## PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER)
Putri Izatul Azwa Amalia 1* , Endro Sugiartono 1
1 Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip No.164 Jember, Indonesia
* Korespondensi: izatulamalia09@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain  the  financial  management  planning  of  Tembokrejo  Village,  as  well  as analyze  its  suitability  then  provide  an  overview  of  the  flowchart  of  village  financial  management planning according to Permendagri Number 20 of 2018. This research is a type of qualitative research with  a  case  study  approach  using  primary  data  and  data.  secondary  data  collection  procedures, namely observation, interviews, and documentation. And the data analysis technique is a comparative analysis which tests the validity  of the data using the triangulation technique. Then the activities in data  analysis  are  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions  and  verification.  The results  of  this  study  indicate  that  the  financial  management  plan  of  Tembokrejo  Village  is  in accordance  with  the  village  financial  management  plan  according  to  Permendagri  Number  20  of 2018, due to the presence of village assistants who help in the process of preparing village financial management planning. Therefore, a flowchart was designed, which could be used as a guide to assist village officials in the process of preparing village financial management plans independently.
Keywords : Planning, Management, Financial Village

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  Tembokrejo, serta  menganalisis  kesesuaiannya  kemudian  memberikan  gambaran  alur  bagan  proses  ( flowchart ) perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang  menggunakan  data primer  dan  data  sekunder  dengan  prosedur  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Serta  dengan  teknik  analisis  data  adalah  analisis  komparatif  yang  uji  keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Kemudian aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Tembokrejo sudah sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan  desa  menurut  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018,  dikarenakan  adanya  tenaga pendamping  desa  yang  membantu  dalam  proses  penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan desa.  Maka  dari  itu  dirancangkan  sebuah  Alur  Bagan  Proses  ( flowchart ),  yang  dapat  digunakan sebagai  pedoman  untuk  membantu  perangkat  desa  dalam  proses  penyusunan  perencanaan pengelolaan keuangan desa secara mandiri . Kata kunci : Perencanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa

## PENDAHULUAN
Perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia semakin maju dan berkembang  dengan  pesat  setelah  memasuki  masa  reformasi  (Yudha  Pradana, 2018).    Pada  saat  ini  sistem  desentralisasi  yang  diterapkan  di  pemerintahan Indonesia,  bukan  lagi  menerapkan  sistem  sentralisasi.  Sistem  desentralisasi merupakan  penyerahan  wewenang  dalam  membuat,  memutuskan  dan melaksanakan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi tidak untuk semua hal, termasuk dengan keamanan, hukum, dan kebijakan fiskal masih terpusat, namun ada pendelegasian kepada daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Kemudian pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Kewenangan  yang  diterima  daerah  melalui  adanya  otonomi  daerah  akan memberikan  kebebasan kepada  daerah  dalam  hal  membuat,  memutuskan  dan melaksanakan kebijakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat  di  wilayahnya.  Mengingat  setiap  daerah  dapat  lebih  memahami kebutuhan masyarakatnya, maka otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik dan terencana  (Orangbio  et  al.,  2017).  Namun,  kebijakan  dalam  mengambil  keputusan untuk  menjalankan  otonomi  daerah  belum  berjalan  dengan  semestinya,  karena masih  ada  kesenjangan  antara  masyarakat  desa  dengan  masyarakat  kota  akibat belum  meratanya  pembangunan  dalam  segala  bidang.  Berdasarkan  hal  tersebut, pemerintah  membentuk  otonomi  desa,  otonomi  desa  merupakan  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangganya  sendiri,  yang  hanya masyarakat  desa  yang  bersangkutan  boleh  mengatur  dan  mengurus  urusannya (Nurcholis,  2011).  Kemudian  menurut  (Aji  Atmaja,  2016),  Orang-orang  luar  yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.
Program  otonomi  desa  tersebut  didukung  oleh  pemerintah  pusat  melalui bantuan  berupa  Dana  Desa  (DD)  sebagai  perwujudan  dari  sistem  desentralisasi keuangan menuju desa mandiri. Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014) menerangkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  dan  dapat  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu,  salah  satu  sumber pendapatan  desa  yang  berfungsi  sebagai  sumber  kegiatan  operasional  desa  dan untuk  pemberdayaan  masyarakat  adalah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Berdasarkan (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  2014), Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diperoleh  dari  dana  perimbangan  yang  diterima
kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  setelah adanya  pengurangan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) diterima  paling  sedikit  10%  (sepuluh  persen).  Pemerintahan  desa  dalam  mengurus urusan  pemerintahannya  serta  kepentingan  masyarakat,  tentunya  membutuhkan pemasukan atau pendapatan yang berguna untuk mencapai tujuan desa dalam hal pembangunan  desa  dan  kesejahteraan  desa  (Walukow  et  al.,  2017).  Diterimanya dana bagi desa tersebut, membuat pemerintah desa harus selalu siap, juga mampu dalam  mengelola  keuangan  desa,  serta  semakin  terbuka  dan  bertanggung  jawab terhadap  proses  pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
Pengelolaan  keuangan desa  berdasarkan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  2018)  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa (kades) selaku Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PKPKD)  yang  dibantu  oleh Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PPKD).  Untuk  melaksanakan  pengelolaan keuangan  desa  ini  harus  dilaksanakan  secara  hati-hati  serta  harus  berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Mamuaya et al., 2017).
Perencanaan  menjadi  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  desa  dan  juga  sebagai  langkah  awal  dalam  proses  pengelolaan keuangan  desa.  Perencanaan  ( planning )  adalah  sebuah  proses  dimulai  dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut  secara  menyeluruh,  perumusan  sistem  perencanaan  yang  menyeluruh untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  seluruh  pekerjaan  organisasi, sehingga  pencapaian  tujuan  organisasi  (Bastian,  2015).  Dari  aspirasi  masyarakat, kebutuhan  masyarakat,  potensi  dan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  desa merupakan  acuan  yang  harus  digunakan  sebelum  dilaksanakannya  pembangunan desa  tersebut,  baik  dalam  pembangunan  fisik  maupun  pembangunan  non  fisik desa.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan  pemerintah  desa  yang  melibatkan unsur  masyarakat  desa  harus  melakukan  musyawarah  mengenai  hal-hal  yang menjadi  program  desa  dalam  hal  pembangunan.  Seluruh  kegiatan  musyawarah dilaksanakan  paling  sedikit  satu  kali  dalam  satu  tahun  dengan  tujuan  dapat meminimalisir  timbulnya  pertentangan  dan  konflik  antara  masyarakat  dengan pemerintah desa.
Penelitian  ini  membahas  mengenai  langkah  awal  atau  proses  awal  dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan pengelolaan keuangan desa, dimana perencanaan menjadi poin penting dalam hal pengelolaan keuangan desa (Fitriani et al.,  2017).    Dimana  perencanaan  merupakan  tahap  pertama  dalam  pengelolaan keuangan  desa  dan  merupakan  langkah  awal  dalam  proses  manajemen,  yang  di maksud adalah merencanakan kegiatan yang akan dijalankan dalam pemerintahan desa  untuk  mencapai  tujuan  desa.  Pemilihan  perencanaan  pengelolaan  keuangan desa pada penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui lebih jelas bagaimana proses perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  serta menganalisa  bagaimana  desa  dapat merancang  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dengan baik  dan  benar.  Kemudian  juga  ingin  meneliti  apakah  pemerintah  desa  sudah menjalankan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  (Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, 2018) serta sejauh mana pemerintah desa dalam menaati dasar hukum tersebut.
Penelitian  ini  memilih  objek  penelitian  di  Desa  Tembokrejo  karena  sampai sejauh ini belum pernah terlambat dalam melaporkan keuangannya. Pada dasarnya, jika  tidak  ada  keterlambatan  dalam  melaporkan  keuangan  desa,  dapat  dikatakan bahwa  Desa  Tembokrejo  telah  merencanakan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan baik  dan  sesuai  dengan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  20  Tahun  2018 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  2018),  namun  ada  kendala  pada  perangkat desanya  dalam  melaksanakan  proses  penyusunan  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  tersebut.  Alasan  dalam  memilih  objek  penelitian  di  Desa Tembokrejo  karena  kurang  fahamnya  perangkat  desa  dengan  dasar  hukum  yang digunakan  dalam  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dibuktikan dengan  keberadaan  tenaga  pendamping  desa  yang  sering  kali  dijadikan  tumpuan bagi perangkat desa dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga perangkat desa kurang detail dalam melakukan proses penyusunan perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Adanya  tenaga  pendamping  desa  yang berdasarkan  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2015), yang  ditunjuk  oleh  kecamatan  pada  saat  dilaksanakannya  proses  perencanaan pengelolaan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang  didasarkan  pada  filsafat  postpositivisme  yang  dapat  digunakan  untuk mempelajari keadaan alami suatu objek (sebagai lawan dari eksperimen), kemudian apabila  peneliti  adalah  alat  kunci,  metode  pengumpulan  data  dapat  ditriangulasi, analisis  datanya  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif menekankan  makna dari  pada  generalisasi.  Penelitian  kualitatif  terdapat  berbagai macam penelitian yang dapat digunakan, dalam penelitian ini mengambil penelitian studi  kasus.  Menurut  (Fatchan,  2011),  Penelitian  yang  dilakukan  untuk  tujuan eksplorasi  sangat  erat  kaitannya  dengan  interaksi  dengan  lingkungan  dan  lokasi pada  objek  penelitian  (misalnya  individu,  komunitas,  atau  institusi)  merupakan penelitian studi kasus.
Informan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  sembilan  orang,  yaitu  :  kepala  desa (kades),  sekretaris  desa  (sekdes),  bendahara  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  kaur  tata  usaha  &  umum,  kaur  perencanaan,  kasi  pemerintahan,  kasi kesejahteraan,  dan  kasi  pelayanan.  Data  yang  digunakan  merupakan  data  primer dan  data  sekunder.  Menurut  (Sanusi,  2011),  data  primer  merupakan  data  mentah yang pertama kali diterima peneliti, kemudian dicatat dan dikumpulkan. Sedangkan Data  Sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dengan menggunakan  media  perantara  dan/atau  dari  sumber  yang  sudah  ada.  Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, Observasi atau pengamatan adalah kegiatan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena atau kasus yang diteliti,  yang dapat  dilakukan  secara  sistematis  (Mirnawati,  2017).  Observasi inilah yang  menghasilkan  berupa  catatan  atau  rekaman  atas  suatu  kejadian,  yang kemudian  mengarah  pada  apa  yang  akan  menjadi  masalah  dan  fokus  penelitian yang  akan  dilakukan.  Kemudian  ada  wawancara,  Menurut  (Fatchan,  2011) wawancara  merupakan  salah  satu  pengambilan  data  yang  dilakukan  melalui kegiatan  komunikasi  lisan  dalam  bentuk  terstruktur,  semi  terstruktur,  dan  tak terstruktur.  Wawancara  dilakukan  dengan  alat  bantu  berupa  kuisioner  tertutup yang  merupakan  daftar  pertanyaan  wawancara.  Yang  terakhir  yaitu  dokumentasi,
dimana  dokumentasi  ini  berupa  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Tembokrejo.  Menurut  (Sanusi, 2011),  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  yang  mencakup  berbagai  sumber, biasanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  dokumentasi,  baik  secara  pribadi  maupun kelembagaan.  Dokumen  yang  diperlukan  dalam  menganalisis  penelitian  ini  adalah Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
Kemudian  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  komparatif, dimana  pada  penelitian  ini  analisis  komparatif  dilakukan  pada  perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Tembokrejo  dengan  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Perlu dilakukan adanya upaya  pemeriksaan  keabsahan  data  agar  dapat  menentukan  sahih/validnya  suatu data.  Upaya  pemeriksaan  keabsahan  data  merupakan  suatu  cara  untuk menanggulangi  keraguan  tentang  keabsahan  data  tersebut.  Menurut  (Sugiyono, 2017),  terdapat  empat  macam  bentuk  pengujian  keabsahan  data  dalam  penelitian kualitatif,  meliputi  :  uji  kredibilitas  (validitas  internal), transferability (validitas eksternal),  d ependability (reliabilitas),  dan confirmability (obyektivitas).  Kemudian data  tersebut  di  uji  keabsahan  datanya  menggunakan  teknik  triangulasi  yang sekaligus  menguji  kedibilitas  data.  Pada  penelitian  ini,  pengujian  kredibilitas  data dapat dicapai melalui :
a. Membandingkan  data  hasil  observasi  dengan  data  hasil  wawancara  dari sembilan informan tersebut.
b. Membandingkan  hasil  wawancara  informan  satu  dengan  informan  yang  lain agar  dapat  mengetahui  bahwa  data  yang  disampaikan  merupakan  data  yang benar.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dapat  menggabungkan  sebuah  data  dari berbagai  pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  ada  disebut  sebagai triangulasi  (Sugiyono,  2017).  Teknik  triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  data dapat  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber,  berbagai  cara (teknik),  dan  dengan  berbagai  waktu.  Teknik  analisis  data  menggunakan  Model Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017), dikatakan bahwa kegiatan yang terjadi  dalam  analisis  data  kualitatif  dapat  dilakukan  secara  interaktif,  dan  dapat dilakukan terus menerus hingga selesai, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  : data  reduction (reduksi  data) ,  data  display (Penyajian  Data) , dan conclusing  drawing/verification (penarikan  kesimpulan  dan verifikasi) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tembokrejo
Proses awal penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dari Musyawarah  Dusun  (musdus)  yang  dilaksanakan  pada  Bulan  Januari.  Kemudian pada  bulan  selanjutnya  yaitu  Bulan  Februari,  untuk  menindaklanjuti  Musyawarah Dusun  (musdus)  tersebut,  Desa  Tembokrejo  melaksanakan  Musyawarah  Desa (musdes). Hasil dari Musyawarah Desa (musdes) inilah yang dijadikan dasar dalam penyusunan  rancangan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes) yang  dibahas  dalam  forum  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (Musrenbangdes)  dan  dilaksanakan  pada  Bulan  Maret  sampai  dengan  awal  Bulan April.
Hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini yang akan  dijadikan dasar  dalam  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa  (RPJMDes) pada  Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni. Bersamaan dengan hal
Musyawarah Dusun Musyawarah Desa Rancangan RPJMDesa Musrenbang Desa
RPJMDesa Rancangan RKPDesa RKPDesa Rancangan Perdes APBDesa Perdes APBDesa
itu,  di  buatlah  rancangan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes)  dan membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Penyusunan Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes)  dilaksanakan  pada  Bulan  Juli  sampai dengan Bulan September yang digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  dan  sebagai  pedoman dalam  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  desa  pada  setiap  tahun.  Memasuki tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sampai dengan menyusun peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang  penetapannya  paling  lambat  Bulan  Desember.  Maka  proses  penyusunan perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Desa  Tembokrejo  telah  selesai dilaksanakan.
Secara  garis  besar  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Desa Tembokrejo mulai  dari  disusunnya  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  sampai  dengan  terbentuknya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) adalah sebagai berikut :

## Gambar 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tembokrejo
Seluruh  rangkaian  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Tembokrejo  tentunya ada  tenaga  pendamping  desa  yang  ditunjuk oleh  kecamatan untuk  membimbing  serta  mengawasi  para  perangkat  desa  dalam  proses penyusunan  tersebut  agar  sesuai  dengan  dasar  hukum  yang  digunakan  yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Keberadaan tenaga pendamping desa sering kali dijadikan tumpuan bagi perangkat desa dalam proses  penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  sehingga  perangkat desa kurang detail dalam melakukan proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan  desa  tersebut  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

## Kesesuaian antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tembokrejo dengan Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Secara  keseluruhan  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Tembokrejo  sudah  sesuai  dengan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut  ditunjukkan  dengan  adanya  presentase  sebesar  92%  sesuai  dengan  dasar hukum  yang  berlaku.  Kemudian  ada  presentase  sebesar  8%  tidak  sesuai.  Berikut merupakan presentase jawaban yang sudah diberikan oleh informan, yaitu :
1. Jawaban “Ya” 198 216 x 100% = 92%
2. Jawaban “Tidak”
18 216 x 100% = 8%
Kesesuaian yang ditunjukkan dengan presentase sebesar 92% ini menunjukkan bahwa  dalam  proses  penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  selalu didampingi  oleh  pendamping  desa  dari  kecamatan.  Kemudian  terdapat  8% ketidaksesuaian  pada  saat  proses  penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan desa  di  Desa  Tembokrejo.  Hal  tersebut  dikarenakan  perangkat  desa tidak mengetahui  atau  tidak  memahami  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  proses penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Ketidakfahaman  ini membuat  proses  penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi terhambat  karena  tidak  dapat  dilakukan  secara  mandiri  atau  harus  menunnggu adanya tenaga pendamping.
Mempelajari  dasar  hukum  yang  digunakan  akan  bermanfaat  dalam  proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa, karena jika pendamping desa berhalangan  hadir  perangkat  desa  dapat  menyusun  perencanaan  pengelolaan keuangan desa secara mandiri, yang kemudian dapat dibahas lagi ketika sudah ada pendamping  desa.  Maka  dari  itu  dibutuhkan  kehandalan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dari  perangkat  desa  yang  mampu  memahami  atau  menguasai  terkait  dasar hukum  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Agar  seluruh  proses pengelolaan  keuangan  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  dasar hukum  yang  digunakan.  Kehandalan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dapat  di  asah dengan  cara  mengikuti  seminar,  pelatihan  ataupun  diklat  yang  diselenggarakan oleh  pihak  kecamatan  ataupun  kabupaten,  agar  terus  mengikuti  pembaruan  yang ada.
Gambaran  Alur  Bagan  Proses  ( flowchart )  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa yang Sesuai Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
Berdasarkan dari pemaparan diatas yang menunjukkan presentase jawaban 8% yang  ditanyakan  kepada  informan,  menunjukkan  bahwa  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  bisa  dihasilkan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  dasar  hukum  yang digunakan  karena  adanya  tenaga  pendamping  desa  dari  kecamatan.  Maka dipandang  perlu  untuk  dirancangkan  sebuah  Alur  Bagan  Proses  ( flowchart )  yang merupakan suatu simbol yang dapat menggambarkan urutan sebuah proses secara detail  dan  saling  berhubungan  antara  suatu  proses  dengan  proses  yang  lainnya dalam suatu kegiatan/program.
Adanya gambar alur bagan proses ( flowchart ) pada gambar 2 dapat membantu proses  penyusunan  perencaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Tembokrejo yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Alur  bagan  proses  ( flowchart )  ini menjelaskan secara rinci dan runtut, sehingga dapat mempermudah perangkat desa dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa.
Berikut  merupakan  Alur  Bagan  Proses  ( flowchart )  Perencanaan  Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 :
Gambar 2.  Alur Bagan Proses ( flowchart ) Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

## SIMPULAN
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Tembokrejo  sudah  berjalan dengan  baik,  dan  sudah  mengikuti  dasar  hukum  yang  digunakan.  Artinya  proses penyusunan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  20  Tahun  2018.  Tetapi seluruh  kegiatan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  Desa  Tembokrejo didampingi  oleh  pendamping  desa  dari  kecamatan.  Hal  ini  dikarenakan  lemahnya pemahaman  perangkat  desa  atas  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  proses perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  sehingga  kurang  detail  jika  dilakukan secara  mandiri.  Maka  dari  itu,  dirancangkan  sebuah  alur  bagan  proses  ( flowchart ) yang dapat mempermudah perangkat desa dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan  keuangan  desa  secara  mandiri  karena  dapat  dijadikan  sebagai pedoman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah  tidak  membahas  seluruh  kegiatan pengelolaan keuangan desa karena memang kasus yang ditemukan hanya terbatas pada perencanaan pengelolaan keuangan desa saja. Saran bagi peneliti selanjutnya agar  membahas  keseluruhan  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  dan  dapat memperbarui dasar hukum yang digunakan sebagai acuan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aji  Atmaja,  D.  (2016).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  dan  Kekayaan  Desa  (Studi Kasus  di  Desa  Plesungan  Kecamatan  Gondangrejo  Kabupaten  Karanganyar). Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Eka  Prasetya :  Penelitian  Ilmu  Akuntansi , 6 (1),  1–14. https://doi.org/10.47663/abep.v6i1.55
Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa . Erlangga.
Fatchan, H. A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif .
Fitriani,  W.  D.,  Susyanti,  J.,  &  Khoirul  ABS,  M.  (2017).  Analisis  Perencanaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  (Studi  Kasus  di  Desa  Masangan  Wetan  Kecamatan  Sukodono Kabupaten Sidoarjo Periode 2017). E-Jurnal Riset Manajemen , 46–57.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 18 (2014).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, 203 (2014).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 18-April-2 45 (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2015).
Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan  Pinolosian  Tengah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan). Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2), 1020–1030.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 72 1 (2018).
Mirnawati,  I.  (2017). Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  (Studi  Kasus  pada  Desa  di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir) (Vol. 53, Issue 4).
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
Orangbio,  V.  V.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Gerungai,  N.  (2017).  Analisis  Perencanaan  dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113  Tahun2014  dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Desa. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 53–60. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017
Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuabtitatif, Kualitatif, dan R&D .
Walukow,  M.  I.,  Kalangi,  L.,  &  Pinatik,  S.  (2017).  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan Keuangan  Desa  Sesuai  Dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 266–275.
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017
Yudha  Pradana,  H.  (2018). Analisis  Penerapan  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  (Studi Kasus  di  Desa  Jatimulyo  Kecamatan  Girimulyo  Kabupaten  Kulon  Progo) (Vol. 151, Issue 2).