## Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pada BAPENDA Kota Palembang
Amelda 1 , Ninin Non Ayu Salmah 2 , Andri Eko Putra 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ameldaa45@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nininonayu@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ekoa4378@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims to find  out  how  big  the  hotel tax contribution  is  to the  Local  Revenue  of  Palembang City  in  2018-2022.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive  method  with  descriptive  analysis techniques and contribution analysis using the contribution formula, namely the quotient between the realization  of  hotel  tax  revenue  and  the  realization  of  Local  Own  Revenue.    hotel  tax  contribution  to Palembang City Local Revenue in 2018-2022 generates an average income of below 10%, Based on research results.  Namely in 2018 it was 7.53%, in 2019 it was 7.53%. . of 7.47%, in 2020 of 3.61%, in 2021 it will be 5.09% while in 2022 it will be 4.13%. This shows that the contribution of hotel tax to the Local  Revenue  of  Palembang  City  for  2018-2022  is  very  small  based  on  Kepmendagri  No 690,900,327.
Keywords: Analysis, Contribution, Hotel Tax, Local Own Revenue

## ABSTRAK
Penelitian    ini    bermaksud    untuk    mengetahui    berapa    besar    kontribusi    pajak    hotel    terhadap Pendapatan    Asli    Daerah    Kota    Palembang    tahun    2018-2022.    Penelitian    ini    menggunakan metode    deskriptif    kualitatif    dengan    menggunakan    teknik    analisis    deskriptip    dan    analisis kontribusi  dengan  menggunakan  rumus  kontribusi   yang  merupakan  hasil  bagi  antara  realisasi penerimaan    pajak    hotel    terhadap    realisasi    Pendapatan    Asli    Daerah.    Berdasarkan    hasil penelitian    diketahui    bahwa    kontribusi    yang    diberikan    pajak    hotel    terhadap    Pendapatan    Asli Daerah  Kota  Palembang  dari  tahun  2018-2022  memberikan  hasil  rata-rata  dibawah  10%,  yaitu pada    tahun  2018  sebesar  7,53%,  tahun  2019  sebesar  7,47%,  tahun  2020  sebesar  3,61%, tahun  2021  sebesar  5,09%  sedangkan  tahun  2022  sebesar  4,13%. Hal  ini  menunjukan  bahwa kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah    Kota  Palembang  dari  tahun  2018- 2022  sangat  kurang  berkontribusi  berdasarkan  Depdagri,  Kepmendagri  No.  690.900.327.
Kata kunci: Analisis, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Pajak  daerah  menjadi    bagian    pendapatan  utama  daerah    yang    diharapkan dapat  menjadi  sumber  dana  penyelenggaraan  dan  pembangunan  daerah    untuk kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian,  daerah  dapat  melaksanakan  hak penentuan nasib sendiri, mengatur sendiri dan mengelola anggarannya sendiri. Salah    satu    pajak    yang    ada    di    Palembang    adalah    pajak    hotel.    Pajak  hotel merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  langsung  masuk  ke  daerah.  Pajak hotel  dikenakan  atas  jasa  pelayanan hotel.
Otonomi    daerah    diperkenalkan    untuk    mendukung    pembangunan  daerah serta   bertujuan  untuk   kemandirian    daerah.    Otonomi    daerah    membuka    seluas- luasnya    kesempatan    bagi    daerah    untuk    mengaktualisasikan    segala    potensi terbaiknya (daerah)  secara  optimal.
Otonomi  daerah  memungkinkan  daerah  memanfaatkan  keunikannya  untuk
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
mencapai  keunggulan  relatif  atau  bahkan  absolut  dalam  persaingan  global.  Dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Setiap    daerah    memiliki    kewenangan    untuk    mengelola    isu-isu    lokal, termasuk  meneliti  aliran  Pendapatan  Asli  Daerah,  karena  setiap  daerah  lebih memahami  potensinya.  Daerah  mempunyai  kekuasaan  dalam  mengurus urusan rumah  tangganya.
Pemerintah daerah  berhak  mengelola  ekonominya  dari  pendapatan  utama daerah.  Untuk  menegaskan  hal  tersebut,  maka  dibentuklah  Undang undang  No. 28    Th.  2009    "Tentang  Pajak    Daerah    dan  Retribusi    Daerah"  bertujuan memberdayakan  penduduk   setempat,    memperkuat    tanggung   jawab  daerah   dan memberikannya kepada  dunia  usaha.  Dengan  mendelegasikan  sebagian  besar kewenangan    ke  daerah,    masing-masing    daerah    dapat    berkontribusi    terhadap pertumbuhan pendapatan,  pajak  daerah  adalah  sumbangan  orang pribadi  atau badan  hukum  kepada  daerah  tanpa dikompensasi secara langsung oleh undang- undang, dan bersifat wajib dan digunakan untuk tujuan yang sebesar-besarnya.
Sebagai    sumber    penerimaan    daerah,    pajak    hotel    masih    belum memberikan  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Pajak daerah dikelola oleh  Bapenda  Kota  Palembang.  Hasil  keuangan  daerah  mengalir  ke  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak wisatawan. Pajak turis berkontribusi pada pendapatan utama daerah.
Perumusan    kendala    dalam    penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  berapa banyaknya  kontribusi pajak  hotel  berhubungan      dengan    peningkatan    pendapatan asli    daerah    Kota    Palembang    dari    tahun    2018-2022.    Dari    rumusan    masalah, dapat    diketahui  maksud  dari    riset  ini    adalah    untuk    menyadari  kontribusi  atas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Palembang dari  tahun  2018-2022.

## B. KAJIAN TEORI Pengertian Pajak
Smeets  dalam  Waluyo    (2018:3)    berpendapat    Pajak    ialah    konsesi  kepada tanah  air    yang  terutang  berdasarkan  aturan  umum  dan  dapat  dikenakan  pada individu  yang  dimaksudkan  untuk  membiayai  pengeluaran  publik  tanpa  kontra- regulasi yang dapat dibuktikan.
Resmi  (2017:1)  menjelaskan    pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran sehari-hari  dan  tabungan  publik  melalui  pengalihan  properti  publik  menjadi  saham publik, yang merupakan sumber utama dari kelebihan  pembiayaan  investasi  publik (Soemitro).
Menurut    UU    No.  28    Tahun    2007    dalam  Resmi    (2017:2)  pajak  adalah pembayaran  wajib  kepada  pemerintah,  dibayar    langsung  dari  badan  atau  orang pribadi tanpa imbalan digunakan untuk  keperluan  umum  menurut undang-undang.

## Fungsi Pajak
Halim   (2018:4)  maksud  pajak  meliputi:
a) Fungsi Budgetair Pajak  digunakan  untuk  membayar  belanja  negara.
b) Fungsi mengatur (r egulernd )
Sarana  penerapan kebijakan  harga.

## Hukum Pajak
Menurut  Suandy  (2017:16)  dalam  hukum  pajak  diatur  mengenai:
1. Siapakah subjek pajak dan wajib pajak?
2. Barang apa saja yang dikenakan pajak?
3. Kewajiban wajib pajak dihadapan pemerintah
4. Muncul dan dihapuskannya undang-undang perpajakan
5. Cara pembayaran pajak
6. Cara memprotes dan mengeluh

## Pembagian Hukum Pajak
Menurut  Resmi (2017: 4)  kekuasaan  pajak,  dibagi  menjadi  dua  bagian:
1. Hukum  Pajak  Mareriil Standar  yang  menggambarkan  fakta,  kegiatan,  dan  proses  hukum  mana  yang dikenakan pajak pada siapa dan dalam jumlah berapa.
2. Hukum  Pajak  Formil Standar yang berkaitan dengan berbagai metode penerapan hukum substantif.

## Teori Pemungutan Pajak
Waluyo (2018:15)  menjelaskan teori  pemungutan pajak dibagi menjadi:
1. Teori Asuransi Pajak dengan pembayaran premi  assuransi.
2. Konsep  Kepentingan Pemungutan  pajak  berdasarkan  pada  keperluan  semua  warga  bangsa.
3. Konsep Potensi  Pikul Bayaran pajak yang terutang  mesti disamakan untuk setiap pengeluaran.
4. Teori  pelayanan Negara  memiliki  hak mutlak  untuk  menarik  pajak.
5. Teori  Daya   Beli Teori  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  kepentingan  umum  yang  dianggap sebagai  dasar keadilan dalam pemungutan pajak, bukanlah untuk kepentingan individu  atau  negara  dan  karena  itu  lebih  menitikberatkan  pada  fungsi pengaturan.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut  Resmi  (2017:10)    cara    pengumpulan    pajak    terbagi    menjadi    tiga jenis:
a) Official  Assessment  System
Pengambilan   pajak  ditentukan  jumlah  pajaknya oleh negara.
b) Self  Assesment  System Wajib  pajak    dapat  melakukan  perhiitungan,  mencatat,  dan  melaporkan pungutannya.
c) With holding  System
Cara  penagihan  yang  memungkinkan  pihak  ketiga  untuk  memangkas    atau menarik  pajak  yang  belum  dibayar.

## Pemungutan Pajak
Menurut  Waluyo  (2018:16)  cara  pemungutan  pajak  sebagai  berikut:
a) Stelsel Nyata
objek pajaknya nyata dan dilakukan  pembayaran diakhir  tahun pajaknya.
b) Stelsel Anggapan
Pengenaannya  didasarkan anggapan  undang-undang.
c) Stelsel Campuran
Stelsel ini    merupakan  perpanduan  antara stelsel nyata    dan stelsel anggapan

## Asas Pemungutan Pajak
Menurut Resmi (2017:9)  asas  pengenaan  pajak  yaitu:
1. Asas  Tempat  Tinggal Berdasarkan azas ini, pemerintah  berkebebasan  memungut pajak atas semua penghasilan yang  wajib  pajak.  berada di wilayah-nya, baik di dalam  ataupun di luarnegeri.
2. Asas  Asal
Pemerintahan  memiliki  kebebasan  untuk  memungut  pajak  penerimaan  di daerahnya, terlepas dari  area  tinggalnya.
3. Asas Kewarganegaraan Basis  pajak  adalah  kewarganegaraan  orang  yang  menerima  penghasilan.

## Jenis-jenis Pajak
Menurut  Halim  (2018:5)  macam-macam   pajak  dipilah  menjadi:
1. Pajak  Menurut   Golongannya
a.  Pajak Langsung
Pajak  yang   mesti  dipikul   oleh  Wajib  Pajak sendiri dan tidak  boleh  di limpahkan  kepada  orang  lain.
b.  Pajak Tak Langsung Pajak  yang  pembebananya  dapat  dialihkan  pada  orang  ketiga.
2. Pajak  Menurut  Sifatnya
a.  Pajak Subjektif
Perpajakan  tergantung  pada  subjek    yang    mempertimbangkan  keadaan wajib pajak.
b.  Pajak Objectif Pajak berbasis  obyek  terlelai   dari situasi wajib pajak.
3. Pajak  Menurut  Badan  Pemungutannya a.  Pajak  Pusat
Pajak  dipungut  oleh    aparat     pusat    dan  dipergunakan    untuk    membayari APBN.
b.  Pajak Daerah
Pajak  yang  diambil    oleh    pengurus  daerah  yang  diaplikasikan    untuk APBD.

## Pajak Daerah
Menurut  UU  No.  28  Tahun  2009,  pajak  daerah  merupakan  pembayaran  wajib oleh  orang  pribadi  atau  badan    yang    tidak  mendapat  imbalan    langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  guna  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Menurut Bapenda, Pajak daerah merupakan aliran pendapatan daerah yang dipakai untuk membayar peningkatan pelayanan publik  metropolis.
Menurut    Wahyuningsih    (2020:143)    pajak  daerah  adalah  iuran  yang    mesti dibayar,    dipungut  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  membiayai  pemerintahan  daerah  dan pembangunan daerah tanpa adanya imbalan langsung yang setara.

## Tata Cara Pemungutan Pajak
Semua    wajib  pajak    harus    membayar  pajaknya  sendiri  sesuai  dengan pembayaran  pajak.    Wajib  pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai dengan  keputusan  kepala  daerah  dibayar  dalam  bentuk  tiket  dan  rekening kompensasi  dengan    SKPD    (Surat  Edaran  Pajak  Daerah)    atau  dokumen  sejenis lainnya  (Mardiasmo, 2018:17).

## Jenis Pajak Daerah
Menurut  Waluyo  (2019:3)  pajak daerah yang  dipungut  terdiri  tentang pajak wilayah  dan  pajak daerah/metropolitan::
1. Pajak Provinsi
Pajak terdiri dari lima bagian:
a.  Pajak jalan
b.  Pajak angkutan kendaraan
c.  Pajak bahan bakar
d.  Pajak air permukaan
e.  Pajak rokok
2. Pajak  Kabupaten/Kota Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2008  tentang  Pajak Daerah, Badan Pajak Daerah (BAPENDA) Kota Palembang mencantumkan 11 jenis pajak:
a.  Pajak Hotel
Undang-Undang  Nomor.  28  Th.  2009  menyebutkan  bahwa  pajak  hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh motel. Dalam pajak hotel, wajib pajak adalah orang yang membayar jasa hotel atau pelanggan hotel. Jika  wajib  pajak  adalah    pengusahawan    hotel.    Item  pembayaran    hotel yakni   layanan    berbayar  yang  disediakan  pada    hotel,  termasuk  peralatan pendukung  seperti  aksesoris  hotel,  yaitu.  untuk  kenyamanan  dan kemudahan, serta layanan sport dan kreasi.
b.  Pajak Restoran Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa “Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran.” Bisa orang pribadi atau perusahaan, dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi yang membuka restoran.
Pajak restoran berlaku untuk layanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pemungutan  pajak  restoran  adalah  besarnya  ganti  rugi  yang  diterima  oleh restoran.  Ini  adalah  maksimum  10%  (10  persen)  dan  ditentukan  oleh peraturan daerah.
c.  Pajak  hiburan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak hiburan adalah    bayaran    yang  dikenakan  atas  pengelolaan    jasa  hiburan,  dan subyek  pajak  hiburan  adalah  pribadi    atau  kelompok  yang  menikmati hiburan tersebut.
Harus  pajak hiburan adalah penyelenggara pertunjukan. Penomena  pajak rekreasi    adalah  pemberian  hiburan  berbayar,  yaitu  nonton  filem,  pameran seni,  peragaan,  disko,  nanyi,  pertunjukan,  arena  olahraga,  acara  olahraga dan lainnya.
Khusus dalam bentuk fashion show, beauty context, diskotik, karaoke, night club, trick games, panti pijat dan steam bath, dapat ditetapkan pajak hiburan setinggi-tingginya 74% (tujuh puluh lima persen).
d.  Pajak Reklame
UU  no.  28  Tahun  2009  menyebutkan  bahwa  pajak  reklame  adalah  pajak yang memungut pajak atas pembuatan reklame, yang memungut pajak atas reklame,  termasuk  penggunaan  reklame  oleh  perorangan  atau  badan hukum. Iklan Wajib pajak adalah badan yang mengadakan  iklan.
e.  Pajak Penerangan Jalan
Tarif  pajak  penerangan  umum  ditetapkan  paling  tinggi  3%  (tiga  persen) untuk tenaga listrik dari sumber lain seperti industri dan pengambilan minyak dan gas bumi. Meskipun listrik diproduksi sendiri, namun untuk penerangan umum dikenakan tarif paling tinggi 1,5 persen (satu setengah persen).
f.    Pajak  Parkir
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyebutkan  bahwa  biaya  parkir dikenakan  untuk  pemeliharaan  tempat  parkir  di  luar  badan  jalan  dan sebagian  juga  untuk  pemeliharaan  kendaraan  off-road,  termasuk penyediaan lahan untuk pemeliharaan kendaraan.
g.  Pajak  Air Tanah
UU  no  28  Tahun  2009  menetapkan  bahwa  pajak  air  bawah  tanah  adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah. Air  tanah  didefinisikan  sebagai  air  yang  terdapat  dalam  lapisan  tanah  atau batuan di permukaan bumi.
Di  bawah  pajak  air  tanah,  pajak  air  tanah  dikenakan  pada  individu  atau badan  yang  mengambil  atau  menggunakan  air  yang  mereka  atau  badan gunakan  untuk  berbagai  tujuan,  termasuk  konsumsi  komersial,  kantor  dan rumah.  Pajak  air  bawah  tanah  memungut  nilai  perolehan  air  bawah  tanah paling  tinggi  20%  (dua  puluh  persen)  yang  ditetapkan  dengan  peraturan daerah.
h.  Pajak  Sarang  Burung Walet UU  nomor.  28  Th,  2009  menetapkan  bahwa  iuran    burung  walet  adalah pajak  yang  dikenakan  untuk  pemanfaatan  sarang  burung  walet.  Untuk informasi  lebih  lanjut  tentang  sarang  burung,  topiknya  adalah  individu  atau kelompok  yang  membangun  sarang  burung.  Orang  yang  tercakup  dalam tempat    hidup   burung  ialah orang  atau  badan  yang  mengumpulkan rumah burung tersebut.
i.    Pajak  Mineral  Bukan  Logam Undang-Undang  No.28  Tahun  2009    menyatakan,  Pajak  dipungut  atas pengambilan  bahan  galian alam  atau  yang  diperoleh  dari  alam  dan  batuan bukan  logam.  Yang  keduanya  secara  alami  berasal  dari  permukaan  bumi untuk digunakan.
j.    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
UU no. 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak alam dan properti adalah pajak  atas  properti    yang  dipunyai,  dikelola  dan  ditempati  oleh  orang perseorangan  atau  lembaga  hukum.  Namun,  lahan  pertanian  bebas  pajak. Kehutanan dan industri pertambangan lainnya.
Mengenai  pajak  atas  real  estat  dan  bangunan,  wajib  pajak  adalah  orang yang secara efektif memiliki hak atas tanah dan menikmati kepemilikan dan menguasai atau menggunakan real estat. Menurut peraturan daerah, dasar
penetapan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  maksimal  sebesar  0,3%  (nol,  tiga persen).
k.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB  adalah  suatu  perbuatan  atau  peristiwa  dengan  mana  seseorang memperoleh  kebebasan    atas    lahan    dan  gedung      berdasarkan  iuran daerah.
Apa  saja  kuasa-kuasa  atas  tanah  dan  real  estate,  termasuk  hak pengelolaan  gedung-    gedung  tersebut,  dsb.?    Perolehan  hak  atas  tanah dan  bangunan  adalah  penghasilan  kena  pajak  atas  perolehan  hak  atas tanah dan bangunan. Bergantung pada peraturan daerah, dasar pengenaan pajak sampai dengan 5% (lima persen).

## Pajak Hotel
Menurut Waluyo  (2019:274)    Pajak  hotel  adalah  pajak  atas  jasa      hotel.  Hotel adalah  suatu  badan  usaha  yang  menyisihkan    akomodasi  atau  pelayanan    rekreasi dengan  cuma-cuma,  termasuk  jasa  lain  yang  terkait,  termasuk  motel,  hotel, apartemen, pondok wisata, hotel wisata, rumah kos dan hotel, yang jumlahnya lebih dari 10 orang.
Pajak  hotel  tidak  berlaku  di  semua  negara  bagian/metropolitan  di  Indonesia Situasi  ini mengacu pada otoriter   pemerintah/dewan kota  dalam  memungut atau memungut  jenis  pajak  daerah  tertentu.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  kota  yang memungut  pajak  daerah  terlebih  dahulu  harus  mengeluarkan  peraturan  pajak  hotel daerah  (Kamaroellah, 2021:3).

## Objek Pajak Hotel
Menurut  TMbooks  (2018:397)  pajak  hotel  merupakan  subjek  pelayanan  hotel, meliputi  perlengkapan  hotel  (fasilitas  olahraga  dan  hiburan,  telepon,  fax,  telex, internet, fotocopy, laundry)
Kecuali, a.  Asrama  yang  diberikan   pemerintah/pemda. b.  Penyewaan   apartemen,  rumah  susun.
c.  Layanan  perumahan  dipusat  pelatihan   keagamaan
d.  Layanan    residensial    dirumah    sakit,    panti    wreda,  rumah    anak    yatim    dan lembaga  kemasyarakatan  lainnya
e.  Layanan    agen    perjalanan    yang    diselenggarakan    hotel    untuk    penggunaan publik.

## Subjek  dan  Wajib  Pajak  Hotel
Menurut    Kamaroellah   (2021:5)    subjek  pajak  hotel adalah  orang  pribadi atau badan    yang  membayar  layanan    hotel,    dan    yang    menjadi  wajib  pajak    hotel adalah  pengusaha  hotel.

## Dasar  Pengenaan,  Tarif,  dan  Perhitungan  Pajak  Hotel
Dasar  pemungutan  iuran  hotel  berdasarkan  Peraturan  Daerah  atau    Perda Tahun  2010    Nomor  11    Kota    Palembang,  yaitu  angka    yang  dibayarkan  ke  hotel. Pajak  hotel  maksimal  10  persen  berdasarkan  peraturan  daerah/kota  (Kamaroellah, 2021:6).

## Perhitungan   pajak hotel adalah :

## Pajak  terutang = Tarif Pajak X DPP

## Dasar  Hukum  dan  Pemungutan  Pajak  Hotel
Kamaroellah    (2021:3)    menjelaskan  dasar  ketetapan    pengumpulan    pajak hotel di  Daerah  tingkat  ll  sebagai berikut:
1. UU Nmr. 34 Tahun 2002, yang merupakan  pengalihan   atas  UU Nmr  34. 18 1997 tentang Pajak Wilayah  serta  Hibah Wilayah
2. PP  No 65 untuk pajak daerah masa 2001
3. Pajak hotel tunduk pada peraturan daerah negara bagian atau kota
4. Ketetapan  gubernur/walikota  yang  menjalankan    pajak  hotel  merupakan peraturan penerapan pajak hotel yang bersangkutan.

## Cara  Pemungutan  Pajak  Hotel
Kamaroellah    (2021:9)    Menjelaskan  Seluruh  prosedur  pengambilan    pajak penginapan  tidak dapat dialihdayakan  pada pihak ketiga, namun dibolehkan untuk berkolaborasi  dalam  pengumpulan    pajak  dengan  pihak  ketiga  antara  lain:  Cetak formulir pajak, kirim surat ke pembayar pajak, atau dapatkan informasi tentang item dan  topik  pajak.  Kesibukan    yang  tidak  dapat  dikerjasama  dengan  iringan    ketiga adalah  penganggaran  jumlah  iuran  yang  harus  dibayar,  pengendalian  pembayaran pajak dan pemungutan pajak.

## Menentukan  Pajak Hotel
Menurut  Kamaroellah  (2021:9)  prosedur  pengambilan  pajak hotel pada  asal mulanya  merupakan  sistem  yang  berdiri  sendiri  yang  memungkinkan  wajib  pajak menjumlahkan,  menghitung,  menyetorkan    dan  melaporkan  pajaknya  dengan tenang. Di beberapa yurisdiksi, penentuan pajak tidak hanya bergantung pada wajib pajak tetapi juga pada wilayahnya.
Bagi WP  yang  pajaknya  dipastikan  oleh    Bupati/Walikota,  besarnya  kewajiban perpajakan ditentukan dengan menggunakan  (Kamaroellah,2021:9).

## Ketetapan  Pajak  Hotel
Kamaroellah  (2021:10)  menjabarkan  dalam   selang  waktu  5tahun  sesudah momen  terutangnya  pajak,  Bupati/walikota  dapat  mengeluarkan  SKPDKB  (Surat Ketetapan    Pajak    Daerah    Kurang    Bayar),    SKPD  KBT    (Surat    Ketetapan    Pajak Daerah    Kurang    Bayar    Tambahan),    SKPDN    (Surat    Ketetapan    Pajak    Daerah Nihil).    Menerbitkan  surat  ketetapan  pajak  bagi  sebagian  Wajib  Pajak  yang disebabkan  oleh  kesalahan  pengisian  SPTPD  atau  kelalaian  Wajib  Pajak  atas informasi perpajakan.

## Pembayaran  Dan  Penagihan  Pajak Hotel

## 1. Penyetoran  Pajak  Hotel
Pajak  hotel  harus  dibayar  dalam    kurun    waktu  yang  disepakati    dalam  kode pajak  setempat,  mis.  Paling    lambat    tanggal  15  bulan    selanjutnya  setelah  tempo pajak  yang  harus  dibayar  setelah  selesainya  masa  pajak.    Pajak  hotel  dipastikan oleh gubernur/kepala  wilayah  (Kamaroellah,2021:11).
Kamaroellah    (2021:11)    menjelaskan    Setelah  batas  waktu  yang  ditetapkan oleh  SKPD,  SKPBD,  SKPKBBT  dan  STPD,  Pajak  Hotel  harus  disetorkan  kepada
Bendahara,  Badan    Simpanan    atau  organisasi    lain  yang  ditunjuk  oleh Bupati&Walikota.

## 2. Penagihan  Pajak  Hotel
Kamaroellah  (2021:11)  menjelaskan  Penagihan pajak hotel dilakukan dengan mengeluarkan surat  peringatan  atau  teguran  atau surat sejenis sebagai tindakan pajak  pertama.  Surat  penagihan  diterbitkan  tujuh  hari  setelah  pajak  terutang  dan diterbitkan oleh  aparatur yang dipilih  oleh gubernur.
Jika besaran  iuran  yang terutang tidak dibayarkan  dalam rentang  waktu yang ditentukan dalam catatan, itu akan ditagih secara wajib. Tindakan pemungutan pajak wajib  dapat  dilakukan  dengan  pengambilan,  penjualan,  penangkisan    juga    hipotek jika  Wajib  Pajak    tetap    menentang    membayar  hutang  pajaknya  dengan  baik (Kamaroellah,2021:11).

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Anggoro  (2017:18)  pendapatan  daerah  merupakan  hak  pemerintah untuk dipertanggungjawabkan dengan belanja modal pada tahun tersebut.
Berdasarkan  pasal  1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,  PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh  daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . Pasal 3 ayat (1) menyebutkan  bahwa  PAD  bermaksud  memberdayakan  pemerintah  daerah  untuk mendanai  penyelenggaraan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah,  sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi (Anggoro,  2017:18).
Pendapatan  asli  daerah  adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah untuk  pekerjaan  umum,  pelayanan    public    dan    penggunaan    sumber    daya pemerintahan  lokal  (Anggoro, 2017:18).

## Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah
Anggoro (2017: 18)  menjabarkan  sumber utama PAD adalah:
1.    Pajak  daerah   tanpa  manfaat  langsung,  dikenakan  berdasarkan  peraturan daerah.
2.     Restribusi  daerah,  yaitu  iuran  masyarakat  yang  secara  langsung  mendapat manfaat  dari  manfaat  tertentu  yang  ditawarkan  oleh  otoritas  negara.
3.      Hasil    perngolahan    investasi    daerah    dipisahkan,    yaitu    pendapatan didistribusikan    oleh    manajemen    organisasi    komersial    lokal    dan    lembaga lainnya.
4.     PAD lain yang sah, atau penghasilan selain tiga  jenis pendapatan ini.

## C. METODE PENELITIAN
Objek  atau  Lokasi   Penelitian  dilakukan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Palembang  beralamat di  Kota  Palembang  No. 21  Jln.  Merdeka,  Provinsi Sumatera  Selatan. Metode  Penelitian
Menurut Sarosa (2021:9)  Metode penelitian adalah metode pengumpulan dan analisis  informasi  yang  berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian  atau  hipotesis. Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  ini  tidak didasarkan pada perhitungan statistik, melainkan bersifat deskriptif.
Definisi Operasional Istilah dalam  Sugiyono (2017:38) mendefinisikan variabel penelitian sebagai karakteristik orang, kelompok, organisasi atau layanan yang diteliti dan kesimpulan yang ditarik darinya.
Tabel  Definisi  Operasional  Variabel Variabel Definisi Indikator Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak  atas pelayanan  hotel. Hotel adalah bisnis yang menyediakan penginapan atau peristirahatan termasuk motel, losmen, kabin, losmen, wisma, layanan terkait lainnya, termasuk penginapan dengan 10 kamar atau lebih. (Perda Kota Palembang Nmr 11 Tahun 2010) Sasaran    dan    pencapaian pajak    hotel  yang  diterima Bapenda  Kota    Palembang tahun  2018 - 2022. Pendapatan  Asli Daerah Pendapatan    Asli    Daerah    adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah, terdiri dari: 1.  Pajak  Daerah 2.  Retribusi  Daerah 3.  Hasil    pengelolaan    kekayaan daerah  yang  dipisahkan 4. Lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah. (UU Tahun 2004  No. 33) Sasaran dan kenyataan penyetoran  Pendapatan  real Daerah    yang    diterima  Kota Palembang tahun 2018  sampai
2022.
Populasi  yang  digunakan  adalah  Pajak  Hotel  dan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota    Palembang.    Menurut  Sugiyono  (2022:91)  populasi  adalah    wilayah  generasi yang  terdiri  atas:  subjek/objek  dengan  ciri  dan  sifat  tertentu  yang  diteliti  dan diidentifikasi oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.  Sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  meliputi  data  pajak  hotel  dan  data  pendapatan  Asli  daerah    tahun 2018-2022.  Menurut Sugiyono (2022:91) sampel adalah bagian dari kuantitas yang disebabkan oleh populasi.
Sumber    dan    Metode    Pengumpulan    Data.  Sumber  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dari Bappenda Kota Palembang.    Metode  penelitian    menggunakan    data    yang    diambil  langsung  dari tempat      penelitian.  Informasi  tersebut  berupa  Perolehan iuran  Hotel dan  PAD  Kota PalembangPalembang.   Serta  informasi  yang  diperoleh dari buku.
Cara   analisis  data  : dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif dan    analisis    kontribusi.  Analisis  deskriptif  menggunakan  analisis  data  untuk mengetahui  seberapa    banyak    pendapatan pajak  hotel  meningkatkan    penerimaan daerah.  Dengan  bantuan  analisis  pembayaran,  dijelaskan  hasil  penghitungan pembayaran pajak hotel dari pendapatan asli daerah kota Palembang yang hasilnya diberikan dalam persentase tahun 2018-2022.
Rumus  analisis  kontribusi  yaitu :
Kontribusi  =     Pajak  Hotel   X 100%

## PAD
Menurut    Dapartemen    Dalam    Negeri    melaui    Keputusan    Menteri    Dalam Negeri  Republik  Indonesia   No. 690.900.327  tahun  1996   kriteria  berapa persen pajak  hotel  yang  mewakili  pendapatan  daerah  dan  klasifikasikan  tarif  pajak  hotel menurut  kriteria  pendapatan  daerah  dengan  menggunakan  rumus  yang  membagi pendapatan pajak hotel dengan pendapatan daerah.
Tabel  Pengelompokan  Standar  Kontribusi Nilai Standar 0,0%  -  10% Sangat  Kurang 10,10%  -  20% Kurang 20,10%  -  30  % Sedang 30,10%  -  40% Cukup Baik 40.10%  -  50% Baik >50% Sangat Baik Sumber  :  Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun  2006

## D. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian
1) Realisasi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Kota  Palembang
Tabel Target dan Realisasi  Pajak Hotel Kota  Palembang  2018-2022 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 2018 65.700.000.000 71.748.220.009 109.21% 2019 108.000.000.000 80.835.704.283 74,85% 2020 45.000.000.000 37.329.220.268 82,95% 2021 34.000.000.000 42.604.697.471 125,31% 2022 60.000.000.000 57.048.640.002 95,08%
Sumber : Bapenda 2023
Pada  tahun  2018, diterima     Rp.  71.748.220.009  yang  melampaui  target pajak    hotel        sebesar    Rp.    65  700  000  000    targetnya    atau    telah    melampaui target    dengan    persentase    realisasi    terhadap    target    sebesar    109.21%.    Tahun 2019    penerimaan    pajak    hotel    tidak    memenuhi      target    yang    ditentukan    yaitu sebesar    Rp.    80.835.704.283    dari    target    yang    ditentukan    yaitu    Rp. 108.000.000.000    dengan    persentase    terhadap    target    sebesar    74,85%.  Tahun 2020    penerimaan    pajak    hotel    tidak    mencapai    target    yang    ditentukan    yaitu sebesar    Rp.    37.329.220.268    dari    target    yang    ditetapkan    yaitu    Rp. 45.000.000.000    dengan    persentase    terhadap    target    82,95%.    Tahun    2021 penerimaan  pajak  hotel  melampauitarget  yang  sudah  ditetapkan  yaitu  sebesar Rp.    42.604.697.471    mencapai    indikator    yang    ditetapkan      sebbesar    Rp 34.000000000    dengan    persentase    realisasi    sebesar    125,31%.      Sedangkan penerimaan  tahun    2022    tidak    mencapai    target    yang    ditetapkan      sebesar    Rp. 57.048.640.002   dari  target  pajak  hotel  yang  ditetapkan  yaitu  Rp.  60000000000 dengan  persentase  realisasii  terhadap  target   95,08%.

## 2) Perhitungan   Pajak  Hotel  Kota  Palembang
Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  kontribusikan  oleh  berbagai  pajak daerah    termasuk    pajak    hotel.    Analisis    kontribusi    merupakan    perbandingan antara    realisasi    penerimaan  hunian    hotel    dengan    realisasi    penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun  yang  sama.
1.  Kontribusi  Pajak  Hotel  Tahun  2018
71.748.220.009,00 P2018 =                                                    X 100% = 7,53 % 953.302.082.627,74
Nilai    hasil    akhir    diperoleh    dengan    persentase    pajak  hotel  kota  palembang
sebanyak 7,53 %
2.  Kontribusi  Pajak  Hotel  Tahun  2019
80.835.704.283,28 P2019 =                                                     X 100% = 7,47 % 1.081.114.690.868,43
Nilai    hasil    akhir    diperoleh    dengan    persentase    pajak  hotel  kota  palembang sebanyak 7,47%
3.  Kontribusi  Pajak  Hotel  Tahun  2020
37.329.220.268,00 P2020 =                                                     X 100% =   3,61% 1.032.720.967.939,99
Nilai    hasil    akhir    diperoleh    dengan    persentase    pajak  hotel  kota  palembang sebanyak 3,61%
4.  Kontribusi  Pajak   Hotel  Tahun  2021
42.604.697.471,00
P2021 =                                                   X 100% P2021 =   5,09%
836.993.260.908,04
.
Nilai  hasil  akhir  diperoleh  dengan  persentase  pajak hotel kota palembang sebanyak 5,09%
5.  Kontribusi  Pajak  Hotel  Tahun  2022
57.048.640.002,00
P2022 =                                                    X 100% =   4,13%
1.378.999.509.032,10
Nilai  hasil  akhir  diperoleh  dengan  persentase  pajak hotel kota palembang sebanyak 4,13%

## Tabel Kontribusi Pajak Hotel  Kota Palembang
Tahun Pajak  Hotel (Rp) PAD (Rp) Kontribusi 2018 71.748.220.009,00 953.302.082.627,74 7,53 % 2019 80.835.704.283,28 1.081.114.690.868,43 7,47 % 2020 37.329.220.268,00 1.032.720.967.939,99 3,61 % 2021 42.604.697.471,00 836.993.260.908,04 5,09 % 2022 57.048.640.002,00 1.378.999.509.032,10 4,13 %
Sumber:  Data  diolah, 2023
Dapat    diketahui    bahwa    kontribusi   pajak   hotel    terhadap    Pendapatan   Asli Daerah  Kota  Palembang  yang  tertinggi  yaitu  pada   tahun  2018  sebesar  7,53%, kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang  pada
tahun    2019    mengalami    penurunan    sebesar  0.06%    menjadi    7,47%,    kontribusi pajak    hotel    terhadap    Pendapatan    Asli    Daerah    Kota    Palembang    tahun    2020 mengalami    penurunan    3,86%  menjadi    3,61%,    kontribusi    pajak    hotel    terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang tahun  2021  mengalami  peningkatan dari    tahun    2020    sebesar  1,48%    menjadi    5,09%,    dan    pada    tahun    2022 mengalami    penurunan    dari    tahun    2021    sebesar    0,96%    sehingga    menjadi sebesar  4,13%.

## 3) Evaluasi      Perhitungan    Kontribusi    Pajak    Hotel    Terhadap    Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Palembang
Dapartemen    Dalam    Negeri    melalui    Kemendagri  Republik    Indonesia    No. 690.900.327 telah  menetapkan  standar  kontribusi  Pajak  Daerah  termasuk  Pajak Hotel.    Cari  tahu  apa  dan  berapa  persen  pajak  hotel  yang  mewakili  pendapatan daerah  dan  klasifikasikan  tarif  pajak  hotel  menurut  kriteria  pendapatan  daerah dengan  menggunakan  rumus  yang  membagi  pendapatan  pajak  hotel  dengan pendapatan daerah.
Tabel  Hasil  Perhitungan  Kontribusi  Pajak  Hotel  Kota  Palembang
Periode  2018-2022 Tahun Rasio Kontribusi Kontribusi  Pajak Hotel  Kriteria 2018 7,53 % SK 2019 7,47 % SK 2020 3,61 % SK 2021 5,09 % SK 2022 4,13 % SK
Sumber  :  Data  diolah  2023

## Pembahasan
Pemerintah    Kota  Palembang  harus  mempertimbangkan  sumber  pendapatan asli  daerahnya  sehingga  mereka  dapat  menemukan  sumber  pendapatan  asli daerahnya  sehingga  mereka  dapat  menilai  asal      pendapatan  asli  daerah    mana yang    menjadi  sumber    penghasilan  mereka.  Saya  perlu  mengetahui  strukturnya lebih  baik.  pendapatan  lokal.  Kemungkinan  dan  yang  mana.  potensi  rendah. Menyadari  hal  ini,  pemerintah  daerah  akan  melihat  potensi  aliran  pendapatan mereka sendiri.
Dari  hasil  analisis  kontribusi  menunjukan   kontribusi  pajak  hotel  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Palembang   pada   tahun  2018  sebesar  7,53%. Pada    tahun    2019    mengalami    penurunan    dari    tahun    2018    sebesar  0.06% menjadi  7,47%.   2020   mengalami  penurunan  3,86% dari  tahun  2019   menjadi 3,61%.    Tahun    2021    mengalami    peningkatan    dari    tahun    2020    sebesar  1,48% menjadi  5,09%.   Dan  kontribusi  pajak  hotel  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota    Palembang    pada    tahun    2022    mengalami    penurunan    dari    tahun    2021 sebesar  0,96%  sehingga  menjadi  sebesar  4,13%.
Dalam  penentuan  kriteria  kontribusi  pajak  hotel  Pada  tahun  2018  sampai dengan    2022    masuk    dalam    kategori    sangat    kurang    berkontribusi.    Hal    ini dikarenakan    pada    tahun    tersebut    tingkat    kontribusinya,    tahun    2018  sebesar 7,53%,    2019    sebesar      7,47%,    2020    sebesar    3,61%,    2021    sebesar    5,09%, serta  tahun  2022  sebesar  4,13%  yang  semuanya  berada  pada  kriteria  kisaran 0%  -  10%    pada    indikator    yang    telah    ditetapkan    oleh    Dapartemen    Dalam

## Negeri, Keputusan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a) Sumbangan  Pajak  Hotel  dalam  memberikan  kontribusi  untuk  tahun  2018 sampai  dengan  2022  sangat  kurang  berkontribusi.
b) Pada    saat    covid    19  terjadi    penurunan    hunian    hotel    secara    drastis disebabkan      tidak    beroperasinya    hotel    secara    normal    sebagaimana mestinya.
c) Kontribusi    Pajak    Hotel    terhadap    Pendapatan    Asli    Daerah    selalu mengalami  penuruan  dari  tahun  2018  sampai   dengan  2022,  hanya  pada tahun    2021    mengalami    peningkatan.    Kontribusi      tertinggi    ditunjukkan dengan  persentase  sebesar  7,53  pada  tahun  2018,  sedangkan  kontribusi terendah  diterima  tahun  2020  dengan  persentase  3,61%.

## 2. Saran
a) Diharapkan    kepada    pengusaha    hotel,    mengingat    pajak    hotel    menjadi sumber  pendapatan  daerah,  maka  hotel  perlu  melakukan  sosialisasi  untuk meningkatkan  hunian  hotel.
b) Untuk  meningkatkan  pajak  hotel  pemerintah  Kota  Palembang  disarankan pemerintah    daerah    mengadakan    kegiatan    tertentu    yang    dapat    menarik minat    wisatawan    serta    kebijakan-kebijakan    yang    bisa    diambil    oleh pemerintah    kota    karena    meningkatnya    penerimaan    pajak    hotel    memiliki peran  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
Dapartemen  Dalam  Negeri,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia No. 690.900.327.
Halim, A., Bawono, I., & Dara, A. (2018). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Kamaroellah, A. (2021). Pajak dan Restribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daaerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Selembar Empat.
Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Depok: PT Kanisius.
Suandy, E. (2017). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
TMBooks. (2018). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah.
Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
Wahyuningsih, T. (2020). Ekonomi Publik. Depok: Rajawali Pers.
Waluyo. (2018). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selembar Empat.
Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Selembar Empat.