## ISSN 021-969X

## Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B (Studi di Kabupaten Nganjuk)
The Role of Public Health in Implementing Food Distribution Monitoring Of Textile Dyes Containing Rhodamine B (Studies in Nganjuk)

## Djumikasih dan Nurcahyanti Kartikasari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT Haryono 169 Malang Email: kimujd@ub.ac.id

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  membahas  tentang  peran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dalam pelaksanaan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil Rhodamin  B.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B  yang  beredar  di  masyarakat  Kabupaten  Nganjuk.Dari  hasil analisis  yang  dilakukan  maka  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  berbentuk pengawasan  berkala  dan  pengawasan  khusus  bekerjasama  dengan  BPPOM  Provinsi  Jawa Timur.  Kendala  yang  dialami  adalah  terbatasnya  dana,  terbatasnya  kuantitas  dan  kualitas SDM  yang  dimiliki  oleh  Dinkes,  rendahnya  pemahaman  pegawai  dalam  lingkup  Dinkes mengenai  substansi  UU  dan  keamanan  pangan,  tidak  adanya  sarana  dan  prasarana  untuk menguji  makanan  hasil  operasi  pasar,  tidak  adanya  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  secara tegas  untuk  melakukan  tugas  pengawasan  terhadap  makanan  dan  minuman,  rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan  kewajibannya  selaku  konsumen,  rendahnya  pengetahuan  pelaku  usaha  mengenai perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  rendahnya  kesadaran  masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.
Kata Kunci: peran  dinas  kesehatan  Kabupaten  Nganjuk,  pelaksanaan  pengawasan, peredaran makanan, dan pewarna tekstil rhodamin b.

## ABSTRACT
This thesis discusses the role of the Nganjuk Public Health the supervision of the circulation of  food  containing  dye  Rhodamine  B.  It  is  motivated  by  a  number  of  food  containing  dye Rhodamine B circulating in society Nganjuk. From the analysis performed it can be seen that the implementation of regular monitoring and supervision in the form of special supervision BPPOM cooperation with East Java Province. The problem faced is the limited funds, limited quantity and quality of human resources by the health office, the lack of understanding within the scope of the employee health office of the substance of the law and food safety, lack of facilities and infrastructure to test food from market operations, the absence of basic tasks and functions that are firm to undertake the task of monitoring the food and drinks, low level of  education  and  economic  development  in  Nganjuk,  lack  of  knowledge  about  food  safety, lack  of  knowledge  about  their  rights  and  responsibilities  as  consumers,  businesses  lack knowledge about the prohibited acts committed by businesses, low awareness of the public to report the circulation of food containing dye Rhodamine B.
Key Words: role of Nganjuk public health, implementation monitoring, distribution of food, and textile dyes rhodamine b.

## PENDAHULUAN
Setiap  makhluk  hidup  membutuhkan  makanan.  Tanpa  makanan,  makhluk hidup  akan  sulit  dalam  mengerjakan  aktivitasnya  sehari-hari.  Makanan  yang dibutuhkan manusia dapat berasal dari hewan atau tumbuhan.Teknologi pengolahan makanan  dewasa  ini  berkembang  cukup  pesat  termasuk  di  Indonesia.  Walaupun teknik  pengolahan  makanan  telah  berkembang  pesat,  namun  keamanan  makanan harus tetap dijaga. Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas,  penampilan,  dan  cita  rasa.  Untuk  memperoleh  produk  makanan  olahan yang  bercita  rasa  lezat,  berpenampilan  menarik,  tahan  lama  maka  digunakan berbagai bahan pendukung yang lazim disebut bahan tambahan makanan.
Pengertian  bahan  tambahan  makanan  tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  1 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan:
“Bahan  tambahan  makanan  adalah  bahan  yang  biasanya  tidak  digunakan sebagai  makanan  dan  biasanya  bukan  merupakan  ingredien  khas  makanan, mempunyai  atau  tidak  mempunyai  nilai  gizi,  yang  dengan  sengaja ditambahkan  ke  dalam  makanan  untuk  maksud  teknologi  (termasuk organoleptik)  pada  pembuatan,  pengolahan,  penyiapan,  perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan  atau  diharapkan  menghasilkan  (langsung  atau  tidak  langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut”.
Bahan tambahan makanan yang digunakan harusnya memperhatikan ukuran yang  diperbolehkan.  Penggunaan  yang  berlebihan  akan  menimbulkan  resiko terhadap  kesehatan  manusia.Penggunaan  bahan  tambahan  makanan  dilakukan hanya  bila  benar-benar  diperlukan  pada  pengelolaan  makanan  yang  bersangkutan. Manusia  cenderung  memilih  makanan  dengan  penampilan  yang  menarik.  Untuk memperindah  penampilan  makanan  biasanya  akan  dipergunakan  suatu  bahan tambahan  makanan  yaitu  bahan  pewarna.  Bahan  pewarna  makanan  terbagi  dalam dua kelompok besar yaitu bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan.
Telah  terjadi  penyalahgunaan  pemakaian  pewarna  untuk  bahan  makanan. Sekarang ini, pewarna untuk makanan menggunakan pewarna untuk tekstil. Banyak produsen  yang  menggunakan  pewarna  tekstil  untuk  berbagai  produk  makanan. Berkembangnya  industri  tekstil  di  Indonesia  menyebabkan  pewarna  tekstil  menjadi murah  dan  mudah  didapatkan  yang  akhirnya  pewarna  tekstil  ini  disalahgunakan pemanfaatannya oleh kalangan produsen makanan.
Pewarna  tekstil  yang  banyak  digunakan  oleh  produsen  makanan  adalah Rhodamin  B.  Pewarna  tekstil  Rhodamin  B  adalah  pewarna  sintetis  yang  digunakan untuk  membuat  makanan  berwarna  merah  terang.  Pewarna  tekstil  Rhodamin  B sebenarnya  telah  dilarang  penggunaanya  melalui  Keputusan  Direktur  Jendral Pengawasan  Obat dan Makanan  Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor 00386/C/SK/II/90 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tenang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. 1 Penggunaan  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  pada  makanan  akan
1 Vananda Shiva, 2012, “Rhodamin B”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23703/1/Appendix.pdf ,  diakses  pada  tanggal  7
September 2012.
mengakibatkan  gangguan  fungsi  hati  bahkan  apabila  dipergunakan  dalam  jangka waktu  yang  lama  akan  mengakibatkan  kanker  hati.  Selain  itu  pewarna  tekstil Rhodamin B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan.
Pada  tahun  2012  peredaran  makanan  di  Kabupaten  Nganjuk  dengan menggunakan pewarna  tekstil Rhodamin B sangat marak terjadi. Hal ini dibuktikan pada  tanggal  2  Agustus  2012  telah  terjadi  razia  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  bekerjasama  dengan  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi Pertambangan  dan  Energi.  Selain  itu  Pada  Tahun  2011  siswa  SDN  Mancong Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk keracunan akibat memakan sosis dan mie yang menggunakan pewarna tekstil Rhodamin B. 2
Pasal  21  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan menyatakan  bahwa  makanan  yang  mengandung  bahan  yang  dilarang  seperti pewarna tekstil Rhodamin B yang dipergunakan dalam kegiatan atau proses produksi makanan  dilarang.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  makanan  yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B beredar di masyarakat.
Tiga pilar stakeholders penanggung jawab keamanan pangan yaitu Pemerintah ( Government),  Konsumen  (Consumer),  dan  Pelaku  Usaha  (Industry/Trade) 3 . Pemerintah  dalam  Pasal  29  dan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  mengenai  Pembinaan  dan Pengawasan  mengenai  Perlindungan  Konsumen.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah  Kabupaten  Nganjuk,  disebutkan  bahwa  kedudukan  Dinas  Kesehatan merupakan  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  di  bidang  kesehatan.  Dalam  upaya mewujudkan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  seperti  yang  tercantum  dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  maka  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  membentuk  seksi  Farmasi Makanan Minuman di lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  dapat  dimunculkan beberapa masalah yaitu (1) Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B  untuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen?,  (2)  Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanan pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil Rhodamin  B  untuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen?,  dan  (3)  Apa  upaya  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  untuk  mengatasi  hambatan dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen?.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Nganjuk
Kabupaten  Nganjuk  merupakan  kota  transit  pada  jalur  selatan  Pulau  Jawa yang  menghubungkan  kota-kota  di  Jawa  Timur  dan  Jawa  Tengah.  Kabupaten Nganjuk  terletak  ±110  km  sebelah  barat  kota  Surabaya,  ibukota  Provinsi  Jawa Timur.  Kabupaten  Nganjuk  terletak  pada  koordinat  11105'  sampai  dengan  112013' BT  dan  7020'  sampai  dengan  7059'  LS.  Kabupaten  Nganjuk  sering  disebut  dengan
2 Detik Surabaya, “Belasan Siswa SD Mancong Nganjuk Keracunan Mie dan Sosis”, 7 Oktober 2012 (online) http://surabaya.detik.com, diakses tanggal 4 September 2012.
3 Yusuf  Shofie,  2008, Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm. 359.

## ISSN 021-969X
Kota  Angin  karena  letaknya  di  dataran  rendah  yang  diapit  oleh  beberapa  gunung. Kabupaten  Nganjuk  dahulunya  bernama  Anjuk  Ladang  yang  dalam  bahasa  Jawa Kuna berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi.
Kabupaten  Nganjuk  terbagi  menjadi  20  Kecamatan  dan  284  desa  dan kelurahan.  penduduk,  serta  masalah  kualitas  penduduk  sebagai  pendukung pembangunan.  Berdasarkan  hasil  Sensus  Penduduk  tahun  2012,  penduduk Kabupaten  Nganjuk  sebesar  1.022.752  jiwa,  dengan  perincian  508.923  jiwa penduduk  laki-laki  dan  513.829  jiwa  penduduk  perempuan  meningkat  1,44  persen dibanding tahun 2011 yang hanya berjumlah 1.002.560 jiwa.

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
Sesuai  yang  telah  diamanatkan  oleh  Pasal  22  Ayat  4  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah maka  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  masuk  dalam  dinas  yang  bertitik  berat pada  bidang  kesehatan.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  berada  di  Jalan  Dr. Soetomo  Nomor  77  Kabupaten  Nganjuk  atau  berada  di  pusat  pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan  Tata Kerja  Dinas Daerah  Kabupaten  Nganjuk  yang  telah  dipertegas dalam  Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Rincian  Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 Bidang, 3 Sub Bagian,  12  Seksi,  Unit  Pelaksanan  Teknis  Dinas  atau  biasa  disebut  dengan  UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk  menjalankan  tugasnya  maka  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk dibantu  oleh  pegawai.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  mempunyai  100 (seratus)  orang  pegawai.  Dinas  Kesehatan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  mempunyai tugas  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  di  bidang  kesehatan.  Dinas  Kesehatan  Daerah  Kabupaten Nganjuk juga mempunyai beberapa fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang  kesehatan,  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di bidang  kesehatan,  pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  kesehatan,  dan pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.

## Peran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  Dalam  Pelaksanan Pengawasan  Terhadap  Peredaran  Makanan  Yang  Mengandung  Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Semakin  maraknya  peredaran  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil Rhodamin  B  di  Kabupaten  Nganjuk  mengakibatkan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nganjuk  harus  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang mengandung  pewaran  tekstil  Rhodamin  B  di  Kabupaten  Nganjuk.  Salah  satu  seksi yang  menjalankan  tugas  yang  berhubungan  dengan  peredaran  makanan  yang mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  adalah  Seksi  Farmasi  dan  Makanan Minuman yang berada di dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan.
Sebenarnya Seksi Farmasi dan Makanan Minuman tidak memiliki tugas pokok dan  fungsi  yang  secara  tegas  diatur  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap peredaran  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  hanya  melakukan  pengawasan  terhadap pendistribusian  dan  pemakaian  obat-obatan  pada  toko,  apotik,  dan  unit  sarana
pelayanan  kesehatan.  Namun  dalam  tugas  pokok  dan  fungsi  Seksi  Farmasi  dan Makanan  Minuman  tersirat  tugas  untuk  melakukan  pembinaan  dan  melaksanakan tugas  di  bidang  farmasi  dan  makanan  minuman.  Tugas  ini  dapat  diartikan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  makanan  yang  beredar  di  masyarakat.  Dalam melakukan  tugasnya  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan, Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  memiliki  kriteria  tertentu.  Kriteria  yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran yaitu meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan.
Pewarna tekstil Rhodamin B juga sangat mudah didapat di pasar tradisional yang berada di Kabupaten Nganjuk. Masyarakat lebih cenderung mengenal Pewarna tekstil Rhodamin B ini dengan nama “ sumbo” (dalam Bahasa Jawa). Pewarna tekstil Rhodamin B ini biasanya dibungkus dengan kertas atau plastik ukuran kecil. Harga pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat dan biasa digunakan dalam makanan  berkisar  (pada  waktu  penelitian)  Rp  100/per  bungkus  (seratus  rupiah). Sebenarnya  pengemasan  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  ini  menjadi  bungkusan  kecil telah dilarang oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan, dan Energi  Kabupaten  Nganjuk.  Namun  pada  kenyataannya  peredaran  pewarna  tekstil Rhodamin  B  dalam  kemasan  kertas  atau  plastik  ukuran  kecil  masih  sangat  banyak ditemui di pasar tradisional.
Makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasar tradisional sangat mudah didapatkan serta sangat murah. Harga (pada waktu penelitian) saos tomat yang dijual di pasar hanya berkisar Rp 1100/bungkus (seribu seratus rupiah), harga  (pada  waktu  penelitian)  kerupuk  hanya  berkisar  Rp  10.000/kg  (sepuluh  ribu rupiah), sedangkan harga cenil (pada waktu penelitian) hanya Rp 500/bungkus (lima ratus  rupiah).  Murahnya  harga  ini  mengakibatkan  masyarakat  lebih  cenderung membeli  makanan  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  ini  selain  itu  warna yang sangat mencolok lebih memikat masyarakat untuk membeli makanan tersebut. Hal  inilah  yang  mengakibatkan  masyarakat  cenderung  memilih  makanan  yang berbahaya mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.
Maraknya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan terhadap peredaran  makanan  ini.  pengawasan  atau  dapat  disebut  juga  dengan  operasi  atau control  pasar  dilakukan oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  minimal  3  (tiga) bulan  sekali  hal  ini  bertujuan  untuk  mengawasi  peredaran  makanan  yang mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan ada 2 (dua) yaitu:
1. Pengawasan Berkala
Program yang dibentuk khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B  adalah  Bimbingan  Pengendalian  dan  Pengawasan atau  biasa  disebut  Bidalwas. 4 Pengawasan  berkala  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara melakukan operasi pasar pada pasar  tradisional  dan  pasar  modern  yang  tersebar  di  Kabupaten  Nganjuk. Pengawasan  berkala  ini  dilakukan  3  (tiga)  bulan  sekali  dengan  melakukan pengambilan sampel pada makanan yang terindikasi telah mengandung pewarna tekstil  Rhodamin  B.  Sampel  yang  didapatkan  kemudian  diperiksakan  di laboratorium  milik  Universitas  Airlangga  atau  laboratorium  BPPOM  Provinsi  Jawa
4 Wawancara  dengan  Ibu  Peny  Sulistyowati,  Kepala  Seksi  Farmasi  dan  Makanan  Minuman,  Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober 2012.

## ISSN 021-969X
Timur.  Program  yang  dijalankan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  yang berbentuk  bimbingan  pengendalian  dilaksanakan  dengan  cara  memberikan pembinaan  yang  berbentuk  sosialisasi  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha. Sosialisasi  ini  dilakukan  dengan  membagikan  pamflet  atau  selebaran  kepada konsumen dan pelaku usaha yang berisi tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  serta  ciri-ciri  makanan  yang mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  disertai  dengan  gambar  atau  foto makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.
2.  Pengawasan  Khusus  Bekerjasama  Dengan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur
Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk ini berbentuk  kerjasama  dengan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPPOM) Provinsi  Jawa  Timur. 5 BPPOM  Provinsi  Jawa  Timur  mengadakan  kerja  sama dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dikarenakan  sebagai  pengawas terhadap  makanan,  BPPOM  mensinyalir  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap makanan  yang  beredar  di  masyarakat.  Waktu  pelaksanaan  operasi  pasar  yang dilakukan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dengan  BPPOM  Provinsi  Jawa Timur adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sekali.
Hambatan Yang Dialami Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung  Pewarna  Tekstil  Rhodamin  B  Untuk  Perlindungan  Hukum Bagi Konsumen
Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk antara lain sebagai berikut:
1. Hambatan Internal
Hambatan  internal  yang  dialami  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk adalah:
a. Terbatasnya dana
Dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten  Nganjuk  menyangkut  mengenai  pengawasan  terhadap  peredaran makanan  di  Kabupaten  Nganjuk  sangat  sedikit.  Seksi  Farmasi  dan  Makanan Minuman  yang  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran makanan di Kabupaten Nganjuk hanya mendapatkan dana operasional sebesar Rp 30.000.000,00  (tiga  puluh  juta  rupiah). 6 Dana  yang  didapatkan  dari  pemerintah pusat tersebut sangat tidak cukup karena untuk memeriksakan sampel makanan yang telah diambil melalui operasi pasar pada pasar tradisional atau pasar modern yang terdapat di Kabupaten Nganjuk membutuhkan dana Rp 250.000 (dua ratus lima  puluh  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp  350.000  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu rupiah) tiap sampel
b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Seksi  Farmasi  dan  Makanan  Minuman  yang  berada  di  dalam  lingkup  Bidang Pelayanan Kesehatan hanya memiliki 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal mereka harus melaksanakan pengawasan di pasar tradisional dan pasar modern yang berada di Kabupaten Nganjuk yang kurang lebih berjumlah 30 buah. Selain  terbatasnya  jumlah  pegawai  yang  terdapat  dalam  Seksi  Farmasi  dan
5 Ibid.
6 Ibid.
Makanan  Minuman,  hambatan  yang  dialami  lainya  adalah  tidak  adanya  Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konusmen (PPNS-PK) di Kabupaten Nganjuk c.  Rendahnya  pemahaman  pegawai  dalam  lingkup  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nganjuk  mengenai  undang-undang  perlindungan  konsumen,  undang-undang tentang pangan undang-undang tentang kesehatan, dan keamanan pangan Masih  banyak  pegawai  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  yang  tidak memahami  mengenai  substansi  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan serta Keputusan  Direktur  Jendral  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Departemen Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  00386/C/SK/II/90  Tentang  Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna  Tertentu  Yang  Dinyatakan  Sebagai  Bahan  Berbahaya  serta  mengenai keamanan pangan.
d. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak memiliki gedung laboratorium beserta alat-alat  pendukung  untuk  melakukan  uji  kandungan  terhadap  makanan.  Tidak adanya sarana dan prasarana inilah yang menjadi penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat Kabupaten  Nganjuk  mengenai  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil Rhodamin  B  dikarenakan  harus  memeriksakan  sampel  makanan  tersebut  di laboratorium  Universitas  Airlangga  Surabaya  atau  laboratorium  milik  BPPOM Provinsi Jawa Timur. 7
e. Tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  selaku  stakeholders  penanggung  jawab keamanan  pangan  harus  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  namun  pada  kenyatannya  hal  ini  tidak  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  yang  telah  dipertegas  dalam Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  Kabupaten  Nganjuk  yang  merupakan  dasar  Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah:
a. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk Tingkat  pendidikan  masyarakat  Kabupaten  Nganjuk  yang  rendah  menjadi  salah satu  pemicu  masyarakat  tetap  mengkonsumsi  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B.  Pendidikan  merupakan  kunci  utama  seseorang mendapatkan pengetahuan.
b. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan Dalam  menjalankan  tugasnya  melaksanakan  pengawasan  terhadap  peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk  mengalami  hambatan  yaitu  rendahnya  pengetahuan  masyarakat mengenai keamanan  pangan.  Masyarakat  sebagai konsumen,  masih  sangat  sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui
7 Ibid.
makanan  aman  yang  seharusnya  dikonsumsi  sesuai  ketentuan  pemerintah  yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
c.  Rendahnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  hak  dan  kewajibannya  selaku konsumen Kurangnya  pegetahuan  masyarakat  mengenai  hak  dan  kewajibannya  selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran  terhadap  hak  dan  kewajibannya.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nganjuk  selaku pelaksana  pengawas terhadap peredaran  makanan  mengandung pewarna tekstil Rhodamin B harus bekerja keras guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.
d. Rendahnya  pengetahuan  pelaku  usaha  mengenai  perbuatan  yang  dilarang dilakukan oleh pelaku usaha Sifat dari pengusaha yang cenderung profit oriented hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan yang dibuat atau dijual. Hal ini  yang  mengakibatkan,  konsumen  dirugikan  dengan  perbuatan  pelaku  usaha. Seperti  yang  diketahui  dalam  Pasal  8  ayat  1  Huruf  a  Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
e. Rendahnya  Kesadaran  Masyarakat  Untuk  Melaporkan  Peredaran  Makanan Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Ketidaktahuan  konsumen  terhadap  adanya  peredaran  makanan  yang mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  serta  hak  dan  kewajibannya  sebagai konsumen  mengakibatkan  mereka  cenderung  bersikap  diam  atau  pasif  bahkan acuh  tak  acuh  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil Rhodamin B ini. Sikap mereka ini dikarenakan mereka tidak mengetahui kemana harus  melakukan  pengaduan  terhadap  pelanggaran  yang  menimpa  dirinya  atau bahakan  tidak  ingin  membuang  waktunya  untuk  melakukan  kegiatan  yang dianggap  tidak  penting.  Hal  ini  mengakibatkan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nganjuk  harus  bekerja  ekstra  keras  untuk  mewujudkan  perlindungan  terhadap konsumen.
Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung  Pewarna  Tekstil  Rhodamin  B  Untuk  Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  untuk mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:
1. Upaya Mengatasi Hambatan Internal
Untuk  mengatasi  hambatan  internal  yang  dialaminya,  Dinas  Kesehatan Kabupaten Nganjuk berusaha melakukan upaya antara lain:
a. Meminta penambahan anggaran dana pada pemerintah pusat
Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  terbatasnya  dana  yang  dialami  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan cara meminta penambahan anggaran dana kepada  pemerintah  pusat.  Penambahan  anggaran  dana  ini  digunakan  untuk menutupi  biaya  operasional  pemeriksaan  sampel  yang  sangat  jauh  dari  kata cukup.  Namun  sampai  sekarang  penambahan  dana  ini  belum  terjadi  sehingga sampai  sekarang  Seksi  Farmasi  dan  Makanan  Minuman  belum  melakukan tugasnya dengan maksimal. 8
8 Ibid.
b. Meminta  penambahan  jumlah  pegawai  kepada  pemerintah  pusat  yang  memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen Untuk  mengatasi  hambatan  tentang  terbatasnya  jumlah  sumber  daya  manusia yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  yaitu  dengan  cara mengajukan  penambahan  jumlah  pegawai  kepada  pemerintah  pusat.  Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk juga mengajukan penambahan pegawai yang juga memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen. Penambahan jumlah pegawai  yang  mempunyai  kemampuan  dalam  bidang  perlindungan  konsumen diharapkan  dapat  mengurangi  beban  kerja  dan  jumlah  sumber  daya  manusia dapat  teratasi,  sehingga  permasalahan  di  bidang  perlindungan  konsumen  dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk.
c.  Mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  pegawai  dalam  lingkup  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  mengenai  undang-undang  perlindungan konsumen,  undang-undang  tentang  pangan,  undang-undang  tentang  kesehatan dan keamanan pangan
Dinas  Kesehatan  melakukan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap pegawainya agar mengerti substansi pokok dari undang-undang serta keamanan pangan  dilakukan  dengan  cara  mengikutsertakan  pegawai  Dinas  Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  Timur  atau  BPPOM  Provinsi  Jawa  Timur.  Diharapkan  dengan  adanya pemahaman  akan  substansi  Undang-Undang  tersebut  dan  Keamanan  Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dapat melakukan perlindungan hukum bagi konsumen  dilakukan  secara  optimal  dengan  menerapkan  UU  secara  benar  dan sesuai. 9
d. Mengajukan pembangunan laboratorium kepada pemerintah pusat untuk menguji makanan hasil operasi pasar
Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  tidak  adanya  sarana  dan  prasarana  untuk menguji  makanan  hasil  operasi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Nganjuk  dilakukan  dengan  cara  mengajukan  pembangunan laboratorium  beserta  alat-alat  pendukung  yang  dipergunakan  untuk  melakukan pengujian makanan hasil operasi pasar yang didapatkan di sejumlah pasar yang berada di Kabupaten Nganjuk. Namun pengajuan pembangunan laboratorium ini belum terealisasi sampai sekarang.
e. Mengeluarkan  Surat  perintah  tugas  yang  menjadi  dasar  bagi  Seksi  Farmasi  dan Makanan  Minuman  untuk  mengadakan  pengawasan  terhadap  makanan  dan minuman
Untuk  mengatasi  hambatan  yang  dialami  oleh  Seksi  Farmasi  dan  Makanan Minuman  ini  maka  Kepala  Dinas  Kesehatan  yang  mempunyai  tugas  untuk merumuskan  kebijakan  dalam  bidang  kesehatan  dalam  lingkup  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Nganjuk  mengeluarkan  Surat  Perintah  Tugas  (SPT)  kepada  pegawai yang  menjalankan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  pelaku  usaha  yang berada di Kabupaten Nganjuk. Surat Perintah Tugas ini berisi mengenai pegawai yang menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, serta tanggal pelaksanaan operasi  pasar.  Diterbitkannya  Surat  Perintah  Tugas  ini  dapat  menguatkan kedudukan  dari  Seksi  Farmasi  dan  Makanan  Minuman  dalam  menjalankan tugasnya  melakukan  pengawasan  terhadap  makanan  dan  minuman  khususnya terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.
9 Ibid.

## 2. Upaya Mengatasi Hambatan Eksternal
Untuk  mengatasi  hambatan  eksternal  yang  dialaminya,  Dinas  Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan upaya antara lain:
a. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  tetap  selektif  dalam  memilih makanan
Upaya  untuk  mengatasi  hambatan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  tingkat ekonomi  masyarakat  di  Kabupaten  Nganjuk  yaitu  dengan  cara  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  bahwa  walaupun  memiliki  tingkat  pendidikan  dan ekonomi  yang  rendah  namun  tetap  selektif  dalam  memilih  makanan  yang  layak untuk dikonsumsi. 10
b. Melakukan sosialisasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat Upaya untuk mengatasi hambatan mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat  tentang  makanan  yang  layak  untuk  dikonsumsi  sesuai  dengan peraturan  pemerintah.  Pemahaman  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai kemanan pangan ini meliputi kehalalan dan apabila makanan  tersebut  dikonsumsi  tidak  mengakibatkan  dampak  yang  lain  seperti timbulnya penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
c.  Melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisasi langsung kepada masyarakat Upaya  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dalam  melakukan  perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan  perlindungan  konsumen  terhadap  peredaran  makanan  yang mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  di  masyarakat,  khususnya  Kabupaten Nganjuk contohnya seperti informasi mengenai kewaspadaan terhadap pereadran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dan sanksi bagi pelaku usaha  yang  menjual  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B berdasarkan  Undang-Undang.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Nganjuk  dengan  cara  membagikan  pamflet.  Selain  itu  sosialisasi langsung  kepada  masyarakat  juga  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara menggunakan metode langsung door to door, maksud metode ini  yaitu Dinas Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  melakukan  sosialisasi dari rumah ke rumah yang mengikutsertakan Camat, Lurah sampai Ketua RW/RT.
d. Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kepada  pelaku  usaha  mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Untuk  mengatasi  hambatan  ketidaktahuan  pelaku  usaha  akan  perbuatan  yang dilarang,    Dinas  Kesehatan  berupaya  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan kepada  pelaku  usaha  yang  berbentuk  Operasi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dilakukan  3  (tiga)  bulan  sekali.  Hal  ini  bertujuan untuk  melakukan  pengawasan  secara  langsung  dan  mengetahui  peredaran makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B.  Pembinaan  dilakuan untuk  mengarahkan  agar  pedagang  tidak  menjual  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B.  Pembinaan  ini  dilakukan  setiap  kali  operasi  pasar dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan untuk mengadakan perlindungan terhadap hak konsumen.
10 Ibid.
e. Mendorong  masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  makanan  yang  mengandung pewarna tekstil rhodamin b di pasaran
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melaporkan  peredaran  makanan  yang mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  adalah  mendorong  masyarakat  untuk melaporkan  adanya  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  di pasaran.  Diharapkan  masyarakat  Kabupaten  Nganjuk  bersikap  aktif  untuk melaporkan  makanan  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B  yang diketahuinya  karena  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini  dapat membantu dan meringankan kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

## PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Peran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dalam  pelaksanan  pengawasan terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung  pewarna  tekstil  Rhodamin  B untuk perlindungan hukum bagi konsumen berbentuk pengawasan secara berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur.
2. Hambatan  yang  dialami  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dalam pelaksanaan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B  untuk  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terbagi menjadi  2  (dua)  yaitu  hambatan  internal  dan  hambatan  eksternal.  Hambatan internal terdiri dari terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, rendahnya pemahaman  pegawai  dalam  lingkup  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk mengenai  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Tentang Pangan  Undang-Undang  Tentang  Kesehatan,  dan  keamanan  pangan,  tidak adanya  sarana  dan  prasarana  untuk  menguji  makanan  hasil  operasi  pasar  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk,  dan  tidak  adanya  tugas pokok  dan  fungsi  yang  secara  tegas  untuk  melakukan  tugas  pengawasan terhadap  makanan  dan  minuman.  Sedangkan  hambatan  eksternal  yang  dialami oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan dan  ekonomi  masyarakat  di  Kabupaten  Nganjuk,  rendahnya  pengetahuan masyarakat  mengenai  keamanan  pangan,  rendahnya  pengetahuan  masyarakat mengenai  hak  dan  kewajibannya  selaku  konsumen,  rendahnya  pengetahuan pelaku  usaha  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha, rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melaporkan  peredaran  makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  dalam pelaksanaan  pengawasan  terhadap  peredaran  makanan  yang  mengandung pewarna  tekstil  Rhodamin  B  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  upaya  untuk  mengatasi  hambatan internal dan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal. Upaya untuk mengatasi hambatan  internal  terdiri  dari  meminta  penambahan  anggaran  dana  pada pemerintah  pusat,  meminta  penambahan  jumlah  pegawai  kepada  pemerintah pusat  yang  memiliki  kemampuan  dalam  bidang  perlindungan  konsumen, mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  pegawai  dalam  lingkup  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  mengenai  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Tentang  Pangan,  Undang-Undang  Tentang Kesehatan  dan  keamanan  pangan,  mengajukan  pembangunan  laboratorium
ISSN 021-969X
kepada  pemerintah  pusat  untuk  menguji  makanan  hasil  operasi  pasar,  dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Dan Makanan  Minuman  untuk  mengadakan  pengawasan  terhadap  makanan  dan minuman. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal terdiri dari melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  bahwa  walaupun  memiliki  tingkat  pendidikan  dan ekonomi  yang  rendah  namun  harus  tetap  selektif  dalam  memilih  makanan, melakukan  sosialisasi  mengenai  keamanan  pangan  kepada  masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisai  langsung  kepada  masyarakat,  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta mendorong  masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  makanan  yang  mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasaran.
Adapun saran yang dapat diberikan adalah:
1. Bagi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Nganjuk  hendaknya  intensif  untuk  melakukan operasi pasaryang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen  di  pusat  penjualan  pangan  khususnya  pasar  tradisional  atau  pasar modern yang masih banyak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sehingga tercipta pemenuhan perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Bagi  konsumen  atau  masyarakat  khususnya  masyarakat  Kabupaten  Nganjuk untuk  lebih  berhati-hati  dalam  membeli  makanan  serta  memperhatikan  hak  dan kewajibannya  sebagai  konsumen  dalam  mengkonsumsi  suatu  produk  barang dan/atau jasa.
3. Bagi  Pelaku  Usaha  untuk  lebih  mementingkan  prioritas  konsumen  tanpa mengedepankan profit  oriented  yang  dapat  merugikan  konsumen  dan  sejauh mungkin  meninggalkan  perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dengan  salah  satu  caranya  adalah  tidak  menjual  makanan  yang  mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Yusuf  Shofie ,  2008, Kapita  Selekta  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Kesehatan722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Artikel Website Vananda Shiva , 2012, “Rhodamin B”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23703/1/Appendix.pdf, diakses ada tanggal 7 September 2012. Detik Surabaya , “Belasan Siswa SD Mancon Nganjuk Keracunan Mie dan Sosis”, 7
Oktober  2012,  http://surabaya.detik.com,  diakses  tanggal  4  September 2012.