ISSN 2338 – 333X
PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 1 Nomor 1 Halaman 1-49 Sintang Maret 2013 ISSN 2338 – 333X
ISSN 2338 – 333X
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
PERAHU.  Terbit enam bulan sekali dengan edisi perdana, Maret 2013. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.
Penanggungjawab :
Petrus Atong H.M. Kurniawan Candra Abang Zainudin Felix Semaun
Pemimpin Umum : Adrianus Senen
Pemimpin Redaksi : Robert Hoffman
Wakil Pemimpin Redaksi : Sopian
Sekretaris Redaksi :
Antonius Erwandi Redaktur Pelaksana : Kader Sinaga Rosalia Tri Supranti Nikodimus Tata Usaha :
Batha Juariah Sumiyani
Percetakan : Perc. Pelangi-Sintang
Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat   untuk   memberikan   tulisan   mengenai   bidang   ilmu   hukum.   Tulisan   dapat   dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.
Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas
ISSN 2338 – 333X

## PERAHU

## (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM

## DAFTAR ISI

## KEDUDUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANING KOTA KABUPATEN
SINTANG Robert Hoffman ............................................................................................................ 1-10 SEBUAH HAK MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN PRINSIP FPIC (FREE, PRIOR ,INFORMED DAN CONSENT) Maria Magdalena .......................................................................................................... 11-20 KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK Fransiskus Dodi ............................................................................................................. 21-31 PENYALAHGUNAAN     KEADAAN (MISBRUIK     VAN   OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI   ALASAN   DIBATALKANNYA   SUATU   PERJANJIAN   MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bill Hayden ................................................................................................................... 32-40 RESPON   MASYARAKAT   TERHADAP   PROGRAM   SIARAN   LEMBAGA PENYIARAN   PUBLIK   RADIO   REPUBLIK   INDONESIA   KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi ......................................................................................................... 41-49

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali yang dimulai pada bulan Maret 2013   dengan   berisikan   karya-karya   tulisan   yang   diangkat   dari   hasi-hasil   penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Mengawali terbitan perdana, PERAHU, Volume 1 Nomor 1, Maret 2013 kali ini menyajikan  topik-topik mengenai  Kedudukan Peraturan  Desa Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang, Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip FPIC (Free,
Prior,   Informed   Dan   Consent) ,   Kontradiktif   Sanksi   Pidana   Dalam   Hukum   Pajak, Penyalahgunaan   Keadaan (Misbruik     Van   Omstandigheden) Sebagai   Alasan Dibatalkannya Suatu Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Respon   Masyarakat   Terhadap   Program   Siaran   Lembaga   Penyiaran   Publik   Radio Republik Indonesia Kabupaten Sintang.
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara..
Selamat Membaca.

## KEDUDUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG*

## Robert Hoffman

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## PENDAHULUAN
Peraturan Desa dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai dua kedudukan  yaitu pertama ,  kedudukan  Peraturan Desa  sebagai  peraturan  perundangan  nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dan kedua , kedudukan Peraturan  Desa  sebagai  peraturan  di  desa  yang berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat  desa setempat sebagaimana dirumuskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU 32/2004) dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa (disingkat PP 72/2005). Dengan dua kedudukan  yang  dimiliki  Peraturan  Desa  di  atas, maka  Peraturan  Desa  itu  menjadi  sangat  penting dan  berarti  guna  melaksanakan  pembangunan  dan pemberdayaan  hukum  yang  dicita-citakan  oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Propinsi  Kalimantan  Barat  di  era  otonomi daerah  saat  ini,  telah  memiliki  12  pemerintahan daerah kabupaten dan 2 (dua) pemerintahan daerah kota  yaitu  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten Kayong  Utara,  Kabupaten  Pontianak,  Kabupaten Kubu  Raya,  Kabupaten  Bengkayang,  Kabupaten Sambas,  Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Sanggau, Kabupaten Sekadau,
Kabupaten Melawi,
Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
Kabupaten  Sintang  berdasarkan  Perda Kalimantan  Barat  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Tahun  2007 – 2027  mempunyai  luas  wilayah 21.635,00  Km2  yang  terdiri  dari  14  Kecamatan dan  terbagi  menjadi  281  desa  dan  6  kelurahan. Ibukota Kabupaten Sintang   terletak    di   Sintang yang  merupakan  wilayah  kecamatan.  Dari  14 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Sintang, Kecamatan  Sintang  mempunyai  sebuah  desa bernama Desa Baning Kota.
Desa  Baning  Kota  memiliki  keunikan,  dimana  di kecamatan  itu  terdapat  desa  yang  kehidupan masyarakatnya  terbilang  modernisme,  yaitu  Desa Baning  Kota.  Hal  ini  terlihat  dari  letak  Desa Baning  Kota  yang  berada  di  Kecamatan  Sintang sebagai ibukota kabupaten. Uniknya, pembangunan  modern  tampak  mengelilingi  Desa Baning  Kota  diantaranya  terdapat  lembaga- lembaga pendidikan tinggi, yaitu :
Akademi  Keperawatan,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Kesehatan, dan Universitas Kapuas Sintang, belum lagi bangunan-bangunan rumah toko (Ruko) sudah banyak  berdiri  di  desa  tersebut,  bahkan  di  desa tersebut  terdapat  kantor-kantor      pemerintah, sehingga timbul  pertanyaan,  masih  adakah  nilai  asal-usul dan adat-istiadat di tengah desa yang modernisme? Bagaimana kedudukan Peraturan Desa-nya? Dengan  kondisi  ini  maka  timbul  permasalahan, “bagaimana  kedudukan  peraturan  desa  di  Desa Baning Kota?” Tujuan yang ingin dicapai adalah :
*)  Hasil  Penelitian  yang  dibiayai  oleh  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (LPPM) Universitas  Kapuas,  sesuai  dengan  Perjanjian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Penelitian  Nomor  : 143/011/114/PL/2010, Tahun 2010.
1)  mengetahui    peraturan-peraturan  yang  ada  di Desa  Baning  Kota,  dan  2)  mengetahui  kedudukan Perdes di Desa Baning Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian non- eksperimental (tidak dengan melakukan percobaan)  yaitu  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Baning Kota,  Kecamatan  Sintang,  Kabupaten  Sintang dengan  alasan  bahwa  secara  teoritis,  Desa  Baning Kota,  Kecamatan  Sintang,  Kabupaten  Sintang terdapat  peraturan  desa  dan  secara  praktis,  Desa Baning Kota kehidupan masyarakatnya modern.

## STUDI PUSTAKA
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dalam  konsep  pembangunan  menganut asas  desentralisasi  atau  biasa  dikenal  dengan otonomi  daerah, yang bersifat  nyata  dan bertanggungjawab. Dalam otonomi daerah, ditemukan beberapa konsep yang diperlukan untuk melaksanakan  seluruh  program  pembangunan yaitu konsep otonomi daerah, konsep pemerintahan  daerah  dan  konsep  pembangunan dan pemberdayaan.
A. Konsep Otonomi Daerah
Mengacu  pada  UU  32/2004,  konsep otonomi  daerah  di  Indonesia  merambah  pada struktur  organisasi  desa  yang  memasukkan  desa dalam kewenangan daerah kabupaten/kota sehingga  untuk  menjalankan  fungsinya  secara optimal Mawardi mengatakan, (dalam Mardiasmo, 2003:3),  sedikitnya  ada  7  (tujuh)  elemen  utama penyelenggaraan tersebut yaitu :
1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan  kepada  pemerintah  daerah, urusan  tersebut  merupakan  isi  otonomi yang  menjadi  dasar  bagi  kewenangan daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya  kelembagaan  yang  merupakan pewadahan  dari  otonomi  yang  diserahkan kepada daerah.
3. Adanya  personil,  yaitu  pegawai  yang mempunyai  tugas  untuk  menjalankan
urusan otonomi yang menjadi isi rumahtangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya  sumber-sumber  keuangan  untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan  yang  merupakan perwujudan  dari  wakil-wakil  rakyat  yang telah mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Adanya  manajemen  pelayanan  publik  agar dapat  berjalan  secara  efisien,  efektif, ekonomis dan akuntabel.
7. Adanya pengawasan,
supervisi, monitoring,  dan  evaluasi  yang  efektif  dan efisien. Jadi, dengan elemen-elemen
utama penyelenggaraan  otonomi  daerah  tersebut  di  atas, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap  keberhasilan  daerahnya  termasuk  juga struktur organisasi desa yang ada didaerahnya.

## B. Konsep Pemerintahan
Menurut  Siswanto  Sunarno  (2005  :  5), pemerintahan Indonesia meliputi tiga pemerintahan  yaitu  pemerintahan  pusat  yakni pemerintah,  pemerintahan  daerah  yang  meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  dan  pemerintahan  desa.  Ketiga pemerintahan  itu  saling  berhubungan  dan  saling mendukung  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu dengan  lainnya  dalam  rangka  menyelenggarakan sistem pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan tujuan  negara  yang  termaktub  dalam  pembukaan UUD  1945.  Artinya,  pemerintahan  desa  yang meliputi pemerintah desa juga merupakan aparatur negara dengan label administrator negara, sehingga sejajar keberadaannya dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
C. Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan
Menurut Peraturan Daerah Propinsi
Kalimantan  Barat  Nomor  7  Tahun  2008  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun 2007 – 2027,  Propinsi  Kalimantan  Barat mempunyai  visi  dan  misi  untuk  mewujudkan berbagai  pembangunan  dan  pemberdayaan,  salah satunya Pembangunan dan Pemberdayaan Hukum. Hal  ini  menandakan  bahwa  Propinsi  Kalimantan Barat sebagai salah satu propinsi di Negara

## 2 Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 1 - 10
Kesatuan Republik Indonesia
mengedepankan  Hukum  sebab  NKRI  adalah negara  berdasarkan  hukum  sebagaimana  dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Bentuk  hukum  dapat  dibedakan  antara Hukum  Tertulis (Statute Law = Written Law) dan Hukum  Tidak  Tertulis (Unstatutery  Law  = Unwritten  Law). Hukum  Tertulis  yaitu  hukum yang  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  institusi  negara yang  dicantumkan  dalam  berbagai  peraturan. Sedangkan  Hukum  Tidak  Tertulis  yaitu  hukum yang  masih  hidup  dalam  keyakinan  masyarakat (disebut juga hukum kebiasaan atau Hukum Adat). Peraturan Desa (Perdes) merupakan bentuk hukum tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintahan  Desa  dalam  rangka  melaksanakan seluruh  urusan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan di desa. Peraturan Desa mempunyai  dua  kedudukan  yaitu pertama , peraturan  desa  tidak  terpisahkan  dari  kesatuan sistem  perundang-undangan  nasional  dan kedua , peraturan  desa  merupakan  peraturan  yang  dibuat dan  ditetapkan  dengan  berdasarkan  asal-usul  dan adat istiadat masyarakat desa setempat.

## 1. Kedudukan  Peraturan  Desa  dalam  Sistem Peraturan Nasional
Kedudukan  Peraturan  Desa  dalam  Sistem Peraturan  Nasional  diatur  dalam  Pasal  7  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan :
1) Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang- undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
b. Undang-Undang  /  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden.
e. Peraturan Daerah.
2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. Peraturan  Daerah  Provinsi  dibuat  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
b. Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dibuat oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten/Kota
bersama dengan
Bupati/Walikota.
c. Peraturan  Desa  atau  nama  lainnya  dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama  dengan  Kepala  Desa  atau  nama lainnya.
3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pembuatan  Peraturan  Desa/Peraturan  yang setingkat  diatur  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Mengacu  pada  ketentuan  di  atas,  maka Peraturan Desa adalah peraturan yang dipersamakan sifatnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu bersifat mengatur  dan  mengikat  setiap  orang.  Dengan demikian, menurut Soehino (2007:10), tidak boleh ada  peraturan  perundang-undangan  tingkat  daerah yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  tingkatnya,  terutama peraturan  perundang-undangan  tingkat  pusat  atau kepentingan umum.
2. Kedudukan Peraturan
Desa dalam Masyarakat Hukum Adat Desa
Peraturan  desa  merupakan  peraturan  yang dibuat  dan  ditetapkan  dengan  berdasarkan  asal- usul  dan  adat  istiadat  masyarakat  desa  setempat sebagaimana  diatur  dalam  UU  32/2004  dan  PP 72/2005  yang  mengatakan  bahwa  Desa  adalah kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
Desa  menurut  Sutardjo  Kartodikusuma (dalam  Abu  Ahmadi,  2003  :  241),  adalah  suatu kesatuan  hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu masyarakat  pemerintahan  tersendiri.  Sedangkan menurut  Bintaro,  (dalam  Abu  Ahmadi,  2003  : 241),  Desa  merupakan  perwujudan  atau  kesatuan goegrafi,  sosial,  ekonomi,  politik  dan  kultur  yang terdapat  ditempat  itu  (suatu  daerah),  dalam hubungan  dan  pengaruhnya  secara  timbal  balik dengan daerah lain. Sementara itu menurut Paul H. Landis  (dalam  Abu  Ahmadi,  2003  :  241),    Desa adalah  penduduknya  kurang  dari  2.500  jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut :
a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
b) Ada  pertalian  perasaan  yang  sama    tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
c) Cara  berusaha  (ekonomi)  adalah  agraris  yang paling  umum  yang  sangat  dipengaruhi  alam seperti  :  iklim,  keadaan  alam,  kekayaan  alam, sedangkan  pekerjaan  yang  bukan  agraris adalah bersifat sambilan.
Dalam  kamus  sosiologi  kata  tradisional dari bahasa Inggris, Tradition artinya Adat istiadat dan  kepercayaan  yang  turun  menurun  dipelihara, dan  ada  beberapa  pendapat  yang  ditinjau  dari berbagai  segi  bahwa,  pengertian  desa  itu  sendiri mengandung  kompleksitas  yang  saling  berkaitan satu  sama  lain  diantara  unsur-unsurnya,  yang sebenarnya  desa  masih  dianggap  sebagai  standar dan  pemelihara  sistem  kehidupan  bermasyarakat dan  kebudayaan  asli  seperti  tolong  menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian  dalam  berpakaian,  adat  istiadat, kesenian  kehidupan  moral  susila  dan  lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.
Dalam  buku  Sosiologi  karangan  Ruman Sumadilaga  seorang  ahli  Sosiologi  “Talcot Parsons”
(dalam Riska, dkk, 2007 :5/www.google.com), menggambarkan masyarakat desa
sebagai masyarakat
tradisional (Gemeinschaft) yang  mengenal  ciri-ciri  sebagai berikut :
a. Afektifitas ada  hubungannya  dengan  perasaan kasih  sayang,  cinta,  kesetiaan  dan  kemesraan. Perwujudannya  dalam  sikap  dan  perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain  dan menolongnya tanpa pamrih.
b. Orientasi  kolektif, sifat  ini  merupakan konsekuensi  dari  Afektifitas,  yaitu  mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan  diri,  tidak  suka  akan  orang  yang berbeda  pendapat,  intinya  semua  harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
c. Partikularisme, pada    dasarnya    adalah semua      hal    yang      ada      hubungannya dengan
keberlakuan  khusus  untuk  suatu  tempat  atau daerah  tertentu.  Perasaan  subyektif,  perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja (lawannya Universalisme).
d. Askripsi, yaitu berhubungan dengan  mutu atau sifat  khusus  yang  tidak  diperoleh  berdasarkan suatu  usaha  yang  tidak  disengaja,  tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan (lawanya prestasi).
e. Kekabaran ( diffuseness), yaitu  sesuatu  yang tidak  jelas  terutama  dalam  hubungan  antara pribadi  tanpa  ketegasan  yang  dinyatakan eksplisit.  Masyarakat  desa  menggunakan bahasa  tidak  langsung,  untuk  menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson)  dapat  terlihat  pada  desa-desa  yang masih  murni  masyarakatnya  tanpa  pengaruh dari luar.
Desa  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU 32/2004)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa (PP 72/2005) mempunyai  dua  status  kewilayahan  yaitu  wilayah otonomi  dan  wilayah  administratif.  Desa  dalam statusnya sebagai wilayah otonomi karena berstatus  “Desa”  yang  dipimpin  oleh  “Kepala Desa”  sedangkan  statusnya  sebagai  wilayah administratif karena Desa mempunyai pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  “Pemerinta h Desa”  dan  “Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).” Hal  ini  mengartikan  bahwa  kepala  desa adalah  pemerintah  desa,  namun  pemerintah  desa tidak  hanya  kepala  desa  melainkan  merupakan bagian dari pemerintahan desa.
Menurut Sutoro Eko, (www.google.com), ada tiga pilihan  kedudukan  desa  yaitu  Desa  Adat,  Desa Otonom  dan  Desa  Administratif  yang  dijabarkan sebagai berikut :
1. Desa Adat :
a. Merupakan  embrio  (cikal-bakal)  desa  di Nusantara.
b. Berbasis  pada  suku  (genealogis)  dan mempunyai batas-batas wilayah.
4 Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 1 - 10
c. Punya otonomi asli, struktur/sistem
pemerintahan  asli  menurut  hukum  adat, dan menghidupi sendiri secara komunal.
d. Sering  disebut  sebagai  self  governing community.
e. Negara  tidak  mengurus  desa  adat,  kecuali memberikan pelayanan publik pada warga.
f. Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan-urusan administratif.
g. Mempunyai  otonomi  secara  sendirian, tidak  ada  pembagian  kekuasaan  dari negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.
2. Desa Otonom :
a. Sering disebut sebagai local self government, seperti daerah.
b. Sudah  semakin  modern,  pengaruh  adat semakin berkurang.
c. Bukan bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI.
d. Intervensi  negara  minimal,  tetapi  negara melakukan  desentralisasi,  supervisi  dan fasilitasi.
e. Negara  melakukan  desentralisasi  politik, pembangunan,  administrasi  dan  keuangan kepada desa.
f. Desa mempunyai
otonomi
dan
kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dll.
g. Mempunyai sistem demokrasi lokal.
3. Desa Administratif :
a. Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
b. Berada  dalam  subsistem  (bagian)  dari pemerintah kabupaten/kota.
c. Sering  disebut  sebagai  the  local  state government.
d. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
e. Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan  tugas  pembantuan  negara, terutama pelayanan administratif.
f. Tidak  ada  desentralisasi  yang  memadai, sehingga desa  ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
g. Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.
Jadi,  dari  pemaparan  di  atas  mengartikan bahwa  Peraturan  Desa  sebagai  peraturan  yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa  setempat  merupakan  peraturan  yang  dibuat, dirumuskan  dan  ditetapkan  berdasarkan  sendi- sendi  kehidupan  desa  seperti  kehidupan  sosial, budaya, ekonomi dan pranata hukum desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
1. Gambaran  Umum  Desa  Baning  Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

## Gambar 1 Kantor Desa Baning Kota
a. Lokasi Penelitian
Kabupaten  Sintang  meliputi  14  kecamatan yaitu  Kecamatan  Serawai,  Kecamatan  Ambalau, Kecamatan  Kayan  Hulu,  Kecamatan  Sepauk, Kecamatan  Tempunak,  Kecamatan  Sei.  Tebelian, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan  Binjai  Hulu,  Kecamatan  Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
Kecamatan  Sintang  memiliki  luas  wilayah 277,05  Km2  yang  terdiri  6    (enam)  desa  dan  6 (enam) kelurahan yaitu Desa Baning Kota, Desa
Robert Hoffman , Kedudukan Peraturan Desa 5
Sei. Ana, Desa Marti Guna, Desa Mungguk Bantok,  Desa  Teluk  Kelansam,  Desa  Tertung, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Kapuas Kanan  Hilir,  Kelurahan  Kapuas  Kiri  Hilir, Kelurahan  Kapuas  Kiri  Hulu  dan  Kelurahan Ladang. Secara khusus, Desa Baning Kota  dengan nomor  kode  desa  7  memiliki  luas  wilayah mencapai  21.030  Ha  yang  terdiri  dari  3  (tiga) dusun  yaitu  Dusun  Baning  Hilir,  Dusun  Simpang Lima dan Dusun Baning Tengah.
Desa Baning Kota dalam catatan perkembangannya  telah  dikenal  sejak  zaman kerajaan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang bangsawan  yang  bergelar  Lelawangsa.  Kemudian selanjutnya  memasuki  alam  Indonesia  Merdeka, Desa  Baning  Kota  dikenal  dengan  sebutan Kampung  Baning  yang  dipimpin  oleh  Kepala Kampung yang pada saat itu dijabat oleh Tangguk Yunus sejak tahun 1953 hingga 1955.
Kepemimpinan  Tangguk  Yunus  sebagai  kepala kampung  kemudian  beralih  ke  H.  Nurmin  yang menjabat  mulai  1955  hingga  2007.  Jabatan  H. Nurmin  sebagai  kepala  kampung  kemudian berganti  menjadi  Kepala  Desa  seiring  saat  itu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Pada  saat  ini, jabatan  Kepala  Desa  Baning  Kota  disandang  oleh Kayung  yang  menjabat  sejak  2007  silam  untuk masa bakti selama 8 tahun.
Gambar 2 Kepala Desa Baning Kota
Tangguk Yunus       H. Nurmin         Kayung 1953-1955       1955-2007                2007-Sekarang (Sumber : Kantor Desa Baning Kota)
Pada  era  otonomi  daerah  sekarang  ini, secara  administratif,  batas-batas  wilayah  Desa Baning Kota meliputi :
1. Utara
: Kelurahan Tanjung Puri 2. Selatan : Desa Marti Guna
3. Barat
:  Kelurahan  Tanjung  Puri  dan
Kelurahan Ladang 4. Timur
: Desa Sungai Ana Gambar 3

## Kantor Desa Baning Kota
Visi dan Misi Desa  Struktur Pemdes    Suasana Pelayanan Adminstrasi
b. Penduduk
Jumlah  penduduk  Desa  Baning  Kota hingga  sekarang  mencapai  2022  jiwa  dengan komposisi sebagaimana tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1 Komposisi Penduduk Desa Baning Kota Tahun
2010 Jenis Kelamin Jiwa Laki-laki 2774 Perempuan 2579 Jumlah 5353 Sumber: Data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010 c. Jumlah  Penduduk  Menurut  Mobilitas  /  Mutasi Penduduk
Jumlah  Penduduk  Desa  Baning  Kota menurut  mobilitas  /  mutasi  penduduk  berasal  dari perpindahan penduduk baik penduduk yang datang maupun  penduduk  yang  pindah  sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2 berikut ini :
Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk a. Penduduk yang Datang Jumlah Laki-laki 124 jiwa Perempuan 112 jiwa Jumlah 236 jiwa b. Penduduk yang Pindah Laki-Laki 21 jiwa Perempuan 9 jiwa Jumlah 30
6 Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 1 - 10
Sumber: Data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa  Baning  Kota, jumlah  penduduk  Desa  Baning  Kota  lebih didominasi  oleh  penduduk  pendatang  dibanding penduduk  asli  dengan  persentase  60  %  pendatang dan  40  %  penduduk  asli  desa  yang  kebanyakan berdomisili dipinggiran sungai.
d. Pendidikan
Berdasarkan  komposisi  penduduk  menurut pendidikan, dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :
Lulusan Pendidikan Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) TK 121 97 SD 2100 1908 SLTP 2234 2109 SLTA 2106 2210 Akademi 123 108 Sarjana 230 211 Sumber: Data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010 e. Mata Pencaharian
Dari  data  monografi  Desa  Baning  Kota Tahun  2010  dapat  diketahui  bahwa  pekerjaan penduduk  lebih dominan  bekerja  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  dibanding  pekerjaan  lainnya  dan bahkan tidak ada yang menjadi petani. Untuk lebih jelasnya  berikut  adalah  tabel  mata  pencaharian penduduk.
Tabel 4
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :
Pekerjaan Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Pegawai Negeri Sipil 1510 950 TNI/Polri 212 3 Swasta 671 356 Wiraswasta (pedagang) 440 109 Tani 0 0 Pertukangan 151 0 Pensiunan 48 32 Nelayan 0 0 Jasa 2 0
Sumber: Data Monografi Desa Baning Kota
Tahun 2010.
f. Perangkat Desa
Desa Baning Kota memiliki perangkat desa dan  pembinaan  RT  /  RW  sebagaimana  dapat terlihat pada tabel 5 di bawah ini :
Tabel 5
Jumlah Perangkat Desa dan RT / RW Desa Baning
Kota No Jenis Perangkat Jumlah 1. Kepala Urusan 3 orang 2. Kepala Dusun 3 orang 3. Staf 1 orang 4.   Jumlah RT 21 RT 5. Jumlah RW 3 RW 6. Jumlah Pengurus RT, RW 168 orang
Sumber: Data Monografi Desa Baning Kota Tahun 2010.

## 2. Peraturan-peraturan di Desa Baning Kota
Berdasarkan  monografi  Desa  Baning  Kota Tahun  2010,  dapat  diketahui  tentang  peraturan- peraturan  di  Desa  Baning  Kota  yang  meliputi Keputusan Desa, Keputusan yang bersifat Kebijaksanaan  Kepala  Desa,  Keputusan  Kepala Desa  yang  bersifat  mengatur  dan  Keputusan Kepala  Desa  yang  bersifat  tidak  mengatur sebagaimana  dapat  terlihat  dalam  Tabel  6  berikut ini :
Tabel 6 Peraturan-peraturan di Desa Baning Kota No. Peraturan-peraturan Jumlah 1. Keputusan Desa yang ditetapkan 6 buah 2. Keputusan Desa yang disahkan 4 buah 3. Keputusan  Desa  sebagai tindak lanjut dari Keputusan Desa 6 buah 4. Keputusan yang merupakan  Kebijaksanaan Kepala Desa 6 buah 5. Keputusan  Kepala  Desa yang bersifat mengatur 6 buah 6. Keputusan  Kepala  Desa yang bersifat tidak mengatur 6 buah
Sumber: Data Monografi Desa Baning Kota Tahun 2010.
Menurut  Kepala  Desa  Baning  Kota  dalam wawancaranya, keputusan desa yang telah disahkan  meliputi urusan-urusan struktural seperti
tentang pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pertanggungjawaban ADD. Sedangkan pengaturan untuk  masyarakat  desa  tidak  diatur  melalui keputusan  desa  (peraturan  desa)  melainkan menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten  Sintang  yang  telah  diberlakukan  baik dalam  tatanan  kehidupan  ekonomi,  sosial,  budaya dan  lain  sebagainya.  Disamping  itu,  dalam mengatur  kehidupan  masyarakat  desa,  Desa Baning  Kota  juga  menerapkan  nilai-nilai  Adat setempat yaitu Adat Dayak dan Adat Melayu.

## 3. Kedudukan  Peraturan  Desa  (Perdes)  Desa Baning Kota
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa  Baning  Kota  di ruang kerjanya  yang berukuran  4  x  6  M  ini  dan  didampingi  Sekretaris Desa Baning Kota mengatakan, bahwa kedudukan Peraturan  Desa  Baning  Kota  merupakan  bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sehingga menurut  aparatur  pemerintahan  desa  ini,  aturan- aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa lebih diarahkan pada penegakkan Perda Kabupaten Sintang. Seperti halnya dalam pelayanan administrasi  yang  meliputi  urusan  surat  pindah, surat  nikah,  dan  lain  sebagainya  lebih  mengarah pada pemberlakuan Perda Kabupaten Sintang.
Gambar 4 Suasana wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Baning Kota

## B. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  Desa Baning  Kota  saat  ini  dalam  pendekatan  ilmu sosiologi  telah  mengalami  perkembangan  dan kemajuan.  Bahkan  dapat  dikatakan,  Desa  Baning Kota  lambat  laun  telah  meninggalkan  nilai-nilai tradisonal  desanya.  Hal  ini  tampak  dari  jumlah penduduk desa  yang pada umumnya telah  bekerja sebagai  pegawai  negeri  sipil  dan  bakan  saat  ini, penduduk  Desa  Baning  Kota  tidak  ada  lagi  yang bekerja  sebagai  petani.  Selain  itu,  penduduk  Desa
Baning  Kota  telah  mengalami  perkembangan dengan  jumlah  pendatang  yang  mencapai  60  % dibanding penduduk asli yang hanya berkisar 40%. Kondisi  ini  sekaligus  telah  meninggalkan  ciri-ciri masyarakat  desa  sebagai  masyarakat  tradisional sebagaimana  telah  dijabarkan  pada  bab  terdahulu melalui buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga  seorang  ahli  Sosiologi  “Talcot Parsons” (dalam Riska, dkk, 2007
:5/www.google.com),  bahwa  masyarakat  desa sebagai  masyarakat  tradisional (Gemeinschaft) mempunyai  ciri-ciri sebagai berikut :
a. Afektifitas.
b. Orientasi kolektif.
c. Partikularisme.
d. Askripsi.
e. Kekabaran (diffuseness).
Jadi  menurut  kami,  Desa  Baning  Kota  pada perkembangannya  saat  ini  tidak  tepat  lagi  disebut se bagai “Desa.”
Mengacu  pada  kondisi  Desa  Baning  Kota yang  telah  mengalami  perkembangannya,  maka kedudukan  Desa  Baning  Kota  dapat  dikatakan sebagai “Desa Administratif” yang menurut Sutoro Eko, (www.google.com), ciri-ciri desa administratif adalah :
a. Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
b. Berada  dalam  subsistem  (bagian)  dari pemerintah kabupaten/kota.
c. Sering  disebut  sebagai  the  local  state government.
d. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
e. Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan  tugas  pembantuan  negara, terutama pelayanan administratif.
f. Tidak  ada  desentralisasi  yang  memadai, sehingga desa  ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
g. Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.
Menurut  kami,  ciri-ciri  desa  administratif yang  melekat  pada  Desa  Baning  Kota  lebih terbuka  untuk  ditingkatkan  menjadi  wilayah administratif  “Kelurahan,”  ataupun  “Kecamatan.” Sehingga
pada akhirnya nanti Baning Kota secara administratif  berada  dalam  bagian  struktural Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, dapatlah
diketahui bahwa
dalam perkembangannya  saat  ini,  Peraturan  Desa (Perdes) Baning Kota tidak lagi sebagai instrumen peraturan  perundang-undangan  yang  utama  dalam mengatur kehidupan masyarakat desa Baning Kota tetapi  lebih  menggunakan  Peraturan  Daerah Kabupaten Sintang. Menurut kami melihat kondisi di  atas,  seharusnya  Kepala  Desa  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  aparatur pemerintahan  Desa  Baning  Kota  tidak  pada menegakkan  Perda  Kabupaten  Sintang  melainkan dapat merumuskan dan menetapkan Perdes sendiri untuk mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat desa  sebagaimana  menurut  Aan  Eko  Widiarto (www.geogle.com)  bahwa  kedudukan  Perdes adalah  sejajar  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota.  Hal  ini  sebagaimana  telah  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang- undangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Desa Baning Kota
dalam perkembangannya  saat  ini,  secara  ilmu  sosiologi tidak dapat lagi disebut sebagai “desa.” Sementara itu,  secara  administrative,  Desa  Baning  Kota merupakan Desa Administratif. Kedudukan Peraturan Desa Baning Kota. Kedudukan Peraturan  Desa  Baning  Kota  saat  ini  bukan instrument  peraturan  perundang-undangan  yang utama  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat desa,  melainkan  lebih  melaksanakan  Perda Kabupaten Sintang.
B. Saran
1. Menurut  penulis,  aparatur  pemerintahan desa  Baning  Kota  sudah  sewajarnya memaksimalkan  tugas  dan fungsinya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan  desa  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat desa sebagai instrument peraturan perundang-undangan di desa dan mewujudkan  wibawa  hukum  Desa  Baning Kota.
2. Menurut  penulis,  melihat  kondisi  Desa Baning  Kota  yang  telah  mengalami
modernisasi,  maka  aparatur  pemerintahan desa  Baning  Kota  sudah  sewajarnya memikirkan  untuk  mengembangkan  status kewilayahannya  untuk  bergabung  dalam Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Sintang sebagai wilayah
Kelurahan atau Kecamatan..

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Abu.  2003. Ilmu  Sosial  Dasar .  Jakarta: Rineke Cipta.
Bappeda  dan  BPS  Kabupaten  Sintang  dalam

## “Kabupaten  Sintang  Dalam  Angka
Tahun 2009.
Kaloh,  DRJ.  2002. Mencari  Bentuk  Otonomi Daerah . Jakarta : Rineka Cipta
Lontaan,  JU.  1975. Sejarah  Kalimantan  Barat . Pontianak : Sekretariat Daerah.
Mardiasmo.  2003. “Rumusan  Indikator  Kinerja dan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah Daerah”  Dalam  Suharyani,  Fathur Rochman,  dkk  (Ed.) . Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah . Yogyakarta:  UAD  Press  kerja  sama Fakultas Ekonomi UAD, BPK Perwakilan III Yogyakarta, dan Partnership For Govermence Reform In Indonesia.
Rachman,  Maman.  1999. Strategi  dan  Langkah- langkah  Penelitian .  Semarang:  IIKIP Semarang Press.
Rato,  Dominikus.  2009. Pengantar  Hukum  Adat . Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
Sedarmayanti.  2003. Good  Governance  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah .  Bandung  : Mandar Maju.
Soehino.  2007.  Hukum  Tata  Negara  Hukum Perundang-undangan. Yogyakarta  :
BPFE.
Sunarno,  Siswanto.  2005. Hukum  Pemerintahan Daerah  di  Indonesia .  Jakarta  :  Sinar
Grafika.
Supriyatno, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan .  Tangerang  :  Media Brilian Wasistiono, Sadu. 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah .
Bandung: Fokus Media.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Repubik  Indonesia  Nomor  32 tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005  tentang Desa.
Peraturan  Daerah  Propinsi  Kalimantan  Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahun 2007 – 2027.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun
1999 Tentang  Pedoman  Pengaturan mengenai Desa
Sumber Internet :
Eko,  Sutoro. “Posisi  Desa  Dalam  Otonomi Daerah.” IRE Yogyakarta dan STPMD APMP. (www.google.com).
------------- dan Dwipayana, AA GN Ari. “ Mencari Format  Otonomi  Desa  di  Tengah Keragaman ,”  ( www.google.com).
Riska,  dkk.  2007. Makalah  Masyarakat  Pedesaan dan  Masyarakat  Perkotaan .  Jakarta  : Universitas Indraprasta PGRI. (www.google.com). Widiarto, Aan Eko. “Menggagas  Sistem Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang Responsif (Pemikiran Alternatif Penyempurnaan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan),” (www.google.com).
SEBUAH HAK MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN PRINSIP FPIC (FREE, PRIOR ,INFORMED DAN CONSENT)

## Maria Magdalena

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## PENDAHULUAN

## I. LATAR BELAKANG
Prinsip Free  Prior  Informed  Consent (FPIC)  adalah  prinsip  yang  menegaskan  adanya hak  masyarakat  adat  untuk  menentukan  bentuk- bentuk  kegiatan  apa  yang  mereka  inginkan  pada wilayah  mereka.  Secara  lebih  rinci  dapat dirumuskan  sebagai  : “hak  masyarakat  untuk mendapatkan informasi ( Informed ) sebelum ( Prior ) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan  informasi  tersebut,  mereka  secara bebas  tanpa  tekanan  ( Free )  menyatakan  setuju ( consent )  atau  menolak  atau  dengan  kata  lain sebuah  hak  masyarakat  (adat)  untuk  memutuskan jenis  kegiatan  pembangunan  macam  apa  yang mereka  perbolehkan  untuk  berlangsung  dalam wilayah  adat  mereka.”  Itu  berarti  pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan ‘Ya !’, atau ‘Tidak !’
Artinya  ,pihak  atau  orang  luar,  yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat  adat,  harus  berurusan  dengan  mereka sebagai  pemilik  yang  sah,  karena  masyarakat dikaruniai  dengan  hak,  dengan  kewenangan  yang jelas  atas  seluruh  wilayah  adat  mereka.  Itu  berarti pula  menghargai  sistem  pengambilan  keputusan masyarakat adat dan menghormati tata aturan adat dalam menentukan perwakilannya.
Itu berarti juga bahwa jika pihak atau orang luar  mau  masuk  ke  dalam  wilayah-wilayah masyarakat  adat  mereka  harus  menjelaskan  apa yang  hendak  mereka  lakukan,  dan  berunding dengan  masyarakat  bersangkutan,  mengingat bahwa masyarakat bisa setuju atau pun tidak setuju
terhadap  apa  yang  diusulkan.  Semua  kata-kata yang  terdapat  dalam frase  tersebut  sama pentingnya :
Free  atau  ‘Bebas’ – keputusan-keputusan hendaknya  dicapai  melalui  proses-proses  yang saling  menghargai  tanpa  kekerasan,  tekanan, gertakan,  ancaman  dan  penyuapan.  Tidak  boleh ada rekayasa terhadap hasil perundingan.
Prior  atau  ‘Mendahului’ – perundingan- perundingan seharusnya dilakukan sebelum pemerintah,  para  pemodal  dan  perusahaan- perusahaan  memutuskan  rencana  yang  hendak dikerjakan.  Itu  berarti  perundingan-perundingan harus terlebih dahulu dilakukan dengan masyarakat sebelum bulldozer datang dan sebelum para  tukang  survei  dan  penilai  datang  untuk menkur  dan  melihat-lihat  sekitar  tanah-tanah masyarakat adat.
Informed  atau  ‘Diinformasikan’ – pihak  atau orang  luar  harus  memberikan  semua  informasi yang  mereka  miliki  kepada  masyarakat,  terkait dengan  kegiatan  yang  direncanakan,  dalam bentuk-bentuk  dan  bahasa  yang  dapat  dipahami masyarakat.  Itu  berarti  memberikan waktu kepada komunitas untuk membaca, menilai dan membicarakan keterangan ini. Itu berarti memerlukan  waktu  untuk  mengumpulkan  semua keterangan  yang  terkait,  dengan  partisipasi  semua orang  jika  mereka  mau,  sehingga  orang  tahu  apa implikasi dari usulan rencana kegiatan tersebut.

## 2.  PERUMUSAN MASALAH
Sejalan dengan uraian dalam latar belakang diatas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :
a. Mengapa  prinsip  FPIC  (Free,  Prior, Informed,  consent)  begitu  penting  bagi masyarakat adat?
b. Apakah  landasan  FPIC  dalam  Hukum Internasional dan dalam Hukum Nasional?

## 3. TUJUAN YANG INGIN CAPAI
1. Agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu tentang kebijakan pemerintah daerah yang  berkaitan  dengan  program  atau kegiatan yang akan beroperasi atau beraktivitas di wilayah masyarakat adat.
2. Agar  masyarakat  mengatahui  informasi tentang  profil  dan  kinerja  perusahaan  yang akan  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  alam  di  wilayah  mereka.  Dan managemen perusahaan dan pemilikan serta manfaat dan dampaknya.
3. Agar masyarakat mengetahui tentang pihak- pihak  yang  bisa  melakukan  manipulasi  dan bagaimana cara menghindarinya.

## PEMBAHASAN
A. Mengapa Prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent)  Begitu  Penting  Bagi  Masyarakat Adat?
Biasanya, skema pembangunan dan konservasi  dipaksakan  kepada  masyarakat  adat tanpa  konsultasi,  partisipasi  atau  perundingan – tanpa  penghormatan  terhadap  hak-hak  mereka. Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hutan  mereka  ditebang,  tanah-tanah  mereka ditambang,  lembah-lembah  mereka  kebanjiran, kawasan  berburu  mereka  dipagari,  ladang  mereka diduduki,  lembaga  adat  mereka  dihina.  Semuanya berlangsung  tanpa  ada  kesempatan  bagi  mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasinya dalam proses  tersebut,  dan  sering  kali  tanpa  mereka rasakan  atau  mereka  ketahui  apa  manfaatnya  bagi mereka.
Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, atau  dipaksa  meninggalkan  tanah-tanah  mereka dan  ‘dilatih - kembali’  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat nasional, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan  utama  mereka  sendiri.  Umumnya,  ini mengakibatkan mereka akhirnya
menjadi lebih miskin dan jauh lebih menderita dari pada  sebelumnya.  Sering  kali  ini  terjadi  karena masyarakat  adat  dianggap  terbelakang,  lugu  dan polos,  miskin  dan  memerlukan  bimbingan. Kadang-kadang  terjadi  karena  pihak  luar  tidak mengetahui  tentang  masyarakat  adat  dan  bahkan tidak  menyadari  masyarakat  adat  juga  dikaruniai dengan  hak-hak  dan  kebebasan  sebagaimana semua  umat  manusia.  Terlalu  sering  semua  ini dibiarkan terjadi hanya karena pihak luar berusaha untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  intervensi tersebut.
Cara-cara  penerapan  FPIC  yang  benar harus
menghentikan
penyimpangan- penyimpangan tersebut. FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini  bermakna  menghargai  hak-hak  komunitas masyarakat adat atas wilayah-wilayah  mereka dan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan diatasnya. Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan  hanya  dapat  dilanjutkan  ketika  dan jika masyarakat  adat  telah  menerima  bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan bermanfaat  bagi  mereka.  Artinya  bahwa  semua bentuk  pembangunan  yang  hanya  membahayakan mereka  tidak  boleh  diteruskan  karena  masyarakat akan menolaknya.
Tetapi melaksanakannya dengan benar tidaklah  mudah. Menerapkan  prinsip  FPIC membutuhkan  sejumlah  prasyarat  :  masyarakat harus  terorganisir  dengan  baik,  dapat  mencapai kesepakatan antar mereka sendiri, dapat memahami  dengan  baik  usulan-usulan  dari  luar dan  dapat  menegaskan  pendapat  mereka  dalam berbagai  perundingan.  Harus  diingat  bahwa proses-proses  FPIC dapat  dimanipulasi.  Berikut akan  diuraikan  indikasi  pihak-pihak  yang dapat  melakukan  manipulasi  dan  bagaimana cara menghindari manipulasi.
Box  1  :  Pihak-pihak  yang  dapat  melakukan manipulasi  dan  cara  menghindari  manipulasi Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi :
1. Manipulasi oleh komunitas itu sendiri oleh perwakilan  komunitas,  struktur  adat,  dan kelompok  kepentingan  lainnya  didalam komunitas yang terutama merugikan kelompok-kelompok paling rentan didalam
komunitas, seperti perempuan dan kelompok pemuda.
2. Manipulasi oleh pihak investor: melakukan pendekatan  kepada  orang-orang  tertentu didalam komunitas,  memberikan  informasi yang menyesatkan bagi komunitas,
manipulasi tentang luasan tanah dan hutan.
3. Manipulasi  oleh  pemerintah:  penafsiran sepihak  tentang  hukum,  pendekatan  diam- diam dengan perusahaan, pembuatan kebijakan  (perda)  yang  sepihak,  penetapan tata batas tanpa persetujuan komunitas.
Untuk  menghindari  manipulasi    itu,  maka  yang perlu dilakukan adalah:
1. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan  oleh  komunitas:  perwakilan komunitas  harus  berbentuk  sekelompok orang atau lembaga yang merepresentasikan berbagai kelompok sosial  didalam  komunitas  ;mekanisme pengambilan  keputusan  harus  melibatkan seluruh  anggota  komunitas;  harus  ada proses  pelaporan  dan  umpan  balik  untuk setiap tahapan perundingan oleh
perwakilan kepada seluruh anggota komunitas  ;wewenang  perwakilan  hanya terbatas  pada  menyampaikan  apa  yang menjadi  keputusan  komunitas  ;seluruh proses ini sebaiknya didokumentasikan.
2. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan  oleh  investor:  masyarakat  harus mencari,  mempelajari  dan  memahami tentang  rencana  investasi,  peta  lokasi,  ijin perusahaan,
AMDAL,
manajemen perusahaan, prosedur-prosedur hukum yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan,  dan  standar-standar  sosial, ekonomi  dan  lingkungan  yang  harus dipenuhi perusahaan. Setiap tahapan proses negosiasi  harus  didokumentasikan  dan ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang berunding.
3. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan  oleh  pemerintah:  masyarakat harus  terlibat  dalam  proses  pembuatan kebijakan,masyarakat dengan bantuan
Ormas,
LSM harus
menganalisis kebijakan- kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah-pemerintah daerah,dan melakukan pemetaan partisipatif  atas  wilayah-wilayah  adat masyarakat,  masyarakat  juga  harus  terlibat dalam  proses  dan  pengukuhan  tata  batas kawasan hutan.
Box  2.  Data  dan  informasi  yang  diperlukan masyarakat
1. Informasi  Profil  dan  Kinerja  Perusahaan yang  akan  mengelola  dan  memanfaatkan sumber  daya  alam  di  wilayah  mereka. Informasi profil ini memuat  tujuan perusahaan, usaha dan kapasitas
perusahaan,  asset  produksi  dan  sumber daya  lainnya  yang  dimiliki,  managemen perusahaan dan pemilikan modal. Sedangkan  informasi  kinerja  biasanya memuat  informasi  pengelolaan  usaha, manfaat  dan  dampaknya.  Informasi  ini dapat  diperoleh  dari  organisasi  yang khusus  mengawasi  kinerja  perusahaan  dan pemerintah.
2. Informasi kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan ijin dan  hak-hak pengelolaan  yang dikeluarkan oleh  Pemda,  Dinas  Kehutanan,  Dinas Perkebunan,  Dinas  Pertambangan  dan sebagainya. Informasi ini memuat kebijakan pengelolaan, hak dan kewajiban, standard  legalitas,  pedoman  dan  sangsi- sangsi.
3. Informasi  AMDAL  (Analisa  Dampak Lingkungan), yang  memuat kajian dampak positif  dan  negatif  proyek  sesudah  dan sebelum  beroperasi,  meliputi  aspek  sosial, ekologi, ekonomi dan sebagainya. Informasi ini dapat diperoleh dari Bapedalda  (Badan  Pengendalian  Dampak Lingkungan  Daerah),  Bappeda  (Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah)  ,PSL (Pusat  Studi  Lingkungan)  diPerguruan Tinggi setempat, Konsultan AMDAL, pers dan LSM.
4. Surat Permohonan dan Proposal
perusahaan untuk mendapatkan hak
pengelolaan  sumber  daya  alam  tertentu, yang  isinya,  antara  lain:  memuat  rencana kerja  usaha,  Ijin  Lokasi  dari  Pemda  dan instansi  pertanahan,  surat  rekomendasi kesesuaian  lahan,  peta  lokasi  dan  surat persetujuan  AMDAL  dan  sebagainya. Informasi  ini  memuat  banyak  hal  tentang rencana pengelolaan dan termasuk persetujuan  dari  perwakilan  masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh dari pemerintah  daerah,  dinas  terkait  dan perusahaan.  Biasanya  informasi  ini  sulit diperoleh  dan  sebaiknya  dicari  dan diusahakan  dengan  lobby  dan  pendekatan kepada  orang  tertentu  di  Pemda  dan DPRD.

## CONSENT ATAU‘ PERSETUJUAN’
Meski  dalam  bahasa  Inggris  kata consent memiliki  makna  ‘persetujuan’  namun  makna istilah ini dalam FPIC adalah‘ keputusan’. Apapun keputusan  atau  kesepakatan  yang  dicapai  harus dibuat melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang  menghargai  hukum  adat  dan  otoritas  yang dianut oleh  mereka  sendiri.  Itu  berarti  mengakhiri pola pembuatan berbagai keputusan oleh seorang‘ tokoh’ masyarakat yang dipaksakan ta npa merujuk kepada  aspirasi  anggota  komunitas  .Dengan demikian,  maka  hukum  adat  yang  dimaksud adalah  hukum  adat  yang  merupakan  kesepakatan seluruh  anggota  komunitas,  menjadi  aturan  yang hidup  ditengah  komunitas,  diketahui,  dihormati dan  ditaati  oleh  komunitas. Itu  berarti  keadilan bagi masyarakat adat!
Dengan  pengertian  seperti  itu,  maka padanan  frasa  Free,  Prior,  Informed  Consent dalam  Bahasa  Indonesia  mengandung  pengertian: Sejak  dini  atas  dasar  informasi  yang  lengkap  dan benar,  masyarakat  berhak  mengambil  keputusan untuk  menyatakan  YA  atau  TIDAK  berdasarkan kesepakatan  yang  dibangun  diantara  mereka. Pengertian  tersebut  dapat  dipersingkat  menjadi SENI ADIL Bersepakat, yang merupakan akronim dari  Sejak  diNI  Atas  Dasar  Informasi  yang Lengkap dan benar, Bebas bersepakat.

## B. Landasan Dalam Hukum Internasional
Ada banyak instrumen hukum internasional  tentang  masyarakat  adat.  Yang paling  penting  adalah  perjanjian  ( treaty )  yang disepakati  antara  negara-negara,  ditandatangani oleh pemerintah dan, dimana diperlukan, diratifikasi oleh parlemen.Dengan menanda tangani  perjanjian  tersebut,  negara-negara  setuju untuk  mengurus  masyarakat  dan  wilayah  mereka sesuai  dengan  standar  internasional.  Perjanjian- perjanian  tersebut  berkaitan  dengan  hal-hal penting  seperti  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  hak- hak  pekerja,  hak-hak  perempuan  dananak-anak serta  kepedulian  terhadap  lingkungan.Perjanjian internasional  adalah  hukum  yang  mengikat pemerintah  dan,dalam  keadaan  tertentu,Perjanjian internasional  tersebut  dapat  ditegakkan  melalui lembaga dan pengadilan internasional.
Keputusan-keputusan  semua  pengadilan tersebut  dan  keputusan-keputusan  yang  dibuat dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati oleh panitia HAM  internasional telah  menerima  bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk“ me nerima atau  menolak”  usulan  proyek  pembangunan  yang berlandaskan  pada  hak  semua  masyarakat  adat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Beberapa instrumen  hukum  Internasional  yang  terpenting yang menjamin hak atas FPIC mencakup:
- Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
- Konvensi  Internasional  tentang  Hak-  Hak Sipil dan Politik
- Konvensi  Internasional  tentang  Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Konvensi  tentang  Penghapusan  Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
- Hak  ini  juga  secara  tegas  dicantumkan didalam  naskah  Deklarasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak
Masyarakat Adat
- Konvensi  Organisasi  Buruh  Internasional (ILO)  No.169  tentang  Masyarakat  Adat mengharapkan pemerintah untuk menjamin adanya hak untuk menentukan
14 Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 11 - 20
prioritas  pembangunan  namun  bukanlah persyaratan  yang  mengikat.  Walaupun tidak  mengikat,  tetapi  diharapkan  proses tersebut terjadi sebagai bentuk
penghargaan  pemerintah  terhadap  proses pembuatan  keputusan  dalam  lembaga masyarakat adat.
- Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  yang diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994 menyatakan  perlu  diberlakukannya  FPIC dalam pemanfaatan pengetahuan masyarakat  adat  dan  bahwa  hukum internasional dihormati
dalam mencanangkan    dan  menata  kawasan- kawasan lindung.

## Beberapa‘  Panduan  Pelaksanaan  Terbaik’
dalam Lingkup Internasional
Pemerintah,  secara  perlahan  menerapkan hukum-hukum internasional tersebut diatas.Komisi-komisi  internasional,  inisiatif  dari kelompok non-pemerintah, dan sejumlah pimpinan kelompok bisnis tergerak untuk mengembangkan‘ panduan pelaksanaan te rbaik’ yang mencantumkan prinsip-prinsip  FPIC.  Dengan  demikian,  FPIC telah  diterima  secara  luas  sebagai  cara  yang  lebih baik  untuk  melakukan  usaha  oleh  banyak  sektor. Sebagai  contoh  akan  diungkap  dalam  contoh- contoh kegiatan investor berikut :
a. Bendungan – Komisi Dunia tentang Bendungan (World Commissionon Dams),sebuah  komisi  internasional  yang dibentuk  oleh  Bank  Dunia  dan  IUCN- World  Conservation  Union , menerima bahwa  masyarakat  adat  memiliki  hak  atas
FPIC – untuk memutuskan apakah menerima atau menolak bendungan diwilayah mereka.
b. Tambang , minyak  dan  gas – Extractive Industries  Review  yang  diterbitkan  Bank Dunia juga telah menerima bahwa masyarakat  adat  memiliki  hak  yang  sama untuk  memutus  kan  apakah  tambang, sumur minyak dan gas perlu dikembangkan pada wilayah mereka atau tidak.
c. Pembalakan – HPH- ForestS tewardship
Council  (FSC)  mewajibkan  pembalak (penebang kayu)    untuk    mengakui    dan
menghargai  hak  masyarakat  adat  dalam pengelolaan hutan.
d. Hutan Tanaman Industri – HTI- FSC menerapkan  standar  pengelolaan  hutan tanaman industri dan tidak akan melakukan proses  sertifikasi  terhadap  perkebunan kayu  didalam  kawasan  koervasi  bernilai tinggi yang dibangun setelah tahun 1995
e. Perkebunan Kelapa Sawit – HGU – Roundtableon Sustainable Palm Oil (RSPO)  mewajibkan  bahwa  tidak  ada penanaman  yang  dikembangkan  pada wilayah  masyarakat  adat  tanpa  FPIC  serta tidak  boleh  membatasi  hak-hak  adat mereka.
f. Kawasan Lindung – World
Commissionon  Protected  Areas,  IUCN – World  Conservation  Union  dan  WWF menerima  bahwa  kawasan  taman  nasional dan cagar alam hanya ditetapkan berdasarkan  penghormatan  atas  hak-hak masyarakat adat, dengan persetujuan mereka  dan  dengan  kesepakatan  melalui perundingan.
g. Badan – Badan Pembangunan – Beberapa badan pembangunan juga menerima prinsip-prinsip FPIC,
diantaranya UNDP dan Komisi Eropa yang menerimanya dengan tegas,sebagian
lagi,misalnya  Bank    Pembangunan  Antar- Amerika  menerimanya  sebagian  saja,dan ada yang kurang begitu jelas penerimaannya seperti Bank Dunia.
(Sumber  buku  panduan  FPIC  AMAN Tahun 2006).
Rujukan  Dalam  Hukum  Nasional  Indonesia  telah meratifikasi :
a. Konvenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil dan  Politik,  yang  diratifikasi  dengan  UU No.12 tahun 2005.
b. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  yang diratifikasi dengan UU No.11 tahun  2005.
c. Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999.
d. Konvensi  tentang  Keanekaragaman  Hayati
,yang  diratifikasi  dengan  UU  No.  5  tahun 1994.
Indonesia juga telah mengadopsi Deklarasi Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  turut menyetujui  Deklarasi  PBB  tentang  Hak-hak Masyarakat Adat.
Ratifikasi  beberapa  instrumen  hukum internasional  dan  pengadopsian  atas  Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia dan
penandatanganan  Deklarasi  PBB  tentang  Hak-hak masyarakat  Adat  tersebut  diatas  berarti  bahwa prinsip  FPIC  sesungguhnya  harus  dihormati  di Indonesia.

## Aturan  Hukum  nasional  yang  Memperkuat Hak-hak Masyarakat Adat :
a. Konstitusi Republik Indonesia (UUD1945) mengakui  hak  masyarakat  adat  sebagai komunitas  yang  memiliki  pemerintahan asli.
b. UU  No.39  tahun  1999  tentang  Hak-hak
Asasi  Manusia  yang  mengakui  hak-hak perorangan dan hak-hak kolektif masyarakat adat. c. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menjamin  dan mengakui kewenangan
kesatuan masyarakat  hukum  berdasarkan  asal-  usul atau  adat – istiadat  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat.  Dalam hal  ini  Peraturan  Daerah  diwajibkan  untuk menghormati  dan  mengakui  hak  asal-  usul dan  adat-istiadat  desa,  namun  sekaligus juga  menjadi  salah  satu  simpul  dalam administrasi
pengakuan keberadaan masyarakat  adat.  Berdasarkan  asas-asas hukum tersebut sejumlah dewan perwakilan rakyat kabupaten telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui  wilayah,  lembaga  dan  peraturan adat.
d. TAP MPR – RI No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  (PA-PSDA)  yang memuat prinsip-prinsip tentang pelaksanaan PA-PSDA. Salah satu prinsipnya adalah mengakui dan
menghormati  hak  masyarakat  hukum  adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam
e. UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria  yang  mengakui  hak-hak  dan keberadaan masyarakat adat atas tanah
f. Peraturan  Menteri  Agraria  No.5  tahun 1999  mengatur  penyelesaian  sengketa tanah ulayat.
g. UU  No.  41 tahun  1999 tentang  Kehutanan juga  mengatur  peran  serta  masyarakat dalam  sebuah  babk  husus.  Hak-hak  yang dijamin  antara  lain  adalah  hak  untuk memanfaatkan  hutan  dan  hasil  hutan;  hak untuk mendapatkan informasi atau
mengetahui  rencana  Peruntukan  hutan, pemanfaatan  hasil  hutan,dan  informasi kehutanan;memberi  informasi,  saran,  serta pertimbangan dalam
pembangunan kehutanan; dan berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan  kehutanan  baik  langsung maupun tidak langsung.
h. Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semua peraturan  dibawahnya  yang  khususnya berhubungan  dengan  Analisa  Dampak Lingkungan  (AMDAL)  mewajibkan  untuk dilakukan  studi  sosial  (untuk  menganalisa dampak sosial) bagi pelaksana projek/perusahaan dan termasuk
keterlibatan wakil masyarakat dalam
komite penilai AMDAL ditingkat kabupaten dan propinsi.   Undang- undang dan  peraturan  ini  berlaku  untuk  semua kegiatan  proyek  baik  sektor  kehutanan, perkebunan  maupun pertambangan. Dalam hal  ini  Hak  untuk  mendapatkan  informasi, Hak  mengajukan  keberatan dan Hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan  hidup  dijamin  dalam  undang- undang ini.
i. Undang-Undang  No.  26  tahun  2007 tentang Penataan Ruang menjamin hak-hak masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi mengenai tata ruang, hak untuk mengajukan  keberatan,saran  dan  pendapat serta    berperan    serta    alam penyusunan
rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
j. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menjamin dan mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat.
k. UU No .10 tahun 1992 tentang
Kependudukan  dan  Keluarga  Sejahtera menjamin  hak  atas  pemanfaatan  wilayah warisan adat.
l. UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  juga  menekankan  pentingnya penghormatan  atas  hak-hak  masyarakat adat.
m. UU No .40 tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Walaupun  ada  beberapa  aturan  hukum nasional yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, namun ada beberapa unsur dalam hukum  Indonesia  yang  bertentangan  dengan masyarakat adat dan hak mereka atas FPIC, antara lain :
a. UU No .5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksakan penyeragaman  sistem  pemerintahan  dan menyingkir kan kelembagaan adat. Walau pun  UU  ini  dicabut  pada  1999,  dibanyak daerah  di  Indonesia  sistem  kecamatan, desa,  kampung  masih  berlaku  dan  terus mengatas-namakan sistem adat.
b. Demikian pula ,UU Kehutanan,
sementara  UU  ini  memberi  pengakuan adanya‘ hutan adat ’pada saat  yang sama memandang  kawasan-kawasan  tersebut menjadi  bagian  dari  Kawasan  Hutan Negara yang didefinisikan sebagai kawasan tanpa hak.
c. UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Sejumlah persoalan mendasar  dalam  Undang-Undang  No.11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan  antara  lain  adalah  bahwa seluruh wilayah hukum Republik Indonesia  adalah  wilayah  kuasa  hukum pertambangan. Artinya menyamakan kuasa sebuah sektor, pertambangan ,dengan  negara.  Dan  oleh  karena  itu Kontrak   Karya    menjadi    angat   kuat.
Perusahaan  dapat  menjadi  sekuat  negara dihadapan masyarakat. Terjadi kriminalisasi masyarakat (adat) dan tiadanya jaminan pemulihan lokasi pertambangan.  Kedua adalah  bahwa  bahan mentah  dijadikan  kebutuhan  ekspor,dan oleh  karena  itu  harga  kebutuhan  bahan mentah  pertambangan  ditentukan  oleh kekuatan  pasar  dan  didalam  negeri  tidak memperhitung  kan  daya  beli  masyarakat. Yang  ketiga  adalah  investasi  tambang dijadikan  sebagai  objek  vital  negara  dan karena  itu  mendapat  perlindungan  yang jauh  lebih  tinggi  sementara  masyarakat (adat)  dapat  dengan  mudah  dikorbankan. Dan  yang  berikutnya  adalah  membuka ruang  hukum  yang  lebar  bagi  perusakan yang  massif,  ekstensif  dan  bahan  beracun. Terakhir adalah mengabaikan hak menentukan  nasib  sendiri  dan  hak  untuk menyatakan  setuju  atau  menolak  dari masyarakat (adat).
d. UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan. DalamU ndang-Undang ini ekspansi tanaman  monokultur  secara  luas  dijamin, yang  berarti  ancaman  terhadap  ekosistem.
Dinyatakan dengan tegas untuk kesejahteraan
pemilik usaha dan masyarakat.  Penekanannya  terutama  pada penggunaan  teknologi  maju,  penguatan modal  dan  hubungan  dengan  pasar. Skalanya  sangat  besar  dan  tidak  ada jaminan  bagi  hak  masyarakat  untuk menentukan  nasib  sendiri  dan  menyatakan setuju  atau  menolak  investasi  perkebun dalam  wilayah  mereka.  Ada  kebohongan dalam  menyatakan  Bahwa  perkebunan memiliki  fungsi  perekat  dan  pemersatu bangsa,  jika  dilihat  orientasinya  pada modal,  teknologi  dan  pasar  dan  investasi terutama oleh modal besar, tanpa perlindungan hak  masyarakat  yang terkena langsung dampaknya. Tidak ada pengakuan  dan  perlindungan  terhadap keberadaan  masyarakat  adat,  karena  ada syarat sepanjang  masih ada, sementara ada atau  tidaknya  ditentukan  oleh  pemerintah daerah. Hampir tidak ada kesempatan bagi
masyarakat (adat) untuk dapat memperoleh atau  mengelola  tanah  (adat)  nya  kembali, karena jangka waktu pemberian ijin adalah 25 tahun dan dapat terus diperpanjang.
e. UUD  1945  dan  UUPA  menentukan kewenangan
pemerintah untuk
mengalokasikan  lahan  dan  sumber  daya alam untuk kepentingan bangsa.
f. Peraturan  Presiden  No.  36  tahun  2005 tentang Pengadaan Lahan (Land Acquisition) memungkinkan negara memaksa  mengambil  tanah  dan  sumber daya  alam  milik  masyarakat  atas  nama kepentingan  nasional, disatu sisi  mengakui pentingnya  konsultasi  dan  pembayaran kompenasasi  yang  layak,  walapun  hal  ini bertentangan dengan
keinginan
masyarakat.
Hampir setiap kegiatan yang disusun dalam perencanaan pembangunan nasional ( Pelita ) ataupun  perencanaan  tata  ruang  propinsi  dapat ditafsirkan sebagai bagian‘ kepentingan nasional’.
Semua  peraturan  hukum  ini  harusnya  telah dikaji-ulang sesuai dengan TAP MPR IX/ 2001 dan berdasarkan kewajiban Indonesia terhadap  hukum  internasional  namun  ini belum dilakukan sampai saat ini.
Box3  :  Hak-hak  masyarakat  adat  yang melandasi FPIC
1. Hak  untuk  hidup  ,sebagai  salah  satu  hak asasi  manusia  sebagai  mana  dinyatakan didalam Deklarasi Universal tentang Hak- hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-undang
No.  39  tahun  1999  tentang  HAM  dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat.
2. Hak  untuk  secara  bebas  menentukan status  politik  mereka  dan  secara  bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Hak  atas  informasi,  terutama  informasi- informasi yang langsung berkaitan dengan kehidupan  mereka. Hak ini diatur didalam  UU  No.14  tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Hak  untuk  menyatakan  pendapat,  hak untuk berserikat dan berkumpul
5. Hak untuk bebas dari intimidasi, perlakuan sewenang-  wenang,  penyiksaan,dan  lain- lain.
6. Hak  untuk  bebas  dari  segala  bentuk diskriminasi  dalam  menjalankan  hak-hak mereka,  khususnya  yang  didasarkan  atas asal-usul atau identitas mereka, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
FPIC adalah prinsip yang mengakui hak masyarakat  adat  untuk  membuat  keputusan tentang  masa  depan  mereka  berkaitan  dengan wilayah,  yang  atas  wilayah  tersebut  mereka telah menetapkan hak-hak  nya.  Dengan  kata lain, FPIC mengakui hak masyarakat adat untuk mengatur  sendiri  penggunaan  hak  milik mereka.
Masyarakat  adat menetapkan hak mereka  atas  wilayah  dan  sumber  daya  lainnya sesuai  dengan  dasar  hukum  adat,  penguasaan dan pemanfaatan secara adat. Hukum internasional mengakui bahwa hak-hak masyarakat  adat  tidak  tergantung  pada sebuah  peraturan  perundangan  negara karena  hak-hak  mereka  berasal  dari  kebiasaan dan  hukum  yang  mereka  miliki.  Hak-hak mereka  ini  mungkin  mendahului  keberadaan negara, atau mungkin  hak-hak  mereka  ini telah berkembang  dan  mapan  sebelum  negara menerapkan jurisdiksi yang mencakup kawasan-kawasan masyarakat adat.
Masyarakat  adat  tidak  harus  menunjukan bahwa  mereka  merupakan  orang pertama dalam  sebuah  kawasan,  yang  penting  bahwa mereka  telah  menerapkan  hak-hak  di  dalam kawasan  tersebut  sebelum  pihak  lain  manapun mengklaim  dan  sebelum  negara  mengurus kawasan tersebut dengan efektif. Hal ini karena hak  asasi  manusia  dianggap  sebagai  hak bawaan  bukan    Merupakan  pemberian  dari sebuah pemerintahan. Kita semua memiliki hak asasi  karena   kita  adalah   mat manusia bukan
karena  negara  mengakui  kita  atau  hak-hak  kita. Dalam  hal  ini,  hukum  Indonesia  cukup  maju – adat diakui sebagai sumber hak.
Dibanyak  daerah  di  Indonesia, pemerintah  belum  sepenuhnya  menata pertanahan  dan  sumber  daya  alam.  Hanya sekitar  12%  dari  hutan  telah  diukur  dan dikukuhkan.  Tidak  sampai  setengah  dari semua  tanah  milik  pribadi  sudah  pernah didaftar.  Sedangkan  untuk  kepemilikan adat, seperti hak ulayat, sangat sedikit yang telah didaftarkan.
Salah  satu  hal  terpenting  mengenai FPIC  adalah  bahwa  ini  merupakan  sebuah proses bukan suatu peristiwa yang langsung selesai. Keputusan tentang apakah  harus  ada  penebangan  hutan, perkebunan  kelapa  sawit,  pertambangan, bendungan, pembangunan jalan raya dalam wilayah  adat  atau  dimasukkannya  wilayah adat  kedalam  taman  nasional  merupakan keputusan-keputusan  yang  sangat  penting. Keputusan  tersebut  berdampak  untuk puluhan atau bahkan ratusan tahun kedepan.  Masyarakat  hendaknya  tidak merasa diwajibkan untuk membuat keputusan  semacam  ini  dalam  keadaan tergesa-gesa atau membuat semua keputusan  sekaligus.  Masyarakat  adat berhak meminta waktu
untuk
mempertimbangkan berbagai pilihan,
pertama-tama dengan informasi yang benar ditangan.  Masyarakat  mempunyai  hak  atas informasi  .Oleh  karena  itu,  pemerintah maupun  perusahaan  berkewajiban  untuk menyediakan semua informasi yang berkaitan  dengan  proyek  dalam  bahasa yang mudah dipahami masyarat.
Masyarakat  perlu  menggunakan semua  informasi  dan  saran-saran  penting yang  sudah  mereka  dapatkan  sehingga dipahami secara luas. Masyarakat
seharusnya bebas untuk menerima ataupun menolak  saran  mereka.Masyarakat  harus meluangkan waktu untuk meminta penjelasan  tentang  hal-hal  yang  mereka belum mengerti.

## B. SARAN
1. Kumpulkan informasi selengkap-lengkapnya baik dari pemerintah mengenai kegiatan atau proyek  yang  akan  beroperasi  di  suatu wilayah  adat,  dan  informasi  dari  perusahan mengenai  profil,tujuan,managemen,  pola serta  dampak-dampaknya.  Usahakan  tidak hanya  memperoleh  semua  dokumen  yang ada.  Mungkin  informasi  yang  diinginkan belum  tersedia.  Jika  demikian, maka sepakati hanya sampai pada tahap mengumpulkan  data  saja.  Minta  informasi yang  di  perlukan!  Jika  ada  tetapi  tidak diinformasikan,  maka  ini  bukanlah  sebuah proses  pembuatan  keputusan  yang  benar karena  tidak  berdasarkan  informasi  yang lengkap terlebih dahulu.
2. Ketika  telah  mendapatkan  semua  informasi yang di perlukan, langkah selanjutnya adalah meluangkan  waktu  untuk  mengkajinya dengan  melibatkan  semua  orang  yang  akan terkena  dampak.  mungkin  membutuhkan bantuan  untuk  menilai  informasi  ini  dan menganalisa informasi?
3. Jika  telah  merasa  cukup  dengan  informasi yang telah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan  atas  informasi  tersebut  maka bisa  memulai  negossi  yang  sesungguhnya. Tetapi disini sekali lagi, jangan tergesa-gesa! Negosiasi hendaknya bertahap,dengan waktu untuk  refleksi  karena  semua  pilihan  dan tawaran perlu dipertimbangkan.
4. Putuskan siapa yang akan menjadi negosiator.Putuskan  sejauh  mana  mereka harus melangkah sebelum membawa persoalan kembali
kepada komunitas.Pastikan  bahwa  ada  kesepakatan tentang  sebuah  proses  yang  akan  memberi kesempatan  bagi  Anda  untuk  terlibat,  untuk melakukan  sesuatu  pada  tiap  tahapan  dan untuk berkonsultasi kembali dengan komunitas dalam semua tahapan.
5. Jangan setuju pada sebuah proses yang akan mengarah pada keputusan gegabah .”
6. Cari tahu beberapa hal berikut:
a. Apa  jenis  proyek  yang  sedang  mereka rencanakan.
Maria Magdalena , Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip FPIC 1 9
b. Semua  hal  yang  bisa  Anda  ketahui  mengenai dampak dari proyek tersebut.
c. Tentang bisa tidaknya dan bagaimana dampak-dampak dikurangi.
d. Siapa pemilik perusahaan tersebut.
e. Semua  hal  yang  bisa  Anda  ketahui  tentang riwayat perusahaan dan para investornya.
f. Bagai  mana  mereka  berurusan  dengan masyarakat adat di masa lalu. Jika memungkinkan  kunjungi  atau temui  langsung masyarakat  adat  tersebut  untuk  mengetahui seperti apa pengalaman mereka dalam hal ini.
g. Bagaimana  mereka  membuat  keputusan  dan strategi  dan  taktik  yang  telah  mereka  pakai dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya.
h. Siapa saja pihak-pihak yang punya keterkaitan dan apa saja tujuan mereka.
i. Siapa seharusnya yang layak mewakili mereka dalam  negosiasi.  Pastikan  mereka  mengutus seseorang dengan wewenang untuk membuat
komitmen,  tidak  hanya  seseorang  karyawan biasa  dari  bagian  hubungan  masyarakat (HUMAS) perusahaan.
j. Cari tahu tentang apa saja standar ‘pelaksanaan terbaik’ untuk jenis   proyek atau kegiatan  seperti  ini  dan  tuntut  agar  mereka sungguh-sungguh  bekerja  memenuhi  standar- standar tersebut.

## Sumber Rujukan
1. Hasil  studi  AMAN  tentang  Undang-Undang yang mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat; draft, belum dipublikasikan.
2. Hasil temuan Proyek FPIC  AMAN-FPP-  JKPP 2005-2008
3. Satu Yang Kami Tuntut; Hasil Studi AMAN-FPP
20  Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 11 - 20

## KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK

## Fransiskus Dodi

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRACT
This  study  is  focused  on the  aspect  of  law enforcement,  especially  on  tax  law.  The  study additionally  examines  the  process  of  tax  laws enforcement  that  tends  to  emphasize  on  the criminal law rather than on administrative one.
This  research  was  conducted  by  using  a normative  juridical  method  focused  on  primary and secondary materials.The result of the research shows  that  merely  emphasizing  the  criminal aspects  of  tax  law  enforcement  will  only jeopardizes the primary goal of tax administration in  collecting tax revenue that is  highly  needed  for public  needs  such  as  building  schools,  bridges, hospitals, fuel subsidies, and so on.
Conversely, using an administrative approach  will  maximize  tax  revenue  because  it will  make  taxpayers  and  tax  officers  feel  safe every time they face a tax dispute.
Key  words  :  Administrative  law,  criminal  law, government spending.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  difokuskan  pada  aspek penegakan  hukum,  terutama  di  bidang  hukum pajak.  Selain  itu  juga  penelitian  mengkaji  proses penegakan hukum pajak yang cenderung menekankan  pada  hukum  pidana  bukan  pada hukum  administrasi.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif yang  mendasarkan  pada  bahan  hukum  primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menekankan aspek  pidana  dalam  penegakan  hukum  pajak hanya akan membahayakan tujuan utama administrasi pajak dalam mengumpulkan penerimaan  pajak  yang  sangat  dibutuhkan  untuk belanja publik seperti
membangun  sekolah,  jembatan,  rumah  sakit, subsidi bahan bakar, dan sebagainya.
Di  sisi  lain,  menggunakan  pendekatan administratif  akan  memaksimalkan  penerimaan pajak  karena  akan  membuat  pembayar  pajak  dan petugas  pajak  merasa  aman  setiap  kali  mereka menghadapi sengketa pajak.
Kata kunci : Hukum administrasi, hukum pidana.

## PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Ketika sanksi pidana pajak mulai diterapkan  kepada  Wajib  Pajak,  tampaknya penerapan sanksi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku bisnis. Persoalan pajak (hukum pajak)  sebagai  bagian  dari  hukum  administrasi negara,  sejatinya  diselesaikan  melalui  cara-cara hukum  administrasi,  bukan  hukum  pidana. Pendekatan  dengan  cara  pidana,  pastinya  akan menimbulkan keresahan serius.
Namun, keresahan menjadi sedikit terhibur ketika  3  (tiga)  orang  saksi  ahli  memberikan pendapatnya  dalam  sidang  lanjutan  dugaan penggelapan  pajak  oleh  PT.  Asian  Agri  Group senilai  Rp.  1.259.000.000.000,00  di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga saksi ahli adalah : M. Yahya Harahap (ahli Pidana), Philipus M. Hadjon (Ahli  Tata  Negara  dan  Administrasi  Negara)  dan Sunarto Yahya Harahap (ahli Pajak), yang mantan Hakim  Agung  Mahkamah  Agung,  berpendapat konsep  dan  asas  yang  diterapkan  dalam  hukum pajak  Indonesia  bahwa  kesalahan  atau  kekeliruan mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  yang  diatur dalam  Pasal  8  jo  Pasal  12  UU  No.  6 Tahun  1983 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan – UU KUP sebaiknya diselesaikan secara administrasi yang bermuara ke Pengadilan Pajak.
Philipus  M.Hadjon  menekankan  bahwa tindakan  mengimplikasikan  sanksi  pidana  bersifat ultimum  remedium.  Tujuan  pajak  bukan  untuk menghukum  dan  memberi  nestapa  kepada  pelaku, tetapi  mengakhiri  pelanggaran  dan  memulihkan keadaan,  hukum  pidana  menjadi  solusi  atau alternatif akhir dari penyelesaian suatu pelanggaran.
Sedangkan  Sunarto  sebagai  ahli  pajak, lebih  menekankan  pada  kewenangan  Direktur Jenderal  Pajak  yang  bisa  menerbitkan  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berkali- kali.  Penerbitan  bisa  dilakukan  sebagai  upaya penegakan  hukum  pajak  sesuai  Undang-undang pajak.
Pendapat  ketiga  ahli  tersebut  tampaknya senada  dengan  suara  yang  disampaikan  kalangan pelaku  bisnis.  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, menyatakan kasus  Asian  Agri  tidak  perlu  dibawa  ke  ranah pengadilan  pidana  umum  jika  hakim  mengerti masalah  perpajakan.  Wajib  Pajak  bisa  dibawa  ke pengadilan  pidana  jika  memang  melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana. Namun, terkait  masalah  pajak,  tidak  perlu  ditempuh  jalur pidana.
Pendapat  ketiga  ahli,  baik  ahli  hukum maupun  ahli  pajak,  yang  dihadirkan  ternyata kecenderungannya  lebih  memilih  pada  proses hukum  administrasi  ketimbang  proses  hukum pidana.  Kecenderungan  yang  disampaikan  para ahli  bisa  dipahami  karena  memang  hukum  pajak merupakan  hukum  administrasi  yang  memiliki jalur hukum administrasi apabila terdapat sengketa antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus). Bahkan, dari sisi lain yaitu sisi penerimaan negara, dalam  sepuluh  tahun  terakhir  sangat  jelas  terlihat penerimaan  pajak  amat  mendominasi  sumber penerimaan  negara  yang  ditampung  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dibandingkan  sumber  penerimaan  negara dari sumber migas (minyak dan gas bumi).
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kenaikan  penerimaan  pajak  tidak  kurang  dari  Rp. 40.000.000.000.000,00 sampai Rp. 100.000.000.000.000,00  setiap  tahunnya.  Sebagai contoh, dalam kurun waktu enam tahun terakhir,
terlihat  angka  penerimaan  pajak  sebagai  berikut, 2005 diperoleh angka penerimaan sebesar Rp.264.920.000.000.000,00,  2006  sebesar  Rp.
333.010.000.000.000,00, 2007 sebesar Rp. 395.240.000.000.000,00, 2008 sebesar Rp. 483.890.000.000.000,00, 2009 sebesar Rp. 591.120.000.000.000,00,  dan  2010  diperoleh angka penerimaan pajak
sebesar Rp.649.040.000.000.000,00.3
Dengan  kenaikan  sumber  penerimaan pajak  yang  setiap  tahun  terus  meningkat,  tentu diperlukan  berbagai  macam  kebijakan  yang dipandang  perlu  untuk  merealisasikan  penerimaan pajak  tersebut.  Terkait  dengan  itu,  salah  satu proses  penegakan  hukum  di  bidang  perpajakan juga  menjadi  perhatian  serius  yang  perlu  dikaji, agar  tujuan  penerimaan  pajak  tidak  terkendala dalam  pelaksanaannya.  Proses  penegakan  hukum pajak  patut  dipahami  semua  pihak  termasuk  para penegak hukum agar tidak menjadi kontraproduktif  khususnya  dalam  menunjang penerimaan  pajak  untuk  kepentingan  negara  dan kepentingan masyarakat.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah :
1. Mengapa penegak hukum (Kepolisian,
Kejaksaan dan Pengadilan) lebih memilih pada pilihan hukum memidana Wajib Pajak?
2. Dapatkah  penegak  hukum  memilih  jalur hukum  adminsitrasi  dalam  menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan petugas pajak?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan :
1. Mengetahui tindakan penegak hukum (Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan)  lebih memilih pada pilihan hukum memidana Wajib Pajak.
2. Mengetahui  kemungkinan  penegak  hukum memilih  jalur  hukum  adminsitrasi  dalam menyelesaikan  sengketa  pajak  yang  timbul antara wajib pajak dengan petugas pajak.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif  yuridis  dengan  menggunakan  bahan hukum primer terutama mengenai perundang-
undangan  di  bidang  perpajakan,  antara  lain  : Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  16 Tahun  2009.  Selain  itu  juga  digunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  yaitu berupa  buku-buku  perpajakan  serta  berbagai informasi  lain  yang  diperoleh  dari  artikel,  press release,  media  massa.  Pendekatan  penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang  dan  pendekatan  kasus  di  bidang perpajakan.
Dokumen  lain  yang  digunakan  adalah perundang-undangan  yang  mendukung  terkait permasalahan  pemidanaan  dan  permasalahan utang  pajak,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  yang  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2000,  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Administrasi Pajak
Dalam  hidup  bernegara,  setiap  orang diwajibkan  untuk  membayar  pajak.  Jadi,  pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi  untuk  penerimaan  negara  berdasarkan Undang-undang  Dasar  1945.  Oleh  karenanya pajak merupakan kewajiban semua warga masyarakat  dan  hukum  pajak  mengatur  hubungan antara  penguasa/negara  dengan  warganya  (orang atau badan) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan  kepada  negara.  Dengan  demikian hukum pajak tergolong dalam hukum publik yaitu hukum  administrasi/tata  usaha  negara.  Hukum pajak  sebagai  bagian  hukum  tata  usaha  negara bersumber  pada  peristiwa-peristiwa  perdata,  yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana.
Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  lembaga hukum  yang  bertugas  mengumpulkan  uang  pajak, melakukan tugasnya berlandaskan pada administrasi pemungutan pajak sesuai undang-
undang pajak. Sekalipun  hukum pajak bagian dari hukum  administrasi,  materi  pajak  memang  tidak lepas dari  hukum perdata maupun pidana. Hukum pajak  memiliki  keterikatan  kuat  dengan  hukum perdata  dan  juga  hukum  pidana.  Bahkan  istilah- istilah (terminologi hukum) yang digunakan dalam hukum  pajak  banyak  mengambil  dari  istilah  yang digunakan dalam hukum perdata maupun pidana.
Dekatnya  hubungan  hukum  pajak  dengan hukum  perdata  maupun  pidana  bisa  dimaklumi karena  segala  macam  transaksi  ekonomi  dalam hukum  perdata  menjadi  sasaran  atau  objek  dari hukum pajak. Soal kealpaan dan kesengajaan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP pada dasarnya  mengacu  pada  pengertian  kealpaan  dan kesengajaan  dalam  hukum  pidana.  Demikian  juga misalnya soal
Wajib
Pajak yang memindahtangankan  atau  memindahkan  hak  atau merusak  barang  yang  telah  disita  karena  tidak melunasi  utang  pajaknya  akan  diancam  dengan Pasal  231  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Bahkan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  khususnya  buku ketiga tentang Perjanjian, bisa dikatakan semuanya merupakan  transaksi  ekonomi  yang  bersifat perdata yang mempunyai aspek hukum pajak.
Berbagai  macam  perjanjian  yang  diatur dalam  hukum  perdata  umumnya  akan  berdampak pada  aspek  pajak,  kecuali  perjanjian  tertentu seperti  hibah  tidak  berdampak  pada  aspek pengenaan pajaknya. Hubungan yang jelas tampak bahwa  dalam  hukum  pajak  selalu  mencari  dasar kemungkinan  pemungutan  pajak  berdasarkan perbuatan  hukum  perdata.  Perjanjian,  kekayaan dan  warisan  adalah  contoh  perdata  yang  menjadi dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan  undang-undang  pajak.  Jadi,  segala kegiatan  ekonomi  akan  dipantau  dari  sisi pengenaan pajak untuk kepentingan negara. Proses administrasi  pengenaan  pajak  (pemajakan)  inilah yang  diatur  dalam  hukum  pajak,  termasuk  proses penyelesaian  hukumnya  sebagai  bagian  dari hukum administrasi.
Proses  pemajakan  itu  sendiri  merupakan sebagian  dari  kegiatan  administrasi  perpajakan. Istilah  administrasi  perpajakan  dapat  diartikan secara  sempit  dan  secara  luas.  Dalam  pengertian sempit, administrasi perpajakan merupakan
penatausahaan  dan  pelayanan  atas  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  pembayar  pajak.  Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai  fungsi,  sistem  dan  lembaga.  Sebagai fungsi,  administrasi  perpajakan  meliputi  fungsi perencanaan,  pengorganisasian,  dan  pengendalian perpajakan. Sebagai sistem, administrasi perpajakan  merupakan  seperangkat  unsur  yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana,  aparat  dan  Wajib  Pajak  yang  berkaitan yang  secara  bersamasama  menjalankan  tugas untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan  institusi  yang  mengelola  sistem  dan melaksanakan proses pemajakan.
Dari  uraian  ini  terlihat  bahwa  pemungutan pajak  (pemajakan)  adalah  serangkaian  proses administrasi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh uang pajak berlandaskan undang-undang perpajakan yang mengaturnya. Serangkaian proses administrasi  inilah  yang  menjadi  alat  pemerintah mencapai  tujuan  penerimaan  pajak  termasuk didalamnya proses penegakan hukum melalui cara atau  mekanisme  hukum  administrasi  yang  juga telah  diatur  dalam  undang-undang  pajak  itu sendiri.  Sayangnya,  upaya  hukum  yang  sudah diatur  dengan  jelas  dalam  undang-undang  pajak acapkali  tidak  mendapat  satu  pemahaman  yang sama  dengan  aparat  penegak  hukum  lainnya. Padahal,  kalau  saja  terjadi  sebaliknya,  semua aparat  hukum  mengacu  pada  pemahaman  sama sesuai  undang-undang  pajak,  dipastikan  dunia usaha termasuk aparatur pajak tidak menjadi resah. Keresahan  dunia  usaha  dan  petugas  pajak  akan praktek  pemidaann  pantas  dicermati  kalangan penegak  hukum.  Alangkah  berbahaya  bila  saja sasaran  penerimaan  pajak  menjadi  terganggu akibat  praktek  pemidanaan  yang  tidak  tepat dilakukan  oleh  pihak  penegak  hukum  (kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan umum). Kelanjutan  progran  pembangunan  bersumberkan dana pajak akan tidak  berjalan akibat pemidanaan dalam praktek hukum pajak.
Memorandum  of  Understanding  (MoU) yang  diadakan  pihak  Kepolisian  dan  Direktorat Jenderal  Pajak,  beberapa  waktu  lalu,  tampaknya juga belum mencapai sasaran terkait penjelasan
hukum  administrasi  dalam  hukum  pajak  yang patut  diketahui  pihak  kepolisian.  MoU  yang ditandatangani  kedua  belah  pihak  seakan  hanya sekedar  upaya  kerjasama  semata  tanpa  dibarengi dengan  penuntasan  pemahaman  yang  sama diantara  kedua  instansi  tersebut.  Mochamad Tjiptardo, selaku Direktur Jenderal Pajak, kala  itu mengatakan  bahwa  MoU  adalah  payung  proses penegakan  hukum  dalam  hukum  pajak  sudah sangat  jelas  mempunyai  jalur  hukumnya  sendiri dengan  upaya  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  25 dan  Pasal  27  UU  KUP  mengenai  upaya  hukum Keberatan,  serta  adanya  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  yang memproses  upaya  hukum  Banding  dan  upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal tersebut menunjukkan  adanya  keresahan  bagi  pegawai pajak  dalam  melaksanakan  tugasnya  karena  bisa dikriminalisasi. Padahal petugas pajak melaksanakan  tugas  administrasi  sesuai  undang- undang perpajakan.
Kejadian  ini  menimpa  Maruli  Manurung, pegawai  pajak  yang  memproses  upaya  hukum keberatan  yang  diajukan  oleh  Wajib  Pajak. Ternyata Maruli dijatuhi vonis pidana oleh Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  karena dianggap  merugikan  keuangan  negara.  Sedangkan bagi  Wajib  Pajak,  keresahan  timbul  karena penegak  hukum  menggunakan  pasal  pidana. Padahal  pajak  adalah  bagian  dari  hukum administrasi.  Misalnya  saja  soal  pengisian  Surat Pemberitahuan (SPT) yang  mungkin  saja ada data yang  kurang  atau  tidak  dilaporkan.  Data  yang kurang  atau  tidak  dilaporkan  semata-mata  tidak bisa  dilihat  sebagai  tindak  pidana.  hukum  dalam upaya menagih utang pajak bagi penunggak pajak. Penulis  menilai  pernyataan  tersebut  kurang  tepat. MoU  bukanlah  payung  hukum  yang  bisa digunakan  oleh  aparatur  pajak  maupun  pihak kepolisian. MoU hanyalah sekedar surat kesepahaman  di  antara  dua  instansi  untuk melakukan langkah hukum sesuai Undang-undang yang  berlaku.  MoU  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat  bagi  aparat  pajak  maupun aparat  kepolisian,  termasuk  dalam  menagih  utang pajak.    Hikmahanto    menegaskan   bahwa secara teoritis  dokumen  MoU  tidak  merupakan  hukum yang   mengikat  para pihak. Agar mengikat secara
hukum,  harus  ditindaklanjuti  dengan  sebuah perjanjian. Kesepakatan MoU lebih bersifat ikatan moral.  MoU  bisa  dianalogikan  sebagai  lembaga “pertunangan”, bukan lembaga “perkawinan’.

## B. Kajian Hukum
Dalam  persidangan  di  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat,  ternyata  diketahui  bahwa  Majelis Hakim  Pengadilan  menolak  eksepsi  dari  Manajer Asian Agri Group yang diwakili oleh Pengacaranya. Eksepsi yang disampaikan Pengacara  Asian  Agri  Group  pada  dasarnya menegaskan  bahwa  penyelesaian  kasus  dugaan penyelewengan  pajak  merupakan  kewenangan Pengadilan  Pajak  karena  merupakan  persoalan atau  sengketa  pajak  yang  sudah  diatur  dalam undang-undang  pajak.  Sengketa  pajak  yang muncul  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan yang  tidak  memuaskan  Wajib  Pajak  harus diupayakan penyelesaiannya secara baik, sederhana,  murah,  dan  cepat.  Artinya,  ada  jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah  antara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  dan  tetap  memperhatikan  peraturan perpajakan.
Soal  utang  pajak  sudah  diatur  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  yang dibah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2000 tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa. MoU  bukan  dasar  hukum  untuk  menagih  utang pajak. MoU tidak mengikat secara hukum, tetapi ia hanya  mengikat  secara  moral.  MoU  seharusnya ditindaklanjuti dengan berbagai kepentingan dalam  memahami  masing-masing  undang-undang khususnya  pemahaman  akan  UU  pajak  dan  UU Pidana.  Pasal  1  UU  No.  14  Tahun  2002  tentang pengadilan  Pajak  menegaskan  bahwa  sengketa pajak  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang perpajakan  antara  wajib  pajak  atau  penanggung pajak  dengan  pejabat  yang  berwenang  sebagai akibat  dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat diajukan  banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  termasuk  gugatan  atas  pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi Pengacara Asian Agri Group dan berpendapat bahwa kasus Asian Agri Group bukan
merupakan  sengketa  pajak  karena  tidak  adanya surat  ketetapan  pajak  yang  diterbitkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak.  Kalau  sengketa  pajak akan  ada  upaya  hukum  untuk  menyelesaikannya, yaitu  melalui  upaya  hukum  keberatan.  Oleh karenanya,  kasus  Asian  Agri  Group  bisa  diadili oleh  Pengadilan  Negeri.  Penolakan  eksepsi  inilah yang  perlu  mendapat  kajian  apakah  benar argumentasi hukum yang dibangun Majelis Hakim hingga  kasus  dugaan  penggelapan  pajak  bisa dipidana karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar  adanya  sengketa  pajak.  Kalau  permasalahan pajak  dibawa  dalam  ranah  hukum  pidana,  tentu menjadi  kontradiktif  terkait  proses  administrasi pajak  yang  tujuan  utamanya  mengumpulkan  uang pajak.
Pilihan  memidanakan  Wajib  Pajak  atau memprioritaskan penerimaan tentu menjadi politik kepentingan pemerintah. Untuk itu, kajian komprehensif  pemidanaan  atas  pajak,  patut menjadi  perhatian  serius  agar  tidak  terjadi keresahan  terus  menerus  di  kalangan  dunia  usaha dan pegawai pajak. Seperti diuraikan diatas, dalam banyak  literatur  disebutkan  bahwa  hukum  pajak tergolong sebagai  hukum publik, termasuk  hukum administrasi/tata  usaha  negara.  Jalur  hukum administrasi  (hukum  pajak)  mempunyai  cara penyelesaiannya sendiri sesuai dengan aturan yang sudah  ditegaskan  dalam  undang-undang  pajak yang  mengaturnya.  Kalau  begitu,  menyelesaikan persoalan  administrasi  pajak  dengan  cara  pidana menjadi  kontradiktik  ketika  negara  membutuhkan dana pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan  yang  tiap  tahun  jumlahnya  terus naik  (meningkat).  Persoalan  memidana  Wajib Pajak  jelas  membawa  keresahan  tersendiri  bagi pelaku dunia usaha. Artinya, pelaku usaha menjadi takut  dipidana  ketika  persoalan  penghitungan pajak yang cukup rumit akan dipersoalkan menjadi persoalan berindikasikan tindak pidana.
Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan  target  penerimaan  pajak  2011 diperkirakan mencapai angka Rp. 764.480.000.000.000,00.  Dibandingkan  realisasi penerimaan pajak 2010 sebesar Rp. 649.040.000.000.000,00, berarti
terjadi peningkatan sebesar Rp. 115.440.000.000.000,00.
Kenaikan  yang  begitu  besar  menunjukkan bahwa  pajak  selalu  menjadi  sumber  yang  paling diandalkan  untuk  bisa  melanjutkan  berbagai program  pembangunan  yang  sudah  direncanakan oleh pemerintah.
Pendapat ketiga pakar hukum dalam kasus Asian  Agri  Group  di  atas,  menarik  untuk  dikaji dan  dipahami  dengan  baik  oleh  semua  aparat penegak  hukum  terutama  aparat  Kepolisian, Kejaksaan,  maupun  Hakim.  Kesamaan  visi memandang  pajak  tidak  boleh  dipidana  karena merupakan  bagian  dari  hukum  administrasi,  harus menjadi  perhatian  bersama.  Hukum  pajak  sebagai bagian  hukum  tata  usaha  negara  memang bersumber  pada  peristiwa  perdata,  yang  apabila dilanggar  dapat  diancam  dengan  pelanggaran pidana.  Dalam  hukum  pajak  memuat  unsur-unsur hukum  tata  negara  dan  hukum  tata  usaha  negara, hukum perdata, dan  hukum pidana. Menyamakan persepsi demikian memang tidak mudah. Diperlukan  satu  koordinasi  yang  kuat.  Presiden selaku  pimpinan  eksekutif  sebaiknya  memimpin proses koordinasi demikian. Oleh karena berbicara soal  pajak  bukanlah  milik  Direktorat  Jenderal Pajak  Kementerian  Keuangan  semata, tetapi  milik seluruh  komponen  bangsa.  Seluruh  pemangku kepentingan (stakeholders) pajak harus  melihat ke arah  tujuan  yang  sama  bahwa  pajak  dimaksudkan untuk  membangun  bangsa.  Direktorat  Jenderal Pajak hanyalah instansi yang bertugas mengadministrasikan  jumlah  pemungutan  pajak serta  mengawasi  pelaksanaan  undang-undang perpajakan.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian keuangan  harus  didukung  oleh  seluruh  instansi yang ada baik pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh,  bisa  kita  lihat,  bahwa  ketika  Wajib  Pajak melakukan kesalahan mengisi Surat Pemberitahuan  (SPT),  Wajib  Pajak  berhak melakukan  pembetulan  atas  SPT  yang  telah  diisi namun  terdapat  kesalahan.  Pasal  8  ayat  (1)  UU KUP  secara  tegas  menyatakan  bahwa  “Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat  pemberitahuan  yang  telah  disampaikan dengan  menyampaikan  pernyataan  tertulis  dengan syarat  Direktur  Jenderal  Pajak  belum  melakukan tindakan pemeriksaan”.
Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa terhadap
kekeliruan  dalam  pengisian  Surat  Pemberitahuan yang  dibuat  Wajib  Pajak,  Wajib  Pajak  masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri,  dengan  syarat  Direktur  Jenderal  Pajak belum  mulai  melakukan  tindakan  pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan pajak  termasuk  didalamnya  para  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan daerah  (DPD),  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR),  semua  lembaga  tinggi  negara,  Para Usahawan,  Buruh,  Anak-anak,  sekolah,  Perawat, Petani,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena pemanfaatan  akan  pajak  dapat  dirasakan  oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemeriksaan  Pajak  disampaikan  kepada Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai,  atau  anggota keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak. Bahkan,  sekalipun  terhadap  Wajib  Pajak  telah dilakukan  pemeriksaan,  tetapi  belum  dilakukan penyidikan, Wajib Pajak tetap diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi denda sebesar 150% dari  pajak  yang  kurang  dibayar,  sesuai  ketentuan Pasal  8  ayat  (3)  UU  KUP.  Namun  apabila  telah dilakukan  tindakan  penyidikan  dan  mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada
Penuntut Umum,
kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sudah  tertutup  bagi  Wajib  Pajak.  Menyikapi ketentuan di atas, sejatinya dapat dipahami  bahwa persoalan  pajak  adalah  persoalan  administrasi pembayaran  atas  utang  pajak  yang  harus  dibayar Wajib Pajak. Undang-undang pajak selalu memberikan  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak untuk  melunasi  utang  pajak  dengan  cara membetulkan SPT-nya. Dengan kata lain, penyelesaian  utang  pajak  tidak  tepat  apabila dilakukan  dengan  praktik  pemidanaan  kepada Wajib Pajak.
Argumen  hukum  secara  nyata  bisa  dilihat dari  roh  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  44  B UUKUP  yang  juga  menekankan  pada  aspek pembayaran uang sebagai pengganti sanksi pidana. Pasal  tersebut  dengan  tegas  menyatakan  bahwa “untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat
menghentikan penyidikan tindak pidana di  bidang perpajakan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  6 bulan  sejak  tanggal  surat  permintaan.”  Makna kata- kata “untuk kepentingan penerimaan negara”, tidak dijelaskan dalam undang-undang.
Namun,  dalam  pandangan  penulis  maksud “untuk kepentingan penerimaan negara” tidak lain dimaksudkan  selain  ingin  menitikberatkan  atau menekankan  bahwa  pajak  bukan  bertujuan memidana seseorang tetapi lebih kepada kepentingan  mengumpulkan  uang  pajak  untuk kepentingan  penerimaan  negara.  Penerimaan negara  bisa  diartikan  sebagai  sejumlah  uang  yang patut  dikumpulkan  untuk  kepentingan  penerimaan negara.  Tujuan  pajak  adalah  mengumpulkan  uang bagi  kepentingan  negara  guna  membangun berbagai  macam  fasilitas  publik.Bukti  digunakan atau diterapkannya ketentuan Pasal 44 B UU KUP terlihat  dalam  kasus  Paulus  Tumewu  yang  sudah P-21  (sudah  selesai  disidik  oleh  pihak  Kejaksaan Agung)  dan  tinggal  dilanjutkan  ke  tingkat Penuntutan, lalu dihentikan dan dinyatakan selesai. Awalnya,  Paulus  Tumewu  dikenakan  Surat Ketetapan  Pajak  (SKP)  kekurangan  pembayaran PPh 2004 sebesar Rp. 7.900.000.000.000,00. Atas kekurangan  utang  pajak  tersebut  dilunasi  tanggal 28 Nopember 2005. Atas dasar ketentuan Pasal 44 B  UU  KUP  itulah,  Jaksa  Agung  menghentikan penyidikannya.
Di sini berarti ada kepentingan penerimaan negara  yang  jauh  lebih  penting  dibandingkan proses  pemidanaan  sesuai  hukum  pidana.  Dalam UU  KUP  memang  diatur  bahwa  dalam  hal  Wajib Pajak  tidak  benar  dalam  melaksanakan  kewajiban pembayaran pajak, selayaknya dilakukan pemeriksaan.  Ujung  dari  tindakan  pemeriksaan diterbitkan  surat  ketetapan  pajak.  Hal  ini  diatur dengan  tegas  dalam  Pasal  15  UUKUP,  yang menyatakan  “Direktur  Jenderal  Pajak  dapat menerbitkan  Surat  Ketetapan  pajak  Kurang  Bayar Tambahan  dalam  jangka  waktu  5  tahun  setelah saat  terutangnya  pajak  atau  berakhirnya  Masa Pajak,  Bagian  Tahun  Pajak,  atau  Tahun  Pajak apabila  ditemukan  data  baru  yang  mengakibatkan penambahan  jumlah  pajak  yang  terutang  setelah dilakukan  tindakan  pemeriksaan  dalam  rangka penerbitan  Surat  Ketetapan  pajak  Kurang  Bayar Tambahan”.
Ketentuan  Pasal  15  UU  KUP  inilah  yang diungkapkan  oleh  Sunarto,  Saksi  Ahli  Pajak, dalam persidangan di Pengadilan Negeri.  Artinya, setiap  Wajib  Pajak  dapat  diterbitkan  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  jika  diketahui  masih  ada  utang  pajak yang  belum  dibayar  oleh  Wajib  Pajak  melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal  15  UU  KUP  ini  menjadi  alat  yang  sangat ampuh  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  terus melakukan  tindakan  menagih  utang  pajak  apabila diketahui Wajib  pajak  belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dari semua pasal  yang  disebutkan  di  atas,  pada  prinsipnya dapat  disimpulkan  bahwa  undang-undang  pajak lebih  memberikan  solusi  penyelesaian  pajak dengan  menekankan  pada  aspek  administratif melalui  pembayaran  pajak  dengan  sarana  surat ketetapan  pajak,  bukan  pada  memidana  Wajib Pajak.
Proses pemeriksaan pajak bukanlah dimaksudkan  untuk  memidana  Wajib  Pajak  tetapi lebih  mengutamakan  pada  proses  administrasi dengan  menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai dasar  untuk  menagih  utang  pajak.  Kalau  begitu, pertanyaannya  adalah  mengapa  ada  unsur  pidana dalam  hukum pajak  ? Dalam kajian penulis, pasal pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  pajak tidak  atau  kurang  tepat.Pasal  pidana  boleh  saja dimasukan  Contoh  tidak  tepat  dan  hampir  tidak pernah  digunakan  dalam  praktek  adalah  Pasal  39 ayat  (1)  huruf  a  UU  KUP  yaitu  bagi  orang  yang dengan  sengaja  tidak  mendaftarkan  diri  untuk memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  pajak  (NPWP). Pasal  ini  seakan  menjadi  pasal  pidana  yang  mati karena  memang  agak  ganjil  kalau  digunakan. Ancaman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama  6  tahun  tidak  pernah  terjadi  dalam  undang- undang pajak, tetapi perannya menjadi kurang atau tidak  penting.Bahkan  ekstrimnya,  pasal  pidana tidak  perlu  lagi  ada  dalam  undang-undang  pajak kalau  memang  hukum  pajak  dipandang  sebagai hukum  administrasi  yang  murni.  Kekeliruan memasukkan  pasal  pidana  dalam  hukum  pajak, dalam  pandangan  penulis  tampaknya  didasarkan pada dua alasan yaitu :
1. Pajak  adalah  sarana  bagi  negara  untuk membiayai  pembangunan  guna  kesejahteraan masyarakat.   Tugas     negara       memberikan
kemakmuran  dan  keadilan  dari  berbagai  sisi kehidupan yang dibutuhkanmasyarakat, khsususnya  dalam  hal  membangun  berbagai fasilitas  publik.  Kalau  sumber  penerimaan pajak  tidak  tercapai,  maka  berbagai  program pembangunan tidak akan berjalan lancar.
2. Pajak  adalah  satu-satunya  instrumen  paling adil  memberikan  tingkat  kesejahteraan  bagi masyarakat. Hanya dengan  instrumen pajaklah setiap bangsa akan bisa menciptakan kesejahteraan  dan  keadilan  yang  diharapkan masyarakatnya.  Sayangnya,  para  penegak hukum  kurang  memahami  persoalan  hukum pajak.  Kalau  saja  pemahaman  hukum  pajak bisa dipahami sambil memahami latar belakang  sejarah  peradaban  pajak  sejak dahulu,  sejatinya  ranah  pidana  tidak  perlu dilakukan.  Sejak  jaman  nabi,  sampai  masa kolonial (penjajahan), dan sampai sekarang ini, selalu  saja  aspek  pembayaran  menjadi  fokus utama.  Jaman  penjajahan,  misalnya,  rakyat dipaksa  membayar  pajak  dengan  uang.  Kalau pajak  tidak  dibayar,  penjajah  akan  mengambil berbagai  macam  barang  atau  binatang  yang dimiliki  rakyat.  Dengan  kata  lain,  barang ataupun  binatang  adalah  satu  pengganti  dari uang yang tidak dibayarkan oleh rakyat.

## C. Sanksi Administrasi
Rp.600.000.000.000.000,00  lebih.  Dan  di
2011, penerimaan pajak
direncanakan 708.000.000.000.000,00 lebih.
Pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah,  puskesmas,  dana  bantuan  Operasional Sekolah (BOS) serta jalan, menjadi satu keharusan yang  tidak  bisa  ditunda.  Dalam  kitab  suci  ajaran berbagai  agama  yang  ada  (Islam,  Kristen,  Hindu dan  Budha,  terdapat  ayat  yang  mewajibkan  untuk membayar  pajak.  Ini  menunjukkan  bahwa  sejarah peradaban  bangsa  sejak  jaman  nabi-nabi,  sudah ada  dan  wajib  dibayar  oleh  rakyat  kepada Pemerintah. Nabi Isa atau Yesus, sudah memberikan  contoh  untuk  membayar  pajak. Kalimat  yang  diucapkannya  adalah  “Berikanlah kepada  Kaisar  apa  yang  wajib  kamu  berikan kepada  Kaisar  dan  kepada  Allah  apa  yang  wajib kamu  berikan  kepada  Allah”  Penjelasan  soal  ini dapat  dilihat  pula  dalam  buku  “Pajak  Menuru t Teologi Kristen” yang diterbitkan oleh Lembaga
Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Tahun 2006.
Kalau  ada  pandangan  mengecilkan  sanksi administrasi  dengan  menggantinya  dengan  cara sanksi pidana, tentu kurang tepat. Menurut penulis, sanksi administrasi-pun bahkan bisa lebih memberikan  efek  jera  dibandingkan  efek  jera dalam  sanksi  pidana  sepanjang  ukuran  besaran sanksinya diperberat. Oleh karena sanksi administrasi  bisa  membuat  seseorang  menjadi bangkrut  dengan  menyita  kekayaan  seseorang untuk melunasi utang pajaknya. Sanksi administrasi  seringkali  dipandang  ringan  karena masih  memberikan  kebebasan  secara  fisik  kepada seseorang.  Kalau  ukuran  kebebasan  secara  fisik dalam sanksi pidana menjadi ukuran menilai berat ringannya  sanksi,  tentu  tidak  tepat.  Oleh karenanya, perlu dikaji  lagi  agar penerapan sanksi pidana  tidak  menjadi  kontra  produktif  dalam penerapan sanksi di dalam hukum pajak. Memang, sanksi  administrasi  yang  diatur  dalam  undang- undang perpajakan saat ini tergolong masih sangat ringan. Kalau saja sanksi administrasi dibuat lebih berat, diyakini pastinya akan memberikan efek jera lebih  baik.  Sanksi  tidak  menyampaikan  SPT  PPh Badan  dengan  hanya  sebesar  Rp.  1.000.000,00,30 tampaknya  perlu  lebih  diperberat.  Demikian  pula untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT PPh Orang  Pribadi  hanya  dikenakan  sebesar  Rp. 100.000,00. Sanksi ini perlu diubah dan diperberat lagi  misalnya  menjadi  Rp.  10.000.000,00  agar setiap orang peduli terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bahkan sanksi administrasi  bunga  sebesar  2%  per  bulan  karena adanya  pembetulan  SPT  kurang  bayar,  patut diubah  misalnya  menjadi  10%  atau  20%,  agar lebih  memberikan  efek  jera  pentingnya  pajak dibayar kepada negara.
Besaran  pentingnya  sanksi  administrasi sebagai  pengganti  sanksi  pidana,  juga  terlihat dalam  ketentuan  Pasal  44  B  ayat  (2)  sebagai pengganti dari dilakukannya penghentian penyidikan. Pengganti sanksi dihentikannya penyidikan  hanya  4  kali  29  Pasal  12  UU  No.  19 Tahun  1997  yang  dirubah  dengan  UU  No.  19 Tahun  2000  menegaskan  bahwa  apabila  utang pajak  tidak  dilunasi  Penanggung  Pajak  dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11  (dua  kali  dua  puluh  empat  jam),  pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.
Bahkan  dalam  Pasal  33-nya  ditegaskan bahwa  terhadap  Wajb  Pajak  bisa  dilakukan tindakan  penyanderaan  yang  wujudnya  berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung  Pajak  dengan  menempatkannya  pada tempat  tertentu.  Pasal  7  UU  KUP  menyatakan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (4), dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar Rp.  500.000,00  untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa Pajak  Pertambahan  Nilai,  Rp.  100.000,00  untuk Surat  Pemberitahuan  Masa  lainnya,  dan  sebesar Rp.  1.000.000,00  untuk  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  pajak  Badan serta  sebesar  Rp.  100.000,00  untuk  Surat Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak  orang  pribadi  dari  jumlah  pajak  yang  tidak atau kurang dibayar.
Sejak UU KUP Tahun 1983 sampai dengan UU  No.  28  Tahun  2007  (sudah  lebih  dari  25 tahun),  besaran  sanksi  administrasi  baik  denda, bunga maupun kenaikan tidak terlalu besar. Hal ini mengakibatkan  kurangnya  wibawa  hukum  pajak dalam aplikasinya sehari-hari. Barangkali penyusun undangundang pajak saat itu memandang  besaran  sanksi  tersebut  dipandang cukup  besar.  Kalau  kita  perhatikan,  ternyata  yang ditegaskan  dalam  konteks  pengganti  penyidikan dalam  Pasal  44  B  ayat  (2)  UU  KUP  adalah persoalan  administrasi.  Penegasan  yang  diatur dalam pasal tersebut seakan-akan ingin mengembalikan  pada  ‘roh’  hukum  pajak  yang sebenarnya bahwa persoalan pajak adalah persoalan  administrasi.  Jadi,  titik  berat  pengenaan sanksi  pajak  bukanlah  pada  aspek  pidana  tetapi lebih pada aspek hukum administrasi sebagaimana diuraikan di atas.
Dalam  literatur hukum adminsitrasi  negara diketahui  bahwa  objeknya  ada  dua  macam,  yaitu objek  material  dan  objek  formal.  Objek  material dimaksud  adalah  manusia  yaitu  aparat  pemerintah atau aparat administrasi negara sebagai pihak yang memerintah  dan  warga  masyarakat  atau  badan hukum  privat  sebagai  pihak  yang  diperintah. Sedangkan Objek formal dimaksud adalahperilaku atau   kegiatan    atau    keputusan    hukum   badan
pemerintah baik yang bersifat peraturan (regeling) maupun  yang  bersifat  ketetapan  (beschiking). Banyaknya  sanksi-sanksi  administrasi  yang  diatur termasuk  pengganti  sanksi  pidana  dengan  sanksi administrasi,  memberikan  kesimpulan  bahwa praktek  pemidanaan  pajak  terhadap  Wajib  Pajak menjadi  kontradiktif  dan  tidak  memberikan kemanfaatan  sebagai  satu  tujuan  hukum  yang diharapkan.  Seperti  dikatakan  Gustav  Radbruch, bahwa  pada  hakekatnya  hukum  mengandung  ide atau  konsep-konsep  yang  dapat  digolongkan sebagai  suatu  yang  abstrak.  Ke  dalam  kelompok yang  abstrak  termasuk  ide  tentang  keadilan, kepastianhukum  dan  kemanfaatan  sosial.  Filosofi hukum  pajak  sejak  awalnya  tidak  ditujukan  untuk memidana  Wajib  Pajak  tetapi  untuk  memperoleh uang  pajak  bagi  kemanfaatan  uang  pajak  itu sendiri  untuk  kepentingan  masyarakat.  Tujuan demikian tentu sejalan dengan tujuan kemanfaatan sebagaimana dimaksud oleh Radbruch.
Sudut  pandang  penegakan  hukum  pajak dengan  cara  pemidanaan  harus  segera  diubah. Kecenderungan menggunakan sanksi pidana dalam hukum pajak dirasa sudah harus ditinggalkan  untuk  kepentingan  hukum  pajak sekaligus penerimaan pajak itu sendiri. Pendekatan penegakan  hukum  dengan  menggunakan  sanksi administrasi  pada  hukum  pajak  lebih  memberikan manfaat  besar  dalam  melakukan  Penjelasan  Pasal 44 B ayat (2) UU KUP hanya menyebutkan cukup jelas.  UU  tidak  memberikan  penjelasan  lebih lanjut  mengapa  besaran  sanksi  administrasi  hanya empat kali.
Pembangunan di berbagai bidang kehidupan  yang  dananya  bersumber  dari  pajak. Bahkan  dengan  adanya  berbagai  pembangunan  di berbagai  sektor  kehidupan,  pada  akhirnya  akan memberikan  manfaat  lain  dalam  menciptakan perubahan  di  masyarakat.  Perubahan  dalam  arti memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  akan sangat  dirasakan  dalam  penegakan  hukum  pajak yang  dilaksanakan.  Satjipto  Rahardjo,  mengutip Seidman,  menekankan  apabila  pada  suatu  saat negara  berkehendak  untuk  merubah  masyarakat Indonesia  menjadi  masyarakat  yang  modern industrial,  maka  pada  waktu  itu  pula  masuk  suatu nilai  baru  yaitu  pembangunan.  Oleh  karenanya, kesaksian  tiga  orang  ahli  hukum  dalam  sidang dugaanpenggelapanpajak kasus Asian Agri Group,
sangat  tepat  guna  kebaikan  penerapan  atau penegakan  hukum  pajak  dimasa  mendatang. Kesaksian  ketiga  ahli  dalam  sidang  Asian  Agri Group telah  memberikan sumbangsih cukup  besar dalam  memetakan  kembali  pentingnya  penegakan hukum  pajak  dari  sisi  hukum  administrasi. Kecondongan  menegakkan  hukum  pajak  dengan menerapkan  pada  sisi  hukum  administrasi,  bisa dikategorikan pula sebagai cara menegakan hukum secara progresif atau penerobosan hukum ( pilihan hukum  secara  ekstrim  )  walaupun  tidak  tepat  jika dilihat  pada  hukum  positif  adanya  ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pajak.

## PENUTUP
Ketika  negara  membutuhkan  banyak  dana untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya, maka tidak ada cara  lain  selain dengan cara pajak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak  di  berbagai  wilayah  Indonesia,  terutama  di daerah-daerah  yang  masih  terbelakang  dalam pembangunan  infrastrukturnya  serta  berbagai fasilitas sosial yang belum ada seperti rumah sakit, sekolah,  dan  lain-lain,  tentu  memerlukan  banyak dana  untuk  menyiapkannya.  Pajak  adalah  jalan keluar  yang  bisa  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  akan  dana  tersebut.  Pajak  juga merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal karena penerimaan dalam negeri lainnya seperti minyak/gas sangat tergantung pada pasaran minyak dunia.
Kebutuhan akan dana yang demikian besar, mau  tidak  mau  memerlukan  sudut  pandang  yang jelas  akan  penerapan  hukum  pajak  di  masa mendatang  sebagai  landasan  hukum  pemungutan pajak.  Hukum  pajak  sebagai  bagian  dari  hukum administrasi  haruslah  dipandang  sebagai  hukum administrasi  yang  tidak  boleh  dibelokan  ke  arah pemidanaan. Kemauan para penegak hukum untuk memahami keadaan demikian perlu dikoordinasikan  dengan  baik.  Aparatur  penegak hukum  patut  memahaminya  dengan  benar  agar tidak terjadi pemidanaan kepada Wajib Pajak.
Kalau  begitu,  aspek  pidana  dalam  undang-undang pajak  perlu  dikaji  ulang  agar  tidak  menjadi kontradiktif  di  dalam  penerapannya  seharai-hari. Jadi,  penerapan  sanksi  administrasilah  yang  perlu didahulukan  dibandingkan  sanksi  pidana  dalam hukum  pajak  agar  tujuan  mensejahterakan  dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia  bisa  segera  direalisasikan.  Tujuan mensejahterakan  dan  memberikan  keadilan  bagi rakyat  adalah  tujuan  yang  sangat  mendasar sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.
Kesejahteraan dan keadilan bisa diwujudkan  jika  pemerintah  mempunyai  cukup dana  untuk  itu.  Oleh  karena  itu,  kita  semua  perlu memberikan  dukungan  agar  kesejahteraan  dan keadilan  yang  dicita-citakan  bisa  terwujud.  Pundi APBN  sebagai  kantong  tempat  terkumpulnya pajak  juga  perlu  diawasi  dalam  penggunaannya agar  tidak  salah  sasaran.  Keterlibatan  seluruh stakeholder juga amat diperlukan dalam pengawasan  uang  pajak.  Harapan  terciptanya kesejahteraan  dan  keadilan  melalui  pemungutan pajak  serta  penegakan  hukum  pajak,  kiranya  bisa dipercepat  melalui  visi  yang  sama  oleh  semua penegak  hukum  terkait  dengan  pelaksanaan undang-undang pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  Wiratni.  2006. Perlindungan  Hukum Bagi  Wajib  Pajak  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pajak . Bandung : Refika Aditama.
Burton, Richard. 2009. Kajian Aktual Perpajakan .
Jakarta : Salemba Empat.
Gunadi. 2004. “ Reformasi Administrasi Perpajakan  Dalam  Rangka  Kontribusi
Menuju  Good  Governance” , Pidato Pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  Ilmu Perpajakan.  Jakarta  :  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Ilyas. 2008. Wirawan dan Richard Burton, Hukum Pajak . Jakarta : Salemba Empat, Edisi 4.
30 Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 21 - 31
Juwana,  Hukmahanto. Bunga  Rampai  Hukum
Ekonomi Dan Hukum Internasional .
Jakarta : Lentera Hati.
Rahardjo,  Satjipto.  2009. Penegakan  Hukum,
Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta  :
Genta Publishing.
Ritonga,  Anshari.  2006.  Kebijakan  Fiskal  Diakhir Orde  Baru,  Awal  Era  Reformasi,  Dan
Penghujung  Dominasi  IMF.  Jakarta  : Pustaka El Manar.
______________. 2007. Pembaharuan Perpajakan  Dan  hukum  Fiskal  Formal
Indonesia . Jakarta : Pustaka El Manar.
Soekanto,  Soerjono.  1986. Penelitian  Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Kedua. Jakarta : Rajawali.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) Tahun 2010.
Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2011.
Harian  Bisnis  Indonesia.  Kasus  Pajak  Paulus Tumewu Diungkit. 21 April 2010.
Harian  Ekonomi  Neraca.  Pengadilan  Tolak Eksepsi Terdakwa. Jumat 1 April 2011.
Harian  Seputar  Indonesia.  Sengketa  Pajak  Bukan Ranah  Pengadilan  Umum.  Rabu  23  Maret 2011.
Harian  Suara  Pembaruan.  Negara  Rugi  Pidanakan Kasus Pajak. Rabu 23 Maret 2011.
Harian  Suara  Karya.  Penanganan  Kasus  Pajak Ancam Iklim Usaha. Jumat 25 Maret 2011.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang No.  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum  dan  tata  Cara  Perpajakan.  Cetakan Pertama. Jakarta. 2010.
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang No.  19  Tahun  2000  Tentang  Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2002  Tentang Pengadilan Pajak.
PENYALAHGUNAAN  KEADAAN (MISBRUIK  VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

## Bill Hayden

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kehidupan  modern  menghendaki  segala bentuk  pelayanan  yang  dapat  dilakukan dengan  cepat,  efisien  dan  efektif.  Seiring perkembangan  tersebut  maka  diperlukan pembangunan  hukum  yang  ditujukan  untuk menetapkan  dan  mengamankan  pelaksanaan pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  sehingga setiap  anggota  masyarakat  dapat  menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.
Sesuai dengan fungsinya perjanjian dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu,  fungsi yuridis  dan  fungsi  ekonomis.  Fungsi  yuridis perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis  adalah  untuk  menggerakkan  (hak milik)  sumber  daya  dari  nilai  penggunaan yang  lebih  rendah  menjadi  nilai  yang  lebih tinggi.  Dari  definisi  tersebut  maka  perjanjian mengambil  peran  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  secara  khusus  dalam  suatu transaksi ekonomi.
Dalam suatu perjanjian syarat yang paling mendasar  adalah  adanya  kesepakatan.  Seperti yang  tertulis  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Pasal  1320  mengenai  syarat- syarat perjanjian.
Idealnya  perjanjian  bahwa  suatu  perjanjian mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari para pihak yang berjanji. Untuk itu kesepakatan haruslah diperoleh ketika masing-masing pihak merasa bahwa perjanjian tersebut  telah  adil  bagi  para  pihak yang  berjanji  dengan  melakukan  kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan, dengan demikian timbul perikatan.  Untuk  itu  perjanjian  harus  di laksanakan           dengan          itikad        baik
seperti  yang  disyaratkan  dalam  Pasal  1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik. Dengan  demikian  perjanjian  memenuhi  asas keadilan.
Asas-asas  hukum  dalam  banyak  keadaan tidak  hanya  mempengaruhi  hukum  positif tetapi  juga  menciptakan  suatu  sistem.  Dalam perjanjian dikenal tiga asas penting  yaitu asas konsensualisme,  asas  kekuatan  mengikatnya suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.  Dari  ketiga  asas  perjanjian tersebut  terdapat  perbedaan  unsur-unsurnya. Asas  konsensualisme  berkaitan  dengan  ada tidaknya keterikatan kontraktual yaitu menyangkut ada tidaknya persetujuan dan ada tidaknya  penyalahgunaan  keadaan.  Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian berhubungan  dengan  akibat  perjanjian.  Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian.
Indonesia merupakan negara yang menganut  sistim  hukum Civil  Law dan  yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Negara Hukum,  artinya  suatu  perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Suatu peraturan  hukum  sangat  diperlukan  untuk menjamin kepastian hukum namun di samping itu  penerapan  hukum  juga  harus  senantiasa memperhatikan  aspek  keadilan  yang  ada  di tengah-tengah  masyarakat,  dan  manfaatnya sehingga  hukum  dapat  diterapkan  dengan baik.
Dalam kewenangan hakim yang mencampuri  isi  suatu  perjanjian,  hakim menjadi  figur  sentral  dalam  proses  pencari keadilan.  Dalam  hal  suatu  peristiwa  hukum yang  tidak  ada  pengaturannya,  hakim  sangat berperan  untuk  menemukan  hukum  yang  ada di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  hukum yang                     iterapkan                     dapat
memenuhi aspek keadilan meskipun pada saat suatu keputusan hukum diterapkan belum  ada pengaturannya  di  dalam  undang-undang sebagai dasar.
Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan contoh dari penerapan hukum oleh hakim  dalam  hal  suatu  undang-undang  tidak ada  yang  mengaturnya.  Dalam  Pasal  1321 KUH  Perdata  disebutkan  ada  tiga  alasan pembatalan perjanjian yaitu: kesesatan, paksaan,  dan  penipuan.  Penyalahgunaan keadaan  merupakan  alasan  baru  yang  dipakai oleh  hakim  di  Indonesia  untuk  membatalkan suatu  perjanjian  dan  selama  ini  penerapannya hanya berdasarkan doktrin dan yurisprudensi.
Perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan  keadaan  yaitu  dalam  suatu perjanjian kesepakatan diperoleh dengan cara- cara penyalahgunaan keadaan.
Penyalahgunaan  keadaan  tergolong  sebagai bentuk  cacat  kehendak,  karena  lebih  sesuai dengan  isi  dan  hakekat  penyalahgunaan keadaan  itu  sendiri.  Penyalahgunaan  keadaan tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif  perjanjian,  melainkan  mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.
Penyalahgunaan  keadaan  dapat  diartikan sebagai  penyalahgunaan  karena  keunggulan ekonomis  dan  penyalahgunaan  keunggulan kejiwaan.
Sebagai contoh dari
penyalahgunaan  keunggulan  ekonomis  yaitu dalam suatu perjanjian karena salah satu pihak yaitu debitur karena merasa sangat membutuhkan sejumlah uang sehingga ia oleh karena  termakan  bujukan  dan  rayuan  kreditur memenuhi  persyaratan  dari  kreditur  yang sebenarnya  sangat  merugikannya,  dalam  hal ini terdapat dua sisi :
1. Debitur  menyatakan  kehendaknya dengan tidak bebas;
2. Kreditur  telah  memiliki  itikad  tidak baik karena dengan ditutupnya perjanjian  tersebut  ia  bermaksud mendapatkan keuntungan dari debitur dengan  meletakkan  bunga  yang tinggi. Dalam kasus mengenai penyalahgunaan keadaan tidak
selamanya  kreditur  yang  melakukan penyalahgunaan  keadaan,  tapi  dapat juga sebaliknya.
Ada  juga  model-model  perjanjian  yang mengandung  persyaratan  umum  (perjanjian baku) yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk nasabah,  nasabah  bank  yang  tidak  terbiasa dengan  transaksi  baru  ini  sering  terkecoh dengan  penawaran  dan  janji-janji  yang ditawarkan  pihak  bank,yang  bila  diteliti  dan dipahami  dengan  benar  akan  menyebabkan kerugian  bagi  pihak  nasabah  namun  karena kebutuhan  maka  mau  tidak  mau  perjanjian tersebut diterima oleh nasabah.
Penyalahgunaan keadaan keunggulan kejiwaan misalnya salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti  dokter  pasien,  orang  tua  dan  anak, suami istri, dan ada juga yang meyalahgunakan  keadaan  jiwa  yang  istimewa dari  pihak  lawan,  seperti  adanya  gangguan jiwa,  tidak  berpengalaman,  gegabah,  kurang pengetahuan,  kondisi  badan  yang  tidak  baik, sebagai  contoh  sepasang  pemuda-pemudi yang berpacaran, karena salah satu pihak telah “mabuk  kepayang”  sehingga  menuruti  saja semua  apa  yang  diminta  oleh  pacarnya  tanpa berpikir  panjang  dari  resiko  buruk  yang mungkin akan menimpanya.
Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan  yang  dilakukan  oleh  hakim  di Indonesia  membuktikan  bahwa  pentingnya ajaran  penyalahgunaan  keadaan  diterapkan dalam menegakkan keadilan khususnya dalam bidang hukum perjanjian.
Tidak  seperti  di  Belanda,  di  Indonesia belum  ada  peraturan  yang  secara  khusus mengatur  tentang  penyalahgunaan  keadaan dan  disini  perlu  kecakapan  Hakim  dalam menganalisa  kasus  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan keadaan, dan selama ini yang menjadi  dasar  hukum  para  Hakim  di Indonesia dalam menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan
adalah Yurisprudensi  dan  bersifat  doktrinal,  belum ada  pengaturannya  secara  khusus  dalam undang-undang.  Ini  menimbulkan  problema ketika hakim tidak mengetahui pedoman yang jelas  untuk  menggunakan  sumber  hukum yurisprudensi dengan pertimbangan- pertimbangan  hukumnya  mengetahui  bahwa pandangan Hakim mengenai kepastian hukum tidak  sama  bagi  setiap  hakim  didasari  oleh pemahaman  hukum  dari  sudut  pandangnya masing-masing.
Dalam  hal  ini  perlu  ada  pedoman  yang jelas
dalam menerapkan
ajaran penyalahgunaan keadaan  bagi Hakim tersebut juga  bagi  kuasa  hukum  ketika  mendalilkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam gugatannya.
Berdasarkan latar  belakang  tersebut penulis  akan  membahas  tulisan  yang  berupa karya ilmiah berjudul: “PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK  VAN  OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI  ALASAN  DIBATALKANNYA SUATU

## PERJANJIAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG

## HUKUM PERDATA”

## PEMBAHASAN
A. Pengertian  Penyalahgunaan  keadaan  dan
Dasar Hukumnya Perkembangan dalam NBW (BW
Belanda)  dapat  dilihat  dengan  penambahan  suatu alasan  baru  untuk  pembatalan  suatu  perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian  diatur  di  dalam  dua  pasal  pada  Buku  3 dan  Buku  6,  sebagaimana  diuraikan  Panggabean (2008 : 39) sebagai berikut :
Pasal  3:44  lid  1  NBW  (dapat  dibaca: Buku  3  Pasal  44,  ayat  1)  menyebutkan  bahwa perbuatan  hukum  dapat  dibatalkan,  jika  terjadi adanya:
a) Ancaman (bedreiging)
b) Penipuan (bedrog)
c) Penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheden) . Terbentuknya ajaran tentang
penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya  waktu  itu  ketentuan Burgerlijk  Wetboek (Belanda)  yang  mengatur  hal  itu.  Menurut Panggabean  (2008  :  49)  bahwa,  di  dalam  hal seorang  Hakim  menemukan  adanya  keadaan  yang bertentangan  dengan  kebiasaan,  maka  sering ditemukan  putusan  Hakim  yang  membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.
Pertimbangan Hakim pada waktu itu tidak didasarkan pada salah satu alasan pembatalan
perjanjian  yaitu  :  Cacat  kehendak  (Pasal  1321 KUH Perdata) berupa :
1. Kesesatan (dwaling)
2. Paksaan (dwang)
3. Penipuan (bedrog).
Salah  satu  pembahasan  dalam  penerapan penyalahgunaan  keadaan  adalah  menyangkut penerapan  Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang syarat-syarat  sahnya  perjanjian,  apakah  tepat menggolongkan  penyalahgunaan  keadaan    itu  ke dalam  sebab  (causa)  yang  tidak  dibolehkan. Dengan  kata  lain  dijadikan  alasan  oleh  Hakim untuk membatalkan suatu perjanjian.
Perkembangan  yang  terjadi  sehubungan
dengan penerapan ajaran “misbruik van omstandigheden”  berkaitan  dengan  peran  Hakim dalam  memutus  suatu  perkara    di  dalam  hal Undang-Undang  tidak  selalu  dapat  dipedomani sebagai  sumber  tertinggi  dari  keadilan.  Di Indonesia  dasar  pertimbangan  hukum  dalam Jurisprudensi  Indonesia  mengenai  penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan menurut Panggabean  (2008  :  66  dan  68)  dapat  diajukan melalui 2 (dua) buah putusan kasasi yaitu : 1. Putusan  Mahkamah  Agung  RI.  NO.3431 K/Pdt/  1985,  tanggal  4  Maret  1987  (tentang bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan);
2. Putusan Mahkamah  Agung RI no. 1904 K/Sip 1982,  tanggal  28  Januari  1984  (Pembatalan perikatan; kekuasaan Hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian). Ajaran penyalahgunaan
keadaan (misbruik  van  omstandigheden)  muncul  seiring berkembangnya  hukum perjanjian  yang  mengikuti perkembangan  jaman.  Dimulai  dari  kasus  Bovag Arrest  III,  HR  26  Februari  1960,  NJ  1965,373, maka  hukum  perjanjian  di  Negeri  Belanda  telah menerima penyalahgunaan sebagai alasan pembatalan  perjanjian.  Pembatalan  atas  alasan  itu dapat  dilakukan  baik  untuk  seluruhnya  atau sebagian.
Dalam bahasa Inggris
ajaran penyalahgunaan  keadaan  dikenal  dengan  sebutan Undue Influence .
Di  Indonesia  yang  mana  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdatanya  merupakan  hasil konkordansi  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Hindia  Belanda  yang  disebut  Burgerlijke Wetboek,  ajaran  penyalahgunaan  keadaan  masih sangat terbatas diterapkan dan belum ada Undang- Undang  yang  secara  khusus  mengatur  tentang ajaran  penyalahgunaan  keadaan  di  Indonesia  dan masih  berdasarkan  Yurisprudensi  serta  doktrin hukum.
Perkembangan  hukum  di  Nederland sudah  jauh  lebih  maju  dibandingkan  keadaan  di Indonesia. Aj aran “misbruik van omstandigheden” sudah  menjelma  menjadi  ketentuan  Undang- Undang  di  dalam  Nieuw  Burgerlijke  Wetboek (NBW) yang berlaku sejak 1 Januari 1992.
Beberapa  pakar  hukum  merumuskan  apa itu  penyalahgunaan  keadaan,  hal  ini  juga  sangat mendukung penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia dalam lingkup hukum perjanjian.
Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja (dalam Panggabean,  2010  :  50)  menyatakan  bahwa penyalahgunaan  keadaan  sebagai  faktor  yang membatasi  atau  mengganggu  adanya  kehendak yang  bebas  untuk  menentukan  persetujuan  antara kedua pihak, Pasal 1320 sub kesatu KUH Perdata. Artinya  penyalahgunaan  keadaan  merupakan dimana  suatu  persetujuan  atau  kesepakatan  dari suatu perjanjian diperoleh karena keadaan-keadaan tertentu  yang  mengakibatkan  persetujuan  atau kesepakatan  tersebut  diperoleh  secara  tidak  bebas oleh salah satu pihak.
Hardijan Rusli (1996 : 113),
menyebutkan  bahwa  penyalahgunaan  keadaan dalam terminologi Inggris yang dinamakan Undue Influence yaitu  ketentuan  dalam  suatu  perjanjian dapat  menjadi  tidak  patut  atau  tidak  adil  bila perjanjian  itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan  yang  tidak  seimbang.  Sedangkan  bila ketidakadilan  terjadi  pada  suatu  keadaan  (bukan hubungan)  yang  tidak  seimbang,  maka  hal  ini dinamakan unconscionability .
Menurut  Hodges  J,  (dalam  Hardijan Rusli, 1996 : 113), mengatakan bahwa influence/pengaruh adalah di bawah nasehat/pengaruh  atau  pengontrolan  dari  seseorang terhadap  orang  lainnya. Undue  Influence adalah pelaksanaan  pengontrolan  secara  tidak  sepatutnya oleh  orang  yang  menguasai  pengontrolan  itu  untuk keuntungan  dirinya  atau  orang  lain,  sehingga perbuatan orang yang dikuasainya atau dikontrolnya,  dalam  arti  sepenuhnya,  adalah  bukan perbuatan  yang  sesuai  dengan  kemauannya  sendiri. Di  artikan  disini  suatu  perbuatan  tersebut  adalah kesepakatan atau persetujuan dalam suatu perjanjian.
Menurut Black’s  Law  Dictionary,  Undue Influence (dalam  Hardijan  Rusli,  1996  :  114), adalah  bujukan,  tekanan  atau  pengaruh  tanpa kekuatan fisik/nyata, yang lebih dari nasehat biasa, yang  mempengaruhi  pendapat  atau  kemauan  dari pihak  yang  dikuasai  sehingga  ia  tidak  dapat bertindak  secara  bebas  dan  pintar,  tetapi  sesuai dengan  kemauan  atau  maksud  dari  pihak  yang mempengaruhinya. Undue  Influence dipandang dari  akibat  ketidakseimbangan  itu  terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi. Ajaran Undue Influence lebih banyak diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum common  law ,  namun  pada  intinya  ajaran tersebut  sama  dengan  ajaran  misbruik  van omstandigheden  yang  diterapkan  di  Belanda  atau ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia.
Berdasarkan  dari  pengertian-pengertian tersebut mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan  keadaan  dikategorikan  berkaitan dengan  keadaan-keadaan  pra  kontrak,  yang  mana perjanjian  tersebut  tidak  memiliki  keseimbangan yang  pantas  dalam  hubungan  antara  para  pihak yang  berjanji,  perjanjian  itu  dianggap  tanpa  sebab atau causa.
Terhadap  pendapat  yang  menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, Prof. Mr. J.M. van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (dalam Panggabean, 2008 : 49), sebuah diktat khusus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa para penulis, diperinci sebagai berikut :
“Dalam ajaran hukum, pengertian ten tang sebab  ini  diartikan  sedemikian,  sehingga perjanjian  berhubungan  dengan  tujuan atau maksud bertentangn dengan Undang- undang,  kebiasaan  yang  baik  atau ketertiban. Pengertian  “sebab  yang  tidak dibolehkan”  itu,  dulu  dihubungkan
dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan,
tidaklah semata-mata  berhubungan  dengan  isi perjanjian,  tetapi  berhubungan  dengan apa  yang  telah  terjadi  pada  saat  lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang  menyebabkan  pernyataan  kehendak dan  dengan  sendirinya  persetujuan  satu pihak tanpa cacat.”
Lebih jauh lagi Prof. Mr. J.M. van Dunne (dalam  Panggabean,  2008  :  50),  menjelaskan bahwa  penyalahgunaan  keadaan  itu  menyangkut keadaan-keadaan  yang  berperan  pada  terjadinya kontrak:  menikmati  keadaan  orang  lain  tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak  dibolehkan,  tetapi  menyebabkan  kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.
Selanjutnya Prof.
Cohen (dalam
Panggabean,  2008  :  51)  menyatakan  pendapatnya bahwa tidak tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai kausa yang tidak halal ( ongeoorloofde  oorzaak ,  Pasal  1320  sub  keempat KUH  Perdata).  Kausa  yang  tidak  halal  memiliki ciri  yang  sangat  berbeda,  karena  tidak  ada kaitannya  dengan  kehendak  yang  cacat.  Meskipun pihak  yang  bersangkutan  tidak  mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian  namun  dalam  hal  kausa  tidak  halal,
Hakim secara ex officio wajib mempertimbangkannya.  Berbeda  halnya  dengan kehendak  yang  cacat (wilsgebrek) :  pernyataan batal  atau  pembatalan  perjanjian  hanya  akan diperiksa  oleh  Hakim  kalau  didalilkan  oleh  yang bersangkutan.
Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak yang  terdapat  dalam  Pasal  1338  ayat  1  KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut juga terdapat asas hukum  yang  penting  yaitu “pacta  sunt  servanda” asas ini merupakan dasar dari kekuatan
mengikatnya perjanjian.
Namun dalam penerapannya agar seimbang juga perlu diperhatikan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mensyaratkan  dalam  suatu  perjanjian  atau  kontrak harus didasari dengan itikad baik dan ayat ini demi memenuhi asas keadilan dalam suatu perjanjian.
Menurut Hendri (2011) bahwa kebebasan berkontrak  sering  menimbulkan  ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (bargaining  position) yang  berimbang  dari  para pihak  yang  menutup  perjanjian.  Seringkali  posisi tawar  yang  tidak  berimbang  menyebabkan  pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya  pada  pihak  lawan  janjinya.  Dalam perkembangannya  cacat  kehendak  juga  dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan.
Penyalahgunaan  keadaan  bukan  hal  baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tidak dapat dibenarkan, akan tetapi cara mengkonstruksikannya dahulu dan kini berbeda.
B. Pedoman Penerapan
Ajaran Penyalahgunaan  Keadaan  ( Misbruik  Van Omstandigheden )
Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan  oleh  hakim  adalah  apabila  itu  didalilkan oleh  pihak    dalam  tuntutannya  yang  merasa dirugikan  dalam  suatu  perjanjian.  Hakim  dapat memeriksa  dan  meneliti  apakah  suatu  keadaan yang  menyangkut  tahap  pra  kontrak  maupun pelaksanaan dari perjanjian tersebut sudah rasional dan  adil  berdasarkan  itikad  baik  dalam  suatu perjanjian.
Dalam penerapannya yang paling penting adalah  diketahui  ciri-ciri  atau  kriteria  dari penyalahgunaan keadaan itu sendiri.
Penyalahgunaan keadaan tidak digolongkan sebagai kausa yang tidak halal seperti dalam Pasal 1320  sub  keempat  KUH  Perdata  melainkan  lebih tepat  digolongkan  sebagai  cacat  kehendak. Penyalahgunaan  keadaan  sebagai  alasan  untuk menyatakan  batalnya  perjanjian  harus  didalilkan dengan  dasar  penyalahgunaan  keadaan  terjadi dengan  suatu  tujuan  tertentu  yang  mempengaruhi kehendak  sehingga  kehendak  tersebut  diperoleh secara tidak bebas pada saat lahirnya perjanjian.

## 36 Perahu , Volume 1, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 32 - 40
Penyalahgunaan  keadaan  dikategorikan sebagai  kehendak  yang  cacat,  karena  lebih  sesuai dengan  isi  dan  hakekat  penyalahgunaan  keadaan itu  sendiri.  Ia  tidak  berhubungan  dengan  syarat- syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya. J. Satrio (dalam Hendri, 2011)
mengemukakan  beberapa  faktor  yang  dapat dianggap  sebagai  ciri  penyalahgunaan  keadaan, yaitu :
1. Adanya  keadaan  ekonomis  yang  menekan, kesulitan keuangan yang mendesak, atau
2. Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan  ekonomis  pada  salah  satu  pihak, hubungan  majikan-buruh,  orang  tua/wali-anak belum dewasa ataupun
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan,
seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli,
4. Perjanjian  tersebut  mengandung  hubungan yang  timpang  dalam  kewajiban  timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti  pembebasan  majikan  dari  menanggung resiko  dan  menggesernya  menjadi  tanggungan buruh,
5. Kerugian  yang  sangat  besar  bagi  salah  satu pihak.
Van  Dunne  salah  seorang  ahli  hukum Belanda  menambahkan  perkembangan    lanjut penyalahgunaan  keadaan,  yang  terdiri  dari  4 bagian, yaitu :
1. Berlakunya itikad baik secara terbatas. Artinya sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (3) KUH  Perdata,  bahwa  para  pihak  wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan  pihak  lawan,  maka  seharusnya pihak  lawan  itu  (karena  azas  itikad  baik) menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian itu.
2. Penjelasan  normatif  dari  perbuatan  hukum. Sering  terjadi  isi  kontrak  tidak  disusun  secara teliti,  sehingga  hak-hak  dan  kewajiban  para pihak  tidak  begitu  jelas.  Hakim  dalam peristiwa  semacam  itu  dapat  membatasi  diri pada  penjelasan  bahasa  murni  yang  terlihat pada  isi  kontrak  tetapi  dapat  juga  memberi penafsiran    yang   layak dan berkaitan dengan
keadaan-keadaan terjadinya kontrak itu. Hubungan  penjelasan  normatif  ini  dengan penyalahgunaan  keadaan,  diuraikan  sebagai berikut: berdasarkan penafsiran normatif dapat diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  “kerugian” tidaklah  termasuk  dalam  kontrak,  akan  tetapi penafsiran  itu  tidak  selalu  dapat  diterapkan karena kerugian pada penyalahgunaan keadaan tidak  selalu  harus  merupakan  kerugian  dalam arti obyektif.
3. Pembatasan  berlakunya  persyaratan  standar. Dalam  kebanyakan  peristiwa,  dimana  janji yang  memberatkan  oleh  Hakim  berdasarkan penyalahgunaan  keunggulan    ekonomis,  tidak diterapkan  (janji-janji-bedingen-ini  dituangkan dalam  dan  merupakan  bagian-persyaratan standar). Artinya: dalam peritiwa semacam itu, Hakim  tidak  melihat  problematik  itu  pada persyaratan  standar  (standaardvoorwaarden) yang  sesungguhnya  (primair  terletak  dalam kaburnya isi kontrak), tetapi pada penyalahgunaan
keadaan
keunggulan ekonomis  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak.  Dalam  Hukum  Amerika  dibedakan secara  tegas  antara  standar  form  contracts  dan adhesion conctracts (yang tidak perlu merupakan  kontrak  standar).  Pada  yang pertama  tekanannya  terletak  pada  pengkajian terhadap  bentuk  dalam  menyajikan  janji-janji kontrak,  sedangkan  pada  adhesion  contracts, primair yang diperhatikan adalah perbandingan kekuatan    antara  para  pihak  pada  saat  dibuat kontrak.  Hal  ini  adalah  untuk  membantu membedakan  antara  problematik  persyaratan standard  dan  problematic  penyalahgunaan keadaan  (yaitu  penyalahgunaan  keunggulan ekonomis). Persyaratan standar selalu diterima oleh  pihak  lawan  tanpa  membaca  persyaratan ini atau mengetahui isi seluruhnya. Telah jelas bahwa penggunaan persyaratan standar mempunyai  banyak  keuntungan:  penghematan waktu  dan  biaya  bagi  para  pihak  karena  tidak untuk  setiap  transaksi  persyaratan  itu  harus dibicarakan  dan  ditetapkan  secara  khusus. Lepas  dari  keuntungan  yang  berhubungan dengan penggunaan persyaratan standar, penggunaannya menimbulkan kerugian yang
sangat serius. Dalam  beberapa peristiwa pihak lawan  dalam  persyaratan  standar,  bahkan dibuat  tanpa  hak  karena  konflik-konflik  yang akan  datang  diselesaikan  apriori  dengan merugikannya atau karena penyelesaian konflik  diserahkan  kepada  instansi  yang  tidak dapat  memberi  keputusan  yang  memihak. Sehubungan  dengan  penggunaan  persyaratan standar,  diperlukan  upaya  melindungi  para konsumen.
4. Penyalahgunaan  hak.  Juga  ajaran  tentang penyalahgunaan  hak  seluruhnya  berhubungan dengan  pengaruh  kaedah  tinggi  tentang keadilan  terhadap  hukum  yang  berlaku  dan berdasarkan Undang-undang. Ajaran penyalahgunaan  hak  adalah  pembatasan  bagi seseorang  yang  melaksanakan  haknya  untuk memperhatikan  kepentingan  pihak  ketiga. Penyalahgunaan  hak  sering  digunakan  apabila seseorang  dengan  cara  yang  sangat  merugikan orang  lain  menggunakan  hak-hak  kebendaan, misalnya penyalahgunaan hak eigendom(dengan  berlakunya  UUPA  No.5 Tahun  1960  hak  eigendom  berubah  menjadi hak
milik).
Beda penting antara
penyalahgunaan  hak  dan  penyalahgunaan keadaan  adalah  bahwa  pada  penyalahgunaan hak  terutama  seseorang  memang  berhak  atas hak  kebendaan  tertentu  atau  hak  kontraktual. Penggunaan  tertentu  mengenai  hak  itu  dalam keadaan tertentu dapat merupakan penyalahgunaan  hak.    Pada  penyalahgunaan keadaan  sebaliknya  pertanyaan  justru  apakah hak  tertentu  itu  menjadi  hak  seseorang. Apabila ternyata bahwa orang  itu memperoleh hak itu justru karena penyalahgunaan keadaan, maka  hak  itu  dilanggar  dan  dinyatakan  batal sebagaimana  menurut  Panggabean  (2008  :  77) bahwa  hak  itu  sendiri  dicabut  dari  yang bersangkutan.
Dalam  penerapan  ajaran  penyalahgunaan keadaan    menurut  J.  Satrio,  (dalam  Hendri,  2011) bahwa    tidak  cukup  adanya  prestasi  dan  kontra prestasi  yang  tidak  seimbang  untuk  membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tidak seimbangnya prestasi dan kontra prestasi hanyalah salah  satu  indikator  yang  harus  dibuktikan  lebih jauh apakah munculnya keadaan itu didahului oleh
adanya penyalahgunaan keadaan. Harus dibuktikan  bahwa  ketidakseimbangan  prestasi yang  menyolok  terjadi  karena  adanya  tekanan keadaan, yang oleh salah satu pihak disalahgunakan. Tekanan keadaan dan keseimbangan saja juga tidak cukup, yang penting justru  dibuktikan  adanya  penyalahgunaan  dari keadaan ekonomis atau psikologis.
Ajaran  penyalahgunaan  keadaan  sebagai alasan  pembatalan  perjanjian  dapat  digunakan meskipun  belum  ada  Undang-Undang  yang  dapat yang  mengaturnya.  Baik  hakim  maupun  para aktivis  dan  profesi  hukum  yang  lain  dapat menggunakan  ajaran  penyalahgunaan  keadaan demi  menegakkan  keadilan  dalam  perjanjian. Hakim  terutama  sebagai  figur  sentral  dalam menegakkan  keadilan  harus  sungguh-sungguh memahami bagaimana dalam mencari dan menemukan  hukum,  memahami  nilai-nilai  yang ada  di  dalam  masyarakat  dan  mengkaitkannya dengan  substansi  dari  suatu  hukum  positif  yang berlaku untuk berusaha mencapai sebuah keputusan hukum yang dapat diterima dan adil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Adapun yang menjadi kesimpulan penulis dalam  penulisan  jurnal  ilmiah  hukum  ini  antara lain:
1. Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai  alasan  pembatalan  perjanjian  masih bersifat  doktrin  dan  dikualifikasikan  menurut keabsahan  suatu  perjanjian  karena  sesuai dengan  ciri-cirinya  yang  tidak  berhubungan dengan  isi  dari  suatu  perjanjian,  melainkan berhubungan  dengan  keadaan-keadaan  yang menyebabkan terjadinya perjanjian.
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim memeriksa dan  meneliti  dan  memutuskan  perkara  yang berkaitan  dengan  penyalahgunaan  keadaan, Hakim  tetap  didasari  dengan  pertimbangan agar  keadilan  dapat  ditegakkan  dan  adanya itikad baik dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
3. Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai  alasan  pembatalan  perjanjian  dapat digunakan
meskipun  belum  ada  Undang-Undang  yang secara  khusus  mengaturnya.  Pedoman  yang dapat  digunakan  dalam  penerapannya  adalah apabila  didalilkan  penyalahgunaan  keadaan maka  harus  dibuktikan  adanya  indikasi penyalahgunaan  keunggulan  ekonomis  atau psikologis.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka penulis memberi saran sebagai berikut :
1. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan  perjanjian  masih  berdasarkan Yurisprudensi  dan  doktrin  di  Indonesia.  Perlu suatu penyempurnaan dengan adanya penyalahgunaan keadaan diatur di dalam suatu ketentuan  Undang-Undang,  meskipun  suatu unsur  keadilan  tetap  yang  menjadi  utama, namun  agar  dalam  penerapannya  dapat berjalan  dengan  lebih  baik  perlu  adanya kepastian  hukum  sesuai  dengan  sistim  hukum yang ada di Indonesia.
2. Perlu  adanya  perkembangan  baru  dalam penerapan  ajaran  penyalahgunaan  keadaan seperti  :  a).  Berlakunya  itikad  baik  secara terbatas,  b).  Penjelasan  normative  perbuatan hukum, c). Pembatasan berlakunya persyaratan standar,  tanpa  dimaksudkan  mengurangi  asas kebebasan  berkontrak  dan  asas  kesepakatan dan d). Penyalahgunaan hak.
3. Pembelajaran terhadap putusan-putusan
pengadilan  sangat  baik  bagi  mahasiswa fakultas hukum, ini juga bisa dilakukan dengan pengkajian  suatu    penerapan  doktrin  hukum dalam  karya  tulis  ilmiah  berupa  skripsi  untuk memberikan  pemahaman  kepada  mahasiswa tentang  bagaimana  hakim  Indonesia  berusaha mencapai sebuah keputusan hukum yang dapat diterima  dan  adil;  tentang  bagaimana  hakim menemukan  hukum  dengan  cara  menelusuri dan  menimbang  fakta-fakta  dan  kepentingan- kepentingan  yang  melingkupi  kasus-kasus yang  diperiksa;  tentang  bagaimana  hakim menggali,
mengikuti,  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Miru,  Ahmadi.  2008. Hukum  Kontrak  dan Perancangan  Kontrak .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Amirudin,  dan  Asikin,  Zaenal.  2008. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Raharjo,  Handri.  2009. Hukum  Perjanjian  di
Indonesia . Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Rusli, Hardijan. 1996. Hukum Perjanjian
Indonesia  dan  Common  Law .  Jakarta  : Pustaka Sinar Harapan.
Panggabean,  H.P.  2008. Pendalaman  Kemahiran Beracara  (Perdata) .  Jakarta  :  Jala
Permata. Panggabean, H.P. 2010. Penyalahgunaan Keadaan  Sebagai  Alasan  (Baru)  Untuk Pembatalan  Perjanjian .  Yogyakarta  :
Liberty.
Salim, H. S. 2007. Perkembangan Hukum Kontrak di  luar  KUH  Perdata .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Bisri,  Ilhami.  2008. Sistem  Hukum  Indonesia : Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di  Indonesia .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Pontier,  J.A.  2008. Penemuan  Hukum .  Bandung  : Jendela Mas Pustaka.
Satrio,  J.  1996. Hukum  Perikatan  Tentang
Hapusnya Perikatan Bagian  2 .  Bandung
: Citra Aditya Bakti. Badrulzaman, Mariam Darus. 1996. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan . Bandung : Alumni. Ahmad, Ma’shum. 2009. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar
1945 . Yogyakarta : Total Media.
Asser, Mr. C. 1993. Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata  Belanda: Bagian  Umum. Yogyakarta  :  Gajah  Mada  University Press.
Rahardjo,  Satjipto.  2000. Ilmu  Hukum .  Bandung  : Citra Aditya Bakti. Soimin,  Soedaryo.  2007. Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri.  2006.
Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  2008. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
Subekti,  dan  R.  Tjitrosudibio.  1995. KUH Perdata . Jakarta : Pradnya Paramita.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Cetakan
Kesepuluh. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Subekti.  2002. Hukum  Perjanjian. Jakarta  : Intermasa.
Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A.  1993. Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum , Jakarta :
Citra Aditya Bakti.
Suharnoko.  2004. Hukum  Perjanjian  :  Teori  dan Analisa Kasus . Jakarta : Kencana. Dr. Hari Purwadi, S.H, M. Hum, www.google.com ,  Intensitas  Penggunaan Yurisprudensi oleh Hakim dalam Mengadili, Diakses Mei 2011
Hendri,  http:// www.scribd.com ,  Penyalahgunaan Keadaan  Sebagai  Alasan  Pembatalan
Perjanjian,  Diakses  Tanggal  26  Oktober 2011
H.Atja Sondjaja, S.H.,http:// www.mahkamah agung.go.id, Beberapa Permasalahan
Hukum Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, Diakses Tanggal 25 Oktober 2011
Natasya  Yunita  Sugiastuti, www.google.com ,
Sikap Pengadilan Indonesia dalam Perkara yang Berkaitan dengan
Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Kontrak, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 Oktober 2008 www.google.com ,  Fungsi  Perjanjian  Diterbitkan Tanggal 21 Mei 2011

## RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SINTANG*

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

## PENDAHULUAN
Radio Republik Indonesia (RRI)
Kabupaten  Sintang  diresmikan  oleh  Bupati Sintang  pada  tanggal  16  Juli  2002,  pada  saat  itu RRI  masih  berbentuk  perusahaan  jawatan.  Dalam perkembangannya  RRI  secara  resmi  berubah menjadi  suatu  lembaga  yang  selanjutnya  dikenal dengan  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  yaitu pada  tahun  2006.    Sejak  perubahan  tersebut  RRI konsisten  dalam  membangun  masyarakat  yang berdaya  saing  dan  berkarakter    melalui  siaran- siaran  yang  bertujuan  membangkitkan  masyarakat untuk mencipta, berkarya dan berproduksi melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Selain  itu  orientasi  RRI  adalah  membentuk  moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh wilayah NKRI.
Sebagai  lembaga  yang  melaksanakan tugas  di  bidang  penyiaran  LPP  RRI  memiliki Azas,  Tujuan  dan  Fungsi  sebagai  berikut:  Azas  : Penyiaran  diselenggarakan  berdsarkan  Pancasila dan  UUD  1945  dengan  azas  manfaat,  adil  dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemtraan, kebebasan dan tanggungjawab.  Sedangkan  Tuajuannya  yaitu penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan dan jati diri bangsa, memajukan kesejahteraan umum,  membangun  masyarakat  yang  mandiri, demokrasi  adil  dan  sejahtera,  serta  menumbuhkan industri  penyiaran  Indonesia.  Lebih  lanjut  Fungsi LPP  RRI  adalah  penyiaran  sebagai  kegiatan komunikasi
massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,  hiburan  yang  sehat,  kontrol  dan perekat sosial serta memajukan kebudayaan.
Dalam  era  reformasi  sekarang  ini  LPP RRI selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Sehingga  Visi  LLP  RRI  yaitu  “Mewujudkan Lembaga  Penyiaran  Publik  Radio  Republik Indonesia  sebagai  radio  berjaringan  terluas, pemba ngun  karakteri  bangsa,  berkelas  dunia”. Sedangkan Misi RRI adalah :
1. Memberikan  pelayanan  informasi  terpercaya yang  dapat  menjadi  acuan  dan  sarana  kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan  siaran  pendidikan  untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan  serta  mendorong  kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa.
3. Menyelelnggaran siaran yang bertujuan menggali,  melestarikan,  dan  mengembangkan budaya  bangsa,  memberikan  hiburan  yang sehat  bagi  keluarga,  membentuk  budi  pekerti dan jati diri bangsa ditengah arus globalisasi.
4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif  gender  yang  sesuai  dengan budaya  bangsa  dan  melayani  kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran diwilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan  kualitas  siaran  luar  negeri dengan  program  siaran  yang  mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
*) Hasil Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kabupaten Sintang dan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Kapuas Sintang, Tahun 2012
7. Meningkatkan  partisipasi  publik  dalam  proses penyelenggaraan  siaran  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan  kualitas  audio  dan  memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional  dengan  mengoptimalkan  sumber daya  teknologi  yang  ada  dan  mengadaptasi perkembangan teknologi siaran serta
mengefisienkan
pengelolaan opersional maupun pemeliharaan perangkat teknik.
9. Mengembangkan  organisasi  yang  dinamis  , efektif  dan  efisien  dengan  sistem  sumber  daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional)  berbasis  teknologi  informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good governance).
10. Memperluas  jaringan  dan  kerjasama  dengan berbagai  lembaga  didalam  dan  diluar  negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan.
11. Memberikan  pelayanan  jasa-jasa  yang  terkait dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  asset negara    secara  profesional  dan  akuntabel  serta menggali  sumber-sumber  penerimaan  lain untuk  mendukung  operasional  siaran  dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
(Pedoman  Penyelenggaraan  Siaran,  2011  :  3- 5).
Berdasarkan  visi  dan  misi  yang  telah ditetapkan  tersebut,  LPP  RRI  Kabupaten  Sintang terus  berbenah  agar  tercapainya  suatu  hasil  yang maksimal  khususnya  bagi  pendengar  diwilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang merupakan salah satu wilayah perbatasan. Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui respon masyarakat terhadap keberadan LPP RRI di Kabupaten  Sintang,  sebagai  suatu  evaluasi  bagi LPP  RRI  dalam  mengambil  kebijakan  strategis sehubungan dengan peningkatan kualitas penyiaran  dan  sebagai  suatu  upaya  mewujudkan visi  dan  misi  LPP  RRI  di  Kabupaten  Sintang. Aspek-aspek  penelitian  ini  adalah  :  1).  Jangkauan Siaran, 2).
Kemasan  Siaran,  3).  Karakteristik  Penyiar,  4). Manfaat  Siaran  Bagi  Masyarakat  dan  5).  Sasaran Informasi.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendiskripsikan  apa-apa  saja  yang  saat  ini berlaku,
didalamnya terdapat
upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasi  kondisi-kondisi  yang  sekarang ini  terjadi  atau  ada.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  survey  atau istilah  asingnya  ” The  gallup  Poll” adalah  untuk mengetahui  pendapat  masyarakat.  Dalam  konteks penelitian  ini  informasi  yang  dikumpulkan  hanya sebagian  dari  populasi  sehingga  disebut  sebagai survey sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu  sebanyak  170  orang  yang  sudah  sejak  lama sebagai  pendengar  siaran  radio  RRI  dengan kriteria  kalangan  remaja  dan  dewasa  .  Pemilihan sampel  tersebut  didasarkan  pada  asumsi  bahwa kalangan  remaja  dan  dewasa  umumnya  dapat menyimak siaran-siaran RRI secara lebih rutin.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  di  sekitar Kabupaten  Sintang  khusunya  yang  menuju  pada wilayah perbatasan, Perbatasan Kabupaten Sintang dan  Kapuas Hulu,  perbatasan wilayah  Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi serta perbatasan  Kabupaten  Sintang  dengan  Kabupaten Sekadau.  Adapun  pembagian  wilayah-wilayah penelitian tersebut sebagai berikut : Wilayah Utara berbatasan  dengan  Desa  Sungai  Risap  Kecamatan Binjai Hulu dan Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir, Wilayah Timur berbatasan dengan Desa  Pelimping  Kecamatan  Kelam  Permai Kabupaten  Sintang  dan  Desa  Nanga  Silat Kecamatan Miau Merah  Kabupaten Kapuas Hulu, Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Beloyang  Kecamatan  Sintang  dan  Desa  Laman Bukit  Kecamatan  Belimbing  Kabupaten  Melawi dan Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Putih  Kecamatan  Sepauk  Kabupaten  Sintang  dan Desa  Goris  Sobu  Kecamatan  Sekadau  Hilir Kabupaten Sekadau.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  akan  dipaparkan  yaitu hasil  survey  dengan  jumlah  pertanyaan  sebanyak 20  pertanyaan  yang  terbagi  dalam  beberapa  item sesuai  dengan  aspek-aspek  penelitian  yang  telah ditentukan. Selanjutnya hasil survey akan ditampilkan  dalam  bentuk  tabel-tabel  sebagai berikut :

## A. Jangkauan Siaran
Tabel. 3.1. Jawaban responden terhadap Jangkauan Siaran RRI No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 1. a. Jelas b. Kurang Jelas c. Tidak Jelas 138 29 3 81 17 2 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.
Berdasarkan  data  tabel  tersebut  dapat  di asumsikan  bahwa  jangkauan  siaran  RRI  masih dapat  diterima  secara  jelas  oleh  sebagian  besar masyarakat  atau  sekitar  81  persen,  namun demikian  sekitar  17  persen  masih  terdapat beberapa  tempat  yang  kurang  jelas  yang  di sebabkan  oleh  wilayah  tersebut  merupakan wilayah  pegunungan  seperti  Desa  Pelimping Kecamatan  Kelam  Permai  dan  Desa  Nanga  Silat Kecamatan  Miau  Merah  Kabupaten  Kapuas Hulu.yang  berada  di  jalur  Bukit  Kelam,  Bukit Rentap dan Bukit Luit.
Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendetail  terhadap  jangkauan  siaran  RRI  di masyarakat  dengan  menggunakan  antenna  siaran tambahan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.
Tabel.  3.2.  Jawaban  responden  berdasarkan penggunaan Antena Siaran Tambahan
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 2. a. Menggunakan b. Tidak Menggunakan 82 88 48 52 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 2.
Berdasarkan  data  tabel  tersebut  dari  170 responden  48  persen  menjawab  menggunakan antenna  siaran  tambahan  agar  siaran  RRI  dapat diterima  dengan  jelas,  sedangkan  52  persen  tidak menggunakan antenna siaran tambahan. Kenyataan ini menunjukan bahwa antara masyarakat yang menggunakan dan tidak menggunakan antena siaran tambahan tidak terlalu signifikan  yaitu  sebesar  4  persen.  Dengan demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  dasarnya siaran  RRI  dapat  diterima  namun  terdapat kecenderungan  siaran  RRI  akan  lebih  jelas  jika menggunakan tambahan antena siaran.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  sejauh  mana masyarakat  memanfaatkan  kemajuan  teknologi dewasa  ini  dengan  memanfaatkan  handphone sebagai  media  yang  dapat  digunakan  dalam mendengarkan siaran radio dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini
Tabel.  3.3.  Jawaban  responden  terhadap  siaran RRI dengan  menggunakan Handphone
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 3. a. Dapat diterima b.  Tidak  dapat diterima 132 38 78 22 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 3.
Berdasarkan hasil olahan data tersebut dapat dijelaskan  bahwa  siaran  RRI  di  beberapa  tempat dapat  diterima  dengan  menggunakan  handphone yaitu  sebesar  78  persen  dan  tersebar  di  beberapa wialayah, sedangkan 22 persen responden mengatakan  tidak  dapat  diterima  karena  belum adanya  jaringan/sinyal  HP  seperti  di  Desa  Baung Sengatap  Kecamatan  Ketungau  Hilir  Kabupaten Sintang dan Desa Sungai Risap  Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.
Selanjutnya  dalam  menggali  data  dan informasi  dari  responden  untuk  mengetahui pengaruh  geografis  khususnya  cuaca  di  beberapa wilayah  apakah  berpengaruh  atau  tidak  dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:
Tabel. 3.4. Jawaban responden  berdasarkan  faktor geografis terhadap Siaran RRI
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 4. a. Berpengaruh b. Tidak berpengaruh Tidak terjawab 137 25 8 80 15 5 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No. 4
Hasil  data  olahan  berdasarkan  pertanyaan quisioner  yang  diajukan  sebanyak  80  persen responden  menjawan  cuaca  mempengaruhi  siaran RRI,  sedangkan  sebanyak  15  persen  menjawab tidak berpengaruh dan terdapat 5 persen quisioner tidak ada jawaban.
Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diasumsikan  bahwa  pada  saat  cuaca  buruk cenderung  mempengaruhi  jangkauan  RRI  di beberapa  wilayah  sehingga  tidak  dapat  diterima dengan  jelas  siaran-siaran  RRI  demikian  juga sebaliknya jika cuaca cerah dapat diterima dengan cukup  jelas.  Berikut  ini  pertanyaan  yang  diajukan lebih  bersifat  umum  yaitu  berkaitan  dengan keseluruhan  siaran-siaran  RRI  di  lokasi  penelitian atau  seluruh  Desa  dimana  penelitian  dilakukan. untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel  3.5 berikut ini.
Tabel.  3.5.  Jawaban  responden  berdasarkan jangkauan Siaran-siaran RRI No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 5. a. Dapat didengar b. Tidak Dapat didengar c.  Tempat-Tempat Tertentu Saja 107 2 61 63 1 36 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No. 5
Hasil  olahan  data  tersebut  menunjukan bahwa  63  persen    pada  delapan  desa  yang dijadikan  lokasi  penelitian  ini  siaran  RRI  dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan sebanyak 36 persen  di  beberapa  wilayah  siaran  RRI  dapat diterima  di  tempat-tempat  tertentu  saja.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  terdapat  berbagai  faktor  yang dapat  menyebabkan  seperti  wilayah  tersebut berada di wilayah perbukitan, kondisi radio.

## B. Kemasan Siaran
Tabel.  3.6.  Pengetahuan  responden  terhadap programa satu,dua dan tiga
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 1. a. Mengetahui b.Kurang mengetahui c. Tidak Mengetahui 105 45 20 62 26 12 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No. 1.
Hasil  pengolahan  data  pertanyaan  tersebut menunjukan bahwa 62 persen responden mengetahui  pembagian  program-program  RRI, sedangkan  26  persen  kurang  mengetahui  secara detail  namun  mengetahui  beberapa  program  saja. Kenyataan  ini  menunjukan  bahwa  sebagian  besar responden  sudah  cukup  lama  menjadi  pendengar siaran RRI Kabupaten Sintang.
Berdasarkan  pertanyaan  tersebut,  dibawah ini  merupakan  pertanyaan  yang  masih  berkaitan dengan program-program manasaja yang intensitasnya  lebih  sering  didengar,  berikut ditampilakn hasil pertanyaan yang diajukan.
Tabel.  3.7.  Jawaban  responden  berdasarkan Program Kegemaran
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 2. a. Programa Satu b. Programa Dua c. Programa Tiga d. Semua program Tidak terjawab 57 29 11 64 9 34 17 6 38 5 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No. 2
Hasil olahan data terlihat bahwa sebanyak 38 persen  menjawab  semua  program  siaran  RRI,  dan sebanyak 34 persen memilih Pro satu, sebanyak 17 persen  memilih  pro  dua  dan  yang  lebih  sedikit responden  memilih  Pro  tiga  sebanyak  6  persen. hasil  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  dasarnya responden  lebih  memilih  programa  satu  karena lebih bersifat umum dibandingkan dengan Pro dua dan Pro tiga.
Selanjutnya  untuk  menggali  informasi  dari responden   sehubungan    dengan    alokasi  waktu
penyiaran  setiap  program  dapat  dilihat  pada  tabel 3.8 berikut ini.
Tabel.  3.8.  Jawaban  responden  berdasarkan kepuasan  terhadap  lamanya  waktu siaran No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 3. a. Sudah Memuaskan b. Belum Memuaskan c. Tidak memuaskan 106 62 2 62 36 2 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No. 3. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap program- program  siaran  RRI  di  Kabupaten  Sintang  dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.
Tabel.  3.9.  Jawaban  responden  terhadap  cara penyampaian siaran RRI
No Pilihan Jawaban Jumlah  Persen (%) 4. a. Dapat dipahami b. Kurang dipahami c. Tidak dipahami 152 15 3 89 9 2 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 4.
Hasil  data  olahan  pada  tabel  tersebut menunjukan  bahwa  sebagain  besar  responden yaitu  sebanyak  89  persen  menjawab  bahwa  cara menyampaikan  siaran-siaran  pada  masyarakat sebagai  sasaran  informasi  dapat  diterima  dan mudah dipahami. Dengan demikian dapat diasumsikan  bahwa  cara  penyampaian  siaran- siaran RRI sudah fleksibel berdasarkan karakteristik  daerah  sehingga  dapat  dipahami semua kalangan. sedangkan bagi  masyarakat yang kurang  memahami  relatif  kecil  yaitu  sebanyak  9 dan 2 persen.

## C. Karakteristik Penyiar
Tabel. 3.10. Jawaban responden terhadap karakteristik penyiar
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 1. a. ada b. Tidak ada Tidak terjawab 134 25 11 79 15 6 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.
Berdasarkan  data  olahan  pada  tabel  tersebut diketahui  bahwa  sebanyak  79  persen  menjawab ada  individu  penyiar  yang  disukai  pendengar. sedangkan  15  persen  responden  menjawab  tidak ada  penyiar  yang  disukai.  Kriteria  tidak  ada  yang disukai lebih pada orientasi siaran dan bukan pada individu  penyiar  sekalipun  individu  penyiar memiliki  kaitan  erat  dengan  siaran yang disampaikan.  Tingginya  jumlah  responden  yang memilih  kriteria  ada  menunjukan  bahwa  RRI sudah  cukup  selektif  dalam  rekruitmen  penyiar sesuai  dengan  kompetensi  dan  kemampuan  yang dimiliki.
Lebih  lanjut  untuk  mengetahui  individu penyiar  dan  siaran  yang  dibawakan  khususnya dalam  konteks  Tiga  Programa  RRI  dapat  dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel.  3.11.  Jawaban  responden  terhadap  penyiar dan programa yang disampaikan
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 2. a. Pro Satu b. Pro Dua c. Pro Tiga Tidak terjawab 97 46 11 16 57 27 6 10 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No 2. Hasil  olahan  data  sebagaimana  dalam  tabel 3.11 tersebut menunjukan bahwa adanya kecenderungan  Programa  yang  menjadi  pilihan yaitu  programa  satu  dengan  sasaran  umum  dan dengan karakteristik penyiar  yang sesuai sehingga lebih cenderung menarik untuk didengar dibanding programa dua dan programa tiga.
Tabel berikut ini berkaitan dengan pertanyaan  sebelumnya  dengan  tujuan  untuk mengetahui  apasaja  faktor  yang  menyebabkan rendahnya  tingkat  kegemaran  pendengar  terhadap individu penyiar. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini.
Tabel.  3.12.  Jawaban  responden  terhadap  faktor yang tidak disukai dari penyiar
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 3. a.  Cara  membacakan siaran b. Kualitas suara penyiar c. Bahasa yang digunakan penyiar. Tidak terjawab 28 19 22 101 16 11 13 60 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No 3.
Berdasarkan  data  tabel  tersebut,  jumlah responden  yang  tidak  memilih  alternatif  jawaban lebih  besar  atau  dominan.  Hal  ini  disebabkan karena lebih bersifat netral sehingga tidak terkesan menilai  individu  penyiar  dalam  meyiarkan,  dapat pula  disebabkan  karena  tidak  terlalu  menyimak berbagai  karakristik  penyiar  saat  mendengarkan siaran  RRI  sehingga  tidaklah  dapat  dijadikan ukuran  dalam  menentukan  faktor  suka  atau  tidak sukanya  pendengar.  Namun  demikian  dari  42 responden  yang  memilih  umumnya  memilih alternate  jawaban  cara  membacakan  siaran  serta bahasa  yang  digunakan  dalam  menyampaikan siaran.
Selanjutnya dalam rangka untuk mengetahui jawaban  responden  terhadap  penyiar  yang  ada  di RRI dalam konteks penilaian masyarakat beredasarkan  jenis  kelamin  dapat  dilihat  seperti pada tabel berikut ini :
Tabel.  3.13.  Jawaban  responden  terhadap  penyiar yang  lebih  baik  berdasarkan  jenis kelamin No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 4. a. Laki-laki b. Perempuan Tidak terjawab 88 71 11 52 42 6 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No 4.
Hasil olahan data yang tercantum pada tabel 3.13  terlihat  jumlah  penyiar  yang  dianggap  atau dinilai  lebih  baik  dalam  menyampaikan  siaran yaitu  berdasarkan  jenis  kelamin  laki-laki  dengan persentase  52  persen,  namun  perbedaan  keduanya
tidak  terlalu  signifikan  yaitu  sebesar  10  persen. Dengan  demikian  dapat  diasumsikan  bahwa individu  penyiar  baik  laki-laki  dan  perempuan cenderung  dinilai  baik  dalam  menyampaikan siaran-siaran pada program siaran RRI.
Pertanyaan berikut lebih mengarah pada pola komunikasi  yang  digunakan  individu  penyiar dalam menyampaikan siaran-siaran RRI, mengingat  kemampuan  berkomunikasi  sangat menentukan  dalam  meningkatkan  kegemaran publik  akan  suatu  informasi.  Secara  lebih  rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel. 3.14. Jawaban responden terhadap karakter penyiar yang disukai
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 5. a. Serius dan tegas b. Humoris c.  c.    Serius  juga humoris Tidak terjawab 25 20 123 2 15 12 72 1 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 5.
Berdasarkan  hasil  data  olahan  pada  tabel tersebut  terlihat  bahwa  karakter  individu  dalam menyampaikan  siaran-siaran  RRI  yang  digemari pendengar  yaitu  sebanyak  72  persen  dengan kriteria  serius  dan  diselingi  dengan  humor dibanding  dengan  dua  kriteria  lainnya.  Namun demikian terdapat juga responden yang menginginkan  kriteria  yang  serius  dan  tegas  yaitu sebanyak 15 persen.

## D. Manfaat Siaran Bagi Masyarakat
Tabel.  3.15.  Jawaban  responden  terhadap  manfaat siaran
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 1. a. Bermanfaat b. Kurang bermanfaat c. Tidak bermanfaat tidak terjawab 152 2 0 16 89 1 0 10 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.
Hasil  data  dalam  tabel  tersebut  diperoleh informasi  bahwa  89  persen  responden  menjawab bahwa  dengan  adanya  siaran  RRI  memberi manfaat  bagi  pendengar.  Berbagai  manfaat tersebut  dapat  diketahui  selanjutnya  dalam pertanyaan  berikutnya  sebagaimana  tercantum dalam tabel 3.16 berikut ini.
Tabel.  3.16.Jawaban  responden  terhadap  manfaat yang dirasakan
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 2. a. Menambah pengetahuan b. Menambah Informasi c. Menghibur 26 80 64 15 47 38 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No 2. Dari sluruh responden keseluruhan menjawab  berdasarkan  manfaat  yang  dirasakan, Pada  angka  persentase  tertinggi  yaitu  47  perse sehubungan dengan  manfaatnya dalam  menambah informasi, sedangkan 38 persen  memilih alternatif menghibur,  kecenderungan  ini  dipengaruhi  oleh karakteristik perkembangan dunia hiburan khususnya  musik  yang    mudah  untuk  dinikamati dalam  berbagai  acara  yang  disuguhkan  dalam programa  satu.  Selanjutnya  responden  yang memilih  alternatif  menambah  pengetahuan  lebih kecil dengan persentase 15 persen.
Sehubungan  dengan  pertanyaan  nomor  dua diatas, untuk mengetahui programa manasaja yang menjadi  pilihan  responden  berkaitan  dengan manfaat  siaran  RRI  Kabupaten  Sintang  dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.17. Jawaban responden terhadap program-program yang bermanfaat No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 3. a. Programa Satu b. Programa Dua c. Programa Tiga Tidak terjawab 102 30 26 12 60 18 15 7 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 3.
Hasil  olahan  data  dalam  tabel  tersebut menunjukan  bahwa  60  persen  responden  memilih programa  satu  yang  bermanfaat.  Sedangkan programa dua sekitar 18 persen dan programa tiga 15  persen.  Kenyataan  ini  dapat  dianalisis  bahwa secara  keseluruhan  program  siaran  RRI  dapat memberikan  manfaat  bagi  khalayak  pendengar. Adanya  sampling  eror  dalam  tabel  tersebut dikarenakan  belum  memahami  bahwa  program RRI  ada  tiga  dengan  sasaran-sasaran  yang berbeda.
Sehubungan  dengan  manfaat  siaran  RRI yang  dalam  kenyataanya  memiliki  program pendidikan  dengan  sasaran  anak-anak  usia sekolah,  hasil  perolehan  data  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Tabel.  3.18.  Jawaban  responden  berdasarkan manfaat siaran bagi anak-anak
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 4. a. Ada Manfaat b.  Tidak  Ada Manfaat Tidak terjawab 162 3 5 95 2 3 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 4.
Berdasarkan  data  tabel  tersebut  dapat dianalisis  bahwa  bagi  orang  tua  yang  memahami pembagian program siaran dengan sasaran-sasaran tertentu memilih alternatif jawaban  (Ada manfaat) yakni  sebesar  95  persen.  Dengan  demikian  dapat di  asumsikan  bahwa  dengan  adanya  siaran pendidikan  sangat  membantu  orang  tua  dalam membimbing  anak-anak  usia  sekolah  pada penambahan  pengetahuan  dengan  memanfaatkan saluran  informasi  radio  selain  itu  peran  orangtua tidak dapat dilepaskan dari fenomena tersebut.

## D. Sasaran Informasi
Tabel.  3.19.  Jawaban  responden  berdasarkan sasaran siaran RRI
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 1. a. Memahami b. Tidak Memahami 118 52 69 31 Jumlah 170 100 Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.
Dalam  data  tabel  3.19  tersebut  diperoleh gambaran hasil olahan data yang dapat diterjemahkan  bahwa  siaran-siaran  RRI  dapat dengan  mudah  dipahami  oleh  berbagai  kalangan dalam masyarakat terlepas dari tingkat pendidikan dan  ekonomi  kenyataan  ini  ditunjukan  dengan persentase  yang  memilih  alternatif  jawaban (Memahami) sebesar 69 persen, namun tidak dapat dipungkiri  bahwa  ada  sebagian  kecil  responden menjawab  (tidak  memahami)  yaitu  sebesar  31 persen  tentu  kenyataan  ini  dipengaruhi  berbagai faktor  seperti  tidak  secara  mendetail  menyimak apa  yang  menjadi  maksud  serta  tujuan  dari  setiap program  bagi  khalayak  atau  dengan  kata  lain karakter demikian dapat disebit sebagai pendengar pasif.
Tabel.  3.20.  Jawaban  responden  terhadap  siaran pendidikan bagi anak usia sekolah
No Pilihan Jawaban Jumlah Persen (%) 2. a. Dapat Memahami b.  Tidak  Dapat Memahami Tidak terjawab 136 21 13 80 12 8 Jumlah 170 100
Sumber : Data Olahan Quisioner No 2.
Berdasarkan  hasil  olahan  data  pada  tabel 3.20 tersebut diperoleh gambaran bahwa 80 persen responden  menjawab  dapat  memahami  yang disiarkan  RRI  untuk  keperluan  dan  pemahaman pendidikan  bagi  usia  sekolah.  Dengan  demikian dapat  di  asumsikan  secara  umum  bahwa  program pendidikan dengan sasaran anak-anak usia sekolah membantu  menambahan  khasanah  pengetahuan, dan diharapkan dapat membentuk karakterr bangsa yang peduli dengan kehidupan sosial disekelilingnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil quisioner  yang tersebar di beberapa  desa  dalam  jangkauan  wilayah  siaran RRI Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Jangkauan  siaran  RRI  di  beberapa  daerah masih  kurang  maksimal  yang  disebabkan oleh  faktor  geografis  khususnya  daerah yang  berada  di  sekitar  pegunungan  dan faktor  cuaca  yang  buruk  secara  langsung berpengaruh pada penerimaan siaran.
2. Karakteristik  penyiar-penyiar  RRI  dapat diterima dengan  baik dan pola komunikasi yang dibangun dalam menyiarkan berbagai informasi  dapat  dipahami  oleh  pendengar. Demikian  juga  dengan  Kemasan  siaran yang  di  kemas  oleh  RRI  dapat  dipahami dengan cukup baik oleh khalayak pendengar. 3. Program Siaran-siaran RRI banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik anak-anak  usia  sekolah  maupun  kalangan remaja  hingga  kalangan  dewasa  sesuai dengan  kebutuhan  akan  informasi  dan selera.
4. Sasaran  informasi  yang  dikemas  pada setiap  programa  dapat  diterima  dengan selektif oleh khalayak pendengar.

## B. Saran-Saran
1.  Diperlukan  pemancar  siaran  tambahan  di beberapa  wilayah  khususnya  yang  menuju  ke Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  Kecamatan Ketungau  Hulu  yang  dapat  menjangkau wilayah  perbatasan  antara  Indonesia  dan Malaysia
2.  Meningkatkan  program-program  siaran  melalui pendekatan  budaya  dan  karakter  daerah  di Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten  Sekadau  dan  Kabupaten  Kapuas Hulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2007. Manajemen
Penelitian . Jakarta : Rineka Cipta LPP  RRI.  2011. Pedoman  Penyelenggaraan Siaran Programa Satu dan Dua . Jakarta.
Mardalis. 2003. Metode Penelitian Suatu Pendekatan . Jakarta : Rineka Cipta.
Moleong,  J  Lexy.  2005. Metodologi  Penelitian
Kualitatif ,  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Satori,  Djama’an  dan  Aan  Komariah.  2009.
Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  : Alfabeta.