## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015,  p. 59-78 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648
Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
59

## LEGITIMASI HUKUM PEMBERLAKUAN
SYARI’AT ISLAM DI ACEH: Tinjauan  Yuridis, Sosiologis dan Filosofis
M. Jafar STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh Email: asyibriqi@yahoo.com
Abstract: The  glory  of  Aceh  Darussalam  Kingdom  in  the  past cannot  be  separated  from  the  complete  application  of  Islamic Sharia  ( k ā ffah )  as  the  way  of  life in Aceh. Reflecting the historical past,  the  implementation  of  Sharia in Aceh in the present context is  absolutely  necessary.  However,  today's enforcement must refer to  the  three  foundations,  namely  judicial,  sociological,  and philosophical.  The  most  fundamental  of  juridical  basis  is  the Constitution  of  1945  (UUD  1945)  Chapter  XI  on  Religion  and paragraph  2  of  Article  29,  new  amendment  of  Article  18A paragraph  1  and  Article  18B  paragraph  1.  The  implementing  of Sharia law in Aceh began with the birth law No. 44/1999 regarding the  Implementation  Features  Special  of  Aceh  Province,  then refined  by  law  No.  18/2001  on  Special  Autonomy  for  Aceh Province  as  Nanggroe  Aceh  Darussalam  province.  Then  it  is continued  by  the  Law  Number  11/2006  on  the  Governing  of Aceh  (UUPA).  The  sociological  ground  is  majority  Muslim  of Acehnese can receive all the products based on Islamic Sharia law.
The  philosophical  foundation,  Islamic  law,  should  be  enforced based on the Qur'an and Hadith recommended preserving religion, life, property, lineage, and resourceful.
Keywords: Legitimacy  law, Islamic  Sharia,  j uridical, sociological and philosophical.
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1250

## Pendahuluan
S EPANJANG sejarah,  masyarakat  Aceh  telah  menjadikan  agama Islam  sebagai  pedoman  dalam  kehidupannya.  Penghayatan  dan pengamalan  ajaran  Islam  dalam  rentang  sejarah  yang  cukup panjang  itu  telah  melahirkan  suasana  masyarakat  dan  budaya
Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama,  kemudian  dipraktikkan,  dikembangkan,  dan  dilestarikan oleh  masyarakat.  Bahkan  dalam  perjalanan  sejarah  mulai  abad ke-17  sampai  dengan  pertengahan  abad  ke-19,  Nanggroe  Aceh Darussalam  (NAD)  mencapai  puncak kejayaannya dalam bidang ilmu  pengetahuan,  politik,  hukum,  pertahanan,  dan  ekonomi. Puncak  keemasan  NAD  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari pemberlakuan  syariat Islam secara kāffah sebagai pedoman hidup rakyat  NAD  dalam  segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Kondisi  tersebut  tercermin  dalam ungkapan  bijak,  “ Adat  bak  Poteumeureuhom,  Hukom  bak  Syiah Kuala,  Qanun  bak  Putroe  Phang,  Reusam  bak  Laksamana ”  (Adat pada  Sultan,  Hukum  pada  ulama,  Qanun  pada  Puteri Pahang/pemerintah,  Resam  pada  Laksamana).  Ungkapan tersebut  merupakan  pencerminan  bahwa  syariat  Islam  telah menyatu  dan  menjadi  pedoman  hidup  bagi  masyarakat  Aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul. 1
Sementara  itu,  sejak  pertengahan  abad  ke-20,  baik  karena alasan  internal  maupun  eksternal,  syariat  Islam  mulai ditinggalkan  sebagai  pedoman  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Bersamaan  dengan  kondisi demikian, rakyat  Aceh  menuju  masa-masa  suram  dan  sampai  sekarang dalam  kondisi  yang  sungguh  memprihatinkan.  Selama  itu  pula sebagai  rakyat  NAD  merindukan  berlakunya  kembali  syariat Islam  yang  dapat  mengantarkan  negeri  ini  untuk  meraih kejayaannya  dan berada pada posisi baldah ╢ayyibah wa rabb gafūr . Oleh  karena  demikian,  tulisan  ini  ingin  penulis  fokuskan pembahasannya  mengenai  legitimasi  hukum  pelaksanaan  syariat Islam  di  Aceh  ditinjau  dari  aspek  yuridis,  sosiologis,  dan filosofis.  Tujuannya  adalah  supaya  jelas  dasar  pemberlakuan qanun  tentang  syariat Islam ditinjau dari ketiga aspek tersebut.

## Qanun  Syariat Islam di Aceh Ditinjau  Secara Yuridis
1 Dinas  Syariat  Islam, Himpunan  Undang-undang,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur  Berkaitan Pelaksanaan  Syariat  Islam ,  Edisi  7  (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam  Aceh, 2009), 311.
Menurut  Bagir  Manan  sebagaimana  dikutip  oleh  Yuliandri, 2 dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  haruslah mengacu  pada  landasan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  yang  di  dalamnya  terdiri  landasan  yuridis,  sosiologis, dan  filosofis. Dengan  landasan  yuridis,  setiap  produk  hukum, mempunyai  dasar  berlakunya  secara  yuridis  ( juridische  gelding ). Dasar  yuridis  ini  sangat  penting  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  (termasuk  peraturan  daerah/qanun  di Aceh), karena akan menunjukkan:
1. Keharusan  adanya  kewenangan  dari  pembuat  produk- produk  hukum.  Setiap  produk-produk  hukum  harus  dibuat oleh  pejabat  yang  berwenang.  Kalau  tidak,  produk-produk hukum  itu  batal  demi  hukum  ( van  rechtswegenietig )  atau dianggap  tidak  pernah  ada  dan  segala  akibatnya  batal  demi hukum.
2. Keharusan  adanya  kesesuaian  bentuk  atau  jenis  produk- produk  hukum  dengan  materi  yang  diatur,  terutama  kalau diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang tingkatannya  lebih  tinggi  atau  sederajat.  Ketidaksesuaian bentuk  atau  jenis  dapat  menjadi  alasan  untuk  membatalkan atau dapat dibatalkan ( vernietigbaar ) produk hukum  tersebut.
3. Keharusan  mengikuti  tata  cara  tertentu,  apabila  tata  cara tertentu  yang  diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum  tersebut  belum  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.
4. Keharusan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang- undangan  yang lebih tinggi tingkatannya.
5. Produk-produk  hukum  yang  dibuat  untuk  umum  dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan.
Landasan  yuridis  yang  paling  mendasar  atas  pemberlakuan Syariat Islam di Aceh adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)  Bab  XI  tentang  Agama,  ayat  2  Pasal  29  yang  berbunyi, “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk
2 Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang Baik:  Gagasan  Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 134.
memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut  agamanya dan kepercayaannya  itu”. 3
Dasar  dari  pasal  ini,  maka  pemberlakuan  Syariat  Islam  di Aceh  mutlak  diperlukan  karena  mengingat  latarbelakang masyarakat  Aceh  yang  mayoritas  muslim  taat.  Masyarakat  Aceh maju  peradabannya  pada zaman kerajaan Aceh Darussalam dulu karena  perberlakuan  Syariat  Islam  dalam  seluruh  aspek kehidupannya.  Pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh  merupakan suatu  keniscayaan  untuk  mengulang  kembali  masa  kejayaan  dan kemakmuran  masyarakat pada masa lalu.
Selanjutnya,  Pasal  18A  ayat  1  UUD  1945  berbunyi, “Hubungan  wewenang  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  diatur  dengan  undang-undang dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keberagaman  daerah”. Begitu  juga  Pasal  18B ayat (1) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati  satuan-satuan  pemerintah  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan  undang- undang”. 4
Kedua  pasal  ini  mengisyaratkan  pemberlakuan  Syariat  Islam di  Aceh  sebagai  daerah  khusus  atau  daerah  istimewa sebagaimana  yang  telah  diamanahkan  oleh undang-undang. Oleh karena  demikian  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  secara legitimasi  yuridis  sudah  sangat  jelas.  Pemerintah  pun  telah mengakomodirnya di dalam berbagai undang-undang berikutnya.  Tinggal  saja  di  lapangan,  apakah  pemerintah  daerah di Aceh ikhlas melaksanakannya  atau tidak?.
Usaha  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  diawali  dengan lahirnya  UU  No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Pemberian keistimewaan  ini  merupakan  pengakuan  dari  bangsa  Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh karena perjuangan dan nilai- nilai  hakiki  masyarakat  yang  tetap  terpelihara  secara  turun temurun  sebagai  landasan  spiritual,  moral,  dan  kemanusiaan. Keistimewaan  yang  diberikan  kepada  Aceh  ini  mencakup:  (a)
3 Dien  (Okumura),  “Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945, Penabur  Ilmu  (Amandemen  Oktober  1999  dan  Agustus  2000)”, http://www.yorozu.indosite.org/const/uud45 ; diakses tanggal 26 Desember 2012.
4 Ibid.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
penyelenggaraan  kehidupan  beragama,  (b)  penyelenggaraan kehidupan  adat,  (c)  penyelenggaraan  pendidikan,  dan  (d)  peran ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah  (Pasal  3  Bab  III  UU No. 44 Tahun  1999). 5
Pemberian  keistimewaan  ini  sangat  bersinggungan  dengan UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menetapkan
bahwa
semua urusan penyelenggaraan pemerintahan  diserahkan  kepada  daerah,  kecuali  urusan pertahanan-keamanan,  hukum,  moneter,  politik  luar  negeri,  dan agama.  Persinggungan  ini  setidaknya  dalam  bidang-bidang hukum  dan  agama.  Sebagai  contoh,  Perda  (Qanun)  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  No.  5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan syariat  Islam.  Menurut  Perda  ini  syariat  Islam  adalah  tuntunan aturan  Islam  dalam  semua  aspek  kehidupan  (Pasal  1  angka  6 Perda  5/2000).  Berdasarkan  Perda  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  No.  5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  ini, keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini,  dan  pemeluknya  dapat  menjalankan  agamanya  masing- masing  (Pasal  2  ayat  2).  Syariat  Islam  meliputi  akidah,  ibadah, muamalah,  akhlak,  pendidikan  dan  dakwah  Islamiyah/amar ma‟ruf  nahi  munkar,  baitul  mal,  kemasyarakatan,  syiar  Islam, pembelaan Islam, qadha’ , jinayah , munakahah , dan mawaris (Pasal 5 ayat 2). 6
UU  No.  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Daerah  Aceh  sebagai  Provinsi  NAD  menetapkan Mahkamah  Syar‟iyah  sebagai  Peradilan  Syariat  Islam  dengan kompetensi  absolut  meliputi  seluruh  aspek  syariat  Islam  yang akan  diatur  dengan  qanun.  Di  samping  itu  pada  tingkat daerah, pelaksanaan  syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2000  tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Majelis  Permusyawaratan  Ulama (MPU)  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  yang  telah  diubah
5 Choiruddin Shobari, dkk., “Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan  Beragama  di  Aceh  (Studi  Tentang  Budaya  Lokal  di  Aceh)”, dalam Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (2) , ed. Afif dan Saiful Bahri (Jakarta: Balai Penelitian  dan Pengembangan Agama, 2009), 354.
6 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang … , 259-60.
Peraturan  Daerah  Nomor  43  Tahun  2001  tentang  Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2000 tersebut. 7 Qanun Provinsi  NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat  Islam  menyebutkan  bahwa  Mahkamah Syar‟iyah memiliki wewenang  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  dalam bidang: (a) ahwal al-syakhiiyah , (b) mu‘amalah dan (c) jinayah (Pasal 49  Qanun  10/2002). 8 Ini  salah  satu  keistimewaan  qanun  yang berwenang  membentuk  lembaga  peradilan  setingkat  dengan Peradilan  tingkat  pertama  dan  Peradilan  Tinggi,  yang  tidak dimiliki  oleh  Qanun  No.  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan Syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam.
Selanjutnya,  ada  Qanun  Nomor  12  Tahun  2002  tentang Minuman  Khamar  dan  Sejenisnya,  Qanun  Nomor  13  Tahun 2002  tentang  Maisir  (Perjudian),  dan  Qanun  Nomor  14  Tahun 2002  tentang Khalwat (Mesum).  Semua  qanun  ini  secara  yuridis merupakan  pengembangan  dari  undang-undang  dan  qanun sebelumnya  tentang  syariat Islam.
Jadi,  sebenarnya  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  sudah diberikan  oleh  pemerintah  pusat  sejak  tahun  1959  berdasarkan Keputusan  Perdana  Menteri  RI  Nomor  1/Missi/1959  tentang Keistimewaan  Propinsi  Aceh  meliputi  agama,  peradatan,  dan pendidikan.  Namun,  pemerintah  menyadari  bahwa keistimewaan yang  diberikan  kepada  Aceh  itu  tidak  memiliki  peraturan pelaksanaan  yang  memungkinkannya  dijalankan  di  tengah masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengeluarkan Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh.  Kelihatannya  dengan  UU itu  pemerintah  mengoreksi  kebijakan  sebelumnya  yang cenderung  mengabaikan  pengorbanan,  kesetiaan  dan  hak-hak khusus  Aceh yang sejak lama telah diakui dan dibanggakan. 9 Selanjutnya,  lahir  Undang-Uundang  Nomor  18  Tahun  2001 tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Aceh  sebagai Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Aturan  mengenai
7 Ibid. , 312.
8 Ibid. , 287. 9 Al  Yasa‟  Abubakar, Syariat  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam; Paradigma,  Kebijakan dan Kegiatan , Edisi 5, (Banda Aceh: Dinas Syariat  Islam Provinsi NAD, 2008), 43-4.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
pelaksanaan  syariat  Islam  dalam  undang-undang  ini  merupakan kelanjutan  serta  penyempurnaan  terhadap  apa  yang  telah  diatur dalam  undang-undang  UU  No.  44  Tahun  1999.  Keistimewaan yang  diberikan  kepada  Aceh  sebagai  tambahan  dalam  UU  No. 18  Tahun  2001  ini  adalah  pembentukan  lembaga  peradilan khusus  untuk  melaksanakan  syariat  Islam,  yaitu  Mahkamah Syar‟iyah  (Pasal  25).  Mahkamah  Syar‟iyah  Kabupaten/Kota sebagai  lembaga  pengadilan  tingkat  pertama  dan  Mahkamah Syar‟iyah  Provinsi  sebagai  lembaga  pengadilan  tingkat  banding. Sedangkan  pengadilan  tingkat  kasasi  akan  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung (Pasal 26 ayat 2). 10
Terakhir,  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Dalam  UUPA  ini terdapat  tiga  pasal  khusus  yang  mengatur  dan  mengamanahkan pemberlakuan  syariat  Islam di Aceh. Ketiga pasal itu merupakan bagian  dan  isi  dari  bab  XVII  tentang  syariat  Islam  dan Pelaksanaannya,  yaitu Pasal 125, 126 dan 127.
Pasal 125 terdiri dari 3 ayat, yaitu:
(1)  Syariat  Islam  yang  dilaksanakan  di  Aceh  meliputi  akidah, syariah, dan akhlak.
(2)  Syariat  Islam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi ibadah, a╪wāl  al-shak╣iyyah (hukum  keluarga), mu‘āmalah (hukum  perdata), jināyah (hukum  pidana), qa╨ā’ (peradilan), tarbiyyah (pendidikan), dakwah,  syiar, dan pembelaan Islam.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  syariat  Islam sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Qanun Aceh.
Pasal 126 terdiri dari dua ayat, yaitu:
(1)  Setiap  pemeluk  agama  Islam  di  Aceh  wajib  menaati  dan mengamalkan  syariat Islam.
(2)  Setiap  orang  yang  bertempat  tinggal  atau  berada  di  Aceh wajib menghormati pelaksanaan  syariat Islam.
Pasal 127 terdiri dari lima ayat, yaitu:
(1)  Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  kabupaten/kota bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pelaksanaan  syariat Islam.
10 Ibid. , 48-50.
(2)  Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  kabupaten/kota menjamin  kebebasan,  membina  kerukunan,  menghormati nilai-nilai  agama  yang  dianut  oleh  umat  beragama  dan melindungi  sesama  umat  beragama  untuk  menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
(3)  Pemerintah,  Pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan kabupaten/kota  mengalokasikan  dana  dan  sumber  daya lainnya untuk  pelaksanaan  syariat Islam.
(4)  Pendirian  tempat  ibadah  di  Aceh  harus  mendapat  izin  dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah  kabupaten/kota.
(5)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pemberian  izin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  dengan  qanun yang memperhatikan  peraturan perundang-undangan.
UU  itu  dengan  jelas  memberikan  hak  kepada  pemerintah Aceh  untuk  melaksanakan  syariat  Islam  di  bumi  Serambi Mekkah.  Implementasinya  diatur  oleh  qanun-qanun  yang  dibuat oleh  pemerintah  Aceh  sendiri.  Jadi,  secara  legitimasi  yuridis pelaksanaan  syariat Islam di Aceh sudah jelas dan lengkap untuk dijalankan  oleh  yang  berwenang  dengan  menyusun  qanun-qanun pendukungnya  secara lengkap.

## Qanun  Syariat Islam di Aceh Ditinjau  Secara Sosiologis
Selain  landasan  yuridis,  suatu  produk  hukum harus memiliki landasan  sosiologis  ( sociologiche  gelding )  yang  mencerminkan kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Kenyataan  itu  dapat berupa  kebutuhan  atau  tuntutan  atau  masalah-masalah  yang dihadapi, seperti masalah perburuhan, kebersihan, ketertiban dan lain  sebagainya. Selanjutnya, dengan dasar sosiologis, diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Peraturan perundang- undangan  yang  diterima  secara  wajar  akan  mempunyai  daya berlaku  efektif  dan  tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional  untuk melaksanakannya. 11
Kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  dasar sosiologis  harus  termasuk  pula  kecenderungan-kecenderungan dan  harapan-harapan  masyarakat.  Tanpa  memasukkan  faktor- faktor  kecenderungan  dan  harapan,  maka  peraturan  perundang-
11 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan … , 135.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
undangan akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan akan menjadi  konservatif.  Padahal  peraturan  perundang-undangan diharapkan mengarahkan  perkembangan masyarakat. 12
Menurut  Lawrence  M.  Friedmann  sebagaimana  dikutip  oleh Abdul  Manan, 13 setiap  sistem  hukum  mengandung  tiga komponen,  yaitu  komponen  struktural, substansial, dan kultural. Komponen  struktural  adalah  mencakup  berbagai  institusi  yang diciptakan  oleh  sistem  hukum  tersebut  dengan  berbagai  macam fungsinya  dalam  rangka  mendukung  bekerjanya  sistem  tersebut. Sedangkan  komponen  substansial  adalah  mencakup  segala  apa yang  merupakan  keluaran  dari  suatu  sistem  hukum.  Dalam pengertian  ini  termasuk  norma  hukum  yang  berupa  peraturan perundang-undangan,  doktrin-doktrin  sejauh  semuanya  itu dipergunakan  dalam  proses bekerjanya hukum. Komponen yang ketiga  adalah  budaya  hukum  atau  disebut  dengan  “ the  legal culture ”,  yaitu  keseluruhan  faktor  yang  menentukan  bagaimana sistem  hukum  memperoleh  tempatnya  yang  logis  dalam kerangka  budaya  milik  masyarakat  umum.  Jadi  budaya  hukum adalah tidak lain dari sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam  masyarakat  yang  akan  menentukan  bagaimana  seharusnya hukum  itu berlaku dalam masyarakat.
Budaya hukum berkait erat dengan dan tidak bisa dipisahkan dari  kesadaran  hukum.  Untuk  mengenal  tentang  budaya  hukum dan  kesadaran  hukum  masyarakat  perlu  mempergunakan berbagai indikator yang telah berkembang saat ini, terutama hal- hal  yang  menyangkut  tentang  pemikiran  kembali  apa  yang menjadi  tujuan  hukum  dan redefinisi tentang fungsi dan peranan hukum  dalam  masyarakat.  Jika  kesadaran  hukum  masyarakat tidak merespons untuk menaati dan mematuhi peraturan hukum, maka keberlakuan  peraturan hukum  itu tidak akan efektif. 14
Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan  hal  yang  sangat penting  dan  menentukan  berlakunya  suatu  hukum  dalam masyarakat.  Kesadaran  hukum  masyarakat  itu  menyangkut faktor-faktor  apakah  suatu  ketentuan  hukum  diketahui,
12 Ibid. 13 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum ,  Cet.  III  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 96.
14 Ibid. , 96-7.
dipahami,  diakui,  dihargai  dan  ditaati  oleh  masyarakat  sebagai pengguna  hukum  tersebut.  Kesadaran  hukum  masyarakat merupakan  unsur  utama  yang  harus  diperhitungkan  dalam berfungsinya  hukum  secara efektif dalam masyarakat. 15
Dalam  upaya  penegakan  qanun  syariat  Islam  di  Aceh  akhir- akhir  ini  banyak  sekali  mengalami  hambatan  dan  tantangan  di lapangan. Sebagai contoh kasus yang terjadi baru-baru ini, upaya tim  terpadu  untuk  membubarkan  pertunjukan keyboard di Gampong  Alue  Merbau,  Kecamatan  Langsa  Timur  Sabtu (20/10)  malam  berakhir  rusuh,  karena  mendapat  perlawanan dari  sekelompok  pemuda  yang  diduga  sedang  mabuk.  Para pemuda itu melemparkan botol minuman keras (miras) dan batu ke  arah  petugas  yang  sedang  membubarkan  pentas keyboard . Akibat  lemparan  itu,  seorang  anggota  Wilayatul  Hisbah  (WH) Langsa  terkena  batu, sehingga harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (IGD  RSUD)  Langsa untuk  dirawat.  Seluruh  anggota  tim  lain  harus  lari  untuk menyelamatkan  diri  ke  komplek  Dayah  (Pesantren)  Modern Madarasah  Ulumul  Quran  (MUQ)  Alue  Pineung  karena  dikejar oleh  kelompok  pemuda  yang  jumlahnya  tidak  seimbang  dengan anggota tim terpadu tersebut. Mereka terkurung selama dua jam di  sana,  sampai  akhirnya  harus  dijemput  oleh  aparat  keamanan bersenjata lengkap dari Polres Kota Langsa. 16
Tim  terpadu  yang  membubarkan  pertunjukan  keyboard  itu terdiri atas Tim Antimaksiat Dinas  Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah  (WH),  Polisi  Militer  (PM),  dan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  (Satpol  PP)  Langsa.  Tim  ini  untuk  menegakkan peraturan Wali  Kota  Langsa  yang  sejak  Pebruari  2012  lalu  melarang pertunjukan keyboard di  Kota  Langsa,  demi  untuk  penegakan syariat  Islam  di  sana.  Apalagi  dalam  pertunjukan keyboard tersebut  menampilkan  biduanita  yang  berpakaian  seksi  hampir menampakkan  paha  kepada  penonton  yang  terdiri  dari  anak- anak  dan  orang  dewasa.  Pertunjukan keyboard itu  diadakan  oleh
15 Ibid., 97. 16 “WH  Dilempari  Botol  Miras”, SERAMBI  INDONESIA  BANDA ACEH, 22 Oktober 2012, 1.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
salah  seorang  warga  sebagai  syukuran  karena  anaknya  diterima sebagai anggota TNI. 17
Kasus  itu  mencerminkan  bahwa  masyarakat  mengabaikan ketentuan  hukum,  sehingga  sebuah  aturan  hukum  yang semestinya  dipatuhi  di  “ Nanggroe Syariat”  tidak  efektif berlakunya.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat  tidak  mempunyai kesadaran  hukum  sebagai  unsur  utama  dalam  penegakan  syariat Islam  di  Aceh.  Dengan  kondisi  seperti  ini  dikhawatirkan penegakan  syariat Islam kelak akan pudar dengan sendirinya.
Di  sisi  lain,  beberapa  hari  sebelumnya  Forum  Pembela Rakyat  Miskin  (FPRM)  meminta  kepada Polres Langsa maupun Wilayatul  Hisbah  (WH)  dan  Dinas  Syariat  Islam  untuk menangkap  para  penjual  (pengedar)  minuman  keras  (miras)  di kota  tersebut.  Ketua  FPRM  Nasruddin  mengatakan,  penegak hukum  harus  mengambil  tindakan  tegas  dan  menangkap  para pelaku  penjual  miras  di  Kota  Langsa  karena  secara  hukum pidana  maupun  Qanun  Syariat  Islam  menjual  miras  adalah pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Dengan masih beredarnya miras  otomatis  akan  tetap  ada  kemaksiatan  di  Kota  Langsa. Apabila  miras  tidak  diperjualbelikan,  maka  sudah  pasti  para pecandu  minuman  haram  itu  akan  kelabakan  dan  maksiat  juga bisa  mereda.  Menurutnya,  ada  sejumlah  tempat  yang  bebas menjual  miras  dan  sudah  menjadi  rahasia  umum,  tapi  anehnya praktik  yang  dilakukan  oknum  tertentu  ini  tidak  tersentuh  oleh hukum, dan seakan-akan perdagangan miras dilegalkan, tapi yang mengonsumsikannya  dilarang. 18 Ini  menunjukkan  masyarakat yang  memiliki  kesadaran  hukum  yang  tinggi,  sehingga  mereka tidak senang  jika maksiat merajalela di bumi Aceh.
Begitu  juga  sebelumnya,  sebanyak  11  ormas  Islam  di Banda Aceh  mendesak  Polres  Kota  Langsa  untuk  mengusut  dan menangkap  pelaku  pengancaman  terhadap  Kepala  Dinas  Syariat Islam  Kota  Langsa,  Ibrahim  Latif,  dan  juga  meminta  Walikota Langsa  untuk  melindungi  yang  bersangkutan  dari  ancaman orang-orang  yang  diduga  anti  syariat  Islam.  Ancaman  tersebut datang  setelah  Dinas  Syariat  Islam  Kota  Langsa  gencar
17 Ibid. , 1 dan 11. 18 “FPRM  Minta  Penegak  Hukum  Tangkap  Penjual  Miras”, SERAMBI INDONESIA  BANDA  ACEH , 17 Oktober 2012, 19.
melakukan operasi terhadap pelaku khalwat (mesum) di lapangan merdeka dan pembubaran hiburan  malam ( keyboard ). 19
Dalam  waktu  yang  hampir  bersamaan,  mahasiswa  yang tergabung  dalam  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia (KAMMI)  menggelar  aksi  unjuk  rasa  di  Bundaran  Simpang Lima,  Banda  Aceh  untuk  menuntut  dan  menegaskan  penolakan dan  perlawanannya  terhadap  upaya  pihak-pihak  tertentu  yang ingin  melemahkan  dan  melakukan  pembusukan  terhadap penegakan  Syariat  Islam  di  Aceh. Unjuk rasa serupa juga terjadi di  beberapa  daerah  di  Aceh  pada  hari  yang  sama.  Tema  yang mereka  usung sama, yaitu selamatkan  Syariat Islam ( Save Syariat) di Aceh. Adapun pernyataan sikap mereka, yaitu:
1. Tolak  semua  upaya  pelemahan  dan  pembusukkan  Syariat Islam  oleh  siapa  pun,  baik  media,  LSM,  maupun  lembaga nasional dan asing.
2. Mengecam  pihak-pihak  tertentu  yang  sengaja  memojokkan dan  membusukkan  Syariat  Islam  di  Aceh  dengan  dalih HAM dan dalih pembenar lainnya.
3. Mendesak  semua  unsur  pemerintah  Aceh,  baik  pemerintah provinsi  maupun  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  serius dan  berkomitmen  dalam  menjalankan  Syariat  Islam  serta memperkuat  perangkat-perangkat  pelaksanaan  Syariat  Islam di Aceh.
4. Mengajak  semua  elemen  masyarakat  dan  para  pemangku kepentingan  untuk  sama-sama  ikut  memperkuat  dan mendukung  proses pelaksanaan  Syariat Islam  di Aceh. 20

## Qanun  Syariat Islam di Aceh Ditinjau  Secara Filosofis
Selain dua landasan yangn telah diuraikan di atas, yuridis dan sosiologis,  suatu  produk  hukum  harus  memiliki  pula landasan filosofis.  Terhadap  landasan ini Bagir Manan menjelaskan bahwa dasar  filosofis  berkaitan  dengan  “ rechtsidee ”  di  mana  semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum,  misalnya  untuk  menjamin  keadilan,  ketertiban,
19 “Ormas  Islam:  Tangkap  Pengancam Kadis Syariat Islam”, SERAMBI INDONESIA  BANDA  ACEH , 17 Oktober 2012, 1. 20 “KAMMI: Save Syariat”, SERAMBI  INDONESIA  BANDA  ACEH ,  17
Oktober 2012, 1.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
kesejahteraan  dan  sebagainya.  Cita  hukum atau rechtsidee tersebut tumbuh  dari  sistem  nilai  mereka  mengenai  baik  atau  buruk, pandangan  terhadap  hubungan  individual  dan  kemasyarakatan, tentang  kebendaan,  kedudukan  wanita  dan  sebagainya. Semuanya  itu  bersifat  filosofis,  artinya  menyangkut  pandangan mengenai  hakikat  sesuatu.  Hukum  diharapkan  mencerminkan sistem  nilai  tersebut,  baik  sebagai  sarana  yang  melindungi  nilai- nilai  maupun  sebagai  sarana  mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.  Nilai-nilai  ini  ada  yang  dibiarkan  dalam  masyarakat sehingga  setiap  pembentukan  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  harus  dapat  menangkapnya  setiap  kali  akan membentuk  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan.  Akan tetapi,  adakalanya  sistem  nilai  tersebut  telah  terangkum  dalam, baik  berupa  teori-teori  filsafat  maupun  dalam  doktrin-doktrin resmi 21 (misalnya: Alquran dan hadis dalam pemberlakuan qanun Syariat Islam di Aceh).
Maksud syara’ ( maqā╣īd  al-shar‘iyyah )  terhadap  makhluk  ada lima,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta mereka.  Segala  sesuatu  yang  di  dalamnya  terkandung pemeliharaan  terhadap  lima  pokok  tadi,  maka  dia  disebut ma╣la╪ah. Sedangkan  setiap  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan pokok-pokok  itu,  maka  dia  dinamakan mafsadah ,  menolaknya adalah dengan maslahah . Memelihara pokok-pokok yang lima tadi berkisar  pada  tingkatan  kebutuhan  primer  ( ╨arūriyyāt ).  Ini merupakan  martabat  (tingkatan)  yang  paling  kuat  di  dalam ma╣la╪ah .  Misalnya,  ketetapan syara’ untuk  membunuh  orang kafir  yang  menyesatkan  (mengganggu)  orang  lain  dan menghukum  ahli  bid‟ah  yang  mengajak  orang  lain  untuk mengikuti  bid‟ahnya,  maka  kedua  contoh  ini  dapat menghilangkan  agama  dari  sisi  makhluk  yang  bernama  manusia. Keputusan  mewajibkan qi╣ā╣ karena dengannya dapat terpelihara jiwa  seseorang.  Keputusan  mewajibkan  hukuman  bagi  peminum arak  karena  dengannya  dapat  terpelihara  akal  yang  merupakan modal  paling  berharga  dalam  pembebanan  hukum.  Keputusan mewajibkan  hukuman  zina  karena  dengannya  akan  terpelihara kemurnian  keturunan.  Keputusan  mewajibkan  hukuman  bagi perampok  dan  pencuri  karena  dengannya  akan  terpelihara  harta
21 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan … , 135-6.
yang  merupakan  sumber  kehidupan.  Semua  itu  adalah kebutuhan  primer  manusia  dalam  menempuh  kehidupannya  dan haram hukumnya  menghilangkan  kelima pokok tadi. 22
Berkaitan dengan uraian di atas, dalam pemberlakuan Syariat Islam  di  Aceh  telah  melahirkan  beberapa  qanun  yang  mengatur tentang  hal  itu.  Qanun-qanun  tersebut,  yaitu  Qanun  Nomor  11 Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Akidah, Ibadah  dan  Syi„ar  Islam.  Qanun  ini khusus dalam bidang akidah mengatur,  setiap  orang  berkewajiban  memelihara  akidah  dari pengaruh  paham  atau  aliran  sesat;  setiap  orang  dilarang menyebarkan  paham  atau  aliran  sesat;  dan setiap orang dilarang dengan  sengaja  keluar  dari  akidah  dan  atau  menghina  atau melecehkan  agama Islam (Pasal 5). 23
Tujuan  dari  qanun  ini  adalah  untuk  memelihara  agama seseorang  agar  tidak  menjadi  ahli  bid‟ah  dengan  menjadi pengikut paham atau aliran sesat atau tidak menjadi kafir dengan keluar dari agama Islam dan menjadi pengikut agama lain. Tetapi dalam  operasionalnya  di  lapangan  qanun  ini  belum  berjalan secara maksimal. Buktinya, belum ada satupun kasus paham atau aliran  sesat  atau  pemurtadan  oleh  kaum  missionaris  yang terungkap  di  Aceh  dihukum  sesuai  dengan  aturan  qanun. Padahal  dalam  qanun  disebutkan, ‘uqūbah atau  hukuman  bagi pelaku  yang  menyebarkan  paham  atau  aliran  sesat  dihukum dengan ta‘dhīr berupa  hukuman  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun  atau  hukuman  cambuk  di  depan  umum  paling  banyak  12 (dua  belas)  kali.  Sedangkan  pelaku  yang  dengan  sengaja  keluar dari  akidah  Islam  dan  atau  menghina  atau  melecehkan  agama Islam  akan  dihukum  dengan  hukuman  yang  akan  diatur  dalam qanun  tersendiri  (Pasal  20). 24 Sampai  saat  ini  sepengetahuan penulis,  qanun  yang  mengatur  tentang  hukuman  tersebut  belum lahir. Jangankan  diatur, diwacana pun belum pernah.
Pemeliharaan  agama  merupakan  tujuan  pertama  hukum Islam.  Sebabnya  adalah  karena  agama  merupakan  pedoman hidup  manusia,  dan  di  dalam  agama  Islam  selain  komponen-
22 Al-Imām  Abū  ╩amīd  Mu╪ammad  bin  Mu╪ammad  al-Gazālī, al- Musta╣fā min ‘Ilm al-U╣ūl (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 2008), 275-6.
23 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang…, 304.
24 Ibid. , 308.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
komponen  aqidah  yang  merupakan  pegangan  hidup  setiap muslim  serta  akhlak  yang  merupakan  sikap  hidup  seorang muslim,  terdapat  juga  syariat  yang  merupakan  jalan  hidup seorang  muslim,  baik  dalam  berhubungan  dengan  Tuhannya maupun  dalam  berhubungan  dengan  manusia  lain  dan  benda dalam  masyarakat.  Ketiga  komponen  itu,  dalam  agama  Islam terikat  erat.  Karena  itulah,  maka  hukum Islam wajib melindungi agama  yang  dianut  seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. 25
Kemudian,  Qanun  Nomor  12  Tahun  2002  tentang Minuman  Khamar  dan  sejenisnya.  Qanun  ini  mengatur,  setiap orang  dilarang  mengkonsumsi  minuman  khamar  dan  sejenisnya (Pasal  5).  Setiap  orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan,  menghadiahkan  dan  mempromosikan minuman  khamar  dan  sejenisnya;  dan  setiap  orang  atau  badan hukum/badan usaha dilarang turut serta/membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan,  menghadiahkan  dan  mempromosikan minuman  khamar  dan  sejenisnya  (Pasal  6).  Instansi  yang berwenang  menerbitkan  izin  usaha  hotel,  penginapan,  losmen, wisma,  bar,  restoran,  warung  kopi,  rumah  makan,  kedai,  kios, dan  tempat-tempat  lain  dilarang  melegalisasikan  penyediaan minuman  khamar dan sejenisnya  (Pasal 8). 26
Ketentuan ‘uqūbah (hukuman)nya  adalah  setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5, diancam  dengan ‘uqūbah  ╪udūd 40  (empat  puluh)  kali  cambuk. Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  6  dan  8  diancam  dengan ‘uqūbah  ta‘dhīr berupa  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun,  paling  singkat  3 (tiga)  bulan  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  75.000.000,- (tujuh  puluh  lima  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp.  25.000.000,-
25 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam;  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 63.
26 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang … , 323.
(dua  puluh  lima  juta  rupiah)  (Pasal  26  ayat  1). 27 Qanun  ini bertujuan  untuk  mengatur  seseorang  muslim  agar  memelihara akalnya  supaya  tidak  rusak  dan  dapat  menerima  pembebanan hukum  dari  Allah  dan  Rasul-Nya.  Juga  untuk  mencegah terjadinya tindak perbuatan maksiat lainnya akibat hilangnya akal (rusak  akal  akibat  mabuk)  setelah  mengonsumsi  minuman beralkohol  tersebut.  Namun  dalam  operasionalnya  akhir-akhir ini tidak begitu efektif dan banyak tantangan di lapangan.
Pemeliharaan  akal  sangat  dipentingkan  oleh  hukum  Islam, karena  dengan  mempergunakan  akalnya,  manusia  dapat berpikir tentang  Allah,  alam  semesta  dan  dirinya  sendiri.  Dengan mempergunakan  akalnya  manusia  dapat  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Tanpa  akal,  manusia  tidak  mungkin pula  menjadi  pelaku  dan  pelaksana  hukum  Islam.  Oleh  karena itu,  pemeliharaan  akal  menjadi  salah  satu  tujuan  hukum  Islam. Penggunaan  akal  itu  harus  diarahkan  pada  hal-hal  atau  sesuatu yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  hidup  manusia,  tidak  untuk hal-hal  yang  merugikan  kehidupan.  Untuk  memelihara  akal itulah,  maka  hukum  Islam  melarang  orang  meminum  setiap minuman  yang  memabukkan  yang  disebut  dengan istilah khamar dalam  al-Qur'an  (Qs.  al-Maidah  [5]:90)  dan  menghukum  setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. 28
Selanjutnya,  Qanun  Nomor  13  Tahun  2002  tentang  Maisir (Perjudian).  Qanun  ini  mengatur  tentang  setiap  orang  dilarang melakukan  perbuatan  maisir  (Pasal  5).  Setiap  orang  atau  badan hukum  atau  badan  usaha  dilarang  menyelenggarakan  dan  atau memberikan  fasilitas  kepada  orang  yang  akan  melakukan perbuatan  maisir;  setiap  orang  atau  badan  hukum  atau  badan usaha  dilarang  menjadi  pelindung  terhadap  perbuatan  maisir (Pasal  6).  Instansi  Pemerintah  dilarang  memberi  izin  usaha penyelenggaraan  maisir (Pasal 7). 29
Adapun  ketentuan ‘uqūbah -nya  adalah  setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5, diancam  dengan ‘uqūbah cambuk  di  depan  umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Setiap orang
27 Ibid. , 327-8.
28 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam… , 63-4.
29 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang … , 339.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
atau  badan  hukum  atau  badan  usaha  Non  Instansi  Pemerintah yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6 dan  7,  diancam  dengan ‘uqūbah atau  denda  paling  banyak  Rp. 35.000.000,-  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp. 15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah)  (Pasal  23  ayat  1  dan  2). 30
Tujuan  dari  qanun  ini  adalah  untuk  memelihara  harta  seseorang agar  diperoleh  dengan  cara  yang  halal  dan  memanfaatkannya juga  dengan  jalan  yang  halal,  sebagaimana  tuntunan  syariat. Tetapi  akhir-akhir  ini  qanun  ini  juga  kurang  efektif  dalam operasionalnya,  khususnya  dalam  bidang  pengawasan  dan pembinaan, sebagaimana diamanahkan  oleh qanun.
Pemeliharaan  harta  adalah  salah  satu  tujuan  hukum  Islam. Menurut  ajaran  Islam,  harta  adalah  pemberian  Tuhan  kepada manusia,  agar  manusia  dapat  mempertahankan  hidup  dan melangsungkan  kehidupannya.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam melindungi  hak  manusia  untuk  memperoleh  harta  dengan  cara- cara  yang  halal  dan  sah,  maka  hukum Islam melarang seseorang untuk  berjudi  ( maisir )  dan  mengundi  nasib  (Qs.  al-Maidah  [5]: 90)  serta  melindungi  kepentingan  harta  seseorang,  masyarakat dan  negara,  misalnya  dari  penipuan  (Qs.  al-Nisa‟  [4]:  29), penggelapan/korupsi  (Qs.  al-Nisa‟  [4]:  58), perampasan (Qs. al- Maidah [5]: 33), pencurian (Qs. al-Maidah [5]: 38), dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. 31
Terakhir,  Qanun  Nomor  14  Tahun  2002  tentang khalwat (mesum).  Qanun  ini  mengatur,  setiap  orang  dilarang  melakukan khalwat /mesum  (Pasal  5).  Setiap  orang  atau  kelompok masyarakat,  atau  aparatur  pemerintahan  dan  badan  usaha dilarang  memberikan  fasilitas  kemudahan/atau  melindungi orang  melakukan khalwat /mesum  (Pasal  6). 32 Adapun  ketentuan ‘uqūbah- nya  adalah  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5,  diancam  dengan ‘uqūbah ta‘dhīr berupa  dicambuk  paling  tinggi  9  (sembilan)  kali,  paling rendah  3  (tiga)  kali  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Setiap  orang  yang  melanggar
30 Ibid. , 343.
31 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam … , 64-5.
32 Dinas Syariat Islam, Himpunan Undang-Undang … , 356.
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam dengan ‘uqūbah ta‘dhīr berupa  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan, paling  singkat  2  (dua)  bulan  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (Pasal 22 ayat 1 dan 2). 33
Tujuan  dari  qanun  ini  adalah  untuk  memelihara  seseorang agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  perbuatan  zina,  yang  berakibat kepada  terjadinya  kekaburan  dalam  hal  kemurnian  keturunan. Tetapi,  menurut  penulis  Pemerintah  Aceh  perlu  segera mengesahkan  qanun  jinayat  yang  di  dalamnya  mengatur  tentang hukuman  bagi  pelaku  zina.  Karena  dari  sekian  banyak  kasus khalwat/mesum  yang  terungkap  banyak  pelakunya  yang mengaku  telah  melakukan perbuatan zina. Namun, karena qanun yang mengatur tentang hal itu belum ada, maka pelakunya hanya sebatas  dihukum  dengan  hukuman ta‘dhīr .  Padahal  menurut syariat  Islam,  pelakunya  mesti  dihukum  dengan  hukuman cambuk  100  (seratus)  kali  bagi gayr  mu╪╣an (belum  pernah menikah)  dan  hukuman  rajam  (hukuman  mati  dengan  cara dilempari  batu)  bagi  pelaku mu╪╣an (sudah  pernah  menikah  dan melakukan  hubungan  intim  dalam  nikahnya  tersebut).  Begitu juga  Pemerintah  Aceh  perlu  menyusun  dan  mengesahkan  qanun yang  mengatur  tentang qi╣ā╣ supaya  terpelihara  jiwa  seseorang dari  terjadinya pembunuhan, baik disengaja maupun tidak. Perlu pula  qanun  yang  mengatur  tentang  hukuman  bagi  pencuri  atau perampok  supaya  terpelihara  harta  seseorang  dari  penguasaan orang-orang secara tidak berhak.

## Catatan Akhir
Dalam membuat suatu produk hukum yang berupa qanun di Aceh,  khususnya  qanun  yang  berkaitan  dengan  penegakan syariat  Islam  haruslah  mengacu  kepada  tiga  landasan,  yaitu landasan  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis.  Landasan  yuridis produk  qanun  tentang  penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh  adalah Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Aceh, kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-undang  Nomor  18
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Aceh sebagai Provinsi NAD. Terakhir Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh (UUPA).  Hakikatnya  secara  yuridis,  syariat  Islam  sebenarnya merupakan  sistem  nilai  yang  paling  rinci  mengatur  kehidupan manusia  mulai  persoalan  individual,  keluarga  sampai  kepada kehidupan sosial.
Adapun  landasan  sosiologisnya  adalah  mayoritas masyarakat Aceh  yang  beragama  Islam  dapat  menerima  semua  produk hukum  yang  berdasarkan  syariat  Islam  tersebut.  Hal ini terbukti dengan  adanya  tuntutan-tuntutan  dari  berbagai  elemen masyarakat  untuk  mendukung  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh. Di  sisi  lain  Syariat  Islam  dalam  perjalanan  sejarah  rakyat  Aceh telah  dijadikan  sebagai living  law ,  dalam  masyarakat.  Sedangkan landasan  filosofisnya  adalah  syariat  Islam  perlu  ditegakkan berdasarkan  anjuran  al-Qur'an  dan  hadis.  Karena  syariat  Islam memiliki kandungan yang sarat dengan tema keadilan, dan cocok dengan  fitrah  manusia.  Tujuan  dari  pensyariatan  hukum  Islam adalah  untuk  memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara akal,  memelihara  keturunan,  dan  memelihara  harta.  Oleh karenanya,  penegakan  syariat  Islam  di  Aceh  dengan  melahirkan qanun-qanun  yang mengatur semua aspek  syariat adalah hal yang mutlak diperlukan.

## Daftar Pustaka
Abubakar,  Al  Yasa„.  2008. Syariat  Islam  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  Paradigma,  Kebijakan  dan  Kegiatan. Edisi  5. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. Ali,  Muhammad  Daud.  2009. Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
Dinas  Syariat  Islam,  2009. Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syariat  Islam. Edisi  7.  Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
“FPRM  Minta  Penegak  Hukum  Tangkap  Penjual  Miras”. SERAMBI  INDONESIA  BANDA  ACEH. 17  Oktober
2012. 19.
al-Ghazālī,  al-Imām  Abū  ╩āmid  Mu╪ammad  bin  Mu╪ammad.
2008. Al-Musta╣fā  min  ‘Ilmi  al-U╣ūl .  Beirut:  Dār  al-Kutub  al-
„Ilmiyah.
“KAMMI: Save Syariat”, SERAMBI  INDONESIA  BANDA ACEH. 17 Oktober 2012.  1.
Manan,  Abdul.  2006. Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum .  Cet.  III.
Jakarta: Kencana Prenada Media.
“Ormas  Islam:  Tangkap  Pengancam  Kadis  Syariat  Islam”, SERAMBI  INDONESIA  BANDA  ACEH. 17  Oktober 2012.  1.
Shobari,  Choiruddin.  dkk.  2009. “Penyerapan Nilai-nilai Budaya
Lokal  Dalam  Kehidupan  Beragama  di  Aceh  (Studi  Tentang Budaya  Lokal  di  Aceh)”,  dalam Harmonisasi  Agama  dan Budaya di Indonesia (2). ed. Afif dan Saiful Bahri. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan  Agama.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  (Amandemen Oktober 1999 dan Agustus 2000).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006
Tentang  Pemerintahan  Aceh.
“WH  Dilempari  Botol  Miras”, SERAMBI  INDONESIA BANDA ACEH. 22 Oktober 2012.  1 dan 11. Yuliandri,  2010. Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  Yang  Baik;  Gagasan  Pembentukan  Undang-Undang Berkelanjutan. Cet. ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.