## REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
Osgar S Matompo Universitas Muhammadiyah Palu Email : osgar1970bw@gmail.com
Moh. Nafri Universitas Muhammadiyah Palu Email : mohnafri1990@gmail.com

## Abstract
The Industrial  Revolution 4.0 revolutionized the movement  of  the world  economy. If you  do  not  prepare  yourself  from  now  on,  you  will  be  left  far  behind  in  the  world economy.  Government  intervention  in  monopoly  and  oligopoly  markets  aims  to influence prices, the amount produced, and the distribution of income from economic activities. Intervention is carried out in 2 ways, namely: regulation and anti-monopoly law.  In  this  research,  the  recommendation  is  that  the  Government  must  be  able  to create regulations that encourage the development of the digitalization economy as a strategy.  Such  as  the  policy  of  convenience  in  financing  startup  businesses,  tax incentives  and  guidance  for  SMEs.  The  government  also  needs  to  increase  the development of telecommunications infrastructure in small areas so as to minimize the imbalances that occur.
Keywords: Business competition. Industrial Revolution

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya dalam  sektor  industri  dan  perdagangan.  Salah  satu  fase  penting  dalam perkembangan  teknologi  adalah  hadirnya  revolusi  industri  4.0  atau  revolusi industri gelombang ke-4. Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri yang hadir  setelah  terjadi  revolusi  industri  pertama  dengan  ditemukannya  mesin  uap. Selanjutnya revolusi industri kedua yang berkaitan dengan listrik, revolusi industri ketiga  yang  serba  komputerisasi.  Sementara  itu  revolusi  industri  4.0  ditandai perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  sangat  luar  biasa.  Dalam  era  ini sering  terdengar  istilah artificial  intelligent, robotika , internet  of  thinks hingga
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mesin cetak 3D. Saat ini dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0, suatu era dimana  terjadi  otomasi  dan  pertukaran  data  terkini  dalam  teknologi  perusahaan yang  mencakup  sistem  siber-fisik,  internet,  komputasi  awan,  sampai  dengan komputasi  kognitif.  Untuk  itu  dunia  industri  Indonesia  harus  menyiapkan  diri mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi media telekomunikasi, regulasi  dari  pemerintah  yang  dapat  melindungi  industri  dalam  negeri,  hingga menggeser orientasi industri dari manufaktur ke sektor jasa.
Persaingan  usaha  di  Indonesia  semakin  ketat  di  tengah  derasnya perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  era  revolusi  industri  4.0. Perusahaan  berlomba-lomba  untuk  melahirkan  invensi  dan  inovasi  dengan memperkuat riset dan mutu. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan saya saing tinggi menjadi kunci untuk memenangkan kompetensi di era revolusi industri 4.0. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Bagaimana  revolusi industrI 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimana harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan mengenai revolusi industrI  4.0  dalam  perspektif  hukum  persaingan  usaha.  Penelitian  ini  bersifat deskritif  analitis  sehingga  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberi  gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan revolusi industrI 4.0 dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

## C. PEMBAHASAN
1. Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Proses  globalisasi  dan  liberalisasi  perdagangan  telah  meningkat  dengan fokus  perkembangan  yang  berbeda-beda  di  masing-masing  Negara.  Untuk lingkup  domestik  Negara  berkembang,  persaingan  melampaui  pertimbangan- pertimbangan  ekonomi  murni,  persaingan  juga  membawa  dampak  pada kebijakan  social  dan  pilihan  politik. 1 Globalisasi  di  saat  yang  sama  telah meningkatkan efek dari liberalisasi perdagangan dengan menghilangkan batas- batas wilayah Negara dan memfasilitasi transaksi-transaksi lintas Negara.
Perdebatan  lebih  lanjut  mengenai  kelanjutan  kerjasama  internasioanal  di bidang  persaingan  adalah  didasarkan  pada  kekhawatiran  bahwa  efek  dari liberalisasi  perdagangan  akan  dirasakan  oleh  pemerintah  dan  perilaku  anti persaingan  dari  pihak  swasta  yang  akan  membentuk  pola-pola  hambatan  yang baru.  Memang,  Negara-negara  memiliki  tendensi  untuk  mengatur  secara langsung  perilaku  mereka  dengan  pertimbangan  untuk  mengutamakan kesejahteraan  nasional  dan  memperbesar  kemungkinan  bagi  Negara  untuk menggunakan  kegiatan-kegiatan  anti  persaingan  untuk  membatasi  hasil  yang diperoleh dari liberalisasi perdagangan. Setalah itu semua, persaingan dimaknai sebagai upaya untuk mencapai efisiensi ekonomi nasional yang tinggi. 2
Kemajuan  teknologi  dan  informasi  saat  ini  berkembang  semakin  pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia yang juga meliputi bidang perdagangan barang dan jasa. Sekarang perdagangan barang dan jasa tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli namun dapat dilakukan secara online melalui media internet. 3 Sebelum
1 Edward Iacobucci, The Interdepedence of Trade and Competition Policies, Worl Competition 5, 1997, hlm 6
2 Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha (Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger – Akuisisi) , Setara Press, Malang, 2014, hlm 90-91
3 Melisa Setiawan Hotana, Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha , Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, hlm 28
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
adanya teknologi internet, pelaku usaha menggunakan pola konvensional dalam melakukan  dan  mendukung  kegiatan  usahanya.  Seiring  perkembangan  jaman, manusia  menuntut  kepraktisan  dalam  melakukan  aktivitasnya.  Hal  ini dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  usaha  untuk  melakukan  perdagangan  secara elektronik atau e-commerce . Saat ini, pelaku usaha lebih memilih media internet sebagai  sarana  untuk  mendukung  kegiatan  usahanya.  Pola  pelaku  usaha  ini dikenal dengan istilah e-commerce .
Revolusi Industri 4.0 merombak pergerakan perekonomian dunia. Jika tidak mempersiapkan  diri  dari  sekarang,  akan  tertinggal  jauh  dalam  perekonomian dunia.  Produsen  besar  yang  terintegrasi  dapat  mengoptimalkan  sekaligus menyederhanakan  rantai  suplainya.  Di  sisi  lain,  sistem  manufaktur  yang dioperasikan secara digital juga akan membuka peluang-peluang pasar baru bagi UKM  penyedia  teknologi  seperti  sensor,  robotic,  3D  printing  atau  teknologi komunikasi  antar  mesin.  Intervensi  pemerintah  dalam  pasar  monopoli  dan oligopoly  bertujuan  untuk  mempengaruhi  harga,  jumlah  yang  diproduksi,  dan distribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi. Intervensi dilaksanakan melalui 2 cara,  yaitu:  Peraturan  ( regulation )  dan  Undang-undang  anti-monopoli. 4 Untuk menjamin  terjadinya  persaingan  usaha  sehat  dan  dapat  melindungi  konsumen diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, diantaranya adalah: 5

## a. Larangan yang bersifat Perse Illegal
Perse  illegal  adalah  suatu  perbuatan  yang  secara  inheren  bersifat dilarang atau illegal. Adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Contoh kongkrit seorang pengusaha dilarang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pesaingnya untuk secara bersama-sama
4 Michael Parkin, Economic, 6 th Edition, Pearson Education, Inc., Boston. Chapter 17, 2003, hlm 390
5 Sentot  Imam  Wahjono,  Anna  Marina, Kebijakan  Anti  Monopoli  Dalam  Perekonomian Indonesia, Jurnal Balance, Volume 3 Nomor 1, 2009, hlm 24
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menetapkan  harga  jual.  Apapun  alasanya  apa  pun  dampaknya  maka perbuatan secara bersama-sama menetapkan harga jual tersebut dilarang.
Internet merupakan bagian dari kehidupan yang menghubungkan setiap bagian dari kehidupan manusia. Internet merupakan bagian dari mekanisme telekomunikasi yang bersifat global yang fungsinya menjadi jembatan bebas hambatan informasi. Perkembangan dunia maya tersebut ternyata membuat dan  menciptakan  berbagai  kemudahan  dalam  hal  menjalankan  transaksi, dunia  pendidikan,  perdagangan,  perbankan  serta  menciptakan  jutaan kesempatan untuk menggali keuntungan ekonomis.
Sebagai  contoh  perselisihan  antara  Microsoft  dengan  departemen Antitrust,  dimana  perusahaan  milik  Bill  Gates  dianggap  melanggar ketentuan  tentang  hukum  anti  monopoli,  sehubungan  dengan  program terbaru  Microsoft  tahun  1998,  dituduh  dapat  merugikan  pihak  lain  karena program “browser” yang dapat digunakan untuk menjelajah dunia maya itu melekat  didalamnya.  Walaupun  demikian,  microsoft  belum  menunjukkan tanda-tanda akan meredupkan semangatnya untuk berkompetisi. Tapi, sudah menunjukkan  kemauan  bekerjasama  dengan  rivalnya.  Salah  satu  contoh adalah  kerjasama  dengan  Sun  Micrsystems  pada  bulan  April  2004. Kerjasama tersebut menelurkan kesepakatan anti-monopoli antara Microsoft dengan Sun, dan keduanya sepakat untuk berbagi hak paten dan menjamin bahwa  produk-produk  dari  kedua  perusahaan  tersebut  bisa  berinteroprasi. Perkembangan teknologi  informasi (TI)  yang demikian cepat,  tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna, tapi juga membuka sarana baru  berbagai  modus  kejahatan.  Perbuatan-perbuatan  sebagai  manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara tegas dilarang (per se illegal atau per se  violations)  antara  lain  menetapkan  berbagai  bentuk  perjanjian  yang dilarang, kegiatan  yang dilarang, maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dalam UU Anti Monopoli, Pasal-Pasal yang bersifat per se illegal dapat diidentifikasi  dari  penormaannya  yang  tidak  mempersyaratkan  keadaan "yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat"  sebagai  determinan  terjadinya  pelanggaran. Pasal-pasal dimaksud antara lain: Pasal 6 (perlakuan diskriminasi), Pasal 7 (penetapan harga), Pasal 10 (pemboikotan), pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal  24  (hambatan  produksi  dan  pemasaran),  Pasal  25  (posisi  dominan), serta Pasal 27 tentang pemilikan saham. Alasan mengapa Pasal-Pasal di atas dipilih  sebagai per  se  illegal dan  bukannya rule  of  reason, sebagaimana Pasal substantif lainnya, tidak ditemukan dalam Bagian Penjelasan UU atau dalam  notulen  perdebatan  legislatif.  Meskipun  demikian,  ditinjau  dari perspektif  jenis  perbuatan  dan  karakteristik  penormaannya  yang  bersifat larangan (pro habetur) secara mutlak, Pasal-Pasal ini pada dasarnya identik dengan  Pasal Hard  Core  Cartel. Dalam  pandangan  keilmuan (Communis Opinio  Doctorum), hukum  persaingan  meliputi  perbuatan  bilateral  untuk mengendalikan pasar, seperti boikot, penetapan harga, alokasi pasar, dan bid rigging . 6

## b. Larangan yang Bersifat Rule of Reason
Jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur  yang  menghambat  persaingan,  baru  diambil  tindakan  hukum. Perbuatan dan kegiatan yang dilarang yang bersifat rule of reason adalah:
1. Perjanjian yang bersifat oligopoly
2. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar
3. Perjanjian yang bersifat kartel.
4. Perjanjian yang bersifat trust.
5. Perjanjian yang bersifat oligopsoni
6. Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopoli
7. Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopsoni
6 https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti- monopoli diakses tanggal 25 Februari 2019
8. Kegiatan penguasaan pasar
9. Kegiatan menjual dibawah harga pokok (predatory pricing)
10. Jabatan  rangkap  dalam  perusahaan  yang  saling  bersaing (interlocking directorate)
11. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan lain.
Dewasa  ini  sudah  lebih  dari  80  negera  di  dunia  yang  telah  memiliki undang-undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dan lebih 20 negera lainnya  sedang  berupaya  menyusunnya. 7 Penerapan  undang-undang  anti monopoli  adalah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Bentuk- bentuk pilihan masyarakat itu diwujudkan dalam keunggulan harga (price), kualitas (quality), ketepatan  penyerahan (delivery), dan  layanan (service).
Berbagai keunggulan yang dituntut masyarakat tersebut akan mengarahkan produsen  menjadi  lebih  efisien  dalam  menjalankan  usahanya.  Tujuan  ini akan  tercapai  manakala  terdapat  kebebasan  masyarakat  dalam  memilih produk-produk yang hendak dikonsumsinya.
Dalam  hukum  persaingan,  praktek  monopoli  adalah  pemusatan kekuatan  ekonomi  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan dikuasainya produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/ atau jasa tertentu sehingga menimbulkan  persaingan usaha tidak sehat  dan dapat  merugikan kepentingan umum.
2. Harmonisasi  Kebijakan  Persaingan  Usaha  dalam  Menghadapi  Revolusi Industri 4.0
Longgarnya  pengaturan  memperlihatkan  guncangan  dan  bahaya  yang tidak  terlihat  pada  hambatan-hambatan  dari  sektor  privat  dan  hambatan- hambatan  dari  pemerintah  yang  tidak  terdeteksi.  Praktek-praktek  bisnis menghadapi  insentif-insentif  yang  buruk  untuk  membangun  kembali  batas-
7 Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2006,

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
batas  hambatan  bagi  kepentingan  pelaku  usaha  dan  tujuan  nasional  serta memberikan perlindungan terhadap keuntungan nasional yang rentan. 8
Meskipun  banyak  timbul  perbedaan-perbedaan,  banyak  Negara-negara ingin  mengungkapkan  beberapa  aspirasi  mereka,  diantaranya  adalah:  Negara berharap  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  warga  Negara  mereka, Negara  berharap  untuk  menyediakan  lingkungan  bagi  pembangunan  bisnis mereka  sebagai  dasar  untuk  berpartisipasi  dalam  pasar  dunia  dan  Negara menginginkan tergabung dalam system perdagangan dunia.  Revolusi  Industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Industri 4.0 secara fundamental  telah  mengubah  cara  beraktivitas  manusia  dan  memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif industri 4.0 berupa efektifitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. Industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 10 kebijakan prioritas nasional untuk mengimplementasikan peta jalan making Indonesia industri 4.0, antara lain : 9
1. Memperbaiki  alur aliran barang dan material. Upaya tersebut akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu serta menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi.
2. Mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri dengan menyelaraskan peta jalan di sektor-sektor industry.
3. Mengakomodasi standar keberlanjutan, seperti kemampuan industri berbasis  teknologi  bersih,  tenaga  listrik,  biokimia,  dan  energi terbarukan.
4. Memberdayakan UMKM.
5. Membangun infrastruktur digital nasional. Dalam hal ini, akan ada pembangunan Internet berkecepatan tinggi dan kerja sama di bidang
8 Merit E Janow, Private and Publis Restrains that Limit Access to Markets, dalam Market Access After The Uruguay Round : Investment, Competition and Tecnology Perspectves, 1996, hlm 5
9 https://bisnis.tempo.co/read/1181111/di-japan-travel-fair-mandiri-tebar-tiket-murah-mulai-rp- 41-juta diakses tanggal 25 Ferbruari 2019

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
teknologi  digital,  seperti cloud , data  center , security  management , dan infrastruktur broadband .
6. Menarik  investasi  asing,  hal  tersebut  dapat  mendorong  transfer teknologi ke perusahaan lokal.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan.
8. Mempersiapkan  percontohan  pusat  inovasi  dan  mengoptimalkan regulasi terkait
9. Memberikan  insentif  untuk  investasi  teknologi,  yaitu  mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi.
10. Melakukan  harmonisasi  antara  aturan  dan  kebijakan  untuk mendukung revolusi industri 4.0.
Harus  diakui  bahwa  berdasarkan  sejarah,  banyak  waktu  yang  akan terbuang  sebelum  otoritas  penegakan  kebijakan  hukum  persaingan  usaha nasional mampu untuk bekerja secara efektif. Sebelum upaya penegakan yang serius dilakukan, banyak pelaran yang akan terjadi dan dukungan politik harus sudah  mulai  dibangun.  Lembaga  persaingan  usaha  nasional  harus  dapat melangkah  dengan  hati-hati,  terkait  dengan  hal-hal  yang  menyangkut kedaulatan  suatu  Negara.  Akan  sangat  berguna  jika  otoritas  lembaga persaingan  usaha  nasional  untuk  mendukung  upaya-upaya  investigasi  dan akan  mempercayakan  otoritas  nasional  dengan  mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi  dari  tindakan  –  tindakan  korektif  yang  telah dilakukan.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Revolusi  Industri  4.0  merombak  pergerakan  perekonomian  dunia.  Jika  tidak mempersiapkan  diri  dari  sekarang,  akan  tertinggal  jauh  dalam  perekonomian dunia.  Intervensi  pemerintah  dalam  pasar  monopoli  dan  oligopoly  bertujuan untuk mempengaruhi harga, jumlah yang diproduksi, dan distribusi pendapatan dari kegiatan ekonomi. Intervensi dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu: Peraturan ( regulation )  dan  Undang-undang  anti-monopoli.  Untuk  menjamin  terjadinya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
persaingan usaha sehat dan dapat melindungi konsumen diperlukan upaya-upaya pembatasan dan pelarangan, antara lain Larangan yang bersifat Perse Illegal dan Larangan yang bersifat Rule of Reason.
2. Saran
Seyogyanya  Pemerintah  harus  dapat  menciptakan  regulasi  yang  mendorong pengembangan  ekonomi  digitalisasi  sebagai  strategi.  Seperti  kebijakan kemudahan  dalam  pembiayaan  usaha  rintisan,  insentif  pajak  dan  pembinaan penguasaan  bagi  UKM.  Pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  pembangunan insfrastruktur  telekomunikasi  di  daerah-daerah  kecil  sehingga  meminimalisir ketimpangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Edward Iacobucci, The Interdepedence of Trade and Competition Policies, Worl Competition 5, 1997
Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha,  Filosofi,  Teori,  dan  Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
Michael Parkin, Economic, 6 th Edition, Pearson Education, Inc., Boston. Chapter 17, 2003 Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha (Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger – Akuisisi) , Setara Press, Malang, 20Merit E Janow, Private and Publis Restrains that Limit Access to Markets, dalam Market Access After The Uruguay Round : Investment, Competition and Tecnology Perspectves, 1996

## Jurnal
Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia, Jurnal Balance, Volume 3 Nomor 1, 2009

## Web
https://bisnis.tempo.co/read/1181111/di-japan-travel-fair-mandiri-tebar-tiket-murah-mulai- rp-41-juta
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8226/pembuktian-iper-se-rulei--dalam-uu-anti- monopoli