## SIASAT ANAK JALANAN MELAWAN PRAKTIK OPRESIF DI MAKASSAR 1

## STREET CHILDREN’S TACTICS AGAINST OPPRESSIVE PRACTICES IN MAKASSAR
Abu Bakar
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, UIN Alauddin Makassar aboe.aboe09@gmail.com

## Abstract
This paper  discusses  the  problems  of  street  children  lives  in  Makassar  City,  focusing  on  their motivation and resistance against oppressive practices in their environments. The main question is  how  street  children  establish  tactics  against  oppressive  practices.  Using  Scott’s  theory  of resistance  in  daily  life  as  well  as  ethnographic  approach,  this  paper  underlines  that  street children’s tactics against oppressive practices are determined by their economical subsistence. They are motivated to escape from their subsistence crisis.
Keywords: tactics, oppressive practices, resistance, street children, resistance motivation

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskusikan  masalah  kehidupan  anak  jalanan  di  Kota  Makassar,  dengan  fokus pada  motivasi  dan  resistensinya  dalam  menghadapi  praktik-praktik  opresif  di  sekelilingnya. Pertanyaan  yang  diajukan adalah  bagimana siasat  anak  jalanan  dalam  melawan  praktik-praktik opresif. Untuk menggambarkannya, penulis menggunakan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott  dan  pendekatan  etnografi.  Siasat  anak  jalanan  dalam  melawan  praktik  opresif  ternyata didasarkan  pada  masalah  subsistensi  (ekonomi).  Motivasi  mendasar  dari  anak  jalanan  adalah keluar dari krisis subsistensi.
Kata kunci: siasat, praktik opresif, resistensi, anak jalanan, motivasi resistensi
Latar Belakang 12
Sejak  dulu  Makassar  sudah  dikenal sebagai salah satu kota penting dalam perdagangan  internasional.  Ini  dikarenakan letaknya  yang  strategis  dan  posisinya  sebagai pintu  gerbang  menuju  Indonesia  bagian  timur, seperti  Ambon,  Ternate,  dan  Papua.  Karena  itu, perkembangan Makassar menjadi daya tarik bagi masyarakat di berbagai daerah sehingga mendorong tingginya tingkat urbanisasi.
Kejayaan  Makassar  di  masa  lalu  sebagai kota  niaga  internasional  menumbuhkan  rasa
1 Tulisan  ini  merupakan  pengembagan  dari tesis  penulis  yang  berjudul  Melawan  Opresif  (Studi Anak Jalanan Makassar) pada Program S2 Ilmu Politik Pemerintahan  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM) Yogyakarta, 2015.
2 Tulisan  ini  merupakan  pengembagan  dari tesis  penulis  yang  berjudul  Melawan  Opresif  (Studi Anak Jalanan Makassar) pada Program S2 Ilmu Politik Pemerintahan  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM) Yogyakarta, 2015.
optimisme  dan  keinginan  untuk  mengulang sejarahnya.  Walikota  Makassar  Ilham  Arief Sirajuddin  (2004-2014)  yang  mencanangkan Makassar  Menuju  Kota  Dunia merupakan harapan  kembalinya  Makassar  dalam  lalu  lintas perdagangan  internasional. Makassar  Menuju Kota Dunia merupakan  visi  kota  yang  melandasi arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar sampai hari  ini.  Namun,  persoalan  baru  adalah  masalah sosial  sebagai  konsekuensi  tingginya  tingkat urbanisasi,  seperti  pengangguran,  kemiskinan, pelacuran,  kenakalan  remaja,  gelandangan  dan kejahatan.  Oleh  karena  itu,  visi  kota Makassar Menuju  Kota  Dunia tidak  hanya  bagaimana Makassar  dikenal  dunia  internasional,  tetapi bagaimana  masalah  sosial    dibenahi,  termasuk keberadaan anak jalanan.
Kota Makassar sebagaimana kota lainnya di  Indonesia,  juga  mengalami  hal  yang  sama terkait  menjamurnya  anak  jalanan  di  sudut-sudut kota.  Makassar  yang  tumbuh  pesat  di  kawasan timur Indonesia, menjadi magnet bagi masyarakat
di  daerah-daerah  sekitar  Makassar,  sehingga mendorong  terjadinya  migrasi  dan  tingginya mobilisasi  penduduk.  Keterbatasan  lapangan  kerja menyebabkan  tumbuhnya  masyarakat  urban  yang miskin  dan  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  tetap. Ini  disebabkan  oleh  keahlian  mereka  yang  tidak memadai  untuk  bersaing  dalam  pasar  tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.
Menjamurnya  anak  jalanan  mendorong pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan untuk  mengatasi  keberadaannya.  Dalam  angka statistik,  jumlah  anak  jalanan  di  Makassar  setiap tahunnya  mengalami  peningkatan 3 ,  yakni  mulai tahun 2008 sampai tahun 2013. Fenomena ini jika tidak ditangani secara baik, maka sangat mungkin di  tahun-tahun  mendatang  jumlah  anak  jalanan semakin bertambah.
Studi  tentang  anak  jalanan  di  Indonesia boleh dikatakan sudah cukup lama seiring dengan berkembangnya  studi-studi  tentang  kemiskinan dan  pembangunan  di  perkotaan.  Hanya  saja,  dari penelitian  selama  ini  kebanyakan  fokus  pada keberadaan  anak  jalanan  sebagai  penyandang masalah sosial daripada aspek lainnya. Perkembangan studi tentang anak jalanan dapat dilihat dalam tiga periode; Pertama ,  sebelum  1980  kehadiran  anak jalanan  dianggap  sebagai  gejala  sosial  biasa  dan belum  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  secara  serius. Kedua ,  periode  1981- 1990,  kehadiran  anak  jalanan  yang  populasinya semakin  banyak  dianggap  sebagai  gejala  sosial anak yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum,  sehingga  perlu  ditangkapi  dan  dibina dalam suatu panti. Ketiga , tahap 1991-selanjutnya, setelah  melalui  kebijakan  penangkapan  tetapi justru  populasinya  semakin  bertambah,  disikapi dalam bentuk pendampingan (Surjono, 2000: 116- 117).
Dalam  rentang  waktu  di  atas,  studi selama  ini  hanya  fokus  pada  dua  pendekatan dalam memahami anak jalanan dan kemiskinan di perkotaan,  yakni  pendekatan  budaya  kemiskinan dan  kemiskinan  struktural  (Ghofur,  2009:  4-5). Pendekatan budaya kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Oscar Lewis (1988) yang memandang bahwa kebudayaan menyebabkan sekaligus memantapkan
3 Jumlah  anak  jalanan  di  Kota  Makassar  dari tahun  ke  tahun:  tahun  2008:  869  orang;  2009:  870 orang;  2010:  901  orang;  2011:  918  orang;  2012:  990 orang;  2013:  1043  orang.  Data  ini  menunjukkan pertambahan  jumlah  anak  jalanan  di  Kota  Makassar dalam  rentang  waktu  dari  tahun  2008-2013.  Data  ini bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar.
kemiskinan. Sementara itu, cara pandang struktural berpendapat  bahwa  struktur  sosial  memantapkan kemiskinan.  Tekanan-tekanan  struktural,  seperti tekanan  politik  dan  ekonomi  mengakibatkan sejumlah  orang  dalam  populasi  terdorong  ke posisi yang tidak menguntungkan.
Tulisan ini tidak mempersoalkan pendekatan di atas, apakah kemiskinan merupakan kebudayaan bagi  anak  jalanan  atau  justru  kemiskinannya berasal  dari  struktural  yang  dominan.  Tulisan  ini hanya menekankan bagaimana reaksi anak jalanan sebagai  kelompok  miskin,  dalam  menyikapi tekanan  (opresif)  dari  luar  dirinya.  Salah  satu contohnya  adalah  kasus  anak  jalanan  yang mereposisi  diri  menjadi  Jubeti 4 di  Makassar. Sekalipun  negara  yang  wataknya  koersif  dan opresif, telah memaksa anak jalanan meninggalkan  lampu  merah  dengan  menggunakan instrumen  pemaksa  berupa  regulasi  (Peraturan Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan, Pengemis  dan  Pengamen  di  Kota  Makassar), ditambah  cara-cara  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  yang  terbilang  keras  untuk  memaksa anak  jalanan  agar  sedapat  mungkin  dan  sesegera untuk diinstitusionalisasi, nyatanya tidak memuaskan. Anak jalanan tetap eksis dan melakukan aktivitas ekonomi  walaupun  cara  yang  ditempuh  sama sekali berbeda dengan sebelumnya.
Pembangkangan  simbolik  anak  jalanan bekerja  dalam  berbagai  bentuk,  selain  pada  level aksi,  dari  segi  pengetahuan  mereka  juga melakukan  hal  yang  sama.  Menolak  klaim ( stereotype )  struktur  sosial  yang  ada.  Anak jalanan  sering  dianggap  kotor,  bodoh,  tidak berpendidikan,  jahat  dan  sebagainya  yang  berbau negatif. Mereka menolak pengklaiman sebagaimana studi  yang  dilakukan  oleh  Marquez  (dalam Ertanto,  2000)  mengenai  kaum  muda  jalanan  di Caracas. Ia menunjukkan bahwa anak muda tidak secara  pasif  menerima  begitu  saja  pandangan negatif  dari  luar.  Jalan  raya  bukanlah  sekedar tempat  untuk  bertahan  hidup.  Bagi  kaum  muda, jalanan  adalah  arena  untuk  menciptakan  satu organisasi  sosial,  akumulasi  pengetahuan  dan rumusan  strategi untuk keberadaaan eksistensinya. Artinya  mereka  juga  berupaya  melakukan penghindaran  atau  melawan  pengontrolan  dari pihak  lain.  Bahkan  anak  jalanan  Accra  menolak penyebutan  “ kaya  Boila ”,  karena  dianggap
4 Dalam studi ini penyebutan untuk Pak Ogah cilik menggunakan istilah Jubeti, sedangkan bagi orang dewasa disebut dengan Pak Ogah.
penghinaan  dan  sarat  makna  marginalisasi sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Shanahan (2003)  dalam  tulisannya  yang  menyorot  anak jalanan  di  Accra,  Ghana.  Bahkan  penyebutan kaya Boila dilawan dengan menggunakan fisik.
Kurangnya  –  bahkan  penulis  belum menemukan  tulisan  tentang  anak  jalanan  di Makassar yang membicarakan masalah resistensi – studi  tentang  resistensi  anak  jalanan  terhadap praktik  opresif,  menjadikannya  menarik  diteliti untuk  memahami  apa  motivasi  resistensinya  dan bagaimana  mereka  bertahan  hidup  di  tengah tekanan  yang  mereka  hadapi.  Oleh  karenanya studi ini di fokuskan dan berposisi untuk mengisi kekurangan  literatur  yang  ada  (jika  tidak  ingin disebut kekosongan).
Untuk memfokuskan, tulisan ini mencoba menjawab  pertanyaan  umum  yakni:  bagaimana strategi/siasat anak jalanan ketika melawan praktik opresif?  Tulisan  ini  bermaksud  menjelaskan resistensi anak jalanan ketika menghadapi praktik opresif  yang  dilakukan  oleh  negara  dan  orang- orang  (raja-raja)  jalanan.  Selain  itu,  tulisan  ini juga menggambarkan kondisi yang melatarbelakangi perlawanan  anak  jalanan.  Pendekatan  yang digunakan untuk menyelidiki fenomena resistensi anak jalanan di Makassar adalah kualitatif dengan desain  etnografi.  Pendekatan  kualitatif  dapat membantu memahami secara lebih mendalam dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa- peristiwa,  latar  belakang,  pemikiran  anak  jalanan yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana mereka meletakkan  makna  pada  peristiwa  yang  terjadi. Etnografi  diartikan  sebagai  paparan  deskripsi detail yang holistik dengan berbasiskan penelitian lapangan yang intensif.

## Sebuah Refleksi: Perjuangan Orang-Orang Pinggiran
Hadirnya orang-orang pinggiran tidak lain merupakan  sengitnya  pertarungan  kepentingan  di ranah  sosial.  Orang-orang  ini  kebanyakan  dari kelompok  yang  tidak  mampu  mengartikulasikan kepentingannya  dan  terutama  tidak  memiliki modal  ekonomi  maupun  modal  sosial  yang memadai.  Di  dunia  perkotaan,  lahirnya  orang pinggiran diakibatkan oleh pesatnya pembangunan dan  proses  industrialisasi  yang  tidak  mengakomodasi mereka.  Di  sisi  lain,  proses  industrialisasi  di perkotaan menjadi penggoda terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Yang tidak dapat menyesuaikan diri  kebanyakan  menjadi  warga  miskin  kota  atau
orang-orang  pinggiran,  baik  sebagai  gelandangan maupun sebagai pengemis.
Alkostar (1984: 120-121) dalam penelitiannya tentang gelandangan di Makassar dan Yogyakarta menarik kesimpulan bahwa kemunculan gelandangan atau  pengemis  (orang  pinggiran)  setidaknya  ada dua  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  lebih  kepada  sifat-sifat malas,  tidak  mau  bekerja,  dan  mental  yang  tidak kuat, serta adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sementara  itu,  faktor  eksternal  meliputi  faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama,  dan  letak  geografis.  Intinya  bahwa  orang pinggiran  ini  dalam  kesadaran  mereka  menjadi kewajaran  (terpaksa)  untuk  menggelandang berdasarkan  kondisi  yang  sedang  dihadapi. Ghofur  (2009:53)  mengatakan  lain,  bahwa menggelandang bukan merupakan keadaan terpaksa  yang  disebabkan oleh  keterbatasan  akan tetapi  lebih  jauh  dari  itu,  menggelandang dianggap  sebagai  pilihan  hidup  yang  memuat ekspresi kebebasan.
Sejalan  dengan  Ghofur  (2009),  Dewa (2002)  dalam  penelitiannya  tentang  anak  jalanan di  Yogyakarta  juga  mengemukakan  hal  yang sama. Menjadi anak jalanan yang berjarak dengan orang tua dan warga kota kebanyakan merupakan pilihan  hidup  yang  terlakoni.  Karena  dengan hidup bebas, makna tentang kebebasan menemukan bentuknya.  Pilihan  hidup  demikian  beranjak  dari proses  yang  panjang  sampai  pada  pembentukan pemahaman  akan  nilai-nilai  yang  berlaku  bagi kelompoknya.  Nilai-nilai  ini  kemudian  mengikat dan  menjadi  kesepakatan  bersama  (Beazley, 2003).  Gaya  hidup  (kebebasan)  orang  pinggiran ini dengan sendirinya  menciptakan  garis demarkasi dengan warga kota lainnya.
Situasi  ini  memancing  reaksi  pemerintah dan  warga  kota.  Ini  disebabkan  karena  persepsi tentang  “hidup  ideal”  didominasi  oleh  rezim. Karena  itu,  pola  hidup  bebas  orang  pinggiran menjadi  negasi  bagi  wacana  yang  dibangun  oleh struktur  (rezim).  Mengacu  pada  Haryatmoko (2010),  bahwa  praksis  sosial  itu  diskursif.  Di mana kehidupan sosial tidak lepas dari kontestasi wacana  dan  diorganisir  oleh  nilai-nilai  yang dikonstruksi  berdasarkan  kebutuhan  manusia, hingga  akhirnya  wacana  rezim  tentang  “hidup ideal”  mendominasi  seluruh  tata  nilai  mayoritas warga  kota.  Dalam  konstruksi  sosial,  menurut Haryatmoko  (2010:  136),  kecenderungan  umum yang  terjadi  adalah  lebih  idealis  dari  pada  realis.
Makanya  yang  ideal  lebih  banyak  menentukan tindakan ketimbang realitas apa yang terjadi.
Tulisan  Saya  Sasaki  Shiraishi  (2009) salah  satu  contoh  bagaimana  gaya  hidup  orang- orang pinggiran yang  tinggal di jalanan dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Shiraishi melanjutkan bahwa persepsi yang memonopoli wacana hari ini adalah bahwa orang pinggiran terutama anak-anak yang  tumbuh  dan  besar  di  luar  dari  jaringan keluarga  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak patut dan menyalahi definisi keluarga yang ideal. Sebaliknya,  bagi  mereka  hidup  di  jalanan bukanlah  sekedar  tempat  untuk  bertahan  hidup, bagi  mereka  jalanan  adalah  arena  untuk menciptakan  satu  organisasi  sosial,  akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi untuk keberadaaan eksistensinya  (Marquez  dalam  Ertanto,  2000). Dalam  konteks  Indonesia,  Shiraishi  (2009) menjelaskan  bahwa  fenomena  demikian  tidak lepas  dari  wacana  yang  dibangun  di  masa  Orde Baru,  tentang  keluarga  sejahtera  dan  bahagia. Kehidupan  keluarga  Soeharto  menjadi  rujukan dan Soeharto sebagai “Bapak” menjadi keharusan bagi “Anak” mencontoh kehidupan ideal keluarga Soeharto.
Dewasa  ini,  dari  kaca  mata  pemerintah kota,  kehadiran  mereka  (orang  terpinggirkan) dengan  penampilan  yang  kumal  dipandang sebagai  upaya  pengotoran  kota  dan  sekaligus penyebaran  bibit  perilaku  kriminal  yang  dapat merusak  tatanan  yang  berlaku.  Oleh  karenanya, mereka dianggap tidak layak untuk tinggal di kota dan  harus  disingkirkan  agar  tidak  mengganggu keindahan  dan  tatanan  kota.  Aparat  pemerintah pun  kemudian  melakukan  upaya  koersif  (razia). Dari sudut pandang aparat pemerintah, razia atau penertiban  sosial  diyakini  merupakan  cara  yang paling  jitu  untuk  membersihkan  kota  dari gelandangan  atau  orang  jalanan  (Ghofur,  2009: 54).
Razia  dilakukan  berdasarkan  otoritas yang tidak lain adalah representasi dari kepentingan kelas dominan (mengikuti logika Marx). Meminjam istilah Goffman, pada fase ini adalah fase di mana negara melakukan  upaya “institusionalisasi”
(Jones, 2010: 150). Kelas bawah (orang pinggiran) dijebak  dengan  upaya  koersif  lalu  digiring  ke dalam ruang isolasi agar dibersihkan (rehabilitasi).
Dalam proses  institusionalisasi, pengaturan kehidupan  benar-benar  dirancang  untuk  mengganti citra  diri  yang  ada  dengan yang  baru,  yang  lebih dapat  diterima  oleh  institusi.  Institusi  total  ini
dipahami  sebagai  tempat-tempat  tinggal  dan bekerja di mana sejumlah orang yang dikondisikan sama  dipisahkan dari  masyarakat  yang  lebih  luas untuk  waktu  yang  cukup  lama,  bersama-sama menjalani  kehidupan  yang  diatur  secara  formal berdasarkan jadwal-jadwal yang ketat. Pemberdayaan orang  pinggiran,  terutama  anak  jalanan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  adalah  bagian  dari bentuk ini. Anak jalanan yang terstigmatisasi akan dinormalisasi  sesuai  kaidah  yang  digunakan  oleh Dinas Sosial. Setelah melalui proses, anak jalanan akan  digiring  untuk  sedapat  mungkin  bersosialisasi dalam  dunia  sosial  dengan  citra  diri  yang ternormalisasi.
Cara kerja negara dalam proses penanganan anak  jalanan  dilakukan  dengan  berbagai  cara. Mulai  dari  penerbitan  peraturan  daerah  (perda), razia  sampai  kepada  upaya  hegemonik  lewat reproduksi  wacana.  Stigmatisasi  dilakukan  untuk membingkai  sisi  negatif  dari  anak  jalanan. Pemasangan  reklame  mengenai  anak  jalanan adalah  salah  satu  cara  dalam  mengkampanyekan keburukan  anak  jalanan.  Cara  ini  bekerja  secara halus  ketimbang  razia,  namun  memiliki  dampak yang  luas  bagi  anak  jalanan  sebagai  kelas  sosial bawah.  Belum  lagi  ancaman  bagi  pemberi “sedekah”  kepada  anak  jalanan,  pesannya  sangat jelas  bahwa  peminggiran  anak  jalanan  atau  kelas bawah ini tidak hanya dilakukan secara langsung pada  mereka  melainkan  menyebar  dengan  tujuan pembingkaian  secara  luas  dengan  menembus segala  lapisan  kelas  sosial  yang  ada.  Hingga menciptakan pengaruh secara kuat  kepada semua lapisan bahwa apa yang dipersepsikan selama ini tentang anak jalanan benar adanya.
Apa  yang  dilakukan  oleh  negara  tidak lain  adalah  upaya  penaklukan  terhadap  kelas bawah.  Proses  pendisiplinan  berjalan  satu  arah, karena  memang  sudah  menjadi  watak  alamiah dari kelas dominan, menyebabkan kecenderungan yang  terjadi  menempatkan  kelas  bawah  sebagai kelas  yang  lemah  tanpa  memiliki  kemampuan untuk  membalikkan  keadaan.  Di  sisi  lain  ketika meninjau  konsep  marxian,  kondisi  ini  membuka peluang  dan  sekaligus  mempercepat  proses terjadinya  konflik  kelas.  Ketika  ketimpangan terjadi  semakin  tajam,  maka  peluang  untuk menggerakkan  kelas  bawah  semakin  mudah. Semakin  keras  penindasan,  semakin  berpotensi melahirkan  pembangkangan  atau  perlawanan sebagai antitesisnya.
Lalu  bagaimana  reaksi  orang-orang pinggiran ini? Dewa (2002: 177) dalam tulisannya
“ Sosialisasi  dan  Siasat  (Budaya)  Anak  Jalanan ” mengungkapkan  bahwa  anak  jalanan  tidak selamanya  diam.  Akan  tetapi  mereka  melakukan perlawanan  dengan  menggunakan tubuh sebagai alat. Penggunaan simbol-simbol pada tubuh (cara berpakaian, tato dan tindik) adalah akumulasi dari sebuah  pembangkangan  atas  tata-nilai  yang terbangun  secara  mapan  dan  dikonstruksi  oleh struktur sosial. Menurut hemat penulis, pembangkangan  ini  semakin  memantapkan  proses stigmatisasi  yang  sedang  berlangsung  dan mengkonfirmasi  bahwa  apa  yang  selama  ini distigmakan  kepada  anak  jalanan  memang  benar adanya.
Hanya  saja  apa  yang  ditulis  oleh  Dewa (2002)  tidak  mengungkapkan  bagaimana  taktik- taktik  anak  jalanan  ketika  berhadapan  dengan negara, terutama saat menghadapi razia. Sehingga apa yang dideskripsikan lebih kepada pembangkangan atas  nilai-nilai  yang  berlaku  pada  mayoritas masyarakat  sekitarnya.  Misalnya,  penggunaan tubuh  sebagai  alat  pembangkangan  sama  sekali tidak  merubah  posisi  mereka  di  hadapan  aparat. Mereka  tetap  saja  diberangus  tanpa  ada  upaya frontal untuk menghadang proses razia.
Sementara  itu,  Ghofur  (2009)  dalam tulisannya  mengenai Manusia  Gerobak juga memperlihatkan  bagaimana  orang  pinggiran  ini menggunakan taktik-taktik agar bertahan hidup di jalanan.  Bahwa  untuk  mempertahankan  sumber daya  ekonomi,  manusia  gerobak  harus  berjibaku dengan  negara  (aparat)  dan  masyarakat  di sekitarnya.  Kehadiran  mereka,  baik  di  jalananan maupun di tempat-tempat tertentu dalam melakukan  aktifitas  ekonomi  seringkali  dianggap sebagai  masalah  serius,  mengganggu  ketertiban dan keamanan. Padahal, pada hakikatnya kehadiran mereka  di  jalanan  tidak  lain  sebagai  bagian  dari produk negara yang gagal memberikan kesejahteraan.
Berbeda  dengan  Dewa  (2002),  Ghofur (2009)  dalam  menarasikan  tulisannya,  memulai dengan  cara  meletakkan  kelas  bawah  (orang pinggiran) sebagai subjek yang aktif dan rasional. Olehnya  itu,  tekanan  dari  kelas  dominan  tidak hanya diterima begitu saja, tetapi direspon dengan penuh kalkulasi, memanfaatkan jaringan kekerabatan dan  belajar  dari  pengalaman  masa  lalu  mereka sebagai  modal  dalam  membangun  strategi. Dengan  begitu,  kehadiran  mereka  tidak  hanya menjadi objek yang pasif, sekalipun kecenderungannya mereka ditundukkan, dikuasai, dan dipinggirkan oleh kelas dominan. Sebagaimana biasanya,  kelas  dominan  atau  struktur  dominan
selalu  menjaga  perangkat  sosial  yang  ada  agar nilai-nilai yang diwacanakan tetap menjadi mapan dan  tidak  tergoyahkan  oleh  kekuatan  lain  (kelas bawah).  Struktur  dominan  akan  menggunakan berbagai  saluran  sosialisasi  yang  dikuasainya, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung untuk  memberikan  pengesahan  dan  pembenaran serta untuk menanamkan nilai-nilai yang menguntungkan  pihak  yang  berkuasa.  Meski begitu,  manusia  gerobak  dengan  kapasitas  dan kesempatan yang berbeda-beda tetap menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi melalui praktik keseharian (Ghofur, 2009: 34).
Selain  itu,  manusia  gerobak  yang digambarkan  oleh  Ghofur  (2009)  memanfaatkan jaringannya  secara  efektif,  baik  jaringannya dengan kerabat maupun bukan  kerabat. Misalnya saja, saat akan dilakukan razia, mereka memanfaatkan  informasi  yang  diberikan  oleh aparat. Dari informasi yang didapat memudahkan mereka  untuk  menghindar  dari  proses  razia, karena  biasanya  aparat  sering  menghubungi mereka  sebelum  diadakan  razia.  Sekalipun demikian,  mereka  tetap  tidak  bisa  lepas  dari bidikan  aparat  lainnya.  Dalam  kacamata  aparat, mereka  tetap  sebagai  masalah  perkotaan  yang harus disingkirkan.
Dari  kedua  tulisan  yang  ada,  baik  Dewa (2002)  maupun  Ghofur  (2009),  fokus  kajian mereka  lebih  menekankan  pada  upaya survival dari orang pinggiran dalam menghadapi lingkungan sekitarnya,  ketimbang  menjelaskan  resistensinya kepada negara.  Di  sinilah letak perbedaan tulisan ini,  jika  kedua  literatur  sebelumnya  lebih  kepada resistensi  secara  horizontal,  tulisan  ini  akan mencoba  menjelaskan  resistensi  yang  bersifat vertikal,  yakni  ketika  anak  jalanan  berhadapan dengan negara.
Lalu apa yang dapat dipetik dari uraian di atas? Pertama, bahwa kehidupan orang pinggiran terutama  anak  jalanan  terlalu  didominasi  oleh wacana  tentang  “hidup  ideal”  sebagaimana diimajinasikan oleh negara. Bahwa anak seharusnya sekolah,  menurut  pada  orang  tua  dan  tidak berkeliaran  di  jalanan.  Cara  pandang  demikian mempengaruhi  seluruh  tindakan  negara  dalam memperlakukan  anak jalanan. Razia sampai pada proses  institusionalisasi  adalah  sarana  untuk mewujudkan  cita-cita  tentang  hidup  ideal. Sekalipun upaya demikian kadangkala tidak berhasil, cara-cara  itu  tetap  saja  dilakukan.  Contohnya  di kota  Makassar,  dari  tahun  ke  tahun  anak  jalanan tetap  bertambah  sekalipun  razia  telah  beberapa
kali  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  tentu menimbulkan  pertanyaan,  mengapa  mereka  tetap eksis?; Bagi anak jalanan, imajinasi tentang hidup ideal  terletak  pada  bagaimana  mereka  menikmati hidup  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  tanpa ada yang menilai tentang kehidupan yang mereka jalani. Studi ini ingin memperlihatkan bahwa apa yang dibayangkan oleh negara tentang hidup ideal bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh anak  jalanan.  Dari  cara  pandang  yang  berbeda  ini melahirkan pembangkangan.
Kedua, studi  selama  ini  tentang  orang pinggiran  terutama  anak  jalanan  kebanyakan memposisikan  mereka  sebagai  subjek  yang  pasif dan  tidak  dapat  melakukan  apa-apa  yang  dapat merubah  kehidupan  mereka  menjadi  lebih  layak (misalnya  Andari, 2013;  Suyatna,  2011).  Dengan demikian, mengesampingkan potensi anak jalanan dalam mengartikulasikan kepentingan mereka dan cara  mereka  membangun  strategi  untuk  bertahan di jalanan.
Studi  ini  akan  menunjukkan  bahwa  apa yang dibayangkan selama ini sangat keliru. Anak jalanan  yang  dianggap  lemah  dan  tidak  memiliki masa depan yang jelas justru memiliki pengetahuan  yang  memungkinkan  mereka  tetap eksis  di  jalanan.  Berbagai  taktik  digunakan,  baik yang  berpusat  pada  tubuh  ataupun  aspek  di  luar dirinya  dimanfaatkan  untuk  mencapai  tujuan mereka terutama menyangkut keamanan subsistensi diri dan keluarganya.
Sekalipun  stigmatisasi  yang  dialami sebagai  kelompok  yang  lemah  secara  ekonomi dan atribut kekurangan lainnya menjadi kelemahan  baginya,  namun  di  sisi  lain  mereka juga  memiliki  “senjata-senjata”  yang  dapat dipertaruhkan  dan  dimobilisasi  dalam  medan pertempuran untuk menegosiasikan posisi mereka.  Anak  jalanan  sebagai  subjek  yang  aktif memungkinkan untuk melakukan upaya modifikasi  strategi  dan  alat  perjuangan  mereka hingga  ada  keseimbangan  kekuasaan  secara simbolik.

## Siasat Sebagai Tindakan Resistensi
James  C.  Scott  (1993)  mendefinisikan resistensi sebagai.
Perlawanan  ( resistance )  penduduk  desa dari  kelas  yang lebih rendah  adalah  tiap (semua)  tindakan  oleh  (para)  anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan  atau  menolak  tuntutan- tuntutan (misalnya sewa, pajak,
penghormatan)  yang  dikenakan  pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya  tuan  tanah,  negara,  pemilik mesin,  pemberi  pinjaman  uang)  atau untuk  mengajukan  tuntutan-tuntutannya sendiri  (misalnya  pekerjaan,  lahan, kemurahan  hati,  penghargaan)  terhadap kelas-kelas atasan ini. (Scott, 1993: 302)
Pengertian  resistensi  Scott  di  atas menandakan  bahwa  resistensi  lahir  dari  struktur masyarakat  yang  berlapis,  dari  kelas  bawah terhadap kelas atas. Karena itu, dominasi menjadi kata  kunci  atas  terjadinya  perlawanan.  Studi  ini menggunakan  kata  opresif  untuk  menggantikan kata  dominasi  yang  bias  kelas.  Opresif  lebih terbuka  untuk  menafsirkan  penindasan  antar kelompok  tanpa  memasukkan  definisi  kelas sebagai  prasyarat.  Sebagaimana  kita  akan dudukkan relasi kuasa antara anak jalanan dengan negara dan raja-raja jalanan di pihak lain.
Dari  definisi  resistensi  Scott,  corak resistensi tidak memiliki keharusan untuk mengambil  aksi  bersama  (Scott,  1993:303). Artinya, resistensi dapat dilakukan oleh individu- individu  tertentu  dan  dilakukan  tanpa  koordinasi. Sekalipun  Gerald  Mullin,  terutama  Eugene Genovese,  menyebut  tindakan  tanpa  koordinasi itu  sebagai  tindakan  a-politis  dikarenakan keterbatasnnya  untuk  menghasilkan  akibat-akibat revolusioner.  Akan  tetapi  Scott  membantah bahwa bukankah justru tindakan-tindakan revolusioner  juga  lebih  banyak  gagal  dari  pada berhasil (h. 306).
Seperti  dikemukakan  oleh  Mullin  dan Genovense  (dalam  Scott,  1993:  305),  tindakan politis  berciri-ciri:  (1)  Terorganisasi,  sistematis, dan  kooperatif;  (2)  Berprinsip  dan  tanpa  pamrih; (3)  Mempunyai  akibat-akibat  revolusioner;  (4) Mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar  dari  dominasi,  sedangkan  tindakan  apolitis umumnya  memiliki  karakteristik  (1)  Tidak terorganisasi,  tidak  tersistematis  dan  individual; (2)  Bersifat  untung-untungan  dan  berpamrih (nafsu  akan  kemudahan);  (3)  Tidak  mempunyai akibat  revolusioner;  (4)  Dalam  maksud  dan logikanya  mengandung  arti  penyesuaian  dengan sistem dominasi yang ada.
Scott lebih sependapat dengan pandangan kedua  yang  menempatkan  pembangkangan- pembangkangan  individu  sebagai  bagian  dari perlawanan yang menimbulkan keuntungan jangka panjang.  Perlawanan  ini  disebut  Scott  sebagai perlawanan  sehari-hari  ( every  day  forms  of
resistance) (Scott,  2000).  Perlawanan  ini  bersifat tanpa  organisasi,  tanpa  memiliki  basis  kesadaran kelas,  tanpa  konfrontasi.  Scott  (1990;  2000:44) membagi  ke  dalam  dua  bentuk  resistensi,  yakni yang  sifatnya hidden  transcript dan public transcript . Hidden  transcript membicarakan resistensi yang sifatnya penyamaran atau simbolik,  sementara public  transcript lebih bersifat  frontal  dan  pembangkangan  langsung. Dalam  studi  ini,  lebih  banyak  menggunakan model hidden  transcript dalam  menjelaskan resistensi  anak  jalanan  Makassar  sekalipun demikian public  transcript tetap  digunakan  ketika ditemukan  adanya  model  konfrontasi  yang dilakukan oleh anak jalanan Makassar.
Konsep  perlawanan  sehari-hari  James  C. Scott secara fundamental telah mengubah pandangan  kita  tentang  “politik  perlawanan”,  di mana  kehidupan  yang  biasa-biasa  saja  yang nampak  seperti  keumuman  menjadi  menarik untuk  dibicarakan  sebagai  bagian  dari  resistensi kelompok yang lemah dan sarat dengan kontestasi kuasa.
Senjata  bagi  orang-orang  kalah  adalah satu  istilah  yang  digunakan  oleh  James  C.  Scott untuk  menggambarkan  pola  perlawanan  kelas bawah  di  Sedaka  Malaysia.  Senjata  ini  bersifat halus  dan  menjadi  kebiasan  sehari-hari,  sehingga dianggap  sebagai  sebuah  keumuman.  Konsep Scott  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk melacak bagaimana anak jalanan melawan negara dan  raja-raja  jalanan  tanpa  konfrontasi  secara langsung.
Konsep  perlawanan  sehari-hari  yang dikemukakan oleh  Scott,  setidaknya  menekankan pada  pertarungan  simbolik  yang  berlangsung secara halus tanpa konfrontasi secara langsung. Di mana satu kelompok yang tertekan menggunakan senjata yang dianggap keumuman dan menampilkan  kesan  kepatuhan  tanpa  subtansi. Artinya,  bahwa  kepatuhan  yang  dipertontonkan pada  dasarnya  hanyalah  alat  untuk  mengelabuhi kecurigaan penindas terhadap mereka.
Strategi  demikian  menurut  Scott,  jika dilakukan secara terus menerus maka dimungkinkan terjadinya  keruntuhan  perencanaan  yang  bersifat hegemonik oleh penindas. Di samping itu, strategi ini  tidak  mesti  dilengkapi  sistem  koordinasi formal  atau  perencanaan,  melainkan  dapat dilakukan  semacam  bentuk  kerja  sama  pribadi, dilakukan  dalam  proses  tenang  dan  setengah- tengah (Scott, 2000:40).
Pola tindakan ini biasanya menipu, akibat dari perlawanan sehari-hari yang terus berlangsung. Ini digambarkan dalam bentuk analogi oleh Scott, sebagai  tindakan  jutaan  binatang  kecil  laut  yang menciptakan batu karang yang dapat menggorogoti atau  bahkan  mengandaskan  kapal  atau  negara (Scott, 2000:49). Perlawanan sehari - hari ini, bisa juga  diterapkan  dalam  kasus  perseteruan  secara halus antara negara dan rakyatnya. Ini bisa dilihat dari temuan Goran Hyden yang dikutip oleh Scott (2000;43),  tentang  petani  Afrika  Timur  yang berhasil setelah beberapa puluh tahun menggagalkan atau  menghindari  kebijakan-kebijakan  negara yang  mengancam  bagi  kehidupan  para  petani. Untuk  kasus  anak  jalanan  Makassar  adalah  salah satu  contoh  yang  dapat  dijelaskan  dengan menggambarkan bagaimana praktik-praktik menipu bekerja,  menunduk  tapi  menanduk.  Sekalipun beberapa  kasus  dapat  dikatakan  sebagai  strategi lain  yang  sifatnya  frontal  dan  terbuka,  model frontal  yang  terbuka  disebut  sebagai public transcript yang  dikarakteristikkan  dengan  interaksi terbuka  antara  kelas-kelas  tersubordinasi  dengan kelas-kelas yang mendominasi (Scott, 1990).
Kasus  anak  jalanan  yang  mereposisi  diri mereka  dari  “penghuni  lampu  merah”  menjadi juru belokan/tikungan (jubeti) justru efektif untuk mempertahankan eksistensi mereka di jalanan. Ini dianggap  sebagai  hal  biasa,  tindakan  yang disamakan  dengan  juru  parkir  yang  membantu dari  segi  keamanan  dan  kemudahan.  Di  sisi  lain, tidak  lagi  menjadi  lahan  garapan  bagi  Satpol  PP karena kesan yang dimunculkan oleh anak jalanan adalah menjual jasa. Bukankah subtansinya sama ketika mereka “ ngamen ” yang juga menjual jasa? Di  atas  pentas  boleh  dikatakan  bahwa  anak jalanan  telah  mampu  menundukkan  hegemoni negara secara simbolik.
Menurut  Scott,  perlawanan  bukanlah untuk  menjatuhkan  atau  mengubah  sebuah  sistem dominasi,  melainkan  untuk  bertahan  hidup. Perlawanan  sehari-hari  inilah  yang  disebut  Scott sebagai transkrip di balik layar ( hidden transcript ). Dengan  merujuk  pada  pengertian  itu,  tidak  ada keharusan bahwa perlawanan selalu dalam bentuk aksi bersama, frontal, atau konfliktual, atau dalam bentuk aksi yang berwatak ideologis. Perlawanan demikian jika kita lihat secara detail dan saksama dilakukan  dalam  praktik-praktik  harian  yang halus,  meluruhkan,  dan  melarutkan  sesuatu  yang pada  awalnya  digunakan  sebagai  alat  dominasi. Salah  satu  teknik  melawan  adalah  melalui  taktik penguasaan  ruang  tertentu,  melalui  ruang-ruang yang  dikuasai  mereka  melakukan  perlawanan
simbolis berupa aksi-aksi bicara dengan menolak definisi  yang  diberikan  oleh  pihak  lain  dan memaknai  pengalaman  mereka  sendiri.  Selain aksi  bicara,  perlawanan  simbolis  juga  muncul dalam cara berpakaian mereka.
Pertarungan simbolis bukan hanya penafsiran belaka,  melainkan  berada  dalam  konteks  untuk mempertahankan  diri  agar  dapat  makan.  Dengan demikian,  menguasai  atau  mempertahankan ruang,  aksi-aksi bicara, dan  penampilan berpakaian adalah taktik-taktik yang digunakan untuk mempertahankan  diri  agar  dapat  tetap  bertahan hidup (Ghofur, 2009).
Kehadiran  anak  jalanan  di  beberapa belokan/  tikungan,  sebagai  tanda  pergeseran  dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Perencanaan tata  kota  yang  membidik  anak  jalanan  agar meninggalkan  ruang  (jalanan)  sama  sekali  tidak memiliki  efek  yang  keras  dan  mengalami kejatuhan  yang  serius  bagi  anak  jalanan.  Mereka tetap survive dengan  mengandalkan  kemampuan mereka sendiri yang penuh keterbatasan itu.

## Praktik Opresif: dari Negara sampai Raja- Raja Jalanan
Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana tindakan  opresif  negara,  ada  baiknya  dijelaskan terlebih dahulu dari mana datangnya kewenangan negara  untuk  melakukan  opresif  terhadap  anak jalanan dan bagaimana anak jalanan diberikan hak dan kewajiban sebagai perwujudan dari pembatasan kebebasan anak jalanan. Olehnya itu, Perda  sebagai  norma  dijadikan  titik  awal  untuk memahami tindakan negara karena menurut hemat penulis  dari  sinilah  datangnya  distribusi  kekuasaan yang  memberikan  kewenangan  pada  negara (aparat) dan sekaligus membatasi kebebasan anak jalanan.
Perda 2/2008 lahir akibat dari keprihatinan pemerintah  kota  dalam  melihat  kondisi  sosial anak jalanan yang memprihatinkan, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya (Wawancara dengan  Kabid  Rehabilitasi  Dinas  Sosial,  15 Agustus  2014).  Di  sisi  lain  yang  menjadi  dasar pertimbangan  adalah  “(a)  bahwa  dalam  rangka menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan,  ketertiban dan  kemanfaatan  sesuai  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan  terhadap  anak  jalanan,  gelandangan, pengemis  dan  pengamen  agar  mereka  dapat menjadi  warga  Kota  Makassar  yang  lebih bermartabat;  (b)  bahwa  mengingat  keberadaan
anak jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan pengamen  cenderung  membahayakan  dirinya sendiri  dan/atau  orang  lain  dan  ketentraman  di tempat  umum  serta  memungkinkan  mereka menjadi  sasaran  eksploitasi  dan  tindak  kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara konfrehensif,  terpadu  dan  berkesinambungan” (Perda 2/2008, Menimbang, poin a dan b).
Dasar  pertimbangan  di  atas  sangat  ideal dibanding  kenyataan  bahwa  yang  menjadi kepentingan negara sesungguhnya adalah bagaimana kota  tampil  dengan  wajah  yang  sesuai  dengan ideologi  ketertiban,  ketentraman  umum,  keindahan kota. Ini bisa dikaitkan dengan visi kota Makassar Menuju Kota Dunia yang juga bertepatan dengan hadirnya  Perda  2/2008.  Bahwa  pencapaian  kota dunia, maka dengan sendirinya harus menyesuaikan dengan  standar-standar  kota  modern  yang  tertata dengan  baik  ditambah  persoalan-persoalan  sosial yang teratasi. Kaitannya dengan ideologi ketertiban, maka jelas pada pasal 3 poin a tentang tujuan  pembinaan,  di  mana  dijelaskan  bahwa tujuannya  adalah  “menciptakan  ketertiban  serta ketentraman masyarakat”.
Selain itu, juga diperkuat dari keterangan Kasatpol PP dan Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota  Makassar,  bahwa  keberadaan  anak  jalanan ini  mengganggu  dan  membahayakan  pengguna jalan  yang  dapat  ditafsirkan  sebagai  persoalan “ketentraman  masyarakat”  tadi  (Wawancara,  14 dan 15 Agustus 2014). Karenanya untuk mencapai tujuan  negara,  maka  diperlukan  cara-cara  taktis yang dapat memudahkan.
Kalaupun  Perda  2/2008  telah  mengatur hak-hak  bagi  warga  (anak  jalanan)  untuk diperlakukan  dengan  baik,  diberikan  jaminan akan  terpenuhinya  hak  mereka.  Di  sisi  lain, mereka  juga  harus  patuh  dan  tunduk  pada kewajiban-kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh negara. Misalnya, setiap anak berhak untuk dapat hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi;  setiap  anak  berhak memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadi  sesuai  dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya (Pasal 44 poin  1  dan  2).  Di  sisi  lain,  negara  juga  memiliki hak  (wewenang)  untuk  menentukan  boleh tidaknya anak melakukan aktivitas di jalanan.
Karena  negara  dipandang  sebagai  aktor rasional,  maka  negara  memiliki  tujuan  terkait dengan  batasan-batasan  yang  diberikan  kepada
warganya  sendiri.  Ini  dapat  diketahui  manakala dilakukan penyelidikan terkait dengan keputusan- keputusan yang dibuatnya, sebagaiman dijelaskan di  atas  terkait  tujuan  negara.  Jika  negara dipandang sebagai aktor rasional, tentunya segala kebijakannya  memberikan  asas  manfaat  yang lebih.  Bagaimana  jika  kebijakan  yang  dimaksud memberikan  dampak  sosial  yang  buruk  bagi warganya?.
Dari  segi  identitas  sosial  anak,  Perda 2/2008  dengan  jelas  mengatakan  “bahwa  dalam rangka  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan, ketertiban  dan  kemanfaatan  sesuai  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  maka  dipandang  perlu  dilakukan pembinaan  terhadap  anak  jalanan,  gelandangan, pengemis  dan  pengamen  agar  mereka  dapat menjadi  warga  Kota  Makassar  yang  lebih bermartabat”.  Dalam  frasa  ini  boleh  dikatakan bahwa  anak  jalanan  sejak  awal  telah  dilabeli sebagai  warga  kota  yang  “kurang  bermartabat”. Pada  penjelasan  lain,  anak  jalanan  diidentikkan dengan pengganggu ketertiban atau membahayakan ketenteraman  umum.  Konsekuensi  dari  regulasi ini  adalah  terciptanya  identitas  sosial  bagi  orang- orang jalanan, termasuk anak jalanan.
Pengelompokan antara anak jalanan yang kurang  bermartabat  dengan  warga  kota  lain  yang lebih  bermartabat,  dilegalkan  dalam  produk hukum  yang  menggunakan  alasan  moral,  kultur dan aspek lainnya sebagai dasar untuk menjustifikasi.  Hal  ini  bersifat  rasional  bagi warga  kota  kebanyakan  yang  telah  dicangkoki pemikiran  sejak  awal  yang  memiliki  sejarahnya sendiri, sehingga sulit untuk keluar dari pemaham kaku  tersebut.  Karena  ini  diterima  sebagai pendapat  umum  ( common  sense )  yang  kemudian dibenarkan  secara  legal  formal,  maka  negara mendapatkan kekuatan untuk melakukan tindakan koersif dalam usaha melenyapkan anak jalanan.
Dikarenakan  Perda  telah  mengelompokkan anak  jalanan  sebagai  warga  yang  “kurang bermartabat”,  sehingga  pembinaan  anak  jalanan diperlukan  “ agar  mereka  dapat  menjadi  warga Kota  Makassar  yang  lebih  bermartabat ”  (Perda, 2/2008).  Termasuk  di  dalamnya  pernyataan Kasatpol  PP  yang  menggambarkan  anak  jalanan sebagai pengganggu sekalipun  pertimbangan moral juga disisipkan dengan adanya keprihatinan bagi  keselamatan  anak  jalanan  (Wawancara dengan  Kaspol  PP  Kota  Makassar,  14  Agustus 2014).  Justifikasi  ini  mendorong  terjadinya tindakan-tindakan koersif sampai kepada
institusionalisasi oleh negara, yang dapat dibenarkan secara legal.
Baik  Perda  maupun  pernyataan  Kasatpol PP,  justifikasi  demikian  melahirkan  identitas sosial  bagi  anak  jalanan  yang  dengannya menciptakan  demarkasi  di  ranah  sosial,  antara yang bermartabat (normal) dan tidak  bermartabat (abnormal).  Akibat  dari  adanya  demarkasi,  label abnormal  menjadi  keniscayaan  dan  menyebar  ke dalam sendi-sendi kehidupan warga kota lainnya. Justifikasi  ini  tidak  lain  merupakan  serangkaian dominasi,  yang  bekerja  dengan  cara  praktik pembelahan.
Penangkapan  yang  dilakukan  atas  Aco 5 dikarenakan  aktivitasnya  sebagai  pengamen  yang menurut  ketantuan  Perda  dianggap  sebagai pelanggaran dan tidak bermartabat dapat dikemukakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satpol  PP  yang  berakar  dari  praktik  labeling  di dalam  Perda  2/2008.  Aco  dan  anak  jalanan lainnya merupakan korban dari pengkotak-kotakan yang  bekerja  secara  terselubung.  Berangkat  dari argumentasi  yang  didominasi  atas  penilaian subjektif  yang  kemudian  diformalkan  dalam bentuk regulasi.
Perda  2/2008  memberikan  kewenangan kepada  Satpol  PP  dan  Dinas  Sosial  dalam  hal penangan  anak  jalanan,  di  samping  membatasi kebebasan  anak  jalanan  melakukan  aktivitas. Karena  kewenangan  itulah,  maka  Satpol  PP  dan Dinas  Sosial  melakukan  razia  untuk  membatasi keberadaan anak jalanan. Hanya saja dalam setiap kali  razia,  seringkali  bertindak  represif  yang mengakibatkan anak jalanan menjadi korban.
5 Aco  (16),  dulunya  berprofesi  sebagai pengamen,  juru  parkir  liar  dan  juga  pernah  berprofesi sebagai  penjaja  koran.  Dia  meninggalkan  profesinya sebagai  pengamen  dan  juru  parkir  karena  sering ditangkap  saat  razia  dilakukan  oleh  Satpol  PP. Sementara  itu,  dia  meninggalkan  profesinya  sebagai penjaja  koran  setelah  ditipu  oleh  bosnya  yang  suka judi,  sehingga  gajinya  tidak  pernah  dia  terima.  Aco merupakan  anak  keempat  dari  lima  bersaudara.  Orang tuanya  sudah  meninggal  dunia  dan  kini  dia  tinggal dengan  neneknya.  Aco  yang  pernah  mengenyam pendidikan  sampai  kelas  3  Sekolah  Dasar  (SD)  ini merupakan keluarga miskin. Hasil yang dia dapatkan di jalanan  digunakan  untuk  kebutuhan  hidup  sehari-hari bersama  neneknya  dan  adiknya.  Sementara  itu, kakaknya  bekerja  sebagai  buruh  harian  dengan pendapatan yang tidak menentu. Sekarang, Aco merasa nyaman dengan profesi barunya sebagai Jubeti.
Razia  ini  rutin  dilakukan  sebagaimana diutarakan  oleh  Kasatpol  PP  kepada  penulis  saat melakukan  wawancara  pada  tanggal  14  Agustus 2014  di  Makassar.  Setiap  dilakukan  razia  ada beberapa orang jalanan yang biasanya kedapatan, baik  anak-anak  maupun  orang  dewasa  yang melakukan  aktivitas  di  jalan  sebagai  pengemis, pengamen  dan  sebagainya,  mereka  inilah  yang kemudian ditangkap lalu diberikan pembinaan.
Proses  penangkapan  yang  dilakukan Satpol  PP  tidak  semua  dilakukan  dengan  jalan lunak  akan  tetapi  biasanya  dilakukan  dengan sedikit  keras.  Termasuk  anak  jalanan  yang kedapatan melakukan aktivitas sebagaimana yang dilarang  dalam  Perda,  diperlakukan  secara  kasar baik  sifatnya  fisik  maupun  secara  verbal,  Ini diakui  oleh  anak  jalanan  yang  penulis  temui  di lapangan. Sementara itu, alat-alat yang digunakan anak  jalanan  seperti  gitar  bagi  pengamen,  alat mereka dapat  dihancurkan dan biasanya memang dihancurkan  oleh  Satpol  PP  karena  tindakan  ini dijamin dan dibenarkan secara legal dalam Perda 2/2008  Pasal  52  ayat  3,  di  mana  “sanksi  kepada pengamen  yang  mengamen  di  jalanan  dilakukan penyitaan  peralatan  musik  dan  dapat  dilakukan pemusnahan”.
Tindakan  represif  dengan  menggunakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP, sepertinya  jalan  pintas  untuk  memberikan  efek jera  pada  anak  jalanan,  dikarenakan  anak  jalanan yang telah dirazia atau telah direhabilitasi di Panti Sosial  tetap  turun  ke  jalan.  Sehingga  bisa dijadikan  alasan  kenapa  tindakan  kekerasan dilakukan.  Tindakan  represif  bukan  berarti  dapat dibenarkan  dalam  konteks  pembinaan  bagi  anak jalanan.  Justru  tindakan  represif  menghilangkan semangat  dari  pembinaan  yang  digalakkan  oleh pemerintah kota.
Perlakuan  terhadap  anak  jalanan  tidak berhenti  pada  sekedar  stigmatisasi  negatif ( labeling )  atau  diperlakukan  secara  kasar,  tetapi juga  pada  penangkapan  anak  jalanan  yang diserahkan  kepada  Dinas  Sosial  untuk  menjalani “rehabilitasi sosial”. Sistem rehabilitasi  tidak lain merupakan sistem institusi total yang diperkenalkan  oleh  Goffman.  Dalam  rehabilitasi tersebut,  individu  akan  “dikerangkeng”  dan dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  yang “bermartabat”.  Sistem  ini  akan  mendisiplinkan para  penyimpang  yang  telah  mendapatkan  label dari  pemegang  otoritas  (Pemerintah  Kota Makassar).  Anak  jalanan  yang  dimasukkan  ke dalam  panti,  akan  “dibina”  dan  diberikan
pelatihan-pelatihan  agar  kelak  setelah  keluar panti,  mereka  tidak  lagi  turun  ke  jalanan.  Atau anak-anak  yang  putus  sekolah  akan  dimasukkan kembali  ke  sekolah  sementara  orang  tua  anak akan  diberikan  modal  usaha  agar  dapat menjalankan  kehidupan  normal  (Wawancara dengan  Kabid  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial Kota Makassar, 14 Agustus 2014).
Model  institusionalisasi  ini  terkadang tidak berhasil, banyak anak jalanan tetap turun ke jalan.  Dan  bahkan  orang  tua  anak  yang  telah diberi  modal,  justru  modal  yang  diberikan  lebih banyak  masuk  “kantong”  daripada  digunakan untuk membuka usaha baru. Sementara pemerintah kota  berharap  bahwa  modal  yang  diberikan  agar dipergunakan sebaik-baiknya dengan cara membuka usaha  baru yang memungkinkan anggota keluarganya dapat dihidupi.
Dari uraian di atas, mulai proses labeling sampai  pada  institusionalisasi  pada  dasarnya berbicara  tentang  kekuasaan  sebagai  perwujudan dari  statisme  negara.  Orang-orang  atau  institusi yang  memiliki  otoritas  akan  menggunakan instrumen  apa  saja  dalam  melemahkan  orang- orang  yang  tidak  memiliki  kekuasaan.  Dalam kasus  anak  jalanan,  instrument  hukum  menjadi dominan digunakan sebagai alat pukul bagi anak- anak  yang  tidak  memiliki  kekuasaan.  Anak-anak yang  telah  dikategorisasi  atau  di  label  sebagai orang  bodoh,  kotor  dan  sebagainya  oleh  orang- orang atau institusi yang berkuasa, maka menjadi sah  untuk  diperlakukan  berdasarkan  kehendak dari pemegang ototritas. Akan tetapi, anak jalanan sebagai  aktor  rasional  memiliki  kapasitas  untuk menerima  atau  menolak  klaim  sang  pemegang otoritas.
Anak  jalanan  tidak  hanya  berhadapan dengan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  aparat, mereka juga harus menghadapi tekanan lain yang berasal  dari  sesamanya  sebagai  orang  jalanan, seperti  Pak  Ogah.  Pak  Ogah,  yang  rata-rata  telah berusia  dewasa  dengan  tampilan  fisik  yang  jauh lebih  besar  dari  kebanyakan  anak  jalanan, memiliki  pengaruh  dan  kekuatan  yang  jika dikerahkan  secara  maksimal  akan  menyudutkan anak jalanan.
Kehadiran  Pak  Ogah  bukan  sekedar bagaimana  mereka  punya  andil  dalam  proses lancarnya  lalu  lintas  di  Makassar,  akan  tetapi kehadirannya  juga  menjadi  ancaman  bagi kelangsungan  aktivitas  anak  jalanan.  Anak jalanan yang biasanya menghabiskan aktivitasnya di  jalan,  sebagaimana  yang  dilakukan  Pak  Ogah,
yakni  mengatur  lalu  lintas,  terkadang  harus meninggalkan  lahan  garapan  mereka  manakala Pak  Ogah  berhasrat  menguasai  lahan  yang  telah dikuasai oleh anak jalanan.
Selain aparat dan Pak Ogah, tekanan juga datang  dari  preman  jalanan.  Anak  jalanan  tidak jarang  mendapatkan pukulan dari  preman,  jika  si anak  menolak  memberikan  uang.  Dengan  postur tubuh  yang  memadai,  si  preman  dengan  mudah menaklukkan  anak  jika  terjadi  kontak  fisik. Pengakuan beberapa  anak, mereka  lebih bersedia memberikan  sebagian  dari  uang  yang  mereka dapatkan, ketimbang mendapatkan ba’ji [pukulan] atau  konfrontasi  secara  langsung.  Ini  dilakukan untuk meminimalisir risiko yang lebih memberatkan bagi  mereka.  Bahkan  jika  si  anak  menampilkan kesan  melawan,  maka  tidak  jarang  mereka  akan diintimidasi  secara  terus-menerus.  Preman  justru akan  lebih  sering  datang  berkunjung,  karena dianggap  si  anak  akan  semakin  membangkang jika tidak mendapatkan pengawasan atau kunjungan yang rutin. Apabila si anak memberikan kesan  patuh  dan  cepat  memberikan  uang,  si preman tidak akan melakukan kekerasan.
Dari  kekerasan  yang  mengancam,  anak jalanan  memiliki  cara  untuk  mensiasati  preman. Uang  yang  mereka  dapatkan  dapatkan  akan disembunyikan  di  tempat-tempat  tertentu  agar tidak  terlihat  oleh  preman.  Karena  menurut mereka  biasanya  si  preman  tidak  segan  untuk menggeledah si anak. Dengan cara menyembunyikan sebagian  hasil,  anak  jalanan  dengan  sendirinya menyelamatkan  hasil  yang  mereka  dapatkan dengan susah payah.
Preman  yang  sering  mengganggu  anak jalanan,  bukanlah  preman  tulen.  Akan  tetapi preman gadungan yang masih remaja. Bahkan ada sebagian  yang  justru  dikenal  oleh  anak  jalanan dikarenakan mereka tinggal dalam satu kompleks. Biasanya  mereka  memalak  anak  jalanan  karena ingin  membeli  minuman  atau  obat-obatan.  Ini diketahui dari pengakuan anak jalanan (Wawancara dengan Aco, 20 April 2014).
Jika  preman  biasanya  memalak,  lain halnya dengan sang pelindung. Sang pelindung ini menjadi  patron  bagi  si  anak.  Apabila  terjadi sesuatu  pada  si  anak,  misalnya  tertangkap  razia. Maka sang pelindung ini akan bergerak cepat dan menghubungi  koneksinya  di  jajaran  aparat  untuk membebaskan  anak-anaknya.  Dari  perlindungan ini,  maka  si  anak  harus  memenuhi  kewajibannya kepada  si  patron  dengan  cara  memberikan setoran.  Jumlah  setoran  sebesar  Rp.5.000,-  setiap
hari, apabila si anak turun ke jalan. Dan apabila si anak  tidak  menyetor,  maka  akan  mendapatkan ganjaran,  baik  sifatnya  fisik  maupun  kekerasan verbal.
Saat  penulis  melakukan  wawancara  pada tanggal  29  Maret  2014,  kebetulan  pada  saat  itu sang  patron  ada  dilokasi,  namanya  bunda  Mita (bukan  nama  sebenarnya).  Bunda  Mita  inilah yang  banyak  memberikan  bantuan  kepada  anak jalanan  yang  berada  di  bawah  kendalinya. Mengenai  setoran,  ini  disampaikan  sendiri  oleh bunda  Mita  kepada  penulis.  Bunda  Mita  juga memberikan  aturan  tambahan  bagi  anak-anaknya yang  masih  sekolah.  Bagi  yang  masih  sekolah, anak  akan  dibatasi  jam  terbangnya.  Bunda  Mita bahkan  memaksa  anak-anak  yang  masih  sekolah untuk pulang ke rumah pada jam 7 malam, seperti yang terjadi pada Cidu 6 .
Mengenai sanksi, saat perbincangan saya sementara  berlangsung  dengan  bunda  Mita  dan beberapa  anak-anaknya  di  tepi  jalan.  Tiba-tiba muncul  seorang  anak,  yang  ternyata  belum menyetor  kepada  bunda  Mita  dari  hari  kemarin. Anak tersebut tidak hanya mendapat umpatan dari bunda Mita, akan tetapi anak-anak yang lain juga ikut  mengejek.  Bahkan  salah  seorang  di  antara mereka langsung memberikan pukulan pada perut si  anak.  Akhirrnya,  si  anak  tadi  tidak  ikut bergabung  dan  langsung  kabur.  Pemandangan yang  saya  saksikan  itu,  menjadi  hal  biasa-biasa saja  bagi  bunda  Mita  dan  anak-anaknya.  Bunda Mita menuturkan, bahwa bukan sekedar persoalan setorannya yang membuat dia marah. Akan tetapi si  anak  tadi  ketahuan  berbohong.  Pengakuannya kepada  bunda  Mita,  bahwa  dia  tidak  turun kejalan.  tetapi  anak-anak  yang  lain  memberikan laporan kepada bunda Mita bahwa anak yang tadi turun  kejalan  dan  mendapatkan  uang  yang lumayan banyak. Hal inilah yang membuat bunda Mita semakin marah.
Salah  satu  aturan  dalam  kelompok  ini, apabila  tidak  turun  ke  jalan  dalam  sehari  maka kewajibannya  akan  gugur  dengan  sendirinya. Mereka  tidak  akan  dikenai  setoran  yang jumlahnya sebesar Rp.5.000,-. Namun sebaliknya, apabila  turun  ke  jalan,  maka  mereka  harus menyetor kepada bunda Mita.
6 Cidu  (12)  masih  sekolah  di  salah  satu  SD dekat rumahnya. Cidu ini berasal dari keluarga miskin, ayahnya  berprofesi  sebagai  tukang  becak.  Dia  juga berprofesi  sebagai  Jubeti.  Aktivitas  ini  dilakukan setelah  pulang  sekolah  dan  pulang  ke  rumah  setelah jam 7 malam.
Model  perlindungan  semacam  ini  sangat bermanfaat  bagi  anak.  Hanya  saja,  yang  masih menjadi  tanda  tanya  bagi  penulis  adalah  peran bunda  Mita  ini  ketika  berhadapan  dengan  Pak Ogah  sebagaimana diutarakan sebelumnya. Menghilangnya  Cidu  dan  Boy 7 serta  kawan- kawannya  di  Hertasning,  dengan  sendirinya memunculkan pertanyaan seberapa besar pengaruh bunda Mita bagi perlindungan anak-anaknya. Jika terkait  hal  penangkapan  yang  dilakukan  oleh aparat,  maka  peran  itu  terlihat.  Namun  saat  Cidu dan  kawan-kawannya  menghilang  di  Hertasning akibat  ekspansi  Pak  Ogah,  peran  perlindungan sepertinya tidak bekerja.
Kehadiran pelindung  seperti  bunda Mita, setidaknya  pengalaman  yang  terjadi  pada  Aco, tidak  dirasakan  oleh  Cidu.  Aco  yang  biasa berhadapan  dengan  preman  gadungan  akan  lebih mudah  menjadi  korban  ketimbang  Cidu  yang memiliki pelindung. Sekalipun Aco bagi kelompoknya, seperti  Adit 8 memiliki  posisi  yang  sama  dengan bunda  Mita  sebagai  pelindung,  akan  tetapi posturnya  yang  tidak  memadai  menyebabkan kekalahan  dan  potensi  dirinya  dan  kelompoknya menjadi  korban  sangat  terbuka.  Aco  hanya  bisa diandalkan manakala yang  dihadapi adalah anak- anak yang seusianya.
Dari serangkaian tindakan opresif di atas, apa  yang  dapat  ditarik  sebagai  kesimpulan sementara  adalah  pada  akhirnya  tindakan  opresif menjadi  ancaman  terhadap  subsistensi  anak jalanan.  Dengan  cara  penyingkiran  dari  jalanan yang  dilakukan  oleh  aparat  (negara)  sama  saja memisahkan  anak  jalanan  dari  ruang  di  mana mereka  dapat  memperoleh  pundi-pundi  rupiah.
7 Boy  (15)  merupakan  anak  sulung  dari  dua bersaudara.  Dia  ini  satu  komplotan  dengan  Cidu. Hanya  saja,  Boy  sudah  putus  sekolah.  Kehidupan ekonominya  tidak  jauh  berbeda  dengan  anak  jalanan lainnya.  Bapaknya  berprofesi  sebagai  tukang  becak. Boy  sebagaimana  halnya  Cidu,  dia  juga  mendapatkan perlindungan dari Bunda Mita.
8 Adit  (8)  ini  merupakan  anak  buah  dari  Aco. Dia  mengikuti  profesi  bosnya  sebagai  Jubeti.  Dia belum mengenyam pendidikan formal sama sekali. Dia masih  memiliki  keluarga  lengkap,  ayah  dan  ibu.  Adit ini tetangga dekat sang bos Aco. Adit juga berasal dari keluraga tidak mampu, ayahnya berprofesi sebagai kuli bangunan.  Dia  ini  belum  pernah  ditangkap,  dia termasuk  orang  baru  di  jalanan.  Adit  ini  anak  bungsu dari  empat  bersaudara.  Saudaranya  yang  perempuan menjadi pedagang asongan di Pantai Losari, sementara kakak  laki-lakinya  yang  dua  orang  mengikuti  jejak ayahnya sebagai kuli bangunan.
Padahal  pundi-pundi  rupiah  yang  didapatkan bersifat  subsisten  dikarenakan  dengan  uang  yang didapatkan  hanya  mencukupi  kebutuhan  hari  itu saja. Sementara apa yang dilakukan oleh raja-raja jalanan  merupakan bentuk eksploitasi.  Maka  dari semua  bentuk  opresif  yang  eksploitatif  dan mengancam  keamanan  subsistensi  anak  jalanan akan dilawan.

## Siasat Melawan Praktik Opresif
Dalam  epik  yang  heroik,  perlawanan hadir  karena  adanya  ketidakseimbangan  dalam relasi  sosial.  Kelompok  yang  merasa  ada  yang hilang  dalam  diri  mereka,  akan  menentukan sasaran  kelompok  mana  yang  telah  merenggutnya. Dalam  hal  ekonomi,  baik  kelompok  maupun individu  yang  dirugikan,  akan  mempertimbangkan langkah-langkah kongkrit guna menutupi kekurangan dengan  cara  melawan,  baik  menjatuhkan  lawan atau  setidaknya  menciptakan  situasi  setara. Menurut  Barker  dalam  kaitannya  dengan  kajian budaya,  perlawanan  muncul  dari  hubungan kekuasaan  dan  subordinasi  di  mana  kebudayaan yang mendominasi berusaha memaksakan dirinya kepada  kebudayaan  subordinat  dengan  semena- mena (Barker, 2009: 363).
Lain  halnya  dengan  Bloch  (dalam  Scott, 2000)  yang  telah  menggali  artefak  sejarah perlawanan. Bahwa sering kali perlawanan kolektif berakhir  dengan  kesia-siaan.  Jika  pemberontakan gagal, maka sudah dipastikan bahwa pembantaian akan  berjalan  terus  guna  membumi  hanguskan kerikil-kerikil  pengganggu.  Siapa  lagi  kalau bukan  si  pemborontak,  karena  mereka  dianggap mengganggu  stabilitas  dan  ketentraman  umum dan  tentunya  bertentangan  dengan  kelompok penguasa.  Sebagaimana  diutarakan oleh Bloch  di atas, bahwa  aksi kolektif yang melawan barikade dominasi yang banyak mengalami kekalahan pada akhirnya  berujung  pembantaian  massal.  Jika  aksi kolektif potensinya selalu gagal, maka apakah ada aksi  alternatif  yang  lebih  menjanjikan  untuk menembus  dominasi?  Bloch  menawarkan  aksi diam-diam  yang  kemudian  digambarkan  oleh Scott (2000) dalam pertarungan kelas di Sadakah Malaysia
Studi ini tidak bermaksud untuk menjelaskan pertentangan  kelas,  akan  tetapi  menjelaskan perlawanan  purposif  dengan  jalan  lunak.  Dengan menempatkan  individu-individu  sebagai  aktor rasional yang memiliki kalkulasi dan tujuan yang ingin dicapai. Corak perlawanan ini lebih disebut sebagai  pertunjukan  aksi-aksi  atau  siasat,  yang
tidak  membutuhkan  koordinasi  dan  tidak  pula bersifat  kolektif.  Akan  tetapi  tindakan-tindakan perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya sedapatnya yang mereka miliki. Di mana tindakan berdampak luas pada tatanan yang lebih besar. Ini semacam  penggambaran  Scott  (1990)  tentang hidden  transcript ,  di  mana  perlawanannya didasarkan  pada  tindakan  yang  dilakukan  secara individu, tidak terorganisir dan bisanya dilakukan secara  sembunyi-sembunyi.  Tujuan  perlawanan ini  tidak  selamanya  bersifat  agung  seperti mengendalikan kekuasaan, tetapi mempertahankan lahan  ekonomi  atau  menyelematkan  kehidupan mereka dari kerawanan subsistensi.
Studi tentang anak jalanan yang berjuang mempertahankan sumber daya ekonomi (penghasilan) di  jalanan,  kalaupun  tidak  dapat  diklaim  sebagai keberhasilan; setidaknya mereka mampu menunjukkan atau  memberikan  efek  bagi  perencanaan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  kota  menjadi  kacau dan  tidak  bekerja  secara  maksimal.  Secara statistik 9 ,  bertambahnya  jumlah  anak  jalanan  di Makassar tidak dapat disederhanakan begitu saja. Jika  pemerintah  setiap  harinya  melakukan  razia dan  penangkapan  terhadap  anak  jalanan,  maka mengapa  anak-anak  disetiap  tahunnya  justru bertambah?  Dengan  demikian,  seberapa  berhasil aksi  pemerintah  dalam  melenyapkan  anak-anak jalanan di Kota Makassar?
Siasat anak jalanan dalam melawan sikap opresif  aparat,  tidak  bertujuan  untuk  membesar- besarkan yang kelihatan sepele itu. Tapi alangkah baiknya kita mempertimbangan aksi-aksinya sebagai  sesuatu  yang  layak  untuk  ditulis  karena aksi-aksinya  hadir  bukan  secara  tiba-tiba  atau tanpa  pertimbangan  secara  rasional.  Melainkan aksi  yang  dilakukan  anak-anak  jalanan  memper- timbangkan untung rugi dan konsekuensi apa yang akan dihadapi kelak.
Tim  Harford  (2011)  dalam  bukunya Logika  Hidup cukup  baik  menjelaskan  pilihan- pilihan  seseorang  dengan  konsekuensi-konsekuensi yang  menyertainya.  Artinya,  manusia  memiliki kapasitas  rasional  untuk  menentukan  pilihan  di antara bermacam pilihan dengan segala risikonya. Bagi  Harford,  manusia  lebih  memilih  sesuatu
9 Jumlah  anak  jalanan  di  Kota  Makassar  dari tahun  ke  tahun:  tahun  2008:  869  orang;  2009:  870 orang;  2010:  901  orang;  2011:  918  orang;  2012:  990 orang;  2013:  1043  orang.  Data  ini  menunjukkan pertambahan  jumlah  anak  jalanan  di  Kota  Makassar dalam  rentang  waktu  dari  tahun  2008-2013.  Data  ini bersumber dari Dinas Sosial Kota Makassar.
apabila  sesuatu  itu  memiliki  risiko  yang  minim daripada yang lainnnya dengan risiko lebih besar.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  bagaimana aksi-aksi  anak  jalanan  ketika  menghadapi tindakan opresif.  Setidaknya  terdapat  tujuh  siasat anak  jalanan  dalam  melawan  praktik  opresif. Pertama,  Penggunaan  Senjata  Busur. Dalam kasus  anak  jalanan,  kenapa  busur  menjadi  salah satu alat perlawanan, logikanya sederhana dan itu didasarkan pada risiko. Dari  jarak  jauh, busur ini mampu  menjangkau  lawan.  Artinya,  sebelum lawan  mendekat,  maka  senjata  yang  paling mungkin bisa dikerahkan untuk membatasi ruang gerak lawan hanyalah busur. Sama halnya dengan anak jalanan yang berkeinginan untuk membatasi ruang  gerak  aparat  Satpol  PP  ketika  razia berlangsung.  Penggunaan  busur  ini  sangat menyulitkan  aparat  Satpol  PP  ketika  melakukan penangkapan  terhadap  anak  jalanan  karena risikonya sangat besar.
Memilih  menggunakan  senjata  merupakan salah  satu  tindakan  yang  masuk  akal  jika dibandingkan  berhadapan face  to  face dengan aparat.  Manusia  memang  memiliki  kelebihan dalam  menghadapi  lingkungan  sekitarnya.  Jika hewan  sekedar  mendasarkan  tindakannya  karena naluri  semata,  manusia  akan  berinovasi  saat menghadapi perubahan atas lingkungannya. Manusia akan  mencari  cara-cara  baru  dalam  menghadapinya dengan mempertimbangkan konsekuensi- konsekuensinya. Sebagaimana asumsi di kalangan teoritis rational  choice, bahwa  manusia  akan menentukan  pilihan  berdasarkan  besar  kecilnya risiko  yang  akan  dihadapi.  Penggunaan  busur  ini adalah  salah  satu  bentuk public  transcript menurut Scott.
Kedua,  Penghindaran. Penghindaran biasanya  dilakukan  dalam  kondisi  tertentu,  di mana  kelompok  yang  lemah  akan  menjauhi kelompok yang lebih kuat. Penghindaran ini boleh dikatakan merupakan sebaik-baiknya perlawanan,- jika  tidak  ingin  disebut  sebagai  tindakan pengecut,  strategi  ini  tidak  berisiko  dan nirkekerasan.
Penghindaran  yang  kelihatannya  sepele, tidak  jantan  dan  lemah,  justru  memiliki  akibat yang  lebih  besar.  Penghindaran  ini  mampu mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan negara atau  runtuh  tidaknya  harapan-harapan  yang  ingin diraih  oleh  kelas  dominan.  Tindakan  penghindaran ini merupakan langkah taktis yang rasional, penuh pertimbangan dari risiko yang mungkin saja dapat menimpanya.  Maka  jangan  heran,  betapapun
orang  dianggap  sebagai  pengecut,  tujuan  tetap menjadi  prioritas  ketimbang  mempertontonkan kontestasi  yang  nyata-nyata  dapat  mempermalukan dirinya akibat dari sebuah kekalahan. Karena itu, penghindaran  bukan  sekedar  taktik  biasa, melainkan  ada  cita-cita  atau  tujuan  utama  yang mesti  diraih  dan  dipertahankan  demi  sebuah keberlangsungan hidup diri dan keluarga.
Ketiga, Cemooh  (Senjata  Verbal). Kita sebagai  penonton  yang  berada  dipinggiran, tentunya  penggunaan  kata-kata  kotor  yang berbalas  antara  anak  jalanan  dengan  aparat merupakan  pertunjukan  alat-alat  simbolik  untuk saling  menjatuhkan.  Jika  aparat  menggunakan kata-kata  kotor  untuk  menekan  psikis  anak  dan menjatuhkan  dipementasan  lain,  seperti  saat aparat  menjelaskan  kejelekan  anak-anak  ini kepada  penulis;  akan  tetapi  di  panggung  lain, anak-anak  ini  juga  melakukan  hal  yang  sama,  di mana  menjelek-jelekkan  aparat  sebagai  manusia yang  kejam  dan  beringas.  Menjelek-jelekkan tidak  dapat  dikesampingkan  sebagai  peristiwa biasa,  karena  di  sana  ada  hasrat  untuk menjatuhkan  lawan.  Karenanya,  ini  termasuk peristiwa  politik  dalam  skala  mikro  yang  mana masing-masing  pihak  menggunakan  senjata verbal  untuk  melawan  atau  membalas  tindakan lawan.

## Keempat,  Transformasi  Diri  menjadi
Jubeti. Alasan  anak  jalanan  menjadi  Jubeti karena  sebuah  pilihan  setelah  beberapa  kali ditangkap  saat  berprofesi  sebagai  pengamen  atau penjaja  Koran,  seperti  halnya  kasus  Aco.  Pilihan ini  tidak  bisa  dipandang  sebagai  pilihan  yang tidak  berdasar.  Pilihan  ini  bersifat  purposif,  di mana  ada  tujun-tujuan  yang  ingin  dicapai. Olehnya  itu,  preferensi  anak  untuk  bertransformasi menjadi  Jubeti  memiliki  dasar  logika  ekonomi (pilihan  rasional),  yang  mempertimbangkan keuntungan masa depan beserta biaya-biaya yang dibutuhkan.  Bahwa  menjadi  Jubeti,  secara ekonomi  lebih  menjanjikan  dan  peluang-peluang terjadinya  penangkapan  oleh  Satpol  PP  semakin kecil,  karena  Jubeti  “dianggap”  membantu  bagi lancarnya lalu lintas di kota Makassar yang telah mulai mengalami kepadatan kendaraan.
Kelima,  Kolusi  dengan  Aparat. Kolusi semacam  ini  akan  berdampak  pada  segenap perencanaan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan oleh negara. Anak jalanan yang telah distigmakan sebagai  kelompok  abnormal  atau  warga  kurang bermartabat  ini,  akan  sulit  direhabilitasi  jika aparat  sendiri  sering  melepaskan  mereka.  Bukan
hanya itu, perencanaan operasi-operasi yang telah tersusun  secara  matang  oleh  institusi,  akan berantakan  akibat  adanya informasi yang dibocorkan  oleh  aparat  tertentu  kepada  objek sasaran.  Maka jelas, praktik kolusi ini merugikan bagi negara yang juga memiliki tujuan pendisiplinan pada warganya.
Keenam,  Meninggalkan  Lahan  Garapan. Meninggalkan wilayah kekuasaan (garapan) tidak selamanya  dapat  ditafsirkan  sebagai  langkah keliru  atau  sebagai  bentuk  kekalahan  yang memalukan.  Akan  tetapi  “meninggalkan  atau berpaling”  bisa  juga  ditafsirkan  sebagai  langkah taktis  untuk  menghindari  risiko  yang  lebih besar. Kasus  anak  jalanan  yang  meninggalkan  lahan garapan setidaknya dua alasan; takut dipukuli dan rasa  tidak  nyaman  untuk  bergabung  karena merasa  asing.  Cara  ini  ditempuh  ketika berhadapan dengan raja-raja jalanan.
Ketujuh, Menyembunyikan Uang. Menyembunyi- kan  sebagian  uang  bagi  anak  jalanan  tidak  bisa dilepaskan  dari  pengalaman  sebelumnya  yang sering  dipalak  oleh  preman  jalanan.  Metode  ini dianggap efektif untuk mengurangi kerugian yang lebih  besar.  Dengan  menyembunyikan  inilah, hasil  kerjanya  dapat  dirasakan  oleh  diri  dan keluarga  anak  jalanan  yang  dipergunakan  untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Dari  panorama  perlawanan  anak  jalanan, kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan jika  sekedar  melihatnya  atau  mereduksi  aksi-aksi mereka  sebagai  sesuatu  hal  yang  biasa  tanpa menelusuri  motivasi  apa  yang  menjadi  latarnya. Karena  itu,  sebagaimana  diasumsikan  oleh  para teoritis  dalam  teori  tindakan,  bahwa  tindakan merupakan  produk  dari  suatu  keputusan  untuk bertindak  dengan  tujuan  tertentu  (Jones,  2010: 25).  Artinya,  bahwa  setiap  tindakan  manusia diasumsikan  sebagai  tindakan  purposif  yang memiliki  motivasinya  sendiri.  Hal  ini  sejalan dengan  teori  pilihan  rasional  yang  memandang manusia sebagai makhluk rasional  yang  memiliki pertimbangan  untung-rugi  atau  risiko-risiko  yang akan  dihadapi  ketika  memutuskan  pada  pilihan tindakan tertentu.
Lalu apa motivasi anak jalanan sesungguhnya?  Jawabannya  sederhana,  bahwa uang  adalah  segala-galanya.  Anak  jalanan  yang telah  direhabilitasi,  jika  menemukan  kondisinya berubah  atau  lebih  banyak  menghasilkan  uang daripada aktivitasnya di  jalanan selama ini, maka mereka  akan  meninggalkan  pola  kehidupan lamanya  sebagai  anak  jalanan.  Sebaliknya  jika
ternyata  kondisinya  tidak  lebih  baik  dari penghasilan  mereka  di  jalanan,  maka  dapat dipastikan  bahwa  mereka  akan  tetap  kembali  ke jalanan. Oleh karena itu, kembalinya anak jalanan ke  tempat  semula  sebagaimana  biasanya  dapat dijelaskan sebagai tindakan purposif atau tindakan yang rasional.
Selain  faktor  ekonomi,  tidak  kalah pentingnya adalah persoalan keselamatan. Sekalipun faktor  keselamatan  ini  lebih  bersifat  sekunder ketimbang  faktor  ekonomi  yang  lebih  bersifat primer.  Bagaimanapun  untuk  memaksimalkan keuntungan  atau  mencapai  tujuan,  prasyaratnya juga  harus  selamat.  Tidak  mungkin  anak  jalanan dapat  mencapai  tujuan  mereka  jika  pada  proses mengejar  tujuan  itu  mereka  celaka.  Karenanya, untuk  mencapai  tujuan  maka  harus  selamat terlebih dahulu.
Untuk selamat, seseorang akan menempuh atau  memilihan  tindakan  berdasarkan  risiko minimum.  Semakin  besar  risiko  yang  dihadapi pada  pilihan  tindakan  tertentu,  maka  semakin besar potensinya untuk menghindari atau mencari pilihan  lain  yang  risikonya  lebih  rendah.  Karena itu,  membayar  upeti  kepada  patron  atau  kepada preman  lebih  baik  ketimbang  mengambil  risiko dengan  jalan  melawan  secara  frontal.  Tindakan demikian, lebih menyelamatkan dan lebih menjamin keberlangsungan  aktifitas  ekonomi  di  masa mendatang.  Begitu  juga  halnya,  membicarakan aparat  atau  menjelek-jelekkan  di  belakang  layar, jauh  lebih  baik  daripada face  to  face di  depan layar. Semua tindakan yang dipilih tidak lain demi keselamatan  dan  jaminan-jaminan  yang  lebih aman bagi keberlangsungannya di jalanan.
James C. Scott (2000) menyebutkan bahwa motivasi perlawanan kelompok yang lemah bukan untuk merubah struktur sosial yang telah ada atau menghilangkan  struktur  dominasi,  melainkan mengembalikan  keadaan  sebagaimana  biasanya. Karena  itu,  tindakan  perlawanan  bukan  untuk maksimalisasi  keuntungan  melainkan  sekedar bagaimana  mereka  tidak  mengalami  ancaman subsistensi.  Seperti  disebutkan  Popkin  (1986:  6), petani  enggan  mengambil  ririsikosiko  dan  lebih memusatkan  diri  pada  usaha  menghindari jatuhnya produksi, bukan pada usaha maksimalisasi keuntungan.
Dari  logika  itulah  kita  dapat  memahami mengapa  anak  jalanan  tetap  memilih  bertahan  di jalanan.  Faktanya,  tindakan  opresif  yang  dilakukan oleh negara dan raja-raja jalanan telah menyebabkan  anak  jalanan  terdorong  ke  dalam
ancaman subsistensi. Jadi boleh dikatakan bahwa motivasi  perlawanan  mereka  yang  mendasar adalah  menyelamatkan  diri  dari  kerawanan susbsitensinya.  Karena  itu,  uang  menjadi  segala- galanya  bagi  mereka.  Hanya  dengan  turun  ke jalanan,  keluarga  dapat  diselamatkan  dari ancaman  kelaparan  pada  hari  itu  juga.  Maka jangan  heran,  sekeras  apapun  tindakan  opresif yang  dilakukan,  akan  tetap dilawan  jika  tindakan opresif  menyebabkan  krisis  subsistensi  dalam keluarganya.

## Kesimpulan
Perjuangan anak jalanan untuk tetap eksis di  perkotaan  hanyalah  bagian  dari  sekumpulan cerita  perjuangan  orang-orang  jalanan  pada umumnya.  Tidak  terkecuali  anak-anak  jalanan  di Makassar,  dengan  pengalaman  dan  keterbatasan sumber  daya,  mereka  bertahan  dengan  cara memberontak yang sangat kecil peluangnya untuk mencapai tahap  “merayakan kemenangan”. Pemberontakan dengan mengendap-ngendap (simbolik),  praktik  siasat  yang  terkadang  frontal (fisik)  menjadi  cara  untuk  bertahan  dan mempertahankan  lahan  ekonomi  mereka.  Untuk mempertahankan  lahan  ekonomi  mereka,  maka setidaknya  harus  berhadapan  dengan  negara  di sisi  lain  dan  dibagian  lain  mereka  juga  harus berhadapan dengan raja-raja jalanan.
Namun  demikian, anak  jalanan  bukanlah aktor  yang  pasif,  melainkan  aktor  yang  rasional. Berangkat  dari  pengalaman-pengalaman  yang mereka  alami,  maka  mereka  memiliki  kapasitas untuk menimbang risiko-risiko yang akan mereka hadapi.  Sehingga,  banyak  cara  yang  mereka lakukan  untuk  meminimalisir  risiko  seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  untuk menghadapi  Satpol  PP  dengan  preman  jalanan atau  Pak  Ogah,  strategi  atau  siasat  mereka  akan disesuaikan  untuk  menghadapi  keduanya.  Cara yang ditempuh adalah cara-cara yang meminimalisir risiko  bagi  keberlangsungan  aktivitas  ekonominya. Ini  dilakukan  misalnya  dengan  menggunakan senjata tajam seperti busur ( public transcript ) dan juga  dilakukan  dengan  cara  penggunaan  senjata verbal  ( hidden  transcript ).  Untuk  menghadapi negara,  anak  jalanan  menggunakan  busur, mengumpat,  penghindaran,  alih  profesi  sampai pada  praktik  kolusi  dengan  aparat.  Cara-cara  ini lebih  efektif  dalam  mengacaukan  perencanaan negara  yang  menghendaki  lenyapnya  anak jalanan.  Sementara  itu,  untuk  menghadapi  raja- raja  jalanan,  anak  jalanan  lebih  memilih penghindaran (meninggalkan lahan garapan)
ketimbang  bertahan  dan  konfrontasi.  Di  samping itu,  anak  jalanan  mensiasati  pemalak  seperti preman  dengan  cara  menyembunyikan  uang mereka  di  tempat-tempat  tertentu.  Langkah  ini meminimalisir  kerugian  anak  jalanan,  ketimbang membiarkan preman begitu saja mengambil uang mereka.
Lalu apa motivasi anak jalanan sesungguhnya?  Jawabannya  sederhana,  bahwa uang  adalah  segala-galanya.  Anak  jalanan  yang telah  direhabilitasi,  jika  menemukan  kondisinya berubah  atau  lebih  banyak  menghasilkan  uang daripada aktivitasnya di jalanan selama ini, maka mereka  akan  meninggalkan  pola  kehidupan lamanya sebagai anak jalanan. Jika ternyata kondisinya tidak  lebih  baik  dari  penghasilan  mereka  di jalanan,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  mereka akan  tetap  kembali  ke  jalanan.  Maka  karena  itu, kembalinya  anak  jalanan  ke  tempat  semula sebagaimana  biasanya  dapat  dijelaskan  sebagai tindakan purposif atau tindakan yang rasional.
Secara  umum  tulisan  ini  berkesimpulan bahwa siasat anak jalanan dalam melawan opresif adalah  didasarkan  pada  masalah  subsistensi.  Jadi motivasi  yang  mendasar  anak  jalanan  adalah bagaimana  mereka  keluar  dari  krisis  subsistensi. Ini  cukup  berdasar  dikarenakan  kondisi  ekonomi anak  jalanan  begitu  rapuh  (miskin).  Karena  itu saya  berasumsi  bahwa  kondisi  ekonomi  yang rapuh  memiliki  korelasi  yang  kuat  dengan motivasi mereka untuk melakukan perlawanan.
Bahwa  siasat  sebagai  jawaban  atas tindakan  opresif  dilakukan  semata-mata  untuk mengamankan  ekonomi  keluarga.  Karena  tindakan opresif  yang  dilakukan  oleh  negara  dan  raja-raja jalanan  pada  dasarnya  berakibat  pada  mengepul tidaknya  dapur  keluarga  anak  jalanan.  Akibatnya, untuk  menyelamatkan  dapur  keluarga  tidak  lain adalah  dengan  jalan  melancarkan  siasat.  Model siasat bisa berbentuk public transcript dan hidden transcript.

## Daftar Pustaka
Alkostar, A. (1984). Potret Kehidupan gelandangan: Kasus  Ujung  Pandang  dan  Yogyakarta. Dalam Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial. Jakarta: LP3ES.
Andari,  S.  (2013). Solidaritas  Sebagai  Strategi Survival  Anak  Jalanan:  Studi  kasus  di Lempuyangan Yogyakarta . Disertasi, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM.
Barker,  C.  (2009). Cultural  Studies:  Teori  dan Praktik .  Edisi  Enam.  Yogyakarta:  Kreasi Wacana.
Beazley,  H.  (2003).  The  Construction  and Protection  of  Individual  and  Collective Identities by Street Children and Youth in Indonesia. Children, Youth and Environments Vol. 13(1), 105-133.
Dewa,  B.E.C.  (2002). Sosialisasi  dan  Siasat (Budaya)  Anak  Jalanan .  Tesis,  tidak diterbitkan.  Yogyakarta:  Program  Studi Antropologi UGM.
Dinas  Sosial  Kota  Makassar. Jumlah  Gelandangan, Pengemis  dan  Anak  Jalanan  Menurut Kecamatan  di  Kota  Makassar  Tahun 2013.
Ertanto, K. (2000). “Anak Jalanan dan Subkultur: Sebuah Pemikiran Awal”. Artikel dipresentasikan pada Diskusi dan Pemutaran Video “ Subkultur Remaja: Underground, Skuter,  PlayStation ”,  KUNCI  Cultural Studies Center–Lembaga Indonesia Perancis, Yogyakarta, 5 Mei 2000.
Ghofur,  A.  (2009). Manusia  Gerobak:  Kajian Mengenai Taktik-Taktik Pemulung Jatinegara di  Tengah  Kemiskinan  Kota .  Laporan Penelitian.  Jakarta:  Lembaga  Penelitian SMERU.
Harford,  T.  (2011). Logika  Hidup:  Logika Ekonomi  di  Balik  Seks,  Kejahatan, Rasisme  dan  Politik  Kantor .  Jakarta: Kompas Gramedia.
Haryatmoko.  (2010). Dominasi  Penuh  Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jones,  P.  (2010). Pengantar  Teori-Teori  Sosial: Dari  Teori  Fungsionalisme  hingga  Post- modernisme . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Lewis,  Oscar.  (1988). Kisah  Lima  Keluarga Telaah  Meksiko  dalam  Kebudayaan Kemiskinan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Pemerintah  Kota  Makassar. Peraturan  Daerah No.  2  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar .
Popkin,  S.L.  (1986). Petani  Rasional. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
Scott,  J.C.  (1990). Domination  and  the  Art  of Resistance  Hidden  Transcripts. New Haven  and  London:  Yale  University Press.
-------------.  (1993). Perlawanan  Kaum  Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
-------------.  (2000). Senjatanya  Orang-Orang Yang  Kalah .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Shanahan,  F.P.  (2003).  “Streets  versus  Elites: Tensions,  Trade-offs,  and  Treaties  with Street  Children  in  Accra,  Ghana”. Children,  Youth  and  Environments Vol.
13 (1), 360-372.
Shiraishi,  S.S.  (2009). Pahlawan-Pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik . Jakarta: Nalar.
Surjono,  G.  (2000). Konflik  dalam  Struktur  dan Mobilitas  Anak  Jalanan:  Studi  Kasus Komunitas  Anak  Jalanan  di  Yogyakarta .
Tesis,  tidak  diterbitkan.  Yogyakarta: Program Studi Sosiologi UGM.
Suyatna, H. (2011). “Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah Singgah”. Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Volume  15 (1), 41-54.

## Wawancara
Pemerintah:
(1) Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Makassar.
(2) Kepala  Bidang  Operasional  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
(3) Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Makassar.
Anak  Jalanan  &  Orang-Orang  Jalanan  ( semua nama samaran ):
(1) Aco, 16 tahun.
(2) Bogel, 11 tahun.
(3) Tanto, 14 tahun.
(4) Adit, 8 tahun.
(5) Cidu, 12 tahun.
(6) Boy, 15 tahun.
(7) Lukman, 16 tahun.
(8) Bunda Mita, 40-an tahun.