Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4024/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
1 Nadhilla Prijanka Adryani, 2 Siti Hajati Hoesin Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Mataram nadhilla.prijanka@ui.ac.id Article Info Abstract Article history: Received : 27 Oktober 2022 Publish : 5 Januari 2023 The wheel of development has been fastly rolling up, more and more knowledge and technologies has been found in order to make  human  life  easier.  However,  it  turns  out  that  this development does not always seem to be used for the good of mandkind, sometimes it missly used in deceiving or conducting crime  act.  One  of  their  attempts  to  cover  the  crime  act  is  by involving  the  Notary  as  public  officials.  The  involvement  of Notary  may  deceive  the  criminal  trail  such  as  the  corruption money  which  deceives  by  conducting  a  money  laundering, either  by  purchasing  assets  or  establishing  a  legal  entity. Therefore, this article discusses the authority of a Notary who has  the  potential  to  be  involved  in  money  laundering  act  and how  far  the  Notary’s  liability  on  reporting  the  money laundering  allegation.  In  an  effort  to  find  the  answer  to  the problem, this article uses normative legal research method and the materials are use primary and secondary legal materials. This article will also discuss what services a Notary provides and  which  are  then  linked  to    scheme  of  criminal  acts  of corruption and money laundering, so that it can be seen to what extent  a  Notary  can  be  involved  in  fulfilling  corruption  and money  laundering  offenses.  This  Article  will  also  discussed regarding  the  principle  of  confidentiality  inherent  in  the position  of  a  Notary.  To  explain  this,  this  article  uses  a normative  juridical  method  by  using  primary  legal  materials and secondary legal materials.
Keywords:
Liability, Notary, Money Laundering Crime.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 27 Oktober 2022 Publis : 5 Januari 2023
Roda perkembangan jaman semakin kencang melaju, semakin banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, ternyata perkembangan ini tampaknya tidak selalu digunakan untuk hal- hal  yang  baik  bagi  manusia,  adakalanya  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  justru  disalahgunakan  oleh sekelompok  orang  untuk  mencurangi  orang  lain  atau melakukan  suatu  kejahatan.  Salah  satu  upaya  mereka  untuk menutupi  kejahatannya  tersebut  adalah  dengan  melibatkan
Notaris  sebagai  pejabat  publik.  Keterlibatan  Notaris  ini umumnya  dilakukan  untuk  mengaburkan  hasil  tindak  pidana seperti  uang  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  kemudian dikaburkan  dengan  cara  pencucian  uang,  baik  dengan  cara membeli asset maupun mendirikan badan hukum.
Artikel  ini  membahas  mengenai  apa  wewenang  Notaris  yang berpotensi  terlibat  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dan tanggung  jawab  Notaris  dalam  melaporkan  indikasi  tindak pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  tentunya  akan  dibahas  pula mengenai  prinsip  kerahasiaan  yang  melekat  pada  jabatan seorang  Notaris.  Untuk  menjelaskan  hal  tersebut,  artikel  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Nadhilla Prijanka Adryani Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum nadhilla.prijanka@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan selalu ada dampak baik dan buruk. Salah satu contoh sederhana dari ungkapan tersebut dapat kita lihat dari penemuan nuklir untuk manusia, di  satu  sisi  dia  dapat  digunakan  untuk  pembangkit  tenaga  listrik  yang  tentunya  membantu hidup manusia, sedangkan di sisi lain nuklir juga dapat digunakan sebagai senjata yang dapat menyengsarakan  hidup  manusia.  Begitu  juga  dengan  perkembangan  ilmu  hukum  yang berdampak pada fenomena perkembangan jenis kejahatan baru yang dikenal sebagai ‘White Collar Crime’ . Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari dalam jurnal ilmiah “ Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif ” menjelaskan bahwa  Fenomena  kejahatan  kerap  dianggap  sebagai  sebuah  fenomena  sosial.  Banyak paradigma  yang  hadir  menerangkan  tentang  keberadaan  kejahatan.  ‘ White  Collar  Crime ’ merupakan  salah  satu  tipologi  kejahatan.  Ciri  khas  kejahatan  tipe  ini  adalah  penggunaan jabatan.  Konsep  klasik  dari  ‘ White  Collar  Crime ’  selalu  tertuju  pada  pemerintahan. Pemerintahan pada era klasik menuju modern sering diwarnai dengan praktek Korupsi, Kolusi dan  Nepostisme  (“KKN”)  hingga  menimbulkan  peringkat  pertama  dalam  ‘ White  Collar Crime’ .
Jika dahulu kejahatan erat kaitannya dengan kaum kelas bawah yang identik dengan kemiskinan  dan  kebodohan,  saat  ini  kejahatan  ternyata  dilakukan  juga  oleh  golongan  orang kaya dan berpendidikan. Hal ini tentunya dipengaruhi dengan tingkat pendidikan manusia yang semakin tinggi dan kebutuhan manusia yang terus bertambah. Adakalanya kebutuhan tersebut tidak  sebanding  dengan  pendapatan,  sehingga  muncul  dorongan  untuk  mencari  cara  agar mendapat  pemasukan  lain  guna  memenuhi  hasrat  akan  kebutuhan  tersebut.  Hal  inilah  yang pada  akhirnya  mendorong  orang-orang  terpelajar  yang  pada  dasarnya  sudah  memiliki  harta namun karena hasrat yang berlebih, terdorong untuk melakukan suatu kejahatan.
Lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang termasuk dalam ‘ White Collar Crime ’ oleh Joann Miller ke dalam empat kategori besar yakni sebagai berikut:
1. Kejahatan korporasi ( Organization Occupational Crime );
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  eksekutif  demi  kepentingan  dan  keuntungan perusahaan  yang  akhrinya  merugikan  masyarakat  luas.  Contoh  kejahatan  ini  seperti mencemari  lingkungan,  penipuan  pajak,  iklan,  produksi  barang  atau  obat  yang  tidak aman, atau mengabaikan keselamatan pekerjanya.
2. Kejahatan Jabatan ( Governmental Occupational Crime );
Kejahtan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat seperti tindak yang sewenang-wenang yang merugikan masyarakat, korupsi, kolusi dan bentuk lainnya. Korupsi adalah bentuk kejahatan  jabatan  yang  paling  umum  sejak  jaman  dahulu  hingga  sekarang.  kejahatan bentuk ini menurut masyarakat merupakan momok yang paling berbahay dibandingkan kejatan lainnya. Hal ini karena kejatan ini paling sulit dideteksi.
3. Kejahatan Profesioal ( Professional Occupational Crime ); pelaku kejahtan ini mencakup berbagai lapangan kerja seperti dokter, pengacara, insinyur, psikiater,  pialang,  hingga  notaris, atau  profesi  lain  yang  mempunyai  kode etik  khusus. kejahatan seperti ini biasa disebut sebagai malpraktek.
4. Kejahatan Individual ( Individual Occupational Crime ); kejahtan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang  melakukan  perbuatan  menyimpang,  salah satunya adalah perbuatan yang merugikan perusahaan.
Dari bentuk-bentuk ‘ White Collar Crime ’ tersebut di atas mayoritas adalah kejahtan yang tidak melibatkan kekerasan seperti memukul atau mengancam melakukan pembunhuan atau bentuk kekerasan lain. Kejahatan ini cenderung dilakukan dengan melibatkan cara-cara yang kompleks melibatkan  administrasi  atau  surat-suarat  yang  seakan-akan  resmi,  mengingat pelakunya  yang  memiliki  kecerdasan  atau  pengetahuan  di  bidang  tertentu.  Menurut  Muladi ada beberapa karakteristik dari ‘ White Collar Crime ’ yakni antara lain:
1. Kejahatan  tersebut  suliht  untuk  dilihat,  karen  umumnya  ditutupi  oleh  pekerjaan  yang normal  dan/atau  rutin,  didukung  dengan  melibatkan  keahlian  professional  dan  sistem organisasi yang kompleks;
2. Kejahatan  tersebut  memiliki  tingkat  kompleksitas  yang  tinggi,  karena  selalu  berkaitan dengan  kebohongan,  penipuan  dan  pencurian,  melibatkan  pula  rangkaian  hal-hal  yang berbau ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasi yang melibatkan banyak orang;
3. Dilakukan penyebaran tanggung jawab oleh para pelaku;
4. Persebaran korban yang luas (jumlah korban banyak);
5. Terjadi hambatan-hambatan dalam mendeteksi dan penuntutan kejahatan tersebut karena ketidakseimbangan profesionalitas antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan;
6. Adanya peraturan yang ambigu atau tidak jelas, sehingga menyulitkan penegak hukum;
7. Adanya dualisme mengnai sifat kejahatannya, disatu sisi terkadang pelaku tindak pidana ekonomi  secara  moral  bukanlah  orang  yang  jahat  namun  ia  melanggara  peraturan pemerintah untuk melindungi kepentingan orang banyak.
Begitu  banyaknya  jenis  ‘ White  Collar  Crime ’,  namun  untuk  efektifitas  dan  efisiensi pembahasan maka dalam artikel ini hanya akan dibatasi pada bentuk kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang saja. Jika dilihat dari penjelasan di atas maka menimbulkan pertanyana apakah korupsi dan pencucian uang merupakan ‘ White Collar Crime ’?. Menurut Pamela H. Bucy yang mengemukakan  bahwa  “ money  laundering  is  the  concealment  of  the  existence,  nature  or
illegal source of illicit funds in such manner that the fund will appear legitimate if discovered ” atau  pencucian  uang  memiliki  sifat  pengaburan  /  penyembunyiaan  keberadaan  uang  illegal dengan sedemikian rupa sehingga uang tersebut dianggap legal / sah ketika ditemukan.  Hal ini  menjelaskan  bahwa  pencucian  uang  adalah  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  metode tertentu  sehingga  tidak  sembarang  orang  dapat  melakukannya,  hal  ini  yang  menurut  Mas Ahmad  Yani  menyebabkan  pembuktian  terhadap  kasus  pencucian  uang  masih  sangat  sulit, mengingat  modus  operandinya  yang  canggih,  sehingga  secara  kriminologis  pencucian  uang dikualifikasikan sebagai White Collar Crime atau kejahatan kerah putih.
Kemudian  mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang  berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemebrantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ( “UU 8/2010” ) salah sumber dana tindak pidana pencucian uang adalah uang yang berasal dari tindak  pidana  korupsi.  Sehingga  korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  pencucian  yang tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  ia  dapat  dikaulifikasikan  sebagai  kejahatan White  Collar Crime atau kejahatan kerah putih. Oleh sebab itu baik pencucian uang maupun korupsi adalah tindak  pidana  yang  berdasarkan  karekteristiknya  bukanlah  tidak  pidana  biasa  namun  tindak pidana yang hanya dilakukan dengan pola atau modus-modus operandi yang sangat rumit dan kompleks.
Banyak  sekali  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  dalam  melakukan aksinya,  salah  satunya  dengan  melibatkan  pejabat  public  yang  diberi  kewenangan  untuk menyatakan sah suatu perbuatan hukum, seperti profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angak 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( “UU Notaris” ), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.  Notaris sebagai pejabat umum merupakan  profesi  yang  memiliki  posisi  penting  dalam  pembangunan  hukum  di  Indonesia. Notaris adalah profesi yang memiliki keahlian khusus yang menbutuhkan pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.
Salah  satu  kewenangan  notaris  adalah  membuat  akta-akta  yang  dipersyaratkan  oleh undang-undang,  contohnya  adalah  pembuatan  akta  pendirian  perseroan  yang  disyaratkan dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas ( “UUPT” ), yang mengatur “ Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia ”. Salah satu komponen penting dalam pembuatan akta pendirian adalah mengenai modal atau saham, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUPT. Sehingga sangat bersinggunan dengan uang atau sederhananya ada indikasi pembuatan perusahaan  tersebut  dilakukan  dengan  uang-uang  hasil  kejahatan,  sehingga  pendirian perusahaan tersebut hanya “kedok” dari sebuah tindak pidana pencucian uang. Apabila sebuah akta sudah disahkan atau sudah dibuat oleh seorang Notaris maka anggapannya akta ersebut telah diperiksa seluruh syarat-syaratnya dan telah memenuhi hukum atau peraturan perundang- undangan yang ada, pada akhirnya mengaburkan suatau tindak pidana.
Mengingat peran Notaris yang sangat penting dan rentan digunakan sebagai sarana tindak pidana  tersebut,  maka  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengambil  salah  satu  langkah pencegahan  dengan  mengundangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( “PP 43/2015” ).  Mengacu  kepada  Pasal  3  PP 43/2015,  memasukan  profesi  Notaris  sebagai  salah pihak  yang  wajib  melaporkan  adanya  dugaan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan.  Dari penjabaran-penjaraban  di  atas,  kemudian  masih  menimbulkan  pertanyaan-pertanyaan
mengenai bagaimana bentuk-bentuk keterlibatan seorang  Notaris dalam suatu tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai kewenangan notaris  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang,  dalam  hal  kewajiban  notaris untuk menyampaikan laporan dugaan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Artikel ini membahas mengenai prinsip kerahasiaan yang melakat pada jabatan notaris. Sehingga jelas tanggung  jawab  seorang  notaris  dalam  melaporkan  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dan pencucian uang dalam ia memberikan jasanya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum  Normatif  adalah  peneltian  yang melakukan  kajian  terhadap  peraturan  dalam  suatau tatanan  hukum  yang  koheren.  Bahan  kajian  dalam  metode  ini  adalah  secara  aktif  mengkaji norma berlaku atau hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang pada suatu yurisdiksi.  Sehingga  yang  menjadi  bahan  kajian  utama adalah  produk  hukum  serta  sumber- sumber  hukum  positif  lainnya.  Penelitian  normatif  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan sistem norma, seperti asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (sumber hukum).

## 3. PEMBAHASAN

## A. Wewenang Notaris Yang Dapat Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  sejumlah  wewenang  yang  diberikan berdasarkan undang-undang. Adapun berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris, Notaris memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang berdasarkan  undang-undang  dan/atau  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dibuatkan dalam akta otentik;
2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. Menyimpan akta;
4. Memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
Selain itu kewenangan Notaris yang masih berkaitan dengan akta adalah antara lain:
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus;
2. Membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftarkannya  di  dalam  buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang;
8. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya,  terdapat  beberapa  beberapa  wewenang  khusus  notaris  yang  diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut seperti di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang
No. 24 Tahun 2011 ( “UUPT” ). Adapun wewenang Notaris berdasarkan UUPT antara lain sebagai berikut:
1. Pasal  7 ayat  (1)  UUPT,  Notaris  diberikan  wewenang  untuk membuat akta  pendirian perseroan terbatas;
2. Pasal  56  ayat  (1)  Jo.  Pasal  128  ayat  (2)  UUPT,  Notaris  diberikan  wewenang  untuk membuat akta pemindahan saham;
3. Pasal  128  ayat  (1)  UUPT,  Notaris  diberikan  wewenang  untuk  membuat  Akta Penggabungan, Pengambilalihan, atau Pemisahan perusahaan. Selain berdasarkan UUPT, terdapat wewenang lain notaris yang diatur dalam Pasal 19,
20, 21 dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) yakni melakukan pendaftaran Commanditer  Veschap (“CV”) atau  yang  dalam  bahasa  Indonesia  disebut Persekutuan Komanditer. Kewenangan Notaris dalam pendirian CV kemudian ditegaskan kembali  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  17  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Pesekutuan  Komanditer,  Pesekutuan  Firma,  dan  Pesekutuan  Perdata ( “Permenkumham 17/2018” ). Berdasarkan Pasal Permenkumham 17/2018, pengesahan CV, Firma dan Persekutuan Perdata hanya dilakukan oleh pendiri (pemilik) melalui jasa notaris.
Selanjutnya perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 8 PP 43/2015 telah disebutkan bahwa  terdapat  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  wajib  dilaporkan  oleh  seorang  notaris, apabila  kegiatan-kegiatan  tersebut  dicerugai  sebagai  kegiatan  pencucian  uang.  Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito,  dan/atau  rekening efek;
4. Pengoperasasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum. Jika dihubungkan antara wewenang-wewenang notaris yang disebutkan di atas dengan beberapa  kegiatan  yang  dicurigai  dapat  terlibat  pencucian  uang  berdasarkan  Pasal  8  PP 43/2015, maka ada beberapa kewengan notaris yang dapat masuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilaporkan berdasarkan Pasal 8 PP 43/2015, karena adanya dugaan pencucian uang.
B. Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Melaporkan  Dugaan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang
Pasal  16  UU  Jabatan  Notaris  mengatur  mengenai  kewajiban  seorang  Notaris  dalam melaksanakan wewenangnya yang antara lain sebagai berikut:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkiat dalam perbuatan hukum;
b. membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta;
d. mengeluarkan  Groose  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan  Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alaasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan yang diperolehnya guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (Satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih  dari  50  (lima  puluh)  akya  dan  jika jumlah  akta  tidak  dapat  dimuat  dalam  satu buku,  akta  tersebut  dapat  dijilid  menjadi  lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan denganw asiat menurut urtan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan  dengan  wajiat  ke  pusat  daftar  wasiat  pada  kementrian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai  cap atau  stempel  yang  memuat  lambing  negara  Republik  Indonesia  dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap  dihadiri  oleh  paling  sedkit  2  (dua)  orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan;
n. menerima magang calon notaris. Perlu  dipahami  dalam  melaksanakan  wewenangnya  Notaris  harus  mematuhi kewajiban-kewajiban  yang  disebutkan  dalam  Pasal  16  UU  Jabatan  Notaris  di  atas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat cacat hukumnya akta yang dibuat notaris  tersebut  sampai  dengan  dikenakannya  sanksi-sanksi  tertentu  terhadap  notaris tersebut. Selanjutnya yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini adalah apa tanggung jawab notaris  terhadap  sutau  transaksi  yang  diduga  tindak  pidana  pencucian  uang.  Untuk membahas tanggung jawab tersebut, harus melihat dari kriteria-kriteria tertentu, antara lain, sebagai berikut:
a) Peristiwa apa yang perlu dilaporkan?
Berdasarkan  Pasal  1  angka  8  PP  43/2015,  mengatur  mengenai  ciri-ciri  sutau Transaksi Keuangan Mencurikan yang antara lain sebagai berikut:
a. Transaksi  Keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik,  atau  kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi  Keuangan  oleh  Pengguna  Jasa  yang  patut  diduga  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menghindari  pelaporan  Transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib dilakukan  oleh  Pihak  Pelapor  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c. Transaksi  Keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan  menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi  Keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK  untuk  dilaporkan  oleh  Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Selain mengenai ciri-ciri dari transaksi keuangan yang mencurikan, kemudian melalui Pasal  8  PP  43/2015  juga  menjelaskan  bentuk-bentuk  Transaksi  Keuangan Mencurigakan sebagai berikut:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengeloaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito,  dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  terhadap  jenis-jenis  transaksi  yang  diatur  dalam Pasal 8 PP 43/2015 yang setelah diteliti atau diketahui memiliki ciri-ciri yang diatur dalam  Pasal  1  angka  8  PP  43/2015,  maka  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (1)  PP  43/2015 pihak  yang  mengetahui  transaksi  tersebut  wajib  melakukan  pelaporan  kepada  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( “PPATK” ).
C. Siapa saja yang wajib melaporkan?
Selanjutnya yang perlu dibahas adalah siapa pihak yang wajib melakukan pelaporan. Berdasarkan  Pasal  1 angka  3  PP  43/2015,  mengatur  bahwa  Pihak  Pelapor  adalah  setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  wajib  menyampaikan  laporan  kepada PPATK.
Lebih  lanjut  Pasal  3  PP  43/2015,  mengatur  secara  khusus  mengenai  profesi  yang termasuk sebagai Pihak Pelapor sebagai berikut:
a. Advokat;
b. Notaris;
c. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
d. Akuntan;
e. Akuntan Publik; dan
f. Perencanaan Keuangan. Dari  Ketentuan  tersebut  di  atas  maka  telah  diketahui  ternyata  profesi  Notaris diwajibkan melakukan pelaporan dalam hal ia menangani suatau transaksi, yang ternyata masuk  ke  dalam  jenis  transaksi  keuangan  mencurigakan  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 8 PP 43/2015 tersebut di atas.
D. Apa Kewajiban Notaris Sebagai Pihak Pelapor?
Selain  memiliki  kewajiban  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  16  UU Jabatan Notaris, secara khusus terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan, Pasal 4 PP 43/2015 mewajibkan pihak pelapor (termasuk Notaris) untuk menerapkan Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa.  PP  43/2015  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai definisi  terkait  prinsip  tersebut.  Namun  mengenai  Prinsip  Mengenali  Pengguna  jasa bagi Notaris diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun  2017  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  Bagi  Notari ( “Permenkumham 9/2017” ).
Pasal  1  angka  3  Permenkumham  9/2017  menjelaskan  bahwa  Pengguna  Jasa  adalah setiap  orang  yang  menggunakan  jasa  Notaris.  Kemudian  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam melakukan tugasnya, kemudian prinsip tersebut setidaknya memuat atau dilaksanakan dengan cara:
a. Identifikasi Pengguna Jasa;
b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
Lebih  lanjut  yang  dimaksud  pada  poin  a  “Identifikasi  Pengguna  Jasa”  berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 7  Permenkumham 9/2017, Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap pengguna  jasa  orang  perorangan,  korporasi  dan  perikatan  lainnya  ( legal  arrangement ). Adapun terhadap perseorangan Notrais wajib mengumpulkan data sebagai berikut:
a. Identitas lengkap pengguna jasa (nama lengkap, nomor identitas, tempat tanggal lahir, alamat);
b. Pekerjaan;
c. Sumber dana;
d. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan;
e. Nomor pokok wajib pajak; dan
f. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk info lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan untuk penggunana jasa korporasi notaris wajib mengumpulkan data sebagai berikut:
a. Identitas lengkap pengguna jasa (nama lengkap, SK badan hukum, bentuk korporasi, bidang usaha, izin usaha, alamat dan kontak korporasi);
b. Sumber dana;
c. Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan;
d. Informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuik dan ayas nama korporasi;
e. Informasi pemeilik manfaat ( beneficial owner ) atas korporasi;
f. Nomor pokok wajib pajak; dan
g. Informasi lain untuk mengetahui profil pengguna jasa lebih dalam, termasuk info lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
h. Lebih  lanjut  untuk  melakukan  “Verifikasi  Pengguna  Jasa”  dilakukan  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Jo. 20 Permenkumham 9/2017 yang mengatur bahwa Notaris wajib mengetahui kebenaran formiil dokumen yang mendukung identifikasi pengguna jasa.  Dalam  hal  terdapat  keraguan  terhadap  dokumen  tersebut  notaris  berwenang meminta  dokumen  lain  dari  pihak  yang  berwenang.  Adapun  verifikasi  ini  dilakukan sebelum Notaris melakukan hubungan dengan pengguna jasa tersebut.
Kemudian  tahap  terakhir  dari  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  adalah  pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Hal ini hanya dijelaskan dalam Pasal 21 Permenkumham 9/2017 yang  mengatur  bahwa  “Notaris  melakukan  pemantauan  kewajaran  Transaksi  Pengguna Jasa”. Tidak ada penjelasan atau penjabran lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut. Namun, pada tahap ini notaris hanya perlu memantau perkembangan transaksi yang sudah ia selesaikan.
Dari Penjabaran dapat dikatakan bahwa tahap yang paling penting adalah “Identifikasi” dan “verifikasi” sebab kedua tahap ini harus dilakukan sebelum notaris menjalin hubungan kerja sama dengan pengguna jasa. Pasal 17 ayat (5) Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa apabila dari hasil identifikasi pengguna jasa terdapat data-data yang mencurigakan maka Notaris diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) yang tergolong berisiko tinggi dan
membuat  keputusan  untuk  meneruskan  atau  menghentikan  hubungan  usaha  dengan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) yang tergolong berisiko tinggi. Selain itu Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 9/2017 juga mengatur bahwa Notaris wajib memutuskan  hubungan  usaha  dengan  Pengguna  Jasa  apabila,  Pengguna  Jasa  menolak untuk  mematuhi  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  atau  Notaris  meragukan  kebenaran informasi  yang  disampaikan  oleh  Pengguna  Jasa.  Dalam  hal  tersebut  terjadi  maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 9/2017, Notaris wajib melaporkan rencana transaksi tersebut kepada PPATK.

## E. Apa Akibatnya Jika Notaris Tidak Melaporkan?
Berdasarkan  Pasal  30  Permenkumham  9/2017  apabila  Notaris  tidak  menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa maka akan dikenai sanksi administratif. Mengenai sanksi administrative  terhadap  notaris  diatur  dalam  Pasal  17  Ayat  (2)  UU  Jabatan  Notaris  dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris ( “Permenkumham 61/2016” ),  yang  mengatur  bahwa  sanksi  administrative  yang  dapat  dijatuhkan  kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah sebagai berikut:
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Lebih lanjut, selain dapat dijatuhi sanksi administratif tersebut di atas maka secara teori tanggung  jawab,  selain  dimintau  tanggung  jawab  profesi  yang  diatur  dalam  perturan tersebut di atas, maka secara tanggung jawab pidana harus dikaji kembali andil atau sejauh mana keterlibatan notaris tersebut dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut.
Dari  urain-uraian  di  atas  maka  seseorang  Notaris  yang  tidak  melakukan  kewajiban pelaporan sebagaimana dalam PP 43/2015 dapat dikenai sanksi administratif. Namun jika ternyata  Notaris memiliki andil yang dalam terwujudnya delik penucian uang. Sehingga perbuatannya  setelah  dikaji  berdasarkan  teori  pertanggungjawaban  pidana,  selain  dapat dikenai sanksi administratif juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan hukum pidana.
F. Bagaimana Dengan Kewajiban Notaris Untuk Menyimpan Rahasia?
Salah satu kewajiban Notaris dalam ketentuannya Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, ialah merahasiakan isi akta. Oleh sebab itu, dalam prinsip rahasia jabatan yang diemban oleh Notaris melekat pula suatu ketentuan hukum umum, yakni Pasal 170 ayat (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP)  yang menegaskan  bahwa  “ mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.
Sehubungan  dengan  kewajiban  merahasiakan  segala  isi  akta  maupun  keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta Notaris, seringkali memberikan ruang/ celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatannya dibalik jasa yang telah diberikan oleh Notaris.  Dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  seorang  Notaris  harus  berpegang  teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme dari  Notaris  akan  hilang  dan  tidak  lagi  mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat.  Seperti yang  diajarkan  dalam  Islam  mengenai  amanah,  orang  amanah  adalah  orang  yang  dapat dipercaya.  Dapat  dipercaya  dapat  diartikan  sebagai  keyakinan  kepada  orang  ( trustee ) bahwa orang tersebut dapat melakukan tugas. Dapat dipercaya lebih pada aspek kognitif
individu ( trustor ) kepada orang ( trustee ) berdasarkan pengalaman, informasi dan kualitas karakter individu.
Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan  akta  notaris,  kecuali  diperintahkan  oleh  undang-undang  bahwa  notaris  tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta  tersebut.  Dengan  demikian,  batasanya  hanya  undang-undang  yang  dapat memerintahkan  notaris  untuk  membuka  rahasia  isi akta  dan  keterangan atau  pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.
Berdasarkan ketentuan mengenai Pihak Pelapor diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (“ UU TPPU ”) yang tidak memasukan notaris sebagai salah satu  pihak  yang  wajib  melakukan  pelaoran.  Maka  dapat  diketahui  bahwa  UU  TPPU  ini memberikan  kewajibannya  bagi  penyedia  jasa  keuangan  dan  penyedia  barang  dan/  atau jasa untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK. Namun, tidak hanya sampai disitu, Pihak  Pelapor  yang  telah  disebut  dalam  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  di  atas diperluas kembali dalam Pasal 3 PP 43/2015, yang menyebutkan bahwa “advokat, notaris, pejabat  pembuat  akta  tanah,  akuntan,  akuntan  publik  dan  perencana  keuangan  sebagai Pihak Pelapor.
Adapun  maksud  pembuat  peraturan  perundang-undangan  yang  menetapkan  Notaris sebagai  salah  satu  Pihak  Pelapor  dalam  menyampaikan  laporan  transaksi  keuangan mencurigakan  kepada  PPATK  merupakan  suatu  kebijakan  untuk  menutup  ruang/  celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlindung  di  balik  ketentuan  hukum  yang  dimiliki  oleh  Notaris  khususnya  prinsip hubungan kerahasiaan jabatan dengan kliennya, sehingga PP 43/2015 memperluas pihak pelapor termasuk Notaris. Akan tetapi sayangnya, kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor  terhadap  adanya  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut akan membuat posisi Notaris menjadi tidak lagi dipercaya oleh klien yang merasa keberatan terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris memiliki sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai pejabat umum yang memegang teguh prinsip rahasia jabatan. Oleh karena itu ada sebagian kalangan yang menganggap ketentuan PP 43/2015 telah melanggar prinsip kerahasiaan Notaris.
Selain itu kewajiban pelaporan ini juga menimbulkan polemic apakah seorang notaris dapat dituntut pencemaran nama baik apabila melaporkan kliennya? Notaris tidak dapat dikenakan  tuntutan  pencemaran  nama  baik  dikarenakan  Pihak  Pelapor  dilindungi  oleh Undang-Undang  sesuai  Pasal  29  UU  TPPU.  Di  dalam  UU  TPPU  dirumuskan  yang dilindungi  adalah  “pelapor  atau  saksi”  dengan  demikian  perlindungan  terhadap  subjek perbuatan  adalah  terhadap  pelapor  atau  saksi  yang  melakukan  perbuatan  melaporkan mengetahui atau menduga harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Dengan adanya  ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut,  pelapor  mempunyai  kewajiban menyampaikan laporan, dan yang mewajibkanya adalah undang-undang. Oleh karena itu, apabila terdapat perlawanan atau tuntutan balik karena pelaporan itu, undang-undang harus melindungi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 87 UU TTPU yang berbunyi: “Pelapor dan atau  saksi  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  atau  pidana  atas  laporan  dan  atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan”. Sehingga pada intinya Notaris sebagai pihak pelapor telah dilindungi oleh undang-undang dari tuntutan hukum pencemaran nama baik apabila melakukan kewajiban pelaporan dugaan tindak pidana pencucian uang.

## 4. SIMPULAN
1. Seorang notaris memiliki Prinsip Menyimpan Rahasia dan dalam hal melakukan pelaporan tindak  pidana  pencucian  uang,  prinsip  tersebut  dikesampingkan  berdasarkan  Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut juga melindungi notaris dari tuntutan pencemaran nama baik dalam hal ini melakukan kewajiban pelaporan dugaan pencucian uang terhadap kliennya yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Tindakan  yang  dilakukan  oleh  notaris  dalam  keterlibatannya  dalam  melaporkan  tindak pidana  pencucian  uang  adalah  adalah  dengan  cara  melakukan  pelaporan  kepada  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”), jika terdapat transaksi keuangan mencurigakan.  Dalam  hal  notaris  tidak  melakukan  pelaporan,  maka  akta  yang  dibuat notaris tersebut tidak sah dan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

## SARAN
Notaris  dalam  melaksanakan  kewenanangannya  harus  berpedoman  pada  Pasal  16  UU Jabatan Notaris. Notaris juga memiliki prinsip kerahasiaan yaitu dengan merahasiakan segala sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperolehnya  guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Notaris diwajibkan untuk melaporkan jika dalam hal terdapat indikasi klien notaris  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  tersebut.  Dari  Ketentuan  tersebut  di  atas maka  profesi  Notaris  diwajibkan  melakukan  pelaporan  dalam  hal  ia  menangani  suatau transaksi,  yang  ternyata  masuk  ke  dalam  jenis  transaksi  keuangan  mencurigakan  yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habib, Hukum  Notaris  Indonesia  (Tasir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris) ; Ahmad,  Mas  Yani, Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Tinjauan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , E-Jurnal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1, 2013; Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010; Faisal,  Sanapiah, Format-Format  Penelitian  Sosial, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Cetakan Ke-10, 2010;
Fajar, Mukti N. D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010;
Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari, Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif , Jurnal Reformasi Vol. 6, No. 1. 2016; H. Bucy, Pamela, White Collar Crime: Cases and Materials, St. Paul , Minn: West Publishing Co, 1992;
Hamdan,  H.M, Hukum  dan  Pengecualian  Hukum  Menurut  KUHP  dan  KUHAP , Medan:USUPress, 2010;
Hanafi, Politik  Kriminal  Terhadap  White  Collar  Crime ,  PAU  Bidang  Ilmu-ilmu  Sosial , Universitas Indonesia, 1991;
Harkrisnowo,  Harkristuti, Kriminalisasi  Pemutihan  Uang:  Tinjauan  Terhadap  UU  No.15 tahun  2002,  Proceedings-Kerjasama  Pusat  kajian  Hukum  dan  Mahkamah  Agung RI, cet.I . Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003; Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: Kencana, 2006; Husein,  Yunus, Bunga  Rampai  Anti  Pencucian  Uang ,  Bandung:  Books  Terrace&Library, 2007;
Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris UU No. 2 Tahun 2014  dan Perubahan UU
Indonesia. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;
Indonesia. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 08 Tahun 2010;
Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007;
Kelsen, Hans (Diterjemahkan oleh Somardi), General Theory of Law and State , Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007;
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Permenkumham No. 61 Tahun 2016;
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notari, Permenkumham No. 9 Tahun 2017;
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005; Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2002; Mudzakkir, Penyelesaian  Kejahatan  yang  Termasuk  White  Collar  Crime ,  Jurnal  Hukum Universitas Islam Indonesia No. 2 Vol. 1, 1993;
Muladi, Kejahatan  Orang-orang  Terhomtat  dan  Permasalahannya  Ditinjau  dari  Sudut Penegakan  Hukum  Pldana,  Makalah  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan Kriminologi , UNDIP, Semarang, 1993; Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi Pustaka, 1997;
Nasution, Johan, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008;
No. 30 Tahun 2004; Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993;
Osman Simanjuntak, Tehnik Perumusan  Perbuatan Pidana dan  Asas-Asas Umum, Jakarta: 1997;
Pendaftaran  Pesekutuan  Komanditer,  Pesekutuan  Firma,  dan  Pesekutuan  Perdata, Permenkumham No. 17 Tahun 2018;
Penelitian  Hukum  dalam  Pembangunan  Jangka  Panjang  Tahap  II, Jakarta:  BPHN Depertemen Kehakiman, 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
Pramitha Susanti, Dini dan Siti Mufattahah, Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Poligami yang tinggal dalam satu rumah, Jurnal Gunadarma, 2008;
Remy  Sjahdeini,  Sutan, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme , Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 2007; Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjuan  Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007;
Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang , Yogyakarta: Liberty, 1986; Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 41. Jakarta: Balaipustaka, 2014.
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayayasan Sudarto FH Undip, 1990;
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Jakarta: Raja Grafindo, 1998;
Suryana, Ida Rosita, Serba-Serbi Jabatan Notaris , Bandung: Universitas Padjajaran, 1999; Sutedi, Adrian, Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008; Thong  Kie,  Tan, Studi  Notariat,  Serba-Serbi  Praktek  Notariat,  Buku  I ,  Jakarta:  PT  Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000;
Tobing, G. H. S. Lumban, Pengaturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga, 1991; Wignyosubroto, Soetandyo , Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Winarno, Bambang, DKK., Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakri  Terhadap  Akta  Yang  pernah  Dibuat ,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, 2016;