Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226

## Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar
Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19
Dery Hendryan deryhendryanfh.usbrj@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Muhamad Rusjana muhamadrusjana@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia. Yudi Yusnandi yudiyusnandi.adv@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

## Abstract
One  of  the  main  duties  and  functions  of  the  Legal  Department  as  regulated  by the Mayor of Bandar Lampung No. 38 of 2021 Article 9 paragraph (1). There is Regional  Regulation  No.  1  of  2018.  During  the  Covid-19  pandemic,  the government issued Mayor's regulation Bandar Lampung city No. 18 of 2020 and No.  25  of  2020.  This  regulation  forms  the  juridical  basis  and  technical guidelines  for  judicial  operations  in  handling  Covid-19.  The  problem  in  this research  is,  what  is  the  role  of  the  Legal  Department  of  the  Bandar  Lampung City  Regional  Secretariat  in  the  justice  operations  in  handling  Covid-19?  And what  are  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  carrying  out  the  justice operation?  The  research  method  is  a  normative  juridical  approach  and  an empirical juridical approach using secondary data and primary data. The results of the study, that the role of the Legal Department in the efforts of the Judicial Operations  for  Handling  Covid-19  for  Enforcement  of  Legislation,  are  in  the form of: (1) not optimal due to the absence of the main tasks and functions of the Legal Section in Regional Regulation No. 1 of 2018, Mayor Regulation No. 18 of 2020  and  Mayor  Regulation  No.  25  of  2020,  (2)  coaching  (socialization/ education),  written  warnings  1,  2  and  3,  controlling  and  sealing,  (3)  does  not have  a  deterrent  effect  on  residents  and  business  actors  because  of  light sanctions. Supporting factors for the Judicial Operations handling of  Covid-19, namely:  (1)  support  from  the  Mayor  according  to  the  vision  and  mission  for Bandar  Lampung,  Healthy,  Smart,  Faithful,  Cultured,  Comfortable,  Superior, Competitive,  Based  on  the  Economy  for  the  Prosperity  of  the  People,  (2) coordination  between  agencies  related  very  well  and  (3)  the  actions  of  the PPNS/Justisi  Team  were  accompanied  by  the  police  as  the  PPNS  Supervisory Board.  The  inhibiting  factors  are:  (1)  lack  of  facilities  and  infrastructure,  (2)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
limited number of PPNS and (3) the Regional Regulation on  Covid-19 does not yet exist, as a result of which sanctions and fines cannot be applied.
Keywords: Role, Judicial Operations, Handling of Covid-19.

## Abstrak
Salah  satu  tupoksi  Bagian  Hukum  sebagaimana  diatur  Perwali  Kota  Bandar Lampung  No.  38  Tahun  2021  Pasal  9  ayat  (1).  Ada  Peraturan  Daerah  No.  1 Tahun  2018.  Pandemi  Covid-19  pemerintah  terbitkan  Perwali  Kota  Bandar Lampung  No.  18  Tahun  2020  dan  No.  25  Tahun  2020.  Peraturan  ini  jadi landasan  yuridis  dan  pedoman  teknis  operasi  yustisi  penanganan  Covid-19. Permasalahan  dalam  penelitian  ini,  bagaimana  peranan  Bagian  Hukum Sekretariat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  dalam  operasi  yustisi  penanganan Covid-19 ? dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan operasi  yustisi  ?  Metode  penelitiannya,  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil  penelitian,  bahwa  Peranan  Bagian  Hukum  dalam  upaya  Operasi  Yustisi Penanganan Covid-19 untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan, berupa : (1) belum optimal akibat tidak bunyinya tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum pada Perda No. 1 Tahun 2018, Perwali No. 18 Tahun 2020 dan Perwali No. 25 Tahun  2020, (2)  pembinaan  (sosialisasi/edukasi),  peringatan  tertulis  1,  2  dan  3, penertiban  dan  penyegelan,  (3)  tidak  memberikan  efek  jera  pada  warga  dan pelaku  usaha  karena  sanksi  ringan.  Faktor  pendukung  Operasi  yustisi penanganan  Covid-19,  yakni  :  (1)  dukungan  Ibu  Walikota  sesuai  visi  dan  misi untuk  Bandar  Lampung  Sehat,  Cerdas,  Beriman,  Berbudaya,  Nyaman,  Unggul Berdaya  Saing  Berbasis  Ekonomi  Untuk  Kemakmuran  Rakyat,  (2)  koordinasi antar instansi terkait sangat baik dan (3) tindakan PPNS/Tim Yustisi didampingi oleh  pihak  kepolisian  selaku  Korwas  PPNS.  Faktor  penghambat,  yakni  :  (1) minim sarana dan prasarana, (2) keterbatasan jumlah PPNS dan (3) Perda Covid- 19 belum ada akibatnya sanksi tipiring dan denda tidak bisa diterapkan.
Kata Kunci : Peranan, Operasi Yustisi, Penanganan Covid-19.

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  unsur  pelaksana  pemerintahan tersebut  yakni  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung. Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  38  Tahun  2021  tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Kota Bandar Lampung Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Bagian Hukum adalah  unsur  staf  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bagian  yang bertanggungjawab  kepada  Sekretaris  Daerah  melalui  Asisten  Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Bagian  Hukum  dalam  melaksanakan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (2)  memiliki fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, d dan e, yakni; (1) penyiapan  bahan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  perangkat  daerah  di bidang  perundang-undangan,  bantuan  hukum  serta  dokumentasi  dan informasi hukum. (2) penyiapan bahan pelaksana pemantauan dan evaluasi di  bidang  perundang-undangan,  bantuan  hukum  serta  dokumentasi  dan informasi  hukum.  (3)  pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten Pemerintahan  dan  Kesejahteraan  Rakyat  yang  berkaitan  dengan  tugasnya. Peraturan  inilah  yang  menjadi  landasan  yuridis  dan  pedoman  teknis pelaksanaan  kegiatan  pengaturan  dan  pembinaan  warga  Kota  Bandar Lampung.
Pembangunan  Kota  Bandar  Lampung  adalah  serangkaian  kegiatan  guna mencapai tujuan yang diinginkan yakni masa depan yang lebih baik. Dalam upaya  menetapkan  tujuan  pembangunan  Kota  Bandar  Lampung, dibutuhkan visi  yang  merupakan  arah  pandangan ke  depan  mengenai  cita- cita  yang  disepakati  dan  untuk  dicapai  bersama  segenap  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  pembangunan  kota,  seperti  pemerintah, swasta  dan  warga.  Melalui  Visi  Kota  Bandar  Lampung  2021-2024  yang tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  1  Tahun 2021  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Tahun 2021-2026  (Perda  RPJMD  2021-2026)  adalah  Bandar  Lampung  Sehat, Cerdas,  Beriman,  Berbudaya,  Nyaman,  Unggul  Berdaya  Saing  Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.
Misi Pemkot Bandar Lampung berkenaan dengan kepentingan penanggulangan  Covid-19  sebagai  ikhtiar  mewujudkan  Perda  RPJMD
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
2021-2026 adalah melakukan sejumlah langkah mengendalikan, melokalisir dan  menekan  penyebaran  virus  mematikan  ini  agar  tidak  berdampak  pada kehidupan warga kota. Kebijakan pembangunan kesehatan Pemkot Bandar Lampung difokuskan mengatasi Covid-19.
Ikhtiar  mendukung  kebijakan  penanganan  Covid-19,  pemkot  pakai  dan terbitkan  :  (1)  Peraturan  Daerah  No.  1  Tahun  2018  tentang  Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Perda 1/2018), (2) Peraturan Wali Kota Bandar  Lampung  No.  18  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pencegahan Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  Melalui  Protokol Kesehatan  di  Wilayah  Kota  Bandar  Lampung  (Perwali  18/2020)  dan  (3) Peraturan  Wali  Kota  Bandar  Lampung  No.  25  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Perwali 25/2018).
Penyebaran  virus  Covid-19  belum  dapat  dikendalikan  dan  berimbas  pada perekonomian  warga,  seperti  (1)  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  (2) melumpuhkan  perekonomian  ditandai  usaha  sektor  informal  banyak  yang tutup,  (3)  pendapatan  keluarga  terjun  bebas,  (4)  warga  terkurung  di rumah/melumpuhkan  aktivitas  warga  kota  (pekerja,  pelajar,  mahasiswa, pedagang, pelaku seni dan lain-lain).
Perda 1/2018 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa : (1) pengaturan tentang  ketenteraman  masyarakat  dan  ketertiban  umum  dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak  setiap  kegiatan  yang  menggangu  ketenteraman  masyarakat  dan ketertiban  umum,  (2)  pengaturan  tentang  ketenteraman  masyarakat  dan ketertiban  umum  bertujuan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat dalam  upaya  menciptakan,  menjaga  dan  memelihara  ketertiban, ketenteraman,  keteraturan  dan  kelestarian.  Surat  Keputusan  Wali  Kota Bandar  Lampung  No.  46/IV.06/HK/2021  tentang  Penetapan  Satuan  Tugas
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  di  Wilayah  Kota Bandar  Lampung  menyebutkan  bahwa  menetapkan  satgas  tim  yustisi Covid-19 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan menindaklanjuti  Keppres  No.  82  Tahun  2020  tentang  Komite  Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pembentukan  Satgas  Penanganan  Covid-19  bertujuan  ;  (1)  meningkatkan ketahanan  masyarakat  di  bidang  kesehatan,  (2)  mempercepat  penanganan Covid-19 melalui sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait, (3) meningkatkan  antisipasi  perkembangan  eskalasi  penyebaran  Covid-19,  (4) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, (5) meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan  merespon  (mitigasi)  Covid-19.  Strategi  dan  pendekatan  penanganan laju  penyebaran  Covid-19  non  medis  adalah  salah  satu  cara  pendekatan dengan  mengedepankan  kearifan  lokal  dan  pakai  peraturan  perundangan- undangan yang eksisting sebelum muncul Covid-19.
Prakteknya menunjukkan bahwa pelaksanaan tupoksi Bagian Hukum dalam operasi yustisi, sering kali dihadapkan banyak problem, yakni sumber daya (personil, sapras dan anggaran). Personil hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan minim keahlian sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS). Fakta  lain  menunjukkan  bahwa  kompetensi  pengetahuan  hukum  dan profesionalitas  personil  masih  rendah,  kurang  koordinasi  antar  pemangku kepentingan  dan  standar  pengenaan  sanksi  yang  beragam  dari  masing- masing  instansi.  Dampaknya  warga  merasa  telah  terjadi  diskriminasi penegakan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  muncul  protes  saat operasi  yustisi.  Merujuk  fenomena  di  atas,  penulis  tertarik  melakukan penelitian  dengan  mengangkat  judul “Peranan  Bagian  Hukum Sekretariat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Dalam  Operasi  Yustisi Penanganan Covid-19” .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  membahas  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  penulis  memakai pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis normatif  adalah  penelitian  perpustakaan  ( library  research )  atau  studi dokumen.  Pendekatan  dengan  cara  menelaah  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dan  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan dibahas.  Adapun  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum sosiologis atau penelitian lapangan.  Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peranan  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Bandar Lampung  Dalam  Operasi  Yustisi  Penanganan  Covid-19  untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
Menurut  Moh.  Mahfud  MD.,  otonomi  daerah  adalah  pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tanpa mengabaikan  kedudukan  pemerintah  daerah  sebagai  aparat  pemerintah pusat  untuk  menyelenggarakan  urusan-urusan  yang  ditugaskan kepadanya.      Pemerintah  daerah  yang  mencerminkan  hubungan  pusat dan  daerah  disesuaikan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) yakni : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang  berbentuk  republik”,  dilihat  dari  isi  UUD  1945  Pasal  1  tersebut maka  dapat  disimpulkan  dua  konsep  yakni  :  pemerintahan  konsep negara  kesatuan  ( unitary  state )  yaitu  tidak  ada  negara  dalam  suatu negara  dan  konsep  bentuk  pemerintahan  republik  yang  berlandaskan pada prinsip demokrasi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  dimaksud  daerah  otonomi  adalah  kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peranan  jika  ditujukan  pada  individu  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KKBI),  berarti  “  perangkat  ”  tingkah  yang  diharapkan dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  dimasyarakat.  Oleh  karena  itu jika  “Peranan”  ditujukan  bagi  hal  yang  bersifat  kolektif  dalam masyarakat  seperti  himpunan  ataupun  organisasi  berarti  “perangkat tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  organisasi  atau  lembaga  yang berkedudukan  dalam  sebuah  masyarakat”.  Peranan  tersebut  berupa penegakan  peraturan  perundang-undangan,  maka  diperlukan  adanya teori hukum, sebagai berikut :
Teori sociological  jurisprudence tumbuh  dan  berkembang  di Amerika,  yang  dipelopori  oleh  Roscoe  Pound. Sociological jurisprudence merupakan  suatu  teori  hukum  yang  mempelajari pengaruh  hukum  terhadap  masyarakat,  dengan  pendekatan  dari hukum  ke  masyarakat.  Hukum  menjadi  instrumen  untuk mengarahkan  masyarakat  menuju  tujuan  yang  diinginkan,  bahkan perlu  menghilangkan  kebiasaan  masyarakat  yang  dipandang negatif. Roscue Pound seorang pendukung sociological jurisprudence ,  mengatakan  hukum  dapat  bersifat  sebagai  alat untuk  memperbaharui  (merekayasa)  masyarakat  ( law  as  a  tool  of social engineering ).
Di  Indonesia  Teori  Pound  ini  dikembangkan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja.  Hukum  dalam  teori  Mochtar  tidak  diartikan  sebagai “alat”  tetapi  sebagai  “sarana”  pembaharuan  masyarakat.  Pokok-pokok pikiran  yang  melandasi  teori  tersebut  adalah  (1)  bahwa  ketertiban  dan keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan  memang diinginkan,  bahkan  mutlak  perlu,  dan  (2)  bahwa  hukum  dalam  arti
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
kaidah  diharapkan  dapat  mengarahkan  kegiatan  manusia  ke  arah  yang dikehendaki  oleh  pembangunan  dan  pembaharuan  itu.  Untuk  itu diperlukan  sarana  berupa  peraturan  hukum  yang  tertulis  (baik perundang-undangan  maupun  yurisprudensi)  dan  hukum  yang berbentuk  tertulis  itu  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Dalam  pandangan  itu,  Ehrlich  berpendapat  bahwa  hukum positif  akan  memiliki  daya  berlaku  yang  efektif  apabila  berisikan  atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi.
Penanganan  menurut  KBBI  adalah  proses,  cara,  perbuatan  menangani (penggarapan).  Perbuatan  menangani  ini  untuk  mengoptimalkan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Kontek disini agar ; (1)  laju angka penyebaran virus  dapat  dikendalikan  dan  ditekan,  (2)  terapkan  protokol  kesehatan dengan  mencegah  terjadi  kerumunan  warga  serta  (3)  melakukan monitoring (patroli) dan pengawasan aktivitas warga yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar.
Kemunculan  pertama  kali Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  di Kota  Wuhan  Tiongkok  (China  Daratan)  diakhir  Tahun  2019  telah gemparkan  dan  buat  panik  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia.  Kasus pertama  warga  Indonesia  terinfeksi  Covid-19  diumumkan  langsung Presiden Joko Widodo, Senin 2 Maret 2020. Presiden mengumumkan 2 (dua)  kasus  pertama  yakni  seorang  ibu  berusia  64  tahun  dan  putrinya yang berusia 31 tahun asal Kota Depok Jawa Barat. Pasca pengumunan membuat  warga  panik,  hingga panic  buying terjadi  di  masyarakat.
Ditandai  melambung  tinggi  harga  masker  dan hand  sanitizer akibat banyak dicari.
Sejak  itu  pemerintah  menyatakan  perang  terhadap  Covid-19,  diawali terbitnya  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  (lainnya).  Ini ditempuh  untuk  mengendalikan  dan  menekan  penyebaran  Covid-19.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Diikuti  lahir  banyak  kebijakan  pemerintah  seperti  protokol  kesehatan, pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah hingga PPKM. Presiden Jokowi  menetapkan  Covid-19  sebagai  bencana  non  alam  dan gelontorkan APBN/APBD. Kebijakan pergeseran anggaran (refocusing) atas  anggaran  tahun  berjalan  (2020)  dan  penganggaran  penanganan Covid-19  (2021  dan  2022).  Kegiatan  yang  dianggarakan  meliputi kegiatan  tindakan  medis  dan  non  medis.  Kegiatan  medis  yang  dapat sokongan  APBN/APBD,  meliputi  ;  (1)  peningkatan  daya  tampung rumah sakit (ruang isolasi), (2) alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis  dan  non  medis,  (3)  obat-obatan  dan  alat  kesehatan  (alkes),  (4) peningkatan  kapasitas  laboratorium eksisting dan  membangun laboratorium baru, dan (5) pembelian mobil ambulance .
Sementara dukungan APBN/APBD untuk kegiatan non medis, meliputi ; (1) menyiapkan jaring pengaman sosial (sembako) bagi keluarga yang diisolasi,  (2)  bantuan  pemulihan  ekonomi  berupa  pembagian  modal untuk  pedagang  dan  usaha  kecil,  (3)  program  Pemulihan  Ekonomi Nasional  (PEN)  terdampak  Covid-19,  (4)  sosialisasi  dan  edukasi ancaman  penyebaran  Virus  Covid-19  serta  (5)  kegiatan  operasi  yustisi penanganan Covid-19.
Kota  Bandar  Lampung  sebagai  ibukota  Provinsi  Lampung  memberi insentif  percepatan  peredaran  virus  Covid-19  karena  sebagai  pusat pemerintahan,  pendidikan,  perdagangan  dan  jasa,  serta  kota  Pelabuhan (keluar  masuk  barang  dan  orang)  dari  luar  negeri  dan  dalam  negeri. Dampaknya  mobilitas  warga  tak  terhindarkan  ditandai  arus  keluar masuk  orang  (jalur  bandar  udara,  pelabuhan  laut  maupun  pintu  masuk perbatasan  darat  dengan  provinsi  tetangga),  seperti  Provinsi  Sumatera Selatan dan Bengkulu serta pergerakan warga asal 15 kabupaten/kota di Provinsi  Lampung.  Pemkot  Bandar  Lampung  wajib  melakukan treatment khusus  melalui  kebijakan  pembentukan  tim  yustisi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
penanganan  Covid-19  untuk  mengendalikan  dan  menekan  angka suspect . Penanganan yang dilakukan Tim Yustisi Penanganan Covid-19 yang  terdiri  dari  :  Polresta  Bandar  Lampung  (Korwas  PPNS),  Kodim 0410  Bandar  Lampung,  Kejari  Bandar  Lampung,  PN  Tanjungkarang, Brigif  Marinir  Piabung,  Satpol-PP,  Dishub,  Dinas  PTSP,  Disparekraf, BPBD  dan  Bagian  Hukum  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota Bandar Lampung.
Kemunculan Corona  Virus  Disease 2019  telah  mengubah  kebiasaan sehari-hari  ( daily  activity )  warga  Kota  Bandar  Lampung.  Transformasi yang  terjadi  meliputi  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM)  dari offline migrasi  ke online ,  pekerja  kantoran  migrasi  dari Work  From  Office ke Work  From  Home ,  usaha  kuliner  berbasis  aplikasi,  persidangan  dari offline ke online ( e-court ),  dll.  Covid-19  telah  berhasil  mengakselerasi transformasi  kehidupan  warga  menuju  kehidupan  digitalisasi  berbasis aplikasi  adalah  keniscayaan.  Sektor  yang  sangat  terdampak  adalah fasilitas  layanan  kesehatan,  baik  rumah  sakit  pemerintah  maupun swasta.  Dalam  keterbatasan  rumah  sakit,  mereka  wajib  membagi pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan  antara  pasien  umum  dan  pasien suspect Covid-19.  Terutama  dokter,  perawat,  tim  medis  dan  petugas laboratorium  yang  berada  di  garda  terdepan  melayani  para  pasien Covid-19.  Indikator  yang  dipakai  mengukur  sejauh  mana  Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam operasi yustisi  penanganan  Covid-19  untuk  penegakan  peraturan  perundang- undangan, yakni :
1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi
Penanganan Covid-19
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan
Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  di  Tingkat  Desa  dan Kelurahan  untuk  Pengendalian  Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019,  pada  pokoknya  menyebutkan  bahwa  peraturan  perundang- undangan  ini  sebagai  dasar  PPKM  dalam  upaya  pencegahan penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  di  seluruh  wilayah Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Plt.  Kepala  Bagian  Hukum (Kabag  Hukum)  Sekretariat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Ani Rahmawati,  13  Januari  2023,  sebagai  berikut:    Pembatasan  dan penertiban    aktivitas  warga  dan  pelaku  usaha  selama  PPKM  untuk mengendalikan dan menekan laju penyebaran Corona Virus Disease 2019  di  Kota  Bandar  Lampung.  Tupoksi  ini  dilakukan  setiap  hari, bahkan  hampir  tembus  24  jam  sehari  oleh  Tim  Yustisi  Penanganan Covid-19.  Tujuannya  adalah  tidak  dengan  sebatas  penegakan peraturan  perundang-undangan,  namun  penertiban  dan  penyegelan dengan mengedepankan langkah pencegahan ( preventive ). Jika fakta di lapangan masih terjadi pelanggaran, Tim Yustisi dapat mengambil tindakan  tegas  (hukum)  agar  menimbulkan  efek  jera  dan  tidak mengulangi  perbuatannya.  Tupoksi  Bagian  Hukum  dalam  operasi yustisi  penanganan  Covid-19  yakni  berpedoman  Perda  1/2018  dan Perwali 38/2021.
Pada laporan kegiatan Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum Muda Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Tahun 2021-2022,  bahwa  1  Januari  2021  sampai  31  Desember  2022 melakukan  operasi  yustisi  di  Kota  Bandar  Lampung  dengan memberi  arahan  dan  pembinaan  berupa  sosialisasi  dan  peringatan kepada  warga  dan  pelaku  usaha  agar  mentaati  protokol  kesehatan dan membuka tempat usaha tidak melewati jam operasional selama PPKM.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Dari  hasil  wawancara,  data  di  atas  dan  sesuai  dengan  isi  peraturan perundang-undangan penanganan  Covid-19,  khususnya  penanganan non medis bahwa Perda 1/2018, tupoksi stakeholders dalam kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 tidak bunyi pada batang tubuh (tidak  tersurat)  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga dalam  pelaksanaan  di  lapangan  sering  kali  terjadi  kekosongan hukum dan berpotensi terjadi multitafsir.

## 2. Pola Koordinasi yang Dilakukan Bagian Hukum dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19.
Koordinasi  adalah  sinkronisasi  yang  teratur  dari  usaha-usaha  untuk menciptakan  pengaturan  waktu  yang  terpimpin  dalam  hasil pelaksanaan  yang  harmonis  dan  bersatu  untuk menghasilkan  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Terkait  pola  koordinasi  yang  dilakukan Bagian  Hukum  dalam  operasi  yustisi  penanganan  Covid-19, menurut  Plt.  Kabag  Hukum  dan  JF  Analis  Hukum  Muda  bahwa koordinasi yang dilakukan adalah Bagian Hukum mendapat laporan dari  warga  yang  masuk  melalui call  centre Satgas  Covid-19,  halo Wali  Kota,  Camat  dan  Lurah  serta  hasil  temuan  tim  patroli,  yang diduga  telah  terjadi  pelanggaran  protokol  kesehatan  dan  jam operasional tempat usaha selama PPKM.
Setelah  itu  Bagian  Hukum  berkoordinasi  dengan  Tim  Yustisi Penanganan  Covid-19  untuk  melakukan  penertiban/penyegelan. Langkah  tersebut  meliputi  penertiban  kerumunan  warga  di  tempat umum, warga yang tidak pakai masker dan belum vaksin  Covid-19 serta  tempat  usaha  yang  melanggar  jam  operasional.  Tim  yustisi tidak bisa menerapkan sanksi denda dan tindak pidana ringan karena belum ada Peraturan Daerah tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Menurut Edi Irawan selaku PPNS, bahwa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
agar  efektif  Satgas  Covid-19  Kota  Bandar  Lampung  selalu berkoordinasi  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan  operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
Dari  seluruh  informan  dan  data  yang  ada  selama  operasi  yustisi penanganan  Covid-19,  koordinasi  dilakukan  oleh  Bagian  Hukum dengan  tim  yustisi  penanganan  Covid-19.  Terjadi  ketidakefektifan saat  rakor,  karena  rencana  tim  turun  selalu  bocor  dan  saat  turun tempat yang disasar tidak ada aktivitas alias tutup sehingga sia-sia.

## 3. Mekanisme  atau  Prosedur  Penegakan  Peraturan  Perundang-
Undangan dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19
Menurut Ani Rahmawati dan Meilisa, prosedur penegakan peraturan perundang-undangan  dalam  operasi  yustisi  penanganan  Covid-19, sebagai berikut :
a) Menyiapkan  dasar  hukum  dalam  operasi  yustisi  penanganan
Covid-19,  seperti  Perda  1/2018,  Perwali  18/2020  dan  Perwali
25/2020.
b) Menyiapkan personil yang terdiri dari:
1) Internal  meliputi;  unsur  Bagian  Hukum,  Satpol-PP,  PPNS, BPBD,  Dinkes,  Diskominfo,  Disparekraf,  Dishub  dan  Dinas PTSP.
2) Eksternal meliputi; Polresta, Kejari, PN Tjk, Kodim 0410 dan Brigif Marinir Piabung.
c) Menyiapkan  mekanisme  penegakan  peraturan  perundang- undangan  dalam  operasi  yustisi  penanganan  Covid-19,  langkah operasi  yustisi  yang  dilakukan  tim  harus  didampingi  PPNS  dan
APH saat mengambil tindakan hukum.
d) Memeriksa administrasi kependudukan (KTP) warga dan pelaku usaha,  memastikan  apakah  warga  Kota  Bandar  Lampung  atau
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
wilayah lain untuk kepentingan basis pendataan yang melanggar PPKM.
Mengutip  pernyataan  Kepala  Satpol-PP  Kota  Bandar  Lampung Ahmad  Nurizky,  langkah  operasi  yustisi  penanganan  Covid-19, adalah :
a) Pembinaan, edukasi dan penyuluhan di lokasi pada warga, wanil khusus  pelaku  usaha  dan  warga  yang  beraktivitas  di  luar  rumah akan pentingnya kesadaran hukum untuk melaksanakan apa yang ada dalam Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali 25/2020.
b) Apabila dilanggar maka Tim Yustisi Penanganan Covid-19 akan memberikan  peringatan  1  (satu)  sampai  3  (tiga),  jika  tetap melanggar maka dilakukan upaya penertiban dan penyegelan.
c) Melakukan  operasi  represif  yaitu  penutupan  sementara  tempat usaha (penyegelan), jika surat peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tidak  digubris,  Tim  Yustisi  Penanganan  Covid-19  melakukan penyegelan .
Catatan  laporan  tim  yustisi  Tahun  2021-2022,  prosedur  operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung adalah :
a) Melakukan  koordinasi  antar  Tim  Yustisi  Penanganan  Covid-19 dalam penertiban dan penyegelan.
b) Pelaksanaan penertiban dan penyegelan ;
1) BPBD  Kota  Bandar  Lampung  selaku  sekretariat  Satgas
Covid-19  mengundang  Tim  Yustisi  Penanganan  Covid-19 untuk  melakukan  rapat  dalam  merencanakan  kegiatan penertiban dan penyegelan.
2) Membuat jadwal pelaksanaan turun lapangan.
c) Pelaksanaan penertiban dan penyegelan, meliputi;
1) Apabila  saat  turun  lapangan  terdapat  pelanggaran  yang kemudian  diserahkan  tim  patroli  kepada  Tim  Yustisi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
Penanganan Covid-19 untuk dilakukan penindakan
(penertiban dan penyegelan).
2) Lanjut  Tim  Yustisi  Penanganan  Covid-19  memproses sesuai dengan ketentuan Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali  25/2020  untuk  dilakukan  penegakan  peraturan perundang-undangan.
3) Pasca  dilakukan  penertiban  dan  penyegelan,  dibuatkan berita  acara  penertiban  dan  penyegelan  oleh  Tim  Yustisi Penanganan Covid-19. Lalu BA tersebut diserahkan kepada Wali  Kota  Bandar  Lampung  selaku  penanggung  jawab Satgas  Covid-19.  Apabila  ada  potensi  pelanggaran  pidana maka dilimpahkan ke Polresta Bandar Lampung.
4) Pasca  penyegelan  (penutupan  sementara),  Tim  Yustisi melalui PPNS mengevaluasi sebagai dasar membuka segel.
Sebaliknya  apabila  tempat usaha  berulang  kali  dan potensi terjadi  pelanggaran  pidana,  Tim  Yustisi  melalui  PPNS merekomendasikan  kepada  Wali  Kota  Bandar  Lampung untuk menutup tempat usaha tersebut secara permanen. Dari  seluruh  informan  dan  data  yang  ada,  Bagian  Hukum  telah melaksanakan  prosedur  operasi  yustisi  penanganan  Covid-19 dengan  ;  (1)  melakukan  langkah  persuasif  berupa  pendekatan humanis  yakni  dengan  mendatangi  dan  mengajak  pelaku  usaha dan  warga  berdialog  secara  proaktif  untuk  mengetahui  harapan yang  mereka  inginkan  selama  PPKM  dan  (2)  penertiban  dan penyegelan  tempat  usaha,  tetap  menjaga  ketahanan  sosial (pendapatan) mereka selama PPKM.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226

## 4. Peranan  Bagian  Hukum  dalam  Operasi  Yustisi  Penanganan Covid-19
Menurut  JF  Analis  Hukum  Muda,  peranan  Bagian  Hukum  dalam operasi  yustisi  penanganan  Covid-19  dalam  rangka  penegakan peraturan perundang-undangan adalah :
a) Sebagai pelaksana kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
b) Pelaksana  pemantauan  dan  evaluasi  dibidang  perundang- undangan dan bantuan hukum di Kota Bandar Lampung, karena hingga  kini  Pemkot  Bandar  Lampung  belum  memiliki  lembaga (sekretariat)  untuk  mengkoordinasikan  penegakan  peraturan perundang-undangan lintas OPD dan instansi terkait.
c) Penghubung dan pengawas pelaksanaan Tim Yustisi Penanganan Covid-19  dalam  upaya  penegakan  peraturan  perundang- undangan.
d) Memproses  penertiban  dan  penyegelan  tempat  usaha  serta pembubaran  kerumunan  warga  dengan  membuat  berita  acara untuk  diserahkan  kepada  penanggung  jawab  Satgas  Covid-19
Kota Bandar Lampung.
Menurut  informan,  data  yang  ada  dan  kerangka  sosiologis  akan diterapkan  dalam  analisa  terhadap  Bagian  Hukum,  sehingga  pusat perhatian  akan  diarahkan  pada  peranannya.  Masalah  peranan dianggap  penting,  karena  pembahasan  mengenai  Bagian  Hukum sebenarnya  lebih  banyak  tertuju  pada  diskresi  atas  keyakinan  dan penilaian tim yustisi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
5. Tolak  Ukur  dari  Keberhasilan  Operasi  Yustisi  Penanganan
Covid-19
Kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019  dilakukan  di  tingkat  makro  dan  mikro.  Kebijakan makro,  berupa  pengakuan  dan  proteksi  terhadap  warga  dari  Covid- 19  dengan  menerbitkan  Peraturan  Wali  Kota  tentang  Covid-19 sebagai guidance melakukan  pencegahan  dan  pengendalian.
Kebijakan  tersebut  terwujud  dengan  memantapkan  aspek  hukum perlindungan  bagi  warga  Kota  Bandar  Lampung  ( Salus  populi suprema lex esto ). Adapun kebijakan di tingkat mikro adalah upaya meningkatkan  intensitas  dan  efisiensi  operasi  yustisi  penanganan Covid-19,  berupa  ;  pengurangan  jumlah  unsur  (institusi)  yang terlibat, efisiensi penggunaan APBD (mengurangi uang transportasi tim  yustisi  Covid-19),  pendekatan  humanis,  utamakan  edukasi, tambah intensitas pergerakan tim patroli dan tim yustisi penanganan Covid-19.
Merujuk  hasil  wawancara  dengan  Ani  Rahmawati,  Meilisa,  Edi Irawan  dan  Asrin,  mengenai  tolak  ukur  keberhasilan,  sebagai berikut:
a) Pelaku  usaha  tidak  lagi  membuka  tempat  usaha  melewati  jam operasional selama PPKM.
b) Pelaku  usaha  menerapkan  dan  menyiapkan  protokol  kesehatan, sesuai peraturan perundang-undangan berupa wastafel dan sabun cuci  tangan,  pengunjung  wajib  pakai  masker  dan  sudah  vaksin Covid-19  (ke-1,  2  dan booster ),  jumlah  pengunjung  maksimal 1/2  dari  kapasitas,  jarak  antar  meja/kursi  2  meter,  tidak berkerumun serta lansia dan komorbit stay at home .
c) Muncul kesadaran hukum warga selama PPKM.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
B. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Operasi Yustisi Penanganan
Covid-19 untuk Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Faktor  internal  yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam  melaksanakan operasi  yustisi  penanganan  Covid-19  untuk  menegakkan  peraturan perundang-undangan, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia/kualitas  manusia,  dana  operasional,  lokasi,  sapras,  integritas pimpinan  dan  pegawai.  Kedua  adalah  faktor  eksternal,  yang  terdiri ancaman  atau  tantangan.  Ancaman  adalah  faktor  eksternal  yang menyebabkan  organisasi  tidak  dapat  mencapai  tujuannya,  seperti  : perkembangan  teknologi,  peraturan  perundang-undangan  atau  situasi keuangan dapat memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

## 1. Faktor Pendukung dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19
Hasil  wawancara  dengan  Ani  Rahmawati,  Ahmad  Nurizky  dan Meilisa, faktor pendukung, sebagai berikut :
a) Dukungan  Ibu  Wali  Kota  sesuai  dengan  visi  dan  misi  Kota
Bandar  Lampung  untuk  menjadikan  Kota  Bandar  Lampung Sehat,  Cerdas,  Beriman,  Berbudaya,  Nyaman,  Unggul  Berdaya
Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.
b) Koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait sangat intens.
c) Bahwa  tindakan  PPNS  selalu  didampingi  Bagian  Hukum  dan Polresta Bandar Lampung (Korwas PPNS).
2. Faktor  Penghambat  dalam  Operasi  Yustisi  Penanganan  Covid-
19
Hasil  wawancara  dengan  Kasat  Pol-PP,  Plt.  Kepala  Bagian  Hukum dan  Jabatan  Fungsional  (JF)  Analis  Hukum  Muda,  faktor penghambat sebagai berikut:
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
a) Kurangnya sapras di Bagian Hukum sebagai pelaksana kegiatan operasi  yustisi  penanganan  Covid-19  di  Kota  Bandar  Lampung dan supervisi tugas PPNS.
b) Terbatas  PPNS  di  Subbag/Fasilitasi  Bantuan  Hukum  Bagian
Hukum karena PPNS harus pendidikan khusus dan pengangkatan melalui  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  setelah dapat pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.
c) Literasi  Covid-19  rendah  seputar  PPKM  di  Kota  Bandar
Lampung, jadi penyebab masih belum patuh dan tertibnya warga dan pelaku usaha.
d) Sanksi penyegelan (penutupan permanen) dan denda tidak dapat diterapkan  sebagai  tindak  pidana  ringan  karena  penanganan Covid-19 belum diatur dalam peraturan daerah.
Dari  seluruh  informan,  data  yang  ada  dan  tanpa  fasilitas  sarana  atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan peraturan perundang- undangan  akan  berlangsung  dengan  lancar  dan  optimal.  Sarana  atau fasilitas  tersebut,  antara  lain:  (1)  tenaga  manusia  yang  berpendidikan dan  terampil,  (2)  organisasi  yang  baik,  (3)  sapras  yang  memadai,  (4) keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka  mustahil  penegakan  peraturan  perundang-undangan  akan mencapai tujuannya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226

## IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut :
1. Peranan  Bagian  Hukum  dalam  Operasi  Yustisi  Penanganan  Covid-19 untuk  Penegakan  Peraturan  Perundang-undangan,  yakni  :  (1)  belum optimal  dilihat  dari  tidak  bunyinya  tupoksi  Bagian  Hukum  pada  Perda 1/2018, Perwali 18/2020 dan Perwali 25/2020, (2) pola koordinasi baik antar stakeholders ,  (3)  prosedur  operasi  yustisi  yang  meliputi pembinaan  (sosialisasi/penyuluhan  dan  peringatan  1,  2  dan  3), penertiban dan penyegelan tidak memberi efek jera karena sanksi ringan
(tidak memiliki perda Covid-19).
2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Bagian  Hukum  dalam  Operasi Yustisi, sebagai berikut :
Faktor pendukung, yakni :
a) Dukungan  Ibu  Wali  Kota  sesuai  visi  dan  misi  Kota  Bandar  Lampung untuk  menjadikan  Kota  Bandar  Lampung  Sehat,  Cerdas,  Beriman, Berbudaya,  Nyaman,  Unggul  Berdaya  Saing  Berbasis  Ekonomi  untuk Kemakmuran Rakyat.
b) Koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait sangat intens.
c) Bahwa  tindakan  PPNS  selalu  didampingi  Bagian  Hukum  dan  Polresta Bandar Lampung (Korwas PPNS).
Faktor penghambat, yakni :
a) Sapras terbatas di Bagian Hukum sebagai salah satu pelaksana kegiatan operasi yustisi penanganan Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
b) Terbatas  PPNS  di  Subbag/Fasilitasi  Bantuan  Hukum  Bagian  Hukum karena PPNS harus pendidikan khusus dan pengangkatan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah dapat pertimbangan Jaksa
Agung dan Kapolri.
c) Literasi Covid-19 rendah seputar PPKM di Kota Bandar Lampung.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226
d) Sanksi  penyegelan  (penutupan  permanen)  dan  denda  tidak  dapat  diterapkan sebagai  tindak  pidana  ringan  karena  penanganan  Covid-19  belum  diatur dalam peraturan daerah.
Saran dan rekomendasi peneliti, yakni :
1. Pemkot Bandar Lampung wajib menyusun perda tentang bencana non alam, respon  atas  fenomena  non  alam  yang  menimpa  warga  agar  memiliki  daya paksa, optimal dan ada kepastian hukum.
2. Pemkot  Bandar  Lampung  harus  melakukan  langkah,  sebagai  berikut  :  (1) melengkapi sapras Bagian Hukum, (2) melaksanakan program pengembangan ASN melalui Pendidikan PPNS bagi staf Bagian Hukum dan (3)  meningkatkan  intensitas  koordinasi  antar  instansi  terkait  agar  tidak muncul ego sektoral.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2437 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 205 – 226

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, Cet. 1, 2004.
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1991.
Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam
Pembangunan Nasional , Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 2000.
Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia , Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1997 tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  01  Tahun  2021  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  01  Tahun  2018  tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Dalam  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan  Wali  Kota  Bandar Lampung  Nomor  38  Tahun  2021  tentang  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Bandar Lampung.
Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 46/IV.06/HK/2021 tentang
Penetapan  Satuan  Tugas  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Bandar Lampung.
Sumber Lain WJS.  Poerwadarminta,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 1976.