## PERANAN KEBUDAYAAN DALAM PEMBANGUNAN : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

## Kumpiady Widen
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya E-mail: kumpiadywiden@ymail.com

## Abstract
The  occurrence  of  various  social  conflicts  and  environmental  damage  in  Indonesia, especially  in  Central  Kalimantan,  is  assumed  to  be  due  to  the  neglect  of  cultural values  and  norms  which  should  be  a  reference  in  all  development  planning  and implementation.  Management  of  development  by  referring  to  cultural  values  and norms  is  in  accordance  with  the  mandate  of  the  1945  Constitution,  Regional Autonomy,  and  the  Concept  of  Dayak  Traditional  Law  and  Customs  in  Central Kalimantan. Objectively, implementing various development programs in community life requires first getting to know the community, especially traditional communities in remote rural areas in Indonesia. The reason is because each community group has its own  potential  for  self-sufficiency  which  is  based  on  its  unique  and  special  socio- cultural  background.  Therefore,  the  development  programs  introduced  should  be adapted to the needs and potential of each community.
Key Words : social conflict, environmental demage, cultural values, social integration .

## Abstrak
Terjadinya  berbagai  konflik  sosial  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  di  Indonesia, khususnya  di  Kalimantan  Tengah  diasumsikan  karena  diabaikannya  nilai-nilai  dan norma  budaya  yang  seharusnya  menjadi  acuan  dalam  setiap  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan pembangunan dengan mengacu pada nilai- nilai dan norma budaya sudah sesuai dengan amanat UUD 1945, Otonomi Daerah, dan  Konsep  Adat  dan  Hukum  Adat  Dayak  Kalimantan  Tengah.  Secara  objektif, penerapan  berbagai  program  pembangunan  dalam  kehidupan  masyarakat  perlu mengenal terlebih dahulu masyarakat tersebut, terutama masyarakat tradisional yang ada di pelosok-pelosok perdesaan di Indonesia.  Alasannya karena setiap kelompok masyarakat  tersebut  memiliki  potensi  keswadayaannya  sendiri  yang  dilandasi  oleh latar  belakang  sosial-budayanya  yang  unik  dan  khusus.  Oleh  karenanya  maka program pembangunan yang diperkenalkan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing masyarakat tersebut.
Kata  Kunci :  konflik  sosial,  kerusakan  lingkungan  hidup,  nilai  dan  norma  budaya, integrasi sosial

## I. Pengantar
Makalah ini, secara teoritis, akan membahas tentang peranan kebudayaan, khususnya kebudayaan  lokal,  dalam  pembangunan.  Tulisan  ini  sekaligus  ingin  membuktikan asumsi dasar di atas bahwa konflik-konflik sosial dan kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai-nilai dan norma
budaya  lokal  yang  seharusnya  dijadikan  acuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan dalam setiap aspek pembangunan.

## II. Pemahaman Tentang Kebudayaan
Banyak  orang  keliru  memahami  kebudayaan,  karena  menurut  pandangan  awam kebudayaan itu sama dengan kesenian, patung (karya seni) atau sejumlah ritual yang bersifat  magis-religius.  Secara  konseptual, kebudayaan  adalah  keseluruhan  sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kelangsungan hidupnya yang  dijadikan  sebagai  milik  manusia  melalui  proses  belajar (Kontjaraningrat, 1990) Sedangkan isi dari kebudayaan itu sendiri menurut C. Kluckhohn(1953) paling sedikit ada 7(tujuh) unsur yang disebut dengan kebudayaan universal, yaitu:
a.religi,    b.  organisasi  sosial,  c.sistem  pengetahuan,  d.  sistem  teknologi,  e.mata pencaharian, f. bahasa, g.kesenian. Dari ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut dapat  di  rangkum  ke  dalam  3(tiga)  wujud  kebudayaan,  yaitu:  Wujud  idiil,  Wujud Sosial, dan Wujud Fisik

## III. Fungsi dan Hakikat Kebudayaan.
1. Fungsi Kebudayaan .
Menurut Sarjono Soekanto( 1986) Paling sedikit ada 7(tujuh) fungsi kebudayaan bagi manusia, yaitu untuk:
a. Kebudayaan berfungsi untuk mempertahankan diri(perlindungan).
b. Kebudayaan berfungsi untuk memperoleh kepuasan hidup.
c. Kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup
d. Kebudayaan berfungsi untuk mengelola/memanfaatkan lingkungan hidup.
e. Kebudayaan sebagai media adaptasi terhadap lingkungan alam setempat.
f. Kebudayaan berisi etika sebagai penuntun prilaku.
g. Kebudayaan berfungsi untuk mengembangkan daya cipta

## 2. Hakikat Kebudayaan
a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari kepribadian manusia
b. Kebudayaan  telah  ada  terlebih  dahulu  daripada  lahirnya  suatu  generasi tertentu,  dan  tidak  akan  mati  dengan  habisnya  usia  generasi  yang bersangkutan.
c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya
d. Kebudayaan  mencakup  aturan-aturan  yang  berisikan  kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan  yang  diterima  dan  ditolak,  tindakan  yang  dilarang  dan tindakan –tindakan yang diijinkan.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  kebudayaan  berhubungan  dengan  semua aktivitas sosial, berbagai hasil karya manusia, dan berbagai hal yang sifatnya sangat abstrak. Kita dilahirkan oleh budaya, dibesarkan dan tumbuh dewasa oleh budaya, dan akhirnya kita matipun masih terikat dengan budaya. Maka tidak keliru apabila Edward M Bruner (1986) mengatakan bahwa: “ the past creates the present, and the present creates  the  future ”. Artinya  bahwa  sejarah  peradaban  masa  lalu  menciptakan peradaban  masa  kini,  dan  peradaban  masa  kini  akan  menciptakan  peradaban  masa yang akan datang.

## IV. Konsep Dasar Pembangunan di Indonesia
Secara  sederhana  Pembangunan  sangat  identik  dengan  perubahan  sosial, pertumbuhan,  progres,  dan  modernisasi.  Dari  kata-kata  tersebut  hanya  istilah perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif. Tujuan pembangunan  seperti  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 diwujudkan  melalui  pelaksanaan  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis  dengan mengutamakan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.  Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia,  dan  masyarakat  Indonesia,  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan, berlandaskan  kemampuan  nasional  dengan  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta  memperhatikan  tantangan  perkembangan  global.  Dalam pelaksanaannya  mengacu  pada  kepribadian  bangsa  dan  nilai-nilai  luhur  yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.  Pembangunan yang terpusat yang  dilaksanakan  selama  Orde  Baru  ternyata  hanya  mengutamakan  pertumbuhan ekonomi  serta  tidak  diimbangi  oleh  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi  yang demokratis  dan  berkeadilan.  Fundamental  pembangunan  ekonomi  yang  rapuh, penyelenggaraan  negara  yang  sangat  birokratis  dan  cenderung  korup,  serta  tidak demokratis  telah  menyebabkan  krisis  moneter  dan  ekonomi,  yang  nyaris  berlanjut dengan krisis moral yang memperihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya  krisis  nasional  yang  berkepanjangan,  telah  membahayakan  persatuan  dan kesatuan, serta mengancam kelangsungan  kehidupan bangsa dan negara.
Setelah  50  tahun  lebih  Indonesia  merdeka,  dan  enam  tahapan  pembangunan  lima tahun(Repelita  I-VI),  dan  modernisasi  di  Indonesia,  telaah  kritis  terhadap pembangunan  dan  modernisasi  terasa  semakin  urgen.  Hal  ini  setidaknya  disebabkan oleh tiga faktor:
Pertama ,  setelah  30  tahun  lebih  melaksanakan  pembangunan  dan  modernisasi, perusahaan-perusahaan multi nasional dan swasta nasional berkembang dengan pesat tetapi pemerataan hasil-hasil pembangunan masih jauh dari harapan.
Kedua ,  kepentingan  pembangunan  dan  modernisasi  selalu  berbenturan  dengan kepentingan  dan  kehidupan  rakyat  kecil  baik  di  perdesaan  maupun  di  perkotaan. Kasus-kasus unjuk rasa yang digelar kaum buruh, petani, pemilik lahan, dan bahkan mahasiswa  adalah  ungkapan  ketidakpuasan  rakyat  terhadap  antara  lain,  pengambil- alihan  tanah,  pencemaran  lingkungan  hidup,  pembayaran  upah  buruh  yang  rendah, dan lain-lain.
Ketiga ,  kebijakan  pembangunan  yang    memistifikasikan  pertumbuhan  ekonomi  dan mengesampingkan pemerataan, ternyata telah berhasil melakukan penumpukan modal disatu  pihak,  tetapi  juga  mendorong  proses  marginalisasi  rakyat  kecil  di  pihak lainnya.  Akibat  yang  jelas  adalah  semakin  besarnya  kesenjangan  sosial  dan kecemburuan sosial dalam masyarakat.
Ketiga  kondisi  ini  pada  gilirannya  menunjukkan  kuatnya  dominasi  negara  terhadap rakyat sipil. Apabila hal ini tidak dilonggarkan ia akan menjadi “kanker ganas” yang kemudian  berpotensi  untuk  memicu  distabilitas  dalam  bidang  ekonomi,  sosial, budaya, dan pada akhirnya akan membawa konsekuensi-konsekuensi politis.
Konsep  pembangunan  di  Indonesia  selama  30  tahun  lebih,  terlalu  bertumpu  pada sistem  perekonomian  kapitalis  yang  dikembangkan  oleh  W.W.Rostow(1960)  dan David McClelland(1984)
Rostow,  seorang  ekonom  Amerika  Serikat,  menjadi  bapak  teori  pembangunan  dan pertumbuhan. Teorinya mempengaruhi model pembangunan di hampir seluruh Dunia Ketiga.  Teori  Rostow  tentang  pertumbuhan  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  versi dari  teori  modernisasi  dan  pembangunan,  yakni  suatu  teori  yang  meyakini  bahwa faktor  manusia  (bukan  struktur  dan  sistem)  menjadi  fokus  utama  perhatian  mereka. Teori  pertumbuhan  adalah  suatu  bentuk  teori  modernisasi  yang  menggunakan metafora  pertumbuhan,  yakni  tumbuh  sebagai  organisme.  Rostow  melihat pertumbuhan  sosial,  yang  disebutnya  sebagai  pembangunan,  sebagai  proses  evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pikiran teori pertumbuhan ini dijelaskan secara rinci  oleh  Rostow(1960)  yang  sangat  terkenal  yakni The  five  stage-scheme. Asumsinya  adalah  bahwa  semua  masyarakat  termasuk  masyarakat  Barat  pernah mengalami  “ tradisional ”  dan  akhirnya  menjadi  “ modern ”.  Seperti  pandangan Rostow dan pengikutnya, development akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi  modal(tabungan  dan  investasi)  dengan  tekanan  pada BANTUAN dan HUTANG LUAR NEGERI . Dia memfokuskan pada perluanya elit wiraswasta yang yang menjadi motor proses ini.
Pandangan Rostow tentang teori perubahan sosial tersebut diuraikan dalam bukunya yang  berjudul The  Stage  of  Economic  Growth .  Dalam  bukunya  itu,  Rostow menjelaskan bagaimana perubahan sosial dalam 5 tahapan pembangunan ekonomi. Pertama ,  tahapan  masyarakat  tradisional, kedua berkembang  menjadi  prakondisi tinggal landas, ketiga lantas diikuti masyarakat tinggal landas, keempat masyarakat pematangan  pertumbuhan,  dan kelima mencapai  masyarakat  modern  yang  dicita- citakan,  yakni  masyarakat  industri  yang  disebutnya  sebagai  masyarakat  konsumsi massa  tinggi  ( high  mass  consumption ).  Untuk  mencapai  masyarakat  modern,  kata Rostow  harus  tersedianya  modal.  Modal  harus  diusahakan  dari  penggalian  investasi dengan  cara  pemindahan  sumber  dana  atau  kebijakan  pajak.  Selain  itu,  modal  bisa didapat  melalui  lembaga-lembaga  keuangan  internasional.  Terakhir  modal  bisa didapat dari penarikan investasi modal asing.
Sejak  tahun  1967  pemerintah  militer  di  Indonesia  di  bawah  Soeharto  menjadi pelaksana  teori  pertumbuhan  Rostow  dan  menjadikannya  landasan  pembangunan jangka panjang Indonesia yang ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahunan, yang dikenal dengan pembangunan Lima Tahun (PELITA). Dengan demikian, selama pemerintahan  Orde  Baru,  Indonesia  sepenuhnya  mengimplementasikan  teori pembangunan  kapitalistik  yang  bertumpu  pada  ideologi  dan  teori  modernisasi  dan adaptasi serta implementasi teori pertumbuhan tersebut.
Disamping teori Rostow, Indonesia juga mengadopsi teori pertumbuhan ekonomi dari David McClelland.  McClelland ini sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam  teori  modernisasi.  Jika  teori  pertumbuhan  Rostow  lebih  merupakan  teori ekonomi,  teori  modernisasi  McClelland  berangkat  dari  perspektif  psikologi  sosial. Dalam bukunya The Achievement Motive in Economic Growth , McClelland (1984) memberikan  dasar-dasar  psikologi  dan  sikap  manusia,  kaitannya  dengan  bagaimana perubahan sosial terjadi. Sedikit menyinggung tentang kebudayaan, bangkitnya suatu kebudayaan  menurut  Kroeber  adalah  filsafat  episodis  dan  terjadi  dalam  lapangan aspek  yang  berbeda.  Misalnya,  kehidupan  Italia  zaman  Romawi  kuno  melahirkan kebudayaan  bidang  hukum,  politik  dan  militer,  tetapi  pada  waktu  yang  lain  yaitu zaman Renanisance, mereka melahirkan kebudayaan dalam seni, musik, sastera, dan
pengetahuan.  Apa  penyebab  timbulnya kebudayaan ?  Huntington,  menunjukkan pentingnya iklim ,  tetapi  Toynbee  justru  melihat tantangan  alam adalah  faktor penting,  sedangkan  ahli  lain,  seperti  Kroeber  melihat  secara  khusus  yakni self- expression .
Dalam  hal  perkembangan  budaya,  McClelland  lebih  tertarik  melihat  aspek pertumbuhan  ekonomi ketimbang  pertumbuhan  semua  aspek  budaya.  Pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah: mengapa beberapa bangsa tumbuh secara pesat di bidang  ekonomi  sementara  bangsa  yang  lain  tidak? Umumnya  bertumbuhnya ekonomi selalu dijelaskan lebih karena faktor eksternal, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor internal, yakni pada nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi  peluang,  untuk  meraih  kesempatan,  pendekatan  dorongan  internal untuk  meraih  kesempatan,  pendeknya  dorongan  internal  untuk  membentuk  dan merubah  nasib  sendiri.  Pandangan  lain  didasarkan  pada  studi  McClelland,  Inkeles, dan  Smith(1961)  terhadap  tesis  Weber  mengenai  Etika  Protestant( The  Protestant Ethic ) dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika Etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analog yang sama  juga  bisa  untuk  melihat  pertumbuhan  ekonomi.  Apa  rahasia  pikiran  Weber tentang etika Protestan, menurutnya adalah the need for achievement (N-Ach) . Alasan mengapa  rakyat  Dunia  Ketiga  terbelakang  menurutnya  kerena  rendahnya need  for achievement tersebut. Sekali lagi, sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber  masalah  dan  prototipe the  need  for  achieving  society yang  pada  dasarnya adalah ciri-ciri dari watak dan motivasi masyarakat kapitalis.
Teori  modernisasi  McClelland  dan  teori  pertumbuhan  Rostow  ternyata  sangat  kuat sekali pengaruhnya bagi program LSM di Indonesia di awal tahun 1980-an. Hampir semua  LSM  besar  menjadi  pelaksana  setia  teori-teori  tersebut.  Teori  modernisasi bahkan secara tekun dilakasanakan oleh LSM di bawah judul program pengembangan masyarakat,  usaha  bersama,  pengembangan  industri  kecil  dan  peningkatan kewiraswastaan  dan  usaha  kecil.  Oleh  karena  itu  pada  pusat-pusat  pelatihan  yang dimiliki dan diselenggarakan oleh LSM, pelatihan Achievement Motivation Training yang dikembangkan oleh McClelland hampir menjadi mata pelatihan wajib di banyak pusat-pusat pelatihan community development , dan terutama bekal utama bagi aktivis yang  akan  terjun  ke  lapangan  dan  untuk  selanjutnya  melakukan  pelatihan kewiraswastaan  kepada  masyarakat,  sehingga  secara  teoritik  dan  ideologis sesungguhnya  tidak  ada  perbedaan  yang  prinsipil  antara  program  pembangunan pemerintah,  program  KADIN,  maupun  program-program  LSM  pada  era  tersebut. Dengan  kata  lain,  LSM  juga  sangat  berjasa  bagi  perkembangan  kapitalisme  di Indonesia  karena  mereka  telah  mempersiapkan  perkembangan  kapitalisme  di Indonesia  yang  dilengkapi  dengan  perubahan  sikap  mental  para  pengrajin  dan pedagang kecil yang menjadi binaan mereka, untuk menjadi kapitalis kecil sejati pada program community development mereka.
Akibatnya paradigma pembangunan yang bertumpu pada teori pertumbuhan Rostow dan teori modernisasi McClelland sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat  adat  ( indigenous  peoples )  untuk  mengembangkan  konsep-konsep  dan praktik  pengembangan  yang  sesuai  dengan  jatidiri  mereka. Masyarakat  adat dipandang  tradisional  dan  dengan  demikian  dianggap  sebagai  penghalang pembangunan,  dan  oleh  karenanya  mereka  harus  diubah-disesuaikan,  atau
dikacaukan  supaya  tumbuh  ide-ide  pembaruan. Kedua  teori  pembangunan tersebut  secara  implisit  ingin  “membaratkan”  pembangunan  di  Dunia  Ketiga,  dan untuk  mencapai  tujuan  itu  institusi  budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  lingkungan hidup masyarakat tradisional harus terlebih dahulu dihancurkan. Tampak dengan jelas bahwa  kedua  teori  pembangunan  yang telah  dipraktekkan  di Indonesia  selama  Orde Baru  mendukung  tesis  di  atas  bahwa  konsep  dan  program  pembangunan  selama  ini yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan dan modernisasi telah mengabaikan nilai- nilai budaya lokal sehingga mengakibatkan berbagai konflik sosial dan kerusakan lingkungan hidup .

## V. Rusaknya Tatanan Budaya & Lingkungan Hidup
Sejalan dengan dua teori pembangunan di atas yang mengabaikan nilai-nilai budaya dalam setiap aspek pembangunan, maka rusaknya tatanan budaya, khususnya budaya- budaya lokal diasumsikan beberapa penyebabnya akibat penerapan sejumlah undang- undang dan PERDA yang kurang berwawasan budaya dan lingkungan, memiskinkan, dan memarginalkan masyarakat.
Pertama ,  UU  No.  5  Tahun  1960  Tentang  UU  Pokok  Agraria.  Undang-undang  ini sangat  bertentangan  dengan  pola  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang  dimiliki oleh masyarakat yang mereka wariskan secara turun temurun.
Kedua , UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Kegiatan  pertambangan  selalu  bersentuhan  dengan  tanah,  hutan,  dan  Sumber  Daya Alamnya.  Dengan  adanya  undang-undang  ini  masyarakat  yang  dianggap  memiliki tanah, hutan dan SDA yang ada di sekitar mereka malah menjadi menderita dan tidak menikmati  hasilnya  akibat  peruntukan  lahan  untuk  pertambagan.  Belum  lagi  ganti rugi lahan, rekrutmen tenaga kerja, dan program pembinaan masyarakat ( Community Development ) yang dilakukan dengan sesuka hati(sembarangan)
Ketiga ,  PERDA  No.  14  Tahun  1998  Tentang  Kedamangan.  Perda  ini  sebetulnya secara tidak langsung ingin menghancurkan budaya masyarakat lokal, karena Peranan Damang  Kepala  Adat  sebagai  pelestari  nilai-nilai  budaya  dan  penegak  adat  dan hukum  adat  dibatasi  atau  diintervensi  oleh  pemerintah.  Akibatnya  Damang  Kepala Adat tidak lagi memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya.
Keempat ,  UU  No.  5  Tahun  1967  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kehutanan juga  sangat  bertentangan  dengan  budaya  masyarakat  setempat.  Hutan,  memiliki berbagai  fungsi  yaitu  ekonomis,  sosial,  budaya,  dan  ritual.  Oleh  karenanya  hutan sebagai  sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  semakin  terbatas  demikian  juga  segala sumber  daya  alamnya  seperti  keragaman  flora  dan  fauna.  Kesuburan  lahan  semakin menurun,  tanah-tanah  adat  diserobot  tanpa  ganti  rugi,  rekrutmen  tenaga  kerja  tidak adil,  pembinaan  masyarakat  tidak  pernah  dilaksanakan,  reboisasi  juga  dilakukan dengan sembarangan, kebakaran hutan, masuknya budaya dari luar seperti judi, miras, PSK, kawin kontrak, budaya instan, dan lain-lain.
Kelima , UU No: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa juga sangat bertentangan dengan  tatanan  masyarakat  lokal  yang  ada.  Dengan  ada  undang-undang  ini  seluruh desa  di  Indonesia  diseragamkan  dengan  tata  cara  desa  yang  ada  di  pulau  Jawa. Padahal  masing-masing  daerah  memiliki  istilah  dan  ukuran  “desa”  tersendiri. Demikian pula dengan nama pemimpin desa dan cara pemilihannya pun jauh berbeda. Sebagai contoh, beberapa buah rumah panjang di pinggir sungai tidak dianggap desa oleh  pemerintah,  sehingga  penghuni  rumah  panjang  ini  diharuskan  memiliki  rumah
secara individual. Beberapa “desa” adat yang tidak memenuhi syarat sesuai undang- undang ini harus digabung. Semua kebijakan ini merusak tatanan desa yang ada dan secara  langsung  merusak  tatanan  lingkungan  hidup  dan  secara  otomatis  pula berdampak negatif pada budaya masyarakatnya
Tanpa  disadari  pula  bahwa  permasalahan  rusaknya  hutan  tropis  di  negara  kita  serta permasalahan  lingkungan  pada  umumnya  telah  dirasakan  akibatnya.  Munculnya berbagai  bencana  alam,  seperti  tanah  longsor,  banjir,  dan  meluasnya  tanah  kritis akibat  kebakaran  hutan,  pertambangan,  HPH  dan  perkebunan,  khususnya  di  pulau- pulau  luar  Jawa,  seperti  di  Kalimantan  Tengah  merupakan  gejala-gejala  kerusakan lingkungan  yang  perlu  memperoleh  perhatian  kita  semua.  Kerusakan  lingkungan dapat menjadi sumber keresahan sosial karena akanmenurunkan tingkat kesejahteraan rakyat. Mengecilnya tangkapan ikan oleh para nelayan karena tercemarnya laut atau penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak lingkungan siklus kehidupan ikan di laut dan sungai akan menurunkan kesejahteraan para nelayan.  Demikian pula apabila kesuburan tanah di pulau Kalimantan menurun secara drastis dan para petani terpaksa  mencari  lahan  baru,  maka  konflik  antar  mereka  akan  terjadi  dan  dapat mengganggu stabilitas politik di daerahnya.

## VI. Pemahaman Tentang Konflik Sosial
Konflik  sosial  merupakan  bagian  dari  dinamika  sosial  yang  lumrah  terjadi  di  setiap interaksi  sosial  dalam  tatanan  pergaulan  keseharian  masyarakat(Johnson,  1989). Konflik  dapat  berperan  sebagai  pemicu  proses  menuju  penciptaan  kesinambungan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik sampai batas tertentu dapat juga  dipakai  sebagai  alat  perekat  kehidupan  masyarakat(kehidupan  berbangsa). Namun  sebaliknya  konflik  sosial  dipandang  kurang  lumrah  tatkala  konflik  tersebut membawa  kehancuran  kehidupan  berbangsa  ketika  disertai  tindakan  anarkis  dan brutal.  Konflik  sosial  dapat  dianalisis  melalui  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan fungsional  struktural  dan  pendekatan  teori  konflik.  Ide  pokok teori  konflik dapat dibagi  menjadi  tiga,  yaitu(a)  masyarakat  senantiasa  berada  dalam  proses  perubahan yang  ditandai  dengan  adanya pertentangan terus-menerus  diantara  unsur-unsurnya, (b)setiap  elemen  memberikan  sumbangan  terhadap disintegrasi  sosial ,  dan  (c) keteraturan  yang  terdapat  dalam  masyarakat  itu  hanyalah  disebabkan  oleh  adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Sementara teori Fungsional struktural membagi idenya menjadi tiga pula, yaitu: (a) masyarakat berada dalam kondisi statis atau bergerak dalam kondisi keseimbangan, (b) setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas , (c)anggota masyarakat terikat  secara  informal pada  norma-norma,  nilai-nilai  dan  moralitas umum.
Sedangkan  mengenai  sumber  potensi  konflik,  Koentjaraningrat(1975)  mengatakan bahwa paling sedikit ada 5(lima) macam sumber konflik dalam masyarakat majemuk, yaitu:  (a)  adanya persaingan antar  kelompok  etnis  dalam  memperoleh  sumber kehidupan  langka  yang  sama,  (b)  ada    kelompok  etnis  yang memaksakan unsur- unsur  kebudayaannya  kepada  kelompok  yang  lain,  (c)  ada  golongan  agama  yang fanatik memaksakan ajarannnya kepada golongan agama lainnya, (d) bila suatu suku bangsa berusaha mendominasi suku bangsa yang lain secara politis, dan (e) adanya potensi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat, (f) ketidakadilan terhadap masyarakat  lokal  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  perusahaan,  (g)  rusaknya
lingkungan  hidup  masyarakat  lokal  yang  berhubungan  dengan  kepemilikan  secara adat(  nomor  f  &  g  tambahan  dari  penulis).  Selain  ketujuh  sumber  potensi  konflik tersebut,  tentu  masih  banyak  sumber  potensi  konflik  lainnya,  termasuk  sistem perekonomian,  hukum,  dan  politik  yang  tidak  aman.  Dari  beberapa  sumber  potensi konflik  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  mengkaji  kasus-kasus  konflik yang  terjadi  di  Indonesia,  khususnya  di  Kalimantan  Tengah.  Kemudian  bila  kita melihat  bentuknya,  konflik  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  konflik  vertikal(antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan perusahaan) dan konflik horizontal(antar masyarakat dan antar golongan).

## VII. Antropologi dan Pembangunan
Antropologi adalah bidang ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Sebagai  salah  satu  disiplin  ilmu  sosial,  antropologi  yang  kaya  akan  pengalaman meneliti  azas-azas  kebudayaan  melalui  konsep  dan  metode  yang  dimilikinya diharapkan  mampu  memberikan  sumbangan  pemikiran  untuk  memecahkan  berbagai masalah pembangunan (Koentjaraningrat,1982). Mengingat kompleksitas permasalahan  dalam  kegiatan  pembangunan,  terjadinya  proses  transisi  kehidupan sosial-budaya  dari  kehidupan agraris-tradisional ke arah  modernisasi dengan industrialisasi ,  maka  disiplin  ilmu  antropologi  yang  kaya  dengan  pengetahuan empirik maupun komparatif, diharapkan pula mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan  dengan  faktor-faktor  non  ekonomik,  baik  yang  mendorong  maupun  yang menghambat  pembangunan.  Oleh  karena  itu  pula  sebagai  salah  satu  disiplin  ilmu sosial,  antropologi  harus  mampu menjabarkan  berbagai  masalah  sosial-budaya  yang timbul,  baik  berupa  ekses  maupun  yang  merupakan  upaya  dalam  rangka  usaha membangun.
Ilmu antroplogi tergolong masih muda, yaitu baru muncul pada abad XIX, dan ilmu antropologi  lebih  sering  dikaitkan  dengan  ilmu  yang  mempelajari  kebudayaan tradisional dari suku-suku bangsa yang masih sederhana tingkat kehidupannya. Tapi kemudian  ilmu  antropologi  juga  mengkaji  masyarakat  perkotaan  atau  kehidupan modern.
Kompleksitas  dan  berbagai  hambatan  yang  muncul  dalam  pembangunan,  semakin menyadarkan para pakar non antropologi seperti para ahli ekonomi dan administrator- birokrat  bahwa  ternyata  faktor-faktor  non  ekonomik  sangat  berperan  dalam pembangunan, baik sebagai penghambat maupun pendorong pembangunan ekonomi. Timbullah  gagasan  untuk  memecahkan  berbagai  masalah  melalui  pendekatan  inter- disipliner  atau integrated  rural  development yang  dalam  istilah  teknis  pemerintah lebih dikenal dengan kerja sama lintas sektoral. Dalam perkembangannya kemudian, cara pendekatan tersebut memunculkan pula gagasan saling ketergantungan, terutama mengingat suatu pembangunan tidak hanya sekedar dapat didekati melalui kerjasama antar  disiplin  ilmu  saja,  tapi  harus  pula  dipandang  sebagai  suatu  kesatuan  dari berbagai disiplin ilmu dengan nama disiplin ilmu pembangunan.
Untuk mewujudkan berbagai upaya pendekatan dalam pembangunan, para ahli ilmu sosial,  seperti antropologi , semakin  mendapat  peranan  penting .  Mereka  bukan hanya diikutsertakan dalam merumuskan atau merencanakan suatu program, bahkan seringkali  mereka  juga  dilibatkan  dalam  penilaian  atau  kebijaksanaan,  yaitu melalui penelitian,  seminar,  dan  diskusi.  Ini  berarti  bahwa  pendekatan  dalam  dan  terhadap masalah  pembangunan,  semakin  holistik.  Guna  mencapai  suatu  pengertian  dalam
rangka  kesatuan  pengetahuan, antropologi sebagai  salah  satu  disiplin  ilmu pengetahuan,  memiliki  berbagai  metode  pemahaman  hubungan  antara  gejala  yang satu  dengan  lainnya.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  melalui  tiga  tingkatan,  yaitu pengumpulan  fakta,  penentuan  ciri-ciri  umum  dan  sistem,  serta  verifikasi (Koentjaraningrat, 1985).
Sebagai  salah  satu  dari  berbagai  disiplin  ilmu  sosial,  fakta-fakta  yang  berasal  dan mengenai kebudayaan ,  merupakan  bahan  utama  agar  para  ahli  antropologi  dapat bekerja di bidang pembangunan.
Tersedianya  potensi  sumberdaya,  baik  berupa  potensi  sumberdaya  manusiawi, kelembagaan,  kepemimpinan,  ketrampilan  laten  dan  sumberdaya  alami  yang  berupa kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  belum  merupakan  jaminan  dapat dikembangkan  bagi  kesejahteraan  manusia.  Hal  itu  antara  lain  disebabkan  oleh kondisi  suatu  keadaan  tertentu  sehingga  potensi  sumberdaya  yang  tersedia  belum dapat  sepenuhnya  dimanfaatkan.  Guna  pengembangannya,  bukan  hanya  semata diperlukan  in-put  baru  pembangunan  yang  berupa  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, melainkan harus memperhitungkan latar belakang budaya karena pada akhirnya akan menyentuh preferensi sistem nilai budaya setempat .
Forde(1963)  melihat  bahwa  pada  hakikatnya  hubungan  antara  kegiatan  manusia dengan  lingkungan  alamnya dijembatani oleh  pola-pola  kebudayaan  yang  dimiliki oleh  makluk  manusia.  melalui  kebudayaan  yang  dimilikinya,  manusia  mampu mengadaptasi  dirinya  dengan  lingkungannya  sehingga  ia  tetap  mampu melangsungkan kehidupannya.
Dilihat  dari  sudut  kebutuhan  manusia,  paling  tidak  ada  tiga  macam  kebutuhan dasar( basic  needs ),  yaitu:  (1)  kebutuhan  dasar  untuk  kelangsungan  hidup hayati(makan  dan  minum), (2)kebutuhan  dasar  untuk  hidup  manusiawi(material  dan immaterial),  dan  (3)  kebutuhan  dasar  untuk  memilih.  Pada  dasarnya  kebutuhan tersebut  memiliki  kedudukan  yang  hirarkis.  Kebutuhan  dasar  yang pertama boleh dikatakan merupakan yang terendah karena bila didalam hidupnya orang hanya dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  untuk  kelangsungan hidup  hayati,  maka  mutu  hidupnya rendah,  karena  ia  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusiawinya.  Mutu kehidupan manusia akan lebih baik kalau ia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan hayati, tetapi juga untuk kelangsungan hidup manusiawinya.  Artinya ia dapat hidup layak sebagai manusia yang di dalam kehidupannya, di samping dapat memenuhi  yang  non-material  seperti  keteraturan,  kenyamanan,  keamanan, ketenangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Mutu kehidupan akan lebih tinggi lagi  kalau  orang  memiliki  kesempatan  atau  kemampuan  untuk memilih ,  terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusiawinya.
Lebih  lanjut  Otto Soemarwoto(1979)  mengatakan  bahwa  lingkungan  hidup  manusia adalah ruang yang di tempati oleh manusia untuk hidup. Di dalam ruang itu, kecuali terdapat  manusia-manusia,  juga  terdapat  benda-benda  lainnya  baik  yang  bersifat hidup  maupun  tak  hidup.  Lingkungan  hidup  dapat  meliputi  lingkungan  fisik, lingkungan hayati, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya.
Di  sini  tampak  bahwa  penurunan  mutu  lingkungan  hidup  akan  menyebabkan menurunnya  mutu  kehidupan  manusia  yang  ada  didalamnya.  Di  sisi  lain,  hal  yang sebaliknya  juga  dapat  terjadi.  Bila  mutu  kehidupan  manusia  menurun,  maka lingkungan tempat tinggal manusia itu juga akan menurun.

## VIII. Peranan Kebudayaan Dalam Pembangunan
Nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dijadikan acuan dalam interaksi sosial perlu  dikaji  dalam  merencanakan  sebuah  pembangunan.  lebih-lebih  bila pembangunan  tersebut  langsung  menyentuh  kebutuhan  masyarakat.    Aspek  pranata kebudayaan tersebut harus pula diperhitungkan karena sesungguhnya pranata-pranata kebudayaan  terkait  erat  dan  secara  langsung  menunjang  proses  sosial,  ekonomi  dan ekologis  masyarakat  secara  mendasar  dalam  kehidupannya  dan  yang  secara operasional  telah  mereka  praktekkan  sejak  dahulu  (Dove,  1988).   Secara  mendalam Mubyarto(1993)  menyarankan  bahwa  untuk  menerapkan  berbagai  program pembangunan  dalam  kehidupan  masyarakat  tradisional  perlu  mengenal  terlebih dahulu  masyarakat  tradisional  tersebut,  terutama  yang  ada  di  pelosok-pelosok perdesaan  di  Indonesia.    Alasannya  karena  setiap  masyarakat  tradisional  tersebut memiliki  potensi  keswadayaannya  sendiri  yang  dilandasi  oleh  latar  belakang  sosial- budayanya yang unik dan khusus. Oleh karenanya maka program pembangunan yang diperkenalkan  sebaiknya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  potensi  masing-masing masyarakat  tersebut  (Budiono,  1994).  Menurut  Geertz(1973)  paling  sedikit  ada 9(sembilan)  pranata  sosial  dalam  suatu  kebudayaan  yang  harus  dikaji  dalam perencanaan pembangunan:
a. Pranata Kekerabatan /keluarga ( kinship atau domestic institutions ) bertujuan memenuhi  kebutuhan  kehidupan  kekerabatan  seperti  penglamaran, perkawinan, poligami, pengasuhan anak, perceraian, pewarisan dan lain-lain.
b. Pranata  Ekonomi ( Economic  institutions ),  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  untuk  pencarian  hidup,  memproduksi,  menimbun  dan mendistribusikan  harta  dan  benda.  Misalnya,  pertanian,  peternakan, pemburuan,  perladangan  berpindah,  feodalisme,  industri,  barter,  koperasi, penjualan dan lain-lain
c. Pranata  Pendidikan ( Educational  Institutions )  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  penerangan  dan  pendidikan  manusia  supaya  menjadi  anggota masyarakat  yang  berguna.  Misalnya  pengasuhan  anak-anak,  pendidikan rakyat, pendididkan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan, pers, perpustakaan umum dan lain-lain
d. Pranata Ilmiah ( Scientific institutions ) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah  manusia,  menyelami  alam  semesta  sekelilingnya,  seperti:  metode ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah dan lain-lain.
e. Pranata  Estetik  dan  Rekreasi ( aesthetic  and  recreational  institutions )yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa keindahan dan untuk rekreasi, misalnya: seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusasteraan, sport dan lain-lain.
f. Pranata  Politik( Political  Institutions ) bertujuan  untuk  mengatur  kehidupan berkelompok  secara  besar-besaran  atau  kehidupan  bernegara.  Misalnya pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan dan lain-lain.
g. Pranata Somatik( Somatic Institutions ) bertujuan untuk mengurus kebutuhan jasmani  dari  manusia  seperti  pemeliharaan  kesehatan,  kecantikan,  dan kebugaran dan lain-lain.
h. Pranata  Agama( Religius  Institutions ) bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan rohani dan spiritual. Misalnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbagai  bentuk  ritual  yang  bersifat  magis-religius,  kekuatan  magis,  kohesi sosial, etika dll.
i. Pranata  Hukum  ( Legal  Institutions ) bertujuan  untuk  memenuhi  keperluan akan  ketertiban,  keamanan  dan  keharmonisan  dalam  masyarakat.  Misalnya norma  hukum  dan  adat-istiadat,  pelanggaran  hukum/adat,  peranan  Damang Kepala Adat, sangsi adat dan lain-lain
Menurut  Budiono(1994)  Pengkajian  terhadap  berbagai  program  pembangunan  dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
a. Tahap  Perencanaan .  Pada  tahap  ini  pengkajian  difokuskan  pada:  (1)  berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik masyarakat yang akan terkena proyek pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan berbagai pranata sosial di atas. (2)perumusan  konsep  pembinaan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  kelompok  sasaran. (3)perhitungan  akibat  dari  perubahan  yang  disebabkan  oleh  program  pembangunan bagi  kelompok  sasaran  sehingga  tidak  akan  terjadi  dampak-dampak  yang  justru menurunkan  tingkat  kesejahteraan  mereka,  (4)  kesesuaian  proyek  pembangunan dengan  kebutuhan  masyarakat  setempat, (5)  menggali  potensi  kearifan  budaya  lokal yang revelan untuk kepentingan pembangunan.
b. Tahap  Pelaksanaan .  Pengkajian  lebih  difokuskan  pada  (1)  identifikasi  terhadap kekuatan-kekuatan  sosial  dalam  masyarakat,  (2)  pengamatan  terhadap  perubahan- perubahan  sosial  yang  terjadi,  (3)  peningkatan  peran  aktif  masyarakat  dalam  proses pembangunan yang ada di sekitar mereka.
c. Tahap Evaluasi . Pada tahap ini pengkajian difokuskan pada (1)peningkatan peran aktif  masyarakat  dalam  mengawasi  dan  mengevaluasi  efek-efek  sosial  budaya  dari pembangunan  tersebut,  dan  (2)  merumuskan  upaya  antisipasi  atau  solusi  atas  efek- efek negatifnya.

## IX. Kegunaan Pengkajian
Mengapa  pengkajian  budaya  dirasakan  sangat  penting  dilakukan  untuk  berbagai program pembangunan, termasuk pula di Kalimantan Tengah?
Pertama ,  untuk  mensinergikan  program  pembangunan  dari  pemerintah  dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Kedua , untuk menghindari atau langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya berbagai konflik sosial(vertikal dan horizontal) yang bersumber dari (a) pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang kurang sesuai dengan aspirasi dan adat-istiadat  masyarakat  setempat,  (b)  semakin  rumitnya  keberagaman  sosial  dan budaya  sebagai  dampak  dari  globalisasi  yang  akhirnya  semakin  mempertajam keanekaragaman,    etnosentrisme,  stereotip,  identitas  etnik,  identitas  kelompok  dan identitas  agama  (c)    semakin  ketatnya  persaingan  dalam  segala  bidang  yang mengandalkan SDM yang handal dan langka.
Ketiga ,  untuk  mengantisipasi  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup,  kita  harus belajar dari masyarakat setempat bagaimana mengelola dan memanfaatkan SDA dan lingkungan hidup dengan baik secara berkelanjutan. Di samping itu masyarakat yang
dianggap sebagai pemilik SDA dan lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka juga bisa  menikmati  hasilnya  untuk  kesejahteraan  hidup  mereka  dan  merekapun  diberi tanggung  jawab  dan  kewajiban  untuk  melestarikan  lingkungan  hidup  secara berkelanjutan untuk kepentingan anak cucu mereka di kemudian hari.
Keempat , untuk menggali berbagai potensi/SDM berupa kearifan budaya lokal yang masih  relevan  untuk  pembangunan,  khususnya  untuk  menata  kehidupan bermasyarakat  yang  multikultural  dan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  SDA  dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

## X. Dasar Rekomendasi:
Di bawah ini disajikan beberapa materi pendukung tentang pentingnya dilakukannya pengkajian budaya secara komprenhensif dalam setiap aspek pembangunan:
a. Pasal 18b, ayat 2 UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
b. UU  No.  32  Tahun  2004  pasal  2  ayat  8:  Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip NKRI.”
c. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah(KRKT) 4 -7 Juni 2001. Salah satu hasil rumusan  Kongres  adalah  Melestarikan  Nilai-nilai  Budaya  Betang(Budaya Rumah  Panjang)  yang relevan  dengan  tuntutan  masyarakat  multikultural  dan perkembangan jaman.
d. Mubes Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah  tanggal 23-24 Mei 2002. Salah  satu  rumusan  penting  adalah  menyepakati  pembinaan  dan pengembangan Sistem Nilai Adat Budaya Betang sebagai sumber  pembinaan dan  pengembangan  adat  dan  hukum  adat  dalam  proses  perkembangan masyarakat multikultural.
e. Kongres  Kebudayaan  V  di  Bukit  Tinggi  tanggal  19-23  Oktober  2003.  Salah satu rekomendasinya adalah kembali ke Kearifan Lokal sebagai modal dasar untuk menata pembangunan bangsa Indonesia.
f. Seminar Sosialisasi  Hasil  Kongres  Kebudayaan V  Bukit  Tinggi,  di  Palangka Raya,  tanggal  17-19  Mei  2004.  Di  samping  melakukan  revitalisasi  terhadap berbagai  unsur  budaya  lokal,  pemerintah  diharapkan  melakukan  pengkajian budaya  sebelum  melaksanakan  berbagai  proyek  pembangunan  di  segala bidang.

## XI. Saran dan Rekomendasi
1. Setiap  program  pembangunan,  termasuk  pula  kegiatan  perkebunan  dan pertambangan  harus  dilakukan  kajian  budaya  secara  komprehensif khususnya pada tahap perencanaan. Hal ini sangat penting dilakukan agar akibat  dari  pembangunan  itu  tidak  menimbulkan  kerusakan  lingkungan dan tidak pula menimbulkan berbagai keresahan masyarakat yang akhirnya akan memicu konflik sosial.
2. Masyarakat  setempat,  paling  tidak  tokoh-tokoh  masyarakatnya  harus diajak  secara  aktif  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,
evaluasi dan tindak lanjut program pembangunan. Saran ini sesuai dengan UU No: 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, pasal 1 ayat 6.
3. Pendidikan  muatan  lokal,  sebaiknya  bukan  pelajaran  yang  bersifat ketrampilan,  tapi  yang  lebih  penting  adalah  penanaman  dan  pewarisan nilai-nilai  dan  norma  budaya  melalui  dongeng,  legenda,  mitologi, peribahasa,  dan  sejarah  lokal  yang  berisi  tentang  perjuangan,  konservasi flora dan fauna, dan tentang keseimbangan kosmos.
4. Pemerintah  Propinsi  Kalimantan  Tengah  seharusnya  memberikan penghargaan dan gelar khusus, misalnya “ Tropi Batang Garing ” kepada individu  atau  kelompok  yang  melestarikan  kebudayaan  dan  lingkungan hidup  secara  konsisten  dan  tanpa  pamrih.  Penganugrahan  gelar  seperti: Temanggung, Patih, Raden, Uria, Bagawan, dan lain-lain.

## Daftar Bacaan
Bruner, Edward M. 1986. The Anthropology of Experience .  Chicago: University of Illinois Press. Dove, Michael R. 1988. Sistem Perladangan di Indonesia . Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Fakih, Mansour. 2002. Runtuhnya Teori Pembangunan dn Globalisasi . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Forde, GM. 1963. Habitat, Economy and Society . New York: Dutton. Geertz, Cliford. 1973. The Interpratation of Cultures . New York: Basic Books Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity . California: Stanford University Press.
Johnson, Doyle Paul. 1989. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jakarta: PT.
Gramedia
Koentjaraningrat. 1975. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djambatan. ---------------------1985 . Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Aksara Baru.
---------------------1982. Lima Masalah Integrasi Nasional . Dalam Koentjaraningrat (Ed.),  Masalah-masalah  Pembangunan:  Bunga  Rampai  Antropologi Terapan. Jakarta, LP3ES.
---------------------1990. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cipta. McClelland, D.C. 1984. The Achieving Society . New York: D. Van Nostrad. Mubyarto, dkk. 1993 . Desa-Desa Kalimantan: Studi Bina Desa Pedalaman
Kalimantan Tengah. Yogyakarta: Aditya Media Rostow, W.W. 1960. The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto . New York: Cambridge University Press. Soekanto, Soerjono. 1986. Sosiologi: Suatu Pengantar . Jakarta: CV. Rajawali Soemarwoto, Otto. 1979. Ekologi Lingkungan Hidup dan Kwalitas Hidup . Prisma, September(VII-8) Jakarta:LP3ES.
Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif . Yogyakarta: Kanisius. Sztompka, Piotr. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial . Jakarta: Prenada Media Group. Widen, Kumpiady. 2001. “The Impacts of Globalization on Dayak Identity”. Ph.D Disseratation(unpublished) at La Trobe University, Melbourne, Australia.