SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia

## Perspektif Ekonomi Islam
Haris Maiza Putra 1 Hisam Ahyani 2 Dede Abdurohman 3 Naeli Mutmainah 4 Memet Slamet 5*
1 STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung 2,4,5 STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat 3 Institut Agama Islam (IAI) Bunga Bangsa Cirebon
Email: harismaiza@staialfalah.ac.id ; hisamahyani@staima-banjar.ac.id ; de2.cluster@gmail.com ; naelimutmainah@staima-banjar.ac.id ; memetslamet@staima-banjar.ac.id
Abstrak  : Alokasi  dan  distribusi  pendapatan  suatu  negara  saat  ini  sangat  penting,  hal  ini bertujuan  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat,  namun  efisiensi dalam  alokasi  dan  distribusi  pendapatan  dalam  sistem  ekonomi  kapitalis,  berdampak  pada ketidakadilan, sehingga perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil, dimana ketidakstabilan ekonomi  ini  dapat  menimbulkan  konflik  dan  kemiskinan  secara  berkelanjutan  dan  permanen. Tujuan  dari  penelitian  ini  bertujuan  guna  mengungkap  tentang:  alokasi  dan  distribusi pendapatan  negara  dari  perspektif  Ekonomi  Islam  serta  relevansi  alokasi  dan  distribusi penerimaan negara dari perspektif Ekonomi Islam di era industri 4.0. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan  yang sumbernya  berupa  data kepustakaan berupa  berbagai  buku,  jurnal,  internet,  dan  juga  sumber  lainnya  yang  relevan  dengan  tema alokasi  dan  distribusi  pendapatan  Negara  dalam  islam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa alokasi  dan  distribusi  pendapatan  negara,  dari  perspektif  Ekonomi  Islam  adalah  konsep pemerataan pendapatan bagi masyarakat yang dapat diterapkan di Indonesia, yang mana hal ini mampu  menghasilkan  kesejahteraan  masyarakat.  Perbandingan  sistem  distribusi  kapitalis didasarkan  pada  kepemilikan  mutlak  atas  berbagai  produksi,  sehingga  memiliki  tujuan  utama untuk  meraup  laba/keuntungan  sebanyak  mungkin  yang  seolah-olah  mengabaikan  nilai-nilai moral  dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  Indonesia  menerapkan  sistem  distribusi ekonomi  secara  syariah dalam  rangka  menjunjung tinggi  nilai-nilai  moral  sosial,  karena  selain untuk  mencapai  profitabilitas  yang  baik  dalam  Islam  juga  mengajarkan  untuk  mencapai kemaslahatan  hakiki  dalam  segala  aktivitas  perekonomian.  Oleh  karena  itu,  pendistribusian secara syar'i dapat dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis Islam ( rahmatan lil 'alamin ) dalam  perekonomian  seperti  pendistribusian  pada  zakat,  infaq,  sedekah,  wakaf  dan  lainnya. Alhasil  relevansi  alokasi  dan  distribusi  pendapatan  negara  secara  Islami  di  zaman  sekarang adalah relevan, dimana konsep keadilan dalam ekonomi Islam mejadi solusi yang nyata dalam perekonomian di Indonesia.
Kata Kunci: Pendapatan Negara, Ekonomi Masyarakat, Ekonomi Syariah, Fiskal Islam

## PENDAHULUAN
Mu'amalah  dalam  kegiatan  ekonomi di  dunia  Islam,  seperti  halnya  dalam melakukan  kegiatan  (aktifitas)  jual  beli, sewa  guna  usaha,  hutang  piutang  dan sebagainya, merupakan suatu keniscayaan. Seiring  bergulirnya  waktu  tentunya tuntutan  masarakat  semakin  meningkat, yang dalam hal kegiatan ekonomi biasanya nyaman dengan kegiatan ekonomi konvensional,  namun  saat  ini  masyarakat muslim  khususnya  di  Indonesia  lebih memilih  untuk  beralih  pada  kegiatan ekonomi  berbasis  syariah (Islam),  dimana hal ini karena kegiatan ekonomi berdasarkan  prinsip  syariah  dianggap lebih  berpihak  pada al-'adl (keadilan) daripada  kegiatan  ekonomi  konvensional. Dalam  kaitannya  dengan  perekonomian yang ada di Indonesia (ekonomi konvensional dan ekonomi syariah), maka perlu  dipahami  kedua  konsep  ekonomi tersebut.  Dimana  kebijakan  moneter merupakan  strategi  yang  mendukung pembangunan  ekonomi  rakyat,  sehingga kebijakan moneter di Indonesia merupakan  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh bank sentral dalam rangka mewujudkan  stabilitas  ekonomi  yang berdasarkan  keadilan,  dan  salah  satu fungsinya adalah untuk mengatur besaran pendapatan yang dimiliki (Janwari, 2021). Sementara  itu,  kebijakan  moneter  saat  ini merupakan  alat  pengendalian  ekonomi makro  dalam  rangka  mencapai  stabilitas ekonomi  dengan  mengatur  jumlah  yang telah beredar.
Oleh karena itu, dalam hal pengendalian inflasi dan nilai tukar (peran bank  sentral),  inilah  yang  dimaksud dengan  kebijakan  moneter  dan  fiskal Islam. Jika kita  dalami terkait istilah time- value-of-money yang  diartikan  sebagai “uang  sekarang  lebih  berharga  daripada
uang  di  masa  yang  akan  datang”,  maka akan menciptakan perbedaan pemahaman, yang mana ini ditimbulkan oleh nilai uang, dimana  yang  sendiri  dewasa  ini  memiliki potensi berkembang ketika telah diinvestasikan  ( time-value-of-money )  atau yang  biasa  dinamakan  nilai-waktu-dari- uang. Sebagai nilai waktu dari uang, maka nilai  waktu  dari  uang  akan  dijadikan sebagai waktu. Dengan demikian nilai uang tersebut,  maka  investasi  sebagai  solusi. Dan juga apa yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan  dalam  berbagai  instrumen investasi  agar  nilainya  tumbuh  di  masa depan. Konsep ini mengajarkan kita bahwa uang hari ini lebih berharga karena potensi keuntungan  masa  depan  dari  investasi yang  kita  lakukan  hari  ini.  Teori  ini  dapat dijadikan  acuan  untuk  memahami  betapa pentingnya  kegiatan  investasi.  Dalam memahami konsep nilai waktu uang, perlu dipahami berbagai konsep lain seperti nilai sekarang,  nilai  masa  depan  dan  tingkat bunga (www.dbs.id 2021) . Namun  dengan  hadirnya  konsep ekonomi  Islam  yang  mengedepankan ‘al’adl (adil),  maka  ungkapan  : time-value- of-money jika  ditinjau  dari  kacamata hukum Islam tidak ada (tidak berlaku), hal ini sebagaimana ungkapan yang disampaikan  oleh  (Ilyas,  2017),  dalam risetnya  bahwa  dalam  Islam  sendiri  tidak menggunakan  konsep  ungkapan time- value-of-money, tetapi Islam menggunakan konsep economic-value-of-time .  Alhasil didalam  perspektif  Islam,  uang  hanyalah dijadikan sebagai alat tukar semata, bukan kemudian dijadikan sebagai alat komoditas.
Demikian pula terkait motif dari pada “permintaan  uang”  yang  digunakan  untuk menjadikan terpenuhinya kebutuhan transaksi  semata,  dan  ini  bukan  hanya untuk  spekulasi  (dugaan  keuntungan).
Begitupun  pandangan  (Maghfiroh,  2019), bahwa  dalam  kacamata  ekonomi  Islam, maka  tidak  ada  nilai  waktu  uang,  akan tetapi  ada  teori  tersendiri  dalam  nilai ekonomi  waktu,  yang  dianggap shahih (benar)  dari  kacamata  ekonomi  Islam. Artinya,  uang  itu  sendiri  sebenarnya tidaklah  memiliki  angka  atau  nilai  dari waktu  tersebut,  tetapi  waktu-lah  yang memiliki  (nilai)  ekonomi.  Untuk  itu manusia  dituntut  untuk  selalu  melakukan kegiatan produktif.
Distribusi  pendapatan  suatu  negara dewasa  ini  sangat  penting  untuk  dicari benang  merah  dalam  hal  peningkatan ekonomi,  yang  mana  hal  ini  bermanfaat guna  menunjang  keberlangsungan  hidup keseharian  dalam  ekonomi  masyarakat, hal  ini  dikarenakan  suatu  perekonomian dapat  didistribusikan  secara  efisien  oleh kalangan individu-individu tertentu secara adil dan merata (Rahmawati, 2016).
Dalam  rangka  mewujudkan  Efisiensi dalam  alokasi  dan  distribusi  pendapatan suatu  negara  dalam  sistem  ekonomi kapitalis,  maka  akan  menghasilkan  pada kesenjangan  (ketidakmerataan).  Dimana terkait  kesenjangan  ini  hubungannya adalah dengan pendapatan di masyarakat, sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan adanya  konflik  dan  juga  menimbulkan kemiskinan secara menyeluruh (permanen) bagi keberlangsungan ekonomi  masyarakat.  Namun,  dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  bagi masyarakat, tampaknya belum membutuhkan  adanya  unsur  campur tangan dari pemerintah. Hal ini sebagaimana  pendapat  Risna  Nurhaida Hafni  bahwasanya  terkait  efisiensi  alokasi dan  distribusi  pendapatan  menurut perspektif Islam akan menjadi lebih efisien jika  telah  memenuhi al-Kulliyatulkhamsah yang  meliputi  memelihara  agama  ( din ), memelihara kehidupan ( nafs ), memelihara
akal  ( 'aql ),  memelihara  harta  ( maal ),  dan juga  memelihara  keturunan  ( nasb )  (Ar- Risuni  (1416)  dalam  Hafni  (2019). Sehingga  dalam  hal  efisiensi  alokasi  dan juga distribusi pendapatan dalam Ekonomi Syariah  dewasa  ini  seudah  saatnya dikembangkan dengan baik secara berkeadilan (Hafni 2019).
Sementara itu, dalam Ekonomi Islam telah diatur aturan bagi hasil, baik dari segi entitas  produksi  maupun  dari  segi distribusi dalam sistem jaminan sosial. Hal ini sebagaimana pendapat Norhadi bahwa Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam berbisnis, memiliki kemampuan dan juga bertransaksi (Norhadi,  2018).  Dalam  pembagian  harta, sebagaimana  termaktub  dalam  Al-Qur'an telah  menyinggung  terkait  hal  tersebut, dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan pemerataan  yang  adil  dalam  menunjang perekonomian  masyarakat,  serta  dalam memperkenalkan  hukum  waris  yang membatasi  kekuasaan  kepemilikan  suatu harta  dengan  membagikan  semua  harta yang  dimilikinya,  ketika  ahli  waris  telah meninggal  dunia.  Demikian  pula,  dengan melalui  hukum  Islam  seperti  hukum  yang ada  pada zakat,  infaq , shadaqah, dan berbagai  bentuk  pemberian  lainnya,  juga diatur untuk mendistribusikan kemampuan kepada orang yang membutuhkan.  Bagi  hasil  dalam  dunia perdagangan  juga  diatur  dalam  bentuk akad kerjasama, misalnya bagi hasil dalam bentuk mudharabah ,  yaitu  pembagian kemampuan melalui sesama muslim dalam berbagai  macam  bentuk  investasi  yang berorientasi pada bagi hasil. Investor yang menguntungkan  membantu  orang  dengan keterampilan  bisnis,  tetapi  tidak  ada modal.
Ketimpangan sekarang telah menjadi masalah yang temporal, universal, sehingga  perlu  ditangani  oleh  semua
sistem ekonomi, baik itu ekonomi modern maupun ekonomi klasik. Sehingga ketidakadilan dalam ekonomi (ketidaksetaraan), dan ketimpangan alokasi  pendapatan  saat  ini  menjadi sorotan  publik.  Melalui  konsep  keadilan distributif  dalam  ekonomi  Islam,  akan ditemukan  solusi  nyata.  Saat  ini  ekonomi Islam  telah  menjadi  solusi  nyata,  untuk melengkapi  teori-teori  ekonomi  yang  ada, yang  selama  ini  belum  mampu  mengatasi masalah kemiskinan khususnya di Indonesia.  Oleh  karenanya  terkait  studi tentang  distribusi  yang  diejawantahkan secara adil (Syariah) selalu menjadi kajian yang  unik,  dan  menarik  di  bidang Ekonomi.
Pandangan  (Holis  2016),    dalam artikelnya mengungkapkan bahwa mengenai distribusi pendapatan negara di atas,  jika  dihubungkan  melalui  sistem ekonomi Islam maka akan memiliki sistem yang dianut dalam pandangan Islam, yang dalam  hal  ini  alokasi  dan  distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata, akan  membuat  orang  yang  sudah  mapan (kaya), akan menjadi semakin lebih mapan (kaya).  Sedangkan  yang  miskin  (mlarat) akan  menjadi  semakin  miskin  (mlarat), akibatnya  hal  ini  menjadikan  realisasi ketidakadilan  yang  perlu  diberantas. Sehingga  distribusi  Islam  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  kegiatan  ekonomi manusia,  selain  dari  pada  kegiatan produksi  dan  juga  kegiatan  yang  sifatnya konsumstif. Al-Qur’an terkait pembahasan di bidang pendistribusian, telah dijelaskan secara  gamblang  dimana  dalam  ajaran Islam  itu  sendiri  tujuannya  adalah membimbing  manusia  dalam  rangka mentasarufkan  harta  kekayaannya  untuk kebaikan,  artinya  pendistribusian  harta orang  kaya  harus  tepat  diberikan  kepada yang  berhak  menerimanya,  artinya  harta yang didapatkan tidak akan
menjadimenumpuk pada sekelompok kecil orang  (tertentu)  saja,  akan  tetapi  harta kekayaan  yang  dimiliki  oleh  orang  kaya (mampu)  dapat  dinikmati  bagi  seluruh umat manusia. Sehingga orang kaya harus bisa  berbagi  dengan  sesama,  artinya gotong  royong  perlu  diutamakan.  Dalam pandangan  Islam  sendiri,  terkait  konsep distribusi  kekayaan  yang  ditasarufkan secara  tidak  adil  dan  tidak  merata,  akan membuat  orang  yang  kaya  (mampu), menjadi  semakin  kaya,  begitupun  orang yang  sudah  terlanjur  miskin  (tidak mampu)  akan  menjadi  semakin  miskin. Sehingga  ketika  alokasi  dan  distribusi pendapatan  suatu  negara  di  atas menimbulkan  ketidakadilan,  kemiskinan akan  merajalela.  Dimana  kemiskinan khususnya  di  Indonesia  dalam  hal  ini merupakan  salah  satu  masalah  besar negara,  sehingga  diperlukan  suatu  jalan keluar  (solusi)  dalam  rangka  mengatasi permasalahan ini yakni dengan menerapkan  alokasi  dan  distribusi  negara secara  Islami.  Dalam  hal  ini,  dalam pembahasan komprehensif yang dilakukan oleh  Nunung  Nurlaela  mengenai  hal tersebut,  pemecahan  masalah  ekonomi semacam ini, baik dari aspek ketimpangan maupun penyediaan barang-barang ekonomi, sangat  perlu  dicarikan  alternatif pemecahannya,  yaitu  dengan  menerapkan syariah  sebagai  sistem  ekonomi  dalam pembagian  harta  kekayaan  tertentu  demi terwujudnya  keadilan  yang  merata (Nurlaela 2017).
Dari  latar  belakang  di  atas  tentang urgensi  dari  pada  alokasi  dan  distribusi pendapatan  negara  dalam  perspektif Islam, maka penulis hendak menguak serta menggali dalam hal pemerataan pengalokasian dan pendistribusian pendapatan  negara  yang  perlu  dilakukan guna  mewujudkan  keadilan,  dengan melontarkan beberapa pertanyaan
penelitian yakni: 1) Bagaimana alokasi dan distribusi  pendapatan  negara  perspektif Ekonomi  Syari’ah  ?;  2)  bagaimana relevansi alokasi dan distribusi pendapatan  negara  perspektif  Ekonomi Syari’ah di era sekarang (4.0) ?.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  yakni  tentang urgensi  dari  pada  alokasi  dan  distribusi pendapatan negara dalam perspektif Islam ini  termasuk  kategori  penelitian  hukum normatif.  Dimana  dalam  penelitian  ini menggunanakan  studi literature atau Library Research guna menjawab pertanyaan  penelitian  terkait  urgensi dari pada  alokasi  dan  distribusi  pendapatan negara  dalam  perspektif  Islam,  sehingga pendekatan  penelitian  ini  adalah  bersifat kualitatif.
Sedangkan  beberapa  pendekatan penelitian  terkait  tema  alokasi  dan distribusi  pendapatan  negara  perspektif ekonomi syariah ini penulis menggunakan pendekatan  historis,  komparatif  dan pendekatan  konseptual.  Sedangkan  data dan  sumber  data,  peneliti  mencarinya dengan cara menggali dari berbagai buku, Jurnal, dan Internet serta berbagai sumber data  relevan  lainnya  tentang  alokasi  dan distribusi  pendapatan  negara  perspektif ekonomi  syari’ah  relevansinya  dengan zaman sekarang yang semakin maju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadilan dan Kebebasan dalam Ekonomi Syariah Konsep  kebebasan/ hurriyyah dalam Islam  pada  mulanya  adalah  konsep ikhtiyar (usaha) dan takdir, yang berkaitan dengan  bebas  atau  tidaknya  manusia dalam  menjalankan  aktifitas  ekonominya, baik  dari  segi  teologinya  maupun agamanya.  Kemudian  setelah  adanya kontak yang dilakukan, dengan
mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan  oleh  dunia  barat  konsep tersebut  berkembang  menjadi  cakupan yang  lebih  luas.  Seperti  kebebasan berekspresi  atau  menyatakan  pendapat, berpikir, kebebasan politik atau kebebasan ekonomi (In’amuzzahidin, 2017).
Manusia  yang  memiliki  potensi kebaikan  dan  keburukan  telah  diberikan kebebasan  penuh  oleh  Allah  untuk memilihnya,  melalui  segala  akibatnya  di dunia, dan juga di akhirat kelak. Pada saat yang  sama,  Allah  menciptakan  akal baginya untuk mengidentifikasi dua hal ini (baik dan buruk) (Al-Mutaal, 1999). Dalam perkembangan konsep selanjutnya adalah, bahwa  Islam  mengalami  pengadopsian (meniru) dari barat, sehingga menghasilkan  sebuah  istilah  kebebasan, yang  mana  konsep  kebebasan  ini  tidak hanya  menyangkut  persoalan  teologis semata,  tetapi  juga  mencakup  kebebasan berekspresi,  kebebasan  berekonomi,  dan kebebasan berpolitik.
Prinsip  Islam  yang  mengajarkan bahwa setiap aktivitas (kegiatan ekonomi) manusia  yang  diukur  dengan  indikator (pahala  dan  dosa),  maka  setiap  pahala yang  diberikan  oleh  Allah SWT harus mengandung nilai-nilai ‘ubudiyah (ibadah), sedangkan  indikator  keberhasilan  ibadah manusia  dalam  aktivitas  ekonomi  dapat dijumpai dengan cara (melihat kemampuan  manusia),  untuk  melakukan perbuatan  yang  baik  ( akhlak  karimah ), dalam  rangka  menjunjung  tinggi al-'adl (keadilan),  yang  membatasi  manusia  dari melakukan  kesewenang-wenangan,  baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Sedangkan ciri-ciri Ekonomi Islam yakni meliputi tiga prinsip utama  yang  digunakan  dalam  aktifitas perekonomian  secara  Islami.  Dimana ketiganya tersebut secara fundamental dan kolektif  mengatur  teori  ekonomi  dalam
Islam,  yaitu  prinsip-prinsip  iman,  moral dan juga prinsip-prinsip hukum ( muamalah ). Adapun yang termasuk Nilai- nilai  dasar  dari  pada  Ekonomi  Islam meliputi  1)  nilai  kepemilikan,  2)keadilan, 3)  keseimbangan,  4)  kebebasan,  dan  5) kebersamaan. Kelima nilai dasar ini adalah sebagai  Prinsip  dan  juga  sebagai  etika bisnis Islam, yang mana kini telah menjadi landasan operasional di berbagai lembaga keuangan  syariah  yang  ada  di  Indonesia khususnya.
Sehingga di dalam kerangka pemikiran  ekonomi  Islam  secara  praktis, maka  prinsip-prinsip  dan  etika  bisnis Islam dapat dimanfaatkan dalam berbagai produk  dan  berbagai  layanan,  yang  mana produk  layanan  ini,  terutama  dalam produk  layanan  lembaga  keuangan  secara syariah  misalnya,  yang  biasa  diterapkan mekanisme  sistem  bagi  hasil  di  lembaga tersebut (Latif, 2014).
Dengan  melihat  Ekonomi  kapitalis, sosialis,  yang  mana  keduanya  ini  telah memisahkan  diri  dari  pada  filsafat  etika. Maka    keduanya  tersebut  telah  lepas  dari kepentingan  nilai-nilai  moralitas.  Hal  ini terbukti  bahwa  prinsip  yang  ada  pada ekonomi  kapitalis  landasannya  adalah kebebasan/liberal. Berbeda dengan prinsip  yang  diterapkan  pada  ekonomi sosialis yang dasarnya adalah konflik kelas sosial.  Sehingga term dalam  kehidupan yang  dihasilkan  dari  sistem  ekonomi kapitalis  dan  sosialis  di  atas  telah menghilangkan  nilai-nilai  kebersamaan dalam  koridor  keagamaan,  sehingga akibatnya kedua konsep ekonomi kapitalis dan sosialis  ini akan melahirkan kesenjangan/kemiskinan di tengah kesejahteraan yang dicita-citakan. Sehingga  kondisi  tersebut  menjadikan pertentangan,
perselisihan yang diakibatkan  hilangnya  nilai-nilai  moral, etika, dan agama, bahkan konsep tersebut
telah menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu  tujuan  datangnya  agama  Islam  yakni membangun tatanan sosial yang mengedepankan  moralitas  yang  tinggi, legaliter, dan berkeadilan. Ketiga tujuan ini dapat  diimplementasikan  dalam  berbagai kegiatan sosial, dan datangnya Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana melakukan kegiatan  sosial  yang  baik  tetapi  juga menuntun  dalam  bidang  ekonomi.  Maka dengan  demikian  dalam  konteks  Keadilan dan  Kebebasan  dalam  ekonomi  syariah, maka  tujuan  ekonomi  syariah  adalah membangun  tatanan  perekonomian  suatu negara  yang  ber-akhlak  karimah  yang dilandaskan  pada  pemerataan  yang  adil guna  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi rakyat,  sehingga  dengan  mengedepankan akhlak  karimah,  maka  akan  menjadikan seorang  hamba  tetap  berada  dalam lindungan Allah SWT. Dalam  temuan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Latif,  2014)  yang menjelaskan  bahwasanya  dalam term (karakteristik)  yang  ada  ekonomi  Islam, adalah  mencakup  3(tiga)  prinsip  utama. Ketiganya  tersebut  secara  mendasar  dan bersama-sama  mengatur  teori  tentang ekonomi  dalam  Islam,  yaitu  prinsip- prinsip  iman,  moral  dan  juga  prinsip- prinsip  hukum  ( muamalah ).  Sedangkan nilai-nilai  dari  pada  dasar  Ekonomi  Islam yang  terdiri  dari;  1)nilai  kepemilikan, 2)nilai  keadilan,  3)nilai  keseimbangan, 4)nilai kebebasan, dan 5)nilai kebersamaan.  Prinsip  dan  etika  bisnis inilah  yang  kini  menjadi  landasan operasional  lembaga  keuangan  syariah, khususnya di Indonesia.
Hal  di  atas  senada  sebagaimana dengan  pendapat  (Husni,  2020),  dalam jurnalnya,  dimana  ia  menjelaskan  bahwa keadilan adalah termasuk dalam indikator (tolak  ukur)  yang  adan  dalam  sebuah konsep  sistem  ekonomi.  Dalam  hal  ini
terkait  penerapan  yang  ditawarkan  oleh sistem ekonomi, yang mana  saat ini  eksis, seperti  halnya  (sistem  ekonomi  kapitalis dan  juga  sistem  ekonomi  sosialis),  telah menjadikan sebuah ketidakadilan (ketidakmerataan)  ekonomi  sering  terjadi di  lingkungan  masyarakat.  Ukuran  yang membuatnya  tidak  adil  diantaranya dengan  banyaknya  kesenjangan  sosial antar  masyarakat  yang  menyebabkan adanya lonjakan kemiskinan atau lonjakan pengangguran  di  negeri  (Indonesia)  ini. Oleh karena itu saat ini perlu menerapkan sistem  ekonomi  memiliki  solusi,  yang mana hal ekonomi ini dapat menjadi solusi bagi  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia, yakni  sistem  Ekonomi  Islam.  Akibatnya, konsep  keadilan  menjadi  terbagi  dalam dua konteks, yaitu 1)konteks individu dan juga 2)konteks sosial.
Menurut konteks individu, dalam hal aktifitas ekonominya seorang muslim tidak diperkenankan  menyakiti  (mendzalimi) dirinya  sendiri.  Begitupun  dalam  konteks sosial, bagi para orang Muslim berkewajiban,  dalam  rangka  untuk  tidak merugikan orang lain. Sehingga pengimplementasikan dalam konsep keadilan (‘adl) dalam  sistem  ekonomi Islam,  yaitu  adanya term ketimpangan ekonomi  (kesenjangan),  yang  mana ketimpangan  ekonomi  ini  adalah  tidak diinginkan  terjadi  antara  (satu  orang dengan  orang  lainnya).  Sistem  ekonomi syariah juga melarang
(tidak membenarkan)  segala  aktifitas  ekonomi yang  mengandung  unsur  ketidakadilan ekonomi seperti  halnya  praktek  monopoli dan  juga  pemusatan  kekuatan  ekonomi, yang  tertuju  pada satu  kelompok  tertentu saja.
Distribusi dalam Konteks Bernegara Distribusi  dalam  ekonomi  syariah dalam  konteks  kenegaraan  tujuannya adalah  dalam  rangka  sebagai  upaya
pemerataan yang adil dan sejahtera, yakni melalui  keadilan  distributif,  hal  ini disinggung oleh Rahmawati dalam risetnya bahwa  kritik  yang  ada  pada  distribusi ekonomi  kapitalis  dan  juga  berakhir, melalui  kajian  distribusi  Ekonomi  Syariah dalam  mewujudkan  keadilan  distributif dan  mekanisme  distribusi.  Islam  sebagai solusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati, 2013).
Oleh  karena  itu,  guna  menjawab tantangan  ketidakadilan  dan  ketimpangan dalam  distribusi,  Islam  menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai kebebasan dalam  beraktifitas,  yang  tentunya  tetap dilandaskan pada ajaran agama, dan tetap mengedepankan  nilai-nilai  keadilan (‘adl) yakni  “kebebasan  dan  keadilan”.  Sistem distribusi  ini  menawarkan  mekanisme dalam  distribusi  ekonomi  syariah,  yaitu mekanisme  ekonomi  maupun  mekanisme non-ekonomi,  dengan  melibatkan  peran pemerintah  baik  dalam  kegiatan  ekonomi produktif maupun non-produktif, sehingga dapat  mewujudkan  keadilan  distributif. Melalui penambahan pendistribusian harta melalui  mekanisme  non  ekonomi  melalui kegiatan  zakat,  infaq,  hibah,  wakaf  dan juga shadaqoh diharapkan mampu menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara yang mampu (mampu/mampu),  dan yang tidak mampu (orang miskin).
Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun  di  atas  nilai-nilai  moral  Islam mengedepankan  kepentingan  pemerataan pendapatan. Negara berkewajiban bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materil bagi lingkungan sosial dan individu melalui  pemanfaatan  secara  maksimal sumber  daya  yang  ada.  Oleh  karena  itu, negara berkewajiban mengeluarkan kebijakan  yang  mengupayakan  stabilitas ekonomi  dan  sebagainya.  Hal  ini  juga
merupakan  amanat  dari  UUD  1945  pasal 27 ayat 3, yaitu bahwa “bumi dan air, serta segala kekayaan alam, yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara,  dan  juga dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nasution, 2006).
Kegagalan  Ekonomi  Kapitalis  dan Sosialis  dalam  hal  ini  (konteks  negara) secara  umum,  adalah  bahwa  sistem ekonomi  yang  dianut  banyak  negara didominasi  oleh  sistem  ekonomi  kapitalis dan  juga  sistem  ekonomi  sosialis.  Sistem ekonomi kapitalis memiliki prinsip bahwa kepemilikan  properti  dan  semua  kegiatan ekonomi hanya dimiliki oleh sektor swasta atau  segelintir  individu.  Sementara  itu, ekonomi  sosialis  menekankan  bahwa semua  kegiatan  ekonomi  hanya  dilakukan oleh  pemerintah,  sehingga  rakyat  tidak berhak  atas  alat-alat  produksi,  kegiatan distribusi,  atau  kegiatan  ekonomi  lainnya (Chaury,  2012).  Melalui  penerapan  sistem ini  ternyata  telah  menimbulkan  banyak masalah  di  banyak  negara,  kedua  sistem ini  bukan  untuk  mensejahterakan  rakyat, tetapi  justru  menciptakan  kekacauan  di banyak negara.
Adapun  pandangan  (Qadir,  2021), dalam  hal  efisiensi  distribusi  pendapatan dalam  ekonomi  syariah  dijelaskan  bahwa alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan  juga  yang  tidak  keluar  dari  koridor syariah  telah  diatur  dalam  Islam.  Karena ketidakseimbangan dalam distribusi kemampuan akan menimbulkan konflik di masyarakat,  bahkan  kemiskinan  yang berkepanjangan. Pada
dasarnya kemiskinan  itu  sendiri  dapat  diatasi dengan  cara  yang  sistematis.  Penerapan konsep-konsep moral  serta  disiplin  dalam Islam  merupakan  faktor  penting  dalam membimbing  setiap  individu  ke  dalam sistem  ekonomi.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan juga kesenjangan sosial yang menjadi penyebab
terpecahnya  kerukunan  antar  umat  Islam itu  sendiri.  Islam  telah  mengatur  dengan jelas dan juga rinci tentang masalah ini.
Oleh karena itu, efisiensi alokasi dan distribusi  pendapatan  dalam  sistem ekonomi kapitalis dalam rangka penyelenggaraan negara dapat berdampak pada  ketidakadilan  dan  ketimpangan pendapatan  di  masyarakat,  sehingga  hal tersebut  dapat  menyebabkan  konflik  dan kemiskinan  secara  terus  menerus  di lingkungan  masyarakat.  Tidak  menutup kemungkinan terjadinya kebobrokan bahkan  kerusakan  sistem  ekonomi, sehingga  perlu  dilakukan  perubahan sistem ekonomi kapitalis dengan memanfaatkan  sebaik-baiknya  konsep yang  ada  dalam  ekonomi  syariah,  yaitu konsep  yang  berlandaskan  Al-Qur'an.  an dan Hadits.  Sistem distribusi dalam Islam menghendaki  agar maqasid  syariah terpenuhi,  artinya  skala  prioritas  aspek antara Al-daruriyyah, Al-hajjiyyah, dan juga Al-tahsiniyyah dapat  terpenuhi  sehingga tidak  terjadi  kegiatan-kegiatan  yang menimbulkan ketidakadilan dan ketertindasan,  dan  juga  kesejahteraan masyarakat  akan  tercapai,  karena  tidak ada juga monopoli dalam distribusi. Distribusi  dalam  Konteks  Sektor Rumah Tangga
Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan erat kaitannya melalui terminologi  shadaqah.  Konteks  shadaqah tidak  dilihat  dari  perspektif  bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi  Al-Qur'an  yaitu  shadaqah wajib,  yaitu  suatu  bentuk  pengeluaran rumah  tangga  yang  dikaitkan  melalui instrumen  distribusi  pendapatan  berbasis kewajiban  seperti  seperti  nafkah,  zakat dan warisan. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu  shadaqah  sunnah  yang  mana  hal  ini berarti bahwa: bentuk pengeluaran rumah tangga  yang  terkait  instrumen  distribusi
dalam  pendapatan  yang  berbasis  zakat seperti  halnya  infaq,  aqiqah,  dan  wakaf. Ketiga, hudud (hukuman) adalah instrumen  yang  tidak  disengaja  dan  juga konsekuensi  dari  berbagai  tindakan.  Atau dengan kata lain instrumen ini tidak dapat berdiri  sendiri,  tanpa  adanya  tambahan perbuatan  melawan  hukum  sebelumnya seperti kafrat,  dam atau diyat (Nasution, 2006).
Dalam  hal  pelaksanaan  kebijakan fiskal  dan  moneter  yang  merupakan  hasil kesepakatan  dari  dua  lembaga  yang berbeda  ini,  maka  tidak  boleh  saling bertentangan,  artinya  keduanya  harus saling  mendukung,  sehingga  keduanya harus  mampu  menyesuaikan  kebijakan yang  dibuatnya  dengan  mengedepankan kemashlahatan.  Misalnya  satu  tindakan yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  Bank Indonesia  dalam rangka  mengatasi terjadinya  masalah  inflasi,  dengan  cara mengurangi  jumlah  uang  yang  akan didistribusikan,  selain  itu  bank  Indonesia harus  menaikkan  suku  bunga,  dimana terkait adanya kebijakan moneter ini akan mengurangi  investasi  dan  pengeluaran rumah  tangga  suatu  negara,  ini  adalah sebuah  contoh  dari  sebuah  kemaslahatan. Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  (Sukirno, 2016), dalam hal memanfaatkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini  adalah  kementerian  keuangan  dengan mengeluarkan  kebijakan  fiskal.  Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara, dan meningkatkan  pajak.  Alhasil  langkah  ini akan menjadikan pengeluaran pemerintah menjadi berkurang, selain itu pengeluaran rumah  tangga  suatu  negara  pun  akan menjadi berkurang (Triwahyuni, 2021).
Analisis Relevansi Alokasi dan Distribusi  Penerimaan  Negara  dalam Perspektif Ekonomi Syariah Alokasi  dan  distribusi  penerimaan negara,  jika  ditarik  pada  konsep  Ekonomi Islam, dapat dilakukan seperti desentralisasi  zakat  di  Indonesia,  hal  ini sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Rosadi et.al, 2015),  bahwa  zakat telah menjadi tradisi masyarakat sehingga zakat  dapat  menjadi  perekat  sosial, sebagaimana  tertuang  dalam  pendekatan modal sosial. Pendekatan ekonomi memperkuat  pembahasan  reformulasi zakat untuk kesejahteraan bangsa ini.
Lebih  lanjut  pendapat  (Rosadi et.al, 2015), bahwa dalam kaitannya permasalahan
kesenjangan sosial/ kemiskinan  yang  menimpa  umat  Islam dewasa ini, yang disebabkan dari pengaruh sistem  yang  dipakai  dalam  melakukan distribusi  yang  kurang  cocok  dengan zaman sekarang, maka para pakar ekonom yang  ada  di  Indonesia  perlu  melakukan inovasi model pendistribusian pendapatan negara,  semisal  dengan  mencontoh pendistribusian yang diterapkan sebagaimana  kewajiabn  zakat  bagi  orang Islam.  Namun,  dewasa  ini  terkait  dengan sistem  yang  telah  lama  digunakan  dalam pendistribusian  pendapatan  negara  sudah barang tentu ada kelebihan dan kekurangannya,  yang  mana  hal  ini  adalah sesuai dengan prioritas masalah yang telah diselesaikan.  Sebagai  contoh  adalah desentralisasi  pada  zakat  dalam  rangka mengentaskan  kemiskinan.  Yang  mana dalam  hal  desentralisasi  distribusi  zakat, maka  hasil  zakat  yang  telah  terkumpul oleh  suatu  daerah,  nantinya  dikembalikan kembali  ke  daerah  pemungutan  zakat tersebut, alhasil kemiskinan akan menjadi sirna seketika.
Namun  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan manusia, dalam Islam
mekanismenya  telah  diatur  dalam  suatu negara.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  rangka untuk  menjamin  kesejahteraan  rakyat, negara akan mengatur dan mengalokasikan  pendapatan  tambahan secara proporsional dan juga memperoleh sumber  pendapatan  yang  optimal  yang juga sesuai dengan syariah. Kebijakan yang mengatur  dan  sekaligus  mengalokasikan sumber-sumber pendapatan tersebut dikenal dengan kebijakan fiskal (Rahmawati,  2012).  Menurut  pendapat Wolfson  seperti  dikutip  Suparmoko (1997),  kebijakan  fiskal  adalah  tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat  melalui  kebijakan pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah, mobilisasi  sumber  daya,  dan  penetapan harga barang dan jasa dari perusahaan.
Sedangkan  pandangan  (Samuelson dan  D.Nordhaus,  1997),  dalam  Analisis Alokasi dan Distribusi Penerimaan Negara disebutkan  bahwa  kebijakan  fiskal  adalah proses penetapan perpajakan dan pengeluaran publik dalam upaya menekan fluktuasi  siklus  bisnis,  dan  juga  berperan dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi, penggunaan  tenaga  kerja  yang  tinggi, bebas  dari  tingkat  inflasi  yang  tinggi  dan berfluktuasi. Dicontohkan melalui penambahan  kebijakan  fiskal  dalam  hal jaminan  sosial,  kesejahteraan  sosial,  serta intervensi negara di Indonesia  khususnya dalam  pengentasan  kemiskinan  sesuai dengan konsep jaminan sosial,
kesejahteraan  sosial,  dan  juga  intervensi negara menurut Muhammad Baqir al-Sadr (Wahidah, 2018).
Namun dalam praktiknya  di  Indonesia  belum  terlaksana dengan  baik  karena  jika  jumlah  total jaminan  sosial  dibagi  dengan  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia,  masih belum  mencukupi.  Oleh  karena  itu,  perlu ditambahkan  kebijakan  yang  lebih  tegas dalam pendistribusian jaminan sosial.
Analisis  Komparasi  Sistem  Distribusi Kapitalis dan Sistem Distribusi Islam Sistem ekonomi kapitalis yang mana dalam  hal  ini  telah  didasarkan  pada kepemilikan mutlak saja, atas faktor-faktor produksi,  maka  dengan  demikian  hal  ini telah  memiliki  tujuan  utamanya  dalam rangka  untuk  mendapatkan  keuntungan sebanyak-banyaknya  yang  seolah-olah hanya mencari utung saja dan mengabaikan nilai-nilai (moral dan sosial). Alhasil dalam hal distribusi melalui sistem kapitalis ini, maka dengan sendirinya akan menyebabkan ketimpangan ekonomi  yang mana hal ini berakibat pada (ketidakadilan) dalam penggunaan sumber daya  manusia  yang  cenderung  hanya dikuasai oleh mereka (kaum yang mampu) saja.  Oleh  karenanya  sudah  saatnya menerapkan  sistem  distribusi  ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai moral dan  sosial,  karena  selain  itu  hal  tersebut bertujuan  guna  mencapai  profitabilitas yang baik, dimana Islam juga mengajarkan untuk  dalam  rangka  mencapai maslahah (kemaslahatan)
dalam kegiatan ekonominya.  Sehingga  nantinya  dengan melalui distribusi Ekonomi Islam diharapkan dapat mengurangi (menghilangkan) ketimpangan (kesenjangan) ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan dalam beraktifitas ekonomi (Dewantara, 2020).
Dalam perekonomian kapitalis, didalam  rangka  mengatasi  berbagai permasalahan  dalam  hal  kemiskinan  di suatu  negara,  maka  harus  dilakukan dengan cara peningkatkan dalam produksi. Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  cara memberikan kebebasan ( hurriyyah ) kepada  setiap  individu  dalam  rangka untuk  mengambil  atau  memanfaatkan sumber  daya  manusia/sumber  daya sebanyak-banyaknya. Cara ini juga bertujuan  dalam  rangka  meningkatkan
hasil  produksi  dalam  ekonomi.  Namun sistem  ekonomi  ini  banyak  memiliki kelemahan,  hal  ini  dikarenakan  pada kenyataan  riil-nya  telah  banyak  terjadi ketimpangan  (kesenjangan)  ekonomi  di lingkungan  masyarakat.  Oleh  karenanya dewasa ini, perlu ditambahkan sistem yang membatasi  pada  kebebasan  dalam  rangka menunjang  berbagai  kegiatan  ekonomi, yang  mengandung  sifat  menunjang  dalam tataran  nilai-nilai  moral,  salah  satunya adalah dengan menerapkan sistem ekonomi islam, dan sistem ekonomi Islam juga  dianggap  sebagai  jalan  keluar  atau jalan tengah yang cocok  dijadikan  sebagai solusi  atas  berbagai  permasalahan  yang ada pada ekonomi konvensional. Sehingga perlu  diterapkan  sistem  distribusi  Islam yang  mana  hal  ini  dapat  menjadi  pilihan yang tepat dalam rangka untuk diterapkan dalam perekonomian secara menyeluruh. Telah terlihat bahwa banyak keunggulan  dalam  hal  etika  atau  moral yang  ada  pada  ekonomi  islam  yakni  salh satunya  adalah  menjadi  nilai  lebih  dari Ekonomi Islam jika dibandingkan ekonomi kapitalis.  Dimana  ekonomi  kapitalis  telah mengesampingkan  etika,  ketika  dalam berbisnis.  Dan  hal  ini  sebaliknya  bahwa Sistem  Ekonomi  Syariah  berusaha  untuk mencapai  kemakmuran  melalui  prinsip- prinsip ‘adl (keadilan)(  serta  nilai-nilai moral  syariah  (Dewantara,  2020).  Lebih lanjut  bahwa  distribusi  adalah  suatu proses  dalam  menghasilkan  suatu  produk penjualan yang dilakukan untuk menentukan pendapatan. Kemudian menurut  Islam,  jika  kita  telusuri  bahwa distribusi dalam Islam
adalah pendistribusian  kekayaan,  baik  milik pribadi  maupun  milik  umum,  kepada mereka yang berhak menerimanya melalui peningkatan kesejahteraan umum menurut syariah (Rozalinda, 2015).
Jika  pemahaman  terkait  distribusi ditarik  dalam  konteks  landasan  yang mendasari  sistem  ekonomi  kapitalis,  itu akan menjadi sekularisme dan materialisme,  di  mana  sekularisme memisahkan  antara  (agama  dari  sains) yang  mengabaikan  dari  pada  nilai-nilai normatif,  dan  materialisme  juga  memiliki pemahaman  bahwa  materi  adalah  segala- galanya.  Sehingga  dengan  cara  ini,  semua aturan  dalam  hidup  dalam  masyarakat, termasuk  di  bidang  ekonomi,  maka  akan ditentukan  oleh  manusia  itu  sediri,  bukan oleh  agama.  Dalam  hal  ini  dalam  hal percontohan bahwa “sesuatu akan dikatakan  baik,”  jika  ada  manfaat  yang dapat  diambil.  Yang  mana  semisal  dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (eknomi)  suatu  masyarakat  maka  hal  ini dianggap sebagai puncak dalam kebahagiaan (Baidhawy, 2008). Berbeda  dengan  etika  bisnis  dalam Islam, Sakirah dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam praktik kehidupan  sehari-hari  manusia,  manusia sangat  dekat  melalui  kata  bisnis.  Dimana dalam  Bisnis  ada  berbagai  aktifitas/ kegiatan  yang  mampu  menghasilkan berbaga produk guna memenuhi kebutuhan  kehidupan  dalam  lingkungan masyarakat.  Produk  yang  dihasilakan semisal  berupa  barang  dan  jasa  yang diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang membutuhkan, maka dari aktifitas pendistribusian tersebut, menjadikan para para pelaku usaha memperoleh kebahagiaan  yakni  berupa  laba/untung. Dalam  bisnis  sendiri  dapat  dimanfaatkan dalam  rangka  meraup  untung,  dimana berbagai cara dilakukan dengan cara yang halal  ( halal )  artinya  suatu  bisnis dikerjakan dengan tanpa merugikan pihak lain,  artinya  dalam  bisnis  islam  yang dikedepankan  adalah  bagi  hasil  (untung bersama)  (Sakirah et.al, 2021).  Artinya
dengan  demikian  hubungannya  terkait nilai  konsumsi  dengan  nilai  produksi adalah  dilakukan  dengan  distribusi  yang adil.  Al-Qur'an  dengan  jelas  menyatakan bahwa bekerja /Mua’amalah/Transaksi itu sendiri boleh, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba.
Pemahaman  seperti  itu  membuat perekonomian  hanya  terfokus  pada bagaimana meningkatkan tingkat produksi dan  juga  pendapatan  secara  nasional dalam  rangka  menyusun  penyediaan peraalatan  untuk  memenuhi  kebutuhan semata.  Sehingga  setiap  individu  dapat dilakukan  dengan  cara  bebas  ( hurriyah ) guna mencapai kemampuan yang semaksimal  mungkin.  Realitas  yang  dapat dijadikan ibrah (hikmah)  yakni,  bahwa kaum  kapitalis  (pemilik  modal  dan konglomerat)  selalu  menang  dan  menjadi penguasa.  Keadaan  inilah  yang  akan membuat kebijakan dalam sistem pemerintah  akan  saling  mengorbankan kepentingannya,  baik  itu  kepentingan untuk  rakyatnya  sehingga  terjadilah sebuah kesenjangan (ketimpangan) dalam distribusi. Berbeda dengan distribusi yang hanya  menyalurkan  produksi  dari  pada produsen  kepada  konsumen,  sehingga distribusi
dalam Islam adalah pendistribusian harta dengan kemampuan yang  ada,  baik  itu  milik  perorangan maupun  milik  kelompok  tertentu,  dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.  Artinya  dari  pada  tujuan utama  dari  pendistribusian  ini,  adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  melalui  penerapan  aturan- aturan yang berlaku dalam Islam (ekonomi islam).  Untuk  itu,  fokus  dalam  konsep  ini berkaitan  eratdengan  proses  distribusi, dan  bukan  hanya  pada  output  (untung- rugi) dari distribusi tersebut. Dengan cara ini, jika terjadi kegagalan di  pangsa  pasar,
maka kerangka fastabiqulkhairat (taat dan menerima)  akan  mengarahkan  pelaku pangsa  pasar  pada  kebijakan  pemerintah untuk  proses  redistribusi  yang  di  peroleh seabgai  pendapatan  yang  adil  menuju kesejahteraan  yang  merata  (Munthe, 2014).
Jika  kita  melihat  perkembangannya bahwa  didalam  sistem  ekonomi  kapitalis, banyak terdapat pemahaman yang berbau teologis  yang  mana  dalam  hal  ini  telah membudaya  bagi  pola  kehidupan  sosial. Jadi  pada  intinya  dalam  hal  kapitalisme tidak  dapat  dipisahkan  dari  pada  agama. Sehingga  dengan  seiring  berjalannya waktu,  kehidupan  menjadi  lebih  terbuka melalui  sikap  para  pemuka  agama  yang berusaha  mengabaikan  terkait  adanya penindasan ekonomi dan adanya penindasan  pada  aspek  politik.  Dengan demikian,  agama  dalam  konteks  ini  tidak memiliki ruang  yang cukup,  dalam rangka masuk  pada  satu  sistem,  termasuk  dalam sistem  ekonomi  (Zulaikah,  2011).  Saat  ini perlu  diterapkan  konsep rahmatan  lil 'alamin yang  mencakup  seluruh  ummat, tidak hanya umat Islam yang membiarkan falsafah hukum Islam berkontribusi dalam membangun  perekonomian  Indonesia. Tujuan  Islam  itu  sendiri,  jika  kita bandingkan  ekonomi  kapitalis/distribusi kapitalis dengan ekonomi syariah/distribusi  Islam  untuk  mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dapat kita lihat dalam konsep segi tiga antara falsafah Tuhan,  manusia,  dan  alam.  Misalnya, penerapan  ekonomi  islam  dalam  rangka menutupi  kekurangan  ekonomi  kapitalis. Sehingga  kekurangan-kekurangan  dalam sistem  ekonomi  konvensional  akan diperbaiki dengan juga menerapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai  Islam  melalui  konsep  Islam rahmatan  lil  'alamin dalam  hukum ekonomi  Islam  dapat  diwujudkan  melalui
pelaksanaan  kegiatan  sosial  seperti  wakaf melalui semangat menciptakan kehidupan yang  adil, mengurangi  ketimpangan  sosial serta menghidupkan kembali nilai keislaman yang hakiki. Di era 4.0 misalnya dengan mengimplementasikan nilai rahmatan  lil'alamin dapat  disesuaikan dengan  tuntutan  zaman  seperti  wakaf tunai,  industri halal , halal  food,  halal tourism ,  dan  lain  sebagainya  (Sakhirah et.al , 2021).
Dengan  melihat  distribusi  Ekonomi Islam dari perspektif etika Ekonomi Islam, yang berbeda melalui distribusi kapitalis di atas,  jelas  perbedaannya,  yaitu  bahwa distribusi  Islam  berfokus  pada  individu sedangkan  distribusi  sosialis  berfokus pada kepemilikan bersama. Etika Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  adalah norma  atau  aturan  etika  dalam  proses penyimpanan  dan  pendistribusian  produk kepada  pelanggan  berdasarkan  prinsip- prinsip  Islam,  yaitu  mencari  keuntungan yang  adil,  distribusi  yang  luas,  keadilan sosial  dan  juga  larangan  ikhtikar.  Etika distribusi  berbasis  Islam  mensyaratkan bahwa  dalam  hal  distribusi  harus didasarkan  pada  dua  sendi,  yaitu kebebasan  dan  juga  keadilan  dalam  hal kepemilikan (Syukur, 2018).
Lebih lanjut, menurut Syukur (2018), dalam jurnalnya secara gamblang menjelaskan  bahwa  yang  membedakan Islam dengan (kapitalisme dan sosialisme) adalah:  bahwa  Islam  tidak  pernah memisahkan  ekonomi  dengan  etika, seperti  halnya  tidak  pernah  memisahkan sains  dengan  moralitas,  politik  dengan etika.  Mengapa  demikian?  Hal  ini dikarenakan  Islam  merupakan  risalah yang  diamanatkan  oleh  Allah  SWT  untuk menyempurnakan akhlak setiap insan.
Proses  distribusi  dalam  Ekonomi Islam  sendiri,  harus  dilakukan  dengan aktifitas yang baik, dan juga sesuai dengan
prinsip  Islam  (syariah).  Distribusi  produk harus seimbang (rata), hal ini dikarenakan agar  para  konsumen  dapat  menikmati produk  tersebut  secara  bersama-sama. Selain  itu,  pendistribusian  juga  tidak diperbolehkan  melakukan  ketidakadilan kepada  pesaing  lainnya.  Prinsip  ini disinggung sebagaimana firman Allah SWT dalam  Al-Qur'an  Surah  An-Nisa  ayat  29 yang berbunyi:
َٰٓ َّلَِإ  ِلِطََٰبۡلٱِب مُكَىۡيَب مُكَل ََٰى ۡمَأ ْا َٰٓىُلُكۡأَت  َلَ ْاىُىَماَء  َهيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ۡقَت  َلَ َو  ۡۚۡمُكىِّم  ٖضا َزَت هَع ًةَز ََٰجِت  َنىُكَت نَأ ۡۚۡمُكَسُفوَأ ْا َٰٓىُلُت ا ٗمي ِح َر  ۡمُكِب َناَك َ َّللَّٱ َّنِإ ٩٢
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Demikian  juga  menurut  Sholiha, 2020),  dalam  artikelnya  dijelaskan  bahwa
Ekonomi Islam memiliki konsep pemerataan kemampuan atau pendapatan bagi  masyarakat,  sehingga  tidak  terjadi ketimpangan  ekonomi  yang  mencolok  di masyarakat.  Ada  pula  instrumen  yang dapat  digunakan  dalam  pendistribusian suatu negara khususnya di Indonesia yaitu zakat,  hukum  waris,  wasiat,  wakaf,  zakat fitri, tebusan, infaq dan sedekah, memberi makan  fakir  miskin,  berhutang  kepada Allah,  memberi  kelebihan,  larangan.  dari penimbunan.  properti,  serta  apa  yang ilegal.  Dan  juga  ini  membutuhkan  peran pemerintah untuk mengoperasikannya.
Dalam  hal  kebijakan  dalam  aktifitas ekonomi,  khususnya  kebijakan  fiskal, ketika  di  zaman  sahabat  Umar  bin  Al- Khathab banyak menggunakan ketekunan/kebijakan.  Itulah  kebijakan yang  tepat  (ketekunan)  melalui  keadaan masyarakat  saat  ini.  Kebijakan  ekonomi
Umar  bin  Al-Khattab  didasarkan  pada  Al- Qur'an, Hadits, atau kegigihan Umar bin Al- Khattab  atau  teman-temannya  saat  itu (Fauzan,  2017).  Misalnya,  dalam  hal Penerimaan  Zakat  suatu  Negara  dengan model  penerimaan  seperti  halnya bea cukai ( 'Usyur /pajak  ekspor  dan  impor), kemudian  pengalokasian  pendapatan  ini didistribusikan di tingkat daerah dan ketia muncul (surplus), maka sisa pendapatannya  akan  disimpan  di  pusat ( Baitu al-Maal )  dan  selanjutnya  dibagikan kepada  delapan ashnaf (Adiwarman, 2012).  Lebih  lanjut  ketika  perkembangan dari  pemikiran  dan  peradaban  ekonomi Islam ketika hendak di implementasikan di Indonesia,  maka  keberadaan  ekonomi Islam  dianggap  menjadi  seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang  sistem  ekonomi  yang  berlaku saat ini (Sakirah et.al, 2022).

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas dalam  kaitannya  dengan  alokasi  dan distribusi pendapatan negara dalam Islam, penulis menyimpulkan bahwa alokasi dan distribusi  pendapatan  negara  dilihat  dari perspektif  Ekonomi  Syariah  merupakan konsep distribusi dalam konteks pemerataan.  Dimana  Distribusi  dialkukan dengan  cara  pemerataan  ( 'Adl )  untuk kepentngan  kesejahteraan  masyarakat. Alhasil,  bila  ini  bisa  diterapkan  di Indonesia,  maka  akan  menciptakan kesejahteraan  bagi  masyarakat  Indonesia. Perbandingan  Sistem  Distribusi  Kapitalis dengan  Sistem  Distribusi  Islami,  adalah dua  konsep  yang  kontradiktif  antara keduanya,  dimana  ekonomi  kapitalis didasarkan  pada  kepemilikan  mutlak semata, atas berbagai faktor produksi saja, atau  dapat  dikatakan  bahwa  ekonomi kapitalis  adalah  mengabaikan  nilai-nilai moral  dan  sosial  dalam  hal  meraup
keuntungan.  Sedangkan  dalam  konsep pengalokasian dan Pendistribusian pendapatan negara dalam konsep ekonomi Syariah adalah dilakukan dengan mengutamakan  nilai-nilai  moral  dan sosial,  selain  itu  pengalokasian  dan Pendistribusian pendapatan negara dalam ekonomi  syariah  mengedepankan  konsep mashlahah (keadilan).  Seperti  halnya penerapan  Infak,  Shodaqah,  dan  Wakaf yang  dilakukan  oleh  umat  muslim  yang ada di Indonesia. Alhasil relevansi  alokasi dan distribusi pendapatan negara seacara islami  adalah  relevan  dengan  zaman sekarang,  dimana  konsep  keadilan  dalam ekonomi islam mejadi solusi yang nyata.
Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya  /  Future  Research  adalah pengembangan  dalam hal pendistribusian secara syar’I berkelanjutan yang mana hal ini dapat
mensejarhterahkan perekonomian  masyarakat  khususnya  di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahyani, H. (2021). Sharia’s Economic Law Perspective  About  Cash  Waqf  in The  Era  of  The  Industrial Revolution  Four  Points  Zero. Al- Mawarid  Jurnal  Syari’ah  &  Hukum , 3 (1), Article 1. https://journal.uii.ac.id/JSYH/articl e/view/18588
Ahyani,  H.,  Slamet,  M.,  &  Tobroni.  (2021). Building the Values of Rahmatan Lil ’Alamin  for  Indonesian  Economic Development  at  4.0  Era  from  the Perspective  of  Philosophy  and Islamic  Economic  Law. Al-Ihkam: Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial ,
16 (1), 111–136. https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v16i1.4550 Ar-Risuni, A. (1416). Nadzoriyatul Maqashid ‘inda al Imam Asy Syatibi .
International  Institute  of  Islamic Thought (IIIT). As-Saidi,  A.  A.-M.  (1999). Kebebasan Berpikir Dalam Islam, (Hurriyyat al- Fikr Fî al-Islâm), Terj. Ibnu Burdah . Adi Wacana. Baidhawy,  Z.  (2008). Etika  Bisnis  Syariah (II):  Prinsip-Prinsip  Konsumsi  Dan Distribusi . Kurnia Kalam Semesta. Dewantara,  A.  (2020).  Etika  Distribusi Ekonomi  Islam  (perbandingan Sistem  Distribusi  Kapitalis  Dengan Sistem  Distribusi  Islam). Ad- Deenar:  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam , 4 (01), 20–36.
Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian  Islam  Di  Masa Khalifah  Umar  Bin  Al-Khathab. Human Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4 (1).
Hafni,  R.  N.  (2019).  Efisiensi  Alokasi  Dan
Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Akuntansi  dan  Bisnis  Syariah (AKSY) , 1 (2), 233–242.
Husni,  I.  S.  (2020).  Konsep  Keadilan Ekonomi  Islam  Dalam  Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. Islamic  Economics Journal , 6 (1), 57–74.
Ilyas,  R.  (2017).  Time  Value  of  Money dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Al- ’Adalah , 14 (1), 157–180.
In’amuzzahidin,  M.  (2017).  Konsep Kebebasan  Dalam  Islam. At- Taqaddum , 7 (2), 259–276.
Janwari,  Y.,  Al  Hakim,  S.,  &  Ahyani,  H. (2021). Perkuliahan  Mata  Kuliah Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam Program Doktoral Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung . Karim,  A.  A.  (2001). Ekonomi  Islam  Suatu Kajian Kontemporer . Jakarta : Gema Insani Press. Latif,  A.  (2014).  Nilai-Nilai  Dasar  Dalam Membangun Ekonomi Islam. DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan
Hukum , 12 (2), 153–169.
Maghfiroh,  R.  U.  (2019).  Konsep  Nilai Waktu  dari  Uang  dalam  Sudut Pandang  Ekonomi  Islam. El-Qist: Journal  of  Islamic  Economics  and Business (JIEB) , 9 (2), 186–195.
Nasution,  M.  E.  (2006). Ekonomi  Islam .
Gramedia Digital.
Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi
Harta  Secara  Ekonomis  dan  Non Ekonomis  dalam  Sistem  Ekonomi Islam. At-Tauzi:  Islamic  Economic Journal , 17 (2), 172-180. Qadir,  A.  (2021).  Efisensi  Distribusi Pendapatan  Dalam  Ekonomi  Islam. Mozaic:  Islam  Nusantara , 7 (1),  47- 60.
Rahmawaty,  A.  (2013).  Distribusi  Dalam Ekonomi  Islam  Upaya  Pemerataan Kesejahteraan  Melalui  Keadilan Distributif. Equilibrium , 1 (1), 1-17.
Rahmawati,
L. (2012). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam: Wacana Politik  Ekonomi  Islam. El-Qist: Journal  of  Islamic  Economics  and Business (JIEB) , 2 (1), 232-256. Rahmawati,  Y.  (2016).  Refleksi  Sistem
Distribusi  Syariah  pada  Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian Indonesia. Al- Iqtishad Journal of Islamic
Economics , 3 (1), 194969. Rosadi,  A.,  &  Athoillah,  M.  A.  (2015).
Distribusi  zakat  di  Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan , 15 (2), 237-256.
Rozalinda.  (2015). Ekonomi  Islam:  Teori Dan  Aplikasinya  Pada  Aktivitas
Ekonomi .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sakirah,  Affandy,  F.  F,  Slamet,  M.,  Ahyani,
H.,  Dahliana,  D.,  Priyatno,  P.  D., Darussalam, A. Z. (2021). Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban  Ekonomi  Islam  (sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis) . Widina Media Utama.
Sakirah,  Syarifuddin,  Ahyani,  H.,  Slamet,
M.,  Huda,  R.,  Andni,  R.,  Komarudin, R.  (2021). Pengantar  Bisnis  Islam .
Bandung  :  Widina  Bhakti  Persada Bandung.
Samuelson,  and  William  D.  N.  (1997). Makroekonomi: Edisi  Keempatbelas, Terj.  Haris  Munandar .  Jakarta: Erlangga. Chaudry,  M.  S.  (2012). Sistem  Ekonomi Islam,  Prinsip-Prinsip  Dasar,  Terj. Suherman  Rosyidi .  Jakarta:  Penada
Media Group. Sholiha,  imroatus.  (2020).  Distribusi Dalam  Ekonomi  Islam. Economic: Journal  of  Economic  and  Islamic Law , 9 (2). Sukirno,  S.  (2016). Makro  Ekonomi Modern:  Perkembangan  Pemikiran Dari  Klasik  Hingga  Keynesian Baru . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Syukur,  M.  (2018).  Distribusi  Perspektif Etika  Ekonomi  Islam.
PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 2 (2), 33-51. Triwahyuni,  T.  (2021).  Pengendalian Inflasi,  Moneter,  Dan  Fiskal  Dalam Perspektif  Ekonomi  Makro  Islam.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan
Ekonomi
Syariah , 6 (2), 199-210.
Wahidah,  M.  A.  H.  (2018).  Alokasi
Pendapatan Negara Menurut Muhammad  Baqir  Al-Sadr  Dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan  Sosial  Di  Indonesia. El-
Barka: Journal of Islamic Economics and Business , 1 (2), 269-298. Zulaikah, Z. (2011). Kapitalisme Dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam atas  Konsep  Kapitalis). AL-IHKAM: Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial , 6 (2), 330-358.
Holis,  M.  (2017).  Sistem  distribusi  dalam perspektif  ekonomi  Islam. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah , 1 (2). Norhadi,  N.  (2018,  April  24).  Distribusi dalam Islam. Pa Sampit . https://pa- sampit.go.id/distribusi-dalam- islam/ www.dbs.id,    www.  dbs.  id.  (2021). Time value of money—DBS Bank Indonesia . DBS.
https://www.dbs.id/digibank/id/i d/articles/waktu-adalah-uang