Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 131

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865

## DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PENANGANAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PENGADILAN

## Nanang Naisabur
Dosen UIN Sunan Gunung Djati dpk. STAI Al-Falah Cicalengka Bandung.

## Abdul Halim M. Sholeh
Hakim Pengadilan Agama Klas II Kalianda – Lampung Selatan

## Abstrak
Pesatnya pertumbuhan aset ekonomi syari’ah di Indonesia menimbulkan konsekuensi logis bagi  meningkatnya  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah melalui  jalur  pengadilan  merupakan  wewenang  absolut  pengadilan  agama.  Hal  ini dikukuhkan dengan UU No. 3/2006 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Namun disisi lain masih  terdapat  gesekan  kewenangan  antara  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri dalam  menangani  sengketa  ekonomi  syari’ah  yang  ditimbulkan  dari  adanya ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan  Pasal 61 dan Pasal  72  ayat  (2)  UU  Nomor  30  Tahun  1999,  Pasal  56  ayat  (2)  dan  Pasal  57  UU  Nomor  8 Tahun  1999,  serta  Pasal  1  angka  7  UU  Nomor  37  Tahun  2004,  yang  sampai  saat  ini  masih belum terselesaikan sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata  kunci :  sengketa  ekonomi  syari’ah,  ketidakharmonisan,  pengadilan  agama, pengadilan negeri
DOI 10.5281/zzenodo.3554865
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No.2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,  P-ISSN :2614-4883

## PENDAHULUAN
Sistem ekonomi syari’ah dengan berbagai bentuknya, di antaranya perbankan syari’ah  dan  lembaga  keuangan  syari’ah  lainnya,  telah  mengalami  pertumbuhan yang  pesat.  Hal  tersebut  merupakan  efek  positif  dari  telah  terbuktinya  sistem perbankan  syari’ah  ketika  dihadapkan  dengan  krisis  moneter  dipelbagai  belahan
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
dunia  pada  era  tahun  1990-an  sehingga  animo  masyarakat  dunia  terhadap penerapan sistem ekonomi syari’ah semakin meningkat.
Hal serupa juga  terjadi di Indonesia.  Bahkan dalam kurun waktu tiga puluh tahunan aset lembaga keuangan syari’ah di Indonesia per Oktober 2013 saja sudah mencapai  Rp.  229.56  trilyun. 1 Pertumbuhan  aset  tersebut  juga  diiringi  dengan pertumbuhan  jumlah  nasabah  dan  jumlah  kelembagaan  keuangan  syari’ah  di Indonesia.  Dapat  difahami  dengan  banyaknya  jumlah  nasabah  dan  jumlah kelembagaan  keuangan  syari’ah  ini  maka  kemungkinan  timbulnya  sengketa  di antara  mereka  juga  makin  besar.  Selain  dari  sektor  perbankan  syari’ah,  sengketa ekonomi  syari’ah  juga  dapat  muncul  dari  sektor  non  perbankan  syari’ah,  seperti antar individu yang sedang terikat kontrak ekonomi syari’ah.
Banyaknya  sengketa  ekonomi  syari’ah  ini  perlu  ada  lembaga  yang  dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikannya. Penyelesaian itu sendiri dapat melalui jalur  non  litigasi  seperti  musyawarah  dan  mediasi  perbankan,  serta  melalui  jalur litigasi yaitu melalui arbitrase dan lembaga peradilan.
Terbitnya  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  telah  memberikan wewenang  baru  bagi  lembaga  Peradilan  Agama  yaitu  kewenangan  menangani sengketa  ekonomi  syari’ah.  Namun  setelah  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang perbankan syari’ah terbit, maka timbul disharmonisasi antara Pasal 55 ayat (2) UU Nomor  21  Tahun  2008  dengan  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006yang berdampak  pada  terjadinya  dualisme  kewenangan  dalam  menangani  sengketa perbankan syari’ah, yaitu peradilan agama dan peradilan umum sama-sama berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa perbankan syari’ah.
Kemudian,  dualisme  kewenangan  tersebut  berakhir  ketika  MK  melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 memutuskan bahwa satu- satunya  lembaga  peradilan  yang  berhak  menangani  sengketa  perbankan  syari’ah adalah peradilan agama.
Dengan  keluarnya  putusan  MK  tersebut,  diperkirakan  perkara  ekonomi syari’ah yang masuk ke  pengadilan agama akan meningkat. Lalu, apakah putusan MK  yang  baru  terbit  itu  betul-betul  meniadakan  gesekan-gesekan  kewenangan dalam  menangani  sengketa  ekonomi  syari’ah  antara  peradilan  agama  dengan peradilan  umum?  Apakah  setelah  terbitnya  Putusan  MK  itu  masih  terdapat disharmonisasi atau bahkan inkonsistensi dalam peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah?  Dalam  kerangka  itulah  tulisan  ini  akan mencoba mendiskusikan persoalan-persoalan tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1.   Definisi Sengketa Ekonomi Syari’ah
Untuk  memahami  definisi  sengketa  ekonomi  syari’ah,  maka  kita  perlu terlebih  dahulu  memahami  dua  bagian  penting  dalam  istilah  sengketa  ekonomi
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
syari’ah, yaitu “sengketa” dan “ekonomi syari’ah”.
Kata  “sengketa”  dalam  Kamus  Hukum  diartikan  sebagai  sesuatu  yang menyebabkan  perbedaan  pendapat  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  berselisih. Sedangkan sengketa yang masuk ke pengadilan biasa disebut juga dengan perkara. 2 Dari  definisi  ini,  sengketa  juga  dapat  dipahami  sebagai  perselisihan  antara  dua pihak  atau  lebih  karena  munculnya  suatu  permasalahan  yang  menimbulkan perbedaan pendapat dan kepentingan.
Sedangkan mengenai arti ekonomi syari’ah, sebenarnya banyak definisi yang diberikan oleh para cendekiawan muslim. Namun dalam tulisan ini, Penulis hanya akan  mengutip  definisi  ekonomi  syari’ah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah.  Dalam  kompilasi  tersebut,  yang  dimaksud ekonomi syari’ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial menurut  prinsip  ekonomi  syari’ah. 3 Istilah  ekonomi  syari’ah  sebenarnya  hanya dikenal  di  Indonesia,  sedangkan  di  negara  lain  biasa  disebut  dengan  istilah ekonomi Islam. 4
Adapun  jenis  ekonomi  syari’ah  sebagaimana  disebut  dalam  penjelasan  Pasal 49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006  adalah  meliputi  bank  syari’ah,  lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah  syari’ah,  sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah. 5
Meskipun dalam penjelasan Pasal di atas hanya disebut 11 jenis, namun hal itu tidak  bermakna  limitatif,  tetapi  harus  dilihat  sebagai  contoh.  Karena  jika  dilihat jenis terakhir yang terdapat dalam penjelasan pasal di atas ketika menyebut “bisnis syari’ah”,  maka  hal  ini  berarti  memasukkan  bentuk-bentuk  lain  dari  ekonomi syari’ah  yang  tidak  dapat  atau  belumdapat  disebutkan  ketika  merumuskan pengertian ekonomi syari’ah dalam Pasal 49 tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sengketa  ekonomi syari’ah  adalah  sengketa  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  terikat dalam  akad  ekonomi  syari’ah.  Sengketa  tersebut  dapat  berupa  sengketa  antara lembaga  keuangan  dan  lembaga  pembiayaan  syari’ah  dengan  nasabahnya, seperti pihak  Bank  dengan  Nasabah;sengketa  antara  sesama  lembaga  keuangan  dan lembaga  pembiayaan  syari’ah,  seperti  antara  suatu  bank  syari’ah  dengan  bank syari’ah  yang  lain;  dan  sengketa  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  yang dalam  akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  perbuatan/kegiatan usaha  yang  dilakukan  adalah  berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah.Sengketa ekonomi  syari’ah  juga  bisa  dalam  bentuk  perkara  Permohonan  Pernyataan  Pailit (PPP)  dan  juga  bisa  berupa  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  di bidang ekonomi syari’ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
tidak murni sebagai perkara kepailitan). 6

## 2.  Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari’ah
Sungguh  pun  aktivitas  ekonomi  syari’ah  telah  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan  prinsip-prinsip  syari’ah,  namun  dalam  proses  perjalanannya tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  sengketa  antara  pihak-pihak  yang bersangkutan.Hal  ini  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait.
Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syari’ah adalah: 1). Wanprestasi (cidera janji).
Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu Tergugat dan Penggugat  terikat  dalam  suatu  perjanjian.  Dengan  demikian  pihak  ketiga (bukan  sebagai  pihak  dalam  perjanjian)  yang  dirugikan  tidak  dapat  menuntut ganti  kerugian  dengan  alasan  wanprestasi. 7 Di  antara  contoh  wanprestasi dalam akad ekonomi syari’ah adalah sebagai berikut: 8
a.  Nasabah  tidak  melaksanakan  kewajiban  pembayaran/pelunasan  (harga sewa, harga beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan  tanggal  jatuh  tempo  atau  jadwal  angsuran  yang  telah  disepakati dalam akad antara pihak nasabah dengan bank.
b.  Dokumen  atau  keterangan  yang  dimasukkan/disuruh  masukkan  ke  dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar.
2). Perbuatan melawan hukum (onrechtsmatig daad) Tuntutan  yang  didasarkan  pada  Perbuatan  Melawan  Hukum  tidak  perlu didahului  dengan  perjanjian  antara  penggugat  dengan  tergugat,  sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak  pernah  terdapat  hubungan  perjanjian  antara  penggugat  dan  tergugat. Dengan demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.
3). Force  majeur , yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia. 9
Sengketa  yang  timbul  karena  Force  majeur  biasanya  mengenai  perselisihan apakah suatu kejadian diakui sebagai  Force majeur atau tidak oleh pihak lain, dan  biasanya  syarat-syarat  agar  suatu  keadaan  diakui  sebagai  Force  Majeure dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena  akibat  langsung  dari  Force  Majeur  tersebut  wajib  memberitahukan secara  tertulis  dengan  melampirkan  bukti-bukti  dari  Kepolisian/Instansi  yang berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeur tersebut dan jika  terjadi  keterlambatan  atau  kelalaian  para  pihak  untuk  memberitahukan adanya  Force  Majeur  tersebut  dalam  batas  waktu  yang  disepakati  maka  akan mengakibatkan  tidak  diakuinya  peristiwa  tersebut  sebagai  Force  Majeur  oleh
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
Pihak lain.

## 3.  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  dapat  ditempuh  melalui  jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.
a.   Jalur Pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  dilakukan  melalui  jalur pengadilan.  Adapun  pengadilan  yang  berwenang  menerima,  memeriksa,  dan mengadili  perkara  ekonomi  syariah  sesuai  UU  No.  3  Tahun  2006  adalah pengadilan agama. Namun jika mengacu kepada UU NO. 21 Tahun 2008 maka pengadilan  negeri  juga  berwenang  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah. Keadaan  ini  terus  berlanjut  dan  baru  berakhir  setelah  MK  mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan putusan MK tersebut  maka  pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  perkara  ekonomi syari’ah hanya pengadilan agama.
b.   Jalur di Luar Pengadilan.
Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur di luar pengadilan, dapat  ditempuh  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi, penilaian ahli, mekanisme arbitrase. 10
4.   Disharmonisasi  Beberapa  RegulasiYang  Berakibat  Pada  Terjadinya Gesekan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah
Meskipun  UU  Nomor  3  Tahun  2006  telah  memberikan  kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama, namun sepanjang perjalanannya sejak keluarnya undang-undang tersebut, masih terdapat gesekan kewenangan antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Gesekan kewenangan tersebut merupakan dampak dari ketidakharmonisan antara  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dengan  beberapa  Undang-Undang  yang  lain terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Sepanjang pengamatan Penulis dari berbagai sumber, paling tidak ada empat gesekan  dalam  persoalan  kewenangan  mengadili  sengketa  ekonomi  syariah,  yang kesemuanya  itu  merupakan  akibat  dari  adanya  disharmonisasi  antara  Pasal  49 huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dengan  beberapa  Undang-Undang  yang  lain. Keempat gesekan kewenangan tersebut meliputi:
1).  Gesekan  kewenangan  dalam  perkara  sengketa  perbankan  syari’ah  antara Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama  yang  merupakan  bentuk ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008;
2).  Gesekan  kewenangan  dalam  mengeksekusi  atau  membatalkan  putusan basyarnas,  yang  merupakan  bentuk  ketidakharmonisan  antara  Pasal  49  huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 61 dan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
30 Tahun 1999;
3).  Gesekan  kewenangan  dalam  mengeksekusi  atau  membatalkan  putusan  BPSK, yang  merupakan  bentuk  ketidakharmonisan  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 1999; dan
4).  Gesekan kewenangan dalam permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (KPPU), yang merupakan bentuk ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004.
Untuk  gesekan  yang  pertama  telah  selesai  dengan  terbitnya  putusan  MK Nomor  93/PUU-X/2012,  namun  gesekan  dalam  tiga  hal  yang  lain  masih  belum terselesaikan hingga saat ini.
a).  Disharmonisasi  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dengan
Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008.
Gesekan  kewenangan  antara  peradilan  agama  dan  peradilan  umum dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah terjadi dalam kurun waktu tahun 2006  hingga  tahun  2013,  tepatnya  sejak  diundangkannya  UU  Nomor  3  Tahun 2006 hingga terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  baik  peradilan  agama  maupun  peradilan umum  sama-sama  berhak  menerima,  memeriksa,  dan  memutus  perkara ekonomi syari’ah. 11
Gesekan  kewenangan  di  atas  sesungguhnya  terjadi  karena  adanya kontradiksi  antara  UU  Nomor    21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syari’ah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kontradiksi tersebut tercermin dalam disharmonisasi antara  Pasal  55  ayat  (2)  UU  Nomor  21  Tahun  2008  yang  memberikan kewenangan  mengadili  perkara  ekonomi  syari’ah  kepada  pengadilan  dalam lingkungan peradilan umum. Sementara pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan secara tegas bahwa  peradilan agama diberikan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syari’ah.
Oleh karena itu, dengan terbitnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal  29  Agustus  2013  maka  Pasal  55  ayat  (2)  UU  Nomor  21  Tahun  2008 menjadi  batal  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Konskuensi logis  dari  batalnya  Pasal  55  ayat  (2)  tersebut  adalah  bahwa  satu-satunya lembaga  peradilan  yang  berhak  menangani  sengketa  perbankan  syari’ah  ialah pengadilan di lingkungan peradilan agama.
b).  Disharmonisasi  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dengan Pasal 61 dan Pasal 72 ayat (2) UUNomor 30 Tahun 1999
Meski  putusan  MK  Nomor  93/PUU-X/2012  telah  mengakhiri  dualisme
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
kewenangan  antara  peradilan  agama  dan  peradilan  umum  dalam  menangani sengketa  perbankan  syari’ah,  namun  sesungguhnya  masih  ada  gesekan kewenangan  antara  peradilan  agama  dan  peradilan  umum  dalam  hal  perkara kewenangan  menerima  permohonan  penetapan  eksekusi  atau  pembatalan putusan Basyarnas.
Pada  dasarnya  Basyarnas  merupakan  lembaga  arbitrase  yang  berperan menyelesaikan  sengketa  antara  pihak-pihak  yang  melakukan  akad  dalam ekonomi syari’ah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik, ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. 12
Persoalan mulai muncul pada saat salah satu pihak hendak mengajukan permohonan penetapan eksekusi atau pembatalan putusan Basyarnas, kepada pengadilan  manakah permohonan  itu  diajukan?  Kalau  mengacu  kepada  Pasal 61 dan 72 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa, 13 maka  permohonan  mengeksekusi  dan  membatalkan putusan lembaga arbitrase diajukan ke pengadilan negeri. Sementara itu, kalau mengacu  kepada  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006,  meski  di  sana tidak diatur secara eksplisit tentang putusan arbitrase, maka sengketa berbagai bidang  ekonomi  syari’ah  diselesaikan  di  pengadilan  agama.Jadi,  gesekan kewenangan  dalam  menangani  perkara  penetapan  eksekusi  atau  pembatalan putusan  basyarnas  adalah  wujud  adanya  konflik  antara  UU  Nomor  30  Tahun 1999 dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. 14
c).  Disharmonisasi  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dengan Pasal56 ayat (2) dan Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 1999
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sesuai  UU  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (atau  disingkat  UUPK), merupakan  lembaga  yang  berwenang  menangani  sengketa  antara  konsumen dengan  produsen.  Meskipun  Pasal  54  Ayat  (3)  UUPK  menegaskan  bahwa putusan  majelis  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat,  namun  para  pihak  dapat mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  paling  lambat  14  (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK.
Kalau  kita  simak  rincian  tugas  dan  wewenang  BPSK  yang  ditentukan pada  Pasal  52  UUPK,  ternyata  BPSK  tidak  memiliki  wewenang  untuk melaksanakan  putusannya,  sebagaimana  wewenang  yang  dimiliki  oleh  suatu badan peradilan. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian  di  pihak  konsumen,  dan  wewenang  menentukan  besarnya  ganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku usaha dan mewajibkan pelaku usaha untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada  konsumen,  tetapi  BPSK  tidak diberikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  sendiri  putusan  yang  dihasilkan. Untuk  melaksanakan  putusannya,  BPSK  harus  lebih  dahulu  meminta penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 57
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
UUPK.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasar  UUPK  maka kewenangan  mengeksekusi  atau  membatalkan  putusan  BPSK  ada  pada pengadilan negeri. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apabila hal yang diputuskan BPSK menyangkut sengketa konsumen dan produsen yang terikat dalam  akad  ekonomi  syari’ah,  apakah  permohonan  penetapan  eksekusi  atau pembatalan  putusan  BPSK  tersebut  juga  harus  diajukan  ke  pengadilan  negeri atau  ke  pengadilan  agama.  Senada  dengan  kasus  eksekusi  atau  pembatalan putusan  basyarnas  pada  uraian  terdahulu,  kalau  mengacu  kepada  Pasal  49 huruf  (i)  UU  Nomor  3  tahun  2006  maka  seharusnya  diajukan  kepada pengadilan agama. Namun kalau mengacu kepada Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57  UUPK    maka  diajukan  ke  pengadilan  negeri. 15 Oleh  karena  itu,  gesekan kewenangan dalam penetapan eksekusi atau pembatalan putusan BPSK sampai saat ini masih mungkin terjadi.
d).  Disharmonisasi  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006  dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004
Di  antara  bagian  dari  sengketa  dalam  bidang  ekonomi  syariah  adalah sengketa  yang  melibatkan  salah  satu  pihaknya  terjebak  dalam  keadaan  pailit atau memerlukan penangguhan kewajiban pembayaran utang.
Sejauh ini, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak menjelaskan secara eksplisit  tentang  perkara  kepailitan,  namun  hanya  menjelaskan  bahwa pengadilan  agama  berwenang  menangani  perkara  ekonomi  syari’ah.  Oleh karena  itu  dalam  hal  ini  masih  timbul  kerancuan  tentang  siapakah  yang berwenang  mengadili  perkara  kepailitan  dalam  sengketa  ekonomi  syariah. Sebab,  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004, pengadilan  yang  berwenang  menangani  permohonan  pernyataan  pailit  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  adalah  pengadilan  niaga  pada pengadilan negeri.
Dengan  mengkaji  berbagai  sumber  yang  ada,  salah  satu  solusi  yang muncul dalam mengatasi kerancuan kewenangan dalam menangani kepailitan dalam  bidang  ekonomi  syari’ah  adalah  perlunya  dibentuk  pengadilan  niaga syariah  di  pengadilan  agama.  Tujuan  dibentuknya  pengadilan  niaga  syariah tersebut  adalah  untuk  menghindari  pertentangan  dengan  UU  No.  37  Tahun 2004.  Namun  persoalan  kemudian  muncul  ketika  pengadilan  agama  di dalamnya  terdapat  pengadilan  niaga  syariah,  apa  payung  hukumnya?  dan fasilitas ruangan untuk dewan kurator juga perlu disediakan dalam pengadilan tersebut  sebagaimana  yang  ada  dalam  pengadilan  niaga  pada  pengadilan negeri. Oleh karena itu, gesekan kewenangan dalam perkara kepailitan dalam bidang ekonomi syari’ah antara pengadilan agama dan pengadilan niaga pada pengadilan negeri sampai saat ini masih mungkin terjadi.
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865

## PENUTUP
Dari paparan di atas terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a.  Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 maka  diperkirakan  akan  terjadi  lonjakan  perkara  ekonomi  syari’ah  yang  akan masuk ke pengadilan agama.
b.  Secara  umum,  penyebab  terjadinya  sengketa  ekonomi  syari’ah  adalah wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum, dan force majeur.
c.  Terdapat  disharmonisasi  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun  2006 dengan  beberapa  Undang-undang  lainnya  yang  mengakibatkan  terjadinya gesekan  kewenangan  dalam  menangani  perkara  ekonomi  syari’ah  di Pengadilan.
d.  Disharmonisasi tersebut meliputi ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008, yang  menimbulkan  gesekan  kewenangan  dalam  menangani  perkara  sengketa perbankan  syari’ah  antara  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Agama; ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal  61  dan  Pasal  72  ayat  (2)  UU  Nomor  30  Tahun  1999,  yang  menimbulkan gesekan  kewenangan  dalam  mengeksekusi  atau  membatalkan  putusan basyarnas;  ketidakharmonisan  antara  Pasal  49  huruf  (i)  UU  Nomor  3  Tahun 2006  dengan  Pasal  56  ayat  (2)  dan  Pasal  57  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  yang menimbulkan  gesekan  kewenangan  dalam  mengeksekusi  atau  membatalkan putusan BPSK; dan ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun  2006  dengan  Pasal  1  angka  7  UU  Nomor  37  Tahun  2004,  yang menimbulkan  gesekan  kewenangan  dalam  permohonan  kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang (KPPU).
e.  Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal  55  ayat  (2)  UU  Nomor  21  Tahun  2008  telah  dapat  diselesaikan  dengan penegasan  bahwa  kewenangan  menangani  perkara  ekonomi  syari’ah  adalah wewenang  absolut  peradilan  agama,  bukan  peradilan  umum.  Namun  untuk ketidakharmonisan antara Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 61 dan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 1999, serta Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2004, sampai saat ini masih belum terselesaikan sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Majalah Peradilan Agama,Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014, Jakarta Mujahidin,  Ahmad,  2010, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia ,
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865

## Bogor: Ghalia Indonesia.
Parerungan,  Sofian,2014, Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Produk  Cacat  Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Majalah Hukum Varia Peradilan, (Tahun XXIX No. 340 Maret 2014).
Soekanto,  Soerjono,  1986, Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  Kalangan  Hukum ,  Bandung: Alumni.
Sudarsono, 2007, Kamus Hukum , cet.ke V, Jakarta : Rineka Cipta. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Catatan Kaki
1. Wawancara Ekslusif dalam Majalah Peradilan Agama, (Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014), hlm 50.
2. Sudarsono, Kamus Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 433.
3. Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. http://adisuhendra.blog.com/2011/09/01/pengertian-ekonomi-syariah-dan-perbankan-syariah.
5. UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Ahmad  Mujahidin, Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  di  Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 41-43.
7. Sofian Parerungan, “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”, Majalah Hukum Varia Peradilan, (Tahun XXIX No. 340 Maret 2014), hlm 80.
8. http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah.html.
9. Ibid.
10.  Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah secara terinci disebut dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1  angka  1  menyebut  :  “Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para pihak yang bersengketa”. Sedangkan Pasal 1 angka 10 menyebut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.
11. Berdasarkan  data  yang  berhasil  dihimpun  oleh  tim  redaktur  Majalah  Peradilan  Agama, beberapa perkara ekonomi syari’ah yang masih ditangani oleh peradilan umum dalam rentang waktu  antara  tahun  2006  –  2013  di  antaranya  adalah  perkara  Nomor  89/Pdt.G/2011  /PN.  Ska antara Bank Syari’ah Mandiri dan nasabahnya di PN Surakarta; perkara Nomor 10/Pdt.G/2009/ PN.Bjm di PN Banjarmasin yang melibatkan Bank Muamalat sebagai tergugat; perkara Nomor 08/Pdt.G./2012/PN.Pkl  di  PN  Pekalongan  yang  mendudukkan  Bank  Mega  Syari’ah  sebagai tergugat;  perkara  Nomor  40/Pdt.G/2011/PN.Smda  di  PN  Samarinda  di  mana  Bank  Kaltim Syari’ah menjadi tergugat; perkara nomor 47/Pdt.G/2013/PN Klt di PN Klaten yang menjadikan BRI  Syari’ah  sebagai  tergugat;  perkara  nomor  50/Pdt.G/2009/PN.Bgr  di  PN  Bogor  yang mendudukkan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Dana  Niaga  Syari’ah  Cabang  Bogor  sebagai  tergugat.
Vol. 1 No. 2, July 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883

## Nanang Naisabur, Abdul Halim M. Sholeh
Disharmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan ….
DOI 10.5281/zenodo.3554865
Lihat  Majalah  Peradilan  Agama  Edisi 3 Des  2013  –  Feb  2014,  rubrik  Liputan  Khusus,  halaman 16.
12.  Lihat Majalah Peradilan Agama Edisi 3 Des 2013 – Feb 2014, halaman 17 rubrik Liputan Khusus. 13.  Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 berbunyi: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.” Dan Pasal 72 ayat (2) dari UU tersebut berbunyi:  “Permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  harus  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri.”
14.  Kerancuan kewenangan di atas, direspon oleh Mahkamah Agung dengan dua kali menerbitkan SEMA,  yaitu  SEMA  Nomor  8  Tahun  2008  dan  SEMA  Nomor  8  Tahun  2010.  Bedanya  kalau SEMA  Nomor  8  Tahun  2008  memberikan  kewenangan  mengeksekusi  atau  membatalkan putusan  basyarnas  kepada  pengadilan  agama.  Sedangkan  SEMA  Nomor  8  Tahun  2010  justru mengubah  ketentuan  dalam  SEMA  Nomor  8  Tahun  2008  dengan  memberikan  kewenangan mengeksekusi atau membatalkan putusan basyarnas pada pengadilan negeri.
15.  Pasal 56 ayat (2) UUPK berbunyi: “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan tersebut”. Dan Pasal 57 UUPK berbunyi: “Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.”