Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret-2022. Vol.7, No.1, hal.86-104 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## EKSISTENSI HAK ATAS TANAH DAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
1 Rahmatullah, 2 Rizka Amelia Armin, 3 Nurul Adliyah
1 Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma E-mail: rahmatullah.ur89@email.com
2 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo
E-mail: rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id
3 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo E-mail: nurul_adliyah@iainpalopo.ac.id

## Abstract
The state of Indonesia is a legal state; this provision is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The legal state of Indonesia is based on the concept of a welfare state, which aims for the greatest prosperity of the people. One of the  most  important  natural  resources  for  ensuring  prosperity  in  the  Indonesian  legal  state  in  the current  era  of  globalization  is  land.  The  urgency  of  land  for  human  life  was  appreciated  by  the government of the Republic of Indonesia  through  the national land policy with  the issuance of Law Number  5  of  1960  concerning  Agrarian  Principles.  Land  acquisition  is  a  government  activity  that involves acquiring land for various developments, especially those of public interest. Land acquisition for  public  purposes  refers  to  Article  6  of  the  UUPA,  which  states  that  all  land  rights  have  a  social function.  The  development  of  the  public  interest  is  regulated  in  Law  No.  12/2012  concerning  Land Acquisition for Development in the Public Interest. The implementing regulations have regulated the mechanism of land acquisition by the government  for public development as well as the rights and legal remedies available to land owners.
Keywords : land rights, land acquisition, public interest

## Abstrak
Negara Indonesia ialah negara hukum, ketentuan ini dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (walfare state), yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  dalam  menjamin  kesejahteraan  dalam negara hukum Indonesia di era globalisasi sekarang ini adalah tanah. Urgensi tanah bagi kehidupan manusia  diapresiasi  pemerintah  republik  Indonesia  melalui  kebijakan  nasional  pertanahan  dengan dikeluarkannya  UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria.  Pengadaan tanah  merupakan  kegiatan  pemerintah  dalam  memperoleh  tanah  untuk  berbagai  pembangunan, terkhusus  bagi    pembangunan  kepentingan  umum.  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum mengacu  pada  pasal  6  UUPA  yang  menyatakan  bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi sosial. Pembangunan kepentingan umum di atur dalam UU No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, peraturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai mekanisme dari perolehan tanah oleh pemerintah bagi pembangunan umum dan juga hak – hak dan upaya hukum yang tersedia bagi pemilik tanah.
Kata Kunci : Hak atas tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia ialah negara hukum, ketentuan ini dijamin dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945), pada Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi  segenap  rakyat  Indonesia,  termasuk  mengatur  kemanfaatan  semua aspek  kehidupan  agar  mampu  memberikan  kemakmuran  bagi      seluruh  rakyat Indonesia. Negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan ( walfare  state ),  yang  bertujuan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Tujuan negara kesejahteraan ( welfare state ) untuk menjamin hak-hak warga negara pada era  sekarang  ini  memiliki  ketergantungan  pada  ketersediaan  sumber  daya  alam. Kondisi  ketersediaan  sumber  daya  alam  menjadi  faktor  yang  menentukan  dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.
Salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  dalam  menjamin kesejahteraan  dalam  negara  hukum  Indonesia  di  era  globalisasi  sekarang  ini adalah  tanah.  Keberadaan  tanah  menjadi  sumber  daya  alam  yang  penting  bagi negara  Indonesia.  Tanah  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia,  terkait  dengan  hak-hak  seseorang  atas  tanah  tersebut. Mengingat  pentingnya  tanah  dalam  kelangsungan  hidup  masyarakat  maka diperlukan  pengaturan  yang  lengkap  dalam  hal  penggunaan,  pemanfaatan kepemilikan dan pembuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.
Tanah  dalam  pengertian  yuridis  adalah  permukaan  bumi,  hak  atas  tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas,  berdimensi dua  dengan  ukuran  panjang  dan  lebar.  Urgensi  tanah  bagi  kehidupan  manusia diapresiasi pemerintah republik Indonesia melalui kebijakan nasional pertanahan dengan  dikeluarkannya  UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok- Pokok  Agraria.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  merupakan  tonggak  utama kelahiran  ketentuan  pertanahan  di  Indonesia,  di  dalamnya  mengatur  berbagai macam hak atas tanah. Dari berbagai macam hak atas tanah yang ada diantaranya hak  milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai orang  atas  tanah,  dan  hanya  hak  milik  saja  yang  tidak  dibatasi  masa  berlakunya oleh negara dibanding dengan hak atas tanah yang lain.
Dalam  mewujudkan  ketertiban  dan  perlindungan  terhadap  hak  atas  tanah, maka  peraturan  perundang-undangan  dan  norma-norma  (kaidah-kaidah)  yang terkait harus bisa memberikan jaminan kepastian hukum.  Keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum sebagai salah satu asas hukum agraria, memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  negara  dalam konsep welfare state seperti Indonesia.
Pengadaan tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam memperoleh tanah untuk  berbagai  pembangunan  bagi    pembangunan  kepentingan  umum.  Pada

## 38 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
prinsipnya,  pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  antara  pihak yang  memerlukan  tanah  dan  pemegang  hak  atas  tanah.    Pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum mengacu pada pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial,  serta  penjelasan  umum  UUPA menegaskan  bahwa  hak  atas  tanah  apapun  yang  ada  pada  seseorang,  tidaklah dapat  dibenarkan,  bahwa  tanah  tersebut  akan  dipergunakan  semata–mata  untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalu hak itu menibulkan kerugian bagi masyaraka.
Sifat fungsi sosial atau kepentingan umum yang melekat pada tanah, hingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagian yang memiliki maupun bagi masyarakat  dan  Negara,  bukan  berarti  bahwa  kepentingan  perseorangan  akan terdesak  oleh  kepentingan  umum.  Kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan perseorangan  harus  saling  mengimbangi,  hingga  pada  akhirnya  akan  tercapai tujuan pokok : Kemakmuran, Keadilan, dan kebahagian bagi rakyat seluruhnya.
Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  dua  permasalahan,  yaitu  bagaimana proses  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  dan  upaya  apa  yang  dapat dilakukan oleh pihak yang terdampak dalam pengadaan tanah tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu  jenis  penelitian  yang  dikenal  umum  dalam  kajian  ilmu  hukum.  Oleh  karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan  bagian  dari  penelitian  hukum  yakni  dengan  "cara  meneliti  bahan pustaka  yang  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan"
Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan  terhadap berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis,  yaitu:  Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HAK-HAK ATAS TANAH
Hak  atas  tanah  merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  berisikan serangkaian  wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi  pemegang  haknya untuk  berbuat  sesuatu  mengenai  tanah  yang  dihaki. 1 Sesuatu  yang  boleh,  wajib atau  dilarang  untuk  diperbuat,  yang  merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang
1 I Komang Darman, “MEKANISME PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH,” Belom Bahadat , 2019, https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202.
menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. 2
Adanya  hak  menguasai  dari  negara  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa: “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa, termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.” 3
Atas  dasar  ketentuan  tersebut,  negara  berwenang  untuk  menentukan  hak- hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan/atau diberikan kepada perseorangan dan  badan  hukum  yang  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan.  Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa:
“Atas  dasar  hak  mengusai  dari  negara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi  yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan hukum.”
Diperjelas  dalam ayat (2) menyatakan bahwa:
“Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang yang  ada  diatasnya  sekedar  diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.” 4
Adapun  hak-hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam  Pasal  16  UUPA  yang  dapat diberikan kepada rakyat oleh negara ialah : 5
a. Hak milik
Hak  milik  adalah  hak  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dijumpai  oleh  orang  atas  tanah  dengan  mengingat  pasal  6  UUPA.  Terkuat  dan
2 Yusuf  Zamil,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  PEMBELI  APARTEMEN  ATAU  RUMAH  SUSUN  DI  ATAS TANAH
HAK PENGELOLAAN,” Arena Hukum , 2017,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.6.
3 NI  LUH  ARININGSIH  SARI,  “KONSEP  HAK  MENGUASAI  NEGARA  TERHADAP  TANAH  DALAM
HUKUM TANAH (UUPA) DAN KONSTITUSI,” GANEC SWARA , 2021,
https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202.
4 Indri  Hadisiswati,  “KEPASTIAN  HUKUM  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  HAK  ATAS  TANAH,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 2014, https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146.
5 Government  The  Republic  Of  Indonesia,  “Law  of  Republic  of  Indonesia  Number  5  of  1960 Concerning  Basic  Regulation  for  Agrarian  Principle  (Basic  Agrarian  Law),”  Pub.  L.  No.  Nomor  5 Tahun 1960, 1 (1960).

## 40 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
terpenuh yang dimaksud disini adalah hak milik itu bukan berarti merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak bisa diganggu gugat, di samping itu juga kata "terkuat"  dan  "terpenuh"  itu  dimaksudkan  untuk  membedakannya  dengan  hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya yang  paling  kuat  dimiliki  oleh  seseorang,  tetap  terikat  pada  ketentuan  pasal  6 UUPA,  yaitu  tanah  harus  berfungsi  sosial,  artinya  bila  kepentingan  umum menghendaki,  maka  kepentingan  pribadi  harus  dikorbankan  (tentu  dengan  jalan ganti kerugian yang layak).
b. Hak Guna Usaha
Untuk  hak  ini  merupakan  hak  yang  baru  diciptakan  dalam  UndangUndang Pokok  Agraria,  jadi  tidak  seperti  hak  milik yang  telah  dikenal  sudah  sejak  jaman dahulu  kala  sebab  hak  guna  usaha  dan  hak  guna  bangunan  semula  tidak  dikenal oleh masyarakat kita sebab tidak ada persamaannya dalam hukum adat dan kedua hak di atas itu untuk memenuhi keperluan masyarakat moderen dewasa ini.
Yang  dimaksud  dengan  hak  guna  usaha  tercantum  dalam  pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  berbunyi  :  "  Hak  Guna  Usaha  adalah  hak untuk  mengusahakan  tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  dalam  jangka  waktu sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  29,  dan  dipergunakan  oleh  perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
c. Hak Guna Bangunan
Yang  dimaksud  dengan  hak  guna  bangunan  tercantum  dalam  pasal  35  ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi :
1) Hak  guna  bangunan  adalah  hak  untuk  mendirikan  dan  mempunyai bangunan-bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
2) Atas  permintaan  pemegang  hak  dan  dengan  mengingat  keperluan  serta keadaan  bangunan-bangunannya,  jangka  waktu  tersebut  dalam  ayat  (1) dapat diperpanjang dengan waktu 20 tahun.
d. Hak Pakai
Hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dan/atau  memungut  hasil  dari tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  atau  tanah  milik  orang  lain,  yang memberikan  wewenang  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan pemberiannya  oleh  pejabat  yang  berwenang  memberikannya  atau  dalam perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya  yang  bukan  perjanjian  sewa  menyewa  atau perjanjian  pengolahan  tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak  bertentangan  dengan  jiwa dan  ketentuan-ketentuan  Undang-Undang  ini  (Pasal  41  Undang-Undang  Pokok Agraria).
Dengan  demikian  hak  ini  merupakan  hak  atas  tanah,  baik  tanah  maupun bangunan yang dapat diberikan pemerintah dan juga oleh pemilik tanah, hak pakai ini  tidak  seperti  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  yang  dapat digunakan  atau  dijadikan  jaminan  untuk  hipotik  dan  credietverband  tetapi  hak pakai  ini  dapat  dijadikan  jaminan  untuk  utang  karena  mempunyai  nilai  ekonomi juga dapat dipindah tangankan.
e. Hak Pengelolaan
Hak Pengelolaan termasuk kepada hak yang bersifat sementara juga disebut hak  lainnya.  Yang  dimaksud  dengan  hak  lainnya  itu  adalah  hak-hak  yang  tidak diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tetapi  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  lain.  Maka  yang  dimaksud  dengan  hak  pengelolaan ialah  hak  khusus  untuk  perusahaan-perusahaan  milik  pemerintah  guna menyelenggarakan  usaha  industrial  estate,  pembangunan  perumahan  dan perusahaan pada umumnya. Untuk pemberiannya tidak disertai dengan penentuan jangka waktu yang artinya tanah yang bersangkutan boleh dikuasai dan digunakan terus menerus selama masih diperlukan .

## KEPENTINGAN UMUM
Kepentingan Umum merupakan konsep hukum yang hanya dapat ditetapkan kriteria-kriterianya,  dan  tidak  dapat  dirumuskan  pengertiannya.  Kepentingan Umum  adalah  suatu  konsep  hukum  yang  kabur  ( vage )  dan  hanya  untuk  alasan praktis  konsep  kepentingan  umum  ditetapkan  secara  enumeratif,  dan  ini  dianut oleh  hukum  positif  di  Indonesia.  Bruggink  dan  Grijssel  menyatakan  bahwa kepentingan  umum  merupakan  pengertian  yang  kabur  sehingga  tidak  dapat didefinisikan. Syafruddin Kalo mengemukakan bahwa masalah kepentingan umum secara  konsepsional  sangat  sulit  didefinisikan  lebih-lebih  kalau  dilihat  secara operasional. 6
Sebelum Keppres Nomor 55 Tahun 1993 ditetapkan, belum ada definisi yang jelas  tentang  kepentingan  umum  yang  baku.  Secara  sederhana  dapat  diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan  yang  luas.  Namun  demikian  rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasnya. 7
6 Gunanegara Gunanegara, “KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK SEBAGAI ALAS HAK  PENGURUSAN  HAK  ATAS  TANAH  [Legal  Enforcement  of  A  Statement  Letter  of  Land  Utilization  as the  Legal  Basis  to  Obtain  Land  Rights],” Law  Review ,  2022,  https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4864., Op.cit., hal.73-74.
7 Edi  Rohaedi,  Isep  H.  Insan,  and  Nadia  Zumaro,  “MEKANISME  PENGADAAN  TANAH  UNTUK KEPENTINGAN
UMUM,” PALAR | PAKUAN LAW REVIEW , 2019,
https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192.

## 42 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
Arti  kepentingan  umum  secara  luas  adalah  kepentingan  Negara  yang terkandung  didalamnya    kepentingan  pribadi  ,  golongan,  dan  masyarakat  luas. Berikut beberapa arti  kepentingan umum:
1. Kepres Nomor 55 Tahun 1993, kepentingan seluruh masyarakat.
2. Perpres Nomor 36 Tahun 2005, kepentingan sebagian besar masyarakat.
3. Perpres Nomor 65 Tahun 2006, kepentingan yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat.
4. UU  Nomor  2  Tahun  2012,  pasal  1  angka  6,  kepentingan  bangsa,  Negara,  dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat .
5. Perpres  Nomor  71  Tahun  2012,  pasal  1  angka  5  kepentingan  umum  adalah kepentingan  bangsa  Negara,  dan  masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. 8
Sebelum Keppres Nomor 55 Tahun 1993 ditetapkan, belum ada definisi yang jelas  tentang  kepentingan  umum  yang  baku.  Secara  sederhana  dapat  diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan  yang  luas.  Namun  demikian  rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasnya 9
Kepentingan umum akan dilakukan Pemerintah untuk masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Untuk kepentingan umum, apabila barang- barang  yang  diperuntukkan  untuk  umum  dan  dimiliki  Pemerintah  masuk  dalam domein publik. Kriteria kepemilikan oleh Negara yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon sejalan dengan pendapat Harold J. Lusk yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum apabila dimiliki oleh Negara. 10
Dalam  Inpres  Nomor  9  tahun  1973  kepentingan  umum  diartikan  sebagai kegiatan yang menyangkut 4 macam kepentingan yaitu:
1. Kepentingan bangsa dan Negara;
2. Masyarakat luas;
3. Kepentingan bersama;
4. Kepentingan pembangunan.
8 Tivanya  Nikita  Wangke,  “Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Di Indonesia,” Lex Administratum , 2016.
9 Rohaedi,  H.  Insan,  and  Zumaro,  “MEKANISME  PENGADAAN  TANAH  UNTUK  KEPENTINGAN UMUM.”
10 Gunanegara,  “KEKUATAN  HUKUM  SURAT  PERNYATAAN  PENGUASAAN  FISIK  SEBAGAI  ALAS HAK PENGURUSAN HAK ATAS TANAH [Legal Enforcement of A Statement Letter of Land Utilization as the Legal Basis to Obtain Land Rights].”
Keppres  Nomor  55  Tahun  1993  telah  memberikan  klasifikasi  dan  definisi yang tegas mengenai kepentingan umum yaitu: 11
1. Kepentingan seluruh masyarakat;
2. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dimiliki oleh pemerintah;
3. Tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan.
Dengan  demikian  interpretasi  tentang  kegiatan  termasuk  dalam  kategori kepentingan  umum  dibatasi  pada  terpenuhinya  ketiga  unsur  tersebut  secara komulatif.
Melihat kepada beberapa kali perubahan pengertian, kriteria, dan kegiatan pembangunan  kepentingan  umum  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian kepentingan umum menjadi isu sentral dalam pengadaan tanah.

## PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Pasal  1  Angka  3,  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  “Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”. 12
Kata  pengadaan  tanah  dalam  keputusan  Mendagri  lebih  dikenal  dengan istilah pembebasan. Menurut Kepmendagri Nomor Ba. 12/108/1275, pembebasan tanah  adalah  setiap  perubahan  yang  bermaksud  langsung  atau  tidak  langsung melepaskan  hubungan  hukum  yang  ada  antara  pemegang  hak/penguasa  atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa atas tanah.
Arti pembebasan/pengadaan tanah secara tekstual tercantum dalam :
1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengadaan  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan  ganti  kerugian  kepada  yang  berhak  atas  tanah  tersebut.  Pasal  1 ayat 2 pelepasan atau penyerahan ha katas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang dikuasainya  dengan  memberikan  ganti  kerugian  atas  dasar  musyawarah mufakat.
11 Urip  Santoso,  “ASPEK  KEPENTINGAN  UMUM  DALAM  PENGADAAN  TANAH  UNTUK PEMBANGUNAN,” Perspektif , 1998, https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i1.578.
12 Aristya Windiana Pamuncak, “PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN MEKANISME PERALIHAN HAK MENURUT  PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  65  TAHUN  2006  DAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  2 TAHUN 2012,” Law and Justice , 2016, https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2699.
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa pengadaan  tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah,  bangunan,  tanaman,  dan  benda  –  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.
3. Perpres  Nomor  65  Tahun  2006  disebutkan  pasal  1,  pengadaan  tanah  adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman,  dan benda  –  benda  yang  terkait  dengan  tanah.  Pasal  2  (1)  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  oleh  pemerintah  atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan pelepasan  atau penyerahan ha katas tanah.  Pasal  2  (2)    pengadaan  tanah  selain  bagi  pelaksanaan  pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara  jual  beli,  tukar  menukar,  atau  cara  lain  yang  disepakati  secara    sukarela oleh para pihak yang bersangkutan.
4. Undang  –  Undang  Nomor 2  Tahun 2012  pasal  1  (2),  pengadaan  tanah  adalah kegiatan  menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak dan adil kepada pihak yang berhak.
5. Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  pasal  1(2),  pengadaan  tanah  adalah  kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil kepada pihak yang berhak.
Arti pengadaan tanah secara luas mengandung 3 unsur, yaitu:
1. Kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah,  dalam  rangka  untuk  pemenuhan kebutuhan lahan untuk  pembangunan kepentingan umum
2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan.
3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. 13
Pengadaan  tanah  punya  kaitan  langsung  dengan  pengunaan  atau pemanfaatan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Prosedur hukum pengadaan tanah harus desertai pelepasan atau  penyerahan  hak  dari  pemegang  ha  katas  tanah  kepada  pihak  lain.pelepasan hak tersebut dapat berupa jual beli, penyerahan, hibah, atau pencabutan . 14
13 Basirah  Mustarin,  “GANTI  KERUGIAN  PEMBEBASAN  TANAH  MILIK  UNTUK  KEPENTINGAN UMUM,” El-Iqthisadi :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum ,  2020, https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14041.
14 Mustarin.

## PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum, diharap tidak hanya diliat dari aspek yuridis tetapi juga ditinjau dari segi sosilogis, karena masyarakat saat ini dianggap lebih berpikir secara kritis, dinamis, bahkan bisa ke arah anarkis.

## Kajian Yuridis
Proses  pembebasan  tanah  diawalai  dengan  perencanaan  penetapan  lokasi lahan,  calon  pengguna  lahan.  Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Adapun tahapannya sebagai berikut: 15

## 1. Perencanaan
Sesuai  dengan apa yang termuat dalam  pasal 14 (1) Undang–undang  Nomor 2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum, bahwa instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah  untuk  kepentingan umum  didasarkan  atas  rencana  tata  ruang  wilayah  dan prioritas  pembangunan  yang  tercantum  dalam  rencana  pembangunan  jangka menengah,  rencana  strategis,  rencana  kerja  pemerintah  instansi  yang bersangkutan. 16 Kemudian  disusun  dalam  bentuk  dokumen  perencanaan pengadaan  tanah  berdasarkan  studi  kelayakan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen perencanaan ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit memuat: 17
1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah ;
6. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah; dan
15 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” 3  (2012).
16 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” 3  (2012).
17 Indonesia.

## 46 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah

## 9. Rencana penganggaran.

## 2. Persiapan
Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan. 18
a. Pemberitahuan rencana pembangunan
Pemberitahuan  rencana  pembangunan  disampaikan  kepada  masyarakat  pada rencana  lokasi  pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  baik  langsung maupun tidak langsung.
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  pemberitahuan  rencana pembangunan.  Hasil  pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan  digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
c. Konsultasi Publik rencana pembangunan
Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  dilaksanakan  untuk  mendapatkan kesepakatan  lokasi  rencana  pembangunan  dari  Pihak  yang  Berhak  dan masyarakat  yang  terkena  dampak  serta  dilaksanakan  di  tempat  rencana pembangunan  Kepentingan  Umum  atau  di  tempat  yang  disepakati. Kesepakatan  dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara  kesepakatan.  Atas  dasar kesepakatan  tersebut,  Instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
Gubernur menetapkan  lokasi  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas) hari kerja  terhitung  sejak  diterimanya  pengajuan  permohonan  penetapan  oleh Instansi yang memerlukan tanah.
Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  dilaksanakan  dalam  waktu  paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, dan apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan terdapat  pihak  yang  keberatan  mengenai  rencana  lokasi  pembangunan,
18 Indonesia.
dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
d. Pelaksanaan
Instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:
a. Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah, yang meliputi 19:
a) Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
b) Pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah
Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan  dan  selanjutnya  menjadi  dasar  penentuan  Pihak  yang  Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.
b. Penilaian Ganti Kerugian;
Lembaga  Pertanahan  menetapkan  dan  mengumumkan  Penilai  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi 20 :
1) Tanah;
2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
3) Bangunan;
4) Tanaman;
5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
6) Kerugian lain yang dapat dinilai.
c. Musyawarah penetapan ganti kerugian
Lembaga  Pertanahan  melakukan  musyawarah  dengan  Pihak  yang  Berhak dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  hasil  penilaian dari  Penilai  disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan  untuk  menetapkan bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian Ganti  Kerugian.  Hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah  menjadi  dasar
19 Indonesia.
20 Indonesia.

## 48 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
pemberian  Ganti  Kerugian  kepada  Pihak  yang  Berhak  yang  dimuat  dalam berita acara kesepakatan. 21
d. Pemberian Ganti Kerugian
Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak dan dapat diberikan dalam bentuk: 22
1) Uang;
2) Tanah pengganti;
3) Permukiman kembali;
4) Kepemilikan saham; atau
5) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak .
e. Pelepasan tanah Instansi
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah. 23
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dikuasai oleh  pemerintah  atau  dikuasai/dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembagunan  Untuk Kepentingan  Umum.  Pelepasan  Objek  Pengadaan  Tanah  Instansi  tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: 24
1) Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ganti Kerugian diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi;
2) Objek  Pengadaan  Tanah  yang  dimiliki/dikuasai  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Ganti  kerugian  diberikan  dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
21 Indonesia.
22 Indonesia.
23 Indonesia.
24 Indonesia.
3) Objek  Pengadaan  Tanah  kas  desa.  Ganti  Kerugian  diberikan  dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.
4.  Penyerahan hasil
Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah : 25
a. pemberian  Ganti  Kerugian  kepada  Pihak  yang  Berhak  dan  Pelepasan Hak telah dilaksanakan;  dan/atau
b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.

## Kajian Secara Sosiologis
Sebagian masyarakat  Indonesia pada umumnya masih beranggapan bahwa kepemilikan  terhadap  tanah  merupakan  kepemilikan  secara  mutlak,  yang  berarti tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah/Negara. Sehingga dengan  dasar  itu  para  pemilik  tanah  nantinya  tidak  mudah  untuk  melepaskan haknya  walaupun  tanah  tersebut  dibutuhkan  oleh  Negara  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum.
Keresahan  yang  dirasakan  masyarakat  juga  mempertimbangkan  terkait besaran nilai ganti rugi, apakah setimpal dengan nilai tanah yang sebenarnya, serta apakah  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  memberikan  dampak  postif  bagi mereka  dan  lingkungannya.  Seperti  yang  dialami  oleh  masyarakat  masyarakat Desa  Kandangmas  dan  Desa  Tanjungrejo,  khususnya  yang  terkena  rencana kegiatan  pembangunan  Waduk  Logung.  Keresahan  masyarakat  timbul  karena kekhawatiran  masyarakat  tentang  dampak  yang  akan  terjadi  seiring  berjalannya aktivitas pembangunan serta disebabkan juga oleh pengetahuan masyarakat yang kurang  mengenai  aktivitas  pembangunan  Waduk  Logung.  Pengetahuan masyarakat  yang  kurang  tersebut  menyebabkan  timbulnya  berbagai  pemikiran bahwa dengan adanya pembebasan tanah bagi pembangunan Waduk Logung akan membawa  dampak  negatif  yang  sangat  besar  dalam  kehidupan  maupun lingkungan mereka. Keresahan ini berupa: kesenjangan sosial dan kecemburuan di antara  warga  yang  terkena  rencana  kegiatan,  kekhawatiran  karena  tidak meratanya undangan sosialisasi yang diterima warga, kekhawatiran warga karena tidak  diikutsertakan  dalam  proses  pengukuran  tanah,  rendahnya  tetapan  nilai ganti  rugi,  Keterpaksaan  warga  dalam  menyetujui  pembebasan  tanah,  serta
25 Indonesia.

## 50 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
kekhawatiran  warga  yang  timbul  karena  uang  untuk  membayar  ganti  rugi  cair secara bertahap. 26
Kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  seakan  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh siapapun,  namun  apabila  tanah  tersebut  dibutuhkan  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum tetap tidak dapat dipertahankan. Hampir setiap pemilik tanah yang  terdampak  merasa  dirinya  tertekan  dalam  proses  pembebasan  tanah tersebut. 27 Tekanan terhadap korban pembebasan tanah ini bisa datang dari luar dan dalam, tekanan yang dari dalam ini bisa berwujud pemberian uang ganti rugi yang  tidak  layak,  sedangkan  tekanan  yang  dari  luar  bisa  bisa  berupa  kondisi perekonomian Negara yang tidak stabil . 28
Terkait  permasalahan  yang  dialami  oleh  masyarakat, pemerintah  dalam  hal ini  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  dan  mensejahterahkan  masyarakat, dalam  hal  ini  para  pihak  yang  terdampak  pembebasan  tanah.  Masyarakat  yang terkena  pembebasan  tanah  mencari  tempat  pengaduan  yang  tepat, dan  terkdang tidak menemukan solusi yang tepat, hal dikwtirkan adanya tindakan anarkis oleh masyarakat.
Pengaduan  masyarakat  kepada  pemerintah  ini  merupakan  jalur  konsultatif, dan bukan jalur yuridis, jika jalur yuridis yang selama ini dinamakan upaya hukum. Selayaknya  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  perlu diperhatikan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat,  dalam  hal  ini  kepentingan masyarakat  secara  individu  dan  kepentingan  masyarakat  secara  kelompok  yang dihadapkan  kepada  kepentingan  umum,  dan  dari  sisi  kepentingan  pemerintah, karena  pada  dasarnya  kepentingan  pemerintah  adalah  demi  kepentingan  umum, termasuk dalam hal ini pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

## UPAYA  HUKUM  BAGI  PIHAK  YANG  TERDAMPAK  PENGADAAN  TANAH  BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Dalam penjelasan Pasal 6 UUPA diuraikan bahwa hak atas tanah apapun yang ada  pada  seseorang,  tidaklah  dapat  dibenarkan,  bahwa  tanahnya  itu  akan dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan)  semata-mata  untuk  kepentingan pribadinya,  apalagi  kalau  hal  itu  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.
26 Andriani Gita Swela, “Analisis Dampak Pembebasan Tanah Dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk Logung Di Desa Kandangmas Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus,” Journal of Politic and Government Studies , 2017.
27 Tri  O.  Parentah,  “UPAYA  HUKUM  BAGI  YANG  TERKENA  PEMBEBASAN  TANAH  DAN PENCABUTAN HAK,” Lex Privatum , 2016.
28 Pembangunan Untuk and Kepentingan Umum, “Ganti Rugi Pembebasan Tanah Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” Lex Privatum , 2018.
Penggunaan  tanah  harus  disesuaikan  dengan  keadaannya  dan  sifat  dari  pada haknya,  hingga  bermanfaat  baik  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
Dari  tahapan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  undang–undang pengadaan  tanah  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan upaya hukum apabilah keberatan dengan rencana pembangunan dan/atau besaran dan/atau  bentuk  ganti  kerugian.    Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  dan Pepres  Nomor  71  Tahun  2012,  bagi  korban  pembebasan  tanah  atau  pencabutan hak katas tanah bisa mengadakan upaya hukum dengan klasifikasi :
1. Penetapan Lokasi
Dalam pengadaan lahan ada tahapan yang paling awal yaitu perencanaan penentuan  lokasi.  Pada  tahapan  ini  pihak  yang  terlibat  yakni  calon  pengguna lahan,  pemelik  lahan  dan  pemerintah,  dalam  tahapan  ini  menentukan  lokasi lahan untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam tahapan awal ini pemilik tanah diajak untuk musywarah, dan dalam musyawarah ada dua kemungkinan, sepat dan tidak sepakat.
Apabila  dalam  musyawarah  ada  pihak  yang  berhak  yang  memiliki keberatan  dengan  rencana  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ,  maka selanjutnya  pemerintah  akan  berdiskusi  kembali  secara  khusus  dengan  pihak dengan pihak yang berhak yang memiliki keberatan. 29 Tindak lanjut Gubernur akan  melakukan  kajian  atas  keberatan  tersebut,  melalui  suatu  tim  yang dibentuk oleh Gubernur. Hasil kajian tersebut berupa suatu rekomendasi yang mana  akan  ditindaklanjuti  oleh  Gubernur  untuk  menerima  atau  menolak keberatan atas rencana lokasi pembangunan. 30
Ketika pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan  penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum, maka pemilik lahan bisa mengadakan upaya hukum, dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Gugatan ini ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari  kerja  sejak  dikeluarkannya  penetapan  lokasi.  Pihak  PTTUN  kemudian memberikan keputusan dalam jangka waktu 30 hri keja, dan apabilah PTTUN telah mengeluarkan putusan dan pemilik lahan tidak puas/menerima putusan tersebut, maka dapat melakukan upaya hukum di Mahkamah Agung.
Sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamahh  Agung  Nomor  2  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Sengketa  Penetapan  Lokasi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pasal 5 ayat (1) e mengatakan bahwa permohonan yang  dimohonkan  untuk  diputus  adalah  mengabulkan  gugatan,  menyatakan
29 Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
30 Indonesia.

## 52 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
batal  atau  tidak  sah  penetapan  lokasi,  dan  mewajibkan  tergugat  untuk mencabut  penetapan  lokasi  yang  digugat. 31 Atas  putusan  PTUN  yang  belum memnuhi rasa keadilan para pihak, masih bisa dilakukan upaya hukum berupa kasasi  ke  Mahkamah  Agung. 32 Adapun  putusan  kasasi  tidak  dapat  lagi dilakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali.
Berdasarkan    pasal  27  (3)  UU  Pengadaan  Tanah,  setelah  dikeluarkannya penetapan lokasi berdasarkan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, maka  para  pihak  yang  memiliki  ha  katas  lokasi  tersebut  tidak  dapat  lagi menggugat. Pemilik kemudian mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang  memerlukan  melalui  lembaga  pertanahan,  lanjut  dalam  27  (4)  UU Pengadaan  Tanah,  peralihan  hak  yang  dimaksud  dilakukan  dengan memberikan ganti kerugian.
2. Penentuan Ganti Rugi
Permasalahan  pokok  dalam  pembebasan  tanah  ialah  permasalahan tentang besaran ganti rugi antara pemilik tanah dengan pelakasana pengadaan tanah. Dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dan  Pepres  Nomor  71  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum,  pihak  yang  menentukan  besaran  ganti  rugi  adalah  Juru Taksir (Apraisal) yang independen. 33
Sebelum berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menentukan besaran ganti rugi  adalah  Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2T),  kepanitian    ini  dapat  dapat dikatakan  penentu  nilai  ganti  rugi  secara  sepihak  dan  yang  menjadi  acauan dalam dalam penentuan besaran ganti rugi adalah harga dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  Ketika Nilai NJOP di perkotaan berada di bawah harga pasaran, hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  penentuan  besaran  ganti  rugi  menjadi masalah utama dalam pembebasan lahan.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah menetapkan harga ganti rugi didasari dari hasil  kajian  oleh  Tim  Apraisal  (Juru  Taksir).  Nilai  ganti  rugi  yang  telah ditetapkan  juru  taksir  ada  beberapa  kemungkinan,  yaitu  sesuai  dengan  harga
31 Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamahh Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara,” Berita Negara Tahun 2016 Nomor 176 , 2016.
32 Mahkamah Agung.
33 Rahayu Subekti, “KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM,” Yustisia Jurnal Hukum , 2016,
https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754.
pasar,  dibawah  harga  pasar,  dan  di  atas  harga  pasar.    Dari  penentuan  harga tersebut,  ada  kemungkinan  akan  diterima  ataupun  ditolak  oleh  pemilik. Dimana  jika  pemilik  tanah  beranggapan  bahwa  nilai  ganti  rugi  tidak  sesuai, maka  dapat  melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan  keberatan Pengadilan Negeri setempat. 34
Pada ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan    Ganti  Kerugian  ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,    disebutkan  bahwa  dalam  permohonan  keberatan  ke  pengadilan  Negeri pemohon  mengajukan  besaran  ganti  kerugian  serta  bentuk  ganti  kerugian  yang diinginkan.  Jika  permohonan  tersebut  dikabulkan,  maka  besaran  ganti  kerugian akan mengikuti besaran dan bentuk yang dimohonkan oleh pihak yang berhak.

## PENUTUP
Proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara yuridis  dijalankan  sesuai  dengan  UU  nomor  2  tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sedangkan secara sosiologis, pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  seringkali mendapatkan  kendala,  dimana  ketika  pemegang  hak  atas  tanah  merasa  bahwa kepemilikannya  atas  tanah  tersebut  merupakan  kepemilikan  mutlak  yang  tidak bisa  diganggu  oleh  siapapun  termasuk  pemerintah  atau  negara.  Persoalan  ganti kerugian,  tidak  adanya  lokasi  sebagai  tempat  tinggal  baru  yang  ditunjukkan  oleh pemerintah,  dan  kendala  perekonomian  yang  tidak  stabil,  menjadi  kendala berulang dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan umum.
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  terdampak  adalah dengan mengajukan upaya hukum ketika merasa keberatan dengan langkah yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadaan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Darman,  I  Komang.  “MEKANISME  PEMBEBASAN  DAN  PENCABUTAN  HAK  ATAS  TANAH.” Belom Bahadat , 2019. https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202.
Gunanegara,  Gunanegara.  “KEKUATAN  HUKUM  SURAT  PERNYATAAN  PENGUASAAN  FISIK SEBAGAI  ALAS  HAK  PENGURUSAN  HAK  ATAS  TANAH  [Legal  Enforcement  of  A  Statement Letter  of  Land  Utilization  as  the  Legal  Basis  to  Obtain  Land  Rights].” Law  Review ,  2022.
34 Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
54 | Rahmatullah,  Rizka Amelia Armin dan Nurul Adliyah
https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4864.
Hadisiswati, Indri. “KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 2014. https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146.
Indonesia, Republik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, 3 § (2012).
Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.” Berita Negara Tahun 2016 Nomor 176 , 2016.
Mustarin,  Basirah.  “GANTI  KERUGIAN  PEMBEBASAN  TANAH  MILIK  UNTUK  KEPENTINGAN UMUM.” El-Iqthisadi :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum ,  2020. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14041.
Pamuncak, Aristya Windiana. “PERBANDINGAN GANTI RUGI DAN MEKANISME PERALIHAN HAK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012.” Law and Justice , 2016. https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2699.
Parentah, Tri O. “UPAYA HUKUM BAGI YANG TERKENA PEMBEBASAN TANAH DAN PENCABUTAN HAK.” Lex Privatum , 2016.
Rohaedi,  Edi,  Isep  H.  Insan,  and  Nadia  Zumaro.  “MEKANISME  PENGADAAN  TANAH  UNTUK
KEPENTINGAN UMUM.” PALAR | PAKUAN LAW REVIEW , 2019. https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192.
Santoso,  Urip.  “ASPEK  KEPENTINGAN  UMUM  DALAM  PENGADAAN  TANAH  UNTUK PEMBANGUNAN.” Perspektif , 1998. https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i1.578.
SARI,  NI  LUH  ARININGSIH.  “KONSEP  HAK  MENGUASAI  NEGARA  TERHADAP  TANAH  DALAM HUKUM TANAH (UUPA) DAN KONSTITUSI.” GANEC SWARA , 2021.
https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202.
Subekti, Rahayu. “KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  UNTUK  KEPENTINGAN  UMUM.” Yustisia  Jurnal  Hukum ,  2016. https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754.
Swela, Andriani Gita. “Analisis Dampak Pembebasan Tanah Dan Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial  Ekonomi  Masyarakat Dalam Pembangunan Waduk  Logung  Di  Desa  Kandangmas  Dan Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.” Journal of Politic and Government Studies , 2017.
The  Republic  Of  Indonesia,  Government.  Law  of  Republic  of  Indonesia  Number  5  of  1960 Concerning Basic Regulation for Agrarian Principle (Basic Agrarian Law), Pub. L. No. Nomor 5 Tahun 1960, 1 (1960).
Untuk, Pembangunan, and Kepentingan Umum. “Ganti Rugi Pembebasan Tanah Menurut Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.” Lex Privatum , 2018.
Wangke,  Tivanya  Nikita.  “Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Di Indonesia.” Lex Administratum , 2016.
Zamil,  Yusuf.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  PEMBELI  APARTEMEN  ATAU  RUMAH  SUSUN  DI  ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN.” Arena Hukum , 2017. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.6.