## TINJAUAN IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR ) PADA RUMAH SAKIT BERBADAN HUKUM PERSEROAN
Hanna Oktaviana Sutopo sutopohanna96@student.uns.ac.id Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono pujifhuns@staff.uns.ac.id

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to determine the implementation of social funtions which is part of health services in hospitals and Corporate Social Responsibility (CSR) which becomes the obligation for every company. This normative research examines the legal materials, it uses primary materials which are analizing the regulations as positive law in Indonesia. This research uses statue approach and philosophy approach in terms of social function and CSR at the private hospital. Thi research shows that social function is not same as CSR that implemented by  company. CSR is the responsibility that must be addressed in the core business and implemented as the principle of fairness. This is what differentiate between CSR and social functions that has been regulated in Hospital Law of the Republic Indonesia No. 44/2009 as the principles and objectives of hospital. Therefore, the hospital that has implemented its social function, can not be considered to have implemented CSR.
Keywords : Social Functions; Corporate Social Responsibility (CSR); Private Hospital.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi sosial yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kesehaan di rumah sakit dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum  primer yang bersifat mengikat perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia maupun  bahan  hukum  sekunder melalui pendekatan perundang-undangan ( statue approach) dan Pendekatan filsafat ( philosophy approach ) dari segi fungsi sosial dan CSR pada rumah sakit berbadan hukum perseroan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa fungsi sosial tidak sama dengan CSR yang dilaksankaan di perusahaan. CSR dilaksanakana sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi di luar core business dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran semata. Sedangkan fungsi sosial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjadi sebuah asas dan tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga rumah sakit yang telah melaksanakan fungsi sosialnya, tidak dapat dikatakan telah melaksankan CSR.
Kata Kunci : Fungsi Sosial; Corporate Social Responsibility (CSR); Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan

## A. Pendahuluan
Cita-cita Bangsa Indonesia sebagimana tercantum dalam Alinea ke-4 Preambule Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yakni mewujudkan kesejahteraan umum, menjadi ruh perwujudan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan ( welfare state) . Pengertian w elfare state tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan ( welfare ) itu sendiri. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy, dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna : sebagai kondisi sejahtera ( well being ); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial. Dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial (Edi Suharto, 2006). Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu tujuan yang hendak diwujudkan oleh Negara. Cita-cita dan tujuan tersebut terbukti menjadi salah satu unsur pembentukan pedoman bangsa sebagaimana yang tertuang dalam
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 mengamanahkan negara untuk memenuhi kemakmuran rakyat dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam satu bagian khusus, yaitu Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Bisariyadi, 2016 : 2).
Konsep welfare state tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia. Proses pembangunan yang hanya memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya adalah pengingakaran terhadap cita-cita tadi. Para peneliti ekonomi kerakyatan berpandangan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia telah semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan kecenderungan pada ekonomi pasar sehingga siapa yang kuat akan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi produktif lebih banyak sedangkan rakyat lebih dianggap sebagai obyek pembangunan sehingga dibiasakan untuk bersikap pasif dan pasrah menerima keadaaan. Konsekuensinya, kemiskinan dan ketimpangan sosial muncul sebagai akibat dari proses pembangunan tadi (Alfitri, 2012).
Kemakmuran dan kesejahteraan sosial yang diwujudkan oleh negara tidak hanya ada pada sektor perekonomian saja, namun juga pada sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan sektor kesehatan, negara memberikan jaminan secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1), serta pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai amanat atas konstitusi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan berbagai regulasi sebagai payung hukum atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS), serta undang-undang sektoral lainnya. Dalam berbagai regulasi tersebut, sangat jelas diamanatkan bahwa negara memiliki tanggungjawab penuh atas pemenuhan kesejahteraan sosial dalam sektor kesehatan.
Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan kesehatan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, namun sektor swasta juga ikut terlibat didalamnya. Keterlibatan sektor swasta terjadi pada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pasal 7 UU RS mengakui keterlibatan sektor swasta sebagai salah satu unsur pendirian rumah sakit, selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Pasal 20 UU RS menyebutkan klasifikasi rumah sakit menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit privat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU RS dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan terbatas atau Persero. Hal ini berimplikasi pada tunduknya rumah sakit berbadan hukum perseroan tersebut pada undang-undang lain, yakni UU PT.
Pasal 2 UU RS menyebutkan salah satu asas dan tujuan mempunyai fungsi sosial. Berkaitan dengan fungsi sosial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut secara lebih rinci pemerintah telah mengatur pelaksanaan pada rumah sakit swasta dalam Permenkes No. 378/Menkes/ Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta. Peraturan ini muncul sebelum diundangkannya UUPT yang mengatur tentang adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dalam istilah lain disebut sebagai Corporate Social Responsbility (CSR) . CSR sebagaimana diatur dalampasal 74 UUPT menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh perusahaan perseroan. Dalam penjelasan Pasal 74 tersebut  menjelaskan bahwa kewajiban pelakanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (core bisnis) dari perusahaan tersebut. .
Berdasarkan hal tersebut, akan dikaji apakah fungsi sosial sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UURS dapat disamakan atau bahkan dapat dijalankan sebagaimana rumah sakit berbadan hukum perseroan melaksanakan kewajiban CSR-nya

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif. Yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum  primer yang bersifat mengikat perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia maupun  bahan  hukum  sekunder  seperti buku literatur, jurnal, hasil penelitian ilmiah lainnyayang berhubungan dengan penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 133). Objek
Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan ....
penelitiannya adalah berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan rumah sakit berbadan hukum perseroan.
Guna memperoleh informasi dan data yang akurat dalam penelitian hukum ( legal research ), ini maka dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan filsafat ( philosophy approach ). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan rumah sakit berbadan hukum perseroan, sedangkan pendekatan filsafat untuk memperjelas eksistensi dari nilai yang diatur berkaitan dengan regulasi yang mengatur fungsi sosial dan CSR di rumah sakit berbadan hukum perseroan dalam mewujudkan nilai keladilan dan kepastian dalam hukum (Ronny Hanintijo Soemitro, 1988 : 24).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Tinjauan Corporate Social Responsibility (CSR)
Pada mulanya, konsep CSR muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan secara maksimal tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. CSR memandang bahwa perusahaan adalah sebagai agen etik dan moral. Sebenarnya, isu CSR tersebutsesuai dengan filosofi “ Pager Mangkok ” sebagaimana yang dianut oleh Budaya Jawa di Indonesia. Istilah “ Pager Mangkok ” dimaknai dengan kepedulian dari individu kepada individu disekitarnya. “ Pager ” dapat diterjemagkan sebagai pagar yang berfungsi melindungi atau menjaga obyek yang berada dalam tembok. Sedangkan “ Mangkok ” adalah tempat atau wadah sayur atau makanan. Istilah “ Pager Mangkok ” merupakan aktivitas saling memberi apa yang dimakan oleh individu kepada individu disekitarnya. Sesuatu yang dimakan oleh individu di sekitarnya mengandung arti bahwa membagi kesenangan dan kebahagiaan, termasuk di dalamnya adalah “keuntungan” (Pujiyono, 2014 : 178).
Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa yang disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, sampai saat ini belum ada kesatuan bahasa terhadap CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan atas kesukarelaan ( voluntary ) (Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008 : 28). Menurut Michael Hopkins dalam Working Paper- nya yang disampaikan kepada Policy Integration Departement World Commission on the Social Dimension of Globalization International Labour Office, Genewa tahun 2014 menjelaskan bahwa CSR adalah (Michal Hopkins, 2003 : 19)
“ CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manners. Ethically or responsible’ means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility, stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholders. The wider aim of social responsibility is to create higher standard for living, while preserving the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation”.
CSR dalam Pasal 1 butir 3 UUPT didefinisikan sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat., baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” ( Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008 : 1-10). Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT ini menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjadalnkan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam”.
Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya lam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan CSR. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-
Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan ....
sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan,dan perusahaan- perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunkaan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melakukan CSR. Ayat (1), (2), (3) Pasal 74 UU PT adalah peraturan yang memayungi pelaksanaan CSR di Indonesia. Dengan dimasukkannya CSR dalam UUPT tersebut, CSR yang pada awalnya muncul karena kesadaran perusahaan dan lebih merupakan Moral Liability , menjadi Legal Liability, walaupun sanksi yang diterima oleh perusahaan adalah dari undang-undang terkait. Konsep CSR dalam UUPT menimbulkan berbagai implikasi (Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008 : 96-101), yaitu :
a) Sebelum melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan harus mengidentifikasi diri
b) CSR diimplementasikan sebagai berikut :
1) CSR bukan kegiatan philanthropy dimana baiaya CSR diambilkan dari biaya operasional perusahaan
2) Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari semua stakeholders
3) Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan
4) Tujuan pelaksanaan CSR adalah sustainability perusahaan, lingkungan dan sosial
c) Biaya pelaksanaan CSR seharusnya tidak menjadi “pajak” tambahan bagi perseroan. Keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong untuk dana cadangan perusahaan adalah hak sepenuhnya dari para pemegang saham, sehingga biaya CSR tidak dapat diambilkan dari keuntungan bersih tersebut.
d) CSR dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi resiko dan besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan
e) Sanksi yang dikenakan perseroan yang melanggar ktentuan mengenai CSR adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Artinya, sanksi yang dikenakan bukan karena perusahaan tidak melaksanakan CSR menurut UUPT, melainkan karena perusahaan mengabaikan CSR sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan- aturan terkait di bidang sosial dan lingkungan yang berlaku.
Berdasarkan berbagai pemahaman tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perushaan, namun bukan menjadi kegiatan inti ( core business ) dari perusahaan tersebut. Hal ini terbukti dari adanya pemisahan keuntungan/laba bersih yang tidak menjadi sumber pendanaan CSR tersebut.
2.  Tinjauan Fungsi Sosial pada Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan Pemenuhan kesejahteraan dalam mewujudkan suatu negara kesejahteraan ( welfare state ) merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dipenuhi secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesenjangan yang Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, membagi dua klasifikasi rumah sakit yaitu Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit Publik dapat dikelola oleh Pemerintah, sementara Rumah Sakit Privat dikelola oleh  badan  hukum  dengan  tujuan  profit  yang  berbentuk  Perseroan Terbatas  atau  Persero. Penjelasan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri khususnya pada pengelolaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Privat. Tujuan mencari profit bertentangan dengan fungsi sosial yang menjadi tujuan utama sebuah Rumah Sakit.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan, “ Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial ”. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “fungsi sosial rumah sakit” adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Fungsi Sosial yang dimaksud adalah bahwa Rumah Sakit berupaya melakukan pelayanan di bidang kesehatan yang merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Fungsi sosial Rumah Sakit pada umumnya, melayani semua pasien tanpa diskriminasi. Pada dasarnya, fungsi sosial rumah sakit
Tinjauan Implementasi Fungsi Sosial dan ....
swasta telah diatur dalam Permenkes Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta, fungsi sosial yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : a.  Penyediaan 10% tempat tidur
b.  Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
c.  Pengaturan tarif pelayanan (pemberian tarif khusus)
d.  Pelayanan gawat darurat 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka
e.  Melaksankaan program-program pemerintah
f.  Keikutsertaan penanggukangan bencana alam
Pelaksanaan penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemberian izin penyelenggaraan rumah sakit. Implikasinya, rumah sakit yang secara nyata-nyata tidak melaksanakan fungsi sosial maka pemerintah dapat langsung memberikan sanksi berupa teguran hingga peninjauan kembali penyelenggaraan rumah sakit. Hal ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat, khususnya dalam sektor swasta. Artinya, pelaksanaan fungsi sosial menjadi unsur inti yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya merupakan satu kesatuan yang tidak terisahkan dari core business dalam rumah sakit berbadan hukum perseroan.

## D. Simpulan
Berdasarkan penjabaran terkait dengan CSR dan fungsi sosial rumah sakit dapat disimpulkan bahwasannya CSR dan fungsi sosial tidak dapat disamakan satu sama lain. Dalam satu sisi, CSR dilaksanakana sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi di luar core business dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran semata. Sedangkan fungsi sosial sebagaimana telah diatur dalam UU RS menjadi sebuah asas dan tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bentuk pelaksanaan fungsi sosial juga telah ditetapkan berdasarkan  Permenkes Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta. Implikasinya, rumah sakit perseroan yang telah melaksanakan fungsi sosial tidak dapat dikatakan telah melaksanakan CSR.

## E. Saran
Sebaiknya pemerintah memperbaharui peraturan terkait fungsi sosial sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta dan disesuaikan dengan undang-undang sektoral yang saat ini berlaku di Indonesia, mengingat pentingnya fungsi sosial bagi rumah sakit.

## Daftar Pustaka
Alfitri. 2012. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstutusi . Vol 9 No 4, September 2012. Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI
Bisariyadi. 2016. Pergulatan Paham Nefara Kesejahteraan ( Welfare State ) dan Negara Regulasi Regulatory State ) dalam Perkara Konstitusional. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM . Vol 23 No. 4, Oktober 2016. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
Edi Suharto. 2006. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara (Pelajaran apa yang bida dipetik untuk membangun Indonesia). Makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desenteralisasi Otonomi di Indonesia , Institute for Research and Empowerment (IRW) Yogyakarta dan Perkumoulan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta 25 Juli 2006 yang diakses dalam http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf
Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. 2008. Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR . Jakarta : Niaga Swadaya
Isa Wahyudi & Busyra Azheri. 2008. Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. Malang : Intrans Publishing dan Inspire Indonesia
Michael Hopkins. 2003. “The Bussines Case for CSR: Where are we?”. International Journal for Business Preferment Management. Volume 5 Number 2.3 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenamedia Group
Permenkes Nomor 378/Menkes/Per/V/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta Pujiyono. 2014. Hukum Perusahaan. Surakarta : Pustaka Hanif Ronny Hanintijo Soemitro.1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta : Ghalia Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit