## Badan Pengawas Penyelidikan Kepolisian
(Investigation Supervisory Agency of Police Department)

## DAHLIL MARJON
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Kampus Limau Manis Padang - e-mail: marjon_dahlil@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Conducting  investigation  to  search  for  or  to  collect  the  evidence  in  confirming  the  crime  committed,  finding  the suspect,  revealing  the  suspect  and  the  motive  of  crime,  refer  to  some  routine  works  of  police  officers.  Investigation paradigms and concepts change from Holland colonial to recent age, which one seems related to the establishment of Investigation  Supervisory  Agency  of  Police  Department.  In  term  of  philosophy,  the  establishment  of  this  agency may  be  aimed  to  the  public  to  control  over  investigator  action  during  crime  management  and  to  regulate  the  police members  in  the  investigation  division  into  objective,  proportional,  and  professional  individual  when  they  carry  on the duty.
Key  words  : polisi  ( police ) , penyidikan  ( investigation ),  badan  pengawas  penyelidikan  kepolisian  ( investigation  supervisory agency of police department )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia 1 .
Sesuai  dengan  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah:
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  merupakan  perbaikan  dan  penyempurnaan  dari  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  1997  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Perbaikan  dan penyempurnaan  Undang-undang  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  ini  termasuk  cepat jangkanya  jika  dibandingkan  dengan  Undang-undang  sebelumnya.  Sebelum  lahirnya  Undang-undang Nomor  28  Tahun  1997,  yang  berlaku  adalah  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1961  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara (LN) Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara (TLN) nomor 2289) 2 .
Jarak  waktu  antara  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1997  dengan  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  1961  cukup  panjang  selama  36  tahun,  sedangkan  jarak  waktu  antara  UU  Nomor  2  Tahun  2002 dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997, cukup pendek yaitu 5 tahun (1997 – 2002). Jangka waktu yang pendek ini dimungkinkan karena sejak ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Bab  XII  tentang  Pertahanan  dan  Keamanan  Negara,  Ketetapan  MPR  RI No.  VI/MPR/2000  dan  Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000,  maka  secara  konstitusional  telah  terjadi perubahan  mendasar  tentang  tugas,  fungsi,  dan  peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini dimungkinkan  karena  adanya  pemisahan  kelembagaan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan peran dan fungsi masing-masing.
Pada  dasarnya  tugas  kepolisian  sebagaimana  dipaparkan  diatas  merupakan  tugas  yang  sangat mulia.  Mulia  karena  tugas  polisi  terutama  merupakan  pengayom  dan  pelindung  masyarakat  yang  sangat diperlukan  dan  didambakan  kehadirannya.  Salah  satu  bentuk  dari  tugas  sebagai  pengayom  dan  pelindung masyarakat  tersebut  diberikannya  kewenangan  kepada  polisi  untuk  menyidik  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  yang  mengganggu  ketertiban  dan  ketenangan  masyarakat.  Dalam
1 M. Faal,  1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT  Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 56.
2 Djoko Prakoso, 1987, Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum , Bhineka Aksara, Jakarta, hlm. 19.
melakukan  tugas  memelihara  ketertiban  dan  ketenangan  tersebut,  polisi  mempunyai  kewenangan melaksanakan penyidikan perkara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan  tersangkanya.  Dengan  adanya kewenangan ini maka diharapkan dapat terungkap siapa pelaku dan apa motif kejahatan tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  paparan  yang  telah  penulis  lakukan  pada  latar  belakang  di  atas  maka  pada  bagian kedua  dari  bab  pendahuluan  ini  ada  beberapa  permasalahan  yang  perlu  diungkapkan.  Permasalahan  yang ingin diungkapkan tersebut antara lain:
1. Bagaimanakah perkembangan proses penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan reformasi di lembaga polri?
3. Apakah maksud pembentukan badan pengawas penyelidikan?

## PEMBAHASAN

## A. Perkembangan Proses Penyidikan Perkara Pidana.
Ada perkembangan yang sangat menarik untuk disimak dalam mengkaji kewenangan penyidikan ini. Perkembangan proses penyidikan ini sudah dimulai dari  masa bangsa Indonesia  masih dijajah bangsa asing  sampai  masa  kemerdekaan  dan  perkembangannya  pada  masa  sekarang.  Perkembangan  yang  akan dikaji  itu  adalah  proses  penanganan  tersangka  pelaku  tindak  pidana  dalam  rangka  mengungkap  peristiwa pidananya  sehingga  sipelaku  dapat  diajukan  ke  sidang  pengadilan.  Untuk  melihat  perkembangan penyidikan  ini  kita  bagi  sejarahnya  atas  2  bahagian  yaitu  masa  sebelum  KUHAP  lahir  dan  masa  sesudah KUHAP lahir.
Sebelum  masa  KUHAP  lahir  tindakan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Polisi didasarkan  atas  HIR.  HIR  adalah  hukum  acara  pidana  yang  dibuat,  disusun  dan    dirumuskan  oleh Pemerintah  penjajah  Belanda  dan  diberlakukan  sebagai  hukum  positif  di  Indonesia  berdasarkan  azas konkordansi. Pada waktu penjajahan Jepang, HIR ini masih dipergunakan karena Pemerintah Bala Tentara Jepang tidak membuat peraturan Undang-undang yang baru tentang acara pidana ini.
Sebagai  warisan  penjajahan  Belanda,  bisa  dimengerti  bahwa  dalam  proses  penyidikan  masih menempatkan  tersangka  sebagai  objek  penyidikan.  Dalam  proses  ini  maka  tersangka  bukan  dianggap sebagai  manusia  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Dalam  penyidikan  perkara  yang  dikejar  adalah pengakuan  tersangka.  Oleh  karenanya  penyidik  berusaha  sedemikian  rupa  agar  si  tersangka  mengaku melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Akibatnya tindakan penyidik kadang-kadang tanpa mengindahkan hak azasi manusia. Penyiksaan adalah soal biasa dalam memperoleh pengakuan ini. Karena tidak tahan perlakuan yang berlebihan dari penyidik polisi si tersangka lebih baik mengaku saja melakukan perbuatan yang disangkakan ketimbang mendapat siksaan yang diluar hak azasi manusia 3 .
Contoh  kasus  untuk  tindakan  ini  dapat  dicontohkan  pada  kasus  Sengkon-Karta  yang  mengakui saja  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  yang  bukan  dilakukan  oleh  mereka  berdua  pada  era  80-an. Mereka lebih baik mengaku saja karena tidak tahan mendapat perlakuan yang kasar dari penyidik. Hal itu terungkap  bukan  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  yang  disangkakan,  setelah  ada pengakuan  dari  seorang  tersangka  lain  pelaku  tindak  pidana  yang  sedang  diperiksa  oleh  polisi.  Pada pemeriksaan  tersebut  terungkap  bahwa  dia  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dulunya dituduhkan  kepada  Sengkon-Karta.  Namun  demikian  Sengkon-Karta  sudah  terlanjur  mendapat  hukuman dan sudah menjalaninya. Belum lagi penyiksaan ketika diperiksa penyidik sebelumnya.
Akhirnya Sengkon-Karta dibebaskan dari penjara. Karena adanya tindakan yang salah dari Polisi ini  maka  Sengkon-Karta  sempat  mem-praperadilan-kan  polisi,  akan  tetapi  pada  masa  itu  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  baru  diperlakukan,  sehingga  proses ganti  kerugian  akibat  perlakuan  polisi  yang  salah  tangkap,  salah  tahan  yang  demikian  itu  masih menghadapi  kendala  dalam  proses  pembayaran  ganti  ruginya.  Ganti  rugi  yang  seharusnya  diterima  oleh Sengkon-Karta  tidak  bisa  diterima  oleh  karena  Peraturan  Pemerintah  tentang  pembayaran  ganti  rugi tersebut belum keluar pada waktu itu. Tetapi yang jelas walaupun ganti rugi yang diminta Sengkon-Karta
3 M Yahya Harahap, 2000, P embahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.  74.
belum  bisa  dibayarkan  pada  waktu  itu,  perlakuan  yang  diterima  Sengkon-Karta  sudah  bisa dipraperadilankan. Tindakan salah yang dilakukan oleh polisi mendapat tentangan dari masyarakat.
Sesudah  berlakunya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981,  Lembaran  Negara  Tahun  1981  Nomor  76,  ada  perubahan  yang  sangat  mendasar  dalam memandang pelaku tindak pidana. Perubahan mendasar tersebut adalah terlihat dengan diaturnya hal-hal:
1. Hak-hak tersangka/terdakwa.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu.
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
6. Upaya hukum.
7. Koneksitas.
8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

## 1. Hak-hak Tersangka/Terdakwa
Dalam  hal  hak-hak  tersangka  ini  yang  sangat  berbeda  dengan  sebelum  lahirnya  KUHAP  adalah adanya  pengakuan  azas  praduga  tak  bersalah.  Dengan  adanya  azas  ini  maka  jelas  dan  sewajarnya  bahwa tersangka  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Konsekwensi dari adanya azas ini sitersangka harus dianggap sebagai subjek hukum bukan objek hukum lagi. Pengakuan adanya azas praduga tak bersalah ini mengharuskan penyidik untuk mengumpulkan semua bukti-bukti dulu untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang disangkakan padanya . Jadi  bukan  pengakuan  tersangka  yang  dipentingkan.  Tanpa  pengakuan  tersangkapun  asal  bukti- bukti  yang  melibatkan  tersangka  sudah  ada  maka  tersangka  sudah  bisa  duajukan  kepengadilan  untuk dituntut  melakukan  tindak  pidana.  Pengakuan  tersangka  bukan  lagi  sebagai  alat  bukti  satu-satunya  yang membuktikan  keterlibatannya  melakukan tindak pidana karena  masih bisa  dibuktikan oleh alat-alat bukti yang lain. Bukti-bukti lain itu misalnya ada bukti sidik jari, tes darah maupun tes DNA dan saksi-saksi 64 . Alat teknologi untuk mencari bukti keterlibatan pelaku sudah dipunyai sekarang. Dahulu belum secanggih sekarang.  Tes  DNA  dahulu  belum  ada.  Jadi  tanpa  pengakuan  pun  asal  ada  bukti-bukti  lain  yang  bisa mengindikasikan  keterlibatannya  maka  polisi  tidak  perlu  mengejar  pengakuan  tersangka  dan  perkaranya sudah bisa diajukan kesidang pengadilan.
Sekarang  yang  dilakukan  oleh  penyidik  adalah  meminta  keterangan  tersangka  saja.  Jadi keterangan  yang  menolak  atau  mengakui  akan  dicantumkan  dalam  BAP  tersangka.  Keterangan  tersangka inipun  diperoleh  tanpa  tekanan  dari  penyidik.    Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  bunyi  pasal  117  (1)  KUHAP, yang  menyatakan  bahwa  tersangka  didengar  keterangannya  tanpa  tekanan  dari  siapapun  dan/atau  dalam bentuk  apapun.  Jadi  tindakan  kekerasan  menurut  Undang-undang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan  lagi ketika memeriksa tersangka pelaku tindak pidana.
2. Bantuan Hukum Pada Semua Tingkat Pemeriksaan .
Pemberian  bantuan  hukum    dalam  taraf  pemeriksaan  pendahuluan  diwujudkan  dengan menentukan  bahwa  untuk  keperluan  menyiapkan  pembelaan,  tersangka  berhak  untuk  menunjuk  dan menghubungi  serta  minta  bantuan  penasihat  hukum.  Permintaan  bantuan  hukum  ini  merupakan  hak  dari seseorang  yang  tersangkut  dalam  suatu  perkara  pidana  untuk  dapat  mengadakan  persiapan  bagi pembelaannya  apabila  kasus  tersebut  sampai  disidangkan  oleh  pengadilan  nantinya.  Tersangka  diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia ditangkap atau ditahan/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.
Perlu  ditambahkan  bahwa  dalam  hubungannya  dengan  bantuan  hukum  ini,  KUHAP  tidak  hanya memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk dapat berhubungan dengan penasihat hukumnya, tetapi lebih  dari  itu,  ditentukan  pula  bahwa  dalam  hal  tersangka  /terdakwa  disangka  atau  didakwa  melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidna  mati,  atau  ancaman  pidana  lima  belas  Tahun  atau  lebih  dan mereka ini tidak mampu untuk mendapatkan sendiri penasihat hukumnya, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
3. Dasar Hukum Bagi Penangkapan/Penahanan Dan Pembatasan Jangka Waktu .
4 Anton  Tabah,  1991, Menatap  Dengan  Mata  Hati  Polisi  Indonesia , Penerbit PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, hlm. 147.
Dasar  hukum  bagi  penangkapan/penahanan  sama  sama  diatur  dalam  HIR  dan  KUHAP.  Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana, dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun keatas, atau tindak pidana-tindak  pidana  tertentu  yang  ditentukan  oleh  UU,  meskipun  ancaman  pidananya  kurang  dari  lima tahun.
Dasar  menurut  hukum  saja  belum  cukup  untuk  menahan  seseorang,  karena  disamping  itu  harus ada  dasar  hukum  menurut  keperluan,  yaitu  adanya  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan barang bukti,  atau akan mengulangi tindak pidana.
Apabila  seseorang  dikenakan  penangkapan  dan  atau  penahanan,  dan  ia  berpendapat  bahwa penangkapan  atau  penahanannya  dilakukan  secara  tidak  sah,  yaitu  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  dalam  Undang-undang  maka  tersangka/terdakwa  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  yang dikuasakan  misalnya  penasihat  hukumnya,  dapat  meminta  pemeriksaan  dan  putusan  oleh  hakim  tentang sahnya penangkapan/penahanan atas dirinya tersebut. Tindakan yang demikian itu dalam KUHAP dikenal dengan istilah Pra-peradilan.
Berbeda  dengan  HIR 5 ,  maka  dalam  KUHAP  diadakan  pembatasan  waktu  penahanan.  Jangka waktu  penahanan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  paling  lama  adalah  20  hari.  Jangka  waktu  tersebut  dapat diperpanjang  oleh  penuntut  umum  untuk  paling  lama  40  hari.  Setelah  waktu  60  hari  tersebut  tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum.
Penuntut  umum  juga  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penahanan  demi  kepentingan penuntutan.  Jangka  waktu  penahanan  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum  paling  lama  20  hari.  Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh  Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penuntut umum demi hukum.
Hakim  Pengadilan  Negeri  untuk  kepentingan  pemeriksaan  berwenang  melakukan  penahanan untuk paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh  Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Jangka  waktu  tersebut  diatas  adalah  jangka  waktu  maksimum  yaitu  selama  200  hari,  dengan pengertian  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  tersangka  atau  terdakwa  dapat  dikeluarkan  dari  tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
Ketentuan  ini  berbeda  dengan  HIR.  Dalam  HIR  pembatasan  ini  tidak  ada,  dalam  arti  seseorang dapat  ditahan  terus-menerus  tanpa  batas  waktu.  Hakim  Pengadilan  Tinggi  dapat  melakukan  penahanan untuk paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh  Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan  dari  tahanan  demi  hukum.  Hakim  Agung  Mahkamah  Agung  untuk  kepentingan  pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari. Jangka waktu tersebut dapat  diperpanjang  oleh    Ketua  Mahkamah  Agung    untuk  paling  lama  60  hari.  Setelah  waktu  110  hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Jadi  jangka  waktu  penahanan  mulai  dari  sejak  dikepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung adalah selama 300 hari. Jangka waktu ini adalah jangka waktu maksimal,  dengan  pengertian  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  tersangka  atau  terdakwa  dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut jika kepentingan peradilannya telah terpenuhi.
4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
Di dalam KUHAP memang ditentukan kapan atau dalam hal apa seorang tersangka/terdakwa/terpidana  itu  mendapat  ganti  kerugian  dan  dalam  hal  apa  seseorang  mendapat rehabilitasi 76 .
Tersangka/terdakwa  berhak  menuntut  ganti  kerugian  atas  penangkapan/  penahanan  yang dilakukan  secara  melawan  hukum  atas  dirinya,  apabila  penangkapan/penahanan  itu  dilakukan  tidak berdasarkan  Undang-undang  atau  apabila  penangkapan/  penahanan  itu  dilakukan  untuk  kepentingan  atau tujuan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  menurut  hukum,  atau  penangkapan/penahanan  tersebut tetap  dilakukan  meskipun  orang  yang  ditangkap/ditahan  telah  memberitahukan  bahwa  dia  adalah  bukan orang yang disangka/dituduh, dan kemudian apa yang ia terangkan adalah benar.
5 M. Karjadi, 1975, RIB (HIR) , Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 9.
6 Harun M Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana , Penerbit Rhineka Cipta Jakarta, hlm. 16.
Demikian  juga  atas  tindakan-tindakan  lain  seperti  pemasukan  rumah,  penggeledahan  dan penyitaan  yang  tidak  sah  menurut  hukum  dan  menimbulkan  kerugian,  tersangka/terdakwa  dapat mengajukan  ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi.  Tuntutan  ganti  kerugian/rehabilitasi  dapat  diajukan  baik terhadap perkara yang telah diajukan kepengadilan, maupun yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Tuntutan ganti kerugian bagi yang perkaranya diajukan kepengadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim  yang  sedapat  mungkin  telah  mengadili  perkara  pidananya.  Hal  ini  dimaksud  karena  justru  hakim tersebut yang lebih mengetahui persoalannya. Sedang apabila perkara pidana tidak diajukan ke pengadilan, maka yang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian ialah praperadilan.
Ganti  kerugian  yang  diberikan  adalah  berupa  imbalan  yang  berupa  uang  sebagai  akibat  adanya penangkapan/penahanan dan tindakan lain yang tidak sah tersebut diatas. Rehabilitasi diberikan dalam hal seseorang  diputus  dengan  putusan  bebas  atau  putusan  berupa  pelepasan  dari  segala  tuntutan,  dan  putusan yang  demikian  itu  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Dalam  hal  hakim  memberikan  putusan  yang demikian, maka sekaligus pada diktum putusan tersebut dicantumkan pemberian rehabilitasi kepada orang tersebut.
5. Penggabungan Perkara Perdata Pada Perkara Pidana Dalam Hal Ganti Rugi . Di  dalam  KUHAP  ini  ditempuh  cara  gugatan  ganti  rugi  dari  korban  akibat  dilakukannya  tindak pidana  yang  sifatnya  perdata,  digabungkan  pada  perkara  pidananya,  dan  ganti  rugi  tersebut dipertanggungjawabkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Ganti  rugi  ini  dapat  dimintakan  terhadap semua  macam  perkara  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  materil  bagi  korban.  Dimungkinkannya penggabungan  ini  dimaksudkan  untuk  mempercepat  penyelesaian  tuntutan  ganti  rugi  sehingga  dihemat waktu dan biaya 7 .
Permohonan  penggabungan  ganti  rugi  tersebut  dapat  diajukan  paling  lambat  pada  saat  sebelum requisitoir penuntut  umum  disampaikan.  Apabila  perkara  pidana  diputus  dengan  putusan  bebas  atau putusan  pelepasan  dari  segala  tuntutan  maka  dalam  diktum  putusan  dinyatakan  bahwa  gugatan  ganti  rugi tidak dapat diterima.
6. Upaya Hukum
Yang  dimaksud  upaya  hukum  adalah  hak  terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk  tidak  menerima putusan  pengadilan.  Upaya  hukum  tersebut  dapat  berupa  banding  atau  kasasi  atau  hak  terpidana  untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan  terhadap putusan pengadilan dalam hal-hal serta  menurut  cara-cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  tersebut.  Jenis-jenis  upaya  hukum  yang  bisa ditempuh adalah:
a) Banding
b) Kasasi, dan
c) Peninjauan kembali putusan.
7. Koneksitas.
Dalam KUHAP diatur tentang penyelesaian perkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama  oleh  mereka  yang  termasuk  lingkungan  peradilan  umum  dan  lingkungan  peradilan  militer. Penyidikan  perkara  koneksitas  tersebut  dilaksanakan  oleh  team  yang  terdiri  dari  penyidik  bersama-sama dengan  polisi  militer  dan  oditur  militer  sesuai  dengan  wewenang  mereka  masing-masing  menurut  hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
Dalam  hal  koneksitas  ini  pada  azasnya  perkar  pidana  koneksitas  diperiksa  dan  diadili  oleh pengadilan  umum.  Tetapi  apabila  berdasarkan  penelitian  team  tersebut  diatas  titik  berat  kerugian  yang ditimbulkan  terletak  pada  kepentingan  militer,  maka  berdasar  Keputusan  Menteri  Pertahanan/Keamanan dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  perkara  harus  diperiksa  dan  diadili  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Militer.
Dalam  hal  perkara  koneksitas  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  maka susunan  majelis  hakim  terdiri  dari  hakim  ketua  dari  lingkungan  peradilan  umum  dan  hakim  anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
Dalam  hal  perkara  koneksitas  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer,  maka susunan majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang  masing-masing  dari  peradilan  militer  dan  peradilan  umum.  Hakim  dari  peradilan  umum  ini diberi pangkat militer tituler.
7 Martiman  Prodjohamidjojo,  1984, Kitab  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Tentang  Hukum  Acara  Pidana ,  Penerbit Simplex Jakarta, hlm.54.

## 8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 33 ayat 2, memberikan tugas baru bagi para hakim yang dalam per-undang-undangan sebelumnya tidak diatur.
Pelaksanaan  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dalam  perkara  pidana  dilakukan  oleh  jaksa, namun  demikian  ada  hubungannya  dengan  Ketua  Pengadilan  yang  melakukan  tugas  pengawasan  dan pengamatan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut.  Pengawasan  yang  dimaksud  adalah  agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dilaksanakan semestinya.
Dengan adanya pengawasan  dan pengamatan   tersebut akan lebih  mendekatkan pengadilan tidak saja dengan Kejaksaan juga dengan Pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan Permasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan  menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada  saat putusan pengadilan dijatuhkan  olehnya.  Hal  itu  adalah  sesuai  dengan  konsepsi  peradilan  pidana  yang  terpadu.  Dengan demikian dalam hukum acara pidana baru ini, ditentukan bahwa pada tiap-tiap Pengadilan Negeri, dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim untuk menjalankan tugas dari Pengadilan Negeri tersebut untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  yang  berupa  hukuman  hilang kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Hakim  yang  bertugas  khusus  tersebut  diatas  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap narapidana  selama  mereka  menjalani  pidana  penjara/kurungan  dalam  Lembaga  Permasyarakatan  yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan mereka masing-masing maupun  tentang perlakuan para petugas pembina dari Lembaga Permasyarakatan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud.
Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan Pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana  masing-masing  yang  bersangkutan,  juga  penting  bagi  bahan  penelitian  demi  ketetapan  dalam pemidanaan.
Jadi dengan demikian pengawasan pelaksanaan putusan tersebut menjamin bahwa putusan hakim itu  benar-benar  dilaksanakan  dan  mendekatkan  Hakim  pada  Hukum  Penintentiar,  akan  tetapi  yang  tidak usah mengakibatkan bahwa Hakim itu menjadi pengganti dari Kepala Lembaga Permasyarakatan. B. Pelaksanaan Reformasi Lembaga Polri .
Selama ini kesan bahwa polisi kental dengan kekerasan tidak bisa dipungkiri 8 . Kesan polisi kental dengan kekerasan selalu  melekat dalam anggapan  masyarakat. Dalam kenyataanya  kesan ini dapat dilihat dari penampilan polisi itu sendiri  yang  selalu  membawa senjata sebagai perlengkapannya. Bagaimanapun penampilan  dengan  membawa  senjata  ini  konotasinya  pasti  ada  kekerasan  dibelakangnya  walaupun penggunaan senjata ini harus berdasarkan aturan yang ketat. Bukti ada kekerasan ini dapat kita lihat bahwa polisi boleh mempergunakan senjatanya untuk melukai, melumpuhkan maupun membunuh mati seseorang pelaku  tindak  pidana  jika  situasi  dan  kondisinya  memang  mengharuskan  melakukan  hal  demikian 9 . Misalnya  jika  dalam  penangkapan  pelaku  tindak  pidana,  pelakunya  melawan  dan  membahayakan  jiwa  si petugas  maka  jika  tidak  mungkin  lagi  tindakan  lain  dilakukan  maka  boleh  menggunakan  senjatanya membunuh  mati  yang  bersangkutan.  Aturan  untuk  itu  sangat  ketat  sekali.  Jadi  tidak  sembarangan  saja mempergunakan senjatanya.
Alasan pemaaf lain dapat kita lihat dalan pasal 50 dan pasal 51 KUHP yaitu ketika petugas yang bersangkutan  melaksanakan  perintah  Undang-undang  dan  menjalankan  perintah  atasan  yang  berdasarkan aturan  Undang-undang 10 .      Alasan  pemaaf  itu  maksudnya  untuk  melakukan  tindakan  seperti  itu  Undang- undang  memberi  pembenarannya,  artinya  orang  yang  melakukannya  tidak  dikenai  hukuman.  Namun demikian  walaupun  ada  alasan  pemaaf  dan  lain  sebagainya  tetap  saja  ada  korban  dari  tindakan  yang demikian.  Ada  kesan  kekerasan  dari  tindakan  demikian  dan  akan  selalu  ada  kekerasan  dalam  tindakan kepolisian ini.
Agar anggapan masyarakat dapat berubah dari kesan yang menakutkan demikian maka Lembaga Kepolisian  itu  sendiri  juga  berusaha  merubah  ”wajah  kepolisian”.  Berbagai  cara  telah  dilakukan  dimulai dengan  penampilan  polisi  yang  berpakaian  sipil  ketika    berhubungan  langsung  dengan  masyarakat  untuk beberapa bidang  tertentu  apakah  sewaktu  melakukan  interogasi  terhadap  tersangka  atau  pada  kesempatan lain yang tidak perlu penonjolan pakaian dinasnya.
8 Mochtar Lubis, 1988, Citra Polisi , Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 181
9 Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian , PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 81.
10 R. Soesilo, 1988, KUHP dan Penjelasannya , Politei, Bogor, hlm. 45.
Demikian  juga  kepolisian  sendiri  sejak  pemisahan  dari  TNI  selalu  dituntut  untuk  mereformasi dirinya  sendiri.  Sebelum  pemisahan  dari  TNI  maka  yang  berwenang  mengadili  anggota  kepolisian  yang melakukan  pelanggaran  disiplin  dan  tindak  pidana  adalah  peradilan  militer.  Pada  masa  itu    anggota kepolisian sama dengan anggota militer.
Pemisahan kepolisian dari TNI menyebabkan instansi kepolisian menjadi sipil yang dipersenjatai. Artinya  anggota  kepolisian  sama  statusnya  dengan  sipil.    Oleh  karena  statusnya  merupakan  sipil  maka proses  penanganan  perkaranya  juga  sama  dengan  sipil.  Peradilan  yang  berlaku  bagi  mereka  sama  yaitu peradilan  umum.  Jadi  jika  seorang  polisi  melakukan  tindak  pidana  maka  kasusnya  akan  diperiksa  oleh Pengadilan Negeri. Bedanya dengan sipil, polisi dibekali dengan senjata api dalam melaksanakan tugasnya. Polisi  juga  diperbolehkan  menggunakan  senjata  api  ini  dalam  situasi  dan  keadaan  tertentu  sesuai  aturan yang berlaku.
Tuntutan  reformasi  ini  sudah  dimulai  dan  dilaksanakan  oleh  Polri,  dengan  suatu  tindakan  yang drastis  yang  belum  pernah  terjadi    selama  ini.  Tindakan  drastis  itu  adalah  dengan  mengajukan    beberapa anggota Polri yang bersalah keperadilan umum untuk diadili. Malahan tindakan pengajuan kepengadilan ini tidak  tanggung-tanggung  dilakukan  yaitu  dengan  mengajukan  beberapa  orang  perwira  menengah  dan perwira  tingginya,  untuk  disidangkan  akibat  melakukan  tindak  pidana  dan  mereka  inipun  sudah  dijatuhi hukuman  penjara.  Perwira  Tinggi  tersebut  ada  yang  mempunyai  pangkat  Komisaris  Jenderal  (Komjen), suatu  pangkat  hanya  satu  tingkat  dibawah  Kepala  Kepolisian  Negara.  Selama  ini  belum  pernah  beberapa orang perwira diajukan untuk disidangkan dan mendapat hukuman.
Ini  suatu  fenomema  yang  luar  biasa  untuk  suatu  lembaga  yang  ingin  mereformasi  dirinya.  Luar biasa  sebagai  suatu  tindakan  reformasi  tetapi  juga  memang  harus  dilakukan.  Memang  dapat  dipahami bahwa  konsekwensi  dari  adanya  perubahan  yang  dilakukan  pasti  akan  memakan  korban.  Tindakan  itulah yang memang diinginkan agar supaya  terlaksana perubahan. Malahan reformasi akan cepat terlaksana jika korban  yang  terkena  makin  besar  dan  makin  tinggi  pangkatnya.  Sebab  jika  korbannya  banyak  dan  tinggi pangkatnya  maka akan sangat berdampak positif bagi anggota-anggota  yang berada pada pangkat rendah. Diharapkan  mereka  nanti  akan  berpikir  anggota  tingkat  atas  saja  bisa  dijebloskan  kepenjara  apalagi anggota-anggota yang mempunyai pangkat lebih rendah dari itu.
C. Pembentukan Badan Pengawas Penyelidikan .
Baru-baru  ini  ada  satu  lagi  tindakan  drastis  yang  dilakukan  Polri  untuk  terlaksananya  perubahan ”wajah  kepolisian”.  Tindakan  itu  adalah  dengan  membentuk  Badan  Pengawas  Penyelidikan.  Badan Pengawas  Penyelidikan  ini  sebetulnya  merupakan  bagian  dari  Komisi  Kepolisian  sebagaimana  sudah diamanatkan  oleh  UU  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Pembentukan  Badan  Pengawas  Penyelidikan  ini  ditujukan  kepada  petugas  polisi  bagian  penyidikan. Pembentukan  badan  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat  bisa  mengontrol  tindakan  penyidik  dalam menangani  suatu  kasus  pidana.  Jika  penyidiknya  melakukan  kesalahan  dalam  penanganan  kasus  pidana apakah  berupa  memperlambat  penanganan  maupun  memeras  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  kasus pidana maka ada alat pengontrolnya.
Anggota  masyarakat  yang  dirugikan  karena  itu  bisa  melaporkan  tindak  yang  demikian  kepada badan  pengawas  penyelidikan  ini  untuk  diambil  tindakan  terhadap  penyidik  yang  bersangkutan. Perkembangan suatu kasus bisa diminta oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Artinya jika seorang penyidik melakukan penyidikan maka perkembangan penyidikan itu dapat diminta oleh si korban atau oleh keluarga  sipelaku.  Selama  ini  korban  atau  keluarga  pelaku  tindak  pidana  tidak  bisa  meminta  laporan perkembangan  kasus  yang  ditangani  oleh  penyidik.  Padahal  laporan  perkembangan  ini  sangat  penting sekali  terutama  bagi  korban  tindak  pidana  yang  bersangkutan  untuk  melihat  apakah  pelaku  tindak  pidana terhadap  dirinya  ditindak  lanjuti  oleh  penyidik  atau  bagaimana.  Mereka  menginginkan  agar  kasus  ini sampai  kepengadilan dan pelakunya diadili agar  mendapat hukuman  yang  setimpal dengan perbuatannya. Jika ini tidak terlaksana maka akan menimbulkan kekecewaan dan amat menyakitkan bagi si korban yang bersangkutan.
Keperluan pembuatan pelaporan ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan tindakan penyidik  yang  mungkin  akan  menyalahgunakan  kekuasaannya  ketika  menangani  suatu  perkara  apakah dengan meminta sejumlah uang atau bentuk  tindakan lain yang dikategorikan menyalahi aturan UU yang berlaku.  Kemungkinan  untuk  mendapatkan  uang  dalam  penanganan  perkara  atau  untuk  melakukan perbuatan tidak terpuji lainnya akan bisa saja terjadi dan dilakukan oleh penyidik.
Kalau ditinjau dari sisi sebaliknya maka keputusan mengeluarkan peraturan tentang pembentukan badan  pengawas  ini  merupakan  tindakan  pembelengguan  diri  sendiri.  Tindakan  pemasungan  diri.  Suatu keputusan untuk mencelakakan diri sendiri. Istilah kerennya “senjata makan tuan”, kenapa demikian ? Oleh
karena  yang  terkena  dampak  dari  peraturan  ini  adalah  anggota  polisi  itu  sendiri  mulai  dari  aparat  tingkat bawah sampai pada aparat tingkat atas pada Bareskrim Mabes Polri. Tetapi walaupun demikian keputusan ini  memang  harus  diambil  dan  dilaksanakan  oleh  pihak  kepolisian.  Tanpa  ada  tindakan  yang  demikian paradigma baru yang ingin dicapai oleh Polri tidak akan tercapai. Polisi memang lain dari anggota militer. Polri tidak perlu bertindak seperti militer. Polisi harus objektif, profesional dan proporsional. Penggunaan kekerasan dan tindakan lain yang merugikan masyarakat seharusnya dihilangkan dari Polri. Sebab sampai sekarang masih banyak anggota masyarakat yang masih menganggap kantor polisi sebagai “sarang macan”. Paradigma ini perlu jadi perhatian para petinggi Polri untuk menghapusnya.
Tindakan ini  memang baru permulaan bagi Polri untuk  membangun citranya. Masih banyak lagi badan pengawas yang perlu dibentuk, misalnya badan pengawas untuk anggota polantas yang masih sering kedengaran melakukan pungli dijalanan, badan pengawas dalam pembuatan SIM dan lain-lain.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  pada  bagian  penutup  ini  ada  beberapa  kesimpulan  yang diambil yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa perkembangan proses  penyidikan perkara pidana dalam rangka  mengungkap peristiwa pidana sehingga  sipelaku  dapat  diajukan  ke  sidang  pengadilan  dimulai  dari  zaman  pemerintahan  penjajahan Belanda. Untuk melihat perkembangan penyidikan ini kita bagi sejarahnya atas 2 bahagian yaitu masa sebelum KUHAP lahir dan masa sesudah KUHAP lahir dan terjadi pemisahan yang tegas antara tugas dan fungsi kepolisian dari TNI. Pemisahan yang tegas ini membawa konsekwensi perubahan didalam tubuh polri itu sendiri.
2. Bahwa pelaksanaan reformasi di lembaga polri berlangsung terus dan dramatik. Dramatik oleh karena perubahan  tersebut  memakan  korban  dengan  diajukannya  beberapa  perwira  tinggi  dan  perwira menengah  serta  aparat  bawahan  lainnya  ke  meja  hijau  untuk  mendapatkan  hukuman  yang  setimpal dengan perbuatannya.
3. Bahwa maksud pembentukan badan pengawas penyelidikan ini adalah untuk memantau tata kerja dan pelakasanaan  tugas  dari  penyidik  itu  sendiri.  Dengan  adanya  badan  ini  harapkan  anggota  dibidang penyidikan akan menjadi polisi yang objektif, proporsional dan profesional. Tanpa terbentuknya badan ini  kemungkinan  penyalahgunaan  wewenang  dan  lain  sebagainya  akan  memungkinkan  terjadi.  Kalau hal ini terjadi maka reformasi yang digulirkan akan kehilangan artinya.

## B. Saran
Disarankan kepada lembaga kepolisian untuk terus melaksanakan reformasi di dalam lembaganya dengan  harapan  polisi  yang  objektif,  proporsional  dan  profesional  akan  cepat  terlaksana.  Makin  cepat terlaksana  reformasi  akan  makin  cepat  pula  tercipta  polisi  yang  didambakan  oleh  masyarakat.  Sebab sampai  sekarang  pameo  kantor  polisi  sebagai  sarang  macan  masih  berkembang  dalam  anggapan masyarakat. Paradigma ini tidak demikian mudah bisa dirubah tanpa adanya reformasi yang menyeluruh dalam tubuh Polri itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur Faal, M. ,    1991, Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian), PT    Pradnya  Paramita, Jakarta.
Harahap,  M.  Yahya ,  2000, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Husein,  Harun  M ,  1991, Penyidikan  dan  Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana ,  Penerbit  Rhineka  Cipta Jakarta.
Karjadi , M., 1975, RIB ( HIR ), Penerbit Politeia, Bogor. Kelana, Momo , 1994, Hukum Kepolisian , PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Lubis, Mochtar , 1988, Citra Polisi , Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Moelyatno, 2002, Azas-azas Hukum Pidana , Penerbit Rhineka Cipta Jakarta. Prakoso , Djoko, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum , PT Bhineka Aksara, Jakarta.
Prodjohamidjojo,  Martiman ,  1984, Kitab  Himpunan  Peraturan-Peraturan  Tentang  Hukum  Acara Pidana , Penerbit Simplex Jakarta. Soesilo, R. , 1988, KUHP dan Penjelasannya , Politei, Bogor. Tabah,  Anton ,  1991, Menatap  Dengan  Mata  Hati  Polisi  Indonesia ,  Penerbit  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana -Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.