E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 4, N O . 2, 2020
Prodi Ekonomi Syariah Volume 4, No. 2
Juli - Desember 2020 Halaman: 22-32

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)

## Nuraini, Fithriady, Rina Desiana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel:
Submit 8 Agustus 2020 Revisi 4 Septermber 2020 Diterima 10 November 2020
Kata Kunci: Sistem Ujrah Buruh Tani
Ekonomi Islam
A B S T R A C T
The concept of wages in Islam must be paid fairly and appropriately. In general, wage consists of various forms which includes all sectors, and agricultural sector is no exception. This research aims to find out how Ujrah system is carried out and to determine whether rice farm worker wage system is in sync with islamic economics perspective. The main focus of this research is the daily wage system of rice farm workers. The research method used is qualitative method relies on data obtained from observations, interviews, and documentation. The result of the study shows that the daily wage is not paid accordingly to islamic economic perspective. There are delays in payment and non-compliance with the result of hard work.
A B S T R A K
Konsep  upah  dalam  Islam  harus  adil  dan  layak,  upah  pada  umumnya  memiliki  berbagai  macam  bentuk  yang mencakup  semua  sektor,  termasuk  di  dalamnya  sektor  pertanian.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana  sistem ujrah serta  untuk  menguji  kecocokan  sistem ujrah buruh  tani  padi  dengan  perspektif  ekonomi Islam. Penelitian ini difokuskan pada sistem ujrah harian terhadap buruh tani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sistem ujrah yang  dipakai  ialah  sistem  upah harian  dan  ada  kesenjangan  syariah  terhadap  praktik  pemberian  upah  kepada  buruh  tani  yaitu  ketika  musim menanam  padi  adanya  penundaan  pemberian  upah  dan  ketika  musim  mengangkut  padi  ( seumangkee  padee ) adanya  ketidaksesuian  pemberian  upah  kepada  buruh  tani  sesuai  dengan  hasil  kerja  keras  buruh  upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak.

## 1. PENDAHULUAN
Islam  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  sehingga  harus  dilaksanakan  secara sempurna, termasuk di dalamnya    yang  berkaitan  dengan    upah  mengupah.  Masalah  upah  mengupah  selalu  melekat  pada  kehidupan  muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas. Munir, Misran dan Nurmakrufiana (2018) mengatakan bahwa standar  penghidupan  para  pekerja  dipengaruhi  oleh  perolehan  upah  yang  bahkan  dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Islam sebagai way of life (jalan bidup) menawarkan suatu solusi atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi dunia dan akhirat, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku.  Hukum  Islam  mengenal  akad ijarah ,  Sabiq (2004) menjelaskan akad ijarah yaitu  “akad  untuk  mengambil manfaat  dengan kompensasi dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah  dalam bentuk  tenaga atau jasa”.  Besaran ujrah yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. Ujrah yang dimaksud ialah pengupahan dalam ekonomi Islam, yang  artinya ujrah dan  upah  itu  maknanya  sama  yaitu  tentang  kewajiban  memberikan  hak  kepada  pekerja  yang  telah  ia pekerjakan.
Dalam  Islam  asas  penentuan  upah  ialah  memenuhi  keperluan  asasi  seseorang.  Setiap  makhluk  Allah  di  dunia  ini
mempunyai  haknya  masing-masing,  di  antara  hak-hak  tersebut  ialah  hak  memiliki,  hak  untuk  mendapatkan  harta,  dan  lain sebagainya. Setiap apa yang dijadikan oleh Allah adalah bebas dengan hak masing-masing asalkan hak tersebut masih dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum syara’ . Begitu juga dengan para pekerja buruh, mereka juga mempunyai hak-hak mereka sebagai buruh.
Mayoritas yang ada di Gampong Mon Ara ini berprofesi sebagai petani maka praktik-praktik yang terjadi yang ada di seputar pertanian salah satunya ialah praktik sistem pengupahan yang memuat di dalamnya tentang sistem pembayaran upah. Halim (1985) mengatakan bahwa sistem pembayaran upah ( ujrah ) ada 6 macam yaitu: sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu,  sistem  pembayaran  upah  borongan,  sistem  pembayaran  upah  permufakatan,  sistem  upah  bagi  laba  atau  partisipasi, sistem upah dengan skala berupah, dan sistem upah indeks. Sistem pembayaran upah yang dipakai di Gampong Mon Ara hanya 2 jenis sistem pembayaran upah yaitu sistem pembayaran upah borongan dan sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu (sistem upah harian). Pada sistem upah harian (sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu), terdapat ketidaksesuaian jumlah pemberian upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi. dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya keterlambatan pemberian upah kepada pengupah.
Upah  minimum  provinsi  (UMP)  pada  tahun  2020  ialah  Rp3.165.030  yang  bersumber  dari  surat  edaran  Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Upah buruh tani padi pada musim seumangkee padee ini, jika dijumlahkan total upah yang diterima dalam satu bulan, para buruh upah seumangkee padee menerima upah sebanyak Rp3.600.000 dan ini melebihi standar UMP, upah  yang  melebihi  standar  UMP  ini  masih    tidak  sesuai  dengan  hasil  kerja  keras  para  buruh  upah  dengan  alasan  bahwa, (1) seumangkee padee ini bersifat musiman, artinya hanya ketika adanya musim seumangkee padee datang dan pada saat itu bisa berupah, (2)dalam satu tahun 2 kali musim seumangkee padee datang, (3)dalam 1 kali musim, sekitar 2-3 minggu masa berakhirnya seumangkee  padee yang  artinya  tidak  sampai  satu  bulan  penuh  bisa  merasakan  upah seumangkee  padee ini, (4)pekerjaan  terberat  di  antara  pekerjaan-pekerjaan  lain  yang  dikerjakan  ketika  musim  sawah  tiba,  (5)sesuai  adat  dan kesepakatan bersama dalam masyarakat Gampong.
Sesuai observasi awal, pada buruh tani pengangkut padi, biasanya upah yang diberikan untuk setengah harinya ialah Rp80.000, untuk seharinya senilai Rp150.000- Rp160.000. Upah yang dihitung per jam selama 8 jam kerja, dimana perjamnya sebesar Rp20.000. Akan tetapi para buruh tani yang bekerja selama satu jam setengah hanya diberi upah Rp25.000, seharusnya buruh tani tersebut dibiayai sebesar Rp35.000 per satu jam setengahnya, jadi selama seharian dalam waktu kerja yaitu 8 jam kerja mereka terbiayai Rp160.000. Jika dihitung dalam upah hariannya mereka dibiayai sebesar Rp120.000 per hari, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp40.000.
Sedangkan upah tanam padi per harinya sebesar Rp95.000-Rp100.000 per hari, dimana jika dihitung per 8 jam kerja para upah buruh tanam padi dibayar upah per jamnya sebesar Rp12.000.  Namun kendala yang dimiliki para buruh tani penanam padi ialah ada sebagian pemberi upah yang menundakan pemberian upah selama 1-4 minggu, dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar upah pada saat itu, seharusnya mereka dibayar upahnya ketika selesai waktunya kerja. Sehingga para buruh tidak langsung menerima hasil kerja keras disaat itu.
Siswadi  (2014)  dalam  penelitiannya  tentang  pemberian  upah  yang  benar  dalam  Islam  upaya  pemerataan    ekonomi umat    dan    keadilan,  menemukan    bahwa    upah    dan    gaji   dihitung    berdasarkan  prestasi  kerja,  lama  kerja,  senioritas, dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Ujrah
Menurut    fikih    muamalah    bahwa    transaksi    uang  dengan    tenaga    kerja    manusia    disebut ujrah /upah.  Dalam pandangan syariat Islam upah ( ujrah ) adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya  (Anto,  2003).  Dalam  perspektif  Islam,  upah  dikatakan  transaksi  jasa  dalam  Islam.  Upah  dikatagorikan  dalam konsep fiqih muamalah yaitu dalam pembahasan Ijarah. Menurut Nurhayati dan Sinaga.,A.,I (2018) mengatakan bahwa “ Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah, Ijarah diartikan menjual manfaat ( bay’ul al-manfa’ah ), sedangkan menurut syara’ ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.
Ijarah secara sederhana diartikan dengan “ transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu ”. Jika menjadi objek transaksi  ialah  manfaat  atau  jasa  dari  suatu  benda  disebut  dengan ijarah  al-ain atau  sewa-menyewa  seperti  sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan ijarah al-zimmah atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur arab yaitu Ijarah. Pada dasar dan awalnya ijarah terjadi pada penyewaan tanah atau ladang yang untuk kemudian membayar uang upah atau sewanya, tetapi konsep ijarah berkembang atau melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan atau transportasi, dan lain-lain.

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 4 No. 2, 2020
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ujrah adalah hak yang pasti diterima oleh seorang pekerja dari pemberi kerja atas kerja kerasnya selama waktu mengupah dan pembayaran upah tersebut haruslah dalam bentuk uang. Dan juga harus berdasarkan perjanjian dan persetujuan dari kedua belah pihak dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja.
Dasar Hukum Ujrah
Sumber  hukum  Islam  yang  dipakai  dalam  menyelesaikan  berbagai  pengupahan  yang  terjadi  adalah  dengan menggunakan  Al-Quran  dan  Hadis,  di  samping  masih  banyak  lagi  sumber  hukum  yang  dapat  digunakan.  Al-Quran  sebagai sumber hukum dasar yang menjadi panutannya.
Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 105 yang berbunyi:
َهﱠشلاَو  ِبْيَغْلا ِِﱂاَع َٰﱃِإ َنوﱡدَُﱰَسَو ۖ َنوُنِمْؤُمْلاَو ُهُلوُسَرَو ْمُكَلَمَع ُﱠا ىََﲑَسَف اوُلَمْعا ِلُقَو ُﺘْـنُﻛ اَِﲟ ْمُكُﺌِّﺒَـنُـيَـف ِةَدا نوُلَمْﻌَـﺗ ْم
Artinya: “ Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepadamu apa yang kamu kerjakan” ( QS. At-Taubah [9]:105).
Menurut tafsir Ibnu Katsir, isi kandungan surat At-taubah di atas ialah Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah  pasti  membalas  semua  apa  yang  telah kita  kerjakan.  Pada  ayat  ini  yang  terpenting  ialah  penegasan Allah  bahwasanya motivasi  atau  niat  bekerja  tidak  benar,  maka  Allah  akan  membalas  dengan  cara  memberi  azab.  Begitu  pula  sebaliknya,  jika motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.
Di samping itu, dalam Surat At-Thalaq ayat 6 dijelaskan:
.... ۖ ﱠﻦُﻫَروُﺟُأ ﱠﻦُﻫوُﺗﺂَف ْمُكَل َﻦْﻌَﺿْرَأ ْنِﺈَف ....
Artinya:
“Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah” (QS. At-Talaq [65]: 6).
Isi Kandungan Al –Quran Surat At-Thalaq ayat 6 di atas dari Tafsir Al-Wajiz  Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah beliau mengatakan bahwa  Allah menganjurkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri, Allah memerintahkan mereka para suami untuk memberikan tempat tinggal selama masa iddah di rumah-rumah mereka para suami  yang  para  isti  tinggal  di  dalamnya,  Menurut  kemampuan  suami,  dan  wajib  bagi  kalian  wahai  suami  untuk  tidak menyempitkan mereka dalam tempat tinggal dan nafkah, sampai mengharuskan mereka untuk keluar dan meninggalkan hak- hak  mereka,  meskipun  mereka  dalam  kondisi  hamil,  maka  para  suami  mesti  menafkahi  mereka  dengan  nafkah  yang  patut sampai melahirkan anak mereka, dan jika mereka menyusui anak-anak mereka, maka kalian para suami harus memberikan upah kepada mereka, dan musyawarakanlah wahai para suami atas apa yang didasari dengan kebaikan yang tidak berbentuk kemungkaran. Maka jika ibunya menolak untuk menyusui anaknya, kecuali dengan upah yang besar, maka wajib bagi kalian wahai para suami untuk mencari perempuan lain yang mau menyusui anak kalian, begitu juga seandainya mereka menahan untuk tidak menyusui karena sebab ingin upah yang besar atau yang lainnya, kalian harus memusyawarahkannya, untuk dapat menyusui anak kalian.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda:
َلاَق َلاَق َرَمُع ِﻦْب ِﱠا ِدْﺒَع ْﻦَع َْﻷا اوُطْعَأ َمﱠلَسَو ِهْيَلَع ُﱠا ىﱠلَص ِﱠا ُلوُسَر ُهُقَرَع ﱠﻒَِﳚ ْنَأ َلْﺒَـق ُﻩَرْﺟَأ َﲑِﺟ Artinya:
“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majjah No 2434 / 4332).
Berdasarkan hadis ini para ulama  berpendapat  bahwa  upahnya  adalah  hasil  kerja  badannya  dan mempercepat manfaatnya.  Dan juga bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Artinya apabila  pekerja  itu  mempercepat pekerjaanya maka dipercepat pula pemberian  upahnya  sesuai  dengan  kesepakatan    kedua    belah    pihak,    namun    jika    ia    mundur    tampa  menyelesaikan pekerjaan  yang  telah  disepakati  tanpa  alasan  yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian  maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja (Yusuf, 2010).
Berdasarkan  Nash-nash  dan  Hadis  di  atas,  para  Ulama  ijma’  tentang  kebolehan ijarah karena  manusia  senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. I jarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah- mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk  aplikasi  tolong  menolong  yang  dianjurkan  agama.  I jarah merupakan  bentuk  muamalah  yang  dibutuhkan  manusia. Karena  itu,  syariat  Islam  melegalisasi  keberadaannya.  Konsep ijarah merupakan  manifestasi  keluwesan  hukum  Islam  untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap- tiap warga  Negara berhak atas  pekerjaan dan penghidupan  yang layak  bagi kemanusiaan”. Dengan upah  yang  akan  diterima  oleh  buruh  atau  pekerja  yang  diberikan  haruslah  upah  yang  wajar. Di samping itu  dalam ketetapan  MPR.  No  IV/MPR/1978  disebutkan  kebijaksanaan  dibidang  perlindungan  tenaga  kerja  ditunjukan  kepada perbaikan  upah,  syarat-syarat  kerja,  keselamatan  kerja,  jaminan  sosial  dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh (Herijanto dan Hafiz, 2016 ).

## Teori Upah
Seperti yang tercantum di latar belakang bahwa ujrah itu ialah upah, dijelaskan di dalam buku Asikin (2002: 69-70) maka ada  beberapa  teori  dipergunakan  sebagai  dasar  untuk  menetapkan  upah.  Teori-teori  tersebut  dikemukakan  oleh  para  ahli ekonomi modern mengenai penetapan upah ini:
a. Teori upah normal, oleh david Ricardo
Menurut  teori  David  Ricardo,  upah  ditetapkan  dengan  berpedoman  kepada  biaya-biaya  yang  diperlukan  untuk mengkongsi  segala  keperluan  hidup  buruhb  atau  tenaga  kerja.  Teori  ini  menegaskan  kepada  buruh,  bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya.
b. Teori Ibnu Taimiyah
Menurut teori Ibnu Taimiyah, upah yang setara merupakan upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan  dan  penawaran  pasar,  tanpa  intervensi  pemerintah.  tetapi  ketika  upah  berjalan  dengan  tidak  wajar maka pemerintah berhak menentukan untuk upah.
c. Teori Ibnu Khaldun
Menurut  Teori  Ibnu  Khaldun,  Kedudukan  pekerja  sangat  tergantung  pada  nilai  kerjanya  dan  nilai  kerja  sangat ditentukan oleh penghasilah (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya.
d. Teori Dana Upah, Oleh Stuart Mill Senior Menurut teori Stuart Mill Senior, upah buruh tergantung menurut dananya, apabila besar, maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana itu kurang, maka jumlah upah yang diterima buruh pun juga akan berkurang.  Dalam  teori  ini  dianjurkan,  bahwa  khusus  untuk  menunjang  keperluan  hidup  buruh  yang  besar tanggungannya  disediakan dana khusus oleh majikan atau negara yang disebut dana anak-anak.

## Jenis-Jenis Upah
Kartasapoetra (1986: 100-102) mengatakan bahwa jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dilihat dibawah ini:
a. Upah Nominal
Upah Nominal merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja
b. Upah Nyata
Upah Nyata merupakan upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan
c. Upah Hidup
Upah hidup adalah upah yang diterima buruh, relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang  tidak  hanya  kebutuhan  pokoknya  saja,  melainkan  juga  kebutuhan  sosial  dan  keluarganya  seperti  pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain
d. Upah Minimum
Upah minimum yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Tujuan utama penetapan upah minimum yaitu:
1. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh)
2. Melindungi  kelompok  kerja  dari  adanya  sistem  pengupahan  yang  sangat  rendah  yang  keadaannya  kurang memuaskan secara material
3. Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja
4. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan
5. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

## e. Upah Wajar
Upah Wajar yaitu upah yang  secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan  atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu:
1. Kondisi negara pada umumnya
2. Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berbeda
3. Peraturan perpajakan
4. Standar hidup para buruh itu sendiri
5. Undang-undang mengenai upah khususnya
6. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

## Perbedaan Tingkat Upah
Herijanto dan Hafiz, (2016) Mengatakan bahwa dalam  beberapa  hal,  hukum  Islam  mengakui  adanya  perbedaan upah  di  antara  tingkat  pekerja,  karena  adanya  perbedaan  kemampuan  serta  bakat  yang  mengakibatkan  perbedaan penghasilan  dan  hasil  material. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32. Berdasarkan ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme. Allah SWT meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa yang  ada  dalam  kemampuan  kita,  bukan  ada  pada  apa  yang  berada  diluar  kemampuan  kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja. Oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa usaha dan  kerja.  Pendekatan  Al-Quran  dalam  hal  penentuan  upah  berdasarkan  pertimbangan  dan  bakat  ini  merupakan  salah  satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia.
Dalam Islam di kenal beberapa tingkatan upah, yaitu:
a. Tingkat upah minimum
Pekerja  dalam  hubungannya  dengan  majikan  berada  dalam  posisi  yang  sangat  lemah.    Selalu  ada  kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam  memberikan  perhatian  dalam melindungi  hak  para  pekerja  dari  segala  ganguan  yang  dilakukan  oleh  majikannya.  Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan  dari  pelanggaran  hak  perlu  ditentukan  upah  minimum  yang  dapat  mencakup  kebutuhan  pokok  hidup,  termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan yang layak
b. Tingkat upah tertinggi
Bakat dan keterampilan seorang pekerja merupakan  salah satu  faktor upahnya tinggi atau tidak. Pekerja yang intelektual dengan  pekerja    kasar,    atau   pekerja    yang    handal    dengan    pekerja    yang    tidak    handal  mengakibatkan    upah    berbeda tingkatnya.    Selain    itu    perbedaan    upah    timbul    karena    perbedaan    keuntungan    yang    tidak    berupa    uang,    karena ketidaktahuan  atau  kelambanan  dalam  bekerja,  dan  masih  banyak  lagi  faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak  memberikan    upah  berada  di  bawah    upah  minimum  yang  telah  ditetapkan,  demikian    halnya    Islam    juga    tidak membolehkan  kenaikan  upah  melebihi  tingkat  tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu, tidak  perlu terjadi  kenaikan  upah  yang  melampau  batas  tertinggi  dalam  penentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak- tidaknya upah dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan.  Pentingnya menjaga  upah  agar  tetap  berada  pada  batas-batas  kewajaran  agar  masyarakat  tidak  cenderung  menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi.

## Sistem Pembayaran Upah
Sistem pembayaran upah ( ujrah ) ini sangat penting  dalam soal upah mengupah  karena   dengan   sistem  ini  akan memperjelas kedua  belah  pihak  mengenai  waktu  upah  itu  diberikan. Halim (1985: 84-87) di dalam bukunya beliau menulis sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara diantaranya:
a. Sistem  pembayaran  upah  dalam  waktu  tertentu,  yaitu  sistem  pembayaran    upah    menurut    jangka    waktu    yang    telah diperjanjikan  sebelumnya.  Misalnya,  upah  jam-jaman,  per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam
b. Sistem  pembayaran  upah  borongan,  yaitu  sistem  pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan  tertentu  secara  menyeluruh  sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan  melalui  yang  dilakukan  terhadap  harga  barang yang dihasilkan
c. Sistem  pembayaran  upah  permufakatan,  yaitu  sistem pembayaran  upah  yang pembayarannya  diberikan sekelompok buruh  atau  pekerja  yang  selanjutnya  akan dibagikan di antara mereka sendiri
d. Sistem  upah  bagi  laba  atau  partisipasi,  yaitu  sistem pembayaran  upah  yang  memberikan  buruh  atau  karyawan bagian  dari  laba  yang  diperoleh  majikan  atau  perusahaan  di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima
e. Sistem  upah  dengan  skala  berupah,  yaitu  sistem  pemberian upah  yang  didasarkan  pada  keadaan  harga  pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan
f. Sistem  upah  indeks,  yaitu  sistem  pembayaran  upah  yang besarnya disalurkan pada  indeks  biaya  hidup  rata-rata dari buruh  atau  pegawai  yang  bersangkutan,  yang  tentunya juga didasarkan pada biaya hidup. Djumialdji (2001: 39-83) di dalam  bukunya beliau menulis sistem  pembayaran  upah  ( ujrah ) juga  tidak  terlepas  dari komponen-komponen  upah  dan  bukan  komponen  upah. Komponen upah terdiri dari:
a. Upah  pokok, yaitu imbalan  dasar  yang  dibayarkan  kepada  buruh menurut  tingkat atau  jenis  pekerjaan  yang  besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian
b. Tunjangan  tetap, yaitu suatu  pembayaran  yang  teratur  berkaitan dengan  pekerjaan  yang  diberikan  secara  tetap  untuk buruh dan  keluarganya  yang  dibayarkan  bersamaan  dengan  upah pokok,  seperti  tunjangan  kesehatan,  perumahan, makan, transport, dapat  dimasukkan  ke  tunjangan  pokok    asal  tidak dikaitkan  dengan  kehadiran  buruh,  maksudnya tunjangan tersebut  diberikan  tanpa  mengindahkan  hadir  atau  tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok
c. Tunjangan  tidak  tetap, yaitu suatu  pembayaran  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan  buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti  tunjangan  transportasi  diberikan  berdasarkan kehadirannya.

## Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah
Rozalinda (2016:131) di dalam bukunya ia menulis “manfaat sesuatu dalam konsep ijarah, mempunyai pengertian yang sangat  luas  meliputi  imbalan  atas  manfaat  suatu  benda  atau  upah  terhadap  suatu  pekerjaan  tertentu.  jadi,  ijarah  mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah”.
Sjahdeini  (2015)  di  dalam  bukunya  ia  menulis  dilihat  dari  objek ijarah berupa  manfaat  suatu  benda  maupun  tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:
a. Ijarah ain , yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewa benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda  tersebut  tanpa  memindahklan  kepemilikan  benda  tersebut,  baik  benda  bergerak,  seperti  menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. Bentuk ijarah ini  mirip  dengan leasing (sewa) pada bisnis  konvensional.  Pihak  yang  menyewa (lessee) disebut mustajir , pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu’jir atau mu’ajir dan biaya sewa disebut ujrah
b. Ijarah amal , yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah . Ijarah ini  digunakan  untuk  memperoleh  jasa  dari  seseorang  dengan  membayar  upah  atau  jasa  dari  pekerjaan  yang dilakukkannya.  Pengguna  jasa (employed) disebut mustajir dan  pekerja  disebut ajir ,  dan  upah  yang  dibayarkan kepada ajir disebut ujrah .  Bahasa  inggris  dari Ujrah adalah fee .  Sebagai  contoh  mengenai ujrah  ‘amal dapat digambarkan sebagai berikut. ABC Islamic Bank mempekerjakan Abil Daffa sebagai product Manager dengan gaji Rp7.000.000.  Dengan  kata  lain,  dalam  perjanjian ijarah tersebut  Abil  Daffa  adalah ajir dan  gaji  sebesar Rp7.000.000  adalah ujrah .  Dengan  demikian,  pada ijarah  ‘amal yang  menjadi  objek  perjanjian  sewa-menyewa adalah jasa. Ijārah  al-’amal dibagi  menjadi 2, yaitu:
1. Ijārah khusus adalah ijārah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang  yang  telah memberinya upah. Jika, ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya
2. Ijārah Musytarakah adalah ijārah, yang  dilakukan  secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.
Terkait  dengan  pembagian ijārah tersebut,  penyusun  lebih  memfokuskan  pembahasan  pada ijārah  al-‘amal .  Hal  ini dikarenakan  ada  kaitannya  dengan  objek  penelitian  yang  akan  diteliti  yaitu  tentang  pelaksanaan  upah  tenaga  kerja.  Ridwan (2007: 58) di dalam bukunya ia menulis, fikih Islam membagi ajīr (pekerja) menjadi 2, yaitu:
a. Ajīr khāşş , yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka waktu  tertentu  secara khusus  dan  akan mendapatkan  upah  dengan penyerahan dirinya sesuai kesepakatan
b. Ajīr    Musytarak ,  yaitu    orang   yang    waktu  pelaksanaan  kerjanya  tidak  ditentukan    dan    akan  mendapatkan upah  dengan  cara  penyelesaian pekerjaannya tersebut.

## Konsep Ujrah Pada Pekerja Dalam Islam
Pada  masa  Rasulullah  SAW  adalah  pribadi  yang  menetapkan  upah  bagi  para  karyawannya  sesuai  dengan  kondisi, tanggung jawab dan jenis pekerjaan. Proses penetapan gaji atau upah yang pertama kali dalam islam dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW untuk memberikan gaji satu dirham setiap hari kepada Itab dan Usaid yang diangkat sebagai Gubernur Makkah (Abu sinn, 2012).
Tingkat upah minimum dari sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan tanggungan nafkah keluarga. Menurut Abu Sinn (2012) “bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar tetap bisa
memnuhi kebutuhannya dan juga keluarganya”.
Syarat ujrah yang adil menurut apa yang ditulis Gilarso (1994 : 59) di dalam bukunya ialah:
a.  Sesuai  dengan  prestasi  kerja,  untuk  mengukur  prestasi  kerja,  dewasa  ini  telah  di      kembangkan  berbagi  evaluasi jabatan
b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada  suatu  ukuran  umum,  tetapi  paling  sedikit  harus  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  si  pekerja  dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik
c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.
Ada dua konsep upah menurut ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kelayakan. Dijelaskan maksudnya sebagai berikut (Herijanto, 2016):
a. Prinsip  Adil,  prinsip  utama  keadilan  terletak  pada  kejelasan  aqad  (transaksi)  dan  komitmen  atas  dasar  kerelaan melakukannya.  Adil  berbicara  tentang  kejelasan,  transparansi  serta    proporsionalitas  ditinjau  dari  berat pekerjaannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.
Martoyo (1990 : 104 ) dia menulis di dalam bukunya, bahwa dalam  pemberian  kompensasi  keadilan  perlu juga memperhatikan prinsip  keadilan.  Keadilan  bukan  berarti  bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan  harus  dihubungkan  antara  pengorbanan  (input)  dengan  penghasilan  (output).  Semakin  tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.
b. Kelayakan (Kecukupan),  layak yang dimaksud dalam konsep ujrah ini ialah cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Layak yang berhubungan dengan besaran yang diterima.
Kelayakan    ini    bisa    dibandingkan    dengan    pengupahan    pada  perusahan-perusahan  lain,  atau  bisa  juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah  tentang  upah  minimum  atau  juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan  dengan  cara  membandingkan  dengan  cara pengupahan  diperusahaan lain,    yang    dimaksudkan    untuk  menjaga  apa  yang  disebut  “ Eksternal  Consistency ”.  Apabila  upah  didalam perusahaan  yang  bersangkutan  lebih  rendah  dari  pada  perusahaan-perusahaan    lain,    maka    hal    ini    dapat mengakibatkan  kesulitan  bagi  perusahaan untuk  memperoleh tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu  untuk  memenuhi kedua  “ Consistency” tersebut,    baik “internal” maupun “eksternal” tadi,  perlu  menggunakan  suatu  evaluasi jabatan (Martoyo, 1990 : 104).
Dalam hal ketenagakerjaan, ada empat macam prinsip, empat prinsip tersebut ialah (Ridwan, 2013):
a. Prinsip  kemerdekaan  manusia,  Islam  datang  dengan  tegas  mendeklarasikan  sikap    anti    perbudakan    untuk membangun    tatanan    kehidupan    masyarakat  yang    toleran   dan    berkeadilan.    Islam    tidak    mentolelir    sistem perbudakan dengan alasan apapun terlebih lagi dengan adanya praktik jual beli pekerja dengan  mengabaikan  hak- hak  pekerja  yang  sangat  tidak  menghargai  nilai kemanusiaan.
b. Prinsip  kemuliaan  derajat  manusia,  Islam  menempatkan  setiap  manusia apapun  jenis  profesinya  dalam  posisi yang  mulia  dan  hormat.  Islam  tidak membeda-bedakan antara pekerjaan. Hal itu seperti yang diungkapkan dalam surat  al-Jumuah,  (62):  10  yang  memerintahkan  untuk  bertebaran  dimuka  bumi  untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan solat.
c. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta atau  kelas  di  masyarakat.  Begitu  juga berlaku  dalam  memandang  dunia ketenagakerjaan.  Dalam  sistem  perbudakan,  seorang  pekerja  atau  budak dipandang  sebagai  kelas  kedua  dibawah  majikannya.  Hal  ini  dilawan  oleh  Islam  karena  ajaran  Islam  menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain termasuk atasan atau pimpinan.
d. Prinsip  kelayakan  upah  pekerja,  upah  adalah  pemenuhan  ekonomi  bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak  boleh  diabaikan  oleh  para  majikan  atau  pihak  yang  mempekerjakan.  Islam  sangat  memperhatikan  masalah upah pekerja  sebagai  hak  dan  gaji  atas  pekerjaan  yang  telah  mereka  kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah  pekerja,  maka  Islam  memberi  pedoman  kepada  para  pihak  yang  mempekerjakan  orang  lain  bahwa  prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep upah yaitu prinsip adil dan prinsip layak.

## Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pengupahan
Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi (P3EI) (2015 : 19) mengatakan bahwa ekonomi Islam ialah perwujudan perilaku ekonomi yang di dasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan  alternatif  solusi  atas  berbagai  permasalahan  ekonomi.  Ekonomi  Islam  merupakan  konsekuensi  logis  dari
implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.
Dalam    pandangan    kapitalis    tenaga    kerja    merupakan    faktor  produksi  yang  dinilai  sama  dengan  faktor  produksi lainnya.  Jika  tenaga  kerja  dianggap  sama  dengan  barang-barang  modal  lainnya  maka  hukum  permintaan    dan    penawaran barang  akan  berlaku  dalam  penentuan tingkat  upah. Apabila  penawaran  tenaga  kerja  berlimpah  sementara permintaan terhadap  tenaga  kerja  kecil  maka  tingkat  upah  akan  rendah.  Sebaliknya,  apabila  penawaran  tenaga  kerja  sangat  terbatas sementara  permintaanya    sangat    kuat    maka    tingkat    upah    akan    tinggi,    dengan  demikian    kenaikan    dan    penurunan permintaan  akan  mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan dengan sendirinya akan berdampak pada penentuan tingkat upah. Dalam kondisi seperti itu penentuan tingkat upah  akan  didasarkan pada market wage (tingkat upah pasar). Sedangkan dalam pandangan  sosialisme, upah  ditentukan oleh pemerintah bukan berdasarkan  kekuatan   pasar  sehingga  pemerintah   dapat menentukan    berapa  tingkat  upah  yang  akan  diterima  oleh  seorang  pekerja.  Penentuan  upah  pemerintah  didasarkan  pada kepentingan yang berdampak pada aspek ekonomi,  politik,  dan  lain-lain,  sehingga  penentuan  upah  bisa  saja ditetapkan berada dibawah atau diatas market wage (P3EI, 2015).
Jika demikian yang  terjadi  maka  penentuan  tingkat  upah  tidak  akan  membawa pengaruh  pada  kesejahteraan para  pekerja  karena  yang  ditekankan disini hanyalah kepentingan sepihak dan hal ini dapat memicu konflik antara pekerja dan pihak pengusaha.  Berdasarkan  prinsip  keadilan,  upah ( ujrah ) dalam  masyarakat  Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam  pengambilan  keputusan  tentang  upah  maka  kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Supaya keputusan  itu  benar-benar  adil  dalam  artian  terdapat  keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga  mencukupi  biaya  kebutuhan  pokok dan juga tidak  terlalu  tinggi  sehingga  majikan  tidak  kehilangan  bagian  yang  sesungguhnya  dari  hasil  kerjasama  itu  maka  negara  perlu menetapkan suatu tingkat upah  yang cukup terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan  perubahan kebutuhan    pekerja    golongan    bawah  dan  dalam  keadaan  apapun  tingkat  upah  ini  tidak  akan  jatuh.  Dan  hal  ini sewaktu-waktu  ditinjau  kembali  untuk  melakukan  penyesuaian  berdasarkan    perubahan    tingkat    harga    dan    biaya    hidup. Kemudian tingkat  maksimumnya  akan  ditetapkan  berdasarkan  sumbangan tenaganya dan sangat bervariasi.  Pemerataan pendapatan menjadi  tanggung jawab Islam dalam memenuhi  kebutuhan  rakyatnya  agar  terpelihara  kelangsungan hidupnya. Dengan  menetapkan  upah  minimum  pada  tingkat  tertentu diharapkan  dapat  membantu  memenuhi  kebutuhan  pekerja dalam memperoleh  penghidupan  yang  layak.  Apabila  kebutuhan-kebutuhan pokok  tertutupi  dengan  upah  normal,  maka akan    sangat    mempengaruhi    efesiensi    kerja    sehingga    dapat    meningkatkan    keuntungan  yang  diperoleh.  Sebaliknya ketidakpuasan  akan  menimbulkan  dampak  pemogokan  para  pekerja  yang  melahirkan  kebencian  dan  konflik  antar  kelompok sehingga  dapat  merusak  persatuan  dan  kesatuan  dan akibatnya  terjadi  kehancuran  dalam  ekonomi  dan  masyarakat. Sebagai  wakil  Allah  maka  tugas  utama  manusia  dimuka  bumi  ini adalah  melakukan  pemerataan  rezeki  terhadap  anggota masyarakat,  dengan    memperhatikan    agar    setiap    pekerja    memperoleh    upah    yang  cukup  dalam  mempertahankan  suatu kehidupan yang wajar (Yusuf, 2010).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu jenis prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif  dari  pengamatan  atau  sumber-sumber  tertulis.  Maka data  yang diperoleh  dari data primer dianalisis  dengan  menggunakan metode  deskriptif,  yaitu  dengan  cara  menerangkan serta    menjelaskan   secara  mendalam  terhadap semua  aspek    yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Pemilihan  metode kualitatif karena unit analisisnya bukan berupa angka tetapi penulis berusaha mendeskripsikan secara tepat dan rinci sistem ujrah buruh tani padi kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan ( field reseacrh ), penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
a. Pengamatan (observasi)
Pengamatan  atau  observasi  adalah  aktivitas  terhadap  suatu  proses  atau  objek  dengan  maksud  merasakan  dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya,  untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  melanjutkan  suatu  penelitian.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  akan  melihat  secara  langsung  keadaan  atau  kebiasaan  yang  ada  di  lapangan,  agar  lebih  memudahkan  peneliti dalam melakukan penelitian.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  situasi  berhadap-hadapan  antara  pewawancara  dan  informan  yang  dimaksudkan  untuk  mengkaji informasi yang dihadapkan, dan bertujuan mendapatkan data dari informan (Hakim, 2013). Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi para buruh tani yang mempraktikan upah harian dan para pemberi upah kepada buruh
tani tersebut. Dengan pemberi upah 30 jiwa, dan penerima upah 9 jiwa, Namun yang masuk dalam kategori kriteria informan yang akan diwawancarai ialah pemberi upah 4 Jiwa dan penerima upah 7 jiwa. Dengan kriteria informan pemberi upah yaitu pemilik  lahan,  jenis  kelamin  perempuan,  dan  usia  25-45  Tahun.  Kriteria  informan  penerima  upah  yaitu  jenis  kelamin perempuan, sudah berpengalaman menjadi buruh upah minimal selama 3 tahun, dan usia 20-25 Tahun
c. Dokumentasi
Teknik  dokumentasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  cara  menelaah  segala  aspek  dokumentasi  objek  penelitian  yang sudah ada, ataupun hasil dari wawancara dengan responden beserta dokumen foto-foto, serta melalui informasi buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.
Subjek penelitian pada penelitian ini ialah pemberi upah dan penerima upah pada pengupahan harian menanam padi dan  mengangkut  padi.  Adapun  objek  penelitaian  ini  ialah  sistem ujrah buruh  tani.  Dalam  penelitian  ini,  yang  akan  menjadi informan  penelitian,  yaitu  para  penerima  upah  dan  pemberi  upah.  Adapun  informan  pemberi  upah  yang  akan  diwawancarai sebanyak  empat  orang,  dan  penerima  upah  sebanyak  tujuh  orang  yang  akan  diwawancarai.  Dengan  kriteria  penerima  upah sebagai berikut: jenis kelamin perempuan, sudah bekerja sebagai upah buruh tani minimal selama 3 tahun, umur 20-25 tahun. Sementara pemberi upah dengan kriteria sebagai berikut: pemilik lahan, jenis kelamin perempuan, umur 25-45 tahun.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Wawancara dengan Pemberi Upah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah
Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan pada Bulan Juli 2020 peneliti dapat memperoleh  beberapa  informasi dari  pemberi upah  yang  melakukan  praktik  sistem pembayaran upah pada buruh tani penanam padi dan pengangkut padi.
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  informan  pemberi  upah  yang  berjumlah  4  orang,  sebanyak  25%  yang menundakan pemberian upah dikarenakan uang yang sudah disiapkan untuk memberi upah kepada buruh tani ada keperluan mendadak  yang  tidak  terduga  sehingga  penundaan  pemberian  upah  ini  terjadi.  Kemudian  sebanyak  25%  yang  menundakan pemberian diakarenakan belum adanya dana untuk membayarkan hasil pengupahan kepada buruh upah, dan si pemberi upah harus mengupah di sawah lain terlebih dahulu selama beberapa hari agar uang yang ia hasilkan bisa diberikan kepada buruh upah  yang  berupah  di  sawahnya.  Dan  sebanyak  50%  pemberi  upah  tidak  menundakan  pemberian  upah  kepada buruh  upah, karena uang yang disimpan untuk penerima upah sudah disiapkan sejak panen musim lalu.
Dari  penjelasan  di  atas  selanjutnya  peneliti  menyimpulkan  alasan  para  pemberi  upah  menundakan  pemberian  upah kepada buruh tani :
a. Karena uang yang disimpan untuk pembayaran upah ada keperluan mendadak seperti keperluan membeli pempers anak, karena untuk kebutuhan sehari-hari para pemberi upah juga diambil dari hasil panen musim lalu, sehingga uang yang sudah disimpan perlu untuk hal yang mendadak.
b. Belum  adanya  uang  untuk  pembayaran  upah  para  buruh  tani,  tetapi  hanya  1  atau  2  orang  saja  yang  belum  di berikan upah, karena belum tercukupnya uang untuk pembayaran upah para buruh. Dan si pemberi upah harus mengupah  ke  sawah  lain  selama  beberapa  hari  guna  untuk  bisa  membayarkan  para  penerima  upah  ketika menanam padi di sawah pemberi upah tadi.

## Hasil Wawancara dengan Penerima Upah dalam Praktik Sistem Pembayaran Upah
Berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  oleh  informan penerima upah sebanyak 7 orang, total yang menundakan pemberian upah kepada penerima upah ialah 100%, artinya semua  penerima upah ditundakan  pemberian upah oleh  pemberi upah ketika musim menanam padi. Namun berbeda ketika musim seumangkee padee, ada 57,14% yang menerima upah tidak sesuai dengan hasil kerja keras mereka, dan 42,86% yang memberikan upah sesuai dengan hasil kerja keras.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  penerima  upah  dapat  disumpulkan  bahwa,  selama  pengalaman  mereka menjadi  buruh  upah  ada  yang  menundakan  pemberian  upah  kepada  mereka  bahkan  sampai  waktu  1  bulan  penundaan pemberian  upah.  Memang  sudah  dijelaskan  di  awal  masa  perjanjian  pengupahan  mereka  akan  ditundakan  pembayaran  oleh pemberi  upah,  namun  kenyataan  yang  dikatakan  pemberi  upah  akan  memberi  upah  setelah  3  atau  4  hari  kemudian  kepada pemberi upah hanya sebatas kata-kata saja. Karena pada akhirnya mereka menerima upah ketika 1 minggu lamanya bahkan ada yang  1  bulan  lamanya.  Hal  ini  sangat  merugikan  pihak  penerima  upah,  karena  mengingat  pembayaran  upah  kepada  mereka setelah hilang keringatnya. Sehingga penerima upah sering merasakan krisis keuangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberi Upah Menundakan Pemberian Upah:
Dari  penjelasan  di  atas  selanjutnya  peneliti  menyimpulkan  alasan  para  pemberi  upah  menundakan  pemberian  upah kepada buruh tani :
c. Karena uang yang disimpan untuk pembayaran upah ada keperluan mendadak seperti keperluan membeli pempers anak, karena untuk kebutuhan sehari-hari para pemberi upah juga diambil dari hasil panen musim lalu, sehingga uang yang sudah disimpan perlu untuk hal yang mendadak.
d. Belum  adanya  uang  untuk  pembayaran  upah  para  buruh  tani,  tetapi  hanya  1  atau  2  orang  saja  yang  belum  di berikan upah, karena belum tercukupnya uang untuk pembayaran upah para buruh. Dan si pemberi upah harus mengupah  ke  sawah  lain  selama  beberapa  hari  guna  untuk  bisa  membayarkan  para  penerima  upah  ketika menanam padi di sawah pemberi upah tadi.
Analisis Praktik Ujrah Buruh Tani  padi di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar
Pada  dasarnya  pemberian upah  yang  dilakukan  pemberi  upah 50% tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dan 50% sudah sesuai. Masyarakat  memiliki kebiasaan  melakukan  penundaan atas unsur saudara dekat dan tetangga saja  hanya berdasarkan    rela  ditundakan  pemberian  upahnya.  Maka  dengan  itu,  tidak  ada  perjanjian  yang  ditulis  secara  tulisan  antara pemberi upah dan penerima upah, hanya perjanjian secara lisan saja, namun pemberi upah tidak menjelaskan detail hari apa yang akan dibayarkan atas penundaan upah tersebut, hanya dijelaskan bahwa pemberi upah akan menundakan upah kepada pemberi upah. Faktor yang mempengaruhi penundaan selama 1 hari, 1 minggu bahkan sampai 1 bulan pemberian upah kepada buruh tani ialah karena tidak adanya uang  pada saat buruh tani berupah pada saat itu, si pemberi upah harus berupah ke sawah lain  agar  mendapatkan  uang  untuk  membayar  upah  pada  buruh  tani  yang  berupah  di  sawahnya.  Ataupun  si  pemberi  upah berutang uang kepada toke di Gampongnya hanya untuk membayar para upah buruh tani penanam padi tersebut.
Berbeda  dengan  praktik  yang  terjadi  ketika  musim seumangkee  padee, ada  sebagian    pemberi  upah  membayarkan upah kepada buruh tani tidak sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Maka karena hal itu, para buruh upah merasa rugi dan terzalimi atas  pemberian  upah  yang  tidak  sesuai  ini.  Mereka  merasa  rugi  karena  mereka  dibayar  upah  untuk  setengah  harinya  ialah Rp80.000, untuk seharinya senilai Rp150.000- Rp160.000. Upah yang dihitung per jam selama 8 jam kerja, dimana perjamnya sebesar Rp20.000. Akan tetapi para buruh tani yang bekerja selama satu jam setengah hanya diberi upah Rp25.000, seharusnya buruh tani tersebut dibiayai sebesar Rp35.000 per satu jam setengahnya, jadi selama seharian dalam waktu kerja yaitu 8 jam kerja mereka terbiayai Rp160.000. Jika dihitung dalam upah hariannya mereka dibiayai sebesar Rp120.000 per hari, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp40.000. Karena untuk upah angkut padi lebih mahal dari pembayaran upah menanam padi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberi upah yang  tidak sesuai dengan harga  pasaran upah  yang diberikan ialah karena menurut si pemberi upah, para buruh tani upah yang bekerja saat itu sudah dibantu oleh saudaranya si pemberi upah sebanyak 3 orang, menurutnya, sudah meringankan beban mengangkut padi pada buruh tani tadi. Tetapi pada dasarnya, ketika memberi pekerjaan pada seseorang, harusnya membayar upah tetap sama dengan harga pasaran, agar pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan sesuai dengan harga pasaran yang ada.
Masalah penundaan pemberian upah dan ketidaksesuain pemberian upah disaat musim seumangkee padee ini   tidak berdampak  pada  keharmonisan  keluarga  saja,  akan tetapi  bisa  berdampak  pada  hancurnya  hubungan  silaturrahmi  akibat adanya  perselisihan, apalagi ini tentang pembayaran upah yang tidak sesuai. Di samping disyariatkanya diberikan upah sebelum kering  keringatnya  artinya  tidak  boleh  menundakan  pemberian  upah  kepada  buruh  upah,  dan  disyariatkannya  harus  sesuai pemberian upah kepada buruh upah sepadan dengan hasil kerja kerasnya. Islam  menganjurkan  agar  waktu untuk pembayaran upah  tidak  ditundakan  kepada  buruh  tani  karena  sebagian  dari  mereka  hanya  bekerja  sebagai  buruh  upah  untuk  keperluan kebutuhan sehari-harinya.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan pembahasan  dan  penelitian  yang  dilakukan  di  Gampong Mon Ara terkait dengan sistem pembayaran upah kepada buruh tani yang dilakukan oleh pemberi upah  dapat disimpulkan:
a. Sistem  pembayaran ujrah buruh  tani  padi  di  Gampong  Mon  Ara  yaitu  dengan  sistem  pembayaran  upah  dalam waktu  tertentu  (sistem  upah  harian).  Pada  sistem  upah  harian,  terdapat  ketidaksesuain  jumlah  pemberian  upah dengan hasil kerja para buruh tani pengangkut padi ( seumangkee padee ). Dan pada pembayaran upah buruh tani pada penanam padi adanya penundaan pemberian upah kepada buruh upah.
b. Pada    dasarnya    pemberian  upah    yang    dilakukan    pemberi  upah  masih    kurang    sempurna  karena    mereka melakukan   praktik belum  sesuai  dengan   prinsip  ekonomi Islam. Masyarakat memiliki  kebiasaan  melakukan penundaan ketika musim menanam padi  atas unsur saudara dekat dan tetangga saja  hanya  berdasarkan  rela ditundakan  pemberian  upahnya.  kebiasaan  ini    terjadi  dari    masa    ke    masa.  Ketidaksesuain  pemberian  upah kepada  buruh  upah  terjadi  ketika  musim  mengangkut  padi  ( seumangkee  padee )  datang.  Maka  dengan  kasus seperti ini merugikan sebelah pihak dan para buruh upah juga merasa terzalimi karena ketidaksesuain pemberian
upah kepada mereka. Upah menurut ekonomi Islam atau disebut dengan ujrah ialah yang sesuai dengan prinsip adil  dan  layak  bahwa  dalam    pemberian    kompensasi    keadilan    perlu    juga  memperhatikan  prinsip    keadilan. Keadilan    bukan    berarti    bahwa  segala  sesuatu  mesti  dibagi  sama  rata.  Keadilan  harus  dihubungkan  antara pengorbanan ( input ) dengan penghasilan ( output ). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.
Berdasarkan    kesimpulan    di    atas    selanjutnya    penulis    penyampaikan    saran  saran    agar  menjadi  lebih  baik kedepannya.
a. Diharapkan kepada  pemberi upah kepada buruh upah di Gampong Mon Ara agar  memahami  secara  mendalam tentang penundaan pemberian upah sesuai prinsip islam serta ketidaksesuain pemberian upah kepada buruh upah khususnya di musim seumangkee padee.
b. Diharapkan Kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji mengenai pentingnya memberi upah yang sesuai dengan hasil kerja keras dan dengan harga pasaran yang ada di kawasan Gampong yang ada dan menguasai teori dan pemahaman  terkait  pemberian upah kepada buruh tani dari pemberi upah sehingga  dapat  mempermudah dalam melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Sinn, A. I. (2012). Manajemen syariah Sebuah kajian historis dan kontemporer . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anto, H. (2003). Pengantar Ekonomika Mikro Islami . Yogyakarta: Ekonosia. Asikin, Z. (2002). Dasar-dasar Hukum Perburuhan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Djumialdji,  F.X. (2001). Perjanjian  Kerja . Jakarta:  PT.  Bumi Aksara. Gilarso, T. (1994). Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro . Yogyakarta: kanisius. Hakim, L. N. (2013). Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara terhadap elit, Aspirasi , 4 (2), 165-172.
Halim, R. (1985). Hukum  Perburuhan dalam  Tanya  Jawab . Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourching , Jurnal Islaminomic , 7 (1). Kartasapoetra, A.G. (1986). Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila . Jakarta: Bina Askara. Martoyo, Susilo. (1990). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
Munir, B. Misran, & Nurmakrufiana. (2018). Analisis perbedaan upah pemotongan padi antara laki-laki dan Perempuan menurut perspektif ujrah bi al-‘amal: studi kasus di Gampong teureubeuh, jantho, Aceh Besar, Jurista , 7 (2), 235-247.
Nurhayati & Sinaga, A.I. (2018). Fiqh dan Ushul Fiqh . Jakarta: Prenamedia Group.
Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi. (2015). Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Ridwan,  M.  (2013).  Standar  Upah  Pekerja  Menurut  Sistem  Ekonomi  Islam, Jurnal Equilibrium, 1 (2), 241–57. Ridwan. (2007). Fiqh  Perburuhan . Yogyakarta: Grafindo Utara  Muda. Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah . Jakarta: Rajawali Pers. Sabiq, S., & Hasanuddin, N.  (2004). Fiqih Sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
Siswadi. (2014). Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, Jurnal Ummul Qura, 4 (2), 105-114.
Sjahdeini, S. R. (2015). Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukummnya. Jakarta: Prenamedia Group. Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, Jurnal Al- Ulum , 10 (2), 309-324.