## Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia

## Rissa Asmitha Wardoyo, Rosalia Dika Agustanti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia E-mail : rissaasmithaw@upnvj.ac.id

## Abstract
The practice of prostitution is a practice that is contrary to the principles of norms and ethics. It is often considered a practice that disrupts public order. This study aims to examine more deeply the development of prostitution in Indonesia  and  how  to  criminalize  prostitution  service  users  in  Indonesia. This  paper  uses  a  normative  legal  research  method,  with  a  statutory approach,  a  conceptual  approach,  and  a  case  approach.  The  results  of  the study  show  that  increasingly  sophisticated  information  and  communication technology encourages the emergence of various new modus operandi in the practice of prostitution. Actors who previously had to do it face-to-face and meet in person at certain places when transacting can now do so by utilizing the features and various social media platforms available on smartphones. A large  number  of  social  media  users  encourages  the  increasing  number  of cases  of  prostitution  in  Indonesia.  What's  more,  not  everyone  involved  in this  practice  can  be  convicted,  even  if  it's  easy  for  users  of  prostitution services to escape the law, it's not a strange thing. This condition is caused by  the  absence  of  clear  and  firm  regulations  against  prostitution  service users,  therefore,  it  is  necessary  to  criminalize  prostitution  service  users  in the positive legal system in Indonesia to provide fear and deterrent effect for the perpetrators.
Keywords: Criminalization, Users of Prostitution Services, Prostitute.

## Abstrak
Praktik  prostitusi  adalah  praktik  yang  bertentangan  dengan  prinsip  norma dan susila. Bahkan secara sering dianggap sebagai praktik yang menggangu ketertiban  umum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  dalam tentang  perkembangan  prostitusi  di  Indonesia  dan  bagaimana  upaya kriminalisasi  kepada  pengguna  jasa  prostitusi  di  Indonesia.  Tulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian menunjukan bahwa, semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi,  mendorong  munculnya  berbagai  macam  modus  operandi  baru pada  praktik  prostitusi,  sehingga,  semakin  lama  praktik  ini  semakin menjamur, mudah diakses dan sulit dikendalikan dengan cara biasa. Pelaku
Volume 18  Nomor 2, Halaman 253-277 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
yang  dahulunya  harus  melakukan  dengan  cara  bertatap  muka  dan  bertemu langsung  ditempat  tertentu  saat  bertransaksi,  saat  ini  dapat  melakukanya dengan memanfaatkan fitur-fitur dan berbagai macam platform media sosial yang ada pada smartphone . Banyaknya pengguna media sosial, mendorong semakin banyaknya kasus prostitusi di Indonesia. Terlebih lagi tidak semua orang  yang terlibat praktik ini dapat dipidana, bahkan mudahnya pengguna jasa prostitusi lepas dari jerat hukum bukanlah suatu hal yang aneh. Kondisi ini  disebabkan  oleh  tidak  adanya  peraturan  yang  jelas  dan  tegas  terhadap pengguna  jasa  prostitusi,  oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  kriminalisasi kepada  pengguna  jasa  prostitusi  dalam  sistem  hukum  positif  di  Indonesia agar dapat memberikan efek takut dan jera bagi para pelaku.
Kata  Kunci : Kriminalisasi,  Pengguna  Jasa  Prostitusi,  Pekerja  Seks Komersial.

## Pendahuluan
Praktik  prostitusi  menjadi  ladang  pekerjaan  bagi  orang-orang  yang membutuhkan  uang  ataupun  barang  dengan  cepat.  Tidak  jarang  prostitusi  dilakukan karena  kemauan  sendiri  atau  paksaan  orang  lain  sehingga  tidak  dapat  menolaknya. Prostitusi  merupakan  suatu  pekerjaan  dengan  menjual  diri  kepada  seseorang  dengan imbalan  sesuai  dengan  perjanjian  awal. 1 Pekerja  seks  komersial  (PSK)  disebut  juga dengan tuna susila yang berperan sebagai penyedia jasa prostitusi. Dari tahun ke tahun praktik  prostitusi  semakin  beragam,  dahulu  PSK  menjajakan  dirinya  dan  bertransaksi dipinggir jalan ataupun ditempat-tempat tertentu seperti diskotik, warung yang remang- remang  dan  lain  sebagainya,  dengan  kecanggihan  teknologi  dan  melesatnya perkembangan  media  sosial  maka  saat  ini  transaksi  prostitusi  dengan  mudah menggunakan smartphone dan  teknologi  lainnya.  Tidak  hanya  PSK,  mucikari  yang
1 Jonathan Surya Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana", Jurist-Diction , 3.6 (2020), hal. 2245.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 2021-12-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
terlibat  kerap  memanfaatkan  teknologi  dan  media  sosialnya  guna  mencari  konsumen untuk  PSK.  Konsumen  yang  dimaksudkan  ialah  pengguna  jasa  prostitusi  yang  akan menggunakan jasa seksual PSK, baik dipesan melalui mucikari ataupun langsung pesan kepada PSKnya.
Mengenai  peraturan  prostitusi  di  Indonesia  pada  nyatanya  tidak  semua  yang terlibat  praktik  tersebut  dikriminalisasikan  atau  dapat  dimintai  pertanggungjawaban, salah  satunya  yaitu  pengguna  jasa  prostitusi  yang  tidak  diatur  secara  ekplisit.  Adapun beberapa peraturan daerah di Indonesia yang telah mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi  yang  hanya  berlaku  pada  wilayah  tersebut,  antara  lain  propinsi  DKI  Jakarta, Kabupaten  Indramayu,  Kota  Tangerang,  Kota  Denpasar,  Kabupaten  Badung  Propinsi Bali,  Kota  Batam,  dan  Kabupaten  Bandung.  Hal  tersebut  dirasa  kurang  efektif  karena tidak  meratanya  peraturan  secara  menyeluruh  disetiap  daerah.  Jika  serius  dalam pemberantasan  praktik  prostitusi  haruslah  ada  sebuah  peraturan  yang  merata  secara nasional sehingga lebih efektif juga efisien.
Pemberantasan  praktik  prostitusi  yang  dilakukan  selama  ini  oleh  pemerintah dinilai kurang efektif sehingga jumlah pengguna jasa prostitusi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di satu sisi pemerintah melarang terhadap siapapun untuk terlibat dalam prostitusi  seperti  mucikari,  PSK,  dan  pengguna  jasa  prostitusi,  akan  tetapi  pemerintah belum jelas menyikapi pengguna jasa prostitusi yang terlibat. Penegakan hukum pidana telah  menjadi  kebutuhan  yang  harus  segera  dipenuhi  dalam  ruang  lingkup  keilmuan hukum,  guna  adanya  perubahan  untuk  mencapai  tujuan  dari  hukum  pidana  yang  lebih baik  serta  lebih  manusiawi. 2 Berbicara  mengenai  hukum  pidana,  di  Indonesia  hukum pidana menurut sumbernya terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana  khusus.  Hukum  pidana  umum  ialah  hukum  yang  terdapat  didalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, adapun istilah lainnya yaitu hukum pidana terkodifikasi. Sedangkan hukum pidana khusus ialah seluruh hukum pidana yang diatur di luar KUHP. 3
2 Ook  Mufrohim  and  Joko  Setiyono,  "Kebijakan  Hukum  Penutupan  Lokalisasi  Sunan  Kuning Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Prostitusi  Online  Di  Kota  Semarang", Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu Hukum , 4.2 (2021), 113–24, hal. 120.
3 Eko  Noer  Kristiyanto,  "Jangkauan  Hukum  Nasional  Terhadap  Prostitusi  Daring  (State  Laws Coverage on Online Prostitution)", De Jure De Jure , 19.30 (2019), hal. 5.
Mengenai  persyaratan  agar  dapat  di  jatuhkan  hukuman,  susunan  yang  teratur dalam  hukum  pidana  Indonesia  berpedoman  atas  dasar  legalitas. 4 Asas  legalitas  dapat diartikan  dengan  tidak  ada  pidana  tanpa  undang-undang  sebelumnya. 5 Asas  legalitas memberikan  kepastian  hukum  pada  masyarakat  mengenai  perbuatan  yang  dilarang disertai  dengan  ancaman  pidana  tertentu. 6 Sampai  kapapun  pengguna  jasa  prostitusi tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum di Indonesia, karena tidak ada satupun pasal  secara  ekplisit  mengenai  pengguna  jasa  prostitusi  walaupun  telah  jelas  terlibat praktik prostitusi yang secara terang dilarang oleh pemerintah.
Hart  mengatakan  bahwa  sebuah  Negara  harus  memiliki  sifat  tegas  serta  berani melarang  segala  perbuatan  yang  dapat  merugikan  atau  jahat  dan  masyarakat  turut menolak  kejahatan  tersebut. 7 Karena  dengan  peran  masyarakat  yang  aktif  untuk menolak  suatu  kejahatan  maka  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  kekuatan  sebuah Negara  juga  turut  menolak  kejahatan  tersebut.  Dengan  demikian  sudah  seharusnya pemerintah  menciptakan  formulasi  kebijakan  kriminalisasi 8 terhadap  pengguna  jasa prostitusi yang meresahkan bagi masyarakat Indonesia, tidak sampai disitu saja dengan dikriminalisasikan maka mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus terkait praktik prostitusi dan mencerminkan keadilan karena dalam praktiknya peraturan  yang berlaku  rata-rata  hanya  menjerat  mucikari  saja.  Kriminalisasi  diartikan  sebagai perbuatan  yang  semula  bukan  tindak  pidana  menjadi  suatu  tindak  pidana  di  suatu peraturan  dalam  perundang-undangan 9 ,  sehingga  dalam  rangka  menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sanksi.
4 Alexander  Imanuel  Korassa  Sonbai,  "Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online", Acta Comitas , 4.2 (2019), hal. 280.
5 Lukman  Hakim,  " Asas-Asas  Hukum  Pidana  Buku  Ajar  Bagi  Mahasiswa" ,  ed.  by  Deepublish, 2020, hal. 17.
6 Mega Fitri Hertini, " Perkembangan Kriminologi Di Era Millenial" , ed. by Haikal Arsalan (Qiara Media, 2021) hal. 179.
7 Gea Illa Sevrina, "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia", Law and Justice , 5.1 (2020), hal. 26.
8 Islamia Ayu Anindia and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1.1 (2019), hal. 24.
9 Suyanto, " Pengantar Hukum Pidan" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 182.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  seperti  penelitian  oleh  Apriliani Kusumawati, 10 yang  berjudul  “Memutus  Mata  Rantai  Praktik  Prostitusi  di  Indonesia Melalui  Kriminalisasi  Pengguna  Jasa  Prostitusi”,  apriliani  menyatakan  larangan prostitusi  dapat  ditemukan  di  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi aturan-aturan  tersebut  dirasa  belum  memberikan  ketegasan,  khususnya  bagi  pengguna jasa  prostitusi.  Peraturan  tersebut  antara  lain,  yaitu:  KUHP  yang  mengatur  prostitusi dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 296 dan Pasal 506; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); Undang-Undang Nomor 44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  (UUP);  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  (UU  PA);  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, salah satu upaya menanggulangi kejahatan tersebut dapat melalui  sarana  penal  atau  kebijakan  hukum  pidana  yang  dapat  dilakukan  dengan mengkriminalisasikan suatu perbuatan.
Selanjutnya dalam penelitian Kania Mulia Utami, 11 yang berjudul “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di  Indonesia”,  Kania  menyatakan  bahwa  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap pengguna  jasa  prostitusi  di  Indonesia  diatur  dalam  KUHP  Pasal  296  dan  Pasal  506; Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO); Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak;  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Walau dengan adanya peraturan diatas, namun pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perbuatan prostitusi belum dapat menjerat hukum seluruh pihaknya, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi.  Kecuali  sebagaimana  yang  terdapat  pada  isi  Perda  Kabupaten  Indramayu; Perda  Kota  Tangerang;  Perda  Propinsi  DKI  Jakarta;  Perda  Kota  Denpasar;  Perda Kabupaten  Badung,  semua  Perda  ini  jelas  tercantum  pertanggungjawaban  terhadap pengguna jasa prostitusi. Untuk melakukan suatu pembaharuan hukum pidana memiliki
10 Apriliani  Kusumawati  and  Nur  Rochaeti,  "Memutus  Mata  Rantai  Praktik  Prostitusi  Di Indonesia  Melalui  Kriminalisasi  Pengguna  Jasa  Prostitusi", Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia ,  1.3 (2019), 366–78.
11 Kania  Mulia  Utami,  Ridwan  Ridwan,  and  Aan  Asphianto,  "Pembaharuan  Hukum  Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia", PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1.2 (2021), 22–42.
berbagai  macam  metode,  salah  satunya  dengan  metode  perbandingan  hukum  pidana. Apabila dikaitkan dengan prostitusi, beberapa Negara di dunia memiliki aturan nasional terkait  kriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  diantaranya  seperti  Negara Swedia  sejak  tahun  1999  dalam  hukum  nasionalnya  telah  mengatur  bahwa  pengguna jasa prostitusi dapat dipidanakan.
Sedangkan dalam penelitian Veibe V. Sumilat, 12 yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana”, dinyatakan bahwa dibutuhkan pembaharuan substasi, yaitu pembaharuan hukum pidana materil  mengenai  pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalam  prostitusi. Kriminalisasi  terhadap  PSK  bertujuan  untuk  mencegah  dan  melarang  seseorang  untuk menjual  atau  mengeksploitasi  organ  seksualnya  demi  mendapatkan  keuntungan  dari perbuatan  yang  melawan  hukum.  Namun  tidak  berarti  PSK  harus  dikenakan  sanksi pidana  penjara,  melainkan  diberikan  rehabilitasi  dan  atau  pemulihan  keadaan  untuk mengembalikan  kondisi  psikologis  serta  mentalnya  seperti  semula  sebelum  menjadi PSK.  Pengguna  jasa  prostitusi  harus  dikriminalisasi  karena  turut  dalam  mendapatkan keuntungan  dengan  menikmati  tubuh  pekerja  seks  komersial.  Selama  ini  belum  ada aturan yang menjeratnya. mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi bertujuan agar manusia  dapat  mengendalikan  naluri  seksnya  dan  melarang  penyaluran  kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  maka  dapat diketahui  bahwa  secara  normatif  telah  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat digunakarn  untuk  mengkriminalkan  para  pengguna  jasa  prostitusi  namun  belum mencakup keseluruhan aspek praktik prostitusi. Sehingga dalam tulisan ini peneliti akan fokus  kepada  progresifitas  hukum  yang  ada,  dalam  merespon  perkembangan  praktik prostitusi,  perkembangan  pengguna  jasa  prostitusi,  serta  mekanisme  kriminalisasi terhadap  yang  benar-benar  dapta  diterapkan  kepada  pengguna  jasa  prostitusi  di Indonesia.  Mengingat  larangan-larangan  yang  terus  digaungkan  oleh  pemerintah  tidak efektif mengurangi jumlah prostitusi yang ada hingga saat ini.
Metodelogi Penelitian
12 Veibe V. Sumilat and Ronald E. Rorie, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana", IX.3 (2021), 206–16
Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus. Sumber Data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yang  digunakan  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Pidana,  ITE, Perdagangan  Orang,  Perlindungan  Anak,  Pornografi  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu bahan hukum primer lainnya adalah Peraturan-peraturan Daera yang membahas tentang Prostitusi,  dan  Ketertiban  Umum.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan berupa  jurnal,  buku  yang  terkait  mengenai  hukum  pidana  seperti  kebijakan  hukum pidana,  kriminalisasi  dan  lain  sebagainya.  Serta  bahan  hukum  tersier  berupa  website hukum  yang  diakses  secara  online.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

## Pembahasan

## Praktik Prostitusi Di Indonesia
Prostitusi  atau  pelacuran  bukanlah  hal  yang  baru-baru  ini  terjadi  di  indonesia. Istilah prostitutie menurut  James  A.  Inciardi  sebagaimana  dikutip  oleh  Topo  Santoso adalah The  offering  of  sexual  relations  for  monetary  or  other  gain yang  berarti penawaran  hubungan  seksual  untuk  memperoleh  uang  atau  keuntungan  lainnya, prostitusi  adalah  seks  untuk  pencaharian,  terkandung  beberapa  tujuan  yang  ingin diperoleh, biasanya berupa uang. 13 Menurut Kartono, pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan  yang setua umur manusia  itu  sendiri. 14 Sedangkan  menurut  Walter  C.  Rechless  pelacuran  tidak  terbatas pada persebadanan dan  hubungan kelamin  semata, melainkan berbagai  bentuk  pemuas seks  lainnya. 15 Praktik  prostitusi  merupakan  musuh  bagi  pemerintah  juga  masyarakat Indonesia karena tidak hanya melanggar norma agama, norma kesusilaan  tetapi  norma hukum  dan  ideologi  bangsa,  serta  dalam  praktiknya  juga  tidak  hanya  dapat  menjerat orang  dewasa  namun  juga  anak-anak.  Prostitusi  ialah  sebuah  praktik  yang  dilakukan oleh  PSK  dalam  hal  menjajakkan  diri  kepada  pengguna  jasa  prostitusi  untuk
13 Ayu  Dian  Ningtias  dan  Suisno,  "Konsep  Hukum  Pembuktian  Prostitusi  Melalui  Media  Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana", Ius Civile, 5(1), 62-75. , 5.1 (2021), hal. 65.
14 Mia  Amalia,  "Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Dihubungkan  Dengan  Etika  Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab", Mimbar Justitia , 2.2 (2016), 861–80, hal. 862. 15 A.S. Alam dan Amir Ilyas, " Kriminologi Suatu Pengantar" (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 113.
mendapatkan  uang  atau  imbalan  lainnya.  Sebagai  PSK  tidak  hanya  diperani  oleh perempuan tapi juga laki-laki namun cukup jarang ditemui. Hal ini sangat perlu menjadi perhatian  bersama  karena  dapat  mempengaruhi  generasi  bangsa,  cita-cita  bangsa  dan citra  hukum  Indonesia  apabila  praktik  prostitusi  terus  berlangsung  bahkan  berpotensi meningkat jika lemah dalam regulasinya.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan wanita internasional,  khususnya  untuk  tujuan  seks  komersial  dan  buruh  di  dunia. 16 Praktik prostitusi  juga  memiliki  keterkaitan  dengan  kasus  bebasis  gender,  biasanya perempuanlah  yang  kerap  menjadi  objek  seksual  baik  anak  perempuan  maupun perempuan  dewasa.  Berikut  ini  grafik  empat  tahun  terakhir  di  Indonesia  tentang  PSK yang  terinfeksi  HIV/  AIDS    berdasarkan  sistem  informasi  Kementrian  Kesehatan Republik Indonesia.
Grafik 1 Jumlah Kasus HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)
Sumber : Nota Dinas Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual
(PIMS)Kemenkes RI
Berdasarkan  grafik  diatas  menunjukan  bahwa  jumlah  PSK  yang  terinfeksi penyakit  menular  selama  empat  tahun  terakhir  mengalami  penurunan.  Dengan  jumlah 34.105  kasus  (2017),  20.514  kasus  (2018),  16.704  kasus  (2019),  dan  9.333  kasus (2020).  Di  Indonesia  mayoritas  PSK  diperani  oleh  wanita. 17 Sehingga  apabila  melihat pemberitaan  di  media  masa  kerap  memberitahuakan  wanitalah  yang  menjadi  PSK dibarengi dengan tarif sekali kencan. Selama beberapa tahun terakhir ini prostitusi tidak
16 Satrio  Nur  Hadi,  "Relevansi  Tindak  Pidana  Prostitusi  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Anak No . 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung", Jurnal Pro Justitia , 2.1 (2021), 69–76, hal. 71.
17 Pusat  Data  dan  Informasi  Kemenkes  RI,  "K  Kesehatan  Republik  Indonesia  2019", Journal  of Clinical Pathology , 40.5 (2019), 591–591.
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2017 2018 2019 2020 Wanita Pekerja Seks
hanya menggandrungi orang dewasa namun juga pada anak yang terjadi secara fluktuasi di  Indonesia  hal  tersebut  dibuktikan  melalui  penemuan  anak  ketika  akan,  sedang  dan telah melakukan prostitusi, sebagaimana data berikut ini.
Gambar 1 Jumlah Kasus Anak Sumber : Divisi Data KPAI 2020
Dalam  tabel  diatas  anak  dalam  klaster/  bidang  Pornografi  dan cyber  crime meliputi  anak  sebagai  korban  kejahatan  seksual online ;  anak  sebagai  pelaku  kejahatan seksual online ;  anak  sebagai  korban  pornografi  media  sosial;  anak  sebagai  pelaku kepemilikan  pornografi  (HP/  Vidio  dll);  anak  sebagai  korban bullying dimedia  sosial; dan  anak  sebagai  pelaku bullying dimedia  sosial.  Apabila  dijumlahkan  antara perempuan  dan  laki-laki  maka  klaster/  bidang  pornografi  dan  cyber  crime  sejak  tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi yaitu sebanyak, 463 anak (2015); 587 anak (2016); 608 anak (2017); 679 anak (2018); 653 anak (2019); 651 anak (2020). 18
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  klaster/  bidang trafficking dan  ekploitasi  seksual meliputi anak sebagai korban perdagangan; anak sebagai korban prostitusi; anak sebagai korban  ekploitasi  seks  komersial;  dan  ekploitasi  pekerja  anak.  345  anak  (2015);  340 anak  (2016);  347  anak  (2017);  329  anak  (2018);  244  anak  (2019);  149  anak  (2020). Tentunya  jumlah  anak  tersebut  belum  termasuk  bagi  anak-anak  yang  tidak  berani melapor, baik karena merasa hal tersebut ialah sebuah aib, kurangnya pemahaman untuk
18 KPAI, "Data Kasus Perlindungan Anak Data Update Per - 31 Desember 2020 Mileston Sistem Pendataan", Komisi Perlindungan Anak Indonesia , 2020.
melakukan  sebuah  pelaporan  maupun  kesulitan  dalam  menindaklanjuti  dan memperjuangkan hak nya karena dipersulit oknum tertentu.
Kedua klaster/ bidang tersebut yakni  klaster/ bidang Pornografi dan cyber crime serta  klaster/  bidang trafficking dan  ekploitasi  saling  berkaitan  atas  kepemilikan  dan atau  kebiasaan  melihat  pornografi  maupun  pornoaksi  berpotensi  terjadi  praktik prostitusi, ekploitasi  bahkan perdagangan. Dalam peraturan  yang berlaku  di  Indonesia, anak dilindungi  oleh  Undang-Undang Nomor 35 tahun  2014 Perubahan  Atas Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dalam  UU  juga  tegas mengatur  mucikari  dan  penyedia  tempat  serta  pengguna  jasa  prostitusi  anak  dapat dikenakan sanksi. Namun cukup disayangkan hingga saat ini masih terus ada khususnya praktik prostitusi yang melibatkan anak.
Dunia  kesehatan  menunjukkan  dan  memperingatkan  bahaya  penyakit  kelamin yang  mengerikan  sebagai  dampak  atau  akibat  adanya  prostitusi  di  tengah  masyarakat. Dari segi  kesehatan, dampak  yang buruk bagi  menularnya  atau terjangkitnya beberapa penyakit    yang    berhubungan    dengan    kelamin    secara    sangat    cepat,    seperti gonorrhea , syphilis ( lucs ,  rajasinga),  dan  juga  penyakit  lain  misalnya  seperti HIV/AIDS 19 menjadi  dampak  yang  tidak  terlepas  dari  praktik  prostitusi.  Dalam perkembangannya  praktik  prostitusi  di  Indonesia  khususnya  bagi  pengguna  jasa prostitusi  mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Data  mengenai  pengguna  jasa prostitusi  memang  cukup  sulit  untuk  diketahui,  akan  tetapi  salah  satu  yang  dapat mendeteksi  jumlah  pengguna  jasa  prostitusi  di  indonesia  yaitu  dengan  melihat  data kasus Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) melalui diagnosa sindrom yang dibantu dengan  diagnosa  laboratorium.  Diagnosis  perlu  dibantu  pemeriksaan  laboratorium 20 untuk mendapatkan hasil yang spesifik sehingga dapat diketahui jumlah pengguna jasa prostitusi tersebut.
Berdasarkan  laporan  perkembanga  HIV  AIDS  &  Penyakit  Infeksi  Menular Seksual  (PIMS) 21 yang  telah  peneliti  jumlahkan,  data  diatas  telah  menggambarkan terdapat  8.618  kasus  (2016),  4.205  kasus  (2017),  5.087  kasus  (2018),  5.633  kasus
19 Moch Dimas and Galuh Mahardika, "Prostitusi Di Surabaya Pada Akhir Abad Ke-19", Sejarah, Budaya, Dan Pengajaran , 14.1 (2020), 22–30, hal. 28.
20 Nasronudin, " HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler, Klinis Dan Sosial" Edisi 2 , ed. by Jusuf Barakbah (Airlangga University Press, 2014), hal. 505.
21 Kemenkes Direktur Jenderal P2P, "Laporan_TW_IV_2020.Pdf", 2020.
(2019),  4.899  kasus  (2020).  Dengan  ribuan  pengguna  jasa  prostitusi  tersebut  belum termasuk pengguna jasa prostitusi yang tidak mengalami PIMS, lihat Grafik 2.
Masalah  prostitusi  memang  sejak  lama  menjadi  polemik  bahkan  pemerintah seolah  melegalkan  praktik  tersebut. Pro dan kontra sampai  saat  ini  masih  terus berlangung.  Bagi  yang  pro  mengkaitkan  dengan  hak  ekonomi  pelaku  bisnis  prostitusi sedangkan  yang  kontra  menganggap  lokalisasi  sebagai  bentuk  legalisasi  bisnis  haram yang  bertentangan  dengan  aspek  moralitas  masyarakat 22 selain  itu  juga  melanggar norma  agama,  norma  kesusilaan  dan  norma  hukum  hingga  melanggar  ideologi  yakni pancasila.
Grafik 2 Jumlah Kasus HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)
Sumber : Nota Dinas Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)Kemenkes RI
Terkait larangan prostitusi dapat  dilihat dalam KUHP  Pasal  296  yang berbunyi “Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul  oleh orang  lain  dengan  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling  banyak  lima  belas  ribu  rupiah”  pasal  tersebut  dapat  menjerat  penyedia  tempat praktik  prostitusi  maupun  pengelola  baik  rumah,  hotel  dan  lain-lain.  Pasal  506  yang berbunyi  “Barang  siapa  menarik  keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang  wanita  dan menjadikanya  sebagai  pencarian,  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun” 23 pasal  ini  dapat  menjerat  mucikari.  Artinya  tidak  adanya  Pasal  dalam  KUHP yang  dapat  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi.  Dan  apabila  pengguna  jasa  prostitusi tersebut  telah  beristri/  bersuami  maka  dapat  dikenakan  delik  zina  yang  terdapat  pada Pasal  284  KUHP,  delik  tersebut  hanya  mengatur  bagi  pasangan  istri/suaminya  yang
22 Cok  Istri  Anom  Pemayun,  " Upaya  Pemerintah  Dalam  Memberantas  Prostitusi , Penelitian Mandir"i (Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2017), hal. 1.
23 Undang-Undang  Republik  Indonesia,  " Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana" (Indonesia, 1946).
0 2000 4000 6000 8000 10000 2016 2017 2018 2019 2020 Pengguna Jasa Prostitusi
melakukan  pengaduan  saja,  dengan  demikian  apabila  tidak  ada  pengaduan  tentu  ini bukanlah  permasalah  bagi  pengguna  jasa  prostitusi  juga  PSK  untuk  tetap  melakukan praktik prostitusi, bahkan pengaduan atas zina tidak akan ditindaklanjuti, apabila dalam waktu tiga bulan tidak diikuti dengan permintaan bercerai/ pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
Tra nsaksi prostitusi dapat dilakukan baik bertemu langsung maupun dengan virtual melalui media sosial yang diiringi oleh kebaruan teknologi. Untuk melakukan transaksi tersebut tidak lagi harus datang ke lokasi akan tetapi dapat memesan/ booking terlebih dahulu  menggunakan smartphone dan  pada  kenyataanya  mayoritas  PSK  saat  ini memanfaatkan  media  sosialnya  untuk  memperdagangkan  dirinya.  Tidak  jarang  pula mucikari  melakukan  hal  serupa  menggunakan smartphone dan  lain  sebagainya  untuk mendapatkan  pengguna  jasa  protitusi  serta  meraih  keuntungan.  Salah  satu  contohnya pada  tahun  2020  telah  terjadi  prostitusi online melalui  situs www.bintangmawar.net yang melibatkan publik figur tanah air yaitu Tania Ayu Siregar yang diamankan sebagai saksi.  Dengan  beberapa  pertimbangan  Hakim  diantaranya  kesaksian  para  terdakwa (mucikari)  yang  membenarkan  dakwaan  dari  jaksa  penuntut  umum;  saksi-saksi  yang memberikan  keterangan  (PSK);  dan  barang  bukti  yang  berhubungan  dalam  praktik prostitusi,  serta  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  45  Ayat  1  Jo.  Pasal  27  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, disertai keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para  terdakwa  dapat  merusak  generasi  muda  dan  keadaan  yang  meringankan  yaitu bersikap  bersopan  selama  persidangan  dan  belum  pernah  dihukum.  Maka  dengan demikian empat mucikari tersebut dipidana, terungkap alasan Tania Ayu terlibat praktik tersebut karena membutuhkan uang. 24
Dewasa  ini  perkembangan  teknologi  dan  media  sosial  sangat  mudah  diakses bagi setiap orang dari anak-anak hingga dewasa, namun sangat berbahaya apabila dalam penggunaan  teknologi  dan  media  sosial  tidak  dengan  bijak  sehingga  akan  berdampak negatif,  misalnya  mengakses  situs  porno  akibat  rasa  penasaran  hingga  menimbulkan kecanduan yang menjadi kebiasaan. Maka, mereka inilah orang-orang yang berpeluang melakukan praktik cybersex . Ada beberapa dampak negatif dari praktik cybersex yaitu
24 Pengadilan Negeri Bandung.
seperti prostitusi, kejahatan cyber termasuk pelecehan anak dan Pornografi. 25 Selain itu bisa juga berkenalan dengan orang baru dan terbuai oleh gombalan/ rayuan dari lawan jenis  hingga  memutuskan  saling  bertemu  untuk  berhubungan  seksual  atau  dapat  pula melakukan video call sex 26 bahkan tidak jarang menjanjikan anak tersebut untuk bekerja dikota  dengan  gaji  besar  yang  pada  realitanya  bahwa  anak  tersebut  dipaksa  menjadi PSK maupun diperdagangkan.

## Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia
Adanya  Undang-Undang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik,  tidak menyurutkan para mucikari, PSK dan pengguna jasa seksual untuk berhenti melakukan praktik  tersebut.  Dengan  perkembangan  teknologi  juga  media  sosial  yang  digandrungi mayoritas  anak-anak  hingga  dewasa  pun  menjadi  sebuah  jalan  mudah  untuk  mucikari menjajakan PSK kepada pengguna jasa seksual, walaupun telah diketahui akibat buruk dari  melakukan  hubungan  seksual  dengan  berganti-ganti  pasangan.  Mirisnya  anak mencontoh  hal  tersebut  baik  menjadi  PSK/mucikari  ataupun  pengguna  jasa  seksual, bahkan  menjadi  objek  ekploitasi  seksual.  Dengan  naik  turunnya  angka  pengguna  jasa prostitusi yang mengalami penyakit infeksi menular seksual disetiap tahun, pemerintah belum juga tersadar akan pentingnya kriminalisasi bagi pengguna jasa prostitusi. Selain dari  pada  itu  tidak  ada  sanksi  hukum  atau  kemampuan  bertanggungjawab  untuk pengguna jasa prostitusi, menggambarkan bahwa ketidakadilan hukum dalam bertindak itu  nyata.  Sehingga  masyarakat  merasa  sangat  terganggu  dengan  praktik  prostitusi, ditambah  lagi  dengan  pengguna  jasa  sebagai  salah  satu  pelaku  yang  terlibat  dalam praktik prostitusi bebas begitu saja.
Pada  dasarnya  praktik  prostitusi  merupakan  sebuah  praktik  yang  dilarang. Namun  realitanya  prostitusi  masih  berjalan  lancar  hingga  saat  ini.  Di  Indonesia,  telah diberlakukan  beberapa  peraturan  baik  dalam  KUHP,  undang-undang,  hingga  Perda untuk  memberantas  praktik  prostitusi.  Hukum  di  Indonesia  menganut  asas  legalitas sehingga asas legalitas  berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP bahwa tidak dapat dipidana sebuah perbuatan apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. Asas tersebut dapat menjamin hak setiap orang dari keserakahan/ tindakan sewenang-wenang
25 Welly  Wirman  and  others,  "Dimensi  Konsep  Diri  Korban  Cyber  Sexual  Harassment  Di  Kota Pekanbaru", 9.1 (2021), 79–93, hal. 80.
26 Anastasia  Vianna  Selawa,  " Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perilaku  Chat  Sex  Di  Media  Sosial Pada Individu Dewasa Awal Yang Belum Menikah" , Skripsi (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020), hal. 3.
yang  dilakukan  oleh  penguasa.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  asas  tersebut  merupakan pelindung hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah terdapat tiga arti dari asas legalitas yaitu:  Undang-Undang  peraturan  harus  tertulis  ( lex  cripta );  Undang-Undang  tidak berlaku surut; Dilarang analogi baik analogi Undang-Undang maupun analogi hukum. 27 Maka tidak dapat dipidana apabila tindakanya tidak kedapatan dalam sebuah peraturan. Hal ini berkaitan dengan praktik prostitusi yang mana tidak hanya melibatkan mucikari, PSK, penyedia tempat, namun juga pengguna jasa prostitusi terlibat didalamnya. Akan tetapi  sangat  disayangkan  karena  tidak  ada  hukum  yang  tegas  juga  merata  bagi pengguna  jasa  prostitusi  sehingga  dapat  dengan  leluasa  terlibat  prostitusi  tanpa khawatir.  Hal  ini  menjad  salah  satu  faktor  prostitusi  masih  tetap  berkembang  di Indonesia.
Asas  legalitas  erat  kaitanya  dengan  proses  kriminalisasi.  Apabila  pada  asas legalitas suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undngan  pidana  yang  telah  ada,  maka  dalam  proses  kriminalisasi,  suatu perbuatan  yang  sebelumnya  tidak  dapat  dijatuhi  pidana,  setelah  dirumuskan  kembali oleh pembentuk undang-undang, menjadi suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana. 28
Perumusan  atau  formulasi  pembuatan  perundang-undangan  disebut  identik  dengan kebijakan  hukum,  hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal  yaitu suatu  upaya  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  dan  perlindungan terhadap  masyarakat. 29 Marc  Ancel  mengatakan  kebijakan  kriminalisasi  ialah  upaya rasional  dari  masyarakat  dalam  menanggulangi  kejahatan. 30 Tujuan  dari  kebijakan  ini semata-mata untuk melindungi masyarakat juga menciptakan kesejahteraan bersama.
Usaha dalam menanggulangi kejahatan, politik kriminalisasi dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk yaitu penerapan hukum pidana ( criminal law application ), pencegahan tanpa  pidana  ( prevention  without  punishment ),  mempengaruhi  pandangan  masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa ( influencing view of society on
27 Duwi Handoko, " Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Panitensier Di Indonesia" (Indonesia: HAWA dan AHWA, 2017), hal. 20.
28 Duwi Handoko .
29 John  Kenedi,  " Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Di Indonesia" , ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
30 Dey Ravena dan Kristian, " Kebijakan Kriminal" (Jakarta: Kencana, 2017), hal.2.
crime and punishment ). 31 Yang artinya kebijakan kriminalisasi dapat dilakukan melalui pendekatan penal dan  pendekatan non  penal .  Pendekatan penal yang  dimaksud  untuk memberlakukan  sanksi  pidana  bagi  pelaku,  sedangkan  pendekatan non  penal dimkasudkan  untuk  dilakukannya  pencegahan  ataupun  mengubah  pandangan masyarakat tentang kejahatan.
Sebenarnya  pemerintah  Indonesia  menghimbau  serta  memiliki  aturan  untuk melarang praktik prostitusi di Indonesia, hanya saja aturan-aturan tersebut dalam hukum positif  di  indonesia  dinilai  belum  memberikan  ketegasan,  khususnya  penindakan  bagi pengguna  jasa  prostitusi  itu  sendiri  dalam  hukum  positif,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  diatas  mengenai  Pasal  dalam  KUHP  yang  berkaitan  dengan  prostitusi. Hukum  positif  merupakan  hukum  yang  berlaku  disebuah  negara  dan  dapat  berubah- ubah  dengan  tertib  dan  tegas  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  umum. 32 Adapun  hukum positif  di  indonesia  yang  dapat  memperlihatkan  bagaimana  upaya  pemerintah memberantas praktik prostitusi di Indonesia.
Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO), 33 sebagaimana  isi  Pasal  1  “Perdagangan  orang  adalah tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”,  tindak  perdagangan  orang  tersebut  baik  dilakukan  oleh  perseorangan maupun korporasi Jo. Pasal 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun  dan  paling  lama  lima  belas  tahun  dengan  pidana  denda  dari  Rp  120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dengan
31 John  Kenedi,  "Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Upaya Mensejahterakan  Masrarakat  (Sosial  Welfare)", Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam ,  2.1 (2017), 15–26.
32 Oemar Moechthar Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, " Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia" (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hal. 12.
33 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia, 2007).
demikian maksud daripada peraturan tersebut sangat memungkinkan mucikari terpidana namun tidak bagi penikmat seksual konvensional yakni pengguna jasa prostitusi.
Teknologi  yang  berkembang  pesat  sedewasa  ini  tentu  membuat  aturan  hukum juga  berkembang.  Seperti  hadirnya  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Teknologi Elektronik (UU ITE),  terkait prostitusi online juga terdapat pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. 34 Sebagaiaman  bunyi  dalam Pasal  27  Ayat  (1)  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusuilaan” Jo. Pasal 45 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak  Rp1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah).  Isi  pada  Pasal  tersebut  dapat  menjerat bagi siapa saja yang terlibat dalam praktik prostitusi baik mucikari, PSK dan pengguna jasa  prostitusi  tentunya  harus  berkaitan  atau  terlaksananya  pendistribusian/ mentransmiskan/ membuatnya dapat terakses informasi maupun dokumen yang memuat kesusilaan.  Hal  tersebutlah  yang  menjadi  salah  satu  unsur  bisa  ditetapkanya  pengguna jasa prostitusi dapat dihukum atau tidak, jika tidak terpenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 maka tentu saja pengguna jasa dapat lolos dari jeratan hukum pidana.
Adapun  UU  Nomor  44  tahun  2008  tentang  Pornografi 35 ,  apabila  dilihat  dalam pengertian  Pornografi  tentu  dapat  menjerat  semua  pihak  seperti  mucikari,  PSK,  dan khususnya bagi pengguna jasa prostitusi dapat dikenakan Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 10. Dalam  pemidanaan  terkait  praktik  prostitusi  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  29  hingga Pasal  38.  Namun  dibatasi  berdasarkan  pengertian  Pornografi  sebagaimana  isi  Pasal    1 Ayat (1) yaitu “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak,  bunyi,  percakapan,  animasi  kartun,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan  lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan  atau  pertunjukan  dimuka  umum,  yang membuat  kecabulan  atau  ekploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat”.
34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  RepubliK  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (Indonesia, 2016).
35 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi (Indonesia, 2008).
Beberapa  peraturan  di  daerah  berlaku  dan  dapat  menjerat  pengguna  jasa prostitusi  namun  tidak  efektif  apabila  hanya  diberlakukan  di  daerah  tertentu  saja  dan juga  sanksinya  relatif  ringan  karena  sanksinya  berupa  kurungan  dan  denda,  jika pengguna  jasa  prostitusi  dapat  membayar  dendanya  maka  kurungan  tidak  berlaku  lagi baginya.  Akan  lebih  efektif  serta  efisien  apabila  pemerintah  dengan  jelas  dan  tegas memberlakukanya  secara  nasional  atau  dicantumkan  dalam  hukum  positif,  sehingga praktik  prostitusi  dapat  diberantas  mengingat  di  Indonesia  masih  ditemukan  praktik prostitusi  khususnya  pada  masa  pandemi  Covid-19  hal  ini  berpotensi  meningkatkan penyebaran  Covid-19  selain  itu  juga  melanggar  norma  kesusilaan.  Berikut  ini  Perda yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi
1. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 36 Pasal 42 Ayat (2) yang  berbunyi  “Setiap  orang  dilarang:  a.  menjadi  penjaja  seks  komersial;  b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial”.
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu 37 Nomor  7  tahun  1999  tentang Prostitusi  Pasal  8  Ayat  (3)  yang  berbunyi  “Tidak  termasuk  tamu  seperti dimaksud  pada  ayat  (2)  Pasal  ini  adalah  :  a.  Orang  yang  berdomisili  ditempat tersebut  yang  status  domisilinya  dapat  dipertanggungjawaban;  b.  Keluarga penanggung  jawab  yang  terikat  karena  Perkawinan  yang  sah;  c.  Orang-orang yang  kedatangannya  ditempat  itu  karena  menjalankan  sesuatu  pekerjaan  yang tidak  bertentangan  dengan  Kesusilaan;  d.  Pegawai/Pejabat  yang  karena kepentingan melaksanakan tugasnya”.
3. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  tahun  2005  tentang  Pelarangan Pelacuran 38 Pasal  2  Ayat  (2)  yang  berbunyi  “Siapapun  di  Daerah  dilarang  baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran”.
4. Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  1  tahun  2015  tentang  ketertiban umum 39 Pasal 39 yang berbunyi “Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan
36 DKI Jakarta, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum , 2007, p. 27.
37 Kabupaten Indramayu, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II Indramayu  Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi , 1999.
38 Walikota  Tangerang, Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  Tentang Pelarangan Pelacuran (Indonesia, 2005).
39 Walikota  Denpasar  Propinsi  Bali, Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang Ketertiban Umum (Denpasar, Indonesia, 2015).
prostitusi  b.  menawarkan  dan  atau  menyediakan  diri  sendiri  untuk  perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi dan; d. memakai jasa prostitusi”.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Propinsi Bali Nomor 7 tahun 2016 tentang Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat 40 Pasal  26  Ayat  (2)  yang berbunyi  “Setiap  Orang  dilarang:  a.  menawarkan  dan/atau  menyediakan  diri sendiri  untuk  perbuatan  prostitusi;  b.  menyuruh,  memfasilitasi,  membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan c. memakai jasa prostitusi”.
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial 41
Pasal  5  yang  berbunyi  “Setiap  orang  atau  badan  yang  berada  dan  atau berdomisili  di  Kota  Batam  dilarang  :  (1)  Menyediakan  dan  atau  menggunakan bangunan  atau  tempat  untuk  melakukan  perbuatan  judi  dan  asusila.  (2) Melakukan  perbuatan  pemikatan  untuk  berbuat  asusila.  (3)  Melakukan  usaha penampungan  dan  penyaluran  pramuria  untuk  tempattempat  hiburan  dan sejenisnya  tanpa  seizin  Walikota.  (4)  Melakukan  usaha  penampungan, penyaluran  dan  perbuatan  sebagai  pengemis.  (5)  Melakukan  perbuatan  sebagai gelandangan”.
7. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Ketentraman,  Ketentraman  Umum,  Dan  Pelindungan Masyarakat  Pasal  24  huruf  c  yang  melarang  memakai  jasa  penjaja  seks komersial di Jalan dan Fasilitas Umum 42 .
Sugianto  dan  Anggun  Putri  Romadhina  mengenai  teori  permintaan  menyatakan bahwa  seberapa  besar  permintaan  konsumen  terhadap  produk  dapat  diketahui  dari tingkat harga dan jumlah produk yang diminta, 43 yang artinya praktik prostitusi sejalan dengan  teori  ekonomi  mengenai  permintaan  dan  penawaran,  semakin  banyak demand /
40 Kabupaten  Badung, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Indonesia, 2016).
41 Walikota  Batam, Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  6  Tahun  2002  Tentang  Ketertiban Sosial (Indonesia, 2002).
42 Kabupaten  Bandung, Peraturan  Daera  Kabupaten  Bandung  Nomor  5  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Indonesia, 2015).
43 Sugiyanto  dan  Anggun  Putri  Romadhina,  " Pengantar  Ilmu  Ekonomi  Mikro  Dan  Makro" (Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju, 2020), hal. 1  .
permintaan  (pengguna  jasa  prostitusi)  maka  semakin  banyak supply /  penawaran  (PSK sebagai pemenuh kebutuhan atas permintaan).
Kriminalisasi  pengguna  jasa  prostitusi  sangat  mendesak  untuk  dilakukan  saat ini.  Hal  ini  ditandai  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  serta  praktik  prostitusi yang  terus  berlangsung  di  era  pandemi  Covid-19  yang  dikenal  dengan  penyebaran virusnya  yang  begitu  cepat  menularkan  sehingga  memiliki  resiko  tinggi  apabila  tidak melakukan social  distancing maupun  tidak  menerapkan  protokol  kesehatan  lainnya. Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa  kriminalisasi  merupakan  tindakan  atau penetapan  penguasa  mengenai  perbuatan-perbutan. 44 Menurut  Doktirn,  terdapat  tiga asas  kriminalisasi  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pembentuk  undang-undang  dalam menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  dan  ancaman  sanksi  pidananya, yakni:  asas  legalitas;  asas  subsidairitas;  asas  persamaan/  kesamaan. 45 Yang  dimaksud dengan  asas  legalitas  yaitu  sebagai  asas  dasar  mengkriminalisasikan;  asas  subsidaritas yaitu sebagai langkah terakhir dalam menanggulangi kejahatan atau dapat disebut juga dengan ultimum remedium ; dan asas persamaan/ kesamaan yaitu agar hukum jelas serta sederhana dengan bersifat adil sehingga menghasilkan hukum pidana.
Menurut  Sudarto  ada  empat  syarat  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan kriminalisasi; 46 1)  Tujuan  kriminalisasi  adalah  menciptakan  ketertiban  masyarakat didalam  rangka  menciptakan  Negara  kesejahteraan.  Sehingga  apabila  pengguna  jasa prostitusi dapat dikriminalisasikan maka dapat mencegah pelanggaran terhadap  Norma kesusilaan  maupun  Norma  agama  serta  menghindari  dampak  negatif  baik  bagi kesehatan maupun mental sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai. 2)  Perbuatan  yang  dikriminalisasikan  harus  perbuatan  yang  menimbulkan  kerusakan meluas dan menimbulkan korban. Tentu  ini berhubungan dengan  pengkriminalisasian kepada pengguna jasa prostitusi sangat tepat karena tidak jarang pengguna jasa tersebut melakukan kekerasan dalam berhubungan skesual.  3) Harus mempertimbangkan faktor biaya  dan  hasil,  berarti  biaya  yang  dikeluarkan  dan  hasil  yang  diperoleh  harus seimbang. Hal tersebut diartikan bahwa mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi dalam  pembuatan  aturan  hukumnya/  UU  menghasilkan  pencapaian  yang  harus seimbang,  sehingga  apabila  terdapat  aturan  hukum  untuk  prostitusi  yang  secara  tegas
44 Dey Ravena dan Kristian, op.cit. hal. 1
45 Handoko, Op.cit, hal. 22
46 Kajian Pustaka, "Pengertian, Ukuran Dan Asas Kriminalisasi", Kajian Pustaka.Com , 2018.
dan  merata  tentu  akan  menghasilkan  dampak  yang  positif  dan  keuntungan  baik  bagi masyarakatnya  maupun  negara.  4)  Harus  memperhatikan  kemampuan  aparat  penegak hukum,  jangan  sampai  melampaui  bebannya  atau  melampaui  batas.  Sehingga  apabila pengguna  jasa  prostitusi  dikriminalisasi,  tentu  akan  mempermudah  tugas  penegak hukum  untuk  bertindak  dengan  tetap  patuh  pada  hukum  yang  berlaku  merata  di indonesia.  Oleh  sebab  itu,  sangat urgent bagi  pemerintah  untuk  segera  membuat undang-undang yang dapat digunakan untuk mengkriminalkan pengguna jasa prostitusi.
Lemahnya  sebuah  aturan  hukum  berpotensi  meningkatkan  praktik  prostitusi. Praktik  prostitusi  akan  terus  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkat  disetiap  tahunya apabila  tidak  ada  kejelasan  dan  ketegasan  mengenai  setiap  orang  yang  terlibat  praktik prostitusi  dimana  pemerintah  selalu  menggalakan  bahwasanya  untuk  menghindari terlibat  dalam  praktik  prostitusi  namun  lain  halnya  dalam  hukum  di  indonesia  yang tidak  memiliki  peraturan  khususnya  yang  dapat  menjerat  pengguna  jasa  prostitusi. Kriminalisasi  terhadap pengguna jasa prostitusi di  Indonesia menjadi hal  yang penting untuk  dibahas,  karena  hingga  saat  ini  tidak  ada  pertanggungjawaban  dalam  aturan hukum  bagi  pengguna  jasa  prostitusi  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  hal  tersebut dapat  dilihat  dan  dirasakan  bahwa  belum  meratanya  dan  tegasnya  aturan  hukum  di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

## Kesimpulan
Praktik prostitusi dari tahun ketahun turut mengikuti perkembangan jaman, jika pada  praktinya  dahulu  transaksi  dilakukan  langsung  bertemu  dan  bertatap  muka  maka sekarang tidak lagi demikian. Hal ini juga turut menuntut untuk hukum terus mengalami pembaharuan seperti lahirnya UU ITE ditahun 2008 yang menjadi salah satu gambaran bahwa  kejahatan  tidak  hanya  ada  didunia  nyata  namun  juga  ada  didalam  dunia  maya. Namun  sayangnya  pemerintah  belum  juga  sadar  akan  bahayanya  kebebasan  bagi pengguna jasa prostitusi dalam praktiknya yang masih bebas bertindak karena tidak ada satupun Pasal secara ekplisit yang mengaturnya. Pemberantasan paraktik prostitusi yang dilakukan  pemerintah  terbilang  setengah-setengah  tentu  hal  ini  tidaklah  efektif.  Hal tersebut dapat dibuktikan melalui angka pengguna jasa prostitusi yang terifeksi penyakit menular  dari  4  tahun  terakhir  yang  mengalami fluktuasi .  Beberapa  peraturan mengakomodir  hukuman  bagi  pengguna  jasa  prostitusi  namun  tidak  berlaku  bagi pengguna jasa prostitusi online . Kriminalisasi itu saling berkaitan dengan asas legalitas
dikarenakan  dalam  proses  kriminalisasi  suatu  perbuatan  dapat  dijatuhi  pidana  yang mana  sebelumnya  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dijatuhi  pidana.  Dalam  kebijakan hukum  pidana,  usaha  untuk  mengatasi  kejahatan  dapat  dilakukan  dengan  upaya  penal yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku dan upaya non penal yaitu dengan melakukan  berbagai  pencegahan  dan  atau  merubah  pendangan  mengenai  kejahatan  itu sendiri baik dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial.

## Saran
Adapun saran untuk penegak hukum melakukan pengamanan serta pengawasan ekstra  terhadap web  site ,  sosial  media  dan  lain  sebagainya  yang  tidak  resmi  dan melibatkan mucikari, PSK serta pengguna jasa prostitusi sehingga dapat menekan angka praktik  prostitusi.  Selanjutnya  untuk  DPR  bersama  Presiden  untuk  lebih  serius memerangi  praktik  prostitusi  dengan  mengkriminaisasikan  pengguna  jasa  prostitusi sebagaimana  kebijakan  kriminal  sehingga  dapat  melengkapi  pengaturan  terkait prostitusi dalam hukum positif Indonesia yang tegas dan merata secara nasional, selain dari pada itu hal tersebut tentu akan mempermudah para penegak hukum bertindak.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainudin, “ Metode Penilitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
Amalia,  Mia,  “Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Prostitusi  Dihubungkan  Dengan  Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab”, Mimbar Justitia , 2.2 (2016), 861–80
Anastasia  Vianna  Selawa,  “ Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perilaku  Chat  Sex  Di  Media Sosial  Pada  Individu  Dewasa  Awal  Yang  Belum  Menikah” , Skripsi (Semarang:
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020)
Anindia,  Islamia  Ayu,  and  R  B  Sularto,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan  Prostitusi  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Pidana”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1.1 (2019), 24.
Dimas, Moch, and Galuh Mahardika, “Prostitusi Di Surabaya Pada Akhir Abad Ke-19”,
Sejarah, Budaya, Dan Pengajaran , 14.1 (2020), 22–30.
Direktur Jenderal P2P, Kemenkes, “Laporan_TW_IV_2020.Pdf”, 2020.
Hadi,  Satrio  Nur,  “Relevansi  Tindak  Pidana  Prostitusi  Berdasarkan  Undang-Undang
Perlindungan Anak No . 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 Di Bandar Lampung”, Jurnal Pro Justitia , 2.1 (2021), 69–76.
Hakim,  Lukman,  “ Asas-Asas  Hukum  Pidana  Buku  Ajar  Bagi  Mahasiswa” ,  ed.  by Deepublish, 2020.
Handoko,  Duwi,  “ Asas-Asas  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Panitensier  Di  Indonesia”
(Indonesia: HAWA dan AHWA, 2017)
Hertini, Mega Fitri, “ Perkembangan Kriminologi Di Era Millenial” , ed. by Haikal Arsalan (Qiara Media, 2021) .
Ilyas, A.S. Alam dan Amir, “ Kriminologi Suatu Pengantar” (Jakarta: Kencana, 2018)
Indonesia,  Republik, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Indonesia,  2007) (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2007  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 4720).
———, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  20014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak (Indonesia, 2014) (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606).
Islamy,  Yolanda,  and  Herman  Katimin,  “Upaya  Krminalisasi  Terhadap  Pengguna  Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, Ilmiah Galuh Justisi , 9.1 (2021), 76–91.
Jakarta,  DKI, Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  8  Tahun  2007  Tentang Ketertiban Umum , 2007, p. 27 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota jakarta Tahun 2007 Nomor 8).
Kabupaten  Badung, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  7  Tahun  2016
Tentang  Ketertiban  Umum  Dan  Ketentraman  Masyarakat (Indonesia,  2016) (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Badung  2016  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).
Kabupaten  Bandung, Peraturan  Daera  Kabupaten  Bandung  Nomor  5  Tahun  2015 Tentang  Penyelenggaraan  Ketentraman,  Ketentraman  Umum,  Dan  Pelindungan Masyarakat (Indonesia, 2015) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8).
Kabupaten  Indramayu, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Indramayu Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Prostitusi ,  1999  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 19 Tahun 1999).
Kemenkes  RI,  “Laporan  Perkembangan  HIV  AIDS  PIMS  Triwulan  IV  Tahun  2019”,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , 2020, pp. 1–228.
Kenedi, John, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia , ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak Data Update Per  - 31 Desember 2020  Mileston Sistem Pendataan”, Komisi Perlindungan Anak Indonesia , 2020.
Kristiyanto,  Eko  Noer,  “Jangkauan  Hukum  Nasional  Terhadap  Prostitusi  Daring  (State Laws Coverage on Online Prostitution)”, De Jure De Jure , 19.30 (2019), 5.
Kristian, Dey Ravena dan, “ Kebijakan Kriminal” (Jakarta: Kencana, 2017).
Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia  Melalui  Kriminalisasi  Pengguna  Jasa  Prostitusi”, Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 1.3 (2019), 366–78.
Marzuki, Peter Mahmud, “ Penelitian Hukum” (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019).
Mufrohim,  Ook,  and  Joko  Setiyono,  “Kebijakan  Hukum  Penutupan  Lokalisasi  Sunan Kuning  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Prostitusi  Online  Di  Kota Semarang”, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 4.2 (2021), 113–24.
Nasronudin, “ HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler, Klinis Dan Sosial” Edisi 2 , ed. by Jusuf Barakbah (Airlangga University Press, 2014).
Pemayun,  Cok  Istri  Anom,  “ Upaya  Pemerintah  Dalam  Memberantas  Prostitusi , Penelitian Mandiri” (Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2017).
Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bdg , 2021
Pustaka,  Kajian,  “Pengertian,  Ukuran  Dan  Asas  Kriminalisasi”, Kajian  Pustaka.Com , 2018 <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas- kriminalisasi.html> [accessed 4 June 2021].
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornografi (Indonesia,  2008)  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928).
Romadhina, Sugiyanto dan Anggun Putri, “ Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro”
(Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju, 2020)
Sevrina,  Gea  Illa,  “Kebijakan  Kriminalisasi  Praktik  Prostitusi  Di  Indonesia”, Law  and
Justice , 5.1 (2020), 26.
Suisno,  Ayu  Dian  Ningtias  dan,  “Konsep  Hukum  Pembuktian  Prostitusi  Melalui  Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana”, Ius Civile, 5(1), 62-75. , 5.1 (2021), 65.
Sumilat,  Veibe  V.,  and  Ronald  E.  Rorie,  “Kajian  Yuridis  Terhadap  Pelaku  Dan  Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana”, IX.3 (2021), 206–16.
Sonbai, Alexander Imanuel Korassa, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online”, Acta Comitas , 4.2 (2019), 280.
Sri  Hajati,  Ellyne  Dwi  Poespasari,  Oemar  Moechthar, Buku  Ajar  Pengantar  Hukum Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2018).
Suyanto, “ Pengantar Hukum Pidana” (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
———, “ Penelitian Hukum” (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005).
Triwijaya,  Ach  Faisol,  Yaris  Adhial  Fajrin,  and  Arif  Prasetyo  Wibowo,  “Quo  Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia”, Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 1.2 (2020), 115.
Utami, Kania Mulia, Ridwan Ridwan, and Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi  Di Indonesia”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , 1.2 (2021), 22–42.
Undang-Undang  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana Jo.  Undang-Undang  Nomor  73 Tahun  1958  Tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1946  RI  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  untuk  seluruh  Wilayah  Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun  1958  Nomor  127,  Tambahan  Lembar  Negara  Nomor  1660)  sebagaimana telah  diubah  dan  ditambahkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1976 (Lembaran  Negara  Tahun  1976  Nomor  26,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3080).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  RepubliK  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik (Indonesia,  2016)  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952).
Wijaya,  Jonathan  Surya,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Para  Pihak  Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Jurist-Diction , 3.6 (2020), 2245.
Wirman,  Welly,  Genny  Gustina  Sari,  Fitri  Hardianti,  and  Tegar  Pangestu  Roberto, “Dimensi  Konsep  Diri  Korban  Cyber  Sexual  Harassment  Di  Kota  Pekanbaru”,  9.1 (2021), 79–93.
———,  “Kebijakan  Kriminal  (Criminal  Policy)  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia:  Upaya Mensejahterakan  Masrarakat  (Sosial  Welfare)”, Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan Dan Politik Islam , 2.1 (2017), 15–26.