September 2019

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBERHASILAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BEKAS KAWASAN HUTAN
Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Land redistribution in South Kalimantan Province in 2018 was carried out in 11 districts with  a  commitment  level  of  51.42%.  Hulu  Sungai  Selatan  Regency  is  the  only  district  in  South Kalimantan  Province  that  has  achieved  100%  realization  of  activities.  The  land  came  from  former forest  areas.  This  research  was  conducted  to  identify  and  explain  the  factors  influenced  the successful of land redistribution implementation in Hulu Sungai Selatan Regency. To answer these questions, the researcher developed the framework from theoretical key models for the success of land redistribution by Joyo Winoto and Russell King. The analysis was conducted with qualitative descriptive approach. Research data obtained from the interview and study of related documents. Research  data  were  obtained from  interviews  and  related  study  studies. The  results  showed  that, the  successful  implementation  of  land  redistribution  is  influenced  by  factors:  the  political  will  to form the landreform consideration committee; the ruling elite has no political interest in Landform Land  Object;  and  the  involvement  of  the  regional  government,  HKTI,  and  banks  in  access  reform activities.
Keywords: agrarian reform, redistribution of landreform object from former forest areas, successful land redistribution implementation.
Intisari: Redistribusi  tanah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2018  dilaksanaan  di  11 kabupaten  dengan  tingkat  realisasi  sebesar  51,42%.  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  merupakan satu-satunya  kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang berhasil  mencapai  realisasi  kegiatan sebesar  100%.  Tanah  tersebut  berasal  dari  tanah  bekas  Kawasan  Hutan.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  redistribusi  tanah  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut,  penulis    mengembangkan  model  teori  kunci  keberhasilan  redistribusi  tanah  dari  Joyo Winoto  dan  Russel  King.  Analisis  penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Data  penelitian  diperoleh  dari  wawancara  dan  studi  dokumen  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan  redistribusi  tanah  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor diantaranya adalah adanya political will untuk membentuk Panitia Pertimbangan Landreform; elite penguasa  tidak  memiliki politic  interest terhadap  Tanah  Obyek  Landreform;  dan  keterlibatan pemerintah daerah, HKTI, dan pihak perbankan dalam kegiatan access reform . Kata  kunci :  reforma  agraria,  redistribusi  tanah  bekas  kawasan  hutan,  keberhasilan  redistribusi tanah.

## A. Pendahuluan
Ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang dialami oleh para petani penggarap menyebabkan  sebagian  besar  petani  penggarap  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan melakukan  kegiatan  pertanian  di  dalam  kawasan  hutan.  Konsekwensinya,  petani penggarap  tidak  dapat  sejahtera  karena  mengalami  inaksebilitas  atas  legalitas, permodalan,  bahkan  infrastruktur  terhadap  tanah  garapan  mereka.  Berdasarkan  fakta

## 2 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
tersebut,  pemerintah  merumuskan  kebijakan  reforma  agraria  khususnya  dengan dilaksanakanya kegiatan redistribusi tanah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan  tanah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  para  petani  penggarap.  Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  25  Tahun  2002  menyebutkan  bahwa  tanah negara  yang  diperoleh  dari  tanah  kehutanan  (Kawasan  Hutan)  yang  telah digarap/dikerjakan  oleh  rakyat  dan  telah  dilepaskan  dari  status  kawasan  hutan  oleh instansi  yang  bersangkutan  dapat  dijadikan  Tanah  Objek  Landreform  (TOL)  sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Pada  Tahun  2018,  kegiatan  redistribusi  tanah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan dilaksanaan  dengan  target  13.000  bidang  yang  dilaksanakan  oleh  11  kantor  pertanahan. Per  31  Desember  2018,  hanya  terealisasi  sebesar  51,42%.  Namun,  dari  rerata  capaian tersebut  terdapat  salah  satu  kantor  pertanahan  yang  telah  berhasil  merealisasikan  target sebesar  100%  (1000  bidang),  yaitu  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan. Tanah yang berhasil diredistribusikan tersebut merupakan tanah yang berasal dari bekas kawasan hutan yang telah ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform (TOL) terletak di Desa  Batu  Laki,  Kecamatan  Padang  Batung,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Selain  itu, dalam  kegiatan  ini  juga  dilaksanakan  bina  penerima  tanah  sebagai  bentuk  perwujudan access  reform ,  yaitu  dengan  memberikan  berbagai  sosialisasi  dan  informasi  mengenai legalitas  tanah  bersertipikat,  kesempatan  permodalan  bagi  kegiatan  pertanian,  dan teknologi  pengolahan  tanah.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  kajian penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan  faktor-faktor  apakah  yang  memengaruhi keberhasilan  pelaksanaan  redistribusi  tanah  bekas  kawasan  hutan  di  Desa  Batu  Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  Primer  yang  didapatkan  dari wawancara dengan para informan dan data sekunder yang diambil dari peraturan, buku, dan dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive di mana informan dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  disusun  dari  tugas  dan  tata  kerja  dalam  kegiatan redistribusi tanah.
Keberhasilan  redistribusi  tanah  dapat  dinilai  dari  keberhasilan  dalam  memberikan asset  reform dan access  reform . Asset  reform adalah  penataan  kembali  struktur  pemilikan, penguasaan tanah yang lebih adil melalui redistribusi tanah, termasuk penguatan hak-hak atas  tanah. Access  reform adalah  penataan  penggunaan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih produktif  serta  penataan  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  memungkinkan  petani memperoleh  akses  ke  sumber  ekonomi  agar  dapat  mengembangkan  kapasitas  penerima
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 3
redistribusi  tanah  sebagai  petani.  Untuk  mengungkapkan  keberhasilan  pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki tahun 2018 dalam penelitian ini digunakan  faktor-faktor  yang  dapat  memengaruhi  keberhasilan  pelaksaaan  Reforma Agraria berdasarkan pendapat Joyo Winoto dalam Badan Pertanahan Nasional (2007, 27) dan Russel King dalam Wiradi (2000, 181-182), yaitu:

## 1. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah
Kemauan  politik  di  sini  adalah  kerja  sama  pemerintah  dalam  membuat  ataupun mengubah  regulasi  kebijakan  mengenai  Reforma  Agraria  khususnya  redistribusi  tanah. Pemerintah  harus  berkomitmen  kuat  untuk  melaksanakan  redistribusi  tanah  tersebut. Syahyuti (2004, 94) sependapat dengan pendapat di atas, bahwa kunci pokok pelaksanaan Landreform ada pada politisi, karena permasalahan landreform ada dalam aspek politik.

## 2. Dukungan dari parlemen
Program  Reforma  Agraria  harus  secara  bersama  dibahas  oleh  Presiden  dengan parlemen  agar  dapat  dilaksanakan  secara  komprehensif  dan  terkoordinasikan  dengan baik  di  Tingkat  Nasional.  Sehingga  pada  saat  implementasi  kebijakan  Reforma  Agraria sudah  jelas  payung  hukum,  anggaran  maupun  jangka  waktunya.  Salah  satu  bentuk dukungan  parlemen  adalah  pada  tahap  proses  sudah  disetujuinya  Reforma  Agraria khususnya redistribusi tanah sebagai kegiatan pengusulan Kebijakan Nasional.

## 3. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis
Dikhawatirkan  bila  elit  pemerintahan  merupakan  elit  bisnis  maka  mereka  akan mencari  keuntungan  pribadi  ataupun  golongan  dari  program  Reforma  Agraria  tersebut, sehingga  program  tersebut  tidak  dilaksanakan  secara  sungguh-sungguh  dan  tidak  pro- rakyat (misal korupsi). Elit pemerintahan/birokrasi harus bersih dan jujur. Selain itu, tanah bagi elit bisnis merupakan komoditi yang sangat menggiurkan keuntungannya. Sehingga, pemerintah  di  sini  harus  terpisah  dari  elit  bisnis  agar  arah  kebijakannya  lebih  berpihak kepada masyarakat dari pada menguntungkan sektor privat yang berorientasi pada laba.

## 4. Dukungan angkatan bersenjata
Dukungan  militer  sangat  dibutuhkan  untuk  menjalankan  agenda  landreform. Aparatur  militer  diposisikan  untuk  mendukung  landreform  ini  dengan  asumsi  bahwa pembangunan  memerlukan  stabilitas  politik  (Nurjannah  2014,  198).  Hasil  penelitian Navarro  (2009,  276)  membuktikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  Reforma  Agraria  di  Brasil selama  tahun  1996-2002,  angkatan  bersenjata  merupakan  salah  satu  alat  negara  yang berperan dalam memecah perlawanan sosial dan politik terhadap pelaksanaan redistribusi tanah. Di Indonesia, angkatan bersenjata tersebut dapat berupa Tentara Negara Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
4 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
5. Partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani
Arisaputra  (2013,  188)  menjabarkan  bahwa  perencanaan  Reforma  Agraria  harus disesuaikan dengan  karakteristik  suatu wilayah dengan  melibatkan masukan stakeholders di  wilayah  mana  akan  dilaksanakan  program,  karena  mereka  lebih  mengerti  dengan kondisi  wilayah  mereka  sehingga  kegiatannya  lebih  fokus  dengan  permasalahan  yang dihadapi  daerah  tersebut.  Keberhasilan  pelaksanaan  Reforma  Agraria  akan  sangat ditentukan oleh kerja sama yang sinergis antar semua komponen pemerintah, dari pusat hingga daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dipastikan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  terutama  redistribusi  tanah  ini  agar disosialisasikan  dan  dikomunikasikan  dengan  para  pihak  terutama  Pemerintah  Daerah agar  dapat  dipahami  dan  kemudian  dijalankan  secara  efektif  sebagai  agenda  bersama. Reforma  Agraria  tidak  akan  berhasil  jika  tidak  diikuti  pendanaan  yang  memadai  untuk modal, ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjang, pemakaian teknologi tepat guna, dan  pelatihan  bagi  mereka yang mendapatkan  program Reforma  Agraria.  Nurdin  (2015) berpendapat  bahwa  keterlibatan  Organisasi  Rakyat/Tani  ini  untuk  menjamin  kepastian bahwa  subjek  utama  penerima  tanah  dalam  pelaksanaan  Reforma  Agraria adalah  petani miskin,  buruh  tani  tanpa  pembedaan  laki-laki  dan  perempuan.  Pelaksanaan  pembaruan agraria  tanpa  melibatkan  organisasi  rakyat  maka  tujuan-tujuan  dari  Pembaruan  Agraria tidak  akan  tercapai  dan  bahkan  mengalami  kegagalan  karena  dikhawatirkan  tidak  tepat sasaran.

## 6. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap
Posterman  dalam  Syahyuti  (2004,  97)  menjabarkan  bahwa  ketersediaan  data  yang lengkap  juga  merupakan  kebutuhan  yang  pokok  untuk  dapat  merumuskan  program tersebut  agar  lebih  tepat  sasaran  (siapa yang  harus  menerima  lahan  hasil  landreform,  di mana  harus  diselenggarakan,  berapa  tanah  yang  harus  diberikan  kepada  penerima,  apa jenis  tanah  yang  menjadi  objeknya,  berapa  biaya  yang  harus  dikeluarkan,  apakah penerima harus membayar, siapa saja yang berperan serta, dan pada level pemerintahan yang  mana  yang  bertanggung  jawab  dan  memonitor).  Seluruh  pertanyaan  ini  baru  bisa dijawab jika tersedia data yang lengkap.

## 7. Persiapan yang matang dan bertahap
Landreform  perlu  direncanakan,  diselenggarakan  dan  dikendalikan  secara  cermat dan matang dan sesuai dengan tahapannya baik dalam konteks asset reform maupun access reform .  Pada asset  reform terutama  pada  tahapan  usulan  penegasan TOL, dan pada  a ccess reform (bina  penerima  tanah)  yang  merupakan  komponen  kegiatan  yang  bersifat  multi- sektoral,  maka  merupakan  suatu  keharusan  koordinasi  secara  intensif  dan  kontributif
serta  bersinergi  satu  sama  lain  dari  segenap  pihak  yang  terkait  baik  internal  maupun eksternal dalam kegiatan ini.

## B. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah

## 1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan
Pelaksanaan  redistribusi  tanah  pada  tahun  2018  di  Desa  Batu  Laki,  Kecamatan Padang  Batung,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Lokasi  ini  dipilih  karena  pada  tahun 2017  telah  dilepaskan  statusnya  dari  kawasan  hutan  Padang  Batung  I  dan  II  seluas 1.569,01  Ha  (terletak  di  Desa  Batu  Laki  seluas  1540,51  Ha  (98,18%)  dan  Desa  Malilingin seluas  28,5  Ha  (1,82%)).  Dari  1.569,01  Ha  Tanah  Negara  Bekas  Kawasan  Hutan  tersebut, 138,51 Ha-nya merupakan tanah kritis dan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan tanah  pertanian.  Sehingga,  tanah  bekas kawasan  hutan di  Desa Batu Laki  yang dapat  di usulkan untuk ditegaskan menjadi Tanah Objek Landreform hanya seluas 1337 Ha. Oleh karena  terdapat  sedikit  masalah  pada  anggaran,  redistribusi  tanah  tahun  2018  di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya dapat dilaksanakan pada 1.000 (seribu) bidang saja yaitu  dengan  luas  464,8 Ha.  Bidang-bidang  sisanya  (872,2  Ha)  akan  diredistribusikan Tahun Anggaran 2019 dan seterusnya. Alasan lainnya yaitu, antusiasme masyarakat Desa Batu  Laki  terhadap  redistribusi  tanah  besar,  mereka  menginginkan  tanah  mereka  untuk disertipikatkan  karena  mereka  trauma  tanah  mereka  suatu  saat  nanti  akan  dijadikan kawasan  hutan  lagi.  Tahapan  pelaksanaan  kegiatan  redistribusi  tanah  bekas  kawasan hutan di Desa Batu Laki sebagai berikut:
a. Pra-Redistribusi Tanah
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  SK.435/Menhut-II/2009  tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar wilayah Desa Batu Laki berada di dalam Kawasan Hutan Padang Batung I dan II, sedangkan berdasarkan penggunaan lahannya, sebagian besar masuk dalam areal konsesi  areal  IUPHHK-HTI  PT.  Dwima  Intiga.  Akan  tetapi,  pada  saat  proses  maupun pasca penunjukan kawasan hutan tersebut tidak ada konfirmasi atau setidaknya informasi kepada  masyarakat  maupun  aparat  Desa  Batu  Laki  sehingga  mereka  tidak  mengetahui bahwa wilayahnya telah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Padahal, masyarakat Desa Batu Laki secara  de  facto telah  menguasai,  menggunakan,  dan  memanfaatkan  tanah  secara turun-temurun sejak tahun 1940-an dengan menggunakan sistem bercocok tanam ladang berpindah.  Penunjukan  Desa  Batu  Laki  sebagai  kawasan  hutan  tersebut    menyebabkan program-program  pembangunan  dari  pemerintah  (misalnya  pengaspalan  jalan,
6 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
pembangunan sarana prasarana, fasilitas umum, bantuan sarana prasarana pertanian dll) tidak bisa menjangkau lokasi tersebut.
Kepala  Desa  Batu  Laki  kemudian  menyatakan  keberatannya  melalui  surat  kepada Kementerian  Kehutanan  bahwa  wilayah Desa  Batu  Laki dijadikan  status  kawasan  hutan dan  adanya  izin  IUPHHK-HTI  PT.  Dwima  Intiga  tersebut.  Akan  tetapi,  penyampaian tidak  membuahkan  hasil.  Pada  tahun  2014  terbit  Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Kehutanan,  Menteri  Pekerjaan  Umum,  dan  Kepala  BPN  RI,  Nomor  79 Tahun 2014,  Nomor  PB.3/Menhut-11/2014,  Nomor  17/PRT/M/2014,  Nomor 8/SKB/X/2014, tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  yang  Berada  dalam  Kawasan  Hutan (Perber  4  menteri).  Kemudian  Perber  4  menteri  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Bupati dengan membentuk Tim IP4T Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melihat adanya peluang, Kepala  Desa  Batu  Laki  mengusulkan  wilayahnya  yang  termasuk  Kawasan  Hutan  untuk dikeluarkan  dari  status  Kawasan  Kehutanan.  Kegiatan  IP4T  tersebut  dilaksanakan  akhir tahun 2015 hingga tahun 2016.
Pemerintah  Desa  Batu  Laki  menginginkan  agar  hasil  IP4T  segera  ditindaklanjuti. Sehingga  pada  tanggal  15  November  2016  Kepala  Desa  mengusulkan  kembali  melalui surat  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  agar  mengeluarkan ( enclave ) Desa Batu Laki dari status kawasan hutan. Surat tersebut langsung ditembuskan ke  Presiden  sehingga  mendapat  perhatian  khusus  dan  segera  mendapat  tanggapan  dan tindak  lanjut.  Kemudian  surat  tersebut  mendapat  balasan  dari  Direktorat  Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan  memberikan  saran  kepada  Pemerintah  Desa  Batu  Laki  untuk  menghubungi  Balai Pemantapan  Kawasan  Hutan  (BPKH)  Wilayah  V  agar  dapat  dilakukan  penataan  batas kawasan hutan pada lokasi yang diusulkan. Dasar mekanisme pelepasan kawasan hutan yang disarankan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tersebut adalah  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.44/Menhut-II/2012  tentang  Pengukuhan Kawasan  Hutan  juncto  P.62/Menhut-II/2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
BPKH  Wilayah  V  kemudian  melaksanakan  tata  batas  diawali  dengan  membentuk tim  Tata  Batas Enclave Kawasan  Hutan  Padang  Batung  I  dan  II  yang  terdiri  dari  unsur BPKH  Wilayah  V  selaku  ketua  merangkap  anggota,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Kalimantan  Selatan  selaku  sekretaris  merangkap  anggota,  Badan  Perencanaan Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan, Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,  Sekretariat Daerah  Kabupaten  Hulu Sungai  Selatan,  Balai  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Wilayah  IX,  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Lindung  Hulu  Sungai,  dan  Camat  Padang  Batung  sebagai  anggota.  Kegiatan
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 7
selanjutnya  yiatu  sosialisasi  Rencana  Tata  Batas Enclave .  Pelaksanaan  Tata  Batas Enclave Hasil Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga di Desa Batu Laki dilaksanakan  selama  7  (tujuh)  hari,  di  mulai  dari  tanggal  13  Maret  sampai  dengan  19 Maret 2017. Hasil Tata Batas Enclave dari Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak- Hak Pihak Ketiga di Desa Batu Laki tersebut adalah:
1) Panjang batas 25.237,61 meter;
2) Luas hasil tata batas yaitu 1.569,01 Ha;
3) Jumlah pal batas yang dipasang sebanyak 248 buah; dan
4) Jumlah papan pengumuman yang dipasang sebanyak 25 buah.
Hasil  kegiatan  penataan  batas  tersebut  dituangkan  dalam  Berita  Acara  dan  Peta Tata  Batas Enclave Kawasan  Hutan  Padang  Batung  I  dan  II  yang  telah  disahkan  dan ditandatangani  oleh  Direktur  Jenderal  Planologi  Kehutanan  an.  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  pada  tanggal  28  April  2017.  Berita  Acara  dan  Peta  Tata  Batas tersebut sekaligus sebagai dasar pelepasan kawasan hutan di DesaBatu Laki.

## b. Redistribusi Tanah
Penyelenggara  utama  kegiatan  redistribusi  tanah  yaitu  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional.  Kegiatan  Redistribusi  Tanah  Objek  Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dilaksanakan secara bersama, yaitu antara Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan.  Fungsi  utama  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Kalimantan Selatan  adalah  koordinasi,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  (termasuk monitoring dan evaluasi), sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah  pelaksana di  lapangan.  Adapun  tahapan kegiatan  redistribusi  tanah  dimulai  dari penyuluhan sampai dengan penyerahan sertipikat adalah sebagai berikut.
1) Penyuluhan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  dan  Kepala  Desa  Batu  Laki,  antusiasme  calon  Penerima Redistribusi TOL untuk mengikuti penyuluhan tersebut cukup besar, ditandai dengan banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti penyuluhan tersebut yaitu sekitar 700 orang  (dibagi  dalam  8  kali  pertemuan,  dan  setiap  kali  pertemuan  di  bagi  menjadi  2 tempat  penyuluhan).  Bapak  Frankie  Hutapea  (Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode saat ini)  maupun Bapak Syamsu Wijana (Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  pada  saat  terjadinya  redistribusi  tanah tahun  2018)  berpendapat  bahwa  tahap  sosialisasi  memegang  peranan  penting  dalam mencapai  keberhasilan  redistribusi  tanah.  Maka  dari  itu,  perlu  mengoptimalkan sosialisasi  yaitu  dengan  PROLING  (Propaganda  Keliling)  yang  mensosialisasikan
8 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
pensertipikatan  tanah  dengan  cara  mengunjungi  langsung  masyarakat  dan membagikan  brosur  sekaligus  berdialog  di  lokasi  redistribusi  tanah.  PROLING tersebut  menargetkan  tempat  yang  ramai,  misalnya  di  tempat  pengajian,  warung makan,  jalan  menuju  lahan  pertanian,  pasar,  perkumpulan  desa,  wisuda  anak-anak, pameran pembangunan, bahkan iklan lewat radio.
2) Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai  Selatan  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi  subjek  dan  objek  landreform dilaksanakan  selama  4  hari  dari  tangga  21-24  April  2018.  Hasilnya  menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) Mata Pencaharian Subjek Calon Penerima Tanah seperti yang diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Mata Pencaharian Subjek Calon Penerima Tanah
No Pekerjaan Jumlah (Orang) 1 Petani/Pekebun 330 2 Pengurus Rumah Tangga 105 3 Pedagang 3 4 Karyawan Swasta 2 5 Tidak Bekerja 14 6 Tukang Batu 1 7 Wiraswasta 17 8 Mahasiswa 1 9 Pelajar 9 7 Tanpa Keterangan 22 Jumlah 504
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019
Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa subjek calon penerima tanah yang bermata  pencaharian  sebagai  petani/pekebun  sebanyak  330  orang.  Subjek  calon penerima tanah yang bermata pencaharian selain petan/pekebun sebanyak 174 orang. Menurut  keterangan  dari  Kepala  Sub  Seksi  Landreform  dan  Konsolidasi  Tanah  dan Kepala  Desa  Batu  Laki,  beberapa  orang  mempunyai  pekerjaan  sampingan  misalnya pemecah batu split dan pedagang. Banyaknya calon penerima yang bermatapencaharian selain petani dikarenakan masyarakat tidak mau mencantumkan pekerjaan  petani  di  Kartu  Tanda  Penduduk  serta  enggan  mengurus  perubahan pekerjaannya.  Para  isteri  petani/pekebun  juga  lebih  nyaman  bila  pekerjaan  mereka dicantumkan  sebagai  pengurus  rumah  tangga.  Padahal,  pekerjaan  utama  mereka sebenarnya  adalah  bertani.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  Surat  Keterangan  Mata
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 9
Pencaharian  yang  dibuat  oleh  Kepala  Desa  Batu  Laki,  yang  menerangkan  bahwa pekerjaan utama subjek calon penerima tanah tersebut adalah petani/pekebun.
Calon  objek  redistribusi  tanah  secara  fisik  tanah  harus  merupakan  tanah pertanian  baik  dari  segi  penggunaan  saat  sekarang  maupun  dari  arahan  fungsi Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW).  Berdasarkan  hasil  inventarisasi  dan identifikasi,  penggunaan  tanah  di  Desa  Batu  Laki  yaitu  perkebunan/pertanian  telah sesuai  dengan  arahan  fungsi  tata  ruangnya  yaitu  perkebunan  (berdasarkan  RTRW Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  tahun  2013-2032).  Pada  tahapan  ini  petugas inventarisasi dan identifikasi telah memastikan bahwa:
a) Calon Tanah Objek Landreform merupakan Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan (benar-benar telah berada di luar areal kawasan hutan)
b) Tidak  dipergunakan  dan/atau  dicadangkan  untuk  kepentingan  lain  oleh Pemerintah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  termasuk  untuk  izin  lokasi,  izin pertambangan.
Tahapan  inventarisasi  dan  identifikasi  subjek  dan  objek  Tanah  Objek Landreform  memiliki  peran  besar  terhadap  keberhasilan  redistribusi  tanah  dalam menyediakan data yang valid.
3) Seleksi Calon Penerima Redistribusi TOL
Seleksi  calon  penerima  redistribusi  TOL  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 oleh Tim Seleksi Calon Penerima Redistribusi  Tanah.  Adapun  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  penerima tanah adalah sebagai berikut.
a) Warga Negara Indonesia.
b) Bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Padang  Batung  atau  di  kecamatan  yang berbatasan  langsung  dengan  tempat  letak  tanah  yang  bersangkutan.  Hasilnya adalah  petani  penggarap  calon  penerima  tanah  redistribusi,  sebanyak  504  orang (100%) merupakan warga Desa Batu Laki.
c) Berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.
d) Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Laki. Hal ini juga dibuktikan dengan Surat Izin Menggarap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Laki.
e) Bukan  berprofesi  sebagai  PNS,  anggota  TNI/POLRI,  Pegawai  BUMN/BUMD, Dokter,  Pengacara/Advokat,  Anggota  DPR/DPRD.  Dibuktikan  dengan  Surat Keterangan Mata Pencaharian.

## 10 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
Luas  penguasaan  tanah  pertanian  yang  akan  diberikan  hak  miliknya  melalui redistribusi  TOL  tersebut  tidak  melebihi  5  Ha,  dengan  ketentuan  keseluruhan  tanah yang  dimiliki  tidak  melebihi  batas  maksimum  kepemilikan  tanah  pertanian.  Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Pengendalian  Penguasaan  Lahan  Pertanian, batas maksimum kepemilikan tanah pertanian pada kawasan tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) Ha.
4) Pengukuran dan Pemetaan Keliling dan/atau Bidang Tanah
Pengukuran  dan  pemetaan keliling  dan bidang  tanah  dilaksanakan  oleh  Satgas Pengukuran  dan  Pemetaan  yaitu  4  (empat)  orang  Satgas  Pengukuran  dan  Pemetaan dibantu oleh 5 (lima) orang pembantu ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai  Selatan  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Hasil  akhir kegiatan ini adalah Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur.
Jumlah  penggarap  sebagai  calon  peserta  redistribusi  tanah  ini  adalah  sebanyak 504  orang  (366  KK)  dengan  jumlah  bidang  tanah  yakni  1000  bidang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  penggarap  yang  menguasai  lebih  dari  1  (satu)  bidang tanah.  Bila  dirata-ratakan  1  (satu)  orang  memiliki  2  (dua)  bidang  tanah  atau  1  (satu) KK memiliki 2-3 bidang tanah. Klasifikasi luasan bidang tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 2. Klasifikasi Jumlah Bidang Tanah Menurut Luas No Luasan (M 2 ) Jumlah Bidang Persentase (%) 1 804 - 1000 3 0,3% 2 1001 - 2000 15 1,5% 3 2001 - 3000 260 26,0% 4 3001 - 4000 359 35,9% 5 4001 - 5000 125 12,5% 6 5001 - 6000 81 8,1% 7 6001 - 7000 19 1,9% 8 7001 - 8000 12 1,2% 9 8001 - 9000 12 1,2% 10 9001 - 10000 19 1,9% 11 10001 - 11000 19 1,9% 12 11001 - 12000 18 1,8% 13 12001 - 13000 13 1,3% 14 13001 - 14000 9 0,9% 15 14001 - 15000 5 0,5% 16 15001 - 16000 9 0,9% 17 16001 - 17000 6 0,6% Bersambung...
18 17001 - 18000 7 0,7% 19 18001 - 19000 4 0,4% 20 19001 - 19.973 5 0,5% Jumlah 1000 100,0% Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019

## 5) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform
Redistribusi  tanah  merupakan  kegiatan  yang  bersifat  multisektoral  sehingga membutuhkan  koordinasi  dari stakeholders dalam  pelaksanaannya.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Bupati  Hulu  Sungai  Selatan  yang  pada  saat  itu  dijabat  oleh Pj.  Bupati  Hulu  Sungai  Selatan,  Drs.  H.  Dahnial  Kifli,  M.A.P  sangat  mendukung program  redistribusi  tanah  dengan  membentuk  Panitia  Pertimbangan  Landreform (PPL)  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  melalui  Surat  Keputusan  Bupati  Hulu  Sungai Selatan  Nomor  188.45/308/KUM/2018  tanggal  18  Juli  2018  tentang  Pembentukan Panitia  Pertimbangan  Landreform  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan.  Susunan keanggotaan  Panitia  Pertimbangan  Landreform  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan adalah Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sedangkan anggota Panitia Pertimbangan Landreform tersebut terdiri dari:
a) Komandan Komando Distrik Militer 1003 Kandangan,
b) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
c) Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
d) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
e) Kepala  Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Pemukiman  dan  Lingkungan  Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
f) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
g) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
h) Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
i) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
j) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
k) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
l) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
m) Ketua  Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia  (HKTI)  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan.
Tahun  2018  merupakan  tahun  pertama  kalinya  Panitia  Pertimbangan Landreform  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  dibentuk.  Selain  itu,  merupakan  satu-

## 12 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
satunya  di  antara  kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  dalam  hal menegaskan TOL menggunakan Sidang PPL. Hal tersebut terjadi berkat dorongan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat itu dijabat oleh Bapak  Syamsu  Wijana,  yang  mempunyai  pemahaman  yang  baik  tentang  landreform dan  keseriusan  dalam  melaksanakannya,  serta  komunikasi  yang  baik  antara  Kantor Pertanahan dan  para stakeholder (utamanya  bupati)  sehingga  penjelasan  bahwa  harus dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan disambut positif oleh bupati.
Sepuluh  kabupaten  lainnya  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  juga melaksanakan  redistribusi  tanah  Tahun  2018  menggunakan  Rekomendasi  Bupati untuk  menegaskan  tanah  negara  menjadi  TOL.  Hal  ini  dikarenakan  masing-masing kabupaten  tersebut  belum  pernah  dibentuk  Panitia  Pertimbangan  Landreform Kabupaten.  Selain  itu  mereka  beranggapan  bahwa  dengan  menggunakan Rekomendasi  Bupati  saja  sudah  cukup.  Padahal  peran  Panitia  Pertimbangan Landreform  tersebut  sangat  vital,  dengan  dibentuknya  Panitia  Pertimbangan Landreform  adalah  untuk  mewujudkan  kerja  sama/koordinasi  dalam  bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah (Luthfi 2018, 153).
PPL  mengadakan  sidang  untuk  membahas  masalah-masalah  yang  berkenaan dengan  pelaksanaan  landreform  di  daerahnya  dalam  rangka  memberikan  saran  dan pertimbangan  sesuai  kewenangannya.  Sidang  PPL  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan Tahun  2018  dilaksanakan  oleh  PPL  beserta  Camat  Padang  Batung  dan  Kepala  Desa Batu Laki pada tanggal 03 September 2018 bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Materi Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 meliputi:
a) Uraian data objek dan subjek
b) Riwayat Tanah
c) Analisa Penggunaan dan Rencana Peruntukan
d) Analisa Pemberian Hak
e) Pembiayaan dan Pelaporan
Hasil  Sidang  Panitia  Pertimbangan  Landreform  tersebut  dituangkan  dalam Berita  Acara  Sidang  Panitia  Pertimbangan  Landreform  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform menurut penulis menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah.  Pada Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tersebut terjadi proses politik, mempertemukan antara berbagai stakeholder terkait dan meyakinkan mereka bahwa redistribusi tanah ini penting dan bukan hanya
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 13
program  intern  dari  Kementerian  ATR/BPN  tetapi  juga  memerlukan  peran  aktif Pemerintah Daerah serta HKTI.

## 6) Usulan Penegasan TOL
Setelah  melakukan  sidang  PPL  maka  pada  tanggal  05  September  2018,  Surat Usulan Penegasan TOL disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
7) Penelitian Lapang
Penelitian  lapang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  lokasi  yang  diusulkan benar- benar dalam kondisi “ clean and clear ”. Hasil penelitian lapang dibuatkan dalam Berita  Acara  Penelitian  Lapang  dan  menjadi  dasar  penyusunan  Risalah  Pengolahan Data oleh Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan
8) Penegasan Tanah Objek Landreform
Berdasarkan RPD Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Kalimantan  Selatan  menerbitkan  Surat  Keputusan Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Selatan Nomor 107/KEP-400.14/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan dilampiri peta keliling.
9) Penerbitan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah
Surat  Keputusan Redistribusi  Tanah  Objek  Landreform  diterbitkan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  berdasarkan  Surat  Keputusan Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Selatan Nomor 107/KEP-400.14/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan.  Rekapitulasi  Surat  Keputusan  Redistribusi  Tanah  Objek Landreform tersebut terangkum dalam tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Rekapitulasi Surat Keputusan Redistribusi TOL
No Surat Keputusan Nomor Tanggal Jumlah Bidang Luas (Ha) 1 HM SK. 77/HM/2018 15/10/2018 483 161,45 2 HM SK. 78/HM/2018 01/11/2018 191 67,62 3 HM SK. 79/HM/2018 01/11/2018 170 158,7 4 HM SK. 80/HM/2018 06/11/2018 101 44,12 5 HM SK. 88/HM/2018 09/12/2018 54 32,48 6 HM SK. 89/HM/2018 10/12/2018 1 0,41 Jumlah 1000 464,78
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019

## 14 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
Pada  Surat  Keputusan  Redistribusi  Tanah  Objek  Landreform  di  atas mencantumkan beberapa syarat dan kewajiban penerima tanah redistribusi, yakni:
a) Membayar  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  sesuai ketentuan yang berlaku;
b) Memasang dan memelihara tanda batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c) Mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  pada  Kantor  Pertanahan  untuk  memperoleh tanda bukti/sertipikat hak milik selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya surat keputusan tersebut;
d) Menjadi  anggota  Kelompok  Tani  atau  koperasi  di  daerah  letak  tanahnya  dan mengerjakan tanahnya secara aktif untuk meningkatkan produktivitas tanahnya;
e) Dilarang  mengalihkan  hak  atas  tanah  dimaksud  baik  sebagian  atau  seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan  alasan  yang  dapat  diterima  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Syarat adanya  biaya  BPHTB adalah  salah  satu  faktor  utama  penghambat  minat masyarakat  dalam  mengikuti  redistribusi  tanah.  Meskipun  dalam  redistribusi  tanah telah  diberi  kelonggaran  dalam  hal  pembayaran  BPHTB  dapat  ditunda  dengan mengisi  surat  pernyataan BPHTB  terutang. Namun, dikarenakan  bentuknya  terutang maka  tetap  menjadi  beban  bagi  penerima  tanah  tersebut.  Maka  dari  itu,  Bupati Hulu Sungai  Selatan  memberikan  pengurangan  pembayaran  BPHTB  sebesar  50%  untuk bidang-bidang tanah hasil Pendaftaran Tanah secara sistematik dengan mengeluarkan Peraturan  Bupati  Hulu  Sungai  Selatan  Nomor  34  Tahun  2018.  Antusiasme  peserta redistribusi tanah untuk mengikuti redistribusi tanah pun bertambah besar. Selain itu, pendapatan  daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  juga  akan  bertambah  atas terbayarnya BPHTB tersebut.
Kewajiban  lain  yang  dibebankan  kepada  penerima  tanah  redistribusi  adalah menjadi anggota kelompok tani. Petani penerima redistribusi tanah di Desa Batu Laki kemudian  membentuk  4  kelompok  tani.  Sebenarnya  sebelum  dilaksanakan redistribusi tanah tahun 2018, di Desa Batu Laki telah terbentuk kelompok tani dengan anggota masyarakat Desa Batu Laki baik di dalam maupun di luar lokasi redistribusi tanah. Adanya Kelompok tani memudahkan petani untuk memperoleh informasi yang berkaitan  dengan  usaha  pertaniannya,  menampung  serta  memberi  solusi  berbagai permasalahan yang dihadapi petani dalam usaha pertaniannya, baik mengenai hama, bibit, harga jual, produksi, pemasaran, maupun modal.
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 15

## 10) Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
Jumlah  penerbitan  Pembukuan  Hak  dan  Penerbitan  Sertipikat  telah  mencapai 100% atau 1.000 bidang tanah pada bulan Desember 2018. Pelarangan pemindahan hak sebagaimana telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Dalam Rangka  Redistribusi  Tanah  Objek  Landreform,  dicantumkan  kembali  dalam  kolom penunjuk dalam Buku Tanah dan sertipikat sebagai berikut.
Gambar 1. Pelarangan mengalihkan Hak atas tanah pada kolom penunjuk sertipikat hasil redistribusi tanah tahun 2018
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2019

## 11) Penyerahan Sertipikat
Penyerahan sertipikat hasil redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan  bersamaan  dengan  Bina  Penerima  Tanah  yaitu  pada  hari  Kamis,  22 November  2018.  Sebanyak  500  sertipikat  Hak  Milik  diserahkan  secara  langsung kepada  pemegang  haknya.  Sisanya  diberikan  pertengahan  bulan  Desember  2018  di bertempat di Kantor Desa Batu Laki. Sebelum sertipikat tersebut diserahkan, terlebih dahulu  diadakan  sosialisasi  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan dengan  Tema  Pemasangan  Patok  Batas  Bidang  Tanah.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengingatkan  pemegang  hak  bahwa  mereka  mempunyai  kewajiban  untuk memelihara batas bidang tanah untuk mencegah sengketa tanah.
c. Pasca Redistribusi Tanah
Kegiatan  pasca  redistribusi  tanah  diwujudkan  dalam  bentuk  bina  penerima  tanah. Bina  penerima  tanah  bertujuan  agar  penerima  tanah  dapat  memanfaatkan  tanah  yang

## 16 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
diterima  seoptimal  mungkin  sehingga  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  taraf  hidup subjek penerima redistribusi tanah.
Kegiatan  bina  penerima  tanah  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Hulu  Sungai  Selatan  melalui  koordinasi  lintas  sektor,  baik  dengan  Dinas  Pertanian, Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia  (HKTI)  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan,  maupun dengan  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Kantor  Cabang  Kandangan,  dalam  rangka memfasilitasi penyediaan akses terhadap peningkatan kapasitas penerima tanah dan akses terhadap sumber-sumber produksi.
Acara  Bina  Penerima  tanah  sekaligus  penyerahan  sertipikat  dilaksanakan  di  Aula Kantor Kecamatan Padang Batu pada hari Kamis tanggal 22 November 2018.  Pada acara ini  dilakukan  3  (tiga)  kegiatan access  reform yaitu pertama ,  penyuluhan  dan  pembinaan tentang cara bercocok tanam yang benar dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai  Selatan  sehingga  masyarakat  dapat  memanfaatkan  tanahnya  dengan  baik  dan menghindari  cara  bercocok  tanam  dengan  cara  ladang  berpindah. Kedu a,  sosialisasi tentang  Ramuan  Obat  Tanaman  (ROTAN)  dilakukan  oleh  Himpunan  Kerukunan  Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  ROTAN (Ramuan Organik Tanaman) yaitu  suatu  ramuan  fermentasi  yang  berasal  dari  buah-buahan dan  sayuran  yang  ada  di lingkungan sekitar sebagai pupuk organik cair yang bisa di aplikasikan ke berbagai jenis tanaman untuk menjaga kesuburan tanaman. Hal ini sangat membantu para petani dalam menghemat pengeluaran untuk pupuk tanaman .  Ketiga , sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan. Sosialisasi ini bertujuan agar petani penerima redistribusi tanah dapat memperoleh modal untuk  mengembangkan  usaha  pertanian  dengan  bunga  yang  relatif  kecil.  Sampai  saat peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beliau,  belum  ada  satu  orang  pun  peserta redistribusi  tanah  yang  mengajukan  kredit  tersebut  ke  Bank  Rakyat  Indonesia  Kantor Cabang Kandangan.
2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Redistribusi Tanah

## a. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat
Pada  tahap  pelepasan  kawasan  hutan,  keputusan  untuk  bersedia  mengeluarkan lokasi Desa Batu Laki dari kawasan hutan adalah bukti bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Tim Tata Batas lengkap terdiri unsur pemerintah pusat hingga kecamatan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan  Reforma  Agraria,  ditandai  dengan  kesungguhan  Tim  Tata  Batas  dibantu oleh  aparat  dan  masyarakat  Desa  Batu  Laki  untuk  melakukan  Tata  Batas Enclave Hasil Inventarisasi,  Identifikasi  dan  Penyelesaian  Hak-hak  Pihak  Ketiga  di  Desa  Batu  Laki.
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 17
Komitmen  yang  kuat  dari  Pemerintah  Desa  Batu  Laki  tergambar  pada  beberapa  kali Pemerintah  Desa  Batu  Laki  mengusulkan  agar  lokasi  tersebut  dikeluarkan  dari  status kawasan  hutan.  Kemauan  politik  serta  komitmen  tersebut  juga  ditunjukkan  oleh  Bupati dengan  dibentuknya  Panitia  Pertimbangan  Landreform  (PPL)  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan,  para stakeholder yang  menjadi  anggota  Panitia  Landreform  dengan  mengikuti serta  berperan  aktif  selama  sidang  Panitia  Pertimbangan  Landreform.  Kemauan  politik dan  komitmen  dari  Pemerintah  Daerah  juga  terlihat  pada  kebijakan  keringanan pengenaan  BPHTB  sebesar  50%  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Peraturan  Bupati  Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2018.
Penyelenggaraan  kegiatan  bina  penerima  tanah  ini  juga  mengindikasikan  bahwa adanya  kemauan  yang  kuat  dari  para stakeholders sehingga  kegiatan  tersebut  terlaksana dengan  baik.  Kantor  Pertanahan  dalam  hal  ini  sebagai  fasilitator  sungguh-sungguh mengupayakan  agar  dapat  terlaksananya  kegiatan  bina  penerima  tanah  tersebut  dan mendapat respons positif dari Pemerintah Daerah dan HKTI.
b. Elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis
Yang  dimaksud elite pemerintahan/birokrasi  di  sini  adalah  para  pemangku kepentingan  yang  duduk  di  pemerintahan  daerah.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  para stakeholder mengaku  tidak  mempunyai  kepentingan  yang  bersifat  komersial  terhadap pelepasan  kawasan  hutan  maupun  pada  saat  usulan  penegasan  menjadi  TOL.  Mereka mengaku  tidak  ada  tendensi  bisnis  dari  para stakeholder ,  murni  untuk  masyarakat  dan semuanya dikembalikan ke masyarakat Desa Batu Laki melalui redistribusi tanah dengan dilepaskannya Desa Batu Laki dari status kawasan hutan disertai dengan dikeluarkannya areal  izin  IUPHHK-HTI  PT.  Dwima  Intiga  yang  berada  di  Desa  Batu  Laki  maka membuktikan  bahwa  elite  pemerintah  mengedepankan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Batu Laki. Padahal, terdapat kemungkinan mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih  besar  bila  wilayah  tersebut  diteruskan  diberikan  izin  IUPHHK-HTI  atau  izin pemanfaatan lainnya kepada perusahaan swasta yang bersifat komersial.

## c. Dukungan angkatan bersenjata
Angkatan  bersenjata  (dalam  hal  ini  adalah  adalah  Tentara  Nasional  Indonesia/TNI dan  Kepolisian)  diposisikan  untuk  mendukung  landreform  dengan  asumsi  bahwa pembangunan memerlukan stabilitas politik. Wilayah Desa Batu Laki meskipun ditunjuk sebagai kawasan hutan tetapi tidak ada perlawanan dari masyarakat yang bersifat anarkis (situasi tetap kondusif). Perlawanan dilakukan secara resmi melalui jalur birokrasi sesuai dengan  peraturan.  Dukungan  TNI  dan  kepolisian  dalam  kegiatan  redistribusi  tanah  di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 yaitu ditandai dengan Komandan Komando

## 18 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
Distrik  Militer  1003  Kandangan  serta  Kepala  Kepolisian  Resor  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan menjadi anggota PPL dan aktif dalam Sidang PPL.
d. Partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani
Partisipasi stakeholder terwujud dalam Pelepasan Kawasan Hutan dan Sidang Panitia Pertimbangan  Landreform.  Masing-masing stakeholder mempunyai  fungsi  dan  tanggung jawab  masing-masing  dalam  redistribusi.  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  (BPKH) Wilayah V mewakili Kementerian Lingkungan Hidup berperan aktif pada saat Tata Batas Enclave  Hasil  Inventarisasi,  Identifikasi dan  Penyelesaian  Hak-hak  Pihak  Ketiga di  Desa Batu  Laki;  Bupati  membentuk  PPL  sekaligus  menjabat  sebagai  ketua  PPL  merangkap anggota;  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  sebagai  wakil  ketua  PPL merangkap  anggota  sekaligus  pelaksana  di  lapangan  bertugas  menyiapkan  data yuridis, data  fisik, maupun  data  lainnya yang  berkaitan  dengan kegiatan  redistribusi  tanah  serta menyampaikan  Surat  Usulan  Penegasan  Tanah  Negara  menjadi  TOL  kepada  Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Selatan; dan instansi lainnya sebagai anggota PPL berperan aktif dalam sidang PPL.
Dukungan  dari  masyarakat  tercermin  pada  saat  pelaksanaan  tata  batas  guna pelepasan  kawasan  hutan  maupun  redistribusi  tanah.  Mereka  berpartisipasi  aktif  dalam membantu  petugas  mendata  di  lapangan  (misalnya  pengambilan  data  fisik  dan  data yuridis)  maupun  menyiapkan dokumen administrasi yang  diperlukan.  Keterlibatan  para stakeholder pada tahapan pasca redistribusi tanah terlihat melalui kegiatan Bina Penerima Tanah.  Kantor  Pertanahan  dalam  hal  ini  sebagai  fasilitator  mengupayakan  agar  dapat terjalinnya  kerja  sama  di  antara  Kantor  Pertanahan,  petani  dan stakeholders untuk pengembangan access  reform dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat.  Penyuluhan  dan pembinaan  tentang  cara  bercocok  tanam  yang  benar  dilakukan  oleh  Dinas  Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Sosialisasi tentang Ramuan Obat Tanaman (ROTAN) dilakukan  oleh  Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia  (HKTI)  Kabupaten  Hulu  Sungai Selatan dan sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan. Tanpa koordinasi yang solid dan kerja sama  yang  sinergis  dalam  setiap  tahapan  redistribusi  tanah,  tidak  mungkin  redistribusi tanah tersebut dapat terlaksana dengan baik.

## e. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap
Pada pelepasan kawasan hutan maupun redistribusi TOL membutuhkan data yang valid  sehingga  program  tersebut  tepat  sasaran.  Data  dasar  yang  digunakan  Panitia  Tata Batas  untuk  melaksanakan  tata  batas  di  Kawasan  Hutan  Padang  Batung  I  dan  II  adalah Peta  lampiran  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  SK.435/Menhut- II/2009  tanggal  23  Juli  2009  tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  di  Wilayah  Provinsi
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 19
Kalimantan  Selatan,  Peta  Perkembangan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan  Provinsi Kalimantan  Selatan  Sampai  Dengan  Tahun  2016  (Lampiran  Keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  SK.2308/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 data  hasil  IP4T  Tahun  2015  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  serta  kondisi  eksisting penguasaan  di  Desa  Batu  Laki  hasilnya  yaitu  pada  lokasi  tersebut  telah  digarap  oleh masyarakat  Desa  Batu  Laki  sejak  Tahun  1940-an  sampai  saat  ini  dan  digunakan  untuk perkebunan  rakyat  (kebun  karet,  cabai,  palawija  dan  sayur-sayuran).  Data  yang  tidak kalah  pentingnya  yaitu  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 menyatakan pada lokasi dimaksud arahan fungsi tata ruangnya adalah pertanian.
Data-data  yang  berkaitan  dengan  redistribusi  tanah  juga  telah  digunakan  untuk menganalisis lokasi redistribusi tanah tersebut apakah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi TOL (clean and clear), dan apakah subjek calon penerima redistribusi tanah layak menerima tanah tersebut. Data tersebut diperoleh sebelum maupun pada saat berjalannya pelaksanaan  redistribusi  tanah  (terutama  pada  saat  inventarisasi  dan  identifikasi  subjek dan  objek).  Data-data  tersebut  kemudian  menjadi  materi  dalam  Sidang  Panitia Pertimbangan Landreform.

## f. Persiapan yang matang dan bertahap
Pelaksanaan  redistribusi  tanah  perlu  direncanakan,  diselenggarakan  dan dikendalikan  secara  cermat  dan  matang  dan  sesuai  dengan  tahapannya  baik  dalam konteks asset  reform maupun access  reform .  Pada asset  reform terutama  pada  tahapan pelepasan  kawasan  hutan  dan  usulan  penegasan  TOL,  dan pada  a ccess  reform (bina penerima tanah) yang merupakan komponen kegiatan yang bersifat multi-sektoral, maka merupakan  suatu  keharusan  koordinasi  secara  intensif  dan  kontributif  serta  bersinergi satu  sama  lain  dari  segenap  pihak  yang  terkait  baik  internal  maupun  eksternal  dalam kegiatan ini.
Sebelum  tahapan  penyuluhan  redistribusi  tanah  terdapat  tahapan  persiapan  yaitu tahapan  persiapan  dan  perencanaan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah  BPN Kalimantan Selatan. Persiapan dan Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai  pelaksanaan  redistribusi  TOL  baik  penyiapan  administrasi,  anggaran,  jadwal pelaksanaan  kegiatan,  lokasi  dan  pelaksana  kegiatan.  Kegiatan  persiapan  dan perencanaan  yaitu  Penyusunan  Petunjuk  Operasional  Kegiatan  (POK),  koordinasi persiapan dan perencanaan jadwal kegiatan, penetapan lokasi, dan penetapan  organisasi pelaksana.  Pelaksanaan  kegiatan  Redistribusi  Tanah  Objek  Landreform  harus direncanakan  dan  dilaksanakan  dengan  tepat  dan  cepat  baik  dari  aspek  manajemen administrasi,  manajemen  waktu,  manajemen  tenaga  pelaksana,  manajemen  keuangan,

## 20 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
sampai  tingkat  koordinasi  yang  baik  (baik  intern  Kantor  Pertanahan,  maupun  antar instansi lainnya) adalah salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan redistribusi tersebut.

## 3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Penilaian  Keberhasilan  redistribusi  tanah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Tahun 2018 diukur dengan realisasi asset reform dan access reform dalam redistribusi tanah. Dalam realisasi asset  reform ,  keberhasilan  dapat  dilihat  dari  berhasilnya  memberikan  kepastian hukum  mengenai  status  tanahnya  dengan  mengeluarkan  Desa  Batu  Laki  dari  Kawasan Hutan  Padang  Batung  I  dan  II  serta  pemberian  tanda  bukti  kepemilikan  atas  tanahnya (sertipikat hak atas tanah) sesuai dengan target redistribusi tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Tahun  2018  sebesar  100%,  yaitu  sebanyak  1000  sertipikat  serta  penyerahannya kepada subjek redistribusi tanah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel pengolahan data dari laporan  akhir  redistribusi  tanah  Kantor  Wilayah  Kementerian  ATR/BPN  Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2018 pada tabel 4 sebagai berikut.
Tabel 4. Realisasi Capaian Target Redistribusi Tanah Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder, 2019
Berdasarkan  tabel  4,  Kantor  Wilayah  Kementerian  ATR/BPN  Provinsi  Kalimantan Selatan  pada  tahun  2018  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  redistribusi  tanah sebanyak  13.000  bidang,  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  ditargetkan  untuk  dapat meredistribusikan 1000 bidang tanah kepada para petani penggarap. Pada kolom realisasi dapat dilihat secara jelas bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  dapat  merealisasikan  target  kegiatan sebesar  100%  yaitu  1000  bidang.  Sementara,  rata-rata  prosentase  realisasi  redistribusi
NO Kantor Pertanahan Target Realisasi Jumlah (bidang) Prosentase (%) 1 Kab. Hulu Sungai Selatan 1000 1000 100,00 2 Kab. Kotabaru 1500 1155 77,00 3 Kab. Tanah Laut 1500 1075 71,67 4 Kab. Hulu Sungai Utara 1000 579 57,90 5 Kab. Tabalong 1000 508 50,80 6 Kab. Hulu Sungai Tengah 1000 500 50,00 7 Kab. Tanah Bumbu 1500 627 41,80 8 Kab. Barito Kuala 1500 488 32,53 9 Kab. Tapin 1000 290 29,00 10 Kab. Banjar 1000 277 27,70 11 Kab. Balangan 1000 185 18,50 Jumlah 13000 6684 51,42
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan 21
tanah  Kantor  Pertanahan  se-Kalimantan  Selatan  hanya  sebesar  51,42%.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  a sset  reform dalam  pelaksanaan  redistribusi  tanah  di Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Tahun  2018  berhasil  secara  pencapaian  target  sekaligus berhasil bila dibandingkan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan access  reform dalam  redistribusi  tanah  dilaksanakan  melalui kegiatan  bina penerima  tanah.  Acara  bina  penerima  tanah  dilakukan  3  (tiga)  kegiatan access  reform . Pertama dari  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  melalui  program penyuluhan dan pendampingan cara bercocok tanam yang tepat. Kedua , HKTI Kabupaten Hulu  Selatan  melalui  program  penyuluhan  dan  pendampingan  cara  membuat  ROTAN (Ramuan  Organik  Tanaman)  yaitu  suatu  ramuan  yang  berasal  dari  buah-buahan  dan sayuran sebagai Pupuk Organik Cair yang bisa di aplikasikan ke berbagai jenis perawatan tanaman. Ketiga , Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kandangan dengan bantuan modal  usaha  untuk  mengembangkan  usaha  pertanian  dengan  bunga  yang  relatif  kecil. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa access reform yang dilakukan dalam kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi  redistribusi  tanah bekas  kawasan  hutan  hingga  100%  di  Desa  Batu  Laki,  Kecamatan  Padang  Batung Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  Tahun  2018  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sebagai berikut:
a. Kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat, yaitu:
1) BPKH  Wilayah  V  bersama  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  tergabung  dalam Panitia Tata Batas, yang sigap dan cepat dalam melaksanakan tata batas sehingga pelepasan kawasan hutan Padang Batung I dan II dapat terlaksana dengan cepat.
2) Kantor Pertanahan, sebagai penyelenggara utama kegiatan redistribusi tanah pasca dilepaskan  Desa  Batu  Laki  dari  status  kawasan  hutan  (termasuk  menjadi  wakil ketua PPL) dan sebagai fasilitator dalam kegiatan bina penerima tanah.
3) Pemerintah  Daerah  yaitu  Bupati,  dengan  mengeluarkan  peraturan  bupati  yang membantu  kelancaran  pelaksanaan  redistribusi  tanah  tersebut  dan  memimpin langsung  jalannya  Sidang  PPL;  SKPD  yang  menjadi  anggota  PPL  yang  berperan aktif pada saat sidang PPL.
4) Dinas Pertanian, HKTI Kabupaten dan Bank BRI yang bersedia berpartisipasi pada kegiatan bina penerima tanah.
22 Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi
b. Elit  pemerintahan/birokrasi  harus  terpisah  dari  elit  bisnis,  yaitu  ketiadaan  tendensi bisnis dari para penyelenggara redistribusi tanah tersebut.
c. Partisipasi  semua stakeholder termasuk  Organisasi  Rakyat/Tani,  seperti  yang  telah peneliti jabarkan di poin a.
d. Ketersediaan  data  dan  informasi  yang  lengkap,  mencakup  pada  saat  pelepasan kawasan  hutan,  redistribusi  tanah  maupun  pasca  redistribusi  tanah  agar  program redistribusi tersebut tepat sasaran.
e. Persiapan  yang  matang  dan  bertahap,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku.
f. Dukungan  angkatan  bersenjata,  yaitu  untuk  menjaga  stabilitas  lokasi  redistribusi tanah dan sebagai anggota PPL.
Selain  faktor-faktor  tersebut,  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data,  di  dapati faktor-faktor  lain  yang  mendorong  keberhasilan  pelaksanaan  redistribusi  tanah  bekas kawasan hutan di Desa Batu Laki tahun 2018 di luar kerangka teoritis yang telah penulis buat.  Faktor-faktor  tersebut  adalah:  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan  perihal landreform  khususnya  bagi  pelaksana  kegiatan  serta stakeholders ,  komunikasi,  dan optimalisasi pegawai kantor pertanahan yang ada.

## 2. Saran
Saran yang bisa berikan dari penelitian ini adalah :
a. Dilakukannya  penelitian  lanjutan  mengenai  pengaruh  redistribusi  tanah  bekas kawasan hutan di Desa batu Laki kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Tahun  2018  terhadap  peningkatan  produktivitas  pertanian  atau  peningkatan penghasilan petani penerima redistribusi tanah.
b. Kabupaten/kota  lain  khususnya  yang  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  agar membentuk Panitia Pertimbangan Landreform sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan  kepada  bupati/walikota  mengenai  segala  hal  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan landreform khususnya dalam penegasan TOL redistribusi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arisaputra, MI 2013, ‘Penerapan Prinsip -Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan  Reforma  Agraria  di  Indonesia’ , Jurnal  Yuridika ,  vol.  28,  no.2, hlm. 188-215.
Badan  Pertanahan  Nasional  2007, Reforma  Agraria:  Mandat  Politik,  Konstitusi  dan  Hukum dalam  Rangka  Mewujudkan  Tanah  untuk  Keadilan  dan  Kesejahteraan  Rakyat, BPN, Jakarta.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  2018, Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Luthfi,  AN  2018, ‘ Reforma  Kelembagaan  Dalam  Kebijakan  Reforma  Agraria  Era  Joko Widodo-Jusuf Kalla ’, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 4 no 2, hlm.140- 163.
Nurdin, I 2015, ‘Reforma Agraria Sejati itu Pel aksanaa n UUPA 1960’ , Website KPA , dilihat pada 25  Februari  2019,  https://www.kpa.or.id/news/blog/iwan-nurdin-reforma- agraria-sejati-itu-pelaksanaan-uupa-1960/
Nurjannah,  2014, ‘Undang - undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  Sebagai  Induk  Landreform’ , Jurnal Al-daulah, vol. 3, no. 2, hlm.193-204.
Syahyuti, 2004, ‘Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria’ , Forum Penelitian Agro Ekonomi , vol. 22, no. 2, hlm. 89-10.

## Peraturan-Peraturan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian Ganti Kerugian
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014,  Nomor  8/SKB/X/2014,  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  25  Tahun  2002  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Permohonan  Penegasan  Tanah  Negara  Menjadi  Objek  Pengaturan Penguasaan Tanah/ Landreform.