Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)

## PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PADA CACAT PRODUK DFSK 580 TURBO CVT MILIK PT. SOKONINDO AUTOMOBILE BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN
Arief Tharifi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Email: arieftharifi97@gmail.com
Abstrak. Indonesia  sebagai  Negara  strategis  dalam  investasi  telah  mengundang  sangat banyak  investor  untuk  berbisnis  di  Indonesia,  hal  ini  salah  satunya  telah  mengembangkan  industri otomotif  di  Indonesia,  china  sebagai  salah  satu  Negara  besar  investor  dalam  bidang  otomotif  telah berkontribusi  dengan  dua  merk  besar  yaitu  Wuling  dan  DFSK  yang  dikelola  dibawah  PT.SGMW Motors  Indonesia  dan  PT  Sokonindo  Automobile,  beberapa  bulan  yang  lalu  muncul  tuntutan  ganti kerugian  terhadap  cacat  produk  yang  dipasarkan  oleh  DFSK  ,  hal  ini  memicu  protes  banyak konsumen  yang  merasa  dirugikan,  untuk  itu  penelitian  ini  menganalisa  tentang  kasus  yang  terjadi pada  cacat  produk  DFSK  secara  hukum,  apakah  pabrikan  China  dan  aturan  hukum  mengenai penjaminan  produk  otomotif  di  Indonesia  telah  menjamin  perlindungan  berdasarkan  asas  keamanan dan keselamatan konsumen, pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa telah tersedianya seperangkat aturan yang memadai dalam pengawasan mutu produk otomotif di Indonesia, tetapi terdapat tindakan pengistimewaan dari pihak pemerintah terhadap produk produk otomotif China.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  sebagai  Negara  yang  terletak di  posisi  strategis  dalam  garis  lalu  lintas perdagangan  yang  menjadikannya  sebagai mitra  investasi  yang  cukup  diminati  oleh pengusaha-pengusaha  Negara  lain  yang ingin berinvestasi, tidak hanya itu Indonesia  memiliki  daya  tarik  investasi yang  paling  mengutungkan  dan  menarik investor  adalah  dengan  jumlah  penduduk Indonesia  yang  sangat  banyak,  dalam proses bisnis dan ekonomi jumlah masyarakat  yang  banyak  sama  dengan pasar  peminat  yang  besar  pagi  pemasaran suatu  produk,  sehingga  hal  ini  menjadi akan  menjadi  kemudahan  dan  keuntungan bagi para investor.
Dalam hal kerjasama ekonomi memang Indonesia  sebagai  Negara  berkembang  di asia  tenggara  tentunya  juga  sudah  banyak menjalin  kerjasama  ekonomi  dengan Negara  lain  agar  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang  diinginkan,  sekarang  ini Indonesia  mendapatkan  Investasi  terbesar dari  dua  Negara  Asia  yaitu  Singapura sebagai  posisi  teratas  lalu  disusul  oleh China.
Indonesia  yang  memiliki  visi  sebagai Indonesia  Maju  tahun  2045  ,  hal  ini
merupakan  sebuah  cita  cita  yang  besar mengingat  sangat  banyak  PR  yang  harus dikerjakan  pemerintah  agar  mencapai target  tersebut,  Indonesia  yang  memiliki pertumbuhan ekonomi terdapat pada angka 5%  harus  mencapai  pertumbuhan  sebesar 6%-7%
, menurut Kementerian
Koordinator
Perekonomian untuk mencapai  target  tersebut  maka  Indonesia membutuhkan  kurang  lebih  Rp.4.800 triliun Investasi dalam setahun. China telah menggelontorkan  dananya  ke  Indonesia sebesar US$ 13,8 miliar dalam lima tahun terakhir. Total uang  yang telah dimasukan oleh  China  ke  Indonesia  pada  tahun  2019 telah mencapai 4,7 Miliar yang terdiri dari 2000 proyek yang digarap.
Kementrian perindustrian yang
dipimpin  oleh  Airlangga  hartanto  pernah mengatakan  pada  tahun  2018  bahwa  lima tahun kedepan Indonesia akan mendapatkan  Investasi  dibidang  Otomotif sebesar Rp 100 Triliun sebagai pengembangan Industri Otomotif di Indonesia,  Investasi  ini  digadang-gadang efek dari fokus pengembangan pemerintah Indonesia untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan ramah lingkungan  di  Indonesia  yang  telah dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program  Kendaraan  Bermotor  Listrik
Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle ) untuk Transportasi Jalan. Menurut Kemenperin  terdapat  beberapa  industry otomotif  besar  dunia  yang  tertarik  untuk berinvestasi  di  Indonesia  dengan  adanya program  pengembangan  tersebut  yang dilakukan  pemerintah.  Diantaranya  ada pabrikan Jepang seperti Toyota dan Honda ,  pabrikan  Korea  Selatan  Hyundai  dan tentu  saja  pabrikan  China  yaitu  produsen mobil    BYD  Automobile  Co.  Ltd  yang merupakan  produsen  mobil  listrik,  dan produsen  kendaraan  komersial,  Jianghuai Automobile Co. Ltd (JAC Motors).
Investasi  besar  besaran  China  adalah salah  satu  strategi  ekonomi  china  dalam mengembangkan  sayapnya  untuk  menjadi Negara adhikuasa yang baru menggantikan Amerika  Serikat,  diantarannya  dengan memberi  hutang  kepada  Negara-negara  di dunia termasuk Indonesia, serta melakukan ekspansi  bisnis  besar-besaran  seperti investasi  manufaktur  China.  Pola  yang diterapkan  China  sempat  ditemukan  oleh para  Ekonom  dimana  China  memberikan kemudahan hutang pada Negara Negara di dunia  untuk  membuat  Negara  Negara tersebut ketergantungan serta dapat memberikan  pula  kemudahan  kemudahan kepada  China  untuk  melakukan  beberapa kegiatan  yang  salah  satunya  adalah Investasi.
Terlihat Indonesia memberikan beberapa insentif kemudahan bagi industry otomotif  yang  sudah  lama  dicanangkan bahkan  sejak tahun  2010  tentunya  saat  ini juga menyambut baik pada investasi china dalam  melakukan  investasi  atau  ekspansi bisnisnya di Indonesia , terlihat dari artikel kebijakan industry otomotif yang diterbitkan oleh Kemenperin, Dirjen
Industri  Alat  Transportasi  dan  Telematika Kementerian  Perindustrian  Budi  Darmadi menegaskan,  regulasi  yang  dibangun adalah  agar  semua  Investor  merasa nyaman  berinvestasi  di  Indonesia.  Ketika investasinya berkembang, multiplayer effect-nya  akan  sangat  terasa  bagi  rakyat
Indonesia,  yaitu  dalam  penyerapan  tenaga kerja,  tumbuhnya  industri  komponen  dan jasa  terkait.  Berbagai  insentif  terus dilakukan  demi  bertumbuhnya  industri otomotif  nasional.  Kita  harus  membantu mencari  solusi  ketika  para  investor mengalami  masalah,  demikian  dikatakan Budi Darmadi. Kebijakan yang merugikan investor segera diselesaikan dengan instansi  yang  terkait  dengan  tujuan  agar investasi terus bertumbuh. Sebuah komitmen  yang  hasilnya  sudah  terlihat  di sektor  otomotif.  Optimisme  pun  terlihat jelas  dari  raut  muka  Budi  Darmadi. Maklum,  masa  kejayaan  industri  otomotif nasional  kembali  bangkit.  Menurutnya, target produksi mobil nasional tahun 2010 sebesar  650  ribu  unit  bakal  tercapai. “Hingga  Mei  2010  ini,  sudah  diproduksi 299  ribu  unit  mobil.  Jika  lima  bulan pertama  sudah  hampir  300  ribu,  saya  kira target  650  ribu  unit  tahun  ini  cukup realistis,”  tandasnya.  Fakta  pun  berbicara. Produsen mobil Toyota Avanza kini sudah bekerja lembur untuk memenuhi permintaan konsumen. Produsen truk Hino pun  harus  menambah  jam  kerja  karena permintaan  semakin  meningkat.  Jika sebelumnya  hanya  memproduksi  10  ribu unit  saja,  permintaan  pasar  yang  tinggi menyebabkan produsen truk ini menambah produksinya menjadi 35 ribu unit. Membaiknya  angka  produksi  industri mobil  nasional  tentu  saja  memberi  efek yang  luar  biasa.  Boleh  jadi  ini  merupakan gambaran  kondisi  ekonomi  nasional  yang kian  membaik.  Apalagi  jika  bicara  truk, yang notabene dipergunakan untuk kepentingan  industri  atau  pengiriman barang.  Jelas  hal  ini  sesuatu  yang  sangat menggembirakan.  Jika  tahun  2008,  total ekspor  mobil  mencapai  104.000  unit, dengan  total  produksi  mencapai  600.884 unit.  Angka  ini  menurun  di  tahun  2009, yang hanya memproduksi sebanyak 464.816  unit.  Di  2010 ini,  dengan  melihat jumlah  permintaan  yang  tinggi,  angka 650.000  unit  diyakini  sebagai  angka  yang realistis  tercapai.  Sebuah  mukjizat  bagi industri  mobil  nasional,  begitu  kata  Budi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Darmadi. Tentu saja, meningkatnya kembali  permintaan  mobil  di  Indonesia akan  memberikan  berkah  tersendiri  bagi industri komponen dan sparepart juga jasa- jasa  yang  berkembang.  Jika  saat  ini  ada sekitar  400.000  orang  tenaga  kerja  yang diserap, angka ini belum memperhitungkan tenaga kerja di perbengkelan  dan  tambal  ban  yang dikelola  perorangan.  Saat  ini,  ada  800 lebih  industri  komponen  yang  harus ditingkatkan jumlahnya menjadi lebih dari 1000  industri.  Ini  pertanda  ekonomi nasional  membaik.  Belum  lagi  jika  bicara industri  sepeda  motor  nasional.  Indonesia adalah  produsen  bebek  terbesar  di  dunia. Lebih  membanggakan  lagi,  untuk  merk Yamaha dan Honda, 95 persen komponennya adalah dari komponen lokal. Saat  ini,  setidaknya  ada  50  merk  sepeda motor.  Dimana  30  merknya  adalah  lokal dan dikembangkan di berbagai provinsi.
Sebelumnya  pemerintahan  Presiden Jokowi  juga  menggadang  gadang  mobil nasional  yang  diklaim  dibuat  oleh  tangan tangan  anak  negeri,  yang  diberi  nama Esemka, yang dibangun berdasarkan karya anak  anak  SMK  di  solo  yang  berhasi menciptakan  sebuah  mobil,  presiden begitu tertarik sehingga menjadikan hal ini sebuah  program  dalam  menghidupkan kembali  industry  otomotif  nasional  dalam negeri  Indonesia,  Pada  tahun  2019  pabrik Esemka  pertama  yang  dinaungi  oleh  PT. Solo  Manufaktur  Kreasi,  melucurkan produk  terbarunya  berupa  40  mobil  yang diklaim  sebagai  produk yang  akan diproduksi masal oleh PT. Solo Manufaktur  Kreasi,  tetapi  setelah  terjadi beberapa  penyelidikan  oleh  masyarakat bentuk,  rupa  dan  mesin  mobil  tersebut hampir  sama  atau  persis  dengan  sebuah produk  mobil  buatan  manufaktur  China, bahkan pemerintah diduga hanya mengimpor  mobil  tersebut  dan melakukan rebadge terhadap  mobil  tersebut,  tetapi PT  SMK  menolak  pernyataan  tersebut walaupun  mereka  mengakui  ada  beberapa part  dari  mobil  tersebut  yang  diimpor langsung dari China.
Setelah  isu  mobil  nasional  Esemka yang  diduga  adalah  sebuah  produk Rebadge dari  China,  eksistensi  Esemka tidak  terlalu  terdengar  lagi,  industry otomotif dalam 3 tahun terakhir dihebohkan  dengan  2  merk  kendaraan China yang merambah industry otomotif di Indonesia  dengan  menawarkan  produk mobil yang diklaim memiliki fitur premium  tetapi  dengan  harga  yang terjangkau  oleh  daya  beli  masyrakat Indonesia, diantara merk mobil China yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  adalah Wuling  yang  dibawa  oleh  PT.SGMW Motors  Indonesia,  DFSK  yang  dibawa oleh  PT  Sokonindo  Automobile  dan Morris  Garage  yang  dibawa  oleh  SIAC Motor Corporation.
Memang  diakui  bahwa  produk  produk otomotif China menawarkan tawaran yang menarik bagi konsumen dengan menggunakan  iklan  yang  massif  serta menarik yang menawarkan produk dengan fitur  yang  premium  melebihi  rival  rival sekelasnya  tetapi  dengan  harga  yang  jauh lebih  terjangkau  dari  pada  mobil  pabrikan Jepang  ataupun  Eropa  yang  sudah  lebih dulu melakukan bisnis industry otomotif di Indonesia.  Baru  baru  ini  pada  tahun  2020 dunia  hukum  dan  otomotif  Indonesia cukup  dikagetkan  dengan  adanya  Gugatan Konsumen  yang  diajukan  oleh  7  orang Konsumen  pengguna  kendaraan  DFSK 580  Turbo  CVT  ke  Pengadilan,  menurut keterangan  para  konsumen  yang  menuntut adanya  cacat  produk  yang  mereka  alami terhadap  produk  DFSK  tersebut  berupa mobil tersebut diklaim tidak bisa dikemudikan  untuk  mendaki,  mereka menilai  hal  ini  adalah  hal  sangat  krusial serta  dapat  membahayakan  mereka  serta konsumen-konsumen lainnya yang membeli mobil DFSK, Sokonindo Automobile  DFSK Indonesia  merespons keluhan  sejumlah  konsumennya  terkait Glory 580 yang disebut tak kuat menanjak. Sebanyak  tujuh  konsumen  diketahui  telah melakukan gugatan hukum terhadap DFSK  Indonesia  ke  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan  pada  3  Desember.  Deputy
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Marketing  Director  DFSK  Indonesia Major Qin mengatakan perusahaan sedang berkomunikasi  dengan  para  konsumen tersebut  untuk  merespons  masalah  ini. Meski begitu Major tak memberi komentar saat  ditanya  mengenai  upaya  hukum sejumlah  konsumen  kepada  perusahaan atas  masalah  produknya.  Berdasarkan keterangan  resmi  dari  pengacara  ketujuh konsumen  yang  mengeluh,  David  Tobing, diketahui para konsumen tersebut merupakan  pemilik  Glory  580  turbo  CVT produksi 2018. Para konsumen itu mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum  terhadap  DFSK  Indonesia  selaku ATPM dan produsen serta enam pihak lain selaku dealer dan bengkel resmi DFSK.
Gugatan  ini  telah  terdaftar  online  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan Nomor register: PN JKT.SEL-122020BS2. Menurut David konsumen telah melaporkan  serta  melakukan  perbaikan  di bengkel  resmi  DFSK.  Namun  sampai  saat ini mobil para konsumen masih mengalami kendala  yang  sama  yaitu  tidak  dapat berjalan  di  tanjakan  atau  berada  di kemacetan  menanjak  dengan  posisi stop and  go .  "Klien  kami  mengalami  gagal tanjak  rata-rata  lebih  dari  2  kali.  Hal  ini membuat  klien  kami  menjadi  takut menggunakan  kendaraan  untuk  berpergian atau  pada  saat  berada  di  jalanan  yang menanjak," ungkap David. Menurut David hal  itu  sangat  berbahaya  buat  konsumen karena  dapat  mengakibatkan  kecelakaan fatal  dan  membahayakan  pihak  lain. Menurut dia juga mobil tersebut mengandung  cacat  tersembunyi  David bilang  DFSK  telah  melanggar  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  dan Peraturan Menteri Perhubunggan Republik Indonesia  Nomor  PM  33  Tahun  2018, Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 18 point b dan c mengenai uji untuk kerja mesin serta uji kemampuan jalan. "Dimana
DFSK
dilarang memperdagangkan barang yang mengandung  cacat  tersembunyi  dan  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  Para
Konsumen," kata David Dalam petitumnya para  konsumen  meminta  agar  Majelis Hakim menghukum DFSK untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi material  sebesar  Rp1,959  miliar  yang merupakan total harga pembelian kendaraan para konsumen tersebut.
Kemudian penggantian sebesar Rp1 miliar kepada masing-masing konsumen sehingga apabila ditotal kerugian immateril menjadi Rp7 miliar Karena para konsumen  telah  mengalami  perasaan khawatir,  takut  selama  menggunakan kendaraan  dan  juga  habisnya  waktu, pikiran  dan  tenaga  selama  mengalami kendala pada kendaraannya
Pada aturan hukum tentang Perlindungan  Konsumen  khususnya  UU nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen dapat kita lihat bahwa dari awal konsideran  Undang-Undang  ini  telah tertuang  tentang  bagaimana  Indonesia membuat  suatu  undang  undang  yang  telah mengakomodir pertumbuhan ekonomi dengan  adanya  perkembangan  teknologi tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan masyakarat sebagai konsumen dimana tercantum dalam konsideran  poin  kedua  dan  ketiga  yang berbunyi “bahwa pembangunan
perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya  dunia  usaha  sehingga  mampu menghasilkan  beraneka  barang  dan/atau jasa  yang  memiliki  kandungan  teknologi yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian  konsumen”.  “Bahwa  semakin terbukanya  pasar  nasional  sebagai  akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat  serta  kepastian  atas  mutu, jumlah,  dan  keamanan  barang  dan/atau jasa  yang  diperolehnya  di  pasar.”  Maka dalam  hal  ini  setiap  pelaku  usaha  yang akan berbisnis di Indonesia baik menyediakan  barang/jasa  maka  harus
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
menjaga  mutu  dari  barang/jasa  yang ditawarkannya untuk
melindungi konsumen yang memanfaatkan barang/jasa tersebut.
Pada pasal 2 UU Perlindungan
Konsumen  juga  menyebutkan  tentang asas-asas  dari  perlindungan  konsumen tersebut  dimana  pasal  2  ini  berbunyi “Perlindungan
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan  dan  keselamatan  konsumen, serta  kepastian  hukum.”  Dalam  poin  ini penulis  ingin  mengkaji  secara  lebih  fokus pada  kasus  cacat  produk  diatas  dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  dengan  mengkaji  secara  lebih dalam  makna  dan  penerapan  asas  ini terhadap  terjadinya  kasus  diatas.  Dan menyusun  sebuah  tulisan  dalam  bentuk makalah yang diberi judul “ PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PADA CACAT PRODUK  DFSK  580    TURBO  CVT MILIK PT. SOKONINDO AUTOMOBILE BERDASARKAN ASAS KEAMANAN DAN

## KESELAMATAN KONSUMEN ” Rumusan Permasalahan
Untuk penulisan dan pembahasan yang lebih  jelas  dan  terukur  maka  bedasarkan latar  belakang  yang  telah  diterangkan  dan dipaparkan  diatas  selanjutnya  penulis merumuskan  permasalahan  yang  akan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk Quality  Control (Pengawasan Mutu) yang ditetapkan  dalam peraturan
perundang-undangan  dalam  sebuah produk  kendaraan  untuk  menjamin keamanan  dan  keselamatan  konsumen dalam  kasus  cacat  produk  DFSK  580 Turbo  CVT  milik  PT.  Sokonindo Automobile?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif.  Dimana  penelitian  ini  juga disebut sebagai penelitian doctrinal, dalam
penelitian ini acap kali hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  ( Law  In  Book) atau  hukum  dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang digunakan  sebagai  patokan  bagi  prilaku manusia

## PEMBAHASAN
1. Bentuk Quality Control (Pengawasan Mutu) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam  sebuah  produk  kendaraan untuk  menjamin  keamanan  dan keselamatan  konsumen  dalam  kasus cacat  produk  DFSK  580    Turbo CVT milik PT. Sokonindo Automobile.
Masalah perlindungan konsumen adalah  sebuah  permasalahan  yang  tidak dapat  terelakkan  dan  akan  selalu  menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama masih  banyak  konsumen  yang  dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu di perhatikan. Permasalahan  yang  dihadapi  konsumen Indonesia  saat  ini,  seperti  juga  yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya pada soal cara  memilih  barang,  tetapi  jauh  lebih kompleks,  yaitu  mengenai  kesadaran semua  pihak,  baik  dari  pengusaha, pemerintah,  maupun  konsumen  sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa mereka harus menghargai  hak-hak  konsumen  dengan memproduksi  barang  dan  jasa  berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar  yang  berlaku,  serta  harga  yang sesuai.    Dalam  sebuah  produk  yang mengalami  cacat  produksi  maka  hal  yang dapat dibahas dalam pertanggung jawabannya  adalah  mengenai  tanggung jawab  produk.  Tanggung  jawab  produk yakni  tanggung  jawab  hukum  yang disebabkan  oleh  keadaan  tertentu  produk (cacat  atau  membahayakan  orang  lain). Tanggung  jawab  ini  sifatnya  mutlak
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
(strict-liability)  atau  semua  kerugian  yang diderita  seorang  pemakai  produk  cacat atau  membahayakan  diri  (diri  sendiri  dan orang  lain)  merupakan  tanggung  jawab mutlak  dari  pembuat  produk  atau  mereka yang  dipersamakan  dengannya.  Dengan diterapkannya  tanggung  jawab  mutlak  itu, pelaku  usaha  telah  dianggap  bersalah  atas terjadinya  kerugian  pada  konsumen  akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab  tanpa  kesalahan  “liability  without fault”), kecuali apabila ia dapat membuktikan  sebaliknya  bahwa  kerugian itu  bukan  disebabkan  produsen  sehingga tidak  dapat  dipersalahkan  padanya.  Ada beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab  mutlak  tersebut  diterapkan  dlaam tanggung jawab produk:
1. Di  antara  korban/konsumen  disatu pihak  dan  produsen  di  lain  pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak
yang
memproduksi/mengeluarkan barang-
barang  cacat/berbahaya  tersebut  di pasaran.
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran berarti produsen  menjamin  bahwa  barang- barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan  dan  bilamana  terbukti  tidak demikian  maka  dia  harus  bertanggung jawab.
Sebenarnya  tanpa  menerapkan  prinsip tanggung jawab mutlak pun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun yaitu konsumen kepada pedagang ecera,  pengecer  kepada  grosir,  grosir kepapda  distributor,  distributor  kepada agen dan agen kepada produsen. Penerapan  prinsip  strict  liability  ini dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang  panjang  ini.  Berkenaan  dengan tanggung  jawab  produk,  seorang  pelaku usaha  harus  bertanggung.  atas  kerugian bagi  konsumen  baik  kerugian  fisik, kematian  atau  harta  benda  karena  produk yang  cacat.  Pengertian  produk  yang  cacat adalah  setiap  produk  yang  tidak  dapat memenuhi  tujuan  pembuatannya  baik
karena  kesengajaan  atau  kealpaan  dalam proses  produksinya  maupun  disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya,  atau  tidak  menyediakan syarat-syarat  keamanan  bagi  manusia  atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan.
Untuk mengetahui kapan suatu prosuk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan yaitu:
1. Kesalahan produksi
2. Cacat desain
3. Informasi yang tidak memadai
Tentunya  dalam  hal  ini  setiap  produk yang  akan  dijual  atau  dipasarkan  harus adanya Quality  Control (Pengawasan Mutu)  terhadap  setiap  produk  yang  akan dijual  tersebut  didalam  kasus  cacat produksi  DFSK  580  CVT  Turbo  tampak tidak  sempurna  atau  tidak  dilakukannya pengawasan mutu dengan benar oleh pihak ATPM  yang memasarkan produk tersebut, disebabkan setelah adanya beberapa keluhan  dari  beberapa  konsumen  tetap ATPM    yaitu  PT.  Sokonindo  Automobile tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut  yang  dimana  pihak  ATPM  justru berlepas  diri  bahwa  produk  mereka  sudah sesuai  dengan  standard,  untuk  itu  dalam aturan perundang undangan tentunya telah ada  ukuran  atau  metode  tertentu  yang harus  dijalankan  oleh  pihak  ATPM sebelum  memasarkan  produknya.  Salah satunya  dalam  hal  ini  telah  diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun  2018  Tentang  Pengujian  Tipe Kendaraan  Bermotor,  Dalam  hal  ini Indonesia  menerapkan  aturan  yang  cukup ketat  dalam  menguji  kelayakan  sebuah kendaraan  bermotor  yang  akan  beroperasi atau dipasarkan di Indonesia dalam hal ini sudah  dijelaskan  kriteria  pengujian  secara rinci  yang  harus  dilakukan  oleh  ATPM pada pasal 18 dan 19 yang berbunyi:
Pasal  18  Pengujian  laik  jalan  terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:
a) Uji emisi gas buang;
b) Uji kebisingan suara;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
c) Uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
d) Uji kincup roda depan;
e) Uji tingkat suara klakson;
f) Uji  daya  pancar  dan  arah  sinar  lampu utama;
g) Uji radius putar;
h) Uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
i) uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
j) Uji  kesesuaian  daya  mesin  penggerak terhadap  berat  kendaraan  bermotor; dan
k) Uji berat kendaraan Bermotor.
Pasal  19  Pengujian  laik  jalan  terhadap
Kendaraan  Bermotor  dalam  Keadaan Lengkap  selain  melakukan  pengujian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18 dilakukan pengujian terhadap:
a. uji posisi roda depan;
b. uji unjuk kerja mesin;
c. uji kemampuan jalan;
d. uji penghapus kaca depan;
e. uji sabuk keselamatan; dan
f. uji suspensi.
Dari  hal  hal  tersebut  diatas  kita  dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia  secara  aturan  memiliki  aturan yang  jelas  dan  ketat  dalam  memberikan ukuran  kelayakan  dan  kelaikan  jalan  bagi sebuah  produk  kendaraan  bermotor,  dari dua poin pasal tersebut jika meneliti kasus yang  bersangkutan  bahwa  PT.  Sokonindo Automobile  tidak  melakukan  pengujian yang  layak  yang  terutama  bertentangan dengan  pasal  19  huruf  b  tentang  uji  unjuk kerja  mesin  serta  uji  kelayakan  jalan, dimana seharusnya PT. Sokonindo Automobile  harus  lebih  memperhatikan kualitas  dari  setiap  produknya  yang  harus disesuaikan  dengan  kondisi  geografis  dan keadaan  iklim  Indonesia  agar  setiap konsumen  yang  membeli  produk  tersebut tidak dirugikan atau membahayakan konsumen  yang  menggunakan  produk tersebut.
Selain  dalam  Permen  Nomor  33 Tahun  2018  yang  mengatur  perlindungan konsumen  terhadap  kelayakan  sebuah kendaraan  bermotor,  dalam  kasus  ini  juga berkaitan  dengan  apa  yang  diatur  dalam
UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  sebagai  aturan yang  utama  dan  berlaku  umum,  didalam UU  ini  telah  diterangkan  bagaimana sebuah  produk  yang  akan  dipasarkan  atau jasa  haruslah  menjamin  keamanan  dan keselamatan pemakainya, hal ini dituangkan  dalam  asas  keamanan  dan keselamatan  konsumen,  Asas  keamanan dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
Secara  umum  dikenal  ada  4  (empat) hak dasar kosumen, yaitu:
1. Hak  untuk  mendapatkan  keamanan (the right to safety) Hak atas keamanan ini  dimaksudkan  untuk  menjamin keamanan
konsumen dalam penggunaan  barang  atau  jasa  yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat  terhindar  dari  kerugian  apabila mengonsumsi suatu produk.
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right  to  be  informed)  Hak  atas informasi  ini  sangat  penting,  karena tidak  memadainya  informasi  yang disampaikan  kepada  konsumen  ini dapat  juga  merupakan  salah  satu bentuk  cacat  produk,  yaitu  yang dikenal  dengan  cacat  instruksi  atau cacat  karena  informasi  yang  tidak memadai.  Hak  atas  informasi  yang jelas  dan  benar  dimaksudkan  agar konsumen dapat memperoleh gambaran  yang  benar  tentang  suatu produk,  karena  dengan  informasi tersebut,  konsumen  dapat  memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya  serta  terhindar  dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.
3. Hak  untuk  memilih  (the  right  to choose) Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan  kepada  konsumen  untuk memilih produk-produk tertentu sesuai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
4. Hak  untuk  didengar  (the  right  to  be heard) Hak untuk didengar ini merupakan  hak  dari  konsumen  agar tidak  dirugikan  lebih  lanjut,  atau  hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.  Hak  ini  dapat  berupa pertanyaan  tentang  berbagai  hal  yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh  tentang  produk  tersebut kurang  memadai,  ataukah  berupa pengaduan  atas  adanya  kerugian  yang telah  dialami  akibat  penggunaan  suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan kepentingan konsumen.
Dari  keempat  tersebut  diatas  yang telah  dituangkan  dalam  UU  No  8  Tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen dapat dikhususkan bahwa hak yang paling bertepatan dengan kasus diatas adalah hak untuk  mendapatkan  keamanan  dan  hak untuk  didengar,  dimana  hak  konsumen untuk  keamanan  dapat  menjamin  para pengguna DFSK 580 CVT Turbo haruslah mendapatkan produk yang dijamin keamananya  guna  kenyamanan  mereka sebagai konsumen, serta dalam hal ini hak untuk didengar adalah yang dapat digunakan  oleh  para  konsumen  untuk dituntut  kepada  pihak  ATPM  selaku pengusaha guna menjamin segala keamanan dan keselamatan konsumen atas produk yang mereka pasarkan.
Ironi  yang  terjadi  pada  industry otomotif  Indonesia  sejak  bertahun  tahun berdirinya  industry  otomotif  yang  lebih dulu diisi oleh pabrikan Jepang dan Eropa belum  pernah  ditemukan  kejadian  yang fatal  seperti  ketidaklayakan  jalan  yang dilakukan  oleh  pabrikan  China  tersebut, memang  dalam  beberapa  waktu  ada beberapa  produk  kendaraan  Jepang  dan Eropa  yang  diperintahkan  untuk  kembali ke  Dealer  untuk  diganti  beberapa  part tertentu  hasil  penelitian  ATPM  atau  yang biasa  dikenal  dengan Recall , Recall
sendiri  adalah  sebuah  metode  yang  diatur oleh undang undang  yang dapat dilakukan oleh  pihak  ATPM  atau  Distributor  Merk kendaraan untuk menarik kembali produknya guna perbaikan atau penggantian part yang dianggap bermasalah  dan  akan  menimbulkan  efek negative dikemudian hari, aturan penarikan  kembali  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara  Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor, hal ini telah diatur  untuk  dipatuhi  oleh  seluruh  pabrik, distributor atau pemegang merk kendaraan bermotor  adapun  tata  cara  penarikan kembali atau Recall adalah sebagai berikut Pasal 7:
Perakit, pembuat,
pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor harus memiliki standar  operasional  prosedur  tertulis. Standar tersebut harus diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 8:
(1) Setelah menyampaikan laporan, perakit, pembuat, pengimpor,
distributor,  atau  pemegang  merek kendaraan bermotor melakukan pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan  Bermotor  untuk  dilakukan penarikan kembali.
(2) Dalam hal keadaan mendesak,
penarikan kembali kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum menyampaikan laporan kepada Menteri. (3) Pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan  melalui:  a.  telepon;  b. surat; c. media cetak; dan/atau d. media elektronik.
Pasal 9:
Kendaraan bermotor yang telah dilakukan  penarikan  kembali  sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan  dan/atau  perbaikan  oleh perakit,  pembuat,  pengimpor,  distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor. Perbaikan  kendaraan  bermotor  dilakukan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
sesuai  standar  operasional  prosedur  dari perakit,  pembuat,  pengimpor,  distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor. Kendaraan  bermotor  yang  telah  dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan sebagaimana  pada  ayat  (1)  dilaporkan kepada Menteri Melalui Direktur Jenderal.
Bahkan dalam hal ini Negara sudah memberikan tata cara yang jelas mengenai apabila sebuah produk kendaraan bermotor mengalami cacat produksi yang ditemukan setelah  kendaraan  tersebut  dipasarkan maka  ATPM  atau  pengusaha  diwajibkan untuk melakukan penarikan kembali ( Recall )  untuk  melakukan  perbaikan  pada produk bersangkutan yang telah didistribusikan pada konsumen, sedangkan dalam kasus ini PT.Sokonindo Automobile selaku  ATPM  tidak  melakukan  penarikan kembali  terhadap  produknya  dengan  seri DFSK 580 Turbo CVT, tentu dalam hal ini PT.Sokonindo Automobile sudah melanggar 3 aturan sekaligus, pertama UU nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan Konsumen,  Kedua  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  33  Tahun  2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
dan Peraturan Menteri
Perhubungan  Nomor  53  Tahun  2019 Tentang  Tentang  Tata  Cara  Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor.

## KESIMPULAN
Perlindungan  konsumen  adalah  fokus isu  yang  sangat  penting  dalam  proses usaha di Indonesia, dimana setiap barang/jasa yang ditawarkan oleh pengusaha kepada konsumen akhir haruslah  terjaga  dalam  setiap  mutu, keamanan, kenyamanan dan manfaat yang benar  yang  didapatkan  oleh  konsumen, pada pembahasan ini penulis bekesimpulan bahwa  pada  kasus  DFSK  580  Turbo  CVT banyak  terjadi  pelanggaran  hukum  yang dilakukan oleh PT. Sokonindo Automobile sebagai  ATPM  pemegang  merk  DFSK kendaraan  Pabrikan  China  di  Indonesia, dimana  kemampuan  mobil  yang  di  klaim tidak  bisa  digunakan  pada jalur  pendakian atau  menanjak  itu  dirasakan  sangat  fatal
oleh  konsumen,  tentunya  secara  prosedur yang  dilakukan  oleh  7  orang  tersebut sudah  benar  dengan  melakukan  gugatan pada  pengadilan  terkait  kasus  yang dilakukan oleh PT Sokonindo Automobile, dan  aturan  hukum  di  Indonesia  tentang standard  kelayakan  dan  segala  metode yang  melindungi  konsumen  kendaraan bermotor  di  Indonesia  sebenarnya  juga sudah  sangat  baik.  Tetapi  dalam  hal  ini penulis berpendapat bahwa adanya kelonggaran  pemerintah  selaku  otoritas hukum tertinggi yang memberikan insentif kemudahan  dalam  berbisnis  pada  produk kendaraan bermotor China, adanya sebuah pembedaan perlakuan antara ATPM Jepang  dan/atau  Eropa  dengan  yang dilakukan  pada  ATPM  China,  penulis berpendapat bahwa hal ini tidak lepas dari keadaan  Indonesia  yang  sedang  dijerat dengan  hutang  luar  negeri  yang  cukup banyak  kepada  Negara  Tiongkok/  China, sehingga  pihak  China  dapat  sedikit banyaknya mengintervensi Indonesia untuk  dapat  memberikan  kelonggaran dalam  setiap  stadarisasi  produk  yang diterapkan  dalam  wilayah  Indonesia, menurut penulis bahwa apapun itu tekanan yang  diciptakan  dari  Negara  lain  tidak seharusnya  menjadi  penyebab  sebuah Negara  untuk  membahayakan  masyarakat sebagai konsumen.

## SARAN
Dalam  kasus  ini  ataupun  kasus  yang akan  terjadi  di  masa  yang  akan  dating otoritas  pengawas  kendaraan  bermotor yaitu  Kementrian  Perhubungan  umumnya Pemerintah,  harus  menegakan  aturan hukum  dalam  setiap  stadarisasi  produk kendaraan  bermotor  dengan  sebenar- benarnya  dan  sebaik-baiknya,  disebabkan apapun  kesalahan  ataupun  kelonggaran dalam  pengujian  kelayakan  kendaraan dapat  membahayakan  setiap  masyarakat Indonesia sebagai konsumen, dan Pemerintah  harus  memberikan  standard yang  sama  bagi  setiap  ATPM  atau pemegang  merk  kendaraan  bermotor  dari semua  Negara  yang  berinvestasi  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Indonesia,  agar  masyarakat  mendapatkan hak memilih yang benar yang diamanatkan oleh  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  serta  hak  untuk mendapatkan  keamanan  dan  keselamatan dalam setiap penggunaan produk kendaraan bermotor di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
AzAdriyanti  Akbar, Penerapan  Asas
Keamanan Dan Keselamatan Konsumen  Terhadap  Obat  Impor Yang  Tidak  Melalui  Badan  Pom, Skripsi FH Universitas Hasanudin 2010.
Az Nasution , Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Jakarta: Daya Widya 1999.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  cetakan pertama,  Jakarta:  Sinar  Grafika.
2018.
Dara  Ayu  Maharani  ,  Bambang  Eko Turisno,  Suradi, Perlindungan
Hukum Terhadap Layanan Purna Jual  (After  Sales  Service)  (Studi Pada Putusan Nomor: 336/Pdt.G/2013/Pn Jkt.Bar), Diponegoro  Law  Journal  Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017. Edwin Makarim. Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta: Raja
Grafindo Persada 2003.
https://oto.detik.com/mobil/d-
4935440/mg-masuk-indonesia- mobil-china-bisa-geser-dominasi- jepang Diakses tanggal 12 Desember 2020
https://otomotif.kompas.com/read/2019/08 /14/063200015/benarkah-esemka- rebadge-dari-mobil-china  Diakses tanggal 12 Desember 2020 https://www.cnbcindonesia.com/news/201 91112120446-4-114575/utang- china-mencengkeram-dunia- termasuk-indonesia Diakses tanggal 11 Desember 2020 https://www.cnbcindonesia.com/news/202 00129141359-4-133660/saat- china-makin-ekspansif-ke-
indonesia-baik-atau-buruk, diakses  tanggal  11  desember 2020 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2 0191018155212-384- 440718/janji-surga-investasi- rp100-t-buat-otomotif-indonesia Diakses  tanggal  11  Desember 2020 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2 0201204105010-384- 577893/dfsk-indonesia-respons- gugatan-glory-580-loyo-di- tanjakan  Diakses  tanggal  12 Desember 2020
Kina  Karya  Indonesia, Kemana  Arah Kebijakan Industry Otomotif
Indonesia, edisi  1, Kemenperin,
Jakarta, 2010.
Miru,  Ahmadi,  &  Yodo,  Sutarman  . Hukum  Perlindungan  Konsumen.
Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun  2018  Tentang  Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53
Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara
Penarikan  Kembali  Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Yusuf  Shofie, Kapita  Selekta  Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia , cetakan pertama,
Bandung:  PT. Citra Aditya  Bakti, 2008.