## KEDUDUKAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PIDANA
oleh : Hana Krisnamurti 

## ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan saksi anak hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya : jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial; perlindungan psikologis berupa pendampingan; anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; bantuan hukum pada anak.
Kata Kunci: Saksi Anak, Perlindungan, Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak
A . Pendahuluan Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. 1
Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
1 Satjipta Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologis , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hlm. 24.
pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy). 2 Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukummanakala ia tidak pernah dilaksanakan (lagi). 3 Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. 4
Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menujupada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya. 5 Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.
Menurut Darwan Prints 6 hukum acara pidana adalah: “Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.” Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengakapnya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah 7 , yaitu:
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”
2 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1983.
3 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) , Sinar Baru, Bandung Tanpa tahun, hlm. 16.
4 Ibid.
5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Hlm. 89
6 Darwan prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Jakarta,Djambatan, 1989, hlm. 2.
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1-8
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif (asas negative wettelijke). Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia berkeyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana.” 8 Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Akan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu :
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.
Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.
8 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 232.
Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. 9 Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihatsendiri dan ia alami sendiri. 10
Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu : “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.
Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuau yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sabagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.
9 Subekti dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum,Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 83.
10 Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana , Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hlm. 42.
Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:
1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat- pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara perkara pidana?dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana.
B . Pembahasan
1. Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara perkara pidana Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah- olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorangan, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya. Untuk menentukan derajat nilai pembuktian dari keterangan saksi maka sebelum memberikan keteragan seorang saksi harus di sumpah. Pasal 160 ayat (3) menyatakan : “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan.
Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa : “keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”
Dalam suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami oleh seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud, misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : ”Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam Pasal 171 butir a KUHAP menyatakan : “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”. Penjelasan Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa: “mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychoopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.”Keberadaan penjelasan Pasal 171 KUHAP ini secara materiil keterangan saksi anak dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHAPsebagai berikut:“keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.” Demikian pula dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.” Namun jika saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang umurnya belum genap 15 tahun, di lihat dalam kedudukan anak sebagai saksi menurut KUHAP dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana terhadap anak dimana anak berperan penting sebagai saksi (korban). Keterangan anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti, sedangkan dilain pihak anak tersebut sebagai saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya bukan alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti).
Menurut Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), keterangan saksi yang dibacakan di tingkat penyidikan tanpa kehadiran saksi dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam proses persidangan jika keterangan saksi yang dibacakan dalam proses
persidangan tersebut dilakukan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga apabila tidak di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka keterangan tersebut fungsinya hanya menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti), hakim menganggap bahwa kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan bila tidak disertai alat bukti lainnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) KUHAP, dalam hal ini hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, sehingga tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi.
Agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat: a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang sah
b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah (lihat Pasal 168 KUHAP):
a . keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
b . saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
c . suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.
Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana yang berpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (pre-adjudication), sidang pengadilan (adjudication) dan setelah pengadilan (post-adjudication). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana.
Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (lihat Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA).
Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, harus diakui bahwa sampai saat ini masih banyak hak-hak anak yang tidak terlindungi walaupun terhadap hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sering didengar dan dapat dilihat adanya anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain dan juga menjadi korban perdagangan (trafficing) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap masa depan anak. Pada kasus-kasus seperti itu maka anakyang menjadi korban itulah yang dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari tindak pidana yang didakwa telah dilakukan seorang terdakwa. Dengan demikian bahwa anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana juga menjadi saksi pula dalam mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya.
Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi.
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana
Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum sebagai konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial yang melekat secara interen merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat. Hukum berpijak pada basis sosial tempat ia tumbuh, berlaku dan berkembang. Dengan demikian hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, di mana manfaat atau mudaratnya semata-mata bergantung pada manusia pelaksana atau yang menerapkannya.
Deklarasi Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 menyatakan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, memiliki kewarganegaraan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, memperoleh
perlindungan hukum, baik terhadap segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan, maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang berbentuk diskriminasi. 11 Pada anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, seorang anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak yang tersurat pada Pasal 28 tentu bukan monopoli orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Beberapa hak itu adalah :
1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
3. Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945).
4. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945). Undang-Undang SPPA mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”. Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-Undang SPPA memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang; (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/ Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
a ) di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
b ) melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Setiap anak berhak mendapat pelindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
C . Penutup
Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjukatau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi.
Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya : 1 ) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;2)
perlindungan psikologis berupa pendampingan; 3) anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; 4) proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; 5) keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; 6) bantuan hukum pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Ghalia, Jakarta, 1990. ____________, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Darwan prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Jakarta,Djambatan, 1989.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) , Sinar Baru, Bandung. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Subekti dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1983.
Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana , Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak