## MOBILITAS MAHASISWA INDONESIA DI BELANDA INDONESIAN STUDENTS MOBILITY IN THE NETHERLANDS
Choerunisa Noor Syahid Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: c.runisa@gmail.com Diterima: 20-04-2015 Direvisi: 09-06-2015 Disetujui: 15-06-2015

## ABCTRACT
Today the student mobility becomes an important issue in the global dynamics. As a student, they have good qualification with their high level of education, and at the same time their access to the international labor market also open wider. However, on the other hand, based on the resources and networks that they have, they also have many opportunities to engage in the public activities, which related to social and political issues, both in their own fatherland or as a part of the world. Based on those both domain, by using historical and sociological approach, this study will observe the personal and structural aspects of the Indonesian students mobility in the Netherlands.
Keywords: mobility, Indonesian students, higher education, the Netherlands

## ABSTRAK
Mobilitas mahasiswa adalah isu penting dalam dinamika global sekarang. Pada satu sisi, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akses mereka terhadap pasar tenaga kerja internasional sangat terbuka lebar. Sementara itu, pada sisi yang lain, dengan sumber daya dan jaringan yang dimiliki, mereka juga mempunyai peluang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik, termasuk yang berkaitan dengan persoalan sosial politik, baik yang terjadi di tanah air (Indonesia) maupun di bagian dunia lainnya. Dalam dua ranah tersebut, dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi, studi ini akan menelitei aspek-aspek personal dan struktural yang melingkungi permasalahan mo- bilitas mahasiswa Indonesia di Belanda.
Kata kunci : mobilitas, Mahasiswa Indonesia, pendidikan tinggi, Belanda.

## PENDAHULUAN
Studi mengenai mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda merupakan peneliteian tahun terakhir dari migrasi dan kewarganegaraan orang Indonesia di Belanda sejak tahun 2010– 2014, setelah sebelumnya secara berurutan membahas mengenai pekerja migran pada tahun 2010–2011, perempuan Indonesia yang menikah dengan WN Belanda pada tahun 2012, dan kaum eksil pada tahun 2013. Adapun pertimbangan memilih mahasiswa sebagai bagian dari studi ini adalah karena kelompok ini merupakan salah satu elemen penting yang menjadi simpul bagi elemen komunitas Indonesia lainnya di Belanda.
Tingginya mobilitas mahasiswa memberikan keleluasaan bagi kelompok ini untuk bergaul
dengan komunitas satu dan lainnya, tanpa terkecuali masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu pula, peran aktif kelompok ini dalam bidang sosial dan ekonomi juga menjadi perhatian penting saat ini. Seperti yang telah diketahui pula bahwa cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia dimulai sejak adanya Perhimpunan Hindia pada tahun 1908. Tak hanya isu-isu politik yang membuat mereka menyatu, namun juga bidang kesenian dan olah raga. Keduanya terbukti ampuh sebagai aktivitas non-politik yang dapat merangkul dan memikat perhatian para mahasiswa yang terpencar di berbagai wilayah Belanda. Dalam konteks kontemporer, k eberadaan mereka dianggap sebagai elemen penting bagi Indonesia. Dalam Millenium Development Goals ( MDGs )
misalnya, pendidikan tinggi di luar negeri dapat memberikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara.
Pengumpulan data untuk studi ini dilakukan melalui obeservasi, wawancara, dan telaah pustaka selama bulan Mei–Agustus 2014. Observasi dan wawancara dilakukan terhadap mahasiswa Indonesia di Belanda dan juga alumninya yang telah kembali ke Indonesia. Pemilihan narasumber dilakukan secara terarah ( purposive ), lalu berkembang berdasarkan rekomendasi dari narasumber sebelumnya. Beberapa orang di antara narasumber itu adalah pemimpin PPI.
Studi ini menjadi menarik karena keberadaan mahasiswa Indonesia di negara-negara lain cukup berbeda dengan mahasiswa Indonesia di Belanda. Sebagai salah satu pelaku utama pergerakan nasional, persatuan mahasiswa Indonesia di Belanda juga identik sebagai pembakar semangat kebangsaan sekaligus bagian dari komunitas kosmopolitan. Posisi ini menjadikan keberadaan mahasiswa Indonesia di Belanda sebagai bagian penting dengan keunikannya tersendiri. Jika pada masa lalu mereka dihadapkan pada pilihan untuk terlibat atau tidak dalam wacana dan aksi-aksi menuju kemerdekaan, sekarang mereka dimasukkan sebagai salah satu kategori penting dalam perbincangan tentang daya saing global ( global competitiveness index ). Arus pembangunan neoliberal yang menguat akhir-akhir ini memaksa pemerintah nasional memperhitungkan potensi sumber daya manusia yang mereka miliki sebagai salah satu alat ukur pembangunan milenium global.
Pokok permasalahan studi ini bisa didekati setidaknya dari dua tradisi akademis, yaitu kajian Indonesia dan kajian migrasi. Dalam kajian Indonesia, keberadaan mahasiswa Indonesia di Belanda dilihat tidak hanya sebagai fenomena kontemporer, tetapi terkait juga dengan hubungan kolonial Indonesia dan Belanda pada masa lalu. Studi ini mengungkapkan beberapa pengalaman mahasiswa Indonesia dalam membangun komunitas di Belanda, baik yang terbatas pada interaksi akademis maupun lebih luas lagi pada
persoalan sosial politik di tanah air mereka.
Sementara itu, dalam lingkup studi migrasi, telaah terhadap mobilitas mahasiswa internasional boleh dikatakan agak terabaikan. Ini sedikit banyak terkait dengan status mereka sendiri yang ambivalen dibanding kaum migran lainnya. Memang jika mengingat temporaritasnya, aktivitas mereka cocok dikatakan sebagai fenomena mobilitas yang bisa diterjemahkan setidaknya dalam tiga pengertian: 1) migrasi ahli; 2) produk globalisasi; dan 3) kebudayaan anak muda dan geografi konsumsi.
Rizvi (2005) dalam studinya menyampaikan bahwa mahasiswa internasional memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik karena mereka harus berhadapan dengan arus globalisasi. Hal tersebut terjadi karena adanya kekhawatiran akan ‘ brain drain ’ atau kebocoran sumber daya manusia andal bagi negara pengirim yang dominan dalam literatur pembangunan pada tahun 1970-an. Saat ini kekhawatiran tersebut tidak lagi ada, namun sekarang mereka adalah pelaku aktif ‘ brain circulation ’ atau sirkulasi sumber daya manusia andal. Adapun definisi mengenai ‘ brain circulation ’ yang dikutip dari laporan OECD dalam tulisan Mahroum (1999) ialah:
Brain exchange implies two-way flow of expertise between the sending country and the receiving country. But, where the flow is only heave in one direction the term becomes brain gain and brain drain. Otherwise, brain waste describes the waste of expertise when a skilled migrant moves to other country which requiring expertise and experience obtained in the previous job.
Berangkat dari dua tradisi akademis tersebut, studi ini menganalisis posisi mahasiswa Indonesia di Belanda secara dialektis. Pada satu sisi mereka adalah subjek yang terikat secara politis dengan agenda-agenda nasional, tetapi pada saat yang sama mereka juga adalah individu- individu yang bebas mencari kehidupan lebih baik yang disediakan oleh pasaran kerja global. Tarik-menarik antara dua kecenderungan ini
tidak jarang menghadapkan mereka pada situasi ambivalen, tetapi justru di sini letak proses ‘ brain circulation’ -nya.
Oleh karena itu, posisi mahasiswa yang menjadi subjek peneliteian ini dapat dipahami, terutama pada saat proses masa studi dan setelah usai masa studinya. Jurang antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh para alumni Belanda di Indonesia adalah narasi unik yang memperlihatkan ambivalensi pendidikan tinggi di era globalisasi. Apa yang didapatkan di bangku sekolah di negara-negara maju sering dirasa tidak berguna ketika diterapkan dalam realitas di negara-negara berkembang. Ketidakcocokan ini adalah peluang dan tantangan lebih lanjut bagi reformasi sektor pendidikan tinggi internasional.

## SEJARAH PANJANG MOBILITAS MAHASISWA INDONESIA DI BELANDA
Salah satu bagian yang juga diangkat dalam studi ini ialah mengenai sejarah mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda. Sebagai bagian dari mahasiwa internasional, mahasiswa Indonesia di Belanda juga merupakan subjek globalisasi yang sangat diuntungkan oleh perkembangan dunia kontemporer sekarang ini. Pasalnya mereka dianggap memiliki status istimewa yang bisa direproduksi sebagai modal sosial dan kultural untuk mencapai kesuksesan. Status istimewa tersebut khususnya berlaku bagi mahasiswa jenjang pascasarjana, khususnya program doktoral. Secara langsung atau tidak langsung, para doktor lulusan Belanda ini telah tergabung dalam suatu komunitas global yang lebih luas. Komunitas global yang dimaksud tidak terbatas pada bidang akademis saja, namun pada bidang-bidang lain yang juga memengaruhi gelar kesarjanaan mereka.
Dalam studi ini disampaikan bahwa status istimewa yang diperoleh oleh mahasiswa Indonesia di Belanda itu bukanlah fenomena kontemporer. Mahasiswa Indonesia di Belanda merupakan bagian dari subjek modern yang
telah muncul, setidaknya  sejak awal abad ke-20 sebagai konsekuensi dari kebijakan ‘politik etis’ di Hindia Belanda. Istilah politik etis itu sendiri pada awalnya mengacu pada gagasan yang diajukan oleh kalangan sosial demokrat Belanda sebagai koreksi terhadap praktik kolonialisme di negara jajahan. Kalangan tersebut berpendapat bahwa orientasi kolonialisme sebaiknya diubah dari corak eksploitasi ke asosiasi. Lebih jelasnya, mengutip Locher-Scholten (1996), politik etis berisi  “kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata, dan untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda menurut model Barat”. Dari pengertian tersebut tersirat bahwa politik etis pada dasarnya tetap merupakan bagian dari strategi kolonial.
Politik etis adalah konsep sentral dalam studi ini. Meskipun kolonialisme telah lewat, bukan berarti politik etis otomatis hilang begitu saja. Melalui program-program bantuan pembangunan, yang di antaranya mencakup kerja sama di bidang pendidikan tinggi, gagasan itu direproduksi dalam suatu latar belakang politik baru. Memang hubungan Belanda dan Indonesia secara formal dianggap setara, tetapi arus program tersebut bersifat searah, yaitu dari Belanda ke Indonesia dan bukan sebaliknya. Dari kenyataan ini muncul penilaian yang mengaitkan itu dengan bentuk-bentuk neokolonialisme sebagaimana memuncak menjadi ketegangan pada tahun 1992 ketika Presiden Soeharto memerintahkan untuk menghentikan kerja sama dengan Belanda.
Meski demikian, perkembangan yang terjadi, baik di Belanda maupun di  Indonesia akhir-akhir ini membuat relevansi gagasan politik etis dipertanyakan. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Eropa, termasuk Belanda, pada satu sisi dan kebijakan neoliberalisasi di bidang pendidikan tinggi yang besar-besaran membuat alokasi bantuan beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Belanda terhadap mahasiswa asing, termasuk Indonesia, di bidang-bidang
tertentu berkurang drastis. Di sisi lain, keputusan Pemerintah Indonesia untuk menaikkan anggaran pendidikan hingga 20% melahirkan beragam program beasiswa internasional yang melimpah. Dengan adanya hal terakhir ini kesempatan mahasiwa Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa negara sendiri bertambah besar daripada sebelumnya.
Dengan melihat rentang sejarah yang cukup panjang, kita akan melihat suatu tegangan yang sangat hidup mengenai apa yang mereka bayangkan sebagai Indonesia sebagai tanah air mereka dan Belanda sebagai tempat mereka menuntut ilmu untuk sementara. Tegangan itu sendiri tidak berhenti seiring dengan ambruknya kolonialisme, tetapi berlanjut ke dalam suasana politik baru. Hingga akhir abad ke-19, tidak ada satu pun komunitas Indonesia yang eksis di Belanda. Oleh karena itu, bagi orang Belanda, orang Indonesia dikenal hanya dari laporan- laporan perjalanan yang ditulis oleh para pelancong, penginjil, pegawai pemerintah, lalu belakangan kalangan etnolog profesional.
Salah satu mahasiswa Indonesia angkatan pertama yang cukup menonjol adalah Abdul Rivai yang datang ke Belanda pada 1899. Bersama beberapa temannya dia menerbitkan beberapa koran berbahasa Melayu di Amsterdam. Dia lulus sebagai doktor di Universitas Gent, Belgia, pada tahun 1908. Warisan Abdul Rivai yang sangat penting adalah bukunya yang berjudul Student Indonesia di Eropa (Rivai 2000). Dalam buku ini Rivai melaporkan pengalamannya belajar di Eropa. Rivai juga mengkritik kebijakan Pemerintah Belanda yang semakin membatasi ruang gerak mahasiswa Indonesia sejak pertengahan tahun 1920-an.
Memasuki abad ke-20, jumlah mahasiwa Indonesia di Belanda meningkat. Sebagian besar dari mereka adalah anak para raja-raja kaya dan bangsawan Jawa. Mereka dikirim ke Belanda agar bisa mempelajari bahasa Belanda dengan lebih baik, meningkatkan pengetahuan umum, dan memperoleh orientasi umum mengenai Negeri Belanda itu sendiri (Poeze 2008). Ketiga
orientasi ini adalah imajinasi yang berkembang di kalangan priyayi sebagai syarat agar mereka bisa bertahan di tengah lajur modernisasi. Secara konkret mereka harus mengikuti sekolah modern yang setara dengan orang Eropa sebagai kiblat modernitas pada waktu itu. Atas dasar inilah para bangsawan menyekolahkan anaknya ke Belanda meskipun dengan biaya sendiri.
Berbicara mengenai kiprah sosial politik mahasiswa Indonesia di Belanda, kita tidak bisa mengabaikan peranan Perhimpunan Indonesia (PI). Bahkan bisa dikatakan dari perdebatan di kalangan aktivis PI ini rumusan nasionalisme Indonesia dimatangkan. PI sendiri adalah transformasi dari Perhimpunan Hindia (PH) atau Indische Vereeniging . Organisasi yang dibentuk pada tahun 1908 oleh sekelompok mahasiswa Indonesia di Leiden, Amsterdam, dan Rotterdam ini mendapat dukungan penuh dari para penganjur politik etis terkemuka seperti J. H. Abendanon. Harapan yang disematkan kepada PH sesuai dengan visi dan imajinasi salah seorang pendirinya, Noto Soeroto, yang membayangkan terwujudnya suatu asosiasi antara Timur dan Barat, antara bangsa Hindia dan Belanda. Dia berpendapat bahwa keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing, Oleh karena itu, mereka harus dipersatukan. Timur unggul dalam hal spiritualitasnya, sementara Barat maju karena rasionalitasnya.
Orientasi PH mulai berubah menjadi lebih politis setelah tiga orang eksil politik dari Hindia tiba di Belanda pada akhir 1913. Mereka adalah Doewes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjipto Mangunkusumo. Mereka mulai mempertanyakan gagasan politik asosiasi yang masih menjadi arus utama dalam organisasi PH. Namun, perubahan di tubuh PH tidak terbendung lagi sejak kedatangan angkatan baru pada awal tahun 1920-an. Yang paling terkemuka adalah Mohammad Hatta. Ia dikenal sebagai pribadi dengan karakter yang kuat dan wawasan yang luas. Dengan profilnya itu dia pun terlibat dalam berbagai pertemuan dan solidaritas para aktivis anti-kolonial di negara-negara Eropa
lainnya. Hasilnya, pada 1925 nama Perhimpunan Hindia berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (Ingleson, 1979). Tentu saja dari perubahan nama saja sudah tersirat adanya reorientasi di kalangan mahasiwa Indonesia di Belanda.
Satu hal yang cukup pasti adalah bahwa sejak tahun 1950-an nama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda telah muncul meski kapan persisnya berdiri masih menjadi perdebatan. Kondisi mahasiswa Indonesia di Belanda pada dekade 1950-an dipotret oleh Gunawan (1966) dalam Indonesische Studenten in Nederland . Pokok penyelidikan Gunawan adalah soal interaksi sosial di antara sesama mahasiswa Indonesia dan antara mahasiswa Indonesia dengan masyarakat Belanda. Menjelang akhir tahun 1950-an hubungan Belanda-Indonesia memanas, terkait soal Irian Barat yang belum selesai. Presiden Soekarno menagih janji Belanda dalam Konferensi Meja Bundar untuk mengembalikan Irian Barat. Namun, janji itu tidak dipenuhi. Meski persoalan diplomatik ini tidak terlalu memengaruhi kehidupan sehari-hari mahasiswa Indonesia di Belanda, kegiatan PPI secara resmi dibekukan. Ini terjadi karena posisi PPI dalam urusan politik mengikuti persis garis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.
Pada tahun 1963 PPI Belanda kembali dibangkitkan seiring dengan pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Hingga pertengahan 1966 PPI Belanda tetap mendukung kepemimpinan Soekarno untuk menuntaskan masalah itu. Kata-kata seperti ‘revolusi belum selesai’ masih kerap muncul dalam penerbitan- penerbitan mereka.
Sejak pemerintahan Orde Baru di Indonesia berkuasa, kiprah sosial politik mahasiswa Indonesia di Belanda meredup. Sejak saat itu, kegiatan PPI sebagian besar dialokasikan untuk acara-acara sosial dan kesenian. Meski demikian, pada akhir tahun 1970-an, beberapa aktivis PPI Belanda dan Amsterdam pernah bekerja sama dengan PPI Berlin dalam menerbitkan Berita Indonesia yang isinya cukup kritis terhadap
Pemerintahan Soeharto. Akibat dari sikap kritis mereka, beberapa aktivisnya dipersulit saat akan pulang maupun berkegiatan di Indonesia.
Di beberapa PPI kota, kegiatan diskusi bertema politik masih kerap dilakukan. PPI Leiden dan Den Haag adalah yang paling aktif. Penyebabnya adalah karena di kedua kota itu terdapat banyak mahasiswa ilmu-ilmu sosial atau berlakang aktivis. Sekarang kiprah itu lebih sering diimplementasikan dalam aksi solidaritas kemanusiaan.

## BEASISWA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Bantuan pendidikan atau beasiswa adalah isu krusial yang telah dibahas oleh para penganjur politik etis sejak awal abad ke-20. Mereka berpendapat bahwa para mahasiswa dari Hindia perlu mendapatkan bantuan keuangan sebab kalau tidak, hanya anak-anak bangsawan saja yang bisa bersekolah ke Belanda. Pada masa itu bantuan diperoleh dari subsidi pemerintah dan sumbangan pribadi. Politik etis yang bergulir sejak awal abad ke-20 di Indonesia telah memikirkan cara agar para pelajar dan mahasiwa pribumi bisa mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk kesempatan agar mereka bisa meneruskan studi ke Belanda. Pada tahun-tahun antara 1945–1950, Pemerintah Belanda masih memberikan bantuan bagi mahasiswa Indonesia yang kesulitan biaya keuangan. Hiruk pikuk revolusi di Indonesia memang berpengaruh, tetapi tidak membuat kontak-kontak di bidang pendidikan putus begitu saja. Pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto membawa perubahan berarti bagi hubungan Indonesia-Belanda. Orientasi pembangunan Orde Baru Soeharto yang berkiblat ke Barat membuka pintu lebar bagi masuknya dana asing.
Pasca-reformasi, Indonesia kini telah mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya ialah kesempatan yang diberikan untuk mengenyam pendidikan tinggi hingga ke luar negeri. Hal ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya di mana hanya
kalangan elite saja yang memiliki materi lebih yang dapat bersekolah ke luar negeri. PPI Belanda pada tahun 2014 menyatakan bahwa mayoritas sumber finansial mahasiswa bachelor adalah orang tua (95%). Hal ini berbanding terbalik dengan master dan doktor di mana beasiswa/ sponsor dominan, yaitu 82% untuk master dan 95% untuk doktor. Secara keseluruhan, 65% mahasiswa mendapatkan finansial dari beasiswa dan 30% mahasiswa dari orang tua.
Fenomena ini turut didukung oleh sejumlah lembaga donor pemberi beasiswa, baik nasional maupun internasional. Tujuan utama pemberian dana beasiswa tersebut tentunya menjadi pacuan bagi generasi muda Indonesia untuk berlomba mendapatkan kesempatan emas itu. Tak hanya itu, cara ini juga merangsang tingkat pertumbuhan daya saing bagi Indonesia, khususnya dalam bidang sumber daya manusia. Merujuk pada data Global Competitiveness Index 2014–2015 , disampaikan bahwa Indonesia saat ini berhasil menduduki peringkat ke-34 dari 144 negara di seluruh dunia. Jika dibanding dengan negara di Asia Tenggara lain, posisi Indonesia dapat dikatakan berada di tengah-tengah. Namun, dibanding dengan negara tetangga terdekat, seperti Singapura dan Malaysia, kedudukan Indonesia masih jauh lebih rendah dari keduanya. Singapura menduduki peringkat kedua dan Malaysia berada di peringkat ke-20. Penilaian yang dilakukan dalam proses perhitungan tingkat daya saing didapatkan berdasarkan 12 pilar penilaian dasar yang telah ditentukan oleh lembaga ini.
Pilar pertama sampai dengan pilar keempat merupakan faktor utama untuk sebuah negara dinyatakan masuk ke dalam penilaian The Global Competitiveness Index 2014–2015. Bagian ini disebut sebagai faktor pendorong ekonomi ( key for factor-driven economies). Bagian selanjutnya ialah efficiency  enhancers , yaitu faktor-faktor yang harus dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat  melengkapi  dalam  mendorong  efisiensi dalam perekonomian. Agar masuk dalam bagian kedua ini, sebuah negara harus memiliki pilar nomor lima sampai dengan sepuluh. Bagian
terakhir merupakan bagian innovation and sophistication index yang berisi dua pilar pendorong untuk mendorong inovasi dari sebuah negara. Berdasarkan penentuan tahapan menuju negara berdaya saing, Indonesia kini berada pada tahap kedua, yaitu efficiency enhancers.
Dalam laporan The Global Competitiveness Index 2014–2015 , dinyatakan bahwa daya saing atau competitiveness diartikan sebagai penentuan produktivitas dari sebuah negara yang diukur berdasarkan kemampuan dalam mendayagunakan institusinya, kebijakan-kebijakan, dan juga faktor- faktor lain yang menentukan produktivitas 1 . Lebih lanjut dalam laporan The Global Competitiveness Index 2014–2015 disampaikan pula bahwa level produktivitas sering kali diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penting lain yang juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Produktivitas sebuah negara tidak hanya dilihat dari level of income saja, namun juga dari faktor penting lainnya, yaitu growth potential sebuah negara.
Berdasarkan kedua belas pilar yang disajikan oleh The Global Competitiveness Index 2014– 2015, terlihat bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing sebuah negara. Lebih lanjut dalam tahapan kedua, pilar utama yang perlu dibangun ialah pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Hal tersebut memberikan arti yang cukup tajam bahwa pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas.
Tuntutan baru yang saat ini dihadapi negara- negara dalam era globalisasi kini ialah bagaimana menciptakan tenaga kerja yang well-educated. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan intelektualitas tinggi menjadi syarat penting sekaligus senjata untuk bersaing dengan negara lain. Melalui pendidikan tinggi yang telah dimiliki
1  Dalam http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCom- petitivenessReport_2014-15.pdf dari pernyataan asli: “ com- petitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country”.
oleh seorang individu, sangat diharapkan individu tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapinya pada masa mendatang. Individu tersebut juga diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan dan tugas-tugas yang kompleks dengan hasil kinerja yang baik.
Pemberian kesempatan melalui beasiswa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri ialah agar mereka dapat belajar secara langsung. Harapan yang besar disematkan agar proses belajar yang dialami dapat membuahkan berbagai temuan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing negaranya. Selain itu, diharapkan pula bahwa strategi efektif dari negara maju agar Indonesia mampu bersaing dapat ditularkan. Jika hal ini terjadi, Indonesia akan mengalamai suatu tahapan penting dalam meningkatkan daya saing. Namun, jika pemerintah tidak siap mengelola sumber daya manusianya, ancaman baru pun bersiap untuk timbul.
Ketidakpuasan atas keberadaan negara dalam membuktikan eksistensi diri para pelajar yang kembali merupakan ancaman yang paling besar. Untuk itu, diperlukan kehadiran negara agar mampu mengayomi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah melalui penguatan jaringan yang dimiliki oleh para mahasiswa agar ada sarana untuk berkontribusi secara nyata dan langsung terkait ilmu pengetahuan yang digeluti. Selain itu, pemerintah juga dapat menyinkronisasikan kebutuhan negara melalui rencana strategis (renstra) yag hendak dicapai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan demikian, kebutuhan tenaga ahli dapat sejalan dengan kebutuhan strategis negara serta tidak menghasilkan SDM yang sia-sia.

## KESIMPULAN
Seiring dengan berlalunya kolonialisme, kiprah politik mahasiswa Indonesia memang mengalami pasang surut, tetapi dapat dipastikan tidak pernah hilang sama sekali. Beberapa waktu
yang lalu, PPI Belanda sempat mengkritik dan mempertanyakan dengan kritis kegiatan studi banding yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia ke Belanda. Hal tersebut membuktikan bahwa perhatian mereka masih besar terhadap apa yang terjadi di negaranya. Tak hanya itu, para mahasiswa Indonesia di Belanda ini juga berperan aktif dalam berbagai bidang sosial dan ekonomi. Sejak awal berdirinya PPI, dapat terlihat bahwa tidak semua mahasiswa berminat dengan isu-isu politik, mereka juga bergerak di bidang kesenian dan aktivitas- aktivitas non-politik. Aktivitas non-politik yang dilakukan antara lain olahraga yang menjadi kegiatan penting dalam merangkul perhatian mahasiswa yang terpencar. Mereka mencoba menghubungkan dan membentuk komunikasi dengan komunitasnya bahkan dengan sesama orang Indonesia di Belanda.
Mobilitas mahasiswa Indonesia di Belanda juga mempunyai arti penting bagi Pemerintah Indonesia. Dalam konteks kontemporer, keberadaan mereka adalah penunjang penting pencapaian daya saing nasional di tingkat global, termasuk apa yang disebut Millenium Development Goals ( MDGs ). Menyadari hal tersebut, pemerintah berusaha memfasilitasi proses ini dengan menyediakan beasiswa yang memungkinkan warga negaranya untuk melanjutkan studi ke kampus-kampus terbaik dunia. Tujuannya adalah memacu daya saing negara melalui pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas.
Secara teoretis, politik etis yang ada saat ini dapat dikatakan berubah bentuk. Jika sebelumnya politik etis tersebut berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik kolonialisme di negara jajahan, kini dengan skema yang berbeda corak eksploitasi menjadi berubah. Berbagai skema bantuan pendidikan disiapkan dan subsidi pendidikan banyak disampaikan. Namun dengan adanya hal tersebut, politik etis yang ada saat ini tetap menuntut Indonesia, terutama mahasiswa Indonesia di Belanda, untuk membawa negaranya masuk ke dalam indeks globalisasi
yang dikompetisikan. Secara bersamaan pula, hal tersebut menciptakan ketergantungan yang cukup kuat dari Indonesia kepada Belanda atau negara maju lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Basak, B. (2009). Lost in Status? Temporary, Permanent, Potential, Highly Skilled: The International Student Mobility . Bielefeld:
COMCAD.
Gunawan, B. (1966). Indonesische Studenten in Nederland . Disertasi Amsterdam 1966,
VII, 182 pp. Uitgeverij W. van Hoeve, ‘s-Gravenhage.
Ingleson, J. (1979). Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927–1934. Heinemann for the Asian Studies Association of Australia, Singapura. Innis.
Locher-Scholten, E. (1996). Etika Yang Berkeping- keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877–1942 . Djambatan: Jakarta.
Mahroum, Sami. (1999). Highly-skilled globetrotters: the international migration of human capital. In OECD, Mobilizing Human resources for Innovation-OECD Workshop on Science and Technology Labor Markets. Diakses dari
http://www.oecd.org/disti/sti/s_t/inte/prod/human_ resources.htm, pada  20 February 2010.
Patoppang, J.I. (2009). Bhinneka Tunggal Ika: The
Indonesian communities in the Netherlands
1950–2000. Tesis MA. Leiden University.
Poeze, H. (2008). Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda (1600–1950) . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Rizvi, F. (2005). International education and the production of cosmopolitan identities. RIHE International Publication Series 9.
Rivai, Abdul. (2000). Student Indonesia di Eropa. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
Schwab, K. (ed). (2014). The Global Competitiveness Report 2014–2015. Insight Report for 2014 World Economic Forum . Diakses dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glob alCompetitivenessReport_2014-15.pdf pada tanggal 3 April 2014.
----------. (2011). Theorizing student mobility in an era of globalization. Teachers and Teaching: Theory and Practice Vol. 17, No. 6, December.
Stutje, K. (2013). Indonesian Identities Abroad: International Engagement of Colonial Students in the Netherlands, 1908–19311 . BMGN-Low Countries Historical Review , Volume 128–1.