## TELAAH EKONOMI POLITIK PERAN INVESTOR DALAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PUBLIK DI DAERAH WISATA KUTA BALI
Emma Ratna Sari Moedy
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Denpasar emmamoedy@gmail.com
Abstrak -  Masalah  kemacetan  sudah  mengakar  di  daerah  wisata.  Penyebabnya  sangat kompleks.  Peranan  investor  dalam  tata  kelola  pemerintahan  di  Kuta,  Bali,  Indonesia, diangkat  dalam  bentuk  tulisan  tentang  wacana  publik  utamanya  soal  implementasi  ke- bijakan  publik.  Diskusi  dan  penelitian  sosial  ini  dibuat  untuk  para  pelaku  bisnis  di Kuta.  Dibutuhkan  penanganan  yang  komprehensif    jadi  tidak  hanya  diatasi  dari  satu sisi  saja.  Sinergi  pemerintah,  swasta  dan  investor  sangat  dibutuhkan  agar  dapat  mem- berikan jaminan terhadap kelancaran, kepastian,  kenyamanan, keterjangkauan dan kes- elamatan yang lebih baik. Hal ini hanya akan dapat dicapai bila konsep perencanaannya benar,  pelaku-pelaku  (stakeholders)  bersatu  padu,  kebijakan  pemerintah  mendukung, ketaatan  masyarakat  tinggi  dan  penerapan  law  enforcement  yang  tegas.  Kontinuitas dan  keterpaduan  antarmoda  transportasi  juga  merupakan  bagian  yang  menjadi  syarat untuk  menjadikan  tingkat  kualitas  yang  lebih  baik.  Dengan  demikian  akan  dapat  dica- pai  efektivitas  dan  efisiensi  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  mendukung  upaya  menga- tasi  kemacetan  dan  pada  akhirnya  menyejahterakan  masyarakat.  Wajah  lalu  lintas  dan transportasi publik merupakan cermin dari wajah Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Kata kunci : investasi, tujuan wisata internasional, transportasi publik, implementasi ke- bijakan publik
Abstract - Traffic jam is sosial problem in Kuta, Bali, Indonesia. The congestion problem has taken root in tourism destination . The causes are complex. The role of investors in governance in Kuta, Bali, Indonesia, was appointed in the form of writing about public discourse primarily about the implementation of public policy. This discussion and social research was  made for business  people in  Kuta. Comprehensive handling is  needed so it is not only handled from one side only. The synergy of the government, private sector and investors is urgently needed in order to be able to provide guarantees for smoothness, certainty, comfort, affordability and better safety. This can only be achieved if the concept of planning is correct, actors are united, government policies support, high public obser- vance  and  strict  enforcement  of  law  enforcement.  Continuity  and  integration  between transportation modes is also a prerequisite for better quality levels. Thus, effectiveness and efficiency will be achieved which in turn will support efforts to overcome congestion and ultimately improve the welfare of the community. The face of traffic and public trans- portation is a reflection of Bali’s face as a world tourist destination.
Keywords : investor, traffel destinations, public transformations, implementation of pub- lic policy

## Latar Belakang
Kemacetan  di  daerah  wisata  bagai- kan  dua  sisi  uang.  Ramainya  kunjungan wisata mau tidak mau membawa dampak makin  meningkatnya  kemacetan  di  seki- tar daerah wisata tersebut. Daerah wisata sejatinya menawarkan kenyamanan, kea- manan,  suasana  rekreatif  yang  kondusif sehingga  yang  datang  berwisata  dapat rileks, santai dan menikmati perjalanann- ya. Namun seperti yang sudah disebutkan di  awal  ketika  suatu  daerah  wisata  men- jadi  favorit  maka  ruas-ruas  jalan  di  seki- tarnya  umumnya  mengalami  kemacetan. Padahal  kemacetan  merupakan  simbol dari  ketidaknyamanan,  ketidakamanan, stress dan hal negatif lainnya. Kemacetan merupakan  sesuatu  yang  mau  tidak  mau mengikuti  pesatnya  pertumbuhan  wisata. Namun  kemudian  situasi  macetnya  lalu lintas  menjadi  boomerang  bagi  daerah wisata  tersebut.  Diperlukan  penanganan yang  komprehensif  agar  masalah  kemac- etan dapat terurai dan diminimalisir sebe- lum pada akhirnya daerah wisata tersebut ditinggalkan akibat ketidaknyamanan  da- lam mengakses daerah tersebut.
Bali  sebagai  destinasi  wisata  favorit Indonesia  dan  dunia  memiliki  banyak tempat-tempat  menarik  untuk  dikunjun- gi.  Kuta  merupakan  salah  satu  destinasi wisata paling favorit bagi para pelancong domestik  dan  mancanegara.  Tingginya minat wisatawan untuk mengunjungi Bali khususnya  Kuta,  membuat  akses  jalan menuju  dan  keluar  dari  Kuta  sering  kali macet. Kemacetan akan semakin panjang pada  saat  libur  panjang,  longweekend, atau  tanggal  merah.  Dinas  Infokom  dan Perhubungan Provinsi Bali, menyebutkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Pu- lau  Dewata  mencapai  5,1  juta  unit.  Dari jumlah tersebut, yang terdeteksi bernomor polisi  Bali  hanya  sebanyak  3  juta  unit. Dari  2,1  juta  kendaraan  bermotor  berno- mor  polisi  non  Bali  tersebut  diantaranya adalah kendaraan para wisatawan yang da-
tang mengunjungi Bali (http: //suaradewa- ta.com/read/  2016/04/01/201604010011/ Di-Bali-Kendaraan-Bermotor-Capai-5- Juta-Unit.html).  Kuta  sebagai  icon  Bali pasti menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi wisatawan.
Kondisi  badan  jalan  yang  tidak  ter- lalu  lebar  tidak  sebanding  dengan  jum- lah  kendaraan  yang  keluar  masuk  Kuta. Kendaraan  didominasi  oleh  kendaraan pribadi  (mobil  dan  sepeda  motor),  ang- kutan umum (sewa atau transportasi pub- lik)  seperti  bis  wisata,  travel,  shuttle  bus dan lain-lain meramaikan akses di sekitar Kuta. Kemacetan diperparah lagi dengan minimnya  lokasi  parkir  sehingga    ser- ing  kita  jumpai  banyak  kendaraan  parkir di  badan  jalan.  Jalan  yang  sudah  sempit menjadi  semakin  sempit  termakan  ruang untuk parkir.
Untuk mengantisipasi masalah kema- cetan  yang  semakin  parah  sebagai  efek dari  semakin  meningkatnya  angka  kun- jungan wisatawan ke Kuta, maka diperlu- kan upaya untuk menata kembali kawasan Kuta baik dari segi tata ruang, transportasi (utamanya  transportasi  publik)  dan  kepa- riwisataannya.  Pengelolaan  tata  ruang utamanya  untuk  pembangunan  jalan  baru akan banyak mengalami kendala. Budaya dan  tingginya  biaya  untuk  pembebasan lahan  merupakan  tantangan  apalagi  bagi daerah  Kuta  yang  memiliki  kepadatan bangunan fisik. Hal yang memungkinkan untuk dilakukan adalah pembenahan tran- portasi publik. Saat ini telah ada transpor- tasi  publik  yang  beroperasi  di  sekitaran Kuta  namun  belum  dapat  beroperasi maksimal  karena  minimnya  penumpang. Keengganan  masyarakat  beralih  dari transportasi pribadi ke transportasi publik disebabkan oleh faktor kenyamanan, kea- manan,  konektifitas  yang  masih  rendah, ketidaktepatan  jadwal  keberangkatan, serta  mahalnya  biaya  tranportasi  publik. Faktor kualitas dan kuantitas tranporta-
si  publik  menjadi  perlu  untuk  dikaji  jika ingin  mengatasi  semakin  tingginya  kepa- datan  lalu-lintas  di  daerah  wisata  Kuta. Daerah  Kuta  yang  bukan  hanya  destinasi wisata  domestik  namun  juga  berkelas  in- ternasional harusnya memiliki transportasi publik berskala internasional pula.

## Obyek Wisata Kuta
Lokasi  obyek  wisata  Kuta  berada  se- kitar  2  km  sebelah  utara  Bandara  Ngurah Rai,  Tuban  atau  sekitar  10  km  dari  Kota Denpasar.  Dahulu  Kuta  dan  Pantai  Kuta merupakan sebuah perkampungan nelayan juga dipergunakan sebagai pelabuhan nia- ga  dan  maritim  untuk    kerajaan-kerajaan di Bali. Sekarang Kuta menjadi kota kecil internasional  lengkap  dengan  sarana  dan prasarana penunjang pariwisata. Pantainya yang berpasir putih sepanjang kurang lebih 4  km  tersebut  sangat  digemari  oleh  wisa- tawan  untuk  berjemur,  menikmati  sunset ataupun  berselancar  dan  renang.  Tersedia tenaga  penyelamat  pantai,  publik  shower, areal  parkir,  shuttle  servis  serta  berbagai fasilitas  kepariwisataan.  Biaya  masuk obyek wisata pun gratis.

## Kemacetan di wilayah Kuta
Sudah menjadi rahasia umum saat ini kondisi  lalu  lintas  di  Kuta  sudah  sangat memprihatinkan,  sudah  dirasakan  kema- cetan  yang  semakin  parah.  Jalan  Raya Kuta,  Jalan  Pantai  Kuta,  Jalan  Sunset Road, Jalan Kartika Plaza, dan Jalan Raya Legian  merupakan  jalur  terparah  kemac- etannya.  Kemacetan  juga  terjadi  di  Jalan Teuku Umar, Jalan Imam Bonjol, dan juga kawasan  Kerobokan.  Kemacetan  tersebut dikarenakan wisatawan terfokus pada Pan- tai Kuta dan wilayah Kuta. Tidak lengkap kalau ke Bali tidak berwisata ke Kuta, de- mikian jargon kebanyakan wisatawan seh- ingga objek wisata Kuta menjadi semakin padat.  Jumlah  kendaraan  meningkat  se- mentara jalan tidak ada perubahan.  Upaya
pelebaran  jalan  tidak  memungkinkan  se- bab  kawasan  Kuta  sudah  padat  dipenuhi bangunan.  Diperlukan  biaya  yang  besar dan waktu yang panjang untuk pembeba- san lahan jika solusi pelebaran jalan diter- apkan.
Padatnya bangunan untuk usaha wisa- ta  di  daerah  Kuta  tidak  dibarengi  dengan adanya  fasilitas  lahan  parkir  yang  me- madai.  Para pemilik usaha restoran, kios, mall,  hotel,  penginapan,  tidak  menyisa- kan  ruang  yang  cukup  untuk  parkir.  Ini memicu  para  pemilik  kendaraan  untuk tidak tertib. Parkir sembarangan di badan jalan  menjadi  hal  yang  lumrah  kita  sak- sikan.  Jalanan  yang  sempit  menjadi  ber- tambah sempit akibat parkir sembarangan ini. Saat  ini telah  ada  central  parkir Kuta sebagai  lokasi  bagi  para  wisatawan  un- tuk  memarkirkan  kendaraannya  baik  itu bus-bus  wisata  maupun  kendaraan  priba- di.  Namun central parkir  Kuta  kian  sepi. Bus  pariwisata  memilih  parkir  di  lokasi yang  lebih  dekat  pantai  sesuai  dengan permintaan  penyewa  bus.  Kendala  jarak (1,7 km atau kurang lebih 10 menit berk- endara dari central parkir ke pantai Kuta, waktu  tempuh  tersebut  jika  kondisi  jalan tidak  macet),  jarangnya  angkutan  umum (komotra)  yang  beroperasi  untuk  rute central  parkir-Kuta  dan  minimnya  fasili- tas  penunjang  membuat  central  parkir  ini kurang  diminati.  Tujuan  dari  pengadaan central  parkir  Kuta  menjadi  tidak  maksi- mal  karena  bus-bus  pariwisata  berbadan besarpun  tetap  mendekat  ke  pantai  Kuta. Alih fungsi central parkir Kuta sebagai ar- eal event dan  konser  membuat  lokasi  ini sering  ditutup.  Pada  situasi  atau  hari-hari tertentu kemacetan juga disebabkan adan- ya upacara-upacara yang diadakan di pan- tai  Kuta.  Walaupun  upacara-upacara  ini juga menarik wisatawan namun tak dapat dipungkiri  jika  adanya  upacara  semacam ini memperlambat laju kendaraan, walau- pun sifatnya insidentil. Padatnya pemban-
gunan  di  seputar  obyek  wisata  Kuta  juga menyebabkan kurang maksimalnya sistem drainase.  Sering  kali  jalanan    Kuta    ban- jir  bahkan  bisa  terjadi  di  saat  hujan  tidak turun.  Faktor  ini  pun  menjadi  salah  satu penyebab banjir di seputaran Kuta. Genan- gan  air  membuat  kendaran  sulit  melaju, macetpun  lagi-lagi  tidak  terhindarkan. Mengutip pernyataan Tofan Priyanto, per- tumbuhan  moda  transportasi  publik  yang memadai  dan  sesuai  dengan  budaya  dan kondisi jalanan di areal Kuta pun mengala- mi perkembangan yang stagnan.

## Tinjauan Politik Kemacetan dan Trans- portasi Publik di Kuta
Permasalahan  kemacetan  yang  men- giringi pesatnya pertumbuhan lokasi wisa- ta pantai Kuta, dapat dianalisis dari aspek: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Ne- gara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  11;  Tambahan  Lembaran  Ne- gara  Republik  Indonesia  Nomor  4966; Undang-undang ini dibuat salah satunya dengan menimbang bahwa kepariwisa- taan  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan nasional yang dilakukan secara  sistematis,  terencana,    ter- padu,  berkelanjutan,  dan  bertanggung jawab  dengan  tetap  memberikan  per- lindungan  terhadap  nilai-nilai  agama, budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
2. Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Tingkat  I  Bali  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. (Lem- baran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daer- ah  Provinsi  Bali  Nomor  15).  Dalam perda  ini  disebutkan  tentang  Kawasan Pariwisata didefinisikan sebagai kawa- san  strategis  pariwisata  yang  berada dalam geografis satu atau lebih wilayah
administrasi  desa/kelurahan  yang  di dalamnya  terdapat  potensi  daya  tarik wisata,aksesibilitas  yang  tinggi,  ket- ersediaan  fasilitas  umum  dan  fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat  yang  saling  mendukung dalam  perwujudan  kepariwisataan. Kawasan  Daya  Tarik  Wisata  Khusus, yang  selanjutnya  disebut  KDTWK, adalah  kawasan  strategis  pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelura- han yang di dalamnya terdapat potensi daya  tarik  wisata,  aksesibilitas  yang tinggi,  ketersediaan  fasilitas    umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta  aktivitas  sosial  budaya  masyar- akat  yang  saling  mendukung  dalam perwujudan  kepariwisataan,  namun pengembangannya  sangat  dibatasi  un- tuk lebih diarahkan kepada upaya pele- starian budaya dan lingkungan hidup.
Pasal 22 dari Perda ini mengatur ten- tang  Rencana  Pengembangan  Sistem  Ja- ringan  Transportasi  Darat.  Selanjutnya pada ada pasal 25 diatur tentang:
(1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pe- layanan angkutan umum
(2) Pengembangan angkutan umum men- cakup:
a. pengembangan  secara  bertahap sistem  terpadu  angkutan  umum massal  antar  kota  dan  Kawasan Metropolitan Sarbagita yang ramah lingkungan  dan  menggunakan  en- ergi terbarukan;
b. pengembangan  sistem  trayek  ter- padu  dan  terintegrasi  baik  antar kota,  kawasan  perkotaan  maupun kawasan perdesaan; dan
c. pengembangan  kebijakan  untuk menekan  pemanfaatan  terminal khusus  pariwisata  dalam  bentuk sentral parkir  di  pusat-pusat  kawa- san pariwisata yang telah berkem-
bang.
Dasar hukum pengelolaan pariwisa- ta seperti yang telah diuraikan di atas men- jadi pijakan bagi pelaksanaan pengelolaan daerah wisata, tata ruang dan transportasi yang menunjang suatu daerah wisata. Pe- merintah  sebagai  salah  satu  stakeholder memiliki peran dalam pengembangan pari- wisata. Peran pemerintah dalam mengem- bangkan pariwisata secara garis  besarnya adalah  menyediakan  infrastruktur  (tidak hanya  dalam  bentuk  fisik),  memperluas berbagai  bentuk  fasilitas,  kegiatan  koor- dinasi  antara  aparatur  pemerintah  dengan pihak  swasta,  pengaturan  dan  promosi umum ke daerah lain maupun ke luar neg- eri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan,  penyediaan,  dan  peruntukan berbagai  infrastruktur  yang  terkait  den- gan  kebutuhan  pariwisata.  Tidak  hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan  arah  yang  dituju  perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditem- puh pemerintah merupakan panduan  bagi stakeholder  yang  lain  di  dalam  memain- kan  peran  masing-masing.  Pemerintah sejauh  mungkin  dapat  mengikutsertakan masyarakat setempat dan stakeholder lain dalam perencanaan dan pengembangan.

## Tinjauan  Ekonomi  Kemacetan  dan Transportasi Publik di Kuta
Sudah  saatnya  Bali  memiliki  sistem transportasi  publik  berkelas  internasion- al, agar cocok dengan image Bali di dunia modern.  Kalkulasi  ekonomis  pembangu- nan  transportasi  publik  berkelas  interna- sional  memang  memerlukan  biaya  yang sangat  besar.  Namun,  kemanfaatannya yang  sangat  besar  menjadikan  pemban- gunan transportasi publik ini harus diper- juangkan. Gubernur Bali I Made Mangku Pastika  dalam  acara  Lokakarya  Pengem- bangan  Transportasi  Perkotaan,  20  No- vember 2013, mengatakan pengembangan transportasi  publik  menjadi  keniscayaan bagi sebuah kota metropolitan yang ke-
banyakan  tersandera  masalah  kemacetan. Pengembangan  transportasi  oleh  pemda sering terhambat oleh kebutuhan investasi yang  besar.  Pemprov  Bali  membutuhkan dukungan dana sebesar Rp60,3 miliar pada tahun-tahun  mendatang  untuk  pengem- bangan  transportasi  publik.  Adapun  pada 2015,  kebutuhannya  lebih  kecil,  yaitu Rp54,6  miliar.  Perbandingan  kebutuhan investasi  di  Surabaya  untuk  pengemban- gan  transportasi  publik  mencapai  Rp6,42 triliun  pada  2014  sampai  2016.  Pemkot Surabaya  hanya  mampu  menyediakan pembiayaan sebesar Rp2,74 triliun.
Dari  data  yang  dirilis  oleh  BKPM nilai  realisasi  investasi  hingga    triwulan III  2015,  investasi  di  bidang  infrastruktur mencapai  Rp90,5  triliun,  tumbuh  12,4% dibandingkan  tahun  lalu.  Dari  investasi tersebut,  subsektor  transportasi,  gudang, dan  telekomunikasi  mencapai  Rp52,59 triliun  dengan  total  505  proyek.  Kepala BKPM  Franky  Sibarani  menyampaikan bahwa tidak hanya realisasi investasi yang meningkat,  dari  sisi  komitmen  investasi juga meningkat. Sektor infrastruktur men- catat nilai komitmen tertinggi, Rp 570 tril- iun atau setara dengan 43,84%. Ini menun- jukkan  sektor  infrastruktur,  termasuk  di dalamnya  transportasi  masih  sangat  me- narik bagi investor. Upaya mengembang- kan  investasi  di  bidang  transportasi,  juga harus  mampu  menjawab  tantangan  di  bi- dang  transportasi,  antara  lain  kemacetan dan ketersediaan transportasi publik yang memadai.
Provinsi  Bali  memiliki  persoalan transportasi  yang  sangat  berat  dan  kom- pleks.  Untuk  transportasi  darat,  bila  di- lihat  dari  skala  makro,  ada  dua  kondisi umum yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama  adalah  yang  terkait  dengan  kon- disi  lalu  lintas  (traffic)  dan  kedua  adalah kondisi  angkutan  (transport).  Saat  ini  pe- layanan  transportasi  publik  belum    dap- at memberikan jaminan pelayanan  yang
baik.  Persentase  pengguna  transportasi publik sangat sedikit, bahkan kurang dari 3%.  Sebagian  terbesar  para  pengguna jalan  menggunakan  transportasi  pribadi, terutama sepeda motor yang kepemilikan- nya melampaui 70%.
Pengenalan dan pengembangan trans- portasi  publik  massal  melalui  Bus  Rapid Transit (BRT) yang diberi label Trans Sar- bagita adalah salah satu bentuk upaya untuk mengatasi  kemacetan  lalu  lintas  melalui penyediaan  palayanan  transportasi  publik yang lebih baik (Bisnis: 2015). Dampakn- ya adalah akan makin banyak/luas wilayah yang dapat dilayani oleh transportasi pub- lik.  Saat  ini  wilayah-wilayah  yang  tidak terlayani  akan  tetap  menghasilkan  peng- guna  transportasi  pribadi  dan  akan  selalu menjadi  sumber  kemacetan.  Pemerintah harus segera menyediakan investasi dalam transportasi publik sebelum melaksanakan pembatasan-pembatasan  maupun  upaya untuk menaikkan harga bahan bakar min- yak.  Jika  pilihan  untuk  bertransportasi cukup banyak dan terjangkau maka secara otomatis  akan  terjadi  pengurangan  peng- gunaan kendaraan pribadi, karena mereka akan  serta  merta  beralih  ke  transportasi publik termasuk di daerah wisata.
Wacana  pembangunan  jaringan  kere- ta  api  mengelilingi  Bali  masih  tetap  ber- gulir.  Kepala  Dishub,  Infokom  Provinsi Bali  Ir.  Ketut  Artika,  MT,  pada  acara  di- alog  publik  “Menggagas  Pembangunan Perkereta-apian  Di  Bali”  menyampaikan publik  harus  mengerti  tentang  jenis-jenis layanan  kereta  api,  teknologi  kereta  api dan  aspek-aspek  yang  harus  dipertim- bangkan dalam pemilihan moda kereta api yang  akan  diterapkan  di  Bali.  Sekretaris Direktorat  Jenderal  Perkereta-apian  Ke- menhub,  Sugiadi  Waluyo  berpandangan studi  kelayakan  perkereta-apian  tersebut lebih cocok disusun Pemprov Bali sendiri supaya  tidak  sampai  terjadi  gesekan  dari sisi warna budaya, sedangkan kalau dibuat oleh swasta maupun perguruan tinggi, ten-
tunya  yang  diutamakan  hanya  kelayakan dari sisi ekonomi dan teknisnya. Investasi transportasi  sangat  mahal  termasuk  pen- goperasian  kereta  api  memerlukan  sub- sidi  yang  mahal.  Namun  efektifitas  dan efisiensi  sangat  tinggi  dalam penggunaan kereta  api.  Kereta  api  dapat  menampung lebih banyak penumpang, lebih hemat ba- han bakar yang artinya mengatasi kepada- tan lalu lintas sekaligus menjaga lingkun- gan dari paparan polusi.
Pihak swasta atau investor asing dap- at  bekerjasama  dengan  pemerintah  untuk mengusahakan  percepatan  pembangunan transportasi  publik  ini.  Untuk  itu  pemer- intah  harus  meningkatkan  lagi  gairah  in- vestasi dengan mengatasi kendala-kendala yang  sering  dipermasalahkan  para  inves- tor  seperti  law  enforcement  yang  buruk dan  kematangan  berpolitik  di  indonesia masih rendah. Kestabilan suhu politik dan ekonomi harus terus dijaga.
Agustina  Murbaningsih,  Asdep  Bi- dang  Prasarana,  Riset,  Teknologi,  dan Sumber  Daya  Alam  Setkab  menyebut- kan  masterplan  Percepatan  dan  Perlua- san  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia (MP3EI)  sampai  dengan  akhir  2013,  ter- dapat  365  proyek  strategis  MP3EI  yang tersebar  di  enam  Koridor  Ekonomi  (KE) dengan  nilai  mencapai  Rp.  828,7  triliun. Dari  jumlah  nilai  tersebut  swasta  mem- berikan  kontribusi  pembiayaan  sebesar Rp.  323,32  triliun.  Sedangkan  BUMN memberikan  kontribusi  sebesar  Rp. 212,88 triliun, dan pemerintah sebesar Rp. 131,71  triliun.  Direncanakan  pada  tahun 2014 akan dilakukan groundbreaking 166 proyek  dengan  nilai  investasi  Rp.  628,91 triliun.  Sehingga  total  realisasi  investasi MP3EI  hingga  akhir  2014  diperkirakan mencapai Rp. 1.457,63 triliun. Dari angka tersebut  Rp.  627,39  triliun  dialokasikan untuk  meningkatkan  konektivitas  melalui pembangunan berbagai infrastruktur salah satunya  penyelenggaraan  perkeretaapian di Bali untuk mendukung pariwisata.
Sambil  menunggu pembangu-
nan  transportasi  publik  modern,  pe- merintah harusnya meng-edukasi masyarakat  akan  pentingnya  trans- portasi  publik.  Sehingga  transportasi publik  menjadi  pilihan  utama  selain kendaraan  pribadi,  sekaligus  mem- budayakannya  di  tengah-tengah  mas- yarakat.  Jangan  sampai  setelah  ada komitmen  kerjasama  antara  pemerin- tah  dengan  swasta  atau  investor  asing untuk  pengadaan  transportasi  publik yang  baik  dan  berskala    internasion- al  namun  masyarakat  masih  enggan, atau  gengsi  untuk  memakai  transpor- tasi  publik.  Transportasi  publik  yang telah  ada  dimaksimalkan  pelayanan, kenyamanan,  harga,  aksesabilitas  dan keamanannya  sehingga  orang  tertarik menggunakannya  sehingga  membawa kemaslahatan  bagi  masyarakat,  perce- patan  pembangunan  dan  pertumbuhan iklim investasi.
Belajar dari daerah lain di Indone- sia  maupun  kota-kota  besar  dunia  da- lam  hal  menangani  masalah  transpor- tasinya,  tentu  saja  diadaptasi  dengan kondisi sosial budaya masyarakat Bali sehingga  dapat  menentukan  alternatif terbaik  untuk  pengadaan  transporta- si  publik  khususnya  di  daerah  rawan kemacetan  seperti  di  daerah  wisata Kuta.  Diperlukan  kreatifitas  untuk menarik minat swasta dan investor as- ing. Alternatif terbaik dalam mengata- si  kemacetan  tersebut  dapat  menjadi sebuah  kebijakan  baru  yang  berhasil jika  implementasinya  didukung  oleh semua elemen stakeholders mulai dari pemerintah  sebagai  pengambil  kebi- jakan,  pelaku  usaha  pariwisata,  wisa- tawan,  masyarakat  lokal  dan  investor tentu  saja  dengan  tetap  mempertahan- kan budaya dan kearifan lokal Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku/ Jurnal Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Anal- ysis . Gava Media. Yogyakarta.
Muhammad,  Fadel.  E-book: Reinventing Local Government untuk Memberday- akan Birokrasi Pemerintah Daerah.
-----------.  2006. Mempraktekkan  Entre- preneurial Government . Pustaka Indo- nesia Press. Jakarta
Widodo,  Joko.  2013. Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis Proses  Kebijakan  Publik .  Bayumedia Publishing. Malang.

## B. Internet
http://dishubinkom.baliprov.go.id/id/AN- GKUTAN-UMUM-Trans-SARBAG- ITA ht t p: // re p o s i  t o r y . u s u . a  c .i d/ bi t - stream/123456789/17995/1/adk - mei2006-3%20(1).pdf
h t t p : / / s u a r a d e w a t a . c o m / read/2016/04/01/201604010011/Di- Bali-Kendaraan-Bermotor-Capai-5-
Juta-Unit.html

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan  dan  Penetapan  Standar Pelayanan Minimal
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2005  tentang  Pedoman  Penyusunan dan  Penerapan  Standar  Pelayanan Minimal
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009
tentang Kepariwisataan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provin- si Bali Tahun 2009-2029