## Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik
Sofyan Alim copyanalam@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Abstrak
Berdasarkan  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012, pemberian  ganti  kerugian  pada  pengadaan  tanah  harus  dilakukan dengan  pemberian  kompensasi  yang  adil  dan  layak  sehingga  setelah proses  tersebut  terjadi  pihak  yang  berhak  mempunyai  kesempatan memperoleh  penghidupan  yang  lebih  baik.  Pemanfaatan  tanah  harus sesuai dengan sifat keadaan dan haknya, sehingga memberikan manfaat kesejahteraan  dan  kebahagiaan  pemiliknya,  masyarakat  dan  negara. Penelitian  ini  bertujuan  mengenai  pertama,  bagaimana  pemberian  ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap tanah hak milik, dan kedua, bagaimana upaya hukum bagi pemilik tanah hak milik dalam  pemberian  ganti  kerugian  yang  tidak  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) yaitu suatu penelitian hukum yang  mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian pada Putusan: 36/G/PU/2019/PTUN.SBY tidak terjadi kesepakatan mengenai pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah  antara penggugat dan tergugat tetapi pada kasus tersebut telah dilakukan konsinyasi/penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri sehingga tidak terjadi ganti kerugian yang adil dan layak.
Kata kunci: Agraria; Pengadaan Tanah; Ganti Kerugian; Tanah Hak Milik

## Abstract
Based on Article 9 paragraph (2) of Law Number 2 of 2012, compensation for land acquisition must be carried out by providing fair and appropriate compensation;  therefore,  after  the  process  occurs,  the  entitled  party  has the  opportunity  to  obtain  a  better  life.  The  use  of  land  must  be  in accordance  with  the  nature  of  the  conditions  and  rights  so  as  to  provide

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
benefits to the welfare and happiness of the owner, community, and state. This  research  aimed  to  first  determine  how  to  provide  compensation  for land  acquisition  in  the  public  interest  on  freehold  land  and,  secondly, what legal remedies owners of freehold land can provide for compensation that  does  not  comply  with  applicable  regulations.  This  research  used  a normative legal research method with a statutory approach, namely legal research  that  uses  primary  and  secondary  data  sources.  From  the research  results  in  Decision  36/G/PU/2019/PTUN.SBY,  there  was  no agreement  regarding  the  provision  of  compensation  for  land  acquisition between the plaintiff and the defendant, but in this case, consignment or deposit  of  compensation  was  carried  out  to  the  district  court  so  that  no compensation occurred that is fair and decent.

## Keywords: Agrarian; Land Acquisition; Compensation; Freehold Land

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  UUD  1945  pasal  28H  ayat  (4)  Amandemen  Kedua,  setiap orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  tidak  seorangpun  boleh merampas  hak  milik  tersebut  dengan  sewenang-wenang  untuk  kepentingan pribadi.  Tujuan  pengadaan  untuk  kepentingan  umum  ialah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  negara  dan  masyarakat, dengan menjamin kepentingan pihak-pihak yang berhak secara hukum.
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  Putusan:  36/G/PU/2019/PTUN.SBY dimana  penggugat  merasa  keberatan  atas  kompensasi  atau  pemberian  ganti kerugian  yang  dilakukan  oleh  KJPP  sebagai  penilai  pertanahan  dari  pihak tergugat  dengan  memberi  kompensasi  dibawah  harga  pasaran  tanah  serta tidak  melihat  kompensasi  lain  sesuai  peraturan  yang  ada.    Dalam  kegiatan tersebut, Tergugat melanggar asas kemanusiaan keadilan, dan kesejahteraan karena  tidak  terjadi  kesepakatan  atas  besarnya  ganti  rugi  sesuai  ketentuan UU  Nomor  2  tahun  2012  yang  menganut  asas  kesepakatan  dimana seharusnya  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  harus  dilakukan dengan  cara  pelepasan  hak  atau  penyerahan  hak  atas  tanah  dengan  asas musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan.  Sehingga  jika  hal  tersebut  tidak terlaksana maka tidak boleh dilakukan konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam perkara  tersebut. Tetapi  dalam  perkara  tersebut  telah  dilakukan  konsinyasi/penitipan  ganti rugi di Pengadilan Negeri Surabaya.
Penelitian  mengenai  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  telah beberapa kali dilakukan, namun tidak membahas mengenai pemberian ganti kerugian terhadap tanah hak milik. Dalam penelitian penilaian ganti kerugian pengadaan tanah
berdasarkan perspektif HAM (Suntoro, 2019) menyimpulkan bahwa tata cara pemberian ganti rugi yang wajar berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  masih  belum  jelas  dan  bertentangan dengan  ketentuan  UUD  1945,  khususnya  Pasal  28H  ayat  (4)  dan  Pasal  36 ayat  (3),  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  dan  Undang-Undang  39 Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  (HAM).  Hak  asasi  manusia merupakan pesan universal untuk menciptakan kemanusiaan yang adil yang dapat dipatuhi oleh seluruh umat manusia di dunia (Prakasa, 2018).
Sementara penelitian tentang kompensasi untuk kepentingan umum yang tidak  menghormati  nilai  penggantian  wajar  (Sinaga,  2022)  menyimpulkan bahwa,  nilai  ganti  rugi  berdasarkan  hasil  penilaian  penilai  merupakan  dasar untuk  musyawarah  penentuan  kerugian.  Demikian  halnya  dalam  penelitian terkait  pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian (Nastiti &
Firmansyah,  2021)  yang  berkesimpulan  bahwa  apabila  tidak  tercapai kesepakatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  pada  saat  penilaian harga  tanah  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penilai,  maka  pemilik  hak  dapat mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat  paling  lambat selama  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  musyawarah  penetapan kompensasi/ganti rugi.
Kemudian  mengenai  penelitian  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat yang  mendapatkan  ganti  rugi  dalam  pengadaan  tanah  (Sinaga,  2022) menyimpulkan  bahwa,  untuk  menjamin  hak-hak  penerima  ganti  rugi  yang mengalami  kerugian  akibat  pengadaan  tanah,  maka  perlindungan  hukum terhadap  penerima  ganti  rugi  sangat  penting.  Sedangkan  pada  penelitian penetapan  nilai  pengganti  wajar  dalam  pengadaan  tanah  (Dulmuzid  et  al., 2019)  menyimpulkan  bahwa,  Keberadaan  peraturan  mengenai  pencabutan hak  atas  tanah  memiliki  dua  fungsi  yaitu,  di  satu  sisi  menjadi  landasan hukum  bagi  pemerintah  untuk  mengambil  tanah  yang  diperlukan  dari masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan di sisi lain sebagai jaminan  bagi  warga  negara  atas  haknya  dari  tindakan  sewenang-wenang penguasa.
Meskipun  status  hak  milik  dilindungi  dari  tindakan  sewenang-wenang pihak  lain  namun  jika  sewaktu-waktu  hak  tersebut  digunakan  untuk kepentingan  masyarakat  maka  ganti  rugi  harus  segera  dibayarkan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini dilakukan untuk mengkaji dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum  oleh  Pemerintah,  serta  menggali  dan  merumuskan  mekanisme pengadaan tanah yang lebih melindungi hak-hak warga negara yang memiliki hak milik atas tanahnya dalam kegiatan pengadaan tanah, sehingga pemegang hak  memiliki  kesempatan  untuk  hidup  lebih  baik  dari  ganti  rugi  yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  atau  penelitian hukum  kepustakaan  yaitu  metode  atau  cara  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  pustaka  ( library  research )  atau  bahan  sekunder  belaka  (Soekanto, Soerjono  &  Mamudji,  2009).  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan merupakan  pendekatan  Peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ) yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan mengkaji tentang pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah terhadap tanah hak milik (Irsyad & Irawan, 2022).

## 3. PEMBAHASAN
Adapun  uraian  perkara  putusan  ini,  penulis  mengangkat  mengenai Sengketa  penetapan  lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  antara warga kelurahan Tambak langon dan Kelurahan Tambak Osowilangun sebagai (Penggugat) melawan Gubernur Jawa Timur sebagai (Tergugat I) dan Walikota Surabaya  sebagai  (Tergugat  II).  Kasus  tersebut teregistrasi pada Pengadilan Tata Usaha  Negara Surabaya  dengan Nomor Register Perkara  Putusan: 36/G /PU/2019/PTUN.SBY.  Lokasi  dalam  rangka  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  rumah  pompa  Kandangan  seluas  ±  8.100  M2  yang  terletak  di kelurahan  Tambak  langon,  kecamatan  Asemrowo  dan  Kelurahan  Tambak Osowilangun,  kecamatan  benowo,  kota  Surabaya  yang  ditetapkan  pada tanggal 5 Agustus 2015.
Penggugat  melakukan  gugatan  tertanggal  22  Maret  2019  yang  telah didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  pada tanggal  25  Maret  2019.  Berdasarkan  isi  gugatan  para  penggugat,  gugatan
tersebut  kabur/tidak jelas karena dalam positanya mempermasalahkan ganti rugi  atas  pengadaan  tanah  namun  dalam  petitumnya  meminta  pembatalan atas  objek  sengketa  I  dan  objek  sengketa  II.  Adapun  objek  sengketa  dalam gugatan tersebut:
1. Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  pada  surat  dengan  Nomor: 188/127/KPTS/013/2018  tentang  penetapan  lokasi  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  Rumah  Pompa  Kandangan  yang  ditetapkan  pada tanggal 12 Februari 2018.
2. Keputusan Walikota Surabaya pada surat dengan Nomor: 188.45/195/436.1.12/2015  tentang  Perubahan  atas  Keputusan Walikota  Surabaya  Nomor:  188.45/487/436.1.2/2014  tanggal  29 Oktober  2014  tentang  Penetapan  Lokasi  dan/atau  Bangunan  untuk Pembangunan Rumah Pompa Kandangan yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2015.
Pada  tanggal  27  Maret  2018,  6  November  2018  dan  15  November  2018, terlampir  daftar  undangan,  daftar  hadir  rapat,  resume  rapat,  berita  acara kesepakatan, yang sudah merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana  ketentuan  pasal  27  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2012  dan tidak ada keberatan atau penolakan oleh pemilik tanah di lokasi yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Selanjutnya  hasil  penilaian  oleh  KJPP,  Dinas  PU  dan  Bina  Marga disampaikan  pada  warga  yang  terkena  pengadaan  tanah  dimana  ada  yang menerima,menolak  dan  abstain.  Penilai  pihak  tergugat  terhadap  hasil penilaian  menunggu  14  hari  sebelum  melakukan  penitipan  ke  Pengadilan Negeri  pada  bulan  Maret  2018.  Saat  itu,  mereka  juga  memberi  tahu  warga yang terkena penetapan lokasi pembangunan waduk untuk pengadaan tanah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalih  Para  Penggugat  menyatakan  baru mengetahui  Objek  Sengketa  I  dan  Objek  Sengketa  II  pada  tanggal  18  Maret 2019  saat  acara  pembuktian  alat  bukti  Surat  Tergugat  II  dalam  perkara perdata  pada  Putusan:  No.29/Kons/2018/PN.Sby  di  Pengadilan  Negeri Surabaya  adalah  dalih  yang  tidak  berdasarkan  hukum.  Hal  tersebut  karena tenggang  waktu  waktu  untuk  mengajukan  gugatan  atas  Penetapan  Lokasi telah  diatur  dengan  batas  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  dikeluarkannya penetapan lokasi. Penetapan Lokasi (Objek Sengketa II) telah diterbitkan pada tanggal  5  Agustus  2015  sehingga  apabila  Para  Penggugat  mengajukan Gugatan  yang  terdaftar  pada  tanggal  25  Maret  2019,  maka  Gugatan  Para Penggugat  telah  lewat  waktu/daluwarsa.  Sedangkan  pada  penetapan  lokasi (Objek  Sengketa  I)  telah  diterbitkan  pada  tanggal  12  Februari  2018  dan diumumkan pada tanggal 21 Februari 2018, sehingga apabila Para Penggugat mengajukan  Gugatan  yang  terdaftar  pada  tanggal  25  Maret  2019,  maka Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa.
Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut hakim menyimpulkan bahwa  kesepakatan  bersama  antara  Para  Penggugat  dan  Tergugat  II  yang dimonitor oleh Tergugat I, seharusnya  penilaian ganti rugi berdasarkan pada ketentuan  Pasal  37  UU  Nomor  2  tahun  2012  dilakukan  oleh  penilai pertanahan  yang  menurut  ketentuan  pasal  1  angka  11  UU  Nomor  2  tahun 2012 Jo pasal 1 angka 11 Perpres 71 tahun 2012 Jo Perpres 148/2015, tetapi dalam prakteknya tidak terjadi kesepakatan dan hanya berpedoman dari KJPP tanpa mempertimbangkan pendapat dan kepentingan dari pemegang hak atas tanah  dari  Para  Penggugat  yang  dirasakan  tidak  wajar  dan  dibawah  harga normal. Sehingga para Penggugat sangat keberatan atas penilaian perhitungan ganti  rugi  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  KJPP,  dimana  seharusnya
segala  penilaian  ganti  rugi  harus  dilakukan  secara  musyawarah  dan melibatkan peran dari pemilik tanah dalam hal ini Para Penggugat.
Berdasarkan  seluruh  uraian  pertimbangan  hukum  yang  dihubungkan dengan  ketentuan-ketentuan  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa keberatan Para Penggugat bukanlah terhadap penetapan lokasi pembangunan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012, melainkan  keberatan  Para  Penggugat  terhadap  bentuk  dan/atau  besarnya ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2012  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Negeri,  bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sengketa penetapan lokasi pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak.
Dalam mempertahankan  haknya,  para  penggugat  juga  mengajukan  upaya  hukum kasasi  dengan  Register  Perkara  No.  354  K/TUN/2019  pada  tanggal  15  Mei 2019  di  Mahkamah  Agung.  Dalam  hal  ini,  Majelis  Hakim  berpendapat  sama bahwa putusan PTUN Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi juga ditolak.
4. Pemberian  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum Terhadap Tanah Hak Milik
Tanah  merupakan  aset  yang  sangat  berharga  bagi  masyarakat  karena merupakan  modal  utama  untuk  menjalankan  aktivitasnya  (Supriyo  &  Lina, 2022).  Hak  atas  tanah  adalah  hak warga  negara  Indonesia  untuk  menguasai penggunaan  tanah,  air,  dan  ruang  angkasa.  Indonesia  mengatur  jenis-jenis hak atas tanah melalui Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil  hutan  dan  hak  sewa.  Hak  atas  tanah  sebagai  hubungan  hukum didefinisikan  sebagai  suatu  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  memberi wewenang  kepada  pemiliknya  untuk  mempergunakan  tanah  yang bersangkutan,  termasuk  tubuh  bumi  dan  air  yang  ada  diatasnya  serta permukaannya  untuk  tujuan-tujuan  yang  berhubungan  langsung  dengan tanah  tersebut  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  perundang- undangan lainnya yang lebih tinggi (Darwin Ginting, 2010).
Hak  milik  sesuai  dengan  UUPA  merupakan  hak  turun  temurun,  terkuat dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  dan  memiliki  fungsi  sosial. Keberadaan  UUPA  tersebut  adalah  turunan  dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD 1945 yang menegaskan bahwa hak menguasai dari negara atas tanah memerlukan peraturan  yang  dapat  mengakomodir  kewenangan  negara  tersebut.  UUPA membuka jalan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki atau mendapatkan hak  atas  tanah,  baik  hak  milik  maupun  dengan  hak-hak  atas  tanah  lainnya (Permatadani & Irawan, 2021).
Pengakuan hak atas tanah dalam prosesnya tertuang didalam Pasal 24 H ayat  (4)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang memiliki  hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Rezeki,  2018).  Hak  itu  juga  dijamin  dalam  Pasal  32  TAP  MPR  No XVII/MPR/1998  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam pasal 36 dan 37 ayat (1) dan (2) yang berisi tentang:
1. Setiap  orang  berhak  atas  hak  milik  untuk  dirinya  sendiri,  keluarganya, negaranya, dan masyarakatnya dengan cara yang tidak melanggar hukum;
2. Tidak  seorang  pun  berhak  merampas  hak  milik  seseorang  dengan  cara melawan hukum;
3. Hak milik memiliki fungsi sosial;
4. Pengambilalihan  hak  milik  hanya  diperbolehkan  apabila  telah  membayar kompensasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Jika  suatu  benda  menurut  ketentuan  undang-undang  demi  kepentingan umum  perlu  dilakukan  pemusnahan  untuk  selama-lamanya  atau  untuk sementara waktu maka mencabut hak atas tanah harus dilakukan dengan membayar kerugian menurut undang-undang yang berlaku.
Dalam  kondisi  saat  ini  kegiatan  pembangunan  ruang  publik  sangat  sulit dilaksanakan  karena  lahan  tersebut  tidak  berada  dalam  penguasaan  atau kepemilikan  negara  dan  dimiliki  oleh  masyarakat  dengan  hak-hak  tertentu. Oleh  karena  itu  diperlukan  langkah  konkrit  untuk  melaksanakan  kegiatan pembangunan tersebut melalui pengadaan tanah (Agustian, 2017).  Pemberian ganti kerugian ialah suatu proses pemberian penggantian yang layak dan adil kepada pemegang hak dalam proses pengadaan tanah dimana pemegang hak adalah  pihak  yang  memiliki  atau  menguasai  objek  dalam  pengadaan  tanah. Objek pengadaan tanah merupakan tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda-benda lain yang dapat dinilai.
Dalam  UU  No.  2  Tahun  2012  Pasal  27  menyatakan  bahwa  dalam  hal penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Gubernur beserta Instansi  yang  memerlukan  tanah  memberitahukan  penetapan  lokasi pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  selanjutnya  pemegang  hak  dapat mengalihkan  hak  atas  tanahnya  kepada  Instansi  yang  memerlukan  tanah tersebut  hanya  melalui  Lembaga  Pertanahan.  Peralihan  hak  tersebut dilakukan  dengan  memberikan  ganti  kerugian  yang  nilainya  ditetapkan pada saat  pengumuman  penetapan  lokasi.  (JDIH  BPK  Perwakilan  Provinsi  Maluku Utara,  2019).  Proses  pelaksanaan  pada  pengadaan  tanah  dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:
a. Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah;
b. Kompensasi atau Penilaian ganti kerugian;
c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
d. Pemberian ganti kerugian; dan
e. Pelepasan tanah.
1) Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2012  menjelaskan  bahwa  hasil inventarisasi,  identifikasi,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan fasilitas  atas  tanah  harus  diinformasikan  di  kantor  desa/kelurahan, kantor  kecamatan,  dan  tempat  pengadaan  tanah  dalam  waktu  paling lama  14  (empat  belas)  hari  kerja.  Sementara  itu,  Pasal  29  ayat  (5) undang-undang  tersebut  juga  mengatur  mengenai  keberatan  terhadap hasil  survei  dengan  melakukan  pengecekan  dan  pembenahan  dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan  keberatan  terhadap  hasil  survei.  Sementara  itu,  hasil pemberitahuan  atau  penetapan  dan  pembetulan  ditentukan  oleh lembaga  pertanahan  dan  selanjutnya  menjadi  dasar  penetapan pemegang hak pada saat pemberian ganti kerugian.
2) Nilai  ganti  kerugian  atau  kompensasi  yang  dinilai  oleh  Penilai  adalah nilai  pada  saat  diterbitkannya  penetapan  lokasi  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Penilaian  objek  ganti  kerugian  oleh  penilai  diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 Jo Pasal 6 ayat
(9)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2023  tentang  nilai  ganti kerugian atas objek Pengadaan Tanah yang meliputi:
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. Kerugian lain yang dapat dinilai. Objek nilai ganti kerugian juga diatur dalam standar yang berkaitan tentang  penilaian  apprasial  sebagai  penilai  pertanahan  dalam pengadaan tanah dengan menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI)  204  tahun  2021  yang  menggunakan  penilaian  wajar.
Nilai  penggantian  wajar  adalah  nilai  untuk  kepentingan  pemilik,
berdasarkan  keseimbangan  dengan  nilai  pasar  dari  properti  tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor pengecualian  seperti kerusakan  non-fisik  akibat  penyitaan  hak  yang  melekat  pada  properti yang bersangkutan. Nilai tersebut meliputi:
a) Kerugian Fisik (Tanah, Tanaman, dll)
b) Kerugian Non Fisik
c) Kehilangan mata pencaharian;
d) Kehilangan emosi (solatium);
e) Biaya  transaksi  yang  antara  lain  meliputi  biaya  pindah  dan pengosongan, pajak dan biaya PPAT;
f) Penggantian waktu tunggu (bunga);
g) Hilangnya sisa lahan;
h) Kerusakan  fisik  lainnya,  bangunan  yang  telah  dibongkar  tetapi masih dapat digunakan, dan;
i) Kerusakan non fisik lainnya.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 pada Pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal pemberian ganti kerugian dalam keadaan  khusus  di  mana  pemegang  hak  memerlukan  ganti  kerugian yang bersifat segera untuk keperluan yang mendesak yang dibuktikan dengan  surat  keterangan  dari  kepala  desa/kelurahan,  maka  dapat diberikan  ganti  kerugian  paling  banyak  25%  (dua  puluh  lima  persen) 25%  dari  nilai  ganti  kerugian  yang  didasarkan  pada  nilai  jual  objek pajak, zona nilai tanah, atau taksiran nilai ganti kerugian pada tahun berjalan.  Kebutuhan  mendesak  termasuk  keadaan  bencana  alam, keperluan  biaya  pendidikan,  peribadatan,  biaya  perawatan,  biaya pembayaran utang dan/atau keadaan mendesak lainnya.
4. Setelah nilai ganti rugi ditentukan berdasarkan penilaian penilai, maka hal  ini  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  menentukan  ganti  rugi. Proses penentuan nilai ganti rugi dimulai dari musyawarah penentuan nilai  ganti  rugi.  UU No.  2  Tahun  2012  pada  Pasal  37 (1)  menjelaskan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil penilaian  disampaikan  kepada  lembaga  pertanahan  oleh  penilai kemudian  lembaga  pertanahan  melakukan  musyawarah  dengan pemegang  hak  untuk  menentukan  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian.
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 Pasal 71 menjelaskan lebih jelas  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah,  yaitu  melakukan musyawarah  di  bawah  bimbingan  penilai,  penilai  publik  atau  penilai pemerintah serta instansi yang membutuhkan tanah dengan pemegang
hak  dilakukan  maksimal  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  hasil  penilaian diterima  oleh  ketua  pelaksana  pengadaan  tanah.  Konsultasi  harus segera dilakukan guna menentukan besarnya ganti kerugian atas hasil penilaian.  Dalam  konsultasi  tersebut,  panitia  pengadaan  tanah  harus menyampaikan  jumlah  kerusakan  yang  dinilai  oleh  penilai,  penilai publik atau penilai pemerintah. Konsultasi tersebut bisa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah pihak yang memenuhi syarat, waktu dan tempat konsultasi untuk menentukan bentuk kompensasi.
6. Pemberian  Ganti  rugi  dapat  berupa  uang  tunai,  tanah  pengganti, pemukiman  kembali,  kepemilikan  saham  atau  bentuk  lain  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Besaran  jumlah  nilai  ganti  rugi berdasarkan hasil penaksiran penilai harus diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional beserta berita acara penyerahan hasil penaksiran. Apabila  pemilik  tanah  keberatan  atas  hasil  penilaian  penilai  tersebut dan  tidak  bisa  ditempuh  melalui  musyawarah  antara  penilai  dan pemilik  tanah  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui  gugatan  di Pengadilan  Negeri/Mahkamah  Agung.  Jika  pemilik  tanah  menolak mengisi  formulir  dan/atau  jumlah  kompensasi  yang  dibayarkan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung maka kompensasi  yang  diberikan  akan  dititipkan  pada  pengadilan  negeri yang  berwenang.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2023 menjelaskan  bahwa  penilai  tanah,  yang  selanjutnya  disebut  penilai, adalah  penilai  publik  yang  memiliki  izin  dari  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  di  bidang  agraria/pertanahan  dan  tata ruang  untuk  melakukan  penilaian  atas  objek  kegiatan  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pelaksanaan kegiatan  perencanaan  tata  ruang  dan  pertanahan  lainnya.  Penilai publik  ialah  penilai  dengan  izin  dari  menteri  keuangan  untuk menjalankan  kegiatan  penilaian.  Sedangkan  penilai  pemerintah  ialah pegawai  negeri  yang  mempunyai  tugas  atau  wewenang  untuk melakukan  jasa  penilaian.  KJPP  merupakan  badan  usaha  yang memiliki izin langsung dari menteri keuangan dan menjadi wadah bagi para  penilai  publik  untuk  menawarkan  seluruh  jasanya.  Dalam melakukan  penilaian  kompensasi,  penilai  harus  mengacu  pada peraturan perundangan yang berlaku dari tingkat pusat hingga daerah. Nilai  ganti  rugi  tidak  akan  kurang  dari  nilai  pasar  tanah  meskipun terjadi  penurunan  atau  kenaikan  nilai  tanah  akibat  diumumkannya lokasi pembebasan lahan.
7. Pelepasan  objek  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang dikuasai  negara  dilakukan  berdasarkan  peraturan  hukum  yang berlaku.  Apabila  pelepasan  objek  pengadaan  tanah  tidak  diselesaikan sampai  batas  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja  sejak lokasi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ditetapkan,  tanah tersebut  dinyatakan  hapus  dan  menjadi  milik  penyelenggara  negara yang  dapat  dipergunakan  langsung  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum.  Pejabat  yang  melanggar  ketentuan  ini  dikenakan tindakan  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  aturan yang  berlaku.  Pelepasan  hak  adalah  suatu  tindakan  yang  mengakhiri ikatan  hukum  pihak  yang  berwenang  dengan  negara.  Menurut  Pasal 78  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2023, pemberian  ganti  kerugian  ditetapkan  oleh  instansi  yang  memerlukan bidang  tanah  yang  bersangkutan  setelah  mendapat  pengesahan  dari
direktur kepemilikan tanah atau pejabat yang ditunjuk, dan dilakukan bersamaan  dengan  pelepasan  hak  oleh  pihak  yang  berwenang. Pengesahan  oleh  direktur  kepemilikan  tanah  atau  pejabat  yang ditunjuk  dilakukan  paling  lambat  5  (lima)  hari  setelah  berita  acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012  menjelaskan  bahwa  setelah  berakhirnya  pemberian  ganti kerugian dan pelepasan hak atau penetapan ganti kerugian dititipkan ke pengadilan negeri, maka  kepemilikan atau hak pemegang hak atas tanah  dan  bukti-bukti  keberadaannya  hapus  dan  tanahnya  menjadi milik  negara.  Terdapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang pemberian ganti kerugian atas pelepasan hak atas tanah, yaitu:
a. Undang-Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  ketentuan-ketentuan pokok agraria;
b. Undang-Undang  No.  2  Republik  Indonesia  tahun  2012  tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
c. Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang penghapusan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
d. Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022  tentang  Undang- Undang Cipta Kerja;
e. Undang-Undang  No.  1  tahun  2022  tentang  hubungan  antara pemerintah daerah dan pemerintah kota;
f. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  39  Tahun  2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan untuk kepentingan umum;
g. Keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  2003  tentang  Pengalihan Penguasaan Tanah;
h. Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No. 19  Tahun  2021  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Berdasarkan  penelitian  yang  dipublikasikan  pada  tahun  2017  dan  hasil identifikasi  data  pengaduan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  sekitar  67%  permohonan  ganti  kerugian  memuat  sejumlah kerugian  yang  dianggap  merugikan dan  tidak  menjamin  kelangsungan  hidup pemilik  tanah  di  masa  depan  karena  proses  evaluasi  dan  penetapan kompensasi di lapangan dianggap kurang transparan. kesalahan pembayaran ganti  rugi  kepada  pihak  yang  tidak berhak,  keterlambatan  pembayaran ganti rugi  padahal  tanahnya  sudah  digunakan  untuk  pembangunan  dan  masih banyak lagi keadaan lainnya. Namun seluruh pihak yang ditemui di lapangan, baik  di  Sulsel,  Jabar,  maupun  di  Yogyakarta,  menyatakan  bahwa  persoalan ganti  rugi  sepenuhnya  kewenangan  appraisal/penilai  publik  (KJPP)  dan pemerintah hanya akan membayar hasil penilaian oleh penilai tersebut karena penilaian tersebut bersifat final (Suntoro, 2018).
Pada Kasus Putusan: 36/G/PU/2019/PTUN.SBY berdasarkan gugatannya para  penggugat  sangat  keberatan  atas  penilaian  penghitungan  pemberian ganti  kerugian  yang  hanya  diberikan  sebesar  Rp.  1.750.000,-/meter  dimana seharusnya  harga  pasaran    tanah    di  daerah  tersebut  per  meter  Rp. 10.000.000,-/meter  sampai  dengan  Rp.  15.000.000,-/meter  sehingga penilaian  penilai  pertanahan  terhadap  harga  objek  pengadaan  tanah  milik
Para  Penggugat  tidak  sesuai  dengan  nilai  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.
Sehingga  atas  dasar  fakta  tersebut  Tergugat  II  yang  dimonitor  oleh Tergugat  I  tidak  melaksanakan  ketentuan  Pasal  69  ayat  (5)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  yang  menyebutkan besarnya  nilai  ganti  kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian  Penilai  dijadikan dasar  musyawarah  tetapi  dalam  hal  tersebut  tidak  terjadi  kesepakatan sehingga Para Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Tim Penilai dengan menilai ganti rugi yang terlalu rendah dan dibawah harga normal. Perbedaan penafsiran harga (bukan nilai) dalam proses penggantian menimbulkan konflik antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Pemerintah  cenderung  melihat  tanah berdasarkan harga tanpa mempertimbangkan nilai tanah dimana kompensasi hanya  didasarkan  pada  harga  keekonomiannya  saja.  Akibatnya,  masyarakat tidak hanya menerima kehilangan kepemilikan tanah (pelepasan hak), namun juga mendapat kompensasi yang tidak memadai (Togatorop, 2020).
Berdasarkan  uraian  kasus  tersebut  pemerintah  seharusnya  mewujudkan dan  memanfaatkan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dengan tujuan  kemakmuran  rakyat  tetapi  dalam  kasus  tersebut  tidak  terjadi  karena penilaian  KJPP  sebagai  penilai  publik/penilai  pertanahan  bersifat  final  dan apabila  pemilik  tanah  keberatan  atas  dasar  penilaian  tersebut  maka  upaya yang  dilakukan  adalah  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Negeri.  Gugatan tersebut memiliki batas waktu yang sangat pendek sehingga masyarakat yang keberatan atas hasil penilaian tersebut  tidak mempunyai waktu yang banyak untuk  melakukan  upaya  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  mereka  sehingga pemberian  ganti  kerugian  dalam  kasus  tersebut  tidak  dilaksanakan  dengan layak dan adil.
5. Upaya  Hukum  Bagi  Pemilik  Tanah  Hak  Milik  Dalam  Pemberian  Ganti Kerugian Yang Tidak Sesuai Peraturan Yang Berlaku Sertifikat  tanah  merupakan  dokumen  yang  sangat  penting  yang membuktikan  kepemilikan  atas  tanah  untuk  menjamin    kepastian  hukum pemiliknya  (Maulani  &  Irawan  2021).  Kepemilikan  tanah  di  Indonesia bukanlah  kepemilikan  tanah  berdasarkan  sistem  kepemilikan  tanah permanen,  melainkan  kepemilikan  tanah  berdasarkan  asas  fungsi  sosial. Umumnya, pemilik tidak dapat menggunakan tanahnya sesuai kehendaknya karena hal tersebut bisa melanggar hak orang lain.
Sehubungan  dengan  perolehan  tanah  negara  dengan  cara  pengadaan tanah    terhadap  hak  milik maka  hak  milik  dapat  diambil alih  karena  tanah mempunyai  fungsi  sosial  (Limbong,  2015).  Perbedaan  budaya  dalam pengadaan  tanah  antara  negara  dan  masyarakat  terletak  pada  nilai  ganti rugi.  Masyarakat  yang  tanahnya  terkena  pengadaan  tanah  menginginkan kompensasi yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini atau setidaknya sesuai dengan  harga  pasar,  dan  beberapa  masyarakat  bahkan  menginginkan kompensasi berdasarkan harga beberapa tahun ke depan (Sutedi, 2007).
Dalam  melaksanakan  pengadaan  tanah  dan  pengalihan  hak  atas  tanah yang  diakibatkan  oleh  pembangunan  yang  didasarkan  pada  tugas  sosial negara,  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  (Harsono,  2003).  Pengadaan  tanah  bagi  masyarakat  untuk  proyek- proyek  pemerintah  memberikan  keuntungan  dan  kerugian  bagi  masyarakat Indonesia.  Unsur  pemaksaan  yang  digunakan  untuk  merampas  hak  atas tanah  demi  kepentingan  umum  masih  menjadi  permasalahan  dalam pembangunan negara. Persoalan yang sering terjadi adalah tidak tercapainya kesepakatan dengan pemilik tanah sementara pekerjaan pembangunan harus
segera dilaksanakan, sehingga upaya pencabutan hak atas tanah dilakukan. (JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2019).
Menurut  Pasal  9  ayat  (2)  UU  No.  2  Tahun  2012,  dalam  hal  pengadaan tanah  negara,  tata  cara  pemberian  ganti  kerugian  harus  dilakukan  dengan pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  agar  pihak  yang  berhak memperoleh  kesempatan  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  lebih  baik. Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  harus  dilakukan  melalui pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  dengan  memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  sosial (Subekti, 2016).
Meminimalkan  pemindahan  penduduk  pada  setiap  proyek  pengadaan tanah adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, jika hal ini tidak  dapat  dihindari,  maka  menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang membutuhkan  lahan  dan  pihak  yang  berkepentingan  untuk  memberikan kompensasi dengan cara yang tepat dan adil (Sarjita & Westi Utami, 2021).
Dalam  peninjauan  pengaduan  oleh  tim  peninjau  yang  dibentuk  oleh gubernur, mereka harus mempertimbangkan berbagai isu terkait pengalihan kewenangan  administratif  kepada  pemerintah,  termasuk  hak  pemerintah untuk  mengelola  lahan.  Peninjauan  tersebut  merupakan  tanggapan  dari badan  pengawas  terhadap  keberatan  masyarakat  atas  kegiatan  pengadaan tanah.  Kegiatan  inilah  yang  akan  mengevaluasi  tentang  menerima  atau menolak  banding  yang  diajukan  (Nugroho,  et  al.,  2018).  Pasal  65  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan penataan  wilayah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus harus  melibatkan  masyarakat  setempat  sehingga  masyarakat  juga  bisa berpartisipasi  dan  mengawasi  dalam  proses  pengadaan  tanah  berlangsung. Peran  masyarakat  dalam  perencanaan  wilayah  dicapai  melalui  Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengelolaan ruang.
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  menjamin  keadilan  dengan menerapkan  peraturan  sesuai  dengan  apa  yang  diciptakan  untuk memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  (Pamungkas  &  Irawan, 2021).  Pasal  281  ayat  (4)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  tugas  pemerintah adalah  melindungi,  mengawasi,  memajukan  dan  mewujudkan  hak  asasi manusia  (Pamungkas  &  Hariri,  2022).  Peraturan  perundang-undangan pertanahan  dirancang  untuk  menghadirkan  rasa  keadilan  serta  kepastian hukum,  namun  terdapat  ketentuan  yang  tumpang  tindih  dalam penerapannya,  inkonsistensi  dan  berbagai  sengketa  pertanahan  juga disebabkan  oleh  tidak  konsistennya  sikap  aparat  penegak  hukum.  Oleh karena  itu,  hukum  harus  menciptakan  kesejahteraan  bagi  seluruh  atau sebagian anggota masyarakat. Artinya  bilamana  diperlukan maka  tujuannya agar undang-undang tersebut  tidak hanya mengatur tentang pemberian hak guna  tanah  saja,  tetapi  juga  menjamin  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat (Salfutra & Agustian, 2017).
Tanggung  jawab  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  akibat  yang berkelanjutan  tentang  perbuatan  atau  peranan  yang  dilakukan  seseorang, tanpa memandang apakah perbuatan atau peranan tersebut dilakukan dalam lingkup  hak  dan  kewajiban  atau  wewenangnya  (Nurlaily  &  Supriyo,  2022). Hubungan    hukum  tersebut  kemudian  menimbulkan  hak  serta  kewajiban bagi  para  pihak  yang  terlibat  (Anang  Dony  Irawan  &  Fadli  Fadli,  2020).
ketentuan  hukum  harus  dipatuhi  dengan  ketat  agar  tidak  menimbulkan permasalahan yang  merugikan pihak manapun (Aprilia & Supriyo, 2022). Hal  penting  yang  disoroti  dalam  pemberian  ganti  kerugian  pada pengadaan tanah ialah tidak hanya mengenai aspek fisiknya saja tetapi juga aspek  non  fisik  yang  tidak  terlihat  yang  dijelaskan  pada  Standar  Penilaian Indonesia (SPI)  204  yang  seharusnya  dijadikan  acuan  oleh  tim  penilai pertanahan  dalam  penilaian  ganti  kerugian  pengadaan  tanah.  Pada pelaksanaannya di lapangan khususnya pada kasus Putusan: 36/G/PU/2019/PTUN.SBY  penilai  pertanahan  tidak  melakukan  penilaian sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Pasal  18  UUPA menjelaskan bahwa  pelepasan  hak  untuk  pengadaan tanah  harus  disertai  dengan pemberian  ganti  kerugian  dengan  adil  dan layak  untuk  kerugian  yang disebabkan,  dan  juga  harus  dilakukan  menurut  cara  yang  diatur  dalam peraturan yang berlaku. Jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti kerugian berdasarkan  UU  Nomor  2  Tahun  2012  pasal  38,  pemilik  tanah  dapat melakukan upaya hukum dengan cara berikut:
a. Penerima ganti rugi dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri  setempat  dalam jangka waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari kerja sejak putusan ganti rugi;
b. Pengadilan  negeri  memutuskan  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  permohonan persetujuan diterima;
c. Pihak yang keberatan atas hasil putusan Pengadilan Negeri maka upaya hukum  selanjutnya  mengajukan  banding  ke  Mahkamah  Agung  dalam waktu  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  penetapan putusan oleh Pengadilan Negeri;
d. Mahkamah  Agung  harus  mengambil  keputusan  dalam  waktu  paling lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  setelah  menerima  permohonan banding;
e. Putusan  pengadilan  Negeri/Mahkamah  Agung  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  menjadi  dasar  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pihak  yang berkeberatan.
Konsep  pencabutan  hak  dengan  penitipan  ganti  rugi  di  pengadilan (konsinyasi)  tidak  dapat  diterapkan  secara  universal  dalam  undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Konsep ini berkaitan dengan hak pemilik  tanah  untuk  memiliki  tanahnya  menjadi  hapus  dan  tidak  berfungsi atas  haknya,  sehingga  tanah  tersebut  menjadi  milik  negara.  Hal  ini  tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Selain itu juga terdapat unsur  paksaan  dan  tidak  adanya  asas  kesepakatan,  asas  keadilan,  dan asas kemanusiaan, seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 (Joesoef, 2021).
Pada dasarnya pengadaan tanah harus melalui musyawarah antara pihak yang  memerlukan  tanah  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  yang  diperlukan untuk pembangunan dengan menentukan berapa besar ganti rugi yang harus dibayarkan  dengan  kesepakatan  bersama  antara  pihak  yang  memerlukan tanah  dengan  pemilik  tanah  melalui  proses  musyawarah  (Nastiti  & Firmansyah, 2021).
Dalam Putusan Perkara: 36/G/PU/2019/PTUN.SBY tidak ada kesepakatan  mengenai  besaran  ganti  rugi  namun  penilai  melakukan konsinyasi/pelimpahan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dengan mencabut hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang tidak melaksanakan musyawarah untuk mencapai  kesepakatan  sehingga  tidak  ada  ganti  rugi  yang  layak  dan  adil
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam putusan ini para Tergugat telah melanggar  asas  keadilan,  kemanusiaan,  dan  kesejahteraan.  Hal  ini dikarenakan  Penggugat  tidak  pernah  diajak  musyawarah  untuk  menentukan besaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  yang  menganut  asas  musyawarah  bahwa  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  harus  dilaksanakan  melalui  pelepasan  atau  penyerahan hak atas tanah dengan asas musyawarah. Apabila  tidak terjadi kesepakatan, maka  tidak  boleh  ada  konsinyasi  atau  penitipan  ganti  rugi  ke  Pengadilan Negeri yang berwenang.
Berdasarkan  putusan  tersebut  Dalam  pertimbangan  hukum  majelis hakim  berpendapat  gugatan  para  penggugat  kabur/tidak  jelas  karena  dalam positanya mempermasalahkan ganti rugi atas pengadaan tanah namun dalam petitumnya  meminta  pembatalan  atas  objek  sengketa  I  dan objek sengketa  II sehingga  penggugat  tidak  dapat  mengupayakan  hak-haknya  di  pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa kewenangan untuk memutus dan memeriksa sengketa  keberatan  terhadap  penetapan  bentuk  dan/atau  besaran  ganti kerugian adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri.
Apa bila dari putusan tersebut ditemukan bahwa para tergugat melanggar Bab  III  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  2023  tentang Perbaikan  Ekosistem Kegiatan Investasi  dan  Usaha  dalam  Pengadaan  Tanah, maka  penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  berdasarkan  pasal  73  ayat  (1) yang  menyatakan  bahwa  setiap  pejabat  publik  dan  pihak  yang  berwenang yang  menerbitkan  persetujuan  peninjauan  kembali  penggunaan  tanah  yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah,  dapat  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah).  Selain  sanksi  pidana, pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan,  yaitu  pemberhentian  tidak  dengan hormat dari jabatannya.

## 4. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1) Berdasarkan Putusan: 36/G/PU/2019/PTUN.SBY dalam pertimbangan hukumnya,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat kabur/tidak jelas karena  keberatan Penggugat bukan pada penetapan lokasi pembangunan melainkan pada besaran ganti rugi yang diterima yang  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Negeri  dan  bukan merupakan  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sehingga gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.
2) Pemberian  ganti  kerugian  pada  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  terhadap  tanah  hak  milik  seharusnya  dilakukan  melalui musyawarah dengan pihak yang memerlukan tanah dan pemilik tanah. Gugatan mengenai ganti kerugian pengadaan tanah yang diajukan ke- pengadilan  negeri  memiliki  batas waktu  yang sangat  singkat  sehingga masyarakat  yang  merasa  keberatan  dengan  hasil  penilaian  tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan upaya hukum atas hak atas tanahnya  sehingga  ganti  kerugian  dalam  perkara  tersebut  tidak terlaksana dengan baik dan adil.
3) Unsur  paksaan  yang  digunakan  dalam  pencabutan  hak  atas  tanah dalam  pengadaan  tanah  masih  menjadi  permasalahan  dalam  proses pembangunan nasional ketika dalam proses pemberian ganti kerugian.
Apabila tidak terjadi kesepakatan maka tidak boleh ada penitipan atau penitipan  uang  ganti  kerugian  ke  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini dikarenakan  merugikan  pemilik  tanah  sehingga  tujuan  dari  UU  No.  2 Tahun  2012  Pasal  9  ayat  (2)  tidak  tercapai  dan  pihak  yang  berhak tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
B. Saran Pada  kasus  Putusan:  36/G/PU/2019/PTUN.SBY  penggugat  sebagai pemilik  tanah  melakukan  berbagai  upaya  hukum  sesuai  ketentuan peraturan    yang  berlaku  tetapi  upaya  tersebut  tidak  berhasil  dan  pada akhirnya  penggugat  mendapat  ganti  kerugian  yang  tidak  adil  dan  layak. Salah  satu  faktor  gagalnya  upaya  tersebut  karena  peraturan  tentang pengadaan  tanah  memiliki  dualisme  hukum  yang  lebih  menguntungkan pemerintah  dimana  salah  satu  peraturan  tersebut  mengenai  pencabutan hak  atas  tanah  dan  konsinyasi.  Melalui  penelitian  ini  penulis  berharap perubah  peraturan  tentang  pengadaan  tanah  bisa  memberikan penghidupan  yang  lebih  baik  setelah  kegiatan  tersebut  terlaksana  selain itu  perlu  adanya  hukum  yang  tegas  yang  diberikan  kepada  penilai  ganti kerugian  yang  tidak  melakukan  penilaian  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.

## 5. DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anang  Dony  Irawan,  &  Fadli  Fadli.  (2020).  The  Legitimacy  of  the Muhammadiyah  Association  as  a  Legal  Subject  in  Ownership  of  Land Rights. Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies , 1 (1), 3.
Aprilia,  D.  ade,  &  Supriyo,  agus.  (2022).  Jual  Beli  Tanah  Yang  Bersertifikat DIjaminkan  Hutan  Menurut  UU  No  5  Tahun  1960. Madani  Legal Review , 6 (2), 18.
Dulmuzid,  Sukaria  Sinulingga,  S.  P.  (2019). Analisis  Penetapan  Nilai Pengganti Wajar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota  Lhokseumawe  (Studi  Kasus  Pembuatan  Jalur  Rel  Kereta  Api  di Kecamatanmuara Dua Kota Lhokseumawe) . XVII (2).
JDIH  BPK  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2019).  Konsep  Kepentingan Umum  dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Nasional  dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Tulisan Hukum , 1 (25), 1 –
25. https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH- pengadaan-tanah.pdf.
JDIH  BPK  Perwakilan  Provinsi  Maluku  Utara,  T.  (2019). Tata  Cara  Ganti Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum .
Joesoef,  I.  E.  (2021).  Rekonstruksi  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan Konsinyasi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Masalah-Masalah Hukum , 50 (3), 318 – 330. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.318-330
Maulani,  L.  M.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat Tanah Pengganti Karena Hilang. Indonesian State Law Review (ISLRev) ,
4 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.46807 Nastiti, D. S., & Firmansyah, A. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah  Penetapan  Bentuk  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum. Lex Administratum , IX (8), 217 – 227. Nurlaily,  N.  Y.,  &  Supriyo,  A.  (2022).  Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. Media of Law and Sharia , 3 (3),
255 – 269. https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384
Pamungkas, F. A. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19.
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 99 – 108. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390
Pamungkas,  T.  J.,  &  Hariri,  A.  (2022). Tanggung  Jawab  Negara  dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State . 3 (3), 270 – 283. Permatadani,  E.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  Kepemilikan  Tanah  Bagi  Warga Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Tanah Indonesia. Khatulistiwa Law Review , 2 (2), 348 – 358. https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.356 Prakasa,  S.  U.  W.  (2018).  Perdagangan  Internasional  dan  HAM:  Relasinya dengan  Sustainable  Development. Jurnal  Hukum  Novelty , 9 (1),  36. https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224
Rahadian  Irhamil,  A.  D.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Jual Beli  Online  Atas  Barang  Tidak  Sesuai. Jurnal  Education  and Development , 10 (3), 264. Reko Dwi Salfutra, & R. A. A. (2017). Problematika Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kota Pangkalpinang . XI (2).
Rezeki,  T.  (2018).  Tinjauan  Umum  Tentang  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah.
Varia Hukum , 30 (39), 1534 – 1547. https://jurnal.um-
palembang.ac.id/variahukum/article/view/1469
Sinaga,  B.  M.  R.  (2022).  Analisis  Yuridis  Ganti  Kerugian  Tanah  Bagi
Kepentingan  Umum  Yang  Tidak  Mengindahkan  Nilai  Penggantian Wajar  (Studi  Putusan  Nomor  15/Pdt.G/2020/PN  Dum). Law  of  Deli Sumatera .
Subekti,  R.  (2016).  Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. Yustisia  Jurnal Hukum , 95 (2), 376 – 394. https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816 Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan  Umum:  Perspektif  HAM. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 5 (1), 13. https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.316
Supriyo, A., & Surabaya, U. M. (2022). Milik Pt Kai Oleh Pihak Ketiga Di Daop Viii Surabaya . 9 (6), 2839 – 2848.
Sutedi, A. (2007). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Sinar Grafika. Togatorop, M. (2020). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . STPN Press.
Wahongan,  A.  S.,  &  Roeroe,  S.  D.  L.  (2022). Perlindungan  Hukum  Bagi Penerima  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum . II (1), 1 – 13.

## BUKU:
Aristiono  Nugroho,  Haryo  Budhiawan,  Julius  Sembiring,  D.  A.  M.  (2018). Multipurpose  Cadastre,  Pengadaan  Tanah  Dan  Legalisasi  Aset.  In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. STPN Press. Darwin  Ginting.  (2010). Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bidang Agribisnis . Ghalia Indonesia. Harsono,  B.  (2003). Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) . Djambatan. Limbong,  B.  (2015). Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan .  Margaretha Pustaka.
Sarjita  &  Westi  Utami.  (2021). Pengadaan  Tanah  Di  Indonesia  Dan  Beberapa Negara Dari Masa Ke Masa (Vol. 01). STPN Press.
Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  S.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif . Rajawali. Sutedi,  A.  (2007). Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Sinar Grafika.
Togatorop, M. (2020). Perlindungan  Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . STPN Press.

## PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN Undang-Undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang  No.  5  tahun  1960  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok Agraria;
Undang-Undang  No.  2  Republik  Indonesia  tahun  2012  tentang  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
Undang-Undang No. 20 tahun 1961 tentang penghapusan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
Undang-Undang  No.  1  tahun  2022  tentang  hubungan  antara  pemerintah daerah
dan pemerintah kota; Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  39  Tahun  2023  tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
Keputusan  Presiden  No.  34  Tahun  2003  tentang  Pengalihan  Penguasaan Tanah;
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  19  Tahun 2021  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan.