## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Efektivitas  Perekrutan  Tenaga  Kerja  Lokal  dari  Perspektif Economic Analysis of Law
I Wayan Partama Putra 1
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : partamap@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Effectivenesss, Local
Workers, Economic
Analysis of Law Based on the Badung Regency Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Implementation of Employment Services in article  11  of  the  perda,  it  states  that  companies  provide opportunities  for  local  workers,  with  the  company's  needs without compromising labor competency standards. The theory of  effectiveness  is  used  to  dissect  and  analyze  aspects  of  the benefits of local labor recruitment with the theory of Economic Analysis  of  Law  where  the  data  obtained  are  data  from  field research.  From  the  description  above,  two  problems  are obtained,  related  to  the  effectiveness  of  the  Badung  Regency Regional  Regulation  Number  8  of  2014  on  the  recruitment  of local workers from the perspective of the Economic Analysis of Law  and  the  inhibiting  and  supporting  factors  of  the effectiveness  of  the  Regional  Regulations.  The  method  in  this research is empirical legal research, descriptive nature with the type of real behavior approach and statutory approach. Sources of  data  used  are  primary  data  and  secondary  data,  data collection  techniques  by  observation,  interviews  and documentation  studies.  Determination  of  the  research  sample used is positive sampling. The data analysis used is qualitative analysis. The recruitment of local workers to companies in the Kerobokan  Traditional  Village  was  declared  effective  because each company made sure that local workers were well absorbed. However, the ineffectiveness was found because the percentage of  the  agreement  between  the  Kerobokan  Traditional  Village and the company was that 40% of the local workforce was not fulfilled. Abstrak Kata kunci: Efektivitas, Tenaga Kerja Lokal, Economic Analysis of Law Peraturan  Daerah  Kebupaten  Badung  Nomor  8  Tahun  2014 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Ketenagakerjaan  pada pasal  11  dalam  perda  tersebut  menyatakan  bahwa perusahaan  memberikan  kesempatan  terhadap  tenaga  kerja lokal,  dengan  kebutuhan  perusahaan  tanpa  standar
Corresponding Author: I Wayan Partama Putra, E-mail: partamap@gmail.com kompetensi  tenaga  kerja.  teori  yang  digunakan  untuk membedah serta menganalisis aspek kemanfaatan dari tenaga kerja  lokal  dengan  teori  ekonomi  hukum  dimana  data  yang diperoleh adalah data dari penelitian. Dari uraian tersebut di atas  diperoleh  dua  permasalahan,  terkait  dengan  efektivitas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8  Tahun  2014 terkait  dengan  tenaga  kerja  lokal  dari  perspektif  Economic Analysis  of  Law  dan  faktor  pendukung  serta  mendukung efektifitas  Peraturan  Daerah  tersebut.  Metode  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sifat deskriptif dengan  pendekatan  perilaku  nyata  dan  pendekatan  undang- undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data  sekunder,  pengumpulan  data  secara  observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Penentuan  sampel penelitian yang digunakan adalah porposive sampling. Analisa data yang digunakan adalah analisa analisa. Perekrutan tenaga kerja  lokal  pada  perusahaan-perusahaan  di  Desa  Adat Kerobokan  efektif  dinyatakan  karena  setiap  perusahaan mengupayakan  tenaga  kerja  lokal  dengan  baik.  Namun ketidakefektivan  ditemukan  karena  proporsi  kesepakatan antara  Desa  Adat  Kerobokan  dengan  perusahaan  yaitu  40% tenaga kerja lokal tidak terpenuhi .
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  yang  dapat dikatakan cukup besar serta berpotensi dalam bidang SDM (Sumber Daya Manusia) juga SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah. Dengan adanya hal tersebut perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang tenaga kerja tersebut yang dimana aturan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terbilang mencukupi, pemerintah  juga  berperan  aktif  di  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  manusia tersebut dengan memberdayakan sesuai dengan kemampuan individu serta tempat kerja  yang  akan  menjadi  wadah  dari  sumber  daya  manusia  tersebut.  Disamping tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  melimpah,  pemerintah  juga  harus memikirkan bagaimana tenaga kerja tersebut terserap kerja di lapangan pekerjaan yang  telah  tersedia.  Pemerintah  sudah  membuat  peraturan  dimana  peraturan tersebut  di  buat  demi  mensejahterakan  tenaga  kerja  khususnya  tenaga  kerja  di Indonesia.
Teori-teori konvensional menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan  oleh  ketersediaan  dan  kualitas  dari  faktor-faktor  produksi  seperti sumber  daya  manusia,  bahan  baku,  teknologi,  kapital,  enterpreneurship,  serta energi.  Dimana  faktor  penentu  tersebut  untuk  pertumbuhan  ekonomi  jangka panjang,  bukan  jangka  pendek  (Tambunan,  2001).  Sumber  utama  perusahaan adalah  masyarakat  atau  tenaga  kerja.  Pekerja/buruh  adalah  tulang  punggung perusahaan. Adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi  kalau  dikaji  lebih  jauh  akan  kelihatan  kebenarannya.  Pekerja  dikatakan sebagai  tulang  punggung  karena  dia  mempunyai  peranan  yang  penting.  Tanpa
adanya  pekerja  tidak  akan  mungkin  perusahaan  itu  bisa  jalan  dan  berpartisipasi dalam pembangunan (Husni, 1997).
Sadar  akan  pentingnya  pekerja  bagi  perusahaan,  masyarakat  dan pemerintah,  perlu  dipikirkan  agar  dimana  pekerja  dapat  terjaga  keselamatannya dalam  melakukan  pekerjaannya.  Perlu  pula  adanya  usaha  untuk  memberikan ketenangan  dan  kesehatan  pekerja  agar  apa  yang  dihadapi  dalam  proses  kerja tersebut  dapat  diperhatikan  secara  maksimal,  sehingga  kewaspadaan  dalam menjalankan  pekerjaan  dimiliki  oleh  pekerja  tersebut.  pemikiran  ini  marupakan program  perlindungan  pekerja  yang  dalam  praktek  sehari-hari  sangat  berguna dalam  mempertahankan  stabil  dan  produktivitas  perusahaan  (Husni,  1997). Keterbatasan kesempatan kerja di daerah dan membuat tenaga kerja lokal memilih untuk mencari pekerjaan di luar bahkan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Hal tersebut di lihat akan berpengaruh kepada tatanan kehidupan masyarakat bahkan masyarakat generasi muda yang produktif sebagai penerus generasi adat istiadat lokal  yang  ada.  Dengan  membuat  kebijakan  tentang  pemberdayaan  tenaga  kerja lokal  agar  dapat  pula  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  untuk  memperoleh kesempatan  kerja.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8 tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Ketenagakerjaan  pada  pasal  11 menjelaskan  bahwa  dalam  penerimaan  tenaga  kerja  di  daerah,  perusahaan memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal, dengan kebutuhan perusahaan tanpa  mengesampingkan  standar  kompetensi  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  oleh perusahaan. Perusahaan dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk membedayakan masyarakat  sekitar  yang  telah  tertuang  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang- Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanam  Modal.  Tanggung  jawab  sosial perusahaan  merupakan  tanggung  jawab  yang  wajib  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dimana  tanggung  jawab  tersebut  berupa people , profit dan planet .  Disamping perusahaan  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan,  perusahaan  juga  wajib memenuhi tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang dimana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada perekrutan tenaga  kerja  lokal,  manfaat  serta  faktor  penghambat  dan  pendukung  dari terekrutnya tenaga kerja lokal tersebut. untuk itu penulis membuat penelitian ini dengan judul “Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of Law .

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  bagaimana  berbuat,  berpikir  untuk mengadakan  sebuah  penelitian  yang  dipersiapkan  dengan  baik  guna  mencapai suatu tujuan dari penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji implementasi dari aturan terkait perekrutan tenaga kerja lokal. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian hukum deskriptif, dimana penelitian dengan sifat penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat gejala, sifat yang ada di dalam masyarakat dengan tujuan memperoleh gambaran dan dideskripsikan menjadi sebuah karya ilmiah. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku nyata ( Sosiological Approach ), pendekatan perundang-
undangan ( statute approach ). Data dan sumber data adalah data primer dan data sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak di hotel yang mempunyai tugas yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis, pejabat desa adat, serta dinas yang terkait dengan tenaga kerja. Teknik penentuan sampel  penelitian  yang  digunakan  adalah Non  Probability  Sampling , Porposive Sampling dimana  teknik  pengolahan dan analisa data yang dipakai adalah teknik analisa data secara kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
Efektivitas  Pelaksanaan  Pengaturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan
Sektor  pariwisata  sangat  berperan  dalam  pembangunan  nasional,  sebagai tambahan sumber penghasilan devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat (Setiawan, 2015). Pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan cara meningkatkan kesejahteraan dilihat dari potensi yang ada di daerah, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya. Aspek ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  potensi  pembangunan  yang  sangat  menentukan  keberhasilan proses  pembangunan  itu  sendiri.  Permasalahan  yang  ditimbulkan  dalam  aspek ketenagakerjaan  adalah  apabila  ternyata  sumber  daya  manusia  di  usia  produktif banyak yang menjadi pengangguran (Sukirno, 2006).
Melihat adanya komitmen pemerintah untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dengan tujuan seperti yang disebutkan di atas tentunya tidak mudah dalam melaksanakan  hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dan  dicita- citakan  pemerintah  namun  dalam  hal  ini  penulis  ingin  membahas  mengenai efektivitas pelaksanaan terhadap aturan tersebut dan dikaitkan dengan beberapa teori salah satunya adalah teori Efektivitas Hukum serta melihat dari sudut pandang Analysis  Economic  of  Law.  Dalam  teori  ini  dikatakan  bahwa  pembentukan peraturan  perundang-undangan  tidak  hanya  melihat  dari  segi  hukumnya  saja melainkan harus melihat dari pertimbangan lainnya pula yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli demi tujuan mensejahterakan masyarakat atau sesuai dengan sasaran dan tujuan pemerintah.
Posner memaparkan bahwa pada dasarnya ilmu ekomoni merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional ditengah-tengah keterbatasan sumber daya yang  diinginkan  manusia.  Tugas  ilmu  ekonomi  adalah  untuk  menggali  implikasi- implikasi  terhadap  dasar  pemikiran  bahwa  manusia  sebagai  makhluk  rasional selalu  menginginkan  perbaikan-perbaikan  dalam  kehidupannya,  tujuan  dan kepuasannya di dalam perbaikannya tersebut dapat dikatakan demi kepentingan pribadi (Sugianto, 2013).
Dalam  perkembangan  jaman  yang  ada  sekarang  ini,  salah  satu  hal  yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan, dengan bekerja masyarakat dapat hidup  dan  mandiri  dalam  menjalankan  kehidupannya  secara  individu  maupun berpenghasilan  demi  kebutuhan  keluarga.  Adanya  perusahaan  pada  suatu lingkungan  tertentu  sudah  barang  tentu  akan  membutuhkan  tenaga  kerja  guna menjalankan program CSR tersebut. perusahaan yang memulai usahanya di suatu daerah tertentu seharusnya juga memiliki suatu kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat setempat yang dapat dilakukannya dengan berbagai cara, salah satunya
ialah  merekrut  tenaga  kerja  lokal.  Perusahaan  seharusnya  dipandang  mampu berkontribusi terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut memulai usahanya seperti merekrut tenaga kerja lokal atau tenaga kerja setempat tiada lain bertujuan untuk ikut mensejahterakan masyarakat sekitar. Dengan adanya perekrutan tenaga kerja  baik  lokal  ataupun  secara  umum  maka  sesuai  dengan  aturan  perundang- undangan  terjadilah  suatu  perjanjian  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja,  dimana kewajiban  perusahaan  untuk  memberikan  hak  pekerja  dan  diimbangi  dengan kesanggupan oleh pekerja untuk bekerja (Asyhadie, 2015).
Desa Kerobokan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang menjadi tempat penelitian  penulis  dalam  hal  ini  merupakan  desa  yang  sedang  mengalami perkembangan  di  bidang  pariwisatanya  dimana  usaha  wisata  sedang  meningkat dari  segi  jumlah  maupun  kebutuhan  akan  tenaga  kerjanya.  Melihat  adanya  hal tersebut pemerintah baik di daerah maupun lembaga terkait di desa membuat suatu kesepakatan  dimana  kesepakatan  tersebut  dibuat  demi  menguntungkan  antara pihak desa maupun pengusaha bahkan pada hal ini merupakan keuntungan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Anak Agung Putu Sutarja, terkait dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten  Badung  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  penyelenggaraan  Pelayanan Ketenagakerjaan terkait dengan pemberdayaan atau perekrutan tenaga kerja lokal di  daerah  khususnya  daerah  Desa  Kerobokan,  Kabupaten  Badung,  beliau  sangat berharap kepada pemerintah dimana pemerintah dalam membuat aturan ini dapat ikut  serta  untuk  mengawasi  jalannya  atau  implementasi  aturan  tersebut  di lapangan. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya perekrutan tenaga kerja lokal perusahaan  yang  membangun  usaha  di  daerahnya  tersebut  ikut  serta  dalam membangun  kesejahteraan  masyarakat  lokal  disana  dengan  merekrut  mereka sebagai tenaga kerja. (A.A. Agung Putu Sutarja, Komunikasi Pribadi, 14 Mei 2019) Selain adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung tersebut Desa dalam hal ini  juga  memiliki  perjanjian  dengan  perusahaan  secara  tertulis  dan  tidak  tertulis dimana secara tertulis. Dalam penjelasannya selaku Bendesa Adat, Bapak A.A. Putu Sutarja menerangkan bahwa perjanjian itu dibuat khusus berdasarkan kesepakatan bersama antara Desa dan Perusahaan disaat perusahaan tersebut meminta ijin di Desa terkait pembangunan usaha dan dalam perjanjian tersebut diupayakan adanya perekrutan tenaga kerja lokal di daerah Kerobokan dengan persentase 40% : 60%, dimana  40%  ini  diambil  dari  tenaga  lokal  atau  masyarakat  Desa  Kerobokan  dan 60%  secara  umum.  40%  ini  diambil  tetap  didasari  dengan  kemampuan  yang mungkin  dapat  dipenuhi  oleh  SDM  yang  ada  di  desa.  Menurut  Bapak  A.A.  Putu Sutarja selama ini perusahaan selalu aktif berkomunikasi dengan Desa dalam hal lowongan  pekerjaan  dan  meminta  rekomendasi  bahkan  secara  pribadi  terkait tenaga  kerja  di  wilayah  Desa  Kerobokan  dan  pihak  desapun  mengusahakan tercapainya keinginan perusahaan agar efektifnya pelaksanaan aturan tersebut.
The Samaya terdapat sekitar 171 orang tenaga kerja yang telah direkrut di masing-masing bidangnya. Menurut data dari HRM yang berasal dari Bali ada 164 orang karyawan, dari Kabupaten Badung ada 66 orang dan non hindu dan non Bali total  ada  7  orang.  Dilihat  dari  jumlah  tersebut  pihak  hotel  mempresentasikan terdapat 96% pekerja dari Bali dan lebih khusus lagi 39% karyawan di The Samaya berasal  dari  Kabupaten  Badung.  Jika  melihat  dari  presentase  tersebut  pekerja  di Kabupaten  Badung  belum  memenuhi  syarat  dari  perjanjian  antara  desa  dengan
perusahaan secara otomatis perekrutan tenaga kerja yang berasal dari Desa Adat Kerobokan  pun  belum  pula  memenuhi  syarat  yang  dikategorikan  efektif  di  The Samaya. Namun jika melihat dari sisi pelaksanaan aturan terkait perekrutan tenaga kerja  lokal  di  The  Samaya  dapat  digolongkan  efektif  karena  pihak  perusahaan melalui HRM sampai saat ini selalu mengupayakan adanya perekrutan tenaga kerja lokal di kawasan Hotel The Samaya tersebut. (A.A. Arta Astawa, Komunikasi Pribadi, 24 Mei 2019)
Menurut I Gede Sukarta (General Manager) di Kayu Raja Villa, Tenaga kerja lokal yang terserap sejak berdirinya perusahaan sampai saat ini sudah mencapai 85 orang, 75% diantaranya tenaga kerja dari Kabupaten Badung, namun saat ini tenaga kerja  lokal  di  wilayah  sekitar  hanya  berjumlah  3  orang,  namun  sudah  memiliki status  sebagai staff dan  memiliki  beberapa  posisi  yang  cukup  baik  diantaranya adalah Supervisor dan Departement  Head .  Hal  itu  dikarenakan  beberapa  tenaga kerja lokal lainnya sudah pindah dan meniti karir di tempat lain. (I Gede Sukarta, Komunikasi Pribadi, 27 Juni 2019)
Data  yang  diterima  di  Alila  Hotel  tentang  tenaga  kerja  lokal  setelah dilakukannya penelitian dan wawancara kepada Jacinta J. Widiana selaku Human Resources Director adalah dari keseluruhan tenaga kerja yang berjumlah 446 orang dari audit data terakhir pada bulan Mei 2019 terdapat 99 orang di antaranya adalah tenaga  kerja  lokal  dan  sisanya  dikategorikan  sebagai  tenaga  kerja  secara  umum. Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa tenaga kerja lokal yang terserap di Alila  Hotel  kurang  dari  40%  yang  disepakati  oleh  Desa  Adat  Kerobokan  sesuai dengan  yang  dikatakan  oleh  Bendesa  Adat  Kerobokan  tentang  kesepatakan persentase perekrutan tenaga kerja lokalnya. Namun pihak perusahaan berhadap jumlah  tersebut  dapat  bertambah  dan  pihaknya  dapat  secara  penuh  ikut  terlibat dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  secara  berkesinambungan melalui perekrutan tenaga kerja lokal. (Jacinta J. Wardiana, Komunikasi Pribadi, 27 Juni 2019)
Penelitian  juga  dilakukan  di  Potato  Head  Beach  Club  Bali  dimana  data diperoleh  dari  Wayan  Sukayasa  selaku Assistant  Human  Resources  Manager yang memiliki  jumlah  karyawan  sebanyak  625  orang.  data  yang  didapat  dari  jumlah tenaga kerja yang bekerja tenaga kerja masih berada dalam persentase 15% dan perusahaan dalam hal ini selalu mengupayakan adanya peningkatan dalam jumlah tenaga kerja yang di rekrut. (Wayan Sukayasa, Komunikasi Pribadi, 4 Juli 2019) Dari data diatas terkait data presentase tenaga kerja lokal yang telah didapat, dapat  disimpulkan  bahwa  perekrutan  tenaga  kerja  lokal  di  wilayah  Desa  Adat Kerobokan belum efektif karena belum memenuhi syarat yang telah disepakati oleh Desa dengan perusahaan dimana presentase yang di dapat adalah 40% tenaga kerja lokal dan 60% tenaga kerja secara umum.
Efektivitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif  atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008).
Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencari informasi yang dikaitkan langsung dengan teori yang efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dan didapat data sebagai berikut:
1. Faktor  hukumnya  adalah  Tidak  terdapat  sanksi  terhadap  stakeholder  yang tidak melaksanakan perekrutan tenaga kerja lokal. Sanksi merupakan pengikat kepada  para  pemilik  kepentingan  yang  menjadi  target  sasaran  dari  aturan tersebut.
2. Faktor  Penegak  Hukumnya  adalah  Kurang  pengawasan  secara  intens  dan diagendakan  secara  rutin  oleh  pihak  yang  berwenang  (Desa)  dikarenakan keterbatasan  penyaluran  dana  terkait  rutinitas  tersebut.  (pengawasan  hanya bersifat pribadi oleh Kepala Desa, Kelihan Dinas dengan mengikuti agenda dari perusahaan  terkait  kebutuhan  sumber  daya  manusia,  kurangnya  sosialisasi tentang aturan/Peraturan Daerah terhadap seluruh stakeholder di lingkungan Desa Adat Kerobokan.
3. Faktor  Sarana/Prasarana  adalah  Terkait  keterbatasan  dana  penunjang  dari Desa, Desa tidak menganggarkan khusus terkait sarana/prasarana pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di Desa Adat Kerobokan.
4. Faktor  Masyarakatnya  adalah  Masyarakat  (SDM)  berkaitan  dengan sarana/prasarana/faktor pendukungnya berupa kemampuan SDM yang kurang memenuhi syarat kerja maupun syarat kebutuhan perusahaan.
5. Faktor Kebudayaan adalah kurang minatnya masyarakat lokal dalam bersaing secara  pendidikan  maupun  kompetensi  terkait  potensi  daerahnya  yaitu pariwisata.
Penulis dalam hal ini mengkaitkan efektivitas perekrutan tenaga kerja lokal dengan konsep dasar ekonomi melalui teori yang dijelaskan oleh Richard A. Posner. Pendekatan  ekonomi  merupakan  salah  satu  upaya  dalam  memecahkan  masalah- masalah di bidang hukum sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan peranan hukum  tersebut.  Porner  menyatakan  bahwa  dalam  menganalisis  pertanyaan- pertanyaan  dibidang  hukum,  menggunakan  pendekatan  ekonomi  adalah  sesuatu yang sangat penting. Namun dia juga mengatakan bahwa kebanyakan ahli hukum, mahasiswa  hukum,  bahkan  yang  pandai  sekalipun  mempunyai  kesulitan  dalam menghubungkan  antara  prinsip-prinsip  ekonomi  terhadap  masalah-masalah hukum  yang  konkrit.  Oleh  Posner  dikatakan:  “ Economics  is  a  powerful  tool  for analysing a vast range of legal questions but that most lawyers and law students -even very  bright  ones-  have  difficulty  connecting  economic  principle  to  concrete  legal problem ” (Posner, 1992).
Analisis  ekonomi  terhadap  hukum  menurut  Veljanovski  adalah menggunakan atau mengaplikasikan teori-teori ekonomi untuk menguji terhadap pembentukan,  struktur,  proses,  dan  dampak  dari  hukum  dan  institusi-institusi hukum  (Posner,  1992).  Teori Analysis  Economic  of  Law yang  dipopulerkan  oleh Richard  M.  Posner  merupakan  teori  yang  diambil  dari  empat  konsep  dasar  ilmu ekonomi, Pilihan Rasional ( Rasional Choice ), Nilai ( Value ), Efisiensi ( Efficiency ), dan Kegunaan ( Utility ).
Dikaitkan  dengan  teori  tersebut  melalui  konsep Rasional  Choice dapat disimpulkan berupa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai
bentuk  upaya  pemerintah  untuk  memberdayakan  tenaga  kerja  lokal  demi tercapainya    kesejahteraan  masyarakat  daerah,  Sebagai  dasar  aturan  pelaksana dalam  mengimplementasikan  perekrutan  tenaga  kerja  lokal,  Memanfaatkan kemampuan profesional masyarakat lokal yang dan memiliki pengetahuan tentang budaya dan adat istiadat lokal, menumbuhkan budaya taat hukum oleh masyarakat karena dianggap menguntungkan dan memiliki manfaat lebih bagi masyarakat itu sendiri.
Menurut  Posner,  suatu  nilai  ( value )  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang berarti  atau  penting  ( significance ),  keinginan  atau  hasrat  ( desirability )  terhadap sesuatu,  baik  secara  moneter  atau  non-moneter,  sehingga  sifat  yang  melekat padanya  berupa  kepentingan  pribadi  ( self-interest )  manusia  untuk  mencapai kepuasan  (Posner,  2007).  Setiap  tindakan  harus  berdasarkan  atas  aturan  yang berlaku dan perekrutan tenaga kerja lokal merupakan sesuatu yang penting demi meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  di  daerah,  Keikutsertaan masyarakat  lokal  dalam  membangun  perusahaan  menjadi  peran  yang  sangat penting  disamping  secara  langsung  dapat  mengimplementasikan  CSR  juga berpengaruh  pada  masyarakat  itu  sendiri  bahkan  daerah,  Masyarakat  memiliki kesempatan  yang  baik  di  daerah  ditunjang  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan perusahaan  tersebut.  CSR  dapat  diartikan  bahwa  usaha  perusahaan  untuk mengelola  proses  usaha  untuk  menghasilkan  pengaruh  yang  positif  terhadap masyarakat.  Menurut  Lord  Home  dan  Richard  Watts:  Corporate  Social Responsibility  (CSR)  adalah  komitmen  perusahaan  secara  berkelanjutan  untuk berperilaku etis yang mempunyai kontribusi untuk pengembangan perekonomian dengan  tetap  berdasarkan  pada  kualitas  hidup  dari  para  pekerja  dan  keluarga mereka, demikian pula terhadap masyarakat sekitar maupun secara keseluruhan (Widjaja,  2008).  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  dapat  dikatakan  bahwa komitmen  perusahaan  untuk  bertindak  etis,  beroperasi  secara  legal  dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas (Rudito, 2007).
Efisiensi ( efficiency ) dari aturan tersebut dapat kita lihat dari pemanfaatan segala sesuatu yang ada di sekitar khususnya dalam hal ini adalah tenaga kerja lokal. Pemerataan kerja di daerah dalam mempercepat mendukung tujuan pemerintah, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengisi lowongan tersebut lebih singkat,  mengurangi  pengeluaran  terhadap  perusahaan  mengenai  promosi lowongan, dan lain-lain terkait perekrutan pekerja, pengawasan dan kontrol intern dari pihak Desa lebih mudah dilakukan karena akses jarak dan kedekatan secara pribadi,  mengurangi  keterlambatan  kerja  karena  jarak  pekerja  dan  perusahaan cukup dekat serta meminimalisir angka kecelakaan pada pekerja.
Kegunaan atau berdaya guna ( Utility ), menurut konsep ini dimana suatu daya guna dapat dilihat dari fungsinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat. Aturan mudah untuk dilaksanakan karena dukungan oleh masyarakat sekitar dan juga oleh pejabat-pejabat di daerah, perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang lebih paham mengenai sekitar perusahaan dan manfaat lainnya juga yang didapat  oleh  perusahaan,  pemangku  kepentingan,  terserapnya  kemampuan masyarakat  lokal  diberbagai  bidang  kesempatan  kerja  dan  menghasilkan keuntungan  bagi  perusahaan,  masyarakat  bahkan  daerah,  masyarakat  dapat
meningkatkan  taraf  hidupnya  dan  keluarga,  meningkatkan  pendidikan  dengan berbagai  pelatihan  dari  intern  perusahaan  maupun  external  dari  masyarakat  itu sendiri, menjaga kelangsungan adat dan budaya setempat.
Faktor  Penghambat  Efektivitasnya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomo 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan Menelaah  faktor  penghambat  dan  pendukung  penerapan  sebuah  aturan penulis mencoba menganalisisnya melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh  Lawrence  M.  Friedman.  Penegakan  hukum  dikatakan  efektif  dan  berhasil tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structur), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).
Lawrence  M.  Friedman  mengumpamakan  sistem  hukum  sebagai  suatu pabrik, jika substansi itu adalah produk yang dihasilkan, dan aparatur adalah mesin yang  menghasilkan  produk  sedangkan  budaya  hukum  adalah  manusia  yang mengetahui kapan mematikan dan menghidupkan mesin dan mengetahui produksi barang yang dikehendaki (Friedman, 2001).
Data  yang  didapat  melalui  penelitian  lapangan  adalah  faktor  penghambat dan  menjadi  kendala  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  adalah  peran  serta  lembaga yang berwenang dalam tindak pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja lokal tersebut,  hanya  terdapat  sanksi  sosial  dari  masyarakat,  kurangnya  kemampuan dengan kurang tingginya minat meningkatkan potensi individu yang akan menjadi suatu pertimbangan pelaku usaha untuk menggunakan tenaga kerja lokal.
Faktor  pendukungnya  berupa  upaya  pemerintah  dalam  hal  ini  BLK  (Balai Latihan Kerja) Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program pelatihan kepada masyarakat calon tenaga kerja atau siap kerja  sesuai  dengan  arahan  dari  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  juga dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan  kompetensi  dengan  secara rutin  melaksanakan  sertifikasi  kepada  tenaga  kerja  yang  ada  di  perusahaannya serta memberikan pelatihan-pelatihan kerja ke Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki  program  pariwisata.  Ditinjau  dari  substandi  hukumnya  terdapat kesepatakan  antara  desa  dengan  perusahaan  dimana  mewajibkan  perusahaan merekrut paling sedikit 40% dari warga lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut, serta dukungan dari masyarakat terkait perekrutan tenaga kerja lokal.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8  Tahun  2014 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Ketenagakerjaan  tidak  efektif  karena kesepakatan antara Desa dengan perusahaan adalah 40% tenaga kerja lokal tidak terpenuhi.  Ketidakefektifan  dipengaruhi  sanksi  dari  aturan  tersebut  tidak  jelas, pengawasan  dari  instansi  yang  berwenang  sangat  kurang,  kemampuan/ skill individu kurang memenuhi standar dan kebutuhan perusahaan dan keinginan saing masyarakat  sangat  rendah.  Dianalisis  melalui  aspek  keekonomian  melalui  teori Economy Analysis of Law terkait teori Efektivitas Soerjono Soekanto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut aturan maupun pelaksanaan tentang perekrutan tenaga kerja  lokal  dapat  dikatakan  pilihan  tepat  untuk  mengurangi  pengangguran  di daerah,  dimana  akan  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakatnya.
Pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  dikatakan  penting  karena  berkaitan  dengan aturan  dimana  perusahaan  wajib  melaksanakan  tanggungjawab  sosialnya  yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar perusahaan secara berkelanjutan  dan  didukung  oleh  penegak  hukum  yang  ikut  serta  mengawasi pelaksanaan  tersebut.  Dengan  adanya  peran  serta  seluruh stakeholder di  daerah perekrutan  tenaga  kerja  lokal  akan  lebih  menguntungkan  perusahaan  karena dianggap lebih efisien terhadap pengeluaran ( cost ) perusahaan serta waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut akan lebih cepat dan tenaga kerja yang direkrut mempunyai nilai tambah dimana mengetahui adat dan budaya setempat dengan  baik,  masyarakat  juga  akan  lebih  terbantu  dengan  jarak  tempuh  yang singkat. Dengan adanya pelaksanaan serta penerapan perekrutan tenaga kerja lokal dapat  dikatakan  membantu  tujuan  pemerintah  khususnya  di  daerah  yaitu kesejahteraan.  Desa  sebagai  perwakilan  pemerintah  daerah  dalam  mengawasi pelaksanaan  tersebut  dapat  memberikan  layanan  kepada  pencari  kerja  dan perusahaan  dengan  mengumpulkan  lamaran  secara  kolektif  dan  nantinya  akan disalurkan  ke  perusahaan-perusahaan  yang  memerlukan  tenaga  sesuai  dengan kebutuhan  perusahaan  serta  mempunyai  data  tentang  tenaga  kerja  lokal  di daerahnya dan secara tidak langsung budaya taat terhadap aturan pun dapat secara baik dapat dilaksanakan oleh setiap lapisan masyarakat mulai dari pengguna jasa maupun tenaga kerja itu sendiri. Perusahaan dalam hal ini melalui bagian General Affair juga  mempunyai  tugas  sebagai  jembatan  informasi  dengan  masyarakat sekitar,  memiliki  agenda  bulanan  untuk  bertemu  dengan  perwakilan  masyarakat sekitar. Dimana semua informasi termasuk jika ada calon pekerja atau kebutuhan pekerja dapat dibicarakan.
Faktor  penghambat  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  lokal  adalah  dimana kemampuan kerja dan pengalaman yang kurang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh  perusahaan  dimana  pada  posisi-posisi  tertentu  membutuhkan  kemampuan dan  pengalaman  yang  cukup.  Tenaga  kerja  yang  memilih-milih  pekerjaan  serta loyalitas dan etika yang kurang merupakan faktor yang menjadi penghambat. Sanksi yang  terdapat  pada  Undang-Undang  belum  jelas  dan  dalam  penelitian  lapangan hanya  didapat  sanksi  berupa  sanksi  sosial  dari  masyarakat  sekitar  terhadap perusahaan  yang  bersangkutan.  Adanya  lebih  banyak  kandidat  pasa  posisi  yang sama  dibandingkan  dengan  ketersediaan  posisi  jabatan  tersebut  merupakan pertimbangan perusahaan berkaitan dengan pengeluaran (cost) perusahaan. Faktor pendukung  terlaksananya  perekrutan  tenaga  kerja  lokal  adalah  kesadaran perusahaan  dimana  perusahaan  wajib  untuk  ikut  mensejahterakan  masyarakat sekitar  dimana  perusahaan  tersebut  mendirikan  usahanya  disamping  mencari suatu keuntungan. Selain hal tersebut faktor kewenangan desa sebagai penegak dan pelaksana hukum ikut mengawasi pelaksanaan dari aturan mengenai perekrutan tenaga  kerja  lokal  tersebut.  Peran  pemerintah  terkait  pelatihan  kerja  merupakan faktor  penunjang  yang  sangat  penting  dimana  tenaga  kerja  dibekali  dengan pengetahuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

## SARAN
Bertolak  dari  kesimpulan  yang  telah  diungkapkan  sebelumnya,  maka terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:
Sebaiknya  pemerintah  khususnya  Pemerintah  Daerah  bersinergi  dengan seluruh  stakeholder  yang  ada  terkait  perekrutan  tenaga  kerja  lokal  agar  dapat terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung pada Pasal 11 Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Pelayanan  Ketenagakerjaan  yaitu melakukan  pengawasan  serta  selalu  secara  berkesinambungan  meningkatkan kemampuan  masyarakat  sesuai  dengan  potensi  daerah  dengan  tujuan  memenuhi kebutuhan perusahaan di daerah agar dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Mengoptimalkan sarana pelatihan kerja sesuai dengan potensi dan minat masyarakat di daerah. Mensosialisikan adanya peraturan terkait perekrutan  tenaga  kerja  lokal  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  dengan  tujuan agar  seluruh  stakeholder  mengetahui  dan  melaksanakan  serta  berusaha  untuk mengambil  peluang tersebut.
Kepada  masyarakat  dan  seluruh  stakeholder  di  daerah  agar  mengetahui potensi  daerah  dengan  selalu  mencoba  meningkatkan  kemampuan  individu  agar peluang-peluang kerja di daerah dapat terisi dan terpenuhi dengan baik. Dimana tujuannya  adalah  meningkatkan  taraf  hidup  masing-masing  baik  untuk  individu baik dan juga keluarga serta membangun atau meningkatkan kesejahteraan hidup di daerah.
DAFTAR REFERENSI Asyhadie, Z. (2015). Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaa Di Indonesia) . PT. Raja Grafindo Persada.
Friedman, L. M. F. (2001). American Law An Introduction-Hukum Amerika Sebuah Pengantar . Tatanusa.
Husni, L. (1997). Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming) . Raja Grafindo Persada. Posner, R. A. (1992). Economic Analysis of Law (4th ed.). Little Brown and Company. Posner, R. A. (2007). Economic Analysis of Law (7th ed.). Aspen Publishers.
Rudito, B. (2007). Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia . Rekayasa Sains.
Setiawan,  I.  (2015). Potensi  Destinasi  Wisata  di  Indonesia  Menuju  Kemandirian Ekonomi, dalam Prosiding Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Berbasis  Kesejahteraan  Rakyat . Universitas Stikubank.
Soekanto,  S.  (2008). Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Raja Grafindo Persada.
Sugianto, F. (2013). Economic Analysis of Law (Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum) . Kencana Publication. Sukirno,  S.  (2006). Makro  Ekonomi  Teori  Pengantar (3rd  ed.).  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Tambunan,  T.  T.  H.  (2001). Perekonomian  Indonesia :  Teori  dan  Temuan  Empiris . Ghalia Indonesia. Widjaja,  A.  (2008). Business  Ethics  &  Coprorate  Social  Responsibility  (CSR) . Harvarindo.