## EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KECAMATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Lisda Van Gobel 1 , Sabriana Oktaviana Gintulangi 2
STIA Bina Taruna Gorontalo lisdavangobel69@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana untuk memperoleh  data  yang  dibutuhkan  menggunakan  tehnik  wawancara  sebagai sumber data primer, dan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan sumber data sekunder.
Hasil penelitian menemukan bahwa Efektifitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada KUBE  fakir  miskin  yang  ada  di  Kecamatan  Posigadan  belum  optimal.  Hal  ini terlihat dari rendahnya pendapatan dan taraf hidup KUBE fakir miskin itu sendiri disebabkan  oleh  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  KUBE  seperti:  (1)  intervensi aparat  desa  yang  begitu  besar  dalam  proses  pembentukan  KUBE,  (2)  Belum maksimalnya  pemanpaatan  anggaran  bantuan  sosial  yang  diberikan  kepada KUBE, (3) Tidak adanya pembinaan tehnis dari pemerintah kecamatan Posigadan, (4)  KUBE  masih  mengalami  kesulitan  dalam  mengembangkan  usahanya  karena rendahnya life skill yang dimiliki.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Efektivitas pemberian Bantuan Sosial Kepada KUBE  dipengaruhi  oleh:  (1)  Ketepatan  sasaran  program  bantuan  sosial,  (2) Kemampuan  aparat  pemerintah  Kecamatan  Posigadan,  (3)  Kemampuan  anggota KUBE.
Disarankan:  (1)  Peran  besar  pemerintah  desa  perlu  dibatasi  sehingga  pencapaian sasaran  dapat  tercapai  (2)  Perlunya  peningkatan  peran  pemerintah  Kecamatan Posigadan,  (3)  perlunya  peningkatan  kemampuan  anggota  KUBE  sehingga pemanfaatan anggaran bantuan sosial dan pengembangan usaha dapat terwujud.
Kata Kunci : Efektivitas, Pemberian, Bantuan, Sosial, KUBE

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah  pembangunan  kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran,  keterbelakangan,  dan ketidakberdayaan.  Oleh  karena  itu, kemiskinan  terutama  yang  diderita oleh fakir miskin merupakan masalah pokok
nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda  dan  harus  menjadi  prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pada  pasal  34  undang-undang dasar 1945 menyatakan "Fakir miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar dipelihara  oleh  negara.  Hal  ini kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1974  tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.  Dimana pada  Pasal  1  menyatakan  bahwa
"Setiap  warga  negara  berhak  atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya  dan  berkewajiban untuk  sebanyak  mungkin  ikut  serta dalam  usaha-usaha  kesejahteraan sosial".  Selain  usaha  menciptakan sistem  perekonomian  yang  sifatnya mendasar,  perlu  pula  usaha  yang sifatnya  lebih  pada  pelaksanaan langsung  di  lapangan.  Hal  ini dibutuhkan  untuk  dapat  sesegera mungkin  mengantisipasi  keadaan sosial  yang  memprihatinkan  ini. Pengaturan yang bersifat lebih teknis di  bawah  Undang-Undang  No  6
Tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  42  tahun  1981  tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir  Miskin.  Pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun 1981  menyebutkan  bahwa  fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya,  ayat  (2)  pasal  yang sama  menyatakan  bahwa  pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut  meliputi  bantuan  sosial  dan rehabilitasi sosial.
Berdasarkan  hal  tersebut  di atas, maka pemerintah pusat mengeluarkan beberapa program
yang dilaksanakan antara lain: Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS),  Bantuan  Langsung Tunai (BLT), Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan  Sosial  (PPFM-BLPS) atau  dikenal  dengan  Kelompok Usaha  Bersama  Ekonomi  (KUBE),
dan  Padat  Karya  Produktif  serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kelompok usaha bersama (KUBE) dimaksudkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial para  fakir  miskin  yang  meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan  keluarga,  meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan  ini  bertujuan  untuk mengembangkan dinamika kehidupan  kelompok  sosial,  seperti: pengembangan hubungan yang semakin  harmonis,  pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan  dan  kesetiakawanan sosial, munculnya sikap
kemandirian,  munculnya  kemauan, dan  lain-  lain,  sehingga  menjadi sumber  daya  manusia  yang  utuh  dan mempunyai  tanggung  jawab  sosial ekonomi  terhadap  diri,  keluarga  dan masyarakat  serta  ikut  berpartisipasi dalam pembangunan.
Melalui  pendekatan  kelompok usaha  bersama  (KUBE)  ini  juga diharapkan kelompok
sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber  daya  alam,  sosial,  ekonomi, sumber  daya  manusia  dan  sumber lingkungan serta sumber-sumber lain yang  ada  di  sekitarnya  untuk kepentingan  pengembangan  potensi yang  dimiliki  seperti  pemanfaatan lahan  pertanian,  pemanfaatan  air untuk  pengembangan  usaha  ternak ikan,  pemanfaatan  tenaga  yang menganggur  untuk  menjadi  tenaga kerja  dikelompok  usaha  bersama (KUBE)  yang  dikelola.  Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah  mengintegrasikan  sumber- sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan  kelompok.
Kelompok  mempunyai  wewenang untuk  mengelola,  mengembangkan, mengevaluasi  dan  menikmati  hasil- hasilnya. Menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan  kemiskinan  yang telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah
Pusat  tersebut  di  atas,  dan  dalam rangka  desentralisasi  dan  otonomi daerah  saat  ini,  Pemerintah  Daerah berperan besar untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Daerah dengan  didukung stakeholders dan masyarakat,  dapat  mengembangkan prakarsa  untuk  menyusun  berbagai kebijakan dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah juga dapat berperan  dengan  menyediakan  dana atau  program  pendamping  untuk pelaksanaan  program-program  dari
Pemerintah Pusat.
Untuk  itu  program  pemberian bantuan kesejahteraan sosial Kelompok Usaha Bersama ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan walaupun  dengan keterbatasan ruang lingkupnya yakni Kube Fakir Miskin,  KUBE  Karang  Taruna  dan KUBE Organisasi Sosial yang membina Kelompok masyarakat terasing,  penyandang  cacat,  lanjut usia dan lain-lain. Hal ini diakibatkan oleh  keterbatasan  sumber  anggaran yang  dimiliki  oleh  dinas  Sosial Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi sebagai instansi penyelenggara.
Bantuan  sosial  adalah  bantuan bersifat  sementara  yang  diberikan kepada  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE) agar mereka dapat meningkatkan  taraf  kesejahteraan
sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan  dapat  berbentuk  bantuan santunan  hidup,  bantuan  sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan  sarana  kelompok  usaha bersama.  Bantuan  ini  berupa  bahan atau  peralatan  untuk  menunjang usaha  ekonomi  produktif.  Sesuai dengan  asas  kekeluargaan  yang dianut,  maka  sarana  usaha  ekonomi produktif  tersebut  diberikan  dan dikelola  dalam  sebuah  kelompok usaha  bersama  yang  berada  dalam pengawasan pemerintah daerah.
Tindak  lanjut  dari  pemberian bantuan  sosial  adalah  rehabilitasi sosial  yang  berfungsi  sebagai  proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk  memungkinkan  fakir  miskin yang  tergabung  dalam  Kelompok Usaha  Bersama  (KUBE)  mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses rehabilitasi  sosial  ini,  fakir  miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan  kesadaran  berswadaya, pembinaan  mental,  pembinaan  fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.
Berdasarkan  pengamatan  di lapangan,  bahwa  pemberian  bantuan sosial  kepada  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  di  Kecamatan Posigadan  belum  efektif.  Kecamatan Posigadan  yang  terdiri  dari  20  Desa,
pada umumnya memiliki permasalahan  yang  sama  terkait dengan tingkat kesejahteraan
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE).
Permasalahan-permasalahan  tersebut dapat  dilihat  mulai  dari  proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangan  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  yang  ada  pada
masing-masing  Desa  di  Kecamatan Posigadan,  dan  yang  lebih  menarik lagi  permasalahan  ini  sering  kali dialami  oleh  KUBE  fakir  miskin yang  baru  dibentuk  setelah  ada program pemberian bantuan. Proses pembentukan Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) fakir  miskin  yang  tidak  berdasarkan atas  inisiatif  anggota  dengan  alasan keterbatasan  akses  informasi  yang dimiliki  anggota  tersebut,  sehingga aparat  pada  masing-masing  desa  di Kecamatan Posigadan lebih dominan memprakarsai    proses  pembentukan Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) fakir  miskin,  parahnya  lagi  ada sebagian aparat desa tercatat menjadi anggota  dari  kelompok  tersebut.  Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap efektivitas bantuan sosial yang diberikan  kepada  Kelompok  Usaha Bersama fakir miskin, dimana bantuan sosial tersebut lebih dimanfaatkan oleh aparat Desa untuk kepentingan  yang  bersifat  pribadi. Fenomena tersebut merupakan indikator,  bahwa  selama  ini  bantuan sosial yang diberikan kepada Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) di Kecamatan Posigadan belum tepat sasaran. Selanjutnya, proses pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tidak didukung  oleh  kualitas  sumber  daya manusia yang memadai akan mempengaruhi efektivitas pemanfaatan  bantuan  sosial  yang diberikan  kepada  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE).  Selain  itu  juga,
Bantuan  sosial  bertujuan  untuk merangsang produktivitas usaha kelompok  belum  terkelola  dengan baik,  ini  disebabkan  tidak  adanya pembinaan teknis dari instansi
terkait,  yang  dalam  hal  ini  menjadi wewenang  dan  tanggung  jawab  dari Pemerintah  Kecamatan  Posigadan. Kualitas  sumber  daya  manusia  yang ditandai  dengan  rendahnya  tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh kelompok serta tidak adanya pembinaan teknis dari instansi terkait tersebut  menyebabkan  rendahnya tingkat  pendapatan  yang  dimiliki oleh  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)  di  Kecamatan  Posigadan Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan.
Selain permasalahan tersebut di atas,  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE)  di  Kecamatan  Posigadan juga  masih  memiliki  kendala  dalam mengembangkan  usahanya.  Sampai saat ini, kelompok-kelompok tersebut  belum  bisa  meningkatkan jaringan kerja dan kemitraan Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE), serta akses terhadap berbagai sumber yang  memiliki  kepentingan  yang sama dengan kelompok yang bersangkutan.  Fenomena  ini  terjadi karena  keterampilan  atau life  skill yang  dimiliki  oleh  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  di  Kecamatan Posigadan belum memadai dalam hal kelangsungan
pengembangan usahanya.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka  dapat  dirumuskan masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu Bagaimana  Efektivitas  Pemberian
Bantuan  Sosial  Kepada  Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan  Posigadan  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  menggambarkan  sejauhmana Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial  Kepada  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  Di  Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Sebagai  studi  penelitian  Ilmiah bagi  peneliti  serta  dapat  menjadi wahana  pengembangan  disiplin Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat  Praktis Penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat bagi para penyelenggara Pemerintahan Daerah terutama pemerintah Kecamatan  Posigadan  dan  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Bolaang
Mongondow Selatan sebagai salah satu  bahan  referensi  akademis guna optimali program.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Metode  penelitian  ini dipilih  karena  mampu  menguraikan sebuah fenomena sosial yang kompleks  yang  tidak  dapat  diteliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Fokus  Penelitian  ini  dibatasi pada domain terkait, yakni Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial  Kepada  Kelompok  Usaha Bersama (KUBE). Untuk mengetahui
sejauhmana  efektivitas  pemberian bantuan  sosial  kepada  KUBE  FM, maka dirumuskan beberapa indikator sebagai berikut: 1.  Ketepatan Sasaran program Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.
2.  Kemampuan  aparat  Pemerintah Kecamatan Posigadan.
3.  Kemampuan  anggota  Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin. Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  yaitu  observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Data yang terkumpul kemudian diolah  melalui  analisis  data  yaitu data reduction , data display dan data conclusion drawing/verification .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial Ketepatan  sasaran  program Bantuan  Sosial  merupakan  suatu  hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah  karena  berhasil  tidaknya suatu  program  diukur  dari  sejauh mana  pogram  ini  sampai  pada sasaran,  dapat  dirasakan  langsung dan  memberikan  pengaruh  positif yakni  perubahan  kondisi  masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama.
Berdasarkan  hasil  penelitian, bahwa  KUBE  fakir  miskin  sekedar nama saja, akan tetapi pengurusannya lebih banyak
didominasi  dan  diintervensi  oleh aparat Desa, dan KUBE fakir miskin yang  harusnya  berasal  dari  keluarga fakir  miskin  yang  notabenenya merupakan  sasaran  belum  mampu tersentuh  secara  langsung.  Sehingga
peningkatan pendapatan dan kesehjateraan  sosial  keluarga  miskin yang  menjadi  tujuan  program  ini belum tercapai secara maksimal.
Intervensi  Pemerintah  Desa sangat  besar,  tidak  hanya  pada pembentukan  KUBE  akan  tetapi sampai  pada  proses  penyaluran bantuan  Pemerintah  Desa  turut memiliki andil yang besar, pembentukan  KUBE  yang  muncul atas  inisiatif  Pemerintah  Desa  ini tentu  memberikan  ruang  bagi  aparat Desa  menjadi pengurus KUBE sehingga sasaran pemberdayaan masyarakat miskin tidak dapat dicapai.
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  informan,  diketahui  bahwa program  bantuan  sosial  kepada Kelompok  Usaha  Bersama  fakir miskin  belum  tepat  sasaran  karena KUBE  fakir  miskin  yang  mendapat sentuhan  dana  bantuan  modal  usaha tidak  benar-benar  representatif  dari keluarga  fakir  miskin,  bahkan  dana bantuan  inipun  tidak  sepenuhnya digunakan untuk dana usaha. Kondisi ini  tentunya  mempengaruhi  tingkat kesejahteraan  sosial  anggota  KUBE yang  benar-benar  merupakan  fakir miskin.
2. Kemampuan  Aparat  Pemerintah Kecamatan Posigadan
Aparat  Pemerintah  Kecamatan
Posigadan  yakni  seluruh  jajaran struktural  pemerintah  di  tingkatan Kecamatan  Posigadan.  Pemerintah kecamatan ini yang kemudian bertanggungjawab dalam hal melaksanakan  sosialisasi,  pembinaan dan  pengawasan  pada  Kelompok
Usaha  Bersama  Fakir  Miskin  yang saat  ini  mendapatkan  bantuan  modal ransangan  dari  program  Bantuan Sosial.  Untuk  itu  peran  pemerintah
Kecamatan Posigadan sangat penting dalam pengembangan KUBE FM ini.
Upaya pembinaan secara terpadu  dari  pemerintah  kecamatan Posigadan  harus  dilakukakan  demi terwujudnya tingkat pemahaman masyarakat  terhadap  tujuan,  sasaran serta manfaat yang ingin dicapai dari program  Bantuan  Sosial  Untuk masyarakat miskin, pembinaan inipun  sangat  penting  bagi  KUBE FM  dalam  pengelolaan  anggaran yang diberikan agar dapat digunakan sebagaimana  maksud  dari  program ini.  Tidak  adanya  pembinaan  yang dilakukan pemerintah kecamatan merupakan  sebuah  kelalaian  yang menyebabkan  munculnya  banyak kendala  yang  dihadapi  KUBE  FM sehingga  program  bantuan  sosial KUBE fakir miskin kemudian menuai banyak kritikan dari masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  informan,  diketahui  bahwa kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan  Posigadan  masih  sangat rendah  diukur  dari  pelaksanaan pembinaan tekhnis kepada Kelompok  Usaha  Bersama  Fakir Miskin  yang  tidak  pernah  dilakukan serta  memberikan  wewenang  penuh kepada Pemerintah Desa tanpa menyadari  bahwa  salah  satu  tugas Pemerintah Kecamatan yakni memfasilitasi  semua  program  yang masuk ke kecamatan serta melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat. Peninjauan KUBE fakir miskin tanpa memberikan petunjuk serta informasi yang  cukup  merupakan  indikasi nyata  rendahnya  kemampuan  aparat Pemerintah  Kecamatan  Posigadan dalam  memberikan  penjelasan  agar kiranya masyarakat dapat memahami
keberaadan  program  bantuan  sosial untuk fakir miskin ini.
3. Kemampuan Anggota KUBE Kemampuan anggota Kelompok  Usaha  Bersama  Fakir Miskin,  merupakan  suatu  hal  yang mutlak diperlukan dalam menciptakan  manajemen  wirausaha yang  baik.  Manajemen  usaha  dan keuangan yang sehat tentunya memiliki  peranan  penting  dalam mencapai  kemajuan  usaha  KUBE FM. Pengelolaan usaha dan keuangan tanpa didukung oleh kemampuan  yang  dimiliki  anggota
KUBE  FM  tentunya  tidak  akan membuahkan hasil yang optimal.
Pemanfaatan  anggaran  bantuan sosial  bagi  KUBE  FM  yang  belum cukup  maksimal,  merupakan  salah satu  kendala  yang  dihadapi  dalam menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang sehat, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran anggota KUBE itu sendiri, dalam memanfaatkan anggaran bantuan  tersebut  guna  menambah modal  usaha  yang  berimplikasi terhadap  pengembangan  usaha  serta meningkatnya pendapatan usaha tersebut. Berdasarkan  informasi  yang diperoleh dari informan menerangkan  bahwa,  kemampuan anggota  KUBE  masih  sangat  minim terlihat  dari  pengelolaan  anggaran
Bantuan Sosial oleh KUBE FM yang belum  maksimal  sehingga  anggaran bantuan sosial ini belum termanfaatkan  dengan  baik.  Di  sisi lain  juga  terlihat  dari  kurangnya keterampilan  yang  dimiliki  oleh anggota KUBE sehingga berimplikasi  pada  kreatifitas  dalam menghasilkan  kualitas  barang  masih kurang baik yang dapat menghambat
peningkatan  pendapatan  KUBE  itu sendiri. Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, bahwa  keberadaan  KUBE  Fakir Miskin  di  Kecamatan  Posigadan yang notabenenya harus beranggotakan  masyarakat  miskin, dimana diharapkan mampu menumbuhkan jiwa wirausaha seluruh  masyarakat  dan  menjadikan kewirausahaan  ini  sebagai  salah  satu sektor  yang  dapat  menumbuhkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga  permasalahan  kemiskinan yang umumnya dirasakan masyarakat  dapat  teratasi.  Proses menumbuhkembangkan usaha KUBE Fakir Miskin, dengan pemberian  Bantuan  sosial  sebagai rangsangan  guna  memotivasi  dalam keberlangsungan usaha yang
dikelolanya,  belum  mencapai  hasil yang  maksimal  disebabkan  oleh besarnya  intervensi  aparat  desa dalam  pembentukan  KUBE  itu sendiri, sehingga sasaran yang diharapkan yakni fakir miskin belum tersentuh  secara  langsung.  Tidak hanya itu, akan tetapi hampir seluruh kegiatan KUBE harus diketahui oleh Pemerintah Desa tentunya mempengaruhi ruang gerak
perkembangannya  dan  KUBE  itu sendiri  senantiasa  bergantung  pada Pemerintah,  sehingga  kemandirian yang  diharapkan  serta  peningkatan fungsi  dan  peran  anggota  KUBE tidak  lagi  menjadi  tujuan  utama. KUBE  fakir  miskin  ini  dibentuk sekedar  menjadi  persyaratan  formal dalam  mendapatkan  Bantuan  Sosial. Apalagi  dalam  proses  penyaluran bantuan  sosial  tanpa  diketahui  oleh seluruh  anggota  KUBE  sebagaimana keterangan informan tidak ada
transparansi  pada  saat  penerimaan bantuan,  mengindikasikan  terjadi penyalahgunaan  disebabkan  begitu besarnya  peran  yang  diberikan  pada Pemerintah Desa.
Rendahnya  kemampuan  aparat Pemerintah  Kecamatan  Posigadan juga  turut  mewarnai  dan  menambah deretan  panjang  faktor  hambatan yang dihadapi dalam mengefektifkan pemberian  bantuan  sosial  kepada
KUBE  fakir  miskin  yang  ada  di Kecamatan Posigadan, hal ini tergambarkan  dari  tidak  adanya penyuluhan ataupun pembinaan yang dilakukan  oleh  aparat  Pemerintah Kecamatan Posigadan. Padahal masyarakat  secara  umum  maupun KUBE khususnya, berdasarkan keterangan informan sangat membutuhkan sosialisasi, penyuluhan  atau  pembinaan  dari instansi  Kecamatan  Posigadan  guna menambah informasi serta pengetahuan  yang  mereka  miliki dalam  mengembangkan  usaha  yang mereka  kelola.  Peran  Pemerintah Kecamatan Posigadan ini sebenarnya sangat penting, selain untuk
memberikan  pemahaman  terhadap masyarakat juga ikut meminimalisasi peranan  aparat  Desa  yang  begitu dominan  sehingga  berakibat  pada banyaknya  penyalahgunaan  bantuan sosial  yang  terjadi  saat  ini  di Kecamatan  Posigadan  yang  menjadi penghambat tercapainya
output
program yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selain  dipengaruhi  oleh  dua
indikator  dari  luar  di  atas  secara  ke dalam,  kemampuan  yang  dimiliki anggota  KUBE  fakir  miskin  yang rata-rata hanya berpendidikan sekolah dasar tentu ikut mempengaruhi kelangsungan pengelolaan usaha. Lemahnya manajemen keuangan yang diterapkan  dalam  mengelola  modal usaha  yang  diberikan  sebagaimana keterangan  informan  bahwa  bantuan yang  diberikan  hanya  dibagi-bagi pada  semua  anggota  sehingga  tidak benar-benar  dijadikan  modal  akan tetapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.  Hal  ini  terjadi  akibat ketidakpahaman mereka dalam mengelola anggaran yang sebenarnya diperuntukkan menambah modal usaha guna meningkatkan sarana dan prasarana  yang  dapat  menunjang peningkatan produktivitas KUBE. Dalam pengembangan produktivitas hasil usaha KUBE juga belum  mampu  membuat  lompatan yang signifikan, disebabkan keterampilan  yang  mereka  miliki hanya merupakan keterampilan alami yang lahir berdasarkan kondisi lingkungannya, tidak lahir dari proses pendidikan yang berkesinambungan  sehingga skill yang  mereka  miliki  benar-benar terasah  dan  mampu  melahirkan kreatifitas  yang  tinggi.  Sebagaimana penuturan  informan  bahwa  hasil jahitan KUBE masih rendah kualitasnya dibandingkan hasil jahitan pakaian jadi sehingga otomatis  produk  hasil  KUBE  sangat sedikit  peminatnya  yang  berdampak pada menurunnya produktivitas KUBE tersebut.
Untuk  itu  kemudian  efektifitas pemberian  bantuan  sosial  kepada Kelompok Usaha Bersama di
Kecamatan  Posigadan  yang  ingin dicapai  dalam  rangka  meningkatkan kesehjateraan fakir miskin perlu terus ditingkatkan  melalui  penataan  dan perbaikan beberapa faktor
penghambat  seperti  dikemukakan pada uraian pembahasan ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ketepatan sasaran  pemberian  Bantuan  Sosial kepada  KUBE  FM  di  Kecamatan Posigadan  belum  maksimal  ditandai dengan besarnya intervensi pemerintah Desa dalam pembentukan KUBE FM; (2) Kemampuan aparat pemerintah kecamatan  Posigadan  yang  masih sangat  rendah  dalam  memfasilitasi pemberian  Bantuan  Sosial  kepada
KUBE  FM  terlihat  dari  pelaksanaan sosialisasi  maupun  penyuluhan  guna memberikan  pembinaan  pada  KUBE FM yang belum pernah diselenggarakan;  (3)  Kemampuan anggota  KUBE  FM  yang  rendah dilihat  dari  pemampaatan  anggaran Bantuan  Sosial  oleh  KUBE  yang belum  termanajerial  dengan  baik serta  keterampilan  yang  dimiliki anggota  KUBE  yang  kurang  akan mempengaruhi
keberlngsungan usaha KUBE itu sendiri.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di atas, dapat disarankan sebagai berikut:  (1)  Peran  besar  Pemerintah Desa  perlu  dibatasi  sehingga  sasaran pemberian  Bantuan  Sosial  kepada
KUBE  fakir  miskin  dapat  benar- benar mencapai sasaran yang diinginkan; (2) Perlunya peningkatan peran pemerintah Kecamatan Posigadan sehingga pelaksaanan penyuluhan  atau  pembinaan  pada KUBE FM secara berkesinambungan
dapat  diwujudkan;  (3)  Perlunya peningkatan  kemampuan  anggota KUBE  FM  sehingga  pemampaatan anggaran Bantuan Sosial serta pengembangan usaha yang berimplikasi  pada  keberlangsungan usaha dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  Abdul.  2001. Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Ilham,  Nyak,  Hermanto  Siregar  dkk. 2006. Efektivitas  Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Agro Ekonomi. Volume 24 No. 2, hal 157-177. pdf Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) . Jakarta; Gaung Persada Press. Mahmudi (2005) Manajemen Kinerja  Sektor  Publik ,  UPP STIM YKPN Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru . Edisi Pertama. Jakarta: Rineka Cipta Pius,  Abdilah.  2005. Kamus  Ilmiah
Populer  Lengkap .    Surabaya: Arkola. Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan , Cetakan
Pertama. Jakarta; Rineka Cipta. Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan  Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan . Yogyakarta: UGM. Suharto,  Edi  dkk.  2004. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi  Kasus  Rumah  Tangga
Miskin Di Indonesia. Bandung:
STKS Press. Sugiono.  2011. Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan  Ketiga  Belas, Bandung: Alfabeta. Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta:  PT.  Serambi  Ilmu Semesta Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. 2011. Metodologi  Penelitian Kualitatif, Cetakan Ketiga, Bandung: Alfabeta Usman, Sunyoto. 2004. P embangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Usman,  Husaini  dan  Akbar,  Setiady Purnomo.  2009. Metodologi
Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara Yusuf, A. A. 1999. Auditing Pendekatan  Terpadu. Jakarta:
Salemba Empat. Zahnd, Markus. (2006) Perancangan Kota Secara Terpadu (Teori
Perancangan Kota dan Penerapannya), Kanisius

## Peraturan dan Undang-Undangan
BPS  Tahun  2006  Berita  Resmi Statistik No. 47/IXI  September
2006.  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik Republik Indonesia Departemen Sosial RI. 2005. Panduan  Operasional  Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Wilayah  Pertanian.  Jakarta: Depsos. Undang-undang  No.  8  Tahun  1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-undang  No  6  Tahun  1974
Tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Undang-undang  No.  11  Tahun  2009 Tentang Kesehjateraan Sosial Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Peraturan  Pemerintah  RI  No.  106 Tahun 200 Tentang pengelolaan dan pertanggunggjawaban keuangan  dalam  pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Keputusan  Presiden  RI  No.  124 Tahun  2001  dan  No.  8  Tahun 2002 Tentang Komite penanggulangan kemiskinan Peraturan  Presiden  No.  13  Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Keputusan  Menteri  Sosial  RI  No. 50/PENGHUK/2002  Tentang penanggulangan kemiskinan Peraturan  Menteri  Sosial  RI  No. 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna Peraturan  Menteri  Sosial  RI  No. 82/HUK /2005 Tentang organisasi dan tata kerja Departemen Sosial RI Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha  Bersama  Departemen Sosial RI. Revisi Tahun 2012.