Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya
Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia)
Ach Faqih Supandi
U niversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta achfaqih795@gmail.com

## Abstract
The principle of mudharabah is a unique part of Islamic banking products, because it  has  a  philosophical  difference  between  the  conventional  banking  system  and Islamic banking  which adheres to the principle of profit or loss. Mudharabah is a partnership  business  covering  capital  owners  (Shahib  al-mal)  and  business  actors (mudharib), aiming to gain profit (al-ribh) and divided according to agreement in the contract. This research is library research. While this research approach uses a statute approach, because the problems in this study are approached with positive legal  norms  and  Islamic  law.  The  purpose  of  writing  scientific  papers  is  to determine the extent to which Islamic banking in optimizing Mudharabah contracts as products in Islamic banking. The results of this study are one of the institutions that can guarantee the continued maintenance of compliance with Sharia or Islamic law  is  the  DSN-MUI  which  gives  sharia  compliance  compliance  authorities (Shariah Compliance) is the Sharia Supervisory Board (DPS). The implementation of the Mudharabah contract in the Islamic banking system is one form of banking compliance  with  the  sharia  principles  that  DPS-MUI  has  applied  to  Islamic banking.

## Keywords : Mudharabah Agreement, Islamic Banking and DSN-MUI fatwa

## PENDAHULUAN
Perbankan  adalah  suatu  lembaga  yang  mempunyai  peran  yang  sangat signifikan  pada  pembangunan  suatu  negara.  peran  ini  terwujud  dalam  fungsi  bank sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  yakni  yang  bertugas  untuk  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpan  pinjam  dan  bentu  penyalurannya dengan  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  yang  dapat  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  berpenduduk  Muslim  terbesar  diduni baru  pada  akhir  abad  ke  20  yang  mana  sistem  kultur  yabng  sudah  berakar  dan membudaya  adalah  berdasarkan  pada  prinsip  syari’ah  sehingga  menjadi  sebuah nilai  yang  cukup  signifikan  dalam  membangun  Bnk-bank  yang  berdasarkan  pada syari’ah  Islam. Pada awal berdirinya  Bank syari’ah di  Indonesia masih berpegang
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
teguh  pada  sistem  perbankan  konvensional  yang  menjadi  tolak  ukur  lembaga keuangan pada saat itu, akan tetapi setelah perkembangan perbankan syari’ah secara internasional  yang  dimulai  dengan  adanya  sidang  mentri  luar  negri  yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi islam (OKI) di Karachi, Pakistan, pada tahun 70 an.  Sedangkan pada tahun 80 an Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan,  Pakistan,  Iran,  Malaysia,  Bangladesh  dan  Turki.  Pada  tahun  1983 dikeluarkan  paket  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pemberian  keleluasaan  tingkat suku  bunga  sehingga  pada  akhirnya  pada  tahun  1988  dikeluarkanlah  kebijakan untuk membangun Bank-bank baru.
Secara  kelembagaan  Bank  syari’ah  yang  pertama  kali  berdiri  di  Indonesia adalah PT bank Muamalah Indonesia (BMI) untuk menjalankan semua operasional lembaga  keuangan  yang  berbasis  syari’ah.  Akan  tetapi  pendirian  Bank  Muamalah Indonesia  pada  awalnya  tercetuskan  dalam  sebuah  lokakarya  MUI  yang  pada  saat itu  bertemakan  tentang  masalah  bunga  Bank  dan  perbankan  yang  pada  saat  itu bunga  dalam  perbankan  konvensional  sangat  menjelajah  pada  dunia  perbankan Indonesi.  Setelah  terbentuknya  kelembagaan  Bank  Muamalah  Indonesi  maka bermunculanlah  bank-bank  lain  yang  berbasis  syari’ah  (Khotibul  Umam,  2015,1- 28).
Salah  satu  ciri  yang  khas  pada  lembaga  keuangan  syari’ah  adalah  dengan adanya  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS).  Dewan  Pengawas  Syari’ah  mempunyai pengaruh  sangat  penting  dalam  mengoperasikan  sistem  operasional  dalam perbankan  syari’ah.  Maka  dari  itu  Dewan  Pengawas  Syari’ah  ini  mempunyai tanggung  jawab  untuk  lebih  memastikan  penerapan  sistem  yang  sesuai  dengan prinsip syari’ah sehingga dapat terlaksana dengan maksimal.
Dalam  pengotimalannya  Dewan  Syariah  Nasional-majlis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)  beserta  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  memiliki  tanggung  jawab yang sangat berat dalam pengawasan perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah  dalam  sektor  ekonomi.  Baik  buruknya  dalam  pengoperasian  bank  syariah sangat  berpengaruh  pada  agama  Islam  yang  menjadi  panutan  utama  dari  prinsip syariah, bahkah jika perbankan melanggar prinsip yang sudah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI  makan  masyarakat  tidak  akan  hanya  menyalahkan  bank  syariah  akan tetapi  akan  menyalahkan  agama  Islam  bahkan  tidak  akan  mempercayainya  lagi serta  beranggapan  jika  islam  tidak  memiliki  sistem  perkonomian  yang  baik  dan melanggar  asas  keadilan  dan  pemerataan  yang  menjadi  pegangan  dalam  hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu transaksi pada perbankan syariah harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah termaktub dalam kaidah-kaidah fiqhiyah.
Dalam  penyesuaian  dengan  prinsip-prinsip  syariah  maka  DSN-MUI mengeluarka  fatwa-fatwa  yang  berlandaskan  pada  Al-Qur’an  dan  Al-Hadist  yang merupakan  sumber  utama  dalam  pengambilan  keputusan.  Hanya  saja  kehadiran lembaga  keuangan  syariah  memerlukan  upaya  yang  bersungguh-sungguh  untuk mensosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang  produk  perbankan  syariah  yang
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
sesuai  dengan  konsep maqoshid  al-syariah serta  pemerataan  terhadap perekonomian masyarakat (Muhammad Firdaus,30-31,2005).
Maqasid  syariah  mempunyai  tujuan  utama  yakni  terealisasinya  dari  sistem ekonomi Islam termasuk pada bank syariah. Implikasi dari tujuan Maqasid Syariah bukanlah sekedar tujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, akan tetapi  dapat  mewujudkan  pertumbuhan  dan  keadilan  dalam  5  (Lima)  aspek  pada tujuan syariah dari agama (diin), akal, keturunan, harta dan kehormatan (Ahmes H. , 2014).
Dalam  bermuamalah,  hukum transaksi  dalam  muamalah  adalh  boleh  kecuali ada  dalil  yang  melarang  dari  transaksi  tersebut.  Kaidah  ini  dapat  memberikan implikasi  kepada  setiap  kegiatan  muamalah  dalam  islam  sangat  luas,  memberikan inovasi  yang  diapresiasi  serta  transaksi  baru  dapat  diterima  dalam  memenuhi kebutuhan perbankan dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat. Larangan bertransaksi dalam bermuamalah dapat disederhanakan dengan tiga hal yakni: Riba, Gharar dan Maysir yang sudah menjadi larangan dalam menjalankan sistem prinsip syariah.
Secara  garis  besarnya  produk  penyaluran  dana  kepada  masyarakat  dalam sistem  perbankan  syariah  adalah  berupa  pembiayaan  yang  didasarkan  pada  akad jual  beli  yang  yang  dapat  menguntungkan  pada  kedua  belah  pihak.  Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dikenal dengan pembiayaan ( Financing ) yang  berbasis  pada  keuntungan  riil  yang  dikehendaki  ( Margin )  ataupun  bagi  hasil ( Profit Sharing ).
Salah  satu  ciri  yuridis  dalam  industri  keuangan  syariah  adalah  pada  regulasi tentang  kepatuhan  syariah  (Shariah  Compliance)  yang  menjadi  dasar  dan  asas dalam  operasionalnya.  Kepatuhan  syariah  merupakan  suatu  bagian  yang  sangat penting dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun pada sistem operasionalnya. Hal  seperti  itu  sangat  didukung  dengan  keberadaannya  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) bagi setiap lembaga keuangan bank  yang berbasis pada syariah atau hukum Islam.  DPS  bertugas  mengawasi  penerapan  sistem  operasinal  dalam  perbankan tersebut  mulai  dari  kontrak  atau  akad  yang  diterapkan  pada  perbankan  Syariah tersebut.
Sehubungan  dengan  deskripsi  tersebut  maka  dikeluarkanlah  fatwa  oleh Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta pentingnya keberadaan  DPS  sebagai  aspek  penting  dalam  pengawasan  terhadap  kepatuhan syariah bagi regulasi industri keuangan syariah.

## KAJIAN TEORI
1. Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar Awal
Mudharabah  berasal  dari  kata  dharb  yang  artinya  memukul  atau mengembara/bepergian  untuk  berdagang  dalam  menegmbangkan  sebuah  usaha yang dimilikinya, untuk lebih tepatnya bisa dikatakan seseorang yng memukul atau
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
mengetakkan  kakinya  dalam  perjalanan  usaha. Mudharabah juga  disebut Qiradh yang diambil kata Al-Qardh yang berarti memotong, (Ahmad Dahlan, 2012, 128) dikarenakan  manusia  pada  umumnya  dan  nkhususnya  dari  npihak  pemilik  dan penerima  modal  tidak  terlepas  dari  tujuan  agar  dapat  mencapai  keuntungan  dan dapat  mengembangkan  usahanya  serta  bisa  diambil  secara  kontinew  (Enang Hidayat,2016,156-157).
Menurut  istilah  fiqih  Mudharabah  adalah  suatu  akad  antara  dua  belah  pihak yang  salah  satu  pihak  meneyerahkan  uang/modal  kepada  pihak  yang  lain  untuk diperdagangkan  dimana  keuntungan  dibagi  dua  yang  sesuai  dengan  kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak  tersebut (Syarif Hudayatullah, 2012, 103).  Menurut  Adiwarman  A.  Karim, Mudharabah adalah  suatu  bentuk  kontrak kerjasama  antara  dua  belah  pihak  dimana  satu  puhak  berperan  sebagai  pemilik modal  dan  satu  pihak  lagi  breperan  sebagai  pengelola  modal  tersebut  untuk  suatu usaha yang dapat menghasilakan untung dan kemudian akan dibagi dua hasil yang didapatkan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati  di  awal  (Syarif Hudayatullah, 2012, 104).
Pembiayaan  dengan  akad Mudharabah merupakan  salah  satu  pembiayaan yang  sepenuhnya  ditangguhkan  untuk  modal  suatu  usaha  yang  dikeluarkan  oleh pihak  perbankan  kepada  penerima  modal  sebagai  penyelenggara  usaha.  Melalui pembiayaan  ini  pihak  perbankan  ataupun  penerima  modal  berhak  menerima  hasil dari usaha yang dilakukan oleh penerima modal secara terus menerus selama usaha yang  dilakukan  masih  berjalan.  Sedangkan  keuntungan  dibagi  berdasarkan  pada kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditanda tangani diawal kontrak.
Jika  dalam  pengelolaan  usaha  yang  berjalan  mengalami  kebangkrutan  maka pihak  perbabnkan  menanggungnya  selama  kesalahan  tersebut  tidak  disengaja  oleh pihak  penerima  modal,  tapi  jika  kebangkrutan  diakrekan  oleh  faktor  keteledoran penerima  modal  maka  penerima  modal  berhak  bertanggung  jawab  terhadap kerugian  yang  telah  diperbuatnya.  Oleh  karena  itu  Bank  mempunyai  kepentingan agar  simpanan  dana  masyarakat  yang  dihimpun  dapat  disalurkan  kembali  kepada masyarakat dengan kondusif dan aman, sehingga dengan penyaluran yang semakin kondusif maka perbankan akan mendapat keuntungan dengan sistem bagi hasil baik untuk perbankan ataupun untuk penyimpan dana (Wangsawidjaja,41,2012).
Dalam pengaplikasiannya akad mudharabah dapat diketahui dengan bebrapa jenis  dalam  produk  akad Mudharabah yakni:  Pertama, Mudharabah  Mutlaqoh , merupakan kerja sama antara pihak pertama dengan pihak kedua yang cakupannya lebih  luas,  maksudnya  tidak  dibatasi  oleh  waktu,  spesifikasi  usaha  dan  daerah bisnis.  Kedua, Mudharabah  Muqayyadah ,  merupakan  kebalikannya  dari  akad Mudharabah  Mutlaqah yang  dibatasi  oleh  waktu,  spesifikasi  usaha,  serta  daerah dalam berbisnis (Khaerul Umam, 32-33,2013).
Dalam praktek perbankan modern saat ini kedua bentuk Mudharabah tersebut mengalami  perubahan  pada  penyebutannya  yakni  Mudharabah  muqayyadah  on balance  sheet  dan  mudharabah  Muqayyadah  off  balance  sheet.  Menurut  aliran
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
pertaman  yakni  Mudharabah  on  balance  sheet  adalah  aliran  satu  dana  untuk sekelompok  pelaksana  usaha  dalam  beberapa  sektor  terbatas  seperti  pertanian, manufaktur dan jasa, dan skema ini dicatat dalam neraca bank. Sedangklan menurut aliran  kedua  aliran  dana  ini  dikhususkan  untuk  pembiayaan  satu  nsabah  saja  dan pihak  bank  hanya  bertindak  sebagai arrenger saja  sedangkan  sistem  bagi  hasilnya tergantung  pada  kesepakatan  dari  investor  dan  nasabah  sebagai  pengelola dana/modal (Adiwarman Karim,212-213, 2006).
2. Kajian Terdahulu
Jurnal  Hukum  Luqman  Nurhisam,  “Kepatuhan  Syariah  ( Sharia  Compliance ) dalam  Industri  Keuangan  Syariah”.  Pada  jurnal  tersebut  dijelaskan  bahwa keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  pada  setiap  Industri  Keuangan  Bank Syariah  (IKBS)  maupun  Industri  Keuangan  Non-Bank  Syariah  (IKNBS) Diwajibkannya  untuk  mematuhi  ketentuanketentuan  syariah  telah  menjadikan pengawasan  syariah  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  kepatuhan syariah  ( sharia  compliance ).  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  beberapa  regulasi  yang dikeluarkan  oleh  DPS-MUI  yang  menjadi  acuan  bagi  industri  IKBS  dan  IKNBS dalam  menjalankan  aktifitasnya  di  bidang  keuangan  syariah.  Penelitian  ini  fokus kepada  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  DSN-MUI  serta  implementasinya  terhadap lembaga  IKBS  dan  IKNBS,  serta  DPS  sebagai  pihak  yang  berwenang  mengawasi setiap industri keuangan berbasis syariah.
Jurnal  akuntansi  dan  keuangan  Islam,  Sepky  Mardian,  “Tingkat  kepatuhan Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah”,  dalam  artikel  tersebut  dijelaskan  bahwa Kepatuhan  syariah  adalah  diantara  aspek  yang  membedakan  ekonomi  syariah dengan  ekonomi  konvensional  atau  antara  perbankan  syariah  dengan  perbankan konvensional. Dalam konteks perbankan, ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini,  bank  syariah  ditengarai  masih  mengikuti  bank  konvensional  baik  produk, sumber  daya  manusia  atau  operasional.  Pada  penelitian  ini  dapat  di  simpulkan bahwa  seiring  berkembangnya  ekonomi  syariah,  khususnya  lembaga  keuangan syariah  menuntut  adanya  pemenuhan  prinsip  syariah.  DSN-MUI  dan  DPS  sebagai pihak  yang  memberikan  jaminan  terhadap  kepatuhan  syariah  telah  berupaya. Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama  sumber  daya  menyebabkan  penegakan  kepatuhan  syariah  belum  berjalan maksimal.  Disamping  itu  banyaknya  masyarakat  rasional  yang  belum  siap menggunakan  prinsip  syariah  secara  murni  ikut menyumbang  belum  maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu penelitian  yang  dilakukan  hanya  berdasarkan  atas  karya  tertulis,  termasuk  hasil
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Arikunto, 39,2000). Sedangkan  Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  karena  permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati dengan norma-norma hokum positif dan hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Landasan Hukum Positif Dalam Pembiayaan Mudharabah
Hukum  positif  adalah  hukum  yang  dalam  perundang-undangannya  bersifat legal  yang  berlaku  secara  konstitusional  di  Suatu  negara,  yang  mana  sistem pembentukannya  sesuai  dengan  prosedur  pembentukan  perundang-undangan  pada Negara  Kesatuannya.  Kebijakan  yang  terdapat  pada  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dapat  mempengaruhi  siatem  perbankan  yang  menjadi  asaa  utamanya, kebijakan  perbankan  Syariah  di  Indonesia  dirumuskan  sejak  tahun  1992  yang berdasarkan  pada  undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan meskipun  peraturan  tersebut  belum  mengatur  secara  komprehersif  tentang  sistem ekonomi syariah, akan tetapi amandemen tersebut mencerminkan pada poin tentang perbankan syariah pada selanjutnya.
Dalam  hal  demikian  secara  formal  sebelum  tahun  1992  sistem  perbankan syariah belum legal tentang maslah payung hukum yang mempunyai karakter tanpa bunga  dan  berdasarkan  pada  prinsip  syariah  atau  pada  hukum  Islam.  Pada  tahun 2008  pemerintah  Indonesia  menetapkan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  perbankan  syariah  yang  di  sahkan  pada  tanggal  17  Juni  2008,  yang pengundangannya tercantum dalam lembaran Negara tanggal 16 Juli 2008. Undang- undang  yang  dimaksud  memperkenalkan  beberapa  lembaga  hukum  baru  yang ditunjukkna  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  keadilan,  kebersamaan  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat (Khotibul Umam, 2011, 8-9).
Pengaturan akad Mudharabah pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertdapat pada Pasal 1 Nomor 21 dan 25 yang berbunyi: “Tabungan  adalah  simpanan  berdasarkan  akad  wadi’ah  atau  investasi  dana berdasarkan  akad  mudharabah  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat  ditentukan  tertentu  yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.
“pembiayaan adalah penyediayaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu  berupa:  a.  Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  Mudharabah  dan  Musyarakah” (Undang-undang Ripublik Indonesia No. 21 tahun 2008) .
Berdasarkan  uandang-undang  diatas  dapat  di  presentasikan  bahwa  transaksi dengan  akad  Mudaharabah  memiliki  landasan  secara  yuridis  dalam  produk perbankan syariah serta dapat melakukan kegiatan usaha mulai dari penghimpunan dan  ataupun  penyaluran  dana  pembiayaan.  Hal  demikian  sebenarnya  sudah  dapat mempertegas  bahwa  Mudharabah  adalah  bagian  dari  produk  perbankan  syariah
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
secara  normatif  serta  memiliki  atauran  yang  terperinci  dibandingkan  dengan peraturan  yang  sebelum  tahun  2008,  baik  melalui  dari  penghimpunan  dana  yang berkaitan  dengan  simpanan  berupa  deposito  atau  tabungan  sementara  ataupun penayaluran dana yang berupa pembiayaan bagi hasil.
Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa dalam akad mudharabah bukan hanya sebagai  penghimpun  dana  akan  tetapi  juga  sebagai  akad  yang  dapat  menyalurkan dana  pembiayaan  bagi  hasil,  maka  akad  mudharabah  dapat  dipresentasikan  bahwa akad kerja sama suatu usaha antara penyalur dana (Shahibul mal atau Bank Syariah) sebagai penyedia dana dan pihak kedua (Mudharib atau Nasabah) sebagai pengelola dana  dengan  kesepakatan  membagi  keuntungan  ushaanya  sesuai  dengan  yg  telah disaepakati  oleh  kedua  belah  pihak  pada  awal  perjanjian  yang  telah  tertera  dalam akad  itu  sendiri,  sedangjkan  kerugian  semuanya  aakan  ditanggung  oleh  Bank Syariah  apabila  kesalahan  tersebut  disebabkan  oleh  ketidak  sengajaan  dan  bukan kelalaian  dari  pihak  pengelola  dana,  begitu  berlaku  sebaliknya.  Konsekwensi yuridis  dalam  akad  mudharabah  adalah  merujuk  pada  prinsip  Syariah  yang  telah sesuai  dengan  undang-undang  perbankan  syariah  yang  bersumber  dari  rujuakn Fatwa DSN-MUI.
Berdasaraka pada AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, konposisi dan aspek- aspek  yang  berkaitan  dengan  peraturan,  laporan  dan  sebagainya.  Menurut  standar AAOIFI untuk Dewan Pengawas Syariah harusnya bersifat independen serta terdiri dari para ulama, fuqaha yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukim Islam. DPS  juga  dapat  terdiri  dari  ahli-ahli  lain  dalam  bidang  institusi  keuangan  syariah (ekonomi,  hukum,  akuntansi  dan  bidang  lainnya  yang  mendukung)  dengan pengetahuan  sains  undang-undang  Islam  yang  berkaitan  dengan  transakasi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas untuk dapat mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa perbankan syariah  sudah  mematuhi  peraturan  dan  prinsip-prinsip  syariah  (Muhammad  Ayub, 589-591, 2009).
Terkait  dengan  tugas  dan  wewnang  DPS,  sebagaimana  tercatat  dalam  surat keputusan  MUI  No.  Kep-98/MUI/2001  tentang  susunan  DPS-MUI  adalah  dapat deklasifikasikan  sebagai  berikut:  Pertama,  melakukan  pengawasan  secara  periodik pada  lembaga  keuangan  syariah  yang  berada  dibawah  pengawasannya.  Kedua, berkewajiban  mengajukan  usul-usul  pengembangan  produk  lembaga  keuangan syariah  yang  diawasinya  kepada  pimpinan  lembaga  yang  bersangkutan  kepada DSN.  Ketiga,  melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  lembaga keuanagn syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 Tahun  anggaran.  Keempat,  merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang memerlukan  penambangan  yang  memerlukan  pembahasan  DSN  (Khaerul  Umam , 382, 2013).
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)

## 2. Akad  Mudharabah  Sebagai  Implimentasi  Shariah  Compliance  Dalam Perbankan Syariah
Perkembangan  Industri  keuangan  Syariah,  khususnya  pada  sektor  perbankan di  Negara  Indonesia  yang  tentunya  sangat  membutuhkan  sisten  tata  kelola  yang menjamin  tercapainya  dari  tujuan-tujuan  Lembaga  Leuangan  Syariah  yang  telah ditetapkan.  Sistem  tata  kelola  pada  lembaga  keuangan  syariah  sudah  memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan sistem tata kelola perbankan pada umunya. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  keharusan  bagi  lembaga  keuangan  syariah untuk  dapat  memastikan  terlaksananya  prinsip-prinsip  syariah  pada  semua  produk yang  dikeluarkan  olehnya,  sistem  operasional,  pratek  dan  manajemen  pada perbankan  syariah,  sehingga  dapat  menjadi  perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah atau hukum Islam (Ali Rama, 2015).
Dalam  melaksanakan  akad  yang  telah  ditentukan  pada  perbankan  syariah, maka  perbankan  suariah  harus  berpegang  teguh  pada  prinsip  bank  syariah  yang telah  ditepakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Majlis  Ulama  Indonesi  (DSN- MUI) agar tetap sesuai dengan prinsip syariat islam yang lebih mengutakan sebuah keadilan  ( Adl ),  Keseimbangan  ( Tawazun ),  Kemaslahatan  ( Maslahah )  dan Universalisme  ( Alamiyah ).  Prinsip  yang  menjadi  pegangan  dalam  perbankan syariah  adalah  prinsip  perjanjian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  untuk kegiatan pembiayaan, pinjaman atau penyimpanan yang pada awal perjanjian akad yang telah disepakaati berdasarkan pada hukum Islam.
Dalam  meminimalisir  dan  menghindari  adanya  penyimpangan  serta kemungkinan  ketidak  patuhan  terhadap  syariah  (Sharia  Compliance)  maka  DPS memiliki peran sangat penting serta dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi semua pelaksanaan atau implementasi lembaga  keuangan syariah terhadap prinsip- prinsip syariah. Keberadaan DPS diharapkan agar dapat menfokuskan dirinya pada pengembangan dan mengawal industri lembaga keuangan syariah terhadap produk- produk  yang  dikeluarkan  maupun  sistem  operasionalnya  agar  tetap  sesuai  dengan prinsip-prinsip syarih atau hukum Islam.
DSN  mempunyai  wewenang  dalam  memberikan  teguran  terhadap  lembaga keuangan  syariah  yang  menyimpang  dari  garis  panduan  ( Guidelines )  yang  telah ditetapkan.  Hal  tersebut  akan  dilakukan  jika  Dewan  Syariah  Nasional  menerima laporan  dari  Dewan  Pengawas  Syariah  bahwasanya  Lembaga  tersebut  telah menyimpang dari garis panduan yang sesuai dengan hukum Islam (Antonio,2009,235-236).  Oleh  karena  itu  dalam  industri  perbankan  syariah  maka pelayanan yang diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah pada umumnya harus mematuhi  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  yang  bertujuan  untuk  mendapat keuntungan baik secara materi ataupun non materi.
Pengaplikasian  sistem  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  maka  dalam pengoperasianalannya  DPS  mengawasi  tentang  kesesuaian  dengan  prinsip-prinsip tersebut dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk-produk baru dan akad
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
yang  diajukan  oleh  perbankan  syariah.  Secara  kelembagaan  DPS  sudah  dapat berperan  secara  optimal  untuk  pengawasan  terhadap  praktik  kepatuhan  syariah dalam  perbankan  syariah,  dengan  demikian  setiap  menajemen  Bank  Syariah  harus dapat  menformalakan  peran  dan  keterlibatan  DPS  dalam  memastikan  manajemen risiko ketidak patuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu perbankan syariah harus  menyediakan  ruang  yang  mana  terdapat  staf  pelayanan  data  keuangan, laporan  keuangan,  akad-akad,  editor,  proses  akad-akad  yang  diterapkan  dan  lain sebagainya, agar optimalisasi prinsip syariah berjalan dengan optimal.
Prinsip Mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang dapat dikatakan  unik,  karena  dalam  implementasinya  memiliki  perbedaan  yang  bersifat filosofi  antara  sistem  perbankan  konvensional  dengan  perbankan  syariah  yang menganut  prinsisp  bagi  keuntungan  dn  kerugian  berdasarkan  pada  ketentuan perjanjian  diawal.  Pembiayaan  dengan  berdasarkan  pada  akad  mudharabah  (bagi hasil)  adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  Bank  Syariah  Kepada  pihak  lain (Rizal  Yaya,  2009,110)  dengan  bertujuan  untuk  dapat  memenuhi  semua kepentingan  para  nasabahnya  yang  membutuhkan  modal  atau  tambahan  modal dalam  menajalankan  suatu  usaha  yang  produktif  sehingga  dapat  memenuhi  semua kiebutuhan ekonominya (Mardani, 2015,50-51).
Dalam  implimentasinya  diperbankan,  akad  mudharabaah  dapat  di deskripsikan  berdasarkan  pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Majlis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Mudharabah  yang  dapat  menjasi  sebuah  acuan  pada  pembiayaan  Mudharabah. Mudharabah dalam penerapannya di perbankan syariah biasanya diterapkan dalam bentu  produk-produk  pembiayaan  dan  pendanaan  (DSN-MUI  No  07/DSN- MUI/IV/2000).
Dalam  produk  penghimpunan  dana  Mudaharabah  dapat  diterapkan  dengan: Pertama,  tabungan  berjangka  yaitu  tabungan  yang  bersifat  tujuan  khusus  seperti, tabungan  haji,  tabungan  kurban  dan  sebagainya.  Kedua,  deposit  spesial  ( Special Investment ) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misal mudharabah  saja  atau  ijarah  saja.  Sedangkan    pada  sisi  pembiayaan  Mudharabah dapat  diterapkan  dengan:  Pertama,  Pembiayaan  modal  kerja,  seperti  modal  kerja perdagangan  atau  jasa.  Kedua,  Investasi  Khusus,  yang  dapat  disebut  juga  sebagai mudharabah  muqayyadah dimana  sumber  dana  khusus  dengan  penyaluran  yang khusus  pula  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh shahibul  mall (Muhammad Syafi’i Antonio,97,2001).
Berdasarkan pada pernyataan diatas peniliti dapat menginterpretasikan bahwa dalam pembiayaan dengan menggunakan akad Mudharabah digunakan untuk kerja sama dengan jangka pendek saja. Argumentasi dari pernyataan tersebut dikarenakan apabila investasi dengan jangka panjang maka modal atau dana yang terdapat pada perbankan  syariah  itu  akan  mengendap  dan  membeku  sehingga  membutuhkan waktu  yang  lama  pula  untuk  dapat  keuntungan  yang  diharapkan  oleh  perbankan syariah. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah pihak perbankan syariah tidak akan
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
dapat  merealisasikan  sistem  bagi  hasil  kepada  para  penyimpan  dana (Muhammad,97,2008).

## KESIMPULAN
Perkembangan  sistem  ekonomi  syariah  Indonesia  mengakibatkan  sistem dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya kesesuaian dengan prinsip- prinsip syariah atau hukum Islam. Salah satu lembaga yang dapat menjamin untuk tetap terjaganya siatem kepatuhan terhadap Syariah atau hukum Islam adalah DSN- MUI yang memberikan pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah ( Shariah Compliance )  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Pelaksanaan  akad Mudharabah pada sistem perbankan syariah merupakan salah satu bentuk kepatuhan perbankan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  oleh  DPS-MUI terhadap  perbankan  syariah.  Jika  pelanggaran  dalam  perbankan  syariah  tetap dibiyarkan  maka  akan merusak  citra  dan kredibilitas  perbankan  syariah  itu  sendiri sehingga  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap perbankan syariah yang mulai berkembang saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Dahlan. (2012). Bank Syariah Teori, praktik, kritik. Yogyakarta: Teras.
Antonio Syafi’i Muhammad. (2001). Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta: Gema Insani.
Ahmed,  H.  (2014). Islamic  and  Shariah  Compliance:  A Produk  Development Perspective. Journal Of Islamic Finance.
Arikunto,  Suharsimi.  (2000). Manajemen  Penelitian, cet  Ke  5,  Jakarta:  Rineka Cipta.
Ayub,  Muhammad.  (2009). Understanding  islamic  Finance, diterjemahkan  oleh Aditya Wisnu, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majlis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
Firdaus  Muhammad,  Alshidiq  Mukhtar,  Hakim  Azis  Muhammad,  Ghufron Sofiniyah.  (2005). Fatwa-fatwa  Ekonomi  Syariah  Kontemporer ,  Jakarta: Renaisan.
Hidayat  Enang.  (2016). Transaksi  Ekonomi  Syari’ah ,  Bandung:  PT  remaja Rosdakarya.
Karim  adiwarman.  (2006). Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Jakarta: Radjagrafindo Persada.
Khotibul  Umam.(2015). Perbankan  Syariah  (Dasar-dasar  dan  Dinamika Perkembangan di Indonesia) , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Vol.5 / No.1: 72-82,  Januari  2019, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak)
Luqman  Nurhisam.  (2016).  Kepatuhan  Syariah  ( Syariah  Compliance )  dalam Industri Keuangan Syariah. Jurnal Hukum Islam Vol 23 No 1 , Universitas Islam Negri Yogyakarta, Yogyakarta.
Mardani. (2015). Aspek lembaga Keuangan Syariah di Indonesia . Jakarta: kencana.
Muhammad.  (2008). Manajemen  Pembiayaan  Mudharabah  di  Perguruan  Tinggi (strategi Memaksimalkan return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency) , Jakarta: Rajawali Pres.
Rama, Ali. (2015). Analisis Siatem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah di Indonesi  dan  Malaysia . Jurnal  Bimas  Islam  Vol  8  no.  1 ,  Dirjen  Bimas, Jakarta.
Sepky Mardian. (2015). Tingkat kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal  Akuntasi  dan  Keuangan  Islam  Vol.  3  No  1 Syariah  di  Sekolah Tinggi Ekonomi Islam,
Syarif Hidayatullah. (2012). Qawa’id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam transaksi keuangan Syari’ah kontemporer. Depok: Gramata Publishing.
Umam  Khotibul.  (2011). Legislasiasi  Fiqih  Ekonomi  dan  Penerapannya  dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta:BPFE.
Umam Khaerul. (2013). Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia.
Undang-undang  Ripublik  Indonesia,  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.
Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syari’ah , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Yaya  Rizal,  Martawireja  Erlangga  Aji,  Abdurahim  Ahim.  (2009). Akuntansi Perbankan  Syariah  teori  dan  Praktik  Kontemporer, Jakarta;  Salemba Empat.