## PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

## Siti Zulaikha
STAIN Jurai Siwo Metro Email : sitizulaikha@yahoo.co.id

## Abstrac
Nowadays, the world is experiencing a global crisis that the impact is also felt by Indonesia. Moreover, Indonesia is attempting to restore the economic system after the economic crisis was hitting since the middle of July 1997s. One of the best ways to solve the problem is the development of syariah economy system, that was tested to solve the economic crisis. It was caused by economic system that was used not influenced by the banking interest rate that caused by coming up of inflation. The implementation  of  law  aspects  of  Islamic    economic  must  be  understood comprehensively. It starts from the conceptual and teoritical to the problem and the implementation. A number of experimental implementation of the economic system which is  based on  the  principles Islamic  Syari’ah  has  shown  many  indications  of success,  such  as,  the  development  of  the  Islamic  Development  Bank  (IDB) .  The various  economic  institutions  and  the  action  program  which  was  conducted  in Islamic  countries  and  the  other  countries  that  the  majority  of  the  population converted to Islam, such as: Algeria, Pakistan, Bangladesh, and Turkey. Moreover, a  number  of  banking  and  non-banking  financial  institutions  is  based  on  the Syari’ah values that has developed quite rapidly in leading business cities, such as London, New York, and Geneva.
Keywords: Globalization, Economics, Economic Law

## Abstrak
Dunia  saat  ini  sedang  mengalami  krisis  global  yang  dampaknya  juga  dirasakan oleh  Indonesia.  Sementara  Indonesia  sedang  berupaya  memulihkan  sistem perekonomian  setelah  dilanda  krisis  ekonomi  yang  cukup  berkepanjangan  sejak pertengan juli 1997. Salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan  tidak  terpengaruh  dengan  tingkat  bunga  perbankan  yang  mendorong timbulnya inflasi.
Dalam  memahami  aspek  hukum  penerapan  ekonomi  Islam  haruslah  secara komprehensif, mulai dari tataran teoritik-konseptual sampai pada problematika dan implementasinya.  Sejumlah  eksperimen  penerapan  sistim  perekonomian  yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam telah menunjukkan banyak indikasi keberhasilan,  seperti  yang  ditunjukkan  pada  perkembangan  Islamic  Development Bank  (IDB)  yang  pesat.  Berbagai  lembaga  ekonomi  dan  program  aksi  yang dilaksanakan  di  negara-negara  Islam  dan  negara-negara  yang  mayoritas penduduknya  memeluk  agama  Islam  seperti  Aljazair,  Pakistan,  Bangladesh,  dan Turki.  Bahkan  sejumah  lembaga  keuangan  bank  dan  non-bank  berbasis  nilai syariat telah berkembang dengan cukup pesat di kota-kota bisnis terkemuka seperti London, New York, dan Geneva.
Key Words : Globalisasi, Ekonomi, Hukum Ekonomi
Pendahuluan
Istilah  globalisasi  dalam  dekade  terakhir  ini  tidak  saja  menjadi konsep  ilmu  pengetahuan  sosial  dan  ekonomi,  tetapi  juga  telah  menjadi jargon politik, ideologi pemerintahan (rezim), dan hiasan bibir masyarakat awam di seluruh dunia. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.
Globalisasi  bukanlah  sesuatu  yang  baru,  semangat  pencerahan eropa  di  abad  pertengahan  yang  mendorong  pencarian  dunia  baru  bisa dikategorikan  sebagai  arus  globalisasi.  Revolusi  industri  dan  transportasi di  abad  XVIII  juga  merupakan  pendorong  tren  globalisasi,  yang membedakannya  dengan  arus  globalisasi  yang  terjadi  dua-tiga  dekade belakangan ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya, interaksi dan  transaksi  antara  individu  dan  negara-negara  yang  berbeda  akan menghasilkan  konsekuensi  politik,  sosial,  dan  budaya  pada  tingkat  dan intensitas  yang  berbeda  pula.  Masuknya  Indonesia  dalam  proses globalisasi  pada  saat  ini  ditandai  oleh  serangkaian  kebijakan  yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.
Negara  indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  islam adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, dalam kehidupan  perekonomian  berada  pada  posisi  minoritas.  Mengapa demikian? kondisi seperti ini mengkhawatirkan ketika berhadapan dengan globalisasi.  Untuk  itu  bagaimana  sesungguhnya  islam  memiliki  suatu aturan yang cukup mendasar dalam hal ekonomi.
Dalam  sejarah  tata  hukum  Indonesia  yang  nota  bene  hasil pemikiran  masa  kolonial  Belanda  telah  membawa  dampak  yang  cukup signifikan  dalam  pengimplementasiannya.  Materi-materi  hukum  banyak dihasilkan  dari  produk  Belanda  yang  masih  sulit  untuk  dilakukan perubahan,  sehingga  hukum  di  Indonesia  tidak  bisa  digolongkan  pada pola  hukum  tertentu  karena  ia  memiliki  keunikan  dalam  proses pemberlakuannya.
Meski demikian, pembangunan dan pembaharuan hukum nasional sedang dan terus berlangsung. Salah satu sumber materi yang memberikan sumbangan  signifikan  pada  hukum  nasional  adalah  hukum  Islam. Positivasi  hukum  Islam  khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  menjadi  satu tuntutan  masyarakat  seiring  dengan  perkembangan  pesat  kegiatan ekonomi  berdasarkan  syariat  di  Indonesia.  Hubungan  hukum  dalam berbagai  bentuk  kegiatan  ekonomi  dikehendaki  dilakukan  dengan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

## Pembahasan

## A. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam
Dunia  saat  ini  sedang  mengalami  krisis  global  yang dampaknya  juga  dirasakan  oleh  Indonesia.  Sementara  Indonesia sedang  berupaya  memulihkan  sistem  perekonomian  setelah  dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengan juli 1997. Salah  satu  jalan  keluar  dari  masalah  tersebut  adalah  dengan  jalan pengembangan  sistem  perekonomian  syariah  yang  telah  teruji  cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian  yang  digunakan  tidak  terpengaruh  dengan  tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi.
Dalam  memahami  aspek  hukum  penerapan  ekonomi  Islam haruslah  secara  komprehensif,  mulai  dari  tataran  teoritik-konseptual sampai  pada  problematika  dan  implementasinya.  Sejumlah eksperimen  penerapan  sistim  perekonomian  yang  didasarkan  pada prinsip-prinsip  syariat  Islam  telah  menunjukkan  banyak  indikasi keberhasilan,  seperti  yang  ditunjukkan  pada  perkembangan  Islamic Development Bank (IDB) yang pesat. Berbagai lembaga ekonomi dan program  aksi  yang  dilaksanakan  di  negara-negara  Islam  dan  negara- negara  yang  mayoritas  penduduknya  memeluk  agama  Islam  seperti Aljazair,  Pakistan,  Bangladesh,  dan  Turki.  Bahkan  sejumah  lembaga keuangan bank dan non-bank berbasis nilai syariat telah berkembang
dengan  cukup  pesat  di  kota-kota  bisnis  terkemuka  seperti  London, New York, dan Geneva. 1
Pada  tataran  implementasi,  hukum  ekonomi  Islam  masih mengalami  kendala  karena  kurangnya  pemahaman  secara  teoritik- konseptual, baik bagi kalangan pemerhati, pelaku ataupun masyarakat luas,  sehingga  secara  sosiologis  kurang  dapat  menumbuhkan kepercayaan  publik  yang  luas  mengenai  kehandalan  persoalan perekonomian  sesungguhnya.Beberapa  masalah  yang  timbul  dalam ranah implementasi antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. pemahaman  umat  Islam  mengenai  makna  dan  aspek  aspek fundamental ekonomi Islam masih lemah dan simpang siur
2. belum  optimalnya  keterlibatan lembaga-lembaga  keagamaan  umat Islam dalam upaya mensukseskan sosialisasi dan penerapan sistim ekonomi berbasis syariat
3. masalah  hubungan  antara  kegiatan  ekonomi  berbasis  syariat dengan sistim ekonomi yang lain serta dengan garis-garis kebijakan perekonomian yang ditempuh negara
4. sistim  pendidikan  yang  berlaku  tidak  memberikan  porsi  yang memadai  untuk  membuat  peserta  didik  dan  warga  masyarakat pada  umumnya  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang aspek-aspek paling penting dalam kehidupan masyarakat.
Terkait dengan kendala implementasi di atas, namun pada sisi lain keberadaan perekonomian Islam memberikan dampak positif pada perkembangan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan kegiatan  ekonomi  yang  bercorak  syariah  di  indonesia,  apakah  dapat mengantisipasi  sisi  negatif  dari  globalisasi  ekonomi?.  Oleh  karena  itu penulis  tertarik  untuk  melakukan  suatu  kajian  mengenai  pengaruh globalisasi terhadap hukum ekonomi Islam.
Secara  etimologis,  kata  ekonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani oikos yang  artinya  kemakmuran  dan nomos yang  artinya  ilmu pengetahuan. Jadi makna dasar kata ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang  cara-cara  yang  ditempuh  manusia  dalam  upayanya  meraih kemakmuran  dalam  hidupnya.  Pembahasan  dalam  ilmu  ekonomi berdasarkan sudut pandang yang digunakan, dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok sebagai berikut :
1 Muhammad Daud Ali, Sistim Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988),  h. 4.
1. Economical  life yang  mengkaji  ekonomi  sebagai  kegiatan  hidup manusia untuk mendapatkan kemakmuran hidup dengan berbagai aspek-aspeknya.
2. Economical  politics atau economic  policy yang  membahas  ekonomi sebagai  bentuk-bentuk  kebijakan  negara  dalam  mengatur  dan memajukan perekonomian warganya.
3. Economical sciences yang berisi kajian ekonomi  dari  sudut pandang keilmuan, seperti sejarah
perkembangannya, mazhab- mazhabnya,perandingan  sistem  yang  berlaku  di  berbagai lingkungan masyarakat dan sebagainya. 2
Globalisasi 3 telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat,  baik  itu  bidang  ekonomi,  politik,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek),  budaya,  pendidikan,  dan  lain-lain.  Globalisasi merupakan  sesuatu  proses  alamiah  yang  timbul  serta  merta  akibat kompleksitas  dan  heterogenitas  hubungan  antar-  manusia  sebagai makhluk  sosial,  akibat  penemuan  alat-alat  teknologi  modern 4 . Walaupun istilah „globalisasi‟ telah menjadi suatu kosakata yang klasik, tetapi  suka  atau  tidak  suka,  masyarakat  di  seluruh  pelosok  dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat yang global 5 , transparan,
2 Abdullah Zaky al-Kaff, Ekonomi dalam ang merePerspektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 19.
3 Globalisasi  menurut  Albrow  mengacu  pada  keseluruhan  proses  di mana  manusia  di  bumi  ini  diinkorporasikan  ke  dalam  masyarakat  dunia  yang tunggal,  masyarakat  global.  Oleh  karena  proses  itu  bersifat  majemuk,  maka kitapun  dapat  memandang  globalisasi  di  dalam  kemajemukan.  Lihat  M. Albrow, Globalization Knowledge and Society , London, Sage Publication, 1990. lihat G.C.  Lodge, Managing  Globalization  in  the  Age  of  Interdependence ,  San  Diego,
Pfeiffer & Company, 1995, h. 1. “Globalization is the process wereby the world‟s people  are  becoming  increasingly  interconnected  in  all  facts  of  their  lives- cultural,  economic,  political,  technological,  and  environmental”.  Lihat  juga Roland  Robertson, Globalization ,  London,  Sage  Publication,  1992,  h.  8. “Globalization  as  a  concept  refers  both  to  the  compression  of  world  and  the intensification of conciousness of world as a whole”.
4 Muladi, “Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi”, tanpa tahun, h. 4.
5 John  Naisbit  mengistilahkan  dengan global  village .  Lihat  dalam Mega Trend 2000 , Published in Great Britain, Sidwig & Jackson Ltd., 1990, h. 12.
tanpa batas 6 , saling kait mengkait ( linkage ) 7 , dan saling ketergantungan ( interdependence ) 8 .
Bagi  negara  seperti  Indonesia,  pilihan  yang  terbuka  bukanlah apakah  menerima  atau  tidak  menerima  globalisasi  itu,  tetapi bagaimana menempatkan diri dan mengantisipasi segala tantangan dan peluang  yang  akan  muncul.  Globalisasi  yang  dibicarakan  hanya memfokuskan  pada  globalisasi  ekonomi  yang  berpengaruh  pada bidang  hukum  di  Indonesia.  Globalisasi  di  bidang  ekonomi  ditandai dengan  lahirnya  atau  disepakatinya  beberapa  bentuk multinational agreement , yang berskala internasional (GATT – PU - General Agreement on  Tariffs  and  Trade ),  maupun  berskala  regional  (NAFTA  – North America  Free  Trade  Associations ,  AFTA  – ASEAN  Free  Trade  Agreement , EEC  – European  Economic  Community ,  APEC  – Asia  Pacific  Economic Cooperation , CARICO  – Caribian Community , CACM – Central American Common  Market ).  Dari  beberapa multinational  agreement tersebut  yang banyak  memberikan  implikasi  serius  dalam  bidang  hukum  di Indonesia adalah disepakatinya GATT-PU.
Disepakatinya  GATT-PU  menandakan  munculnya  era liberalisasi perdagangan dunia tanpa proteksi dan tanpa hambatan, dan mempertinggi  tingkat  persaingan  perdagangan  antar  pelaku-pelaku ekonomi.  Di  samping  itu,  semua  negara yang  ikut  menandatangani kesepakatan  tersebut  wajib  untuk  menyesuaikan  hukum  nasional mereka  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  GATT-PU. Apabila hal ini tidak dilakukan maka WTO ( World Trade Organization ), selaku  badan  yang  berfungsi  untuk  menafsirkan  dan  menjabarkan  isi perjanjian  GATT-PU  serta  menyelesaikan  sengketa  di  antara  negara anggotanya,  akan  memberikan  sanksi  yang  dapat  merugikan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara tersebut.
6 Lihat Keinichi Ohmae, Borderless World , USA, Harper Business; Maknisey Company Inc., 1990, h. XII.
7 Lihat Muladi, op. cit. , tt., h. 6.
8 Hazel Henderson, Building a Win-win World, Life Beyond Global Economic Warfare ,  San  Fransisco,  Berret-Koehler  Publishers,  Inc.,  1996,  h.  11-12. Menurutnya  paling  sedikit  ada  enam  proses  globalisasi  menuju  era  saling ketergantungan,  yaitu:  (1) globalizations  of  industrialism  and  technology, (2) globalizations of work and migration, (3) globalizations of finance, (4) globalizations of human effects on the biosphere, (5 ) globalizations of militarism and arms trafficking, and
(6) globalizations of communications and planetary culture.
Dalam melakukan  pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia ada  dua  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  pertama, pembaharuan hukum ekonomi wajib mengacu pada hasil-hasil GATT- PU yang telah disepakati Indonesia 9 , jika hal ini tidak dilakukan, maka pelaku-pelaku  ekonomi  Indonesia  akan  mengalami  kesulitan  bila melakukan  transaksi  di  dunia  bisnis  internasional;  kedua,  reformasi hukum  ekonomi  harus  memberi  perhatian  pada  persoalan  ekonomi kerakyatan  atau  keadilan  ekonomi 10 sebagaimana  diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa  sistem  pembangunan  ekonomi  gaya trickle  down  effect ternyata menimbulkan  kesenjangan  dan  menciptakan  penjarah-penjarah ekonomi  tingkat  tinggi.  Dua  faktor  penting  reformasi  Ekonomi  di Indonesia dapat diilustrasikan dalam diagram berikut :
Dengan  memperhatikan  dua  faktor  tersebut,  diharapkan  bahwa yang  disebut  hukum  nasional  dalam  era  globalisasi  di  samping mengandung local  characteristics ,  seperti  ideologi  bangsa,  kondisi-kondisi manusia,  alam  dan  tradisi  bangsa,  juga  harus  mengandung kecenderungan-kecenderungan  internasional  ( international  trends )  yang diakui oleh masyarakat internasional yang beradab.
Bagaimanapun  karakteristik  dan  hambatan  globalisasi  ekonomi menimbulkan  akibat  yang  besar  sekali  pada  bidang  hukum,  globalisasi ekonomi  juga  menyebabkan  terjadinya  globalisasi  hukum.  Globalisasi
9 Isi perjanjian GATT-Putaran Uruguay terbagi dalam 15 kelompok. Empat di  antaranya  berupa  ketentuan  baru,  yang  meliputi: Trade  Related  Investment Measures (TRIMs), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), World Trade Organization (WTO), dan General Agreement on Trade in Service (GATS). Lihat dalam Final Act of Uruguay Round . 10 Lihat A. Soni Keraf, “Reorientasi Pembangunan Ekonomi”, Kompas , 31 Juli 1998.
Dua Faktor Penting Reformasi Hukum
Ekonomi di Indonesia reformasi hukum ekonomi wajib mengacu pada hasil- hasil GATT-PU yang telah disepakati oleh Indonesia reformasi hukum ekonomi harus memberi perhatian pada persoalan
ekonomi kerakyatan atau keadilan ekonomi
hukum  tersebut  tidak  hanya  didasarkan  kesepakatan  internasional  antar bangsa,  tetapi  juga  pemahaman  tradisi  hukum  dan  budaya  antara  barat dan timur.
Friedman,  menyatakan  bahwa  tegaknya  peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat  tergantung  kepada  budaya  hukum  anggota-anggotanya  yang dipengaruhi  oleh  latar  belakang  pendidikan,  lingkungan  budaya,  posisi atau  kedudukan,  bahkan  kepentingan-kepentingan.  Dalam  menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “check and balance” hanya bisa dicapai  dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang  mandiri,  dan  partisipasi  masyarakat  melalui  lembaga-lembaganya. Dalam  hal  tersebut,  khususnya  dalam  masalah  pengawasan  dan  Law Enforcement,  dua  hal  yang  merupakan  komponen  yang  tak  terpisahkan dari  sistim  rule  of  law.  Tidak  akan  ada  law  enforcement  kalau  tidak  ada sistim  pengawasan  dan  tidak  akan  ada  rule  of  law  kalau  tidak  ada  law enforcement yang memadai.
Dalam  konteks  pembahasan  tentang  perekonomian,  Islam  tidak menganjurkan  kepada  umat  manusia  untuk  menjadikan  harta  kekayaan sebagai  tujuan  akhir  dan  paling  utama  dalam  hidup  mereka.  Islam  juga tidak  menyuruh  mereka  untuk  mengabaikannya,  karena  harta  kekayaan dapat  menjadi  sarana  yang  penting  dan  amat  dibutuhkan  untuk mendapatkan beragai kemudahan dan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah.
Dalam  ajaran  Islam,  aktivitas  ekonomi  bisa  menjadi  bagian  dari aktivitas ibadah. Prinsip ini memiliki dua konsekuensi:
Pertama ,  bekerja  bukanlah  aktivitas  yang  dilakukan  hanya  untuk tujuan  mencari  penghasilan  demi  menyambung  kelangsungan hidup  dan menikmati  kemakmuran  didunia,  melainkan  juga  harus  diniatkan,  dan dikhayati  sebagai  panggilan  mulia  ajaran  agama.  Dengan  pengkhayatan seperti ini, aktivitas ekonomi juga akan memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT.
Kedua ,  dalam  kegiatan  perekonomian  setiap  muslim  tidak  boleh semata-mata  berorientasi  pada  aspek  jumah  keuntungan  material  yang dapat diperoleh, melainkan juga harus memperhatikan aturan-aturan atau nilai  etika  yang  diajarkan  oleh  syariat  Islam,  baik  yang  berkaitan  dengan tujuan dan motivasi bekerja, cara-cara menjalankannya maupun dalam hal penggunaan hasil kerja yang diperoleh dari setiap pekerjaannya
Dalam  setiap  lingkungan  masyarakat,  terutama  yang  berkembang menjadi masyarakat yang kompleks, senantiasa terdapat sistim-sistim yang
membangun suatu sistim sosial  secara keseluruhan. Masing-masing susb- sistim  tersebut  di  samping  berkembang  secara  internal  juga  berinteraksi satu sama lain, misalnya sistim pendidikan, politik, kebudayaan, ekonomi, dan  sebagainya.  Masing-masing  sub-sistim  ini  dengan  segenap  konsep pemikiran,  institusi,  aturan-aturan,  perangkat-perangkat  pendukung,  dan implementasinya  terus  menerus  mengalami  proses  perkembangan  untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan historisnya dari waktu ke waktu.
Sesuai  dengan  karakteristik  kulturalnya,  sistim  ekonomi berkembang  berbeda-beda  antara  masyarakat  satu  dengan  lainnya. Masyarakat barat yang secara cultural sangat menekankan prinsip hak dan kebebasan individu memiliki sistim ekonomi yang bercorak individualistis. Main-stream pemikiran  dan  kegiatan  perekonomian  masyarakat  secara umum juga didasarkan pada prinsip hak dan kebebasan individu tersebut.
Jika  dibandingkan  dengan  sistim-sistim  ekonomi  yang  lain, misalnya  sistym  ekonomi  yang  secara  ekstrim  didasarkan  pada  prinsip kapitalisme  atau  sosialisme,  sistim  ekonomi  Islam  memiliki  ciri fundamental sebagai berikut:
Pertama ,  sistim  ekonomi  Islam,  baik  pada  tataran  konsep  maupun implementasi,  dibangun  di  atas  nilai-nilai  fundamental  dan  ajaran  utama syariat  Islam. Kedua ,  pelaksanaan  sistim  ekonomi  Islam  berdasar  pada motivasi mencapai keberuntungan dan kesejahteraan secara komprehensif, yang  mencakup  kesejahteraan  material-spiritual,  individual-kolektif,  serta dunia-akhirat  sekaligus. Ketiga ,  kegiatan  ekonomi  di  samping  ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, harus pula diupayakan pada  membangkitkan  semangat  kesetiakawanan  sosial  di  antara  sesama warga  masyarakat  demi  terciptanya  masyarakat  yang  lebih  adil  dan sejahtera.
Dewasa  ini,  dengan  sejumlah  kecil  perkecualian  dikawasan tertentu, negara dengan segenap organnya merupakan institusi yang peran sosialnya paling kuat di antara institusi sosial yang ada. Hal itu antara lain karena  negara  memiliki  kekuatan  paling  lengkap  berupa  paratur,  senjata dan  sumber  pembiayaan  yang  pasti.  Oleh  karena  itu,  demi  kepentingan masyarakat  luas,  negara  harus  memainkan  peran-peran  positif  yang signifikan  ,  penting  dan  strategis  dalam  pengembangan  kehidupan masyarakat,  termasuk  dalam  kegiatan  perekonomian.  Beberapa  peran negara yang penting, terkait dengan bidang perekonomian antara lain :
1. Peran  regulative  (pengaturan)  yakni  peran  menyusun,  menetapkan, dan  menegakkan  berbagai    peraturan  dalam  lapangan  perekonomian yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat.
2. peran  sebagai  motifator  yakni  memberikan  dorongan  bagi  segenap warga masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif
3. peran  sebagai  fasilitator  yakni  menyediakan  berbagai  fasilitas infrastruktur  yang  diperlukan  para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan dan memperlancar kegiatan usaha.
4. Peran  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  transformasi sosial.
5. Peran dalam penyelesaian sengketa dan konflik kepentingan
6. Peran  supervise,  yaitu  mengawasi  kegiatan  perekonomian  yang dijalankan  oleh  masyarakat  agar  tidak  bertentangan  dengan  norma- norma  sosial  dan  hukum  yang  berlaku,  membahayakan  masyarakat yang lain atau bertentangan dengan ajaran syariat.
7. Peran  sebagai  mediator,  yakni  menjembatani  dan  menghubungkan berbagai  sektor  kegiatan  ekonomi  agar  dapat  saling  mendukung  dan mengambil keuntungan.
8. Peran pemberdayaan masyarakat miskin.
Politik  ekonomi  atau  kebijakan  ekonomi  adalah  langkah-langkah mendasar dibidang perekonomian yang diambil oleh para pejabat negara dalam upaya mengembangkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibidang ekonomi tidak terlepas dari filosofi  yang  menjadi  tujuan  didirikannya  sebuah  kepemimpinan  politik, misalnya negara.
Dalam  kaidah  hukum  Islam  juga  disebutkan  bahwa  semua kebijakan  dan  langkah  yang  diambil  oleh  penguasa  atau  pemegang tampuk  kepemimpinan  umat  yang  berkenaan  dengan  urusan  rakyatnya harus senantiasa berorientasi  pada tujuan membangun kemaslahatan dan kesejahteraan. 11 Oleh  karena  itu,  setiap  langkah  ataupun  kebijakan  yang diambil  oleh  para  penguasa  harus  memiliki  argumentasi  dan  landasan pemikiran  menuju  tercapainya  peningkatan  kesejahteraan  seluruh  warga masyarakat.  Jika  tidak  demikian  maka  keijakan  tersebut  tidak  dapat dibenarkan dari sudut pandang syariat Islam.

## B. Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Sebagai  Prisai  Globalisasi Ekonomi
Lahirnya  Undang  –  Undang  No  3  tahun  2006  tentang Perubahan  atas  Undang  –  Undang  No  7/1989  tentang  Peradilan Agama  membawa  implikasi  besar  terhadap  perundang-undangan
11 Adul Hamid Hakim, al-Bayan (Jakarta: Sa‟odah Putra, tt.), h. 15.
yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal  49  point  i  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  Pengadilan  Agama bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.
Dalam penjelasan Undang–Undang tersebut disebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syari‟ah,  antara lain meliputi : a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syari‟ah, c. asuransi syari‟ah, d. reasurasi syari‟ah, e. reksadana syari‟ah, f. obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  g.  sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari‟ah, i. Pegadaian syari‟ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah dan k. bisnis syari‟ah.
Amandemen  ini  membawa  implikasi  baru  dalam  sejarah hukum  ekonomi  di  Indonesia.  Selama  ini,  wewenang  untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari‟ah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan  syariah  tersebut  mengacu  pada  ketentuan  KUH  Perdata yang  merupakan  terjemahan  dari  Burgerlijk  Wetboek  (BW),  kitab Undang-undang  hukum  sipil  Belanda  yang  dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga  konsep  perikatan  dalam  Hukum  Islam  tidak  lagi  berfungsi dalam  praktek  formalitas  hukum  di  masyarakat,  tetapi  yang  berlaku adalah BW.
Secara  historis,  norma-norma  yang  bersumber  dari  hukum Islam  di  bidang  perikatan  (transaksi)  ini  telah  lama  memudar  dari perangkat  hukum  yang  ada  akibat  politik  Penjajah  yang  secara sistematis  mengikis  keberlakuan  hukum  Islam  di  tanah  jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga- lembaga  keuangan  lainnya,  sangat  terbiasa  menerapkan  ketentuan Buku  Ke  tiga  BW  (Burgerlijk  Wetboek)  yang  sudah  diterjemahkan. Sehingga  untuk  memulai  suatu  transaksi  secara  syariah  tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.
Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi  wewenang  absolut  hakim  pengadilan  agama,  maka dibutuhkan adanya kodifikasi  hukum ekonomi syariah yang lengkap agar  hukum  ekonomi  syariah  memiliki  kepastian  hukum  dan  para
hakim  memiliki  rujukan  standart  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syari‟ah. Dalam bidang perkawinan, warisan dan  waqaf,  kita  telah  memiliki  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam), sedangkan  dalam  bidang  ekonomi  syariah  kita  belum  memilikinya. Kedudukan  KHI  secara  konstitusional,  masih  sangat  lemah,  karena keberadaannya hanyalah sebagai inpres.
Karena  itu  dibutuhkan  suatu  aturan  hukum  yang  lebih  kuat yang dapat menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai persoalan  hukum  .  Untuk  itulah  kita  perlu  merumuskan  Kodifikasi Hukum Ekonomi Islam, sebagaimana yang dibuat pemerintahan Turki Usmani bernama Al-Majallah Al-Ahkam al-‟Adliyah yang terdiri dari 1851  pasal.  Kodifikasi  adalah  himpunan  berbagai  peraturan  menjadi undang-undang  atau  hal  penyusunan  kitab  perundang-undangan Dalam  sejarahnya,  formulasi  suatu  hukum  atau  peraturan  dibuat secara  tertulis  yang  disebut  jus  scriptum.  Dalam  perkembangan selanjutnya  lahirlah  berbagai  peraturan-peraturan  dalam  bentuk tertulis tersebut yang disebut corpus juris. Setelah jumlah peraturan itu menjadi demikian banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang  menghimpun berbagai  macam  peraturan perundang-undangan. Para  ahli  hukum  dan  hakim  pun  berupaya  menguasai  peraturan- peraturan  itu  dengan  baik  agar  mereka  bisa  menyelesaikan  berbagai macam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan.
Berdasarkan atas pemikiran itu, maka hukum ekonomi syariah yang  berasal  dari  fikih  muamalah,  yang  telah  dipraktekkan  dalam aktifitas  di  lembaga  keuangan  syariah,  memerlukan  wadah perundang-undangan  agar  memudahkan  penerapannya  dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya  kepastian  hukum  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  di Pengadilan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat  “elastis  dan  terbuka”  sangat  memungkinkan  berfariasinya putusan-putusan  tersebut  nantinya  yang  sangat  potensial  dapat menghalangi  pemenuhan  rasa  keadilan.  Dengan  demikian  lahirnya Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  sebuah  Kitab-Undang- Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.
Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  formulasi  materi  Kodifikasi Hukum  Ekonomi  Syariah  tidak  terdapat  dalam  Yurisprudensi  di
lembaga-lembaga peradilan Indonesia. Meskipun
demikian, yurisprudensi  dalam  kasus  yang  sama  bisa  dirujuk  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  hukum  ekonomi  syariah.  Artinya, keputusan  hukum  masa  lampau  itu  difikihkan,  karena  dinilai  sesuai dengan  syariah.  Jadi  pekerjaan  para  mujtahid  ekonomi  syariah Indonesia, bukan saja merumuskan hukum ekonomi baru yang berasal dari  norma-norma  fikih/syariah,  tetapi  bagaimana  bisa  memfikihkan hukum nasional yang telah ada. Hukum nasional yang bersumber dari KUH  Perdata  (BW),  kemungkinan  besar  banyak  yang  sesuai  syariah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk yurusprudensi bisa ditaqrir atau diadopsi.
KUH Perdata (BW) yang mengambil masukan dari Code Civil Perancis  ini  dalam  pembuatannya  mengambil  pemikiran  para  pakar hukum Islam dari Mesir yang bermazhab Maliki, sehingga tidak aneh apabila  terdapat  banyak  kesamaan  prinsip-prinsip  dalam  KUH Perdata  dengan  ketentuan  fikih  Muamalah  tersebut,  seperti  hibah, wadi‟ah  dan  lain-lain.  Selain  itu,  yurisprudensi  putusan  ekonomi syariah,  mungkin  juga  bisa  dicari  dari  penerapan  hukum  adat  di dalam  putusan  pengadilan  yang  ada  di  negara  kita  yang  sedikit banyak telah diinspirasikan oleh ketentuan hukum Islam. Yang paling bagus  adalah  merujuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Islam yang  pernah  dibuat  di  zaman  Kekhalifahan  Turki  Usmani  yang disebut Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah” KUH Perdata Islam ini dapat dikembangkan  dan  diperluas  bahasannya  disesuaikan  dengan perkembangan aktivitas perekonomian di zaman modern ini.
Selain  itu,  penyusunan  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah atau Hukum Perdata Islam, harus menggunakan ilmu ushul fiqh dan qawa‟id fiqh. Disiplin ini adalah metodologi yurispridensi Islam yang mutlak diperlukan para mujtahid. Dengan demikian maqashid syariah perlu menjadi landasan perumusan hukum. Metode istihsan, urf, sadd zariah,  dan  pertimbangan-pertimbangan  „kemaslahatan‟  menjadi penting. Dengan demikian, diharapkan, selain akan dapat memelihara dan  menampung  aspirasi  hukum  serta  keadilan  masyarakat, Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  juga  akan  mampu  berperan sebagai perekayasa (social enginaring) masyarakat muslim Indonesia. Secara  teoritis  penerapan  Kodifikasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia  ini  dapat  terwujud  melalui  peran  penting  pemerintah „Political  Will‟  Penguasa,  sebagaimana  telah  diterapkan  pada Kompilasi  Hukum  Islam  yang  ada  sekarang  ini.  Untuk  menyusun
Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, peran Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)  sangat  penting,  mengingat  IAEI  adalah  kumpulan  para  pakar ekonomi syariah Indonesia dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.

## Simpulan
Rasanya  tidaklah  adil  apabila  melihat  globalisasi  dan  liberalisasi ekonomi  secara apriori, namun sebaliknya menerimanya dengan mentah- mentah begitu saja tanpa bersikap kritis juga bukan sikap yang bijaksana. Dengan  berbagai  akibat  positif  dan  negatifnya,  globalisasi  ekonomi bukanlah  sesuatu  yang  tidak  dapat  dikendalikan,  diubah  atau  bahkan dihentikan.  Salah  satu  langkahnya  adalah  dengan  tetap  memberikan kewenangan  kepada  negara  untuk  melakukan  fungsinya  sebagai pengendali  pasar  melalui  berbagai  regulasi  ekonomi,  menyerahkan sepenuhnya  aktivitas  ekonomi  nasional  pada  mekanisme  pasar  yang diyakini sebagai “self regulating” justeru akan menimbulkan ketidakadilan bagi  banyak  pihak  di  dalam  negeri  dan  sebaliknya  membuka  peluang transnational untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya ekonomi bangsa Indonesia.
Oleh  karena  itu,  jika  sistem  ekonomi  islam  menjadi  bagian  dalam bentuk  regulasi  ekonomi  nasional  adalah  suatu  keniscayaan.  Regulasi ekonomi  islam  berorientasi  pada  tujuan  membangun  kemaslahatan  dan kesejahteraan  sebagai  pencegah  dampak  negatif  globalisasi  menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

## Daftar Pustaka
Ali, Muhammad Daud, Sistim Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1998). Al-Kaff, Abdullah Zaky, Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
Chapra,  M.  Umar, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi ,  terj.  Ridwan  Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hakim, Abdul Hamid, al-Bayan (Jakarta: Sa‟odah Putra, tt.). Karim,  Adiwarman  A., Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006). Lubis, Suwardi K., Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989). Shiddiqie, Muhammad Nejatullah, Kegiatan Ekonomi dalam Islam . Terj. Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).