## Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Aplikasi pada Kafalah dan Rahn)
Yanuar Irawan 1 , Didik Kusno Aji Nugroho 1 , Ali Muhtarom 1
1 Universitas Ma’arif Lampung , Indonesia

## didikkusno@yahoo.com

## Abstrak
Sesuai  dengan  fungsinya,  bahwa  perbankan  memiliki  dua  fungsi  utama  yaitu  sebagai penghimpun  dana  dan  sebagai  penyalur  dana.  Selain  kedua  fungsi  itu  (penghimpun  dan penyalur), sebenarnya perbankan juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat.  Misalnya  melalui  dana  tabaru’  atau  dana  sosial . konsep Kafalah dan rahn dalam aplikasi diperbankan syariah pada dasarnya diperbolehkan. Jika merlihat pada pembentukan norma, terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal  8  UU  No.  10  Tahun  1998  tidak  disebutkan  secara  tegas,  tetapi  dinyatakan  tersirat dalam  penjelasan  pasal.  Penjelasan  pasal  tersebut  jelas  menunjukan  kedudukan  jaminan sebagai  faktor  terpenting  dan  harus  ada  sebagaimana  dipahami  dalam  Pasal  1135 KUHPerdata, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan.  Keberadaan  kewajiban  agunan  dalam  perbankan  syariah  ini  tidak  mengadopsi konsepsi  sebagaimana  dalam  konvensional.  Hal  ini  muncul  lebih  dikarenakan  melihat adanya  prinsip rahn dan kafalah dalam  Islam,  kaidah  usuliyah-fiqhiyah  dan  kaidah al-urf . Disamping  itu,  Bank  umum  atau  bank  Syariah  lebih  melihat  pada  keberadaan  dana  yang disalurkan  merupakan  dana  masyarakat  yang  harus  dikeluarkan  secara  hati-hati  dengam pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.
Kata Kunci :   Pembiayaan Syariah, Rahn, Kafalah, Kedudukan Jaminan Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Secara umum, konsep jaminan dalam hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yaitu jaminan yang berupa jiwa atau orang, yang disebut dengan istilah Kafalah . Sedangkan jaminan yang berupa harta benda disebut dengan Rahn . Konsep jaminan dalam kehidupan  saat  ini  memang  seakan  tidak  bisa  terpisahkan.  Terlebih  dalam  kaitanya dengan  simpan  pinjam.  Baik  di  perbankan,  koperasi  maupun  pegadaian.  Sebab  dalam aktivitas  bisnis,  terutama  yang  terkait  dengan  pinjaman  di  perbankan,  konsep  jaminan memang menjadi syarat atas pembiayaan (Fitriani, 2017; Sriani et al., 2023).
Hampir  disemua  lembaga  keuangan  yang  ada  di  Indonesia,  bisa  dipastikan menggunakan  jaminan  sebagai  syarat  pinjaman/utang.  Bahkan  nilai suatu  jaminan  akan sangat  mempengaruhi  atas  besaran  nilai  pinjaman  (Novida  &  Dahlan,  2020).  Dalam pandangan  ulama,  konsep  jaminan  ini  sebenarnya  tidak  menjadi  syarat  mutlak dikabulkanya  sebuah  pinjaman.  Namun  sebagai  bentuk  kehati-hatian  dan  berjaga-jaga, maka jaminan dianggap sebagai suatu cara untuk meminimalisir resiko pinjaman. Hal ini lantaran  tidak  semua  para  peminjam  memiliki  sifat  amanah  dan  bisa  dipercaya  dalam pinjaman. Sebab, dana yang ada  di perbankan merupakan dana yang dititipkan nasabah kepada lembaga perbankan (Utama, 2021).

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 1, June 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Sesuai dengan fungsinya, bahwa perbankan memiliki dua fungsi utama. Yaitu sebagi penghimpun dana dan sebagai penyalur dana. Kosep penghimpunan dana menempatkan perbankan  sebagai  lembaga  yang  mendapat  amanah  dari  nasabah  untuk  mengelola dananya secara baik dan aman. Sedangkan sebagai lembaga penyalur dana, menempatkan perbankan  sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  khusus  untuk  membatu  masyarakat yang mengalami kesulitan permodalan (Apik Anitasari Intan, 2019; Bakhri & Alwi, 2021).
Mengenai  jaminan  perorangan  atau  penanggungan  hutang,  dalam  tata  hukum  di Indonesia  diatur  dalam  Pasal  1820  sampai  dengan  Pasal  1850  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (Harahap,  2020;  Lestari  et  al.,  2022).  Diaman  dalam  Pasal  1820 KUHPerdata  dirumuskan,  bahwa  pengertian  jaminan  :  Penanggungan  adalah  suatu perjanjian  dengan  mana  seorang  pihak  ketiga,  guna  kepentingan  si  berpiutang, mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatannya  si  berutang,  manakala  orang  tersebut tidak mampu memenuhinya (Hariwijaya et al., 2020). Selain kedua fungsi itu (penghimpun dan penyalur), sebenarnya perbankan juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dalam  meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Misalnya melalui dana tabaru’ atau dana sosial.

## METHOD
Metode  penelitian  dalam  karya  tulis  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  studi  pustaka,  yaitu  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  menjeskan penelusuran  dan  menelaah  bahan  pustaka  (literatur,  hasil  penelitian,  majalah  ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya). Selanjutnya teknik pengumpulan data ini yakni dengan studi kepustakaan yang dimana dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan  bahan-bahan  pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  menjadi topik pembahasan (Merliyana et al., 2022).

## RESULT AND DISCUSSION

## Kafalah
Secara  etimologi, kafalah mengandung  makna al-dhamma ,  yang  bermakna menggabungkan. al-dhamma ,  dalam  hal  ini  yaitu  menggabungkan  dua  tanggung  jawab dalam satu hal. Sedangkan secara terminologi, seperti yang disampaikan oleh para ulama fikih, selain Imam Hanafi, memberikan pengertian, bahwa kafalah yaitu menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Sementara definisi lain, kafalah dimaknai jaminan  yang  diberikan  oleh kafil (penanggung)  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi kewajiban  pihak  kedua  atau  yang  menjadi  tanggungan  ( makful  anhu  ashi )  (Nelly, 2021).Namun  dalam  pengertian  asalnya, kafalah memiliki  padanan  dengan dhamman , yang  memiliki  arti  penjaminan.  Namun  dalam  perkembanganya,  bahwa kafalah identik kafalah al-wajhi (personal,  jaminan  diri),  sedangkan dhamman identik  dengan  jaminan yang berbentuk harta, namun secara mutlak. Sedangkan dalam KUH Perdata, dalam pasal 1820  disebutkan,  jaminan/penanggungan  adalah  suatu  persetujuan  dengan  seseorang pihak  ketiga  guna  kepentingan  yang  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi perikatanya si berhutang manakala orang tersebut tidak mampu memenuhinya.
Dengan  berbagai  pengertian  di  atas,  maka  dapat  dipahami,  bahwa kafalah merupakan jaminan dari pihak penjamin (pihak ke-tiga) baik berupa jaminan diri maupun jaminan  harta  kepada  pihak  kedua  sehubungan  dengan  adanya  jaminan  harta  dan kewajiban  pihak  kedua  tersebut  kepada  pihak  lainya  (pihak  pertama).  Dalam  hal  ini, ulama mazhab fikih  cenderung membolehkan kedua  jenis praktik kafalah tersebut. Baik kafalah diri ataupun barang.  Sedangkan istilah kafalah , dalam praktik di perbankan saat ini,  terlihat  dari  jaminan  yang  diberikan  oleh kafil kepada  pihak  ketiga,  dalam  rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung ( maful ‘anhu ), apa bila yang ditanggung melakukan cidera  dalam  hal  janji  ataupun  wan  prestasi.  Secara  teknis,  dalam  hal  ini,  pihak  bank berperan  memberikan  jaminan  kepada  nasabahnya  /peminjam  sehubungan  dengan
kontrak  kerja/perjanjian  yang  telah  disepakati  antara  nasabah  dengan  pihak  ketiga. Namun pada hakikatnya, konsep kafalah akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak  ketiga  untuk  melaksanakan  isi  kontrak/perjanjian  yang  telah  disepakati  tanpa khawatir bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (Nelly, 2021).
M.  Syafi’i  Antonio  berpendapat, kafalah merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau  yag  ditanggungnya.  Sedangka  menurut  Bank  Indonesia, kafalah merupakan  suatu bentuk  akad  pemberian  jaminan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang  yang menjadi hak  penerima  jaminan.  Terkait  dengan  penjamin  dalam  akad kafalah ,  Dewan  Syari’ah Nasional  (DSN)  sudah  mengeluarkan  sebuah  fatwa  No.  74/DSN-MUI/I/2009,  mengenai penjaminan  syari’ah.  Dalam  hal  ini,  yang  menentukan  penjaminan  syari’ah  adalah penjaminan para pihak berdasarkan prinsip syari’ah (Hidayah et al., 2023). Dalam fatwa tersebut, meliputi : 1) imbalan jasa kafalah adalah fee , atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah ( kafalah bil  ujrah ).  2) Tawidh ,  yaitu  ganti  rugi  terhadap  biaya-biaya  yang  dikelurkan  oleh  pihak penerima  jaminan  akibat  keterlambatan  pihak  terjamin  dalam  membayar  kewajibanya yang  sudah  jatuh  tempo.  3)  denda  keterlambatan  ( late  charge )  yaitu  denda  yang diakibatkan  oleh  keterlambatan  pembayaran  kewajiban  yang  akan  diakui  dan  akan digunakan  seluruhnya  sebagai  dana  sosial.  Dalam  tata  hukum  di  Indonesia,  pengaturan Kafalah diatur dalam beberapa hal sebagai berikut :
1. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
2. Peraturan  bank  Indonesia  (PBI)  No.  9/19/PBI/2007  tentang  pelaksanaan  prinsip syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanaan jasa perbankan syariah
3. Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tantang kafalah .
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Hidayah et al., 2023).

## Rukun Kafalah
Adapaun rukun kafalah , sebagaimana yang tertuang dalam beberapa literatur fikih, terdiri atas :
1. Pihak penjamin atau penangung ( kafil ) dengan syarat dewasa ( baligh ) berakal sehat, memiliki  hak  penuh  dalam  melakukan  tindakan  hukum  dalam  urusan  hartanya  dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak  yang  berhutang,  dengan  syarat  sanggup  menyerahkan  tanggungan  (piutang) kepada penjamin dan dikenali oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang, dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad, atau memberikan kuasa jika tidak mampu dan memiliki akal sehat.
4. Objek  jaminan  ( maful  bih ),  merupakan  suatu  tanggungan  orang  atau  pihak  yang berhutang, baik berupa uang, barang, pekerjaan, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin terhapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, jelas nilainya, jumlah  dan  spesifikasinya,  serta  tidak  bertentangan  dengan  aturan  syariah  (sesuatu yag dilarang) (Nurjaman & Witro, 2021).
Berikut skema akad kafalah dalam bisnis serta dalam kaitanya dengan pihak bank.
Figure 1. Skema kafalah dalam bisnis.
M.  Syafi’i  Antonio,  menyampaikan  tentang  pembagian kafalah ,  adalah  sebagai berikut :
1. Kafalah bi  al-taslim ,  yaitu  jaminan  yang  diberikan  untuk  menjamin  pengembalian barang sewaan  pada  saat  masa  sewanya  habis.  Pemberian  jaminan  seperti ini  dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan.  Adapun  jaminan  bagi  pihak  bank  dalam  hal  ini  dapat  berupa  deposito atau  tabungan.  Dalam  hal  ini  bank  diperkenankan  mengambil  uang  jasa  atau fee kepada nasabah tersebut.
2. Kafalah bi  al-mal ,  yaitu  jaminan  pembayaran  barang  atau  pelunasan  utang.  Bentuk kafalah ini merupakan bentuk sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabah dengan imbalan atau fee tertentu.
3. Kafalah bi  al-nafis ,  yaitu  bentuk  jaminan  diri  dari penjamin.  Dalam  konsep ini,  bank dapat bertindak sebagai juridical personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
4. Kafalah al-munjazah ,  yaitu  suatu  bentuk  jaminan  yang  tidak  dibatasi  oleh  waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah seperti ini dikenal dengan istilah jaminan prestasi.
5. Kafalah al-mualaqah, dalam hal ini, jaminan dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu (Antonio, 2001). Adapun masa berakhirnya akad kafalah , adalah sebagi berikut:
1. Ketika utang telah dilunasi atau diselesaikan
2. Kreditur melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak kepada penjamin. Maka dalam hal ini penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun kreditur  melepaskan  jaminan  dari  penjamin,  bukan  berarti  orang  yang  berutang tersebut telah terlepas dari utang.
3. Ketika utang tersebut telah dialihkan (transfer utang).
4. Ketika  penjamin  menyelesaikan  pada  pihak  lain  melalui  proses  arbitrase  dengan kreditur.
5. Kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya lebih dahulu (Antonio, 2001).

## Aplikasi Kafalah dalam Perbankan Syari’ah
Bank Garansi
Bank  garansi  adalah  surat  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  bank  untuk  menjamin pihak  ketiga  atas  permintaan  nasabah  sehubungan  dengan  transaksi  ataupun  kontrak yang  telah  mereka  sepakati  sebelumnya.  Pemberian  jaminan  ini  pada  umumnya disyaratkan  oleh  pihak  ketiga  terhadap  mitra  kerjanya,  yang  bertujuan  untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila  terjadi  cidera  janji  oleh  mitra  kerjanya,  berdasarkan  surat  jaminan  bank  (bank
garansi)  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat  mengajukan  klaim  kepada  bank  penerbit garansi  tersebut,  dengan  catatan,  syarat-syarat  untuk  pengajuan  klaim  telah  terpenuhi. Bank  garansi  berfungsi  sebagai covering  risk jika  salah  satu  pihak  lalai/cidera  janji memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil alih risiko tersebut (Sriyanti & Rahmayati, 2021).
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang garansi bank :
a. Pasal  1820  KUHPerdata  sampai  dengan  Pasal  1850  KUHPerdata.  Ketentuan  yang tercantum  dalam  KUHPerdata  ini  merupakan  ketentuan  umum  yang  mengatur tentang  jaminan  penanggungan  pada  umumnya.  Apabila  dalam  ketentuan  khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (lex generale);
b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perbankan, yaitu ayat 1 dan 2.
1. Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Bank Umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
2. Bank  Umum  wajib  memiliki  dan  menerapkan  pedoman  perkreditan  dan pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Sriyanti & Rahmayati, 2021).
Janis-jenis bank garansi dalam aplikasi perbankan dapat berupa :
1. Bid  Bond. Adalah  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  bank  atas  permintaan  nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan  dengan  kontrak  kerja  atau  kewajiban  nasabah  untuk  melaksanakan sesuatu  yang  tercantum  dalam  kontrak.  Bid  Bond  ini  merupakan  persyaratan  awal yang  ditetapkan  oleh  pemilik  proyek  kepada  para  kontraktor  yang  akan  ikut  serta dalam tender.
2. Performance  Bond .  Adalah  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  bank  atas  permintaan nasabahnya  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  (pemilik  proyek)  yang  menjadi  mitra kerja nasabah, sehubungan dengan kekhawatiran pemilik proyek terhadap kontraktor apabila  cidera  janji  mengerjakan  dan  menyelesaikan  proyek  sesuai   kontrak  kerja. Bisaanya,  performance  bond  diminta  oleh  pemilik  proyek  kepada  pemenang  tender, dalam  rangka  mengikat  mereka  agar  serius  dan  sungguh-sungguh  mengerjakan proyek sampai selesai.
3. Advance Payment Bond . Adalah jaminan yang diterbitkan oleh  bank atas permintaan nasabahnya  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  (pemilik  proyek)  yang  menjadi  mitra kerja nasabah, sehubungan dengan pembayaran dimuka atau pembayaran termin oleh pemilik  proyek  kepada  kontraktor  dalam  mengerjakan  proyek  yang  telah  mereka sepakati dalam kontrak kerja.
4. Retention  Bond/Maintenance  Bond .  Adalah  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  bank  atas permintaan  nasabahnya  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  (pemilik  proyek)  yang menjadi  mitra  kerja  nasabah,  sehubungan  dengan  tanggung  jawab  nasabah  atas pemeliharaan  hasil  pekerjaan/proyek  sampai  batas  waktu  yang  telah  diperjanjikan dalam kontrak kerja.
5. Custom Bond . Adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, sehubungan  dengan  penangguhan  pembayarannya  (apabila  memenuhi  syarat-syarat yang ditetapkan).
6. Shipping Bond . yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, sehubungan  dengan  pengeluaran  barang-barang  impor  dari  pelabuhan/maskapai pelayaran,  sebelum  datangnya  dokumen  impor  yang  asli  dari  bank  yang  melakukan negosiasi (Winarsasi, 2020).
Garansi  yang  diberikan  oleh  bank  dibukukan  ke  dalam  perkiraan  administratif (kontijensi), yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi neraca  pada  saat  itu.  Hal  ini  baru  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap  neraca  bank apabila  nasabah  cidera  janji  atau  tidak  melaksanakan  kontrak  sesuai  dengan  yang  telah disepakati,  maka  berdasarkan  klaim  yang  diterima  bank  dan  syarat-syarat  klaim terpenuhi,  bank  wajib  membayar  klaim  tersebut  tanpa  harus  menunggu  nasabah menyediakan dana terlebih dahulu.
Masa Berlaku Bank Garansi
Pada  umumnya  masa  berlaku  bank  garansi  sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo, apabila  pada  tanggal  jatuh  tempo  dan  tidak  diperpanjang,  maka  secara  otomatis  bank garansi  tersebut  sudah  tidak  berlaku  lagi  ( expired ).  Jika  kewajiban  atau  pekerjaan  telah selesai  dilaksanakan  sesuai  dengan  isi  kontrak  kerja,  dan  pihak  pemilik  proyek  telah memberikan pernyataan bahwa mereka telah setuju dan menerima hasil pekerjaan, maka secara  otomatis  bank  garansi  sudah  tidak  berlaku  lagi.  Untuk  itu  bisaanya  pihak  bank meminta  nasabah  untuk  mengembalikan  bank  garansi  tersebut.  Secara  umum  bank garansi akan berakhir apabila:
1. Kewajiban telah terpenuhi atau pekerjaan telah diselesaikan
2. Bank garansi telah jatuh tempo
3. Pihak ketiga telah mengembalikan bank garansi
4. Pihak ketiga melepaskan hak klaimnya (Yosi, 2021).
Masa Perpanjangan Bank Garansi
Adapun  masa  perpanjangan  bank  garansi  dapat  diperpanjang  jika  menurut pertimbangan pemilik proyek agar menjamin keamanannya, mereka merasa perlu untuk memperpanjang  bank  garansi,  maka  nasabah  akan  mengajukan  permohonan perpanjangan kafalah tersebut  kepada  bank  dengan  melampirkan  kontrak  baru  antara nasabah dan pemilik proyek. Masa Klaim Bank Garansi
Pihak  yang  dijamin  (pihak  ketiga)  akan  mengajukan  klaim  kepada  bank  yang menerbitkan garansi (bank garansi) sekiranya nasabah bank melakukan wanprestasi atau tidak  melaksanakan  pekerjaan  sebagaimana  disepakati  dalam  kontrak  kerja.  Pengajuan klaim dapat dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal jatuh tempo apabila di dalam bank  garansi  tersebut  tidak  tercantum  klausula  mengenai  batas  waktu  maksimal pengajuan klaim, tetapi apabila di dalam bank garansi tersebut dicantumkan batas waktu yang  sesuai  dengan  yang  tercantum  di  dalam  bank  garansi.Pengajuan  klaim  ini  harus dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  pendukung  yang  membuktikan  telah  terjadinya cidera janji serta dokumen lain yang disyaratkan dalam bank garansi tersebut (Marbun, 2022).
Letter of Credit Pada  umumnya  instrumen letter  of  credit yang  diterbitkan  oleh  bank  akan membantu  memperlancar  transaksi  perdagangan  (ekspor  impor)  antar  negara  karena letter  of  credit  berperan  sebagai  jembatan  penghubung,  pengambil-alihan  risiko  bagi masing-masing  pihak  terkait  sehingga  mereka  merasa  lebih  aman  untuk  melakukan transaksi.  Apabila  pihak  eksportir  melakukan  pengiriman  barang-barng  mereka  kepada importir  terlebih  dahulu  sebelum  importir  melakukan  pembayaran  atas  harga  barang yang dikirim tersebut, akan timbul kekhawatiran dari pihak eksportir kalau importir tidak melaksanakan  pembayaran  sedangkan  barang-barang  sudah  terlanjur  dikirim  ke  negara importir,  sehingga  eksportir  akan  menanggung  risiko  kemungkinan  tidak  diterimanya pembayaran.  Sebaliknya  apabila  importir  melakukan  pembayaran/mengirim  uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim oleh eksportir kepada importir, justru saat ini importir yang khawatir dan mempunyai risiko kalau pihak eksportir tidak mengirimkan  barang-barang  sesuai  dengan  pesanan,  sedangkan  pembayarannya  telah dilakukan terlebih dahulu (Maulana, 2020).
Kondisi ragu-ragu dan saling curiga antara eksportir dan importir akan berlangsung terus  karena  masing-masing  pihak  tidak  akan  mau  melakukan  transaksi  yang  berisiko tinggi tanpa adanya suatu jaminan dan kepastian akan pembayaran maupun peneriamaan barang sesuai dengan kesepakatan mereka, sehingga akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran dan pertumbuhan transaksi perdagangan secara keseluruhan.
Untuk  menjembatani  permasalahan  ini  diperlukan  suatu  instrumen  yang dikeluarkan oleh institusi yang independen dan dapat diterima oleh masing-masing pihak terkait agar mereka dapat menjalankan transaksi secara aman tanpa keraguan. Instrumen tersebut adalah letter of credit , merupakan dokumen bank yang intinya berupa janji atau komitmen  bank  kepada  pihak  penjual/eksportir  melalui  bank  mereka  untuk  melakukan pembayaran,  pembelian  atau  akseptasi  dokumen-dokumen  yang  mereka  kirim,  dengan syarat  apabila  semua  klausula-klausula  yang  disyaratkan  dalam  dokumen  tadi  telah dipenuhi oleh penjual/eksportir (Larasati, 2023).
Dalam hal ini bank sebagai penerbit letter of credit akan menerbitkan letter of credit atas dasar permohonan dari pembeli (importir) melalui sales contract yang telah mereka sepakati (antara importir dan eksportir) sehingga pihak bank dalam hal ini bukan dalam posisi  mewakili  importir,  tetapi  memberikan  jaminan  terhadap  kelangsungan  bisnis importir,  karena  dengan  adanya letter  of  credit ini  pihak  eksportir  akan  merasa  aman untuk  mengirimkan  barang-barangnya  terlebih  dahulu  sedangkan  pembayaran  dari importir akan diterima nanti setelah dokumen-dokumen yang diterima mereka, diperiksa dan  sesuai  dengan  yang  disepakati.  Pembayarn  baru  akan  dilakukan  apabila  semua dokumen-dokumen  yang  dipersyaratkan  dalam letter  of  credit tersebut  telah  dipenuhi oleh eksportir. Manfaat Letter of Credit
1. Memberikan rasa aman kepada pihak-pihak terkait dalam transaksi ekspor-impor.
2. Memperlancar  transaksi  penagihan  dokumen  maupun  pembayaran  karena  semua proses pemeriksaan dokumen dilakukan oleh bank.
3. Pihak-pihak terkait (eksportir dan importir) dapat lebih fokus dengan bisnis mereka dan proses pengadaan barang yang akan diekspor maupun didtribusi atau penjualan barang-barang hasil impor mereka (Ramadanti, 2022). Jenis-jenis Letter of Credit
1. Berdasarkan cara pembayaran
a. Sight  letter of  credit. Adalah  bank  penerbit  akan melakukan  pembayaran apabila dokumen telah terima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam letter od credit.
b. Usance  letter  of  credit. Adalah  bank  penerbit  akan  melakukan  akseptasi  draft apabila  dokumen  telah  diterima  dan  sesuai  dengan  klausula  yang  disyaratkan dalam letter of credit.
c. Deffered  payment  letter  of  credit. Adalah  bank  penerbit  akan  melakukan pembayaran  pada  tanggal  tertentu  apabila  dokumen  telah  diterima  dan  sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam letter of credit.
2. Berdasarkan kondisi
a. Red  clause  letter  of  credit .  Adalah  letter  of  credit  yang  mensyaratkan  bahwa ekportir dapat menarik sebagian  dari  nilai  nominal  L/C  terlebih  dahulu  sebelum penyerahan dokumen ke bank penegosiasi.
b. Transferable letter of credit . Adalah letter of credit yang memberikan kesempatan kepada  eksportir  untuk  melakukan  transfer  sebagian  L/C  tersebut  ke  satu  atau beneficiary lainnya, untuk mencukupi permintaan yang tercantum dalam L/C.
c. Revolving letter of credit . Adalah letter of credit yang pada hakikatnya memberikan plafon  tertentu  kepada  pihak  beneficiary  baik  dalam  bentuk  nominal  maupun jangka waktu, di mana apabila negosiasi telah dilakukan, maka plafon akan secara otomatis kembali seperti semula.
d. Confirming letter of credit . Adalah letter of credit yang diperkuat dengan jaminan dari bank lain yang lebih bonafide, sehingga memperkuat status dari L/C tersebut. Apabila bank penerbit cidera janji untuk membayar, maka bank yang melakukan konfirmasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
e. Back to back letter of credit . Adalah letter of credit yang memberikan wewenang kepada nominated bank untuk menerbitkan L/C baru (baby L/C) berdasarkan L/C lama (master L/C) atas permintaan beneficiary.
3. Berdasarkan Sifat
a. Irrevocable letter of credit. Adalah letter of credit yang pada prinsipnya tidak dapat diubah tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam L/C tersebut.
b. Revocable  letter  of  credit. Adalah  letter  of  credit  yang  dapat  berubah  sewaktu- waktu  tanpa  perlu  persetujuan  dari  pihak  terkait,  dengan  syarat  apabila barang/dokumen belum dikirimkan (Andraini & Nugraha, 2023).
Rahn
Gadai  dalam  perspektif  Islam  disebut  dengan  istilah rahn ,  yaitu  suatu  perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti “tetap”,”berlangsung” dan “menahan”. Maka dari segi bahasa rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar-Rahn adalah menahan sejumlah harta yang  diserahkan  sebagai  jaminan  secara  hak,  tetapi  dapat  diambil  kembali  sebagai tebusan. Rahn merupakan  suatu  akad  utang  piutang  dengan  menjadikan  barang  yang mempunyai  nilai  harta  menurut  pandangan  syara’  sebagai  jaminan,  hingga  orang  yang bersangkutan boleh mengambil utang (Hasibuan et al., 2023). Secara rinci persamaan dan perbedaan gadai dengan rahn sebagai berikut :
Persamaan:
1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
4. Biaya barang yang digadai ditanggung oleh pemberi gadai.
5. Apabila  batas  waktu  pinjaman  uang  telah  habis,  barang  yang  digadai  atau  dilelang boleh dijual. Perbedaan
1. Rahn dalam Islam dilakukan atas dasar sukarela, sedangkan gadai selain mengandung unsur menolong, namun juga menarik keuntungan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta.
3. Dalam rahn , menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
4. Gadai  dilaksanakan  melalui  sebuah  lembaga,  misalnya  perum  pegadaian.  Sedangkan rahn tidak melalui lembaga.
Landasan Hukum
Landasan  konsep  pegadaian  Syari'ah  juga  mengacu  kepada  syari'ah  Islam  yang bersumber dari al- Qur’an dan Hadist Nabi Saw. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah Surat Al Baqarah : 283
َب ْمُكُضْعَب َنِمَأ  ْنِإَف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَه ِرَف اًبِتاَك اوُد ِجَت ْمَل َو  ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتْنُك  ْنِإ َو ۗ ُهَّب َر َ َّاللَّ ِقَّتَيْل َو ُهَتَناَمَأ َنِمُت ْؤا يِذَّلا ِ دَؤُيْلَف اًضْع ٌميِلَع َنوُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللَّ َو ۗ ُهُبْلَق ٌمِثآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي  ْنَم َو ۚ َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت  َلَ َو
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan  persaksian.  Dan  barang  siapa  yang  menyembunyikannya,  maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Kemenag, 2008) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah R.A.
اًع ْرِد ُهَنَه َر َو اًماَعَط ٍ يِدوُهَي  ْنِم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر ى َرَتْشا  ْتَلاَق َةَشِئاَع  ْنَع ٍديِدَح  ْنِم
Artinya : “Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya.” (HR. Bukhari) (Silvia Nur, 2020).
Begitu juga seperti hadits yang diriwayatkan oleh Anas. RA
َلاَهِإ َو  ٍريِعَش  ِزْبُخِب َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ يِبَّنلا ىَلِإ ىَشَم ُهَّنَأ ُهْنَع ُ َّاللَّ َي ِض َر  ٍسَنَأ  ْنَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ُّيِبَّنلا َنَه َر ْدَقَل َو ٍةَخِنَس ٍة ِهِلْهَ ِلِ ا ًريِعَش ُهْنِم َذَخَأ َو ٍ يِدوُهَي َدْنِع ِةَنيِدَمْلاِب ُهَل اًع ْرِد َمَّلَس َو ِهْيَلَع .
Artinya  : “Dari  Anas  ra  bahwasanya  ia  berjalan  menuju  Nabi  Saw  dengan  roti  dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di M adinah  ketika  beliau  mengutangkan  gandum  dari  seorang  Yahudi” .  (HR.Anas  R.A) (Permana, 2021).
Selain landasan hukum di atas, dalam hal perjanjian gadai Ijma’ ulama atas hukum di atas sifatnya mubah (boleh). Adapun mengenai Prinsip rahn (gadai) telah memiliki fatwa dari  Dewan  Syari`ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  yaitu  fatwa  Dewan  Syari'ah Nasional  (DSN)  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn dan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
Pengaturan Rahn di Indonesia
1. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
2. Peraturan  bank  Indonesia  (PBI)  No.  9/19/PBI/2007  tentang  pelaksanaan  prinsip syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanaan jasa perbankan syariah
3. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tantang Rahn.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pandangan Ulama mengenai Jaminan dalam Konsep Kafalah dan Rahn
Dalam  pandangan  islam,  konsep  jaminan  sebenarnya  tidak  menjadi  syarat  mutlak dalam  pembiayaan.  Namun  karena  factor  kehati-hatian,  maka  Dalam  fatwa  MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000  menyatakan  diperbolehkanya  menggunakan  jaminan.  Adapun landasan hukum diperbolehkanya jaminan (rahn) adalah QS. Al-Baqarah :283.
ٌةَضوُبْقَم ٌناَه ِرَف اًبِتاَك اوُد ِجَت ْمَل َو  ٍرَفَس  ٰىَلَع ْمُتْنُك  ْنِإ َو Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang).”
Seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman/ pembiayaan adalah sesuatu yang harus dilunasi,  pemberi  pinjaman/  pembiayaan  dapat  menuntut  jaminan  dimana  ia  dapat mendapatkan  pertolongan  apabila  terjadi  kegagalan  pemenuhan  kewajiban,  Nabi Muhammad SAW sendiri pernah pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada pada orang Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, jaminan termasuk dalam istilah “ Kafalah ” dalam hukum perniagaan Islami, dimana ada dua bentuk jaminan . Aplikasi dalam Perbankan Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu:
1. Sebagai  Produk  Pelengkap. Rahn dipakai  dalam  produk  pelengkap,  artinya  sebagai akad tambahan (jaminan/ collateral ) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’al murabahah . Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Sebagai  Produk  Tersendiri.  Di  beberapa  negara  Islam  termasuk  di  antaranya  adalah Malaysia,  akad rahn telah  dipakai  sebagai  alternatif  dari  pegadaian  konvensional. Bedanya  dengan  pegadaian  biasa,  dalam rahn nasabah  tidak  dikenakan  bunga,  yang dipungut  dari  nasabah  adalah  biaya  penitipan,  pemeliharaan,  penjagaan,  serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan di tetapkan di muka (Suharto & Sri, 2022).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  konsep Kafalah dan rahn dalam  aplikasi  diperbankan syariah pada dasarnya diperbolehkan. Jika merlihat pada pembentukan norma,  terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas, tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal. Penjelasan pasal tersebut jelas  menunjukan  kedudukan  jaminan  sebagai  faktor  terpenting  dan  harus  ada sebagaimana  dipahami  dalam  Pasal  1135  KUHPerdata,  yang  kemudian  dijabarkan  lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah usuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf . Disamping itu, Bank umum atau bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang  disalurkan  merupakan  dana  masyarakat  yang  harus  dikeluarkan  secara  hati-hati dengam  pertimbangan  resiko  dan  moral  hazard,  sehingga  kebutuhan  akan  agunan  ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.

## REFERENCES
Andraini,  F.,  &  Nugraha,  B.  A.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksportir  dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , 5 (2), 1627-1646. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428 Antonio, M. S. i. (2001). Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah . UII Press. Apik  Anitasari  Intan,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Pembiayaan  Dalam Penyaluran  Dana  Di  Pt.  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang Purbalingga  Dalam  Lingkup  Kajian  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum Perlindungan Konsumen. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam , 1 (2), 1- 15. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.29 Bakhri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah. Tasharruf  :  Journal  of  Islamic  Economics  and Business , 2 (1), 19-37. https://doi.org/10.55757/tasharruf.v2i1.75 Fitriani,  I.  L.  (2017).  Jaminan  Dan  Agunan  Dalam  Pembiayaan  Bank  Syariah  Dan  Kredit
Bank Konvensional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 47 (1).
https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138
Harahap,  M.  Y.  (2020).  Pengikatan  Jaminan  Kebendaan  dalam  Kontrak  Pembiayaan MudÌ£aÌ„rabah  sebagai  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Debitur  Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 14 (1),  51-67. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999
Hariwijaya, I. G. N. B. D., Budiartha, I. N. P., & Widia, I. K. (2020). Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan). Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2), 340-345. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345
Hasibuan, N. H., Harahap, J., & Nasution, N. J. (2023). Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa  Sayur  Mahincat  Kecamatan  Barumun  Selatan  Kabupaten  Padang  Lawas
Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Islamic  Economics and Finance , 1 (4), 299-310. https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.481 Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement:
Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , 23 (1), 75-92. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347 Kemenag. (2008). Al-Qur'an dan terjemahannya . Diponegoro.
Larasati, N. S. (2023). Pembuatan SOP Letter of Credit Pada Produk Trade Finance Bank
Bjb Syariah. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 2 (7), 1677-1696. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.329 Lestari,  P.  A.,  Asikin,  Z.,  &  Wisudawan,  I.  G.  A.  (2022).  Kedudukan  Penanggung  Dalam Perkara Kepailitan. Commerce Law , 2 (1). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1348 Marbun, R. M. (2022). Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Dan Polis Surety Bond. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 6 (4). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3890
Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. Jurnal Asy-Syukriyyah , 21 (02), 175-193. https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117 Merliyana,  S.  J.,  Chotimah,  O.,  Yulinda,  S.,  Dinda,  A.  H.,  &  Adlini,  M.  N.  (2022).  Metode Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka. Edumaspul:  Jurnal  Pendidikan , 6 (1),  974-980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Nelly,  R.  (2021).  Wakalah,  Kafalah  Dan  Hawalah. Juripol , 4 (2),  228-233. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138
Novida,  I.,  &  Dahlan,  D.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Masyarakat Berhubungan  Dengan  Rentenir. AGHNIYA:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 2 (2). https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837 Nurjaman,  M.  I.,  &  Witro,  D.  (2021).  Transformasi  Akad  Tabarru’  Menjadi  Akad Mu’awadhat;  Analisis  Akad  Hiwalah  Dan  Akad  Kafalah  Di  Lembaga  Keuangan Syariah. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah , 6 (2). https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748 Permana, I. (2021). Hadits Ahkam Ekonomi . Bumi Aksara.
Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. Al- Kharaj  :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah , 5 (2),  518-533. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202
Silvia  Nur,  F.  (2020).  Hukum  Ekonomi  Islam  Dalam  Akad  Ijarah  Dan  Rahn  (Islamic Economic  Law  in  the  Ijarah  and  Rahn  Contracts). Qawãnïn  Journal  of  Economic Syaria Law , 4 (2), 193-208. https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471 Sriani, E., Hasan, F., & Ma'mun, S. (2023). Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 22 (1). https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9157 Sriyanti,  E.,  &  Rahmayati,  R.  (2021).  Analisa  Implementasi  Bank  Garansi  Pada  Bank Muamalat  Indonesia. Al-Amwal , 9 (2),  175-184. https://doi.org/10.36341/al- amwal.v9i2.175
Suharto, T., & Sri, S. (2022). Analisis Jenis – Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah. Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 1 (2), 93-104. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.184
Utama,  A.  S.  (2021).  Digitalisasi  Produk  Bank  Konvensional  Dan  Bank  Syariah  Di Indonesia. Jurnal  Justisia  :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-undangan  dan  Pranata Sosial , 6 (2). https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532 Winarsasi, P. A. (2020). Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik) . Jakad Media Publishing.
Yosi,  M.  (2021).  Pelaksanaan  Bank  Garansi  Sebagai  Suatu  Jaminan  Proyek  Pada Pembiayaan  Proyek  Pemerintah  Di  Provinsi  Riau. Journal  Equitable , 5 (1),  68-88. https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2465
Copyright Holder : © Yanuar Irawan, et al., (2022). First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: