## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)

## INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN  KOTA BANDUNG
Engkus 1 , Fitri Pebriani Wahyu 2 , Chindi Permata Sari 3
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia 1,2,3
E-mail : engkus@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah  yang  dilakukan  oleh  UPTD  Terminal  Pelayanan  Perhubungan  Kota Bandung.  Retribusi  terminal  merupakan  salah  satu  jenis  retribusi  daerah  yang mempunyai  potensi  dan  memberikan  masukan  yang  cukup  besar  terhadap peningkatan  pendapatan  asli  daerah  kota  Bandung,  selain  itu  kota  Bandung merupakan  kota  besar  yang  mengalami  kemajuan  baik  dari  segi  perekonomian maupun  dari  segi  ekonomi.  kehidupan  bermasyarakat,  sehingga  mobilitas masyarakat  kota  bandung  cukup  tinggi,  dalam  hal  menunjangnya.  maka transportasi  merupakan  sarana  penting  dalam  menunjang  keberhasilan pembangunan. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan realisasi retribusi daerah di Kota Bandung. Gunanya untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan,  kendala,  dan  upaya  penyelesaian  Intensifikasi  Retribusi  Terminal. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif  kualitatif,  dan  data  primer  dan  sekunder  diperoleh  melalui  teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan  mengacu  pada,  intensifikasi  peningkatan  pendapatan  daerah  yang dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Terminal  Pelayanan  Perhubungan  Kota Bandung  belum  terlaksana  dengan  baik,  terlihat  pada  dimensi  perluasan  basis pendapatan,  efisiensi  biaya  dan  penurunan  biaya  perolehan  serta  peningkatan kapasitas  pendapatan  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  ada  indikator  yang belum terpenuhi .
Kata Kunci : Intensifikasi, Terminal Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
This study discusses how the Regional Revenue Collection Intensification is carried out by the Bandung City Transportation Service Terminal UPTD. Terminal levies are a type of regional levies that have the potential and provide substantial input to  increasing  the  local  revenue  of  the  city  of  Bandung,  besides  that  the  city  of Bandung  is  a  large  city  that  has  made  progress  in  terms  of  the  economy  and  in terms of social life, so that the mobility of the people of the city of Bandung is quite high, in terms of support it. then transportation is an important means of supporting the  success  of  development.  So,  it  is  hoped  that  there  will  be  an  increase  in  the realization of regional fees in the city of Bandung. The point is to find out, describe,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
and  analyze  the  implementation,  constraints,  and  efforts  to  resolve  the  Terminal Levy  Intensification.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  with qualitative  descriptive  methods,  and  primary  and  secondary  data  are  obtained through  data  collection  techniques,  namely  observation,  interviews,  and documentation. The results of the research with reference to the intensification of local revenue generation carried out by the Bandung City Transportation Service Terminal Technical Implementation Unit has not been carried out properly, as seen in  the  dimensions  of  expanding  the  revenue  base,  cost  efficiency  and  reducing acquisition  costs  and  increasing  revenue  capacity  has  not  implemented  properly because there are indicators that have not been fulfilled.
Keywords : Intensification, Retribution Terminal, Local Own Revenue

## PENDAHULUAN
Keberadaan  kebijakan  otonomi daerah  di  Indonesia,  setiap  pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan  di  daerahnya  masing masing, sebagaimana yang diamanatkan didalam  UU  RI  No.  09  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.  Kebijakan  otonomi  daerah mewajibkan  pemerintah  daerah  agar mengelola dan mengembangkan sumber penerimaan  pendapatan  daerah  dengan sebaik  mungkin.  Adapun  Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alat dalam pengelolaan  keuangan  daerah  guna mencapai tujuan daerah yaitu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah.(Jihan, 2019) Pendapatan  Asli  daerah  (PAD) merupakan  penerimaan  dana  daerah yang didapatkan bersumber atas ketetapan  peraturan  UU,  meliputi penambah  nilai  kekayaan  bersih  yang diperoleh  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan
Wilayah yang Dipisahkan dan Lain- lain Pemasukan  Asli  Daerah  yang  Sah. Tercantum  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah pada  Pasal  285  ayat  (1),  PP  No  58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada  Pasal  21 ayat  ( 1) serta PM  Dalam Negeri No 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Wilayah pda Pasal 26 ayat ( 1).(Presiden RI, 2014) Pemerintahan Kota Bandung sebagai  daerah  otonom  mengemban tujuan  dari  kebijakan  otonomi  daerah yaitu  untuk  mengelola  pemerintahan secara  mandiri.  Kebijakan  tersebut memberi kesempatan bagi Pemerintaha Kota  Bandung  agar  dapat  mengelola keuangan daerah, hal tersebut dilakukan dalam  mendukung  kemandirian  daerah dan mendukung
pelaksanaan pemerintahan  di  daerah  dengan  tujuan menunjang  kesejahteraan  masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah tanpa  bergantung  kepada  pemerintah pusat.  Maka  penting  bagi  Pemerintah
Kota Bandung agar dapat mengembangkan potensi terhadap

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
penerimaan pendapatan daerah.
Tabel 1. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung Tahun 2018 – 2021.
Tahun Target PAD Realisasi Penerimaan PAD Jumlah (Rp) Presentase 2018 2.523.000.000.000,- 3.397.309.517.811,00 135 % 2019 3.055.041.614.374,75 2.548.258.990.275,00 83.41% 2020 3.068.092.487.054,- 2.063.783.773.000,- 67% 2021 3.268.833.227.361,- 3.300.827.453.188,- 101% Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (diolah peneliti) Dari  tabel  1.  memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  setiap tahunnya  yang  menandakan  bahwa semakin berkurangnya Pemerintah Kota Bandung  dalam  mengelola  potensi daerah. Berdasarkan tabel diatas menggambarkan  bahwa  penerimaan pendapatan  Kota  Bandung  dari  tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi, Pada  tahun  2019  dan  2020  PAD  yang diterima  kota  bandung  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan dengan  PAD  yang  didapatkan  hanya mampu mencapai 83.41% dan 67%, hal tersebut  memperlihatkan  bahwa  masih rendahnya kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung juga menandakan  bahwa  sumber  pendanaan dari Kota Bandung masih belum mampu untuk  memenuhi  kebutuhan  urusan pemerintahan, sehingga
masih memerlukan  bantuan  dana  dari  pusat
sebagai  tambahan  penerimaan  daerah untuk  menutupi  kekurangan  dana tersebut.
Dari  beberapa  komponen  PAD, retribusi  dan  pengelolaan  kekayaan yang dipisahkan adalah komponen yang penerimaan pendapatannya kurang berkontribusi terhadap pendapatan daerah,  sehingga  pemerintah  Kota Bandung perlu memaksimalkan potensi komponen  tersebut,  terutama  retribusi daerah  yang  paling  potensial  dan memberikan  masukan  cukup  besar terhadap  kas  daerah  Kota  Bandung, dengan meningkatnya penerimaan PAD maka  pemerintah  dapat  melaksanakan urusannya tanpa campur tangan pemerintahan  pusat  (Amelia,  K.R.,
2016).  Berikut  adalah  daftar  realisasi penerimaan atas komponen – komponen
PAD Kota Bandung dalam Empat tahun terkahir:

## Tabel 1 . Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung Tahun 2018 – 2021.
Penerimaan Pendapatan Tahun 2018 Komponen Pendapatan Daerah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) Realisasi (Rp) %

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Pajak Daerah 2.208.000.000.000,- 2.644.000.000.000, - 120% Retribusi Daerah 119.000.000.000,- 230.000.000.000,- 193% Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 16.000.000.000,- 66.902.845.788,- 418% Lain  –lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah 180.000.000.000,- 456.406.663.023,- 254% Penerimaan Pendapatan Tahun 2019 Pajak Daerah 2.436.311.729.897,75 2.154.637.871.057, - 88% Retribusi Daerah 135.564.168.477,- 62.466.949.931,- 46% Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 80.040.000.000,- 10.477.350.536,- 13% Lain  –lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah 403.098.716.000,- 320.676.818.751,- 80% Penerimaan Pendapatan Tahun 2020 Pajak Daerah 2.522.552.659.693,- 1.629.188.481.000, - 65% Retribusi Daerah 68.517.268.961,- 52.332.312.611,- 76% Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 24.952.800.000,- 13.134.333.155,- 53% Lain  –lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah 452.069.750.400,- 369.128.646.563,9 2 82% Penerimaan Pendapatan Tahun 2021 Pajak Daerah 2.691.062.135.340,- 2.700.000.000.000, - 100% Retribusi Daerah 78.763.712.768,- 69.286.809.600,- 88% Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan 25.929.496.000,- 18.885.582.468,- 73% Lain  –lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah 473.077.883.253,- 512.688.061.120,- 108%
Sumber : Perda Kota Bandung nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, dan Statistik Keuangan pemerintah  Jawa barat dan bapenda Kota Bandung. (diolah peneliti)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  dapat dilihat  bahwa  pada  empat  tahun terakhir,  hanya  pada  tahun  2018  saja realisasi  dari  retribusi  daerah  dapat melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan  pada  tiga  tahun  berikutnya tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 135.564.168.477,- hanya terealisasi Rp. 62.466.949.931.-. Pada tahun 2020 terjadi  penurunan  penerimaan  retribusi daerah yaitu sebesar Rp. 52.332.312.611,-, sehingga cukup banyak yang tidak terealisasi,  dan pada tahun 2021 adanya peningkatan
retribusi  daerah  dibandingkan  dengan tahun sebelumnya adapun realisasi yang diterima yaitu sebesar Rp. 69.286.809.600,-, tetapi jumlah tersebut tidak  mencapai  target  yang  telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 78.763.712.768,-. Tidaknya hanya
target  yang  tidak  dapat  terealisasi, penetapan  target  retribusi  daerah  pada tahun  2019  sampai  tahun  2021  pun mengalami  penurunan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  di  Kota  Bandung salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah  yang  belum  optimal  dan  belum terkelola  dengan  baik  yaitu  retribusi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
daerah yang  di  setiap  tahunnya mengalami fluktuasi. Adapun permasalahan umum dari tidak tercapainya target retribusi yaitu dalam pengelolaan retribusi daerah yang masih terbatasnya  kemampuan  daerah  dalam mengidentifikasi dan menetukan potensi obyek retribusi yang dimilikinya.  Seharusnya  upaya  untuk meningkatkan  penerimaan  retribusi didasarkan  pada  jenis  retribusi  yang berpotensi  di  daerah  tersebut  yaitu retribusi terminal.
Kota  Bandung  adalah  salah  satu
pusatnya kegiatan perekonomian, bercirikan  banyaknya  daerah  wisata, hotel,  dan  restoran,  sehingga  Kota Bandung memiliki kemajuan pada segi perekonomi  dan  segi  kehidupan  sosial.
Disamping itu Kota Bandung merupakan  kota  pendidikan  dimana menjadi tujuan utama bagi para pelajar di  Indonesia,  dari  hal  tersebut  maka mobilitas  masyarakat  Kota  Bandung tergolong cukup tinggi yang berpengaruh kepada peningkatan pergerakan masyarakat, sehingga harus didukung  oleh  layanan  transportasi yang cukup
memadai.
Dinas
Perhubungan  Kota  bandung  adalah perangkat daerah yang pada bagian Unit Pelaksanaan  Teknis  (UPT)  Terminal memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik dalam bidang lalu lintas dan transportasi kepada masyarakat  tertuang  dalam  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.  UPT  Terminal  memiliki wewenang untuk memungut pendapatan dari  penggunaan  jasa/layanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  yang menggunakannya  yang  disebut  sebagai Retribusi  Terminal.  (Amelia,  K.R., 2016).
Berdasarkan penjelasan diatas maka  Retribusi  Terminal  dikatakan sebagai  jenis  retibusi  daerah  yang potensial  di  Kota  Bandung  dalam berkontribusi terhadapa kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Pada kenyataannya, pengelolaan retribusi  terminal  selama  ini  belum sepenuhnya  optimal,  hal  tersebut  bisa dilihat pada realisasi penerimaan Retribusi Terminal dibawah ini:
Tabel  2 Data Penerimaan Retribusi Terminal pada UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2021.
Tahun Target Realisasi Selisih Jumlah (Rp) Presentase Jumlah (Rp) 2018 5.305.667.341,- 2.652.833.670,- 50% 2.652.833.671,- 2019 5.305.667.341,- 2.052.726.000,- 39% 3.252.941.341,- 2020 1.212.204.072,- 551.643.700,- 46% 660.560.372,- 2021 1.277.217.600,- 681.102.700,- 53,33% 596.114.900,-
Sumber : Unit pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung
Berdasarkan  pada  Tabel  3  data yang  didapatkan  oleh  peneliti  di  Dinas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Perhubungan  Kota  Bandung,  dapat digambarkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan retribusi terminal  yang  terjadi  setiap  tahunnya yang  menandakan  bahwa  kurangnya
UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung  dalam  mengelola  potensi penerimaan pendapatan dalam pungutan retribusi  terminal,  sehingga  belum mampu  berkontribusi  secara  optimal terhadap Retribusi daerah untuk pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota  Bandung,  sehingga  Kota Bandung masih memiliki ketergantungan  terhadap  bantuan  dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan  tabel  diatas  secara jelas  terlihat  bahwa  penerimaan  atas pungutan retibusi terminal selalu menurun  dan  tidak  pernah  terealisasi, tidak  hanya  target  yang  tidak  dapat terealisasi,  penetapan  target  retribusi terminal pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.305.667.341,-  hanya  terealisasi  50% saja  yaitu  sebesar  Rp.  2.652.833.671,- saja,  Kemudian  terjadi  penurunan penerimaan  retribusi  terminal  pada tahun  2019  yaitu  sebesar  Rp.  2.052. 726.000,-  dan  jumlah  tersebut  tidak mencapai  target  yang  telah  ditetapkan. Pada  tahun  2020  dan  2021  terjadinya penerunan  secara  signifikan  terhadap penerimaan retribusi terminal dibandingkan dengan tahun sebelumnya,  realisasi  yang  mampu didapatkan  pada  tahun  2020  dan  2021 yaitu  hanya  mampu  mencapai  sebesar
Rp. 551.643.700,-
dan Rp. 681.102.700,-.  Dengan  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  retribusi  terminal Kota  Bandung  belum  optimal  dan belum mampu terkelola dengan baik .
Berdasarkan  hasil  observasi  awal terhadap kondisi  terminal  yang diawali dengan wawancara dengan Bapak DAD selaku pengelola keuangan UPT Terminal  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung,  terkait  realisasi  penerimaan pendapatan  pada  UPT  Terminal  Dinas Perhubungan  Kota  Bandung,  peneliti telah  menemukan  beberapa  fenomena terkait  dengan  fluktuasi  yang  terjadi pada  penerimaan  pendapatan  Retibusi
Terminal di Kota Bandung, diindikasikan karena akibat dari, antara lain: 1. Basis  penerimaan ,  akibat  dari terbitnya  Peraturan  Daerah  Kota
Bandung tahun 2020, pasal 3 yang menyatakan bahwa pungutan retribusi  terminal dilaksanakan diterminal,  sedangkan  operasional kendaraan  angkutan  umum  tidak sampai masuk ke terminal sehingga petugas  tidak  dapat  melaksanakan pungutan retribusi diluar terminal
2. Kapasitas penerimaan , terdapatnya asal tujuan trayek yang sebagian  tidak  tersedia  fasilitas terminal dan jumlah angkutan kota yang  beroperasi  sudah  banyak penurunan  dikarenakan  adanya angkutan alternatif (Grab, dll), juga akibat dari adanya pengusaha/pemilik  angkutan  kota yang  tidak  sanggup  meremajakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
armadanya
3. Proses pemungutan , adanya Masa
Pandemi  Covid  –  19  dimana aktifitas ekonomi perdagangan diterminal  sebagian  besar  berhenti dan  berdampak  pada  kelancaran pembayaran retribusi sewa lahan/kios  di  terminal  sehingga banyak  yang  menunggak  dan pendapatan angkutan umum sangat menurun, karena jumlah penumpang  drastis  menurun  yang berakibat  pada  sulitnya  penagihan pungutan pendapatan atas pelayanan  atau  retribusi  angkutan umum diterminal. (Hasil Wawancara: Bandung, 20 Juli 2022 bertempat  di  Gede  bage  kantor
Dinas Perhubungan Kota Bandung)
Fenomena  tersebut  memberikan dampak  terhadap  pencapaian  Retribusi Terminal yang belum optimal, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintahan  daerah  terutama  bagi UPT Terminal Dinas perhubungan Kota Bandung perlunya melangsungkan upaya intensifikasi pemungutan retribusi terminal, karena dengan pelaksanaan intensifikasi tersebut pendayagunaan  Unit  Pelaksana  Teknis Terminal  akan  sangat  berpengaruh. Selain  itu  Intensifikasi  pemungutan retribusi terminal akan sangat membantu  dalam  pencapaian  target yang telah ditetapkan. KAJIAN PUSTAKA Administrasi Publik Konsep administrasi publik bukanlah istilah yang baru, sebagaimana menurut Farazmand dalam (Engkus,  2017)  bahwa  administrasi publik  ini  tua  bagaikan  peradaban manusia  dan  tradisi  dari  administrasi. Menurut  Siagian  dalam  (Oktaviani, 2018) mengatakan bahwa:
“ Administrasi Negara ialah serangkaian proses yang dijalankanoleh seluruh aparatur pemerintah  sebagai  daya  untuk tercapainya suatu tujuan negara.” Selaras dengan pandangan menurut Nicholas  Henry  (2008:  8)  dalam (Mulyadi, 2016) mendefinisikan administrasi publik merupakan gabungan  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik  yang  tujuannya  guna memperoleh pemahaman akan pemerintah  terhadap  masyrakatnya, dalam merencanakan kebijakannya hendaklah  sesuai  dengan  kepentingan dan  kebutuhan  masyarakat.  (Maros  & Juniar,  2016)  Administrasi  publik sebagai upaya
dalam mengorganisasikan  praktik  manajemen agara sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.
Pendapatan Asli Daerah
UU  No.  33  Tahun  2004  Pasal  1 menjelaskan bahwa pengertian Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  ialah penerimaan pendapatan daerah
didapatkan  dari  berlandaskan  PERDA ketetapan peraturan undang – undang.
Pendapatan  asli  daerah  (PAD) merupakan  penopang  dengan  tanggung jawabnya  sebagai  pembiayaan  daerah.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Dikatakan begitu karena, setiap penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah akan terealisasi dengan baik apabila  di  dukung  dengan  dana  yang memadai. Maka, kemampuan melaksanakan kegiatan ekonomi diukur melalui  nilai  besar  atau  kecilnya kontribusi  terhadap  total  APBD.  (Inda Nikah, P.P. 2018)

## Retribusi Daerah
Retribusi  adalah  iuran  daerah dijalankan  oleh  pemerintah  daerah dengan  berlandakan  kepada  peraturan daerah dalam ketentuan undang- undang.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Gusfahmi  (2007:3)  dalam  (Lestari, D.F., 2018) retribusi adalah penerimaan pendapatan  yang  dibayarkan  atas  jasa atau pemberian izin tertentu disediakan oleh  pemerintah  daerah  bagi  yang berkepentingan
Retribusi Terminal PERDA  Kota  Bandung    No.  3 Tahun  2020  pasal  200  ayat  3 menjelaskan pengertian retribusi terminal  yaitu  sebagai  penerimaan pendapatas yang diperoleh atas pembayaran pengadaan basis kendaraan umum,  pengadaan  fasilitas  umum  di lingkungan  terminal  yang  disediaka dan/atau  dikendalikan  oleh  Pemerintah Daerah. (Amelia, 2020)
Intensifikasi retribusi Terminal
Intensifikasi  adalah  upaya  untuk menggali penerimaan pendapatan
dengan cara melakukan  pungutan  yang
lebih giat, ketat, teliti dan memanfaatkan  yang  sudah  ada  agar dapat  meningkatkan  penerimaan  atau pendapatan  daerah.  Dengan  adanya usaha  intensifikasi  diharapkan  dapat meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah.  Hirawan    dalam  (Herijanto, 1987)Menyatakan bahwa :
“Kebijaksanaan  dan  Intensifikasi dapat berupa peningkatan PAD dari sumber- sumber yang telah ada. Hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan penyesuaian tarif pungutan, penyempurnaan  sistem  pungutan dan  administrasinya,  peningkatan personil, petugas peralatan, peningkatan pengawasan dan pemberian penerangan, penyuluhan kepada  masyarakat,  pelaksanaan sanksi  yang  wajar  bagi  pelanggar perpajakan dan sebagainya.”
Menurut  Sidik    (dalam  Bayu, 2019:32-33) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan  pendapatan  keuangan daerah  dapat pemerintah  lakukan dengan  cara  optimalisasi  intensifikasi, dilakukan dengan beberapa cara:
1. Perluasan Basis Penerimaan
2. Penguatan Proses Pemungutan
3. Peningkatkan Pengawasan
4. Meningkatkan Efisiensi
Administrasi dan Menekan Biaya Pungutan 5. Peningkatan Kapasitas Penerimaan. METODE Penelitian ini menggunakan Pendekatan    kualitatif  yang  bersifat deskriptif.  Digunakannya  pendeketan penelitian  kualitatif  guna  mencoba

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
untuk mengerti, mendalami dan menerobos  masuk  kedalam  terhadap suatu gejala yang kemudian diinterprestasikan dan disimpulkan gejala tersebut sesuai dengan konteksnya,  sehingga  dicapai  suatu simpulan  yang  obyektif  dan  alamiah. Untuk  jenis  penelitian  menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti  dapat  memberikan  gambaran tentang  penelitian  yang  sebenarnya,
melalui pencarian sistematis, mengumpulkan  data  dan  menyeleksi kembali  untuk  melengkapi  data  yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk  mendukung  penelitian  pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan  kesimpulan  dan  jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Nursapiah (2020) Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti menjadi instrumen kunci yang menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas  atau  dampak  dan  gejala  sosial yang terjadi terhadap objek. Adapun tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif pada penelitian  ini  guna  memahami  secara mendalam  tentang  fakta  intensifikasi Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan  Kota  Bandung.  Sehingga dapat peneliti deskripsikan serta mengeksplorasi fakta-fakta yang terjadi di UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung
terkait upaya
intensifikasi pendapatan daerah terkhusus pemungutan retribusi terminal  yang  dilakukannya  untuk mendapatkan  penerimaan  pendapatan daerah di Kota Bandung. Adapun pada penelitian ini menggunakan sumber data yang dibutuhkan  yakni  data  primer  dan  data sekunder:
1. Data  primer  merupakan  suatu objek  atau  dokumen  asli  atau original.  Guna  memperoleh  data primer,  peneliti  harus  melakukan penelitian  lapangan  yaitu  dengan cara melakukan penelitian langsung  ke  pihak-pihak  yang berkaitan dengan penelitian.
(Silalahi, 2012).
2. Data sekunder itu apabila sumber tidak  langsung  memberikan  data secara  langsung  ke  pengumpul data, contohnya melalui perantara orang lain atau dokumen. (Indrawan, R., 2019).
Pengumpulan  data  dalam  sebuah penelitian  adalah  dasar  yang  sangat penting. Sebab fokus sebuah penelitian adalah  pengumpulan  data  yang  valid untuk  mengantisipasi  serta  mengobati sebuah  masalah  yang  terjadi  dalam sebuah  intansi.  Teknik  pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi atau  studi  literatur.  Dalam  melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan  langsung  di  kantor  UPTD Terminal  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung  dengan  cara  mengamati, merekam, mencatat hal-hal yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
relevan  dengan  upaya  intensifikasi pemungutan pendapatan pada terminal, juga  melakukan  wawancara  secara terstruktur,  yaitu  bentuk  wawancara yang sudah diarahkan dengan pedoman wawancara sebagai pijakan peneliti agar mengarah  pada  intensifikasi  retribusi berdasarkan teori yang digunakan.
Teknik  sampling  yang  digunakan
dalam penelitian yaitu penarikan sampel purposive  sampling ,  yaitu  teknik  yang pengambilan  sempelnya  bersumber pada data yang dipertimbangan, dengan memilih  beberapa  subjek  didasarkan atas  sifat  tertentu  yang  berkaitan  erat dengan  upaya  intensifiikasi  retribusi terminal.
Tabel 4. Informan Penelitian No. Nama inisial Jabatan 1. END Kepala UPT Pengelolaan Terminal Kota Bandung 2. IWN Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  UPT  Pengelolaan Terminal Kota Bandung 3. FNR Juru Pungut Retribusi 4. WHY Juru Pungut Retribusi 5. RMT Pengelola Terminal
(Engkus,E&Syamsir A,2021). Informan Kunci,  yang  mengetahui/memahami Secara  konseptual/Kebijakan  (dalam penelitian  ini,  END);  Informan  Utama, yang  mengetahui/memahami  Secara teknis operasional (dalam penelitian ini, IWN);  Informan  pendukung,  yang mengetahui/memahami/pengguna kebijakan di lapangan (FNR,WHY,RMT). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah model analisis  data  menurut  Miles  dan Huberman  (Harahap,  N.,  2020:72). Menurut  Miles  dan  Hubermen  ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:
1) Reduksi data Tahap  dimana  penyeragaman  dan penggabungan  seluruh  data  yang peneliti peroleh kemudian dilakukannya memilah data,
mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun  data  dalam  suatu  cara dan membuat rangkuman- rangkuman  dalam  satuan  analisis, setelah  itu  baru  pemeriksaan  data kembali  dan  mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah  direduksi  maka  data  yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah  penelitian  (Harahap,  N., 2020:79). Adapun tujuannya dalam penelitian ini yaitu upaya Intensifikasi Pemungutan Pendapatan  Daerah  pada  UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota
Bandung.
2) Penyajian Data ( Display Data )
Setelah  adanya  hasil  reduksi  data
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
mengenai Intensifikasi Pemungutan  Pendapatan  Daerah pada UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemudian peneliti menyajikan data dalam  bentuk  narasi,  di  mana peneliti menggambarkan hasil temuan  data  dalam  bentuk  urairan kalimat  bagan,  hubungan  antar kategori  yang sudah berurutan dan sistematis.
3) Menarik Kesimpulan
Tahap  ini  penulis  dituntut  untuk dapat menarik hasil dari penelitian, pembahasan, serta pengolahan data yang  sebelumnya  telah  dilakukan. Kesimpulan  pada  tahap  ini  harus sudah  sesuai  dengan  bukti-bukti data  yang  diperoleh  di  lapangan secara  akurat  dan  faktual.  Dimulai dengan  melakukan  pengumpulan data,  seleksi  data,  pengkategorian data,  deskripsi  data  dan  penarikan kesimpulan (Harahap, N., 2020:79) .
Tabel 5. Operasional Variable Kajian Dimensi Indikator Teknik Pengumpulan Data Intensifikasi Retribusi Daerah (Sidik, 2019) Perluasan basis penerimaan - Identifikasi  potensi/jumlah  wajib pajak/retribusi - Perbaikan Basis/Objek - Penilaian - Perhitungan Kapasitas penerimaan 1. Observasi 2. Wawancara
3. Dokumentasi Penguatan proses pemungutan - Mempercepat penyusunan PERDA - Peningkatan SDM Peningkatan pengawasan - Pemeriksaan secara berkala - Penerimaan Sanksi - Peningkatan pelayanan dan pembayaran Meningkatkan efisiensi Administrasi - Prosedur administrasi retribusi yang baik - Prosedur yang mudah difahami Peningkatan kapasitas penerimaan - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah - Peningkatan peran mitra - Peningkatan Kualitas peralatan (sarana dan Prasarana)
Dalam    penelitian  ini,    peneliti  untuk menganalisis problem penelitian dengan menggunakan teori Intensifikasi Retribusi  Daerah  (Sidik,  2019)  berbasis dimensi  :  (1)  Perluasan  basis  penerimaan; (2)  Penguatan  proses  pemungutan;  (3) Peningkatan pengawasan; (4) Meningkatkan  efisiensi  Administrasi;  (5) Peningkatan kapasitas penerimaan, sehingga  dapat  diekloprasi  melalui dept interview..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Retribusi  Terminal  Kota  Bandung
pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami  fluktuasi  secara  signifikan,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
akibat dari terjadinya beberapa permasalahan dilapangan yang menjadi sebuah  dilema  yang  harus  dihadapi bersama terutama oleh UPTD Terminal Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung. Pendapatan yang tidak mencapai target menandakan bahwa kurangnya instansi dalam  mengelola  potensi  penerimaan pendapatan,  adapun  penetapan  target yang  kecil  merupakan  bentuk  upaya awal  yang  dapat  dilakukan  dalam menghimpun penerimaan sehingga UPT Terminal  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung  mampu  berkontribusi  secara optimal terhadap retribusi daerah untuk pengembangan  PAD  Kota  Bandung.
Dalam  mengembangkan  pendapatan daerah, Optimalisasi Intensifikasi Pajak/Retribusi  Daerah  Sidik  (Bayu, 2019:32-33)  meliputi  5  dimensi  : perluasan  basis  penerimaan,  penguatan proses pemungutan, meningkatkan pengawasan,  meningkatkan  efisiensi administrasi  dan  dimensi  peningkatan kapasitas penerimaan, dapat pemerintah lakukan  dinilai  dapat  mengembangkan pendapatan keuangan daerah. sebagaimana berdasarkan Surat  Edaran
Direktur  Jendral  Pajak  nomor  SE- 06/PJ.9/2001  intensifikasi  yaitu  upaya dalam  mengoptimalisasi  penerimaan pendapatan  kas  daerah  terhadap  objek dan subjek dan dari hasil ekstensifikasi atas  pemungutan  pendapatan  daerah. (Syahrin et al., 2020)
Berdasarkan  data  yang  diperoleh selama penelitian baik yang didapat dari wawancara, observasi
maupun dokumentasi peneliti mendapatkan
berbagai  informasi  terkait  Intensifikasi Pemungutan  Pendapatan  Daerah  pada
UPTD  Terminal  Dinas  Perhubungan Kota Bandung, peneliti paparkan berdasarkan  lima  dimensi  pada  teori yang digunakan yaitu Teori Optimalisasi Intensifikasi Pajak/Retribusi  Daerah  Sidik  (Bayu, 2019:32-33)  di  atas,  yang  kemudian dianalisis  dan  diolah  sedemikian  rupa sehingga dapat disajikan dalam pembahasan yang mudah untuk dipahami. Adapun untuk hasil penelitian  dari  lima  dimensi  di  atas adalah sebagai berikut : a) Perluasan Basis Penerimaan Memperluas basis penerimaan merupakan  upaya  dalam  penerimaan retribusi  maupun  pajak  yang  dapat dipungut  oleh  daerah  dengan  melihat potensi yang membayar retribusi/pajak. Upaya  perluasan  basis  penerimaan  ini meliputi sebagai berikut :
Indikator  identifikasi  potensi  dan jumlah  pembayar  retribusi  terminal. UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan identifikasi potensi yang wajib membayar  retribusi  dengan mendatangi langsung ke setiap Terminal  di  Kota  Bandung  untuk dimintai  data  terkait  beroperasi  di terminal,  sehingga  data  yang  dimiliki Dinas  Pehubungan  Kota  Bandung konkrit,  selain  itu  petugas  UPT Terminal  memberikan  edukasi  kepada subjek retribusui mengenai kewajibannya membayar retribusi dengan  mengacu  kepada  PERDA  Kota Bandung  No.04  Pasal  208  tahun  2017

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
tentang tarif retribusi terminal (Gambar 1).  Namun  pada  indikator  ini  tidak dilakukannya pembaharuan penggunaan sistem yang bisa memudahkan  pemungutan  retribusi terminal secara akurat. (Hasil Wawancara:  Bandung,  15  Desember 2022  bertempat  di  Leuwi  Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung) Indikator  kedua  yaitu  perbaikan
basis  data  objek.  Perbaikan  basis  data objek  menghasilkan  data  yang  lebih update dan akurat. UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan perbaikan  data  objek  retribusi  terminal secara  berkala,  dan    melakukan verifikasi  data  retribusi  terminal  yang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di  lapangan.  Rincian  detail  Potensi Wajib Membayar Retribusi, dan potensi angkutan umum berikut ini:.

## Tabel 6. Potensi Jumlah Wajib Membayar Retribusi di UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung
Jenis Potensi Jumlah Wajib Membayar Retribusi Potensi Angkutan Umum yang Masuk Terminal 5.561 Angkutan Umum/Kota Potensi Sewa lahan Kios Terminal Tipe A 48 Lahan Kios Potensi Sewa lahan Kios Terminal Tipe B 43 Lahan Kios Potensi Sewa lahan Kios Terminal Tipe C 25 Lahan Kios
Sumber: UPT Terminal Dinas Perhubungna Kota Bandung (diolah peneliti)

## Tabel 7. Jumlah Potensi Angkutan Umum yang Masuk Terminal dalam Trayek Kota Bandung
No. Lintasan Trayek Jumlah Angkutan No. Lintasan Trayek Jumlah Angkutan 1. Abdul Muis – Cicaheum Via Binong 355 20. Panghegar  Permai  – Dipati Ukur – Dago 155 2. Abdul Muis – Cicaheum Via Aceh 100 21. Ciroyom  –  Sarijadi Via Sukajadi 88 3. Abdul Muis – dago 271 22. Ciroyom  –  Sarijadi Via Sertasari 31 4. Abdul Muis – Ledeng 245 23. Ciroyom – Bumi Asri 115 5. Abdul Muis – Elang 101 24. Ciroyom – Cikudapateuh 140 6. Cicaheum – Ledeng 214 25. Sederhana – Cipagalo  276 7. Cicaheum – Ciroyom 206 26. Sederhana – Cijerah 63 8. Cicaheum – Ciwastra – Derwati 200 27. Sederhana – Cimindi 55 9. Cicaheum – Cibaduyut 150 28. Ciwastra  –  Ujung Berung 32

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
10. Stasiun Halte – Dago 52 29. Cisitu – Tegallega 82 11. Stasiun Halte – Sadang Serang 150 30. Cijerah  –  Ciwastra  – Derwati 200 12. Stasiun  Halte  –  Ciumbuleuit  –  Via Eykman 53 31. Elang  –  gede  bage  – Ujung Berung 155 13. Stasiun  Halte  –  Ciumbuleuit  –  Via Cihampelas 30 32. Abdul Muis – Mengger 25 14. Stasiun Halte – Gede bage 200 33. Cicadas – Elang 300 15. Stasiun Halte – Sarijadi 80 34. Antapani – Ciroyom 160 16. Stasiun Halte – Gunung Batu 53 35. Cicadas  –  Cibiru  – panyileukan 200 17. Margahayu raya – Ledeng 125 36. Bumi  panyileukan  – Sekemirung 125 18. Dago – Riung Bandung 201 37. Sadang Serang – carngim 200 19 Pasar Induk Caringin – Dago 140 38. Cibaduyut  –  Karang Setra - Elang 233 Jumlah Angkutan 5.561 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung (2021) Selanjutnya,  indikator  perbaikan penilaian  di  UPT  Terminal  Dinas Perhubungan  Kota  Bandung.  Dalam mengoptimalkan  pendapatan  yaitu
UPT  terminal  dinas  Perhubungan
Kota Bandung hanya sebatas memberikan  himbauan  kepada  para pengemudi  angkutan  umum  dan penyewa lahan/kios agar taat
membayar  retribusi.  Memperhatikan teori  yang dikemukakan Sidik dalam (Bayu,  2019:32-33)  bahwa  upaya perbaikan  penilaian  yang  optimal mencipatakan perluasasan kewenangan retribusi  sehingga dapat memperluas basis penerimaan pendapatan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
.
Gambar 1. Sosialisasi dengan Subjek Retribusi Terminal, yaitu Pengemudi Angkutan Kota/Umum dan Penyewa Lahan Kios

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Sumber: Website Dinas Perhubungan Kota Bandung
Terakhir  indikator  penghitungan kapasitas penerimaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RMT selaku pengelola terminal upaya UPT Terminal
Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung dalam menghitung kapasitas penerimaan  dilakukan  sesuai  dengan PERDA  mengacu  kepada  ketetapan target  retribusi  terminal  yang  sudah ditetapkan  dalam  rencana  strategis Dinas  perhubungan  Kota  Bandung tahun 2019-2023.
b) Penguatan Proses Pemungutan
Penguatan proses pemungutan
merupakan  salah  satu  upaya  dalam mengoptimalkan  proses  pemungutan retribusi  terminal  (Bayu,  2019:32-33). Penguatan proses pemungutan meliputi sebagai berikut :
Indikator  pertama  mempercepat penyusunan  perda.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak IWN Selaku Kepala  Sub  Bagian  TU  UPT  Terminal bahwa  terbitnya  PERDA  Nomor  4 Tahun  2017  tentang  penyelenggaraan perhubungan  dan  retribusi  dibidang perhubungan  merupakan  pendukung upaya intensifikasi pemungutan
retribusi  daerah  khususnya  terminal  di Kota  Bandung,  dijadikannya  sebagai payung hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mendukung upaya intensifikasi retribusi daerah. Begitupun dengan peraturan lainnya seperti Standard  Operating    Procedure (SOP) sebagai pendukung terlaksananya optimalisasi intensifikasi retribusi daerah di Kota Bandung. Memperhatikan teori yang dikemukakan  oleh  Sidik  dalam  (Bayu, 2019:32-33) bahwa pelaksanaan percepatan  dalam  Penyususnan  Perda dan  Indikator  Peningkatan  Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi Konsep yang penting diperhatikan guna mengoptimalisasikan pemungutan pendapatan daerah.
Indikator  terakhir  dari  penguatan proses pemungutan yaitu dengan peningkatan  sumber  daya  manusia (Gambar  2.).  Untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  pada UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung  melakukan  pendidikan  dan pelatihan yang dilaksanakan setiap hari senin,  sehingga  aparatur  UPT  terminal

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
memiliki kompetensi kerja dan
kesesuaian  kerja.  (Hasil  Wawancara:
Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Gede Bage kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung)
.
Gambar 2. Pengarahan / pelatihan kepada Juru Pungut Retribusi Dinas

## Perhubungan Kota Bandung
Sumber : Instagram Dinas Perhubungan Kota Bandung
c) Peningkatan Pengawasan Peningkatan pengawasan dapat ditempuh  melalui  indikator  sebagai berikut: Indikator pertama yaitu pemeriksaan  secara  mendadak  dan berkala. Berkaitan dengan pemeriksaan secara bekala selalu dilakukan. Pemeriksaan  secara  berkala  dilakukan oleh UPT Terminal Dinas Perhubungan
Kota  Bandung  dengan  cara  turun langsung  kelapangan  dilakukan  setiap
hari (Gambar 3) . Namun, dalam upaya ini adanya kendala yaitu kendala cuaca, hari  libur  sekolah,  kendala  adanya penutupan  jalan  dan  kendala  dari kesadaran wajib retribusi dalam membayar  retribusi  masih  rendah, kendala-kendala tersebut membuat anjloknya penerimaan pendapatan retribusi  terminal. Hasil  Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di  Leuwi  Panjang  kantor  Dinas Perhubungan Kota Bandung)
Gambar 3. Pengawasan Wajib Retribusi Terminal
Sumber : Instagram Dinas Perhubungan Kota Bandung

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Indikator kedua adalah perbaikan proses pengawasan,  sejauh  ini  pengawasan dilakukan secara preventif. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak END selaku Kepala UPT Pengelolaan Terminal: “Sejauh  ini  kami  melakukan pengawasan  secara  preventif  dan selalu  memberikan  arahan  kepada wajib  retribusi  agar  taat  aturan untuk membayar, dan para pemungut selalu melakukan pendekatan  dengan  cara  persuasif, untuk  meningkatkan  penerimaan retribusi” (Hasil Wawancara: Bandung,  15  Desember  2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor
Dinas Perhubungan Kota Bandung) Indikator  ketiga  yaitu  penerapan sanksi  terhadap  penunggak  retribusi atau  fiskus.  penerapan  sanksi  bagi penunggak  hanya  diberikan  sebatas pemberian  surat  teguran  saja.  Namun pada pemungut retribusi selalu memberikan  arahan  atau  himbauan kepada  para  wajib  retribusi  untuk membayar  retribusi,  dengan  cara  turun langsung  keterminal  mendatangi  setiap wajib retribsui untuk melakukan pengarahan  dan  penagihan  retribusi terminal. Indikator terakhir
yaitu
peningkatan pelayanan dan pembayaran
retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IWN, mengatakan:
“UPT  terminal  Dinas  Perhubungan Kota Bandung melakukan beberapa upaya internal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya para pemungut mengoptimalkan  waktu,  sehingga dapat memberikan pelayanan kepada para pengemudi yang masuk keterminal, pendekatan dengan pengemudi angkutan dilakukan tidak hanya sekedar menarik retribusi  saja.  juga  melakukan Pemeliharaan Terminal yang dilakukan setiap tahun pemeliharaan yang dilakukan itu perbaikan tempat dan  persediaan  kursi  baru.  Namun memang belum memberikan kepuasan  kepada  pengguna,  seperti kepuasan dimanjakan dengan adanya wifi gratis/tv, karena hal itu menjadi  daya  tarik  masyarakat sekarang terutama anak muda. Pada intinya  UPT  Terminal  belum  bisa memenuhi  keinginan  masyarakat yang  dapat  UPT  Terminal  lakukan hanya sebatas pemeliharaan terminal (Gambar 4).” (Hasil Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Leuwi Panjang  kantor  Dinas  Perhubungan
Kota Bandung).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Gambar 4 Pemeliharaan Terminal Leuwi Panjang
Sumber: https://www.bandung.go.id/city-directory/info/235/dinas-perhubungan-
2022. Namun untuk peningkatkan pembayaran  retribsui  terminal,  UPT Terminal  hanya  mampu  melakukan himbauan  saja  tidak  ada  inovasi  baru yang  dilakukan,  selain  itu  pelayanan pembayaran  retribusi  hanya  dilakukan secara  langsung  diterminal,  sehingga prosedur  yang  dibuat  terkesan  ribet, tidak  memberikan  kemudahan  kepada para  wajib  retribusi  untuk  membayar retribusi secara digital. d) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan menenkan biaya pemungutan Salah satu dimensi untuk melaksanakan  intensifikasi  retribusi yaitu memperbaiki prosedur administrasi retribusi (melalui penyederhanaan  administrasi  retribusi dan meningkatkan efesiensi pemungutan) (Bayu, 2019:32-33).
Peneliti  mengamati  bahwa  untuk meningkatkan  efesiensi  administrasi tidak  dilakukan  oleh  UPT  Terminal Dinas  Perhubungan  Kota  Bandung, untuk  pembayaran  retribusi  angkutan umum  dipungut  langsung  dilapangan oleh  juru  pungut  retribusi,  dan  untuk retribusi  sewa  lahan/kios  dipungut secara langsung. Sehingga penyederhanaan  administrasi  retribusi terminal dalam mempermudah masyarakat  untuk  membayar  retribusi tidak  dilakukan.  Bapak  END  selaku Kepala  UPT  Pengelolaan  Terminal menambahkan:
“...sebelumnya UPT terminal mau melakukan  pembaharuan  dengan adanya sistem pembayaran digital namun melihat para wajib retribusi terutama penyewa lahan kios diterminal tingkat pendidikan yang rendah itu manjadi kendala,
sehingga  pembaharuan  itu  tidak dilaksanakan  sampai  sekarang.”( Hasil  Wawancara:  Bandung,  15 Desember  2022  bertempat  di Leuwi  Panjang  kantor  Dinas Perhubungan Kota Bandung)
Adapun menekan biaya

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
pemungutan,  UPT  Terminal  Dinas Perhubungan  Kota  bandung  secara bertahap  selalu  menekankan  kepada wajib retribusi memberikan himbauan atau  sosialisasi  untuk  membayar retribusi, meskipun kenyataannya dilapangan masyarakat pengguna jasa layanan  terminal  lambat  membayar namun ada peningkatan, penunggakan/  keterlambatan  tersebut dimaklumi oleh UPT Terminal melihat kondisi perekonomian diterminal sekarang. dengan memberikan sosialisasi  diharapkan  memberikan kepuasan  terhadap  wajib  retribusi untuk  membayar  retribusi  terminal tepat  waktu. (Hasil  Wawancara: Bandung, 15 Desember 2022 bertempat di Gede Bage kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung) Memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Sidik dalam (Bayu, 2019:32-33) bahwa melalui peningkatan  efisiensi  administrasi adalah  bentuk  perbaikan  metode
administrasi  yang  dapat  dilakukan untuk meningkatkan biaya pemungutan, kemudahan – kemudahan  serta  pelayanan  yang prima diharapkan wajin pajak/retribusi daerah  memberikan  kepuasan  dan selalu membayar pajak/retribusi daerah dengan tepat waktu. e) Peningkatan Kapasitas Penerimaan Upaya  yang  dapat  dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan yaitu dengan cara peningkatan koordinasi dengan
intsansi  yang  berhubungan  dengan pendapatan  daerah  (Bayu,  2019:32- 33).  Melaksanakan  kerjasama  dengan pihak  terkait  pendapatan  daerah merupakan salah satu cara menjalankan optimalisasi intensifikasi pemungutan pendapatan daerah khususnya Retribusi Terminal. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  END  selaku  Kepala  UPT Pengelolaan Terminalmengatakan :
“UPT  Terminal  tidak  melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola  terminal,  hanya  ruang lingkup internal  saja karena segala urusan  pengelolaan  terminal  tidak bisa  dipihak  ketigakan,  sehingga upaya yang  dilakukan  dalam
memaksimalkan  tugas  dan  fungsi UPT  Terminal  belum  maksimal dilakukan.”(Hasil Wawancara: Bandung,  15  Desember  2022 bertempat di Leuwi Panjang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung) Sehingga Pelaksanaan dimensi peningkatan kapasitas penerimaan belum  berjalan  dengan  baik  oleh  UPT terminal  Dinas  Perhubungan  Kota
Bandung.  Terlihat  dari  tidak  adanya kerjasama dengan pihak terkait pendapatan  daerah,  seperti  instansi
pemerintah lainnya sehingga koordinasi yang dilakukanpun sedikit sulit dilakukan,  sehingga  apa  yang  menjadi tugas  dan  fungsi  UPT  Terminal  belum maksimal dilakukan dalam mendukung tercapainya  target  pedapatan  daerah, khususnya  retribusi  terminal.  Sidik

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
dalam (Bayu, 2019:32-33) menjelaskan bahwa  menjalin  kerja  sama  dengan pihak terkait merupakan salah satu cara
dalam melaksanakan
intensifikasi
pemungutan  rpajak  /retribusi  daerah, dalam  mengatasi  permasalahan  yang tidak bisa diselesaikan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  peneliti  dapat mengambil  kesimpulan  pelaksanaan Intensifikasi  Pemungutuan  Pendapatan Daerah  Pada  Unit  Pelaksanaan  Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan  Kota  Bandung  dikaji dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Sidik  (2019).belum  dilakukan  dengan baik, masih terdapat beberapa indikator yang kurang optimal dilakukan sehingga masih terjadi beberapa hambatan  yang  terjadi  dilapangan.  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator  yang  merujuk  pada  dimensi penelitian sebagai berikut:
(1)  Pada  dimensi Perluasan  Basis Penerimaan ,  pada  indikator  Perbaikan Penilaian  yang  belum  terpenuhi  dilihat dari tidak adanya inovasiyang dilakukan UPT  Terminal  dalam  mengoptimalkan pencapaian  target  retribusi  terminal,
hanya  sebatas  memberikan  himbauan saja.(2) Pada dimensi Efisiensi Administrasi  dan  Menekan  Biaya
Pemungutan ,  pada  indikator  efisiensi adminsitrasi  dalam  proses  pemungutan retribusi  yang  tidak  dilakukannya penyederhanaan prosedur atau administrasi dengan alasan melihat para wajib  retribusi  terutama  penyewa lahan/kios diterminal, tingkat pendidikannya  yang  rendah  sehingga manjadi  kendala  dalam  melakukan pembaharuan  sistem  administrasi.(3) Pada  dimensi Peningkatan  Kapasitas Penerimaan, tidak  adanya  kerjasama dengan pihak terkait pendapatan daerah, sehingga  koordinasi  yang  dilapangan sedikit  sulit  dilakukan,  sehingga  apa yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  UPT Terminal  belum  maksimal  dilakukan dalam  mendukung  tercapainya  target retribusi terminal.
Rekomendasi yang peneliti berikan:(1).  Unit  Pelaksanaan  Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung: .a) Diperlukannya  hal  baru/inovasi baru untuk memaksimalkan pencapaian retribusi  terminal,  dan  melakukan pemanfaatkan teknologi infomasi untuk  memudahkan  segala  kegiatan dan  kebutuhan  UPT  Terminal  Dinas
Perhubungan  Kota  Bandung,  dan  agar lebih transparan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai retribusi  terminal  maupun  kegiatan UPT    Terminal  Dinas  Perhubungan Kota Bandung itu sendiri.b) Pelaksanaan  sosialisasi  terkait
pemanfaat  teknologi  dalam  urusan terminal,  baik  seperti  pembayaran digital harus dilaksanakan agar masyarakat paham bagaimana

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
teknologi/pembayaran  digiltal  bekerja. Serta  menyempurnakan  penggunaan sistem dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah upaya peningkatan penerimaan retribusi terminal. c)  Diperlukan adanya kerjasama  dengan  penegak  hukum  / pihak  terkait  untuk  memaksimalkan fungsi  dan  tugas  UPT  Terminal terutama  dilapanagan,  sehingga  dapat terkoordinasi  dengan baik dan mampu meminimalisir kecurangan-kecurangan yang  dilakukan  oleh  wajib  retribusi. Wajib  Pajak/Retribusi  Terminal.(2). Wajib Retribusi.a. Diperlukan
kesadaran  bagi  wajib  retribusi  untuk membayar  retribusi  terminal  tepat waktu  dan  menumbuhkan  kesadaran bahwa  retribusi  dapat  membangun Kota Bandung.b. Wajib pajak lebih  meningkatkan  partisipasi  dalam pemanfaatan perkembangan teknologi. (3).Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mengeksplorasi pendapatan dengan peningkatan kapasitas  sumber daya baik pengelola, maupun yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. DAFTAR PUSTAKA Cahyati, C. (2020) efektivitas Retribusi  Pengujian  Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014-2018 .(Skrispi) Jurusan Administrasi Publik, Universitas
Islam  Sunan  Sunung  Djati
Bandung.
Dompu,  K.,  Nusa,  P.,  &  Barat,  T.
(2018). Optimalisasi  Retribusi Pasar  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa  Tenggara  Barat . 11 (2), 93–106. Engkus,  E.  (2017).  Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi. JISPO  Jurnal  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 7 (1), 91–101. https://doi.org/https://doi.org/10 .15575/jp.v7i1.1739 Engkus,  E.,  &  Syamsir,  A.  (2021). Public Organizational Performance: Policy Implementation In Environmental  Management  In Bandung City. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 34 (4),
380. https://doi.org/10.20473/mkp.v3 4i42021.380-394 Harafah, N. (2020) Penelitian Kualitatif. Medan Sumetera Utara: Wal ashri Publishing. Ilmu, J., Negara, A., & Lampung, U. (2020). Intensifikasi P Emungutan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan Pedesaan Dan
Perkotaan  Dalam  Upaya  P Eningkatan  Pendapatan  Asli . fakultas  EKonomi  dan  Bisnis,
Univeristas Lampung, hlm 2- 44. Inda  Nikha,  P.P.  (2016). Pengaruh Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah  Daerah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Pada BUMD terhadap pendapatan Asli Daerah di Luar Pajak Pemerintahan Kota bandung .(Skripsi)Jurusan Administrasi Publik, Universitas
Islam  Negeri  Sunan  Gunung
Djati Bandung, hlm 21–48.
Kusriyandari,  A.R.  (2018)  Analisis Retribusi  Jasa  Usaha  (Studi Kasus  di  Kota  Bekasi  Tahun Anggaran 2009 - 2017). (Skripsi)  Jurusan  Administrasi
Publik, Universitas Islam Negeri
Dunan gunung Djati Bandung. Malihah,  S.A.  (2021) Intensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran di  badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten majalengka. (Skripsi)  Jurusan  Administrasi Publik,  universitas  Islam  negeri Sunan gunung Djati Bandung. Maros, H., & Juniar, S. (2016). Administrasi Publik .
Jurusan  Alministrasi  Publik, Universitas Medan Area, 1–23. Nurisman,  S.  (2021)  E fektivitas Retribusi  terminal  Pada  Unik pelaksanaan teknis Daerah Wilayah 1 Sub Terminal Guntur Kabupaten Garut . (Skripsi) Jurusan  Administrasi  Publik, Universitas  Islam  Negeri  Sunan Gunung Djati Bandung Revinda, E.dkk. (2020) Teori Administrasi  Publik.  Medan: Yayasan Kita Menulis. Sabrina,  A.  (2022) Intensifikasi  dan Efektivitas Penerimaan Retribusi  Tempat  Rekreasi  Dan Olahraga  Kota  Bandung  (Studi Kasus  pada  Sinas  Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) .(Skripsi) Jurusan Administrasi Publik, Universitas Islam  Negeri  Sunan  Gunung Djati Bandung Siswanto, J., Putra, U. N., & Asli, P. (2019). Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah ( Pad ) Di Provinsi Jawa
Barat  (  Wilayah  1  Bogor  ) . 01 (02), 1–14. Syahrin,A. (2020) I ntensifikasi pemungutan  pajak  bumi  dan Bnagunan Pedesaan dan Perkantoran dalam Upaya Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerag  di  Kabupaten  Lampung Utara. Jurusan Ilmu Administrasi  negara  Gakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Lampung, hlm 101 -
104.
Indonesia. Undang – Undang Nomor 23  Pasal  285  Tahun  2012
Tentang  Pemerintah  Daerah , Tambahan  Lembaran  RI  Tahun 2014.Sekretarian Negara. Jakarta. Indonesia. Undang  –  undang  nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 tentang Pendapatan Asli Daerah , Lembaran RI tahun 2004. Sekretaris Negara. Jakarta Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, February 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 6 November 2023, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 92-114)
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang  Pajak  daerah  dan Retribusi  daerah.  In American Journal of Research Communication . Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  3 Tahun  2020  Pasal  1  Ayat  (29) Perubahan  kedua  Atas  PERDA nomor  16  tahun  2012  tantang Penyelenggaraan  Perhubungan dan Retribusi Bidang Perhubungan , Tahun 2020. Wali
Kota. Bandung.