IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020
Rusli Baijuri 1 , Mohammad Benny Alexandri 2 , Candradewini 3
¹Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
²Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
³Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran email: r.baijuri@gmail.com
Submitted: 21-07-2021; Accepted: 13-09-2021: Published : 17-09-2021

## ABSTRAK
Penelitian  berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan.  Sehigga t ujuan  penelitian ini  untuk  mengetahui, mengkaji dan menganalisis  tentang  implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn  yang menyebutkan ada enam  indikator yaitu   ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik  dan disposisi implementator.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif  dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan.  Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya,  kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelimpahan Urusan, Camat

## ABSTRACT
Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.
Keywords: Policy Implementation, Delegation of Regent, Camat
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bupati Kepada  Camat Di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung  (Rusli Baijuri, Mohammad Benny Alexandri, Candradewini)

## PENDAHULUAN
Hakikat dan spirit otonomi daerah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menurut Akbal (2016) adalah untuk mendorong potensi daerah untuk melakukan pembangunan secara mandiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  pada dasarnya adalah manisfestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan political sharing , financial sharing , dan pemberdayaan dalam mengembangkan kapasitas daerah, peningkatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat (Akbal, 2016).
Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada lingkup Kecamatan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan pemerintahan secara penuh kepada daerah kabupaten/kota dimaksudkan karena daerah itu lebih dekat kepada masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan pelayanan dan pemberdayaan.
Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kecamatan dapat dilaksanakan jika memenuhi empat prasyarat pelimpahan kewenangan tersebut, pertama , adanya kemauan politik dari bupati/walikota. Kedua , kemauan politik dari pihak eksekutif dan legislatif. Ketiga , kerelaan dari Dinas dan Lembaga Teknis Daerah untuk melimpahkan kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan melalui keputusan Bupati/Walikota. Kempat , dukungan anggaran dan personil dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan (Mardani, 2011).
Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, pengaturan tentang pelimpahan wewenang bupati kepada camat tersebut diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004  yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 dan kemudian kembali diperbaharui dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor:
137.1/Kep.580-Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
Kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat terdiri dari kewenangan penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, koordinasi, pengumpulan  data dan penyampaian informasi, perijinan, rekomendasi, pengawasan, penetapan, dan residu  sebanyak  28  bidang  kewenangan dengan  321  rincian kewenangan. Adapun bidang kewenangan mencakup urusan kewenangan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, kepemudaan dan olah raga, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertahanan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarkat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, perpustakaan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Pelimpahan kewenangan ini bersifat seragam untuk semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung.
Terdapat beberapa fenomena masalah pelaksanaan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yaitu: pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 226 ayat (2) UU 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa  pelimpahan kewenangan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan  pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, sehingga beberapa kewenangan tidak dapat dilaksanakan.
Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) menurut penulis tepat untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Model ini bukan
dirancang untuk mengukur atau mendeskripsikan hasil dari kebijakan, akan tetapi berupaya menjelaskan kinerja program. Hal ini memiliki relevansi dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian terkait juga dilakukan oleh  Kusuma (2013) tentang pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini hanya dilakukan secara yuridis normatif tidak secara empiris sebagaimana penelitian yang dilakukan pada saat ini. Sehingga peneliti akan melakukan usulan riset dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam serangkaian proses yang berupa tindakan- tindakan dari berbagai aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan adanya aktivitas pencapaian tujuan sehingga mencapai adanya hasil kegiatan.
Model implementasi Van Meter dan Van Horn pada dasarnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pemerintah daerah dapat melimpahkan sebagian urusannya kepada camat. Pengaturan mengenai pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan di Kabupaten Bandung diatur dalam Keputusan Bupati Bandung  Nomor: 137.1/Kep.580-Adpem/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Soreang meliputi 29 bidang dengan kewenangan  dengan  321  rincian kewenangan meliputi kewenangan penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, koordinasi, pengumpulan data dan
penyampaian informasi, perijinan, rekomendasi, pengawasan, penetapan, dan residu. Implementasi Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat melalui Rekomendasi, Fasilitasi, Koordinasi, Penyelenggaraan, Pengendalian, dan Perizinan.
Pelimpahan sebagian urusan Bupati Bandung kepada Camat Soreang pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kendati pelimpahan sebagian urusan dari Bupati kepada Camat Soreng telah dilaksanakan, namun belum dapat memberikan dampak yang efekif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai dasar analisa dalam implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat  di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk  menjawab penelitian.

## Pelimpahan Wewenang
Wewenang menurut  Sutarto (2015) adalah hak seorang  pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.  Gibson  (2003)  menyatakan  bahwa wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang karena kedudukannya dalam organisasi. Masih menurut Sutarto (2015), wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.  Dari ketiga pengertian diatas terdapat benang merah terkait pengertian wewenang menurut penulis bahwa wewenang sebagai bentuk  kendali dari seorang pejabat untuk menjalankan tugas yang diembannya.
Menurut  Hasibuan  (2010)  wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yag sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam lembaga tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam authority selalu terdapat power and right , tetapi dalam power belum tentu terdapat wewenang yang baik.
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bupati Kepada  Camat Di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung  (Rusli Baijuri, Mohammad Benny Alexandri, Candradewini)
Pelimpahan wewenang dalam organisasi merupakan alat berhubungan dalam satuan-satuan kerja yang diberikan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan dari bagian puncak manajemen sampai ke bawah dari seluruh unit atau bagian. Pendelegasian wewenang yang baik dan sesuai kemungkinan besar tidak akan mengalami hambatan- hambatan bagi pegawai dalam mengerjakan tugasnya dengan efektif karena dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan pegawai memiliki kejelasan.
Menurut Hasibuan (2010), bahwa Pendelegasian wewenang adalah “memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator (pemberi wewenang) kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya atas nama delegator. Menurut Handoko  (2012)  delegasi wewenang adalah proses di mana para manejer mengalokasikan wewenang kebawah kapada orang-orang yang melapor kepadannya.
Menurut Stoner  dalam  Mahiri (2016) pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu.  Sedangkan pendelegasian wewenang  menurut  Siswanto  (2013)  adalah sebagai  pelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau kesatuan organisasi kepada seseorang atau kesatuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu.
Terry  (2003)  menguraikan bahwa pendelegasian wewenang adalah untuk memutuskan perkara-perkara yang cenderung menjadi kewajiban pimpinan.  Wiludjeng (2007) berpendapat bahwa Delegasi wewenang adalah pengalihan kekuasaan dan hak untuk bertindak kepada orang lain.  Dari beberapa penjelasan terkait pendelegasian wewenang bahwa bentuk tindakan yang dilakukan  pimpinan  dengan  memberikan kepercayaan untuk membantu keberhasilan tugasnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif dan
deskriptif  serta  metode  analisis induktif. Di dalamnya,  penulis berusaha menemukan pemahaman  tentang  objek  melalui metode kualitatif.  Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari  kondisi objek alam (bukan eksperimen),  peneliti  adalah  sarana  utama, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan triangulasi (asosiatif) dan analisis data bersifat induktif dan kualitatif. makna daripada generalisasi
Teknik pengumpulan data yang digunakan  meliputi  survei  terdokumentasi, observasi dan wawancara. Metode  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:26). Yaitu  mereduksi  data,  memvalidasi  data, menyajikan  data dan menarik  kesimpulan. Dengan informan dengan kriteria orang tersebut dianggap paling tahu  yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sekretaris Kecamatan,  Kepala Seksi  dan Kepala Sub Bagian  yang terdapat di Kecamatan Soreang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model Van Meter dan Van Horn pada prinsipnya adalah implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan kinerja kebijakan. Model kebijakan  ini menawarkan 6 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Keenam variabel yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan termasuk dalam kebijakan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Uraian dari masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Berdasarkan hasil pembahasan ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, menunjukan bahwa kebijakan pelimpahan sebagai kewenangan dari Bupati kepada camat telah memiliki ukuran dan tujuan yang jelas. Adanya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan ini pada akhirnya berdampak pada kemudahan camat dalam melakukan tugas dan fungsinya.

## Sumber Daya
Berdasarkan hasil penelitian sumber daya yang ada di Kecamatan Soreang dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat sudah dilaksanakan. Namun pelaksanaannya masih ditemui kendala. Hal ini bisa dilihat dari sumber daya manusia atau SDM dan juga sarana menunjukkan bahwa kondisi pegawai pada Kantor kecamatan Soreang dinilai masih kurang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat. Adapun data rekapitulasi jenjang pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Soreang :
No Jenjang Pendidikan Jumlah Keterangan 1 Pasca Sarjana (S-2) 2 2 Sarjana (S-1) 8 1 orang melanjutkan ke S-2 3 D-3 1 4 SLTA 8 2 orang melanjutkan ke S-1 5 SLTP - Jumlah 18

## Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas
Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat ketidakonsistenan mengenai wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, artinya apa yang dikomunikasikan tentang isi kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kondisi ini tentu akan menimbulkan keragu-raguan pada Camat, prihal kewenangan yang harus dilaksanakan. Konsistensi mengenai wewenang yang dilimpahkan kepada Camat merupakan salah satu hal penting yang perlu
diperhatikan agar kebijakan tersebut berjalan efektif, wewenang yang diberikan harus jelas dan konsisten untuk dilaksanakan serta yang tidak kalah pentingnya tidak menimbulkan multi taksir dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan misunderstanding diantara aparat yang melaksanakannya.

## Karateristik Agen Pelaksana
Dengan demikian implementasi kebijakan pelimpahan wewenang akan berhasil secara efektif dan efisien, apabila agen pelaksana yang dalam hal ini adalah camat harus mengetahui apa yang seharusnya pimpinan laksanakan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan pelimpahan wewenang dalam hai ini menyangkut pembinaan, yang artinya mampu untuk melaksanakan pembinaan dengan dorongan akan melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai melalui sikap yang ditunjukan oleh pimpinan atau agen pelaksana.

## Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pada saat wabah Covid-19 teridentifikasi di Indonesia misalnya, program-program penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mendukung semua program yang ditawarkan oleh pemerintah.

## Disposisi Implementor
Adapun terkait dengan disposisi implementor pada aspek intensitas disposisi implementor dapat diketahui bahwa Camat memahami bahwa kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kabupaten Bandung kepada Camat secara nilai bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan, sehingga kebijakan ini dianggap tepat. Hal ini juga disadari oleh para pegawai kecamatan, sehingga mereka mendukung secara penuh kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat.

## SIMPULAN
Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bupati Kepada  Camat Di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung  (Rusli Baijuri, Mohammad Benny Alexandri, Candradewini)
telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kabupaten Bandung kepada Camat diantaranya adalah komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya (keuangan dan non keuangan),  kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor (keberadaan SOP). Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kabupaten Bandung kepada Camat diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan dan karakteristik implementator. Dari hal tersebut peneliti memeberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu perlu mengevaluasi dan membuat keputusan bupati tentang perubahan keputusan bupati, Perlu didukung sumber daya yang memadai, dan komitmen bersama kecamatan dan stakeholder dalam mendukung implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta Alwasilah, A. Chaedar. (2009). Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta : Pustaka Jaya Anwaruddin, Awang. (2006). Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai. Jurnal Ilmu Administrasi Bungin. Burhan. (2012). Analisis Data Penelitian  Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2005) Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y. S., Eds., Handbook of
Qualitative Research, 3rd Edition, Sage, Thousand Oaks, 1-32.
Kothari,C.R.
(2004). Research Methodology:Methods and Techniques. New Delhi: New Age International (P) Ltd.,Publishers. Kumar, R. (2011) Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. 3rd Edition. Sage, New Delhi.
Mustopadidjaja , AR. 2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN
Nasution. 2007. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Aksara
Ndraha, Taliziduhu. (2012). Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta Nazir.Mohammad,Ph.D.(2011). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Neuman, W. Lawrence. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research. USA: University of Wisconsin.
Patilima, Hamid. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Alfabeta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta Tachjan.  (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Medi Pressindo Darmawan. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya