Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan
di Kabupaten Sidrap

## Dahlan
Universitas Muslim Maros habbadahlan@gmail.com
Nurdin Dalya Universitas Hasanuddin nurdindalya@unhas.ac.id

## Afriyani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara afriyani.ilyas01@gmail.com
Tri Sulkarnain Ahmad Universitas Tomakaka  Mamuju trisulkarnainahmad@ymail.com

## Abstract
How to actually manage natural resources that provide maximum welfare for the community is an important question that we try to uncover through this research. Management of natural resources, especially forestry in Sidrap Regency is based on the wealth of  forest resources which is relatively small compared to other districts in South Sulawesi, which is only 1.8% of the total forest area of South Sulawesi. However, the forest area has an important meaning for the people of Sidrap Regency and the surrounding areas because from an area of 188,325 ha,  there  is  a  forest  area  of  68,810.8  ha  or  about  36.5%  of  the  total  area.  The  research locations are villages representing forest conditions in the eastern part (Latimojong Forest Complex)  and  those  representing  the  western  part  (Nepo-nepo  Forest  Complex)  Sidrap Regency. The units of analysis in this study are: community groups that are directly involved in  forest  management  activities,  namely  community  leaders,  traditional  leaders,  religious leaders and environmentalists and community groups that are not directly involved in forest management, namely DPRD members, youth leaders and NGOs. Information was collected through the contemplation process of the community who knew the concepts and practices of forest management expressed by the informants. The review of the economic aspect is seen based on the results of qualitative and quantitative analysis of the condition of forest resources and the implementation strategy is carried out using a SWOT analysis. The results of the study reveal that the economic aspect of forest resources is that the forest is managed as a producer of  water  and  environmental  services  for  the  economic  sustainability  of  downstream communities in Sidrap Regency. Meanwhile, the management implementation strategy refers to  the  management  of  protected  forest  areas  for  the  main  purpose  of  producing  water  and other non-timber forest products. Another strategy is to develop cross-district cooperation in

## Volume 17 Nomor 2, Desember 2021

## Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
the  management  of  forest  resources  for  water  production,  develop  cultural  and  tudang sipulung  conservation  programs  related  to  forest  function  preservation,  develop  forestry institutions at the local level according to the values  that exist in the local community and increase public understanding. on the function of forest water management. Sustainable SDH management in Sidrap Regency needs to apply locality approaches. Restructuring of district forestry institutions should also be pursued in order to create intensive coordination between sectors, especially between the forestry sector and sectors related to water .
Keywords: Economy, Strategy, Forest Resources, Sustainability

## A. PENDAHULUAN
Sumber  Daya  Alam  merupakan  faktor input dalam  kegiatan  ekonomi  (Fauzi,  2006). Sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa untuk proses industry yang berbasis sumber daya alam maupun yang langsung dikonsumsi oleh rumah tangga.  Potensi lahan Kabupaten Sidrap memberi peluang yang besar untuk menjadi pusat produksi Pertanian. Hal ini sejalan dengan  visi  Kabupaten  Sidrap  sebagai  sentra  agribisnis  di  Sulawesi  Selatan.  Dibandingkan dengan  sektor  Pertanian,  maka  sektor  kehutanan  memiliki  potensi  yang  sama  untuk dikembangkan.  Bahkan  jika  dikaji  dari  segi  ekologi  (siklus  hidrologi)  maka  pembangungan Pertanian  hanya  akan  berjalan  secara  kontinu  jika  dibarengi  dengan  pembangunan  sektor kehutanan.  Air  irigasi  yang  sangat  vital  bagi  usaha  Pertanian  hanya  dapat  tersedia  secara berkelanjutan jika hutan sebagai agen pengendali siklus air dapat dibangun dan dipertahankan eksistensinya.
Bonus demografi  diasumsikan  dapat  mendongkrak  perekonomian  nasional  melalui pertumbuhan  tenaga  kerja produktif.  Dalam  kasus  Indonesia,  bonus  demografi  belum dioptimalkan  secara  maksimal  karena  kebijakan pemerintah  yang  masih  setengah  hati. Ekonomi  Indonesia  tumbuh  melalui  konsumsi  kelas  menengah  yang didapat  dari  bonus demografi. Namun konsumsi perlu diimbangi dengan produktivitas sehingga Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Jati, 2015). Sumber daya alam Kabupaten Sidrap mempunyai peran strategis mendukung visi dan misi Kabupaten Sidrap yaitu  “Mewujudkan  Sidenreng  Rappang  Sebagai  Pusat  Pengembangan  Agribisnis,  mandiri, berbudaya dan Religius. Disisi lain kondisi sumber daya alam hutan Kabupaten Sidrap saat ini belum sepenuhnya dapat mewujudkan peran strategis yang ditunjukkan oleh terjadinya banjir di musim penghujan, gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau, terjadinya perambahan dan penyerobotan kawasan hutan dan meluasnya lahan kritis. Salah satu faktor penyebabnya adalah program, kegiatan-kegiatan pengolahan hutan di Kabupaten Sidrap selama ini belum mengacu kepada suatu konsep Aspek ekonomi. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat secara utuh aspek ekonomi pengelolaan SDH dan strategi implementasi keberlanjutan agar dapat melestarikan sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Sidrap. Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan pembangunan di sektor kehutanan adalah menekan tingkat kemiskinan di sekitar hutan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat desa hutan bisa diukur

## Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
dengan  keterpenuhan  ekonomi  masyarakat  secara  berkelanjutan  di  suatu  kawasan  hutan (Sukwika, 2018)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah institusi yang mempunyai tugas dan fungsi pengurusan dan penyelenggaraan kehutanan di Kabupaten Sidrap. Dalam melaksanakan tugas dan  fungsi  tersebut,  telah  disusun  Rencana  Strategi  dan  program-program  yang  diarahkan kepada  upaya  pencapaian  visi  dan  misi  Kabupaten  Sidrap.  Dengan  demikian,  eksistensi program dan kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Sidrap belum mengacu kepada suatu  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  disebut  sebagai  Aspek  ekonomi  Kehutanan Kabupaten  Sidrap.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dilakukan  suatu  penelitian  yang  mengkaji tentang bagaimana aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap, yang diharapkan yang akan menjadi acuan bagi seluruh aktifitas yang terkait dengan kehutanan. Diharpkan hasil penelitian ini  dapat  menjadi  rujukan  utama  dalam  merumuskan  aspek  ekonomi  Kehutanan  Kabupaten Sidrap berdasarkan faktor-faktor kondisi ekonomi, budaya masyarakat serta potensi yang ada serta  strategi  implementasi  melalui  pengembangan  kelembagaan  kehutanan  yang  visioner berdasarkan aspek ekonomi yang telah dirumuskan di atas.

## C.   METODOLOGI

## Tempat dan Waktu
Penelitian  akan  dilaksanakan  di  Kabupaten  Sidrap  pada  bulan  Januari  sampai  dengan  April 2020. Lokasi penelitian adalah desa-desa yang mewakili kondisi hutan di wilayah bagian Timur (Kompleks  Hutan  Latimojong)  dan  yang  mewakili  kondisi  bagian  Barat  (Kompleks  Hutan Nepo-nepo)  Kabupaten  Sidrap.  Desa-desa  tersebut  adalah  Desa  Batu,  Leppangeng,  Betao Riase  dan  Ottingge  diwilayah  Kompleks  Hutan  Latimojong  dan  Desa  Bilokka,  Lajonga, Cenrana dan Arawa Kompleks Hutan Nepo-nepo.

## Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah : kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan  pengelolaan  hutan,  masing-masing  sebanyak  dua  orang.  Informasi  digali  melalui proses  kontempolasi  (proses  renungan)  masyarakat  yang  mengetahui  konsep  dan  praktek pengelolaan hutan yang diekspresikan oleh informan

## Analisis Data
Untuk merumuskan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif kondisi sumber daya hutan serta kondisi masyarakat secara umum. Hasil analisis tersebut menjadi masukan untuk selanjutnya dilakukan analisis isi (content analysis) melalui diskusi partisipatif. Untuk merumuskan strategi implementasi keberlanjutan, dilakukan analisis SWOT (Kearns dalam Salusu 1996).
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

## D.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek Ekonomi Sumber Daya Hutan
Hutan  dipandang  sebagai  ekosistem  kompleks  yang  harus  dikelola  sedemikian  rupa secara  bijaksana  sebagai  bagian  dari  bentang  alam  sehingga  diperoleh  keseimbangan  antara barang dan jasa disamping mengurangi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian,  hutan  dapat  memberikan manfaat  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  di masa  kini maupun yang akan dating (Iskandar, 1999). Potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu Kabupaten  Sidrap  relatif  kecil.  Jenis-jenis  yang  mendominasi  kawasan  hutan  adalah  Bitti, Nyato, Kayu Hitam, Jati, dan rimba campuran. Pada kawasan hutan yang dirambah masyarakat terdapat jenis-jenis tanaman perkebunan seperti, kemiri, coklat dan Cengkeh. Disamping itu terdapat pula hasil hutan bukan kayu yang mempunyai potensi seperti rotan, damar, aren, dan air. Khusus hasil hutan air, kawasan hutan Kabupaten Sidrap mempunyai fungsi tata air penting bagi aktivitas ekonomi bukan hanya bagi masyarakat Kabupaten Sidrap tetapi juga masyarakat kabupaten lain di sekitarnya. Menurut Arsyad (2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  tanpa  memandang  tingkat  pertumbuhan  penduduk maupun perubahan struktur ekonomi.
Produksi hasil hutan bukan kayu rotan selama tahun 2000 s/d 2003 sebesar 6.905 ton, sedangkan produksi hasil hutan kayu yang tercatat adalah produksi hutan rakyat sebesar 996,52 m3.    Produksi  hasil  hutan  langsung  (tangible)  yang  relatif  kecil  tersebut  disebabkan  karena sebagian  besar  (57,4%)  kawasan  hutan  Kabupaten  Sidrap  adalah  kawasan  dengan  fungsi lindung  dengan  tujuan  utama  untuk  produksi  jasa  (konservasi  tanah  dan  air).  Sedangkan kawasan  hutan  produksi  seluas  28.778,2 ha  (41,8%)  yang  diharapkan  sebagai  sumber  kayu, potensinya relative kecil. Dari segi kualitas hutannya, berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  tahun  2003,  Kabupaten  Sidrap  memiliki  lahan  kritis  di  dalam kawasan hutan  seluas 30.034 ha atau sebesar 43,6% dari total luas kawasan hutan, yang perlu direhabilitasi  dan  ditingkatkan  kualitasnya.  Penyebaran  luas  kawasan  hutan  dan  lahan  kritis dalam kawasan hutan di Kabupaten Sidrap disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Penyebaran Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Sidrap.
No. Kecamatan Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan (ha) Persentase Luas Lahan Kritis (%) Keterangan 1. Panca Lautang 3.700 12,3 Kompleks Hutan Nepo-Nepo 2. Tellu Limpoe 2.325 7,7 Kompleks Hutan Nepo-Nepo 3. Watrang Pulu 3.700 12,3 Kompleks Hutan Nepo-Nepo
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020.
Data pada Tabel 1 menunjukkan  bahwa lahan kritis di dalam kawasan hutan Kabupaten Sidrap  paling  luas  terdapat  di  Kecamatan  Pitu  Riase  dan  Pitu  Riawa.  Dikaitkan  dengan penyebaran kawasan hutan, sebagian besar kawasan hutan Kabupaten Sidrap terdapat di kedua kecamatan  tersebut  yaitu,  Kecamatan  Pitu  Riase  seluas  50.072,17  ha  (73%)  dan Kecamatan Pitu Riawa seluas 5.060,01 ha (7,4%). Kawasan hutan lainnya tersebar di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, dan Kecamatan Kulo dengan luasan yang relatif kecil. Kawasan  hutan  yang  berada  dalam  kondisi  kritis  pada  kedua  kecamatan  tersebut  masing- masing 37,2% dan 29,6%. Upaya penanggulangan lahan kritis melalui kegiatan penghijauan dan  reboisasi  selama  ini  dapat  menekan  laju  pertambahan  lahan  kritis  di  Kabupaten  Sidrap meskipun dalam luasan yang kecil. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunana Kabupaten Sidrap, luas lahan kritis di dalam kawasan hutan pada awal tahun 2003 seluas 30.034 ha, yang lebih kecil dibanding luas lahan kritis pada tahun 1999 yakni seluas 30.589 ha. Hal ini berarti bahwa kegiatan rehabilitasi yang dilakukan selama lima tahun terakhir hanya mampu mengurangi luas lahan kritis seluas 555 ha atau sebesar 1,81%.
Pengusahaan hutan di Kabupaten Sidrap lebih banyak berorientasi kepada pemanfaatan hasil  hutan  bukan  kayu  yaitu,  pemungutan  rotan,    damar,  madu  dan  pemanfaatan  kawasan hutan  dalam  bentuk  usahatani  persurteraan  alam.    Disamping  itu  terdapat  pula  areal  hutan rakyat  seluas  6.719  ha  yang  merupakan  urutan  keempat  terluas  dari  luas  hutan  rakyat  di Sulawesi  Selatan,  serta  areal  hutan  kemasyarakatan  seluas  1.000  ha  yang  potensial dikembangkan  dalam  pembangunan  kehutanan  di  Kabupaten  Sidrap.  Produksi  rotan Kabupaten  Sidrap  selama  lima  tahun  terakhir  rata-rata  sebesar    1.390  ton/tahun  yang melibatkan  tenaga  kerja  sebanyak  200  orang/tahun  dan  dikelola  oleh  enam  pemegang  izin pemungutan rotan. Jika dibandingkan dengan produksi rata-rata rotan Sulawesi Selatan yakni sebesar  8.940,296  ton/tahun,    maka  produksi  rotan  Kabupaten  Sidrap  hanya  15,5%  dari propduksi rotan Sulawesi Selatan. Sedangkan produksi kayu dari hutan rakyat rata-rata sebesar 199,304 m3 /tahun.   Perkembangan produksi rotan dan kayu Kabupaten Sidrap disajikan pada Tabel 2.
5. Panca Rijang/Kulo 200 0,7 Kompleks Hutan Alekaraja 5. Pitu Riase 18.609 62,0 Kopleks Hutan Latimojong 6. Pitu Riawa 1500 5,0 Kopleks Hutan Latimojong Jumlah 30.034 100,0 -
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

## Tabel 2. Produksi Rotan dan Kayu Kabupaten Sidrap Selama Empat Tahun Terakhir
No. Tahun Produksi Rotan (ton) Kayu (m 3 ) 1. 2017 3.125 108,79 2. 2018 1.650 383,00 3. 2019 1.225 253,48 4. 2020 905 251,25 Jumlah 6.905 996,52
Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020
Usahatani  persuteraan  alam  juga  berkembang  di  Kabupaten  Sidrap  walaupun perkembanganya berfluktuasi. Jumlah petani  sutera alam pada tahun 2020 sebanyak 133 KK, dengan  luas  lahan  usaha  seluas  110  ha,  dengan  tingkat  produksi  kokon  rata-rata  sebesar 6.845,75 kg/tahun. Perkembangan usaha sutera alam selama lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Sutera Alam Kabupaten Sidrap
No. Tahun Luas Areal (ha) Produksi Kokon (kg) Produksi Benang (kg) Jumlah Petani (KK) 1. 2016 90 8.000 875 85 2. 2017 132 10.123 1.262 140 3. 2018 93 8.200 900 101 4. 2019 103 5.563,6 786,24 108 5. 2020 110 2.342,15 410,7 133
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2020.
Data pada Tabel 3 menunjukkan fluktuasi usahatani sutera alam di Kabupaten Sidrap. Namun  demikian,  usahatani  sutera  alam  sulit  ditinggalkan  oleh  masyarakat  karena  selain merupakan  budaya  masyarakat,  usahatani  sutera  alam  juga  memberikan  kontribusi  terhadap pendapatan  petani.  Penyuluhan  pertanian  memainkan  sejumlah  peran  penting  dalam pertumbuhan  dan  transformasi  sektor  pertanian,  termasuk  meningkatkan  produktivitas pertanian  dan  ketahanan  pangan  serta  mengurangi  kelaparan  dan  kekurangan  gizi  (Balana, 2010).    Industri  kehutanan  di  Kabupaten  Sidrap  terdiri  atas  industri  penggergajian,  kuseng, pengolahan  rotan  dan  bambu,  dan meubel  kayu.  Keadaan  industri  kehutanan  disajikan  pada Tabel 4.
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

## Tabel 4. Keadaan Industri Kehutanan Kabupaten Sidrap, Tahun 2020
Jenis Industri Jumlah Unit Usaha Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp.000) Nilai Produksi (Rp.000) Nilai Bahan Baku (Rp.000) Penggergajian 32 96 240.002 681.047 304.699 Kuseng 10 62 169.670 548.432 298.014 Rotan/Bambu 36 76 84.200 140.812 62.299 Meubel 114 562 456.807 1.104.155 700.042 Pemintalan Sutera 79 201 173.394 149.630 89.162 Pertenunan Sutera 1.256 2.300 445.498 799.883 460.536 Jumlah 1.527 3.297 1.569.571 3.423.959 1.914.752
Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2020
Industri kehutanan memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi di Kabupaten Sidrap. Hal ini antara lain dapat dilihat dari penyerapan tenaga yang cukup besar yaitu sebesar 3.297  orang.  Disamping  itu,  nilai  investasi  dan  nilai  produksi  berdampak  kepada  PDRB Kabupaten Sidrap.

## Konsep-konsep Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat
Pengelolaan sumber daya alam bersama umumnya diimplementasikan di bawah model kelembagaan  yang  mempromosikan  pengambilan  keputusan  yang  dilimpahkan,  seperti pengelolaan bersama dan pengelolaan berbasis masyarakat (Gurney, 2016). Berikut ini konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat di lokasi penelitian :

## Hutan Sebagai Areal Perburuan
Hutan sejak dahulu telah digunakan oleh masyarakat terutama raja-raja sebagai tempat untuk berburu. Di Kompleks Hutan Latimojong, yaitu di sekitar wilayah Barukku, Desa Batu, Kecamatan  Pitu  Riase  dikenal  istilah  Kabo  Lura,  yaitu  kawasan  hutan  seluas  500  ha  yang dikuasai oleh raja (Arung Batu) untuk berburu rusa. Kawasan tersebut, saat ini telah menjadi areal HGU PT. Buli.  Disamping itu dikenal pula istilah Kabo Asa, yaitu kawasan hutan seluas 500 ha yang dikuasai oleh raja (Arung Ottingi) sebagai tempat berburu rusa. Kawasan hutan tersebut dijaga ketat dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa seizin raja. Masyarakat yang mengambil hasil hutan pada kawasan Kabo  Asa tanpa seizin raja dikenakan hukuman. Kawasan hutan Kabo Asa saat ini telah berubah menjadi areal perkebunan kakao dan cengkeh oleh rumpun keturunan raja. Raja/Arung Addituang Lasaddang Patto juga memiliki kawasan hutan yang dilindungi untuk keperluan berburu yang disebut “Alae La Cekkang”, yang teletak di pinggir Danau Sidenreng. Hutan tersebut saat ini telah dibagi-bagi masyarakat dan dijadikan sebagai areal persawahan dan kebun.

## Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

## Hutan Sebagai Sesuatu yang Sakral/Keramat
Di Kompleks Hutan Latimojong terdapat kawasan hutan bekas wilayah kerajaan Batu, yang disebut Cendana I dan Cendana II seluas 200 ha, dikeramatkan masyarakat sejak dahulu sampai saat ini. Oleh karena itu, orang yang akan mengambil hasil hutan pada kawasan tersebut harus Mappasabbi dengan cara minta izin kepada penguasa hutan yang dilakukan oleh Sanro. Mengambil  hasil  hutan  tanpa  melakukan  Mappasabbi,  dapat  berakibat  tidak  ditemukannya hasil  hutan  yang  akan  diambil,  kehilangan  jejak  dalam  kawasan  hutan,  atau  bahkan  sakit sampai meninggal. Pandangan ini masih diyakini oleh sebagian masyarakat, sehingga kondisi kawasan hutan di lokasi tersebut saat ini masih terjaga.

## Hutan sebagai Tempat Pemujaan
Hutan juga mempunyai makna religius bagi masyarakat Kabupaten Sidrap pada zaman dahulu. Pada zaman Kerjaan  Arung Ottinge, dikenal istilah Topa, yaitu kawasan hutan seluas 600  ha  yang  dijadikan  sebagai  tempat  pemujaan  untuk  meminta  berkah  kepada  Tuhan  oleh masyarakat di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa. Kawasan tersebut saat ini termasuk kawasan  hutan  produksi  terbatas  pada  wilayah  Kompleks  Hutan  Latimojong.  Aktivitas masyarakat  tidak  lagi  digunakan  untuk  pemujaan  tetapi  telah  dikonversi  menjadi  areal perkebunan  dan  areal  tanaman  semusim.  Di  Coppo  Sulureng,  Kompleks  Hutan  Nepo-Nepo juga terdapat kawasan hutan seluas 500 ha yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pemujaan  (berhala)  yang  disebut  Hutan  Topano.Kawasan  tersebut  saat  ini  telah  dikelola sebagai areal kebun dan sawah oleh masyarakat.

## Hutan Sebagai Sumber Air
Falsafah “Wae Sisero Passalamai Taneng-tanenge” (air setimba yang menyelamatkan tanaman)  menunjukkan  begitu  tingginya  nilai  air  bagi  keberlanjutan  kehidupan  masyarakat. Masyarakat  Kabupaten  Sidrap  memahami  bahwa  fungsi  pengaturan  air  dari  hutan  sangat penting terutama pada musim kemarau. Sebagai contoh, air Sungai Bilokka mengalir sepanjang tahun  pada  saat  hutan  di  wilayah  hulunya  masih  utuh  (zaman  kerajaan),  akan tetapi  setelah kawasan hutan di hulu rusak akibat penggunaan yang tidak sesuai (zaman kemerdekaan), maka hal  itu  tidak  terjadi  lagi.  Berdasarkan  falsafah  dan  pengalaman  masyarakat  tersebut,  maka masyarakat  (terutama  di  wilayah  sentra  penghasil  padi)  selalu  mendambakan  hutan  di sekitarnya terjaga.  Konsep Wae Sisero sejalan dengan falsafah air yaitu datang  pada saat yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan,  pada kualitas yang dibutuhkan.

## Hutan Sebagai Sumber Kayu
Hutan  bagi  masyarakat  Kabupaten  Sidrap  adalah  sumber  pendapatan.  Sejak  dahulu masyarakat  telah  memanfaatkan  hasil-hasil  hutan  kayu  seperti    Cenrana,  Bayam,  Bitti,  dan rimba  campuran  terutama  untuk  keperluan  ramuan  rumah.    Hasil  hutan  bukan  kayu  seperti rotan,  damar,  madu,  aren  dan  buah-buahan  juga  telah  dimanfaatkan  masyarakat,  secara subsistem.  Pada  zaman  pemerintahan  raja-raja,  dikenal  beberapa  kelompok  hutan  yang
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  raja  seperti  Hutan  La  Betti  yang  dikuasai  oleh  Raja/ Arung Petta Pa’Bicara, Hutan La Pattapo di wilayah Tellu Limpoe dahulu dikuasai oleh Raja La So’ni Karaeng Massepe, Hutan La Cekkang yang berada di pinggir Danau Sidenreng, dan Hutan  Aliri  Ajue  yang  dikuasai  oleh  Arung  Andi  Langki  di  wilayah  sekitar  Belokka, Kecamatan Panca Lautang. Kawasan hutan yang dikelola raja-raja tersebut saat ini sebagian besar kondisinya kritis, berubah menjadi pemukiman, areal perkebunan, dan lahan kosong.
Seiring  dengan  perkembangan  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat, tekanan masyarakat terhadap hutan semakin tinggi. Interaksi masyarakat dengan hutan tidak lagi bersifat subsistem, tetapi sudah berorientasi komersial. Kondisi ini terjadi setelah system pemerintahan kerajaan di Kabupaten Sidrap digantikan dengan system pemerintahan yang ada setelah  kemerdekaan.    Tekanan  sumberdaya  hutan  sangat  nyata  terjadi  di  Kompleks  Hutan Nepo-Nepo,  dimana  kawasan  hutan  sebagian  besar  dalam  kondisi  kritis  akibat  intensifnya kegiatan perladangan masyarakat. Sedangkan di Kompleks Hutan Latimojong, kondisi hutan relatif  masih  terjaga.  Hutan  kemasyarakatan  dapat  memberikan  manfaat  ekonomi,  sosial- budaya,  dan  ekologis  kepada  masyarakat  pedesaan,  namun  timbul  kritik  bahwa  hutan kemasyarakatan masih didominasi oleh pengambilan keputusan di luar kantor ahli dan teknik manajemen yang tidak sesuai untuk beberapa komunitas (Hajjar, 2013).

## Hutan Sebagai Kawasan Perlindungan
Hutan  sebagai  kawasan  perlindungan  dapat  dilihat  pada  konsep Toga . Toga adalah istilah  untuk  batas  kawasan  hutan  pada  zaman  dahulu.  Toga  dapat  berupa  jalan  yang mengelilingi  hutan  atau  gundukan  batu  sebagai  tanda  batas  terluar  yang  diizinkan  untuk melakukan aktivitas terhadap kawasan hutan. Kawasan hutan yang berada di dalam toga tidak bisa diganggu oleh masyarakat. Toga adalah salah satu bentuk kelembagaan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Kompleks Hutan Latimojong  yang ditatati oleh masyarakat pada zaman  Belanda  sampai  pemerintahan  Swapraja.  Pada  saat  ini,  Toga  telah  diganti  oleh pemerintah (institusai kehutanan) menjadi patok-patok kawasan hutan.
Beberapa falsafah hidup masyarakat Kabupaten Sidrap yang terkait dengan pengelolaan hutan adalah sebagai berikut:
“Resopa temmanginggi namalomo naletei pammase dewatae”;
“Menanami pohon pada tanah kosong tanpa kenal menyerah”;
“Wae Sisero Pasalamai Taneng-tanenge”;

## “Taro ada taro gau (satu katadengan perbuatan)”
Jangan mengambil kayu yang disandarkan kalau bukan kamu yang sandarkan. Jangan mengambil  kayu  yang  sudah  dipotong  kedua  ujungnya  kalau  bukan  kau  yang  memotong. Falsafah  untuk  menghindari  pencuarian  hasil  hutan.  Falsafah  hidup  tersebut  di  atas  adalah falsafah  yang  dianut  oleh  masyarakat  dahulu,  yang  perlu    digali  dan  diambil  nilainya  untuk diterapkan pada aktivitas  pengelolaan hutan berkelanjutan.
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

## Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan
Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan di Kompleks Hutan  Latimojong berbeda dengan Kompleks Hutan Nepo-Nepo. Hal ini terkait dengan kondisi bio-fisik hutan dan  latar belakang sejarah masyarakat. Kawasan hutan di Kompleks Hutan Latimojong yang terletak  di  bagian  Timur  Kabupaten  Sidrap,  sebagian  besar  (68,7%)  adalah  kawasan  hutan dengan  fungsi  lindung  sehingga  mempunyai  fungsi  tata  air  penting  di  Kabupaten  Sidrap. Kompleks hutan ini  merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila, yang airnya mengalir sampai  ke  Danau  Sidenreng  dan  Danau Tempe.  Disamping  itu,    juga  merupakan salah  satu sumber air penting bagi aktivitas usahatani (khususnya persawahan) di Kecamatan Pitu Riase, Pitu  Riawa,  Maritenggae,  Watang  Sidenreng  dan  Dua  Pitue.    Luas  areal  persawahan  yang disuplai air dari Kompleks Hutan Latimojong disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Keadaan Areal Sawah yang Disuplai Air dari Kompleks Hutan Latimojong
No. Kecamatan Luas Sawah (ha) Produksi Padi (ton) 1. Pitu Riase 2.805,66 28.226,12 2. Pitu Riawa 5.182,94 81.127,74 3. Maritengae 5.720,70 63.733,55 4. Watang Sidenreng 6.117,08 75.280,73 5. Dua Pitue 5.834,40 62.242,18 Jumlah 25.660,78 310.610,32
Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka, 2002.
Data pada Tabel 5. menunjukkan sebagian besar (54,60%) areal persawahan Kabupaten Sidrap disuplai air dari Kompleks Hutan Latimojong, demikian pula produksi padi (70,80%). Dengan demikian, kawasan hutan di Kompleks Hutan Latimojong berdampak sosial ekonomi penting bagi masyarakat Kabupaten Sidrap.  Disamping  fungsi  tata  air,  kawasan  hutan  di Kompleks Hutan Latimojong juga merupakan sumber hasil hutan kayu dan bukan kayu serta areal kebun masyarakat. Kompleks Hutan Nepo-Nepo yang terletak di bagian Barat Kabupaten Sidrap,  seluruhnya  adalah  kawasan  hutan  produksi  seluas  11.838  ha.  Kondisi  penutupan vegetasi didominasi dengan semak belukar dan lahan kosong,  dengan luas lahan kritis dalam kawasan hutan Nepo-Nepo seluas 9.725 ha atau sebesar 32,38% dari total luas lahan kritis yang ada  dalam  kawasan  hutan.  Kondisi  ini  disebabkan  tingginya  interaksi  masyarakat  dengan kawasan  hutan  dalam  bentuk  aktivitas  perladangan  dan  perkebunan.  Ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu relatif kecil, demikian pula suplai air. Aktivitas persawahan masyarakat disuplai air dari Daerah Irigasi Saddang dan tadah hujan.

## Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
Berdasarkan uraian Aspek Ekonomi tersebut, diketahui besarnya peranan sumberdaya hutan terhadap aktivitas ekonomi dalam hal penyedian air dan hasil hutan bukan kayu lainnya untuk  keberlanjutan  usahatani  masyarakat.  Peranan  ekonomi  tersebut  tidak  hanya  bagi masyarakat Kabupaten Sidrap, tetapi juga bagi masyarakat kabupaten  lain yang di daerah hilir. Hasil analisis  juga menunjukkan  bahwa sumberdaya hutan dapat lestari pada zaman kerajaan dahulu  karena  memberikan  manfaat  langsung  kepada  raja/arung  dan  masyarakat  setempat dalam  bentuk  hasil  hutan  kayu,  hasil  buruan,  rotan,  damar,  dan  bahkan  di  tempat-tempat tertentu  hutan juga  memberikan  manfaat  religius  kepada  masyarakat,    melalui  suatu  system pengurusan hutan yang diatur oleh raja. Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kondisi aktual sumberdaya hutan dan masyarakat Kabupaten Sidrap dan masyarakat kabupaten lain di wilayah hilirnya maka dirumuskan nilai  ekonomi pengelolaan kehutanan di Kabupaten Sidrap, yaitu Hutan dimanfaatkan sesuai keperluan tetapi satu yang tidak  boleh  dilupakan  (prasyarat  utama)  yaitu  penyediaan  air  dengan  jumlah,  kualitas  dan waktu yang diperlukan.

## Strategi Implementasi Keberlanjutan
Strategi  untuk  mengimplementasikan  aspek  ekonomi    kehutanan  Kabupaten  Sidrap disusun  berdasarkan  hasil  analisis  kondisi  lingkungan  internal  yang  meliputi  kekuatan ( strength ),  kelemahan  ( weakness )    dan  analisis  kondisi  lingkungan  eksternal  yang  meliputi peluang  ( opportunity )  dan  ancaman  ( threat ).    Urutan  penilaian  aspek  mana  yang  harus didahului tergantung dari kesiapan penilai dan kelengkapan data yang ada (Amri, 2011).

## A. Analisis Kondisi Lingkungan Internal
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  kondisi  lingkungan  internal  berupa  kelemahan  untuk mengimplementasikan  aspek  ekonomi  kehutanzn  Kabupaten  Sidrap,  namun  juga  terdapat beberapa kekuatan, sebagai berikut:
Kekuatan :
Beberapa faktor yang dapat dipandang sebagai kekuatan untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah:
1) Visi, misi Kabupaten Sidrap mendukung
2) Komitmen pemerintah mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan
3) Kewenangan pemerintah kabupaten mengatur kelembagaan kehutanan di kabupaten
Kelemahan :
Beberapa  hal  yang  dianggap  kelemahan  untuk  mengimplementasikan  aspek  ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah:
1) Perencanaan makro kabupaten yang lintas sektoral belum tersedia
2) Struktur organisasi belum operasional sampai di tingkat desa
3) Koordinasi dengan sektor lain kurang baik pada saat perencanaan maupun operasinal kegiatan di lapangan
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
4) Pelayanan publik di desa tidak tersedia
5) Perencanaan kehutanan masih sektoral

## B. Analisis Kondisi Lingkungan Eksternal
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran faktor-faktor berupa peluang dan ancaman untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap sebagai berikut:
Peluang :
Beberapa hal yang dikategorikan sebagai peluang untuk mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah:
1) Kebijakan  otonomi  daerah  yang  memungkinkan  kerjasama  lintas  kabupaten  dalam mengelola sumberdaya hutan
2) Kawasan hutan fungsi lindung yang dominan di Kabupaten Sidrap
3) Ketergantungan masyarakat terhadap air untuk aktivitas usahatani tinggi
4) Keinginan masyarakat terutama rumpun masyarakat adat/kerajaan untuk mengembalikan pengurusan hutan seperti pada zaman kerajaan dahulu
5) Ada nilai-nilai kelestarian yang dianut masyarakat meskipun sudah tidak kuat.
Ancaman :
Beberapa faktor yang dianggap sebagai ancaman dalam mengimplementasikan aspek ekonomi kehutanan Kabupaten Sidrap adalah :
1) Lahan  kritis  dalam  kawasan  hutan  masih  tinggi  yaitu  sebesar  43,6%  dari  total  luas kawasan hutan
2) Belum semua masyarakat menyadari nilai ekonomi dari fungsi tata air sumberdaya hutan
3) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
4) Pertumbuhan penduduk akan menekan sumberdaya hutan
C. Strategi Implementasi Aspek ekonomi
Berdasarkan  hasil  analisis  kondisi  lingkungan  internal  dan  eksternal  di  atas,  dirumuskan strategi  untuk  mengimplementasikan  Pengelolaan  SDH  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Sidrap melalui rumusan matriks SWOT, seperti disajikan pada Gambar 1.
Internal
Eksternal Strength (S) Weakness (W) 1. Visi, misi Kabupaten Sidrap mendukung 2. Komitmen pemerintah mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan 3. Kewenangan pemerintah kabupaten mengatur kelembagaan kehutanan di kabupaten 1. Perencanaan makro kabupaten yang lintas sektoral belum tersedia 2. Struktur organisasi belum operasional sampai di tingkat desa 3. Koordinasi dengan sektor lain kurang 4. Pelayanan publik di desa tidak tersedia
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
5. Perencanaan kehutanan masih sektoral Opportunities (O) Strategi S-O Strategi W-O 1. Kebijakan ototnomi daerah
2. Kawasan hutan fungsi lindung yang dominant
3. Ketergantungan masyarakat terhadap air untuk aktivitas usahatani tinggi
4. Keinginan masyarakat untuk mengembalikan pengurusan hutan seperti pada zaman
kerajaan.
5. Ada nilai-nilai kelestarian yang
dianut masyarakat 1. Pengelolaan kawasan hutan lindung untuk tujuan utama produksi air dan hasil hutan bukan kayu lainnya
2. Mengembangkan kerja sama lintas kabupaten dalam penrurusan sumberdaya hutan untuk produksi air.
3. Menyusun program pelestarian budaya dan tudang sipulung yang terkait dengan pelestarian fungsi
hutan. 4. Menggali  dan memmanfaatkan nilai-nilai yang ada dimasyarakat untuk pengembangan hutan di lokasi  tersebut. 1. Menonjolkan nilai ini dalam penyusunan program kehutanan.
2. Mengembangkan kelembagaan kehutanan sampai pada tingkat lokal, sesuai nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat.
Threats (S) Strategi S-T Strategi W-T 1. Lahan kritis dalam kawasan hutan masih tinggi
2. Belum semua masyarakat menyadari nilai ekonomi dari fungsi tata air sumberdaya hutan
3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
4. Pertumbuhan penduduk akan menekan sumberdaya hutan 1. Mengembangkan pola-pola rehabilitasi yang berbasis masyarakat 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tata air hutan
3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan
Gambar 1. Matriks SWOT strategi untuk mengimplementasikan pengelolaan SDH berkelanjutan  di Kabupaten Sidrap
Berdasarkan matriks SWOT di atas, maka ada beberapa strategi yang dianggap penting sebagai berikut:
a. Strategi Kekuatan–Peluang (S-O)
Adalah  strategi  untuk  memanfaatkan  kekuatan  agar  dapat  meraih  peluang  yang  tersedia. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:
1) Pengelolaan kawasan hutan lindung untuk tujuan utama produksi air dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
2) Mengembangkan  kerja  sama  lintas  kabupaten  dalam  penelolaan  sumberdaya  hutan untuk produksi air.
3) Menyusun  program  pelestarian  budaya  dan  tudang  sipulung  yang  terkait  dengan pelestarian fungsi hutan
4) Menggali  dan  memanfaatkan  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat  pada  lokasi  tertentu untuk pengembangan hutan di lokasi tersebut.

## Tinjauan Aspek Ekonomi dan Strategi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap
b. Strategi Kelemahan-Peluang (W – O)
Adalah strategi untuk  menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:
1) Menonjolkan aspek ekonomi dalam penyususnan program kehutanan
2) Mengembangkan kelembagaan kehutanan sampai pada tingkat lokal sesuai nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat.
c. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T)
Adalah  strategi  memanfaatkan  kekuatan  untuk  menghindari  ancaman  yang  ada.  Beberapa strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah:
1) Mengembangkan pola-pola rehabilitasi yang berbasis masyarakat
2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tata air hutan
3) Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.

## E.   KESIMPULAN DAN SARAN
Aspek Ekonomi adalah hutan dikelola sebagai penghasil air dan jasa lingkungan yang terkait dengan  sumberdaya  air  bagi  keberlanjutan  aktivitas  ekonomi  Kabupaten  Sidrap  dan masyarakat  kabupaten  lain  di  daerah  hilirnya.  Strategi  implementasi  dilakukan  dengan pengelolaan  kawasan  hutan  lindung  untuk  tujuan  utama  produksi  air  dan  hasil  hutan  bukan kayu  lainnya,  mengembangkan  kerja  sama  lintas  kabupaten  dalam  pengelolaan  sumberdaya hutan  untuk  produksi  air,  menyusun  program  pelestarian  budaya  dan  tudang  sipulung  yang terkait  dengan  pelestarian  fungsi  hutan, menggali  dan  memanfaatkan  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat pada lokasi tertentu untuk pengembangan hutan di lokasi tersebut, menonjolkan nilai-nilai  dalam  penyusunan  program  kehutanan,  mengembangkan  kelembagaan  kehutanan sampai  pada  tingkat  lokal  sesuai  nilai-nilai  yang  ada  pada  masyarakat  setempat, mengembangkan pola-pola rehabilitasi yang berbasis masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tata air hutan, dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan. Disisi lain,  Pembangunan  kehutanan  perlu  menerapkan  pendekatan-pendekatan  lokalitas  setempat. Perlu  juga  dilakukan  restrukturiasasi  kelembagaan  kahutanan  kabupaten  yang  dapat menciptakan  koordinasi  yang  intensif  antar  sektor  terutama  antara  sektor  kehutanan  dengan sektor-sektor yang terkait dengan keairan. Serta perlu pengkajian mendalam terkait mekanisme pengelolaan bersama sumberdaya hutan di Kabupaten Sidrap dengan kabupaten lain di daerah hilirnya.
Hutan Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
Amri, Chairul. 2011. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Nilai  Perusahaan.  Skripsi  Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Depok.
Balana, B.B., Mathijs, E., Muys, B. 2010. Assessing The Sustainability of Forest Managament : An Application of Multi-criteria Decision Analysis to Community Forest in Northern Ethiopia. Journal of Environmental Management, 91 : 1294-1304.
Fauzi, A. 2006. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Gurney, G.G. Cinner, J.E., Sartin, J., Pressey, R.L., Ban, N.C., Marshall, N.A., Prabuning, D. 2016. Participation in Devolved Commons Management : Multiscale Sosioeconomic Factor  Related  to  Individuals  Participation  in  Community-Based  Management  of Marine Protected Areas in Indonesia. Environmental Science & Policy, 61 : 212-220.
Hajjar,  R.  Kozak,  R.A.,  El-Lakany,  H.,  Innes,  J.L.  2013.  Community  Forest  for  Forest Communities : Integrating Community-Defined Goals and Practices in The Design of Forestry Initiatives. Land Use Policy, 34 : 158- 167.
Iskandar, U. 1999. Menuju Hutan Lestari. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
Jati, W. S. 2015. Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi : Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?. Populasi, 23(1) : 1-19.
Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Strategik untuk OrganisasiPublik an Organisasi non Profit. Jakarta : PT Grasindo
Sukwika,  T.,  D.  Darusman,  C.  Kusmana,  and  D.R.  Nurrochmat,  2018.  Skenario  Kebijakan Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Bogor.  Jurnal  Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 8 No. 2 (Agustus 2018): 207-215