## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 02, Juli 2021 | http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI

## Harum Erlangga
Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang anggasdi87@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  remisi  terhadap narapidana kasus korupsi serta untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam  memberikan  remisi  terhadap  narapidana  kasus  korupsi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan,  penulis  mendapatkan  hasil  sebagai  berikut,  Korupsi  masuk  dalam Extraordinary  Crime atau kejahatan luar biasa karena dampak dari korupsi bukan hanya merugikan satu orang saja tapi merugikan seluruh negara. Bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi memiliki berbagai efek berbahaya yang sangat luas. Karena itu, harus menggunakan metode antikorupsi yang luar biasa. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Mereka yang korupsi harus diberikan hukuman terbesar tanpa pengampunan. Mereka  tidak pantas mendapatkan hak istimewa karena mereka menerima dana  pemerintah  yang  merugikan  jutaan  orang  serta  Sejumlah  masyarakat  kontra  terhadap  kebijakan pemerintah  dalam  pemberian  remisi  bagi  koruptor,  karena  korupsi  adalah  kejahatan  luar  biasa  yang terencana  dan  mengakibatkan  kerugian  yang  sangat  besar  bagi  negara.  Selain  menghancurkan  tujuan negara, korupsi juga merenggut hak jutaan warga indonesia. Sehingga kedepannya pemberian remisi bagi koruptor dapat dipertimbangkan kembali.

## Kata Kunci: Korupsi; ; Narapidana; Remisi

## ABSTRACT
This study aims to determine the government's policy in providing remissions to convicts of corruption cases and to find out the public's response to government policies in providing remissions to prisoners of corruption cases. This research was carried out using a research method in the form of a normative juridical method. The research specification used is descriptive-analytical. And the data collection is done using a literature study.  From  the  research  conducted,  the  authors  get  the  following  results,  Corruption  is  included  in Extraordinary Crime or extraordinary crimes because the impact of corruption is not only detrimental to one person but is detrimental to the whole country. Even the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) categorizes corruption as a human rights crime and a crime against humanity. Because corruption has a very wide range of harmful effects. Therefore, it must use extraordinary anti-corruption methods. One form is to remove remissions for corruptors. Those who are corrupt should be given the greatest punishment without pardon. They do not deserve special privileges because they receive government funds that harm millions of people and some people are against the government's policy of granting remissions to corruptors because corruption is an extraordinary crime that is planned and results in enormous losses for the country. Apart  from  destroying  the  goals  of  the  state,  corruption  has  also  taken  away  the  rights  of  millions  of Indonesians. So that in the future granting remissions for corruptors can be reconsidered.

## Keywords: Corruption; Prisoners; remission

## A. PENDAHULUAN
Pada tanggal 29 Desember  2003,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  didirikan  untuk memerangi  korupsi  di  Indonesia,  kemudian  pada  tahun  2012  dibentuk  PP  No.  99  Tahun  2012 tentang pengetatan  remisi untuk  tindak  pidana  khusus,  yaitu  korupsi,  narkotika  dan  terorisme senagai bentuk usaha pemerintah untuk melawan korupsi. Namun hingga saat ini korupsi masih
merajalela. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 209 kasus, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 169 kasus. Kerugian negara akibat korupsi juga meningkat, tercatat tahun sebelumnya kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 18,173 triliun dan pada tahun 2021 kerugian negara akibat korupsi meningkat menjadi Rp. 26,83  triliun. 1 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  korupsi  masih  merajalela  dan  para  koruptor  tidak merasa takut atau jera dengan hukuman pidana untuk korupsi di Indonesia.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan  dalam 30 bentuk atau jenis  korupsi 2 , yakni:
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
Korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena korupsi adalah kejahatan  yang  dilakukan  dengan  mempergunakan  suatu  keahlian  khusus,  terorganisir  atau sistematis  serta  memiliki  dampak  yang  luas. 3 Penggolongan  tindak  pidana  korupsi  sebagai extraordinary  crime terjadi  karena  tindak  pidana  korupsi  bukan  hanya  dilakukan  dengan  cara konvensional seperti menerima suap negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah meluas. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah memasuki tahap yang sangat krusial karena telah merasuk pada sistem kebijakan. 4
Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat,  lebih  khususnya  keuangan  dan  perekonomian  negara,  atau  dampaknya  berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu  pembangunan,  serta  menimbulkan  korban  individual  maupun  kelompok masyarakat. 5
Menurut  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Firli  Bahuri  mengatakan  bahwa dampak dari korupsi adalah gagalnya kita mewujudkan tujuan negara. Negara Indonesia memiliki cita-cita  yang  telah  disepakati  pendiri  serta  seluruh  anak  bangsa  yang  dituangkan  ke  dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan berdasarkan perdamaian
1 Faisal Javier, 2021, ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun,  https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021- naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya  ,Sebelumnya.  Diakses  pada  02  Desember  2021,  pukul 18.38
2 Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA., dkk, 2006, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E- Announcement  Untuk  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Lebih  Terbuka,  Transparan  Dan  Akuntabel, Seminar  Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Jakarta.
3 Berlian  Simarmata,  2011,  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Koruptor  dan  Teroris,  Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 3, Hal. 511.
4 Ibid, Hal. 511
5 Fachruddin Razi, S.H.,M.H., 2014 Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum , Jakarta, Hal. 9
abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tidak bisa terwujud jika program-program pemerintah baik pusat dan daerah dan anggaran APBN dan APBD dikorupsi. 6
Baru-baru ini Mahmakah Agung mencabut beberapa pasal pada PP NO. 99 Tahun 2012 Tentang Pengetatan Remisi Koruptor. MA mencabut Pasal 34 A Ayat (3), Pasal 43 A Ayat (1), dan Pasal 43 A Ayat (3) PP Nomor 99 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Dengan putusan itu, syarat pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika tidak lagi dibedakan dengan tindakan pidana lainnya. Justru keputusan ini melukai keadilan dan menambah catatan buruk dalam memerangi korupsi di Indonesia. 7
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  ingn  merumuskan  permasalahan  sebagai berikut :
1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi ?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  pembuatan  penulisan  hukum  diperlukan  suatu  penelitian,  yang  mana  dengan penelitian  tersebut  diharapkan  akan  memperoleh  data-data  yang  akurat  sebagai  pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  berarti  berdasarkan  suatu  sistem,  sedangkan  konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. 8
Suatu penelitian  pada umumnya  bertujuan  untuk  menemukan,  mengembangkan,  atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih  dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian  yang berfungsi sebagai arah  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan  dari  penelitian  yang dilakukan.
Dalam  penyusunan  penulisan  hukum  yang  berjudul  “latar  belakangi  Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, “ Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi ” diperlukan data -data yang akurat.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  yaitu  yuridis  sosiologis. Pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata 9 . Pendekatan yuridis sosiologis  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan  memperoleh  pengetahuan  hukum
6 Warta Ekonomi.co.id, 2021, Firli Bahuri Ingatkan Bahaya Korupsi: Tujuan Negara Tak Akan Terwujud. https://wartaekonomi.co.id/read374776/firli-bahuri-ingatkan-bahaya-korupsi-tujuan-negara-tak- akan-terwujud. Diakses tanggal 01 Desember 2021, Pukul 19.07
7 Tatang Guritno, 2021, Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, ICW: Rata-rata  Vonis Terdakwa Korupsi Hanya 3 Tahun .
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18075331/kritik-ma-yang-cabut-pp-pengetatan- remisi-koruptor-icw-rata-rata-vonis?page=all. Diakses Pada 01 Desember 2021, pukul 19.20
8 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,  hal. 42.
9 Ibid . hlm. 51.
secara empiris dengan terjun  langsung  ke  objeknya,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  tanggapan masyarakat.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis. Deskriptif  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  objek  penelitian  berdasarkan  fakta  yang sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun  analitis  maksudnya  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  yang  ada  dan  atau  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi.

## C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. 10 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  remisi  adalah  pengurangan  masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat- syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  1  ayat  1  Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 hanya menyebutkan yaitu “pengurangan masa hukumnan pidana yang  di  berikan  kepada  narapidana  dan  anak  pidana  dan  telah  berkelakuan  baik  selama menjalani pidana”. Pasal 1 dan Pasal 14 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masa pidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi. 11
Korupsi masuk dalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa karena dampak dari korupsi bukan hanya merugikan satu orang saja tapi merugikan seluruh negara. Bahkan United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  mengkategorikan  korupsi  sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi memiliki berbagai efek berbahaya yang sangat luas. Karena itu, harus menggunakan metode antikorupsi yang luar biasa. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Mereka yang korupsi  harus  diberikan  hukuman  terbesar  tanpa  pengampunan.  Mereka    tidak  pantas mendapatkan  hak  istimewa  karena  mereka  menerima  dana  pemerintah  yang  merugikan jutaan orang. Sebaliknya, orang yang korup harus jatuh ke dalam kemiskinan dan  sanksi sosial sesuai kebutuhan.
Pada akhir bulan Oktober Mahkamah Agung mencabut PP No. 99 tahun 2012 tentang pengetatan  remisi  bagi  narapidana ekstraordinary  crime .  Khususnya  pasal  34A  ayat  1  yang mensyaratkan justice collabolator dan membayar denda serta uang pengganti dengan lunas sebagai  syarat  remisi.  Tentu  pencabutan  peraturan  ini  memberikan  efek  buruk  bagi penindakan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Kini  narapidana  korupsi  bisa  mendapatkan remisi seperti narapidana kasus pidana lainnya.
11 Fachruddin Razi, Op.Cit, Hal. 7
Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)
Berdasarkan  diagram  diatas,  jumlah  korupsi  di  Indonesia  sebelum  PP  No.99 Tahun  2012  dicabut  saja  sudah  terbilang  mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun sebelumnya,  begitu  pula  dengan  jumlah  kerugian  yang  ditanggung  negara.  Dengan pencabutan  PP  No.  99  Tahun  2012  memungkinkan  jumlah  korupsi  di  Indonesia  akan semakin meningkat karena para koruptor memandang hukuman bagi koruptor ringan dan sama dengan narapidana kasus pidana lainnya sehingga tidak ada efek jera yang diberikan hukum Indonesia kepada para koruptor.
Remisi  tentu  merupakan  hak  bagi  narapidana,  namun  memberikan  syarat pengetatan  untuk  narapidana  dengan ekstraordinary  crime tentu  bukan  suatu pelanggaran hak asasi manusia karena hal itu bertujuan untuk melindungi tujuan dan hak warga negara Indonesia. Oleh  karena itu, penghapusan dan/atau pengetatan terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  kebijakan  yang  tepat  untuk  dilaksanakan.  Alasan perilaku baik dalam tahanan tidak dapat digunakan untuk  remisi. Sehebat apapun para koruptor    di  penjara,  alasannya  karena  mereka  tidak  bisa  menghapuskan  kejahatan korupsi yang telah  mereka lakukan. Selain itu, satu-satunya motivasi untuk berperilaku baik di penjara biasanya untuk mendapatkan remisi.
Kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi pada koruptor sekarang diatur dalam  Permenkumham  No.  07  Tahun  2022  yang  menghapus  beberapa  pasal  di Permenkumham No.  03 Tahun  2018  dan  mencabut    PP  No.  09  Tahun  2012.  Kebijakan tersebut  sesuai  dengan  Hak  Asasi  Manusia  karena  setiap  Narapidana  juga  berhak mendapatkan  hak  remisi.  Mahkamah  Agung  (MA)  mengabulkan  judicial  review  atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. MA menilai aturan itu tak berlaku karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya.  Dan pada bulan Januari 2022 diterbitkan Permenkumham No. 07 Tahun 2022 Dalam putusan perkara itu, hakim  menyatakan  remisi  dapat  diberikan  kepada  warga  binaan  yang  sudah mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dan  warga  binaan  yang  tidak  menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pembinaan. Kemudian Uji materi ini menyasar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan dicabutnya  pasal  di  atas  oleh  MA,  maka  pemberian  remisi  kembali  merujuk  pada  PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo PP  Nomor  28  Tahun  2006,  dengan  tidak  memandang  jenis  kejahatan  yang  dilakukan. Syarat  pemberian  remisi  bagi  semua  napi  itu  antara  lain  berbuat  jasa  kepada  negara,
melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
2. Tanggapan  Masyarakat  Mengenai  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Memberikan  Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi
Banyak  pihak  yang  mengecam  pencabutan  PP  No.99  Tahun  2012.  Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Mahkamah Agung menyalahkan PP No.99 Tahun 2012 sebagai  penyebab  membludaknya  jumlah  narapidana  di  dalam  Lembaga Permasyarakatan.  Padahal  persoalan  ini  terletak  pada  undang-undang  narkotika  yang menyebabkan masalah overcrowded di Lapas Indonesia. 12 Keputusan Mahkamah Agung menunjukkan  ketidakdukungan  dari  lembaga  kehakiman  untuk  melawan  korupsi  di Indonesia, sehingga narapidana korupsi akan dengan mudah mendapatkan remisi. Bagi ICW,  PP  No.  99  Tahun  2012  tentang  pengetatan  remisi  bagi  narapidana  korupsi merupakan  ujung  tombak  dalam  memerangi  korupsi  di  Indonesia  yang  merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam menanganinya dibutuhkan usaha luar biasa juga. 13 Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai putusan ini makin memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, tidak ada lagi pembeda  antara  narapidana  korupsi  dengan  narapidana  lain.  Padahal  menurutnya, tindakan korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan dengan terencana. Dipastikan tingkat korupsi akan terus meningkat terutama pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran negara. 14
Peneliti  ICW  Wana  Alamsyah  mengungkapkan,  putusan  itu  semakin mendegradasi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dalam laporan tren vonis yang dilansir ICW, pada tahun 2020 rata-rata vonis yang diterima terdakwa kasus korupsi hanya sebesar 3 tahun 1 bulan. 15

## D. PENUTUP
Kebijakan  Pemerintah  dalam  Memberikan  Remisi  Terhadap  Narapidana  Kasus Korupsi  yakni  Pada  akhir bulan  Oktober Mahkamah Agung  mencabut  PP No.  99  tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana ekstraordinary crime . Khususnya pasal 34A  ayat  1  yang  mensyaratkan justice  collabolator dan  membayar  denda  serta  uang pengganti  dengan  lunas  sebagai  syarat  remisi.  Tentu  pencabutan  peraturan  ini memberikan  efek  buruk  bagi  penindakan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Kini narapidana  korupsi  bisa  mendapatkan  remisi  seperti  narapidana  kasus  pidana  lainnya. Dan  pada  bulan  Januari  2022  diterbitkan  Permenkumham  No.  07  Tahun  2022  Dalam putusan perkara itu, hakim menyatakan remisi dapat diberikan kepada warga binaan yang sudah  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dan  warga  binaan  yang  tidak menunjukkan  perilaku  yang  bertentangan  dengan  tujuan  pembinaan.  Kemudian  Uji materi ini menyasar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas  PP  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  terhadap  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.  Dengan
12 Fathiyah Wardah, 2021, Pencabutan Aturan Soal Remisi, Bukti Turunnya Semangat Pemberantasan Korupsi?, www.voaindonesia.com/a/pencabutan-aturan-soal-remisi-bukti-turunnya-semangat- pemberantasan-korupsi/6295572.html. Diakses pada 03 Desember 2021 pukul 16.58.
13 Ibid.
14 Tatang  Guritno, MA  Cabut  PP  99  Tahun  2012,  Koruptor  Lebih  Mudah  Dapat  Remisi. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor- lebih-mudah-dapat-remisi?page=all. Diakses pada 03 Desember 2021 pukul 17.22.
15 Kompas.com diakses pada 07 Februari 2022 pukul 09.00 WIB
dicabutnya  pasal  di  atas  oleh  MA,  maka  pemberian  remisi  kembali  merujuk  pada  PP  32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo PP Nomor 28 Tahun 2006, dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan. Syarat pemberian remisi bagi  semua  napi  itu  antara  lain  berbuat  jasa  kepada  negara,  melakukan  perbuatan  yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Tanggapan  Masyarakat  Mengenai  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Memberikan Remisiterhadap Narapidana Kasus Korupsi  yitu Sejumlah masyarakat, pakar hukum pidana dan Peneliti  ICW  kontra  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberian  remisi  bagi  koruptor, karena  korupsi  adalah  kejahatan  luar  biasa  yang  terencana  dan  mengakibatkan  kerugian  yang sangat  besar  bagi  negara.  Selain  menghancurkan  tujuan  negara,  korupsi  juga  merenggut  hak jutaan  warga  indonesia.  Sehingga  kedepannya  pemberian  remisi  bagi  koruptor  dapat dipertimbangkan  kembali.  Hal  tersebut  juga  semakin  mendegradasi  upaya  pemberantasan korupsi di Tanah Air.

## DAFTAR PUSTAKA
Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA., dkk. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E- Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Seminar  Nasional  Upaya  Perbaikan  Sistem  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah , . Jakarta.
Hamzah, A. (1986). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Razi,  F.  (2014). Pemberian  Remisi  Terhadap  Terpidana  Korupsi  Dalam  Perwujudan  Persamaan Kedudukan dalam Hukum. Jakarta.
Simarmata,  B.  (2011).  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Koruptor  dan  Teroris. Mimbar Hukum Vol. 23 No. 3 , 511.
Undang-Undang Dasar NRI 1945
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
Wardah,  F.  (2021,  November  02). Pencabutan  Aturan  Soal  Remisi,  Bukti  Turunnya  Semangat Pemberantasan Korupsi? Dipetik Desember 03, 2021, dari VOA Indonesia:
www.voaindonesia.com/a/pencabutan-aturan-soal-remisi-bukti-turunnya-semangat- pemberantasan-korupsi/6295572.html.
Guritno, T. (2021, November 08). Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, ICW: Rata- rata  Vonis  Terdakwa  Korupsi  Hanya  3  Tahun .  Dipetik  Desember  01,  2021,  dari  Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18075331/kritik-ma-yang-cabut-pp- pengetatan-remisi-koruptor-icw-rata-rata-vonis?page=all
Guritno, T. (2021, Oktober 29). MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi . Dipetik Desember 03, 2021, dari Kompas.com:
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012- koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi?page=all
Javier, F. (2021, September 14). ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan  Tahun  Sebelumnya .  Dipetik  Desember  02,  2021,  dari  Data  Tempo.co: https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik- jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya