Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

## Perspektif Ekonomi: Stimulus Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
St. Elmiana Febri Syahputri 1 , Eka Arista Widya 2 , Najma Nabiela 3 , Azriel Auqi Attarsyah 4 Laila M. Pimada 5
1-5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
1) elmiana24@student.ub.ac.id
2) nabiela@student.ub.ac.id
3) ristaawidya@student.ub.ac.id
4) azrielauqi@student.ub.ac.id
5) lailapimada@ub.ac.id

## Abstrak
Meningkatnya wabah virus Covid-19 seiring waktu telah menyebabkan banyaknya korban, juga berdampak terhadap  aspek  ekonomi,  sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  harus  melakukan  upaya  dengan mengambil  langkah-langkah  dan  kebijakan  agar  pandemi  ini  tidak  menyebabkan efek  jangka  Panjang  dan berdampak pada ketidakstabilan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan. Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah  kemudian  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  untuk  menstimulus  perekonomian  antara  lain “(Inpres)  Nomor  (4) Tahun  2020”  dan  “(Perppu)  Nomor  (1) tahun  2020”  yang  mana  akhirnya  diresmikan menjadi  “UU  Nomor  (2)  Tahun  2020”.  Namun  pada  tulisan  ini  penulis  akan  berfokus  pada  peranan  dari implementasi “UU Nomor (2) Tahun 2020” dalam menangani dampak Covid-19 di bidang stimulus ekonomi. Tujuan dari artikel ini yaitu dalam rangka memahami dan menjelaskan pelaksanaan UU agar para pembaca dapat melakukan penilaian atas hasil realisasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan COVID- 19  dalam  bidang  ekonomi.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  studi  literatur,  hasil penelitian menunjukkan dari alokasi dana yang diperuntukkan di bidang belanja kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun,  jumlah  pasien  Covid-19  di  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu  masih  menunjukkan  tren  positif.  Untuk program perlindungan sosial masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 203,9 triliun, serta stimulus  kepada  dunia  usaha  sebesar  Rp  297,64  triliun.  Program  tersebut  diharapkan  efektif  dalam  rangka menekan angka kemiskinan, PHK serta pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Kata kunci : Undang-undang,Covid-19,Implementasi.

## Abstract
The  increase  in  the  Covid-19  virus  outbreak  over  time  has  caused  many  victims,  also  has  an  impact  on economic,  social  and  community  welfare  aspects.  The  government  must  make  efforts  by  taking  steps  and policies so that this pandemic does not cause long-term effects and has an impact on sustainable domestic economic  instability.  Following  up  on  this,  the  government  then  issued  several  policies  to  stimulate  the economy,  including  "(Inpres)  Number  (4)  of  2020"  and  "(Perppu)  Number  (1)  of  2020"  which  was  finally formalized  as  "Law  Number  (2)  of  2020 ".  However,  in this  paper the  author will  focus on the role  of  the implementation of "Law Number (2) of 2020" in dealing with the impact of Covid-19 in the field of economic stimulus. The purpose of this article is to understand and explain the implementation of the law so that readers can assess the results of the realization of government policies, especially regarding the handling of COVID- 19  in  the economic  sector.  By  using  the descriptive  qualitative  method  and  library research  approach, the results showed that from the allocation of funds earmarked for health spending amounting to Rp. 87.55 trillion, the number of Covid-19 patients in Indonesia from time to time still shows a positive trend. For the community social protection program, the government has allocated funds amounting to Rp 203.9 trillion, as well as a stimulus  to the  business  world  amounting to  Rp  297.64  trillion.  The  program  is  expected  to  be  effective in reducing poverty, layoffs and unemployment in Indonesia due to the impact of the Covid-19 pandemic. Keywords: Law, Covid-19, Implementation.
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

## 1. PENDAHULUAN
Sejak tahun 2020 awal, seluruh dunia digemparkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang telah meningkat seiring waktu dan telah menelan banyak korban. Serta berdampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kebijakan physical distancing dan PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  merupakan  kebijakan  yang  diterapkan  di  berbagai  daerah  di Indonesia  guna  menghentikan  persebaran  virus.  Dengan  anjuran  untuk  jaga  jarak  antar  individu, menghindari  beraktivitas  yang  berpotensi  menimbulkan  keramaian  dan  melibatkan  banyak  orang. Physical distancing juga dinilai dapat mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19. Beberapa sektor juga ikut terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut. Diantaranya sektor pariwisata, sektor ini terdampak akibat adanya Physical distancing yang melarang wisatawan asing  maupun  domestik  untuk  mengunjugi  tempat-tempat  wisata.  Serta  beberapa  sektor  lainnya seperti  sektor    manufaktur,  sektor  transportasi,  sektor  sosial,  sektor  pangan  dan  sektor  ekonomi tentunya. Hal ini terjadi akibat adanya pemberlakuan kebijakan physical distancing dan kebijakan PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang  mengakibatkan  aktivitas  ekonomi  terhambat (Widyananda, 2020).
Salah  satu  sektor  yang    sangat  terpengaruh  akibat  dampak  dari  Covid-19  yaitu  sektor ekonomi. Sebagian besar sektor ekonomi terdampak mengakibatkan kondisi  perekonomian dalam negeri  menjadi  lesu.  Dalam  (Juliani,  2020)  berbagai  permasalahan  muncul,  seperti  pertumbuhan ekonomi  nasional  yang  melambat,  penerimaan  negara  yang  mengalami  penurunan,  meningkatnya pembiayaan  dan  belanja  negara.  Serta  permasalahan  perekonomian  lainnya  yang  mengharuskan pemerintah  untuk  melakukan  upaya  dengan  mengambil  langkah-langkah  dan  kebijakan  untuk menyelamatkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.
Perlunya tindakan cepat yang harus diambil oleh pemerintah beserta lembaga terkait dalam pengambilan keputusan atau kebijakan guna menyelamatkan dan pemulihan ekonomi dalam negeri serta  sistem  keuangan  yang  stabil.  Dengan  ditingkatkannya  belanja  di  bidang  kesehatan,  jaring pengaman sosial serta di bidang pemulihan ekonomi. Melalui kebijakan relaksasi yang berhubungan dengan (APBN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan ekonomi dalam negeri dan sistem keuangan yang stabil serta penguatan atas kewenangan lembaga pada sektor keuangan. Mengingat seluruh  dunia  sedang  berjuang  menangani    pandemi  Covid-19,  keadaan  tersebut  sebagaimana menurut Pasal (22) ayat (1) UUD 1945 termasuk ke dalam kegentingan yang memaksa yang mana presiden mempunyai  hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai alternatif pengganti UU. Dikarenakan keadaan atau kondisi mendesak perlu suatu solusi yang cepat untuk diselesaikan.
Dalam menangani permasalahan tersebut pemerintah telah memberi stimulus ekonomi yang tertuang dalam beberapa kebijakan yaitu; pertama,  presiden mengeluarkan Inpres Nomor (4) Tahun 2020  mengenai  rencana  percepatan  penanganan  dampak  Covid-19  melalui Recofusing kegiatan, realokasi  anggaran,  dan  juga  penyediaan  barang  serta  jasa.  Inpres  Nomor  4  Tahun  2020  adalah kebijakan  yang  diterbitkan  oleh  presiden  untuk    penanganan  dampak  pandemi covid -19  melalui penyelenggaraan  akan  kewenangan  dalam  wilayah  teknis  operasional  yang  berkaitan  dengan anggaran  dalam  APBN  tahun  2020.  Kedua,  Perppu  Nomor  (1)  tahun  2020  yang  dikeluarkan  oleh Presiden mengenai rencana kebijakan atas keuangan negara serta stabilisasi sistem keuangan guna menghadapi  ancaman  dalam  perekonomian  dalam  negeri  dan  menjaga  kestabilan  dari  sistem keuangan  sebagai  dampak  dari  Pandemi  Covid  19.  Ketiga,  UU  Nomor  (2)  Tahun  2020  mengenai ketetapan Perppu Nomor (1) Tahun 2020 mengenai rencana kebijakan dalam keuangan negara serta kestabilan  dalam  sistem  keuangan  guna  antisipasi  terhadap  ancaman  ekonomi  dalam  negeri  dan kestabilan  sistem  keuangan  akibat  Pandemi  Covid  19  yang  diresmikan  atau  disahkan    menjadi undang-undang dan sudah  diberlakukan sejak 18 Mei 2020 (Juliani, 2020).
Akan tetapi setelah pengesahan Perppu Nomor (1) Tahun 2020 menjadi UU Nomor (2) Tahun 2020, pemerintah masih banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak terkait penanganan Covid- 19. Banyak pihak yang pro kontra terkait undang-undang ini hingga membawa kasus tersebut sampai
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
ke  tingkat  Mahkamah  Konstitusi.  Mulai  dari  pemerintah  yang  dianggap  lebih  berfokus  kepada stabilitas  ekonomi  alih-alih  fokus  terhadap  kesehatan  masyarakat.  Serta  dianggap  dapat  membuka peluang untuk korupsi karena terdapat pasal-pasal yang memuat beberapa hal yang dianggap tidak urgent.
Menurut Julian  Aldrin  Pasha  dalam  (Ucu,  2020)  yang  merupakan  Pakar  Kebijakan  Publik Universitas  Indonesia.  Antara  sektor  ekonomi  dan  sektor  kesehatan,  pemerintah  perlu memprioritaskan di antara kedua hal tersebut. Karena menurut fakta di lapangan, social distancing dapat  mencegah  penyebaran  virus  covid-19  akan  tetapi  juga  berdampak  terhadap  ekonomi  dalam negeri.  Bidang  ekonomi  dan  kesehatan  selalu  berkaitan  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  untuk  menangani  dampak  dari  pandemic  covid-19,  oleh  karena  itu  suatu  regulasi  atau kebijakan  harus  dianalisis  lebih  dalam  untuk  memastikan  apakah  sudah  tepat  sasaran  kepada masyarakat atau tidak.
UU  Nomor  (2)  Tahun  2020  menurut  ekonom  Faisal  Basri  lebih  berfokus  terhadap  sektor keuangan  daripada  sektor  ekonomi  yang  dibutuhkan  dalam  mengatasi  covid-19.  Misalnya  sektor ekonomi seharusnya lebih di prioritaskan untuk usaha pengadaan alat-alat kesehatan. Fokus bahasan yang  lebih  condong  ke  sektor  keuangan  dan  penanganan  dampak  dari  pandemi  yang  tidak  jelas menimbulkan  spekulasi  bahwa  apakah  kebijakan  tersebut  memang  untuk  mengatasi  pandemi  atau untuk  kepentingan  yang  lainnya  (Ucu,  2020).  Dari  beberapa  permasalahan  di  atas,  penulis  ingin melakukan analisis mengenai implementasi UU Nomor (2) Tahun 2020 dalam rangka memahami dan menjelaskan  pelaksanaan  UU  agar  para  pembaca  dapat  melakukan  penilaian  atas  hasil  realisasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan COVID-19 dalam bidang ekonomi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Fenomena Corona Virus Disease (COVID-19)
Virus tidak akan bisa hidup sendiri karena virus membutuhkan inang  atau hanya bisa hidup di sel yang hidup seperti layaknya benalu di pohon. Benalu dapat  hidup jika pohonnya hidup namun jika pohonnya mati maka benalu tersebut juga ikut mati, sama halnya seperti virus covid-19 dia hidup dalam sel yang hidup. Sel yang hidup itu berada di saluran pernafasan orang yang sakit atau terpapar. Pada  saat  orang  tersebut  berbicara,  batuk  atau  bersin  maka  sebagian  dari  selnya  terlepas  atau terlempar  yang  kemudian  disebut  dengan  droplet  (percikan  ludah),  dan  percikan  tersebut  akan menyebar di udara sekitar kurang lebih satu meter.
Sel  manusia  apabila  lepas  dari  tubuh  manusia  di  dalam  iklim  Indonesia  dengan  paparan ultraviolet, suhu dan kelembapan rata-rata hanya akan bertahan hingga 10-15 menit, setelah itu akan mati baik indoor maupun outdoor. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran maka siapapun yang sedang  sakit  baik  itu  batuk  maupun  flu  sebaiknya  menggunakan  masker  agar  percikan  dropletnya tidak menyebar. Virus ini akan masuk melalui mulut sekalipun sudah memakai masker atau terdapat di barang-barang yang sering disentuh oleh tangan.
Covid 19 telah ditetapkan oleh badan kesehatan dunia (WHO) sebagai penyakit pandemi atau penyakit yang persebarannya sudah ke sampai berbagai negara. Untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit  virus  corona  maka  diperlukan  sejumlah  rangakaian  test.  Namun  demikian  penyakit  ini memiliki gejala awal  yang mirip seperti seperti penyakit flu, demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama lima atau enam hari. Sementara pada covid 19 gejala akan berlanjut hingga lebih  dari  sepuluh  hari  dan  diikuti  dengan  gejala  lain.  Gejala  awal  adalah  sakit  tenggorokan  yang diperkirakan dari hari ke satu sampai hari ke tiga.
Kemudian  pada  hari  ke  empat  mulai  ada  keluhan  batuk  disertai  demam,  diare,  serta  sakit kepala yang akan terus berlanjut setiap harinya. Selain itu suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari  rentang  suhu  36-37 o C  jika  terinfeksi  virus  apapun  termasuk  corona.  Dan  gejala-gejala  yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
manusia.  Sehingga  bagi  masyarakat  yang  memiliki  gejala-gejala  tersebut  sebaiknya  mengambil langkah medis terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona.
Jika  keluhan  masih  dirasa  ringan  bisa  dilakukan  isolasi  mandiri  di  rumah  selama  14  hari. Namun apabila dalam jangka waktu 14 hari demamnya semakin tinggi serta ada keluhan sesak nafas harus  segera  berobat  atau  mencari  pertolongan  ke  rumah  sakit  terdekat.  Masyarakat  juga  harus menjalankan  pola  hidup  sehat  seperti  lebih  banyak  mengkonsumsi  buah  dan  sayur  serta  olahraga teratur agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona.

## Undang-Undang Nomor (2) Tahun 2020
Dampak dari persebaran pandemi global Covid-19 yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek kesehatan, melainkan juga berdampak pada aspek sosial serta stabilitas keuangan. Dideklarasikannya Covid-19 sebagai pandemi global dan penularannya lebih dari 212 negara di dunia, dimana seluruh negara melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Hal itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Baik pencegahan dengan cara social distancing maupun lockdown, hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat baik di bidang sosial ekonomi yang tentunya akan berimbas pada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Melihat  bagaimana  masalah  kesehatan  yang  sudah  sangat  pelik,  serta  ditambah  dengan permasalahan terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus dilihat secara keseluruhan. Permasalahan covid-19 tidak bisa dipisahkan dari masalah sosial ekonomi dan keuangan,  karena  semuanya  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Jika  masalah  kesehatan  belum  bisa teratasi maka kondisi sosial ekonomi juga akan terpengaruh. Sebaliknya apabila hanya berfokus pada masalah  ekonomi  sebagai  prioritas  maka  masalah  kesehatan  juga  akan  menjadi  implikasi  dan permasalahan yang kompleks ini juga dihadapi oleh semua negara.
Pemerintah juga memperkirakan terkait skenario berat dan paling berat selama pandemi virus Covid-19  terhadap  kenaikan  angka  kemiskinan  dan  pengangguran.  Menurut  (Putri,  2020)  dalam skenario  paling  berat  akan  ada  penambahan  sebanyak  3,78  juta  orang  miskin  baru  serta  5,23  juta orang  pengangguran.  Masyarakat  mulai  merasakan  dampak  sosial  ekonomi  dari  Covid-19,  yang pertama  dampak  kesehatan  dan  yang  kedua  adalah  pekerjaan  atau  pendapatan  baik  pekerja  sektor formal maupun sektor informal.
Prediksi pemerintah terkait akan adanya penambahan sebanyak 3,78 juta orang miskin baru dan 5,23 juta pengangguran juga bisa lebih. Prediksi tersebut harus dipikirkan dalam skenario yang paling berat yang mencakup kesehatan, pekerjaan dan perumahan sosial. Tiga hal tersebut merupakan yang paling dasar dalam konteks jaminan sosial bagi  masyarakat  di  Indonesia, ketika menghadapi covid-19 yang belum tentu akan mereda dan mungkin akan semakin meningkat kedepannya.
Guna mengatasi  ancaman  yang membahayakan ekonomi nasional serta menjaga kestabilan sistem keuangan.  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor (1) Tahun 2020  yang  di  dalamnya  berisi  pembahasan  mengenai:  Stabilitas  Sistem  Keuangan  serta  rencana Kebijakan Keuangan Negara guna mengatasi akibat  dari Pandemi (Covid 19). Selanjutnya, Perppu tersebut telah disahkan menjadi UU Nomor (2) Tahun 2020.
Secara terperinci dalam UU tersebut, pemerintah bertugas untuk memutuskan strategi ekstra guna  penyelamatan  kesehatan  masyarakat  serta  efek  dari  Covid-19  terhadap  perekonomian  dalam negeri. Fokus pemerintah dalam hal ini yaitu belanja Kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, serta jaring  pengaman  sosial  ( social  safety  net ).  Pemerintah  kabupaten/kota  harus  melakukan  realoaksi anggaran untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan social safety net . Anggaran direalokasi melaui rasionalisasi belanja pegawai serta  barang dan modal non produktif. Pemda dalam pelaksanaannya dihimbau untuk mengutamakan kegiatan yang menopang ketiga aspek di atas. Melalui dikurangi atau ditiadakannya    kegiatan  yang  kurang  produktif.  Dapat  diasumsikan  bahwa  ketiga  aspek  di  atas merupakan suatu hal yang krusial dan wajib diperhatikan.
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
Di  bidang  kesehatan  yang  menjadi  fokus  pemda  yaitu  merealokasi  anggaran.  Dengan dilakukannya pengadaan alat-alat kesehatan serta obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ditunjuk  sebagai  rujukan  pasien    Covid-19.  Juga  harus  disediakannya  sarana  kesehatan  lengkap dengan barang-barang kesehatan lainnya melalui kerjasama pemerintah dengan dunia bisnis/usaha guna mengatasi  penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19.
Guna peningkatan daya beli masyarakat pemerintah mengupayakan Program social safety net . Agar  program social  safety  net dapat  terlaksana  dengan  efektif  pemerintah  harus  cermat  dalam mengkalkulasi  jumlah  masyarakat  yang  terdampak.  Pemberdayaan  UMKM  dan  menstimulus kegiatan  perekonomian  melalui  permodalan  dan  pembinaan  UMKM  di  daerah  dilakukan  untuk pemulihan  ekonomi  dan  supaya  dunia  usaha  tetap  hidup.  Dalam  pelaksanaannya,  harus  ada koordinasi antara Pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat, dengan pemerintah pusat dalam mengambil langkah yang cepat dan tepat sehingga dampak dari Covid-19 dapat teratasi dengan baik.

## Stimulus Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian
Kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu  stimulus  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna percepatan pembangunan ekonomi. Selain itu, stimulus fiskal juga berperan sebagai counter cylical untuk  menstabilkan  kondisi  perekonomian  yang  sedang  terkena  krisis  atau  resesi.  Pemerintah memiliki instrumen fiskal yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi, baik untuk meningkatkan output perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Wardhana & Hartono, 2012).
Menurut  (Mankiw,  2019)  kebijakan  fiskal  dalam  teori  ekonomi  merupakan  aktivitas pemerintah  dalam  rangka  menghimpun  dan  membelanjakan  penerimaan  negara.  Sedangkan kebijakan stimulus fiskal dapat didefiniskan sebagai kebijakan untuk melonggarkan anggaran ( loose budget  policy )  dalam  rangka  mendorong  kondisi  perekonomian  dan  dilakukan  secara  ekspansif (Abimanyu,  2005)  dalam  (Wardhana  &  Hartono,  2012).  Stimulus  fiskal  secara  umum  dapat dilaksanakan  melalui  instrumen  pajak  maupun  pengeluaran  pemerintah,  meskipun  pengaruh  dan dampak  pengganda  yang  dihasilkan  dari  masing-masing  instrumen  tersebut  bisa  berbeda  terhadap kondisi perekonomian. Maka dari itu pemerintah harus melakukan identifikasi secara komprehensif terkait dampak dari setiap instrumen stimulus fiskal, hal ini untuk menentukan stimulus kebijakan yang akan diberikan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang maksimal bagi perekonomian (Wardhana & Hartono, 2012).
Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu dalam (Wardhana & Hartono, 2012) memaparkan hasil terkait dampak dari setiap kebijakan stimulus fiskal terhadap perekonomian, diantaranya ; pertama, pemerintah harus melakukan identifikasi secara komprehensif terkait dampak dari setiap instrumen stimulus fiskal, hal ini untuk menentukan stimulus kebijakan yang akan diberikan agar tepat sasaran dan menghasilkan dampak yang maksimal bagi perekonomian. Kedua, penting bagi pemerintah untuk melakukan  tindakan  antisipasi  terhadap  dampak  dari  kenaikan  harga  yang  bisa  terjadi  meskipun kebijakan  stimulus  fiskal  berdampak  pada  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi,  kinerja output sektoral,  pendapatan  rumah  tangga  dan  kesempatan  kerja.  Ketiga,  meskipun  sama-sama  memiliki dampak positif, akan tetapi kebijakan pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah tidak lantas menjadi kebijakan paling kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat  dan  kesempatan  kerja.  Instrumen  pengurangan  pajak  lebih  mendorong  terhadap perkembangan sektor riil daripada mengatasi dampak peningkatan harga-harga secara umum.
Keempat,  penurunan  tarif  impor  harus  dilakukan  secara  selefektif  mengingat  kebijakan tersebut dapat memberi dampak secara meluas bagi sektor industri. Dampak negatifnya yaitu dapat menurunkan produktivitas produksi industri domestik karena banyaknya permintaan terhadap produk impor,  disamping  itu  juga  memiliki  dampak  positif  yaitu  untuk  meningkatkan  daya  saing  antara produk impor dan domestik, sehingga produk domestik dapat lebih kompetitif dengan meningkatkan
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
kualitasnya.  Kelima,  penurunan  pajak  penghasilan  perusahaan  merupakan  kebijakan  yang dampaknya  paling  kecil  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  masyarakat  dan kesempatan  kerja,  namun  kebijakan  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  selektif  untuk  menaikkan daya saing dari perusahaan dalam negeri tertentu.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  guna  menemukan  jawaban  dari permasalahan penelitian melalui analisis dari data relevan yang digunakan. Studi literatur atau library research digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis data-data penelitian yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data-data berbasis pustaka. Selanjutnya, berkaitan dengan jenis data  berbasis  pustaka  tersebut  adalah  berupa  data-data  sekunder  seperti  buku  teks,  artikel  ilmiah, laporan publikasi Bank Indonesia ( http://bi.go.id/ ) dan Badan Pusat Statistik ( http://bps.go.id ) serta artikel  online  dari official website  pemerintah  hingga  pemberitaan  media  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Implementasi Belanja di Bidang Kesehatan
Terlihat  dengan  jelas  dalam  UU  ini  pemerintah  berkoordinasi  secara  baik  dengan  para pemegang  kebijakan  baik  fiskal,  moneter  dan  juga  Kesehatan.  UU  Nomor  (2)  Tahun  2020  ini diputuskan dengan melihat keadaan dari pandemi Covid-19 yang mana dibutuhkan langkah yang luar biasa  dan  cukup  komprehensif  dalam  penanganannya.  Dari  Rp  695,2  triliun  dana  stimulus  yang diberikan pemerintah tidak semuanya digunakan untuk sektor ekonomi saja, tetapi fokus pemerintah dalam jangka pendek ini adalah untuk menekan tingginya kasus Covid-19. Terlihat dari alokasi dana yang diperuntukkan di bidang belanja kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun ( www.djkn.kemenkeu.go.id ).
Risiko dari UU ini yaitu defisit anggaran bisa melebar melebihi 3% dan jangka waktu relaksasi untuk  pelebaran  defisit  diberikan  selama  tiga  tahun.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  karena  aktivitas ekonomi melambat dan tentunya pendapatan pajak juga tidak optimal dan disisi lain belanja negara juga  meningkat.  Maka  dari  itu  konsekuensi  yang  diambil  pemerintah  yaitu  memperlebar  defisit anggaran  pemerintah  sementara  waktu  yaitu  sampai  tiga  tahun  mendatang.  Bahkan  defisit  APBN pada akhir tahun 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari total PDB (Habibah, 2021).
Melalui alokasi dana untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun,  yang menjadi fokus pemda yaitu merealokasi anggaran. Dengan dilakukannya pengadaan alat-alat kesehatan serta obat- obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan pasien Covid-19. Juga harus disediakannya  sarana  kesehatan  lengkap  dengan  alat-alat  kesehatan  lainnya  melalui  kerjasama pemerintah dengan dunia bisnis/usaha, guna mengatasi  persebaran dan pemutusan mata rantai Covid- 19.  Akan  tetapi  sejak  diberlakukannya  UU  Nomor  (2)  Tahun  2020    menurut  data  (GitHub,  2021) jumlah pasien Covid-19 di Indonesia dari waktu ke watu semakin menunjukkan tren positif, bahkan hingga  tanggal  7  Januari  2021  tercatat  terdapat  788  ribu  kasus  dan  23.296  diantaranya  meninggal dunia.

## b. Implementasi Jaring Pengaman Sosial
Melalui dana yang diberikan sebesar Rp 203,9 triliun dari total Rp 695,2 triliun dana stimulus, Pemerintah telah membuat program jaring pengaman sosial agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok serta mendorong daya beli terutama bagi masyarakat lapisan bawah. Agar program social safety net dapat terlaksana dengan efektif pemerintah harus cermat dalam mengestimasi jumlah masyarakat yang terkena dampak sehingga penyalurannya tepat sasaran. Serta  prosedur penyaluran program jaring pengaman sosial harus dilaksanakan secara  efisien dan tidak menyulitkan masyarakat. Pemberdayaan UMKM dan menstimulus kegiatan perekonomian melalui permodalan dan pembinaan
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
UMKM di daerah dilakukan untuk pemulihan ekonomi dan supaya dunia usaha tetap hidup. Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM agar tetap mampu beroperasi dan menyerap tenaga kerja.
Beberapa program  jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah diantaranya ; pertama, program Keluarga Harapan (PKH) yang awalnya berjumlah 9,2 juta penerima ditingkatkan menjadi 10 juta penerima atau persentasenya naik menjadi 25%. Dan juga mempercepat penyalurannya yang awalnya tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali. Kedua, kartu sembako dengan jumlah penerima awal  15,2 juta ditingkatkan menjadi 20 juta penerima, persentasenya mengalami kenaikan sebesar 30%  dari  Rp.150  ribu  dinaikkan  menjadi  Rp200  ribu  dan  penerimaannya  selama  9  bulan.  Ketiga, Kartu  Prakerja  yang  anggarannya  ditambah  dari  jumlah  awal  Rp10  triliun  menjadi  Rp20  triliun dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Dan nilai manfaat sebesar Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan yang diberikan selama empat bulan sejak bulan April 2020 kepada pekerja yang terkena PHK, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dan industri informal.
Keempat, tarif dasar listrik bagi pelanggan dengan daya 450Va sebanyak 24 juta pelanggan, digratiskan selama tiga bulan yaitu bulan April hingga Juni 2020. Untuk daya 900Va sebanyak 7 juta pelanggan  hanya  dibebankan  setengahnya  atau  diberikan  potongan  harga  50%  selama  tiga  bulan. Kelima, Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat  selama masa PSBB, pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Keenam, keringanan kredit bagi masyarakat yang memiliki nilai kredit dibawah  Rp10  triliun  rupiah  seperti  pengemudi  ojek  online,  UMKM,  nelayan  dan  pekerja  harian. Keringan  kredit  diberikan  oleh  pemerintah  dan  telah  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), keringanan kredit ini akan diberikan pada bulan April 2020 (Rezkisari, 2020).
Pelaksanaan  program  jaring  pengaman  sosial  perlu  dilaksanakan  seefektif  mungkin, dikarenakan menurut (Putri, 2020) berdasarkan prediksi pemerintah, akan ada penambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang dalam skenario paling berat. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Fauzia, 2020) jumlah masyarakat miskin per Maret 2020  mencapai  26,24  juta  orang  atau  persentasenya  sebesar  9,78%.  Jumlah  tersebut  mengalami peningkatan sebesar 1,63 juta orang atau 0,56% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu    September  2019.  Kenaikan  tersebut  diakibatkan  pelaksanaan  kebijakan  PSBB  (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berdampak kepada terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Maka program jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat efektif dalam menekan laju kemiskinan di Indonesia.

## c. Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional
Pelaksanaan  kebijakan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  dan  adaptasi  kebiasaan baru atau disebut new normal membatasi mobilitas masyarakat yang mengakibatkan perekonomian Indonesia  mengalami  pukulan  berat.  Pemerintah  memprediksi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia hanya tumbuh sekitar -1,7% sampai -0,6% diakhir 2020. Angka kemiskinan dan pengangguran pun berpotensi meningkat. Pada kuartal kedua 2020 perekonomian Indonesia resmi terkontraksi -5,32%, kontraksi  ini terjadi sangat  dalam di  beberapa sektor,terutama sektor terkait aktivitas  yang sensitif terhadap kontak langsung ( www.djkn.kemenkeu.go.id ).
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk biaya penanganan Covid- 19. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 antara lain memperlebar defisit APBN hingga di atas 3% dari total  PDB untuk  mengakomodasi  upaya-upaya mitigasi  dampak pandemi. Alokasi  anggaran untuk bidang  kesehatan  sebesar  Rp  87,55  triliun  yang  terdiri  dari  belanja  untuk  penanganan  Covid-19, santunan  kematian,  gugus  tugas  Covid-19,  insentif  tenaga  medis,  bantuan  iuran  JKN,  dan  insentif perpajakan di bidang Kesehatan. Pemerintah juga menganggarkan Rp 607,65 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN adalah belanja dan investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi, tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat dan dunia usaha tetap bertahan.
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
Untuk program  perlindungan sosial masyarakat, Pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 203,9 triliun. Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin akan tetapi juga untuk  masyarakat  dengan  pendapatan  menengah.  Dalam  bentuk  bantuan  tunai  bersyarat  berupa Program Keluarga Harapan, bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sembako, bantuan sosial untuk wilayah non-Jabodetabek, bantuan logistik sembako, program pra kerja, subsidi biaya listrik, dan bantuan langsung tunai dana desa ( www.djkn.kemenkeu.go.id ).
Dalam rangka mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin gencar dilakukan oleh perusahaan, pemerintah menyediakan stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp 297,64 triliun.  Yang  diantaranya  didistribusikan  untuk  insentif  usaha  seperti  pembebasan  PPh  21  DTP, pengurangan  angsuran  PPh  25,  pengembalian  pendahuluan  PPN,  pembebasan  PPh  22  impor, penurunan tarif PPh badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta korporasi. Dari PEN yang diberikan oleh pemerintah untuk sektor UMKM yaitu diberikannya subsidi bunga sebesar Rp 34,15 triliun, insentif pajak Rp 28,06 triliun, dan penjaminan kredit modal kerja Rp 6 triliun.
Rincian stimulus kredit UMKM total sebesar 34,15 triliuin dengan target 60,66 juta rekening, dengan  rincian  diantaranya;  Rp  27,26  untuk  BPR,  Bank  dan  perusahaan  pembiayaan,  dengan penundaan angsuran dan subsidi bunga sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan selanjutnya. Rp 6,4 triliun untuk KUR, UMI, MEKAAR dan pegadaian dengan penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama enam bulan. Serta Rp 0,49 triliun untuk online, koperasi, petani dll dengan  subsidi  bunga  sebesar  6%  selama  enam  bulan.  Untuk  membantu  UMKM  agar  tetap  dapat beroperasi dan untuk membayar pekerjanya.
Korporasi juga dibantu melalui tarif pajak yang lebih rendah maupun penundaan pembayaran pajak. Sementara dari sisi korporasi juga mendapatkan insentif pajak sebesar Rp 34,95 triliun, dan penempatan  dana  pemerintah  untuk  restrukturasi  kredit  Rp  35  triliuin,  yang  mana  hal  ini  juga berkaitan  dengan  sektor  perbankan.  Pemerintah  juga  memberikan  stimulus  di  sektor  BUMN  yaitu penyertaan  modal  negara,  pembayaran  kompensasi,  dan  talangan  modal  kerja.  Untuk  mendukung investasi  pemerintah  juga  melakukan  penempatan  dana  di  bank  secara  selektif  agar  memiliki kepercayaan  diri  dalam  menyalurkan  kredit.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menggairahkan  dunia usaha,  sehingga  para  pemilik  usaha  memiliki  peluang  mendapatkan  pinjaman  modal  kerja  murah guna mempertahankan bisnisnya ( www.djkn.kemenkeu.go.id ).
Sementara  itu  kementerian  dan  lembaga  serta  pemerintah  daerah  juga  mendapat  dukungan anggaran  sejumlah  Rp  106,11  triliun,  yang  digunakan  untuk  program  padat  karya,  pariwisata, cadangan  dana  alokasi  khusus  fisik,  insentif  perumahan,  fasilitas  pinjaman  daerah,  dana  insentif daerah  pemulihan  ekonomi,  dan  cadangan  perluasan.  Bagi  pekerja  atau  buruh  berpenghasilan  di bawah Rp 5 juta pemerintah juga memberikan bantuan subsidi gaji atau upah serta banpres produktif kepada  pelaku  usaha  mikro.  dalam  menjalankan  program  PEN  pemerintah  selalu  berpegang  pada prinsip keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, semua dalam kerangka tata kelola yang  baik,  kehati-hatian,  transparan  dan  akuntabel.  Program  PEN  bersifat  fleksibel  yang  artinya program  tersebut  masih  bisa  berkembang  sesuai  kepentingan  nasional.  dari  sisi  pembiayaan  dan gotong  royong  juga  dilakukan  dengan  hati-hati  oleh  pemerintah  beserta  Bank  Indonesia    untuk mendukung pemulihan ekonomi ( www.djkn.kemenkeu.go.id ).
Berdasrkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  per  November  2020  terdapat  29,12  juta orang atau 14,28% jumlah penduduk usia kerja yang terkena dampak Covid-19. Dari  jumlah tersebut diantaranya  terdiri  dari  menganggur  akibat  Covid-19  sebanyak  2,56  juta  orang,  Bukan  Angkatan Kerja (BAK) karena dampak Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, yang tidak bekerja sementara akibat Covid-19 sejumlah 1,77 juta orang, serta 24,03 juta orang jam kerjanya berkurang akibat Covid-19. Oleh karena itu program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha diharapkan efektif  dalam rangka menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

## 5. PENUTUP
UU Nomor (2) Tahun 2020 ini diputuskan dengan melihat keadaan dari pandemi Covid-19 yang mana dibutuhkan langkah yang luar biasa dan cukup komprehensif dalam penanganannya. Dari Rp 695,2 triliun dana stimulus  yang diberikan pemerintah tidak semuanya digunakan untuk sektor ekonomi  saja,  tetapi  fokus  pemerintah  dalam  jangka  pendek  ini  adalah  untuk  menekan  tingginya kasus Covid-19. Terlihat dari alokasi dana yang diperuntukkan di bidang belanja kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Melalui alokasi dana tersebut yang menjadi fokus pemda yaitu realokasi anggaran, dengan dilakukannya pengadaan alat-alat kesehatan serta obat-obatan  yang diperlukan oleh rumah sakit  yang  ditunjuk  sebagai  rujukan  pasien  Covid-19.  Juga  harus  disediakannya  sarana  kesehatan lengkap dengan alat-alat kesehatan lainnya melalui kerja sama pemerintah dengan dunia bisnis/usaha.
Untuk program perlindungan sosial masyarakat  Pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 203,9 triliun. Bantuan ini tidak hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin akan tetapi juga untuk  masyarakat  dengan  pendapatan  menengah,  dalam  bentuk  bantuan  tunai  bersyarat  berupa Program Keluarga Harapan, bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sembako, bantuan sosial untuk wilayah non-Jabodetabek, bantuan logistik sembako, program pra kerja, subsidi biaya listrik,  dan  bantuan  langsung  tunai  dana  desa.  Pelaksanaan  program  jaring  pengaman  sosial  perlu dilaksanakan seefektif mungkin dikarenakan Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Fauzia,  2020)  jumlah  masyarakat  miskin  per  Maret  2020  mencapai  26,24  juta  orang  atau persentasenya sebesar 9,78%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,63 juta orang atau 0,56% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu  September 2019.
Dalam rangka mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin gencar dilakukan oleh perusahaan, pemerintah menyediakan stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp 297,64 triliun.  Yang  di  distribusikan  untuk  insentif  usaha  seperti  pembebasan  PPh  21  DTP,  pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, pembebasan PPh 22 impor, penurunan tarif PPh badan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  serta  korporasi.  Bentuk  bantuan  dunia  usaha diantaranya  untuk  UMKM  pemerintah  memberikan  subsidi  bunga  serta  penjaringan  kredit  modal kerja  untuk  membantu  UMKM  agar  tetap  dapat  beroperasi  dan  untuk  membayar  pekerjanya. Korporasi juga dibantu melalui tarif pajak yang lebih rendah maupun penundaan pembayaran pajak. Oleh karena itu program yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha diharapkan efektif  dalam rangka menekan angka PHK dan pengangguran di Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, A. (2005). Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE INDORANI. Jurnal Ekonomi Indonesia , 1 (1), 1–36.
Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). MENELISIK TERTIB HUKUM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  UNDANG-UNDANG  MELALUI  VALIDITAS  SUATU  NORMA  HUKUM. CREPIDO , 2 (1), 35–45.
Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan ,
3 (2), 110–132. BI. (2020). Data Inflasi . https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx
BPK  RI.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  1  Tahun  2020 . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020
BPS.  (2020). Ekonomi  Indonesia  Triwulan  III  2020  Tumbuh  5,05  Persen  (q-to-q) . https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020- tumbuh-5-05-persen--q-to-q-.html#:~:text=Perekonomian  Indonesia  berdasarkan  besaran Produk,Rp2.720%2C6 triliun.&text=Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan,c-to-c).
Einstein, T., Helmi, M. I., & Ramzy, A. (2020). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Perspektif  Ilmu  Perundang-Undangan. SALAM:  Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (7), 595–612. Fauzia,  M.  (2020). BPS:  Dampak  Covid-19,  Penduduk  Miskin  Naik  Jadi  26,42  Juta  Orang . https://money.kompas.com/read/2020/07/15/150436926/bps-dampak-covid-19-penduduk- miskin-naik-jadi-2642-juta-orang?page=all
GitHub. (2021). COVID-19 . https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
Gunawan, S. R. (2020). Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan Keuangan Negara Dan . JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 4 (4). Habibah,  A.  F.  (2021). Sri  Mulyani  sebut  defisit  APBN  2020  capai  6,09  persen . https://www.antaranews.com/berita/1930760/sri-mulyani-sebut-defisit-apbn-2020-capai-609- persen#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan,6%2C09 persen dari PDB.
Iswanto,  I.,  &  Surisman,  S.  (2020).  PERLUKAH  PERPU  NO.  1  TAHUN  2020  TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 280–288.
Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid- 19  Melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020. Administrative Law & Governance Journal , 3 (2), 329–348.
Leonardo,  I.  V.,  &  Ikhsan,  M.  M.  (2020). MELALUI  PROGRAM  PEMULIHAN  EKONOMI NASIONAL  (PEN),  MARI  BERSAMA-SAMA  KITA  GERAKKAN  RODA  PEREKONOMIAN UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca- artikel/13297/MELALUI-PROGRAM-PEMULIHAN-EKONOMI-NASIONAL-PEN-MARI- BERSAMA-SAMA-KITA-GERAKKAN-RODA-PEREKONOMIAN-UNTUK-INDONESIA- LEBIH-BAIK.html Mankiw, G. (2019). Macroeconomics (10th ed.). Worth Publishers, New York. Nainggolan,  E.  U.  (2020). Percepatan  Efektifitas  PERPU  Nomor  1/2020  di  Daerah . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13074/Percepatan-Efektifitas-PERPU-Nomor- 12020-di-Daerah.html
Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona. ’ADALAH ,
Vol. 4, No. 2, Agustus 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i2.1652
4 (1).
Prastiwi,  D.  E.  (2020).  “BUKAN  MERUPAKAN  KERUGIAN  NEGARA”:  ANALISIS IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KEUANGAN  NEGARA  DAN  STABILITAS  SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 8 (9), 1407–1422. Putri,  C.  A.  (2020). Corona  Picu  5  Juta  Pengangguran,  3  Juta  Orang  RI  Jatuh  Miskin . https://www.cnbcindonesia.com/news/20200414162455-4-151871/corona-picu-5-juta- pengangguran-3-juta-orang-ri-jatuh-miskin
Rahmi,  N.  (2017). Sejarah  Munculnya  Istilah  Perppu  dan  ‘Cermin’  Subjektivitas  Presiden .
Hukumonline.com
Rezkisari,
I. (2020). Enam Jaring Pengaman Sosial Atasi Covid-19 . https://republika.co.id/berita/q81y7q328/enam-jaring-pengaman-sosial-atasi-covid19 Ucu, K. R. (2020). Tarik Ulur Kebijakan Penanganan Covid-19 .
https://republika.co.id/berita/qjzbgz282/tarik-ulur-kebijakan-penanganan-covid19
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Wardhana,  W.,  &  Hartono,  D.  (2012).  Instrumen  Stimulus  Fiskal:  Pilihan  Kebijakan  dan Pengaruhnya  terhadap  Perekonomian. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan  Indonesia , 12 (2),
107–115.
Widyananda,  R.  F.  (2020). Dampak  Corona,  Ini  6  Sektor  yang  Paling  Terpengaruh  Jika  Terjadi Lockdown . https://www.merdeka.com/jatim/dampak-corona-ini-6-sektor-yang-paling- terdampak-jika-terjadi-lockdown-kln.html?page=all