INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3428-3443 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum
Ujang Charda S 1 ✉ , Hari Nazarudin 2 , Yudha Adi Kusumah 3
(1) Ilmu Hukum, Universitas Subang (2) Anggota KPU Kabupaten Subang (3) Staf Bawaslu Kabupaten Subang
Email: ujangch@unsub.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kedaulatan  rakyat  menggambarkan  suatu  sistem  dalam  sebuah  negara  yang  menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak  umum  yang  tidak  hanya  berkaitan  dengan  hal-hal  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Adapun metode penelitian  yang  digunakan  adalah  bersifat  deskriptif  analistis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka- angka  dan  rumus  secara  matematis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  Pemilu merupakan  sarana  untuk  menyalurkan  kedaulatan  rakyat  yang  dijamin  konstitusi.  Pemilu menjunjung  tinggi  semangat  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  untuk  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota, sehingga  rakyat  sebagai  pemiliki  kedaulatan  tertinggi  memiliki  andil  untuk  membentuk  suatu pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus aktif dalam mensukseskan perhelatan pemilu pada setiap pemilu yang dilaksanakan.
Kata Kunci: Hakikat, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 yang dalam penerapan demokrasi tidak langsung, sistem demokrasi perwakilan sebagai hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga pemilu yang menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  merupakan  sarana  regenerasi  kepemimpinan  politik  untuk  menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi menyerahkan kedaulatannya  kepada  lembaga  negara,  seperti  Presiden,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  melalui  pemilu.  Pasca perubahan UUD 1945 terjadi pergeseran dalam pengaturan kedaulatan rakyat, seperti MPR tidak lagi sebagai pelaksana  kedaulatan  rakyat,  pelaksanan  pemilihan  presiden  langsung  oleh  rakyat,  hingga  munculnya Mahkamah Konstitusi yang dapat mengadili dan memutus presiden dan wakil presiden untuk berhenti dalam masa  jabatannya.  Semua  ini  merupakan  upaya  untuk  menegakkan  kedaulatan  rakyat  dan  sekaligus  untuk menjaga kedaulatan rakyat itu berdasarkan UUD 1945.
Penjelmaan  kedaulatan  rakyat  pada  UUD  1945  setelah  perubahan  berarti  penjelmaan  kedaulatan rakyat itu dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai implikasi yuridis ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bukan seperti sebelum perubahan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Asshiddiqie, 1999). UUD 1945 setelah perubahan menetukan, bahwa semua lembaga atau organ negara melaksanakan kedaulatan rakyat, tidak hanya MPR saja sebagai lembaga tertinggi negara seperti sebelumnya. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam  tiga  cabang  kekuasaaan  yang  tercermin  dalam  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  terdiri  atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden dan  Wakil  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  eksekutif,  dan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan
Abstract
Sovereignty of the people describes a system in a country that wants the highest power to be held by the people. Sovereignty of the people also describes the fulfillment of the general will which is not only related to matters relating to the administration of government and judicial power, but also the power in forming regulations. The research method used is analytical descriptive with a normative juridical  approach  through  the  library  and  field  research  stages  with  data  collection  techniques through  literature  study.  Then  the  data  were  analyzed  through  qualitative  normative  methods without using numbers and mathematical formulas. Based on the results of the research, it shows that elections are a means to channel people's sovereignty guaranteed by the constitution. Elections uphold the spirit of being direct, general, free, confidential, honest and fair to elect a President and Vice President, members of the DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD, so that the people as the possessors of supreme sovereignty have a stake in forming a government. The people as the holder of the highest sovereignty must be active in the success of the election event in every election that is held.
Keyword: Essence, Sovereignty Of The People, General Elections.
mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan undang-undang dan juga dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dilangsungkanlah suatu perlembagaan kedaulatan  rakyat  melalui  pemilu  berdasarkan  sistem  perwakilan  yang  menghadirkan  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Bahkan  juga  di  daerah-daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota, perlembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan sehingga menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga diisi melalui pemilihan umum (Asshiddique, 2005).
Hasil  dari  pemilu  itulah  yang  kemudian  mengisi  jabatan-jabatan  kelembagaan  negara  yang menjalankan  kedaulatan rakyat  dalam  bentuk  kedaulatan  hukum.  Hanya  saja  dalam  proses  menjalankan kedaulatan rakyat itu, semua lembaga negara haruslah tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai implikasi dari supremasi konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Tidak hanya  itu  saja,  segala  ketentuan  yang  berada  dalam  UUD  1945  sejatinya  adalah  amanat  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  namun  tetap  tidak  dapat  bertentangan  dengan  kedaulatan  rakyat  itu  sendiri.  Artinya apabila rakyat menghendaki untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam UUD Tahun 1945, maka kehendak rakyat ini harus dipandang sebagai kehendak hukum ataupun kedaulatan di bidang hukum (volunte general) yang harus disalurkan dan tidak boleh dikesampingkan, karena UUD 1945 juga telah memberi peluang untuk melakukan perubahan terhadapnya.
Inilah penegasan kembali terhadap pelaksanaan sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar,  yaitu  pelaksanaan  kedulatan  rakyat  yang  disalurkan  dan  diselenggarakan  menurut  prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy) ataupun disebutkan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis, beriringannya konsep demokrasi dan nomokrasi (Asshiddique, 2005). Ihwal ini dikarenakan kedaulatan rakyat itu terwujud juga dalam hukum selain terwujud juga dalam lembaga-lembaga negara sebagaimana telah diuraikan di atas.  Oleh  karena  itu,  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  secara kehendak hukum (volunte generale) tetap tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat (Asshiddique, 2005).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan pengumpulan data  yang  dilakukan  melalui  studi  pustaka  melalui  penelaahan  terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data dianalisis secara normatif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Hakikat Kedaulatan dalam UUD 1945
Kedaulatan  itu  ialah  suatu  pengertian  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut souvereinteit  (Busro  & Busro, 1991), souverainete (Perancis), atau Sovranus (Italia) (Syahmin AK, 1992). Di samping itu, ada istilah berdaulat (souverein) adalah van geen hoger gezag afhankelijk adalah kekuasaan yang tertinggi yang tidak berasal  dan  tidak  tergantung  pada  kekuasaan  lain)  (Syahmin  AK,  1992).  Kedaulatan  dalam  bahasa  Latin disebut dengan supremus sama dengan supreme ruler yang berarti mempunyai pengertian “yang teratas” (Suherman, 1984). Kata daulat dalam pemerintahan berasal dari kata Daulah (Arab) yang berarti rezim politik atau kekuasaan.
Kedaulatan atau souvereignity adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat, bahwa souvereignity itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan dan  masyarakat.  Dalam  hukum  konstitusi  dan  internasional,  konsep  kedaulatan  terkait  dengan  suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan territorial integrity, yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai acuan  utama  (Atmasasmita,  2008).  Indonesia  adalah  salah  satu  negara yang  menganut  teori  kedaulatan rakyat, hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ....”. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya : “Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”, kemudian diuba h menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang -Undang Dasar”. Menurut Soewoto, “MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, ” (Mulyosudarmo, 2004) telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mandat rakyat yang  dimaksud  dapat  dijalankan  oleh  cabang-cabang  kekuasaan  negara  berdasarkan  Undang-Undang Dasar. Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR yang dulu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, sekarang MPR tidak lagi sebagai satu- satunya  lembaga  yang  melakukan  kedaulatan  rakyat.  Pemilu  tidak  lepas  dari  kedaulatan  rakyat  dalam menjamin kebebasan warga negaranya dalam menentukan  suatu pemerintahan rakyat harus terwakili di dalam  pemerintahan  agar  valonte  generale  (kehendak  umum)  dapat  terwujud.  Berarti  rakyatlah  yang berdaulat  mewakili  kekuasaannya  kepada  suatu  badan,  yaitu  pemerintah.  Jika  pemerintah  tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dibebankan rakyak padanya, maka rakyat melalui Pemilu berhak untuk mengganti pemerintah yang dipilih (Soehino, 1996).
Kedaulatan rakyat menurut konstitusi dalam hal ini adalah UUD yang dapat dijadikan rujukan mengenai sistem politik yang dikehendaki oleh para founding fathers Indonesia (Riskiyono, 2019). Pertama, alenia keempat
pembukaan  UUD  1945  menyatakan :  “Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia …. yang  terbentuk  dalam  suatu susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat….” .  Kedua,  Sila  keempat  Pancasila,  yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Ketiga, Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang  Dasar”. Perubahan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  menunjukkan  terjadinya  pemikiran  baru  tentang kedaulatan  rakyat  dalam  UUD  1945,  yaitu  pemikiran  tentang  siapa  yang  sebenarnya  bertindak  sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo menyatakan : “Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan  perubahan  menuju  sebuah  kondisi  yang  mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya  tentang pengaturan  kekuasaan  tertinggi, ”  bahwa  pemilik  kekuasaan  tertinggi  dalam  negara  adalah  rakyat (Mulyosudarmo,  2004).  Pemikiran  baru  terhadap  pelaksana  kedaulatan  dalam  UUD  1945  juga  sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden semuanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
Lahirnya  Pemilu  setelah  runtuhnya  rezim  orde  baru,  tidak  lepas  dari  hasil  perubahan  UUD  khususnya ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagai pijakan konstitusional lahirnya Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan :
“ (1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2)   Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)   Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4)   Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Perseorangan.
(5)   Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat  nasional, tetap, dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang ”.
Pemilihan  umum  adalah  mekanisme  yang  digunakan  untuk  memberikan  mandat  kepada penyelenggara  negara  sebagai  pelaksana  kekuasaan  negara.  Pemilihan  umum  yang  digunakan  untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat  bagaimana  sistem  yang  diterapkan  dalam  pemilihan  umum.  Adapun,  untuk  menilai  apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang diterapkan. Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran  yang  terakhir  dipraktekkan  pada  negara-negara  modern  mendapatkan  tempat  yang  baik,  karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.

## 2.  Kedaulatan Rakyat Diterjemahkan Melalui Sistem Pemilihan Umum
Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Ridho, 2017). Kedaulatan rakyat juga menggambarkan pemenuhan kehendak umum yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi  juga  kekuasaan  dalam  pembentukan  peraturan  (Nugroho,  2013).  Selanjutnya,  konsep  kedaulatan rakyat diterjemahkan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu), di mana menghendaki suatu pejabat publik sebagai  representatif  atau  perwakilan  rakyat  (Hadi,  2013).  Pemilu  menjadi  sarana  bagi  rakyat  dalam menegosiasikan  dan  mengagregasikan  aspirasi  dan  kepentingannya  (Eddyono,  2017),  sehingga  Pemilu bukan sekedar partisipasi tetapi implementasi prinsip kedaulatan rakyat (Nasution, 2017).
Di lain sisi, kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang dimiliki negara, maka regulasi  tentang  Pemilu  hendaklah  memiliki  karakter  hukum  yang bermartabat  dan  demokratis  (Sodikin, 2014).  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum menjelaskan sebagai berikut:
“ Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  Pemilu  dapat  dimaknai  sebagai  salah  satu  sarana  media  agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintahan) (Puspitasari, 2004). Salah satu instrumen negara terkait perwakilan rakyat ialah lingkup kekuasaan legislatif, di mana bertugas untuk membentuk sebuah regulasi yang bermanfaat bagi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia (Fahmi, 2010). Dalam sistem hukum Indonesia, kehendak yang pertama atau kedaulatan politik itu disalurkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Hasil dari pemilihan umum itulah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan kelembagaan negara yang menjalankan kedaulatan rakyat dalam bentuk kedaulatan hukum. Hanya saja dalam proses menjalankan kedaulatan rakyat itu, semua lembaga negara haruslah  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  Undang-Undang  Dasar  sebagai  implikasi  dari  supremasi konstitusi sesuaidengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Sekarang ini, negara yang berkedaulatan rakyat, sudah menjadi konsep yang diterima oleh kebanyakan negara. Negara dengan kekuasaan mutlak dianggap sebagai usaha yang tidak realistis karena negara tidak akan mendapat dukungan luas dari rakyat. Dewasa ini, hampir semua negara modern menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem perwakilan. Hal itu, diartikan suatu negara harus bertindak  atas  dasar  keinginan  dan  kekuasaan  rakyat,  yang  penyelenggaraannya  diwakilkan  kepada kelompok orang atau lembaga tertentu. Rakyat yang berdaulat mewakilkan kepada wakil-wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi kehendak rakyat yang baik bukan kehendak yang tidak baik. Kedaulatan rakyat yang
berarti rakyat yang berkuasa, oleh karena rakyat suatu negara yakni kumpulan manusia yang mempunyai persamaan antara lain persamaan asal usul, persamaan kehormatan/perasaan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau maksud. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan.
Pelaksanaan  kedaulatan  yang  dicetuskan  oleh  para  pendiri  bangsa  tersebut  tentu  saja  melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan untuk memilih anggota DPR, sehingga tidak  mengenal  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  apalagi  pemilihan  Kepala  Daerah.  Hal  ini dimaksudkan melalui demokrasi perwakilan yang bercirikan pada budaya bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa, maka wakil-wakil rakyat tersebut dapat memilih pemimpin di negeri ini. Meskipun demikian, tidak kemudian pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut tidak demokratis, karena melihat kenyataan bangsa Indonesia yang bernegara  dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  bangsa  agar  kehendak  rakyat  dapat diwujudkan  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  luhur  dan  kehidupan  masyarakat  yang  berkumpul  demi kepentingan bersama bangsa. Melihat pro dan kontra Undang-Undang tetang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD sebenarnya sudah lebih demokrasi, karena demokrasi yang dipakai adalah demokrasi berlandaskan Pancasila.
Demokrasi  Pancasila  dengan  mengutamakan  kepentingan  bersama  dengan  asas  perwakilan, musyawarah dan kekeluargaan yang harus diutamakan dalam membangun bangsa ini, sehingga nilai-nilai Pancasila masih tetap bertahan meskipun arus globalisasi dengan membawa liberalisasi yang begitu kuat masuk dan meresap dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila ada anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak demokratis, tidaklah demikian karena makna  demokrasi  yang  sekarang  dijalankan  banyak  menyerap  demokrasi  Barat,  sehingga  seolah-olah mengurangi hak rakyat dalam hal penyampaian aspirasinya. Pemilihan Kepala Daerah menurut Pancasila dan UUD 1945 masih demokratis sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi melalui Pemilu harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi salah satu di antaranya, seperti yang dikemukakan oleh Hendry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiharjo,  adalah  “menyelenggarakan  pergantian  pimpinan secara  teratur (orderly  succession  of  rulers) ” (Budiharjo,  2009).  Dalam  memahami  kepemiluan,  terdapat  dua  pemahaman  mendasar,  yaitu electroral process  dan  electroral  laws  (Riskiyono,  2019).  Pengertian  electroral  process  adalah  mekanisme  yang dijalankan  dalam  Pemilu  seperti  pencalonan,  kampanye,  cara  penghitungan,  penentuan  hasil,  dan sebagainya yang sifatnya teknis penyelenggaraan Pemilu sebagai sebuah proses. Sebagaimana ditulis Indra Pahlevi,  mengutip  dari  Douglas  W.  Rae  menyatakan,  bahwa electroral  laws  atau  aturan-aturan  tentang kepemiluan merupakan sebuah wadah bagi pengelolaan proses Pemilu yang diartikulasikan dalam bentuk suara  yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  distribusi  kewenangan  (secara  khusus  pembagian  kursi parlemen) di antara Parpol yang ikut berkompetisi (Pahlevi, 2015). Terdapat beberapa aspek dalam electroral laws, yaitu : sistem pemilu, asas-asas pemilu, dan pengorganisasian (Riskiyono, 2019).
Hakikat dari pemilihan umum adalah penentuan legitimasi kekuasaan berdasarkan sistem demokrasi yakni, pemilihan umum merefleksikan persetujuan mayoritas rakyat terhadap siapa yanglayak menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan Bupati dan wakil Bupati, serta pasangan Wali Kota dan wakil Wali Kota. Pemimpin tidak ditunjuk atau diwariskan menurut garis keturunan. Maka, tujuan pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yakni, melaksanakan hak asasi politik rakyat dalam menentukan para wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD serta pemimpin pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Kita boleh berbangga karena pelaksanaan pemilu di era reformasi berjalan secara baik dan karena itu pasca pemilu presiden 2014 Indonesia dijuluki sebagai the raising democratic country dalam Abad 21 ini. Tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden 2014 tetapi juga pemilu legislatif dan pemilukada selama ini berjalan relatif baik (dan dilihat dari persiapan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian Negara serta serta artisipasi masyarakat pada pemilukada serentak 2024.
Perwujudan kedaulatan rakyat dalam Pemilu dilaksanakan melalui pemilihan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pilkada dan Pemilu serentak dengan menggabungkan pasangan Calon Presiden dan  Wakil  Presiden,  karena  rakyat  sebagai  penentu  legalitas  (keabsahan)  berlangsungnya  pengakhiran pemerintahan  lama  kepada  pemerintahan  baru  terpilih  dilakukan  secara  konstitusional  (Prasetyo,  2017) dalam sejarah bangsa Indonesia penyelenggaraan Pemilu sudah dimulai dari tahun 1955 dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Abdullah, dari Pemilu yang direncanakan tahun 1948 di massa revolusi oleh kabinet pemerintahan sebelumnya tidak berhasil pada Pemilu 1955 dikenal sebagai Pemilu yang lancar, tertib,  aman, dan tidak  menimbulkan  korban di  tengah-tengah persaingan politik  ketat  di antara belasan partai politik peserta Pemilu (Feith, 1999).
Pemilu selanjutnya diselenggarakan di masa rezim pemerintahan orde baru dari 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 orde baru mempertahankan mesin politik Golkar selalu mendominasi perolehan suara pada setiap Pemilu diselenggarakan. Setelah masuk reformasi Pemilu telah diadakan dari tahun 1999, 2004, 2009,  dan  2014  setidaknya  Indonesia  telah  berpengalaman  11  (sebelas)  kali  dalam  menyelenggarakan Pemilu. Pemilu di antara tahun 2004, 2009, dan 2014 dibedakan dengan adanya Pemilu legislatif (Pileg) memilih  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  Provinsi,  Kabupaten/Kota  dan  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden secara langsung (Pilpres), namun di tahun 2019 antara Pileg dan Pilpres digabung menjadi satu yang populer dikenal publik Pemilu serentak yang akan dilaksanakan dalam Pemilu mendatang, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pencalonan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  bukan  berarti  dibuka  sebebas-bebasnya secara  konstitusi  mengatur  pancalonan  presiden  dan  wakil  presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  dengan  persyaratan  yang  diatur  dalam  undang-undang  (Pasal  6A  ayat  (2)  UUD 1945.). Pengaturan mengenai persyaratan pencalonan presidan dan wakil presiden ini sepenuhnya menjadi kebijakan  politik  terbuka  (open  legal  policy)  yang  dimiliki  oleh  DPR.  DPR  sebagai  lembaga  pemegang
kewenangan legislasi bersama presiden mengatur dalam undang-undang ihwal syarat suara minimal bagi partai atau gabungan partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang besarannya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :
Tabel 1
Pengaturan Presidential Threshold Pemilu Undang-Undang Presidential Threshold 2004  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 15%  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  20%  dari perolehan  suara  sah  secara  nasional  dalam pemilu anggota DPR 2009  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 20%  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  25%  dari perolehan  suara  sah  secara  nasional  dalam pemilu anggota DPR 2014  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 20%  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  25%  dari perolehan  suara  sah  secara  nasional  dalam pemilu anggota DPR 2019  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum 20%  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  25%  dari perolehan  suara  sah  secara  nasional  dalam pemilu  anggota  DPR  yang  didapatkan  pada pemilu sebelumnya yaitu Pemilu anggota DPR
tahun 2014
Sumber : (Rikardo, 2020)
Pada  Pemilu  Tahun  2009  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur parliamentary threshold merupakan mekanisme ambang batas bagi Partai Politik peserta Pemilu untuk diikutkan pada penghitungan perolehan suara sah guna memperebutkan kuota kursi di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 202 ayat (1) berbunyi (Itasari, 2013):
“ Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5%  (dua  koma  lima  perseratus)  dari  jumlah  suara  sah  secara  nasional  untuk  diikutkan  dalam penentuan perolehan kursi DPR” .
Selanjutnya berdasarkan Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur, bahwa :
“Suara untuk penghitungan per olehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ... ” .

## Tabel 2

## Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2009
No. Peserta Pemilu Peroleh Persentase Suara Jumlah Kursi Persentase Kursi 1.  Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 150 26,79% 2.  Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% 3.  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.600.091 14,03% 95 16,96% 4.  Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% 5.  Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 43 7,68% 6.  Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32% 37 6,61% 7.  Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 27 4,82% 8.  Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4,46% 26 4,64% 9.  Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 18 3,21% 10.  Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% 11.  Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% 12.  Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.527.593 1,47% 0 0,00% 13.  Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% 14.  Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% 15.  Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% 16.  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 934.892 0,90% 0 0,00% 17.  Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% 18.  Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00%
No. Peserta Pemilu Peroleh Persentase Suara Jumlah Kursi Persentase Kursi 19.  Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 745.625 0,72% 0 0,00% 20.  Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% 21.  Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% 22.  Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% 23.  Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% 24.  Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 468.696 0,45% 0 0,00% 25.  Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% 26.  Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% 27.  Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% 28.  Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% 29.  Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% 30.  Partai Kasih Demokrasi Indonesia 324.553 0,31% 0 0,00% 31.  Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% 32.  Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 316.752 0,30% 0 0,00% 33.  Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% 34.  Partai Perjuangan Indonesia Baru 197.371 0,19% 0 0,00% 35.  Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 146.779 0,14% 0 0,00% 36.  Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% 37.  Partai Penegak Demokrasi Indonesia 137.727 0,13% 0 0,00% 38.  Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Jumlah 104.099.785  100,00% 560 100,00%
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009, setelah diolah pada 11 November 2020.
Berdasarkan Tabel 1, perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 203 ayat (1) jo. Pasal 203 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 19.048.653 suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
Kemudian pada Pemilu Tahun 2014, parliamentary threshold diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :
“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang -kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” .
Selanjutnya berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, mengatur bahwa:
“Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ...” .
Tabel 3 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2014 No. Peserta Pemilu Peroleh Persentase Suara Jumlah Kursi Persentase Kursi 1.  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 18,95% 109 19,46% 2.  Partai Golongan Karya 18.432.312 14,75% 91 16,25% 3.  Partai Gerakan Indonesia Raya 14.760.371 11,81% 73 13,04% 4.  Partai Demokrat 12.728.913 10,19% 61 10,89% 5.  Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 9,04% 47 8,39% 6.  Partai Amanat Nasional 9.481.621 7,59% 49 8,75% 7.  Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 6,79% 40 7,14% 8.  Partai NasDem 8.402.812 6,72% 35 6,25% 9.  Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 6,53% 39 6,96% 10.  Partai Hati Nurani Rakyat 6.579.498 5,26% 16 2,86% 11.  Partai Bulan Bintang 1.825.750 1,46% 0 0,00% 12.  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 0,91% 0 0,00% Jumlah 124.972.491 100,00% 560 100,00%
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009, setelah diolah pada 11 November 2020.
Berdasarkan Tabel 2, perolehan suara sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 203 jo. Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terdapat 10 Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 2.968.844 suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
Pada Pemilu Tahun 2019, parliamentary threshold diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur, bahwa :
“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen)  dari  jumlah  suara  sah  secara  nasional  untuk  diikutkan  dalam  penentuan  perolehan  kursi anggota DPR” .
Selanjutnya berdasarkan Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur bahwa :
“Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ... tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan” .
Tabel 4
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR RI Tahun 2019
No. Peserta Pemilu Peroleh Persentase Suara Jumlah Kursi Persentase Kursi 1.  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 27.503.961 19,47% 128 22,26% 2.  Partai Gerakan Indonesia Raya 17.596.839 12,45% 78 13,57% 3.  Partai Golongan Karya 17.229.789 12,19% 85 14,79% 4.  Partai Kebangkitan Bangsa 13.570.970 9,61% 58 10,09% 5.  Partai Nasional Demokrat 12.661.792 8,96% 59 10,26% 6.  Partai Keadilan Sejahtera 11.493.663 8,13% 50 8,70% 7.  Partai Demokrat 10.876.057 7,70% 54 9,39% 8.  Partai Amanat Nasional 9.572.623 6,78% 44 7,69% 9.  Partai Persatuan Pembangunan 6.323.147 4,48% 19 3,30% 10.  Partai Persatuan Indonesia 3.738.320 2,65% 0 0,00% 11.  Partai Berkarya 2.902.495 2,05% 0 0,00% 12  Partai Solidaritas Indonesia 2.650.361 1,87% 0 0,00% 13.  Partai Hati Nurani Rakyat 2.161.507 1,53% 0 0,00% 14.  Partai Bulan Bintang 1.990.848 1,41% 0 0,00% 15.  Partai Gerakan Perubahan Indonesia 702.536 0,50% 0 0,00% 16.  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 312.775 0,22% 0 0,00% Jumlah 141.287.683 100,00% 575 100,00%
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009, setelah diolah pada 11 November 2020.
Berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 3 di atas dan berdasarkan Pasal 414 ayat (1) jo. Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang mencapai ambang batas. Adapun 14.458.842 suara sah Partai Politik Peserta Pemilu kemudian dibuang, karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

## SIMPULAN
Pemilu  merupakan  sarana  untuk  menyalurkan  kedaulatan  rakyat  yang  dijamin konstitusi. Pemilu menjunjung tinggi semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga rakyat sebagai pemiliki kedaulatan tertinggi memiliki andil untuk membentuk suatu pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus aktif  dalam  mensukseskan  perhelatan  pemilu  pada  setiap  pemilu  yang  dilaksanakan. Memberikan suara pada setiap pemilu merupakan langkah rakyat untuk turut serta di dalam menciptakan  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  keinginan  rakyat.  Hal  ini  seiring  dengan perubahan UUD 1945 terdapat pergeseran makna kedaulatan rakyat yang semula kedaultan tertinggi  di  tangan  rakyat  dilakukan  sepenuhnya  oleh  MPR,  namun  setelah  perubahan kedaulatan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pergeseran ini juga terjadi pada fungsi dan kewenangan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi berwenang  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden.  Perubahan  sistem  pemilihan  ini sebagai tanda UUD 1945 menganut prinsip presidensial..

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J., 1999. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.
Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Asshiddique, J., 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Atmasasmita, R., 2008. Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Proses Legislasi. Jakarta, Baleg DPRI. Bachmid, F., 2021. Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 2(2), p. 94.
Budiharjo, M., 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Busro, A. D. & Busro, A., 1991. Asas-asas Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Eddyono, L. W., 2017. Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 14(1).
Fahmi, K., 2010. Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Konstitusi, 7(2).
Feith, H., 1999. Pemilu 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Hadi, S., 2013. Fungsi Representative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Otonomi. DIH:
Jurnal Ilmu Hukum, 9(17).
Isjawara, F., 1997. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Binacipta.
Itasari, N. A., 2013. Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum 2009. Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 8(1).
Mulyosudarmo, S., 2004. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-Trans.
Nasution, L., 2017. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. Adalah: Jurnal Ilmu Hukum, 1(9).
Nugroho, S., 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum, 1(2).
Pahlevi, I., 2015. Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian. Jakarta: Pusat Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
Prasetyo, T., 2017. Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Puspitasari, S. H., 2004. Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 11(25).
Ridho, M. F., 2017. Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
Rikardo, O., 2020. Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Hukum Sasana, 6(1).
Riskiyono, J., 2019. Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019. Politica, 10(2), p. 147.
Sodikin, S., 2014. Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Cita Hukum, Volume 1.
Soehino, 1996. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
Suherman, E., 1984. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara. Bandung: Alumni.
Syahmin AK, 1992. Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analisis, Buku I. Bandung:
Binacipta.