## PARADIGMA KEADILAN: KONSEP DAN PRAKTIK

## Heru Suyanto
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: herusuyanto@upnvj.ac.id

## Abstrak
Keadilan menjadi muara dalam proses bekerjanya hukum. Hukum saat ini hanya berfokus pada pencapaian  keadilan  sesuai  dengan  prosedural  yang  telah  dituangkan  melalui  peraturan perundang-undangan.  Permasalahan  yang  akan  dikaji  adalah  Pertama,  bagaimana  konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum acara pidana  melibatkan  korban,  pelaku  tindak  pidana  dan  hakim  yang  tugas  fungsinya  adalah menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Konsep keadilan pada penjatuhan putusan pemidanaan tentu terkait tentang apakah hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku  sudah  adil?  Hal  ini  sering  dikaitkan  dengan  penerimaan  korban  terhadap  putusan tersebut,  begitu  sebaliknya  penerimaan  oleh  pelaku.  Dalam  praktek  hukum,  aparat  penegak hukum  hanya  sekedar  menjalankan  tugasnya  tanpa  memaknai  perannya  dalam  mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Kata kunci: Keadilan, Penegakan Hukum, Pengadilan.

## Abstract
Justice becomes the estuary in the working process of law. The current law only focuses on achieving  justice  in  accordance  with  the  procedures  that  have  been  set  forth  in  statutory regulations.  The  problems  to  be  studied  are  First,  how  is  the  concept  of  justice  within  the framework of the philosophy of law? Second, how is the application of the concept of justice in the law enforcement process? This study uses a normative juridical method with a statutory approach.  The  results  of  the  study  show  that  criminal  procedural  law  involves  victims, perpetrators  of  crimes  and judges whose functions are to  receive, examine and decide on a criminal  case.  The  concept  of  justice  in  the  imposition  of  a  sentencing  decision  is  certainly related  to  whether  the  sentence  given  by  the  judge  to  the  perpetrator  is  fair?  This  is  often associated  with  the  victim's  acceptance  of  the  decision,  and  vice  versa  by  the  perpetrator's acceptance.  In  legal  practice,  law  enforcement  officers  only  carry  out  their  duties  without interpreting their role in realizing the goals of law, namely justice, certainty and expediency.
Keywords: Justice, Law enforcement, Courts.

## A. Pendahuluan
Ukuran keadilan sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Keadilan itu sendiri juga memiliki  banyak  dimensi,  dalam  beberapa  bidang,  seperti  ekonomi,  dan  hukum.  Saat  ini, berbicara tentang keadilan adalah salah satu cara utama untuk menegakkan solusi penegakan
hukum. 1 Makna keadilan seringkali dikaitkan dengan budaya, sejarah, mitologi, dan agama di baliknya.  Setiap  etika  budaya  memiliki  nilai-nilai  tersendiri  yang  mempengaruhi pandangannya sendiri tentang keadilan. 2 Sementara pandangan dan prinsip keadilan antara satu budaya dan budaya lain sering serupa, hal ini tidak cukup untuk menciptakan satu pemahaman tentang keadilan. 3
Seperti  diketahui,  istilah keadilan selalu berlawanan dengan istilah ketidakadilan. Di mana ada konsep keadilan, di situ juga ada konsep ketidakadilan. Keadilan, dalam sastra sering diartikan sebagai pendapat dan watak. 4 Keadilan dan gagasanlah yang membuat orang terlibat dan mengharapkan keadilan, dan gagasan serta karakterlah yang membuat orang terlibat dan mengantisipasi  ketidakadilan. 5 Secara  umum  dikatakan  bahwa  orang  yang  tidak  adil  adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless ) dan orang yang tidak fair ( unfair ), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum ( law-abiding ) dan fair. 6 Karena tindakan mematuhi hukum  adalah adil, maka semua tindakan legislatif oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan. 7
Konsep hukum banyak digunakan tunduk pada bias politik dan bias ideologis. Gagasan bahwa hukum dalam Bolshevisme, sosialisme nasional, atau fasisme tidak merusak kebebasan hukum  menunjukkan  bagaimana  bias  politik  dapat  mempengaruhi  interpretasi  hukum. 8 Akhirnya, konsep hukum dibuat dalam kaitannya dengan gagasan keadilan, yaitu demokrasi dan  liberalisme.  Memang,  dari  ilmu  optik  yang  bebas  dari  penilaian  moral  dan  politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip kelompok sosial, seperti halnya otokrat  dan  sosialisme  di  masyarakat  lain.  Sedangkan  bias  ideologis  terkait  dengan  kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam pembangunan hukum. 9
1 Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 522-531.
2 Davis,  M.,  &  Stark,  A.  (Eds.).  (2001). Conflict  of  Interest  in  the  Professions .  Oxford  University  Press  on Demand.
3 Rahman, M. T. (2012). Keadilan sosial dalam pemikiran barat dan islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb.
4 Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 522-531.
5 Sembiring,  R.  (2018).  Keadilan  Pancasila  dalam  Persepektif  Teori  Keadilan  Aristoteles. Jurnal  Aktual Justice , 3 (2), 139-155.
6 Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. IUS , 2 (1), 7-14.
7 Fitrianto,  B.,  Zarzani,  T.  R.,  &  Simanjuntak,  A.  (2021).  Analisa  Ilmu  Hukum  Terhadap  Kajian  Normatif Kebenaran dan Keadilan. Soumatera Law Review , 4 (1), 93-103.
8 Rizhan,  A.  (2020).  Konsep  Hukum  Dan  Ide  Keadilan  Berdasarkan  Teori  Hukum  Statis  (Nomostatics)  Hans Kelsen. Kodifikasi , 2 (1), 61-71.
9 Pramana, H. T., & SH, T. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik) . Universitas Diponegoro.
Hukum dan realitas sosial seperti dua sisi yang tidak stabil namun keduanya berjalan beriringan untuk tujuan tertentu. Padahal, hukum tanpa realitas sosial seperti berjalan di ruang hampa  tanpa  arah  dan  alasan.  Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Lawrence  Friedman  yang memberikan  gambaran  bahwa  sistem  hukum  tidak  bekerja  dalam  ruang  kosong,  bebas  dari ruang, waktu dan konteks sosial, hal itu tentu mencerminkan apa yang terjadi di masa depan dunia dan masyarakat. Dalam jangka panjang, Friedman menganut bentuk masyarakat, seperti sarung tangan yang dibentuk menyerupai bentuk tangan manusia. 10
Masalah hukum  sebagai  ilmu  adalah masalah rekayasa sosial,  bukan masalah moral. Tujuan dari sistem hukum adalah untuk memotivasi orang dengan cara-cara tertentu bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. 11 Pertimbangan masalah hukum akan selalu menjadi  bagian dari proses  penegakan hukum.  Hukum sebagian besar terlihat dalam bentuk melalui  aturan  yang  jelas. 12 Aturan  atau  peraturan  hukum  mencakup  tindakan  yang  harus dilakukan, seperti penegakan hukum. 13
Akhir-akhir  ini  penyelesaian  perkara  pidana  menimbulkan  ketidakpuasan  di masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Contohnya: kasus pencuarian satu buah semangka di Kediri, kasus pencurian tiga biji kakao oleh mbok minah, pencurian enam biji piring, kasus kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal jepit oleh AAL, penebangan dua pohon bambu di Magelang dan  lain-lain.  Pengujian  terhadap  kasus-kasus  tersebut  memberikan  kesan  bahwa  perlakuan hukum  terhadap  tindak  pidana  di  Indonesia  serupa  dengan  kekuatan  jaring  laba-laba  yang hanya dapat menutupi kejahatan ringan tetapi tidak dapat menyentuh kejahatan besar.
Selama  ini  hukum  hanya  memiliki  prinsip  keadilan  prosedural  yang  kuat,  bukan keadilan  yang  bermakna.  Dalam  hal  ini,  keadilan  adalah  aturan  hukum  yang  mengacu  pada undang-undang semata. Selama suara hukum ditegakkan, keadilan formal akan dilayani. Untuk itu, perlu dikaji apakah keadilan benar-benar relevan secara moral bagi banyak pihak atau tidak.
10 Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), 169-192.
11 Rizhan,  A. (2020).  Konsep Hukum  Dan  Ide  Keadilan  Berdasarkan  Teori  Hukum  Statis  (Nomostatics)  Hans Kelsen. Kodifikasi , 2 (1), 61-71.
12 Hidayat, A. S. (2013). Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 1 (1).
13 Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), 169-192.

## B. Rumusan Masalah
Tulisan  ini  membahas  rumusan  masalah  terkait  dengan:  Pertama,  bagaimana  konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan hukum?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach) .(Peter  Mahmud  Marzuki,  2022) Analisis  dilakukan secara kualitatif yaitu berpijak pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang dianalisis dan dijabarkan sesuai  dengan posisi kasus yang dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian.(Ali, 2019) Data yang digunakan diperoleh melalui data sekunder yakni bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang  mendukung.  Selain  itu,  juga  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku-buku ilmiah dan hasil penelitian peneliti terdahulu yang mengangkat tema tentang konsep keadilan. Data  dianalisis  melalui  tiga  tahapan,  yaitu restatement data,  deskripsi  data,  dan  interpretasi data.  Data-data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  diklasifikasikan  secara  sistematis  untuk kemudian dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

## D. Pembahasan

## 1. Konsep Keadilan dalam Kerangka Filsafat Ilmu Hukum
Untuk  mengetahui  kerangka  filosofis  secara  keseluruhan,  kita  perlu  mengetahui  apa yang dimaksud dengan filsafat. “Filsafat” berasal dari kata Yunani filosofie . Kata filsafat ini terdiri  dari  kata filo yang  artinya  cinta  atau ingin,  sedangkan sofie berarti  kebijaksanaan.
Filsafat  berarti  cinta  kebijaksanaan,  yaitu  Kebijaksanaan  hidup  berarti  bahwa  apa  yang dipikirkan  dalam  filsafat  hidup  adalah  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  lengkap. 14 Dari sejumlah  cabang  filsafat  ilmu,  perdebatan  tentang  keadilan  merupakan  masalah  yang diperdebatkan oleh filsafat ilmu hukum 15 , mengingat keadilan sebagai salah satu tujuan hukum dan ini adalah salah pembahasan yang terus ada sepanjang sejarah filsafat hukum.
14 Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 522- 531.
15 Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. IUS , 2 (1), 7-14.
Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum, sebenarnya itu adalah sub - cabang dari filsafat manusia, juga dikenal sebagai etika atau filsafat manusia. 16 Karena filsafat ilmu hukum dan filsafat hukum adalah ilmu-ilmu filsafat hukum, maka objeknya adalah hukum. 17 Adapun perbedaan antara hukum dan ilmu hukum, Curzon mengatakan bahwa ilmu hukum mencakup dan mempertimbangkan semua masalah hukum. Luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, yang telah mengilhami pendapat orang mengatakan bahwa "batas tidak dapat ditentukan". 18
Satjipto  Rahardjo  juga  mengatakan  bahwa  sebagaimana  semua  cabang  ilmu pengetahuan,  ilmu  hukum  ini  mempunyai  tugas  tersendiri  yaitu  hukum.  Seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana ilmu hukum mencakup cakupan yang luas. Ketertarikan ini karena  beban  yang  dipikulnya,  yaitu  menjelaskan  kepada  kita  keajaiban  hukum  dalam konstitusinya,  hakikatnya,  tugasnya  dalam  masyarakat  sehingga  dapat  dipahami  mengapa begitu banyak gagasan dan penjelasan, baik filosofis, teknis dan sosiologis. 19
Pada  saat  yang  sama,  dilihat  dari  pemahamannya,  filsafat  ilmu  hukum  yang berkembang  sejak  zaman  Yunani,  dijelaskan  oleh  banyak  pemikir  dengan  berbagai  bentuk, yang pada dasarnya mengatakan bahwa filsafat ilmu hukum mempertanyakan sifat hukum itu sendiri. 20 Menurut  Sudjito,  filsafat  hukum  adalah  lembaga  yang  mencari  jawaban  atas persoalan-persoalan  yang  dihadapi  manusia,  mulai  dari  persoalan  teologi,  alam  semesta, hingga persoalan manusia. 21
Satjipto  Rahardjo  menyatakan  bahwa  filsafat  hukum  mempertanyakan  pertanyaan- pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan tentang sifat hukum, tentang alasan kekuatan hukum  mengikat,  adalah  contoh  dari  pertanyaan  mendasar  tersebut.  Gustav  Radbruch menciptakannya  secara  sederhana,  bahwa  filsafat  hukum  adalah  cabang  filsafat  yang mempelajari  hukum  yang  sebenarnya,  sedangkan  Langemeyer  berpendapat  bahwa  filsafat hukum merupakan perdebatan filosofis tentang hukum. 22
Seperti  halnya  Radbruch,  yaitu  keadilan  sebagai  tujuan  bersama  dapat  memberikan arah  yang  berbeda  untuk  mencapai  keadilan  sebagai  tujuan  hukum.  Karena  tujuan  hukum
16 Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. Mazahib , 14 (2).
17 Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 2 (2), 720-725.
18 Sri Warjiyati, S. H. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum . Prenada Media.
19 Dwisvimiar. Op. Cit
20 Nasution, A. T. (2016). Filsafat ilmu: Hakikat mencari pengetahuan . Deepublish.
21 Puri, W. H. (2017). Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 3 (1), 67-81.
22 Asikin, H. Z., & SH, S. (2014). Mengenal Filsafat Hukum . Yogyakarta: Penerbit Andi.
adalah  untuk  menegakkan  kepentingan  umum  dalam  masyarakat,  melindungi  hak  asasi manusia,  dan  untuk  mencapai  keadilan  dalam  hidup  bersama.  Ketiga  tujuan  tersebut  tidak bertentangan,  tetapi  memenuhi  konsep  fundamental,  yaitu  bahwa  orang  harus  hidup  dalam masyarakat  dan masyarakat  harus. diatur dengan  baik  oleh pemerintah berdasarkan undang- undang. 23
Keadilan adalah perjuangan manusia yang abadi, baik secara teoritis maupun praktis. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Plato melihat keadilan sebagai harmoni, baik secara sosial maupun  individual.  Masyarakat  hanyalah  sebuah  masyarakat  di  mana  anggotanya  bekerja sesuai dengan tindakan sosial mereka untuk memastikan keuntungan bersama. Selama orang yang  sehat  seperti  masyarakat  yang  tegak,  dimana  organ-organ  tubuh  berfungsi  dengan sempurna. Jauh dari pemikiran yang menjadi persoalan para pencari keadilan, persoalan yang paling umum adalah apa yang menjadi pembicaraan tentang keadilan hukum. Hal ini karena hukum atau jenis peraturan perundang-undangan ditegakkan dan diambil dengan pandangan yang  berbeda,  pendapat  yang  menganggap  hukum  itu  adil,  dan  sebaliknya  hukum  itu  tidak adil. 24
Akhirnya,  konsep  hukum  dibuat  dalam  kaitannya  dengan  gagasan  keadilan,  yaitu demokrasi  dan  liberalisme.  Memang,  dari  ilmu  optik  yang  bebas  dari  penilaian  moral  dan politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip kelompok sosial, seperti halnya  otokrat  dan  sosialisme  di  masyarakat  lain.  Sangat  sulit  untuk  membebaskan  konsep hukum  dari  ide  keadilan  karena  selalu  dikacaukan  secara  politis  dengan  bias  ideologi  yang memaksa  hukum  tampil  sebagai  keadilan  yang  berarti  pembenaran  moral.    Kecenderungan untuk menjunjung hukum dan keadilan adalah kecenderungan untuk menegakkan ketertiban sosial. Ini adalah bias politik, bukan bias ilmiah. 25
Masalah-masalah  tersebut  sering  dijumpai  dalam  kasus-kasus  konkrit,  seperti  pada terdakwa  dalam  perkara  pidana  ( criminal  of  justice ),  atau  tergugat  dalam  perkara  perdata ( private of justice ) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara ( administration of justice ) atau sebaliknya  sebagai  penggugat  merasa  bahwa  putusan  majelis  hakim  tidak  adil  dan sebaliknya majelis hakim berpendapat bahwa putusan tersebut adil karena putusannya bersifat
23 Setiyowati,  L.,  &  Ispriyarso,  B.  (2018).  Asas  Keadilan  Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1), 67-80.
24 Rizhan,  A. (2020).  Konsep Hukum  Dan  Ide  Keadilan  Berdasarkan  Teori  Hukum  Statis  (Nomostatics)  Hans Kelsen. Kodifikasi , 2 (1), 61-71
25 Rizhan. Op.Cit.
adil yang berdasarkan pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang- undangan. 26
Rawls memahami keadilan sebagai fairness. Menurut Swift yang dimaksudkan dengan fairness oleh  Rawls  adalah the  original  position dan the  veil of  ignorance . 27 Mengenai  dua aspek keadilan ini, Rawls berpendapat bahwa, dalam keadaan asal dan kebodohan, seseorang tidak  mengetahui  tempat,  kedudukan  atau  status  sosial  masyarakat,  orang  tidak  mengetahui kekayaannya,  pemahamannya,  kekuatannya,  bahwa  tidak  ada  yang  diuntungkan  atau dirugikan.  Setiap  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  situasi  seperti  itu.  Dengan adanya posisi asal ini, maka hubungan semua orang menjadi seimbang dan dengan demikian posisi awal ini seimbang antara individu sebagai makhluk moral, yaitu sebagai pribadi yang rasional  dengan  tujuan  dan  kemampuannya  untuk  mengenali  rasa  keadilan.  Posisi  awal  ini dapat  dikatakan  status  quo  yang  sesuai,  sampai  tercapai  kesepakatan  dasar  secara  adil.  Jika aturan  mengatur  perilaku  manusia  yang  berlaku  untuk  semua  orang  dan  semua  orang  akan bersukacita.  Jadi  keadilan  sosial  adalah  kesenangan  sosial.  Jika  keadilan  diartikan  sebagai kebahagiaan sosial, maka akan tercapai jika kebutuhan sosial individu terpenuhi. Aturan yang adil  adalah  aturan  yang  memastikan  bahwa  kebutuhan  ini  terpenuhi.  Namun,  tidak  dapat dihindari bahwa keinginan seseorang akan kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. 28 Oleh karena itu, keadilan adalah pemenuhan keinginan individu sampai tingkat tertentu. Keadilan terbesar adalah memenuhi keinginan banyak orang. 29
Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika negara menerapkan prinsip keadilan,  dalam  bentuk  bahwa  setiap  orang  harus  memiliki  hak  yang  sama  atas  kebebasan mendasar  ( basic  liberties );  dan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  harus  disusun  untuk memaksimalkan manfaat mereka yang berada dalam pekerjaan termiskin, dan pekerjaan yang terbuka untuk semua atas dasar kesetaraan kesempatan. 30
John  Rawls  memunculkan  suatu  ide  dalam  bukunya A  Theory  of  Justice atau  teori keadilan yang bertujuan untuk menjadi alternatif dari ajaran yang berlaku dari tradisi filosofis yang sudah ada sebelumnya dengan menunjukkan konsep keadilan yang mencerminkan dan
26 Ibid.
27 Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. Humanior a, 3(2), 345-353.
28 Nurbaeti, N., & Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum , 1 (5), 51-91.
29 Rizhan. Op.Cit.
30 Yulianti, S. W. (2021). Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan , 11 (2).
meningkatkan  teori  kontrak  sosial  yang  diartikulasikan  oleh  Locke,  Rousseau  dan  Kant  ke tingkat  yang  lebih  tinggi.  Menurut  Rawls,  pandangan  keadilan  ini  disebut  keadilan  sebagai fairness . 31
Keadilan sebagai fairness dimulai dengan salah satu pilihan paling umum yang dapat dilakukan  orang  bersama-sama,  yaitu  pilihan  prinsip  pertama  dari  konsep  keadilan  yang mengatur  kritik  lebih  lanjut  dan  reformasi  kelembagaan.  Teori  Rawls  didasarkan  pada  dua prinsip,  yaitu  studi  tentang Equal  Right dan Economic  Equality .  Dalam Equal  Right dikatakannya  “Harus  diatur  dalam  tataran  leksikal,  yaitu different  principles bekerja  jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan harapan mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ditegaskan bahwa hak-hak dasar harus dipenuhi agar prinsip  ketidaksetaraan  dapat  dilaksanakan,  dengan  kata  lain  ketimpangan  ekonomi  akan berlaku jika tidak menghilangkan hak-hak dasar manusia”. 32

## 2. Penerapan Konsep Keadilan Dalam Proses Penegakan Hukum
Hukum Pidana, dan Pemidanaan adalah lautan diantara daratan. Sehingga secara fungsi pemidanaan akan menjembatani antara kesalahan dan keadilan. Pemidanaan bermaksud untuk menegakkan  kemaslahatan,  perdamaian,  serta  kebahagiaan  seluruh  manusia.  “Tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain”, “Kami tidak akan menghukum, hingga Kami  utus  Rasul  terlebih  dahulu”. “Nemo  prudens  punit  quia peccatum  est,  sed  ne pecceteur”. Tujuan pemidanaan, di dunia saat ini, mengalami perhatian yang mendalam dari para  filosofis  hukum,  terutama  tentang  memformulasikan  kesalahan  dalam  kejahatan,  dan hukuman  yang  pantas,  sehingga  tercapai  rasa  keadilan  yang  hakiki,  dan  ketentraman  dalam kehidupan masyarakat.
Hukum  pidana  digunakan  untuk  merujuk  pada  keseluruhan  ketentuan,  yang menetapkan  syarat  syarat,  yang  mengikat  negara.  Karena  negara  berkehendak  untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan aturan yang merumuskan pidana apa saja yang diperkenankan. Sehingga hukum pidana yang demikian dapat dipahami sebagai hukum pidana yang berlaku atau hukum positif, yang mencakup perintah, larangan, ketentuan, aturan yang  menetapkan  jangka  waktu  tertentu,  batas  ruang  lingkup  bekerjanya  norma  norma.
31 Budiyanto, H. (2018). Penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan oleh anak yang berbasis keadilan di kabupaten siak indrapura. Jurnal Sosial dan Humaniora , 3 (6), 789-808.
32 Dwisvimiar, Op. Cit
Termasuk  hak  hak  untuk  memidana  dari  negara  serta  organ  organnya,  dengan  mengkaitkan dengan ancaman pidana, pada perbuatan perbuatan tertentu, dan bahkan berhadapan dengan persoalan  filsafat,  sebagai  dasar  pembenaran  terjadinya  hukum  pidana  oleh  negara,  dengan kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana.
KUHP  yang  baru  diundangkan  dengan  UU  Nomor  1  Tahun  2023  menganut  sistem pemidanaan  dua  jalur (double  track  system) dimana  di  samping  pelaku  tindak  pidana  dapat dijatuhi  sanksi  pidana (criminal  punishment), dapat  juga  dikenakan  berbagai  tindakan (treatment). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam KUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada  hakekatnya  undang-undang  merupakan  sistem  hukum  yang  bertujuan  sehingga dirumuskan  pidana  dan  aturan  pemidanaan  dalam  undang-undang,  pada  hakikatnya  hanya merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  b)  Dilihat  secara  fungsional  operasional, pemidanaan  merupakan  suatu  rangkaian  proses  dan  kebijakan  yang  konkretasinya  sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai  “fungsi  pengendalian  kontrol”  dan  sekaligus memberikan  landasan  filosofis,  dasar  rasionalitas  dan  motivasi  pemidanaan  yang  jelas  dan terarah.
Setiap  masyarakat  mengembangkan  mekanismenya  sendiri-sendiri  guna  mengontrol perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang.  Khususnya  bila  penyimpangan  tersebut  dianggap  intensional,  tidak  dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (punishment). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma retributive dan merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang.  Paradigma  retributive  ini  terlihat  dalam  semangat mengganjar  secara  setimpal  berkaitan  dengan  perbuatan  dan  atau  efek  dari  perbuatan  yang telah dilakukan.
Pada  dasarnya,  pengertian  secara  filsafati  filsafat  pemidanaan  di  sini  diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pemidanaan dan teori pemidanaan khususnya  bagaimana  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  dan  proses  peradilannya  di  Indonesia.
Filsafat  pemidanaan  hakekatnya  mempunyai  2  (dua)  fungsi,  yaitu:  Pertama,  fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kretaria  atau  paradigma  terhadap  masalah  pidana  dan  pemidanaan.  Fungsi  ini  secara  formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap  asas  yang  ditetapkan  sebagai  prinsip  maupun  kaidah  itulah  yang  diakui  sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.
Dari  konteks  itu,  jelaslah  bahwasanya  “Filsafat  pemidanaan”  berorientasi  kepada pidana,  sistem  pemidanaan  dan  teori  pemidanaan.  Sekarang  yang  jadi  permasalahan  utama adalah apakah memang ada filsafat pemidanaan tersebut dalam kerangka kebijakan legislatif ataukah  kebijakan  aplikatif  tersebut  di  Indonesia?  Menurut  Harkristuti  Harkrisnowo  pada kebijakan  legislatif  ada  ketidakjelasan  tentang  falsafah  pemidanaan.  Aspek  ini  ditegaskan dengan  redaksional  sebagai  berikut: Akan  tetapi  peran  lembaga  legislatif  tidak  kalah pentingnya,  karena  sebagai  lembaga  yang  (seharusnya)  merepresentasikan  hati  nurani  dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini.
Menurut  saya,  ketidakjelasan  falsafah  pemidanaan  saat  ini  merupakan  suatu  kendala yang  serius  bagi  upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  tengah  menuju  ke  arah  negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (criminal policy) yang  sampai  kini  belum  dirumuskan.  Merupakan  impian  criminal  justician,  agar  para pengambil  keputusan  di  bidang  hukum,  khususnya  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan  Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan DPR untuk duduk bersama, urun rembug menghasilkan  criminal  policy,  dengan  dilandasi  falsafah  pemidanaan  yang  tepat  untuk Indonesia. Beberapa contoh sangkaan terhadap pelaku tindak pidana, sebagai berikut:

## Nomor

## Sangkaan
1 Tersangka ALEX DOMINGGUS MARANI ALIAS ARMANTO dari Kejaksaan Negeri  Nabire  yang  disangka  melanggar  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  tentang Penganiayaan;
2 Tersangka  ROHMAN  SUGIANTO  BIN  SALAMUN  dari  Kejaksaan  Negeri Ngawi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
3 Tersangka  MUHAMMAD  SANIMAN  BIN  SAMSI  dari  Kejaksaan  Negeri Bojonegoro yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
4 Tersangka  KIKI  ARIYA  BIN  SYAHRANI  dari  Kejaksaan  Negeri  Lampung Timur  yang  disangka  melanggar  Pasal  44  Ayat  (1)  UU  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5 Tersangka UMAR BUANG SHOLIKIN ALM dari Kejaksaan Negeri Gresik yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
6 Tersangka MASRIKAH  ALIAS  WIWIN ALIAS  SANTI dari Kejaksaan  Negeri Pohuwato  yang  disangka  melanggar  Pasal  378  KUHP  dan  Pasal  372  KUHP tentang Pencurian dan Penggelapan;
7 Tersangka  PRAYUDI  GAIB  ALIAS  ANES  dari  Kejaksaan  Negeri  Kota Gorontalo  yang  disangka  melanggar  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  tentang Penganiayaan;
8 Tersangka  PARNINGOTAN  SITUMEANG  ALS  P  SITUMEANG  dari  Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli yang disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9 Tersangka DARMA SITEPU ALS DARMA dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Pencurian;
10 Tersangka SUPARDI als PARDI Bin SAWARI dari Kejaksaan Negeri Balangan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
11 Tersangka I UMAR KHOLIK BIN KARPIN dan Tersangka II AHMAD SARONI SAID BIN SAID dari Kejaksaan Negeri Brebes yang disangka melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372
Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP  tentang  Penipuan  atau Penggelapan;
12 Tersangka AGUS SUPRIYATNA Bin SAMIN dari Kejaksaan Negeri Depok yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
13 Tersangka ERLIANUS WARUWU ALIAS ERIK WARUWU ALIAS ERIK BIN SUKHIARO  WARUWU  dari  Kejaksaan  Negeri  Indragiri  Hulu  yang  disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
14 Tersangka ORI PRATAMA ALS QORI BIN ALM KARDI dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
15 Tersangka  SUHARSONO  BIN  MANGUN  SUGITO  dari  Kejaksaan  Negeri Klaten yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan atau Pencurian;
16 Tersangka  BAGUS  PUTRA  ARDANI  BIN  SETYO  AGUNG  dari  Kejaksaan Negeri  Kota  Semarang  yang  disangka  melanggar  Pasal  362  KUHP  tentang Pencurian;
17 Tersangka  AGUSTINA  HANDAYANI  ALS  AGUS  BINTI  SYAHBALING ANTONI  dari  Kejaksaan  Negeri  Kotabaru  yang  disangka  melanggar  Pasal  362 KUHP tentang Pencurian;
18 Tersangka DINSON ANAK DARI BAHRUDIN dari Kejaksaan Negeri Kotabaru yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang Pencurian;
19 Tersangka I HENDRI HARIANTO BIN NANANG MARHAT dan Tersangka II FAHRUDDIN  BIN  NAWAWI  dari  Kejaksaan  Negeri  Kotabaru  yang  disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan;
20 Tersangka  ABDUL  RACHMAN  PRATAMA  ALIAS  TAMA  BIN  IWAN DARMAWAN dari Kejaksaan Negeri Pelalawan yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21 Tersangka  WAHIDIN  ALS  WAL  BIN  SURNA  (ALM)  dari  Kejaksaan  Negeri Purworejo  yang  disangka  melanggar  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  tentang Penganiayaan;
22 Tersangka  NIKO  ARISTIAWAN  BIN  SUPRAPTO  dari  Kejaksaan  Negeri Rembang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
23 Tersangka GOZALI HASIBUAN ALS CALIK dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan;
24 Tersangka MUHAMMAD DONI HASIBUAN Als DONI dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang disangka melanggar Kesatu Pasal 362 KUHP atau Kedua Pasal 362 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian;
25 Tersangka  SOFIAN  dari  Kejaksaan  Negeri  Serdang  Bedagai  yang  disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman;
26 Tersangka  NUR  FAIDAH  BINTI  KABUL  dari  Kejaksaan  Negeri  Temanggung yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
27 Tersangka GUSTI LANANG MADE ARIANA ALS GUS ADE dari Kejaksaan Negeri  Badung  yang  disangka  melanggar  Pasal  351  Ayat  (1)  KUHP  tentang Penganiayaan;
28 Tersangka  NAJIBULLAH  ALIAS  NAJIB  BIN  ALM  ILHAM  MAJID  dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
29 Tersangka ASMADI BIN AHMAD dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
30 Tersangka  SOPIAN  S  ALIAS  PIAN  BIN  SALMAN  dari  Kejaksaan  Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
31 Tersangka  ANDI  ANSHAR  ALIAS  ANSAR  BIN  ANDI  MUH  SAID  dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
32 Tersangka MUHAMMAD SIDIK ALIAS SIDIK BIN MARUDIN dari Kejaksaan Negeri Majene yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
33 Tersangka ARIFIN BIN TONO dari Kejaksaan Negeri Ponorogo yang disangka melanggar  Pasal  310  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tabel 1. Daftar Sangkaan terhadap Beberapa Pelaku Tindak Pidana
Dalam hukum pidana mengacu pada apa yang disebut asas kesalahan / asas kulpabilitas yang melihat aspek paling khusus dari kemanusiaan sebagai orang yang berakal, dan asas tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya  atau  dikenal  dengan  asas  legalitas  formal. 33 Menurut  Roeslan  Saleh,  seorang terpidana, melakukan pidana dalam keadaan tertentu dan meskipun tidak dieksekusi, tetapi di bawah  tekanan,  baik  oleh  gejala  keturunan  atau  sebagai  akibat  dari  faktor  lingkungan, kerentanan psikologis, atau faktor sosial, sehingga pembuatnya dalam posisi yang berbahaya bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.
Sehingga  dengan  tabel  tersebut  di  atas,  penerapan  konsep  keadilan  pada  proses penegakan hukum dapat terlihat dari bagaimana penerimaan korban terhadap pidana/hukuman yang diterima oleh pelaku yang mana asalnya adalah dari putusan pengadilan. Walaupun pada praktiknya  bahwa  pelaku  yang  telah  mendapatkan  vonis  hukuman  masih  dapat  mengajukan upaya hukum yang salah satunya adalah banding. Dengan begitu, maka konsep keadilan tentu tidak harus sama rata dan sama rasa, melihat kembali bagaimanakah kemudian hakim dalam menerima,  memeriksa  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  melibatkan  korban  dan  pelaku tindak pidana.

## E. Kesimpulan
Hakikat  keadilan  selalu  diawali  dengan  keadilan  serta  tujuan  hukum  lainnya,  yaitu kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Keadilan  tidak  tertulis  secara  jelas  di  dalam  teks,  tetapi pembentuk  undang-undang  telah  melihat  dalam  hasil  legislasi  berbasis  keadilan  yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri dalam teori etika bahwa tujuan hukum semata- mata  untuk  mewujudkan  keadilan  ( justice ),  yang  dimuat  dalam  teori  tujuan  hukum  klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Filsafat  pemidanaan  hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas
33 Rozah,  U.  (2013).  Problematika  Penerapan  Logika  Positivistik  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap Tuntutan Keadilan Substantif. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 140-148.
normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kretaria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di  dalam  setiap  ajaran  sistem  filsafat  yang  bermaksud  bahwa  setiap  asas  yang  ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

## Daftar Pustaka
Ali, Z. (2019). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), 169-192. Asikin, H. Z., & SH, S. (2014). Mengenal Filsafat Hukum . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Budiyanto, H. (2018). Penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan oleh anak yang berbasis keadilan di kabupaten siak indrapura. Jurnal Sosial dan Humaniora , 3 (6), 789-808.
Davis, M., & Stark, A. (Eds.). (2001). Conflict of Interest in the Professions . Oxford University Press on Demand.
Dwisvimiar,  I.  (2011).  Keadilan  dalam  perspektif  filsafat  ilmu  hukum. Jurnal  Dinamika Hukum , 11 (3), 522-531.
Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. (2021). Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. Soumatera Law Review , 4 (1), 93-103.
Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 2 (2), 720-725.
Helmi,  M.  (2015).  Konsep  Keadilan  Dalam  Filsafat  Hukum  Dan  Filsafat  Hukum Islam. Mazahib , 14 (2).
Hidayat,  A. S.  (2013). Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan  Hukum  Keluarga di Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 1 (1).
Nadir, N. (2020). Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan  Hukum  Dalam  Menggugat  Eksistensi  Dominasi  Asumsi  Kemapanan Hukum. Jurnal YUSTITIA , 20 (2).
Nasution, A. T. (2016). Filsafat ilmu: Hakikat mencari pengetahuan . Deepublish.
Nurbaeti, N., & Suzanalisa, S. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum , 1 (5), 51-91.
Peter Mahmud Marzuki. (2022). Penelitian Hukum, Edisi (Revisi). Kencana.
Pramana,  H.  T.,  &  SH,  T.  (2013). Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik) . Universitas Diponegoro.
Puri,  W.  H.  (2017).  Pluralisme  Hukum  sebagai  Strategi  Pembangunan  Hukum  Progresif  di Bidang Agraria di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 3 (1), 67-81.
Rahman, M.  T.  (2012).  Keadilan sosial  dalam pemikiran barat  dan  islam: Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb.
Rizhan,  A.  (2020).  Konsep  Hukum  Dan  Ide  Keadilan  Berdasarkan  Teori  Hukum  Statis (Nomostatics) Hans Kelsen. Kodifikasi , 2 (1), 61-71.
Rozah,  U.  (2013).  Problematika  Penerapan  Logika  Positivistik  dalam  Penegakan  Hukum Pidana terhadap Tuntutan Keadilan Substantif. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 140-148.
Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. Humanior a, 3(2),
345-353.
Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. Jurnal Aktual Justice , 3 (2), 139-155.
Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2018). Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (1), 67-80.
Sholahudin,  U.  (2019).  Pembangunan,  Ketimpangan  Sosial,  Dan  Kebutuhan  Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Al'Adalah , 20 (2).
Sri  Warjiyati,  S.  H.  (2018). Memahami  Dasar  Ilmu  Hukum:  Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum . Prenada Media.
Sudirman, A. (2007). Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar . PT. Citra Aditya Bakti.
Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. IUS , 2 (1), 7-14.
Suhardin,  Y.  (2007).  Peranan  hukum  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia , 25 (3).
Swardhana,  G.  M.  (2010).  Pergulatan  Hukum  Positivistik  Menuju  Paradigma  Hukum Progresif. Masalah-Masalah Hukum , 39 (4), 378-384.
Taufiq, M. (2013). Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial. Yustisia Jurnal Hukum , 2 (1).
Yulianti,  S.  W.  (2021).  Kebijakan  Pengaturan  Pemberian  Kompensasi  dan  Restitusi  bagi Korban  Tindak  Pidana  Berbasis  Prinsip  Keadilan  dan  Kemanusiaan  Perspektif  Hukum Inklusif. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan , 11 (2).