## KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM
Oleh :
Imam Fawaid

## Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo
Fawaidmyel@gmail.com

## Abstract
Najmuddin  ath-Thufi  is  a  scholar  of  fiqh  and  usulfiqh,  born  in  Thufi Baghdat  Iraq.  He  was  a  scientist,  he  studied  fiqh,  ushulfiqh,  Arabic, manthiq,  theology,  hadith,  tafsir,  history,  and  jadal.  Ath-Thufi  is  one  of Islamic law philosophy, his  theori is adabtabilitas, it’s rule that Islamic law as the law created by God, and can adapt to the times. So, it can be changed in order to realize the benefit of mankind. The framework is the principle Maslahah  adaptability . Maslahah principle  as  a  fundamental value for the sustainability of Islamic law in the context of social change, which is able to respond to any social change. This study to determine about al-Thufi theory, maslahah as istinbath Islamic law.
Key Words : Hukum Islam, Mashlahah, Istinbath, Najmuddin ath-Thufi.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  konsep  penting  dan  fundamental  yang  menjadi  pokok bahasan  dalam  studi  yurisprudensi  Islam  adalah  konsep  mashlahah sebagai  tujuan  penetapan  hukum  Islam.  Betapa  urgennya  kedudukan mashlahah sebagai tujuan - kalau tidak malah merupakan inti dari seluruh konstruksi  legislasi  Islam.  Hal  ini  dapat  dipahami  dari  buku-buku  usul al-fiqh  yang  ditulis  baik  sejak  masa-masa  awal  pertumbuhan  dan perkembangan hukum Islam, masa-masa pertengahan maupun pada masa akhir-akhir ini dapat dipastikan buku-buku tersebut memuat pembahasan tentang mashlahah sebagai tujuan tasyri' sekalipun porsi pembahasannya sangat bervariasi.
Salah  satu  teori  yang  memperhatikan  mashlahah  secara  mutlak, baik  terhadap  masalah  hukum  Islam  yang  ada  nasnya  maupun  masalah hukum  yang  tidak  ada  nasnya  dalam  lapangan  hukum  mu’amalah.  Teori mashlahah demikian ini dikemukakan oleh Najamuddin ath-Thufi.
Pemikiran  ath-Thufi  tentang  mashlahah  tersebut  dinilai  sebagai termasuk  kategori  mashlahah  mursalah, 1 ada  pula  yang  menuduh
1 Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najamuddin ath-Thufi, (Mesir:
“Pemikiran Ath-Thufi”
pemikiran  ath-Thufi  di  atas  sebagai  pandangan  kaum  Syi'ah 2 ,  dan dianggap  berbahaya  untuk  diterapkan  karena  secara  apriori  telah mengemukakan kemungkinan terjadinya pertentangan antara nas dengan mashlahah,  bahkan  ada  yang  beranggapan  pula  bahwa  penerapan mashlahah  ath-Thufi  akan  berakibat  mengikuti  hawa  nafsu  dan menghalalkan yang haram dengan dalih mashlahah. 3
Akan  tetapi  di  samping  penilaian  di  atas,  ada  juga  yang berpendapat bahwa teori ath-Thufi tentang mashlahah di atas merupakan suatu  teori  yang  memperhatikan  mashlahah  secara  mutlak,  baik  dalam lapangan  hukum  yang  ada  nasnya  maupun  yang  tidak  ada  nasnya  dalam lapangan kehidupan antara sesama manusia (mu'amalah). 4
Sejalan  dengan  kecenderungan  umum  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  sekarang  ini  menuntut  semakin  ditingkatkannya  peran mashlahah  dalam  berbagai  pertimbangan  penetapan  hukum  Islam.  Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, perlu dirumuskan metode dan  alternatif  pengembangan  konsep  mashlahah  di  atas  secara bertanggung  jawab  jika  dikaitkan  dengan  kebutuhan  legislasi  muslim kontemporer,  seperti  dalam  masalah  politik,  hukum,  ekonomi  dan sebagainya.

## B. Pengertian Mashlahah
Secara  etimologi, mashlahah sama  dengan  manfaat,  baik  dari  segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah “mengambil manfaat dan  menolak  kemudaratan  dalam  rangka  memelihara  tujuan-tujuan syara’.” 5 Maslahah bisa berarti menarik manfaat dan menolak mudharot. 6 Imam  al-Ghazali  memandang  bahwa  suatu  kemaslahatan  harus sejalan  dengan  tujuan  syara’,  sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan- tujuan  manusia,  karena  kemaslahatan  manusia  tidak  selamanya
Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm.113.
2 Muhammad  Abu  Zahrah, Ibn  Hanbal  wa  Asaruhu  Arauhu  wa  Fiqhuhu ,  (Mesir:  Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.361.
3 Mustafa Zaid, al-Maslahah , hlm.164.
4 Muhammad  Mustafa  Syalabi, Ta'lil  al-Ahkam ,  (Beirut:  Dar  al-Nahdah,  1981), hlm.292.
5 Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm. 482 6 Al-Thufi,  Najmuddin, Syarh  Mukhtashor  al-Raudhah, Arab  Saudi;  Mamlakah  al- “Arabiyah al-Saudiyyah, 1998. hlm.101
didasarkan  kehendak  syara’,  tetapi  sering  didasarkan  keapada  kehendak hawa  nafsu.  Oleh  sebab  itu,  menurut  Imam  al-Ghazali,  yang  dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.
Tujuan  syara’  yang  harus  dipelihara  tersebut,  lanjut  Imam  al- Ghazali,  ada  lima  bentuk  yaitu:  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan dan  harta.  Apabila  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan  yang  pada intinya  untuk  memelihara  kelima  aspek  tujua  syara’  diatas,  maka dinamakan mashlahah . Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut, juga  dinamakan mashlahah .  Dalam  kaitan  dengan  ini,  Imam  al-Syathibi, mengatakan  bahwa  kemaslahatan  tersebut  tidak  dibedakan  antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena apabila keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ diatas termasuk  kedalam  konsep mashlahah.  Dengan  demikian,  menurut  al-Syathibi,  kemaslahatan  dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.
Sedangkan pengertian yang berdasarkan syari'at, maslahah adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, mashlahah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syari', yakni ibadat  dan  apa  yang  dimaksudkan  untuk  kemanfaatan  semua  umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat. 7
Contoh  dalam  perkara  ini,  misalnya  ada  orang  mabuk  mengamuk dengan  membawa  senjata  api  dan  menembakkannya  dengan  ngawur, maka  demi  meyelamatkan  orang  banyak,  membekuk  orang  itu diperbolehkan  sekalipun  berakibat  fatal  baginya  (misalnya  mati),  sebab keselamatan  orang  banyak  harus  didahulukan  sekalipun  syara’  tidak menentukan ia boleh dibunuhnya.

## 1. Biografi Najmuddin Ath-Thufi
Najmuddin  ath-Thufi  nama  lengkapnya  adalah  Abu  Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa’id ath-Thufi tetapi lebih dikenal  dengan  nama  Najmuddin  ath-  Thufi. adalah  seorang  ahli  fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke -7 H dan  awal  abad  ke  –  8  H.  Nama  al-thufi  yang  diambil  dari  nama  desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.
7 Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, Risalah fi Ri'ayat al-Maslahah li al-Imam ath-Thufi ( Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993), hlm.25
“Pemikiran Ath-Thufi”
Di  samping  tokoh  tersebut  terkenal  dengan  nama  ath-Thufi,  juga populer dengan  nama Ibn Abu 'Abbas. 8 Ath-Thufi lahir diperkirakan pada tahun  657  H  (1259  M) 9 dan  meninggal  pada  tahun  716  H  (1318  M). 10 Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan  pasukan  Mongol  ke  kota  Bagdad  yang  dipimpin  oleh  Khulagu Khan  pada  tahun  1258  M.  Jatuhnya  kota  Bagdad  oleh  serangan  tentara Mongol  tersebut  merupakan  peristiwa  yang  paling  menentukan  dalam sejarah  kaum  muslimin,sebuah  pertanda  awal  kehancuran  kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya.Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang  lebih  dahsyat  daripada  malapetaka  ini.  Akibatnya  adalah  integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan. 11
Di  samping  informasi  bahwa  tokoh  yang  menjadi  obyek pembahasan tulisan ini hidup dalam situasi integritas politik dunia Islam yang tercabik-cabik, juga ath-Thufi hidup dalam masa kemunduran Islam, terutama  kemunduran  hukum  Islam.  Fase  kemunduran  hukum  Islam berlangsung  lama  yaitu  dari  pertengahan  abad  keempat  Hijrah  sampai akhir  abad  ketiga  belas  Hijrah.  Pada  fase  tersebut  para  ulama  kurang berani  berinisiatif  untuk  mencapai  tingkatan  mujtahid  mutlak  dan menggali  hukum-hukum  Islam  langsung  dari  sumber-sumbernya  yang pokok,  yaitu  al-Qur'an  dan  as-Sunnah,  atau  mencari  hukum  suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat  yang  ditinggalkan  oleh  imam-imam  mujtahid sebelumnya,  seperti  Abu  Hanifah,  Malik,  Syafi'i  dan  Ahmad.  Berbagai faktor,  baik  politik,  mental,  sosial  dan  sebagainya  telah  mempengaruhi kegiatan  mereka  dalam  lapangan  hukum,  sehingga  tidak  mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid. 12 Pergolakan politik telah mengakibatkan  terpecahnya  negeri  Islam  ketika  itu  menjadi  beberapa negeri  kecil,  dan  negeri-negeri  tersebut  selalu  sibuk  perang, fitnah-memfitnah  dan  kehilangan  ketenteraman  masyarakat.  Salah  satu
8 Ibn Hajar, Ad-Durar al-Kaminah, (India : Dar al-Ma'arif, 1314 H),II:154.
9 Mustafa  Zaid,Al-Maslahah  fi  at-Tasyri'  al-Islami  wa  Najmuddin  ath-Thufi,  (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), hlm.68.
10 Abd.al-Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri' fima la Nassa fih, (Kuwait:Dar al-Qalam, 1972), hlm. 105.
11 Qamaruddin  Khan,  Pemikiran  Politik  Ibn  Taimiyyah,terjemahan  Anas Mahyuddin,(Bandung : Pustaka,1983), hlm.37-38.
12 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), hlm.206.
implikasinya ialah kurangnya perhatian terhadap kamajuan ilmu. Pendidikan  ath-Thufi dimulai di kota  kelahirannya dengan belajar pada  beberapa  orang  guru.  Iamenghafal  kitab  al-Mukhtasar  al-Kharqi (Ringkasan buku al-Kharqi) dan al-Luma’ (Karya Ibnu Jani, guru ath-Thufi) di  bidang  bahasa  Arab.Ia  juga  bolak-balik  ke  Sarsar  untuk  belajar  fikih kepada  Syekh  Zainuddin  Ali  bin  Muhammad  as-Sarsari,  seorang  fakih Hanbali yang dikenal dengan sebutan al-Bugi. Pada tahun 691 H ia pindah ke  Baghdad.  Disana  ia  menghafal  kitab  al-Muharrar  fi  al-Fiqh  (buku pegangan  mazhab  Hanbali)  dan  mendiskusikannya  dngan  Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati.
Disamping  itu  ia  belajar  bahasa  Arab  kepada  Ali  bin  Abdillah  bin Muhammad  Al-Mausuli.  Belajar  usul  fiqih  pada  Nashr  Al-Faruqi,  serta belajar hadis kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin A-Tabbal, dan Abdur Rahman bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hanbali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut mazhab Hanbali.
Disamping  ilmu-ilmu  di  atas,  ia  juga  belajar  ilmu  mantik,  ilmu faraid,  dan  ilmu  al-fadal  (cara  berdiskusi),  sehingga  ia  mampu  untuk mengemukakan pemikirannya secara mandiri, tanpa harus terikat kepada madzhab. Dalam kaitan dengan ini, ketika menyusun al-Akbar fi Qawa-id at-Tafsir, ia mengatakan bahwa buku tersebut ditunjukan kepada mereka yang  mau  mengembangkan  pemikiran  untuk  mencari  kebenaran,  bukan kepada  yang  terikat  oleh  pendapat  orang  lain  atau  mencari  kebenaran melalui pendapat orang lain.
Hampir  semua  sejarah  yang  mengupas  riwayat  hidup  al-thufi melukiskan  bahwa  al-thufi  intelektual  jenius  yang  gemar  membaca  dan menulis  serta  tergolong  produktif  dalam  dunia  karya  ilmiyah.  Lebih  dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya terbias dalam berbagai  disiplin  ilmu.  Banyaknya  tempat  dan  wilayah  yang  disinggahi ath-Thufi  untuk  menyerap  ilmu  dan  ekspansi  pemikirannya  turun mengkondisikan  sosok  intelektualitas  yang  tidak  hanya  terpuruk  secara spesifik pada satu disiplin ilmu.
Sebaliknya,  karya  ath-Thufi  dapat  meliputi  berbagai  disiplin  ilmu. Diantaranya,  Ulum  Al-Qur’an  ,  Ulum  Al-Hadis,  Fiqh,  Usil  Fiqh,  Bahasa, Sastra  dan  bahkan  ia  sebenarnya  juga  seorang  penyair  kondang  pada zamannya.  Dibandingkan  produktivitas  pemikiran  Islam  semisal  Al- Ghazali  (W.505)  dan  Ibn  Taimiyah  (W.728),  Ath-Thufi  mungkin  masih setingkat  di  bawahnya.Namun  demikian,  Ibn  Rajab  menyebutkan  angka tidak  kurang  dari  30  karya  yang  sempat  dihasilkan  Ath-Thufi  semasa hidupnya.  Angka  tersebut  sebenarnya  dapat  membengkak  bila
“Pemikiran Ath-Thufi”
dihubungkan dengan sumber-sumber  kepustakaan yang lain sampai saat ini.
Ath-Thufi  menonjol  di  bidang  ushul  fiqih  ketika  ia  membicarakan konsep  kemashlahahan  dalam  bukunya  Syarah  al-Arbain  an-Nawawiyah. Kontroversi  di  bidang  kemashlahahan  inilah  yang  membuat  ia  tetap diingat sampai sekarang. Menurutnya, ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya dan sunnah Rasulullah SAW pada intinya adalah untuk kemashlahahan  umat  manusia.  Oleh  sebab  itu,  dalam  segala  persoalan kehidupan  manusia,  prinsip  yang  dijadikan  pertimbangan  adalah kemashlahahan.  Apabila  suatu  pekerjaan  mengandung  kemashlahahan bagi manusia, maka pekerjaan itu harus dilaksanakan.
Dalam  membahas  konsep  kemashlahahan  ini,  Ath-Thufi  berbeda sekali  dengan  ulama  lain.  Pada  dasarnya  ulama  madzab  membagi kemashlahahan  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  :  (1) maslahah  mu’tabarah (kemashlahahan  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Al-Qur’an  atau  sunnah Rasulullah  SAW),  (2) maslahah  mulgah (kamslahatan  yang  bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma), (3) al-maslahah al-mursalah (kemashlahahan yang tidak secara tegas ditentang oleh wahyu dan hadis). Tetapi  bagi  Ath-Thufi  pembagian  tersebut  tidak  ada.  Menurutnya  karena tujuan  syari’at  adalah  kemashlahahan,  maka  segala  bentuk kemashlahahan  (di  dukung  atau  tidak  didukung  oleh  teks  suci)  harus dicapai tanpa merinci seperti kebanyakan ulama lain.

## 2. Teori Maslahah ath-Thufi
Term ‘maslahah’ merupakan kata kunci dalam upaya menfalsifikasi islam dari segi pensyari’atan ajarannya. Asy-Syatibi (W.790 H), misalnya, dalam  karyanya Al-Muwafaqat menandaskan,  “Disyari’atkannya  ajaran islam tak lain hanya untuk memelihara kemashlahahan umat di dunia dan akhirat.” 13 Karena  itu,  taklif  dalam  bidang  hukum  harus  mengarah  pada dan  merealisasikan  terwujudnya  tujuan  hukum  tersebut.  Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas mashlahah menjadi  tiga  urutan  peringkat,  yaitu dharuriyat,  hajiyat,  dan  tahsiniyat . 14 Ulama Ushul  Fiqih secara sistematik,  tidak mencapai  kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya maslahah itu.
Tolok  ukur  (mi’yar)  manfaat  maupun  mudharat,  menurut  Al-
13 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t,) juz; II, hlm.4.
14 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, ibid, hlm.4
Ghazali  (W.505  H),  tidak  dapat  dikembalikan  pada  penilaian  manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah. Sebaliknya harus dikembalikan pada kehendak syara’ ( maqasid asy-syar’i ) yang pada hakikatnya bermuara pada  dasar pemeliharaan yang lima ( al-mabadi’ al- khamsah ):  pemeliharaan  terhadap  agama,  jiwa,  akal,  pikiran,  keturunan dan  harta  benda. 15 Maka  segala  hal  yang  mengandung  unsur  itu  disebut mashlahah,  sebaliknya  semua  yang  dapat  menafikannya  bisa  disebut mafsadah.
Pandangan  ath-Thufi  -  tentang  mashlahah  -  nampaknya  bertitik tolak  dari  konsep  maqasid  at-tasyri'  yang  menegaskan  bahwa  hukum Islam  disyari'atkan  untuk  mewujudkan  dan  memelihara  maslahat  umat manusia.  Konsep  ini  telah  diakui  oleh  para  ulama  dan  oleh  karena  itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,"Di mana ada maslahat,  di  sana  terdapat  hukum  Allah." 16 Karena  begitu  pentingnya maqasid  al-syariah tersebut,  para  ahli  teori  hukum  menjadikan  maqasid al-syariah  sebagai  salah  satu  kriteria  (di  samping  kriteria  lainnya)  bagi mujtahid  yang  melakukan  ijtihad.  Adapun  inti  dari  konsep  maqasid al-syariah  adalah  untuk  mewujudkan  kebaikan  sekaligus  menghindarkan keburukan  atau  menarik  manfaat  dan  menolak  mudarat,  istilah  yang sepadan  dengan  inti  dari  maqasid  al-syari'ah  tersebut  adalah  maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.
Ath-Thufi  tampil  beda  dalam  mengidentifikasi  kedudukan maslahah  dalam  ajaran  Islam.  Ath-Thufi  cenderung  melandaskan konstelasi  maslahah  pada  superioritas  akal  pikiran  manusia.  Bagi  Ath- Thufi,  visi  akal  lebih  obyektif  dalam  memposisikan  kriteria  maslahah ketimbang  antagonisme  nash  (teks  ajaran)  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Sekurang- kurangnya ada  empat  landasan  ideal  yang  dijadikan pijakan  Ath-Thufi  dalam  menelaah  dan  meletakkan  dasar-dasar  teori maslahah dalam fiqih islam, yang notabene berbeda dengan jumhur ulama. Adapun ke empat landasan tersebut, diantaranya adalah: 17
Pertama, istiqlal  al-‘uqul  bi  idrak  al-mashalih  wa  al-mafasid . Kebebasan  akal  manusia  untuk  menentukan  kemashlahahan  dan kemadaratan di bidang muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemashlahahan  atau  kemadaratan  di  bidang  muamalat  cukup  dilakukan dengan penataran manusia tanpa didukung wahyu atau hadis.
15 Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412), hlm.250
16 Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah,
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm.12.
17 Mustafa  Zaid, Al-Maslahah  fi  at-Tasyri'  al-IslamiwaNajmuddin  ath-Thufi ,  (Beirut:
Dar al-Fikr, 1954),hlm 127-132

## “Pemikiran Ath-Thufi”
Menurut  Ath-Thufi,  akal  sehat  manusia  saja  cukup  memiliki kompetensi  menetukan  apa  itu  maslahah  dan  apa  itu  mafsadat ( mudharat ). Hal ini tampak sekali membuat kontroversi cukup menyolok dibandingkan  pendapat  para  pakar  syari’ah  pada  umumnya  yang  hanya mengakui eksistensi mashlahah yang beranjak dari prinsip nash.
Kedua, al-maslahah  dalil  syar’I,  mustaqill  ‘an  al-nushush . Kemashlahatan  tersebut  merupakan  dalil  di  luar  teks  suci  (ayat  atau hadis).  Mashlahah merupakan dalil  syar’i  yang  independen  dalam  batas pengertian  bahwa  validitas  kehujjahan  mashlahah  tidak  memiliki ketergantungan  dengan  nash.  Sebaliknya  keberadaan  mashlahah  dapat ditunjukkan  dengan  membuktikan  secara  empirik  melalui  hukum kebiasaan.
Ketiga, majal  al-‘amal  bi  al-mashlahah  huwa  al-mu’amalah  wa  al- ‘adat  duna  al-‘ibadah  wa  al-muqaddarat .  Objek  penggunaan  teori mashlahah  adalah  hukum-hukum  transaksi  social  (mu’amalah)  dan hukum- hukum kebiasaan  (‘adah).  Sebaliknya  kajian  mashlahah,  menurut landasan  ideal  ini  tidak  dapat  menjamah  kesakralan  ritus  keagamaan (ibadah mahdah).
Menurut Ath-Thufi, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang  maha kuasa semata,  sehingga  tidak  ada  kesempatan  bagi  manusia untuk menguak muatan mashlahahnya. Sebaliknya apa yang mengangkut mu’amalah  dan  ‘adah  Allah  SWT  mengkonsumsikan  sepenuhnya  untuk kemashlahatan  hamba-Nya.  Karena  itu,  perangkat  akal  manusia  dapat mengimplementasikannya betapapun muatan mashlahah yang terkandung di dalamnya bersebrangan dengan nash.
Pada  dataran  tertentu,  penyikapan  Ath-Thufi  dalam  masalah  ini memiliki  segi  persamaan  dengan  ulama  fiqh  lainnya.  Paling  tidak,  dalam menelaah mashlahah mursalah, para fuqaha memberi kriteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan Ath-Thufi. Sebagaimana ulama lain, Ath-Thufi berpendapat bahwa maslahah ibadah adalah milik Allah SWT.
Keempat, al-mashlahah  aqwa  adillah  al-syar’i .  Kemashlahatan tersebut  merupakan  dalil  syara’  yang  paling  kuat.  Ath-  Thufi  tidak menetapkan  bahwa  kemashlahahan  tersebut  adalah  dalil  yang  berdiri sendiri dan merupakan dalil syara’ yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata,  ketika  tidak  terdapat  nash  dan  ijma’,  melainkan  harus didahulukan atas nash dan ijma’ ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Sehingga  jika  ada  pertentangan  teks  wahyu  atau  hadits  dengan kemashlahahan  yang  terkait  dengan  persoalan  muamalat  duniawi  harus didahulukan  kemashlahahan  tersebut  melalui  jalan  takhsis  atau  bayan
(pengkhususan  atau  penjelasan). Hal  demikian  ath-Thufi  lakukan  karena dalam pandangannya, mashlahah itu bersumber dari sabda Nabi saw: la dharara  wa  la  dhirara ( رض  لا  و  ررضلا )  "tidak  memudaratkan  dan  tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan mashlahah atas nash ini ditempuh  baik  nash  itu  qath'i  dalam  sanad  dan  matan-nya  atau  dzanni keduanya.  Untuk  mendukung  keempat  azas  atau  prinsip  mashlahah tersebut, ath-Thufi mengemukakan alasan-alasan nash baik secara global maupun secara rinci. 18
Berdasarkan  keempat  landasan  tersebut,  ath-Thufi  menyusun argumen dalam mendahulukan mashlahah atas nash dan ijma’, antara lain pertama bahwa  dalam  pandangan  ath-Thufi  mendahulukan  mashlahah atas ijma’ lebih relevan dan kuat validitasnya, karena ijma’ termasuk dalil yang  diperdebatkan  kehujjahannya  dikalangan  ulama’,  sedangkan mashlahah disetujui para ulama’ secara aklamasi, termasuk oleh mereka yang menentang ijma’. Ini berarti mendahulukan sesuatu yang disepakati (mashlahah)  lebih  utama  dibandingkan  dengan  sesuatu  yang diperdebatkan  (ijma’). Kedua ath-thufi  mendahulukan  mashlahah  atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung paradox, dan hal inilah yang salah satu sebab terjadinya perselisihan pendapat yang tercela dalam  hokum,  menurut  pandangan  syara’,  sedangkan  memelihara mashlahah  secara  subtansial  merupakan  suatu  yang  hakiki,  yang  tidak diperselisihkan. Atas dasar ini, sekali lagi’ ath-Thufi menyimpulkan bahwa berpegang  pada  yang  disepakati  lebih  utama,  dari  pada  berpegang  pada sesuatu sumber yang menimbulkan bermacam-macam perselesihan, baik perselisihan antar mazdhab hokum, maupun perbedaan pandangan dalam internal mazdhab.
Ketiga ,  dalam pandangan ath-Thufi,  sesungguhnya  telah  terjadi nash-nash dalam sunnah yang ditentang oleh mashlahah dalam beberapa sudut  pandang.ia  merujuk  kapada  pendapat  ‘Abdul  ibn  Mas’ud  tentang maslahah  tayammum.  Menurut  nash  dan  ijma’  para  sahabat,  tayammum boleh dilakukan karena sakit atau tidak ditemukan air, akan tetapi beliau berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh melakukan tayammum, karena jika dibolehkan, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh segelintir orang  yang  hanya  merasa  sedikit  dingin,  flu  ringan  dan  tidak  mau berwudhu’. Ketika diperingatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari, terhadap ayat al-Qur’an  dan  ketentuan  tayammum,  Ibn  Mas’ud  tidak  menerimanya. Dalam  perkembangan  selanjutnya  pandangan  Ibn  Mas’ud  ini  tersiar  dan
18 Ath-Thufi,  Syarh,  hlm.19,  35-41  dan  Abdul  WahhabKhallaf,  Masadir,  hlm.  112, 129-135.
“Pemikiran Ath-Thufi”
menyebar  luas  di  kalangan  masyarakat  dan  tidak  ada  seorangpun  yang mengingkarinya. 19
Karena sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain  kecuali  kemashlahatan  manusia.  Ungkapan  standar  bahwa  syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi,  sepenuhnya  mencerminkan  mashlahah.  Akan  tetapi keterikatan  yang  berlebihan  terhadap  nash,  seperti  dipromosikan  oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip mashlahah hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah jalan - telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri. 20

## 3. Bidang Hukum Berlakunya Mashlahah ath-Thufi
Mengenai  lapangan  hukum  mu'amalah  dan  yang  sejenisnya,  dalil yang  diikuti  adalah  mashlahah,  sebagaimana  telah  kami  tetapkan. Mashlahah dan dalil-dalil syari'at lainnya, terkadang senada dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nas,  ijma'  dan  mashlahah  mengenai  ketetapan  hukum  dharuri  yang berjumlah  lima.  Hukum-hukum  kulli  yang  dharuri  itu  ialah  dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum dihukum dera dan orang yang menuduh orang baik berbuat  zina  harus  dijatuhi  hukuman  had,  dan  contoh-contoh  lain  yang serupa dalam hal dalil-dalil syari'at senada dengan mashlahah.
Jika ternyata tidak senada dan bertentangan, jika ada kemungkinan dipadukan  harus  dilakukan  perpaduan  antara  nas,  ijma'  dan  mashlahah. Misalnya, jika terdapat sebagian dalil yang mempunyai kemiripan dengan mashlahah,  lakukanlah  antara  dalil  dan  mashlahah  itu  sesuatu pemaduan.Syaratnya,  tidak  boleh  mempermainkan  dalil,  dan  mashlahah yang  dituju  harus  benar-benar  hakiki.Jika  ternyata  di  antara  keduanya tidak bisa dipadukan, yang didahulukan adalah mashlahah atas dalil-dalil syari'at  lainnya.  Sebab,  Rasulullah  saw.  bersabda, la  darara wa  la  dirara . Makna  hadis  ini  khusus  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  mudarat untuk memelihara mashlahah yang menjadi tujuan utama hukum syari'at, sehingga  wajib  didahulukan.Sedangkan  dalil-dalil  lainnya,  tidak  ubahnya
19 Al-Amiri, Dekontruksi Sumber Hukum Islam, hlm. 59-71 pada bagian, Penolakan ath-Thufi terhadap Validitas ijma’ sebagaimana yang dipahami mazdhab-madzhab hokum muslim traddisional.
20 Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah ,  Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 94.
sebagai sarana.Jadi, tujuan harus didahulukan daripada sarana. 21
Ath-Thufi  menganggap  bahwa  mashlahah  hanya  ada  pada masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  mu'amalat  dan  yang sejenis-bukan  pada  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  ibadat atau yang serupa. Sebab, masalah ibadat hanya hak Syari'. Tidak mungkin seseorang  mengetahui  hakekat  yang  terkandung  di  dalam  ibadat,  baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk  resmi  Syari'.  Kewajiban  hamba  hanyalah  menjalankan  apa  saja yang  telah  diperintahkan  oleh  Tuhannya.  Sebab,  seseorang  pembantu tidak  akan  dikatakan  sebagai  seorang  yang  taat  jika  tidak  menjalankan perintah  yang  telah  diucapkan  oleh  tuannya,  atau  mengerjakan  apa  saja yang  sudah  menjadi  tugasnya.  Demikian  halnya  dalam  masalah  ibadat. Karenanya,  ketika  para  filosof  telah  mulai  mempertuhankan  akal,  dan mulai menolak syari'at, Allah swt. amat murka terhadap mereka. Mereka tersesat  jauh  dari  kebenaran.  Bahkan  mereka  sangat  menyesatkan. Berbeda  halnya  dengan  kaum  mukallaf,  hak-hak  mereka  di  dalam memutuskan  hukum  adalah  perpaduan  antara  siyasah  dan  syari'ah  yang sengaja oleh pencipta dicanangkan untuk mashlahah umat manusia. 22
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ath-Thufi  berpandangan  bahwa mashlahah-mashlahah yang tidak dapat diketahui adalah mashlahah yang terkandung  di  dalam  masalah  ibadat.  Namun,  mengenai  mashlahah  yang bertalian  dengan  kehidupan  sosial  kaum  mukallaf  dan  hak-hak  mereka, hal ini dapat diketahui oleh mereka melalui akal pikiran mereka. Dengan kata  lain,  jika  kami  tidak  melihat  dalil  syari'at  yang  tidak  menyebutkan mashlahahnya,  kami  berpegang  bahwa  syari'at  telah  membolehkan  kami untuk mencari mashlahah sendiri.

## C. Kesimpulan
Problema  umum  dalam  bidang  hukum  Islam  yang  dihadapi  kaum muslimin pada masa Najamuddin at-Tufi (675-716 H) adalah situasi taklid, jumud  dan  fanatisme  mazhab  yang  menyebabkan  hukum  Islam  tidak mampu  menjawab  berbagai  persoalan  yang  timbul  karena  perubahan zaman.
At-Tufi  berpendirian  bahwa  maslahat  adalah  tujuan  penetapan hukum  Islam  dalam  lapangan  mu'amalah,  apabila  penerapan  nas  atau ijma' sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan maslahat dan tidak  dapat  dikompromikan,  maslahat  hendaklah  lebih  diutamakan
21 Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, hlm.44-45.
22 Ahmad Abd al-Rahim al-Sayih, hlm.48
“Pemikiran Ath-Thufi”
daripada dalil-dalil syara', karena maslahat merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil  syara'  merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  karena  itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.
Ath-Thufi membangun pemikirannya tentang maslahat berdasarkan atas empat prinsip: Pertama , kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemadaratan di bidang muamalat. Kedua , kemaslahatan  tersebut  merupakan  dalil  di  luar  teks  suci. Ketiga ,  objek penggunaan  teori  maslahah  adalah  hukum-hukum  transaksi  social (mu’amalah) dan hukum-hukum kebiasaan (‘adah). Keempat , kemaslahatan tersebut merupakan dalil syara’ yang paling kuat.
Dalam  perspektif  pembaruan  (reaktualisasi)  hukum  Islam  dalam bidang mu'amalah dewasa ini, mashlahah tokoh tersebut dapat dijadikan rujukan  dengan  cara  mendasarkan  konsep  maslahat  tersebut  sebagai substansi  yang  disarikan  dari  Alquran  dan  hadis  serta  dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan. Konsep tersebut memberikan jalan  keluar  bahwa  dalam  masalah  mu'amalah  umat  Islam,  seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, penentuan boleh tidaknya sesuatu  ditekankan  pada  maslahat  umum  dengan  mempertimbangkan situasi dan kondisi kehidupan manusia sebagai praktisi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Abd  al-Rahim  al-Sayih, Risalah  fi  Ri'ayat  al-Maslahah  li  al-Imam ath-Thufi Mesir: Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993 Amiri, Al, Dekontruksi Sumber Hukum Islam ,
Gazali,Abu Hamid ibn Muhammad ibnMuhammad al-., al-Mustasfa min Ilm al-Usul. Kairo: al-Amiriyah, 1412 Hajar, Inb, Ad-Durar al-Kaminah, India : Dar al-Ma'arif, 1314 H),II Hanafi,  Ahmad, Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam ,  Jakarta:  P.T.  Bulan Bintang, 1984 Khallaf,  Abdul  Wahhab, Masadir  at-Tasyri'  fima  la  Nassa  fih, Kuwait:Dar al-Qalam, 1972 Khan,  Qamaruddin, Pemikiran  Politik  Ibn  Taimiyyah ,terjemahan  Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka,1983
Mas'udi,  Masdar  F.,  "Meletakkan  Kembali  Mashlahah  Sebagai  Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol.  VI Th. 1995.
Syalabi ,Muhammad Mustafa, Ta'lil al-Ahkam , Beirut: Dar al-Nahdah, 1981 Syatibi, Al-, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah , Kairo: Mustafa Muhammad,
t.t,) juz; II
Tufi,  Najamuddin  at. Syarh  al-Hadis  Arba'in  an-Nawaiyah dalam  Mustafa Zaid.  1954. al-Maslahat  fi  at-Tasyri'i  al-Islami  wa  Najmuddin at-Tufi .(Bagian Lampiran) Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
----------------------------. Syarh  Mukhtashor  al-Raudhah, Arab  Saudi; Mamlakah al-“Arabiyah al-Saudiyyah, 1998.
Zahrah,  Muhammad  Abu, Ibn  Hanbal  wa  Asaruhu  Arauhu  wa  Fiqhuhu , Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t. Zaid , Mustafa, Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-IslamiwaNajmuddin ath-Thufi , Beirut: Dar al-Fikr, 1954