INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8455-8471 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Gilang Gemilang 1 ✉ , Ismaidar 2 , T. Riza Zarzani 3
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: gilang_conan@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial,  dan politik.  Tetapi dalam perkembangannya korporasi juga melakukan tindak kejahatan yang seringkali  merugikan,  tidak  hanya  kepada  masyarakat  bahkan  juga  negara  dirugikan  karena  tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Salah satu tindak  kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu  pencucian  uang.  Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sulit  untuk ditanggulangi dikarenakan sulitnya untuk mengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal itu disebabkan karena korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru yang tercantum di dalam perundang-undangan, yang kemudian proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Karena berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka diperlukan adanya pandangan baru tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

## Abstract
Corporations have an important role in the economic development of a country, where corporations have  influence  over  the  extraordinary  growth  of  corporate  business  activity  assets  so  that they  can generate profits and make corporations the owner of economic, social and political power. However, in the course of its development, corporations also commit crimes which are often detrimental, not only to society, but even the state suffers because of crimes committed by corporations. One of the crimes committed by corporations is money laundering. Money laundering crimes committed by corporations are difficult to overcome because it is difficult to investigate and ensnare the perpetrators of money laundering crimes. This is because corporations as the subject of criminal acts are still a new thing listed in the legislation, and the process of law enforcement is still very slow. Due to the development of crimes committed by corporations as the subject of criminal acts, a new view is needed regarding the criminal liability of corporations that commit criminal acts, especially in the enforcement of money laundering crimes.
Keywords: Criminal Liability, Corporate, Money Laundering

## PENDAHULUAN
Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi  dan  hak-hak  serta  kewajiban  hukum  yang  berbeda  dari  individu  dari  waktu kewaktu.  Kejahatan  Korporasi  adalah  perbuatan  korporasi  yang  direpresentasikan  oleh orang  yang  mewakili  korporasi  sepanjang  dilakukan  bertindak  atas  nama  serta  untuk kepentingan korporasi, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana (Barra Bimantara Ginting et al., 2022).
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  berusaha  untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga  pelaku  dapat  dengan  leluasa mamanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di  banyak  negara  termasuk  Indonesia.  Sebegitu  besar  dampak  negative  terhadap perekonomian  suatu  negara  yang  dapat  ditimbulkannya,  mendorong  negara-negara  di dunia  dan  organisasi  internasional  menaruh  perhatian  serius  terhadap  pencegahan  dan pemberantasan  masalah  ini.  Hal  ini  tidak  lain  karena  praktik  pencucian  uang (money laundering)  dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Sebab banyak  dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku pencucian uang sering menggunakan
“ steril investment ” misalnya dalam bentuk invest asi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman melakukan hal itu.
Tindak  pidana  oleh  korporasi  di  bidang  ekonomi  disebut  tindak  pidana  ekonomi (tindak  pidana  di  bidang  ekonomi)  atau economic  crimes.  Merumuskan  tindak  pidana ekonomi harus memperhatikan elemen-elemen berikut (Etty Utju R. Koesoemahatmadja, 2011):
1. Tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah.
2. Tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya korban individual.
3. Termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap perorangan.
Pada praktiknya, tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara  berkembang,  sangat  menitikberatkan  perkembangan  perekonomian  pada  sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang. Mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi dapat dengan mudah menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang besar.
Harta  kekayaan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  bagi  suatu  organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan-kejahatan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat  merugikan  negara  karena  dapat  mempengaruhi  dan  merusak  stabilitas perekonomian  nasional  dan  keuangan  negara. Money  laundering  juga  berpotensi mengganggu perekonomian internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian  dan  menimbulkan  kebijakan  ekonomi  yang  buruk.  Berbicara  mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan sistem hukum pidana (Mahmud Mulyad et al., 2010).
Dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  hanya  mendefinisikan  Tindak  Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:
“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur -unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Adapun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana
sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan  6  Undang-undang  TPPU:  Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana  penjara  paling  lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Setiap Orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul,  sumber,  lokasi, peruntukan,  pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana  karena  tindak  pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Setiap Orang yang menerima atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan, penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  Pihak  Pelapor  yang  melaksanakan  kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- undang ini.”
Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Walaupun  kejahatan  pencucian  uang  telah  diatur  sejak  tahun  2002,  namun  untuk menjerat  para  pelaku  khususnya  korporasi  baru  bias  dilakukan  sejak  dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 3 Perma ini berbunyi:
“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan  hubungan  kerja,  atau  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Korporasi  di  dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”
Terkait dengan hal tersebut, lingkup Kejahatan Korporasi Menurut Yusuf Sofie member penjelasan dengan mengutip pendapat Steven Box mengenai tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan ruanglingkup sebagai berikut (Yusuf Sofie, 2002):
1. Crimes for corporation, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. Criminal corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan.  (dalam  hal  ini  korporasi  hanya  sebagai  kedok  dari  suatu  organisasi kejahatan).
3. Crimes  against  corporation,  yaitu  kejahatan-kejahatan  terhadap  korporasi  seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal.
Dengan  demikian  asal  usul  uang  itu  pun  tertutupi.  Kejahatan  pencucian  uang  sangat merugikan masyarakat dan negara karena  dapat mempengaruhi atau merusak  stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks indonesia, tindak pidana ini tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Philips Darwin, 2012).
Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menarik untuk dikaji secara akademis dan mendalam dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dan rumusan masalah ketiga adalah bagaimana peran polisi, jaksa dan para hakim dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).  Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data  sekunder  belaka  (Soerjono  Soekanto,  2003).  Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk
mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi
Ada 3 (tiga) tahapan proses  pencucian uang, yaitu (Barra Bimantara Ginting et al., 2022): Pertama, Penempatan (Placement). Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:  1)  Menempatkan  dana  pada  bank.  Kadang-kadang  kegiatan  ini  diikuti  dengan pengajuan  kredit/pembiayaan,  2)  Menyetor  uang  pada  PJK  sebagai  pembayaran  kredit untuk mengaburkan audit trail, 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa  kredit/pembiayaan,  sehingga  mengubah  kas  menjadi  kredit/pembiayaan,  5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah  yang  nilainya  mahal  sebagai  penghargaan/hadiah  kepada  pihak  lain  yang pembayaran melaui pjk.
Kedua,  Transfer  (layering).  Layering  adalah  memisahkan  hasil  tindak  pidana  dari sumbernya  yaitu  tindak  pidananya  melalui  beberapa  tahap  transaksi  keuangan  untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Bentuk kegiatan antara lain adalah sebagai berikut: 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. 2) Penggunaan simpanan  tunai  tunai  sebagai  agunan  untuk  mendukung  transaksi  yang  sah.  3) Memindahkan  uang  tunai  lintas  batas  negara  melalui  jaringan  kegiatan  usaha  yang  sah maupun shell company.
Ketiga,  Menggunakan  harta  kekayaan  (Integration).  Upaya  menggunakan  harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai  bentuk  kekayaan  material  maupun  keuangan,  dipergunakan  untuk  membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan  pencucian  uang,  pelaku  tidak  terlalu  mempertimbangkan  hasil  yang  akan diperleh  dan  besar  biaya  yang  harus  dikeluarkan,  karena  tujuan  utama  adalah  untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.
Dalam  Pasal  3  UU  No.  8  tahun  2010  menyebutkan  bahwa  Setiap  orang  yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke laur negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyampaikan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana paling lama  20  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.10.000.000.000.  Mengenai  pidana  dan pemidanaan  terhadap  korporasi,  dalam  Pasal  7  UU  No.  8  Tahun  2010,  diatur  mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu pidana  pokok  berupa  denda  dan  pidana  tambahan.  Hal  yang  menarik,  adalah dicantumkannya mengenai pidana kurungan pengganti denda (Pasal 8) maksimal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pengendali korporasi, di samping itu dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa, dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti  denda  dijatuhkan terhadap Personil  Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar (Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, n.d).
Kegiatan  pencucian uang mempunyai  dampak yang  serius, baik terhadap  stabilitas sistem  keuangan  maupun  perekonomian  secara  keseluruhan.  Tindak  pidana  pencucian uang  merupakan  tindak  pidana  multidimensi  dan  bersifat  transnasional  yang  sering  kali melibatkan  jumlah  uang  yang  cukup  besar.  Tindak  pidana  pencucian  uang (Money Laundering)  merupakan  organized  crime  sehingga  penangulangannya  merupakan tanggung  jawab  negara  setiap  negara  yang  diwujudkan  dalam  kerjasama  regional  atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral (Eva Syahfitri Nasution, 2015).
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability  dan  responsibility.  Liability  merupakan  istilah  hukum  yang  luas  yang  menunjuk hamper semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas  untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  keterampilan, kemampuan  dan  kecakapan  meliputi  juga  kewajiban  bertanggungjawab  atas  undang- undang  yang  dilaksanakan.  Dalam  pengertian  dan  penggunaan  praktis,  istilah liability
menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan  oleh  subyek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility  menunjuk  pada pertanggungjawaban politik.
Melihat dari penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di Indonesia yang dapat  dikenai  pemidanaan  pada  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  badan  hukum maupun  bukan  badan  hukum  tidak  terkecuali  perkumpulan,  firma  maupun  persekutuan perdata  lainnya  yang  memiliki  kekayaan  terorganisasi  sebagaimana  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Mohamad Nasichin et al., 2021).
Bahkan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tidak  hanya  mengatur tentang  subjek  hukum  korporasi,  tetapi  juga  mengatur  tentang  porsonil  pengendali korporasi. Karena perumusannya adalah menggunakan kata “dan/atau” maka hal ini berarti bukan hanya korporasi yang dapat dipidana namun juga pengendali korporasi yang dapat dipidana  atau  keduanya.  Pembedaan  sanksi  pidana  untuk  orang  dan  korporasi  sangat penting untuk diperhatikan. Model sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara filosofis dibentuk berdasarkan dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang dan belum tentu cocok untuk diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan (UU No 8 Tahun 2010):
1. Pidana pokok, diantaranya sebagai berikut:
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Kurungan;
d. Denda.
2. Pidana tambahan, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu.
Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak  pidana maka dalam  pertanggungjawaban  diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nullapoena sine pravialege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana  “tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan”.  Dasar  ini  adalah  mengenai
dipertanggungjawabkannya  seseorang  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Artinya seseorang  baru  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  apabila  seseorang  tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan  perundang-undangan.  Maksud  dari  hal  tersebut  adalah  seseorang  baru  dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya  perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya  perbuatan pidana tidak  boleh  menggunakan  kata  kias,  serta  aturan-aturan  hukum  pidana  tersebut  tidak berlaku surut.
Dalam penjelasan Buku ke-1 angka 4 menunjukkan bahwa RUU KUHP mengandung teori  pertanggungjawaban  pidana  fungsional  atau  kepelakuan  fungsional  (fungsional daderschap). Ciri khas dari kepelakuan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan  perbuatan  fungsional  terhadap  yang  lain.  Dengan  demikian  kemampuan bertanggungjawab  orang-orang  yang  berbuat  untuk  dan  atas  nama  korporasi  dialihkan menjadi  kemampuan  bertanggungjawab  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  (Karina Natalia, Pujiyono et al., 2016).
Mencermati system pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi  di  dalam  kebijakan perumusannya. Namun  demikian,  masih  terdapat  hal  yang  cukup  menarik  terhadap  masalah  tujuan pemidanaan  terhadap  korporasi,  yaitu  mengingat  bahwa  sebagian  besar  dari  bentuk- bentuk  kejahatan  korporasi  berada  dalam  ruang  lingkup  “ Administrative  Penal  Law ”: Ordungstrafrecht;  Ordeningstrafecht ”,  yaitu  hukum pidana  di  bidang  pelanggaran- pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah “administrative crime”, yaitu “an offence consisting of a vilatio of an administrative rule or regulation anda carrying with  a  criminal  sanction”. Jadi  pada  hakikatnya  hukum  pidana  administrasi  merupakan perwujudan  dari  kebijakan  menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk menegakkan/melaksanakan  hukum  administrasi.  Dengan  kata  lain,  hukum  pidana administrasi merupakan bentuk “fungsionalisasi/ operasionalisas i/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan dioperasionalisasikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif (Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto, 2021).
Di Indonesia pengaturan hukum positif tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  korporasi  terdapat  dalam  UU  TPPU  dalam  pasal  6
sampai Pasal 9, adanya kekosongan norma dalam Pasal 9 ayat (1) UU TPPU dalam pasal ini menyebutkan  perampasan  harta  kekayaan  milik  korporasi  atau  personil  pengendali korporasi, dalam UU TPPU tidak dinyatakan siapa yang berwenang melakukan perampasan. KUHP yang menyatakan dalam Bab IV pasal 7 penyidik hanya berwenang untuk melakukan penyitaan tidak ada disebutkan perampasan.
Peran Polisi, Jaksa dan Para Hakim dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Peran Polisi dalam Melakukan Investigasi Terhadap Perkara Pencucian Uang Penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada di bawah  kewenangan kepolisan,  di samping terbentuknya  lembaga Financial Investigation Unit, yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang fungsinya antara lain, sebagai penerima laporan ( repository function) dan penganalisis laporan (analisys function), serta clearing  house(kantor  penerimaan  cek-cek  antara  bank)  lembagayang menyediakanfasilitas untuk pertukaran informasi atau transaksi yang mencurigakan (Adrian Sutedi, 2008).
Berkenaan dengan menyediakan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan dan untuk perkara  pencucian  uang  bukanlah  masalah  mudah  apalagi  harus  dikaitkan  dengan kejahatan  asalnya.  Peran  polisi  juga  sangat  dominan  manakala  berkaitan  dengan pengembalian  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  di  luar  negeri.  Kemudian,  di  bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu, untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerja sama antarnegara. Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa wire transfer system(sistem jaringan transfer).
Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara telah menerapkan wire  transfer  system(sistem  jaringan  transfer)  secara  internal  antar  bank  dan  lembaga keuangan transfering  fund  by  electronic  messages  between  banks-wire  transfer (mentransfer dana dari jaringan pesan elektronik antarabank). Ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana  sekaligus  pada  saat  yang  sama  terjadilah  pencucian  uang  dengan  cara mengacaukan audit  trail.  Cara  ini  juga  sering  disebut  sebagai  Electronic  Func Transferelektronik transfer dana (EFT)] atau cyber payment(pembayaran secara elektronik) yang  merupakan  salah  satu  jasa  yang  diberikan  oleh electronic  banking(elektronik perbankan) yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi
dengan mengoptimalkan jaringan perbankan international sebagai lembaga intermediasi (Marco Parasian Tambunan, 2016).
Masalah wire  transfer  system(sistem  jaringan  transfer)  yang  menyertai  money laundering(pencucian uang) semakin mempersulit pembuktian. Transfer semacam ini bisa terjadi antar bank adalah suatu cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum dan sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail (Adrian Sutedi, 2008).
Selain itu, polisi juga harus menemukan fakta untuk dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subyektif mens rea(kesalahan) dan unsur obyektifnya actus reus(perbuatan terlarang). Mens  rea(kesalahan)  yang  harus  dibuktikan,  yaitu  knowledge  (mengetahui  atau  patut menduga)  dan intended  (bermaksud).  Kedua  unsur  berkaitan  dengan  unsur  terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Untuk mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku (Adrian Sutedi, 2008).
Perlu ditekankan bahwa polisi tidak selalu harus menunggu laporan hasil investigasi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bisa saja dan sangat mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang. Dalam kasus seperti ini misalnya, polisi telah mempunyai bukti awal tentang adanya korupsi atau aliran dana illegal logging(pembalakan liar), misalnya justru polisi berinisiatif meminta bantuan  Pusat  Pelaporan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  untuk  rekening  tertentu. Seperti yang terjadi sekarang ini begitu banyak kasus korupsi yang terungkap seharusnya polisi mengambil inisiatif menelusuri aliran dana terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK). Selain itu, sebaiknya polisi juga waspada  terhadap  praktik  pencucian  uang  yang  menggunakan  cara-cara  manual  dan tradisional,  yaitu  cara  pemindahan uang dari  bagasi  ke  bagasi. Tampaknya  hal ini mulai marak di Indonesia.
Sebagai perbandingan, di negara Amerika Serikat sendiri masih terjadi pencucian uang yang menggunakan cara-cara tradisional. Sudah seharusnya dipikirkan ketika suatu perkara pencucian uang terungkap, maka para pelaku kejahatan tersebut akan mengevaluasi teknik- teknik yang mereka lakukan dan pada akhirnya akan menjatuhkan mereka. Mereka selalu mengikuti pemberitaan kasus mereka di media massa, menyimak jalannya persidangan dan mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, serta mempelajari transkip- transkip  persidangan  untuk  mengetahui  dimana  kelemahan  mereka  sehingga  terjebak dalam penangkapan polisi. Artinya, polisi harus menyadari bahwa penjahat tidak bisa didikte
oleh  pemerintah. Apalagi di Indonesia saat  ini sedang  gencar-gencarnya mengamankan sistem bank sebagai sarana pencucian uang. Maka dari itu, sudah seharusnya polisi lebih mewaspadai  proses  pencucian  uang  yang  tidak  melalui  bank,  tetapi  melalui  lembaga keuangan lainnya (Adrian Sutedi, 2008).
Menghadapi ancaman pencucian uang yang semakin canggih dan dengan cara yang sederhana, tetapi strategis bukan sesuatu yang mudah. Di berbagai negara hal ini sangat dipahami sehingga Amerika mengeluarkan undang-undang yang disebut stink operation (operasi  penjebakan).  Pada  intinya  operasi  ini  adalah  untuk  mengungkap  jaringan pencucian uang dengan cara penyamaran ( undercover inquiring). Jadi, polisi dalam waktu tertentu menyamar sebagai pelaku pencucian uang dengan menggunakan uang negara, seperti pada  pengungkapan tindak pidana narkotika. Namun, untuk  operasi penjebakan pencucian uang ini lebih rumit karena tidak sekedar penyamaran, tetapi juga negara harus menyiapkan sejumlah uang yang akan digunakan dalam penyamaran tersebut untuk dicuci (Adrian Sutedi, 2008).

## 2. Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam  pengamatan  selama  Indonesia  mempunyai  ketentuan  anti  pencucian  uang, maka tampaknya kegagalan terbesar pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  lanjutan  ( follow  up  crimes) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan core crime(inti kejahatan) atau predicate  offence  (kejahatan  utamanya).  Apakah  harus  dibuktikan  keduanya  atau  cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan core crime(inti kejahatan) atau predicate offence-nya (kejahatan utamanya). Berdasarkan amanat undang-undang, maka predicate  offence-nya  (kejahatan  utamanya)tidak  perlu  dibuktikan,  artinya  cukup menggunakan bukti petunjuk saja.
Sebagai  konsekuensinya,  maka  dakwaan  harus  disusun  secara  kumulatif  bukan alternatif karena artinya predicate offence(kejahatan utamanya) dan pencucian uang adalah dua  kejahatan  yang  walaupun  perbuatan  pencucian  uang  adalah  dua  kejahatan  yang walaupun  perbuatan  pencucian  uang  selalu  dikaitkan  dengan predicate  offence-nya (kejahatan utamanya), pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri ( as a separate crime).  Dengan  demikian,  dalam  mendakwa  tindak  pidana  pencucian  uang,  misalnya, berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka predicate  offence(kejahatan  utama)  dan  follow  up  crimes-nya  (kejahatan  kelanjutannya) didakwakan sekaligus (Adrian Sutedi, 2008).
Namun, adakalanya terhadap tiga dakwaan bisa saja tunggal, yaitu ketika seseorang melakukan  proses  pencucian  uang  atas  hasil  kejahatan  dimana  pelaku  tidak  terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan.  Untuk  pelaku  ini  tidak  harus  dipertanggungjawabkan predicate  offence (kejahatan utama), tetapi hanya tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan predicate offence-nya (kejahatan utamanya). Dalam hal ini, misalnya, pelaku hanya berkenaan dengan dakwaan Pasal 6,  dimana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif, yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya  berkaitan  dengan  Pasal  6  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatan hanya satu.
Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan pembuktian unsur subyektif kesalahan ( mens rea) dan unsur obyektif perbuatan terlarang (actus rea). Mens rea(kesalahan)yang harus dibuktikan, yaitu knowledge (mengetahui) atau reason to know (patut menduga) dan intended (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui atau  patut  menduga  bahwa  dana  tersebut  berasal  dari  hasil  kejahatan  dan  terdakwa mengetahui tentang dan maksud  untuk melakukan transaksi. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah  jelas bahwa pelaku harus memenuhi knowingly (sadar) dan willingly(rela). Selanjutnya, berkenaan unsur patut menduga maka hal ini persis yang tertera dalam  pembuktian  Pasal  480  KUHP  yang  menjelaskan  adanya  unsur proparte dolus(setengah sengaja) dan proparte culpoos (setengah lalai).
Pembuktian selanjutnya adalah unsur intended (bermaksud), yaitu bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Untuk pembuktian ini pun sulit. Maka dari itu, pengadilan di  Amerika  telah  menyatakan  bahwa  bukti  pendukung  atau  petunjuk  ( circumstantial evidence)  cukup  untuk  membenarkan  adanya  unsur-unsur  tersebut.  Jadi,  apabila  unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, dengan sendirinya unsur intended(bermaksud) terbukti (Adrian Sutedi, 2008).

## 3. Peran Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencucian Uang
Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim  sangat  menentukan  untuk  tujuan  pemberantasan  kejahatan  ini.  Hakim  harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan  untuk  mengikuti  semua  sistem  acara  peradilan  yang  banyak  menggunakan
pendekatan  pragmatis,  misalnya,  adanya  perlindungan  saksi  dan  adanya  praktik  acara pembuktian beban pembuktian ( the shifting of the burden of proof).
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar  prinsip nonself  incrimination  (bukan  memberatkan  dirinya),  maka  harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu  unsur.  Unsur  yang  dibuktikan  oleh  terdakwa  adalah  bahwa  harta  kekayaan  bukan berasal dari kejahatan. Artinya, apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, jaksa tetap  harus  membuktikan  unsur  lainnya,  baik  itu  unsur  obyektif  maupun  subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik ( bestandelen) (Adrian Sutedi, 2008).
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung  ( circumstancial  evidence)  akan  diterapkan.  pemikiran  tentang  pembuktian unsur intended  (bermaksud),  yaitu  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  hasil  kejahatan  dan  seterusnya,  yang  harus  dianggap  terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan  lompatan  pemikiran  untuk  mengambil  kesimpulan  bahwa  unsur intended(bermaksud)  pasti  terbukti.  Dalam  hal  ini  berlaku  logika  hukum,  yaitu  dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melakukan transfer misalnya dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap  ide  ini  hakim  harus  benar-benar  mempunyai  keberanian  yang  dilandasi keyakinannya atau logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan (Adrian Sutedi, 2008).
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  dugaan  pencucian  uang  sampai  saat  ini  relatif sedikit sampai di pengadilan. Dari sisi penegak hukum Indonesia masih banyak mengalami kendala,  misalnya,  antaraPusat  Pelaporan  Analisis  Transaksi  Keuangan(PPATK)  dan kepolisian tampaknya belum bisa bekerja secara simultan. Dalam Praktik di lapangan sering terjadi ketidakharmonisan dalam menjalankan masing-masing peran sehingga merugikan penegakan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Misalnya,  belum  ada
persamaan persepsi antara Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan, kemudian antara polisi  dan jaksa pun tampaknya masih muncul persepsi yang berbeda sehubungan dengan telah terjadinya pencucian uang. Sebagai contoh, adalah suatu perkara sudah cukup bukti, tetapi jaksa memandang tidak cukup bukti. Dengan demikian, kendala terbesar tampaknya muncul dari sudut pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa (Adrian Sutedi, 2008).
Kendala lain yang pasti akan timbul, anatara lain, belum diatur mekanisme dan kerja sama yang langsung mengatur dalam hal bagaimana apabila terjadi korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang juga terlibat pencucian uang. Dalam hal ini ada kekosongan  hukum  karena  Komisi  Pemberantasan  Korupsi(KPK)  tidak  berwenang menangani masalah pencucian uang, sedangkan seharusnya antara korupsi dan pencucian uang di sidang secara bersamaan dengan dakwaan kumulatif.Pada akhirnya profesionalitas hakim juga harus memegang peranan penting untuk mengungkapkan perkara pencucian uang,  mengingat  terdapat  pendekatan  pragmatis  dan  inovatif  yang  terpaksa  harus dilakukan sehubungan dengan sulitnya pembuktian (Adrian Sutedi, 2008).

## SIMPULAN
1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi Pertama dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan seperti: 1) Menempatkan dana  pada  bank,  2)  Menyetor  uang  pada  PJK  sebagai  pembayaran  kredit  untuk mengaburkan audit  trail,  3)  Menyelundupkan  uang  tunai  dari  suatu  negara  ke negara lain. 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha  yang  sah  berupa  kredit/pembiayaan,  sehingga  mengubah  kas  menjadi kredit/pembiayaan, 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi. Kedua, Transfer (layering) seperti.: 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara. 2) Penggunaan simpanan tunai tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Ketiga, Menggunakan harta kekayaan (Integration). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke  dalam  berbagai  bentuk  kekayaan  material  maupun  keuangan,  dipergunakan untuk  membiayai  kegiatan  bisnis  yang  sah,  ataupun  untuk  membiayai  kembali kegiatan tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana pencucian uang pada Pidana pokok, diantaranya sebagai: Pidana mati; Pidana penjara; Kurungan; Denda.
Pidana  tambahan:  Pencabutan  hak-hak  tertentu;  Perampasan  barang-barang tertentu.
3. Peran  aparat  penegak  hukum,  diantaranya,  kepolisian  berwenang  dalam  hal penanganan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Peran polisi sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Peran kejaksaan dalam hal ini ialah melakukan pembuktian  dan  penuntutan  atas  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang.  Peran hakim mengembangkan bukti-bukti agar dapat memutus perkara tindak pencucian pidana  pencucian  uang.  Dari  semua  aspek  itu,  profesionalitas  hakim sangatmemegang  peranan  penting  dalam  pengungkapan  dan  dalam  memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
Barra  Bimantara  Ginting,  dkk ,  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), (2022), pp.1223-1234.
Barra  Bimantara  Ginting,  dkk ,  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 4 (2022), pp.1223-1234, 2022.
Dr.  Etty  Utju  R.  Koesoemahatmadja,  S.H.,  M.H., Hukum  Korporasi  Penegakan  Hukum terhadap Pelaku conomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
Eva  Syahfitri  Nasution, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015 ISSN No: 1979 – 8652, DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652  ,diakses  pada  tanggal  02  April  2024 pukul 06.00 WIB.
Fahreyz Reza Saputra, Pujiyono, Purwoto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (Studi  Putusan  NO.  47/PID.SUS-TPK/2019/PNSMG), Diponegoro Law Journal Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021, diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 06.05 WIB.
Karina  Natalia,  Pujiyono,  dkk, Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
Mahmud  Mulyad,  dkk, Politik  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Korporasi,  Jakarta: Softmedia, 2010.
Marco Parasian Tambunan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Januari – Juli 2016.
Mohamad  Nasichin,  dkk, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana pencucian  uang,  Jurnal  Penelitian  Bidang  Hukum  Universitas  Gresik,  Volume 10Nomor 1, Juni 2021 pISSN 2089-7146 -eISSN2615-556, DOI: https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434 , diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 05.54 WIB.
Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/AJARAN%20PJP%20KORPORASI%2 0TPPU.pdf ,diakses pada tanggal 02 April 2024 pukul 05.34 WIB.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Philips  Darwin, Money  Laundering  Cara  Memahami  Dengan  Tepat  dan  Benar  Soal Pencucian Uang, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.
Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yusuf  Sofie, Pelaku  Usaha  Konsumen  dan  Tindak  Pidana  Korporasi,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2002.