PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Sumatera)
Sri Suranta* Oktovian Siregar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret *srisuranta@yahoo.com

## ABSTRACT
(working  units),  the  educational  background  of  the  head  of  the  local  government  and intergovernmental  revenues,  on  the  compliance  of  local  government  investment  disclosures and  compare  the  compliance  of  local  government  investments  disclosures  between  local governments  in  Java  and  Sumatera.  The  sampling  method  used is  purposive  sampling.  The study  sample  consists  of  102  district/city  governments  that  report  the  Local  Government
Supreme  Audit  Board  in  2014.  This  study  uses  multiple  regression  analysis  and  t-test procedure and also does the classical assumptions test including normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and multicollinearity test using Statistical Package for the Social Sciences
on  the  disclosure  of  local  government  investments,  while  the  size  of  its  investments,  the number  of  SKPDs  (working  units),  the  educational  background  of  the  head  of  the  local government  and  intergovernmental  revenues  have  no  significant  effect  on  the  disclosure  of local government investments.
Keywords:  local  government  investment  disclosures,  local  government  financial statements, organizational theory, characteristics of an organization.

## PENDAHULUAN
Investasi
dimaksudkan untuk
memperoleh  manfaat  ekonomik  seperti bunga,  dividen  dan  royalti,  atau  manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena pentingnya manfaat investasi tersebut, laporan  keuangan  harus  menyajikan  secara lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna.  Suhardjanto  dan  Yulianingtyas (2011)  menyatakan  bahwa  nilai  rerata pengungkapan  wajib  pemerintah  daerah  di Indonesia  tahun  2006  adalah  sebesar 51,56%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah di Indonesia masih rendah.
Dari  data  hasil  pemeriksaan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran  2014,  diketahui  bahwa  masih terdapat  permasalahan  dalam  penyajian laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia  khususnya  dalam  pengungkapan pos-pos  investasi.  Misalnya  investasi  dalam bentuk  penyertaan  modal  pada  beberapa BUMD  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Badung sebesar  Rp889,2  miliar  yang  tidak  diyakini kewajaran nilainya karena dokumen pendukung
yang tidak memadai.Permasalahan  lain  yang  banyak
terjadi  pada  investasi  pemerintah  daerah  di Indonesia  adalah  pada  pengelolaan  dan pengungkapan
dana bergulir. Permasalahannya antara lain beberapa pemerintah daerah belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai penyisihan  piutang  tak  tertagih  agar  dapat menyajikan  nilai  investasi  dana  bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.  Hal  tersebut  mengakibatkan pemerintah  daerah  tidak  mampu  mengawasi dan  mengelola  penggunaan  dana  bergulir oleh  masyarakat  sehingga  banyak  terjadi dana  bergulir  yang  macet  dan  bahkan  tidak dapat  ditelusuri  keberadaannya  yang  dapat merugikan keuangan daerah.
Penelitian  terdahulu  secara  umum meneliti  pengungkapan  keseluruhan  pos-pos neraca,  sedangkan  penelitian  ini  secara spesifik meneliti pengungkapan pos investasi serta membandingkan kualitas pengungkapan pemerintah-pemerintah daerah di dua wilayah yang berbeda yaitu di Pulau  Jawa  dan  Sumatera.  Selain  itu penelitian  sebelumnya  atas  pengungkapan pos investasi hanya mengacu pada Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Nomor  06  (PSAP  06)  tentang  Akuntansi Investasi, sedangkan penelitian ini mencakup juga  Buletin  Teknis  SAP  Nomor  7  tentang Akuntansi Dana Bergulir (salah satu komponen  investasi)  yang  baru  ditetapkan pada bulan Agustus 2008.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  sejauh  mana  pemerintah  daerah memenuhi kewajiban pengungkapan investasinya  dan  apakah  pemerintah  daerah memiliki  kemampuan  yang  merata  dalam memenuhi  kewajiban  tersebut.  Selain  itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  pengungkapan investasi dengan mempertimbangkan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  dan judul penelitian,  maka  yang  menjadi  pokok permasalahan adalah:
1. Apakah  karakteristik  suatu  pemerintah daerah mempengaruhi kualitas
pengungkapan  investasi  dalam  laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah  terdapat  perbedaan  kepatuhan pengungkapan  antara  pemerintah  daerah di Pulau Jawa dan Sumatera?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  karakteristik  daerah terhadap  kepatuhan  pengungkapan  investasi serta membandingkan kepatuhan pengungkapan  investasi  antara  pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

## LANDASAN TEORI
Pengungkapan
Investasi Pemerintah

## Daerah
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan,
Catatan atas Laporan Keuangan  harus  menyajikan  informasi  yang diharuskan  dan  dianjurkan  oleh  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan  untuk  penyajian  wajar  atas laporan keuangan. Khusus untuk pengungkapan yang berkaitan dengan investasi  pemerintah  daerah,  PSAP  06  dan Buletin  Teknis  07  mewajibkan  pemerintah daerah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai  berikut:  (1)  Bentuk  investasi,  (2) Klasifikasi investasi, (3) Pengakuan investasi,  (4)  Pengukuran  investasi,  (5)
Metode  penilaian  investasi,  (6)  Pengakuan hasil investasi, (7) Pelepasan dan pemindahan investasi, (8) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, (9) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen,  (10)  Perubahan  harga  pasar baik  investasi  jangka  pendek  maupun investasi  jangka  panjang,  (11)  Penurunan nilai investasi  yang signifikan  dan penyebab penurunan  tersebut,  (12)  Investasi  yang dinilai  dengan  nilai  wajar  dan  alasan penerapannya,  (13)  Perubahan pos  investasi, (14)  Dasar  penilaian  dana  bergulir,  (15) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya,  (16)  Besarnya  suku  bunga yang  dikenakan,  (17)  Saldo  awal  dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir  dan  saldo  akhir  dana  bergulir,  dan
(18)  Informasi  tentang  jatuh  tempo  dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

## Teori  Organisasi  dan  Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah
Teori  organisasi  adalah  suatu  studi mengenai  bagaimana  organisasi  berfungsi dan bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan  di  mana  ia  beroperasi  (Jones, 2010).  Organisasi  membentuk  kehidupan kita,  dan  para  manajer  yang  memperoleh informasi  tentang  organisasi  dengan  baik dapat  membentuk  organisasi,  dan  langkah pertama  untuk  memahami  organisasi  adalah dengan  melihat  ciri-ciri/karakteristik  yang menggambarkan sifat-sifat desain organisasional  yang  spesifik  (Daft,  2012). Dengan  kata  lain,  melalui  pemahaman  ciri- ciri/karakteristik  organisasi,  para  manajer dapat  membentuk  dan  mengelola  organisasi agar  dapat  berfungsi  dengan  baik  sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Rogers  (2003,  dalam  Patrick,  2007) menyebutkan  bahwa  penelitian-penelitian mengenai organizational innovativeness membantu mengidentifikasi pola dan karakteristik organisasi yang inovatif. Penelitian-penelitian  tersebut  menghasilkan temuan yang
konsisten
mengenai karakteristik-karakteristik  yang  berkaitan dengan adopsi dan implementasi dari inovasi (Rogers  (2003,  dalam  Patrick,  2007)). Patrick  (2007)  mengadaptasi  model  dari organizational innovativeness Rogers (2003) dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi  inovasi  organisasi  dalam mengadopsi GASB
34
dengan mengelompokkan  karakteristik organisasi ke dalam budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal.
Karakteristik pemerintah daerah dapat  menjelaskan  kepatuhan  pengungkapan wajib  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  sehingga  karakteristik  pemerintah daerah  merupakan  prediktor  kepatuhan pengungkapan wajib (Suhardjanto dan Yulianingtyas,  2011).  Dalam  penelitian tentang  kepatuhan  pengungkapan  wajib, Suhardjanto, etal. (2010)  dalam  Suhardjanto dan  Yulianingtyas  (2011)  menggunakan  dua
komponen  karakteristik  organisasi  dari model  yang  dikembangkan  Patrick  (2007) yaitu  struktur  organisasi  ( municipality  size ,
municipality
wealth , functional differentiation , municipality age , educational background  of  thehead  of  municipality )  dan lingkungan  eksternal  ( municipality  debt financing dan intergovernmental revenue ). Dengan  mengacu  pada  penelitian Suhardjanto  dan  Yulianingtyas  (2011), penelitian ini menguji pengaruh karakteristik daerah  terhadap  kepatuhan  pengungkapan investasi dengan menggunakan dua komponen  karakteristik  organisasi  di  atas, yaitu  struktur  organisasi  (umur  administratif pemerintah  daerah, size investasi,  jumlah SKPD (diferensiasi fungsional), latar belakang  pendidikan  kepala  daerah)  dan lingkungan eksternal ( intergovernmental revenue ). Dengan memahami ciri- ciri/karakteristik  organisasi  (dalam  hal  ini pemerintah  daerah),  para  manajer  (kepala daerah)  dapat  membentuk  dan  mengelola organisasinya  agar  dapat  melaksanakan fungsi  dengan  baik,  salah  satunya  yaitu mengungkapkan laporan keuangannya, sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Investasi
Pemerintah

## Daerah
Umur suatu organisasi dapat diartikan sebagai  seberapa  lama  organisasi  tersebut berlangsung  sejak  didirikannya.  Pemerintah daerah dengan umur administratif yang lebih lama  akan  semakin  berpengalaman  dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan  laporan  keuangannya  secara wajar sesuai dengan SAP (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Dalam penelitian Suhardjanto  dan  Lesmana  (2010),  hasilnya menunjukkan  bahwa  umur  administratif pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengungkapan  wajib LKPD. Dari  uraian  tersebut,  disusun hipotesis sebagai berikut:
H1:    Umur  Administratif  Pemerintah
Daerah
berpengaruh positif
terhadap  Pengungkapan  Investasi Pemerintah Daerah. Pengaruh Size Investasi terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah Ukuran organisasi menunjukkan seberapa  besar  organisasi  pemerintah  daerah tersebut  (Patrick,  2007).  Karena  investasi pemerintah  daerah  digunakan  dalam  rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka besarnya investasi akan mendorong pengungkapan dalam laporan keuangan yang lebih  akuntabel  dan  transparan  kepada masyarakat.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan Cooke (1992) dan Patrick (2007) menunjukkan  bahwa  ukuran  organisasi berhubungan positif signifikan dengan tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H2:  Size  Size  Investasi  berpengaruh
positif terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah.
Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Pengungkapan
Investasi
Pemerintah Daerah Diferensiasi  fungsional  menunjukkan sejauh  mana  sebuah  organisasi  dibagi menjadi
departemen fungsional (Setyaningrum  dan  Syafitri,  2012).  Patrick (2007) menemukan bahwa pemerintah daerah  di  Pennsylvania  dengan  tingkat diferensiasi  fungsional  yang  lebih  tinggi akan  cenderung  untuk  lebih  mengadopsi GovernmentalAccountingStandards Board (GASB)  34  dibandingkan  dengan  yang tingkat  diferensiasi  fungsionalnya  rendah. Dalam  struktur  pemerintahan  Indonesia, pembagian departemen fungsional direpresentasikan dengan satuan kerja perangkat  daerah  (SKPD).Semakin  banyak jumlah  SKPD  berarti  semakin  banyak  dan kompleksnya  laporan  yang  harus  disusun sehingga tingkat pengungkapan yang dilakukan  semakin  besar.  Dari  uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:
H3:  Jumlah  SKPD  berpengaruh  positif terhadap  Pengungkapan  Investasi Pemerintah Daerah.
Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah
Intergovernmental  revenue adalah jenis  pendapatan  pemerintah  daerah  yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan  operasional  pemerintah  daerah (Patrick,  2007). Intergovernmental  revenue yang  dikategorikan  sebagai  lingkungan eksternal memiliki pengaruh positif signifikan  terhadap  pengungkapan  belanja bantuan sosial (Darmastuti dan Setyaningrum,  2012).  Semakin  besar  dana perimbangan  yang  diperoleh  pemerintah daerah  mendorong  tingkat  pengungkapan yang  lebih  besar  kepada  pihak  pemerintah pusat  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban. Dari  pernyataan  tersebut  disusun  hipotesis sebagai berikut:
H4: Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah
Daerah.
Pengaruh  Latar  Belakang  Pendidikan Kepala  Daerah  terhadap  Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah
Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut  untuk  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  (Setyaningrum  dan Syafitri, 2012). Kepala daerah dan atau wakil kepala  daerah  yang  memiliki  latar  belakang ekonomi  atau  akuntansi  akan  lebih  mudah dalam  memahami  dan  menerapkan  standar akuntansi  pemerintahan  dalam  penyajian laporan  keuangannya  sehingga  laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan
SAP  yang wajib.  Dari  uraian  tersebut, maka disusun hipotesis:
H5:    Latar  Belakang  Pendidikan  Kepala
Daerah berpengaruh positif terhadap  Pengungkapan  Investasi Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Pengungkapan Investasi Pemerintah
Daerah  di  Jawa  dan  Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Sumatera
Abdullah  (2004)  dalam  Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) berpendapat bahwa pengendalian sosial dari pemangku kepentingan  di  luar  pemerintahan  terhadap pelaksanaan  pelayanan  publik  di  luar  Pulau Jawa/Bali  tidak  sebaik  di  Pulau  Jawa/Bali. Adanya  pengendalian  sosial  tersebut  akan
mendorong pemerintah
untuk mengungkapkan elemen pengungkapan wajib  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan. Dengan logika tersebut, maka disusun hipotesis:
H6: Terdapat perbedaan
antara
Pengungkapan Investasi Pemerintah  Daerah  di  Jawa  dan Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Suma

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa dan Sumatera sebanyak 265 entitas.  Laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  dijadikan sampel  adalah  laporan  keuangan  Tahun Anggaran 2013  yang  diaudit oleh BPK pada Semester  I  Tahun  2014.  Pemilihan  sampel dilakukan dengan cara purposive sampling.

## Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  sekunder (secondary data) , yaitu data yang dikumpulkan  oleh  seseorang  selain  peneliti yang  sedang  melakukan  penelitian  tersebut (Sekaran  dan  Bougie,  2013).  Data-data keuangan  dan  jumlah  satuan  kerja  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran  2013  yang  telah  diaudit  oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.  Adapun  data  umur  administratif pemerintah  daerah  dan  latar  belakang pendidikan kepala daerah diperoleh dari situs resmi masing-masing pemerintah daerah.

## Definisi  Operasional  dan  Pengukuran Variabel
Operasionalisasi  variabel  diperlukan untuk  memberikan  gambaran  mengenai variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  agar  dapat  diukur  dan  dianalisis sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Adapun definisi operasional dan pengukuran masing- masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

## Variabel Dependen
Penelitian  ini  menggunakan  tingkat Pengungkapan  Investasi  Pemerintah  Daerah dalam  komponen  Catatan  atas  Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan PSAP 06 dan Buletin  Teknis  SAP  07  sebagai  variabel dependen. Pengukuran tingkat pengungkapan dilakukan dengan
menggunakan sistem scoring dengan mengadopsi  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setyaningrum  dan  Syafitri  (2012).  Sistem scoring yang  dimaksud  adalah  dengan membuat  daftar checklist pengungkapan yang  diwajibkan  PSAP  06  dan  Buletin Teknis 07.
Mekanisme  yang  dilakukan  dalam mengukur  tingkat  pengungkapan  adalah:  (1) Membuat  daftar  pengungkapan  berdasarkan PSAP  06  dan  Buletin  Teknis  07,  (2) Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan  dalam  LKPD  sesuai  dengan daftar pengungkapan. Pemberian nilai dibagi
not available item pengungkapan  yang  sesuai  dengan  daftar pengungkapan  diberi  nilai  1,  jika  tidak diungkapkan  maka  diberi  nilai  0,  sedangkan not available item pengungkapan tersebut tidak dapat diaplikasikan,  (3)  Menjumlahkan  nilai-nilai yang  didapat  untuk  setiap  LKPD,  dan  (4) Menghitung  tingkat  pengungkapan  dengan
membagi jumlah nilai yang diperoleh dengan nilai  maksimum  yang  seharusnya  diperoleh jika melakukan pengungkapan penuh.
Dengan demikian,
tingkat Pengungkapan  Investasi  Pemerintah  Daerah dapat dihitung dengan rumus:

## Variabel Independen
Variabel  independen  pada  penelitian ini  adalah  karakteristik  Pemerintah  Daerah, yaitu Umur Administratif Pemerintah Daerah, Size Investasi,  Jumlah  SKPD, Intergovernmental Revenue , dan Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah.

## Umur Administratif Pemerintah Daerah
Umur  suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut
berlangsung  sejak  didirikan  (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pendirian suatu pemerintah  daerah  didasari  oleh  penetapan undang-undang  pembentukan  pemerintah daerah.  Suhardjanto  dan  Lesmana  (2010) mengukur variabel independen umur pemerintah daerah berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundang-
undangan pembentukan daerah yang bersangkutan  dan  dinyatakan  dalam  satuan tahun.
AGE = 2013 - (tahun penetapan undang-undang pembentukan pemerintah daerah)

## Size Investasi
Setyaningrum  dan  Syafitri  (2012) menggunakan  total  aset  Pemerintah  Daerah sebagai  proksi  untuk  variabel  ukuran Pemerintah Daerah karena aset menunjukkan sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan atau  dimiliki  pemerintah  sebagai  akibat  dari
peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat ekonomi  di  masa  depan  diharapkan  dapat diperoleh.  Karena  penelitian  ini  secara spesifik  meneliti  pengungkapan  investasi maka ukuran/ size yang digunakan adalah total investasi  pemerintah  daerah  yang  diubah  ke dalam logaritma natural.
LnTOTINV = Ln(

## Jumlah SKPD
Dalam  struktur  Pemerintah  daerah, pembagian  departemen  fungsional  atau subunit disebut dengan satuan kerja perangkat  daerah  (SKPD).  PP  Nomor  24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  menjelaskan  bahwa  SKPD merupakan entitas
akuntansi yang
diwajibkan  menyusun  dan  menyampaikan
laporan keuangan.
Jumlah
SKPD dianalogikan  sebagai  segmen  bisnis  dalam perusahaan sehingga semakin banyak segmen  bisnis,  semakin  banyak  hal  yang harus  diungkapkan.  Hilmi  dan  Martani (2011)  menggunakan  jumlah  SKPD  sebagai proksi untuk mengukur diferensiasi fungsional. SKPD =   satuan kerja perangkat daerah Intergovernmental Revenue Patrick
(2007) mendefinisikan intergovernmental  revenue sebagai  jenis pendapatan  Pemerintah  Daerah  yang  berasal dari  transfer  pemerintah  pusat  kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi
Pemerintah Daerah .
Patrick (2007) menghitung intergovernmental revenue dengan  membagi  total intergovernmental revenue dengan total  pendapatan.  Di Indonesia, intergovernmental  revenue biasa
dikenal  dengan  dana  perimbangan  dari Pemerintah Pusat. Sumarjo (2010) menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah Kepala  daerah  yang  memiliki  latar belakang  akuntansi  akan  lebih  mudah memahami dan menerapkan standar akuntansi  pemerintahan  sehingga  laporan keuangannya  menyajikan  informasi  yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Menurut  Suhardjanto  dan  Yulianingtyas (2011),  latar  belakang  pendidikan  Bupati berpengaruh signifikan dalam tingkat pengungkapan  wajib  LKPD.  Variabel  ini merupakan  variabel dummy ,  di  mana pengukurannya  yaitu  jika  latar  belakang kepala  daerah  dan/atau  wakilnya  adalah ekonomi,  maka  bernilai  1.  Jika  bukan berlatar belakang ekonomi maka bernilai 0.
Persamaan  regresi  berganda  dalam pengujian  hipotesis  dirumuskan  sebagai berikut:
INVDISC = 0 1 2 LnTOTINV + 3 4 INTREV + 5 PEND + e
Keterangan : INVDISC        : Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah AGE : Umur Administratif Pemerintah Daerah LnTOTINV : Size Investasi SKPD : Jumlah SKPD INTREV : Intergovernmental Revenue PEND : Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah e : errors
Koefisien regresi variabel independen yang  bernilai  positif  (+)  menunjukkan adanya  hubungan  berbanding  lurus  dengan variabel  dependen.  Sebaliknya,  koefisien regresi  variabel  independen  yang  bernilai negatif  (-)  menunjukkan  adanya  hubungan yang  berbanding  terbalik  dengan  variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh pemerintah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa dan Sumatera sebanyak 265 entitas.
Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling .  Jumlah  dan  proses pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Sampel dan Observasi Penelitian Kriteria Jumlah a. pemerintah  provinsi/kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  dan Sumatera. 265 b. Laporan keuangan belum diaudit oleh BPK RI. (15) c. Laporan keuangan yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. (8) d. Data yang tidak lengkap untuk pengukuran setiap variabel. (91) Jumlah observasi dalam penelitian 151
Outlier (49) Jumlah sampel yang digunakan 102 Sumber: Data diolah

## Statistik deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan  gambaran  umum  mengenai karakteristik  variabel  penelitian  meliputi nilai
rata-rata ( mean ), nilai tertinggi/maksimum,
nilai terendah/minimum, serta nilai standar deviasi  yang  menggambarkan  penyebaran data.  Deskripsi dari data penelitian disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2

## Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation AGE 102 5,000 71,000 49,059 21,360 LnTOTINV 102 20,801 28,234 24,737 1,134 SKPD 102 29,000 170,000 54,098 19,498 INTREV 102 0,467 0,962 0,859 0,093 PEND 102 - 1,000 0,333 0,474 INVDISC 102 0,500 0,810 0,653 0,081 Valid N (listwise) 102 Sumber: Data diolah

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  penelitian  ini meliputi normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas,  dan  multikolinieritas.Uji normalitas  menggunakan  uji  Kolmogorov- Smirnov dengan hasil uji  menunjukkan nilai
=  5%).  Uji  autokorelasi  menggunakan Run Test dengan signifikansi sebesar 0,232 (lebih menggunakan  Uji  Glejser  dengan  hasil menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  lebih besar  dari  5%.  Hasil  uji  multikolinieritas menunjukkan  bahwa  nilai tolerance lebih besar  dari  0,1  dan  VIF  kurang  dari  10  pada setiap  variabel.  Dengan  demikian,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  keempat  asumsi klasik telah terpenuhi.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  menggunakan  analisis  regresi  berganda (uji  statistik  F,  uji  statistik  t,    dankoefisien determinasi) dan uji beda t- test .
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen  atau  bebas  yang  dimasukkan dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama
terhadap variabel dependen/terikat
(Ghozali, 2013). BerdasarkanTabel 3, nilai F hasil perhitungan  adalah  6,692  sedangkan  nilai  F tabel  adalah  2,309.  Karena  nilai  F  hitung lebih  besar  daripada  nilai  F  tabel  maka variabel independen secara statistik mempengaruhi  variabel  dependen  secara bersama-sama.
Uji  statistik  F  juga  digunakan  untuk menentukan goodness  of  fit atau  kelayakan model  regresi  yang  digunakan  dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian.  Dari  Tabel  3  diketahui  bahwa probabilityvalue ( p-value )  adalah  sebesar 0,000. Karena p-value dalam hasil pengujian lebih  kecil  dari  5%,  maka  model  layak  ( fit ) untuk  digunakan  sebagai  model  regresi dalam penelitian.

## Tabel 3

## Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Model Sum of Squares  Df Mean Square F Sig. 1  Regression 0,173 5 0,035 6,692 0,000 b Residual 0,497 96 0,005 Total 0,671  101 a. DependentVariable: INVDISC b. Predictors: (Constant), PEND, LnTOTINV, SKPD, INTREV, AGE

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel penjelas/independen  secara  individual dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen (Ghozali,  2013).  Tabel  4  menunjukkan bahwa variabel umur administratif pemerintah  daerah  (AGE)  memiliki p-value lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,000. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa umur administratif
pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah diterima. Sementara itu, variabel size investasi (LnTOTINV), jumlah SKPD (SKPD), intergovernmentalrevenue (INTREV),  dan  latar  belakang  pendidikan kepala  daerah  (PEND)  memiliki p-value lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan investasi pemerintah daerah ditolak.
Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Model UnstandardizedCo efficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 0,515 0,223 2,314 0,023 AGE 0,002 0,000 0,433 4,384 0,000 LnTOTINV 0,005 0,008 0,070 0,667 0,507 SKPD 0,000 0,000 0,040 0,425 0,672 INTREV -0,082 0,086 -0,094 -0,951 0,344 PEND -0,017 0,015 -0,101 -1,127 0,263

## a. DependentVariable: INVDISC

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi (R 2 )  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi  variabel independen (Ghozali, 2013).Tabel 5 menunjukkan  bahwa  nilai Adjusted R 2 sebesar  0,220  atau  22,0%.  Hasil  tersebut
mengindikasikan  bahwa  variabel-variabel independen  dalam penelitian ini  mampu menjelaskan  variabilitas  variabel  dependen pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah sebesar  22,0%,  sedangkan  sisanya  sebesar 78,0%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar model penelitian ini.

## Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of theEstimate 1 0,508 a 0,258 0,220 0,07198
a. Predictors: (Constant), PEND, LnTOTINV, SKPD, INTREV, AGE
b. DependentVariable: INVDISC

## Uji Beda T-test
Dari  Tabel  6  terlihat  bahwa  rata-rata pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah di Jawa adalah 0,6844 sedangkan pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah di  Sumatera  adalah  0,6095.  Secara  absolut jelas bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah  daerah  berbeda  antara  di  Pulau Jawa  dan  Sumatera.  Dari  Tabel  7  diketahui
dengan probabilitas 0,885. Karena probabilitas > 0,05 maka disimpulkan bahwa
H 0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang  sama.  Dengan  demikian,  analisis  uji beda t- test harus menggunakan asumsi equal variances  assumed .  Dari  tabel  tersebut, terlihat  bahwa  nilai  t  pada equal  variances assumed adalah  5,123  dengan  probabilitas signifikansi  0,000  ( two-tailed ).  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  rata-rata  pengungkapan investasi  pemerintah  daerah  berbeda  secara signifikan  antara  pemerintah  daerah  di  Jawa dan di Sumatera. Tabel 6 Group Statistics LOKASI N Mean Std. Deviation Std. ErrorMean INVDISC J 59 0,6844 0,07288 0,00949 S 43 0,6095 0,07290 0,01112 Tabel 7 Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. T Df Sig. (2- tailed) MeanDiffe rence Std. ErrorDiffe rence 95% Confidence Interval of theDifference Lower Upper INVDISC  Equalvari ancesassu med 0,021 0,885 5,123 100 0,000 0,07487 0,01461 0,04588 0,10387 Equalvari ances not assumed 5,123 90,645 0,000 0,07487 0,01462 0,04584 0,10390
PEMBAHASAN Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah

## Daerah
Berdasarkan  hasil  uji  signifikansi parameter  individual  padaTabel  4,  diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel umur administratif pemerintah daerah sebesar  0,000dengan  koefisien  regresi  0,515 (positif).  Hal  tersebut  berarti  bahwa  umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif  signifikan  terhadap  pengungkapan =5%. Dengan  demikian,  hipotesis  pertama  (H 1 ) yang  menyatakan  bahwa  umur  administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah  dapat  diterima.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian  Suhardjanto  dan  Lesmana (2010)  serta  Setyaningrum  dan  Syafitri (2012).
Setyaningrum  dan  Syafitri  (2012) menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  positif yang  signifikan  antara  umur  administratif Pemerintah Daerah dan tingkat pengungkapan  LKPD  disebabkan  karena Pemda  yang  sudah  lama  berdiri  memiliki lebih banyak informasi yang dapat diungkapkan dibandingkan dengan Pemerintah  Daerah  yang  baru  berdiri. Dengan kata lain, dengan sistem administrasi dan  tata  kelola  yang  sudah  mapan  yang didukung dengan pengalaman para birokratnya, pemerintah daerah dengan umur administratif  yang  lebih  tua  memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melaksanakan  tugas-tugasnya,  khususnya yang terkait dengan kewajiban pengungkapan investasi pemerintah daerah.
Pengaruh Size Investasi terhadap
Pengungkapan Investasi Pemerintah
Daerah
Walaupun koefisien regresi size investasi  bernilai  positif  yaitu  0,005,  nilai probabilitas  signifikansinya  sebesar  0,507 =5%, yang berarti bahwa size investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah
daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H 2 )  yang  menyatakan  bahwa size investasi berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan investasi  pemerintah  daerah  ditolak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Darmastuti  dan  Setyaningrum  (2012),  Hilmi dan  Martani  (2011),  Miranti  (2009)  dan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011).
Pemerintah  Daerah  dengan size yang besar memiliki masalah birokrasi  yang lebih besar sehingga mengakibatkan proses penerapan SAP lebih rumit jika dibandingkan  dengan  pemerintah  daerah yang  kecil  (Suhardjanto  dan  Yulianingtyas, 2011).  Khusus  untuk  investasi  pemerintah daerah  dalam  bentuk  investasi  nonpermanen dana  bergulir  yang  dipinjamkan  untuk dikelola oleh masyarakat, semakin besar size investasinya jelas semakin sulit penatausahaannya karena masyarakat penerima  dana  tersebut  tersebar  di  seluruh wilayah  pemerintah  daerah  tersebut.  Selain itu,  dana  bergulir  umumnya  diberikan  tidak dalam  bentuk  uang  tunai  melainkan  dalam bentuk hewan ternak atau peralatan tani yang tentunya  semakin  sulit  untuk  diawasi penyalurannya, pelunasan pinjamannya maupun pencatatannya.
Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Pengungkapan
Investasi Pemerintah

## Daerah
Dari  hasil  uji  signifikansi  parameter individual, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi  variabel  jumlah  SKPD  sebesar 0,672. Karena nilai probabilitas signifikansinya  lebih  besar  dari  5%,  berarti jumlah  SKPD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang  menyatakan  bahwa  jumlah  SKPD berpengaruh  positif  terhadap  pengungkapan investasi  pemerintah  daerah  ditolak.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  Setyaningrum dan Syafitri (2012), Darmastuti dan Setyaningrum  (2012),  Hilmi  dan  Martani (2011),  dan  Suhardjanto  dan  Yulianingtyas (2011).
Setyaningrum  dan  Syafitri  (2012) berpendapat bahwa pemerintah daerah
dengan  jumlah  SKPD  yang  besar  memiliki birokrasi  yang  lebih  kompleks,  sehingga tingkat  pengawasan  terhadap  transaksi- transaksi  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah dapat dikatakan rendah. Hal ini mengakibatkan  besarnya  potensi  pencatatan yang  tidak  akurat.  Terlebih  lagi  dalam investasi  pemerintah  daerah  khususnya  dana bergulir, pengelolaannya membutuhkan koordinasi lintas  SKPD  karena setiap SKPD memiliki  tanggung  jawab  terpisah  antara yang  mencairkan  dana,  menyalurkan,  dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan.
Pengaruh Intergovernmental
Revenue terhadap
Pengungkapan
Investasi
Pemerintah Daerah
Hasil uji signifikansi parameter individual menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel intergovernmental  revenue sebesar  0,344. Nilai  probabilitas  signifikansi  tersebut  lebih =5%. Dengan demikian, intergovernmental revenue
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah ditolak.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Martani  dan  Lestari  (2010)  dan Hilmi dan Martani (2011).
Hilmi dan Martani (2011) berpendapat bahwa kemungkinan dalam era desentralisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu  erat  sehingga  tidak  ada  monitoring khusus  pelaporan  keuangan  Pemda  oleh Pemerintah  Pusat.  Selain  itu,  dana  yang ditransfer  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  tidaklah  berdasarkan kepatuhan  pelaporan  melainkan  karena transfer  yang  bersifat  otomatis  (Martani  dan Lestari, 2010). Dengan kata lain, intergovernmentalrevenue dipandang oleh pemerintah  daerah  sebagai  hak  yang  harus dipenuhi  oleh  pemerintah  pusat  karena diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah.

## Pengaruh  Latar  Belakang  Pendidikan
Kepala  Daerah  terhadap  Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah
Dari  hasil  uji  signifikansi  parameter individual, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel latar belakang pendidikan  kepala  daerah  sebesar  0,263. Karena  nilai  probabilitas  signifikansinya =5%,  dapat  disimpulkan bahwa  latar  belakang  pendidikan  kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah. Hal  ini  berarti  bahwa  hipotesis  kelima  yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh positif  terhadap  pengungkapan  investasi pemerintah  daerah  ditolak.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  Setyaningrum  dan Syafitri (2012) dan Darmastuti dan
Setyaningrum (2012). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.  Selaku  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan seperti menetapkan kebijakan-kebijakan  tentang  pelaksanaan APBD  dan  menetapkan  pejabat-pejabat untuk melaksanakan APBD tersebut. Karena kepala  daerah  berada  pada  tingkat  penentu kebijakan  APBD  sementara  pelaksanaannya didelegasikan  kepada  pejabat  lain,  latar belakang  pendidikan  kepala  daerah  baik ekonomi maupun nonekonomi tidak berpengaruh  langsung  terhadap  pelaksanaan APBD, pelaporan dan pengungkapan keuangan daerah.
Perbandingan antara Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Jawa dan Pengungkapan Investasi Pemerintah
Daerah di Sumatera
Dari hasil uji beda T- test padaTabel  6 diketahui  bahwa  rata-rata  pengungkapan investasi  pemerintah  daerah  di  Jawa  adalah
68,44%  sedangkan  pengungkapan  investasi pemerintah  daerah  di  Sumatera  adalah 60,95%.  Secara  absolut,  dapat  disimpulkan bahwa  rata-rata  pengungkapan  investasi pemerintah  daerah  berbeda  antara  di  Pulau Jawa  dan  Sumatera.  Dari  Tabel  7  diketahui bahwa  nilai  t  pada equalvariances  assumed adalah 5,123 dengan probabilitas signifikansi 0,000  ( two-tailed )  sehingga  disimpulkan bahwa  rata-rata  pengungkapan  investasi pemerintah  daerah  berbeda secara  signifikan antara  pemerintah  daerah  di  Jawa  dan  di Sumatera. Dengan demikian hipotesis keenam  yang  menyatakan  bahwa  terdapat perbedaan  antara  pengungkapan  investasi pemerintah daerah di Jawa dan pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah di  Sumatera  diterima.  Hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  Suhardjanto dan  Yulianingtyas  (2011) yang  tidak menemukan perbedaan antara tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD pemerintah daerah di Pulau Jawa/Bali dan di luar Pulau Jawa/Bali.
Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya  termasuk  Sumatera  dalam  hal pembangunan  infrastruktur,  sumber  daya manusia dan teknologi informasi.
Kesenjangan  dalam  hal  tersebut  dapat berkontribusi  pada  timbulnya  perbedaan kemampuan  antara  pemerintah  daerah  di Pulau Jawa dan Sumatera dalam melaksanakan  tanggung  jawab  pengelolaan keuangan  daerahnya.  Kemampuan  tersebut termasuk  juga  dalam  hal  kemampuan memenuhi  kewajiban  mengungkapkan  pos- pos dalam laporan keuangan khususnya yang berkaitan  dengan  pengungkapan  investasi pemerintah daerah.

## SIMPULAN,  KETERBATASAN,  DAN SARAN
Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  karakteristik  daerah terhadap  kepatuhan  pengungkapan  investasi serta membandingkan kepatuhan pengungkapan  investasi  antara  pemerintah
daerah  di  Pulau  Jawa  dan  Sumatera.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:
a. Umur  administratif  pemerintah  daerah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan investasi pemerintah daerah.  Dengan  sistem  administrasi  dan tata  kelola  yang  sudah  mapan  yang didukung dengan pengalaman para birokratnya,  pemerintah  daerah  dengan umur  administratif  yang  lebih  tua memiliki  kemampuan  yang  lebih  baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya yang terkait dengan kewajiban pengungkapan investasi pemerintah daerah.
b. Size investasi,  Jumlah  SKPD,  Latar belakang  pendidikan  kepala  daerah  dan Intergovernmental
Revenue tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan  penelitian Suhardjanto  dan  Yulianingtyas  (2011) yang  berpendapat  bahwa  Pemerintah Daerah  dengan size yang  besar  memiliki masalah  birokrasi  yang  lebih  besar sehingga mengakibatkan proses penerapan SAP lebih rumit jika dibandingkan  dengan  pemerintah  daerah yang kecil.
c. Terdapat perbedaan antara pengungkapan investasi  pemerintah  daerah  di  Jawa  dan pengungkapan investasi pemerintah daerah  di  Sumatera.  Kesenjangan  antara Pulau  Jawa  dengan  pulau  lainnya termasuk Sumatera dalam hal pembangunan infrastruktur, sumber  daya manusia  dan  teknologi  informasi  dapat berkontribusi  pada  timbulnya  perbedaan kemampuan  antara  pemerintah  daerah  di Pulau Jawa dan Sumatera dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerahnya.

## Keterbatasan dan Saran
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah adanya keterbatasan data yang diperoleh dan dapat  diolah  untuk  mengukur  variabel- variabel  dan  menguji  hipotesis-hipotesis penelitian. Dari 265 pemerintah kabupaten/kota  yang  ada  di  Pulau  Jawa  dan
Sumatera,  hanya  102  sampel  yang  dapat digunakan  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu penelitian  ini  hanya  menguji  pengaruh  lima karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap pengungkapan  investasi  pemerintah  daerah, sementara masih ada karakteristik- karakteristik  lain  yang  dapat  dipilih  untuk diuji misalnya tingkat kesejahteraan ( wealth ), status daerah, dan tingkat pembiayaaan utang ( debtfinancing ).
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian ini,  beberapa  saran  yang  dapat  diberikan untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  menguji karakteristik-karakteristik  pemerintah  daerah yang  lain  yang  belum  tercakup  dalam penelitian  ini  dan  mencari  alternatif  sumber data  selain  dari  laporan  keuangan  dan  situs resmi pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.  2015. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . http://kbbi.web.id/karakteristik (diakses tanggal 6 Juli 2015).
Cooke,  T.  E.  1992.  The  Impact  of  Size,
Stock  Market  Listingand  Industrial Type on DisclosureintheAnnualReports of JapaneseListedCorporations. Accountingand  Business  Research .
Vol. 22, No. 87, pp. 229-237.
Daft, R. L. 2012. Organization TheoryandDesign .  EleventhEdition. South-Western, CengangeLearning.
Darmastuti,  D.  dan  D.  Setyaningrum.  2012. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi
Pengungkapan
Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009. Proceedings  Simposium  Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin, September 2012.
Jones,  G.  R.  2010. OrganizationalTheory,
Design,  andChange .  SixthEdition. Prentice Hall.
Ghozali,  I.  2013. Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS .  Semarang:
BP UNDIP.
Hilmi,  A.  Z.  dan D. Martani. 2012. Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Proceedings  Simposium  Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin, September 2012. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  I Tahun  2014 .  2014.  Jakarta:  Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (KSAP).  2008. Akuntansi  Dana Bergulir. Buletin  Teknis  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  07.
Jakarta: KSAP.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (KSAP).  2010. Standar  Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010.  Jakarta: KSAP.
Martani, D. dan A. Lestari. 2010.
LocalGovernment Financial StatementDisclosurein  Indonesia.  In Proceedings of the 2010 AnnualMeetingand Conference Asian AcademicAccounting Association (AAAA) . Bangkok, Thailand:
Thammasat Business School.
Miranti,  L.  2009. Praktik  Penerapan IndonesianEnvironmentalReportingI ndex dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan . Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Patrick,  P.  A.  2007. The  Determinants  of
OrganizationalInnovativeness: The Adoption of GASB 34 inPennsylvaniaLocalGovernment . UnpublishedPh.DDissertation . Pennsylvania: The Pennsylvania
State University.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ryan,  C.,  T.  Stanley,  dan  M.  Nelson.  2002. AccountabilityDisclosuresby
Queensland LocalGovernmentCouncils: 1997- 1999. Financial Accountability& Management 18 (3): pp. 261-289.
Sekaran,  U.  dan  R.  Bougie.  2013. Research Methods  for  Business .  SixthEdition. John Wileyand Sons Inc.
Setyaningrum,  D.  dan  F.  Syafitri.  2012.
Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  terhadap  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan.
Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia. Vol.  9,  No.  2,  hal  154- 170.
Suhardjanto,  D.  dan  S.  I.  Lesmana.  2010.
Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan  Wajib  di  Indonesia. Prestasi Vol. 6 : ISSN 1411-1497.
______,  dan  R.  R.  Yulianingtyas.  2011.
Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah
terhadap Kepatuhan Pengungkapan  Wajib  dalam  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi
Empiris  pada  Kabupaten/Kota  di
Indonesia). Jurnal  Akuntansi  dan Auditing Vol. 8 : ISSN 1412-6699.
Sumarjo,  H.  2010. Pengaruh  Karakteristik Pemda  terhadap  Kinerja  Keuangan
Pemda .  Skripsi  S1  Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.