## Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka

## 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi
Nikolaus Rendi P. Hadi 1) , Sintaria Kusumaningrum 2) ,
Slavian O. Delastyanto 3) ¹ Peneliti Komunitas Driyarkara email: nikolaus_rendi@yahoo.com ² YSKI Semarang email: sintaria.kusuma@yski.or.id
³YSKI Semarang email: slavian.okta@yski.or.id

## Abstract
The  focus  of  the  research  was  to  describe  repetition  in  Editorial  of  Suara Merdeka  1998-2004  edition  as  the  characteristic  of  the  press  language  in  the reform era. This was a qualitative descriptive research. The researchers gathered data  by  observing  from  its  lexical  cohesion  aspects  and  classifying  based  on  its repetition. The result of the data in this study found that press language in reform era presented reliable and transparent information, and on the contrary it shows the  big  distinction  during  new  order  era  which  was  euphemistic.  The  press presented  actual  topics  and  dare  to  break-through  delivering  the  news  which dealt with the press prohibition era at that time.
Keywords : repetition, editorial, press, Suara Merdeka.

## 1. Pendahuluan
Setiap hari manusia berkomunikasi  dengan menggunakan bahasa.  Bahasa dalam pemakaian selalu berupa wacana. Sumarlam, dkk. (2009: 15) menjelaskan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan atau secara  tertulis,  yang  dilihat  dari  struktur  lahirnya  (dari  segi  bentuk)  bersifat kohesif,  saling  terkait  dan  dari  struktur  batinnya  (dari  segi  makna)  bersifat koheren, terpadu.
Bahasa  merupakan  alat  vital  dalam  berkomunikasi.  Interaksi  sosial manusia  yang  melalui  bahasa  dalam  kehidupan  sehari-hari  sangat  beragam. Wujud  interaksi  tersebut  merupakan  bentuk  konkret  suatu  wacana.  Sumarlam, dkk.  (2009:  4)  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya  wacana  untuk  berkomunikasi dan  melakukan  interaksi  sosial  maka  dapat  ditegaskkan  bahwa  fungsi  tekstual pada hakikatnya merupakan sarana bagi terlaksananya kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi ideasional dan fungsi interpersonal.
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
Pada  dasarnya  fungsi  wacana  identik  dengan  fungsi  bahasa.  Dikatakan demikian  karena  wacana  merupakan  rekaman  kebahasaan  yang  utuh  dalam peristiwa  komunikasi.  Beberapa  hal  tersebut  secara  tidak  langsung  juga menjelaskan eratnya hubungan antara bahasa dan wacana. Salah satu wacana yang sangat  populer  dalam  beberapa  abad  terakhir  adalah  media  cetak  berupa  koran. Meskipun  dewasa  ini  masyarakat  mulai  beralih  ke  media  digital,  tidak  bisa dipungkiri bahwa media mainstream tersebut masih sangat diminati.
Bahasa  pers  memiliki  ciri  khasnya  masing-masing  pada  sebuah  zaman.
Kekhasan  tersebut  bisa  meliputi  gaya  bahasa,  gaya  penulisan,  ejaan,  topik tertentu,  bahkan  mencerminkan  kebijakan  politik  tertentu  akibat  intervensi kekuasaan.  Misalnya  pada  medio  akhir  40-an,  surat  kabar  nasional  banyak  yang bertemakan  nasionalisme  dan  perjuangan;  akhir    medio  50-an  tentang  revolusi; akhir medio 60-an tentang stabilitas nasional di bawah orde baru; atau medio 70- an tentang pembangunan,  stabilitas nasional; dan sebagainya.
Intervensi  kekuasaan  sedikit  banyak  juga  mempengaruhi  konten  dan bahasa  pers  di  Indonesia.  Misalnya  ketika  pemerintah  orde  pada  tahun  1995 memberlakukan  kebijakan  Pencanangan  Berbahasa  Indonesia  yang  Baik  dan Benar.  Segala  hal  yang  berbau  bahasa  asing  pada  saat  itu  di-Indonesia-kan 1 . Konten  berita  pada  waktu  itu  juga  sangat  dibatasi  oleh  pemerintah.  Berita  tidak boleh menyinggung hal-hal yang dianggap sensitif oleh penguasa. Dalam hal ini, tentu masih segar dalam ingatan mengenai pemberedelan 2 media nasional seperti Tempo,  Editor,  Detik ,  dan Prioritas karena  sikap  kritisnya.  Jangankan  media, individu yang bersikap kritis saja dapat diciduk dengan cap subversif.
Memasuki  era  reformasi,  kebebasan  yang  didambakan  selama  kurang lebih  tiga  puluh  dua  tahun  akhirnya  terealisasi.  Segala  bidang  terjadi  perubahan
1 Nikolaus Rendi P. Hadi, “Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa dalam Tantangan,” dalam Majalah Pendidikan Genta No. 303 Tahun XII (19 November-4 Desember 2016), hlm. 16.
2 Dewi  Yuliati,  dkk. Melacak  Jejak  Pers  Jawa  Tengah ,  (Semarang,  2008),  hlm.41.  Awal pemberedelan  massal  tejadi  pada  1974,  antara  lain  harian Kami,  Indonesia  Raya,  Nusantara, Abadi,  The  Jakarta  Times,  Pedoman,  Suluh  Berita,  Indonesia  Pos,  Mahasiswa  Indonesia, majalah Ekspres, Wenang, Berita Buana, waktu, Sinar Indonesia Baru, Prioritas, Topik, Dunia Film,  Gaya,  Matahari,  Fokus,  Monitor,  Tempo,  Editor,  Detik, ( Merdeka,  Kompas,  Sinar Harapan,  Pelita,  Pos  Sore,  The  Indonesian  Times,  Sinar  Pagi —diberangus  kopkamtib  selama dua minggu).
Copyright © 2021, Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review), e-ISSN 2775-4618, p-ISSN 2355-8660
yang  kian  signifikan,  termasuk  pers.  Intervensi  kekuasaan  mulai  memudar  satu per  satu.  Bahasa  pers  kian  lugas  dan  independen.  Pers  mulai  terbiasa  membahas hal-hal  yang  dianggap  sensitif  pada  masa  orde  baru.  Misalnya  topik  mengenai dwifungsi  ABRI,  masalah  politik,  masalah  Papua,  pelanggaran  HAM,  dan sebagainya.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  beberapa  Tajuk  Rencana/editorial dalam harian lokal maupun nasional.
Meskipun demikian, ternyata belum banyak kajian yang membahas bahasa pers  pada  awal  reformasi.  Hal  tersebut  melatarbelakangi  penulis  untuk  meneliti lebih dalam mengenai bahasa pers di era reformasi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menguraikan repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004 sebagai  cermin/  kekhasan  bahasa  pers  pada  era  reformasi.  Repetisi  dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai topik-topik dominan yang dibahas dalam suatu wacana.
Penelitian  ini  sengaja  memilih  Tajuk  Rencana  yang  terbit  pada  rentang 1998-2004  karena  dalam  kurun  waktu  tersebut  dianggap  sebagai  periode  yang sangat  penting  di  Indonesia.  Kristiadi  (2004:  xv)  mengatakan  bahwa  periode tersebut  merupakan  suatu  masa  kritikal  yang  dihadapi  oleh  suatu  bangsa  yang sedang  ingin  menemukan  kembali  jati  dirinya  serta  sedang  berusaha  melakukan perubahan tatanan politik yang mendasar.
Suara  Merdeka  sengaja  dipilih  peneliti  sebagai  objek  kajian  karena merupakan  surat  kabar  terbesar  di  Jawa  Tengah 3 .  Harian  ini  dianggap  dapat mewakili  bahasa  pers  di  Indonesia  karena  sudah  terbit  sejak  1950 4 .  Meskipun sudah  berdiri  beberapa  dekade  dan  tidak  pernah  diberedel,  bukan  berarti  Suara Merdeka  tidak  kritis  terhadap  pemerintah.  Tercatat,  Suara  Merdeka  pernah mendapat  peringatan  keras  dari  pemerintah  orde  baru,  bersama  sejumlah  media seperti harian Waspada dan Sinar Indonesia Baru (Medan) 5 .
3 Ibid. hlm. 55.
4 Ibid. hlm. 42.
5 Ibid . hlm. 41.
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)

## 2. Landasan Teori

## 2.1. Definisi Wacana
Banyak linguis  yang berusaha mendefinisikan wacana ( discourse ).  Istilah ‘wacana’  berasal  dari  bahasa  Sansekerta wac/  wak/  vak, yang  artinya  ‘berkata’,
‘berucap’ (Douglas dalam Mulyana, 2005: 3). Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno- Indonesia  karangan  Wojowasito  (dalam  Mulyana,  2005:  3),  terdapat  kata waca yang  berarti  ‘baca’,  kata u/  amaca yang  artinya  ’membaca’, pamacan (pembacaan), ang/  mawacana (berkata), wacaka (mengucapkan),  dan wacana
yang artinya ‘perkataan’.
Istilah ‘wacana’ dan ‘teks’ sering digunakan oleh banyak orang. Ada dua pendapat  yang  berseberangan  mengenai  hakikat  kedua  istilah  tersebut.  Pendapat pertama memandang bahwa wacana dan teks adalah suatu  konsep  yang berbeda. Brown  dan  Yule  (1996:  6)  mengatakan  bahwa  teks  adalah  realisasi  bahasa  lisan dan tulis. Teks dipakai sebagai istilah teknis, untuk mengacu pada rekaman verbal tindak komunikasi.
Brown  dan  Yule  (1996:  24)  menambahkan  lagi  bahwa  teks  cetak  itu sendiri tidak melibatkan pertimbangan bagaimana produk itu dibuat atau diterima. Sementara  itu,  mengenai  wacana  mereka  berpendapat  bahwa  menganggap  kata- kata,  frase-frase  dan  kalimat-kalimat  yang  muncul  dalam  rekaman  tekstual  suatu wacana sebagai bukti usaha pembuat (penutur/ penulis) untuk mengkomunikasikan pesannya kepada penerima (pendengar/ pembicara). Dengan demikian,  Brown  dan  Yule  menilai  bahwa  teks  dipandang  sebagai  produk  yang mengesampingkan  pertimbangan  bagaimana  teks  itu  dibangun  oleh  penciptanya; sedangkan wacana merupakan proses yang memperhitungkan semua upaya dalam membangun teks demi membangun dan mengungkapkan makna.
Pendapat kedua memandang bahwa teks dan wacana adalah suatu konsep yang  sama.  Halliday  dan  Hasan  mempunyai  beberapa  pendapat  mengenai  teks. Mereka  mengatakan  bahwa  teks  dan  wacana  adalah  sama.  Di  antara  beberapa pendapatnya, mereka menyatakan bahwa teks adalah sebagai berikut.
A text is a unit of language in use. It is not a grammatical unit, like a clause or sentence;  and  it  is  not  defined  by  its  size.  A  text  is  sometimes  envisaged  to  be some  kind  of  super-sentence,  a  grammatical  unit  that  is  larger  than  a  sentence
but  it  is  related  to  a  sentence  in  the  same  way  that  a  sentence  is  related  to  a clause, a clause to a group and so on (Halliday dan Hasan, 1976:1).
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  Halliday  dan  Hasan  menyatakan  bahwa sebuah  teks  terdiri  dari  beberapa  kalimat  sehingga  hal  itulah  yang membedakannya  dengan  pengertian  kalimat  tunggal.  Teum  van  Dijk  (dalam Lubis,  1991:  21)  juga  menyatakan  bahwa  teks  sama  dengan discourse ,  yaitu kesatuan  dari  beberapa  kalimat  yang  satu  dengan  yang  lain  terikat  dengan  erat. Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan  pendapat  kedua  yang  menyatakan  bahwa wacana  dan  teks  pada  hakikatnya  adalah  sama,  dengan  penjelasan  bahwa  teks Tajuk  Rencana  dalam  Suara  Merdeka  merupakan  sebuah  wacana  yang  memiliki kesatuan  makna  yang  utuh,  tanpa  mengesampingkan  proses  (sebagaimana  yang dimaksud  oleh  Brown  dan  Yule)  pembentukan  wacana  tersebut.  Kata  ‘wacana’ merupakan padanan kata dari istilah bahasa Inggris discourse 6 .
Unsur yang tidak terlepas dari wacana antara lain adalah kohesi 7 (leksikal dan  gramatikal),  koherensi 8 ,  topik  wacana 9 ,  judul  wacana 10 .  Wacana  dikatakan kohesif  apabila  antarbagian  saling  erat  hubungannya.  Kohesi  terdiri  dari  leksikal dan  gramatikal.  Penelitian  ini  hanya  memperhatikan  kohesi/  alat  pemikat gramatikal  dan  perannya  dalam  pembentukan  keutuhan  sebuah  wacana  Tajuk Rencana melalui teori analisis wacana.

## 2.2. Kohesi Leksikal
Kohesi  dibagi  menjadi  dua:  kohesi  leksikal  dan  gramatikal.  Kohesi gramatikal  terdiri  dari  referensi,  substitusi,  elipsis,  dan  konjungsi.  Sedangkan kohesi  leksikal  terdiri  dari  repetisi,  hiponimi,  sinonimi,  antonimi,  kolokasi,  dan
6 Mulyana, Op. Cit., hal. 4. Oetomo menjelaskan bahwa kata ‘discourse’ berasal dari  dari bahasa latin  ‘discursus’  yang  berarti  ‘lari  ke  sana  kemari’,  ‘lari  bolak-balik’.  Perkembangan  asal-usul kata itu dapat digambarkan sebagai berikut: dis + currere – discursus - discourse (wacana).
7 Lihat,  Kushartanti,  dkk.  (ed.), Pesona  Bahasa:  Langkah  Awal  Memahami  Linguistik. hal.  96. Keadaan  unsur-unsur  bahasa  yang  saling  merujuk  dan  berkaitan  secara  semantis  itu  disebut kohesi .  Dengan  kohesi,  sebuah  wacana  menjadi  padu:    setiap  bagian  pembentuk  wacana mengikat bagian lain secara mesra dan wajar.
8 Ibid, hal  101. Koherensi adalah  ‘keberterimaan  suatu  tuturan  atau  teks  karena  kepaduan semantisnya’. Secara lebih spesifik, koherensi diartikan sebagai ‘hubungan antara teks dan faktor di luar teks berdasarkan pengetahuan seseorang’.
9 Wujud topik dapat berupa frasa atau kalimat yang menjadi topik pembahasan.
10 Mulyana, Op. Cit. hal 43. Mulyana menjelaskan bahwa judul wacana adalah bagian terkecil dari keseluruhan  wacana.  Sifatnya  sangat  spesifik  dan  informatif,  dan  biasanya  langsung  mengarah pada isi wacana (karangan).
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
ekuivalensi.  Penelitian  ini  fokus  pada  salah  satu  sarana  kohesi  leksikal,  yaitu repetisi.  Menurut  Kushartanti,  dkk.  (2007:  98),  kohesi  leksikal  adalah  hubungan semantis antarunsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur leksikal atau kata. Sementara itu Mulyana (2005:  29) menjelaskan bahwa kohesi  leksikal  atau perpaduan leksikal  adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian  wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif.

## 2.3. Repetisi
Repetisi adalah bentuk pengulangan kata, frasa, atau klausa. Menurut para ahli,  repetisi  dibedakan  ke  dalam  beberapa  jenis  sebagai  berikut:  (1)  repetisi epizeuksis,  yaitu  pengulangan  satuan  lingual  (kata)  yang  dipentingkan  beberapa kali  secara  berturut-turut  (Sumarlam,  dkk.,  2009:  35);  (2)  repetisi  tautotes,  ialah pengulangan  satuan  lingual  (sebuah  kata  beberapa  kali  dalam  sebuah  konstruksi (Sumarlam, dkk., 2009: 36); (3) repetisi anafora ialah pengulangan satuan lingual berupa kata atau frasa pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya (Sumarlam, dkk., 2009: 36); (4) repetisi epistrofa, yaitu pengulangan satuan lingual kata/ frasa pada  akhir  baris  (dalam  puisi)  atau  akhir  kalimat  (dalam  prosa)  secara  berturut- turut (Sumarlam, dkk., 2009: 37); (5) repetisi simploke, ialah pengulangan satuan lingual  pada  awal  dan  akhir  beberapa  baris/  kalimat  berturut-turut  (Sumarlam, dkk.,  2009:  37);  (6)  repetisi  mesodiplosis,  ialah  pengulangan  satuan  lingual  di tengah-tengah baris atau kalimat secara berturut-turut (Sumarlam, dkk., 2009: 37); (7) repetisi epanalepsis, ialah pengulangan satuan lingual, yang kata/ frasa terakhir dari  baris/  kalimat  itu  merupakan  pengulangan  kata/frasa  pertama  (Sumarlam, dkk., 2009: 38); dan (8) repetisi anadiplosis, ialah pengulangan kata/ frasa terakhir dari baris/ kalimat itu menjadi kata/ frasa pertama pada baris/ kalimat berikutnya (Sumarlam, dkk., 2009: 38).

## 2.4. Konstruksi Bahasa Pers Orde Baru
Begitu  terbatasnya  mengekspresikan  wacana  di  masa  itu  mencerminkan betapa  intervensi  kekuasaan  benar-benar  memengaruhi  bahasa  media.  Pers  pada saat orde baru diatur dengan berbagai peraturan menteri dan undang-undang yang sangat  ketat,  seperti  Ketetapan  MPRS  No.  XXXII/MPRS/1966  tentang pembatasan terhadap kebebasan pers; UU No. 11 Tahun 1966; Peraturan Menteri
Penerangan  No.  03/Per/Menpen/1969;  UU  No.  21/1982;    dan  Peraturan  Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984.
Dalam  SK  Menpen  No.  29/SK/M/  1965  tentang  norma-norma  pokok pengusahaan  pers  dalam  rangka  pembinaan  pers  Indonesia,    surat  kabar dikategorikan sebagai alat politik. Maka yang boleh menerbitkannya hanya partai politik  atau  organisasi  massa 11 .  Secara  implisit  semakin  jelaslah  bahwa  bahasa pers  pun  dikebiri  sedemikian  rupa  oleh  penguasa  saat  itu.  Selain  itu,  ciri pemberitaan pers pada waktu orde baru bergaya eufemistik 12 .

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  kualitatif,  yaitu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata, kalimat, dan wacana deskriptif.  Hasil  analisis  dari  data  tersebut  selanjutnya  akan  dijelaskan  dengan menggunakan metode penyajian informasi.
Melalui  metode  deskriptif  analitis,  peneliti  akan  menganalisis  kohesi gramatikal  yang  membentuk  keutuhan  wacana  Tajuk  Rencana  dari  harian  Suara Merdeka  antara  tahun  1998-2004.  Kemudian  data  diklasifikasikan  dan  dianalisis menurut  aspek  kohesi  leksikal  yang  menjadi  unsur  utama  pendukung  keutuhan wacana. Data dianalisis berdasarkan teknik analisis wacana.
Penelitian ini juga menggunakan metode agih, berupa teknik baca markah. Teknik baca markah adalah teknik baca dengan melihat langsung pemarkah yang bersangkutan. Pemarkahan itu menunjukkan kejatian satuan lingual atau identitas konstituen  tertentu;  dan  kemampuan  membaca  peranan  pemarkah  itu  berarti kemampuan  menentukan  kejatian  yang  dimaksud  (Sudaryanto,  1993:  95).  Data yang  sudah  terklarifikasi  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif,  dan  diperkuat  dengan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  guna menghasilkan frekuensi pemakaian alat pemarkah leksikal berupa repetisi.
Tajuk  Rencana  Suara  Merdeka  terdapat  hampir  di  setiap  terbitan.  Dari sekian Tajuk Rencana antara 1998-2004 tersebut akan disusutkan untuk dijadikan
11 Dewi Yuliati, dkk. Op Cit . hlm. 41.
12 Ibid . hlm. 58.
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
sampel.  Jumlah  sampel  tidak  menjadi  persoalan,  karena  yang  diperlukan  adalah kevalidan  data.  Oleh  sebab  itu,  pengambilan  sampel  sebanyak  tujuh  puluh  dua 13 dirasakan  cukup  untuk  mewakili  Tajuk  Rencana  Suara  Merdeka  antara  tahun 1998-2004.  Jumlah  sampel  yang  banyak  belum  tentu  mendapat  hasil  yang  lebih baik, karena dapat mengurangi ketelitian tingkat kajian (peneliti akan disibukkan oleh hal-hal permukaan pada masing-masing sampel).
Penulis  menggunakan  metode  pengambilan  sampel  acak  sederhana.
Terlebih  dahulu  semua  unit  penelitian  (unit  elementer)  disusun  dalam  daftar kerangka  sampling  ( sampling  frame ),  kemudian  dari  kerangka  sampling  ditarik sebagai  sampel  beberapa  unsur  atau  satuan  yang  akan  diteliti.  Dalam  hal  ini pengambilannya  harus  dengan  cara  undian  sehingga  setiap  unit  punya  peluang yang sama untuk dapat dipilih.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Repetisi
Berikut ini beberapa repetisi yang ditemukan dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka antara tahun 1998-2004.
Mengapa Tragedi Semanggi II harus terjadi? Ratap tangis dan penyesalan tak  mampu  terbendung  ketika  melihat  korban-korban  berjatuhan  dalam aksi  unjuk  rasa  menentang  pemberlakuan  UU  PKB  ...  Maka  ketika  kita bertanya mengapa dan mengapa ,  memang  pertanyaan  itulah  yang  masih menggelayut dalam pikiran serta belum menemukan jawaban.
... Mengapa tiba-tiba  terancam  untuk  dicabut  lagi.  Jalan  pikiran  seperti itulah  yang  belakangan  muncul,  sehingga  penolakan  terhadap  RUU  PKB sulit  untuk  ditawar  lagi.  Pertanyaan  dan  penyesalan  kita, mengapa kemudian para wakil rakyat kurang peka dalam membaca keadaan seperti itu? (TR, 27 September 1999)
Dalam  penggalan  wacana  di  atas,  kata mengapa diulang  beberapa  kali secara  berturut-turut  untuk  menekankan  pentingnya  kata  tersebut  dalam  konteks tuturan  itu.  Pengulangan  sebanyak  tiga  kali  dalam  satu  paragraf  membuat  kata mengapa menjadi bagian yang mendapat tekanan, Dalam paragraf berikutnya pun kata mengapa masih diulang sebanyak dua kali sehingga membuat satuan lingual
13 tujuh puluh dua diperoleh dari 6 tahun (1998-2004) x 12 bulan, jadi setiap bulan terwakili oleh satu sampel.
Copyright © 2021, Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review), e-ISSN 2775-4618, p-ISSN 2355-8660
itu penting kedudukannya sebagai unsur penentu  kohesi dalam paragraf tersebut.
Kata  tanya  tersebut  muncul  karena  banyak  misteri  yang  terjadi  pada  masa reformasi yang belum terjawab.
Mengapa Tragedi Semanggi II harus terjadi? Ratap tangis dan penyesalan tak  mampu  terbendung  ketika  melihat  korban-korban  berjatuhan  dalam aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan UU PKB ...
... Pertanyaan dan penyesalan kita, mengapa kemudian para wakil rakyat kurang  peka  dalam  membaca  keadaan  seperti  itu?  (TR,  27  September 1999).
Kata penyesalan pada data (TR, 27 September 1999) diulang sebanyak dua kali  sebagai  bukti  bahwa  kata  tersebut  menjadi  topik  yang  juga  penting  dalam wacana  Tajuk  Rencana  di  atas.  Pengulangan  kata penyesalan merupakan  upaya untuk  menjelaskan  bahwa  tragedi  Semanggi  II  dalam  konteks  wacana  tersebut sangat disayangkan terjadi.
Mengapa Tragedi Semanggi II harus terjadi? Ratap tangis dan penyesalan tak  mampu  terbendung  ketika  melihat  korban-korban  berjatuhan  dalam aksi unjuk rasa menentang pemberlakuan UU PKB ...
...  Mengapa  tiba-tiba  terancam  untuk  dicabut  lagi.  Jalan  pikiran  seperti itulah  yang  belakangan  muncul,  sehingga  penolakan  terhadap  RUU PKB sulit  untuk  ditawar  lagi.  Pertanyaan  dan  penyesalan  kita,  mengapa kemudian para wakil rakyat kurang peka dalam membaca keadaan seperti itu? (TR, 27 September 1999),
Singkatan  PKB  diulang  dua  kali  dalam  penggalan  wacana  di  atas.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  RUU/UU  Penanggulangan  Keadaan  Bahaya menjadi  topik  yang  juga  penting  dalam  wacana  Tajuk  Rencana  di  atas.  Dalam konteks  di  atas,  UU  PKB  diyakini  sebagai  penyulut  demonstrasi  yang  begitu besar.
....  Klimaksnya  adalah  gugurnya Yap  Yun  Hap ,  mahasiswa  Universitas Indonesia  yang  terkena  berondongan  tembakan  aparat  keamanan.  Selain Yap Yun  Hap ,  ada  lima  orang  lagi  tewas,  sedangkan  puluhan  lainnya luka-luka dan dirawat di rumah sakit ... (TR, 27 September 1999).
Dalam  penggalan  wacana  di  atas,  nama Yap  Yun  Hap diulang  beberapa kali  secara  berturut-turut  untuk  menekankan  pentingnya  kata  tersebut  dalam konteks  tuturan  tersebut.  Pengulangan  sebanyak  dua  kali  dalam  satu  paragraf membuat  nama Yap  Yun  Hap menjadi  bagian  yang  mendapat  tekanan.  Nama
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
tersebur dianggap penting karena menandai tejadinya tragedi Semanggi II.
... Kekerasan dan kekerasan pula  yang  akhirnya  terjadi.  Ribuan mahasiswa  dan  massa  tak  ada  artinya  apa-apa  ketika  dihadapkan  pada moncong senjata ... (TR, 27 September 1999).
Kata kekerasan pada data (TR, 27 September 1999) diulang sebanyak dua kali dalam sebuah kalimat sebagai bukti bahwa kata tersebut menjadi topik yang juga  penting  dalam  wacana  Tajuk  Rencana  di  atas.  Pengulangan  kata kekerasan merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  bahwa  tragedi  Semanggi  II  di  awal reformasi  penuh  dengan  peristiwa  bentrok  yang  mengakibatkan  kekerasan berulang-ulang.
...  Klimaksnya  adalah  gugurnya  Yap  Yun  Hap, mahasiswa Universitas Indonesia  yang  terkena  berondongan  tembakan  aparat  keamanan.  Selain Yun Hap, ada lima orang lagi tewas, sedangkan puluhan lainnya luka-luka dan dirawat  di  rumah sakit. Kekerasan dan kekerasan pula  yang akhirnya terjadi.  Ribuan mahasisw a  dan  massa  tak  ada  artinya  apa-apa  ketika dihadapkan pada moncong senjata...
Belum cukupkah korban mahasiswa Trisakti sebagai “tumbal” reformasi? Tidak  cukupkah  pengorbanan mahasiswa yang  sudah  demikian  besar untuk  proses  transisi  menuju  demokratisasi?  Sebenarnya  tonggak  awal yang  baik  sudah  ditegakkan  dan  pintu  keterbukaan  telah  dibuka.  Yakni ketika  kekuasaan  Soeharto  lebih  dari  32  tahun  itu  harus  diakhiri  karena tekanan gerakan mahasiswa . (TR, 27 September 1999).
Kata mahasiswa diulang  sebanyak  lima  kali  dalam  penggalan  wacana  di atas.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa mahasiswa menjadi  subjek  yang  sangat penting dalam wacana Tajuk Rencana di atas. Dalam konteks di atas, mahasiswa dianggap sebagai ujung tombak reformasi.
Belum cukupkah korban mahasiswa Trisakti sebagai “tumbal” reformasi? Tidak cukupkah pengorbanan  mahasiswa  yang  sudah  demikian  besar untuk proses transisi menuju demokratisasi? (TR, 27 September 1999).
Kata cukupkah diulang sebanyak dua kali dalam sebuah konstruksi. Satuan lingual  tersebut  diulang  mengingat  banyaknya  konteks  mengenai  serangkaian korban  luka  dan  tewas  akibat  demonstrasi.  Kata cukupkah menandakan  adanya harapan bersama agar bentrokan segera berakhir dan tidak membawa korban lagi.
Seandainya,  ya  kita  memang  bisa  mengatakan  seandainya, DPR tidak memaksakan  diri  mengesahkan  RUU  itu,  mungkin  situasinya  akan  lain. Sejak  awal  kita  mengingatkan  pemerintah  ataupun DPR agar  pada  masa
transisi  ini  mementingkan  penyelesaian  agenda  utama  yakni  mengadakan pemilihan umum dan menggelar SU MPR untuk membentuk pemerintahan baru. (TR, 27 September 1999) ...  Secara  riil  politik,  kekuatan  38  kursi  TNI di DPR dan  MPR  tidaklah bisa dianggap kecil. ... (TR, 5 Oktober 1999).
Dalam  penggalan  wacana  di  atas  terjadi  repetisi DPR sebanyak  tiga  kali.
Satuan  lingual  tersebut  diulang  karena  sangat  penting  dalam  konteks  demokrasi. DPR merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang  sangat  menentukan  jalannya reformasi pada saat itu.
Seandainya ,  ya  kita  memang  bisa  mengatakan seandainya ,  DPR  tidak memaksakan diri mengesahkan RUU itu, mungkin situasinya akan lain ... (TR, 27 September 1999).
Kata seandainya diulang  dua  kali  dalam  sebuah  paragraf.  hal  tersebut menandakan  bahwa  media  pun  memiliki  harapan-harapan  agar  kebijakan  DPR benar-benar  memihak  rakyat.  hal  tersebut  juga  berarti  adanya  penyesalan  karena DPR mngesahkan RUU PKB sehingga mengakibatkan berbagai  demonstrasi  dan bentrokan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Hari  ini,  Selasa  5  Oktober  1999,  Tentara  nasional  Indonesi  ( TNI ) memperingati  ulang  tahun  ke-54.  Saatnya  bertepatan  dengan  agenda politik  bangsa,  yakni  Sidang  Umum  MPR  yang  akan  menjadi  pintu gerbang bagi kelanjutan proses reformasi. Maka ini merupakan momentum strategis  bagi TNI untuk  mengimplementasikan  reposisi  dan  redefinisi, terutama terkait dengan peran sosial politiknya seperti dicanangkan seperti tahun  lalu.  Secara  riil  politik,  kekuatan  38  kursi TNI di  DPR  dan  MPR tidaklah  bisa  dianggap  kecil.  Justru  karena  itu  faktor TNI masih diperhitungkan  dalam  keseluruhan  proses  selama  SU  MPR  hingga puncaknya nanti,pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara riil politik pula tidaklah mungkin mengesampingkan pengaruh TNI atau mengabaikannya untuk ditempatkan di luar arena.
...  Dalam  proses  voting  untuk  pemilihan  ketua  MPR  terlihat  suara TNI tidak ke mana-mana ...
Namun  setidak-tidaknya TNI akan  lebih  peka  dalam  menyerap  aspirasi rakyat ... Dengan demikian, dukungan TNI tidak mubazir dan memberikan kontribusi  efektif  bagi  terbentuknya  pemerintahan  baru  yang  lebih kredibel.
Kita mengetahui untuk mendapat jatah 38 kursi juga tidak dapat dikatakan mulus, karena semangat semangat reformasi telah mengumandangkan agar dwifungsi TNI dicabut dan segera menarik diri dari peran sosial politiknya untuk  kembali  ke  barak  menjadi  tentara  profesional.  Agenda  reformasi dengan tegas menyatakan hal itu dan TNI pun sudah legawa menerimanya
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
...  Ini  sesuatu  yang  realistis  mengingat  selama  lebih  30  tahun TNI ,  yang dulu  disebut  ABRI,  telah  banyak  dimanfaatkan  untuk  bermain  langsung dalam kancah politik.
Tuntutan  agar  segera  diadakan  reposisi  dan  redefinisi  atas  peran TNI justru  membuktikan  kecintaan  pada TNI yang  memang  dilahirkan  oleh rakyat  dan  menjadi  anak  kandung  ibu  pertiwi.  Kita  tentu  tidak  rela TNI kehilangan  integritas  dan  kredibilitasnya.  ...  Akibatnya TNI harus  sering “berhadapan” dengan rakyat sendiri.
...  Barangkali  ungkapan  itu  juga  bisa  diartikan  sama,  yakni  sekaranglah saat  yang  tepat  bagi TNI untuk  memperbarui  komitmennya  terutama mengaktualisasikan  amanat  reformasi  menyangkut  dwifungsi  ...  Namun ada pula yang menganggap terserah TNI asal keberpihakannya jelas, yakni demi kepentingan rakyat.
Titik balik yang kritis, seperti dikatakan William Cohen, hendaknya dapat dilalui  dengan  selamat,  sehingga  ke  depan  citr TNI dapat  segera dipulihkan  ... TNI pun  menyadari  tidak  ada  pilihan  lain,  kecuali  segera mengadakan reposisi, reaktualisasi, dan redefinisi. (TR, 5 Oktober 1999) ... Jujur saja, setelah lepas dari TNI , apakah Polri lebih berwibawa ataukah sebaliknya. (TR, 2 Juli 2001)
Menanggapi polemik berkepanjangan dan makin tajam tentang RUU TNI , Menko Polkan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan peringatan yang sangat  menyentuh.  Para  pejabat TNI diimbau  mendengarkan  kerisauan publik. Saat ini berbagai kelompok masyarakat memberi komentar negatif tentang  draf  RUU TNI ...  Namun  dia  juga  mengharapkan,  berbagai kelompok  masyarakat  yang  menentang  pasal  itu  untuk  memahami  posisi TNI sebagai penjaga negara ...
...Banyak kelompok masyarakat  yang mengkhawatirkan pasal itu menjadi peluang bagi pimpinan TNI untuk dengan alasan tertentu mengambil alih kekuasaan  dari  presiden  ...  Kritik  terhadap  RUU  itu  kemudian  mendapat reaksi keras dari kalangan petinggi TNI. Misalnya Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu ...
...  Bukan  tak  mungkin, TNI ,  dan  jajaran  intelijennya  telah  melihat kemungkinan itu, yang luput dari pengamatan kita semua yang awam. Konsep  yang  diajukan TNI lewat  RUU  mungkin  bagian  dari  gagasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu ... Namun rasanya tidak hanya TNI ,  kita  semua  sebagai  bagian  dari  bangsa  juga  tak  sabar  melihat keadaan itu.
...Seperti telah kita kemukakan, bagian besar rakyat kita belum melupakan kekeliruan peran TNI pada masa orde baru. (TR, 8 Maret 2003).
Dalam  penggalan  wacana  di  atas,  singkatan TNI diulang  sebanyak  tiga puluh  tiga  kali.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa TNI sangat  penting  dalam wacana-wacana  editorial  awal  reformasi.  Dalam  konteks  ini  tidaklah  berlebihan apabila  media  di  awal  reformasi  menjadikan TNI sebagai  topik  yang  menarik
karena  pada  masa  orde  baru  peran TNI memang  sangat  besar  dalam  menopang kekuasaan  Soeharto  selama  tiga  dekade  lebih.  Apalagi  salah  satu  poin  reformasi yang  paling  penting  adalah  reformasi  militer  dan  dihapuskannya  dwifungsi TNI (dahulu ABRI) secara bertahap.
Hari  ini,  Selasa  5  Oktober  1999,  Tentara  nasional  Indonesi  (TNI) memperingati  ulang  tahun  ke-54.  Saatnya  bertepatan  dengan  agenda politik  bangsa,  yakni  Sidang  Umum MPR yang  akan  menjadi  pintu gerbang bagi kelanjutan proses reformasi ... Secara riil politik, kekuatan 38 kursi TNI di DPR dan MPR tidaklah bisa dianggap kecil. Justru karena itu faktor  TNI  masih  diperhitungkan  dalam  keseluruhan  proses  selama  SU MPR hingga puncaknya nanti, pemilihan presiden dan wakil presiden ... Tampaknya  mereka  sangat  berhati-hati  memainkan  perannya  dalam Sidang Umum MPR kali ini, apalagi di tengah sorotan tajam masyarakat. dalam proses voting untuk pemilihan ketua MPR terlihat suara TNI tidak ke mana-mana ...
... Melalui kiprahnya di DPR/ MPR maupun dalam tugasnya sebagai aparat keamanan haruslah dapat mengawal penuh proses demokrasi agar berjalan dengan baik. (TR, 5 Oktober 1999).
Dalam penggalan wacana di atas terjadi repetisi MPR sebanyak enam kali dalam  tiga  paragraf.  Singkatan  tersebut  diulang  karena  sangat  penting  dalam konteks  demokrasi. MPR merupakan  lembaga  tertinggi  negara  (saat  itu)  yang sangat menentukan jalannya reformasi pada saat itu.
Selain peristiwa kekerasan yang berskala nasional seperti di Ambon, ada dua jenis tindak kekerasan lokal yang juga sangat memprihatinkan, yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal.  Dua  peristiwa  itu  belakangan  ini  sangat  menggejala  ...  (TR,  14 Januari 2000).
Kata kekerasan pada  data    (TR,  14  Januari  2000)  diulang  sebanyak  dua kali dalam sebuah kalimat sebagai bukti bahwa kata tersebut menjadi topik yang juga  penting  dalam  wacana  Tajuk  Rencana  di  atas.  Pengulangan  kata kekerasan merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  bahwa  di  awal  reformasi  penuh  dengan peristiwa kekerasan yang mengakibatkan stabilitas keamanan terganggu.
Selain  peristiwa  kekerasan  yang  berskala  nasional  seperti  di  Ambon,  ada dua  jenis  tindak  kekerasan  lokal  yang  juga  sangat  memprihatinkan,  yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal ...  Korban pun makin banyak. Yang sangat memprihatinkan, ada warga  masyarakat  yang  sampai  hati  membakar  pelaku kriminal yang tertangkap  basah  sampai  mati.  Di  Cilacap,  pencuri  ayam  yang  tertangkap
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
basah setelah dikeroyok  kemudian disiram  bensin  dan dibakar  ...  (TR, 14 Januari 2000).
Kata kriminal pada (TR, 14 Januari 2000) diulang sebanyak dua kali dalam sebuah  paragraf  sebagai  bukti  bahwa  kata  tersebut  juga  penting  dalam  wacana Tajuk  Rencana  di  atas.  Pengulangan  kata kriminal merupakan  upaya  untuk menjelaskan bahwa  masa-masa  awal  reformasi  yang ditandai  krisis multidimensi penuh dengan peristiwa kriminal yang mengganggu stabilitas nasional.
Di  Cilacap, pencuri ayam  yang  tertangkap  basah  setelah  dikeroyok kemudian  disiram  bensin  dan  dibakar.  Di  daerah  sragen, pencuri sepeda motor yang tertangkap basah dikeroyok sampai jiwanya melayang ... (TR, 14 Januari 2000).
Dalam (TR, 14 Januari 2000) terdapat repetisi kata pencuri . Satuan lingual tersebut  sering  ditemukan  dalam  wacana  ini  sebagai  sarana/  himbauan  kepada pembaca  agar  selau  waspada  terhadap  segala  gangguan  keamanan  di  tengah keadaan  negara  yang  belum  menentu  akibat  reformasi  yang  dibarengi  krisis multidimensi.  Repetisi  tersebut  juga  menekankan  terjadinya  aksi  pencurian  yang kian marak akibat himpitan ekonomi di awal reformasi.
Di  Cilacap,  pencuri  ayam  yang tertangkap  basah setelah  dikeroyok kemudian  disiram  bensin  dan  dibakar.  Di  daerah  sragen,  pencuri  sepeda motor  yang tertangkap  basah dikeroyok  sampai  jiwanya  melayang  ...
(TR, 14 Januari 2000).
Dalam  (TR,  14  Januari  2000)  terdapat  repetisi  frasa tertangkap  basah .
Satuan lingual  tersebut  ditemukan dalam wacana  ini sebagai  gambaran bahwa di tengah  reformasi  ABRI  masyarakat  tetap  waspada  menghadapi  segala  gangguan keamanan
Selain  peristiwa  kekerasan  yang  berskala  nasional  seperti  di  Ambon,  ada dua jenis tindak kekerasan lokal yang juga sangat memprihatinkan , yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal.  Dua  peristiwa  itu  belakangan  ini  sangat  menggejala  ...  Korban pun makin banyak. Yang sangat memprihatinkan , ada warga masyarakat yang sampai hati membakar pelaku kriminal yang tertangkap basah sampai mati ... (TR, 14 Januari 2000).
Kata memprihatinkan diulang sebanyak dua kali dalam wacana di atas. Hal tersebut  menggambarkan  keadaan  negara  yang  benar-benar  tidak  menentu.
Banyak peristiwa yang sangat memprihatinkan akibat kesulitan ekonomi.
Di  Cilacap,  pencuri  ayam  yang  tertangkap  basah  setelah dikeroyok kemudian  disiram  bensin  dan  dibakar.  Di  daerah  sragen,  pencuri  sepeda motor yang tertangkap basah dikeroyok sampai jiwanya melayang ...
...  Mahasiswa  sebuah  universitas  swasta  di  Malang  itu dikeroyok penduduk  karena  dicurigai  hendak  mencuri  ...  Rabu  tengah  malam  pekan lalu  di  Desa  Jekani,  Sragen,  dia dikeroyok massa  sampai  tewas  ketika kepergok mengendap-endap bersama dua pria lain. ... Informasi lain menyebutkan, dia dikeroyok karena ketika memasuki desa itu dan ditanyai petugas jaga kampung memberikan keterangan tidak jelas dan mencurigakan ... (TR, 14 Januari 2000).
Dalam  penggalan  wacana  di  atas,  singkatan dikeroyok diulang  sebanyak lima kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kata dikeroyok sangat penting dalam ini.  Dalam  konteks  ini  media  di  awal  reformasi  menjadikan  kata dikeroyok sebagai  topik  yang  menarik  karena  masyarakat  mulai  geram  terhadap  pelaku- pelaku  tindak  kriminal  yang  kian  merajalela.  Masyarakat  di  tengah  himpitan ekonomi  melakukan  aksi  main  hakim  sendiri  sebagai  pelarian/  pemuas keputusasaannya  pada  masa  itu.  tentu  hal  ini  tidak  dibenarkan,  makanya  media mengangkat  topik  tersebut  agar  mengedukasi  masyarakat  agar  tidak  main  hakim sendiri.
...  Mereka  juga  gampang  terpengaruh  oleh  elite politik yang  biasa menunggangi  massa  pendukung.  Sebagai  contoh,  banyak  pemimpin organisasi politik yang  ketika  dikritik  atau  “ditelanjangi”  perilaku busuknya  oleh  pesaing,  mengalihkan  sasaran  dengan  mengemukakan khawatir massa pendukungnya tidak bisa menerima perlakuan keras itu ... Hal  itu  perlu  disadari  para  elite politik dan  siapa  pun  yang  menjadi pemimpin  dengan  bersikap,  berucap,  dan  berperilaku  lebih  hati-hati  dan arif. (TR, 14 Januari 2000)
...  Bahwa  yang  tampak  ke  permukaan  melalui  liputan  luas  media  massa lebih  terkait  dengan  soal  intervensi politik ke  dalam  tubuh  Polri,  hal  itu pun  bisa  dimaklumi  ...  Tetapi  persoalan  kemandirian  dikaitkan  dengan kepentingan politik kekuasaan masih tetap muncul. (TR, 2 Juli 2001)
... Padahal para elite politik sudah menyuarakan antikekerasan. Fenomena kekerasan yang terjadi tanpa bisa dikendalika oleh partai-partai politik dan  juga  merosotnya  citra  anggota  legislatif  ...  Sebab,  pada dasarnya pilar atau institusi demokrasi yang utama adalah partai politik ... (TR, 1 Juni 2001).
Kata politik pada  data    (TR,  14  Januari  2000)  diulang  sebanyak  dua  kali dalam sebuah kalimat,  pada data (TR, 2 Juli 2001), kata politik diulang sebanyak
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
dua kali, sedangkan pada data (TR, 1 Juni 2001) kata politik diulang sebanyak dua kali  juga.  Hal  tersebut  sebagai  bukti  bahwa  kata politik menjadi  topik  yang  juga penting  dalam  wacana  Tajuk  Rencana  di  atas.  Pengulangan  kata politik merupakan  upaya  untuk  menjelaskan  bahwa  masa  reformasi  memang  sebuah upaya menata ulang tatanan politik bangsa Indonesia.
Ada  hal  yang  unik  pada  upacara  HUT  ke-55 Polri 1  Juli  kemarin  di jakarta,  yakni  kehadiran  Presiden  Abdurrahman  Wahid  sebagai  inspektur upacara ... Tetapi peristiwa penonaktifan Bimantoro tetaplah memberikan catatan  tersendiri  dalam  kaitan  perjalanan  menuju  kemandirian  dan profesionalisme Polri .
...  Tentu  menjadi  kajian  yang  makin  menarikmengingat  dalam  era reformasi  sekarang  posisi Polri telah  mengalami  pergeseran  paradigma dan perubahan struktural yang berarti.
...  Bahwa  yang  tampak  ke  permukaan  melalui  liputan  luas  media  massa lebih  terkait  dengan  soal  intervensi  politik  ke  dalam  tubuh Polri ,  hal  itu pun  bisa  dimaklumi  ...  Sementara  itu,  legitimasi  atas  kemandirian Polri masih harus ditata dengan undang-undang.
...  Namun  di  sisi  lain  perlakuan  terhadap  institusi Polri yang  dianggap kurang bijak juga bisa menimbulkan simpati dari masyarakat.
... Jujur saja, setelah lepas dari TNI, apakah Polri lebih berwibawa ataukah sebaliknya. (TR, 2 Juli 2001).
Dalam  penggalan  wacana  di  atas,  akronim Polri diulang  sebanyak  tujuh kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa Polri sangat penting dalam wacana-wacana editorial  awal  reformasi. Dalam konteks ini tidaklah berlebihan apabila media di awal  reformasi  menjadikan Polri sebagai  topik  yang  menarik  karena  pada  masa orde baru Polri adalah salah satu bagian dari ABRI yang memang berperan sangat besar  dalam  menopang  kekuasaan  Soeharto  selama  tiga  dekade  lebih.  Apalagi salah  satu  poin  reformasi  yang  paling  penting  adalah  reformasi  militer  yaitu pemisahan Polri sebagai angkatan keempat dari ABRI (sekarang TNI).
... Termasuk gerakan separatis yang kini muncul di Ambon ...
...  Sejak  awal  sikap  kita  jelas,  semua  gerakan  yang  menuju separatis me tak boleh dibiarkan ...
...  tanpa  bermaksud  menafikan  kemungkinan  latar  belakang  sosialnya, tidaklah keliru bila kita harus mencurigai segala gerakan berbau separatis itu sejak dini ...
...  Atau,  terlalu  mereka-reka  adanya  aktor  intelektual    di  balik  berbagai kerusuhan dan aktivitas menuju separatis ...
... Dalam situasi seperti itu, sebaiknya yang dilakukan adalah konsolidasi, sekaligus  mengantisipasi  berbagai  ancaman  gerakan separatis .  (TR,  29
April 2002).
Dalam  wacana  di  atas,  kata  separatis  diulang  sebanyak  lima  kali.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  awal  reformasi  terjadi  gangguan  keamanan nasional dalam bentuk gerakan-gerakan separatis yang terjadi di berbagai daerah. Pada masa orde baru, daerah-daerah rawan separatis memang dibungkam dengan operasi militer, yaitu DOM (Daerah Operasi Militer). Memasuki masa reformasi, kebijakan  DOM  berangsur-angsur  ditanggalkan  karena  ditengarai  melanggar HAM.  Selain  itu,  pada  masa  orde  baru,  media-media  juga  diatur  secara  sangat ketat dan secara implisit dilarang keras memberitakan isu-isu separatisme karena dianggap  memojokkan  pemerintah  dan  bisa  memengaruhi/  mengubah  perspektif masyarakat  mengenai  keamanan  nasional 14 .  Hal  tersebut  juga  sangat memengaruhi  pemilihan  kata,  pemilihan  topik/isu,  bahkan  penggunaan  bahasa yang digunakan media pada saat itu.
Selain  peristiwa  kekerasan  yang  berskala  nasional  seperti  di  Ambon,  ada dua  jenis  tindak  kekerasan  lokal  yang  juga  sangat  memprihatinkan,  yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal ...
Selain  peristiwa  kekerasan  yang  berskala  nasional  seperti  di  Ambon,  ada dua  jenis  tindak  kekerasan  lokal  yang  juga  sangat  memprihatinkan,  yaitu tawuran penduduk antarkampung dan main hakim sendiri terhadap pelaku ... (TR, 14 Januari 2000)
... Tawuran itu dipicu masalah sederhana ...
... Di sana tawuran melibatkan ratusan pemuda dari delapan desa di empat kecamatan.  Ada tawuran yang  baru  kali  ini  terjadi,  ada  yang  merupakan dendam  lama  yang terpendam  antara sekelompok pemuda  antarkampung ... (TR, 3 Januari 2001).
Kata tawuran diulang  sebanyak  lima  kali  sebagai  bukti  bahwa  kata tersebut  menjadi  topik  yang  penting  dalam  wacana  Tajuk  Rencana  di  atas. Pengulangan  kata tawuran merupakan  upaya  pers  untuk  menjelaskan  bahwa  di awal  reformasi  penuh  dengan  peristiwa  tawuran  yang  mengakibatkan  stabilitas keamanan terganggu.
... Alasannya Pak Harto sakit ...
14 Lihat, Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembatasan terhadap kebebasan pers; UU  No.  11  Tahun  1966;  Peraturan  Menteri  Penerangan  No.  03/Per/Menpen/1969;  UU  No. 21/1982;  dan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984.
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
Ketidakhadiran Pak  Harto sebenarnya  sejak  awal  sudah  diperkirakan ...Keterangan  dokter  antara  lain  menyebutkan, Pak  Harto menderita permanent  brain  damage.  Melihat  kenyataan  itu,  perkembangan  dan informasi  tentang  kesehatannya  yang  kita  lihat  dan  dengar  dari  waktu  ke waktu,  kita  cenderung  berpendapat Pak  Harto tak  akan  bisa  dihadapkan ke pengadilan.
...  Namun  andaikata  benar Pak  Harto tetap  tak  bisa  dihadapkan  ke pengadilan, sedah ada beberapa gagasan jalan keluar ...
... Hal itu berkaitan dengan tekad, Pak Harto bagaimanapun harus diadili ... (TR, 4 September 2000).
Dalam Tajuk Rencana di atas, Pak Harto diulang sebanyak enam kali. Hal tersebut mencerminkan bahwa pada saat reformasi, hal terpenting selain merubah tatanan  politik  negara,  adalah  melengserkan  dan  mengadili Pak  Harto yang diduga  menyalahgunakan  jabatannya  selama  lebih  dari  tiga  dekade.  Topik  berita semacam  ini  adalah  angin  segar  bagi  kebebasan  pers  masa  reformasi.  Pada  saat 1966-1998,  isu-isu  yang  menyebutkan  berita  miring  mengenai  orang  nomor  satu orde baru semacam ini sangat dilarang keras.
... Dari mana lagi diperoleh 48yste bukan karena KKN ?
...  Selain  harus  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bila  diduga  ada  indikasi KKN harus dibuktikan di pengadilan terlebih dahulu, Sebagian pejabat mungkin juga memperolehnya dengan sah …
... Harus tetap ditelusuri tentang kemungkinan terjadi tindak KKN .
... Kita desak Presiden Megawati  yang juga getol bicara soal KKN untuk tindak tinggal diam, apa lagi kasusnya menyangkut Jaksa Agung …
...  Kepercayaan  terhadap  komitmen  pemerintah  memberantas KKN akan makin merosot … (TR, 7 Oktober 2002)
...  Mereka  yang  tak  setuju  tentu  menganggap  LSM  itu  telah  “dibeli”
sehingga  tidak  akan  mampu  bersuara  kritis  atau  mempunyai  nyali  lagi membongkar  berbagai  dengan KKN yang  antara  lain  juga  terkait  dengan penyalahgunaan dana APBD …
Bisa  saja,  dan  itu  sah-sah  saja,  sebuah  kebijakan  yang  tentu  juga  disertai aliran dana untuk mendukung LSM-LSM yang mampu menjadi pengawas pembangunan termaasuk menginvestivestigasi dugaan KKN …
... Lebih dari itu, pertanggungjawaban secara material dalam  arti seberapa banyak  kinerja  yang  dihasilkan  dalam  kaitan  penyelidikan  kasus-kasus KKN ...
... Di antara ratusan bahkan mungkin ribuan kasus KKN , mengapa hanya beberapa yang diungkap ke permukaan … (TR, Selasa, 13 Januari 2004).
Dalam  Tajuk  Rencana  di  atas  (TR,  7  Oktober  2002),  singkatan KKN diulang  sebanyak  lima  kali.  Sedangkan  dalam  Tajuk  Rencana  (TR,  13  Januari
2004) KKN diulang  sebanyak  empat  kali.  Hal  tersebut  merupakan  penekanan bahwa KKN merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu. Repetisi KKN dianggap wajar karena KKN selama orde baru merupakan salah satu alasan terjadinya reformasi.
Undang-undang yang kemudian menimbulkan beda pendapat cukup tajam adalah UU No.22/1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Banyak  ahli  yang menilai UU otonomi  itu  terlalu  liberal.    Dalam  sebuah  negara  kesatuan, UU itu  dinilai  tidak  pas karena  malah  memberikan  kebebasan  jauh  bebas luas dibandingkan dengan dalam 49ystem federasi ...
Konflik  itu  sampai  menimbulkan  tuduhan  bahwa  dengan  perbuatannya Presiden dituduh telah melanggar UU … ... Banyak UU yang berkesan dibuat tergesa-gesa …
UU tentang  BI  dan  tentang  otonomi  adalaah  dua  contoh.  Masih  ada UU lain  yang  terkesan  serupa.  Misalnya UU tentang  Ketenagakerjaan. UU tentang Parpol, UU tentang Pemilihan Umum,  dan UU Sisdiknas. UU itu terlalu diwarnai kepentingan partai-partai politik. Sudah ada yang diubah, seperti UU Pemilu dan UU Susduk DPR/MPR, DPR, DPRD, namun lebih banyak  yang  berkesan  “dipaksakan”  berlaku.  Jangankan UU ,  dalam amendemen UUD pun banyak segi yang dinilai menyimpang dari cita-cita dasarnya …
Kalangan  DPR ada  yang menuduh presiden telah melanggar UU … (TR,
20 Agustus 2003)
Sebagaimana  diatur  dalam UU ,  MK  memiliki  empat  wewenang.  Yaitu menguji UU terhadap  UUD  1945,  sengketa  antara  Lembaga  negara  yang memperoleh  kewenangan  dari  UUD,  serta  sengketa  dalam  pembubaran partai politik dan yang menyangkut pemilu …
...  Selama  era  reformasi  memang  banyak  sekali  beda  pendapat  di  tingkat yang berkaitan dengan masalah kewenangan yang diberikann oleh UU …
Sebagai  contoh UU tentang  BI  yang  pada  waktu  itu,  pada  era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid … (TR, 13 Januari 2004).
Dalam  Tajuk  Rencana  di  atas,  singkatan UU diulang  beberapa  kali.  Hal tersebut  menunjukkan bahwa UU sangat  penting dalam wacana-wacana  editorial awal  reformasi.  Dalam  konteks  ini  tidaklah  berlebihan  apabila  media  di  awal reformasi  menjadikan UU sebagai  topik  yang  menarik  karena  pada  masa  orde baru banyak UU yang mengekang kebebasan dan UU tersebut memang berperan sangat  besar  dalam  menopang  kekuasaan  Soeharto  selama  tiga  dekade  lebih. Apalagi  salah  satu  poin  reformasi  yang  paling  penting  adalah  menyusun  atau mengamandemen UU yang dianggap menyeleweng dari Pancasila
Dugaan korupsi yang dilakukan DPRD Jawa Tengah lewat APBD sedang
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
diselidiki  oleh  Kejaksaan  Tinggi  ...  Tidak  semestinya  kita  berpretensi untuk  memastikan  bahwa  telah  terjadi korupsi di  tubuh  Dewan  karena haruslah tetap dipegang asas praduga tak bersalah ...
Kasus  dugaan korupsi di  DPRD  Jateng  berawal  dari  laporan  Komite Penyelidikan  dan  Pemberantasan Korupsi ,  Kolusi,  dan  Nepotisme (KP2KKN) kepada Kejaksaan Tinggi ...
... Jadi, mereka tidak menganggap sebagai korupsi karena hal itu tak lebih dari  upaya  untuk  penambahan  dukungan  anggaran  guna  meningkatkan kinerja industri ... (TR, 30 Juli 2004).
Dalam  Tajuk  Rencana  (TR,  30  Juli  2004)  kata korupsi diulang  sebanyak lima  kali.  Hal  tersebut  merupakan  penekanan  bahwa korupsi merupakan  salah satu  masalah  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  pada  saat  itu.  Editorial  tersebut berusaha mengangkat tema tersebut sebagai penekanan bahwa salah satu hal yang menyebabkan  reformasi  berkobar  adalah  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat yang semestinya memihak rakyat.

## 4.2. Frekuensi Repetisi
Berdasarkan  beberapa  sampel  Tajuk  Rencana  tahun  1998-2004  yang diteliti,  diperoleh distribusi repetisi sebagai berikut.
Tabel 1. Frekuensi Repetisi No.  Kata/Frasa F 1 mengapa 5 2 PKB
(Penanggulangan Keadaan Bahaya)
2
3 penyesalan 2
4 Yap Yun Hap 2 5 kekerasan 2 6 mahasiswa 5 7 DPR 3 8 seandainya 2 9 TNI 33 10  MPR 6
11 kekerasan 2 12 kriminal 2 13 pencuri 2 14 tertangkap basah 2 15 memprihatinkan 2 16 dikeroyok 5 17 politik 8 18 Polri 7 19 separatis 5 20 tawuran 5 21 Pak Harto 6 22 KKN 9 23 UU 20 24 korupsi 5

## 5. Simpulan
Berdasarkan  analisis  di  atas,  dapat  diambil  simpulan  bahwa  topik  yang dominan  dalam  Tajuk  Rencana  Suara  Merdeka  1998-2004  adalah  mengenai persoalan-persoalan  nasional  saat  itu,  yaitu  reposisi  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI);  Undang-Undang  (UU);  Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme  (KKN);  MPR;  Polri; Pak Harto; tawuran; separatis; pengeroyokan; dan gangguan keamanan lainnya.
Topik-topik  tersebut  menjadi  ciri  khas  tema  dalam  pers  era  reformasi karena  di  era  sebelumnya  (orde  baru)  media  dilarang  keras:  membicarakan, memberi  usulan,  apalagi  mengkritik  peran  ABRI  (TNI  dan  Polri)  dalam  politik praktis;  menafsirkan  Undang-Undang  selain  versi  pemerintah,  apalagi mengamandemen  UUD  1945;  menyinggung  KKN  yang  dilakukan  pejabat; membuat  berita  yang  menyinggung  Soeharto;  dan  memberitakan  gangguan- gangguan  keamanan  yang  seolah  olah  pemerintah  tidak  bisa  mengatasinya.  Di masa reformasi, semua topik tabu di atas diangkat dan dikupas secara mendalam, khususnya dalam editorial/ tajuk rencana.
Berdasarkan topik-topik di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa pers di era
Repetisi dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era  Reformasi  (Nikolaus  Rendi  P.  Hadi,  Sintaria  Kusumaningrum,  Slavian  O. Delastyanto)
reformasi  menyajikan  informasi  apa  adanya,  berbeda  dari  masa  orde  baru  yang eufemistik.  Tidak  hanya  itu,  yang  terpenting  adalah  topik-topik  yang  disajikan benar-benar aktual karena reformasi telah membuat pers berani menerobos batas- batas pemberitaan yang pada masa orde baru dianggap terlarang dan tabu.

## 6. Daftar Pustaka
Brown,  G  dan  G  Yule.  1996. Analisis  Wacana (edisi  terjemahan).  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Hadi, Nikolaus Rendi P. 2016 “Bahasa Indonesia sebagai IdentitasBangsa dalam Tantangan”  dalam Majalah  Pendidikan  Genta .  (No,12/tahun  XI). Grobogan.
Halliday,  MAK  dan  Ruqaiyah  Hasan.  1976. Cohesion  in  English .  London: Longman.
__________.  1992. Bahasa,  Konteks,  dan  Teks:Aspek-Aspek  Bahasa  dalam Pandangan Semiotik Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kushartanti,  dkk..  2007. Pesona  Bahasa:  Langkah  Awal  Memahami  Linguistik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Mulyana.  2003. Kajian  Wacana:  Teori,  Metode,  dan  Aplikasi  Prinsip-prinsip Analisis Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Redaktur  Tajuk  Rencana.  1999.  “Mengapa  Tragedi  Semanggi  II  Harus  Terjadi” dalam Suara Merdeka . 27 September. Semarang.
__________.  1999.  “Sekaranglah  Momentum  bagi  Reposisi  TNI”  dalam Suara Merdeka . 5 Oktober. Semarang.
__________.  2000.  “Keterbukaan,  Kekerasan,  dan  Toleransi”  dalam Suara Merdeka . 14 Januari. Semarang.
__________.  2000.  “Sudah  Terlalu  Lama  Ambon  Menderita”  dalam Suara Merdeka . 27 Juni. Semarang.
__________.  2000.  “pemikiran-Pemikiran  tentang  Peradilan  Pak  Harto”  dalam Suara Merdeka . 4 September. Semarang.
__________.  2001.  “Anarkisme  Massa,  Kita  Makin  Cemas”  dalam Suara Merdeka . 3 Januari. Semarang.
__________.  2001.  “Polri  di  Tengah  Masa-Masa  Perubahan”  dalam Suara Merdeka . 2 Juli. Semarang.
__________.  2002.  “Tak  Ada  Toleransi  bagi  Gerakan  Separatis”  dalam Suara Merdeka . 29 April. Semarang.
__________.  2002.  “Kasus  MA  Rachman,  Potret  Kebanyakan  Pejabat  Kita?” dalam Suara Merdeka . 7 Oktober. Semarang.
__________.  2003.  “Dengarkan  Kerisauan  Publik”  dalam Suara  Merdeka .  8 Maret. Semarang.
__________.  2003.  “Mengharap  MK  Mampu  Berperan  Lain”  dalam Suara Merdeka . 20 Agustus. Semarang.
__________.  2004.  “Lembaga  seperti  KP2KKN  Justru  Perlu  Diperkuat”  dalam Suara Merdeka . 13 Januari. Semarang.
__________. 2004. “Tentang kasus Dugaan Korupsi DPRD Jateng” dalam Suara Merdeka . 30 Juni. Semarang.
Singarimbun,  Masri  &  Effendi  Sofian.  1983. Metode  Penelitian  Survei .  Jakarta:
Pustaka LP3S Indonesia.
Sudarto,  dkk.  2004 Meletakkan  Demokrasi:  Tajuk  Rencana  Suara  Merdeka . Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka.
Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Bahasa . Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
Sumarlam,  dkk.  2009. Teori  dan  Praktik  Analisis  Wacana .  Surakarta:  Cakra Surakarta.
Yuliati,  Dewi,  dkk.  2008. Melacak  Jejak  Pers  Jawa  Tengah .  Semarang:  PWI Jateng.