ISSN (e): 2459-9638
Kajian Implementasi Alokasi Frekuensi Komunikasi untuk Pelayaran Rakyat di Indonesia
TENGKU AHMAD RIZA
D3 Teknik Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom Email : tengkuriza@telkomuniversity.ac.id

## ABSTRAK
Pada saat ini pelayaran di Indonesia melakukan komunikasi antar nelayan pada pelayaran  rakyat  menggunakan  frekuensi  yang  tidak  resmi  dengan  alasan perangkat  komunikasi  lebih  murah  dan  mudah  didapat.  Dalam  penelitian  ini dilakukan kajian implementasi alokasi spektrum frekuensi yang digunakan khusus untuk  pelayaran  rakyat  di  Indonesia.  Alokasi  spektrum  frekuensi  ini  dapat digunakan  oleh  nelayan  untuk  melakukan  komunikasi  antar  nelayan  dengan menggunakan  frekuensi  yang  resmi.  Dimana  untuk  menetapkan  frekuensi digunakan  dengan  melakukan  studi  literatur.  Hasil  kesimpulan  yang  diperoleh adalah  untuk  komunikasi  antar  nelayan  dari  satu  kapal  ke  kapal  lainnya  dapat menggunakan  frekuensi  VHF  (Very  High  Frequency)  30  –  300  MHz  dengan pertimbangan  jarak  jangkauan.  Frekuensi  yang  dimungkinkan  untuk  digunakan oleh pelayaran rakyat adalah 2170-2173,5 KHz, 2190-2194 KHz, 8100-8195 KHz, 18780-18900  KHz,  25070-25210  KHz,  159.05  MHz,  159.075  MHz  dan  172-173 MHz.
Kata  kunci :  Spektrum  Frekuensi,  Pelayaran  Rakyat,  Perangkat  Komunikasi, Komunikasi, nelayan

## ABSTRACT
At  this  time  a  cruise  in  Indonesia  communication  between  fishermen  on  the cruise  people  using  unofficial  frequencies  by  reason  of  communication  devices are cheaper and accessible. In this research, the study of the allocation of the frequency  spectrum  used  specifically  for  cruise  people  in  Indonesia.  The allocation  of  the  frequency  spectrum  can  be  used  by  fishermen  for communication  between  fishermen  using  official  frequency.  Where  to  set  the frequency  used  by  the  study  of  literature.  The  conclusion  obtained  for communication  between  fishermen  from  one  ship  to  another  fist  using  VHF frequencies  (Very  High  Frequency)  30-300  MHz  frequency  range  and  distance considerations in the possible to be used by the cruise people are from 2170 to 2173.5 KHz , 2190 -2194 kHz , 8100-8195 kHz , 18780-18900 kHz , 25070-25210 kHz , 159.05 MHz , 159 075 MHz and 172-173 MHz
Keywords :  Frequency  Spectrum,  Civil  marine,  Communication  Peripheral, Communication, Fisherman.

## 1. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia mempunyai kondisi geografis yang unik dan sangat luas kurang lebih  terdiri dari ribuan pulau yang di kelilingi lautan dengan kondisi demografi yang sangat tersebar  dan  konsentrasi  penduduk  di  beberapa  pulau-pulau  tertentu,  antara  lain  di  pulau Jawa,  Bali,  Sumatera  dan  beberapa  pulau  lainnya  secara  tidak  merata.  Mengingat  kondisi geographis  dan  demografis  seperti  tersebut  maka  salah  satu  alat  pemersatu  bangsa  yang sangat  potensial  di  Indonesia  adalah  terselenggaranya  telekomunikasi  secara  baik, terjangkau  oleh  masyarakat  luas  dan  dengan  cakupan  yang  optimal  di  seluruh  pelosok wilayah Indonesia dan juga.
Beberapa  frekuensi  berkaitan  dengan  keselamatan  jiwa  manusia,  diantaranya  adalah frekuensi Maritim.  Kebutuhan  frekuensi maritim  semakin banyak  sesuai  dengan  banyaknya pembangunan  pelabuhan  yang  di  tiap  Negara.  Kebutuhan  akan  alokasi  frekuensi  maritim bagi Indonesia sangat penting, lokasi Indonesia yang strategis, diapit oleh benua Australia, asia  dan  amerika,  serta  diantara  samudra  hindia  dan  pacific  menjadikan  Indonesia  satu- satunya Negara yang paling berpotensi menjadi Negara transit bagi kapal laut, selain kapal- kapal besar Indonesia juga mempunyai kapal-kapal kecil di bawah 300 GT ( Gross Ton) yang disebut  sebagai  kapal  nelayan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  pelayaran  rakyat. Pelayaran  rakyat  merupakan  kegiatan  di  lautan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  tradisional dengan  menggunakan  kapal  kayu  yang  dibuat  dengan  teknologi  tradisional,  sehingga mempunyai jangkauan operasi dan kemampuan teknisnya yang relatif terbatas.
Sementara itu spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara  tertib,  efisien  dan  sesuai  dengan  peruntukkannya  sehingga  tidak  menimbulkan gangguan yang merugikan.
Penelitian  ini  fokus  dan  bertujuan  untuk  memberikan  kajian  untuk  mengimplementasikan alokasi  frekuensi  komunikasi  yang  dapat  dipergunakan  oleh  para  nelayan  yang  termasuk sebagai  pelayaran  rakyat  di  seluruh  Indonesia.  Sehingga  para  nelayan  dapat mempergunakan frekuensi yang resmi.

## 1.1 Spektrum Frekuensi Radio
Spektrum  Frekuensi  merupakan  istilah  penamaan  yang  diberikan  untuk  mengukur  jumlah atau panjang gelombang radio yang beredar dalam ukuran satu detik. Atau dengan kata lain frekuensi  adalah  banyaknya  gelombang  dalam  satu  detik (Yudhariksawan,  2005). Dan satuan  ukuran  yang  digunakan  adalah  Hertz  (Hz).  Kata  Hertz  diambil  dari  nama  Heinrich Hertz, Ilmuwan Jerman yang pertama kali membuktikan Teori Gelombang Elektromagnetik.
Sementara pengertian Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa). Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia ditetapkan  dengan  mengacu  kepada alokasi Spektrum  Frekuensi Radio  Internasional untuk wilayah  3  (  region  3  )  sesuai  Peraturan  Radio  yang  ditetapkan  oleh  Himpunan Telekomunikasi  Internasional  (  ITU  )  ITU  Radio  Regulation  2012  dan  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  RI  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Tabel  Alokasi  Spektrum Frekuensi Indonesia (Yudhariksawan, 2005).

## Kajian Implementasi Alokasi Frekuensi Komunikasi Untuk Pelayaran Rakyat Di Indonesia

## Gambar 1. Pembagian Region Dunia (ITU Regulation, 2012)

## 1.2 Pelayaran Rakyat
Indonesia  merupakan  salah  satu  negera  kepualauan  dengan  jumlah  pulau  lebih  kurang 17.480 pulau dengan  dengan bentangan laut selaus 5,8 juta km2, sehingga Indonesia selain terkenal sebagai negara kepulauan juga negara maritim didunia.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2010  sebagaimana  diubah  pada  Peraturan Pemerintah  22  Tahun  2011  telah  menyebutkan  bahwa  pelayaran  rakyat  adalah  kegiatan angkutan  laut  yang  ditujukan  untuk  mengangkut  barang  dan/atau  hewan  dengan menggunakan  kapal  layar,  kapal  layar  motor  tradisional  dan  kapal  motor  dengan  ukuran tertentu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20, 2010).
Pelayaran  rakyat  merupakan  kegiatan  di  lautan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  tradisional dengan  menggunakan  kapal  kayu  yang  dibuat  dengan  teknologi  tradisional,  sehingga mempunyai jangkauan operasi dan kemampuan teknisnya yang relatif terbatas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20, 2010).

## 1.3 Perangkat Komunikasi
Definisi  atau  pengertian  alat  komunikasi  adalah  semua  media  yang  digunakan  untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang saja atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini juga bukan hanya menyampaikan informasi saja tetapi juga menghasilkan informasi.
Berdasarkan medium fisik yang digunakan, sistem komunikasi dapat dikelompokkan menjadi dua  jenis  yaitu  sistem  komunikasi  kabel  dan  nirkabel.  Fokus  penelitian  ini  adalah  sistem komunikasi  nirkabel  dengan  menggunakan  frekuensi  radio  atau  gelombang  radio  sebagai medium  pembawa  informasi  atau  lebih  dikenal  dengan  sistem  komunikasi  radio.  Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang memiliki lebar tertentu. Undang- undang penyiaran No. 32/2002 Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara serta ruang angkasa tanpa medium buatan dan tidak dapat dibuat atau didaur ulang oleh manusia (Presiden Republik Indonesia, 2002). Gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik pada spektrum frekuensi radio dengan panjang gelombang lebih dari 10-3 meter dan berada pada daerah MHz. Sistem komunikasi radio juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi yang
tidak  menggunakan  kawat  dalam  proses  perambatannya  melainkan  menggunakan  udara atau ruang angkasa sebagai pengantar (Wahab, 2014).
Sistem  komunikasi  radio  pada  dasarnya  terdiri  dari  3  bagian  yaitu  pesawat  radio,  antena, dan power  supply.  Pesawat  radio  atau  perangkat  radio  berdasarkan  fungsinya  terbagi menjadi bagian  pemancar ( transmitter) dan bagian penerima (receiver)  yang menjadi satu kesatuan transceiver (Wahab, 2014).
Penggunaan  sistem  komunikasi  nirkabel  untuk band  frekuensi  maritim  mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem komunikasi kapal digunakan untuk berhubungan antara awak kapal yang berada pada satu kapal, kapal lain, petugas darat, dan stakeholder lain yang terkait dengan aktivitas pelayaran. Baiknya sistem komunikasi yang terdapat pada kapal  laut  merupakan  hal  yang  penting  mengingat  angka  kecelakaan  transportasi  di  laut Indonesia cukup tinggi disebabkan oleh buruknya sistem komunikasi yang terdapat di kapal (Wahab, 2014).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
1. Studi literatur.
Mempelajari teori - teori yang dibutuhkan dalam pengerjaan penelitian melalui berbagaii referensi  baik  buku-buku  maupun  jurnal  –  jurnal  yang  terkait  dan  juga  melakukan mempelajari aturan-aturan baik Internasional maupun nasional mengenai pelayaran.
2. Studi Banding ( Benchmark). Melakukan studi banding (Benchmark) terhadap negara-negara lain di dunia mengenai pelayaran rakyat terutama terhadap negara yang banyak nelayan atau pelayaran rakyat.
3. Pengolahan Data dan Analisis Melakukan  pengolahan  data  terhadap  frekuensi  eksisting,  data  hasil  studi  banding ( Benchmark) dan kemungkinan frekuensi lainnya terhadap aturan yang ada baik skala aturan nasional maupun aturan Internasional
4. Rekomendasi
Memberikan  rekomendasi  dan  kesimpulan  penggunaan  frekuensi  khusus  untuk digunakan pada pelayaran rakyat di Indonesia.

## Gambar 2. Metodologi Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Identifikasi Permasalahan
Sistem  navigasi  dan  komunikasi  untuk  aktivitas  bergerak  idealnya  menggunakan  alat  atau perangkat  nirkabel  dengan  spektrum  frekuensi  radio  sebagai  mediumnya.  Pelayaran  telah menggunakan berbagai jenis alat dan perangkat telekomunikasi dalam sistem navigasi dan komunikasi dengan frekuensi radio sebagai mediumnya di antaranya (Wahab, 2014) :

## 1. Handphone
Handphone  sebagai  salah  satu  alat  komunikasi  yang  banyak  beredar  di  masyarakat mengusung fleksibilitas sebagai salah satu keunggulannya. Menggunakan handphone untuk menghubungi nahkoda atau awak kapal.

## 2. Handy Talky
Kapal lumba-lumba biasanya menggunakan alat komunikasi handy talky (HT) yang bekerja pada frekuensi Very High Frequency (VHF). HT dengan frekuensi kerja VHF juga digunakan salah  satu  pemilik  kapal  perseorangan  sehingga  biasanya  komunikasi  hanya  terjadi  antara
STUDI LITERATUR :
- Teori-Teori di dalam buku atau jurnal - Aturan Internasional dan Nasional mengenai Pelayaran Rakyat Benchmark : - Studi banding negara lainnya di dunia tentang pelayaran rakyat Analisis : - Melakukan pengolahan data terhadap frekuensi eksisting, data hasil studi banding ( Benchmark) dan kemungkinan frekuensi lainnya terhadap aturan yang ada baik skala aturan nasional maupun aturan Internasional Rekomendasi : - Memberikan rekomendasi dan kesimpulan penggunaan frekuensi khusus untuk digunakan pada pelayaran rakyat di Indonesia
kedua pihak tersebut. Petugas di kantor syahbandar juga menggunakan HT pada frekuensi level High Frequency (HF) untuk memandu kedatangan dan keberangkatan kapal.

## 3. High Frequency Tranceiver
Komunikasi Menggunakan HF tranceiver pada frekuensi 9.932.5 MHz Mode Upper Side Band (USB).  Perangkat  ini  digunakan  untuk  koordinasi  darat-darat  serta  memonitor  kapal-kapal nelayan di laut (posisi kapal, keselamatan kapal).

## 4. Very High Frequency Tranceiver
Dengan  jarak  jangkau  100  meter,  nahkoda  kapal  patroli  biasanya  menggunakan  VHF tranceiver  pada  channel  5  dan  6  untuk  berkomunikasi  dengan  kapal  mitra  (kapal pengangkut). Komunikasi juga dapat dilakukan pada channel 8 dan 16 namun karena sangat umum digunakan sehingga informasi yang diperoleh kurang jelas. Kapal-kapal nelayan juga menggunakan  perangkat  ini  untuk  komunikasi  ke  penampung  ikan.  Namun,  perangkat  ini rentan terhadap interferensi frekuensi sehingga sering terjadi doubling.

## 5. Global Positioning System
Nahkoda  kapal  patroli  dari  kantor  syahbandar  menggunakan  GPS  untuk  memantau  posisi kapal dan kondisi cuaca. GPS yang terintegrasi dengan radar digunakan sebagai perangkat navigasi untuk mengetahui posisi ikan.

## 6. Radio Pantai
Radio  pantai  merupakan  salah  satu  media  komunikasi  milik  Kementerian  Perhubungan. Fungsi utama adalah sebagai sarana koordinasi dan mediator distribusi informasi, khususnya terkait dengan aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal. Radio pantai digunakan untuk komunikasi dengan petugas syahbandar. Radio pantai ini memiliki transmitter dan receiver di letakkan  terpisah  karena  daya  yag  digunakan  besar  yaitu  1  KW  sehingga  rentan  terhadap interferensi. Transmitter  menggunakan  sistem  komunikasi  duplex  pada  band  frekuensi  HF. Biasanya menggunakan pasangan frekuensi 6510 dan 6215. Selain kedua frekuensi tersebut, radio  pantai  juga  biasanya  beroperasi  di  9910,  8121,  8806,  dan  8282.  Perpindahan  ke frekuensi yang lebih tinggi dimaksudkan untuk memperoleh kualitas suara yang lebih jelas. Transmitter terhubung dengan radio pantai lain dan menara suar. Adanya kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantu stasiun radio pantai untuk memperoleh informasi cuaca yang dapat didistribusikan ke kapal-kapal nelayan tetapi stasiun radio  ini  tidak  dapat  memantau  posisi  kapal.  Adapun  perangkat  receiver  biasanya  juga menggunakan Ultra  High  Frequency  (UHF)  untuk  berkomunikasi  dengan  radio  kecil. Diterbitkannya peraturan yang membebaskan pendirian stasiun radio pantai mengakibatkan jumlah kapal-kapal nelayan yang melapor melalui stasiun radio pantai pemerintah semakin menurun.
Saat ini masih banyak kapal nelayan atau yang dikenal dengan pelayaran rakyat yang tidak menggunakan  komunikasi  minimal  sesuai  dgn  standarat  Internasional  ITU  ( International Telecommunication  Union)  Radio  Regulation  Tahun  2012  Artikel  31  dan  Appedix  15 menyatakan bahwa setiap kapal harus memiliki GMDSS ( Global maritime Distress and Safety System), yaitu perangkat yang memiliki (ITU Radio Regulation, 2012) :
1. Emergency position-indicating radio beacon (EPIRB). Berlokasi pada frekwensi 406 MHz, alat ini terhubung dengan satelit SAR Cospas-Sarsat yang dikembangkan oleh Kanada, Prancis, AS dan Rusia.
2. Navtex,  alat  untuk  menyebarluaskan  informasi  pelayaran,  ramalan  cuaca  dan lainnya.  Berbentuk  printer  dan  dipasang  di  ruang  kendali/anjungan,  alat  ini mencetak  secara  otomatis  seluruh  informasi  cuaca,  informasi  pelayaran  dan  lain- lain untuk kepentingan nahkoda atau awak kapal.
3. Sistem satelit Inmarsat yang terdiri dari Inmarsat A, B, C and F77.
4. Radio telepon dan radio teleks berfrekwensi tinggi.
5. Search  and  rescue  transponder  (SART)  yang  berfungsi  melokalisasi  kapal  yang sedang berada dalam keadaan darurat.
6. Digital selective calling (DSC) adalah system pengiriman berita berbentuk text yang digunakan  untuk  mengirim  berita  secara  otomatis  dengan  menggunakan  system radio  VHF-FM  Marine  Band  dan  High  Frequency  (HF).  Teknik  pengolahan  digital pada  system  DSC  dikombinasikan  dengan  penggunaan  bandwidth  receiver  yang sempit,  menghasilkan  sinyal  DSC  yang  relative  bebas  dari  noise.Berada  pada frekwensi  MF,  HF  dan  VHF,  fungsi  utamanya  mengenali  panggilan  dari  kapal  ke kapal, kapal-ke-pantai dan pantai-ke-kapal.Kapal yang memasang alat ini biasanya dikenali dengan  9 digit angka maritime mobile service identity.DSC diperkenalkan kepada  dunia  pelayaran  agar  dalam  keadaan  darurat  seorang  awak  kapal  tidak perlu terpaku di depan pesawat radionya dalam menangani keadaan.
Gambar 3. Alat Komunikasi DSC (ITU Regulation, 2012)
Gambar  3  di  atas adalah  tombol DSC  pada radio  ICOM M602 VHF-FM Marine Band. Untuk pengoperasiannya sendiri sistem DSC digunakan untuk komunikasi kapal ke kapal, kapal ke darat maupun sebaliknya.Sistem DSC mengirimkan berbagai macam informasi, seperti :
Prioritas panggilan ( Distress, Urgency, Safety atau Routine), Nomor MMSI (Maritime Mobile Service  Identity),  Posisi  kapal,  dan  lain-lain.  Frekuensi  radio  yang  digunakan  Sistem  DSC, channel 70 pada VHF-FM Marine Band dan channel 2187.5 kHz pada MF/HF.
Peralatan  GMDSS  diatas  memiliki  harga  yang  sangat  mahal,  sehingga  sangat  menyulitkan nelayan  membeli  perangkat  tersebut  sehingga  diperlukan  suatu  kajian  penggunaan perangkat komunikasi yang lebih sederhana dan murah yang dapat dibeli oleh nelayan yang ada di Indonesia sehingga sesuai dengan aturan di Indonesia juga, yaitu :
Undang-undang  No.  9  Tahun  1985  Tentang  Perikanan  Pasal  4  mencantumkan  keberadaan sistem  komunikasi  di  kapal  sebagai  syarat  penerbitan  Surat  Kelayakan  Kapal  Perikanan dengan kriteria sebagai berikut:
Kapal  dengan  ukuran  <150  GT  atau  (<425  M3)  harus  dilengkapi  dengan  alat  komunikasi radio yang siap digunakan dalam keadaan bahaya serta alat navigasi (Wahab, 2014).

## 3.2 Identifikasi Frekuensi Saat Ini
Berikut ini merupakan identifikasi frekuensi saat ini yang dapat dan layak digunakan sebagai frekuensi  pelayaran  rakyat  berdasarkan  aturan  Internasional  ITU Radio  Regulation  tahun 2012 dan Nasional Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang  Tabel  Alokasi  Spektrum  Frekuensi  Indonesia  aturan  mengenai  pelayaran  rakyat, antara lain :

## 1. Frekuensi 159.05 MHz dan 159.075 MHz
Gambar 4. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 156,8375–161,9625 Mhz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Frekuensi  159.05  dan  159.075  MHz  berada  pada  rentang  frekuensi  156.8375  –  161.9625 MHz (Gambar 4) yang peruntukkannya menurut  ITU Radio Regulation 2012 dan Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Tabel  Alokasi Spektrum  Frekuensi  Indonesia  adalah  Tetap  Bergerak,  juga  di  dalam  Artikel 5.226 dinyatakan  bahwa  :  diperuntukkan  dinas  radiokomunikasi  VHF  bergerak  maritim,  sehingga dapat digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

## 2. Frekuensi   172 – 173 MHz
Frekuensi 172 – 173 MHz merupakan frekuensi yang pernah digunakan oleh alat komunikasi pager.
Gambar 5. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 162.0375 - 174 Mhz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Frekuensi 172-173 MHz berada pada range frekuensi 162.0375 – 174 MHz (Gambar 5) yang peruntukkannya menurut ITU Radio Regulation 2012 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia
adalah Tetap Bergerak, juga di dalam Artikel 5.226 dinyatakan bahwa : diperuntukkan dinas radiokomunikasi  VHF  bergerak  maritim,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

## 3. Frekuensi 2170 – 2173.5 kHz
Gambar 6. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 2170 – 2173.5 KHz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Pada  alokasi  frekuensi  2170  –  2173.5  KHz  (Gambar  6),  semua  layanan  bergerak  maritim dapat  dilakukan,  misalnya:  radiotelephony,  radiotelegraphy,  radio  buoy,  komunikasi  kerja, pelayaran  rakyat,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  frekuensi  Pelayaran  rakyat  untuk komunikasi.

## 4. Frekuensi 2190.5 - 2194 kHz
Gambar 7. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 2190.5 – 2194 KHz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Pada  alokasi  frekuensi  2190.5  –  2194  KHz  (Gambar  7),  semua  layanan  bergerak  maritim dapat  dilakukan,  misalnya:  radiotelephony,  radiotelegraphy,  radio  buoy,  komunikasi  kerja, pelayaran  rakyat,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  frekuensi  Pelayaran  rakyat  untuk komunikasi.

## 5. Frekuensi 8100 - 8195 kHz
Gambar 8. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 8100 – 8195 KHz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Pada  alokasi  frekuensi  8100  –  8195  KHz  (Gambar  8),  semua  layanan  bergerak  maritim memungkinkan dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, sehingga dapat digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

## 6. Frekuensi 18780 - 18900 kHz
Gambar 9. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 18780 – 18900 KHz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Pada  alokasi  frekuensi  18780  –  18900  KHz  (Gambar  9),  semua  layanan  bergerak  maritim memungkinkan dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, sehingga dapat digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

## 7. Frekuensi 25070 - 25210 kHz
Gambar 10. Alokasi Frekuensi Indonesia Frekuensi 25070 – 25210 KHz (Sumber : Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia )
Pada alokasi frekuensi 25070 – 25210 KHz (Gambar 10), semua layanan bergerak maritim memungkinkan dilakukan, misalnya: radiotelephony, radiotelegraphy, radio buoy, komunikasi kerja, pelayaran rakyat, dan lainnya sehingga dapat digunakan sebagai frekuensi Pelayaran rakyat untuk komunikasi.

## 3.3 Benchmark  (Studi Banding) Negara Lainnya
Berikut  ini  merupakan benchmark  atau  studi  banding  literatur  penerapan  penggunaan frekuensi khusus untuk pelayaran rakyat di negara lain, antara lain adalah :
1. United Emirat Arab (Telecommunication Regulation Authority) Menyatakan bahwa kapal nelayan atau pelayaran rakyat yang lebih kecil dari 300 GT di kategorikan sebagai kapal kecil untuk memancing hanya memerlukan 1 set radio komunikasi VHF dengan frekuensi 157.425  MHz  simplex  (kanal  88)  dan  frekuensi  156.80  MHz  (Kanal  16)  untuk  gawat darurat  ( Emergency  calls)  dan  untuk  panggilan  Distress  saja  (Telecommunications Regulatory Authority United Arab Emirates).

## 2. Negara New Zealand
Untuk  kapal  yang  lebih  kecil  dari  300  GT  dan  tidak  melewati  garis  pantai,  maka pemerintah  New  Zealand  tidak  mewajibkan  nelayan  ini  menggunakan  radio  GMDSS ( Maritime New Zealand, “Maritime Rules Part 43”).
Kajian Implementasi Alokasi Frekuensi Komunikasi Untuk Pelayaran Rakyat Di Indonesia

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  literatur,  studi  banding  dan  frekuensi  eksisting  di  Indonesia  dapat disimpulkan dan di rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Untuk  komunikasi antar  nelayan  dari  satu  kapal  ke  kapal  lainnya  menggunakan frekuensi  VHF  (Very  High  Frequency)  30  –  300  MHz  dengan  pertimbangan  jarak jangkauan.
2. Di  Indonesia  dan  beberapa  negara  untuk  kapall  di  bawah  300  GT  diberi  frekuensi khusus termasuk kapal nelayan yang termasuk ke dalam kategori pelayaran rakyat di Indonesia.
3. Frekuensi yang di mungkinkan untuk digunakan oleh pelayaran rakyat adalah 2170- 2173,5 KHz, 2190-2194 KHz, 8100-8195 KHz, 18780-18900 KHz, 25070-25210 KHz, 159.05 MHz, 159.075 MHz dan 172-173 MHz.
4. Hasil  studi  banding  dengan  negara  lain  seperti  United  Emirat  Arab  menggunakan frekuensi  156.80  Mhz  (kanal  16)  untuk  gawat  darurat  dan  radio  komunikasi menggunakan frekuensi 157.425 MHz Simplex (kanal 88), sedangkan negara Jepang mulai tahun 1988 menggunakan frekuensi 400 MHz.

## DAFTAR RUJUKAN
Wahab,  R.,    A..  (2014).  Penggunaan  Alat  dan  Perangkat  Telekomunikasi  dalam  Sistem Navigasi dan Komunikasi Aktivitas Perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitug. Buletin Pos dan Telekomunikasi. 12(4) : 279-290 .
Yudhariksawan (2005). Pengantar Hukum Telekomunikasi. Jakarta : Radjawali Pers.
Susilowati,  E.  (2013).  Dari  Pelabuhan  Martapura  ke  Pelabuhan  Trisakti  :  Pelayaran  Perahu Rakyat Di antara Derap Modernisasi, 1965 – 1995 . Jurnal Sejarah CITRA LEKHA. 17(1) :19-32 .
Dhika,  D.,  Affandi,  A.,  Setijadi,  E.  (2011).  Rancang  Bangun  Antena  pada  Frekuensi  HF sebagai  Base  station  untuk  komunikasi  di  Laut.  Surabaya  :  Institut  Teknologi  Sepuluh November (ITS).
Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  26  Tahun  2011  Tentang  Telekomunikasi Pelayaran.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2010  Tentang  Angkutan  di Perairan.
International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulation Tahun 2012.
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI  Nomor  25  Tahun  2014  Tentang  Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia.
Telecommunications  Regulatory  Authority  United  Arab  Emirates  Maritim  Radio  Service Version 1.0.
Maritime Rules New Zealand Part 43 Tahun 2015.