Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA
Syahrul Mubarak Subeitan
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id

## ABSTRAK
Perkara waris telah diatur dalam ketentuan di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum waris perdata. Khusus muslim, juga berlaku  Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, masyarakat muslim di Indonesia sering timbul kecekcokan  yang  mungkin  akan  mengakibatkan  hancurnya  hubungan  antar keluarga. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi haknya dan apa saja yang menjadi kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya  sebuah  aturan  mengenai  hukum  waris  di  setiap  lapisan  masyarakat,  agar kedepannya  masyarakat  tidak  mengalami  kebingungan  dalam  memecahkan masalah  tentang  waris  dan  perselisihan  antar  persaudaraan  mengenai  waris tersebut  dapat  diminimalisir.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  berinisiatif  untuk membahas  aturan  kewarisan  di  Indonesia,  serta  problematikanya  dengan  metode kualitatif-deskriptif.  Tujuan  dalam  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  hukum kewarisan di Indonesia, serta memahami problematika yang terjadi  dalam praktik pada  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Dari  ketentuan  waris  yang  ada  dan  tidak bisa  dipungkiri  bahwa  pilihan  hukum  pada  masyarakat  muslim  Indonesia  yang berbeda-beda,  namun  tetap  dengan  suatu  tujuan  untuk  menggapai  kemaslahatan pada setiap pihak.
Kata kunci: Ketentuan Waris; Kompilasi Hukum Islam; Maslahat.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  atau  dalam  hukum  waris  Islam  disebut  dengan  faraid  atau mawaris  merupakan  hukum  yang  mengatur  peralihan  harta/benda  kepemilikan seorang  pewaris,  baik  berupa  uang,  tanah  dan  lain  sebagainya,  yang  telah meninggal dan meninggalkan ahli waris sebagai akibat dari hukum waris tersebut (As-Sabuni, 1996).
Sistem  hukum  di  Indonesia  mengenal  yang  namanya  sistem  hukum kekeluargaan, yaitu sistem dalam proses pembagian harta warisannya diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan praktik warisan di masyarakat, baik dalam satu keluarga  maupun  di  Pengadilan,  terdapat  berbagai  keragamaan  sistem penyelesaian,  seperti  menggunakan  hukum  Islam,  adat,  hukum  waris  perdata (BW),  bahkan  menggabungkan  satu  sistem  dengan  sistem  lainnya  dalam mendapatkan nilai perdamaian agar para ahli waris tidak saling bertentangan.
Walaupun ketentuan hukum waris telah diatur secara terperinci, baik dari hukum  kewarisan  Islam  maupun  hukum  kewarisan  di  Indonesia,  berbicara mengenai  masalah  warisan,    masyarakat  di  Indonesia  sering  timbul  kecekcokan yang  mungkin  akan  mengakibatkan  hancurnya  hubungan  antar  kekeluargaan. Dalam  praktiknya  dapat  dilihat  seperti  pembagian  warisan  tidak  dibagi  sama persis dengan ketentuan waris Islam dan kewarisan di Indonesia kepada para ahli waris, karena dalam penelitian Asni menyatakan bahwa “pembagian waris dengan bagian  anak  perempuan  lebih  besar  dari  pada  bagian  anak  lain  dengan  alasan bahwa anak laki-laki lebih bungsu/muda dibandingkan dengan anak perempuan”. Selain  itu,  pembagian  warisan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  sebelum  mereka meninggal  juga  kerap  kali  dapat  ditemukan  pada  masyarakat  plural  Indonesia (Zubair, 2014).
Fenomena  demikian  memang  berbeda  dengan  ketentuan  waris  Islam, karena  waktu  pembagian  warisan  bukan  akibat  kematian,  melainkan  adanya kekhawatiran  orang  tua  kepada  ahli  warisnya  nanti  kelak  terjadi  kecekcocakan masing-masing  pihak  setelah  orang  tua  tersebut  meninggal  dunia.  Seharusnya waris  merupakan  harta  pewaris  setelah  pewaris  meninggal  dunia  baru  dapat dibagikan  kepada  masing-masing  ahli  waris,  tidak  bisa  dikatakan  waris  jika  si pewaris masih hidup (Syarifuddin, 2005).
Hal  ini  sebenarnya  tidak  perlu  terjadi  seandainya  semua  memahami  apa yang  seharusnya  dilakukan,  apa  yang  menjadi  hak-haknya  dan  apa  saja  yang menjadi  kewajiban-kewajibannya  yang  berkaitan  dengan  harta  warisan  tersebut. Karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik dalam masalah kewarisan ini. Dengan demikian, perlu adanya
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
sebuah  aturan  mengenai  hukum  waris  di  setiap  lapisan  masyarakat,  agar kedepannya  masyarakat  tidak  mengalami  kebingungan  dalam  memecahkan masalah  tentang  waris  dan  perselisihan  antar  persaudaraan  mengenai  waris tersebut  dapat  diminimalisir.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  berinisiatif  untuk membahas  aturan  kewarisan  di  Indonesia,  serta  problematikanya.  Tujuan  dalam tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  hukum  kewarisan  di  Indonesia,  serta memahami  problematika  yang  terjadi  dalam  praktik  pada  masyarakat  muslim  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  waris  yang berlaku  di  Indonesia  dengan  melihat  probematika  pada  masyarakat  muslim Indonesia.  Adapun  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian ini digunakan untuk melihat suatu fenomena  dan  problematika  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  muslim Indonesia. Data atau informasi didapatkan dari berbagai literatur yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ketentuan Waris Islam
Ketentuan  waris  Islam,  khususnya  aturan  waris  Islam  klasik  berasal  dari struktur dasar yang telah ditetapkan dalam produk hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadis  maupun  Ijtihad  para  Ulama  yang  telah  diuraikan  dan  disistematisasi  oleh imam-imam  madzhab  melalui  berbagai  metode  dan  interpretasi.  Adapun ketentuan waris dalam Islam tidak luput dari 3 (tiga) rukun yang harus ada, yaitu: Pertama ,  pewaris,  atau  bisa  juga  disebut  sebagai  orang  yang  mewariskan,  yaitu seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  harta  warisan  kepada ahli warisnya  (Syarifuddin, 2005). Mengenai pewaris, dalam QS.  An-Nisa [4]: 7 disebutkan  bahwa:  “Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
Ayat di atas dapat menunjukkan bahwa pewaris merupakan di antara orang tua  ataupun  kerabat  yang  telah  meninggal  dunia.  Selain  dari  ayat  tersebut,  QS. An-Nisa  [4]  ayat  11,  12  dan  176  berbicara  juga  mengenai  pewaris  yang  lebih dirincikan  lagi,  seperti  pada  ayat  11  bahwa  pewaris  bukan  hanya  orang  tua  baik bapak dan ibu, serta anak, melainkan cucu, kakek dan nenek, sedangkan ayat 12 dan 176 mengenai pewaris dari kerabat dirincikan bahwa suami menjadi pewaris
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
bagi  istrinya,  begitu  juga  sebaliknya,  serta  saudara  laki-laki  atau  perempuan menjadi pewaris bagi saudara lainnya (Syarifuddin, 2005).
Kedua ,  ahli  waris,  merupakan  seseorang  yang  berhak  menerima  harta warisan dari si pewaris, karena ada sebab yang bisa mewarisi, baik yang sebabkan dengan  hubungan  nasab/keturunan/darah,  perkawinan,  serta  memerdekakan budak.  Dalam  Islam  terdapat  15  ahli  waris  dari  golongan  laki-laki,  yaitu  mulai dari anak laki-laki, bapak, suami, sampai dengan al-mu’tiq atau seorang laki-laki yang  memerdekakan  budak,  sedangkan  terdapat  10  ahli  waris  dari  golongan perempuan,  yaitu  mulai  dari  anak  perempuan,  ibu,  istri,  hingga  al-mu’tiqah  atau seorang  perempuan  yang  memerdekakan  budak.  Masing-masing  dari  golongan tersebut  memiliki  bagian  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan  waris  Islam (Salim, 2005).
Ketiga ,  harta  warisan,  merupakan  segala  sesuatu  dari  harta  benda  yang telah  ditinggalkan  oleh  pewaris  untuk  dialihkan  kepada  ahli  waris.  Harta  waris yang  dimaksud  tidak  secara  keseluruhan  dialihkan  kepada  ahli  waris,  setelah semua  hak  si  pewaris  telah  ditunaikan  terlebih  dahulu,  seperti  mengurus  segala keperluan  dalam  pengurusan  jenazah  si  pewaris,  melunasi  segala  hutang  yang pernah  dilakukan  oleh  si  pewaris,  serta  memenuhi  wasiat  yang  telah  dibuat sebelum pewaris meninggal dunia. Dari semua ketentuan harta warisan ini adalah dengan  mendahulukan  hak  orang  lain  dari  harta  si  pewaris,  sebelum  dibagikan kepada ahli waris (Syarifuddin, 2005).
Hukum  waris  Islam memang menjadi salah satu aspek hukum  yang lama bertahan  dibandingkan  dari  aspek  hukum  lain,  seperti  hukum  bisnis  maupun hukum pidana yang selalu berubah-ubah. Selain dari bentuk kesakralan mengenai faraid  di  kalangan  umat  Islam,  penyebab  lainnya  adalah  ketentuan  waris  Islam sudah sangat rinci dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan Hadis yang kerap kali tidak dapat  ditemukan  suatu  interpretasi,  karena  karakter  hukum  waris  sendiri  sangat kuat (Wahib, 2014). Meskipun demikian, Indonesia sendiri sudah cukup progresif melakukan  suatu  interpretasi  dalam  ketentuan  waris  ini,  sepert  ketentuan  ahli waris  pengganti  maupun  ketentuan  wasiat  wajibah  yang  merupakan  bentuk reformasi dalam perkembangan ketentuan waris saat ini.

## Ketentuan Waris di Indonesia
Pembacaan  ketentuan  waris  di  Indonesia  hampir  sama  dengan  ketentuan waris pada Islam yang tidak lepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang harus ada, yaitu: Pertama ,  pewaris,  yaitu  peninggal  warisan  atau  disebut  pewaris  adalah  orang yang  meninggal  dunia  dan meninggalkan  harta  benda  kepada  orang  lain; Kedua , ahli  waris,  yaitu  orang  yang  menggantikan  pewaris  di  dalam  kedudukannya
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
terhadap  warisan,  baik  untuk  seluruhnya  maupun  untuk  sebagian  tertentu,  dan; Ketiga adalah  harta  warisan,  yaitu  segala  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh orang  yang  meninggal  dunia  yang  berupa  semua  harta  kekayaan  dari  yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Ketiga unsur tersebut harus  dipenuhi  dalam  hal  terjadi  pewarisan,  jika  salah  satu  atau  lebih  unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.
Di Indonesia, khususnya dalam masalah waris, memiliki 3 sistem hukum, yaitu:  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  perdata  (BW).  Dalam  hukum  adat, ada tiga sistem warisan, yaitu individu, kolektif dan mayorat (Hazairin, 1982).

## Sistem Pewarisan Individu
Sistem  pewarisan  individu  merupakan  suatu  pendistribusi  warisan berdasarkan individu atau pewaris pribadi untuk dimiliki secara individual. Setiap ahli  waris  bebas  menggunakan  atau  mentransfer  warisan  yang  diperoleh  kepada pihak lain. Sistem ini dapat ditemukan pada masyarakat bilateral, seperti mencar dan  mentas  di  Jawa,  dan  masyarakat  patrilineal,  seperti  manjae  di  Batak  atau peminggir  di  Lampung.  Dalam  masyarakat  matrilineal,  seperti  penduduk  asli Minangkabau,  ada  perubahan  sistem  pewarisan  menjadi  sistem  pewarisan individu.  Hal  ini  disebabkan  para  ahli  waris  tidak  lagi  terikat  pada  satu  rumah keluarga (rumah gadang) atau rumah orang tua dan memiliki pekerjaan di daerah yang  luas.  Karena  itu,  mereka  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  memiliki  warisan bersama.

## Sistem Warisan Kolektif
Sistem  warisan  kolektif  merupakan  suatu  pendistribusi  warisan  dengan mentransfer warisan tak terpisahkan kepada ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, atau menerima hasil warisan kolektif. Dalam masyarakat  adat  Minangkabau  sebagai  matrikal  masyarakat  Sumatera  Barat, mamak kepala waris memimpin pengelolaan tanah pusako secara bersama-sama dilakukan oleh ahli waris yang hanya menggunakan atau menggerebek bauntuik . Di  pribumi  Ambon  atau  Maluku, tanah  dati digunakan  oleh  ahli  waris  dalam mengendalikan kepala  dati .  Dalam masyarakat  adat  Minahasa  di  Sulawesi  Utara sebagai sistem patrilineal, mereka memiliki kalakeran , yaitu tanah keluarga yang tidak  boleh  dibagi  dan  dibagikan  kepada  ahli  waris  tetapi  harus  digunakan  oleh ahli  waris  yang  di  bawah  dan  dikelola  oleh  orang kendalitua  untaranak , haka umbana ,  atau paki  itenan  tanah-tanah .  Masyarakat  patrilineal  lainnya,  seperti penduduk  asli  Lampung,  mereka  memiliki tanah  menyanak atau tanah  repong yang  seharusnya  tidak  didistribusikan  kepada  ahli  waris  tetapi  dikelola  bersama. Sistem warisan kolektif berubah ke sistem pewarisan individu karena penggunaan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
warisan  adalah  individu  dan  peran  pemimpin  masyarakat  dalam  manajemen warisan lemah.

## Sistem Warisan Mayorat
Sistem warisan mayorat adalah pemindahan hak untuk menempati warisan yang  terpisahkan  kepada  anak  tertua  yang  dianggap  sebagai  penerus  tanggung jawab keluarga setelah orang tuanya meninggal. Anak sulung mengelola warisan untuk hidup dan mengambil alih saudara-saudaranya  yang belum dewasa sampai mereka dewasa dan mandiri. Ada dua jenis sistem warisan mayorat, yaitu mayorat laki-laki  dan  mayorat  perempuan.  Mayorat  laki-laki  mentransfer  pengelolaan warisan  kepada  putra  tertua.  Hal  ini  dibahasakan  oleh  penduduk  asli  Lampung dengan beradat  pepadun ,  yaitu anak  punyimbang atau  putra  sulung  dari  istri pertama memimpin, mengelola, dan mendominasi warisan tak terbagi. Kemudian mayorat  perempuan  mentransfer  pengelolaan  warisan  kepada  putri  sulung. Mayorat  ini  menerapkan  putri  tertua  dalam  pengelolaan  pribumi Semendo di Sumatra Selatan.
Adapaun  secara  spesifik  pembagian  kekerabatan  atau  kekeluargaan  pada masyarakat  adat  di  Indonesia  dan  masing-masing  memiliki  sistem  hukum  waris tersendiri.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  telah  dituangkan  dalam  buku  Wirjono Prodjodikoro  bahwa  terdapat  tiga  (3)  bentuk  sistem  kekerabatan  atau kekeluargaan  pada  masyarakat  adat  Indonesia,  yaitu: Pertama ,  golongan patriachaat  atau  patrilineal  atau  kebapakan  di  mana    golongan  kekerabatan tersebut  dapat  ditemukan  pada  masyarakat  Bali,  Ambon,  Batak,  Alas  dan  Tanah Gayo; Kedua ,  golongan  matriaachaat  atau  matrilineal  atau  keibuan  di  mana golongan  kekerabatan  tersebut  dapat  ditemukan  pada  masyarakat  Minangkabau, dan Ketiga , golongan parental atau bilateral atau kebapak-ibuan di mana golongan kekerabatan  tersebut  dapat  ditemukan  pada  masyarakat  Lombok,  Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura (Prodjodikoro, 1983). Golongan ketiga ini merupakan mayoritas atau terbanyak penganut masyarakat Indonesia. Dari ketiga golongan di atas  juga  berpengaruh  pada  sistem  pembagian  warisan  di  mana  golongan patrilineal yang lebih berhak menerima warisan adalah dari kerabat laki-laki saja, karena  perempuan  bukan  termasuk  ahli  waris,  sedangkan  golongan  matrilineal sebaliknya,  yaitu  perempuanlah  yang  berhak  menerima  warisan,  bukan  laki-laki. Adapun  golongan  parental,  baik  laki-laki  dan  perempuan,  masing-masing memperoleh  harta  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada  adat- istiadatnya.
Selain  hukum  adat  di  atas,  terdapat  hukum  Islam  yang  juga  digunakan dalam sistem kewarisan di Indonesia. Pada umumnya, terdapat tiga sistem hukum waris  Islam  di  Indonesia,  yaitu,  sistem  hukum  waris  Syafi'i  (patrilineal),  sistem
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
hukum waris Hazairin (bilateral) dan Kompilasi Hukum Indonesia (KHI).  Setelah itu,  ada  pemikiran  datang  dari  Munawir  Sadzali  yang  mengemukakan  sebuah kritikan  porsi  yang  diterima  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Munawir mengemukakan  pendapat  bahwa  antara  laki-laki  dan  perempuan  mendapat  porsi yang  sama,  yaitu  satu  banding  satu,  dengan  gagasan  reaktualisasi  hukum  Islam bahwa  menurutnya  hukum  Islam  itu  tidak  sepenuhnya  ta’abbudi,  melainkan mengandung sifat ta’aqquli, sehingga hukum Islam bersifat lentur yang siap akan perkembangan zaman yang semakin modern (Rofiq, 2012).
Beberapa  ketentuan  sistem  warisan  di  atas,  tak  jarang  didapati  suatu ketentuan  mengenai  kewarisan  berbeda  satu  sama  lain.  Misalnya,  Syafi'i  dan Hazairin  memiliki  interpretasi  yang  berbeda  dalam  praktik  mengenai  kalalah. Istilah  kalalah  disebutkan  pada  surah  An-Nisa  ayat  176.  Hal  itu  mempengaruhi pembagian  saudara  kandung  sebagaimana  disebutkan  dalam  surah  An-Nisa  ayat 12  dan  176.  Menurut  Hazairin,  kalalah  adalah  orang  yang  meninggal  tidak  ada putra-putri dan keturunan mereka laki-laki-perempuan. Dalam posisi ini, saudara laki-laki atau  perempuan  adalah  pewaris almarhum.  Pembagian  saudara laki-laki atau saudara perempuan ditentukan pada surat An-Nisa ayat 12 jika ayah selamat. Jika  ayah  meninggal  sebelum  almarhum,  saudara  laki-laki  atau  saudara perempuan ditentukan pada surah An-Nisa ayat 176. Hazairin tidak membedakan saudara  kandung,  wanita  dewasa  dan  seterusnya  yang  memiliki  pembagian  yang sama.  Sedangkan  Syafi'i  mendefinisikan  kalalah  adalah  almarhum  tidak meninggalkan laki-laki, anak dari laki-laki dan ayah. Dalam kondisi ini, almarhum adalah kalalah, saudara kandung akan berhak atas dirinya sendiri. Surah An-Nisa ayat  12  digunakan  sebagaimana  mestinya,  sedangkan  surah  An-Nisa  ayat  176 digunakan untuk saudara kandung dan kerabat (Barlinti, 2013).
Dua  perspektif  di  atas,  KHI  menggabungkan  pendapat  Syafi'i  dan Hazairin.  Berdasarkan  ketentuan  KHI,  kalalah  adalah  almarhum  tidak meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, anak dari anak laki-laki maupun perempuan  dan  ayah.  Dalam  hal  ini,  Pasal  181  KHI  menetapkan  bahwa pembagian  warisan  sama  dengan  surat  An-Nisa  ayat  12  dan  Pasal  182  KHI menentukan pembagian saudara kandung dan kerabat sama seperti surat An-Nisa ayat 176 (Barlinti, 2013).
Selain  ketentuan  hukum  waris  adat  dan  Islam  di  atas,  terdapat  beberapa ketentuan  dalam  Hukum  Perdata  (BW)  tentang  kewarisan.  Adapun  hukum  waris merupakan  salah  satu  undang-undang  yang  ditulis  dalam  KUHPerdata  dalam Buku  II.  Menurut  Surini  Ahlan  Sjarif  dan  Nurul  Elmiyah,  alasan  penempatan hukum  waris  dalam  Buku  II  KUHPerdata  adalah  (1)  Hak  untuk  mewarisi diidentifikasi  sebagai  hak  milik  yang  diberikan  pada  Pasal  528  KUHPerdata.  (2)
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Hak  untuk  mewarisi  adalah  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  hak  milik, sebagaimana didefinisikan pada Pasal 584 KUHPerdata (Sjarif & Elmiyah, 2010).
KUHPerdata  membagi  ahli  waris  menjadi  dua  jenis,  yaitu  pewaris  ab intestato  dan  ahli  waris  testamentair.  Ahli  waris  dari  intestato  adalah  ahli  waris karena hubungan perkawinan dan kekerabatan. Ahli waris testamentair adalah ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat atau surat wasiat. Ada klasifikasi ahli waris ab intestato.  Arti  klasifikasi  Kode  Sipil  berbeda  dari  klasifikasi  ahli  waris  dalam hukum  waris  Islam.  Klasifikasi  KUHPerdata  memiliki  arti  yang  sama  dengan kelompok primer Hazairin, yang kelompok-kelompoknya berhak mewarisi dalam urutan. Klasifikasi ahli waris yang diatur dalam KUHPerdata adalah (1) Anak atau keturunan  dan  istri  atau  suami  (Pasal  852).  (2)  Orang  tua  (ayah  dan  ibu)  dan saudara  kandung  (Pasal  854-859).  (3)  Kakek  dan  nenek  atau  nenek  moyang lainnya dengan garis lurus ke atas (Pasal 853). (4) Kerabat garis samping sampai tingkat keenam (Pasal 861).

## Problematika Waris di Indonesia
Penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia secara prosedur diserahkan ke  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama menggunakan  hukum  Islam  dan  legislasi  terkait  untuk  menyelesaikan perselisihan. Sementara sengketa warisan di Pengadilan Negeri diselesaikan oleh hukum  adat  atau  hukum  barat.  Dalam  aturan  penyelesaian  waris  di  Pengadilan Agama,  terdapat  aturan  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  jo.  UU No.  3  Tahun  2006  jo.  UU  No.  50  Tahun  2009  bahwa  Pengadilan  Agama berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  warisan  jika  agama  almarhum  adalah Islam.
Ketentuan  aturan  di  atas  mengenai  kewenangan  Pengadilan  dalam memutuskan  sengketa  kewarisan,  terdapat  beberapa  kasus  di  Indonesia  yang masih kerap terjadi sebuah ambiguitas dalam menentuan suatu aturan yang kerap didapati  dalam  problimatika  di  masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  dalam  sebuah penelitian  Sri  Wahyuni  yang  juga  mengamati  pada  penelitian  terdahulu  bahwa masyarakat kebanyakan memilih hukum adat daerah masing-masing dibandingkan dengan  hukum  Islam  dalam  menyelesaikan  perselisihan  kewarisan,  khususnya berkaitan  dengan  persoalan  pembagian  warisan.  Dalam  penelitian  tersebut  dapat dilihat  dengan  sebuah  contoh  pada  masyarakat  Minang,  yang  bisa  dikatakan bahwa  masyarakat  Minang  sangat  kental  dengan  ajaran  agamanya,  pun  masih mempedomani  sistem  pembagian  secara  adat  yang  bercorak  sistem  matrilineal. Selain  masyarakat  Minang,  terdapat  juga  masyarakat  suku  Sasak  Sade,  Lombok Tengah,  yang  juga  menerapkan  hal  yang  sama  seperti  masyakat  Minang,  yaitu
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
tetap  mempedomani  ketentuan  sistem  kewarisan  adat  pada  masyarakatnya (Wahyuni, 2016).
Selain  melihat  kedua  contoh  penerapan  ketentuan  waris  pada  masyarakat Indonesia  di  atas,  penelitian  dari  Ama’  Khisbul  Maulana  mengenai  masyarakat Samin, yaitu masyarakat yang mayoritas terdapat di daerah Blora dan tersebut di daerah  Jawa  lainnya,  khususnya  Jawa  Timur,  menyatakan  bahwa  masyarakat tersebut  tetap  kokoh  dalam  mempedomani  ajaran-ajaran  adat  mereka.  Dalam penelitian Ama’  yang memfokuskan untuk meneliti masyarakat Samin di Dusun Jepang  Margomulyo,  Bojonegoro  mengenai  sistem  pembagian  waris  tetap berpedoman  pada  ajaran  adatnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  saking  dominannya nilai-nilai  adat  terhadap  kehidupan  masyarakat  Samin.  Hal  ini  juga mengakibatkan  ajaran  waris  Islam  tidak  diaplikasikan  pada  masyarakat  Samin (Maulana, 2020).
Selain  problematika  mengenai  pemberlakuan  hukum  adat  dan  Islam  di atas, terdapat kasus di Pengadilan mengenai kewarisan antara  seorang suami dan seorang istri yang telah disamarkan dengan inisial ZAN (suami) dan HBS (istri). Dalam  sebuah  alur  kasus  bahwa  mereka  memiliki  dua  putra  (meninggal  ketika masih anak-anak) dan dua anak perempuan,  dengan inisial nama  ZBN dan SBN. SBN  menikahi  seorang  lelaki  dengan  inisial  JM  dan  memiliki  sembilan  putra, yaitu dengan inisial HM, TM (almarhum), KM (almarhum), PM, BM, URM, OM, RM  (almarhum)  dan  SM.  Kemudian,  ZAN  dan  istri  keduanya,  dengan  inisial TBS, memiliki seorang putra, yaitu dengan insial AJN. Kemudian AJN menikahi seorang wanita dengan inisial NBS.
Dalam  pernikahan  ZAN  dan  HBS,  HBS  membawa  harta  warisannya dalam pernikahannya. Itu adalah sebidang tanah sebagai hadiah dari saudara laki- lakinya  (kakak),  dengan  inisial  BS,  yang  terletak  di  Nagari  Bandar  Dolok, Simalungun.  Mereka  merawat  tanah  tersebut  secara  bersama-sama.  Sejak  HBS meninggal  pada  tahun  1935,  tanah  itu  dirawat  oleh  suaminya,  ZAN,  dan  anak perempuannya, yaitu ZBN dan SBN. Kemudian, kedua putri ZAN, yaitu ZBN dan SBN  mengambil  alih  tanah  tersebut  mengingat  ketika  itu,  pada  tahun  1945, ayahnya  meninggal  dunia,  yaitu  ZAN.  Pada  tahun  1956,  istri  kedua  ZAN,  yaitu TBS  mengambil  alih  lahan  tersebut,  karena  anak  dari  ZAN,  yaitu  ZBN  sudah meninggal  dunia,  sedangkan  SBN  menikah  dengan  JM.  Pada  tahun  2003,  istri kedua ZAN, yaitu TBS, maka tanah tersebut akhirnya diambil alih oleh AJN dan istrinya, yaitu NBS (Barlinti, 2013).
Alur  cerita  di  atas  akhirnya  diputuskan  oleh  hakim  di  Pengadilan  Negeri Simalungun dalam sebuah putusan No. 25/Pdt.G/2008/PN.Sim  yang menyatakan bahwa:
1) Tanah tersebut merupakan warisan (estate) dari HBS;
2) Ahli waris HBS adalah HM, TM (almarhum), KM (almarhum), PM, BM, URM, OM, RM (almarhum) dan SM yang berhak atas tanah itu, dan;
3) Ahli  waris  memiliki  hak  untuk  menjaga  dan  merawat  tanah  sebelum mereka  mewariskan  kepada  ahli  waris.  Kemudian,  putusan  di  atas diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan No.
138/Pdt/2008/PT.Mdn  yang  memutuskan  bahwa  putusan  Pengadilan Negeri Simalungan tidak dapat diterima dan dicabut.
Kemudian,  Hakim  dari  Mahkamah  Agung  memutuskan  kasus  tersebut dalam  sebuah  Putusan  No.  3023  K/Pdt/2009  bahwa  Pengadilan  Negeri Simalungun  dan  Pengadilan  Tinggi  Medan  telah  kehilangan  sebuah  eksistensi hukum  karena  sebenarnya  mereka  tidak  memiliki  kewenangan  dalam menyelesaikan  kasus  tersebut.  Meskipun  kasus  ini  terkait  dengan  sengketa kepemilikan, tetapi penggugat dan terdakwa adalah muslim. Kasus ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam “UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009” (Barlinti, 2013).
Kasus di atas dapat dianalisis bahwa Kasus keluarga M melawan keluarga N  adalah  bentrokan  antara  hukum  waris  adat,  barat,  dan  Islam.  Menurut  hukum adat,  harta  HBS  milik  keluarga  N,  karena  HBS  adalah  bagian  dari  keluarga  N sejak  menikah  dengan  ZAN.  Selain  itu,  mereka  tidak  memiliki  putra  yang melanjutkan  klan/keluarga.  Oleh  karena  itu,  tanah  diambil  alih  oleh  TBS  (istri kedua  dari  ZAN).  SBN  tidak  bisa  mengurus  tanah,  karena  bukan  bagian  dari keluarga  N  sejak  pernikahannya  dengan  keluarga  M.  Hakim  Pengadilan  Negeri Simalungun  tidak  mempertimbangkan  hukum  adat  untuk  kasus  ini,  tetapi KUHPerdata. Mereka menganggap sumber aset itu milik  HBS, bukan kelurga N. Oleh  karena  itu,  harus  didistribusikan  kepada  ahli  waris  HBS  dan  keluarga  M, meskipun  mereka  adalah  klan/keluarga  yang  berbeda  dari  HBS.  Hakim Mahkamah  Agung  lebih  positif  untuk  menyelesaikan  kasus  ini  berdasarkan  “UU No. 7 Tahun 1989  jo. UU No. 3 Tahun 2006  jo. UU No. 50 Tahun 2009”, tidak ada pilihan hukum waris untuk muslim, kecuali mengajukan kasus ke Pengadilan Agama.  Oleh  karena itu,  mereka  memutuskan  bahwa  putusan  Pengadilan Tinggi dicabut (Barlinti, 2013).
Selain  problematika  di  atas,  tidak  jarang  ditemui  bahwa  ada  sebagian masyarakat  yang  masih  mempedomani  ketentuan  dalam  hukum  waris  Islam, maupun  hukum  postif  di  Indonesia,  seperti  halnya  dalam  penelitian  pembagian warisan di kalangan masyarakat muslim Banjarmasin. Dari empat puluh satu (41) kasus, ditemukan empat (4) cara dalam pembagian warisan, yaitu: Pertama , cara hibah,  dengan  alasan  bahwa  sepeninggal  pewaris,  anak-anak  dan  ahli  waris  lain
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
tetap  menjalin  hubungan  persaudaraan  yang  baik,  karena  orang  tua  tidak menginginkan  kelak  ada  perpecahan  dengan  alasan  harta  yang  telah  dibagikan kepada  ahli  warisnya; Kedua ,  cara  musyawarah,  dengan  alasan  bahwa  untuk menjalin  kemaslahatan  dan  kedamaian  antar  keluarga  karena  dengan  cara musyawah-mufakat  dianggap  lebih  bijaksana  dalam  menentukan  besaran  bagian kepada ahli waris yang lebih butuh akan harta peninggalan  si pewaris. Selain itu, cara  ini  sudah  termaktud  di  dalam  ketentuan  KHI  Pasal  193,  dan Ketiga ,  cara faraidh,  dengan  alasan  bahwa  cara  yang  telah  termaktub  dalam  ketentuan  waris Islam  merupakan  pilihan  terbaik  yang  lebih  utama  dibanding  dengan  cara  lain, sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  QS.  An-Nisa  ayat  11,  12  serta  KHI  Pasal 176.  Terakhir,  cara  perpantangan,  yaitu  sebuah  cara  jika  suami  atau  istri meninggal  dunia,  maka  harta  tersebut  langsung  dibagi  dengan  besaran  dua banding satu (2:1) dalam ketentuan waris Islam untuk dibagikan kepada salah satu pasangan  yang masih hidup. Kemudian sisa dari harta tersebut dibagikan kepada ahli waris lainnya. Sebenarnya cara ini juga sudah termaktud di dalam ketentuan KHI  Pasal  96  ayat  1  yang  berbunyi:  “Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, separuh sisanya baru dibagikan dengan sistem pembagian warisan” (Rofiq, 2012).
Melihat  persoalan  di  atas,  pembagian  waris  dengan  cara  berbeda  pada masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  multikultural  saat  ini  masih  beragam,  dapat dilihat  secara  menyeluruh  dengan  3  (tiga)    ketentuan  dalam  pembagian  waris, yaitu: Pertama ,  pelaksanaan  waris  tidak  berdasarkan  ketentuan  hukum  waris; Kedua ,  pelaksanaan  waris  berdasarkan  adat  kewarisan masyarakat  setempat,  dan Ketiga ,  pelaksanaan  waris  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  waris  Islam,  serta hukum positif di Indonesia. Masing-masing ketentuan tersebut punya peranannya dalam  kelompok  masyarakat  tertentu,  tentunya  dengan  satu  tujuan,  yaitu  untuk mendapatkan  kemaslahatan  di  dalamnya,  seperti  cara  musyawarah  yang  mana dengan adanya musyawarah, maka akan mencapai  makna keadilan dalam hukum kewarisan itu sendiri.

## KESIMPULAN
Paparan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ketiga  sistem  hukum waris  di  Indonesia,  yaitu  adat,  Islam  dan  barat,  tetap  berlaku  dan diimplementasikan  hingga  saat  ini.  Penggunaan  sistem  dapat  dilihat  dalam sengketa  warisan.  Dalam  masyarakat,  telah  berubah  dari  bergeser  norma-norma warisan dari adat hukum ke hukum barat, atau hukum adat ke  hukum Islam. Hal ini  dapat  dilihat  dari  alasan  pihak-pihak  yang  bersengketa  di  pengadilan.  Dalam menerapkan  hukum  waris,  parameter  peradilan  hukum  tidak  dapat  ditentukan dengan benar kecuali ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 113-124 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Bahkan  penerapan  hukum  waris  kontemporer  yang  didasarkan  dengan fikih  klasik,  namun  tetap  relevan  dengan  problematika  masyarakat  muslim Indonesia.  Hal  tersebut  didasarkan  karena  interpretasi  masyarakat  dalam membentuk  suatu  aturan  hukum,  baik  dalam  penerapan  adat  kebiasaan  maupun kodifikasi dari berbagai aturan yang ada. Di satu sisi bahwa belum adanya produk hukum  yang  utuh  dan  berlaku  bagi  setiap  lini  masyarakat  secara  nasional  yang mengatur  hukum  waris.  Dari  semua  ketentuan  waris  yang  ada  dan  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  pilihan  hukum  pada  masyarakat  muslim  Indonesia  yang berbeda-beda,  namun  tetap  dengan  suatu  tujuan  untuk  menggapai  kemaslahatan pada setiap pihak.

## REFERENSI
As-Sabuni, M. A. (1996). Pembagian Warisan Menurut Islam . Gema Insani Press. Barlinti, Y. S. (2013). Inheritance Legal System in Indonesia: A Legal Justice for
People. Indon. L. Rev. , 3 , 23.
Hazairin.  (1982). Hukum  Kewarisan  menurut  Al  Qur’an  dan  Hadis .  Tintamas Indonesia.
Maulana,  A.  K.  (2020).  Pergulatan  Hukum  Waris  Islam  dan  Hukum  Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin. IJTIHAD , 36 (2).
Prodjodikoro, W. (1983). Hukum Waris di Indonesia (2nd ed.). Sumur.
Rofiq,  A.  (2012). Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di Indonesia . Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Salim, M. bin. (2005). Fiqh Mawaris (1st ed.). Dar Al-Fikar.
Sjarif,  S.  A.,  &  Elmiyah,  N.  (2010). Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat:  Menu Pewarisan Undang-Undang . Kencana dan Badan Penerbit FHUI.
Syarifuddin, A. (2005). Hukum Kewarisan Islam (2nd ed.). Kencana.
Wahib,  A.  B.  (2014).  Reformasi  Hukum  Waris  Di  Negara-Negara  Muslim. Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 48 (1).
Wahyuni,  S.  (2016). Hukum  Keluarga  dan  Dinamika  Sosial:  Kajian  Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak . Calpulis.
Zubair,  A.  (2014).  Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  Di  Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. Jurnal Hukum Keluarga Islam ,
1 (1).