## Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Talitha Sapphira Zada, Lita Tyesta ALW., Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : talithasapphira@yahoo.co.id

## Abstract
This article discusses heirs who have the right to refuse their inheritance rights and procedures for refusing inheritance by heirs, especially those who are abroad based on the Civil Code (KUHPerdata). The method used in this research is normative, namely by using a statutory approach, based on the applicable positive legal provisions as well as those directly related to the legal issues raised. From the results of this study, it is known that heirs who refuse an inheritance result in absolute loss of their inheritance rights and are not considered as heirs according to law (legitimie portie) and for heirs who are abroad and want to refuse the inheritance they receive, they can make a statement letter of the refusal of inheritance and a power of attorney to refuse inheritance signed at the Indonesian Embassy which contains the power of attorney to a relative or attorney so that he can submit a refusal of inheritance to the local District Court.

## Keywords : refusing inheritance; heirs; abroad; civil code

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai ahli waris yang memiliki hak untuk menolak hak warisnya dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris khususnya yang berada di luar negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta yang berkaitan langsung dengan isu  hukum  yang diangkat.  Dari hasil penelitian ini diketahi  bahwa  ahli waris yang menolak waris mengakibatkan hak warisnyanya hilang mutlak dan tidak dianggap sebagai ahli waris menurut undang-undang ( legitimie portie ) dan bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang didapatkannya, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menolak warisan yang ditandatangani di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berisi pemberian kuasa  kepada  saudara  atau  kuasa  hukumnya  agar  dapat  mengajukan  penolakan  waris  tersebut  kepada Pengadilan Negeri setempat.
Kata kunci : penolakan waris; ahli waris; luar negeri; KUHPerdata

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Kehidupan manusia secara alami akan berakhir dengan kematian, dan setiap kematian dalam hidup merupakan hal yang pasti. Bagi manusia sekalipun kematian merupakan peristiwa biasa, namun justru akan menimbulkan akibat hukum tertentu, karena kematian menurut hukum adalah peristiwa hukum (Ramulyo, 2004).
Dengan  adanya  peristiwa  hukum  yaitu  meninggalnya  seseorang  maka  akan  menimbulkan akibat hukum berupa bagaimana mengurus hak dan kewajiban almarhum. Hukum Waris merupakan suatu cabang hukum yang timbul akibat terjadinya peristiwa hukum berupa kematian seseorang dan mengatur mengenai bagaimana mengalihkan atau menyelesaikan dan mengurus hak dan kewajiban pewaris kepada ahli warisnya.
Hukum waris ialah “kumpulan aturan yang mengatur konsekuensi hukum dari aset orang yang telah meninggal dunia dan akibat hukum dari adanya peralihan aset tersebut kepada para ahli waris atau orang yang ditunjuk untuk menerima terkait adanya hubungan diantara mereka maupun pihak ketiga” (Kusumawati, 2011).
Bagi golongan orang Timur Asing Tionghoa dan Eropa di Indonesia diberlakukan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris dalam KUHPerdata diatur di dalam Buku II tentang Benda yakni pada Bab XII hingga Bab XVIII. Ada 3 (tiga) unsur yang saling terkait agar pewarisan dapat terjadi yakni adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris. Pewarisan baru dapat terjadi apabila ketiga unsur tersebut dipenuhi. Apabila saat meninggalnya pewaris, ia meninggalkan ahli waris tetapi tidak meninggalkan harta warisan/kekayaan, maka pewarisan tidak terjadi.
Terdapat 2 (dua) macam waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu hukum waris tanpa wasiat ( ab intestato ) dan hukum waris dengan wasiat ( testament ). Hukum waris tanpa wasiat mengatur tentang penerimaan warisan dari seseorang yang meninggal dunia yang tidak mengadakan  ketentuan-ketentuan  mengenai  kekayaannya.  Hukum  waris  dengan  wasiat  mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang  timbul  akibat  dari  pembuatan  wasiat  itu“  (Djamali,  2007).  Dalam  wasiat/ testament ,  pewaris dapat  menunjuk  satu  orang  atau  lebih  pelaksana  wasiat  ( executeur  testamentair /eksekutor testamenter) dan/atau pengurus harta peninggalan ( bewindvoerder ). Hal tersebut dilakukan pewaris apabila  terdapat  kekhawatiran  akan  terjadi  perselisihan  atau  pertentangan  kepentingan  dalam menjalankan wasiat dan mengurus harta warisan (Meliala, 2014).
Menurut  Pasal  1023  KUH  Perdata,  memang  dimungkinkan  ahli  waris  untuk  memilih  suatu sikap atas warisan dari Pewaris. Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa ada ahli waris tertentu yang berhak memiliki dan memperoleh hak waris, tetapi ahli waris tersebut tidak ingin mendapat hak waris yang disebut penolakan warisan yang karena suatu hal tertentu membuat ahli waris berpikir dan menganggap bahwa ia perlu memeriksa status warisan sebelum memutuskan untuk menerima warisan.
Harta  warisan  sebelum  dibagikan  harus  dilakukan  pemeriksaan  dan  penghitungan  harta warisan. Yang lebih utama untuk didahulukan adalah apabila pewaris memiliki hutang yang belum dibayarkan. Hutang merupakan salah satu bentuk harta yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli  warisnya,  jadi  harta  tidak  hanya  berupa  uang  dan  barang  (Suparman,  2018).  Bagi  ahli  waris hutang menjadi hal yang dianggap sulit dan memberatkan dalam pengurusannya.
Ahli  waris  yang  sudah  berkecukupan  secara  materi  diperbolehkan  untuk  memilih  menolak warisan  agar  warisan  itu  diterima  oleh  saudaranya  saja  yang  masih  kekurangan.  Penolakan  waris hanya  dikenal  dalam  sistem  pewarisan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pasal 1057  KUHPerdata  menyatakan  penolakan  suatu  warisan  harus  terjadi  dengan  tegas,  dan  harus dilakukan  dengan  suatu  pernyataan  yang  dibuat  di  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri,  yang  dalam daerah  hukumnya  telah  terbuka  warisan  itu.  Namun  bagaimana  cara  penolakan  warisan  bagi  ahli waris  yang    berada  di  luar  wilayah  Indonesia  (berada  di  luar  negeri)  dan  tidak  dapat  kembali  ke Indonesia  untuk  menyatakan  penolakannya?  Terlebih  di  masa  pandemi  seperti  sekarang  ini  yang menyulitkan keluar masuknya penerbangan asing ke Indonesia.

## 2. Kerangka Teori
Fungsi  dari  kerangka  teori  adalah  menampilkan  langkah-langkah  bagaimanakah  mengolah hasil  penelitian  dan  mengaitkannya  dengan  hal-hal  terdahulu  (Ashofa,  1998).  Kerangka  teori dijelaskan  dengan  berbagai  konsep  ataupun  definisi  yang  akan  dimanfaatkan  menjadi  landasan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2003). Teori berfungsi untuk mengarahkan, menunjukkan, memprediksi ataupun menerangkan fenomena yang diobservasi (Meleong, 1993). Teori merupakan kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan suoaya dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama.
a. Teori Hak
Menurut  Rudolf  von  Jhering,  hak  adalah  kepentingan  yang  yang  dilindungi  hukum  ( das subjective  Recht  ist  rechtlich  geschutztes  Interesse )  (Rumokoy  &  Maramis,  2014).  Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi (Mertokusumo, 2003).
Hak dibedakan menjadi 2 macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut memberikan hak  kepada  pemiliknya  untuk  mengambil  tindakan  atau  tidak,  pada  dasarnya  dapat  dilakukan terhadap  siapa  saja  dan  melibatkan  semua  orang.  Isi  hak  absolut  ini  ditentukan  oleh  otoritas
pemilik  hak.  Kalau  seseorang  memiliki  hak  absolut  maka  orang  lain  berkewajiban  untuk menghormati  dan  tidak  mengganggunya.  Pihak  ketiga  berkepentingan  untuk  mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut perlu dipublikasikan.
Hak  relatif  adalah  hak  yang  berisi  wewenang  untuk  menuntut  hak  yang  hanya  dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Jadi hak relatif hanya berlaku bagi orang-orang tertentu  misalnya  kreditur  tertentu  atau  debitur  tertentu.  Antara  kedua  pihak  terjadi  hubungan hukum  yang  menyebabkan  pihak  yang  satu  berhak  atas  suatu  prestasi  dan  yang  lain  wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).
Menurut Penulis, teori hak dari Sudikno Mertokusumo tepat digunakan dalam penelitian ini karena mengambil sikap atas warisan merupakan hak dari Ahli Waris baik menerima atau menolak warisan dengan atau tanpa adanya pengajuan persyaratan.

## b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum menjadi asas melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. “Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).
Menurut  Gustav  Radbruch,  ada  3  (tiga)  aspek  dari  hukum,  yaitu  keadilan,  finalitas,  dan kepastian.
“Aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek finalitas menunjuk pada  tujuan  keadilan  yakni  memajukan  keabaikan  dalam  hidup  manusia.  Aspek  ini menentukan isi hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai  peraturan  yang  ditaati.  Aspek  keadilan  dan  finalitas  dapat  dikatakan  merupakan kerangka  ideal  dari  hukum.  Sedangkan  aspek  kepastian  merupakan  kerangka  operasional hokum” (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).
Selanjutnya Van Apeldoorn berpendapat bahwa ada 2 aspek dalam kepastian hukum, yakni: “Pertama,  kepastian  hukum  berarti  dapat  ditentukan  hukum  apa  yang  berlaku  untuk  masalah- masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti  perlindungan  hukum,  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  dihindarkan  dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  teori  kepastian  hukum  dari  Van  Apeldoorn karena Penulis menilai teori dari Van Apeldoorn lebih jelas dalam menjabarkan aspek kepastian hukum.

## 3. Permasalahan
Sesuai dengan urian yang dijabarkan di atas maka artikel ini akan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1) Apakah ahli waris punya hak untuk menolak warisan dan bagaimana akibat hukumnya?
2) Bagaimana tata cara penolakan warisan oleh ahli waris yang berada di luar negeri?

## 4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Dari hasil telaah literatur yang penulis lakukan, telah ditemukan beberapa artikel yang pernah membahas permasalahan yang memiliki kemiripan dengan artikel yang ditulis ini antara lain:
Pertama , Aulga Maya M. P, dengan judul “Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama Yang Dibuat Oleh Notaris”. Artikel ini membahas tentang tidak ada urgensinya akta  penolakan  yang  dbuat  ahli  waris  di  hadapan  notaris,  oleh  karena  menurut  Hukum  Islam  ahli waris  hanya  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  utang-utang  pewaris  tidak  lebih  dari  harta peninggalan  pewaris  serta  notaris  tidak  berhak  membuatkan  akta  penolakan  warisan”  ysng disebabkan kewenangan dibawah wewenang pejabat lain (M.P., 2014).
Kedua , Fajar Nugraha, dengan judul “Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan”. Artikel ini  mengangkat  pembahasan  mengenai  “ahli  waris  yang  melepaskan  haknya  sebagai  ahli  waris dengan  menolak  warisan”  yang  dinyatakan  dalam  “suatu  pernyataan  yang  dibuat  dihadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri” (Nugraha, Radinda, & Fathonah, 2020).
Ditinjau  dari  problematika  dalam  penelitian  terdahulu,  maka  yang  membedakannya  adalah artikel ini membahas tentang akibat hukum yang timbul bagi ahli waris yang menolak warisan dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris yang berada diluar negeri.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini Dalam penelitian ini dikaji norma-norma  waris KUHPerdata dan peraturan  terkait lainnya. Penelitian tentang penolakan warisan berdasarkan KUHPerdata menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji masalah tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH Perdata dan peraturan lain terkait penolakan warisan).

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan  berusaha  memberikan  gambaran  situasi  penelitian  yang  komprehensif,  sistematis  dan mendalam.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian “yuridis normatif”. Dalam penelitian ini dibutuhakan bahan-bahan hukum untuk membantu menganalisis permasalahan yang ada antara lain:
a. Bahan  hukum  primer  menjadi  bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan/atau  yang membuat  orang  untuk  mematuhi  hukum  seperti  peraturan  perundang–undangan,  dan  putusan hakim.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek .
b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai bahan hukum primer seperti literatur berupa buku dan makalah. Selain itu digunakan pula hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen lain seperti hasil diskusi, seminar, lokakarya, media cetak.
c. Bahan  hukum  tersier  menjadi  bahan  hukum  pelengkap  yang  digunakan  sebagai  petunjuk  dan memperjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini, misalnya kamus hukum.

## 3. Metode Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, data akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data-data yang sudah  diperoleh  dikumpulkan secara sistematis  kemudian  dilakukan analisis  secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hak Menolak Warisan oleh Ahli Waris dan Akibat Hukum Penolakan Waris
Sejak wafatnya pewaris, maka hak waris telah dibuka. Ahli waris dapat memilih salah satu dari 3 (tiga) pilihan sikap atas warisan tersebut, antara lain:
a. Penerimaan  “tanpa  syarat ( zuivere  aanvaarding )”  adalah  penerimaan  penuh  terhadap  hak  dan kewajiban ahli waris atau yang disebut penerimaan murni. Warisan dapat diterima secara eksplisit, yaitu jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris, atau secara diam-
diam yaitu jika ia dengan melakukan suatu tindakan, misalnya mengambil atau menjual barang- barang warisan atau melunasi hutang si pewaris dapat dianggap telah menerima warisan secara penuh.
Penerimaan warisan yang murni ini biasanya dilakukan secara diam-diam hanya melalui tindakan yang  diartikan  sebagai  penerimaan  yang  tanpa  melalui  adanya  suatu  pernyataan  penerimaan warisan tersebut.
b. Menerima “dengan syarat ( beneficiaire aanvaarding )” adalah penerimaan warisan yang melalui proses  persyaratan  yang  harus  dilaksanakan  berupa  membayar  hutangnya  pewaris  baik  secara terbatas maupun sesuai banyaknya haaaarta warisan yang diterimanya. Dengan cara ini, ahli waris tidak akan menggunakan harta pribadinya untuk membayar hutang ahli waris.
Permasalahan  penerimaan  warisan  dengan  hak  istimewa  melalui  pendaftaran  Budel/warisan  ini diatur dalam pasal 1032 KUHPerdata. Setelah terjadi penerimaan warisan ini maka sebagai ahli waris menerima tanggung jawab sebagai berikut:
1.  bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu Iebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat”;
2. bahwa  barang-barang  para  ahli  waris  sendiri  tidak  dicampur  dengan  barang-barang  harta peninggalan  itu,  dan  bahwa  dia  tetap  berhak  menagih  piutang-piutangnya  sendiri  dari  harta peninggalan itu”.
Pasal 1132 ayat (1) BW menyatakan:
“apabila diadakan penerimaan warisan dengan hak istimewa mengadakan pendaftaran Budel maka  para  ahli  waris  dalam  garis  ke  bawah  diharuskan  untuk  melakukan  pemasukan. Seseorang  yang  belum  dewasa  juga  hanya  dapat  menerima  warisan  dengan  hak  utama mengadakan pendaftaran Budel semata”.
c. Menolak warisan, adalah menolak menerima warisan baik berupa harta maupun kewajiban dari pewaris. Jadi ahli waris tidak menerima/menanggung aktiva maupun passiva yang ditinggalkan oleh pewaris.
Berdasarkan  KUHPerdata,  seseorang  dapat  menerima  maupun  menolak  warisan  yang  jatuh kepadanya,  “sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1045  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)”, yang berbunyi: “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke  tangannya.”  Keputusan  untuk  menolak  maupun  menerima  warisan  merupakan  hak  sepenuhnya dari ahli waris.
Undang-undang  mengatur  bahwa  harta  warisan  dari  Pewaris  tidak  hanya  dalam  bentuk  hak kebendaan atau piutang yang merupakan hak para ahli waris, tetapi termasuk juga harta warisan itu berupa semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutangnya Pewaris semasa hidup. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang hibah wasiat dan beban yang lain, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.
Tidak semua orang merasa puas dengan status ahli waris dari Pewaris, hal tersebut tidak terlepas dari  keengganan  untuk  mengurus  harta  warisan  maupun  pertimbangan  apabila  harta  warisan menunjukan  saldo  negatif  (pasiva  lebih  banyak  daripada  aktiva).  Penolakan  warisan  dihitung  dan dianggap  berlaku  surut  sejak  saat  meninggalnya  pewaris.  Pasal  1062  KUHPerdata  menyebutkan bahwa  Wewenang  untuk  menolak  warisan  tidak  dapat  hilang  karena  lewat  waktu.  Pewaris  dan warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya kapan saja ia mau. Namun demikian, pihak-pihak tertentu yang berkepentingan (misalnya kreditor yang mempunyai piutang pada Pewaris) terhadap  harta  warisan  tersebut  berhak  mengajukan  gugatan  terhadap  ahli  waris  kapan  saja  untuk menyatakan sikap yang dipilihnya atas harta warisan yang ditinggalkan.
Ahli  waris  diberikan  jangka  waktu  untuk  mengajukan  hak  berpikir.  Dimana  selama  masa berpikir  tersebut,  ahli  waris  berwenang  untuk  menginventarisir  harta  warisan  ataupun  membuat pertimbangan  mengenai  harta  warisan  selama  4  (empat)  bulan  terhitung  semenjak  pernayaan  hak berpikir dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat, hakim dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dikarenakan hal-hal yang mendesak (Pasal 1024 KUHPerdata).
Ahli waris oleh Undang-undang (ahli waris ab intestato) atau ahli waris oleh wasiat (ahli waris testamentair) atau oleh keduanya untuk mendapat harta  peninggalan dapat keluar dari sekelompok ahli  waris  dengan  menolak  harta  peninggalan  (Pitlo  &  Kasdorp,  1979).  Ahli  waris  hendaknya menolak  warisan  tersebut  seandainya  ahli  waris  memiliki  keyakinan  bahwa  harta  peninggalan Pewaris akan memperlihatkan lebih banyak pasiva daripada aktiva, tidak menyukai sulitnya prosedur administrasi dan dalam mengurus penyelesaian harta warisan peninggalan pewaris. “Penolakan itu harus  dinyatakan  secara  tegas  melalui  suatu  keterangan  (tertulis)  yang  diberikan  oleh  panitera pengadilan negeri yang di dalam wilayahnya harta peninggalan tersebut terbuka” (Mourik, 1993).
Sikap  menolak  warisan  ini  sesuai  dengan  Pasal  1057  KUHPerdata  yang  berbunyi  “menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”.
Patut diingat dan diperhatikan bahwa ketentuan penolakan warisan ini hanya berlaku bagi ahli waris yang padanya berlaku hukum waris berdasarkan KUH Perdata, sedangkan penolakan warisan tidak dikenal oleh ahli waris jika berdasarkan Hukum Waris Islam.
Konsekuensi hukum penolakan waris oleh ahli waris yaitu:
a. Ahli waris yang menolak warisan sudah tidak dianggap lagi sebagai ahli waris, sehingga sudah tidak memiliki hak lagi atas harta warisan (Pasal 1058 KUHPerdata);
b. Ahli  waris  mutlak  kehilangan  haknya  untuk  memiliki  warisan  ( legitimie  portie )  dan  bagian warisannya  menjadi  milik  orang  lain  yang  memiliki  hak  atas  warisan  tersebut    (Pasal  1059 KUHPerdata).
c. Penggantian  tempat/ plaatsvervuling tidak  berlaku  bagi  keturunan  ahli  waris  yang  menolak warisan untuk mewaris (Pasal 1060 KUHPerdata)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1047  KUHPerdata,  jika  ahli  waris  menolak  mewarisi  harta warisan, maka “berlaku surut atas berlakunya penolakan dihitung terjadi sejak hari meninggalnya si pewaris”, sehingga meskipun penolakan waris baru dinyatakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri beberapa bulan setelah Pewaris meninggal, ahli waris yang menolak dianggap telah menolak warisan sejak saat Pewaris meninggal dunia. “Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan tanggung jawab sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan” (Parangin, 2011).
Menolak  warisan  tidak  ada  ketentuan  daluarsanya.  Tetapi  karena  ada  ketentuan  daluarsa menerima warisan dengan lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, apabila dalam jangka waktu 30  (tiga  puluh)  tahun  sejak  meninggalnya  Pewaris  ternyata  ahli  waris  tidak  pernah  menyatakan penolakannya/penerimaannya sesuai dengan cara yang diatur di KUHPerdata, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang menolak warisan.
Dengan  cara  ini,  jika  ahli  waris  tidak  ingin  menjadi  ahli  waris,  setelah  30  tahun  (tiga  puluh tahun) setelah kematiannya Pewaris, ahli waris tidak perlu lagi menyatakan penolakan sebagaimana ditentukan  dalam  KUH  Perdata.  Penolakan  warisan  berlaku  untuk  semua  harta  warisan  dan  tidak berlaku untuk sebagian saja dari harta warisan. Ahli waris yang menolak harta warisan wajib menolak
seluruh  harta  warisan  yang  ada  karena  dianggap  tidak  lagi  menjadi  ahli  waris  (Pasal  1058 KUHPerdata).

## 2. Tata Cara Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri
Pasal  1057  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  “menolak  suatu  warisan  harus  terjadi  dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”. ketika seseorang yang merupakan ahli waris menolak untuk menerima suatu warisan, maka ahli waris tersebut diharuskan untuk memberikan surat pernyataan, bahwa ahli waris tersebut menolak warisan dari pewaris. Pembuatan pernyataan tersebut harus  dilakukan  di  hadapan  panitera  di  pengadilan  negeri  namun  apabila  ahli  waris  tersebut berhalangan maka dapat pula dikuasakan kepada orang lain dengan dibuktikan adanya surat kuasa yang  dibuat  secara  notarial  /  akta  otentik.  Hal  tersebut  penting  dilakukan  karena  akta  notaris mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna  serta memenuhi  syarat  materiil  maupun formil  sesuai peraturan  perundang-undangan.  Pembuatan  surat  kuasa  untuk  penolakan  warisan  secara  notarial dapat dilakukan apabila ahli waris yang menolak berdomisili di Indonesia dan dapat dibuat di notaris terdekat dari domisilinya.
Namun bagaimana jika ahli waris yang ingin menolak warisan ternyata berhalangan untuk hadir di  Pengadilan  Negeri  karena  sedang  berada  di  luar  negeri  dan  sulit  untuk  kembali  ke  Indonesia (misalnya karena masalah biaya atau terhalang peraturan yang berlaku di negara tempatnya tinggal dikarenakan pandemi sehingga tidak dapat kembali ke negara asal)?
J.  Satrio  berpendapat  bahwa  walaupun  pernyataan  penolakan  warisan  tersebut  tidak  harus diberikan  secara  tertulis  (dapat  pula  dinyatakan  secara  lisan),  tetapi  oleh  Pengadilan  Negeri pernyataan tersebut akan dicatat dalam register yang bersangkutan (Satrio, 1992).
Bagi ahli waris yang ingin menolak waris namun berhalangan untuk hadir di Pengadilan Negeri untuk  menyatakan  penolakannya  karena  sedang  berada  di  luar  negeri,  dapat  membuat  surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menyatakan penolakan tersebut kepada saudaranya yang dapat hadir di Pengadilan Negeri atau kepada kuasa hukumnya.
Pemberian kuasa, diatur di dalam Buku 3 KUHPerdata mengenai perikatan. Definisi pemberian kuasa  sesuai  Pasal  1792  KUHPerdata  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  seorang  memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya Pasal 1795 KUHPerdata, membedakan pemberian kuasa menjadi kuasa umum
dan  kuasa  khusus.  Pemberian  kuasa  yang  dilakukan  secara  khusus,  yaitu  mengenai  hanya  satu kepentingan  atau  tindakan  tertentu  atau  lebih,  sedangkan  pemberian  kuasa  yang  dilakukan  secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan atau perbuatan dari pemberi kuasa. Pemberian kuasa untuk menolak  waris  hendaknya  dibuat  secara  khusus  yakni  memberikan  kuasa  kepada  penerima  kuasa untuk  menyatakan  penolakan  waris  tersebut  dihadapan  Panitera  Pengadilan  Negeri  yang  ditunjuk serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut.
Hal  penting  yang  harus  diingat  sehubungan  dengan  pembuatan  surat  kuasa  diluar  negeri tersebut, maka untuk dapat digunakan oleh penerima kuasanya di Indonesia, pembuatannya tunduk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Pada poin 68 Lampiran Peraturan Menteri  Luar  Negeri  Nomor  09/A/KP/XII/2006/01  tanggal  28  Desember  2006,  dijelaskan  bahwa “legalisasi  artinya  pengesahan  terhadap  dokumen dan hanya  dilakukan  terhadap  tanda  tangan  dan tidak  mencakup  kebenaran  isi  dokumen. Setiap  dokumen  Indonesia  yang  akan  dipergunakan  di negara lain maupun sebaliknya, perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”. ..
Pada .. poin .. 70 . Lampiran .. Peraturan .. Menteri tersebut di atas juga . disebutkan bahwa:
“dokumen-dokumen .. asing .. yang .. diterbitkan .. di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, .. harus .. pula .. melalui .. prosedur .. yang .. sama,  yaitu  dilegalisasi  oleh  Kementerian Kehakiman  dan/atau  Kementerian  Luar  Negeri  negara  dimaksud  dan  Perwakilan  Republik Indonesia di negara setempat”. .
Dokumen yang diterbitkan dan/atau ditandatangani di luar negeri (contohnya perjanjian, surat kuasa, dan pernyataan) dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu di  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  negara  setempat.  ”Legalisasi  yang  dilakukan  oleh Perwakilan RI  di  luar negeri  hanyalah..merupakan pengesahan keaslian cap  dan/atau tanda  tangan dan bukan menjamin..keabsahan..isi..dokumen..yang..dilegalisasi” (Bawono & Kusumasari, 2012). Legalisasi ini berbeda dengan legalisasi yang diberikan oleh Notaris dimana legalisasi yang diberikan oleh  Notaris  selain  mengesahkan  keaslian  cap/tanda  tangan  juga  menjamin  keabsahan  isi akta/dokumen yang dilegalisasi.
Sehingga  bagi  ahli  waris  yang  berada  di  luar  negeri  dan  ingin  menolak  warisan  yang  jatuh kepadanya  tetapi  tidak  dapat  menghadap  ke  Panitera  Pengadilan  Negeri,  dapat  membuat  surat pernyataan penolakan waris dan surat  kuasa penolakan waris yang dilegalisasi  di  KBRI di  negara tempat  tinggalnya  dan  selanjutnya  mengirimkan  asli  surat-surat  yang  telah  dilegalisasi  tersebut kepada  penerima  kuasa  yang  ia  tunjuk  agar  si  penerima  kuasa  dapat  menghadap  ke  Panitera
Pengadilan Negeri di tempat yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu dan menyatakan penolakan waris mewakili si pemberi kuasa yang tidak dapat hadir.
Setelah  permohonan  penolakan  waris  telah  diserahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri, selanjutnya  Petugas  Kepaniteraan  Hukum  akan  memeriksa  dan  memproses  permohonan  tersebut. Apabila permohonan telah lengkap, maka Panitera akan mengeluarkan Akta Penolakan Waris yang dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  di  Notaris  yang  tidak  lagi mencantumkan Pemberi Kuasa sebagai ahli waris.

## D. SIMPULAN
Ahli waris berhak untuk menerima, menerima dengan syarat ataupun menolak warisan. Penolakan waris mengakibatkan ahli waris tersebut tidak menjadi ahli waris dan kehilangan hak mutlaknya yang dilindungi  oleh  undang-undang  ( legitimie  portie ). Apabila  terjadi  penolakan,  maka  mulai  berlakunya penolakan  dianggap  terjadi  sejak  hari  meninggalnya  si  pewaris.  Ahli  waris  yang  menolak  warisan dianggap  melepaskan  pertanggungjawabannya  sebagai  ahli  waris  dan  menyatakan  tidak  menerima pembagian harta peninggalan.
Bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang jatuh kepadanya tetapi tidak dapat menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri, dapat membuat surat kuasa penolakan waris yang dilegalisasi  di  KBRI di negara tempat  tinggalnya dan selanjutnya mengirimkan asli surat  kuasa yang telah  dilegalisasi  tersebut  kepada  penerima  kuasa  yang  ia  tunjuk  agar  si  penerima  kuasa  dapat menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri di tempat yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu dan menyatakan penolakan waris mewakili si pemberi kuasa yang tidak dapat hadir.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ashofa, B. (1998). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Djamali, R. A. (2007). Pengantar Hukum Indonesia (2nd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. HS, S. (2010). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kusumawati, L. (2011). Pengantar Hukum Waris Perdata Barat . Sidoarjo: Laros.
Meleong, L. J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Revisi) . Bandung: Nuansa Aulia.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Mourik, M. J.V. (1993). Studi Kasus Hukum Waris . Bandung: PT. Eresco.
Parangin, E. (2011). Hukum Waris . Jakarta: PT Rajawali Pers.
Pitlo, & Kasdorp, J. E. (1979). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Beland (1st ed.). Jakarta: Intermasa.
Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat . Jakarta: Rajawali Pers.
Ramulyo,  I.  (2004). Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Kewarisan  Menurut  Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi . Jakarta: Sinar Grafika.
Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 'Satrio, J. (1992). Hukum Waris . Bandung: Alumni.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tujuan  Singkat .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Suparman, E. (2018). Hukum Waris Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi . Yogyakarta: Genta Publishing.
Artikel Jurnal:
M.P., Aulga Maya ., & Suhariningsih2., & Hamidah, Siti. (2014). "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh  Ahli  Waris  Beda  Agama  yang  Dibuat  oleh  Notaris". Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum
Universitas Brawijaya . Retrieved from
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/668/655 .
Nugraha,  F.,  &  Radinda,  F.  A.  M.,  &  Fathonah,  R.  A.  (2020).  Akibat  Hukum  Pewaris  Yang  Menolak Warisan. Diversi : Jurnal Hukum , Vol. 6, (No.1 April), p.143–160.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

## Sumber Online:
Bawono, A. C., & Kusumasari, D. (2012). Kewajiban Legalisasi Dokumen yang Ditandatangani di Luar Negeri.  Retrieved  from  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2168/  dokumen-yg- ditandatangani-di-luar-negeri/