## PERBEDAAN METODE IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA
Isa Ansori

## STAIN Jurai Siwo Metro
Abstract
There were different orientation in the background and methods of  ijthad  between  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  (NU)  and Majelis Tarjih Muhammadiyah (The Muhammadiyah Legal Affairs Committee). The ijtihad orientation of Bahtsul Masail emphasizes on cultural approach to maintain the previous values that have been good, and  take  the  new  values  better.  This  approach  accepts  local  culture and wisdom as part of the past products that has no conflict with al- Qur’an and al-Hadith, or by changing the content of culture and local wisdom with Quranic and Sunnah content. This approach is different from  the  ijtihad  orientation  model  developed  by  Majelis  Tarjih Muhammadiyah called "tajdid". With this approach, Majelis Tarjih Muhammadiyah attempts to recover and purify Islam according to its original teachings. With its popular jargon "Back to the Qur'an and al-Sunnah" seeks to purify Islam from contamination of Takhayyul, Bid’ad (Heresy) and Churafat (TBC).
The  differences  on  ijtihad  orientation  between  Bahtsul  Masail NU  and  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  had  an  impact  on  the difference  of  ijtihad  methods  used.  The  ijtihad  method  of  Bahtsul Masail  more  conservative  and  walk  to  the  progressive-moderate atmosphere  by  trying  to  adjust  the  changing  of  socio-cultural  of community, through the use of ijtihad method Qouly, Ilhaqy, Taqriry, and  Manhajy.  While  the  ijtihad  method  used  by  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  moves  towards  Progressive-Dynamic  atmosphere  by using contemporary ijtihad method like Bayani, ta'lili, and istishlahi with  an  interpretation  approach  At-tafsir  al-ijtima'i  al-mu'asir (hermeneutic), at-Tarikhiyah (historical), as-Susiulujiyyah (sociological)  and;  al-antrubulujiyyah  (anthropological)  and  using ijtihad techniques Ijma', Qiyas, Masalih mursalah, and Urf.
Keywords : methods of ijthad , Bahtsul Masail, Majelis Tarjih A. Pendahuluan
Mayoritas masyarakat muslim Indonesia dalam pemahaman fikihnya  berafiliasi  kepada  dua  organisasi  masyarakat  Islam terbesar  di  Indonesia,  yaitu  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Muhammadiyah. Dua organisasi masyarakat Islam ini memiliki basis  masyarakat  yang  berbeda.  NU  dengan  pendekatan kulturalnya  banyak  dianut  masyarakat  pedesaan,  sementara Muhammadiyah  dengan  pendekatan tajdid (pembaharuan) - nya banyak  tumbuh  di  masyarakat  perkotaan.  Perbedaan  model pendekatan  NU  dan  Muhammadiyah  memperkaya  khazanah fikih  Indonesia  yang  saling  melengkapi  dengan  tujuan  sama mewujudkan  masyarakt  muslim  Indonesia  bahagia  dunia  dan akhirat.
Model  pendekatan  kultural  NU  dengan  kaidahnya  yang populer حهصلاا ديدجناب ذخلأاو حناصنا ىيدقنا ىهع تظفاحًنا (memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru  yang  lebih  baik)  berusaha  mengenalkan  syariat  Islam kepada masyarakat dengan soft approach, telah memikat mayoritas kalangan  tradisional  yang  banyak  hidup  di  pedesaan.  Model pendekatan ini adalah menerima budaya dan kearifan lokal yang juga bagian dari produk masa lampau selama tidak mengandung syirik, atau dengan jalan mengubah konten budaya dan kearifan lokal itu dari yang semula non islami menjadi berkonten islami. Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  model  pendekatan tajdid yang digunakan  oleh  Muhammadiyah.  Muhammadiyah  dengan pendekatan tajdid- nya berusaha mengembalikan dan memurnikan  ajaran  Islam  sesuai  ajaran  aslinya.  Dengan  jargon populernya  “Kembali  kepada  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah” berusaha  memurnikan  ajaran  Islam  yang  tercemar  Takhayyul, Bid‟ah dan Churafat (TBC).
Akibat perbedaan dua metode ini, praktik ajaran Islam yang telah dianggap baik oleh kalangan NU dapat dianggap tercemar TBC  oleh  Muhammadiyah.  Akibatnya,  sering  terjadi ketidakcocokan antara praktik amalan NU dan Muhammadiyah di  tengah  masyarakat,  yang  tak  jarang  menjadi  gesekan  di masyarakat, seperti yang terjadi pada tahun 80-an. Kalangan NU
menganggap  praktik  amal  ibadah  mereka  adalah soft  approach, mempertahankan  nilai  leluhur  budaya  bangsa  yang  sejalan dengan nilai Islam dan menganggap pendekatan Muhammadiyah sebagai hard approach, wahabiah, kurang toleran, hobi  menuduh  takhayul,  bid‟ah  dan  khurafat  kepada  sesama muslim.  Sementara,  kalangan  Muhammadiyah  menganggap praktik amalan ibadah mereka adalah ajaran Islam murni sesuai yang  dibawa  nabi  Muhammad  SAW,  dan  menuduh  praktik amalan  ibadah  masyarakat  NU  tidak  murni  telah  tercampur takhayul, bid‟ah dan churafat.
Komunikasi dua arah antara NU dan Muhammadiyah yang terus dibangun, telah mampu mengurangi ketegangan yang ada dan  menumbuhkan  toleransi  amalan  keberagamaan,  meskipun pada  beberapa  hal  masih  memunculkan  kenyataan  masih  ada ketidakbersamaan  umat  Islam  di  mata  non  muslim,  seperti adanya  perbedaan  pelaksanaan  awal  Ramadhan  dan  Hari  Raya Idul  Fitri.  Modal  kebersamaan  yang  semakin  solid  menjadikan fikih ala Indonesia menjadi model kerukunan dan kebersamaan sesama muslim bagi penganut muslim di seluruh dunia.
Dua badan yang berperan penting dalam merumuskan fiqih NU dan Muhammadiyah adalah Bahstul Masail untuk NU dan Majelis  Tarjih  untuk  Muhammadiyah.  Metode  ijtihad  ke  dua badan ini berbeda, sehingga hasil fiqihnya juga berbeda. Tuisan ini  berusaha  menyajikan  beberapa  perbedaan  tersebut,  dan bertujuan  membuka  wawasan  umat  untuk  lebih  terbuka terhadap  perbedaan  dan  saling  menghargai  dan  menghormati perbedaan  sebagai  bentuk  rahmat  Allah  untuk  mewujudkan harmoni kehidupan umat Islam yang lebih baik.

## B. Perbedaan  Model  Ijtihad  Bahtsul  Masail  dan  Majelis Tarjih
Terdapat  beberapa  perbedaan  signifikan  antara  metode ijtihad  Bahtsul  Masail  NU  dan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah. Ini  dapat  dikelompokkan  pada  dua  persoalan  utama  sebagai berikut:

## 1. Perbedaan Orientasi Ijtihad
Pendekatan  kultural  NU  dalam  menurunkan  nilai-nilai  al- Qur‟an  dan  al-Hadis  dalam  kehidupan,  mendorong  Bahtsul Masail  berhati-hati  saat  menentukan  hukum  terkait  persoalan- persoalan  baru  yang  membutuhkan  solusi  fiqih  di  masyarakat. Kaidah  “memelihara  nilai-nilai  terdahulu  yang  sudah  baik,  dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik” mendorong lembaga Bahtsul  Masail  untuk  mengacu  kepada  pendapat  ulama-ulama terdahulu dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, dengan merujuk kepada fiqih empat madzhab. 1
Tradisi  untuk  mempertahankan  nilai-nilai  baik  dari  ulama terdahulu  adalah  amanat  pendiri  NU  KH.  Hasyim  Asy‟ari seperti  tertuang  dalam  pengantar  Anggaran  Dasar  NU  tahun 1947. Hasyim Asy‟ari menyatakan: 2
بهاذي مها تعاًجناو تُسنا مها ٍي ءايقتلأا ةداسناو ءاًهعنااهيأايف ههبق ًٍي ىكهبق ٍيو ىكهبق ًٍي وىهعنا ىتذخأ دق ىتَا تعبرلأا تًئلأا ىكُيد ٌوذخأت ًٍع ٌوزظُتو ىكينا دُسنا لاصتاب , اهتَزخ ىتَاف
اهباىبا ٍي لاا ثىيبنا اىتؤت لاو اهباىباو ,
اهباىبازيغ ٍي اهاتا ًٍف
اقراس يًس
Artinya :“Wahai  para  ulama  dan  tuan-tuan  yang  takut  kepada Allah dari golongan Ahlussunnah wal Jama’ah, golongan madzhab imam yang  empat.  Engkau  sekalian  telah  menuntut  ilmu  dari  orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kalian.  Dan  engkau  sekalian  tidak  gegabah  memperhatikan  dari  siapa mempelajari  agama.  Maka  oleh  karenanya  kalianlah  gudang  bahkan pintu  ilmu  tersebut.  Janganlan  memasuki  rumah  melainkan  melalui
1 Ini  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  NU  yang  menggariskan  dalam bidang fiqih untuk mengikuti salah satu dari madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi‟i  dan  Hambali)  lihat  Pasal  5  AD/ART    NU  yang  telah  ditetapkan secara resmi berdasarkan hasil muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010.
2 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999 (Yogyakarta:  LkiS,  2004),  hal.  116,  mengutip  Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 149-
153
pintunya.  Barangsiapa memasuki  rumah  tidak  melalui  pintunya,  maka ia disebut pencuri”.
Kebanyakan ulama Islam tradisional termasuk NU percaya, bahwa  mereka  adalah  penganut  agama  Islam  sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW dan dipraktikan para Sahabat, yang kemudian disebut Ahlus-Sunnah wal-Jamaah. Ajaran Islam telah dikodifikasi dalam mazhab-mazhab mu’tabarah yang wajib diikuti umat Islam. Tiap-tiap mazhab mempunyai silsilah ulama- ulama  mereka  sendiri  yang  bersambung  dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya sampai sekarang. 3
Orientasi ijtihad yang memperhatikan pendapat fiqih ulama terdahulu  mengesankan  Bahtsul  Masail  tidak  cukup  memiliki keberanian untuk melakukan ijtihad sebagaimana dilakukan oleh para  imam  mujtahid  mutlak. 4 Pandangan  ini  didasarkan  pada kenyataan  sulitnya  untuk  mendapatkan  ulama  yang  memenuhi persyaratan  untuk  dapat  berijtihad.  Terlebih  untuk  menjadi seorang  mujtahid,  beberapa  ulama  ushul  memberikan persyaratan  yang  cukup  ketat.  Beberapa  persyaratan  itu  antara lain seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu mengutip  Abu  „Amr  yang  menyebut  syarat  mujtahid mutlak: 5 a).  Memahami  dalil-dalil  hukum  syari‟at  yang  berasal dari  al-Qur‟an,  hadis,  ijma‟,  qiyas  secara  mendalam  dan terperinci;  b).  Memiliki  pengetahuan  terhadap  syarat-syarat sahnya  dalil  dan  memahami  indikasi  dalil-dalil  itu,  sehingga dapat mengambil kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil itu
3 Djohan  Effendi, Pembaruan  Tanpa  Membongkar  Tradisi:  Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 80 4 Kalangan  ulama  tradisional  membedakan  mujtahid  dalam  beberapa tingkatan,  (1)  mujtahid  mustaqil  (mujtahid  independen)  atau  mujtahid mutlaq,  yakni  ulama  yang  melakukan  ijtihad  dengan  menggunakan  metode ijtihadnya  sendiri  seperti  para  imam  mazhab;  (2)  mujtahid  muntashib  atau mujtahid  mazhab,  yakni  ulama  yang  melakukan  ijtihad  dengan mempergunakan metode ijtihad imam mazhab yang diikutinya; (3) mujtahid tarjih  atau  mujtahid  fatwa,  yakni  ulama  yang  melakukan  ijtihad  dengan memilih  pendapat  ulama-ulama  mazhab  yang  diikutinya,  yang  ia  anggap paling kuat. Lihat catatan kaki no 45 Djohan Effendi loc.cit.
5 Ahmad  Nahrawi  Abdus  Salam  al-Indunisi, Ensiklopedia  Imam  Syafi’i, penerjemah, Usman Sya‟roni, (Jakarta: Hikmah, 2008). hal. 546-547
(menguasai ilmu ushul fiqh); c). Menguasai ilmu-ilmu al-Qur‟an, ilmu-ilmu  hadis, nasikh dan mansukh, bahasa  Arab,  nahwu, sharaf,  perbedaan  dan  kesepakatan  ulama,  dengan  penguasaan yang  cermat  dan  mendalam;  d).  Mampu  menguasai  ilmu  fiqih berikut cabang-cabangnya.
Namun  sesungguhnya,  orientasi  fiqih  NU  ini  adalah cerminan  dari  dasar-dasar  kemasyarakatan  NU  yang  tercakup dalam  nilai-nilai  universal  berikut:  a) Tawasut dan I’tidal yaitu sikap  tengah  dan  lurus  yang  berintikan  prinsip  hidup  yang menjunjung  tinggi  keharusan  berlaku  adil  dan  lurus  di  tengah kehidupan bersama, dan menghindari segala bentuk pendekatan yang  bersifat tatarruf (ekstrem).  b) Tasamuh, yaitu  sikap  toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan (terutama  mengenai  hal-hal  yang  bersifat furu’ /cabang  atau masalah khilafiyah /yang  diperselisihkan),  kemasyarakatan, maupun  kebudayaan.  c) Tawazun, yaitu  sikap  seimbang  dalam ber- khidmah (mengabdi),  baik  kepada  Allah,  yang  dikaitkan dengan  kehidupan  bermasyarakat,  kepada  manusia,  maupun kepada lingkungan. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini  dan  masa  mendatang.  d) Amar  ma’ruf  nahi  munkar, yaitu selalu  memiliki  kepekaan  untuk  mendorong  perbuatan  yang baik  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan  bersama,  serta  menolak dan  mencegah  hal  yang  dapat  menjerumuskan  dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. 6
Fuad  Fachruddin  yang  mengutip  Jamaluddin  dan  Masdar Farid  Mas‟udi  mengungkapkan  bahwa  warga  NU  yakin  betul bahwa ahlu  as-sunnah  wa  al-jama’ah (aswaja)  dan  tradisi  fiqih memberi  kesempatan  (dorongan  dari  dalam)  untuk menghormati  perbedaan  atau  pluralitas,  kebebasan  individu, dan  budaya  lokal  di  tengah  ajaran  keagamaan.  NU  mengklaim bahwa  fiqih  dan  penghargaan  terhadap  budaya  lokal  mampu memberikan  ruang  lebih  terbuka  kepada  umat  dari  berbagai kepercayaan atau agama untuk tetap hidup berdampingan. Oleh sebab itu, keduanya merupakan aset bagi NU untuk memajukan masyarakat  demokratis  di  Indonesia,  yang  memudahkan  warga NU  untuk  menjadi  lebih  terbuka  dan  apresiatif  terhadap
6 Ahmad Zahro, Op. Cit., hal. 24
pluralitas  ketimbang  kelompok  modernis.  Keterlibatan  warga NU  dalam  mempelajari  karya-karya  klasik  Islam,  kitab  kuning, memudahkan mereka mengembangkan pemikiran melalui kajian ananlitis  yang  intensif.  Dengan  demikian,  NU  dapat mengembangkan keterbukaan di kalangan warganya. 7
NU  menganut  faham ahl  al-sunnah  wa  al-jama’ah, sebuah pola  pikir  yang  mengambil  jalan  tengah  antara  ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur‟an dan sunnah, tetapi  juga  menggunakan  kemampuan  akal  ditambah  dengan relaitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu  seperti  Abu  Hasan  Al-Asy‟ari  dan  Abu  Mansur  Al- Maturidi  dalam  bidang  teologi,  kemudian  dalam  bidang  fikih mengikuti empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al- Ghazali  dan  Junaid  al-Baghdadi,  yang  mengintegrasikan  antara tasawuf dengan syari‟at. 8
Dalam sejarahnya, salah satu penyebab lahirnya NU adalah merespon  adanya  tantangan  globalisasi  yang  terjadi  pada  masa itu,  yaitu  globalisasi  Wahabi,  yakni  ketika  Arab  Saudi  dikuasai oleh  kelompok  Wahabi  dan  dunia  Islam  banyak  mengimpor gagasan Wahabi dalam bentuk pemurnian Islam, dan globalisasi imperialisme  fisik  konvensional,  yang  di  Indonesia  dilakukan oleh  Belanda,  Inggris  dan  Jepang,  sebagaimana  juga  terjadi  di belahan  bumi  Afrika,  Asia,  Amerika  Latin,  dan  negara-negara lain yang dijajah bangsa Eropa. 9
Globalisasi  Wahabi  dengan  berbagai  variannya,  seperti terjelma  dalam  diri  Syaikh  Akhmad  Soorkati,  KH.  Ahmad Dahlan, dan perintis-perintis awal pemurnian ajaran agama dan segala perbedaan masing-masing, mulai muncul dan melakukan
7 Fuad  Fachruddin, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi:  Pengalaman Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama, penerjemah,  Tufel  Najib  Musyadad,
(Jakarta Pustaka Alvabet, 2006) hal. 234
8 M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal.  74-80 sub bab Kalam, Fikih dan Tasawuf.
9 Nur  Khalik  Ridwan, NU  dan  Neoliberalisme:  Tantangan  dan  Harapan Menjelang Satu Abad, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hal. 26-27
kontestasi  dengan  keislaman  pesantren  yang  bercorak  tasawuf, bertarekat,  dan  bermazhab.  Oleh  karena  komunitas  NU  tidak terwakili dalam Kongres Al-Islam yang diadakan di Arab Saudi maka  diputuskanlah  bahwa  NU  akan  mengirim  Komite  Hijaz ke  Arab  Saudi  untuk  bernegosiasi  agar  praktik-praktik keberagamaan  bermadzhab  tidak  dihapus  di  Haramain. Menurut  KH.  Abdul  Wahid  Hasyim,  ini  adalah  salah  satu keputusan  para  ulama  dalam  rapatnya  di  Surabaya  pada  31 Januari 1926, di samping keputusan melahirkan NU. 10
Orientasi  ijtihad  ini  bertolak  belakang  dengan  orientasi ijtihad  yang  digunakan  oleh  lembaga  Majelis  Tarjih Muhammadiyah.  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  yang menaungi  Majelis  Tarjih  dikenal  sebagai  organisasi  sosial keagamaan  yang  non  mazhab,  tetapi  pada  al-Qur‟an  dan  as- Sunnah. 11 Semangat  tajdid  tersebut  didorong  oleh  hadis  Nabi Muhammad  SAW:  “ Sesungguhnya  Allah  mengutus  kepada  umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbarui ajaran agamanya ”  (HR.  Abu  Dawud  dari  Abu  Hurairah).  Tajid sebagaimana digagas oleh pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlah  itu  bersifat  pemurnian  (purifikasi)  dan  perubahan  ke arah  kemajuan  (dinamisasi),  yang  semuanya  berpijak  pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas.
12 Gerakan pembaharuan
Muhammadiyah seringkali
dihubungkan  dengan  mata  rantai  gerakan  Islam  di  Timur Tengah,  baik  Mohammad  Ibn  Abdul  Wahab  yang  kemudian dikenal  dengan  gerakan  Wahabi.  Tetapi  Ahmad  Dahlan  tidak hanya  berhenti  pada  Mohammad  Ibn  Abdul  Wahab,  tetapi mempelajari  juga  Ibnu  Taimiyah,  Mohammad  Jamaluddin  Al- Afghani,  Mohammad  Abduh,  dan  Rasyid  Ridha.  Dan tampaknya Ahmad Dahlan kemudian banyak terpengaruh pada Mohammad  Abduh  dan  Rasyid  Ridha  ketimbang  Mohammad Ibn  Abdul  Wahab  dan  Ibnu  Taymiyah,  sehingga  gerakannya
10 Ibid. 11 Zuly  Qodir, Muhammadiyah  Studies:  Reorientasi  Gerakan  dan  Pemikiran Memasuki Abad Kedua, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 76
12 Majelis  Diktilitbang  dan  LPI  PP  Muhammadiyah, Satu  Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan, editor Syarifudin Jurdi... [dkk], (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hal. 352
lebih  bersifat  apolitis  dan  sufisme  yang  mendasarkan  pada reformasi Islam abad ke-20. 13
Sebagai organisasi dakwah sosial keagamaan,
Muhammadiyah  sejak  awal  bergerak  dalam  level  pemurnian akidah umat Islam, dari unsur syirik, bidah syariah dan takhayul- takhayul,  yang  kemudian  dikenal  dalam  masyarakat  dengan simbol-simbol  dan  ikon  TBC  (takhayul,  bidah  dan  churafat). Dengan  tiga  ikon  semacam  ini,  Muhammadiyah  kemudian dikenal  dengan  sebutan  “purifikasi”  oleh  para  pengamat, peneliti  dan  sebagian  masyarakat  Indonesia  serta  internasional. Muhammadiyah  melakukan  purifikasi  atas  paham-paham keagamaan  yang  dianggap  telah  menyimpang  dari  dasar  yang kuat, yakni al-Qur‟an dan as-Sunnah. Muhammadiyah kemudian hendak  mengembalikan  otensitas  Islam  dalam  perspektif purifikasi  yang  belakangan  dikaitkan  dengan  gerakan  Wahabi- Salafi. Namun sebenarnya, Muhammadiyah tidak berada dalam gerbong Wahabi-Salafi, dalam maknanya yang banyak dipahami selama  ini,  yakni  kembali  pada  masa-masa  sahabat.  Tetapi Muhammadiyah  lebih  merasa  nyaman  ketika  disebut  sebagai gerakan  kembali  kepada  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah  ( ar  ruju  illa qur’an  wa  as  sunnah ),  ketimbang ittiba  shahabi atau ittiba  kaum tabiin-tabiit  tabiin yang  dianggap salafus  shalih .  Muhammadiyah akhirnya dikenal pula sebagai organisasi sosial keagamaan yang non mazhab, tetapi bermazhab pada al-Qur‟an dan as-Sunnah. 14
Fuad  Fachruddin  mengutip  Wahid  menyatakan  bahwa: Seruan  Muahammdiyah  untuk  kembali  kepada  Qur‟an  dan Sunnah  memudahkan  organisasi  ini  mengembangkan pemahaman ayat suci ke dunia praksis sejalan dengan dinamika sosial,  tanpa  menghabiskan  waktu  banyak  dalam  perdebatan yang  berkepanjangan  tentang  karya-karya  klasik,  kitab  kuning (gagasan  dan  ide  karya  ulama  abad  pertengan).  Dengan  aktif dalam  berbagai  dimensi  kehidupan,  warga  Muhammadiyah mampu  menerjemahkan  dan  mengelaborasi maqashidu  samaa (iradah  Tuhan)  ke  dalam  realitas  (kehidupan  manusia  atau persoalan kemanusiaan). Kondisi ini memudahkan
13 Zuly Qodir, Op.Cit., hal. 48. 14 Ibid., hal. 76.
Muhammadiyah  mengembangkan  tradisi  intelektual  baru  yang dinamis  dan  membuat  perbedaan  secara  jelas  antara  dua dimensi Islam, yaitu sistem nilai dan praksis ( hablun min an-naas ). Pandangan  seperti  ini  juga  memudahkan  Muhammadiyah memperkenalkan  model  pemahaman  baru  tentang  al-Qur‟an berdasarkan  tema  atau  isu,  yang  berkaitan  dengan  dinamika sosial  (tafsir maudlu’i mengambil  ayat  Qur‟an  dan  Sunnah sebagai  sumber  utama  dan  memaksimalkan  upaya  ijtihad). Dengan  demikian,  Muhammadiyah  mampu  membedakan pemahaman  keagamaan  dan  teks  ayat  suci  dengan  jelas. Pemahaman  keagamaan  tersebut  sangat  relatif,  yang  berarti penafsiran  ayat  suci  memiliki  kaitan  dengan  latar  belakang sosial,  budaya  dan  psikologis  sang  mufassir.  Ayat  suci  adalah paling mutlak kebenarannya. 15

## 2. Perbedaan Metodologi Ijtihad
Ahmad Zahro mengutip Imam Yahya menjelaskan bahwa Bahtsul  Masail  dalam  ijtihadnya  sering  menggunakan  metode istimbath hukum  yang  diterapkan  secara  berjenjang,  ialah:  a) Metode Qauly, yaitu  mengutip  langsung  dari  naskah  kitab rujukan.  Suatu  masalah  hukum  dipelajari  lalu  dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan  ( kutub al  mu’tabarah )  dari  empat  madzhab.  b) Metode Ilhaqy, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar  hukumnya  dengan  kasus  serupa  yang  sudah  ada  dalam suatu  kitab  rujukan,  dan  c)  Metode Manhajy, yaitu  menelusuri dan mengikuti metode istinbath hukum madzhab empat, 16 terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode Qouly dan Ilhaqy. Imam  Ghazali  Sa‟id  dan  A.  Ma‟ruf  Asrori  menjelaskan prosedur  penetapan  hukum  metode  di  atas  adalah  didasarkan Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, bahwa prosedur  untuk  menjawab  masalah  disusun  dengan  urutan hirarki yaitu: a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajh, maka
15 Fuad Fachruddin, Op.cit., hal. 233 16 Ahmad Zahro, Op.cit., hal. 143
NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014
dipakailah qaul atau wajh sebagaimana  diterangkan dalam ibarat tersebut  (metode qouly ),  b)  dalam  kasus  ketika  jawaban  bisa dicukupi oleh ibarat yang tertuang dalam kitab di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajh, maka dilakukan taqrir jama’i untuk memilih  satu qaul atau wajh (metode taqriry ) , c)  dalam  kasus tidak  ada  satu qaul atau wajh sama  sekali  yang  memberikan penyelesaian,  maka  dilakukan  prosedur ilhaqul  masail  bi nadzairiha secara jama’i oleh  ahlinya  (metode ilhaqy );  d)  dalam kasus tidak ada qaul atau wajh sama sekali tidak memungkinkan diadakan ilhaq, maka  bisa  dilakukan istinbat  jama’i dengan prosedur istinbath bermadzhab, secara manhaji, oleh para ahlinya (metode manhajy ). 17 Lebih lanjut, Munas Lampung juga memberi petunjuk cara memilih satu qaul atau wajh dari dua atau beberapa qaul atau wajh didasarkan  atas  salah  satu  dari  beberapa  hal,  yaitu  dengan mengambil  pendapat  yang  lebih  maslahat  atau  dalil  masing- masing yang lebih kuat. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan  muktamar  NU  ke  I,  bahwa  perbedaan  pendapat diselesaikan dengan memilih: 1) pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhon  (an-Nawawi  dan  Rafi‟i),  2)  pendapat  yang dipegangi  oleh  an-Nawawi  saja,  3)  pendapat  yang  dipegangi oleh  ar-Rafi‟i  saja,  4)  pendapat  yang  didukung  oleh  mayoritas ulama,  5)  pendapat  ulama  yang  terpandai,  dan  6)  pendapat ulama yang paling wara. 18
Metode manhajy yang  disepakati  penggunaannya  oleh Bahtsul  Masail  melalui  keputusan  Munas  Alim  Ulama  NU  di Bandar  Lampung  tahun  1992  ini,  merupakan  terobosan  baru yang  oleh  Imdadun  Rahmat  dalam  buku  “Kritik  Nalar  Fikih NU”  diberikan  catatan, pertama ,  merefleksikan  munculnya kesadaran  akan  historisitas  produk-produk  fiqh  para  ulama terdahulu.  Keputusan  mereka  disadari  sebagai  hasil  ijtihad nas syar’i yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan di  mana  mereka  hidup. Kedua ,  merupakan  jawaban  terhadap tantangan  metodologi  yang  dihadapi  fiqh  yakni  tuntutan
17 Imam  Ghazali  Sa‟id  dan  A  Ma‟ruf  Asrori  (eds.), Ahkamul  Fuqoha, (Surabaya: LTNU-Diantama, 2004), hal. 471
18 Ibid., hal. 472-473
mengakomodasi  setiap  perkembangan  dan  perubahan masyarakat. 19
Dengan digunakan metode manhajy , Bahsul Masail menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarkat, yang mengacu kepada metode ijtihad para imam madzhab ketika memutuskan hukum suatu  persoalan  hukum  dengan  memperhatikan  kondisi  sosio- kultural masyarakat sekitar. Penggunaan metode ini melepaskan pandangan  konservatif  Bahtsul  Masail  ke  arah  pandangan progresif moderat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu  berkembang  dinamis.  Perlu  ditegaskan,  bahwa  metode manhajy dilakukan  dengan istinbath  jama’i mempraktikan qawaid ushuliyah dan qawaid fikhiyyah yang ada. Metode  ijtihad  Bahtsul  Masail  di  atas  berbeda  dengan metode  penetapan  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis  Tarjih Muhammadiyah.  Majelis  Tarjih  dengan  sifat  progresif-dinamis dengan  orientasi  tajdidnya  menetapkan  sumber  ajaran  Islam adalah  al-Qur'an  dan  as-Sunnah  al-Maqbulah  (yang  dapat diterima  sebagai  dalil  hukum).  Pemahaman  terhadap  kedua sumber  tersebut    dilakukan  secara  konfrehensif-integralistik, baik  dengan  pendekatan  tekstual  maupun  kontekstual.  Peran akal  dalam  memahami  teks  al-Qur'an  dan  as-Sunnah  dapat diterima,  tetapi  jika  bertentangan  dengan zahir  nas  diupayakan penyelesaiannya dengan takwil. 20
Al-Qur'an  dan  as-Sunnah  (wahyu)  adalah  mutlak keberadaan  dan  kebenarannya  sedangkan  hasil  penalaran  akal ( reason ) dan rasa ( intuition ) adalah nisbi. Walaupun  akal dan rasa adalah  nisbi,  namun  keberadaan  manusia  sesungguhnya ditentukan  oleh  pengembangan  akal  dan  perasaannya.  Wahyu merupakan  dasar  berpijak  dan  pengendali  pengembangan  akal
19 M. Imdadun Rahmat, Kritik  Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail (Jakarta: LAKPESDAM, 2002) , hal. vi-vii 20 Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II- A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I  Bab II Sumber Ajaran Islam.
NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014
dan rasa manusia. 21 Ijtihad dan pengembangan pemikiran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: a).  Prinsip al-muhafazah (konservasi),  yaitu  upaya  pelestarian nilai-nilai  dasar  yang  termuat  dalam  wahyu  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul.  Pelestarian  ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian ( purification ) ajaran Islam  yang  dikenal  dengan  istilah at-  tajdid  as-salaff .  Ruang lingkup  pelestarian  adalah  akidah  Islamiah  dan  ibadah Islamiah.
b).  Prinsip at-tahdis yaitu  upaya  penyempurnaan  ajaran  Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan  perkembangan  sosialnya.  Penyempurnaan  ini dilakukan  dengan  cara  reaktualisasi,  reinterpretasi,  dan revitalisasi ajaran Islam.
c).  Prinsip al-ibtikar (kreasi),  penciptaan  rumusan  pemikiran Islam  secara  kreatif,  konstruktif  dalam  merepon permasalahan  aktual.  Kreasi  ini  dilakukan  dengan menerima  nilai-nilai  luar  Islam  dengan  penyesuaian seperlunya  (futuristik-adaptatif).  Atau  dengan  penyerapan nilai  dan  elemen  luaran  dengan  penyaringan  secukupnya (imitatif-selektif).
Majlis  Tarjih  Muhammadiyah  mendefinisikan  ijtihad sebagai  mencurahkan  segenap  kemampuan  berfikir  dalam menggali  dan  merumuskan  hukum  syar'i  yang  bersifat zanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten  baik  secara  metodologis  maupun  permasalahan. Ijtihad  diletakkan  bukan  sebagai  sumber  hukum  melainkan sebagai metode penetapan hukum, fungsi ijtihad adalah sebagai metode  untuk  merumuskan  ketetapan-ketetapan  hukum  yang belum  terumuskan  dalam  al-Qur'an  dan  as-Sunnah,  dan  ruang lingkup  ijtihad  hanya  dibatasi  pada:  1)  masalah-masalah  yang
21 Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II- A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I  Bab IV Prinsip-Prinsip Pengembangan Pemikiran Islam
NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014
terdapat dalam dalil-dalil zanni , 2) masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. 22
Dalam  memecahkan  suatu  permasalahan  hukum,  Majelis Tarjih  menggunakan  metode bayani (semantik),  yaitu  metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan, ta’lili (rasionalitik), yaitu  metode  penetapan  hukum  menggunakan  pendekatan penalaran,  dan istishlahi (filosofis),  yaitu  metode  penetapan hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  kemaslahatan. 23
Sedangkan  pendekatan  ijtihad  yang  digunakan  dalam menetapkan  hukum-hukum ijtihadiah adalah:  1) At-tafsir  al- ijtimai' i al-mu 'asir (hermeneutik), 24 2) At-tarikhiyah (historis), 3) As-Susiulujiyyah (sosiologis) dan; 4) Al-antrubulujiyyah (antropologis);  Serta  teknik  ijtihad  yang  digunakan  adalah  1) Ijma‟, 2) Qiyas, 3) Masalih mursalah , dan 4) Urf. 25
Terkait  metode  pentarjihan  terhadap  nas  hadits,  Majelis Tarjih melihat dari dua segi, yaitu: 1) Segi sanad, memperhatikan a)  kualitas  maupun  kuantitas  rawi,  b)  bentuk  dan  sifat periwayatan,  dan  c) sigatat-tahammul  wa  al-ada' (formula penyampaian  dan  penerimaan  hadis).  2)  Segi  matan, memperhatikan:  a)  matan  yang  menggunakan sighat  an-nahyu (formula  larangan)  yang  lebih  rajih  dari sighat  al-amr (formula perintah),  dan  b)  matan  yang  menggunakan  sigat  khusus  lebih rajih dari sigat umum. 26

## C. Penutup
Model  Ijtihad  Bahtsul  Masail  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  memiliki  perbedaan  pada  latar
22 Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II- A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I  Bab III Manhaj Ijtihad Hukum . 23 Ibid.
24 Terkait dengan metode hermeneutika, berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah,  metode  Ijtihad  Bahtsul  Masail  NU  menolak  penggunaan konsep  hermeneutika  sebagai  metode  ta‟wil  dilingkungan  NU  pada Muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donohudan Jawa Tengah tahun 2004.
25 Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/II- A/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I  Bab III Manhaj Ijtihad Hukum . 26 Ibid.
belakang  orientasi  ijtihad  dan  metode  ijthad.  Orientasi  ijtihad Bahtsul  Masail  lebih  menekankan  pendekatan  kultural  dengan memelihara  nilai-nilai  terdahulu  yang  sudah  baik,  dan mengambil  nilai-nilai  baru  yang  lebih  baik.  Model  pendekatan ini menerima budaya dan kearifan lokal sebagai bagian produk masa  lampau  selama  tidak  bertentangan  dengan  al-Qur‟an  dan al-Hadits,  atau  dengan  jalan  mengubah  konten  budaya  dan kearifan  lokal  itu  dengan  konten  Qurani  dan  Sunnah.  Ini berbeda  dengan  model  orientasi  ijtihad  yang  dikembangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berorientasi tajdid. Dengan pendekatan  tajdidnya,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  berusaha mengembalikan  dan  memurnikan  ajaran  Islam  sesuai  ajaran aslinya. Dengan jargon populernya “Kembali kepada al-Qur‟an dan  al-Sunnah”  berusaha  memurnikan  ajaran  Islam  yang tercemar Takhayyul, Bid‟ah dan Churafat (TBC).
Perbedaan  orientasi  ini  membawa  pengaruh  kepada perbedaan  metode  ijtihad  yang  digunakan.  Metode  ijtihad Bahtsul  Masail  lebih  bersifat  konservatif  dan  berusaha menyesuaikan  dengan  perubahan  sosio-cultural  masyarakat  ke arah  progresif-moderat  melalui  penggunaan  metode  ijtihad Qouly,  Ilhaqy,  Taqriry,  dan  Manhajy. Sementara  metode  ijtihad Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  bergerak  ke  arah  Progresif- Dinamis  menggunakan  metode  ijtihad  kontemporer  seperti bayani, ta’lili, dan istishlahi dengan pendekatan At-tafsir al-ijtimai' i al-mu 'asir (hermeneutik), At-tarikhiyah (historis), As-Susiulujiyyah (sosiologis)  dan; Al-antrubulujiyyah (antropologis)  dan  teknik ijtihad Ijma‟, Qiyas, Masalih mursalah , dan Urf. Perbedaan model ijtihad ini hendaklah menumbuhkan rasa saling  menghormati  dan  menghargai  antara  sesama  muslim dengan  memandang  perbadaan  yang  ada  sebagai  rahmat  dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad    Nahrawi  Abdus  Salam  al-Indunisi, Ensiklopedia  Imam Syafi’i, penerjemah,  Usman  Sya‟roni.  Jakarta:  Hikmah, 2008.
Ahmad  Zahro, Tradisi  Intelektual  NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa’il 1926-1999 (Yogyakarta:  LkiS,  2004),  hal.  116, mengutip Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta: LP3ES, 1984.
Djohan  Effendi, Pembaruan  Tanpa  Membongkar  Tradisi:  Wacana Keagamaan  di  Kalangan  Generasi  Muda  NU  Masa Kepemimpinan  Gus  Dur. Jakarta:  Kompas  Media Nusantara, 2010.
Fuad  Fachruddin, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi:  Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penerjemah, Tufel Najib Musyadad. Jakarta Pustaka Alvabet, 2006.
Imam  Ghazali  Sa‟id  dan  A  Ma‟ruf  Asrori  (eds.), Ahkamul Fuqoha. Surabaya: LTNU-Diantama, 2004.
M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh  dalam  Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,
1994.
M.  Imdadun  Rahmat, Kritik  Nalar  Fikih  NU:  Transformasi Paradigma Bahsul Masail. Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
Majelis  Diktilitbang  dan  LPI  PP  Muhammadiyah, Satu  Abad Muhammadiyah:  Gagasan  Pembaruan  Sosial  Keagamaan, editor Syarifudin Jurdi... [dkk]. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
Nur  Khalik  Ridwan, NU  dan  Neoliberalisme:  Tantangan  dan Harapan Menjelang Satu Abad. Yogyakarta: LkiS, 2008.
Surat  Keputusan  Pimpinan  Muhammadiyah  No.:  17/SK-P/II- A/1.a/2001  tentang  Tanfidz  Keputusan  Musyawarah Nasional Tarjih XXIV.
Zuly  Qodir, Muhammadiyah  Studies:  Reorientasi  Gerakan  dan Pemikiran  Memasuki Abad Kedua. Yogyakarta: Kanisius, 2010.