STUDI PERILAKU BERDASARKAN PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT,

## KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN ALOKASI  DANA DESA
Tituk Diah Widajantie

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur
Email:  titukdiahwidayantie@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to identify, test and demonstrate the benefits of community involvement, the potential of regional financial management tools, and the commitment of the organization responsible for managing the APBD in Tarik Regency. This study includes several approaches. The population in this study resides in Tarik District and the surrounding villages. The Intentional Sampling method was used in the selection of the model by taking a sample of 96 participants. The theory was tested using a series of horizontal analysis methods,  which  previously  tested  positive  data,  static  values,  and  static  measurements  using  SPSS  24. The  results  showed  that  the  diversity  of  community  participation  and  the  capacity  of  local  government officials affected responsibility. regional financial management, if various institutional commitments do not affect regional financial management obligations.

## Keywords: Community Participation, Apparatus Competence, Organizational Commitment, Village Fund
Allocation Management Accountability

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menguji dan mendemonstrasikan manfaat pelibatan masyarakat, potensi perangkat pengelolaan keuangan daerah, dan komitmen organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Tarik. Kajian ini mencakup beberapa pendekatan. Populasi dalam penelitian ini  bertempat tinggal di  Kecamatan Tarik dan  desa-desa sekitarnya. Metode Intentional Sampling  digunakan  dalam  pemilihan  model  dengan  mengambil  sampel  sebanyak  96  partisipan.  Teori tersebut diuji dengan menggunakan serangkaian metode analisis horizontal, yang sebelumnya dilakukan pengujian  data  positif,  nilai  statik,  dan  pengukuran  statik  menggunakan  SPSS  24.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  keragaman  partisipasi  masyarakat  dan  kapasitas  perangkat  pemerintah  daerah mempengaruhi tanggung jawab. pengelolaan keuangan daerah, apabila berbagai komitmen kelembagaan tidak mempengaruhi kewajiban pengelolaan keuangan daerah.
Kata  kunci: Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Aparatur,  Komitmen  Organisasi,  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Pada saat ini terdapat berbagai peraturan mengenai desa dan penerapan keuangannya. Setelah  diterapkannya  beberapa  peraturan  mengenai  desa  dan  penerapan  keuangannya, faktanya  masih  banyak  desa-desa  yang  belum  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  atau  masih dapat dikatakan banyak desa belum dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana desa yang telah dikucurkan pemerintah.
Pengelolaan sumber daya pedesaan harus akuntabel dan transparan untuk mewujudkan tata  kelola  yang  baik  (Nugroho  dan  Hardiwinoto,  2019).  Demikian  pula  dalam  berbagai  kasus yang ditemukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), dilaporkan pada tahun 2019 lembaga penegak hukum lebih banyak terkena kasus korupsi di sektor keuangan di kota. Menurut ICW, ada  empat  puluh  enam  kasus  korupsi  di  sektor  anggaran  kota.  Keempat  puluh  enam  kasus korupsi dana desa tahun 2019 dari dua ratus tujuh puluh satu kasus korupsi. Korupsi ini masuk ke  anggaran  kota  dan  membawa  kehilangan  Rp  32,3  miliar  ke  negara.  Pemerintah  harus menggunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keterbukaan dan pembiayaan di desa.
Kemudian,  pada  tahun 2018,  di  Kecamatan  Tarik, terjadi  dugaan  penyelewengan  dana desa  di  Desa  Gempol  Klutuk,  Sidoarjo.  Hal  ini  tentu  perlu  dicari  tau  lebih  lanjut  dari  aspek keperilakuannya karena Dana Desa Gempol, Klutuk, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo tahun 2017 dan 2018  diduga  diselewengkan.  Padahal  untuk  level  dana  desa,  dana  yang  mengucur  hampir mencapai Rp 1 miliar. Hal ini ditegaskan langsung oleh Indratno, Kepala Dusun (Kasun) Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik. Indratno mengimbuhkan,  pihaknya menuntut atas terjadinya perilaku penyimpangan,  sehingga  dibutuhkan  transparansi  penggunaan  dana  kepada  Nutriyo  (Kepala Desa  Gempol  Klutuk)  selaku  pengguna  anggaran.  Tak  hanya  soal  dana,  dalam  pelaksanaan proyek di desa tersebut, warga tidak dilibatkan. Malah, pembangunan dilakukan oleh pekerja luar.
Berdasarkan data yang diperoleh, APBD 2017 Paving Lor Krapyak dengan total sebesar Rp42.287.000,  seharusnya  dipaving  sepanjang  250  meter  kenyataannya  hanya  dikerjakan sepanjang 50m dengan lebar 1,5m. Ada selisih 200 meter yang tak dikerjakan. Lalu yang kedua, dana  desa  untuk  pembangunan jembatan  pada tahun  2018  sebesar  Rp385.055.000,  dialihkan untuk  paving  di  RT  05/RW  08.  Pekerjaan  ini  seharusnya  sepanjang  900m  dan  lebar  2m.  Tapi fakta  di  lapangan  cuma  dikerjakan  600m.  Ada  dugaan  penyelewengan  300m.  Kemudian  yang ketiga, ADD yang untuk APBD 2017 sebagai pembelian paving dan pedampingnya dengan total dana sejumlah Rp172.219.500 dilanjutkan pada tahun 2018 total ADD sebesar Rp115.490.000 (total  anggaran  adalah  Rp287.709.500),  seharusnya  digunakan  untuk  pavingisasi  sepanjang 298m. Namun, yang dipaving hanya 160m.
Hasil penelitian Jaa dan Sulistyowati (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Mada dkk. (2017),  Umaira  dan  Adnan  (2019),  dan  Nugroho  dan  Hardiwinoto  (2019)  berpendapat  bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mualifu dkk. (2019), Tarjo (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Nurdin dan Wijaya (2019), Aziiz dan Prastiti (2019), Mada dkk. (2017), Umaira dan Adnan (2019) menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  pengelola  dana  desa  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni  dan  Yuliani  (2019).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugroho  dan  Hardiwinoto (2019),  Tarjo  (2019),  Nurdin  dan  Wijaya  (2019),  Mada  dkk.  (2017),  Mualifu  dkk.  (2019),  Astini (2019)  dan  Dewi  dkk.  (2019)  berpendapat  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa    tetapi  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian Fauzi (2017). Berdasarkan latar  belakang, fenomena gap, dan research gap maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori Agensi
Teori keagenan menyatakan bahwa direktur dan agen mempunyai kepentingan berbeda- beda. Dengan demikian, hubungan prinsipal dengan agen mengakibatkan manajemen dimintai pertanggungjawaban  atas  apa  yang  dipercayakan  prinsipal.  Seorang  agen  dapat  dianggap bertanggung  jawab  kepada  prinsipal  jika  agen  diharuskan  untuk  bertindak  demi  kepentingan terbaik prinsipal dan prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk menyatakan kegiatan agen atau menghukum ketidakmampuannya.

## Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Good Governance
Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai cara mengatur urusan publik. World Bank menitikberatkan  bagaimana  pemerintah  menggunakan  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi untuk  membangun  masyarakat,  sedangkan  Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa lebih menitikberatkan poin-poin diantaranya aspek politik, tata Kelola ekonomi dan administrasi pemerintahan, yaitu:
1.  Aspek politik mengacu pada proses pengambilan keputusan politik.
2.  Tata  kelola  ekonomi  mengacu  pada  proses  pengambilan  keputusan  ekonomi,  yang mempengaruhi kesetaraan, pengurangan kemiskinan dan kualitas hidup.
3.  Administrasi pemerintahan mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

## Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik adalah akuntabilitas publik, yang memberikan hak kepada pemimpin untuk  mendelegasikan,  mengungkapkan,  dan  mengungkapkan  segala  tanggung  jawab  dan kewajiban kepada penyelenggara.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  adalah  aliran  yang  ditransferkan  dari  APBN  untuk  pengembangan daerah. Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (11) ADD adalah dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat  dan  daerah  kabupaten  atau  kota.  ADD  pada  prinsipnya  harus  mengacu  pada  prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, serta efisiensi.

## Partisipasi Masyarakat
Pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  pengembangan kesadaran sosial membutuhkan kesamaan minat dan kepentingan. Masyarakat harus dilibatkan tidak  hanya  dalam  psikologi  dan  praktik.  tetapi  juga  untuk  mengkoordinasikan  program pembangunan  yang  efektif.  Partisipasi  rakyat  dan  kesadaran  akan  faktor  ideologis  dan ideologislah yang mempengaruhi pembangunan negara.

## Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa
Kompetensi  sama  dengan  pengetahuan  yang  mana  harus  memiliki  keterampilan berbicara,  kemampuan  bekerja  atau  situasi  telah  memberikan  gambaran  yang  baik, pengetahuan, dan sebagainya. Pengetahuan adalah suatu kondisi yang harus ada dan diatasi, dan seseorang harus mengetahui atau menggunakannya untuk melakukan pekerjaan seseorang dengan baik dan efisien. Peralatan yang efisien merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan ketika  Anda  memahami  bahwa  kemampuan  itu  penting  dan  akan  menjadi  penting.  Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dana desa masih sangat terbatas.

## Komitmen Organisasi
Komitmen  organisasi  menunjukkan  kemampuan  individu  untuk  terlibat  dalam  setiap bagian  dari  organisasi.  Komitmen  organisasi  dibentuk  oleh  kepercayaan  karyawan  terhadap kepentingan  organisasi,  keinginan  karyawan  untuk  membantu  mencapai  misi  organisasi, keinginan untuk tetap berada di organisasi. Komitmen organisasi mencakup konsep keadilan bagi organisasi dan keterlibatan pribadi dalam pekerjaan

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Akuntabilitas  yang  dimaksud  adalah  tanggung  jawab  publik  untuk  memastikan  bahwa pertanyaan, demonstrasi, keluhan dan tindakan dijawab dalam semua program yang disponsori
pemerintah. Mereka yang percaya pada pengelolaan infrastruktur pemerintah bertanggung jawab untuk memecahkan berbagai masalah keuangan, manajemen dan program.

## Teori Partisipatif
Partisipasi adalah sarana memaknai partisipasi masyarakat sepanjang proses dan sarana mempererat persatuan antara masyarakat, masyarakat dan pemerintah. Partisipasi menjadi kata kunci  dalam  program  pengembangan  masyarakat  karena  merupakan  “model  baru”  yang menyertai  semua  pengembangan  kebijakan  dan  proposal  proyek.  Seiring  perkembangannya, sering  diucapkan  dan  ditulis  ulang,  tetapi  jika  tidak  dipraktikkan,  dapat  kehilangan  maknanya. Partisipasi  sebanding  dengan  pentingnya  partisipatif,  partisipatif,  partisipatif  atau  pemahaman, perencanaan, analisis dan proses kolaboratif yang dilakukan oleh banyak anggota masyarakat.

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan pendahuluan dan telaah literatur yang telah disajikan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Objek  penelitian  yang  diteliti  adalah Partisipasi  Masyarakat  (X1),  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa  (X2),  Komitmen Organisasi (X3) dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Penelitian ini dilakukan penelitian  di  Kecamatan  Tarik,  Kabupaten  Sidoarjo.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat di Kecamatan Tarik dan desa di bawahnya yang berjumlah 212 orang.
Gambar 2. Populasi
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria  yang digunakan adalah:
1.  Individu yang merupakan perangkat kecamatan dan desa
2.  Individu yang ikut di dalam kepengurusan dana desa
Gambar 3. Kriteria penentuan sampel
Berdasarkan jumlah seluruh perangkat di Kecamatan Tarik dan desa di bawahnya, maka dapat diperoleh sampel sebanyak 96 responden yang meliputi kepala kecamatan, sekretaris, sub bagian  perencanaan  dan  keuangan,  dan  bidang  anggaran.  Informasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini, data diperoleh dari pertanyaan sumber eksternal yang dijawab oleh pejabat jalan dan pemerintah kota di kawasan Taro Sedwarjo. Dalam penelitian ini, sumber informasi berasal dari  data  asli,  menggunakan  semua  metode  asli  pengumpulan  data  penelitian  lapangan. Kuesioner  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Penelitian  ini menggunakan  data  atau  data  numerik  berupa  data  untuk  mewakili  jawaban  responden  dalam kuesioner.  Informasi  diperoleh  dengan  memberikan  responden  daftar  pertanyaan  yang disediakan  oleh  peneliti,  kemudian  memberikan  waktu  kepada  responden  untuk  mengisi kuesioner dan mengembalikannya kepada peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  dengan  cara membagikan  kuesioner pada  responden  selaku aparatur  pengelola  dan  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Adapun  hasil respon yang digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini, sejumlah 96 responden yang
didapat  dari  1  kecamatan  dan  20  desa  di  Kecamatan  Tarik,  Kabupaten  Sidoarjo.  Jumlah kuesioner yang dibagikan sama dengan jumlah kuesioner yang kembali, yaitu sebanyak 96 orang (100%).  Selanjutnya  96  kuesioner  tadi  akan  diolah  oleh  peneliti  untuk  kepentingan  penelitian dengan hasil sebagai berikut: Rekapitulasi Jawaban Variabel
Adapun  rekapitulasi  hasil  jawaban  kuesioner  bagi  tiap-tiap  variabel  akan  digambarkan dengan gambaran sebagai berikut:
Gambar 4. Variabel Partisipasi Masyarakat
Gambar 5. Variabel Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa
Gambar 7. Variabel Komitmen Organisasi

## Gambar 8. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas
Validitas  item  oleh  penulis  diuji  dengan  melakukan  penggunaan  SPSS  24  yang  mana metode analisis Korelasi Pearson. Jika signifikansi < 0,05 item dikatakan valid. Adapun melalui uji validitas di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh variabel < 0,05 maka pernyataan yang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dinyatakan valid.

## Gambar 9. Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas

## Hasil Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  tahapan  lanjutan  dari  uji  validitas,  variable  yang  diuji  dalam penelitian merupakan variabel yang telah dinyatakan valid agar dapat ditentukan apakah item pada variable dapat reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Berdasarkan hasil di bawah ini  menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  >  0,6  maka  seluruh statement yang  disusun  oleh peneliti ini dinyatakan reliabel.
Gambar 10. Hasil Uji Reliabilitas

## Hasil Uji Asumsi Dasar Hasil Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  di  bawah  ini  memperoleh  nilai  0,200  >  0,05  hal  tersebut menunjukkan  bahwa statement dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  memiliki  data terdistribusi normal.
Gambar 11. Hasil Uji Normalitas
Gambar 12. Grafik P-Plot

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas  merupakan  suatu  kondisi  dimana  model  regresi  terjadi  ketika ketidaksamaan  bervariasi  dari  pengamatan  ke  pengamatan.  Para  peneliti  menggunakan awan spot dan tes pada gletser untuk memeriksa heterogenitas. Adanya pola tertentu, seperti titik-titik  yang  membentuk  pola  halus  dan  teratur  (bergelombang,  naik,  lalu  tipis), menunjukkan  telah  terjadi  perubahan  diferensial  atau  <  0,05.  Berdasarkan  hasil  tabel distribusi  di  bawah  ini,  klaim  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dijelaskan  dengan mengabaikan gejala heterogenitas.
Gambar 13. Grafik Scatterplots

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Studi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen memiliki pengaruh yang signifikan  atau  parsial  antara  dua  variabel  independen.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi berganda berikut, persamaannya adalah sebagai berikut::
Gambar 14. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Nilai koefisien determinasi atau R-square adalah 0,103 atau 10,3%. Lainnya (100% - 10,3% =  89,7%) digunakan oleh variabel lain,  misalnya dalam  penelitian Mualifu et  al. (2019), seperti transparansi dan pengendalian internal dengan nilai kuadrat R sebesar 93,9%.
Studi ini memberikan hasil bahwa ide pertama (H 1 ) telah diadopsi. Hasil survei menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  publik  daerah  di  wilayah Tarik. Dalam proses pembangunan sebaiknya menggunakan alokasi lokal sebagai langkah untuk menghubungkan  pembangunan  kota  dan  masyarakat.  Kita  perlu  perbaikan  yang  bisa meningkatkan animo masyarakat. Kami berusaha beradaptasi dengan setiap sudut masyarakat agar pembangunan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Tahapan  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  membangun  di  Kecamatan  Tarik  di  bawah pemerintahan  Kecamatan  Tarik  dibagi  menjadi  tahapan-tahapan  yang  terdiri  dari  tahapan perencanaan,  tahapan  pelaksanaan,  tahapan  pemanfaatan,  dan  tahapan  evaluasi.  Tahapan memerlukan musyawarah dari beberapa elemen masyarakat seperti perangkat desa dan tokoh masyarakat  tertentu  untuk  merencanakan  pembangunan,  pengambilan  keputusan  dan merencanakan nominal anggaran pembangunan yang diperlukan.
Pertemuan yang dilaksanakan akan menghasilkan beberapa informasi yang diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga mempermudah masyarakat untuk memilah informasiinformasi  yang  sesuai.  Pemerintah  kecamatan  dan  desa  juga  telah  transparan  dan akuntabel  dalam  menggunakan  dana  desa  (pelaksanaan  anggaran)  untuk  melakukan pembangunan yang mana berakibat masyarakat cenderung lebih sejahtera akan adanya suatu kegiatan pembangunan sebab masyarakat beranggapan bahwa sudah ada pendistribusian tugas dalam kegiatan pembangunan.
Studi  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  lain  (H 2 )  telah  ditemukan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kekuatan sektor keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja bank lokal di  daerah  Tarik.  Kapasitas  manusia  adalah  kemampuan  seorang  individu  untuk  mendukung pencapaian  tugas,  kepemimpinan  dan  kemampuan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  ini. Jawabannya  menggambarkan  seseorang  yang mengetahui  tentang  suatu  situasi  atau  perilaku atau  perilaku  tanpa  sepengetahuannya.  Jawabannya  mencakup  informasi  tentang  pekerjaan pemerintah dan laporan tentang sumber daya manusia. Tanggung jawab dan integritas, keadilan dan keadilan merupakan bagian integral dari etika pemerintahan.
Berdasarkan  hasil  pengisian  kuesioner  yang  disertai  dengan  sesi  tanya  jawab  dengan aparatur  Kecamatan  Tarik  yang  berperan  menjadi  coordinator  dalam  menyalurkan  ADD,  yang mana memperoleh infor apabila pada umumnya aparatur desa diposisikan untuk berkoordinasi dengn  Kecamatan  Tarik  telah memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dibuktikan  dengan memahami kewajiban dalam menggunakan ADD walaupun disertai dengan berbagai penyebab seperti  kekhawatiran  akan  konsekuensi  tidak  mendapatkan  aliran  dana  desa  pada  tahun anggaran selanjutnya. Para aparatur ini merasa dibantu adanya aplikasi “SisKeuDes” atau yang disebut  sistem  keuangan  untuk  pelaporan  dana  desa  meski  dalam  pengoperasiannya  masih belum  sampai  tahap expert .  Para  aparatur  juga  memiliki  sikap  yang  tertib  dalam  menjalankan tugasnya  seperti  tiba  dan  pulang  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  dan  tentunya  juga memiliki sikap profesional dengan meminimalkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
Analisis ini menunjukkan bahwa konsep ketiga diambil (H3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa  intervensi  regulasi  tidak  ada  hubungannya  dengan  dinas  distribusi  ekonomi  lokal  di provinsi Tariq. Kepercayaan pada organisasi-organisasi ini penting, terutama di lembaga publik, karena  aparat  penegak  hukum,  aparat  penegak  hukum,  mendorong  rekanrekan  mereka  untuk berpartisipasi dalam penerapan standar tersebut.
Sebagaimana hasil pengisian kuesioner dan sesi tanya jawab dengan aparatur Kecamatan Tarik  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  aparatur  desa  yang  bertugas  dalam  pengelolaan keuangan  tidak  jarang  berganti  personal,  ditemukan  juga  bahwa  komitmen  pimpinan  kurang tegas dalam hal ini bukan hanya menerima masukan akan tetapi harus memberikan solusi dalam penyelesaian masalah. Hal ini bertentangan dengan komponen komitmen organisasi yaitu afektif, keafektifan  akan  timbul  apabila  seseorang  memiliki  rasa  ingin  menjadi  bagian  dari  suatu organisasi  karena  keterikatan  emosional.  Kemudian  bertentangan  dengan  komponen keberlanjutan, hal itu akan terjadi apabila seseorang tetap bertahan karena membutuhkan suatu keuntungan (gaji dan bonus) dari organisasi. Terakhir, bertentangan dengan komponen normatif, hal itu akan terjadi apabila seseorang memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

## SIMPULAN
Sebagaimana hasil pengisian kuesioner dan sesi tanya jawab dengan aparatur Kecamatan Tarik mendapatkan kesimpulan yang mana aparatur desa memiliki tugas untuk mengelola jarang melakukan penggantian personal, sehingga ada temuan bahwa komitmen pimpinan kurang tegas dalam  hal  ini  bukan  hanya  menerima  masukan  akan  tetapi  harus  memberikan  solusi  dalam penyelesaian masalah. Tentunya sangat bertentangan dengan komponen komitmen organisasi yaitu afektif, keafektifan akan timbul apabila seseorang memiliki rasa ingin  menjadi bagian dari suatu  organisasi  karena  keterikatan  emosional.  Kemudian  bertentangan  dengan  komponen keberlanjutan, hal itu akan terjadi apabila seseorang tetap bertahan karena membutuhkan suatu keuntungan (gaji dan bonus) dari organisasi. Terakhir, bertentangan dengan komponen normatif, hal itu akan terjadi apabila seseorang memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Admin Japos. (2019). Dugaan Kegiatan Fiktif Di Desa Kedung Bocok. Retrieved May 20, 2020, from https://www.japos.co/2019/05/10/dug aan-kegiatan-fiktif-di-desa-kedungbocok/
Anggraeni,  P.  D.,  &  Yuliani,  N.  L.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Partisipasi  Penganggaran,  Pengawasan  dan  Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana
Astini,  Y.,  Fauzi,  A.  K.,  &  Widowati.  (2019).  Determinan  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Valid, 16(1), 29 – 47.
Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat,  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Banyudono) Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 10(1), 14 – 25.
Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual, 6(2), 334 –344. https://doi.org/10.17977/um004v6i22 019p334
Dewi,  C.  K.,  Ikbal, M.,  &  Moh,  F. (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Komitmen Organisasi  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Momunu  Kabupaten  Buol. Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 57 –64.
Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial Accountability and Management. Local Government Studies, 19(3), 368 –386. https://doi.org/10.1080/03003939308433687
Fauzi,  A.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang.
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23  (8th  ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasniati.  (2016).  Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Analisis  Kebijakan  Dan Pelayanan Publik, 2(1), 15 –30.
Jaa, E., & Sulistyowati, S. W. (2019).
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi  Masyarakat  pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 7(1), 1 –9.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Finacial Economics, 3, 305 –360.
Kompas. (2020). Fakta OTT  Bupati Sidoarjo: Terjaring Jelang Akhir Masa Jabatan hingga Sudah Lama  Disadap  KPK.  Retrieved  November  16,  2021,  from  Regional  website: https://regional.kompas.com/read/20  20/01/08/16041651/fakta-ott-bupatisidoarjo-terjaring- jelang-akhir-masajabatan-hingga-sudah?page=all
Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Gorontalo.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill,” 8(2), 106–115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199
Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan  Kotamobagu  Selatan  Kota  Kotamobagu.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill,” 8(1),  1–10. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334
Mualifu,  Guspul,  A.,  &  Hermawan.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi,  Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Seluruh  Desa  di  Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering, 1(1), 49 – 59.