## K e l o l a
Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com ISSN 2549-9661
Volume: 4, No. 1, Januari-Juni 2017 Halaman: 28-36

## EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN UNTUK GURU

## Nurkolis
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang
nurkolis@upgris.ac.id

## Yovitha Yuliejantiningsih
Manajemen Pendidikan
Universitas PGRI Semarang juliejanti@gmail.com

## Sunandar
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang sunan_dar15@yahoo.com

## ABSTRACT
The main problem in this article is how effective of continuity professional development (CPD) implementation for teachers. This study used a descriptive qualitative approach in Demak District Central Java Province. Demak Regency is a district that implemented the  CPD  seriously  so  that  containing  Regents  Regulation,  RPJMD,  and  Strategic Planning  of  Education  Office.  Data  collection  using  interviews  and  documentation. Research result showed that CPD implementation have been running effectively. Three indicators  found:  regulations  governing  CPD  implementation,  details  of  the  CPD programs  and  activities,  and  controlling  of  CPD  regulation  with  programs  and activities.  The  CPD  implementation  in  Demak  District  can  be  implemented  in  forms: structured training activities, workshops, seminars, others scientific meeting; mentoring for teacher and headmaster conducted by facilitators; activities at professional learning community;  and  induction  program  or  internship  of  beginner  to  advance.  In  order  to make implementation of CPD more effectively so needs regulatory refinements.
Keywords:  continuous  professional  development;  scientific  meeting;  professional learning community; and induction program.

## PENDAHULUAN
Guru  adalah  pendidik  profesional sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2008  tentang  Guru.  Tugas  utama  guru adalah  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi.  Artinya  seorang  guru  memiliki tugas  yang  berat  untuk  mengembangkan  dan menciptakan  masa  depan  anak.  Adalah  suatu keharusan apabila seorang guru harus profesional.
Guru  sebagai sebuah  profesi  memiliki pengaruh  besar  terhadap  hasil  belajar  anak. Chang  (2010: 9)  mengutip  Hattie  menyebut- kan  bahwa  terdapat  5 (lima) faktor  penentu hasil  belajar  peserta  didik  yaitu  karakteristik peserta didik (49 %), guru (30 %), lingkungan sekolah, lingkungan  keluarga,  dan  teman sebaya yang masing-masing memiliki pengaruh  7  %.  Artinya  guru  memiliki pengaruh besar terkait keberhasilan siswa.
Tapi  kenyataannya  guru  di  Indonesia belum  profesional.  Menurut  Mendiknas  nilai rata-rata  uji  kompetensi  guru  (UKG)  tahun 2012  hanya  44,50  dari  nilai  yang  diharapkan 70  (Baswedan,  2014:  13).  Hasil  UKG  tahun 2015 lebih baik yaitu rata-rata mencapai 53,05. Berdasarkan  jenjang  pendidikan,  kompetensi guru  SD  mendapatkan  nilai  rata-rata  paling rendah  yaitu  50,55  dan  tertinggi  diraih  guru SMK  yaitu  58,23  (Dirjen  GTK,  2015:  12). Berdasarkan nilai UKG di atas jelas menunjukkan  bahwa  kompetensi  para  guru perlu  ditingkat  secara  terus  menerus  melalui program
Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Di  Indonesia,  gema  PKB  baru  terasa dalam satu dasa warsa terakhir ini. Sebelumnya  istilah  PKB  bahkan  belum dikenal.  Hal  ini  dapat  ditelusur  dari  undang- undang  pendidikan  dan  dokumen  resmi otoritas  pendidikan  seperti  Rencana  Strategis
(Renstra)  Kementerian  Pendidikan.  PKB  baru dikenal dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru harus dibina dan dikembangkan. Pasal 32 menjelaskan, pembinaan  dan  pengembangan  guru  meliputi pembinaan  dan  pengembangan  profesi  dan karier.  Namun  di  dalam  Renstra  Departemen Pendidikan  Nasional  Tahun  2005-2009  belum ada  istilah  PKB.    Tetapi  kata  profesi  dan profesional sudah sering dipergunakan.
Kata profesi dan profesional di Renstra Depdiknas  Tahun  2005-2009  muncul  pada kebijakan terkait pendidik dan tenaga kependidikan.  Misalnya,  program rekrutmen pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dalam rangka mendukung kebijakan untuk pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan maka “rekrutmen dilakukan dengan mempertimbangkan  kecukupan  jumlah  dan kualifikasi  guru  profesional  di  berbagai jenjang  dan  jenis  pendidikan,  pemerataan penyebaran  secara  geografis,  keahlian,  dan kesetaraan  gender”.  Demikian  pula  dengan kebijakan  untuk  peningkatan  mutu,  relevansi, dan  daya  saing  pendidikan  dilakukan  dengan pengembangan guru sebagai profesi.
PKB tertuang dalam Renstra Kementerian  Pendidikan  Nasional  Tahun 2010-2014  yaitu  pada  sasaran  strategis  dalam rangka  mencapai  enam  tujuan  strategis  yang telah ditetapkan. Istilah yang digunakan adalah pelatihan  profesional  berkelanjutan  (PPB). Sebagai  contoh,  salah  satu  sasaran  strategis untuk  mencapai  tujuan  strategis  kedua  adalah “seluruh kepala sekolah dan seluruh pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan”.
Demikian  pula  untuk  mencapai  tujuan  kedua, salah satu sasaran strategisnya adalah “seluru h kepala sekolah dan seluruh pengawas SMA/SMLB  dan  SMK  mengikuti  pelatihan profesional berkelanjutan.”
Strategi  pencapaian  tujuan  strategis juga  telah  memuat  PKB.  Misalnya  untuk mencapai  tujuan  pertama  melalui  penyediaan
pendidikan PAUD berkompeten dan penyediaan  manajemen  PAUD  berkompeten diperlukan  “pendidikan  dan  pelatihan  PTK yaitu  “implementasi  peningkatan  kompetensi dan  profesionalisme  guru  berkelanjutan”. Strategi  ini  juga  digunakan  untuk  jenjang SMA-SMK.
Tahun  2011  Kementerian  Pendidikan mengeluarkan buku pedoman PKB. Pada buku pedoman  pengelolaan  PKB  dijelaskan,  PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru  dalam  upaya  membawa  perubahan  yang diinginkan  berkaitan  dengan  keberhasilan siswa.  Melalui  PKB  guru  dapat  memelihara, meningkatkan  dan memperluas  pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas  pribadi  yang  dibutuhkan  di  dalam kehidupan profesionalnya.
PKB guru semakin kuat gemanya pada era pemerintahan Joko Widodo, yang tertuang dalam  Peraturan  Presidan  RI  No.  2  Tahun 2015  tentang  RPJMN  2015-2019.  Pada  Buku II  Agenda  Pembangunan  Bidang,  khususnya arah  kebijakan  dan  strategi  pembangunan bidang  pendidikan  salah  satunya  adalah “meningkatkan  profesionalisme,  kualitas,  dan akuntabilitas  guru  dan  tenaga  kependidikan” diantaranya melalui pelaksanaan pengembangan  profesional  berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG dan MGMP.
Dalam Renstra Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 terdapat  enam  permasalahan  pembangungan pendidikan dan kebudayaan  yaitu peningkatan manajemen  guru,  pendidikan  keguruan,  dan reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan  (LPTK)  bagian  b  tentang kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. Tertulis “peningkat an kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier  antara  peningkatan  kualifikasi  dan
sertifikasi  profesi  pendidik  terhadap  hasil belajar siswa.”
Olehkarenannya arah kebijakan, strategi, dan sasaran strategis Kemdibud 2015- 2019  diarahkan  untuk  PPB.  Hal  ini  terlihat pada sasaran strategis ke-10 yaitu: meningkatkan  profesionalisme,  kualitas,  serta akuntabilitas  guru  dan  tenaga  kependidikan, melalui  beberapa  strategi  yang  salah  satunya adalah pelaksanaan PPB bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan.”
Namun kenyataannya banyak pemerintah  kabupaten  dan  kota  yang  belum menerapkan PKB. Penelitian tentang implementasi  PKB  jarang  di  lakukan  di Indonesia.  Beberapa  penelitian  sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi PKB belum berjalan secara efektif. Misalnya di Kabupaten Demak dan Pemalang (Nurkolis dan Yuliejantiningsih, 2015), di Kabupaten Batang (Nurkolis  dan  Yuliejantiningsih,  2015),  di Kabupaten  Kudus  (Yuliejantiningsih  dan Nurkolis, 2016).
Pertanyaannya, apakah saat ini implementasi  PKB  sudah  berjalan  dengan efektif?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut maka  permasalahan  utama  penelitian  ini adalah “bagaimanakah efektivitas implementasi  PKB  di  tingkat  kabupaten?”
Masalah tersebut dirinci menjadi: (a) bagaimanakah  efektivitas  perencanaan  PKB?, (b)  bagaimanakah  efektivitas  pelaksanaan PKB?, dan (c) bagaimanakah efektivitas tindak lanjut PKB?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif    dengan jenis  penelitian deskriptif  di  Kabupaten  Demak.  Hingga pertengahan tahun 2017 ini dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, belum ada 20 kabupaten dan  kota  yang  telah  memiliki  aturan  PKB. Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten yang  telah  memiliki  aturan  yang  jelas  tentang PKB.  Waktu  penelitian  6  bulan,  mulai  bulan
April  hingga  September  2016.  Responden wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah  staf Bidang  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan atau  staf    Bidang  PTK  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Demak.  Teknik  pengumpulan  data juga  dilengkapi  dengan  dokumentasi  berupa Perda  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan
Bupati, dan Daftar Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2016.
Langkah-langkah analisis kualitatif adalah sebagai berikut: a) pengumpulan  data,  b)  hasil  wawancara  dan penusuran  dokumen  dituliskan  ke  dalam memo,  c)  temuan  tersebut  dikategorisasikan sehingga  ditemukan  hubungan  antar  masalah, dan  d)  menarik  kesimpulan.  Untuk  mengukur efektivtas implementasi PKB digunakan indikator  sebagai berikut:  1)  ada  rincian program  dan  kegiatan  PKB,  2)  ada  regulasi yang  mengatur  pelaksanaan  PKB,  dan  3) keterlaksanaan regulasi tentang PKB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Efektifitas Perencanaan PKB
Secara  teori,  Seyfarth  (2002:  112  & 121) mengatakan bahwa PKB adalah kesempatan  yang  diberikan  kepada  guru, tenaga profesional lain, dan personil pendukung  untuk  mendapatkan  pengetahuan- pengetahuan  dan  sikap-sikap  baru,  yang  akan membawa  pada  perubahan  perilaku,  sehingga meningkatkan prestasi siswa.
Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan PKB dengan baik perlu dilakukan  perencanaan  yang  baik.  Termasuk dalam  tahap  perencanaan  di  sini  adalah identifikasi  kebutuhan  yang  mencapai  siapa yang  membutuhkan  pengembangan  tertentu dengan  materi  pengembangan  yang  mana. Karena  berdasar  sebuah  penelitian  secara keseluruhan  terdapat  perbedaan  prioritas kebutuhan materi pengembangan profesionalisme  berkelanjutan  ditinjau  dari
perbedaan  jenjang  jabatan  fungsional  guru (Waluyanti dan Sunaryo, 2014: 156).
Di  Kabupaten  Demak,  perencanaan PKB guru dimulai dari Rencana Pembangungan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD).  RPJMD  Kabupaten  Demak  Tahun
2011-2016 dalam bidang pendidikan menghadapi masalah terkait dengan profesionalisme  guru  sebagai  berikut:  (a) kualifikasi  pendidikan  guru  SD  yang  belum setara S1/D4 masih 83%, kualifikasi pendidikan  guru  TK/RA  yang  belum  setara S1/D4  masih  94%,  dan  28%  guru  SMP Kabupaten Demak belum berkualifikasi S1/D4.
Perencanaan  peningkatan professional- isme pendidik terlihat jelas tertulis di Rencana
Strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan Kabupaten  Demak.  Isu  strategis  di  Renstra Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Demak  Tahun 2011-2016  misalnya  tertulis:  (a)  sebagian pendidik  belum  memenuhi  standar  kualisasi pendidik  SI/D4,  (b)  sebagian  pendidik  belum bersertifikat  pendidik,  dan (c)  keterbatasan aktivitas  dan  media  pengembangan  profesi pendidik”.
Berdasarkan isu strategis tersebut maka salah satu tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak  adalah  meningkatkan  kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat TK,  SD,  SMP,SMA  dan SMK.  Strategi  untuk mencapai  tujuan  tersebut  adalah:  (a)  memberi subsidi bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan  D4/S1,  (b),  mendorong  guru  yang belum  berkualifikasi  pendidikan  D4/S1  untuk melanjutkan  studi  D4/S1  dengan  biaya mandiri,  dan  (c)  melakukan penilaian  kinerja terhadap kepala sekolah.
Strategi tersebut disusul dengan kebijakan  di  bidang  ketenagaan  antara  lain: fasilitasi dana untuk kegiatan penilaian kinerja kepala  sekolah,  fasilitasi  dana  untuk  kegiatan pembekalan tim penilaian angka kredit (PAK), kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  yang berkualifikasi  dan  berkompeten  mengadakan
seleksi kepala sekolah, pemberian subsidi bagi guru  yang melakukan studi lanjut peningkatan kualifikasi,  kerja  sama  dengan  perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru, fasilitasi dana untuk kegiatan bintek  manajemen  kepala  dekolah,  dan fasilitasi dana untuk kegiatan bintek pengelolaan administrasi Kasubbag TU UPTD (Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah),  SMP,  SMA dan SMK.
Perencanaan  PKB    yang  dilakukan  di Kabupaten  Demak  telah  dilakukan  sesuai dengan  kebutuhan,  artinya  sudah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16  Tahun  2009  tentang  Jabatan  Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang menyebutkan bahwa PKB adalah pengembangan kompetensi  guru  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  kebutuhan,  bertahap,  berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
b. Efektifitas Pelaksanaan PKB
Pelaksanaan PBK di Kabupaten Demak telah  diatur  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Bupati  Demak  No.  53  Tahun  2015.  Salah satunya  mengatur bahwa  sebelum  melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan didahului  dengan  penilaian  kinerja  guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi tiga hal yaitu kegiatan pengembangan diri,  publikasi  ilmiah,  dan  karya  inovatif. Peraturan  Bupati  tersebut  telah  mengatur  tata cara  pelaksanaan  PKB.  Satuan  pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan bagi  guru    berdasarkan  evaluasi  diri  guru  dan penilaian kinerja guru. Kepala dinas penetapkan pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
Pasal  17  Perbub  Kabupaten  Demak Nomor 53 Tahun 2015 mengatur sumber biaya untuk
pengembangan keprofesian
berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pemerintah daerah, sekolah,  yayasan,  guru  sendiri,  dan  sumber lain yang sah. Bahkan pada ayat (4) disebutkan secara  khusus  bahwa  bagi  guru  penerima tunjangan  profesi  pendidik  wajib  secara mandiri  mendanai  kegiatan  pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya sekurang-kurangnya 4% dari tundangan profesi pendidik yang diterima.
Perencanaan PKB yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Demak dan Renstra Dinas
Pendidikan Kabupaten Demak telah dilaksanakan  pada  tahun  anggaran  2016.  Di dalam  daftar  pelaksanaan  anggaran  Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, terdapat program  dan  kegiatan  yang  dirancang  untuk mengembangkan  keprofesian  pendidik  dan tenaga  kependidikan.  Misalnya  pelatihan pembelajaran  bagi  guru,  pelatihan  manajemen bagi kepala sekolah, dan pelatihan administrasi bagi  tata  usaha.  Para  guru  secara  rutin  telah melakukan  pertemuan  di  Kelompok  Kerja Guru  (KKG)  atau  Musyawarah  Guru  Mata
Pelajaran (MGMP) dalam rangka mengembangkan profesionalismenya.
Implementasi  PKB  di  Kabupaten Demak  merupakan  penerapan  dari  sebagian strategi yang dikenalkan Buss dan Bell (2002: 108)    yaitu  menjadi  komunitas  belajar profesional.  Bentuk  dari  kegiatannya  adalah pelatihan dan workshop di KKG atau MGMP. Sementara  itu  strategi  lain  yang  bisa diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Demak  namun  belum  dilakukan  secara  baik adalah  membiasakan  para  guru  dengan  hasil- hasil  penelitian  terbaru  serta  membiasakan guru  melakukan  penelitian  dan  menulis  di jurnal ilmiah.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Kennedy  (2005:  236-237)  mengidentifikasi sedikitnya terdapat sembilan model PKB yaitu pelatihan,  pemberian  penghargaan,  defisit, cascade,  pembinaan/  pendampingan,  berbasis
standar,  praktik  dan  komunitas,  penelitian tindakan, dan transformatif.
Sementara  itu  dua  strategi  lain  yang dikenalkan  oleh  Buss  dan  Bell  di  atas  telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh Pemerintah  Pusat  yaitu:  (a)  menetapkan standar  nasional  profesional  guru  yaitu  nilai UKG  80,  dan  (b)  manajemen  kinerja  serta penggajian berdasarkan kinerja yaitu memberikan  tunjangan  profesi  guru  sebanyak satu kali gaji bagi guru yang telah profesional.
Agar  implementasi  PKB  bisa  berjalan dengan  efektif,  sebaiknya  mengikuti  langkah- langkah  yang  dikenalkan  para  ahli. Luke  & McArdl  (2009:  239)  mengusulkan  sebuah model  PKB  yang  terdiri  dari  6 tahap  yaitu mengidentifikasi prioritas kebijakan, membingkai  ulang  dan  menentukan  masalah dan  sasaran  pendidikan,  mengidentifikasi kohort  guru,  mengkategorikan  pembelajaran dan pengetahuan guru, memilih mode pengembangan  profesional,  dan  mengevaluasi program.
c. Efektifitas Tindak Lanjut PKB
Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  53 Tahun  2015  tentang  PKB  telah  diatur  tindak lanjut  yaitu  monitoring  dan  evaluasi.  Pada pasal  16  disebutkan  bahwa  Dinas  Pendidikan melakukan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan PKB  yang  telah  dilakukan  oleh  satuan pendidikan, KKG, dan MGMP untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil dan akuntabel.
Menurut para informan, Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak telah melakukan  monitoring  dan  evaluasi  sebagai tindaklanjut pelaksanaan PKB.  Namun hingga laporan  ini  dibuat  belum  ada  laporan  tertulis terkait  hasil  monitoring  dan  evaluasi  serta tindak lanjutnya.
Tindaklanjut PKB di Kabupaten Demak  sangat  perlu  dilakukan  mengingat strategisnya PKB bagi pengembangan keprofesian para guru. Apalagi anggaran untuk
pengembangan keprofesian guru dari pemerintah pusat sangat  terbatas.  Berdasarkan pendapat  Damin  (2011:  8)  bahwa  hanya sekitar  5  %  guru  yang  berpeluang  mengikuti pengembangan  profesi  secara  terlembaga sebanyak  satu  kali  dalam  20  tahun,  jika kesempatan diberikan secara merata. Mencermati kondisi tersebut maka sangat tepat apabila  sumber  pembiayaan  PKB  tidak  hanya mengandalkan pemerintah pusat saja. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, sekolah,  guru,  serta  pihak  lain  yang  peduli pendidikan terus didorong untuk berpartisipasi untuk mengembangkan profesionalisme guru.
Siapakah  yang  bertanggung  jawab terhadap  PKB?  Menurut  Jovanova-Mitkovska (2010: 2926) PKB melibatkan model kerjasama  dinamis  yang  kompleks  dalam serangkaian  institusi  yang  berbeda  mencakup dosen, lembaga penelitian, lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dan para ahli. Dilihat  dari  tingkatannya  maka  PKB  menjadi tanggung  bersama  antara  pemerintah  pusat, pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten dan  kota,  organisasi  profesi,  LPTK,  para  ahli pendidikan,  dan  para  guru  sendiri.  Sehingga sangatlah wajar apabila guru diwajibkan untuk menyisihkan  sebagaian  pendapatannya  untuk pengembangan profesi.
Song  (2008:  445)  menyimpulkan bahwa  pemerintah  kabupaten  harus  memberi perhatian  lebih  pada  PKB  guru.  Bukti penelitian yang dilakukan di Korea menunjukkan  bahwa  beberapa  aspek  kondisi kabupaten  dapat  dianggap  bermanfaat  sebagai strategi efektif untuk meningkatkan pengembangan  profesional  guru.  Misalnya,
penyediaan program pengembangan profesional  untuk  kepala  sekolah  dapat membantu  guru  pada  waktu  yang  tepat. Pembuat  kebijakan  kabupaten  juga  dapat merangsang partisipasi guru dalam pengembangan profesional dengan memberikan  indikator  kinerja  yang  penting, seperti  menetapkan  harapan  umum  akan
perbaikan  sekolah  dan  komitmen  khusus terhadap pembelajaran guru.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kabupaten Demak
merupakan kabupaten yang telah serius dalam mengimplementasikan  PKB.  Sampai  saat  ini hanya  sedikit  kabupaten  yang  secara  serius membuat perencanaan  PKB  mulai  dari penilaian  kinerja  guru  hingga  membuat kebijakan  tertulis  seperti  Peraturan  Bupati, RPJMD, hingga Renstra Dinas Pendidikan.
Implementasi  PKB  di  Kabupaten Demak  sudah  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini dapat  dibuktikan  dari  terpenuhinya  tiga indikator sebagai berikut: (a) ada regulasi yang mengatur  pelaksanaan  PKB  baik  Perda maupun  Perbub,  (b)  ada  rincian  program  dan kegiatan PKB, dan (c) keterlaksanaan regulasi tentang  PKB  yaitu  terlasananya  program  dan kegiatan PKB.
Kabupaten  Demak  sebagai  model kabupaten  yang  telah  memiliki  aturan  yang jelas  untuk  PKB  guru.  Aturan  terkait perencanaan  PKB  tertuang  pada  RPJMD  dan Renstra  Dinas  Pendidikan.  Aturan  terkait Pelaksanaan tertuang dalam Perbub dan daftar pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten. Aturan-aturan tersebut telah memiliki  kekuatan  hukum  untuk  mengatur implementasi PKB.
Pelaksanaan PKB di Kabupaten Demak dilaksanakan  dalam  empat  bentuk  yaitu:  (a) kegiatan  terstruktur  baik  berupa  pelatihan, lokakarya, seminar, kolokium, dll; (b) pendampingan  kepada  masing-masing  guru atau  kepala  sekolah  yang  dilakukan  oleh fasilitator;  (c)  melalui  komunitas  pembelajar seperti  kegiatan  di  KKG  atau  MGMP,  dan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh masing- masing  guru;  dan  (d)  program  induksi  atau magang  oleh  guru  pemula  kepada  guru-guru yang telah senior.
Kabupaten  Demak  telah  mengatur dengan  jelas  tata  cara  PKB  guru.  Juga  telah tiatur  dengan  jelas  kelembagaan,  pendanaan, dan bentuk-bentuk PKB. Di Kabupaten Demak diatur  secara  spesifik  bahwa  bagi guru  yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi diminta  untuk  menyisihkan  4  %  dari tunjangannya untuk PKB.
Agar  implementasi  PKB  di  Kabupaten Demak lebih efektif maka perlu ada penyempurnaan regulasi pada RPJMD, Renstra,  Perbub,  keputusan  Kepala  Dinas Pendidikan.  Penyempurnaan  regulasi  terkait dengan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.
Akhirnya efektivitas implementasi PKB  di  Kabupaten  Demak  dapat  dilihat  dari keterkaitan  antara  perencanaan,  pelaksanaan, dan  pengendalian  program  PKB.  Ketika  di dalam  perencanaan  (RPJMD  dan  Resntra) sudah diprogramkan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan,  maka  dalam  pelaksanaan  akan menuju  ke  pengembangan  profesionalisme pendidik.  Implementasi  ini  dapat  dilihat  dari dukungan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Bupati  dalam  bentuk  Peraturan  Bupati  atau keputusan  kepala  dinas  pendidikan  tentang pelaksanaan  PKB.  Setelah  direncanakan  dan dilaksanakan, maka dinas pendidikan memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikannya yang merupakan tindak lanjut PKB.
Saran
Disarankan kepada pemerintah kabupaten  dan  kota  di  lingkungan  Provinsi Jawa  Tengah  untuk  mengikuti  langkah Kabupaten  Demak  dengan  membuat  aturan hukum yang jelas terkait PKB. Hal ini penting sebagai  acuan  para  pelaksana  dan para  guru untuk mendapatkan kepastian hukum.
Juga  disarankan  agar  dalam  membuat peraturan  tentang  PKB  untuk  menyebutkan dengan  jelas  sumber  dananya.  Termasuk berasan  sumber  dana  yang  berasal  dari  guru yang  telah  mendapatkan  tunjangan  profesi,
sebaiknya  disebutkan  prosentasenya  dan semakin  tingga  prosesntasenya  akan  semakin baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  pemberian tunjungan  profesi  pendidik  adalah  untuk meningkatkan profesionalisme guru.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Demak disarankan  untuk  membuat  laporan tertulis pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, serta melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Baswedan,  Anies.  (2014). Gawat  Darutat

## Pendidikan  di  Indonesia. Presentasi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  yang  disampaikan  dalam Silaturrahmi Kementerian dengan
Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  dan Kabupaten  Kota  tanggal  1  Desember 2014.
Buss,  T  &  Bell,  L.  (Ed).  (2002). The Principles and Practice of Educational Management. London:  Paul  Chapman
Publishing.
Chang,  M.C.  (2010).  Supporting  Teacher Reform  in  Indonesia  (Presentasi).
Jakarta: Kongres Guru Indonesia 2010.

## Danim,  S.  (2011). Pengembangan  Profesi
Guru:  Dari  Prajabatan,  Induksi,  Ke Profesional Madani. Jakarta: Kencana.
Dirjen  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan.
(2015). Laporan Sementara Hasil UKG
2015.  Tanggal  8  Desember  2015.
Tidak diterbitkan.
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  Ditjen
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga  Kependidikan  2011 tentang Pedoman  Pengelolaan  Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan, Buku 1.
Kennedy, Aileen. (2005). Models Of
Continuing  Professional  Development:
A Framework For Analysis. Journal of In-Service  Education,  Volume  31, Number 2, 2005, 235-250.
Luke,  Allan  &  McArdl,  Felicity.  (2009).  A model for research-based State professional development policy. Asia- Pacific  Journal  of  Teacher  Education. Vol. 37, No. 3, August 2009, 231 – 251.
Nurkolis  &  Yuliejantiningsih,  Y.  (2015).
Strategi  Pengembangan  Keprofesioan Berkelanjutan  Guru  (Studi  Kasus  di
Kabupaten Batang  Provinsi  Jawa Tengah).    Surabaya  14-16  Agustus 2015. Prosiding  Pertemuan  Ilmiah Nasional  APMAPI  2015, ISSN  978- 602-71375-7-8.
Nurkolis.  (2016).  Continuous  Professional Development of Primary School Teachers. Yogyakarta 17-19 May 2016. Proceeding  International  Conference on Teacher Education and Professional Development (InCoTEPD) 2016.
Peraturan  Bupati  Demak  Nomor  53  Tahun
2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Demak.
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2012 tentangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten  Demak  Tahun 2011-2016.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008 tentang Guru.
Peraturan  Presidan  RI  No.  2  Tahun  2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Permenegpan dan Reformasi Birokrasi No. 16
Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru
dan Angka Kreditnya.
Rencana  Strategis  Departemen  Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2011-2016. Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015-2019.
Renstra  Kementerian  Pendidikan  Nasional Tahun 2010-2014.
Seyfarth,  John  T.  (2002). Human  Resources Management  for  Effective  Schools.
Boston: Allyn and Bacon.
Snezana  Jovanova-Mitkovska.  (2010). The need of continuous professional
teacher  development.  Procedia  Social and  Behavioral  Sciences  2  (2010), 2921 – 2926.
Song,  Kyoung-oh.  (2008). The  Impacts  of
District  Policy  and  School  Context  on Teacher  Professional  Development. Asia Pacific Education Review. Vol. 9, No.4, 436-447.

## Suyanto  &  Hisyam,  D.  (2000). Refleksi  dan
Reformasi  Pendidikan  Di  Indonesia Memasuki  Milenium  III. Yogyakarta:
Adicita Karya Nusa.
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005  tentang
Guru dan Dosen.
Waluyanti,  Sri &  Soenarto.  (2014). Analisis
Kebutuhan Materi Pengembangan Profesionalisme  Berkelanjutan  Guru
SMK  Teknik  Audio  Video.  Jurnal Kependidikan,  Volume  44,  Nomor  2,
November 2014, 146-157.
Yuliejantiningsih,  Y.  &  Nurkolis.  (2016).
Continuous  Professional  Development
Of Elementary School Teachers.
Makassar  15-16  April  2016.  Prosiding
Pertemuan  Ilmiah  Nasional  APMAPI
2016.