## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
* Silvia Karenina, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya, Mohammad Wasil. © 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved.
Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Implikasinya  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019

## Silvia Karenina, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya, Mohammad Wasil
Silvia Karenina 1 , Krisna Dwi Andayani 2 , Imanuel Andre Aditya 3 , Mohammad Wasil 4 ; 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran, Jawa Timur, 2 Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Jawa Timur.
A R T I C L E I N F O

## Article history:
Received 2021-01-08 Received in revised form 2021-01-12 Accepted 2021-02-20
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi .
Keywords : Regional Native Income, Regional Independence Level, Economic Growth .
How to cite item: Silvia Karenina, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya, Mohammad Wasil. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010- 2019. Journal of Regional Economics Indonesia , 2(1).

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dan hubungannya dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  yang  sangat  rendah  sehingga  dapat  dikatakan  tidak  dapat melaksanakan  otonomi  daerah.  Selain  itu  terdapat  hubungan  yang  negatif  dan  tidak  signifikan antara  rasio  untuk  mengukur  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi.

## Abstract
The purpose of this research is to analyze, the level of financial independence of Bojonegoro Regency and  the  relationship  of  financial  independence  level  with  economic  growth  in  2009-2019.  The results showed that Bojonegoro Regency has a very low level of regional financial independence so that it can be said that it cannot implement regional autonomy. Furthermore,  there is a negative and  insignificant  relationship  between  the  Ratio  to  measure  the  level  of  regional  financial independence to economic growth.

## 1. Pendahuluan
Desentralisasi  atau  otonomi  daerah  memiliki  arti  umum  sebagai pelimpahan  wewenang  pusat  ke  level  pemerintahan  yang  berada  di bawahnya.  Otonomi  daerah  merupakan  cara  pemerintah  daerah spenuhnya dapat mengelola sumber daya daerahnya sendiri dengan lebih maksimal (Prakoso, Islami, & Sugiharti, 2019). Otonomi daerah dijadikan dasar  untuk  melakukan  pembangunan  daerah  secara  mandiri  dengan menggunakan  sumber  daya  dan  potensi  daerah  itu  sendiri.  Hal  ini tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.  Undang-Undang  tersebut  melimpahkan  kepada pemerintah  daerah  berupa  kewenangan  lebih  besar  untuk  melakukan perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh masyarakat. Pemerintah  daerah memiliki peran dalam mengelola rumah tangganya  serta  mampu  untuk  membiayai  operasional  rumah  tangga tersebut  secara  mandiri.  Tetapi,  konsekuensi  yang  dihadapi  pemerintah daerah  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  harus  diiringi  dengan bekerja  lebih  keras  agar  mampu  menjalankan  kepemerintahan  dan pembangunan daerah yang optimal.
Peraturan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah  menjadi kunci utama  dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi daerah,  terutama  dalam  mengelola  keuangan  daerah.  Adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat  sumber-sumber  penerimaan  keuangan  yang  dikelola  daerah sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Pengelolaan keuangan  daerah  seperti  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  dana  perimbangan  ataupun  penerimaan  lain-lain  harus dipertanggung  jawabkan  secara  transparan  dan  akuntabel.  Pemerintah sebagai  pengelola  keuangan  harus  menerapkan  prinsip  efektifitas  serta efisiensi dalam penggunaan dananya.
Kemampuan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dinilai  dari besar  kecilnya  PAD  yang  diperoleh  daerah  itu  sendiri.    Bisa  dikatakan bahwa  PAD  merupakan  indikator  penting  dalam  menentukan  tingkat ketergantungan  suatu  daerah.  Semakin  besar  PAD,  maka  akan  semakin kecil  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber-sumber penerimaan  lain.  Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN
2010-2019 29
(APBD),  sumber-sumber  pembangunan  pelaksana  desentralisasi  terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.
Salah  satu  indikator  untuk  meningkatkan  PAD  adalah  sumber  daya manusianya.  Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  terkait  dengan kualitas  yang  masih  rendah,  kemajuan  teknologi  serta  informasi  lebih cepat  daripada  kemajuan  sumber  daya  yang  ada.  Akibatnya,  banyak daerah  yang  tidak  menunjukkan  perkembangan  perekonomian  secara signifikan.  Keterbatasan  sumber  dana  juga  menjadi  kendala  pelaksaan pembangunan daerah dimana akan membuat adanya ketimpangan antar masing – masing  daerah  kabupaten  atau  kota,  dimana  daerah  yang memiliki  dana  pembangunan  besar  dan  ada  juga  daerah  yang  memiliki sumber dana yang kecil.
Pelaksanaan  pembangunan  daerah  harus  terus  ditingkatkan  karena salah satu  indikator keberhasilan pembangunan suatu  daerah yakni bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi (Karun, Mintarti, & Juliansyah 2012).  Tinggi  rendahnya  laju  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah menunjukkan  adanya  perubahan  pada  kesejahteraan  ekonomi masyarakatnya  (Putra  &  Hidayat,  2016).    Pertumbuhan  ekonomi  yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode tertentu menunjukkan adanya  kesejahteraan  ekonomi  yang  meningkat  pula,  begitupun sebaliknya.  Pertumbuhan  ekonomi  juga  digunakan  sebagai  acuan  dalam mengambil  kebijakan  selanjutnya  di  pemerintahan  yang    akan  datang apakah  kebijakan  tersebut  perlu  dilanjutkan  atau  perlu  diperbaiki sehubungan dengan peran pemerintahan dalam perekonomian.
Peran  pemerintahan  dalam  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan  kemampuan  pemerintahan  daerah  dalam  mencukupi kegiatan pemerintahan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya  seperti  bantuan  pemerintah  pusat  maupun  pinjaman  daerah. Peningkatan  PAD  diharapkan  mampu  meningkatkan  investasi  belanja modal  sehingga  kualitas  pelayanan  publik  bisa  semakin  baik.  Tetapi kenyataan  yang  terjadi  adanya  peningkatan  PAD  justru  tidak  diikuti dengan  peningkatan  anggaran  belanja  modal.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena PAD  banyak  digunakan    untuk  membiayai  kegiatan  belanja  lainnya. Pemerintah  mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  untuk
mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Salah satu  dana  perimbangan  dari  pemerintah  yakni  Dana  Alokasi  Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan  yang  selaras  dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan bantuan pemerintah pusat  antara  lain  penerimaan  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus dari otonomi khusus dan juga pinjaman.
Kemandirian  daerah  menggambarkan  bagaimana  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  PAD  seperti  halnya  pajak  dan restribusi  daerah  dan  lain-lain,  pembangunan  daerah  bisa  terwujud  jika disertai  dengan  kemandirian  daerahyang  dilakukan  secara  efektif.  Yang berarti  pemerintah  daerah  secara  finansial  harus  bersifat  independen terhadap  pemerintah  pusat  dengan  jalan  sebanyak  mungkin  menggali sumber-sumber  PAD  seperti  pajak,  retribusi  dan  sebagainya.  Selama  ini pemerintah daerah juga masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mendukung  pendanaan  pembangunan.  Kemampuan  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  dengan  kemampuannya  sendiri  belumlah sampai pada tahap mandiri secara keuangan. Untuk pembangunan dalam skala  besar  masih  bergantung  pada  dukungan  transfer  dari  pemerintah pusat.  Berdasarkan  latar  belakang  ini  peneliti  ingin  meneliti  mengenai tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dan  hubungannya  dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Metode Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang  diperoleh dalam bentuk  sistematis dan telah diolah dan dipublikasikan.  Penelitian  ini  dikumpulkan  dari  berbagai  instansi  dan lembaga  yang  ada  kaitan  dengan  penelitian.  Instansi  dan  lembaga tersebut  antara  lain  adalah  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten Bojonegoro,  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK),  jurnal- jurnal  dan  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya.  Sementara  untuk  data pertumbuhan  ekonomi  yaitu  tentang  pertumbuhan  perkembangan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  serta  dari  berbagai  instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Untuk  menganalisis  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, digunakan rumus sebagai berikut:

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN 2010-2019 31

## a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat  desentralisasi  fiskal  atau  otonomi  fiskal  daerah  adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan  PAD guna membiayai  pembangunan.  Derajat  desentralisasi  fiskal,  khususnya komponen PAD akan dibandingkan dengan TPD, dengan menggunakan skala interval sebagai berikut:
Tabel 01. Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi (%) Kemandirian 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.237.1996
Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Rasio Derajat Desentralisasi = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD)  menunjukkan  tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula  rasio  kemandirian  menurut  (Mahmudi,  2010)  adalah  sebagai berikut:
Rasio Kemandirian = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 × 100% Tabel 02. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan  Derajat Desentralisasi (%) Kemandirian Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% -100% Delegatif
Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern semakin  rendah  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Rasio  kemandirian keuangan  daerah  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.
c. Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  PAD  menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi  riil  daerah.  Semakin tinggi  Rasio  Efektivitas  PAD,  maka  semakin  baik  kinerja  pemerintah daerah.
Rasio Efektivitas PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 × 100%
Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut (Mahmudi, 2010) adalah :
• Jika  diperoleh  nilai  kurang  dari  100%  (  x  <  100%)  berarti  tidak efektif
• Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
• Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.
d. Hubungan  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dengan Pertumbuhan Ekonomi
Untuk  menganalisis  hubungan  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan pertumbuhan ekonomi, digunakan alat  uji  korelasi  sederhana  pearson.  Korelasi  pearson,  diformulasikan sebagai berikut :
𝑟 𝑥𝑦 = n ∑ 𝑥 𝑖 𝑦 𝑖 −   ∑ 𝑥 𝑖 ∑ 𝑦 𝑖 √(𝑛 ∑ 𝑥 𝑖 2 ) − ((∑ 𝑥 𝑖 ) − √(𝑛 ∑ 𝑦 𝑖 2 ) − (∑ 𝑦 𝑖 )) 2

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN 2010-2019 33
Dimana: r xy = nilai korelasi antara x i dan y i
n
= jumlah periode
x i = kemandirian keuangan
y = pertumbuhan ekonomi
Besarnya  koefisien  korelasi  (r)  antara  dua  buah  variabel  (y  dan  x) adalah nol sampai ± 1. Apabila dua buah variabel (x dan y) mempunyai nilai r = 0 berarti variabel- variabel tersebut tidak ada hubungan. Apabila variabel-variabel  itu  mempunyai  r  =  ±  1,  maka  kedua  variabel  tersebut tidak mempunyai hubungan yang sempurna. Adapun interpretasi tingkat keeratan  hubungan  antara  variabel  x  dan  y  (variabel  bebas  dan  terikat), digunakan  tabel  interpretasi  koefisien  korelasi  (Sugiyono,  2011)  sebagai berikut:
Tabel 03. Koefisien Relasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,00 Sangat Kuat

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Perkembangan PAD
Pada  Tabel  01,  PAD  Kabupaten  Bojonegoro  pada  tahun  2009 – 2018 mengalami  peningkatan  pada  setiap  tahunnya  dengan  rata-rata mengalami  perkembangan  PAD  sebesar  22,86%  pertahunnya.  Lebih lanjut,  pada  tahun  2012  mengalami  perkembangan  PAD  yang  sangat besar  yaitu  sebesar  45,65%  disusul  kemudian  pada  tahun  2013  yang mengalami perkembangan sebesar 44,42%. Kenaikan terbesar pada tahun 2012 terjadi karena Pajak Daerah mengalami kenaikan 21,93% dari tahun sebelumnya,  Retribusi  Daerah  mengalami  kenaikan  sebsar  83,77%  dari tahun  sebelumnya,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan mengalami  kenaikan  sebesar  130,64%  dan  Lain-lain  PAD  yang  sah
mengalami  kenaikan  sebesar  20,45%.  Sedangkan  perkembangan  paling kecil  terjadi  pada  tahun  selanjutnya  yaitu  pada  tahun  2014  yang mengalami perkembangan hanya sebesar 0,04% dikarenakan hanya Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah yang mengalami kenaikan.
Tabel 04. Perkembangan PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 – 2018 Tahun PAD % 2009 Rp61.728.540.000 - 2010 Rp73.200.000.001 18,58% 2011 Rp93.164.433.001 27,27% 2012 Rp135.696.733.955 45,65% 2013 Rp195.973.047.818 44,42% 2014 Rp196.055.495.187 0,04% 2015 Rp262.951.689.270 34,12% 2016 Rp290.865.096.992 10,62% 2017 Rp329.003.732.182 13,11% 2018 Rp368.155.780.017 11,90% Rata-Rata Rp200.679.454.842 22,86%
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

## B. Analisis Kemandirian Keuangan
Untuk  mengukur  bagaimana  kinerja  pemerintah  daerah,  terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis  keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu: (1) Rasio derajat  desentralisasi  fiskal;  (2)  Rasio  Ketergantungan  Keuangan Pemerintah Daerah (3) Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah; dan (4) Rasio Efektivitas PAD.

## C. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Terlihat pada Tabel 05, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 – 2018 memiliki  rata-rata  rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  sebesar  8,65%  yang artinya  kemampuan  fiskal  dinyatakan  sangat  kurang  dengan  demikian kinerja  anggaran  tidak  berjalan  baik.  Terlihat  pada  tahun  2005  yang mempunyai rasio derajat desentralisasi fiskal paling rendah dibandingkan tahun  lainnya  yaitu  sebesar  6,52%.  Derajat  desentralisasi  fiskal  paling besar sendiri ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,87% meningkat hanya 0,04%  dibanding  tahun  sebelumnya  namun  nilai  ini  masih  menyatakan bahwa  kemampuan  keuangan/fiskal  masih  kurang.  Hal  ini  terjadi  salah satunya  karena  kemampuan  daerah  untuk  menghasilkan  PAD  sendiri

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN 2010-2019 35
belum bisa maksimal.
Tabel 05. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2009 – 2018 Tahun PAD Total Penerimaan Rasio DDF Keterangan 2009 Rp61.728.540.000 Rp947.009.150.000 6,52% SANGAT KURANG 2010 Rp73.200.000.001  Rp1.019.791.232.876 7,18% SANGAT KURANG 2011 Rp93.164.433.001  Rp1.333.736.124.265 6,99% SANGAT KURANG 2012 Rp135.696.733.955  Rp1.537.693.598.746 8,82% SANGAT KURANG 2013 Rp195.973.047.818  Rp1.924.414.892.512 10,18% KURANG 2014 Rp196.055.495.187  Rp2.305.749.144.239 8,50% SANGAT KURANG 2015 Rp262.951.689.270  Rp2.946.124.632.270 8,93% SANGAT KURANG 2016 Rp290.865.096.992  Rp3.799.272.843.895 7,66% SANGAT KURANG 2017 Rp329.003.732.182  Rp3.036.888.070.374 10,83% KURANG 2018 Rp368.155.780.017  Rp3.385.914.477.856 10,87% KURANG Rata- Rata Rp200.679.454.842  Rp2.223.659.416.703 8,65% SANGAT

## KURANG
Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

## D. Rasio Ketergantungan Keuangan
Pada Tabel 06, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 – 2018 memiliki rata-rata  tingkat  ketergantungan  keuangan  terhadap  pemerintah  pusat sangat tinggi yaitu sebesar 75,31% dengan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 87,64% dan paling rendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 66,08%. Angka-angka  ini  mengartikan  bahwa  semakin  tinggi  nilai  rasio  maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana ekstern,  dalam  hal  ini  adalah  dana  transfer.  Terlihat  pula  pada  setiap tahunnya  cenderung  menurun.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  Kabupaten Bojonegoro  sangat  bergantung  terhadap  dana  transfer  dari  pusat  untuk membiayai kebutuhan daerahnya.
Tabel 06. Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2009 – 2018 Tahun  Dana Perimbangan Total Penerimaan Rasio Ketergantungan Keterangan 2009 Rp829.927.400.000 Rp947.009.150.000 87,64% SANGAT TINGGI 2010 Rp847.688.214.908 Rp1.019.791.232.876 83,12% SANGAT TINGGI 2011 Rp1.009.423.206.718  Rp1.333.736.124.265 75,68% SANGAT TINGGI 2012 Rp1.195.907.170.000  Rp1.537.693.598.746 77,77% SANGAT TINGGI 2013 Rp1.467.842.830.000  Rp1.924.414.892.512 76,27% SANGAT TINGGI 2014 Rp1.717.167.170.000  Rp2.305.749.144.239 74,47% SANGAT TINGGI 2015 Rp2.144.453.570.000  Rp2.946.124.632.270 72,79% SANGAT TINGGI 2016 Rp2.750.148.976.272  Rp3.799.272.843.895 72,39% SANGAT TINGGI 2017 Rp2.031.786.140.050  Rp3.036.888.070.374 66,90% SANGAT TINGGI 2018 Rp2.237.436.083.394  Rp3.385.914.477.856 66,08% SANGAT TINGGI Rata- Rata Rp1.623.178.076.134  Rp2.223.659.416.703 75,31%

## SANGAT TINGGI
Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

## E. Rasio Kemandirian Keuangan
Pada Tabel 07, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 – 2018 memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan 11,69%. Dapat terlihat bahwa pada setiap tahunnya nilai rasio tidak bisa menembus angka diatas 20%. Nilai rasio paling rendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai sebesar 7,44% dengan  keterangan  rendah  sekali/instruktif  lalu  nilai  rasio  paling  tinggi terdapat  pada  tahun  2018  yaitu  sebesar  11,69%  dan  masih  masuk  dalam kategori  rendah  sekali/instruktif.  Dapat  disimpulkan  Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 – 2018 memiliki tingkat kemandirian keungan sangat  rendah  sekali  dan  masih  mengandalkan  dana  transfer  dari  pusat dengan  keterangan  rendah  sekali/  instruktif  atau  dapat  diartikan memiliki pola hubungan dimana pemerintah pusat memiliki peran lebih dominan  dibandingkan  pemerintah  daerah  sehingga  dikatakan  daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN 2010-2019 37
Tabel 07. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun
2009 – 2018 Tahun PAD Dana Perimbangan Rasio Kemandirian Keterangan 2009 Rp61.728.540.000 Rp829.927.400.000 7,44% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2010 Rp73.200.000.001 Rp847.688.214.908 8,64% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2011 Rp93.164.433.001 Rp1.009.423.206.718 9,23% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2012 Rp135.696.733.955 Rp1.195.907.170.000 11,35% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2013 Rp195.973.047.818 Rp1.467.842.830.000 13,35% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2014 Rp196.055.495.187 Rp1.717.167.170.000 11,42% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2015 Rp262.951.689.270 Rp2.144.453.570.000 12,26% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2016 Rp290.865.096.992 Rp2.750.148.976.272 10,58% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2017 Rp329.003.732.182 Rp2.031.786.140.050 16,19% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF 2018 Rp368.155.780.017 Rp2.237.436.083.394 16,45% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF Rata- Rata Rp200.679.454.842 Rp1.623.178.076.134 11,69% RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

## F. Rasio Efektivitas PAD
Pada Tabel 08, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 – 2018 memiliki rata-rata  tingkat  efisiensi  PAD  sebesar  127,28%  tiap  tahunnya.  Dapat terlihat bahwa pada tahun 2010 memiliki nilai efektivitas PAD paling kecil yaitu sebesar 109,14% namun angka ini lebih dari 100% yang berarti PAD sudah efektif. Angka terbesar berada pada tahun 2012 dengan nilai sebsar 176,66%  yang  mengartikan  bahwa  sudah  sangat  efektif.  Dapat disimpulkan  bahwa  di  Kabupaten  Bojonegoro  pada  tahun  2009 – 2018 memiliki  PAD  yang  sangat  efektif  mengingat  setiap  tahunnya  angkanya lebih dari 100%.
Tabel 08. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 – 2018 Tahun Anggaran PAD Realisasi PAD % Keterangan 2009 Rp61.728.540.000  Rp70.233.940.000 113,78% EFEKTIF 2010 Rp73.200.000.001 Rp79.891.483.832 109,14% EFEKTIF 2011 Rp93.164.433.001 Rp164.585.991.461  176,66% EFEKTIF 2012 Rp135.696.733.955 Rp159.247.616.977  117,36% EFEKTIF 2013 Rp195.973.047.818 Rp215.766.157.633  110,10% EFEKTIF 2014 Rp196.055.495.187 Rp291.244.903.352  148,55% EFEKTIF 2015 Rp262.951.689.270 Rp337.695.825.018  128,43% EFEKTIF 2016 Rp290.865.096.992 Rp340.408.041.197  117,03% EFEKTIF 2017 Rp329.003.732.182 Rp448.188.138.725  136,23% EFEKTIF 2018 Rp368.155.780.017 Rp425.167.970.431  115,49% EFEKTIF Rata- Rata Rp200.679.454.842 Rp253.243.006.863  127,28%

## EFEKTIF

## Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

## G. Hubungan  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro
Dapat  terlihat  dari  hasil  output  analisis  pembahasan  bahwa  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal  (RDDF) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009 – 2018  terhadap  Pertumbuhan  Ekonominya  memiliki  hubungan  yang negative  dengan  tingkat  korelasi  lemah  yaitu  sebesar-0,311  dengan  nilai Sig. sebesar 0,381 yang berarti > 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan. Pada Rasio Ketergantungan Daerah (RKTGD) Kabupaten Bojonegoro tahun  2009 – 2018  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  menghasilkan  nilai  - 0,131  yang  berarti  memiliki  hubungan  yang  negative  dengan  tingkat korelasi  sangat  lemah.  Pada  nilai  Sig.  yang  menghasilkan  angka  0,719 yang berarti lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa tidak signifikan. Hasil  output  Rasio  Kemandirian  Daerah  (RKMD)  Kabupaten
Bojonegoro  tahun  2009 – 2018  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  memiliki nilai  sebesar  -0,912  yang  artinya  memiliki  hubungan  yang  negative  atau berlawanan  dengan  tingkat  korelasi  yang  sangat  lemah.  Nilai  Sig.  yang menghasilkan  angka  0,596  yang  berarti  angka  ini  lebih  besar  dari  0,05 membuat tidak signifikan.
Terakhir,  pada  Rasio  Efektivitas  PAD  (REFPAD)  Kabupaten Bojonegoro  tahun  2009 – 2018  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  memiliki nilai korelasi pearson sebesar -0,97 yang artinya memiliki hubungan yang negative  dengan  tingkat  korelasi  sangat  lemah.  Pada  nilai  Sig.  yang

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN
2010-2019 39
menghasilkan angka sebesar 0,791 yang artinya > 0,05 menyatakan bahwa tidak signifikan.
Dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil korelasi pearson pada tabel di atas bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang negative dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Bojonegoro 2009 – 2018  dikarenakan  dari  keseluruhan  nilai  korelasi  menyatakan memiliki hubungan yang  negative terhadap Pertumbuhan EKonomi dan tidak memiliki hubungan yang signifikan.
Tabel 09. Korelasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 – 2018 Correlations RDDF  RKTGD  RKMD  REFPAD  PEKO RDDF Pearson Correlation 1 -.775 ** .978 ** -.177 -.311 Sig. (2-tailed) .008 .000 .625 .381 N 10 10 10 10 10 RKTG D Pearson Correlation -.775 ** 1 -.877 ** -.227 -.131 Sig. (2-tailed) .008 .001 .529 .719 N 10 10 10 10 10 RKMD Pearson Correlation .978 ** -.877 ** 1 -.075 -.192 Sig. (2-tailed) .000 .001 .836 .596 N 10 10 10 10 10 REFPA D Pearson Correlation -.177 -.227 -.075 1 -.097 Sig. (2-tailed) .625 .529 .836 .791 N 10 10 10 10 10 PEKO Pearson Correlation -.311 -.131 -.192 -.097 1 Sig. (2-tailed) .381 .719 .596 .791 N 10 10 10 10 10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber data: diolah, 2020

## 4. Penutup
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun  2009 – 2018  dapat  dikatakan  belum  optimal  dalam  melaksanakan otonomi  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  pada  perhitungan  rasio  yang menghasilkan:  (i)  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  memiliki  rata-rata sebesar 8,65% yang artinya kemampuan fiskal dinyatakan sangat kurang
sehingga  kinerja  anggaran  tidak  berjalan  baik;  (ii)  rasio  tingkat ketergantungan  keuangan  terhadap  pemerintah  pusat  memiliki  rata-rata sangat tinggi yaitu sebesar 75,31%, yang  berarti sangat bergantung pada transfer  dana  pusat;  (iii)  rasio  tingkat  kemandirian  keuangan  memiliki rata-rata sebesar 11,69% yang  berarti memiliki pola hubungan instruktif, artinya  memiliki  pola  hubungan  dimana  pemerintah  pusat  memiliki peran lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Karun, Leonardo Dakori, Sri Mintarti, & Juliansyah. 2012. Analisis Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 10, No. 2, pp. 111. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi Kedu. Yogyakarta.
Prakoso, Jalu Aji, Fitrah Sari Islami, & Rr. Retno Sugiharti. 2019. Analisis Kemampuan  dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan, Vol. 4, No. 1, pp. 87 – 100. Putra,  Rico,  &  Surya  Hidayat.  2016.  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.” Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Vol. 3, No. 4, pp. 243 – 56. Sugiyono. 2011. Statistik Nonparametris . Bandung: Alfabeta.
Putra,  Rico,  &  Surya  Hidayat.  2016.  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.” Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , Vol. 3, No. 4, pp. 243 – 56.
Ryan  Ezkirianto  &  M.  Findi  A.  2013.  Analisis  Keterkaitan  Antara Indeks Pembangunan  Manusia  dan  PDRB  Per  Kapita  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ,Vol. 2, No. 1, pp. 8 – 22.
Royda,  Royda,  &  Dwi  Riana.  2019.  Analisis  Kemandirian  Dan Kemampuan  Keuangan  Daerah  Serta  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Akuntansi Dan Manajemen , Vol. 14, No. 2, pp. 41-50.
Marlina. 2014. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Aceh ., Vol. 1, No. 1, pp. 52 – 58. Hardiana,  R.  Dian,  Heraeni  Tanuatmodjo,  &  Fitrina  Kurniati.  2020. Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota  Di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2015-2019  (Evaluasi  Kinerja Pemerintah  Daerah  Menjelang  Dua  Dekade  Otonomi  Daerah  di

## S ILVIA K ARENINA , K RISNA D WI A NDAYANI , I MANUEL A NDRE A DITYA , M OHAMMAD W ASIL ,

## T INGKAT K EMANDIRIAN K EUANGAN D AERAH DAN I MPLIKASINYA T ERHADAP P ERTUMBUHAN E KONOMI K ABUPATEN B OJONEGORO T AHUN 2010-2019 41
Indonesia)  Indonesia  Akan  Menyambut  Dua  Dekade  Berjalannya Desentralisasi  yang  Dijabarkan  Administrasi,  Politik  dan  Fiskal. Mengacu , Vol. 8, No. 2, pp. 197 – 210.