J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT DESA PATAMPANUA TERHADAP DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Abd. Hamid
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar abdulhamid@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  berisi  tentang  dampak  pernikahan  di  bawah  umur  pada  masyarakat  desa patampanua  terhadap  dispensasi  nikah  pengadilan  Agama  Kabupaten  Polewali  Mandar Peneliti  hanya  membatasi  titik  fokus  pada  persoalan  bagaimana  penerapan  pernikahan  di bawah  umur  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  pernikahan  di  bawah  umur.  Proses pernikahan di bawah umur yang dilakukan disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas yang dilakukan,  serta  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua  terhadap  pergaulan  anak-Nya. Dalam  pernikahan  kesiapan  dan  kematangan  calon  suami  istri  untuk  menjalin  hubungan setelah  pernikahan  merupakan  dasar  yang  utama  dalam  mewujudkan  keluarga  yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsugan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarganya, Sehingga menarik mengambil judul bahasan tersebut untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah metode penelitian  kuantitatif  yaitu  berkenaan  dengan  angka.  Yang  mana  peneliti  terjun  langsung kelapangan,  untuk  membagikan  angket  kepada  masyarakat  Desa  Patampanua  dan mengamati bagaimana kehidupan pelaku pernikahan di bawah umur, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara, metode pendekatan yang digunakan adalah  metode  deskriptif  yaitu  suatu  model  dalam  meneliti  suatu  kelompok  manusia,  suatu objek,  suatu  kondisi,  suatu  pemikiran  ataupun  suatu  peristiwa  di  masa  sekarang  dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, yang berarti dalam hal ini pernikahan di  bawahumur.  Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  daerah  Desa  Patampanua, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa penerapan  pernikahan  di  bawah  umur  sudah  sesuai dengan  prosedur  yang  di  cantumkan  oleh  pemerintah  dan  pernikahan  di  bawah  umur mengandung  dampak  negatif  dan  masyarakat  Desa  Patampanua,  tidak  setuju  dengan adanya penerapan nikah di bawah umur.
Kata kunci : dampak, pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah

## I. PENDAHULUAN
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, manusia memerlukan adanya manusia- manusia lainnya yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 1
Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek kehidupan, aspek akidah, muamalah, ibadah dan kehidupan
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam ) Ed.Revisi ,(Yogyakarta : UII Press, 2000), h.11
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan masyarakat-nya, salah satu yang menjadi anjuran Nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah ialah menikah, bahkan seseorang yang mau menikah berarti telah menjalankan separuh agamanya dan pernikahan pun sangat di anjurkan dalam Agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS An-Nuur/24:32.
ُف ْاوُنوُكَي نِإ  ۡۚأمُكِئٓاَمِإ َو  أمُكِداَبِع  أنِم َني ِحِل َٰ صلٱ َو  أمُكنِم  َٰىَمََٰيَ ألۡٱ ْاوُحِكنَأ َو ٞميِلَع ٌعِس ََٰو ُه للٱ َو ۗۦِهِل أضَف نِم ُه للٱ ُمِهِنأغُي َءٓا َرَق ٢٣
Terjemahnya :
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 2 Begitu banyak pula anjuran Nabi kepada umatnya untuk melakukan pernikahan, di antaranya dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhori pada Hadist Nomor 4678, dari Ibn Abbas :
ِم ْو صلاِب  ِهْيَلَعَف  ْع ِطَتْسَي  ْمَل  ْنَم َو  ِج ْرَفْلِل  ُنَصْحَأ َو  ِرَصَبْلِل   ضَغَأ  ُه نِإَف  ْج  و َزَتَيْلَف  َةَءاَبْلا  َعاَطَتْسا  ْنَم  ِباَب شلا اَيَشْعَم
3 ٌءاَجِو  ُهَل  ُه نِإَف Artinya:
“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu “ al-baa-ah” maka hendaklah kalian menikah,  sebab  itu  dapat  mencegah  memandang  yang  tidak  halal  dan  dapat mencegah  kesucian  kemaluan;  dan  barangsiapa  tidak  mampu  maka  hendaklah  ia berpuasa, sebab puasa dapat memecahkan syahwat jimak.”
Berdasarkan  hadist  diatas  dapat  diartikan  bahwa  sebelum  melakukan  penikahan seorang  pemuda  harus  memiliki  hal-hal  yang  di  butuhkan  dalam  rencana  kelangsungan pernikahan  tersebut.Sedangkan  dalam maqolah semua  yang  di  inginkan  harus  dimiliki ilmunya,  baik  kebutuhan  duniawi, ukhrowi maupun  kebutuhan  keduanya. 4 Oleh  karena  itu, bagi  manusia  yang  ingin  melakukan  pernikahan  dibutuhkan  persiapan-persiapan  pra  nikah, baik persiapan dalam hal finansial, mental dan ilmu untuk membina keluarga yang sakinah , mawadah dan rahmah .
Tujuan  dari  sebuah  pernikahan  adalah  menciptakan  keluarga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah .  Untuk  mewujudkan  tujuan  pernikahan  tersebut,  kedua  calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus benar-benar telah siap jiwa dan raga. Untuk itu maka dalam UU No. 1  Tahun 1974, tidak dikenal pernikahan di bawah umur. UU
2 Departemen Agama, Alqur’an Dan Terjemahnya ( Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012 ) h. 354
3 Idrus  Alkaf, Ihtisar Hadist Shahih Muslim ( Surabaya : CV. Karya Utama, 2002 ) h. 213
4 BKKBN bekerjasama dengan Depag RI, MUI, PBNU dan DMI , khutbah jumat keluarga berencana & kesehatan reproduksi ( 2008 ) h. 13
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pernikahan memberikan batas usia minimal bagi kedua calon mempelai,yaitu : 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. 5
Di Indonesia masih banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang berusia di bawah umur, hal ini peneliti lihat dari kehidupan sehari-hari peneliti, dimana peneliti hidup di tengah-tengah masyarakat yang rentan melakukan pernikahan di bawah umur, salah satu tetangga peneliti  yang bernama “A”sekarang berusia 21 tahun, dia sudah 3 kali menikah dan pernikahan  pertamanya dilakukan pada saat ia berusia 14 Tahun, selain si “A”  ada juga tetangga penulis yang bernama si “B“ ia menikah saat berusia 15 tahun dan masih banyak lagi kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang peneliti lihat di sekitar peneliti, hal ini dipicu dengan berbagai alasan, salah satunya adalah masalah ekonomi.
Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya menikah, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka hadapi. Budaya yang melekat di masyarakat tersebut diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun dan kapanpun.
Selain faktor latar belakang di atas, yang tak kalah pentingnya juga adalah semakin tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah kabupaten Polewali Mandar, bahkan dalam salah satu situs web di kabarkan bahwa 235 wanita berstatus janda tahun ini, wanita yang berusia kisaran 21-30 tahun. 6 setiap tahun-nya data angka perceraian terus meningkat, banyak faktor yang melatar belakangi hal tersebut dan lagi-lagi faktor ekonomi berada di urutan teratas sebgai faktor perceraian, hal ini dapat di pahami bahwa pernikahan yang di lakukan oleh wanita dewasa pun rentan terhadap perceraian, apalagi jika anak-anak yang secara mental belum siap menghadapi kerasnya kehidupan rumah tangga.
Selain hal di atas, pernikahan di usia muda pun meningkat setiap tahunnya, hal ini di dasari pada data pada tahun 2016, di Pengadilan Agama Polewali Mandar sekitar 96 kasus putusan dispensasi nikah. Data ini dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan.Siklus kenaikan dispensasi nikah tersebut tidak bisa lepas dari fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.Alasan yang paling dominan adalah keinginan orang tua agar anaknya selamat dari pergaulan bebas dan fitnah sosial, sehingga orang tua perlu memiliki langkah antisipasi.
Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka? Sejalan dengan itulah peneliti terdorong untuk meneliti pernikahan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Desa Patampanua, yang penulis beri judul ”Dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat
5 Ropaun Rambe & Mukri Agafi, Implementasi Hukum Islam ( Jakarta : Perca, 2001 )  h. 48
6 Polewali terkini : http://www.polewaliterkini.net/2016/10/wow-235-janda-muda- di-polman-pemicu.html : di unggah (15 April 2017), pukul : 16.23.WITA
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar .“
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana  pandangan  masyarakat  terhadap  penerapan  nikah  di  bawah  umur?  Dan Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  peneliti  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pandangan  masyarakat  terhadap  penerapan  nikah  di  bawah  umur  dan  untuk  mengetahui bagaimana dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian pernikahan
Dalam bahasa arab pernikahan biasa disebut zawaj yang artinya persandingan , penyatuan, atau perkumpulan. Nikah artinya suatu akad yang menyebabkan bolehnya pasangan suami istri saling menikmati satu sama lain menurut cara yang dibenarkan syariat. Pengertian ini mengarah pada penjelasan tentang dua hal yang berkenaan dengan saling menikmati antara pria dan wanita, yaitu:
1. Saling  menikmati  yang  tidak  didasari  akad  nikah  tidak  bisa  dinamakan  pernikahan, baik  dengan  cara  yang  haram  (misalnya  zina)  maupun  dengan  cara  yang  halal (misalnya : majikan yang menyetubuhi budak wanitanya).
2. Saling  menikmati  yang  dilakukan  atas  dasar  akad  yang  dibenarkan  oleh  syariat (misalnya  sudah  terpenuhi  rukun  syarat,  serta  tidak  ada  penghalang)  dinamakan pernikahan atau pernikahan syar’I .apabila ada salah satu syarat atau rukun, atau ada penghalang  untuk  melakukan  pernikahan  tersebut  maka  ia  tidak  dinamakan pernikahan  syar’I  yang  benar.  Misalnya  :  nikah mut’ah ,  nikah muhallil ,  dan  nikah syighar . semua itu dilarang dan tidak dinamakan sebagai pernikahan yang sah secara syar’I .
B. Hukum Pernikahan
Menikah disyariatkan , sementara hukum asalnya adalah sunnah. Hal itu dapat dibuktikan dengan dalil dalil sebagai berikut:
1. Firman Allah SWT dalam QS  An-Nisaa/4:3:
َعََٰب ُر َو  َثََٰلُث َو  َٰىَنأثَم ِءٓاَسِ نلٱ َنِ م مُكَل  َباَط اَم ْاوُحِكنٱَف  َٰىَمََٰتَيألٱ يِف ْاوُطِس أقُت   لََّأ  أمُتأف ِخ  أنِإ َو أ َكَلَم اَم  أوَأ أةَل ِح ََٰوَف ْاوُلِلأعَت   لََّأ  أمُتأف ِخ  أنِإَف
ُكُن ََٰمأيَأ ْاوُلوُعَت   لََّأ  َٰٓىَنأدَأ  َكِلََٰذ  ۡۚأم ٢
Terjemahnya  :
dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 7
7 Departemen Agama, Alqur’an Dan Terjemahnya ( Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2012 ) h. 77
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Perintah menikah disini dibarengi dengan kalimat “ yang kamu senangi” , yang menunjukan bahwa menikah hukumnya sunah .
2. Dari ibnu Mas’ud RA, bahwa Rasululah SAW bersabda,
ِم ْو صلاِب  ِهْيَلَعَف  ْع ِطَتْسَي  ْمَل  ْنَم َو  ِج ْرَفْلِل  ُنَصْحَأ َو  ِرَصَبْلِل   ضَغَأ  ُه نِإَف  ْج  و َزَتَيْلَف  َةَءاَبْلا  َعاَطَتْسا  ْنَم  ِباَب شلا  َرَشْعَم اَي
8 ٌءاَجِو  ُهَل  ُه نِإَف Artinya: “ Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu “al-baa-ah” maka hendaklah kalian menikah,  sebab  itu  dapat  mencegah  memandang  yang  tidak  halal  dan  dapat mencegah  kesucian  kemaluan;  dan  barangsiapa  tidak  mampu  maka  hendaklah  ia berpuasa, sebab puasa dapat memecahkan syahwat jimak .”
Hadits di atas memerintahkan orang yang belum sanggup menikah untuk berpuasa.puasa yang dimaksud disini bukanlah puasa wajib. Oleh karena itu, menikah itu sendiri tidak bisa dikatakan wajib. 9
Ini semua adalah hukum menikah secara umum.Adapun secara terperinci, hukum menikah akan berbeda, tergantung situasi dan kondisi masing masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syariat, yaitu : wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

## C. Pengertian dan Landasan Hukum Dispensasi Nikah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu  kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya  dilarang oleh pembuat UU. 10
UU pernikahan yang berlaku menurut syariah, antara lain: dispensasi nikah dalam Pasal 7 ayat (1)  UU nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi  kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang terdiri dari
8 Idrus  Alkaf, Ihtisar Hadist Shahih Muslim ( Surabaya : CV. Karya Utama, 2002 ) h. 213
9 Fahd Bin Abdul Karim Bin Rasyid As-Sanidy, Indahnya Nikah Sambil Kuliah. h. 33
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Ke-4, h. 335
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. 11
Dispensasi nikah adalah pembebasan dari suatu kewajiban hukum atau pemberian keringan terhadap suatu hukum yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum, misalnya dalam penentuan salah satu syarat-syarat perkawinan,yaitu : ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.
D. Batas Usia Nikah
1. Batas usia nikah menurut hukum Islam
Dalam diskursus fikih, tidak di temukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 Tahun dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 Tahun.
12 ِ  ِس  ُ ْنِب اَنَأ َو َم لَس َو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا يِنَج  و َزَت Artinya : Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 Tahun,
2. Batas usia nikah menurut hukum adat
Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi untuk melangsungkan perkawinan, di dalam hukum adat dapat dilihat dengan ukuran dewasa. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid, buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau mempunyai nafsu seks. 13
3. Batas usia nikah menurut UU Nasional
Batasan usia nikah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat pernikahan pada pasal 7 ayat (1), yaitu: “Pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiusia 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2), yaitu: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada  Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria  atau pihak wanita. Dan pada ayat (3), yaitu: “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat(3) dan(4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”. 14
11 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam ( Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 2012 ) h. 283
12 Al-Bukhari, 1987: juz XII, Hadis Nomor 3605, h. 282
13 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia (Bandung  :  CV  Mandar  Maju,  1990) h.54
14 Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  (  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan  dan Hukum Perwakafan ,Cet.ke-II ( Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008) h. 82-83
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
4. Batas usia nikah menurut hukum internasional Instrument HAM internasional memang tidak menyebutkan secara eksplisit batas usiapernikahan. Namun International convention on the rights of the child (konvensi hak anak) Tahun 1989, yang telah di ratifikasi pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun. 15

## E. Faktor Pendorong pernikahan di bawah umur
Faktor yang menjadi pendorong pernikahan di bawah umur, yaitu :
1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Psikologis
3. Hamil sebelum menikah
4. Faktor Ekonomi
5. Faktor Perintah Orang Tua
F. Resiko dan bahaya dari pernikahan di bawah umur
Berikut resiko yang mungkin akan terjadi pada pernikahan dibawah umur, yaitu:
1. Kehamilan premature
2. Kematian ibu
3. Tidak berpendidikan
4. Kekerasan Rumah Tangga
5. Dampak psikologis

## III. METODE PENELITIAN
Peneliti  melaksanakan  penelitian  di  Desa  Patampanua,  Kecamatan  Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun Objek penelitian adalah masyarakat  Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini berjalan selama tiga bulan, dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  yaitu berkenaan  dengan  angka,  data  yang  dapat  diukur  panjang,  tinggi,  luas,  berat  dan  lain-lain. Diantaranya  menguji  teori,  menstabilkan  fakta,  deskripsi  statistik,  menunjukan  hubungan antara  variabel  dan  memprediksi  sumber  datanya  terutama  diambil  dari  objek  penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung didaerah penelitian. 16
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  yaitu  suatu  model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu  peristiwa  di  masa  sekarang. 17 dengan  tujuan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.
15 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2011 ) h. 18
16 Mudrajad  Kuncoro, Menulis  Skipsi/Tesis  Dalam  60  Hari (Yogyakarta:UPP  STIM YKPN.2015)h.145
17 Moh Nasair, Metode Penelitian , (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.54
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  populasi  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  Desa  Patampanua  baik  yang  berhubungan  langsung  dengan  objek penelitian  maupun  yang  tidak  langsung  terlibat  dengan  hal  tersebut.  Jumlah  sampel  dalam penelitian, di hitung dari jumlah KK yaitu 1.242 responden.
Tabel 4.2 Jumlah KK No Dusun Jumlah 1 Rea Jaya 415 2 Bulu Bawang 319 3 Sappoang 275 4 Rea Barat 234 TOTAL 1.242

## Sumber data : kantor Desa Patampanua
Jika  kita  berdasar  kepada  jumlah  populasi  pada  tabel  4.2,  Penarikan  sampel  yang diambil  peneliti  sesuai  dengan  pendapat  Gay,  dia  menyatakan  bahwa  ukuran  minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, adalah jika menggunakan  metode  deskriptif,  minimal  10  %  populasi, 18 maka  dari  jumlah  masyarakat Desa Patampanua, jumlah sampel yang peneliti ambil adalah 10 % dari jumlah KK. Sehingga jumlah sampel yang akan peneliti teliti, adalah :10 % X 1.242 = 124 respoden.
Seluruh data yang peneliti peroleh dari wawancaran dan kepustkaan diseleksi dan di susun,  setelah  itu  peneliti  melakukan  klasifikasi  data,  yaitu  :  usaha  menggolongkan  data berdasarkan  kategori  tertentu.  Pengolahan  data  kuantitatif  dilakukan  melalui  tahap-tahap yaitu : Editing,  Koding dan Tabulasi Data
Ada beberapa tehnik pengumpulan data yang di ambil peneliti yakni observasi, wawancara, angket, dan studi literatur.
1. Observasi (pengamatan langsung), 2. Kuesioner/Angket
3. Wawancara
4. Studi Literatur
Tehnik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  kuantitatif  menggunakan statistik.  Statistik  yang  digunakan  dalam  dalam  penelitian  ini  ialah statistik  deskriptif . Setelah  data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  teknik  statistik  hasilnya  harus diinterprestasikan  atau  ditafsirkan  agar  kesimpulan-kesimpulan  penting  mudah  ditangkap oleh  pembaca.Interpretasi  merupakan  penjelasan  terperinci  tentang  arti  sebenarnya  dari materi yang dipaparkan, selain itu juga dapat memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian.
18 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 79
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## IV. HASIL PENELITIAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara dan hasil angket (kuesioner) yang telah peneliti lakukan di lapangan serta mengambil hasil literatur atau kepustakaan yang peneliti telah jadikan sebagai rujukan, maka penelitis dapat mengolah data dengan hasil sebagai berikut:
1. Pandangan masyarakat terhadap penerapan nikah di bawah umur
Pernikahan  anak  di  bawah  umur  merupakan  pernikahan  yang  rentan  dilakukan  di daerah-daerah meskipun, pernikahan di bawah umur itu bertabrakan secara diametral dengan ketentuan hukum yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Hal ini bisa dilihat pada angket yang hasilnya dituangkan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3
Pengetahuan masyarakat tentang pelarangan pernikahan di bawah umur
Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. e. Sangat tahu Tahu Kurang tahu Tidak tahu Ragu-ragu 5 orang 76 orang 8 orang 32 orang 3 orang 4 % 61 % 7  % 26  % 2  % Jumlah 124 orang 100 %
Sumber : diolah dari angket no 1
Tabel 4.4 Pengetahuan masyarakat tentang usia diperbolehkan untuk menikah Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. e. Sangat tahu Tahu Kurang tahu Tidak tahu Ragu-ragu 15 orang 98 orang 4 orang 7 orang - 12 % 79 % 3% 6 % - Jumlah 124 orang 100 % Sumber : diolah dari angket no 2 Tabel 4.5 Pengetahuan masyarakat tentang dispensasi nikah Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. Iya Tidak Ragu-ragu Lainnya 11 orang 99 orang 11 orang 3 orang 9 % 80 % 9 % 2% Jumlah 124 orang 100 % Tabel 4.6
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Masyarakat Desa Patampanua yang pernah melakukan pengurusan dispensasi nikah Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. Pernah Tidak pernah Ragu-ragu Lainnya 14 orang 105 orang 2 orang 3 orang 13 % 85 % 2 % 2 % Jumlah 124 orang 100 % Sumber : diolah dari angket no 4 Tabel 4.7 Prosedur yang di lakukan ketika melakukan pengurusan dispensasi nikah Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. Tidak pernah mengurus Sesuai prosedur Ke  KUA,  Menikah  ke  pengadilan  Menikah, ke KUA baru pengadilan 105 orang 16 orang 1 orang 2 orang 85 % 12 % 1 % 2 % Jumlah 124 orang 100 %
Sumber : diolah dari angket no 5
2. Dampak  pernikahan  di  bawah  umur  terhadap  masyarakat  Desa  Patampanua pasca dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar
Berdasarkan  potensi  yang  di  miliki  oleh  Desa  Patampanua,  dari  industri  rumah tangga, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang perdagangan serta sumber daya manusia yang  dimiliki,  maka  didapati  potensi  yang  sangat  menjanjikan  untuk  kemajuan  Desa Patampanua. Namun, banyaknya jumlah sumber daya manusia ternyata tidak dapat menjadi jaminan untuk kemajuan suatu desa, hal ini di sebabkan karena banyaknya jumlah penduduk tidak  dibarengi  dengan  keahlian  atau  keterampilan  yang  dimiliki,  meningkatnya  angka kelahiran  setiap  tahun-nya,  salah  satunya  didasari  karena  tingginya  angka  pernikahan  usia muda  setiap  tahunnya.  Selanjutnya  hal  tersebut  sangatlah  menarik  perhatian  untuk  dikaji lebih dalam, mengenai bagaimana dampak yang di timbulkan dari pernikahan di bawah umur yang di lakukan masyarakat Desa Patampanua.
Di  bawah  ini  pembahasan  tentang  hasil  penelitian  yang  menggambarkan  tentang pernikahan di bawah umur di Desa Patampanua.
Tabel 4.8
Penyebab pernikahan di bawah umur menurut masyarakat Desa Patampanua
Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. Pergaulan bebas Faktor ekonomi Perjodohan Pergaulan bebas + faktor ekonomi 95 orang 6 orang 12 orang 3 orang 77 % 5 % 10 % 2 %
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
e f. Faktor ekonomi + perjodohan Pergaulan  bebas  +  faktor  ekonomi  + perjodohan 3 orang 5 orang 2 % 4 % Jumlah 124 orang 100 % Sumber : diolah dari angket no 6 Tabel 4.9
Pendapat masyarakat desa patampanua tentang yang berperan penting dalam
mencegah pernikahan di bawah umur Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. e f. Orang tua Pemerintah Diri sendiri Orang tua + pemerintah Pemerintah + diri sendiri Orang tua + diri sendiri 111 orang 6 orang 4 orang 1 orang 1 orang 1 orang 89 % 5 % 3 % 1 % 1 % 1 % Jumlah 124 orang 100 %
Sumber : diolah dari angket no 7
Tabel 4.10 Pendapat masyarakat desa patampanua setuju atau tidak pada pernikahan di bawah umur Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. Tidak setuju Kurang setuju Ragu-ragu 99 orang 21 orang 4 orang 80 % 17 % 3 % Jumlah 124 orang 100 %
Sumber : diolah dari angket no 8
Tabel 4.11 Pengamatan masyarakat desa patampanua terhadap pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah mereka Pilihan Alternatif jawaban Frekuensi Presentase a. b. c. d. Langgeng dan baik-baik saja Pertengkaran dan perceraian Ada yang bahagia, ada yang bercerai Tidak menjawab 16 orang 66 orang 7 orang 35 orang 13 % 53 % 6 % 28 % Jumlah 124 orang 100 %
Sumber : diolah dari angket no 9

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat Desa Patampanua terhadap dispensasi nikah sebagai berikut :
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
1. Penerapan  nikah  di  bawah  umur  yang  dilakukan  di  Desa  Patampanua,  sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu : mengambil izin nikah dari Desa, dari Desa ke KUA,  di  tolak  oleh  KUA,  membawa  surat  penolakan  dari  KUA  ke  Pengadilan Agama  Kabupaten  Polewali  Mandar,  membuat  surat  permohonan  dispensasi nikah,  menunggu  putusan  dari  pengadilan,  pengadilan  mengeluarkan  putusan dispensasi  nikah,  ke  KUA  untuk  membawa  surat  putusan  dispensasi  nikah, selanjutnya menikah.
Namun  fakta  di  lapangan  dan  Berdasarkan  pengamatan  serta  hasil wawancara  peneliti,  peneliti  menemukan  bahwa  prosedur  pengurusan  dispensasi nikah  jarang  dilakukan  di  wilayah  Desa  Patampanua,  hal  ini  di  karenakan berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  beberapa  responden,  ia mengatakan  bahwa  pengurusan  dispensasi  nikah  itu  terlalu  ribet  dan  memakan waktu  lama,  sehingga  masyarakat  Desa  Patampanua  lebih  memilih  jalan  dengan mencuri  umur  atau  mengganti  tahun  kelahiran  di  KTP,  karena  hal  itu  dianggap sangat  praktis  dan  tidak  membutuhkan  waktu  lama  dan  prosesnya  pun  cepat, adajuga  yang  mengatakan  bahwa  ia  menikah  dulu,  sembari  menunggu  usia  yang diperbolehkan untuk menikah, baru mendaftarkan pernikahannya di KUA.
2. Masyarakat Desa Patampanua, tidak setuju dengan adanya penerapan nikah di bawah  umur  hal  ini  dikarenakan,  pernikahan  di  bawah  umur  banyak mengandung  dampak  negatif.    Dampak  negatif  pernikahan  di  bawah  umur menurut masyarakat, Desa Patampanua yaitu:
1) Dapat Meningkatkan angka kelahiran,
2) Dapat Meningkatkan jumlah pengangguran
3) Dapat  menurunkan  kualitas  sumber  daya  manusia  disebabkan  pelaku pernikahan di bawah umur kebanyakan putus sekolah
4) Dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian
5) Dapat meningkatkan angka kemiskinan
6) Dapat meningkatkan ancaman keamanan (kejahatan)
7) Dan  yang  lebih  penting,  pernikahan  di  bawah  umur  kebanyakan menyebabkan dua keluarga (antara keluarga perempuan dan keluarga laki- laki) tidak akur.
B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penelitian  ini belum  menemukan  kesimpulan  yang  maksimal  sehingga  diharapkan  kepada  para  pembaca atau  para  peneliti  selanjutnya  untuk  melanjutkan  penelitian  ini  dan  untuk  mencegah terjadinya  pernikahandi  bawah  umur  maka  orang  tua,  pemerintah  maupun  diri  sendiri memiliki  peranan-nya  masing-masing.  Meskipun  pernikahan  di  bawah  umur  berdampak positf tetapi dampak negatifnya jauh lebih banyak, untuk itu perlu adanya:
a. Dalam bidang hukum : pemerintah perlu membuat komitmen politik dan pernyataan yang  tegas  untuk  menghentikan  praktik-praktik  tradisi  yang  berbahaya  dan melakukan reformasi UU pernikahan dengan cara mengahapus institusi dispensasi nikah  dan  menaikkan  usia  minimum  bagi  anak  laki-laki  dan  perempuan  sama, yaitu 18 Tahun.
b. Dalam bidang politik : pemerintah dapat membentuk badan-badan untuk memerangi praktik pernikahan di bawah umur, menyediakan bantuan dana untuk badan-badan tersebut,  perlunya  fokus  dan  konsentrasi  pemerintah  untuk  memberantas  praktik
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
pernikahan di bawah umur di daerah-daerah kantung, khususnya didesa-desa yang miskin.
c. Dalam  bidang  pendidikan  :  peningkatan  kualitas  dan  penyediaan  layanan pendidikan  yang  memadai,  serta  sosialisasi  program  pendidikan  seks  dan kesehatan reproduksi.
d. Dalam  bidang  ekonomi  :  mendorong  akselerasi  perbaikan  ekonomi  dan kesejahteraan lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai
e. Dalam  bidang  sosial-keagamaan  :  perlunya  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga agama dan adat beserta para pemimpin dan pemukanya dalam rangka menghapus praktik pernikahan di bawah umur.
Semoga dengan bersatunya para orang tua, pemerintah dan kesadaran
dari diri sendiri, maka praktik pernikahan di bawah umur dapat diminimaslisir sehingga lahirlah generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya banyak tapi berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Karim Bin Fahd Bin Rasyid As-Sanidy. Indahnya Nikah Sambil Kuliah. Jakarta : Cendekia Sentra Muslim. 2005.
Adikusuma, Hilmam. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. HukumAdat. Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
Alkaf, Idrus. Ihtisar Hadist Shahih Muslim. Surabaya : CV. KaryaUtama. 2002.
Aulia, Nuansa. Kompilasi Hukum Islam ( HukumPerkawinan. HukumKewarisandanHukum Perwakafan.Cet.ke-II. Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008.
Basyir, Azhar Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalah ( HukumPerdata Islam ) Ed.Revisi.Yogyakarta : UII Press. 2000.
BKKBN bekerjasama dengan Depag RI. MUI. PBNU dan DMI. Khutbah jumat keluarga berencana & kesehatan reproduksi. 2008.
Daud, Mohammad Ali. Hukum Islam. Jakarta :PT. Raja grafindo persada. 2012.
Departemen Agama, Alqur’an Dan Terjemahnya. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka. 2012.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4.
Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama. 2008.
Hanafi, Yusuf. Kotroversi perkawinan di bawah umur. Bandung : CV. Mandar Maju. 2011.
Kuncoro, Mudrajad.MenulisSkipsi/TesisDalam 60 Hari. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.2015.
Nasair, Moh. Metode penelitian.Bogor: Galia Indonesia. 2005.
Rambe, Ropaun & Mukri Agafi. Implementasi Hukum Islam . Jakarta : Perca. 2001.
Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. 2008.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
http://www.polewaliterkini.net/2016/10/wow-235-janda-muda-di-polman-pemicu.html : 15 April 2017