• Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• A. W. Dahl
Human  Rights  and the  Geneva  Conventions
• Andrey Sujatmoko
Pengadilan  Campuran (Hybrid  Tribunal) sebagai  Forum
Penyelesaian atas  Kejahatan  lnternasional
• Prisilla Fitri
Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut  Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik lturi di  Republik  Demokratik  Kongo
• Perkembangan  Terakhir  Mahkamah  Pidana  lnternasional (Januari , -�uli 2008)
l;rterbitkan oleh: PUSAT STUDI HUKUM HUMANITER DAN HAM Ulrlll f"AKULTAS HUKUM UNIYERSITAS TRISAKTI

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum  Humaniter  dan HAM  (terAs) Fakultas Hukum Universitas  Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Ttisakti Prof. Dr: Thoby Mutis
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof. KGPH.  Haryomataram/  S.H. Prof.  Timothy L.  H.  McCormack Prof. Dr: F. Sugeng Istanto/  S.H. Prof. Dr: Andi Hamzah  S. H.
Michael  Cottier;  LL M. Brigjen.  TN! (Purn)  PLT. S1hombing/  S.H./  LL.M. Kol.  Chk.  NatsriAnshari,  S.H./  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S.H./  LL.M.
Pemimpin  Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H./  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey Sujatmoko/  S.H./  M.H. Aji Wibowo/  S.H./  M.H. Kushartoyo Budisantosa/  S.H./  M.H. Amalia Zuhra/  S.H./  LL.M. Jun Justinar;  S.H./  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur;  S.Sos. Supriyad1�  S. E

## Alamat  Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  dan HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai  Tapa  No.  1  Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021) 563-7747 E-mail:  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal  Hukum Humaniter terbit setiap enam bu Ian pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Pembaca  yang  budiman,
Segala puji dan ungkapan rasa syukur hanya tertuju kepada Allah SWT,  sehingga  atas  perkenanNYA  jualah  maka  JURNAL  HUKUM HUMANITER ini dapat kembali terbit di tengah-tengah para  pembaca.
Edisi  ini  berisi  lanjutan  artikel  utama  yang  memaparkan  tentang permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kontra-insurgensi pada beberapa sengketa bersenjata seperti pada Perang Vietnam dan Perang Irak,  sehingga diharapkan kita dapat memetik pelajaran mengenai hal tersebut.  Dalam suatu sengketa bersenjata yang mendasarkan kepada aturan-aturan  hukum  humaniter  internasional,  maka  suatu  hal  yang tidak mungkin dielakkan adalah adanya persinggungan dengan norma­ norma  di  dalam  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  yang  juga dibahas dengan singkat dalam edisi ini. Ada pun masalah-masalah yang berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  dalam  suatu  sengketa bersenjata dikemukakan juga dalam edisi kali ini, khususnya mengenai konsep pengadilan campuran.  Artikel pendukung yang kali ini berkaitan erat dengan kolom, akan menampilkan persidangan di Mahkamah Pidana Internasional,  yakni  persidangan Thomas  Lubanga  Dyilo  yang  dituduh melakukan  wajib  militer terhadap anak-anak di  bawah  usia  lima  belas tahun di Kongo.
Sebagai  isi  "Kolom",  a kan  dipaparkan  perkembangan­ perkembangan  terakhir  dalam  Mahkamah  Pidana  Internasional, khususnya  yang  berkenaan  dengan  persidangan-persidangan  kasus­ kasus  yang telah disidangkan di  mahkamah  ini  yakni kasus  di Kongo, Republik  Afrika  Tengah,  Darfur  dan  di  Uganda  Utara;  di  samping dipaparkan pula mengenai  perkembangan  terakhir tentang apa  yang terjadi pada mahkamah tersebut sejak Januari  hingga  Juli 2008.
Atas  keterlambatan  penerbitan  JURNAL  HUKUM  HUMANITER, maka  Redaksi  menyampaikan permohonan maaf,  sekaligus mengajak para  pembaca  dari  segenap  kalangan  di  tanah  air  untuk menyemarakkan wacana ini dengan mengirimkan artikelnya. Akhirnya, segala  kritik  dan  saran  konstruktif  dari  pembaca  sangat  diharapkan demi  perbaikan jurnal  di  masa  mendatang.
Selamat  membaca.

## Redaksi

## iii

## DAFTARISI
ARTIKEL him

## 1 .   Nils Marius Rekkedal

## Insurgency and  Counter Insurgency  Some  Concepts  and
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  895

## 2 .   A. W.  Dahl
Human Rights and  the  Geneva  Conventions..................... 959
3.  Andrey  Sujatmoko
Pengadilan  Campuran  (Hybrid  Tribunal)  sebagai  Forum
Penye/esaian  atas  Kejahatan  InternasionaL.................. 970

## 4. Prisilla Fitri
Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter  pada  Kasus  Perekrutan  Anak  dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo.................................... 986

## KOLOM

## Perkembangan Terakhir Mah kamah  Pidana  Internasional
(Januari-Juli  2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1018
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol.  3,  No. 5

## PERLINDUNGAN ANAK  SEBAGAI TENTARA ANAK  MENURUT  HUKUM  HUMANITER  PADA KASUS  PEREKRUTAN ANAK  DALAM KONFLIK ITURI  DI  REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
1
Prisilla Fitri 2

## Abstrak
Konflik  Ituri  adalah konflik yang terjadi antara  suku  Lendu  dan suku Hema  di  daerah  Ituri  yang  terletak  di  daerah Timur  Laut  Republik Demokratik  Kongo.  Konflik  bersenjata  tersebut  dimulai  sejak 1996 dan masih  berlangsung  hingga  sekarang.  Thomas  Lubanga  adalah salah  seorang  pemimpin  milisi  di  Republik  Demokatik  Kongo  yang melakukan  perekrutan  anak  untuk  dijadikan  tentara  anak  dalam Konflik  Ituri  di  Republik  Demokratik  Kongo  sepanjang tahun 2002- 2003. Permasalahan  utama  yarig  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap tentara  anak dan apa sanksi yang diberikan kepada Thomas Lubanga atas tindakannya ter.sebut.

## A.  Pendahuluan
Dalam  kurun  waktu  sekitar  50  tahun  semenjak  diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa  1949,  umat manusia  mengalami konflik bersenjata  dalam  jumlah  yang  mencemaska n .   Konfl i k-konfl ik bersenjata ini terjadi hampir di semua benua.3 Seiring dengan masih banyak terjadinya konflik bersenjata, masih banyak pula pelanggaran terhadap hukum yang mengatur mengenai konflik bersenjata, yaitu
1 Artikel ini merupakan rangkuman skripsi dari penulis yang telah diuji dihadapan para penguji pada tanggal  10 Juni  2008 di Fakultas Hukum  Universitas Trisakti, Jakarta.
2 Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
3 INDO-irrc  857
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan

## 987
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Hukum Humaniter Internasional.4 Dengan adanya Hukum Humaniter Internasional tersebut diharapkan  agar  penderitaan  umat manusia yang menjadi korban perang dapat dikurangi atau dibatasi.5 Namun, sampai saat ini  penderitaan  umat manusia,  khususnya  anak-anak, belum  dapat  dikurangi  atau  dibatasi  dengan  baik.  Hal  ini ditandai dengan  adanya  penggunaan  anak  sebagai  tentara  dalam  konflik bersenjata.
Secara  historis,  munculnya  anak-anak  sebagai  kombatan  dan terlibat dalam  konflik bersenjata  dimulai  pada  sekitar  abad  ke  18. Anak-anak tidak secara  langsung terlibat dalam  konflik bersenjata, mereka hanya dapat dikatakan sebagai pendukung saja, yaitu sebagai penabuh gendering perang. Lama-kelamaan anak-anak direkrut untuk menjadi kadet sebuah angkatan perang dan pada akhirnya dimulailah babak baru  sebuah  fenomena  anak-anak  yang  tergabung  dalam angkatan perang, sehingga berkembang mengenai apa yang disebut tentara  anak (child soldier) .6
Sejak 1970-an sejumlah  konvensi  internasional  mencoba  untuk membatasi partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata, meskipun demikian, Coalition  to  Stop  the  Use  of Child  Soldiers 7  melaporkan bahwa  penggunaan  anak-anak  dalam  angkatan  bersenjata  dan partisipasi anak-anak dalam sengketa bersenjata masih tersebar luas.8
4 KGPH.  Haryomataram,  Pengantar  Hukum  Humaniter;  ed.,  Kushartoyo  B.S.,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada,  2005,  hal . 3. 5 GPH .  Haryomataram, Sekelumit Tentang  Hukum  Humaniter;  Surakarta:  Sebelas Maret Uni­ versity Press,  1994,  hal. 8.
6 anak hukum  internasional
--12filll..(13 Maret 2007).
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers  merupakan sebuah organisasi yang dibentuk  pada Juni  1998  untuk  menyokong  pengadopsian  dan  ketaatan  terhadap  standar hukum  nasional, regional, dan internasional (termasuk Protokol  Pilihan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2002) yang melarang penggunaan seseorang yang berumur di bawah 18  tahun  dalam  perekrutan  militer  dan  dalam  pertempuran,  serta  mengenalkan  dan melaksanakan standar ini kepada semua angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata, baik pemerintah  maupun  non-pemerintah.  Organisasi  ini  dibentuk oleh  organisasi  internasional non-pemerintah,  yaitu Amnesty  International,  Human  Rights Watch,  International Save the Children Alliance, Jesuit Refugee Service, Quaker United Nations Office, International Federa­ tion  Terre des  Hommes,  Defence  for  Children  International,  World  Vision  International,  dan organisasi regional non-pemerintah dari Amerika Latin, Afrika,dan Asia. Organisasi ini bertugas untuk  mencegah  perekrutan  dan  penggunaan  anak-anak  sebagai  tentara,  untuk  melindungi demobilisasi  mereka,  dan  untuk  menjamin  rehabilitasi  dan  reintegrasi  mereka  ke  dalam masyarakat.
8 use  of  children (29 November 2007).
988 Pertidungan  Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter  (Studi  Kasus  Perekrutan
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Permasalahan tentara anak ini telah benar-benar mendunia, tidak hanya di benua Afrika yang  sampai saat ini masih terus saja diwarnai perang sipil  ataupun benua Asia saja, tapi juga di Eropa, bahkan di benua Amerika. Pada tahun 1990-an di Amerika Latin terdapat tentara anak  yang  tergabung  dalam  angkatan  bersenjata  di  El  Salvador, Ekuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Kolombia dan Peru. Bahkan di  Kolombia ada sebutan  khusus untuk tentara  anak yakni Little Bellsa.9
Data  yang  dikeluarkan  oleh Human  Rights  Watch, 10 sekitar 300.000 tentara di bawah usia 18 tahun sekarang ini berperang dalam konflik bersenjata di sebanyak 30 negara. Sumber lain  mengatakan saat ini ada  lebih  dari  300.000 anak-anak di  bawah  usia  18  tahun ikut berperang di lebih dari 60 negara.11 Menurut PBB,  hingga saat ini, sekitar 300.000 anak di bawah 18 tahun telah dieksploitasi sebagai tentara  anak di  sekitar  30  daerah  konflik di  dunia.12  Diperkirakan 120.000 anak yang direkrut menjadi tentara anak berasal dari Afrika. Sepertiga dari jumlah tentara anak yang direkrut di Afrika itu berasal dari  Republik  Demokratik  Kongo.13  Seorang  milisi  Kongo,  Thomas Lubanga, dituduh merekrut tentara anak-anak selama konflik bersenjata di  Ituri,  Republik Demokratik Kongo,  sampai dengan tahun 2003.14 Tentara anak-anak di  Kongo tersebut tergabung dalam Union of Congolese  Patriots (UPC),  sebuah  kelompok  bersenjata  di  Ituri, Republik Demokratik Kongo. Thomas Lubanga adalah pemimpin UPC­ L.  Ia  melatih  anak-anak mulai dari  usia  10 (sepuluh) tahun  untuk membunuh  lawan  dan  melakukan  upaya  pembiaran tentara  anak­ anak yang direkrutnya itu terbunuh dalam perang sipil.15 Perekrutan tentara  anak  mempunyai  dampak  bagi  anak-anak yang  direkrut tersebut,  antara lain dampak terhadap fisik dan psikologis mereka.
Penggunaan  anak-anak  sebagai  tentara  dapat  digolongkan sebagai  kejahatan  perang,16 serta  melanggar  ketentuan-ketentuan
9 anak
...J2fil11_( 13 Maret 2007).
10 ( 16 Februari 2008). Human Rights Watch
adalah organisasi  non-pemerintah yang berasal  dari Amerika Serikat
11 hukum --Pfilll..(13 Maret 2007). 12 (6 Februari 2007). 13 (27 September 2003). 1•
( 16 Februari  2007).
15 Ibid.
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 989 Anak dalam  Konflik Ituri  di  Republik Demokratik Kongo)
Hukum  Internasional,  khususnya  Hukum  Humaniter  Internasional dan Hak Asasi Manusa Internasional. Dengan banyaknya pelanggaran terhadap Hukum Internasional tersebut, penulisan ini akan membahas lebih mendalam mengenai perekrutan anak yang terjadi dalam konflik di Ituri, Republik Demokratik Kongo, berdasarkan Hukum Humaniter Internasional .   Penulisan  ini  juga  mengemukakan  2  (dua)  pokok permasalahan, yaitu :
1.  Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap anak-anak sebagai tentara anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo berdasarkan  Hukum Humaniter Internasional?
2.  Apa  sanksi yang diberikan kepada Thomas Lubanga sebagai perekrut anak-anak sebagai tentara  anak dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo?
B.  Ketentuan-ketentuan dan  Prinsip-prinsip  Hukum H umaniter Internasional mengenai  Perlindungan
Tentara  Anak
1.  Perkembangan  Ketentuan mengenai  Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
Terdapat berbagai instrumen Hukum Internasional yang mengatur mengenai  keterlibatan  anak  dalam  konflik  bersenjata,  khususnya keterlibatan  anak  sebagai  tentara  anak,  yaitu  anak-anak  yang  di bawah  18 tahun,  baik secara  langsung maupun tidak langsung ikut serta  dalam  konflik  bersenjata,  yang  direkrut  ke  dalam  angkatan bersenjata  suatu  negara  atau  organisasi  militer  non-pemerintah.17 Ketentuan-ketentuan  mengenai  keterlibatan  anak  dalam  kontlik bersenjata,  antara  lain terdapat dalam  point c  Deklarasi  Hak Anak 1924,  Pasal  8  dan  9  Deklarasi  Hak  Anak  1959,  Pasal  77  Protokol Tambahan  I  1977,  Pasal  4  ayat  (3),  5,  dan  6  ayat  (4)  Protokol Tambahan  II  1977,  Pasal  38 Konvensi  Hak Anak 1989,  Pasal  8  ayat (2)  huruf (b)  point XXVI Statuta  Roma  1998,  Pasal  1 jo.  3  Konvensi International Labour Organization nomor 182 tahun 1999 mengenai Tindakan  Pelara ngan  dan  Penghapusan  Segera  Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak,  serta  Pasal 1, 2, 3, 4, dan 6 Protokol  Pilihan
1 7 child { 19 Agustus 2003).
990 Pertidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri  di  Republik Demokratik Kongo)
mengenai  Keterlibatan  Anak-Anak  dalam  Konflik  Bersenjata  tahun 2000. Namun, tidak semua instrumen Hukum Internasional tersebut mengatur  secara  tegas  mengenai  larangan  perekrutan  anak atau keikutsertaan anak dalam konflik bersenjata.
Peraturan  yang  mengatur  secara  tegas  mengenai  larangan perekrutan  anak atau  keikutsertaan  anak dalam  konflik  berenjata hanya terdapat pada Protokol Tambahan I 1977,  Protokol Tambahan II  1977,  Konvensi  Hak Anak,  Statuta  Roma,  Konvensi International Labour  Organization nomor  182 tahun  1999,  dan  Protokol  Pilihan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2000.

## 2.  Pinsip Pembedaan
Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang adalah pembagian penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata (armed conflict) dalam 2 (dua) kategori, yaitu  kombatan dan penduduk sipil (civilians) . Golongan  kombatan  inilah yang secara  aktif turut serta dalam  permusuhan (hostilities) . 18 Penduduk sipil  adalah  golongan penduduk yang tidak ikut serta dalam permusuhan.19 Prinsip membagi penduduk dalam dua golongan ini lazim disebut distinction principle.20 Pembedaan ini perlu diadakan pertama untuk mengetahui siapa yang  dapat/boleh  dijadikan  objek  kekerasan  dan  siapa yang  harus dilindungi .  Dengan  kata  lain,  dengan  adanya  prinsip  pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan, sehingga dijadikan objek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus dillindungi karena tidak turut serta  dalam permusuhan.
Prinsip pembedaan untuk pertama kali diatur dalam Hague Con­ vention IV  1907  atau  lebih  tepat  dalam Hague  Regulations yang menjadi annex dari Hague  Convention tersebut. 22 Menurut Pasal  1 Hague  Regulations, yang  termasuk  ke  dalam  golongan  kombatan adalah tentara (Armies), milisi, dan korps sukarela ( volunteer corps) yang memenuhi syarat berikut:
18 KGPH.  Haryomataram, op. cit.,  hal.  73.
19 Humaniter  dan
2° KGPH.  Haryomataram, loc.  cit.
21 Ibid., hal. 75.
22 Ibid., hal. 86.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  3,  No. 5
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 991
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
a.  d i p i m pi n   o l e h   seora ng  ya ng  berta n g g u n g   jawa b  atas bawahannya;
b.  mempunyai  tanda  pengenal  yang  melekat,  yang  dapat  dilihat dari jauh;
c.  membawa senjata  secara terbuka;
d.  melakukan  operasinya  sesuai  dengan  hukum  dan  kebiasaan perang.23
Menurut  Pasal  2 Hague  Regulations,  levee  on  masse juga merupakan kombatan. Persyaratan yang harus dipenuhi supaya diakui sebagai levee on masse adalah : a .   penduduk dari wilayah yang belum diduduki; b.  secara spontan mengangkat senjata;
c.  tidak ada waktu  untuk mengatur diri;
d.  mengindahkan hukum perang;
e.  membawa senjata  secara  terbuka.24
Dalam Pasal 3 Hague Regulations, Angkatan Bersenjata terdiri atas: a.  Kombatan
b.  Non-kombatan, yaitu  anggota  Angkatan  Bersenjata  yang tidak bertugas di garis tempur, tetapi ada di garis belakang.
Ketentu a n   tenta ng  pem bedaan  ini  kem ud i a n   d i u ba h   dan disempurnakan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I  1977.  Pengubahan  dan  penyempurnaan yang  dilakukan  tentang prinsip  pembedaan  ini  antara  lain  terdapat  pada  Konvensi  Jenewa 1949. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi  I-IV,  tidak  menyebut  istilah  kombatan,  melainkan  hanya menentukan 'yang berhak mendapat perlindungan' (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan 'yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang' bila jatuh  ke  tangan  musuh (Pasal 4  Konvensi  III) .  Mereka yang  disebutkan  dalam  pasal-pasal  itu  harus  dibedakan  dengan penduduk  sipi l .   Pasal  13  menentukan  kategori  yan g   berhak mendapatkan  perlindungan, antara lain:
"1. Anggota  angkatan bersenjata dari pihak bertikai dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
23 Ibid., hal.  77.
H Ibid., hal. 77-78.
992 Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
2.  Anggota  dari  milisi  lain  dan  korps  sukarela  lain,  termasuk anggota gerakan  perlawanan yang teratur (organized resis­ tance  movement) yang  menjadi  bagian  dari  pihak  bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah mereka, sekalipun  wilayah  tersebut  telah  diduduki,  selama  mereka semua memenuhi syarat-syarat, yaitu :
a.  d i pimpin  oleh  orang  yang  bertanggung  jawab  atas bawahan;
b.  mempunyai tanda tertentu yang tampak dari jauh ;
c.  membawa senjata secara terbuka;
d.  melakukan operasinya sesuai dengan  hukum perang.
3.  Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya kepada  suatu  pemerintah  atau  penguasa  yang  tidak diakui oleh negara  penahan;
4.  Orang-orang  yang  menyertai  angkatan  bersenjata,  tetapi bukan menjadi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak pesawat terbang militer, wartawan  perang,  kontraktor supply, anggota  dari  kesatuan  pekerja  yang  bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, mereka semua harus mendapat ijin dari angkatan  bersenjata yang diikuti;
5.  Anak awak dari  kapal  perang (merchant marine) dan  awak pesawat terbang  sipil  dari  pihak yang  bertikai,  yang  tidak menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan bukum internasional yang lain;
6.  Pen d u d u k   d a ri  w i l ayah  ya n g   bel u m   d i d u d u ki ,   yan g mengangkat  senjata  secara  spontan  pada  waktu  musuh mendekat,  untuk  melawan  pasukan  penyerbu,  sedangkan tidak  ada  waktu  untuk  mengatu r  d iri  dalam  kesatuan bersenjata yang teratur (regular armed units) asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan mengindahkan hukum kebiasaan perang."
Selain  itu,  pengubahan  dan  penyempurnaan  mengenai  prinsip pembedaan,  yaitu  dengan  dimasukkannya Organized  Resistance Movement ke dalam Konvensi Jenewa  1949 dan ditiadakannya istilah regular forces and irregular forces dalam Protokol Tambahan I  1977. Dengan  adanya  prinsip  pembedaan  tersebut,  maka  anak-anak yang memenuhi kriteria sebagai kombatan  dikatakan  sebagai child
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan

## 993
Anak dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
soldiers (tentara  anak)  dan  dibedakan  dengan child  civilian, yaitu anak yang berada di dalam suatu konflik bersenjata dan tidak secara aktif  berpartisipasi  dalam  konflik  tersebut,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.2s

## C.  Kaitan antara Tanggung Jawab Negara  dengan Kejahatan  Perang
Setia p   tindakan-ti ndaka n   negara  ya ng  tidak  sah  seca ra internasional  memerlukan  tanggung  jawab  secara  internasional. 26 Tindakan  tidak sah  secara  internasional tersebut dapat terdiri  atas satu  atau  lebih  tindaka n   atau  kelalaian,  atau  kom binasi  dari keduanya.27 Tindakan tersebut merupakan tindakan yang berasal dari negara di bawah Hukum Internasional dan merupakan pelanggaran negara terhadap kewajiban internasional.28 Tanggung  jawab  negara (state  responsibility) timbul  apabila terdapat tindakan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah, baik sipil  maupun  militer, jika  mereka  itu  bertindak dalam  kapasitasnya sebagai pejabat, terlepas mereka itu sebagai atasan (superior) atau bawahan (subordinate) . Hal itu juga  berlaku  bagi anggota angkatan bersenjata  karena  mereka  juga  dianggap  sebagai  organ  negara . Tanggung jawab negara tetap ada sekalipun apabila anggota tersebut melewati kewenangannya atau melanggar pemerintahnya.29 Tindakan lain yang dianggap sebagai suatu tindakan negara  menurut Hukum Internasional yang akan menimbulkan tanggung jawab negara adalah tindakan sebuah organ dari suatu kesatuan yang tidak menjadi bagian dari  struktur  formal  negara  atau  dari  suatu  kesatuan  pemerintah teritorial, tetapi yang diberi kuasa oleh hukum intern negara itu untuk melaksanaka n   unsur-unsur  kewenangan  pemerintah,  dengan ketentuan organ-organ itu bertindak dalam kapasitas demikian dalam kasus yang dipermasalahkan.30
25 Jenny  Kuper,  International  Law  Concerning  Child  Civilians  in  Armed  Conflict,  New  York:
Clarendon  Press Oxford,  1997,  hal. 8.
26 Draft Articles on  Responsibility of States for  Internationally Wrongful  Acts  2001,  Pasal  1 .
2 7 Draft Articles on Responsibility o f  States for Internationally Wrongful Acts 2001,  Penjelasan
Pasal  2.
28 Draft Articles on Responsibility of Sta�es for Internationally Wrongful Acts 2001,  Pasal  2.
2 9 KGPH. Haryomataram, op. cit.,  hal  132.
30 J .G.  Starke,  Pengantar  Hukum  Internasional,  terjemahan  Bambang  Iriana  Djajaatmadja,
Jakarta :  Sinar Grafika,  1995,  hal.  408.
994 Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter  (Studi  Kasus  Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
tindaka n   yang  tidak  sah  secara  internasional  dianggap  ada apabila  tindakan  yang  terdiri  atas  suatu  perbuatan  atau  kelalaian dipertalikan  (dipersalahkan)  kepada  negara  berdasarkan  Hukum Internasional  dan  tindakan  tersebut  merupakan  pelanggara n kewajiban internasional dari  negara tersebut.31 Tanggung jawab negara juga tidak menghapus tanggung jawab perorangan (individual criminal responsibility) atas perbuatan individu masing-masing.  Selain  itu,  apabila  yang  melakukan  pelanggaran adalah mereka  yang  bukan anggota  angkatan  bersenjata  atau  or­ gan  negara  yang  lain,  maka  tanggung jawab  negara  masih  tetap ada  apabila  negara  yang  bersangkutan  tidak  mengambil  tindakan preventif atau represif yang dapat diharapkan atau tidak mengambil t i n d a ka n   ya n g   d i perl u ka n   sete l a h   pe l a n g g a ra n   terj a d i . Pertanggungjawaban  negara  meliputi  semua  tindakan/perbuatan yang  dilakukan  oleh  para  anggota  angkatan  bersenjata  dari  pihak dalam konflik, tidak hanya  pertanggungjawaban terhadap tindakan yang berlawanan dengan  hukum saja.32 Berkaitan dengan tanggung jawab negara tersebut, setiap negara Peserta  Konvensi-konvensi  Jenewa  mempunyai  kewajiban  pokok untuk membuat  peraturan  khusus  yang  diperlukan  untuk memberi sanksi  pidana  yang  efektif  bagi  mereka  yang  melakukan  atau menyuruhlakukan pelanggaran berat Konvensi ini, mencari siapa saja yang diduga melakukan atau menyuruhlakukan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi,  dan  menangani  mereka  secara  hukum.  Sanksi hukum diberikan  kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran berat  atau  orang-ora ng  ya ng  memerintah ka n   mereka  untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat tersebut.33
Banyak tindakan yang menimbulkan tanggung jawab negara dan individu. Salah satu tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban bersama  adalah  apabila  terdapat  tindakan  yang  tidak  sah  secara internasional  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  kapasitasnya sebagai pejabat negara atau apabila negara lalai atau tidak bertindak atau  gagal  untuk  melindungi  HAM  setiap  individu.  Sebagai contoh apabila  terdapat  kejahatan  perang  dalam  wilayah  yurisdiksi  suatu
31 C. de  Rover,  To  Serve and to Protect:  Acuan  Universal  Penegakan  HAM, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,  2000,  hal.  22.
32 KGPH.  Haryomataram,  op.  cit.,  hal.  132- 133.
33 Konvensi Jenewa  1949,  Pasal 49.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  3,  No. 5
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan

## 995
Anak dalam Konflik Ituri di Republik  Demokratik Kongo)
negara, namun negara tersebut lalai atau tidak bertindak atau gagal untuk  melindungi  HAM  setiap  individu  akibat terjadinya  kejahatan perang.
Kejah ata n  perang  mel iputi  semua  pel anggara n   terhadap perl i n du n gan  ya n g   tel ah  ditentu kan  oleh  H u kum  H u m a niter Internasional  dan  juga  mencakup  kegagalan  untuk  tunduk  pada norma  prosedur  dan  aturan  pertempuran.  Ketentuan-ketentuan mengenai  kejahatan  perang  terdapat  dalam  beberapa  ketentuan Hukum Internasional, di antaranya pada Konvensi Jenewa 1949, yaitu Pasal  50,  Protokol  Tambahan  I  1977,  yaitu  Pasal  85,  serta  Statuta Roma  1998, yaitu  Pasal 8 ayat (2). Pada  Pasal 8 ayat (2) point XXVI Statuta  Roma 1998, menetapkan wajib militer atau  mendaftar anak­ anak di bawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau  mengg unakan  mereka  seca ra  aktif  dalam  pertem pura n merupakan  salah  satu  kejahatan  perang.  Oleh  karena  itu,  pelaku kejahatan  perang  tersebut  dapat  diadili  dalam  Mahkamah  Pidana Internasional karena telah melanggar pasal tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional dapat bekerja terhadap sebuah kejahatan jika negara tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma . Jika satu  negara  telah  meratifikasinya,  maka  dengan  otomatis,  negara tersebut  mengakui  yuridiksi  mahkamah.  Setiap  negara  peserta diharuskan untuk membantu dan bekerja sama dengan mahkamah dalam  sel uruh  tahapan  kerja .  Yu ridi ksi  dari  Mahkamah  Pidana Internasional bersifat non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Selain itu,  pada  dasarnya  Mahkamah  Pidana  Internasional  memberikan kesem patan  kepada  setiap  negara  peserta  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme peradilan nasional.34

## D.  Penggunaan Tentara  Anak dala m  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo
1. Sejarah dan  Latar  Belakang  Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Republik  Demokratik  Kongo,  yang  sebelumnya  dikenal  dengan nama Congo,  Congo  Free  State,  Belgian  Congo, dan  Zaire,  adalah
996 Pertidungan Anak sebagai Tentara  Anak menurut Hukum Humaniter  (Studi  Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
sebuah negara di Afrika bagian tengah.35 Republik Demokratik Kongo merdeka pada tanggal 30 Juni 1960 dan  pada saat negara tersebut merdeka, negara tersebut diubah namanya menjadi Republik Kongo.36 Pada  tahun  1966,  negara  tersebut  mengalami  perubahan  nama menjadi  Zaire  (yang  diubah oleh  Presidennya  pada  saat  itu,  yaitu Joseph  Desire  Mobutu,  yang  menjabat  menjadi  presiden  dengan melakukan kudeta atas pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden  Joseph  Kasavubu).37  Pada  tahun  1997,  nama  tersebut berubah menjadi Republik Demokratik Kongo. Nama tersebut diubah oleh Laurent Desire Kabila yang menjadi presiden setelah Mobutu .38
Sejak Republik Demokratik  Kongo  merdeka,  terdapat berbagai konflik bersenjata, antara lain perang saudara dan konflik bersenjata yang melibatkan  berbagai bangsa  Afrika  dan  bangsa asing lainnya, yaitu  konflik bersenjata  yang  dinamakan First Congo  War (Perang Kongo I) dan Second Congo  War (Perang Kongo II).
Perang Kongo I adalah konflik yang terjadi antara akhir  sampai dimana Presiden Zaire, Mobutu, Sese seko digulingkan oleh pasukan pemberontak  yang  didukung  oleh  kekuatan  asing,  seperti  negara dan .  Pemimpi n  pemberontak  menyatakan dirinya presiden Uganda dan  Rwanda  mengganti  nama  negara  kembali  dari  Zaire  menjadi Republik  Demokratik  Kongo.  Perang  Kongo  pertama  ini  kemudian berlanjut ke Perang Kongo II yang melibatkan  lebih  banyak negara, yang dimulai pada tanggal  2 Agustus 1998.39
Perang Kongo  Kedua, yang juga dikenal dengan  nama Africa's World  War (Perang  Dunia Afrika)  dan Great  War of Africa (Perang Hebat  Afrika),  yang  dimulai  pada  tahun  1998  dan  secara  resmi berakh i r   pada  tahun  2003  ketika  transisi  pemeri ntah  Republik Demokratik Kongo mengambil kekuasaannya, karena transisi tersebut memicu perang ketiga. Perang yang paling besar di sejarah modern Afrika, salah satu dari konflik paling mengerikan sejak Perang Dunia II,  yang  secara  langsung  mengikutsertakan  8  bangsa  Afrika,  dan
16 lbid.
37
( 1 5 Februari  2008).
38 ( 15 Februari  2008).
39 I  (31 Januari  2007).
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol. 3,  No. 5
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan

## 997
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
juga  25  kelompok  angkatan  bersenjata.  Sebanyak  3,8 juta  orang meninggal  dunia,  sebagian  besar  dikarenakan  oleh  kelaparan  dan penyakit. Jutaan orang dipindahkan dari rumah mereka atau mencari suaka dalam negara tetangga.4o Meskipun terdapat penyelesaian secara formal terhadap perang tersebut pada Juli  2003  dan adanya  perjanjian dengan belligerents untuk  m enciptakan  kesatuan  pemerintah  nasional,  1000  orang meninggal setiap hari pada tahun 2004 yang disebabkan oleh kasus penyakit dan malnutrisi yang tidak dapat dicegah. Seorang ahli Hukum HAM melaporkan pada Juli 2007 terdapat pelecehan seksual terhadap wa nita  Kongo  ya ng  jauh  melewati  pemerkosaa n ,   termasuk perbudakan seksual, incest paksaan, dan kanibalisme.41 Perang bersaudara berlangsung berkepanjangan di Kongo sejak 1998 yang menghancurkan serta  menyeret seluruh wilayah tersebut dan  negara-negara  di  sekitarnya .  Aksi  kekerasan  tersebut  telah menghancurkan  infrastruktur  dan  perekonomian  negara  tersebut hingga  akhirnya  PBB  mengambil  alih  permasalahan  di  negara  itu dan memaksa Presiden Joseph  Kabila menyelenggarakan Pemilihan Umum pada 30 Juli 2006.42
Salah  satu  perang  saudara  yang  berlangsung  di  Republik Demokratik Kongo adalah konflik di Ituri, yang dikenal dengan nama Konflik  Ituri,  yang  terjadi  pada  saat  Republik  Demokratik  Kongo mengalami Perang Kongo I dan II.

## 2.  Konflik lturi
Konflik Ituri  adalah  konflik yang terjadi antara  suku  Lendu  dan suku Hema di daerah Ituri yang terletak di daerah timur laut Republik Demokratik  Kongo.  Konflik bersenjata  tersebut dimulai sejak  1996 dan  masih  berlangsung hingga sekarang.43 Lendu merupakan suku mayoritas di Ituri yang terdiri atas 750.000 orang, 44 sedangkan Herna merupakan suku minoritas yang terdiri atas sekitar 160.000 orang.45
Konflik Ituri dilatarbelakangi oleh tindakan diskriminasi dukungan koloni Belgia terhadap Herna, akibat pendidikan dan kesejahteraan
40
War (31 Januari  2007).
41 Ibid.
42  Ibid.
43
Conflict ( 16  Desember 2007).
44 ( 18  Oktober 2007).
998 Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam  Konflik Ituri di  Republik Demokratik Kongo)
yang berbeda antara 2 (dua) suku tersebut. Perbedaan ini berlanjut ke  jaman  modern.  Konflik  tersebut  juga  dilatarbelakangi  oleh perebutan tanah pada tahun 1999 yang mana beberapa  orang dari suku Hema berusaha untuk mengambil alih tanah milik suku Lendu akibat tanah yang sudah  dibeli oleh suku  Hema diambil alih secara paksa  oleh  pemerintahnya.46 Konflik tersebut menjadi  sangat rumit dengan  adanya  kehadiran dari  berbagai  angkatan  bersenjata  yang terdapat dalam Perang Kongo II, jumlah yang besar dari kekuasaan­ kekuasaan  kecil daerah-daerah sekitar.  Suku Lendu sebagian besar diwakili oleh Front Nasionalis dan Integrasionis (Nationalist and ln­ tegrationist Front/FNI), sementara  Persatuan  Patriot Kongo (Union of Congolese Patriots /UPC) mengklaim berjuang untuk suku Hema. 47 Pada Agustus 2002, UPC menguasai kota Bunia dengan bantuan angkatan  bersenjata  Uganda,  yang  diikuti  oleh  dukungan  dari Rwanda.  Pada akhir 2003, UPC terpecah menjadi 2 (dua) faksi : satu dipimpin  oleh  Kisembo  Bahemuka  dan dikenal  dengan  UPC-K,  dan faksi  lainnya di bawah pimpinan Thomas Lubanga Dyilo dan dikenal dengan UPC-L. UPC-L lebih kuat sifat militemya.48 UPC-L  disangkutkan  dengan  kematian 9 (sembilan)  penjaga kedamaian  MONUC asal  Bangladesh  pada 25 Maret 2005.  Lubanga ditangkap bersama Floribert Ndjabu, pemimpin FNI. Pada Maret 2006 Lubanga  ditangkap  berdasarkan  surat  perintah  Mahkamah  Pidana Internasional ( International  Criminal  Court) denga n  tuntutan kejahatan  perang menggunakan tentara anak dan diterbangkan ke Netherlands. 49
Bosco  Ta g a n d a   a d a l a h   pe m i m pi n   ya ng  m e n g ga nti ka n ketidakhadiran  Lubanga.  Human  Rights Watch  menyatakan  bahwa antara  Agustus  2002  dan  Maret  2003,  UPC  menangka p   dan menganiaya  lebih dari  100 lawannya,  dan bertanggung jawab atas pembunuhan  penjaga kedamaian dari  Kenya  pada Januari 2004 dan setelah  menculik penjaga  kedamaian  Moroko  di tahun yang  sama. Pada  Januari  2005,  Komandan  Bosco  Taganda  ditawarkan  sebuah posisi  sebagai  Jenderal  Angkatan  Bersenjata  Pemerintah  Nasional
45 (27  September 2007).
46 Ituri Conflict, op. cit.
47 Ibid.
48
of Patriots (8 Juni 2007).
49 Ibid.
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan

## 999
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Republik  Demokratik  Kongo (National Army of the  Government of the  Democratic  Republic  of the  C o n g o/ / F ARDC ) ,  akan  tetapi  ia menolak jabatan tersebut.50
3.  Perekrutan Tentara Anak dalam  Konflik Ituri
Penggunaan  tentara  anak terdapat di  seluruh  benua  Afrika,  di Amerika Tengah dan Selatan, di bagian-bagian Eropa, dan sepanjang Asia.  Myanmar, Angola, Afghanistan,  Honduras,  Sierra  Leone, Gua­ temala, Chechnya, Kolumbia, Srilanka, Uganda, Mozambique, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Buthan, Sudan, dan Irak adalah sebagian tempat yang  masih  menggunakan tentara  anak atau  tempat yang terdapat sejumlah bekas tentara  anak yang  menderita  secara fisik, psikologis,  dan  trauma emosional dari  siksaan-siksaan .51 Salah satu  penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di benua Afrika adalah di Republik Demokratik Kongo. Konflik yang terjadi di salah  satu  wilayah di Republik Demokratik Kongo yang  bernama Ituri melibatkan  UPC sebagai salah satu  pihak yang bertikai.
Lubanga sebagai pimpinan dari UPC-L menculik anak-anak berusia di  bawah 15 tahun  dan  memaksa  mereka  untuk  ikut  serta  dalam serangan sayap militer UPC. Lubanga mengancam apabila anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak tersebut melarikan diri dari kamp, maka  mereka  akan  dibunuh.  Tentara  anak  tersebut  diperintahkan untuk  membunuh  semua  suku  Lendu,  termasuk  pria,  wanita,  dan anak-anak.52  Ia  menarik  ribuan  anak-anak  untuk  direkrut  menjadi tentara  dan  pada  puncak  peperangan  terdapat  30.000  anak-anak yang turut serta  dalam  pertempuran.53
Beberapa anak yang berhasil bebas atau diselamatkan dari tentara anak  itu  tidak  dikenali  oleh  orang  tua  mereka  karena  anak-anak tersebut diubah menjadi mesin perang,  sehingga  dari tentara  anak harus dididik dari awal. 54
Kejahatan  perang,  antara  lain  perekrutan  anak sebagai  tentara anak merupakan salah satu pelanggaran HAM. Masalah perlindungan
so Ibid.
52
html (9 November 2006).
53
(10 November 2006).
54 html (9 November 2006).
1000 Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
HAM merupakan kewajiban negara yang terkait dengan kepentingan hukum dari masyarakat internasional secara  keseluruhan, termasuk juga pemenuhan kewajiban-kewajiban yang bersifat esensial, seperti larangan melakukan agresi, genosida, perlindungan dari perbudakan, dan diskriminasi rasial.55
Dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM, dewasa ini terdapat kecenderungan  untuk menerapkan  prinsip tanggung jawab pidana yang  bersifat  individual  terhadap  para  pelaku.  Prinsip  tersebut, misalnya  diterapkan  pada  kasus  kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan  perang, dan genosida.56
Perbuatan-perbuatan  Thomas  Lubanga  merupakan  kejahatan perang,  sehingga dapat diterapkan  prinsip tanggung jawab pidana yang bersifat individual. Oleh karena itu, atas perbuatan-perbuatannya tersebut, Thomas Lubanga ditangkap di  Kinshasa Maret 2005. 57 Pada 17  Maret 2006, Thomas Lubanga dipindahkan ke  Den  Haag  untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional.
Sebelumnya  pada  Maret 2004 Presiden  Republik  Demokratik Kongo, Joseph Kabila Kabange,  berinisiatif untuk mengirimkan surat kepada  Penuntut  Umum  Mahkamah  Pidana  Internasional  agar or­ ang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan intemasional yang terjadi  di  Republik Demokratik Kongo  dapat dituntut dan dihukum melalui  Mahkamah  Pidana  Internasional.  Permi ntaan  penuntutan terhadap  Pen untut  Umum  Mahkamah  Pidana  Internasional  juga ditujuka n   agar  tida k  terdapat  lagi  orang-orang  yang  melakukan kejahatan-kejahatan, khususnya kejahatan intemasional. Pada surat tersebut,  Presiden  Joseph  Kabila  Kabange  memberita h u ka n kema m puan  sistem  peradilan  nasionalnya  u ntuk  memberantas kejahatan intemasional, yang mana hakim-hakim dan penegak hukum di negara tersebut tidak mempunyai pengalaman dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan-kejahatan internasional, 58 sehingga a pabila terdapat kejahatan internasional yang dilakukan oleh warga negara Republik Demokratik Kongo, maka orang tersebut akan diadili dalam Mahkamah Pidana Intemasional. Dalam hal ini warga negara Republik
5 5 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste,  dan Lainnya,  (Jakarta:  PT. Grasindo, 2005),  hal.  21.
56 Ibid., hal.  22.
Pertidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1001
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Demokratik Kongo yang dituduh melakukan kejahatan internasional, yaitu  Thomas  Lubanga,  sedang  mengalami  proses  peradilan  di Mahkamah Pidana Internasional .
Pada 29 Janua ri 2007, pra-peradilan  I  M a h ka m a h   Pidana Internasional  mengkonfirmasikan  tuntuta n-tuntuta n  terhadap Lubanga, mengirimkan kasusnya ke pengadilan . Majelis menemukan bukti-bukti yang cukup untuk bertanggung jawab atas kejahatannya . Ia didakwa atas 3 (tiga) dakwaan, yaitu  mendaftarkan anak-anak di bawah usia 1 5 tahun, mewajibkan anak-anak di bawah usia 1 5 tahun, dan  menggunaka n   a n a k-a nak  di  bawah  usia 1 5 tah u n   untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran. 59 Lubanga merupakan orang pertama yang didakwa dalam Mahkamah Pidana Internasional dengan dakwaan  penggunaan tentara anak.60
Dalam  sidang  pra-peradilan I, Hakim  Ketua,  Claude  Jorda, menyatakan tentara anak tewas dalam pertikaian antara etnis Hema dan Lendu di wilayah Ituri. Sejumlah anak berusia di bawah 15 tahun tewas  dalam  beberapa  pertempuran.  Para  tentara  anak di  bawah umur itu secara  sistematis dicekoki obat terlarang untuk mengatasi ketakutan akan perang. Tiga ana k  laki-laki dan tiga anak perempuan, yang mana salah seorang baru berusia 10 (sepuluh) tahun saat perang sipil  Kongo  dimulai,  menjadi  saksi  ya ng  diwawa ncara i   untu k mempersiapkan sidang  kasus  ini. 61
Pada  pembukaan konfirmasi pemeriksaan penuntutan, penuntut menyatakan  tujuannya  untuk  membuktikan  bahwa  Lubanga  telah bersikap dengan bermuka dua, di satu pihak, Lubanga sebagai politisi yang melakukan perbuatan demi tercapainya perdamaian dan di lain pihak sebagai  Panglima Tertinggi dalam  UPC-L yang  mendapatkan dan mewajibkan banyak anak di bawah usia 15 tahun, melatih mereka sebagai kombatan dan mengirimkan mereka untuk membunuh dan dibunuh dalam pertempuran. Penuntut lalu memberitahukan bahwa penuntutan  tersebut  didasarkan  atas  berbagai  m acam  bukti  yang mendukung, termasuk pernyataan para korban dan saksi, dokumen­ dokumen  resmi UPC,  beberapa yang ditandatangahi oleh  Lubanga, dan berbagai macam  video.62
60 Judges  Rule on Congolese Warlord on Trial Using  Child Soldier,  (On-line), tersedia di: btm.;.l
1002 Perlidungan  Anak sebagai Tentara  Anak menurut  Hukum  Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri  di  Republik Demokratik Kongo)
Pada  15 November 2006,  penuntut mulai  memeriksa  saksinya, Christine  Peduto,  seorang  ahli  perlindungan  anak  PBB.  Di  antara pernyataan-pernyataannya,  ia  menyatakan  bahwa  ia  telah  melihat dan  mewawancarai  tentara-tentara  anak di  tempat  penampungan UPC  pada  Maret  2003,  banyak  di  antara  mereka  yang  berusia  di bawah  15 tahun.  Di  lain  pihak,  pembela  Lubanga,  Jean  Flamme, mengatakan  bahwa  Lubanga  adalah  orang  yang  damai,  pelindung yang  ingin  memimpin  pengikutnya  menuju  kedamaian  dan  orang yang mempunyai cita-cita  menjamin perdamaian etnik,  kedamaian, dan  keseta raa n   distri busi  sumber  daya  a l a m   dalam  Republik Demokratik Kongo.63
Namun, di antara  dakwaan-dakwaan yang didakwakan  kepada Lubanga,  para  korban  bertanya-tanya  mengapa  Penuntut  Umum Mahkamah  Pidana  Internasional  tidak  memperluas  dakwaan  yang mencakup  pembunuhan  besar-besaran,  kekerasan  seksual,  dan tindakan kanibalisme yang dilakukan oleh UPC, khususnya Lubanga, walaupun  beberapa  laporan  dan  percakapan  yang  disertai  dengan bukti-bukti  ditujukan kepadanya.64
Pada  13  Maret  2008,  Dewan  Peradilan  I  memutuskan  bahwa peradilan terhadap kasus Lubanga akan dimulai pada 23 Juni 2008. Pada  16  Juni  2008,  Peradilan  mengumumkan  penundaan  atas pemeriksaan  kasus  Lubanga,  yang  berarti  apabila  penundaannya dicabut,  maka  dengan  segala  hormat proses  peradilan  dihentikan. Dewan  menjadwal kan  pemeriksaan  pada  24  Juni  2008  untuk mempertimbangkan  pembebasan  terdakwa  dan  pada  2  Juli  2008 para  hakim  Peradilan  memerintahkan  pembebasan  Lubanga.  Para pihak yang bertikai mempunyai 5 (lima) hari untuk mengajukan band­ ing atas keputusan para  hakim tersebut.65

## E.  Perlindungan Anak sebagai Tentara  Anak dalam Konflik lturi d i  Republik Demokratik  Kongo
1. Perlindungan Berdasarkan  Konvensi Jenewa 1949
Berdasarkan  prinsip  pembedaan  dalam  Hukum  Humaniter Internasional,  yang  membagi  penduduk  yang  sedang  terlibat
63  Ibid.
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1003 Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
dalam suatu konflik bersenjata menjadi kombatan dan penduduk sipil,  maka  anak  dapat  digolongkan  menjadi 2 (dua)  macam, yaitu child civilian dan child soldier (tentara anak). Tentara anak adalah anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, dan tentara anak tersebut dikatakan sebagai kom batan. Hal ini dikarenakan mereka  memenuhi  persya ratan  u ntuk  d i kata kan  sebagai kombatan,  yang  mana persyaratan-persyaratannya  disebutkan dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai prinsip pembedaan, yaitu  Pasal 1,  2, dan 3 Hague  Regulations Konvensi  Den  Haag 1907, Pasal 13 Konvensi  Jenewa  I  dan  II 1949, dan  Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977.
Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk tentara anak adalah sama seperti  ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kom batan karena  tentara  anak  digolongkan  sebagai  kom bata n .   Maka perlindungan  yang  berlaku  bagi  kombatan,  berlaku  pula  bagi tenta ra  a n a k .   Dalam  h a l   i n i   tenta ra  a n a k   menda patka n perlindungan  yang  diberikan  oleh  Konvensi  Jenewa  III  tahun 1949 apabila  tentara  anak ditangkap oleh pihak musuh  dan  ia diperlakukan  sebagai  tawanan  perang.  Dalam  hal  ini,  Republik Demokratik Kongo adalah negara peserta dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut pada 24 Februari 1961.
Seseora n g   ya ng  berstatu s  kom bata n ,   otom atis  a ka n mendapatkan perlakuan tawanan perang apabila i a  tidak mampu lagi  melanjutkan  ke  dalam  pertempuran  dan  jatuh  ke  tangan musuh.66  Perlindunga n-perli ndungan  yang  diberi kan  kepada mereka  anta ra  lain  adalah  dilindungi  dari  ketidakadilan  dan bahaya  yang  mungkin  tim bul  dari  suatu  konflik  bersenjata, di perl akukan  secara  manusiawi  dan  dirawat  tanpa  adanya pembedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, opini politik, atau kriteria lainnya, dan dilarang untuk melakukan usa ha-usa h a   ya ng  berkaitan  dengan  nyawa  mereka  ata u melakukan  kekerasan  terhadap  mereka  yang  sakit,  Iuka,  dan mengalami kecelakaan. Jadi, apabila tentara anak tertangkap oleh pihak musuh, maka ia harus diperlakukan sebagai tawanan perang.
65 mod=drc
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3, No. 5
1004 Perlidungan  Anak sebagai Tentara  Anak menurut  Hukum  Humaniter (Studi  Kasus Perekrutan Anak  dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)

## Namun, pada Konvensi-konvensi Jenewa
I,  II, dan III 1949 tidak  terdapat  ketentuan  mengenai  tentara  anak  dan  tidak terdapat ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak maupun tentara  anak.  Perlindungan  pada  Konvensi Jenewa III 1949  diberikan  kepada  tentara  anak  yang  menjadi  tawanan perang.  Perlindungan yang lebih khusus mengenai tentara anak terdapat dalam Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949 yang  merupakan  ketentuan  yang  menambah  dan  melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa  1949.

## 2.  Perlindungan Berdasarkan  Protokol Tambahan  I  1977
Protokol Tambahan I 1977 memuat perlindungan yang lebih spesifik dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa  1949, yaitu adanya pasal yang mengatur mengenai tentara anak. Pasal 77 Protokol ini merupakan pasal yang mengatur mengenai tentara anak dan pada pasal tersebut anak-anak yang direkrut menjadi tentara  anak mendapatkan  perlindungan  khusus.  Perlindungan khusus yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah:
a.  Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan pihak yang  bertikai  harus menyediakan bantuan dan perawatan yang mereka butuhkan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak ini diterapkan baik mereka sedang dalam status tawanan perang maupun tidak.
b.  Apabila  anak-anak  ditangkap,  ditahan/ditawan,  ataupun diasingkan  karena  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  konflik bersenjata,  mereka  harus  ditempatkan  di  tempat  yang terpisah dengan orang dewasa, kecuali orang-orang dewasa tersebut adalah keluarganya.
c.  Anak-anak tidak boleh dihukum mati.
Republik  Demokratik  Kongo  telah  meratifikasi  Protokol Tambahan I 1977 pada 3 Juni 1982. Oleh karena itu, anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak di Republik Demokratik Kongo berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol tersebut.
3. Perlindungan Berdasarkan  Konvensi  Hak Anak 1989 Konvensi  Hak Anak  1989 merupakan konvensi yang secara khusus  mengatur  mengenai  hak-hak anak.  Konvensi  ini  tidak
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1005
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratlk Kongo)
secara  khusus menyebutkan  mengenai tentara  anak.  Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak, salah satunya adalah perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Perlindungan anak dalam  konflik bersenjata  terdapat  dalam  Pasal  38,  a kan tetapi perlindungan pada pasal tersebut hanya diberikan kepada anak yang merupakan bagian dari penduduk sipil, bukan tentara anak. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 38 ini adalah negara peserta dari  Konvensi tersebut diharuskan untuk melindungi dan merawat anak-anak yang terkena akibat dari konflik bersenjata. Dalam  pasal tersebut juga diharuskan bagi negara  peserta  dari Konvensi  ini untuk  menghormati dan  menjamin  penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam  konflik bersenjata.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Konvensi  Hak  Anak  tersebut merupakan  ketentuan  umum  yang  mengatur  mengenai  anak dalam  konflik  bersenjata.  Ketentuan  khusus  yang  mengatur mengenai  keterlibatan  anak  dalam  konfl i k   bersenjata  dapat ditem u kan  dalam  Protokol  Pilihan  dari  Konvensi  Hak  Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Konvensi Hak Ana k  tersebut telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Republik Demokratik Kongo telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut pada 27 September 1990.
4. Perlindungan  Berdasarkan  Protokol  Pilihan  Kedua  dari Konvensi  Hak Anak mengenai Keterlibatan  Anak dalam Konflik Bersenjata
Protokol  Pilihan  ini  merupakan  ketentuan  tambahan  dari Konvensi Hak Anak 1989 yang melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai anak dalam konflik bersenjata. Protokol Pilihan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara, salah satunya adalah oleh Republik Demokratik Kongo pada  1 1  November 2001.  Protokol Pilihan ini memberikan  perlindungan terhadap anak-anak yang telah  direkrut  menjadi  tentara  anak  untuk  dimobilisasi  atau dilepaskan  dari  tugasnya  menjadi tentara  anak dan  anak-anak tersebut harus diberikan  bantuan  dalam  rangka  penyembuhan fisik dan psikologis, serta  reintegrasi sosial mereka.
Perlindungan yang  diberikan oleh  pasal tersebut lebih  luas dari pada  perl indungan-perlindungan  yang  diberika n   oleh
1006 Perlidungan  Anak  sebagai Tentara  Anak menurut Hukum  Humaniter  (Studi  Kasus Perekrutan Anak dalam  Konflik Ituri di  Republik Demokratik Kongo)
ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya .  Hal itu dikarenakan  bahwa  perlindungan  yang  diberikan  tidak  hanya dalam hal memobilisasi atau melepaskan anak-anak tersebut dari tugasnya  menjadi  tentara,  melainkan  memberi  bantuan,  baik untuk menyembuhkan fisik dan psikologis mereka akibat konflik bersenjata, khususnya akibat perekrutan mereka menjadi tentara anak, serta untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sosial.

## F.  Sanksi terhadap Thomas Lubanga sebagai Perekrut Anak dalam  Konflik Bersenjata
1. Jenis Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo Konflik bersenjata  terbagi  ke  dalam  2  (dua)  bagian,  yaitu konflik non-internasional (non-international armed conflict) dan konfli k   internasional (international  armed  conflict) . Konflik bersenjata  internasional  adalah  konfl i k   bersenjata  ya ng melibatkan 2 (dua) negara atau lebih,67 sedangkan suatu keadaan dapat  dikatakan  sebagai  konflik  bersenjata  non-internasional apabila terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed group) di  dalam wilayah  suatu  negara,  atau tanpa  pula terjadi apabila terdapat suatu situasi dimana terjadi pertem puran antara faksi­ faksi bersenjata tanpa suatu intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah .6s
Perang  sipil  merupakan  konflik  non-internasional.  Namun, suatu  konflik  non-internasional  dapat  berubah  menjadi  konflik internal yang diinternasionalisasikan  apabila  memenuhi  syarat. Syarat-syaratnya  menu rut Pietro Verri  adalah :69 a .   Negara  dimana  terjadi  pemberontakan  mengakui  pihak pemberontak sebagai belligerents atau pihak yang berperang.
b.  Satu atau lebih negara asing membantu salah satu angkatan bersenjata  pihak yang  bertikai.
c.  Dua  negara  asing  melakukan  intervensi  dengan  angkatan bersenjata dan membantu masing-masing pihak yang bertikai.
66 Arlina Permanasari,  et.al.,  Pengantar Hukum Humaniter,  (Jakarta :  ICRC, 1999), hal. 164.
67 Arlina Permanasari,  op cit.,  hal. 133.
68 Hukum Humaniter dan Hak Asasi  Manusia,  (On-line), tersedia di: op.cit.
Pertidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1007
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Menurut Pasal 1 ayat (3) Protokol I 1977, Protokol ini berlaku untuk  situasi  yang  dimaksud  dalam  Pasal 2 Konvensi  Jenewa 1949, yaitu : a .   Perang yang diumumkan; b.  Pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui; c.  Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.70
Jadi yang dimaksud dengan  konflik bersenjata internasional dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah konflik bersenjata yang terjadi antara 2 (dua)  atau  lebih  negara  peserta  Konvensi  atau  antara negara  peserta  Konvensi  dengan  negara  bukan  pihak  peserta Konvensi.
Selain konflik bersenjata yang terjadi antar negara, Protokol Ta mbahan  I  ini  juga  berlaku  dalam  situasi-situasi  lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1  (4) Protokol Tambahan I 1977. Pada  pasal tersebut dikatakan  bahwa Protokol I berlaku dalam keadaan konflik bersenjata  antar suatu  bangsa  melawan colonial  domination,  alien  occupation, dan racist  regime  ( CAR conflicts) dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri .   Maka,  konflik  bersenjata  yang  bersifat  internasional mempunyai  pengertian yang  lebih  luas  lagi,  yaitu  tidak hanya meliputi  konflik antar negara, tetapi juga meliputi CAR conflicts tersebut. 71
Konflik yang terjadi di Ituri adalah konflik yang terjadi antara U PC {faksi bersenjata  dari suku minoritas, Hema) dan  FNI (faksi bersenjata  dari  suku  mayoritas,  Lendu),  serta  keterlibatan Angkatan Bersenjata dari negara tetangga, yaitu Uganda. Konflik terse b u t   d i g o l o n g ka n   ke  d a l a m   konfl i k   i n te rn a l   y a n g diinternasionalisasikan karena dalam konflik bersenjata tersebut melibatkan  negara  lain,  yaitu  Uganda,  sehingga  ketentuan­ ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang  bersifat internasional.
Konflik tersebut dapat digolongkan ke dalam konflik internal yang  diinternasionalisasikan  karena  sesuai  dengan  pendapat Pietro  Verri  mengenai  syarat  suatu  konfl i k   i ntern a l   ya ng
69 Arlina Permanasari, op.cit., hal. 138. 10 Ibid., hal. 132.
1008 Pertidungan Anak sebagai Tentara  Anak menurut Hukum  Humaniter (Studi  Kasus Perekrutan Anak dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
digolongkan  ke  dalam  konflik  internal  yang  diinternasionali­ sasikan, yaitu syarat yang menyatakan bahwa apabila satu atau lebih  negara  asing  membantu  salah  satu  angkatan  bersenjata pihak yang bertikai. Namun, syarat ini tidak dipenuhi seluruhnya karena dalam Konflik Ituri pihak yang bertikai bukanlah angkatan bersenjata  melainkan  kelompok  pemberontak  dan  milisi  dari masing-masing  suku .  Namun,  dalam  konflik  tersebut  UPC mendapatkan bantuan dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah negara lain, yaitu angkatan bersenjata Uganda. Oleh karena itu,  penulis mengelompokkan  konflik tersebut ke dalam  konflik internal yang diinternasionalisasikan dan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan dalam konflik yang bersifat internasional.
2.  Tindakan yang Dilakukan oleh Thomas Lubanga Thomas Lubanga adalah seorang pemimpin milisi UPC-L dan juga seorang  politikus yang dituduh merekrut anak-anak dalam konflik  bersenjata  yang  terjadi  di  salah  satu  kota  di  Republik Demokratik  Kongo,  yaitu  Ituri .  Ia  merekrut  anak-anak  untuk dijadikan tentara anak. Ia menculik anak-anak di bawah 15 tahun, baik perempuan  maupun  laki-laki, untuk mendukung serangan­ serangan yang dilakukan oleh UPC. Anak-anak yang paling muda yang direkrutnya adalah anak-anak yang  berumur 10  (sepuluh) tahun. Ia telah melakukan perekrutan tentara anak selama tahun 1998 sam pai tahun 2003. Ia juga dituduh telah membunuh dan membiarkan anak-anak dibunuh .
Anak-anak yang diculik dan digunakan untuk membantu UPC dalam  menghadapi  pihak  lawannya  terpaksa  untuk  mengikuti keinginan pimpinan UPC tersebut karena Lubanga merekrut anak­ anak tersebut  secara  paksa .  Selain  itu,  anak-anak  yang  telah direkrut tersebut tidak dapat melarikan diri dari kamp-kamp yang telah disediakan untuk mereka karena ia juga mengancam anak­ anak yang telah direkrutnya tersebut bahwa mereka akan dibunuh apabila mereka  mencoba untuk melarikan diri dari kamp. Anak­ anak yang direkrut mempunyai tugas untuk membunuh semua anggota  suku  Lendu,  baik  pria,  wanita,  maupun  a nak-anak. Namun,  mereka  tidak  hanya  ditugaskan  untuk  membunuh, melainkan  untuk  membawa  perbekalan,  membawa  barang-
Per1idungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1009
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
barang,  dan  menjadi budak seks.
Membunuh  pria,  wanita,  maupun  anak-anak  yang  tidak terlibat dalam konflik bersenjata, menjadikan anak sebagai budak seks,  serta  merekrut  anak  menjadi  tentara  anak  merupakan p e l a n gg a ra n   terh a d a p   H u kum  H u m a nite r  Internasion a l . Perekrutan  anak  dalam  konflik  bersenjata  saat  ini  juga  sudah banyak  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan  internasional.  Dari sekian  banyak  ketentuan-ketentuan  internasional  ya ng  ada, khususnya  ketentuan  internasional  yang  mengatur  mengenai anak,  ada  beberapa  ketentuan  yang  secara  tegas  melarang perekruta n  a n a k   dalam  konfl i k   bersenjata,  yaitu  Protokol Tambahan I 1977, Statuta Roma 1998, Konvensi Hak Anak 1989, dan  Protokol  Pilihan  mengenai  Keterlibatan  Anak-Anak  dalam Konflik Bersenjata 2000.
Melihat  ada  ketentuan  Hukum  Internasional  di atas,  maka dapat  dilihat  bahwa  penggunaan  ana . k-anak  untuk  membantu kegiatan  konflik  bersenjata  atau  bahkan  justru  menggunakan anak-anak untuk berada di garis depan suatu  konflik bersenjata tidak saja  melanggar Hukum Humaniter Internasional melainkan j u g a   m el a nggar  prinsip-pri nsip  kem a n usiaan  juga  d a pat d i kategori ka n  sebagai  ti ndakan  melanggar  h u kum  seca ra internasional  dan  dapat  menimbulkan  suatu  tanggung  jawab negara .  Tanggung  jawab  tersebut  timbul  karena  pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan oleh Hukum Internasional. 72 Kewajiban  internasional  adalah  merupakan  suatu  hal yang penting  demi  terla ksananya  perlindungan  yang  fundamental terhadap kepentingan masyarakat internasional, yang dalam hal ini pelanggaran terhadap kewajiban intemasional masuk ke dalam kategori  suatu  tindaka n   kej a h atan  ya n g   d i rasa ka n   oleh masyarakat internasional. Berkaitan dengan hal tersebut Statuta Roma 1998 memang  telah  memasukkan  perekrutan  terhadap tentara  a n a k   sebagai  s a l a h   satu  bentuk  d a ri  kej a h atan intemasional sebagaimana dikatakan di dalam Statuta Mahkamah Internasional  Pasal 8 ayat (2).73
11 Jbid.,  hal.  133-134.
12 � (13 Maret 2007).
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol.  3,  No.  5
1010 Perliclungan Anak sebagai Tentara  Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
3. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional
Thomas Lubanga yang dituduh sebagai perekrut anak-anak untuk  dijadikan  tentara  anak  telah  melanggar  ketentuan­ ketentuan  internasional,  khususnya  Statuta  Roma 1998. Atas perbuatannya yang melanggar ketentuan internasional tersebut, maka tim bullah tanggung jawab negara dan  individu .  Tanggung jawab  individu  timbul  apabila  seseorang  melakukan  kejahatan di  dalam yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional.
Tanggung jawab  negara  timbul  apabila  terdapat satu  atau lebih  tindakan  negara  yang  tidak  sah  secara  internasional. Tindakan  yang  tidak  sah  secara  internasional  terdiri  atas  satu atau lebih tindakan atau kelalaian atau kombinasi dari keduanya .
Dengan demikian  unsur-unsur dari tindakan yang tidak sah secara  internasional,  meliputi  tindakan  yang  dilakukan  negara tersebut harus dapat diatribusikan kepada negara menurut hukum internasional  dan  tindakan  tersebut  harus  menimbulkan  suatu kewajiban  H ukum  Internasional  yang  berlaku  bagi  negara tersebut pada saat tindakan itu dilakukan .74
Salah  satu  tanggung  jawab  suatu  negara  timbul  apabila terdapat seseorang, dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, melakukan  tindakan  yang  tidak  sah  secara  internasional  atau a pa bila  negara  lalai  ata u  tidak  bertindak  atau  gagal  untuk m e l i n d u ngi  HAM  seti a p   individu  ,  m a ka  negara  tersebut mempunyai  ta nggung  jawa b  untuk  mengadili  ora ng  ya ng melakukan tindakan yang tidak sah secara internasional tersebut di  peradilan nasionalnya .
Dala m   hal  i ni,  berdasarkan  pri nsi p  yurisdiksi  teritorial, Republik Demokratik75 Kongo bertanggung jawab untuk mengadili Thomas  Lubanga  dalam  sistem  peradilan  nasional  Republik Demokratik Kongo. Namun, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindak pidana  itu dilakukan  (prinsip yurisdiksi  universal),  dalam hal  ini  adalah  tindakan  perekrutan  anak  sebagai  tentara  anak oleh Thomas Lubanga yang  merupakan  salah  satu  bentuk dari kejahatan  perang,  maka  Mahkamah Pidana Internasional dapat pula  mengadilinya  apabila  peradilan  negaranya  tidak mau atau tidak dapat mengadilinya .
13 Ibid.
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 101 1
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Mahkamah  Pidana  Internasiona l   mempunyai  yurisdiksi­ yurisdiksi  yang  harus dipenuhi  agar seseorang  dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional, yaitu : a .   Yurisdiksi  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara (ratione materiae)
Dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998, disebutkan bahwa yurisdiksi mahkamah menunjuk pada kejahatan yang sangat berat m enya n g kut  masyarakat  internasiona l  secara  keseluruhan, yaitu :76
1)  Genocide; 2)  Kejahatan terhadap kemanusiaan;
3) Kejahatan perang;
4)  Agresi.
Lubanga memenuhi ratione materiae karena ia didakwakan telah  melakukan  perekrutan  anak  sebagai tentara  anak,  yang mana perekrutan anak tersebut merupakan bagian dari kejahatan perang sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal 8 ayat (2b) XXVII.
b.  Yurisdiksi yang  berkaitan dengan waktu (ratione temporis) : Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas: n
1) Berbeda  d e n g a n   m a h ka m a h - m a h ka m a h   a d - h oc sebelumnya,  maka  Mahkamah  Pidana  Internasional menerapkan asas legalitas dengan menerapkan prinsip nonretroaktif (Pasal 1 1 ayat (1)78 dan  Pasal 24).79
74 Andrey Sujatmoko, op. cit.,  hal. 3 1.
75 J.G., Starke,  op.  cit.,  hal.  303.  Prinsip  yurisdiksi  teritorial  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam, yaitu  prinsip  teritorial  aktif  dan  prinsip  teritorial  pasif.  Prinsip  teritorial  aktif  adalah  negara dapat melaksanakan  yurisdiksi terhadap warga  negaranya.  Negara  tidak  wajib menyerahkan warga  negaranya  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  di  luar  negeri.  Prinsip teritorial pasif adalah negara menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negara menderita kerugian. Tiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri. Apabila negara teritorial dimana tindak  pidana  itu  terjadi  tidak  menghukum si pelaku,  maka  negara  asal  korban  berwenang mengadili  apabila orang tersebut di wilayahnya.
76 Arlina  Permanasari,  et.al.,  Jumal  Hukum  Humaniter Vol. 1  No. 2, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs), 2006), hal. 383.
77 Jumal  Hukum  Humaniter Vol. 1  No.  2, loc. cit.
78 Pasal 1 1  ayat ( 1) Statuta Roma 1998 berbunyi: "Mahkamah memiliki yurisdiksi hanya terhadap tindak  pidana yang dilakukan setelah bertakunya Statuta ini."
79 Pasal 24 Statuta Roma  1998 berbunyi : "1. Seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana  berdasarkan Statuta  ini  untuk  suatu tindakan sebelum bertakunya Statuta  ini. 2. Saat terjadinya perubahan  pada hukum yang  berlaku dalam suatu perkara sebelum putusan  akhir; hukum yang diberlakukan adalah hukum yang paling meringankan tersangka atau terdakwa."
1012 Perfidungan  Anak sebagai Tentara  Anak menurut Hukum Humaniter (Studi  Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
2) Adapun  mahkamah  hanya  a kan  mengadi li  perkara­ perka ra  ya ng  berada  d a l a m   yurisd iksi nya  setelah berlakunya Statuta  Roma 1998, yakni setelah tanggal 1 Juli 2002.
Kasus perekrutan anak yang dilakukan oleh Lubanga terjadi sebelum dan  sesudah  berlakunya  Statuta  Roma 1998 tersebut, yaitu  pada  September 2002 sampai  dengan 13 Agustus 2003. Oleh  karena  itu,  kasus  Lubanga  tersebut  memenuhi ratione temporis.
c.  Yurisdiksi yang  berkaitan dengan teritorial ( ratione /0C1) :
Mahkamah memiliki yurisdiksi  atas: 80
1) Tindak  pidana  yang  dilakukan  di  dalam  wilayah  suatu negara  peserta  Statuta,  tanpa  mem pertim bangkan kewarganegaraan si pelaku .
2) Tindak pidana yang dilakukari di dalam wilayah negara­ negara yang meminta  yurisdiksi  mahkamah atas dasar pernyataan ad-hoc (ad-hoc declaration).
3) Tindak  pidana  yang  dilakukan  di  dalam  wilayah  suatu negara, atas dasar  pelimpahan  perkara  yang  dilakukan oleh Dewan  Keamanan PBB (Pasal 13).81
Dalam kasus perekrutan anak sebagai tentara anak tersebut, kasus tersebut dilakukan oleh seseorang di dalam wilayah negara peserta  Statuta  Roma 1998, ya ng  dalam  hal  ini  Lu banga melakukan perekrutan anak di dalam wilayah Republik Demokratik Kongo  yang  merupakan  negara  peserta  Statuta  Roma 1998. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  kasus  Lubanga  tersebut memenuhi ratione loci.
d.  Yurisdiksi yang berkaitan dengan individu (ratione personae)
80 Ibid.,hal. 383-384.
81 Pasal  13 berbunyi : "Mahkamah membertakukan yurisdiksinya terhadap tindak-tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan dari Statuta ini jika: a. Situasi dimana satu  atau  lebih  tindak  pidana telah  dilakukan  dan  perkara  telah  dilimpahkan  kepada Jaksa Penuntut sesuai dengan Pasal 14; b. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana tel ah dilakukan dan  perkaranya  telah  dilimpahkan  kepada  Jaksa  Penuntut oleh  Dewan  Keamanan  PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII dari  Piagam PBB; atau c. Jaksa Penuntut berinisiatif melakukan penyelidikan  berkaitan dengan tindak  pidana berdasarkan Pasal  15."
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 3,  No.  5
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1013
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Berdasarkan  Statuta  Rom a   1998  ditentukan  ba hwa mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap: 82
a.  Warga  negara  dari  negara  peserta  yang  didakwa m e l a ku ka n   suatu  tindak  pidana  d a l a m   yurisd i ksi mahkamah [Pasal  12 ayat (2b) 83];
b.  Warga  negara  dari  negara  bukan  peserta  yang  telah menerima yurisdiksi mahkamah berdasarkan pernyataan ad-hoc  [Pasal  12  ayat  (3) 84] atau  berdasarkan  resolusi Dewan Keamanan PBB;
c.  Berkenaan dengan tanggung jawab pidana perorangan, maka  mahkamah  dapat  melaksanaka n   yurisdiksinya terhadap  siapa  saja  dengan  tan pa  mem bedakan kapasitasnya,  baik sebagai  pejabat pemerintah, kepala negara, anggota parlemen, atau bukan;
d.  Berkenaan dengan tanggung jawab pidana perorangan, maka  mahkamah  dapat  melaksanakan  yurisdiksinya terhadap setiap atasan (baik komandan militer maupun ata sa n   sipil  lainnya),  yang  memiliki  komando  dan pengawasan efektif terhadap bawahannya,  atas tindak pidana yang dilakukan  bawahannya  khususnya  apabila atasan tersebut gagal untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna  mencegah atau menghukum si pelaku ke depan pengadilan yang berwenang, padahal ia tahu atau  seharusnya  mengetahui  bahwa  si pelaku  sedang atau telah melakukan suatu tindak pidana.
82 Jumal Hukum Humaniter Vol. l  No. 2 ,  loc. cit.
83 Pasal  12 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (a)  atau
(c), Mahkamah dapat memberlakukan yurisdiksinya apabila Negara Peserta Statuta atau negara­ negara  berikut  ini telah  menerima  yurisdiksi  Mahkamah  sesuai  dengan  ayat (3): (a)Negara dimana tindakan  tersebut dilakukan  atau jika tindak pidana dilakukan  di  atas  kapal  laut atau pesawat  terbang,  maka  negara  yang  bersangkutan  adalah  negara  dimana  kapal  laut  atau pesawat  terbang  itu  didaftarkan;  (b)Negara  dimana  tersangka  tindak  pidana  adalah  warga negaranya."
84 Pasal  12 ayat (3) berbunyi: "Apabila penerimaan dari suatu negara bukan peserta Statuta ini disyaratkan menurut ayat (2), maka negara boleh menerima keberlakuan yurisdiksi Mahkamah terhadap  tindak  pidana  ini  dengan  pemyataan yang  diajukan  kepada  Bagian  Kepaniteraan. Negara yang  menerima harus bekerja sama dengan  Mahkamah  sesegera mungkin dan tanpa kecuali sebagaimana diatur dalam  Bagian 9."
1014 Perlidungan Anak sebagai Tentara  Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
Lubanga  merupakan  warga  negara  Republik  Demokratik Kongo,  yang  merupakan  negara  peserta  Statuta  Roma  1998, yang  didakwa  melaku ka n   tindak  pidana  dalam  yurisdiksi mahkamah .  Oleh karena itu, kasus Lubanga tersebut memenuhi ratione personae.
Berdasarkan Pasal  17 ayat ( 1) Statuta Roma  1998,  Lubanga dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena Republik Demokratik  Kongo tidak dapat mengadili  Lubanga  di  peradilan nasionalnya disebabkan karena ketidakmampuan para hakim dan jaksa penuntut di negara mereka untuk melakukan penyelidikan d a n   p e n u ntuta n  te r h a d a p   keja h a ta n   i ntern a s i on a l . 85 Ketidakmampuan  para  haki m   dan  jaksa  penuntut  tersebut memenuhi  syarat  dapat  diterimanya  suatu  perka ra  dalam Mahkamah, yaitu tidak dapat (unable) melakukan penyelidikan atau  penuntutan.  Penuntutan  terhadap  kasus  tersebut  akan dilakukan oleh Mahkamah yang didahului dengan cara meminta jaksa penuntut Mahkamah untuk menyelidiki kasus tersebut. Oleh karena ketidakmampuan para hakim dan jaksa penuntut Republik Demokrasi Kongo tersebut, maka Presiden Republik Demokratik Kongo,  Joseph  Kabila  Kabange,  meminta  jaksa  penuntut Mahkamah tersebut untuk melakukan penuntutan warga negara Rep u b l i k   Demokratik  Kongo  ya ng  m e l a ku ka n   kej a h atan internasional untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional .86
Selain  itu,  untuk  dapat  diterimanya  suatu  perkara  dalam Mahkamah  Internasional,  kasus  tersebut  harus  memenuhi keempat yurisdiksi di atas. Oleh karena ketidakmampuan Republik Demokratik Kongo dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan mengenai kasus tersebut serta  dipenuhinya yurisdiksi-yurisdiksi yan g   tel a h   d i sebutkan  di  atas,  maka  M a h ka m a h   Pidana Internasional berwenang untuk mengadili Lubanga.  Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili Lubanga karena  Lubanga melakukan  kejahatan  perang,  yaitu  menggunakan  anak-anak untuk berpartisipasi secara  aktif dalam  konflik bersenjata  yang mana dalam Statuta Roma 1998 penggunaan anak-anak tersebut
15 African  News Letter Issue 7, op. cit.
86 Ibid.
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1015
Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
merupakan salah satu pelanggaran serius yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) point XXVI.
Statuta  Roma  mengarah  kepada  tanggung jawab  individu, sehingga Mahkamah Pidana Internasional Permanen merupakan mahkamah  yang  mengadili  individu-individu  yang  melakukan kejahatan-keja h atan  yang  termasuk  ke  d a l a m   yurisd i ksi Mahkamah Pidana Internasional.
Hal tersebut terdapat dalam Pasal 25 Statuta Roma mengenai Tanggung Jawab Pidana Perorangan yang menyatakan bahwa :
"2. Mahkamah mempunyai jurisdiksi atas orang ( natural persons) sesuai dengan  Statuta  ini. 3. Seseorang yang melakukan  kejahatan  di  dalam  jurisdiksi  Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta  ini."
Salah  satu  proses  peradilan  yang  sedang  berjalan  adalah proses peradilan terhadap Lubanga dan Lubanga telah didakwa o l eh  p e n u ntut  u m u m   dengan  3  (ti ga)  d a kwa a n ,   ya itu mendaftarkan  anak-anak di bawah  usia  15 tahun; mewajibkan anak-anak di  bawah  usia  15  tahun;  dan  menggunakan  anak­ anak di  bawah  usia  15  tahun  untuk berpartisipasi  secara  aktif dalam pertempuran.
Apabila  Thomas  Lubanga  terbukti  melakukan  kejahatan­ kejahatan  ya ng  telah  didakwaka n  oleh  pen u ntut  u m u m Mahkamah tersebut,  maka  Mahkamah dapat mengenakan satu di  antara  hukuman-hukuman  yang  terdapat  dalam  Pasal  77 Statuta  Roma  1998, yaitu : 87
1 .   Hukuman  penjara  selama  beberapa  tahun,  yang  tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
2.  Hukuman  penjara  seumur  hidup  apabila  dibenarkan  oleh parahnya  kejahatan  dan  keadaan  pribadi  dari  orang  yang dihukum.
3.  D i   sa m pi ng  h u ku m a n   penj a ra ,   M a h ka m a h   d a pa t memutuskan:
87 Statuta  Roma  1998,  Pasal 77.
1016 Perlidungan Anak sebagai Tentara  Anak menurut Hukum  Humaniter (Studi  Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
a.  Denda;
b.  Penebusan  hasil,  kekayaan,  dan  aset  yang  berasal langsung atau tidak langsung dari  kejahatan  itu, yang tidak merugikan pihak ketiga.

## G.  Penutup
Perekrutan  anak  yang  terjadi  dalam  konflik  Ituri  merupakan konflik yang bersifat internal yang diinternasionalisasikan, sehingga perlindungan hukum tentara anak dalam konflik tersebut diatur dalam Pasal  77  Protokol  Tambahan  I  1977,  dan  Pasal  6  Protokol  Pilihan Kedua dari  Konvensi  Hak Anak mengenai  Keterlibatan  Anak dalam Konflik  Bersenjata  2000.  Konvensi  Jenewa  1949  tidak  mengatur mengenai tentara  anak,  namun  perlindungan yang dapat diberikan kepada tentara anak, yaitu tentara anak diperlakukan seperti tawanan perang  apabila  tertangkap atau ditangkap oleh  pihak lawan,  maka ketentuan yang  berlaku  bagi  tentara  anak yang  tertangkap adalah Konvensi Jenewa III 1949. Perlindungan tentara  anak pada Pasal 77 Protokol  Tam bahan  I  1977  adalah  mereka  harus  dilindungi  dari perbuatan yang tidak senonoh; apabila mereka  ditangkap,  mereka harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa, kecuali orang dewasa tersebut adalah keluarga mereka; dan mereka tidak boleh dihukum mati. Perlindungan yang terdapat dalam Pasal 6 Protokol Pilihan Kedua mengenai  Keterlibatan  Anak dalam  Konflik Bersenjata  2000 adalah negara  peserta  dari  protokol  tersebut  harus  memobilisasi  atau melepaskan mereka dari tugasnya menjadi tentara, selain itu mereka harus  diberi  bantuan,  baik  penyembuhan  fisik  maupun  psikologis akibat konflik bersenjata.
Perekrutan  anak merupakan salah satu  kejahatan perang yang mana hal tersebut dilakukan oleh Thomas Lubanga ketika ia menjadi pemimpin UPC. Atas tindakannya tersebut, maka ia telah melanggar Pasal 77 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma  1998, dan Pasal 4 Protokol Pilihan Kedua mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata. Ia dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional karena  ia telah memenuhi syarat-syarat dapat diterimanya  suatu  perkara  dalam  Mahkamah  Pidana  Internasional, yaitu  pemerintah  Republik  Demokratik  Kongo  telah  melimpahkan situasi  yang  terjadi  negaranya  kepada  Jaksa  Penuntut  Mahkamah dikarenakan  peradilan  nasional  Republik  Demokratik  Kongo  tidak
Perlidungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter (Studi Kasus Perekrutan 1017 Anak dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo)
dapat  melakuka n   penyel idikan  dan  penuntutan  atas  kejahatan internasional yang terjadi  di  negaranya,  serta  kasus tersebut telah memenuhi  yurisdiksi  mahkamah  yang  berkaitan  dengan  pokok perkara  ( ratione materiae ) , waktu ( ratione temporis ) , teritorial  ( ra­ tione  teritoria f) , dan  individu  ( ratione  personae ) . Apabila  Lubanga terbukti  melakukan kejahatan  perang yang didakwakan kepadanya, maka  san ksi  yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional adalah kepada Thomas Lubanga adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 77 Statuta Roma 1998, yaitu hukuman penjara beberapa tahun atau hukuman penjara seumur hidup; serta ia dapat dikenakan denda  atau  penebusan  hasil,  kekayaan,  dan  aset  yang  berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, yang tidak merugikan pihak ketiga.
Republik Demokratik Kongo diharapkan agar mentaati ketentuan hukum  h umaniter  internasional,  khususnya  mengenai  larangan perekrutan atau penggunaan anak sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata,  serta  agar  dihapuskan  ketentuan  mengenai rekrutmen sukarela  terhadap anak sebagai tentara anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM  Indonesia,  Timar  Leste  dan  Lainnya, Jakarta :  PT. Grasindo,  2005. Arlina  Permanasari, et.al.,  Pengantar  Hukum  Humaniter, Jakarta: ICRC,  1999.
--� Jurnal Hukum Humaniter Vol. 1  No. 2, Jakarta :  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs),  2006. GPH. Haryomataram, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Surakarta : Sebelas Maret University Press,  1994.
__ , H a ryom ata ra m , Pengantar  Hukum  Humaniter,  ed. , Kushartoyo  B.S., Jakarta :  Raja Grafindo Persada,  2005. Rover  de  C., To  serve  and  to  Protect:  Acuan  Universal  Penegakan HAM, Jakarta :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000.
Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional, terjemahan Bambang Iriana  Djajaatmadja, Jakarta :  Sinar Grafika,  1995.