## AKSES PENDIDIKAN MASYARAKAT URBAN PASCA PENERAPAN SISTEM ZONASI DI SURABAYA
Rolita Adelia Prasetya 1 , Farid Pribadi 2
1,2 Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya e-mail: rolita.19048@mhs.unesa.ac.id
ABSTRACT
This  research  will  discuss  about  access  to  urban  community  education after  the  Implementation  of  the  zoning  system,  this  study  departs  from  the number  of  urban  communities  living  on  the  railroad  banks  in  Ketintang, Surabaya.  The purpose of this study is to determine access to education for urban  communities  related  to  values,  and  patterns  of  action  constructed  by urban  communities  in  accessing  formal  education  from  pre  to  post implementation of the zoning system policy.  This research will be dissected using  social  construction  theory  with  externalization,  objectivation  and internalization  processes  proposed  by  Peter  L  Berger  with  a  qualitative descriptive approach.  The result of this study is that access to education has turned  into  a  zoning  system,  making  it  difficult  for  urban  communities  who have  a  residency  status  because  the  country's  schools  limit  quotas  and prioritize native citizens of Surabaya.
Keywords: education, urban society, zoning system
Received: 27 Maret 2021 Accepted: 03 Juni 2021 Published: 28 Juni 2021
PENDAHULUAN
Pendidikan dapat dimaknai dalam arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian yang  lebih  luas,  semua  pengalaman  dapat  dikatakan  sebagai  pendidikan  (Anwar, 2015). Semua hal yang dikatakan, dipikirkan, dan segala hal yang dikerjakan dapat dimaknai sebagai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia.  Pendidikan  seakan  menjadi  sistem  dan  mekanisme  cara  peningkatan kualitas hidup seseorang terhadap seluruh aspek dalam kehidupannya. Pendidikan memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan  suatu  bangsa  dan  negara  yang lebih berkembang lewat peningkatan sumber daya manusia. Ditinjau dari berbagai perspektif,  melalui  pendidikan  juga  lah  yang  akan  menjadi  mesin  penggerak jalannya elemen kehidupan dalam konteks politik, budaya, sosial, maupun ekonomi.
Seluruh  warga  negara  berhak  mendapatkan  akses  pendidikan  secara  layak karena hal ini telah dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pemerintah selaku pemegang  pusat  kekuasaan  berkewajiban  memberikan  akses  pendidikan  secara layak yang menyeluruh tanpa adanya bentuk diskriminasi dan stratifikasi berupa penggolongan-penggolongan  individu  berdasarkan  peran  dan  strata  sosialnya dalam pendidikan (Pattinasarany, 2016). Kesenjangan di bidang pendidikan masih menjadi masalah serius. Dana APBN sebesar 20% yang dikerahkan khusus anggaran
pendidikan  tampak  kontras  dengan  mahalnya  biaya  pendidikan  masyarakat ekonomi rendah (Hidayat, 2017). Pemerataan di bidang pendidikan perlu dinikmati oleh semua warga Indonesia (UUD 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (2), (3), dan (4) ).  Akses  pemerataan  mencakup  dua  aspek  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama, persamaan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  yaitu  akses  pendidikan  bisa dinikmati  oleh  penduduk  yang  berusia  sekolah.  Kedua,  keadilan  memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama (Eka, 2007).
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  pemerintah  banyak  membuat  suatu  ide kebijakan dalam pendidikan yang akan dijalankannya. Ide-ide kebijakan ini muncul dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dikarenakan arus perubahan yang muncul pada kehidupan manusia yang tak dapat dielakkan akibat efek dari modernisasi dan globalisasi utamanya dalam hal  pendidikan (Tribunnews.com,  2018). Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi pendidikan. Regulasi ini  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor  14  tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  yang  menekankan  pada  jarak  atau  radius  antara  rumah  siswa  dengan sekolah. Sistem zonasi memungkinkan siswa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Sistem zonasi baru diterapkan di Indonesia tahun 2017, yang disempurnakan dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 pada tahun 2018 (Kompas.com, 2018).
Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mempercepat  pemerataan  pendidikan  yang berkualitas  dan  diharapkan  mampu  menyinergikan  tiga  pusat  pendidikan  yaitu sekolah,  masyarakat,  dan  keluarga  untuk  memberikan  kesadaran  kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab  pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama (McCulloch, 1991). Hal terpenting dari PPDB zonasi adalah calon peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka  Dinas  Pendidikan  wajib  mencarikan  sekolah  atau  membuka  rombel tambahan, sehingga tidak ada siswa yang tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak protes dari masyarakat (Tribunnews.com. 2019).
Kota  Surabaya  yang  menerapkan  sistem  zonasi  dalam  PPDB  pada  jenjang pendidikan regular di sekolah negeri (Wulandari, 2018). Salah satu kebijakan yang ada pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yaitu membatasi kuota untuk warga non beridentitas Kota Surabaya sebanyak 5% dari kuota total daya tampung di  tiap  sekolah  melalui  jalur  mutasi  (Dispendik  Surabaya,  2019).  Hal  ini  seolah membatasi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  status  kependudukan  sebagai  warga Kota Surabaya utamanya masyarakat urban yang juga ingin mengakses pendidikan secara layak.
Kota Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang padat yaitu 2,89 juta jiwa pada  tahun  2014-2018  (Wibisono,  dkk.,  2020).  Banyak  masyarakat  yang berbondong-bondong untuk merantau ke Kota Surabaya demi mengejar kehidupan ekonomi  bahkan  ada  juga  yang  membangun  kehidupan  sosial  baru  di  kota  ini. Menurut  Aditya  (2017)  (dalam  Wibisono,  dkk.,  2020:  359-360),  Kota  Surabaya
menjadi salah satu kota yang mengalami tingkat urbanisasi yang tinggi dikarenakan kota ini sendiri dikenal sebagai kota industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan (Indamardi)  yang  dianggap  maju  dalam  berbagai  sektor  sehingga  menjadi  suatu daya  pemikat  bagi  masyarakat  urban.  Tingkat  kepadatan  penduduk  yang  tinggi, ditambah  dengan  heterogenitas  kelas  sosial  yang  terjadi  serta  didorong  oleh kehidupan sebagai pusat sistem pemerintahan, pendidikan, sistem perekonomian, serta  akses  pelayanan  sosial  yang  lebih  maju  mengundang  berbagai  elemen masyarakat di desa untuk melakukan sebuah proses urbanisasi. Urbanisasi sendiri dapat ditafsirkan sebagai suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Salah satu  kawasan  di Kota  Surabaya  yang  menjadi  rujukan  bagi  masyarakat urban  yaitu  daerah  Ketintang.  Di  daerah  ini  banyak  dijumpai  permukiman  bagi masyarakat urban yang telah membangun sistem sosial mereka dalam lingkungan perkotaan  seperti  yang  ada  pada  sepanjang  bantaran  rel  kereta  api  Ketintang. Masyarakat  urban  hidup  secara  berkeluarga  yang  tempat  tinggal  mereka  sangat mepet  dengan  jalur  perlintasan  kereta  api.  Permukiman  masyarakat  urban  di kawasan  ini  yang  bertempat  tinggal  dengan  kondisi  berhimpitan  sangat  dekat dengan  jalur  kereta  api  menunjukkan  bahwa  mereka  hidup  di  lingkungan permukiman  kumuh.  Permukiman  masyarakat  urban  di  kawasan  ini  sudah  ada sejak lebih dari 40 tahun yang lalu dimana mereka sampai saat ini mayoritas belum memiliki  status  domisili  sebagai  masyarakat  Kota  Surabaya.  Maka  dari  itu,  siswa sedikit  mengalami  kesulitan  dalam  memperoleh  akses  pendidikan,  kesehatan, maupun fasilitas sosial lainnya. Masyarakat urban di kawasan ini banyak yang hidup dalam  garis  kemiskinan  akibat  jaminan  sosial  yang  tidak  terakomodasi  oleh pemerintah Kota Surabaya.
Pada mulanya memang masyarakat urban yang hidup di kawasan permukiman sekitar perlintasan rel kereta api disini sedikit mudah dalam mengakses pendidikan. Masyarakat urban tidak mengalami suatu kesulitan untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Akibat penerapan kebijakan sistem zonasi, mereka mengalami  kesulitan. Alasannya karena sekolah negeri mayoritas hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang  memiliki  status  domisili  sebagai  warga  Kota  Surabaya.  Masyarakat  yang berstatus nonwarga Kota Surabaya hanya diberikan kuota maksimal 5% dari total kuota daya tampung penerimaan yang dibuka di setiap sekolah negeri. Penerimaan peserta didik baru jalur sekolah negeri ini juga diperparah dengan adanya sistem zonasi  berdasarkan  status  domisili  calon  pendaftar.  Hal  ini  menandakan  adanya pembatasan pada masyarakat urban khususnya mereka yang tidak memiliki status kependudukan  sebagai  warga  Kota  Surabaya  sehingga  peluang  untuk  masuk  di sekolah negeri sangatlah kecil. Sekolah dengan status sebagai sekolah negeri masih relatif murah dalam segi beban pembiayaan pendidikan dibanding dengan sekolah swasta.  Oleh  sebab  itu,  nantinya  akan  memperparah  kondisi  sosial  masyarakat urban dimana kebanyakan hidup dalam kondisi sosial yang tidak mencukupi dalam hal ekonomi. Hal ini nantinya juga akan membuat masyarakat urban menjadi begitu terasingkan  dalam  akses  pendidikan  secara  layak  dan  menimbulkan  sebuah masalah sosial seperti kasus anak putus sekolah dini.
Studi  ini  bertujuan  untuk  menggali  informasi  mengenai  fokus  penelitian
fenomena  penerapan  sistem  zonasi  pendidikan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat urban kawasan bantaran rel kereta api Ketintang. Lebih lanjut penelitian ini nanti akan  berkaitan  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  serta  proses  konstruksi  sosial yang  meliputi  internalisasi,  eksternalisasi,  dan  objektivasi  yang  dibangun  oleh masyarakat  urban  dalam  penerapan  sistem  zonasi  pendidikan  utamanya  bagi masyarakat  yang  tidak  memiliki  status  domisili  sebagai  warga  Kota  Surabaya. Penelitian  ini  juga  berkaitan  dengan  tindakan  yang  dapat  dilakukan  selanjutnya pasca penerapan sistem zonasi.
Pada  penelitian  ini  dalam  proses  menganalisis  untuk  mendapatkan  hasil penelitian yang sangat mendalam, digunakan pisau bedah analisis lewat perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Teori ini lahir sebagai kelanjutan pendekatan fenemenologi (Ritzer, 2012). Persepektif teori ini berkaitan dengan kenyataan dan ilmu  pengetahuan.  Bagi  Berger  dan  Luckmann,  mengungkapkan  bahwa  terdapat dua objek pokok realitas yang berkaitan dengan sebuah pengetahuan yakni realitas objektif, dan realitas subjektif (Berger dan Luckmann, 1990). Berger dan Luckmann berpendapat  bahwa  telah  terjadi  proses  dialektika  antara  masyarakat  dalam menciptakan  sebuah  individu  ataupun  individu  dalam  menciptakan  sebuah masyarakat. Secara sederhana, proses berdialektika ini dapat muncul lewat proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi.
Eksternalisasi dapat didefinisikan sebagai tindakan pencurahan akan hakikat diri manusia yang dilakukan secara terus menerus ke dalam dunia yang dilakukan pada  fisik  ataupun  mental/psikis  suatu  individu.  Proses  eksternalisasi  melalui bahasa dan sebuah tindakan ini berfungsi sebagai sarana seorang individu dalam mengkonstruksikan  diri  kedalam  dunia  sosio-kulturalnya  (Berger,  1991). Objektivasi  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  proses  pengkristalisasi  ke  dalam pola pikir mengenai suatu objek, maupun segala bentuk proses eksternalisasi yang telah  dibangun  pada  realitas  di  lingkungan  secara  objyektif.  Objektivasi  juga berkaitan  erat  dengan  unsur-unsur  pelembagaan  dimana  dikatakan  bahwa masyarakat  itu  sebagai  aktivitas  manusia  yang  telah  diobyektivasikan  (Berger, 1991). Proses internalisasi disini muncul disaat seorang individu sebagai realitas subjektif dapat menafsirkan realitas obyektif atau juga dapat didefinisikan sebagai pemaknaan  kembali  akan  realitas  oleh  seorang  manusia,  dan  selanjutnya ditransformasikan  sekali  lagi  dari  struktur-struktur  dunia  objektifitas  kedalam suatu unsur yang bersifat subjektif (Berger, 1991).
Berdasarkan  proses-proses  yang  telah  dijelaskan  dapat  disimpulkan  bahwa individu  menjadi  sebuah  produk  sekaligus  pencipta  keteraturan  sosial  (Ritzer, 2014). Disini peneliti menggunakan analisis perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger ini dikarenakan konsep yang telah dijelaskan dalam perspektif ini sangat relevan  dengan  realitas  yang  akan  dikaji  oleh  peneliti  sebagai  fokus  penelitian. Relevansinya  adalah  masyarakat  urban  dalam  menanggapi  akses  pendidikaan sebelum dan sesudah adanya zonasi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.  Masyarakat  urban  dalam  mengenal  sistem  zonasi  (eksternalisasi), mendiskusikannya antarindividu (objektivasi), dan realitas yang masuk ke dalam individu (internalisasi).
Untuk  menghasilkan  sebuah  penelitian  yang  bersifat  menyeluruh  dan komprehensif,  peneliti  menggunakan  beberapa  bahan  acuan  ataupun  referensi penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Penelitian terdahulu diantaranya  Zulfiyah  &  Imron  (2017)  yang  menjelaskan  mengenai  penyebab tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia salah satunya disebabkan karena adanya  proses  urbanisasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tanpa  diimbangi  oleh keterampilan yang mumpuni. Anggari (2015) membahas gaya hidup kaum urban yang  tinggal  dan  menetap  di  Kota  Surabaya.  Lebih  lanjut  studi  penelitian  ini berkaitan dengan konstruksi masyarakat urban kalangan menengah ke atas dalam memilih tempat nongkrong di sebuah café dan sebagainya. Studi penelitian Põder, Triin,  &  Veski  (2016) menjelaskan  sistem  zonasi  dalam  sistem  pendidikan  yang diterapkan di negara tersebut memiliki dampak yang negatif yang sangat signifikan secara  jumlah  statistiknya,  dalam  studi  ini  ditemukan  sebuah  hasil  regresi  dari penerapan  kebijakan  sistem  zonasi  dalam  pendidikan  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Studi  penelitian  Hafidz  (2016)  yang  dilakukan  secara  berkelompok oleh ketiga mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini yakni pada dasarnya karakteristik kemiskinan yang ada di  Yogyakarta termasuk  dalam sebuah struktur alamiah dan relatif. Adapun persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian ini yakni sama-sama berfokus mengenai kasus kemiskinan yang ada di kota-kota besar sedangkan perbedaanya yakni penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada fenomena sulitnya pendidikan karena faktor ekonomi yang dialami oleh masyarakat pendatang di Kota Surabaya. Bunnel et.  al  (2016)  mengungkapkan  bahwa  wawasan  yang  berharga  ke  dalam  ruang belajar yang diterapkan secara fleksibel akan memberikan suatu titik refleksi untuk masa depan. Hal ini berkaitan dengan sistem zonasi yang diterapkan, diharapkan mampu mengurangi ketidaksetaraan dalam pendidikan, serta seluruh warga dapat memperoleh pendidikan secara adil dan merata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif,  yaitu  menjelaskan  serta  menggambarkan  mengenai  bentuk  konstruksi sosial  yang  dibangun  oleh  masyarakat  urban  pada  saat  sebelum  dan  pasca penerapan  sistem  zonasi  pendidikan  (Sugiyono,  2016).  Adapun  lokasi  penelitian yang dituju dalam penelitian ini yakni di daerah pemukiman kumuh di pinggir rel kereta  api  yang  ada  di  Ketintang-Wonokromo.  Sebagai  fokus  kegiatan  untuk memperoleh  data  mengenai  konstruksi  sosial  yang  dibangun  oleh  masyarakat urban dalam mencari akses pendidikan ditengah penerapan sistem zonasi. Lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut banyak didiami oleh masyarakat urban atau masyarakat pendatang dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur dan di wilayah tersebut  juga  banyak  masyarakat  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan.  Alasan lainnya yaitu dimana pada lokasi tersebut mayoritas besar masyarakat urban yang bermukim  disana  belum  memiliki  status  kependudukan  sebagai  warga  kota Surabaya sehingga mereka teralienasi dari bentuk jaminan sosial. Informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yang mewakili masyarakat urban pinggiran rel kereta
api  Ketintang.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  dan  studi  literatur. Peneliti  menggunakan  analisis  perspektif  teori  konstruksi  sosial  Berger  (1991) sebagai  pisau  analisis  untuk  membedah  pokok  permasalahan  yang  diangkat. Peneliti  akan  berfokus  proses  internalisasi,  eksternalisasi,  dan  objektivasi pendidikan yang terjadi pada masyarakat urban pada saat sebelum ataupun pasca penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jalur sekolah negeri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Akses Pendidikan Sebelum Penerapan Sistem Zonasi
Masyarakat urban di bantaran rel Ketintang ini memiliki status kependudukan yaitu sebagai pendatang dari berbagai daerah. Banyak pendatang yang memutuskan untuk menetap di wilayah kota dengan tujuan untuk bisa merubah nasibnya baik dari  segi  ekonomi,  dan  pendidikan.  Mayoritas  masyarakat  urban  di  bantaran  rel kereta  api  Ketintang  berstatus  domisili  dari  daerah  masing-masing.  Salah  satu alasan tingginya urban di Kota Surabaya adalah pendidikan yang sudah maju. Para pendatang  menganggap  akan  mudah  untuk  mendapatkan  akses  pendidikan  yang lebih baik.
Sebelum pemberlakuan sistem zonasi, masyarakat urban ketika memasukkan anaknya untuk sekolah di Kota Surabaya hanya menggunakan jalur prestasi hasil nilai ujian nasional tanpa mempertimbangkan asal dari domisili anak. Masyarakat urban  memiliki  kemudahan  akses  terhadap  pendidikan  yang  layak.  Namun demikian  harapan  tersebut  datang  sebelum  diterapkannya  sistem  zonasi  pada pendidikan.  Selama  ini  sebelum  diterapkannya  sistem  zonasi  pada  pendidikan, masyarakat urban lebih mudah dalam mengakses pendidikan dalam proses masuk pada  jenis  sekolah  negeri  karena  dapat  mengandalkan  nilai  dan  tak  terbatas menurut  zonasi.  Pada  saat  itu,  masyarakat  urban  banyak  yang  mendapatkan peluang  untuk  menyekolahkan  anaknya  ke  sekolah  negeri  karena  belum  adanya pembagian  sekolah-sekolah  ke  dalam  zonasi  berdasarkan  status  domisili  calon peserta  didik.  Masuk  sekolah  negeri  memang  menjadi  suatu  keinginan  bagi masyarakat,  utamanya  bagi  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  perekonomian menengah  ke  bawah  dikarenakan  hal  itu  sangat  membantu  mereka  dalam mengelola keuangan disebabkan sistem pembayaran pada sekolah negeri yang ada di Surabaya gratis (Kompas.com, 2020)

## Akses Pendidikan Pasca Penerapan Sistem Zonasi
Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah penerapan sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru dalam dunia pendidikan. Hal ini jelas membebani  masyarakat  urban  yang  ingin  mendaftarkan  anaknya  ke  jalur  zonasi sekolah  negeri  akan  tetapi  dirinya  tidak  memiliki  status  kependudukan  sebagai warga  kota  Surabaya.  Penerapan  sistem  zonasi  ini  pada  awalnya  juga  banyak menimbulkan  berbagai  polemik  dari  masyarakat  karena  sistem  ini  yang  baru diluncurkan  pada  tahun  ini  membuat  masyarakat  menjadi  kesulitan  dalam mengakses pendidikan gratis di sekolah negeri utamanya bagi masyarakat urban. Polemik  yang  ada  terkait  persepsi  kontra  terhadap  sistem  zonasi  seperti  adanya
pandangan  bahwa  sistem  zonasi  justru  membatasi  hak  siswa  dalam  kebebasan memilih sekolah, selain itu juga persepsi bahwa sistem zonasi mendorong turunnya kualitas  pendidikan  (Widyaningtyas,  Nugraha,  &  Sari,  2021).  Sekolah-sekolah unggul  umumnya  diisi  oleh  siswa-siswa  yang  belum  tentu  berdomisili  di  sekitar sekolah,  sehingga  ketika  ada  zonasi  siswa-siswa  yang  bukan  berdomisili  dekat sekolah akan bersekolah di sekolah yang dekat domisilinya yang justru belum tentu kualitasnya baik sehingga berdampak pada penurunan pencapaian prestasi siswa.
Masyarakat urban yang tinggal di sepanjang perlintasan kereta api  Ketintang banyak  yang  mengeluhkan  akan  penerapan  kebijakan  zonasi  pada  penerimaan peserta didik baru tersebut dikarenakan pada penerimaan peserta didik baru yang kemarin  berlangsung  banyak  yang  tidak  bisa  berkesempatan  mengakses pendidikan gratis pada jalur sekolah negeri akibat sistem zonasi yang membatasi mereka walaupun dirinya sudah memiliki status kependudukan sebagai warga kota Surabaya, di satu sisi juga bagi masyarakat urban yang dirinya belum mendapatkan status  kependudukan  sebagai  warga  kota  Surabaya.  Sistem  zonasi  mendorong adanya fenomena perpindahan penduduk secara tiba-tiba demi memenuhi syarat administrasi penerimaan siswa baru pada suatu sekolah yang dituju (Nurlailiyah, 2019).  Dikarenakan  masyarakat  urban  di  bantaran  rel  kereta  api  tidak berkesempatan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri yang diinginkan dan sulit mendapatkan pendidikan gratis. Banyak anak dari masyarakat urban di wilayah ini yang  memilih  untuk  putus  sekolah  ataupun  tidak  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang  yang  lebih  tinggi  lagi  akibat  masalah  perekonomian  yang  membelit keluarganya.
Masyarakat urban yang bertempat tinggal di bantaran rel kereta api Ketintang melihat perubahan sistem dalam pendidikan menjadi zonasi merasa sistem tersebut tidak adil bagi mereka. Bentuk tidak terima ini masih sekedar pengungkapan dari masyarakat  urban  yang  merasa  sistem  zonasi  tidak  adil  bagi  mereka.  Hal  ini merupakan  tindakan  eksternalisasi  dimana  masyarakat  mencurahkan  kepada sesama  masyarakat  urban  bahwa  sistem  tersebut  merugikan  mereka  dengan mengungkapkan keluhan yang dirasakan akibat dari sistem zonasi. Menurut 6 orang yang  mewakili  masyarakat  urban  pinggiran  rel  kereta  api  Ketintang,  merasa kebijakan sistem zonasi tersebut tidak adil, masyarakat urban disini berada pada kondisi  dan  posisi  yang  sama.  Untuk  menuntut  keadilan,  masyarakat  urban kemudian membentuk kelompok untuk bersama-sama datang ke Dinas Pendidikan dan  melakukan  demonstrasi  bersama  orang-orang  yang  juga  tidak  menerima kebijakan  ini.  Demonstrasi  ini  sebagai  wujud  eksternalisasi  sebagai  aktivitas manusia yang telah diobjektivasikan.
Dinas Pendidikan Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi yang memberikan pemahaman  akan  tujuan  dari  sistem  zonasi  bagi  masyarakat  dan  pemerataan pendidikan.  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya  penting  memberikan  pemahaman yang  menyeluruh  pada  orang  tua  siswa  tentang  penjelasan  sistem  zonasi sesungguhnya  mendorong  siswa  untuk  bisa  dekat  dengan  keluarga  sekaligus mengefisiensikan  tenaga,  waktu,  dan  biaya  perjalanan  ke  sekolah  (Datuk,  2020). Penerapan  sistem  zonasi  juga  perlu  disertai  dengan  pemerataan  sarana  maupun
prasarana  pendidikan  yang  ada  di  setiap  sekolah  (Pradewi  &  Rukiyati,  2019). Masyarakat  urban  menindaklanjuti  pemberlakuan  sistem  zonasi  dengan memutuskan  untuk  mengurus  status  kependudukan  mereka,  disini  terjadi  suatu pemaknaan kembali atas tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan jawaban  yang  objektif  hingga  kemudian  dicerna  kembali  dan  masuk  pada  unsur yang bersifat subjektif. Dalam menghadapi hal ini, masyarakat urban yang ada disini nantinya  akan  beralih  kependudukan  menjadi  warga  Kota  Surabaya  untuk mendapatkan  akses  pendidikan  secara  gratis  tersebut  saat  penerimaan  peserta didik baru di jalur sekolah negeri. Tak sedikit dari masyarakat urban yang berusaha menanamkan nilai-nilai agar anaknya berusaha secara tekun dalam belajar untuk bisa mendapatkan prestasi dan beasiswa untuk dapat bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

## KESIMPULAN
Masyarakat  urban  yang  tinggal  di  bantaran  rel  kereta  api  Ketintang  merasa akses pendidikan yang dirasakan sebelum diterapkannya sistem zonasi dirasa baik- baik  saja  karena  dapat  mendaftar  kemana  saja  sesuai  dengan  keinginan  siswa. Program  pendidikan  gratis  di  sekolah  negeri  meringankan  beban  orang  tua  bagi masyarakat  urban,  namun  menjadi  sulit  saat  diterapkannya  sistem  zonasi. Masyarakat urban harus mencari sekolah swasta atau sekolah negeri dengan cepat. Dikarenakan  dengan  sistem  zonasi  status  kependudukan  mempengaruhi penerimaan  siswa  dan  kuota  pendaftaran,  sedangkan  masyarakat  urban  masih belum  berstatus  penduduk  domisili.  Dan  yang  terakhir,  masyarakat  urban memutuskan  untuk  mengurus dan  mengganti  status  kependudukan  dari  domisili menjadi  menetap  menjadi  warga  Surabaya  unuk  mendapatkan  akses  pendidikan yang lebih baik. Melihat dari dampak yang diakibatkan oleh kebijakan zonasi pada saat ini, sebaiknya pemerintah khususnya kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik  Indonesia  untuk  meninjau  kembali  kebijakan  tersebut  sehingga  tidak merugikan bagi seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut memang memiliki tujuan untuk meratakan pendidikan di Indonesia namun hal tersebut jikalau tidak diimbangi oleh pemerataan fasilitas pendidikan maka akan sama saja menimbulkan ketimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggari,  G.  Z.  2015. Representasi  Gaya  Hidup  Kaum  Urban  di  Surabaya  Pada Arsitektur Kafe Calibre Coffe Roasters. Surabaya: Universitas Airlangga. Diakses dari http://repository.unair.ac.id/67945/3/Sec.pdf.
Anwar, M. 2015. Filsafat pendidikan .  Jakarta: Kencana.
Berger, P. L. 1991. Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial . Jakarta: LP3ES.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol. 31, No.1, Juni 2021, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Berger,  P.  L.  &  Luckmann,  T.  1990. Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:  Risalah  tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
Bunnell, A., et. al.  2016. Mapping the Hot Spots: A Zoning Approach to Space Analysis and Design. Journal of Learning Spaces,
5 (1), 19-25. https://eric.ed.gov/?id=EJ1152607.
Datuk, A. 2020. Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan  Anak  yang  Bermutu  di  Kota  Kupang. Attractive:  Innovative Education Journal, 2 (2), 20-33.
Dispendik Surabaya. 2019. Mengacu Permendikbud, PPDB Surabaya Gunakan Tiga
Jalur Penerimaan Siswa. Diakses dari https://dispendik.surabaya.go.id/uncategorized/2019/mengacu- permendikbud-ppdb-surabaya-gunakan-tiga-jalur-penerimaan-siswa-2/
pada tanggal 8 Mei 2021.
Eka,  R.  2007. Kondisi  Pemerataan  Pendidikan  di  Indonesia .  Diakses  dari https://amalia07.files.wordpress.com/2008/07/kondisi-pemerataan- pendidikan.pdf pada tanggal 2 Maret 2021.
Hafidz,  A.,  dkk.  2016. Fenomena  Kemiskinan  Perkotaan  (Urban  Poverty)  di Yogyakarta:  Suatu  Kajian  Struktur  dan  Respons  Kebijakan .  Diakses  dari https://eprints.uny.ac.id/30973/1/Artikel%20Urban%20Poverty%20Dikti
%20Aula%20dkk%20FE.pdf pada tanggal 7 Maret 2021.
Hidayat,  A.  2017.  Kesenjangan  Sosial  terhadap  Pendidikan  sebagai  Pengaruh  Era Globalisasi. Jurnal Justisi Hukum , 2 (1), 15-25. DOI:
https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400.
Kompas.com, 2018. Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi. Diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan- kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi. pada tanggal 1 Maret 2021.
Kompas.com, 2020. 10 Tahun Wali Kota Risma Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis dan Merata di Surabaya. Diakses di https://biz.kompas.com/read/2020/11/26/162642028/10-tahun-wali- kota-risma-mampu-wujudkan-pendidikan-gratid-dan-merata-di-surabaya pada tanggal 8 Mei 2021.
McCulloch, G. 1991. School Zoning, Equity and Freedom: The Case of New Zealand.
Journal of Education Policy, 6 (2), 155-168, DOI: 10.1080/0268093910060204.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol. 31, No.1, Juni 2021, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Nurlailiyah, A. 2019. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. Realita , 17 (1), 13-21.
Pattinasarany, I. R. I. 2016. Stratifikasi dan Mobilitas Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  (Permendikbud)  Republik  Indonesia Nomor 14 tahun 2018.
Põder,  Kaire,  Triin  L.,  &  Veski,  A.  2016.  Does  School  Admission  by  Zoning  Affect Educational  Inequality?  A  Study  of  Family  Background  Effect  in  Estonia, Finland,  and  Sweden. Scandinavian  Journal  of  Educational  Research ,  61(6), 668-688.
Pradewi,  G.  I,  &  Rukiyati.  2019.  Kebijakan  Sistem  Zonasi  dalam  Perspektif Pendidikan. JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 4 (1), 28-34.
Ritzer, G. 2012. Teori Sosiologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ritzer, G. 2014. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Tribunnwes.com.  2018.  Masih  Banyak  Masalah  Menghantui  Pendidikan  Kita. Diakses  dari  https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/01/03/masih- banyak-masalah-menghantui-pendidikan-kita pada tanggal 2 Maret 2021.
Tribunnews.com. 2019. PPDB Surabaya 2019 Pakai Sekolah Kawasan Dan Sistem Zonasi  Tak  Lolos  Kawasan  Boleh  Daftar  Zonasi.  Diakses  dari https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/08/ppdb-surabaya-2019-pakai- sekolah-kawasan-dan-sistem-zonasi-tak-lolos-kawasan-boleh-daftar-zonasi pada tanggal 4 Maret 2021.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 C ayat (1), pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4).
Wibisono, A. B., dkk. 2020. Strategi Branding Kota Surabaya sebagai Kota Sejarah, Budaya, dan Perdagangan. Jurnal Desain dan Seni NARADA, 7 (3), 357-377.
Widyaningtyas,  A.,  Nugraha,  N.,  &  Sari,  S.D.  2021.  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1 (1), 29 – 37.
Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru  Melalui  Sistem  Zonasi  Terhadap  Prestasi  Belajar  Siswa. Jurnal  Kultur Demokrasi, 5(9), 1-15.
Zulfiyah,  I.  &  Imron,  A.  2017.  Masyarakat  Miskin  Urban  di  Stren  Kali  Barata  Jaya Surabaya. Jurnal Paradigma, 5(3), 1-6.