Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani

## Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19

## Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus,
David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia saddamhramadhan21@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  apakah  pandemi  Covid-19  dapat  dikategorikan  sebagai force majeure atau tidak dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank sebagai kreditur  guna  melindungi  hak-haknya  untuk  mendapatkan  pengembalian  kredit  dari  nasabah selaku  debitur  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Urgensi  penelitian  ini  adalah  memberikan informasi  mengenai  upaya  penyelamatan  serta  perlindungan    hukum  bagi  para  kreditur  yang mengalami  masalah  gagal  bayar  di  masa  pandemi  Covid-19.  Adapun  metode  penelitian  hukum yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  melakukan  kajian  melalui  pendekatan statute  approach dan conceptual  approach .  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  untuk  menyelesaikan  kredit  bermasalah  tersebut  adalah  dengan melakukan  upaya  penyelamatan  kredit  bermasalah  melalui  skema  restrukturisasi  kredit  dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang layak diberikan kebijakan restrukturisasi kredit.
Kata kunci: Force Majeure; Kredit Bermasalah; Pandemi Covid-19

## Abstract
This study aims to examine whether the Covid-19 Pandemic can be classified as Force Majeure or not and how legal remedies can be taken by the Bank as a creditor in order to protect their rights to  obtain  credit  from  customers  as  debtors  whose  urgency  in  this  research  is  to  provide information  regarding  protection  measures.  as  well  as  legal  protection  for  creditors  who  have failed  to  pay  during  the  Covid-19  pandemic.  The  legal  research  method  used  is  normative  legal research  by  conducting  studies  through  the  Statute  Approach  and  Conceptual  Approach.  The results of this study reveal that efforts that can be made by banks to resolve non-performing loans are to make efforts for non-performing loans through a credit restructuring scheme by considering the criteria for debtors who are eligible for a credit restructuring policy.
Keywords : Covid-19 Pandemic; Force Majeure; Non-Performing Loans
1. PENDAHULUAN
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
Dunia  teknologi  yang  terus  berkembang  seiring  dengan  perkembangan zaman membawa dampak pada perubahan gaya hidup manusia. Guna memenuhi kebutuhan  hidupnya,  maka  manusia  membutuhkan  biaya-biaya  agar  kebutuhan hidupnya  dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Cara  yang  dapat  digunakan  untuk memperoleh  biaya  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  adalah  dengan bekerja  agar  memperoleh  penghasilan  yang  layak.  Seseorang  dapat  melakukan cara  selain  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhannya  jika  penghasilannya  dari bekerja  tidak  mencukupi  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yakni dengan  mengajukan  pinjaman  uang  baik  kepada  bank,  koperasi  maupun  orang lain.
Bank  sebagai  suatu  lembaga  yang  berada  ditengah  masyarakat  memiliki peranan  penting  salah  satunya  dalam  menjaga  stabilitas  perekonomian masyarakat.  Hubungan  hukum  antara  bank  dengan  masyarakat  sebagai nasabahnya tentu  tidak terlepas dari koridor hukum  perbankan.  Bank merupakan lembaga  yang  memiliki  fungsi  intermediasi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  UU Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  “Fungsi  utama  perbankan  Indonesia  adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Pasal ini menegaskan bahwa fungsi  utama  dari  bank  ialah  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  serta  menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk  pinjaman. Berdasakan  hal  tersebut  maka  bank  wajib  untuk  menjaga  kesehatan  kondisi keuangannya  sehingga  dapat  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  dengan  baik. Pada dasarnya bank  ialah  lembaga  yang bertindak sebagai  lembaga intermediary atau sebagai perantara diantara para pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. 1
Bank  dalam  menjalankan  kegiatan  operasionalnya,  wajib  memperhatikan serta  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank berkaitan erat dengan fungsi bank sebagai agent of trust yang menekankan bahwa bank  wajib  menjaga  kepentingan  serta  kepercayaan  masyarakat  dalam pelaksanaan  kegiatan  usahanya  yang  mayoritas  dananya  berasal  dari  simpanan masyarakat. 2 Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  2  UU  Perbankan yang  menyatakan  bahwa  “Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  kegiatan usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati- hatian”. Penerapan prinsip  tersebut  merupakan hal  yang penting terutama ketika bank  menyalurkan  dana  pada  masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  karena  dana tersebut  dialokasikan  dari  dana  simpanan  nasabah  lainnya  yang  dikelola  oleh bank.
Pasal  8  UU  Perbankan  mengatur  bahwa  “Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Bank  Umum  wajib  mempunyai
1 Yusmita,  Endang  Prasetyawati,  and  Hufron,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Jurnal Akrab Juara Volume 4 (2019): 169–86.
2 Lastuti  Abubakar  and  Tri  Handayani,  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian  Melalui  Kewajiban Penyusunan  Dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Atau  Pembiayaan  Bank,” Rechtidee 13,  no.  1  (2018): 62–81, https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan”.  Pasal  tersebut menegaskan  bahwa  bank  dalam  menyalurkan  kredit  kepada  calon  nasabahnya harus  memiliki  keyakinan  terhadap  kemampuan  nasabah  tersebut  untuk melakukan  pelunasan  utangnya  sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  kredit yang  ditandatangani  oleh  para  pihak.  Perbankan  pada  praktiknya  melakukan penilaian terhadap lima  aspek kepada debitur ( analisis the five C’s )  yaitu:  watak ( character ), modal ( capital ), kemampuan ( capacity ), kondisi ekonomi ( condition of economic ) dan jaminan ( collateral ). 3
Pandemi Corona Virus Disease (selanjutnya disebut Covid-19) yang terjadi saat  ini  menyebabkan  perekonomian  negara  menjadi  kurang  stabil.  Pada  tanggal 13 April 2020, pemerintah menetapkan status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Selanjutnya Disebut Keppres No. 12 Tahun 2020). Adanya pemberlakuan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional tersebut  membawa  dampak  adanya  beberapa  penyesuaian  kebijakan  yang diberlakukan  oleh  pemerintah  guna  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19  yakni dengan  memberlakukan  pembatasan-pembatasan  pada  kegiatan  masyarakat  di beberapa  sektor  tertentu. 4 Pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  pada sektor  tertentu  tersebut  berdampak  pada  menurunnya  daya  beli  masyarakat  di beberapa sektor usaha. 5 Ketidakstabilan ekonomi tersebut membawa dampak bagi pelaku  usaha  yang  menjalankan  usahanya  melalui  pinjaman  dari  bank  dalam bentuk  kredit,  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  untuk  melakukan pembayaran  kredit  kepada  bank  dengan  tepat  waktu.  Solusi  yang  ditawarkan dalam penelitian ini adalah menawarkan solusi penyelesaian kredit bermasalah di masa pandemi Covid-19 yang relevan dengan kondisi saat ini.
Adapun  penelitian  serupa  dengan  tema  ini  sudah  pernah  dilakukan  oleh Noorhadi  (2022). 6 Artikel  tersebut  membahas  mengenai  upaya  koperasi  dalam mengatasi kredit bermasalah di masa pandemi yang merupakan tinjauan terbaru di masa  pandemi.  Kekurangan  pada  penelitian  tersebut  yakni  hanya  menguraikan upaya dalam lingkup koperasi dimana lingkup tersebut dirasa tidak besar.
3 Etty Mulyati and Fajrina Aprillianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” Acta Diurnal 1, no. 2 (2018): 134–48.
4 L  Anggun,  “Pandemi  Covid  19  Dan  Implementasi  Corporate  Governance,” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 110–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
5 Wahyu  Puji  Widodo,  “Kedudukan  Legal  Officer  Ksp.  Roda  Sejahtera  Dalam  Menjamin  Aktivitas Perusahaan  Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian,” Jurnal  Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 95, https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1537.
6 Noorhadi  Noorhadi,  “Problematika  Koperasi  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Dalam  Masa
Pandemi Covid-19,” Qistie 15, no. 1 (2022): 132–45,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6493.
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
e-ISSN : 2621-4105
Penelitian serupa selanjutnya dilakukan oleh Krisen (2022), 7 artikel tersebut membahas  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  debitur  yang  mengalami  kredit macet  di  masa  pandemi  Covid-19.  Kekurangan  penelitian  tersebut  masih  sama dengan  penelitian  sebelumnya  yakni  masih  membahas  mengenai  perlindungan hukum  saja.  Penelitian  serupa  lainnya  juga  dilakukan  oleh  Cahyani  (2021). 8 Kelebihan  penelitian  ini    adalah  meneliti  mengenai  upaya  pengendalian  internal pada pemberian kredit guna meminimalisir kredit bermasalah. Kekurangan artikel ini yakni hanya berfokus kredit bermasalah yang ada pada bank perkreditan rakyat saja.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  tersebut  masih  banyak kekurangan yakni hanya berfokus luang lingkup sempit dan upaya saja. Maka dari kelemahan  dari  penelitian-penelitian  terdahulu  tersebut,  maka  dalam  tulisan  ini mencoba  mengkaji  untuk  melengkapi  kekurangan  dari  penelitian-penelitian tersebut,  maka  penelitian  ini  mengkaji  meliputi  konsep  kredit  perbankan force majeure ,  serta  penyelesaian  kredit  bermasalah.  Adapun  tujuan  spesifik  dalam penelitian  ini  perlu  dilakukan  mengenai  suatu  kajian  mengenai  upaya penyelamatan sekaligus penyelesaian kredit bermasalah di tengah pandemi Covid- 19 yang terjadi saat ini.

## 2. METODE
Metode  penelitian  hukum  normatif  merupakan  metode  penelitian  hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian dengan menggunakan bahan hukum  serta  studi  kepustakaan  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Metode penelitian  normatif  ini  dapat  digunakan  beberapa  pendekatan  guna  membantu mengkaji permasalah ini. Pendekatan-pendekatan tersebut yakni statute approach yang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  lalu  dikaitkan  dengan  isu  hukum  yang  akan dibahas.  Perundang-undangan  dalam  hal  ini  meliputi  legislasi  maupun  regulasi bahkan juga delegated legislation dan delegated regulation . 9
Pada  pendekatan  ini,  penelitian  akan  dipahami  berdasarkan  peraturan perundang-undang serta yurisprudensi yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan.  Pendekatan lainnya  yang digunakan dalam penulisan ini ialah conseptual approach dilakukan jika terhadap isu hukum  yang dibahas  tidak  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Pada pendekatan  konseptual  ini,  penelitian  ini  merujuk  pada  prinsip-prinsip  hukum yang  dapat  ditemukan  dalam  pendapat-pendapat  para  sarjana  maupun  doktrin- doktrin  hukum.  Pendapat  para  sarjana  maupun  doktrin  hukum  tersebut  dapat
7 Angelina Junike Krisen, “Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19,” Lex Privatum 9, no. 1 (2022).
8 Ni Kadek Gita Cahyani, “Analisis Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19  Dalam  Upaya  Meminimalisir  Kredit  Bermasalah  (Studi  Kasus  Pada  BPR  Nusamba  Manggis, Karangasem),” Diss. Universitas Pendidikan Ganesha (2021).
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007).
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
ditemukan  melalui  buku-buku,  literatur,  jurnal,  artikel,  dan  karya  ilmiah  lainnya yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dibahas.  Adapun  konsep  yang akan  dianalisis  pada  penulisan  ini  meliputi  konsep  kredit  perbankan force majeure , serta penyelesaian kredit bermasalah.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perjanjian Kredit Perbankan
3.1.1. Perjanjian Pada Umumnya
Sebagai makhluk sosial maka setiap insan akan saling membutuhkan  yang terkadang  tidak  dapat  dipenuhi  sendiri,  melainkan  dipenuhi  melalui  hubungan- hubungan  antara  para  pihak.  Hubungan  yang  terjadi  antara  manusia  dengan sesamanya  melahirkan  dinamika  yang  berkaitan  dengan  suatu  perjanjian (kontrak).  Secara  primordial,  manusia  telah  mempraktikkan  perjanjian-perjanjian sederhana  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari,  misalnya  pertukaran barang  ( goods  exchange ). 10 Perjanjian  ialah  sebuah  peristiwa  dimana  dua  orang saling  mengikatkan  diri  dalam  sebuah  hubungan  hukum  dengan  membuat kesepakatan  yang  disepakati  bersama  oleh  para  pihak.  Peter  Mahmud  Marzuki sebagaimana dikutip oleh Y. Sogar Simamora dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian  kontrak  di  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  sama  dengan  perjanjian. Kedua  istilah  tersebut  ialah  terjemahan  dari  “ contract ”,  “ overeenkomst ”  atau “ contrac ”.  Pengertian  kontrak  lebih  menekankan  pada  hubungan  hukum  yang dibentuk oleh para pihak dengan nuansa bisnis atau komersial. 11
Selanjutnya,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1313  BW  mengatur  bahwa “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. J. Satrio menyampaikan dalam  bukunya  bahwa  perjanjian  memiliki  makna  dalam  arti  luas  dan  sempit. Perjanjian  dalam  arti  luas  bermakna  bahwa  setiap  perjanjian  yang  menimbulkan akibat  hukum  sebagai  yang  dikehendaki  (atau  dianggap  dikehendaki)  oleh  para pihak,  termasuk  di  dalamnya  perkawinan,  perjanjian  kawin,  dan  lain-lain sedangkan  perjanjian  dalam  arti  sempit  adalah  suatu  perjanjian  yang  hanya ditujukan  pada  hubungan  hukum  di  dalam  konteks  hukum  kekayaan  semata. 12 Subekti juga menjelaskan di dalam bukunya mengenai pengertian perjanjian yakni suatu keadaan adanya salah satu pihak atau para pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan  suatu  hal.  Atas  dasar  keadaan  tersebut  diatas,  lalu  timbul  suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.
Melihat dari berbagai definisi perjanjian yang disampaikan oleh para sarjana dan  ahli  hukum  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  memberikan  suatu  definisi perjanjian  dengan  sempurna  buka  merupakan  suatu  hal  yang  mudah,  namun
10 M.  Natsir  Asnawi,  “Perlindungan  Hukum  Kontrak  Dalam  Perspektif  Hukum  Kontrak Kontemporer,” Masalah-Masalah Hukum 3, no. Jilid 46 (2017): 55–68.
11 Y.  Sogar  Simamora, Hukum  Kontrak  Prinsip-Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang  Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).
12 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
dengan  menganalisa  beberapa  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  merupakan  suatu  pertukaran  kewajiban  (prestasi)  atas  dasar kesepakatan dari para pihak guna menciptakan suatu perikatan di antara mereka. 13 Perjanjian  mengandung  makna  “janji  harus  ditepati”  atau  “janji  adalah  hutang”, lebih lanjut perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk  mewujudkan  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  pembuatan  perjanjian  tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. 14
Suatu  perjanjian  yang  dibuat  antara  subjek  hukum  harus  memperhatikan syarat  sahnya  suatu  perjanjian  yang  harus  dipenuhi  dalam  mengadakan  suatu hubungan  hukum  dalam  perjanjian.  Syarat  sah  perjanjian  telah  diatur  pada ketentuan Pasal  1320  BW  yakni  adanya kesepakatan; adanya kecakapan;  adanya suatu  hal  yang  bersifat  tertentu;  adanya  suatu  sebab  yang  diperbolehkan. Berdasarkan  syarat  sah  suatu  perjanjian  tersebut,  maka  menimbulkan  suatu konsekuensi  hukum  jika  syarat-syarat  tersebut  tidak  dipenuhi  oleh  para  pihak dalam  mengadakan  suatu  perjanjian.  Syarat  adanya  kesepakatan  dan  kecakapan dari para pihak merupakan syarat yang bersifat subjektif  karena berkaitan dengan orang atau  subjek  yang mengadakan perjanjian,  sedangkan syarat  suatu  hal  yang bersifat  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  diperbolehkan  merupakan  syarat  yang bersifat  objektif  karena  berkaitan  dengan  perjanjian  itu  sendiri  atau  objek  dari perjanjian  itu  sendiri. 15 Tidak  dipenuhinya  syarat  subjektif    maka  kontrak  dapat dibatalkan ( vernietigbaar ), kemudian jika tidak dipenuhinya syarat objektif maka kontrak  tersebut  sejak  semula  dianggap  tidak  pernah  ada  juga  perjanjian  yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.
Jika syarat subjektif  tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dalam perjanjian tersebut  dapat  meminta  agar  perjanjian  tersebut  dibatalkan.  Adapun  pembatalan tersebut  dikarenakan  para  pihak  yang  memberikan  kesepakatan  tidak  bertindak secara  bebas  maupun  adanya  ketidakcakapan  dari  salah  satu  pihak.  Jika  syarat objektif  yang  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  itu  sejak  awal  dibuat  oleh  para pihak dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dan dinyatakan batal demi hukum
3.1.2. Karakteristik Perjanjian Kredit Perbankan
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kredit  merupakan  suatu pinjaman  uang  dengan  pembayaran  pengembalian  secara  mengangsur  atau pinjaman  hingga  batas  jumlah  tertentu  yang  diijinkan  oleh  bank  ataupun  badan lain.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan mengatur bahwa kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-
13 Moch Isnaeni, Seberkas Diorama Hukum (Surabaya: Kontrak Revka Petra Media, 2018).
14 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” Binamulia Hukum Vol. 7 (2018): 107–20.
15 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1987).
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hubungan hukum  diantara bank dengan nasabah  debitur dalam pemberian  kredit hakikatnya tertuang ke dalam bentuk perjanjian kredit bank, yang pada pokoknya istilah perjanjian itu sendiri yang juga diartikan sebagai kontrak atau akad, seperti akad kredit atau kontrak kredit. 16
Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian yang  bersifat  baku  ( standart  contract ).  Hal  tersebut  berdampak  pada  debitur dalam  hal  ini  hanya  diperkenankan  untuk  mempelajari  dan  memahami  isi perjanjian  tersebut  tanpa  ada  kemungkinan  bagi  debitur  untuk  melakukan negosiasi  terlebih  dahulu  berkaitan  dengan  isi  dari  perjanjian  kredit  tersebut dengan  pihak  bank  selaku  penyalur  kredit.  Hakikatnya  syarat/klausul  pada perjanjian  kredit  sebagaimana  dimaksud  menunjukkan  adanya  perjanjian  baik yang  bersifat  sebagai  suatu  hak-hak  dan/atau  kewajiban-kewajiban  yang  bersifat timbal balik antara para pihak, dan merupakan bagian dari perjanjian/kontrak baku ( standardized  contract ),  kontrak  baku  ialah  kontrak  yang  mana  klausul- klausulnya tersebut telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. 17
Unsur yang paling esensial dari suatu kredit adalah adanya kepercayaan dari bank  sebagai  kreditur  kepada  nasabah  sebagai  debitur. 18 Terpenuhinya  segala ketentuan dan persyaratan kredit oleh debitur akan menciptakan rasa kepercayaan oleh  bank  kepada  debitur  dalam  hal  pemberian  kredit.  Adapun  makna  dari kepercayaan  tersebut  adalah  terciptanya  suatu  keyakinan  dari  bank  sebagai kreditur  bahwa  kredit  yang  disalurkannya  kepada  nasabah  sebagai  debitur  pasti akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian kredit. 19
Thomas  Suyatno  mengemukakan  terkait  unsur-unsur  dari  suatu  kredit  di dalam  bukunya  yakni  pertama  yaitu  kepercayaan,  merupakan  keyakinan  dari kreditur  bahwa  prestasi  yang  telah  diserahkannya  baik  berupa  uang,  barang  atau jasa  akan  diterimanya  kembali  dalam  jangka  waktu  tertentu  di  kemudian  hari. Kedua,  tenggang  waktu  merupakan  suatu  masa  yang  memisahkan  antara pelaksanaan prestasi dengan kontraprestasi  yang akan diterima di kemudian hari. Ketiga  yaitu  d egree  of  risk ,  merupakan  potensi  risiko  yang  diakibatkan  karena adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pelaksanaan  prestasi  dengan kontraprestasi  yang  di  kemudian  hari  akan  diterima.  Apabila  jangka  waktu pengembalian  kredit  yang  diberikan  semakin  lama,  maka  akan  semakin  tinggi pula  potensi  risikonya  dan  hal  tersebut  merupakan  penyebab  timbulnya  unsur
16 Andi Fika Sales, Merry E. Kalalo, and Friend H. Anis, “Analisis Penegakan Hukum  Atas Fungsi Perjanjian Kredit Bank Dengan Nasabah Debitur,” Lex Administratum Volume IX (2021): 153–63.
17 Jastinra  P.  M.  Mamalu,  Ronny  A.  Maramis,  and  Abdurrahman  Konoras,  “Pengaturan  Dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Pada Masa Covid-19,” Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XVI (2021): 287–96.
18 Merry  Tjoanda  et  al.,  “Covid-19  Sebagai  Bentuk  Overmacht  Dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit,” Sasi 27, no. 1 (2021): 93, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447.
19 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
risiko  sehingga  perlu  adanya  suatu  jaminan  dalam  pemberian  kredit  tersebut. Terakhir  yaitu  prestasi  atau  objek  kredit,  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  saja diberikan  dalam  bentuk  uang,  namun  dapat  pula  berbentuk  barang  atau  jasa. Namun dikarenakan pada saat ini kehidupan ekonomi didasarkan pada uang, maka dalam  praktiknya  seringkali  dijumpai  bahwa  transaksi-transaksi  kredit  yang terjadi saat ini adalah kredit dalam bentuk uang.
3.2 Force Majeure (Keadaan Memaksa)
3.2.1 Pengertian Force Majeure (Keadaan Memaksa) Agus  Yudha  Hernoko  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa force  majeure atau keadaan memaksa ialah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya karena adanya suatu keadaan atau peristiwa  tertentu  yang  tidak  terduga  sehingga  keadaan  atau  peristiwa  tersebut tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  debitur  selama  debitur  tidak  dalam keadaan  beriktikad  buruk. 20 Fibriani  juga  secara  sekilas  mengutarakan force majeure merupakan sebuah keadaan darurat atau keadaan tidak biasa. 21 Pendapat selanjutnya menyatakan bahwa keadaan memaksa atau akrab dengan istilah force majeure atau overmacht ialah  suatu  keadaan  dimana  tidak  dapat  terlaksananya prestasi,  tidak  mungkin  memenuhi  prestasi,  atau  menghalangi  debitur  untuk memenuhi prestasi disebabkan karena keadaan/peristiwa yang tak dapat diketahui atau  diduga  saat  lahirnya  perikatan,  serta  keadaan  atau  peristiwa  tersebut  terjadi bukan  karena  kesalahan  (sengaja  atau  lalai),  serta  debitur  tidak  dalam  keadaan beriktikad  buruk  dan  yang  bersangkutan  telah  berupaya  berusaha  secara  patut untuk memenuhi kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi. 22
Dasar  hukum  yang  mengatur  mengenai force  majeure (keadaan  memaksa) diatur  pada  Pasal  1244  BW  dan  Pasal  1245  BW.  Ketentuan  Pasal  1244  BW mengatur bahwa “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya,  rugi,  dan  bunga  apabila  ia  tak  dapat  membuktikan,  bahwa  hal  tidak  atau tidak pada waktu  yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Pasal 1245 BW mengatur bahwa “Tidaklah  biaya,  rugi,  dan  bunga  harus  digantinya,  apabila  lantaran  keadaan memaksa  atau  lantaran  suatu  kejadian  tak  disengaja  si  berutang  berhalangan memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan  atau  lantaran  hal-hal  yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.
Dua  pasal  ini  termasuk  dalam  bagian  yang  mengatur  mengenai  ganti  rugi. Dasar pemikiran dari pembuat undang-undang ialah keadaan memaksa merupakan
20 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
21 Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid- 19,” Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 87–101, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
22 Nugraha  R.,  Ma’ruf  Hafidz,  and  Sri  Lestari  Poernomo,  “Analisis  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia,” Journal of Lex Generalis (JLS) 2, no. 3 (2021): 917–30, https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382.
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
suatu alasan bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yakni  perjanjian  agar  terbebas  dari  kewajiban  untuk  membayar  ganti  rugi  akibat adanya  keadaan  memaksa  tersebut. 23 Ketentutan  ini  memberi  kelonggaran  bagi debitur karena tidak perlu melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada kreditur  jika  debitur  terbukti  dalam  suatu  keadaan  yang  berada  di  luar kekuasaannya.
Para  sarjana  terdahulu  berpendapat  bahwa  keadaan  memaksa  bersifat mutlak  yang  artinya  pihak  yang  mengalami force  majeure tidak  dimungkinkan dapat  memenuhi  kewajibannya  sama  sekali.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu, tinbula  suatu  anggapan  bahwa  pengertian  keadaan  memaksa  tidaklah  bersifat mutlak  karena  sebenarnya  pihak  yang  mengalami force  majeure masih dimungkinkan  untuk  melaksanakan  kewajibannya  di  dalam  perjanjian,  tetapi dengan  upaya-upaya  yang  lebih  besar  dibandingkan  pada  saat  tidak  mengalami force majeure .
3.2.2 Teori-Teori Force Majeure (Keadaan Memaksa)
Apabila  ditinjau  dari  segi  kemungkinan  pelaksanaan  prestasi  dalam perjanjian,  maka force  majeure dapat  dikategorikan  menjadi  2  yakni 24 force majeure yang bersifat  absolut  yakni  merupakan suatu force majeure yang terjadi dan menyebabkan pihak yang mengalami force majeure tidak dimungkinkan sama sekali  untuk  memenuhi  prestasi  dalam  perjanjian.  Pendapat  selanjutnya menyatakan  bahwa force  majeure bersifat  absolut  ialah  kejadian  atau  peristiwa yang  secara  mutlak  meniadakan  kemampuan  pihak  untuk  pemenuhan  atas  suatu prestasi 25 dan force  majeure yang  bersifat  relatif  yakni  merupakan  suatu force majeure yang  terjadi  dalam  hal  pemenuhan  prestasi  tidak  dapat  dilaksanakan secara  normal  namun  diperlukan  adanya  upaya-upaya  lebih  dari  pihak  yang terkena force  majeure tersebut  untuk  dapat  memenuhi  prestasinya  sebagaimana diatu dalam perjanjian.
Selanjutnya, selain dapat ditinjau dari segi kemungkinan pelaksanaan, force majeure dapat pula ditinjau dari segi jangka waktu berlakunya force majeure yang dapat  dikategorikan  menjadi  dua  yakni. 26 Force  majeure permanen  yakni  suatu force majeure dikatakan bersifat permanen apabila kewajiban pemenuhan prestasi yang  terdapat  di  dalam  perjanjian  sama  sekali  tidak  memungkinkan  untuk dipenuhi sampai dengan kapanpun dan force majeure temporer yakni suatu force majeure dikatakan  bersifat  temporer  apabila  pemenuhan  prestasi  dalam  suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu saja, semisal adanya  peristiwa  tertentu  hal  mana  jika  peristiwa  tersebut  berakhir,  maka pemenuhan prestasi dapat dilaksanakan kembali.
23 Subekti, Hukum Perjanjian . 24 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
25 Inaya  Aprilia  Tampoli,  Dientje  Rumimpunu,  and  Karel  Yossi  Umboh,  “Tinjauan  Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari KUHPerdata,” Lex Privatum 9 (2021): 47–56.
26 Fuady, Hukum Kontrak .
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
e-ISSN : 2621-4105
3.3 Pandemi  Covid-19  sebagai  bentuk Force  Majeure (Keadaan  Memaksa) yang bersifat Temporer
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  pada  saat  ini  di  Indonesia  memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya pandemi Covid-19  tersebut  menyebabkan  pemerintah  harus  memberlakukan  aturan mengenai  pembatasan  sosial  di  masyarakat  guna  mencegah  penularan  Covid-19 agar  tidak  semakin  meningkat.  Pemberlakuan  pembatasan  sosial  tersebut membawa dampak yang kurang baik pada kegiatan perekonomian.
Berdasarkan  teori-teori force  majeure yang  dibahas  sebelumnya,  maka pandemi Covid-19 tersebut termasuk dalam kategori suatu keadaan force majeure yang bersifat relatif dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini tentu berdampak pada kegiatan perekonomian  menjadi kurang stabil  dan menyebabkan  tidak dapat  terpenuhinya kewajiban pemenuhan  prestasi dalam  hal  pembayaran  kredit  oleh  debitur  seperti  keadaan  normal  sebelum terjadinya  pandemi  Covid-19.  Jika  beranjak  teori force  majeure yang  bersifat relatif  tersebut,  maka  pemenuhan  pembayaran  kredit  masih  dimungkinkan dilakukan oleh debitur kepada kreditur meskipun hal tersebut harus dilakukannya dengan cara yang tidak praktis lagi dibandingkan saat tidak terjadi force majeure yakni  semisal  dengan  skema  restrukturisasi  kredit  atau  skema  lainnya  sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat ditawarkan oleh bank.
Selanjutnya, jika ditinjau dari segi jangka waktu berlakunya force majeure , maka  pandemi  Covid-19  termasuk  dalam  kategori force  majeure yang  bersifat temporer. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini bersifat temporer dikarenakan di kemudian  hari  masih  terdapat  kemungkinan  bahwa  pandemi  Covid-19  tersebut akan  berakhir  dan  kegiatan  perekonomian  akan  berangsur  pulih  dan  membaik. Dikaitkan  dengan  teori-teori  mengenai force  majeure (keadaan  memaksa),  maka dapat  disimpulan  bahwa  setiap  subjek  hukum  yang  memiliki  kewajiban  dalam suatu  perjanjian,  jika  dirinya  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  terkena  dampak dengan keberadaan COVID-19, maka berdasarkan Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW  subjek  hukum  tersebut  dapat  mengajukan  penundaan  kewajiban  pemenuhan prestasinya  karena  pandemi  Covid-19  termasuk  dalam  kategori  sebagai force majeure yang bersifat relatif dan temporer.
3.4 Upaya  Penyelamatan  dan  Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  ditengah Pandemi Covid-19
Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank  berpotensi  menimbulkan  risiko sehingga  risiko  tersebut  wajib  dikelola  dengan  baik  oleh  bank. 27 Bank  dalam memberikan kredit tentu mengharapkan agar kredit tersebut dapat berjalan dengan lancar dan nasabah mematuhi seluruh hal-hal di dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama serta melakukan pembayaran kredit secara lunas apabila telah jatuh  tempo  pembayaran.  Akan  tetapi,  risiko  kerugian  pada  bank  dapat  terjadi
27 Trisadini Prasastinah Usanti and Abdul Shomad, Hukum Perbankan (Depok: Kencana, 2017).
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
bilamana  dalam  jangka  waktu  kredit  nasabah  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  pembayaran  kredit.  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi
Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
34/SEOJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum mengatur bahwa yang dimaksud dengan risiko merupakan potensi kerugian yang diakibatkan adanya suatu peristiwa tertentu. 28 Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah adanya risiko kredit.
Risiko  kredit  adalah  suatu  risiko  yang  diakibatkan  oleh  pemenuhan kewajiban pembayaran kredit kepada bank yang gagal dipenuhi oleh pihak debitur sesuai  perjanjian  yang  dapat  disebabkan  karena  wanprestasi  atau  disebabkan karena adanya force majeure. 29 Risiko kredit muncul ketika dana kredit disalurkan oleh  bank  kepada  debitur,  sehingga  yang  diperlukan  adalah  adanya  upaya  guna meminimalisir  risiko  kredit  tersebut  yakni  dengan  melakukan  analisa  terhadap kredit  yang  meliputi  penilaian  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan kondisi  ekonomi  dari  calon  debitur  yang  dikenal  dengan  analisa  5  C. 30 Formula 5C sebagai  dasar penilaian bank dalam memberikan kredit kepada nasabah telah dijelaskan  oleh  Hermansyah 31 dalam  bukunya  yakni  pertama Character (Watak) memiliki  arti  bahwa  calon  debitur  memiliki  watak,  moral,  dan  sifat-sifat  pribadi yang  baik.  Penilaian  terhadap  karakter  ini  dilakukan  guna  mengetahui  tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk menjalankan usahanya  serta  memenuhi  kewajibannya.  Informasi  tersebut  dapat  diperoleh melalui  riwayat  hidup,  riwayat  usaha,  dan  informasi  dari  usaha-usaha  sejenis. Kedua  yaitu Capacity (Kemampuan) memiliki  arti  kemampuan  mengelola kegiatan  usaha  dan  kemampuan  melihan  prospek  usaha  di  masa  depan  yang dimiliki  oleh  calon  nasabah,  sehingga  usaha  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik serta  menghasilkan  keuntungan  dan  dapat  menjamin  bahwa  kredit  dapat dibayarkan  sesuai  dengan  jumlah  dan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati.  Pada umumnya  penilaian terhadap kemampuan  seseorang  didasarkan  pada pengalamannya dalam dunia bisnis  yang dikaitkan  dengan pendidikan dari calon nasabah,  serta  kemampuan  dan  keunggulan  perusahaan  dari  perusahaan kompetitor  lainnya  dalam  hal  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Ketiga  yakni Capital (Modal) memiliki arti bank harus melakukan analisa terhadap modal yang dimiliki  oleh  pemohon  kredit  terlebih  dahulu.  Analisa  ini  tidak  semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, namun lebih difokuskan pada kemampuan dari  pengusaha  dalam  mendistribusikan  modalnya  tersebut  sehingga  dapat terdistribusikan secara efektif. Keempat  yakni Collateral (Jaminan) memiliki arti suatu jaminan guna persetujuan pemberian kredit sebagai sarana pengaman ( back
28 Usanti and Shomad.
29 Usanti and Shomad.
30 Usanti and Shomad.
31 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia .
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
e-ISSN : 2621-4105
up )  atas  risiko  yang  mungkin  terjadi  diakibatkan  perbuatan  wanprestasi  di kemudian hari oleh nasabah. Keberadaan jaminan diharapkan dapat melunasi sisa utang  kredit  baik  utang  pokok  maupun  bunganya  yang  dimiliki  oleh  nasabah. Kelima  yakni Condition  of  Economy (Kondisi  Ekonomi) yaitu  pemberian  kredit oleh bank harus memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha  pemohon  kredit.  Guna  memperkecil  risiko  yang  mungkin  terjadi  di kemudian  hari,  maka  kondisi  ekonomi  tersebut  perlu  memperoleh  perhatian khusus dari bank.
Berdasarkan  formula  tersebut  diatas,  diharapkan  dapat  meminimalisir adanya  suatu  risiko  kegagalan  dari  pihak  nasabah  sebagai  debitur  di  kemudian hari dalam hal pelaksanaan pembayaran kredit kepada bank sebagai kreditur. Hal tersebut  mengigat  bahwa  dalam  penyaluran  kredit,  dana  yang  dialokasikan  oleh bank  merupakan  dana  yang  dihimpun  dari  nasabah  yang  menyalurkan  dananya kepada  bank  dalam  bentuk  simpanan  sehingga  dana  tersebut  pasti  akan  ditarik kembali  oleh  nasabah  tersebut  sewaktu-waktu.  Keberadaan  pandemi  Covid-19 merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan bagi nasabah selaku debitur untuk  memenuhi  prestasinya  dalam  hal  pembayaran  kredit  kepada  bank  selaku kreditur. Apabila kondisi pandemi Covid-19 ini tak kunjung membaik dan kondisi perekonomian  juga  tak  kunjung  pulih,  maka  muncul  potensi  permasalahan  di kemudian  hari  bahwa  adanya  peningkatan  jumlah  nasabah  sebagai  debitur  yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kredit  yang  disepakatinya  dengan  bank  sebagai  kreditur.  Kegagalan  pembayaran kredit  oleh  nasabah  kepada  bank  tersebut  menyebabkan  terjadinya  kredit bermasalah. 32
Kredit  bermasalah  ( non  performing  loan) ialah  risiko  yang  berpotensi muncul  pada  saat  penyaluran  kredit  oleh  bank  kepada  nasabah.  Risiko  tersebut merupakan suatu keadaan di mana kredit pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat  dikembalikan  oleh debitur. Apabila terdapat  suatu  kredit  yang bermasalah, maka  bank  sebagai  kreditur  wajib  mengidentifikasi  permasalahan  tersebut  serta melakukan analisa mengenai strategi yang dibutuhkan dalam menentukan langkah yang  tepat  guna  menyelesaikan  permasalahan  kredit  bermasalah  tersebut  dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dan  kebijakan  internal  bank.  Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian  kredit. 33 Penyelematan  kredit  merupakan  upaya  yang  dilakukan dengan  melalui  perundingan  di  antara  para  pihak  yakni  bank  dan  nasabah sedangkan  di  sisi  lain,  penyelsaian  kredit  bermasalah  merupakan  upaya  yang dilakukan dengan melalui jalur hukum. 34
32 M.A  Maulana  et  al.,  “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
33 Fakhry Firmanto, “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia,” Jurnal Pahlawan Volume 2 (2019): 29–35.
34 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia .
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
e-ISSN : 2621-4105
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  40/POJK.03/2019  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  (Selanjutnya  disebut  POJK  No.  40  Tahun 2019)  mengatur  mengenai  upaya  penyelematan  kredit  bermasalah  yang  salah satunya  adalah  melalui  skema  restrukturisasi  kredit.  Pengertian  restrukturisasi kredit menurut Pasal 1 angka 25 POJK No. 40 Tahun 2019 ialah suatu upaya yang dilakukan  oleh  bank  guna  melakukan  perbaikan  terhadap  kegiatan  perkreditan terhadap  debitur  yang  mengalami  kesulitan  dalam  melaksanakan  kewajibannya. Berdasarkan  pasal  tersebut,  masih  terbuka  kemungkinan  bagi  debitur  untuk mengajukan  restrukturisasi  kredit  atas  kredit  yang  dimilikinya  kepada  bank selama  debitur  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  mengalami  kesulitan  dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran kredit.
Pasal 57 Ayat (1) POJK No. 40 Tahun 2019 mengatur bahwa pemberlakuan restrukturisasi  kredit  oleh  bank  wajib  didasarkan  pada  kebijakan  dan  prosedur tertulis  yang  mengatur  perihal  restrukturisasi  kredit.  Setiap  bank  wajib  untuk memiliki  pedoman  dalam  melakukan  restrukturisasi  kredit  sebagai  bentuk penerapan  prinsip  kehati-hatian  perbankan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  57 Ayat (8) POJK No. 40 Tahun 2019. Bank sebagai kreditur dapat melakukan upaya penyelematan kredit bermasalah melalui skema  restrukturisasi kredit jika  debitur memiliki  kesulitan  guna  melakukan  pemenuhan  pembayaran  kredit  baik  pokok maupun  bunganya  namun  di  sisi  lain  debitur  tersebut  masih  dianggap    memiliki prospek  usaha  yang  baik  berdasarkan  penilaian  dari  bank  sehingga  nantinya dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kredit.
Trisadini  Prasastinah  Usanti  dan  Abdul  Shomad  di  dalam  bukunya menyatakan  bahwa  upaya  restrukturisasi  kredit  dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara sebagai berikut: 35
a. Penurunan suku bunga kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
e. Pemberian tambahan fasilitas kredit; dan/atau
f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dikaitkan dengan keberadaan pandemi
Covid-19  yang  termasuk  dalam  kategori force  majeure yang  bersifat  relatif  dan temporer  yang  menjadi  salah  satu  penyebab  nasabah  sebagai  debitur  tidak  dapat melaksanakan  kewajiban  pemenuhan  prestasi  dalam  hal  pembayaran  kredit kepada  bank  selaku  kreditur,  maka  bank  selaku  kreditur  dimungkinkan  untuk memberikan  keringanan  kepada  nasabah  melalui  penerapan  kebijakan restrukturisasi  kredit.  Adapun  pengajuan  restrukturisasi  kredit  tersebut  harus didahului  dengan  analisis  mendalam  yang  dilakukan  oleh  bank  berdasarkan
35 Usanti and Shomad, Hukum Perbankan .
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
peraturan  perundang-undangan  serta  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan pemberian kebijakan restrukturisasi kredit.
Hermansyah  menjelaskan  bahwa  upaya  penyelematan  kredit  dengan restrukturisasi  kredit tersebut  diharapkan dapat  menjadi solusi  baik  bagi  nasabah yang  masih  memiliki  iktikad  baik  untuk  memenuhi  kewajibannya  maupun  bank sebagai  kreditur  guna  mengupayakan  agar  tidak  terjadinya  penyelesaian  kredit bermasalah  melalui  jalur  hukum.  Adapun  langkah  terakhir  yang  dapat  dilakukan apabila  upaya  penyelematan  kredit  melalui  pemberlakuan  restrukturisasi  kredit tidak  berjalan  dengan  baik  dan  efektif  ialah  dengan  upaya  penyelesaian  kredit bermasalah.  Dikatakan  sebagai  langkah  terakhir  karena  penyelesaian  kredit bermasalah dilaksanakan melalui jalur hukum yang memang membutuhkan waktu yang  relatif  lebih  lama  dan  kepastian  hukum  barulah  didapat  ketika  putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap ( inkraacht van bewijs ). 36 Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum barulah dapat dilakukan jika upaya penyelematan kredit melalui restrukturisasi kredit sudah diupayakan secara maksimal  namun  belum  memberikan  hasil  yang  baik  ataupun  karena  nasabah sejak  awal  telah  menunjukkan  iktikad  yang  tidak  baik  guna  menyelesaikan kewajibannya dalam hal pembayaran kredit. 37
Jika  dihubungkan  dengan  keberadaan  pandemi  Covid-19  yang  termasuk dalam  kategori force  majeure yang  bersifat  relatif  dan  temporer,  maka  apabila setelah  diupayakan  penyelematan  restrukturisasi  kredit  namun  nasabah  sebagai debitur  tidak  beriktikad  baik  untuk  memenuhi  kewajibannya,  maka  upaya penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  jalur  hukum  merupakan  upaya  terakhir ( ultimum  remidium )  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  sebagai  kreditur  guna memperoleh kembali haknya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran kredit dari nasabah sebagai debitur. 38

## 4 PENUTUP
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  bank  untuk  menyelesaikan  kredit bermasalah  tersebut  adalah  dengan  melakukan  upaya  penyelamatan  kredit bermasalah  melalui  skema  restrukturisasi  kredit  dengan  mempertimbangkan kriteria  debitur  yang  layak  diberikan  kebijakan  restrukturisasi  kredit.  Apabila upaya penyelematan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit tersebut telah diupayakan  semaksimal  mungkin  namun  tidak membuahkan hasil  yang baik dan nasabah selaku debitur tidak  menunjukkan adanya  iktikad baik  untuk  melakukan pemenuhan  kewajibannya  pembayaran  kredit  setelah  dilakukan  restrukturisasi kredit,  maka  bank  dapat  menempuh  jalur  hukum  guna  memperoleh  kembali haknya  berkaitan  dengan  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  kredit  dari  nasabah sebagai debitur.
36 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia .
37 Usanti and Shomad, Hukum Perbankan . 38 H  Hetiyasari,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid  19,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  331–41, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Lastuti,  and  Tri  Handayani.  “Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian Melalui  Kewajiban  Penyusunan  Dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan Atau  Pembiayaan  Bank.” Rechtidee 13,  no.  1  (2018):  62–81. https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.
Anggun,  L.  “Pandemi  Covid  19  Dan  Implementasi  Corporate  Governance.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 110–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.
Cahyani, Ni Kadek Gita. “Analisis Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Upaya  Meminimalisir  Kredit Bermasalah  (Studi  Kasus  Pada  BPR  Nusamba  Manggis,  Karangasem).” Diss. Universitas Pendidikan Ganesha , 2021.
Fibriani,  Riza.  “Tinjauan  Hukum  Kepailitan  Koperasi  Saat  Gagal  Bayar  Pada Masa  Pandemi  Covid-19.” Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):  87–101. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575.
Firmanto,  Fakhry.  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Di  Indonesia.” Jurnal  Pahlawan Volume 2 (2019): 29–35.
Fuady, Munir. Hukum Kontrak . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. Hermansyah. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia .  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2014.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Hetiyasari,  H.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid 19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 331–41.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Isnaeni, Moch. Seberkas Diorama Hukum . Surabaya: Kontrak Revka Petra Media, 2018.
Krisen, Angelina Junike. “Perlindungan Hukum Kepada Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19.” Lex Privatum 9, no. 1 (2022). M.  Natsir  Asnawi.  “Perlindungan  Hukum  Kontrak  Dalam  Perspektif  Hukum Kontrak  Kontemporer.” Masalah-Masalah  Hukum 3,  no.  Jilid  46  (2017): 55–68.
Mamalu,  Jastinra  P.  M.,  Ronny  A.  Maramis,  and  Abdurrahman  Konoras. “Pengaturan Dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Pada Masa Covid-19.”
Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Hukum,  & Pengajarannya Volume XVI (2021): 287–96.
Maulana,  M.A,  D.S  RS,  Z  Arifin,  and  S  Soegianto.  “Klausula  Baku  Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369. Mulyati,  Etty,  and  Fajrina  Aprillianti  Dwiputri.  “Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Menganalisis  Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit Perbankan.” Acta Diurnal 1, no. 2 (2018): 134–48.
Niru  Anita  Sinaga.  “Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” Binamulia Hukum Vol. 7 (2018): 107–20. Noorhadi,  Noorhadi.  “Problematika  Koperasi  Dalam  Penyelesaian  Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19.” Qistie 15, no. 1 (2022): 132–
Saddam Hussein Ramadhan, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, Rexy Mierkhahani
e-ISSN : 2621-4105
45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6493.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2007.
R.,  Nugraha,  Ma’ruf  Hafidz,  and  Sri  Lestari  Poernomo.  “Analisis  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  Sebagai  Alasan  Keadaan  Memaksa  (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia.” Journal of Lex Generalis (JLS) 2, no. 3 (2021): 917–30. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v2i3.382. Sales,  Andi  Fika,  Merry  E.  Kalalo,  and  Friend  H.  Anis.  “Analisis  Penegakan Hukum Atas Fungsi Perjanjian Kredit Bank Dengan Nasabah Debitur.” Lex Administratum Volume IX (2021): 153–63. Satrio,  J. Hukum  Perikatan,  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Simamora, Y. Sogar. Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Di  Indonesia .  Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo, 2017.
Subekti. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, 1987. Tampoli, Inaya Aprilia, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh. “Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau Dari KUHPerdata.” Lex Privatum 9 (2021): 47–56. Tjoanda, Merry, Yosia Hetharie, Marselo Valentino Geovani Pariela, and Ronald Fadly  Sopamena.  “Covid-19  Sebagai  Bentuk  Overmacht  Dan  Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.” Sasi 27, no. 1 (2021): 93. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.447.
Usanti,  Trisadini  Prasastinah,  and  Abdul  Shomad. Hukum  Perbankan .  Depok: Kencana, 2017.
Widodo,  Wahyu  Puji.  “Kedudukan  Legal  Officer  Ksp.  Roda  Sejahtera  Dalam Menjamin  Aktivitas  Perusahaan  Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1 (2019): 95. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1537.
Yusmita,  Endang  Prasetyawati,  and  Hufron.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penerima  Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.” Jurnal  Akrab Juara Volume 4 (2019): 169–86.