## Wajah Hukum

## Studi Putusan Hakim Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
Muhammad Badri 1* , Bambang Harianto 2
1,2 fakultas hukum, universitas Batanghari,
Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: muhammadbadri1972@gmail.com
Abstrak. Tindak pidana korupsi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga dilihat dari perkara-perkara korupsi yang ada pada saat ini.seperti pelaku non direktif baik itu dikalangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Seperti terjadi di Kabupaten  Tebo  dalam  pembangunan  embung.  Dampak  paling  besar  dari  kejahatan  korupsi  ini  bisa  menjadi  hambatan  dalam pembangunan  disegala  bidang dalam  hal  ini  maka sangat diberikan  sanksi  pidana sebagai tanggung  jawab  bagi pelaku korupsi. Perihal penjatuhan putusan kepada pelaku korupsi, seorang hakim diwajibkan tahu dan sadar makna pemindanaan yang dijatuhkan serta tahu dan sadar apa yang ning dicapainya, tujuan penjatuhan pidana yang berat selain untuk memberikan penjeraan bagi yang melakukan tindakan yang melawan hukum, membuat masyarakat takut melakukan tindakan yang serupa juga untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat.
Kata Kunci: Studi Putusan; Tindak Pidana Korupsi; Pembangunan Embung
Abstract. Corruption crimes have increased from time to time, so it can be seen from the corruption cases that exist today, such as non-directive  actors,  both  among  the  central  government  and  regional  governments.  as  happened  in  Tebo  Regency  in  the construction of an embung. The biggest impact of this corruption crime can be a barrier to development in all fields, in this case, criminal sanctions are very much given as responsibility for the perpetrators of corruption. Regarding the imposition of a verdict on the perpetrator of corruption, a judge is required to know and be aware of the meaning of impeachment as well as to know and be aware of what he has accomplished, the purpose of imposing serious crimes in addition to providing deterrence for those who commit acts that are against the law, making people afraid to commit similar actions also to create a sense of community justice.

## Keywords: Decision Study; Corruption Crime; Embung Development

## PENDAHULUAN
Manusia  yang  merupakan  makhluk  sosial  yang  mengakibatkan  tidak  terlepas  dari  manusia  lainnya,  sehingga karena  itu  tidak  bisa  kita  lepas  dari  masalah  dalam  kehidupan.  Seiring  berkembangnya  manusia  juga  sejalur  dengan berkembangnya  masalah,  hal  ini  menuntut  hukum  untuk  lebih  maju.  Tujuannya  menjaga  keseimbangan  antara manusia dengan peraturan-peraturan dalam pengaturan perilaku mereka, yang mana telah di amanatkan pada Undang- undang  Dasar  1945  yang  menjelaskan  Indonesia  berlamdaskan  hukum.  Akbatnya  Indonesia  harus  melindungi  HAM dan persamaan didalam hukum. 1
Dirumuskan  suatu  hukum  guna  memberi  jawaban  atas  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  norma  yang  ada dalam masyarakat, yaitu suatu KUHP yang selanjutnya disingkat KUHP. KUHP memberikan batasan perbuatan yang boleh  ataupun  tidak  atau  dilarang  yang  diatur  Undang-Undang  serta  mengatur  sanksi  untuk  semua  orang  yang  tidak mentaati aturan hukum.
Manusia hidup tidak bisa lepas dengan manusia lain. Interkasi yang terjadi mengharuskan adanya suatu aturan agar  kehidupan  yang  dijalani  berjalan  dengan  aman  dan  tentram.Aturan  itulah  yang  menimbulkan  suatu hukum.konsekuensi  adanya  hukum,  hukum  harus  ditegakkan  yang  mana  harus  ada  suatu  organisasi/badan  yang menentukan  suatu  perbuatan  manusia  benar  atau  salah.  Di  Indonesia  dalam  hal  menegakkan  hukum  terdapat  suatu lembaga  yaitu  lembaga  peradilan.  Didalamnya  terdiri  aparat  yang  berhak  menegakkan  hukum.salah  satu  aparat tersebut ialah Hakim.
Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  hakim  yaitu  merdeka  terbebas  dari  intervensi  pemerintah,  atas  hal  ini  seorang hakim  berkuasa  memutusskan  suatu  hukum  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  manapaun.Akibatnya  hal  ini  bisa menciptakan wewenang hakim yang merdeka.
Hakim  diatur  tentang  kedudukannya  pada  Undang-undang  No.48  Tahun  2019  mengenai  Kekuasaan Kehakiman, seperti bahwa:
1 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta, Sinar Grafika, 2000,  hal. 6.
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
“Kekuasaan  kehakiman  menurut  Undang-UndangDasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  yang  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilanumum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Keberanian  hakim  dalam  menegakkan  hukum  yang  adil  tanpa  pandang  bulu  dan  pamrih  dituntut  guna melaksanakan tugasnya sebagaimana pada Undang-undang No.48 Tahun 2009  Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:
“Pengadilan mempertimbangkan sesuai dengan aturan hukum tanpa membeda-bedakan orang”.
Menurut Paul Scholten yang di kutib oleh Nanda Agung Dewantara, bahwa hakim tidak hanya berkutat tentang memutuskan  sesuai  konteks  dan  teks,  tetapi  juga  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  integritas  dan  hati  nurani. Hal  ini  berarti  formatilas  belaka  tidak  hanya  dibutuhkan  dalam  suatu  keputusan  hakim  tetapi  juga  memperhatikan moral lagi kesusialaan. 2
Korupsi  perlu  untuk  di  cegah  dan  mengurangi  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  dimana  peranan  hakim  tidak terlepas  dalam  rangka  ini  khususnya  putusan  hakim  terhadap  salah  satu  kasus.  Dalam  mengambil  keputusan  hakim harus  mempertimbangkan  agar  asas  keadilan  terpenuhi.  Menurut  Sudarto  Hakim  bebas  dalam  menentukan  pidana serta tinggi dan rendahnya suatu pidana, juga memiliki kebebasan dalam batas maksimum dan minimum sanksi pidana terhadap  tindak  pidana.  Berarti  bahwa  hakim  berkuasa  dalam  masalah  pemindanaan. 3 Korupsi  yang  bukan  saja  bisa mangakibatkan kerugian bagi finansial dalam Negara namun juga dapat memunculkan kehilangan dari pada ekonomi masyarakat.Arief  Nawawi  Barda  mengatakan,  korupsi  dimata  dunia  adalah  perbutan  yang  tercela  juga  hina  dan terkutuk yang dibenci oleh seluruh masyarakat dunia 4
Korupsi  yang  bukan  saja  bisa  mangakibatkan  kerugian  bagi  finansial  dalam  Negara  namun  juga  dapat memunculkan  kehilangan  dari  pada  ekonomi  masyarakat.Arief  Nawawi  Barda  mengatakan,  korupsi  dimata  dunia adalah perbutan yang tercela juga hina dan terkutuk yang dibenci oleh seluruh masyarakat dunia 5
Tindak  pidana  korupsi  mengalami  peningkatan  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  dilihat  dari  perkara-perkara korupsi yang ada pada saat ini.seperti pelaku non direktif baik itu dikalangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Seperti terjadi di Kabupaten Tebo dalam pembangunan embung. Dampak paling besar dari kejahatan korupsi ini  bisa  menjadi  hambatan  dalam  pembangunan  disegala  bidang  dalam  hal  ini  maka  sangat  diberikan  sanksi  pidana sebagai tanggung jawab bagi pelaku korupsi.
Peraturan  yang  mengatur  masalah  korupsi  terdapat  pada  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.pidana  yang  dapat  diberikan  kepada  pelanggar  dapat  ditambah  yang  ditentukan  dalam  Pasal 18, yang menentukan:
(1) Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  sebagai  pidana tambahan adalah :
a. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
b. Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh dari tindak pidana korupsi
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
d. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh  atau  sebagian  keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman
2 Nanda  Agung  Dewantara, Masalah  Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Perkara  Pidana ,  Jakarta,  Aksara Persada Indonesia, 1987, hal 35-36
3 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, Alumni, 1986. hal.78
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief ,  Bunga Rampai Hukum Pidana ,  Bandung, Alumni,  1992,  hal 133
5 Muladi dan Barda Nawawi Arief ,  Bunga Rampai Hukum Pidana ,  Bandung, Alumni,  1992,  hal 133
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Perihal  penjatuhan  putusan  kepada  pelaku  korupsi,  seorang  hakim  diwajibkan  tahu  dan  sadar  makna pemindanaan yang dijatuhkan serta tahu dan sadar apa yang ning dicapainya. Oleh karena itu, serangkaian kebijakan kriminal pada putusan hakim jangan terlepas yang mana akanmempengaruhi tahap berikutnya 6
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tujuan  penjatuhan  pidana  yang  berat  selain  untuk  memberikan  penjeraan  bagi yang  melakukan  tindakan  yang  melawan  hukum,  membuat  masyarakat  takut  melakukan  tindakan  yang  serupa  juga untuk  mewujudkan  rasa  keadilan  masyarakat.  Namun  dalam  kenyataannya,  pidana  yang  dapat  diberikan  masih tergolong  ringan,  diantaranya  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Jambi,  dengan  perkara  Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb.  hakim  dalam  memberikan  putusan  denngan  menetapkan  penjara  2  tahun  penjara dengan  denda  Rp.  50.000.000  (tambah  kurungan  3  bulan  bila  tidak  di  bayar)  dan  uang  sebagai  pengganti  akan kerugian Negara Rp.  Rp. 353.338.415,41 (diganti kurungan 1 tahun bila tidak di bayar 1 bulan sejak putusan hakim), putusan terkait denda dan uang sebagai pengganti akan kerugian Negara nilainya sama besar dengan yang di jatuhkan kepada terdakwa an. Faisal Utama, yang notabene terdakwa Faisal Utama hanya merupakan boneka dan suruhan dari terdakwa  Ir. Jonaita Nasir  Als Jonet dan  hanya menerima uang gaji bulanan,   sedangkan   terdakwa  Ir. Jonaita Nasir Als  Jonet  adalah  sebagai  darder  (otak  pelaku)  yang  bertindak  selaku  pengendali  setiap  item  kegiatan  baik  teknis maupun non teknis dan keuangan proyek tersebut , dan yang bermanufer dengan kadis pertanian (teman kuliahnya di UNJA) dan menikmati uang hasil proyek.
Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  sudah  seharusnya  dilakukan  penegakan  hukum  secara  tegas terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  pembangunan  embung  di  desa  sungai  abang  kecamatan  vii  koto  kabupaten tebo.  Untuk  itu,  penulis  memberikan  batasan  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  di  bahas  dalam  penelitian  ini. Adapun batasan masalah terkait dengan permasalan di atas yaitu:
1 Apakah  Putusan  Hakim  N0  29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015 telah memenuhi keadilan?
2 Apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  ringannya  putusan  dalam  menjatuhkan  pidana bagi  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015 perkara N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb?

## METODE
Dalam  suatu  penelitian,  apapun  jenis  penelitian,  pasti  memerlukan  dan  menggunakan  suatu  cara  atau  metode agar  penelitian  yang  sedang  dikerjakan  dapat  selesai  dan  membuahkan  hasil  sebagaimana  tujuan  awal  yang  ingin dicapai. Oleh karena itu, dibawah ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

## Metode pendekatan
Sebelum  penulis  menjelaskan  terkait  dengan  metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  penulis akan  memberitahukan  bahwa  tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  analitis.  Suatu  penelitian  deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  segala-segala  lainnya. 7 Dalam  penelitian  ini  akan  digambarkan  tentang  Putusan  Hakim  N0  29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi    Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  Tahun 2015
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi  legis  positivis.  Yaitu  suatu  Konsep  yang  memandang  hukum  itu  sama  persis  dengan  norma-norma  yang tertulis  dan  dibuat  serta  diundangkan  atas  pejabat  maupun  lembaga  yang  memiliki  wewenang.  Selain  itu  konsepsi tersebut memandang hukum dari sistem yang normatif bersifat otonom, yaitu terlepas dari kehidupan masyarakat 8

## Rancangan kegiatan
Di dalam penelitian hukum deskriptif analitis ini dilakukan rancangan kegiatan agar mendapat hasil yang diteliti sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Rancangan  kegiatan  ini  dilakukan  guna  untuk  mempercepat  dan  mempermudah penulis  dalam  melakukan  penelusuran  terkait  dengan  kasus  tindak  pidana  Korupsi  Pembangunan  Embung  Di  Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015.
Untuk  itu,  apabila  dilihat  dalam  penelitian  ini  yang  mana  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative,  maka rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  langsung  menganalisis  Putusan  Hakim  N0
6 Ibid . hal 100.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.
8 Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.11
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb  atas  kasus    tindak  pidana  Korupsi    Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015

## Ruang lingkup atau objek
Diadakan  ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  bertujuan  agar  ada  batasan  yang  dikaji  di  dalam  penelitian  ini sehingga  memfokuskan  bagi  peneliti  untuk  meneliti  permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  mempermudah  bagi pembaca untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb atas kasus tindak pidana Korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015

## Bahan dan alat utama
Bahan  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  yang  akan  digunakan  untuk  mengkaji permasalahan  yang  sedang  diangkat  yaitu  permasalahan  tentang  tindak  pidana  Korupsi  Pembangunan  Embung  Di Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  Tahun  2015.  Adapun  bahan  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  sumbernya  langsung  dari  lapangan  yaitu Putusan Hakim N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb.

## Teknik pengumpulan data
Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka Sumber data pada penelitian ini yang di gunakan penulis menggunakan sumber data kepustakaan:
1. Bahan  Hukum  primer  yaitu  dengan  meneliti  putusan  hakim  yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi  ini  yaitu putusan Hakim N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb
2. Bahan  Hukum  sekunder  yang  berupa  buku-buku  atau  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  dengan  penulisan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu KBBI dan Kamus Hukum.

## Teknik analisis
Seluruh    data    yang    diperoleh    baik    data    lapangan    maupun    data  kepustakaan  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  yaitu  dengan  menafsirkan  dan  menuturkan  atas  data  yang  bersangkutan  yang  dengan  situasi  terjadi,  juga sikap serta pandangan didalam masyarakat. Seperti putusan Hakim N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah  Putusan  Hakim  N0  29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  Tahun  2015  telah memenuhi keadilan
Mendapatkan  keadilan  serta  kepastian  hukum  oleh  hakim  dalam  setiap  keputusannya  sangatlah  susah,  karena Indonesia  tidak  mengenal“ dissenting  opinion ”  ,  juga  melakukan  akses  yang  terbuka  atas  hasil  bahan  pemutusan hakim, lebih lagi dengan kaitannya prosfesianolisme hakim atas penguasaan dari hukum ( rechtsvinding ) dan integritas moral hakim dalam memutuskan hukum yang adil.
Suatu  keputusan seorang hakim memiliki  kualitas  yang berbeda antar satu  keputusan hakim yang satu dengan keputusan  hakim  yang  lain.  Perbedaan  kualitas  putusan  hakim  ini  disebabkan  oleh  banyak  hak  atau  banyak  faktor, salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  putusan  hakim  adalah  tingkat  pendidikan  seorang  hakim.  Tingkat pendidikan  hakim mempengaruhi daya nalar  seorang hakim dalam  menafsirkan dan mempertimbangkan  akan norma hukum.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  tinggi  rendahnya  kualitas  putusan  hakim  ialah  ideology  yang  dianut  oleh hakim.  Hal  ini  dikarenakan  ideology  yang  dianut  oleh  seorang  hakim  akan  mempengaruhi  dan  mewarnai  putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Dalam  memutuskan  suatu  perkara,  hakim  harus  mempertimbangkan  nilai  hukum  dan  keadilan.Selain  itu  juga hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan asas kepastian hukm dan aspek sosiologis. Nilai hukum dikatakan  sesuai  dengan  putusan  hakim  jika  putusan  yang  mana  kita  ketahui  bahwa  putusan  merupakan  hasil kesimpulan  dari  semua  peristiwa  dan  fakta  yang  terjadi  dan  didapatkan  di  dalam  persidangan  dan  pemeriksaan  itu sejalan  dengan  norma  hukum  yang  berlaku.Dikaitkan  juga  dengan  keadilan  maka  suatu  putusan  hakim  berwarna relevan dengan hukum dan berkeadilan.Selain itu, putusan hakim harus memperhatiak nilai guna bagi masyarakat dan juga  harus  ditegakkan  sesuai  asas  kepastian  hukum,  dimana  kita  tahu  slogan  dalam  hukum  bahwa  hukum  harus ditegakkan walaupun langit runtuh dan bumi ini hancur.
Tujuan  dalam  penegakan  hukum  melalui  putusan  hakim  adalah  tegaknya  keadilan.Negara  Indonesia,  keadilan itu  di  dasarkan  dengan  Ketuhana  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  hakim  dalam  memutuskan  hukum  harus  berani
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
dalam  menafsirkan,  menyampingkan  kepentingan  lain  guna  tegaknya  keadilan,  keras  dan  lembutnya  hukum  guna  di dapatnya hukum yang adil. Bagaimana pun keadilan yang seadil adilnya hanya milik tuhan dan putusan hakim tidak luput  dari  kesalahan.Karena  hukum  hanya  sarana  dalam  menegakkan  keadilan,  maka  diperlukan  sikap  dari  seorang hakim  yang  telah  disebutkan  tadi.Kebebasan  dan  kemerdekaan  hakim  terhadap  putusan  yang  dibuatnya  merupakan upaya dalam menegakkan keadilan.
Sebelum  penulis  paparkan  tentang  pemeriksaan  hakim  yang  mempunyai  kemerdekaan  dan  kemandirian  serta kebebasan  dalam  suatu  perkara  tindak  pidana  khususnya  Korupsi  Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo,  perkara  Nomor:  29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb,  penulis  pemaparkan  terlebih dahulu dakwaa jaksa penuntut umum seperti di bahwa ini : 1 Menyatakan  terdakwa  di  dakwa  oleh  tuntutan  jaksa    telahdibuktikan  pada  persidangan  bahwa  yang  di  dakwa terbukti bersalah perbuatan korupsi dengan bersama-sama sebagaimana di dakwakan dakwaan primair melanggar pasal  2  ayat  (1)  Jo  pasal  18  pasal  18  Undang-undang  No  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  pasal  3  Undang-undang    No  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
2 Menyatakan  terdakwa  oleh  penuntut  umum,  telah  didakwa  melaksakan  perbuatan  korupsi  bersama-sama sebagaimana  di  dakwakan  dakwaan  subsidair  telah  mengingkari  atau  melanggar  pasal  3  Jo  pasal  18  pasal  18 Undang-undang  No:  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  Jo  Undang-undang  No  :  20 tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No  :  31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
3 Memutuskan pidana  kepada pelaku atau terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga)  tahun penjara dikurangi selama pelaku  atau  terdakwa  menetap  dalam  tahanan  dengan  perintah  supaya  pelaku  terus  di  tahan  dan  dengan  denda sebesar Rp 50.000.000
4 Menjatuhkan uang penganti sebesar Rp. 552.038414.9
Terhadap adanya sikap yang bebas dan merdeka bagi hakim untuk pemeriksaam dan memutuskan suatu perkara seperti  dalam  putusan  hakim  pada  kasus  korupsi  embung  pada  desa  sungai  abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten Tebo,  perkara  Nomor:  29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb,  atas  nama  Ir.  Jonatan  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir  fakta dan alat bukti yang di hadapkan dalam persidangan akan di pertimbangkan oleh majelis hakim apakah yang di dakwa melakukan  kejahatan  terbukti  atau  tidak.  Dalam  mempertimbangkan  tersebut,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi pertimbangan. Adapun pertimbangan yang menjadi pertimbangan dalam kasus perkara ini adalah:
1. Telah mendengar tuntutan pidana dari JPU yang dibacakan dipersidangan.
2. Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan
3. Replik dari Pennuntut Umumm
4. Duplik terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
5. Keterangan saksi. Alat bukti
6. Berdasarkan  keterangan  saksi,  terdakwan  dan  juga  barang  bukti,  maka  diperoleh  fakta-fakta  hukum  yang terungkap.
7. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan kejahatan korupsi dengan cara bersama-sama ”.
8. Dalam  menjatuhkan  hukuman  pada  pelaku  dilihat  dari  faktor  terdakwa  memiliki  kemampuan  untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
9. Tidak menemukan adanya sebab pembenaran ataupun sebab pengampunan dalam diri terdakwa
10. Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana
11. Penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa
Karena  konsekuensi  dari  seseroang  yang  terbukti  bersalah  di  pengadilan  sama  hal  nya  dengan  pelaku  korpusi ini, sehingga pelaku perlu di pidana penjara dari dakwaan tersebut dan ongkos perkara dibebankan pada terdakwa.
Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 pasal 18 Undang-undang No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi  Jo  Undang-undang  No:  20  tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No:  31  tahun  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No: 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015

## Mengadili
Hakim  dalam  mengadili  terhadap  terdakwa  Ir.  Jonaita  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir  menyatakan  bahwa terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  bersalah  melakukan  perbuatan  korupsi  sebagaimana  dakwaan  primair  penuntut umum
1. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
2. Menyatakan  terdakwa  Ir.  Jonaita  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir  terbukti  dan  dengan  kenyakinan  bersalah melaksanakan perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum
3. Menyatukan  pidana  kepada  terdakwa  Ir.  Jonaita  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir  di  penjara  pidana  sebanyak  2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000
4. Menghukum  terdakwa  Ir.  Jonaita  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir  untuk  membayar  uang  penganti  sebesar Rp.335.3888.145.41 ( tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah empat puluh sen)
Dalam hal putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  yaitu  adalah  suatu  keadilan  pada  suatu  perkara  telah  ditegakkan.korupsi. Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo,  dinamakan  juga  penegakan pidana  metariil.Proses  beracara  dalam  persidangan  merupakan  penegakan  keadilan  bagi  pencari  keadilan  dalam peradilan  dimana  peradilan  merupakan  pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  yang  memberikan  keadilan  bagi  yang mencari keadilan. Dalam menegakkan keadilan harus mempertimbang dan memperhatikan keadilan kesamaan hukum yang  bagian  dari  penegakan  hukum  melalui  undang-undang  atau  penegakan  hukum  pidana  metariil.Oleh  karena  itu, hakim merupakan pemberi keadilan bagi siapa saja yang mencari keadilan.
Dalam  hal  putusan  tersebut  di  atas  menurut  hemat  penulis  putusan  yang  dijatuhkan  hakim  kepada  kedua terdakwa  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto Kabupaten  Tebo  tersebut  diatas  adalah  jauh  lebih  rendah  dari  hukuman  maksimal  yang  telah  ditetapkan  undang- undang  serta  dan  merugikan  Negara  dan  putusan  hakim  dalam  memberikan  putusan  denngan  menetapkan  2  tahun penjara  dengan  denda  lima  puluh  juta  rupiah  (tambah  kurungan  3  bulan  bila  tidak  di  bayar)  dan  uang  sebagai pengganti  dari  kerugian  atas  Negara  Rp.    Rp.  353.338.415,41  (diganti  kurungan  1  tahun  bila  tidak  di  bayar  1  bulan sejak putusan hakim), putusan terkait denda dan uang penggati kerugian Negara nilainya sama besar dengan yang di jatuhkan  kepada  terdakwa  an.  Faisal  Utama,  yang  notabene  terdakwa  Faisal  Utama  hanya  merupakan  boneka  dan suruhan dari terdakwa  Ir. Jonaita Nasir Als   Jonet dan hanya menerima  uang gaji bulanan,  sedangkan   terdakwa  Ir. Jonaita  Nasir  Als    Jonet  adalah  sebagai  otak  pelaku  ( darder )  yang  bertindak  selaku  pengendali  setiap  item  kegiatan baik  teknis  maupun  non  teknis  dan  keuangan  proyek  tersebut,  dan  yang  bermanufer  dengan  kadis  pertanian    dan menikmati ung hasil proyek.
Dari uraian tersebut di atas menurut hemat penulis hakim memutuskan kasus ini yang berada di Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo tersebut tidak memenuhi rasa keadilan karena Hakim dalam meraih keadilan merupakan ujung tombak  dan  seharusnya  memiliki  peranan  penting  yang  dimiliki  hakim  untuk  menemukan  kebenaran  dari  suatu perkara  yang  ditanganinya.  Dan  kebenaran  yuridis  (hukum),  kebenaran  filosofis  (keadilan)  dan  sosiologis (kemasyarakatan)  harus  dipertimbangkan  oleh  hakim  perkara  yang  di  putusnya.  Keputusan  yang  adil  lagi  bijaksana harus  dibuat  oleh  seorangHakimdengan  mempertimbangkan  dampak  hukum  dan  dampak  yang  akan  terjadi  pada masyarakat  termasuk  dalam  memutus  perkara  tindak  pidana  Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo tersebut.
Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap  Ringannya  Putusan  DalamMenjatuhkanPidanaBagi  Pelaku Tindak Pidana Korupsi  Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015 Perkara  N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb
Pertimbangan  yang  menjadi  dasar  bagi  hakim  perkara  yang  di  putuskannya  bisa  kita  gunakan  sebagai  bahan untuk menganalisis orientasi hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal relevan atau tidaknya putusan dengan tujuan  pemindanaan  yang  hendak  dicapai.Secara  umum  bisa  dikatakan,  jika  suatu  keputusan  sorang  hakim  bukan berdasarkan  orientasi  yang  benar,  yaitu  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  pemindanaan,  aka  akan menimbulkan dampak yang tidak baik akan proses pengatasan masalah kejahatan dan manfaat bagi pelaku tidak akan dirasakan adanya.
Menurut  Roeslan  Saleh,  hakim  merupakan  figure  seorang  yang  peka  akan  keadaan  sekitar,  memelihara  dan pemelihara  kecerdasan  moral  serta  profesionalisme  dalam  penegakan  hukum  bagi  masayarakat  seluruhnya  tanpa terkecuali.  Hakim  yang  bebas  serta  tidak  memihak  sehingga  dapat  meluruskan  semua  yang  dirasa  oleh  terdakwa sepihak,separuh benar dan sikap yang kurang tepat petuga pengadilan 9
9 Roeslan saleh, Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan , Aksara Baru,  Jakarta,1983.hal 45
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
Adapun  putusan  hakim  dalam  tindak  pidana  umumnya  berupa  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  menegaskan  atau lebih  menekankan  kepada  hukuman  penjaradifokuskan  pada  tindakan  yang  di  larang  oleh  hukum  terlebih  dahulu  di lakukan. berdasarkan tujuannya sanksi pidana memberikan penderitaan istimewah atas pelanggar akibat perbuatannya, selain dikenakan hukuman pada pelaku, ini juga sebagai penghinaan bagi pelaku. 10
Kemudian putusan hakim akan berlaku apabila di sidang terbuka untuk umum diucap dan dikatakan (pasal 195 KUHAP)  dan  harus  di  tanda  tangani  hakim  dan  panitera  seketika  putusan  selesai  diucapkan  (pasal  200  KUHAP), kemudian  apabila  dilihat  dari  ketentuan  KUHAP,  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  hakim  itu  hakekatnya  dapat dikatagorikan  ke  dalam  dua  jenis,  yaitu  putusan  akhir  dan  putusan  yang  bukan  akhir.  Apabila  suatu  perkara  oleh majelis  hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya,  hal  ini berdasarkan ketentuan  pasal 182 ayat 3, pasal 197 dan pasal 199 KUHAP dinamakan putusan akhir atau putusan, pada jenis putusan ini prosedural yang harus dilakukan adalah setelah persidangan dibuka, memeriksa identitas terdakwa dan peringatan agar kondusif di dalam persidangan, pembacaan  surat  dakwaan,  keberatan,  pemeriksaan  alat  bukti,  replik  dan  duplik  kemudian  re-replik  dan  re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah masjelis hakim dan pembacaan putusan 11
Putusan   hakim  memang   dituntut   oleh  masyarakat   untuk  berlaku  adil, tapi hakim  tetaplah manusia  yang tidak bisa dengan putusannya memuaskan seluruh pihak, walaupun hakim manusia, hakim dituntut bisa menghasilkan suatu keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai hukm dan hati nurani.
Dalam  kasus  tindak  pidana  Korupsi    Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015, banyak  faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim memutus ringanya putusan apabila    kurangnya    terbukti    melakukan  tindak  pidana  dan  tidak  cukup  bukti  maupun  menetukan  ringan  berat penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku  Korupsi    Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto Kabupaten  Tebo.  Pasal  3  Jo  pasal  18  Undang-undang  No:  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  Jo  Undang-undang  No:  20  tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No:  31  tahun  1999  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  pasal  3  Undang-undang  No:  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi berbunyi:
Di pidana penjara sesingkat-singkatnya 1 tahun dan selama-lamanya 20 tahun dan dengan ganit rugi sebesar Rp 50.000.000.00  ini  semua  apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  dengan  menyelewengkan wewenang, peluang serta dengan kedudukannya sebagai pejabat atau atasan sehingga yang dapat merugikan keuangan Negara  atau  perekonomian  Negara  hal  ini  bermaksud  dengan  sengaja  mengambil  guna  untuk  menguntungkan  diri sendiri.
Kemudian pasal 18 Undang-undang No: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi:
1) Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  sebagai  pidana tambahan adalah :
a Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
c Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
d Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2) Jika terpidana tidak membayar  uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling  lama dalam waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Adapun  kronologis  terjadinya  suatu  tindak  Pidana  Korupsi    Pembangunan  Embung  Di  Desa  Sungai  Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015 dengan Nomor perkara : 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb, atas nama Ir. Jonatan Nasir Als Jonet Bin Ahmad Nasir pada pokoknya telah melakukan telah melakukam tindak pidana korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.
10 Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track  Sistem  Inplementasinya, Rajawi  Pers, Jakarta, 2003, hal 17-18
11 Lilik  Mulyadi, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Perfektif  Teoritis  dan  Praktis ,  Edisi  Pertama,  Alumni,  Bandung,  2008, halaman  129-130
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
Berdasarkan  kronologis  tersebut  diatas  perkara  Nomor  :  29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb  dalam  menjatuhkan pidana kasus korupsi setelah menimbang bahwa tindak pidana korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo penuntutan umum yang menuntut agar di hukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  50.000.000    subsider  6  (enam)  bulan  kurungan  dan  menjatuhkan  pidana  tambahan membayar  uang  penganti  sebesar  Rp.  552.038.414.9,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  pertimbangan  dengan memperhatikan, keterangan yang didapat dari alat bukti, saksi dan terdakwa, sehingga dengan itu hakim menjatuhkan hukuman  dengan  hukuman  yang  berat  atau  tidaknya,  juga  mempertimbangkan  putusan  yang  mengandung  edukatif atau  pembelajaran  akan  dari  kesalahan  yang  di  buat  terdakwa,  menimbang  uttuk  penjatuhan  pidana  di  perlukan pertimbangan akan keadaan yang bisa memberatkan dan juga yang meringankan.
a. Hal-hal yang memberatkan: Terdakwa tidak membantu program pemerintah memberantas korupsi.
b. Hal-hal yang meringankan:  Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum  pernah di hukum dalam perkara ini.
Sehingga majelis hakim memutus perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  terdakwa  Ir.  Jonatan  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir  di  putus  oleh  hakim dengan hukuman 2 tahun pidana kurungan dengan denda Rp 50.000.000.
Adapun bahan pertimbangan hakim penjatuhan pidana  korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai  Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo perkara Nomor: 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb  pada pokoknya adalah sebagai berikut: berlandasan dengan bukti yang telah di ungkap oleh majelis hakim di pengadilan  disebutkan, hakim Majelis memberikan  pertimbangan  apakah  unsur  unsur  pidana  dari  perbuatan  terdakwa  tersebut  di  dakwakan  oleh  Penuntut Umum tersebut sebagai tindak pidana yang mana telah terpenuhi.
Terdakwa diajukan  ke persidangan oleh penuntut  umum  dengan dakwaan yang bersifat alternative yakni : Kesatu:  secara  sah  telah  bersalah  melaksanakan  suatu  perbuatan  korupsi  dengan  bersama-sama  sebagai  di dakwa  dalam  dakwaan  primer  melanggar  pasal  2  ayat  (1)  Jo  pasal  18  Undang-undang  No:  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang No: 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas Undang-undang No: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kedua:    secara  sah  telah  bersalah  melaksanakan  suatu  perbuatan  korupsi  dengan  bersama-sama  sebagai  di dakwa dalam dakwaan primer melanggar pasal 3 Jo psl 18 Undang-undang No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  Jo  Undang-undang  No:  20  tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No:  31  tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Berdasarkan  dakwaan  yang  alternative  sehingga  hakim  bebas guna  menentukan  dakwaan  secara  langsung  suatu  pertimbangan  hakim  dapat  di  dasarkan  kenyataan  hukum sebagaimana di tampilkanpada saat persidangan berlangsung.
Atas  dasar  kenyataan  tersingkap  pada  saat  di  persidangan  sehingga  hakim  memutuskan  untuk mempertimbangkan  dakwaan Kesatu: secara sah dan teryakin bersalah melakukan korupsi degan cara bersama-sama sebagai  di  dakwa  dalam  dakwaan  subside  melanggar  psl  3  Jo  pasal  18  Undang-undang  No:  31  Tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang No: 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas Undang-undang No: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Putusan tindak pidana korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo  perkara  Nomor:  29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb,  dasar  yang  menjadi  penjatuhan  pidana  korupsi  sesuai  pasal  3 ayat  Undang-undang  No:  20  tahun  2001  jo  Undang-undang  No  31  tahun  1999  yaitu  yuridis  dan  juga  non  yuridis. Yang  dijelaskan:  yuridis  merupakan  dasar  dari  hakim  mempertimbangkan  hukuman  berdasarkan  hukum. Pertimbangan yang teliti dan cermat dalam memeriksa dengan apa yang terdapat dalam persidangan, yang memenuhi unsur korupsi yaitu:
1. Memberikan keuntungan untuk diri sendiri, orang ain ataupun koorporasi
2. Penyalahgunaan kewanangan sarana atau kesempatan yang tersedia karena kedudukan atau jabatan
3. Membuat kerugian bagi Negara
Sedangkan  non  yuridis  tadi  adalah  dasar  yang  dilihat  dari  luar  hukum.seperti  pertimbangan  motivasi  yang menjadi  sebab  dilakukannya  kejahatan  serta  akibat  yang  timul  guna  memutuskan  berat  ringannya  hukuman.  Juga memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan  juga meringankan bagi pelaku seperti sifat baik ataupun jahat yang ada  pada  terdakwa  sebagaimana  bunyi  pada  undang-undang  tentang  kekuasaan  kehakiman  pada  pasal  8  ayat  2 Undang-undang  No  48  Tahun  2009  yaitu  “Dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya,  hakim  wajib  memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.
Ringanya putusan hakim tindak pidana korupsi Pembangunan Embung Di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto  Kabupaten  Tebo  perkara  Nomor  :  29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jmb,  menurut  hemat  penulis  hakim  memutus perkara ini dengan satu pasal yaitu dakwaa subsider pasal 3 Undang-undang No 20 tahun 2001 jo Undang-undang No
Muhammad  Badri  dan  Bambang  Harianto,  Studi  Putusan  Hakim  Nomor:  29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jmb  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2015
31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  namun  hakim  membebaskan  terdakwa  dari  dakwaan primair  yaitu  pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  No  20  tahun  2001  jo  Undang-undang    No  31  tahun  1999  tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  hakim  penjatuhkan  hukuman  kurungan  penjara  2  tahun  serta  denda Lima Puluh Juta Rupiah / Rp 50.000.000

## SIMPULAN
1. Apakah Putusan Hakim N0 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Korupsi Pembangunan Embung  Di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  Tahun  2015  Telah  Memenuhi  Keadilan. Dalam hal putusan tersebut bahwa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan karena putusan tersebut baik itu hukumannya tidak sesuai dengan perbuatan pelaku seperti di penjara selama 2 tahun serta uang penganti kerugian Negara  yang  sama  dengan  terdakwa  lainnya  sedang  terdakwa  Ir.  Jonatan  Nasir  Als  Jonet  Bin  Ahmad  Nasir merupakan otak pelaku ( dader ) 2. Dasar  yang  menjadi  pertimbangan  hukum  bagi  hakim  Terhadap  Ringannya  Putusan  atas  tindak  pidana  korupsi Pembangunan  Embung  yang  terjadi  di  Desa  Sungai  Abang  Kecamatan  VII  Koto  Kabupaten  Tebo  Tahun  2015 Perkara    N0  29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb.  karena  hakim  memutus  perkara  ini  dengan  satu  pasal  yaitu  dakwaa subsider pasal 3 Undang-undang No 20 tahun 2001 jo  Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yaitu  pasal 2 ayat (1) Undang- undang No 20 tahun 2001 jo Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nanda  Agung  Dewantara, Masalah  Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Perkara  Pidana ,  Jakarta,  Aksara Persada Indonesia, 1987,
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, Alumni, 1986. Muladi dan Barda Nawawi Arief ,  Bunga Rampai Hukum Pidana ,  Bandung, Alumni,  1992, Roeslan saleh, Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan , Aksara Baru,  Jakarta,1983. Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,  Ide  Dasar  Double  Track  Sistem  Inplementasinya, Rajawi  Pers, Jakarta, 2003,

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman