## Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 3 | Nomor 4 | Oktober – Desember 2022 e-ISSN: 2722-5798 & p-ISSN: 2722-5801 DOI: 10.33860/pjpm.v3i4.1279 Website: http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/PJPM/

## Kewajiban Tenaga Perawat Dalam Pelayanan Gawat Darurat
Nitro Galenso , Dian Kurniasari Yuwono
Prodi D-III Keperawatan Luwuk, Poltekkes Kemenkes Palu, Luwuk, Indonesia
Email korespondensi: nitrogalenso@gmail.com
Article history:
Received : 29-05-2022 Accepted: 23-10-2022 Published: 20-12-2022
Kata kunci:
kewajiban perawat; gawat darurat.

## ABSTRAK
Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga perawat  tentang  pelaksanaan  praktek  keperawatan  yang  benar  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah serta sebagai wujud pelaksanaan kerjasama dengan Prodi DIII Keperawatan  Luwuk  dalam  hal  Tridharma,  maka  dilaksanakan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  di  Puskesmas  Simpong.  Tujuan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  yaitu  untuk  memberikan  pengetahuan dan  pemahaman  kepada  tenaga  perawat  yang  bekerja  di  Puskesmas Simpong  tentang kewajibannya dalam melakukan praktek keperawatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktek mandiri serta kompetensi perawat  dalam  kondisi  kegawatdaruratan.  Metode  pelaksanaan  kegiatan adalah  dengan  melakukan  penyuluhan  dan  tanya  jawab.  Kegiatan  ini melibatkan  13  orang  tenaga  perawat  yang  telah  ditunjuk  oleh  kepala puskesmas.  Hasil  kegiatan  adalah  semua  tenaga  perawat  yang  mengikuti kegiatan ini mengetahui dan memahami prosedur/alur pengurusan STR dan SIPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mereka juga mempu dalam penatalaksanaan pelayanan pada keadaan gawat darurat serta cara penanganan  permasalahan  etik  yang  ditemukan  melalui  pembuatan SOP/Peraturan serta menginformasikannya agar masyarakat mengetahuinya.

## Keywords:
nursing obligation; emergency.

## ABSTRACT
As  an  effort  to  increase  Nurses'  knowledge  and  understanding  of  nursing practices  according  to  the  established  laws  and  as  the  embodiment  of Tri Dharma  Perguruan  Tinggi ,  The  a ssociate’s  degree  of  Luwuk  nursing  study program  held  a  community  service  at  Simpong  Health  Community  Center (Simpong HCC). This activity aims to give knowledge and understanding  to the  nurses  who  worked  at  Simpong  HCC  about  their  obligation  in  nursing practices  and  their  competency  in  emergency  nursing.  Method  used  in  this community  service  is  group  counseling  and  discussion,  with  13  nurses  as participants.  The  results  are  that  all  participants  know  and  understand  the procedure to get the nurse's registration letter and nurse’s license of practice according to the law.  They also know how to handle any emergency situation and  any  ethical  issue  that  occurs  in  health  facilities  by  establishing  its operational procedures or rules and communicating those rules to the public .
©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Potensi  konflik  yang  terjadi  dalam  pelayanan  kesehatan  baik  di  dalam  fasilitas pelayanan  kesehatan  maupun  diluar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  semakin  besar saat  ini.  Salah  satu  contohnya  yaitu  Kasus  perawat  di  Lampung  yang  melakukan praktik  tanpa  izin  di  Lampung  Didenda  Rp  20  Juta  setelah  melayani  pasien  di
http://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/PJPM
rumahnya ( Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019 ). Kasus seperti ini tidak perlu terjadi  jika  tenaga  kesehatan,  dalam  hal  ini  tenaga  perawat,  memiliki  pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari sanksi administratif, yang bisa berakhir pada gugatan hukum perdata atau hukum pidana. Oleh karena itu dirasa  perlu  untuk  membekali  pengetahuan  tenaga  perawat  yang  bekerja  di Puskesmas  Simpong  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehari-hari,  tidak  terkecuali dalam  keadaan  darurat  agar  memahami  kewajibannya  sebelum  melakukan  praktek kerja keperawatan berdasarkan undang-undang dan peraturan tentang keperawatan ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan , 2014 ; Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undnag  Nomor  38  Tahun  2014  Tentang Keperawatan ,  2019 ).  Pelaksanaan  kegiatan  ini  merupakan  kerjasama  antara Puskesmas  Simpong  Kecamatan  Luwuk  Kabupaten  Banggai  Propinsi  Sulawesi Tengah  dengan  Poltekkes  Kemenkes  Palu  Prodi  DIII  Keperawatan  Luwuk  dalam melaksanakan Tridharma pendidikan tinggi.

## Pengertian tenaga perawat menurut hukum di Indonesia adalah:
Tenaga  perawat  adalah  seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan  tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  melakukan tugas  keperawatan.  Perawat  merupakan  bagian  dari  tenaga  kesehatan, dimana tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , 2009 ) .
Di  Kabupaten  Banggai,  tenaga  perawat  yang  bekerja  di  Institusi  fasilitas  pelayan kesehatan lebih banyak dibandingkan dengan tenaga perawat yang praktik mandiri. Fasilitas  pelayananan  kesehatan  meliputi  pelayanan  kesehatan  perorangan  dan publik yang diselenggarakan di Rumah Sakit dan Puskesmas dan dilaksanakan secara berjenjang  ( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan ,  2009 ),  dimana  Rumah  Sakit  adalah  lembaga  pelayanan  di  bidang kesehatan  baik  secara  individu  maupun  secara  paripurna  yang  menyediakan pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat  ( Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit ,  2009 ).  Sedangkan Puskesmas  adalah  institusi  pelayanan  yang  menyelenggarakan  upaya  kesehatan masyarakat  dan  perorangan  di  level  pertama,  dengan  lebih  memprioritaskan  upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya dan dapat melaksanakan pelayanan gawat darurat. Ini termasuk fasilitas jejaring dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada pada wilayah binaannya ( Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, 2019 ).
Kewajiban  adalah  perintah  moral  berdasarkan  hati  nurani  seseorang  dalam tanggungjawabnya. Pelaksanaanya  yaitu dengan cara memenuhi aturan atau standar yang  telah  ditetapkan  dalam  menjalankan  tugasnya  baik  secara  individu  maupun institusi, yang bilamana tidak dapat dipenuhi secara legalitas dan standar profesinya maka  setiap  tindakannya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Sehingga  merupakan  kewajiban    bagi  tenaga  keperawatan  sebelum  melakukan praktek  keperawatan  harus  terdaftar  dan  memiliki  izin  yang  ditetapkan  pemerintah sebagai pengatur regulasi dalam pelayanan kesehatan.  Menurut Kant ada dua bentuk tindakan  yang dilatarbelakangi kewajiban. Yang pertama yaitu tindakan yang sesuai
dengan kewajiban, tindakan ini tidak bersifat moral dan moralitas hanya pelaksanaan kewajiban atau legalitas. Dan yang kedua adalah tindakan demi kewajiban, tindakan ini  bersifat  moral  dan  moralitas  artinya    tindakan  tersebut  demi  kewajiban  bukan karena kewajiban ( Effendi, 2020 ).
Dalam aturan mengenai tenaga kesehatan disebutkan bahwa dalam menjalankan prakteknya,  tenaga  kesehatan  berkewajiban  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan standar  prosedur  operasional,  standar  pelayanan  profesi,  standar  profesi,  dan  etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan ( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan , 2014 ). Standar  profesi  merupakan  rambu-rambu  profesional  yang  perlu  dipatuhi  oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Rambu-rambu ini salah satunya ditentukan oleh jenjang pendidikan. Menurut UU, perawat terdiri atas perawat profesi  dan  perawat  vokasi  ( Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2014  Tentang  Keperawatan ,  2014 ).  Perawat  profesi  terdiri  atas  ners  dan  ners spesialis.  Perawat  vokasi  merupakan  perawat  yang  melaksanakan  praktik keperawatan  dan  memiliki  kemampuan  teknis  keperawatan  dalam  melaksanakan asuhan keperawatan. Ners  adalah perawat yang telah lulus dari jenjang Pendidikan profesi  dan  mempunyai  keahlian  tertentu  dalam  asuhan  keperawatan.  Sedangkan Ners  spesialis  adalah  perawat  yang  telah  lulus  dari  Pendidikan  jenjang  spesialis keperawatan serta memiliki keahlian khusus dalam asuhan keperawatan ( Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2019  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  20 14,”  2019 ).  Akuntabilitas  tenaga perawat dalam melaksanakan praktek kerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipengaruhi oleh bentuk otoritas yang mereka miliki ( Anwar, 2021 ).
Etika profesi perawat  berdasarkan kode etik adalah perangkat  ketentuan moral yang  digunakan  sebagai  acuan  atau  standar  di  dalam  melakukan  suatu  tindakan, sifatnya  tidak  selalu  mengikat  dan  relatif  ( Ide,  2012 ).  Sikap  perawat  dalam melaksanakan tugas didasari pemahaman kewenangan dan implementasinya dalam tugasnya  di  institusi  maupun  mandiri  dilandasi  oleh  peraturan  yang  menyertainya ( Amir & Purnama, 2021 ).  Kesemuanya ini diperlukan untuk menjawab permasalahan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dalam melakukan praktek keperawatan mandiri maupun dalam tugas pekerjaannya sehari-hari dalam fasilitas kesehatan baik di  puskesmas,  klinik,  rumah  sakit,  atau  dalam  keadaan  gawat  darurat  yang  dapat terjadi  sewaktu-waktu  baik  prafasilitas  kesehatan  atau  setelah  berada  di  fasilitas kesehatan  sebagai  upaya  pertolongan  pertama  dengan  memperhitungkan  waktu sesegera  mungkin.  Tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  yaitu  untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada tenaga perawat yang bekerja di Puskesmas Simpong  tentang kewajibannya dalam melakukan praktek keperawatan baik  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  maupun  praktek  mandiri  serta  kompetensi perawat dalam kondisi kegawatdaruratan

## METODE
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari kamis tanggal 1 April 2021 di ruang rapat Puskesmas  Simpong  Kecamatan  Luwuk  Kabupaten  Banggai  Provinsi  Sulawesi Tengah,  dengan  alokasi  waktu  selama  2  jam  dimulai  jam  08.00  s/d  10.00  WITA. Pelaksanaannya menggunakan teknik penyuluhan dan tanya jawab kepada 13 orang perawat  yang  bekerja  di  puskesmas  tersebut.  Keikutsertaan  mereka  merupakan penunjukan oleh kepala puskesmas, mengingat pelaksanaan pengabdian masyarakat ini  bersamaan  dengan  waktu  pelayanan  kepada  masyarakat.  Materi  yang  diberikan yaitu standar operasional prosedur/SOP dan standar pelayanan profesi perawat yang
berfokus  pada  kewajiban  perawat  dalam  penanganan  kegawatdaruratan.  Materi dipaparkan dalam bentuk power point dengan menggunakan LCD Proyektor. Alokasi waktu  selama 2  jam.  Di  akhir  kegiatan  proses  Tanya  jawab  dilakukan  kembali  agar dapat diketahui pemahamannya ketika kegiatan ini selesai dilaksankaan, dan manfaat secara umum kegiatan pengabdian masyarat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  gambaran  umum  pemahaman  akan  kewajiban  pelaksanaan praktek keperawatan dan kondisi kegawatdaruratan dalam tugas mereka sehari-hari dilakukan  dalam  bentuk  tanya  jawab.  Pokok-pokok  pertanyaan  yang  diajukan  oleh pemateri kepada peserta yaitu mengenai kepemilikan Surat Tanda Regristasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Perawat (SIPP), pengetahuan mengenai syarat pengusulan STR, serta kendala/masalah yang dialami dalam pelayanan kegawatdaruratan.
Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  merupakan  surat  resmi  yang  diterbitkan  oleh masing-masing  konsil  profesi  kesehatan  untuk  setiap  tenaga  kesehatan  yang  telah didaftarkan ( Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan , 2019). Jumlah STR baru yang diterbitkan oleh Konsil  Tenaga  Kesehatan  Indonesia,  selanjutnya  disebut  KTKI,  pada  tahun  2020 adalah sebanyak 72.143 STR.
Gambar 1: Jumlah Penerbitan STR di Indonesia Menurut Rumpun Tenaga kesehatan
Pada  tahun  2020  terjadi  penurunan  jumlah  penerbitan  STR  baru  sebanyak  hampir 50%  dibandingkan  tahun  2019  (140.301  surat).  Hal  ini  disebabkan  oleh  terbitnya kebijakan  baru  yang  mewajibkan  setiap  tenaga  kesehatan  untuk  mengikuti  uji kompetensi untuk memiliki STR baru. Jumlah STR terbanyak yang diterbitkan adalah untuk  tenaga  perawat  (50,60%)  dan  bidan  (28,85%).  Uji  Kompetensi  ditujukan  agar perawat  yang  bekerja  memiliki  standar  kompetensi  yang  setara  dengan  standar kompetensi kerja ( Kementerian Kesehatan RI, 2020 ).
Dari  tanya  jawab  yang  dilakukan  di  awal  kegiatan,  keseluruhan  tenaga  perawat yang ada di puskesmas simpong berjumlah 26 orang. Dari 26 tenaga  perawat yang ada  2  orang  dalam  proses  perpanjangan  STR.  Tenaga  perawat  yang  mengikuti kegiatan  ini  berjumlah  13  orang,  mereka  telah  memiliki  STR  dan  SIPP  serta periodenya masih berlaku.
Pertanyaan  selanjutnya  yaitu  tentang  darimana  mereka  mengetahui  syarat pembuatan STR dan SIPP, sebagian menjawab dari pemberitahuan/edaran di institusi mereka  sekolah/bekerja  maupun  dari  teman  yang  sudah/sementara  mengurus  dan sebagian kecil dari membaca peraturan perundang-undangan yang ada.
Undang-undang  No.  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  mengatur  legalitas perawat  dalam  menjalankan  fungsinya  kepada  masyarakat.  Pasal  18  menjelaskan bahwa untuk dapat menjalankan praktiknya, wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh
Konsil  Keperawatan  setelah  syarat-syarat  yang  ditentukan  telah  dapat  dipenuhi. Persyaratan yang dimaksud meliputi: a. memiliki ijazah perawat; b. memiliki sertifikat profesi  atau  sertifikat  kompetensi;  c.  memiliki  surat  pernyataan  telah  mengucapkan sumpah/janji profesi; d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; e. membuat pernyataan melaksanakan dan mematuhi ketentuan etika profesi. Masa berlaku STR adalah 5 tahun dan dapat didaftarkan kembali setiap 5 tahun. Adapun prasyarat untuk dapat melakukan pendaftaran ulang meliputi: a. memiliki surat bukti kompetensi atau ijazah  profesi;  b.  memiliki  STR  yang  lama;  c.  mempunyai  surat  keterangan  sehat jasmani dan rohani; d. membuat surat pernyataan akan patuh dalam melaksanakan ketentuan  etika  profesi;  e.  sudah  bekerja  di  bidang  keperawatan  (profesi  maupun akademisi);  dan  memenuhi  jumlah  poin  minimum  kegiatan  pelayanan,  pendidikan, pelatihan,  dan/atau  kegiatan  ilmiah  lainnya.  Prosedur-prosedur  diatas  telah  diatur dalam aturan konsil keperawatan.
Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan adalah pemberian perizinan oleh pemerintah yang sifatnya untuk pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuknya dapat berupa pendaftaran, rekomendasi sertifikasi, penentuan kuota  dan  izin  yang  harus  dimiliki  untuk  suatu  usaha  oleh  suatu  organisasi, perusahaan  atau  seseorang  sebelum  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  suatu kegiatan atau tindakan ( Maulana & Jamhir, 2018 ).
Fungsi  pemberian  izin  adalah  pengendalian  aktivitas  pemerintah  dalam  hal-hal tertentu.  Ketetapannya  berisi  pedoman –pedoman,  pelaksanaannya  oleh  yang berwenang  dalam  bentuk  tertulis  yang  berisi:  kewenangan  lembaga,  pencantuman alamat,  substansi  dalam  keputusan,  persyaratan,  penggunaan  alasan  dan penambahan unsur lainnya ( Larenggam, 2013 ).
Dengan memberi izin, orang yang memohonkannya dapat melakukan perbuatan yang tidak  diperkenankan  karena  kepentingan umum  disertai  pengawasan  dan  dilakukan dengan  cara-cara  tertentu.  Izin  tidak  dapat  diberiikan  jika  syarat  yang  ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi ( Maulana & Jamhir, 2018 ).
Perawat  wajib  memiliki  izin  untuk  praktek  keperawatan  yang  dijalankan  dalam bentuk  Surat  Izin  Praktek  Perawat  (SIPP).  Dokumen  ini  diterbitkan  oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota berdasarkan usulan dari pejabat kesehatan yang berwenang di  kabupaten/kota  tempat  perawat  melaksanakan  praktiknya.  Untuk  memperoleh SIPP, perawat perlu menyertakan: a. salinan STR yang belum habis masa berlakunya; b.  surat  usulan  dari  Organisasi  Profesi  Perawat;  dan  c.  surat  pernyataan  memiliki tempat  praktik  atau  surat  keterangan  dari  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan. Surat ijin yang dimaksud masih berlaku jika: a. masa berlaku STR belum habis; dan b. perawat  berpraktik  di  tempat  sebagaimana  tercantum  dalam  SIPP.  Surat  ijin  ini diberikan kepada perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik, namun setiap SIPP  hanya  berlaku  untuk  1  (satu)  tempat  praktik.  Selain  itu,  papan  nama  praktik keperawatan  wajid  dipasang  pada  tempat  praktik  keperawatan  mandiri.  SIPP  tidak berlaku  apabila:  a.  dicabut  berdasarkan  ketentuan  Perundang-undangan;  b.  atas permintaan Perawat; c. habis masa berlakunya; atau d. Yang bersangkutan meninggal dunia. Aturan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas diatur dalam Peraturan Menteri ( Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2019  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014,” 2019 ) UU  No.  36  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Pasal  74  menyebutkan  pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh memberi ijin praktik kepada nakes yang tidak memiliki  STR  dan  SIP,  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tersebut.  Tujuannya  agar pelayanan  kesehatan  lebih  optimal  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  untuk melindungi masyarakat, tenaga kesehatan dan institusi secara keseluruhan. Apabila
perawat  tersebut  masih  melakukan  praktek  keperawatan  maka  dapat  dikenakan sanksi  pidana  dengan  pidana  denda  sesuai  ketentuan  ( Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan , 2014 ).
Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  pengawasan  mutu  tenaga  kesehatan  yang    meliputi pemeriksaan secara seksama dan berkala kepemilikan surat tanda regirter/surat izin praktek,  pemberian  peringatan  lanjut  kepada  tenaga  kesehatan  yang  tidak  memiliki surat tanda register/surat izin praktek serta pelaksanaan pemberian hukuman dalam bentuk  rekomendasi  pencabutan  SIP  bagi  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran disiplin  oleh  pimpinan  atau  suatu  lembaga/organ  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang.  Tujuannya  adalah  meningkatkan  kualitas  sesuai  kompetensi  yang mendukung  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  ( Nurlinawati,  Rosita,  & Sumiarsih, 2020 ).
Praktek  keperawatan  dapat  dilaksanakan  baik  secara  mandiri  maupun  dalam institusi kesehatan. Yang dimaksudkan dengan institusi kesehatan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan oleh negara dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  kesehatan  ( Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan , 2016 ).
Pertanyaan  terakhir  yaitu  apa  kendala/masalah  dalam  pelayanan  gawat  darurat kepada  masyarakat  baik  di  dalam  pusklesmas  maupun  diluar  puskesmas. Berdasarkan  PMK  No.  47  Tahun  2018,  pertolongan  pada  kasus  kegawatdaruratan sesuai  dengan  protokol  atau  kriterianya,  yaitu:  a.  Membahayakan  nyawa,  diri  dan orang lain/lingkungan; b. terdapat halangan pada saluran pernafasan dan sirkulasi; c. adanya  gangguan  sirkulasi  darah;  d.  terjadi  penurunan  kesadaran;  dan/atau  e. membutuhkan tindakan segera.
Pelayanan  kegawatdaruratan  identik  dengan  instalasi  gawat  darurat  yang selanjutnya disebut IGD, baik di puskesmas maupun rumah sakit (lebih dikenal dengan pelayanan  Intra  Hospital).  Data  riil  menunjukan  kejadian  gawatdarurat  lebih  banyak terjadi di luar rumah sakit maupun di puskesmas ( Sylvana, 2020 ).
Penanganan    kegawatdaruratan diupayakan  melalui  suatu  sistem  yang  terpadu, selanjutnya  di  sebut  SPGDT  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Mengutamakan  waktu  tanggap  dalam  penanganannya,  meliputi  triase,  resusitasi, stabilisasi awal, dan evakuasi dengan sumber daya yang terlatih dan dapat melibatkan masyarakat umum serta kendaraan evakuasi berbasis telekomunikasi selama 24 jam. Penanganan  kegawatdaruratannya  meliputi  prafasilitas,  intrafasilitas    serta  antar fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pertolongan  ini  juga  meliputi  proses  pemindahan pasien  ke  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dari  lokasi  kejadian  (evakuasi)  sesuai kebutuhan  medisnya  dengan  ambulans  transportasi  atau  ambulans  gawat  darurat. Dalam  proses  evakuasi  medis  tersebut,  perawat  perlu  melakukan  upaya  menjaga resusitasi  dan  stabilisasi  pasien  ( Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan , 2018 ).
UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 35 dan Permenkes 26 Tahun 2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaannya  Pasal  33  menyebutkan  bahwa  dalam memberikan  pertolongan  pertama  pada  keadaan  darurat,  perawat  diijinkan  untuk melaksanakan  tindakan  medis  dan  memberikan  obat  kepada  klien/pasien  namun masih  dalam  koridor    kompetensinya  sesuai  yang  ditentukan  dalam  perundang- undangan.    Tujuan  dari  upaya  pertolongan  ini  dimaksudkan  untuk  penyelamatan nyawa dan untuk pencegahan kecacatan tingkat lanjut, serta menugurangi rasa sakit dan  kestabilan  kondisi  pasien.    Kondisi    darurat  adalah  keadaan  yang  beresiko membahayakan  jiwa  atau  kemungkinan  kecacatan  pasien.  Penilaian  keadaan  klien, ditetapkan oleh perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Dan
setelah  melakukan  pertolongan  pertama,  perawat  diwajibkan  untuk  merujuk  pasien kepada tenaga medis atau institusi kesehatan.
Berdasarkan  Pasal  1354  KUH  Perdata,  sesuai  dengan  asas  Zaakwarneming, Pertanggungjawaban pada kegawatdaruratan secara sukarela didefinisikan sebagai:
“Seorang tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu  orang  itu,  maka  ia  secara  diam-diam  mengikatkan  dirinya  untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala  sesuatu  yang  termasuk  urusan  itu  dan  harus  menjalankan  segala kewajiban  yang  harus  ia  pikul  jika  ia  menerima  kekuasaan  yang  dinyatakan secara tegas ”.
Kondisi ini tanpa melihat apakah kompeten atau tidak tetapi atas dasar tanggungjawab kemanusiaan.
Hukum  di  Indonesia  menjamin  hak  setiap  orang  untuk    menuntut  ganti  rugi terhadap  seseorang,  penyelenggara  kesehatan,  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ( Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undnag  Nomor  38  Tahun  2014  Tentang Keperawatan ,  2019 ).  Namun  tuntutan  ganti  rugi  tersebut  tidak  berlaku  bagi  tenaga kesehatan  yang  melakukan  tindakan  penyelamatan  nyawa  atau  pencegahan kecacatan  seseorang  dalam  kondisi  darurat.  Gugatan  adalah  pelaksanaan  hak  dari seseorang melalui pengadilan untuk mendapatkan kewajiban orang lain yang belum ditunaikan kepadanya ( Rusyad, 2018 ).
Oleh sebab itu kompetensi dan pengetahuan perawat pada situasi gawat darurat harus distandarisasi oleh profesi keperawatan dan pemerintah melalui instansi yang berwenang.  Perawat  harus  mengerti  benar  tentang  kebijakan dan standar  prosedur operasional  pelayanan  gawat  darurat  agar  mampu  bekerja  secara  professional. Dimana ciri seorang yang professional yaitu berpikir kritis dengan memahami masalah dan  mampu  bekerja  dalam  tekanan,  kreatifitas  yaitu  menemukan  jalan  keluar, komunikasi  yaitu  kemampuan  mempersepsikan  agar  orang  lain  memahami  dan kolaborasi yaitu mengembangkan ide bersama untuk kesamaan tujuan ( Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017 ).
Salah  satu  permasalahan  yang  ditemui  dalam  penangananan  korban  adalah masyarakat  tidak/kurang  menyadari  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara, mengambil gambar korban dan menyebarluaskannya sehingga melanggar etika yang pada  akhirnya  dapat  terjadi  pelanggaran  hukum.  Padahal  ketetapan  pembatasan undang-undang  yang  ditujukan  harus  menjadi  pertimbangan  baik  dalam  melakukan hak maupun dalam kebebasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas hak dan kebebasan  orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  Informasi  dan transaksi elektronik  menyebutkan  bahwa  seseorang  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara maupun  denda  jika  secara  secara  sadar  dan  bukan  wewenangnya    mengedarkan, mengirimkan,  atau  membuka  akses  kepada  informasi  elektronik  maupun  dokumen elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan ( Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik ,  2016 ).  Mendistribusikan  adalah  membagikan dan/atau  menyebarkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  kepada orang  secara masif melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan
informasi  yang  dimaksud  diatas  melalui  sistem  elektronik  kepada  pihak  lainnya. Membuka  akses  adalah  segala  yang  dilakukan  selain  membagikan  dan menyebarluaskan lewat sistem elektronik yang akibatnya informasi tersebut diterima oleh publik.
Agar  masyarakat  memahami  maksud  dan  tujuan  dari  undang-undang  tersebut, perlu  dilakukan  sosialisasi,  terutama  dalam  pengambilan  gambar  korban  serta penyebarluasannya baik di tempat kejadian dan proses evakuasinya. Tindakan ini juga tidak sesuai dengan nilai etika, dimana etika merupakan tindakan yang baik dari suatu kewajiban yang bermuara pada tanggung jawab moral. Institusi pelayanan kesehatan sendiri  perlu  untuk  membuat  aturan  dalam  bentuk  SOP/Peraturan  di  institusi pelayanan  kesehatan  dan  dipasang/ditempelkan  di  tempat  yang  dapat  dibaca  oleh semua  orang  terutama  di  instalasi  gawat  darurat  (IGD).    SOP/Peraturan  di  institusi pelayanan kesehatan ini sebagai proses aktifitas terukur untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki,  dengan  maksud  untuk  mencegah  kesalahan.    Prosedur  memberikan informasi langkah-langkah suatu aktifitas sehingga dapat diawasi oleh siapa saja dan tindakannya  lebih  tepat  guna  untuk  memperoleh  hasil  yang  paling  menguntungkan ( Taufiq, 2019 ).
Di akhir penyuluhan, dilakukan tanya jawab seperti yang di ajukan di awal kegiatan dengan format pertannyaan yang sama. Hasilnya tenaga keperawatan yang mengikuti kegiatan    penyuluhan  ini  sudah  mengetahui  bahwa  dalam  melakukan  praktek keperawatan di institusi maupun mandiri harus teregistrasi di konsil keperawatan dan mempunyai surat izin praktek perawat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai denganUndang-Undang Keperawatan dan peraturan pelaksananya. Tenaga perawat perlu  menyediakan  waktu  untuk  membaca  peraturan  perundang-undangan  ini  agar lebih memahami ketentuan serta prosedur pelaksanaannya serta mampu memberikan informasi kepada tenaga kesehatan lain dengan benar.
Perawat memahami tindakan dalam keadaan gawat darurat pre-hospital dengan melakukan  pertolongan  sesuai  penilaiannya  terhadap  suatu  keadaan  berdasarkan keilmuannya,  yaitu  penilaian  terhadap  keadaan  klien  sesuai  dengan  PMK  No.  26 Tahun 2019. Institusi pelayanan kesehatan maupun dalam praktek mandiri, perawat dapat membuat SOP/Peraturan tentang pengambilan gambar dan penyebarluasannya  agar  tidak  melanggar  norma  etika  dan  hukum  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan secara hirarki. Segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini juga berlaku bagi masyarakat umum ( Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , 2016 ).
Gambar 2. Penyampaian materi oleh Narasumber Gambar  3.  Peserta  menyimak  materi  yang diberikan.
Kelemahan  kegiatan  ini  adalah  tidak  adanya  pengukuran  secara  kuantitatif terhadap  pengetahuan  peserta  sebelum  dan  setelah  penyuluhan,  sehingga  hasil kegiatan tidak dapat disajikan secara objektif

## SIMPULAN DAN SARAN
Tenaga  keperawatan  dalam  menjalankan  praktek  dan  situasi  gawat  darurat mengutamakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewajibannya yang tertuang dalam SOP, standar profesi, standar administrasi tenaga kesehatan, kode etik dan kebutuhan penerima  pelayanan  kesehatan  dengan  mengutamakan  kecepatan  respon. Pengambilan  gambar  pasien/korban  dalam  keadaan  gawat  darurat  perlu  diatur disemua fasilitas kesehatan, baik di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Praktek Mandiri maupun  diluar  fasilitas  tersebut,  seperti  di  lokasi  tempat  kejadian  dalam  bentuk SOP/Peraturan dan menginformasikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  N.,  &  Purnama,  D.  (2021).  Perbuatan  Perawat  yang  Melakukan  Kesalahan  dalam Tindakan Medis. Kertha Wicaksana , 15 (1), 26 –36. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2821.26-36
Anwar. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Peenuhan Kewajiban Berdasarkan  Kode  Etik  Keperawatan. Jurnal  de  Facto , 8 (1),  1 –16.  Retrieved  from https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/94
Effendi,  R.  (2020).  Kewajiban  dalam  Pemikiran  Immanuel  Kant  dan  Relevansinya  dengan Akhlak Islam. Jurnal Al-Aqidah , 12 (2), 53 –67. https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2272 Ide, A. (2012). Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan (1st ed.). Yogyakarta: Grasia Book Publisher. Retreived from https://onesearch.id/Record/IOS2901.YOGYA000000000001325 Kementerian Kesehatan RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In Sekretariat Jenderal Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020 . Retrieved from
https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-Tahun-2020.pdf
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Peta Jalan Generasi Emas  Indonesia  2045 .  Indonesia:  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.
Larenggam,  D.  N.  (2013). Ketentuan  Hukum  Sebagai  Acuan  Dalam  Legal  Provision  As  a Reference  in  the (Universitas  Hassanudin).  Universitas  Hassanudin.  Retrieved  from http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmNmY2NkNTU2Mj YxZDgwMDY5OTg4NWViOWEyMjIxNzVjYzRjZTI2ZA==.pdf
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 109/Pid.Sus/2019/PN Kbu . Retrieved from
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4e07df7f7a69d2a8623402f37 c993f01.html
Maulana, R., & Jamhir. (2018). Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. Jurnal Justisia ,
3 (1), 90 –115. http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5088
Nurlinawati, I., Rosita, & Sumiarsih, M. (2020). Mutu tenaga kesehatan di puskesmas: Analisis data Risnakes 2017. AN- Nur : Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat , 1 (1), 109 –117.
Retrieved from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/AN- NUR/article/view/7137
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  26  tahun  2019  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undnag  nomor  38  tahun  2014  tentang  Keperawatan .  (2019). Retrieved
from http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__26_Th_219_ttg_Peraturan _Pelaksanaan_UU_Nomor_38_Tahun_2014_tentang_Keperawatan.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan . (2018).
Retrieved from https://persi.or.id/wp-
content/uploads/2020/11/pmk472018.pdf
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan . (2019). Retrieved from
http://bppsdmk.kemkes.go.id/web/?select=peraturan&bid=114
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  43  tahun  2019  tentang  Puskesmas .  (2019).  Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (pp. 1 –16).
(2016). Retrieved from
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5768/pp-no-47-tahun-2016
Rusyad, Z. (2018). Hukum perlindungan pasien : konsep perlindungan hukum terhadap pasien dalam  pemenuhan hak kesehatan oleh dokter dan rumah sakit . Malang: Setara Press. Retreived from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1163902
Sylvana,  B.  (2020).  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Kedaruratan Pra-Hospital Melalui Public DSafety Center (PSC) 119 Untuk Peningkatan Layanan  Kesehatan  Di  Indonesia. Aktualita  Jurnal  Hukum , 3 (1),  547 –564. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6513
Taufiq,  A.  R.  (2019).  Penerapan  Standar  Operasional  Prosedur  (Sop)  Dan  Akuntabilitas Kinerja  Rumah  Sakit. Profita:Komunikasi Ilmiah Akuntansi  Dan  Perpajakan , 12 (1),  56 – 66. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan .  (2009). Indonesia.  Retrieved  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36- tahun-2009
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan . (2014). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38770
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan .  (2014). Indonesia.  Retrieved  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38782/uu-no-38- tahun-2014
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit .  (2009). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009
Undang-undang  RI  No.  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik .  (2016).  Retrieved  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016