## Peranan Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam

## Samud
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: Samud_iaincrb@ymail.com

## Abstrak
Kemiskinan dan kebodohan ini menjadikan Indonesia Negara yang sedang mencari berbagai solusi dari gerbang pencerahan. Karena kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan juga  papan  tak  lepas  dari  kewajiban  Negara  untuk  memenuhinya.  Untuk  hal  ini,  Negara harus  bersedia  membuka  berbagai  peluang  (kerja,  program  pengentasan  kemiskinan,  dan lain-lain). Jika tidak terpenuhi maka Indonesia menyimpan berbagai potensi penyakit social yang  berdampak  pada  Negara  anarkis.  Dengan  demikian,  kehadiran  pihak  ketiga  menjadi sangat  penting  untuk  menjadi  penengah  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam menyampaikan  komunikasi  yang  berimbang  dalam  kaitannya  terhadap  pengembangan Negara  bangsa  dan  masyarakat.  Dengan  hadirnya  sebuah  program  untuk  mengentaskkan kemiskinn yang terjadi dimasyarakat melalui berbagai macam bantuan social yang berhasil mengurangi angka kemiskinan.

## Kata Kunci: Kemiskinan, Bantuan Sosial, Ekonomi Islam

## Abstract
This poverty and ignorance makes Indonesia a country that is looking for various solutions from the gate of enlightenment. Because the community's needs for clothing, food, and also the board cannot be separated from the State's obligation to fulfill it. For this, the State must be willing to open various opportunities (employment, poverty alleviation programs, etc.). If it is not fulfilled, Indonesia will save a variety of potential social diseases that have an impact on  the  anarchist  State.  Thus,  the  presence  of  third  parties  is  very  important  to  mediate between  the  government  and  the  community  in  delivering  balanced  communication  in relation to the development of the nation state and society. With the presence of a program to alleviate poverty that occurs in the community through various kinds of social assistance that have succeeded in reducing poverty.
Keywords: Poverty, Social Aid, Islamic Economy

## Pendahuluan
Masalah  yang  paling  besar  dihadapi setiap negara adalah kemiskinan. 1 Kemiskinan  adalah  salah  satu  masalah  yang sulit  dihadapi  oleh  para  pembuat  kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma,  ketergantungan  obat,  kekerasan dalam  rumah  tangga,  masalah  kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan yang rendah.
Kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai akibat  dari  ketiadaan  demokrasi,  yang mencerminkan  hubungan  kekuasaan  yang menghilangkan  kemampuan  warga  suatu negara  untuk  memutuskan  masalah  yang menjadi  perhatian  mereka  sendiri,  sehingga mayoritas  penduduk  kurang  memperoleh alat-alat produksi (lahan dan tekhnologi) dan sumberdaya  (pendidikan,  kredit,  dan  akses pasar).  Selain  itu,  kurangnya  mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. 2
Kemiskinan  adalah  masalah  sosial terbesar  di  dunia  dan  setiap  negara  berusaha untuk  mengatasinya.  Kemiskinan  adalah faktor  yang  sangat  menentukan  maju tidaknya  suatu  negara.  Terdapat  masyarakat yang  berkembang  dan  berbahagia  jika kebanyakan  penduduknya  berada  dalam kemiskinan  serta    kesengsaraan,  maka  dari itu  kemiskinan  tidak  sekedar  hanya  masalah tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup masyarakat  melainkan  juga  menjabarkan situasi  pendidikan  dan  kesehatan  yang  tidak baik, penurunan di bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan  hak-hak  asasi  manusia  dan politik,  dan  belum  terdapatnya  kehormatan, kepercayaan dan harga diri. 3
Kemiskinan membuat seseorang belum  bisa  melengkapi  keperluan  dasar dirinya  dan  keluarganya  yang  mencangkup
1 Sulastomo, Sistem  Jaminan  Nasional: Mewujudkan Amanat Konsitusi, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.14
2 Nurul  Huda,  dkk., Ekonomi  Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 20-21
3 Bachtiar Chamsyah,  Kemiskinan Sebagai Isu Global. Artikel . http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id
kebutuhan  fisik,  mental  dan  sosial.  Dengan tidak terpenuhinya  kebutuhan  dasar  manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga  dan  ketunaan  sosial.  Rumah merupakan  salah  satu  keperluan  dasar manusia  yang  tingkat  kepentingannya  lebih rendah  dari  sandang  dan  pangan.  Dalam konteks  penyelenggaraan  perumahan  yang terdesentralisasi,  saat  ini  belum  tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap  terhadap  perkembangan  kebutuhan. Hal  ini  disebabkan  belum  berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan  urusan  publik  selain  urusan individu. 4
Disadari  atau  tidak  bahwa  setiap manusia  di  dunia  ini  tidak  akan  bisa lepas dari  dunia  perekonomian  karena  hal  ini merupakan  salah  satu  fitrah manusia  dalam menjalani kehidupannya. 5 Ekonomi merupakan  aspek  penting yang  dapat menunjang  kemajuan  suatu  bangsa.  Bangsa yang  besar  adalah  bangsa yang  mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal  untuk  memperhatikan  pemerataan pendapatan bagi warga negaranya.
Salah satu prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memiliki  kekuasaan  dan  wewenang  untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Negara bertanggungjawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya  dan  menyediakan  berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak.
Lahirnya
otonomi
daerah menumbuhkan harapan baru bagi pemerintah serta  masyarakat  untuk  membangun  dan mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan  masyarakat  melalui  perannya dalam  pembangunan  perekonomian  dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional. 2003. Infrastruktur  Indonesia;  Sebelum,  Selama  dan Pasca Krisis . Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
5 Arifin Johan, Etika Bisnis Islami (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 31.
Baqir al-Sadr sebagaimana dikutip M. Umer  Chapra  mengatakan  bahwa  intervensi pemerintah  dalam  ruang  lingkup  kehidupan berekonomi  adalah  penting  dalam  menjamin keselarasan  dengan  norma-norma  Islam. Sebagian besar ulama menekankan pentingnya  regulasi  aktivitas  ekonomi  dan pasar  darisudut  pandang  syari’ah,  demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak. 6
Pembahasan Peran Pemerintah Peran adalah laku; hal
berlaku/bertindak;  pemeran;  pelaku;  pemain (film/drama). 7 Selain  itu  juga  mempunyai sinonim  kata  seperti  kedudukan, tugas, karakter,  kontribusi,  perwatakan. 8 Dalam tinjauan organisasi, peran merupakan komponen  dari  sistem  organisasi  yang merupakan  perilaku  kerja yang  dapat menghasilkan  beberapa  perubahan. 9 Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  peran  merupakan suatu  tindakan  yang  memberikan  kontribusi yang dapat menghasilkan beberapa perubahan.  Definisi  tersebut  sangat  relevan dengan  pemerintah  daerah  yang  memiliki peran  dalam  meningkatkan  fungsi  pasar tradisional dalam mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
Peranan  adalah  berasal  dari  kata peran (dipinjam dari istilah seni film/drama), yaitu  laku,  hal  berlaku,/bertindak,  pemeran, pelaku,  pemain  sedangkan  peranan (role) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. 10 Dalam  konteks  kelembagaan lain,  peranan  adalah  aspek  dinamis  suatu
6 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk, Pengenalan Ekonomi Isam (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.
7 Hendro  Darmawan, Kamus  Ilmiah  Populer Lengkap ,  (Yogyakarta  :  Bintang  Cemerlang,  2013), hlm. 554.
8 Kamus besar, definisi peran, dalamwww.artikata.com,  diakses  pada  tanggal  8 Maret 2015, pukul 17.00.
9 Teori  peran  menurut  Dougherty  dan Pritchard, dalam www.google.co.id, definisi peranmenurut para ahli, diakses pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 19.25.
10 Dahlan  Al  Barry. Kamus  Modern  Bahasa Indonesia . Yogyakarta: Arkola. 1994), hlm. 501
lembaga,  atau  peranan  mewakili  tata institusional (institutional  oreder) suatu lembaga  (dalam  hal  ini  pemerintah). 11 Jadi, peranan  adalah  pelaksanaan  fungsi  oleh pemerintah  Pengertian  pemerintah  daerah adalah  Gubemur,  Bupati,  atau  walikota,  dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah berasal dari kata “perintah”  yang  berarti  sesuatu  yang  harus dilaksanakan. Di dalam bahsa Inggris, istilah pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan
“ government ”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “ gubernauculum ” yang berarti kemudi. Kata  government  dapat  bermakna; melaksanakan wewenang pemerintahan, cara atau sistem memerintah, fungsi atau kekuasaan  untuk  memreintah,  wilayah  atau Negara  yang  diperintah,  badan  yang  terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang  dan  administrasi  hukum  dalam suatu  Negara. 12 Dalam  hal  ini,  pemerintah yang  dimaksud  adalah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Brebes khususnya Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  sebagai penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat,  pemerintahan  tidak  diadakan untuk  melayani  dirinya  sendiri.  Pemerintah dituntut  mampu  memberikan  pelayanan kepada  masyarakatnya  dan  menciptakan kondisi  yang  memungkinkan  setiap  orang dapat  mengembangkan  kemampuan  dan kreativitasnya  demi  mencapai  kemajuan bersama. 13
Pemerintah  merupakan  sesuatu  yang berhubungan  langsung  dalam  kehidupan bermasyarakat baik hubungan antara
11 Berger, PL dan T. Luckmann. 1982. Realitas Konstrukti Sosial , diterjemahkan oleh Syarwani,  dkk. Jakarta Sinar Harapan. 1982), hlm. 92
12 Konsep-dasar-pemerintah-dan- pemerintahan.html,  diakses  pada  tanggal  21  April 2015 pukul 19.55 WIB.
13 Dina Damayanti, Peran Pemerintah Daerah Terhadap  Perkembangan  Koperasi  di  Kabupaten Kendal, jurnal  Majalah  Ilmiah  Inspiratif,  Vol.2  No.2 Januari 2016, hlm. 3
manusia dengan setiap kelompok masyarakat maupun keluarga. Berkenaan dengan hubungan  masyarakat,  pasti  akan  selalu menyangkut  dengan  unsur-unsur  kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian dan sebagainya.  Namun,  apabila  masyarakat tidak  mampu  dalam  memenuhi  segala kebutuhan  dasarnya  maka  pemerintah  harus dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut dengan menjalankan segala fungsinya sebagai pemerintah. 14

## Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan  adalah  rasa  tentram seseorang  karena  terpenuhinya  hajat-hajat hidup  lahir  dan  batin,  kesejahteraan  lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan  (kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial), sedangkan  kesejahteraan  batin  menyangkut persepsi  yang  bersifat  intelektual,  emosional maupun  spiritual  seseorang.  Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan. 15
Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat  sejehtera dengan  terpenuhinya kebutuhan secara materil dan sosial. Berbicara  kesejahteraan  akan  berkaitan dengan  konteks  kemiskinan,  namun  tidak dalam semua  hal.  Semakin  tinggi  tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin  rendah kemiskinan.  Semakin  tinggi angka  kemiskinan  yang terjadi  semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera. 16
Menurut Anwar Abbas dalam bukunya  yang  berjudul Bung  Hatta dan Ekonomi  Islam, “orang  merasa  hidupnya
14 Rahmaniar dkk, Peran Pemerintah Terhadap  Lanjut  Usia  Pada  Panti  Sosial  Tresna Werdha  Sinta  Rangkang  Di  Kota  Palangka  Raya, IAIN  Palangka  RayaJurnal  Al-Qardh,  Vol.  2,  No.  4, Desember 2016, hlm. 120
15 Garda  Maeswara, Biografi  Prolitik  Susilo Bambang  Yudhoyono, (Jakarta:  Penerbit  Narasi, 2009), hlm. 246
16 Baskoro Wicaksono, Peran  Pemerintah Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Petani  Salak  di Desa  Tinjoman  Lama  Kecamatan  Padangsidimpuan Hutaimbaru  Kota  Padang  Sidimpuan  Tahun  2014 , Hasil  Penelitian  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP Universitas Riau, 2014, hlm. 12
sejahtera  apabila  ia  merasa  senang,  tidak kurang  suatu  apapun  dalam  batas  yang mungkin  dicapainya,  jiwanya  tentram  lahir dan  batin  terpelihara,  ia  merasakan  keadilan dalam  hidupnya,  ia  terlepas  dari  kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam”. 17
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu  kondisi  yang  memperlihatkan  tentang keadaan  kehidupan  masyarakat  yang  dapat dilihat  dari  standar  kehidupan  masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat  adalah  jumlah  dari  pilihan  yang dipunyai  masyarakat  dan  kebebasan  untuk memilih  diantara  pilihan-pilihan  tesebut  dan akan  memaksimum  apabila  mayarakat  dapat membaca,  makan  dan  memberikan  hak suaranya.
Pembangunan yang dilakukan pemerintah  dan  masyarakat  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang, yang merencanakan  perubahan-perubahan  dalam masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  material maupun spiritual untuk mengentaskan masalah-masalah  sosial  yang  semakin  hari semakin  meningkat.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi
yang memperlihatkan  keserasian,  keselarasan  dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan sebuah  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi.  dalam  hal  ini  sektor  usaha  kecil atau sektor informal sangat berperan penting dan  strategis  dalam  pembangunan  nasional, baik  dari  segi  kuantitas  maupun  dari  segi kemampuannya dalam peningkatan pendapatan  dan  penyerapan  tenaga  kerja untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan. 18
17 Kementerian  dalam  Negeri  Republik Indonesia, Penjelasan  I  :  Pemantauan,  Pengawasan Evaluasi,  Audit  dan  Pelaporan  (PEtunnjuk  Teksis Operasional), Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hlm. 5
18 Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 48.
Kementerian Koordinator Kesejahteraan  Rakyat  memberi  pengertian sejahtera  yaitu  suatu  kondisi  masyarakat yang  telah  terpenuhi  kebutuhan  dasarnya. Kebutuhan  dasar  tersebut  berupa  kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan,  pendidikan,  lapangan  pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan  yang  bersih,  aman  dan  nyaman. Juga  terpenuhinya  hak  asasi  dan  partisipasi serta  terwujudnya  masyarakat  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 19
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator  yang  dapat  digunakan  untuk menilai  tingkat  kesejahteraan  masyarakat meliputi: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran  rumah  tangga,  keadaan  tempat tinggal,  fasilitas  tempat  tinggal,  kesehatan anggota  keluarga,  kemudahan  mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan  anak  ke  jenjang  pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Dalam penelitian ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya  kebutuhan  sandang,  pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan.
Masyarakat  adalah  pergaulan  hidup manusia;  sehimpunan  manusia  yang  hidup bersama  dalam  suatu  tempat  dengan  ikatan- ikatan  aturan  yang  tertentu;  orang  banyak; khalayak  ramai. 20 Sedangkan  Horton  dan Hunt  mendefinisikan  masyarakat  sebagai sekumpulan  manusia  yang  secara  relative mandiri,  yang  hidup  bersama-sama  cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki  kebudayaan  yang  sama,  dan melakukan  sebagian  besar  kegiatannya dalam kelompok tersebut. 21
Secara  umum,  istilah  kesejahteraan sosial  sering  diartikan  sebagai  kondisi sejahtera,  yaitu  suatu  keadaan  terpenuhinya segala  bentuk  kebutuhan  hidup,  khususnya yang  bersifat  mendasar  seperti  makanan,
19 www.menkokesra.go.id., diakses pada tanggal 21 April 2015 pukul 16.24 WIB.
20 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 336.
21 Horton  dan  Hunt,  lihat  dalam  Damsar,  dan Indrayani, Pengantar  Sosiologi  Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 5.
pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan  kesehatan.  Pengertian  seperti  ini menempatkan  kesejahteraan  sosial  sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan pembangunan. Kesejahteraan sosial yang
digambarkan  al-Qur`an  tercermin  dari  surga yang  dihuni  oleh  Adam  dan  istrinya,  sesaat sebelum turunnya mereka menjalankan tugas kekhalifahan  di  muka  bumi.  Keadaan  Adam dan  istrinya  di  surga  merupakan  bayang- bayang  impian  manusia  akan  kehidupan yang nyaman, tercukupinya pangan, sandang dan  papan,  dalam  artian  tidak  kelaparan, dahaga, telanjang, dan kepanasan. Tercukupinya  kebutuhan  Adam  selama  di surga  merupakan  unsur  pertama  dan  utama kesejahteraan social. 22
Keadaan  Adam  dan  istrinya  yang tercukupi  kesejahteraan  sosialnya  selama  di surga  dapat  kita  lihat  dalam  firman  Allah surat Thaha ayat 117-119.
                                                                                                                                                                         
“Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah  musuh  bagimu  dan  bagi istrimu,  maka  sekali-kali  jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua  dari  surga,  nanti  kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu  di  sana,  engkau  tidak  akan kelaparan  dan  tidak  akan  telanjang. Dan  sungguh,  di  sana  engkau  tidak akan  merasa  dahaga  dan  tidak  akan ditimpa panas matahari” .(QS.
Thaha: 117-119)
22 Suisyanto, Model-model  Kesejahteraan..., hlm. 35
Berdasarkan  ayat  diatas,  tergambar bahwa  kehidupan  di  surga  merupakan kehidupan  yang  aman,  sentosa  dan  makmur. Kesejahteraan  yang  ada  di  surga  merupakan sesuatu yang telah ada karena diberikan oleh Allah  sebagai  karunia  untuk  penghuni  surga tanpa harus diusahakan, sedangkan kesejahteraan yang di bumi bukanlah sesuatu yang  ada  dengan  sendirinya  akan  tetapi sesuatu  yang  harus  diusahakan,  dicari  dan diperjuangkan  untuk  dimiliki  dan  dinikmati. Menurut  Sayyid  Qutb,  sistem  kesejahteraan sosial  yang  diajarkan  oleh  Islam  bukan sekedar bantuan keuangan apapun bentuknya.  Bantuan  keuangan  hanyalah  satu dari  sekian  bentuk  bantuan  yang  dianjurkan Islam. 23
Kesejahteraan  juga  dijelaskan dalam  Al-Qur`an  surat  Al-A`raf  ayat 10.
                                                  
                            
“Dan sungguh,
Kami telah menempatkan  di  bumi  dan  di  sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit kamu bersyukur”. (QS. Al-A`raf: 10)
Pada ayat di atas, Allah mengingatkan  kepada  hambaNya  untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan  yang  berupa  bumi  yang diciptakanNya  untuk  tempat  tinggal,  tempat untuk  memenuhi  segala  tujuan  hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangNya, dan tambang- tambangnya  yang  semua  itu  nikmat  yang Allah berikan.
Menurut  Undang-undang  No  11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual
23 Sayyid Qutb, Dirasah Islamiyah. (Kairo: al- Ma`arif, 1967), hlm. 63
dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan  bahwa ada  warga  negara  yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh  pelayanan  sosial  dari  negara. Akibatnya,  masih  ada  warga  negara  yang mengalami  hambatan  pelaksanaan  fungsi sosial  sehingga  tidak  dapat  menjalani kehidupan  secara  layak  dan  bermartabat.  Di samping  itu,  kebahagiaan  dan  kesejahteraan hidup  yang  harus  tercakup  di  dalamnya adalah  adanya  rasa  tenteram,  aman  dan damai.  Seseorang  akan  merasa  bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya. Sedangkan sejahtera diartikan sebagai  keadaan  lahiriah  yang  diperoleh dalam  kehidupan  duniawi  yang   meliputi  : kesehatan, sandang, pangan, papan, perlindungan  hak  asasi  dan  sebagainya.  Jadi seseorang  yang  sejahtera  hidupnya  adalah orang yang memelihara kesehatannya, cukup sandang,  pangan  dan  papan.  Mereka  juga diterima  dalam  pergaulan  masyarakat  yang beradab  dan  hak-hak  asasinya  terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.
Kesejahteraan sosial memiliki banyak makna  yang  berbeda  walaupun  substansinya tetap  sama.  Kesejahteraan  sosial  pada dasarnya memiliki tiga konsepsi yaitu:
a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yaitu  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social.
b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan  lembaga  kesejahteraan  sosial dan  berbagai  profesi  kemanusiaan  yang menyelenggarakan  usaha  kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
c. Aktivitas,  yakni  kegiatan-kegiatan  usaha yang  terorganisir  untuk  mencapai  kondisi sejahtera. 24
24 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis
Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  &  Pekerjaan Sosial), (Bandung: PT Refika Aditama. 2005), hlm. 2
Dengan demikian kesejahteraan sangat erat hubungannya dengan perkembangan  ekonomi  masyarakat,  karena dengan  adanya  kebijakan  sosial,  pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan menjadi baik.
Dalam penjelasan di atas kesejahteraan sosial sulit untuk didefinisikan, meskipun begitu bukan berarti kesejahteraan sosial harus didefinisikan karena menyangkut  pokok  pembicaraan  tentang pekerjaan sosial yang mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Fungsi-fungsi  kesejahteraan  sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan  terjadinya  perubahan-perubahan sosio-ekonomi,  menghindarkan  terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial negatif akibat  pembangunan  serta  menciptakan kondisi-kondisi  yang  mampu  mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 25
Berdasarkan penjelasan kesejahteraan yang sudah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan kesejahteraan  adalah  keadaan  terpenuhinya segala  bentuk  kebutuhan  hidup,  baik kebutuhan  yang  bersifat  mendasar  seperti makanan,  pakaian,  perumahan,  pendidikan dan  perawatan  kesehatan.  Kesejahteraan merupakan  cita-cita  sosial  setiap  manusia yang  tidak  hanya  sekedar  diangankan  untuk dimiliki tetapi juga harus diusahakan, karena tanpa  ada  usaha  dan  kerja  sama  yang  baik kesejahteraan sosial hanyalah fatamorgana.

## Ekonomi Islam
Menurut  Mannan,  ilmu  ekonomi Islam  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat  yang  diilhami  oleh  nilai-nilai  Islam. Ekonomi  syari’ah  tidak  hanya  membahas tentang  aspek  perilaku  manusia  yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga
25 Isbandi  Rukminto  Adi. Ilmu  Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian  dan  Beberapa  Pokok  Bahasan. (Jakarta: FISIP UI Press 2005), hlm. 5-10
membahas  segala  aspek  ekonomi  yang membawa kepada kesejahteraan umat. 26
Menurut  Baqir  ash-Sadr  pemilikan negara  mendominasi  system  ekonomi  Islam yang  pada  akhirnya  akan  mendorong lahirnya  sebuah  gagasan  bahwa  peran pemerintah dalam bidang ekonomi sangatlah penting.  Dalam  hal  ini,  beberapa  fungsi pokok  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi antara  lain  mengatur  sistem  distribusi kekayaan  berdasarkan  pada  kemauan  dan kapasitas  kerja  masing-masing  individu dalam  masyarakat,  mengintegrasikan  aturan hukum  Islam  dalam  setiap  penggunaan  dan pengelolaan sumber daya alam, dan membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat. 27
Komitmen  Islam  yang  demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah)  bagi  semua  umat  manusia  sebagai suatu  tujuan  pokok  Islam.  Kesejahteraan  ini meliputi  kepuasan  fisik  sebab  kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui  realisasi  yang  seimbang  antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. 28
Islam  menekankan  bahwa  manusia adalah  makhluk  sosial,  dan  karena  itu  dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya  dalam  masyarakat.  Shalat  lima  kali sehari  dalam  Islam  adalah  wajib  dalam jama’ah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah  wajib  bagi  yang  mampu.  Orang Islam  diwajibkan  untuk  shalat  lima  kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan  perdagangan  (usaha)  mereka dan  berdagang  setelah  shalat. 29 Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan  sosial  masyarakat  yang  saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya
26 Nurul  Hak, Ekonomi  Islam  Hukum  Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 7.
27 Nur  Chamid, Jejak  Langkah  Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 324-325.
28 Moh.  Thahah  Hasan, Islami  dalam Perspektif  Sosio  Kultural, (Jakarta:  Lantabora  Press, 2005). hlm. 161
29 Departemen Agama RI, Op.Cit. hlm. 162
saling  bersaing  dan  bertentangan  antar mereka. 30
Kepatuhan  ini  membantu  manusia merealisasikan  potensi  dirinya,  dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan  diri  dalam  menciptakan kesejahteraan.  Kesejahteraan  yang  bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. 31
Kesejahteraan dalam pandangan Islam  tidak  hanya  dinilai  dari  ukuran material  saja,  tetapi  dinilai  juga  dari  ukuran non-material seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya  keharmonisan  sosial.  Imam Ghazali  mendefinisikan  aspek  dari  fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki  utilitas  individu  dan  sosial  yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok ( dharuriyat ),  kesenangan  atau  kenyamanan ( hajiyat ), dan kemewahan ( tahsiniyat ). 32
Pemerintahan  yang  baik  adalah  yang mampu  memfokuskan  pada  pemenuhan kesejahteraan yang adil dan merata. Pemenuhan  kesejahteraan  yang  adil  dan merata hanya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan  disertai  dengan  stabilitas ekonomi yang mantap. Pembangunan ekonomi  jelas  sangat  mempengaruhi  tingkat kemakmuran  suatu  negara.  Oleh  karena  itu pembangunan ekonomi yang disertai dengan suatu  kebijakan  tentunya  bertujuan  untuk mengubah kondisi negara ke arah yang lebih baik lagi. 33

## Program Pengentasan Kemiskinan
Pengertian Kemiskinan
30 M.  Umer  Chapra, Islam  Pembangunan Ekonomi, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000) , hlm. 8 31 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam Jilid I, hlm.54 32 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, Konsep Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 63-64
33 Sitti  Mawar, Fungsi  Kebijakan  Ekonomi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Kesejahteraan  Masyyarakat  Menurut  Ibnu  Kaldum, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda AcehProdi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016, hlm. 3
Kemiskinan  adalah  suatu  kondisi ketidakmampuan  secara  ekonomi  untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya  kemampuan  pendapatan  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  baik  berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan  pendapatan  yang  rendah  ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan  untuk  memenuhi  standar  hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. 34
Kemiskinan  yang  terjadi  didasarkan oleh seseorang yang tidak memiliki pekerjaan (penggangguran).
Tingkat pengangguran  sangat  berhubungan  dengan tingkat kemiskinan, apabila tingkat pengangguran  suatu  negara  tinggi  secara tidak  langsung  tingkat  kemiskinan  negara tersebut  juga  tinggi.  Berdasarkan  hal tersebut,  pemerintah  sebagai  pengelola formal  negara  adalah  satu-satu  nya  pihak yang berhak untuk mengelola dan menyelesaikan  permasalahan  kemiskinan. Salah satu cara mengurangi tingkat kemiskinan ialah dengan mengurangi tingkat pengangguran. 35
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  24 Tahun  2004,  kemiskinan  adalah  kondisi sosial  ekonomi  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  tidak  terpenuhinya  hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Kebutuhan  dasar  yang  menjadi hak  seseorang  atau  sekelompok  orang meliputi  kebutuhan  pangan,  kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,air bersih, pertanahan,  sumber  daya  alam,  lingkungan hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau ancaman  tindak  kekerasan,  dan  hak  untuk
34 Sam  F. Poli, Memperdayakan kaum  Miskin, (Yogyakarta; 2005, h.75
35 Adasiha  Arwan  dkk, Pengaruh  Kebijakan Pemerintah  Terhadap  Tingkat  Kewirausahaan  di Indonesia (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014) , Malang: Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB)  Vol.  60  No.  3  Juli  2018, hlm. 11
berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang
Kesejahteraan Rakyat  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian Bidang  Kesejahteraan  (Kesra)  tahun  2004 menerangkan  pula  bahwa  kondisi  yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang  bekerja  akan  tetapi  pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.  Definisi  kemiskinan  kemudian dikaji  kembali  dan  diperluas  berdasarkan permasalahan-permasalahan  kemiskinan  dan faktor-faktor  yang  selanjutnya  menyebabkan menjadi  miskin.  Definisi  kemiskinan  yang dikemukakan  oleh  Chambers  adalah  definisi yang  saat  ini  mendapatkan  perhatian  dalam setiap  program  pengentasan  kemiskinan  di berbagai  negaranegara  berkembang  dan dunia  ketiga.  Pandangan  yang  dikemukakan dalam  definisi  kemiskinan  dari  Chambers menerangkan  bahwa  kemiskinan  adalah suatu  kesatuan  konsep  ( integrated  concept ) yang memiliki lima dimensi, yaitu: a. Kemiskinan ( proper ) b. Ketidakberdayaan ( power less )
c. Karentanan  manghadapi  situasi  darurat ( state of emergency )
d. Ketergantungan ( dependence)
e. Keterasingan ( isolation )
Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
Raskin merupakan beras yang disubsidikan  oleh  pemerintah  yang  dijual dengan  harga  yang  lebih  murah  jika dibandingkan  harga  beras  dipasaran.  Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika  terjadi  krisis  moneter,  yang  bertujuan untuk  mempererat  ketahanan  pangan  rumah tangga  terutama  rumah  tangga  miskin (RTM). 36
Raskin  merupakan  subsidi  pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga  berpenghasilan  rendah  sebagai upayadari  pemerintah  untuk  meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga
36 http://bulog.go.id/,” Program  Beras  untuk Keluarga Miskin”, hlm..4-6, diakses 17 Juli 2018
sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkantingkat pencapaian indikator  6T,  yaitu:  tepat  sasaran,  tepat jumlah,  tepat  harga,  tepat  waktu,  tepat kualitas,  dan  tepat  administrasi.Program  ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS) melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan pangan  pokok  dalam  bentuk  beras  dan mencegah  penurunan  konsumsienergi  dan protein.Selain itu raskin bertujuan untukmeningkatkan/membuka  akses  pangan keluargamelalui  penjualan  beras  kepada keluarga  penerima  manfaat  dengan  jumlah yang telah ditentukan. 37
Program  raskin  adalah  program nasional  lintas  sektoral  yang  baik  vertical (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah  Daerah)  maupun  horizontal (Lintas  Kemmenterian/Lembaga),  sehingga semua  pihak  yang  berkait  bertanggunng jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan  dan  pencapaian  tujuan  program raskin. 38
Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial  dapat  dikatakan  seseorang,  keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,  kesulitan  atau  gangguan  tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga  tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  jasmani,  rohani  dan  sosial secara  memadai  dan  wajar.  Hambatan, kesulitan  dan  gangguan  tersebut  dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan  dan  perubahan lingkungan  (secara  mendadak)  yang  kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. 39
Program Keluarga Harapan (PKH)
37
http://www.tnp2k.go.id/id, “ Beras Raskin”, hlm.1, diakses 17 Juli 2018 38 http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab- program-raskin/page1, diakses 24 Juli 2018
39 Ambiro Puji Asmaroini, Efektivitas Bantuan Sosial  Bagi  Masyarakat  Kampung  Idiot  Di  Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, hlm. 8
Sejak tahun 2007
Pemerintah Indonesia  telah  melaksanakan  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  serupa telah  dilaksanakan  dan  cukup  berhasil  di beberapa  negara  yang  dikenal  dengan Conditional  Cash  Transfers  (CCT)  atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan  program  Subsidi  Langsung  Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan  daya  belinyapada  saat pemerintah  melakukan  penyesuaian  harga BBM.  PKH  lebih  dimaksudkan  sebagai upaya  membangun  sistem  perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program  serupa  sangat  bermanfaat  terutama bagi  keluarga  dengan  kemiskinan  kronis. Namun tujuan dari PKH untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri merupakan  harapan  jangka  panjang  yang ingin  dicapai.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa tujuan  jangka  panjang  tersebut  sia-sia, namun  tentu  PKH  tidak  bisa  berdiri  sendiri untuk  mencapai  target  tersebut.  Perlu  ada program-program  pengentasan  kemiskinan lainnya yang betul-betul bersifat memberdayakan  agar  kondisi  keberdayaan masyarakat dapat tercapai. 40
Pembangunan  erat  kaitannya  dengan pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  agar terciptannya  sebuah  kesejahteraan.  Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memperhatikan  masalah  kemiskinan,  karena kemiskinan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan  hidup.  Kesejahteraan  masyarakat dapat diukut dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Program  Keluarga  Harapan  atau disingkat  PKH  adalah  salah  satu  dari  sekian program pemerintah dalam mengentas kemiskinan  di  Indonesia  dalam  bentuk bantuan  langsung  tunai  kepada  masyarakat penerima  yang  dikategorikan  sebagai  rumah
40 Syahputra Adisanjaya dll , Program Keluarga  Harapan  (PKH):  Antara  Perlindungan Sosial  dan  Pengentasan  Kemiskinan, Prosiding  KS: Riset & PKM  Volume: 4   ISSN: 2442-4480, hlm. 90
tangga sangat miskin. Program ini boleh juga dikatakan  kalau  terlalu  ekstrim  menjadi “tameng”  kebijakan  populis  pemerintah. PKH  dapat  dikatakan  juga  merupakan senjata  sakti  untuk  menahan  kemarahan rakyat  terhadap  pemerintah  yang  menaikkan harga  BBM  dan  mencabut  subsidi  atasnya. Pemerintah  lalu  menyebutnya  dengan  dana kompensasi BBM. 41
Program  Keluarga  Harapan  adalah salah  satu  program  yang  memberikan bantuan  langsung  tunai  kepada  keluarga sangat  miskin,  jika  mereka  memenuhi persyaratan  yang  terkait  dengan  upaya peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia. Tujuan  umum  PKH  ini  adalah  untuk mengurangi  angka  dan  memutus  rantai kemiskinan,  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia,  serta  merubah  perilaku keluarga  sangat  miskin  yang  relative  kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 42
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) merupakan salah satu program penanggulangan  kemiskinan  yang  masuk kluster  program  perlindungan  dan  bantuan sosial yang ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat  Miskin  (RTSM).  Apabila  dibanding dengan program lain PKH penerima bantuan ditetapkan  berdasarkan  data  BPS  (PPLS) kemudian diverifikasi oleh pendamping PKH baru ditetapkan sebagai calon peserta PKH.
Program  yang  merupakan  kerjasama lintas  kementerian  ini,  pada  tahap  awal pelaksanaan  program  ada  anggapan  bahwa program ini kelanjutan dari program Bantuan Langsung  Tunai  yang  memberikan  bantuan tunai  tanpa  syarat.  Namun  berbeda  dengan BLT,  program  ini  mewajibkan  RTSM  harus memeriksakan  ibu  hamil  dan  balita  ke layanan  kesehatan  seperti  Posyandu  dan Puskesmas  dan  menyekolahkan  anaknya  di sekolah SD dan SMP.
41 Sri  Edi  Swasono, Indonesia  dan  Doktrin Kesejahteraan Sosial. (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005), hlm. 37
42 Kadek  Dina  Indriani, Analisis  Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  di Kecamatan  Buleleng  Tahun  2011-2015, (e-journal Jurusan  Pendidikan  Ekonomi  Vol:  10  No:  2  Tahun: 2017), hlm. 3
Proses dari Program Keluarga
Harapan tidak mempertimbangkan permasalahan  yang  dialami  oleh  setiap individu.  Analisis  masalah  yang  dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya,  hal  ini  terlihat  pada  Program Keluarga  Harapan,  di  mana  program  ini langsung  begerak  pada  bidang  pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan  yang  dialami  individu.  Dalam beberapa  penelitian,  ditemukan  bahwa  PKH ini  telah  memberikan  kemudahan  pada keluarga  miskin  untuk  menyekolahkan anaknya,  meskipun  pada  kenyataannya belum  memberikan  perubahan  penghidupan kepada  keluarga  miskin  tersebut.  Sebagai salah  satu  contoh  dalam  upaya  untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu  untuk  membayar  biaya  sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal. 43
Bantuan  dana  tunai  PKH  diberikan kepada  ibu  atau  perempuan  dewasa  (nenek, bibi  atau  kakak  perempuan)  dan  selanjutnya disebut  Pengurus  Keluarga.  Dana  yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan  ini  bertujuan  meningkatkan kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  penerima bantuan.  Pengecualian  dari  ketentuan  diatas dapat  dilakukan  pada  kondisi  tertentu, misalnya  bila  tidak  ada  perempuan  dewasa dalam  keluarga  maka  dapat d igantikan  oleh kepala  keluarga.  Sebagai  bukti  kepesertaan PKH,  KSM  diberikan  Kartu  Peserta  PKH. Uang  bantuan  dapat  diambil  oleh  Pengurus Keluarga  di  Kantor  Pos  terdekat  dengan membawa  Kartu  Peserta  PKH  dan  tidak dapat  diwakilkan.  Sebagian  peserta  PKH menerima  bantuan  melalui  rekening  bank (BRI).
Rumah tangga masyarakat memegang peranan  penting  dalam  pembangunan  rumah tangga,  dimana  pengeluaran  rumah  tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan  manusia,  seperti  makanan,
43 Syahputra Adisanjaya dll , Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Prosiding KS: Riset & PKM  Volume: 4   ISSN: 2442-4480, hlm. 91
kesehatan  dan  pendidikan.  Kesejahteraan rumah  tangga  ditentukan  oleh  pendapatan. Penduduk  miskin  akan  lebih  banyak  atau bahkan  seluruh  pendapatannya  digunakan untuk  kebutuhan  makanan,  dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan  pendidikan  dan  pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan  pendapatanya.  Pemerintah meluncurkan  program  khusus  yang  diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial  PKH  dirancang  untuk  membantu penduduk  miskin  kluster  terbawah  berupa bantuan bersyarat yang terkait dengan upaya peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia yang terfokus pada pendidikan dan kesehatan.  PKH  ini  dijalankan  sebagai pelaksanaan  dari  UU  No.  40  Tahun  2009 tentang  kesejahteraan  sosial.  Inpres  no.3 tahun  2010  tentang  program  pembangunan yang berkeadilan. Perpres No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan  dan  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang hak asasi manusia. 44
Pemanfaatan Program Keluarga Harapan  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  miskin  di  Indonesia  mampu member konstribusi yang serius dan signifikan  dalam  upaya  membantu  keluarga sangat  miskin,  dengan  adanya  Program Keluarga  Harapan  ini  masalah  pendidikan dasar,  kesehatan  dasar,  bahkan  tingkat penghasilan  keluarga  dapat  diperhatikan, dilihat  dari  penurunan  jumlah  penduduk miskin  sebanyak  32%  dari  pelaksanaan Program  Keluarga  Harapan  di  Indonesia dengan hasil yang didapat demikian pemanfaatan  Program  Keuarga  Harapan penerima bantuan tunai bersyarat ini dijamin kesejahteraannya  dimulai  dari  kesehatan, pendidikan,  biaya  hidup,  ibu  hamil,  anak balita,  anak sekolah,  lansia terlantar, kecacatan,  rastra  (beras  sejahtera),  rumah, KUBE  (Kelompok  Usaha  Bersama),  subsidi gas, subsidi listrik, dan subsidi pupuk dengan
44 Dinas  Sosial. Kajian  Program  Keluarga Harapan. (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Anggaran. 2015)
dipantau pelaksanaanya
oleh
setiap pendamping  untuk  melancarkan  target  dari tujuan  Program  Keluarga  Harapan  dan meminimalisir penyimpangan atau kesalahgunaan  data  yang  diberikan.  Maka dari  itu  kepedulian  dan  prioritas  pemerintah terhadap  arah  dan  sasaran  pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat miskin demi mengentaskan kemiskinan, pemanfaatan program  keluarga  harapan  ini  sangat  baik dan layak untuk berkelanjutan dan berkesinambungan  sesuai  tujuan  PKH  untuk mensejahteraan masyarakat miskin. 45

## Penutup
Pemerintah  dan  masyarakat  haruslah saling  membantu  dan  menjaga  koordinasi agar  terlaksananya  program-program  yang telah  dicanangkan  oleh  pemerintah  desa demi meningkatkan kesejahteraan masyrakatnya agar dapat benar-benar terealisasikan,  karena  suatu  desa  dikatakan makmur dan juga sejahtera ketika masyarakat  yang  ada  di  dalamnya  juga sejahtera.  Pemerintah  masih  perlu  terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan  masyarakat  desanya  karena hingga  saat  ini  masyarakat  masih  belum merasakan  peningkatan  kesejahteraan  yang signifikan. Pembuatan skala prioritas bertujuan  mendapatkan  prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik  yang  digunakan  dalam  membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan.  Menyusun  alternatif  tindakan pemecahan  masalah  yang  layak  dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan  pemecahan  masalah  yang  ada dengan  memperhatikan  potensi  akar  yang layak.  Menetapkan  tindakan  yang  layak, pada  tahapan  ini  pengkajian  dititik  beratkan pada  menentukan  /  memilih  alternatif tindakan maslah yang paling layak digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.  Pada  tahapan ini juga  dikaji  dan  dipilih kegiatan  pembangunan  skala  desa  dan kegiatan pembangunan skala kabupaten.
45 Dinas  Sosial. Pedoman  Umum  Program Keluarga Harapan . (Denpasar: Dinas Sosial. 2015)

## Daftar Pustaka
Adasiha  Arwan  dkk, Pengaruh  Kebijakan Pemerintah
Terhadap Tingkat Kewirausahaan  di  Indonesia  (Studi pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014) , Malang:  Jurnal  Administrasi  Bisnis (JAB) Vol. 60 No. 3 Juli 2018
Arifin  Johan, Etika  Bisnis  Islami Semarang:
Walisongo Press, 2009
Bachtiar Chamsyah, Kemiskinan Sebagai Isu
Global. Artikel . http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac. id
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
2003. Infrastruktur Indonesia;
Sebelum,  Selama  dan  Pasca  Krisis .
Jakarta:  Perum  Percetakan  Negara RI.
Baskoro  Wicaksono, Peran  Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Salak di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padang  Sidimpuan  Tahun  2014 , Hasil Penelitian Jurusan Ilmu
Pemerintahan FISIP  Universitas
Riau, 2014 Berger, PL dan T. Luckmann. 1982. Realitas Konstrukti  Sosial ,  diterjemahkan oleh  Syarwani,  dkk.  Jakarta  Sinar Harapan. 1982 Dahlan  Al  Barry. Kamus  Modern  Bahasa Indonesia . Yogyakarta: Arkola. 1994
Dina  Damayanti, Peran  Pemerintah  Daerah Terhadap  Perkembangan  Koperasi di Kabupaten Kendal, jurnal Majalah  Ilmiah  Inspiratif,  Vol.2
No.2 Januari 2016
Dinas  Sosial. Kajian  Program  Keluarga Harapan. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran. 2015 Dinas  Sosial. Pedoman  Umum  Program Keluarga Harapan . Denpasar: Dinas Sosial. 2015 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan  Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan
Kesejahteraan  Sosial  &  Pekerjaan
Sosial), Bandung: PT Refika Aditama. 2005 Garda  Maeswara, Biografi  Prolitik  Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta: Penerbit Narasi, 2009 Hendro  Darmawan, Kamus  Ilmiah  Populer
Lengkap , Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia, Surabaya:  Mitra  Pelajar, 2005
Horton  dan  Hunt,  lihat  dalam  Damsar,  dan Indrayani, Pengantar Sosiologi
Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2009 http://bulog.go.id/,” Program  Beras  untuk Keluarga Miskin”, hlm..4-6, diakses 17 Juli 2018
http://www.tnp2k.go.id/id,
“ Beras
Raskin”, hlm.1, diakses 17 Juli 2018 http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab- program-raskin/page1,  diakses  24 Juli 2018 Isbandi  Rukminto  Adi. Ilmu  Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar  Pada Pengertian  dan Beberapa  Pokok  Bahasan. Jakarta: FISIP UI Press 2005
Kadek  Dina  Indriani, Analisis  Pemanfaatan Program  Keluarga  Harapan  (Pkh) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin di  Kecamatan  Buleleng  Tahun 2011-2015, (e-journal Jurusan Pendidikan Ekonomi  Vol:  10  No:  2 Tahun: 2017), hlm. 3 Kamus besar,
definisi peran,
dalamwww.artikata.com, diakses pada  tanggal  8  Maret  2015,  pukul 17.00. Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit  dan  Pelaporan  (PEtunnjuk Teksis Operasional), Direktorat Jendral  Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa, 2011 Khairuddin, Sosiologi Keluarga, Yogyakarta: Liberty, 2002
Konsep-dasar-pemerintah-dan- pemerintahan.html,  diakses  pada tanggal  21  April  2015  pukul  19.55 WIB.
M.  Umer  Chapra, Islam  Pembangunan Ekonomi, Jakarta,  Gema  Insani
Press, 2000
Moh. Thahah Hasan, Islami dalam Perspektif Sosio  Kultural, Jakarta:  Lantabora Press, 2005 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk, Pengenalan Ekonomi  Isam, Jakarta:  Kencana,
2006 Nur  Chamid, Jejak  Langkah  Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Nurul  Hak, Ekonomi  Islam  Hukum  Bisnis Syari’ah, Yogyakarta: Teras, 2011 Nurul  Huda,  dkk., Ekonomi  Pembangunan Islam, Jakarta: Kencana, 2015 Rahmaniar dkk, Peran Pemerintah Terhadap Lanjut  Usia  Pada  Panti  Sosial
Tresna  Werdha  Sinta  Rangkang  Di Kota Palangka Raya, IAIN Palangka RayaJurnal Al-Qardh, Vol. 2, No. 4, Desember 2016 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
Sayyid  Qutb, Dirasah  Islamiyah. Kairo:  al- Ma`arif, 1967 Sitti  Mawar, Fungsi  Kebijakan  Ekonomi Pemerintah  Kota  Banda  Aceh
Terhadap Kesejahteraan Masyyarakat Menurut Ibnu Kaldum, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda AcehProdi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016 Sri  Edi  Swasono, Indonesia  dan  Doktrin Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2005 Sulastomo, Sistem Jaminan Nasional:
Mewujudkan Amanat Konsitusi, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011 Syahputra Adisanjaya dll , Program Keluarga  Harapan  (PKH):  Antara Perlindungan Sosial dan
Pengentasan  Kemiskinan, Prosiding
KS:  Riset  &  PKM    Volume:  4 ISSN: 2442-4480,
Syahputra Adisanjaya dll , Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan
Pengentasan Kemiskinan, Prosiding KS: Riset & PKM  Volume: 4
ISSN: 2442-4480
Teori peran menurut Dougherty dan Pritchard,  dalam  www.google.co.id, definisi  peranmenurut  para  ahli, diakses  pada  tanggal  8  Maret  2015, pukul 19.25.
www.menkokesra.go.id., diakses pada
tanggal  21  April  2015  pukul  16.24
WIB.