## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI SUMATERA BARAT

## WAHYU SAPUTRA, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, MAHLIL ADRIAMAN
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat wahyusaputraa2000@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com
Abstract: Citizenship  or  citizenship  is  one  of  the  constitutive  elements  of  the  existence  of  a state, citizens are part of a population and become an element of the state and the constitution has  an  unbroken  relationship  with  his  homeland  and  with  the  country's  constitution  even though  the  person  concerned  is  abroad.  Citizenship  indicates  a  legal  relationship  or  mutual bond  between  the  state  and  citizens.  Citizenship  is  a  very  important  basis  for  the  state  to determine who is a citizen and a foreigner. Based on the formulation of the problem mentioned above, the purpose of this study is to determine the rights and obligations of children in mixed marriages.  To  find out  the  legal  protection  for  children  from  mixed  marriages.  This    method used in this study is descriptive, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The result  of  this  study  is  that  children's  rights  become  something  that  children  deserve,  and  the children  of  mixed  marriages  live  in  Indonesia  and  the  children  of  mixed  marriages  have  not passed the age of 21 years / are not married, the children get the same legal protection as non- mixed children.
Keywords: Child, Citizenship, Marriage
Abstrak: Warga  negara  atau  kewarganegaraan  merupakan  salah  satu  unsur  konstitutif keberadaan  suatu  negara,  warga  negara  merupakan  bagian  dari  suatu  penduduk  dan  menjadi sebuah  unsur  negara  dan  konstitusi  mempunyai  hubungan  yang  tidak  terputus  dengan  tanah airnya  dan  dengan  UUD  negaranya  sekalipun  yang  bersangkutan  berada  diluar  negeri. Kewarganegaraan  menunjukkan  hubungan  hukum  atau  ikatan  secara  timbal  balik  antara negara  dengan  warga  negara.  Kewarganegaraan  merupakan  dasar  yang  sangat  penting  bagi negara untuk menentukan siapa warga negara dan orang asing. Berdasarkan rumusan masalah tersebut  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  hak  dan  kewajiban  anak  dalam perkawinan  campuran.  Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  anak  dari  hasil perkawinan  campuran.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  Deskriptif  yaitu penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Hasil dari  penelitian  ini  adalah  hak  anak  menjadi  sesuatu  yang  sudah  selayaknya  didapatkan  oleh anak,  dan  anak  perkawinan  campuran  tersebut  tinggal  di  Indonesia  dan  anak  perkawinan campuran  tersebut  belum  lewat  usia  21  tahun/  belum  menikah,  anak  tersebut  mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan anak non campuran.
Kata Kunci: Anak, Kewarganegaraan, Perkawinan.

## A.Pendahuluan
Warga  negara  adalah  salah  satu  bagian  terpenting  dari  negara  manapun,  sehingga mereka  harus  dapat  mengandalkan  negara  untuk  kepastian  hukum  dan  perlindungan  yang memadai. Menurut para ahli, setidaknya ada tiga hal yang diperlukan agar suatu negara diakui merdeka:  adanya  wilayah,  adanya  warga  negara  tetap  (warga  negara),  adanya  pemerintahan yang  berdaulat,  dan  adanya  pengakuan  internasional  terhadap  negara  lainnya.    Perlindungan dan  jaminan  hukum  harus  diberikan  kepada  setiap  warga  negara  Indonesia  baik  atas  hak maupun  kewajiban  yang  mengikatnya  secara  hukum.  Salah  satu  hal  yang  membuat  suatu negara  seperti  itu  adalah  warganya,  warga  negara  membentuk  populasi  suatu  negara  dan dengan  demikian  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dicabut  dari  negara  dan  konstitusinya, bahkan jika mereka sendiri berada di luar negeri. Selalu ada persentase tertentu dari penduduk suatu  negara  yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  menjadi  warga  negara.  Salah  satu  pilar terpenting  yang  dapat  menjadi  landasan  berdirinya  suatu  negara  adalah  warga  negaranya
secara  keseluruhan.  Perlindungan  dan  jaminan  hukum  harus  diberikan  kepada  setiap  warga negara  Indonesia  baik  atas  hak  maupun  kewajiban  yang  mengikatnya  secara  hukum.  Tidak mungkin  memiliki  negara  tanpa  penduduknya,  dan  warga  negara  adalah  salah  satu  aspek terpenting  dari  fungsi  sehari-hari  negara.  Memiliki  kewarganegaraan  menunjukkan  ikatan hukum  timbal  balik  warga  negara  atau  hubungan  dengan  negara.  Kewarganegaraan  adalah kriteria penting bagi suatu negara digunakan dalam memutuskan siapa yang warga negara dan siapa yang asing.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia, perempuan  asing  yang  menikahi  warga  negara  Indonesia  tidak  langsung  diberikan  status kewarganegaraan Indonesia. Wanita keturunan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing juga dapat mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya. Hal itu dapat menimbulkan perbedaan    kewarganegaraan  dalam  keluarga    suatu  perkawinan  campuran.  Perbedaan kewarganegaraan  tidak  saja  terjadi    saat  awal  dimulainya  suatu  perkawinan  campuran  tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya  suatu keluarga perkawinan campuran.  Dengan demikian, ia  memiliki  potensi  untuk  mempengaruhi  perubahan.  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan    dan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  lainnya  memberikan  landasan hukum  bagi  perkawinan  campuran.  UU  No.  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian merupakan  salah  satu  senjata  yang  dapat  digunakan  untuk  mempersatukan  kembali  keluarga yang terpisah. UU ini menggantikan aturan keimigrasian sebelumnya, UU No. 9 Tahun 1992. Peraturan baru ini memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikahi penduduk asli Indonesia. Karena pernikahan itu sendiri, terutama pernikahan campuran, sangat suci, cita- citanya  juga  harus  mencerminkan  komunitas  agama  yang  lebih  besar.  Menurut  Pasal  1 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan:  “Bahwa pernikahan  harus  atau  wajib  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Perkawinan diatur dalam Q.S. Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:
ْيِهَو ٖٓ  هِتٰيٰا  ْىَا َقَلَخ ْنُكَل  ْيِّه ْنُكِسُفًَْا اًجاَوْزَا ا ْٖٓىٌُُكْسَتِّل اَهْيَلِا َلَعَجَو ْنُكٌَْيَب ًةَّدَىَّه ًةَوْحَرَّو  َّىِا  ۗ ْيِف َكِل ٰذ ٍتٰيٰ َلَ ٍمْىَقِّل  َىْوُرَّكَفَتَّي Artinya:
“Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan  pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sungguh,  pada  yang  demikian  itu  benar- benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini”. Ketentuan ini membahas konsekuensi hukum dari serikat antar agama  untuk  anak-anak. Artinya,  “anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  memperoleh  hukum  publik  dan hukum perdata dari ayah mereka”, yang merupakan akibat dari memiliki dua pasang orang tua yang  berbeda.  Anak  hasil  perkawinan  campuran  juga  harus  melihat  ketentuan  UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 untuk menentukan status kewarganegaraannya. Asas ius sanguinis dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Huruf b: “orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  ayahnya  seorang  warga  Negara  Indonesia,  dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah usia 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunaan sebagai  dasar  menentukan  kependudukan  kewarganegaraan  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan.  Seorang  anak  dianggap  memiliki  status  kewarganegaraan  seorang  ayah,  bila  ada hubungan keluarga.”
Kendala-kendala  yang  dihadapi  anak  2  kewarganegaraan  menurut  Andy  Rachmianto, Direktur  Jenderal  Protokol  dan  Konsuler  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu),  mengatakan salah  satu  tantangan  bagi  keluarga  yang  memiliki  anak  berkewarganegaraan  ganda  adalah meyakinkan anak-anak tersebut untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Perbedaan hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan negara lain, pendidikan warga negara, aksesibilitas data dan  dokumen,  dan  verifikasi  identitas  hanyalah  beberapa  masalah  yang  perlu  ditangani.  Ike Farida,  pendiri  Law  Farida  dan  pelaku  perkawinan  campuran,  mencatat  bahwa  usia  21  tahun
merupakan  titik  kritis  di  mana  anak-anak  berkewarganegaraan  ganda  menghadapi  keputusan yang  sulit.  Kenyataannya,  stabilitas  mental  seorang  anak  masih  berkembang  pada  usia tersebut,  terutama  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  masa  depannya.  Memilih kewarganegaraan bagi anak  hasil perkawinan campur sangat sulit. Terlebih bila anak tersebut sedang  mendapatkan  beasiswa (scholarship) dari  negara  asing.  Berarti  anak  tersebut  harus melepas beasiswa tersebut bila memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), tidak sedikit anak  dari  perkawinan  campuran  lebih  memilih  menjadi  Warga  Negara  Asing  (WNA)    ketika dihadapi kondisi  seperti itu. Padahal,  Indonesia membutuhkan  Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk berkontribusi membangun bangsa.
Sudah  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  bersama  antara  negara,  pemerintah, masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua  untuk  menjamin  keselamatan  anak.  Tidak  ada  satu  pun dari  kelimanya  yang  dapat  bertahan.  Mereka  tidak  bisa  eksis  secara  terpisah  dan  saling menguntungkan.  Perlindungan  anak  oleh  pemerintah  negara  bagian  dan  federal.  Setiap  anak, tanpa memandang status sosial ekonomi, ras, agama, atau suku, berhak atas hak asasinya yang dilindungi oleh negara.  Berdasarkan hal diatas maka peneliti sangat tertarik untuk membahas dan  menuliskannya  dengan  judul:  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  perkawinan campuran di Sumatera Barat? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak dalam perkawinan campuran (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dari hasil perkawinan campuran.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif, yaitu penyelidikan hukum terhadap pengadopsian  atau  penerapan  ketentuan  hukum  normatif  sebagai  tanggapan  atas  kejadian hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Penelitian  tentang  Perlindungan  Anak  dalam  Perkawinan Campuran di Sumatera Barat ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris penelitian hukum  yang  menyelidiki  gagasan  tentang  hukum  sebagai  perbuatan  nyata,  studi  hukum  dari perspektif sosiologis, sebagai fenomena sosial yang dimiliki oleh semua orang dalam interaksi sosial. Penelitian tentang kedudukan anak dalam perkawinan campuran di Sumatera Barat ini menggunakan  penelitian  dengan  wawancara.  Pengumpulan  data  berupa  sesi  tanya  jawab mendalam  dengan  Kepala  Bidang  Pelayanan  Kemenkumham  Sumbar  dilakukan  melalui wawancara.  Penulis  penelitian  ini  menggunakan  strategi  analisis  kualitatif  dengan menginterpretasikan data dan menyajikannya dalam bentuk kalimat  untuk memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan ini diharapkan dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan dari data tersebut.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.Hak dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan Campuran
Anak-anak  adalah  masa  depan  bangsa,  dan  diharapkan  mereka  dapat  memberikan kontribusi  yang  berarti.  Anak  didefinisikan  sebagai  “setiap  orang  yang  belum  mencapai  usia 21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum  pernah  kawin”  berdasarkan  pasal  1  ayat  2  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  Anak. Sangat menarik untuk membahas hak-hak  anak  karena  setiap  anak  adalah  individu  dengan  kebutuhan  khusus  yang  harus dipenuhi  oleh  orang  tua  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk  memastikan  kesejahteraan anak.  Karena  mereka  adalah  orang-orang  seutuhnya  dengan  klaim  yang  sah  agar  hak-hak  itu dihormati.  Pertumbuhan  pribadi  seorang  anak  menuntut  agar  ia  memiliki  akses  ke  hal-hal tertentu. Perkembangan  anak membutuhkan  pemenuhan berbagai persyaratan. Dalam konteks ini, kesejahteraan anak berarti terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar setiap anak. Anak-anak, dari  usia  paling  muda,  hingga  dan  termasuk  orang  dewasa  muda,  berhak  dan  berhak  atas beberapa  hak  dasar.  Anak-anak  dengan  orang  tua,  anak-anak  tanpa  orang  tua,  dan  anak-anak yang  terlantar  semuanya  berhak  atas  perlindungan  ini.  Anak-anak  telah  mendapatkan  hak untuk didengar suaranya. Ada sepuluh Hak Mutlak Anak yang diakui melalui Keppres No. 36 Tahun 1997, yang meratifikasi KHA (Konvensi Hak Anak):
1.Hak  Gembira.  Setiap  anak  berhak  atas  rasa  gembira,  dan  kebahagiaan  seorang  anak  itu harus dipenuhi.
2.Hak Pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3.Hak Perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4.Hak Untuk memperoleh Nama. Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5.Hak  atas  Kebangsaan.  Setiap  anak  berhak  diakui  sebagai  warga  negara  dan  memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6.Hak  Makanan.  Setiap  anak  berhak  memperoleh  makanan  untuk  tumbuh  kembang  dan mempertahankan hidupnya.
7.Hak  Kesehatan.  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  layak,  tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8.Hak  Rekreasi.  Setiap  anak  berhak  untuk  rekreasi  untuk  refreshing,  dan  anak  harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9.Hak  Kesamaan.  Setiap  anak  berhak  diperlakukan  sama  dimanapun  dan  kapanpun,  tanpa ada tindak diskriminasi.
10.Hak  Peran  dalam  Pembangunan.  Setiap  anak  berhak  dilibatkan  dalam  pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.
Ada empat hak dasar yang harus dinikmati setiap anak: Pertama, Hak Hidup. Hak untuk hidup  ini  dimulai  sejak  dalam  kandungan,  dan  mencakup  hal-hal  seperti  memastikan  janin mendapat  nutrisi  dan  stimulasi  yang  cukup,  melakukan  pemeriksaan  kehamilan,  dan sebagainya.  Kedua,  Hak  Tumbuh  Kembang,  Setiap  anak  berhak  mendapatkan  awal  terbaik dalam  hidup,  yang  meliputi  perhatian  medis,  pendidikan  yang  baik,  akses  ke  ASI  dan imunisasi,  paparan  panutan  yang  positif,  dan  banyak  lagi.  Pertumbuhan  mental  mereka  juga diperhitungkan; ini termasuk memastikan mereka aman dan terjamin, memberi mereka suasana yang positif, melindungi mereka dari potensi bahaya, dan menghindari menawarkan makanan yang tidak sehat. Ketiga, Hak Partisipasi, Hak anak  untuk berpartisipasi di sini berarti bahwa anak  harus  dilindungi  dari  setiap  dan  semua  masalah  hukum,  darurat,  dan  yang  berkaitan dengan  masa  depan.  Keempat,  Hak  Perlindungan.  Anak  memiliki  hak  atas  keamanan  dan berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Untuk memberikan  suara  kepada  anak-anak  dan  mendorong  mereka  untuk  mulai  mengambil  risiko dan mencari tahu apa yang mereka inginkan, penting untuk mendorong mereka berbicara sejak dini  dan  sering.  Anak  juga  diperlakukan  sebagai  manusia  yang  dimanusiakan,  yang  penting untuk diingat karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa belum tentu baik untuk anak.
Meskipun  tanggung  jawab  anak  kepada  orang  tuanya  tidak  secara  tegas  dinyatakan dalam  UU  No.  1  Tahun  1974,  Kementerian  Agama  RI  memberikan  klarifikasi  dalam  bentuk tanya  jawab  dalam  materi  penyuluhan  terkait  undang-undang  tersebut.  Ketika  berbicara tentang  orang  tua  mereka,  tanggung  jawab  apa  yang  dimiliki  anak-anak?  Sebagai  tanggapan, seorang  anak  berutang  kepada  orang  tuanya  sebagai  berikut:  1)  Anak  wajib  menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik; dan 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara  menurut  kemampuannya,  orang  tua  dan  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila mereka itu memerlukan bantuannya.
Menurut  penelitian Health  Collaborative  Center (HCC)  ada  5  hak  kesehatan  anak Indonesia yang belum terpenuhi oleh negara. Berikut diantaranya :
1.Hak terbebas dari masalah gizi. Pendiri HCC dr. Ray Wagiu Basrowi mengatakan angka gizi  buruk  dan  gizi  lebih  di  Indonesia  masih  tinggi.  Ya,  anak-anak  Indonesia  juga menghadapi masalah gizi lebih seperti kelebihan hingga obesitas, ditambah lagi dengan tingginya angka anak prematur.
2.Hak  mendapatkan  akses  layanan  kesehatan.  Bukan  hanya  layanan  kesehatan  umum namun  juga  layanan  kesehatan  mental  anak  yang  belum  terpenuhi.  Hal  ini  berkolerasi dengan jumlah dokter anak yang masih sedikit. Dokter spesialis anak kurang dari 4.000 menurut data IDI (Ikatan Dokter Indonesia), sementara setiap tahun lahir 5 juta bayi.
3.Hak  pengasuhan  anak.  Hak  pengasuhan  untuk  mendapatkan  perlindungan  di  rumah, komunitas, keluarga, dan tumbuh dengan aman juga belum terpenuhi. Anak-anak sering
menjadi korban kekerasan fisik maupun mental dari lingkungan sekitar, termasuk orang tua. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan mereka.
4.Hak  terhadap  akses  pendidikan.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  di  13  provinsi  ini, pendidikan  kesehatan  di  lembaga  kesehatan  saja  belum  fokus.  Misalnya  pendidikan terkait  reproduksi  dan  pendidikan  terkait  gizi  di  sekolah  yang  belum  dipenuhi kurikulum.
5.Hak untuk dilahirkan selamat dan hidup. Penelitian yang melibatkan 36 pakar dan praktisi kesehatan dan perlindungan anak ini menemukan bahwa angka bayi masih sangat tinggi, baik  itu  bayi  baru  lahir,  atau  bayi  dalam  usia  30  hari  pertama.  Banyak  anak  bayi Indonesia tidak bisa merayakan ultah pertama.

## 2.Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Hasil Perkawinan Campuran
Seorang anak dilindungi ketika setiap langkah yang mungkin diambil untuk memastikan bahwa  ia  mampu  mewujudkan  potensi  penuhnya  sebagai  manusia  dan  sebagai  anggota masyarakatnya.  Karena  melindungi  anak  adalah  perwujudan  dari  keadilan  sosial,  itu  adalah tujuan yang dikejar oleh pembuat kebijakan dan anggota dari semua lapisan masyarakat. Baik aturan  formal  maupun  informal  dapat  dipengaruhi  oleh  langkah-langkah  perlindungan  anak. Kegiatan yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dijamin oleh hukum. Sejak janin dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun, upaya perlindungan anak harus segera dimulai dan  dilanjutkan  tanpa  henti.  Undang-undang  tersebut  membebankan  kewajiban  untuk melindungi  anak  sesuai  dengan  prinsip  non  diskriminasi,  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi anak,  prinsip  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan,  serta  prinsip menghormati  pandangan  dan  pendapat  orang  lain,  anak-anak,  yang  semuanya  berlandaskan pada konsep perlindungan anak yang paripurna, menyeluruh dan komprehensif.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Subbidang  Informasi  Keimigrasian  Pada  Kantor Wilayah  kementerian Hukum Dan Hak  Asasi Manusia  Sumatera Barat,  Sonny Prabowo, S.E. mengatakan,  Ada  berbagai  jenis  perlindungan,  seperti  yang  diberikan  oleh  hukum  (dalam bentuk  perlindungan  bagi  warga  negara,  konsumen,  anak-anak,  dan  sebagainya).  Mengapa penting  untuk  memiliki  perlindungan  hukum?  Untuk  memastikan  bahwa  mereka  yang  secara hukum  tunduk  pada  hukum  dapat  sepenuhnya  menikmati  hak-hak  tersebut,  perlindungan  dan penegakan  hukum  menjadi  sangat  penting.  Dan  kemudian  jika  ada  pelanggaran  korban  yang juga  subjek  hukum  diberikan  perlindungan  hukum  secara  penuh  sebagai  akibat  dari  adanya hak-hak  tersebut. Beberapa  undang-undang dan peraturan telah dirancang dalam  upaya untuk menjaga  sistem  hukum.  Namun,  tingkat  keamanan  yang  diberikan  di  bawah  standar  saat  ini. Hal  ini  penting  untuk  kepentingan  penegakan  hukum.  Setiap  perilaku  ilegal  atau  merusak dapat  dilaporkan  ke  polisi  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Aparat  hukum  bertugas menjaga masyarakat.
Perlindungan  hukum  anak  dari  perkawinan  campuran  dan  anak  dari  perkawinan  non campuran,  perlindungan  hukum  nya  itu  sama  keduanya,  jika  anak  perkawinan  campuran tersebut  tinggal  di  Indonesia  dan  anak  perkawinan  campuran  tersebut  belum  lewat  usia  21 tahun/  belum  menikah,  anak  tersebut  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  dengan anak  non  campuran.  Seperti  yang  kita  ketahui  jika  anak  dari  perkawinan  campuran  telah menikah  atau  lewat  usia  21  tahun  tapi  belum  memilih  kewarganegaraan  Indonesia,  anak tersebut  merupakan  anak  asing  yang  tidak  lagi  diberikan  perlindungan  hukum  oleh  negara Indonesia  dan  anak  tersebut  di  deportasi.  Terwujudnya  kepastian  hukum  yang  ramah  anak merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  perlindungan  hak-hak  anak.  Kepastian  hukum merupakan  alat  untuk  mencegah  diskriminasi  terhadap  anak,  yang  menurut  Arif  Gosita berdampak  negatif  bagi  anak.  Melindungi  anak-anak  harus  menjadi  prioritas  utama  di  semua aspek  masyarakat,  bahkan  dalam  menanggapi  masalah  sosial  yang  muncul  seperti  hubungan prostitusi dengan ekonomi.
Kekerasan  di  rumah  dan  di  kelas  adalah  masalah  umum  lainnya  untuk  anak-anak  yang tinggal  di  keluarga  berpenghasilan  rendah  atau  mereka  yang  mempraktekkan  tradisi  agama atau  budaya  yang  berbeda.  Hal  lain  pula  dijumpai  dalam  perkembangan  kemajuan  teknologi bahwa anak  sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya  anak perdagangan anak  dan pornografi  anak.  Perlindungan  anak  dilakukan  secara  wajar,  bertanggung  jawab,  dan
bermanfaat,  yang  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien,  sesuai  dengan  kebutuhan  anak  agar tidak  terlihat  berlebihan,  atau  dengan  memperhatikan  dampak  terhadap  lingkungan  dan  anak itu  sendiri.  Perlindungan  anak,  kemudian,  mengacu  pada  langkah-langkah  proaktif  yang diambil  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dapat  menggunakan  hak-hak  mereka  dan memenuhi  tanggung  jawab  mereka  sebagai  orang  dewasa,  bebas  dari  kebutuhan  pengawasan orang dewasa secara terus-menerus.
Pengamanan  ini  akan  memastikan  bahwa  hak  dan  keberadaan  anak  dilindungi  oleh hukum: 1) Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi  manusia  yang  terikat  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan  2)  Persamaan  hak  dan kewajiban  anak,  seorang  anak  akan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
Unsur lingkungan anak antara lain: 1) Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam  hukum (equality  before  the  law) ;  dan  2)  Adanya  hak-hak  istimewa (privilege) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam urusan akidah, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial, tugas perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kehidupan anak tidak berbeda dengan  kehidupan orang dewasa, oleh karena itu wajar jika mereka diberikan tingkat perlindungan yang sama.
Hasil  wawancara  dengan  JFU  Bidang  Pelayanan  Hukum    Pada  Kantor  Wilayah kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat, Syahrul, S.H. mengatakan,  salah satu bentuk perlindungan  hukum  terhadap  anak  perkawinan  campuran  dengan  melalui  “penetapan  PP (Peraturan  Pemerintah)  No  21  Tahun  2022  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  31  Mei 2022,  merupakan  bentuk  kehadiran  negara  dalam  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli ), dimana anak-anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang  tidak  mendaftar  sebagai  anak berkewarganegaraan  ganda  dan  anak-anak  yang  lahir  sebelum  berlakunya  UU Kewarganegaraan Republik Indonesoa yang sudah mendaftar tetapi tidak ada SK nya (hilang) atau  terlambat  memilih  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  hingga  batas  waktu  yang ditentukan  berakhir.  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dapat  diperoleh  melalui  orang  tua warga  negara  atau  wali  yang  sah,  tidak  memilih  kewarganegaraan,  terlambat  memilih kewarganegaraan,  atau  jika  anak  tersebut  tidak  terdaftar  sebagai  anak  berkewarganegaraan ganda. Hal ini berkat PP No. 21 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Mendapatkan,  Menghilangkan,  Membatalkan,  dan Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden,  yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 2 tahun sejak PP No. 21 Tahun 2022 ini diundangkan.
Selain  itu,  ada  beberapa  kebutuhan  permohonan  kewarganegaraan  yang  memudahkan anak-anak  ini:  1)  Anak  yang  lahir  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dan  tidak  memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian (ITAP/ITAS) dapat melampirkan Biodata Penduduk yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  2)  Bagi  anak-anak  yang belum  mempunyai  pekerjaan  dan/  atau  penghasilan  sebagaimana  dipersyaratkan,  maka  dapat diwakilkan  oleh  orang  tuanya  sebagai  penjamin.  3)  Ada  pembedaan  tarif  PNBP  (Pendapatan Negara  Bukan  Pajak)  yang  berlaku  bagi  Pewarganegaraan  untuk  anak-anak  tersebut  yaitu sebesar  Rp.  5.000.000.  4)  Bagi  anak-anak  yang  lahir  di  luar  wilayah  Indonesia,  dan  tidak mempunyai  surat  keterangan  keimigrasian,  maka  pengaturan  tata  cara  perolehan  surat keterangan keimigrasian ini akan diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  saat  penetapan  kewarganegaraan  pada  anak  yang berkewarganegaraan  ganda  yaitu  apabila  orang  tua  tidak  mendaftarkan  anaknya  di  Kantor Wilayah  Kemenkumham  atau  kantor  Imigrasi  melalui  portal  AHU  dan  tidak  memiliki  SK ditjen  AHU,  maka  menjadi  susah  mendaftarkan  kewarganegaraan  anak  tersebut  jika  usia  nya sudah  18  tahun  atau  sudah  menikah.  Karena  tidak  ada  satupun  data  yang  dimiliki  oleh Kemenkumham  untuk  memberikan  kewarganegaraan,  jadi  pihak  Kemenkumham  harus mencari  data  anak  tersebut  dan  membuat  data  nya  terlebih  dahulu.  Untuk  proses  ini  bisa
memakan  waktu  cukup  lama,  data  atau  dokumen  yang  dibutuhkan  termuat  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  21  tahun  2022  pasal  3A.  Pasal  3A  ayat  (1)  berbunyi:  “Bagi  anak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  yang:  1)  Belum  mendaftar  atau,    2) Sudah  mendaftar  tetapi  belum  memilih  kewarganegaraan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang,  dapat  mengajukan  permohonan  Pewarganegaraan  kepada  Presiden  melalui Menteri.”
Pasal 3A ayat (2) berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di  Indonesia  oleh  pemohon  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  di  atas  kertas  bermeterai cukup dan paling sedikit memuat:
1.Nama lengkap.
2.Tempat dan tanggal lahir.
3.Jenis kelamin.
4.Status perkawinan.
5.Alamat tempat tinggal
6.Pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap.
7.Kewarganegaraan asal.
8.Nomor Induk Kependudukan atau nomor identitas tunggal.”
Pasal  3A  ayat  (3)  berbunyi:  “Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (21  harus dilampiri dengan:
1.Fotokopi  kutipan  akta  kelahiran  atau  surat  yang  membuktikan  kelahiran  pemohon  yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian  istri/  suami  pemohon  bagi  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3.Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian  salah  seorang  dari  orang  tua  pemohon  yang  disahkan  oleh  pejabat  yang berwenang.
4.Surat  keterangan  keimigrasian  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  imigrasi  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  pemohon  yang  menyatakan  bahwa  pemohon  telah bertempat  tinggal  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  paling  singkat  5  (lima)  tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
5.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
6.Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.
7.Surat pernyataan pemohon mengakui dasar  negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Surat keterangan catatan kepolisian.
9.Surat  keterangan  dari  perwakilan  negara  pemohon  bahwa  dengan  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
10.Surat  keterangan  dari  camat  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap.
11.Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
12.Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
Pasal 3A ayat (4) berbunyi: “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) lahir di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dan  tidak  memiliki  persyaratan  surat  keterangan keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  d,  pemohon  harus  melampirkan biodata  penduduk  yang  dikeluarkan  oleh  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Pasal  3A ayat  (5)  berbunyi:  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  beserta  lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

## D.Penutup
Perlindungan  hukum  anak  dari  perkawinan  campuran  dan  anak  dari  perkawinan  non campuran,  perlindungan  hukum  nya  itu  sama  keduanya,  jika  anak  perkawinan  campuran tersebut  tinggal  di  Indonesia  dan  anak  perkawinan  campuran  tersebut  belum  lewat  usia  21
tahun/  belum  menikah,  anak  tersebut  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  dengan anak  non  campuran.  Pasangan  yang  melakukan  perkawinan  campuran  harus  benar-benar memikirkan  konsekuensi  yang  mungkin  timbul  bagi  istri  atau  wanita  jika  terjadi  perceraian jika  mereka  tidak  mematuhi  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  “Sebaiknya  perkawinan campuran  dilaksanakan  secara  sah  menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  agar  hak-hak  isteri  terlindungi  dan  berlaku  juga  terhadap  anak-anak  yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran tersebut.”

## Daftar Pustaka
Abdul  Hariss.  2014.  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Hak  dan  Kewajiban  Anak  dan  Orang  Tua Dilihat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Jurnal Hukum , Andy Rachmianto, Ike Farida. 2022. “Ini Masalah yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda”, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2566-ini-masalah-yang- dihadapi-anak-berkewarganeraan-ganda.
Annisa  Nur  Fitri,  Agus  Wahyudi  Riana,  dan  Muhammad  Fedryansyah.  2015.  Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, Journal Unpad . Cahyo  R.  Muzhar  Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  (Dirjen  AHU).  2022. https://www.kemenkumam.go.id/berita-utama/dilema-anak-berkewarganegaraan-ganda. Desyinta  Nuraini.  2021.  https://hypeabis.id/read/2721/penelitian-sebut-ada-5-hak-anak-yang- belum-terpenuhi-negara.
Herni  Widanarti.  2019.  Tinjauan  Yuridis  Akibat  Perkawinan  Campuran  Terhadap  Anak,
Jurnal Diponegoro Private Law Review .
Hilman  Hadikusuma.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju. Eka  Martiana  Wulansari.  2015.  Konsep  Kewarganegaran  Ganda  Tidak  Terbatas  (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding . Moh.  Idris  Ramulyo.  2002. Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  Dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta : Bumi Aksara. Mulyadi. 2000. Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro. Muhammad  Fachri  Said,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum , 2018.
Peraturan  Pemerintah  nomor  21  tahun  2022  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Memperoleh  Kehilangan  Pembatalan  Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Rahmat  Fauzi.  2018  Dampak  Perkawinan  Campuran  Terhdap  Status  Kewarganegaraan  Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Soumatera Law Review .
Rini  Fitriani.  2016  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  dan Memenuhi Hak Anak, Jurnal Hukum Samudera Keadilan .
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1985. Hukum Orang dan Hukum Keluarga , Bandung: Alumni.
R. Subekti. 1990. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradyna Paramitha.
Supriyadi  A  Arief.  2020  Mengurai  Kewarganegaraan  Ganda  (Dual  Citizenship)  Di  Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan, Jurnal Sasi .
Wahidin. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan , Bogor: Ttp in media.