Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 1052-1062
Analisis Strategi Peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Chuzaimah Batubara 1) , Kamila 2) , Al Manar Saragih 3*)
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *Email korespondensi: almanar2111@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the strategy of increasing local taxes in Deli Serdang Regency and how taxes are from an Islamic Economics perspective. This research is descriptive quantitative. The population in this study were all employees of the Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency. The sampling used was purposive sampling with the technique taken was saturated sampling. The analysis method used is Analytichal Hierarchy Process (AHP). The results of this study indicate that the global priority weight obtained the value of Human Resources Improvement of 0.537, the value of Improving the Supervision System of 0.208 and the value of Enforcement and Sanctioning  of  0.254.  The  highest  value  /  highest  priority  weight  on  the  Alternative  is  Human  Resources Improvement of 0.537, thus it can be concluded that the Priority Strategy for Increasing Regional Tax Revenue in Deli Serdang Regency is to increase human resources. Taxes in Islam are taken from the state to the people not based on their form but on the benefits and purpose of their implementation. According to Islam, there are three types of taxes, namely Jizyah (a tax imposed on non-Muslims in return for guarantees given by an Islamic state to them to protect their lives), Kharaj (a tax imposed on land obtained through force of arms), and Usyr ( trade taxes or customs duties).

## Keywords: Strategy, local tax, Islamic perspective
Saran  sitasi: Batubara,  C.,  Kamila., &  Saragih,  A.  M.  (2024).  Analisis  Strategi Peningkatan  Pajak  Daerah di Kabupaten  Deli  Serdang  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  10 (01),  1052-1062. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12857
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12857

## 1. PENDAHULUAN
Pada  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  tertera pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan bertanggung  jawab  atas  daerahnya  sendiri  sesuai dengan  desentralisasi.  Tujuan  desentralisasi  adalah adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah dengan  sumber  pendanaan  untuk  melaksanakan kewenangan tersebut. Kemampuan mengelola keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi suatu  daerah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah perlu mengupayakan  peningkatan pendapatan daerah dengan  menggali  potensi  yang  ada  didaerahnya. (Pertiwi, 2018)
Sumber  pendapatan  daerah  menurut  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara  pusat  dan  daerah  adalah  (1)  Pendapatan  Asli Daerah  atau  PAD  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  dan retribusi  dan  hasil  pengolaan  kekayaan  lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain  Pendapatan  Daerah.  Pajak  dikumpulkan oleh pemerintah  daerah  di Indonesia  dan  merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Dalam  upaya  menciptakan  kemandirian  daerah, Pendapatan  Asli  Daerah  menjadi  faktor  yang  sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah  sendiri.  Salah  satu  sumber  penerimaan  yang berasal  dari  dalam  daerah  dan  dapat  dikembangkan sesuai  dengan  kondisi  masing-masing  daerah,  selain retribusi  daerah  adalah  pajak  daerah.  Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah,  “Pajak  Daerah  adalah
kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sudiartha, 2020).
Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  kontribusi wajib  pada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Sjafrizal, 2014). Oleh karena itu, apabila penerimaan pajak  suatu  daerah  tidak  maksimal  maka  keperluan daerah  tidak  akan  terpenuhi  untuk  kemakmuran rakyat.  Begitupun  sebaliknya,  apabila  penerimaan pajak suatu daerah maksimal maka keperluan daerah akan terpenuhi dalam memberikan kemakmuran bagi rakyat.
Menurut  PP  No.10  Tahun  2021  tentang  pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan  berusaha  dan  layanan  daerah,  pajak daerah  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Beberapa  kriteria  dan ertimbangan  yang  diperlukan  dalam  pemberian kewenangan  perpajakan  kepada  tingkat  pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yaitu: Pajak yang dimaksudkan  untuk  tujuan  stabilisasi  ekonomi  dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat
Pajak  daerah  harus  memuat  dengan  jelas  bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak serta besaran  tarif  yang  ditetapkan  mudah  dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai  untuk  menghindari  ketimpangan  fiskal vertikal yang besar. Pajak yang diserahkan ke daerah seharusnya  relatif  mudah  diadministrasikan  atau dengan  kata lain  perlu  pertimbangan  efisiensi secara ekonomi  berkaitan  dengan  kebutuhan  data,  seperti identifikasi  jumlah  pembayar  pajak,  penegakan hukum  dan  komputerisasi.  Pajak  dan  retribusi berdasarkan  prinsip  manfaat  dapat  digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada dera
akan  tepat  sepanjang  manfaatnya  dapat  dilokalisir bagi pembayar pajak lokal (Husein, 2021).
Mengacu  pada  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya  masing-masing.  Untuk  memenuhi  semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat  menghimpun  dana  sebesar-besarnya  untuk pembangunan  yang  berkelanjutan.  Pembangunan akan  berjalan  baik  jika  didukung  biaya  dan  sumber daya manusia yang baik pula. Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang bersangkutan.  Penyerahan  berbagai  kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam  rangka  memaksimalkan  pendapatan  asli daerah  ini,  pemerintah  daerah  berupaya  keras  untuk mencari  sumber-sumber  pendapatan  yang  potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan  asli  daerah  yang  telah  dipungut  selama ini.Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Asli  Daerah  (PAD),  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan,  dan  pendapatan  daerah  yang  sah. Pendapatan  Asli  Daerah  menurut  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan;  dan  Lain-lain  PAD  yang  sah  (Sudiartha, 2020).  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang  sah,  yang  bertujuan  memberikan  keleluasaan pada daerah dalam menggali sumber pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Diane, 2022).
Besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) khususnya pada sektor pajak tentu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apabila kesadaran masyarakat rendah dalam membayar pajak maka pendapatan daerah pada sektor pajak juga akan rendah,  begitu  pula  sebaliknya  dengan  tingginya kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  maka akan  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  yang  nantinya  akan  berdampak  pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam memenuhi  kewajiban  pajak  secara  tidak  langsung sudah berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Adanya dukungan berupa kepatuhan masyarakat  dapat  memberikan  kontribusi  pada peningkatan  pajak  daerah  (Nugroho,  2020).  Adanya sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  petugas Sektor Pendapatan kepada masyarakat akan menyebabkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Selain  itu,  ketersediaan  sumber  daya  manusia  juga harus  dipertimbangkan  karena  hal  ini  pasti  akan mempengaruhi  pencapaian  target  penerimaan  pajak yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Ningsih, 2017).
Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas dari adanya sanksi perpajakan, yaitu untuk mendidik wajib pajak agar lebih disiplin dan tidak menyepelekan  pembayaran  pajak  (Nugroho,  2020). Hal ini juga harus diiringi dengan adanya pengawasan pajak  daerah  khususnya  pada  sisi  internal  agar  tidak terjadi  kecurangan yang melibatkan  petugas  ataupun wajib pajak. Peningkatan pengawasan dapat meminimalisir  terjadinya  penyimpangan  dalam pemungutan  pajak  sehingga  tidak  memberikan dampak  negatif  bagi  pembangunan  daerah  (Pranata, 2019).
Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dimana sasaran pembangunan disesuaikan  dengan  potensi  dan  permasalahan  yang ada  pada  daerah  tersebut,  sehingga  pembangunan daerah dapat diarahkan untuk meratakan pembangunan  pada  setiap  sektor  yang  ada. Pelaksanaan  pembangunan  daerah  difokuskan  pada daerah kabupaten dan kota dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  dalam  mengelola  daerahnya  masing-masing. Hal  ini  dilakukan  agar  daerah  memiliki  kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri.
Penyerahan  kewenangan  tersebut  disebut  juga sebagai  otonomi  daerah,  dimana  otonomi  daerah menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintah  Daerah  adalah  hak,  wewenang,
dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Salah  satu upaya  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  dengan adanya  desentralisasi  administratif  yang  meliputi kewenangan  dalam  mengurusi  keuangan  daerahnya masing-masing, sehingga daerah memiliki wewenang untuk  menggali  sumber  keuangannya  melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kontribusi  berasal  dari  kata  Bahasa  Inggris contribute atau contribution yang  dapat  diartikan sebagai  keikutsertaan,  keterlibatan,  melibatkan  diri maupun  sumbangan.  Maka,  kontribusi  pajak  daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan  asli  daerah  yang  dapat  diketahui  dengan membandingkan  penerimaan  pajak  daerah  dengan keseluruhan  pendapatan  asli  darah  dalam  satu  tahun anggaran (Ismawati, 2018). Semakin besar kontribusi yang  diberikan  PAD  maka  semakin  besar  pula kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan daerahnya, sehingga keuangan daerah akan menunjukkan kinerja yang positif efektif. Efektivitas suatu keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memungut pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan (Lores, 2022).
Pajak  Daerah  yang  menarik  untuk  dibahas peningkatan  salah  satunya  yaitu  di  Kabupaten  Deli Serdang. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  maka  realisasi  penerimaan  pajak daerah  harus  dimaksimalkan.  Hal  itu  dikarenakan setiap  peningkatan  pajak  daerah  akan  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Iqbal, 2018).
Tabel 1.
Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Tahunan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020 Tahun Realisasi Target Persentase 2016  426.484.851.000  487.186.468.000 87.54% 2017  553.610.032.000  582.022.000.000 95.11% 2018  558.329.598.000  720.622.000.000 77.47% 2019  652.563.114.000  940.882.220.000 69.35% 2020  608.845.009.705  881.671.250.000 69.05% Sumber data: BPS (data diolah)
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  realisasi penerimaan  pajak  daerah  terhadap  target  yang ditetapkan  di  Kabupaten  Deli  Serdang  tahun  2016- 2020 tidak pernah mencapai angka 100%.
Pada umumnya, penerimaan pajak daerah sering kali menjadi masalah pada pemerintah daerah. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang sering menjadi kendala  dalam  mencapai target  pajak  daerah.  Dalam upaya  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  di
Kabupaten Deli Serdang, maka perlu adanya strategi yang  harus  dilakukan  agar  penerimaan  pajak  daerah dapat terealisasi. Sehingga kontribusi pajak daerah di Kabupaten  Deli  Serdang  dapat  meningkatkan kemandirian  daerah  Kabupaten  Deli  Serdang.  Agar pelaksanaan  strategi  peningkatan  penerimaan  pajak daerah berjalan lancar, maka diperlukan adanya suatu analisis yang mendalam, salah satu analisis yang dapat digunakan  adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Profesor Thomas L  Saaty  yang  digunakan  untuk  memecahkan  suatu situasi  yang  komplek  tidak  tersrtuktur  ke  dalam beberapa  komponen susunan  yang hirarki  (Marsono, 2020).
Dalam  Bahasa  Arab  pajak  disebut  sebagai kharaj, kata kharaj secara  bahasa  memiliki  arti pengeluaran.  Sedangkan  secara  etimologi, kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Selain itu, pajak juga dapat disebut dengan istilah Adh- dharibah yang berasal  dari  kata dharaba-yadhribu-dharban yang memiliki  arti  mewajibkan,  menetapkan,  menetukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Dharaba adalah bentuk kata kerja, sedangkan bentuk kata  bendanya  adalah dharibah yang dapat  diartikan sebagai beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat sehingga dalam  pelaksanaannya  akan  dirasakan  sebagai  suatu beban  (Gusfahmi,  2011).  Pajak  (dharibah)  sebagai penerimaan  negara,  ternyata  terdapat  dalam  sistem ekonomi Islam. Namun keberadaanya bukan berdasarkan  nash  Al-Qur‟an  atau  hadis,  melainkan karena  Ijtihad  Ulama  (Zallum,  2009).  Terdapat perbedaan  antara  pajak  dalam  islam  yang  disebut dharibah dengan pajak di Indonesia. Pajak (dharibah) diambil  ketika  Negara  dalam  keadaaan  krisis  tidak diwajibkan  dan  hanya  orang-orang  kaya  yang dikenakan pajak (dharibah).
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  masalah di atas, maka penelitian tertarik melakukan penelitian tentang  analisis  strategi  peningkatan  pajak  daerah  di Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  dengan pendekatan  deskripsi  kuantitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Deli  Serdang.  Penelitian  ini  dilakukan
pada  bulan  Maret  2022  sampai  dengan  selesai.  Data yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang  bersifat  kuantitatif  yaitu  data  yang diperoleh  dari  Website  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Deli  Serdang  dan  Badan  Pusat  Statistik dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianilisis kembali.  Serta  wawancara  secara  langsung  terhadap pihak yang berkaitan dengan aktivitas Instansi dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pegawai  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive  sampling dengan  teknik  yang  diambil adalah sampling jenuh. Kriteria sampel yang dijadikan responden  yang  dikehendaki  adalah  yang  mengerti dan yang memahami strategi peningkatan penerimaan pajak  daerah.  Responden  yang  ditujukan  yang memahami  dan  mengetahui  mengenai  strategi peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  adalah  terdiri dari  Kepala  Bidang  Pajak  Daerah,  Kasubbid Pendataan  Pajak  Daerah  dan  Kasubbid  Penagihan Pajak  Daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Deli  Serdang  serta  kordinator  lapangan sebanyak  tiga  orang  yang  langsung  berinteraksi dengan wajib pajak. Metode analisis yang digunakan adalah Analytichal Hierarchy Process (AHP).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menjalankan  pemerintahan  Kabupaten Deli Serdang memiliki visi yaitu “Deli Serdang yang maju  dan  sejahtera  dengan  masyarakatnya  yang religious  dan  rukun  dalam  kebhinekaan”.  Deli Serdang  yang  maju  dan  sejahtera  adalah  dengan memiliki  SDM  yang  berkualitas,  ketersediaan infrastruktur  yang  baik,  dan  terpenuhinya  kebutuhan masyarakat  melalui  percepatan  pembangunan  pada seluruh  bidang  yang  berkeadilan  serta  berwawasan lingkungan, sedangkan masyarakat yang religius dan rukun dalam kebhinekaan ialah menjadikan masyarakat  yang  memiliki  tingkat  keimanan  dan ketaqwaan  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  mejunjung tinggi  nilai  dan  norma  kerukunan  antar  umat beragama, etnis budaya dan hak asasi manusia.
Untuk  mencapai  visi  pembangunan  Kabupaten Deli  Serdang  tersebut  harus  dilakukan  melalui  misi yaitu  (1)  Meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  saing  yang  mampu memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  (2) Meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemandirian  dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif,
(3)
Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berorientasi kepada  kebijakan  tata  ruang  serta  berwawasan lingkungan,  (4)  Meningkatkan  tatanan  kehidupan manusia  yang  religius,  berbudaya  dan  berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha  Esa  serta  dapat  memelihara  kerukunan, ketentraman  dan  ketertiban,  (5)  Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good  and  clean  governance)  berwibawa  dan bertanggung jawab.
Dalam syariat Islam, segala sesuatu di dunia ini yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  pasti  memiliki maksud  dan  tujuannya  masing-masing.  Begitu  pula pada penciptaan manusia yang bertujuan hanya untuk beribadah  kepada  Allah  SWT  sebagaimana  firman Allah dalam QS. Az-Zariyat Ayat 56:
ِن ْو ُدُب ْعَيِل اَّلِا  َسْن ِاْلاَو  َّنِج ْ لا  ُت ْ ق َ ل َخ ا َم َو
Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”
Islam tidak hanya mengajarkan ibadah dalam arti sempit.  Dalam  ajaran  Islam, ibadah memiliki makna bukan  hanya  sebatas  hubungan  manusia  dengan penciptanya  saja,  namun  juga  termasuk  hubungan sesama manusia termasuk dalam hal ekonomi, sosial, budaya  dan  politik.  Islam  mengatur  urusan  manusia dalam  konteks  yang  lebih  besar  lagi  dalam  segala aspek  kehidupan.  Dalam  perekonomian,  Islam memberikan  hak  kepada  negara  untuk  ikut  campur dalam kegiatan ekonomi ummat.
Negara  yang  menjadi  wadah  bagi  ummat manusia  menjalankan  kehidupan  sehari-hari  tentu memiliki aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap warga nagaranya. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut dan patuh pada setiap aturan  yang  ditetapkan  oleh  negara  selagi  aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini  sesuai  dengan  firman  Allah  pada  QS.  An-Nisa Ayat 59:
ِرْم َ ا ْ لا ى ِلو ُ ا َو َ ل ْو ُس َّرلا او ُعْي ِط َ ا َو َ ه للّٰا او ُعْي ِط َ ا آْ ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ْْۚم ُ كْن ِم
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri  (pemegang  kekuasaan)  di  antara kamu.”
Dalam  menjalankan  sebuah  negara, Ulul  Amri (pemegang  kekuasaan)  tentu  memerlukan  adanya anggaran  Negara  yang  akan  digunakan  sebagai penggerak  untuk  setiap  kebijakan  yang  ditetapkan khususnya  pada  setiap  kebijakan  yang  mengatur ekonomi  negara.  Pajak  yang  menjadi  sumber pendapatan  negara  tentu  menjadi  sebuah  kewajiban bagi  setiap  warga  negaranya  termasuk  ummat  Islam yang  harus  ikut  membayar  kewajiban  pajaknya kepada negara.
Dalam  islam,  pada  dasarnya  pajak  hanya dibebankan  kepada  kaum  non-muslim.  Itupun  tidak disebutkan dengan nama dhoribah melainkan kharaj dan jizyah .  Kedua  pajak  ini  dipungut  dengan  tujuan yang  bebeda. Kharaj merupakan  pajak  yang dikenakan  kepada  kaum  kafir  atas  tanah  yang dikelolanya sedangkan jizyah dikenakan sebagai biaya atas  keamanan  dan  perlindungan  yang  didapatkan karena hidup di negara Islam.
Namun  yang  berlaku  saat  ini  adalah Ulul  Amri (Pemerintah) mewajibkan pajak bukan hanya kepada non-muslim  tetapi  juga  kepada  setiap  orang  Islam yang  tinggal  dan  menetap  di  negara  ini.  Adanya pungutan  pajak  ini  disebabkan  karena  pemerintah membutuhkan  pendapatan  lain  selain  zakat  dan sedekah  untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  dan pengeluaran  negara  yang  jika  tidak  terpenuhi  akan dapat menimbulkan kemudharatan bagi negara.
Walaupun pajak tidak secara langsung diwajibkan  kepada  ummat  Islam,  namun  dalam  QS. An-Nisa  Ayat  59  Allah  mewajibkan  kita  untuk  taat kepada Ulul Amri (Pemerintah).  Pajak  merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Ulul Amri (Pemerintah)  kepada  setiap  warga  negara,  sehingga secara  tidak  langsung  membayar  pajak  juga merupakan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  kepada negara.  Begitu  pula  pajak  daerah  yang  merupakan sebuah  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  oleh  setiap wajib pajak daerah.
Pajak daerah yang merupakan sumber keuangan darah  haruslah  terus  ditingkatkan  penerimaannya. Dalam Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di  Kabupaten  Deli  Serdang,  peneliti  menganalisis bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  harus memiliki  Langkah,  Upaya  dan  strategi  yang  harus diprioritaskan  agar  peningkatan  penerimaan  pajak daerah  di  Kabupaten  Deli  Serdang  dapat  berjalan secara  maksimal.  Adapun  Langkah,  Upaya  dan strategi  yang  harus  diprioritaskan  adalah  sebagai berikut:
a. Strategi  yang  harus  diprioritaskan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.
Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) harus  menjadi  prioritas  utama  dalam  Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan SDM harus dilakukan  secara  merata  baik  pada  sisi  petugas pajak  maupun  pada  wajib  pajak.  Peningkatan SDM pada petugas pajak dapat dilakukan dengan cara  memberikan  Pendidikan  dan  pelatihan (DIKLAT)  tentang  bagaimana  cara  melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten  Deli  Serdang.  Selain  itu,  adanya dukungan  berupa  kendaraan  dinas  bagi  petugas pajak  juga  akan  mendorong  semangat  dan antusiasme  serta  mobilitas  dalam  melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah.
Sedangkan  Peningkatan  SDM  pada  Wajib Pajak  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan sosialiasasi  dan  pemahaman  tentang  pentingnya membayar pajak tepat waktu karena hal tersebut dapat  membantu  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten  Deli  Serdang  dalam  melakukan Pembangunan  daerah  serta  Upaya  memberikan kesejahteraan Masyarakat.
Hal  ini  menjadi  prioritas  utama  bagi Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  khususnya Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Deli Serdang  untuk  melakukan  peningkatan  sumber daya  manusia  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah,  sehingga  segala  potensi  pajak daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang dapat diambil  dengan  maksimal  khususnya  untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak daerah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Darwanto (2017)  yang  menyatakan  bahwa  peningkatan SDM merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan  pajak  daerah.  Peningkatan  SDM harus  dilakukan  tidak  hanya  petugas  pajak, melainkan  juga  kepada  Wajib  Pajak  sehingga pemahaman  dan  kesadaran  wajib  pajak  akan kewajiban  membayar  pajak  kepada  daerah. Peningkatan  SDM  juga  dapat  dilakukan  dengan memberikan  pelatihan  perpajakan  kepada  setiap wajib  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan oleh  Fitrini dkk.
Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam  Pembangunan  ekonomi  di  setiap  tempat. Ketika SDM yang dimiliki mempunyai sifat baik dan  berkualitas,  maka  akan  dapat  membantu meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan.  Islam  sangat  memperhatikan  segala bentuk  aktivitas  manusia,  semua  aktivitas  yang dilakukan harus berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits.  Hal  ini  yang  akan  menjadikan  manusia takut akan perbuatan salah dan selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya. Jika setiap wajib pajak menerapkan kehidupan dengan berlandaskan Al- Qur’an,  maka  akan  lebih  sadar  lagi  terhadap kewajiban membayar pajak.  Hal  ini  dikarenakan membayar  pajak  merupakan  kewajiban  yang ditetapkan Ulul Amri (Pemerintah) kepada setiap warga negara dan menaati Ulul Amri (Pemerintah) merupakan  kewajiban  bagi  setiap  umat  Islam seseuai pada QS. An-Nisa Ayat 59.
Prioritas  kedua  yang  harus  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  khususnya Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Deli Serdang  ialah  menerapkan  penindakan  dan pemberian  sanksi  bagi  setiap  wajib  pajak  yang enggan  dan  tidak  mau  membayar  pajak  daerah. Adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak daerah  menjadi  salah  satu  penghambat  Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Deli Serdang.
Penindakan  dan  pemberian  sanksi  kepada wajib  pajak  yang  tidak  mau  membayar  pajak dapat  dilakukan  dengan  bekerjasama  kepada Instansi  lain  khususnya  pada  bidang  perizinan. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membatasi  izin usaha  atau  izin  operasional  Wajib  Pajak  yang enggan dan tidak mau membayar pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Mitha  Virnawati  (2017), Hasanusi  (2015),  Hanin  Alya  dkk  dan  Adli Saputra (2020) yang menyatakan bahwa penindakan/pemberian  sanksi  dan  penegakan hukum  merupakan  suatu  hal  penting  yang  harus dilakukan oleh Pemerintah dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah.
Pemberian  sanksi  sangat  diperlukan  dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini perlu dilakukan agar setiap wajib pajak selalu ingat  untuk  menunaikan  setiap  kewajibannya. Dalam kehidupan sehari-hari, islam  juga mengingatkan  bahwa  setiap  perbuatan  yang
dilakukan akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang  dilakukannya.  Setiap  orang  yang  berbuat kebaikan  maka  akan  mendapatkan  kebaikan sebagaimana  yang  dilakukannya.  Sedangkan setiap orang yang berbuat kesalahan atau berbuat buruk  maka  akan  mendapatkan  keburukan  dari apa  yang  dilakukannya  sebagaimana  dalam  QS. Al-Zalzalah Ayat 7-8:
ا ًّر َش ٍة َّرَذ َ لا َ قْث ِم ْ ل َم ْعَّي  ْن َم َو ْۚ ه َرَّي ا ًرْي َخ ٍة َّرَذ َ لا َ قْث ِم ْ ل َم ْعَّي  ْن َم َ ف ه َرَّي ࣖ
Artinya: “Siapa  yang  mengerjakan  kebaikan seberat  zarah,  dia  akan  melihat  (balasan)- nya.  Siapa  yang  mengerjakan  kejahatan seberat  zarah,  dia  akan  melihat  (balasan)- nya.”
Dari  ayat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa setiap  perbuatan  akan  mendapatkan  balasan sebagaimana  yang  ia  perbuat.  Dalam  konteks kewajiban pajak, memang ketidak patuhan dalam membayar pajak tidak  akan langsung menerima ganjaran atas apa yang dilakukan, namun hal itu akan berdampak pada setiap program pemerintah yang dilakukan akan terhambat karena penerimaan  pajak  yang  tidak  maksimal  dan mengakibatkan Upaya
peningkatan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  akan terhambat.
Sedangkan  prioritas  ketiga  yang  harus dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Deli Serdang  khususnya  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Deli  Serdang  ialah  Peningkatan Sistem  Pengawasan  pada  setiap  transaksi  pajak yang  dilakukan  pada  objek  pajak.  Pengawasan dapat  dilakukan  dengan  cara  memonitoring setiap  transaksi  pada  objek  pajak  dengan menggunakan  alat  rekam  transaksi  seperti Tapping Box yang dapat dipasang pada setiap alat kasir yang ada pada objek pajak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aldi  Saputra (2020), Mitha Virnawati (2017) dan Rizka (2014) yang menyatakan bahwa pentingnya melakukan pengawasan  pada  pajak  daerah.  Dengan  adanya pengawasan yang dilakukan maka akan terhindar dari  oknum-oknum  yang  dengan  sengaja melakukan penggelapan pajak daerah.
Pengawasan ini tidak terbatas pada pengawasan
objek  pajak,  melainkan  juga  pengawasan terhadap  petugas  pajak  daerah  sehingga  pajak daerah terhindar dari penyelewangan yang tidak pantas dilakukan.
Membayar  kewajiban  pajak  merupakan sebuah  kebaikan  karena  sudah  patuh  terhadap kewajiban  yang  ditetapkan  oleh Ulul  Amri dimana  patuh  kepada Ulul  Amri merupakan kewajiban yang Allah SWT tetapkan untuk setiap umat Islam. Setiap kewajiban haruslah dilakukan oleh umat Islam tanpa harus adanya pengawasan secara  langsung  terhadapnya.  Namun,  hal  ini tidak  akan  berjalan  jika  seseorang  tidak  merasa diawasi,  padahal  sejatinya  setiap  perbuatan  dan Tindakan  yang  kita  lakukan  selalu  dalam pengawasan  Allah  SWT  dan  tidak  akan  pernah luput  dari  pandangan-Nya.  Oleh  karena  itu, adanya  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah Kabupaten  Deli  Serdang  dengan  menggunakan alat  rekam  transaksi  Tapping  Box  tidak  akan berjalan maksimal jika setiap wajib pajak masih merasa  tidak  diawasi  perbuatannya  oleh  Allah SWT. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak juga sangat  penting  karena  kesadaran  bahwa  setiap perbuatan akan selalu terlihat dan diketahui oleh Allah SWT akan membuat wajib pajak tidak akan berbuat curang dan akan terus berbuat jujur pada setiap melaksanakan kewajiban pajaknya.
b. Upaya  yang  harus  dilakukan  Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang
untuk

## mengoptimalkan potensi pajak
Pajak  daerah  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dengan peran serta masyarakat dalam mewujudkannya. Daerah dapat  mengatur  dan  mengelola  potensi  daerah yang  dimiliknya  serta  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  wilayah  tersebut  untuk menarik  investor  sehingga  banyak  terbuka lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  daerah tersebut.  Tanpa  adanya  keterlibatan  masyarakat menjadikan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pejabat pemegang kekuasaan menjadi tidak sesuai dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat. Selain  itu,  tidak  adanya  partisipasi  masyarakat mengakibatkan  hilangnya  control  masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran terhadap
amanat masyarakat atau penyalahgunaan kekuasaan.
Selain  partisipasi  masyarakat,  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  juga  menjadi  salah satu  hal  penting  dalam  upaya  meningkatkan penerimaan pajak daerah. Adanya kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pejabat  pemegang  kekuasaan tidak akan berjalan efektif jika tidak iringi dengan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dalam melaksanakan  kebijakan-kebijakan  baik  berupa Peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan  lain  yang  juga  dikeluarkan oleh  pejabat  pemegang  kekuasan  di  daerah. Dengan  tingginya  tingkat  kompetensi  sumber daya  manusia  dalam  upaya  meningkatakan penerimaan  pajak  daerah,  maka  upaya-upaya dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  akan berjalan dengan baik.
c. Langkah  yang  harus  dilakukan  Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak
Dalam Upaya peningkatan penerimaan pajak darah, kesadaran wajib pajak menjadi hal penting karena  dapat  mempengaruhi  setiap  penerimaan pajak  daerah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan  himbauan  dan  sosialisasi  tentang peraturan  daerah  yang  mewajibkan  pembayaran pajak daerah, melakukan pengawasan pada setiap transaksi  pada  objek  pajak,  serta  melakukan penindakan dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak  yang  melanggar,  enggan  dan  tidak  mau membayar pajak daerah.
Upaya  tersebut  harus  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  kepada setiap wajib pajak daerah agar kesadaran pada diri wajib  pajak  daerah  meningkat  sehingga  dapat membantu peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Saputra (2020), Rizka (2014), Hasanusi (2015), Zubaidah (2018), Darwanto (2017), Mitha Virnawaati  (2017),  dan  Kahar  (2017)  yang menyatakan  bahwa  pentingnya  meningkatkan kesadaran wajib pajak karena hal tersebut sangat mempengaruhi  peningkatan  penerimaan  pajak daerah.
Dalam  Bahasa  Arab  pajak  disebut  sebagai kharaj, kata kharaj secara  bahasa  memiliki  arti
pengeluaran.  Sedangkan  secara  etimologi, kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata. Selain itu, pajak juga dapat disebut dengan istilah Adh- dharibah yang berasal  dari  kata dharaba-yadhribu-dharban yang memiliki  arti  mewajibkan,  menetapkan,  menetukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Dharaba adalah bentuk kata kerja, sedangkan bentuk kata  bendanya  adalah dharibah yang dapat  diartikan sebagai beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat sehingga dalam  pelaksanaannya  akan  dirasakan  sebagai  suatu beban (Gusfahmi, 2011).
Pajak  (dharibah)  sebagai  penerimaan  negara, ternyata terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Namun keberadaanya bukan berdasarkan nash Al-Qur‟an atau hadis,  melainkan  karena  Ijtihad  Ulama  (Zallum, 2009). Terdapat perbedaan antara pajak dalam islam yang  disebut  dharibah  dengan  pajak  di  Indonesia. Pajak  (dharibah)  diambil  ketika  Negara  dalam keadaaan  krisis  tidak  diwajibkan  dan  hanya  orang- orang kaya yang dikenakan pajak (dharibah). Bentuk- bentuk  pungutan  pajak  pada  masa  kejayaan  Islam, tidak  semua  relevan  dengan  keadaan  pada  masa sekarang. Yang perlu diperhatikan ketika pengambilan  pajak  dari  negara  kepada  rakyatnya bukan berdasarkan bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.
Dalam  kitabnya  Muqaddimah  Ibnu  Khaldun tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai pajak. Akan tetapi, secara istilah Ibnu Khaldun mendefinisikan  pajak  sebagai  Al  jibayah  yang  dapat difahami  sebagai  suatu  kewajiban  (beban)  yang dibebankan kepada orang pribadi (wajib pajak), yang wajib  dibayarkan  pada  Negara  dengan  nir  imbalan dari Negara secara langsung, kemudian penghasilannya untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu  untuk  melaksanakan  kegiatan  ekonomi,  sosial dan politik serta untuk mencapai tujuan Negara yang lain (Khaldun, 2017).
Prinsip  umum  pemungutan  pajak  menurut  Ibnu Khaldun  berdasarkan  cakupan  perpajakan  dan jangkauannya  sangat  luas,  baik  dilihat  dari  segi sumbernya ataupun kegunaanya. Wajib pajak berlaku bagi  seluruh  anggota  masyarakat,  baik  muslim  juga non muslim. Mereka yang memiliki sedikit kekayaan atau  penghasilan  tentu  juga  akan  memiliki  sedikit beban  pajak,  dan  mereka  yang  memiliki  banyak kekayaan  atau  penghasilan  tentu juga  akan memiliki banyak  beban  pajak.  Sehingganya  prinsip  utama
pemungutan pajak Ibnu Khaldun adalah keadilan dan proporsionalitas.
Dalam  pandangannya  mengenai  pemungutan pajak,  Ibnu  Khaldun  melandasi  pemikiran  dan teorinya  kepada  asas  pembangunan  Negara.  Negara sejatinya  tidak  dapat  berdiri  kokoh  tanpa  adanya solidaritas  sosial.  Sehingga  keberadaan  solidaritas antara  sesama  masyarakat  dari  tiap  kalangan  adalah suatu  keharusan  untuk  membangun  dan  mendirikan suatu  Negara,  karena  tanpa  itu,  Negara  tidak  akan mampu  menjalankan  roda-roda  pemerintahannya. Oleh  karenanya  peran  pajak,  sebagai  wujud pembangunan  dan  solidaritas  sosial  sangat  penting terhadap upaya pembangunan Negara.
Dalam  Islam  terdapat  beberapa  jenis  pajak, adapaun  jenis  pajak  menurut  Islam  adalah  sebagai berikut:
a. Jizyah
Jizyah adalah  pajak  yang  dikenakan  pada kalangan  non  muslim  sebagai  imbalan  untuk jaminan  yang  diberikan  oleh  suatu  negara  Islam pada  mereka  guna  melindungi  kehidupannya. Besarnya jizyah pada  masa  Rasulullah  SAW adalah  satu  dinar  pertahun  untuk  orang  dewasa yang  mampu  membayarnya.  Perempuan,  anak- anak,  pengemis,  pendeta,  orang  tua,  penderita sakit  jiwa  dan  semua  yang  menderita  peyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak diharuskan  dalam  bentuk  uang  tunai,  tetapi  juga dapat  berupa  barang  dan  jasa.  Sistem  ini berlangsung  sampai  masa  Harun  sr-Rasyid (Karim, 2002).
Dasar  hukum  pelaksanaan jizyah adalah merujuk  kepada  QS.  At-Taubah  ayat  29  sebagai berikut:
َ ن ْو ُم ِ ر َح ُي اَلَو ِر ِخ ٰ ا ْ لا ِم ْوَي ْ لاِب ا َ ل َو ِ ه للّٰاِب َ ن ْوُن ِم ْؤُي ا َ ل  َنْي ِذ َّ لا او ُ لِتا َ ق اوُت ْو ُ ا  َنْي ِذ َّ لا  َن ِم  ِ قَح ْ لا  َنْي ِد َ ن ْوُنْي ِدَي ا َ ل َو  ه ُ ل ْو ُس َر َو ُ ه للّٰا  َم َّر َح ا َم
َ ن ْو ُر ِغ ٰص ْم ُهَّو  ٍدَّي  ْن َع َةَيْز ِج ْ لا او ُط ْعُي ىهت َح  َب ٰ ت ِك ْ لا ࣖ
Artinya: “Perangilah  orang-orang  yang  tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan  (menjauhi)  apa  yang  telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak  mengikuti  agama  yang  hak  (Islam), yaitu  orang-orang  yang  telah  diberikan Kitab  (Yahudi  dan  Nasrani)  hingga  mereka membayar jizyah) dengan patuh dan mereka tunduk.)”
Berdasarkan pada ayat diatas, Fiqih memandang bahwa jizyah adalah pajak perseorangan.  Dengan  membayarnya,  orang- orang Kristen dan Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum Muslim yang memungkinkan  mereka  bukan  hanya  dibiarkan, melainkan juga mendapatkan perlindungan.
b. Kharaj
Kharaj adalah  jenis  pajak  yang  dikenakan pada  tanah  yang  didapatkan  melalui  kekuatan senjata,  terlapas  apakah  itu  milik  seseorang dibawah umur, orang dewasa, orang yang bebas, budak, Muslim ataupun yang non muslim. Kharaj pertama  kali  diperkenalkan  setelah  perang Khaibar,  ketika  Rasulullah  SAW  membolehkan orang-orang  Yahudi  kembali  ke  tanah  milik merek dengan syarat mau membayar separuh dari hasil penennya kepada pemerintah Islam.
Adapun  dasar  hukum  pelaksanaan kharaj adalah merujuk  pada  QS. Al-Mukminun  ayat  72 sebagai berikut:
َنْي ِق ِز هرلا ُرْي َخ َو ُهَّوۖ ٌرْي َخ  َك ِ ب َر  ُجا َر َخَف ا ًج ْر َخ ْمُهُل َٔـ ْسَت  ْم َ ا
Artinya:  “ Ataukah  engkau  (Nabi  Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki”
c. Usyr
Usry adalah  pajak  perdagangan  atau  bea cukai (pajak impor dan ekspor). Usyr dibayarkan hanya  sekali  dalam  setahun  dan  hanya  berlaku terhadap  barang  yang  nilainya  lebih  dari  200 dirham.  Besarnya  bea  yang  dibebankan  kepada orang  yang  dilindungi  adalah  5%  dan  kepada pedagang  muslim  2,5%.  Pelaksanaan Usry diprakarsai  oleh  Umar.  Untuk  kelancarannya, Khalifah  Umar  menunjuk  pejabat-pejabat  yang disebut sebagai asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayarkan sekali dalam setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki  wilayah  arab  lebih  dari  sekali  dalam setahun.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Perhitungan  bobot  prioritas  global  (global priority)  diperoleh  nilai  Peningkatan  Sumber
Daya  Manusia  sebesar  0,537,  nilai  Peningkatan Sistem  Pengawasan  sebesar  0,208  dan  nilai Penindakan dan Pemberian Sanksi sebesar 0,254. Nilai  tertinggi/bobot  prioritas  tertinggi  pada Alternatif  adalah  Peningkatan  Sumber  Daya Manusia  sebesar  0,537,  dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa Prioritas Strategi Peningkatan Penerimaan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Deli Serdang  adalah  dengan  melakukan  peningkatan sumber daya manusia. Tingginya tingkat kualitas sumber  daya  manusia  pada  sektor  pajak  daerah akan  mendorong  kepercayaan  dan  antusias masyarakat  untuk  patuh  terhadap  kewajibannya dalam  membayar  pajak.  Perioritas  strategi selanjutnya  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah  kabupaten  deli  Serdang  adalah melakukan  peningkatan  sistem  pengawasan  dan melakukan  penindakan  dan  pemberian  sanksi terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  terhadap kewajiban  yang  telah  ditetapka  oleh  peraturan perundang-undangan.
b. Pajak  dalam  Islam  pengambilannya  dari  negara kepada  rakyat  bukan  berdasarkan  bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.
Pajak  menurut  Islam  ada  tiga  jenis  yaitu Jizyah (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai  imbalan  untuk  jaminan  yang  diberikan oleh  suatu  negara  Islam  pada  mereka  guna melindungi  kehidupannya) ,  Kharaj (pajak  yang dikenakan  pada  tanah  yang  didapatkan  melalui kekuatan  senjata) , dan Usyr (pajak  perdagangan atau bea cukai).

## 5. REFERENSI
Adisasmita,  R.  (2014).  Pertumbuhan  Wilayah  dan Wilayah Pertumbuhan, Graha Ilmu, Yogyakarta Agustino L. E. (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan  Kota  di  Era  Otonomi  Daerah: Studi  Kasus  Kota  Surabaya.  Cures  Working Paper, No. 05/01
Ahmad.  (2020).  Manajemen  Strategi,  Nass  Media Pustaka, Makassar
Aldi  S.,  &  Novianita  R.  (2020).  Analisis  Strategi Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Hiburan  Pada Badan  Pendapatan  Daerah  DKI  Jakarta  Tahun 2019, Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 2, No. 1, September
Budiman,  A.  I.,  Ermadiani,  E.,  &  Ubaidillah,  U.
(2021).  Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. Akuntabilitas, 15(2), 329-348.
Departemen  Agama,  RI.  (2010).  Al-Qur’an  dan Terjemahnya, Bandung, Diponogoro Dhimas  Rudy  Hartanto,  Widodo,  Panji  Suwarno,
Siswo Hadi Sumantri, Supriyadi, (2021. Analisis Teori  Strategi  Terhadap  Penanganan  Covid-19 Di Indonesia, Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1 Februari
F Tsapulina et al, (2020). Assessment of the regional tax  potential  and  its  role  in  the  formation  of budget  system  of  the  Russian  Federation.  IOP Conf.  Series:  Earth  and  Environment  Science 2020
Gunawan, E. (2018). Pengaruh efektivitas penerimaan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Aceh  Timur. Jurnal EMT KITA, 2(1), 28-37. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/ 0000/data/1588/sdgs_17/1 (diakses pada
30/12/2021 pukul 13:44 WIB)
Huda. N, dkk, (2015). Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta Iqbal.  M.,  &  Sunardika,  W.  (2018).  Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Bandung”,  Akurat  urnal  Ilmiah  Akuntansi, Volume 9, Nomor 1
Jumiyanti.,  &  Kalzum,  R.  (2018).  Analsis  Location Quotinent  dalam  Penentuan  Sektor  Basis  dan Non  Basis  di  Kabupaten  Gorontalo,  Jurnal Gorontalo  Development  Review,  Vol.  1,  No.  1 April
Karim,  A.,  Syamsuddin,  I.,  Jumarding,  A.,  & Amrullah,  A.  (2022).  The  Effect  of  Gender Independence  and  Leadership  Style  on  Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. International Journal of Social Science Research and Review, 5(7), 114-126.
Khaldun. I. (2017).  Muqoddimah, Ter. Masturi Irham Dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Labibah. H. A. (2019). The Problems of Collection of Income Tax on Personal Shoppers in Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.  19  Issue  3, September 2019
Mahfud, Haeruddin Saleh, Muhammad Yusuf Saleh, 2022,  Analisis  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaidah Malikov.  T.  (2021). Methodological  approaches  to assessing and forecasting the tax potential of the region.  Turkish  Journal  of  Computer  and Mathematics Education Vol. 12 No. 11 2021 Mansur. F et al,. (2021). The effect of tax training and tax  understanding  on  tax  compliance. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 16. No. 4, Oktober – Desember 2021
Mardiasmo.  (2009).  Perpajakan  Edisi  Revisi, Yogyakarta: Andi Offset
Mardiasmo  (2010).  Perpajakan,  Edisi  Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi Muljono Djoko Mardiasmo.  (2011).  Perpajakan  Edisi  Revisi, Yogyakarta: Andi Offset Marsono.  (2020).  Penggunaan  Metode  Analytical Hierarchy  Process  (AHP)  Dalam  Penelitian, Penerbit In Media: Bogor Mega,  P.,  &  Zubaidah,  E.  (2018).  Analisis  Strategi Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Pedesaan  dan  Perkotaan  Pada Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Pekan  Baru, Jurnal PUBLIKa, Vol. 5, No. 1 Miswar., Lianda, P. Y., & Riha, D. P. (2021). Analisis Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Aceh”, Jurnal  Mahasiswa  Akuntansi  Samudra  (JMAS) Vol 2 Nomor 3, Juni Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 Sampai 3
Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan  Undang-undang  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  Jurnal  Legislasi Indonesia Vol. 19, No. 1 Maret
Rahayu,  S.  K.  (2010).  Perpajakan  Indonesia  Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu Siahaan,  M.  P.  (2016).  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Wali Pers
Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi , Rajawali Pers, Jakarta Sugiono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
Suhandak  dan  Triaklasono.  2007.  Paradigma  Baru,
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Penyusunan APBD di era Otonomi. Malang.
Sutedi, A. (2014). Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1.
Jakarta: Raih Asa Sukses Syahputra.  Rinaldi,  2017  “Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”,  Jurnal  Samudra  Ekonomika  Vol  1 Nomor 2, Oktober
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 sampai 93
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1997 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Pasal 1 Ayat 13
Untoro.  J.  (2010).  Ekonomi  Makro,  Jakarta:  Kawah Media
Zallum,  A.  Q.  (2009).  Sistem  Keuangan  Negara Khilafah, HTI Press