## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN TRADISIONAL

## Rouli Anita Velentina
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Kota Depok, Jawa Barat 16424 vnapitupulu@yahoo.com

## Abstract
Fishermen  in  Indonesia  generally  live  in  poverty  line.  This  is  an  irony  because  fisheries management  should  be  able  to  provide  the  greatest  benefit  for  the  improvement  of  people's prosperity.  The  definition  of  "people's  welfare"  primarily  improves  the  living  standard  of traditional  fishermen.  Fishermen  have  several  stereotypes,  namely  weak,  ignorant,  inefficient and unable to have plan for the future. These stereotypes influence various Government policies for  fishermen  communities.  Therefore,  it  is  important  to  analyse  the  financing  policy  for traditional fishermen. The research method used is normative juridical method. There are some conclusions.  Firstly,  the  interest  of  banking  institutions  to  grant  credit  facility  to  traditional fishermen is still minimum. Under the existing laws and regulations, the grant of credit facility for traditional fishermen could be classified as a high-risk credit facility. Secondly, to increase the interest of banking insitutions, the Government plays an important role.
Keywords: policy, financial institution, traditional fishermen.

## Abstrak
Para  nelayan  di  Indonesia  umumnya  hidup  dalam  garis  kemiskinan.  Hal  ini  merupakan  suatu ironi  sebab  pengelolaan  perikanan  seharusnya  mampu  memberikan  keuntungan  dan  manfaat sebesar-besarnya  bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Pengertian  “kesejahteraan  rakyat” utamanya  meningkatkan  taraf  hidup  nelayan  tradisional.  Masyarakat  nelayan  menyandang stereotip  berupa  lemah,  bodoh,  tidak  efisien  dan  tidak  mampu  merencanakan  masa  depan. Stereotip  tersebut  memengaruhi  berbagai  kebijakan  Pemerintah  bagi  masyarakat  nelayan.  Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan pembiayaan bagi para nelayan tradisional. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Ada  beberapa  simpulan  yang diperoleh.  Pertama,  minat  lembaga  perbankan  untuk  memberikan  pinjaman  kepada  nelayan tradisional  masih  minim.  Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku,  pemberian  kredit  bagi  para nelayan  tradisional  dapat  digolongkan  sebagai  pemberian  kredit  yang  berisiko  tinggi.  Kedua, untuk meningkatkan minat lembaga perbankan, Pemerintah memegang peranan penting.
Kata kunci: kebijakan, lembaga keuangan, nelayan tradisional.

## A. Pendahuluan
Para  nelayan  di  negara  berkembang umumnya  hidup  dalam  garis  kemiskinan dengan kesejahteraan yang minim (Hoorweg,  2009).  Demikian  pula  halnya  di
Indonesia.  Dari  keseluruhan  penduduk miskin  nasional,  25,14  persen  adalah  kaum nelayan (Probotanoyo, 2014)  .
Keadaan  tersebut  merupakan  suatu ironi  sebab  berdasarkan  Pasal  2  Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  No.45  Tahun  2009  (UU Perikanan), pengelolaan perikanan dilaksanakan  dengan  berdasarkan  asas manfaat.  Penjelasan  Pasal  2  huruf  a menjelaskan  asas  manfaat  sebagai  “asas yang  menunjukkan  bahwa  pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan  dan  manfaat  yang  sebesar- besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat.”  Dengan  menilik secara  cermat  Pasal  3  huruf  a  Undang- Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian “kesejahteraan rakyat” ditujukan utamanya untuk
meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional.
Selain  itu,  perikanan  merupakan  salah satu  sektor  yang  memberikan  sumbangan besar  terhadap  devisa  Negara.  Sektor perikanan  mampu  menyumbang  deflasi  saat inflasi  disumbang  oleh  hampir  seluruh komoditas  yang  tergolong  kelompok  bahan makanan  (Kadir,  2014).  Bahkan,  sektor perikanan  ditargetkan  untuk  menjadi  salah satu  penyumbang  besar  bagi  pendapatan Negara  (Republik Indonesia, 2015).
Status  masyarakat  miskin,  seringkali dilekatkan pada masyarakat nelayan, khususnya  nelayan  tradisional.  Tidak  hanya itu,  masyarakat  nelayan  juga  menyandang stereotip  berupa  lemah,  bodoh,  tidak  efisien
dan  tidak  mampu  merencanakan  masa depan.  Stereotip  tersebut  memengaruhi berbagai kebijakan Pemerintah dalam menyusun  program  pembangunan  ekonomi bagi  masyarakat  nelayan  (Nadjib,  2013). Oleh  karena  itu,  penting  untuk  ditelaah bagaimana  stretegi  kebijakan  pembiayaan bagi para nelayan tradisional di Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif.  Alhasil,  penelitian  ini  mengacu pada  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Di Indonesia,  penelitian  yuridis  normatif  kerap kali  dikenal  dengan  terminologi  "penelitian hukum doktrinal". Penelitian hukum doktrinal atau yang dikenal dengan pendekatan  ” black-letter  law ”  bertujuan untuk  ” systematise,  rectify  and  clarify  the law  on  any  particular  topic  by  a  distinctive mode  of  analysis  to  authoritative  texts  that consist  of  primary  and  secondary  source .” Salah  satu  asumsinya  adalah  bahwa  “ the character  of  legal  scholarship  is  derived from law itself ”.

## C. Hasil dan Pembahasan
Nelayan tradisional  atau nelayan kecil
( small-scale
fisherman ) memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik  nelayan  modern  nelayan  skala
besar ( large-scale fisherman ) (Satria, 2011).
Pasal 1 angka 11 UU Perikanan mengategorikan  nelayan  sebagai  nelayan tradisional  ketika  menggunakan  perahu berukuran  paling  besar  5  gross  ton  (GT). Jika  nelayan  modern,  secara  relatif,  lebih padat  modal,  tidak  demikian  halnya  dengan nelayan  tradisional.  Nelayan  tradisional, pada  umumnya,  bersifat  padat  karya (Elfindri, 2002). Alhasil, pendapatan nelayan tradisional tidaklah setinggi nelayan modern.
Para  nelayan  tradisional  melakukan  k egiatan  melaut  yang  umumnya  merupakan kegiatan turun-temurun. Para nelayan tradisional melakukan kegiatan utama sebagai  nelayan  umumnya  disebabkan kegiatan  utama  orang  tua  mereka  adalah sebagai  nelayan.  Pada  komunitas  nelayan tradisional,  pertimbangan  status  turun- temurun lebih berperan dibandingkan pertimbangan  ekonomi.  Sementara  itu, pertimbangan  ekonomi  lebih  memengaruhi perkembangan  komunitas  nelayan  modern. Bertambahnya permintaan pasar atas protein yang  berasal  dari  sumber  daya  laut  yang menjadi  faktor  utama  bertambahnya  jumlah nelayan  modern.  Selain  itu,  orientasi nelayan  modern  menangkap  ikan  berbeda dengan orientasi nelayan tradisional menangkap  ikan.  Orientasi  nelayan  modern menangkap ikan adalah untuk menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi
ekspor.  Sementara  itu,  orientasi  nelayan tradisional  menangkap  ikan  semata-mata untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari (Elfindri, 2002).
Dengan orientasi tersebut, para nelayan tradisional seringkali disebut sebagai peasant  fisher .  Mereka  tidak berorintasi  untuk  menginvestasikan  kembali hasil melaut mereka. Bahkan, pada umumnya,  mereka  merupakan  kelompok termiskin  dalam  masyarakat.  Meskipun demikian,  mereka  tetap  memilih  menjadi nelayan sebab menjadi nelayan bukan hanya sebagai mata pencaharian mereka ( livelihood )  tetapi  telah  menjadi  jalan  hidup mereka ( way of life ) (Satria, 2011).
1. Penggolongan Nelayan Tradisional Berdasarkan kepemilikan alat produksi,  nelayan  tradisional  umumnya terbagi  menjadi  dua.  Pertama,  nelayan pemilik  alat  produksi.  Kedua,  nelayan  yang bertugas  sebagai  nelayan  buruh.  Nelayan pemilik  alat  produksi  biasanya  disebut sebagai  nelayan  juragan.  Alat  produksi dimaksud  dapat  berupa  perahu,  mesin perahu  maupun  alat  penangkapan  ikan. Nelayan  juragan  biasanya  mempekerjakan atau merekrut nelayan lain dalam melakukan penangkapan ikan. Namun, ada juga nelayan pemilik  perahu  yang  melakukan  kegiatan menangkap  ikan  seorang  diri  menggunakan perahu  miliknya.  Para  nelayan  ini  juga dikategorikan  sebagai  nelayan  juragan.
Kedua,  nelayan  yang  bertugas  sebagai nelayan  buruh.  Nelayan  buruh,  atau  yang biasanya disebut dengan pandega, merupakan nelayan yang memiliki kemampuan  menangkap  ikan  namun  tidak memiliki alat produksi. Tanpa alat produksi, tidak  mungkin  nelayan  buruh  melakukan kegiatan penangkapan ikan. Itulah sebabnya para  nelayan  buruh  menjual  tenaga  dan keahlian  melaut  mereka  kepada  nelayan juragan (Imron, 2002).
Selain  berdasarkan  kepemilikan  alat produksi, para nelayan tradisional juga dapat dikelompokkan berdasarkan status kenelayanan.  Yang  dimaksud  dengan  status kenelayanan  adalah  asal  usul  nelayan  yang bersangkutan. Berdasarkan status kenelayanan,  nelayan  dapat  dikelompokkan menjadi  dua.  Pertama,  nelayan  lokal  daerah tersebut.  Kedua,  nelayan  pendatang  (Imron, 2002) .
2. Sejarah Kebijakan Pembiayaan bagi Nelayan Tradisional
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan  kemiskinan  para  nelayan tradisional.  Pertama,  faktor  teknis.  Faktor teknis  ini  terdiri  atas  wilayah  penangkapan ikan yang terbatas; penurunan produksi ikan sebagai  akibat  kerusakan  ekosistem  dan perubahan iklim; pengolahan hasil tangkapan ikan kurang tepat, sehingga mutu ikan  menurun;  minimnya  ketersediaan
tempat  pendingin  ikan,  sehingga  mutu  ikan tidak  terjaga;  terjerumus  pinjaman  dari rentenir; ketidakstabilan harga ikan; mahalnya biaya untuk memberli perlengkapan melaut dari pedagang perantara;  harga  jual  BBM;  dan  sistem  bagi hasil  belum  memadai.  Kedua,  faktor kultural.  Yang  dimaksud  dengan  faktor kultural  adalah faktor berkaitan dengan etos kerja  nelayan  yang  tidak  sejalan  dengan perkembangan zaman. Ketiga, faktor struktural.  Faktor  struktural  ini  berkaitan dengan  kebijakan  dan  program  Pemerintah yang  tidak  kondusif  bagi  kesejahteraan nelayan.
Pemerintah  Indonesia,  pada  tahun 1970an,  melakukan  kebijakan  penyaluran berbagai  macam  kredit  dalam  jumlah  besar untuk  mencapai  swasembada  pangan  dan meningkatkan  devisa  dari  sektor  perikanan. Terjadi perkembangan luar biasa pada sektor pertanian  pangan  yang  dikenal  dengan istilah  “revolusi  hijau”  dan  pada  sektor perikanan  tambak  yang  dikenal  dengan istilah  “revolusi  biru”.  Akan  tetapi, penyaluran  kredit  untuk  sektor  perikanan tangkap  tidak  pernah  dilakukan  (Nadjib, 2013).
Para  nelayan  tradisional  perikanan tangkap  membutuhkan  dana  besar  untuk memiliki  perahu,  mesin  perahu,  jaring  dan biaya  operasional  penangkapan.  Sementara itu,  nelayan  sulit  memperoleh  pembiayaan
dari  bank.  Lembaga  keuangan  formal  tidak berminat  untuk  menyalurkan  kredit  kepada sektor  perikanan  tangkap.  Pada  tahun  1980, dilaksanakan  Kredit  Bimbingan  Massal (Bimas) kepada nelayan. Namun, penyaluran  kredit  ini  mengalami  hambatan. Angsuran  pembayaran  kredit  tidak  dipenuhi dengan baik oleh banyak nelayan. Kredit ini pun  akhirnya  dihentikan.  Sejak  saat  itu, penyaluran  kredit  kepada  sektor  perikanan tangkap  tidak  diminati  oleh  lembaga keuangan  formal.  Berdasarkan  data  Bank Indonesia,  dalam  kurun  waktu  2005-2009, kredit  untuk  perikanan  hanya  mengalami kenaikan  0,01  persen  dari  total  kredit perbankan,  yakni  dari  0,22  persen  menjadi 0,23  persen.  Pada  tahun  2009,  kredit bermasalah  di  sektor  perikanan  mencapai 11,76 persen (Nadjib, 2013).
Penyaluran  kredit  kepada  nelayan tangkap  sudah  sejak  masa  pemerintahan Hindia Belanda tidak diminati oleh lembaga keuangan  formal.  Pada  masa  itu,  kredit hanya  disalurkan  kepada  sektor  perikanan budi  daya.  Pada  tahun  1907,  surat  edaran tentang  penyaluran  kredit  untuk  usaha pertambakan dan penangkapan ikan dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.  Pemerintah  Belanda,  kemudian, mempersiapkan sepuluh bank sebagai pelaksana  kredit  rakyat  ( volkscredietwezen ) tersebut  di  sepanjang  pantai  utara  Jawa  dan Madura. Dalam pelaksanaannya, penyaluran
kredit hanya dilakukan untuk  pembudi daya ikan.  Bank  hanya  bersedia  memberikan kredit  kepada  nelayan  ketika  terpenuhi agunan  yang  memadai.  Bahkan,  pada  saat Visscherij Station (Kantor Perikanan) didirikan di Jakarta dan Afdeeling Visscherij (Dinas  Perikanan)  dibentuk  di  lingkungan Departemen  Pertanian  oleh  Pemerintah Hindia  Belanda,  penyaluran  kredit  bagi nelayan  tradisional  hampir  tidak  pernah dilaksanakan (Nadjib, 2013).
3. Strategi Kebijakan Pembiayaan bagi Nelayan Tradisional
Pada  pasal  60  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang No.31  Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa pemberdayaan nelayan kecil dilakukan dengan penyelenggaraan  pendidikan,  pelatihan,  dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan  dan  penyuluhan  merupakan  ujung tombak pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian,  meningkatkan  produktivitas usaha,  dan  kesejahteraan  nelayan  tersebut. Pada  dasarnya,  para  nelayan  telah  memiliki bekal  pengetahuan  lokal  ( local  knowledge ) yang didapat secara turun menurun.
Pengetahuan  lokal  tersebut  hendaknya digabungkan  dengan  ilmu  pengetauan  dan teknologi (Toha-Sarumpaet, 2007) .
Suntikan modal bagi nelayan merupakan  suatu  hal  yang  penting.  Dalam usaha  pengembangan  nelayan  tradisional, Pemerintah Negara Kenya melakukan upaya-upaya  yang  bertujuan  agar  hasil tangkapan  nelayan  tersebut  meningkat  serta pengembangan  strategi  pemasaran.  Dengan meningkatnya  jumlah  hasil  tangkapan  dan pengembangan  strategi  pemasaran,  maka kesejahteraan  nelayan  lokal  akan  ikut meningkat  seiring  dengan  meningkatnya pendapatan. Pada tahun 1970-1974, Pemerintah  Negara  Kenya  mengeluarkan dana  sebesar  £  10.000  untuk  bantuan finansial bagi nelayan yang menangkap ikan dekat  pantai.  Pemberian  dana  tersebut berdampak  pada  meningkatnya  pendapatan Negara  Kenya  dalam  bidang  penangkapan ikan  dekat  pantai  menjadi  £  224.000. Meningkatnya  pendapatan  negara  dalam sektor  perikanan,  membuat  Pemerintah Negara Kenya menggelontorkan dana sebesar  £  1,6  juta  untuk  pendanaan  tetap bagi nelayan dan £ 1 juta untuk pengembangan  nelayan  (Hoorweg,  2009). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  peran pemerintah dalam bidang pendanaan merupakan hal yang penting dalam peningkatan hasil tangkapan serta kesejahteraan nelayan.
Pemerintah  Negara  Indonesia  sendiri telah  memiliki  langkah-langkah  dalam pengembangan sektor perikanan. Pemerintah Negara  Indonesia  telah  membentuk  komite khusus yang berfokus dalam bidang perikanan.  Dalam  Pasal  7  ayat  (5)  UU Perikanan,  disebutkan  bahwa  akan  dibentuk komite  nasional  yang  beranggotakan  para ahli  dalam  bidangnya  yang  berasal  dari lembaga  terkait.  Para  ahli  ini  terdiri  dari pakar;  akademisi;  dan  pejabat  instansi pemerintah  yang  memiliki  keahlian  di bidang  sumber  daya  ikan.  Dalam  hal  ini, komite  perikanan  tersebut  memberikan rekomendasi  kepada  Menteri  mengenai potensi  dan  alokasi  sumber  daya  ikan  di wilayah  pengelolaan  perikanan  serta  jumlah tangkapan  yang  diperbolehkan  di  wilayah pengelolaan perikanan negara.
Selain pembentukan Komite Perikanan,  Pemerintah  Negara  Indonesia juga  memiliki  kebijakan  lain,  salah  satunya dalam pembiayaan bagi nelayan. Dilihat dari sumbernya,  terdapat  beberapa  jenis  sumber pembiayaan  atau  kredit  dari  lembaga pembiayaan  formal  yang  dapat  diakses  oleh usaha perikanan tangkap. Pembiayaan tersebut  yakni:  1)  Pembiayaan  melalui lembaga  koperasi;  dan  2).  Pembiayaan  dari sektor perbankan.
4. Pembiayaan melalui Lembaga

## Koperasi
Pada  tahun  2000-2003,  Pemerintah Negara  Indonesia  melaksanakan  Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir (PEMP).  Dana  ini  berasal  dari  APBN melalui Kementrian kelautan dan Perikanan. Penyaluran  dana  dilakukan  oleh  Swamitra Mina  dengan  persyaratan  yang  mudah, namun  bunga  yang  diberikan  lebih  tinggi dari  bunga  bank.  Kemudian  Pada  tahun 2006,  Pemerintah  melaksanakan  program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir
(PEMP) dalam rangka untuk menyejahterakan masyarakat pesisir. Program ini merupakan pelaksanaan Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan No.18/Men/2004  dan  Keputusan  Dirjen Kelautan  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil No.SK07/KP3K/I/2006,  tanggal  26  Januari 2006.  Pemerintah  memberi  dana  hibah kepada  Koperasi  Nelayan  yang  dikenal dengan  Dana  Penguatan  Modal  (DPM) Koperasi  Nelayan.  Kemudian,  Direktorat Jenderal  Kelautan  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil  (KP3K)  Departemen  Kelautan  dan Perikanan  dan  Bank  Rakyat  Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama No.K.14/KP3K-BRI/VII/05 dan B.530- Dir/PRG/07/2005,  tanggal  18  Juli  2005. Pemerintah  mengadakan  kerjasama  dengan lembaga  perbankan  agar  bank  menyalurkan pinjaman  kepada  para  nelayan  dengan
agunan  dana  hibah  tersebut    (Nuryahman, 2014)
Pada  tahun  2006/2007,  penyaluran dana  dilakukan  oleh  Koperasi  Mikro (Nadjib, 2013). Program Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir ini mengalami kegagalan, hal ini disebabkan tidak  sesuainya  kebijakan  yang  dirancang dalam garis panduan PEMP dengan pelaksanaan  di  lapangan.  Penyebab  utama kegagalan  program  ini  adalah  kurangnya pengawasan  serta  konsultan  manajemen yang  tidak  memiliki  sasaran  yang  jelas. Sulitnya  akses,  tidak  dibaginya  Sisa  Hasil Usaha (SHU), serta tidak tepatnya pemberian  kredit,  juga  menjadi  faktor gagalnya program ini (Nadjib, 2013).
Pada  pasal  60  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang No.31  Tahun 2004 tentang Perikanan,  menjelaskan  bahwa  Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi- daya ikan kecil melalui
penumbuhkembangan  kelompok  nelayan kecil,  kelompok  pembudidaya  ikan  kecil, dan koperasi perikanan. Untuk mengembangkan  suatu  institusi  ekonomi  di kalangan nelayan serta menciptakan ketahanan  ekonomi  untuk  menghadapi perubahan  dari  luar,  dibutuhkan  suatu kelompok  nelayan  yang  solid  (Toha- Sarumpaet, 2007)
Dengan adanya suatu kelompok nelayan  yang  solid,  maka  pemenuhan  atas
hak-hak  nelayan  akan  lebih  mudah  diakses. Proses  advokasi  kepada  pemerintah  juga akan lebih berdampak besar karena disuarakan oleh banyak orang.
Pemberdayaan  ekonomi  nelayan  melalui lembaga  koperasi,  selayaknya  didasarkan pada  prinsip-prinsip  yang  sejiwa  dengan cita-cita  koperasi  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  33  UUD  1945  (Afdol  et.al, 2007).  Perkembangan  Koperasi  Perikanan berada dalam kondisi yang memperihatinkan.  Masalah  utama  yang dihadapi adalah masalah permodalan. Koperasi umumnya bergantung pada simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  dari anggotanya.  Jumlah  ini  tidak  mencukupi untuk memberikan pinjaman kepada nelayan.  Padahal  koperasi  dapat  menjadi salah satu jalan untuk memutus patron-klien antara  rentenir  dengan  nelayan  (Nadjib, 2013). Keberhasilan koperasi perikanan juga tidak  terlepas  dari  peran  kelompok  nelayan di  daerah  tersebut.  Budaya  organisasi kelompok  nelayan  setempat  akan  sangat memengaruhi  kemajuan  koperasi  perikanan yang  ada  di  daerah  tersebut  (Toha- Sarumpaet, 2007).
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan  dan  penyuluhan  merupakan  ujung tombak pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian,  meningkatkan  produktivitas usaha,  dan  kesejahteraan  nelayan  tersebut.
Pada  dasarnya,  para  nelayan  telah  memiliki bekal  pengetahuan  lokal  ( local  knowledge ) yang didapat secara turun menurun. Pengetahuan  lokal  tersebut  hendaknya digabungkan  dengan  ilmu  pengetauan  dan teknologi (Toha-Sarumpaet, 2007).
Saat  ini,  pemberdayaan  nelayan  juga sering  dilakukan  oleh  Lembaga  Swadaya Masyarakat  serta  pihak  swasta  juga  ikut andil  dalam  pemberdayaan  nelayan.  Hal  ini dikarenakan  kondisi  nelayan  yang  rata-rata berada dalam kemiskinan. Dengan meningkatnya  pengetahuan  nelayan  dalam bidang penangkapan ikan, diharapkan proses penangkapan ikan menjadi lebih optimal dan pendapatan  nelayan  menjadi  meningkat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat  merupakan  salah  satu  cara  yang efektif.  Akan  tetapi  untuk  dapat  melakukan pemberdayaan, masyarakat tersebut sebelumnya  harus  mendapat  pemberdayaan terlebih dahulu (Elmiyah, 2012).

## 5. Pembiayaan dari Sektor Perbankan
Dalam  pasal  60  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan, disebutkan bahwa peran Pemerintah  Negara  Indonesia  mencakup pemberdayaan  nelayan  kecil  dan  pembudi daya  ikan  kecil  melalui  penyediaan  skim kredit.  Skim  kredit  ini  dapat  digunakan untuk modal usaha, maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga
pinjaman  yang  rendah,  dan  sesuai  dengan kemampuan  nelayan  kecil  dan  pembudi daya ikan kecil.
Berkenaan dengan pengembangan nelayan  tradisional  perikanan  tangkap, peraturan  perundang-undangan  dibidang perbankan pada hakekatnya telah mengakomodir  hal  tersebut.  Pasal  12  UU Perbankan  mengatur  bahwa  bank  umum dapat  ditugaskan  untuk  mengembangkan sektor-sektor  perekonomian  tertentu  atau memberikan  perhatian  lebih  besar  kepada koperasi dan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak. Ditegaskan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019, pembangunan  sektor  perikanan  sangatlah membutuhkan pendanaan lembaga
perbankan dalam skema tertentu (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2014).
Pembiayaan  usaha  perikanan  tangkap melalui  sektor  perbankan  diberikan  melalui Program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dan Program  Kredit  Non-KUR.  Dalam  Program KUR, Pemerintah Negara Indonesia menargetkan  penyaluran  KUR  sebesar  Rp 20  triliun.  Terkait  KUR,  pemerintah membuat kebijakan bahwa jika permohonan kredit kurang dari Rp 20 juta, maka nelayan tidak  perlu  memberi  agunan,  jaminannya adalah  usaha  nelayan  itu  sendiri.  Dalam
KUR, pihak bank merupakan pelaksana dan pemberi dana, sedangkan Pemerintah berperan  sebagai  penjamin  resiko  KUR (Nadjib,  2013).  Bank-bank  yang  telah  aktif memberikan  KUR  antara  lain  Bank  Jawa Timur dan Bank BRI.
Program  Kredit  Non-KUR  merupakan kredit  penguatan  modal  usaha  perikanan tangkap.  Program  ini  dilaksanakan  oleh Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Bhakti  Sumekar,  Sumenep.  Pembentukan BPRS Bhakti Sumekar berawal dari pengambilalihan BPR Dana Merapi Sidoarjo oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  pada tahun  2002.  Pada  tahun  2003,  BPRS bekerjasama dengan enam dinas di lingkungan  Kabupaten.  Dinas  Kehutanan dan  Perikanan  Sumenep  mendapatkan  dana pemberdayaan  awal  sebesar  Rp  10  miliar. Dana  tersebut  kemudian  disalurkan  kepada nelayan  di  Kabupaten  Sumenep  oleh  BPRS tersebut.  Dalam  hal  ini,  BPRS  hanya berfungsi  sebagai  penyalur  kredit.  Jika terdapat  kredit  macet,  maka  BPRS  dapat menarik  deposito  Pemerintah  Kabupaten Sumenep  yang  berasal  dari  APBD  (Nadjib, 2013).
Pemberian  Kredit  Non-KUR  tersebut mengalami  kemacetan.  Nilai  tunggakannya mencapai  Rp  4,8  miliar.  Kredit  macet  yang berada  di  dalam  lingkup  pengawasan  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  mencapai  33%. Besarnya  nilai  tunggakan  mengakibatkan
dihentikannya  Program  Kredit  Non-KUR pada tahun 2007. Upaya penagihan tunggakan  telah  dilakukan  hingga  tahun 2011,  namun  hal  ini  tidak  membuahkan hasil. Akhirnya penagihan tunggakan tersebut  dialihkan  ke  pihak  kejaksaan. Meskipun telah dialihkan ke pihak kejaksaan,  upaya  pelunasan  terhadap  kredit macet tetap gagal (Nadjib, 2013).
Setelah  pemberian  kredit  tersebut mengalami kegagalan, BPRS Bhakti Sumekar  mengeluarkan  skema  pembiayaan gadai  emas.  Skema  pembiayaan  dengan gadai emas mencapai keberhasilan dan tanpa tunggakan.  Pada  sistem  gadai  emas  yang diterapkan pendapatan BPRS Bhakti Sumekar  dapat  mencapai  Rp40  juta  –  Rp50 juta  per  harinya.  Persyaratan  yang  mudah serta jasa ujrah  yang didapatkan oleh BPRS tidaklah  besar.  Hal  ini  membuat  nelayan tertarik untuk mendapatkan pembiayaan dari sistem ini (Nadjib, 2013).
BPR pesisir yang pertama di Indonesia adalah BPR Mutiara Pesisir yang terletak di Kabupaten  Agam,  Sumatera  Barat.  Selain BPR  Mutiara  Pesisir,  terdapat  juga  BPR Samudera yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.  BPR  Mutiara  Pesisir  menjadi  BPR pesisir  percontohan  nasional.  BPR  Mutiara Pesisir menjadi percontohan nasional karena tingginya  peningkatan  aset  BPR  Mutiara Pesisir.  Peningkatan  asetnya  mencapai 158,17%  dengan  penyaluran  dana  kredit  ke
masyarakat  sebesar  Rp  7,1miliar.  BPR Mutiara  juga  memiliki  beberapa  program unggulan  untuk  pemberdayaan  masyarakat, yakni  pemberian  kredit  dengan  bunga  yang bersaing  serta  kerjasama  dengan  lembaga lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan,  2009).  Pemberian  kredit  bagi nelayan  juga  diberikan  oleh  Bank  milik pemerintah, diantaranya Bank Rakyat Indonesia  dan  Bank  Pembangunan  Daerah, namun  prosesnya  administrasinya  sulit  dan agunannya juga besar (Simarmata, 2012).
Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat (NTB) telah terdapat dua BPR pesisir, yakni BPR  Perisir  Akbar  yang  terletak  di Kabupaten  Bima,  serta  BPR  Pesisir  Layar Berkembang  di  Kabupaten  Lombok  Barat. Pembukaan BPR Pesisir tersebut merupakan upaya  untuk  memberikan  akses  perbankan kepada  nelayan.  Kedua  BPR  yang  terdapat di NTB tersebut menunjukkan dampak yang positif. BPR Pesisir Akbar saat ini memiliki 1.600  nasabah,  sementara  BPR  Layar Berkembang  mengalami  peningkatan  total aset aktiva dari Rp713,3 juta menjadi Rp4,1 miliar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009).
Para  nelayan  di  wilayah  NTB  merasa sangat  terbantu  dengan  adanya  kedua  BPR tersebut.  Para  nelayan  tak  lagi  pusing memikirkan modal. Pinjaman yang diberikan  pun  bunganya  rendah,  sehingga tidak  memberatkan  nelayan.  BPR  pesisir  di
wilayah  NTB  memiliki  karakteristik  yang cukup  unik,  selain  membantu  nelayan,  BPR pesisir  juga  memberikan  bantuan  dana kepada  peternak,  petani,  maupun  pedagang. Hal  ini  dikarenakan  bunga  yang  diberikan oleh  rentenir  cukup  besar,  yakni  lebih  dari 5%,  sedangkan  bunga  yang  ditetapkan  oleh BPR  pesisir  tidak  lebih  dari  3%.  Hal  inilah yang  membuat  BPR  Pesisir  menjadi  pilihan untuk mendapatkan pinjaman  (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009).
Jika  dilihat  dari  perkembangan  BPR Pesisir yang berada di NTB, maka pendirian BPR  Pesisir  di  wilayah  Nusa  Tenggara Timur  (NTT),  terutama  disekitar  Kelurahan Oesapa  dan  Kelurahan  Kelapa  Lima merupakan prospek yang baik. Hal ini dapat dinilai  dari  letak  Provinsi  NTB  yang berdekatan  dengan  Provinsi  NTT.  Dari  segi ekonomi,  sosial  dan  budaya,  masyarakat NTT memiliki kemiripan dengan masyarakat NTB.
Selain itu, pembiayaan dari Bank bagi nelayan saat ini diatur dalam ketentuan Pasal 19  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2014  tentang  Kelautan,  disebutkan  bahwa pihak  perbankan  bertanggung  jawab  dalam pendanaan  suprastruktur  usaha  perikanan. Dalam hal ini berarti pihak bank bertanggung  jawab  atas  pemberian  dana bagi  nelayan.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pendanaan  suprastruktur  tersebut akan diatur dalam undang-undang tersendiri.
Pendanaan  suprastruktur  sendiri  merupakan skema  yang  berbeda  dengan  pendaan UMKM.  Pendanaan  suprastruktur  tersebut dikhususkan untuk mengembangkan industri perikanan di Indonesia.
Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan  pada  tanggal  17  Oktober  2014. Pasal  19  Undang-Undang  ini  mengatur penyelesaian awal atas permasalahan nelayan  memperoleh  pinjaman  untuk  usaha penangkapan  ikan.  Ada  dua  hal  penting yang diatur terkait pendanaan usaha perikanan.  Pertama,  Undang-Undang  ini menegaskan tanggung jawab perbankan atas pendanaan sektor perikanan. Kedua, pendanaan usaha perikanan berupa pendanaan  suprastruktur  dan  diatur  dalam undang-undang tersendiri. Tidak ada penjelasan  lebih  lanjut  tentang  apa  yang dimaksud dengan pendanaan suprastruktur.
Pengaturan  pendanaan  suprastruktur haruslah mengadopsi natur hukum perbankan,  terutama  terkait  pemberian kredit  oleh  bank.  Dalam  suatu  pemberian kredit  atau  pembiayaan,  yang  dibutuhkan adalah adanya jaminan; bank dapat memberikan  kredit  atau  pembiayaan  ketika bank  memiliki  keyakinan  bahwa  nasabah akan melunasi utangnya. Pengertian jaminan dalam perkreditan atau pembiayaan berbeda dengan pengertian agunan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  No.10  Tahun  1998  (“UU Perbankan”) mengatur bahwa agunan adalah “jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit”. Penjelasan Pasal 8  ayat  (1)  UU  Perbankan  menjelaskan bahwa  jaminan  berarti  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian,  pengertian  terminologi  hukum “jaminan”  berbeda  dengan  pengertian terminologi  hukum  “agunan”.  Jaminan berarti  bank  memiliki  keyakinan  bahwa nasabah mampu dan sanggup untuk melunasi  pinjaman sesuai  dengan perjanjian yang  disepakati.  Sementara  itu,  agunan adalah  jaminan  tambahan,  yakni  suatu jaminan  kebendaan  yang  memiliki  nilai ekonomis atas pelunasan pembayaran pinjaman.  Artinya,  jaminan  (kepercayaan) merupakan  syarat  mutlak  untuk  pemberian kredit,  sedangkan,  agunan  sebagai  syarat tambahan dan tidak diwajibkan.
Agunan tidaklah bersifat wajib. Meskipun  demikian,  penjelasan  Pasal  8  (1) UU  Perbankan  menjelaskan  bahwa  Bank berkewajiban  untuk  melaksanakan  analisis mendalam sebelum menyalurkan kredit atau memberikan  pembiayaan  sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian.  Kredit  untuk  usaha perikanan tangkap pun hanya dapat
disalurkan  setelah  bank  melakukan  analisis mendalam  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian.  Dengan  perkataan  lain,  penilaian terhadap nasabah haruslah memenuhi prudential principle . Artinya, bank melakukan penilaian secara seksama terhadap  nasabah  yang  meliputi  watak, kemampuan,  modal,  agunan  dan  prospek usaha nasabah.
Sampai dengan saat ini, akses pembiayaan  bagi  nelayan  tradisional,  masih belum optimal. Sebagian besar kredit sektor kemaritiman  masih  diperuntukkan  untuk perkapalan dan industri pengolahan. Berdasarkan  penilaian  Bank  Indonesia,  ada dua  penyebab  lembaga  perbankan  kurang berminat untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor  perikanan  tangkap.  Pemberian  kredit untuk  sektor  perikanan  tangkap  dinilai lembaga  perbankan  memiliki  risiko  tinggi. Hal  ini  mengakibatkan  penyaluran  kredit kepada sektor perikanan tangkap mensyaratkan agunan dengan nilai ekonomis sebesar  pinjaman.  Selain  itu,  berdasarkan penilaian  lembaga  perbankan,  persyaratan agunan  yang  ditetapkan  bank  sulit  dipenuhi oleh  para  nelayan.  Bank,  pada  umumnya, hanya  menerima  agunan  berupa  sertifikat tanah  atau  bukti  pemilikan  kendaraan bermotor  (Nadjib,  2013).  Bank  umumnya berkeberatan  menerima  perahu  sebagai agunan.  Hal  ini  disebabkan  perahu  mudah untuk  dibawa  ke  daerah  lain  dan  dijual  ke
pihak  lain  .  Akibatnya,  para  nelayan  sulit memperoleh kesempatan untuk mendapatkan  pinjaman  dari  bank  untuk membeli  perahu  dan  alat  penangkapan  ikan yang memadai.
Dapat dipahami apabila sulit bagi bank untuk  bisa  memiliki  keyakinan  terhadap masyarakat nelayan dalam hal pengembalian pinjaman.  Pada  masyarakat  nelayan,  ada stereotip  buruk  bahwa  nelayan  seringkali ‘nakal’ dalam pembayaran angsuran pinjaman. Selain itu, stereotip buruk lainnya yang  melekat  pada  masyarakat  nelayan adalah  masyarakat  miskin  yang  senang menghambur-hamburkan uang. Terlebih lagi,  usaha  perikanan  tangkap  merupakan usaha  yang  berisiko  tinggi.  Keberhasilan usaha ini ditentukan oleh faktor-faktor diluar kendali  manusia,  seperti  kondisi  cuaca. Kemudian,  ikan  tergolong  dalam  komoditas yang mudah rusak.
Apabila  nelayan  hendak  memberikan agunan tambahan berupa perahu, setidaknya ada  dua  permasalahan  yang  dihadapi nelayan.  Pertama,  para  nelayan  akan menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan  administrasi,  seperti  halnya Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedua, nelayan  tradisional  tidak  bisa  menyerahkan perahu  miliknya  sebagai  agunan  sebab sertifikasi  terhadap  perahu  sulit  untuk dilakukan. Tidak ada standar baku
pembuatan  perahu-perahu.  Perahu  buatan suatu  daerah  tidak  memiliki  standar  baku yang  sama  dengan  perahu  buatan  daerah yang  lain.  Bobot  yang  sama  tidak  serta merta  berarti  bahan  baku  dan  kualitas produksi sama.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  paparan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  minat  lembaga perbankan  untuk  memberikan  pinjaman kepada nelayan tangkap  masih minim. Oleh karena  itu,  untuk  meningkatkan  minat tersebut,  Pemerintah  memegang  peranan yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Afdol  et.al.  (2007). Kajian  Kearifan  Lokal Masyarakat  Nelayan  Teluk  Jakarta dalam
Menghadapi
Tekanan
Globalisasi  dan  Urbanisasi:  Studi Kasus Masyarakat Nelayan Tradisional di  Cilincing  dan  Penjaringan .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Elfindri.  (2002). Ekonomi  “Patron-Client”:
Fenomena Mikro  Rumah  Tangga Nelayan dan Kebijakan mikro . Padang: Andalas University Press.
Elmiyah,  N.  et.  a.  (2012). Kajian  Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  di  Kepulauan
Seribu. Jakarta: Universitas Indonesia. Hoorweg,  J.  et.  a.  (2009). Artisanal  Fishers on  the  Kenyan  Coast:  Household Livelihoods  and  Marine  Resource Management . Leiden: Brill.
Imron,  M.  et.  a.  (2002). Pengelolaan Sumberdaya  Laut  secara  Terpadu: Masyarakat  Nelayan  dan  Negosiasi Kepentingan . Jakarta: PMB-LIPI (Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2009). Profil Bank Perkreditan Rakyat Pesisir. Jakarta:  Direktorat  Jendral Kelautan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan
Nasional. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019 . Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional. Nadjib, M. (2013). Pendekatan Studi Sistem
Pembiayaan  Masyarakat  Nelayan”,
dalam Mochammad Nadjib, ed.,
Optimalisasi Pemanfaatan Sumber
Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan.
Jakarta: Universitas Indonesia.
Nuryahman,  I.  K.  S.  P. ;  D.  B.  S.  (2014).
Kajian  Sejarah  Sosial  Masyarakat Nelayan di Pesisir Waingapu
Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara  Timur .  Yogyakarta:  Penerbit Ombak.
Republik Indonesia. (2015). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 .
Satria,  A.  (2011). Dinamika  Modernisasi
Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan . Bandung:
Humaniora Utama Press.
Simarmata,  R.  (2012). Indonesian  law  and reality  in  the  Delta:  a  socio-legal inquiry  into  laws,  local  bureaucrats and  natural  resources  management  in the  Mahakam  Delta,  East  Kalimantan . Leiden: Leiden University Press.
Toha-Sarumpaet,  R.  K.  et.  a.  (2007).
Pembangunan  Perdesaan  dan  Daerah Pesisir pada Era Milenium III . Jakarta:
UI Press.

## Artikel dalam Surat Kabar
Kadir.  (2014).  Menteri  Susi  dan  Konsumsi Ikan. Koran Tempo .
Probotanoyo, D. (2014, April 10). Menyejahterakan Nelayan. Republika .