POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.14, No. 2, 2023 doi: 10.14710/politika.14.2.2023.253-268
Kepentingan China sebagai Aktor di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi dan Iran

## Ahmad Zainal Mustofa
1
1 Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada
Recieved: 23 Juli 2023
Revised: 29 Oktober 2023 Accepted: 3 November 2023

## Abstrak:
Tulisan ini menjelaskan tentang kepentingan China di Timur Tengah, khususnya terhadap Arab Saudi dan Iran. Tujuan artikel ini untuk memahami lebih dalam kepentingan apa yang melatarbelakangi China yang menjadikan dirinya sebagai mediator dalam rekonsiliasi hubungan antara Arab Saudi - Iran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu materi pembahasan dan kemudian dianalisis. Adapun teori yang digunakan adalah kepentingan nasional, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada kepentingan pertahanan, China memiliki kepentingan untuk memperkuat aliansi militer sekaligus penjualan senjata kepada Saudi-Iran. Pada kepentingan ekonomi, Saudi-Iran merupakan sumber utama penghasil minyak, gas dan energi serta lahan strategis untuk investasi bagi China. Dalam kepentingan tatanan dunia, menjalin kerja sama dengan Saudi-Iran tentu membuat eksistensi China di dunia internasional semakin besar. Terakhir, China membutuhkan dukungan Saudi-Iran dalam memerangi Uyghur yang merupakan kelompok Islam.

## Kata Kunci:
kepentingan China; kepentingan nasional; politik luar negeri; Arab Saudi; Iran

## Korespodensi:
Program Studi Ilmu-Ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta. Email: m.ahmadzainal@gmail.com

## Pendahuluan
P ada tahun 2016, Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah. Selama kunjungan tersebut, Republik Rakyat China (RRC) menandatangani kemitraan komprehensif strategis dengan Arab Saudi dan Iran. Tanpa butuh waktu yang lama, kedua negara tersebut meningkatkan status hubungan diplomatik dengan China. Bukan suatu kebetulan bahwa Xi Jinping memastikan untuk menandatangani kemitraan dengan Arab Saudi dan Iran selama kunjungan tersebut. Kunjungan Presiden Xi terjadi pasca eskalasi ketegangan hubungan Saudi-Iran meningkat. Hal tersebut dikarenakan Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah terkemuka di Iran, Sheikh Nimr al-Nimr. Eksekusi tersebut kemudian direspons oleh Iran dengan melakukan penyerbuan kedutaan Saudi di Teheran. Dengan hubungan diplomatik antara Riyadh dan Teheran yang pasang-surut, RRC berhati-hati untuk memperluas hubungan dengan kedua negara pada saat yang sama dan menghindari terlibat dalam persaingan mereka (Houghton, 2022).
Sejak awal dekade baru tahun 2011, China mulai menaruh perhatian khusus pada Timur Tengah (Khan, 2021). Kebijakan luar negeri China terhadap Timur Tengah pasca Musim Semi Arab ( Arab Spring ) didorong oleh persepsi China tentang beberapa kepentingan di wilayah tersebut seperti kepentingan komersial dan energi, keselamatan warga negara asing, ketakutan akan meluasnya terorisme dan ekstremisme, dan dorongan untuk mencegah kerusuhan internal yang dipicu oleh masalah sosial yang serupa dengan yang terjadi di Timur Tengah. China yakin dapat mencapai tujuan tersebut melalui kebijakan yang fleksibel dan berhati-hati (Jin, 2016). Sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh China ini bukan tanpa alasan. China tentu saja memiliki kepentingan nasionalnya di wilayah Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Iran. Kepentingan tersebut yang menuntun China untuk bermain dua kaki dalam konstelasi politik Timur Tengah. Situasi ini bagi China semakin sensitif ketika memanasnya hubungan Saudi-Iran pada tahun 2016. Beijing tidak ingin salah dalam menempatkan posisi guna memelihara hubungan baik dengan Saudi-Iran.
China memainkan peran yang signifikan di Timur Tengah dalam dekade terakhir. Meskipun sangat berhati-hati dalam pendekatannya terhadap tantangan politik dan keamanan, RRC terpaksa meningkatkan keterlibatannya dengan Timur Tengah karena kehadiran ekonominya yang tumbuh di sana. Pada saat dominasi lama Amerika Serikat atas kawasan tersebut menunjukkan tanda-tanda penurunan, pembuat kebijakan Eropa semakin memperdebatkan masa depan keamanan Timur Tengah dan potensi peran China dalam struktur baru tersebut. China juga telah menyumbangkan penjaga perdamaian PBB ke Lebanon sejak 2006 (Lons, Fulton, Sun, & Tamimi, 2019).
Tidak hanya dalam tataran regional, langkah China ini memancing atensi kekuatan dunia, khususnya Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa AS merupakan kekuatan asing yang paling mendominasi di Timur Tengah. Terlebih, AS juga merupakan mitra
utama Arab Saudi. Di sisi lain, AS-Iran memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hal ini dikarenakan perubahan dinamika politik Iran yang terjadi pada tahun 1979. Kemudian, Arab Saudi dan Iran secara otomatis relatif memiliki hubungan yang disharmoni karena Saudi sebagai kekuatan utama AS di Timur Tengah. Sementara, China masuk ke dalam Arab Saudi dan Iran dengan menempatkan posisi sebagai aktor netral. Netralitas tersebut karena China memelihara hubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran sebagai negara mitra di Timur Tengah.
Netralitas China yang berhati-hati dalam pertikaian nasionalis, agama, dan geopolitik yang kompleks di kawasan itu membuat AS dan sekutunya khawatir. RRC dengan senang hati menjual senjata dan menjaga hubungan dengan Saudi-Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah mengembangkan agenda di Timur Tengah yang independen dari mitra keamanan tradisionalnya di sana. Tanpa kecuali, mitra-mitra ini sekarang berusaha mencairkan apa yang mereka anggap sebagai ketergantungan yang berlebihan pada AS. Tetapi China belum bersedia untuk memberikan jaminan keamanan implisit di Timur Tengah untuk mengimbangi ketergantungan militer mereka pada AS, Rusia, atau kekuatan besar lainnya (mepc.org, n.d.). Pendekatan China berdampak positif pada sejumlah besar konflik regional. Hal ini mengarah pada kesepakatan yang bisa mengakhiri banyak bentrokan yang telah terjadi. Kesepakatan baru-baru ini antara Arab Saudi dan Iran bisa menjadi titik kritis untuk meningkatkan tren ini secara eksponensial (Torres, 2023). China percaya bahwa setiap kerangka kerja keamanan regional harus dibangun dan didukung oleh para pemain regional, dengan aktor eksternal utama memainkan peran mediasi dan pendukung (Liangxiang, 2020).
Untuk menguraikan tahapan demi tahapan dalam pembahasan, penulis menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan berbasis library research . Cara ini bertujuan untuk mencari pengertian tentang fakta dan realita dalam suatu peristiwa dalam suatu objek untuk kemudian dianalisis (Raco, 2020). Penelitian ini merupakan analisis dokumen yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data. Analisis dokumen ini dapat dilakukan dengan media buku, artikel jurnal, makalah dan lain sebagainya baik yang bersifat teoretis maupun empiris. Tujuan analisis tersebut berguna untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi. Tidak hanya itu, kegunaan lainnya ialah mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut (Hardani, et al., 2020).
Sebagai kajian literatur, penulis mengambil sumber-sumber yang relevan berbasis pada jurnal dan buku seperti: “ China’s Great Game in the Middle East ”, “ China’s Balancing Strategy Between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh ”, “ China’s Interests in the Middle East and North Africa”. Tidak hanya itu, penulis juga mengambil sumber dari web seperti: eng. mod.gov.cn, www.bbc.com , mepei.com, dan lain sebagainya. Semua sumber yang relevan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, baik dari aspek esensial
maupun juga aspek substansial yang dapat mendukung penelitian terkait kepentingan China di Timur Tengah.
Hadirnya China dalam konstelasi politik global di Timur Tengah ini menjadi menarik untuk dicermati. Hal ini dikarenakan dari aspek historis, tidak seperti AS, China masuk kategori pendatang baru yang mulai melakukan infiltrasi politiknya di kawasan Teluk Persia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kepentingan China sebagai aktor di balik rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran. Adapun fokus dalam tulisan ini yaitu menganalisis kepentingan-kepentingan China yang mengambil peran utama dalam rekonsiliasi tersebut. Sikap oportunis China ini di pandang sebagai kejelian mereka dalam membaca dinamika politik Timur Tengah. Melalui upaya tersebut, China berupaya menunjukkan eksistensi mereka di dunia Internasional dengan serangkaian kepentingannya.  Secara khusus, Fenomena ini tentu saja menawarkan suatu lanskap politik baru di Timur Tengah yang bisa untuk dieksplorasi secara mendalam.

## Strategi Hedging
Hedging merupakan terminologi keuangan yang bermakna lindung nilai. Sebagaimana didefinisikan dalam Encyclopedia Britannica , hedging adalah suatu metode untuk mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga. Seiring perkembangannya, istilah hedging kemudian digunakan oleh para sarjana Hubungan Internasional (HI) untuk menggambarkan beberapa fenomena yang mereka amati. Menurut realisme struktural, negara-negara di dunia ketika dihadapkan pada ketidakpastian yang diciptakan oleh bangkitnya suatu kekuatan besar, biasanya dihadapkan pada pilihan untuk bergabung dengan kekuatan yang sudah mapan untuk keseimbangan melawan kekuatan yang sedang bangkit. Namun sebaliknya, negara-negara tersebut dapat membangun koalisi dengan kekuatan yang sedang bangkit untuk menghadapi kekuatan yang mapan. Lindung nilai dapat didefinisikan sebagai serangkaian strategi yang bertujuan untuk menghindari atau merencanakan kemungkinan dalam situasi di mana negara tidak dapat memutuskan alternatif yang lebih jelas seperti penyeimbangan, ikut serta atau netralitas (Yuzhu, 2021).
Strategi lindung nilai bukanlah suatu pilihan strategi tunggal, namun merupakan kombinasi dari beberapa strategi.  Ada kesepakatan luas bahwa lindung nilai mencakup nuansa penting dalam hubungan internasional. Sejumlah penelitian menggambarkan lindung nilai sebagai strategi campuran di mana pemerintah terlibat dengan kekuatan besar atau yang sedang berkembang, baik secara ekonomi maupun diplomatis sambil mengadopsi langkah-langkah keamanan cadangan sebagai bentuk asuransi. Cara untuk mengonseptualisasikan lindung nilai adalah dengan mendiskusikan bagaimana negara mengatasi kerentanan strategis dan ekonomi tertentu, seperti bahaya pembatasan pasokan energi (Ciorciari & Haacke, 2019).
Mempertahankan tingkat relatif otonomi dan fleksibilitas terhadap dua kekuatan besar dan menjaga prinsip jarak yang sama merupakan salah satu dari konseptualisasi lindung
nilai. Tujuannya ialah menyeimbangkan dan ikut serta dalam rangka memaksimalkan kepentingan nasional serta meminimalkan risiko biaya (Soong, 2023). Pendekatan strategi lindung nilai tidak bergantung pada kemampuannya untuk menggantikan pendekatan penyeimbangan keras atau lunak, namun lebih pada keberhasilannya dalam menangani strategi yang lebih luas dan kuat dengan struktur sistem. Terdapat empat hal yang digunakan untuk memahami sistem lindung nilai strategis  (Tessman & Wolfe, 2011), diantaranya:
1.  Meningkatkan kemampuan kompetitif negara yang melakukan lindung nilai jika suatu saat negara tersebut terlibat dalam perselisihan militer dengan pemimpin sistem.
2.  Menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin sistem melalui pembentukan aliansi militer eksplisit yang ditujukan kepada pemimpin sistem, bukan merupakan penumpukan senjata secara ekstensif atau melibatkan permulaan pertikaian antarnegara yang dimiliterisasi.
3.  Bersikap strategis dalam konteks bahwa hal ini dikoordinasikan pada tingkat tertinggi pemerintahan, dan melibatkan isu yang secara eksplisit diakui sebagai kepentingan keamanan nasional utama bagi negara yang melakukan lindung nilai.
4.  Melibatkan biaya domestik dan internasional yang dapat diobservasi oleh negara yang melakukan lindung nilai namun tidak terbatas pada penerimaan atas inefisiensi ekonomi yang signifikan atau reaksi diplomatik.
Dari penjelasan di atas, strategi hedging menjadi elemen utama dalam strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Hedging sendiri merupakan upaya untuk melindungi kepentingan negara tanpa adanya konfrontasi dengan negara lain yang dapat berisiko terhadap biaya operasional. Dengan demikian, strategi hedging dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat kepentingan-kepentingan China di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa China menjadi aktor di balik rekonsiliasi Arab Saudi dan Iran. Sikap oportunis China ini tentu saja memiliki tendensi terhadap aspek pertahanan, keamanan, diplomasi, dan ekonomi. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh China untuk mengambil peran sentral dalam rekonsiliasi namun tetap membawa kepentingan negara.

## Kepentingan Nasional
Orientasi politik luar negeri didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Istilah ini menandakan pedoman dasar dari semua tindakan yang dilakukan negara dalam kebijakan eksternalnya. Kepentingan nasional adalah barang publik yang menjadi perhatian semua orang, atau sebagian besar warga negara. Kepentingan nasional yang vital adalah kepentingan yang membuat mereka rela menumpahkan darah dan menghabiskan kekayaan mereka untuk mempertahankannya. Kepentingan nasional biasanya menggabungkan keamanan dengan kepentingan material, moral, dan etika. Kepentingan nasional berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan psikologis dari standar hidup yang tinggi, melemahkan lawan, menaklukkan wilayah atau menegakkan hukum (Metea, 2020).
Di dalam buku yang berjudul “ The National Interest in International Relations Theory ”, Scott Burchill mengutip ungkapan dari Jutta Weldes yang memaparkan tentang pentingnya kepentingan nasional bagi politik internasional. Kepentingan tersebut bisa dilihat dari dua cara yaitu untuk mencapai tujuan suatu negara dan sebagai legitimasi (Burchill, 2005).
“Pertama, melalui konsep kepentingan nasional pembuat kebijakan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian, dalam praktiknya hal ini menjadi dasar bagi tindakan negara. Kedua, ia berfungsi sebagai perangkat retorika yang melalui itu legitimasi negara dan dukungan politik terhadap tindakan negara dihasilkan. Dengan demikian, kepentingan nasional memiliki kekuatan yang besar karena membantu menjadi penting dan melegitimasi tindakan yang diambil oleh negara.”
Terdapat empat kepentingan utama dalam konsep kepentingan nasional, yaitu kepentingan yang spesifik di bidang pertahanan, kepentingan yang spesifik dalam bidang ekonomi, kepentingan yang secara khusus mengenai tatanan dunia, dan unsur kepentingan yang secara khusus mengenai ideologis (Nuechterlein, 1976).
Charles Chong dan Han Wu (2017) dalam tulisannya yang berjudul “ Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling ” mengungkapkan bahwa negara-negara yang lebih fokus pada kepentingan keamanan akan berusaha mengejar lebih banyak koalisi aliansi untuk alasan keamanan, kemampuan militer yang lebih kuat untuk pertahanan nasional, atau bahkan akuisisi senjata nuklir untuk pencegahan. Di sisi lain, negara-negara yang memperoleh lebih banyak kepentingan ekonomi dapat mengejar peluang perdagangan bebas, pasar terbuka, dan investasi asing langsung.
Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah yang memiliki korelasi satu dan lainnya, bahwa kepentingan nasional menjadi alat utama dalam stabilitas kebijakan luar negeri suatu negara. Seperti halnya kepentingan China terhadap Arab Saudi dan Iran, penelitian ini secara khusus akan menganalisis kepentingan China di Teluk Persia tersebut dari aspek pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi.

## China dan Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran
Iran dan Arab Saudi telah menjadi rival regional selama lebih dari tiga dekade. Ketegangan terjadi sejak revolusi Iran tahun 1979. Kerajaan Saudi, yang mendasarkan legitimasinya pada Islam merasa dominasinya terancam oleh berdirinya Republik Islam. Hubungan keduanya tegang sepanjang tahun 1980-an, ketika Arab Saudi secara diam-diam mendukung Irak selama perang Iran-Irak. Musim Semi Arab pada tahun 2011 semakin memperburuk ketegangan. Kedua negara tersebut berselisih mengenai konflik regional,
khususnya di Suriah dan Yaman. Pada bulan September 2015, ratusan warga Iran tewas terinjak-injak saat ibadah haji tahunan di Arab Saudi. Iran menuduh Saudi melakukan salah urus, dan para pejabat Saudi menuduh Iran bermain politik setelah tragedi tersebut. Setelah Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah Nimr al Nimr pada Januari 2016, pengunjuk rasa menyerang kedutaan Saudi di Teheran. Akibatnya, Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran (The Iran Primer, 2016).
Pada 10 Maret 2023, Iran dan Arab Saudi menandatangani perjanjian pemulihan hubungan diplomatik di Beijing atas prakarsa Presiden China Xi Jinping. Kedua negara sepakat untuk membuka kembali kedutaan mereka, setelah ketegangan selama tujuh tahun. Kemudian Saudi-Iran bersepakat untuk mengembalikan perjanjian kerja sama dan keamanan yang ditandatangani pada tahun 1998 dan 2001 (Sari, 2023). Kedua negara tersebut berjanji untuk memerangi perdagangan narkoba, kejahatan, terorisme, dan pencucian uang. Perjanjian sebelumnya berkonsentrasi pada kerja sama di sektor ekonomi, komersial, ilmu pengetahuan, komunikasi, lingkungan hidup, dan olahraga (Nouri, 2023). Pembentukan kembali hubungan diplomatik Saudi-Iran melalui fasilitasi China telah mengakibatkan gelombang yang mengejutkan dalam lanskap geopolitik di Timur Tengah (Aras, 2023).
Secara khusus, rekonsiliasi Iran-Saudi ini dapat dianalisis pada tiga tingkatan yaitu domestik, regional, dan internasional. Di tingkat domestik, tindakan Iran dapat dipahami sebagai bagian dari doktrin “ Look East ” dan “ Neighbourhood Policy ” yang diusung Presiden Ebrahim Raisi. Kebijakan melihat ke Timur bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, sedangkan kebijakan lingkungan memprioritaskan negara- negara tetangga Iran sebagai mitra ekonomi dan politik utama. Doktrin ini digariskan dalam rangka menetralisir tekanan Amerika Serikat dan Eropa. Di sisi lain, rekonsiliasi adalah salah satu upaya prioritas Saudi dalam mewujudkan program reformasi sosial dan ekonomi yang digariskan dalam visi 2030. Kerajaan Arab Saudi telah menyadari bahwa pencapaian proyek ambisius ini bergantung pada stabilitas regional. Hal tersebut dapat dicapai melalui normalisasi hubungan dengan Iran (Omidi, 2023).
Di sisi lain, motif China menjadi mediator adalah upaya mereka untuk menunjukkan eksistensi sebagai aktor global yang dapat diandalkan di kawasan Timur Tengah yang netral. Sebagai mediator, China telah membuktikan bahwa mereka mempunyai peran yang konstruktif dan tentu berimplikasi untuk meningkatkan kepentingan keamanan dan ekonominya. Sikap oportunis China telah menemukan peluang untuk membuktikan keterampilan diplomasi soft power -nya dengan membantu kedua negara yang terlibat rivalitas untuk memperbaiki hubungan bilateral. Normalisasi hubungan antara Saudi-Iran tersebut dapat mengubah situasi politik Timur Tengah. Hal ini sekaligus menyelaraskan dan menyatukan kedua aktor utama tersebut ke dalam aspirasi global China (Oktav, n.d.).
Peran China dalam menormalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran tentu menjadi kemenangan diplomatik mereka terhadap Amerika Serikat dan Barat. Keberhasilan
China menjadi aktor dalam melakukan mediasi tersebut memiliki beberapa keuntungan. Adapun keuntungan tersebut yaitu menghadirkan pejabat keamanan tingkat tinggi Iran dan Arab Saudi. Keberhasilan mendatangkan pejabat utama kedua negara menegaskan bahwa China memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Dengan pendekatan diplomasi soft power tersebut, China bisa berdiri di antara kedua negara tersebut dengan netral. Artinya, strategi China menjadikan diri sebagai mediator untuk merekonsiliasi Saudi-Iran memberikan keuntungan yang seimbang dengan usahanya. Dari segi ekonomi- politik, hubungan baik tersebut tentu saja akan mendukung kebijakan luar negeri China di kawasan tersebut.

## Kepentingan Pertahanan
Pengembangan kemampuan militer China yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa dimensi politik di bidang pertahanan dalam jangka menengah hingga panjang tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, China dapat mematuhi prinsip-prinsip diplomasi dan perdamaian tradisional, yaitu tidak memihak, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, tidak ada lingkungan pengaruh, dan tidak ada hegemoni atau politik kekuasaan (Degang, 2018). China dapat membangun pangkalan militer di wilayah Teluk Persia. Meskipun China sekarang menjadi produsen senjata terbesar kedua dan pengekspor terbesar kelima secara global, pangsa pasarnya dalam perdagangan senjata ke Timur Tengah dan Afrika Utara relatif terbatas karena sebagian besar ekspor senjatanya (82%) diarahkan ke Asia. Partisipasi China dalam misi penjaga perdamaian PBB terutama sejak awal tahun 2000-an telah meningkat dengan menyediakan sekitar 2.500 tentara dan petugas polisi. Pada tahun 2020, sekitar 800 tentara bertugas di Sudan (Darfur) dan Lebanon. Selain itu, partisipasi China dalam operasi anti- pembajakan untuk melindungi kapal dagang dari bajak laut di Teluk Aden telah menjadi elemen yang sangat penting (Rózsa, 2021).
Militerisasi China di Kawasan Teluk relatif belum berkembang dibandingkan dengan Rusia dan AS. Dari 2010 hingga 2020, China menyediakan kurang dari 2% impor senjata kepada Gulf Cooperation Council (GCC); sebuah blok perdagangan yang beranggotakan enam negara yaitu Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain dan Oman. Sebagian besar penjualan senjata adalah drone . Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi pembeli utama. China melakukan latihan militer dengan Arab Saudi pada 2019 sebagai bagian dari pengembangan militerisasi hubungan China-Saudi (Loft, Curtis, & Ward, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mendorong pembelian dan produksi rudal. Sebelumnya, Saudi menghabiskan pendapatan minyaknya untuk peralatan angkatan udara. Namun, perang Yaman menyoroti kelemahan tentara Saudi, dan mereka menyadari bahwa modernisasi angkatan udara saja tidak menentukan nasib
perang. Kemampuan untuk memproduksi rudal balistik secara massal sejalan dengan dinamika yang lebih luas dari strategi nasional Arab Saudi.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk memperkuat pertahanannya adalah mendorong bidang manufaktur militer. Alokasi anggaran pertahanan Arab Saudi pada 2022 telah mengurangi pengeluaran hingga 10 persen sembari menekankan produksi dan lokalisasi beberapa kemampuan. Pada tahun 2022, Arab Saudi diketahui telah menyiapkan anggaran 171 miliar riyal (Rp723 triliun) untuk militernya. Sementara di tahun 2021, Arab Saudi menghabiskan dana militer sebesar 190 miliar riyal (Rp804 triliun) (Faiza, n.d.). Kerja sama China dengan Arab Saudi dalam produksi rudal balistik menunjukkan pendekatan militer China yang lunak ke Timur Tengah.
China berusaha untuk membangun kehadiran militer yang ramah di Timur Tengah. Arab Saudi melihat China sebagai mitra yang dapat diandalkan karena memiliki lebih sedikit batasan dalam berbagi teknologi (Bagheri, n.d.).  Di bawah bimbingan strategis kedua kepala negara, Cina dan Arab Saudi telah memperdalam politik saling percaya dan memperluas kerja sama di berbagai bidang termasuk militer. Kedua negara adalah teman baik dan mitra yang saling percaya, saling berbagi manfaat, dan berkembang bersama (eng.mod.gov.cn, n.d.). Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menghargai impor senjata Arab Saudi dari China sebesar US$245 juta (Rp3,9 triliun) antara 2010 hingga 2020. Impor China yang terkenal adalah drone , dengan pembelian pertama yang dilaporkan pada tahun 2014. Kedua negara juga telah sepakat untuk memproduksi drone militer di sebuah pabrik di Arab Saudi (Loft, Curtis, & Ward, 2022).
Berdasarkan uraian tersebut, China memiliki kepentingan terhadap Arab Saudi di bidang pertahanan yang meliputi persenjataan hingga pangkalan militer. China menjadikan Arab Saudi sebagai konsumen utama di bidang persenjataan militer dan menempatkan Beijing sebagai produsen. Hal ini secara finansial bisa menguntungkan China. Secara keamanan, hal ini bisa menegaskan eksistensi China di kawasan Timur Tengah. Eksistensi tersebut yang kemudian digunakan untuk mengusik AS yang merupakan kekuatan utama yang paling populer dan mendominasi di Timur Tengah. Dengan ini, pengaruh China di Timur Tengah bisa meningkat dan membuat posisi Beijing menjadi stabil.
Di sisi lain, hubungan China dengan Iran memiliki kepentingan politik yang besar karena memiliki pengaruh yang menentukan stabilitas regional. Konflik antara Iran dan Arab Saudi dapat membahayakan stabilitas regional dan juga investasi China di wilayah Timur Tengah. Iran memainkan peran utama dalam kebijakan luar negeri AS karena potensi ancaman terhadap kawasan dan struktur keamanan global. Dari perspektif China, hal ini telah membantu mengalihkan perhatian AS dari kawasan Asia-Pasifik. Situasi tersebut menjadi penting bagi China untuk terus menjaga hubungan dengan Iran (Stanzel, 2022).
Hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara signifikan terutama dalam dekade ini yang mencakup berbagai bidang strategis. Kebutuhan energi China terus meningkat, menjadikannya konsumen energi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dalam usahanya mencari keamanan energi, China memandang Iran sebagai pemasok jangka panjang. Untuk berbagai alasan, hubungan China-Iran akan terus berlanjut dan berkembang terutama di sektor energi di masa mendatang (Mackenzie, 2010). Pada tahun 2016, China dan Iran mengumumkan bahwa mereka telah membangun hubungan berdasarkan kemitraan strategis yang komprehensif. Pengumuman tersebut menggambarkan bidang-bidang kesepakatan dan keselarasan antara pandangan kedua pemerintah tentang sistem internasional (Blanchard, 2023).
China tidak hanya menjual senjata ringan ke Iran, namun juga memasok rudal jelajah balistik dan anti kapal taktis. Hal yang menarik justru terlihat dalam prosesnya, China tidak langsung menjual rudal ke Iran, Beijing memainkan peran penting dalam memulai sektor industri militer Iran dengan membantu upaya modernisasi militer Iran. Desain dan teknologi China dapat dilihat di banyak seri rudal Iran, dari rudal jarak pendek yang diberi nama “Oghab” dan “Nazeat” hingga rudal jarak jauh dengan nama “Shahab” (Harold & Nader, 2012). Situasi strategis China juga didukung oleh konsensus yang dicapai oleh militer China, Iran, dan Rusia, angkatan laut ketiga negara mengadakan latihan maritim bersama 2023 di Teluk Oman dari 15 hingga 19 Maret. Latihan Security Belt -2023 dikembangkan dari dua latihan maritim bersama yang dilakukan ketiga negara pada 2019 dan 2022 (eng.mod.gov.cn, n.d.).
Dari sini dapat dilihat bahwa China menganggap Iran sebagai mitra yang potensial di bidang pertahanan. Selain menegaskan bahwa China merupakan salah satu kekuatan Asia yang mulai menunjukkan eksistensinya di Timur Tengah, China juga menjadi partner utama Iran untuk memberantas kejahatan teorisme. Di sisi lain, Iran juga memiliki dependensi dengan China di bidang peningkatan infrastruktur, investasi dan tentu saja penguatan militer. Sebagaimana yang belum lama ini terjadi, China-Rusia-Iran mengadakan latihan militer bersama sebagai bentuk harmonisasi hubungan antar negara. Langkah ini menginterpretasikan kepentingan China di bidang pertahanan terhadap Iran berjalan dengan baik. Selain dari sisi ekonomi Iran menjadi negara pembeli, di sisi lain China dapat membangun basis pertahanan mereka di kawasan Teluk Persia.

## Kepentingan Ekonomi
Hubungan China dengan Timur Tengah tidak terlepas dari permintaan energi dan Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan pada 2013. BRI merupakan mega proyek ekstensif yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas perdagangan di seluruh Asia dan sekitarnya. China juga mendekati kawasan Teluk Persia dengan tujuan untuk menguatkan posisi terkait keamanan energi. Kebutuhan tersebut merupakan akses ke
pasokan energi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional (DIIS, 2015). Dalam hal ini, BRI tidak hanya mempromosikan perdagangan dan konektivitas global tetapi juga menciptakan sistem ekonomi di luar kendali Amerika Serikat (Lons, Fulton, Sun, & Tamimi, 2019).
China memiliki hubungan yang luas dan hangat di Timur Tengah dengan Saudi-Iran. Pada 2015, China secara resmi menjadi importir minyak mentah global terbesar dengan hampir separuh pasokannya berasal dari Timur Tengah. Sebagai persimpangan penting yang strategis untuk jalur perdagangan dan jalur laut yang menghubungkan Asia ke Eropa dan Afrika, Timur Tengah penting bagi masa depan BRI yang dirancang untuk konektivitas China di pusat jaringan perdagangan global (Lons, Fulton, Sun, & Tamimi, 2019). Salah satu indikator yang paling jelas dari meningkatnya keterlibatan China di Timur Tengah adalah ledakan aktivitas ekonomi (Chen, 2011).
RRC menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempromosikan tujuan politiknya. Peningkatan aktivitas ekonomi China di Teluk dapat dipahami sebagai upaya untuk menemukan pasar dengan penekanan pada infrastruktur dan kebutuhannya akan keamanan energi (Guzansky & Lavi, 2020). Energi tentu saja telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi China yang luar biasa, Arab Saudi secara konsisten menjadi sumber minyak regional teratas, dan di beberapa tahun terakhir bergantian dengan Rusia sebagai mitra minyak global nomor satu China. Sebagai negara adidaya minyak dunia, hal ini tidak mengejutkan. Arab Saudi memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia, terbukti sebesar 267 miliar barel, terhitung 16 persen dari minyak dunia (Fulton, 2020).
Negara-negara Teluk Persia berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi China. Pada tahun 2000, China mengonsumsi 4,8 juta barel minyak per hari. Pada tahun 2013, lebih dari separuh impor minyak China berasal dari kawasan tersebut. Arab Saudi menjadi pemasok utama selama beberapa tahun bersama dengan Rusia. Pada tahun 2019, China mengonsumsi sekitar 14,5 juta barel per hari. Selain itu, seiring meningkatnya minat China dalam diversifikasi energi, Beijing telah mengarahkan pandangannya pada impor gas. Dengan demikian, dari perspektif energi terbukti bahwa Teluk Persia semakin penting dalam perhitungan kebijakan luar negeri China. Selain itu, wilayah tersebut tidak memiliki persediaan bahan kimia yang signifikan. Ini sangat penting bagi industri manufaktur China dan bagi kemajuan ekonomi China (Houghton, 2022).
China tetap menjadi pembeli utama minyak dan gas alam dari eksportir Timur Tengah. Beijing kemungkinan akan semakin bergantung pada energi dari kawasan ini di tahun- tahun mendatang. Hal ini dikarenakan negara tersebut diproyeksikan akan meningkatkan konsumsi energinya secara besar. China telah lama mempertahankan pendekatan yang seimbang terhadap impor energi di Teluk. Mengingat hubungan dekat Saudi dengan Amerika Serikat, China khawatir AS dapat menekan mereka untuk mengganggu aliran minyak ke China. Kekhawatiran ini meningkatkan anggapan pentingnya Iran, yang dipandang China lebih resisten terhadap kebijakan AS.
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kepentingan China di bidang ekonomi dengan Arab Saudi dan Iran sangatlah besar. Bisa dilihat dari perspektif sumber daya, negara-negara Teluk Persia ini menyimpang cadangan minyak, gas, dan energi lainnya yang dibutuhkan oleh China. Hal ini juga bisa mendukung mega proyek mereka yang disebut BRI sebagai sarana untuk integrasi dan interkoneksi di bidang perdagangan. Dari sini bisa diilustrasikan bahwa China memandang penting Arab Saudi dan Iran. Kedua negara tersebut merupakan penghasil sumber daya alam yang dibutuhkan China. Sehingga menjadi masuk akal apabila China bersikap hangat dan mendorong kedua negara tersebut untuk rekonsiliasi dengan tujuan kepentingan ekonomi China bisa terjaga dan semakin kuat.

## Kepentingan Ideologi
Pada awal abad ke-20, Uyghur secara singkat mendeklarasikan kemerdekaan untuk wilayah tersebut tetapi berada di bawah kendali penuh pemerintah Komunis China yang baru pada tahun 1949. Hal ini disikapi serius oleh China. Beberapa negara termasuk AS, Inggris, Kanada, dan Belanda, menuduh China melakukan genosida yang didefinisikan oleh konvensi internasional sebagai niat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau agama. China mengatakan tindakan keras di Xinjiang diperlukan untuk mencegah terorisme. Membasmi ekstremisme Islam dan kamp-kamp itu adalah alat yang efektif untuk melawan terorisme (bbc.com, n.d.).
Dalam konteks internal, perhatian utama China adalah minoritas Muslim Uyghur yang sebagian besar tinggal di provinsi Xinjiang. Kelompok ini dianggap dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekstremis, teroris, atau separatis. Tindakan keras pemerintah dan kebijakan penahanan telah memicu klaim dari negara-negara Barat bahwa Beijing menyalahgunakan hak asasi manusia kepada kelompok Uyghur. Sementara itu, Teluk Persia merupakan kawasan dengan mayoritas negara Muslim berpengaruh yang semuanya mengklaim sebagai pembawa bendera Islam yang sebenarnya, termasuk Iran dan Arab Saudi. Oleh karena itu, China berusaha menggunakan hubungannya dengan negara-negara tersebut untuk membenarkan kebijakannya di Xinjiang. Pada tahun 2019 sebagian besar negara Teluk Persia menandatangani surat kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan dukungan mereka terhadap kebijakan China di Xinjiang (Houghton, 2022).
Namun, reputasi dan persepsi China di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta dunia Islam diuji dengan situasi minoritas Muslim Uyghur di China. Meskipun umumnya dikonseptualisasikan oleh China sebagai “ancaman Islam” dan “kasus terorisme”, mengingat semua jalur BRI memotong sebagian besar negara Muslim. Pada Mei 2021, China mengambil alih jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Peran ini memberi China kesempatan untuk menggambarkan dirinya sebagai kekuatan super yang bertanggung jawab dan membantu mempromosikan visi multilateralisme China (Rózsa, 2021).
China mencoba menyeimbangkan hubungannya dan melewati perbedaan strategis dan ideologis regional dengan mengejar hubungan bersama Iran. Di sisi lain, China semakin dekat dengan Arab Saudi, Mesir, dan Israel. Perjalanan Presiden Xi Jinping ke Timur Tengah pada awal tahun 2016 dipuji oleh media China sebagai langkah signifikan yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut bagi China. Arab Saudi tetap menjadi pemasok minyak terbesar China, tetapi kunjungan yang sama juga menjadikan Presiden Xi sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi Iran setelah pencabutan sanksi sebagai bagian dari kesepakatan nuklir yang dicapai dengan P5+1 dan Uni Eropa (Afterman, n.d.). Beijing merilis dokumen kebijakan Arab pertama pada 13 Januari 2016, berjudul “ China’s Policy Document on Arab Countries ” yang merangkum visi China untuk wilayah tersebut. Salah satu isu utama yang tercakup dalam dokumen tersebut adalah pembentukan persamaan kerja sama (1+2+3), di mana angka 1 mewakili energi sebagai kepentingan fundamental, angka 2 mewakili infrastruktur serta perdagangan dan investasi, sedangkan 3 mewakili kepentingan kerjasama di bidang energi nuklir, satelit, dan sumber energi baru (strategiecs. com, n.d.).
Pada aspek ini, China memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi ideologi mereka di kancah internasional. Sikap represif China dalam menentang Uyghur tumbuh subur di wilayahnya oleh negara-negara Barat dan aliansinya dipandang sebagai kejahatan berat. Namun di sisi lain, China mendekat kepada negara Teluk Persia seperti Arab Saudi dan Iran yang merupakan dataran mayoritas Muslim dunia. Secara sederhana, China berhaluan komunis, Barat berhaluan liberal. Barat menentang kebijakan China terhadap Uyghur, namun Iran-Saudi mendukung sikap China karena memandang hal tersebut sebagai perlawanan terhadap potensi kejahatan teorisme. Dampaknya, posisi China menjadi kuat karena didukung negara Muslim untuk memerangi kelompok Uyghur, sehingga eksistensi China berada dalam posisi yang relatif aman.

## Penutup
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa China memiliki hubungan yang harmonis dengan Arab Saudi dan Iran. Hubungan ini terus terjaga dan terpelihara karena adanya kepentingan China di Teluk Persia. Adapun kepentingan China di bidang pertahanan yaitu China memandang Arab Saudi dan Iran sebagai mitra pertahanan strategis di kawasan Timur Tengah baik dalam penguatan militer maupun persenjataan. Kemudian, kepentingan ekonomi di Arab Saudi-Iran sangat penting karena kedua negara Teluk Persia itu menyimpan sumber daya alam yang bisa mencukupi kebutuhan China, selain aspek perdagangan dan visi BRI China di Timur Tengah. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi dan Iran berimplikasi positif terhadap kepentingan tatanan dunia bagi China. Pada satu sisi, China bisa menjalankan proyek strategis di Teluk Persia. Di sisi lain, eksistensi China sebagai negara yang tidak memihak kelompok manapun di tengah konflik dan ketegangan tidak memengaruhi hubungan baik
kemitraan dengan Arab dan Iran. Terakhir, untuk mempertahankan ideologi memerangi terorisme dan tindak kejahatan, China tidak bisa sendiri dalam menghadapi gempuran Barat. China membutuhkan bantuan negara Teluk Persia yang mayoritas Muslim untuk memberikan stigma bahwa yang dilakukan oleh China tidak bertentangan dengan Muslim.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga penerbitan.

## Pendanaan
Penulis melakukan penelitian ini secara mandiri dan tidak menerima pendanaan.

## Daftar Pustaka
Afterman, G. (n.d.). China’s Growing Interest in the Middle East . Retrieved from lowyinstitute. org: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-growing-interest-middle-east Aras, B. (2023). Saudi-Iranian Normalization and its Repercussions on Israel-Iran Confrontation (Restoration of Saudi-Iranian Ties: Wider Geopolitical Implications).
Gulf Studies Center Policy Brief, 11 , 1-10.
Bagheri, A. (n.d.). China-Saudi Arabia Missile Cooperation . Retrieved from mepei.com: https:// mepei.com/china-saudi-arabia-missile-cooperation/
bbc.com. (n.d.). Who are the Uyghurs and Why is China being Accused of Genocide? Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037
Blanchard, C. M. (2023). Middle East and North Africa-China Relations. Congressional Research Service , 1-34. Burchill, S. (2005). The National Interest in International Relations Theory. New York: Palgrave Macmillan.
Chen, J. (2011). The Emergence of China in the Middle East. Stategic Forum, 271 , 1-8. Charles, Chong, & Han Wu. (2017). Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling. The Korean Journal of International Studies, 15 (3), 391-420. doi:10.14731/kjis.2017.12.1
Ciorciari, J. D., & Haacke, J. (2019). Hedging in International Relations: An Introduction. International Relations of the Asia-Pacific, 19 (3), 367-374.
Degang, S. (2018). China’s Soft Military Presence in the Middle East. King Faisal Center for Research and Islamic Studies , 1-12.
DIIS. (2015). China and the Challenges in Greater Middle East. Conference Report, Danish Institute for International Studies and University of Copenhagen , 1-49.
eng.mod.gov.cn. (n.d.). China, Iran and Russia Hold Joint Maritime Exercise in Gulf of Oman . Retrieved from China Military Online: http://eng.mod.gov.cn/xb/MilitaryServices/ News_213106/16209920.html eng.mod.gov.cn. (n.d.). China, Saudi Arabia Vow to Boost Military Cooperation . Retrieved from Ministry of National Defense: http://eng.mod.gov.cn/xb/News_213114/ TopStories/4903623.html
Faiza, A. N. (n.d.). Anggaran Militer Arab Saudi 2 Tahun Terakhir, Rp652 Triliun untuk 2022 . Retrieved from international.sindonews.com: https://international.sindonews. com/read/716203/43/anggaran-militer-arab-saudi-2-tahun-terakhir-rp652-triliun- untuk-2022-1647561837/10
Fulton, J. (2020). China-Saudi Arabia Relations Through the ‘1+2+3’ Cooperation Pattern.
Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies , 1-12. doi:10.1080/25765949.2020.1 841991
Guzansky, Y., & Lavi, G. (2020). Saudi Arabia-China Relations: A Brave Friendship or Useful Leverage? Strategic Assessment, 23 (2), 109-114.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Harold, S., & Nader, A. (2012). China and Iran: Economic, Political, and Military Relations.
Center for Middle East Public Policy, RAND Corporation , 1-9.
Houghton, B. (2022). China’s Balancing Strategy between Saudi Arabia and Iran: The View from Riyadh. Asian Affairs, 53 (1), 124-144. doi:10.1080/03068374.2022.2029065
Jin, W. (2016). Selective Engagement: China’s Middle East Policy after the Arab Spring. Strategic Assessment, 19 (2), 105-117.
Khan, S. A. (2021). China’s Increasing Influence in the Middle East. E-International Relations , 1-6.
Liangxiang, J. (2020). China and Middle East Security Issues: Challenges, Perceptions and Positions. IAI Papers, 20 , 1-22.
Loft, P., Curtis, J., & Ward, M. (2022). China and the US in the Middle East: Iran and the Arab Gulf. Commons Library Research Briefing , 1-44.
Lons, C., Fulton, J., Sun, D., & Tamimi, N. A. (2019). China’s Great Game in the Middle East. Policy Brief , 1-33.
Mackenzie, P. (2010). A Closer Look at China-Iran Relations. CNA China Studies , 1-18. mepc.org. (n.d.). The Middle East and China . Retrieved from Middle East Policy Council: https://mepc.org/speeches/middle-east-and-china
Metea, I. G. (2020). National Interest, Terminology and Directions of Approach. International Conference Knowledge-Based Organization, 26 (1), 75-79.
Nouri, M. A. (2023). Why Iran-Saudi Reconciliation may be Shaky . Retrieved from www.stimson. org: https://www.stimson.org/2023/why-iran-saudi-reconciliation-may-be-shaky/
Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. British Journal International Studies, 2 , 246-266. Oktav, Ö. Z. (n.d.). Saudi-Iran Reconciliation: China’s Mediator Role in Middle East . Retrieved from www.dailysabah.com: https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/saudi-iran- reconciliation-chinas-mediator-role-in-middle-east Omidi, A. (2023). What are the Drivers and Implications of Reconciliation between Iran and Saudi Arabia? Retrieved from www.middleeastmonitor.com: https://www.middleeastmonitor. com/20231004-what-are-the-drivers-and-implications-of-reconciliation-between-iran- and-saudi-arabia/
Raco, J. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Rózsa, E. N. (2021). China’s Interests in the Middle East and North Africa. IEMed, Mediterranean Yearbook , 68-73.
Sari, I. (2023). The Impact of the Iran-Saudi Arabia Deal on the Middle East: A New Wave of Regional Normalization? Orsam Analysis, 312 , 1-24.
Soong, J. J. (2023). The Political Economy of Asian States and Their Development Strategies under USA-China Power Rivalry: Conducting Hedging Strategy on Triangular Relation and Operation. The Chinese Economy, 56 (4), 245-255.
Stanzel, A. (2022). China’s Path to Geopolitics: Case Study on China’s Iran Policy at the Intersection of Regional Interests and Global Power Rivalry. SWP Research Paper , 1-34. strategiecs.com. (n.d.). China’s Strategy in the Middle East from an Analytical Perspective . Retrieved from Strategiecs Team: https://strategiecs.com/en/analyses/chinas-strategy- in-the-middle-east-from-an-analytical-perspective
Tessman, B., & Wolfe, W. (2011). Great Powers and Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy. International Studies Review, 13 , 214-240. The Iran Primer. (2016, Januari 6). Timeline of Iran-Saudi Relations . Retrieved from iranprimer.usip.org: https://iranprimer.usip.org/blog/2016/jan/06/timeline-iran-saudi- relations
Torres, J. I. (2023). China’s Consolidation in the Middle East. Analysis Paper IEEE, 32 , 1-12. Yuzhu, W. (2021). Hedging Strategy: Concept, Behavior, and Implications for China- ASEAN Relations. Chinese Academy of Social Sciences (AEACC-CASS), 1 (2), 1-36.

## Tentang Penulis
Ahmad Zainal Mustofa merupakan alumnus Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi Kajian Timur Tengah pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Area yang menjadi fokus risetnya yaitu diplomasi, studi konflik, pertahanan dan keamanan.