Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
Volume: 4, No. 2, Juli-Desember 2017 Halaman: 184-194

## Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan

## Sumarno
Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Riau sumarno.s@lecturer.unri.ac.id

## Gimin
Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Riau gim_unri@yahoo.co.id

## Syakdanur Nas
Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Riau danunas@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the differences in the number of single tuition fees and non-single  tuition;  the  proportion  of  resources  and  the  allocation  of  funds  before  and after the single tuition policy; and the quality of educational services by single tuition and non-single tuition college students. The data was collected from students and leaders at the University of Riau through questionnaires, documentation, and interviews. Data were analyzed  descriptively  and  different  test.  The  results  show  that  the  amount  of  a  single tuition fee is not much different from the non-single tuition fee. The proportion of funding sources  from  the  public  increased  after  a  single  tuition  policy,  but  the  proportion  of allocations  for  operational  costs  decreased.  Single  tuition  college  students  rated  the quality  of  educational  services  lower  than  the  non-single  tuition  of  students  with significant differences. Single tuition does not significantly affect the quality of education services.
Keywords: single tuition fee, education services

## Article Info
Received date: 2 Oktober 2017 Revised date: 5 November 2017 Accepted date: 5 November 2017

## PENDAHULUAN
Uang Kuliah Tunggal menurut Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 55 Tahun 2013 antara lain dimaksudkan untuk meringankan beban mahasiswa  terhadap  pembiayaan  pendidikan. Dalam  pasal  5  disebutkan  bahwa  perguruan tinggi  negeri  tidak  boleh  memungut  uang pangkal  dan  pungutan  lain  selain  uang  kuliah tunggal  dari  mahasiswa  baru  program  sarjana (S1)  dan  program  diploma  mulai  tahun akademik 2013/2014.
Kebijakan  Permendikbud  tentang  uang kuliah  tunggal  (UKT)  dimaksudkan  untuk meringankan  beban  mahasiswa,  namun  dalam pelaksanaannya  menuai  banyak  kritikan  dan penolakan karena justru dianggap memberatkan mahasiswa. Kritikan dan penolakan  terhadap  kebijakan  UKT  tersebut juga muncul dari mahasiswa Universitas Riau. Sebagaimana  diberitakan  di  berbagai  media (riaupos.co, 26 Mei 2013; bahanamahasiswa.co, 10 Juni 2013;
kampus.okezone.com, 08  Oktober  2013; pewarta-indonesia.com,  09  Oktober  2013; gagasanriau.com,  05  Desember  2013)  yang intinya    mahasiswa  keberatan  dan  menolak kebijakan UKT karena terlalu mahal, memberatkan, dan tidak transparan.
Menurut  PP  No.17  Tahun  2010  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bab  II Pasal 3 ayat b, pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat. Karena  pengelolaan  pendidikan  ditujukan untuk  menjamin  mutu  maka  pembiayaan pendidikan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan,  sebagaimana  pendapat Wissema  (2009)  bahwa  salah  satu  faktor intrinsik  yang  berpengaruh  besar  terhadap peningkatan  mutu  pendidikan  di  perguruan tinggi  adalah  ketersediaan  dana.  Begitu  juga hasil  penelitian  Moses  &  Rahmayanti  (2008) tentang  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kualitas  Pendidikan  Pada  Perguruan  Tinggi menyimpulkan bahwa faktor keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas
pendidikan.  Dalam  UU  No.  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi  pasal  83  (1) disebutkan  bahwa  Pemerintah  menyediakan dana  Pendidikan  Tinggi  yang  dialokasikan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN). Di samping dana dari APBN, pendanaan  pendidikan  tinggi  juga  dapat bersumber dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun  biaya  yang  ditanggung  mahasiswa sesuai  dengan  kemampuan  mahasiswa,  orang tua  mahasiswa,  atau  pihak  lain yang membiayainya.
Mulyasa  (2004)  mengungkapkan  bahwa komponen keuangan dan pembiayaan merupakan  komponen  yang  menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar yang  penggunaannya  antara  lain  untuk  biaya fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang habis pakai).  Begitu  juga  Michael  (2005)  yang menyatakan  bahwa  pengurangan  pendanaan menyebabkan kondisi layanan yang memburuk, pemeliharaan bangunan yang terbengkalai, dan penurunan  kualitas  akademis.  Pernyataan tersebut  juga sesuai  pendapat  Sumarno (2012) yang  mengungkapkan  bahwa  rendahnya  mutu Perguruan  Tinggi  (PT)  di  Indonesia  salah satunya disebabkan oleh rendahnya dana untuk membiayai  PT.  Pengaruh  pendanaan  terhadap mutu  pendidikan  juga  dibuktikan  oleh  data yang terungkap dalam penelitiannya Sumarno, Kartikowati,  &  Astuti  (2014)  bahwa  besarnya uang  komite  yang  ditanggung  siswa  pada sekolah unggul besarnya tiga kali lipat daripada uang komite sekolah biasa. Hal itu menunjukkan  bahwa  bila  dana  pendidikannya kecil,  maka  mutunya  terbatas  atau  menjadi rendah.
Proporsi sumber dana masyarakat (termasuk  didalamnya  uang  kuliah  dari mahasiswa) setelah penerapan UKT mengalami kenaikan,  yaitu  menjadi  sebesar  75,8% sedangkan sebelumnya hanya 67,4%. Proporsi alokasi  dananya  juga  ada  yang  mengalami kenaikan  yaitu  alokasi  untuk  belanja  barang yaitu  menjadi  sebesar  52,4%  dari  sebelumnya 48,7%; sedangkan alokasi untuk belanja modal menurun yaitu menjadi 13,1% dari sebelumnya sebesar 14,7%. Adanya kenaikan sumber dana
masyarakat  dan  alokasinya  untuk  belanja barang,  secara  teoretik  akan  menaikan  mutu layanan pendidikannya.
Menurut  Ruben  (1999),  ada  lima  hal pokok yang harus diperhatikan oleh manajemen perguruan tinggi agar terjaga mutu pendidikannya, yaitu: 1) teaching/ learning; 2) service/ outreach; 3) schollarship/ research; 4) workplace satisfaction, dan 5) financial. Lebih lengkap (Ruben, Schreiner dan Juillerat, 2009) dalam mengukur layanan pendidikan menggunakan Student  Satisfaction  Inventory yang  meliputi  9  aspek,  yaitu: 1)  academic advising  effectiveness,  2)  campus  climate,  3) campus  life,  4)  campus  support  services,  5) instructional  effectiveness,  6)  recruitment  and financial  aid  effectiveness,  7)  registration effectiveness,  8)  safety  and  security,  and  9) student centeredness.
Mengacu pada permasalahan dan pemikiran  di  muka,    penelitian  ini  mengkaji tentang  UKT  dan  pengaruhnya  terhadap layanan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:  a)  Ada  tidaknya  perbedaan besaran  UKT  dan  uang  kuliah  sebelum kebijakan UKT diterapkan, b) Proporsi sumber dan  alokasi  dana  pendidikan  sebelum  dan sesudah  penerapan  UKT,  c)  Mutu  layanan pendidikan  yang  dirasakan  mahasiswa  UKT dan non-UKT.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  yang  mencoba  mengungkap  tentang penerapan  UKT  dan  pengaruhnya  terhadap mutu  layanan  pendidikan  yang  dirasakan mahasiswa. Penelitian dilakukan di Universitas Riau,  dengan  respondennya  adalah  unsur pimpinan  dan  mahasiswa  di  lingkungan Universitas  Riau.  Responden  pimpinan  di lingkungan  Universitas  diambil  dengan  teknik purposive sampling , yaitu para pimpinan, baik di  tingkat  universitas  maupun  fakultas,  yang memahami  tentang  kebijakan  keuangan  UKT/ non-UKT  dan  pengelolaan  keuangannya. Responden  mahasiswa  diambil  dengan  teknik cluster  random  sampling ,  yaitu  kelompok mahasiswa  UKT  (angkatan  2013/2014)  dan
kelompok  mahasiswa  non-UKT  (angkatan sebelum  2013).  Masing-masing  kelompok UKT  dan  non-UKT  tersebut  diambil  secara acak  di  sembilan  fakultas,  dengan  jumlah mahasiswa  30  orang  setiap  fakutas  (15  orang mahasiswa UKT dan  15 orang mahasiswa non- UKT)  sehingga  jumlah  sampel  mahasiswa sebanyak 270 orang (135 mahasiswa UKT dan 135  mahasiswa  non-UKT).  Data  penelitian dikumpulkan dengan teknik pemberian angket, dokumentasi, dan wawancara. Angket digunakan  untuk  mengumpulkan  data  tentang mutu layanan pendidikan dan biaya pendidikan yang  dikeluarkan  oleh  mahasiswa  nonUKT. Instrumen  angket  tentang  mutu  layanan pendidikan  merupakan  angket  tertutup  yang disusun  berdasarkan  konsep  mutu  layanan pendidikan  sembilan  indikator  dengan  skala penilaian 1 hingga 5 (Tidak Memuaskan hingga Sangat Memuaskan). Instrumen angket tentang biaya penndidikan mahasiswa non-UKT merupakan  angket  terbuka  yang  disusun berdasarkan  konsep  biaya  pendidikan  yang dikeluarkan mahasiswa untuk keperluan kuliahnya,  selain  biaya  pribadi.  Dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh universitas, baik yang  bersumber  dari  mahasiswa  maupun  dari sumber lainnya.
Data  dianalisis  secara  deskriptif  dan  uji beda.  Analisis  deskriptif  untuk  mendapatkan gambaran tentang: biaya kuliah baik yang UKT maupun  non-UKT,  mutu  layanan  pendidikan yang  diterima  mahasiswa,  serta  proporsi sumber dan alokasi dana pendidikan Universitas  Riau.  Analisis  uji  beda  dengan teknik  uji  t  beda  rata-rata,  untuk  menganalisis ada  tidaknya  perbedaan  besarnya  biaya  kuliah UKT  dan  non-UKT  serta  perbedaan  layanan pendidikan yang diterima mahasiswa UKT dan non-UKT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Pada hasil penelitian ini akan dipaparkan mengenai  biaya  pendidikan  oleh  mahasiswa UKT  dan  non-UKT  serta  perbedaannya; proporsi  sumber  dan  alokasi  dana  pendidikan universitas;  serta  layanan  pendidikan  yang
diterima  oleh  mahasiswa  UKT  dan  non-UKT beserta perbedaannya.

## Biaya pendidikan mahasiswa UKT dan Non- UKT
Data biaya pendidikan  yang dikeluarkan oleh  mahasiswa  UKT  mapun  non-UKT  di Universitas Riau dapat  ditunjukkan pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Data Biaya Pendidikan Mahasiswa Kelompok UKT dan Non-UKT Indeks Mhs UKT (Rp) Mhs Non-UKT (Rp) Minimum 500.000,00 750.000,00 Maksimum 13.425.000,00 27.000.000,00 Rata-rata 3.749.614,81 3.578.950,77 Mode 3.125.000,00 904.200,00
Sumber: data penelitian, diolah
Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa rata- rata  dan  mode  biaya  pendidikan  yang dikeluarkan  kelompok  mahasiswa  UKT  di Universitas  Riau  lebih  tinggi  dibanding kelompok non-UKT. Nilai rata-rata yang lebih tinggi (Rp3.749.614,81 dibanding Rp3.578.950,77) menggambarkan bahwa penerapan kebijakan UKT di Universitas Riau secara  umum  meningkatkan  jumlah  absolut biaya
pendidikan
yang harus ditanggung/dikeluarkan  mahasiswa.  Begitu juga nilai mode yang lebih tinggi Rp3.125.000,00  dibanding  Rp904.200,00), menggambarkan  bahwa  mahasiswa  kelompok UKT  yang  membayar  biaya  pendidikan  lebih tinggi  jumlahnya  lebih  banyak  dibandingkan mahasiswa  kelompok  non-UKT.    Hanya  saja rentang  jumlah  biaya  pendidikan  mahasiswa kelompok  UKT  (minimum  Rp500.000,00 maksimum  Rp13.425.000,00)  lebih  rendah disbandingkan mahasiswa kelompok non-UKT (minimum Rp750.000,00 maksimum Rp27.000.000,00).
Artinya bahwa pada mahasiswa kelompok UKT hanya menanggung biaya  pendidikan  antara  Rp500.000,00  hingga Rp13.425.000,00; sedangkan mahasiswa kelompok non-UKT tanggungan biaya pendidikannya  antara  Rp750.000,00  hingga Rp27.000.000,00. Rentang besaran uang kuliah mahasiswa non-UKT yang lebih besar tersebut
dapat  menggambarkan  bahwa  masyarakat/ mahasiswa  memiliki  kemampuan  ekonomi untuk  menanggung  biaya  kuliah  yang  lebih tinggi dari besaran UKT (Rp500.000,00 hingga Rp13.425.000,00).
Walaupun  secara  absolut  ada  perbedaan rata-rata  biaya  pendidikan  antara  mahasiswa kelompok  UKT  dan  Non  UKT,  namun  secara statistik  ternyata  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji beda seperti tabel 2 berikut.
Tabel 2. Hasil Uji Beda Biaya Pendidikan Mahasiswa Kelompok UKT dan Non-UKT
Uji Perbedaan Varians Uji Perbedaan Rata- rata F Sig. t df Sig. Biaya Pendi- dikan Varians sama 8.020  .005  .348 268  .728 Varians tidak sama .348  217.650  .728

## Sumber: Hasil pengolahan data
Tabel 2. di atas menunjukan t hitung 0,348 dengan  probabilitas  0,728  >  0,05.  Itu  berarti bahwa  rata-rata  biaya  pendidikan  dari  kedua kelompok sampel tersebut tidak ada perbedaan yang  signifikan.  Tidak  adanya  perbedaan secara  statistik  antara  biaya  pendidikan mahasiswa  UKT  dan  non-UKT  memberikan gambaran  bahwa  besaran  biaya  pendidikan diantara  kedua  kelompok  mahasiswa  tersebut secara  umum  tidak  berbeda  secara  signifikan. Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  secara keseluruhan  besaran  biaya  pendidikan  UKT dan  non-UKT  relatif  sama.  Hal  tersebut mengandung  makna  bahwa  biaya  pendidikan mahasiswa non-UKT yang dikeluarkan sepanjang  semester  hampir  (relatif)  sama dengan  biaya  kuliah  mahasiswa  UKT  yang dikeluarkan  (dibayar)  sekaligus  pada  saat membayar  uang  kuliah  pada  awal  semester. Pengeluaran  yang  hanya  sekaligus  tersebut yang kemungkinan menjadi keberatan mahasiswa,  karena  harus  ada  dana  sejumlah kelompok UKT-nya pada saat membayar uang kuliah (SPP).
Proporsi sumber dan alokasi dana pendidikan di universitas Penerimaan Universitas Riau (UR) tahun 2013 (sebelum UKT) sebesar
Rp394.166.849.000,00  sedangkan  tahun  2014 (sesudah UKT) sebesar Rp413.728.568.000,00. Jumlah  absolut  tersebut  menunjukkan  bahwa dana pendidikan sesudah kebijakan UKT lebih besar  dibandingkan  sebelum  kebijakan  UKT. Hal itu sesuai dengan hasil uji deskriptif biaya pendidikan  mahasiswa,  bahwa  dengan  adanya penerapan  kebijakan  UKT  dana  pendidikan yang  diterima  universitas  meningkat  karena rata-rata dan jumlah mahasiswa yang membayar biaya pendidikan lebih besar setelah penerpan kebijakan UKT.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan baik untuk untuk kegiatan  fakultas  maupun  lembaga-lembaga pendukung  lainnya,  baik  untuk  investasi maupun biaya operasional. Sumber penerimaan dua  tahun  terakhir  (2013  dan  2014)  sebagian besar  berasal  dari  dana  masyarakat  sebesar 67,4%  dan  75,8%  yang  berupa  PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  sebesar 100%  dan  99,9%.  Sumber  lainnya  yaitu  dari Pemerintah  sebesar  32,6%  dan  24,2%  yang berupa BOPTN (Biaya Operasional Perguruan Tinggi  Negeri)  sebesar  100%  dan  85,1%. Meskipun  pada  tahun  2014  ada  sumber  dari kegiatan  usaha  tetapi  proporsinya  sangat  kecil yaitu  hanya  0,1%.  Besarnya  peningkatan sumber dana dari dana masyarakat pada tahun 2014  (dari  67,4%  menjadi  75,8%)  yang melebihi  dari  peningkatan  sumber  kegiatan usaha  (dari  0%  menjadi  0,1%)  menunjukkan bahwa  sumber  dana  dari  uang  kuliah mahasiswa  (PNBP)  pada  tahun  2014  (setelah penerapan UKT) meningkat.
Dilihat dari penggunaanya, dana tersebut sebagian  besar  teralokasi  untuk  membiayai “Belanja Pegawai” dan “Belanja Barang”, yaitu pada  tahun  2013  masing-masing  34,5%  dan 52,4%;  sedangkan  tahun  2014  masing-masing 34,4%  dan  48,7%.  Penggunaan  dana  untuk belanja modal relatif kecil (13,1% dan 14,7%), begitu  juga  untuk  bantuan  sosial  (0,00%dan 2,2%).  Proporsi  belanja  pegawai  pada  tahun 2014 (sesudah penerapan UKT) dan pada tahun 2013 (sebelum penerapan UKT) ternyata relatif sama  yaitu  masing-masing  sebesar  34,4%  dan 34,5%,  sedangkan  proporsi  belanja  barang
(operasional  non  gaji/  tunjangan)  pada  tahun 2014 (sesudah penerapan UKT) ternyata lebih kecil  dibanding  pada  tahun  2013  (sebelum penerapan  UKT),  yaitu  menjadi  48,7%  dari sebelumnnya  sebesar  52,4%.    Hal  itu  dapat menunjukkan  bahwa  biaya  untuk  kegiatan operasional  setelah  penerapan    UKT  (tahun 2014)  menurun  dibanding  sebelum  penerapan UKT  (tahun  2013).  Proporsi  sumber  dan penggunaan  dana  beserta  unsur  masing- masingnya dapat ditunjukkan seperti pada tabel 3 berikut.

## Tabel 3. Proporsi Sumber dan Penggunaan Dana Universitas Riau Tahun 2013 dan 2014
Sumber Dana Tahun Proporsi 1. Pemerintah: 2013 (non UKT) 32,6% 2014 (UKT) 24,2% a. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 2013 100,0% 2014 85,1% b. Hibah 2013 0,0% 2014 14,9% 2. Masyarakat: 2013 (non UKT) 67,4% 2014 (UKT) 75,8% a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2013 100,0% 2014 99,9% b. Kegiatan usaha 2013 0,0% 2014 0,1% Penggunaan Dana 2013 (non UKT) 100% 2014 (UKT) 100% 1. Belanja Pegawai 2013 34,5% 2014 34,4% 2. Belanja Barang 2013 52,4% 2014 48,7% 3. Belanja Modal 2013 13,1% 2014 14,7% 4. Belanja Bantuan Sosial 2013 0,0% 2014 2,2%
Sumber: Bag. Keuangan UR, diolah.

## Mutu Layananan Pendidikan
Menurut  penilaian  mahasiswa  secara keseluruhan (mahasiswa UKT dan non-UKT), mutu  layanan  pendidikan  di  Universitas  Riau secara  umum  sudah  masuk  kategori  tinggi. Adapun  sebarannya  dapat  ditunjukkan  seperti dalam tabel berikut.
Tabel 4. Mutu Layanan Pendidikan Universitas Riau
Menurut Persepsi Mahasiswa Kategori Frekuensi % % Kumulatif Sangat Tinggi 17 6.3 6.3 Tinggi 223 82.6 88.9 Rendah 23 8.5 97.4 Sangat Rendah 7 2.6 100.0 Jumlah 270 100.0

## Sumber: Hasil Pengolahan data
Tabel 4. di atas menunjukan bahwa secara umum  (82,6%)  mahasiswa  responden  menilai mutu  layanan  pendidikan  Universitas  Riau tergolong  kategori  tinggi,  bahkan  6,3% menyatakan  sangat  tinggi.  Meskipun  ada mahasiswa  yang  merasakan  mutu  layanan pendidikan  Universitas  Riau  pada  kategori rendah  dan  sangat  rendah,  namun  relatif  kecil yaitu  sebesar  11,1%.  Bila  dilihat  dari  masing- masing  kelompok  mahasiswa  UKT  dan  non- UKT,  mutu  layanan  pendidikannya  nampak dalam tabel berikut.
Tabel 5. Skor Mutu Layanan Pendidikan Universitas Riau Berdasar Kelompok Uang Kuliah Mahasiswa
Kelompok  n  Rata-rata Simpangan baku Layanan Pendidikan UKT 135 2,973 0,5416 Non UKT  135 3,209 0,4203

## Sumber: Hasil pengolahan data
Rata-rata Skor mutu layanan  pendidikan pada Tabel 5. di atas nampak bahwa kelompok mahasiswa  non-UKT  lebih  besar  daripada kelompok mahasiswa UKT. Hal itu menunjukkan  bahwa  mahasiswa  Non-UKT rata-rata memberikan penilaian mutu pelayanan yang  lebih  tinggi  dibanding  mahasiswa  UKT (3,209  >  2,973).  Ini  berarti  bahwa  layanan pendidikan  yang  dirasakan  oleh  mahasiswa UKT  lebih  rendah  dibanding  yang  dirasakan oleh mahasiswa non-UKT. Perbedaan tersebut ternyata  terbukti  signifikan  secara  statistik, dimana  nilai  t hitung sebesar  -3.992  dengan signifikansinya  sebesar  0,000  <  0,05).  Hal tersebut menggambarkan bahwa secara absolut dan relatif mahasiswa kelompok UKT merasakan  layanan  pendidikan  yang  lebih rendah dibandingkan layanan pendidikan yang
dirasakan oleh mahasiswa kelompok non-UKT. Hasil  uji  beda  statistik  tentang  mutu  layanan dari kelompok mahasiswa UKT dan kelompok mahasiswa non-UKT tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 6.
Adanya perbedaan secara signifikan mutu layanan  yang  dirasakan  oleh  kedua  kelompok mahasiswa  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa penerapan  UKT  menurunkan  mutu  layanan yang dirasakan mahasiswanya. Kondisi tersebut  dapat  diduga  disebabkan  oleh  adanya penurunan  proporsi  penggunaan  dana  untuk belanja barang (operasional non gaji/tunjangan) pada  masa  penerapan  UKT.  Tetapi  dapat  saja disebabkan mahasiswa kelompok UKT “merasa”  membayar  uang  kuliah  yang  lebih besar sebagaimana terungkap pada rata-rata dan modus biaya pendidikan mahasiswa UKT yang lebih besar daripada mahasiswa non-UKT.
Tabel 6. Hasil Uji Beda Mutu Layanan Pendidikan Mahasiswa UKT dan Non-UKT
Uji Perbedaan Varians Uji Perbedaan Rata-rata F Sig t df Sig. Layan an Pendi dikan Varians sama 2,195 0,140 -3,992 268 0,000 Varians tidak sama -3,992 252,440 0,000

## Sumber: hasil pengolahan data

## Pengelolaan UKT di Universitas Riau
Besaran UKT di Universitas Riau dibagi dalam  lima  kategori  yang  didasarkan  pada kelompok kemampuan ekonomi orangtua/mahasiswa.  Kelompok  1  merupakan kategori uang kuliah per semester yang paling rendah  yang  diperuntukkan  bagi  orang tua/mahasiswa  yang  kemampuan  ekonominya termasuk tidak mampu atau miskin. Kelompok 2 merupakan uang kuliah  yang besarnya lebih tinggi daripada Kelompok 1 yang diperuntukkan  bagi  orangtua/mahasiswa  yang kemampuan ekonominya lebih tinggi daripada Kelompok  1.  Begitu  seterusnya,  peningkatan kelompoknya  merupakan  peningkatan  besaran uang  kuliahnya,  hingga  Kelompok  5  yang besarnya uang kuliahnya paling tinggi.
Sebaran proporsi jumlah mahasiswa UKT Kelompok 4 dan 5 pada tahun 2014 sebanyak 76% (15,5% + 60,5%). Jumlah ini mengalami peningkatan 3,2% dari tahun sebelumnya yang jumlahnya  72,8%  (14,8%  +  58%).  Disisi  lain, jumlah mahasiswa pada UKT Kelompok 1 pada tahun  2014  sebanyak  1,9%.  Jumlah  ini mengalami penurunan sebesar 3,3% dari tahun sebelumnya  yang jumlahnya 5,2%. Penurunan jumlah  mahasiswa  UKT  Kelompok  1  pada tahun  2014  tersebut  terjadi  pada  semua fakultas.  Penurunan  tersebut  menyebabkan proporsi jumlah mahasiswa UKT Kelompok 1 pada  tahun  1014  tidak  memenuhi  jumlah minimal  (5%)  dari  jumlah  mahasiswa  yang diterima,  sesuai  Permendikbud.  Hal  yang demikian dapat terjadi karena kekeliruan dalam pembagian  proporsi  jumlah  mahasiswa  dalam kelompok  UKT;  tetapi  hal  yang  positifnya dapat  menggambarkan  bahwa  kemampuan ekonomi  orang  tua/mahasiswa  yang  masuk kategori  tidak/kurang  mampu  hanya  sedikit, yaitu hanya 1,9% dari seluruh mahasiswa UKT.

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  tentang  biaya pendidikan atau uang kuliah mahasiswa seperti diungkapkan  di  muka,  secara  absolut  nominal rata-rata  uang  kuliah  mahasiswa  kelompok UKT  lebih  besar,  namun  secara    statistik menunjukkan  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan.  Artinya,  besaran  uang  kuliah mahasiswa  UKT  dan  mahasiswa  non-UKT relatif  tidak  berbeda.  Besaran  rata-rata  uang kuliah  mahasiswa  kelompok  UKT  yang  lebih besar  dapat  dipandang  bahwa  masyarakat memiliki  kemampuan  yang  lebih  besar  untuk membiayai  pendidikan  mereka  di  perguruan tinggi.  Di  sisi  yang  lain  dapat  juga  dipandang bahwa  masyarakat  memiliki  kesadaran  untuk dapat  mengalokasikan  sumber  daya  keuangan rumah tangganya untuk kepentingan pendidikan anak yang lebih baik. Hal itu sesuai pendapat  Elfindri  (2011)  bahwa  anggaran pendidikan di Indonesia perlu memenuhi unsur rational  choice  untuk  memenuhi  pencapaian target  pendidikan,  pemerataan,  dan  kualitas, yang  antara lain dengan mengajak masyarakat
agar sadar dan mampu mengalokasikan sumber dayanya  secara  optimal  untuk  kepentingan kesejahteraan rumah tangga.
Walaupun  secara  relatif  uang  kuliah mahasiswa  UKT  tidak  berbeda  dengan mahasiswa non-UKT, tetapi karena pengeluaran uang kuliah mahasiswa UKT harus dibayarkan sekaligus pada awal semester, maka seolah-olah  besarannya  lebih  besar  secara signifikan. Karena dibayar sekaligus pada awal semester,  mereka  juga  merasa  bebannya menjadi  berat.  Hal    demikian  menyebabkan mahasiswa merasa bahwa penerapan kebijakan UKT menjadikan uang kuliahnya terlalu mahal dan  memberatkan  sebagaimana  yang  dilansir dalam media massa seperti: riaupos.co, 26 Mei 2013;  bahanamahasiswa.co,  10  Juni  2013; kampus.  okezone.com,  08  Oktober  2013; pewarta-indonesia.com,  09  Oktober  2013; gagasanriau.com,  05  Desember  2013.  Kondisi mahasiswa  UKT  yang  merasa  bahwa  UKT menjadi mahal dan memberatkan tentu menjadi dilema bagi universitas karena untuk menyelenggarakan  pendidikan  yang  bermutu, perguruan  tinggi  memerlukan  biaya  besar  dan mahal (Indrawan, 2008). Terhadap masalah ini universitas  perlu  melakukan  pemahaman kepada mahasiswa secara masif.
Bila  mencermati  rentang  besaran  uang kuliah  kelompok  mahasiswa  UKT  yang  lebih rendah  daripada  mahasiswa  non-UKT,  berarti dengan  adanya  penerapan  UKT  secara kolektivitas  sebenarnya  meringkankan  beban biaya  kuliah  mahasiswa,  terutama  bagi mahasiswa  yang  kemampuan  ekonominya terbatas,  karena  uang  kuliah  yang  ditanggung menjadi lebih rendah (UKT Kelompok 1). Hal yang demikian sesuai dengan pertimbangan di- keluarkannya  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia
(Permendikbud)  Nomor  55  Tahun  2013,  hal Menimbang  huruf  b  yang  mengungkapkan “bahwa  untuk  meringankan  beban  mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan, perlu menetapkan  uang  kuliah  tunggal  di  perguruan tinggi  negeri  di  lingkungan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”.
Penerimaan  universitas  tahun  2014 (sesudah  penerapan  UKT),  yaitu  sebesar Rp413.728.568.000,00  yang    mengalami peningkatan  sebesar  4,97%  dari  penerimaan tahun  sebelumnya  (sebelum  penerapan  UKT) sebesar  Rp394.166.849.000.  Hal  itu  didukung dari data proporsi penerimaan universitas yang bersumber  dari  masyarakat,  yaitu  meningkat 8,4% menjadi 75,8% pada tahun 2014 (sesudah penerapan  UKT)  dibanding  pada  tahun  2013 (sebelum penerapan UKT) yang hanya sebesar 67,4%.  Peningkatan  tersebut  juga  didukung dari data tentang rata-rata UKT dan modusnya yang lebih besar dari rata-rata dan modus uang kuliah mahasiswa non-UKT. Peningkatan dana yang  diperoleh  universitas  tersebut  sesuai tujuan kebijakan UKT yaitu untuk meningkatkan pelayanan dengan cara membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat secara proporsional sesuai kemampuannya.
Penggunaan dana universitas untuk biaya operasional (belanja barang di luar gaji/tunjangan)  pada  tahun  2014  (setelah penerapan  UKT)  justru  mengalami  penurunan sebesar  3,7%  menjadi  48,7%  dibanding  tahun 2013 (sebelum penerapan UKT) sebesar 52,4%. Penurunan  alokasi  untuk  biaya  operasional tersebut  kemungkinan  disebabkan  adanya kelambatan  dalam  mengalokasikan  biaya operasional  ke  unit-unit  yang  menjalankan layanan  pendidikan  secara  langsung  kepada mahasiswa.  Mengingat  biaya  operasional sangat  bersentuhan  langsung  dengan  layanan pendidikan,  maka  penurunan  ini  dapat mengakibatkan penurunan layanan pendidikan- nya.  Tetapi  di  lain  pihak  adanya  peningkatan belanja  bantuan  sosial  yang  dapat  untuk membantu  masyarakat  yang  kurang  mampu secara  ekonomi  untuk  dapat  mengenyam pendidikan tinggi. Untuk menjaga alokasi biaya operasional    tidak  menurun  dapat  dilakukan pengalokasian  dana  kepada  unit-unit  yang menjalankan  layanan  pendidikan  kepada mahasiswa,  secara  cepat,  tepat,  dan  akurat karena dana dari uang kuliah yang masuk sudah diketahui pada awal semester.
Dari sisi mutu pelayanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu layanan pendidikan yang  dirasakan  mahasiswa  kelompok  UKT lebih  rendah  dibanding  menurut  mahasiswa Non-UKT.  Perbedaan  yang  lebih  rendah setelah penerapan UKT tersebut secara statistik terbukti  signifikan.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  mahasiswa  kelompok  UKT  merasa bahwa  layanan  pendidikan  yang  diterimanya tidak  sebanding  dengan  uang  kuliah  yang mereka bayarkan, karena uang kuliahnya lebih besar dibanding uang kuliah mahasiswan non- UKT.  Hal  itu  juga  didukung  oleh  jumlah mahasiswa  yang  membayar  uang  kuliah  lebih tinggi  dibanding  mahasiswa  non-UKT,  yaitu dari  rata-rata  dan  mode  biaya  pendidikan mahasiswa  kelompok  UKT  yang  lebih  tinggi daripada mahasiswa kelompok non-UKT. Bila mencermati bahasan tentang alokasi dana untuk biaya  operasional  di  atas,  mutu  layanan  yang lebih  rendah  menurut  mahasiswa  kelompok UKT juga disebabkan oleh penurunan proporsi biaya  operasional  pada  tahun  2014  (setelah peneerapan  UKT).  Proporsi  biaya  operasional pada  tahun  2014  (setelah  penerapan  UKT) justru  menurun,  maka  penilaian  mutu  layanan pendidikan  menurut  mahasiswa  kelompok UKT menjadi lebih rendah dibanding penilaian mahasiswa non-UKT karena dengan menurunnya  biaya  operasional  maka  kegiatan yang  berkenaan  dengan  layanan  mahasiswa juga  menurun.  Hal  ini  misalnya  terjadi  pada ujian  semester  yang  pada  masa  sebelum  UKT mahasiswa  langsung  membayar  biayanya  ke fakultas  dan  langsung  digunakan  untuk membiayai  kebutuhan  pelaksanaan  ujian  oleh fakultas.  Tetapi  dengan  adanya  penerapan UKT,  biaya  tersebut  harus  diminta  ke universitas sehingga menjadi terkendala seperti terlambat ataupun tidak sesuai yang dibutuhkan.  Begitu  juga  untuk  kegiatan- kegiatan  operasional  yang  lain  seperti  tes TOEFL dan kegiatan kemahasiswaan.
Mutu layanan pendidikan yang dirasakan mahasiswa  UKT  ternyata  lebih  rendah  dari mutu  layanan  pendidikan  yang  dirasakan mahasiswa non-UKT dan perbedaannya signifikan, sedangkan besaran uang kuliah yang
dikeluarkan  mahasiswa  UKT  relatif  sama dengan  mahasiswa  non-UKT.  Hal  itu  berarti bahwa  antara  besaran  UKT  walaupun  besaran uang kuliah mahasiswa yang dibayarkan tidak seiring  dengan  mutu  layanan  pendidikan  yang diterima  mahasiswa.  Ini  menunjukkan  bahwa UKT tidak berpengaruh terhadap mutu layanan pendidikan  universitas.  Hal  yang  demikian sejalan  dengan  hasil  penelitian  Suhaylide (2013)  yang mengungkapkan bahwa pengaruh biaya pendidikan terhadap kepuasan mahasiswa berada pada kategori sedang.
Pengelolaan  UKT  di  Universitas  Riau pada tahun 2014 masih menimbulkan persoalan sehingga menimbulkan dampak yang menghambat  layanan  pendidikan.  Di  samping dari segi pengalokasian biaya operasional yang menurun  dari  tahun  sebelumnya,  dari  segi proporsi jumlah mahasiswa yang masuk dalam Kelompok UKT 1 masih berada di bawah 5%. Hal ini memang dapat meningkatkan pendapatan  dana  universitas  menjadi  lebih besar,  namun  proporsi  yang  kurang  dari  5% belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa  uang  kuliah  tunggal  kelompok  1 diterapkan  paling  sedikit  5  (lima)  persen  dari jumlah  mahasiswa  yang  diterima  di  setiap perguruan tinggi negeri. Bila proporsi minimal dapat dipenuhi, sebenarnya memberikan manfaat bagi universitas yang berupa timbulnya  atau  meningkatnya  citra  baik universitas, sebagaimana diungkapkan Wijatno (2009)  bahwa  cost  leadership  strategy  yang berupa harga jual yang lebih rendah merupakan salah satu strategi mengelola citra. Pemenuhan proporsi  jumlah  mahasiswa  UKT  kelompok  1 sebenarnya dapat dilakukan dengan mengalihkan sebagian mahasiswa UKT kelompok  2  (sebanyak  0,8%)  dan  sebagian mahasiswa UKT kelompok 3 (sebanyak 2,3%). Agar  pengalihan  sebagian  jumlah  mahasiswa tersebut  tidak  mengurangi  dana  yang  diterima universitas,  maka  perlu  juga  mengalihkan sebagian mahasiswa UKT kelompok 3 ke UKT kelompok  4  atau  UKT  kelompok  4  ke  UKT kelompok  5.  Pengalihan  sebagian  mahasiswa ke UKT kelompok 3 atau 4 ke UKT kelompok
yang  lebih  besar  juga  memungkinkan  karena rentang  maksimum  besaran  uang  kuliah  non- UKT (Rp 27.000.000,00) masih dapat dijangkau.  Artinya  mahasiswa  yang  memiliki kemampuan  untuk  membayar  UKT  kelompok 4 ataupun kelompok 5 masih ada potensinya.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Besaran  uang  kuliah  mahasiswa  UKT secara relatif tidak berbeda dengan uang kuliah mahasiswa  non-UKT.    Mahasiswa  UKT “merasa”  uang  kuliahnya  lebih  besar  karena membayarnya  sekaligus  pada  saat  awal semester  (masa  pembayaran  uang  kuliah) sedangkan  mahasiswa  non-UKT  membayar biaya  kuliah  secara  berangsur  sesuai  jenis biayanya  selama  satu  semester.  Proporsi sumber dana yang berasal dari masyarakat yang berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat  setelah  penerapan  UKT.  Tetapi proporsi  alokasi  dana  untuk  biaya  operasional (belanja  barang)  justru  menurun.  Mahasiswa kelompok UKT menilai mutu layanan pendidikan lebih rendah  dibanding mahasiswa kelompok  non-UKT  dan  perbedaanya  terbukti signifikan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena mahasiswa  UKT  “merasa”  membayar  uang kuliah  lebih  besar  daripada  mahasiswa  non- UKT  atau  karena  alokasi  dan  untuk  biaya operasional  (belanja  barang)  menurun.  Mutu layanan  pendidikan  tidak  dipengaruhi  oleh UKT, tetapi lebih dipengaruhi oleh alokasi dan yang  diperuntukkan  bagi  biaya  operasional pendidikan.  Kebijakan  UKT  dapat  membantu masyarakat yang memiliki kemampuan akademik  tetapi  ekonominya  tidak/kurang mampu,  untuk  dapat  mengenyam  pendidikan tinggi.  Bantuan  tersebut  tercermin  pada Pengelompokan besarnya UKT yang didasarkan  kemampuan  ekonomi  orangtua/ mahasiswa  dari  kelompok  ekonomi  tidak mampu  (UKT  kelompok  1)  hingga  kelompok ekonomi sangat mampu (UKT kelompok 5).

## Saran
Bagi  Universitas  dan  fakultas:  a)  perlu lebih  memberdayakan  sumberdaya  manusia dosen  untuk  menggali  dana-dana  kerjasama
untuk  meningkatkan  penerimaan,  b)  perlu meningkatkan program yang berkenaan dengan/berorientasi pada kepentingan pembelajaran mahasiswa baik program pendidikan,  penelitian,  maupun  pengabdian kepada  masyarakat,  c)  Pengalokasian  dana, khususnya  yang  bersumber  dari  uang  kuliah mahasiswa,  diprioritaskan  untuk  program kegiatan  yang  bersentuhan  langsung  dengan layanan  pendidikan  bagi  mahasiswa.  Bagi pihak lain yang berkepentingan perlu dilakukan penelitian  lebih  lanjut  tentang  faktor  yang mempengaruhi  mutu  layanan  pendidikan, sehigga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk menggerakan  peningkatan  mutu  layanan pendidikan secara lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahana  Mahasiswa.  10  Juni,  (2013). Uang Kuliah Tunggal UR Ada Yang Janggal , (Online),  http://bahana  mahasiswa.co/? p=699.
Dedi Supriadi. (2006). Satuan Biaya
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Elfindri.  (2011). Pendidikan  Sebagai  Barang Ekonomi. Bandung: Lubuk Agung.
Gagasan  Riau.  (2013). Desak  Batalkan  UKT, Mahasiswa Unri Duduki Kantor
Rektorat, http://gagasanriau.com/desak-
batalkan-ukt-mahasiswa-unri-duduki- kantor-rektorat/
Indrawan, R. 2008). Manajemen Kinerja dalam
Meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan  PTS. Makalah disampai- kan  pada  Penataran  Bagi  Pengurus Yayasan,  Pimpinan  PTS  dan  Dosen  di lingkungan  PTS  Kopertis  Wilayah  IV Jabar dan Banten, 22-23 Juli.
John,  R.  L.  &  Morphet,  E.L.  (1997). The Economic and Financing of Education. New Jersey: Prentice Hall.
Kampus Okezone. (2013). UKT Tak Transparan,  Ribuan  Mahasiswa  UNRI Demo Rektorat,
http://kampus.- okezone.com/read/2013/10/08/373/
878576/ukt-tak-transparan-ribuan- mahasiswa-unri-demo-rektorat.
Mulyasa. (2004). Manajemen Berbasis
Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Michael,  S.  O.  (2005).  Financing  Higher Education  In  A  Global  Market:  A Contextual  Background. Financing Higher Education In A Global Market . Editor:  Steve  O.  Michael  and  Mark  A.
Kretovics. New York: Algora
Publishing.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  48  Tahun 2008  tentang
Pendanaan Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  17  Tahun 2010  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Permendikbud  Nomor  55  Tahun  2013  tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pewarta Indonesia. (2013). Ribuan Mahasiswa Universitas Riau Pertanyakan
Tranparansi Dana UKT , http://pewarta- indonesia.com/berita/ pendidikan/12479-ribuan-mahasiswa- universitas-riau-pertanyakan- tranparansi-dana-ukt.html.
Ruben,  B.  D.  (1999). Toward  A  Balanced Scorecard  for  Higher  Education: Rethinking  the  College  and  University Excellence Indicator Framwork . Higher Education Forum 99-02 Fall, 1999. New Jersey:  The  Hunter  Group  in  their Higher Education White Paper Series.
Schreiner, L. A. & Juillerat, S. L.  (2009). The Student Satisfaction Inventory ,
(http://www.ecsu.edu/academics/office s/iera/docs/SSIInterpretiveGuide2009- 10.pdf),
Singgih, M. L. & Rahmayanti. (2008). Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Pendidikan  Pada  Perguruan  Tinggi.
Prosiding  Seminar  Nasional  Teknoin 2008 Bidang Teknik Industri . Yogyakarta, 22 November 2008.
Suharsimi  Arikunto,  dan  Lia  Yuliana.  (2009).
Manajemen  Pendidikan .  Yogyakarta:
Aditya Media.
Suhaylide,  I.  S.  (2013).  Pengaruh  Mutu
Layanan Akademik dan Biaya Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Sekolah Tinggi
Pariwisata  Bandung. Masters  thesis , http://repository.upi.edu/2812/. Sumarno. (2012). Rendahnya Mutu Pendidikan
Tinggi  di  Indonesia:  Penyebab  dan
Strategi Peningkatannya. Jurnal
Pendidikan . 3(2) 75-83.
Sumarno, Kartikowati, S., & Astuti, R. (2014).
Pembiayaan Pendidikan SMA
“Unggul”  di  Kota  Pekanbaru  dan
Pengaruhnya  Terhadap  Mutu  Hasil
Belajar  Siswa .  http://repository.unri. ac.id/xmlui/handle/123456789/6378. Tilaar, H.A.R. (2008). Manajemen Pendidikan Nasional:  Kajian  Pendidikan  Masa
Depan. Bandung: Rosdakarya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Wissema,  J.G.  2009. Towards  the  Third Generation  University:  Managing  the University  in  Transition .  Cheltenham:
Edward Elgar Wijatno,  S.  (2009). Pengelolaan  Perguruan Tinggi  Secara  Efisien,  Efektif,  dan
Ekonomis:  Untuk  meningkatkan  Mutu
Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu
Lulusan . Jakarta: Salemba Empat.