Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)
Nahariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia
E-mail* nahariahtapeng61@gmail.com

## Abstract
Perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  tak  lepas  dari  kondisi  lingkungan  dan budaya  dalam  membina  dan  mempertahankan  jalinan  hubungan  antar  keluarga  suami  isteri. Tanpa  adanya  kesatuan  tujuan  tersebut  berakibat  terjadinya  hambatan-hambatan  pada kehidupan  keluarga,  yang  akhirnya  dapat  menjadi  perselisihan  dan  keretakan  dalam  tubuh keluarga. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak  ditemui  lagi  keharmonisan  dalam  perkawinan.  Mengenai  definisi  perceraian  undang- undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menetukan bahwa perceraian hanyalah  satu  sebab  dari  putusnya  perkawinan.  Salah  satu  penyebab  dari  perceraian  adalah adanya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  Masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah Faktor-Faktor apa saja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  dan  Bagaimanakah  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Perkara  Cerai  Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tanggga adalah Kurangnya keimanan dan ketaqwan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran  Hakim  serta  memuat  dasar-dasar  hukum  baik  dari  sumber  hukum  tertulis  (undang- undang) maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusannya
Kata Kunci: Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PENDAHULUAN Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral  bagi  manusia  yang  menjalaninya,  tujuan perkawinan  diantaranya  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis  yang  dapat membentuk  suasana  bahagia  menuju  terwujudnya  ketenangan,  kenyamanan  bagi  suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  Islam  memandang perkawinan  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia,  juga  merupakan  ikatan  tali  suci  atau
merupakan  perjanjian  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Di  samping  itu  perkawinan adalah  merupakan  sarana  yang  terbaik  untuk  mewujudkan  rasa  kasih  sayang  sesama manusia  dari  padanya  dapat  diharapkan  untuk  melestarikan  proses  historis  keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat (Latif,1982).
Perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  tak  lepas  dari  kondisi lingkungan  dan  budaya  dalam  membina  dan  mempertahankan  jalinan  hubungan  antar keluarga  suami  isteri.  Tanpa  adanya  kesatuan  tujuan  tersebut  berakibat  terjadinya hambatan-hambatan  pada  kehidupan  keluarga,  yang  akhirnya  dapat  menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.
Di  era  kemajuan  sekarang  ini,  semakin  banyak  persoalan-persoalan  baru  yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai  problem  yang  dihadapi  bahkan  kebutuhan  rumah  tangga  semakin  meningkat seiring  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Akibatnya  tuntutan  terhadap  setiap pribadi  dalam  rumah  tangga  untuk  memenuhi  kebutuhan  semakin  jelas  dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian  bila  tidak  ada  penyelesaian  yang  berarti  bagi  pasangan  suami  isteri.  Era globalisasi  merupakan  pendukung  kuat  yang  mempengaruhi  perilaku  masyarakat  dan kuatnya informasi  dari  barat  lewat  film  atau  media  massa  berpengaruh  terhadap  alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menujukan adanya  sikap  masyarakat Indonesia saat  ini  yang  memandang  bahwa  sebuah  perkawinan bukan  hal  yang  sakral.  Dampak  dari  krisis  ekonomi  pun  turut  memicu  peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga  kebutuhan,  banyaknya  kasus  pemutusan  hubungan  kerja  oleh  banyak  perusahan, penurunan  penghasilan  keluarga,  meningkatnya  kebutuhan  hidup  dan  munculah  konflik keluarga.  Kemudian  kondisi  ini  diperparah  dengan  maraknya  tontonan  perceraian  di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai  definisi  perceraian  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  tegas, melainkan  hanya  menetukan  bahwa  perceraian  hanyalah  satu  sebab  dari  putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

## Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah
“Perceraian  ialah  penghapusan  perkawinan  karena  keputusan  hakim  atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Soebakti,1987).
Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan  pembatasan  yang  ketat  dan  tegas  baik  mengenai  syarat-syarat  untuk  bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:
1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .”
2. “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara  suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.”
3. “Tata cara  di  depan  sidang  pengadilan  diatur  dalam  peraturan sendiri.” Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
“  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
Jadi  dari  ketentuan  di  atas  jelaslah  bahwa  undang-undang  perkawinan pada prinsipnya  memperketat  terjadinya  perceraian,  dimana  menentukan  perceraian  hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk  melakukan  perceraian.  Putusnya  perkawinan  itu  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak
Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah  suami  sedangkan  cerai  gugat  pihak  yang  mengajukan  adalah  isteri.  Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa :
“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”
Sehubungan  dengan  latar  belakang  tersebut  penulis  berkeinginan  untuk  melakukan penelitian  mengenai  cerai  gugat  akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  kota Makassar, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang  seringkali  merugikan  pihak  dari  isteri  karena  tindakan  dari  suaminya.  Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-undang  perkawinan  yaitu di  atur dalam pasal  19  huruf  (d)  Undang-undang No  1 Tahun 1974 Jo pasal  116  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  pada  dasarnya  Undang- undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,  penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3) Salah  satu  pihak  mendapat  pihak  mendapat  hukuman  penjara selama  5  (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Agar  penulisan  ini  tidak  menyimpang  dari  skripsi  maka  penulis  membatasi  hanya mengenai percerian yang di sebabkan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain.  Perkawinan  kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing- masing  pihak  tentang  peran,  hak  dan  kewajibanya  membuat  perkawinan  tidak harmonis  lagi.  Hal  ini  dapat  memicu  pertengkaran  yang  terus  menerus,  akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasaan, melukai fisik atau psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan  atau isteri yang notabene  mempunyai  fisik  yang  lemah  di  bandingkan  dengan  suaminya.  Tetapi banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak  melaporkan  nasibnya kepada  yang  berwenang,  salah  satu  sebabnya  adalah  ketergantungan  korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.
kemudian di salurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya (Nelson,2006).
Kekerasan dalam rumah tangga menurut  pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004,  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa  kekerasan dalam rumah tangga adalah ; “se tiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
Adapun  bentuk  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  seperti  yang  disebut  di  atas  dapat dilakukan  suami  terhadap  anggota  keluarganya  dalam  bentuk  :  1)  Kekerasan  fisik,  yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara  tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan 4).  Penelantaran  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam  lingkup rumah  tangganya,  yang  mana menurut  hukum  diwajibkan  atasnya.  Selain  itu  penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap  orang yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah  kendali orang  tersebut.  Sehingga  dengan  alasan  kekerasan  di  dalam rumah tangga itu maka pihak isteri  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan Agama untuk  memutuskan  ikatan tali perkawainan tersebut.
Sejak  di  berlakukanya  UU  No.  7  tahun  1989  kemudian  dirubah  UU  No  3  tahun  2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat  bagi  mereka  yang  beragama  islam  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama,  telah  diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukanya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa “ Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum .”
Dengan  diberlakukan  Undang-undang  tentang  Peradilan  Agama  tersebut  maka Pengadilan  Agama  itu  mempunyai  Kompetensi  Absolut  dan  Kompetensi  Relatif,  untuk memberikan  pelayanan  hukum  dan  keadilaan  dalam  bidang  hukum  keluarga  dan  harta pekawinan  bagi  orang-orang  yang  beragama  islam  antara  lain  adalah  mengenai perceraian.Perceraian  yang  dilakukan  di  muka  pengadilan  lebih  menjamin  persesuainya dengan  pedoman  Islam  tentang  perceraian,  sebab  sebelum  ada  keputusan  terlebih  dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami  isteri,  kecuali  itu  dimungkinkan  pula  pengadilan  bertindak  sebagai  hakam  sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk menijau lebih jauh melalui penulisan artikel ini dengan Judul “ CERAI GUGAT AKIBAT  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  (Studi  kasus  di  Pengadilan  Agama  Kota Makassar)”

## METODE
Untuk  mengetahui  dan  penjelasan  mengenai  adanya  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai  suatu  tujuan,  sedangkan  penelitian  adalah  suatu  kegiataan  untuk  mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan (Narbuko,1987)
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktinal yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang diangap pantas Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan pengadilan agama dalam memutuskan perkara cerai gugat  akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan  jenis penelitian deskriptif , yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainya. Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh  gambaran  yang  baik,  jelas  dan  dapat  memberikan  data  seteliti mungkin  tentang obyek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini  untuk  mendikripsikan  cerai gugat  akibat  kekerasan  dalam rumah tangga.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Cerai Gugat
Cerai  gugat  ialah  pemutusan  perkawinan  dengan  putusan  Pengadilan  atau  gugatan pihak  istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  menurut  ajaran  agama  Islam (Teungku,1997).
Menurut  Jumhur  „Ulama  Gugat  Cerai  atau  dalam  bahasa  arab  yakni  khulu‟  adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan Gugat Cerai atau Khulu‟ manakala ia merasa tidak  nyaman  apabila  tetap  hidup  bersama  suaminya,  baik  karena  sifat  buruk  suaminya ataupun si suami tidak memberikan hak-haknya kembali.
Dasar dari bolehanya tersebut terdapat dalam Al- Qur‟an Surat Al -Baqarah  ayat  229, yang  artinya:  “jika  kamu  khawatir  bahwa
keduanya  (suami  isteri) tidak dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah  hukum-hukum  Allah,  Maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Baqarah: 229).

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Johan Galtung, Kekerasan menyangkut dua hal yang mendasar, dua hal tersebut  yakni  penggunaan  kekerasan  dalam  masyarakat  dan  legitimasi  terhadap penggunaan kekerasan itu (Makmun,2015).
dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan ( violence ) mengacu pada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  baik  berupa  ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang ( Atmasasmitha,,1992) . Sedangkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Istilah  kekerasan  digunakan  untuk  menggambarkan  perilaku,  baik yang terbuka ( overt )  atau  tertutup  ( covert )  dan  baik  yang  bersifat menyerang  ( offensive )  atau  yang bersifat  bertahan  ( defense )  yang  disertai  penggunaan  kekuatan  kepada  orang  lain.m dalam  pemikiran  klasik,  tindak  kekerasan  ( violence )  mengacu  pada  perbuatan  yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan
mengakibatkan kematian pada seseorang.
Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:
a. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk interior.
b. Pemahaman  yang  keliru  terhadap  ajaran  agama  sehingga menganggap laki-laki boleh menguasi perempuan.
c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

## Putusan Pengadilan Agama
Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapan  pada  sidang  pengadilan  yang  terbuka  untuk  umum  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Syahrani,2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan Agama  Kota  Makassar pada  tanggal  12  Maret  2022,  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  putusan  hakim dalam  menyelesaikan  perkara  perceraian  akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT), diantaranya adalah karena keterangan para saksi dari penggugat dan keterangan dari penggugat itu sendiri.
Jika  dianalisis,  para  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  cenderung menyelesaikan  persoalan  rumah  tangganya  langsung  dengan  menentukan  jalan  pintas berupa penyelesaian di Pengadilan Agama, yakni mengajukan gugatan perceraian. Dengan terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008,  setiap  diajukan  upaya gugatan hukum, hendaknya Hakim  selalu  mengupayakan jalur mediasi. Dengan mediasi tersebut,  diharapkan  ketika  hakim  diserahi  perkara  perceraian  wajib  untuk mengupayakan  perdamaian, dan  apabila  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  maka  dapat dilanjutkan ke persidangan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Daalam Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  bukanlah  hal  yang  baru  bagi  sebagian  Hakim  Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama  yang  mengintegrasikan  atau  memasukan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)    ke  dalam  konsideran  putusannya (Undang-undang  No.  23 Tahun  2004).
Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan  gugatan  cerai  ke    Pengadilan Agama.  Apabila  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dijadikan  sebagai salah satu bahan  untuk  menganalisa putusan,  maka seorang  hakim dalam  memberikan pertimbangan  hukum ketika  memutuskan perkara,  tentunya  tidak  melupakan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  rujukan  pertama  di  Pengadilan Agama.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bagaimana kearifan  seorang  hakim dalam  memutus  perkara  dengan  tidak  cenderung  menempatkan  korban  sebagai  pihak yang  turut  andil  dalam  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Empati  dan pemahaman  hakim  benar-benar  nampak  atas  situasi  yang  terjadi  melalui  kasus  posisi yang dipaparkan.
Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang- undangan dan Fiqh yang mempunyai  legitimasi  keagamaan.  Pada kasus  di  atas  pengunaan  dalil  gugatan  dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundang- undangan yang bersifat umum.  Misalnya  penerapan  pasal  5  huruf  (b) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  memberikan  gambaran  yang sangat  jelas  bahwa  pelaku  (tergugat)  benar-benar  melakukan  berbagai  tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975 dan  Pasal  116  Kompilasi  Hukum Islam  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  alasan  perceraian  yang  terjadi  secara  terus menerus.  Penggunaan  Undang-Undang  tersebut  menghasilkan  putusan  yang  lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya.
Cara  pandang  Hakim  tentang  kekerasan  dalam    rumah  tangga,  korban  dan pelakunya mengalami perkembangan ke arah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan,  penerapan  pasal-pasal  dari  Peraturan  Perundangan  umum  yang  relevan, penguasaan  kemampuan  analisa  psikososial,  dan  kesediaan  para  Hakim  untuk menangkap  setiap  dinamika  masyarakat    merupakan hal  yang  sangat  konstruktif  bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi.  Oleh  karenanya  produk  hukum  yang dilahirkan  dengan  putusan-putusan  yang  berkeadilan  gender  patut  untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.
Berdasarkan  studi  kasus  tersebut  diketahui  bahwa  karena  pihak  semua  yang sangat  kasar,  yang  sebenarnya  ada  aset  keluarga  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk menunjang perekonomian keluarga. Dengan kondisi ekonomi dan sosial keluarga sangat berkekurangan  itulah  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  pertengkaran  yang  terus berkelanjutan.
Akibat hukum yang Disebabkan Oleh Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan  Agama Makassar adalah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  bahwa  suami  isteri mempunyai  kedudukan  yang  sama  dlam  hukum  termasuk  mengajukan  gigatan  cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat,  bahwa  antara  suami  isteri  sudah  tidak  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  bahwa  perceraian  dapat dilakukan  di  depan sidang  Pengadilan  gugatan  perceraian  sesudah  putusan  perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sehingga  akibat  hukum  dari  adanya  perceraian  secara  umum  adalah  sebagai berikut:
a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada alagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk  mengasuh  anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, Jika dalam Pernikahannya dikaruniai seorang anak.
c. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis  hakim dalam  memutuskan perkara  cerai gugat dengan nomor perkara  214/Pdt. G/2016/PA.Gs, adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan  antara  hukum  yang  lazim  digunakan  pada  Peradilan  Agama  dengan hukum  atau  peraturan  perundangan  yang  bersifat umum.  Misalnya  penerapan  pasal  5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga, memberikan  gambaran  yang  sangat  jelas  bahwa  pelaku  (tergugat)  benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  alasan  perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan undang- undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan  hak-  haknya.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dasar  putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah Majelis Hakim menyisipkan Undang-  Undang  No  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga lalu  di integrasikan  dengan  beberapa  pasal-pasal  yang  dapat  dijadikan  putusan  yang berkekuatan hukum, selain  itu  Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil- dalil fiqh yang di kombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum  Acara  Perdata.  Dan  proses  peradilan  yang  berpihak  pada  perempuan  korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah  tersedia,  dan  memberikan  jaminan  hukum  pada  pemenuhan  hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

## REFERENSI
Atmasasmitha,  Romli.    1992. Teori   &   Kapita   Selekta   Kriminologi . Bandung: PT. Eresco Aziz,  Aina   Runiati.   2011. Perempuan  Korban  Di  Ranah  Domestik. Jakarta: Prima Pusaka. Djannah,  Fathul.  Dkk.  2003. Kekerasan  Terhadap  Isteri. Yogyakarta: Lkis. Dudung, Abdurrahman.
2012. Pengantar  Metode  Penelitian .  Yogyakarta:  urnia Salam Semesta.
Fardiansyah, Dani. 2005. Filsafat Ilmu Komunikasi . Jakarta: Indeks. Hasbi, Ash Shiddieqy Koesnoe,  M. Kedudukan   dan   Tugas   Hakim   menurut   UUD   1945 .
Surabaya: Ubhara Press, 1998. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2008. Latief,  Djamal.  2003. Aneka  Hukum  Peceraian  Di  Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Lubis, Sulaikan, et al. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000
Makmun,  Moh.  2015. Keluarga  Sakinah  Keluarga  Nirkekerasan.
Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
. “Keluarga Nirkekerasan  Sebagai Prasyarat  Keluarga Sakinah”, Al- Maraji‟, Vol. 2, No. 1, (September, 2015)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
Copyright Holder : © ,Nahariah(2022) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: CC BY  SA