## TELAAH TERHADAP HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN
Andi Safriani Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: aydinriany13@gmail.com

## Abstract
In  principle  law  and  power  have  interrelated  relationships  with  each other.  The  law  Exist  because  it  is  made  legitimate  ruler,  on  the  contrary  the actions  of  the  ruler  are  governed  by  the  law  it  makes.  Between  law  and  power must  be  balanced,  to  exercise  power  there  must  be  law  as  a  limitation  for  the exercise of the power, whereas in the execution of the law there must be power for law enforcement or its apparatus so that the law can be obeyet by society.

## Key Word : Relationship, Law and Power

## Abstrak
Pada  prinsipnya,  Hukum  dan  Kekuasaan  memiliki  hubungan  yang  saling mempengaruhi  satu  sama  lain,  hukum  ada  karena  dibuat  penguasa  yang  sah, sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Antara hukum dan  kekuasaan  haruslah  seimbang,  untuk  menjalankan  kekuasaan  haruslah  ada hukum  sebagai  rambu  atau  batasan  bagi  pelaksanaan  kekuasaan  tersebut, sedangkan  dalam  pelaksanaan  hukum  tersebut  haruslah  ada  kekuasaan  bagi penegak hukum (aparat) nya agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat. Kata Kunci : Hubungan, Hukum dan  Kekuasaan

## PENDAHULUAN
uatu negara pasti membutuhkan peraturan atau hukum untuk mengatur atau mengelola  masyarakatnya.  Apabila  hukum  itu  ingin  ditegakkan,  maka dibutuhkan suatu lembaga yang bisa menjalankan dan mengelola peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, peran dari penguasa sangat dibutuhkan dalam hal ini. Hukum baru dapat dijalankan apabila ada penguasa yang mengaturnya.
Dalam  kehidupan  masyarakat,  kekuasaan  mempunyai  arti  penting  bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum ( law making) , tapi juga instrumen penegakan hukum ( law enforcement).
Pembentukan  hukum,  khususnya  undang-undang,  dilakukan  melalui mekanisme  kekuasaan  politik  dalam  lembaga  legislatif  di  mana  kepentingan- kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  saling  bertentangan  diupayakan  untuk dikompromikan  guna  menghasilkan  satu  rumusan  kaidah-kaidah  hukum  yang dapat  diterima  semua  pihak.  Penegakan  hukum  merupakan  upaya  untuk mendorong  masyarakat  agar  mentaati  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasuskasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif).
Pentaatan  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  dapat  dipaksakan  dengan  cara teratur  dalam  arti  tunduk  pada  aturan-aturan  tertentu  baik  mengenai  bentuk,cara maupun  alat  pelaksanaannya.  Dalam  suatu  negara  pemaksaan  berlakunya ketentuan-ketentuan ini berada ditangan negara  beserta alat-alat perlengkapannya.
Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembagalembaga negara, unit-unit  pemerintahan,  pejabat  negara  dan  pemerintahan.  Legalisasi  kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan- aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.
Karakteristik  hubungan  hukum  dan  kekuasaan,  khususnya  dalam  hal legalisasi  kekuasaan  dan  penegakan  hukum,  dijelaskan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja  dalam  satu  ungkapkan  “hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan- angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Ungkapan tersebut, pada satu  sisi,  mengandung  arti  bahwa  kaidah-kaidah  hukum  tidak  akan  ada manfaatnya jika tidak ditegakkan, dan hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan kekuasaan.  Pada  sisi  lain,  ungkapan  itu  bermakna  bahwa  kekuasaan  tanpa landasan hukum adalah kesewenang wenangan.
Dalam  kenyataannya  banyak  terjadi  ketidakadilan  sebagai  akibat disalahgunakannya  kekuasaan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  maupun  kelompok
S
penguasa,  dimana  perilaku  buruk  itu  tidak  hanya  terjadi  secara  acak  akan  tetapi sudah melembaga secara struktural.
Sering  menjadi  permasalahan  adalah  tolok  ukur  legalitas  kekuasaan. Apakah  setiap  kekuasaan  yang  berdasarkan  aturan  hukum  dapat  dikualifikasikan sebagai  kekuasaan  sah  atau  legal,  Apakah  kekuasaan  sewenang-wenang  yang memiliki  landasan  hukum  harus  diterima  dan  ditaati,  Apakah  kekuasaan  yang sewenang-wenang  dapat  melahirkan  hukum  yang  adil,  Apakah  efektivitas penegakan  hukum  tergantung  pada  legalitas  kekuasaan,  dan  apakah  kekuasaan legal yang sewenang-wenang dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan?
Meskipun  hukum  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan kekuasaan, tapi studi kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas sehingga konsep-konsep  kekuasaan  di  dalam  ilmu  hukum  tidak  begitu  berkembang. Kecenderungan studi hukum lebih terfokus kepada 2 aspek, pertama yaitu hukum dipandang  sebagai  kaidah  yang  menjadi  pedoman  tingkah  laku  yang  bersifat memaksa  dan  memberikan  sanksi  kepada  orang  yang  melanggarnya,dan  yang kedua  hukum  dipandang  sebagai  realitas  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat  yang dipraktikkan  melalui  lembaga  peradilan  ( the  living  law ),  adanya  pelanggaran- pelanggaran hukum (perilaku pelanggar hukum), dan ketaatan terhadap hukum.

## PEMBAHASAN
A. Kekuasaan
Kekuasaan  merupakan  konsep  hubungan  sosial  yang  terdapat  dalam kehidupan  masyarakat,  negara,  dan  umat  manusia.  Konsep  hubungan  sosial  itu meliputi  hubungan  personal  di  antara  dua  insan  yang  berinteraksi,  hubungan institusional  yang  bersifat  hierarkis,  dan  hubungan  subjek  dengan  objek  yang dikuasainya.  Karena  kekuasaan  memiliki  banyak  dimensi,  maka  tidak  ada kesepahaman  di  antara  para  ahli  politik,  sosiologi,  hukum  dan  kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan.
Max  Weber,  dalam  bukunya Wirtschaft  und  Gesellschaft  (1992) mengemukakan  bahwa  “kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk,  dalam  suatu hubungan  sosial,  melaksanakan  kemauan  sendiri  sekalipun  mengalami perlawanan,  dan  apa  pun  dasar  kemampuan  ini.”  Perumusan  kekuasaan  yang dikemukakan  Weber  dijadikan  dasar  perumusan  pengertian  kekuasaan  oleh beberapa pemikir lain Misalnya, Strausz-Hupe mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan  untuk  memaksakan  kemauan  pada  orang  lain”  Demikian  pula pengertian  yang  dikemukakan  oleh  C.  Wright  Mills,  “kekuasaan  itu  adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa”
Menurut  Talcot  Parsons,  kekuasaan  adalah  kemampuan  umum  untuk menjamin  pelaksanaan  dari  kewajiban-kewajiban  yang  mengikat  oleh  unit-unit organisasi  kolektif  dalam  suatu  sistem  yang  merupakan  kewajiban-kewajiban yang  diakui  dengan  acuan  kepada  pencapaian  tujuan-tujuan  kolektif  mereka  dan bila  ada  pengingkaran  terhadap  kewajiban-kewajiban  dapat  dikenai  oleh  sanksi negatif  tertentu,  siapapun  yang  menegakkannya.  Pengertian  ini  menitikberatkan kepada  kekuasaan  publik  untuk  menegakkan  aturan-aturan  masyarakat  yang bersifat memaksa demi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Di samping pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak  atau  kemauan  kepada  pihak  lain,  beberapa  pakar  mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain. Harold D.Laswell,5  dan  Abraham  Kaplan  mengatakan  bahwa  “kekuasaan  adalah  suatu hubungan  di  mana  seseorang  atau  kelompok  orang  dapat  menentukan  tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak pertama.
Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan ke  dalam  dua  kelompok,  yaitu  kekuasaan  negara  dan  kekuasaan  masyarakat. Kekuasaan  negara  berkaitan  dengan  otoritas  negara  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat secara tertib dan damai.
Kekuasaan  masyarakat  adalah  kekuatan/kemampuan  masyarakat  untuk mengelola  dan  mengorganisasikan  kepentingan  individu-individu  dan  kelompok- kelompok  masyarakat  yang  menjadi  anggotanya  sehingga  interaksi  sosial  dapat berjalan  secara  lancar.  Ketidakseimbangan  diantara  keduanya  akan  mendorong terjadinya  kekuasaan  hegemonik  di  mana  negara  sangat  kuat  dan  masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan  negara  bukan  hanya  campur  tangan  dalam  urusan-urusan kenegaraan  dan  kemasyarakatan,  tetapi  juga  intervensi  atas  seluruh  tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya.

## B. Esensi Hukum
Mengenai  esensi  hukum  dapat  dikemukakan  bahwa  ada  perbedaan pandangan  di  antara  para  ahli  hukum  tentang  hukum.  Perbedaan  pandangan  itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan yang berbeda antara yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Meskipun  ada  perbedaan  pandangan,  namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok.
Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya, Victor Hugo yang mengartikan  hukum  sebagai  kebenaran  dan  keadilan.  Sejalan  dengan  pengertian tersebut,  Grotius  mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  suatu  aturan  moral tindakan  yang  wajib  yang  merupakan  sesuatu  yang  benar.  Pembahasan  hukum
dalam  konteks  nilai-nilai  berarti  memahami  hukum  secara  filosofis  karena  nilai- nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum.
Kedua,  hukum  diartikan  sebagai  asas-asas  fundamental  dalam  kehidupan masyarakat  Definisi  hukum  dalam  perspektif  ini  terlihat  dalam  pandangan Salmond9 yang mengatakan “hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan”.
Ketiga,  hukum  diartikan  sebagai  kaidah  atau  aturan  tingkah  laku  dalam kehidupan  masyarakat.  Vinogradoff10  mengartikan  hukum  sebagai  seperangkat aturan  yang  diadakan  dan  dilaksanakan  oleh  suatu  masyarakat  dengan menghormati  kebijakan  dan  pelaksanaan  kekuasaan  atas  setiap  manusia  dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial  yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan.
Keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan (das sein) dalam kehidupan masyarakat.  Hukum  sebagai  kenyataan  sosial  mewujudkan  diri  dalam  bentuk hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum  masyarakat.  Perilaku  hukum  terdiri  dari  perilaku  melanggar  hukum (pelanggaran hukum) dan perilaku menaati aturan-aturan hukum.
Perbedaan  pandangan  di  antara  ahli  hukum  bukan  hanya  mengenai pengertian  hukum,  tapi  juga  mengenai  hakekat  hukum.  Perbedaan  pandangan mengenai  hakekat  hukum  ini  tergambar dari  munculnya  berbagai  mazhab  dalam pemikiran  hukum.  Pertanyaan  pokok  tentang  hakekat  hukum  berkaitan  dengan hukum yang benar, apakah hukum yang benar? Jawaban atas pertanyaan prinsipil tersebut beraneka ragam dan saling kontradiktif.
Dalam paham hukum agama yang teistik, hakekat hukum adalah perintah Allah. Hukum yang benar adalah hukum yang difirmankan dan diperintahkan oleh Tuhan.  Menurut  doktrin  Islam,  hukum  yang  benar  adalah  hukum  Allah  yang dirumuskan  dalam  Qur’an,  dan  hukum  yang  disabdakan  Rasul  dalam  hadis. Sedangkan  bagi  paham  sekuler,  hakekat  hukum  tidak  ada  hubungannya  dengan urusan  keagamaan  dan  ketuhanan,  tapi  merupakan  urusan  peradilan, kemasyarakatan, dan kenegaraan.
Dalam  konteks  ini  hakekat  hukum  bisa  ditinjau  dari  empat  perspektif, yaitu  perspektif  otoritas  (wewenang),  perspektif  substantif,  perspektif  sosiologis, dan perspektif realis. Perspektif otoritas merupakan pandangan paham positivisme yang menempatkan keabsahan hukum pada otoritas pembentukan dan penegakan hukum.

## C.Hubungan Hukum dan Kekuasaan
Hukum  dan  kekuasaan  merupakan  dua  hal  yang  berbeda  namun  saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Hukum  merupakan  suatu  system  peraturan  yang mengatur  kehidupan  manusia  dan  apabila  dilanggar,  maka akan  diberikan  sanksi bagi  yang  melanggarnya.  Sedangkan  kekuasaan  adalah  kemampuan  seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, agar pihak tersebut bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Masyarakat  menciptakan  kaidah  hukum  yang  kepatuhannya  pada  tingkat terakhir  tidak  sepenuhnya  diserahkan  pada  kemauan  bebas  warga  masyarakat perorangan,  melainkan  diterapkan  dan  ditegakkan  oleh  otoritas  publik  yang kewenangan, dan kehadirannya diterima oleh masyarakat.
Untuk mengatahui apakah hukum itu berfungsi didalam masyarakat maka yang  harus  diketahui  adalah  apakah  hukum  itu  benar-benar  berlaku  dalam masyarakat.  Mengenai  berlakunya  hukum  dalam  masyarakat,  terdapat  beberapa anggapan, yaitu:
1. Kaidah  hukum  berlaku  secara  yuridis,  apabila  penentuannya  didasarkan pada  kaidah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  (Hans  Kelsen)  atau  bila berbentuk menurut cara  yang  telah  ditetapkan,  atau  apabila  menunjukkan hubungan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logemann).
2. Hukum  itu  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah  tersebut  efektif. Artinya  kaidah  tersebut  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa walaupun  tidak  diterima  oleh  warga  masyarakat  atau  kaidah  tadi  berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat  memerlukan  kekuasaan,  sebab tanpa kekuasaan hukum hanya bersifat anjuran. Akan tetapi sebaliknya kekuasaan pun memerlukan hukum untuk menentukan batas-batasnya.
Kekuasaan  memiliki  sifat  yang  khas,  yaitu  bahwa  ia  cenderung  untuk merangsang  yang  memilikinya  untuk  lebih  berkuasa  lagi.  Oleh  sebab  itu,  maka kekuasaan  dapat  dimulai  baik  atau  buruknya  tergantung  dari  bagaimana  si pemegang  kekuasaan  menggunakannya,  Artinya,  baik  buruknya  kekuasaan senantiasa  harus  diukur  dengan  kegunaannya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang sudah  ditentukan  atau  disadari  oleh  masyarakat lebih  dahulu.  Hal  ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib atau bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur.
Pemegang  kekuasaan  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  ,  dimana untuk dapat terwujudnya keadilan yang dicita-citakan antara lain akan bergantung
kepada bagaimana pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya. Oleh sebab itu  disamping  dibutuhkan  hukum  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai pembatas bagi pemegang kekuasaan, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kejujuran  dan  moral  yang  tinggi  bagi  kepentingan  masyarakat.  Sebab  sebaik apapun hukum diadakan untuk membatasi perilaku penguasa, namun jika mental dan moral penguasa tidak baik, pada akhirnya hukum justru akan diinjak-injak.
Untuk mengetahui keeratan hubungan antara hukum dan kekuasaan, dapat dilihat melalui dua cara, yaitu:
1. Menelaah dari konsep sanksi.
Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan  sanksi  untuk  penegakan  aturan-aturan  hukum  tadi,  karena sanksi  merupakan  bentuk  kekerasan,  maka  penggunaanya  memerlukan legitimasi  yuridis  (pembenaran  hukum)  agar  menjadikannya  sebagai kekerasan yang sah.
2. Menelaah dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan  sistem  aturan-aturan  hukum  dalam  suatu  negara  yang  teratur adalah  diatur  oleh  hukum  itu  sendiri,  yang  biasanya  tercantum  dalam konsitusi  negara  yang  bersangkutan.  Penegakan  konstitusi  itu,  termasuk penegakan  prosedur  yang  benar  dalam  pembinaan  hukum  tadi mengasumsikan  digunakannya  kekuatan.  Artinya  bahwa  hukum  sendiri harus  mendapatkan  perlindungan  untuk  kepentingan  penegakannya  yaitu kekuasaan.
Di  samping  hukum  sama  dengan  kekuasaan,  pola  hubungan  hukum  dan kekuasaan  yang  lain  adalah  bahwa  hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan. Artinya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan  yang  erat  di  antara  keduanya.  Hubungan  itu  dapat  berupa hubungan  dominatif  dan  hubungan  resiprokal  (timbal  balik).  Ada  tiga bentuk  manifestasi  hubungan  hukum  dan  kekuasaan  dalam  konteks  ini, yaitu:
a. Pertama,  hukum  tunduk  kepada  kekuasaan.  Maksudnya,  hukum bukan  hanya  menjadi  subordinasi  kekuasaan,  tapi  juga  sering menjadi  alat  kekuasaan,  dengan  kata  lain,  kekuasaan  memiliki supremasi  terhadap  hukum.  Oleh  karena  itu,  definisi  hukum  yang dikemukakan oleh para ahli menempatkan hukum berada di bawah kontrol kekuasaan.
b. Kedua,  kekuasaan  tunduk  kepada  hukum.  Artinya,  kekuasaan berada  di  bawah  hukum  dan  hukum  yang  menentukan  eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada
hukum  merupakan  konsep  dasar  dalam  penyelenggaraan ketatanegaraan.  Konsep  itu  dirumuskan  dalam  terminologi supremasi  hukum  ( supreme  of  law ).  Supremasi  hukum  berarti bahwa  hukum  merupakan  kaidah  tertinggi  untuk  mengatur kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hukum sebagai kaidah tertinggi muncul dalam konsep norma dasar negara
(staats  fundamental  norm )  atau  grund  norm  menurut  pemikiran Hans Kelsen. Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan  dan  roda  pemerintahan  harus  berdasarkan  kepada aturan  hukum.  Tanpa  landasan  hukum,  kekuasaan  tidak  memiliki legalitas. c. Ketiga,  ada  hubungan  timbal  balik  (simbiotik)  antara  hukum  dan kekuasaan.  Dalam  hal  ini  hubungan  hukum  dan  kekuasaan  tidak bersifat dominatif di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan  terhadap  yang  lain,  tapi  hubungan  pengaruh mempengaruhi  yang  bersifat  fungsional,  artinya  hubungan  itu dilihat  dari  sudut  fungsi-fungsi  tertentu  dan  dapat  dijalankan  di antara keduanya.
Antara hukum dan kekuasaan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila hukum yang berlaku tanpa adanya kekuasaan didalamnya, maka  hukum  tersebut  menjadi  tidak  mempan  dalam  menjalankan  fungsinya mengatur  masyarakat  karena  masyarakat  tidak  akan  patuh  terhadap  hukum tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang bberwenang untuk menegakkan hukum tersebut  sehingga  dapat  menyebabkan  kacaunya  kondisi  yang  ada  dalam masyarakat.
Eksistensi  hukum  tanpa  ada  kekuasaan  yang  melatarbelakanginya membuat hukum menjadi mandul, sedangkan kekuasaan yang diatur oleh hukum adalah untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan.

## PENUTUP
Pada  prinsipnya,  Hukum  dan  Kekuasaan  memiliki  hubungan  yang  saling mempengaruhi  satu  sama  lain,  hukum  ada  karena  dibuat  penguasa  yang  sah, sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Antara hukum dan  kekuasaan  haruslah  seimbang,  untuk  menjalankan  kekuasaan  haruslah  ada hukum  sebagai  rambu  atau  batasan  bagi  pelaksanaan  kekuasaan  tersebut, sedangkan  dalam  pelaksanaan  hukum  tersebut  haruslah  ada  kekuasaan  bagi penegak hukum (aparat) nya agar hukum tersebut dapat ditaati oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Chandra Pratama. Jakarta, 1996
B. Arief Sidharta, Refleksi Terhadap Paradigma Ilmu Hukum di Indonesia , Pps Unpad, Bandung, 1999.
J.J.H Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bandung, 1996
Jujun Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
Lili Rasyidi , Dasar-dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya Bandung, 1996
Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa , Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
Soekarno Aburaerah,Dkk, Filsafat Hukum , Refleksi Makassar, 2010 http://samardi wordpress.com/2011/hubungan hukum dan kekuasaan. www.geoogle.com (Nanik Trihastuti, Hubungan hukum dan kekuasaan dalam Filsafat Hukum).