Terakreditasi

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemeilihan Umum Presiden
Filmon M. Polin
Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia polinmikson@gmail.com

## Abstract
General  elections  are  at  the  core  of  a  democratic  system  involving  the participation of every citizen. However, people with disabilities often face challenges in accessing and exercising their political rights. This article explores the legal framework governing and protecting the political rights of people with disabilities in the context of general  elections  in  Indonesia.  By  analyzing  laws,  regulations,  and  implementation practices, this research aims to provide an in-depth understanding of the legal protection afforded to people with disabilities in the electoral process. This study is of a normative legal research type. The legal materials used in this research consist of three sources: primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  The  data  collection  techniques  used include  a  statutory  approach,  conceptual  approach,  document  study,  and  quotation cards. The results classify the forms of legal protection for the political rights of people with  disabilities  into  two  categories:  (a)  Legal  protection  of  the  rights  of  people  with disabilities in the form of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities, Regional Regulation of Bali Province Number 9 of 2015, and Regional Regulation of East Nusa  Tenggara  Province  Number  6  of  2022;  and  (b)  Legal  protection  of  the  rights  of people  with  disabilities  in  the  form  of  special  facilities  provision  for  people  with disabilities in participating in presidential elections. The legal protection of the political rights of people with disabilities in general elections in Indonesia requires a holistic and sustainable  approach.  Therefore,  the  participation  of  all  stakeholders,  including  the government, civil society organizations, and the private sector, is needed.

## Keywords: Legal Protection; Political Right; Disabilities; General Election

## Abstrak
Pemilihan umum adalah inti dari sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi setiap warga negara. Namun, penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan dalam mengakses dan melaksanakan hak politik mereka. Artikel ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur dan melindungi hak politik penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan  umum  di  Indonesia.  Dengan  menganalisis  undang-undang,  regulasi,  dan praktik  implementasi,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyajikan  pemahaman  yang mendalam  tentang  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  penyandang  disabilitas dalam  proses  pemilihan  umum.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga yaitu sumber bahan  hukum  primer  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Teknik  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  studi  dokumen,  dan  kartu  kutipan. Hasilnya, bentuk  perlindungan hukum  terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas dikalsifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  (a)  Perlindungan  hukum  hak-hak  penyandang disabilitas  dalam  bentuk  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas,  Peraturan  daerah  Provinsi  Bali  nomor  9  Tahun  2015  dan  Peraturan  daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022; dan (b) Perlindungan hukum hak-
hak penyandang disabilitas dalam bentuk persediaan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas  dalam  mengikuti  pemilihan  presiden.Perlindungan  hukum  hak  politik penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia  memerlukan  pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Politik; Disabilitas; Pemilihan Umum

## Pendahuluan
Sila  ke  empat  Pancasila  menyatakan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan.  Sila  ke  empat  tersebut  kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1  ayat  (2)  yang  menyatakan  Kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.  Pasal 28 menyatakan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal  1 ayat  (2) dan Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di atas maka munculah demokrasi.
Negara demokrasi menurut Robet A. Dahl yang dikutip oleh Puspitasari (2016) meliputi  4  indikator,  yaitu  (1)  Kendali  atas  keputusan  pemerintah  mengenai  kebijakan pada pejabat terpilih yang dibatasi secara konstitusional; (2) Pejabat terpilih dipilih dan diberhentikan secara damai dalam pemilihan umum yang benar-benar adil dan bebas; (3) Secara  praktis  semua  orang  dewasa  mempunyai  hak  untuk  memilih  dalam  pemilu;  (4) Kebebasan mencalonkan diri untuk jabatan publik. Lebih lanjut Gaffar (2006) dan dikutip oleh  Fatayati  (2017)  menyebutkan  bahwa  demokrasi  harus  memenuhi  lima  syarat. Pertama,  adanya  akuntabilitas,  maksudnya  pemegang  jabatan  yang  dipilih  oleh  rakyat harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kebijaksanaan  yang  hendak  dan  telah ditempuhnya;  Kedua,  adanya  rotasi  kekuasaan,  maksdunya  adanya  peluang  pergantian kekuasaan harus selalu ada; Ketiga, rekruitmen politik terbuka artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang  yang  sama  dalam  melakukan  kompetisi  untuk  mengisi  jabatan  tersebut; Keempat, adanya pemilihan umum artinya setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak  untuk  memilih  dan  dipilih  secara  bebas  sesuai  dengan  hati  nuraninya;  Kelima, menkmati hak-hak dasar artinya setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, terutama hak menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikatdan hak untuk menikmati  pers  yang  bebas  (Fatayati,  2017).  Syarat  demokrasi  yang  dikemukakan  ini dipandang cocok dengan kenyataan di masyarakat negara Indonesia.
Sebagai  perwujudan  dari  demokrasi  tersebut  maka  dilaksanakanlah  pemilihan umum  di  Indonesia  dengan  berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum.  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 menyatakan Penyandang  disabilitas  yang  memenuhi  syarat  mempunyai  kesempatan  yang  sama sebagai  pemilih,  sebagai  calon  anggota  DPR,  sebagai  calon  anggota  DPD,  sebabagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  tersebut  terkandung  pengakuan  terhadap  hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih sebagai calon presiden/wakil presiden, calon dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah maupun melalui pemilihan umum.
Komisi  pemilihan  umum  sebagai  penyelenggara  pemilihan  umum  dalam melaksanakan  tugasnya  menyampaikan  laporan  dalam  tahapan  penyelenggaraan pemilihan umum kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat. Komisi pemilihan umum bersifat  nasional,  tetap  dan  independen  (Biroroh  &  Muwahid,  2021).  Arti  penting
independen  didasarkan  kepada:  Pertama,  pemilihan  umum  merupakan  prosedur  dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik yang duduk dalam lembaga legislatif maupun dalam lembaga eksekutif di pusat maupun di  daerah  untuk  bertindak  atas  nama  rakyat  dan  mempertanggungjawabakan  kepada rakyat.  Kedua,  pemilihan  umum  merupakan  prosedur  dan  mekanisme  pemindahan perbedaan  aspirasi  dan  pertentangan  kepentingan  dari  masyarakat  kepada  lembaga penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. Ketiga, pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme perubahan  politik  secara  tertib  dan  periodik,  baik  perubahan  sirkulasi  politik  maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum oleh komisi pemilihan umum acap kali terdapat dalam melakukan rekapan data pemilih tetap  terjadi  kekeliruan  dan/atau  kesalahan  yang  mengakibatkan  ketidakpastian  data jumlah pemilih tetap, misalnya pemilih yang telah pindah ke daerah pimilihan lain atau telah meninggal dunia tetapi namanya masih tercantum dalam daftar pemilih tetap. Selain itu dalam hal penyandang disabilitas yang akan menyampaikan hak suaranya di tempat pemungutan  suara  acap  kali  tidak  sampai  disalurkan  dengan  bebas  dan  adil.  Hal  ini disebabkan  penyandang  disabilitas  tidak  memiliki  dan/atau  tidak  diberikan  fasilitas pemilihan  umum  yang  memadai  di  tempat  pemungutan  suara  (Mais  &  Yaum,  2019; Astuti & Suharto, 2021; Fitriyah & Herawati, 2021). Dengan kondisi keterbatasan seperti ini,  untuk  menyalurkan  hak  suaranya  terpaksa  dilakukukan  oleh  petugas  di  tempat pemungutan suara, yang secara hukum melanggar asas bebas, asas jujur, asas rahasia dan asas  adil  dalam  pemilihan  umum  tersebut  karena  panyandang  disabilitas  tidak  bebas menggunakan  hak  pilihnya  dengan  baik.  Dengan  demikian,  hak  suara  penyandang disabilitas dapat diketahui oleh petugas di tempat pemungutan suara karena petugas atau tidak  jujur  dalam  menyalurkan  hak  pilih  dari  penyandang  disabilitas  yang  diwakilinya secara lisan, tidak adil karena petugas di tempat pemungutan suara.
Pentingnya  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum menggambarkan  esensi  dari  demokrasi  inklusif.  Meskipun  demikian,  hambatan- hambatan yang dihadapi oleh kelompok ini memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum.  Hasilnya  penelitian  Noviani,  et  al  (2019)  dan  Rengganisa,  et  al  (2020) menemukan  empat  faktor  penentu,  yakni  pendidikan  politik,  situasi  lingkungan disabilitas  yang  demokratis,  karakteristik  pribadi  berkaitan  dengan  kepedulian  sosial terhadap suatu permasalahan dan kemauan untuk mau terlibat dalam suatu aktivitas atau organisasi, dan ketidakpercayaan terhadap politik.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali undang-undang dan regulasi yang relevan di Indonesia yang menangani hak politik penyandang disabilitas. Bagian ini menyoroti upaya  dan  inisiatif  yang  dapat  diambil  untuk  mendorong  partisipasi  aktif  penyandang disabilitas  dalam  proses  pemilihan  umum.  Mengidentifikasi  ketentuan  yang  secara khusus  mengatasi  masalah  aksesibilitas,  penggunaan  teknologi,  dan  pengaturan partisipasi  aktif  dalam  pemilihan  umum.  Berdasarkan  hasil  identifikasi  tersebut  maka dapat mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum nasional telah menciptakan lingkungan yang  mendukung  dan  melindungi  hak  politik  penyandang  disabilitas.  Artikel  ini  juga mengeksplorasi tantangan-tantangan praktis yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  norma  hukum  atau  peraturan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga yaitu sumber bahan hukum primer primer, sekunder, dan tersier. Sumber
hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945; Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum;  Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asassi Manusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sumber bahan hukum sekunder meliputi literatur atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  pemilu  presiden,  jurnal,  hasil  penelitian, makalah terkait pemilu presiden. Sedangkan sumber bahan hukum tersier, meliputi: atlas atau peta atau globe, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ),  studi  dokumen,  dan  kartu  kutipan.  Semua  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  kemudian  di  klasifikasikan  dan  diedit  kemudian  dianalisis  dengan  cara analisis  evaluasi,  analisis  analogi  dan  analisis  deskriptif  kualitataif  untuk  menarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  juga  menganut  prinsip  negara kesejahteraan, dimana negara dapat  menggunakan hukum  sebagai  alat  untuk  mengatur dan  mengatur  rakyatnya  serta  memberikan  kesejahteraan.  Pasal  3  ayat  (6)  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden meliputi:
1. Penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasanagan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan perhitungan suara;
7. Penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
8. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.
Pemilihan umum presiden dilaksanakan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja pemerintahan hasil pemilu itu sendiri, singkatnya tujuan terbentuknya pemerintahan yang dapat memerintah secara  efektif  cenderung  terabaikan  dalam  format  pemilihan  umum  (Solihah,  2018). Format pemilu yang dimaksud adalah format pemilu dengan hasil yang mampu menjamin terlaksananya  efektivitas  dan  optimalisasi  sistim  presidensial  yang  responsif  dan partisipatif, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal tersebut berarti semakin banyak pemilih yang ikut dalam pemilihan umum presiden maka semakin kecil  golongan  putih  (golput)  sehingga  harapan  terwujudnya  pemilihan  umum presidenyang efektif dapat terwujud. Dalam melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil  presiden,  terdapat  peserta  pemilihan  umum,  yang  terdiri  atas  partai  politik, pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  masyarakat  sebagai  pemilih.  Dalam penelitian ini yang disoroti lebih khusus adalah pemilih disabilitas. Masyarakat sebagai peserta pemilu merupakan unsur atau bagian yang paling menentukan dalam pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum presiden (Dedi, 2019).
Pemilihan  umum  presiden  dan  wakil  presiden  dapat  berlangusung  dengan  baik dan lancar apabila memperhatikan dan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur  dan  adil.  Penyelenggara  pemilu  yang  bersifat  lansung  terjadi  manakala  rakyat sebagai  pemilih  berhak  untuk  memberikan  suaranya  secara  langsung  sesuai  dengan kehendak  hati  nuraninya  tanpa  perantara.  Pemilu  bersifat  umum  artinya  dalam menyelenggarakan pemilihan umum mewujudkan suatu kondisi terjaminnya kesempatan
yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemilihan umum bersifat bebas berarti  setiap  warga  negara  yang  berhak  memilih  bebas  untuk  menentukan  pilihannya tanpa  tekanan  dan  paksaan  dari  siapapun.  Pemilihan  umum  dikatakan  rahasia  artinya dalam memerikan suaranya pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh phak manapun dan dengan cara apapun. Selanjutnya pemilihan umum dikatakan jujur artinya pemilih  yang  berasal  dari  unsur  penyelengara  dan  pemerintah  harus  dilakukan  melalui porsi suara wakil rakyat yang menjadi referensi rakyat dalam pemilihan umumpresiden dengan  perolehan  suara  lima  puluh  persen  calon  dengan  suara  terbanyak  ditetapkan sebagai  pemenang.  Pemilihan  umum  yang  adil  berarti  dalam  menyelenggarakan pemilihan  umum  harus  memperhatikan  dan  melaksanakan  hak-hak  peserta  pemilihan umum dengan porsi dan perlakuan yang sama sesuai dengan perintah undang-undang.

## 1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Politik  Penyandang  disabilitas  Dalam Pemilihan umum Presiden
Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas mendefinisikanya sebagai orang yang memiliki gangguan fisik,  mental,  intelektual,  atau sensorik jangka panjang yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam  masyarakat.  Singkatnya,  disabilitas  merupakan  kondisi  yang  dapat  membatasi individu dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan  demikian,  hak-hak  disabilitas  adalah  bagian  integral  dari  kerangka  kerja  hak asasi manusia yang luas yang tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Dalam konteks nasional Indonesia, tercermin dalam upaya-upaya legislatif dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi, mempromosikan inklusi, dan menjamin  akses  yang  setara  bagi  individu  disabilitas.  Pemerintah  Indonesia  menaruh perhatian yang besar pada penyandang disabilitas yang tercermin dengan pembentukan Komisi  Nasional  Disabilitas  berlandaskan  Peraturan  Presiden  Nomor  68  tahun  2020, sebagai  aturan  turunan  dari  pasal  134  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas.
Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  disabilitas  melibatkan  serangkaian langkah  yang  dirancang  untuk  menghapuskan  diskriminasi,  memastikan  akses  yang setara, dan mempromosikan partisipasi penuh individu disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.  Pemahaman  konsep  perlindungan  hukum,  dapat  diuraikan  menurut  para sarjana  sebagai  berikut:  Menurut  Satjipto  Raharjo,  menyatakan  Perlindungan  hukum merupakan tindakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati  hak-haknya  yang  diberikan  oleh  hukum.  Selain  itu,  perlindungan  hukum merupakan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  serta  pengakuan  terhadap  hak asasi manusia (Benu, 2022). Jadi, perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi hal-hal lainnya. Berbeda dengan kedua pendapat di atas,  Muktie  Fajar,  menyatakan  perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  (Dewi,  2018).  Dari ketiga  pendapat  tersebut  terkait  perlindungan  hukum,  maka  dapat  dikatakan  bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melindungi hak dan/atau kewajiban warga negara yang di langgar atau dirugikan. Terkait perlindungan  hukum  penyandang  disabilitas  dibatasi  dalam  dua  aspek  yaitu:  a.  aspek hukum perlindungan hak-hak disabilitas sebagai hukum; b. aspek hukum  perlindungan hak-hak disabilitas diatur dalam hukum hak asasi manusia.
Keberhasilan  perlindungan  hak-hak  disabilitas  tidak  hanya  tergantung  pada adopsi instrumen hukum yang memadai, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum (Rabitsch,  et  al.,  2023).  Penegakan  hukum  yang  efektif  memerlukan  kerjasama  antara
berbagai  lembaga  pemerintah,  sistem  peradilan,  dan  masyarakat  sipil.  Penting  untuk memastikan  bahwa  individu  disabilitas  memiliki  akses  yang  setara  untuk  mengajukan gugatan jika hak-hak mereka dilanggar.

## 2. Hak Politik Penyandang Disabilitas
Pemilihan umum adalah pijakan penting dalam proses demokrasi di mana setiap warga  negara  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  menentukan  masa depan  negaranya.  Namun,  di  tengah  semangat  inklusivitas  demokrasi,  sering  kali penyandang  disabilitas  menghadapi  tantangan  serius  dalam  menjalankan  hak  politik mereka  secara  penuh  dan  efektif.  Data  ini  sejalan  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa daerah yakni masih banyaknya kendala akses bagi penyandang disabilitas  dalam berpartisipasi  secara politik (Mais  &  Yaum, 2019;  Astuti &  Suharto, 2021; Rengganisa, et al, 2020; Noviani, et al., 2021). Kendala fisik seperti aksesibilitas bangunan  dan  fasilitas  umum  sering  kali  menjadi  hambatan  utama  bagi  penyandang disabilitas untuk mencapai tempat pemungutan suara atau lokasi politik lainnya. Selain itu, tantangan mental atau sensorik seperti informasi yang sulit diakses atau tidak sesuai dengan  kebutuhan  mereka  juga  dapat  menghalangi  partisipasi  mereka  dalam  proses politik.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan, Hak politik untuk penyandang  disabilitas  meliputi  hak:  a.  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik;  b. menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan; c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; d. membentuk, menjadi anggota dan/atau  pengurus  organisasi  masyarakat  dan/atau  partai  politik;  e.  membentuk  dan bergabung  dalam  organisasi  penyandang  disabilitas  dan  untuk  mewakili  penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka dapatlah dikatakan bahwa hak politik yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  hak  memilih  dan  hak  untuk  dipilih  dalam jabatan  politik  seperti  menjadi  calon  presiden/wakil  presiden,  menjadi  anggota  dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang semuanya hanya dapat disalurkan melalui pemilihan umum. Selain itu Pasal 1 angka 1 undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  menyatakan  penyandang  disabilitas  merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama dan mengalami hambatan dan kesuliatan dalam berinteraksi.
Memahami  definisi  konsep  penyandang  disabilitas  di  atas  maka  orang–orang yang  berkebutuhan  khusus  atau  disabilitas  merupakan  orang  yang  hidup  dengan karakteristik  khusus  dan  memiliki  perbedaan  dengan  orang  pada  umumnya  sehingga memerlukan  pelayanan  yang  khusus  atau  berbeda  agar  terpenuhi  hak-haknya  (Juniar, 2018).  Ini  mengharuskan  untuk  memberikan  semua  langkah  yang  sesuai  untuk memastikan hak untuk  memilih, mencalonkan diri dalam pemilihan, dan berpartisipasi dalam urusan publik dan politik. Para pemangku kepentingan untuk menjamin hak-hak politik tidak hanya berasal dari negara tetapi juga partai politik, pejabat pemilihan, dan lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM).  Dalam  melihat  kerangka  regulasi,  penelitian  ini menemukan  bahwa  undang-undang  dan  kebijakan  negara  telah  memadai  dalam melindungi  dan  memfasilitasi  hak  politik  penyandang  disabilitas.  Meskipun  demikian, implementasi  yang  efektif  dari  kebijakan  ini  sering  kali  masih  kurang  memadai. Kekurangan  aksesibilitas  fisik  dan  kurangnya  sumber  daya  untuk  memberikan pendukung  kepada  penyandang  disabilitas  sering  kali  menjadi  kendala  dalam mewujudkan  hak-hak  politik  mereka  sepenuhnya  (Bah,  2022).  Selain  itu,  peran  aktor- aktor politik dan non-pemerintah dalam memastikan hak politik penyandang disabilitas
(Rabitsch, et al., 2023). Partai politik, pejabat pemilihan, dan organisasi non-pemerintah memiliki  peran  yang  penting  dalam  membangun  lingkungan  yang  inklusif  dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan maksimal.
Hasil  analisis  terhadap  data  menuntun  pada  pentingnya  memperhatikan  hak politik penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum. Langkah-langkah konkret harus  diambil  oleh  pemerintah,  partai  politik,  dan  berbagai  pemangku  kepentingan lainnya  untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  warga  negara  yang  diabaikan  atau dikesampingkan dalam proses demokrasi ini. Hanya dengan memastikan inklusi penuh penyandang disabilitas dalam proses politik, kita dapat mencapai tujuan demokrasi yang sejati dan adil bagi semua warga negara.

## 3. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-hak  Politik  Penyandang Disabilitas
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak politik  penyandang  disabilitas  diklasifikasikan  menjadi  dua.  Pertama  adalah Perlindungan  hukum  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  bentuk  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi, antara lain Peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 6 Tahun 2022. Kedua adalah Perlindungan hukum hak-hak penyandang  disabilitas  dalam  bentuk  persediaan  fasilitas  khusus  kepada  penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum.
Ketentuan  Pasal  1  angka  6  peraturan  daerah  nomor  6  Tahun  2022  menyatakan penyandang  disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lebih lanjut dinyatakan  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  peraturan  daerah  nomor  6  Tahun  2022  bahwa  hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
b. Hak menyalurkan aspirasi politik, baik tertulis maupun lisan;
c. Hak memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d. Membentuk,  menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  organisasi  masyarakat  dan/atau partai politik; dan
e. Membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  penyandang  disablitas  dan  untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Terkait  perlindungan  hak  penyandang  disabilitas  tersebut  di  atas,  pemerintah daerah  mempunyai  lima  tanggung  jawab  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  30 Peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 yaitu:
a. Perencanaan  dan  penetapan  kebijakan,  program  dan  kegiatan  perlindungan  dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam rencana pembangunan daerah;
b. Mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
c. Mengalokasikan  anggaran  pelaksanaan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
d. Memberikan  penghargaan  bagi  masyarakat  untuk  berperan  serta  secara  luar  biasa dalam  upaya  penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang disabilitas dan;
e. Membina,  mendorong,  membantu  dan  memfasilitasi  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota serta mengawasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Selanjutnya terkait hak politik tersebut di atas, pemerintah daerah wajib menjamin agar  penyandang  disabilitas  dapat  berpartisiapasi  secara  efektif  dan  penuh  dalam kehidupan  politik  dan  publik  secara  langsung  atau  melalui  perwakilan,  termasuk menjamin hak memilih dan dipilih dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilian kepala desa atau nama lain.
Hasil  peneltian  menunjukkan  bahwa  jaminan  perlindungan  hukum  dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum presiden dan wakil  presiden  berupa  tersedianya  fasilitas  pemilihan  umum  kepada  penyandang disabilitas berupa surat suara untuk pemilih yang tidak bisa melihat atau buta, pemilihan pendamping  oleh  penyandang  disabilitas  untuk  menyalurkan  hak  memilihnya  dan pendamping wajib menjamin kerahasisaan hak suara penyandang disabilitas, menjamin bebas  intimidasi  terhadap  penyandang  disabilitas  dalam  memilih,  sedangkan  fasilitas lainnya  berupa  ruangan  khusus  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  memilih,  termasuk tempat duduk dan toilet, alat bantu dengar bagi pemilih tuli, kursi roda bagi yang lumpuh dan bidang miring untuk kursi roda, membuka akses dan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan presiden.
Meskipun  ada  kerangka  hukum  yang  baik,  implementasinya  sering  kali menghadapi  tantangan  nyata.  Dasar  utama  untuk  perlindungan  hukum  hak  politik penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  adalah  kerangka  hak  asasi  manusia. Prinsip  umum  hak  asasi  manusia  ini  menegaskan  bahwa  setiap  individu,  tanpa memandang kondisi fisik atau mental, memiliki hak-hak yang melekat pada martabat dan keberadannya sebagai  manusia. Penyandang disabilitas memiliki  hak yang sama untuk berpartisipasi  dalam  proses  politik  seperti  warga  negara  lainnya.  Dalam  konteks pemilihan  umum,  prinsip  hak  asasi  manusia  menyoroti  pentingnya  memberikan  akses yang  setara  dan  peluang  yang  adil  bagi  penyandang  disabilitas.  Dengan  mengevaluasi program-program kesadaran, pelatihan, dan dukungan teknologi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan solusi praktis untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas  dalam pemilihan umum. Teori inklusi dan keadilan menjadi  landasan untuk memahami  pentingnya  menyertakan  penyandang  disabilitas  dalam  semua  aspek kehidupan  masyarakat,  termasuk  dalam  proses  politik.  Inklusi  mengacu  pada  prinsip membangun masyarakat yang menerima dan menghargai keberagaman, termasuk kondisi disabilitas  (Musara  et  al,  2021).  Keadilan  menekankan  perlunya  memberikan  hak-hak yang setara dan peluang yang adil kepada semua warga negara. Dalam pemilihan umum, teori  ini  mendorong  pembentukan  kebijakan  dan  praktik  yang  mendukung  partisipasi aktif dan merata bagi penyandang disabilitas.
Pemahaman masyarakat tentang hak politik penyandang disabilitas juga penting. Dengan demikian akan menbangun inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak ini dan bagaimana partisipasi penyandang disabilitas dapat memperkaya demokrasi  secara  keseluruhan.  Model  disabilitas  sosial  ( Social  Model  of  Dissability ) menyoroti  bahwa  disabilitas  bukanlah  hanya  masalah  individu,  tetapi  juga  hasil  dari interaksi sosial dan struktur masyarakat yang tidak mendukung keberagaman (Mattila & Papageorgiou,  2017).  Melalui  pemahaman  dan  implementasi  model  disabilitas  sosial, hambatan  bagi  penyandang  disabilitas  dapat  dikurangi  atau  dihilangkan  melalui perubahan  dalam  kebijakan,  budaya,  dan  praktik  sosial  (Oliver,  2013;  Utami,  2019; Dahlan & Anggoro, 2021; Lawson & Beckett (2021). Dalam konteks pemilihan umum, model  ini  menekankan  pentingnya  menghilangkan  hambatan  fisik,  sensoris,  dan komunikasi  untuk  memastikan  partisipasi  penuh  penyandang  disabilitas.  Prinsip  non-
diskriminasi  (Itasari,  2020;  Widjaya  et  al,  2020)  merupakan  pijakan  utama  dalam melindungi  hak  politik  penyandang  disabilitas.  Model  disabilitas  sosial  menekankan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi dalam akses mereka terhadap proses  politik.  Prinsip  ini  diatur  dalam  berbagai  instrumen  hukum  internasional  dan nasional  yang  bertujuan  untuk  memastikan  perlakuan  setara  dan  hak  yang  sama  bagi semua warga negara.
Faktor  disabilitas  bukan  satu-satunya  alasan  kurangnya  partisipasi  tetapi  juga kemauan untuk menggunakan hak pilih. Penelitian Mais dan Yaum (2019) menunjukan bahwa  pemilih  penyandang  disabilitas  merasa  tidak  memilik  kepentingan  dalam pemilihan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan  sebagai  tugas  warga negara dan sosialisasi yang minim dari pihal terkait. Oleh karena itu, Teori empowerment seperti  yang  dikemukakan  Zimmerman  (2000)  menyoroti  perlunya  memberdayakan penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Ini melibatkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengatasi hambatan dan mengekspresikan kehendak politik mereka. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rengganisa, et al (2020) dan Pratiwi, et al., (2023) bahwa meskipun pemilih penyandang disabilitas sudah mulai berpartisipasi aktif dalam Pemilu  tetapi  masih  ditemukan  kendala-kendala  yang  harus  dibenahi,  diantaranya  (1) sosialisasi  politik;  (2)  demand  and  support;  (3)  data  penyandang  disabilitas;  dan  (4) aksesibilitas. Dalam pemilihan umum, konsep empowerment mendorong adanya program pendidikan  dan  pelatihan,  serta  dukungan  teknologi  yang  memungkinkan  penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dengan mandiri.
Semakin  banyak  rangsangan  positif  yang  diterima  oleh  penyandang  disabilitas, semakin  tinggi  pula  partisipasinyauntuk  menggunakan  suaranya  dalam  pemilu. Perlindungan hak-hak disabilitas merupakan bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia  yang  luas.  Melalui  instrumen  hukum  yang  tepat  dan  penegakan  hukum  yang efektif,  masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  individu  disabilitas  memiliki  akses  yang setara, bebas dari diskriminasi, dan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi,  dan  politik.  Meskipun  masih  ada  banyak  tantangan  yang  perlu  diatasi, komitmen untuk mempromosikan inklusi dan kesetaraan bagi individu disabilitas harus tetap menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
Meskipun  banyak  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam  melindungi  hak-hak disabilitas, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah stigma dan stereotip negatif yang masih melekat pada individu disabilitas, yang dapat menghambat partisipasinya dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya dan  akses  yang  terbatas  terhadap  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  masih  menjadi masalah serius di banyak negara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan,  hasil  dan  diskusi  sebagaimana  telah  diuraikan  pada bagian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak  politik  penyandang  disabilitas  dikalsifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  (a) Perlindungan  hukum  hak-hak  penyandang  disabilitas  dalam  bentuk  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan daerah Provinsi  Bali nomor  9  Tahun  2015  dan  Peraturan  daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  6 Tahun 2022; dan (b) Perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas dalam bentuk persediaan  fasilitas  khusus  kepada  penyandang  disabilitas  dalam  mengikuti  pemilihan presiden.
Perlindungan hukum hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum yang ada, tantangan dalam implementasinya, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif penyandang  disabilitas  dalam  proses  demokratisasi.  Dengan  memastikan  bahwa  hak politik  penyandang  disabilitas  diakui  dan  dilindungi  secara  efektif,  Indonesia  dapat bergerak menuju pemilihan umum yang lebih inklusif dan demokratis. Di masa depan, perlu  adanya  upaya  yang  lebih  besar  untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang  hak-hak disabilitas dan untuk memperkuat sistem hukum yang melindungi hak-hak ini. Langkah- langkah  konkret  juga  harus  diambil  untuk  mengatasi  tantangan  struktural  yang menghambat  inklusi  dan  partisipasi  individu  disabilitas  dalam  masyarakat.  Ini memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

## Daftar Pustaka
Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6(1). 29-41.
Bah,  Y.  M.  (2022).  Democracy  and  the  Participation  of  Persons  with  Disabilities  in Politics  and  Elections:  Challenges  and  Lessons  for  Human  Rights  Advocates . International  Journal  of  Latest  Research  in  Humanities  and  Social  Science (IJLRHSS) . 5(5), 66-78.
Benu,  N.N.  (2022).  Potensi  Dominasi  Kekuasaan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  Nomor  5  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan  Cendana. Dalam:  Pastika,  I.W  &  Puspani,  I.A.M  (Eds). Linguistik  Forensik:  Kajian Dokumen Hukum Nasional dan Adat. Denpasar: Pustaka Larasan. Pp. 111-126. Biroroh, T. dan Muwahid (2021). Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam  Mewujudkan  Pemilu  Yang  Demokratis  Di  Indonesia. Al-Qanun:  Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 24(2), 365-84.
Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. Jurnal Moderat , 5(3), 213- 226.
Dewi,  A.  A.I.A.U.  (2018).  Aspek  Yuridis  Perlindungan  hukum  dan  pemenuhan  hak Penandang Disabilitas. Pandecta Research Law Journal, 13(1), 53-54. Fatayati,  S.  (2017).  Relevansi  Asas-Asas  Pemilu  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , 28 (1), 147-163.
Fitriyah &  Herawati, N.R. (2021). Accessibility of Voters with  Disabilities in  General Elections. Jurnal Ilmu Sosial . 20(2), 209-227. Gaffar, A.  (2006). Politik Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Equality  and  Non-Discrimination  Principles  in  Providing  Rights with Dissabilities. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 534–541. Juniar,  M.  W.  (2018).  Political  Participation  for  Person  with  Disabilities:  State’s Obligation  and Failure. International  Journal of  Global  Community , 1 (2), 185- 202.
Lawson, A & Beckett, Angharad, E. (2021) The Social And Human Rights Models Of Disability:  Towards  A  Complementarity  Thesis, The  International  Journal  of Human Rights , 25(2), 348-379
Mais, A. & Yaum, L.A. (2019) Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Cacat di Kabupaten  Jember. Kaganga:  Jurnal  Pendidikan  Sejarah  dan  Riset  Sosial Humaniora. 2(2), 78-87.
Mattila,  M.,  &  Papageorgiou,  A.  (2017).  Disability,  Perceived  Discrimination  And Political  Participation. International  Political  Science  Review  /  Revue Internationale de Science Politique , 38 (5), 505–519.
Mike  Oliver  (2013)  The  Social  Model  of  Disability:  Thirty  Years  On. Disability  & Society, 28(7), 1024-1026 Musara, E., Grant, C. & Vorster, JA. (2021). Inclusion as Social Justice: Nancy Fraser’s Theory in the South African Context. In: Mullen, C.A. (eds) Handbook of Social Justice  Interventions  in  Education. Springer  International  Handbooks  of Education. Springer, Cham.
Noviani,  L,  Subhilhar  &  Amin,  M.  (2021).  Analisis  Faktor  Determinan  Tingkat Partisipasi  Pemilih  Penyandang  Disabilitas  Pada  Pemilihan  Umum  2019. PERSPEKTIF , 10 (1), 88-99.
Pratiwi,  W,  Fitri,  S.  N,  Fernando,  Z.  J  &  Barkhuizen,  J.  (2023).  Evaluation  of  the Fulfillment of Political Rights for Persons with Disabilities to Welcome the 2024 General Election. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. 6 (1), 19-32.
Puspitasari,  S.  H.  (2016).  Pemilu  dan  Demokrasi  Telaah  terhadap  Prasyarat  Normatif Pemilu. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 11 (25), 135–148.
Rabitsch, A., Moledo, A & Lidauer, M. (2023) Inclusive elections? The case of persons with disabilities in the European Union. South African Journal of International Affairs.  30 (3), 535-553.
Rengganisa,  V.M.S,  Sidikib,  H.I,  Saputrac,  F  &  Damarjati,  W.  (2020).  Problematika Partisipasi  Pemilih  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan  Serentak  Lanjutan 2020. Electoral  Governance : Jurnal  Tata  Kelola  Pemilu  Indonesia . 3 (1),  116- 137.
Solihah,  R.  (2018).  Peluang  Dan  Tantangan  Pemilu  Serentak  2019  Dalam  Perspektif Politik. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3 (1), 73-88. Zimmerman, M.A. (2000). Empowerment Theory. In: Rappaport, J., Seidman, E. (eds) Handbook of Community Psychology. Springer, Boston, MA.
.