EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEKOLAH DASAR DI KOTA BAU-BAU
Laalisa (drslaalisa@yahoo.com)

## Universitas Terbuka

## ABSTRACT
The teacher profesionalism and accountability must be oriented to increase output quality. School supervising is part of the effort to increase student output and school quality. This research was aimed to elaborate: (1) the school's supervisor intensity in increasing elementary schoolteachers’ quality; (2) the quality of teachers at elementary school; and (3) the condition of elementary school supervisory management in Bau-Bau City. Data were analyzed descriptively.Results showed that the school's supervising were done regularly once or twice a month in the forms of  evaluation and counseling. Teachers' mastery of the teaching skills were good. Mastery of classroom skills is the result of interaction of various factors, and one of these factors is the effectiveness of school supervision. Management factors that influence the regulatory policy of the school classroom teachers quality is generally considered adequate, except for the availability of financial resources which considered inadequate.
Keywords: elementary school supervisory, teacher quality
Penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di bidang pendidikan pada era reformasi ini, banyak mendapatkan sorotan publik baik dalam bidang pembelajaran, pengelolaan kelembagaan sekolah, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), maupun kualitas tenaga kependidikan (guru). Implementasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan juga telah dianggap mengalami hambatan karena pemerintah lamban dalam menyiapkan peraturan pelaksanaannya (Hidayat, 2008).
Sehubungan proses penyelenggaraan pendidikan, hasil mutu keluaran anak didik disinyalir kurang sesuai dengan harapan publik dan harapan lapangan kerja. Mereka yang telah lulus dalam proses pendidikan dalam jenjang tertentu, tampaknya belum siap kerja, namun baru pada tataran siap latih. Selain itu kurikulum yang berlaku masih ada anggapan belum mampu mengantisipasi kebutuhan lapangan kerja.
Profesionalisme dan akuntabilitas guru merupakan sesuatu keharusan (sine quonom) dalam meningkatkan mutu keluaran. Guru yang profesional memerlukan sistem pembinaan karier yang baik, tersistem, dan berkelanjutan (Suyanto,2001). Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas guru serta meningkatkan hasil prestasi belajar siswa (anak didik) termuat dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Segara No. 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Kebijakan ini dikeluarkan karena adanya fenomena menurunnya kualitas  guru dalam pembelajaran  seperti kurangnya persiapan guru dalam mengajar, metode yang digunakan, dan alat peraga (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan.
Kebijakan tersebut mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan
organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan secara umum diartikan sebagai upaya menjaga agar program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan (supervisi) merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sekolah (Zulkarnaini, 2009;2). Oleh karenanya, pengawasan pendidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah.
Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria  yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan.
Efektivitas pengawasan tidak terlepas dari standar mutu pengawas sekolah. Salah satu elemen kualitas seorang pengawas adalah kualifikasi pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan pengawas, diharapkan hasil pengawasannya akan semakin berkualitas. Di kota Bau-bau, ketersediaan pengawas sekolah sampai saat ini dianggap telah memenuhi syarat. Pengawas sekolah di kota Bau-Bau berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagaimana tertera pada Tabel 1.
Tabel 1.  Jumlah Pengawas Sekolah Kota Bau-Bau Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
PENGAWASAN D2-D4 STRATA I (S1) STRATA II (S2) SDN - 5 orang 1 orang SMP 1 orang 10 orang 5 orang SMA/SMK 1 orang 11 orang 6 orang
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, 2010
Kebijakan pengawasan yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru sehingga dapat membenkan dampak positif terhadap mutu siswa. Menurut Bahrum (dalam Swisma, 2009) peningkatan mutu lulusan sekolah melibatkan faktor manajemen pendidikan yang melibatkan peran kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dengan meningkatnya kualitas guru dalam mengajar diharapkan prestasi belajar siswa  dapat meningkat pula.
1. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Untuk mengetahui intensitas pengawasan dalam upaya meningkatkan kualitas guru kelas pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Bau-Bau;
2. Untuk mengetahui kualitas guru kelas pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Bau-Bau;
3. Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi manajemen pengawasan Sekolah Dasar (SD) di Kota Bau-Bau.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain untuk pengembangan Ilmu Administrasi dan Manajemen Sekolah, terutama yang berhubungan dengan konsep-konsep kebijakan pengawas. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembuat kebijakan (policy maker) dan pelaksana kebijakan (policy implementor), untuk memberikan masukan (rekomendasi) kebijakan berkaitan dengan kualitas guru dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil prestasi belajar siswa.

## METODOLOGI
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif meliputi pengumpulan data melalui angket dan wawancara.
Variabel Pengawasan Sekolah. Pengawasan Sekolah adalah suatu kegiatan memberikan penilaian dan melakukan tindakan koreksi (pembinaan) guru kelas dalam proses belajar mengajar di sekolah. Memberikan penilaian adalah penentuan derajat kualitas guru kelas dalam mengajar berdasarkan kriteriayang ditetapkan. Memberikan pembinaan adalah memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran kepada guru kelas dalam proses belajar mengajar di sekolah. Indikator penilaian dan pembinaan adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan menemukan atau menilai guru kelas pada saat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.
2. Kegiatan memberikan arahan kepada guru kelas dalam proses belajar mengajar.
3. Kegiatan memberikan bimbingan kepada guru kelas dalam proses belajar mengajar.
4. Kegiatan memberikan contoh kepada guru kelas dalam proses belajar mengajar.
5. Kegiatan memberikan saran kepada guru kelas dalam proses belajar mengajar.
Variabel Kualitas Guru. Variabel Kualitas Guru yang digunakan adalah Kualitas Guru Kelas. Guru kelas dikatakan berkualitas dalam proses belajar mengajar manakala guru kelas dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar memenuhi persyaratan normative tentang bagaimana selayaknya seorang guru dalam proses belajar mengajar. Guru kelas dalam mengajar harus menguasai kurikulum, menguasai materi yang diajarkan, mampu menyusun program kegiatan mengajar, mampu menyajikan, mampu menyusun soal/mengevaluasi, mampu menganalisis hasil evaluasi, dan mampu menganalisis mutu soal. Indikator dari variabel kualitas guru adalah sebagai berikut:
1. Penguasaan kurikulum;
2. Menguasai materi;
3. Mampu menyusun program kegiatan mengajar,
4. Mampu menyajikan;
5. Mampu menyusun soal / mengevaluasi;
6. Mampu menganalisis hasil evaluasi.
Variabel Antesenden: Faktor yang mempengaruhi intensitas pengawasan. Variabel faktor yang mempengaruhi intensitas pengawasan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Indikator variabel faktor yang mempengaruhi intensitas pengawasan adalah komunikasi, sumber daya (manusia, uang, dan peralatan), struktur birokrasi, dan disposisi (kemauan).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengawas sekolah dan guru kelas pada Sekolah Dasar di wilayah Kota Bau-Bau. Jumlah pengawas sekolah untuk Sekolah Dasar berjumlah 10 orang dan Guru kelas berjumlah 299 orang.
Populasi tersebut yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah seluruh pengawas sekolah berjumlah 10 orang dan guru kelas yang diambil berdasarkan random sampling sebanyak 32 orang dari 16 sekolah yang dijadikan obyek dalam penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Menggunakan angket berisi sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden.Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan.
2. Wawancara dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah melalui tiga lahapan, yaitu pemilahan, pengelompokkan, atau pengkategorian sesuai dengan jenisnya; pemberian kode tertentu atas data yang telah di edit; dan tabulasi.
Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif untuk melihat bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar/bimbingan dan  meningkatkan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Intensitas Pengawasan Sekolahdi Kota Bau-Bau
Pengalaman kerja pengawas diyakini akan berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Lamanya pengawas bertugas tertera pada Tabel 2.
Tabel 2.  Latar Belakang Pengalaman Kerja Pengawas
Pengalaman kerja (tahun) frekuensi % <5 5 50 5-10 5 50 >10 - -
Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa dari 10 pengawas sekolah yang dijadikan responden dalam penelitian ini, terdapat 5 pengawas sekolah yang memiliki pengalaman kurang dari lima tahun, kemudian 5 pengawas sekolah dengan pengalaman antara lima sampai sepuluh tahun.

## Pelaksanaan Penilaian Pengawas Sekolah Terhadap Guru Kelas
Pengawasan berupa pemberian penilaian terhadap Guru Kelas telah dilakukan secara regular, walaupun frekuensinya tidak sama antara pengawas satu dengan pengawas lainnya. Sebanyak 5 orang (50%) responden menyatakan pelaksanaan pengawasan dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan. Sementara 5 orang (50%) responden lainnya menyatakan melakukan pengawasan 2 (dua) kali setiap bulan.
Mencermati bentuk temuan dan hasil pengawasan terhadap guru kelas pada Tabel 3, sesungguhnya cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kelima bentuk temuan di atas dapat dikatakan kunci penentuan mutu belajar anak didik. Jika seorang guru kelas tidak mampu menganalisis materi yang diajarkan dengan baik, maka akan berdampak kurang baik terhadap tingkat pemahaman anak didik untuk materi tersebut.
Demikian pula jika seorang guru kelas tidak mampu menyajikan materi dengan baik, tidak mampu menyusun soal (evaluasi) dengan baik, dan tidak mampu melakukan analisis terhadap hasil evaluasi ini akan berdampak tidak baik terhadap mutu belajar anak didik. Adapun bentuk temuan hasil pengawasan dan penilaian tertera pada Tabel 3.
Tabel 3.  Bentuk Temuan Pengawasan Terhadap Guru Kelas Bentuk Penyimpangan F (%) Rangking Tidak mengacu pada kurikulum 5 (50%) 1 Tidak menguasai materi yang diajarkan - - Tidak menyusun program kegiatan mengajar - - Tidak mampu menyajikan materi yang diajarkan dengan baik 1 (10%) 4 Tidak mampu menganalisis materi dengan baik 3 (30%) 2 Tidak mampu menyusun soal (evaluasi) dengan baik 3 (30%) 2 Tidak  mampu melakukan  analisis  terhadap hasil evaluasi 2 (20%) 3 Lain-Lain - -
Ketiga aktivitas tersebut merupakan sarana untuk mengetahui sejauh mana aktivitas proses belajar mengajar dapat dikatakan gagal atau berhasil. Jika seorang guru kelas tidak mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan baik maka dapat menyebabkan terjadinya bias terhadap hasil prestasi belajar siswa.

## Pelaksanaan Pembinaan Pengawas Sekolah Terhadap Guru Kelas
Pelaksanaan pembinaan pengawas sekolah terhadap guru kelas dalam proses belajar mengajar, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, mencakup kegiatan pemberian arahan, bimbingan, contoh dan saran kepada guru kelas. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembinaan pengawas sekolah terhadap guru kelas dapat digambarkan sebagaimana tampak dalam Tabel 4. Sedangkan metode pembinaan tertera pada Tabel 5.
Tabel 4. Bentuk Aktivitas Pembinaan Pengawas Sekolah Terhadap Guru Kelas
Pengawasan F(%) Rangking Memberi arahan 2(20) 3 Memberi bimbingan 3(30) 2 Memberi contoh 1(10) 4 Memberi saran 4(40) 1 Lain-Lain - - Tabel 5. Metode Pembinaan Guru Kelas Metode Pembinaan F % Di dalam kelas pada saat guru kelas sedang mengajar - - Guru kelas di kumpulkan dalam satu ruangan 2 20 Guru kelas dipanggil satu per satu pada tempat yang telah disediakan 8 80 Jumlah 10 100
Berkaitan dengan efektivitas metode pembinaan guru, sebanyak 6 orang (60%) pengawas sekolah menyatakan metode pembinaan yang digunakan untuk memberikan pembinaan guru kelas adalah “efektif”. Selain itu 4 orang (30%) pengawas sekolah menyatakan “cukup efektif”. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Efektivitas Metode Pembinaan Guru Kelas
Metode Pembinaan F % Sangat Efektif - - Efektif 6 60 Cukup Efektif 4 40 Kurang Efektif - - Tidak Efektik - - Jumlah 10  100

## B. Kualitas Guru Kelas SDN  di Kota Bau-Bau
Agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dengan baik maka persyaratan normatif bagi seorang guru adalah menguasai kurikulum, menguasai materi yang diajarkan, mampu menyusun program kegiatan mengajar, mampu menyajikan, mampu menyusun soal dan mengevaluasi hasil belajar, mampu menganalisis hasil evaluasi, dan mampu menganalisis mutu soal.

## Penguasaan Kurikulum
Kurikulum setiap mata pelajaran, merupakan pedoman dasar dari seorang guru kelas yang akan diajarkan kepada anak didik. Berdasarkan kurikulum ini, seorang guru kelas diwajibkan membuat program kegiatan mengajar (satuan pelajaran) selama satu tahun. Program kegiatan mengajar (satuan pelajaran) selama satu tahun ini dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun materi apa yang akan diajarkan setiap sesi tatap muka, berikut soal dan analisis terhadap mutu soal dan evaluasinya.
Pada prinsipnya penguasaan kurikulum dan penguasaan pembuatan program kegiatan mengajar memiliki hubungan dimana penguasaan kurikulum yang baik juga akan meningkatkan kemampuan seorang guru dalam membuat program kegiatan mengajar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru kelas yang menyatakan “menguasai” dalam membuat perencanaan atau persiapan materi yang akan diajarkan sebanyak 15 orang (46,9%) dan yang menyatakan “sangat menguasai” sebanyak 10 orang (31,2%) guru kelas, sedangkan selebihnya sebanyak 7 orang (21,9%) guru kelas menyatakan “cukup menguasai” dalam membuat perencanaan atau persiapan materi yang akan diajarkan.Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan seorang guru kelas dalam mengajar tidak terlepas dari kemampuannya dalam menguasai kurikulum dan materi yang diajarkan. Kemampuan mengajar yang baik pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas guru dan prestasi anak didik.
C. Berkaitan dengan keterampilan membuat soal, hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar guru kelas menyatakan “mampu” menguasai keterampilan membuat soal yang bermutu (sebanyak 15 orang atau 46,9% guru kelas), dan yang menyatakan “cukup mampu” sebanyak 9 orang (28,1%) guru kelas, sedangkan yang menyatakan “sangat mampu” 8 orang (25%) guru kelas. Kemampuan guru kelas dalam melakukan analisis hasil nilai soal ujian, tampaknya juga menunjukan kondisi serupa dengan kemampuan membuat soal ujian yang bermutu dan
menganalisis mutu soal ujian. Dalam arti sebagian besar guru kelas yang dijadikan responden dalam penelitian ini berada pada tataran “mampu”. Manajemen pengawasan sekolah
Untuk dapat melaksanakan pengawasan sekolah dengan baik, para pengawas dan guru kelas yang diawasi perlu memahami semua kebijakan pengawasan. Data hasil penelitian tentang pemahaman atas kebijakan pengawasan sekolah tertera pada Tabel 7.
Tabel 7. Pemahaman Atas Kebijakan Pengawasan Sekolah
Pemahaman Pengawas Sekolah Guru Kelas Jumlah (f) Persentase (%) Jumlah (f) Persentase (%) Sangat memahami 2 20 9 28,1 Memahami 6 60 20 62,5 Cukup memahami 2 20 3 9,4 Kurang memahami - - - - Tidak memahami - - - - Jumlah 10 100 32 100
Sumber : Daftar Pertanyaan Yang Diolah, 2008
Berdasarkan Tabel 7 tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar mereka yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan pengawasan sekolah menyatakan “memahami” substansi kebijakan pengawas sekolah yaitu sebanyak 6 orang (60%) pengawas sekolah, dan 20 orang (62,5%) guru kelas. Sementara sebanyak 2 orang (20%) pengawas sekolah dan 3 orang (9,3%) guru kelas yang menyatakan “cukup memahami” substansi kebijakan. Kemudian yang menyatakan “sangat memahami” sebanyak 2 orang (20%) pengawas sekolah dan 9 orang (28,1) guru kelas.
Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pengawasan sekolah, responden pengawas sekolah memiliki persepsi sebagaimana tertera pada Tabel 8.
Tabel 8. Sumber Daya Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan sekolah
Sumberdaya Kategori Jumlah M % CM % KM % F % Manusia 3 30 5 50 0
20 10 100 Anggaran 1 10 3 30 6
60 10 100 Peralatan 3 30 4 40 3 30 10 100 Informasi 8 80 2 20 -    ' - 10 100
Dilihat dari sumber daya manusia yang tersedia baik kualitas maupun kuantitas, sebanyak 5 orang (50%) pengawas sekolah menyatakan “cukup memadai”, sebanyak 3 orang (30%) pengawas sekolah menyatakan “memadai”, dan 2 orang (20%) pengawas sekolah menyatakan “kurang memadai”. Hal ini berbeda dengan sumber daya keuangan (anggaran). Sebanyak 6 orang (60%) pengawas sekolah menyatakan “kurang memadai”, 3 orang (30%) pengawas sekolah menyatakan “cukup memadai” dan 1 orang (10%) pengawas sekolah menyatakan “memadai”.
Selanjutnya untuk ketersediaan sumber daya peralatan, sebanyak 3 orang (30%) pengawas sekolah menyatakan peralatan yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pengawas “kurang memadai”. Kemudian sebanyak 4 orang (40%) pengawas sekolah menyatakan “cukup memadai”, dan sebanyak 3 orang (30%) pengawas sekolah yang menyatakan “memadai”. Sementara berkaitan dengan sumber daya informasi yang berupa tersedianya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), sebanyak 8 orang (80%) pengawas sekolah menyatakan “memadai” dan 2 orang (20%) pengawas sekolah menyatakan “cukup memadai”.
Tabel  9. Derajat Disposisi Pengawas Sekolah Derajat Disposisi Jumlah (f) Persentase (%) Sangat tinggi 6 60 Tinggi 4 40 Cukup tinggi - - Kurang tinggi - - Tidak tinggi - - Jumlah 10 100
Disposisi pengawas sekolah yang dijadikan responden dalam penelitian ini ternyata sangat tinggi, yang mana sebanyak 6 orang (60%) pengawas sekolah menyatakan disposisi mereka “sangat tinggi” untuk melaksanakan kebijakan pengawasan sekolah. Selanjutnya terdapat 4 orang (40%) pengawas sekolah menyatakan “tinggi”. Derajat disposisi pengawas sekolah dalam melaksanakan kebijakan pengawas sekolah ini diharapkan cukup dapat membantu dalam mengatasi kurang memadainya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pengawasan sekolah.
Hubungan interpersonal dalam struktur birokrasi akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan sekolah. Hasil penelitian berkaitan dengan hal ini tertera pada Tabel 10.
Tabel 10. Kondisi Hubungan Interpersonal dalam Stuktur Birokrasi Stuktur Birokrasi Jumlah (f) Persentase (%) Sangat harmonis 3 30 Harmonis 5 50 Cukup harmonis 2 20 Kurang harmonis - - Tidak harmonis - - Jumlah 10 100
Sumber : Daftar Pertanyaan Yang Diolah, 2008
Tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang (30%) pengawas sekolah menyatakan bahwa hubungan dalam struktur birokrasi mereka dengan kepala sekolah dan guru kelas “sangat harmonis”, sebanyak 5 orang (50%) pengawas sekolah menyatakan “harmonis” dan sebanyak 2 orang (20%) pengawas sekolah menyatakan “cukup harmonis”. Tidak ada yang menyatakan kurang harmonis dan tidak harmonis.
Kondisi hubungan demikian ini berarti pelaksanaan kebijakan pengawas sekolah mendapat respon positif dan dukungan dari kepala sekolah dan guru kelas. Dengan adanya respon positif dan dukungan dari kepala sekolah dan guru kelas, diharapkan pelaksanaan kebijakan pengawasan
sekolah akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Berdasarkan gambaran di atas, maka faktor manajemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan sekolah dapat dikatakan “cukup memadai” baik dilihat dari peersepsi atas pemahaman terhadap kebijakan, sumber daya, disposisi, dan hubungan interpersonal dalam struktur birokrasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Intensitas pengawas sekolah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap guru kelas dilakukan 1 sampai 2 kali secara reguler setiap bulan. Pelaksanaan kebijakan pengawas sekolah tersebut diwujudkan dalam dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan penilaian dan kegiatan pembinaan. Kegiatan pengawasan tersebut telah  berhasil menemukan beberapa macam kekurangan yang dilakukan oleh guru kelas ketika melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.
2. Pengawasan sekolah terhadap guru kelas bertujuan  meningkatkan kualitas guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dari kegiatan pengawasan yang diamati, didapatkan gambaran tentang penguasaan keterampilan guru kelas yang ada pada tataran “mampu” atau “baik”. Penguasaan keterampilan guru kelas tersebut merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, dan salah satu faktor tersebut adalah efektivitas pengawasan sekolah.
Adapun kondisi manajemen pengawasan sekolah diukur dari indicator pemahaman atas kebijakan pengawasan, ketersediaan sumber daya, disposisi pengawas sekolah, dan kondisi hubungan interpersonal dalam struktur birokrasi. Kondisi manajemen pengawasan sekolah tersebut, yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas guru kelas secara umum dianggap memadai, kecuali bagi faktor ketersediaan sumber daya, yanghanya sampai pada tataran “cukup memadai” terutama faktor anggaran dalam membiayai pelaksanaan kebijakan pengawas sekolah. Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.
1. Beberapa kelemahan yang ditemukan oleh pengawas sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan sekolah diantaranya berupa: guru kelas yang tidak mengacu pada kurikulum untuk materi yang diajarkan; ketidakmampuan dalam menganalisis materi; ketidakmampuan guru kelas dalam menganalisis hasil evaluasi belajar anak didik; dan ketidakmampuan dalam menyajikan materi dengan baik. Untuk itu direkomendasikan bagi para pengawas sekolah agar dalam memberikan pembinaan lebih mengarah pada permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas. Kualitas guru kelas dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar perlu ditingkatkan lagi dengan secara aktif melakukan konsultasi pada saat pelaksanaan pembinaan dari pengawas sekolah dan belajar secara mandiri.
2. Karena dalam mencapai beberapa tujuan pengawasan sekolah masih terdapat hambatan yang berkaitan dengan masalah anggaran maka direkomendasikan adanya peningkatan anggaran dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau sehingga tujuan kebijakan pengawasan sekolah dalam meningkatkan kualitas guru kelas dapat menjadi lebih baik lagi.

## REFERENSI
Hidayat,N. (11 Agustus 2008). Lima tahun UU SISDIKNAS. Diambil 25 Januari 2010, dari http://www.iawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid= 17533. Suyanto (2001). Guru yang profesional dan efektif. Kompas. Diambil 25 Januari 2010, dari http://www.kompas.com.
Swisma. (2009). Banyak pengawas sekolah tak tahu tugasnya-manajemen pendidikan: Tentukan mutu  lulusan. Diambil 25 Januari 2010, dari  http://www.harian-global.com/index.php? opdon=comcontent&view=article&id= 27921: banyak-pengawas-sekolah4ak-tahu- tugasnya-manaie= lulusan&=tid= : 56:edukasi&Itemid=63. Zulkamaini. (2009). Peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diambil 25 Januari 2010 , dari http://zulkarnainidiran. wordpress.com/ 2009/07/03/peranan-pengawas- sekolah-dalam-meninEkatkan-mutu-pendidikan/.