Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua (Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat)
Dedi Kusmana 1 * , Cicilia 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dedi_kusmana@ipdn.ac.id
2 Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat; ciciliasyama@gmail.com
* Correspondence: dedi_kusmana@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia
Received: 13-03-2023; Accepted: 26-07-2023; Published: 26-07-2023
Abstrak: Administrasi  pemerintahan  daerah  merupakan  salah  satu  unsur  yang  dibutuhkan  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjadi konflik di masyarakat selama lebih dari 8 tahun yang diakibatkan adanya pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat yang awalnya berada di Kumurkek ke Ayamar.  Keberadaan administrasi  pun  tidak  menentu  apakah  di  Ayamaru  atau  Kumurkek  sehingga  pembangunan  serta  pelayanan pemerintahan  untuk  warga  di  wilayah  Maybrat  tidak  berjalan  sesuai  dengan  rencana  pengembangan  ibukota Maybrat. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis, menguraikan hambatan, dan memberikan solusi untuk  mengatasi  permasalahan  pada  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Sekretariat Daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  induktif.  Dalam  memperoleh  data  penelitian  ini  menggunakan  3  teknik  pengumpulan  data,  yaitu teknik  Wawancara,  teknik  dokumentasi  dan  teknik  observasi.  Kemudian  disempurnakan  dengan  teknik triangulasi,  dengan  3  indikator  meurut  Duncan  dalam  Steer  yang  sudah  ditentukan  yaitu  pencapaian  tujuan, integrasi  dan  adaptasi.  Hasil  penelitian  berdasarkan  indikator  tersebut  menunjukkan  bahwa  penyelenggaran pemerintahan di Sekretariat Daerah Maybrat tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah  tidak berjalan dengan efektif karena permasalahan pemindahan ibukota  Kabupaten  dan  penyerangan  pos  koramil  di  Kisor,  Distrik  Aifat  Selatan.  Peneliti  menyarankan  agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Efektivitas; Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan; Tanah Papua.
Abstract: Regional government administration is one of the elements needed in the administration of regional government,  there  was  conflict  in  the  community  for  more  than  8  years  due  to  the  transfer  of  the  capital  of Maybrat Regency which was originally located in Kumurkek to Ayamar. The existence of the administration is also uncertain whether it is in Ayamaru or Kumurkek so that development and government services for residents in the Maybrat area do not go according to the Maybrat capital development plan. The purpose of this study is to analyze, outline obstacles, and provide solutions to overcome problems in the administration of government administration in the Regional Secretariat. The method used in this study is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. In obtaining this research data using 3 data collection techniques (Duncan in Steer), namely Interview techniques, documentation techniques and observation techniques. Then perfected by  triangulation  techniques,  with  3  indicators  that  have  been  determined,  namely  the  achievement  of  goals, integration and adaptation. The results of the  study based on these indicators showed that the government's implementation in the Maybrat Regional Secretariat was not running effectively. The conclusion of this study is that the implementation of local government did not run effectively because of the problem of moving the regency capital and attacking koramil posts in Kisor, South Aifat District. Researchers suggest that they can solve the problems that occur, so that the government can run well.
Keywords: Effectiveness, Government Administration; Papua Land.

## 1. Pendahuluan
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  dalam  konsideran  point  b  menitikberatkan  bahwa  pemerintahan  daerah dihadapkan  untuk  meningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  juga  peran  masyarakat, serta  memaksimalkan  daya  saing  daerah  dengan  mengindahkan  prinsip  pemerintahan daerah dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat. Administrasi pemerintahan daerah dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  daerah  di  era reformasi  saat  ini  adalah  mometum  yang  tepat  untuk  menata  ulang  administrasi pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan demokratis sebagai perwujudan daripada good  governance (pemerintahan  yang  baik).  Penataan  ulang  administrasi  pemerintahan memiliki  definisi  sebagai  suatu  transformasi  dan  inovasi  atau  pembaharuan  terhadap berbagai kelemahan sebagai bentuk keikutsertaan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perubahan  globalisasi.  Pada dasarnya administrasi  pemerintahan bertujuan untuk melahirkan efisiensi, demokratisasi dan inovasi pada pemerintahan daerah. 1
Kabupaten Maybrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan A3 (Ayamaru, Aitinyo, Aifat)  adalah  salah  satu  Kabupaten  pemekaran  dari  Kabupaten  Sorong.    Kabupaten Maybrat dibangun pada Tahun 2009 bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Sebagai salah satu  daerah  otonom  baru,  sejatinya  Kabupaten  Maybrat  dibentuk  untuk  memudahkan akuntabilitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  baik  dan  benar  dalam  wujudkan pelayanan publik yang adil dan merata diseluruh daerah Indonesia.
Pemerintah  Kabupaten  Maybrat  merupakan  bagian  dari  pemerintah  Republik Indonesia  yang  tidak  akan  terlepas  daripada  penataan  administrasi    dengan  maksud mempercepat  proses  palayanan  administrasi,  pelayanan  publik,  dan  penyelenggaraan pemerintahan  agar  efektif,  yang  memberi  dampak  pada  kesejahteraan  masyarakat sehingga  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  lebih  optimal  dengan mengadakan  sebuah  regulasi  dalam  rangka  menjalankan  reformasi  birokrasi  dalam lingkungan pemerintah daerah.
Kebijakan  inipun  tertuang  dalam  visi  dan  misi  Bupati  Maybrat  serta  strategi pembangunan  dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD),  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sesuai  visi  Bupati  yaitu
1 APU  Prof.  Dr.  Hj.  Sedarmayanti,  M.Pd., Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  Dan Kepemimpinan  Masa  Depan (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  Dan  Kepemerintahan  Yang  Baik) ,  ed.  Sabda  Ali Mifka (Bandung: Refika Adimata, 2013).
mewujudkan masyarakat Maybrat yang sehati membangun dan mengembangkan sumber daya Maybrat untuk kesejahteraan yang adil dan merata.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat sebagai lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintah merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  memiliki  tiga  fungsi  yaitu  fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah yang diwujudkan pada pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati, fungsi anggaran yang diterapkan dalam membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama Bupati, dan Fungsi pengawasan  yang  dilaksanakan  dalam  bentuk  pengawasan  pada  penerapan    peraturan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 2
Salah  satu  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  legislator dalam pembentukan peraturan daerah bersama Bupati menjadi salah satu fungsi yang di abaikan  oleh  Bupati  Maybrat.  Hal  ini  terjadi  ketika  salah  satu  anggota  DPRD  Maybrat menolak  rencana  Bupati  Maybrat  untuk  melakukan  pemindahan  ibukota  Kabupaten Maybrat  dari  Kumurkek  ke  Ayamaru.  Karena  dapat  menimbulkan  konflik  pada masyarakat  dan  melanggar  Undang-Undang  berdasarkan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  :  700/3783/SJ  tertanggal  19  Juli  2013  tentang  Hasil  Pemeriksaan  Khusus Pelanggaran  dan  Pembangunan  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan  oleh  Bupati Maybrat. 3
Pada kenyataannya  Bupati tetap memindahkan ibukota Kabupaten Maybrat  yang awalnya berada di  Kumurkek ke  Ayamaru berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013 atas permintaan Bupati pada kepemimpinannya di periode pertama (2011-2016) dengan alasan menjawab aspirasi masyarakat yang mendukungnya dan menepati janjinya diawal kampanye tahun 2011  untuk  memindahkan  ibukota  Kabupaten  Maybrat.  Akibatnya  terjadi  konflik  di masyarakat selama lebih dari 8 tahun, keberadaan administrasi pun tidak menentu apakah di Ayamaru atau Kumurkek sehingga pembangunan serta pelayanan pemerintahan untuk warga di wilayah Maybrat tidak berjalan sesuai dengan rencana  pengembangan ibukota
2 Mintarti  Indartini,  Nurharibnu  Wibisono,  and  Assistriadi  Widjiseno, PERAN  DAN  FUNGSI  DPRD  DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH , ed. SigitSaptoNugroho and M.H Farkhani, S.HI., S.H., 1st ed. (Penerbit Anugrah Karya Bersama (1), 2019).
3 Tauifk Ridwan, “Legislator : Bupati Terpilih Maybrat Jangan Pindahkan Ibukota,” ANTARANEWS.COM , last modified 2017, https://www.antaranews.com/berita/638854/legislator-bupati-terpilih-maybrat-jangan- pindahkan-ibukota.
Maybrat 4 .  Permasalahan  ini  pun  baru  terselesaikan  dengan  pembentukan  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, yaitu  :bahwa Kabupaten Maybrat merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2009  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Maybrat  di Provinsi  Papua  Barat  dengan  ibu  kota  berkedudukan  di  Kumurkek  Distrik  Aifat Kabupaten  Maybrat,  yang  selanjutnya  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik  Indonesia  Nomor  66/PUU-XI/2013  tanggal  19  September  2013  ibu  kotanya ditetapkan menjadi  berkedudukan di  Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat,  yang dalam pelaksanaannya  berpengaruh  terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta harmonisasi sosial dalam masyarakat 5 .
Disamping  permasalahan  tersebut,  visi  misi    serta  strategis  pembangunan  dalam dokumen  RPJMD  yang  ditetapkan  Bupati  di  kepemimpinannya  di  periode  kedua  ini (2017-2022)    tidak  dilaksanakan  atau  direalisasikan    selama  Bupati  menjabat  sebagai Kepala  Daerah,  ada  beberapa  prinsip  dasar  konstitusional  yang  dilanggar  seperti pembagian  peran  dan  kewenangan  Wakil  Bupati  yang  diperkecil,  RPJPD  dan  RPJMD yang belum ada serta tidak pernah ada rapat Muspida/Forkopimda sehingga menyebabkan kelemahan  pada    peran  Forkompinda  di  Kabupaten  Maybrat.  Selain  itu  tujuh  program unggulan atau prioritas sapta cipta sako belum terlaksana dalam tiga tahun terakhir 6 .
Berdasarkan  hasil  wawancara    pra  peneliti  dengan  Mantan  Sekretaris  Daerah, Agustinus Saa, narasumber  menyampaikan  bahwa setiap kebijakan  didasarkan kepada keinginan  kepala  daerah    dan  tidak  berpedoman  kepada  prinsip  dasar  konstitusi  serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal  ini  berdampak langsung pada penataan administrasi seluruh Perangkat Daerah termasuk Kepala daerah, sehingga tidak berjalan secara efektif.   Narasumber juga menyampaikan bahwa banyak permasalahan  ditemukan  semenjak  kepemimpinan  Bupati  Maybrat  periode  2017-2022, seperti sistem penerimaan surat masuk/keluar dan sistem pelayanan administrasi  kepada masyarakat  tidak  berlandas  pada  peraturan  pemerintah  dan  perundang-undangan  yang
4 Andi  Asmuruf  SH.MH,  “Ibukota  Maybrat  Dan  Kejahatan  Administrasi  Negara,” Jeratpapua ,  2015, https://www.jeratpapua.org/2015/01/21/ibukota-maybrat-dan-kejahatan-administrasi-negara/. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021
5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun  2019 Tentang  Pemindahan  Ibukota  Kabupaten  Maybrat  Dari  Distrik Ayamaru Ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.
6 Kusuma  Jurmadi,  “VISI  MISI  BUPATI  MAYBRAT  DINILAI  GAGAL  TOTAL,” Kabar  Publik  Id ,  2020, https://kabarpublik.id/2020/06/30/visi-misi-bupati-maybrat-dinilai-gagal-total/. Diakses pada tanggal 27 agustus 2021
ditetapkan,  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan  atau  kekecewaan  dari  masyarakat. Kemudian  setiap  surat  masuk  dari  masyarakat  tidak  dijawab  oleh  pemerintah  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  selain  itu  kearsipan  surat-menyurat  sulit  ditemukan  di dalam  kantor.  Permasalahan  tersebut  merupakan  penghambat  dalam  proses  pelayanan administrasi pemerintah dan sangat berpangaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Jika  tidak  ada  pengelolaan  administrasi  yang  efektif  dan  efisien  proses penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  dapat  terlaksanakan.  Identifikasi  masalah  yang mendasar  pada  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  ini  diperoleh  dari  hasil wawancara oleh Mantan Sekretaris Daerah  Agustinus Saa di Kabupaten Maybrat  yang peneliti  wawancarai,  terdapat  identifikasi  masalah  yang  disebutkan  oleh  Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, yaitu :
1. Visi misi serta rencana strategis pembangunan dalam RPJMD yang ditetapkan bupati tidak dilaksankan selama masa kepemipinan Bupati periode kedua (2017-2022)
2. Kebijakan  yang  dikeluarkan  bupati  tidak  didasarkan  pada  peraturan  perundang undangan  yang  berlaku  sehingga  Penataan  administrasi  di  seluruh  PD  dan  kepala daerah tidak berjalan efektif
3. Setiap pimpinan daerah sebagian besar menggunakan SK Pelantikan Bupati, dan juga para  pimpinan  daerah  hanya    menggunakan  nota  dinas  Bupati  atau  penunjukkan- penunjukkan Bupati,  serta  sebagian besar kepala distrik tidak dilantik
4. Permasalahan pada pengelolaan surat masuk/keluar, dokumen Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) tidak lengkap serta  kearsipan surat menyurat tidak ditemukan dalam kantor.
Adapun  pembatasan  masalah  yang  dibuat  oleh  peneliti  hanya  berfokus  pada permasalahan  efektivitas  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dengan merujuk pada konsep teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), efektivitas dapat diukur melalui 3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi.

## 2. Metode
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan  pendekatan  induktif.  Sugiyono  menjelaskan  tentang  metode  kualitatif  sebagai berikut:
“Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berdasarkan  pada filsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah,
(sebagai lawannya yaitu eksperimen) yang mana peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan sampel sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball , teknik  pengumpulan  data  dengan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” 7
Selanjutnya  Sugiyono  dalam  Buku  Metode  Penelitian  Pendidikan,  berpendapat “metode  deskriptif  merupakan  metode  penelitian  yang  dilaksanakan  untuk  mengetahui nilai  variabel  mandiri  ataupun  lebih  ( indenpenden )  tanpa  membuat  perbandingan  atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan lainnya”. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan peneltian yang mengambarkan hasil pengamatan dilapangan berupa gambaran dan fenoma atau gejala sosial yang terjadi secara teratur dengan berbagai fakta yang bersifat objektif (apa adanya) tanpa ada perlakuan lain atau  manipulasi  hasil  data.  Dalam  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif peneliti dapat memperoleh informasi dan data-data faktual di lapangan secara objektif dan sesuai  dengan  persoalan  yang  dihadapi.  Mengenai  pendekatan  yang  dipergunakan  pada metode  penelitian  ini  ialah  pendekatan  induktif.    Menurut  Erlina  Hasan  “pendekatan induktif,  diawali  dengan  bukti  dilapangan,  dianalisis,  dimuat  pertanyaan  lalu  dikaitkan dengan  konsep,  dalil/hukum  yang  lalu  dilanjutkan  dengan  pernyataan  hingga kesimpulan” 8 .  Sedangkan  sumber  data  berupa person,  place dan paper, dengan  data primer  dan  sekunder    yang  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  pada  secretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, aktivitas dalam menganalisis data yang peneliti lakukan yaitu data reduction, data display, dan  conclusion drawing/verification. Sumber data primer:
1. Sekretaris  Daerah Kabupaten Maybrat
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat
3. Kepala Bagian Umum
Sumber data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang data primer, yakni lewat studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, dan arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang ingin ditinjau pada penelitian ini. Yang menjadi  informan    dalam  proses  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini,  yaitu  sebagai berikut:  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Maybrat,  Ketua  DPRD  Kabupaten  Maybrat,
7 Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan r & D , 2015. Hlm 15
8 Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial .
Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, Staf  Bagian Pemerintahan Umum  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Maybrat  dan  Masyarakat  yang  dapat memahami  keadaan  kegiatan  pemerintahan  seperti  ketua  adat,  Pemuka  Agama  dan Masyarakat yang pernah terlibat kegiatan Pelayanan di Pemerintahan Maybrat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pembentukan Kabupaten Maybrat memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan di  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan,  dan  juga  memberikan kemampuan  pada  pemanfaatan  potensi  daerah.  Pada  awal  terbentuknya,  Kabupaten Maybrat terdiri dari 11 Distrik induk dalam 24 Kecamatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Maybrat, 2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maybrat tahun 2021
Maybrat  adalah  salah  satu  suku  besar  yang  mendiami  wilayah  Papua  Barat, tepatnya  di  daerah  Kabupaten  Sorong.  Sebelum  membentuk  sebuah  kabupaten  yang definitif, orang Maybrat mendiami 13 desa di sebelah barat dan selatan Danau Ayamaru
No
Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km²) 1 Aitinyo Barat Kambufatem 332,32 2 Ayamaru Selatan Jaya Arus - 3 Aitinyo Aitinyo 848,36 4 Aitinyo Tengah Yaksoro - 5 Aifat Selatan Kisor 408,12 6 Aifat Timur Selatan Womba - 7 Aifat Kumurkek 566,81 8 Aitinyo Utara Fategomi 386,28 9 Aitinyo Raya Jitmau - 10 Ayamaru Timur Kambuaya 126,09 11 Ayamaru Timur Selatan Kambuskato - 12 Ayamaru Mefkajin 538,60 13 Ayamaru Selatan Koma-koma - 14 Ayamaru Jaya Segior - 15 Ayamaru Tengah Kartapura - 16 Ayamaru Barat Soroan - 17 Ayamaru Utara Yukase 442,95 18 Ayamaru Utara Timur Mapura - 19 Mare Suswa 733,50 20 Mare Selatan Fase - 21 Aifat Utara Ayawasi 519,38 22 Aifat Timur Aisa 559,28 23 Aifat Timur Tengah Ayata - 24 Aifat Timur Jauh Ainesra - Maybrat Kumurkek 5461,69
yang  terbagi  ke  dalam  tiga  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Ayamaru,  Aitinyo,  dan  Aifat. Penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten  Maybrat  dipimpin  oleh  bupati  dengan dibantu oleh wakil bupati.  Struktur organisasi pemerintahan  Kabupaten  Maybrat  terdiri dari bupati dan wakil bupati yang membawahi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, membawahi  Dinas  Daerah  serta  Distrik  yang  tersebar  di  wilayah  Kabupaten  Maybrat. Seperti  pemerintahan  daerah  pada  umumnya,  dalam  struktur  organisasi  pemerintahan Kabupaten Maybrat, juga didukung oleh 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dipilih  melalui  pemilihan  umum  (pemilu), kemudian dilantik dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Maybrat  pada  tahun  2021  sebanyak  20 orang laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel  2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Partai Politik Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Gerindra 2 - 2 PDIP 3 - 3 Golkar 4 - 4 Nasdem 3 - 3 PKS 1 - 1 Hanura 3 - 3 Demokrat 4 - 4 Maybrat 20 - 20 Sumber: BKPSDM Kabupaten Maybrat
Pegawai Negeri Kabupaten Maybrat didominasi oleh laki-laki dengan total 1.1637 orang, sedangkan Pegawai Perempuan sebanyak 631 atau hanya sekitar 50% (persen) dari pegawai berjenis kelamin laki-laki. Jumlah pegawai Kabupaten Maybrat dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maybrat, 2020 Jabatan 2020 Laki-laki Perempuan Jumlah Fungsionalis tertentu 0 0 0 Fungsionalis Umum/Staf 0 0 0 Struktural Eselon V 0 0 0 Eselon IV 125 52 177 Eselon III 629 421 1050 Eselon II 358 319 677 Eselon I 51 8 59 Jumlah 1.163 800 1963 Sumber: BKPSDM Kabupaten Maybrat
Berdasarkan  tabel  diatas,  apabila  dibedah  lebih  dalam  menurut  jenis  kelamin, keduanya  memiliki  bentuk  dan  urutan  yang  sama  dalam  hal  populasi  pegawai  negeri. Pegawai  negeri  eselon  III  menjadi  yang  terbanyak  menurut  jenis  kelamin  dengan  pria sebanyak 629 dan wanita 421 orang, kemudian di ikuti oleh eselon II sebanyak 358 pria dan 318 wanita. Sedangkan eselon IV menduduki urutan ketika dengan jumlah ASN pria sebanyak  87  orang  dan  ASN  wanita  sebanyak  53  orang.  Sementara  di  urutan  terakhir, eselon I dengan jumlah ASN pria sebanyak 51 orang dan perempuan hanya sebanyak 8 orang.  Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lokasi penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti dapat menguraikan hasil penelitian tersebut melalui beberapa penjelasan. Dalam melihat Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Maybrat  Provinsi  Papua  Barat.  Dalam mendukung  penyelenggaran  pemerintahan  di  Kabupaten  Maybrat  maka  dibentuklah Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Maybrat  sesuai  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat (Bab IV, bagian kedua, pasal 12) 9 . Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat berfungsi sebagai wadah dalam menyelenggarakan koordinasi dengan  seluruh  organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  termasuk  penataan  administrasi  di Kabupaten Maybrat. Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat juga berperan sebagai tempat penyusunan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
1) Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tanah Papua (Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat)
Berkaitan  dengan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  peneliti,  untuk mengetahui  efektivitas  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, maka peneliti menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan  oleh  Duncan  dalam  Steers  (1985:53),  efektivitas  dapat  diukur  melalui  3 indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan juga adaptasi.

## 1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian  tujuan  merupakan  tahapan-tahapan  yang  bersifat  sistematis dalam melihat sejauh mana tujuan itu tercapai, hal ini dapat berupa waktu ataupun sasaran  pencapaian  tujuan.  Dalam  mencapai  tujuan  peneliti  menggunakan  5 (dimensi) dimensi, yaitu: ¹²
a. Transparansi
Transparansi  dapat  diartikan  sebagai  keterbukaan,  dalam  hal  ini  ialah keterbukaan  informasi  publik  yang  berkaitan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang
9 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat” . ¹²Duncan dalam Steers (1985:53) tentang “Efektivitas Organisasi”
Gambar  1. Alur Konsultasi Perangkat Desa
ditetapkan  oleh  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Maybrat.  Transparansi  merupakan salah  satu  aspek  penunjang  dalam  proses  pelayanan  administrasi.  Dalam memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat,  Pemerintah  Kabupaten  Maybrat memiliki alur konsultasi bagi setiap perangkat desa, yaitu klinik Konsultasi “Amah Mayo  Ntu  Sanet  Boo”.  Pernyataan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Maybrat, menyatakan  bahwa  “sekretariat  daerah  sangat  terbuka,  karena  menyediakan informasi  kepada  masyarakat  melalui  bagian  humas  yang  menghimpun  seluruh informasi  tentang  sekretariat  daerah  seperti  pembangunan  di  Kabupaten  Maybrat, lalu  memberikan  akses  informasi  kepada  masyarakat,  demikian    juga  dengan pelayanan  dan  pemerintahan  di  Kabupaten  Maybrat” 10 ,    dan  pengamatan  peneliti bahwa Sekretariat Daerah  memiliki sistem pelayanan bagi pemerintahan desa  yang disebut dengan klinik konsultasi “Amah Mato Ntu Sanet Boo”  sistem pelayanan ini bertujuan  untuk  melayani  perangkat  desa  yang    tersebar  di  seluruh  distrik  yang berada di Kabupaten Maybrat.
10 Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022 , n.d.
KEPALA BAGIAN
ORGENES O. HOHAY,S.Sos KASUBAG ADMINISTRASI DESA KLEMENS HOWAY, ST

## KASUBAG POTENSI DESA
1. Penggunaan Sistem Naskah Dinas Pada Pemerintahan Kampung 2. Penataan Sistem Kearsipan Desa 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum 5. Pengelolaan Sistem Administrasi Keuangan Desa 6. Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan
KASUBAG KELEMBAGAAN DESA
APILIUS BLESS , S.IP

## RUDOLOF ANTOH, S.IP
1. Sistem Pengelolaan Tanah Kas
Milik Desa
2. Sistem Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa
3. Sistem Pengelolaan Lahan
Pertanian
4. Sistem Pengelolaan Ternak
Milik Desa
5. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Daya Pendapatan Desa 1. Konsultasi Sistem Penataan Desa Yang Terdiri Dari
Penghapusan, Penggabungan dan Pembentukan
2. Konsultasi Sistem Pembentukan Lembaga Desa 3. Konsultasi Peran dan Fungsi Lembaga Desa 4. Konsultasi Tugas dan
Kewajiban Lembaga Desa 5. Memberikan Pelatihan dan Pembinaan Kepada Setiap Lembaga Desa 6. Memberikan Pelatihan Kapasitas MELAYANI :
1.
Wilayah Ayamaru Raya
2. Wilayah Aitinyo Raya 3. Wilayah Aifat Raya ALUR KONSULTASI PERANGKAT DESA KLINIK KONSULTASI “Amah Mato Ntu Sanet Boo”
Peningkatan Sistem Pemerintahan Kampung (PESISHANKAM)
Keterangan : : Garis Komando
: Garis Konsultasi
Sumber : Dokumentasi Papan Alur Konsultasi Perangkat Desa

## Gambar 2. Papan informasi dan Kotak Aduan Sekretariat Daerah
Berdasarkan pengamatan dan pengecekan terhadap website resmi yang kami lakukan, menurut  peneliti  Sekretariat  Daerah  belum  sepenuhnya  transparan,  hal  ini  dikarenakan website resmi Kabupaten Maybrat tidak aktif dan pemerintah hanya menggunakan papan informasi  seperti  pada  gambar  2  di  atas  sebagai  media  dalam  memberikan  informasi kepada masyarakat.  Selain itu kondisi  kantor Sekretariat Daerah saat  ini tidak kondusif dan tidak ada aktivitas perkantoran sehingga masyarakat tidak bisa menerima pelayanan dan  mengadukan  permasalahannya  terkait  dengan  pelayanan  administrasi  maupun pelayanan publik di Sekretariat Daerah.

## b. Responsivitas
Responsivitas dalam hal ini ialah bagaimana keterlibatan dan sikap Aparatur Negara dalam  melaksanakan  pelayanan  administrasi    kepada  masyarakat  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Maybrat.  Pernyataan  yang  kami  dapat  dari  Kepala  Bagian  Pemerintahan menyatakan  bahwa  berbagai  kebutuhan  yang  berbeda,  misalnya  seperti  suku  Ayamaru, Aitinyo,  dan  Aifat.  Sehingga  dalam  menyikapi  dan  melayani  masyarakat  kami menyesuaikan  dengan  kebutuhan  daripada  masyarakat  yang  penting  sesuai  dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 11 , sehingga pelayanan administrasi yang bagus, dapat dinilai  dari  respon  pegawai  terhadap  berbagai  keluhan  masyarakat  dan  sudah  menjadi suatu tanggung jawab pegawai yang harus diselesaikan.
11 Wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Maybrat Tanggal  9 Januari 2022 , n.d.
Sumber: Dokumentasi Papan Informasi dan Kotak  aduan di Sekda Kab. Maybrat
c. Keadilan
Keadilan  terkait  dengan  penataan  administrasi  seperti  yang  disampaikan  oleh Sekretaris Daerah, bahwa  “Seluruh masyarakat menerima pelayanan yang sama, setiap distrik  yang  ada  di  Kabupaten  Maybrat  mendapat  perlakuan  yang  sama  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  pelayanan  yang  diberikan  harus  merata” 12 sehingga  tidak  ada perlakuan  khusus  bagi  suku-suku  tertentu  yang  ada  di  Kabupaten  Maybrat  yang menimbulkan kesenjangan dalam proses pelayanan.

## d. Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas  dan  Efisiensi  pada  penataan  administrasi  penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat terkait dengan proses pelayanan administrasi yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat harus efektif dan efisien, artinya penataan dan pengelolaan serta proses pelayanan administrasi harus seefektif mungkin dan berpedoman pada prosedur dan aturan yang berlaku.
Berdasarkan  pernyataan  Sekretaris  kantor  Sekretariat  Daerah  sudah  ada,  namun kantor-kantor  lainnya  seperti  kantor  dinas  belum  dibangun  secara  menyeluruh,  hal  ini disebabkan  karena  permasalahan  pemindahan  ibukota  yang  terjadi  di  2013  sehingga memiliki  2 (dua) wilayah administrasi yang cenderung berpusat  di Ayamaru. Sehingga saat ini kami harus membangun kembali kantor di Kumurkek dan diupayakan tahun ini selesai 13 . Dan pernyataan mantan Sekretaris Daerah menyatakan bahwa pelayanan belum efektif karena aktivitas kantor dalam pelayanan masih kurang berjalan karena pegawai dan aparat nya masih jarang berada dikantor, serta pengamatan peneliti juga meliahat bahwa penaataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat  ini  belum  berjalan  secara  efektif.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  telah dilaksanakan,  tidak  ada  satupun  aktivitas  dari  perkantoran  yang  ada  di  Kabupaten Maybrat, tidak ada pegawai yang berada di dalam kantor.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas  dalam  hal  ini  ialah  pertanggungjawaban  terhadap  prosedur  dan peraturan yang ditetapkan dalam proses pelayanan administrasi.
12 Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022 .
13 Ibid.
pernyataan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Maybrat,  bahwa  seluruh  dinas  yang  ada  pada Sekretariat  Daerah  ini  harus  memiliki  prosedur    yang  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,    agar  pelayanan  yang  diberikan  itu  sesuai  dengan  prosedur  dan  mampu dipertanggungjawabkan  oleh  dinas-dinas  terkait 14 dan  seluruh  bagian  pada  Sekretariat Daerah wajib menyusun  Laporan  Kinerja setiap  tahunnya dan wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tidak adanya pegawai negeri  yang berada pada instansi pemerintahan di lingkup Sekretariat Daerah,  selain itu pada  saat  melakukan  observasi    peneliti  tidak  menemukan  dokumen-dokumen  penting seperti  LAKIP,  bahkan  RPJMD  dan  RPJPD  yang  seharusnya  menjadi  pedoman  pada penyusunan rencana kerja instansi  tidak ditemukan pada kantor Sekretariat Daerah.

## 2. Integrasi
Integrasi adalah pengukuran pada kemampuan suatu  instansi melalui sosialiasai maupun komunikasi dengan instansi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa  dimensi  untuk  menganalisis  hasil  peneltian.  Dimensi-dimensi  tersebut  adalah sebagai berikut.
a. Sosialisasi
Sosialisasi  terkait  dengan  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di Sekretariat  daerah  dalam  hal  ini  baik  dari  bagian  umum  maupun  pemerintahan  pada Sekretariat Daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai pelatihan dan melalui  sosialisasi  yang  disampaikan  oleh  pemerintah  terkait  dengan  pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah. Pernyataan Kepala Bagian Umum Kabupaten Maybrat, sosialisasi sudah kami berikan kepada masyarakat,  namun Kabupaten Maybrat terdiri dari berbagai suku yang beragam dan masih mempertahankan adat istiadatnya masing-masing, hal ini yang menjadi kendala karena budaya yang ada pada masyarakat kita belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kami terus berupaya untuk memberikan sosialisasi terkait penataan administrasi dan bagaimana proses pelayanan itu sendiri 15 , dan kami amati, tidak hanya budaya yang menjadi kendala dalam sosialisasi, namun kendala lainnya  adalah  permasalahan  pemindahan  ibukota  Kabupaten  yang  menyebabkan  tidak adanya  aktifitas  di  kantor  sehingga  pemerintah  Kabupaten  Maybrat  harus  membangun
14 Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022 .
15 Wawancara Dengan Kepala Bagian Umum Kabupaten Maybrat Tanggal 10 Januari 2022 , n.d.
kembali  infrastruktur  yang baru, selain itu kejadian penembakan di  Kisor juga menjadi salah kendala bagi aparat negara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
b. Partisipasi
Partisipasi  dalam  hal  melibatkan  masyarakat  dan  menerima  aspirasi  yang disampaikan oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan administrasi yang ada pada Sekretariat  Daerah  anggota  DPRD  Kabupaten  Maybrat  menyatakan  “kami  sebagai penampung  aspirasi  masyrakat  bertanggung  jawab  untuk  menerima  segala  aspriasi masyarakat yang ada di Kabupaten Maybrat guna meningkatkan pelayanan administrasi, pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan yang baik , namun segala aspirasi yang disampaikan  baik  melalui  musrenbang  maupun  forum  diskusi  antara  pemerintah  dan kepala  kampung    tetap  kami  sesuaikan  dengan  aturan  yang  berlaku” 16 .  Keterlibatan masyarakat  dalam  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Sekretariat Daerah  secara  hukum  tetap  diperhatikan  dan  berpedoman  pada  prosedur  dan  peraturan yang  berlaku.  Namun    peneliti  melihat  pemindahan  ibukota  dan  juga  penembakan  di Kisor,  menyebabkan  aktivitas  di  kantor  diberhentikan,    hamper  seluruh  pajabat-pejabat pemerintah dan anggota DPRD tidak berada di kantor, dan masyarakat yang takut untuk kembali ke perkampungan dan lebih memilih untuk mengungsi di hutan, meskipun sudah dilaksanakan pengamanan oleh anggota TNI atau Polri, namun dari pemerintah Kabupaten Maybrat sendiri masih kurang melakukan pendekatan  kepada masyarakat sehingga masiih banyak masyarakat yang bertahan di hutan, terutama masyarakat yang berada pada Distrik Aifat Timur Jauh.

## c. Koordinasi
Koordinasi  yang  dimaksud  pada  penataaan  administrasi  penyelenggaraan pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Maybrat  adalah  koordinasi  antara Sekretariat daerah dan Perangkat Daerah terkait. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Maybrat bahwa koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah terkait melalui rapat koordinasi yang terkait dengan pengambilan keputusan atau laporan teknis yang disampaikan, kami sering melaksanakan rapat, namun dikarenakan adanya covid-19
16 Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Tanggal 12 Januari 2022 , n.d.
dan kondisi saat ini tidak kondusif, kami biasanya menghubungi melalui via telepon atau mengadakan rapat secara virtual 17 .

## 3. Adaptasi
Adaptasi dapat diartikan sebagai penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi  pada  llingkungan  sekitar.  Adaptasi  yang  dimaksud  dapat  berupa  penyesuaian terhadap kemampuan individu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) dimensi, yaitu sebagai berikut.
a. Sarana dan Prasarana
Yang kami amati berbagai fasilitas yang tersedia pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten  Maybrat,  yaitu  peralatan  elektronik  seperti  komputer,  tempat  antrian  pada bagian pelayanan, maupun fasilitas pendukung lainnya, belum tersedia sehingga menjadi kendala dalam proses pelayanan administrasi kepada masyarakat, hal ini disebabkan oleh pembangunan kemballi kantor pemerintahan di Kabupaten Maybrat akibat permasalahan pemindahan  ibukota  Kabupaten  Maybrat  yang  terjadi  pada  tahun  2013.  Sehingga pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan pembangunan ditahun ini, agar aktivitas kantor dapat kembali berjalan dan masyarakat dapat menerima pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

## b. Keterampilan (Skill) dan Kesiapan
Berkaitan dengan keterampilan (Skill) dan kesiapan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten  Maybrat,  berdasarkan  pengamatan  peneliti  kemampuan  aparat  pemerintah pada umumnya sudah sesuai dengan bidangnya, namun masih ditemukan beberapa aparat pemerintah  yang  malas  untuk  mengembangkan  kemampuannya  selain  itu  ada  beberapa aparat pemerintah yang tidak sesuai penempatan jabatannya pada beberapa instansi pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat.
17 Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022 .
Tabel 4. Jumlah PNS Menurut TK Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Maybrat, 2020 Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan SMP/Sederajat 0 0 0 SMA/Sederajat (37) 5 1 6 Diploma I, II/ Akta I, II 0 0 0 Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 1151 799 1950 Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 7 0 7 Jumlah 1163 800 1963
Sumber: BKPSDM Kabupaten Maybrat
Salah  satu  fakta  menarik  yang  ditemukan  oleh  peneliti  ialah  pada  pengelolaan administrasi seperti tertib administrasi yang tidak efektif. Hal ini juga disampaikan oleh mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, selaku tokoh masyarakat  yang memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Daerah terlama yang mengabdi selama 19 tahun, bahwa:
“pejabat  yang  ada di  Kabupaten Maybrat  tidak  memahami tugas dan fungsinya sehingga  sering  sekali  ditemukan  ketidaksesuaian  pada  pemerintahan  di Kabupaten  Maybrat,  bupati  sendiripun  tidak  memahami  tugas  pokoknya,  bupati sendiri tidak berada ditempat, hal ini yang menyebabkan pegawai menjadi malas dan tidak ingin bekerja dengan baik sehingga menghambat jalannya pemerintahan. Pemerintahan  akan  berjalan  baik  jika  pemimpinnya  bijak  dan  mampu merealisasikan kebijakan yang ditetapkan. Pemerintahan ini  pasti akan berjalan baik dengan adanya pergantian bupati yang baru, sehingga   ada penataan ulang baik dari segi administratif, kebijakan dan juga pelayanan kepada masyarakat”. 18
Kesimpulannya  bahwa  kemampuan (skill) yang  dimiliki  pemerintah  Kabupaten Maybrat sudah baik, namun banyak aparat pemerintah yang belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik sehingga masih terdapat ketidaksesuaian pada penempatan jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat. Hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Maybrat  belum  memiliki  kesiapan  yang  baik  dalam  mengelola  pemerintahan  terutama dalam  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah Kabupaten Maybrat.
18 Wawancara Dengan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 13 Januari 2022 .
2) Hambatan  pada  Penataan  Administrasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat
Dalam penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat terdapat beberapat faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:
1. Permasalahan Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat yang terjadi pada  Tahun 2013 Berdasarkan  undang-undang  Nomor  13  Tahun  2009  tentang  Pembentukan Kabupaten  Maybrat  (Bab  II,  bagian  keempat,  pasal  7)  bahwa  ibukota  Kabupaten Maybrat  berkedudukan  di  Kumurkek Distrik  Aifat.  Namun  pada tahun 2013 terjadi pemindahan  ibukota  Kabupaten  ke  Ayamaru,  Distrik  Ayamaru  yang  menimbulkan konflik selama lebih dari 8 tahun dan diselesaikan pada tahun 2019 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2019 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat  dari  Distrik  Ayamaru  ke  Kumurkek  Distrik  Aifat  Kabupaten  Maybrat Provinsi  Papua  Barat.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  Kabupaten  Maybrat  sedang membangun kembali kantor-kantor di Kumurkek dan berupaya untuk menyelesaikan pembangunan  tersebut  pada  tahun  ini 19 .  Kesimpulanya  bahwa  permasalahan pemindahan ibukota Kabupaten Maybrat menyebabkan pelayanan administrasi pada Kantor Sekretariat Daerah tidak berjalan dengan baik, selain itu aktifitas kantor juga tidak berjalan dikarenakan letak wilayah administrasi Sekretariat Daerah  yang berada di dua distrik, yaitu Distrik Ayamaru dan Distrik Kumurkek.
2. Penyerangan  Pos  Koramil  Kisor  oleh  KKB  (Kelompok  Kriminal  Bersenjata)  yang menyebabkan 4 anggota TNI gugur.
Pernyataan  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Kabupaten  Maybrat  “semenjak terjadinya  penyerangan  di  Kisor,  banyak  pegawai  yang  takut  untuk  beraktifitas  di kantor akibatnya kantor kosong dan tidak ada aktifitas yang berjalan. Masyrakat juga banyak yang mengungsi dan berbagai akses jalan di putus oleh KKB sehingga kami kesulitan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat” 20 . Kesimpulannya bahwa penyerangan  yang  terjadi  di  Kisor,  Distrik  Aifat  Selatan  menyebabkan  aktifitas pemerintahan di Kabupaten Maybrat menjadi terkendala. Para pegawai merasa tidak aman dan takut untuk bertugas di kantor selain itu banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan akibat penyerangan KKB, dan berdasarkan pengamatan peneliti pada daerah konflik,  hampir  sebagian  besar  masyarakat  mengungsi  ke  hutan  dan  beberapa  jalan
19 Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022 .
20 Wawancara Dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Maybrat 9 Januari 2022 .
penghubung diputuskan oleh KKB agar anggota TNI atau Polri tidak memiliki akses untuk menangkap anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Saat ini pemerintah Kabupaten Maybrat telah bersinergi bersama anggota TNI atau Polri untuk melakukan pengamanan, terutama pada wilayah Kisor, Distrik Aifat Selatan. Oleh sebab itu para aparat pemerintah terutama bupati Kabupaten Maybrat selaku pemimpin Kabupaten Maybrat,  seluruh unsur pemerintah harus kembali melaksanakan aktifitas dan harus melakukan  pendekatan  dengan  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  kembali  ke perkampungan  dan  menerima  pelayanan  baik  pelayanan  administrasi  maupun pelayanan publik yang memadai.
3. Politik Balas Budi
Menurut    Sekretariat  Daerah,  “dalam  sistem  pemerintahan  di  Kabupaten Maybrat,  terdapat  istilah  kearifan  lokal,  yang  mana  ketika  ada  pegawai  yang  sudah pensiun kami tetap memberikan jabatan misalnya salah seorang kerabat  dari Bupati yang  sudah  pensiun,  kami  tempatkan  kembali  menjadi  staf  ahli.  Jadi  itu  suatu kebiasaan  yang  sudah  di  warisi  untuk  membalas  jasanya 21 .  Sehingga  kami menyimpulkan  bahwa  salah  satu  penghambat  jalannya  pemerintahan  ialah  politik kearifan lokal yang diterapkan pada Sekretariat Daerah. Politik ini dapat menyebabkan ketidaksesuain  dalam  struktruk  organisasi  maupun  penataan  pemerintahan  secara administratif  sehingga  banyak  pegawai  yang  hanya  ditempakan  pada  bagian-bagian pada  Sekretariat  Daerah,  namun  tidak  memahami  tugas  dan  fungsinya  pada  bagian tersebut.
3) Solusi  yang  Dapat  Diberikan  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Penataan Administrasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Maybrat
Adapun  solusi  dalam  penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di Sekretariat  daerah  berasal  dari  seluruh  aspek,  yaitu  dari  pihak  pemerintah  Kabupaten Maybrat maupun Masyarakat. Beberapa solusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan penataan  administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Sekretariat  Daerah  agar  dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:
21 Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat Tanggal 06 Januari 2022 .

## 1. Pembinaan atau Penggantian kepemimpinan
Kepemimpinan  yang  efektif  berasal  dari  pemimpin  yang  berkompeten  dan memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Bupati Maybrat dinilai belum mampu  menjalankan  pemerintahan  dengan  baik  selama  masa  kepemimpinannya. Semanjak masa kepemimpinan Bupati terjadi pemerintahan di Kabupaten Maybrat tidak berjalan  efektif.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  pengamatan  peneliti  selama melaksanakan penelitian, dimana Bupati hanya hadir pada acara-acara tertentu yaitu pada perayaan ibadah lepas sambut tahun baru yang dirangkaikan dengan ulang tahun bupati yang  berlangsung  pada  tanggal  4  Januari  2022  di  Kabupaten  Maybrat.  oleh  sebab  itu kepemimpinan bupati secepatnya harus ada pembinaaan atau penggantian oleh pemimpin yang berkompeten berdaya saing dan memiliki visi misi yang dapat dipertanggungjawabkan  serta  mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat  .  Hal  ini senada dengan penyampaian Sekretaris Daerah, bahwa “Pemerintahan ini akan berjalan baik  kedepannya  ketika  ada  pergantian  bupati,  jika  bupati  di  ganti  maka  sistem pemerintahan Kabupaten Maybrat mulai di tata kembali, seluruh pejabat akan digantikan posisinya oleh aparat pemerintah yang berkompeten dan memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Harapan kami pada masa akhir kepemimpinan bupati di tahun ini segera digantikan oleh Karateker”.

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Maybrat  perlu  untuk  dikembangkan.  Pengembang  yang  dimaksud  ialah  dalam  bentuk pelatihan dan bimbingan teknis serta pengembangan kompetensi dalam bidang teknologi dan  informasi  serta  penanaman  nilai-nilai  moral  kepada  aparat  pemerintah  Kabupaten Maybrat. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu langkah yang tepat dalam  peningkatan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pernyataan  Sekretaris  Daerah Kabupaten Maybrat  “saat ini kami terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada pada Kabupaten Maybrat, yakni dengan terus mengembangkan kemampuan sumber daya  manusia,  tidak  hanya  pada  pegawai  pemerintah  di  Sekretariat  Daerah  saja,  tetapi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Maybrat”. 22

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:
1. Efektivitas  Penataan  Administrasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Sekretariat Daerah  tidak  berjalan  dengan  efektif,  hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  dimensi efektivitas  menurut  teori  Duncan  dalam  Steers  (1985)  yang  belum  sepenuhnya diterapkan  pada  Sekretariat    Daerah.    Pada  indikator  pencapaian  tujan  yaitu  pada transparan, efektivitas dan efesiensi.
2. Dalam Efektivitas Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat ada 4 (empat) hambatan  yang di hadapi oleh Sekretariat Daerah, yaitu Permasalahan pemindahan ibukota kabupaten Maybrat yang terjadi pada tahun 2013, Penyerangan Pos Koramil di Kisor, Distrik Aifat Selatan, Budaya Kearifan Lokal (Politik balas budi) dan juga kepemimpinan yang tidak efektif.

## 5. Daftar Pustaka
a) Buku:
Andriansyah.  (2015). Administrasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Kajian  dan Analisa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Anggara, Sahya. (2016). Ilmu Adminsitrasi Negara . Cv Pustaka Setia . Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik Pengantar Prof Dr. H. Endang Soetari, A.D., M.Si. 2nd ed. Bandung: CV, Pustaka Setia.
Indartini, Mintarti, Nurharibnu Wibisono, and Assistriadi Widjiseno. (2019). Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah . Edited by SigitSaptoNugroho  and  M.H  Farkhani,  S.HI.,  S.H.  1st  ed.  Penerbit  Anugrah Karya Bersama (1).
Ismail Nurdin, Hartati, (2019). Metodologi Penelitian Sosial .
Sedarmayanti, M.Pd. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan  Kepemimpinan  Masa  Depan  (Mewujudkan  Pelayanan  Prima  Dan
Kepemerintahan  Yang  Baik) .  Edited  by  Sabda  Ali  Mifka.  Bandung:  Refika Adimata,.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif, Dan  R&D . Bandung:
Alfabeta.
———. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan r & D .
Simangunsong, Fernandes. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan . Bandung:
Alfabeta.

## b) Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Bupati Maybrat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maybrat Dari Distrik Ayamaru Ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat” .
PP Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## c) Sumber Lainnya
Andi Asmuruf SH.MH. “Ibukota Maybrat Dan Kejahatan Administrasi Negara.”
Jeratpapua . Last modified 2015. https://www.jeratpapua.org/2015.
Dokumen Kabupaten Maybrat Dalam Angka 2022.
Jurmadi, Kusuma. “VISI MISI BUPATI MAYBRAT DINILAI GAGAL TOTAL.”
Kabar Publik Id . Last modified 2020. https://kabarpublik.id/2020/06/30/visi-misi- bupati-maybrat-dinilai-gagal-total/-.
Taufik Ridwan, legislator: Bupati terpilih Maybrat jangan pindahkan ibu kota" ANTAR NEWS.COM. last modified, 2017.
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).