## ANALISIS KEBIJAKAN DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MEMBUBARKAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
Pitoyo Ismail 1 , Edy Prihantoro 2 , Noviawan Rasyid Ohorella 3*
Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia *noviawanrasyid@gmail.com
Submitted: 09-08-2021, Revision: 07-12-2021, Accepted: 29-12-2021

## Abstract
The  news  of  the  prohibition  of  the  Government  of  the  Republic  of  Indonesia  against  the  Islamic Defenders  Front  (FPI)  seized  the  public's  attention.  Several  national  media  such  as  kompas.com, detik.com and republica.co.id have different points of view. Each media reported this phenomenon with different framing according to media ideology. The purpose of this research is to see the news framing of the news of the ban on the Government of the Republic of Indonesia against the Islamic Defenders Front (FPI) in the national online mass media. Methodologically this research uses a constructivism approach by applying textual analysis consisting of quantitative and qualitative analysis in the form of framing analysis. In addition, using intertextual analysis which includes analysis of text production and socio-cultural  framing  Robert  Enmant.  The  results  showed  different  frames  on  the  3  online  portals. Kompas.com frames FPI news with a humanism frame, seeing the social impact of FPI's presence in society. The legal basis for the disbandment of FPI is clearly explained to show the truth to the public. Detik.com is almost the same as Kompas.com in framing the FPI phenomenon, by showing data and the fact that FPI has not yet received a permit again due to the organization's AD/ART problems. This is different  from the  Republika  online  frame  which  frames this  reality in  a  straightforward  manner, by showing evidence that FPI continues to fight injustice. The formation of negative opinions continues to be fought to provide a correct understanding of the community.
Keywords: islamic defenders front ; government communication ; framing analysis ; online media.

## Abstrak
Pemerintah Republik Indonesia secara sah melarang Front Pembela Islam (FPI). Kebijakan pemerintah tersebut  berhasil  menyita  perhatian  masyarakat.  Beberapa  media  nasional  seperti  kompas.com, detik.com  dan  republika.co.id  menjadi  saluran  komunikasi  kebijakan  pemerintah,  kendati  masing- masing media memberitakan fenomena ini dengan framing (pembingkaian) yang berbeda sesuai dengan ideologi  media.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  kebijakandan  komunikasi  pemerintah  dalam melarang  Front  Pembela  Islam  (FPI)  berdasarkan  pemberitaan  di  media  online,  yaitu  kompas.com, detik.com  dan  republika.co.id.  Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme dengan menerapkan analisis tekstual yang terdiri dari analisis kualitatif berupa analisis kebijakan. Selain itu menggunakan analisis intertekstual yang meliputi analisis produksi teks dan sosial budaya framing Robert Endman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mendapat moment yang tepat, sehingga ketika kebijakan pembubaran FPI tersebut diputuskan, maka FPI tidak memiliki daya untuk  melawan.  Dasar  hukum  pembubaran  FPI  dipaparkan  dengan  jelas  di  media  online  untuk menunjukkan masyarakat bahwa pemerintah mengambil langkah tegas. Media online Detik.com hampir sama  dengan  Kompas.com  dalam  memframing  fenomena  FPI,  dengan  menunjukkan  data  dan  fakta bahwa FPI tidak mendapatkan izin kembali karena masalah AD/ART organisasi. Hal ini berbeda dengan framing republika.co.id yang membingkai realitas ini dengan lugas, dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa FPI terus melawan ketidakadilan terhadap orgamisasinya.
Kata Kunci: front pembela islam; komunikasi pemerintah;, analisis framing; media online;
ISSN: 1412-7873 (print), ISSN: 2598-7402 (online)
Copyright (c) 2021 WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 .

## PENDAHULUAN
Pemerintah  melalui  kementerian  dan lembaga  terkait  di  bawah  Kementerian Kordinator  Politik,  Hukum  dan  HAM mengumumkan pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI) melalui keterangan  resmi  pada  30  Desember  2020. Tindakan  ini  dilakukan  melalui  berbagai analisis kebijakan dan pertimbangan politik dan  hukum.  Pemerintah  menganggap  FPI membahayakan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  pembubaran  tersebut  dinilai bertujuan  untuk  menjaga  kedaulatan  dan eksistensi  idelogi  pancasila  sebagai  dasar Negara  yang  merupakan  konsesus  bersama seluruh bangsa Indonesia sehingga keberadaan  Ormas  FPI  yang  dianggap  dan diasumsikan  publik  memiliki  asas  dan orientasi yang bertentangan dengan pancasila yang menawarkan gagasan dengan sistem kekhalifahan Islam yang tidak sesuai dengan  jati  diri  bangsa  yang  bercirikan kebhinekaan  dan  saling  menghormati  di dalam perbedaan dengan penuh kedamaian. Konsekuensinya FPI tidak dapat beraktivitas dan  menggunakan  atribut  dan  simbol  yang terkait dengan organisasi tersebut.
Keberadaan  FPI  telah  menimbulkan ancaman potensial bagi kepentingan nasional  Indonesia,  baik  karena  ajaran maupun gerakan politiknya.Karena itu perlu tindakan  tegas  pemerintah  terhadap  kedua organisasi  ini.UU  No.  17  Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana pasal 59 menyatakan bahwa Ormas dilarang melakukan  tindakan  permusuhan  terhadap suku,  agama,  ras  dan  golongan,  serta larangan  melakukan  tindakan  kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk  perusakan.   UU  Ormas  ini  juga mengatur  sangsi  dari  mulai  peringatan administratif  tertulis  hingga  pembubaran sebagaimana  diatur  dalam  pasal  60  hingga pasal  82.   Secara  bertahap  sangsi  meliputi sangsi  administratif,  penghentian  dana bantuan, pelarangan kegiatan, hingga pencabutan  badan  status  badan  hukum setelah mendapat persetujuan
pengadilan.(Nasution,  2017)  dan  (Hamzah, 2021).
Kebijakan  Pemerintah  melarang  dan membubarkan  FPI  menimbulkan  pro  dan kontra di masyarakat, namun tidak berlangsung lama. FPI juga tidak melakukan perlawanan baik secara hukum maupun aksi massa  atau  bahkan  secara  fisik.  FPI menerima  kenyataan  pembubaran  dengan tidak  ada  gejolak,  tidak  ada  aksi  berarti untuk melawan  kebijakan  pemerintah tersebut.
Tindak lanjut dari pembubaran, yakni penangkapan Ketua Umum FPI Mohammad Rizieq  Shihab  dengan  tuduhan  melakukan aksi pelanggaran protokol kesehatan dengan menyelenggarakan  dua  kegiatan  yang mengundang kehadiran massa dalam jumlah besar, yakni di Petamburan saat menikahkan putrinya,  Shafira  Najwa  Shihab,  dan menggelar  acara  Maulid  Nabi  Muhammad SAW  pada  14  November  2020  di Petamburan,  Jakarta  Pusat  (Puspita,  2020). Pembubaran  dan  penghentian  kegiatan  itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan  Simbol  dan  Atribut  Serta Penghentian  Kegiatan  FPI.  Kedua  tuduhan tersebut  menggiring  Mohammad  Rizieq Shihab  ke  rumah  tahanan  guna  mengikuti proses  penyidikan  dan  persidangan.(Farisa, 2020)
Tidak  ada  perlawanan  yang  berarti dari  massa  Islam  di  negeri  ini.  Massa berjumlah  besar  yang  pernah  berkumpul  di Monas  dengan  klaim  jutaan  manusia  itu, tidak  ada  yang  melakukan  aksi  pembelaan terhadap Muhammad Rizieq Shihab. Semua orang  terdiam  dan  menyerahkan  persoalan hukum Mohammad Rizieq Shihab ke proses pengadilan.
Masyarakat  melihat  perkembangan kasus  yang  menimpa  Mohammad  Rizieq Shihab  hanya  lewat  media  massa,  koran, radio, dan televisi serta media portal berita. Berita media online khususnya yang banyak didistribusikan  ke  media  sosial  yang kemudian  diviralkan  oleh  para  simpatisan
FPI  dan  Mohammad  Rizieq  Shihab.  Suara sumbang kepada pemerintah atas kebijakan tersebut banyak ditemukan di media sosial.
Berbagai  media  online  di  Indonesia mengangkat  peristiwa  itu  selama  berhari- hari. Media massa online memiliki perbedaan  dengan  media  sosial  dalam menyampaikan  berita  kepada  masyarakat. Media  massa  dalam  hal  ini  media  online lebih  dapat  dipertanggungjawabkan  isinya, karena  memiliki  institusi  media.  Menarik untuk membaca dan menganalisis bagaimana  media  online  menulis  dan mengulasi  peristiwa  tersebut.  Media  massa juga  memiliki  ideologi  tertentu  yang menimbulkan  perbedaan  pemberitaan  dari segi objektivitasnya.
Media  massa  pada  saat  ini  sudah mencapai  bentuk  baru,  yaitu  media  online. Penyebaran informasi dalam media ini lebih cepat  dan  lebih  mudah  untuk  diakses,  serta dapat  diakses  dimana  saja  asal  dengan memiliki  fasilitas  internet.  Hal  ini  berbeda dengan  akses  media  cetak  dan  media televisi.  (Valentika  &  Winduwati,  2019). Dengan  media  massa,  manusia  memenuhi kebutuhannya  akan  berbagai  hal  salah satunya dengan media online. Media online disebut  juga  dengan  digital  media  yang tersaji  secara  online  di  internet.  (Fahana  & Ridho, 2018) dan (Fitriansyah & Aryadillah, 2020).
Isi  pemberitaan  di  media  dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bagaimana berita atau realitas yang dikonstruksi sesuai dengan yang diinginkan oleh  suatu  kelompok  yang  memiliki kepentingan tertentu. Media dapat dikendalikan atau dikelola secara monopolistik  untuk  dijadikan  sebagai  alat utama  yang  efektif  mengorganisasi  massa. Organisasi  media  ataupun  kepentingan  dari kelompok  yang  berpengaruh  terhadap pemberitaan bisa memengaruhi objektivitas pemberitaan.
Tindakan  yang  dilakukan  pemerinta itu  menarik  untuk  diteliti,  sebab  telah  lama berbagai  elemen  meminta  dan  mendesak
pemerintah utuk membubarkan FPI. Tindak tanduk  FPI  selama  ini  dianggap  telah meresahkan  dan  mengganggu  ketertiban masyarakat.  Aksi  yang  dilakukan  FPI  ini menarik  perhatian  para  peneliti  sosial, politik,  hukum  dan  komunikasi.  Hal  ini berkaitan dengan tatanan sosial masyarakat. Dimana yang harus dilihat adalah mengidentifikasi  dan  menangani  hambatan yang  terjadi  dari  pemberitaan  pembubaran FPI (Pratiwi & Sriwartini, 2021).
Peristiwa  pembubaran  FPI  diteliti melalui pemberitaan media online, sehingga dari  pemberitaan  tersebut  akan  dianalisis dengan  teori  analisis  framing.  Pemberitaan media  dipengaruhi  oleh  ideologi  media sehingga  menimbulkan  perbedaan  dalam produksi  berita  yang  ditampilkan  ke masyarakat.  Disiplin  Ilmu  Komunikasi mempelajari  tidak  hanya  sekedar  menjadi penikmat  berita, namun  memandang secara kritis bahwa setiap media memiliki framing dalam  membuat  berita.  Framing  digunakan untuk  mengetahui  bagaimana  cara  pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika  menyeleksi  isu  dan  menulis  berita. Melalui  berita,  masyarakat  mengetahui  apa saja  yang  terjadi  berbagai  keberagaman  di seluruh  Indonesia,  tetapi  yang  masyarakat tersebut lihat, ketahui,  dan  rasakan, tergantung  pada  jendela  yang  digunakan. Pandangan  lewat  jendela,  tergantung  pada apakah jendela yang dipakai besar atau kecil. Jendela yang lebih besar dapat melihat lebih luas, sementara jendela yang kecil membatasi pandangan masingmasing masyarakat.  Dalam  berita,  jendela  itu  yang disebut sebagai frame atau bingkai (Eriyanto,  2002)  dalam  (Valentika  & Winduwati, 2019). Frame Robert N. Entman meletakkan  dasar-dasar  analisis  framing serta  menempatkan  tahapan  moral  ( moral evaluation ) dalam analisisnya memudahkan untuk  mengetahui  sekaligus  mengungkap moral  apa  yang  terkandung.(Sanita  & Rianto, 2018).
Framing  Robert  Entman.  Hal  yang paling  menonjol  pada  pendekatan  framing
ada dua dimensi yakni, seleksi isu berita, dan penonjolan aspek-apsek tertentu dari realitas/isu berita. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti  atau lebih diingat  oleh  khalayak  (Eriyanto,  2011). Penonjolan  realitas  tersebut  dapat  berupa penguatan berita dengan grafis, gambar, foto atau bahkan dengan video.
Pemilihan teori Entman ini berdasarkan  pertimbangan,  Robert  M. Entman  mengusulkan  mengintegrasikan wawasan  yang  dihasilkan  oleh  framing, priming,  dan  penelitian  agenda  setting, melalui upaya sistematis untuk mengkonseptualisasikan  dan  memahami implikasinya  yang  lebih  besar  bagi  realitas kekuatan  politik  dan  demokrasi.  Entman membangun pernyataan sebelumnya tentang bias  konsep  dalam  penelitian  framing (Entman, 2007) dalam (Pinontoan & Wahid, 2020).  Ia  menunjukkan  bagaimana  agenda setting,  dan  framing,  cocok  digunakan sebagai  alat  kekuasaan.  Bahkan  Entman memberikan  wawasan  tentang  bagaimana media  mempengaruhi  distribusi  kekuasaan: siapa mendapat  apa, kapan, dan bagaimana (D’Angelo & Kuypers, 2010).
Lebih  lanjut  alasan  penggunaan analisis  framing  sebagaimana  dikatakan Entman  (1993)  mengembangkan  analisis framing  sebagai  metode  untuk  melihat sebuah  berita  sebagai  masalah  yang memiliki  penyebab  dan  latar  belakang,  dan karenanya,  semua  berita  memiliki  cara penyelesaian  tersendiri.  Metode  framing Entman  juga  dilandasi  kepercayaan  bahwa bagaimana pembaca menerjemahkan sebuah berita  sangat  bergantung  kepada  situasi psikis dan fisik  pembaca itu sendiri.  Maka, untuk  menciptakan  kohesi,  koherensi, konjungsi, dan pemahaman yang komprehensif dan setara antara wartawan/media  dan  publik  pembaca, dibutuhkan  pemahaman  latar  belakang  dan ideologi yang relatif sama di antara penulis berita  dengan  pembaca/konsumen  berita. (Launa, 2020).
Untuk  memperkuat  penelitian  ini, maka  peneiti  menggunakan  kajian  literatur dari penelitian terdahulu. Tentu literatur ini dapat  menunjukkan  kebaruan  penelitian melalui persamaan dan perbedaan penelitian. Penelitian pertama yang dilakukan  oleh  (Sovianti,  2021),  penelitian ini    bertujuan    untuk    mengetahui    arah demokrasi  dan  mengetahui  pembingkaian berita    di  republika.com  dan  kompas.com, serta  implikasi  pembubaran  FPI  terhadap komunikasi pembangunan. Keunikan penelitian  ini,  FPI  merupakan  organisasi massa  dengan  jumlah  massa  banyak  tetapi tidak mempunyai izin organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme, yang memandang realitas kehidupan  sosial  bukanlah  realitas  yang natural.  Menggunakan  metode  Robert  N. Entman  untuk  membingkai  berita-berita berasal dari republika.com dan kompas.com. Perbedaan framing pada media kompas.com dan  republika.com  adalah  narasumber berita. Sementara itu republika.com memilih narasumber  berita  berlatarbelakang  agama Islam,  sedangkan  kompas.com  memilih narasumber berita yang berkompeten dalam bidangnya    tidak    berdasarkan    pada agamanya.
Penelitian  kedua  dilakukan  oleh (Pratiwi  &  Sriwartini,  2021),  tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pembingkaian (framing) pemberitaan pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) oleh
mediaindonesia.com dan kompas.com. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  dan  metode  analisis  framing dengan  model  Zhongdang  Pan  &  Kosicki. Obyek penelitian adalah lima (5) pemberitaan pembubaran
FPI di mediaindonesia.com dan tiga (3)
pemberitaan  di  kompas.com.  Analisis  data dilakukan dengan menelaah berita berdasarkan  pada  struktur  semantik,  skrip, tematik  dan  retoris.  Hasil  penelitian menunjukkan
mediaindonesia.com
mengonstruksi peristiwa pembubaran
Pitoyo Ismail, Edy Prihantoro, Noviawan Rasyid Ohorella
organisasi  massa  FPI  sebagai  sebuah langkah pemerintah yang tepat, berdasarkan landasan  hukum,  tidak  ada  unsur  sentimen kepada  FPI  sebab  keputusan  tersebut  telah mengacu  pada  landasan  hukum  yang  tepat. Pembingkaian pembubaran organisasi masyarakat  Front  Pembela  Islam  (FPI)  di mediaindonesia.com mendukung pemerintah dengan adanya
narasumbernarasumber  yang  berasal  dari pemerintahan dan kutipan-kutipan narasumber  yang  mendukung  pemerintah. Sedangkan  kompas.com  lebih  mendukung masyarakat  dengan  adanya  narasumber- narasumber  yang  berasal  dari  kalangan masyarakat dan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung masyarakat. Proses kontruksi yang dilakukan oleh kedua media massa  tersebut  telah  merepresentasikan tahapan  konstruksi  yang  dipaparkan  oleh teori konstruksi realitas sosial media massa.
Sebagai  pembanding,  penelitian  lain dilakukan  oleh  (Suryawati  &  Jamalullail, 2021),  penelitian    ini    bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  membongkar  wacana teks    berita    keputusan    pembubaran    FPI dengan  menggunakan  Analisis  Wacana Kritis.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  Analisis  Wacana  Kritis  Norman Fairclough  melalui  pemahaman  teks  dan konteks.  Ada  lima  langkah  yang dijadikan acuan. Pertama, fokus kepada ketidakberesan    sosial    dalam  aspek semiotikanya. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani aspek ketidakberesan  sosial  tersebut.  Ketiga, mempertimbangkan  apakah  tatanan  sosial membutuhkan  ketidakberesan  sosial  itu. Keempat,  mengidentifikasi  cara-cara  yang mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut. Kelima,  melakukan refleksi  secara kritis    dari    keempat  poin    tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompas.com meletakkan  FPI  sebagai  pihak yang    salah    dan    keputusan    pemerintah membubarkan  FPI  melalui  SKB  sebagai keputusan  yang  benar.  Terlihat  jelas keberpihakan kompas.com pada
pemerintah.  Pihak  kompas.com  mengikuti sebagian arus suara publik dalam pemberitaannya tentang FPI sebagai strategi bisnis.  Positioning  kompas.com  dilakukan karena keputusan pemerintah  membubarkan FPI  menimbulkan  pro  dan  kontra  di kalangan media maupun masyarakat.
Penelitian  pertama  dan  penelitian kedua  sama-sama  menggunakan  analisis framig dengan model yang berbeda dengan tujuan  melihat  pembingkaian  pemberitaan masing-masing media. Sementara perbedaan pada  hasil  sebab  masing-masing  media memiliki  ideologi  media  dan  keberpihakan terhadap sebuah peristiwa yang diangkat dan diulas. Dari  penelitian sejenis sebagai kajian literatur,  memperlihatkan  teori  yang  sama yaitu  Analisis  Framing  Robert  N.  Etman tetai tujuan yang berbeda.
Dari  latarbelakang  tersebut  maka tujuan peneltian ini untuk mengkaji analisis kebijakan dan komunikasi pemerintah dalam melarang  Front  Pembela  Islam  (FPI) berdasarkan anaisis framing pemberitaan di media online, yaitu kompas.com, detik.com dan republika.co.id.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  menggunakan  analisis framing Robert N. Entman. Konsep framing oleh  Robert  N.  Entman,  digunakan  untuk menggambarkn proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media.  Framing  dapat  dipandang  sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks  yang  khas  sehingga  isu  tertentu mendapatkan aloksi lebih besar daripada isu yang  lain.  (Eriyanto,  2011)  dan  (Leliana  et al., 2021).
Adapun informasi yang dikumpulkan oleh pembuat kebijakan, pada kajian  ini  dianalisis  berdasarkan  framing (pembingkaian)  berita.  Robert  Entman menekankan  analisanya  pada  bagaimana suatu  peristiwa/isu  dilihat?  Sebagai  apa? Atau  sebagai  masalah  apa?,  Diagnosa Causes  (Memperkirakan  masalah  atau
Pitoyo Ismail, Edy Prihantoro, Noviawan Rasyid Ohorella
sumber masalah), yakni Peristiwa itu dilihat disebabkan  oleh  apa?  Apa  yang  dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (actor)  yang  dianggap  sebagai  penyebab masalah, Make moral Judgement (Membuat keputusan moral) yakni nilai moral apa yang disajikan  untuk  menjelaskan  masalah?nilai moral apa yang dipakai  untuk melegitimasi atau  mendelegitimasi  suatu  tindakan?, Treatment Recommendations (Menekankan penyelesaian)  yakni  penyelesaian  apa  yang ditawarkan  untuk  mengatasi  masalah/isu? Jalan  apa  yang  ditawarkan  dan  harus ditempuh untuk mengatasi masalah.(Eriyanto, 2011).
Dalam  konsepsi  Entman,  framing pada  dasarnya  merujuk  pada  pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi  dalam  suatu  wacana  untuk menekankan  kerangka  berpikir  tertentu terhadap  peristiwa  yang  diwacanakan (Eriyanto,  2011).  Analisis  framing  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalajh analisis  framing  model  Robert  N.  Entman. Strategi  penelitian  yang  digunakan  oleh
penulis  adalah  analisis  framing.  Konsep framing  telah  digunakan  secara  luas  dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan  proses  penyeleksian  dan penyorotan  aspek-aspek  khusus  sebuah realita  oleh  media.  Dalam  ranah  studi komunikasi,  analisis  framing  mewakili tradisi  yang  mengedepankan  pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas tkomunikasi.  Analisis  framing  digunakan untuk  membedah  cara-cara  atau  ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis  ini  mencermati  strategi  seleksi, penonjolam dan tautan fakta ke dalam berita agar  lebih  bermakna,  lebih  menarik,  lebih berarti  atau  lebih  diingat  untuk  menggiring interpretasi  khalayak  sesuai  perspektifnya (Sobur,  2009)  dalam (Maranatha  & Kusmayadi, 2020).
Adapun  berita  yang  dikaji  pada penulisan  ini  yakni  liputan  di  media kompas.com,  detik.com.  republika.co.id pada  rentang  waktu  30  dan  31  Desember 2020.
Tabel.1. Berita FPI Pada Media Massa Online Tanggal 30 & 31 Desember 2020
No Judul Berita Kompas.Com Detik.Com Republika Online 1 Isi Lengkap SKB Tentang Pembubaran dan Pelarangan Kegiatan FPI Ini 7 Poin Keputusan Pemerintah Terkait Pelarangan FPI Pelarangan FPI Dinilai- Bamusi Langkah Tepat 2 Breaking News Pemerintah Bubarkan Dan Hentikan Kegiatan FPI Pemerintah Larang Dan Akan Hentikan Semua Kegiatan FPI Tujuh Poin Skb Pelarangan Kegiatan FPI 3 Pembubaran dan Penghentian Aktivitas FPI Diputus 6 Pejabat Tinggi Negara Pemerintah Resmi Larang FPI JIK Harap Pelarangan  FPI Disikapi Bijak oleh Masyarakat 4 Naskah Lengkap SKB Pembubaran FPI Ulama Aceh Harap Pelarangan FPI Tak Picu Kebencian Antarwarga MUI Tak Dimintai Pertimbangan Pembubaran FPI 5 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI Dilarang Pemerintah Spanduk Berlogo FPI Masih Terpasang Di Petamburan?_ Alasan FPI Terlibat Terorisme dan Dianggap- Bubar sejak 2019 6 Pemerintah Bubarkan FPI Kuasa Hukum Lapor ke Rizieq Golkar Pembubaran FPI Sudah Dinantikan Semua Tahu Rekam Jejaknya?_ Soal FPI Bamusi Ormas Apapun Anarkis Pantas Dilarang
7 FPI Resmi Dibubarkan Penggunaan Simbol Hingga Atribut Dilarang Ini Pernyataan Lengkap- Pemerintah Dan Isi SKB Pelarangan FPI Amnesty Pembubaran  FPI Berpotensi Melanggar Hak Berserikat 8 Pemerintah 35 Pengurus-dan Anggota FPI Terlibat Tindak Pidana Terorisme Kontras YLBHI SKB Pelarangan FPI Bertentangan Dengan-Prinsip Negara Hukum 9 Waketum Gerindra Pertanyakan dan Kritik Pelarangan FPI 10 Alasan Pelarangan FPI Dinilai Demi Kestabilan Negara
Sumber: Hasil Penelitian, 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Front  Pembela  Islam  (FPI)  adalah sebuah  organisasi  massa  Islam  yang berpusat di Jakarta. FPI lahir sebagai reaksi dari permasalahan-permasalahan sosial politik yang terjadi selama ini, di Negara kita Indonesia.  Munculnya  FPI  ke  permukaan sebagai organisasi yang mengajak masyarakat  untuk  kembali  pada  ajaran syari’at  yang  benar  berdasarkan  al-Qur’an dan al-Hadits. Sesuai dengan latar belakang FPI,  maka  sudut  pandangnya  menjadi kerangka pikir organisasi, bahwa menegakkan  amar  ma’ruf  nahi  munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezhaliman dan kemunkaran.
Fenomena FPI selalu menarik perhatian masyarakat, karena selalu menunjukkan  ketegasan  yang  cenderung keras kepada pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Beragam tanggapan  masyarakat  mengiringi  setiap program dan langkah kerja FPI. Pemberitaan media  massa,  baik  di  media  cetak  maupun media  elektronik  termasuk  media  online sangat beragam. Pemberitaan mengenai aksi FPI  di  Indonesia  ini  menjadi  sebuah  opini publik. Opini yang berkembang bermacam- macam.
Informasi dalam bentuk berita di tiga media  online,  Kompas.com  dan  Detik.com serta  Republika.co.id  ini  berpengaruh  pada opini  publik  di  saat  pemerintan  dan  FPI bersitegang tentang Pelarangan FPI
berdasarkan  peraturan  pemerintah  yang dikeluarkan pada 30 Desember 2020.
Analisis  framing  atas  ketiga  media online tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia melarang FPI melakukan  kegiatan  dan  menggunakan simbol  organisasinya,  yang  disampaikan lewat  media  online  ini  menjadi  rujukan masyarakat  dalam  mengikuti  informasi tentang FPI.

## Framing kompas.com
Framing
yang dilakukan Kompas.com memang menjadi hal menarik untuk  dibahas  lebih  lanjut,  per  tanggal  30 Desember 2020, artikel pertama yang dibaca oleh peneliti dengan judul isi lengkap SKB tentang pembubaran dan pelarangan kegiatan  FPI  yang  dipublish  pada  Pukul 13.20 WIB. Dalam artikel  ini Kompas.com lebih fokus pada pihak yang menandatangani  surat  keputusan  dan  poin- poin penting terhadap pembubaran organisasi FPI. Kompas.com dalam pemberitaan  surat  keputusan  pembubaran FPI ini mempublish lebih dari 1 artikel berita dengan  total  8  artikel.  Namun  2  artikel diantarannya fokus untuk membahas terkait dengan  pelarangan  penggunaan  simbol  FPI di  wilayah  kesatuan  Negara  republik Indonesia  dan  pemberitaan  terkait  dengan pengurus FPI yang dinyatakan terlibat dalam tindakan  terorisme.  Namun  dalam  hal pemberitaan  ini,  kompas.com  juga  tidak
Pitoyo Ismail, Edy Prihantoro, Noviawan Rasyid Ohorella
memihak  baik  itu  aparat  kepolisian, pemerintah, maupun FPI sendiri. Karena apa yang  disampaikan  berdasarkan  pada  data dan juga dari pihak-pihak terkait.
Framing yang dilakukan oleh kompas.com  sesuai  dengan  konsep  dasar entman  sebagai  berikut,  Define  Problems dimana kompas.com menjadikan isu peristiwa  ini  sebagai  isu  yang  menarik  dan permasalahan yang dikaji adalah keputusan pemerintah  terhadap  pelarangan  organisasi FPI,  selanjutnya  Diagnosa  Causes  dimana Kompas.com  banyak  membahas  seputar  isi dari  surat  keputusan  yang  dikeluarkan, dalam  hal  ini  para  aktor  yang  dibahas diantaranya pihak aparat kepolisian, pemerintah,  dan  juga  organisasi  FPI  itu sendiri,  dan  yang  terakhir  Make  Moral Judgement  yaitu  nilai  moral  yang  dipakai oleh kompas.com dalam mengkaji pemberitaan  ini  ialah  humanisme  yang menitikberatkan  pada  dampak  yang  terjadi dari peristiwa yang terjadi. Serta Treatment Recommendations yaitu pemberitaan kompas.com tidak memihak kepada siapapun  dan  fokus  pada  surat  keputusan yang  disampaikan  oleh  kepolisian  kepada organisasi  FPI  yang  berdasarkan  pada  data dan fakta.

## Framing detik.com
Framing yang dilakukan oleh Detik.com  pada  dasarnya  hampir  sama dengan  yang  dilakukan  oleh  Kompas.com maupun media online lainnya, namun dalam hal  ini  pendeskripsian  yang  dilakukan  oleh detik.com  pada  setiap  artikelnya  kurang detail seperti yang dilakukan oleh Kompas.com.  salah  satu  judul  artikel  yang diartikan bahwa detik.com sangat mendukung  pemerintah  adalah  pemerintah resmi  larang  FPI!  tanda  baca  yang digunakan  memberikan  makna  bahwa larangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah memang  harus  terjadi  dan  merupakan penantian  panjang.  Dari  10  artikel  yang dibaca per Tanggal 30 Desember 2020, ada beberapa  artikel  yang  dipublish  oleh
detik.com diantaranya pendapat para ulama yang berharap tidak ada dampak kebencian antara  warga  akibat  pelarangan  organisasi FPI  dan  jug  artikel  yang  membahas Lembaga  Kontras  dan  YLBHI  terkait dengan statement pembubarangan FPi tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum.
Framing yang dilakukan oleh media detik.com sesuai konsep entman diantaranya, Define Problems dimana media detik.com  menjadikan peristiwa ini sebagai sesuatu  hal  yang  besar  dan  larangan pemerintah  kepada  FPI  menjadi  sesuatu yang begitu istimewa dan sakral, terlihat dari judul-judul  artikel  yang  dibuat,  kedua Diagnosa  Causes  dimana  detik.com  dalam pemberitaan  lebih  fokus  terkait  pelarangan yang  dilakukan  oleh  organisasi  FPI,  ketiga Make Moral Judgement yaitu nilai humanisme dengan menyampaikan pemberitaan pelarangan dan juga penggunaan simbol-simbol yang mengalami keterkaitan dengan organisasi FPI, dan yang terakhir Treatment Recommendations dimana pembingkaian berita oleh detik.com juga  mengangkat  sisi  dari  pihak  ulama berkaitan  dengan  tidak  adanya  dampak kebencian dari keputusan yang disampaikan.

## Framing republika.co.id
Framing
yang dilakukan republika.co.id  lebih  menitikberatkan  pada apa  saja  yang  dilakukan  oleh  FPI  terkait dengan keputusan pelarangan organisasi FPI di Indonesia, artikel dengan judul pembubaran  FPI  berpotensi  melanggar  hak berserikat. Dalam artikel ini dibahas terkait dengan  kompleksitas  yang  terjadi  antara Pemerintah  dengan  FPI  dalam  finalisasi keputusan  pelarangan.  Republika  lebih menyoroti  apakah  langkah  pemerintah dengan  Organisasi  FPI  sudah  sesuai mekanisme  atau  belum.  Namun  pada dasarnya republika.co.id secara jelas melakukan framing yang tidak menyudutkan salah satu pihak dan mencari penjelasan dari berbagai pihak yang mengerti terkait dengan
Pitoyo Ismail, Edy Prihantoro, Noviawan Rasyid Ohorella
peristiwa  ini  baik  lembaga  hokum  maupun lembaga kemasyarakatan sepertib MUI. Tahapan  pemerintah  dalam  membubarkan FPI dinilai sangat efektif, dengan disebarkannya  surat  keputusan  melalui media  online,  diantaranya  kompas.com, detik.com,  dan  juga  republika.co.id.  dalam surat  keputusan  oleh  pemerintah  dalam  hal ini  pihak  aparat  kepolisian  dan  beberapa lembaga  terkait.  Tidak  ada  efek  yang ditimbulkan  atas  pelarangan  organisasi  FPI di Indonesia, begitu pula dengan massa dari organisasi  FPI  yang  tidak  melakukan pembelaan  dalam  hal  ini  perlawanan terhadap keputusan yang dilampirkan.
Massa  pendukung  dari  organisasi FPI  tidak  melakukan  aksi  demonstrasi terkait  dengan  protes  terhadap  surat keputusan  yang  telah  disampaikan.  Hal  ini dapat  dimaknai  sebagai  sikap  dingin  dari organisasi FPI tanpa adanya aksi penolakan maupun kegiatan terhadap kebijakan pemerintah  ini.  Hasil  dari  surat  keputusan yang disampaikan terkait dengan pelarangan organisasi FPI di Indonesia ditandai dengan pemimpin  organisasi  FPI  menyerahkan  diri ke  Kantor  Polisi  Daerah  Metro  Jaya,  untuk diproses  secara  hukum  atas  tuduhan melakukan pelanggan protokol kesehatan.
Framing yang dilakukan oleh media republika.co.id sesuai dengan konsep entman  sebagai  berikut  :  Define  Problems, republika fokus terhadap poin poin keputusan yang disampaikan yang berdasarkan  pada  data  dan  fakta  serta mencari tahu proses hukum yang ada dalam mengawal peristiwa pelarangan ini selanjutnya  Diagnosa  Causes,  aktor  yang ditampilkan oleh Republika selain pemerintah dan juga organisasi FPI sendiri, ada  juga  beberapa  pihak  dari  lembaga hukum independen. Dimana lebih menyoroti terhadap reaksi dan masukan dari keputusan pelarangan. Berikutnya Make Moral Judgement, nilai pendidikan yang berdasarkan  pada  data  dan  fakta  untuk memberi  pemahaman  kepada  masyarakat yang  dilakukan  oleh  republika.  Untuk
melawan  opini  negatif  yang  ada  terkait peristiwa ini. Terakhir Treatment Recommendations,  hal  yang  diberitakan oleh  republika.co.id  adalah  pematuhan terhadap  surat  keputusan  pelarangan  dan meminta pendapat beberapa ahli hukum dari lembaga  independen  untuk  menyikapi peristiwa yang terjadi.
Analisis  kebijakan  dan  komunikasi pemerintah,  sebagaimana  dicetuskan  oleh Laswell dan Kapplan, telah berjalan dengan baik.  Pemerintah  tidak  perlu  repot  lagi mengambil  tindakan  setiap  kali  FPI melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan FPI dinilai tidak berizin dan tidak sah, sehingga patut untuk dibubarkan. Pemerintah bahkan secara  tegas  menyatakan  bahwa  melarang FPI  beraktivitas,  melalui  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  6  Pejabat  Tinggi  di Kementerian  dan  atau  lembaga  yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham),  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  (Menkoinfo),  Jaksa  Agung, Kapolri  dan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) per tanggal 30 Desember 2020.
Ada  enam  hal  yang  menjadi pertimbangan
pemerintah dalam memutuskan
membubarkan dan menghentikan  kegiatan  FPI  (Farisa,  2020) yaitu  Pertama,  adanya  Undang-undang  No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) yang dimaksudkan  untuk  menjaga  eksistensi ideologi  dan consensus  dasar negara, yakni Pancasila,  UUD  1945,  keutuhan  Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.  Kedua,  isi  anggaran  dasar  FPI dinyatakan  bertentangan  dengan  Pasal  2 Undang-undang  Ormas.  Ketiga,  Keputusan Mendagri No 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal  20  Juni  2014  tentang  Surat Keterangan  Terdaftar  (SKT)  FPI  berlaku sampai  20  Juni  2019  dan  sampai  saat  ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.
Pitoyo Ismail, Edy Prihantoro, Noviawan Rasyid Ohorella
Keempat,
oragnisasi kemasyarakatan  tidak  boleh  bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A  Undang-Undang  Ormas.  Kelima, pengurus  dan/atau  anggota  FPI,  maupun yang  pernah  bergabung  dengan  FPI, berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Sebanyak 29 orang diantarantanya  dijatuhi  pidana.  Keenam, terjadi  pelanggaran  ketentuan  hukum  oleh pengurus  dana  tau  anggota  FPI  yang  kerap melakukan berbagai Razia atau sweeping di masyarakata.  Padahal,  sebenarnya  kegiatan itu  menjadi  tugas  dan  wewenang  aparat penegak hukum.
Berdasarkan enam pertimbangan hukum  tersebut,  FPI  bukan  hanya  dilarang melakukan  kegiatan,  FPI  juga  dilarang memasang  simbol,  gambar  atau  atribut apapun.  Bahkan  masyarakat  juga  dilarang menghadiri  atau  mengikuti  kegiatan  yang diselenggarakan  FPI.  Secara  formal  dan legalitas  hukum,  FPI  dinyatakan  sebagai organisasi  terlarang  yang  setara  dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI),  Pelajar  Islam Indonesia (PII) dan Pemuda Marhen.
Kebijakan  pemerintah  itu  ternyata tidak menimbulkan perlawanan yang cukup berarti baik dari pengurus FPI baik di Jakarta maupun  dari  cabang-cabang  FPI  di  daerah. FPI  bahkan  tidak  melakukan  perlawanan melalui  jalur  hukum,  atas  kebijakan pelarangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2020 itu.
Pimpinan  Besar  FPI,  Mohammad Rizieq  Shihab,  yang  baru  saja  pulang  dari pengasingannya  di  Arab  Saudi  juga  tidak mengeluarkan  perintah  apapun  terkait dengan  pelarangan  pemerintah  ini.  Rizieq Shihab  justru  terperangkap  pada  masalah hukum    tentang  pengumpulan  massa  yang melanggar  prosedur  kesehatan  di  massa pendemi Covid.
Tahap berikutnya setelah pemerintah melarang  FPI,  melalui  jalur  hukum,
pemerintah memerintahkan menangkap Mohammad Rizieq Shihab, karena melakukan  pelanggaran  prokes  di  massa pandemic  Covid  19.  Rizieq  Shibab  pun akhirnya menyerahkan diri, dan menyatakan siap  untuk  melakukan  proses  hukum  untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan pada pelarangan FPI namun pada masalah yang membelit pribadinya.
Pelarangan  FPI  ini  bukan  saja dikaitkan dengan seringnya melakukan aksi pengumpulan  massa  untuk  menentang pemerintah  meskipun  dengan  bingkai  aksi damai,  namun  FPI  juga  terbukti  ada beberapa anggotanya terlibat aksi terorisme. Pemerintah  tengah  berjuang  keras  untuk menekan  aksi  terorisme,  dengan  adanya anggota FPI yang terlibat maka menguatkan Kebijakan pemerintah untuk melarang FPI.
Kebijakan  pemerintah  berdasarkan tahapan  yang  dibuat  oleh  Harold  Lasweel dan  Kapplan  ini    dinilai  oleh  banyak  pihak dan  khalayak  media  massa  yang  membaca secara  online  tentang  pelarangan  FPI, sebagai kebijakan yang berhasil ditegakkan dan  hasilnya  membuat  kegaduhan  tentang FPI akhirnya berakhir.

## SIMPULAN
Dari temuan penelitian dapat disampaikan  bahwa  simpulan  penelitian  ini Framing yang dilakukan oleh kompas.com , detik.com  dan  republika.co.id  sudah  sesuai dengan konsep dasar Entman, yaitu pertama, Define  Problems,  kedua  Diagnosa  Causes ketiga  Make  Moral  Judgement  dan  yang terakhir Treatment Recommendations. Sementara  itu,  framing  detik.com  Ketiga media  online,  kompas.com,  detik.com  dan republika.co.id  kendati  memiliki  sudut pandang berita yang berbeda, namun saling menguatkan.    Informasi  tentang  FPI  yang telah  melewatkan  waktu  untuk  melakukan daftar ulang sesuai dengan  Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, menjadi pijakan  dasar  pemerintah  untuk  melakukan pelarangan.
Strategi kebijakan
pemerintah Presiden  Joko  Widodo  dalam  melarang Front  pembela  Islam  (FPI)  ini  berjalan dengan  baik.  FPI  yang  sudah  beberapa waktu tidak aktif karena Mohammad Rozieq Shihab  berada  di  Arab  Saudi  menjadi momentum bagi pemeritah untuk melakukan upaya  pemantauan  dan  pelemahan  FPI. Disebut pelemahan karena berbagai program FPI  untuk  mengumpulkan  massa,  selalu berhasil digagalkan pemerintah dengan alas an  menjaga  stabilitas  dan  keamanan.  FPI juga  tanpa  adanya  Rizieq  Shihab  juga kurang  memiliki  daya  tarik  massa.  Baru setelah  Rizieq  Shihab  kembali  dari  Arab Saudi  ke  Indonesia,  FPI  mulai  bergairah lagi.  Kegiatannya  tidak  banyak  berubah yakni  melakukan  aksi  provokasi  untuk menentang pemerintah Jokowi.
Kedatangan  Rizieq  Shihab  ternyata tidak  banyak  pengaruh  pada  kelangsungan FPI  secara  administratif.  FPI  secara  sadar tanpa ada tekanan tidak melakukan pendaftaran ulang, sehingga oleh pemerintah dinyatakan membubarkan sendiri secara sah. Pemerintah  hanya  menegaskan  bahwa dengan tidak didaftarkan ulang, maka secara administrative FPI secara sah membubarkan diri,  dan  pemerintah  melalui  6  lembaga pemerintah mengeluarkan peraturan pelarangan FPI. Strategi kebijakan pemerintah  ini  dinilai  oleh  masyarakat berhasil. Adapun ukurannya, yakni tidak ada aksi  demo  melawan  pemerintah  atas pelarangan  FPI  ini.  Bahkan  massa  yang sebelumnya mendukung FPI dan mengaungkan Rizieq Shibab tidak ada satu pun  yang  bersuara,  baik  melalui  media massa  maupun  melakukan  aksi  perlawan melalui  jalur  hukum.  Pemerintah  berhasil melarang FPI tanpa perlawanan dan berhasil menenangkan kondisi di masyarakat di saat pandemic  Covid  19.  Setelah  FPI  bubar, maka  pemerintah  dapat  lebih  konsentrasi pada  penangkalan  kasus  Covid  19  yang banyak menelan korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA
D’Angelo, P., & Kuypers, J. . (2010). News Framing  Analysis:  Empirical  and Theoretical Perspectives . Routledge.
Eriyanto. (2011). Analisis Framming Konstruksi Ideologi dan Politik Media.
LKiS.
Farisa,  F.  C.  (2020). 6  Alasan  Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI... Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/202 0/12/30/14545951/6-alasan- pemerintah-bubarkan-dan-larang- kegiatan-fpi?page=all Fitriansyah,  F.,  &  Aryadillah.  (2020).
Penggunaan  Telegram  Sebagai  Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. Cakrawala : Jurnal Humaniora  Bina  Sarana  Informatika , 20 (2),
111–117.
http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.p hp/cakrawala
Hamzah,  A.  (2021).  Analisis  Yuridis  Surat Keputusan  Bersama  Menteri  Tentang Pembubaran  Organisasi  Masyarakat Front Pembela Islam. Qiyas , 6 , 19–24.
Launa,  L.  (2020).  Robert  Entman  Framing Analysis of Prabowo Subianto’S Image in Republika.Co.Id March – April 2019 Edition. Diakom :  Jurnal  Media  Dan
Komunikasi , 3 (1), 50–64. https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1. 57 Leliana,  I.,  Herry,  H.,  Suratriadi,  P.,  &
Enrieco,  E.  (2021).  Analisis  Framing Model Robert Entman tentang
Pemberitaan  Kasus  Korupsi  Bansos Juliari  Batubara  di  Kompas.com  dan
BBCIndonesia.com. Cakrawala -
Jurnal  Humaniora , 21 (1),  60–67. https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.1004 2
Maranatha,  E.  I.,  &  Kusmayadi,  I.  M. (2020). Konstruksi Pemberitaan Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  pada Tribun Jambi. Jurnal Kajian Jurnalisme , 3 (2), 153.
https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.2389 4 Nasution, W. (2017). Urgensi  Pembubaran HTI  dan  FPI? Jurnal  Intelijen.Net. https://jurnalintelijen.net/2017/04/26/u rgensi-pembubaran-hti-dan-fpi/
Pinontoan,  N.  A.,  &  Wahid,  U.  (2020). Analisis  Framing  Pemberitaan  Banjir Jakarta  Januari  2020  Di. Jurnal Komunikasi  Dan  Teknologi  Informasi , 12 (1), 11–24.
Pratiwi,  E.  N.,  &  Sriwartini,  Y.  (2021). Pemberitaan  Pembubaran  Organisasi Front Pembela Islam (Framing mediaindonesia.com dan kompas.com). Jurnal  Sosial  Dan Humaniora , 6 (1), 1. https://doi.org/10.47313/ppl.v6i1.1109 Puspita,  R.  (2020). Habib  Rizieq  Ditahan Hingga 31 Desember 2020. Republika.Co.Id.
https://republika.co.id/berita/ql8tk8428 /habib-rizieq-ditahan-hingga-31-
desember2020 Sanita, M., & Rianto, P. (2018). Hantu PKI dan  Ujung  Rekonsiliasi  (Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo pada  Majalah  Tempo  dan  Gatra). Jurnal  Komunikasi , 12 (2),  153–166. https://doi.org/10.20885/komunikasi.v ol12.iss2.art5
Sovianti,  R.  (2021). Konstruksi  Realitas Pembubaran Front Pembela Islam Dan Demokrasi Dalam Surat Kabar Online .
20 (1), 67–80. Suryawati, I., & Jamalullail. (2021). Analisis Wacana Kritis terhadap Berita
Pembubaran  Front  Pembela  Islam  di Kompas . com . 10 (1).
Valentika,  V.,  &  Winduwati,  S.  (2019). Analisis  Framing  Pemberitaan  LGBT pada  Website  Media  SEJUK  Edisi Januari  2019. Koneksi , 3 (1),  28. https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6141