INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 537-542 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Program Pembimbingan Kemandirian Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat
Aprialdi Muharrami Fahrial Ikram 1 ✉ , Ali Muhammad 2
Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : aprialdi15@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pembimbingan  yang  bersifat  individual  dan  mandiri  kepada  klien  pemasyarakatan  merupakan salah satu program untuk mewujudkan integrasi untuk warga binaan pemasyarakatan Pengarahan yang dilakukan di balai Pemasyarakatan. Pada pelaksanaanya pembimbingan kemandirian yang diberikan kepada para Klien Pemasyarakatan itu berdasarkan hasil Asesmen yang dilakukan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan ,hal itu agar programnya berjalan dengan baik untuk para Klien. Pelaksanaan  program  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  1  Jakarta  Pusat  terdapat  hambatan  yakni kurangnya kemauan dan juga konsistensi Klien dalam mengikuti program Bimbingan yang ada. Kata Kunci: Pembimbingan,Klien Pemasyarakatan,Asesmen

## Abstract
Individual and independent guidance for correctional clients is one of the programs to realize integration for correctional inmates. Guidance is carried out in correctional centers. In its implementation, the independence guidance given to correctional clients is based on the results of assessments carried out by community counselors, so that the program runs well for the clients. Implementation of the program at the Class 1 Correctional Center in Central Jakarta contains obstacles, namely the lack of willingness and consistency of clients in following the existing guidance program.
Keywords: Guidance, Correctional Clients, Assessment

## PENDAHULUAN
Bimbingan terkait pemasyarakatan secara individu dan mandiri merupakan salah satu pilihan  untuk  mencapai  integrasi  narapidana  pemasyarakatan.  Pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan Peraturan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana. Membimbing kepribadian mandiri subyek pemasyarakatan dan mengupayakan terciptanya citra subyek pemasyarakatan yang berkepribadian mandiri dan berakhlak mulia. (RI, 1999) Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertugas memberikan pembinaan kepada subyek pemasyarakatan (yaitu klien). (Republik Indonesia, 1995) Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan, fungsi konseling klien adalah  salah  satu  fungsinya.  Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan.Untuk  mencapai  integrasi sosial,  perlu  adanya  pembinaan  yang  bersifat  individual  dan  mandiri  kepada  subyek pemasyarakatan.
Pembekalan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan. Mengembangkan kepribadian subyek pemasyarakatan yang mandiri  dan  mengupayakan  terciptanya  citra  subyek  pemasyarakatan  yang  mandiri  dan berkepribadian luhur. Pembinaan kepada klien meliputi penelitian masyarakat, bimbingan, supervisi,  dan  pembinaan.  (Iii  &  Swenson,  2015)  Sesuai  fungsinya,  misi  lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat bagi subyek  pemasyarakatan  setelah  keluar  dari  penjara.  Fungsi  penting  adalah  bimbingan. Fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, khususnya petugas PK. (Sena dkk., 2021) Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh konselor komunitas  dimaksudkan  sebagai  bentuk  implementasi  kepada  klien  agar  dapat  menjadi lebih  baik  di  kemudian  hari.Kegiatan  bimbingan  ini  memiliki  suatu  tujuan  ialah  untuk menjamin hubungan, kehidupan dan penghidupan klien  pemasyarakatan setelah mereka kembali dan berintegrasi kembali ke di lingkup masyarakat. Selain itu juga perlu dipahami hambatan dan kesulitan yang dihadapiSerta mampu mengatasi atau mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut dengan baik agar hambatan dan kesulitan tersebut tidak menjadi hambatan  hidup  selama  masa  bimbingan  sampai  sepenuhnya  kembali  ke  masyarakat. (Yulianto dan Muhammad, 2021) Tahap pendampingan merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakannya. Bukan hanya kewajiban mereka, tapi juga hak mereka saat mengikuti pelatihan. Salah satunya adalah hak bimbingan mandiri yang diberikan oleh Bapas dan Pokmas Lipa.
Program  konseling  kemandirian  yang  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat pada awalnya memiliki banyak klien, namun di hari-hari berikutnya semakin sedikit orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa  hal  ini  terjadi  dan  apakah  pelanggan  sendiri  sebenarnya  tidak  mempunyai kemauan atau bagaimana melakukannya, sehingga peneliti tertarik untuk melihat melalui judul  :  Pelaksanaan  Pembimbingan  kemandirian  Klien  di  Balai  Pemasyarakatan  kelas  1 Jakarta Pusat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pengamatan   lapangan atau observasi  dimana  melihat  langsung  situasional  pelaksanaan  program  bimbingan kemandirian  untuk  para  Klien  Pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  kelas  1  Jakarta Pusat. creswell, J. W berkata riset kualitatif merupakan riset yang dipakai buat mempelajari permasalahan manusia serta sosial. (Sugiono, 2016) Dimana periset hendak memberi tahu dari hasil riset bersumber pada laporan pemikiran informasi serta analisa informasi yang didapati  di lapangan,  setelah  itu  di  deskripsikan  dalam  laporan  riset  secara  rinci  Dari sebagian  penafsiran riset kualitatif tersebut tentu bisa memudahi menemukan cerminan tentang  riset  kualitatif  itu  semacam  apa serta  gimana.  riset  kualitatif  muncul  sebab mempunyai  tujuan.  Tidak  hanya  bertujuan  mempermudah  penelitian  mempelajari, nyatanya  pula  bertujuan buat  menguasai  fenomena  yang  dinaikan  peneliti.  engga  bisa dipungkiri,  bahwasanya  itu  pada  melaksanakan  suatu  riset, senantiasa  terdapat  saja hambatan serta permasalahan yang dialami oleh periset(Intifadha & Riestyaninda, 2018). Hingga  dari  itu,  tata  cara  riset  kualitatif  muncul  buat  meminimalisir  terjalin  hal-  hal tersebut.Paling tidak dengan tata cara riset kualitatif, peneliti dapat memperoleh cerminan terhadap  fenomena  yang  hendak  diteliti.  (Wahyudi  &  Wahyudi,  2021)  Tercantum  pula mempermudah  dalam  memastikan  variable  serta  menolong  dalam  menciptakan  teori. dimana dengan metode kualitatif yang dengan pengambilan data melalui pengataman kita dengan mudah menemukan gejala gejala permasalahn atau situasional dilapangan terkait kondisi Pelaksanaan program bimbingan kemandirian untuk para klien teresebut. hal ini tentunya bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau solusi dalam pembuatan kebijakan baru  mengenai  pelaksanaan  program  bimbingan  kemandirian  pada  klien  pada  saat nantinya  bagi  seluruh  Balai  Pemasyarakatan  di  Indonesia  terkait  pelaksanaan  program pembimbingan kemandirian untuk klien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Pedoman Kemandirian Klien di Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat
Dalam  proses  pelaksanaannya,  program-program  yang  ditawarkan  kepada  klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat dipilih berdasarkan hasil  penilaian  klien.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  kebutuhan  pelanggan  ditentukan  dan dicocokkan dengan kebutuhan pelanggan. Program bimbingan disediakan. (Muhammad, 2019)  Pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  dilakukan  dengan  menggunakan teknologi in-school, yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan, dan di luar kampus (di luar lembaga pemasyarakatan). (Purwaningrum, 2022) Pengembangan di luar kampus di luar lembaga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai asimilasi, yaitu proses pengembangan warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat tertentu dengan cara berasimilasi dengan masyarakat sekitar. Pembinaan  secara  ekstram  diterapkan  oleh  Balai pemasyaratan yang diartikan sebagai integrasi, yakni proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu  untuk  hidup  dan  berada kembali  ditengah  lingkup  masyarakat  dengan  bimbingan  dan  pengawasan  maupun pendampingan dari pihak Balai pemasyarakatan. Berdasarkan dari pembimbingan klien pemasyarakatan yang diberikan Balai Pemasyarakatan kepada Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA)  dan  Seksi  Bimbingan  Klien  Dewasa  (BKD),  terdapat  program  Pembimbingan kepribadian  dan  Pembimbingan  Kemandirian  yang  secara  rinci   khususnya  bimbingan kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat terdapat secara rinci ada pada gambar dibawah ini
Gambar 1. Data Klien yang mengikuti Program Bimbingan kemandirian
Namun pada pelaksanaanya kerap terjadi hambatan yakni kurangnya niat para klien atau kemauan klien yang kurang dalam berjalanya program pembimbingan yang dijalankan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat. Hal itu didapatkan berdasarkan pengamatan secara langsung dan juga beberapa tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan  Kelas  1  Jakarta  Pusat  yakni  Klien  yang  mengikuti  program  semakin  hari semakin  berkurang  pesertanya  hal  ini  merupakan  hambatan  yang  mana  muncul  dari kemauan  diri  Klien  tersebut  dalam  mengikuti  kegitan  pelatihan  pada  program pembimbingan  kemandirian  yang  telah  ditentukan  beberapa  dorongan  motivasi  sudah diberikan oleh PK selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaanya tinggal dimana kemauan itu sendiri menanggapinya dan mungkin berubah untuk menjadi lebih baik lagi.

## SIMPULAN
Pembinaan khusus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan dan diartikan sebagai keterpaduan,  yaitu  di  bawah  bimbingan,  pengawasan  dan  pendampingan  lembaga pemasyarakatan,  proses  pembinaan  narapidana  pemasyarakatan  yang  memenuhi  syarat tertentu untuk dapat kembali menjalani kehidupannya dan kembali ke masyarakat ( Yulianto & Muhammad, 2021)
Dalam  melaksanakan  program  bagi  klien  pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat, pemilihan dan pertimbangannya didasarkan pada hasil penilaian klien.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  ditentukan  kebutuhan  klien  sesuai  dengan  program pembinaan yang ditawarkan. Seringkali kendala muncul pada saat proses pelaksanaan yaitu kurangnya niat dari kepala sekolah atau kemauan dari kepala sekolah. Kurangnya niat atau kemauan  klien  dalam  program  pendampingan  yang  dilaksanakan  di  Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat. (Rani & Slamet, 2018)
Dari  hambatan  yang  didapatkan  beberapa  solusi  yang  bisa  mengatasi  kurangnya minat  klien  dan  rasa  kemauan  klien  dalam  mengikuti  program  yang  ada  antara  lain diperbanyak  pelatihan  yang  lebih  mudah  mereka  para  klien  nantinya  bekerja  dalam  arti tidak  mengeluarkan  modal  pribadi  dari  klien  lagi  maupun  pemberian  modal  tambahan untuk  klien  yang  ada  tujuan  untuk  membuka  usaha  dari  pelatihan  yang  mereka  jalani sebelumnya dengan begitu mungkin  beberapa klien merasa termotivasi dan mau  untuk menjalaninya. (Landasan & Bimbingan, 2017)

## DAFTAR PUSTAKA
Iii, G. C. E., & Swenson, T. (2015). Who Rallies ? The Anatomy of a Rally Event. 59(1), 200 – 212. Intifadha,  M.  R.,  &  Riestyaninda,  H.  (2018). DASAR  PROGRAM  PEMBINAAN  DAN
PEMBIMBINGAN  KEPRIBADIAN  WARGA  BINAAN  PEMASYARAKATAN  program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ).
Landasan, S., & Bimbingan, T. (2007). TEORI BIMBINGAN DAN KONSELING. 1 – 14.
Muhammad,  L.  (2019).  Peran  Pembimbing  Kemasyarakatan  Dalam  Meningkatkan Bimbingan  Kemandirian  Di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Selatan. Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling), 4(2), 178 – 189. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1630606&val=13256&tit le=PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN
Purwaningrum. (2022). Pembimbingan kepribadian dan kemandirian klien pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial. Unes Law, 5(1), 283.
Rani,  A.  P.,  &  Slamet,  S.  (2018).  Implementasi  penilaian  Resiko  dan  Penilaian  kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI NO 12 Tahun  2013  Tentang  Asesmen  Resiko  dan  Assesmnet  Permasyrakatan  (Studi  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyaka. Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018, 7(2), 211 – 220.
Republik  Indonesia.  (1995).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan. Tentang Permasyarakatan, 66(September), 37 – 39.
RI,  P.  P.  (1999).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Pemerintah  Republik  Indonesia, 1999(1), 1 – 5. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999
Sena, B., Surbakti, P., Ilmu, P., & Abstrak, P. (2021). Implementasi Assessment Need and Risk Bagi Narapidana Narkotika. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(3), 133 – 143. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2396
Sugiono. (2016). METODE PENELITIAN KUANTITATIF,KUALITATIF DAN R&D. alfabeta cv.
Wahyudi, B., & Wahyudi, B. T. (2021). Implementasi Asesment Risiko Dan Kebutuhan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora,
8(3), 152 – 163. http://jurnal.um- tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2399
Yulianto,  R.  F.,  &  Muhammad,  A.  (2021).  Eksistensi  Institusi  Pemasyarakatan  Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Yustitia, 7(2), 173 – 184. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139