## KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PARIWISATA INDONESIA
DALAM MENGHADAPI MEA 2015
Oleh: Rabiatul Adwiyah Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisba E-mail: rabiatul1989@yahoo.com

## ABSTRAK
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  adalah  salah  satu  pilar perwujudan ASEAN  Vision ,  bersama-sama  dengan ASEAN  Security Community (ASC)  dan ASEAN  Socio-Cultural  Community (ASCC).
MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN  Vision  2020.Pembentukan  MEA  dilakukan  melalui  empat kerangka  strategis,  yaitu  pencapaian  pasartunggal  dan  kesatuan  basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Aliran bebas sektor  jasa  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana cita-cita MEA  2015.  Sektor  pariwisata  Indonesia  harus  mempunyai  rencana strategis  dalam menghadapi  MEA 2015, namun  strategis  tersebut juga harus  mampu  mengelaborasi  faktor-faktor  pendukung  pariwisata lainnya,  seperti  misalnya  faktor  infrastruktur,  akomodasi  dan  tenaga kerja  kepariwisataan.  Tenaga  kerja  yang  kompeten  dan  berdaya  saing dibutuhkan  Indonesia  dalam  menghadapi  MEA  2015,  misalnya memberikan  pelatihan  dan  sertifikasi  kompetensi  bidang  pariwisata (SKKNI)  seperti:  penguasaan  bahasa  asing,  pelatihan  tour  guide, pelatihan  tenaga  kerja  di  bidang  kepariwisataan  lainnya  seperti houskeeping,  front  office,  bell  boy,  room  service ,  dsb  serta  sertifikasi usaha  di  bidang  kepariwisataan  lainnya.  Pelatihan  tersebut  bertujuan agar  tenaga  kerja  di  sektor  patiwisata  Indonesia  memiliki  daya  saing terhadap tenaga kerja di kawasan ASEAN lain yang hendak bekerja di Indonesia.
Keyword : MEA, Sumber Daya Manusia, Pariwisata

## I. PENDAHULUAN
Fenomena  kerjasama  ekonomi  internasional  merupakan  suatu bentuk  dimana  beberapa  negara  maupun  lembaga  internasional tergabung  didalamnya.  Tujuannya  untuk  memenuhi  kepentingan masing-masing  faktor  didalamnya  namun  difokuskan  menjadi kepentingan  bersama.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  anggota ASEAN,  saat  ini  sedang  mempersiapkan  kerjasama  ekonomi internasional,  yaitu  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015  (MEA)  yang pencapaiannya pada tahun 2015. Sebagai  salah  satu  dari  tiga  pilar  utama  MEA  2015,  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  dibentuk  dengan  misi  menjadikan  perekonomian  di ASEAN  menjadi  lebih  baik  serta  mampu  bersaing  dengan  Negara- negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi Negara  ASEAN  saat  ini.  Selain  itu  juga  dengan  terwujudnya  MEA 2015  yang  dimana  didalamnya  terdapat  aspek  ekonomi,  dapat menjadikan  posisi  ASEAN  menjadi  lebih  strategis  di  kancah Internasional.
MEA 2015 ini integrasi lewat kerja sama ekonomi regional yang diharapkan  mampu  memberikan  akses  yang  lebih  mudah,  tidak terkecuali  perdagangan  luar  negeri.  Indonesia  adalah market yang cukup  besar  bagi  produsen-produsen  suatu  produk  untuk  menawarkan barangnya.  Banyak  produsen  luar  negeri  beranggapan  Indonesia menjadi  salah  satu  sasaran  pemasaran  yang  paling  menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.
Menurut  Rizal  A.  Djaafara  dan  Aida  S.  Budiman  dalam  Buku Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 “ Memperkuat Sinergi ASEAN di
Tengah  Kompetisi  Global”,  istilah  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  atau ASEAN  Economic  Community (AEC)  mulai  digunakan dalam Declaration  of  ASEAN  Concord  II ( Bali  Concord  II, Bali, Oktober 2003).
MEA  adalah  salah  satu  pilar  perwujudan ASEAN  Vision , bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). MEA adalah tujuan akhir integrasi
ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. Pembentukan
MEA  dilakukan  melalui  empat  kerangka  strategis,  yaitu  pencapaian pasar  tunggal  dan  kesatuan  basis  produksi,  ditujukan  sebagai  upaya perluasan  melalui  integrasi  regional  untuk  mencapai  skala  ekonomis yang  optimal.  Langkah-langkah  integrasi  tersebut  (proses  liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) di satu sisi menjadi strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat  ASEAN  secara  keseluruhan  maupun  individual  negara anggota.  Pembentukan  MEA  menjadi  posisi  ASEAN  semakin  kuat dalam  menghadapi  negosiasi  intenasional,  baik  dalam  merespon meningkatkan kecenderungan kerjasama regional, maupun dalam posisi tawar  ASEAN  dengan  mitra  dialog,  seperti  China,  Korea,  Jepang, Australia-Selandia Baru dan India.
Bersama  dengan  ditandatanganinya ASEAN  Charter, para pemimpin  ASEAN  juga  menandatangani  cetak  biru  MEA  2015  yang emrupakan grand  design MEA  yang  berisi  jadwal  strategis,  yakni tahapan  pencapaian  dari  masing-masing  pilar  MEA.  Target  waktu pencapaian  MEA  terbagi  dalam  empat  fase,  yaitu  2008-2009,  2010- 2011,  2012-2013  dan  2014-2015.  Cetak  biru  ini  menjadi  arah  bagi kawasan maupun Negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Masing- masing  Negara  berkewajiban  untuk  melaksanakan  komitmen  dalam cetak  biru  untuk  membentuk  kredibilitas  ASEAN.  Mengingat pentingnya perdagangan ekstrenal bagi ASEAN yang outward looking,
cetak biru MEA memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu :
1. ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  internasional dengan elemen aliran barang, jasa, intestasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan  elemen  peraturan  kompetisi,  perlindungan  konsumen,  hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.
3. ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  perkembangan  usaha  kecil  dan menengah  dan  prakarsa  integrasi  ASEAN  untuk  negara-negara CLMV yang termuat dalam Initiative for ASEAN Integration.
4. ASEAN  sebagai  kawasan  yang  terintegrasi  secara  penuh  dengan perekonomian  global  dengan  elemen  pendekatan  koheren  dengan
ekonomi  di  luar  kawasan,  dan  meningkatkan  peran  serta  dalam jejaring produksi global. 1
Keempat  pilar  MEA  saling  berikatan  dan  mendukung  satu  sama lain.  ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam  kerangka  persaingan  dengan  Kawasan/Negara  lain,  maupun antarindividu  anggota. 1 Aliran  bebas  sektor  jasa  merupakan  salah  satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi sebagaimana cita-cita MEA 2015.
Dalam  cetak  biru  MEA  2015  liberalisasi  sektor  jasa  bertujuan menghilangkan  hambatan  penyediaan  jasa  oleh  pemasok  ataupun pendirian  perusahaan  jasa  baru  lintas  negara  di  kawasan  ASEAN.
Dalam proses tersebut juga diterapkan larangan untuk menarik kembali komitmen  yang  diberikan  dan  penerapan pre-agreed  flexibility oleh semua Negara anggota.
Untuk  memfasilitasi  aliran  bebas  jasa  di  kawasan  pada  2015, ASEAN juga melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi profesional  dalam  rangka  memfasilitasi  pergerakan  tenaga  kerja terampil  di  kawasan. Dengan demikian ini merupakan suatu  tantangan bagi  industri  pariwisata  Indonesia.  Bali  maupun  destinasi  pariwisata Indonesia  lainnya  harus  mampu  berkompetisi  dengan  destinasi  wisata di wilayah ASEAN lainnya. Sektor  pariwisata  Indonesia  harus  mempunyai  rencana  strategis dalam  menghadapi  MEA  2015  namun  strategi  tersebut  juga  harus mampu  mengelaborasi  faktor-faktor  pendukung  pariwisata  lainnya, seperti  misalnya  faktor  infrastruktur,  akomodasi  dan  tenaga  kerja kepariwisataan.  Tenaga  kerja  yang  kompeten  dan  berdaya  saing dibutuhkan  Indonesia  dalam  menghadapi  MEA  2015  sehingga diperlukan  pelatihan  dan  sertifikasi  kompetensi  bidang  pariwisata (SKKNI)  seperti:  penguasaan  bahasa  asing,  pelatihan tour  guide , pelatihan  tenaga  kerja  di  bidang  kepariwisataan  lainnya  seperti houskeeping, front office, bell boy, room service dan sertifikasi usaha di bidang kepariwisataan lainnya.
Pelatihan tersebut bertujuan agar tenaga kerja di sektor pariwisata Indonesia  memiliki  daya  saing  terhadap  tenaga  kerja  di  kawasan ASEAN  lain  yang  hendak  bekerja  di  Indonesia,  juga  untuk meminimalisir  tenaga  kerja  asing  yang  mampu  berbahasa  asing  dan memiliki keterampilan lainnya di  bidang kepariwisataan untuk bekerja di Indonesia.
Pertumbuhan  sektor  pariwisata  berbanding  lurus  dengan pertumbuhan  industri-industri  yang  ada  didalamnya.  Pertumbuhan industri  ini  juga  menyebabkan  meningkatkan  permintaan  tenaga  kerja sektor pariwisata dan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. 1. Pertumbuhan sektor pariwisata Sumber : Pusdatin - Kemenparekraf, 2014
Dari tahun 2008 hingga 2013, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata. Pada tahun 2008 jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata sebesar 7,02 juta orang dan pada tahun 2013 sebesar 10,18 juta orang. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata terhadap  tenaga  kerja  nasional  mencapai  8,89%  dari  seluruh  tenaga kerja nasional. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, dimana pada saat itu tenaga kerja sektor ini berada pada angka 7,02 juta tenaga kerja,
maka tercatat pertumbuhan yang telah dicapai oleh tenaga kerja sektor ini adalah 45,01% di tahun 2013. 2

## II. PEMBAHASAN
Pariwisata sebagai sebuah sektor jasa telah menjadi industri yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir yang dipicu oleh semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia dan telah menjadikan  pariwisata  sebagai  pokok  dari  kebutuhan  atau  gaya  hidup (lifestyle) manusia.
Kemajuan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai  kawasan  dunia  telah  menggerakan  jutaan  manusia  untuk melakukan  perjalanan  lintas  Negara. United  Nation  of  World  Tourism Organization (UNWTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.
Dengan  adanya  fenomena  kerjasama  internasional  seperti Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA  2015)  ini  diharapakan  mampu memberikan  akses  yang  lebih  mudah,  tidak  terkecuali  aktivitas perdagangan luar negeri. Indonesia merupakan market yang cukup besar bagi  produsen-produsen  suatu  produk  untuk  menawarkan  barangnya. Selain  itu  banyak  produsen  luar  negeri  yang  beranggapan  Indonesia menajdi  salah  satu  target  pemasaran    yang  paling  menguntungkan dibandingkan  negara-negara  berkembang  lainnya.  Hal  ini  dapat menjadi peluang ataupun tantangan untuk Indonesia. 2.1. Peluang  Indonesia  dalam  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN
2015:
1. Memperluas pasar dan pangsa pasar Indonesia Dimana  Indonesia  dapat  menjajakan  barang  produksi  dalam negeri  untuk  diekspor  keluar  Indonesia,  tepatnya  ke  negara- negara anggota MEA 2015
2. Mendorong kemajuan IPTEK
Kerjasama dalam bidang free trade area ini dapat menimbulakn efek  yang  positif,  dimana  kerjasama  ini  dapat  menghasilkan transfer teknologi dari negara-negara anggota MEA 2015
3. Memperluas lapangan pekerjaan
Indonesia  dengan  penduduk  terbesar  dibandingkan  dengan negara-negara  ASEAN  lainnya  berpeluang  untuk  mengirimkan tenaga  kerjanya  dengan  mempersiapkan  peningkatan  kualitas dan  keterampilan  ( hard  skill dan soft  skill ).  SDM  yang berkualitas  akan  mampu  bersaing  dan  kuat  menghadapi tantangan
2.2. Tantangan Indonesia dalam ASEAN Economiy Community:
1. Terganggunya Industri dalam negeri
Kerjasama  MEA  2015  ini  tentunya  menghilangkan  nilai-nilai kebijakan perdagangan internasional seperti kebijakan proteksi, sehingga  industri-industri  dalam  negeri  yang  sedang  tumbuh tidak dapat terlindungi dari persaingan barang-barang import.
2. Pasar dibanjiri barang-barang impor
Dimana  saat  ini  barang-barang  import  negara  lain  sudah membanjiri pasar Indonesia serta menutupi barang produksi asli Indonesia.  Hal  ini  diakibatkan  dari  penghapusan  tarif  di  dalam Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  sehingga  negara-negara  dapat menjual produknya lebih murah
3. Daya saing Sumber Daya Manusia
Hardskill dan softskill tenaga kerja indonesia harus ditingkatkan minimal  memenuhi  ketentuan  standar  yang  telah  disepakati. Untuk  itu,  indonesia  harus  dapat  meningkatkan  kualitas  tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik  didalam  negeri maupun intra-ASEAN,  untuk  membendung  tenaga  kerja  terampil  dari luar sehingga indonesia tidak menjadi budak di negeri sendiri.
4. Laju Inflasi
Laju  inflasi  indonesia  masih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan negara  anggota  ASEAN  lainnya.  Tingkat  kemakmuran indonesia masih  lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan  juga  stabilitas  makro  menjadi  kendala  peningkatan  daya saing Indonesia.
UNWTO  telah  mengakui  bahwa  sektor  pariwisata  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Data UNWTO ( UNWTO Tourism Highlight
2013 ), menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap GDP duia sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi  terhadap  nilai  ekspor  dunia  sebesar  1.3  Triliun  USD  atau setara dengan 6% ekspor yang terjadi didunia.
Tabel 2.1. Peringkat Daya SaingKepariwisataan Indonesia (TTCI)

## Sumber:  Travel  and  Tourism  Competitiveness  Index,  World  Economic
Forum, 2013 Daya saing pariwisata  Indonesia menurut TTCI  yang diterbitkan oleh  WEF  (2009,  2011,  2013)  menunjukkan  posisi  kepariwisataan Indonesia  di  tahun  2009  berada  pada  peringkat  81,  ditahun  2011  pada peringkat ke 74 dan ditahun 2013 berada di peringkat 70 dunia dari 140 negara.  Posisi  kepariwisataan  Indonesia  di  Asia  Pasifik  berada  pada peringkat  ke  15  di  tahun  2009,  peringkat  ke  13  di  tahun  2011  dan berada pada peringkat ke 12 di tahun 2013 dari 25 negara yang dinilai. Tahun Publikasi TTCI
Peringkat Daya Saing Indonesia di Dunia (Peringkat Indonesia/Jumlah Negara Survei Dunia) Peringkat Daya Saing Indonesia di Regional Asia Pasifik (Peringkat Indonesia/Jumlah Negara Survei Asia Pasifik) Total Skor TTCI (Maksimal Skala 7) 2013 70/140 12/25 4,03 2011 74/139 13/26 3,96 2009 81/133 15/25 3,79
Sementara  itu,  posisi  daya  saing  pariwisata  di  Indonesia  pada tingkat  ASEAN,  di  tahun  2009  dan  2011  berada  pada  peringkat  ke  5 dan ditahun 2013 naik 1 peringkat ke peringkat 4 dari total keseluruhan 8  negara  ASEAN  yang  dinilai.  Tingkat  daya  saing  pariwisata Indonesia,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  program  pembangunan  sektor ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  kebijakan  dan komitmen  pemerintah  utnuk  mendorong  kemajuan  ekonomi  nasional, diantaranya  melalui  program Masterplan Perluasan  dan  Percepatan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI)  di  enam  koridor  ekonomi yaitu:
1. Koridor Ekonomi Sumatera
2. Koridor Ekonomi Jawa
3. Koridor Ekonomi Kalimantan
4. Koridor Ekonomi Sulawesi
5. Koridor Ekonomi Bali
6. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku
Berdasarkan  pembagian  tersebut  diatas  fokus  pengembangan
MP3EI,  diarahkan  pada  8  program  utama  yaitu:  1).  Kehutanan,  2). Pertanian, 3). Perikanan, 4). Industri manufaktur, 5). Pertambangan, 6). Energi,  7).  Pariwisata  dan  8).  Pengembangan  kawasan.  Salah  satu dampak  positif  dari  keberhasilan  program  tersebut  tercermin  dari peringkat  daya  saing  ekonomi  Indonesia  tahun  2013  naik  12  level  ke peringkat  38  dari  peringkat  50  pada  tahun  sebelumnya  ( Global Competitiveness Report-WEF).
Demikian halnya dengan kesiapan sektor pariwisata menghadapi
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  2015,  ada  3  pilar  utama  yang menjadi fokus kerjasama sesama negara ASEAN yaitu pilar keamanan, pilar  ekonomi,  pilar  sosial  dan  kebudayaan.  Sektor  pariwisata  masuk dalam salah satu  pilar tersebut,  yaitu pilar ekonomi dan menjadi  salah satu  dari  5  sektor  proirotas  dibidang  jasa  yang  harus  memiliki  daya saing dalam rangka menghadapi MEA 2015. Dengan  ditandatanganinya Mutual  Recognition  Arrangement
(MRA) di  sektor  pariwisata  pada  tanggal  9  Januari  2009,  maka  sektor pariwisata Indonesia harus siap menghadapai era keterbukaan tersebut,
utamanya mobilitas tenaga kerja yang profesional di kawasan ASEAN. Untuk  itu  dibutuhkan  sinergitas  antar  seluruh  pemangku  kepentingan dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  daya  saing  kepariwisataan Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya MEA 2015, maka ASEAN akan menjadi  pasar  tunggal  dan  memiliki  basis  produksi  tunggal.  Hal  ini mengakibatkan  arus  barang,  jasa,  investasi  dan  tenaga  terampil  dapat dengan leluasa/bebas bergerak di negara ASEAN. Implikasi yang akan berlangsung  dirasakan  adalah  sumber  daya  manusia  (SDM),  disegala sektor dan pariwisata ada didalamnya.
Sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan
individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung  memiliki  interaksi/keterkaitan  dengan  seluruh  komponen periwisata.  SDM  pariwisata  memegang  peranan  penting  dalam menggerakkan  roda  industri  ini.  Dengan  memiliki  SDM  pariwisata yang  memiliki  kompetensi  yang  baik,  maka  pembangunan  pariwisata dapat dilakukan secara optimal. Dalam  upaya  peningkatan  kompetensi  SDM  pariwisata  di Indonesia,  sertifikasi  bidang  kepariwisataan  memiliki  peran  sentral. Oleh  sebab  itu  penyusunan  dan  pembuatan  Standar  Kompetensi  Kerja Nasional  Indonesia  (SKKNI)  bidang  kepariwisataan,  serta  melakukan pelatihan  ketenagakerjaan  bidang  pariwista  menjadi  hal  yang  sangat penting.  Yang  selanjutnya  akan  dilakukan  sertifikasi  di  beberapa provinsi  di  Indonesia  untuk  menjangkau  seluruh  wilayah  yang  ada  di
Indonesia .

## 2.3. Sertifikat Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
Setelah  SKKNI  disusun  dan  ditetapkan  maka  untuk  memastikan penerapannya  di  lapangan  dilakukan  proses  sertifikasi  dengan sebelumnya  membuat  lembaga  sertifikasi  profesi  pariwisata  yang bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan  sertifikasi  keahlian  kepada para  pelaku/tenaga  kerja  bidang  pariwisata.Dengan  sertifikasi,  maka diharapkan pihak industri tidak lagi kesulitan dalam melakukan proses penerimaan  dan  penyaringan  calon  pegawai.  Sertifikasi  juga  dapat
memudahkan  para  pencari  kerja  untuk  mencari  pekerjaan  yang  sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliknya.

## Tabel 1. 2. SertifikasiTenagaKerjaBidangPariwisata
Tahun Jumlah Tenga Kerja Bersertifikat Total 2007 925 58.627 Tenaga Kerja Bersertifikat 2007 s/d 2013 2008 187
2009 4000
2010 5000 2011 15515 2012 21500 2013 11500
Sumber: Pusat Kompetensi SDM Pariwisata – Kemenparekraf, 2014
Pada  periode  tahun  2007  hingga  2012  yang  lalu  telah  terdapat sekumlah  47.127  tenaga  kerja  bidang  pariwisata  yang  difasilitasi.  Di tahun  2013,  sejumlah  tenaga  kerja  bidang  pariwisata  yang  difasilitasi.
Di  tahun  2013,  sejumlah  11.500  tenaga  kerja  bidang  pariwisata  yang telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga sampai tahun 2013 difasilitasi sejumlah 58.627 tenaga kerja bidang pariwisata. Proses  kompetensi  ini  selain  dibiayai  oleh  pemerintah  melalui kementerian  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif,  juga  dilaksanakan  secara mandiri  oleh  LSP  pariwisata  melalui  kerjasama  dengan  industri. Diperkiran  jumlah  SDM    berkompeten  melalui  proses  uji  yang diselenggrakan oleh  LSP pariwisata ini adalah sebanyak tiga kali lipat dari  jumlah  uji  kompetensi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Dimana
keluaran  yang  akan  dicapai  adalah  dapat  melakukan  pelayanan  yang optimal    terhadap  setiap  tamu/wisatawan  yang  menggunakan  jasa  dari produk pariwisata yang ditawarkan.
Sektor  pendidikan  pariwisata  di  Indonesia  harus  mampu menjawab  tantangan  nasional  dan  global  sehingga  mampu  bersaing. Untuk  menghadapi  MEA  2015,  beberapa  persiapan  dilakukan,  salah satunya membuat standar kompetensi yang sama untuk seluruh wilayah ASEAN  sehingga  pergerakan  manusia  menjadi  lebih  luas  dalam mencari peluang pekerjaan di setiap Negara tersebut. Daya  saing  pariwisata  Indonesia  diantara  25  negara-negara kawasan  Asia-Pasifik  dimana  didalamnya    terdapat  10  negara-negara ASEAN  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan.  Jika  di  tahun 2009 lalu posisi peringkat Indonesia  berada pada peringkat ke 15 untuk kawasan Asia-Pasifik, maka peringkat tersebut naik ke peringkat 13 di tahun  2011  dan  ke  peringkat  12  di  tahun  2013.  Sementara  itu  daya saing  pariwisata  Indonesia  di  10  negara-negara  ASEAN  juga mengalami peningkatan, dari yang tercatat di tahun 2009 dimana pada saat  itu  peringkat  daya  saing  pariwisata  Indonesia  di  ASEAN  berada pada peringkat ke 5, maka pada tahun 2013 peringkat pariwisata naik 1 peringkat  ke  peringkat  4  di  kawasan  negara-negara  ASEAN.  ( World Economic Forum , 2015). 5
Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki saling
berhubungan dan keterkaitan yang tinggi dengan bidang dan sektor lain baik  secara  lintas  sektoral  maupun  lintas  regional  (kewilayahan). Hubungan dalam konteks lintas sektor, antara lain terkait dengan sektor kehutanan,  kelautan,  pertanian,  dan  perkebunan,  industri  dan perdagangan,  telekomunikasi,  perhubungann,  kimpraswil,  lingkungan, pendidikan,  imigrasi  dan  hubungan  luar  negeri  dan  sektor  atau  bidang terkait  lainnya.  Hubungan  tersebut  mencakup  aspek  pemanfaatan sumber  daya,  dukungan  sarana  prasarana  dan  infrasturktur,  dukungan SDM,  dukungan  kebijakan  kemudahan  perizinan,  investasi,  serta bentuk-bentuk regulasi lainnya.
Sebagai  sektor  yang  memiliki  keterkaitan  yang  sangat  tinggi, maka  pengembangan  pariwisata  memerlukan  koordinasi  dan  integrasi kebijakan  yang  sangat  intensif  untuk  mendukung  pencapaian  visi  dan misi  pembangunan  pariwisata  sebagai  sektor  andalan  pembangunan nasional,  baik  dalam  rangka  mendorong  percepatan  peningkatan kunjungan  wisatawan  untuk  meningkatkan  penerimaan  devisa  negara maupun kontribusi ekonomi bagi daerah dalam mendorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya strategis dalam menghadapi MEA 2015 akan terus dilakukan,  selain  itu,  koordinasi  dan  konsolidasi  antar  lembaga  dan kementerian  pun  perlu  terus  ditingkatkan  sehingga  faktor  penghambat dapat  dieliminir.  Pemerintah  indonesia  harus  didiukung  oleh  dunia usaha,  lembaga  pendidikan  formal  dan  informal,  serta  seluruh  lapisan masyarakat  untuk  menyiapkan  diri  dalam  menghadapi  Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

## III. KESIMPULAN
Standar  pendidikan  pariwisata  di  Indonesia  harus  juga  mampu menjawab  tantangan  nasional  dan  global  sehingga  mampu  bersaing. Untuk  menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  tahun  2015, beberapa  persiapan  dilakukan,  salah  satunya  membuat  standar kompetensi  yang  sama  untuk  seluruh  wilayah  ASEAN  sehingga pergerakan  manusia  menjadi  lebih  bebas  dalam  mencari  peluang pekerjaan di setiap negara. Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata merupakan
individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung  memiliki  interaksi/  keterkaitan  dengan  seluruh  komponen pariwisata.  SDM  pariwisata  memegang  peran  penting  dalam menggerakkan  roda  industri  ini.  Dengan  memiliki  SDM  pariwisata yang memiliki kompetensi yang baik, maka pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan secara optimal.
Beberapa  usaha  yang  telah  dilakukan  antara  lain:  membuat Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI)  bidang kepariwisataan,  serta  melakukan  pelatihan  ketenagakerjaan  bidang pariwisata untuk kemudian disertifikasi melalui badan Sertifikasi  yang telah  ditetapkan  dan  disebar  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia  utnuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. SDM  merupakan  faktor  utama  dan  strategis  bagi  tercapainya keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya saing  tinggi  dalam  berbagai  aspek  akan  mendukung  peningkatan pembangunan,  baik  di  bidang  ekonomi  maupun  dibidang  sosial  dan budaya.  SDM  yang  berdaya  saing  tinggi  merupakan  salah  satu  faktor kunci  keberhasilan  di  era  globalisasi  yang  diwarnai  dengan  semakin ketatnya  persaingan  serta  tiadanya  batas  antar  negara  ( boarderless nation) dalam interaksi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memenangkan dan menangkap peluang yang ada, pengembangan SDM harus ditekankan pada  penguasaan  kompetensi yang fokus pada suatu bidang tertentu yang pada gilirannya  akan mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Lembaga pendidikan pariwisata diharapkan mampu
menghasilkan  SDM  yang  berkompeten  melalui  kurikulum  berbasis kompetensi.  Pendidikan  pariwisata  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  pembangunan  kepariwisataan.  Keterbatasan    SDM pariwisata  di  Indonesia  menjadi  masalah  yang  dihadapi  bersama  oleh berbagai  daerah  di  Indonesia.  Kekurangan  SDM  pariwisata  yang kompeten menjadi penyebab banyaknya lembaga kedinasan pariwisata yang kinerjanya belum optimal. Peningkatan  produk  pariwisata  dalam  rangka  memenangkan persaingan  global,  harus  diimbangi  oleh  ketersediaan  SDM  yang kompeten,  yang  tidak  hanya  berada  pada  tataran  operasional  atau tenaga  teknis  saja  tetapi  juga  pada  tataran  akademisi,  teknokrat  dan profesional.  Pengembangan  SDM  kepariwisataan  dapat  dilakukan dengan  pendekatan  pendidikan  formal  dan  pelatihan,  bagi  aparatur, pengusaha  industri  pariwisata,  karyawan  pada  industri  pariwisata. Selain  itu,  pelaksanaan  pelatihan,  penyiapan  piranti  pelaksanaan sertifikasi  kompetensi,  pembekalan, workshop ,  sosialisasi,  beserta
penyiapan  kurikulum  dan  modul  pelatihan  merupakan  bagian  dari kegiatan pengembangan SDM kepariwisataan.
Pengembangan  SDM  berbasi  kompetensi  dilakukan  agar  dapat memberikan  hasil  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  organisasi  dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan SDM pariwisata yang kompeten dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur informal. Dalam  rangka  menyiapkan  SDM  yang  kompeten  tersebut,  telah disiapkan sertifikasi kompetensi SDM bidang pariwisata. Sertifikasi  kompetensi  merupakan  sebuah  kebutuhan  SDM  pada saat ini, hal ini dikarenakan sertifikasi kompetensi tersebut merupakan suatu  bukti  nyata  bahwa  SDM  tersebut  telah  memiliki  kompetensi dalam  suatu  bidang.  Hal  tersebut  juga  berlaku  untuk  SDM  bidang pariwisata,  apalagi  tahun  2015  dimana  ada  sebuah  kompetisi  besar yang  disebut  dengan  istilah  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  atau  MEA 2015  dimana  ada  pergerakan  arus  barang  dan  jasa  di  dunia  yang mengharuskan  kita  untuk  mempersiapkan  SDM    yang  berkompetensi termasuk  dibidang  pariwisata    agar  bisa  bersaing  dengan  tenaga  kerja asing  khususnya  di  Kawasan  Asia  Tenggara.  Secara  garis  besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah melakukan: 1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi)
2. Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  baik  dalam  bidang birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional
3. Reformasi  kelembagaan  dan  kepemerintahan.  Pada  hakekatnya AEC Blueprint juga  merupakan  program  reformasi  di  Negara anggota ASEAN termasuk Indonesia
4. Membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kepariwisataan, serta melakukan pelatihan ketenagakerjaan bidang pariwisata
5. Lembaga  pendidikan  pariwisata  diharapkan  mampu  menghasilkan SDM yang berkompeten melalui kurikulum berbasis kompetensi

## DAFTAR PUSTAKA
1 Arifin, S, Djaafara, A.R, Budimana, S.A (2008). Masyarakat Ekonomi ASEAN  2015  “Memperkuat  Sinergi  ASEAN  Di  Tengah
Kompetensi Global , Elex Media Komputindo
2 Blueprint  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Pariwisata  (RPJMN) ,  Kementerian  Pariwisata  Dan  Ekonomi
Kreatif. (2014)
3 Gerald, (2014).  “ Kesiapan  SDM  Pariwisata  di  Indonesia ”,  Buletin Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
4 Wahyudi, Community  D.  Jurnal  berjudul  ‘Peluang  atau  tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic (AEC) 2015’
5 WEF  –  World  Economic  Forum.  (2013).  Global  Competitiveness Report.
6 WEF  –  World  Economic  Forum.  (2014).  Peringkat  Daya  Saing
Pariwisata Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan ASEAN
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan