1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517

## IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH PESISIR PANTAI DI KABUPATEN KARAWANG
1 Benny Iswari
2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi
6 Mella Ismelina Farma Rahayu Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
1 Bbeny45@gmail.com
2 ganiwiguna1.gmail.com
3 w.goeltom@gmail.com 4 cepotkusnadi@gmail.com
5 sahrudi498@gmail.com 6 mellaismelina@yahoo.com

## ABSTRAK
Garis  pantai  di  Kabupaten  Karawang  mempunyai  panjang  kurang  lebih  73,65  km  yang terbentang  dari  Tanjung  Pakis  sampai ke Cilamaya  Wetan.  Wilayah  pesisir  pantai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, karena terjadi kerusakan sebagai dampak dari abrasi dan sedimentasi yang sangat parah. Luas abrasi yang terbesar terjadi di desa Sedari seluas 166,80 hektar dan sedimentasi yang terbesar terjadi desa Muara Cilamaya seluas 276,318 hektare. Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  pengelolaan  dan  pelestariannya  dengan  melakukan  upaya pencegahan  dan  pemulihan,  agar  ekosistem  laut  dapat  tetap  terjaga  dan  kesejahteraan masyarakat  sekitar  yang  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  nelayan  dan  usaha  pariwisata dapat meningkat kembali. Salah satunya melalui partisipasi dan peran serta masyarakat sesuai dengan “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (k) Perda No. : 14 Tahun 2012. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan  persetujuan  Bupati/Walikota. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  eksistensi  Peraturan  Daerah  mempunyai  kedudukan  yang  sangat strategis karena diberikan landasan  konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  secara  hierarki peraturan, diatur dalam Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011.
Kata kunci : Pesisir pantai, peraturan daerah, partisipasi masyarakat
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517

## ABSTRACT
The coastline in Karawang Regency has a length of approximately 73.65 km which stretches from Tanjung Pakis to Cilamaya Wetan. The coastal area is currently in very poor condition, because there has been damage as a result of very severe abrasion and sedimentation. The largest area of abrasion occurred in the village of Sedari covering an area of 166.80 hectares and the largest sedimentation occurred in the village of Muara Cilamaya covering an area of 276.318 hectares. Therefore, it is necessary to manage and conserve it by carrying out prevention  and  recovery  efforts,  so  that  the  marine  ecosystem  can  be  maintained  and  the welfare  of  the  surrounding  community,  most  of  whom  work  as  fishermen  and  tourism businesses,  can  increase  again.  One  of  them  is  through  community  participation  and participation in accordance with the "Participatory Principle" stipulated in Article 2 letter (k) of Regional Regulation No. : 14 of 2012.
Keyword :Coastal area, regional regulations, community participation

## PENDAHULUAN
Wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem. Ekosistem di bumi bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem daratan  dan  ekositem  perairan  sebagaimana  rumusan  Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  : 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Ekosistem  daratan  berupa pulau-pulau  yang  seakan  mengapung  di  atas  perairan  luas,  sedangkan  ekosistem perairan berupa samudera dan ekosistem laut. Daratan dan perairan terpisah oleh batas-batas alam yang  disebut  wilayah  pesisir.  Ekosistem  adalah  tatanan  unsur  lingkungan  hidup  yang merupakan  kesatuan  utuh  menyeluruh  dan  saling  mempengaruhi  dalam  membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
Ada  dua  komponen  ekosistem,  yaitu  komponen  biotik  yang  terdiri  dari  makhluk hidup dan komponen abiotik yang terdiri dari komponen tak hidup. 1 Menurut definisinya, pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan secara langsung. Oleh karena itu, pantai  seakan  membentuk  suatu  garis  nyata  sehingga  dikenal  dengan  istilah  garis  pantai, sedangkan  pesisir  merupakan  kawasan  dimana  terjadinya  peristiwa  pasang  surut  air  laut. Secara  lebih  spesifik,  pesisir  adalah  daerah  yang  jika  laut  sedang  pasang,  maka  akan terendam air. Sebaliknya, jika air laut surut, maka daerah ini tidak terendam air. McCreary
1 Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk, Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal. 6
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
(1990)  dalam  Asyiawati  (2010) 2 ,  mendefinisikan  wilayah  pesisir  merupakan  tempat bertemunya  daratan  dan  lautan  yang  didefinisikan  sebagai  daerah  interface  atau  daerah transisi  dimana  segala  macam  proses  yang  terjadi  tergantung  dari  interaksi  yang  sangat intens dari daratan dan lautan.
Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  garis  pantai  terpanjang  nomor  dua  di dunia, yaitu sepanjang 95.181 kilometer. Garis pantai ini dapat kita jumpai di wilayah pulau Sumatera,  Jawa,  Kalimantan,  Sulawesi  dan  Wilayah  Timur  Indonesia.  Tiap  pantai  di Indonesia  memiliki  tipe  dan  karakteristik  garis  pantai  yang  berbeda,  karena  dipengaruhi faktor alam serta campur tangan manusia. Seperti halnya pesisir pantai yang terletak di utara Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, dahulu konsinya sangat bagus dan asri, dimana masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan untuk mata pencaharian sebagai nelayan, baik penangkapan maupun budidaya dan juga untuk tujuan pariwisata. Data dari
Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, hasil produksi bidang perikanan pada tahun 2020 mencapai 44,739 ton dan tahun 2021 sebesar 45,245 ton. Wilayah pesisir dan kelautan sangat  penting  dan  strategis  karena  memiliki  potensi  sumber  daya  ekonomi,  sosial,  dan budaya, serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar dan khas. 3
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Karawang  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Angka (21) Perda) No. 14 Tahun 2012 merumuskan bahwa “Kerusakan Lingkungan Hidup  adalah  perubahan  langsung  dan/atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia, dan/atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  melampaui  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup”. Mengingat potensi sumber daya alam pesisir dari kelautan yang sangat besar, maka wilayah  pesisir  dan  kelautan  ini  juga  merupakan  modal  pembangunan  dan  sumber pendapatan ekonomi Indonesia yang antara lain berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata,
2 Asyiawati, Ananlisis Status Ekosistem Pesisir bagi Penyususnan Rencana Tata Ruang Wilayah Teluk Ambon, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2010
3 Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir Dan Lautan IPB, Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Prof. Jabar dan Pusat  Kajian Sumber Daya Pe sisir Dan Lautan IPB, Bandung, 2000, hal.4
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
dan  transportasi. 4 Wilayah   pesisir   mempunyai  fungsi sebagai penyedia(lahan daratan) seperti kegiatan pemukiman dan aktivitas perdagangan, perikanan dan industry. 5
Atas  kerusakan  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir  pantai,  khususnya  Kabupaten Karawang,  diperlukan  adanya  tindakan  nyata  dari  para  pemangku  kepentingan (stakeholders)  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  dan  pemulihan,  agar  kesejahteraan masyarakat  sekitar  yang  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  nelayan  dan  usaha  pariwisata dapat  meningkat.Atas  kerusakan  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir  pantai,  khususnya Kabupaten Karawang, diperlukan adanya tindakan nyata dari para pemangku kepentingan (stakeholders)  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  dan  pemulihan,  agar  kesejahteraan masyarakat  sekitar  yang  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  nelayan  dan  usaha pariwisata dapat  meningkat. Upaya  pencegahan  dan  pemulihan  lingkungan  hidup,  khususnya  di wilayah pesisir pantai ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat sesuai amanat Undamg- Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil dan  juga  Pemerintah  Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.: 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1  Angka  (13),  disebutkan  bahwa  “Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah  upaya  terpadu untuk  melestarikan      fungsi      lingkungan      hidup      yang      meliputi        perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,   pemeliharaan   dan   pengawasan”,    termasuk   dalam   hal ini  adalah pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai, Oleh karena itu, negara, Pemerintah,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan  agar  lingkungan  hidup  di  Indonesia  dapat  tetap  menjadi   sumber   dan penunjang hidup bagi rakyat  Indonesia serta makhluk hidup lain. 6
Untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai,  maka  diperlukan  usaha  dan  kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
4 Mella Ismelina dkk, Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir dan Lautan Secara Keberlanjutan, Jurnal Ethos, Vol. 3, No. 1, 2005
5 Yulia  Asyiawati  dan  Leli  Syiddatul  Akliyah, Identifikasi  Dampak  Perubahan  Fungsi  Ekosistem  Pesisir Terhadap  Lingkungan  di  Wilayah  Pesisir  Kecamatan  Muaragembong, Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan Kota, Vol. 14 No. 1, 2014
6 Muhammad Sood, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 197
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
Karawang, pelaku usaha dan masyarakat, melaui berbagai program partisipatif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir pantai adalah dengan upaya pencegahan, yaitu membuat atau membangun bangunan yang dapat melindungi pantai dari abrasi  dan  sedimentasi  yang  berfungsi  sebagai  pelindung  pantai,  terutama  dari  ancaman gelombang  laut.  Bentuk  partisipatif  masyarakat  seperti  ini  adalah  dimungkinkan  sesuai dengan “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2 Perda No. 14 Tahun 2012,
Asas atau prinsip adalah  landasan  kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar  orang berfikir bertindak dan sebagainya. 7 Adapun asas atau prinsip hukum adalah merupakan dasar pembentukan hukum secara filosofis mempunyai atau memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum (dalam hal ini Peraturan Daerah/Perda). Bernard Arief Sidharta 8 , menyatakan  bahwa  asas  hukum  yang  menjadi  fondasi  hukum  positif  itu  sesungguhnya adalah  abstraksi  sebuah  kaidah  yang  lebih  umum  yang  penerapannya  lebih  luas  dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil,  dan  manusiawi-tidak  manusiawi. Asas-asas  hukum  itu  adalah  nilai-nilai  yang mengendap  dalam  hukum  positif.  Dari  hal  tersebut  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini, adalah bagaimana eksistensi dan kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum  indonesia  dan  bagaimana  implementasi  “Asas  Partisipatif”  yang  diatur  di  dalam Pasal 2 Huruf  (k) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 khususnya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup wilayah pesisir pantai di Kabupaten Karawang ?

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.  Pendekatan yuridis adalah  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  teknik  studi lapangan untuk mengetahui gambaran langsung pengelolaan pesisir pantai yang dilakukan
7 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hal. 768
8 Bernard Arief Sidharta, Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum DAlam Pendulum Antinomi Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
oleh masyarakat di Kecamatan Cilamaya Wetan.  Data  yang  digunakan adalah data primer yang  diperoleh  dari  kunjungan  lapangan  dan  data  sekunder  yang  didapat  dari  studi kepustakaan,  berupa  peraturan    perundang-undangan,    teori-teori    hukum,    salinan perjanjian, salinan putusan, buku serta berbagai literatur dan jurnal serta artikel terkait.
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriftif.  Sampel  penelitian  adalah  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir pantai di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya dan Desa Muara Kecamatan Cimaya Wetan, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  adalah konstitusi atau norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang merupakan aturan tertinggi  dalam  hierarki  peraturan  yang  dijunjung  tinggi  oleh  seluruh  masyarakat  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, semua peraturan dibawahnya htidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara, termasuk juga Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota.  Hal  ini  juga  didasarkan  pada  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  7  Ayat  1  Undang-undang  Nomor  :  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Peraturan  Perundang-undangan adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
Bagi  Indonesia,  terhitung  sejak  lahirnya  Negara  Republik  Indonesia  dengan Proklamasi  kemerdekaannya,  serta  ditetapkannya  UUD  1945  sebagai  konstitusi,  maka terbentuklah  pula  sistem  norma  hukum  Negara  Republik  Indonesia. 9 Hans  Kelsen  dalam Maria  (2007:41) 10 ,  menyatakan  bahwa  norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  norma  yang  lebih  tinggi berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian  seterusnya
9 Bambang Antariksa, Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Deliberatif, Vol. 1 No. 1, 2017
10 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 41
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Dalam rumusan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, bahwa negara  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah, dimana penyelenggaraan  pemerintahannya   diatur di   dalam UU   No. 23    Tahun    2014    tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Pasal  18  Ayat  (6)  UUD  1945, dinyatakan  bahwa  Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan peraturan-peraturan  lain  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Tugas Pembantuan  adalah  penugasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Pemerintah Daerah sebagaimana rumusan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor :  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan dalam arti luas berdasarkan ajaran “Trias Politika” dari Montesquieu terbagi  atas  :  pembentukan  Undang-undang  (legislative  power  /wetgeving),  pelaksanaan (executive  power/uitvoering),  peradilan  (judicial  power/justitie).  Dari  ajaran  ini  terlihat adanya  pembagian  kekuasaan  dalam  suatu  negara.  Pembagian  ini  penting  agar  terhindar sentralistik  kekuasaan  negara  hanya  dipegang  oleh  satu  orang  atau  satu  badan  saja  yang dapat  mengakibatkan  adanya kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam penyelengaraan pemerintahan.
Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikepalai oleh seorang Bupati/Walikota  bersama  DPRD,  membentuk  dan  menetapkan  Peraturan  Daerah  dan disingkat PERDA. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
tercipta  suatu  kondisi  yang  tertib,  teratur  dan  kondusif.  Bagir  Manan 11 ,  mengemukakan bahwa  Perda  yang  baik  hendaknya  mencerminkan  aspek  filosofis  yang  berkaitan  dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan  bahwa  perda  memenuhi  dan  menjamin  kepastian  hukum  seperti  halnya pembentukan Undang-Undang.
Di dalam suatu peraturan perundang-undangan terkandung tiga unsur, yakni: norma hukum,   berlaku   ke   luar  dan    bersifat   umum   dalam   arti   luas.   Ni’matul Huda 12 mengemukakan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya ialah pembentukan norma -norma hukum yang berlaku ke luar dan yang bersifat umum dalam arti luas.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  11  UU  No.  23  Tahun  2014,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  konkuren,  terdiri  atas  urusan pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan  pilihan.  Urusan  pemerintahan  wajib  terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan  Dasar,  seperti:   pendidikan, kesehatan,  sosial,  dan  lain-lain,  juga  Urusan  Pemerintahan  yang  tidak  berkaitan  dengan Pelayanan  Dasar,  seperti:  tenaga  kerja,  pangan,  pertanahan,  lingkungan  hidup  dan sebagainya.  Urusan  pemerintahan  ini  didasarkan  pada  prinsip  akuntabilitas,  efisiensi,  dan ekternalitas,  serta  kepentingan  strategis  nasional.  Berdasarkan  prinsip  ini,  sesuai  Pasal  13 Ayat  (4),  terdapat  4  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah Kabupaten/Kota adalah
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan  Pemerintahan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya  hanya  dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
11 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1991, Hal. 14
12 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Penerbit Nusa Media, Bandung, Cetakan II, 2019, hal. 111
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
Begitupun  Kabupaten  Karawang  yang  terletak  di  Propinsi Jawa  Barat,  pemerintah daerahnya  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  yang  tidak  berkaitan  dengan pelayanan  dasar,  tapi  sangat  penting  untuk  dilakukan  pengaturan,  yaitu  mengenai lingkungan hidup, menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor:  14  Tahun  2012  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten/Kota  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dengan  persetujuan  Bupati/Walikota. Sebagaimana rumusan Pasal 3 Perda No. 14 Tahun 2012 ini, tujuannya adalah untuk
a. mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup  dalam  rangka  pembangunan  masyarakat  Karawang  seutuhnya  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  dan  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan untuk  menaati  hukum  lingkungan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup;
c. mencegah  dan  menanggulangi  perilaku  masyarakat  dan  pelaku  usaha dan/atau  kegiatan  terhadap  tindakan  atau  kegiatan  yang  berdampak  negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
d. membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan aparat Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
Dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 2012, dinyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Perda ini merupakan penjabaran atau turunan dari Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi atau isi Perda lingkungan hidup  ini,  mengattur  tugas  dan  wewenang  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  dan pelestarian  lingkungan  hidup,  hal  ini  sangat  penting  karena  Kabupaten  Karawang berdasarkan penetapan pemerintah adalah merupakan salah satu kawasan industri. Selain itu
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
juga merupakan daerah pertanian, wisata sejarah, dan juga wisata laut yang terletak dibagian utara kota.
Eksistensi dan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah  merupakan  salah  satu  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  yang  strategis  dengan landasan konstitusional yang kuat, yaitu diatur di dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan,  bahwa  “Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” dan secara hierarki  peraturan  perundang-undangan  diatur  di  dalam  Pasal  7  Ayat  1  Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

## Implementasi  Asas  Partisipatif  dalam  Perda  No.  14  Tahun  2012  di  Wilayah  Pesisir Pantai Kabupaten Karawang
Banyak cara untuk melestarikan bumi salah satunya bisa dengan menjaga wilayah di sekitar laut, yakni pesisir dan pantai. Pantai memiliki fungsi bagi: lingkungan, sosial, dan budaya,  contohnya:  sebagai  tempat  penangkapan  ikan  oleh  nelayan,  obyek  wisata, pelabuhan, pemukiman, transportasi, dan sebagainya. Potensi sumber daya alam yang ada diwilayah  pesisir  dan  pantai  adalah  potensi  sumber  daya  hayati  (sumber  daya  yang  dapat pulih), seperti perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove, juga potensi sumber daya non hayati (sumber daya yang tidak dapat pulih), seperti minyak dan gas bumi, pasir, dan mineral, sebagaimana rumusan dalam Pasal 1  Angka (4) UU No. 27 Tahun 2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dengan potensi yang sangat besar ini, maka wilayah pesisir dan pantai merupakan sumber  penghidupan  dan  pendapatan  bagi  masyarakat  dan  juga  bagi  negara.  Selain  itu wilayah pesisir dan pantai merupakan salah satu lingkungan hidup di laut yang perlu dikelola
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
dan dilestarikan dengan baik, terencana, serius, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk  menjaga  keseimbangan  ekosistem  laut,  dan  juga  menjaga  fisik  pantai  agar  tetap mempunyai  nilai  fungsi  lingkungan  hidup.  Pengendalian  kerusakan  pesisir  dan  laut merupakan salah satu kewenangan Bupati Kabupaten Karawang sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur di dalam Pasal  12  Ayat  (3)  huruf  (d),  Pasal  24  dan  Pasal  25.  Selain  itu  tugas  dan  wewenang Pemerintah  Daerah  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui berbagai kebijakan.
Pelaksanaan  kebijakan  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  6  Ayat  (2)  huruf  (d) dilakukan  melalui  peningkatan  kualitas  partisipasi  dan  peran  serta  masyarakat  yang berkesesuaian dengan “Asas Partisipatif” yang diatur di dalam Pasal 2  huruf (k). Sudikno Mertokusumo 13 ,  mengemukakan  bahwa  asas  adalah  suatu  dalil  umum  yang  dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.  Sedangkan  asas  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo 14 ,  adalah  merupakan  “jantung” peraturan  hukum.  Ia  merupakan  landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya  suatu  peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum,  hukum itu  bukan  sekedar  sekumpulan  peraturan- peraturan, karena asas itu mengandung nilai nilai dan  tuntutan tuntutan   etis,  merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Sudikno Mertokusumo 15 , menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan  yang  lebih  umum.  Asas  hukum  umum  itu  merupakan  pengendapan  hukum  positif dalam suatu masyarakat.
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010. Hal.
42
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2006
15 Ibid, Hal. 42
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
Selain itu juga masyarakat mempunyai hak, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 70 ayat (l) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan hidup. Hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah hak menikmati, hak atas informasi, hak atas perlindungan hukum dan hak berperan serta atau berpartisipasi. 16 Hak  dan  kesempatan  ini  berkaitan  dengan  kewajiban  memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rumusan Pasal 67 UU PPLH.
Pengertian partisipasi dari beberapa ahli adalah upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka akan merupakan upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah  dasar  yang  akan  dikembangkan  adalah  proses  pemberdayaan.  Sedangkan  tujuan pengembangan  partisipasi  adalah  :  bahwa  partisipasi  akan  memungkinkan  rakyat  secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi  situasi  yang  sulit,  serta  mampu  menolak  berbagai  kecenderungan  yang merugikan.
Salah satu manfaat dari adanya partisipasi masyarakat adalah menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab, dalam hal ini turut serta melakukan pencegahan kerusakan pesisir pantai dan  laut.  Ada  beberapa  bentuk  partisipasi  yang  dapat  diberikan  masyarakat  dalam  suatu program  pembangunan,  yaitu  partisipasi  uang,  partisipasi  harta  benda,  partisipasi  tenaga, partisipasi  keterampilan,  partisipasi  buah  pikiran,  partisipasi  sosial,  partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.
Irene 17 ,  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  : partisipasi  non  fisik  dan  partisipasi  fisik. Masyarakat  pesisir  yang  hidup  dari  sumberdaya
16 Grace Pinkan Kawengian, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 5, 2019
17 Siti Irene Astuti Dwiningsi, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
alam  sekitarnya  memiliki  kedekatan  dengan  lingkungan  pesisir,  sehingga  memunculkan nilai-nilai kearifan lokal yang juga merupakan bentuk karakter peduli lingkungan pesisir. 18
Upaya  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup,  khususnya  di  wilayah  pesisir dan pantai seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya dan Desa  Muara  Kecamatan  Cimaya  Wetan,  yaitu  melakukan  upaya  pencegahan  dengan membuat prasarana/bangunan pemecah ombak yang terbuat dari ban-ban bekas dan bambu. Pemecah  gelombang  atau  pemecah  ombak  yang  dalam  Bahasa  Inggris  dikenal  dengan “seawalls”  adalah  prasarana  yang  dibangun  untuk  memecahkan  ombak  atau  gelombang dengan menyerap sebagian energi gelombang. 19
Dari hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, diketahui  bahwa  pemanfaatan  ban-ban  bekas  tersebut  (terutama  ban  mobil)  dikumpulkan secara  swadaya  dari  hasil  pemberian  masyarakat  sekitar  dan  juga  berasal  dari  pemberian masyarakat diluar desa/kecamatan yang ditampung di Balai Desa yang dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Caranya adalah dengan merajut ban-ban bekas tersebut dengan bambu atau kayu yang diikat memakai tali atau kawat membentuk seperti bangunan kubus persegi empat dengan  sisi  sekitar  kurang  lebih  2,5-3  meter.  Untuk  satu  bangunan  kubus  tersebut memerlukan ban bekas, sebanyak 20 buah. Setelah dirajut, bangunan tersebut ditempatkan di laut dengan jarak 10-20 meter dari dibibir pantai. Agar tidak hanyut, diikatkan ke bambu yang ditancapkan ke dalam laut atau diikatkan dengan batu pemberat.
Upaya  ini  sebenarnya  cukup  efektif,  ombak  laut  yang  menghantam  sedikit  teredam dan  terpecah  serta  tidak  langsung  menghantam  pantai.  Abrasi  dan  sedimentasi  sedikit berkurang.  Namun  demikian  perihal  bangunan  pemecah  ombak  ini  hanyalah  bersifat sementara  karena  bangunan  yang  terbuat  dari  ban-ban  bekas  tersebut,  kondisinya  kadang cepat rusak atau hanyut sebagai akibat terjangan ombak yang cukup besar dan juga adanya bambu atau kayu yang patah karena menjadi rapuh terkena air laut terus menerus. Disamping
18 Yowan Tamu dkk, Pengelolaan Ekosistem Pesisir Berbasis Sosiokultural dan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Menuju Kesejahteraan Alam Berkelanjutan, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. 6 No. 2, 2017
19 Reny Yesiana dkk, Penguatan Ekosistem Pesisir : Pembelajaran Pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO) di Kota Semarang, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 4, No. 3, 2016
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
itu  ketersediaan  ban  bekas  juga  kadang  tidak  ada  atau  sudah  habis,  menunggu  dulu  dari sumbangan warga atau orang luar yang peduli.
Pemanfaatan  ban  bekas  sebagai  pemecah  ombak  ini  adalah  merupakan  bentuk partisipasi masyarakat sesuai perwujudan asas partisipatif yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (k) Perda No. 14 tahun 2012. Untuk itu tetap diperlukan turun tangan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Karawang, agar dapat dibuat bangunan kokoh dan kuat, biasanya dari susunan bebatuan yang biasa kita lihat di pantai-pantai yang menjorok ke laut.

## KESIMPULAN
Eksistensi dan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah  merupakan  salah  satu  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  yang  strategis  dengan landasan konstitusional yang kuat, yaitu diatur di dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 dan secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan  diatur  di  dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  (g) Undang-Undang  Nomor  :  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan. Implementasi “Asas Partisipatif” sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (k) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  No.  14  tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perwujudannya adalah adanya peran serta dan partisipasi masyarakat  di  Desa  Sedari  Kecamatan  Cibuaya  dan  Desa  Muara  Kecamatan  Cilamaya Kulon, yaitu secara swadaya dan bergotong royong membangun prasarana alat alat pemecah ombak  dari  ban-ban  bekas  dan  bambu.  Bangunan  pemecah  ombak  ini  berfungsi  untuk melindungi pantai dari terjangan ombak laut dan hal ini cukup efektif untuk sementara waktu guna menahan laju abrasi dan sedimentasi pantai.
Tetap diperlukan turun tangan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Karawang, agar dapat dibangun prasarana pemecah ombak yang permanen, kokoh dan kuat terbuat dari susunan  bebatuan,  sehingga  lingkungan  hidup  laut,  khususnya  wilayah  pesisir  pantai kelestariannya dapat terjaga. Selain itu juga diperlukan upaya pemulihan dengan menanam kembali pohon mangrove untuk mengatasi abrasi dan sedimentasi
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
DAFTAR PUSTAKA (TIMES NEW ROMAN (TNR-12) BOLD)

## 1. Buku Teks
Penulis. tahun terbit buku. Judul buku (cetak miring / Italic). Cetakan ke... (Bila ada). Edisi ke... (bila ada). Kota Terbit: Penerbit.
Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk, 2017, Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta,;
Asyiawati, 2010, Ananlisis Status Ekosistem Pesisir bagi Penyususnan Rencana Tata Ruang Wilayah Teluk Ambon, Disertasi, Institut Pertanian Bogor,;
Bagir  Manan,  1991,  Dasar-dasar  Perundang-undangan  Indonesia,  Gajahmada  University Press, Yogyakarta,
Bernard  Arief  Sidharta, Penemuan  Hukum  Kajian  Filsafat  Hukum  DAlam  Pendulum Antinomi Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta;
Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta,
Muhammad Sood, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, , hal. 197;
Ni’matul  Huda,  2019,  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Penerbit  Nusa  Media,  Bandung, Cetakan II, , hal. 111;
Pusat  Kajian  Sumber  Daya  Pesisir  Dan  Lautan  IPB,  2000, Atlas  Sumber  Daya  Wilayah Pesisir  Jawa  Barat  Bagian  Utara ,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Prof. Jabar dan Pusat Kajian Sumber Daya Pe sisir Dan Lautan IPB, Bandung, , hal.4;
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Adtya Bakti, Bandung,
Siti  Irene  Astuti  Dwiningsi,  Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Universitas  Atmajaya, Yogyakarta,
W.J.S. Purwadarminta, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, , Hal. 768;

## 2. Jurnal. majalah atau koran dari format print
Bambang  Antariksa,  Penerapan  Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  dalam Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Deliberatif, Vol. 1 No. 1, 2017
1 Benny Iswari 2 Adhi Gani Wiguna 3 Walman Gultom 4 Engkus Kusnadi 5 Sahrudi 6 Mella Ismelina Farma Rahayu Vol. 8 No. 1, November 2023
ISSN 2541-6995 e-ISSN 2580-5517
Grace  Pinkan  Kawengian,  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  dan  Pelestarian Lingkungan Hidup, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 5, 2019;
Mella Ismelina dkk, Budaya Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Pesisir dan Lautan Secara Keberlanjutan, Jurnal Ethos, Vol. 3, No. 1, 2005;
Reny  Yesiana  dkk,  Penguatan  Ekosistem  Pesisir  :  Pembelajaran  Pembangunan  Alat Pemecah Ombak (APO) di Kota Semarang, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 4, No. 3, 2016
Yowan  Tamu  dkk,  Pengelolaan  Ekosistem  Pesisir  Berbasis  Sosiokultural  dan  Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Menuju  Kesejahteraan Alam Berkelanjutan,  Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. 6 No. 2, 2017
Yulia  Asyiawati  dan  Leli  Syiddatul  Akliyah, Identifikasi  Dampak  Perubahan  Fungsi Ekosistem  Pesisir  Terhadap  Lingkungan  di  Wilayah  Pesisir  Kecamatan Muaragembong, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 14 No. 1, 2014;
3. Dokumen perundangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan  Daerah  Nomor  :  14  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup;