Vol.13, No. 1, 2022 doi: 10.14710/politika.13.1.2022.101-118
Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020 1
Sofa Marwah 1 & Oktafiani Catur Pratiwi 2 1,2 Program Studi lmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Recieved: 14 April 2021 Revised: 3 Februari 2022 Published: 30 April 2022

## Abstract:
This paper aims to examine the women’s representation in Pilkada (local election) 2020 in Central Java. Studies on women’s representation include descriptive representation, the back- grounds of the elected female regents, and gender issues in the campaign. The Pilkada 2020 has become more specific. Pilkada 2020 held during the covid-19 pandemic. The results show that the number of candidates participating in Pilkada 2020 in Central Java was decreasing. However, there is an increase in female regents elected in the Pilkada 2020, compared to the Pilkada 2015, as can be seen from both the number of female regent candidates and the num- ber of elected female regents. Some of the women regents’ backgrounds are incumbents and party cadres. Some of them also have husbands/fathers who have been prominent figures in the election area. Most of the elected female regents have included gender issues in campaign materials. Yet, gender perspective has not been strongly asserted in their proposed policies. Despite advancing slowly, the progress in political arena remains to bring optimism in gender equality promotion.

## Keywords:
Representasi; perempuan; pilkada

## Korespodensi:
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR Boenyamin 993 Purwokerto 53122.
Email: sofamarwah@unsoed.ac.id
Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020

## Pendahuluan
K eterlibatan perempuan dalam ranah politik sesungguhnya sudah menjadi potret tradisi kehidupan modern dan mapan, sebagai hal yang jamak berlangsung. Sayangnya, perempuan masih banyak mendapatkan tantangan dan mengalami ketidakadilan gender. Butler dalam Semali & Shakespeare (2014) menekankan bahwa isu kesenjangan gender masih menjadi tantangan terbesar perempuan untuk turut hadir di kehidupan publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan refleksi atas keterlibatan perempuan pada kontestasi politik. Salah satunya pada pemilihan kepala daerah (pilkada).
Sejak dilaksanakan sejak tahun 2005, kontestasi pilkada berlangsung netral gender tanpa hadirnya kebijakan afirmasi. Seperti diketahui, di Indonesia terdapat tiga jenis pemilihan yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada langsung. Dari ketiga pilihan tersebut, hanya pemilu legislatif yang memiliki kebijakan afirmasi. Studi Nacevska (2014) menyatakan bahwa kebijakan afirmasi yang tertuang sebagai aturan, menjadikan keterwakilan perempuan dalam politik dapat meningkat. Hasilnya, hingga di pilkada terakhir yaitu Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak, kebijakan afirmasi juga belum hadir untuk mendorong representasi perempuan dalam pilkada. Kontestasi pilkada, tampak masih menjadi “ruang pertarungan” untuk dimasuki kandidat perempuan dengan penuh tantangan utama, yaitu isu ketimpangan gender.
Tulisan ini, merespon tulisan Marwah (2016) tentang representasi perempuan pada pilkada serentak tahun 2015 se-kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan melihat kebaruan data berdasarkan Pilkada 2020 se-Jawa Tengah. Studi mengenai perempuan dalam Pilkada juga sudah dilakukan para peneliti, diantaranya oleh Kambo (2017) yang mengkaji tentang penguatan identitas calon bupati perempuan dalam keikutsertaannya pada Pilkada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015. Kambo menekankan bahwa dalam konteks kemenangan calon bupati perempuan, terdapat upaya formulasi aspek historis dan kapabilitas sebagai powerfull identity yang membawa posisi yang kuat dan kemenangan bagi dirinya. Studi lainnya dari Dewi, Kusumaningtyas, Ekawati, & Soebhan (2018) yang mengkaji tentang modal yang harus dipunyai dan dimainkan oleh perempuan agar dapat dicalonkan oleh partai politik dalam pilkada, berupa modal sosial, modal individu, jaringan, serta strategi. Studi dilakukan oleh Dewi dkk pada Pilkada 2015 di Kabupaten Grobogan dan Lampung Timur.
Studi Dewi (2018) lainnya mengkaji Pilkada 2015 di Kabupaten Gowa, menemukan bahwa pencitraan politik bagi kandidat bupati perempuan dalam pilkada memiliki ”resiko gender” dalam fitur dinasti politik patriarki. Studi lainnya dari Qodarsasi & Dewi (2019). Dengan mengambil fokus pada Pilkada 2018 di Kabupaten Kudus, kedua peneliti menunjukkan bahwa upaya mendorong elektabilitas calon bupati perempuan dengan menggunakan identitasnya sebagai perempuan yang mandiri dan berdaya. Penelitian ini mencoba memperkuat studi-studi terdahulu terkait keikutsertaan perempuan dalam kontestasi pilkada, khususnya ketika pilkada dilaksanakan dalam situasi pandemi.
Studi Mujani & Irvani (2020) menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kepatuhan yang berbeda mengikuti protokol kesehatan. Perempuan cenderung memiliki perilaku dan bersikap positif dalam mengurangi resiko penyebaran covid-19. Adapun laki- laki cenderung melanggar aturan pengetatan saat pandemi. Studi tersebut menyiratkan bahwa ketika pandemi menjadi fitur, sedikit banyak isu perempuan dan politik saat pilkada bersentuhan dengan masalah covid-19. Pada pembahasan tentang representasi perempuan dalam Pilkada 2020 pun, khususnya di Jawa Tengah, persinggungan dengan isu pandemi menjadi keniscayaan.
Representasi menurut Pitkin dalam Lovenduski (2008) menunjukkan aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara ”hadir” dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pitkin menegaskan representasi seharusnya bertindak dalam kepentingan yang diwakili secara responsif terhadap yang diwakili. Representasi demikian menggambarkan representasi substantif yang menekankan bahwa mereka yang mewakili dapat berbicara, mengadvokasi, dan bertindak atas nama yang diwakili.
Adapun representasi dalam studi Soeseno (2013) ditempatkan pada ragam definisi konseptualisasi. Definisi yang umum, representasi lekat dengan pemilihan umum. Saccheti (dalam Soeseno, 2013) menyatakan representasi merupakan sistem kelembagaan pertanggung-jawaban politik yang direalisasikan lewat pemilu. Artinya representasi politik yang ditafsirkan sebagai keberadaan wakil rakyat yang dihasilkan lewat pemilu, paling banyak dipahami secara umum. Dengan sentuhan yang sedikit berbeda, Woodward (1997) menunjukkan bahwa representasi menghasilkan makna melalui pemahaman ”pengalaman kami” dan ”siapa kami”. Representasi merupakan proses kultural yang membangun identitas individu. Hubungan antara representasi dan identitas menurut Woodward merupakan hubungan yang tidak mungkin terpisah.
Representasi dalam studi ini lebih menggambarkan “wakil perempuan yang ikut dan berhasil” dalam kontestasi pilkada. Dalam proses pilkada, maka data dan informasi yang diangkat masih bersifat deskriptif. Makna representasi deskriptif merujuk pada penjelasan Phillips (1998); lihat juga dalam Syafputri (2014), yang berarti keterwakilan dalam tataran jumlah, yaitu berapa kandidat perempuan yang mengikuti kontestasi pilkada, baik sebagai bupati atau wakil bupati, berapa banyak kandidat perempuan yang terpilih, dan sebagainya. Kajian representasi belum menjangkau ke ranah representasi substantif seperti diungkap oleh penjelasan Pitkin di atas.
Selanjutnya, mengacu kepada kerangka Woodward (1997), studi ini juga akan melihat sedikit lebih jauh representasi perempuan dalam pilkada melalui representatif deskriptif, telaah latar belakang kandidat perempuan dan isu kampanye yang diusung apakah mengintegrasikan perspektif gender. Dengan demikian, studi ini menekankan dua isu utama yang akan dikaji. Pertama, mengenai representasi deskriptif perempuan dalam Pilkada 2020 khususnya di Jawa Tengah. Kedua, menyangkut telaah lebih lanjut
representasi perempuan dengan melihat mengenai latar belakang dan sejauh mana isu gender terintegrasi sebagai materi program dalam kampanye kandidat perempuan.

## Representasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah
Makna representasi deskriptif merujuk pada penjelasan Phillips (1998, dalam Syafputri (2014), yang berarti keterwakilan dalam tataran jumlah, yaitu berapa kandidat perempuan yang mengikuti kontestasi pilkada, baik sebagai bupati atau wakil bupati, berapa banyak kandidat perempuan yang terpilih, dan sebagainya. Kajian representasi ini belum menjangkau ke ranah representatif substantif. Representasi substantif lebih menekankan “acting for”, yaitu mereka yang mewakili dapat berbicara, mengadvokasi, dan bertindak atas nama yang diwakili.
Pilkada serentak yang dilaksanakan di kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada tahun 2020 diikuti oleh 21 kabupaten/kota (terdiri dari 17 kabupaten dan 4 kota). Dari pilkada/pilwakot di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah, terdapat 6 pilkada/pilwakot yang menampilkan kotak kosong sebagai lawan. Kotak kosong yang dimaksudkan adalah kolom kosong, merujuk istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan pilkada. Artinya, pilkada/pilwakot hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja dan melawan kolom kosong. Tulisan ini menggunakan istilah kotak kosong untuk menyebut kolom kosong dengan pertimbangan lebih populer. Keberadaan 6 kotak kosong dalam pilkada/pilwakot Pilkada 2020 di Jawa Tengah berbeda dengan Pilkada 2015. Ketika itu, tidak ada satupun pilkada di kabupaten/ kota yang diikuti satu pasangan calon. Selanjutnya berikut ini ditampilkan data pilah kandidasi beserta perolehan suara dalam Pilkada 2020 di Jawa Tengah, dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Data Pilah Kandidat dan Perolehan Suara pada Pilkada Serentak Jawa Tengah 2020 No Kabupaten/Kota Nama pasangan calon L/P Perolehan suara Persen % 1 Kab. Purbalingga Muh Sulhan F- Zaini Makarim L-L 238.529 45,2% Dyah Hayuning Pratiwi -Sudono P-L 288.920 54,8% 2 Kab. Demak Eistianah -Ali Ma’khsun P-L 346.318 56,8% Mugiyono-Muh Badrudin L-L 263.190 43,2% 3 Kab.Grobogan Kotak kosong - 94.752 13,8% Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto P-L 594.197 86,2%
No Kabupaten/Kota Nama pasangan calon L/P Perolehan suara Persen % 4 Kab. Kendal Dico M Ganinduto-Windu Suko L-L 279.575 49,2% Ali Nurudin-Yekti Handayani L-P 214.347 37,7% Tino Indrawardono-Mukh Mustamsikin L-L 74.330 13,1% 5 Kab. Pemalang Mukti Agung W-Mansur Hidayat L-L 338.905 45,3% Agus Sukoco-Eko Priyono L-L 274.437 36,7% Iskandar Ali – Agus Wardhana L-L 133.818 17,9% 6 Kab. Purworejo Agustinus Susanto-Kelik Rahmad L-L 115.783 28,6% Agus Bastian- Yuli Hastuti L-P 147.658 36,4% Kusmanto-Kusnowo L-L 141.793 35% 7 Kab.Sragen Kotak kosong - 106.472 19,27% Kusdinar Untung Yuni Sukowati- Suroto P-L 432.073 80,73% 8 Kab. Sukoharjo Etik Suryani -Agus Santosa P-L 266.751 53,4% Joko Santosa-Wiwaha Aji Santosa L-L 232.927 46,6% 9 Kab. Wonogiri Hartanto-Joko Purnomo L-L 97.574 16,8% Joko Sutoyo-Setyo Sukarno L-L 483.588 83,2% 10 Kab.Wonosobo Kotak kosong - 153.778 36,3% Afif Nurhidayat-Muh Albar L-L 269.363 63,7% 11 Kab. Blora Dwi Astutiningsih-Riza Yudha P-L 15.360 2,95% Arief Rohman-Tri Yuli L-P 318.007 59,6% Umi Kulsum -Agus Sugiyanto P-L 199.843 37,5% 12 Kab.Boyolali Moh Said Hidayat-Wahyu Irawan L-L 664.872 95,5% Kotak kosong - 31.148 4,5% 13 Kab. Kebumen Kotak kosong - 251.059 39,2% Arif Sugiyanto- Ristawati Purwaningsih L-P 389.724 60,8% 14 Kab. Klaten Sri Mulyani-Yoga Hardaya P-L 378.173 50,2% One Krisnata-Muh Fajri L-L 246.521 32,7% Arif Budiyono-Harjanto L-L 129.275 17,1% 15 Kab. Pekalongan Asip Kholbihi-Sumarwati L-P 237.342 43,2% Fadia Arafiq - Riswadi P-L 312.316 56,8%
No Kabupaten/Kota Nama pasangan calon L/P Perolehan suara Persen % 16 Kab. Semarang Bintang Narsasi-Gunawan Wibisono P-L 189;264 32,9% Ngesti Nugraha-Basari L-L 386.222 67,1% 17 Rembang Harno-Andriyanto L-L 209.179 50,76% Abdul Hafid-Moh Hanies L-L 214.907 49,3% 18 Kota Magelang Much Nur Aziz- Masykur L-L 41.193 59,9% Aji Setyawan-Windarti Agustina L-P 27.539 40,1% 19 Kota Pekalongan Achmad Afzan-Salahudin L-L 95.095 55,2% Balqis Diab-Moch Machrus P-L 77.159 44,8% 20 Kota Semarang Hendar Prihadi-Hevearita Gunaryati L-P 716.693 91,56% Kotak kosong - 66.071 8,44% 21 Kota Surakarta Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa L-L 225.336 86,5% Bagyo Wahono-Suparjo L-L 35.127 13,5%
Sumber : https://pilkada2020.kpu.go.id/ diakses 12 Januari 2021
Tabel di atas menunjukkan kotak kosong sebagai lawan terjadi di Kabupaten Grobogan, Sragen, Boyolali, Wonosobo, Kebumen dan Kota Semarang. Pada pilkada 2015 di Grobogan diikuti oleh 2 pasangan kandidat. Pada Pilkada 2020, pasangan Sri Sumarni- Bambang Pujiyanto menghadapi kotak kosong. Adapun di Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto mengalahkan kotak kosong. Pada Pilkada 2015, Kusdinar dan pasangannya mengalahkan 3 pasangan kandidat. Selanjutnya di Boyolali, Mohammad Said Hidayat-Wahyu Irawan juga menghadapi kotak kosong dan berhasil menang. Di Wonosobo, Afif Nurhidayat-Muhammad Albar juga menghadapi kotak kosong. Padahal pada Pilkada 2015, terdapat empat pasangan kandidat. Pada Pilkada 2020 di Kebumen, Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih juga memenangkan pilkada menghadapi kotak kosong. Di Kota Semarang, Hendar Prihadi-Hevearita Gunaryati mengungguli kotak kosong. Pada Pilwakot 2015, keduanya memenangkan kontestasi dengan mengalahkan dua pasangan lainnya.
Kandidasi pilkada masa pandemi niscaya membutuhkan kesiapan lebih kompleks, terkait antisipasi aturan demi mencegah penyebaran virus covid-19. Hal tersebut sudah ditekankan dalam Peraturan KPU No. 6 tahun 2020 tentang penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan. Di sisi lain, rilis hasil survei SMRC (saiful Mujani Research Center, 2021) justru menyatakan bahwa Pilkada 2020 tetap menarik partisipasi warga yang tinggi (76%) karena keyakinan publik terhadap penegakan protokol kesehatan saat pemilihan. Warga
tetap optimis (85%) bahwa pilkada akan melahirkan pemimpin yang bagus untuk daerah masing-masing.
Cukup banyaknya kotak kosong juga menunjukkan penurunan pasangan kandidat yang mengikuti Pilkada 2020. Pada Pilkada 2015, dari 21 pilkada/pilwakot se-Jawa Tengah, terdapat 56 pasangan kandidat. Pada Pilkada 2020, dari pilkada/pilwakot di 21 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, terdapat 41 pasangan kandidat. Adapun dari 41 pasangan kandidat tersebut, Tabel 1 menunjukkan bahwa pasangan yang diisi oleh calon bupati dan atau wakil bupati perempuan sebanyak 18 pasangan (44%). Adapun jumlah calon bupati perempuan yang mengikuti pilkada sebanyak 11 (27%) calon bupati perempuan dari 41 calon bupati yang mengikuti Pilkada 2020.
Jika dilihat jumlah dan persentasenya, keikutsertaan perempuan dalam kandidasi Pilkada 2020 se-Jawa Tengah memang masih rendah. Walaupun demikian, representasi perempuan pada Pilkada 2020 menunjukkan peningkatan. Kita dapat melihatnya pada sajian dalam grafik berikut ini mengenai perbandingan representasi perempuan pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 se-Jawa Tengah. Selengkapnya dalam Grafik 1:
Grafik 1. Perbandingan Representasi Perempuan Sumber: http://www.kpu.go.id ; https://pilkada2020.kpu.go.id/ diakses 11 Januari 2021
Grafik 1 di atas memperlihatkan bahwa dari 41 pasangan kandidat pada Pilkada 2020 se-Jawa Tengah, pasangan yang diisi oleh calon bupati dan atau wakil bupati perempuan sebanyak 18 pasangan (44%). Persentase tersebut meningkat dari 16 pasangan (28,5%) yang diisi oleh calon bupati/wakil bupati perempuan dari 56 pasangan kandidat pada Pilkada 2015 se-Jawa Tengah. Jumlah calon bupati perempuan masih 11 (27%) perempuan dari 41 calon bupati yang mengikuti Pilkada 2020. Namun jumlah tersebut meningkat dari 7 (12,5%) perempuan dari 56 calon bupati pada Pilkada 2015.
Selanjutnya dari jumlah 11 calon bupati perempuan yang mengikuti Pilkada 2020, jumlah calon bupati perempuan yang menang adalah 7 (63,6%) calon bupati. Jumlah tersebut meningkat dari 4 (57%) perempuan dari 7 calon bupati perempuan yang menang pada Pilkada 2015. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan dari 4 bupati perempuan terpilih pada Pilkada 2015 menjadi 7 bupati perempuan terpilih pada Pilkada 2020 di Jawa Tengah. Meskipun jika dilihat dari semua calon bupati yang memenangkan Pilkada 2020 di Jawa Tengah laki-laki masih mendominasi, namun jika dibandingkan Pilkada 2015, di Jawa Tengah terdapat peningkatan jumlah bupati perempuan terpilih.
Seperti disinggung di muka isu ketidakadilan gender masih menjadi tantangan terbesar perempuan di ranah publik (Butler dalam Semali & Shakespeare, 2014). Hal demikian merefleksikan nilai patriarki masih hambatan tatkala perempuan sudah berupaya menerobosnya. Seperti disebut Walby dalam Alwedinani, 2017; Pilcher & Whelehan (2016) bahwa patriarki merupakan sistem struktur dan praktik sosial, dengan terjadi dominasi dan penindasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Nilai-nilai patriarki berkembang pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Pada akhirnya keterwakilan kaum perempuan pun pada hampir semua tingkatan sosial kultural masih rendah dan belum maksimal (Shvedova, 2005). Dengan melihat jumlah kandidat perempuan di Pilkada, kita bisa melihat harapan akan transformasi politik yang mendukung kesetaraan gender.

## Representasi Perempuan dalam Ikhtisar Pilkada se-Jawa Tengah
Setelah mengulik representasi deskriptif perempuan dalam pilkada, selanjutnya dikaji tentang latar belakang kandidat bupati perempuan terpilih serta sejauh mana perspektif gender terintegrasi dalam materi program ketika kampanye. Studi Woodward (1997) membantu untuk memotret bahwa representasi tidak dapat terpisah dengan identitas, yaitu identitas sebagai kaum perempuan, yang memiliki pengalaman yang spesifik. Ikhtisar pada pilkada se-Jawa Tengah yang dimenangkan tujuh bupati perempuan memperlihatkan identifikasi latar belakang bupati perempuan terpilih dan serta sejauh mana perspektif gender masuk dalam materi kampanye. Terdapat tujuh pilkada yang dimenangkan oleh kandidat bupati perempuan yaitu Kabupaten Purbalingga, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Klaten, dan Pekalongan. Selengkapnya mengenai representasi perempuan secara rinci sebagai berikut:

## Pilkada Kabupaten Purbalingga
Pilkada Purbalingga diikuti oleh dua pasangan kandidat yaitu Muhammad Sulhan-Zaini Makarim yang memperoleh suara 238.529 (45,2%) serta Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono yang mendapatkan suara 288.920 (54,8%). Pasangan tersebut didukung oleh koalisi yang besar yaitu PDIP, Partai Golkar, PAN dan PKS. Dyah Hayuning Pratiwi adalah bupati
perempuan petahana yang menjadi bupati karena menggantikan Tasdi yang ditangkap KPK. Keduanya adalah pasangan bupati dan wakil bupati pemenang Pilkada Purbalingga 2015.
Menilik ke belakang, Dyah Hayuning Pratiwi adalah putri dari Bupati Purbalingga 2000-2010, Triyono Budhi Sasongko. Latar belakang ini seolah sulit dipisahkan ketika menyebutnya. Pendidikan terakhirnya adalah Bachelor of Economics dari Queenland University Australia. Dyah Hayuning Pratiwi adalah bupati perempuan pertama di daerah tersebut dan berusia paling muda saat menjabat pertama sebagai bupati (Slamet, 2020b).
Pada Pilkada Purbalingga Tahun 2020, pasangan Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono fokus pada isu kampanye yaitu penyelenggaraan pemerintahan profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis; mendorong kehidupan religius serta berpaham kebangsaan dalam bingkai NKRI; kecukupan kebutuhan pokok masyarakat; peningkatan kualita sumberdaya; pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat; pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan, serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (berita Media Indonesia, 2021).

## Pilkada Kabupaten Demak
Pilkada Demak diikuti oleh dua pasangan kandidat yaitu Eistianah-Ali Ma’khun yang memperoleh suara 346.318 (56,8%) serta Mugiyono-Muhammad Badrudin yang mendapatkan suara 263.190 (43,2%). Pada Pilkada Demak Tahun 2020 tidak ada figur petahana. Latar belakang Eisti’anah adalah seorang dokter. Eisti’anah juga seorang aktivis partai. Ia menjadi pengurus partai PDIP di DPC PDIP Demak. Dirinya juga merupakan bupati perempuan kedua yang memimpin Demak. Pada periode 2001-2006, Demak dipimpin oleh bupati perempuan yaitu Endang Setyaningdyah (Slamet, 2020).
Pada Pilkada 2020 pasangan Eistianah-Ali Ma’khun fokus pada peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; tata kelola pemerintahan berbasis smart city ; peningkatan kebersihan dan keindahan; peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan; pengembangan inovasi daerah; kawasan perkotaan; pembangunan infrastruktur pesisir, pertanian dan pusat produksi; pemulihan ekonomi; keberdayaan dan rehabilitasi sosial (Website KPU, 2021).

## Pilkada Kabupaten Grobogan
Pilkada Grobogan diikuti oleh satu pasangan kandidat menghadapi kotak kosong. Pasangan tersebut adalah Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto yang memperoleh suara 594.197 (86,2%). Adapun kotak kosong memperoleh 94.752 (13,8%). Kemenangan Sri Sumarni seperti mengulang kesuksesan pada pilkada 2015. Ketika itu, Sri Sumarni-Edy Maryono memenangkan pilkada dengan suara 73,1% dan mengalahkan Icek Baskoro-
Sugeng yang memperoleh suara 26,9%. Saat itu dirinya menjadi ketua DPRD Grobogan, dan Icek Baskoro adalah wakil bupati. Prestasi Sri juga tercatat sebagai bupati perempuan pertama di Grobogan (Marwah, 2016). Prestasi tersebut kemudian terulang pada Pilkada 2020, bahkan perolehan yang didapatkan Sri Surmani meningkat menjadi 86,2% suara dan menghadapi kotak kosong.
Pada Pilkada 2020, pasangan Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto mengusung program gerakan pendidikan dan kompetensi sumberdaya; pencegahan stunting dan penurunan kematian ibu dan bayi; pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penuntasan pembangunan infrastruktur dan kemandirian desa; kualitas penataan ruang dan kelestarian lingkungan; pemberdayaan petani; modernisasi pertanian; peningkatan investasi dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan; pelayanan inovatif; pencapaian smart city; pengembangan serta internalisasi seni, sejarah budaya lokal (Website KPU, 2021).

## Pilkada Kabupaten Sragen
Pilkada Sragen 2020 diikuti oleh satu pasangan kandidat menghadapi kotak kosong. Pasangan tersebut adalah Kusdinar Untung Yuni-Suroto yang memperoleh suara 432.073 (80,73%). Adapun kotak kosong memperoleh 106.472 (19,27%). Kusdinar Untung Yuni merupakan bupati perempuan pertama di Sragen sejak dirinya beserta pasangannya Deddy E memenangkan Pilkada 2015. Nama yang disandang Kusdinar Untung Yuni seolah tidak bisa dilepaskan dari ayahnya, Untung Wiyono yang pernah menjabat bupati Sragen pada periode 2001-2011. Karir politik Kusdinar Untung Yuni memang terbilang cemerlang. Sebelum menjabat bupati hasil Pilkada 2015, Kusdinar adalah ketua DPRD Sragen periode 2009-2014.
Pasangan Kusdinar Untung Yuni-Suroto pada Pilkada 2020 fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif dan terpercaya; peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang didukung layanan teknologi; pengentasan kemiskinan; perluasan kesempatan kerja ketahanan pangan; pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan (Website KPU, 2021).

## Pilkada Kabupaten Sukoharjo
Pilkada Sukoharjo diikuti oleh dua pasangan kandidat yaitu Etik Suryani-Agus Santosa memperoleh suara 266.751 (53,4%) serta Joko Santosa-Wiwaha Aji yang mendapatkan suara 232.927 (46,6%). Etik Suryani adalah istri bupati Sukoharjo pada 2 periode sebelumnya yaitu Wardoyo Wijaya yang menjabat bupati pada 2010-2015 dan 2016-2021. Etik Suryani pernah berkarir di dunia perbankan dan menduduki kepala cabang (Tribunjateng.com, 2020).
Pada Pilkada 2020, pasangan Etik Suryani-Agus Santosa fokus pada reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi; penguatan kapasitas desa/kelurahan; bantuan kepada kader pembangunan; bantuan keagamaan; pendidikan bagi semua; sistem kesehatan dan penanganan pandemi covid-19; jaringan pengaman sosial pasca pandemi covid-19; keolahragaan dan generasi muda; penguatan dan pemulihan ekonomi; penguatan produksi petani; pariwisata berbasis ekonomi kreatif; penguatan infrastruktur daerah (website KPU, 2021).

## Pilkada Kabupaten Klaten
Pilkada Klaten diikuti oleh tiga pasangan yaitu Sri Mulyani-Yoga Hardaya memperoleh suara 378.173 (50,2%), pasangan One Krisnata-Muhammad Fajri yang mendapat suara 246.521 (32,7%), serta Arif Budiyono-Harjanto yang memperoleh suara 129.275 (17,1%). Sri Mulyani adalah wakil bupati yang menjadi bupati karena menggantikan Sri Hartini karena ditangkap KPK. Sri Hartini-Sri Mulyani adalah pasangan bupati dan wakil bupati yang terpilih pada Pilkada 2015 (Marwah, 2016). Sri Mulyani juga merupakan istri bupati Klaten pada periode 2005-2010 dan 2010-2015.
Pada Pilkada 2020, Sri Mulyani-Yoga Hardaya fokus pada penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi; pengurangan kemiskinan; peningkatan kualitas sumberdaya; kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; kualitas pelayanan publik; kualitas dan kuantitas infrastruktur (Website KPU Kabupaten Klaten, 2021).

## Pilkada Kabupaten Pekalongan
Pilkada Pekalongan diikuti oleh dua pasangan yaitu Asip Kholbihi- Sumarwati memperoleh suara 237.342 (43,2%) serta Fadia Arafiq-Riswadi yang mendapatkan suara 312.316 (56,8%). Kemenangan Fadia Arafiq-Riswadi merupakan kemenangan istimewa mengingat Asip Kholbihi adalah bupati petahana. Fadia Arafiq dikenal sebagai anak artis senior, juga merupakan ketua DPD Partai Golkar Pekalongan. Adapun Riswadi adalah ketua DPC PDIP Pekalongan. Pada periode 2011-2016, Fadia Arafiq pernah menjadi wakil bupati pada masa bupati Amat Antono memerintah di kabupaten tersebut (berita dari gatra, 2021).
Pasangan Fadia Arafiq-Riswadi mengusung program membangun masyarakat nasionalis religius; pemerintahan bersih, berwibawa dan inovatif; infrastruktur publik yang merata; pelayanan kesehatan dasar berkualitas; menyediakan mutu dan layanan pendidikan; menumbuhkembangkan UMKM; menciptakan investasi untuk mengatasi penganggaran; mengembangkan potensi wisata; menyediakan kebutuhan petani dan nelayan (Website KPU, 2021).
Selanjutnya informasi di atas disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

## Tabel 2. Identifikasi Bupati Perempuan Terpilih dan Isu Program
No Pilkada kabupaten Nama Latar belakang Figur Tokoh Isu program terkait gender 1 Kab. Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi Bekerja di perusahaan, perbankan, wakil bupati, bupati petahana Ayah - 2 Kab. Demak Estianah Dokter, pengurus partai - Pelayanan kesehatan untuk semua, ibu hamil, ibu bersalin, bayi, semua usia 3 Kab. Grobogan Sri Sumarni Bupati petahana, ketua DPRD, kader partai - Pencegahan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi; Pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4 Kab. Sragen Kusdinar Untung Yuni Bupati petahana, ketua DPRD, kader partai Ayah Pembangunan yang merata dan berkeadilan, untuk kesetaraan gender 5 Kab. Sukoharjo Etik Suryani Bekerja di perbankan, kepala cabang Suami Pelatihan gender, bantuan kepada wanita tani 6 Kab. Klaten Sri Mulyani Wakil bupati, bupati petahana, kader partai Suami Peningkatan kualitas sumber daya perempuan, peningkatan pengarusutamaan gender 7 Kab. Pekalongan Fadia Arafik Wakil bupati, kader partai/ ketua DPD partai Ayah -
Sumber: berbagai sumber, diolah
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian bupati perempuan yang memenangkan pilkada adalah figur petahana. Termasuk dalam hal ini yaitu, Sri Sumarni (Pilkada Grobogan), Kusdinar Untung Yuni (Pilkada Sragen), Sri Mulyani (Pilkada Klaten), dan Dyah Hayuning Pratiwi (Pilkada Purbalingga). Jika melihat keberhasilan Sri Sumarni pada Pilkada 2015, kemenangannya pada Pilkada 2020 tidak mengagetkan. Tidak jauh beda dengan sosok Sri Sumarni di Grobogan, Kusnidar Untung Yuni dan Sri Mulyani adalah figur lama yang mampu mengolah eksistensinya pada saat menjadi pemimpin sehingga menguntungkannya pada saat pilkada digelar lagi. Demikian pula figur Dyah Hayuning. Ia adalah bupati petahana yang belum lama di dunia politik. Dyah Hayuning menggantikan Tasdi yang ditangkap KPK pada tahun 2018.
Latar belakang lainnya yang menyertai kemenangan para bupati perempuan terpilih pada Pilkada 2020 di Jawa Tengah, relatif beragam. Dyah Hayuning Pratiwi, bupati terpilih pada Pilkada Purbalingga 2020 berpendidikan ekonomi dan pernah berkarir di perusahaan dan perbankan. Latar belakang Dyah Hayuning hampir sama dengan Etik Suryani yang terpilih sebagai Bupati Sukoharjo pada Pilkada 2020. Etik Suryani pernah aktif di dunia perbankan dan menjabat sebagai kepala cabang. Adapun latar belakang dari Eisti’anah yang terpilih sebagai Bupati Demak adalah kader partai yang berprofesi sebagai dokter. Ia adalah pengurus partai PDIP di DPC PDIP Demak.
Selanjutnya latar belakang Sri Sumarni adalah kader partai yang membangun karir di DPRD Grobogan, bahkan menjadi ketua sehingga hal tersebut ikut berkontribusi mendukung kekuatannya. Studi Dewi et al. (2018) menunjukkan bahwa pada proses kandidasi pada Pilkada Grobogan 2015, Sri Sumarni didukung oleh modal individu yang mencakup ketrampilan sosial, latar belakang keluarga dan pendanaan. Ia juga memiliki modal sosial yang kuat melalui berbagai jaringan aktor formal dan non formal. Hampir serupa dengan karir politik Sri Sumarni, sosok Kusdinar Untung Yuni juga merupakan politikus perempuan yang cemerlang. Sebelum menjadi bupati Pilkada 2015, Kusdinar menjadi ketua DPRD Sragen periode 2009-2014. Adapun latar belakang Sri Mulyani adalah wakil bupati Klaten yang menggantikan bupati pasangannya karena ditangkap KPK. Untuk Fadia Arafiq, bupati perempuan yang terpilih pada Pilkada Pekalongan 2020, sebelumnya adalah ketua DPD Partai Golkar dan pernah menjadi wakil bupati periode 2011-2016.
Apabila kita mencermati perempuan yang sukses menjadi bupati di wilayah masing- masing, tampak latar belakang paling banyak adalah kader partai. Sungguh, apabila perempuan sudah terbina dalam keorganisasian seperti partai, pengalaman demikian menjadi sedemikian berharga untuk terjun ke politik. Studi dari Mudege & Kwangwari (2013) menunjukkan bahwa melalui organisasi politik, terdapat peluang untuk mengatasi tantangan berupa ketimpangan gender yang lebih mengunggulkan laki-laki. Pembelajaran dari agenda politik tranformatif dalam kinerja partai mampu memberi pengalaman berharga bagi kader perempuan. Bahkan melalui partai, sesungguhnya ideologi yang
menjadi platform dapat menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui agenda partai (Erzeel & Celis, 2016).
Sayangnya studi Perludem (2018) memperlihatkan bahwa partai politik masih memiliki basis rekrutmen partai yang sempit dan partai tidak memiliki jumlah kader partai perempuan yang memadai. Seperti dipahami bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai pintu gerbang para kandidat untuk memasuki lembaga pemerintahan. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen kandidat, norma sosial adalah satunya (Norris, 2006). Dalam konteks ini, kesenjangan gender yang masih tampak dalam rekrutmen partai, memperlihatkan bentuk norma sosial yang dimaksudkan oleh Norris.
Sebagian dari bupati perempuan yang berhasil menang dalam kancah pilkada tidak dapat terpisahkan dari figur ayah atau suaminya (baca laki-laki). Keberadaan ayah atau suami tersebut pernah menjadi tokoh masa lalu di wilayah masing-masing. Dalam hal ini adalah Dyah Hayuning Pratiwi (Pilkada Purbalingga), Kusdinar Untung Yuni (Pilkada Sragen), Fadia Arafiq (Pilkada Pekalongan), Etik Suryani (Pilkada Sukoharjo), Sri Mulyani (Pilkada Klaten). Berbeda dengan Dyah Hayuning dan Kusdinar yang ayahnya adalah bupati masa lalu di masing-masing kabupaten, ayah Fadia Arafiq adalah artis senior di negeri ini. Selain figur ayah, figur lainnya yang menyertai adalah suami. Dalam hal ini misalnya Etik Suryani yang terpilih sebagai bupati Sukoharjo. Ia adalah istri bupati dua periode di Sukoharjo. Demikian pula dengan Sri Mulyani yang terpilih sebagai bupati Klaten. Ia ada adalah istri bupati Klaten yang pernah menjabat dua periode. Rasanya khalayak masih sulit untuk melihat kelima perempuan tersebut, tanpa menautkan siapa ayahnya atau suaminya.
Sungguhpun figur ayah atau suami (baca laki-laki) seolah tidak terpisah dari kiprah perempuan dalam berkarir di ranah politik, studi ini ingin memahaminya dengan optimisme yang berbeda. Dalam struktur masyarakat yang masih patriarki, tugas perempuan lebih banyak berpusat dengan pada peran sebagai ibu, peran mengasuh anak dan memberikan dukungan emosional pada suami (Joseph, 2010). Namun potret masyarakat patriarki yang sedemikian kaku, seiring waktu dapat terkikis meski pelan-pelan. Mungkin praktik patriarki juga dapat berbeda-beda antar satu bagian dunia dengan bagian dunia yang lain. Dalam konteks ini, studi ini mencoba optimis bahwa figur laki-laki dibalik ketokohan seorang tokoh politik perempuan, adalah bukti bahwa laki-laki sesungguhnya juga meyakini bahwa perempuan mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam dunia politik, dengan belajar dan terus belajar. Hal itu tergambar ketika ayah memilih anak perempuan atau suami memilih istri untuk meneruskan kiprah di dunia politik. Setidaknya ikhtisar pada keberhasilan perempuan dalam Pilkada 2020 di Jawa Tengah menyiratkan itu.
Selanjutnya kita melihat isu kampanye masing-masing kandidat. Sejauh manakah isu ketimpangan gender menjadi fokus dalam materi program yang diusung pada saat kampanye. Uraian di atas memperlihatkan bahwa isu perempuan dan ketidakadilan gender sudah tampak mewarnai isu materi kampanye masing-masing kandidat bupati perempuan.
Dari enam bupati perempuan yang terpilih, empat diantaranya mengintegrasikan isu perempuan dan ketimpangan gender pada materi kampanye. Keempat bupati perempuan terpilih tersebut adalah bupati Estianah (Pilkada Demak), Sri Sumarni (Pilkada Grobogan), Kusdinar Untung Yuni (Pilkada Sragen), Etik Suryani (Pilkada Sukaharjo), dan Sri Mulyani (Pilkada Klaten). Sekiranya hal itu menunjukkan perempuan dapat menitipkan kepentingannya kepada sesama perempuan dan oleh karena itu, perempuan diharapkan dapat mewakili kepentingan perempuan.
Patut menjadi penekanan, bahwa perspektif gender tampak belum menjadi perspektif utama yang memayungi program kampanye kandidat perempuan. Ketimpangan gender tampak belum menjadi bagian yang terintegrasi secara utuh. Hal tersebut tampak dari belum adanya penjabaran lebih detail program tentang bagaimana upaya mendukung kesetaraan gender dilaksanakan dengan turunan kegiatan yang rinci. Berkaitan dengan hal itu dapat dibaca Perludem (2018). Dalam konteks, pandangan Woodward (1997) bahwa representasi sesungguhnya tidak dapat terpisahkan dengan identitas, tentang “pengalaman kami dan mereka”, maka ketika perspektif gender belum diintegrasikan secara utuh, identitas sebagai sesama perempuan yang memiliki pengalaman spesifik dan rentan mengalami ketidakadilan gender, belum menjadi warna yang kuat dalam program isu kampanye yang diusung kandidat bupati perempuan. Padahal isu program dalam kampanye yang berperspektif gender dapat menjadi “pintu masuk” bagi meningkatnya kebijakan yang pro-perempuan secara lebih intensif. Oleh karenanya, representasi perempuan dalam pilkada tidak hanya bersifat deskriptif, namun juga diharapkan menjadi lebih bernuansa representasi substantif. Hal tersebut diperlukan dalam kerangka representasi perempuan dalam politik (Mackay, 2008).
Dalam masyarakat yang masih patriarki, idealnya sesama perempuan diharapkan dapat menjalin ikatan kuat untuk menembus dinding patriarki. Ketika perempuan dapat mewakilkan kebutuhannya kepada perempuan tokoh politik, kekompakan itu sangat bermanfaat. Meskipun disadari, kehadiran lebih banyak perempuan di ranah politik tidak serta merta menjadikan representasi dan kebijakan yang pro kepentingan meningkat otomatis. Setidaknya hal tersebut ditunjukkan dalam studi (Chen, 2010). Namun demikian, kehadiran perempuan yang lebih banyak di lembaga pemerintahan diharapkan juga mendorong kepentingan perempuan lebih diperhatikan walau mungkin bertahap. Ketika perempuan yang hadir di ranah politik lebih banyak, maka dapat bersama-sama mengatasi hambatan patriarki. Studi Fawole (2018) menunjukkan bahwa ketika sesama perempuan kompak maka dapat melawan patriarki.
Program-program yang diusung oleh para kandidat terpilih di atas masih belum cukup menggambarkan kompleksitas isu yang dihadapi perempuan. Terlebih ketika pada masa covid sekarang, kaum perempuan menghadapi isu dan masalah sebagai dampak pandemi yang kompleks. Studi dari Eddyono, Rahmawati, & Ginting (2020) menyebutkan bahwa dalam masa pandemi, marginalisasi telah menciptakan kerentanan ganda. Pandemi
covid-19 dapat menciptakan efek yang berbeda antarkelompok, yang dapat bersumber pada ketidakadilan gender. Dengan kata lain bahwa pada masa pandemi, program yang dibawa oleh para bupati perempuan terpilih belum cukup secara komprehensif untuk menjawab tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan, dalam konteks kesenjangan gender.

## Penutup
Studi ini menekankan bahwa representasi perempuan dalam Pilkada se-Jawa Tengah di saat pandemi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada Pilkada 2015, walaupun belum signifikan dalam hal jumlah. Tentu hal ini manghadirkan optimisme bersama mengenai peningkatan representasi perempuan di masa mendatang. Peningkatan tersebut juga dapat menunjukkan pada khalayak publik bahwa kaum perempuan mampu memasuki dunia politik dengan memenangkan kontes pilkada langsung.
Representasi perempuan dalam pilkada, meskipun tulisan ini belum menjangkau pada tataran substantif secara utuh, telah mencoba melihat latar beragam dari para bupati perempuan terpilih dan isu gender yang mereka bawa dalam kampanye. Sebagian dari bupati perempuan terpilih adalah petahana dan kader partai. Selain itu, keberadaan mereka masih “diliputi” oleh nama ayah/suami di belakangnya. Ayah/suami tersebut adalah tokoh masa lalu di wilayah tersebut. Namun hal ini tetap menunjukkan optimisme bersama mengenai kapasitas mereka sebagai bupati. Sebagian besar sudah memasukkan isu gender sebagai materi, meskipun belum menjadi isu dominan. Perspektif gender tampak belum mewarnai materi kampanye secara kuat.
Kelak kita semua mengharapkan representasi tidak saja mencakup jumlah perempuan terpilih semakin meningkat, namun juga menunjukkan latar belakang mereka yang semakin mampu dan aktif dalam politik, serta betul-betul menunjukkan keterwakilan perempuan secara lebih substantif. Sungguh, kaum perempuan dan laki-laki dalam demokrasi memiliki hak yang setara dalam kehidupan politik, untuk dipilih maupun memilih.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada semua kolega atas diskusinya untuk membantu memperbaiki tulisan ini.

## Pendanaan
Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian tim penulis yang didanai oleh Kemendikbudristek dalam skim Penelitian Dasar dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman No. 1309/UN23/HK.02/2021.

## Daftar Pustaka
Alwedinani, J. (2017). Bargaining With Patriarchy: Women’s Subject Choices and Patriarchal Marriage Norms. International Journal of Gender and Women’s Studies , 5 (2), 11–21.
Chen, L.-J. (2010). Do Gender Quotas Influence Women’s Representation and Policies?
The European Journal of Comparative Economics , 7 (1), 13–60.
Dewi, K. H. (2018). Gender Risk and Femininity: Personal Political Branding of Female Politicians in the Strong Political Dynasty Feature of South Sulawesi. Jurnal Studi Pemerintahan , 9 (4), 533–588.
Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung. Jurnal Penelitian Politik , 15 (2), 267–288.
Eddyono, S., Rahmawati, A. D., & Ginting, T. F. (2020). Pandemi dan Yang Tersingkir:
Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19. Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia: Kajian Awal , 214–237.
Erzeel, S., & Celis, K. (2016). Political Parties, Ideology and the Substantive Representation of Women. Party Politics , 22 (5), 576–586.
Fawole, A. A. (2018). Women as Champions of Patriarchy: an Exploration of Negative Female Relationships in Selected African Women’s Fictional Texts. Ubuntu: Journal of Conflict and Social Transformation , 7 (1), 99–115.
Joseph, S. (2010). Gov’t “gambling” on untested 1MDB. Retrieved from https://www. malaysiakini.com/news/145649
Kambo, G. A. (2017). Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah.
The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1–16.
Lovenduski, J. (2008). Politik Berparas Perempuan . Kanisius.
Mackay, F. (2008). ‘Thick’ Conceptions of Substantive Representation: Women, Gender and Political Institutions. Representation , 44 (2), 125–139.
Marwah, S. (2016). Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015. Jurnal Politik , 1 (2), 263–281.
Mudege, N. N., & Kwangwari, C. (2013). Women and Participation in Civil Society: Do Women get Empowered? The Case of Women in Goromonzi District in Zimbabwe. Journal of Women, Politics & Policy , 34 (3), 238–260.
Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2), 219–238.
Nacevska, E. (2014). The Effectiveness of Gender Quotas in Politics in the New EU Member States and Accession Countries: The Case of Macedonia. In ECPR Conference .
Norris, P. (2006). Recruitment. dalam Richard S. Katz and William Crotty. Handbook of Party Politics . London: SAGE Publications.
Perludem. (2018) Potret Perempuan Terpilih dalam Pilkada, Siaran Pers untuk Perludem, Jakarta, 1 Agustus.
Phillips, A. (1998). The Politics of Presence . OUP Oxford.
Pilcher, J., & Whelehan, I. (2016). Key Concepts in Gender Studies . Sage.
Qodarsasi, U., & Dewi, N. R. (2019). Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender , 11 (2), 225–244.
Semali, L. M., & Shakespeare, E. S. (2014). Rethinking Mindscapes and Symbols of Patriarchy in the Workforce to Explain Gendered Privileges and Rewards. International Education Studies , 7 (2), 37–53.
Shvedova, N. (2005). Obstacles to Women’s Participation in Parliament. Women in Parliament: Beyond Numbers , 33 , 22–45.
Slamet, M. (2020a). Sosok Eisti - Ali Makhsun, Pemenang Pilkada Demak.
Slamet, M. (2020b). Sosok Tiwi-Dono, Pemenang Pilkada Purbalingga. Retrieved from https://gatra.com/detail/news/498461/politik/sosok-tiwi-dono-pemenang-pilkada- purbalingga 17/12/2020
Soeseno, N., 2013. Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori, Jakarta: Puspkapol UI.
Syafputri, E. (2014). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. Global South Review , 1 (2), 165–176.
Tribunjateng.com. (2020). Sosok Etik Suryani Calon Bupati Sukoharjo. Retrieved from https://jateng.tribunnews.com/2020/12/10/sosok-etik-suryani-calon-bupati-sukoharjo Woodward, K. (1997). Identity and Difference (Vol. 3). Sage.

## Tentang Penulis
Sofa Marwah adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsoed, ketertarikan studi pada studi perempuan, politik dan budaya.
Oktafiani Catur Pratiwi adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik Fisip Unsoed, ketertarikan studi pada politik lingkungan, politik perkotaan, politik lokal.