PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PPJB DENGAN MERUMUSKAN PEMBERIAN KUASA MUTLAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.KRS)
Via Aulia*, Harsanto Nursadi**.
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok 16424 E-mail: viaauliasaragih@gmail.com Naskah diterima : 03/04/2022, revisi : 28/04/2022, disetujui 13/05/2022

## ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Alat bukti yang dapat dituntut kebenarannya adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Akta otentik memuat suatu kebenaran yang formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.  Namun,  Notaris  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memasukkan  bahwa  apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Notaris juga berkenaan dengan perbuatan hukum terkait jual beli tanah. Dalam hal ini banyak permasalahan timbul terhadap peralihan Hak atas tanah yang  selalu  menjadi  permasalahan  utama.  Persoalan  tersebut  sering  terjadi dimasyarakat, dengan berbagai macam cara proses peralihan yang terjadi menimbulkan masalah  baik  dengan  secara  legal  maupun  ilegal  dalam  penerapannya.  Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris terhadap  akta  PPJB  dengan  merumuskan  pemberian  kuasa  mutlak  dan  bagaimana keabsahan akta PPJB berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tanggung  jawab Notaris  terhadap  terhadap  akta  PPJB  dengan  merumuskan  pemberian  kuasa  mutlak berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  27/Pdt.G/2019/PN.Krs  melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Kata kunci : Tanggung Jawab; Notaris; Kode Etik Notaris; Jual Beli;

## ABSTRACT
A notary as a public official is given the authority to make an authentic deed. The evidence that can be claimed for the truth is an authentic deed made by a public official. The public official in question is a Notary. An authentic deed contains a formal  truth in accordance
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
with what the parties have notified the Notary. However, the Notary also has an obligation to  include  that  what is  contained  in  the  Notary  deed  has  truly  been  understood  and  is  in accordance  with  the  wishes  of  the  parties.  Notaries  are  also  concerned  with  legal  actions related to the sale and purchase of land. In this case, many problems arise regarding the transfer of land rights which has always been the main problem. These problems often occur in the community, with various ways the transition process that occurs causes problems both legally and illegally in its application. The main problem in this research is how the role and responsibility of the Notary towards the  PPJB deed by formulating the absolute power of attorney and how the validity of the power of attorney deed is based on the District Court Decision Number 27/Pdt.G/2019/PN.Krs. This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the PPJB deed by formulating the absolute power of attorney based on the District Court  Decision  Number  27/Pdt.G/2019/PN.Krs  through  this  normative  and  explanatory juridical research, using secondary data obtained from document studies. and bibliography. Three  legal  materials  are  also  used,  namely  primary  legal  materials,  secondary  legal materials, and tertiary legal materials.
Keywords: Responsibility; Notary Public; Notary Code of Ethics; Buy and sell.

## A. Pendahuluan
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. 1 Dalam hal ini pengangkatan  dan  pemberhentian  jabatan  Notaris  oleh  pemerintah  berdasarkan  surat keputusan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. 2 Jika melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena  tugas  notaris  ialah  untuk  mencegah  terjadinya  masalah. Karena  merupakan jabatan  kepercayaan  yang  dimana  dapat dikatakan  bahwa  Notaris  yang  menjalankan tugas  jabatan  dapat  dipercaya  dan  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  notaris mempunyai  kewajiban  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuat  dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah jabatan. 3
Dapat ditegaskan bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan  akta  dan  kepentingan-kepentingan  lainnya  adalah  untuk  melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Selama menjalankan tugas dan  jabatannya  Notaris  juga  harus  tunduk  pada  peraturan  yang  sudah  ditentukan. Karena apapun yang telah diperbuat oleh Notaris akan berdampak dalam kehidupannya kelak.
1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1).
2 I Wayan Arya Kurniawan, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Penghadap”, Acta Comitas, Vol. 3, (Desember 2018).
3 Habib Adji, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT , (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 12
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Dalam  hal  ini  Notaris  merupakan  suatu  jabatan  yang  diberi  wewenang  oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan  sempurna. 4 Kegunaan  dari  akta  autentik  tersebut  berbagai  hubungan  bisnis, kegiatan  di  bidang  perbankan,  pertanahan,  dan  lain-lain.  Akta  autentik  menentukan secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  serta  menjamin  kepastian  hukum  dan  sekaligus diharapkan  pula  dapat  dihindari  terjadinya  sengketa. 5 Pentingnya  peranan  Notaris dalam membantu menciptakan kepastian serta perlindungan masyarakat lebih bersifat pencegahan  terjadinya  masalah  hukum  dengan  cara  penertiban  akta  autentik  yang dibuat dihadapinya terakit dengan hak dan kewajiban seseorang. 6
Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang telah termuat dalam  akta,  Notaris  sungguh-sungguh  telah  dimengerti  dan  sesuai  dengan  kehendak para pihak, yaitu dengan dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta juga memberikan informasi-informasi yang ada, juga termasuk terhadap peraturan  Perundang-undangan  yang  terkait  bagi  para  pihak  penanda  tangan  akta. 7 Dengan  demikian,  para  pihak  yang  terikat  dapat  menentukan  dengan  bebas  untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditanda tanganinya. Salah satunya, Notaris juga  berkenaan dengan pengertian jual beli tanah, bahwa pengertian jual  beli  tanah  adalah  perbuatan  hukum  yang  berupa  penyerahan  Hak  Milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah. 8
Jual  beli  tanah  merupakan  suatu  perjanjian  secara  timbal-balik  yang menyangkut 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian masing-masing punya hak dan kewajiban, untuk melaksanakan isi perjanjian yang  mereka  buat  sebagaimana  kesepakatan  yang  telah  disetujui  oleh  kedua  pihak. 9 Dapat dikatakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang  berperan  sebagai  pejabat  yang  menanggung  keteraturan  dan  sahnya  perbuatan pemindahan  hak  tersebut  sehingga  perbuatan  tersebut  diketahui  oleh  umum.  Tunai maksudnya,  bahwa  perbuatan  pemindahan  hak  dan  pembayaran  harga  tanah  dibayar
4 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris , (Bandung: Fokusmedia, 2017), hlm.7- 8. 5 Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
6 Yudi Setia Permana, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Perikatan Jual Beli Bertahap”, Jurnal IUS, Vol. V, (Desember 2017).
7 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1.
8 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , (Djakarta: Djambatan, 1971), hlm. 135.
9 Varah Aisyah Octariani, “Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Akibat Wanprestasi”, Repertorium, Vol.10, (November 2021).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). 10 Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang. 11 Sifat terang dan tunai merupakan sifat jual-beli tanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi:
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”
Dalam  hal  ini  banyak  permasalahan  timbul  terhadap  peralihan  Hak  atas  tanah yang  selalu  menjadi  permasalahan  utama.  Persoalan  tersebut  sering  terjadi dimasyarakat, dengan berbagai macam cara proses peralihan yang terjadi menimbulkan masalah baik  dengan secara legal maupun ilegal dalam penerapannya. Salah satunya ialah melalui surat kuasa mutlak, dapat diartikan kuasa yang di dalamnya mengandung unsur  tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh  pemberi  kuasa  atau  yang  memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum . 12
Dalam hal ini Notaris juga dapat membuat pemberian kuasa, berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata yaitu:
“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus,  yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”.
Notaris  juga  dapat  membuat  pemberian  kuasa,  pemberian  kuasa  notariil merupakan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis.  Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam  praktek  menjadi  suatu  kalusul  dan  syarat  yang  umumnya  dicantumkan  dalam akta-akta perjanjian yang dibuat oleh  para Notaris. Salah satu diantara aktanya  yaitu akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB),  dalam  prakteknya  sering  sekali  timbul masalah  jika  kuasa  tersebut  dilakukan  oleh  para  pihak  sebagai  bagian  dari  PPJB  itu sendiri.  Hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan  apa  yang  penulis  ingin  teliti  yaitu,  tentang pembuatan akta PPJB dengan merumuskan pemberian kuasa mutlak yang dibuat oleh Notaris seperti pada kasus yang penulis angkat.
Pada tahun 2017 S (Tergugat) membeli tanah pada SW yang sudah meninggal dan  K  (Penggugat),  dalam  kasus  ini  SW  dan  Penggugat  adalah  sepasang  suami  dan isteri. Pemilik tanah tersebut dengan atas nama SW  yang terletak di Desa Sukokerto dan  Karanggeger  di  Jawa  Timur.  Kemudian,  pada  tanggal  7  april  2017  Notaris  NK
10 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7
11 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 211.
12 4http://alwesius.blogspot.co.id/2011/08/masalah-penggunaan-kuasa-untuk-menjual.html di unduh pada tanggal 20 April 2018, pukul 20.30 WIB.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
(Turut Tergugat) membuatkan beberapa akta diantaranya adalah akta PPJB nomor 04, dan akta tentang Kuasa Menjual Nomor 05.. Dalam hal ini objek yang berdasarkan dari 2  (dua)  akta  tersebut  yaitu  memiliki  beberapa  bidang  tanah  berupa  alas  hak  yaitu Sertipikat  Hak  Milik  (selanjutnya  disebut  “SHM”)  Nomor  180/Karanggeger,  SHM Nomor  201/Sukokerto  dan  SHM  Nomor  207/Sukokerto  semuanya  atas  nama Pemegang Hak dari Penggugat. Dalam akta PPJB Nomor 04 telah diatur dalam pasal salah satunya dengan merumuskan pemberian kuasa mutlak yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.  Dalam hal ini Tergugat juga belum melunaskan transaksi jual beli tanah tersebut. Hal ini jelas merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis menentukan judul  jurnal  ini  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  PPJB  dengan  Merumuskan Pemberian  Kuasa  Mutlak  (Studi  Putusan  Nomor  27/Pdt.G/2019/PN.Krs).  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta yang digunakan untuk peralihan hak atas tanah.

## B.  Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  ini  adalah  hukum  yuridis  normatif  menekankan  pada penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis,  dapat  berupa  buku-buku,  undang- undang, serta literatur-literatur dari perpustakaan. 13 Tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris. Jenis data yang diperlukan penulis yaitu jenis data sekunder yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  melalui  studi  kepustakaan. 14 Sumber  data  berdasarkan  data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan dalam penelitian  ini  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum          primer,  sekunder,  dan  tersier. Primer  untuk  mencari  landasan  hukum,  sekunder  dapat  memberikan  penjelasan  dan tersier  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.

## C. Pembahasan
1.1. Duduk Perkara dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan
1. Subjek
a. K sebagai Penggugat;
b. S sebagai Tergugat;
c. Notaris N sebagai Turut Tergugat;
d. SW sebagai suami dari K yang sudah meninggal.
2.  Objek
Beberapa  bidang  tanah  berupa  tambak  yang  terletak  diantaranya  di  desa Karanggeger  dan  Desa  Sukokerto  Kecamatan  Pajarakan  Kabupaten  Probolinggo Jawa  Timur  sebagaimana  dimaksud  secara  berturut-turut  dalam  SHM  No.
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), hlm.4.
14 Ibid., hlm 52.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
180/Karanggeger,  SHM  No.  201/Sukokerto  dan  SHM  No.  207  /Sukokerto semuanya atas nama Pemegang Hak SW almarhum suami dari Penggugat.
3.  Peristiwa Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Kraksaan Nomor:
27/Pdt.G/2019/PN.Krs, bahwa dalam hal ini Penggugat adalah salah satu (istri) SW yang  telah  meninggal  dunia  pada  18  April  2019.  Penggugat  memiliki  beberapa bidang  tanah  berupa  tambak  yang  terletak  diantaranya  di  Desa  Karanggeger  dan Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, berupa alas hak yaitu:
a. SHM No. 180/Karanggeger;
b. SHM No. 201/Sukokerto dan;
c. SHM No. 207/Sukokerto.
Semuanya  atas  nama  Pemegang  Hak  SW  almarhum  suami  dari  Penggugat.
Sekitar  awal  tahun  2017,  Tergugat  bermaksud  membeli  tanah  tambak  milik  atas nama  almarhum  SW  dengan  harga  Rp.  90.000.000  (Sembilan  puluh  juta  rupiah). Kemudian,  pada  tanggal  7  april  2017  Turut  Tergugat  membuatkan  2  (dua)  akta diantaranya adalah akta PPJB nomor 04, dan akta tentang Kuasa Menjual Nomor 05. Pembuatan akta ini atas permintaan dari Tergugat. Pada kenyataan yang sebenarnya, akta  tersebut  telah  dibuat  dalam  keadaan  Tergugat  yang  sebagai  pembeli  justru belum melunaskan transaksi jual beli tanah tersebut.
4. Konflik Hukum
Dalam hal ini terjadinya sebuah kesepakatan antara Tergugat dan almarhum SW dan Penggugat saat itu hadir dan mengetahui, Turut Tergugat yang berkedudukan atau berkantor di Jalan Taman Gayam Malang membuatkan 2 (dua) akta PPJB No. 04 dan akta Kuasa Menjual No. 05. Dari kedua akte tersebut dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 7 April 2017. Pada akta PPJB Nomor: 04 telah diatur terkait khususnya Pasal 1 mengenai harga jual beli tanah yaitu sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah), diterangkan pula dalam akta tersebut dengan tertulis:
“Jumlah  uang  menurut  keterangan  Penggugatsudah  dibayar  lunas  seluruhnya oleh Tergugat bersamaan penandatanganan akte ini.”
Dalam hal ini Penggugat dalam pelunasan harga jual beli tanah tersebut sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melunasinya kepada almarhum suami Penggugat.  Hal  ini merupakan suatu penyesatan dan tidak benar yang dibuat oleh Tergugat dengan bantuan Turut Tergugat. Adapun keterangan yang ditambahkan yaitu
Selain itu, bahwa akta PPJB No 04 ini tertulis dalam klausul yang terdapat dalam Pasal 5 yaitu:
“Pemberian  kuasa-kuasa  tersebut  dari  Penggugat,  SW  almarhum  suaminya Penggugat kepada Tergugat yang ditetapkan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang  terpenting  dan  syarat  mutlak  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  perjanjian  ini, karena  tanpa  adanya  kuasa-kuasa  tersebut  perjanjian  ini  tidak  akan  dibuat,  karena tidak akan dapat dilaksanakan, sehingga kuasa-kuasa yang tersebut dan terdapat dalam
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
akta ini tidak dapat dicabut kembali, tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri suatu kuasa, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  sebab-sebab  yang  tercantum  dalam  pasal  1813,  1815  dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
Dari yang sudah disebutkan diatas Turut Tergugat membantu dengan merumuskan pemberian  kuasa  mutlak  yang  selain  bertentangan  dengan  undang-undang  juga bertentangan dengan asas-asas perjanjian.
Hal ini mengacu  bahwa pemberian kuasa  mutlak yang menjadikan syarat sahnya perjanjian  adalah  mengada-ada  dan  menunjukkan  keberpihakan  Turut  Tergugat kepada  Tergugat.  Turut  Tergugat  juga  telah  merumuskan  klausul-klausul  tentang Pemberian Kuasa Mutlak dari almarhum SW kepada Tergugat.
5. Pertimbangan Hakim
Hakim telah mempertimbangkan, bahwa yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah termuat dalam akta PPJB No. 04 dan akta Kuasa Menjual No. 05. Karena hakim melihat ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata. Pada posisi ini disebabkan karena Tergugat tidak melakukan pembayaran jual beli terhadap objek sengketa tersebut serta hakim juga memperhatikan jawaban-jawaban  saksi  atas  permintaan  Penggugat.    Saksi-saksi  yang  diajukan  oleh Penggugat  telah  memberikan  bukti-bukti  yang  cukup  relevan  atas  permasalahan  ini. Maka,  hakim  mempertimbangkan  terhadap  bukti-bukti  yang  selebihnya  akan dikesampingkan. Sedangkan dari posisi Turut Tergugat, ia tidak menghadirkan sama sekali  bukti-bukti  atau  surat-surat  maupun  saksi-saksi  dipersidangan.  Dalam  hal  ini hakim juga menentukan Tergugat merupakan wanprestasi, yang dapat diartikan suatu sikap  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau  lali  melaksanakan  kewajibannya sabagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak. 15 Juga  hal  dalam  pembahasan  adanya  pemberian  surat  kuasa  mutlak  di  klausul  yang terdapat  dalam  akta  PPJB  No.04  yang  dimana  hal ini  prakteknya  telah  dilarang  oleh Pemerintah dengan berdasarkan Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa akta PPJB No. 04 dan akta Kuasa Menjual No.05 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dibatalkan.

## 1.2  Analisis
Notaris  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pembuatan  akta-akta autentik, selain untuk membuat akta autentik notaris juga ditugaskan serta bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta yang dibuat di  bawah  tangan  dan  Notaris  harus  tunduk  dan  patuh  kepada  UUJN  dan  Kode  Etik Notaris. 16 Jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs,  tanggung  jawab  notaris  sebagai  pejabat  umum  akan  juga termasuk meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan
15 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Krs.
16 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris , UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 37.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
akta. Dalam hal ini dikaitkan dengan putusan  yang akan penulis teliti atas akta yang dibuat  oleh  Notaris,  hal  ini  akan  bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil aktanya yaitu merupakan kebenaran yang sebenarnya dari akta itu sendiri. Dalam hal ini  Tergugat  melakukan  wanprestasi  kepada  Penggugat  yang  dapat  didasarkan  pada Pasal 1238 KUHPerdata. Prestasi dalam hukum perjanjian yang dimaksudkan sebagai suatu  pelaksanaan  hal-hal  yang  tertulis  dalam  suatu  perjanjian  oleh  pihak  yang  telah mengikatkan  diri  yaitu  pelaksanaannya  sesuai  dengan  “ term ”  dan  “ condition ” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. 17 Unsur dari wanprestasi disini yaitu terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang. “
Dapat  dikatakan  adanya  perjanjian  yang  sah  (1320),  adanya  kesalahan  (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya  sampai  di  bawa  ke  pengadilan). 18 Apabila  perjanjian  telah  dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Tergugat  terdapat melakukan  wanprestasi  maka,  Penggugat  dapat  menuntut  salah  satu  dari  lima kemungkinan sebagai berikut :
a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian c. Menuntut penggantian kerugian d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.
Dapat diperhatikan selain itu pada kasus ini Turut Tergugat dalam akta PPJB No. 04 yang  menempatkan  bahwa  Pemberian  Kuasa  yang  bersifat  mutlak  yang  menjadikan syarat sahnya perjanjian. Turut Tergugat juga telah merumuskan klausul-klausul tentang Pemberian Kuasa Mutlak dari almarhum SW kepada Tergugat  yang dalam praktiknya telah  dilarang  oleh  pemerintah  berdasarkan  Instruksi  Mendagri  No.  14  tahun  1982 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, hal itu sudah merugikan Penggugat.
Hal ini harus diperhatikan terdapat juga dalam klausul yaitu terdapat ketidakwajaran dari akta yang dibuat oleh Turut Tergugat, sejak kapan Notaris selaku pembuat akta yang hanya  mengkonstatir  keinginan  para  pihak  dapat  dituntut  sepanjang  tidak  terlibat permufakatan jahat yang bersifat melawan hukum baik materiil maupun formil. Dalam
17 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni, Cet. 4, Bandung, 2014, hlm. 87.
18 Ibid., hlm 88-89.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
pembuatan akta Notaris secara keseluruhan dapat dilihat dalam ketentuan serta beberapa kewenangan tertentu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. 19 Pasal 15 UUJN  dan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  Notaris,  maka  ada  2  (dua)  yang  dapat dijelaskan yaitu:
(1) Tugas  jabatan  Notaris  adalah  memformulasikan  keinginan/tindakan  para  pihak  ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
(2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  atau  ditambah  dengan  alat  bukti  lainnya,  jika  ada orang/pihak yang menilai atau
Pada  dasarnya  memang  Notaris  hanya  mengikuti  kehendak  dari  para  pihak  tetapi,
Notaris  juga  memiliki  larangan  dan  ketidakwenangan  Notaris  untuk  membuat  akta. 20 Dengan Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 UUJN menegaskan dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada subjek hukum para penghadap, jika subjek hukumnya dilarang, maka substansi akta dalam hal apapun tidak diperkenankan untuk dibuat. Para pihak dalam kasus diatas yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris / Turut Tergugat di luar wewenang tersebut, maka dapat digugat secara perdata  ke  Pengadilan  Negeri. 21 Dalam  hal  ini  profesi  menjadi  Notaris  selaku  pejabat umum  yang  seharusnya  dituntut  untuk  bekerja  secara  professional  dengan  menguasai seluk-beluk  profesinya  dalam  menjalankan  tugasnya.  Untuk  itu  notaris  juga  harus menyadari  kewajibannya  bekerja  mandiri,  jujur,  tidak  memihak,  serta  penuh  rasa tanggung jawab serta secara professional. 22
Dalam hal ini kasus tersebut Notaris NK telah melanggar 2 (dua) peraturan, yaitu dari UUJN dan Kode Etik Notaris, yang dinyatakan sebagai berikut:
(1) Pelanggaran Terkait dengan UUJN
a. Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e  yang  menetapkan  kewajiban  untuk:  “Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.
b. Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu: “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.
c. Pasal 16 ayat (1) huruf e yaitu: “Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.
(2) Pelanggaran Terkait dengan Kode Etik Notaris Pasal yang dilanggar dalam kode etik adalah Pasal 3 angka 4 yaitu:
“Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangundangan dan isi sumpah jabatan Notaris”.
Apabila  Notaris  dapat  melakukan  pelanggaran  dalam  ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut  di  atas,  hal ini  dapat  dikenakan  sanksi  sebagai  bentuk tanggung
19 Charles Delon Tunas, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah yang Tidak Memenuhi Asas Terang dan Tunai” , Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, (Desember 2019).
20 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama , Jakarta: 2014, Hlm. 156.
21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53.
22 Habib Adjie, Hukum…, Hlm. 87-88
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
jawab  dari  Notaris  tersebut.  Berikut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (11) UUJN, diantaranya yaitu:
1. Secara perdata, Notaris wajib melakukan sebuah pertanggungjawaban perdata yang berupa tuntutan ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukannya
2. Secara  pidana,  Notaris  wajib  melakukan  sebuah  pertanggungjawaban  dengan dituntut pasal penipuan dan pemalsuan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.
3. Secara administratif, dalam hal ini adanya akibat dari pembuatan akta kuasa menjual yang secara mutlak serta adanya suatu klausul dalam akta pengikatan jual beli yang menyatakan  adanya  persekongkolan  Notaris  dengan  para  pihak  yang  sedang menjalin  suatu  hubungan  hukum.  Hal  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  maka  notaris  dapat  dikenai  sanksi  administratif  sampai  pada pemberhentian secara tidak hormat.
Profesi  menjadi  Notaris  selaku  pejabar  umum  yang  seharusnya  dituntut  untuk bekerja  secara  professional  dengan  menguasai  seluk  beluk  profesinya  dalam menjalankan  tugasnya.  Untuk  itu  Notaris  juga  harus  menyadari  kewajibannya  bekerja mandiri,  jujur,  tidak  memihak,  serta  penuh  rasa  tanggung  jawab  serta  secara professional. 23 Hal ini dapat dikatakan  kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum  yang  mengikat  atau  dapat  dibatalkan  karena  adanya  ketentuan  yang  tidak terpenuhi serta adanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu salah satunya dalam  Instruksi  Mendagri  No.  14  Tahun  1982  tentang  Larangan  Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah.

## E.  Simpulan dan Saran
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  terhadap  kedua  permasalahan  yang  diteliti dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bentuk peran dan tanggung  jawab  notaris  terhadap  akta  PPJB  dengan  merumuskan  pemberian  kuasa mutlak  dalam  klausul-kalusul,  digunakan  sebagai  peralihan  hak  atas  tanah  yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta. Dari kasus tersebut dalam praktiknya telah dilarang  oleh  pemerintah.  Notaris  disini  jelas  telah  merugikan  pemilik  tanah  obyek sengketa. Karena membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan  UUJN Nomor 2 Tahun 2014  yaitu  Pasal  3  angka  4,  Pasal  15  ayat  (2),  Pasal  16  ayat  (1)  tentang  Memberikan penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta  dan  Bertindak  amanah,  jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dan hal ini dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab dari Notaris dalam ketentuan UUJN Pasal 16 ayat (11). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Kraksaan  Nomor  27/Pdt.G/2019/PN.Krs,  hakim  memutuskan  untuk  menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya kurang tepat. Serta, membatalkan kedua akta tersebut agar  hak  atas  tanah tersebut  tidak  beralih  pada Tergugat.  Karena adanya  bertentangan dengan  peraturan dalam  Instruksi  Mendagri  No.  14  Tahun  1982  tentang  Larangan
23 Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku  Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” Lex Jurnalica, vol 12, (Desember 2015).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Penggunaan  Kuasa  Mutlak  Sebagai  Pemindahan  Hak  atas  Tanah. Penulis  berharap bahwa sebagai Pejabat Umum, Profesi sebagai Notaris harus lebih  menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani para penghadap atau para pihak yang hendak dimintakan membuat  akta.  Posisi  sebagai  Notaris  juga  seharusnya  lebih  dapat  bersikap  tegas  dan saksama  untuk  dapat  memillah  dan  menolak  membuat  akta  apabila  akta  tersebut berindikasi perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan Undang-undang yang dapat merugikan para pihak, dan Notaris itu sendiri.

## E.  Ucapan Terimakasih
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta  pertolongan-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  jurnal  ini. Dalam  penulisan  hukum  ini,  penulis  menyadari  sepenuhnya  masih  terdapat  banyak kekurangan  baik  dari  segi  materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum  ini  tidak  akan  terselesaikan  tanpa  bantuan  dari  berbagai  pihak  yang  telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimaksih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Via Aulia, penulis   adalah   Mahasiswa   semester   akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan pendidikan S1 Ilmu Hukum dengan gelar Sarjana Hukum yang diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tahun kelulusan 2020 dengan predikat sangat memuaskan. Penulis sangat aktif dalam organisasi  kemahasiswaan,  dan  pernah  memiliki  pengalaman  bekerja  menjadi  staff magang  Land  Acquisition  di  kantor  PT.  Modernland  Realty,  Tbk  selama  1  (satu) tahun. Pada saat ini  penulis hanya fokus untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia , Jakarta: Refika Aditama, 2014.
Adjie, Habib, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris&PPAT , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis , cet. 4, Bandung: PT Alumni, 2014.
Boediono, Herlien, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: Citra Aditya Bakti , 2013.
Hadi Darus, M. Luthfan, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris , Yogyakarta: UII Press, 2016.
Harsono, Boedi, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , Djakarta: Djambatan, 1971.
Harsono, Boedi, Tugas dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah , Jakarta : Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia, 1995.
Perangin, Effendi, Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Sri  Mamudji, et  al ., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
B. Jurnal
Charles Delon Tunas, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam pembuatan Akta Jual Beli  tanah  yang  Tidak  Memenuhi  Asas  Terang  dan  Tunai” ,  Jurnal  Hukum Adigama, Volume 2, Desember 2019.
Dedy  Pramono, “Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku Pejabat  Umum  Menurut  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia,”  Lex  Jurnalica , Volume 12, Desember 2015.
I Wayan Arya Kurniawan, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Penghadap”, Acta Comitas, Volume 3, Desember 2018.
Varah  Aisyah  Octariani , “Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Akibat Wanprestasi” , Repertorium, Volume 10, November 2021.
Yudi Setia Permana, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas  Tanah  Pada  Perikatan  Jual  Beli  Bertahap”, Jurnal  IUS,  Volume  V, Desember 2017.
C.  Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , LN Nomor 3, TLN No. 5491. Indonesia, Undang-undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN  Nomor 3, TLN No. 5491.
D.  Internet
http://alwesius.blogspot.co.id/2011/08/masalah-penggunaan-kuasa-untuk
menjual.html di unduh pada tanggal 20 April 2018, pukul 20.30 WIB.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 552-564 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## E.   Putusan
Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Krs Tahun 2019.