PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 564

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN GAYO LUES
Maharami 1 , Edy Putra Kelana 2 , Faizal Madya 3
1 Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka, 2 Universitas Al-Muslim, 3 Universitas Terbuka
1 aura.mirw4libn4@gmail.com , 2 kelana.edyputra@yahoo.com , 3 faizal@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan  pariwisata  di Kabupaten  Gayo  Lues  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Penelitian  dilakukan dengan  mengacu  pada  teori  implementasi  kebijakan  Merille  S.  Grindle.  Hasil  penelitian  yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo  Lues  belum  berjalan  optimal.  Terdapat  beberapa  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi  kebijakan.  Adapun  faktor  pendukungnya  yaitu  kepentingan  yang  terpengaruhi oleh  kebijakan  merupakan  kepentingan  bersama  bukan  kepentingan  pribadi,  tipe  manfaat  yang dihasilkan  memiliki  efek  berganda  sehingga  ruanglingkupnya  dapat  dirasakan  berbagai kalangan,  karakteristik  lembaga  penguasa  yang  tetap  menjalankan  program  kegiatan  sesuai dengan  kebijakan  yang  ada,  kepatuhan  dan  daya  tanggap  para  implementor  sangat  baik. Sedangkan  faktor  penghambatnya  yaitu  derajat  perubahan  yang  diharapkan  pada  kebijakan pengembangan  pariwisata  ini  bukanlah  derajat  perubahan  yang  dapat  diraih  dalam  waktu singkat,  letak  pengambil  keputusan  dengan  implementor  dan  target  kebijakan  relatif  jauh sehingga  implementasi  tidak  berjalan  optimal,  pelaksana  Program  kebijakan  pengembangan pariwisata  ada  yang  berlatar  belakang  pendidikan  pariwisata,  sumber  daya  yang  dilibatkan berupa  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  fisik,  sumber  daya  teknologi  dan  sumber  daya finansial  di  Kabupaten  Gayo  Lues  sangat  minim,  aktor  terlibat  tidak  memiliki  komitmen  yang tinggi dalam membuat strategi pengembangan pariwisata.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Objek Wisata, Pengembangan Pariwisata

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  how  tourism  policy  is  implemented  in  Gayo  Lues  Regency  and what  factors  influence  the  implementation  of  tourism  policy.  This  research  uses  a  qualitative descriptive  research  approach  with  data  collection  techniques,  namely  interviews,  observation and documentation studies. The research was conducted referring to Merille S. Grindle's policy implementation  theory.  The  results  of  the  research  conducted  show  that the  implementation of tourism  development  policies  in  Gayo  Lues  Regency  has  not  been  optimal.  There  are  several supporting and inhibiting factors for policy implementation. The supporting factors are that the interests  affected  by  the  policy  are  shared  interests,  not  personal  interests,  the  type  of  benefit produced has multiple effects so that its scope can be felt by various groups, the characteristics of  the  governing  body  which  continues  to  carry  out  activity  programs  in  accordance  with existing  policies,  the  compliance  and  responsiveness  of  the  implementers.  Very  good. Meanwhile,  the  inhibiting  factors  are  that  the  degree  of  change  expected  in  tourism development policy is not the degree of change that can be achieved in a short time, the location of decision makers and policy implementers and targets is relatively far so that implementation
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 565
does  not  run  optimally,  there  are  implementers  of  tourism  development  policy  programs  who have tourism education backgrounds. , the resources involved in the form of human resources, physical resources, technological resources and financial resources in Gayo Lues Regency are very  minimal,  the  actors  involved  do  not  have  a  high  commitment  in  making  tourism development strategies.
Keywords : Policy Implementation, Tourist Attractions, Tourism Development

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  sektor  andalan  yang  menjadi  sumber  devisa  di Indonesia  selain  minyak  dan  gas.  Sektor  pariwisata  juga  merupakan  salah  satu  sektor yang  cukup  banyak  menyerap  tenaga  kerja.  Dengan  demikian,  pariwisata  tidak  hanya membuka  peluang  kerja  tapi  juga  mengurangi  angka  pengangguran.  Hal  ini menyebabkan  efek  berantai  yang  cukup  besar  sehingga  mampu  meningkatkan pendapatan  masyarakat.  Kepariwisataan  memiliki  arti  yang  sangat  luas  bukan  hanya sekedar bepergian saja, namun juga berkaitan dengan obyek dan daya tarik wisata yang dikunjungi,  sarana  transportasi  yang  digunakan,  pelayanan,  akomodasi,  restoran  dan rumah  makan,  hiburan,  interaksi  sosial  antara  wisatawan  dengan  penduduk  setempat serta  usaha  pariwisata.  Karena  itu  pariwisata  dapat  dipandang  sebagai  suatu  lembaga dengan  jutaan  interaksi,  kebudayaan  dengan  sejarahnya,  kumpulan  pengetahuan,  dan jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelembagaan ini (Purwowibowo, 2012),  sehingga  pariwisata  sebagai  konsep  dapat  dipandang  dari  berbagai  perspektif yang berbeda.
Pariwisata  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Pelibatan  berbagai  sektor  sangat  penting dalam  memajukan pariwisata, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan  yang tepat  sebagai naungan  dalam  penyelenggaraan  kepariwisataan.  Kebijakan  tersebut  harus  mampu diimplementasikan  dengan  baik  guna  memaksimalkan  potensi  yang  ada  dan menghindari  pembangunan  pariwisata  yang  tidak  terencana  serta  meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas pariwisata. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini berada di wilayah tengah dengan ketinggian 1000-3000 meter di atas permukaan laut dengan bentang lahan yang variatif  dan  berbukit-bukit  sehingga  dijuluki  Negeri  Seribu  Bukit.  Kabupaten  Gayo Lues  memiliki  luas  5.549,91  km2  namun  lebih  dari  tujuh  puluh  persen  wilayahnya merupakan  kawasan  hutan  lindung  dan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser.  Hal  ini berdampak  pada  pemanfaatan  lahan  untuk  pertanian,  pemukiman  dan  industri  menjadi terbatas.  Di  sisi  lain,  luasnya  hutan  lindung  dan  kawasan  nasional  ini  memberikan keuntungan tersendiri bagi sektor wisata. Keindahan alam yang masih alami, sumber air yang berlimpah dan jalur tracking yang menantang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Kabupaten  Gayo  Lues  merupakan  daerah  yang  giat  mengembangkan  potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Obyek
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 566
dan daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues cukup banyak dan bervariasi,  mulai  dari  ODTW  pegunungan,  danau,  agrowisata,  budaya  daerah,  hutan, sampai ODTW minat khusus.
Dari  seluruh  objek  daya  tarik  wisata  yang  terdapat  di  Gayo  Lues  yang  paling banyak  mendapat kunjungan wisatawan nusantara adalah  Kampung Agusen, Kampung Penosan  Sepakat,  Kolam  Biru  Rerebe,  Kala  Pinang,  Taman  Mini  Gayo  Indah  dan Genting.  Sementara  yang  paling  banyak  mendapat  kunjungan  wisatawan  mancanegara yaitu  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  melalui  pintu  masuk  Kedah.    Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2016 telah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai kepariwisataan  yaitu  Qanun  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Kepariwisataan.  Qanun merupakan  peraturan  perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  (perda)  yang merupakan  kekhususan  bagi  masyarakat  Aceh.  Melalui  UU  Nomor  11  Tahun  2006, masyarakat  Aceh  diberi  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  daerah  yang bersumber  pada  nilai-nilai  agama  dan  disebut  dengan  qanun.  Sejak  disahkan,  Qanun Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Kepariwisataan  belum  memberikan  kontribusi  yang cukup  signifikan  bagi  pengembangan  kepariwisataan  di  Kabupaten  Gayo  Lues.  Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gayo Lues yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sekitar yang memiliki potensi wisata serupa.

## Tabel 1 Jumlah Kunjungan wisatawan
Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021 Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Gayo Lues 255 6954 60 11384 263 17383 23 11535 11 11725 Aceh Tenggara 4979 20865 5715 22838 5625 21388 675 3402 717 10762 Bener Meriah 400 147527 483 62526 295 70928 73 31143 - 51219 Aceh Tengah 682 38669 931 71762 424 52946 335 42796 28 47517
Sumber: Subbag Program, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kunjungan  wisatawan  nusantara maupun  mancanegara  ke  Kabupaten  Gayo  Lues  masih  jauh  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Bener  Meriah  dan  Aceh  Tengah.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 567
Ketiga Kabupaten tersebut memiliki potensi alam yang serupa dengan Kabupaten Gayo Lues  sehingga  sudah  sewajarnya  menjadi  perbandingan  dalam  pengembangan pariwisata.  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Gayo  Lues  dari  sektor  pariwisata  juga sangat kecil, tidak  mencapai 5% dari total seluruh PAD di  Kabupaten Gayo  Lues. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2

## PAD Kabupaten Gayo Lues dari Sektor Pariwisata
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 PAD Sektor Pariwisata 2.733.129.648,84 4.028.115.390,00 2.373.975.278,00 1.879.027.056,00 1.847.013.225,00 Total PAD Gayo Lues 48.758.464.134,18 51.415.803.751,47 58.402.728.094,40 63.647.025.986,24 62.981.074.919,37
Sumber: Pariwisata, Database Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, 2022
Pembangunan  sarana  prasarana  pariwisata  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten  Gayo  Lues  cukup  masif.  Sejak  tahun  2018,  Pemerintah  telah  membangun musholla, toilet, gazebo, wisma, jalan setapak, menara pandang, kolam pemandian, dan sarana  permainan  di  objek-objek  wisata,  namun  sebagian  besar  sarana  prasarana  ini tidak  berfungsi  secara  optimal.  Bahkan  diantara  sarana  prasarana  tersebut  ada  yang belum  pernah  digunakan  sama  sekali  hingga  akhirnya  terbengkalai.  Pengembangan pariwisata membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM di Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu kendala dalam memajukan pariwisata.  Menurut  data  dari  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gayo  Lues,  di  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gayo  Lues  tidak  ada  satupun  ASN  yang  berlatar  belakang pendidikan  pariwisata.  Selain  itu,  Kabupaten  Gayo  Lues  juga  kekurangan  tenaga profesional  yang  memiliki  lisensi dibidang pariwisata seperti pemandu wisata, petugas hotel, koki, pelayan restauran, dan lain-lain. Dari seluruh pemandu wisata di Kabupaten Gayo Lues hanya ada dua orang yang memiliki lisensi resmi dari pemerintah.
Mr.  Jali,  salah  seorang  pemandu  wisata  senior  di  Kabupaten  Gayo  Lues, menyebutkan  bahwa  Kabupaten  Gayo  Lues  telah  dikunjungi  oleh  wisatawan mancanegara  sejak  tahun  1980-an  yang  datang  untuk  mendaki  ke  puncak  Gunung Leuser. Namun, setelah empat puluh tahun sejak tahun 1980-an hingga saat ini, belum terjadi  peningkatan  yang  berarti  baik  dari  jumlah  kunjungan  wisatawan  mancanegara, sarana prasarana pendukung bagi wisatawan di jalur pendakian Gunung Leuser, maupun tenaga  profesional  di  bidang  pariwisata.  Di  sisi  lain,  pemerintah  daerah  terus membangun  fasilitas  dan  sarana  pariwisata  seperti  wisma,  toilet  dan  musholla  di berbagai  objek  wisata  lainnya  meskipun  objek  wisata  tersebut  minim  pengunjung. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gayo  Lues  telah  membuat  kebijakan  mengenai kepariwisataan  dan  melaksanakan  program  kegiatan  pengembangan  pariwisata. Kebijakan  ini  didukung  dengan  potensi  daya  tarik  wisata  yang  sangat  besar  namun hingga  saat  ini  masih  belum  mampu  bersaing  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 568
Daerah.  Selain  itu  minimnya  kualitas  dan  kuantitas  SDM  di  sektor  pariwisata  serta belum  tepat  dan  terarahnya  pembangunan  sarana  prasarana  wisata  menjadi  indikasi terjadinya  permasalahan  dalam  proses  implementasi  kebijakan  yang  perlu    dianalisis lebih mendalam.
Mengingat unsur yang berkaitan dengan pariwisata demikian banyak, sedangkan Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gayo  Lues  merupakan  organisasi  formal  yang  memiliki fungsi  penyelenggaraan  pembinaan  teknis  operasional  bidang  kebudayaan  dan kepariwisataan  meliputi  kesenian,  kebudayaan,  kepariwisataan  dan  promosi  maka penelitian tesis ini diarahkan untuk dapat menjawab mengenai bagaimana implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues serta faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.
Teori yang tepat dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan kepariwisataan di Kabupaten  Gayo  Lues  sebagai  landasan  berfikir  yang  dapat  memberikan  pondasi  dan pedoman  yang  bersifat  teoritis.  Untuk  itu  landasan  teori  yang  ada  relevannya  dengan masalah  merupakan  hal  yang  pokok  untuk  mempertemukan  jalan  terbaik  dalam memecahkan masalah. Pendapat beberapa ahli yang membahas kebijakan beserta unsur- unsurnya  dan  pariwisata  dengan  berbagai  komponen  yang  memperluas  bahasan  dapat dijadikan pegangan bagi pemecahan masalah.
Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan. Para ahli kebijakan mengungkapkan  definisi  kebijakan  berdasarkan  sudut  pandang  dan  pendapatnya  yang berbeda,  seperti  menurut  Thomas  R.  Dye  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah “what  ever  government  choose  to  do  or  not  to  do”,  artinya  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  (Suwitri  et  al.,  2020,  pp.  1–7). Pemerintah  memegang  peranan  penting  bukannya  melakukan  tindakan  tertentu  juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam  mengatasi  permasalahan,  akan  tetapi  pemerintah  hanya  berdiam  diri  saja  dan tidak  melakukan  kegiatan  apa-apa,  itupun  dapat  dikatakan  kebijakan  pemerintah  yang demikian bentuknya.
Menurut  Friedrich  (Widodo,  2021,  p.  13)  kebijakan  diartikan  sebagai  suatu tindakan  yang  mengarah kepada tujuan  yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam  lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya  hambatan-hambatan tertentu,  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau  mewujudkan sasaran  yang  dinginkan.  Definisi  ini  berarti  pemerintah  harus  mempunyai  kemampuan yang  dapat  diandalkan  apapun  bentuknya  untuk  merespon  dan  menanggulangi permasalahan  yang  dihadapi,  dengan  memperhatikan  sumber  daya  yang  dimiliki  serta menerima  masukan  atau  usulan  dari  seseorang/  kelompok,  sehingga  ada  jalan  keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair.
Dengan  dasar  demikian  berarti  kebijakan  mengenai  pariwisata  termasuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 569
kebijakan  publik  yang  merupakan  pedoman  bagi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari pemerintah  sektor  pariwisata,  serta  pemerintah  mempunyai  kewenangan  untuk memaksa  agar  kebijakan  pariwisata  ditaati  oleh  masyarakat  atau  pihak  lain  yang bergerak  dalam  aktivitas  kepariwisataan.  Dalam  realisasinya  kebijakan  publik  perlu dianalisa  secara  cermat  agar  diketahui  sampai  berapa  jauh  memberikan  mudharat  bagi publik.  Pentahapan  proses  pembuatan  kebijakan  merupakan  kegiatan  yang  tersusun, sebagaimana menurut James Anderson (Subarsono, 2012, p. 19) yaitu tahapan formulasi masalah, tahapan formulasi kebijakan, tahapan adopsi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, serta tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  lebih  lanjut  dari  formulasi kebijakan. Tahap formulasi menerapkan strategi dan tujuan kebijakan sedangkan upaya yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dilaksanakan  pada  tahap  implementasi kebijakan.  Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  memuat  serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  untuk  mencapai  sasaran  yang  diharapkan.  Implementasi  kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga bersifat interaktif.
Merilee  S  Grindle  membuat  suatu  pendekatan  implementasi  kebijakan  publik yang  dikenal  dengan  “ implementation  as  a  political  and  administrative  process ”. Grindle (Riant, 2006) menyebutkan bahwa keberhasilan  implementasi kebijakan diukur dengan  menggunakan  pendekatan  implementasi  kebijakan  Merille  Grindle  dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari dua hal yakni: (1) Dilihat dari  prosesnya  dengan  mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan  sesuai  dengan yang ditentukan (design) dengan  menunjuk pada aksi kebijakannya; (2) Apakah tujuan kebijakan  tercapai.  Dimensi  ini  diukur  dengan  melihat  dampaknya  pada  masyarakat secara individu maupun kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
Penelitian  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Kabupaten  Gayo Lues  ini  mengadaptasi  pendekatan  implementasi  kebijakan  Merille  S  Grindle.  Grindle menyebutkan bahwa: “ Implementation is that set of activities directed toward putting a program  into  effect (Tachjan,  2006).  Sebuah  kebijakan  perlu  dijabarkan  kedalam program-program  yang  tepat  untuk  pelaksanaan  agar  implementasi  dapat  dijalankan. Menurut Grindle (Kasmad, 2013), implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh:
Content/Isi kebijakan yang terdiri dari:
a. Kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan.  Suatu  kebijakan  harus  mewakili kepentingan  banyak pihak sehingga  mendapat dukungan  yang  maksimal dari  unsur- unsur  yang  menjadi  sasaran  kebijakan.  Kebijakan  yang  hanya  didukung  oleh sekelompok  elemen  masyarakat  tidak  akan  dapat  berkembang  dan  terselenggara dengan baik.
b. Jenis  manfaat  yang  dihasilkan.  Kebijakan  akan  berhasil  menarik  dukungan  banyak
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 570
pihak  hanya  jika  kebijakan  tersebut  dirasa  memberikan  banyak  manfaat.  Kebijakan yang  baik  akan  memberikan  tidak  hanya  satu  macam  namun  berbagai  macam manfaat bagi para stakeholder yang terlibat.
c. Derajat perubahan  yang diinginkan. Semakin  besar perubahan  yang diharapkan dari suatu kebijakan maka akan lebih sulit dalam proses implementasinya dan akan lebih sulit tercapai.
d. Kedudukan  pembuat  kebijakan.  Keberhasilan  suatu  proses  implementasi  kebijakan sangat  dipengaruhi  oleh  kedudukan  pembuat  kebijakan.  Semakin  dekat  lokasi pembuat  kebijakan  dari  sasaran  kebijakan  maka  akan  lebih  besar  peluang keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Begitu  juga  sebaliknya,  semakin  jauh  lokasi pembuat kebijakan dari sasaran kebijakan maka lebih kecil peluang keberhasilan.
e. Pelaksana  program.  Kebijakan  yang  tidak  didukung  oleh  pelaksana  yang  kompeten dan berintegritas tinggi akan sulit meraih keberhasilan.
f. Sumber  Daya  yang  dikerahkan.  Pelaksanaan  proses  implementasi  kebijakan  tidak cukup  hanya  dengan  mengandalkan  pelaksana  program  yang  baik  tapi  juga membutuhkan  sumber  daya  yang  optimal.  Tanpa  sumberdaya  yang  memadai  maka suatu  proses  implementasi  tidak  akan  terselenggara  dengan  baik  bahkan  tidak terselenggara sama sekali.
Context/Lingkungan Kebijakan terdiri dari :
a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat. Keberhasilan implementasi kebijikan sangat ditentukan oleh bagaimana kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat.
b. Karakteristik  lembaga  dan  penguasa.  Implementasi  kebijakan  harus  mendapatkan dukungan dari lembaga/institusi dan rezim penguasa. Dukungan ini dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan penguasa.
c. Kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Kebijakan  yang  tepat  memiliki  tujuan  dan  bentuk program  yang  tepat  dan  sesuai.  Para  pelaksana  dilapangan  harus  mampu  mematuhi kebijakan yang telah diputuskan dan tanggap dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Grindle  menggambarkan  proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan beragam  aktor  dimana  keluaran  akhirnya  ditentukan  oleh  baik  materi  program  yang telah  dicapai  maupun  melalui  interaksi  para  pembuat  keputusan  dalam  konteks  politik administratif.  Proses  politik  dapat  dilihat  melalui  proses  pengambilan  keputusan  yang melibatkan  berbagai  aktor  kebijakan  sedangkan  proses  administratif  terlihat  melalui proses  umum  mengenai  aksi  administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program tertentu.  Kelebihan  dari  model  implementasi  kebijakan  yang  dicetuskan  oleh  Grindle adalah  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  bukan  saja  karakter birokrat sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 571
Secara umum masyarakat menyebut pariwisata atau piknik berarti kunjungan ke tempat-tempat  yang  dianggap  dapat  menyenangkan  diri  dan  keluarganya.  Jenis  tempat wisata  yang  dikunjungi  tergantung  kesukaan  orang  yang  bersangkutan,  bisa pemandangan  alam,  gunung,  danau,  tempat  hiburan,  taman  ria,  museum  dan  lain-lain. Intinya  tempat  yang  dinilai  dapat  dinikmati  dan  menjadikan  suasana  lain  menambah kegairahan  hidup.  Lebih  spesifik  pengertian  pariwisata  menurut  ahlinya  seperti  Hans Buchi  (Yoeti,  2014),  kepariwisataan  adalah  setiap  peralihan  tempat  yang  bersifat sementara  dari  seseorang  atau  beberapa  orang  dengan  maksud  memperoleh  pelayanan yang  diperuntukkan  bagi  kepariwisataan  itu  oleh  lembaga-lembaga  yang  digunakan untuk  maksud  tersebut.  Menurut  Undang  Undang  No.  9  tahun  1990,  menyebutkan bahwa  pariwisata  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  wisata,  termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut (pasal 1 ayat (3) UU No. 9/1990). Kepariwisataan adalah segala sesuatu  yang berhubungan  dengan  penyelenggaraan  pariwisata  (pasal  1  ayat  (4)  UU  No.  9/1990). Adapun  wisata  adalah  kegiatan  perjalanan  atau  sebagian  dari  kegiatan  tersebut  yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata  (pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  9  /1990).  Orang  yang  melakukan  kegiatan  wisata disebut wisatawan.
Pengembangan  pariwisata  membutuhkan  peran  serta  berbagai  pihak  namun peranan terbesar tetap merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Fennel (2002)  menyatakan  bahwa  environmental  governance  sebagai  sub-category  of govenrnance  yang  dibentuk  oleh  berbagai  model  (Avenzora,  2008,  p.  283).  Diantara model  tersebut  adalah:  a.  Regulatory  control.  Menurut  model  ini  pemerintah mempunyai  peran  strategis  dalam  membuat  standar-standar  dan  aturan-aturan  yang diperlukan;  b.  Cooperative  management.  Menurut  model  ini  pemerintah  menerapkan hubungan  kolaboratif  antara  sektoral  dalam  pemerintahan  dan  mediasi  dengan  pihak swasta maupun LSM.
Implementasi kebijakan pariwisata harus melalui beberapa tahapan, yaitu (Diarta, 2020, p. 110): a. Mengevaluasi potensi pasar; b. Pilih lokasi yang cocok; c. Identifikasi pemain  kunci  (stakeholders);  d.  Lakukan  studi  fisibilitas  pasar  dan  keuangan;  e. Rencanakan  dan  buat  desain  konsep;  f.  Buat  dan  dokumentasikan  proposal;  g. Konsultasikan  dengan  Masyarakat;  h.  Ikuti  proses  perijinan;  i.  Lengkapi  proses investasi;  j.  Persiapkan  dokumentasi  bangunan  (oleh  arsitek);  k.  Fase  konstruksi  dan Pembangunan; l. Sediakan rencana operasional
Liu  dalam  (Diarta,  2020,  p.  114)menyebutkan  bahwa  untuk  membangun pariwisata dibutuhkan kerangka implementasi kebijakan yang mencakup minimal empat aspek  yaitu:  Pembangunan  dan  pengembangan  infrastruktur;  aktivitas  pemasaran; peningkatan  kualitas  budaya  dan  lingkungan;  serta  pengembangan  sumber  daya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 572
manusia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif.  Hal  ini  sesuai  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  penulis  mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues agar tujuan penelitian  ini  dapat  tercapai  seperti  yang  diharapkan.  Hardani,  et  al.,  (2020,  p. 54)menyebutkan  bahwa  metode  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  diarahkan untuk  memberikan  gejala-gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis dan  akurat,  mengenai  sifat-sifat  populasi  atau  daerah  tertentu.  Dalam  penelitian  ini sumber  data  yang  diperoleh  dari  sumber  data  primer  dan  data  sekunder.  Instrumen utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  itu  sendiri  hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Sugiono  (2018,  p.  105)yang  menyatakan  bahwa  dalam  penelitian  kualitatif peneliti  akan  banyak  menjadi  instrument  karena  dalam  penelitian  kualitatif  peneliti adalah  intrument  kunci.  Miles  dan  Huberman  dalam  (Hardani  et  al.,  2020,  p. 163)mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara terus-menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  tersebut  adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion darwing/verification).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gayo Lues
Implementasi  Kebijakan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan  membentuk suatu keterkaitan  (linkage)  antar  satu  unsur  pendukung  dengan  unsur  lainnya.  Untuk menganalisis  permasalahan  yang  terjadi,  peneliti  menggunakan  teori  implementasi Gridle sebagai berikut:
Content/Isi kebijakan.

## Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
Kepentingan  yang  terpengaruhi  dalam  konsep  Grindle  menggambarkan bagaimana  sebuah  kebijakan  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan.  Suatu kebijakan  publik  yang  terbentuk  berdasarkan  kepentingan  bersama  akan  berdampak lebih besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pariwisata sebagai multiplier effect  melibatkan  berbagai  stakeholder  dalam  proses  pengembangannya.  Selain Pemerintah,  Stakeholder  yang  terkait  erat  dalam  pembangunan  kepariwisataan  adalah pengusaha  sektor  pariwisata  seperti  pengelola  objek  wisata,  pemilik  hotel/restaurant, travel, dan wisatawan. Seluruh Stakeholder  yang  terlibat harus  merasakan urgensi dari kebijakan pengembangan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah.
Bersumber  pada  hasil  wawancara  dapat  dilihat  bahwa  penyusunan  suatu kebijakan  pasti  dipengaruhi  berbagai  macam  kepentingan  namun  kebijakan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 573
pengembangan  usaha  pariwisata  dibuat  atas  dasar  kepentingan  bersama.  Penyusunan kebijakan  ini  juga  dilatarbelakangi  potensi  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues  yang sangat dominan sehingga membutuhkan suatu pedoman dalam upaya pengembangannya.  Target  dan  tujuan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten Gayo Lues telah selaras antara tujuan yang diharapkan oleh DPRK maupun yang  difahami  dan  dilaksanakan  oleh  implementor.  Studi  dokumentasi  yang  dilakukan oleh  peneliti  terhadap  produk  kebijakan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues menunjukkan  bahwa  Qanun  Kabupaten  Gayo  Lues  no  4  Tahun  2016  Tentang Kepariwisataan  merupakan  tindak  lanjut  dari  Qanun  Aceh  No  8  Tahun  2013  Tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang no 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata. Qanun ini memiliki  tujuan  yang  besar  dan  mencakup  segala  lapisan  masyarakat.  Oleh  Sebab  itu kepentingan  yang  terpengaruhi  oleh  kebijakan  ini  tidak  hanya  golongan  tertentu  tapi semua golongan.

## Tipe Manfaat
Teori  Grindle  menyebutkan  bahwa  sebuah  kebijakan  akan  dapat  berdampak maksimal  jika  dalam  proses  implementasi  memberikan  manfaat  bagi  banyak  pihak. Semakin luas sektor yang menerima manfaat maka semakin besar peluang keberhasilan proses  implementasi  kebijakan.  Analisis  manfaat  suatu  kebijakan  pengembangan pariwisata  tidak  terlepas  dari  telah  terpenuhi  atau  tidaknya  kebutuhan  pengembangan pariwisata  pada  kebijakan  yang  ada.  Kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  tidak secara  detail  memuat  ruang  lingkup  pengembangan  pariwisata  akan  berpeluang  gagal diinterpretasikan oleh  implementor. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo  Lues  menurut  Bapak  H.  M.  Yusuf  HS  belumlah  mencakup  semua  kebutuhan pengembangan  pariwisata.  Menurut  beliau,  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di Kabupaten  Gayo  Lues  masih  membutuhkan  kebijakan  tambahan  salah  satunya  berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB).
Dari  hasil wawancara terhadap para  informan dapat diketahui  bahwa kebijakan pengembangan pariwisata idealnya dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai pihak. Pendapat para informan tersebut sejalan dengan tujuan  kebijakan  yang  tercantum  dalam  qanun  Kepariwisataan  No  4  Tahun  2016. Apabila  tujuan  kebijakan  tersebut  dapat  dicapai  maka  manfaat  yang  sangat  besar  akan dirasakan  oleh  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Namun dampak  positif  dari  kebijakan  tersebut  hanya  dapat  dirasakan  jika  kebijakan pengembangan pariwisata telah direalisasikan secara optimal. Kebijakan pengembangan pariwisata  yang  ada  juga  belum  mencakup  semua  kebutuhan  regulasi  pengembangan pariwisata sehingga belum memberikan manfaat sesuai harapan.

## Derajat Perubahan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 574
Keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  dapat ditinjau  melalui  seberapa  besar  perubahan  yang  diharapkan  dan  seberapa  signifikan perubahan yang terjadi setelah kebijakan pengembangan pariwisata diimplementasikan. Salah  satu  Indikator  keberhasilan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  paling sederhana dapat dilihat dari peningkatan jumlah destinasi pariwisata.
Tabel 31 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Wisman Wisnus 2017 155 6954 2018 60 11384 2019 263 17383 2020 23 11535 2021 11 11725 2022 19 19883
Sumber: Pariwisata, Database Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, 2022
Dari  wawancara  dan  data  di  lapangan  dapat  di  interpretasikan  bahwa  terjadi perubahan  setelah  kebijakan  pengembangan  pariwisata  diimplementasikan  berupa peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan  dan  peningkatan  jumlah  destinasi  wisata. Namun, dalam kurun waktu enam tahun semenjak kebijakan tersebut terbit peningkatan yang terjadi belum signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh  pandemi COVID-19 maupun  belum  optimalnya  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata dilaksanakan. Ditinjau dari isi kebijakan pengembangan pariwisata yang ada, perubahan yang  diharapkan  sangat  besar.  Untuk  mencapai  perubahan  tersebut  harus  melibatkan berbagai  sektor  dan  komitmen  yang  tinggi  dari  para  implementor,  selain  itu  juga membutuhkan  waktu  yang  cukup  panjang  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  derajat perubahan yang diharapkan sulit dicapai.

## Letak Pengambilan Keputusan
Letak  pengambil  keputusan  atau  pemangku  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Semakin  dekat  sasaran  kebijakan  dengan pengambil  keputusan  maka  ruang  lingkup  sasaran  semakin  kecil  sehingga  kebijakan dapat  lebih  fokus  diimplementasikan.    Pengaruh  letak  pengambil  keputusan  terhadap implementasi  kebijakan  dapat  dilihat  dari  mekanisme  penyusunan  kebijakan  maupun program,  siapa  aktor  yang  berwenang  dalam  menetapkan  kebijakan  dan  bagaimana pengambil keputusan memutuskan program yang tepat untuk mendukung implementasi kegiatan. Pengaruh letak pengambil keputusan juga dapat dilihat dari sistem koordinasi antar  stakeholder  dan  implementor.  Semakin  Dekat  pengambil  keputusan  dengan sasaran maka peluang koordinasi yang terjadi akan lebih baik dan intens.
Deduksi  dari  pernyataan-pernyataan  tersebut  adalah  bahwa  Letak  pengambil
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 575
keputusan  dalam  kebijakan  pengembangan  pariwisata  Kabupaten  Gayo  Lues  adalah Kepala  Daerah  melalui  Kepala  Dinas  Pariwisata  dengan  melibatkan  stakeholder  di sektor  pariwisata.  Sementara  itu  dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  kecil,  implementasi program,  wewenang  dimiliki  oleh  setiap  ASN  yang  diberikan  tugas  pokok  dan  fungsi sesuai  jabatan  masing-masing.  Namun  wewenang  yang  dimiliki  ASN  hanya  terbatas pada teknis implementasi bukan pengambilan keputusan. Hal ini memberikan gambaran bahwa  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues memiliki  peluang  keberhasilan  yang  rendah  karena  ruang  lingkup  kebijakan  yang  ada mencakup  wilayah  Kabupaten  Gayo  Lues.  Untuk  memberikan  dampak  yang  optimal maka  ruang  lingkup  kebijakan  harus  diperkecil  lagi  dengan  membuat  turunan  dari qanun berupa peraturan desa maupun peraturan khusus di objek wisata.

## Pelaksana Program
Pelaksana  program  merupakan  salah  satu  dimensi  yang  sangat  mempengaruhi optimalitas implementasi kebijakan. Implementor yang ideal adalah yang kompeten dan menguasai tugas pokok serta fungsinya dengan baik. Dalam hal implementasi kebijakan pengembangan  pariwisata,  implementor  utama  adalah  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas Pariwisata  Kabupaten  Gayo  Lues.  Implementasi  kebijakan  dijalankan  melalui mekanisme  yang  wajib  tertuang  dalam  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur).  SOP menjadi panduan untuk memastikan kegiatan dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Dinas Pariwisata sebagai implementor utama wajib memiliki SOP untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dan menjalankannya dengan tepat. SOP merupakan salah satu faktor pendukung  yang  harus  dimiliki  oleh  implementor  namun  bukan  menjadi  jaminan optimalnya  proses  implementasi.  Observasi  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  SOP hanya merupakan dokumentasi yang wajib tersedia namun tidak dilaksanakan baik dari sisi administrasi maupun teknis dilapangan. Hal ini disebabkan karena minimnya tenaga pelaksana di Dinas Pariwisata.

## Sumber Daya Yang Dilibatkan
Implementasi  kebijakan  membutuhkan  dukungan  sumber  daya  yang  maksimal. Sumber  daya  yang  dibutuhkan  meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial, sumber daya fisik (sarana/prasarana) dan sumber daya teknologi. Berdasarkan observasi pada objek wisata di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat bahwa sumber daya manusia di sektor pariwisata belum memadai. Objek-objek wisata milik pemerintah maupun sektor swasta  masih  dikelola  secara  konvensional  dan  belum  memenuhi  standar  yang  harus dimiliki  oleh  objek  wisata.  Upaya  untuk  mengatasi  minimnya  SDM  ini  idealnya  rutin dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Namun, fakta yang ditemukan saat observasi menggambarkan  bahwa  pembinaan  dan  pelatihan  jarang  dilakukan  oleh  pemerintah terutama  sejak  Pandemi  COVID-19.  Pelatihan  pengembangan  SDM  pariwisata  yang dilakukan  sejak  tahun  2020  hanya  sekali  yaitu  pada  tahun  2023  berupa  pelatihan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 576
pembuatan  konten  promosi  pariwisata  yang  melibatkan  40  orang  peserta.  Pelatihan tersebut  tentu  saja  belum  memadai  karena  sektor  pariwisata  memiliki  ruang  lingkup yang sangat luas dan pembutuhkan pembinaan secara menyeluruh.
Sumber daya fisik berupa sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata.  Observasi  yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  objek  wisata  yang  tidak  dilengkapi dengan  fasilitas  yang  memadai  seperti toilet ataupun  musholla, bahkan  beberapa objek wisata  hanya  dapat  dikunjungi  dengan  melalui  jalan  setapak.  Minimnya  sumber  daya fisik  tidak  hanya  terjadi  di  objek-objek  wisata.  Berdasarkan  observasi  di  Dinas Pariwisata  ditemukan  bahwa  fasilitas  penunjang  kegiatan  seperti  laptop,  printer,  dan lain-lain juga sangat tidak proporsional.
Minimnya sumber daya manusia maupun sumber daya fisik di  Kabupaten Gayo Lues  ternyata  tidak  dapat  dibantu  dengan  sumber  daya  teknologi.  Di  era  teknologi industri 5.0, pemanfaatan teknologi digital  memegang peranan sangat penting. Melalui observasi ditemukan bahwa teknologi digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues.  Sistem  operasional  di objek-objek  wisata  masih  dilakukan  secara  manual.  Di  Dinas  Pariwisata  Kabupaten Gayo  Lues,  hanya  beberapa  kegiatan  yang  didukung  aplikasi.  Aplikasi  tersebut merupakan  aplikasi  wajib  untuk  menunjang  transparansi  dan  komunikasi  data  secara menyeluruh  secara  nasional.  Sedangkan  aplikasi  khusus  pariwisata  Kabupaten  Gayo Lues  belum  ada  sama  sekali.  Upaya  promosi  pariwisata  yang  dilakukan  juga  belum memanfaatkan  website  resmi  melainkan  hanya  memanfaatkan  media  sosial  berupa facebook dan instagram yang belum dikelola secara professional.
Sebanding  dengan  Sumber  Daya  Manusia,  Teknologi  dan  Fisik,  Sumber  Daya Finansial memiliki peranan yang cukup krusial dalam implementasi kebijakan. Apabila sumber  daya  finansial  terpenuhi  maka  seluruh  kekurangan  pada  sumber  daya  lainnya akan  dapat  diperbaiki  dengan  mudah.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan,  para informan  menyebutkan  kendala  minimnya  anggaran  dalam  pengembangan  pariwisata merupakan  alasan  terbesar  tidak  terselenggaranya  implementasi  kebijakan  secara optimal.

## Context Implementasi

## Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Terlibat
Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  membutuhkan  kekuasaan agar strategi dapat dilaksanakan oleh seluruh implementor secara tepat dan terarah demi kepentingan  publik.  Kekuasaan  tertinggi  dalam  implementasi  kebijakan  dimiliki  oleh Kepala Daerah dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata. Rencana strategis  yang disusun  oleh Dinas Pariwisata harus selaras dengan program pemerintah daerah dan visi misi kepala daerah. Keberhasilan strategi yang direncanakan bergantung
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 577
pada  kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antar  semua  stakeholder.  Kepala  Bagian Perekonomian  Bappeda  Gayo  Lues,  Ibu  Zaimah,  sebagai  satu  pejabat  yang  bertugas mengevaluasi  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  Dinas  Pariwisata  memberikan penyataan  serupa  bahwa  PKA  (Pekan  Kebudayaan  Aceh)  adalah  salah  satu  program prioritas di tahun 2023 karena memunculkan banyak budaya yang dapat dipromosikan.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa strategi para implementor telah sejalan. Hal ini dapat dimaknai bahwa koordinasi antar satuan  kerja  perangkat  daerah  tidak  mengalami  hambatan.  Strategi  pengembangan pariwisata  idealnya  telah  tertuang  dalam  satu  peraturan  daerah  yang  secara  khusus memuat  strategi  pengembangan  pariwisata  dan  disebut  dengan  RIPPARKAB  atau Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan    Kabupaten.  Belum  adanya  Peraturan Daerah RIPPARKAB tentu saja menjadi sebuah kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan  pariwisata.  Strategi  pengembangan  pariwisata  yang  dibuat  tidak memiliki  kekuatan  mengikat  sehingga  dapat  berubah  sesuai  dengan  minat  pemegang kekuasaan. Laporan rencana induk pariwisata yang telah dibuat selama beberapa tahun namun  tak  kunjung  di  sahkan  mengindikasikan  kurangnya  komitmen  para  aktor  untuk mengembangkan pariwisata.

## Karakteristik Lembaga Penguasa
Teori  Grindle  menyebutkan  bahwa  karakteristik  lembaga  penguasa  di  suatu wilayah dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Kebijakan pengembangan pariwisata saat ini di Kabupaten Gayo Lues berpedoman pada qanun kepariwisataan no 4  tahun  2016.  Sejak  qanun  ini  disahkan  telah  terjadi  3  kali  pergantian  kepala  daerah yaitu  1  kali  pergantian  bupati  definitif  dan  dua  kali  pergantian  penjabat  bupati.  Pada satuan  kerja  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gayo  Lues  juga  telah  mengalami  dua  kali pergantian  kepala  dinas.  Sedangkan  untuk  DPRK  juga  telah  mengalami  satu  kali perubahan  anggota  komisi  yang  membidangi  kepariwisataan.  Dari  hasil  analisis wawancara  dan  data-data  yang  didapat  di  lapangan  dapat  dilihat  bahwa  adanya pengaruh  kepala  daerah  maupun  Kepala  Dinas  Pariwisata  pada  penentuan  prioritas program  kegiatan  namun  tidak  terlalu  signifikan.  Dismilaritas  yang  ada  ditafsirkan secara  bervariasi  oleh  masing-masing  informan.  Namun  perbedaan  tersebut  masih sejalan  dengan  kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  ada  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  lembaga penguasa di  Kabupaten Gayo Lues  memiliki karakteristik yang tidak mementingkan kepentingan pribadi terhadap program kegiatan.

## Kepatuhan dan Daya Tanggap
Kepatuhan  dan  daya  tanggap  para  implementor  merupakan  elemen  penting dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan, para  informan  menyebutkan  bahwa  belum  ditemukan  pelanggaran  terhadap  kebijakan yang  telah  dibuat.  Namun  para  informan  juga  menyebutkan  bahwa  Dinas  Pariwisata
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 578
Kabupaten  Gayo  Lues  sebagai  implementor  utama  belum  melakukan  implementasi kebijakan secara optimal.  Berdasarkan  hasil wawancara  dapat  disimpulkan bahwa para implementor  sangat  patuh  namun  belum  tanggap  melakukan  implementasi  disebabkan oleh berbagai faktor.
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gayo Lues
Faktor Pendukung
Content Implementasi:

## Kepentingan yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan
Kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues  dibuat  dengan berlandaskan kepentingan bersama. Para stakeholder memiliki pemikiran dan keyakinan yang  sama  bahwa  kebijakan  dibuat  untuk  memajukan  sektor  pariwisata  Kabupaten Gayo  Lues.  Keyakinan  dan  dukungan  dari  implementor  dan  stakeholder  tentu  saja menjadi dasar untuk suksesnya implementasi kebijakan.

## Tipe Manfaat
Penelitian  yang  dilaksanakan  menunjukkan  bahwa  seluruh  informan memberikan  pendapat  yang  sama  mengenai  manfaat  kebijakan  pengembangan pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues.  Mereka  menyebutkan  bahwa  kebijakan pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues  memberikan  manfaat  yang  sangat besar dan  memiliki efek berganda sehingga ruanglingkupnya dapat dirasakan berbagai kalangan.

## Context Implementasi

## Karakteristik Lembaga Penguasa
Informan  yang  diwawancarai  memberikan  pendapat  yang  sedikit  berbeda mengenai  pengaruh  para  pimpinan  terhadap  implementasi  kebijakan  pengembangan pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues.  Namun,  setelah  peneliti  melakukan  triangulasi sumber  maka  dapat  diketahui  bahwa  para  implementor  dan  pemangku  kebijakan pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues  menjalankan  program  kegiatan sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada.  Perbedaan  prioritas  program  kegiatan  pada  setiap pergantian  pimpinan  tidak  signifikan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan  dan bukan  berdasarkan atensi pribadi. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  lembaga  yang berkuasa memiliki integritas sehingga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan.

## Kepatuhan dan Daya Tanggap
Pernyataan  para  informan  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti menunjukkan  bahwa  sejak  qanun  kepariwisataan  ditetapkan  hingga  kini  belum  pernah terjadi  pelanggaran  terhadap  kebijakan.  Hal  ini    mengindikasikan  bahwa  para implementor  telah  mematuhi  kebijakan  ini  secara  bersungguh-sungguh.  Kebijakan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 579
pengembangan  pariwisata  juga  mewajibkan  para  implementor  untuk  melakukan monitoring  dan  evaluasi  secara  rutin.  Perintah  untuk  monitoring  dan  evaluasi  ini  juga dipatuhi oleh seluruh instansi terkait dan dilakukan secara berkala.
Faktor Penghambat Content Implementasi

## Derajat Perubahan
Derajat  perubahan  yang  diharapkan  pada  kebijakan  pengembangan  pariwisata ini  bukanlah  derajat  perubahan  yang  dapat  diraih  dalam  waktu  singkat.  Pariwisata sebagai  sektor  yang  memiliki  dampak  berganda  membutuhkan  komitmen  dan antusiasme  yang  tinggi  dari  semua  implementor. Oleh  sebab  itu,  derajat  perubahan  ini menjadi  penghambat  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten Gayo  Lues  dan  memerlukan  kebijakan  turunan  yang  bersifat  lebih  teknis  sehingga derajat perubahan lebih mudah terealisasi.

## Letak Pengambil Keputusan
Kebijakan  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues  di  buat  berupa qanun/peraturan  daerah  sehingga  ruang  lingkup  peraturan  ini  sangat  luas  dan  tidak spesifik. Peraturan daerah ini ditujukan untuk seluruh objek wisata yang ada yang tentu saja  memiliki  karakteristik  berbeda.  Jarak  antara  pembuat  kebijakan  terhadap implementor  dan  target  kebijakan  relatif  jauh  sehingga  implementasi  tidak  berjalan optimal. Hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

## Pelaksana Program
Pelaksana  program  kebijakan  pengembangan  pariwisata  idealnya  memiliki integritas  dan  kompetensi  yang  mendukung.  Dinas  Pariwisata  sebagai  implementor utama  hingga  saat  ini  tidak  memiliki  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  berlatar belakang  pendidikan  pariwisata.  Dinas  Pariwisata  juga  belum  bekerjasama  dengan tenaga  ahli  dalam  pengembangan  pariwisata.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

## Sumber Daya Yang Dilibatkan
Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  membutuhkan  sumber  daya yang besar. Namun, Belum ada satupun sumber daya yang terpenuhi. Sumber daya yang tersedia  berupa  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  fisik,  sumber  daya  teknologi  dan sumber  daya  finansial  di  Kabupaten  Gayo  Lues  sangat  minim.  Hal  ini  menjadi hambatan  yang  sangat  besar  dan  berdampak  pada  dimensi  implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata yang lainnya.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 580

## Context Implementasi
Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi  Aktor Terlibat
Aktor  yang  terlibat  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Gayo  Lues telah  terintegrasi  dengan  baik.  Namun,  integrasi  yang  terjalin  tidak  memberikan  hasil optimal. Hal tersebut dapat  dilihat dari tidak adanya strategi pengembangan pariwisata yang  baku  berupa  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten (RIPPARKAB). Laporan Rencana Induk Pariwisata yang telah dibuat pada tahun 2018 belum  juga  dibuat  menjadi  peraturan  daerah.  Tidak  adanya  RIPPARKAB  menjadi kendala  yang  serius  dalam  pengembangan  pariwisata  dan  menunjukkan  rendahnya komitmen aktor terlibat untuk memajukan sektor pariwisata.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata di  Kabupaten  Gayo  Lues  dapat  dilihat  bahwa  implementasi  kebijakan  belum  berhasil. Banyak faktor yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata  ini.  Adapun  faktor  yang  pendukung  implementasi  kebijakan  pengembangan pariwisata di kabupaten Gayo Lues yaitu kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, kebijakan  yang  memberikan  manfaat  signifikan  bagi  kemajuan  Kabupaten  Gayo  Lues, karakteristik  lembaga  penguasa,  dan  kepatuhan  dan  daya  tanggap.  Sedangkan  faktor penghambat implementasi kebijakan pegembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues yaitu  derajat  perubahan  yang  terlalu  tinggi  sehingga  tidak  daoat  diraih  dalam  waktu yang  singkat,  letak  pengambilan  keputusan,  pelaksana  program,  sumber  daya  yang dilibatkan  sangat  minim,  serta  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor  terlibat memiliki komitmen yang rendah untuk memajukan sektor pariwisata.
Kebijakan Pengembangan Pariwisata tidak cukup hanya berupa qanun/peraturan daerah.  Untuk  mengoptimalkan  implementasi  kebijakan  dibutuhkan  turunan  yang bersifat  teknis  dengan  derajat  perubahan  yang  lebih  terjangkau  sehingga  lebih  mudah direalisasikan.  Selain  itu,  untuk  meminimalisir  jarak  antara  pembuat  kebijakan  dan target  kebijakan  maka  dibutuhkan  kebijakan  dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  kecil seperti  Peraturan  Desa  dan  peraturan  di  objek-objek  wisata.  Pelaksana  program  di instansi  terkait  perlu  meningkatkan  kompetensi  melalui  pelatihan-pelatihan.  Instansi terkait juga harus merekrut tenaga profesional di bidang pariwisata. Sumber Daya yang dilibatkan  harus  lebih  ditingkatkan  secara  optimal  dan  professional.  Hal  ini  dapat diwujudkan  melalui  investasi  dan  pelibatan  sektor  swasta  secara  langsung. Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  membutuhkan    strategi,  komitmen dan kesungguhan dari seluruh aktor yang terlibat. Dengan komitmen dan kesungguhan, semua hambatan akan dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Avenzora, R. (2008). Politik dan Kebijakan Wisata Alam Suatu Kebutuhan yang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Page 581
Terabaikan. Ekoturisme-Teori Dan Praktek , 279.
Diarta, I. G. P. dan I. K. S. (2020). Pengantar Ilmu Pariwisata . C.V Andi Offset.
Hardani, A., H., U., J., U., E.F., I., R.R., R. A. F., & D.J.,  et al. (2020). Metode Penelitian ualitatif dan Kuantitatif . CV. Pustaka Ilmu. Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik . Kedai Aksara.
Purwowibowo. (2012). Pariwisata dan Prospek Ekowisata di Karesidenan Besuki.
Makalah Seminar Pariwisata , 4 . Riant, N. . (2006). Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi . Elex Media Komputindo. Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi . Pustaka Belajar.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Suwitri, S., Hartuti, P., & Kismatini. (2020). Analisis Kebijakan Publik . Universitas Terbuka.
Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik . AIPI.
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Media Nusantara Creative.
Yoeti, O. A. (2014). Pemasaran Pariwisata . Angkasa.