## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 29, Nomor 1, April - Juni 2016
Halaman 1 - 188

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10
‘MENJADI  SEPERTI  BERAGAMA  LAIN’:    JILBAB  DAN  IDENTITAS  HIBRID

## MAHASISWI KRISTEN ACEH
Muhammad Ansor  --------------------------------------------------------------- 11 - 30 RELASI MODAL SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS DI KECAMATAN LARANGAN, BREBES Mustolehudin  --------------------------------------------------------------------- 31 - 46 INTERNALISASI  NILAI-NILAI  AKHLAK  MELALUI  PEMBELAJARAN  TEMATIK PADA SEKOLAH DASAR SEKOLAH ALAM BOGOR Robi’ah Ummi Kulsum  ------------------------------------------------------------ 47 - 66 BACAAN KEAGAMAAN AKTIVIS KEAGAMAAN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 67 - 80 MANAJEMEN INOVASI PENDIDIKAN BERORIENTASI MUTU PADA MIN MALANG 1 KOTA MALANG Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 81 - 94

## PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAMKA
Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 95 - 114 KUALITAS RAUDHATUL ATHFAL DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD): STUDI DI KOTA PADANG, SUMATERA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 115 - 136

## PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PRA NIKAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN
INDRAMAYU DAN WIDASARI, KABUPATEN INDRAMAYU Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 137 - 150 PENYELENGGARAAN KEPENYULUHAN AGAMA ISLAM NON-PNS DI KOTA DEPOK M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 151 - 168 PENDIRIAN  RUMAH  IBADAT  PASCA  PBM  NOMOR  9  DAN  8  TAHUN  2006: STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAHI Novi Dwi Nugroho  --------------------------------------------------------------- 169 - 184 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 185 - 188

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt, Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  terbagi  ke  dalam artikel-artikel  yang  terkait  dengan  bidang  kehidupan  keagamaan,  pendidikan  agama  dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Bambang Pranowo (UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas  Indonesia  Depok),  Dr.  Fuad  Fachruddin  (UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta),  dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yusri Akhimuddin, MA.Hum., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2016 Dewan Redaksi

## Ismail
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta
Timur email: ismail_balitbang@ yahoo.com Naskah Diterima: Tanggal 31 Maret 2016. Revisi 1-5 April 2016. Disetujui 11 April 2016.

## PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PRA NIKAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAMAYU DAN WIDASARI, KABUPATEN INDRAMAYU

## PRE-MARRIAGE ADVISING IMPLEMENTATION: CASE STUDY AT INDRAMAYU AND WIDASARI SUB-DISTRICTS, INDRAMAYU REGENCY

## ISMAIL

## Abstract
The  aims  of  this  study  was  to  desribe  the  pre-marriage  advising implementation  at  the  religious  office  Indramayu  and  Widasari  sub- districts, Indramayu Regency, that included of duration aspects, material, advising method, key informant, budgeting, and identification of suporting and obstacle factors implemetation for pre-marriage advising course based on  the  regulations  of Direktorat  Bimbingan  Masyarakat  Islam  (Dirjen Bimas Islam) Number DJ.II/542 in 2013. The main objective of this study was Indramayu Regency where had a highest position of national divorce data.  The  samples  were  two  religious  offices,  namely  the  most  had  N/R events (Indramayu sub-district) and the less had N/R events (Widasari sub- district). This study was a qualitative research which used the interviews, documentary  study,  and  observation  techniques  in  collecting  data.  This study  concluded  that  pre-marriage  advising  implementation  at  religious offices Indramayu and Widasari sub-districts, Indramayu Regency did not based on Perdirjen Bimas Islam Number DJ.II/542 in 2013 yet optimally. Those conditions were caused by unimplemented supporting factors and unclear regulation, in fact that there were a enough infrastructures. Keywords :  Pre-marriage  advising,  religious  office,  religious  service,
Indramayu

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  penyelenggaraan  bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Indramayu dan KUA Kecamatan Widasari di Kabupaten Indramayu meliputi: aspek durasi, materi, metode bimbingan, narasumber,  penyelenggara,  dan  pembiayaan,  serta  mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi penyelenggaraan kursus  pra  nikah  sesuai  dengan  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Sasaran penelitian ini adalah Kabupaten Indramayu yang  secara  Data  Peristiwa  Cerai  Nasional  menempati  posisi  teratas angka  cerai  di  Indonesia  dengan  mengambil  sampel  2  (dua)  KUA  di Kabupaten  Indramayu  yang  mempunyai  N/R  paling  banyak  (KUA Kecamatan  Indramayu)  dan  paling  sedikit  (KUA  Kecamatan  Widasari). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Penelitian  ini  menyimpulkan,  bahwa  implementasi  penyelenggaraan kursus  pra  nikah  di  KUA  Kecamatan  Indramayu  dan  KUA  Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu belum optimal sesuai dengan Perdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Hal tersebut disebabkan faktor dukungan  biaya  penyelenggaraan  yang  tidak  terealisasi  dan  regulasi yang tidak tegas, sedangkan sarana dan prasarana sudah memadai. Kata Kunci :  Bimbingan  pra  nikah,  Kantor  Urusan  Agama,  pelayanan keagamaan, Indramayu

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan juga memuat beberapa fokus bahasan yang telah diatur  secara  sistematis  dari  proses  awal sampai berakhirnya perkawinan (Syarifuddin 2007, 19).
Dalam  Islam,  persoalan  perkawinan diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab Fiqh al-munakahat .    Perkawinan  dalam  literatur fiqh  al-munakahat diartikan  sebagai  akad yang  membolehkan  berhubungan  seksual dengan lafad nikah atau semisalnya (Zakaria, tt).  Banyak  dalil-dalil qaṭ’i (Al-Qur'an  dan hadis)  yang  menjelaskan  tentang  perintah nikah,  di  antaranya:  QS an-Nisā [4]:3, al- Aḥzāb [33]:37, ar-Rūm [30]:21, aż-Żāriyāt [51]:49, an-Naḥl [16]:72, Fāṭir [35]:11.
Selain fiqh  al-munakahat sebagai hukum  keluarga  yang  berlaku  bagi  umat Islam,  terdapat  juga  aturan  yang  berlaku di  masyarakat,  yaitu  hukum  perkawinan adat.  Pada  tahun  1974  terjadi  unifikasi  di bidang hukum perkawinan, dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Selain  itu,  lahir  pula  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  yang  salah  satunya memuat  tentang  hukum  perkawinan  (Buku I).
Dalam  kehidupan  perkawinan,  tidak sedikit  yang  berakhir  pada  perceraian.
Berdasarkan laporan
perceraian di Pengadilan  Agama,  banyak  faktor  yang menjadi penyebab perceraian, di antaranya: faktor  moral  (poligami  tidak  sehat,  krisis akhlak, cemburu), meninggalkan kewajiban (kawin  paksa,  ekonomi,  tidak  bertanggung jawab),  kawin  di  bawah  umur,  menyakiti jasmani  (kekejaman  jasmani,  kekejaman mental),  dihukum,  cacat  biologis,  terus
menerus berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan).
Fenomena  perceraian  yang  terjadi  di Indonesia  akhir-akhir  ini  menjadi  bahan perbincangan  di  berbagai  forum  resmi dan  media  sosial.  Data  Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), kurun 2010 ada 285.184 perkara  yang  berakhir  dengan  perceraian ke  Pengadilan  Agama  se-Indonesia.  Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak 5 tahun terakhir.
Sebelum  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) merilis angka di atas, Indonesia pernah  menempati  posisi  tertinggi  angka perceraian  di  antara  negara-negara  di dunia  Islam.  Mark  Cammack    (guru  besar Southwestern  School  of    Law  Los  Angeles USA) menjelaskan, bahwa pada tahun 1950- an,  tingkat perceraian di kalangan keluarga di Indonesia sangat tinggi, sekitar 20,1% dari total  pasangan.  Tiga  kali  lebih  tinggi  dari pada  yang  terjadi  di  negara-negara  Barat, seperti Amerika Serikat pada dasawarsa yang sama (Cammack, Lawrence A. Young, Tim B. Heaton  1997,  98-100).  Pada  saat  itu,  dari 100  peristiwa  pernikahan,  50  di  antaranya berakhir perceraian. Angka tersebut sempat turun dan naik kembali pada tahun  2001- 2009. Pada tahun 2009, perkara perceraian yang  diputus  oleh  Pengadilan  Agama/ Mahkamah  Syar’iyah  mencapai  223.371 perkara.
Sebuah  laporan  dari  lembaga  riset Committee On Population and Demography di Amerika juga mengungkapkan
fenomena  perceraian  di  Indonesia.  Survei tentang Fertility-Mortality di  tahun  1973 menemukan,  bahwa  di  Jawa,  24  persen

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150
perempuan  yang  telah  berumah  tangga mengalami perceraian setelah 5 tahun dan 30 persen setelah 10 tahun usia perkawinan (McNicoll dan Singarimbun 1983, 51; Jones 1994).
Dalam  rangka  menekan  jumlah  angka perceraian di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  (Dirjen  Bimas Islam)  mengeluarkan  peraturan  yang menerapkan  bimbingan  nikah  melalui Kursus  Calon  Pengantin  (Suscatin)  di  KUA, yaitu  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.II/491  Tahun  2009  tentang  Kursus Calon  Pengantin.  Kursus  calon  pengantin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan  pengetahuan  tentang  kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah serta  mengurangi  angka  perselisihan, perceraian,  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Untuk  memperkuat  Peraturan  Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/491  Tahun  2009 tentang Kursus Calon Pengantin di atas, Dirjen Bimas  Islam  juga  mengeluarkan  Peraturan Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/542  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Perdirjen yang baru ini dijelaskan, bahwa pelaksanaan kursus pra nikah  yang  sekarang  lebih  luas  waktunya, sehingga  setiap  calon  pengantin  (Catin) kapan  saja  bisa  mendapatkan  kursus  pra nikah tersebut.
Mengingat  masih  tingginya  angka perceraian di Indonesia, maka kursus pra nikah ini  dianggap  penting  sekaligus  dipercaya bisa mengambil peran penyadaran terhadap pelaku perkawinan yang akan membangun rumah  tangga  sakinah,  mawadah,  dan rahmah.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk
memotret  penyelenggaraan  kursus  pra nikah di KUA berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah: (1)  Bagaimana  implementasi  pelayanan bimbingan  pra  nikah  di  KUA,  baik  dari segi  durasi  bimbingan,  materi  bimbingan, metode  bimbingan,  tenaga  pembimbing, dan  dukungan  pembiayaan?  (2)  Apakah pelayanan  bimbingan  pra  nikah  di  KUA telah mengikuti pedoman penyelenggaraan kursus  pra  nikah  sebagaimana  tertuang dalam  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II/542  Tahun  2013?  (3)  Apa  faktor- faktor  pendukung  dan  penghambat penyelenggaraan  bimbingan  pra  nikah  di KUA?  (4)  Apakah  kegiatan  bimbingan  pra nikah di KUA telah dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki  program  sejenis  atau  dengan unsur-unsur  masyarakat,  seperti  organisasi keagamaan,  lembaga  swadaya  masyarakat, dan kalangan akademisi atau praktisi sosial?
Beberapa  penelitian  yang  serupa dengan  perspektif  yang  berbeda  telah dilakukan di antaranya oleh  Faiz Aminuddin (2008),  mahasiswa  Fakultas  Dakwah,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Riset tersebut mengambil tema “Bimbingan Seksualitas  Pra  Nikah  dalam  Perspektif Islam”.  Hasil  penelitian  tersebut  mencatat, bahwa  konsep  bimbingan  seksualitas  bagi remaja  dalam  perspektif  Islam  sangat penting  diberikan,  karena  pengetahuan tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran remaja agar menjauhi perbuatan zina.
Octaviani  Zulaekha  (2013),  mahasiswi Fakultas  Dakwah  dan  Komunikasi  IAIN
Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah: Studi Kasus di Kecamatan Indramayu dan Widasari ...     (Ismail)
Walisongo  melakukan  riset  tentang ”Bimbingan  Konseling  Pra  Nikah  bagi Calon  Pengantin  di  BP4  KUA  Kecamatan Mranggen  (Studi  Analisis  Bimbingan Konseling  Perkawinan).”  Hasil  penelitian  ini menunjukkan,  bahwa  proses  bimbingan konseling  pranikah  di  BP4  KUA  Kecamatan Mranggen  sudah  diselenggarakan  sesuai dengan  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam Nomor  DJ.II/542  Tahun  2013  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Kursus  Pra Nikah  dan  hasilnya  menunjukkan  urgensi bimbingan  konseling  pra  nikah  di  BP4 KUA  Kecamatan  Mranggen  bagi  Catin awal  terbinanya  kehidupan  rumah  tangga sangat  bergantung  pada  pembekalan  awal sebelum  calon  pengantin  melangsungkan pernikahan  dan  proses  selanjutnya  adalah persoalan komunikasi.

## Kerangka Konsep
Konsep-konsep  yang  digunakan  dalam menganalisis  temuan  penelitian  ini  adalah konsep-konsep dalam teori kebijakan publik ( public  policy ).  Kebijakan  publik  selalu mengandung  paling  tidak  tiga  komponen dasar:  (1)  Tujuan  (umum),  (2)  Sasaran (spesifik),  (3)  Strategi  (mencapai  sasaran). Komponen  yang  terakhir  biasanya  belum dijelaskan  secara  rinci.  Birokrasi  bertugas menerjemahkan komponen tersebut dalam  bentuk    program-program  aksi  dan proyek.  Komponen  “strategi”  mengandung komponen  kebijakan  lain,  yaitu:  siapa pelaksana  (implementator),  berapa  besar dana  yang  diperoleh  dan  dari  mana,  siapa kelompok  sasarannya,  bagaimana  sistem manajemennya,  bagaimana  keberhasilan atau kinerja kebijakan tersebut diukur.
Proses implementasi tidak lain merupakan  suatu  proses  untuk  mencapai tujuan  dari  suatu  kebijakan.  Proses implementasi ini baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan  telah  dibuat  dan  dana  telah dialokasikan  untuk  pencapaian  tujuan kebijakan (Santoso 1988).
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983, 20-21), Solichin Abdul Wahab (1997), bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan  dasar  atau  proses  melaksanakan keputusan  (kebijakan),  biasanya  berbentuk undang-undang,  tetapi  bisa  juga  dalam bentuk lain, seperti perintah atau keputusan eksekutif  (peraturan  pemerintah)  atau keputusan  badan  peradilan,  perintah eksekutif atau dekrit presiden.
Biasanya keputusan tersebut mengiden- tifikasikan:  masalah  yang  ingin  diatasi, menyebutkan  secara  tegas  sasaran  yang akan  dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk mengatur  proses  pelaksanaannya.  Dengan kata  lain,  beberapa  syarat  pokok  yang harus  dipenuhi  untuk  suatu  implementasi kebijakan  adalah:  (1)  Tujuan  dan  sasaran yang  telah  dirinci,  (2)  Program  aksi  yang telah  dirancang,  dan  (3)  Biaya  atau  dana yang telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

## Metode Penelitian
Untuk  mengetahui  secara  mendalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan  bimbingan  pra  nikah  di  KUA, maka  data  yang  dikumpulkan  adalah data  kualitatif  tentang  penyelenggaraan bimbingan  pra  nikah.  Data  dikumpulkan dengan  menggunakan  teknik  wawancara, pengamatan,  studi  kepustakaan,  dan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150
dokumentasi. Wawancara
diarahkan kepada  individu-individu  yang  terkait. Namun secara holistik, (Bogdan dan Taylor 1992,  32-33)  dilakukan  kepada  sejumlah informan  terdiri  dari:  Kasi  Bimas  Islam Kemenag  Kabupaten  Indramayu,  Kepala KUA  Kecamatan  Indramayu,  Kepala  KUA Kecamatan  Widasari,  Penghulu,  Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah  (P3N/Amil),  calon pengantin,  pasangan  yang  sudah  menikah dan pasangan yang baru bercerai di bawah 5  tahun,  BKKBD,  Pemerintah  Kabupaten Indramayu  bidang  Kesra  dan  Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.
Pertanyaan-pertanyaan  dalam  wawan- cara ditandai dengan jenis pertanyaan yang terkait  dengan  permasalahan  penelitian (Mulyana  2002,  59-60).  Sedangkan  studi kepustakaan  dilakukan  dengan  menelaah buku-buku  terkait  dengan  permasalahan yang  dikaji.  Data  yang  dihasilkan dikumpulkan  kemudian  diolah  secara deskriptif  analitik,  melalui  tahapan: coding , editing,  klasifikasi,  komparasi,  kemudian interpretasi  untuk  memperoleh  pengertian baru.  Dalam  analisis,  data  dimaknai  secara mendalam  berdasarkan  perspektif emic , yaitu  penafsiran  data  secara  alamiah sebagaimana  adanya    hasil  interpretasi  ini selanjutnya  dipergunakan  sebagai  bahan penyusunan  laporan  penelitian.  Karena penelitiannnya  berupa  studi  kasus  ( case study ),  maka  laporan  penelitiannya  berupa deskripsi  atas  suatu  kejadian  atau  situasi yang  dikaji  (Horton,  Chester  L  dan  Hunt 1999, 38).
Data  Peristiwa  Cerai  Nasional  pada tahun  2013  sebanyak  319.066  peristiwa. Untuk  wilayah  Indonesia  Bagian  Barat, peristiwa  cerai  pada  tahun  2013  sebanyak 120.714  peristiwa  atau  37,83%  dari  total
peristiwa  nasional.  Dari  120.714  peristiwa, sebanyak 62.184 (51,51%) terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  data  putusan  perkara Pengadilan  Agama  yang  tersedia  di  Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (http://badilag.net /perkara-diputus; diakses pada 23 Januari 2015), jumlah perkara cerai (cerai gugat dan talak) di Propinsi Jawa Barat tahun  2013  yang  diputus  sebanyak  67.926 perkara.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak 63.178  (93,01%)  diputus  dengan  putusan “dikabulkan”,  sementara  sisanya  diputus dengan  jenis  putusan  bervariasi:  dicabut, dicoret,  digugurkan,  ditolak  dan  tidak diterima.
Dari  jumlah  tersebut  di  atas,  peristiwa cerai  yang  terbanyak  terjadi  di  wilayah Kabupaten Indramayu (7.377 atau 11,68%), disusul  Kabupaten  Cirebon  (6.474  atau 10,25%),  dan  Kabupaten  Bandung  (5.653 atau  8.95%).  Berdasarkan  kasus  perceraian tertinggi  terjadi  di  Kabupaten  Indramayu, maka sasaran penelitian peneliti mengambil lokasi Kabupaten Indramayu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten
Indramayu
Secara demografis, hasil registrasi penduduk  pada  akhir  tahun  2009,  jumlah penduduk  Kabupaten  Indramayu  tercatat sebanyak 1.744.897 jiwa, dengan kepadatan penduduknya  sebesar  849  jiwa/Km2. Kecamatan  dengan  kepadatan  penduduk tertinggi,  yaitu  Kecamatan  Karangampel sebesar  1.916  jiwa/Km2,  sedangkan  yang terendah,  yaitu  Kecamatan  Cantigi  sebesar 242 jiwa/Km2.
Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah: Studi Kasus di Kecamatan Indramayu dan Widasari ...     (Ismail)
Laju  Pertumbuhan  Penduduk  (LPP)  di Kabupaten  Indramayu  dari  tahun  2005- 2009  mengalami  fluktuasi.  LPP  terbesar terjadi pada tahun 2007-2008, yakni sebesar 0,87,  sedangkan  LPP  terkecil  terjadi  antara tahun  2006-2007,  yaitu  0,51.  LPP  2008- 2009  sebesar  0,7%.  LPP  yang  menurun menunjukkan keberhasilan terhadap program  pengendalian  jumlah  penduduk yang  selain  itu  juga  disebabkan  oleh beberapa  faktor  lain,  yaitu  banyaknya  arus migrasi keluar daerah Kabupaten Indramayu seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Mayoritas  tenaga  kerja  Indonesia  yang berasal  dari  Kabupaten  Indramayu  adalah wanita  (TKW).  Dari  16.000  jumlah  tenaga kerja  yang  tercatat  di  Dinas  Sosial,  tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Indramayu tahun  2013,  maka  99,9  persen  merupakan tenaga kerja wanita dan 44,6 persen memilih Taiwan sebagai tujuan.
Jumlah  penduduk  yang  tergolong miskin  di  Indramayu  masih  realtif  tinggi, namun telah mengalami penurunan sebesar 14,94 persen selama 4 tahun terakhir. Pada tahun  2005,  angka  kemiskinan  sebesar 50,15  persen  menjadi  35,21  persen pada  tahun  2009.  Penurunan  prosentase penduduk  miskin  ini  tergolong  tinggi  jika diperbandingkan  dengan  daerah  lain  di Jawa  Barat  (http://bappeda  indramayu. madebychocaholic.com/statistik, diakses pada 19 Februari 2015).

## Peristiwa Perkawinan di Kabupaten Indramayu
Selain  disinyalir  memiliki  angka  perceraian tertinggi  di  Indonesia  (http://nasional. republika.co.id/berita/nasional/jawa-
barat-nasional/14/08/17/ nafyt0-kasus- perceraian-di-indramayu-ter tinggi- seindonesia,  diakses  pada  17  Maret  2015), Kabupaten  ini  terkenal  juga  dengan pernikahan  di  bawah  umur  (http://www. pikiran-rakyat.com/node/293520,  diakses pada 17 Maret 2015).
Jumlah  peristiwa  perkawinan  (N/R) di  Kabupaten  Indramayu  tahun  2014 mengalami  sedikit  penurunan  3,8  persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 tercatat 24.367  peristiwa  nikah/rujuk,  sedangkan tahun 2014 sebanyak 22.624 peristiwa. Data peristiwa  nikah/rujuk  tersebut  berdasarkan laporan tahunan KUA-KUA Kecamatan yang terdapat di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.

## Peristiwa Perceraian di Kabupaten Indramayu
Tahun  2014,  tercatat  angka  perceraian di  Indramayu  masih  cukup  tinggi, masalahnya adalah banyak faktor yang yang melatarbelakangi  terjadinya  perceraian  di Kabupaten  Indramayu,  di  antaranya:  krisis moral,  perselingkuhan,  ekonomi,  poligami tidak  sehat,  kawin  paksa,  Kekerasan  dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lainnya (http:// www.cirebontrust.com/wow-angka- perceraian-di-indramayu-pada-2014- mencapai-8-970-perkara.html,diakses 19
Pebruari 2015).
Pengadilan  Agama  Klas  1A  Indramayu mencatat  peristiwa  perceraian  mencapai 7.385(81,7%)  dari  9.040  perkara  yang diputus  di  Pengadilan  Agama  Klas  1A Indramayu.  Termasuk  di  dalamnya  selain perkara  perkawinan,  juga  perkara  warisan, hibah, wakaf, dan lainnya.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150
Faktor  ekonomi  juga  masih  menjadi alasan  pasangan  mengakhiri  rumah tangganya. Di tahun 2014, kasus perceraian di  Pengadilan  Agama  Klas  1A  Kabupaten Indramayu  mayoritas  disebabkan  faktor ekonomi,  yaitu  sebesar  6.814  perkara (92,3%)  dari 7.385 perkara.

## Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Indramayu  terletak  di  Jl.  Wiralodra  No.19 E  Indramayu.  Terletak  di  pusat  kota, berdampingan  dengan  Kantor  Badan Amil  Zakat  Daerah  (Bazda)  dan  Kantor Pemerintah    Kabupaten  Indramayu.  Ketika penelitian ini berlangsung, KUA Kecamatan Indramayu  dipimpin  oleh  H.M  Dasmun, M.Si.  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Indramayu adalah salah satu dari lima KUA di  Kabupaten  Indramayu  yang  bertipologi A  (KUA  yang  jumlah  nikah  dan  rujuknya di  atas  100  peristiwa  per  bulan),  selain KUA  Jantinyuat,  KUA  Kandanghaur,  KUA Anjatan, dan KUA Haurgeulis. Tahun  2014, jumlah  peristiwa  nikah  di  KUA  Kecamatan Indramayu 1277 peristiwa.

## Implementasi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Indramayu
Sesuai  amanat  Perdirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  Kursus  Pra Nikah,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Indramayu secara regulasi telah menjalankan kursus  pra  nikah,  namun  kursus  pra  nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Indramayu  belum sesuai dengan pedoman yang ada di dalam Perdirjen tersebut (durasi bimbingan,  materi  bimbingan,  metode
bimbingan,  tenaga  pembimbing,  dan dukungan pembiayaan).
Pelaksanaan  kursus  pra  nikah  yang  di KUA Kecamatan Indramayu sebagai berikut:
1)  Lembaga penyelenggara kursus adalah KUA. 2)  Narasumbernya adalah Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu.
3)  Metodenya melalui ceramah.
4)  Materi  yang  diberikan  adalah  seputar fiqih  munakahat  (di  antaranya  tentang etika jima’ (bersenggama),  mulai  doa sebelum  melakukan  hubungan  badan sampai mandi junub), hak dan kewajiban suami  istri  dalam  rumah  tangga,  dan manjemen konflik dalam rumah tangga.
5)  Materi  kursus  hanya  diberikan  kurang lebih1 (satu) jam.
6)  Kursus pra nikah bagi calon pengantin gratis.
7)  Waktu  pelaksanaan  kursus  adalah setiap  kali  ada  calon  pengantin  yang mendaftarkan  perkawinannya  di  KUA, maka di saat dilangsungkan kursus pra nikah.

## Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari terletak di Jl. Desa Kongsijaya No.1. Pada saat penelitian ini berlangsung, KUA Kecamatan Widasari dipimpin oleh H. Masngudi, S.Ag, M.Si dan 8 (delapan) orang staf.
Berdasarkan    PMA  No.24  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  atas  Biaya  Nikah  dan  Rujuk (PNBP-NR)  di  Luar  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan,  KUA  Kecamatan  Widasari
Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah: Studi Kasus di Kecamatan Indramayu dan Widasari ...     (Ismail)
termasuk  KUA  dengan  Tipologi  C,  yaitu jumlah N/R di bawah 50 peristiwa per bulan.
Pelaksanaan  kursus  pra  nikah  di  KUA Kecamatan Widasari sebagai berikut:
1)  Lembaga penyelenggara kursus adalah KUA. 2)  Narasumbernya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu.
3)  Metode kursus melalui ceramah.
4)  Materi  yang  diberikan  adalah  seputar hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam sebuah  rumah  tangga,  penyelesaian persoalan  dalam  rumah  tangga  secara kekeluargaan.
8)  Materi  kursus  hanya  diberikan  kurang lebih <1 (satu) jam.
9)  Tidak dipungut biaya untuk kursus pra nikah bagi calon pengantin.
10)  Jadwal  kursus  2  kali  dalam  seminggu (Senin dan Kamis).
11)  Tempatnya di aula KUA.

## Faktor Penghambat dan Pendukung
Implementasi Penyelenggaraan Perdijen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah

## Faktor Penghambat
Penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  di  KUA Kecamatan Indramayu dan KUA Kecamatan Widasari  tidak  berjalan  sesuai  dengan pedoman yang tertera dalam Perdijen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Hal tersebut disebabkan oleh:
1)  Dukungan pembiayaan
Biaya  penyelenggaraan  kursus  pra nikah  menurut  Keputusan  Dirjen Bimas  Islam  No.DJ/748/Tahun  2014
tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Atas Biaya  Nikah  atau  Rujuk  di  Luar  Kantor Urusan Agama Kecamatan, dihitung per peristiwa  nikah  sebesar  Rp  50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Biaya tersebut diperuntukkan pemberian honor dan  transpor  narasumber,  pembelian konsumsi, dan kelengkapan kursus pra nikah.  Namun,  sejak  diterbitkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ/748/Tahun 2014 tersebut,  pihak Kementerian  Kabupaten  Indramayu,
dalam hal ini KUA Kecamatan Indramayu dan  KUA  Kecamatan  Widasari  belum melaksanakan  kursus  pra  nikah  sesuai pedoman  yang  ada  dalam  Perdirjen Bimas  Islam  No.DJ.II/542  Tahun  2013 (wawancara dengan HM. Dasmun, M.Si, Kepala KUA Kecamatan Indaramayu dan H.  Masngudi,  Kepala  KUA  Kecamatan Widasari  pada  Februari  2015),  karena anggaran  yang  diperuntukkan  untuk kursus  pra  nikah  ketika  penelitian  ini berlangsung  belum  diterima  oleh  KUA bersangkutan.
2)  Regulasi
Regulasi yang terkait dengan bimbingan pra nikah adalah:
a.  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II/491/2009  tentang  Kursus Calon Pengantin.
b.  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II/372  Tahun  2011  tentang Kursus Pra Nikah.
c.  Perdirjen  Bimas  Islam  No.DJ.II/542 Tahun  2013  tentang  Kursus  Pra Nikah.
Perdirjen  Bimas  Islam  No.DJ.II/542 Tahun  2013  tentang  Kursus  Pra  Nikah

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150
tidak  menyebutkan  secara  tegas kewajiban  bagi  setiap  calon  pengantin untuk  mengikuti  kursus,  sehingga implementasi penyelenggaraan peraturan  tersebut  tidak  optimal. Misalnya,  penyelenggaraan  kursus yang  seharusnya  16  (enam  belas)  jam pelajaran, hanya diselenggarakan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) jam pelajaran.

## Faktor Pendukung
Daya  dukung  penyelenggaraan  bimbingan pra nikah di KUA sudah memadai dari segi sarana  dan  prasarana.  Selain  itu,  sumber daya  manusia  di  KUA,  seperti  tenaga pembimbing  (PPN  dan  Penghulu)  serta materi  bimbingan  (materi  perkawinan dan  keluarga)  sudah  tersedia,  walaupun penyelenggara  (BP4/LSM)  bimbingan  pra nikah  belum  terbentuk  secara  legalistik, namun  sumber  daya  manusianya  sudah ada. Daya dukung tersebut menjadi potensi yang  dapat  menjadi  faktor  pendukung terselenggaranya kursus pra nikah.

## Analisis Implementasi Kebijakan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) tentang Bimbingan Pra Nikah
Kementerian  Agama  melalui  Direktorat Jenderal  Bimas  Islam  mengeluarkan peraturan  tentang  bimbingan  pra  nikah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perdirjen Bimas  Islam  No.DJ.II/542  Tahun  2013 tentang  Kursus  Pra  Nikah.  Dalam  Pasal  2 menyatakan,  bahwa  maksud  dan  tujuan peraturan  tersebut  dikeluarkan  adalah untuk  meningkatkan  pemahaman  dan
pengetahuan  tentang  kehidupan  rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga  sakinah,  mawaddah  warahmah serta  mengurangi  angka  perselisihan, perceraian,  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga.
Karena objek peraturan tersebut di atas adalah publik, maka otomatis peraturan ini merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik ( public  policy ).  Kebijakan  publik  selalu mengandung  paling  tidak  tiga  komponen dasar: 1) Tujuan,  2) Sasaran, dan 3) Strategi. Komponen  yang  terakhir  biasanya  belum dijelaskan  secara  rinci.  Birokrasi  bertugas menerjemahkan komponen tersebut dalam bentuk  program-program aksi dan proyek.
Implementasi  Perdirjen  Bimas  Islam No.DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  Kursus Pra  Nikah  merupakan  suatu  proses  untuk mencapai  tujuan  dari  suatu  kebijakan. Proses implementasi ini baru dapat dimulai apabila  tujuan  kebijakan  telah  ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan (Santoso 1988).
Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983, 20-21), Solichin Abdul Wahab (1997), bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan  dasar  atau  proses  melaksanakan keputusan  (kebijakan),  biasanya  berbentuk undang-undang,  tetapi  bisa  juga  dalam bentuk lain seperti perintah atau keputusan eksekutif  (peraturan  pemerintah)  atau keputusan  badan  peradilan,  perintah eksekutif atau dekrit presiden.
Untuk  kasus  Perdirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II/542  Tahun  2013  tentang  Kursus  Pra Nikah,  implementasi  kebijakan  tersebut di  KUA  Kecamatan  Indramayu  dan  KUA
Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah: Studi Kasus di Kecamatan Indramayu dan Widasari ...     (Ismail)
Kecamatan Widasari belum berjalan optimal, karena:
1.  Tidak terealisasinya dukungan pembiayaan  penyelenggaraan  kursus pra nikah. Biaya penyelenggaraan kursus pra  nikah  sudah  dialokasikan  dalam keputusan Dijen Bimas Islam No.DJ/748/ Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis Pengelolaan  Penerimaan Negara Bukan Pajak  Atas  Biaya  Nikah  atau  Rujuk  di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu:  dihitung  per  peristiwa  nikah sebesar  Rp  50.000,00  (lima  puluh  ribu rupiah),  yang  diambil  dari  biaya  nikah Rp. 600.000 (PP No. 48 Tahun 2014).
2.  Tenaga Pembimbing
Penyelenggara  kursus  pra  nikah  yang di  maksud  dalam  Pasal  3  Perdirjen Bimas  Islam  No.  DJ.II/542  Tahun  2013, yaitu  BP4  dan  organisasi  keagamaan Islam  yang  telah  memiliki  Akreditasi dari Kementerian Agama di Kabupaten Indramayu belum terbentuk.
3.  Sedangkan  untuk  metode  bimbingan, materi  bimbingan,  durasi  bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Indramayu dan  KUA  Kecamatan  Widasari  di Kabupaten Indramayu diselenggarakan dengan waktu singkat (<1 Jam), metode ceramah  dan  dengan  materi  seputar fiqih munakahat dan manajemen konflik rumah tangga.
Berdasarkan  kenyataan  di  atas,  maka pencapaian  tujuan  implementasi  kebijakan publik  ( public  policy )  mengenai  kursus  pra nikah  di  KUA  Kecamatan  Indramayu  dan KUA Kecamatan Widasari belum tercapai.
Selain  problem  di  atas,  sosialisasi Perdirjen  Bimas  Islam  No.  DJ.II/542  Tahun 2013  tentang  Kursus  Pra  Nikah  belum
tersosialisasi  dengan  baik  di  tingkat Kementerian Agama kota/kabupaten
dan  KUA-KUA,  sehingga  banyak  aparat Kementerian  Agama  yang  tidak  bisa menjawab ketika ditanya seputar Kursus Pra Nikah.

## PENUTUP
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diajukan dari pembahasan di atas sebagai berikut:
1.  Implementasi
penyelenggaraan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan
Indramayu dan KUA Kecamatan Widasari belum  berjalan  dengan  maksimal dan  optimal,  baik  dari  segi  durasi bimbingan,  materi  bimbingan,  metode bimbingan, tenaga pembimbing, dan  dukungan  pembiayaan  belum optimal.  Indikasinya  adalah:  a)  jumlah jam  pelajaran  kursus  (JPL)  jauh  di bawah  16  JPL  yang  ditetapkan  dalam pedoman, b) materi kursus masih belum sepenuhnya  sesuai  dengan  pedoman. Materi yang diberikan biasanya seputar pembentukan
keluarga sakinah,
manajemen konflik rumah tangga, fiqih munakahat  (tata  cara  berhubungan badan  dan  doa  bersetubuh,  mandi junub), serta hak dan kewajiban suami istri, c) durasi kursus berlangsung dalam rentang waktu 1  jam  (15-45  menit), d) narasumber  umumnya  masih  berasal dari  pihak  KUA  (PPN  dan  Penghulu) belum  banyak  melibatkan  narasumber dari lembaga lain yang kompeten terkait materi  kursus,  e)  KUA  masih  menjadi penyelenggara kursus pra nikah karena kelembagaan  BP4  belum  sepenuhnya terbentuk;  belum  ada  organisasi keagamaan Islam yang telah mendapat

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150
akreditasi sebagai penyelenggara
kursus  pra  nikah,  f)  metode  umumnya hanya  berbentuk  ceramah.  Tidak  ada metode diskusi atau penugasan seperti disebut dalam Perdirjen 2013, g) secara umum  tidak  ada  komponen pre-test dan post-test dalam pelaksanaan kursus pra nikah.
2.  Pelayanan  bimbingan  pra  nikah  di KUA  Kecamatan  Indramayu  dan  KUA Kecamatan  Widasari  belum  mengikuti pedoman  penyelenggaraan  kursus  pra nikah  sebagaimana  tertuang  dalam Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  No. DJ.II/542 Tahun 2013.
3.  Faktor  penghambat  dan  pendukung penyelenggaraan  kursus  pra  nikah  di KUA adalah:
a.  Faktor penghambat
Faktor  penghambat  penyeleng- garaan  kursus  pra  nikah  di  KUA Kecamatan  Indramayu  dan  KUA Kecamatan  Widasari  di  antaranya adalah:  1)  Dukungan  pembiayaan yang  tidak  ada  atau  kurang; 2)  Regulasi.  Perdirjen  Bimas Islam  No.DJ.II/542  Tahun  2013 tentang  Kursus  Pra  Nikah  tidak menyebutkan  secara  langsung kewajiban  bagi  setiap  calon pengantin untuk mengikuti kursus, sehingga  implementasi  peraturan tersebut  tidak  optimal,  baik  itu yang  berkaitan  dengan  durasi bimbingan,  materi  bimbingan, metode bimbingan maupun tenaga pembimbing.
b.  Faktor pendukung
Daya  dukung  yang  dimiliki  oleh KUA  untuk  mengimplementasikan
Perdirjen 2013 di atas di antaranya tenaga  pembimbing  (PPN  dan Penghulu)  dan  materi  bimbingan (materi  perkawinan  dan  keluarga). Selain  itu,  tersedianya  sarana dan  prasarana  yang  sebagian besar  sudah  dimiliki  oleh  KUA. Daya  dukung  tersebut  menjadi potensi yang dapat menjadi faktor pendukung terselenggaranya kursus pra nikah.
4.  Kegiatan  kursus  pra  nikah  di  KUA Kecamatan  Indramayu  dan  KUA Kecamatan  Widasari  diselenggarakan oleh  pihak  KUA,  sedangkan  amanat Perdirjen  Bimas  Islam  No.  DJ.II/542 Tahun  2013,  bahwa  kursus  pra  nikah diselenggarakan  oleh  BP4.  Kursus  pra nikah juga belum bekerja sama dengan unsur-unsur masyarakat, seperti organisasi  keagamaan  Islam,  lembaga swadaya  masyarakat,  dan  kalangan akademisi  ataupun  praktisi  sosial. Padahal  waktu  dana  bedolan  masih berlaku, kegiatan bimbingan pra nikah cukup  aktif,  dengan  melibatkan  unsur- unsur dari Dinas Kesehatan (Puskesmas), PLKB (BKKBD), BP4, dan tokoh agama.
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan  bimbingan  pra  nikah  di KUA  sesuai  dengan  Perdirjen  Bimas  Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah,  maka  beberapa  hal  harus  dilakukan dengan segera:
1.  Dukungan  pembiayaan  harus  segera cair  dari  PNBP  PP  No.  48  Tahun  2014 untuk kegiatan kursus pra nikah.
2.  BP4  sebagai  penyelenggara  kursus pra  nikah  harus  segera  terbentuk  dari tingkat  provinsi  sampai  kecamatan.
Kantor  Kementerian  Agama  Provinsi dan  Kemenag  Kabupaten/Kota  dapat berkoordinasi  dengan  MUI,  organisasi keagamaan  Islam  setempat  agar mempercepat  proses  pembentukan BP4  provinsi  atau  kabupaten/kota  dan kecamatan.
3.  Regulasi  yang  mengatur  tentang bimbingan pra nikah harus secara tegas
mewajibkan pada setiap calon pengantin untuk  mengikuti  bimbingan  tersebut dan dasar hukumnya tidak cukup hanya melalui Peraturan Direktorat Bimbingan Masyarakat  Islam  (Perdirjen  Bimas Islam),  tapi  harus  dengan  Keputusan Menteri  Agama,  sehingga  mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dan mengikat.
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Aminuddin, Faiz. 2008. "Bimbingan Seksualitas Pranikah dalam Perspektif Islam". Skripsi . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Bogdan, Steven J. dan Taylor. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial . (Terj) Arif Furkhan. Surabaya: Usaha Nasional.
Cammack, Marc, Lawrence A. Young, Tim B. Heaton. 1997. " An Emperical Assesment of Divorce Law in Indonesia" . Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies .  Vol. 4, No. 4.
Horton, Paul B., Chester L, Hunt, 1999. Sosiologi. (alih bhs) Aminuddin Ram, Tita Sobari Jakarta: Erlangga.
Jones, Gavin W. 1994. Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia . Oxford University Press.
Mazmanian,  Daniel  A.  dan  Paul  A.  Sabatier.  1983. Implementation  and  Public  Policy .  Illinois.  Scott. Foresman and Company.
McNicoll,  Geoffrey  dan  Masri  Singarimbun.  1983. Fertility  Decline  in  Indonesia:  Analysis  and Interpretation . Washington, D.C:  National Academies Press.
Mulyana, Dedy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung: Remaja Rosdakraya.
Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Santoso, Amir. 1988. "Analisis Kebijaksanaan Publik". Jurnal Ilmu Politik . No. 3. PT. Gramedia. Jakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1997. Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  Keimplementasi  Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara. Jakarta.
Zakaria, Abi.tt. Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab . Semarang: Nur Asia.
Zulaekha, Oktaviani. 2013. "Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)". Skripsi . IAIN Walisongo Semarangز
Penyelenggaraan Bimbingan Pra Nikah: Studi Kasus di Kecamatan Indramayu dan Widasari ...     (Ismail)

## Internet
http://badilag.net /perkara-diputus http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/bataswilayah.php?ia=3212&is =35; http://bappeda indramayu.madebychocaholic.com/statistik http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/08/17/ nafyt0-kasus- perceraian-di-indramayu-tertinggi-seindonesia
http://www.pikiran-rakyat.com/node/293520
http://www.cirebontrust.com/wow-angka-perceraian-di-indramayu-pada-2014-mencapai-8-970- perkara.html

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 137 - 150