## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 3 Nomor 1. Hal 9-19. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA

## PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA
Muhammad Ishak 1 dan Adnan Hasan 1 Email:ishak0136@gmail.com
1 Universitas Muslim Maros
©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: This  study  aims  to  help  resolve  the  problems  contained  in  the  management  of  the Village Fund Allocation (ADD), so that issues regarding the management of the Village Fund Allocation  (ADD)  can  prove  and  explain  the  strategic  plans  and  objectives  that  have  been planned  and  established  by  government  organizations  run  according  to  planning  or  initial objectives effectively and efficiently. This study shows that the system for utilizing village fund allocations  in  community  empowerment,  there  are  four  empowerment  activities  that  are realized,  such  as  management  of  public  health  services,  education  and  culture,  community empowerment cadres, and community empowerment cadre training. The system of utilizing the allocation of village funds in village institutions there are four institutional activities that have been  realized  such  as  the  organization  of  peace  and  order,  fostering  religious  harmony, fostering Empowerment of Family Welfare and dasawisma, and fostering the institution of youth organizations.
Keywords: Allocation of Village Funds ; EMpowerment ; Instutional
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membantu  menyelesaikan  permasalahan  yang terdapat  di  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  sehingga  masalah  mengenai pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dapat  membuktikan  dan  menjelaskan  rencana- rencana  strategik  serta  tujuan  –tujuan  yang  telah  direncanakan  dan  ditetapkan  oleh organisasi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perncanaan atau tujuan awal dengan efektif  dan  efisien.  Penelitian  ini  menujukkan  bahwa  sistem  pemanfaatan  alokasi  dana desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat  terdapat  empat  kegiatan  pemberdayaan  yang terealisasi seperti kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan,  kader  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pelatihan  kader  pemberdayaan masyarakat.  Sistem  pemanfaatan  alokasi  dana  desa  dalam  kelembagaan  desa  terdapat empat  kegiatankelembagaan  yang  terealisasi  seperti  kegiatan  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan PKK dan dasawisma, dan pembinaan lembaga karang taruna.
Kata kunci :Alokasi Dana Desa; Pemberdayaan; Kelembagaan

## PENDAHULUAN
Keberadaan  desa  secara  yuridis  formal diakui  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa.  Berdasarkan  ketentuan  ini  desa diberi  pengertian  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus
( Diterima : 10 Januari 2020; direvisi: 20 April 2020; dipublikasikan : 31 Mei 2020)

## 10 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 1 Mei 2020
kepentingan  masyarakat    setempat,  berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.
Pemahaman  desa  diatas  menempatkan  desa sebagai  suatu  organisasi  pemerintahan  yang secara  politis  memiliki  kewenangan  tertentu untuk  mengurus  dan  mengatur  warga  atau komunitasnya.  Dengan  posisi  tersebut  desa memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menunjang  Pemerintahan  Nasional  secara  luas. Desa  menjadi  bagian  terdepan  dalam  mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.  Maka  menjadi  sangat  logis  apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.
Pertama,  alasan  teoritik  yang  berpijak  pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa  pembagian  kekuasaan  dan  kewenangan dari  pusat  ke  daerah  harus  diikuti  dengan desentralisasi  keuangan  ( fiskal )  dalam  bentuk pembagian  keuangan  kepada  daerah  dan memberi  kekuasaan  daerah  untuk  menggali sumber  keuangan  sendiri.  Keuangan  yang didesentralisasikan  ( decentralized  budget )  ke daerah  digunakan  untuk  membiayai  pelayanan publik  dan  pembangunan  daerah  yang  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Kedua,  alasan  empirik.  Di  Indonesia, keuangan  selalu  menjadi  bahan  rebutan  antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber  daya  ekonomi  yang  melimpah  tapi miskin  karena  sebagian  besar  kekayaan  daerah dikuasai dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat untuk memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah Pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan  sebagian  dana  ke  daerah  yang tidak  seimbang  dengan  dana  yang  diambil  dari daerah.  Akibatnya  terjadi  ketidakadilan  dan kesengajaan  fiskal  di  satu  sisi,  dan  di  sisi  lain menciptakan  ketergantungan  daerah  kepada pusat.  Daerah  terus  menerus  menuntut  keadilan dan  pemerataan  dengan  skema  perimbangan keuangan  pusat-daerah  dan  kekuasaan  daerah untuk menggali sumberdaya lokal sendiri.
Masalah  ketidakadilan  dan  kesengajaan fiskal  tersebut  mulai  dijawab  dengan  kebijakan resmi  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004 yang  menciptakan  perimbangan  keuangan  pusat daerah.  Pusat  mengalokasikan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan  pajak, sementara daerah mempunyai taxing power yang lebih  besar.  Persoalan  yang  penting  untuk dicermati  berkenangan  dengan  keuangan  publik
ini,  bagaimana  mereka  (pemerintah  daerah) mengelola  anggaran  daerah  (APBD)  untuk pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan mendukung desa menjalankan fungsi pemerintahan,  pelayanan,  pembangunan  dan kemasyarakatan. Problem
perimbangan keuangan pusat-daerah untuk sementara terlampaui.  Kini  yang  menjadi  masalah  baru adalah  perimbangan  keuangan  daerah-desa  atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Kecamatan  Lau  adalah  salah  satu  dari beberapa  kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten Maros  yang  responsive  terhadap  tuntutan  desa. Sudah  sejak  tahun  2016  Kabupaten  Maros  telah mengalokasikan  dana  untuk    desa  yang  disebut dengan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  sebagai analogi  Dana  Alokasi  Umum  dari  pemerintah pusat  dengan  dipraktikkan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Maros  kepada  Desa,  dengan  harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa.  Mengingat  besaran  ADD  yang  disalurkan kepada  desa  nilainya  cukup  besar,  maka Pemerintah  Kabupaten  Maros  perlu  melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengalokasian, pengelolaan  dan  penggunaan  ADD.  Pada  fase berikutnya  juga  perlu  dikaji  secara  mendalam mengenai  dampak  yang  ditimbulkan  ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan  tenaga  kerja  di  desa  serta pemberdayaan  masyarakat  dan  perkembangan kelembagaan desa di Kabupaten Maros.
Peneliti  memiliki  alasan  tersendiri  dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan  dengan  program  lain  yang diprogramkan  oleh  pemerintah.  Ketertarikan  ini dikarenakan  program  Alokasi  Dana  Desa memiliki  implikasi  yang  sangat  besar  dan  juga signifikan  terhadap  pembangunan  sebuah desa/kelurahan  di  setiap  kabupaten  yang  ada  di Indonesia.  Kendali  dalam  program  ini  juga sepenuhnya  ditangani  secara  swadaya  oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh  sebab  itu,  peneliti  lebih  memilih  meneliti mengenai  program  ini  karena  jika  dana  ini dikelola  secara  jujur  dan  baik,  maka  hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

## KAJIAN LITERATUR

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  direvisi  dari Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dengan  beberapa proposisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut  berasal  dari  APBN  sebesar  25%  atau
Muhammad Ishak dan Adnan Hasan , Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan  kelembagaan desa | 11 yang  disebut  dana  perimbangan  yang  dibagikan kepada  daerah  yang  dinamakan  dengan  dana alokasi  umum,  dari  dana  alokasi  umum  tersebut kemudian  kabupaten  memberikan  kepada  desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni  memberikan  kepercayaan  kepada  desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan  desa  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.
Desa  memiliki  peran  yang  penting, khususnya  dalam  pelaksanaan  tugas  didalam pelayanan  publik.  Desentralisasi  kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan di terbitkannya Unadang-Undang No 6 tahun 2014 tentang  desa,  posisi  pemerintahan  desa  semakin menjadi  kuat.  Kehadiran  Undang-Undang tentang  desa  tersebut  disamping  merupakan penguatan  status  desa  sebagai  pemerintahan masyarakat,  sekaligus  juga  sebagai  basis  untuk mamajukan  masyarakat  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Untuk  itulah  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yaitu  pembentukan Alokasi  Dana  Desa  sebagai  perwujudan  dari desentralisasi  keuangan  menuju  desa  yang mandiri.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  tentang  desa  bahwa  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya  untuk  tiap  desa  dibagikan  secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa  (ADD).  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen)  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## Peraturan Alokasi Dana Desa
Dalam  pengaturan  mengenai  Alokasi  Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang– Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.

## Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa
Desa  mempunyai  sumber  pendapatan  Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,  bagian  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak ketiga.  Bantuan  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  kepada  Desa  diberikan  sesuai dengan  kemampuan  keuangan  Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan  lain  yang  dapat  diusahakan  oleh Desa  berasal  dari  Badan  Usaha  Milik  Desa, pengelolaan  pasar  Desa,  pengelolaan  kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan  logam  dan  tambang  batuan  dengan  tidak menggunakan  alat  berat,  serta  sumber  lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan  yang  diterima  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh perseratus)  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus  yang  selanjutnya  disebut  Alokasi  Dana Desa.  Alokasi  anggaran  untuk  Desa  yang bersumber  dari  Belanja  Pusat  dilakukan  dengan mengefektifkan  program  yang  berbasis  Desa secara merata dan berkeadila

## Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Dalam  pasal  1  angka  11  peraturan pemerintah  nomor  72  tahun  2005  tentang  desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota  untuk  desa  yang  bersumber  dari bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota. Pengertian  ini  menegaskan  bahwa  alokasi  dana desa  merupakan  hak  bagi  desa  sebagaimana pemerintah  daerah  kabupaten/kota  memiliki  hak untuk  memperoleh  dana  alokasi  umum  (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

## 12 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 1 Mei 2020
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa
Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa  telah  ditegaskan bahwa  Tujuan  Alokasi  dana  Desa    adalah, Menanggulangi  kemiskinan  dan  mengurangi kesenjangan;  Meningkatkan  perencanaan  dan penganggaran  pembangunan  di  tingkat  desa  dan pemberdayaan masyarakat;
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur perdesaan; Meningkatkan
pengamalan nilai-nilai keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka mewujudkan  peningkatan  sosial;  Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi  masyarakat;  Mendorong  peningkatan keswadayaan  dan  gotong  royong  masyarakat Meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat desa  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDesa).

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh  karena  itu  dalam  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  harus  memenuhi prinsip  pengelolaan  alokasi  dana  desa  sebagai berikut:
a. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  oleh  Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan,
dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka dengan  prinsip  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat.
b. Seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  administratif,  teknis,  dan hukum.
c. Alokasi  dana  desa  digunakan  dengan menggunakan  prinsip  hemat,  terarah,dan terkendali.
d. Jenis kegiatan ayang dibiayai melalui Alokasi Dana  Desa  (ADD)  sangat  terbuka  untuk meningkatkan  sarana  pelayanan  masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan  kelembagaan  desa  dan  kegiatan lainnya  yang  dibutuhkan  masyarakat  desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
e. Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  harus  di  catat dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## Tujuan Alokasi Dana Desa
Tujuan  dari  pemberian  alokasi  dana  desa (ADD) adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan  secara  partisipatif  sesuai dengan potensi desa.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
d. Mendorong  peningkatan  swadaya  gotong royong masyarakat.
e. Membantu  meringankan  beban  masyarakat, terutama
masyarakat
berekonomi lemah/miskin.

## Pemberdayaan Masyarakat Definisi Pemberdayaan Masyarakat
Empowerment  yang  diterjemahkan  dalam bahasa  indonesia  berarti  pemberdayaan.  Dalam arti  pemberian  atau  peningkatan  “kekuasaan” (power)  kepada  masyarakat  yang  lemah  atau kurang  beruntung.  Pemberdayaan  merupakan suatu  cara  dimana  rakyat  organisasi  dan komunitas  diarahkan  agar  dapat  berkuasa  atas kehidupannya.  Dan  pemberdayaan  merupakan sebuah  konsep  yang  lahir  sebagai  bagian  dari perkembangan  alam  pikiran  masyarakat  dan kebudayaan  barat  utamanya  Eropa.  Untuk memahami  konsep  empowerment  secara  tepat dan  jernih  memerlukan  upaya  pemahaman  latar belakang konseptual.
Secara  konseptual,  pemberdayaan  atau pemerkuasaan  (empowerment)  berasal  dari  kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai  kekuasaan.  Kekuasaan  seringkali dikaitkan  dengan  kemampuan  kita  untuk membuat  orang  lain  melakukan  apa  yang  kita inginkan,  terlepas  dari  keinginan  dan  minat mereka  (Edi  Suharto,  2005:57).Pemberdayaan menunjuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga  mereka memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  dalam:  (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja  hanya  bebas  mengemukakanpendapat, melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan
Muhammad Ishak dan Adnan Hasan , Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan  kelembagaan desa | 13 mereka  dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan  dan  keputusan-keputusan  yang mempengaruhi mereka.
Permendagri  RI  Nomor  7  Tahun  2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat adalah  suatu  strategi  yang  digunakan  dalam pembangunan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  kemampuan  dan  kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  (pasal  1  ayat  8).  Inti  pengertian pemberdayaan  masyarakat    merupakan  strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.  Pemberdayaan  merupakan  proses pembangunan  dalam  meningkatkan  harkat  ddan martabat  serta  kesejahteraan  manusia.  Oleh karena  itu  profesi  mulia  sebagai  agen  perlu memberdayakan    masyarakat  di  era  global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013 :10)

## Pengertian Masyarakat
Masyarakat  adalah  sekumpulan  individu- individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata “ syaraka “. Syaraka,  yang  artinya  ikut  serta  (berpartisipasi). Sedangkan  dalam  bahasa  Inggris,  masyarakat disebut  dengan  “ society ”    yang  pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.
Semua  warga  masyarakat  merupakan manusia  yang  hidup  bersama,  hidup  bersama dapat  diartikan  sama  dengan  hidup  dalam  suatu tatanan  pergaulan  dan  keadaan  ini  akan  tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver dan  Page  (dalam  Soerjono  Soekanto  2006:  22), memaparkan  bahwa  masyarakat  adalah  suatu sistem  dari  kebiasaan,  tata  cara,  wewenang  dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan,  dan  pengawasan  tingkah  laku serta  kebiasaan-kebiasaan  manusia.  Masyarakat merupakan  suatu  bentuk  kehidupan  bersama untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama  sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton  (dalam  Soerjono  Soekanto,  2006:  22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang  telah  hidup  dan  bekerja  bersama  cukup lama,  sehingga  mereka  dapat  mengatur  diri mereka  dan  menganggap  diri  mereka  sebagai suatu  kesatuan  sosial  dengan  batas-batas  yang dirumuskan  dengan  jelas  sedangkan  masyarakat menurut  Selo  Soemardjan  (dalam  Soerjono Soekanto,  2006:  22)  adalah  orang-orang  yang hidup  bersama  yang  menghasilkan  kebudayaan
dan  mereka  mempunyai  kesamaan  wilayah, identitas,  mempunyai  kebiasaan,  tradisi,  sikap, dan  perasaan  persatuan  yang  diikat  oleh kesamaan.
Syani  (2013:  30)  mendefinisikan  bahwa: Masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua  sudut  pandang;  Perta  memandang  comunity sebagai  unsur  statis,  artinya  comunity  terbentuk dalam  suatu  wadah/  tempat  dengan  batas-batas tertentu,  maka  ia  menunjukan  bagian  dari kesatuan  masyarakatsehinggga  ia  dapat  pula disebut  sebagai  masyarakat  setempat,  misalnya kampung  ,  dusun  atau  kota-kota  kecil. Masyarakat  setempat  adalah  suatu  wadah  dan wilayah  dari  kehidupan  sekelompok  orang  yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping  itu  dilengkapi  pula  Oleh  adanya perasaan sosial, nilainilai dan norma-norma yang timbul  atas  akibat  dari  adanya  pergaulan  hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, community dipandang  sebagai  unsur  yang  dinamis,  artinya menyangkut  suatu  proses  (nya)  yang  terbentuk melalui  faktor  psikologis  dan  hubungan  antar manusia,  maka  didalamnya  terkandung  unsur- unsur  kepentingan,  keinginan  atau  tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.
Parsons (2011: 264) mendefinisikan “masyarakat  sebagai  suatu  jenis  sistem  sosial yang  dicirikan  oleh  tingkat  kecukupan  diri  yang relatif  bagi  lingkungannya,  termasuk  sistem sosial yang lain”.

## Kelembagaan Desa
Kelembagaan,  isntitusi,  pda  umumnya  lebih di arahkan kepda organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan  pengertian  lembaga  mencakup  juga aturan main, etika , kode etik, sikap dan tingkah laku  seseorang  atau  suatu  organisasi  atau  suatu system.
Kelembagaan  berasal  dari  kata  lembaga, yang  berarti  aturan  dalam  organisasi  atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya  agar  dapat  berinteraksi  satu  dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diingnkan. Selain  itu  lembaga  juga  dapat  diartikan  sebagai aturan  dalam  sebuah  kelompok  social  yang sangat  dipengaruhi  oleh  factor-faktor  social, politk dan ekonomi.
Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu  lembaga  formal  dan  non-formal.  Lembaga formal  adalah  kumpulan  dua  orang  atau  lebih yang  memiliki  hubungan  kerja  rasional  dan mempunyai tujuan bersama, biasaya mempunyai struktur  organisasi  yang  jelas,  contohnya

## 14 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 1 Mei 2020
perseroan terbatas, sekolah, pertain politik, badan pemerintah,  dan  sebagainya.  Lembaga  nono- formal  adalah  kumpulan  dua  orang  atau  lebih yang  mempunyai  tujuan  bersama  dan  biasanya hanya  memiliki  ketua  saja.  Contohnya  arisan ibu-ibu  rumah  tangga,  belajar  bersama,  dan sebagainya.  Lembaga  formal  memiliki  struktur yang menjelaskan hubungan-hubungan otoritas,kekuasaan  akuntabilitas  dan  tanggung jawab serta bagamaina bentuk saluran komunikasi berlangsung dengan tugas-tugas bagi masing-masing  anggota.  Lembaga  formal bersifat  terencana  dan  tahan  lama,  karena ditekankan  pada  aturan  sehingga  tidak  fleksibel. Pada  lembaga  non-formal  biasanya  sulit menentukan  untuk  waktu  nyata  seorang  untuk menjadi  anggota  organisasi,  bahkan  tujuan  dari organisasi  tidak  terspesifikasi  dengan  jelas. Lembaga  nono-formal  dapat  dialihkan  menjadi lembaga  formal  apabila  kegiatan  dan  hubungan yang  terjadi  di  dalam  di  lakukan  secara terstruktur atau memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terumuskan.
Kelembagaan  adalah  suatu  hubungan  dan tatanan  antara  anggota  masyarakat  atau organisasi  yang  melekat,  di  wadahi  dalam  suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan suatu  hubungan  antara  manusia  atau  organisasi dengan  ditentukan  oleh  faktor-faktor  pembatas dan pengikat brupa norma, kode etik atau aturan formal  dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  menurut bulkis, kelembagaan berarti seperangkat peraturan  yang  mengatur  tingakah  laku masyarakat  untuk  mendapatkan  tujuan  hidup mereka.  Kelembagaan  berisi  sekelompok  orang yang  bekerjasama  dengan  pembagian  tugas tertentu  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang diinginkan.  Tujuan  peserta  kelempok  dapat berebeda,  tetapi  dalam  organisasi  menjadi  satu kesatuan.  Kelembagaan  lebih  ditekankan  pada aturan  main  (the  rules)  dan  kegiatan  kolektif (collective action) untuk mewujudkan kepentingan  umum  atau  bersama.  Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian dilihat dari kode etik  dan  aturan  main.  Sedangkan  sebagian  lagi dilihat  pada  organisasi  dengan  struktur,  fungsi dan  menejemennya.  Saat  ini  kelembagaan biasanya  dipadukan  antara  organisasi  dengan aturan main. Kelembagaan merupakan suatu unit sosial  yang  berusaha  untuk  mencapai  tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut.
Beberapa  unsur  penting  dalam  kelembagaan adalah isntitusi, yang merupakan landasan untuk
membangun  tinkah  laku  sosial  masyarakat, norma  tingkah  laku  yang  telah  mengakar  pada kehidupan  masyarakat  dan  telah  diterima  untuk mencapai  tujuan  tertentu,  peraturan  dengan penegakan aturan, aturan dalam masyarakat yang memberikan  wadah  koordinasi  dan  kerjasama dengan  dukungan  hak  dan  kewajiban  serta tingkah  laku  anggota,  kode  etik,  kontrak,  pasar, hak  milik,  organisasi,  insentif.  Kelembagaan lokal  dan  area  aktifitasnya  terbagi  menjadi  tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi  lokal  dan  pemerintah  lokal), kategori sektor suka rela (organisasi keanggotaan dan koperasi), organisasi swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta).

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pada  bagaian  ini  berisi  tentang  rencana kegitan  secara  sistematis  untuk  menjawab maksud  dari  penelitian  ini,  Untuk  menjelaskan pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa,  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan ini  digunakan  untuk  menjelaskan  kebijakan, dampak  dan  proses  dalam  pemanfaatan  Alokasi Dana  Desa  terhadap  pemberdayaan  masyarakat dan  kelembagaan  desa  di  Desa  Marannu  dan Bonto  Marannu,  Kecamatan  Lau,  Kabupaten Maros.
Metode  penelitian  ini  dimaksudkan  bagi sebuah  penelitian  yang  dilakukan  terhadap variabel,  tanpa  melakukan  perbandingan  antar variabel.  Dalam  sumber  lain  dijelaskan  bahwa penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan memaparkan kondisi yang  terjadi  sekarang  ini.  Dengan  kata  lain penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh informasi-informasi  mengenai  keadaan  saat  ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.  Penelitian  ini  tidak  menggunakan  hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hal yang terjadi dilapangan dan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.
Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan  berdasarkan  data  yang  telah dikumpulkan  mengenai  pemanfaatan  Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan  desa,  indikator  utama  dalam penelitiaan  ini  adalah  proses  Pemanfaatan Alokasi  Dana  Desa  terhadap  pemberdayaan masayarakat dan kelembagaan desa.
Muhammad Ishak dan Adnan Hasan , Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan  kelembagaan desa | 15

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Marannu dan Bonto Marannu yang berada di  Kecamatan  Lau,  Kabupaten  Maros,  Sulawesi Selatan.
Adapun  waktu  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  adalah  selama  kurang  lebih  satu tahun  lamanya,  yakni  terhitung  sejak  bulan  Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

## Jenis dan Sumber Data Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini  yaitu  Data  kualitatif  dimana  data  yang dinyatakan  dalam  bentuk  kata,  kalimat,  dan gambar.  Data  kualitatif  dapat  diperoleh  melalui wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.
Sedangkan Data kuantitatif adalah data yang berbentuk  angka,  atau  data  kualitatif  yang dikuantifikasikan.

## Sumber Data
Menurut  Lofland  dan  Lofland  (Moleong, 2007)  sumber  data  utama  dalam  penelitian kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan, selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi  data  penelitian  dibutuhkan  dua sumber  data,  yaitu  sumber  data  primer  dan sumber data sekunder.

## Sumber Data Primer
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer didapat  dari  observasi  pengamatan  dan wawancara  kepada  pihak  informan  yang  di anggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti  atas  pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa, seperti  Kepala  Desa,  Bendahara  Umum  Desa, Sekertaris Desa, Staff Pelayanan Desa, dan juga kepada  pihak  lembaga  Desa  yang  terkait  seperti LPMD, PKK, BPD, BUMDES dan kepada tokoh masyarakat  di  Desa  Marannu  dan  Bonto Marannu.

## Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  merupakan i data tambahan  sebagai  penguatan  data if primer  atau data  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  arsip, literature,  artikel,  internet  dan  dari  berbagai macam  sumber  lain  yang  berhubungan  dengan penelitian  yang  dipakai  oleh  peneliti  untuk meneliti  Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa tersebut.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan g data h adalah  hal g yang paling  penting  dan  strategis dalam penelitian. Dikarenakan  tujuan  utama  dalam  penelitian adalah  mendapatkan  data  dalam  penelitian  ini, peneliti  mengumpulkan  dan  memproses  data yang  sangat  dianggap  cocok  dan  relevan  untuk terlaksananya penelitiaan ini. Data-data penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  berbagai langkah sebagai berikut:
1. Observasi.
Apabila  digunakan  teknik  obeservasi menurut  Dadang  (2011:130)  sumber  data  yang didapat  yaitu  yang  pertama  dari  benda  yang bergerak  yaitu  orang-orang  yang  ada  dalam instasi  terkait,  yang  keduaya  itu  tempat  yang berarti dilakukan di tempat yang penelitian, yang ketiga  yaitu  data  yang  disajikan  seperti  tanda- tanda berupa huruf dan angka.
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan  mereka  dan  mencatat  baik  dengan cara  terstruktur  maupun  semi  struktur,  misalnya dengan  mengajukan  sejumlah  pernyataan  yang ingin  diketahui  peneliti  dilokasi  peneltian. Peneliti  juga  dapat  terlibat  dalam  peran,  mulai dari non-partisipan hingga partisipan utuh.
Dalam h observasi h ini h peneliti mengobservasi  mengenai  pemanfaatan  Alokasi Dana  Desa  dari  mulai  kebijakan  pemberdayaan yang dibuat oleh kepala Desa, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan Alokasi Dana  Desa  tersebut,  peneliti  juga  meneliti bagaimana  proses  pemanfaatan  Alokasi  Dana Desa  kepada  masyarakat  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  dan  kelembagaan desa.
2. Wawancara.
Wawancara  merupakan  pertemuan  dua orang  atau  lebih  dan  juga  biasa  disebut  dengan Forum  Group  Discussion  (FGD)  untuk  saling bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab yang  diajukan  oleh  peneliti,  sehingga  dapat distrukturkan  dalam  suatu  topic  pembahasan yang  dibutuhkan.  Jenis  wawancara  yang digunakan  adalah  menggunakan  wawancara  tak berstruktur  (unstructured  Intervieuw)  yaitu dimana  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman khusus  atau  pedoman  wawancara  yang  awalnya telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan  datanya.  Pedoman  wawancara yang  digunakan  hanya  berupa  garis  besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiono,2012  :  233).  Mengemukakan  bahwa anggapan  yang h perlu h dipegang g oleh  peneliti

## 16 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 1 Mei 2020
dalam  menggunakan  metode  interview  adalah sebagai berikut :
1) Bahwa h subyek h adalah  orang  yang  paling tahu  tentang  dirinya  sendiri  dan  job description  atau  wawasan  tugas  pokok  dan fungsi.
2) Bahwa  apa  yang  ditanyakan  dan  dijawab bahkan  yang  dikaji  oleh  peneliti  adalah benar dan dapat dipercaya.
3) Bahwa  tujuan  pertanyaan  dan  jawaban subyek tentang pertanyaan–pertanyaan yang diajukan  peneliti  kepadanya  adalah  sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
Teknik wawancara ini peneliti mewawancara  kepala  Desa  Marannu  dan  Bonto Marannu,  Sekertaris  Desa  Marannu  dan  Bonto Marannu, bendahara umum Desa, karena bagian tertiggi  di  dalam  organisasi  adalah  Ketua, sekertaris,  dan  bendahara  dengan  demikian wewenang  informasi  yang  disampaikan  adalah benar  adanya,  setelah  itu  staff  pelayanan  dan kepala  bidang  lainnya  yang  diwawancara  untuk memperkuat statement yang  diberikan,  juga ketua  lembaga  yang  ada  di  Desa  seperti BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa),  LPM (lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat),  TPPKK (Tim  Penggerak  Pembinaan  Kesejahteraan Keluarga),  ketua  BPD  (Badan Permusyawaraan Desa) dan lain-lain.
3. Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan pencarian data dan pengumpulan  data  untuk  mencari  dan  mengkaji veriabel  yang  berupa  catatan,  transkip,  buku, majalah  prasasti  notulen  rapat,  lengger,  agenda dan sebagainya. (Sugiono, 2012 : 219).
4. Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  yaitu  penelitian  yang dilakukan  yang  tentunya  untuk  mengumpulkan data  sekunder  dengan  cara  mengkaji  atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber  lainnya  yang  bias  dijadikan  acuan  atau bahan  pengumpulan  data  yang  diteliti  sebagai acuan  penelitian  yang  sudah  diteliti  sebelumnya agar  tidak  terjadi  plagiasi  dan  kesamaan  data yang  diteliti  dan  juga  dengan  cara browsing melalui internet untuk mencari artikel-artikel dan e-jurnal  atau  jurnal  elektronik  yang  dapat membantu penelitian.

## Metode Analisis Data
Untuk  menganalisis  data,  dilakukan  dengan cara  menggabungkan  jawaban-jawaban  dan pendapat.  Untuk h data h yang h bersifat  kualitatif akan dianalisis dengan i cara sebagai h berikut:
1. Reduksi Data.
Proses  ini  dimaksud  untuk  mengefisienkan waktu,  biaya,  proses  pencarian  data  lain sebagainya  dalam  penelitian.  Dimaksudkan penelitian  ini  tidak  keluar  atau  melenceng  dari tujuan awal, maka harus terlebih dahulu data apa yang  kita  butuhkan.  Mulai  dari  data  yang sifatnya  umum  dikelompokkan  kemudian dikatagorikan  dan  diklasifikasikan  supaya  lebih mudah  dalam  proses  penelitian.  Dalam  hal  ini, data yang diperluka nyakni tentang pemanfaatan Alokasi  Dana  Desa  pada  kantor  Desa  Marannu dan Bonto Marannu.
2. Klarifikasi Data.
Data  yang  sudah  tekumpul  dengan  topik pembahasan penelitian, yaitu tentang Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  terhadap pembedayaan masyarakat dan kelembagaan desa yaitu membahas studi tentang bagaimana kantor Desa  Marannu  dan  Bonto  Marannu  dalam memanfaatkan  Dana  Desa  yang  di  alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan  desa  di  Desa  Marannu  dan  Bonto Marannu.
3. Verifikasi Data.
Langkah  ini  dilakukan  untuk  uji  data  yang didapat tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dengan  menggunakan  teori-teori  yang  sudah dibahas dalam kerangka pemikiran awal, langkah ini  agar  adanya  keselarasan  antara  teori  yang sudah  dipaparkan  dan  didapatkan  dengan  realita yang ada.
4. Menarik Kesimpulan.
Sebagai  salah  satu  langkah  yang  terkahir dari  penelitian  ini,  dan  dari  data  yang  sudah terkumpul,  akan  ditarik  kesimpulan  tentang bagaimana  pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan  desa  yang  ada  di  Desa  Marannu dan Bonto Marannu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemanfaatan  ADD  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Marannu  dan  Bonto Marannu
Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Marannu dan Bonto Marannu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan  pemberdayaan  Masyarakat dapat  dilihat  dengan  sajauh  mana  kegiatan- kegiatan  yang  di  laksanakan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  disepakati  dalam  musrebang dan  realisasi  atau  hasil-hasil  dari  Pemberdayaan tersebut baik pemberdayaan dalam hal ini sarana dan prasarana serta kelembagaan masyarakat.
Muhammad Ishak dan Adnan Hasan , Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan  kelembagaan desa | 17 Alokasi  Dana  Desa  menurut  Undang- Undang  No.  6  tahun  2014:  “Alokasi  Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan  bagi  desa  yang  transfer  melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan beberapa peraturan menteri.
Penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018  terbagi  dalam  dua  bidang  prioritas  yaitu Bidang  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Dalam  Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2017  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.
Untuk  di  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa diatur dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan Alokasi  Dana  Desa  Tahun  2018  di  atur  dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat  desa  penting  untuk  melakukan sinergitas    dengan  baik  antara  masyarakat  dan pemerintah  desa  demi  tercapainya  tujuan-tujuan dari  pemberdayaan  masyarakat  desa  itu  sendiri. Berikut tabel daftar program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Marannu dan Bonto Marannu.
Tabel 1.
Daftar Usulan Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018 No. Program Kegiatan Lokasi Sumber Dana 1. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu ADD 2. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Desa Marannu dan Bonto Marannu ADD 3. Kegiatan Kader Desa Marannu dan Bonto ADD
Pemberdayaan Masyarakat Marannu 4. Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu ADD Total ADD
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa pemerintah  Desa  Marannu  dan  Bonto  Marannu telah mengusulkan 4 (empat) usulan Pemberdayaan  Masyarakat  desa  untuk  anggaran tahun  2018.  Yaitu  ke  4  (empat)  usulan Pemberdayaan Masyarakat yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Dari daftar usulan pemberdayaan masyarakat tersebut  kemudian  dibuat  dan  dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).  Berikut  ini  disajikan  tabel perbandingan  antara  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun 2018 dan 2019.
Tabel 2 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018 dan 2019
No. Uraian Anggaran (Rp.) Sumber Dana 2018 2019 2018 2019 1 PENDAPATAN 1.171.844.829 1.525.889.970 2 Pendapatan Asli Desa 1.660.829 - 3 Pendapatan Transfer 1.170.184.000 1.525.380.000 4 Dana Desa 761.726.000 1.097.288.000 5 Bagian Dari hasil Pajak & Retribusi 11.353.000 16.825.000 6 Alokasi Dana Desa 397.105.000 411.267.000 7 Pendapatan Lain-lain - 509.970 8 BELANJA 1.171.947.214 1.422.875.646 9 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 346.994.735 373.304.351 ADD 10 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 746.216.000 793.238.496 ADD 11 Bidang Pembinaan Kemasyarkatan 39.400.000 31.162.000 ADD 12 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 37.672.000 22.285.000 ADD/DD 13 Biaya Tidak Terduga 1.664.479 2.170.799 ADD 14 Jumlah Belanja 1.171.947.214 1.222.160.646  ADD+DD+Silpa

## 18 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 1 Mei 2020
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  perbandingan jumlah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa di  Desa  Marannu  dan  Bonto  Marannu  Tahun 2018  dan  2019.  Pada  tahun  2018  pemerintah Desa Marannu dan Bonto Marannu menganggarkan dana APB-Desnya yaitu  sebesar Rp.  37.672.000,-    untuk  bidang  pemberdayaan Masyarakat  yang  sumber  dananya  berasal  dari Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dengan  beberapa kegiatan.  Yang  menyerap  dana  yang  Tidak cukup besar.
Sedangkan  pada  tahun  2019  pendapatan pemerintah  desa  Marannu  dan  Bonto  Marannu mengalami  peningkatan    yang  sangat  besar dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.1.525.380.000,-.  Pada  tahun  anggaran  2019 pemerintah  desa  Marannu  dan  Bonto  Marannu menganggarkan  dana  APB-Desnya  untuk  biaya bidang  pemberdayaan  Masyarakat  desa  dengan beberapa program pemberdayaan seperti, kegiatan  pendidikan,  pelatihan  dan  penyuluhan bagi  kepala  desa,  Kegiatan  pengelolaan pelayanan  pendidikan  dan  kebudayaan,  kegiatan peningkatan  dan  pengembangan  bumdes,  dan kegiatan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat  dll.  Pemerintah  desa  Marannu  dan Bonto  Marannu  berharap  dengan  meningkatnya pendapatan  yang  didapatkan  juga  meningkatkan program-program  kegiatan  yang  ada  di  desa sehingga  masyarakat  lebih  sejahtera  lagi kedepannya.
Berikut  daftar  realisasi    program  kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di desa Marannu dan Bonto Marannu.
Tabel 3 Daftar Kegiatan  Pemberdayaan Masyarakat Desa Marannu dan Bonto Marannu Tahun 2018 No Program kegiatan Lokasi Anggaran Sumber 1 Penge. Pel. Kes. Masyarakat Marannu & Bonto Marannu 14.400.000 ADD 2 Penge. Pend dan Kebudayaan Marannu & Bonto Marannu 10.800.000 ADD 3 Kader Pemb. Masyarakat Marannu & Bonto Marannu 2.400.000 ADD
4 Pel. Kader Pemb. Masyarakat Marannu & Bonto Marannu 10.072.000 ADD Total 37.672.000 ADD

## Sumber : Diolah dari data sekunder, 2018
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat)  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat, dalam  hal  ini  Pemberdayaan  Masyarakat  yang terbagi  atas  beberapa  dusun  di  Desa  Marannu
dan  Bonto  Marannu  yang  sumber  dananya berasal  dari  alokasi  dana  desa.  Dari  empat kegiatan pemberdayaan yang terealisasi Pengelolaan  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat menyerap  dana  paling  besar  yakni  sebesar Rp.14.400.000,-. Penulis mangambil kesimpulan Itu  berarti  bahwa  dalam  pemanfaatan  alokasi dana desa di Desa Marannu dan Bonto Marannu untuk bidang pemberdayaan masyarakat telah di gunakan sangat baik.

## Pemanfaatan ADD Dalam Kelembagaan Desa Marannu dan Bonto Marannu
Berikut  daftar  realisasi  pemanfaatan  Dana Desa  terhadap  kelembagaan  desa  untuk  tahun anggaran 2018 dapat dilihat tabel 4
Tabel 4 Daftar Realisasi kegiatan kelembagaan desa
2018 No Program kegiatan Anggaran Sumber 1 Penye. Ketentraman dan Ketertiban 3.600.000 ADD 2 Pemb. Kerukunan Umat Beragama 18.100.000 ADD 3 Pemb. PKK dan Dasawisma 15.500.000 DD 4 Pemb. Lembaga Karang Taruna 2.200.000 ADD Total 39.400.000 DD+ADD

## Sumber: Diolah dari Data Sekunder,2019
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat  bahwa kegiatan  kelembagaan  di  Desa  Marannu  dan Bonto  Marannu,  kegiatan  yang  bersumber  dari alokasi dana desa (ADD), dengan manggunakan anggaran sebesar Rp.39.400.000,-.
Jadi total ada 4 Kegiatan Kelembagaan yang ada di Desa Marannu dan Bonto Marannu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan  Masyarakat  dan  kelembagaan Desa di Kecamatan Lau Kabupaten Maros Tahun 2018,  dengan  melihat  pelaksanaan,  kemanfaatan dari dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan  kelembagaan  desa  serta  keterlibatannya masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.
1. Pelaksanaan
Pelaksanaan program-program pemerintahan desa Marannu dan Bonto Marannu dalam  pemanfaatan  alokasi  dana  desa  telah dikatakan  efektif.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  jumlah  kegiatan-kegiatan  yang  telah
Muhammad Ishak dan Adnan Hasan , Pemanfaatan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan  kelembagaan desa | 19 terealisasi  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan pemerintah  desa  melalui  musrenbang.  Dari  8 (Delapan)  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat serta  kelembagaan  desa  yang  direncanakan seluruhnya telah terealisasi.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  selama pelaksanaan  program-program  pemberdayaan masyarakat  dan  kelembagaan  desa,  sesuai  hasil yang  di  peroleh  dapat  dilihat  tidak  ada  kendala sama  sekali.  Itu  artinya  dalam  pelaksanaan pemanfatan dana desa tersebut berjalan lancar.
2. Pemanfaatan ADD
Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa  sebagai  sasaran  dari  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  pemberdayaan  masyrakat  sudah  efektif dengan  melihat  hasil  wawancara  dan  observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian.
3. Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Karondang sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan.  Walaupun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih  ada masyarakat  sebagian  yang  tidak  mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantanyu,  Sapja.  2011. Kelembagaan  Petani: Peran  dan  Strategi  Pengembangan Kapasitasnya . SEPA, Vol. 7(2): 102-109.
Anwas,  Oos  M.  (2013).  ” Pemberdayaan Masyarakat  di  Era  Global ”.  Bandung; Alfabeta,
Adisasmita,  Rahardjo,  2006, Pembangunan Pedesaan  dan  Perkotaan ,  GrahaIlmu,
Yogyakarta.
Ambar  Teguh  Sulistyani,  2004, Kemitraan  dan Model-Model  Pemberdayaan .  Yogyakarta
: Graha Ilmu.
Abdulsyani. (2012). Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Christianingsih (2007). Kajian Tentang Kesadaran  Hukum  Msyarakat  (Studi Kasus  Dalam  Proses  Penyelesaian Sertipikat  Ganda  Hak  Milik  Atas  Tanah Adat Dan Tanah Negara Pada Masyarakat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Mejelengka). Skripsi Sarjana Pada
Pendidikan  Kewarganegaraan  FPIPS  UPI.
Bandung: Tidak Diterbitkan
Dunn,  William  N.  (2003). Analisis  Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah
MadaUniversity Press.
Edy  Sutrisno,  2014. Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Cetak Ke Enam. Pranada Media Group, Jakarta.
Hikmat.  Harry.  (2010). Strategi  Pemberdayaan Masyarakat. Bandung:  Humaniora  Utara Press.
Hikmat,  Harry.  2006. Strategi  Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Humaniora.
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu
Antropologi . Jakarta: RinekaCipta.
Mukhtar.  2013.  Metode  Penelitian  Deskriftif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group
Mardikanto,  Totok.  2014.  CSR (Corporate Social  Responsibility)  (Tanggungjawab Sosial Korporasi) . Bandung: Alfabeta.
Molo, M. B. W. Utami, dan E. Widiyanti. 2011. Tingkat penerapan usahatani lahan surutan berbasis  konservasi  di  Bendungan  Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri.