## PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEYELESAIAN
SENGKETA MAWAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE)

## APPLICATION OF ISLAMIC VALUES IN THE SETTLEMENT
OF THE MAWAH DISPUTE (CASE STUDY IN PIDIE DISTRICT)

## MUHAMMAD NOUVAL, FAISAL DAN MANFARISYAH
(Mahasiswa Hukum Perdata Magister Hukum, Dosen Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh).
Jl. Jawa, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Aceh, 24335
Email: muhdnopal753@gmail.com

## Abstract
One  of  the  collaborative  activities  in  the  Acehnese  community  is  mawah,  Pidie District is one of the places in Aceh where mawah practices are found. The mawah agreement does not rule out the possibility of disputes due to unwritten agreements or breaking promises in the distribution of results that occur in the community. If a dispute occurs within the Acehnese community (including the mawah dispute) it will be resolved through the customary court before being handed over to the police. This study aims to analyze the mawah dispute resolution procedure in Pidie district and how Islamic law reviews the mawah dispute resolution in Pidie district. The results  of  the  study  indicate  that  the  settlement  of  disputes  both  minor  and  civil crimes  (including mawah) in  Pidie Regency must be taken through the gampong customary court with the principles of consensus and peace.
Keyword: IslamicValues , Mawah Dispute Resolution

## Intisari
Salah  satu  kegiatan  kerjasama  pada  masyarakat  Aceh  adalah mawah ,  Kabupaten Pidie  merupakan  salah  satu  tempat  di  Aceh  dimana  ditemukan  praktik mawah . Perjanjian mawah tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  sengketa  karena perjanjian  yang  tidak  tertulis  atau  ingkar  janji  dalam  pembagian  hasil  terjadi didalam  masyarakat.  Jika  terjadi  sengketa  di  dalam  masyarakat  Aceh  (termasuk sengketa mawah )  akan  diselesaikan  melalui  peradilan  adat  sebelum  diserahkan kepihak  kepolisian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  prosedur penyelesaian  sengketa mawah di  kabupaten  pidie.  Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa  penyelesaian  sengketa  baik  pidana  ringan  maupun  perdata  (termasuk mawah )  di  Kabupaten  Pidie  harus  ditempuh  melalui  peradilan  adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian.
Kata Kunci: Nilai-Nilai Islam, Penyelesaian Sengketa Mawah .

## 1. Latar Belakang Masalah
Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Sebagai way of life , Islam menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan,  dari  hal  yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik itu dalam aspek politik, pendidikan, seni, budaya dan ekonomi.
Aktivitas  ekonomi  dalam  Islam  tidak  hanya  persoalan  materi  saja,  tetapi juga  aspek  spiritual  dan  moral  merupakan  persoalan  yang  sangat  urgen.  Karena Aqidah  Islam  menjadi  motivasi  kuat  yang  mendorong  seseorang  untuk  bekerja. Aktivitas  ekonomi  meliputi  tiga  kegiatan  penting    yang  terdiri  dari  produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan. Bentuk usaha atau bisnis juga dapat dilakukan dengan kerjasama.
Salah  satu  kegiatan  kerjasama  pada  masyarakat  Aceh  adalah mawah . Kegiatan tersebut telah ada sejak abad ke 16 dan masih eksis dimasyarakat sampai sekarang. 1 Praktik mawah di Aceh sangat populer dan telah menjadi tradisi. Mawah dalam  masyarakat  Aceh  memiliki  tiga  bentuk  umum    kegiatan,  terdiri  dari pengelolaan sawah, kebun dan binatang ternak. 2
Praktik mawah memang sangat  populer di  Aceh, bahkan setiap daerah di Aceh memiliki pelaksanaan dan pembagian hasil dengan cara yang berbeda antara satu  dengan  daerah  lainnya. Mawah dalam  konteks  adat  dan  tradisi  Aceh merupakan  bentuk    kerja  sama  antara  dua  orang  atau  kelompok  dalam  rangka mengelola barang yang berharga, hal ini bertujuan untuk  memperoleh keuntungan
1 Abdurrahman, 2014, “Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh ”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,  Medan, hlm.3.
2 Saifuddin,  Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, http://mpu.acehprov.go.id/ ., Diakses pada tanggal 27 september 2016.
bagi kedua belah pihak. Kegiatan mawah memiliki eksistensi sampai saat ini karena proses  perjanjian  yang  mudah  karena  didasari  oleh  rasa  saling  percaya  antara pemilik harta dan pengelola serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pihak pengelola yang tidak memiliki modal, khususnya dalam bentuk pengelolaan hewan ternak seperti, kerbau, sapi, kambing dan hewan ternak lainnya. 3
Perjanjian mawah tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  sengketa, perjanjian  yang  tidak  tertulis  atau  ingkar  janji  dalam  pembagian  hasil  terjadi didalam  masyarakat.  Pembagian  hasil  perkebunan  atau  pertanian  tidak  sesuai dengan  kesepakatan  awal  atau  hewan  ternak  digelapkan  dengan  pengakuan pengelola  bahwa  hewan  tersebut  mati  atau  hilang  sering  terjadi  dalam  praktek mawah di Aceh.
Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dibentuklah Lembaga Adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga  Adat.  Lembaga  ini  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan. 4 Maka  apabila  terjadi sengketa  dalam  masyarakat  Aceh,  Pemangku  Adat 5 pada  masing-masing  daerah dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.
Kabupaten Pidie merupakan salah satu tempat di Aceh dimana ditemukan praktik mawah, Pidie  dipilih  sebagai  tempat  penelitian  dengan  beberapa  alasan yaitu; pertama ,  Pidie  termasuk  salah  satu  wilayah  yang  menyandang  persentase produktivitas  penghasil  tanaman  padi  tertinggi  di  Provinsi  Aceh. Kedua ,  secara historis  pidie  dikenal  sebagai  komunitas  masyarakat  Aceh  yang  memiliki  entitas
3 Ibid 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
5 Pemangku  adat  adalah  orang  yang  menduduki  jabatan  pada  lembaga-lembaga adat.lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 pada ayat (2) adalah: Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chiek atau nama lain,  Keuchiek  atau  nama  lain,  Tuha  Peut  atau  nama  lain,  Tuha  Lapan  atau  nama  lain,  Imeum meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Gle/Uteun atau nama lain,Petua Seuneubok atau nama lain, Haria Peukan atau nama lain, Syahbanda atau nama lain.
tersendiri. Ketiga ,  masyarakat  Pidie  adalah  petani  handal  yang  menjadikannya sebagai  lumbung  padi  utama  bagi  Aceh  pada  masa  kesultanan  Aceh  sehingga memperoleh  status  negeri  beras.  Berdasarkan  hal  ini  tentunya  banyak  terjadi praktek  kerjasama  antar  masyarakat  dalam  praktek mawah .  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  berupaya  untuk  memastikan  bahwa  praktik  penyelesaian  sengketa mawah dilokasi penelitian telah diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai dan norma- norma dalam masyarakat yang sejalan dengan Hukum Islam.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam  Penyelesaian Sengketa Mawah ( Studi Kasus di Kabupaten Pidie).

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  kualitatif,  dengan  pendekatan yuridis  empiris  mengkaji  penerapan  nilai-nilai  hukum  Islam  dalam  penyelesaian sengketa  mawah  di  Kabupaten  Pidie,    metode  pengumpulan  data  dengan wawancara dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan a. Pengertian Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian  sengketa  adalah  suatu  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan oleh satu pihak  dengan pihak lainnya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan  dengan  menggunakan  dua  cara  yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui cara non- litigasi (di luar pengadilan).

## 1). Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi
Dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat dalam pasal 6 ayat (1) UU 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  sengketa  dalam  bidang keperdataan dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa melalui alternatif
penyelesaian  sengketa  yang  dilatarbelakangi  oleh  itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. 6
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  merupakan  upaya  penyelesaian sengketa  melalui  Lembaga  Pengadilan.  Menurut  Dr.  Frans  Hendra  Winarta, S.H.,M.H.  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Penyelesaian  Sengketa, mengatakan  bahwa  litigasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  secara  konvesional didalam  dunia  bisnis  seperti  dibidang  perbankan,  perdagangan,  minyak,  gas  dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak yang saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan langkah akhir ( ultimum  remidium )  setelah  upaya-upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa  tidak membuahkan hasil. 7
2). Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi
Rachmadi usman, mengatakan bahwa selain melalui Litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui proses Non-Litigasi (diluar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resulution (ADR) di  Amerika,  sedangkan  di  Indonesia  biasanya  disebut  dengan  Alternatif Penyelesaian sengketa (APS). 8
Terhadap penyelesaian sengketa diluar pengadilan, telah memiliki landasan Hukum  yang  diatur  dalam  UU  30  Tahun  1999.  Walapun  pada  prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu dari pada nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita- cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan cara musyawarah dan  mufakat  untuk  mengambil  suatu  keputusan.  Misalnya  dalam  forum  runggun adat  yang  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  dihadapi  dengan  cara  musyawarah dan secara kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh
6 Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.
7 Frans  Hendra  Winarta,    2012, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 dan 2.
8 Rachmadi  Usmani,  2012, Mediasi  di  Pengadilan  :  Dalam  Teori  dan  Praktik ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.
masyarakat  setempat  dikenal  dengan  adanya  Lembaga  Hakim  Perdamaian  yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Oleh karena itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. 9

## b. Prosedur Penyelesaian Sengketa Dalam Islam
Dalam sejarah Islam, disaat terjadi perbedaan pendapat atau persengketaan antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  baik  itu  dalam  bidang  keluarga  ataupun dalam bidang bisnis ( muamalah) . Ada berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang berkembang dimasyarakat yang masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan tertentu, penyelesaian sengketa dalam Islam mengandung makna baik itu  sebagai  lembaga,  proses  maupun  produk.  Maka  lembaga  yang  dapat menyelesaikan  masalah  tersebut  adalh  melalui  mekanisme  perdamaian  ( sulh ), arbitrase ( tahkim ), dan pengadilan ( Al-qada ). 10
1). Konsep Perdamaian (sulh )
konsep Sulh (perdamaian)  seperti  yang  terdapat  didalam  kitab-kitab  fiqih merupakan  suatu  doktrin  utama  Hukum  islam  dalam  konteks  muamalah  untuk menyelesaikan persengketaan. Perdammain bukanlah hanya pranata hukum positif semata, melainkan lebih kepada sifat fitrah manusia, yang pada dasarnya manusia memang menginginkan perdamaian. 11
Sulh secara bahasa adalah meredam pertikaian. Sulh menurut istilah artinya akad atau perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan pertikaian antara dua pihak yang  bersengketa  guna  untuk  mencapai  kesepakatan  damai. 12 Menurut  Sayyid Sabiq, sulh adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. 13
9 Rika  Lestari,  “Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  sengketa  Secara  Mediasai  di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum ,Vol. .3, No.2, hlm. 219.
10 Yusna Zaidah, 2015, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia , Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.5.
11 Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Kencana Prenada Media, Jakarta,  hlm.437.
12 AW Munawir, Kamus Al-Munawir , Yogyakarta,:Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984, hlm.437.
13 Sayyid Sabiq, 2000, Fiqih Sunnah , Juzu’ 3,  Dar Al-Fath,  Kairo, hlm.210.
Sulh merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai. Imam Zakariya menyebutkan sulh merupakan akad yang dibuat oleh  para  pihak  yang  membuat  kesepakatan  untuk  mengakhiri  persengketaan mereka. 14 Akad  atau  perjanjian  perdamaian  yang  sudah  dibuat  oleh  peihak  yang bersengketa  tersebut  harus  diberitahukan  kepada  hakim  yang  menyelesaiakan sengketanya,  hal  ini  supaya  hakim  tidak  melanjutkan  proses  pemeriksaan pemeriksaan  sengketanya  secara  litigasi.  Selanjutnya  akad Sulh atau  perjanjian perdamaian tersebut akan dikuatkan oleh hakim yang memeriksa sengketa tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bisa dilaksanakan oleh para pihak.
Kedudukan sulh dalam Islam sangat jelas karena ini merupakan salah satu jalan  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  disukai  oleh  pihak-pihak  yang  ingin menyelesaikan  persengketaan.  Islam  sangat  menitikberatkan  pemakaian  konsep sulh ini.  Mekanisme Sulh sering  dipakai  dalam  persengketaan  yang  melibatkan kontrak perdagangan. 15
2). Konsep Arbitrase ( TahKim )
Penyelesaian sengketa melalui jalan Tahkim telah lama dipraktekkan sejak zaman  Rasulullah    Saw.  Menurut  bahasa, Tahkim bermakna  permintaan memutuskan hukuman. Menurut Wahbah Al Zuhaili, seorang ulama kontemporer dalam  bidang  Hukum  Islam, Tahkim adalah  apabila  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  mengangkat  seseorang  untuk  menyelesaiakan  persengketaan  antar mereka. 16 Tahkim juga  bermakna Tauliyah yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak yang  bersengketa  kepada  seorang  hakam.  Hakam  merupakan  pendamai  yang mempunyai kuasa untuk menetapkan hukum serta mengambil keputusan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.
Lebih  lanjut  dijelaskan  pula  bahwa tahkim adalah  berlindungnya  kedua belah pihak yang bersengketa kepada seorang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusan orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa
14 Abu Zakaria bin Yahya-Nawawi, 2009, Mugni Al-Muhtaj, dikutip dari Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional ,  Kencana, Jakarta, hlm.160.
15 Rahma  Ismail, Mekanisme  Penyelesain  Pertikaian  Alternatif  dan  Perbandingannya dengan Islam , Makalah Undang-Undang Jilid 1, 2003, UKM, Bangi, 2003, hlm.47.
16 Wahbah Al-Zuhaili, 1997, Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh , Damaskus, Dar al Fikr.
mereka, atau didefinisikan pula sebagai tempat berlindungnya kedua belah pihak yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan  atau  menyelesaikan  persengketaan  yang  terjadi  diantara  mereka. Kedua  definisi  diatas  menunjukkan  bahwa  pengangkatan  dan  pemilihan  seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. 17
Jika dilihat dari sejarah, tahkim merupakan peninggalan tradisi Arab pada masa  pra  Islam  yang  kemudian  diIslamkan  oleh  nabi  Muhammad  SAW.  Dalam masyarakat  pra  Islam,  belum  ada  kekuasaan  politik  dan  sistem  peradilan  yang terorganisir.  Walaupun  demikian,  jika  terjadi  perselisihan  mengenai  hak  milik, pelanggaran  hukum  selain  pembunuhan  dan  sengketa  hak  waris,  maka persengketaan tersebut bisa diselesaikan dengan bantuan juru damai yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa. Untuk melaksanakan tugas sebagai juru damai tidak ada pejabat resmi. Artinya, jika terjadi persengketaan maka akan ditunjuk juru damai  yang  bertugas  menyelesaikan  persengketaan  tersebut,  juru  damai  tersebut dinamai dengan sebutan hakam. 18
Penunjukan hakam sebagai orang yang menyelesaikan persengketaan bukan ditetapkan  oleh  pihak  pemerintah,  akan  tetapi  ditunjuk  lansung  oleh  pihak  yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah lembaga resmi pemerintahan, hakam merupakan lembaga swasta. Aktifitas penunjukan itu disebut tahkim, dan  orang  yang  ditunjuk  disebut  hakam.  Penyelesaian  sengketa  yang dilakukan oleh hakam pada abad moderen dikenal dengan istilah Arbitrase. 19 fungsi hakam  sangat  berkaitan  erat  dengan  kewenangan  hakam  itu  sendiri,  adapun kewenangan hakam adalah menyelesaikan menyelesaian pertikaian yang diajukan oleh  para  pihak  yang  bersengketa  kepadanya.  Sengketa-sengketa  tersebut  adalah sengketa  yang  berkaitan  dengan  hak  perorangan,  satu  hal  yang  menjadi  tujuan
17 Abdul Aziz Dahlan et al , 1997, Ensiklopedia Hukum Islam ,  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,  hlm.157.
18 Ramlan  Yusuf  Rangkuti,  2001,  “Sistem  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Islam, Instrumen  Penting  Bagi  Konsep  Ekonomi  Islam  Mendatang”, Jurnal  Ilmu  Syariah  dan  Hukum, hlm.143.
19 Abdul Aziz Dahlan et a l, 1997, Insiklopedia Hukum Islam , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.159.
utama praktek penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase adalah menyelesaikan sengketa  secara  damai.  Berdasarkan  prinsip  tersebut,  sengketa  yang  kan diselesaikan  oleh  hakam  adalah  sengketa  yang  pada  dasarnya  bisa  diselesaikan dengan cara damai, sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa yang bersangkutan dengan harta benda dan sengketa yang sama sifatnya dengan itu. 3). Lembaga Peradilan Syariah ( Al-Qada )
Hukum Islam tidak dapat dipisahkan  dari realitas masyarakat, untuk dapat ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  didalam  hukum  Islam  diperlukan  lembaga peradilan  yang  dalam  Islam  disebut Al-Qada’.  Al-Qada’ dibutuhkan  untuk mengatur  masalah-masalah  yang  tumbuh  didalam  masyarakat  yang  berkaitan dengan  tingkah  laku  manusia  yang  pada  dasarnya  bersifat  mementingkan  diri sendiri.  Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari realisasi  sosial.  Dalam  hal ini, terlihat bahwa Hukum Islam bukan hanya sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, hal ini dikarenakan lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam  masyarakat.  Negara  sebagai  sebuah  organisasi  kekuasaan  merupakan cerminan  dari  suatu  realitas  sosial.  Kekuasaan  yang  ada  pada  lembaga  peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara. Menurut konsep Fiqh,  kekuasaaan  lembaga  peradilan  merupakan  merupakan  limpahan  dari kekuasaan  umum. 20 Kekuasaan  lembaga  peradilan  baru  ada  apabila  sudah memperoleh perlimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut. Dalam Islam, hal tersebut terlihat dari pengangkatan para hakim pada masa awal Islam oleh para penguasa.
Sebenarnya jika dilihat dari sejarah, keberadaan Lembaga Peradilan Syariah telah diakui sejak lama di Indonesia. Pemerintah belanda membentuknya dengan staatblad (LN) 1882 No. 152 jo staablad 1937 untuk peradilan Agama di jawa dan madura.  Setelah  Indonesia  merdeka,  pemerintah  membentuk  peradilan  Agama untuk  selain  Jawa-Madura  dengan  peraturan  pemerintah  Nomor  45  Tahun  1975.
20 Salam Madkur, 1964, Al-Qadha’ fi al-Islam, kairo, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, hlm.30- 31.
Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut belum diatur tentang hukum acara mengenai  tata  cara  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  persengketaan. Sehingga para Hakim peradilan Agama mengambil rujukanhuum  acara yang ada didalam  kitab  fiqih  yang  dalam  penerapannya  berbeda  antara  pengadilan  Agama yang  satu  dnegan  perdailan  Agama  yang  lainnya. 21 Sedangkan  produk  hukum Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  atas  perubahankedua  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradila Agama, lahir dari konfigurasi politik yang demokratis  dan karakter  hukum  yang responsif. Maka jika dilihat dari perspektif materi  hukum,  politik  hukum  pemerintah  bersifat  otonom  dan  responsif,  dimana produk hukum ini mencerminkan harapan masyarakat dan keadilan. 22
Peradilan Syariah adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara  yang  boleh  diselesaikan  seluruhnya  merupakan  jenis  perkara  menurut agama Islam. Lebih jelasnya, Pengadilan Syariah merupakan peradilan Islam limitif yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Jika ditinjau dari asas-asas hukum acara,  tentunya  ada  prinsip-prinsip  kesamaannya  secara  umum  disamping  secara khusus tentu adapula perbedaan antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara  perdata  peradilan  agama. 23 Dengan  kata  lain,  peradilan  Agama  merupakan salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  yang  ikut  berfungsi  dan  berperan dalam  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu, karenanya, Peradilan Agama ini disebut peradilan khusus.
Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peleuang untuk membentuk Mahkamah Sya’iyah sebagai peradilan Syariat Islam.  Ketentuan  ini  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh”.
21 Aris Bistania,  2013, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha , Pt.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.
22 Abdul Halim, 2016, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia , PT. Grafindo Persada, Jakarta,  hlm.164.
23 Roihan A Rasyid, 2016, Hukum Acara Peradilan Agama , Edisi Terbaru,  PT.Garfindo Persada, Jakarta,  hlm.6-7.
Peradilan Syari’at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah adalah  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan  peradilan  Agama,  Mahkamah Syar’iyah  juga  memiliki  kekuasaan  untuk  melaksanakan  wewenang  peradilan Agama dan juga memiliki sebahagian wewenang peradilan umum. 24
Mahkamah Syar’iyah juga menganut  tiga macam  peradilan, yaitu tingkat pertama,  tingkat  banding  dan  tingkat  khasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Mahkamah Syar’iyah  di  Aceh  sudah  lebih  luas  dalam  melaksanakan  kewajiban  penetapan hukum-hukum  Islam, terhadap hukum keluarga, hukum perdata (mu’amalah) dan hukum  pidana  (jinayat).  Mahkamah  Syar’iyah  juga  berwenang  mengadili  serta memutuskan  perkara-perkara  tindak  pidana  ( jarimah )  seperti  penyebaran  aliran sesat  (bidang  aqidah),  tidak  melaksanakan  shalat  jum’at  tiga  kali  berturut-turut tanpa uzur syar’i (bidang ibadah), meyediakan fasilitas kepada orang muslim tanpa uzur syar’i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).

## c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Mawah di Kabupaten Pidie
Tidak ada seorangpun yang ingin terlibat dalam persengketaan yang akan menimbulkan permasalahan dan rentan terjadinya permusuhan. Namun  faktanya, sengketa  dapat  saja  terjadi  pada  siapapun  dan  dimana  saja.  Secara  pengertian, sengketa adalah suatu keadaan dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak lainnya yaitu pihak kedua. Jika situasi ini menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Menurut Takdir Rahmadi, sengketa  adalah  situasi  dan  kondisi  diamana  orang-orang  saling  mengalami perselisihan  yang  bersifat  faktual  maupun  perselisihan-perselihan  yang  ada  pada persepsi mereka saja. 25
24 Lihat penjelasan Pasal 1 angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
25 Takdir Rahmadi, 2012, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta,  hlm.194.
Terdapat beberapa metode dan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi didalam masyarakat adat, antara lain sebagai berikut: 26
1).  Penyelesaian  secara  personal,  yaitu  penyelesaian  yang  dilaksanakan  secara pribadi  oleh  tokoh  masyarakat  berdasarkan  kepercayaan  para  pihak  yang bersengketa tanpa melibatkan komponen lain.
2).Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat.
3). Duek  Ureung  Tuha ,  yaitu  musyawarah  terbatas  para  tokoh  masyarakat  untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak yang bersengketa.
4). penyelesaian sengketa melalui Peradilan Gampoeng , yaitu peradilan adat yang diikuti  oleh  perangkat gampoeng untuk  menyelesaikan  sengketa  yang dilaksankan di Meunasah atau Mesjid.
5).  Penyelesaian melalui peradilan Mukim , yaitu peradilan adat  yang diikuti oleh perangkat Mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa karena tidak puas terhadap keutusan peradilan Gampoeng.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian Mawah ,  terkadang  timbul  sengketa  atau masalah  antara  pihak  pemilik  harta  dan  pihak  pengelola  yang  memerlukan penyelesaian. Timbulnya sengketa bermula dari pengaduan satu pihak yang berisi keberatan atau tuntutan hak atas harta tersebut dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian  sengketa  secara  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang berlaku. 27
Di  kabupaten  pidie,  penyelesaian  sengketa mawah dilaksanakan  melalui musyawarah dan disaksikan oleh aparatur gampoeng , belum ada sengketa mawah yang sifatnya serius dan sampai melalui tingkat pengadilan dalam penyelesaiannya. Apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka para pihak  yang  bersengketa  meminta  bantuan  kepada  pihak  ketiga  dalam
26 Abdul  Hadi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kabupaten  Pidie,  Wawancara    tanggal  12  Juli 2021.
27 Syahbuddin, Geuchiek Gampoeng, Wawancara  tanggal 17 Juli 2021.
menyelesaikannya, misalnya Lembaga Adat, seperti Keuchiek , Tuha Peut dan para aparatur  desa,  apabila  permasalahan  tersebut  tidak  bisa  diselesaikan  ditingkat gampoeng  maka  penyelesaian  sengketa  tersebut  diajukan  ketingkat Mukim atau Camat. 28 Penyelesaian sengketa seperti ini juga disebut penyelesaian sengketa non- Litigasi ,  yaitu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  diluar  pengadilan.  Menurut Fazliah salah  seorang  yang  pernah  menyelesaikan  sengketa mawah di  lembaga peradilan  adat  gampong  berpendapat  bahwa  “penyelesaian  sengketa  secara musyawarah telah dilakukan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie secara turun temurun,  hal  ini  dilakukan  karena  sebagian  masyarakat  yang  melakukan  praktek mawah tidak paham akan hukum, sehingga apabila terjadi sengketa dalam proses praktek mawah , kami menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mengakui keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut”. 29
Pelaksanaan  penyelesaian  sengketa mawah di  Kabupaten  Pidie dilaksanakan  berdasarkan  adat  kebiasaan  yang  berlaku  didalam  lingkungan masyarakat.  Oleh  karena  itu  permasalahan  dapat  terjadi  apabila  dalam  proses pelaksanaan  praktek mawah salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  atau melanggar  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Bentuk  perjanjian  yang  diterapkan hanya  kesepakatan  para  pihak  yang  melakukan  praktek mawah yang  dilakukan secara  lisan,  tidak  adanya  saksi  maupun  akta  otentik  sehingga  apabila  terjadi sengketa  maka  para  pihak  yang  melakukan  praktek mawah menyelesaikannya dengan cara musyawarah. 30
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaiann Sengketa Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat  dapat  diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang didasarkan pada itikad baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara Litigasi di Pengadilan Negeri. Di Kabupaten Pidie penyelesaian sengketa mawah dilakukan melalui  musyawarah  dan  disaksikan  oleh  aparatur gampoeng ,  penyelesaian sengketa  seperti  ini  juga  dinamakan  dengan  penyelesaian  sengketa  non-litigasi,
28 Abdul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh  Kabupaten Pidie, Wawancara tanggal 12 Juli 2021.
29 Fazliah, Pihak yang Bersengketa, Wawancara tanggal 17 Juli 2021.
30 M. Hasan, Geuchiek Gampong, Wawancara tanggal 14 Juli 2021.
yaitu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  diluar  pengadilan.  Penyelesaian sengketa di Kabupaten Pidie dilakukan melalui negosiasi dan konsiliasi dalam suatu musyawarah  antara  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  yang disaksikan langsung oleh aparatur gampoeng . 31
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dapat dilihat Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
a. Keuchiek atau nama lain.
b. Imuem Meunasah atau nama lain.
c. Tuha Peut atau nama lain.
d. Sekretaris Gampong atau nama lain.
e. Ulama, cendikiawan dan tokoh-tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan,sesuai dengan kebutuhan.
Penyelesaian sengketa mawah di Kabupaten Pidie sebenarnya sama dengan penyelesaian sengketa pidana ringan maupun perdata yaitu harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip perdamaian. Penyelesaian sengketa mawah mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  seperti  prosedur  sengketa  lainnya dengan bentuk pelaksanaan seperti peradilan umum, yaitu dengan menempuh jalur pada  tingkat  Gampong  melalui Keuchiek dan  perangkat  adat  lainnya  atau  pada tingkat Mukim melalui  perangkat  adat  lainnya. 32 Namun  penyelesaian  sengketa mawah di  Kabupaten  Pidie  diselesaikan  dengan  beberapa  cara  tergantung  pada kendala  yang  dihadapi,  adapun  cara  penyelesaian  yang  dilakukan  umumya dilakukan secara kekeluargaan, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara  musyawarah  untuk  memperoleh  kata  sepakat  dalam  penyelesaian  sengketa secara damai. 33
31 Husaini, Tuha Peut Gampong,  Wawancara tanggal 6 Juli 2021.
32 Abdul  Hadi,  Ketua  Majelis  Adat  Aceh  Kabupaten  Pidie,    Wawancara  tanggal  12  Juli 2021.
33 Zulkifli, Tuha Peut Gampoeng,  Wawancara tanggal 17 juli 2021.
Dalam  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  secara  kekeluargaan,  ada penyelesaiannya yang dilakukan oleh kedua belah pihak saja, yaitu antara pemilik harta  benda  dan  si  pengelola  harta  benda  tersebut  dan  ada  juga  yang  harus melibatkan  Lembaga  Adat  yaitu Keuchiek atau Imuem  Meunasah .  Biasanya penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  lembaga  adat  adalah  penyelesaian  yang dikarenakan  tidak  ditemukannya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang bersengketa atau besarnya masalah yang dihadapi diantara kedua belah pihak yang bersengketa. 34
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Qanun Aceh Nomor  9 Tahun 2008 tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Istiadat  penyelesaian  sengketa mawah di Kabupaten Pidie yang dilakukan secara musyawarah dihadapan aparatur Gampong memiliki kekuatan hukum dan diakui keputusannya.
Sebelum  persidangan  digelar, Keuchiek dan  perangkatnya  (Sekretaris Keuchiek atau Sekretaris gampoeng , Tuha Peut , Imuem Meunasah , dan kadus atau kepala  lorong  melakukan  pendekatan  untuk  dimusyawarahkan  terhadap  kedua belah  pihak.  Dalam  rapat  ini,  diambil  langkah-langkah  dan  tindakan  untuk mencegah  melebarnya  masalah  sengketa.  Salah  satu  langkah  awal  yang  diambil adalah  mengadakan  pendekatan  kepada  para  pihak,  supaya  sengketa  bisa diselesaikan  secara  perdamaian  di Gampong dan  biasanya  kewibawaan fungsionaris lembaga adat  dapat  melunakkan para pihak yang bersengketa untuk bersedia diselesaikan secara adat. 35
Dalam  proses  penyelesaian  sengketa,  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  kekerasan  antar  pihak  yang  bersengketa,  dalam  hal  ini Keuchiek langsung  mengambil  tindakan  yaitu  dengan  mendatangi  pihak  yang  bersengketa dan bila perlu mengamankan salah satu pihak di rumah Keuchiek dan biasanya para pihak  lain  tidak  akan  mengganggu  lagi.  Pendekatan  tersebut  bertujuan  untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan  sekaligus menanyakan  kesedian
34 Murni, Pihak yang Bersengketa,  Wawancara tanggal 6 Juli 2021.
35 Pasal  17  ayat  (2)  huruf  c  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013  tentang pelaksanaan penyelesaian sengeta atau perselisihan adat dan adat istiadat.
pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Pada saat pendekatan  tersebut,  para  pelaksana  peradilan  adat  akan  menggunakan  berbagai metode mediasi dan negosiasi sehingga kasus ini dapat segera diselesaikan. 36
Keuchiek sebagai  pimpinan  dan  penanggung  jawab  sidang  yang  dibantu oleh  perangkat Gampong sperti Tuha  Peut ,  diharuskan  sangat  pro  aktif  dalam mencari atau mengkaji pokok-pokok masalah dan sekaligus memberi arahan atau petunjuk  agar  dapat  menerima  bukti-bukti  kebenaran  dalam  setiap  pemeriksaan sengketa  dengan  berpegang  atau  mengedepankan  asas-asas  perdamaian  demi kerukunan dan ketentraman. Dalam proses persidangan tersebut dapat disimpulkan pokok  sengketa  dan  sekaligus  dapat  menerapkan  norma-norma  hukum  yang diperlukan sebagai landasan memberikan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 37
Apabila  kesepakatan  secara  damai  telah  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak yang bersengketa, maka sekretaris Keuchiek akan megundang secara resmi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Apabila persoalan penjajakan atau mencari keterangan sudah ditemukan dengan segala bukti, maka Keuchiek mengadakan musyawarah dengan perangkat Gampong di Meunasah dan kadang-kadang sekaligus dengan para pihak yang  bersengketa,  para  pihak  yang  bersengketa  dipanggil  dalam  sidang musyawarah  untuk  melakukan  proses  pemeriksaan  secara  terbuka  (internal Gampong ).  Apabila  proses  pendekatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  banyak hambatan, kadang-kadang sidang musyawarah tidak cukup sekali melainkan harus beberapa kali yang harus disertai dengan saksi-saksi. Misalnya menyangkut dengan sengketa warga antar Gampong . 38
Pemeriksaan  duduk  perkara  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk dimintai keterangan tentang persengketaan  yang  terjadi.  Pemanggilan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa dilakukan  secara  terpisah,  kecuali  dalam  perkembangan  sudah  memungkinkan
36 Zulkifli, Tuha Peut Gampong,  Wawancara tanggal 17 Juli 2021.
37 Samsul Ambia, Geuchiek Gampong,  Wawancara tanggal 10 Juni 2021.
38 Sulaiman Daud, Tuha Peut Gampong,  Wawancara tanggal 10 Juni 2021.
dihadirkan  kedua  belah  pihak  secara  bersamaan.  Pada  saat  persidangan berlangsung,  para  pihak  yang  yang  bersengketa  yaitu  pelapor  dan  terlapor dihadirkan. 39 Persidangan bersifat resmi dan tertutup, forum persidangan terutama posisi atau tata letak duduk para pihak yang bersengketa dan para pihak pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan formil secara adat.

## d.  Penyelesaian  Sengketa  Mawah  di  Kabupaten  Pidie  Ditinjau  Dari  Hukum Islam
1). Penyelesaian Melalui Jalur Perdamaian
Damai mempunyai beberapa makna yang berbeda, konsep damai membawa efek  yang  positif.  Hampir  tidak  ada  orang  yang  menentang  perdamaian.  Sebuah definisi sederhana dan sempit dari damai adalah ketiadaan sengketa, damai dapat terjadi secara suka rela dimana peserta perang memilih untuk tidak masuk dalam keributan, atau dapat dipaksa dengan siapa yang menyebabkan gangguan. 40
Para  ulama  membolehkan  dilakukannya  perdamaian  dalam  penyelesaian sengketa secara adat. 41 Hal ini berdalil dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Hujarat ayat 9 yang artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu  berbuat  aniaya  terhadap  golongan  yang  lain  maka  perangilah  golongan  yang berbuat  aniaya  itu  sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah,  jika golongan  itu  telah  kembali  (kepada  perintah  allah),  maka  damaikanlah  antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang adil”.
Secara  yuridis,  penyelesaian  sengketa  secara  damai  melalui  fungsionaris adat sudah dibakukan didalam beberapa peraturan daerah di Provinsi Aceh. Secara formal  pada  awalnya  dibakukan  dalam  Perda  Nomor  7  Tahun  2000  tentang Penyelenggaraan    Kehidupan  Adat.  Perda  ini  mengkehendaki  bahwa  sengketa- sengketa yang terjadi didalam masyarakat terlebih dahulu diselesaikan secara adat
39 Muntazar Ali, Imuem Meunasah,  Wawancara tanggal 10 juni 2021.
40 http/www. Wikepedia.org/Damai. Diakses tanggal 16 April 2014.
41 Ridwan Ismail, Imuem Chiek Mesjid,  Wawancara tanggal 9 Juli 2021.
pada tingkat gampong dan mukim sebagai tindak lanjut untuk berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa didalam masyarakat. Dalam dua Qanun tentang Pemerintahan Gampong dan Mukim yaitu Qanun Nomor  5 Tahun  2003 tentang Pemerintahan  Gampong  dan  Qanun  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan Mukim secara jelas dijelaskan bahwa fungsi Geuchiek sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa didalam masyarakat dan Mukim sebagai pemimpin Majelis Adat Mukim untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
Untuk  menyelesaikan  masalah  mengenai  sengketa mawah di  Kabupaten Pidie ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikannya. Secara umum sengketa  adat mawah tidak  pernah  masuk  ke  Majelis  Adat  Aceh,  karena  semua konflik  yang  terjadi  didalam  masyarakat  biasanya  sudah  berhasil  ditangani ditingkat gampong dan mukim ,  memang  sengketa  adat  berkaitan  dengan mawah sering  terjadi  dikalangan  masyarakat  di  Kabupaten  Pidie,  namun  semuanya  itu berhasil diselesaikan dengan baik dan secara damai ditingkat gampong . 42
Sengketa adat khususnya mawah memang jarang terjadi di Kabupaten Pidie, akan tetapi jika memang ada persoalan dan persengketaan maka para pihak terkait akan  menyelesaikannya  secara  musyawarah.  Dan  jika  dalam  proses  musyawarah tidak didapatkan titik temunya maka para pihak terkait akan membawa masalah ini ke Imuem  Meunasah ,  dan  apabila  persengketaan  tidak  juga  dapat  diselesaikan ditingkat Imuem Meunasah sebagai perangkat pengadilan adat ditingkat Gampong maka  persengketaan  akan  dibawa  kepada  perangkat  adat  yang  lebi  tinggi  yaitu Imuem  Mukiem selaku  pengadilan  adat  ditingkat Mukim ,  dan  biasanya persengketaan  berhasil  diselesaikan  secara  damai  dipengadilan  adat  tingkat mukim . 43
Terjadinya sengketa biasanya disebabkan oleh pihak yang mempunyai harta benda,  pihak  yang  mempunyai  harta  benda  biasanya  berulah  atau  mengingkari janjinya  dengan  pihak  pengelola,  hal  ini  terjadi  karena  pihak  yang  punya  harta benda mempunyai  sifat  kapitalis yang berlebihan terhadap hasil pembagian yang
42 Abdul Hadi, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie,  Wawancara tanggal 12 Juli 2021 . 43 Abdul Mukhti, Imuem Chiek Mesjid,  Wawancara tanggal 9 Juli 2021.
didapatnya.  Hal  inilah  yang  biasanya  menyebabkan  terjadinya  sengketa,  apabila terjadinya  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak  maka  biasanya  diselesaikan  dulu oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara mufakat dan damai. 44
Apabila dalam proses mufakat tidak ditemukan jalan untuk menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak yang bersengketa akan membawanya ketingkat desa  (gampong)  untuk  diselesaikan  oleh  pemangku  adat  atau  pengadilan  adat tingkat gampong , dan apabila sengketa tidak bisa diselesaikan ditingkat gampong maka akan dibawa ketingkat mukim atau pengadilan adat mukim untuk diselesaikan, biasanya  persengketaan  bisa  diselesaikan  secara  damai  ditingkat gampong dan jarang sampai ke pengadilan adat mukim . 45

## 2). Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan Adat
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  hukum  adat  merupakan  salah  satu hukum pelengkap. Begitu  juga halnya di Aceh, hukum  adat merupakan bagian dari sistem  hukum  nasional,  dimana  dalam  hubungannya  satu  dengan  lainnya  tunduk kepada peraturan perundang-undangan juga tunduk kepada ketentuan hukum adat. Disamping  kedua  norma  tersebut,  dalam  kehidupan  bermasyarakat  juga  tunduk kepada ketentuan adat yang merupakan ciri khas daripada sistem hukum Adat yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Aceh. Hukum Adat dan adat tersebut telah melembaga  sejak  masa  kesultanan  Aceh  yang  telah  disesuaikan  dengan  filosofi Hukum Islam “ Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala ” sehingga sukar dibedakan antara Qaidah hukum adat dan Hukum Islam. 46
Prinsip umum yang dianut oleh peradilan Adat di Aceh adalah tidak boleh membuka aib orang dan harus menjaga kewibawaan orang lain serta menjaga orang lain dari rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, hal ini
44 Mahmud, Pihak yang Bersengketa,   Wawancara tanggal 10 Juni 2021.
45 M. Zaini, Aparatur  Desa,  Wawancara tanggal 17 juli 2021.
46 Amrullah, Peradilan Adat Aceh dan Administrasi , Cipta Sarana, 2003
secara  khusus  dinamakan  dengan  istilah toep  aieb (tutup  aib)  dalam  praktek peradilan  Adat  di  Aceh.  Kaidah  tersebut  menitikberatkan  supaya  dalam  proses peradilan  adat  kedua  hal  tersebut  tidak  terjadi  dan  dapat  dilokalisir,  dengan demikian para pihak yang melakukan persengketaan dapat ditutupi aibnya. 47
Adapun  dalil  terhadap  perintah  menutup  aib  orang  lain  adalah  Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan  seorang  muslim  kesulitan-kesulitan  duniawi,  maka  Allah  akan meringankan  (menghilangkan)  baginya  kesulitan  di  akhirat  kelak.  Barang  siapa yang  memberi  kemudahan  bagi  orang  yang  mengalami  kesulitan  di  dunia,  maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan mentup (aibnya) di dunia dan di akhirat. Sesunnguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya”. (HR. Tirmidzi)
Dalam  praktek  penyelesaian  sengketa mawah di  Kabupaten  Pidie,  para pihak yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan peradilan adat harus sebisa mungkin mencari cara supaya diantara kedua belah pihak yang bersengketa tidak terbuka  aibnya  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  di  lembaga  peradian adat. 48 Sengketa mawah yang  pernah  diselesaikan  dalam  hal  ini  adalah  sengketa yang  terjadi  antara  pemilik  sawah  dan  petani  penggarap,  dimana  pemilik  sawah meminta  bagian  yang  lebih  besar  dan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  petani  penggarap  merasa  keberatan  atas bagian yang diminta oleh pemilik sawah. Merasa tidak adil maka petani penggarap mengadukan  perkara  ini  kepada Geuchik dan Imuem  Meunasah .  Penyelesaian sengketa ini diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mufakat dan damai diantara kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  karena  jika  diselesaikan  secara  langsung dilembaga  peradilan  adat gampong sudah  pasti  hal  ini  akan  diketahui  oleh masyarakat dan akan membawa efek malu terhadap pihak yang bersengketa. 49 Dari permasalahan  ini  dapat  dilihat  bahwa  dalam  proses  penyelesaian  sengketa,  para
47 Tgk. Rasyidin Ahmad, Tokoh Agama,  Wawancara tanggal 4 Juni 2021.
48 Tgk. Rasyidin Ahmad, Tokoh Agama,  Wawancara tanggal 4 Juni 2021.
49 Mahmud, Pihak yang bersengketa,  Wawancara tanggal 10 Juni 2021.
pihak penyelenggara peradilan adat sangat mempertimbangkan agar dalam proses penyelesaian sengketa para pihak terkait tidak terbuka aibnya.

## 4.  Kesimpulan
Penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah ) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat  dan  perdamaian.  Penyelesaian  sengketa mawah di  Kabupaten  Pidie mengikuti  prosedur  penyelesaian  sengketa  seperti  prosedur  sengketa  lainnya dengan bentuk pelaksanaan seperti peradilan umum, dalam hal ini menempuh  jalur pada  tingkat gampong melalui geuchiek dan  perangkat  adat  lainnya  atau diselesaikan  pada  tingkat mukim melalui  perangkat  adat  lainnya.  Akan  tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh para geuchiek maupun peradilan adat tingkat mukim dalam penyelesaian sengketa mawah di Kabupaten Pidie seperti kurangnya bukti  untuk  diselesaikan,  belum  adanya  qanun  khusus  tentang mawah dan  SDM yang belum memadai, kurangnya bukti secara tertulis juga menjadi kendala besar untuk  menyelesaikan  sengketa mawah sehingga  sengketa mawah bisa  memakan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya.
Penyelesaian sengketa mawah pada peradilan adat gampong di Kabupaten Pidie  telah  sesuai  dengan  penyelesaian  sengketa  dalam  Islam  yaitu  dengan menempuh  jalur  arbitrase  ( tahkim ).  Penyelesaian  sengketa mawah melalui peradilan  adat  secara  sifat  yaitu tahkim ,  namun  mekanisme  pelaksanaan penyelesaian  sengketanya  seperti  konsep  peradilan  ( Al-Qada ).  Penyelesaian sengketa dengan bantuan melalui geuchiek akan ditempuh dan jika tidak berhasil selanjutnya akan diselesaikan oleh lembaga peradilan adat yang lebih tinggi yaitu Lembaga  peradilan  adat mukim .  Keputusan  yang  diambil  perangkat  adat  sesuai dengan kebiasaan (adat) dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Peningkatan kemampuan geuchiek dalam menyelesaikan sengketa harus diperhatikan sehingga lebih berkompeten mengadili perkara-perkara adat, aspek hukum harus diperjelas dengan membentuk aturan khusus (qanun) untuk perjanjian mawah sehingga sebab- sebab  terjadinya  sengketa  dapat  diminimalisir.  Perangkat  adat  yang  mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa berupaya untuk menyelesaikan sengketa
mawah yang  terjadi  melalui geuchiek atau mukim ,  namun  apabila  dari  kedua alternatif penyelesaian sengketa tersebut belum juga dapat diselesaiakan maka para pihak  yang  bersengketa  dapat  menyelesaikannya  melalui  Lembaga  Peradilan (Mahkamah Syar’iyah).

## 5. Daftar Pustaka

## a. Buku
Abu  Zakaria  bin  Yahya-Nawawi,  2009, Mugni  Al-Muhtaj, dikutip  dari  Syahrial Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional , Jakarta, Kencana.
Abdul Aziz Dahlan et al, 1997, Ensiklopedia Hukum Islam , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
Abdul Halim, 2016, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia , Jakarta, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
Abdul  Manan,  2012, Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama ,  Kencana Prenada Media, Jakarta.
Amrullah, 2003, Peradilan Adat Aceh dan Administrasi , Cipta Sarana.
Aris  Bistania, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dalam  Kerangka  Fiqh  al-Qadha ,
PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
AW  Munawir,  1984, Kamus  Al-Munawir ,  Pondok  Pesantren  Al-Munawir, Yogyakarta.
Frans  Hendra  Winarta,  2012, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Rachmadi Usmani, 2012, Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik , sinar Grafika, Jakarta.
Salam Madkur,  1964, Al-Qadha’ fi al-Islam, Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, Kairo.
Takdir  Rahmadi,  2012, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat , PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Yusna  Zaidah,  2015, Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Peradilan  dan  Arbitrase Syariah di Indonesia , Aswaja Pressindo, Yokyakarta.

## b. Peraturan Perundang-Undangan
Qanun Aceh Nomor  9 Tahun  2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan  Adat Istidatat.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengeta atau Perselisihan Adat dan Adat Istiadat.

## c. Tesis/Jurnal/Makalah
Abdurrahman,  2014, “ Praktek  Mawah  melalui  Mudharabah  dalam  Masyarakat Aceh”, Tesis, Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, Medan.
Rahma Ismail, “Mekanisme Penyelesain Pertikaian Alternatif dan Perbandingannya  dengan  Islam”, Makalah Undang-Undang  Jilid  1,  UKM, Bangi, 2003.
Rika  Lestari,  “Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  sengketa  Secara  Mediasai  di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia” , Jurnal Ilmu Hukum ,Vol.3, No.2.