PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI’AH

## Oleh

## Novita Lestari 1

## Abstract
Islamic banking at present experiencing rapid growth, as evidenced by the presence of a wide range of syari’ah banks and conventional bank runs its business according to syari’ah principles. Syari’ah principle is a principle derived from the values of Islam, which is used as a guide for syari’ah banking operations. Characteristics of Islamic banking is the use of profit-sharing system, which distinguishes it from conventional banking system to interest. This research aims to find out more about the basic principles on Islamic banking, and to analyze more clearly the comparison between the results of the banking system of syari’ah with the conventional banking system of interest. The method used in this study is the research literature, with qualitative research methodology, using the approach to law, historical approach, comparative approaches and conceptual approaches. The results showed that the basic principle on Islamic banking consists of: principles of cooperation, trust principles, precautionary principle, principle of responsibility and fairness. Comparison between the results of the banking system of syari’ah with the conventional banking system in the interest lies in the concept of getting the benefits, in addition to the basic differences between Islamic banking system with the conventional banking lies in the differences in philosophical aspects, operational aspects, social aspects and aspects organization.
Keywords: Principle of  Profit sharing, Islamic Banking.
1 Novita Lestari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Lembaga perbankan mempunyai peranan  yang  sangat  penting  sebagai penunjang  sistem  perekonomian  dalam suatu  negara.Bank  adalah  lembaga keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi orang  perorangan,  badan-badan  usaha swasta,  badan  usaha  milik  negara, bahkan  lembaga-lembaga  pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui  kegiatan  perkreditan  dan berbagai  jasa  yang  diberikan  oleh lembaga perbankan.
Berdasarkan Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  bank  dalam  melaksanakan kegiatan  usaha  dapat  dilakukan  secara konvensional  dan  atau  berdasarkan Prinsip  Syari’ah.  Bank  berdasarkan Prinsip  Syari'ah  atau  Bank  Islam ( Islamic Bank )  adalah  bank  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan prinsip  syariat  Islam.  yakni  mengacu kepada  ketentuan-ketentuan  Al-Qur’an dan  Al-Hadits.  Kebijakan  mengenai perbankan syari’ah secara khusus diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Kehadiran  bank  syari’ah  dan
dengan  adanya  kebijakan  mengenai
perbankan syari’ah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat  untuk  menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan berdasarkan  prinsip  syari’ah,  termasuk memberi  kesempatan  kepada  Bank
Umum untuk membuka kantor cabangnya  yang  khusus  melakukan kegiatan  berdasarkan  prinsip  syari’ah sebagai  contoh  munculnya  Bank Syari’ah  Mandiri,  Bank  Mega  syari’ah, Bank Danamon Syari’ah, BNI Syari’ah, dan  sebagainya.  Untuk  itu  Bank Syari’ah  atau  Bank  Islam  merupakan solusi alternatif dari aspirasi disebagian kalangan  masyarakat  yang  banyak berpendapat  bahwa  bunga  bank  itu haram karena termasuk riba.
Seiring dengan perkembangannya,  perbankan  syari’ah mengalami beberapa hambatan diantaranya mengenai pemahaman masyarakat  mengenai  sistem,  prinsip pelayanan  dan  produk  perbankan syari’ah  yang  masih  kurang.  Sebagian masyarakat  ada  yang  menyatakan bahwa  bank  syari’ah  secara  eksklusif hanya  khusus  untuk  umat  Islam.  Ada juga  masyarakat  yang  beranggapan bahwa bank syari’ah tidak ada ubahnya seperti  bank  konvensional  yang  hanya diberi label syari’ah,
serta mempertanyakan  karakteristik  dasar yang  melandasi  sistem  operasional
perbankan  syari’ah,  yaitu  sistem  bagi hasil.  Prinsip  bagi  hasil  merupakan  ciri khas  dalam  perbankan  syari’ah  dan menjadi  landasan  dasar  operasional pada  bank  syari’ah.  Hadirnya  prinsip bagi  hasil  merupakan  jalan  keluar  dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada sistem perbankan

## 2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas  maka  permasalahan  yang  akan dijadikan obyek penelitian adalah :
1. Apa  saja  prinsip-prinsip  bagi  hasil pada perbankan syari’ah?
2. Bagaimana  perbandingan  antara sistem  bagi  hasil  pada  perbankan syari’ah  dengan  sistem  bunga  pada perbankan konvensional?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk
dalam  kategori  penelitian  hukum  yang bersifat normatif. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan undang-
undang, pendekatan historis, pendekatan  komparatif  dan  pendekatan konseptual.

## C. PEMBAHASAN
1. Prinsip Bagi Hasil

## Pada Perbankan Syari’ah
Islam  sebagai  agama  samawi  di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang  sangat  luhur  sebagai  landasan berpikir  dan  bekerja  untuk  mencapai hidup  sejahtera  di  dunia  dan  akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari Al- Qur’an  dan  Al-Hadits.  Al-Qur’an  dan Al-Hadist  merupakan  sumber  hukum dan  pedoman  dalam  kehidupan  umat muslim,  termasuk  dalam  kegiatan  di bidang perbankan. Prinsip yang digunakan  dalam  perbankan  syari’ah adalah  prinsip  yang  telah  digariskan oleh hukum Islam yang yang bersumber dari  Al-Qur’an,  Al-Hadits,  ataupun dalam ijtihad para ulama.
Bank  syari’ah  terdiri  atas  dua kata,  yaitu  (a)  bank,  dan  (b)  syari’ah. Kata  bank  bermakna  suatu  lembaga keuangan  yang  berfungsi  sebagai perantara  keuangan  dari  dua  pihak, yaitu  pihak  yang  kelebihan  dana  dan pihak  yang  kekurangan  dana.  Kata syari’ah  dalam  versi  bank  syari’ah  di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan  oleh  pihak  bank  dan  pihak lain  untuk  penyimpanan  dana  dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan  lainnya  sesuai  dengan  hukum Islam.  Bank  syari’ah  biasa  disebut
Islamic banking atau interest fee banking ,  yaitu  suatu  sistem  perbankan
dalam  pelaksanaan  operasional  tidak menggunakan  sistem  bunga  ( riba ), spekulasi  ( maisir ),  dan  ketidakpastian atau ketidakjelasan ( gharar ). 2
Menurut Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syari’ah,  Bank  Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatanusahanya  berdasarkan  Prinsip
Syari’ah.  Adapun  kegiatan  usaha  yang berasaskan  prinsip  syari’ah  antara  lain, adalah  kegiatan  usaha  yang  tidak mengandung unsur: 3
a. Riba ,  yaitu  penambahan  pendapatan secara  tidak  sah  ( batil )  antara  lain dalam  transaksi  pertukaran  barang sejenis  yang  tidak  sama  kualitas, kuantitas,  dan  waktu  penyerahan
( fadhl ), atau dalam transaksi pinjam-
meminjam  yang  mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan  dana  yang  diterima melebihi  pokok  pinjaman  karena berjalannya waktu ( nasi’ah );
b. Maisir ,  yaitu  transaksi  yang digantungkan  kepada  suatu  keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung- untungan;
2 Zainuddin  Ali, Hukum Perbankan Syari’ah , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 1.
3 Penjelasan  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syari’ah .
c. Gharar ,  yaitu  transaksi  yang objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki, tidak  diketahui  keberadaannya,  atau tidak  dapat  diserahkan  pada  saat transaksi  dilakukan  kecuali  diatur lain dalam syari’ah;
d. Haram ,  yaitu  transaksi  yang objeknya  dilarang  dalam  syari’ah; atau
e. Zalim , yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagipihak lainnya. Latar  belakang  sejarah  lainnya bagi  perkembangan  bank  Islam  yaitu dengan
didirikannya
Islamic Development Bank (IDB)  pada  Tahun
1975,  yang  beranggotakan  22  negara
Islam. Dengan berdirinya IDB memotivasi  banyak  negara  lain  untuk mendirikan lembaga keuangan sayariah. Seperti  negara  Mesir,  Pakistan,  Iran, negara-negara  Teluk,  Malaysia,  dan sebagainya.  Pendirian  bank  syari’ah  di Indonesia  diprakarsai  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  dengan mendirikan  Bank  Muamalat  Indonesia (BMI)  pada  tanggal  1  Mei  1992, sehingga  BMI  ini  merupakan  Bank Umum Syari’ah pertama di Indonesia. 4
4 Gemala  Dewi, Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari’ah Di Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media  Group,
Jakarta, 2004, hlm. 54.
Pada  tahun  1992  dikeluarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  dimana  perbankan bagi  hasil  diakui.  Pada  tahun  1998 muncul  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  dimana  terdapat  beberapa perubahan  yang  memberikan  peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan  syari’ah.  Kemudian  pada tahun  2008  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syari’ah,  yang mengatur  secara  khusus  dan  spesifik mengenai  bank  berdasarkan  prinsip syari’ah.
Hal  paling  mendasar  dalam pengembangan sistem
lembaga keuangan  syari’ah  adalah  adanya pelarangan  riba  dan  pengembangan transaksi  syari’ah.  Dalam  hal  ini instrumen  bunga  yang  dikembangkan dalam  ekonomi  konvensional  dan sebagai  satu-satunya  parameter  dalam sistem  keuangannya  merupakan  hal yang  bertolak  belakang  sama  sekali dengan  sistem  ekonomi  Islam.  Hal  ini bukan  saja  karena  secara  normatif adanya  pelarangan  yang  tegas  dalam Al-Qur’an,  tetapi  sistem  bunga  dalam realitasnya
adalah riba yang
mengandung  aspek  kezaliman  berupa
adanya  eksploitasi  satu  pihak  terhadap pihak lain. 5
Istilah riba berasal dari kata r-b- w ,  yang  digunakan  dalam  Al-Qur’an sebanyak  20  kali.  Di  dalam  Al-Qur’an kata  riba  dapat  dipahami  dalam  tujuh macam  arti,  yaitu  :  pertumbuhan ( growing ),  peningkatan  ( increasing ),
bertambah ( swelling ), meningkat ( rising ),  menjadi  besar  ( being big ), besar ( great ), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil ( hillock ). 6
Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia,  yang  disusun  oleh  Tim Penulis  IAIN  Syarif  Hidayatullah  : Ar- Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah,  tumbuh,  dan  subur.  Adapun pengertian  tambah  dalam  konteks  riba ialah  tambahan  uang  atas  modal  yang diperoleh  dengan  cara  yang  tidak dibenarkan  syara,  apakah  tambahan  itu berjumlah  sedikit  maupun  berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an. 7
Riba  adalah  tambahan  yang diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur atas  pinjaman  pokoknya,  sebagai
5 Euis  Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam ,  PT  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta, 2009, hlm. 134.
6 Ibid ., hlm. 28.
7 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia ,  Prenada  Media,  Jakarta,  2005, hlm. 25.
imbalan  atas  tempo  pembayaran  yang
jelas dipersyaratkan. Maka riba
mengandung tiga unsur : 8
1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
3. Jumlah  tambahan  yang  diisyaratkan di dalam transaksi.
Aturan  keharaman  riba  terdapat dalam  empat  surat  yang  berbeda  dalam Al-Qur’an, yaitu dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30) : 39, Al-Qur’an Surat An- Nisa  (4)  :  161,  Al-Qur’an  Surat  Ali Imran  (3)  :  130,  Al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah (2) : 275, 276, 278, 279.
Keharaman riba dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah Saw, diantaranya  adalah  sabda  Rasulullah Saw  dari  Abu  Hurairah  yang  artinya:
“Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang diberi makan riba, orang yang mencatat (perjanjian) riba, serta kedua saksi riba” (Hadist Riwayat Ahmad). 9
Dalam  ilmu  fiqih,  dikenal  tiga jenis riba, yaitu : 10
a. Riba Fadhl ;  riba  yang  timbul  akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya,
8 Abu  Sura’i  Abdul  Hadi, Bunga Bank Dalam Islam ,  Diterjemahkan  oleh  :  M.  Thalib, Penerbit Al-Ikhlas, Surabaya, 2000, hlm. 23.
9 Euis Amalia, Op. Cit ., 138.
10 Ibid. , hlm. 139-141.
sama  kuantitasnya,  dan  sama  waktu penyerahannya.
b. Riba Nasi’ah ;  riba  yang  timbul akibat  hutang-pihutang  yang  tidak memenuhi  kriteria  untung  muncul bersama  risiko  dan  hasil  usaha muncul bersama biaya.
c. Riba Jahiliyah ;  hutang  yang  dibayar harus  lebih  dari  pokok  pinjaman karena  peminjam  tidak  mampu mengembalikan  dana  pinjaman  pada waktu yang telah ditetapkan.
Bagi  hasil  merupakan  prinsip yang  paling  banyak  digunakan  dalam perbankan syari’ah, menjadi karakteristik  umum  dan  landasan  dasar operasional  bank  syari’ah  secara keseluruhan.  Bagi  hasil  menurut pandangan  Islam  biasanya  dikenal dengan istilah Al-Mudharabah .
Istilah mudharabah dipakai oleh ulama  Irak,  sedangkan  ulama  Hijaz menyebutkan qiradh, berasal  dari al- qardhu yang  berarti  potongan.  Yang berarti  memotong  sebagian  harta sebagai  modal  untuk  menjalankan usaha.  Sedangkan  secara  terminologi, istilah mudharabah dapat  diartikan  : suatu akad persekutuan yang membolehkan shahibul mal
menyerahkan  harta  kepada mudharib untuk menjalankan suatu usaha. 11 Istilah “ mudharabah ”
merupakan  istilah  yang  paling  banyak digunakan  oleh  bank-bank  Islam.
Prinsip  ini  juga  sering  dikenal  sebagai “ qiradh ”  atau  “ muqaradah ”.  Imam
Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya “ al Mabsut ” telah memberikan definisi mudharabah dan  keterangan sebagai berikut: “Perkataan
mudharabah adalah  diambil  daripada perkataan  ‘ darb (usaha)  diatas  bumi’, sebagaimana  disebutkan  dalam  Al- Qur’an  Surat  Al-Muzamil  ayat  20. Dinamakan  demikian  karena mudharib (pengguna  modal  orang  lain)  berhak untuk  bekerjasama  bagi  hasil  atas  jerih
payah dan usahanya. Selain
mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk  mempergunakan  modal  dan menentukan  tujuannya  sendiri.  Orang- orang  Madinah  menyebut  kontrak  jenis ini  sebagai  ‘ mudharabah ’  dimana perkataan  ini  diambil  dari  perkataan
‘ qard ’ berarti ‘menyerahkan’, dalam hal ini  pemilik  modal  akan  menyerahkan
11 Burhanuddin  S., Hukum Kontrak Syari’ah , BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.
hak  atas  modalnya  kepada amil (pengguna modal).” 12
Untuk  menjalankan  usaha,  tidak setiap  orang  memiliki  modal  yang mencukupi.  Begitu  pula  sebaliknya, seseorang  yang  telah  memiliki  modal belum tentu punya keahlian/kesempatan untuk  menjalankan  usaha.  Dengan demikian, mengadakan kerjasama melalui  akad mudharabah hukumnya mubah. Landasan syari’ah yang dijadikan  dasar  hukum  adalah  Al- Qur’an Surah Al-Jumu’ah [62]:10 :
“Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung” ). 13
Pada  prinsipnya,  ayat  tersebut mencerminkan  adanya  anjuran  untuk melakukan suatu kegiatan usaha.
Sistem bagi hasil dalam operasional perbankan syari’ah terdapat dalam  sistem  penghimpunan  dana  dan sistem  penyaluran  dana.  Pada  sistem penghimpunan dana, mudharabah terdapat dalam akad dengan prinsip investasi yang mempunyai  tujuan  kerja  sama  antara 12 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah ,  PT Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 33.
13 Burhanuddin S, Op. Cit ., hlm. 113.
pemilik  dana  ( shahibul mal )  dan pengelola  dana  ( mudharib ),  dalam  hal ini  adalah  bank.  Pemilik  dana  sebagai deposan  di  bank  syari’ah  berperan sebagai investor murni yang
menanggung  aspek sharing risk dan
return dari  bank.  Dengan  demikian deposan  bukanlah lender atau kreditor bagi  bank  seperti  halnya  pada  bank konvensional.  Secara  garis  besar,
mudharabah terbagi  menjadi  dua  jenis, yaitu  a) mudharabah muthlaqah (general investment) ;  dimana  mudharib diberi  wewenang  penuh  mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan  jenis  pelayanan,  b) mudharabah muqayyadah (special investment);
dimana mudharib hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan jenis usaha,
tempat dan waktu tertentu saja. 14
Sedangkan dalam sistem
penyaluran  dana  ( financing ),  bank bertindak  sebagai shahibul mal dan pengelola  usaha  bertindak  sebagai
mudharib .  Fasilitas  ini  dapat  diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periode dengan nisbah  yang  disepakati.  Setelah  jatuh tempo,  nasabah  mengembalikan  jumlah dana  tersebut  beserta  porsi  bagi  hasil yang  menjadi  bagian  bank.  Dalam pelaksanaan  kontrak al-mudharabah ,
14 Gemala Dewi, Op. Cit ., hlm. 83.
bank  tidak  dibenarkan  meletakkan kolateral  (jaminan)  karena  bukan bersifat hutang, tetapi bersifat kerjasama  dengan  modal  kepercayaan antara bank dan nasabah. 15
Aplikasi sistem bagi hasil dalam perbankan  syari’ah  dapat  diuraikan sebagai berikut: 16
a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk
perjanjian  baku  ( standard contract ).
Hal  ini  bersifat  membatasi  atas kebebasan kontrak. Adanya
pembatasan dimaksud berkaitan dengan  kepentingan  umum  agar perjanjian  baku  itu  diatur  dalam Undang-Undang atau setidak- tidaknya  diawasi  oleh  pihak  Dewan Pengawas Syari’ah Nasional.
b. Bentuk  akad  produk  tabungan mudharabah di  Bank  Syari’ah dimaksud,  dituangkan  dalam  bentuk perjanjian  tertulis  yang  disebut perjanjian bagi hasil.
c. Dalam  perjanjian  tertulis  akad perjanjian  tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana  dan  untuk  pengelola  dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat  dan  merupakan  satu
15 Ibid ., hlm. 85.
16 Zainuddin  Ali, Hukum Perbankan Syari’ah , Op. Cit., hlm. 45-46.
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan umum. d. Pelaksanaan akad tabungan
mudharabah terjadi  apabila  ada
pihak  nasabah  yang  akan  menabung atau  meminjam  modal  dari  Bank Syari’ah.  Dalam  akad  perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh nasabah, kreditor atau  penabung  terlebih  dahulu mempelajari  dan  apabila  nasabah menyetujui perjanjian, maka nasabah yang  bersangkutan  menandatangani perjanjian.
e. Nasabah  yang  meminjam  uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak
memberi  denda,  tetapi  memberi peringatan.
f. Sistem amanah (kepercayaan), Peminjam memperoleh kredit karena pihak  bank  mempunyai  kepercayaan kepada  peminjam.  Karena  itu, pemberian  kredit  kepada  peminjam atau nasabah karena ada kepercayaan dari pihak bank.
Pada  bank  syari’ah,  bagi  hasil sebagai  suatu  sistem  yang  menjadi pedoman  bagi  bank  dalam  melakukan berbagai  transaksi  produk  perbankan berdasarkan  prinsip  syari’ah,  dengan membagi  keuntungan  kepada  para
nasabah  maupun  para  investornya. Pembagian keuntungan dalam
perbankan syari’ah biasa tertuang dalam bentuk  nisbah.  Nisbah  adalah  besaran bagian  yang  menjadi  hak  nasabah dibandingkan dengan Bank pada proses distribusi bagi hasil. 17 Nisbah keuntungan  harus  dinyatakan  dalam bentuk  persentase  antara  kedua  belah pihak,  bukan  dinyatakan  dalam  nilai nominal rupiah tertentu, nisbah keuntungan  itu  misalnya  adalah  50:50,
70:30, 60:40, atau bahkan 99:1. 18
Jadi,  nisbah  merupakan  bagian keuntungan  bagi  hasil  yang  akan diterima  oleh  tiap-tiap  pihak  yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik  dana  ( shahibul mal )  atas penyertaan  modalnya  dan  pengelola dana  ( mudharib )  atas  kerjanya,  dimana nisbah  ini  tertuang  didalam  akad  yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan  nasabah  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  yaitu:  jenis  produk  simpanan, perkiraan  pendapatan  investasi  dan biaya  operasional  bank  syari’ah  yang bersangkutan. Dengan kata lain,
17 Bank  Muamalat, Nisbah Dan Tarif , http://www.muamalatbank.com ,  21  April 2012.
18 Adiwarman  A.  Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan ,  PT RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  2004,  hlm. 206.
penentuan  besar  kecilnya  jumlah persentase  bagi  hasil  tergantung  dari kebijakan masing-masing bank syari’ah.
Sistem  bagi  hasil  merupakan
sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan  kegiatan  usaha.  Di  dalam usaha  tersebut  diperjanjikan  adanya pembagian  hasil  atas  keuntungan  yang akan  di  dapat  antara  kedua  belah  pihak atau  lebih.  Bagi  hasil  dalam  sistem perbankan  syari'ah  merupakan  ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat,  dan  di  dalam  aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih  dahulu  pada  awal  terjadinya kontrak  (akad).  Besarnya  penentuan porsi  bagi  hasil  antara  kedua  belah pihak  ditentukan  sesuai  kesepakatan bersama,  dan  harus  terjadi  dengan adanya  kerelaan  (An-Tarodhin)  di masing-masing  pihak  tanpa  adanya unsur paksaan.
Mekanisme  perhitungan  bagi hasil  yang  diterapkan  di  dalam perbankan  syari'ah  terdiri  dari  dua sistem, yaitu:
1. Profit Sharing Profit sharing menurut etimologi  Indonesia  adalah  bagi keuntungan.  Dalam  kamus  ekonomi diartikan  pembagian  laba.  Profit secara  istilah  adalah  perbedaan  yang
timbul  ketika  total  pendapatan  (total revenue)  suatu  perusahaan  lebih besar dari biaya total (total cost).
Di  dalam  istilah  lain  profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan  kepada  hasil  bersih  dari total  pendapatan  setelah  dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  Pada  perbankan  syariah istilah  yang  sering  dipakai  adalah profit  and  loss  sharing,  di  mana  hal ini dapat diartikan sebagai pembagian  antara  untung  dan  rugi dari  pendapatan  yang  diterima  atas hasil usaha yang telah dilakukan.
Sistem profit and loss sharing dalam  pelaksanaannya  merupakan bentuk  dari  perjanjian  kerjasama antara  pemodal  (Investor)  dan pengelola modal (enterpreneur) dalam  menjalankan  kegiatan  usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai  nisbah  kesepakatan  di  awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung  bersama  sesuai  porsi masing-masing. Kerugian  bagi  pemodal  tidak
mendapatkan kembali modal investasinya  secara  utuh  ataupun
keseluruhan,  dan  bagi  pengelola modal  tidak  mendapatkan  upah/hasil dari  jerih  payahnya  atas  kerja  yang telah dilakukannya.
Keuntungan yang didapat dari
hasil  usaha  tersebut  akan  dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan  terlebih  dahulu  atas biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan selama  proses  usaha.  Keuntungan usaha  dalam  dunia  bisnis  bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti  ada  angka  lebih  sisa  dari pendapatan  dikurangi  biaya-biaya, dan  nol  artinya  antara  pendapatan
dan biaya menjadi balance.
Keuntungan  yang  dibagikan  adalah
keuntungan  bersih  (net  profit)  yang merupakan  lebihan  dari  selisih  atas pengurangan total cost terhadap total revenue.
2. Revenue Sharing
Revenue  Sharing  berasal  dari bahasa  Inggris  yang  terdiri  dari  dua kata  yaitu,  revenue  yang  berarti; hasil, penghasilan, pendapatan.
Sharing adalah bentuk kata kerja dari share  yang  berarti  bagi  atau  bagian. Revenue  sharing  berarti  pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.
Revenue  (pendapatan)  dalam kamus  ekonomi  adalah  hasil  uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods)
dan jasa-jasa (services) yang
dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue).
Dalam  arti  lain  revenue merupakan  besaran  yang  mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang  dihasilkan  dari  kagiatan produksi  dikalikan  dengan  harga barang  atau  jasa  dari  suatu  produksi tersebut.
Di  dalam  revenue  terdapat unsur-unsur  yang  terdiri  dari  total biaya  (total  cost)  dan  laba  (profit). Laba  bersih  (net  profit)  merupakan laba  kotor  (gross  profit)  dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.
Berdasarkan  devinisi  di  atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue  pada  prinsip  ekonomi  dapat diartikan  sebagai  total  penerimaan dari  hasil  usaha  dalam  kegiatan produksi,  yang  merupakan  jumlah dari  total  pengeluaran  atas  barang ataupun  jasa  dikalikan  dengan  harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok  penjualan  ditambah  dengan total  selisih  dari  hasil  pendapatan penjualan  tersebut.  Tentunya  di dalamnya  meliputi  modal  (capital) ditambah  dengan  keuntungannya (profit).
Berbeda  dengan  revenue  di dalam arti perbankan. Yang
dimaksud dengan revenue bagi bank adalah  jumlah  dari  penghasilan bunga  bank  yang  diterima  dari penyaluran  dananya  atau  jasa  atas pinjaman  maupun  titipan  yang diberikan oleh bank.
Revenue  pada  perbankan Syari'ah  adalah  hasil  yang  diterima oleh  bank  dari  penyaluran  dana (investasi)  ke  dalam  bentuk  aktiva produktif,  yaitu  penempatan  dana bank  pada  pihak  lain.  Hal  ini merupakan  selisih  atau  angka  lebih dari  aktiva  produktif  dengan  hasil penerimaan bank. Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat  dengan  istilah  Revenue
Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung  dari  total  pendapatan pengelolaan  dana  tanpa  dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.
Lebih jelasnya Revenue
sharing  dalam  arti  perbankan  adalah perhitungan  bagi  hasil  didasarkan
kepada total seluruh pendapatan yang diterima  sebelum  dikurangi  dengan biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut.  Sistem  revenue  sharing berlaku  pada  pendapatan  bank  yang akan dibagikan dihitung berdasarkan
pendapatan  kotor  (gross  sales),  yang digunakan  dalam  menghitung  bagi hasil untuk produk pendanaan bank.
Berdasarkan  uraian-uraian  di atas,  dapat  disimpulkan  beberapa prinsip  dalam  sitem  bagi  hasil  pada perbankan syari’ah, yaitu :
1. Prinsip Kerjasama
Adanya  kesepakatan  antara pihak  pengelola  dan  pemilik  dana menjadi dasar dari prinsip kerjasama. Kehendak  para  pihak  tersebut dituangkan  dalam  perjanjian/akad kerjasama.
2. Prinsip Kepercayaan
Kepercayaan merupakan
unsur  terpenting  dalam  suatu  akad, dengan  adanya  kepercayaan  maka memungkinkan
seseorang mendapatkan  bantuan  dari  orang lain.  Kepercayaan  dalam  perbankan syari’ah,  yaitu  kepercayaan  antara pemilik  dana/modal  ( shahibul mal ) dengan  pengelola  dana  ( mudharib ), baik pihak bank ataupun nasabah.
3. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian merupakan  hal  yang  penting  guna mewujudkan  sistem  perbankan  yang sehat,  kuat  dan  kokoh.  Landasan prinsip  ini  terdapat  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Perbankan,  yang
mengharuskan setiap bank menggunakan prinsip kehati-hatian. 4. Prinsip Tanggung Jawab Setiap kegiatan selalu memiliki risiko, tak terkecuali dalam kegiatan perbankan syari’ah, sehingga  prinsip  tanggung  jawab harus diterapkan bagi para pihak.
5. Prinsip Keadilan Pada perbankan syari’ah
harusditerapkan  prinsip  keadilan,
karena  di  dalamnya  terdapat  nilai saling  berbagi  dalam  keuntungan nisbah.  Dalam  sistem  perbankan syari’ah  hubungan  antara  bank  dan nasabah tidak hanya sebagai debitur dengan kreditur saja, tetapi  hubungan  keduanya  diakui sebagai  mitra  kerja  yang  lebih  dekat dan lebih humanis.
2. Sistem Bagi Hasil Antara Perbankan Syari’ah Dengan Sistem  Bunga  Pada  Perbankan Konvensional
Salah satu fungsi vital perbankan adalah  sebagai  lembaga  yang  berperan menerima  simpanan  dari  nasabah  lain yang  membutuhkan  dana.  Bagi  bank konvensional,  selisih  ( spread )  antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para  peminjam  dana  dengan  imbalan bunga  yang  diberikan  kepada  nasabah penyimpan dana itulah sumber
keuntungan  terbesar.  Sedangkan  sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan  konvensional,  karena  sistem keuangan  dan  perbankan  Islam  adalah merupakan  subsistem  dari  suatu  sistem ekonomi  Islam  yang  cakupannya  lebih luas.  Oleh  karena  itu,  perbankan  Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan  profit  secara  komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai
syari’ah. 19 Pada  perbankan  konvensional
terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang  oleh  syariat  Islam,  seperti menerima  dan  membayar  bunga  (riba), membiayai  kegiatan  produksi  dan perdagangan barang-barang yang diharamkan  seperti  minuman  keras
(haram),  kegiatan  yang  sangat  dekat dengan gambling ( maisir )  untuk transaksi-transaksi  tertentu,  serta  unsur gharar dalam investment banking.
Sedangkan  prinsip  utama  yang  dianut oleh  Bank  Islam  adalah  :  larangan  riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi,  menjalankan  bisnis  dan aktivitas  perdagangan  yang  berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari’ah. 20
19 Widyarningsih, Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia, Op. Cit., hlm. 47.
20 Ibid.
Perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan pada bank
konvensional  dan  bank  syari’ah  yaitu perbedaan  antara  konsep  bunga  dan bagi  hasil.  Hukum  bunga  bank  sejak dahulu  sudah  menjadi  perdebatan  di kalangan  ulama  dan  cendikiawan muslim.  Dalam  perdebatan  tersebut muncul  tiga  pendapat  yang  saling berbeda  satu  sama  lain.  Ada  yang memandang haram, syubhat dan mubah. Perbedaan  tersebut  muncul  disebabkan oleh  perbedaan  metode  dan  analogi hukum yang digunakan. 21 Bank, dalam mekanisme kerjanya memberikan bunga (tambahan) kepada orang yang menyimpan
uangnya, sebaliknya bank juga
memungut  bunga  terhadap  nasabahnya.
Maksud dari pemberian
dan pemungutan  bunga  tersebut  adalah
sebagai  imbalan  atas  beroperasinya uang  yang  diambil  atau  disimpan  itu.
Besarnya  bunga  tersebut  biasanya sekitar 1-2,5 % dari modal pokok setiap bulannya, karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan  bunga  bank  dengan riba. 22
21 Said  Agil  Husin  Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralisme Sosial ,  Editor  Hasan  M.
Noer  dan  Musyafa  Ullah,  Penamadani,  Jakarta, 2004, hlm. 67.
22 Ibid., hlm. 69.
Jadi, bunga bank dapat diartikan sebagai  balas  jasa  yang  diberikan  oleh bank  kepada  nasabah  yang  membeli atau  menjual  produknya.  Bunga  juga diartikan  sebagai  harga  yang  harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah  kepada  bank  (nasabah  yang memperoleh  pinjaman).  Ada  dua macam  bunga  yang  diberikan  kepada nasabah  dalam  kegiatan  perbankan, yaitu : 23

## 1. Bunga simpanan
Bunga yang diberikan sebagai rangsangan  atau  balas  jasa  bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank.  Bunga  simpanan  merupakan harga  yang  harus  dibayar  bank kepada nasabahnya, contohnya : jasa giro,  bunga  tabungan  dan  bunga deposito.
2. Bunga pinjaman
Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar  oleh  nasabah  peminjam kepada  bank.  Contohnya  :  bunga kredit.
Sistem  bunga  dalam  perbankan konvensional menciptakan suatu ketidakadilan, dimana terdapat
23 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.hlm. 131.
eksploitasi dan  intimidasi dalam penetapan  suku  bunga  yang  ditentukan sendiri  oleh  bank  sebagai  kreditur, karakteristik  inilah  yang  merupakan sifat  dasar  dari  ribawi.  Hal  ini  berbeda sekali  dengan  sistem  bagi  hasil  pada perbankan syari’ah yang tidak mengeksploitasi maupun mengintimidasi debitur, karena
hubungan  antara  bank  dan  debitur adalah  dalam  bentuk  kemitraan.  Risiko yang  merupakan  kondisi  yang  tidak pasti  di  masa  yang  akan  datang ditanggung bersama.
Beberapa  ulama  ada  yang berpendapat bahwa bunga sama dengan riba.  Menurut  Abdullah  Saeed  terdapat dua  pendapat  yang  membahas  tentang riba.  Pendapat  yang  pertama  berasal dari  kalangan  mayoritas  umat  Islam, yang  mengadopsi  dari  interpretasi  para fuqaha tentang  riba  sebagaimana  yang tertuang  dalam fiqh (hukum  Islam). Interpretasi  ini  berimplikasi  terhadap setiap  tambahan  dari  pinjaman  yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberi oleh peminjam (debitur)  kepada  pihak yang  meminjam (kreditur) adalah termasuk riba.
Pendapat  lainnya  mengatakan  bahwa larangan  terhadap  riba  dipakai  sebagai sesuatu  yang  berhubungan  dengan adanya  upaya  eksploitasi,  yang  secara
ekonomis  menimbulkan  dampak  yang sangat merugikan bagi masyarakat. 24
Pengharaman  riba  diatur  dalam empat  surat  yang  berbeda  dalam  Al- Qur’an,  yaitu  dalam  Al-Qur’an  Surat Al-Baqarah  (2)  ayat  275,  276,  278, 279,dalam  Al-Qur’an  Surat  Ali  Imran (3) ayat 130,dalam Al-Qur’an Surat An- Nisa (4) ayat 161, dan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30) ayat 39.
Berdasarkan  aturan-aturan  tegas dari  Al-Qur’an  dan  Sunnah  serta pendapat-pendapat  para  ulama,  jelas kiranya  riba  adalah  haram.  Di  samping itu  dalam  riba  (bunga)  terdapat  unsur ketidakadilan, dimana terdapat eksploitasi  terhadap  kaum  yang  lemah (fakir  miskin).  Pada  sistem  perbankan, eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman  yang  dimana  pihak  bank berusaha  mengambil  keuntungan  dari nilai  pinjaman  yang  mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Sedangkan  bagi  hasil  dalam  ekonomi syari’ah  dihalalkan  karena  pembagian hasil  yang  diberikan  setelah  adanya keuntungan  dan  pembagiannya  pun sama  rata,  tidak  memihak  ke  orang berharta  dengan  orang  yang  pas-pasan, dengan  demikian  kesenjangan  sosial antara  orang  kaya  dan  orang  miskin
24 Abdullah Saeed , Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga ),  Pustaka  Pelajar,  Jakarta, 2008, hlm. 27.
dapat terhindari dan terjadilah kesejahretaan seluruh rakyat.
Menurut  Islam,  dasar  dari perniagaan  adalah  untuk  mencari keuntungan,  keuntungan  yang  didasari pada  tujuan  untuk  mensejahterakan umat.  Islam  mengakui  konsep  bunga yang diperoleh seseorang jika
menyimpan  uangnya  di  bank  dan dianggap  suatu  riba,  kecuali  jika  bank itu  diberikan  kuasa  untuk  memakai uang tersebut. Lalu jika bank
mendapatkan  keuntungan,  keuntungan tersebut dibagi dengan nasabah berdasarkan  persentase  uang  yang didapat,  bukan  persentase  uang  yang disimpan. Oleh karena itu, jumlah yang diterima dari bank itu dianggap sebagai keuntungan. 25 Keuntungan bagi hasil ditentukan  berdasarkan  nisbah  yang telah  disepakati  antara  pihak  bank  dan nasabah. Dalam syari’ah tidak dicantumkan  berapa  besar  nisbahbagi hasil  nasabah  dengan  bank.  Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak,  tetapi  dalam  prakteknya  di perbankan  modern,  tawar-menawar nisbah  antara  pemilik  modal  (yakni
25 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syari’ah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia) ,  Penerbit  Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 10.
investor  atau  deposan)  dengan  bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor  dengan  jumlah  besar, karena  mereka  ini  memiliki  daya  tawar yang  relatif  tinggi.  Kondisi  seperti  ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah  deposan  kecil  tawar-menawar tidak  terjadi.  Bank  syari'ah  akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan  boleh  setuju  boleh  tidak.  Bila setuju  maka  ia  akan  melanjutkan menabung,  sebaliknya  bila  tidak  setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik. 26
Belum  ada  acuan  yang  jelas mengenai  penentuan  nisbah  bagi  hasil pada  perbankan  syari’ah,  penentuannya hanya dipengaruhi oleh perhitungan dan penggunaan  metode  suku  bunga  pasar sebagai  rujukan.  Sehingga  dalam prakteknya bank syari’ah masih banyak yang  menggunakan  pola  pada  bank konvensional  dalam  penetapan  nisbah. Hal  ini  menimbulkan  kritik  mengenai konsistensi  bank  syari’ah  menerapkan prinsip-prinsip  Islam  dalam  aktivitas perbankannya.    Jika  akad  pada perbankan  syari’ah  masih  mengacu pada  mekanisme  bunga  pada  perbakan konvensional  maka  perbankan  syari’ah tersebut  belum  murni  seratus  persen
26 Adiwarman  A.  Karim, Op. Cit ., hlm.194.
berbasis syari’ah. Sehingga bisa
menimbulkan  ketidakadilan  terhadap pihak tertentu, padahal Islam menentang ketidakadilan dan eksploitasi. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa penentuan  nisbah  merupakan  hasil  dari pemikiran/ide  yang  dibuat  sendiri  oleh
manusia, bukan bersumber dari ajaran/perintah dari Allah Swt.
Penentuan  nisbah  yang  lebih  mengacu kepada  mekanisme  bank  konvensional merupakan bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis    masih  sangat  mempengaruhi sistem  ekonomi  secara  umum  dan menyeluruh.  Namun  setidaknya  dengan hadirnya  perbankan  syari’ah  telah  ada upaya  untuk  secara  berangsur-angsur menghindari  riba  dalam  kegiatan
perbankan. Karnaen  A.  Perwataatmadja  dan Muhammad Syafi’i Antonio merumuskan  perbedaan  bagi  hasil  dan bunga sebagai berikut : 27
1. Penentuan  persentase  bunga  tidak memperhitungkan kemungkinan
untung  rugi,  sedangkan  penentuan rasio  bagi  hasil  memperhitungkan kemungkinan untung rugi.
2. Persentase bunga berdasarkan jumlah pinjaman, sedangkan rasio bagi hasil
27 Ifan  Noor  Adham, Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 50.
berdasarkan jumlah keuntungan nyata.
3. Pembayaran  bunga  tidak  berkaitan dengan  keuntungan  atau  kerugian proyek yang bersangkutan, sedangkan pembagian hasil berkaitan dengan  keuntungan  atau  kerugian proyek yang bersangkutan.
4. Jumlah  pembayaran  bunga  tidak bertambah sekalipun jumlah
keuntungan  berlipat  atau  keadaan ekonomi bertumbuh, sedangkan jumlah  pembagian  hasil  bertambah seiring peningkatan jumlah pendapatan. 5. Semua agama paling tidak
sebagaimana  tersurat  dalam  kitab- kitab  suci  mereka  meragukan  atau bahkan menyalahkan eksistensi bunga,  sedangkan  keabsahan  bagi hasil tidak ada yang meragukan atau apalagi menyalahkan.
Bagi  hasil  maupun  bunga keduanya sama-sama memberikan keuntungan, namun memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan
pembungaan uang. Telah jelas hukumnya bahwa Islam mengharamkan bunga  karena  menyamakannya  dengan riba.  Sedangkan  sebaliknya  Islam menghalalkan  bagi  hasil,  karena  sistem bagi  hasil  lebih  mencerminkan  prinsip keadilan di dalam setiap kegiatannya.
Hadirnya  perbankan  syari’ah memberikan  solusi  terbaik  dengan tujuan  untuk  menghapus  bunga  (riba) dalam  berbagai  macam  transaksi  dan kegiataan  pembiayaan,  yang  tentunya didasari oleh hukum Islam. Sistem bagi hasil  pada  perbankan  syari’ah  berbeda sekali  dibandingkan  dengan  sistem bunga pada perbankan konvensional.Perbedaan  pokok  antara sistem  perbankan  konvensional  dengan sistem  perbankan  syari’ah  secara ringkas  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini: 28 Perbedaan  Bank Syari’ah Bank Konvensional Falsafah - Tidak berdasarkan bunga, karena bunga dipersamaka n dengan riba -  Adanya pelarangan dari Allah Swt terhadap eksploitasi dan ketidakadila n kepada -Berdasarkan bunga - Bersumber dari ajaran Kapitalis,
yang
bertujuan untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya, dengan konsep uang menghasilka
n uang
28 Amir  Machmud  dan  Rukmana, Op.
Cit ., hlm. 11.
individu/ kelompok tertentu, yang diatur dalam Al-
Qur’an dan Hadits Operasion al -  Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatka n hasil jika diusahakan terlebih dahulu -  Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntung kan
- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo
- Penyaluran pada sektor yang menguntung kan aspek halal tidak menjadi pertimbanga n utama Sosial ‐ Tujuannya mencari keuntungan
untuk
kesejahteraa n/ kemaslahata n masyarakat banyak dengan ‐ Tujuannya mencari keuntungan yang sebesar- besarnya, tanpa memperduli kan kesejahteraa n
mengedepan
kan nilai keadilan, kebersamaa n, persaudaraa n dan menghindari segala kegiatan yang mengandun g riba masyarakat banyak Oraganisa si Harus memiliki Dewan Pengawas Syari’ah Tidak memiliki Dewan Pengawas Syari’ah Selain  itu,  perbedaan  antara bank syari’ah dengan bank konvensional dapat dibandingkan sebagai berikut: 1. Bank  syari’ah  adalah  bank  yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prisip syari’ah, sedangkan bank konvensional adalah bank  yang  kegiatan  usahanya  tidak berdasarkan syari’ah. 29
2. Bank  syari’ah  adalah  lembaga keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam  lalu-lintas  pembayaran  serta
29 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008tentang Perbankan Syari’ah .
peredaran  uang  yang  beroperasi dengan prinsip-prinsip syari’ah,
sedangkan bank konvensional sebaliknya. 30
3. Bank  syari’ah  dalam  kegiatan usahanya  dilakukan  berdasarkan hukum  Islam,  yang  di  dalamnya melarang  adanya  unsur  bunga/riba,
sedangkan bank konvensional sebaliknya.
4. Bank  syari’ah  dalam  mendapatkan keuntungan dengan prinsip bagi hasil yang  besar  rasio  bagi  hasil  dibuat pada waktu akad dengan berpedoman untung rugi, sedangkan bank konvensional  dalam  mendapatkan keuntungan dengan prinsip
bunga/riba yang penentuan bunganya dibuat  diwaktu  akad  dengan  asumsi harus untung. 31
5. Bank  syari’ah  dalam  kegiatan usahanya,  baik  dalam  menampung uang  nasabah  dan  menyalurkan uangnya  didadasari  dengan  prinsip investasi,  yang  kegiatan  usaha  yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, yang perolehan keuntungannya  tidak  pasti  dan  tidak
30 Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilusi, Ekonosia, Yoyakarta, 2004, hlm. 79. 31 M. Syafi’i Antonio, Bank Islam, Gema  Insani,  Jakarta,  2006,  hlm.  131- 132.
tetap.  Sedangkan  bank  konvensional dalam  kegiatan  usahanya  didasari dengan  prinsip  membungakan  uang, yang  kegiatan  usaha  yang  kurang mengandung risiko karena perolehan keuntungannya relatif pasti dan tetap.
Berdasarkan beberapa perbedaan di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan  perbankan  syari’ah  di Indonesia memiliki keunggulan
tersendiri  yaitu  di  samping  bertumpu pada  sektor  keuangan,  juga  lebih bertumpu  pada  sektor  riil  yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat  dan  peningkatan  sistem perekonomian.  Selain  itu  keunggulan dalam struktur lembaga yang berwenang dalam pengembangan
perbankan  syari’ah,  yaitu  adanya
Dewan Syari’ah Nasional yang bertugas mengawasi  operasional  bank  dan produk-produknya  agar  sesuai  dengan garis-garis syari’ah. Sehingga
menjadikan  perbankan  syari’ah  di Indonesia masih tetap layak untuk terus berkembang.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Prinsip-prinsip  dasar  bagi  hasil pada  perbankan  syari’ah,  terdiri  dari  : Prinsip Kerjasama, Prinsip
Kepercayaan,  Prinsip  Kehati-hatian,
Prinsip  Tanggung  Jawab,  dan  Prinsip Keadilan.  Perbandingan  antara  sistem bagi  hasil  pada  perbankan  syari’ah dengan  sistem  bunga  pada  perbankan konvensional  terletak  pada  konsep mendapatkan keuntungannya.
Penentuan  persentase  bunga  tidak memperhitungkan  kemungkinan  untung rugi,  sedangkan  penentuan  rasio  bagi hasil  memperhitungkan  kemungkinan untung  rugi.  Perbankan  syari’ah  dapat lebih  berperan  sebagai  perbankan investasi  dengan  sistem  bagi  hasilnya, sedangkan  perbankan  konvensional setiap kegiatannya selalu dengan sistem pembungaan uang.

## 2. Saran
Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas  dalam  perbankan  syari’ah  dan menjadi  landasan  dasar  operasional pada  bank  syari’ah.  Hadirnya  prinsip bagi  hasil  merupakan  jalan  keluar  dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada  sistem  perbankan.  Sistem  bagi hasil dalam perbankan syari’ah dilandasi oleh aturan agama Islam yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  Hadits, yang menjadi rujukan dalam operasionalisasi  perbankan  syari’ah.
Namun  pada  kenyataannya  sistem  bagi hasil  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip syari’ah  belum  diterapkan  secara menyeluruh dalam praktek
bermuamalah  pada  bank  syari’ah,  hal ini  terlihat  dari  penentuan  pola  nisbah bagi  hasilnya  yang  masih  mengikuti pola  penentuan  suku  bunga  pada perbankan konvensional yang mengarah kepada  sistem  ekonomi  kapitalis.  Perlu adanya  acuan  yang  jelas  terhadap penentuan  nisbah  bagi  hasil  yang ditentukan oleh lembaga yang
berwenang  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  atau  fatwa  dari MUI  sebagai  landasan  bagi  bank-bank syari’ah, agar tujuan perbankan syari’ah terwujud, yaitu untuk kemaslahatan/kesejahteraan umat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah Saeed , Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan
Bunga ), Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008.
Abu  Sura’i  Abdul  Hadi, Bunga Bank Dalam Islam ,  Diterjemahkan oleh  :  M.  Thalib,  Penerbit  Al- Ikhlas, Surabaya, 2000.
Adiwarman  A.  Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Amir  Machmud  dan  Rukmana, Bank Syari’ah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia) , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.
Burhanuddin  S., Hukum Kontrak Syari’ah , BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
Euis  Amalia, Keadilan Distributif
Dalam Ekonomi Islam ,  PT RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2009.
Gemala  Dewi, Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari’ah Di Indonesia ,  Kencana Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2004.
Ifan  Noor  Adham, Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010.
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya ,  PT  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta, 2002.
M.  Syafi’i  Antonio, Bank Islam, Gema Insani, Jakarta, 2006.
Said  Agil  Husin  Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralisme Sosial ,
Editor  Hasan  M.  Noer  dan Musyafa  Ullah,  Penamadani, Jakarta, 2004.
Sudarsono, Bank dan Lembaga
Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilusi, Ekonosia,  Yoyakarta, 2004.
Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia ,  Prenada Media, Jakarta, 2005.
Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah ,  PT  Grasindo,  Jakarta, 2005.
Zainuddin  Ali, Hukum Perbankan Syari’ah ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2010.

## Artikel
Bank  Muamalat, Nisbah Dan Tarif , http://www.muamalatbank.com , 21 April 2012.
Peraturan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2008tentang
Perbankan
Syari’ah .