## SYI’AR IQTISHADI
Journal of Islamic Economics, Finance and Banking E-ISSN : 2598-0955

## Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya
Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang)

## Ma’zumi*
Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa zumi.mei1970@gmail.com
Tenny Badina
Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tennybadina@gmail.com

## Shoma Febriyani
Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa shomafebriyani@gmail.com
Abstract. This study aims to examine the effect of  zakah management policy on individual  Income  Tax.  Research  methods  that  used  by  researchers  is  using qualitative research method. The sampling technique used is purposive sampling where  the  sample  taken  is  not  specified  on  the  amount,  but  on  the  wealth  of information  owned  by  the  sample  member  as  the  data  source.  Data  collection techniques used is interview, documentation, and observation. To test the validity of research data using triangulation data technique collection sources. The results of this study reveal that zakah management policies have not had a positive effect on personal income taxes. This is due to the lack of socialization and not optimal in the  implementation  of  zakah  management  policy,  so  the  number  of  individual taxpayers  in  29  subdistrict  in  Serang  district  registered  at  the  tax  office  (KPP) Pratama Serang still many who have not utilized the zakah management policy to report income tax in the SPT report.
Keywords: Zakah Management Policy, Personal Income Tax

## Pendahuluan
Negara diharapkan untuk menuntut setiap warga negaranya menyerahkan sebagian  dari  kekayaannya  kepada  negara  yang  digunakan  untuk  biaya pembangunan dan pemeliharaan negara atau yang sering kita kenal dengan istilah
pajak.  Pajak  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan perekonomian  bangsa,  Thomas  Sumarsan  (2013:5)  mengatakan  bahwa  pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara  yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memberi kontribusi terbesar dalam APBN karena 78% - 83% sumber APBN dari sektor pajak..
Ditengah  menguatnya  peranan  pajak  dalam  penerimaan  Negara,  secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan juga dikenal dengan  negara  hukum  (Anwar:  2015).  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang- undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat  (2),  zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan syariat islam.
Zakat  merupakan  rukun  islam  yang  ketiga  dan  menjadi  salah  satu  unsur  pokok bagi tegaknya syariat islam (Syafei: 2017). Dalil tentang wajibnya zakat bagi umat muslim  salah  satunya  tertuang  dalam  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  ayat  43  dalam artinya yang berbunyi “ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta  orang  yang  rukuk”.  Menurut  Undang-Undang  1945  Pasal  (34)  yang menegaskan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  negara,  fakir miskin  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  tersebut  ditunjukkan  kepada  mustahiq zakat  (golongan  yang  berhak  menerima  zakat)  maka  dari  itu,  zakat  sebaiknya dipungut  oleh  Negara  atau  lembaga  pengelolaan  di  bawah  otoritas  badan  yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam  membangun  kesejahteraan  umat  yang  menjadi  tujuan  zakat  itu  sendiri. Kewajiban zakat dan sumbangan keagamaan ini saat ini juga telah mendapatkan insentif  dari  pemerintah  berupa  pengurangan  salah  satu  unsur  pajak.  Sebab masyarakat  dianggap  telah  turut  pula  membantu  pemerintah  dalam  bentuk pembayaran  sumbangan  keagamaan  yang  bersifat  wajib  kepada  lembaga  yang telah dibentuk dan diizinkan oleh pemerintah. Dalam hal ini insentif yang diberikan adalah berupa fasilitas pengurangan dari penghasilan kena pajak (Ai Nur Bayinah: 2015).
Zakat dihimpun dan didistribusikan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan ketentuan syariah melalui pengelolaan yang transparan  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itu  LAZ  atau  BAZ  harus  mempunyai pedoman dalam melaporkan penghimpun dan penyalurkan dana zakat. Salah satu yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  LAZ  atau  BAZ  yaitu  Pernyataan  Starndar
Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.109  tentang  zakat  dan  infak/sedekah,  karena dengan  adanya  acuan  Pernyataan  Starndar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.109 tentang  zakat  dan  infak/sedekah  bertujuan  agar  masyarakat  dapat mempercayakan  kepada  Lembaga  Amil  Zakat  atau  Badan  Amil  Zakat  dalam pengelolaan zakat.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2010 Tentang  Zakat  Atau  Sumbangan  Keagamaan  Yang  Sifatnya  Wajib  Yang  Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yaitu zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  pemeluk  agama  islam  dan/atau  oleh  wajib  pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  Pemerintah. Dengan  adanya  peraturan  tersebut  pembayaran  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  menjadi  sebuah  solusi  terhadap  pertentangan  antara kalangan yang merasa berat ketika membayar pajak dan zakat sekaligus.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah:  untuk mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  kebijakan  pengelolaan  zakat  terhadap pajak penghasilan orang pribadi di Kabupaten Serang.

## Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan
Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan ialah: “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun.  Pajak  penghasilan  juga  merupakan pungutan  resmi  oleh  Pemerintah  yang  ditunjukkan  kepada  masyarakat  yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah”.
Berdasarkan penjelasan pasal 1 huruf 1 Undang-undang PPh No 36 Tahun 2008, pengertian pajak penghasilan adalah:
“pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima/diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Sedangkan  subjek  pajak  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  perpajakan dinyatakan  sebagai  subjek  atau  orang  pribadi  atau  badan  yang  berpotensi  atau yang akan dikenakan pajak”.

## Ma’zumi, Tenny Badina, Shoma Febriyan
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
Penghasilan yang Tidak  Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)
Menurut Resmi (2016: 181) yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan objek PPh Pasal 21) adalah:
(1)  Pembayaran  manfaat  atau  santunan  asuransi  dari  perusahaan  asuransi sehubungan  dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
(2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentu apa pun diberikan  oleh  wajib  pajak  atau  pemerintah  (termasuk  pajak  penghasilan  yang ditanggung  oleh  pemberi  kerja,  maupun  yang  ditanggung  oleh  pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
(3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua  kepada  badan  penyelenggara  tunjangan  hari  tua  atau  badan  penyelenggara jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  dibayar  oleh  pemberi  kerja;  (4)  Zakat  yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah,  atau  sumbangan  keagamaan  yang sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang  diakui  di  Indonesia  yang  diterima  oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
(5) Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari  wajib  pajak  pemberi  beasiswa.  Komponen  beasiswa  terdiri  atas  biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah ( tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang  berkaitan  dengan  bidang  studi  yang  diambil,  pembelian  buku,  dan  biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

## Pengertian Zakat
Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan  syariah  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  (mustahiq) dan  menurut  karakteristiknya  zakat  merupakan  kewajiban  syariah  yang  harus diserahkan  oleh  muzakki  kepada  mustahiq  baik  melalui  amil  maupun  secara langsung,  zakat  dan infak/sedekah  yang  diterima  oleh amil  harus  dikelola sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  tata  kelola  yang  baik  (PSAK  109  tentang
akuntansi  Zakatdan  Infak/Sedekah).  Sedangkan  Pengertian  zakat  menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat  dalam  pasal  1  ayat  (2),  zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam

## Hubungan Zakat dan Pajak
Kajian keuangan negara dan ekonomi pembangunan melihat zakat sebagai sebuah  sistem yang mirip dengan  sistem perpajakan. Fatwa ulama mengenai hal ini pun cukup beragam, walaupun pada akhirnya tertuju kepada satu pemahaman bahwa sistem zakat berbeda dengan  sistem pajak terutama pada keeratan aspek normatif sistem zakat.
Perbedaan  cara  pandang  antara  seorang  muslim  dengan  muslim  lainnya dalam  mengamini  pajak  akan  berimbas  kepada  cara  menghitung  keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama sama dengan pajak, maka implikasinya  adalah  seorang  muslim  tidak  perlu  lagi  membayar  zakat  setelah membayar  pajak.  Sedangkan  apabila  kesepakatan  mengarah  kepada  adanya perbedaan  antara  zakat  dan  pajak,  maka  implikasinya  adalah  munculnya perdebatan  tentang  kewajiban  membayar  zakat  setelah  pajak  atau  malah sebaliknya.
Diluar  dari  kerancuan  di  atas,  pemerintah  Republik  Indonesia  secara gemilang  telah  mengeluarkan  UU  Nomor  38  Tahun  1999,  tanggal  23  september 1999  tentang  pengelolaan  zakat,  yang  menyebutkan  bahwa  “zakat  yang  telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Kemudian  disusul ketetapan UU Nomor 17 perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
Undang-undang  tersebut  bahwa  zakat  atas  penghasilan  yang  nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Selain itu,  Undang-undang  ini  juga  menetapkan  bahwa  bantuan  atau  sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah  dan  para  penerima  zakat  yang  berhak  (mustahik),  tidak  termasuk sebagai  objek  pajak  penghasilan.  Hal  tersebut  sepanjang  tidak  ada  hubungan
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikaan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat  (LAZ)  yang  mendapat  sertifikasi  dari  pemerintah  dapat  digunakan  sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan  dengan  menggunakan bukti  setoran  yang  sah.  Bukti  setoran  zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Nama,  alamat,  dan  nomor  lengkap  pengesahan  Badan  Amil  Zakat  atau nonor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat.
2. Nomor urut bukti setoran.
3. Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan  yang  dibayarkan  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak penghasilan.
4. Jumlah  zakat  atas  penghasilan  yang  disetor  dalam  angka  dan  huruf  serta dicantumkn tahun haul.
5. Tanda  tangan,  nama,  jabatan  petugas  Badan  Amil  Zakat  tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atas Lembaga Amil Zakat.
Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai  berikut:  lembar  1  (asli),  diberikan  kepada  muzakki  yang  dapat digunakan  sebagai  bukti  pengurang  penghasilan  kena  pajak  penghasilan. Lembar 2 sebagai arsip. Lembar 3, digunakan sebagai arsip bank penerim, apabila zakat disetot melalui bank.

## Mekanisme Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan, menyatakan  bahwa  untuk  melaporkan  zakat  penghasilan  sebagai  pengurang penghasilan kena pajak, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya  kumulatif  yang  harus  dicantumkan  dalam  laporan  pajak  penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu:
1. Zakat  harus  nyata-nyata  dbayarkan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.
2. Zakat  yang  dibayarkan  kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil  zakat yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-15/PJ/2012  tentang  badan/ lembaga  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  yang  ditetapkan
sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Dari  pembayaran  zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat  (BSZ)  yang  diberikan  kepada  muzzaki  dan  nantinya  akan  digunakan sebagi bukti pengurang PPh.
3. Zakat  yang  dibayarkan  adalah  zakat  yang  berkenaan  dengan  penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersfat final.

## Metodologi Penelitian Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
a. Wawancara
Wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  mendalam (indepthinterview) atau wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersususn secara sistematis  dan  lengkap  untuk  pengumpulan  datanya.  Pedoman  wawancara yang  digunakan  hanya  berupa  garis-garis  besar  permasalahan  yang  akan ditanyakan.  Wawancara  tidak  terstruktur  sering  digunakan  dalam  penelitian pendahuluan  atau  malahan  untuk  penelitian  yang  lebih  mendalam  tentang responden (Sugiyono, 2013)
b. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila  dibandingkan  dengan  teknik  yang  lain,  yaitu  wawancara  dan  kuisioner. Kalau  wawancara  dan  kuisioner  selalu  berkomunikasi  dengan  orang,  maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Penulis  menggunakan  observasi  partisipasi  disini  posisi  observer  sebagai peneliti, observer mengamati. observer ada diluar obyek yang diamati, namun dalam lingkup Universitas yang sama. Observer tidak ikut serta dalam kegiatan individu yang di observasi. Observer benar-benar berfungsi sebagai pengamat (Sugiyono, 2013).
c. Dokumentasi
Dokumentasi  bisa  berbentuk  tulisan, gambar,  atau  karya-  karya  monumental dari  seseorang  (Sugiono,  2013).  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan mendokumentasikan  responden  dengan  bentuk  foto,  yaitu  gambar  kejadian ketika responden sedang melaksanakan kegiatan.
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018

## Metode Pengolahan Data
Teknik  keabsahan  data  merupakan  salah  satu  pijakan  serta  dasar  obyektif dari  hasil  yang  dilakukan  dengan  pengecekan  kualitatif.  Untuk  mengelola keseluruhan  data  yang  diperoleh,  maka  perlu  adanya  prosedur  pengelolaan  dan analisis  data  yang  sesuai  dengan  pendekatan  yang  digunakan.  Sesuai  dengan metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  teknik  analisis  data  yang digunakan  peneliti  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  atau  non  statistik  atau analisis  isi (content  analysis).  Adapun  proses  analisis  data  yang  penulis  gunakan adalah sebagai berikut:
a. Tahap Edit
Pada  pemeriksaan  data  ini,  data-data  yang  berkaitan  dengan  kebijakan pengelolaan  zakat  terhadap  pajak  penghasilan  orang  pribadi  selanjutnya kembali  diperiksa  untuk  melihat  kesesuaian  data-data  tersebut  dengan  data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Ketika data- data  tersebut  terdapat  ketidaksesuaian  dan  kekurangan-kekurangan,  maka penulis  dapat  melengkapinya  sehingga  dapat  menghasilkan  suatu  penelitian yang baik.
b. Tahap Klasifikasi
Setelah  proses  edit  selesai  tahap  berikutnya  adalah  klasifikasi,  yaitu  usaha mengklasifikasikan  jawaban-jawaban  dari  responden,  baik  yang  berasal  dari interview  maupun  dari  yang  berasal  dari  observasi.  Pengklasifikasian  data bertujuan  untuk  mengklasifikasikan  data  dengan  merujuk  pada  pertanyaan dalam  penelitian  dan  unsur  yang  terkandung  dalam  fokus  penelitian . Pada tahap  ini  penulis  mencermati  permasalahan-permasalahan  kunci  yang  terkait dengan  fokus  penelitian.  Masalah-masalah  itu  adalah  mengenai  peraturan kebijakan  pengelolaan  zakat.  Kemudian  masalah-masalah  tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya.
c. Tahap Verifikasi
Setelah  data-data tersebut  telah  diklasifikasi, data-data kemudian di  verifikasi untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang di dapat itu memang benar  dan  tidak  ada  kesalahan  di  dalamnya  sehingga  dapat  menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber  data subyek  dan memberikan hasil wawancara dengan mereka untuk kemudian ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya  atau  tidak.  Disamping  itu,  untuk  sebagian  data  penulis
memverifikasinya  dengan  cara  trianggulasi,  yaitu  mencocokkan  (cross-check) antara  hasil  wawancara  dengan  subyek  yang  satu  dengan  pendapat  subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.
d. Tahap Analisa
Pada tahap ini penulis menganalisis hasil informasi tentang peraturan kebijakan pengelolaan  zakat  sesuai  dengan  rumusan  masalah  pada  bab  sebelumnya. Data-data  tersebut  kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  kajian  teori yang  telah  dijabarkan  pada  bab  sebelumnya  dengan  menggunakan  analisis empiris  sehingga  penelitian  ini  akan  memperoleh  suatu  penemuan  baru mengenai  peraturan  kebijakan  pengelolaan  zakat  terhadap  pajak  penghasilan di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang.  Dalam  proses  ini  penulis menyajikan  data  yang  diperoleh  terlebih  dahulu  kemudian  dideskripsikan dengan  kata-kata  atau  kalimat.  Sugiyono  berpendapat  bahwa  analisa  data adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
e. Tahap Conclusion (Kesimpulan)
Pada tahap akhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.  Pembuatan  kesimpulan  ini  bertujuan  untuk  menjawab  rumusan masalah  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  empiris ini  adalah  temuan  baru  yang  sebelumnya  belum  pernah  ada.  Akan  tetapi, kesimpulan  yang  dikemukakan  bersifat  sementara  dan  akan  berubah  jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Deskripsi Kebijakan Pengelolaan Zakat
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang 0 5 10 15 20 An ye r
B an d u n g B ar o s B in u an g B o jo n e ga ra Ca re n an g Ci ka n d e Ci ke u sa l Ci n an gk a Ci o ma s Ci ru as G u n u n gs ar i Ja w ila n K ib in K o p o K ra gi la n K ra ma tw atu Le b ak w an gi M an ca k P ab u ar an P ad ar in ca n g P ama ra ya n P e ti r P o n ta n g P u lo am p e l Ta n ar a Ti rta ya sa Tu n ju n gt ej a W ar in gi n ku ru n g 2012 2013 2014 2015 2016
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi  pada  29  Kecamatan  di  Kabupaten  Serang  yang  memanfaatkan  kebijakan pengelolaan  zakat  selama  kurun  waktu  2012  hingga  tahun  2016  mengalami penurunan  dan  peningkatan.  Tetapi  penurunan  yang  dialami  pada  setiap Kecamatan  ini  bisa  disebut  tidak  ada  jumlahnya,  karena  tidak  ada  sama  sekali jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan zakat.  Walaupun  mengalami  peningkatan  atau  kenaikan  itupun  jumlahnya  relatif sedikit  karena,  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memanfaatkan  kebijakan pengelolaan zakat paling tinggi yaitu hanya sebanyak 18 wajib pajak orang pribadi.
Kebijakan pengelolaan zakat ini merupakan peraturan bahwa zakat sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  dimana  zakat  merupakan  sebagai  unsur pengurang  pajak  yang  ada  dalam  SPT,  sehingga  seharusnya  wajib  pajak  yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat dapat memasukkan unsur zakat untuk mengurangi  beban  pajak  penghasilan  dalam  laporan  SPT  nantinya.  Jika berdasarkan  data  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  29  Kecamatan  di Kabupaten  Serang  selama  kurun  tahun  2012  hingga  tahun  2016  masih  sangat sedikit  yang  memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat  apakah  hal  ini  dapat berpengaruh  dengan  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  akan  melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT.

## Deskripsi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 An ye r
B an d u n g B ar o s B in u an g B o jo n e ga ra Ca re n an g Ci ka n d e Ci ke u sa l Ci n an gk a Ci o ma s Ci ru as G u n u n gs ar i Ja w ila n K ib in K o p o K ra gi la n K ra ma tw atu Le b ak w an gi M an ca k P ab u ar an P ad ar in ca n g P ama ra ya n P e ti r P o n ta n g P u lo am p e l Ta n ar a Ti rta ya sa Tu n ju n gt ej a Wa ri n gi n ku ru n g 2012 2013 2014 2015 2016
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi pada  29  Kecamatan  di  Kabupaten  Serang  yang  melaporkan  pajak  penghasilan dalam  laporan  SPT  dalam  kurun  tahun  2012  hingga  tahun  2016  mengalami fluktuatif  juga  pada  setiap  tahunnya.  Berbeda  dengan  data  jumlah  wajib  pajak orang pribadi yang memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat yang mengelami fluktuatif  juga  tetapi  saat  mengalami  penurunan  tidak  ada  jumlahnya  dan  saat mengalami  peningkatan  jumlahnya  tidak  sebanyak  jumlah  wajib  pajak  yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT melainkan sekalipun mengalami peningkatan  tetapi  jumlahnya  sangat  sedikit.  Jika  kita  lihat  dari  grafik  di  atas bahwa  peningkatan  yang  dialami  dari  setiap  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Serang sepertinya tidak mempengaruhi jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT meskipun jumlah wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan  pengelolaan  zakat  masih  sangat  sedikit.  Begitupun  saat  mengalami penurunan  dari  setiap  Kecamatan  di Kabupaten  Serang  jumlahnya  masih  terlihat banyak  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  wajib  pajak  yang  memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan  Undang-undang No.  36  Tahun  2008  Tentang Pajak  Penghasilan, wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dan sekaligus wajib zakat  dalam  implementasi  diberlakukannya  Undang-undang  Kebijakan Pengelolaan Zakat yang dapat dibuktikan berdasarkan data dari jumlah wajib pajak yang  memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat  dalam  laporan  SPT  jumlahnya masih relatif sedikit. Rendahnya tingkat pemanfaatan kebijakan pengelolaan zakat dalam mekanisme pajak tentu menyimpan sejumlah alasan, beberapa wajib pajak mengaku  bahwa  mereka  belum  mengetahui  akan  adanya  kebijakan  pengelolaan zakat yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebagaimana dalam pendapat  salah  seorang  wajib  pajak  yaitu  Nabella  Sonia  Berliani  yang  bekerja sebagai seorang wirausaha dengan menyatakan,
Selama  ini  saya  belum  mengetahui  akan  kebijakan  pengelolaan  zakat, karena  itu saya belum memanfaatkan kebijakan dari pengelolaan zakat tersebut dan selama ini saya belum pernah membayar zakat ke lembaga resmi tapi langsung membayar zakat ke yang berhak menerimanya.
Kutipan  di  atas  menandai  bahwa  wajib  pajak  belum  mengetahui  adanya kebijakan    pengelolaan zakat tersebut sehingga wajib pajak belum memanfaatkan

## Ma’zumi, Tenny Badina, Shoma Febriyan
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
kebijakan  pengelolaan  zakat  selama  ini    karena  ketidaktahuan  wajib  pajak  akan kebijakan  pengelolaan  tersebut  maka  dari  itu,  selama  ini  wajib  pajak  membayar zakatnya  tidak  melalui  lembaga  resmi  yang  disahkan  oleh  pemerintah  sebagai syarat  untuk  pemanfaatan  kebijakan  pengelolaan  zakat  dalam  mekanisme  pajak melainkan langsung  membayar  zakat  ke  yang  berhak  menerima  zakat.  pendapat ini  juga  diakui  oleh  seorang  wajib  pajak  yaitu  Risa  Hayuni  yang  merupakan seorang notaris dengan menyatakan:
“Saya  sendiri  bahkan  belum  mengetahui  dengan  adanya  kebijakan pengelolaan  zakat  tersebut  bahwa  ternyata  zakat  bisa  dijadikan  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak,  karena  itu  saya  juga  belum memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat  untuk  mengurangi  beban kewajiban saya apalagi saya sebagai wajib pajak  muslim yang mempunyai beban ganda. Padahal menurut saya kebijakan pengelolaan zakat ini bagus jika diketahui banyak masyarakat”.
Komentar Risa Hayuni menandakan bahwa kebijakan pengelolaan zakat ini memang belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat, padahal jika kebijakan pengelolaan  zakat  tersebut  banyak  diketahui  banyak  masyarakat  dengan  adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebu bisa meringankan beban ganda yang dimiliki wajib pajak muslim. Pendapat ini juga diakui oleh seorang wajib pajak yaitu Rudi Kurniawan yang juga merupakan seorang notaris dengan menyatakan,
“Sebenarnya  kebijakan  pengelolaan  zakat ini  bagus  jika  diterapkan  karena akan  meringankan  beban  ganda  yang  dimiliki  wajib  pajak  muslim  tetapi saya  sendiri  belum  memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut karena  saya  belum  mengetahui  adanya  kebijakan  tersebut  selain  itu  juga saya  merasa  zakat  dan  pajak  adalah  dua  hal  yang  berbeda,  pajak  untuk kelangsungan  negara  sedangkan  zakat  untuk  kelangsungan  umat  muslim. Saya  berharap,  dengan  adanya  kebijakan  pengelolan  zakat  tersebut  jika dilihat  dari  segi  penggunaan  banyak  manfaatnya  dan  dari  segi  kewajiban jelas hitungannya dan bisa meringankan”.
Komentar  Rudi  Kurniawan  menandakan  bahwa  adanya  perbedaan  antara  zakat dan pajak tetapi pada dasarnya zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu membantu  menyelesaikan  masalah  perekonomian  dan  pada  akhirnya  zakat dijadikan unsur pengurang penghasilan kena pajak agar masyarakat sebagai wajib pajak  muslim  yang  memiliki  beban  ganda  agar  lebih  ringan  bebannya.  Namun, pendapat  ini  juga  diakui  dan  dikomentari  oleh  seorang  wajib  pajak  yaitu  Anis Presmiastri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyatakan,
“Saya juga sudah mengetahui adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut tetapi  saya  tidak  memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakatnya  karena saya  tidak  punya  tanda  terima  dari  lembaga  resmi  yang  disahkan  oleh pemerintah  sehingga  saya  tidak  bisa  memanfaatkan  kebijakan  tersebut sebagai  pengurang  penghasilan  kena  pajak  saya.  Saya  juga  merasa kebijakan  tersebut  belum  maksimal,  karena  jarang  yang  mendapat  tanda terima dari lembaga resmi yang disahkan oleh pemerintah dan saya merasa tidak  dikurangkan  di  SPT  juga  tidak  masalah  karena  PNS  pajaknya  sudah ditanggung oleh  pemerintah  dan  zakat itu  urusan  pribadi dengan  yang di atas”.
Komentar  Anis  Presmiastri  menandakan  bahwa  lembaga  resmi  yang  melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang disahkan oleh pemerintah masih belum  optimal  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut.  Hal  ini disebabkan  karena  masih  ada  yang  belum  mendapat  tanda  terima  pembayaran zakat  sebagai  syarat  dalam  unsur  pengurang  pajak  sehingga  pemanfaatan kebijakan  pemgelolaan  zakat  tersebut  tidak  bisa  dilakukan.  Pendapat  ini  juga dikomentari  oleh  seorang  wajib  pajak  yaitu  Helmi  Selvianto  yang  juga  bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menyatakan,
“Insyaa Allah saya sudah membayar zakat atas penghasilan saya karena itu memang  kewajiban  saya  sebagai  umat  muslim,  namun  saya  tidak membayar  zakat  melalui  lembaga  resmi  yang  disahkan  oleh  pemerintah sebagai  salah  satu  syarat  pemanfaatan  kebijakan  pengelolaan  zakat meskipun  saya  sudah  mengetahui  adanya  kebijakan  pengelolaan  zakat tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  saya  tidak  ingin  status  SPT  nya  lebih bayar dan saya tidak ingin diperiksa jika terjadi lebih bayar”.
Komentar  Helmi  Selvianto  menandakan  bahwa  adanya  alasan  lain  yang diungkapkan  oleh  wajib  pajak  mengapa  tidak  memanfaatkan  kebijakan pengelolaan  zakat  tersebut,  hal  ini  disebabkan  karena  dengan  menerapkan kebijakan  pengelolaan  zakat tersebut ia akan mengalami lebih bayar  pada status SPT nya. Pendapat ini juga mulai dikomentari oleh seorang pegawai tetap bagian pengawasan  di Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Serang yaitu  Yuda Prawira Amanda dengan menyatakan,
“Saya sudah membayar zakat atas penghasilan saya selama ini, dan saya juga sudah mengetahui tentang adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut. Tapi selama  ini  saya  belum  memanfaatkannya  karena  saya  fikir  zakat  merupakan masalah ibadah sendiri jadi tidak perlu dikasih tahu ke orang lain dan alasan
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
lain saya juga yaitu karena jika saya memanfaatkan maka SPT tahunan orang pribadi  akan  lebih  bayar.  Padahal  saya  rasa  kebijakan  ini  mengakomodir mengenai penambah penghasilan dan pengurang penghasilan segala sesuatu yang  bersifat  keagamaan  menjadi  objek  pajak,  dan  kalau  saya  memang berpendapat  pengungkapan  pembayaran  zakat  harus  dimasukkan  ke  dalam SPT karena tata kelola juga sudah bagus dan harapan saya tinggal wajib pajak mana  saja  yang  belum  memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut untuk segara dimanfaatkan”.
Komentar  Yuda  Prawira  Amanda  sebagai  pegawai  tetap  dan  juga  sebagai  wajib pajak  orang  pribadi  sekaligus  menandakan  bahwa  memang  benar  zakat merupakan masalah ibadah pribadi dengan yang Maha kuasa jadi orang lain tidak perlu mengetahui akan hal ini. Hal ini yang menyebabkan seorang pegawai tetap untuk tidak memanfaatkan kebijakan tersebut sekalipun dia lebih mengetahui dan memahami akan kebijakan tersebut. Seperti yang sudah diungkapkan oleh seorang wajib  pajak  sebelumnya  bahwa  status  SPT  yang  tidak  lebih  bayar  juga  menjadi alasan  lain  yang  diungkapkan  oleh  Yuda  Prawira  khususnya  seorang  pegawai tetap, meskipun kebijakan tersebut memang mengakomodir bahwa dengan zakat akan  menjadi  pengurang  penghasilan  kena  pajak  seperti  halnya  tujuan  dari diberlakukannya  kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut.  Pendapat  lain  juga dikomentari  oleh  seorang  pegawai  tetap  bagian  pengawasan  lainnya  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yaitu Zaenal Abidin dengan menyatakan:
“Insyaa  Allah  saya  sudah  juga  membayar  zakat  tapi  melalui  mekanisme pemotongan  oleh  bendahara  gaji.  Secara    umum  saya  sudah  mengetahui mengenai  tentang  kebijakan  pengelolaan  zakat  bahwa  zakat  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  tetapi,  saya  belum  memnafaatkan  untuk dikaitkan dengan pajak  pribadi saya karena melalui mekanisme pemotongan oleh  bendahara  gaji  saya  tidak  tahu  jumlah  zakat  yang  terkumpul.  Padahal tanggapan  saya  mengenai  kebijakan  tersebut  sangat  bagus,  karena  dapat mengurangi  beban  pajak  dan  mengakui  pengeluaran  yang  bersifat  spiritual dengan  apa  yang  saya  bayarkan.  Harapan  saya  setiap  orang  tahu agar  lebih memanfaatkan lagi atau mengakui zakatnya dalam SPT orang pribadi”.
Komentar  Zaenal  Abidin  yang  merupakan  salah  seorang  pegawai  tetap  juga menandakan bahwa alasan lain untuk tidak memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat  tersebut  adalah  karena  dengan  melalui  mekanisme  pemotongan  oleh bendahara  gaji  jumlah  zakat  yang  terkumpul  tidak  diketahui.  Maka  dari  itu  hal tersebut  menjadi  salah  satu  hambatan  untuk  tidak  melakukan  pemanfaatan
kebijakan  pengelolaan  zakar  tersebut  meskipun  secara  umum  lebih  mengetahui dan memahami hal tersebut. Hal ini juga dikomentari oleh salah seorang pegawai tetap  bagian  keamanan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang  yaitu Cherli Sujana yang menyatakan,
“Alhamdulillah saya sudah membayar zakat tetapi langsung dipotong dari gaji, tapi untuk mengenai kebijakan pengelolaan zakat saya belum mengetahui dan itulah  sebabnya  saya  belum  memanfaatkan  karena  saya  belum mengetahuinya. Padahal menurut saya adanya kebijakan tersebut sah sah saja, tapi  saya  berfikir  zakat  itu  urusannya  dengan  akhirat  dan  pajak  urusannya dengan  Negara.  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  harapan  saya  bisa mengurangi kemiskinan”
Komentar  Cherli  Sujana  yang  merupakan  pegawai  tetap  juga  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang  menandakan bahwa meskipun dia adalah seorang pegawai tetap tapi tidak mengetahui akan adanya kebijakan pengelolaan zakat tersebut yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat sebagai unsur pengurang beban pajak dan seharusnya seluruh pegawai  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang    mengetahui  seluruh peraturan  dan  kebijakan  yang  sudah  dikeluarkan  dan  diberlakukan  oleh pemerintah.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dan  juga  pegawai  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Serang    dapat disimpulkan  bahwa  hal  yang  menyebabkan  mengapa  masih  banyak  yang  belum memanfaatkan  kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut  dikarenakan  masih kurangnya sosialisasi dan penerapan kebijakan pengelolaan zakat tersebut belum optimal dilaksanakan oleh pihak terkait sehingga masih banyak wajib pajak orang pribadi  dan  juga  seorang  pegawai  yang  tidak  memanfaatkan  kebijakan pengelolaan  zakat  dan  tidak  memasukkan  unsur  zakatnya  dalam  laporan  SPT, selain  itu  juga  masyarakat  lebih  sering  membayarkan  kewajiban  zakatnya  secara langsung  sendiri  diberikan  kepada  mustahik  terdekat  tidak  melalui  Badan  Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini disebabkan karena wajib pajak muslim merasa bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan hukum  pelaksanaannya  adalah  wajib  (Wibisono:  2015)  sehingga  masyarakat menilai  bahwa  membayar  zakat  merupakan  urusan  pribadi  dengan  yang  Maha kuasa  sehingga  orang  lain  tidak  perlu  mengetahuinya,  selain  itu  juga  masih kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Badan  Amil  Zakat  meskipun  Badan Amil  Zakat  terkait  sudah  mempunyai  Pernyataan  Starndar  Akuntansi  Keuangan
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
(PSAK)  No.109  tentang  zakat  dan  infak/sedekah  sebagai  pedoman  dalam melaporkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
Berkenaan dengan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak  (pajak  penghasilan)  hal  ini  sudah  diatur  sejak  dikeluarkannya  Undang- undang  Nomor  23  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  dalam  pasal  22  disebutkan bahwasanya  zakat  yang  dibayarkan  oleh  muzaki  kepada  Badan  Amil  Zakat  atau Lembaga Amil Zakat  dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan uraian aturan tersebut sudah jelas, zakat yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak  yaitu  zakat  yang  dibayarkan  kepada  badan  amil  zakat  atau  lembaga  amil zakat  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh  pemerintah.  Badan  amil  zakat  atau lembaga amil zakat akan memberikan bukti pembayaran yang merupakan bagian dari syarat untuk memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat tersebut agar zakat bisa  menjadi  unsur  pengurang  penghasilan  kena  pajak,  namun  pada  akhirnya masih  ada  wajib  pajak  yang  belum  menerima  bukti  pembayaran  sehingga  ini adalah  menjadi  salah  satu  hambatan  untuk  tidak  melakukan  pemanfaatan kebijakan  pengelolaan  zakat  tersebut.    Hal  ini  disebabkan  karena  implementasi kebijakan  pengelolaan  zakat  belum  optimal  dilaksanakan  oleh  pihak  yang bersangkutan sehingga masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hal tersebut.
Berdasarkan  ungkapan  lain  yang  didapat  bahwa  pemanfaatan  kebijakan pengelolaan zakat bisa menyebabkan status SPT orang pribadi menjadi lebih bayar sehingga,  wajib  pajak  merasa  keberatan  untuk  memanfaatkan  kebijakan pengelolaan zakat tersebut karena wajib pajak tidak ingin dilakukan pemeriksaan jika status SPT orang pribadinya lebih bayar dan jika hal itu terjadi wajib pajak akan dibuka rekeningnya dalam proses pemeriksaan status SPT orang pribadi yang lebih bayar.
Dengan  demikian  adanya  kebijakan  pengelolaan  zakat  bahwa  zakat  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  dapat  dipandang  menjadi  menjadi  langkah maju menuju sinergi dalam pengelolaan yang baik, baik dari sisi zakat maupun sisi pajak  sehingga  demi  tercapainya  tujuan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah atas Undang-undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan serta diperkuat juga dengan adanya Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2010  Tentang  Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib  Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan  Bruto.  Akan  tetapi  realisasinya  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  29 Kecamatan di Kabupaten Serang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama  Serang  belum  dapat  memberikan  pengaruh  yang  positif  dengan diberlakukannya  kebijakan  pengelolaan  zakat  karena  dengan  adanya  kebijakan pengelolaan  zakat  tersebut  belum  memberikan  pengaruh  yang  baik  dalam peningkatan  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menyampaikan  pajak penghasilan  dalam  laporan  SPT  karena  dengan  tidak  adanya  kebijakan pengelolaan zakat sekalipun wajib pajak akan tetap melaporkan pajak penghasilan dalam laporan SPT.
Hal ini terjadi karena dilihat dari data yang di dapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang  pribadi  yang  melaporkan  pajak  penghasilan  dalam  laporan  SPT  selama kurun  tahun  2012  hingga  2016  cukup  banyak  meskipun  mengalami  fluktuatif setiap  tahunnya  berbeda  dengan  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang memanfaatkan kebijakan pengelolaan zakat jumlahnya masih sangat sedikit. Selain itu  juga  diperkuat  dengan  hasil  wawancara-wawancara  yang  didapat  dari  wajib pajak orang pribadi dan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang yang  menyampaikan  bahwa  mereka  tetap  membayarkan  kewajibannya  sebagi umat muslim yaitu  membayar  zakat hanya saja mereka tidak memasukkan  unsur zakatnya dalam SPT.

## Simpulan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  bagaimana  pengaruh  adanya kebijakan  pengelolaan  zakat  terhadap  pajak  penghasilan  orang  pribadi  pada  29 Kecamatan  di Kabupaten  Serang tahun  2012-2016. Berdasarkan  data yang dapat dihimpun  penelitian  ini  membuktikan  rendahnya  pemanfaatan  kebijakan pengelolaan  zakat  dalam  penyampaian  laporan  SPT,  keadaan  ini  setidaknya dimotivasi  oleh  beberapa  hal.  Pertama,  ketidak  inginan  menunjukkan  aktivitas keagamaan dalam aktivitas dunia. Kedua , ketidak tahuan dengan adanya kebijakan pengelolaan  zakat.  Ketiga,  ada  factor-faktor  lain  untuk  tidak  memanfaatkan kebijakan  pengelolaan  zakat  seperti  yang  sudah  disebutkan  dan  dijelaskan  dari uraian  sebelumnya.  Hasil  ini  menandai  masih  belumnya  optimal  dalam pengimplementasikan  kebijakan  pengelolaan,  maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa wajib  pajak  orang  pribadi  masih  banyak  yang  belum  melakukan  pemanfaatan kebijakan  pengelolaan  zakat  terhadap  pajak  penghasilan  orang  pribadi.  Maka, meskipun  ada  kebijakan  pengelolaan  zakat  tetapi  jumlah  wajib  pajak  yang melaporkan  pajak  penghasilan  dalam  laporan  SPT  jumlahnya  masih  cukup  baik. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
Zakat  Pemerintah  mengharapkan  masyarakat  untuk  memanfaatkan  kebijakan pengelolaan zakat dengan baik dalam membayarkan beban kewajibannya.

## Saran
Penelitian  mengenai  kebijakan  pengelolaan  zakat  terhadap  pajak penghasilan orang pribadi diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:
1. Perlu  adanya  sosialisasi  kembali  terkait  Undang-undang  No.23  Tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  agar  masyarakat  lebih  banyak  yang  mengetahui terkait  Undang-undang  Pengelolaan  Zakat  agar  dengan  adanya  Undang- undang  Pengelolaan  Zakat  tersebut  dapat  meringankan  beban  kewajiban masyarakat  yang  memiliki  dua  kewajiban  yaitu  dalam  membayar  zakat  dan membayar  pajak  dan  perlu  adanya  sosialisasi  juga  terkait  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2010  Tentang  Zakat  Atau Sumbangan  Keagamaan  Yang  Sifatnya  Wajib  Yang  Dapat  Dikurangkan  Dari Penghasilan Bruto.
2. Penelitian  ini  menggunakan  satu  variabel  independen  yang  mempengaruhi pajak  penghasilan  orang  pribadi,  sehingga  penulis  mengharapkan  partisipasi aktif  peneliti  berikutnya  untuk  meneliti  faktor-faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dan  diharapkan  untuk melakukan  penelitian  dengan  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  tidak  terpaku pada satu wilayah
3. Diharapkan metode penelitian yang digunakan selanjutnya menjadi lebih baik dari penelitian ini.

## Referensi
Alam S. 2014. Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Apriliana.2010. Analisis  komparatif  antara  perlakuan  zakat  sebagai  pengurang penghasilan  kena  pajak  dengan  perlakuan  zakat  sebagai  pengurang langsung  pajak  penghasilan.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulllah.
Damodar  N.  Gujarati,  Dawn  C.  Porter.  2015. Dasar-dasar  Ekonometrika.  Edisi  5.  Jakarta:

## Salemba Empat
Eko  Indra  Praza. Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja Modal di Provinsi Jamb i. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online)
Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016 Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader,  dan Azhar Harun. Zakat Sebagai Pengurang Pajak  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Di  Semenanjung Malaysia. Jurnal penelitian sosial keagamaan, Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 1- 28.
Fidiani,  Sutjipto  Ngumar. Pemanfaatan  Zakat  Pada  Mekanisme  Pajak .  Prosiding Simposium Nasional Akuntansi, ISSN 2460-0423 Vokasi ke-4, Mei 2015.
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Yogyakarta: Badan Penerbit
Huda, Nurul, dkk. 2012. Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah). Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Muhammad Zaki, Royyan Ramdhani Djayusman. Pengaruh Kebijakan Pengurangan Beban Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat (Studi Kasus Muzakki di Lembaga  Amil  Zakat  YDSF  Surabaya). Islamic  Economics  Journal,  ISSN 2460-1896E-ISSN 2541-5573 Vol. 2, No. 2, Desember 2016
Mariah.  2010. Zakat  Sebagai Pengurang  Penghasilan Kena  Pajak  (Studi  Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi) . Skripsi tidak diterbitkan.  Jakarta: Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatulllah.
Nur Jaelani Putro Hadianto. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi Pns Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung) Cendekia Akuntansi Vol. 2 No. 1 Issn 2338-359346,  Januari 2014
Mardani.  2013. Fiqh  Ekonomi  Syariah. Cetakan  Kedua.  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group.
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif  /  Lexy  J.  Moleong .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Raudhat  Firdaus.  2016. Peran  Baznas  Dalam  Implementasi  Pengaturan  Zakat Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  (Studi  di  Baznas  Kota Malang). Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
Romdon  dan  T.N  syamsah. Pembayaran  Zakat  Dan  Pajak  Dalam  Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 8 Nomor 1, Januari 2016.
Siti Resmi. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus . Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. Sri Andriani , Fitha Fathya . Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada
Syi’ar Iqtishadi Vol.2 No.2, November 2018
Badan Amil Zakat. JRAK Vol. 4 No.1 Hal. 13 – 32,  Februari 2013 Sri  Nurhayati,  Wasilah.  2015. Akuntansi  Syariah  di  Indonesia.  Edisi  4.  Jakarta: Salemba Empat
Sri  Nurhayati,  Wasilah.  2016. Akuntansi  Syariah  di  Indonesia.  Edisi  4.  Cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Sukrisno  Agoes,  Estralita  Trisnawati.  2014. Akuntansi  Perpajakan.  Edisi  3.  Jakarta Selatan: salemba empat.
Suryanto, Kiftia. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). JEAM ISSN :1412-5366 e-ISSN :2459-9816 Vol XV, April 2016.
T.B. Mansur Ma’mun. Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.2, S1, ISSN 2527–7502 E- ISSN 2581-2165. September 2017
Wing  Wahyu  Winarno.  2014. Analisis  Ekonometrika  dan  Statistik  Dengan  Eviews.
Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yusuf  Wibisono.  2015. Mengelola  Zakat  Indonesia.  Edisi  Pertama.  Jakarta:
Prenadanedia Grup.
____- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 19/PJ/2014
____- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2012
____- Peraturan Menteri Keuangan No PMK 254/PMK.03/2010
____- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010
____-  undang-undang  pajak  lengkap,  2015.  Jakarta.  Penerbit:  Mitra    tahun  2000

## Wacana Media
____-Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (2)
____-Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1991,  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2000,  Terakhir  Merupakan  Perubahan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
____- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1994,  Undang-undang nomor  16  Tahun  2000,  Terakhir  Dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
____-http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20914- zakat-dalam-pajak-penghasilan. Diunduh tanggal 03 september 2017
____-http://www.dosenpendidikan.com/25-pengertian-sosialisasi-menurut-para- ahli-terlengkap/. Diunduh tanggal 26 Januari 2018
____-http://www.ituapa.web.id/2015/06/pengertian-sosialisasi-dan-tujuan.html.
Diunduh tanggal 26 Januari 2018