## POINT Jurnal Ekonomi dan Manajemen e-ISSN : 2656-775X

## ANALISIS PENDAPATAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI KOTA BATAM PADA TAHUN 2017-2020
Angeline Aurellia 1 , Jeslin 2 , Kristina 3 , Sherry 4 , Shinta Dewi 5
1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam
2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam
3 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam
4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam
5 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam 2041356.angeline@uib.edu 1 , 2041359.jeslin@uib.edu 2 , 2041357.kristina@uib.edu 3 , 2041343.sherry@uib.edu 4 , 2041358.shinta@uib.edu 5

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  PDRB  di  Kota  Batam.    Data  sekunder  yang digunakan  adalah  data  periode  pada  tahun  2017-2020.  Metode  penelitian  ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan  dengan  mencari  dan  membaca  referensi  dari  berbagai  sumber.    Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perekonomian  Indonesia  mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 perekonomian terpengaruh oleh wabah COVID- 19,  sehingga  PDRB  Kota  Batam  menurun  secara  signifikan  dari  5,92%  menjadi  -2,55%. Berbagai sektor mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, salah satunya adalah penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman dengan angka -45,49%. Kesimpulannya, baik PDRB maupun APBD mengalami penurunan yang signifikan di Kota Batam  pada  tahun  2020.  Sebagai  pertimbangan,  pemerintah  Indonesia  dapat memulihkan perekonomian Batam dengan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi asing ke Batam. Kata Kunci: PDRB, PDRB Batam, Pertumbuhan Ekonomi

## ABSTRACT
This study aims to determine the GRDP in Batam City. The secondary data used is time- series data taken in 2017-2020. This research method uses qualitative analysis, a data collection technique that uses library research by finding and reading references from various sources. The results show that the Indonesian economy has increased from year to  year  until  2020  where  there  was  a  COVID-19  outbreak,  henceforth  significantly declining the GRDP of Batam from 5.92% to -2.55%. Various sectors experienced a massive downswing in economic growth, one of which was the provision of accommodation and food  and  beverage  with  a  figure  of  -45.49%.  In  conclusion,  both  the  GRDP  and  APBD experienced a significant decrease in the city of Batam in 2020. As a consideration, the Indonesian government could restore the economy of Batam by empowering qualified human  resources,  encouraging  household  consumption,  and  foreign  investment  into Batam.
Keywords : GRDP, Batam GRDP, Economic growth

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan parameter  ketika  melaksanakan  analisis mengenai pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah,  pertumbuhan  ekonomi  sendiri berguna  untuk  memperlihatkan  sampai dimana  aktivitas  perekonomian  dapat menghasilkan pendapatan di wilayah tertentu (Vinda, 2021).  Sedangkan menurut pendapat (Priyadi  &  Si,  2019),  pertumbuhan  ekonomi adalah suatu pertumbuhan dari total jasa dan barang  yang  diproduksi  oleh  suatu  wilayah. Faktor  ekonomi  memiliki  peran  yang  sangat besar karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi seperti SDA, SDM,
keahlian atau kewirausahaan,  dan  juga  sumber  daya  modal (Amam et al., 2019). SDM yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu dari segi kuantitas dan  kualitasnya  (Nugroho,  2016).  Salah  satu indikator  yang  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka harus memiliki pendidikan  yang  mana  sebagai  modal  dasar yang harus dipenuhi (Lubis, 2014).
Perkembangan  perekonomian  suatu daerah  melalui  pencapaian  tingkat  PDRB adalah  suatu  indikator  yang  penting  dalam perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi sama  dengan  kenaikan  PDRB  yang  dimana tidak melihat peningkatan tersebut lebih besar atau  lebih  kecil  dari  tingkat  pertumbuhannya penduduk  atau  perubahan  dalam  struktur
ekonomi yang berlaku maupun tidak (Lamaya & Mei, 2021). Dikutip dari Hartono, R., Busari, A., & Awaluddin, M. (2018), PDRB ialah salah satu aspek penting untuk memahami keadaan ekonomi  pada  suatu  wilayah  dalam  periode waktu  tertentu.  PDRB  sendiri  adalah  sebuah data  statistik  dari  seluruh  kegiatan  ekonomi yang  mencakup  total  perolehan  nilai  tambah dari  suatu  daerah  dengan  1  (satu)  periode tertentu. Sumber utama dari PDRB, yaitu hasil transaksi  yang  dilakukan  oleh  setiap masyarakat  dalam  suatu  daerah.  Dari  nilai PDRB  ini,  kita  dapat  mengetahui  dan  menilai sejauh  mana  kemampuan  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya dari suatu daerah. Ada 2 jenis PDRB, yaitu PDRB atas Dasar Harga dan  PDRB  atas  Dasar  Harga  Berlaku.  Adapun beberapa  jenis  pendekatan  yang  dapat dilakukan  untuk  menghitung  PDRB,  yaitu product approach, income approach,
expenditure approach (Suharmi, 2019) . Product approach atau pendekatan produksi merupakan  cara  perhitungan  PDRB  untuk mengukur  penghasilan  nasional  dengan  cara menambahkan total akhir jasa dan barang dari semua  unit  usaha  dari  suatu  wilayah  pada waktu  tertentu  (Khasanah,  2017).  Unit  usaha tersebut  dikategorikan  menjadi  beberapa sektor, yaitu sektor sumber daya alam (seperti peternakan,  perikanan,  pertanian  dan kehutanan),  sektor  pertambangan,  sektor listrik,  air  dan  gas,  sektor  hotel  dan  restoran, sektor  properti,  sektor  jasa  dan  keuangan (Putra  et  al.,  2018).  Kemudian, income
approach atau pendekatan pendapatan dapat diperhitungkan  dengan  cara  menambahkan pendapatan  yang  berasal  dari  penghasilan rumah  tangga,  gaji,  pajak  tidak  langsung  dari suatu  wilayah  dengan  periode  tertentu (Setianingsih,  2017).  Sedangkan expenditure approach atau  pendekatan  pengeluaran merupakan  perhitungan  PDRB  dengan  cara menambahkan total keseluruhan pengeluaran (Karlina,  2017)  yang  dilaksanakan  oleh  4 kelompok dalam sektor perekonomian, seperti : (1) Sektor rumah tangga; (2) Sektor perusahaan; (3)  Pemerintah  dan;  (4)  Perdagangan  luar negeri    pada  periode  waktu  tertentu (Pradnyana, 2017).
Anggaran  merupakan  suatu  alat  yang dimana
untuk menyatukan proses perencanaan  dan  juga  proses  pengendalian (Mentang  et  al.,  2020).  Belanja  daerah merupakan  suatu  kewajiban  daerah  yang dimana  seluruh  pengeluaran  rekening  kas umum  daerah  dikurangi  dengan  ekuitas  dana lancar  pada  waktu  1  (satu)  tahun  anggaran (Ferdiansyah  et  al.,  2018).  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) merupakan  suatu  kebijakan  finansial  yang disusun  dengan  beberapa  pertimbangan  agar susunan,  pemantauan,  pengendalian,  serta evaluasi dapat dilakukan dengan mudah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku  (Gagola  et  al.,  2017).  Menurut  Halim (2007:15-16), ada beberapa unsur dalam APBD, antara  lain:  (1)  Rencana  aktivitas  dari  suatu daerah dengan uraian yang rinci; (2) Memiliki
target  minimal  dimana  sumber  penerimaan yang  dapat  menutupi  dana  yang  berkaitan dengan  aktivitas  tersebut;  (3)  Memiliki  batas maksimal  biaya  pengeluaran  yang  akan dilakukan;  (4)  Jenis  aktivitas  serta  proyek dituliskan  dalam  bentuk  numerik;  (5)  Periode anggaran rata-rata dalam kurun waktu 1 (satu) tahun  (Rizal,  2019).  Selain  itu,  APBD  juga memiliki beberapa fungsi menurut Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  (Sinaga, 2021), yang mana: (1) Fungsi Otorisasi, dimana APBD  sebagai  dasar  untuk  melakukan penghasilan  serta  biaya  pada  tahun  yang bersangkutan  (Ramadhani,  2020);  (2)  Fungsi Perencanaan,  dimana  APBD  sebagai  patokan bagi negara guna merancang aktivitas di tahun yang  bersangkutan  (Mulhakim,  2020);  (3)
Fungsi  Pengawasan,  dimana  APBD  sebagai segala  aktivitas  untuk  memastikan  bahwa pendapatan  daerah  dan  pengeluaran  belanja daerah  sesuai  dengan  pedoman  yang ditentukan (Mushafi, 2021); (4) Fungsi Alokasi, dimana  APBD  diarahkan  agar  dapat membangun  lapangan  kerja  bagi  tunakarya dan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas ekonomi (Elsyayyid, 2020); (5) Fungsi Distribusi, dimana APBD harus dapat memperhatikan rasa adil  dan  kepatuhan  (Octaviani,  2020);  (6) Fungsi  Stabilisasi,  dimana  APBD  sebagai  alat yang  dapat  memelihara  dan  menjaga keseimbangan  fundamental  perekonomian (Arliman, 2020).
Kota  Batam  yang  merupakan  kota paling  besar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan
dengan letak wilayahnya yang cukup strategis maka  berdampak  pula  pada  pertumbuhan perekonomiannya. Hal ini yang menjadi alasan apabila  dibandingkan  dengan  kota-kota  lain yang  ada  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Kota Batam  termasuk  wilayah  yang  pertumbuhan ekonominya dapat meningkat dengan cepat.
Penetapan APBD dapat mempengaruhi kinerja  PDRB  suatu  daerah.  Meningkatnya APBD  akan  berpengaruh  pula  pada peningkatan  PDRB  begitupun  sebaliknya. Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 154 angka  1  (Nelliyanti  &  Abdullah,  2016) menyatakan  bahwa  perubahan  APBD  dapat dilaksanakan  jika  terjadi  (1)  Perkembangan yang  tidak  sesuai  dengan  asumsi  kebijakan umum APBD, (2) Keadaan yang menyebabkan harus  melakukan  pergeseran  anggaran,  (3) Keadaan  yang  menyebabkan  saldo  anggaran lebih dari periode sebelumnya harus digunakan untuk  periode  berjalan,  (4)  Keadaan  darurat dan  (5)  Keadaan  luar  biasa.  Melandanya COVID-19  pada  tahun  2020  telah  berdampak besar  pada  perekonomian  Indonesia,tidak terkecuali Kota Batam. Hal ini dapat diketahui dari  data  BPS  Kota  Batam  yang  menunjukkan peningkatan  angka  pengangguran  dari  8,31% pada tahun 2019 menjadi 11,79% pada tahun
2020. (BPS, 2021) Meningkatnya
pengangguran  disebabkan  oleh  aksi  PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan yang ingin  mengurangi  pembiayaan  operasi  bisnis. Pemerintah menerapkan kebijakan work from home dan PPKM demi mengurangi penyebaran
virus  COVID-19.  Namun,  hal  tersebut  secara tidak langsung dapat mempengaruhi perubahan  pola  konsumsi  masyarakat. Terbatasnya  aktivitas  masyarakat  akibat kebijakan tersebut menyebabkan pengeluaran konsumi  rumah  tangga  juga  mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan  pendapatan  bagi  berbagai  sektor bisnis. Selain dari itu, Pandemi yang mendadak telah  menyebabkan  terjadinya  pengeluaran yang  tidak  terencanakan  seperti  biaya  impor vaksin dan berbagai peralatan kesehatan. Oleh sebab itu, pendapatan tidak  seimbang dengan anggaran  belanja.  Jika  hal  ini  dibiarkan  terus- menerus  maka  perekonomian  Kota  Batam akan mengalami defisit. Sehingga Kota Batam melaksanakan  perubahan  pada  APBD  tahun 2020 dalam rangka memulihkan perekonomian Kota Batam.
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu ingin menganalisis dan mengidentifikasi struktur APBD di Kota Batam untuk  mengetahui  tingkat  pertumbuhan ekonomi  dan  juga  keadaan  ekonomi  di  Kota Batam pada tahun 2017-2020 melalui statistik dari  data  informasi  pendapatan,  pengeluaran serta  pembiayaan  daerah.  Diharapkan penelitian  ini  dapat  berguna  dan  dapat menambah  pengetahuan  serta  wawasan  bagi yang membaca. Tidak hanya itu, penelitian ini juga  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  dalam pelaksanaan  penelitian  terkait  dengan  PDRB dan APBD, terutama pada Kota Batam.

## METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian adalah satu ilmu yang  mempelajari  mengenai  metode-metode yang  digunakan  mengenai  alat-alat  dalam penelitian.  Pada  penelitian  ini,  metode  yang digunakan  ialah  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  yang  berupa  studi kepustakaan  dimana  dengan  mencari  dan membaca referensi dari berbagai sumber baik dari website ,  jurnal,  maupun  artikel  yang signifikan  dengan  penelitian  yang  sedang dilaksanakan.  Studi  kepustakaan  sangat diperlukan  dalam  penelitian  ini  karena  dapat memberikan data serta informasi secara lebih mendalam  mengenai  data-data  PDRB  di  Kota Batam pada tahun 2017-2020 yang diambil dari situs resmi www.batamkota.bps.go.id oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batam.
Sumber  data  yang  diperoleh  berupa  data sekunder  yang  didapatkan  dari  sumber  lain
dalam bentuk time series atau deret waktu dari tahun  2017-2020.  Kemudian  data-data  yang sudah dikumpulkan akan dimanfaatkan untuk memaparkan pendapatan dan juga pertumbuhan  perekonomian  di  Kota  Batam pada  tahun  2017-2020  dengan  menjabarkan informasi-informasi  secara  teoritis  dan  juga data-data yang berbentuk numerik secara jelas yang dapat mendukung penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  informasi  dan  juga  data yang didapatkan melalui website resmi Badan Pusat  Statistik  Batam.  Berikut  adalah  tabel persentase pertumbuhan atau perkembangan ekonomi di Kota Batam pada tahun 2017-2020.
Tabel  1. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Tahun 2017-2020
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Kategori PDRB 2017 2018 2019 2020 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,48 2,72 6,06 -0,47 Pertambangan dan Penggalian 0,41 -1,78 1,43 -3,64 Industri Pengolahan 1,68 3,5 7 3,78 Pengadaan Listrik dan Gas 6,1 -1,02 4,23 -2,67 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang -0,39 3,14 7,23 -2,83 Konstruksi 3,07 8,23 6,92 -6,98 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,79 6,92 4,49 -14,7 Transportasi dan Perdagangan 3,99 1,43 -17 -44,5 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,88 10,18 9,62 -45,5 Informasi dan Komunikasi 7,5 12,85 11,97 18,09 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,23 6,09 4,94 -1,18 Real Estate 3,87 -5,13 2,1 -16,7 Jasa Perusahaan 4,1 7,19 -8,74 -43,3
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Kategori PDRB 2017 2018 2019 2020 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial -0,02 8,31 1,08 12,23 Jasa Pendidikan 7,25 2,27 0,71 -5,96 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,83 3,7 2,1 -2,09 Jasa Lainnya 5,98 16,82 1,97 -68 PDRB Kota Batam 2,61 4,96 5,92 -2,55 Sumber: BPS, 2021
Pada  tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa rata-rata  sektor  mengalami  penurunan  yang cukup  besar  pada  tahun  2020  dikarenakan pandemi  yang  tidak  hanya  menghambat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, terlebih lagi  untuk  sektor  Jasa  Lainnya  mengalami penurunan  pesat  hingga  mencapai  angka  - 67,98%  pada  tahun  2020  dari  1,97%.  Pada sektor  transportasi  dan  pergudangan  serta sektor jasa perusahaan mengalami penurunan pada  tahun  2019  dan  beranjak  turun  pada tahun  2020  khususnya  untuk  sektor transportasi.  Selain  sektor  yang  telah dijelaskan,  sektor  perdagangan  besar  dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan yang cukup pesat pada tahun 2020.
Selain penurunan, ada beberapa sektor yang  mengalami  peningkatan  seperti  sektor informasi  dan  komunikasi  yang  tetap mengalami  peningkatan  dalam  4  tahun terakhir,  begitu  pula  dengan  sektor  industri pengolahan  yang  meningkat  selama  3  tahun terakhir  tetapi  mengalami  penurunan  pada tahun  2020.  Pada  tahun  2020  sektor administrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan
jaminan  sosial  juga  mengalami  peningkatan meskipun  pada  tahun  2019  sektor  ini mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi pada sektor-sektor ini juga berdampak kepada PDRB Kota Batam yang terlihat pada tabel 1 di atas  bahwa  PDRB  Kota  Batam  mengalami pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  saat  tahun 2019  namun  menurun  hingga  minus  pada tahun 2020.
Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Batam harus mengubah anggaran pendapatan belanja daerah seperti tabel dibawah ini:
Tabel  2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Nomor Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 2 3 4 4. PENDAPATAN 2.958.894.580.542,07 2.557.703.996.680,27 4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.499.536.772.588,46 1.030.466.996.128,27 4.1.1.  Hasil Pajak Daerah 1.225.272.547.554,19 831.729.178.616,00 4.1.2.  Hasil Retribusi Daerah 124.510.000.000,00 82.126.417.304,48 4.1.3.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.685.992.811,00 8.601.742.730,00 4.1.4.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 138.068.232.223,27 108.009.657.477,79 4.2. Dana Perimbangan 1.122.250.236.200,00 1.136.574.471.091,00 4.2.1.  Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 169.996.390.200,00 252.646.420.000,00 4.2.2.  Dana Alokasi Umum 691.627.204.000,00 633.957.071.000,00 4.2.3.  Dana Alokasi Khusus 260.626.642.000,00 249.970.980.091,00 4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 337.107.571.753,61 390.662.529.461,00 4.3.1.  Pendapatan Hibah 101.000.000.000,00 118.212.516.461,00 4.3.3.  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 209.026.589.753,61 231.859.244.000,00 4.3.4.  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0 2.000.000.000,00 4.3.8.  Dana Insentif Daerah ( DID ) 27.080.982.000,00 38.590.769.000,00 JUMLAH PENDAPATAN  2.958.894.580.542,07 2.557.703.996.680,27 5. BELANJA 3.013.894.580.542,07 2.593.084.529.418,44 5.1. Belanja Tidak Langsung 1.097.735.712.311,45  1.071.998.556.231,58 5.1.1.  Belanja Pegawai 974.805.139.767,45 917.677.076.275,18 5.1.4.  Belanja Hibah 98.701.002.544,00 81.775.125.544,00 5.1.5.  Belanja Bantuan Sosial 9.229.570.000,00 3.017.070.000,00 5.1.8.  Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00 69.529.284.412,40 5.2. Belanja Langsung 1.916.158.868.230,62 1.521.085.973.186,86 5.2.1.  Belanja Pegawai 364.994.895.270,58 375.329.428.567,41 5.2.2.  Belanja Barang dan Jasa 710.249.041.425,52 829.964.114.438,01 5.2.3.  Belanja Modal 840.914.931.534,52 315.792.430.181,44 JUMLAH BELANJA  3.013.894.580.542,07 2.593.084.529.418,44 SURPLUS/(DEFISIT) -55.000.000.000,00 -35.380.532.738,17 6. PEMBIAYAAN 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 6.1. Penerimaan Pembiayaan 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 6.1.1.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 PEMBIAYAAN NETO 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0 Sumber: BPKAD Batam
Pada  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa terdapat  penurunan  jumlah  APBD  secara keseluruhan.  APBD  dan  PDRB  memiliki hubungan  yang  linear,  ketika  APBD  menurun maka akan berpengaruh pada penurunan PDRB begitupun sebaliknya. PDRB dipengaruhi oleh 4 faktor,  yaitu  konsumsi  rumah  tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penurunan  jumlah  APBD  juga  dapat mempengaruhi  keempat  faktor  tersebut.  Jika diperhatikan  dari  kondisi  pandemi  COVID-19, APBD  yang  menurun  dapat  mengurangi pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  akibat dari  kurangnya  daya  beli  masyarakat.  APBD yang menurun dapat membatasi pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang  berguna  untuk  pertumbuhan  ekonomi. APBD yang menurun dapat mengurangi minat investor  dalam  berinvestasi  pada  usaha  Kota Batam  dikarenakan  dari  sudut  pandang investor  pemerintah  akan  terkesan  kurang mendukung  usaha  Kota  Batam.  Menurunnya APBD  berarti  pemerintah  menyalurkan  lebih sedikit dana dalam membantu usaha, terutama bagi usaha yang masih dalam tahap permulaan yang  sangat  membutuhkan  bantuan  dana. Terakhir, APBD yang menurun mengakibatkan penurunan  ekspor  bersih  dikarenakan produktivitas tenaga kerja menurun akibat dari kurangnya  infrastruktur  daerah  sehingga jumlah  produk  yang  dihasilkan  lebih  sedikit dibandingkan sebelumnya.
Dapat  diperhatikan  pada  tabel  2, diketahui bahwa untuk kelompok pendapatan sebelum  perubahan  adalah  sebesar  Rp.  2,9 triliun, namun berubah menjadi sebesar Rp. 2,5 triliun,  dan  kelompok  pendapatan  yang mengalami  perubahan  cukup  signifikan  ialah hasil pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar  Rp.  393  miliar.  Pemungutan  pajak mengalami  penurunan  dikarenakan  sebagian besar  sektor  bisnis  pada  tahun  2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang  signifikan,  melalui  tabel  1  dapat diperhatikan  bahwa  sebagian  besar  angka dalam keadaan minus. Perubahan pendapatan tersebut  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap penurunan pertumbuhan perekonomian  atau  PDRB  dikarenakan pemerintah memiliki lebih sedikit dana dalam memutarkan  roda  perekonomian.  Pada  saat yang  bersamaan  anggaran  belanja  juga dikurangi  untuk  meminimalisirkan  kerugian pemerintah. Dapat diperhatikan pada tabel 2, sebelum  terjadi  perubahan  APBD  terdapat ketidakseimbangan  antara  pendapatan  dan anggaran belanja sehingga terjadi defisit Rp. 55 miliar.  Demi  membantu  sektor  bisnis  dan memulihkan  perekonomian  dalam  jangka waktu  yang  panjang  maka  pemerintah mengurangi jumlah APBD.
Selain  itu,  pada  kategori  belanja  juga mengalami  penurunan  dimana  pada  awalnya sebesar  Rp.  3  triliun  menurun  hingga  Rp.  2,5 triliun, dan kelompok belanja yang mengalami perubahan  cukup  signifikan  ialah  belanja
modal  yang  menurun  hingga  Rp.  525  miliar.
Tidak  hanya  itu,  belanja  langsung  juga mengalami  penurunan  pesat  sampai  dengan Rp.  395  miliar.  Perubahan  jumlah  anggaran belanja memiliki pengaruh yang signifikan pada beberapa  faktor  sosial  dan  ekonomi  sebagai berikut:
1. Penurunan perekonomian
2. Peningkatan angka pengangguran
3. Penurunan pendapatan per kapita
4. Peningkatan kemiskinan Penurunan  jumlah  anggaran  belanja setelah  perubahan  pada  tahun  2020  akan mengurangi  pengeluaran  pemerintah  dalam mendukung  pembangunan  infrastruktur  Kota Batam. Masyarakat dalam usia produktif tidak dapat  menggunakan  sarana  dan  prasarana dengan  nyaman  sehingga  produktivitas  kerja berkurang.  Produktivitas  akan  berpengaruh langsung terhadap pengurangan ouput produk dan jasa akhir yang merupakan nilai total bagi PDRB  dalam  satu  periode  seperti  yang  telah ditunjukkan  pada  tabel  1  terjadi  penurunan PDRB  menjadi  -2,55%.  PDRB  yang  mengalami penurunan tentu berpengaruh pada perekonomian Kota Batam secara langsung. Penurunan anggaran belanja
berpengaruh pada peningkatan pengangguran karena  pemerintah  membatasi  pengeluaran dalam  membentuk  program  sosial  untuk membantu  sektor  bisnis  sehingga  bisnis  yang mengalami  kerugian  akan  mengurangi  biaya operasi dengan aksi PHK dan penurunan gaji. Hal  inilah  yang  menyebabkan  semakin
banyaknya  akan  pengangguran  pada  tahun 2020.  Berdasarkan  data  dari  BPS  Kota  Batam menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan angka  pengangguran  dari  2019  hingga  2020 secara  berturut-turut  dari  8,31%  menjadi 11,79%. (BPS Kota Batam, 2021)
Selanjutnya,  pendapatan  per  kapita akan  mengalami  penurunan  atau  lebih tepatnya  tidak  merata.  Hal  ini  dikarenakan semakin  tingginya  angka  pengangguran  yang menandakan  sejumlah  orang  tidak  memiliki sumber  pendapatan.  Bahkan  yang  memiliki pekerjaan dapat mengalami pengurangan gaji akibat  dari  penghematan  biaya  perusahaan. Salah satu contoh berupa kasus Fabelio dimana tenaga  kerja  Fabelio  diberikan  dua  pilihan antara  mengundurkan  diri  dan  memperoleh semua  kompensasi  yang  patut  diperoleh ataupun tetap bekerja namun dengan gaji yang tertunda pembayarannya (Kompas.com, 2021). Kondisi  ini  sangat  memprihatinkan  bagi  para pekerja  yang  telah  menjalankan  tugasnya dengan baik dan harus dipaksa mengundurkan diri  akibat  dari  kondisi  ekonomi  yang  kurang baik.
Kemudian penurunan anggaran belanja juga  mempengaruhi  peningkatan  kemiskinan.
Populasi  yang  miskin  tidak  memiliki  akses  ke layanan kesehatan dan mungkin memperoleh informasi  yang  salah  dan  miskomunikasi (Kurniasih,  2020) Hal  ini  diakibatkan  dari kurangnya  penyaluran  dana  untuk  bantuan sosial yang berubah dari Rp. 9 miliar menjadi Rp.  3  miliar  sesuai  dengan  tabel  2.  Sehingga
produktivitas  masyarakat  menurun  dan  yang miskin akan menjadi semakin miskin. Penyebab lainnya  juga  dikarenakan  meningkatnya pengangguran sehingga pendapatan per kapita berkurang  dan  daya  beli  masyarakat  semakin rendah.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  akan berdampak  pada  penurunan  pertumbuhan perekonomian Kota Batam.
Namun, pengaruh negatif tersebut akan
berkurang seiring berjalannya waktu.
Perubahan APBD tahun 2020 bertujuan untuk membantu sektor bisnis agar memiliki peluang untuk memulihkan perekonomian Kota Batam. Pada  tabel  2  ditunjukkan  bahwa  setelah perubahan  APBD  diperkirakan  akan  terjadi penurunan  angka  defisit  dari  Rp.  50  miliar menjadi Rp. 33 miliar yang merupakan langkah pertama  menuju  pemulihan  ekonomi  Kota Batam.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  sudah dilaksanakan,  dapat  disimpulkan  bahwa perekonomian  periode  2017-2020  selalu mengalami  peningkatan  hingga  pada  tahun 2020  mengalami  penurunan  menjadi  angka  - 2,55%.  Demi  pemulihan  perekonomian pemerintah  Kota  Batam  melaksanakan perubahan  APBD  2020  dengan  menurunkan jumlah pendapatan dan belanja daerah. Dalam jangka  waktu  yang  pendek  upaya  ini  akan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap penurunan  pertumbuhan  perekonomian, peningkatan pengangguran, penurunan
pendapatan  per  kapita,  dan  peningkatan kemiskinan.

## Saran
Adapun  saran  yang  ingin  disampaikan kepada  pemerintah  Kota  Batam,  yaitu  terus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan memberdayakan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  mendorong  konsumsi  rumah tangga, dan mendorong investasi asing ke Kota Batam  agar  pertumbuhan  ekonomi  dapat kembali normal.

## Ucapan Terima Kasih
Penulisan  artikel  penelitian  ini  dapat selesai  dengan  baik  dan  tepat  waktu  karena adanya  bantuan  serta  dukungan  oleh  pihak- pihak  terkait.  Penulis  mengucapkan  terima kasih kepada: (1) Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah  memberikan  rahmat  serta  karunianya pada  penulis,  dan  (2)  Bapak  Yulfiswandi,  S.E., M.M. Selaku dosen pengajar mata kuliah Teori Ekonomi Makro.

## DAFTAR PUSTAKA
Amam,  A.,  Jadmiko,  M.  W.,  Harsita,  P.  A.,  & Poerwoko,  M.  S.  (2019).  Model Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Berdasarkan Faktor Aksesibilitas Sumber Daya. Jurnal  Sain  Peternakan  Indonesia , 14(1), 61–69.
Arliman,  L.  (2020).  Makna  Keuangan  Negara Dalam  Pasal  Pasal  23  E  Undang-Undang Dasar  1945. Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 6(2), 189–201.
BPS Kota Batam . (2021). Tingkat
Pengangguran  Terbuka  (Persen),  2018-
2020 . Retrieved December 18, 2021, from https://batamkota.bps.go.id/indicator/6/
208/1/tingkat-pengangguran- terbuka.html
Elsyayyid, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Belanja  Barang  dan  Jasa  dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  Kabupaten  dan Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan . Politeknik Negeri Sriwijaya.
Ferdiansyah,  I.,  Deviyanti,  D.  R.,  & Pattisahusiwa,  S.  (2018).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi
Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah. INOVASI , 14(1), 44–52. Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing" Goodwill" , 8(1).
Karlina,  B.  (2017).  Pengaruh  Tingkat  Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB di Indonesia Pada Tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 6(1), 16–27.
Khasanah,  U.  (2017). Pemodelan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Spasial Autoregressive  Model  Panel  Data . Universitas Muhammadiyah Semarang.
Kompas.com. (2021). Keuangan  Perusahaan Buruk,  Fabelio  Bantah  Paksa  Karyawan “Resign”. Retrieved December 18, 2021, from
https://www.kompas.com/properti/read /2021/12/18/053000721/keuangan- perusahaan-buruk-fabelio-bantah-paksa- karyawan-resign-?page=all
Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid
19  Terhadap  Penurunan  Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak .
Lamaya,  F.,  &  Mei,  N.  N.  (2021).  Pengaruh Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD)  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten Flores Timur. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang , 8(2), 43–49.
Lubis,  C.  A.  B.  E.  (2014).  Pengaruh  Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja dan  Pengeluaran  Pendidikan  Terhadap Pertumbuhan  konomi. Jurnal  Economia , 10(2), 187–193.
Mentang,  F.,  Sabijono,  H.,  &  Pangerapan,  S.
(2020).  Analisis  Penyusunan  Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan  Daerah  Kota  Manado. Going  Concern:  Jurnal  Riset  Akuntansi , 15(2), 131–138.
Mulhakim,  A.  (2020). Penerapan  Model Problem  Based  Learning  (PBL)  Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas XI
IPS  MAN  3  Jembrana  Tahun  Ajaran 2019/2020 . Universitas Pendidikan Ganesha.
Mushafi, M. (2021). Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Terhadap Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  dalam  Kajian  Hukum. Legal Studies Journal , 1(1).
Nelliyanti, D., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perubahan  Anggaran  Pendapatan  Asli Daerah,  Perubahan  Anggaran  Dana  Bagi
Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan  Anggaran  Belanja  Tidak Langsung. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 5(2).
Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Media Ekonomi Dan Manajemen , 29(2).
Octaviani,  A.  (2020). Analisis  yuridis  atas tindakan  abuse  of  transfer  pricing  pada peraturan  menteri  keuangan  No. 213/PMK. 03/2016= Juridical Analysis Of Abuse  Of  Transfer  Pricing  Actions  In Regulation Of The Minister Of Finance No. 213/PMK.  03/2016 .  Universitas  Pelita Harapan.
Pradnyana, I. G. G. O. (2017). Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran Terhadap Produk Domestik
Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Denpasar.
Forum  Manajemen  STIMI  Handayani
Denpasar , 10(1), 73–84.
Priyadi,  U.,  &  Si,  M.  (2019). Analisis  Faktor-
Faktor  yang  Mempengaruhi  Produk Domestik  Regional  Bruto  Kota  Batam
(2000-2017) .
Putra, F. H., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018).
Kontribusi  Sektor  Pertanian  Terhadap
PDRB  Kabupaten  Jember  Tahun  2012- 2016. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pendidikan,  Ilmu  Ekonomi Dan Ilmu Sosial , 12(1), 71–74.
Ramadhani,  U.  S.  (2020). Implementasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas APBD (Studi  Kasus  Di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Pesisir  Selatan) .  Universitas
Komputer Indonesia.
Rizal,  Y.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli
Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  di  Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika , 3(1), 74–83.
Setianingsih, W. (2017). Pengaruh Peningkatan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotajambi .
Sinaga, R. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2019 . Suharmi,  I.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Di  Kabupaten  Aceh  Selatan. Jurnal Ekombis , 4(2).
Vinda,  M.  (2021). Analisis  Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Dalam  Perspektif Ekonomi  Islam  (Sudi  Pada  Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2018) . Uin Raden Intan Lampung.