## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788

## Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maslahah Mursalah
Wiwied Sekar  Arum 1 , Ade Yusrah  Hasanah 2 ,  Fauziah Lubis 3 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan wiwiedsekararum1@gmail.com 1

## ABSTRACT
Advocate is a law enforcement and free, independent and responsible job in enforcing  the law guaranteed by law for the implementation of effort to upload the rule of law. According to Law No, 16 Year 2003 concerning Advocates, insisted that, Advocate is a person who is providing legal services  both  inside  and  outside  the  court  that  meets  the  requirements  in  accordance  with applicable  regulations.  The  legal  sevices  provided  by  advocates  include  providing  legal consultations,  legal  assistance,  exercising  power  of  attorney,  representing,  accompanying, defending, and carrying out otjer legal actions in the in the interests of clients. Everyone with the title  of  advocate  must  always try to improve the quality of service to the community because advocates are the link between society and the state.Advocate as law enforcement officer also play a role as mediators who assist the mediation process in court.The research method that the authors use is a normative juridical approach.The authority of an advocate practicing in a religious court is the  same  as  an  advocate  practicing  in  a  general  court.The  existence of an advocate has an important meaning in providing a solution to the problems faced by someone, especially thos who practice in religious courts.
Keywords : advocate role, mediators,maslahah mursalah.

## ABSTRAK
Advokat  sebagai  penegak  hukum  adalah  profesi  yang  bebas,  mandiri,  dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya  upaya  penegakan  supremasi  hukum.  Menurut  Undang-  Undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jasa hukum yang diberikan Advokat diantaranya memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien. Setiap yang bergelar advokat haruslah selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat karena Advokat merupakan penghubung  antara  masyarakat  dan  Negara.Advokat  sebagai  aparat  penegak  hukum  juga berperan sebagai mediator yang membantu melaksanakan proses mediasi di pengadilan.Metode penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah metode pendekatan yuridis normative. Kewenangan Advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama sama dengan advokat yang berpraktik di  lingkungan  peradilan  umum. Keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan  jalan  keluar  terhadap  adanya  permasalah  an  yang  dihadapi  oleh  seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama.
Kata kunci : peranan advokat, mediator, maslahah mursalah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788

## PENDAHULUAN
Dalam Negara hukum ( rechsstaat) Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan Negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah Negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum ( equality before the law ). Persamaan didepan hukum harus diimbangi  dengan persamaan perlakuan ( equality treatment ). (Fauziah Lubis, 2020)
Dewasa ini, masalah penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi isu publik yang hangat diperdebatkan. Penegakan hukum adalah suatu proses dimana dilakukan upaya untuk meneguhkan atau bertindak sebagai pedoman norma hukum dalam lalu lintas atau transaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dilansir  dari  CNBC  Indonesia,  bahwa  Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato  pada  Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sidang Bersama Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  di  ruang  rapat  paripurna,  Gedung Nusantara  MPR  RI/DPR  RI/DPD  RI,  Jakarta,  Senin  (16/8/2022).  Dalam  pidatonya Presiden Jokowi menekankan kalau perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik  perempuan  dan  kelompok  marjinal,  harus  tetap  dijamin  dan  hukum  harus ditegakkan seadil-adilnya. Menurut kepala Negara, Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas  politik  adalah  penting.  Negara  harus  menjamin  rasa  aman  dan  keadilan, terutama bagi lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Kita semua tahu bahwa seorang  pengacara  adalah  seorang  polisi  yang  berprofesi  untuk  berpraktik  baik  di dalam  ( litigation )maupun  di  luar  pengadilan  ( non-litigation ).  Praktek  hukum  pada umumnya bertujuan untuk membantu klien memperoleh haknya dalam proses pidana baik  di  dalam  pengadilan  ( litigation )  maupun  di  luar  ( non-litigation ).  Semoga penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik.
Selain  itu,  Advokat  juga  dianggap  mampu  berperan  sebagai  Konsultan, negosiator,  mediator,  konsiliator,  dan  arbiter.  Advokat  sebagai  mediator  berfungsi untuk membantu para pihak dalam memahami para pihak lainnya sehubungan dengan perkara-perkara  yang  disengketakan,  dan  selanjutnya  menolong  klien  melakukan penilaian  objektif  dari situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses negosiasi.
Penegakan  hukum  merupakan  fokus  utama  dalam  proses  reformasi  dalam rangka  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Berbicara  masalah  penegakan  hukum  tidak  terlepas  dari permasalahan  bagaimana  hukum  dapat  berfungsi  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah  dan  pola  perilaku  nyata  yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum adalah, 1) Faktor hukumnya itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
maupun  yang  menerapkan  hukum;  3)  Faktor  sarana  dan fasilitas yang mendukung penegakan  hukum;  4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima komponen di  atas  sesungguhnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai keberhasilan  dalam  penegakan  hukum,  sangat  tergantung  sekali  pada  eksistensi, artikulasi,  performance  dan  harmonisasi  dari  komponen-komponen  tersebut,  dari kelima  komponen  di  atas  yang  benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat  bahwa penegakan  hukum  tidak  berjalan  sesuai  dengan  harapan  adalah  lemahnya  fakt or penegak hukum itu sendiri. Seringkali masyarakat mengatakan bahwa sebaik- baiknya aturan,  tanpa  didukung  oleh  aparat  penegak  hukum  yang baik, tidak akan berjalan dengan  baik,  dan  sebaliknya,  meskipun  hukum mempunyai kelemahan- kelemahan secara substantif, apabila dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka akan hasilnya akan baik pula.
Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut subjek dan sudut objek.   Dari sudut subjek dapat dibedakan lagi menjadi dua: Dalam arti lu as, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dari sudut objeknya, penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya. Pengertiannya juga dapat dibedakan menjadi dua: Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai- nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum tidak  hanya  mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui  berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005)
Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.
Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin mengetahui bagaimana peranan advokat sebagai mediator di pengadilan agama dan juga mengetahui implementasi maslahah mursalah dalam proses mediasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normative. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku  utama  dengan  membelah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Berkaitan dengan pnegembalian peran advokat sebagai mediator di pengadilan agama  perspektif  mashlahah  murslah,  maka  penulis  memfokuskan  dengan  sifat penelitian  normative,  yang  mana  akan  ditunjang  dengan  penelitian  empiris  guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

## PEMBAHASAN

## 1. Peran Advokat Dalam Melakukan Mediasi
Akar  kata  advokat,  apabila  didasarkan  pada  kamus  Latin-Indonesia,  dapat ditelusuri dari bahasa Latin,yaitu advocatus, yang berarti antara lain yang membantu seseorang  dalam  perkara.  Sedcangkan menurut Black’s Law Dictionary , kata advokat juga berasal dari kata Latin,yaitu Advocare , suatu kata kerja yang berarti to defend, to call one’s aid, to vouch to warrant sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti :
“One  who  assists,  or  pleades  for  another.  One  who  renders  legal  advice  and  aid pleads  the  cause  of  another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly  admitted  to  practice,  who  assists his client with advice, anad pleads for him in open court.  An  assists  his  client  with  advice,  and  pleads  for  him  in  open  court.  An assistant,advises,  pead for causes”.
Artinya,  seseoarang  yang  mebantu,  mempertahankan,  membela  orang  lain. Seseorang yang memberi nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang telah mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus. (Fauziah Lubis, 2020) .
Advokat sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan advokasi memiliki kewajiban untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  demi kepentingan klien. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan rterhadap klien berdasarakan jenis kelamin, agama,  politik,  keturunan,  rasa  tau  latar  belakang  sosial  dan  budaya.  Hal  tersebut menujukkan bahwasanya seorang advokat harus professional dalam bekerja.
Istilah  penasihat  hukum,  pemberi  bantuan hukum, dan juga pengacara jauh lebih  sering  terdengar  di  telinga  masyarakat.  Begitu  pula  dengan  advokat  sebagai profesi yang menjalankan advokasi. Payung hukum yang memayungi advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai aparat penegak hukum yaitu Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Beberapa  pengertian  penting mengenai masalah advokat yang berkaitan erat antara lain:
1.  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma- Cuma kepada klien yang tidak mampu. (Mumuh M Rozi, 2015)
Advokat dijuluki sebagai officium nobile atau profesi yang mulia, dimana istilah ini  sudah  dikenal  sejak  2000  tahun  lalu  .  Julukan  advokat  sebagai  officium  nobile membuat  profesi  ini  sarat  dengan  idealism  sebab  bukan  hanya  mengabdikan  diri kepada  diri  sendiri  namun  juga  kecakupan  yang  lebih  uas  yakni  mengabdikan  diri kepada  masyarakat,  serta  membela  masyarakat  untuk  memperjuangkan  dan menegakkan keadilan dan kebenaran.  Jika aparat penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim terikat secara hierarki birokratis, maka advokat tidak terikat secara hierari  birokratis  sehingga  memungkinkan  advokat  untuk  bergerak  lebih  luas mengikuti arus sosial yang terjadi di masyarakat. Advokat dianggap lebih jeli dalam melihat maslah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah masya rakat karena  advokat  lebih  akrab  dalam berhubungan dengan masyarakat. Maka dari itu, advokat dituntut untuk selalu menyeruakan keadilan dan peka terhadap permaslahan soosial dalam lingkup dimensi hukum disekitarnya.
Fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat  dilakukan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Di dalam Pengadilan, advokat  merupakan  salah  satu  unsur  sistem  peradilan  demi  terciptanya  proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip due process of law . Sedangka di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak  serta  melakukan  aktivitas  yang  meningkatkan  keberdayaan  hukum masyarakat . (Jimly Ashiddiqiy, 2007)
Sebagaimana  penegak-penegak  hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim , advokat memiliki kedudukan yang sama sebagai penegak hukum. Pelaksanaan  profesi  advokat  harus  selalu  mengacu  pada  kehendak  hukum  atau rechtsidee (ketertiban, prediktabilitas, kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi perlindungan pada setiap manusia yang berakar dalam apresiasi atas martabat manusia. Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur tentang hak dan kewajiban advokat.  Sehubungan dengan kewajiban - kewajiban Advokat, khususnya terkait kepentingan kliennya, Undang-Undang advokat mengatur sebagai berikut :
1. Dalam  menjalankan  profesinya,advokat  dilarang  membedakan  perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
2. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
3. Segala  sesuatu  yang  diperoleh  ataupun  yang  diketahui  dari  klien  wajib dirahasiakan oleh advokat berkaitan dengan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
4. Kepada  para  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu,  maka  Advokat  wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Advokat wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi advokat.
6. Advokat memiliki hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan  atas  berkas  dan  dokumennya  terhadap  penyitaan  dan pemeriksaan  dan  perlindungan  terhadap  penyadapan  atas  komunikasi elektronik advokat
7. Atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, maka advokat berhak menerima honorarium.
8. Adapun  besaran  honorarium  yang  diterima  atas  jasa  hukum  yang  telah diberikan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Kewenangan  Advokat  yang  berpraktik  di  lingkungan  peradilan  agama sama dengan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan umum. Yang mejadi perbedaan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenanagan peradilan agama.  Telah  diketahui  bersama  bahwa  kewenangan  menangani  perkara perdata untuk umat Islam adalah salah satu kewenangan pengadilan agama. Pengetahuan mengenai perkara
10. yang menyangkut hukum-hukum syariah wajib dibekali kepada advokat yang berpraktik di pengadilan agama.
Kewenangan  Advokat  yang  berpraktik  di  lingkungan  peradilan  agama sama dengan  advokat  yang  berpraktik  di  lingkungan  peradilan  umum.  Yang  mejadi perbedaan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenanagan peradilan agama. Telah diketahui bersama bahwa kewenangan menangani perkara perdata untuk umat Islam adalah salah satu kewenangan pengadilan agama. Pengetahuan mengenai perkara yang  menyangkut  hukum-hukum  syariah  wajib  dibekali  kepada  advokat  yang berpraktik di pengadilan agama.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian Mediasi adalah  “  Cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif,  dan  dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk nmemperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.
Pasal  1  ayat (1)  menjelaskan “ Mediasi adalah cara penyelasesaian sengketa memlui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dinatuoleh mediator”.
Ayat  (2)  “Mediator  adalah  Hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. (Fauziah Lubis, 2020)
Selama berlangsungnya proses perundingan-perundingan, mediator berperan untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan para pihak lainnya berkaitan dengan  perkara-perkara  yang  sedang  disengketakan  dan selanjutnya mengarahkan mereka  melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situsi ataupun kejadian.
Untuk menolong para pihak bernegosiasi lebih baik dalam penyelesaian suatu sengketa, maka mediator harus senantiasa bersikap netral, selalu menjaga hubungan baik, menggunakan bahasa para pihak dalam berbicara, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, serta meminimalkan perbedaan-perbedaan yang menitik beratkan persamaan-persamaan.
Hakim,  advokat,  mediator dan para pihak wajib mengikuti proses mediasi di Pengadilan. Apabila dilanggara maka akan berakibat putusan Pengadilan batal demi hukum  sehingga  sifat  wajibnya  menjadi  sangat  serius.  Dalam  menjaga  kelancaran mediasi,  mediator  memiliki  peranan  yang  sangat  krusial.  Seorang  mediator  harus membantu  para  pihak  untuk  mendesain  penyelesaian  sengketa  dengan  tujuan dihasilkannya  kesepakata  bersama,  disamping bertindak segai penegah yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pimpinan perundingan.Dalam menyusun bahan dan  mengusulkan  berbagai  pilihan  penyelesaian  perkara yang disengketakan maka mediator  harus  mampu  mengumpulkan  informasi  sebanyak  mungkin.  Selanjutnya, untuk mengemukakan rumusan kesepakatan sebagai solusi penyelesaian perkara yang akan  ditindaklanjuti  bersama  nantinya,  maka  mediator  juga  wajib membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya.
Keadilan sebagai cita-cita hukum yang lebih tinggi diharapkan mampu terwujud dengan berbekal kompetensi serta moralitas dan etika yang baik dari advokat dengan serangkaian  keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Maka dari itu, guna menegakkan due process of law advokat memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan perdata .

## 2. Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara  Perceraian
Menurut Christopher W. Moore mediator memiliki 3 tipe, antara lain: pertama mediator otoritatif dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung, yaitu para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan mediator. Ketiga komponen  tersebut  akan  terlibat  dalam  satu  proses  interaksi  secara  timbal  balik berdasarkan  kepentingan  dan  pengaruh-pengaruh  tertentu.  Proses  interaksi  dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak  di  luar  kendali  mediator.  Seorang  mediator  yang  memiliki  tipe  otoritatif akan mampu  mengendalikan  komunikasi  bahkan  dalam  beberapa  hal  dia  mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
sikap  pasrah  untuk  menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator. Kedua, mediator social network mediator yang lahir karena proses hubungan/ jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek, misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. (Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, 2017)
Mediasi dalam perkara perceraian telah dijelaskan di dalam al Quran: “Dan jika kamu  khawatirkan  ada  syiqaq  (persengketaan)  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. an Nisa: 35).
Ketika pasangan bergiliran berdebat, perbedaan antara keduanya meningkat, dan  salah  satu  dari  mereka  tidak  keluar  dari  kesombongan  dan  kehormatan  dan mengambil langkah berbeda untuk saling mendekati dan mencapai kesepakatan. Sit uasi ini  sangat  tidak  menentu  karena  dapat  mengancam  kehidupan  keluarga,  sehingga dibutuhkan  bantuan  dari luar untuk keduanya. Jika salah satu pihak memilih untuk mendamaikan keduanya, mengintervensi mereka adalah baik dan dapat ditingkatkan. Ini dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Merekalah yang mengharapkan campur tangan untuk perbaikan dan perbaikan, dan mereka jauh dari kesombongan dan kefanatikan ketika  melihat  kesejahteraan  suami  istri. Kemudian dua orang perantara yaitu dari pihak keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul untuk berdiskusi dan menangani berbagai penyebab tersebut. Kedua belah pihak mencoba menerjemahkan pandangan yang berbeda demi kesederhanaan, mengarahkan hati pada konsekuensi dan menyerahkannya kepada Allah apakah mereka berhasil mendamaikan mereka dan tindakan  mereka  benar.  Memilih  dua  orang  perantara  dari  keluarga  suami  istri dianggap karena mereka adalah orang yang sangat menginginkan kebahagiaan keluarga dengan menyeimbangkan kekerabatan suami istri. Selain itu mereka juga orang yang sangat ingin menjaga sesuatu yang terkadang menimbulkan pertengkaran dan masalah yang harus ditutupi dan disembunyikan agar tidak mempengaruhi status suami istri (Ali, 2012:322-323). Dengan perintah itu, Alquran menjelaskan penanganan konflik dan perselisihan  penting  dengan  menghilangkan  kelemahan  suami  istri  terhadap  diri mereka sendiri.
Teks  yang  tertulis  pada  ayat  di  atas  memberikan  syarat-syarat  kepada  dua arbiter yang terdiri dari kerabat. Membangun ini juga untuk obligasi lalu lintas. Dengan itu,  al  Qurthubi  memilih  posisi  yang  dikutip  dalam  fikih  keluarga  dalam  tafsirnya, kemudian beliau mengatakan bahwa tidak boleh terjadi dua penghakiman kecuali bagi keluarga laki-laki dan perempuan karena mereka lebih mengenal suami istri. Kedua Arbiter tersebut adalah keluarga yang adil, bijaksana dan ahli dalam Hukum Fiqh. Jika tidak  ada  keluarga  lain  yang dapat ditemukan, maka hal yang baik dari masalah ini adalah  mengutus  seseorang  selain  keduanya,  orang yang adil dan saleh. Saat itulah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
hubungan keduanya menjadi rumit dan Anda tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Namun, jika diketahui adanya gangguan oleh pihak ketiga, ia akan dihukum seberat - beratnya  atas  nama  pemilik  dan  dipaksa  untuk  memperbaiki  gangguan  tersebut. Beberapa  dari  mereka  menganggap  ini  sebagai  saran.  Oleh  karena  itu  Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni yang dikutip dalam Fiqh Keluarga mengatakan bahwa teks tertulis dari ayat di atas memberikan syarat dua keputusan sehingga kedua kerabat berdasarkan Firman Allah "memutuskan tentang keluarga suami dan tentang" The a wanita keluarga” mengatur bahwa ini adalah kewajiban, tetapi para ulama memilih pernyataan itu sebagai anjuran, mengatakan bahwa hakim diperbolehkan mengirim perantara orang lain karena peran perantara itu adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  dengan  baik  antara  suami  dan  istri.  istri  dan  di  antara keduanya.Selain itu juga menerima kesaksian dari keduanya terhadap orang yang zalim. Target  dibuat  oleh  kerabat  dekat.  Hanya  kerabat  yang  tahu  lebih  banyak  t entang kondisi pasangan itu. Anda diminta untuk menyembuhkan dengan bantuan orang lain untuk menghancurkan prasangka yang dipegang terhadap sisi lain dari suami istri. Al Allusion memiliki kontrak dengannya dan dia mengatakan itu khusus untuk keluarga dekat karena mereka ingin lebih menyembuhkan, lebih tahu tentang situasinya dan membimbing kedua (pasangan) untuk lebih mencintai jika memungkinkan. dilakukan dengan  bantuan  orang  lain  yang  memahami  kondisi  keduanya,  maka  hal  ini diperbolehkan. Al Jashash mengatakan bahwa perintah Allah memang harus ada syafaat yang satu dari keluarga istri dan yang lain dari keluarga suami agar tidak mendahului orang yang berpihak padahal keduanya dari orang lain yang cenderung satu atau yang lain. Dia. Oleh karena itu, salah satunya dari suami dan yang lainnya dari istri, sehingga keraguan atau prasangka keduanya hilang. (Erie Hariyanto dan Ni'matunnariyah, 2017)
Peran  advokat  tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan  tidak  lepas  dari  perannya  sebagai  advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurusi masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. (Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, 2003)
Uraian diatas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti  penting  dalam  memberikan  jalan  keluar  terhadap  adanya  permasalah  yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama, yang nota bene  peradilan  yang  berkuasa  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 ayat (1) dan  dikalangan  golongan  rakyat  tertentu,  yaitu  orang-orang  yang  beragama  Islam berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus  ditangani  oleh  pengadilan  agama,  maka  kesempatan  advokat  pun  sama peluangnya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya.  Akan  tetapi,  dari  sekian  banyak  masalah  itu  yang  sering  menimbulkan banyak  sengketa  adalah  perkara  perceraian  antara  suami-istri  yang  diajukan  di pengadilan  agama.  Dengan  berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
yang  sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Akan tetapi yang membedakan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan itu sendiri, kewengan menangani perkara perdata untuk orang yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan Agama. karenanya Advokat yang beracata di pengadilan agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangan urusan perdata bukan pidana. (Roihan A Rasyid, 1995)
Sedangkan untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, seorang advokat harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu
1. Harus mempunyai surat kuasa khusus (R. Soeroso, 1996)
2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan
3. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan.
4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan 5. Telah terdaftar sebagai advokat Selanjutnya peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
1.  Mempercepat  penyelesaian  perkara  administrasi,  baik  permohonan  cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan
3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4.  Mendampingi  para  pihak  yang  berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para piak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6.  Menjunjung  tinggi  sumpah  advokat,  kode  etik  profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Mediasi Dalam Perspektif Maslahah  Mursalah
Secara etimologis, mashlahah kata tunggal dari kata al-mashālih, sama dengan al-shalāh , yaitu mendatangkan kebaikan. (Ibn Manzhur , 1995) Kata al-mashlahah ini sering juga dipertentangkan dengan almafsadat sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang  banyak  kebaikan  dan  manfaatnya  sebagai lawan mafsadat, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudaratan. (Al-Fairuzzabadi) Al-Thufi  menulis  tentang  mashlahah  dalam  kitabnya  yang  berjudul‚  Syarh Mukhtashar al-Raudhah dan Kitab al-Ta‟yin Fi Syarhi al-Arba‟in ketika dia menjelaskan hadits‚ Lā DharāraWa Lā Dhirāra‛. (At-Thufi, 1998)
Dalam kitab‚ Kitab al-Ta‟yin FiAsySyarhi al-Arba‟īn, al-Thufi mengemukakan bahwa  al-Qur‟an,  hadits,  Ijma‟,  dan  anNadzar,  baik  secara  mujmal maupun tafshil, menunjukkan bahwa Syariat Islam dibangun berdasarkan atas membawa kemaslahatan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
dan  menolak  kemadharatan,  lalu  hal  ini  dijadikannya  sebagai  dasar  pendapatnya tentang  mashlahah.  Adapun  dalil  yang  secara  mujmal  adalah  firman Allah swt. QS. Yunus  [10]:  57-58:  “ Hai  manusia,  Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu  dan  penyembuh  bagi  penyakit-penyakit  (yang  berada)  dalam  dada  dan petunjuk  serta  rahmat  bagi  orang-orang  yang  beriman.  Katakanlah:  „Dengan  kurnia Allah  dan  rahmat-Nya,  hendaklah  dengan  itu  mereka  bergembira.  kurnia  Allah  dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan ‟. Adapun dilalah kedua ayat ini adalah:
1. firman Allah swt., ّبرَ ِ تظَ ػِ ى ْمَ هْ م مِ كُ اجَ ْدَق سُ اَّىنا أ مْكُ  ْتءَ َ  ََ  ا ا َََ ه ََ “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu”. Dalam ayat ini Allah memberikan perhatian untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Ini merupakan kemaslahatan manusia yang paling besar. Sebab, dalam pelajaran ini dapat  mencegah manusia dari kebinasaan dan menunjukkan mereka kepada hidayah. 2. Al-Qur‟an melukiskan bahwa alQur‟an merupan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, seperti keraguraguan dan yang lainnya. Ini merupakan kemaslahatan yang besar.
3. Al-Qur‟an melukiskan dirinya sendiri dengan hidayah.
4.  Al-Qur‟an  melukiskan  dirinya  sendiri  dengan  rahmat.  Dalam  rahmat dan hidayah terdapat maslahat.
5. Al-Qur‟an menghubungkan hal tersebut pada anugerah dan rahmatNya. Dari anugerah dan rahmat-Nya timbullah kemaslahatan yang besar.
6. Al-Qur‟an memerintahkan manusia untuk bahagia, sebagaimana firmanNya,
“Dengan  kurnia  Allah  dan  rahmatNya,  hendaklah  dengan  itu  mereka bergembira.”  Perintah  untuk  berbahagia ini bermakna memberikan selamat kepada manusia dengan kebahagiaan. Hal ini karena kemaslahatan yang besar.
7. Firman Allah, “Kurnia Allah dan rahmat - Nya itu adalah lebih baik dari apa yang  mereka  kumpulkan.”Yang  manusia  kumpulkan  merupakan  termasuk kemaslahatan mereka. AlQur‟an dan kemanfaatannya lebih maslahat daripada kemaslahatan  mereka.  Yang  lebih  maslahat  daripada  maslahat  merupakan kemaslahatan yang maksimum. (Zulfa Hudiyani, 2019)
Tentu  saja  menjelaskan  kontribusi  para  advokat  dalam  proses  penegakan syariat Islam tidak sesederhana memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin, yang harus  diberikan  secara  cuma-cuma  (prodeo).  Meskipun  pekerjaan  bantuan  hukum merupakan  pekerjaan  mulia,  pemerintah  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  harus memajukan  keberadaan  bantuan  hukum  di  semua  lapisan  masyarakat.  Kontribusi advokat syariah dalam memberikan layanan hukum dan pembelaan kepada klien nya tidak  boleh  dibedakan  menurut  apakah  hak  kolektif  atau  individu  telah  dilanggar. Namun,  secara  operasional  dimungkinkan  bagi  organisasi  bantuan  hukum  untuk memfokuskan  layanannya  di  wilayah  tertentu  berdasarkan  kapasitas,  keahlian prioritas,  dan  kebutuhan  lokal.  Konsep  bantuan  hukum  dalam  hukum  Islam menempatkan pelestarian dasar-dasar dan prinsip-prinsip penegakan hukum Islam di

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
latar depan dan juga didasarkan pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al syariah). Selain itu, setiap daerah memiliki kebijakan lokal (Local Wisdom) dalam pelaksanaan mediasi (Saifullah, 2014). Kontribusi para advokat syariah yang profesinya memberikan jasa atau nasihat hukum di pengadilan agama merupakan realitas  hukum  yang  positif  bagi  para  pencari  kebenaran  dan  pembela  keadilan. Kontribusi mereka dijelaskan dalam berbagai cara, sebagai berikut:
(a) mempercepat pelayanan administrasi mulai dari proses pengajuan perkara, aspek  hukum  dan  langkah  hukum  untuk  memperlancar  jalannya  perkara  klien  di pengadilan;  (b)  membantu  membawa  pihak  yang  berperkara  ke  pengadilan sesuai dengan rencana negosiasi dan mendukung upaya perdamaian (Islah) melalui media di dalam dan di luar pengadilan; (c) memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para pihak yang bersengketa tentang kasus dan posisinya, khususnya dalam hubungannya  dengan  permohonan  atau  tindakan  atau  penerimaan  keputusan;  (d) Untuk  mempercepat  proses,  membantu  pihak  yang  berargumen  di  pengadilan berdasarkan prinsip perwakilan (wakalah) dan/atau mewakili pihak yang tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut. (Ramdani, Wahyu Sururie, 2 Desember)Sehingga para klien yang dibantunya merasa terayomi hak-hak hukum yang seadil-adilnya. (e) Dalam memberikan  bantuan  hukum,  sebagai  advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah  advokat  dan  kode etik profesi dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Didi Kusnadi, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi para advokat bantuan syariah dalam praktik profesinya dalam memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun harus selalu selaras dengan prinsip dan prinsip penegakan  hukum  Islam.  Selain  itu,  syariah  dapat  membawa  banyak  manfaat  dari proses  pengelolaan  sampai  akhir.  Begitu  pula  proses  mediasi  tentunya  lebih  cepat waktunya dibandingkan kasus-kasus yang tidak menggunakan jasa pengacara syariah. Hal ini karena advokat syariah adalah orang yang lebih memahami hukum manajemen sampai akhir karena advokat syariah lebih mengutamakan kepentingan kliennya.

## PENUTUP
1. Advokat sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan advokasi memiliki kewajiban untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi  kepentingan  klien.Payung  hukum  yang  memayungi  advokat  dalam melaksanakan  tugas-tugas  profesinya  sebagai  aparat  penegak  hukum  yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan  Undang-undang.Jasa Hukum  adalah  jasa  yang  diberikan  advokat  berupa  memberikan  konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.B antuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
yang  tidak  mampu.Jika  aparat  penegak  hukum  lain  seperti  polisi,  jaksa  dan hakim  terikat  secara  hierarki  birokratis,  maka  advokat  tidak  terikat  secara hierari birokratis sehingga memungkinkan advokat untuk bergerak lebih luas mengikuti  arus  sosial yang terjadi di masyarakat.Advokat dianggap lebih jeli dalam melihat maslah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat  karena  advokat  lebih  akrab  dalam  berhubungan  dengan masyarakat.
2. Kewenangan  Advokat  yang  berpraktik  di  lingkungan  peradilan  agama sama dengan  advokat  yang  berpraktik  di  lingkungan  peradilan  umum.Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian Mediasi adalah “ Cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  para  pihak  untuk  nmemperoleh penyelesaian  yang  memuaskan  serta  berkeadilan”.Seorang  mediator  harus membantu  para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa dengan tujuan dihasilkannya kesepakata bersama, disamping bertindak segai penegah yang hanya  bertindak  sebagai  penyelenggara  dan  pimpinan  perundingan.Dalam menyusun bahan dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian perkara yang disengketakan  maka  mediator  harus  mampu  mengumpulakn  informasi sebanyak  mungkin.Keadilan  sebagai  cita-cita  hukum  yang  lebih  tinggi diharapkan mampu terwujud dengan berbekal kompetensi serta moralitas dan etika yang baik dari advokat dengan serangkaian keistimewaan yang diberikan oleh  undang-undang.Keberadaan  seorang  advokat  mempunyai  arti  penting dalam  memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalah yang dihadapi oleh  seseorang,  khususnya  yang  berpraktik  di  pengadilan  Agama, yang nota bene  peradilan  yang  berkuasa  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  perdata  tertentu,  yang  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-undang No.7 Tahun  1989  ayat  (1)  dan  dikalangan  golongan  rakyat  tertentu,  yaitu orang - orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.Seiring dengan begitu banyaknya  bidang perkawinan yang harus ditangani oleh pengadilan agama, maka  kesempatan  advokat  pun  sama  peluangnya  dengan  peradilan  dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya.Undang- undang 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama  memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain.Membantu menghadirkan para pihak yang berpekara di pengadilan  sesuai  dengan  jadwal  persidangan  3.  memberikan  pemahaman hukum  yang  berkaitan  dengan  duduk  perkara  dan  posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    545-559  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2788
3. Kata al-mashlahah ini sering juga dipertentangkan dengan almafsadat sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan  mafsadat,  yaitu  sesuatu  yang  banyak  mendatangkan  kerusakan  atau kemudaratan. Konstribusi advokat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) Mempercepat pelayanan administrasi, mulai dari proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum, dan melakukan upaya hukum hingga bantuan kelancaran  persidangan  bagi  kliennya  di  Pengadilan;  (b)  Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dan membantu upaya perdamaian (islah) melalui media di dalam dan  di  luar  pengadilan;  (c)  Memberikan  pemahaman  hukum  yang  baik  dan benar  kepada  para  pihak  yang  sedang  berperkara  dalam  kaitannya  dengan duduk perkara dan posisinya, terutama dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan; (d) Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan berdasarkan prinsip keterwakilan (wakalah) dan/atau mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar  proses  persidangannya.Sehingga  para  klien  yang  dibantunya merasa  terayomi  hak-hak  hukum  yang  seadil-adilnya.Dalam  memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat  dan  kode  etik  profesi  dalam  menjalankan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  konstribusi advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberi bantuan hukum dalam bentu apapun haruslah senantiasa berorientasi pada prinsip-prinsip dan asas- asas penegakan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Fairuzzabadi. (n.d.). Al-Qamas al-Muhith. Bairut: Dar al-Fikr.
At-Thufi. (1998). at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in. Beirut: Muassasah alRayyan.
Fauziah Lubis. (2020). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan: CV. Manhaji.
Ibn Manzhur . (1995). Al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-'Arab.
Jimly Ashiddiqiy. (2007). Kitab Advokat Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
R. Soeroso. (1996). Tata Cara dan Proses Persidangan. Jakarta: Sinar Grafika.
Koesnadi  Hardjasoemantri.  (2005). Hukum  Tata  Negara. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University.
Rahmad  Rosyadi  dan  Sri  Hartini.  (2003). Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Roihan  A  Rasyid.  (1995). Hukum  Acara  Peradilan  Agama. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Didi Kusnadi. (2011). Bnatuan Hukum dalam Hukum Islam. Tt : Kementrian Agama RI.
Erie Hariyanto dan Ni'matunnariyah. (2017). Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara
Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah. Ulul Albab Volume 18 .
Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah. (2017). Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara
Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah. Ulil Albab Volume 18 .
Koesnadi  Hardjasoemantri.  (2005). Hukum  Tata  Negara. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University.
Mumuh  M  Rozi.  (2015).  Peranan  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Dikaji  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang Advokat. Jurnal Mimbar Justitia .
Zulfa  Hudiyani.  (2019).  Kontribusi  Maslahah  Al-Thufi  dalam  Pembaharuan  Hukum
Islam di Era Kontemporer. Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum .
Saifullah.  (2014).  Integrasi  Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama. Jurnal al-Ahkam .
Ramdani, Wahyu Sururie. (2 Desember). Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan
Agama. Vol 12 .
Sumber di Website
Chantika Adinda Putri, "Sidang Tahunan MPR/DPR. "Jokowi : Tegakkan Hukum Seadil - adilnya  Tanpa  Pandang  Bulu!",2020.  Diakses  pada  tanggal  16  Desember 2022.https://www.cnbcindonesia.com/news/20220816105417-4-
364101/jokowi-tegakkan-hukum-seadil-adilnya-tanpa-pandang-bulu