## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.584 Volume 10 Issue 3 2022 Pages 908-921 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index

## Dampak Pannemi Covid-19 Terhadap UMKM
(Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Surabaya)
Wiwin Wahyuni 1 , Lilik Mardiana 2 1,2 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia Email : wiwinwahyuni@uwks.ac.id 1 , lilikmardiana@uwks.ac.id 2
Abstract: This  Covid-19  has  had  a  bad  impact  on  business  dan  the  economy,  even business  dan  economic  uncertainty  has  become  a  very  frightening  specter  for  MSME actors. In order to maintain business continuity while at the same time saving the national economy,  the  government  has  implemented  various  socio-economic  policy  programs, including policy incentives dan tax facilities that can be utilized by taxpayers. MSMEs are  expected  to  boost  economic  growth  dan  economic  recovery.  Through  the empowerment of micro-enterprises, they can help people who have experienced layoffs dan  lost  income  because  their  businesses  have  been  affected  by  the  COVID-19 pandemic. The government can provide grants for start-up businesses. Among them are through people's business credit dan providing loan repayment relief for MSMEs. The National Economic Recovery Policy (PEN) will encourage the re-growth of micro, small dan  medium  enterprises.  The  government  can  provide  grants  for  start-up  businesses. Among them are through people's business credit  dan providing loan repayment relief for MSMEs. Nevertheless, he continued, it is necessary to increase cooperation between ministries,  institutions,  local  governments,  banking  institutions,  fintech,  marketplaces, dan  all  business  actors  so  that  they  can  compete  in  the  market  during  this  pandemic, support  MSMEs  to  advance  to  class  by  helping  implement  digitalization  of  the environment. every step of daily business operations.

## Keyword: SMEs, Covid-19, Economic Recovery
Abstrak: Covid-19  ini  telah  berdampak  buruk  terhadap  bisnis  dan  ekonomi,  bahkan ketidakpastian bisnis dan ekonomi menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pelaku UMKM. Guna menjaga keberlangsungan bisnis yang sekaligus menyelamatkan ekonomi  nasional,  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  program  kebijakan  sosial ekonomi, termasuk kebijakan insentif maupun fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh  Wajib  Pajak. UMKM  diharapkan  mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  dan pemulihan  ekonomi  Melalui  pemberdayaan  usaha  mikro  dapat  membantu  masyarakat yang mengalami PHK serta hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid 19. Pemerintah bisa memberikan hibah bagi usaha pemula. Di antaranya melalui kredit usaha rakyat serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Kebijakan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN),  itu  akan  mendorong  tumbuhnya kembali  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Pemerintah  bisa  memberikan  hibah  bagi usaha pemula. Di  antaranya melalui kredit  usaha rakyat  serta memberikan  keringanan pembayaran  pinjaman  bagi  UMKM.  Kendati  demikian,  diperlukan  peningkatan  kerja sama  antara  kementerian,  lembaga,  pemerintah  daerah,  institusi  perbankan, fintech, marketplace , dan seluruh pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar pada masa pandemi ini, mendukung UMKM agar naik kelas dengan cara membantu menerapkan digitalisasi terhadap setiap langkah operasional bisnis sehari-hari.
Kata kunci : UMKM, Covid-19, Pemulihan Ekonomi
Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Pandemi  virus  corona  (Covid-19)  mempunyai  pengaruh  yang  sangat signifikan  diberbagai  tatanan  kehidupan  manusia  saat  ini.  Larangan  dan pembatasan sosial dijadikan slogan sebagai peringatan bersama bahwa wabah ini mempunyai  perkembangan  penyebaran  yang  sangat  masif.  Slogan  kembali  ke rumah  atau  “ stay  at  home ”  merupakan  cara  yang  cukup  ampuh  untuk  menekan penyebaran  virus  corona  (Covid-19).  Pembatasan  berskala  besar  mempunyai dampak  yang  cukup  baik  dalam  waktu  relatif  lama  berdampak  positif  disegi kesehatan,  penurunan  penyebaran  khususnya  di  Ibukota  Jakarta mulai  dirasakan, Namun  hal  ini  berbdaning  terbalik  pada  sektor  perekonomian.  Sejumlah  besar tenaga  kerja  harus  kehilangan  pekerjaan,  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) terutama berskala mikro tidak memiliki modal untuk usaha, penutupan UMKM sebagai dampak tidak langsung dari pembatasan berskala besar dan stay at home membuat UMKM terpuruk karena tidak dapat melakukan usaha dan modal terpakai untuk keperluan sehari-hari.
Salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini didasarkan fakta  bahwa  UMKM  telah  banyak  berkontribusi  dalam  perekonomian  nasional. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena  potensi  besarnya  dalam  menggerakkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat, sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Ariani dan Utomo, 2017).
Langkah-langkah  atau  upaya  pemerintah  ini  berfokus  pada  pencegahan kebangkrutan UMKM dan perlindungan kelangsungan hidup para pekerja (Lim et al., 2020).  Peranan  penting  yang  dimainkan  oleh  UMKM,  berorientasi  pada pertumbuhan  ekonomi,  pengembangan  inovasi,  serta  penciptaan  lapangan  kerja, diseluruh lapisan masyarakat (Cowling M, Liu W dan Ledger A, 2015 ; Senderovitz M, 2016).
Sebagian besar masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya (Ariani dan Utomo, 2017) Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surabaya  mencapai  angka  puluhan  ribu.  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota
Surabaya mencatat selama 2021, ada 40.679 UMKM. Covid-19 ini telah berdampak buruk  terhadap  bisnis  dan  ekonomi,  bahkan  ketidakpastian  bisnis  dan  ekonomi menjadi  momok  yang  sangat  menakutkan  bagi  para  pelaku  UMKM  dan  hampir seluruh sektor usaha menerima imbas negatif dari ketidakpastian bisnis, termasuk ada  sebagian  usaha  yang  mulai  berhenti  beroperasi  yang  akhirnya  menekan pertumbuhan  ekonomi.  Pemerintah  telah  memberikan  kebijakan  dengan menggelontorkan  sejumlah  dana  APBN  maupun  APBD  yang  dikerahkan  untuk mengatasi masalah penanganan virus Covid-19 ini, baik dari segi kesehatan.
Pemerintah  berupaya  untuk  membuka  beberapa  sektor  usaha  dan  terus mendorong  UMKM  untuk  melakukan  kegiatan  secara online ,  namun  tetap  pada pemantauan  dan  secara  bertahap  guna  neningkatkan  penerimaan  pajak.  Guna menjaga keberlangsungan bisnis yang sekaligus menyelamatkan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, termasuk kebijakan  insentif  maupun  fasilitas  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  Wajib Pajak.  Disaat  Pandemi  Covid-19  pemerintah  telah  mengeluarkan  stimulus  untuk UMKM  yang  alokasinya  berkisar  123,46  Triliun.  Stimulus  fiskal  yang  diberikan pemerintah untuk UMKM berupa subsidi bunga, belanja UP, PPh final UKM DTP, penepatan dana untuk rekstrukturisasi, penjaminan untuk modal kerja, pembiayaan investasi  kepada  koperasi  melalui  LPDB  KUMKM.  Namun  saat  ini  anggaran stimulus  untuk  UMKM  belum  seluruhnya  terealisasi.  Anggaran  tersebut  hanya terealisasi sebesar 0,06% (Rachbini, 2020).
Dinas  koperasi  dan  perdagangan  melakukan  pengembangan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah,  sebagai  motor  ekonomi  rakyat.  UMKM  diharapkan  dapat mendongkrak  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemulihan  ekonomi  Melalui pemberdayaan  usaha  mikro  dapat  membantu  masyarakat  yang  mengalami  PHK serta  hilangnya  penghasilan  karena  usahanya  terdampak  pandemi  Covid  19. Kebijakan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN),  akan  mendorong  tumbuhnya kembali usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pemerintah  bisa  memberikan  hibah  bagi  usaha  pemula.  Diantaranya melalui  kredit  usaha  rakyat  serta  memberikan  keringanan  pembayaran  pinjaman bagi  UMKM.  Kendati  demikian,  diperlukan  peningkatan  kerja  sama  antara kementerian,  lembaga,  pemerintah  daerah,  institusi  perbankan, fintech,
marketplace ,  dan  seluruh  pelaku  usaha  agar  dapat  bersaing  di  pasar pada  masa pandemi  ini,  mendukung  UMKM  agar  naik  kelas  dengan  cara membantu menerapkan  digitalisasi  terhadap  setiap  langkah  operasional  bisnis  sehari-hari. Mulai dari pemasaran, pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga administrasi. Bergabungnya  para  pelaku  UMKM  dalam platform digital  diharapkan  dapat menjalankan usaha dari rumah, terhubung pada ekosistem digital, serta melakukan adaptasi  dan  inovasi,  sehingga  produk  dapat  dikenal.  UMKM  digital  produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah,
Penelitian  ini  bertujuan  m engetahui  dampak  pandemi  Covid  19  terhadap UMKM Kelurahan Margorejo  Kecamatan Wonocolo Kabupaten dan menentukan langkah  strategis  yang  harus  diamabil  oleh  UMKM  kelurahan  Margorejo  untuk mempertahankan eksistensinya pada masa pasca pandemi Covid 19.
Ada  beberapa  asas  yang  dijadikan  ldanasan  oleh  UMKM  dalam menjalankan  operasional  usaha.  Asas-asas  tersebut  meliputi  kekeluargaan, demokrasi  ekonomi,  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemdanirian,  keseimbangan  kemajuan,  dan  kesatuan ekonomi  nasional  (pasal  2  UU.  No.20  Tahun  2008).  Lalu  tujuan  dari  UMKM sebagaimana  termaktub  dalam  pasal  3  UU.  No.20  Tahun  2008  adalah menumbuhkan  dan  mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
UMKM  menjadi  wadah  yang  baik  bagi  penciptaan  lapangan  pekerjaan yang  produktif.  (Andana,  2017).  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008 menetapkan bahwa UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola badan usaha atau  perorangan  yang  merujuk  pada  usaha  ekonomi  produktif.  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19),  pemerintah  Indonesia  mulai  menerapkan pembatasan  dengan  kebijakan  social  distancing  (jaga  jarak  sosial,  menghindari kerumunan),  lalu  physical  distancing  (jaga  jarak  antar  orang  minimal  1,8  meter) sejak  awal  Maret  2020.  Pembatasan  sosial  yang  berupa  himbauan  itu  rupanya dianggap  kurang  efektif  dalam  mencegah  penularan  Covid-19.  Oleh  karena sebagian  kantor  dan  industri  tetap  buka,  dan  didesak  kebutuhan  hidup,  banyak kalangan yang tetap beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Akhirnya pada 10  April,  atas  persetujuan  pemerintah  pusat,  dimulailah    penerapan  Pembatasan
Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  di  DKI  Jakarta.  Selanjutnya  disusul  Bodetabek beberapa hari kemudian, dan kota-kota besar lainnya.
Berdasarkan  hasil  survei  Katadata  Insight  Center  (KIC)  yang  dilakukan terhadap  206  pelaku  UMKM  di  Jabodetabek,  mayoritas  UMKM  sebesar  82,9% merasakan  dampak  negatif  dari  pandemi  ini  dan  hanya  5,9%  yang  mengalami pertumbuhan  positif.  Kondisi  Pandemi  ini  bahkan  menyebabkan  63,9%  dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM  yang  mengalami  peningkatan  omzet.  Survei  KIC  tersebut  juga menunjukkan  para  UMKM  melakukan  sejumlah  upaya  untuk  mempertahankan kondisi  usahanya.  Mereka  melakukan  sejumlah  langkah  efisiensi  seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran  penjualan/  pemasaran.  Meski  begitu,  ada  juga  UMKM  yang  mengambil langkah  sebaliknya,  yaitu  menambah  saluran  pemasaran  sebagai  bagian  strategi bertahan (Katadata.co.id, 2020).
Sementara itu, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan bahwa pandemic ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan  melunasi  pinjaman  serta  membayar  tagihan  listrik,  gas,  dan  gaji karyawan. Bahkan beberapa diantaranya terpaksa sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan,  pelanggan  menurun,  distribusi  dan  produksi  terhambat.  Selain  itu, perubahan perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis juga perlu diantisipasi oleh para  pelaku  usaha  karena  adanya  pembatasan  kegiatan.  Konsumen  lebih  banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan  lanskap  industri  dan  peta  kompetisi  baru  ditdanai  dengan  empat karateristik  bisnis  yaitu Hygiene,  Low-Touch,  Less  Crowd, dan Low-Mobility (CNBC Indonesia, 2021).
Dari kondisi tersebut, dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pandemi Covid-19.  Perusahaan  yang  sukses  di  era  pandemi  merupakan  perusahaan  yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha ke termasuk UMKM  perlu  berinovasi  dalam  memproduksi  barang  dan  jasa  sesuai  dengan kebutuhan  pasar.  Para  pelaku  usaha  ini  juga  dapat  menumbuh-kembangkan
berbagai  gagasan  dan  ide  usaha  baru  yang  juga  dapat  berkontribusi  sebagai pemecah  persoalan  sosial-ekonomi  masyarakat  akibat  dampak  pandemi.  Namun, aktivitas  bisnis  dan  prospek  pertumbuhan  sektor  UMKM  cenderung  semakin membaik  pada  kuartal  I/2021.  Pemulihan  UMKM  ini  memberikan  sinyal  positif semakin  pulihnya  perekonomian  nasional  yang  sempat  tertekan  akibat  pandemi Covid-19. BRI Micro dan SME Index (BMSI) terbaru mencatat adanya kenaikan signifikan dalam Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Ekspektasi Aktivitas Bisnis (IEAB),  dan  Indeks  Sentimen  Bisnis  (ISB)  per  kuartal  I  tahun  ini  dibdaningkan dengan kuartal IV/2020. Riset tersebut menunjukkan peningkatan BMSI menjadi 93,0 dari sebelumnya 81,5 pada kuartal IV/2020. Selain itu, pelaku UMKM juga makin  optimistis  terhadap  prospek  usahanya  yang  ditunjukkan  dengan meningkatnya indeks ekspektasi BMSI menjadi 128,0 dari sebelumnya 105,4 pada kuartal  IV/2020.  Sejalan  kenaikan  BMSI  dan  ekspektasinya,  persepsi  pelaku UMKM juga meningkat terhadap perekonomian secara umum. ISB pelaku UMKM meningkat signifikan menjadi 115,5 dari sebelum nya 90,2 pada kuartal IV/2020. Kenaikan IAB, IEAB, dan ISB menunjukkan mulai berputarnya aktivitas UMKM di  lapangan,  tingginya  optimisme  mereka  atas  kondisi  yang  lebih  baik  (Bisnis Indonesia,  2021).
Optimisme  yang  tercermin  melalui  hasil  riset  tersebut  disebabkan  oleh beberapa  hal.  Pertama,  meningkatnya  aktivitas  masyarakat  karena  angka  infeksi baru  dan  kasus  aktif  Covid-19  terus  turun  ditengah  makin  meluasnya  program vaksinasi. Kedua, naiknya produksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh hari besar seperti Imlek dan hari raya Idul Fitri. Ketiga, panen raya  disejumlah  daerah  yang  mendorong  kenaikan  harga  komoditas.  Keempat, relaksasi dari pemerintah kepada pengusaha sector properti dan relaksasi pembelian rumah baru. Solusi dan Tantangan
Pemulihan  UKM  Salah  satu  solusi  penting  pemulihan  UMKM  adalah insentif  bagi  UMKM  melalui  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal  dan  UMKM  dapat  bertahan  menghadapi  dampak  pandemi  Covid-19. Artinya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibdaningkan beberapa industri besar.  Selain  itu,  program  ini  diharapkan  dapat  membantu  menekan  penurunan
pemutusan  hak  kerja  (PHK)  pada    MKM.  Pasalnya,  berdasarkan  data  BPS  per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 760 ribu  orang  yang  membuka  usaha  dan  kenaikan  4,55  juta  buruh  informal  (CNBC Indonesia, 2021).
Dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun hingga 11 Mei 2021 realisasi program  pemulihan  ekonomi  nasional  (PEN)  telah  mencapai  Rp172,35  triliun. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat Rp49,01 triliun  dari  realisasi  triwulan  I,  yakni  Rp123,26  triliun.  Adapun  sektor-sektor tersebut, yakni kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun,  program  prioritas  Rp21,8  triliun  atau  17,6%  dari  pagu  Rp123,67  triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Di sisi lain, percepatan penyaluran perlindungan social pemerintah juga tampak dari besarnya  serapan  anggaran  itu.  Dalam  penyaluran  dana  PEN  atau  dukungan UMKM  secara  khususnya,  pemerintah  harus  memastikan  bahwa  dana  dukungan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  kurang  terintegrasinya  data UMKM yang ada. Selain itu, skema dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha  rakyat  (KUR)  juga  perlu  mendapat  perhatian  lebih  mengingat  masih banyaknya UMKM yang masih belum tersentuh layanan perbankan. Hingga 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp13,83  triliun  atau  48,19%  dari  anggaran  Rp28,71  triliun.  Lalu,  realisasi  kartu sembako  mencapai  Rp17,24  triliun  atau  38,20%  dari  anggaran  Rp45,12  triliun. Kemudian,  realisasi  penyaluran  bantuan  sosial  tunai  (BST)  mencapai  Rp11,81 triliun  atau  98,39%  dari  anggaran  Rp12,0  triliun  dan  program  bantuan  langsung tunai (BLT) dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun  (Media  Indonesia,  2021).  Sedangkan,  khusus  untuk  program  Dukungan UMKM  telah  terealisasi  sebesar  Rp40,23  triliun  atau  20,8%  dari  pagu  sebesar Rp191,13  triliun.  Realisasi  untuk  program  Banpres  Produktif  Usaha  Mikro (BPUM)  sebesar  Rp12,8  triliun  atau  sebesar  88,11%  dari  pagu  yang  mencapai 15,36 triliun (Kemenkeu, 2021).
Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board  ke  platform  digital  melalui  Program  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan Indonesia  (Gernas  BBI),  dimana  hingga  akhir  2020  sudah  terdapat  11,7  juta UMKM  on  boarding.  Pada  2030  targetnya  jumlah  UMKM  yang  go  digital  akan mencapai 30 juta. Perluasan ekspor produk Indonesia bagi UMKM juga dilakukan melalui  ASEAN  Online  Sale  Day  (AOSD)  di  2020.  Dari  64,19  juta  UMKM  di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal (CNBC Indonesia, 2021). Dorongan UMKM untuk memanfaatkan platform digital sangat dibutuhkan  apalagi  pada  kondisi  pandemi  saat  ini.  Pemanfaatan  platform  digital dapat meningkatkan efisiensi serta menambah saluran penjualan/ pemasaran sektor UMKM  yang  saat  ini  terbatas  akses  fisiknya  dengan  pelanggan/pengguna  jasa. Percepatan  vaksinasi  juga  didorong  untuk  memulihkan  kepercayaan  konsumsi masyarakat termasuk bagi karyawan dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Vaksinasi  sudah  dan  akan  diberikan  secara  gratis  untuk  mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk (kemenkeu, 2021). Namun program vaksinasi gotong  royong  pendanaannya  dibebankan  pada  badan  hukum  atau  badan  usaha yang  mampu.  Dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  (KMK)  No.  HK  01.  07/ Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm,  pemerintah  menetapkan  harga  vaksin  senilai  Rp321.660  per  dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp117.910 sehingga total harga menjadi Rp879.140 per  dua  kali  suntikan.  Namun,  asosiasi  UMKM  menyatakan  bahwa  kemampuan perusahaan UMKM untuk mengikuti program Vaksinasi  Gotong Royong jauh di bawah  nominal  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dan  menganggap  harga  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  terlalu  mahal  (Bisnis  Indonesia,  2021).  Hal  tersebut berpotensi  membuatbanyak  perusahaan  terutama  UMKM  enggan  mengikuti program  sehingga  percepatan  pelaksanaan  vaksinasi  terkendala.  Sehubungan masalah ini,
pemerintah  perlu  mempertimbangkan  untuk  memberikan  subsidi  khusus  untuk program Vaksinasi Gotong Royong bagi badan usaha yang memang tak mampu. Selain itu, pemerintah akan mendukung sektor Hotel, Restoran, Kafe (HOREKA) melalui restrukturisasi kredit dan penjaminankredit. Kemudian, relaksasi Kebijakan
Restrukturisasi  Kredit  Perbankan,  perluasan  Penjaminan  Kredit  Korporasi berdasarkan PMK32/2021, subsidi bunga untuk UMK, baik KUR dan Non KUR, serta  penambahan  plafon  KUR  2021  dari  sebesar  Rp253  triliun  menjadi  Rp285 triliun,  mengoptimalkan  pemanfaatan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  serta melanjutkan Program Kartu Prakerja (Kemenkeu, 6 Mei 2021).
Rencana  pemerintah  dalam  membentuk  holding  BUMN  ultra  mikro  pada semester  II  tahun  ini  juga  dianggap  dapat  mendorong  pemberdayaan  UMKM. Pembentukan holding BUMN ultra mikro dibutuhkan untuk menyinergikan gerak ketiga perusahaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero),  dan  PT  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero).  Tanpa  holding,  gerak tiga perusahaan negara ini dalam mengembangkan pelaku UMKM dan usaha mikro berjalan  sendiri-sendiri  (Beritasatu,  7  Mei  2021).  Pembentukan  holding  BUMN ultra  mikro  diharapkan  dapat  memastikan  terciptanya  penyaluran  pembiayaan kredit  mikro  yang  lebih  terarah,  dengan  bungalebih  rendah,  serta  mudah  dan mampu menjangkau banyak calon nasabah. Manfaat yang diharapkan tersebut akan dapat mendukung pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar dan peluang pemasaran yang  lebih  luas  dari  sebelumnya.  Dengan  adanyaholding  BUMN  ini  juga diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  data  UMKM  yang  saat  ini  masih  belum terintegrasi.

## METODE
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis  kualitatif.  fenomenologi  yaitu  sebuah  metode  riset  yang  berupaya mengungkap  esensi  universal  dari  fenomena  yang  dialami  secara  personal  oleh sekelompok  individu  (Cresswell:  1998).  Langkah-langkah  dalam  analisis  data kualitatif  melalui  empat  proses,  yaitu  mengumpulkan  data,  menyortir  data  yang tidak  diperlukan,  menyajikan  dan  menganalisis  data,  serta  menyimpulkan  data. Peneliti mengumpulkan, mengkaji dan mendeskripsikan semua gejala -gejala yang terjadi akibat covid -19 dan efeknya terhadapa  bisnis  UMKM  yang  ada kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Jenis data yang digunakan ialah data subjek.  Data  tersebut  berupa  informasi  yang  didapatkan  dari  pelaku  UMKM kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap usaha yang dirintisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Virus  Corona  telah  mencuri  perhatian  seluruh  warga  dunia.  Munculnya Virus Corona tentu berdampak pada berbagai lini kehidupan, termasuk para pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sejumlah pelaku bisnis pasti kesulitan untuk mencapai target-target
yang  harus  dicapai  saat  perekonomian  nasional  terganggu  akibat  Corona.  Selain kesulitan mencapai target tertentu pasar yang lesu akibat dampak dari Virus Corona tidak mampu  mendongkrak angka penjualan para pelaku bisnis. UMKM. Imbasnya pendapatan yang diterima pun tidak sesuai harapanBerdasarkan data di kelurahan margorejo  terdapat  90  Pelaku  UMKM  dimana  beragam  usaha  yang  terdapat didalamnya  ada  usaha  membuka toko  kelontong,  warung  kopi,  usaha  homemade makanan minuman, minuman herbal, hdanyscarf dan dibidang jasa mulai service elektro sampai tambal ban.   Dalam wawancara penulisan ini ada 55 UMKM.  55 UMKM ini berlamat di Margorejo dan Jalan Jetis Wetan. Terdapat 10 UMKM yang memiliki usaha menjual acecoris, hdancraft, kain jumputan, pembuat hantaran dan fasion.  26  UMKM  memiliki  usaha  makanan  minuman,  catering.  12  UMKM memiliki  usaha  memiliki  usaha  peracangan  sembako,  warung  kopi  .  6  UMKM memiliki usaha jasa bengkel, service elektonik, laundry, terapis bekam dan tambal ban.
Para  pelaku  UMKM  di  kelurahan  margorejo  yang  bentuk  usahanya membuat makanan minumnan atau menjual makanan minuman ada beberapa yang bisa tetap bisa bertahan karena  Dimasa Covid-19 masyarakat tetap membutuhkan makanan dan minuman untuk meningkatkan imun tubuh. Pengusaha makanan dan minuman homemade yang mengalami dampak penurunan omset  adalah makanan kue  basah,  jajan  pasar  yang  biasanya  di  pesan  banyak  untuk  acara  besar  atau hajatan. Dampak negatif negatif Covid-19 terhadap UMKM di kelurahan margorejo disebabkan oleh beberapa kebijakan berkaitan dengan: (1) pembatasan buka toko, warung, kios dan pasar, (2) kebijakan work from home dan adanya sistem sift antar pegawai,  dan  (3)  pembatasan  terhadap  keramaian  atau  kerumunan.  Kebijakan pembatasan  buka  toko,  warung,  kios  dan  pasar  menyebabkan  lesunya
perekonomian dan  masyarakat menjadi enggan untuk berbelanja. Masyarkat hanya akan  membeli  barang-barang  kebutuhan  pokok,  sedangkan  barang-barang  yang dinilai masih produktif secara ekonomi masih tetap diberdayakan. Demikian juga dengan UMKM yang melakukan penjualan secara terbatas baik di pasar, warung- warung, kios dan perumahan pribadi.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara  dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM di kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo sangat terasa karena turunnya omset atau pendapatan mereka. Namun ada UMKM yang tidak mengalami permasalahan tersebut,  adalah  UMKM  yang  bergerak  dibidang  kesehatan,  makanan  dan pengolahan  pangan.  Beberapa  UMKM  yang  bidang  nya  pembuatan  minuman herbal  mengalami  kenaikan  permintaan  karena  mereka  beranggapan  minuman herbal sebgai salah satu obat untuk mencegah tertularnya Virus Covid-19. Ada pun minuman herbal yang di produksi oleh UMKM Margorejo adalah Djamoe dimana menyediakan minuman herbal yang bverasal dari tanaman rimpang yang dipadukan dengan bahan lainnya sehingga tidak mengurangi rasa dan khasiatnya. Sebagaian UMKM di margorejo yang pemiliknya anak anak muda  ada yang sudah didaftarkan produk yang dijual  di markerplace seperti Gojek dan Shopee, tetapi sebagian yang lain  masih  menjual  melalui  status  aplikasi  Whatsapp  dan  bebeapa  yang  sudah dikenal melalui info tetangga,
Para pelaku UMKM di margorejo sebagian besar memanfaatkan kebijakan pemerintah dibidang Fiskal pelaku UMKM dibebaskan dari pembayaran pajak PPh Final  PP  23  selama  masa  pajak  April  2020  hingga  September  2020.  Untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut, maka wajib pajak UMKM harus melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan terlebih dahulu di laman www.pajak.go.id. Setelah itu, wajib pajak UKM menyampaikan laporan realisasi PPh  Final  DTP  yang  meliputi  PPh  terutang  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh dan dilampirkan dengan SSP atau cetakan kode billing.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan wawancara maka UMKM di Margorejo ada beberapa  mengalami  dampak  COVID-19  tetapi  ada  yang  tidak  berdampak,  atas
dasar ini maka penulis ingin menyarankan supaya para pelaku UMKM di margorejo lebih  mengambangkan  produk  atau  inovasi  produk.  Selain  itu  para  pelaku  juga harus faham bagaimana memasarkan poduk di marketplace. Para pelaku UMKM di Margorejo memanfatkan proram pemerintah kebijakan insentif pajak dalm PMK 44 4/PMK.03/2020 dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak tersebut serta terus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Pelaku UMKM di  margorejo    telah  melakukan  berbagai  upaya  strategis,  seperti  pengelolaan, pemasaran dimana kelurahan melakukan sosialisai terkait bagaimana UMKM bisa bangkit  dengan  merangkul  kerjasama  dengan  beberapa  Perguruan  Tinggi  di Surabaya  baik  negeri  atau  swasta.  Pasca  Covid  -19  para  pengusaha  dan  pelaku UMKM meningkatkan ketahanan dengan awal yang inovatif, kewirausahaan dan model  bisnis  baru  harus  dipromosikan  meskipun  pada  saat  yang  sama,  UMKM tradisional yang sebagian besar menghilang dan perusahaan mikro yang berjuang untuk mengambil manfaat dari transisi digital harus mempercepat digitalisasi dan adopsi teknologi, perubahan organisasi dan peningkatan keterampilan. Keluar dari krisis, UMKM harus muncul dengan perlengkapan  yang lebih baik secara digital dan dengan kemampuan tenaga kerja yang diperkuat

## DAFTAR RUJUKAN
Alwiyah. 2017. Batik Madura Sejarah Jati Diri Dan Motif. Sumenep. Universitas
Wiraraja Sumenep.
Andana,  C.  F.  (2020).  Peran  Kebijakan  Fiskal  Bagi  Umkm  Di  Masa  Pandemi Covid-19. ISEI Madura.
Ariani dan Utomo, 2017 Strategi Pengembangan Kajian Uasaha Mikro Kecil dan Mennegah di Tarakan.
Creswell, 1998. Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions. USA: Sage Publications Inc
Cowling,  M,  Liu,  W,  Buku  Besar,  A, dkk . ( 2015 ) Apa  yang  sebenarnya  terjadi pada usaha kecil dan menengah dalam resesi ekonomi global? Bukti Inggris tentang  penjualan  dan  dinamika  pekerjaan . Jurnal  Bisnis  Kecil Internasional 33(5): 488 – 513 .
Digitalisasi  UMKM  di  Tengah Pandemi  Covid-19,  20  Juni  2020, https://katadata.co.id/umkm , diakses 18 Mei 2022.
Pencairan Program PEN Capai Rp172,35 Triliun, Media Indonesia, 18 Mei 2021, hal. 2
Realisasi  dan  Serapan  Program  PEN  2021  Dinilai  Lebih  Baik,  17  Mei  2022,
https://mediaindonesia.
Darmanto, Wardaya, dkk. 2018. Sekilas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kiat Mempercepat  Kinerja  UMKM  Dengan  Model  Strategi  Orientasi  Berbasis Lingkungan. Yogyakarta. Grup Penerbitan CV Budi Utama
Hadad, M. (2020). What We Can Do for SMEs. ISEI Madura.
Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid- 19.
BASKARA: Journal of Business dan Entrepreneurship , 2 (2), 83-92.
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid–19  terhadap  Prekonomian  Indonesia. EduPsyCouns:  Journal  of  Education,  Psychology  dan  Counseling , 2 (1), 146-153.
Islamy,  I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.  Lampung.  Bumi Aksara.
Peraturan Menteri Kuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Rachbini, D. J. (2020). UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. ISEI Madura.
Sarjono,  Sigit.  2017.  Ekonomi  Mikro  Teori  Dan  Aplikasi.  Yogyakarta.  Dani (Anggota IKAPI).
Sugiono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Bdanung. Alfabeta.
Suharyadi, Harissetyanto, Nugroho, dkk. 2007. Kewirausahaan Membangun Usaha
Sukses Sejak Usia Muda. Jakarta. Salemba Empat.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 16. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
Wikipedia, 2020. Pandemi Covid-19. https://id.wikipedia.org. Diakses tanggal 21
Oktober 2020.
www.ojk.go.id.(2017).Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  diakses  dari  https:  //www.ojk.go.id sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang  /Pages/Undang-Undang- Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,- Kecil,-dan-Menengah.aspxpada3Juni2020