## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Sasi Sebagai Kearifan Lokal dalam Mencegah Menularnya Covid-19 Di Provinsi Maluku

## La Ode Angga
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. : laodeangga@yahoo.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 07/01/2021 Direvisi: 19/02/2021 Dipublikasi: 24/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Sasi Law; Local Wisdom; Prevent Covid 19.
Introduction: Sasi means the prohibition of taking natural resources on land or at sea, which is based on several important and basic arguments. The principle on which the Sasi law is based is actually the principle of sustainable natural resource management.
Purposes  of  the  Research: Know  and  analyze  the  role  of  sasi  law  as  local wisdom  in  preventing  the  spread  of  Covid  19  in  the  Maluku  Province.  the formulation of Sasi's law in expanding its meaning and scope of implementation, so  that  the  place  is  applied  in  preventing  the  spread  of  Covid  19  in  Maluku Province.
Methods  of  the  Research: This  research  was  conducted  using  a  juridical empirical  approach  which  is  a  descriptive  study  of  qualitative  analysis.  The research seeks to describe the Role of Sasi Law as Local Wisdom in Preventing the Transmission of Covid 19 in Maluku Provision.
Results  of  the  Research: The  Sasi  Law  which  is  owned  by  the  Indigenous Maluku  people,  especially  Southeast  Maluku,  of  course  the  Sasi  Law  (Adat Hawear) in Southeast Maluku Regency can be applied in the prevention of Covid 19 in Southeast Maluku Regency by holding customary deliberations (which is followed  by  Adat  leaders  (adat  leaders)  The  customary  leaders  (traditional leaders)  held  deliberations  and  formulated  customary  law  norms  as  to  what would be applied to preventing pollution from spreading Covid 19.
Abstrak Kata Kunci: Hukum Sasi; Kearifan Lokal;
Mencegah Covid 19.
Latar  Belakang: Sasi  mengandung  makna  larangan  untuk  mengambil sumberdaya  alam  di  darat  maupun  di  laut,  yang  didasarkan  pada beberapa  argumentasi  penting  dan  mendasar.Prinsip  yang  menjadi tumpuan bagi adanya hukum Sasi sebenarnya adalah prinsip tata kelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Tujuan  Penelitian: Mengetahui  dan  menganalisis  peran  hukum  sasi sebagai kearifan lokal dalam melakukan pencegahan menularnya Covid 19 di Provisi Maluku. formulasi hukum Sasi dalam memperluas makna dan  jangkauan  keberlakuannya,  sehingga  tempat  diterapkan  dalam melakukan pencegahan menularnya Covid 19 di Provisi Maluku Metode  Penelitian: Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  emperis  yang  bersifat  kajian  deskriptif  analisis kualitatif.  Penelitian  berusaha  menggambarkan  Peran  Hukum  Sasi Sebagai  Kearifan  Lokal  Dalam  Mencegah  Menularnya  Covid  19  di Provisi Maluku.
Hasil  Penelitian: Hukum  Sasi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Adat Maluku  Khususnya  Maluku  Tenggara,  tentu  saja  Hukum  Sasi  (Adat Hawear)  di  Kabupaen  Maluku  Tenggara  dapat  diterapkan  dalam

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 30 – 39
E-ISSN: 2775-5649
pencegahan  Covid  19  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  dengan  cara melakukan  musyawarah  adat  (yang  diikuti  oleh  pimpinann  Adat (petua-petua  adat).  Pimpinan  Adat  (Petua-petua  adat)  tersebut mengadakan musyawarah dan merumuskan norma hukum adat yang seperti  apa  yang  akan  diberlakukan  pada  pencegahan  pencemaran menyebaran Covid 19.

## 1. Pendahuluan
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  telah  diakui  oleh  Negara 1 ,  salah  satu  hukum  adat  di Maluku yaitu Hukum Sasi. Hukum Sasi sejak lama sudah dikenal di Maluku dan mempunyai peran yang  penting  dalam  menata  kehidupan  khususnya  masyarakat  hukum  adat.  Sasi  mengandung makna larangan untuk mengambil sumberdaya alam  di darat maupun di laut, yang  didasarkan pada beberapa argumentasi  penting dan mendasar. Prinsip yang menjadi tumpuan bagi  adanya hukum  Sasi  sebenarnya  adalah  prinsip  tata  kelola  sumberdaya  alam  secara  berkelanjutan. Pemikiran arif yang berkembang secara lokal ini didasarkan juga pada aspek ekonomi masyarakat negeri dan desa serta kampong, yang berada pada pulau-pulau kecil.
Masyarakat  adat  yang  hidup  pada  pulau-pulau  kecil,  jumlahnya  cukup  banyak  dan  jika dibandingkan dengan sumberdaya alam yang tersedia. Jadi dapat dikatakan bahwa hal itu tidak cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  adat,  untuk  jangka  waktu  tertentu.    Oleh karena  itu  lahirlah  pemikiran  untuk  membuat  atura  hukum  yang  dapat  mengatur  dan  menata seluruh potensi sumberdaya alam tersebut agar bisa dimanfaatkan secara bijaksana.
Sumberdaya alam di darat  yang dimaksud misalnya, kelapa muda, nenas, durian, langsat, daun sagu, daun nayang atau enau, Sumberdaya alam di laut yang dimaksud misalnya ikan, bioata laut, terumbu karang, pasir pantai, batu batuan, dan sebagainya.Fakta yang terjadi di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, Sasi itu tidak hanya terkait dengan sumberdaya alam, tetapi sudah diperluas termasuk aturan yang terkait dengan manusia dan benda-benda lainnya.
Bebarapa  contoh  yang  dapat  dikemukakan  antara  lain;  Sasi  diterapkan  untuk  melarang melewati  jakan  dan  jembatan,  sasi  bangunan-bangunan  tertentu  yang  dianggap  bermasalah sehingga  tidak  boleh  dimanfaatkan.  Sasi  juga  diterapkan  untuk  melindungi  anak  perempuan, sehingga tidak dibawa lari oleh laki laki pacarnya (kawin lari) dan sebagainya.  Jadi sebenarnya hukum Sasi mengandung makna yang mendalam  dan  luas, sehingga jika dihayati dan diterapkan secara  baik,  sebagai  bagian  dari  instrument  hukum  adat,  masyarakat  Maluku,  maka  pasti  ada manfaatnya bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.
Corona  Virus  Disease-19  (COVID-19)  berdampak  signifikan  terhadap  seluruh  aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berpenduduk besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai jenis profesi 2 . Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar  di  Indonesia,  dimana  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mempunyai  populasi manusia yang sangat padat 3 . Oleh karena itu dalam menghadapi mewabahnya Virus Corona (Covid 19),  maka    hukum  Sasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  instrumen  untuk  mencegah
1 Jenny Kristiana Matuankotta, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat,” SASI 26, no. 2 (2020): 188–200, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305.
2 Kunarso and A Djoko Sumaryanto, “Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19,” Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 33–46, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423.
3 Taun  and  Ananda  Nugraha,  “Penerapan  Hukum  Dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dan  Kebijakan  Bank Terhadap  Debitur  Yang  Terdampak  Pandemi  Covid-19,”  Batulis  Civil  Law  Review  1,  no.  1  (2020):  24–32, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422.
menularnya  virus  tersebut  dari  manusia  ke  manusia.  Penerapan  hukum  Sasi,  yang  ditujukan kepada  manusia,  sebenarnya  ada  relevansinya  untuk  mencegah  lalulintas  orang  pada  wilayah- wilayah  tertentu  sehingga  tidak  terjadi  penularan  yang  massif  dan  terjadi  dalam  skala  besar. Misalnya dengan membuat tanda Sasi pada wilayah-wilayah tertentu di suatu Negeri dan Desa, maka dengan sendirinya orang tidak akan melintasi di wilayah wilayah tersebut, sehingga dapat mencegah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain.
Walaupun hukum Sasi itu tidak tertulis namun mengandung sanksi tertentu. Sanksi- sanksi dalam hukum sasi memang tidak terlalu berat sebagaimana layaknya hukum positip atau hukum negara, namun minimal dapat memberikan efek jera dari sisi adat.  Jadi masyarakat adat yang tahu dan paham serta patuh kepada adat istiadat dan hukum adat, pasti akan tunnduk dan patuh pada hukum adat yakni hukum Sasi.
Penelitian ini penting (urgen) dalam rangka untuk melakukan formulasi norma hukum sasi dalam menegakkan hukum Sasi, dalam hal ini Sasi diterapkan dalam pencegahan menularnya Covid 19,  maka  lembaga  Kewang  atau  lembaga  pemerintahan  lainnya  seperti  Raja  dan  Saniri  sangat penting dan menentukan. Penegakan hukum membutuhkan beberapa sandaran untuk digunakan agar  bermakna  atau  bermanfaat.  Lembaga  Kewang  atau  Polisi  Hutan,  harus  mempunyai kemampuan  dan  kekuasaan  dalam  menegakkan  hukum  Sasi.  Kewang  harus  mengetahui  dan memahami hakikat atau makna dari norma-norma dalam hukum Sasi tersebut.Artinya  hukum Sasi harus diperluas makna dan jangkauan keberlakuannya,  sehingga tidak hanya ditujukan kepada sumberdaya alam, tetapi hukum Sasi juga berlaku bagi pergerakan orang atau manusia, yang akan memasuki wilayah tertentu. Jadi tempat-empat itu dinyatakan sebagai tempat yang disasi, sehingga orang tidak boleh melewati tempat-tempat tersebut, dalam rangka mencegah penularan Covid 19.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  sosiolegal  (sociolegal  research),  yakni  metode  penelitian kombinasi  antara  metode  penelitian  Hukum  doktrinal  dan  metode  penelitian  Hukum empiris.Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku.Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara.Juga  menggunakan pendekatan yuridis emperis yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif 4 . Penelitian berusaha menggambarkanPeran Hukum Sasi Sebagai Kearifan Lokal dalam Mencegah Menularnya Covid 19 di  Provisi  Maluku.  Cara  kerja  dari  metode  yuridis  empiris  atau  yuridis  sosiologis  dalam  usulan penelitian  ini  yaitu  dari  hasil  pengumpulan  dan  penemuan  data  serta  informasi  melalui  studi kepustakaan  terhadap  asumsi  atau  anggapan  dasar  yang  dipergunakan  dalam  menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta  mutakhir  yang  terdapat  di  dalam  masyarakat,  dengan  demikian  kebenaran  dalam  suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Peran  Hukum  Sasi  Sebagai  Kearifan  Lokal  Dalam  Melakukan  Pencegahan  Menularnya Covid 19 Di Provisi Maluku
Kearifan  lokal  merupakan  warisan  nenek  moyang  bangsa  Indonesia  dalam  tata  nilai  yang menyatu  dalam  bentuk  religi,  budaya  dan  adat  istiadat.  Dalam  perkembangan  masyarakat melakukan  adaptasi  melalui  lingkungannya  dengan  mengembangkan  suatu  kearifan  yang berwujud pengetahuan atau ide dipadu dengan norma adat, nilai budaya dan aktifitas mengelola
4 Maria S. W. Sumardjono, Pendoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 10.
lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika kita melihat evolusi manusia dengan alam dimasa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis dimana manusia berusaha hidup berdampingan secara damai dengan alam, dalam pandangan manusia alam itu besar dan bersifat sakral maka perlu hidup secara damai dengan alam sehingga tidak terjadi kerusakan alam yang akan menimbulkan kerugian pada manusia itu sendiri, dalam mendukung hubungan ini manusia menciptakan etika bertindak dan bertingkah laku terhadap alam, hampir sebagian besar suku di negara kita ini memeliki aturan-aturan yang dibuat yang disebut sebagai kearifan lokal 5 .
Kearifan lokal dan Lembaga Adat adalah sesuatu yang didambakan umat manusia di dunia ini.Kearifan dimulai dari gagasan-gagasan dari individu yang kemudian bertemu dengan gagasan individu  lainnya,  seterusnya  berupa  gagasan  kolektif.Kearifan  lokal  ini  biasanyadicipta  dan dipraktikkan untuk kebaikan komunitas yang menggunakannya.Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua  unsur  kebudayaan  manusia,  yang  mencakup:  sistem  religi,  bahasa,  ekonomi,  teknologi, pendidikan,  organisasi  sosial,  dan  kesenian. Kearifan  lokal  bermula  dari  ide  atau  gagasan,  yang kemudian  diaplikasikan  dalam  tahapan  praktik,  dan  penciptaan  material  kebudayaan.  Melalui skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa contoh kearifan lokal dalam konteks pembentuka karakter bangsa Indonesia 6 .
Kearifan  lokal  yang  dimaksud  bisa  saja  berasal  dari  kebudayaan  etnik,  atau  pemikiran kebangsaan dari masyarakat Indonesia, dari rentangan masa ke masa.Suku sahu yang mendiami lembaga yang bernama ji’o Japung Malamo (Daerah yang memiliki lembaga yang luas) di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara terdiri atas dua kelompok masyarakat adat yaitu Tala’I dan  Padusua(Ji’o  Tala’I  re  Padusua).  Kedua  kelompok  masyarakat  ini  memiliki  kesamaan  dalam budaya dalam wujud benda-benda hasil karya manusia /arsitektur rakyat yang dinamakan sasadu (Rumah adat) namun terdapat perbedaan dalam dialektika tutur bahasa masing-masing kelompok yang terkenal dengan bahasa Sahu dialek Tala’I dan bahasa Sahu dialek padusua.
Dampak  virus  Corona  yang  dikenal  juga  dengan  sebutan  Covid-19  telah  menjadi  wabah berskala  global.  Hampir  semua  negara  telah  terpapar  virus  ini.Baik  yang  tinggal  di  perkotaan ataupun  pedesaan.Tak  terkecuali  masyarakat  adat  di  Nusantara  yang  jumlah  ribuan  komunitas. Masyarakat adat dengan berbagai kearifannya memiliki beragam cara menghadapi wabah ini. Salah satunya bisa ditemui di masyarakat adat Banua Lemo, yang berada di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Baso’ Gandangsura, Kepala Desa Bonelemo, menyatakan bahwa menghadapi wabah Corona ini mereka telah melakukan berbagai upaya pencegahan berdasarkan kearifan lokal setempat. Salah satunya  dengan  melakukan  karantina  wilayah  dengan  cara  menutup  sementara  akses  masuk kampung dan membentuk Kampung Siaga Covid-19yang beranggotakan pemuda-pemudi dan ibu- ibu PKK Desa Bonelemo 7 .
Dengan adanya pandemic virus Covid 19komunitas adat di Indonesia didorong agar patuh pada  segala  imbauan  pencegahan  penyebarannya.  Peran  mereka  penting  untuk  mencegah penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas. Peneliti Ahli Utama bidang Kebudayaan Lembaga Ilmu
5 Christeward  Alus,  “Peran  Lembaga  Adat  Dalam  Pelestarian  Kearifan  Lokal  Suku  Sahu  Di  Desa  Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat,”
Acta Diurna 3, no. 4 (2014): 1–16, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5995.
6 Alus.
7 Wahyu  Chandra,  “Hadapi  COVID-19,  Masyarakat  Adat  Banua  Lemo  Karantina  Wilayah  Hingga  Jaga  Stok Pangan,”  mongabay.co.id,  2020,  https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/hadapi-covid-19-masyarakat-adat-banua- lemo-karantina-wilayah-hingga-jaga-stok-pangan/.
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Alie Humaedi, mengakui imbauan yang disampaikan pemerintah sedikit bertentangan dengan kultur masyarakat adat Indonesia pada umumnya.
Imbauan tersebut diantaranya social distancing atau menjaga jarak antara yang satu dengan yang  lain  serta  menghindari  kerumunan 8 .Dilema  Pesta  Adat  Pernikahan  Batak  di  Tengah Merebaknya Virus Corona Dia menilai, hampir dalam setiap keseharian kita selalu bersinggungan dengan  orang  lain,  terutama  dalam  acara  adat."Nah  secara  umum  dalam  siklus  kehidupan  dan ritual,  upacara  siklus  kehidupan  baik  kelahiran,  kematian,  perkawinan  hampir  menuntut kolektivitas atau komunalitas.
Namun dalam keadaan ini, diperlukan kesedian setiap individu untuk mencari strategi untuk menjalankan budaya kolektifitas, namun tidak menganggu keinginan orang lain untuk tetap hidup sehat. Baca juga: Keluh Kesah Warga yang Tunda Pernikahan dan Ruginya Pengusaha Catering akibat Corona Alie menekankan upaya ini bukan berarti mengubah substansi budaya seutuhnya. "Caranya  apa?  Ya  mungkin  caranya  tetap  dengan  kebiasaan  upacara  siklus  kehidupan  tetap dilakukan  seperti  pernikahan,  kelahiran  dan  acara  adat  lain  tetapi  kemudian  ada  keadaban publiknya. Satu, menggunakan masker. Dua, menggunakan hand sanitizer. Tiga, mengambil jarak dulu.Jadi tetap acara itu berlangsung," terang dia. Kesehatan harus utama.
Dalam masyarakat Maluku diakui, masyarakat Evav tempo dulu masih hidup berkelompok dalam persekutuan kelompknya masing-masing dengan hukum lokalnya sendiri-sendiri, misalnya di  desa  Laar  Itel  (kini  Elaar)  ada  hukum  lokalnya  Sasaktel,  kemudian  Desa  Reli  Badamas  (kini Matwair)  dengan  hukum  lokalnya  Kot  Fit  atau  Desa  Dabraan,  (Danar)  dengan hukum  lokalnya Yetomat Balwirin. “hukum lokal itu sangat dihormati, dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari, namun seiring perjalanan waktu, maka pada abad 14 bertetapatan dengan permufakatan hukum Larvul Ngabal untuk diberlakukan di seluruh Kepulauan Kei, maka Hawear Balwirin diterima masyarakat adat Ur Siw Lor Lim, karena Hawear Balwirin merupakan bagian tak terpisahkan dari Hukum adat Larvul Ngabal“ 9 .
Nama Balwirin berasal dari Wirin Bal Romlob yang adalah nama Wirin di desa Dabraan (kini Danar).  “wirin  adalah  daerah  pesisir  yang  ditumbuhi  banyak  pohon  kelapa  dimana,  lapis permukaan tanahnya berwarna hitam keabu-abuan yang tebalnya kurang lebih 20 cm, selebihnya adalah pasir putih“. Daun kelapa muda (janur kuning), yang pertama kali diambil untuk membuat sasi (hawear), diambil dari pohon kelapa yang tumbuh di wirin  Bal Rumlob, maka pada saat itulah Hawear  itu  diberi  nama  Hawear  Balwirin,  bukan  Hawear  Balwarin  sebagaimana  yang  sering disebut- sebut orang selama ini.
Gerson Rahanubun menjelaskan, Hawear Balwirin, memiliki dua fungsi yaitu fungsi pidana, apabilah dua orang yang bertikai dakam skala besar seperti kerusuhan tahun 1999 lalu di Kei, maka perdamaian tersebut dilakukan dalam satu upacara adat yang dihadiri Rat, Orang Kai, Soa, Saniri dan  pihak  yang  bermasalah.  “pemangku  adat  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  secara kekeluargaan, atas kesepakatan damai dan saling memaafkan antar kedua pihak. Perdamaian itu digelar dalam satu upacara ritual adat yang disebut Hawear Nam Sait, Ni Baran Nas Or artinya sasi ditarik terbelah dua, dan anak panah dilayangkan/ dipanah ke udara.
Sedangkan  fungsi  perdata,  untuk  melindungi  harta  benda  pribadi  atau  umum  misalnya kelapa, Lola, teripang dan lain-lain. “apabilah salah satu desa ingin kelapa disasi,  maka terlebih
8 Walda Marison, “Komunitas Adat Didorong Patuh Imbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19,” Kompas.com, 2020, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/19/14374271/komunitas-adat-didorong-patuh-imbauan- pencegahan-penyebaran-covid-19.
9 Wikipedia, “Hukum Larvul Ngabal,” wikipedia.org, 2020,
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Larvul_Ngabal.
dahulu diadakan musyawarah desa untuk menentukan waktu yang tepat untuk sasi da berapa lama sasi tersebut dipasang, sasi didirikan di tempat terbuka, agar semua orang dapat melihatnya, kurun waktu sasi didirikan sampai membukan sasi disebut Yetut 10 .
Peradaban  suatu  bangsa  sangat  dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh  kebudayaan  setempat, demikian pula bagi masyarakat di Kepulauan Kei (Nuhu Evav), diktum leluhur tempo dulu diatas pentas kehidupan sehari-hari nyata dan alamia yaitu Hira Ni Natub Fo Ini, It Did Natub Fo It Did yang  berarti  miliki  seseorang  tetap  miliknya,  dan  milik  kita  tetap  milik  kita.  “secara  batinia mengandung pengakuan dan penghargaan, kesadaran, keluhuran, larangan, perbatasan, hak asasi dan hukum untuk jangan mencuri, merampok, merampas, memanipulasi, melecehkan serta menipu harta milik orang lain“.
Empat petuah terawal merupakan ringkasan hukum pidana yang disebut Hukum Nevnev, dan diyakini  sebagai  Hukum  Larvul  yang  dirumuskan  dalam  pertemuan  para  mel  pembentuk  serikat sembilan di Elaar, Nuhu Roa. Dua petuah berikutnya adalah ringkasan hukum keluarga yang disebut Hukum Hanilit, sementara petuah terakhir adalah ringkasan hukum properti yang disebut Hukum Hawear Balwirin. Hukum Hanilit dan Hukum Hawear Balwirin diyakini merupakan Hukum Ngabal yang dirumuskan dalam pertemuan para mel pembentuk serikat lima di Ler Ohoilim, Yūt .
Dilihat dari kekuatan mengikat Hukum Sasi (Adat Hawear) maka peneliti mengharapan Adat Hawear  ini  diterapan  dalam  pencegahan  menularnya  Covid  19  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara, supaya  masyarakat  Maluku  Tenggara  tidak  tertulari  atau  tidak  menularkan  pada  manusia  lain. Menurut peneliti Adat Hawear yang berlaku pada masyarakat Adat Hawear di Kabupaen Maluku Tenggara, baik kei besar maupun Kei Kecil, ini merupakan suatu prinsip kehati-hatian (pencegahan dini) dalam pengelolaan sumber alam mereka supaya bisa dinikmati hasilnya oleh generasi mereka dan gererasi masa yang akan datang. Dimana prinsip kehati-hatian (pencegahan dini) dan prinsip keberlanjutan adalah merupakan prinsip hukum ingkungan yang utama dalam perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  baik  pada  skala  regional,  nasional  maupun  internasional.Prinsip Adat Hawear di atas tentu saja merupakan Hukum Sasi yang dimiliki oleh masyarakat Adat Maluku Khususnya Maluku Tenggara, tentu saja relevan untuk bisa diterapkan pada pencegahan Covid 19 .
3.2 Formulasi Norma Hukum Sasi Dalam Memperluas Makna Dan Jangkauan Keberlakuannya, Sehingga  Tempat  Diterapkan  Dalam  Melakukan  Pencegahan  Menularnya    Covid  19  Di Provisi Maluku
Hukum Sasi (Adat Hawear) di Kabupaen Maluku Tenggara menurut peneliti bisa diterapkan dalam pencegahan Covid 19 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara melakukan musyawarah adat  (yang  diikuti  oleh  pimpinann  Adat  (petua-petua  adat).  Pimpinan  Adat  (Petua-petua  adat) tersebut mengadakan musyawarah dan merumuskan norma hukum adat yang seperti apa yang akan diberlakukan pada pencegahan pencemaran menyebaran  Covid 19. Sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat Adat Haweardi bidang Covid 19 pada wilayah pesisir, laut dan pulau- pulau kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
Untuk memperkuat asumsi peneliti bahwa hawear dapat diterapkan untuk pencegahan Covid 19 pada pesisir laut di Kabupaten Maluku Tenggara, maka peneliti melakukan wawancara dengan toko Adat (Petua Adat) Maluku Tenggara Bapak Lau Rahantoknam, mengatakan:
“Hawear tanda larangan untuk melindungi milik orang seperti sasi juga bisa dipakai sebagai tanda  larangan  yang  digunakan  orang  lain  secara  paksa,  hawear  juga  untuk  melindungi kelestsrian lingkungan hidup. Seperti  sasi  meti, sasi  dusun tanaman untuk jangka waktu
10 Neri  Rahabav,  “Makna  Hawear  Balwirin  Yang  Terkoyak,”  Koran  Vox  Populi,  2011, http://tenggararaya.blogspot.com/2011/04/makna-hawear-balwirin-yang-terkoyak.html.
tertentu tujuanya untuk memperoleh hasil yang banyak. Tempat yang disasi tersebut diberi nama  Yot  nama  dusun  yang  disasi  diberi  tandah  hawear,  hewear  itu  untuk  melindungi barang  kita  dari  gangguan  orang.  Sedankan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup pesisir laut dapat diterapkan Hawear (sasi) untuk melakukan pencegahan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  pada  pesisir  laut  di  Kabupaten  Maluku Tenggara”.
Senada  dengan  toko  Adat  (Petua  Adat),  Fansisks  Kwas  Setitit  pada  saat  saya  melakukan wawancara dengan toko pemuda (Mahasiswa Fakultas Hukum) dari Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan:
“Bahwa Adat Hawear dapat dilakukan pada rana publik, rana publik termaksud di dalamnya Hawear  (sasi)  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  terkhusus  untuk melakukan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada pesisir laut di Kabupaten Maluku Tenggara”.
Dari hasil wawancara kedua toko di atas, pada prinsipnya Hukum Sasi (Adat Hawear) dapat diterapkan  dalam  pencegahan  menularnya  Covid  19,  di  Maluku  terkhusus  di  Maluku  Tenggara, untuk  menjaga  keberlakukan  efektivitas  dari  rumusan  norma  hukum  tersebut  di  atas  dapat digunakan  teori  efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto.  Teori  efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 11
a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan
e) dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
f) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya,  oleh  karena  merupakan  esensi penegakan  hukum,  serta  juga  merupakan  tolok  ukur  daripada  efektivitas  penegakan  hukum 12 Efektivitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut  wewenang,  tugas  dan  fungsi  instansi  tersebut.  Adapun  apabila  kita  melihat  efektivitas dalam bidang hukum, (Ali, 2010), berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas  dari  hukum,  maka  kita  pertama-tama  harus  dapat  mengukur  “sejauh  mana  aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut (Ali: 2010) mengemukakan bahwa:
“Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut”.
11 Soeryono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.
8.
12 Masykuri,  “Efektivitas,  Hukum  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan Terhadap  Penebangan  Liar  (Illegal  Logging)  Di  Kabupaten  Kolaka  Utara  Propinsi  Sulawesi  Tenggara”  (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 34. http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=8302.
Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik  atau  tidak  adalah  tergantung  dari  aturan  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Soerjono  Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah: 13
a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
b) Peraturan  yang ada  mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup  sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
c) Secara  kualitatif  dan  kuantitatif  peraturan-peraturan  yang  mengatur  bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
Selnjutnya menurut peneliti untuk mendukung teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto harus ditunjang oleh teori kaida hukum. Teori Kaidah tersebut dibagi tiga macam hal yang mana dirumuskan sebagai berikut: 14
a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa  walaupun  tidak  diterima  oleh warga  masyarakat (teori  kekuasaan) atau  kaidah  itu  berlaku  karena  adanya  pengakuan dari masyarakat.
c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Kalau  dikaji  secara  mendalam,  agar  efektivitas  hukum  dalam  masyarakat  itu  benar-benar berfungsi  maka  setiap  kaidah  hukum  harus  memenuhi  ketiga  macam  unsur  di  atas,  sebabagai berikut: 15
a) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati;
b) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa;
c) apabila  hanya  berlaku  secara  filosofis,  kemungkinannya  kaidah  itu  hanya  merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum).
Berdasarkan penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum dalam masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Adat Hawear di Kabupaen Maluku Tenggara.Oleh karena  itu,  agar  suatu  kaidah  hukum  atau  peraturan  tertulis  benar-benar  berfungsi,  senantiasa dapat dikembalikan pada tiga kaida yang telah disebutkan di atas.

## 4. Kesimpulan
Dilihat dari kekuatan mengikat Hukum Sasi (Adat Hawear) maka peneliti mengharapan Adat Hawear  ini  diterapan  dalam  pencegahan  menularnya  Covid  19  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara, supaya  masyarakat  Maluku  Tenggara  tidak  tertulari  atau  tidak  menularkan  pada  manusia  lain. Menurut peneliti Adat Hawear yang berlaku pada masyarakat Adat Hawear di Kabupaen Maluku Tenggara, baik kei besar maupun Kei Kecil, ini merupakan suatu prinsip kehati-hatian (pencegahan dini) dalam pengelolaan sumber alam mereka supaya bisa dinikmati hasilnya oleh generasi mereka
13 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
14 Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetyo,  and  Suparno,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Pertanian  (Tanah  Kering)  Di  Desa  Beringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten Purworejo,” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12,
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975.
15 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62-63.
dan gererasi masa yang akan datang. Dimana prinsip kehati-hatian (pencegahan dini) dan prinsip keberlanjutan adalah merupakan prinsip hukum ingkungan yang utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Prinsip Adat Hawear di atas tentu saja merupakan Hukum Sasi yang dimiliki oleh masyarakat Adat Maluku Khususnya Maluku Tenggara, tentu saja
Hukum Sasi (Adat Hawear) di Kabupaen Maluku Tenggara menurut peneliti bisa diterapkan dalam pencegahan Covid 19 di Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara melakukan musyawarah adat  (yang  diikuti  oleh  pimpinann  Adat  (petua-petua  adat).  Pimpinan  Adat  (Petua-petua  adat) tersebut mengadakan musyawarah dan merumuskan norma hukum adat yang seperti apa yang akan diberlakukan pada pencegahan pencemaran menyebaran  Covid 19. Sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat Adat Hawear di bidang Covid 19 pada wilayah pesisir, laut dan pulau- pulau kecil Kabupaten Maluku Tenggara

## Referensi
Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Alus, Christeward. “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan  Kecamatan  Sahu  Kabupaten  Halmahera  Barat.”  Acta  Diurna  3,  no.  4  (2014):  1–16. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5995.
Chandra, Wahyu. “Hadapi COVID-19, Masyarakat Adat Banua Lemo Karantina Wilayah Hingga Jaga Stok Pangan.” mongabay.co.id, 2020.
https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/hadapi-covid-19-masyarakat-adat-banua-lemo- karantina-wilayah-hingga-jaga-stok-pangan/.
Kunarso,  and  A  Djoko  Sumaryanto.  “Eksistensi  Perjanjian  Ditengah  Pandemi  Covid-19.”  Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (2020): 33–46. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423.
Marison, Walda. “Komunitas Adat Didorong Patuh Imbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19.” Kompas.com,
2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/19/14374271/komunitas-adat-didorong- patuh-imbauan-pencegahan-penyebaran-covid-19.
Masykuri.  “Efektivitas,  Hukum  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan Terhadap Penebangan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi  Tenggara.”  Universitas  Hasanuddin,  2013.  http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail- opac?id=8302.
Matuankotta,  Jenny  Kristiana.  “Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi Pemerintahan Adat.” SASI 26, no. 2 (2020): 188–200. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305.
Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan  Bayan,  Kabupaten  Purworejo.”  Diponegoro  Law  Journal  6,  no.  2  (2017):  1–12. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975.
Rahabav,  Neri.  “Makna  Hawear  Balwirin  Yang  Terkoyak.”  Koran  Vox  Populi,  2011. http://tenggararaya.blogspot.com/2011/04/makna-hawear-balwirin-yang-terkoyak.html.
Soekanto,  Soeryono.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008.
Sumardjono,  Maria  S.  W.  Pendoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian  Sebuah  Panduan  Dasar.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Taun,  and  Ananda  Nugraha.  “Penerapan  Hukum  Dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dan Kebijakan  Bank  Terhadap  Debitur  Yang  Terdampak  Pandemi  Covid-19.”  Batulis  Civil  Law Review 1, no. 1 (2020): 24–32. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.422.
Wikipedia. “Hukum Larvul Ngabal.” wikipedia.org, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Larvul_Ngabal.