## MEMBACA ULANG PEMAKNAAN KEADILAN SOSIAL DALAM GAGASAN REVOLUSI HUKUM SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO
Shidarta email: darta67@yahoo.com

## Abstract
Soediman Kartohadiprodjo was one of few Indonesian legal scholars taking interest in Pancasila, the state  ideology    promulgated  by  Soekarno.  Soediman  believe  that  social  justice,  the  core  concept  of Pancasila corresponds with the “kekeluargaan” principle as found in the constitution.  However, he used  the  the  term  welfare or  happines  rather  than  social  justice since  the latter, according  to  him, tends  to  adopt  liberalist  and  individualist  principles,  which  according  to  him  contradicts  with Pancasila.    He  also  endorsed  the  idea  of  “legal  revolution”as  a  mean  to  increase  the  Indonesian populace’  awareness  about  recent  legal  development  post  independence.  This  article  discusses  and critizes Soediman’s idea on social justice and legal revolution.
Keywords:
Pancasila, social justice, welfare state, law revolution.

## Abstrak
Soediman  Kartohadiprodjo  adalah  salah  satu  dari  beberapa  sarjana  hukum  Indonesia  yang memiliki  ketertarikan  untuk  menjelajahi  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  pertama  kali dikembangkan Soekarno. Soedirman percaya bahwa keadilan sosial adalah konsep inti yang sesuai dengan  "kekeluargaan"  prinsip  sebagaimana  dinyatakan  dalam  konstitusi.  Namun  ia  lebih  suka menggunakan  istilah  kesejahteraan  atau  kebahagiaan  daripada  keadilan  sosial  karena  yang terakhir  menurut  dia  cenderung  mengadopsi  individualisme  liberal  dan,  yang  bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ia juga mengungkapkan idenya untuk menyampaikan "revolusi hukum" dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum Indonesia melalui sistem hukum yang baru dikembangkan setelah kemerdekaan. Artikel ini membahas gagasan keadilan sosial Soediman dan gagasannya tentang revolusi hukum serta memberikan beberapa kritik atas pikirannya.
Kata kunci: Pancasila, keadilan sosial, negara kesejahteraan, revolusi hukum.

## Latar Belakang
Soediman  Kartohadiprodjo  (1908-1970)  adalah  ilmuwan  hukum  yang cukup  berpengaruh  dalam  era  perjuangan  kemerdekaan  sampai  memasuki periode pemerintahan Orde Lama. Tema besar yang kerap muncul dalam tulisan- tulisannya adalah tentang Pancasila, yang diyakininya memiliki otentisitas untuk disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia. Perang dingin yang terjadi dalam kancah  politik  global,  yang  pada  tingkatan  tertentu  juga  menyentuh  ‘perang
ideologi’ antar-blok dunia, membuat Soediman makin yakin pada posisi Pancasila sebagai  tawaran  alternatif  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  tampil  percaya  diri dengan pandangan hidupnya sendiri.
Tulisan  ini  berinisiatif  mengangkat  satu  sisi  pemikiran  dari  Soediman Kartohadiprodjo. 1 Pilihan  jatuh  pada  konsep  ‘keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia’  yang  telah  diformulasikan  sebagai  sila  kelima  Pancasila.  Konsep  ini termasuk  penting  karena  merupakan  aspek  aksiologis  bernegara  yang  paling gamblang dirumuskan melalui kata kerja “mewujudkan keadilan sosial” di dalam Pembukaan  UUD  1945.  Penggunaan  kata  kerja  aktif  ini  memperlihatkan kesungguhan  bangsa  ini  untuk  secepatnya  mengatasi  problema  ketidakadilan yang  menjadi  kondisi  faktual  bangsa  ini  selama  hidup  di  alam  penjajahan. Perubahan  kondisi  kehidupan  bangsa  ini  akan  cepat  diatasi  apabila  tata  hukum warisan  kolonial  juga  ikut  berubah.  Untuk  itu,  Soediman  pun  sepakat  dengan gagasan adanya revolusi hukum.
Sebagai  ahli  hukum  yang  memiliki  ketertarikan  pada  filsafat  hukum, Soediman sadar bahwa keadilan adalah tujuan ideal dalam berhukum bagi semua bangsa.  Tatkala  Soediman  Kartohadiprodjo  memahami  Pancasila  dengan  segala orisinalitas dan otentisitas keindonesiaan itu, berarti akan ada kemungkinan versi keadilan  yang  khas  dalam  kerangka  pikir  bangsa  Indonesia  itu.  Juga  akan  ada potensi  keadilan  versi  bangsa  Indonesia  itu  bakal  terwujud  melalui  mekanisme percepatan  yang  disebutnya  revolusi  hukum.  Hal  inilah  yang  menjadi  pokok permasalahan  yang  ingin  diangkat  dalam  tulisan  ini,  yakni  apakah  sebenarnya makna  keadilan  sosial  bagi  bangsa  Indonesia  menurut  pandangan  Soediman Kartohadiprodjo dan bagaimana kaitannya dengan gagasan revolusi hukum yang diajukannya?
Jawaban  terhadap  pertanyaan  ini  memiliki  makna  penting  karena membuka  katup  diskursus  tentang  keadilan  sosial  yang  relatif  terbungkamkan
1 Catatan: beberapa sekuens pemikiran ini sempat dipresentasikan dalam seminar; lihat Shidarta, “Membaca  Ulang  Pemaknaan  Keadilan  Sosial  dan  Gagasan  Revolusi  Hukum  Soediman Kartohadiprodjo”,  makalah  Seminar  dalam  rangka  lomba  debat  hukum  Piala  Soediman Kartohadiprodjo, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 6 Maret 2015.
pasca-kejatuhan Pemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu, topik-topik dan wacana tentang Pancasila seakan menjadi usang dan tidak lagi menarik. Akibatnya, banyak pihak  berusaha  memberi  tafsir  baru  atas  topik-topik  ini,  padahal  bukan  tidak mungkin  pembahasan  tentang  topik-topik  ini  sudah  pernah  ditampilkan  oleh ilmuwan-ilmuwan  sebelumnya,  termasuk  oleh  tokoh  sekelas  Soediman Kartohadiprodjo.
Mengingat ada jarak waktu cukup jauh antara tulisan ini dengan hadirnya karya-karya  Soediman  yang  menjadi  objek  kajian  tulisan  ini,  maka  sejak  awal disadari  akan  ada  keterbatasan  pandangan  penulis  untuk  mengkaji  pemikiran Soediman Kartohadiprodjo tersebut secara komprehensif. Oleh sebab itu, metode penelitian terhadap karya-karya Soediman hanya dibatasi pada dua buku penting. Pertama,  buku  beliau  berjudul Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jilid I: Hukum Perdata , Jakarta: PT Pembangunan & Ghalia Indonesia (edisi tahun 1982). Kedua, buku  bunga  rampai  (kompilasi  tulisan)  yang  diedit  serta  diterbitkan  kembali, berjudul Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia ,  Jakarta:  Gatra Pustaka (edisi tahun 2010). Penelitian sepenuhnya dilakukan berdasarkan kajian pustaka,  dan  dalam  beberapa  kesempatan  diperkaya  dengan  diskusi  dengan narasumber yang pernah menjadi asisten Soediman Kartohadiprodjo dalam waktu cukup lama di Universitas Katolik Parahyangan, yaitu Bernard Arief Sidharta.

## Tata Hukum Berkeadilan Sosial
Di  dalam  buku  Soediman  Kartohadiprodjo, “Pengantar  Tata  Hukum  di Indonesia” (Jilid  1:  Hukum  Perdata”)  terbitan  bersama  antara  PT.  Pembangunan dan Ghalia Indonesia (dipublikasikan pertama kali tahun 1956 dan sampai dengan tahun 1982 sudah mengalami cetak ulang kesepuluh), terdapat ulasan yang cukup menarik  tentang  pemikiran  Soediman  berkenaan  dengan  Pancasila.  Walaupun buku jilid pertama ini didesain sebagai pengantar tata hukum di Indonesia untuk bidang  hukum  perdata,  pada  sekitar  50  halaman  pertama  terdapat  ulasan pengarangnya  tentang  hukum  dan  manusia,  manusia  sebagai zoon  politikon ,
manusia  dalam  tafsiran  bhineka  tunggal  ika,  manusia  Indonesia  dan  Pancasila, Pancasila dan bangsa Indonesia, serta zoon politikon dan Indonesia.
Paparan tentang Pancasila yang menyita cukup banyak halaman awal dari bukunya  tersebut  ternyata  ditambah  lagi  dengan  satu  bab  tambahan  yang dijadikan penutup buku, berjudul “Menuju ke Tata Hukum Nasional”. Di sini lagi- lagi  rekomendasi  Soediman  Kartohadiprodjo  terkait  Pancasila,  kembali dikedepankan. Ia menganjurkan agar tata hukum Indonesia harus dijalankan dan ditafsirkan dengan jiwa Pancasila. Dalam jiwa  Pancasila ini fungsi hukum adalah pengayoman.  Soediman  Kartohadiprodjo  menulis  pandangannya  dengan  kata- kata sebagai berikut: 2
Menurut  Panca  Sila,  yang  berintikan  pada  kekeluargaan,  yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi  tidak  kepribadian  yang  bebas,  yang  tidak  menghiraukan adanya  yang  lain,  melainkan  yang  terikat  dalam  satu  kesatuan  --- “kesatuan  dalam  perbedaan;  perbedaan  dalam  kesatuan”  ---maka diakuilah adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup  manusia  yang  satu  dan  lainnya.  Kelompok-kelompok  ini dilihatnya  tidak  terpisah  satu  sama  lain  secara  tajam  seperti  kita jumpai  dalam  penggolongan  pada  masa  penjajahan  menurut  pasal 163  IS,  melainkan  pengakuan  kelompok  seperti  kita  mengakui adanya  kelompok  pergaulan  hidup  Jawa,  Sunda,  dan  sebagainya. Selaras  dengan  itu,  maka  Bung  Karno  juga  menganjurkan, ‘janganlah  kita  mengadakan  lagi  perbedaan  lagi  anara  ‘orang Indonesia  asli’  dan  ‘orang  Indonesia  tidak  asli’,  melainkan  seperti halnya kita mengakui dan mengenal suku Batak, Minangkabau dan sebagainya  kita  sebut  juga  yang  tadinya  kita  namakan  orang Indonesia tidak asli sebagai suku Tiong Hoa, suku Arab, suku India dan sebagainya…
Kutipan di atas memperlihatkan keinginan Soediman untuk menghadirkan suatu  tata  hukum  Indonesia  yang  memberikan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  dengan  tidak  lagi  mempersoalkan  asal  usul  dan  latar  belakang golongannya.  Semua  komponen  bangsa  Indonesia  diikat  dengan  semangat
2 Soediman  Kartohadiprodjo,  Pengantar  Tata  Hukum  di  Indonesia,  Jilid  I:  Hukum  Perdata,  PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 246.
kekeluargaan dan tata hukum Indonesia wajib untuk mengayomi seluruh bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali.

## Keadilan adalah Kesejahteraan dan Kebahagiaan
Keadilan  di  dalam  Pancasila  muncul  pada  sila  kelima,  dengan  kata-kata “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Kata  “sosial”  digambarkan  oleh Soediman  sebagai  hubungan  antar-manusia  dalam  kelompoknya.  Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio,  dan  [hidup  dengan]  rukun.  Keempat  hal  ini  harus  dijaga  dengan  sebaik- baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh    Soediman  Kartohadiprodjo  sebagai  “bahagia”. 3 Jadi,  menurut  Soediman Kartohadiprodjo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila  keilma  Pancasila  adalah  sama  dengan  “keadilan  sosial”  atau  “kesejahteraan sosial”. 4
Istilah  “kesejahteraan”  jelas  bukan  orisinal  dari  Soediman.  Ia mengambilnya dari pidato Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelelidik Usaha Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK)  tanggal  1  Juni  1945.  Soekarno  merangkaikan prinsip kesejahteraan ini dengan prinsip demokrasi, sehingga lahirlah terminologi sosio-demokrasi.  Menurut  Soekarno  di  dalam  prinsip  kesejahteraan  tidak  akan ada  kemiskinan  di  dalam  Indonesia  merdeka.  Istilah  “sosio-demokrasi” dipinjamnya  dari  Fritz  Adler,  yang  mendefinisikan  sosio-demokrasi  sebagai “politiek  ekonomische  democratie” (demokrasi  politik-ekonomi).  Pendeknya,  di satu sisi ada demokrasi politik, dan di sisi lain ada demokrasi ekonomi. 5
Pemikiran Soekarno tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini adalah  hasil  endapan  lama  Soekarno  sebagaimana  terlihat  dalam  paparannya tentang  marhaenisme.  Bagi  Soekarno,  marhaneisme  adalah  asas  dan  cara
3 Soediman  Kartohadiprodjo,  Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa  Indonesia,  Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 161.
4 Id, hlm. 171.
5 Baca Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011,  hlm. 491-492.
perjuangan  sosialisme  ala  Indonesia  berlandasarkan  prinsip  sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menghendaki hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.  Intinya,  Indonesia  tidak  saja  harus  mencapai  kemerdekaan  politik, tetapi  juga  kemerdekaan  ekonomi.  Dalam  terminologi  lain  Soekarno, disebutkannya  dengan  prinsip politieke  rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid . 6
Selain  Soekarno,  adalah  Mohammad  Hatta  yang  memberi  warna  sangat kuat pada penjabaran prinsip sosio-demokrasi ala Indonesia ini. Pada masa sidang kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945, badan ini membentuk tiga panitia, yaitu panitia perancang  hukum  dasar,  panitia  perancang  keuangan  dan  ekonomi,  dan  panitia perancang  pembelaan  tanah  air,  yang  masing-masing  dipimpin  oleh  Soekarno, Hatta, dan Abikoesno Tjokrosoejoso.  Soekarno lalu membentuk lagi panitia kecil yang bertugas merumuskan undang-undang dasar di bawah pimpinan Soepomo. Mereka semua bekerja cepat. Dalam rapat besar BPUPK tanggal 13 Juli 1945 inilah Hatta  memberi  banyak  sanggahan  terhadap  hasil  rancangan  Soepomo,  yang akhirnya menjadi bab-bab tentang warga negara dan kesejahteraan sosial.
Hatta memberi masukan terkait dengan keadilan dan kesejahteraan sosial secara  lengkap  sebagai  berikut:  (1)  Orang  Indonesia  hidup  dalam  tolong- menolong;  (2)  Tiap-tiap  orang  Indonesia  berhak  mendapat  pekerjaan  dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup  minimum  bagi  seseorang;  (3)  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama,  menurut  dasar  kolektif;  (4)  Cabang-cabang  produksi  yang  menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah; (5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang  berhak  memakai tanah  sebanyak  yang perlu  baginya sekeluarga;  (6)  Harta  milik  orang-seorang  tidak  boleh  menjadi  alat  penindas orang  lain;  dan  (7)  Fakir  dan  miskin  dipelihara  oleh  pemerintah. 7 Derivasi  atas konsep  kesejahteraan  sosial  sebagaimana  dijabarkan  oleh  ekonom  semacam
6 Id, pada hlm. 521-522, 532.
7 Id, pada hlm. 533-536.
Hatta,  tidak  pernah  disinggung-singgung  oleh  Soediman  di  dalam  tulisan- tulisannya.
Kesejahteraan  sosial  disebut-sebut  oleh  Soediman  sebagai  tujuan  hidup manusia dalam alam semesta. Suatu konsep yang lebih bernada filosofis daripada ekonomis! Untuk itu, Soediman Kartohadiprodjo menulis sebagai berikut: 8
Menurut  “penggalian”  Bung  Karno,  seperti  yang  dinyatakan  untuk pertama  kalinya,  maka  menurut  Bangsa  Indonesia  itu  ialah “Kesejahteraan Sosial”, dan dengan demikian Bung Karno menamakan Sila yang kelima itu Sila Peri-Kesejahteraaan Sosial; suatu nama yang kiranya  lebih  tepat  dari  pada  nama  yang  diberikan  kemudian  dan yang sekarang lebih didengar dan dikenal orang: Peri-Keadilan Sosial. Tetapi  nampaknya:  Apakah  tidak  lebih  tepat  kalau  Sila  ini  kita namakan  Sila  Peri-Kebahagiaan?  “Kesejahteraan  Sosial”  dianggap lebih  tepat  dari  pada  “Keadilan  Sosial”---seperti  dikemukakan  tadi— karena  lebih  menunjukkan  manusia  dalam  keadaan  passief,  padahal yang dilihatnya ialah “apa yang menjadi maksud dan tujuan manusia”, jadi  manusia  dalam  keadaan  aktief.  Sifat  “aktief”  ini  cukup ditunjukkan  dengan  istilah  “kesejahteraan  sosial”.  Tetapi  sebaliknya “kesejahteraan”  itu  lebih  membuka  ke  arah  fikiran  materiil  padahal kehidupan manusia itu membutuhkan tidak saja bahan materiil tetapi pula spirituil. Manusia selalu berusaha untuk mengadakan kelarasan dalam pemenuhannya kebutuhan-kebutuannya materiil dan spirituil. Kalau  terdapat  kelarasan  tadi,  atau  kalau  kelarasan  itu  dapat  sangat didekati,  maka  kita  namakan  orang  itu  dalam  keadaan  bahagia. Dengan  alasan  inilah,  maka  ditanyakan  apakah  tidak  cukup  alasan untuk menamakan Sila kelima ini Sila Peri-Kebahagiaan.
Preferensi  Soediman  untuk  menggunakan  kata  “kesejahteraan”  daripada “keadilan” ini dapat dibenarkan dengan penjelasan filosofis bahwa apabila suatu ketidakadilan  ternyata  dialami  semua  orang,  maka  secara  konseptual  sudah terjadi pemerataan ketidakadilan. Bukankah pemerataan ini suatu keadilan juga? Lain halnya jika kata “kesejahteraan” yang dipakai karena ketidaksejahteraan bagi semua orang tidak lalu identik dengan kesejahteraan bagi semuanya.
Dengan  memakai  kata  “kesejahteraan”  akan  mengundang  kita  untuk membawa  pikiran  Soediman  kepada  konsep  negara  (hukum)  kesejahteraan.
8 Soediman, 1982, Id, pada hlm. 30-31.
Artinya,  hukum  digunakan  sebagai  instrumen  untuk  mencapai  kesejahteraan sosial.  Jika  meminjam  istilah  Soekarno,  “hukum  adalah  alat  revolusi”.  Kebetulan, Soediman  adalah  sedikit  dari  pemikir  hukum  Indonesia  yang  sangat  sering mengadopsi  kata  “revolusi”  di  dalam  tulisan-tulisannya.  Dan  menarik,  bahwa Soediman Kartohadiprodjo memahami revolusi di sini secara lebih sempit sebagai revolusi hukum. 9 Suatu pemahaman yang agak bertolak belakang dengan sindiran Bung  Karno  sendiri---yang notabene lebih  meyakini  revolusi  secara  lebih  luas sebagai  “revolusi  total”---yang  mengatakan,  “ Met  juristen  kunt  je  geen  revolutie maken ” (dengan kaum yuris kamu tak bakalan bisa membuat revolusi).
Apa  yang  dimaksudkannya  dengan  revolusi  hukum?  Soediman Kartohadiprodjo mengungkapkan hal ini dalam konteks kesadaran hukum bangsa Indonesia  yang  harus  berubah,  tidak  lagi  mengikuti  alam  pikiran  khas  penjajah kolonial Barat. Ia menyampaikan pandangannya sebagai berikut: 10
…  maka  Revolusi  yang  kita  lakukan  ini  adalah  dalam  maknanya revolusi  dalam  hukum,  karena  apa  yang  dianggap  biasa,  adil  dan hukum  itu  kita  tidak  menerimanya,  kita  tolak  sebagai  hukum.  Jadi, revolusi kita adalah revolusi hukum. … bahwa Revolusi kita itu dijiwai oleh  Pancasila.  Kalau  begitu,  Pancasila  ini  mengandung  jiwa menentang  penjajahan.  Bahwa  jiwa  Pancasila  itu  bertentangan dengan  jiwa  penjajahan.  Disebabkan  itu  maka  jiwa  Pancasila  itu bertentangan,  bahkan  berlawanan  dengan  hukum  yang  menerima sebagai  adil  penjajahan  itu.  Di  manakah  letak  perbedaan  yang menyebabkan  pertentangan  antara  jiwa  Pancasila  dan  pikiran  yang menjiwai hukum yang menerima dan membuka diadakan penjajahan itu?  .  .  .  Berdasarkan  itu  maka  dengan  Revolusi  kita  ini,  yang merupakan  Revolusi  juga  dalam  hukum,  kita  prinsipiil  harus mengubah,  artinya  tidak  mengikuti  hukum  yang  membuka kemungkinan  dapat  diadakannya  penjajahan;  dan  dalam  pada  itu, dengan  diterimanya  Pancasila  sebagai  filsafat  Negara  kita  itu,  kita harus mengikuti cara berpikir sesuai dengan filsafat Pancasila tadi--- ialah  menurut  kepribadian  nasional  Bangsa  Indonesia---yang  berarti mengubah  cara  berpikir  kita  yang  diajarkan  kepada  kita  menurut “demokrasi  liberal”,  tetapi  pula  tidak  mengikuti  caranya  berpikir menurut aliran Komunis.
9 Soediman, 2010, Id, pada hlm. 236.
10 Id, hlm. 238, 243.

## Negara Kesejahteraan
Bagi  peminat  kajian  tentang  gagasan  negara-negara  hukum (rule  of  law; rechtsstaat) , konsep “kesejahteraan sosial” adalah sebuah model alternatif negara hukum  yang  lazim  disebut  negara  kesejahteraan (welfare  state). Istilah  negara kesejahteraan (welfare  state) juga  dipakai  berkali-kali  oleh  Hatta. 11 Sayangnya, Soediman tidak cukup elaboratif untuk menjelaskan konsep “kesejahteraan sosial” versinya, tetapi yang dikemukakannya dan hubungannya dengan revolusi hukum untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara  bagi  bangsa  Indonesia  tersebut.  Kendati demikian, Soediman tidak ketinggalan menyinggung beberapa kata kunci penting, yang  ternyata  juga  di  kemudian  hari  muncul  dalam  tulisan-tulisan  para  ahli hukum kontemporer, seperti oleh Brian Tamanaha dalam bukunya “On the Rule of Law: History, Politics, Theory” . 12
Brian Tamanaha pertama-tama membedakan antara model negara hukum formal  dan  negara  hukum  substansial.  Tamanaha  menyebutkan  tiga  hal  yang sering  tidak  disinggung  sebagai  aspek  pokok  negara  hukum  oleh  model  negara hukum  formal,  yaitu  demokrasi (democracy) ,  isi  hukum (content of the law) ,  dan hak  asasi  manusia (human  rights) .  Demokrasi  merupakan  mekanisme  untuk memilih  pemimpin  politik  sehingga  bisa  terbentuk  legitimasi  kekuasaan  untuk membentuk  hukum  yang  mengikat  bagi  rakyat.  Isi  hukum  menuntut penghormatan atas berbagai sistem budaya, sosial, dan politik, sehingga dijamin tidak  akan  ada  aturan  yang  opresif  dan  tak  bermoral  dapat  hadir  di  tengah masyarakat. Sementara itu, walaupun dua hal di atas sudah mencakupi, hak asasi manusia  tetap  perlu  ditambahkan  karena  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia merupakan hal mutlak. 13
11 Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II, Idayu Press, Jakarta, 1983, pada hlm. 169.
12 Brian Tamanaha, On the Rule of Law : History, Politics, Theory, Cambridge University Press, New York, 2004.
13 Palombella, G. & Walker N. Eds., Relocating the Rule of Law, Oxford & Portland, Oregon, 2009, pada hlm. 13–14.
Tamanaha  kemudian  memaparkan  enam  alternatif  formulasi  negara hukum. 14 Secara  skematis,  ia  terlebih  dulu  membagi  formulasi  tersebut  menjadi dua  kategori,  yang  disebutnya  versi  formal  dan  versi  substantif.  Apa  yang disebutnya dengan kategori formal berasal dari teori-teori formal tentang negara hukum yang lebih menekankan pada aspek legalitas, sementara kategori subsantif negara hukum lebih berfokus pada isi, yaitu nilai-nilai keadilan dan moral. Tentu saja,  Tamanaha  mengingatkan  bahwa  dalam  versi  moral  ini  juga  terdapat implikasi substantif, demikian juga sebaliknya. Setiap versi ini memuat tiga bentuk berbeda, bergerak dari perkembangan dari yang lebih tipis (thinner) ke lebih tebal (thicker) .  Alhasil  ditemukan  enam  model  negara  hukum  (modifikasi  skema  oleh Shidarta), dengan ciri-ciri sebagai berikut:
Lebih Tipis Transisi Lebih Tebal Versi formal 1. RULE-BY-LAW 2. LEGALITAS FORMAL 3. DEMOKRASI+ LEGALITAS Negara dikonsepkan bertindak berlandaskan hukum, tetapi cenderung menjadi alat pemerintah (“rule by the government”). Hanya ada sedikit pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Makna seperti ini sama seperti “Rechsstaat” versi Jerman. Dianut oleh negara dengan sistem  hukum yang masih belum demokratis. Norma hukum sudah dibuat jelas, tegas, konsisten, non-retroaktif. Masih terbuka kemungkinan negara melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia, namun tetap dibenarkan sepanjang sah menurut hukum tertulis dari negara. Dianut oleh negara dengan sistem hukum yang sudah demokratis. Negara mulai mereduksi perannya untuk membuat hukum. Demokrasi tanpa legalitas, negara akan kehilangan legitimasi. Sebaliknya, legalitas tanpa demokrasi, negara akan berbalik menjadi opresif (circumvented) . Versi substantif 4. HAK-HAK INDIVIDUAL 5. HAK ATAS KEHOR- MATAN &/KEADILAN 6. KESEJAHTERAAN SOSIAL Negara melindungi hak-hak individual, seperti hak privasi, hak milik, hak kebebasan berkontrak. Negara melindungi hak- hak fundamental masyarakat terkait persamaan kedudukan di hadapan hukum (keadilan). Di sini ada larangan atas perbudakan, rasisme, dll. Negara memberi perhatian pada pemenuhan kesejahteraan sosial sebagai tujuan bernegara dengan tetap mengusung hak individu dan demokrasi.
14 Brian Tamanaha, Id, pada hlm. 91-113.
Berangkat dari skema rumusan negara hukum di atas, tampak bahwa tipe pertama  dan  kedua  masih  belum  memuat  tiga  aspek  kunci  tersebut.  Baru  pada rumusan  ketiga,  demokrasi  dimunculkan,  tetapi  masih  belum  bisa  sepenuhnya terlepas dari negara hukum formal. Barulah pada formulasi keempat, kelima, dan keenam tampak tiga aspek tadi mulai dimasukkan secara makin tebal.
Apabila konsep “kesejahteraan sosial” (welfare state) yang disebutkan oleh Tamanaha  ini  disandingkan  dengan  pemikiran  Soediman,  sebenarnya  terlihat keduanya memiliki titik singgung. Soediman juga meyakini pentingnya demokrasi, isi  hukum,  dan  hak  asasi  manusia.  Ada  baiknya  dapat  dicermati  apa  yang  telah disampaikan oleh Soediman terkait tiga aspek tersebut.
Pertama, tentang demokrasi. Soediman Kartohadiprodjo pernah membuat satu  tulisan  agak  panjang  pada  tahun  awal  tahun  1964  terkait  pembelaannya terhadap demokrasi terpimpin ala Soekarno. 15 “… apa yang diajukan Bung Karno itu  adalah  tepat,  juga  dari  sudut  yuridis,”  tegas  Soediman  Kartohadiprodjo. 16 Dalam tulisannya itu ia mencurigai konsep demokrasi yang berlaku saat itu terlalu dekat  dengan  individualisme.  Soediman  khawatir  pola  demokrasi  Barat  itu  akan dipakai sebagai patokan yang tidak selalu cocok dengan sistem di Indonesia, yang kemudian  disimpulkan  bahwa  sistem  kita  itulah  yang  keliru  dan  terlalu tradisional.  Soediman  malahan  ingin  agar  demokrasi  ala  Indonesia  yang disebutnya  “Pemerintahan  Pancasila”  itu  sebagai  tawaran  baru  sebagai  dasar pembentukan dunia baru (to build the world anew) .
Cara  pandang  Soediman  ini  tentu  sulit  dipahami  oleh  generasi  sekarang yang  menilai,  baik  Orde  Lama  maupun  Orde  Baru,  sama-sama  tidak  mampu memberi contoh kehidupan demokrasi yang bisa membawa pada “kesejahteraan sosial”.  Sejarah  mencatat  bahwa  Soekarno  dan  Soeharto  turun  dari  tampuk kekuasaan dengan kondisi negara yang karut-marut.
Secara  konseptual  penolakan  Soediman  terhadap  individualisme  Barat tidak  membuatnya  menolak  perlindungan  terhadap  individu.  Sebagai  ganti  dari
15 Soediman, 2010, Id, hlm. 295-329.
16 Id, pada hlm. 328.
demokrasi  dengan  paham  individualisme  itu  digantinya  dengan  musyawarah- mufakat.  Soediman  Kartohadiprodjo  menyatakan  musyawarah-mufakat  sebagai cara memperoleh kebahagiaan. 17 Di sini, katanya, tidak tertutup kemungkinan ada perbedaan  antara  manusia  yang  hidup  berkelompok  itu  dalam  mencari  jalan menuju  ke  hidup  bahagia  tadi.  Soediman  Kartohadiprodjo  (mengatakan, musyawarah, apalagi mufakat, mengandung arti “voorondersteld” (mengandaikan) adanya  perbedaan. 18 Justru  karena  adanya  perbedaan  itu,  maka  diperlukan musyawarah-mufakat.  Perbedaan  ini  bukan  perbedaan  kedudukan,  tetapi perbedaan pendapat. Soediman  menyatakan, bahwa mengakui adanya perbedaan, berarti  mengakui  kepribadian  masing-masing  manusia  yang  berkelompok  itu. 19 Bukan  pendapat  salah  seorang  yang  akan  menguasai  pendapat  orang-orang lainnya,  tetapi  pendapat  bersama  yang  dicapai  melalui  musyawarah-mufakat. Dengan  demikian,  menurut  pemikiran  bangsa  Indonesia,  kepribadian  individu tidak saja diakui, tetapi juga dilindungi.
Kedua,  tentang  isi  hukum.  Soediman  Kartohadiprodjo  menyatakan,  “Isi sesuatu  (kaidah)  hukum  disandarkan  pada  kesadaran  hukum  pergaulan  hidup yang  menciptakan  (kaidah)  hukum  itu.  Maka,  kalau  negara  dalam  politik hukumnya juga mencakup isinya hukum, maka negara dalam politik hukumnya itu tidak  dapat  mengabaikan  kesadaran  hukum  yang  terdapat  dalam  pergaulan hidup.” 20 Dapat  disimpulkan  di  sini  bahwa  Soediman  Kartohadiprodjo  ingin memperjelas posisi pemikirannya bahwa berlakunya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh politik hukum negara yang bersangkutan, di samping kesadaran hukum  masyarakat  dalam  negara  itu. 21 Jadi,  isi  hukum  adalah  kesadaran  hukum masyarakat. Kesadaran hukum ini didefinisikannya sebagai keinginan batin untuk mencapai  keadilan  tata-tertib  dalam  pergaulan  hidup  manusia. 22 Kata  “keadilan”
17 Id, pada hlm. 163.
18 Id, pada hlm. 170.
19 Id, pada hlm. 163-164.
20 Soediman, 1982, Id, pada hlm. 38.
21 Id, pada hlm. 46.
22 Id, pada hlm. 38.
di  sini  dilekatkannya  dengan  “tata  tertib”.  Keduanya,  di  dalam  wacana  filsafat hukum memang sejak lama dipandang seperti dua sisi dari sekeping uang logam.
Di sini terlihat bahwa Soediman berusaha untuk menjelaskan tentang dua arus kekuatan dalam pembentukan hukum. Arus pertama adalah arus energi yang disebutnya  dengan  politik  hukum,  yaitu  energi  yang  memastikan  haluan  hukum Indonesia.  Arus  ini  menentukan  sisi  formalitas  dalam  hukum.  Sisi  formalitas hukum ini menjamin hukum hadir dan diterapkan dengan penuh ketertiban. Arus kedua  adalah  arus  nilai  yang  disebut  Soediman  sebagai  kesadaran  hukum masyarakat. Nilai-nilai ini muncul dalam pergaulan kemasyarakatan (living law) .
Dalam  suasana  demokrasi  terpimpin  yang  cenderung  segala  keputusan ditentukan  dari  atas (top-down) ,  nilai-nilai  yang  menjadi  isi  hukum  ini  dapat mudah sekali terdistorsi oleh pemegang kekuasaan. Benar bahwa kecenderungan penyalahgunaan  kekuasaan  itu  sudah  coba  diatasi  dengan  beberapa  ketentuan terkait  penyelenggaraan  negara  di  dalam  konstitusi.  Orde  Baru  menuduh pemerintahan  sebelumnya  telah  menyimpang  dari  ketentuan  konstitusi.  Orde Baru  kemudian  berikrar  untuk  melaksanakan  UUD  1945  secara  murni  dan konsekuen.  Realisasi  ikrar  ini  terbukti  “jauh  panggang  dari  api”  dalam  rangka membawa negara ke alam “kesejahteraan sosial”.
Ketiga,  tentang  hak  asasi  manusia.  Menurut  Soediman  Kartohadiprodjo, baik  demokrasi  maupun  hak-hak  asasi  manusia,  jiwanya  adalah  pengakuan  dan perlindungan terhadap individu. 23 Pahamnya adalah individualisme, suatu paham yang  disandarkan  pada  pemikiran “men  are  created  free  and  equal.” Masing- masing individu menyerahkan kekuasaannya kepada yang bertugas menertibkan pergaulan  hidup,  tetapi  pada  tiap-tiap  individu  ada  kekuasaan  yang  tidak terpisahkan dari manusia, yaitu hak-hak asasi manusia.
Soediman  mengatakan,  kalaupun  ada  penolakan,  maka  yang  ditolaknya adalah  dasar  pemikiran  (individualisme)  itu,  bukan  jiwanya.  Soediman mengusulkan  pengganti  individualisme  ini  dengan  paham  kekeluargaan.  “Paham
23 Soediman, 2010, Id, hlm. 318.
kekeluargaan  yang  berasal  dari  keluarga  ini,  dan  mengingat  corak  susunannya membawa pada kesimpulan bahwa paham kekeluargaan yang menjiwai Pancasila itu  mempunyai  tolak  pangkal  pemikirannya  dari  “kesatuan  dalam  Perbedaan; Perbedaan dalam Kesatuan,” tulis Soediman Kartohadiprodjo. 24
Praktik-praktik  kenegaraan  selama  ini  memperlihatkan  paham kekeluargaan  seperti  dibayangkan  oleh  Soediman  tidak  pernah  merefleksikan gagasan  yang  dikatakan  sejalan  dengan  Pancasila  itu.  Kejatuhan  Orde  Lama ditandai  dengan  pembantaian  begitu  banyak  rakyat  Indonesia,  demikian  juga kejatuhan Orde Baru yang merampas nyawa manusia dengan cara-cara yang jauh dari  semangat  kekeluargaan:  semangat  Kesatuan  dan  Perbedaan;  Perbedaan dalam Kesatuan.
Eksperimen  terhadap  gagasan  paham  kekeluargaan  ini  mengantarkan Indonesia pada episode pencarian alternatif gagasan lain yang pernah dintroduksi oleh  Soepomo,  yaitu  paham  negara  integralistik.  Gagasan  ini  menimbulkan  pro- kontra  karena  memiliki  kecenderungan  untuk  mengarahkan  negara  menjadi otoriter.
Konsep “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan” yang sering  diulang-ulang  oleh  Soediman  ini  tentu  menarik  untuk  dikaji  dengan perspektif yang sama seperti penglihatan orang atas paham integralistik Soepomo. Misalnya,  kita  dapat  mempertanyakan  bagaimana  konsep  tadi  memposisikan individu-individu  berhadapan  dengan  negara?  Apakah  individu-individu  itu melebur  dan  kehilangan  eksistensinya  untuk  kemudian  menjadi  satu  negara, ataukah  justru sebaliknya  bahwa  individu-individu itulah  yang  sebenarnya eksis berdiri sendiri sementara negara adalah tatanan yang mereka sepakati sepanjang ada tujuan bersama. Dengan meminjam istilah dari Aquinas, Franz Magnis-Suseno menyebut  perbedaan  kedua  jenis  eksistensi  itu  sebagai unum  in  se dan unum ordinis . 25 Soepomo  memilih  konsep  pertama,  namun  bagaimana  dengan
24 Id, hlm. 319.
25 Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, 1992, hlm. 97-98.
Soediman?  Kesatuan  dalam  perbedaan  sekilas  dapat  diasosiasikan  kepada unum ordinis , sementara perbedaan dalam kesatuan mengarah ke unum in se .
Pertanyaan  selanjutnya  dapat  pula  diajukan:  apabila  Soediman menginginkan  agar  sila  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  ini  dieja sebagai kesejahteraan sosial atau kebahagiaan, maka berapa banyak individu yang bisa  disejahterakan  dan  dibahagiakan  itu  untuk  dapat  diklaim  sudah  terdapat “kesejahteraan  sosial”?  Apabila  Soekarno  mengatakan  bahwa  dalam  prinsip kesejahteraan sosial itu tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, maka orang dapat dengan mudah mengatakan prinsip ini adalah sebuah utopia.
Pengemuka teori-teori keadilan menunjukkan kesejahteraan sangat jarang dapat  didistribusikan  secara  merata,  sehingga  akhirnya  pasti  selalu  akan  ada kelompok  yang  mendapatkan  manfaat  lebih  atas  suatu  surplus  yang  hendak dibagikan.  Paham  komunisme  yang  berusaha  keras  mengatasi  hal  ini  dengan menciptakan  masyarakat  tanpa  kelas,  dalam  kenyataannya  gagal  total mewujudkannya. Soediman, misalnya, tidak sempat menjawab pertanyaan apakah politik hukum yang memberi “kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar” masih sejalan dengan kesejahteraan sosial yang Pancasilais?
Umumnya isu tentang keadilan muncul ketika ketidakadilan terjadi. Dalam filsafat  politik,  negara  dianjurkan  untuk  menghindari  munculnya  ketidakadilan akibat  struktur  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang  berlangsung  secara  tidak fair . Ketidakadilan struktural seperti inilah yang harus dicegah oleh negara. Soediman mencermati  hukum  peninggalan  kolonial  secara  struktural  telah  menciptakan ketimpangan-ketimbangan  sosial  ini,  dengan  sengaja  mendesain privelese bagi satu  kelompok  sosial  dan  secara  bersamaan  memarginalkan  kelompok  sosial lainnya.
Di  era  kemerdekaan,  sistem  hukum  Indonesia  yang  akan  dibangun  harus menghindari  dari  cara-cara  berhukum  seperti  ini.  Hanya  saja,  Soediman menyadari  bahwa  tidak  mudah  untuk  menggantikan  sistem  hukum  peninggalan kolonial  itu.  Untuk  itulah  ia  memperkenalkan  gagasan  tentang  revolusi  hukum.
Sekilas  istilah  “revolusi  hukum”  ini  akan  membawa  kita  kepada  makna  sebagai upaya mengubah secara cepat dan masif pemaknaan konsep-konsep hukum untuk disesuaikan  dengan  kepentingan  kita  sebagai  bangsa  yang  merdeka.  Benarkah seperti itu yang dimaksud oleh Soediman? Lalu, siapa dan bagaimana melakukan revolusi hukum tersebut?
Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut,  ada  satu  sekuens menarik dari tulisan Soediman ketika ia mengomentari apa yang telah dilakukan oleh  Wakil  Menteri Pertama  Urusan  Dalam  Negeri/Menteri  Kehakiman  Sahardjo saat  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  3/1963  tanggal  4  Agustus  1963.  Surat edaran ini memita agar para penguasa, terutama para hakim untuk lebih leluasa mengenyampingkan  beberapa  pasal  dari Burgerlijk  Wetboek (BW)  yang  sudah tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia. Atas dasar surat edaran ini, Mahkamah  Agung  lalu  menyatakan  tidak  belaku  lagi  beberapa  pasal  dalam  BW, yaitu  Pasal  108,  110,  284  ayat  (3),  1682,  1579,  1238,  1460,  1603x  ayat  (1)  dan ayat (2). Soediman Kardohadiprodjo menelisik langkah Sahardjo dengan kata-kata sebagai berikut: 26
Gagasan Dr. Sahardjo ini nampaknya lahir dari rasa tidak puas bahwa kita  yang  dalam  keadaan  revolusi  dengan  tujuan  membina  suatu masyarakat  berdasarkan  filsafat  Bangsa  Indonesia,  Panca  Sila, terpaksa  masih  harus  membiarkan  berjalannya  peraturan-peraturan hukum  yang  dasar  pikirannya  berlainan,  bahkan  dapat  dikatakan bertentangan  dengan  apa  yang  menjadi  cita-cita  kita,  hanya  karena sesuatu keadaan formil, yaitu bahwa kita belum sempat merobah dan mengganti  ketentuan-ketentuan  yang  sesuai  dengan  cita-cita  kita. Rasa  inilah  nampaknya  yang  menjadi  sumber  gagasan  Dr.  Sahardjo itu. Kalau itu  benar,  maka inti  dari  pada gagasan itu adalah  masalah penafsiran.  Bukankah  yang  merupakan  persoalan  itu  adalah: bagaimanakah kita akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada tetapi  yang  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  kita  tentang  hukum  itu? Bukankah  cara  menjalankan  peraturan  itu  adalah  penafsiran peraturan?
26 Soediman, 1982, Ibid, hal. 243.
Soediman  menegaskan  bahwa  ia  setuju  sepenuhnya  dengan  apa  yang dimaksudkan  oleh  Sahardjo  dengan  gagasannya  itu,  namun  ia  buru-buru menggugat  dengan  pertanyaan:  “Tetapi  perlukah  ini  menjalankan  sesuatu  yang begitu  ‘drastis’  (teristimewa)?  Apakah  tidak  ada  jalan  lain?  Jalan  yang  lebih luwes?”. 27 Artinya,  Soediman  tidak  setuju  revolusi  hukum  ini  dilakukan  dengan cara yang drastis. Ia lebih memilih jalan yang lebih luwes!
Apa yang dimaksud dengan jalan luwes tersebut lagi-lagi tidak ditemukan secara  eksplisit  dalam  tulisan  Soediman.  Ia  hanya  mengatakan,  persoalannya terletak  pada  penafsiran.  Boleh  jadi,  ia  ingin  agar  pasal-pasal  itu  tidak  harus secara  drastis  dicabut  namun  tafsir  maknanya  saja  yang  disesuaikan.  Saran  ini justru  kontradiksi  dengan  ulasannya  dalam  menyikapi  Pasal  163 de  Indische Staatsregeling (IS). Ia merasa gelisah karena pasal ini masih diikuti sebagai aturan penggolongan penduduk di Indonesia ketika itu. Ia menyatakan: “Tafsiran ini yang pada  umumnya  diikuti  selama  zaman  kolonial,  sekarangpun  masih  berlaku. Keadaan  ini  sangat  mengecewakan,  tetapi  selama  politik  hukum  kita,  istemewa mengenai  hukum  perdata  nasional,  belum  ditentukan  dengan  tegas,  dan karenanya  pasal  163  IS  itu  masih  berlaku,  maka  tafsir  ini  terpaksa  harus  kita lakukan”. 28
Kata-kata  “tafsir  ini  terpaksa  harus  kita  lakukan”  memperlihatkan  sikap yang  terbilang  ambivalen  dalam  suatu  revolusi  hukum  yang  disarankan  oleh Soediman. Tampak bahwa beliau masih mengharapkan agar ketentuan Pasal 163 IS  itulah  yang  harus  diubah  (bahkan  dicabut?)  baru  kemudian  kita  bisa menyesuaikannya dengan tafsir baru.

## Penutup
Jika kembali kepada pertanyaan awal: apakah sebenarnya makna keadilan sosial bagi bangsa Indonesia menurut pandangan Soediman Kartohadiprodjo dan
27 Id.
28 Id, pada hlm. 57.
bagaimana  kaitannya  dengan  gagasan  revolusi  hukum  yang  diajukannya,  maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Pertama,  keadilan  sosial  dalam  pandangan  Soediman  adalah  sebuah gagasan  yang  sangat  abstrak.  Walaupun  ia  memulai  analisisnya  dengan menyatakan  bahwa  tiap-tiap  individu  pasti  memiliki  empat  unsur  atau  alat perlengkapan  hidupnya,  yakni  raga,  rasa,  rasio,  dan  [hidup  dengan]  rukun, Soediman  tidak  ingin  terjerumus  pada  paham  individualistis.  Ia  menekankan pentingnya  keempat  hal  di  atas  untuk  dijaga  dengan  sebaik-baiknya  agar  ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Kemampuan menjaga keempat hal ini dimaknainya  dengan  kebahagiaan.  Jadi,  keadilan  sosial  adalah  kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kebahagiaan.
Kedua,  apabila  kata  kunci  dari  keadilan  sosial  adalah  kesejahteraan  dan kebahagiaan, maka tatkala kata-kata kunci tersebut diterapkan di dalam konteks negara hukum, gagasan ini seharusnya dapat juga dibaca sebagai gagasan negara [hukum]  kesejahteraan.  Pandangan  kekinian  selalu  melekatkan  konsep  negara [hukum] kesejahteraan ini dengan demokrasi, isi hukum, dan hak asasi manusia. Tampak  ada  paradoks  pemikiran  Soediman  terkait  ketiga  komponen  penting konsep  negara  [hukum]  kesejahteraan  ini.  Paradoks  ini  terjadi  karena  sikap politik  Soediman  yang  terkesan  kuat  sangat  suportif  terhadap  pandangan- pandangan Soekarno.
Ketiga,  revolusi  hukum  dimaknai  oleh  Soediman  sebagai  perubahan kesadaran hukum untuk  hidup  sebagai bangsa  merdeka.  Untuk  itu,  ia  ingin agar penafsiran terhadap sistem hukum positif yang diwarisi dari kaum penjajah juga harus  diubah,  misalnya  tentang    komposisi  penduduk  Indonesia  yang  masih berpegang pada Pasal 163 IS. Pandangannya tentang revolusi hukum yang harus luwes  dan  tidak  drastis  ini  memperlihatkan  suatu ‘contradictio  in  terminis’ terhadap kata revolusi itu sendiri.
Keempat,  permikiran  Soediman  tentang  keadilan  sosial  dan  revolusi hukum  (sebagai  bagian  dari  revolusi  total  Soekarno)  memberi  penguatan  pada
gagasan-gagasan  besar  dari  Soekarno,  tokoh  yang  demikian  inspiratif  bagi Soediman.  Jika  gagasan  Soediman  ini  dibaca  ulang  dalam  konteks  yang  sudah berubah  di  era  sekarang,  diperlukan  penyesuaian-penyesuaian  pemikiran  sesuai konteks pada saat ini.

## Daftar Pustaka
Darmodiharjo,  Darji  &  Shidarta  (1996). Penjabaran  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada/Rajawali Pers.
Hatta, Mohammad (1983). Kumpulan Pidato II . Jakarta: Idayu Press. Kartohadiprodjo,  Soediman  (1982). Pengantar  Tata  Hukum  di  Indonesia.  Jilid  I: Hukum Perdata . Jakarta: PT Pembangunan & Ghalia Indonesia. Kartohadiprodjo,  Soediman  (2010). Pancasila  sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa Indonesia . Jakarta: Gatra Pustaka. Latif,  Yudi  (2011). Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Magnis-Suseno, Franz (1992). Filsafat sebagai Ilmu Kritis . Yogyakarta: Kanisius.
Palombella, G. & Walker N. Eds. (2009). Relocating the Rule of Law . Oregon: Oxford & Portland.
Shidarta  (1996).  “Mengkaji  Kembali  Keberadaan  Sistem  Hukum  Indonesia.” Majalah Hukum Trisakti , Tahun 21/No.21/Januari 1996: 59-77. Shidarta  (2008). Moralitas  Profesi  Hukum:  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berpikir. Bandung: Refika Aditama.
Shidarta  (2013). Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum. Yogyakarta:  Genta Publishing.
Shidarta  (2015).  “Membaca  Ulang  Pemaknaan  Keadilan  Sosial  dan  Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo.” Makalah seminar dalam rangka lomba  debat  hukum  Piala  Soediman  Kartohadiprodjo,  Fakultas  Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 6 Maret 2015.
Shidarta  &  Anthon  F.  Susanto  (2014). Pengembangan Hukum Teoretis .  Bandung: Logoz.
Tamanaha,  Brian.  (2004). On the Rule of Law: History, Politics, Theory. New  York: Cambridge University Press.