## AGAMA, SEGREGASI EKONOMI, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JAYAPURA PAPUA
Idrus al Hamid e-mail: idrus@iainpapua.ac.id Institut Agama Islam Negeri Jayapura, Indonesia
Abstract:
Regional expansion in Papua is an interesting phenomenon, because there is an attraction  between  the  central  government  and  the  Papuan.  The  pretext  of  the development  and  empowerment  of  Papua,  both  from  the  aspect  of  natural resources  and  human  resources  is  the  reason  that  made  the  Presidential Instruction in 2003 published for the acceleration of development in Papua. The pros  and  cons  occured,  because  the  Papuans  do  not  want  the  expansion  at  that time, until four victims have to fall. Inequality occured because natural resources in  Papua  are  explored  more  by  non-Papuans.  Friction  between  OAP  (Papuan Genuine) and ONP (Non-Papuan) has occurred since the 1960s to the present. But  later  OAP  began  to  understand  the  pattern  of  changing  times  and preparedness in the face of the globalization era, especially the readiness to face an increasingly  developing  economy.  The  friction  that  occured  due  to  different culture and history in the economic dynamics between OAP and ONP becomes a meeting  point,  so  that  between  OAP  and  ONP  now  can  be  established  mutual symbiosis, both have their own bargaining value
Keywords: Regional Expansion, OAP and ONP, Economy, Mutual Symbiosis

## Introduction
Diskursus  tentang  pribumi  dan  non  pribumi  begitu  kencang  saat pilkada  Jakarta  2017  lalu.  Namun  dalam  segmen  yang  berbeda,  terma yang  digunakan  adalah  penduduk  local  dan  pendatang.  Urbanisasi, migrasi,  transmigrasi  adalah  beberapa  contoh  upaya  untuk  mencari kehidupan  yang  lebih  baik  dari  sisi  ekonomi.  Perpindahan  dari  desa  ke kota,  dari  kota  kecil  ke  ibu  kota  provinsi  maupun  negara,  hampir kesemuanya memiliki motif ekonomi yang melatarbelakangi perpindahan tersebut.  Sayangnya,  Jakarta  selalu  disorot  sebagai  kota  impian  banyak orang Indonesia dalam mengadu nasib perekonomian. Faktanya, banyak ibu  kota  provinsi  lain  yang  memiliki  permasalahan  terkait  dengan penduduk  local  dan  pendatang,  utamanya  dengan  permasalahan ekonomi.
Hanya  saja,  penyebutan  penduduk  lokal  dengan  pendatang terbilang begitu sempit. Perpindahan berdasarkan lokasi saja, sudah bisa disebut sebagai pendatang. Di suatu  daerah, perpindahan dari satu desa ke  desa  yang  lain  pun  sudah  disebut  sebagai  pendatang  untuk menyebutkan  cakupan  penduduk  pendatang  dalam  skala  yang  begitu kecil.  Permasalahan  penduduk  local  dan  pendatang  tidak  terpaku  pada permasalahan  ekonomi  sebagai  permasalahan  utama,  bisa  saja  atribusi- atribusi  lain  turut  serta  menjadi  titik  pergesekan  antara  penduduk  local dan  pendatang.  Seringnya,  pemicu  gesekan-gesekan  ini  adalah  hal  yang remeh  temeh,  namun  menjadi  besar  ketika  atribusi-atribusi  lain  yang ditonjolkan  sebagai  pemicu  gesekan  tersebut,  padahal  pemicunya bukanlah atribusi-atribusi tersebut.
Berbicara  jawa,  sebagian  sumatera,  bali,  merupakan  daerah-daerah yang  terkenal  keras  dan  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang mumpuni  untung  berjuang.  Di  daerah-daerah  tersebut,  yang  kuat  yang bertahan, sebab masing-masing individu membekali diri dengan keahlian-
keahlian  tertentu  untuk  siap  bersaing.  Selain  kemampuan  individual, kekuatan  mayoritas  dan  minoritas  menjadi  salah  satu  factor  yang mendukung  keberhasilan  individu  dalam  melakukan  perjuangan ekonominya. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya paguyuban ataupun perkumpulan atas nama suatu daerah ataupun suku di pelbagai daerah di Indonesia.
Berkenaan  dengan  penduduk  pendatang,  Indonesia  memiliki beberapa suku yang terkenal memiliki tradisi untuk merantau. Enam suku yang memiliki tradisi kuat tersebut adalah Minangkabau, Bugis-Makassar, Banjar,  Bawean,  Batak  dan  Madura.  Bentuk  ciri  khas  ataupun  stereotip yang  melekat  dari  suku-suku  tersebut  adalah  Rumah  Makan  Padang, Coto  Makassar,  Sate  Madura,  Soto  Banjar,  profesi  pengacara  serta beberapa  ciri  khas  kedaerahan  yang  bisa  ditemui  di  kota-kota  di Indonesia.  Bahkan,  terdapat  statemen  yang  menyatakan;  jika  dunia memiliki cina, maka Indonesia memiliki minang dalam hal perantauan.
Hal  yang  menarik  dari  diskursus  penduduk  local  dan  pendatang adalah  ketika  penduduk  pendatang  menjadi  penduduk  mayoritas  di suatu  daerah.  Kondisi  ini  menimbulkan  pertanyaan,  apakah  penduduk local  tidak  mampu  bersaing  dengan  penduduk  pendatang,  sehingga populasi  mereka  kalah  dibanding  dengan  penduduk  pendatang.  Perlu ditelusuri  lebih  jauh  factor-faktor  apa  saja  yang  membuat  fenomena tersebut  terjadi,  khususnya  pada  aspek  perekonomian  yang  dalam rentang  empat  tahun  kebelakang  pembangunan  infrastruktur  di  Papua tengah mendapat perhatian lebih.
Tema penduduk pendatang dan penduduk local juga terkait dengan terjadinya  pemekaran  wilayah,  khususnya  di  daerah  timur  Indonesia. Semangat  pemekaran  wilayah  sebenarnya  adalah  desentralisasi,  agar daerah  mampu  mengatur  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  otonomi  daerah dan otonomi khusus yang telah diberikan. Setidaknya terdapat dua alasan
mengapa  pemekaran  wilayah  diperlukan  dengan  tujuan  desantralisasi. Pertama,  hampir  keseluruhan  yang  terjadi,  baik  dari  pemberitaan ekonomi,  social,  politik  dan  aspek  lainnya  selalu  Jakarta-sentris, sementara pembangunan di daerah lain Nampak sebagai „objek perahan‟ saja. Kedua, daerah-daerah dengan potensi alam yang begitu besar tidak mendapatkan  dampak  yang  signifikan  akan  hasil  bumi  yang  dimiliki. Sayangnya,  beberapa  daerah  yang  tidak  memiliki  sumber  daya  manusia yang  memadai,  menggunakan  tenaga  penduduk  pendatang  untuk melakukan eksplorasi dan pengolahan hasil bumi tersebut, penduduk asli seakan tersingkirkan dengan kedatangan mereka. 1
Demikian  halnya  yang  terjadi  di  Papua,  pemekaran  wilayah menuntut  adanya  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  untuk mengeksplorasi  dan  mendayagunakan  sumber  daya  alam  secara maksimal.  Papua  selama  ini  mendapati  stereotip  sebagai  daerah  dengan segudang  ketertinggalan,  namun  juga  menjadi  korban  eksploitasi  alam. Aloysius  Gunadi  Brata  juga  menyatakan  bahwa  pemekaran  wilayah  di Papua  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sebab  pemekaran  terjadi hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, sehingga penolakan terus terjadi. 2 Namun  berdasarkan  waktu  yang  berjalan,  pembangunan  di Papua terus berlanjut sampai saat ini bahkan mendapat sorotan tersendiri, terlepas  persepktif  yang  digunakan  dalam  melihat  pembangunan berkelanjutan tersebut.
1 Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  dan  Rekomendasi  ke  Depan ,  Jurnal  Konstitusi  X  (II)  2013, hlm.287-309
2 Aloysius  Gunadi  Brata, Pemekaran  Daerah  di  Papua:  Kesejahteraan  Masyarakat  vs. Kepentingan Elit , Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi: ”Dampak Bencana Alam  dan  Lingkungan  Terhadap  Pengelolaan  Ekonomi  Indonesia”,  Departemen  Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 20-21 Agustus 2008.

## Papua dalam Sejarah dan Angka
Irian Jaya merupakan nama yang melekat lama untuk dua provinsi di  pulau  berbentuk  burung  tersebut,  sebelum  terjadinya  pemekaran menjadi  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat.  Proses  pemekaran  di bumi cenderawasih ini berbeda dengan proses pemekaran yang terjadi di beberapa  daerah  lainnya.  Daerah  lain  meminta  –  dengan  menggunakan istilah  lain,  mendemo  –  ke  pemerintah  induk  maupun  pusat  untuk memekarkan suatu daerah menjadi daerah baru. 3 Kengototan yang terjadi di berbagai daerah dibuat oleh orang-orang daerah yang meminta untuk dimekarkan, sedang kasus di Papua, pemerintah pada saat itu merupakan sosok yang paling ngotot dalam pemekaran Papua. UU No. 45 Tahun 1999 diterbitkan  pemerintah  perihal  pemekaran  Papua,  namun  hal  itu  ditolak oleh masyarakat Papua. UU tersebut dihidupkan kembali dengan Inpres No.1  Tahun  2003,  yang  isinya  adalah  instruksi  percepatan  pemekaran Papua  yang  terbagi  menjadi  tiga  daerah,  Irian  Jaya  Barat,  Irian  Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Instruksi ini dirasa tidak tepat, sebab sesuai dengan  UU  No.21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus,  segala  sesuatu yang  terkait  dengan  Papua  harus  dimusyawarahkan  melalui  Majelis Rakyat  Papua  (MRP).  Walhasil,  sebagian  besar  rakyat  Papua  saat  itu menolak ide pemekaran tersebut.
Pemekaran ini memang membagi rakyat Papua menjadi dua pihak, pro  dan  kontra.  Berbagai  pertimbangan  untuk  segera  diwujudkannya pemekaran  Papua  juga  tertuang  pada  UU  No.45  Tahun  1999  tersebut. Beberapa diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi, serta  peningkatan  pelayanan  pemerintah  terhadap  masyarakat. Berdasarkan  Dekrit  Presiden  No.327  Tahun  1999  tertanggal  12  Oktober 1999,  BJ  Habibie  sebagai  presiden  saat  itu  mengangkat  Herman  Monim,
3 Lili  Romli, Pro-Kontra  Pemekaran  Papua:  Sebuah  Pelajaran  Bagi  Pemerintah  Pusat ,  Jurnal Penelitian Politik, III (I) 2006, hlm.25-41
wakil  gubernur  Irian  Jaya  saat  itu,  menjadi  Gubernur  Irian  Jaya  Tengah dan  Bram  Atururi  menjadi  Gubernur  Irian  Jaya  Barat.  Dekrit  ini  ditolak oleh DPRD Irian Jaya melalui SK No. 11/DPRD/1999 tanggal 16 Oktober 1999  berdasarkan  desakan  masyarakat  Irian  Jaya.  Pada  prosesnya, pemekaran Irian Jaya tetap dilakukan dengan membentuk Irian Jaya Barat yang  dideklarasikan  pada  6  Februari  2003  dan  berlangsung  secara  aman dan  damai.  Berbeda  dengan  deklarasi  Irian  Jaya  Tengah,  terjadi  bentrok antara  kubu  pro  dan  kontra  dan  menewaskan  empat  orang,  dua  orang dari masing-masing pihak.
JRG  Djopari,  salah  seorang  tokoh  yang  pro  terhadap  pemekaran wilayah  di  Papua,  berpendapat  bahwa  pemekaran  wilayah  tersebut setidaknya  memiliki  enam  aspek  positif. 4 Pertama,  aspek  pemerintahan yang  akan  lebih  mampu  terakomodasi  dan  dikendalikan  dengan  baik mengingat  wilayah  Papua  sebelum  terjadi  pemekaran  memiliki  luas empat  kali  Pulau  Jawa.  Kedua,  aspek  politik  yang  memungkinkan  tiga putera  terbaik  Papua  dapat  muncul  menjadi  gubernur.  Selain  itu,  aspek ini  juga  mampu  mereduksi  ruang  lingkup  gerak  partai  politik  menjadi lebih  mudah  dalam  melakukan  sosialisasi.  Ketiga,  aspek  hukum  yang berdampak  pada  keputusan  DPRD  Irian  Jaya  No.11  Tahun  1999  yang menolak pemekaran wilayah di Papua, tidak bisa membatalkan UU No.45 Tahun  1999,  sehingga  Inpres  No.1  Tahun  2003  menjadi  benar  adanya tentang percepatan pemekaran wilayah di Papua.
Keempat,  aspek  ekonomi  yang  dimiliki  ketiga  daerah  yang direncanakan  akan  mendapat  pemekaran.  Irian  Jaya  Barat  memiliki Pertamina  dan  Proyek  Tangguh  BP,  Irian  Jaya  Tengah  memiliki  PT Freeport,  dan  Irian  Jaya  Timur  memiliki  tambang  emas  dan  tembaga  di Oksibil  pada  PT  Inggold  dan  minyak  di  Kouh,  Tanah  Merah  pada  PT
4 JRG  Djopari, Pemekaran  Papua  Positif  Bagi  Rakyat  Papua ,  dalam  Lili  Romli, Pro-Kontra Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat …hlm.25-41
Connoco.  Kelima,  aspek  social  budaya  yang  akan  berkembang  dan dikembangkan secara efektif, hubungan dengan pemerintahan yang lebih dekat,  sarana  dan  prasarana  Pendidikan  dan  keagamaan  yang  lebih memadai,  serta  bantuan-bantuan  social  yang  dapat  didistribusikan dengan cepat dan lebih efektif. Keenam, aspek pertahanan dan keamanan yang  tidak  membutuhkan  Polda  maupun  Kodam  baru,  sebab  kedua Lembaga  yang  sudah  ada  tersebut  dirasa  cukup  untuk  menangani permasalahan keamanan dan pertahanan di wilayah Papua.
Jika  pihak  pro  membeberkan  alasan-alasan  mengapa  pemekaran wilayah merupakan sesuatu yang positif bagi Papua, maka pihak kontra berpedoman  bahwa  pemekaran  dilakukan  tidak  dalam  koridor  otonomi khusus  berdasarkan  UU  No.21  Tahun  2001.  Pemekaran  ini  dinilai  tidak memiliki  dasar  hukum  yang  kuat,  bahkan  pemekaran  ini  dinilai merupakan kepentingan elit pusat yang ingin mengontrol Papua dengan lebih  mudah.  Pemekaran  ini  juga  dinilai  sebagai  upaya  preventif pemerintah  dari  gerakan  OPM.  Selain  itu,  proses  pemekaran  ini masyarakat  tidak  dilibatkan  dan  menimbulkan  kesan  mereka  tidak diperhatikan  pemerintah,  berujung  pada  anggapan  pemekaran  wilayah hanyalah untuk memecah belah rakyat Papua.
Alasan yang dikemukakan oleh  kedua belah pihak tentu berangkat dari  pemikiran  yang  berbeda.  Pihak  pro  menganggap  perlunya pemekaran untuk jangka Panjang perkembangan Papua. Adapaun pihak kontra,  berangkat  dari  nilai-nilai  kearifan  local  yang  ingin  mendapat perhatian  dan  keterlibatan  langsung  akan  setiap  permasalahan kenegaraan  yang  menyangkut  Papua.  Pihak  pro  ingin  sesuatu  yang progesif, jauh kedepan, namun pihak kontra masih berkutat pada tataran normatif. Perbedaan pijakan awal dari kedua belah pihak ini tentu perlu dipertemukan  untuk  mendapatkan  solusi  terbaik  perihal  pemekaran wilayah  tersebut.  Dalam  prosesnya,  pembagian  Papua  menjadi  tiga
provinsi  tidak  berjalan  seperti  yang  tertuang  dalam  Inpres  Tahun  2003 tersebut. Saat ini, Papua hanya terbagi menjadi dua provinsi, Papua Barat dan Papua.
Dibalik  pro  kontra  yang  terjadi  ketika  pemekaran  wilayah digaungkan  di  Papua,  perlu  dilihat  sisi  positif  yang  telah  berkembang semenjak pemekaran wilayah tersebut dideklarasikan. Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan sempat mengalami fluktuasi dalam satu dekade kebelakang. Namun dalam rentang waktu dua tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan angka kemiskinan di Papua. Fakta  ini  memang  tidak  bisa  dijadikan  satu-satunya  indicator  capaian keberhasilan pemekaran wilayah, namun bisa menjadi salah satu indicator positif dari pemekaran wilayah tersebut.
Pembangunan  di  Papua  juga  terus  digalakkan.  Tidak  hanya  pada sector  infrastruktur,  sector  pertanian  pun  sempat  disentuh.  Sayangnya, terdapat  kebijakan  yang  menurut  orang  Papua  tidak  memperhatikan kearifan  local  penduduk  asli  Papua.  Pada  tahun  2015,  Presiden  Jokowi sempat  meresmikan  43.000  hektar  sawah  di  Merauke.  Menurut  Pdt Dorman  Wadikmbo,  masyarakat  asli  Papua  tidak  membutuhkan persawahan.  Orang  Papua  lebih  membutuhkan  perkebunan  seperti  sagu atau  ubi  jalar.  Menurutnya,  peresmian  ini  hanya  menguntungkan  pihak transmigran saja.
Pdt  Dorman  Wadikmbo  juga  menuturkan  hal  tersebut  –  peresmian sawah – sama halnya dengan peresmian Pasar Mama. Fakta di lapangan mengungkapkan  bahwa  orang  asli  Papua  sulit  memiliki  lapak  di  pasar tersebut.  Pengajuan  kredit  oleh  orang  Papua  sulit,  berbeda  dengan transmigran  yang  mudah  mengajukan  kredit.  Berbagai  sector  di  Papua
masih  didominasi  oleh  penduduk  non  Papua  sebagai  pekerjanya,  yang dinilai tidak menguntungkan untuk penduduk asli Papua. 5
Pembangunan Papua: Untuk Siapa?
Mengingat sedikit tentang proses pemekaran wilayah yang terjadi di Irian  Jaya  saat  itu,  pro  kontra  mengiringi  selama  proses  berlangsung sampai  harus  menelan  korban  jiwa  dari  kedua  belah  pihak.  Otonomi khusus  yang  diberikan  kepada  Papua  juga  terasa  sia-sia  saja,  sebab  bagi pihak  kontra,  mereka  tidak  dilibatkan  dalam  perumusan  pemekaran wilayah  tersebut.  Hal  ini  ditambah  dengan  terbitnya  Inpres  Tahun  2003 yang  seakan  menjadi  bukti  riil  bahwa  pemekaran  wilayah  di  Papua bukanlah  keinginan  masyarakat  Papua,  melainkan  kepentingan pemerintah pusat.
Pembangunan  Papua  tidak  hanya  digalakkan  pada  era pemerintahan  presiden  Joko  Widodo.  Semenjak  terbitnya  Inpres  Tahun 2003 tersebut, maka sejak itu pula pembangunan di Papua sudah dimulai. Hanya  saja,  pembangunan  di  Papua  terbilang  sangat  lambat  karena posisinya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan pusat. Ketimpangan- ketimpangan  yang  ada  di  Papua  dengan  daerah  lain  juga  menjadi indicator  bagaimana  Papua,  yang  selama  ini  menjadi  representasi Indonesia  Timur,  merupakan  daerah  yang  menurut  orang-orang  pusat perlu dikembangkan.
Semangat  pembangunan  adalah  untuk  memudahkan,  memberikan akses  kepada  siapapun  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan tentu  layanan  yang  lebih  baik.  Infrastruktur  yang  terus  dikebut pengerjaannya,  birokrasi  yang  semakin  mudah  dengan  akses  satu  pintu, begitu terasa manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Tentu ini  juga  perlu  diperjelas.  Pemerataan  pembangunan  memang  sudah
5 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150522191924-20-55128/tokoh-Papua- menilai-pembangunan-hanya-untungkan-pendatang
dimulai  sejak  Soeharto  menjadi  presiden,  namun  isu  pemerataan pembangunan  ini  menjadi  perbincangan  yang  tidak  pernah  menemukan ujungnya ketika SBY menjabat dua periode hingga saat Jokowi memimpin Indonesia.
Terdapat  empat  belas  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  dalam melaksanakan  pembangunan,  yakni  1)  visioner,  2)  keterbukaan  dan transparansi,  3)  partisipasi  masyarakat,  4)  akuntabilitas  5)  supremasi hokum 6) demokrasi 7) profesionalisme dan kompetensi 8) daya tanggap 9) efisiensi dan efektifitas 10) desentralisasi 11) kemitraan dengan swasta dan  masyarakat  12)  komitmen  pada  pengurangan  kesenjangan  13) komitmen  pada  pasar  yang  fair,  dan  14)  komitmen  pada  lingkungan hidup.  Prinsip  tata  kelola  pemerintahan  tersebut  diharapkan  mampu menjadikan  pemerintahan  yang  bersih,  melindungi  minoritas,  dan mendengar aspirasi masyarakat. 6
Berdasarkan  laporan  dari  Bappeda  Provinsi  Papua,  pertumbuhan ekonomi  di  Papua  sejak  periode  tahun  2013-2015  mengalami perkembangan  yang  fluktuatif.  Tahun  2013  merupakan  tahun  tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 8,35%, tahun 2014 turun menjadi 3,81% dan tahun  2015  kembali  naik  ke  angka  7,91%.  Adapun  angka  kemiskinan  di Papua  pada  tahun  2013  sebesar  31,52%,  2014  turun  menjadi  27,80%  dan 2015  kembali  naik  menjadi  28,17%. 7 Melihat  data  yang  disajikan  oleh Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  sejak  tahun  2001-2013,  laju pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif. Perhatikan tabel berikut:
6 Muhammad  Musaad, Analisis  Kinerja  Pembangunan  Kabupaten/Kota  Se  Wilayah  Papua Tahun 2016, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2016, hlm.2-3
7 Muhammad  Musaad, Analisis  Kinerja  Pembangunan  Kabupaten/Kota  Se  Wilayah  Papua Tahun 2016, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2016 hlm.17-
Arsyad  menyatakan  bahwa  permasalahan  pokok  dalam  pembangunan daerah terletak pada bagaimana kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan  pada  kekhasan  daerah  terkait  dengan  menggunakan  sumber daya  manusia.  Tujuan  dari  pembangunan  ini  harus  mengarah  pada pengambilan  inisiatif-inisiatif  yang  berasal  daru  daerah  tersebut  dalam proses  pembangunan  yang  ditujukan  untuk  membuka  lahan  kerja  baru serta meningkatkan laju ekonomi daerah tersebut. 8
Papua  sendiri  memiliki  sector-sektor  ekonomi  unggulan.  Sidik budiono  menjelaskan  terdapat  13  sektor  unggulan  (pertumbuhan  dan pangsa  pasar  tinggi)  dan  13  sektor  pada  level  Question  Mark (pertumbuhan tinggi namun pangsa pasar rendah). Sector-sektor tersebut terkait dengan sumder daya alam yang tersedia dengan sector usaha yang sedang  dikembangkan  maupun  yang  masuk  dalam  kategori  unggul.  13 sektor  unggulan  tersebut  adalah  kehutanan,  angkutan  laut,  jasa pemerintahan  umum,  angkutan  udara,  perikanan,  konstruksi,  hotel, komunikasi,  tanaman  bahan  makanan,  jasa  hiburan  dan  rekreasi,  bank, dan  angkutan  sungai.  13  sektor  yang  masuk  Question  Mark  adalah
8 Olera  Weya,  Amran  T.Naukoko,  dan  George  Manuel  Kawung, Analisis  Pertumbuhaan Ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  PDRB  di  Provinsi  Papua ,  Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , XV (V) 2015, hlm.59-65
Lembaga keuangan non-bank, peternakan, listrik, air bersih, perusahaan, jasa social kemasyarakatan, restoran, jasa perorangan dan rumah tangga, sewa  bangunan,  penggalian,  tanaman  perkebunan,  dan  jasa  penunjang angkutan. 9
Hasil  penelitian  sidik  budiono  juga  menjelaskan  bahwa,  sector perkebunan  dan  peternakan  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk dikembangkan  menjadi  sector  unggulan,  untuk  mengembangkannya dibutuhkan  investasi  yang  lebih  agar  bisa  menjadi  lebih  mandiri.  Satu sector  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  sector  manufaktur, yang  selama  ini  masih  belum  bisa  bersaing  dengan  daerah  lain  di  luar Papua. Salah satu penyangga utama terhadap tiga sector tersebut adalah ketersediaan  listrik  yang  masih  belum  memadai,  juga  sumber  daya manusia yang perlu peningkatan yang signifikan.

## Menyetarakan Papua: Mempersiapkan Diri menjadi Lebih Mandiri
Ketimpangan-ketimpangan  yang  ada  di  Papua  selama  ini  seakan hanya  menjadi  isu  yang  terus  menerus  dibahas  sesuai  dengan kepentingan  masing-masing.  Langkah-langkah  konkrit  yang  ada  untuk memberantas ketimpangan yang terjadi hanya dianggap sebagai tindakan yang  tidak  berdampak.  Pemerintah  pusat  berkoar-koar  untuk  terus membangun Papua agar setara dengan pemerintahan pusat, baik dari sisi ekonomi,  Pendidikan,  kesehatan  hingga  kesejahteraan  secara  umum. Sayangnya,  banyak  hal  yang  tidak  memperhatikan  kearifan  local  atau keinginan  masyarakat  Papua  secara  umum,  khususnya  masyarakat  asli Papua.
9 Sidik  Budiono, Analisis  Matriks  BCG  Perekonomian  Papua ,  PROSIDING  SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE- 2  Tahun  2016  Kajian  Multi  Disiplin  Ilmu  dalam  Pengembangan  IPTEKS  untuk Mewujudkan  Pembangunan  Nasional  Semesta  Berencan  (PNSB) sebagai  Upaya Meningkatkan Daya Saing Global . hlm.862-869
Perkembangan  zaman,  perkembangan  tekhnologi,  kebutuhan  akan sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  memang  tidak  bisa  terelakkan. Revolusi  Industri  4.0  yang  kini  tengah  berkembang  pesat  memang menuntut  manusia  memiliki skill dan  kompetensi  yang  lebih  baik.
Revolusi  industry  ini  sedikit  banyak  mengancam  eksistensi  manusia, terutama  pada  usaha-usaha  yang  memanfaatkan  tekhnologi  sebagai kekuatan utamanya. Hal ini bukan berarti menafikan kehadiran manusia, namun justru memancing manusia untuk lebih bisa menguasai teknologi sebagai control terhadap alat-alat yang kian hari kian canggih.
Apakah hal ini bisa dilakukan di bumi cenderawasih? Tentu bukan hal yang tidak mungkin penerapan teknologi tingkat tinggi diterapkan di daerah  manapun,  hanya  saja  perlu  pertimbangan-pertimbangan,  terlebih di Indonesia yang memiliki kearifan local yang berbeda-beda di masing- masing  daerah.  Bahwa  modernitas  adalah  ciri  khas  bangsa  yang  ingin maju dan bergerak bebas, namun tentu harus memperhatikan batas-batas serta sumber daya yang sangat terbatas.
Elisabeth  Lenny  Marit  menampilkan  hasil  penelitiannya  tentang toponimi  badan  usaha  yang  ada  di  kota  jayapura.  Terdapat  dua  model toponimi badan usaha yang ada di kota jayapura sejauh pengamatannya, yang  menunjukkan  identitas  etnis/kedaerahan  dan  tidak  menggunakan identitas  etnis/kedaerahan,  juga  beberapa  badan  usaha  yang menggunakan  nama-nama  olahragawan,  artis,  serta  nama-nama  yang mengidentikan  diri  dengan  nuansa  ketimuran  (agama  dan  ras).  Sampai dengan  tahun  2016,  perkembangan  ekonomi  terkait  dengan  toponimi  di Papua  telah  menciptakan  297  badan  usaha  milik  OAP  dan  275  badan usaha  milik  ONP.  Ada  signifikansi  yang  baik  akibat  otonomi  khusus
sehingga OAP memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi di tanah sendiri. 10
Toponimi  memiliki bargaining  position yang  tinggi  akibat  ciri afirmatif,  representasi  pelaku  ekonomi  asli  Papua,  yang  membuatnya mampu  bersaing  dengan  pengusaha  nasional  lainnya.  Motif  ekonomi yang  berkembang  di  Kota  Jayapura  terbagi  menjadi  tujuh  model,  yakni: (1) pendirian badan usaha oleh Orang Asli Papua dengan toponimi Papua dan  dikelolah  oleh  Orang  Asli  Papua  (OAP),  (2)  pendirian  badan  usaha oleh Orang Asli Papua (OAP) dengan toponimi Papua dan dikelolah oleh Orang  Non  Papua  (ONP),  (3)  pendirian  badan  usaha  oleh  Orang  Non Papua  (ONP)  dengan  toponimi  Papua  dan  dikelolah  oleh  Orang  Asli Papua  (OAP),  (4)  pendirian  badan  usaha  oleh  Orang  Non  Papua  (ONP) dengan toponimi Papua dan dikelolah oleh Orang Non Papua (ONP), (5) badan  usaha  oleh  Orang  Asli  Papua  melakukan  sistem  sub  proyek  atau kontraktor, (6) badan usaha oleh Orang Asli Papua meminjam “bendera” kepada  badan  usaha  yang  sudah  berpengalaman,  dan  (7)  badan  usaha oleh  Orang  Asli  Papua  melobi  paket  pekerjaan  dengan  model  “calo” proyek  dan  menjualnya  kepada  badan  usaha  oleh  Orang  Non  Papua (NOP).  Berdasarkan  tujuh  model  tersebut,  dari  571  badan  usaha  yang tergabung  dalam  Gapensi  Kota  Jayapura,  terbagi  menjadi  330  badan usaha  bertoponimi  ciri  dan  identitas  Papua,  dan  (2)  241  badan  usaha bertoponimi ciri dan identitas non-Papua. 11
10 Elisabeth  Lenny  Marit, Toponimi  Badan  Usaha  di  Era  Otsus  Papua : Analisis  Nilai Ekonomi,  Sosial-Budaya,  dan  Politik  di  Kota  Jayapura ,  Melanesia:  Jurnal  Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa, I (II) 2017, hlm.1-14
11 Elisabeth  Lenny  Marit, Toponimi  Badan  Usaha  di  Era  Otsus  Papua : Analisis  Nilai Ekonomi,  Sosial-Budaya,  dan  Politik  di  Kota  Jayapura ,  Melanesia:  Jurnal  Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa, I (II) 2017, hlm.1-14

## Signifikansi OAP dan ONP dalam Pembangunan Ekonomi Papua
Sensus  yang  dilakukan  tahun  badan  pusat  statistic  Kota  Jayapura pada  tahun  2010  menunjukkan  angka  yang  terlihat  mencolok  terhadap jumlah  penduduk  asli  Papua  (OAP)  dan  penduduk  pendatang  (ONP). Jumlah  penduduk  Papua  yang  mencapai  angka  256.705  jiwa  didominasi oleh  penduduk  non-Papua  sebesar  65.03%  atau  166.932  jiwa,  sedangkan penduduk asli Papua hanya 34.97% atau 89.773 jiwa. 12 perihal ini, terdapat dua  istilah  yang  melekat  di  bumi  cenderawasih  tersebut,  yakni  Amber dan  Komin.  Amber  merupakan  istilah  yang  disematkan  kepada penduduk pendatang non-Papua, sedangkan Komin merupakan sebutan untuk  penduduk  asli  Papua.  Lebih  mudahnya,  mereka  mengidentifikasi Amber sebagai rambut lurus dan Komin sebagai rambut keriting.
Penyebutan Amber awalnya merupakan sebuah
penghargaan/penghormatan  kepada  orang  asli  Papua  terhadap  mereka yang sudah mencapai kesuksesan di kota. Istilah Amber asalnya dari Biak, demikian juga istilah Komin. Belakangan, penyebutan Amber dan Komin menjadi sesuatu yang dikotomis. Istilah ini juga digunakan untuk isu-isu krusial,  contohnya  pada  isu  politik  local.  Istilah  Amber  dan  komin  telah menjadi  sesuatu  yang  makin  popular.  Akhmad  dalam  karyanya  Amber dan  Komin:  Studi  Perubahan  Ekonomi  di  Papua  (2005)  menyebutkan bahwa  situasi  social  di  Papua  ditandai  dengan  gejala  adversary  culture, wacana yang menunjukkan perbedaan etnis, Batasan antara orang Papua dengan  penduduk  pendatang.  Istilah  ini  sebenarnya  sudah  ada  sejak jaman  pascakolonial,  sempat  menghilang  dan  kembali  mencuat  pada
12 Alfini Baharuddin, B. Hari Wibisono, Budi Prayitno, M. Sani Roychansyah, Heterogenity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City , Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture, VII (II) 2015, hlm.324-332
tahun  1963  ketika  perekonomian  di  Papua  sempat  didominasi  oleh penduduk non-Papua. 13
Perkembangan  ekonomi  di  Papua  sejatinya  telah  terjadi  sejak  era colonial belanda. Penduduk asli Papua juga sudah dilibatkan. Hanya saja, perubahan  ekonomi  hanya  menyentuh  penduduk  Papua  kelas  atas, pemilik  modal  dan  colonial  itu  sendiri,  sedang  penduduk  Papua  yang pekerjaannya  sebagai  pemburu  binatang  di  hutan,  peramu  dan  petani lading tidak tersentuh sampai akhirnya Papua mulai terintegrasi dengan Indonesia  di  tahun  1963.  Pendatang  memiliki  peran  yang  signifikasn terhadap  perubahan  ekonomi  Papua  saat  itu,  meskipun  terdapat anggapan  miring  terhadap  pendatang  yang  saat  itu  didominasi  oleh orang-orang Bugis. Kedatangan orang-orang bugis memperkenalkan salah satu  model  usaha  baru  di  tanah  Papua,  yakni  berdagang.  Model  usaha baru ini membuat segmentasi ekonomi penduduk Papua bertambah. Pada masa awal, orang asli Papua kalah, sebab mereka lebih banyak tinggal di daerah  pedesaan,  berbeda  dengan  orang  Bugis  yang  memilih  tinggal  di perkotaan.  Akibatnya,  orang-orang  bugis  dengan  mudah  menguasai perdagangan  baik  di  Kota  Jayapura  hingga  antar  kota/kabupaten. Kecurigaan sempat terjadi, namun akhirnya terjadi symbiosis mutualisme diantara penduduk asli dengan penduduk pendatang, contohnya dengan mengajarkan  penduduk  Papua  asli  cara  bercocok  tanam  padi,  meskipun sering  terjadi  perselisihan  antara  penduduk  asli  dengan  penduduk pendatang. 14
Dalam hal perdagangan, penduduk pendatang dikenal lebih giat dan pandai  melihat  peluang.  Modernisasi  di  pasar  dengan  membuka
13 Tim ekspedisi Tanah Papua, Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas: Terasing di  Pulau  Sendiri ,  Jakarta:  Kompas,  2008,  hlm.263-269.  Lihat  juga  Rudy  Badil, “Amber” Lurus  dan  “Komin”  Keriting dalam  Mitu  M.  Prie, Ini  Tong  Pu  Hidup ,  Jakarta:  Gramedia, 2012, hlm. xxviii-xxix
14 Akhmad dan Pujo Semedi, Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua , Jurnal Sosiohumanika XVI-B (II) 2003, hlm.229-245
kios/pertokoan  di  dalam  pasar  sempat  membuat  penduduk  asli mengalami  kecemburuan  sosial  dengan  fasilitas  yang  dimiliki  oleh penduduk  pendatang  tersebut.  Sayangnya,  penduduk  asli  tidak memanfaatkan  fasilitas  tersebut,  mereka  l  memilih  menjual  kios  mereka dan  tetap  berjualan  di  emperan  kios  disekitar  pasar.  Fenomena  ini  oleh Johsz  Mansoben,  putra  pertama  Papua  yang  memperoleh  gelar  doctor antropologi,  menyatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  akar  budaya masyarakat Papua. Mereka sulit menerima pola pasar yang terbagi dalam lingkup  kerja  yang  jelas  dan  ketat  pelaksanaannya.  Pola  ekonomi penduduk Papua yang terbiasa dengan cara nomaden (berburu, meramu dan berladang yang berpindah-pindah) tidak bisa berjalan dengan system pasar yang terdistribusi dengan jelas, ada yang membuka lading saja, ada yang  merawat  saja  ada  yang  memanen  dan  ada  yang  menjual  saja.  Pola distribusi  tersebut  belum  mampu  diterima  dengan  baik  oleh  penduduk asli Papua. 15
Berita  baik  lainya,  saat  ini  pelaku  UMKM  di  Kota  Jayapura didominasi oleh penduduk asli Papua. Dari sekitar 3000 pelaku UMKM, 2000  orang  merupakan  pelaku  UMKM  asli  penduduk  Papua,  400  orang lainnya  penduduk  Port  Numbay  dan  600  lainnya  dari  penduduk pendatang. Minat penduduk Papua dalam pelaksanaan UMKM direspon sangat  tinggi,  namun  masih  memiliki  kelemahan  dalam  manajemen keuangan,  meskipun  pada  tahun  2017  hanya  10  orang  yang  gagal  dari jumlah 2000 pelaku UMKM dari penduduk asli Papua. Robert L.N. Awi, Kadin  Perindustrian,  Perdagangan  Koperasi  dan  UKM  Kota  Jayapura menjelaskan  bahwa  beberapa  produk  UMKM  dari  penduduk  Papua  di Kota Jayapura sampai mengirim produk keluar Kota Jayapura. 16
15 Nasrullah  Nara, Ekspedisi  Tanah  Papua:  Laporan  Jurnalistik  Kompas:  Terasing  di  Pulau Sendiri , Jakarta: Kompas, 2008, hlm.259-263
Budaya  perekonomian  yang  ada  pada  masyarakat  Papua  memang berbeda  jauh  dengan  budaya  perekonomian  penduduk  pendatang. Pendatang  di  kota  jayapura  secara  khusus  dan  di  Papua  secara  umum memandang  kenyamanan  hidup  dan  materi  yang  berlimpah  sebagai tujuan  perekonomian  yang  mereka  usahakan.  Adapun  masyarakat  asli Papua,  menganggap  usaha  perekonomian  seperti  mencari  ikan,  berburu binatang  di  hutan  atau  menokok  sagu.  Perbedaan  orientasi  dan  model perekonomian  diantara  penduduk  pendatang  dengan  penduduk  local seperti menjadi sesuatu yang dianggap ketimpangan, padahal perbedaan tersebut  merupakan  sesuatu  yang  sudah  mengakar,  membudaya  sesuai dengan asal mereka masing-masing.
Ditelisik  lebih  jauh,  kehadiran  pendatang  di  bumi  cenderawasih bukan  berarti  ingin  menguasai  atau  mendominasi  perekonomian  di Papua.  Secara  tidak  langsung,  kehadiran  pendatang  di  Papua  mampu memicu  dan  memacu  perkembangan  sumber  daya  manusia  dalam memanfaatkan sumber daya alam di Papua yang sangat melimpah dalam berbagai  sector.  Hal  ini  juga  membuat  pemerintah  membuat  kebijakan untuk  memanfaatkan  penduduk  asli  Papua  dalam  keterlibatannya  pada pembangunan  Papua  dari  berbagai  aspek,  khususnya  aspek perekonomian.
Toponimi  yang  terjadi  di  Papua,  baik  dari  sector  budaya  maupun perkonomian  jika  dipandang  secara  komprehensif,  jutsru  membantu penduduk asli Papua bersaing dengan penduduk daerah lain baik dalam skala  local  maupun  nasional.  Heterogenitas  yang  terjadi  di  Papua membuat segmen-segmen tersendiri dalam bidang perekonomian. Contoh dalam industry makanan, penduduk muslim tentu akan memperhatikan kondisi  halal-haram  makanan  ataupun  proses  pengolahan  makanan tersebut.  Contoh  seperti  ini,  bukanlah  untuk  mendikotomi  segmentasi
pelanggan,  namun  secara  tidak  langsung  justru  membuka  segmentasi pelanggannya masing-masing.
Alfini Baharudin dkk membagi lokasi pemukiman penduduk di kota jayapura  menjadi  5  model  lokasi.  Pertama,  pemukiman  penduduk  asli Kota Jayapura. Kedua, pemukiman penduduk Papua pendatang. Ketiga, pemukiman  penduduk  pendatang  non-Papua  etnis  tertentu.  Keempat, pemukiman  penduduk  dengan  mata  pencaharian  sebagai  nelayan. Kelima,  pemukiman  penduduk  campuran.  Model  pemukiman  tersebut bukan  dibentuk  tanpa  alasan.  Beberapa  daerah  tetap  menjaga  daerah mereka  sebagai  kampung  tradisional  dengan  mengakomodasi modernisasi  dengan  secukupnya.  Kampung  Kayu  Pulo  misalnya, kampung yang terletak di Kepulauan Teluk Humboldt atau nama lainnya Teluk Yos Sudarso, mereka hanya membangun jembatan secara terbatas. Untuk mencapai Kampung Kayu Pulo, mereka harus tetap menggunakan perahu.  Pembatasan  pembangunan  jembatan  dengan  alasan  keamanan dan  kenyamanan,  sehingga  penduduk  luar  Kampung  Kayu  Pulo  tidak dapat  menjangkau  daerah  tersebut  dengan  mudah.  Maka,  heterogennya penduduk  yang  ada  di  Kota  Jayapura  bukan  berarti  setiap  orang  bisa berdiam  disuatu  tempat,  namun  banyak  kearifan  local  yang  harus  tetap dijaga,  termasuk  dari  cara  mereka  dalam  melakukan  usaha perekonomian. 17
Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura secara khusus dan di Papua  secara  umum,  merupakan  perkembangan  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  sosialisme  Marx.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  ada dapat  dikontrol  dengan  baik,  secara  demokratis,  sehingga  tidak  terjadi dominasi  ekonomi  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Meskipun  pada  tahun
17 Alfini Baharuddin, B. Hari Wibisono, Budi Prayitno, M. Sani Roychansyah, Heterogenity of Amber and Komin in Shaping Settlement Pattern of Jayapura City , Komunitas: International Journal of Indonesian Society And Culture, VII (II) 2015, hlm.324-332
1960an  sempat  terjadi  dominasi  perekonomian  oleh  penduduk  non- Papua,  kedepannya  pemerintah  mampu  melakukan  edukasi  yang  baik kepada  penduduk  asli  Papua  dalam  menghadapi  era  globalisasi. Hasilnya, pemilik UMKM di kota jayapura kini lebih banyak dimiliki oleh penduduk asli Papua, yang selama ini sector-sektor ekonomi lebih banyak didominasi oleh penduduk non-Papua.
Selain  itu,  budaya  perekonomian  yang  ada  di  Papua,  ataupun  di Kota  Jayapura  secara  khusus,  tetap  mengacu  pada  cara-cara  mereka dalam melakukan  interaksi ekonomi. Tidak semua penduduk asli Papua menolak atau memilah-milah modernisasi yang ada, banyak dari mereka yang  mampu  menerima  modernisasi  sebagai  sebuah  keniscayaan  dalam pembangunan di Papua pada khususnya. Meski secara jumlah penduduk masih didominasi oleh penduduk non-Papua, bukan berarti kota jayapura didominasi  oleh  penduduk  non-Papua,  mereka  memiliki  segmentasi masing-masing  dalam  membangun  perekonomian  di  Kota  Jayapura khususnya, dan di Papua secara umum.
Teori  sosialisme  Marx  berhasil  diterapkan  dengan  baik  di  Kota Jayapura,  dimana  sinergitas  pemerintah  dengan  pelaku  usaha  terjalin dengan baik.  Pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan penduduk dan  juga  berhasil  memberikan  edukasi  tentang  perkembangan  zaman serta  bagaimana  menghadapi  perkembangan  tersebut  dengan  baik. Menginginkan  perubahan  di  Papua  dalam  skala  makro  tentu  harus melalui  kajian-kajian  yang  lebih  mendalam,  sebab  fakta  di  lapangan mengatakan  tidak  semua  penduduk  Papua  asli  menginginkan  atau  siap menghadapi  perubahan  zaman.  Sebagian  masyarakat  Papua  justru menginginkan  orisinalitas  mereka  tetap  terjaga  sesuai  dengan  nilai-nilai budaya  dan  tradisi  yang  telah  berjalan  dengan  baik  selama  ini.  Artinya, kesetaraaan  social  yang  ada  di  Papua  dan  Kota  jayapura  secara  khusus telah diberikan sesuai dengan porsi yang diinginkan oleh penduduk asli
Papua. Keinginan ini juga telah difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak yang  diharapkan  mampu  mengontrol  laju  perkembangan  di  bum cendrawasih.

## Kesimpulan
Apa  yang  terjadi  di  Papua,  Kota  Jayapura  khusunya,  bukanlah sesuatu  yang  perlu  dikhawatirkan.  Sinergitas  yang  merupakan  roh  dari transmigrasi  harus  dihidupkan  kembali.  Bahwa  penduduk  local  dan penduduk pendatang yang ada pada suatu daerah nyatanya untuk saling bahu  membahu  membangun  daerah  tersebut  dari  ketertinggalan.  Tentu pembangunan yang diharapkan dengan tetap memeperhatikan nilai-nilai kearifan local pada daerah tersebut.
Pembangunan  yang  ada  selama  ini  oleh  sebagian  penduduk  Papua dianggap  menguntungkan  penduduk  pendatang.  Sebagian  dari  mereka menganggap  pembangunan  di  Papua  tidak  mengindahkan  keinginan penduduk asli Papua. Secara perlahan, sebagian penduduk Papua mulai paham arah pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan  di  Papua.  Bukti  mayoritas  UMKM  di  Kota  Jayapura dikendalikan  oleh  penduduk  asli  Papua  merupakan  salah  satu  bentuk penduduk Papua mampu menerima dan mengembangkan perekonomian berbasi modernisasi.
Selain  itu,  tipologi  mata  pencaharian  serta  orientasi  ekonomi penduduk  asli  Papua  dengan  penduduk  non-Papua  bukanlah  sesuatu yang  perlu  diperdebatkan.  Di  jawa,  juga  terdapat  beberapa  suku  yang memang  tidak  menerima  modernisasi  atau  mengakomodasi  modernisasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketimpangan yang ada di Papua terjadi karena  berbeda  cara  pandang  terhadap  pembangunan  di  Papua.  Justru perbedaan  ini  menjadi  salah  satu  ciri  khas  bagaimana  penduduk  Papua merespon  pembangunan  dan  modernisasi  yang  ada  di  bumi cenderawasih.
Namun, hal ini bukan berarti penduduk asli Papua antipati dengan modernisasi. Perlahan  sumber daya  manusia penduduk asli  Papua terus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan ekonomi global. Potensi alam yang  dimiliki  bumi  cendrawasih  sebaiknya  dimaksimalkan  oleh  sumber daya  manusia  asli  Papua  sebagai  pengelola  asli  potensi-potensi  tersebut. Tentu,  jika  sumber  daya  manusia  asli  Papua  belum  mampu  mengelola sumber daya alam Papua dengan baik, dibutuhkan sinergi dengan sumber daya  manusia  non-Papua  untuk  membantu  proses  pengembangan sumber  daya  manusia  dan  tentunya  berujung  pada  pengelolaan  sumber daya alam yang potensial secara maksimal.
Akhmad dan Pujo Semedi menjelaskan, kedatangan penduduk non- Papua membuat diversifikasi ekonomi di Papua. Peran orang bugis pada saat  itu  memang  sangat  terasa  dalam  merubah  pola  ekonomi  penduduk Papua. Factor budaya dan historis memang membuat orang Papua tidak mampu  bersaing  dengan  pendatang,  sehingga  kesan  yang  ada  orang Papua tidak bisa menguasai pasar. Fenomena ini bukan berarti pendatang membuat  penduduk  asli  termarjinalkan,  ataupun  penduduk  Papua tersingkirkan  oleh  keberadaan  pendatang,  sebab  system  perekonomian mereka  memang  berbeda.  Meskipun  terlihat  tradisonalisme  versus modernism,  namun  keduanya  memberikan  corak  tersendiri  dalam pertumbuhan ekonomi di Papua. Justru pertemuan Amber dan Komin ini membuat  symbiosis  mutualisme  diantara  penduduk  asli  dan  pendatang dengan ruang kerjanya masing-masing. 18
18 Akhmad dan Pujo Semedi, Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua , Jurnal Sosiohumanika XVI-B (II) 2003, hlm.229-245

## Daftar Pustaka
Akhmad  dan  Pujo  Semedi. Amber  dan  Komin:  Studi  Perubahan  Ekonomi  di Papua . Jurnal Sosiohumanika XVI-B (II) 2003
Baharuddin,  Alfini,  B.  Hari  Wibisono,  Budi  Prayitno,  M.  Sani Roychansyah. Heterogenity  of  Amber  and  Komin  in  Shaping  Settlement Pattern  of  Jayapura  City .  Komunitas:  International  Journal  of Indonesian Society and Culture VII (II) 2015
Budiono,  Sidik. Analisis  Matriks  BCG  Perekonomian  Papua ,  Prosiding Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  &  Call  For  Papers  Unisbank (Sendi_U)  Ke-2  Tahun  2016  Kajian  Multi  Disiplin  Ilmu  dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencan (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global
Gunadi  Brata,  Aloysius. Pemekaran  Daerah  di  Papua:  Kesejahteraan Masyarakat  vs.  Kepentingan  Elit ,  Simposium  Nasional  Riset  dan Kebijakan  Ekonomi:  ”Dampak  Bencana  Alam  dan  Lingkungan Terhadap  Pengelolaan  Ekonomi  Indonesia”,  Departemen  Ilmu Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Airlangga,  Surabaya,  20-21 Agustus 2008.
Lenny Marit, Elisabeth. Toponimi Badan Usaha di Era Otsus Papua : Analisis Nilai  Ekonomi,  Sosial-Budaya,  dan  Politik  di  Kota  Jayapura .  Melanesia: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa I (II) 2017
Musaad,  Muhammad. Analisis  Kinerja  Pembangunan  Kabupaten/Kota  Se Wilayah  Papua  Tahun 2016.  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan Daerah Provinsi Papua. 2016
M. Prie, Mitu. Ini Tong Pu Hidup , Jakarta: Gramedia. 2012
Romli,  Lili. Pro-Kontra  Pemekaran  Papua:  Sebuah  Pelajaran  Bagi  Pemerintah Pusat . Jurnal Penelitian Politik III (I) 2006
Sumber Internet: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150522191924-20-
55128/tokoh-Papua-menilai-pembangunan-hanya-untungkan-pendatang https://kabarPapua.co/orang-asli-Papua-mendominasi-umkm-di-kota- jayapura/ diakses pada tanggal 10 Desember 2018
Tim  ekspedisi  Tanah  Papua. Ekspedisi  Tanah  Papua:  Laporan  Jurnalistik Kompas: Terasing di Pulau Sendiri , Jakarta: Kompas. 2008 Wahyun Muqoyyidin, Andik. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan . Jurnal Konstitusi X (II) 2013
Weya,  Olera,  Amran  T.Naukoko,  dan  George  Manuel  Kawung. Analisis Pertumbuhaan  Ekonomi  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  PDRB  di Provinsi Papua . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi XV (V) 2015