## Analisis  Ketersediaan  dan  Kebutuhan  Beras  di  Indonesia Tahun 2018

## Armandha Redo Pratama, Sudrajat, Rika Harini
Masuk: 09 08 2019 / Diterima: 20 09 2019 / Dipublikasi: 31 12 2019 © 2019  Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial UNDIKSHA dan IGI
Abstract Based on the publication of the World Bank in 2018, Indonesia is currently ranked 4th as the country  with  the  most  significant  number  of  population  in  the  world.  The  consumption  of  rice  is  also increasing because of the growth of the people. This study aims to analyze the availability and needs of rice in Indonesia. The method used in this research is literature study and secondary data analysis. The  result  of  the  study  shows  that  geographical  conditions  in  Indonesia,  which  are  most  suitable  as agricultural  land,  make  the  availability  of  rice  in  Indonesia  quite  large.  This  is  evidenced  by  the percentage  of  rice  surplus  areas  in  Indonesia  higher  than  the  rice  deficit  area,  which  is  52,94%: 47,06%. Most of the provinces in Indonesia with a rice deficit classification are in East Indonesia, such as Papua,  Maluku, NTT dan NTB. In contrast, the areas with the dominant rice surplus classification are  in  Java,  Sumatera,  and  Sulawesi.  So,  in  general,  in  2018,  most  provinces  in  Indonesia  are  rice surplus regions, and rice centers are in Java, Sumatera, and Sulawesi.
Key words: Availability; Need; Rice; Surplus; Deficit
Abstrak Berdasarkan  publikasi  World  Bank  pada  tahun  2018,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-4 sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  paling  besar  di  dunia,  hal  ini  mengakibatkan  konsumsi beras  di  Indonesia  juga  besar.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menganalisis  ketersediaan  dan kebutuhan berasdi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi literatur dan  analisis  data  sekunder.  Hasil  analisis  dalam  penelitian  ini  ialah  Kondisi  geografis  di  Indonesia yang  sebagian  besar  cocok  sebagai  lahan  sawah  menyebabkan  ketersediaan  beras  di  Indonesia cukup  besar.  hal  ini  dibuktikan  dengan  persentase  wilayah  surplus  beras  di  Indonesia  lebih  besar dibandingkan  dengan  wilayah  defisit  berasnya,  yaitu  sebesar  52,94%  :    47,06  %.  Sebagian  besar Provinsi  dengan  klasifikasi  defisit  beras  berada  di  Indonesia  bagian  timur,  seperti  Provinsi  Papua, Maluku, NTT dan NTB, sedangkan provinsi dengan klasifikasi surplus beras dominan berada di Pulau Jawa,  Pulau  Sumatera  dan  Pulau  Sulawesi.  Jadi  secara  umum  pada  tahun  2018  sebagian  besar provinsi  di  Indonesia  merupakan  wilayah  surplus  beras  dengan  sentra  beras  berada  di  Pulau  Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.
Kata kunci : Ketersediaan; Kebutuhan; Beras; Surplus; Defisit

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki  jumlah  penduduk  yang  cukup besar. Menurut publikasi World Bank pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat  ke-4  sebagai  negara  dengan jumlah  paling  besar  di  dunia  setelah China. India dan Amerika Serikat, dengan jumlah  penduduk  sebanyak  263.991.379 jiwa.
Selain  jumlah  penduduk  yang besar,  Indonesia  juga  dianugerahi  oleh potensi  sumberdaya  wilayah  yang  cukup besar dengan tingkat keragaman sumberdaya  wilayah  yang  sangat  besar, hal  ini  dikarenakan  kondisi  geografis Indonesia yang sangat mendukung. Salah satu sumberdaya wilayah tersebut terdapat  pada  sektor  pangan  berupa tanaman  padi  yang  dapat  tumbuh  di sebagian besar wilayah Indonesia.
Berdasarkan
rencana pembangunan  jangka  menengah  nasional (RPJMN)  tahun  2015-2020,  disebutkan
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 Media Komunikas Geografi Vol. 20, No.2, Desember 2019 (101 - 114) DOI : 10.23887/mkg.v20i2.19256 © 2019 FHIS UNDIKSHA dan IGI
Armandha Redo Pratama, Sudrajat, Rika HariniFakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada armandharedo46@gmail.com
bahwa  terdapat  tiga  masalah  pokok bangsa, diantaranya yaitu ancaman terhadap  wibawa  negara,  melemahnya sendi-sendi  perekonomian  nasional,  serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Pada poin melemahnya  sendi-sendi  perekonomian nasional, di dalam RPJMN Indonesia juga dijelaskan  salah  satu  masalah  yang dihadapi  ialah  ketergantungan  dalam  hal pangan.
FAO pada tahun 2006
menyebutkan  bahwa  dimensi  ketahanan pangan  terdiri  atas  empat  aspek,  yaitu food  availability,  food  access,  utilization dan stability. Keempat  indikator  tersebut menggambarkan  beberapa  aspek  yang terdiri atas penawaran, permintaan, distribusi, pemanfaatan serta usaha menjaga  stabilitas  harga  dari  komoditas pangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) kecukupan  ketersediaan  pangan,  (2) keterjangkauan  akses  terhadap  pangan, (3) pemanfaatan pangan dan (4) stabilitas harga pangan.
Permasalahan  ketahanan  pangan menjadi  isu  starategis  sampai  saat  ini, salah  satu  faktor  penyebab  masalah ketahanan  pangan  adalah  alih  fungsi lahan.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Suratha  (2014)  bahwa  alih  fungsi  lahan merupakan konsekuensi dari akibat meningkatnya aktivitas dan jumlah penduduk serta pembangunan yang lainnya. Alih fungsi lahan pada kenyataannya  membawa  banyak masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif.
Alih  fungsi  lahan  juga  memberikan dampak  pada  aspek  sosial  ekonomi karena  berpengaruh  pada  pendapatan dan  kesempatan  kerja  yaitu  masyarakat melakukan  peralihan  mata  pencaharian atau  yang  disebut  sebagai  transformasi sosial  ekonomi  (Haris,  Subagio,  Santoso,
& Wahyuningtyas, 2018).
Arah perubahan pemanfaatan lahan  yang  dilakukan  petani  dapat  dilihat dari dua bentuk perubahan yaitu perubahan  lahan  secara  vertkal  dan perubahan lahan secara horisontal. Perubahan  pemanfaatan  lahan  sawah secara  vertikal  merupakan  perubahan bentuk  intensitas  dari  pemanfaatan  lahan sawah  karena  adanya  perubahan  pola tanam  dari  berbagai  jenis  komoditi  yang diusahakan,  frekuensi  penanaman  dan diversifikasi tanaman.
Perubahan pemanfaatan lahan sawah secara horisontal pada dasarnya diarahkan untuk merubah  lahan  sawah  menjadi  lahan  non pertanian (Atmaja, 2015).
Frazelle (2002) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitas logistik,  transportasi  merupakan  aspek yang meghabiskan dana paling besar, dan biasanya  menghabiskan  46,5%  -  58,6% dari  keseluruhan  biaya  logistik.  Pada dasarnya  biaya  transportasi  ini  dapat ditekan dengan mengatur sistem
transportasi yang ideal.
Laksmiari (2017) menyebutkan bahwa  provinsi  di  Indonesia  masih melakukan  kegiatan  impor  beras  yang cukup  besar  hingga  tahun  2015,  padahal ketersediaan beras di Indonesia seharusnya  dapat  memenuhi  kebutuhan beras  jika  distribusinya  seimbang.  Hal  ini memicu  permasalahan  lain  dalam  hal ketahanan  beras  di  Indonesia,  seperti tidak  meratanya  persebaran  beras.  untuk itu  diperlukan  analisis  ketersediaan  dan kebutuhan  beras  pada  masing-masing provinsi  di  Indonesia.  Hasil  analisis  ini dapat  menjadi  dasar  dalam  penentuan jalur  distribusi  beras  yang  optimal  pada tahapan selanjutnya.
Informasi ketersediaan dan kebutuhan  beras  sudah  sering  kita dapatkan  dari  berbagai  sumber,  namun analisis  yang  berfokus  pada  analisis secara  ilmiah  berdasarkan  hasil  riset  dari data statistik pertaian masih sangat jarang dilakukan  sehingga  penelitian  terhadap
ketersediaan dan kebutuhan beras
berbasis  analisa  data  statistik  menjadi sangat penting dilakukan dalam
perkembangan saat ini.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka perlu  adanya  analisis  yang  dilakukan secara komprehensif. Penelitian ini bermaksud  untuk  melihat  bagaimana ketersediaan  dan  kebutuhan  beras  di Indonesia pada tahun 2018.

## 2. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan menyajikan pembahasan  berdasarkan  data-data  yang disediakan  oleh  instansi  yang  berwenang, sehingga  teknik  analisis  yang  digunakan ialah analsisis deskriptif kuantitatif
menggunakan data sekunder. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan dengan menginventarisasi dokumen- dokumen dari Badan Pusat  Statistik,  yaitu Analisis Bahan Pokok (BPS, 2018).

## Ketersediaan Beras
untuk indicator ketersediaan beras, penulis  menggunakan  persamaan  yang terlampir pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/&/2010 tentang Pedoman  Sistem  Kewaspadaan  Pangan dan  Gizi.  Persamaan  yang  digunakan ialah sebagai berikut:
Perhitungan susut gabah:
Benih (s) = P x 0,9%  ..........(1) Pakan ternak (f) = P x 0,44% …(2) Tercecer (w) = P x 5,4% ..........(3)
Perhitungan  susut  gabah  bertujuan  untuk mengkonversi  perubahan  padi  (gabah) menjadi  beras,  konversi  ini  berdasarkan nilai  susut  akibat  digunakan  sebagai pakan  ternak,  padi  yang  tercecer  saat proses  penggilingan,  dan  penggunaan sebagian  padi  sebagai  benih  untuk penanaman selanjutnya.
Selanjutnya  dilakukan  Perhitungan produksi  netto  beras  (Rnet)  dengan menggunakan persamaan beriukut:
Pnet = P – (s + f + w) ..........(4)
Rnet = c x Pnet ..........(5)
Keterangan: P : Produksi Padi Pnett  : Produksi netto padi (kg) Rnett  : Produksi netto beras (kg) C : 0,632 (kg)

## Kebutuhan Beras
Analisis  kebutuhan  beras  dilakukan dengan  mengolah  data  statistik  berupa jumlah  penduduk  masing-masing  provinsi dan  konversi  kebutuhan  konsumsi  beras penduduk di Indonesia per hari per kapita, yaitu  sebesar  1,571  kg/orang/minggu. Persamaan  yang digunakan ialah  sebagai berikut:
KB = JP Prov x C x M..........(6)
Keterangan:
KB : Kebutuhan beras JP Prov : Jumlah penduduk masing- masing provinsi C : Rata-rata konsumsi beras per orang perminggu (1,571 kg) M : Jumlah Minggu dalam setahun  (52,143 minggu) Hasil dari perhitungan dengan menggunakan persamaan tersebut kemudian  dikurangi,  sehingga  akan  dapat diketahui  kategori  wilayah  surplus  atau defisit beras.

## 3. Hasil dan Pembahasan Ketersediaan Beras
Analisis ketersediaan beras dilakukan  dengan  menghitung  produksi beras  di  Indonesia  pada  tahun  2018. Produksi  beras  di  Indonesia  diperoleh dengan memperhatikan nilai  susut  gabah, sehingga  menghasilkan  produksi  netto beras  pada  masing-masing  provinsi  di
Indonesia.  Selain  itu  faktor  ekspor  dan impor  beras  juga  menjadi  indikator  dalam menentukan ketersediaan beras.
Pada  Gambar  1  dapat  dilihat bahwa  Provinsi  yang  memiliki  produksi padi  paling  tinggi  ialah  Provinsi  Jawa Timur  dengan  jumlah  10.537.922.000  Kg atau 10.537.922 ton. Jumlah ini menyumbangkan  sebesar  18,64  %  dari total keseluruhan produksi padi di Indonesia, sedangkan untuk provinsi yang memiliki  jumlah  produksi  padi  terendah  di Indonesia  ialah  Provinsi  Kepulauan  Riau dengan  jumlah  833  ton  pada  tahun  2018. Jumlah ini menyumbangkan hanya sebesar  0,001%  dari  total  produksi  padi secara keseluruhan di Indonesia.
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat
disimpulkan
bahwa Pulau Jawa
merupakan  sentra  produksi  padi  di Indonesia.  Hal  ini  didukung  dengan kondisi  geografis  di  Pulau  Jawa  yang memungkinkan untuk menanam komoditas  padi  dengan  optimal,  selain  itu faktor  kondisi  sosial  masyarakat  di  Pulau Jawa yang lebih menekuni pertanian pada komoditas  padi  menyebabkan  luas  laha sawah di Jawa juga lebih luas
dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya  di Indonesia.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Widjono  (2006)  pada dasarnya merauke memiliki potensi geografis  yang  sangat  besar  untuk dijadikan  sebagai  sentra  padi  nasional, namun hal yang menjadi faktor penghambat  hal  ini  dapat  terwujud  ialah padi  bukan  menjadi  komoditas  utama  di merauke  dan  kondisi  adat  serta  budaya masyarakat  setempat  yang  tidak  umum akan  komoditas  padi.  Penelitian  yang dilakukan oleh Suratha
(2015)
menyebutkan  bahwa  krisis  petani  di Indonesia  juga  dapat  mempengaruhi ketahanan  pangan.  Hal  ini  disebabkan oleh jumlah petani yang semakin berkurang  akan  mengurangi  penggarap
lahan pertanian.
Grigg (1974)
menyebutkan  bahwa  di  Indonesia  pada awalnya  ditanam  di  daerah  pegunungan atau lembah-lembah di Pulau Jawa. Untuk daerah  pesisir,  penanaman  padi  belum dilakukan  karena  pada  daerah  pesisir pada  saat  itu  sering  dilanda  banjir. Penjelasan  tersebut  membuktikan  bahwa selain  faktor  geografis  yang  sesuai, faktor sosial  dan  budaya  masyarakat  juga mempengaruhi  tinggi  atau  rendahnya produksi  padi  lokal  di  masing-masing Provinsi  di  Indonesia,  salah  satunya  ialah regenerasi petani.
Data produksi padi yang bersumber dari BPS ini kemudian dilakukan  analisis  untuk  mencari  berat netto  produksi  beras  yang  ada  di Indonesia  yang  menghasilkan  data  pada Gambar 2.

## Ekspor dan Impor Beras di Indonesia
Kegiatan ekspor dan impor komoditas  perdagangan  sudah  menjadi hal  yang  biasa  dilakukan  oleh  setiap negara.  Hal  ini  dikarenakan  kondisi geografis masing-masing negara berbeda- beda, sehingga tidak semua kebutuhan di suatu  negara  dapat  dipenuhi  oleh  negara tersebut, sehingga dapat terjadi pertukaran. Untuk mengetahui nilai ekspor dan impor beras di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa tidak semua provinsi di Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan impor  beras.  Pada  tahun  2018  tercatat bahwa  total  impor  beras  yang  dilakukan ialah sebanyak 2.253.824.465 Kg.
Terdapat  15  Pprovinsi  yang  melakukan kegiatan impor beras, namun Provinsi DKI Jakarta  merupakan  Provinsi  yang  paling besar  dalam  melakukan  impor  beras, jumlah  impor  beras  yang  dilakukan  oleh Provinsi  DKI  Jakarta  ialah  sebanyak 900.323.563 Kg.
Gambar 1.Ketersediaan Beras dalam Provinsi di Indonesia (Sumber. BPS, 2018)
Tabel 1. Jumlah Beras Ekspor-Impor di Indonesia Tahun 2018
NO PROVINSI IMPOR (kg) EKSPOR (kg) 1 Aceh 15.000.000 - 2 Sumatera Utara 219.926.100 1.000.004 3 Sumatera Barat 7.500.000 - 4 Riau 10.000.000 - 5 Sumatera Selatan 4.500.000 - 6 Lampung 133.881.000 - 7 Kep. Riau 100.031 120 8 DKI Jakarta 900.323.563 166.718 9 Jawa tengah 901.000 35.167 10 Jawa Timur 784.042.471 2.010.702 11 Banten 151.000.000 - 12 Bali 4.750.000 - 13 Nusa Tenggara Timur 10.000.000 10 14 Kalimantan Timur 300 - 15 Sulawesi Utara 11.900.000 - TOTAL 2.253.824.465 3.212.721 Sumber: BPS, 2018

## Tabel 2. Ketersediaan Beras Setelah Aktivitas Ekspor-Impor (dalam kg)
No Provinsi Ketersediaan Beras Lokal Ekspor Impor Ketersediaan Beras Total 1 Aceh 1.000.662.819 15.000.000 0 1.015.662.819 2 Sumatera Utara 1.124.419.220 219.926.100 1.000.004 1.343.345.316 3 Sumatera Barat 890.905.334 7.500.000 0 898.405.334 4 Riau 215.304.863 10.000.000 0 225.304.863 5 Jambi 294.713.977 0 0 294.713.977 6 Sumsel 1.559.894.469 4.500.000 0 1.564.394.469 7 Bengkulu 149.836.903 0 0 149.836.903 8 Lampung 1.120.479.649 133.881.000 0 1.254.360.649 9 Kep. B. Belitung 11.169.780 0 0 11.169.780 10 Kep. Riau 490.973 100.031 120 590.884 11 DKI Jakarta 2.351.719 900.323.563 166.718 902.508.564 12 Jawa Barat 5.622.511.628 0 0 5.622.511.628 13 Jawa tengah 5.606.659.039 901.000 35.167 5.607.524.872 14 D.I Yogyakarta 293.286.443 0 0 293.286.443 15 Jawa Timur 6.211.084.948 784.042.471 2.010.702 6.993.116.717 16 Banten 945.137.501 51.000.000 0 1.096.137.501 17 Bali 383.256.484 4,750,000 0 388.006.484 18 NTB 824.866.831 0 0 824.866.831 19 NTT 472.100.175 10.000.000 10 482.100.165 20 Kalbar 366.632.956 0 0 366.632.956 21 Kalteng 437.783.942 0 0 437.783.942 22 Kalsel 669.863.220 0 0 669.863.220 23 Kaltim 142.280.754 300 0 142.281.054 24 Kalut 26.713.521 0 0 26.713.521 25 Sulawesi Utara 216.147.120 11.900.000 0 228.047.120 26 Sulteng 562.758.639 0 0 562.758.639 27 Sulsel 3.383.604.632 0 0 3.383.604.632 28 Sul. Tenggara 294.116.323 0 0 294.116.323 29 Gorontalo 142.604.925 0 0 142.604.925 30 Sulawesi Barat 192.245.052 0 0 192.245.052 31 Maluku 53.572.036 0 0 53.572,036 32 Maluku Utara 20.841.297 0 0 20.841.297 33 Papua Barat 8.202.135 0 0 8.202.135 34 Papua 77.045.607 0 0 77.045.607 33.323.544.916 2.253.824.465 3.212.721 35.574.156.660 - Sumber: BPS, 2018
Provinsi  yang  melakukan  kegiatan impor  beras  yang  terbesar  kedua  ialah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah impor sebanyak  784.042.471  Kg  beras  atau 784.042,471  ton.  Hanya  terdapat  7 provinsi  saja  yang  melakukan  kegiatan ekspor-impor di Indonesia. Provinsi- provinsi  tersebut  antara  lain  Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi  Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Dapat  dilihat bahwa tidak semua provinsi yang melakukan ekspor beras merupakan provinsi  dengan  jumlah  produksi  beras lokal  yang  tinggi.  Pada  tabel  1  tercatat bahwa Provinsi Kepulauan Riau melakukan  ekspor  sebanyak  120  Kg, padahal  seperti  yang  diketahui  bahwa produksi beras lokal di Provinsi Kepulauan Riau  merupakan  yang  terkecil  diantara provinsi lainnya di Indonesia.
Hal ini dapat terjadi karena Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  akses yang  lebih  mudah  untuk  melakukan kegiatan ekspor
impor komoditas, kemudahan tersebut dapat berupa lokasinya  yang  terdapat  dekat  pada  jalur perdagangan
laut internasional,
berbatasan  dengan  negara  lainnya  dan ketersedian prasarana pendukung kegiatan  ekspor  impor  seperti  pelabuhan yang  memadai.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan kementrian perdagangan yang menyebutkan bahwa kawasan perbatasan merupakan pendorong ekspor di Indonesia  dimana  dengan  letaknya  yang lebih  dekat  dengan  negara  tujuan  ekspor akan  memberikan  kemudahan  dalam  hal akses untuk melakukan ekspor.
Permasalahan  impor  beras  yang lebih tinggi dibandingkan ekspor disebabkan  oleh  berbagai  masalah  salah satunya adalah rendahnya tingkat produktivitas  padi.  Jumlah  petani  di Indonesia yang semakin berkurang menjadi  salah  satu  penyebabnya.  Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Suratha,  (2015)  yang
mengemukakan  bahwa  terjadi  penurunan yang  signifikan  terhadap  jumlah  petani  di Indonesia.  Selama  periode  10  tahun  yaitu dari  tahun  2003  sampai  2013,  Indonesia mengalami  penurunan jumlah petani sangat  drastic  yakni  dari  31,23  juta menjadi  26,14  juta  orang.  Berkurangnya jumlah peta secara langsung akan berpengaruh  pada  tingkat  produktivitas beras.
Ketersediaan Beras di Indonesia Setelah Aktifitas Ekspor-Impor Ketersediaan beras
dalam pembahasan  ini  merupakan  ketersediaan beras lokal yang telah disesuaikan dengan kondisi  ekspor  dan  impor  beras  yang dilakukan  pada  masing-masing  provinsi. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan terkait  ketersediaan  beras  pada  masing- masing provinsi, selain ketersediaan beras lokal,  juga  terdapat  kegiatan  ekspor  dan impor yang dapat merubah jumlah ketersediaan  beras  pada  masing-masing provinsi. Jumlah ketersediaan beras keseluruhan  di  Indonesia  dapat  dilihat pada Gambar 2
Berdasarkan  Gambar  2  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa provinsi yang memiliki jumlah ketersediaan  total  beras  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan jumlah ketersediaan beras  yang  dihasilkan  di  daerahnya. Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  perbedaan jumlah  yang  signifikan,  dimana  pada  data produksi  beras  lokal  Provinsi  DKI  Jakarta hanya  mampu  menghasilkan  sebanyak 2.351.719 kg beras. Jumlah ini merupakan jumlah  terkecil  kedua  setelah  Provinsi Kepulauan  Riau.  Hal  berbeda  ditunjukan ketika  jumlah  produksi  beras  lokal  yang dihasilkan  oleh  Provinsi  DKI  Jakarta diakumulasikan dengan jumlah ekspor dan impor  beras  yang  dilakukan.  Jumlah ketersediaan  beras  yang  terdapat  di Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  sebanyak 902.508.564 kg atau menempati peringkat 10  terbesar  dalam  ketersediaan  beras total di Indonesia.
Gambar 2. Ketersediaan Beras Setelah Kegiatan Ekspor-Impor (Sumber. BPS, 2018)
Perubahan  jumlah  ini  merupakan akibat  dari  kegiatan  ekspor  impor  yang dilakukan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa ketersediaan  beras  yang  menjadi  faktor dalam  mendukung  ketahanan  beras, semata-mata  tidak  hanya  melibatkan produksi  beras  lokal  saja,  tetapi  juga kegiatan perdagangan beras baik nasional maupun  internasional,  sehingga  kesiapan dan  kemampuan  masing-masing  provinsi di Indonesia dalam mengoptimalkan potensi  wilayahnya  dalam  hal  melakukan perdagangan beras baik seacara nasional maupun internasional menjadi faktor pentingng yang dapat mendorong ketersediaan beras  untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

## Kebutuhan Beras
Jumlah  penduduk  Indonesia  yang besar  mengakibatkan  kebutuhan  beras  di
Indonesia juga sangat besar, hal ini dapat dilihat pada data Global Indonesia Investment tahun 2017 yang menyebutkan bahwa  Indonesia  merupakan  negara konsumen  beras  terbesar  di  dunia.  Untuk mengetahui  tingkat  kebutuhan  beras  di Indonesia,  diperlukan  perhitungan  jumlah penduduk  dan  konversi  kebutuhan  beras perkapita.
Berdasarkan  data  BPS  (2018) diperoleh  data  bahwa  secara keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010  tercatat  sejumlah  237.899.060  jiwa. Jumlah  ini  semakin  bertambah  pada  tiap tahunnya,  tercatat  bahwa  pada  tahun 2017  jumlah  penduduk  di  Indonesia meningkat  menjadi  261.890.900  jiwa. Berdasarkan  data  tersebut  kemudian dapat dianalisis proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2018 dengan angka pertumbuhan  penduduk  yang  digunakan - 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalmantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Ketersediaan Beras Total Ketersediaan Beras Lokal
berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  badan pusat  statistik,  sehingga  diperoleh  jumlah penduduk  di  Indonesia  pada  tahun  2018 ialah  sebesar  280.220.107  jiwa.  Untuk mengetahui  lebih  detail  terkait  jumlah penduduk  pada  tahun  2018  dapat  dilihat pada  Tabel  3.  Jumlah  penduduk  yang besar akan dapat mempengaruhi kebutuhan beras di suatu wilayah. Informasi terkait kebutuhan beras masing- masing  provinsi  di  Indonesia  dapat  dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa  Barat  memiliki  kebutuhan  beras paling  besar  disbanding  dengan  provinsi lainnya.  Jumlah  kebutuhan  beras  di Provinsi Jawa Barat ialah sebesar
4.439.830.328,81 kg. Provinsi kedua yang memiliki  jumlah  kebutuhan  beras  terbesar ialah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 3.387.290.252,53 kg.
Hasil  penelitian  Suratha  (2014) menyebutkan  bahwa  jumlah  penduduk yang  semakin  meningkat  ternyata  tidak hanya  mempengaruhi  jumlah  kebutuhan pangan, namun juga dapat
mempengaruhi ketersediaan, dimana
jumlah penduduk yang semakin bertambah  akan  meningkatkan kebutuhan lahan pemukiman, hal ini dapat menyebabkan  peningkatan  alih  fungsi lahan pertanian yang pada akhirnya dapat mengurangi  luas  lahan  dan  produksi komoditas pangan.
Tabel 3. Kebutuhan Beras Tahun 2018 No Provinsi Proyeksi Penduduk (jiwa) Kebutuhan Beras Per Kapita Pertahun Kebutuhan Beras (kg) 1 Aceh 6.070.795 52.143 497.299.218,41 2 Sumatera Utara 4.671.703 52.143 1.295.481571,48 3 Sumatera Barat 14.815.412 52.143 482.990.773,85 4 Riau 2.208.342 52.143 668.147.443,97 5 Jambi 4.129.105 52.143 331.586.698,76 6 Sumatera Selatan 11.278.339 52.143 759.266.190,02 7 Bengkulu 1.327.421 52.143 180.900.021,97 8 Lampung 4.047.855 52.143 745.870.060,66 9 Kep. Bangka Belitung 54.199.362 52.143 139.286.385,90 10 Kep. Riau 36.454.871 52.143 216.288.791,34 11 DKI Jakarta 41.350.447 52.143 923.883.813,83 12 Jawa Barat 5.604.782 52.143 4.439.830.328,81 13 Jawa tengah 4.740.611 52.143 2.986.261.043,30 14 D.I Yogyakarta 4.292.095 52.143 338.242.424,30 15 Jawa Timur 938.567 52.143 3.387.290.252,53 16 Banten 3.127.537 52.143 1.213.628.937,28 17 Bali 1.700.343 52.143 382.690.276,58 18 Nusa Tenggara Barat 2.640.352 52.143 451.560.185,98 19 Nusa Tenggara Timur 9.105.231 52.143 494.869.231,69 20 Kalimantan Barat 2.009.187 52.143 459.124.960,69 21 Kalmantan Tengah 1.431.399 52.143 256.197.339,89 22 Kalimantan Selatan 5.512.435 52.143 388.334.994,79 23 Kalimantan Timur 6.041.131 52.143 351.594.046,38 24 Kalimantan Utara 3.804.749 52.143 76.884.266,03 25 Sulawesi Utara 1.123.185 52.143 220.209.827,21 26 Sulawesi Tengah 8.156.430 52.143 276.978.675,96 27 Sulawesi Selatan 1.550.937 52.143 775.762.593,29 28 Sulawesi Tenggara 9.470.145 52.143 252.530.057,58 29 Gorontalo 3.381.225 52.143 108.737.917,70 30 Sulawesi Barat 3.082.768 52.143 127047.595,06 31 Maluku 2.688.218 52.143 164.585.864,39 32 Maluku Utara 5.896.124 52.143 117.255.414,83 33 Papua Barat 9.268.765 52.143 92.007.524,49 34 Papua 15.814.630 52.143 311.672.282,03 Total 291.934.498 23.924.397.020,97 Sumber. BPS, 2018
Gambar 3. Peta Tingkat Kebutuhan Beras di Indonesia (Sumber. BPS, 2018)
Berdasarkan  Gambar  3.  dapat disimpulkan bahwa sebagian besar provinsi  di  Indonesia  memiliki  klasifikasi kebutuhan  beras  sangat  rendah.  Provinsi yang  memiliki  klasifikasi  kebutuhan  beras sangat  tinggi  hanya  terdapat  di  Jawa Barat, Untuk provinsi yang memiliki tingkat kebutuhan beras sedang tidak ada, namun untuk  tingkat  kebutuhan  beras  rendah hanya  di  Provinsi  Banten,  Provinsi  DKI Jakarta dan Sumatera Utara.
Kondisi  ini  menunjukan  bahwa tingkat  ketimpangan  kebutuhan  beras antar  provinsi  di  Indonesia  cukup  besar. Provinsi di Pulau Jawa memiliki kebutuhan kebutuhan beras paling besar, sedangkan selisish  jumlah  kebutuhan  beras  pada provinsi lainnya di luar Pulau Jawa tercata cukup besar. Hal ini di dorong oleh kondisi Pulau  Jawa  yang  menjadi  berbagai  pusat kegiatan  maupun  pusat  pemerintahan  di Indonesia,  sehingga  penduduk  Indonesia mayoritas  lebih  terkonsentrasi  di  Pulau Jawa  yang  menyebabkan  kebutuhan pangan berasnya juga sangat tinggi.
Konsentrasi  penduduk  di  Pulau Jawa  tentu  akan  menambah  kebutuhan akan  lahan  untuk  pemukiman,  pendidikan maupun  fasilitas  umum  lainnya.  Hal  ini tentu  akan  berpotensi  untuk  mengurangi lahan  pertanian  termasuk  sawah  di  Pulau Jawa.  Menurut  Teori  Malthus  1766-1834 terdapat  hubungan  antara  pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Menurut teori tersebut pertumbuhan  akan  mengikuti  deret  ukur, sedangkan  ketersediaan  pangan  akan mengikuti deret hitung. Pada jangka waktu tertentu  berdasarkan  teori  Malthus,  maka ketersediaan pangan suatu saat akan sulit mengimbangi  kebutuhan  pangan  akibat pertumbuhan penduduk yang besar. Teori ini  tentu  memiliki  beberapa  kelemahan, diantaranya  ialah  mengabaikan  peran teknologi  yang  mampu  meningkatkan produksi pangan dalam hal ini ialah beras secara  signifikan  dalam  waktu  yang  lebih singkat.
Keseimbangan Neraca Beras di Indonesia Keseimbangan neraca beras diperoleh  dengan  mengurangi  jumlah produksi total beras yang telah
digabungkan  dengan  kegiatan  ekspor impor  dan  jumlah  konsumsi  beras  pada
masing-masing  provinsi  di  Indonesia. Berdasarkan  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa Provinsi  yang  memiliki  klasifikasi  sebagai wilayah  surplus  relatif  berimbang  dengan provinsi  yang  memiliki  klasifikasi  defisit beras.
Tabel 4. Analisis Neraca Beras di Indonesia Tahun 2019
No Provinsi Ketersediaan Beras Total (kg) Kebutuhan Beras (kg) Selisih (kg) Klasifikasi 1 Aceh 1.015.662.819,22 468.891.925,16 518.363.600,81 Surplus 2 Sumatera Utara 1.343.345.315,92 1.246.243.491,85 47.863.744,44 Defisit 3 Sumatera Barat 898.405.334,12 464.771.106,62 415.414.560,27 Surplus 4 Riau 225.304.863,14 619.171.909,03 -442.842.580,83 Defisit 5 Jambi 294.713.977,47 314.492.115,11 -36.872.721,30 Defisit 6 Sumatera Selatan 1.564.394.469,41 727.388.347,69 805.128.279,39 Surplus 7 Bengkulu 149.836.902,70 172.131.418,99 -31.063.119,27 Defisit 8 Lampung 1.254.360.648,73 720.077.348,69 508.490.588,07 Surplus 9 Kep. Bangka Belitung 11.169.780,04 130.560.250,52 -128.116.605,86 Defisit 10 Kep. Riau 590.883,87 197.877.243,66 215.697.907,47 Defisit 11 DKI Jakarta 902.508.563,62 895.382.093,73 21.375.250,21 Defisit 12 Jawa Barat 5.622.511.627,86 4.243.376.298,68 1.182.681.299 Surplus 13 Jawa tengah 5.607.524.872,39 2.917.458.632,27 2.621.263.829 Surplus 14 D.I Yogyakarta 293.286.442,92 326.642.603,44 -44.955.981,38 Defisit 15 Jawa Timur 6.993.116.717,11 3.323.077.945,04 3.605.826.464 Surplus 16 Banten 1.096.137.501,36 1.136.928.715,55 -117.491.435,92 Defisit 17 Bali 388.006.483,78 369.237.575,20 5.316.207,21 Surplus 18 Nusa Tenggara Barat 824.866.831,38 433.883.308,74 373.306.645.40 Surplus 19 Nusa Tenggara Timur 482.100.165,14 470.742.966,60 -12.769.066,56 Defisit 20 Kalimantan Barat 366.632.955,93 437.644.575,72 -92.492.004,76 Defisit 21 Kalmantan Tengah 437.783.942,03 239.232.601,04 181.586.602,14 Surplus 22 Kalimantan Selatan 669.863.220,24 368.423.399,20 81.528.225,45 Surplus 23 Kalimantan Timur 142.281.053,67 328.312.379,29 -209.312.992,71 Defisit 24 Kalimantan Utara 26.713.521,23 68.547.375,29 -50,170.744,80 Defisit 25 Sulawesi Utara 228.047.120,31 213.036.670,00 7.837.293,10 Defisit 26 Sulawesi Tengah 562.758.638,94 263.708.534,93 285.779.962,98 Surplus 27 Sulawesi Selatan 3.383.604.632,34 751.161.178,54 2.607.842.039 Surplus 28 Sulawesi Tenggara 294.116.322,62 236.987.542,36 41.586.265,04 Surplus 29 Gorontalo 142.604.925,43 103.650.561,25 33.867.007,73 Surplus 30 Sulawesi Barat 192.245.052,34 119.966.606,98 65.197.457,28 Surplus 31 Maluku 53.572.035,65 156.100.823,11 -111.013.828,74 Defisit 32 Maluku Utara 20.841.297,15 110.070.999,91 -96.414.117,67 Defisit 33 Papua Barat 8.202.134,93 85.213.471,14 -83.805.389,56 Defisit 34 Papua 77.045.607,50 294.301.251,02 -234.626.674,53 Defisit
Jumlah  Provinsi  yang  surplus beras  tercatat  sebanyak  16  provinsi  atau sebesar 47,05%, sedangkan provinsi yang defisit beras tercatat sebanyak 18 provinsi atau  sebesar  52,9%.  Beberapa  provinsi yang  tergolong  klasifikasi  surplus  beras terbesar  di  Indonesia  ialah  Provinsi  Jawa Timur,  Provinsi  Jawa  Tengah,  Provinsi Sulawesi  Selatan  dan  Provinsi  Jawa Barat,  sedangkan  provinsi  yang  tergolong klasifikasi defisit beras terbesar di Indonesia  ialah  Provinsi  Riau,  Provinsi Papua,  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Provinsi Kalimantan  Timur  dan  Provinsi  Bangka Belitung.
Secara  umum,  provinsi-provinsi yang  termasuk  kedalam  kategori  surplus beras  dikarenakan  kondisi  alam  yang mendukung,  dimana  terdapat  gunung  api aktif  yang  mengakibatkan  ketersediaan unsur  hara  yang  cukup  sebagai  media tumbuh padi, selain itu dengan luas pulau yang  cukup  besar  juga  mendukung ketersediaan  dan  akses  air  untuk  irigasi yang cukup dibandingkan dengan Provinsi  di  pulau-pulau  kecil.  Informasi wilayah  surplus  dan  defisit  beras  di Indonesia  dapat  disajikan  dalam  bentuk informasi  spasial  berupa  peta  yang  dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Peta Neraca Beras di Indonesia
Sumber. BPS, 2018
Kondisi  menarik  terdapat  di  Pulau Jawa,  dimana  jumlah  penduduk  terbesar di  Indonesia  terkonsentrasi  di  pulau tersebut.  Jumlah  penduduk  yang  besar, biasanya akan memberikan tekanan kepada  lingkungan  yang  mengakibatkan
terjadinya  alih  fungsi  lahan.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  Gambar  5  dimana  luas  lahan sawah  di  Pulau  Jawa  relatif  menurun  dari tahun  2003-2015,  namun  pada  Gambar  6 terlihat bahwa ketersediaan beras di Pulau Jawa justru bertambah.
Gambar 5. Luas Lahan Sawah (ha) di Pulau Jawa (Sumber. BPS, 2018)
Gambar 6. Ketersediaan Beras (ton) di Pulau Jawa (Sumber. BPS, 2018)
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat diidentifikasi  salah  satu  kelemahan  teori Malthus.  Hal  ini  menunjukan  bahwa terdapat faktor lainnya yang dapat mengimbangi
pertumbuhan jumlah penduduk, salah satunya adalah teknologi. Robinson (dalam Singgih, 2001)
mengungkapkan  bahwa  tingginya  fertilitas pada  negara  berkembang  akan  menekan pada tingkat pendapatan pada masa yang akan dating, dimana akan muncul beberapa  fenomena  seperti  increasing returns  dari  produksi  pertanian  dan kebutuhan tenaga kerja, perubahan teknologi  secara  radikal  dan  jumlah tabungan  yang  ada  pada  masyarakat semakin mengecil.

## 4. Kesimpulan
Kondisi  geografis  di  Indonesia yang sebagian besar cocok sebagai lahan sawah  menyebabkan  ketersediaan  beras di Indonesia cukup besar. hal ini dibuktikan  dengan  persentase  wilayah surplus  beras  di  Indonesia  lebih  besar dibandingkan dengan wilayah defisit berasnya,  yaitu  sebesar  52,94%  :  47,06 %.  Sebagian  besar  Provinsi  dengan klasifikasi defisit beras berada di Indonesia  bagian  timur,  seperti  Provinsi Papua, Maluku, NTT dan NTB, sedangkan provinsi  dengan  klasifikasi  surplus  beras dominan  berada  di  Pulau  Jawa,  Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.
Mengetahui  wilayah  surplus  dan  wilayah
3160000 3180000 3200000 3220000 3240000 3260000 3280000 3300000 3320000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000 2003200420052006200720082009201020112012201320142015
defisit  beras  akan  mengetahi  bagaimana posisi  ketersediaan  beras,  sehingga  pada tahap selalnjutnya dapat dilakukan pemodelan  distribusi  beras  yang  ideal dengan biaya optimum agar dapat menyeimbangkan  keseimbangan  pasokan beras pada setiap provinsi.
Hasil  analisa  data  ketersediaan dan  kebutuhan  terhadap  beras  dapat digunakan  untuk  menentukan  kebijakan dan  menjadi dasar dalam penentuan jalur distribusi beras yang optimal pada tahapan selanjutnya.

## Daftar Pustaka
Atmaja,  D.  M.  (2015).  Dampak  Strategi
Petani Dalam Merubah Arah Pemanfaatan Lahan Sawah Terhadap  Kenyamanan  Hidup  Di Kota  Denpasar. Media  Komunikasi Geografi , 16 (1), 01 –13. BPS.  (2018). Analisis  Bahan  Pokok Indonesia .  Jakarta:  Badan  Pusat
Statistik.
Frazelle, E. (2002). Supply Chain Strategy . New York: McGraw-Hill.
Grigg, D. B. (1974). Agricultural Population and  Economic  Development. Journal of  Tijdshrift  Voor  Economische  En Sociale Geografie , 65 (6), 67 –74.
Haris,  A.,  Subagio,  L.  B.,  Santoso,  F.,  &
Wahyuningtyas, N. (2018). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Media Komunikasi  Geografi , 19 (1),  114 –
120.
Laksmiari,  W.  (2017).  Keseimbangan Neraca  Beras  di  Indonesia  Tahun 2011-2015. Jurnal  Bumi  Indonesia ,
6 (3), 1 –10.
Singgih,  D.  S.  (2001).  Pangan,  Penduduk dan  Teknologi  Pertanian  Sebuah Perdebatan Teoritis. Jurnal
Masyarakat  Kebudayaan  Dan  Politik ,
14 , 43 –54.
Suratha, I. K. (2014). Dampak Alih Fungsi
Lahan  Terhadap  Ketahanan  Pangan. Media  Komunikasi  Geografi , 15 (2),
Suratha,  I.  K.  (2015).  Krisis  Petani Berdampak  pada  Ketahanan  Pangan di  Indonesia. Media  Komunikasi Geografi , 16 (1).
Widjono.  (2006).  Analisis  Sosial-Bidaya Pengembangan  Padi  di  Merauke. Jurnal IPTEK Tanaman Pangan , 1 (1),
1 –10.