## ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FUNGSIONAL DAN IMPLIKASINYA PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Bireuen)
Razif 1 , Rahmawati 2 1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe

## razif@unimal.ac.id
Abstract: This  study  aimed  to  determine  the  analysis  of  the  modern  tax  administration  system  on  the effectiveness  of  the  implementation  of  functional  examinations  and  their  implications  for  taxpayer compliance  at  KPP  Pratama  Bireun.  The  data  used  in  this  study  came  from  direct  interviews.  The population  in  this  study  amounted  to  5  functional  positions.  The  analytical  method  used  was  descriptive qualitative. The results indicated that the modern tax administration system at KPP Pratama Bireun was in good classification, and also the preparation of inspection programs capable in reducing difficulties on the implementation of tax audits.
Keywords:  Modern  Tax  Administration  System,  the  effectiveness  of    Implementing  Functional  checks, Tax Compliance.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan sumber  utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran  rutin  maupun  pembangunan  agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam
Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dimana  penerimaan  pajak  merupakan penerimaan  dalam  negeri  yang  terbesar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang
dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran  umum  (Mardiasmo,  2011:1).  Oleh karena  itu,  semua  rakyat  yang  menurut  undang- undang  termasuk  sebagai  wajib  pajak  harus membayar  pajak  sesuai  dengan  kewajibannya (Suminarsasi, 2011).
Pajak  berperan  dalam  mengatur  sumber- sumber ekonomi, alokasi, distribusi dan stabilisasi.  Pajak  merupakan  sumber  penerimaan utama  yang  merefleksikan  praktek  demokrasi yang paling mendasar, dan merupakan perwujudan  peran  serta  rakyat  dalam membiayai Negara dan Pemerintahannya.
Jadi  Ditjen  Pajak  hanya  bertugas mengawasi  dan  memberikan  sanksi  kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan- ketentuan  perpajakan.  Oleh  karena  itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat  memiliki  tingkat  kesadaran perpajakan  secara  suka  rela (voluntary  tax compliance ) yang tinggi (suminarsasi,2011). Hal  tersebut  menjadi  kendala  dari  sistem perpajakan Indonesia pada saat ini.
Kepatuhan wajib pajak mencakup usaha- usaha untuk
memenuhi kewajiban
administrasi perpajakan dengan cara menghitung  pajak  secara  benar,  sesuai dengan  ketentuan    perpajakan,  kepatuhan dalam  membayar  dan  melaporkan  tepat waktu  sesuai  dengan  deadline  pembayaran dan  pelaporan  pajak  yang  telah  ditetapkan (Pohan, 2016:15).
Peningkatan  penerimaan  pajak  masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan  pajak  di  Indonesia.  Fakta  di Indonesia  menunjukkan  tingkat  kepatuhan pajak masih rendah (Jatmiko dalam D.Martani, 2012). Pada hakikatnya
kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh kondisi  sistem  administrasi  perpajakan. Perbaikan  administrasi  perpajakan  sendiri
diharapkan  dapat  mendorong  kepatuhan Wajib  Pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh  bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.
Sistem  administrasi  perpajakan  modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja  admnistrasi  baik  secara  individu, kelompok,  maupun  kelembagaan  agar  lebih efisien,  ekonomis  dan  cepat  (Suparman, 2007:1). Adapun jiwa dari program modernisasi  ini  adalah  pelaksanaan good governance,
yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel,  dengan  memanfaatkan  sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi  yang  ditempuh  adalah  pemberian pelayanan  prima  sekaligus  pengawasan intensif  kepada  para  wajib  pajak. Good governance biasanya  dikaitkan  dengan
mekanisme  pengawasan  internal (internal control ) yang bertujuan
untuk meminimalkan  terjadinya  penyimpangan ataupun  penyelewengan  dalam  organisasi, baik  itu  dilakukan  oleh  pegawai  maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.
Apabila sistem perpajakan telah dilaksanakan dengan baik,
maka pelaksanaan  pemeriksaan  akan  berjalan sesuai  dengan  jangka  waktu  dan  tahapan pemeriksaan akan terpenuhi.
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara  dari  sektor  pajak  adalah  dengan melakukan tax reform, yaitu dengan melakukan  reformasi  terhadap  Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan serta sistem  administrasi  perpajakan,  agar  basis pajak  dapat  semakin  diperluas,  sehingga potensi  penerimaan  pajak  yang  tersedia dapat  dipungut  secara  optimal  dengan menjunjung  asas  keadilan  sosial  dan memberikan  pelayanan  prima  kepada  Wajib Pajak (Widjaya, 2011).
Pada official assessment system , besarnya  pajak  terutang  Wajib  Pajak ditentukan  sepenuhnya  oleh  fiskus  selaku pemungut  pajak,  sedangkan self  assessment
system adalah  suatu  sistem  perpajakan  yang memberi  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak untuk
memenuhi
dan
melaksanakan sendiri kewajiban dan hak per pajakannya. Hal ini tentu saja memberikan k emudahan bagi Wajib Pajak dalam menguru s masalah  pajak ( www.infopajak.com ). Pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan  kepatuhan  ( tax  compliance ), melalui upaya-upaya penegakan hukum ( law enforcement ),  sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan pajak (Suandy 2006: 100 ).
Penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, ternyata tidak lepas dari masalah seperti  SPT  lebih  bayar,  maka  petugas pemeriksaan  akan  melakukan  pemeriksaan terhadap  Wajib  Pajak  guna  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak.  Contoh  yang  cukup jelas  adalah  Wajib  Pajak  menyampaikan SPT dengan  melampirkan  informasi laporan keuangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi keuangannya. Penyampaian SPT lebih bayar diakibatkan  oleh  kurangnya  ketelitian  atau kesalahan  dalam  mengisi  SPT  yang  telah diisi  oleh  Wajib  Pajak  guna  menentukan pajak yang harus dibayarnya.
Fakta  di  Indonesia  setiap  tahun  muncul basis  pemajakan  yang  akan  terus  bertambah seiring  Kinerja  Ditjen  Pajak  dalam  kegiatan ekstensifikasi  dan  pengawasan.  Sebagai contoh,  wajib  pajak  badan  atau  pengusaha yang  mengikuti  program  amnesti  pajak secara otomatis akan menjadi basis pemajakan  baru.  Karena,  dengan  mengikuti amnesti  pajak,  berarti  secara  tidak  langsung wajib  pajak  mengakui  kekeliruan  dalam menghitung kemampuan finansialnya.
Mereka  ini  akan  menjadi  pembayar  pajak baru  atau  membayar  pajak  lebih  besar  pada tahun berikutnya. Sehingga, basis pemajakan akan  menjadi  lebih  luas,  baik  secara kuantitas maupun kualitasnya.
Administrasi  perpajakan  di  Indonesia masih  perlu  diperbaiki,  dengan  perbaikan diharapkan  Wajib  Pajak  lebih  termotivasi dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Administrasi  yang  baik  adalah  instansi pajak,  sumber  daya  aparat  pajak,  dan
prosedur  perpajakan  yang  baik.  Dengan kondisi  tersebut  maka  usaha  memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya  akan  nampak  pada  kerelaan Wajib  Pajak  untuk  membayar  pajak.  Wajib Pajak  akan  patuh  (karena  tekanan)  karena mereka  berpikir  adanya  sanksi  berat  akibat tindakan  ilegal  dalam  usahanya  untuk penyelundupan  pajak.  Tindakan  pemberian sanksi  tersebut  terjadi  jika  Wajib  Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan
terintegrasi serta melalui aktivitas
pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten  dan  memiliki  integrasi  tinggi, melakukan tindakan tax evasion.
Penerapan self  assessment  system yang dianut  dalam  sistem  perpajakan    sekarang ini,  dan  fenomena  masyarakat  terhadap tingkat  kepatuhan  pajak  yang  rendah menuntut  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) untuk  selalu  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak.  Salah satu  bentuk  pengawasan  tersebut  adalah melalui  pemeriksaan.  Kewenangan  DJP untuk  melakukan  pemeriksaan  tersebut diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Pentingnya pemeriksaan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) tidak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak,  agar  Wajib  Pajak berada pada peraturan perundang-  undangan perpajakan  sehingga  penyelewengan  pajak yang  dilakukan  akan  mudah  diatasi  oleh pihak  pajak.  Dalam  hal  ini,  Direktorat Jenderal  Pajak  mempunyai  kewenangan melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan  pemeriksaan  tersebut  adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti merasa  tertarik  untuk  mengetahui  lebih lanjut  masalah  ini  dan  peneliti  hanya membahas  mengenai  Sistem  Administrasi Perpa  jakan  Modern,  sehingga  peneliti tertarik  untuk  mengambil  judul:  “Analisis Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern
Terhadap Efektivitas Pelaksanaan
Pemeriksaan  Fungsional  Dan  Implikasinya Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bireuen)”  .Dari  latar  belakang  diatas  yang menjadi rumusan masalah adalah:
1. Bagaimana Analisis Sistem Administrasi  Perpajakan  Modern
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak melalui  Efektivitas  Pelaksanaan Pemeriksaan  Fungsional  (  Studi Kasus pada KPP Pratama Bireun)

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Gunadi  (2013:94)  kepatuhan wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  mempunyai kesediaan  untuk  memenuhi  perpajakannya sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa perlu  diadakan  pemeriksaan,  investigasi seksama,  peringatan  ataupun  ancaman  dan penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun administrasi.  Kepatuhan  adalah  pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak  dalam  rangka  memberikan kontribusi bagi pembangunan, dalam pemenuhannya  diberikan  secara  sukarela (Oktaviani, 2015).
Berdasarkan  pasal  1  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2000  pengertian  wajib pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak, dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  denga ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Badan  adalah  sekumpulan  orang  atau modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang melakukan  usaha  maupun  yang  tidak melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah
(BUMD)  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak
investasi  kolektif  dan  bentuk  usaha  tetap. Kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak  badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain:
a. Wajib  mendaftarkan  diri  kepada
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  terdekat untuk mendapatkan NPWP.
b. Wajib  mengisi  dan  menyampaikan
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dengan  benar, lengkap dan jelas.
c. Wajib  membayar  atau  menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.
Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan  bahwa  Wajib  Pajak  ini  terdiri dari  dua  jenis  yaitu  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dan  Wajib  Pajak  badan  yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima  atau  memperoleh  penghasilan yang  merupakan  objek  pajak  yang  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

## Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Sistem  administrasi  perpajakan  modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja  admnistrasi  baik  secara  individu, kelompok,  maupun  kelembagaan  agar  lebih efisien,  ekonomis  dan  cepat  (Suparman, 2007:1)
Menurut  Liberti  Pandiangan  (2008:8) dalam  Rapina,  et  al  (2011)  adapun  tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab  latar  belakang  dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:
a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak ( tax complience ) yang tinggi.
b. Tercapainya  tingkat  kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi .
c. Tercapainya  tingkat  produktivitas pegawai pajak yang tinggi.
Sedangkan  manfaat  dari  program modernisasi bagi wajib pajak sebagai berikut (www.reform.depkeu.go.id):
a. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:
1. Konsep One Stop Service yang
melayani  seluruh  jenis  pajak (PPh, PPN & BPHTB). 2. Adanya tenaga
Account Representative (AR)  dengan tugas  antara  lain  konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak (WP),  mengingatkan  Wajib Pajak  (WP)  atas  pemenuhan kewajiban perpajakannya, update atas peraturan perpajakan yang terbaru. 3. Pemanfaatan IT secara maksimal: email,  e-SPT,  e- filling dan lain-lain.
4. SDM yang professional, adanya fit and proper  test dan competency mapping , pelaksanaan  kode  etik  yang tegas dan konsisten, pemberian tunjangan  khusus  (peningkatan remunisasi).
5. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan
konsep spesialisasi.
b. Penerapan  dan  penegakan good governance di semua lini.

## Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data  dan  atau bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan perundang-undangan  perpajakan.  Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah
Volume 5, Nomor 2, Agustus  2017
dilaksanakan  atas  dasar self  assessment system.
Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan  Modern  dengan  Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin Pelaksanaan pemeriksaan rutin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan  efektivitas  kinerja  terkait dengan  sistem  administrasi  perpajakan modern.  Rahayu  (2009)  menyatakan  bahwa, “Sistem  administrasi  perpajakan  modern memiliki
program-program reformasi administrasi  perpajakan  jangka  menengah DJP, diantaranya yaitu program meningkatkan efektivitas pemeriksaan”.
Selanjutnya, Rahayu (2009) menjelaskan:
Untuk  kegiatan law  enforcement ,  dapat dikembangkan program
pemeriksaan berbasis  analisis  risiko  ( risk  analysis ), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif  melakukan  pemeriksaan  berdasarkan skala  prioritas  dengan  membuat  segmentasi risiko  yang  dihadapi.  Apabila  sistem perpajakan  modern  telah dilaksanakan
dengan
baik, maka
pelaksanaan
pemeriksaan  akan  efektif  sesuai  dengan jangka  waktu,  tahapan  pemeriksaan  yang dipenuhi, dan kualitas SDM.
Sistem  administrasi  perpajakan  modern merupakan  perwujudan  dari  program  dan kegiatan  reformasi  administrasi  perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan  kinerjanya,  baik  secara  individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan  cepat.    Sistem  modernisasi  perpajakan dilakukan  bertujuan  untuk  membuat  Kantor Pelayanan  Pajak  menjadi  baru,  kantor unit  yang  baru  melayani  Wajib  Pajak dengan kondisi   yang nyaman dan aman.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  patsal  (2012),  yang dilakukan di kota Makassar dengan mengungkapkan  bahwa  sistem  administrasi perpajakan  modern  berpengaruh  terhadap
efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan fungsional.  Penelitian  lain  juga  dilakukan oleh Misra (2013), yang dilakukan di padang dengan mengungkapkan bahwa
modernisasi sistem  administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
Pengusaha  Kena  Pajak.  Penelitian  serupa juga  dilakukan  oleh  Aminah  (2014),  yang dilakukan di kota Surakarta dengan mengungkapkan  bahwa  struktur  organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  juga dilakukan oleh Ririn (2015), yang dilakukan di  surabaya  dengan  mengungkapkan  bahwa Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  juga pernah  dilakukan  oleh  Erawati  (2016),  yang dilakukan  di  Denpasar  Timur  dengan mengungkapkan  bahwa  Secara  simultan Sistem  administrasi  perpajakan  modern berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

## Kerangka Konseptual
Gambar 1 kerangka  konseptual Lokasi Penelitian Penelitian  ini  berlokasi  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bireuen  yang  bertempat  di  Jl.  Raya  Banda
Aceh-Medan,  Cot  Gapu,  Kota  Juang,
Kabupaten Bireuen, Aceh 242, dan penelitian dilakukan pada tahun 2017.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian
kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai  variabel  mandiri,  baik  satu  variabel atau  lebih  (Independen)  tanpa  membuat perbandingan  atau  menghubungkan  antara variabel  satu  dengan  variabel  lainnya (Sugiyono,  2011:1).  Penelitian  kualitatif deskriptif  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran  yang  mendalam  tentang  Analisis Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Efektivitas
Pelaksanaan Pemeriksaan
Fungsional  (Studi  Kasus  pada  KPP Pratama
Bireun). Informan Penelitian Adapun yang menjadi Informan Penelitian ini adalah :
1. Jabatan  Supervisor  KPP  Pratama Bireun
2. Ketua Tim I KPP Pratama Bireun
3. Anggota  Tim  I  KPP  Pratama Bireun
4. Ketua Tim II KPP Pratama Bireun
5. Anggota  Tim  II  KPP  Pratama Bireun

## Jenis dan Sumber Data
Adapun  Data  yang  diperoleh  dari penelitian ini yaitu :
1. Data  Primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari hasil wawancara  dengan  sumber  data yaitu  informan  yang  baik  dalam permasalahan tersebut diatas.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan seperti  catatan,  penulisan  atau pendapat ahli yang berkaitan
dengan  analisis  sistem  administrasi
perpajakan modern terhadap kepatuhan  wajib  pajak  melalui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2007  :  308), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini Karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah  mendapatkan  data  sesuai  dengan metode  penelitian  diatas,  maka  dalam penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Wawancara
Menurut  Estrberg  dalam  sugiyono  (2007
:  316),  wawancara  merupakan  pertemuan dua orang untuk bertukar informasi  dan ide melalui  Tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik tertentu.  Berdasarkan  definisi  diatas,  maka wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan data  yang  dilakukan  melalui  komunikasi langsung antara informan dan peneliti untuk mengetahui  hal-hal  awal  mengenai  masalah maupun  hal-hal  yang  lebih  mendalam peneliti melakukan wawancara yang terstruktur guna memperoleh informasi yang relevan  dengan  permasalahan  yang  ingin dipecahkan  dalam  penelitian  ini,  yaitu wawancara  dengan  informan-informan  yang telah dipersiapkan.
2. Observasi Menurut  Nazir  (2011  : 175) menyatakan bahwa  pengamatan  dalam  metode  ilmiah mempunyai  kriteria  sebagai  berikut  :  (a) pengamatan  digunakan  untuk  penelitian  dan telah  direncanakan  secara  sistematik;  (b) pengamatan  harus  berkaitan  dengan  tujuan penelitian  yang  telah  direncanakan;  (c) pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum  dan  bukan  dipaparkan  sebagai sesuatu set yang menarik perhatian saja; dan (d)  pengamatan  dapat  di  cek  dan  dikontrol atas  validitas  dan  rehabilitasinya.  Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada KPP Pratama Bireun.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang  ini.  Melalui  penelitian  deskriptif, peneliti  berusaha  mendeskripsikan  peristiwa dan  kejadian  yang  menjadi  pusat  perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
Tahap-tahap analisis dalam penelitian ini
1. Mengumpulkan  data  dari  artike- artikel yang memuat tentang sistem administrasi  perpajakan  modern terhadap  efektivitas  pelaksanaan pemeriksaan fungsional.
2. Menganalisis informasi yang didapatkan.
3. Evaluasi perubahan yang terjadi.
4. Memberikan kesimpulan dan saran.

## HASIL PENELITIAN

## Gambaran Umum
Modernisasi  Direktorat  Jenderal  Pajak yang  mulai  diterapkan  pada  tahun  2007, Salah satunya dengan modernisasi KPP yang hingga  saat  ini  telah  mencapai  kemajuan yang signifikan. Hampir semua KPP di Aceh saat ini telah menjadi KPP
Modern,  dan  hampir  semua  kabupaten telah  memiliki  kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.132/PMK.01/2006  tanggal  22  Desember 2006  tentang  organisasi  dan  tata  kerja Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak  , Kantor  Pelayanan  Pajak    (KPP)  adalah instansi  Vertikal  Dirjen  Pajak  yang  berada dibawah  dan  bertanggungjawab  langsung kepada kepala kantor wilayah.
KPP  Pratama  Bireuen  bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah  Aceh.  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bireuen yang berdiri pada tanggal 9 september  2008.  Kantor  Pelayanan  Pajak
Bumi  Bangunan  Lhokseumawe  mengalami perubahan  secara  nasional  menjadi  kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bireuen  yang berkedudukan di kota Lhokseumawe tepatnya  di  jalan  T.  Hamzah  Bendahara, Lhokseumawe.

## Deskripsi Penelitian
1. Sistem  administrasi  perpajakan  modern KPP  Pratama  Bireuen  sudah  memiliki infrastruktur  yang  dapat  mempermudah pelayanan  wajib  pajak.  Dengan  adanya sistem  ini,  wajib  pajak  dalam  hal pemenuhan  kewajiban  perpajakannya dapat menghemat waktu dalam pelaksanaanya, serta pelayanan fungsional pemeriksa meningkat setelah diterapkannya sistem administrasi
perpajakan modern.
2. Rasio  fungsional  pemeriksa  dengan jumlah  tugas  yang  diperiksa  masih kurang banyak jika dibandingkan tuganya  dalam  melaksanakan  pekerjaan tepat  waktu.  Tidak  semua  wajib  pajak itu  menyempaikan  SPT-  nya  tepat waktu  dikarenakan  ada  satu  dan  hal lainnya.  Gambaran  umum  mengenai pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  guna meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak, bagi  wajib  pajak  yang  melakukan kecurangan atau kesalahan dalam membayar  pajak  dan  telat  dalam menyampaikan  SPT  dapat  dikenakan sanksi  baik  sanksi  administrasi  maupun sanksi  pidana  karena  dengan  sanksi tersebut  pemerintah  berharap  wajib pajak  akan  patuh  dalam  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  pajak sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis Mengenai  analisis  sistem  administrasi perpajakan  modern  terhadap  efektivitas
pelaksanaan  pemeriksaan  fungsional  dan implikasinya  pada  kepatuhan  wajib  pajak maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem administrasi perpajakan modern  terhadap  kepatuhan  wajib pajak melalui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional  pada  KPP  Pratama Bireuen  mempunyai  tujuan  untuk mengetahui  kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakannnya misalnya  dalam  SPT  menunjukkan kelebihan  pembayaran,  SPT  pajak penghasilan menunjukkan rugi, dan
SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu. Dan juga untuk melaksanakan ketentuan perundangan  perpajakan  misalnya dalam  pemberian  nomor  pokok wajib  pajak(NPWP),  penghapusan nomor  pokok  wajib  pajak,  dan pengukuhan atau pencabutan
pengukuhan pengusaha kena pajak.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan kesimpulan mengenai analisis sistem
administrasi  perpajakan  modern  terhadap efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan
fungsional dan implikasinya pada kepatuhan wajib,  maka  saran  yang  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
1. Bagi  Peneliti  Selanjutnya.  Hasil yang dapat dipakai dalam penelitian ini  dipergunakan  sebagai  bahan referensi  bagi  peneliti  selanjutnya, dapat juga lebih memperluas cakupan  variabel  lain  yang  tidak terdapat dalam penelitian ini.
Misalnya  menambahkan  variabel dependen lainnya.  Alasan mengapa mengulas penelitian ini lebih dalam agar  hasil  yang  didapat  akan memberikan  temuan-temuan  baru yang  berarti  dan  bermanfaat  bagi pihak lainya.
2. Bagi  Wajib  Pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bireuen.
Meskipun  Tahun  Pembinaan  Wajib Pajak telah berakhir dengan program kerja pemerintah dan telah memberikan dampak yang signifikan  terhadap  peningkatan kepatuhan wajib pajak.  Maka diharapkan untuk kedepannya Wajib  Pajak  dapat  patuh  dan  sadar akan  kewajibannya  tanpa  perlu menunggu  resposivitas  para  aparat pajak  serta  tidak  ada  lagi  didapati kembali  Wajib  Pajak  yang  masih tidak patuh.
3. Bagi KPP Pratama Bireuen. Dengan menyediakan fasilitas pokok  pajak  yang  dilaksanakan pada suzuya mall Bireuen, komplek perkantoran  pemerintah  kabupaten Bireuen membukaseluas-luasnya kepada wajib pajak untuk kemudahan dalam memperoleh
informasi  perpajakan  dan  tata  cara pemenuhan  kewajiban  perpajakan yang  disediakan  oleh  KPP  Pratama Bireuen  pada  tahun  ini  sudah  baik, tidak  hanya  itu  disarankan  untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai  program e-filling kepada wajib  pajak  yang  selama  ini  tidak patuh  dalam  hal  penyampaian  SPT tahunannya.

## KEPUSTAKAAN
Aminah.2014 . “Pengaruh penerapan Sistem Administrasi Perpajakan  modern  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Surakarta ”. Skripsi (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Azis, Aiman Abdul. 2015. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak .skripsi.
Dewi, Irra Chisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi , PT Prestasi
Pustakaraya. Jakarta.
Diana. 2013.  “ Konsep  Dasar  Perpajakan.
Bandung ” : PT Refika Adimata.
Fasmi,  Lasnofa  dan  Fauzan  Misra.  2013. “ Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi            Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Pengusaha  Kena  Pajak  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Padang ”.  Simposium Nasional  Akuntansi 15.
Gunadi.  2013. Panduan  Komprehensif Pajak  Penghasilan .  Edisi  2013, Jakarta  :  Penerbit  Bee  Media Indonesia.
Irawan,  Hasan  dan  Siti  Khairani.  2013 . “ Pengaruh  Sistem  Administrasi Perpajakan  Modern  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Maya
Palembang ”. Jurnal Akuntansi. Irmayani,  Ririn.  2015.  “ Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak ”.  Jurnal  ilmu  &  Riset
Akuntansi Vol. 4 No.1.
Mardiasmo.  2009.  “ Perpajakan Edisi Revisi 2009 ”. Yogyakarta, Penerbit Andi.
Mardiasmo.2011. “ Perpajakan Edisi Revisi 2011 ”. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo.2013. “ Perpajakan Edisi Revisi 2013 ”. Yogyakarta: Andi.
Masri,  I.,  &  D.Martani.  (2012). Pengaruh Tax  Avoidence  Terhadap  Cost  of  Debt. PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Muljono,  Djoko.  2010.  “ Hukum  Pajak: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis ”. Yogyakarta: Andi Offset. Nazir.  Mohammad,  ph.D.  (2011)  Metode Penelitian. Jakarta : ghalia Indonesia. Ni  Luh  Erawati.  2016. “  Pengaruh  Sistem Administrasi Perpajakan Modern  Terhadap   Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional  pada  KPP  Pratama Denpasar Timur ”.  Jurnal
Akuntansi.
Oktaviani, R. M., dan l. (2015). Determinan kepatuhan  wajib  pajak  badan dengan  niat  sebagai  pemediasi dari perspektif
planned behaviour  theory. Jurnal  Bisnis dan Ekonomi (JBE), 22(1), 85–96. Patsal,F  (2012)  “ Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern    Terhadap  Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Pada KPP Pratama di wilayah  Kota  Makassar ”.  Skripsi yang  di  publikasikan  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin Makassar.
Pohan,  Chairil  Anwar.  2016.” Pedoman Lengkap  Pajak  Pertambahan Nilai.  Teori,  Konsep,    dan Aplikasi  PPN ”.  PT.  Gramedia Pustaka  Utama.  Jakarta.  Gava Media. Yogyakarta.
Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2008.
Pemeriksaan Pajak (Tax Audit ). Bandung: Universitas
Komputer Indonesia.
Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009 . ” Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak ”.  Jurnal  Akuntansi  Vol.1 No.2 November 2009: 119-138.
Rapina,  Jerry  dan  Yenni  Carolina.  2011 . “Pengaruh  Penerapan  Sistem
Administrasi Perpajakan Modern  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Survey  Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”. Jurnal Riset Akuntansi  Vol.III  No.2  Oktober 2011. Rahman, Abdul. 2011 . Panduan Pelaksanaan Administrasi
Perpajakan  untuk  Karyawan,
Pelaku  Bisnis  dan  Perusahaan.
Bandung: Nuansa Cendikia.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.
28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- undang  No.  6  tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan . Depkeu, Jakarta.
Suandy, Erly. 2006. “ Perencanaan  Pajak ”. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2007). Metode  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Bandung : CV.Alfabeta Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .
Bandung : CV.Alfabeta
Suminarsasi,  Wahyu,  2011. Pengaruh keadilan,  sistem  perpajakan, dan    diskriminasi  terhadap
persepsi  wajib  pajak  mengenai etika
penggelapan
pajak.
Yogyakarta.
Suparman.  2007.  “ Sistem  Administrasi Perpajakan  Modern ”  (online), (http://pajaktaxes.blogspot.com/2 007/04/sistem-administrasi- perpajakan-modern.html,  diakses tanggal 17 september 2013).
Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004  tentang  Kriteria Pemeriksaan Rutin.
Suran  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  SE- 19/PJ/2007  tentang
Persiapan Penerapan  Sistem  Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh
Indonesia Tahun 2007-2008.
Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Wajib Pajak.
Waluyo,  dan  Wiryawan  B  Ilyas.  2007. Perpajakan  Indonesia .  Jakarta: Salemba Empat
Widjaya,  Annisa  Gama.  2011.” Studi Evaluasi  Kepatuhan  Wajib Pajak Sebelum    dan Sesudah Reformasi  Perpajakan  2008 dan  Implikasinya  terhadap Penerimaan  Pajak  pada  KPP
Prataman  Kota  Semarang  di Lingkungan  Kantor  Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak Jawa  Tengah  I” .  Universitas Diponegoro. Semarang. Di akses di http: //eprints.undip.ac.id/27891/1/jur nal.pdf.  (www.infopajak.com).
(Http//:www.ortax.org)