Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
A.A. Istri Eka Krisna Yanti Universitas Dwijendra, Bali-Indonesia anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

## Abstrak
Bali adalah salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Model pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah Wisata  Budaya  Bali  yang  didasarkan  pada  filosofi  Tri  Hita  Karana  yang  merupakan  sumber  ajaran  Hindu. Munculnya  fenomena pemandu ilegal  yang tidak bersertifikat dalam menjelaskan keunikan Wisata Budaya Bali, memiliki  implikasi  untuk  pelecehan  budaya  Bali  ke  dalam  latar  belakang  penulisan  penelitian  ini.  Studi  ini berfokus pada meneliti peran pemandu dan pemerintah dalam mencegah pelecehan terhadap Wisata Budaya Bali. Dalam penelitian ini, ada dua formulasi masalah yang dipelajari; apa prosedur sertifikasi kompetensi panduan di Provinsi Bali dan bagaimana pengawasan Panduan Pemerintah di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  dengan  fokus  mempelajari  legislasi  dan  literatur  yang relevan  dengan  topik  penelitian.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  15  Peraturan  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016 Tentang  Pemandu  Wisata,  diketahui  bahwa  kewenangan  pengawasan  pemandu  dimiliki  oleh  Gubernur  Provinsi Bali  yang  dilakukan  oleh  departemen.  Namun,  ketentuan  Pasal  15  (5)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5 Tahun  2016  tentang  Panduan  menyebutkan  bahwa  Gubernur  Provinsi  Bali  membentuk  tim  pemandu  untuk melakukan  pengawasan  pemandu.  Selanjutnya,  Peraturan  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Panduan tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mekanisme  kerja  tim  pengawas,  oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  membentuk peraturan  yang  lebih  ketat  terkait  dengan  pengawasan  panduan  untuk  menjaga  citra  Wisata  Budaya  Bali  dan memberikan perlindungan hukum untuk pemandu wisata bersertifikat di Provinsi Bali.
Kata kunci: Budaya bali, par iwisata, pemandu wisata, pemer intahan, pengawasan

## Abstract
Bali is one of the most popular tourist destinations in the world. The tourism model that is developed in Bali is Bali Cultural  Tourism  which  is  based  on  the  philosophy  of  Tri  Hita  Karana  which  is  the  source  of  the  teachings  of Hinduism. The rise of the phenomenon of illegal guides who are not certified in explaining the uniqueness of Bali's Cultural Tourism, has implications for the harassment of Balinese culture into the background of the writing of this study. This study focuses on examining the role of guides and government in preventing harassment of the Bali Cultural  Tourism.  In  this  research,  there  are  two  problem  formulations  studied;  what  are  the  competency certification procedures of guides in the Province of Bali and how is the supervision of the Government Guide in the  Province  of  Bali.  The  research  method  used  in  this  study  is  a  normative  research  method  with  a  focus  on studying the legislation and literature relevant to the research topic. Based on the provisions of Article 15 of the Bali  Province  Regulation  Number  5  Year  2016  Regarding  Tour  Guides,  it  is  known  that  the  authority  of  guide supervision  is  owned  by  the  Governor  of  Bali  Province  which  is  carried  out  by  the  department.    However,  the provisions of Article 15 (5) of Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 of 2016 concerning Guides mentioned that the Governor of the Province of Bali formed a team of guides to carry out supervision of guides. Furthermore,  Bali  Provincial  Regulation  Number  5  Year  2016  About  Guides  does  not  explain  further  the  work mechanism of the supervisory team, therefore the government needs to form more stringent regulations relating to the supervision of guides to maintain the image of Bali's Cultural Tourism and provide legal protection to Certified tour guide in Bali Province.
Keywords: Balinese culture, tourism, guides, government, supervision,
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 77
Published: 30/07/2020
How To Cite: Yanti, A, A, I, E, K. ( 2020). Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (2). Pp 77 - 86. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86

## I.  PENDAHULUAN
The  World  Tourism  Organization yang biasa  disebut  UNWTO  sebagai  organisasi pariwisata  dunia  menyebutkan,  “ The  Travel and  tourism  industry  is  the  world’s  largest and most diverse industri” (UNWTO, 1977) . Pariwisata  sebagai  industri  terbesar  dan paling  beragam  dikembangkan  diseluruh dunia  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari kehidupan manusia menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam perkembangannya pariwisata hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya, namun  kini  pariwisata  telah  menjadi  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  dapat  dinikmati oleh  setiap  orang.  Pengakuan  hak  berwisata sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia tertuang  dalam  bagian  menimbang  huruf  b Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  (selanjutnya  disebut UU  Kepariwisataan).  Eksistensi  pariwisata sebagai  industri  terbesar  telah  melahirkan sederet  peluang  dan  tantangan  bagi  negara- negara  yang  bergantung  pada  industri pariwisata,  termasuk  Provinsi  Bali,  sebagai salah  satu  destinasi  wisata  yang  paling popular di Indonesia.
Pariwisata tak ubahnya generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat  Bali  banyak  orang  yang beranggapan  bahwa  keindahan  alam  Bali merupakan daya tarik utama Pariwisata Bali. Pendapat  demikian  tidaklah  salah,  namun kurang tepat  karena sesungguhnya daya tarik utama pariwisata Bali adalah kebudayan Bali yang  selaras  dengan  keindahan  alam  Bali. Tjokora  Oka  Artha  Ardana  Sukawati  dalam Webinar  yang  di  selenggarakan  Badan Penelitian  dan  Pegembangan  Kabupaten Badung menyampaikan data statistik ketertarikan wisatawan ke Bali, 65% Budaya Bali,  30%  Alam  Bali  dan  5%  atraksi  buatan (Webinar, 2020). Kebudayaan Bali menempati posisi tertinggi sebagai daya tarik wisatawan.  Pemerintah  daerah  Provinsi  Bali menyadari  betul  bahwa  kebudayaan  Bali memegang peran penting dalam kepariwisataan  Bali,  maka  Pemerintah Provinsi  Bali  menetapkan  Peraturan  Daerah
Provinsi  Bali  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Kepariwisataan Budaya Bali sebagai landasan utama  pembangunan  kepariwisataan  Bali (selanjutnya  disebut  Perda  Kepariwisataan Budaya Bali).
Kebudayaan  Bali  merupakan  perwujudan cipta, rasa dan karsa masyarakat Bali, seperti seni  tari,  seni  musik  dan  arsitektur  yang bersinergi  dengan  ritual  dan  keagamaan masyarakat  Hindu  Bali  yang  menjadi  daya tarik  wisata  tersendiri  bagi  wisatawan. Namun  beberapa  waktu  belakangan  ini banyak  terjadi  kasus  yang  dianggap pelecehan  atas  kebudayaan  Bali  yang dilakukan  oleh  para  wisatawan,  hal  ini  tidak saja  merugikan  citra  pariwisata  Bali,  tetapi juga  merugikan  keseimbangan  alam  Bali secara niskala. Apabila  ditelisik  lebih  jauh sesungguhnya  pelecehan  yang  terjadi  atas pariwisata budaya Bali terjadi atas kurangnya informasi  atau  pemahaman  wisatawan  atas kebudayaan tersebut.
UU Kepariwisataan menentukan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh informasi mengenai  daya  tarik  wisata,  untuk  mendukung terealisasinya  hak  wisatawan  tersebut  maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Kepariwisataan pemerintah berkewajiban menyediakan  informasi  kepariwisataan  dan wisatawan  wajib  menjaga  dan  menghormati norma  agama,  adat  istiadat,  budaya,  dan  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  setempat. Kunjungan  wisatawan  ke  Bali  tidak  hanya  ingin menikmati  keindahan  alam,  tetapi  juga  ingin mengetahui  sejarah  lokasi yang  dikunjugi (Fajar, 2015) .  Kasus-kasus  pelecehan  kepariwisataan Budaya Bali yang terjadi saat ini karena informasi yang  diberikan  tidak  cukup  jelas,  salah  satu contohnya  kasus  protesnya  seorang  wisatawan perempuan    yang  memposting  pada  akun  sosial media  miliknya  13  Maret  2020  lalu  karena adanya  larangan  untuk  masuk  kepura  bagi perempuan  yang  sedang  menstruasi.  Dalam postingannya  perempuan  tersebut  menyebutkan bahwa  larangan  masuk  ke  Pura  bagi  perempuan yang sedang menstruasi adalah salah satu bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  tidak  perduli pada budaya, agama atau tradisi manapun. Dalam waktu  sesaat  postingan  tersebut  viral  keseluruh dunia  yang  memberikan  citra  citra  negatif  pada pariwisata  Budaya  Bali.  Dalam  keadaan  ini, pemerintah  dapat  dikatakan  gagal  memberikan
Halaman 78 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
informasi  kepariwisataan    sehingga  wisatawan tidak  mendapatkan  informasi  yang  akurat mengenai daya tarik wisata.
Larangan masuk kepura tersebut sesungguhnya  tidak  hanya  berlaku  bagi wisatawan, tapi sesungguhnya berlaku bagi umat perempuan  hindu  sendiri,  kerena  pada  masa menstruasi  perempuan    dianggap cuntaka atau dalam  keadaan  yang  tidak  suci  menurut kepercayaan  umat  Hindu  di  Bali.  Keadaan cuntaka sesungguhnya  tidak  hanya  terjadi  bagi perempuan yang menstruasi tetapi juga bagi umat Hindu  apabila  terdapat  kematian,  persalinan, keguguran dan kondisi-kondisi lainnya yang perlu disucikan  dengan  upacara  keagamaan.  Selain kasus  pelecehan  tersebut,  terdapat  banyak  kasus pelecehan  kepariwisaatan  budaya  Bali  yang menyebabkan  masyarakat  Hindu  di  Bali  harus melakukan  upacara  agama  untuk  kembali mensucikan  alam  di  Bali  yang  tentunya  sangat merugikan  secara  materil  dan  inmateriil.  Kasus pelecehan terhadap kepariwisatan budaya Bali ini sesungguhnya  dapat  dihindari  jika  terjadi  sinergi yang  baik  antara  kewajiban  pemerintah  dalam menyediakan  informasi  kepariwisataan,  sehingga dapat  terpenuhi  hak  wisatawan  atas  informasi yang  akurat  mengenai  daya  tarik  wisata  agar wisatawan  dapat  melaksanakan  kewajibannya untuk  menjaga  dan  menghormati  budaya  Bali sebagaimana  amat  yang  terdapat  dalam  UU Kepariwisataan.
Dalam upaya menyediakan informasi mengenai  kepariwisataan  pemerintah  telah berupaya dengan memasang informasi dibeberapa daya tarik wisata, namun belajar dari kasus-kasus yang  telah  terjadi  hal  tersebut  dirasa  masih kurang  efektif  sehingga  sangat  diperlukan  peran pramuwisata dalam memberikan infomasi mengenai daya tarik wisata.  Ketentuan mengenai Pramuwisata di Provinsi Bali diatur secara khusus dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5 Tahun  2016  Tentang  Pramuwisata  (selanjutnya disebut  Perda  Pramuwisata).  Dalam  Perda Pramuwisata,  pramuwisata  didefiniskan  sebagai Warga  Negara  Indonesia  yang  bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk  mengenai  daya  tarik  wisata  serta membantu  segala  sesuatu  yang  diperlukan wisatawan.  Ketentuan  status  kewarganegaraan Indonesia  bagi  pramuwisata  bukan  tanpa  alasan, karena dalam melaksanakan tugasnya pramuwisata  harus  memahami  nilai-nilai  luhur kebudayaan  Indonesia  terlebih  di  Bali  yang mengedepankan  Kepariwisataan  Budaya  Bali
sebagai landasan utama pengembangan kepariwisataannya.  Dalam  ketentuan  Pasal  4 Perda  Pramuwisata  bahkan  mensyaratkan  surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota  di  wilayah  Provinsi  paling singkat  2  (dua)  tahun  yang  dibuktikan  dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  untuk menjadi pramuwisata.
Dalam ketentuan Perda Pramuwisata, pramuwisata  di  wilayah  hukum  Provinsi  Bali diwajibkan  memiliki  Sertifikat    Lulus  Uji Pengetahuan  Budaya  Bali  sebagai  bukti kelayakan    kompetensi  untuk  menerangkan Kebudayaan  Bali  kepada  wisatawan,  sehingga dapat  menghindari  kesalahan  pahaman  atas budaya  Bali  yang  berujung  pada  pelecehan kebudayaan Bali. Namun kini banyak bermunculan  Pramuwisata  Ilegal  yang  bahkan berwarga  negara  asing  medampingi  wisatawan sehingga  tidak  mampu  memberikan  cukup pengetahuan  atas  kepariwisataan  budaya  bali yang  landasakan  ajaran  Agama  Hindu,  falsafah Tri  Hita  Karana.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah satu faktor maraknya kasus pelecehan Kebudayaan Bali yang dilakukan oleh wisatawan untuk  itu  diperlukan  sinergi  antara  pemerintah dan  pramuwisata  dalam  menjaga ‘keajengan” budaya Bali.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam yaitu; bagaimanakah  prosedur  sertifikasi  kompetensi pramuwisata  Provinsi  Bali    dan  bagaimanakah pengawasan Pemerintah terhadap Pramuwisata di Provinsi Bali.

## II.  METODE
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan jenis  penelitian  normatif.  Menurut  Soejono Soekanto  penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka.  Penelitian  hukum normatif  atau  kepustakaan  mencakup:  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum  serta  sejarah  hukum (Soekanto  & Mamudji,  2001) .  Jenis  penelitian  ini  dipilih karena  terdapat  kekaburan  norma  dalam pengawasan pramuwisata. Dalam Perda Pramuwisata tidak ditentukan dengan jelas pihak yang  diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan pengawasan kepada pramuwisata. Jenis

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 79
pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah the  statute  approach,  s esuai  dengan karakteristik  penelitian  normatif. The  statute approach atau  pedekatan  perundang-udangan yakni  beberapa  penelusuran  terhadap  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peranan pramuwisata  dan  pemerintah  dalam  mencengah pelecehan  kepariwisataan  budaya  Bali.  Bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri dari 2 (dua) jenis bahan hukum yaitu bahan hukum  primer  yang  terdiri  dari  peraturan perundangan-undangan  yang  dianalisi  sesuai dengan  hirarkienya  dan  bahan  hukum  sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan  bahan  hukum  primer  serta  berfungsi untuk  membantu  dalam  menganalisa  dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan- bahan sekunder berupa  publikasi tentang hukum. Publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum dan  komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan (Marzuki,  2013).  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  dilakukan  dengan  melakukan  study dokumen.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang diperoleh  terkait  dengan  permasalahan  yang dibahas  selanjutnya  dianalisis  melalui  langkah- langkah  deskripsi,  interprestasi,  sistematisasi, evaluasi dan argumentasi.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Sertifikasi  Kompetensi  Pramuwisata Provinsi Bali
Bali merupakan destinasi pariwisata terpopuler di  Indonesia.  Kepala  BPS  Provinsi  Bali,  Adi Nugroho menyampaikan kenaikan  jumlah kunjungan  wisatawan  di  Provinsi  Bali  naik sebesar 3.7% atau sebanyak 6.275.210 orang pada tahun 2019 (www.nusabali.com, 2019). Kenaikan jumlah  kunjungan  wisawatan  ke  Provinsi  Bali bukan  semata-mata  hanya  karena  pesona keindahan  alam  Bali  tapi  pada  keunikan kebudayaan  Bali  yang  menjadi  landasan  utama pembangunan  kepariwisataan  Budaya  Bali. Dalam  mendukung  citra  kepariwisataan  budaya Bali,  diperlukan  pramuwisata  yang  memiliki kompetensi  yang  telah  tersertifikasi  sehingga dapat menjaga citra keunikan pariwisata Bali.
Secara hierarki, sertifikasi kompetensi pramuwisata diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Kepariwisataan  yang  menyebutkan  sebagai berikut;
Tenaga  kerja  di  bidang  kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
Standar  kompetensi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  sertifikasi kompetensi.
Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi  profesi  yang  telah  mendapat  lisensi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Sertifikasi dalam ketentuan
UU Kepariwisataan  di  definisikan  sebagai  proses pemberian  sertifikat  kepada  usaha  dan  pekerja pariwisata  untuk  mendukung  peningkatan  mutu produk  pariwisata,  pelayanan,  dan  pengelolaan kepariwisataan.  Sertifikasi  kompetensi  diberikan oleh  lembaga  sertifikasi  profesi  yang  mendapat lisensi  dari  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi. Sertifikat    diberikan  kepada  pramuwisata  yang telah  lulus  uji  kompetensi  sebagaimana  yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Uji  kompetensi  dilakukan  berdasarkan  standar kompetensi  yang  disusun  bersama-sama  oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata,  pengusaha,  dan  akademisi.  UU Kepariwisataan  tidak  mengatur  lebih  jauh mengenai  Sertifikasi  Kompetensi,  namun  dalam Pasal  55  Kepariwisataan  disebutkan  bahwa sertifikasi  kompetensi  akan  diatur  lebih  lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Dua tahun setelah disahkannya UU Kepariwisataan,  pengaturan  sertifikasi  usaha pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52    Tahun  2012  Tentang  Sertifikasi  Kompetensi Dan  Sertifikasi  Usaha  Di  Bidang  Pariwisata (selanjutnya  disebut  PP  Sertifikasi  Kompetensi dan Usaha Pariwisata). Sertifikasi Kompetensi di Bidang  Pariwisata  adalah  proses  pemberian sertifikat  kompetensi  di  bidang  kepariwisataan yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia,  standar internasional  dan/atau  standar  khusus.  Sertifikasi Kompetensi  di  Bidang  Pariwisata,  bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap Kompetensi  yang  dimiliki  tenaga  kerja  dan meningkatkan  kualitas  dan  daya  saing  tenaga kerja.
Dalam  pemberian  sertifikasi  kompetensi dibidang kepariwisataan diperlukan adanya suatu standar sebagai tolak ukur penetapan kompetensi. Pasal  17  PP  Sertifikasi  Kompetensi  dan  Usaha Pariwisata  disebutkan  bahwa  pramuwisata sebagai  salah  satu  jenis  usaha  dibidang  jasa pariwisata  yang  berkewajiban  menerapkan standar  dalam  usaha  pariwisata.  Standar  Usaha
Halaman 80 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
Pariwisata  adalah  rumusan  kualifikasi  usaha pariwisata  dan/atau  klasifikasi  usaha  pariwisata yang  mencakup  aspek  produk,  pelayanan,  dan pengelolaan  usaha  pariwisata  yang  dibuktikan secara tertulis dengan Sertifikat Usaha Pariwisata. Dalam  Pasal  18  PP  Sertifikasi  Kompetensi  dan Usaha  Pariwisata  disebutkan  bahwa  pengaturan lebih lanjut mengenai Standar
Usaha Pramuwisata diatur dalam Peraturan Menteri.
Menyikapi  amanat  Pasal  18  PP  Sertifikasi Kompetensi dan Usaha Pariwisata, Pada tanggal 1
September  2015  Menteri  Pariwisata  Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri
Pariwisata  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang Standar  Usaha  Jasa  Pramuwisata.  Standar  Usaha Jasa  Pramuwisata    berisikan  rumusan  kualifikasi dan/atau  klasifikasi  yang  mencakup  aspek produk,  pelayanan  dan  pengelolaan  Usaha  Jasa Pramuwisata.  Pasal  5  ayat  (1)  Permen  Standar Usaha  Pariwisata  mewajibkan  setiap  usaha  Jasa Pramuwisata untuk memilki sertifikat.
Pada tingkat Provinsi, pengaturan Pramuwisata  diatur  secara  khusus  dalam  Perda
Pramuwisata  menggantikan  Peraturan  Daerah Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2008  tentang Pramuwisata yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi  dan  kebutuhan  hukum  saat  ini.
Pramuwisata secara sederhana bertugas memberikan petunjuk tentang suatu obyek wisata (Ismayanti, 2010). Selain memberikan pentunjuk, Menurut  I  Ketut  Ardana  pramuwisata  juga berkewajiban memberikan bimbingan,
penerangan  dan  berbagai  pelayanan  kepada  para wisatawan (Ardana,  2013) .  Dalam  ketentuan Pasal  9  ayat  (1)  Perda  Pramuwisata  secara  lebih rinci menguraikan kewajiban Pramuwisata dalam kepemanduan wisatawan meliputi:
Mengantarkan  wisatawan,  baik  rombongan maupunperorangan  yang  mengadakan  perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
Memberikan  penjelasan  dan  petunjuk  tentang rencana  perjalanan,  DTW  serta  memberikan penjelasan  mengenai  dokumen  perjalanan, akomodasi,  transportasi  dan  fasilitas  wisatawan lainnya;
Membantu  menguruskan  barang  bawaan wisatawan  dan  membantu  keperluan  wisatawan lainnya;dan
Memberikan  pertolongan  kepada  wisatawan yang  sakit,  mendapatkan  kecelakaan,  kehilangan atau musibah lainnya.
Dalam  menjalankan  kewajiban  kepemanduan wisata,  pramuwisata  diwajibkan  mengenanakan Pakaian  Adat  Bali  sebagai  perwujudkan Kepariwisataan  Budaya  Bali.  Namun,  dalam pelaksanaanya pramuwisata diberikan pengecualian  dalam  mengenakan  Pakaian  Adat Bali  apabila  Pramuwisata  menjalankan  tugas kegiatan  wisata  tirta,  pendakian,  lintas  alam  dan perkemahan.
Dalam  hal  memberikan  bimbingan  dan penerangan  kepada  wisatawan  pramuwisata diwajibkan untuk memenuhi hak wisatawan  yaitu mendapatkan  informasi  yang  akurat  mengenai daya  tarik  wisata  sehingga  wisatawan  dapat melaksanakan  kewajibannya  sebagai  wisatawan. Menurut ketentuan Pasal 25 UU Kepariwisataan, kewajiban wisatawan  dirumuskan sebagai berikut;
Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
Memelihara dan melestarikan lingkungan;
Turut serta  menjaga  ketertiban  dan  keamanan lingkungan; dan
Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang  melanggar  kesusilaan  dan  kegiatan  yang melanggar hukum.
Apabila  wisatawan  melanggar  ketentuan kewajibannya  sebagaimana  ketentuan  Pasal  25 UU  Kepariwisataan  dan  justru  melakukan pelecehan  atas  budaya  Bali,  maka  berdasarakan ketentuan Pasal 62 UU Kepariwisataan wisatawan  dapat  diberikan  sanksi  administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan  jika  tidak  diindahkan  maka  wisatawan  yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatannya  dilakukan.  Hal  ini  tentu  saja peristiwa  yang  sangat  tidak  menyenangkan  bagi wisatawan  dan  pramuwisata  merupakan  pihak yang  berperan  penting  dalam  memberikan informasi, mengdampingi, mengedukasi wisatawan agar dapat menghormati kepariwisataan  budaya  Bali.  Hal  ini  tentu  saja hanya dapat terjadi apabaila pramuwisata tersebut telah  tersertifikasi,  namun  kini  banyak  dijumpai pramuwisata ilegal yang tidak mampu menjelaskan  keunikan  kepariwisataan  budaya bali.
Pramuwisata  ilegal  adalah  mereka  yang  tidak memiliki  sertifikasi  kompetensi  sebagaimana
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 81

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
yang  ditetapkan  peraturan  perundang-udangan. Dasar pelaksanaan sertifikasi kompetensi pramuwisata  Provinsi  Bali  diatur  dalam  Perda Pramuwisata  yang  dengan  tegas  menentukan bahwa pramuwisata wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal  Pramuwisata  (KTPP)  untuk  dapat melaksanakan  tugas  kepemanduan  wisata. Meskipun  KTPP  hanyalah  kartu  pengenal, sertifikasi  kompetensi  pramuwisata  dapat  dilihat dari KTPP. KTPP dapat dikatakan sebagai luaran akhir  dari  proses  sertifikasi  yang  dilakukan  oleh pramuwisata, salah satu syarat untuk mendapatkan  KTPP  pramuwisata  harus lulus  Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali yang diuji oleh tim  penguji.    Adapun  rincian  persyaratan mengajukan KTPP yang meliputi;
Surat Permohonan Mengajukan KTPP kepada Gubernur  Cq.  Kepala  Dinas  Pariwisata  Provinsi Bali.
Warga  Negara  Indonesia  yang  dibuktikan dengan foto copy KTP.
Melampirkan  surat  keterangan  bertempat tinggal/domisili  di  wilayah  Provinsi  Bali  paling singkat 2Tahun.
Berusia  sekurang-kurangnya  19  (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
Melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
Melampirkan  foto  copy  Sertifikat  Lulus  Uji Pengetahuan  tentang  Budaya  Bali  oleh  Tim Penguji.
Pendidikan serendah–rendahnya Sekolah Menengah  Atas/sederajat  dan/atau  mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di  Provinsi  yang  dibuktikan  dengan  surat rekomendasi  dari  Asosiasi  Biro  Perjalanan Wisata;
Surat keterangan bebas narkoba;
Surat  keterangan  sehat  dari  pusat  kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;dan surat keterangan catatan kepolisian..
Pramuwisata  yang  telah  memiliki  KTPP diharuskan  terhimpun  dalam  suatu  organisasi kepariwisataan atau dapat tergabung dalam usaha jasa  pariwisata  hal  ini  bertujuan  untuk mengorganisir  kegiatan  kepemanduwisataan. Pramuwisata  tidak  dapat  bekerja  secara  bebas dilapangan  tanpa  terikat  dalam  suatu  organisasi
ataupun  jasa.    KTPP  memiliki  jangka  waktu selama  3  (tiga)  tahun  dan  dapat  diperpanjang kembali  paling  lambat  1(satu)  bulan  sebelum masa berlakunya berakhir. Dalam hal perpanjangan
KTPP, pramuwisata harus mengajukan  permohonan  kepada  Gubernur dengan melampirkan kembali Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata.
Pengawasan  Pemerintah  Terhadap  Pramuwisata  di Provinsi Bali
Pengawasan  merupakan  suatu  istilah  yang dalam  banyak  hal  memiliki  arti  sama  dengan istilah  kontrol.  Dalam  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia  kata  kontrol  adalah  pengawasan, pemeriksaan (kbbi.kemdikbud.go.id). Pengawasan  dalam  arti  sempit  dapat  definisikan sebagai    segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang sebenarnya  tentang  pelaksanaan  tugas  atau pekerjaan apakah sesuai dengan  semestinya atau tidak.  Dalam  perspektif  hukum  administrasi negara  pengawasan  diperlukan  untuk  menjamin pelaksanaan  penyelengaraan  pemerintah  berjalan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan- undangan  sehingga  dapat  mencapai  tujuan dibentuknya  suatu  norma  hukum  tersebut. Pengawasan  pemerintah  terhadap  pramuwisata bertujuan  untuk  memberikan  penerangan  dan bimbingan  serta  petunjuk  kepada  wisatawan mengenai daya tarik wisata dengan baik sehingga wisatawan dapat menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, masyarakat Hindu di Bali.
Menurut  kententuan  Pasal  (2)  ayat  (1) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan  menyebutkan bahwa pengawasan terdiri atas:
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pemimpin atasan  langsung  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di tingkat daerah.
Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh  aparat  pengawasan.  Pengawasan  fungsional bertujuan  untuk  membantu  pimpinan  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam  melaksanakan  pengawasan  dibutuhkan instrumen  pemerintahan  atau  alat-alat    yang digunakan  oleh  pemerintah  administrasi  negara dalam  melaksanakan  tugasnya (Ridwan,  2008) . Pemerintah juga  menggunakan  instrumen  yuridis dalam  menjalankan  kegiatan  mengatur  dan menjalanan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yaitu dengan instrumen Halaman 82 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
perijinan.  Menurut  Sjachran  Basah,  izin  adalah perbuatan  hukum  administrasi  Negara  bersegi satu  yang  mengaplikasikan  peraturan  dalam  hal konkret  berdasarkan  persyaratan  dan  prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
KTPP  memiliki  makna  lebih  dari  sekedar identitas  bagi  pramuwisata,  KTPP  adalah  bukti izin  kepemanduan  wisata  dan  sertifikasi kompetensi  yang  dimiliki  oleh  pramuwisata. Dalam  Pasal  29  huruf  c  UU  Kepariwisataan menentukan bahwa pemerintah provinsi berwenang  dalam  melaksanakan  pendaftaran, pencatatan  dan  pendataan  usaha  pariwisataan termasuk  usaha  jasa  pramuwisata.  Merujuk  pada UU  Kepariwisataan  tersebut,    Pasal  14  ayat  (1) Permen  Standar  Usaha  Jasa  Pramuwisata mementukan    bahwa  pengawasan  pramuwisata dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota  melakukan  pengawasan  penerapan  dan pemenuhan  Standar  sesuai  kewenangannya. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Menteri melalui evaluasi penerapan Standar.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur melalui  evaluasi  laporan  kegiatan  penerapan Standar di wilayah kerja.
Bupati/Walikota melakukan pengawasan melalui  evaluasi  terhadap  persyaratan  dasar,  dan kepemilikan Sertifikat.
Lebih  lanjut,  dalam  ketentuan  Perda Pramuwisata
kewenangan pengawasan Pramuwisata diatur sebagai berikut; Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap
Pramuwisata.
Gubernur  dalam  pengawasan  Pramuwisata berkoordinasi dengan Bupati/Walikota. Pengawasan terhadap Pramuwisata dilaksanakan oleh Dinas. Gubernur membentuk Tim
untuk melaksanakan  pengawasan  yang  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Dalam  arti  yuridis  Indroharto  menyebutkan bahwa    kewenangan  adalah  kemampuan  yang diberikan oleh peraturan perundangan- perundangan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum. Sementara itu Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip  Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  didalam hukum  publik,  wewenang  sekurang-kurangnya
terdiri dari tiga komponen yaitu :
komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang  dimaksudkan  untuk  mengendalikan perilaku subyek hukum;
komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya ; dan komponen  konformitas  hukum,  mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus  (untuk  jenis    wewenang  tertentu) (Sadjijono, 2008).
Philipus  M.  Hadjon  juga  mendeskripsikan kewenangan  sebagai  kekuasaan  hukum  atau (bevoegdheid)  atau  rechtmacht.  Jadi  dalam konsep  hukum  publik,  wewenang  berkaitan dengan kekuasaan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  Perda Pramuwisata Provinsi Bali KTPP diterbitkan oleh Gubernur  dengan  menunjuk  Kepala  Dinas. Kepala Dinas yang ditunjuk dalam kompetensi ini adalah  Kepala  Dinas  Prariwisata  Provinsi  Bali. Gubernur  sebagai  organ  pemerintah  yang ditunjuk  menerbitkan  KTPP  juga  diberikan kewenangan  untuk  melaksakan  pengawasan terhadap pramuwisata. Kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur dalam menerbitkan KTPP dan pengawasan pramuwisata merupakan kewenangan  yang  diperoleh  secara  atribusi. Atribusi  merupakan  kewenangan  yang  didapat oleh  organ  pemerintah  adalah  kewenangan  asli, karena  kewenangan  tersebut  diperloleh  langsung oleh  peraturan  perundang-undangan (Suparta, 2013) .
Dalam  menjalankan  perannya  Gubernur memiliki 3 (tiga) peran/fungsi dalam penyelenggaraan  pemerintahan    yaitu;  Gubernur sebagai kepala daerah otonom, Gubernur sebagai wakil  Pemerintah  di  daerah,  dan  Gubernur sebagai “wakil” Presiden dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  umum (Prihatiningtyas, 2017). Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan didaerah
Gubernur  dapat  menujuk  atau  mendelegasikan tugasnya,  terkait  pengawasan  pramuwisata menurut  ketentuan  Pasal  15  ayat  (4)  Perda Pramuwisata pelaksanaan pengawasan pramuwisata dilaksanakan oleh Dinas sedangkan, ketentuan Pasal 15 ayat (5) menentukan   bahwa Gubernur  membentuk  Tim  untuk  melaksanakan pengawasan pramuwisata yang ditetapkan dengan Keputusan  Gubernur.  Dalam  ketentuan  Pasal  15 ayat  (2)  juga  disebutkan  bahwa  dalam
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 83

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
melaksanakan  pengawasan  berkordinasi  dengan Bupati  atau  Walikota.  Hal  inilah  yang  menjadi kekaburan  norma  dalam  hal  pengawasan pramuwisata. Ketentuan Perda Pramuwisata pada akhirnya  tidak  menjelaskan  siapa  menjadi pelaksana dalam pengawasan pramuwisata. Perda Pramuwisata juga  tidak menjelaskan lebih lanjut tanggung jawab, mekanisme kerja serta siapa saja yang  menjadi  bagian  dari  tim  tersebut,  berbeda dengan  Tim  Penguji  Sertifikasi  yang  ditentukan dalam  Perda  Pramuwisata  secara  sangat terperinci.
Pengawasan  terdiri  dari  beberapa  jenis  salah satunya  adalah  pengawasan  preventif  dan represif.  Pengawasan  jenis  ini  dilaksanakan berkaitan dengan waktu pelaksanaan pengawasan. Pengawasan  preventif  merupakan  pengawasan yang  dilakukan  sebelum  pelaksanaan  kegiatan sehingga diharapkan dapat mencengah terjadinya penyimpangan atas ketentuan perundang- undanganan.  Sedangkan  pengawasan  represif merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  setelah terjadinya  suatu  kegiatan.Sejalan  dengan  dua jenis penarapan tersebut, Ridwan HR berpendapat dalam  Hukum  Administrasi  terdapat  dua  sarana penegakan  hukum  yaitu  pengawasan  dan penerapan  sanksi  oleh  organ  pemerintahan (Ridwan, 2008). Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan,
sedangkan penerapan sanksi merupakan merupakan  langkah  represif  untuk  memaksakan kepatuhan.
Secara  eksplisif  maupun  implisif  yang membedakan  norma  hukum  dengan  norma lainnya  adalah  pada  norma  hukum  dilekatkan suatu paksaan atau sanksi (Marzuki, 2013). Henry Campbell Black merumuskan sanksi sebagai “that part  of  a  law  which  is  designed  to  secure enforcement  by  imposing  a  penalty  for  its violation or offering a reward for its observance”. (Bagian  dari  hukum  yang  dirancang  untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan  hukuman  atas  pelanggarannya  atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya) (Susanto, 2019). Sanksi  merupakan  salah  satu  bentuk pengawasan represif untuk memastikan pengaturan  atas  pramuwisata  berjalan  sesuai dengan  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara  hukum  yang  memiliki  kewenangan menggunakan “daya paksa” berupa penghukuman legal (Atmaja, 2013).
Kewenangan  (bevoegdheid)  dideskripsikan
sebagai  kekuasaan  hukum  atau  rechtmacht. Dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  mutlak dibutuhkan  dalam  kelangsungan  pergaulan  hidup antar  manusia,  atau juga  untuk  mencapai  tujuan- tujuan dari pendirian suatu Negara (Mangunsong, 2002). Adapun  tujuan  dari  dilaksanakannya pengawasan  terhadap  pramuwisata  sebagai berikut;
Untuk  mengetahui  apakah  kepemanduan pariwisata  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditetapkan.
Untuk  mengetahui  apakah  kepemanduan pariwisata  telah  berjalan  sesuai  dengan  instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Untuk mengetahui apakah kelemahan- kelemahan sehingga dapat dilakukan pembaharuan.
Lemahnya  pengawasan  terhadap  pramuwisata selain merugikan citra pariwisata Bali juga sangat merugikan  para  pramuwisata  yang  telah bersertifikasi.  Pada  tahun  2018,  menurut  Ketua Himpunan  Pramuwisata  Indonesia  (HPI)  Bali  I Nyoman Winastra terdapat sekitar 300
pramuwisata ilegal (https://bali.bisnis.com). Sedangkan  jumlah  pramuwisata  yang  terdaftar pada  Himpunan  Pramuwisata  Indonesia  di  Bali saat  ini  berjumalh  3508  orang  yang  tergabung dalam  sebelas  devisi  bahasa.  Adapun  rincian jumlah keanggotaan pramuwisata di Bali sebagai berikut;
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
No Devisi Bahasa Jumlah Pramuwisata 1 Belanda 67 2 Inggris 591 3 Itali 57 4 Jepang 501 5 Indonesia/ Melayu 838 6 Jerman 180 7 Korea 467 8 Mandarin 482 9 Perancis 191 10 Rusia 74 11 Spayol 60
Pengawasan  represif  mutlak  diperlukan  untuk mengatasi  marakanya  pramuwisata  ilegal  di provinsi  Bali  tidak  hanya  merugikan  citra kepariwisataan    Bali  tetapi  juga  merugikan pramuwisata  bersertifikasi  untuk  diperlukan penghukuman  tegas  bagi  pramuwisata  ilegal.  I

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
Dewa Gede Atmaja mendefinisikan penghukuman legal dimaksudkan sebagai pembenaran  pengenaan  hukuman  atau  sanksi pidana  dengan  memiliki  dasar  pembenar  baik secara  yuridis  maupun  secara  etika.  Dasar penghukuman pramuwisata berdasarkan ketentuan  Pramuwisata  terbagi  menjadi  2  jenis sanksi,  yaitu  sanki  administratif  dan  sanksi pidana. Penerapan saksi administratif dalam suatu hubungan  hukum  antara  pemerintah  dan masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  dari tindakan  pemerintah  yang  dilakukan  dalam rangka  penegakan  hukum  administrasi.  Sanksi administrasi  dalam  Perda  Pramuwisata  diberikan kepada mereka yang melanggar ketentuan sebagai berikut;
KTPP  yang  dimiliki  telah  jatuh  tempo  dan tidak diperpanjang.
Tidak  melakukan  kewajiban  pramuwisata dalam kepemanduan wisatawan yang meliputi;
Mengantarkan  wisatawan,  baik  rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
Memberikan  penjelasan  dan  petunjuk  tentang rencana  perjalanan,  DTW  serta  memberikan penjelasan  mengenai  dokumen  perjalanan, akomodasi,  transportasi  dan  fasilitas  wisatawan lainnya;
Membantu  menguruskan  barang  bawaan wisatawan  dan  membantu  keperluan  wisatawan lainnya;dan
Memberikan  pertolongan  kepada  wisatawan yang  sakit,  mendapatkan  kecelakaan,  kehilangan atau  musibah  lainnya  (Pasal  9  ayat  (1)  Perda Pramuwisata).(  Pasal  9  ayat  (1)  Perda Pramuwisata)
Tidak  menaati  agenda  perjalanan  yang  telah disepakati dengan wisatawan.
Tidak  mengenakan  pakaian  adat  bali  saat bertugas (terdapat pengecualian apabila menjalankan  tugas  wisata  tirta,  pendakian,  lintas alam dan perkemahan.)
Adapun  jenis  sanksi  yang  atas  pelanggaran tersebut sebagai berikut:
Teguran lisan;
Sanksi  teguran  yang  dinyatakan  dan disampaikan  secara  lisan  oleh  pejabat  yang berwenang  menghukum  kepada  pramuwisata yang melakukan kesalahan.
Teguran tertulis;
Sanksi  teguran  tertulis  dinyatakan  dan disampaikan  secara  tertulis  oleh  pejabat  yang berwenang.  Sanksi    ini  merupakan  tindak  lanjut atas  sanksi  terguran  lisan  yang  apabila  dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak teguran lisan diberikan  pramuwisata  melakukan  kesalahan yang sama.
Pembekuan KTPP
Sanksi pembekuan KTPP merupakan pencabutan  sementara  KTPP  Pramuwisata  yang bersangkutan  selama  3  (tiga)  bulan  dan  setelah masa pembekuannya berakhir KTPP Pramuwisata tersebut  dikembalikan  untuk  dapat  kembali melaksanakan  tugas  kepemanduan  sebagaimana biasa.
Pencabutan KTPP.
Pencabutan  KTPP  merupaka  pengambilan KTPP  pramuwisata  yang  bersangkutan  oleh pejabat  yang  berwenang  apabila  pramuwisata tersebut  sudah  pernah  dijatuhi  sanksi  teguran lisan,  teguran  tertulis  dan  pembekuan  KTPP. Apabila  pramuwisata  yang  bersangkutan  ingin mendaftarkan  diri  kembali  sebagai  pramuwisata maka  harus  mengikuti  tahap  pendaftaran pramuwisata sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan KTPP baru.
Selain menerapkan sanksi administratif,  Perda Pramuwisata  juga  menerapkan  sanksi  pidana terhadap pramuwisata yang melakukan pelanggaran  dengan  tidak  memiliki  KTPP  dalam melaksanakan  tugas  kepemanduan  wisata. Pelanggaran  terhadap  kewajiban  memiliki  KTPP bagi  pramuwisata  diancam  dengan  pidana kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta rupiah).

## IV. SIMPULAN
Dari  yang  telah  disampaikan  sebelumnya dapat  disimpulkan  yaitu  KTPP  merupakan  kartu tanda  identitias  bagi  pramuwisata  yang  dapat membuktikan sertifikasi kompetensi pramuwisata karena  satu  persyaratan  Pengajuan  KTPP,  harus melampirkan  sertifikat  lulus  ujian  kompetensi yang  diujikan  oleh  Tim  Penguji.  Pramuwisata yang  tidak  memiliki  KTPP  dapat  dikatakan sebagai  pramuwisata  illegal  yang  tidak  memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan kepemanduan  wisata.  Dalam  Perda  Pramuwisata disebutkan  bahwa  KTPP  diterbitkan  oleh Gubernur    yang  dalam  pelaksanaanya  tugas KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License Halaman 85

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali
tersebut  didelegasikan  kepada  Dinas  Pariwisata Provinsi Bali.
Pengawasan  Pramuwisata  merupakan  hal yang  mutlak  untuk  dilakukan  sebagai  upaya menjaga  citra  pariwisata  Bali.  Berdasarkan ketentuan Perda Pramuwisata terjadi kekaburan norma atas pihak yang berwenangan melakukan pengawasan Pramuwisata dalam ketentuan Pasal 15 Perda Pramuwisata  disebutkan  bahwa  kewenangan pelaksanaan pengawasan berada pada Gubernur  yang  pelaksanaanya  dilaksanakan oleh  dinas.  Namun  pada  Pasal  15  ayat  (5) Perda Pramuwisata disebutkan bahwa Gubernur  membentuk  Tim  yang  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan pengawasan terhadap pramuwisata. Namun, dalam ketentuan Perda Perda  Pramuwisata  tidak  ditentukan  lebih lanjut  mengenai  ketentuan  dan  mekanisme kerja Tim pengawas pramuwisata tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardana, I. K. (2013). Menjadi Pramuwisata Profesinal . Denpasar: Tabur Kata Publishing.
Atmaja,  I.  D.  G.  (2013). Filsafat  Hukum  Dimensi Tematis dan Historis . Malang: Setara Press. Fajar,  N.  M.  A.  P.  (2015).  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Provinsi Bali No 5 Tahun 2008 Tentang Pramuwisata  Di  Kabupaten  Badung. Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 4 (2), 14. Retrieved from https:// ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/ view/17538
https://bali.bisnis.com/read/20180411/538/782932/biro -wisata-bali-segera-bentuk-satgas-pengawasan- pekerja-wisata-asing,diakses pada 28 Mei 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontrol , diakses pada 20 Mei 2020. https://www.nusabali.com/berita/68256/62-juta- wisman-kunjungi-bali-pada-2019 ,  diakses  pada 28 Mei 2020.
Ismayanti.  (2010). Pengantar  Pariwisata .  Jakarta:  PT. Gramedia Widiasarana Indonsia.
Mangunsong,  P.  M.  (2002). Pembatasan  Kekuasaan Melalui  Hukum  Administrasi  Negara  dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Press. Marzuki,  P.  M.  (2013). Pengantar  Ilmu  Hukum . Jakarta: Prenadamedia Grup.
Prihatiningtyas,  W.  (2017).  Fungsi  Gubernur  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Daerah. Airlangga  Development  Journal , 1 (1),  42–70.
Retrieved from
https://www.e-
journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18011 Ridwan,  H.  R.  (2008). Hukum  Administrasi  Negara . Jakarta: Rajawali Press.
Sadjijono.  (2008). Memahami  Beberapa  Bab  Pokok Hukum  Administrasi .  Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2001). Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suparta,  I.  K.  (2013).  Pengawasan  terhadap Pramuwisata  di  Provinsi  Bali. Jurnal  Magister Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 2 (1).  Retrieved  from  https:// ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/ view/4702
Susanto,  S.  N.  H.  (2019).  Karakter  Yuridis  Sanksi Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan Komparasi. Administrative Law & Governance Journal , 2 (1), 126–142. Retrieved from https:// ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/ view/5073
UNWTO.  (1977). Internasional  Tourism:  A  Global Perspective .  Madrid:  The  World  Tourism Organization.
Webinar,  2020, Menyonsong  Normalitas  Kehidupan Yang  Baru  Pasca  Covid-19 ,  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  Kabupaten  Badung,  Zoom Video Conference, 27 Mei 2020.

## Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali