(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir) Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari

## EVALUASI KONTEKS DAN PRODUK PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Eka Nurcahya 1 , Anang Muftiadi 2 , Ahmad Buchari 3
Departemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia 1,2,3
e-mail: kanurcahya@gmail.com

## ABSTRAK
Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.
Kata Kunci: Evaluasi Konteks, Evaluasi Produk, Badan Usaha Milik Desa.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang sebagai besar wilayah tersebut mayoritas terdiri dari pedesaan  (Retnowati, 2011). Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang selama ini
bersifat sentralistik telah menyebabkan disparitas ekonomi antara perkotaan dengan perdesaan, yang kemudian membuat perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan dari berbagai aspek (Sulistyastuti, 2007). Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
Terdapat dua lokus penelitian yang akan ditelili oleh penulis. Desa Karanganyar,
Kabupaten Bandung Barat dan Cigondewah Hilir, Kabupaten Bandung. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di dua desa tersebut yaitu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat yang menunjukkan status Indeks Desa Membangun  (IDM) sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Presentase IDM berdasarkan indeks ketahanan sosial (iks), indeks ketahanan ekonomi (ike), dan indeks ketahanan lingkungan (ikl). Karanganyar memiliki presentase 0,52937 % dan Cigondewah Hilir presentase 0,57873 %.
Tabel 1. Indeks Desa Membangun
Desa Karanganyar dan Desa
Cigondewah Hilir
Nama Desa IKS  IK E IKL ID M Karanga nyar 0, 771 40 0, 416 70 0,40 000 0, 529 37 Cigonde wah Hilir 0, 588 57 0, 483 33 0, 6000 0 0, 578 73 Sumber: Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, 2019
Hal  ini sejalan dengan pertimbangan  dikeluarkan Peraturan Bupati Bandung Barat No 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 mengenai BUM Desa.
Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan meninjau permasalahan keuangan desa adalah
dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (Asvi & Mashur, 2017). Dimana pendirian BUM Desa ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUM Desa ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUM Desa ini telah beroperasional dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya, BUM Desa merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.
Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa meliputi: a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa; b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa; c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan; d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik,
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari
lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar- Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor (Umanailo, dkk, 2018).
Dalam  upaya implementasi strategi tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi yang terkait dengan evaluasi input BUMDes dan evaluasi proses BUMDes karena kedua aspek tersebut mampu memberikan masukan naik dalam perencanaan program maupun selama pelaksanaan program.
Amelia Sri Kusuma Dewi pada tahun 2014 melakukan penelitian yang menjelaskan adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi  desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUM Desa benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.
Isak Komigi pada tahun 2015 melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi program dapat melihat dari empat kriteria, yaitu: evaluasi konteks, input, proses dan produk.
Mahbud Junaedi pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa Pertama, Prinsip pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, menggunakan 6 prinsip diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel; Kedua, Dalam pengelolaan BUM Desa yang ada diKabupaten Banyuwangi masih sedikit yang menggunakan model ekonomi syariah; Ketiga, BUM Desa yang menggunakan model ekonomi syariah diantaranya BUM Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo; dan Keempat, Masih ditemukan kendala dalam pengelolaan BUM Desa Temurejo diantaranya SDMnya masih kurang dalam pengelolaan BUM Desa, insfrastruktur, pelaporan masih menggunakan model manual, dukungan pemerintah kurang dalam hal pemasaran produk, serta memberikan kerjasama antar lembaga perbankan untuk pengembangan modal BUM Desa, dan pendamping pumdes yang kurang optimal dalam mendampingin BUM Desa untuk pengelolaan BUM Desa Temurejo.
Model evaluasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model CIPP yang dikembangkan oleh
Stufflebeam. Model evaluasi CIPP merupakan sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk memberikan bantuan kepada evaluator dalam pengambilan keputusan.
Model CIPP ini dipilih peneliti berdasarkan cara kerjanya yang memandang  evaluasi sebuah sistem artinya tujuan dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki program. Alasan lainnya adalah karena peneliti akan mengevaluasi semua komponen yang terdiri dari konteks, input, proses dan produk yang ada dalam program BUM Desa. Hal ini sangat sesuai dengan model CIPP yang menitik beratkan pada evaluasi komponen-komponen yang ada dalam program yang akan di evaluasi. Penulis tertarik untuk mengevaluasi program BUM Desa yang di dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala.  Penelitian ini fokus pada evaluasi input dan proses program BUM Desa di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Makna Kebijkan Publik
RC. Chandler dan JC. Plano (dalam Syafiie, 2010) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Jadi, orientasi utama dari kedua pendapat ini adalah bahwa kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Nugroho (2011) juga mengelompokkan kebijakan publik kedalam tiga bagian, yaitu:
a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu seperti halnya Undang-undang Dasar, Undang- Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir) Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari
oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Agustino (2014) menyebutkan  beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:
a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah- pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan
beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.
2. Evaluasi Program
Arikunto (2010) dalam menentukan evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil  yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006), mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencairan dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.
Wahab (2012). Evaluasi program adalah proses penetapan
secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan  sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.
3. Model Evaluasi  Program Context, Input, Process, dan Product (CIPP)
Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambilkeputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesiskan informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi.
Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model evaluasi ini
dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi  evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh  tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal. Model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan misalnya pendidikan, perumahan, pengembanganmasyarakat,
transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer (Stufflebeam, 2003).
Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation). Menurut Stufflebeam, Model Evaluasi CIPP bersifat linier. Artinya, evaluasi input harus didahului oleh evaluasi konteks; evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi input; sungguh pun demikian menurut Stufflebeam dalam Model Evaluasi CIPP juga dikenal evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi  konteks berkaitan lingkungan program atau kondisi yang objektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang kekuatan dan kelemahan tentang objek tertentu. Stufflebeam (2002:287) menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi dengan mengidentifikasi peluang yang menilai kebutuhan. Satu kebutuhan dirumuskan sebagai
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir) Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari
kesenjangan ( discrepancy view) kondisi nyata ( reality ) kondisi yang diharapkan ( ideality ). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan berjalan. Selain itu, evaluasi konteks juga bermaksud merasionalkan suatu program.
Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan, dan dampak dari program. Evaluasi ini mengukur keberhasilan pencapian tujuan dan catatan pencapian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi.
4. Badan Usaha Milik Desa BUM Desa sebagai lembaga
pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan  (Saifuddin, 2019). UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUM Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara subtansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan.
Keberadaan BUM Desa menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif (Lumintan dan Waani, 2019). Mengingat BUM Desa sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha,  yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah (Ramadana, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dalam suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah deskriptif (Ramdhani, 2018). Menurut Whitney (dalam Nazir, 2003) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.
Aktor-aktor yang menjadi key informan adalah tokoh-tokoh di lingkup internal diantaranya Kepala Bidang Kelembagaan dan  Penguatan Ekonomi Masyarakat; Kepala Bidang Bina Desa Pemdes; Kepala Desa Karanganyar; Kepala Desa
Cigondewah Hilir; Ketua BUM DESA Desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir; tenaga ahli pemberdayaan masyarakat; ketua Dusun Karanganyar dan Cigondewah Hilir; serta masyarakat Karanganyar dan Cigondewah Hilir.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Ramdhani, 2019). Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acauan penulis untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel (Moleong, 2007).
Suprayogo dan Tobroni (2001), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan  waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil/ terbatas. Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu Pemerintah Provinsi
Jawa Barat terkhusus di Desa Karanganyar Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cigondewah Hilir Kabupaten Bandung.
Moleong (2007) mengatakan triangulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk memeriksa kebenaran data, penulis melakukan pengecekan dalam berbagai sumber, yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang berbeda.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tringaluasi sumber, teknik dan waktu. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan model CIPP yang terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation).  Pada jurnal ini hasil pembahasan lebih difokuskan kepada Evaluasi Konteks dan Evaluasi Proses. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Penelitian Model CIPP
Indika tor Desa Cigondew ah Hilir Desa Karangany ar Evalu asi Konte ks Mempuny ai karakteristi k Masih rendahnya masyarakat yang
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari
masyaraka t yang sudah lebih maju dan kreatif untuk bersama- sama memajuka n Desa. SDM perlu ditingkatka n, perlu adanya bimtek, tambahan modal dari anggaran dana desa, sumber dana lain selain dana desa. Pengetahu an untuk branding produk Desa Cigondew ah yang lebih baik dibandingk an Desa Karangany ar. memiliki pemikiran maju dan kreatif dibandingk an Desa Cigondewa h Hilir. Pemahama n mengenai SOP BUMDEsa. SDM yang belum berkomitme n memajukan BUMDesa. Akses menuju dusun yang letak geografis / lokasinya jauh untuk pendistribu sian  usaha BUMDesa.
Evalu asi Produ k Sesuai  AD & ART Badan Usaha Milik Desa Berdasarka n peraturan Desa Karanganya r Nomor 02 Cigondew ah Hilir Bab V Pasal 7 mengenai tujuan BUM Desa. Hasil dari program yaitu sudah cukup baik dalam mendoron g berkemban gnya kegiatan perekonom ian masyaraka t Desa, mendoron g berkemban gnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapa n tenaga kerja bagi masyaraka t di Desa Cigondew ah Hilir. Masyaraka t sudah terfasilitasi
Tahun 2017 pada Bab IV pasal 6. Hasil dari program BUMDesa masih cukup minim dalam mewujudka n kelembagaa n perekonomi an masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberika n pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Rendahnya dalam mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatk an
keterkaitan perekonomi an
walaupun belum optimal. BUM Desa dapat membantu penyerapa n tenaga kerja bagi masyaraka t dalam bidang home industry. perdesaan dan perkotaan dengan membangu n sarana dan prasarana perekonomi an perdesaan yang dibutuhkan untuk mengemba ngkan produktivit as usaha perdesaan.
Sumber: Diolah Peneliti, 2020 Elaborasi yang mendapat terkait model CIPP dalam penelitian ini fokus pada dua aspek yaitu evaluasi  konteks dan produk, karena merupakan aspek penting dalam memahami suatu keberhasilan penerapan program pemerintah Desa.
1. Evaluasi Konteks Program

## BUM Desa
Mencakup analisis masalah yang berkenaan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan ( discrepancy view )
kondisi nyata ( reality ) dengan kondiis yang dharapkan ( ideality ).
Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilaksanakan. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program.
Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga tidak menimbulkan kerugian panjang.
Sejalan dengan agenda prioritas Presiden untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terbentuk berdasarkan pergeseran tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sesuai dengan Visi, Misi Presiden/Wakil Presiden
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari
untuk menentukan arah kebijakan, strategi, sasaran, outcome , kegiatan dan output dalam rangka melaksanakan amanah mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat mempercepat pembangunan.
Badan Usaha Milik Desa pada penelitian ini berada di Desa Cigondewah Hilir dan Desa Karanganyar. Keduanya merupakan Desa yang mendirikan BUMDesa sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka.
Badan Usaha Milik Desa MANDIRI di Cigondewah Hilir ini didirikan pada tanggal ” pada 12 Oktober di sahkan. Jadi secara legalitas, kekuatan hukum BUMDes ini selain berdasarkan Peraturan Desa dan AD/ART di dukung pula dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0075741.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.
BUMDesa Cigondewah Hilir memiliki visi untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Desa Cigondewah Hilir melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto “Mengemban Untuk Membantu Desa Menuju Masyarakat Cigondewah Hilir Yang Sejahtera”. Sedangkan Misi BUMDesa: (1) Pengelolaan kegiatan perekonomian desa untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat desa (2) Pengelolaan usaha jasa dalam menunjang perekonomian masyarakat desa (3) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak dan mengelola dana dan program yang masuk ke desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.
Selain itu Desa Karanganyar memiliki visi “BUMDEsa Banyu Resmi adalah Berdikari Hebat”. Dan misi BUMDesa Banyu Resmi adalah sebagai berikut: menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal, menggali potensi desa untuk didayagunakan, membuka pola wirausaha masyarakat, kewirausahaan syariah.
Oleh karena itu, Desa Cigondewah Hilir dan Desa Karanganyar keduanya secara bersama-sama melaksanakan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Desa dan AD/ART yang terdapat dari masing-masing Desa sesuai dengan maksud dan tujuannya. 2. Evaluasi Produk Program BUM Desa
Evaluasi produk dalam BUMDesa adalah mengukur, menilai, dan menafsirkan pencapaian program. Dalam evaluasi produk dilihat tentang tujuan yang sudah dicapai, hasil dari program, kebetuhan yang telah terpenuhi, dan hasil jangka panjang akibat dari BUMDesa.
Evaluasi produk bertujuan untuk identifikasi hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan, menghubungkan dengan tujuan, kebutuhan, konteks, input, dan proses informasi, dan menilai penyelesaian dengan menentukan beberapa faktor seperti kualitas, kesesuaian, keadilan, kesetaraan, biaya, keamanan, dan siginifikansi. Dan evaluasi produk ini berfungsi untuk memutuskan apakah meneruskan, memodifikasi, atau memfokuskan kembali program, dan menyajikan catatan yang jelas mengenai efek dibandingkan dengan kebutuhan, tujuan, dan biaya.
Ketercapaian tujuan BUMDesa Cigondewah Hilir masih rendah. Sesuai AD  & ART Badan Usaha Milik Desa Cigondewah Hilir Bab V Pasal 7  mengenai tujuan BUMDesa. Tujuan yang belum tercapai di ayat 2 : meningkatkan kreativitas dan pelang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sudah berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat dan
penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dalam hal pengelolaan berbagai unit usaha di BUMDesa Cigondewah Hilir.
Selain itu ketercapaian tujuan BUMDesa BANYU RESMI masih rendah. Sesuai Peraturan Desa Karanganyar No 2 Tahun 2017 Bab IV Pasal 6. Tujuan yang belum tercapai diantaranya: meningkakan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan asli desa. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan masih rendahnya omset dan rendahnya lapangan kerja masyarakat untuk secara mandiri berpartisipasi mengelola BUMDesa dan memajukan Desa.

## KESIMPULAN
Evaluasi konteks di Desa Cigondewah Hilir dan Desa Karanganyar mencapai otimal berdasarkan kriteria keberhasilan evaluasi konteks yaitu terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan latar belakang program dan terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan penerima program. Hal ini berdasarkan komponen evalauasi yaitu latar belakang; visi, misi, tujuan; kekuatan dan kelemahan; serta
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Eka Nurcahya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari
lingkungan mana program tersebut dilaksanakan.
Selain itu berdasarkan evaluasi produk menunjukkan belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir karena hasil yang tidak diharapkan yaitu belum tercapainya kriteria keberhasilan berupa ketidaktepatan sasaran kebijakan BUM Desa ini. Komponen evaluasi yang digunakan berupa ketepatan sasaran, hasil dari program, kebutuhan yang telah terpenuhi dan pencapaian tujuan dapat memutuskan apakah BUM Desa ini dapat diteruskan, dimodifikasi atau difokuskan kembali program tersebut sesuai kebutuhan, tujuan, dan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Amelia Sri Kusuma Dewi. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Volume V No. 1 Februari 2014.
Arikunto. (2010). prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Asvi, Z., & Mashur, D. (2017).
Manajemen Badan USAha Milik Desa (Bumdes) Bina USAha Desa Kepenuhan
Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2), 1-15. Isak Komigi. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Suku Moi), 2015 Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019).
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. The Studies of Social Sciences, 2(1), 15-21. Mahbud Junaedi. Evaluasi Pelaksanaan (BUM Desa) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, 2015 Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian.
Salemba Empat: Jakarta. Nugroho, Riant. 2011. Public Policy.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1068-1076. Ramdhani, H. (2018, November).
Reorientasi Politik Gender dalam Sistem Masyarakat Patriarkis. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 03, pp. 621-628). Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 219-226. Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). Perspektif, 16(3), 149-159. Saifuddin, R. (2019). BUM Desa; Antara Fungsi Profit dan Sosial (Studi Kasus BUM Desa Swadesa Arta Mandiri, Lampung Selatan. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 7(1), 15-15. Stufflebeam, D.L. 2003. The CIPP Model for Evaluation. The article presented at the 2003 annual conference of the Oregn Program Evaluator Network (OPEN) 3 Oktober 2003
Sulistyastuti, D. R. (2007). Pembangunan Pendidikan dan  MDGs  di Indonesia Sebuah Refleksi Kritis. Jurnal Kependudukan Indonesia, 2(2), 19-44.
Suprayogo, Imam dan Tobroni.
(2001). Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu
Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Umanailo, M. C. B., dkk. (2018).
Naskah Akademik Badan Usaha Milik Desa.
Wahab, Solichin, 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan  Model- Model Implementasi Kebijakan Publik.  Jakarta: Bumi Aksara.