## Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan
Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja
Erlinda Adi Syntia 1 , Septiani Fransisca 2
1 Universitas Bina Darma Palembang, Eadisyntia123@gmail.com
2 Universitas Bina Darma Palembang, Septiani.fransisca@binadarma.ac.id

## ABSTRACT
Corporate Income Tax (Corporate Income Tax) is a tax imposed on income received or earned by the Agency as referred to in the General Taxation Provisions Law. The purpose of this research is to find out whether PT. BPR Double Stage Baturaja has implemented income tax accounting in accordance with  Law  Number  36  of  2008  and  whether  Pt.  BPR  Double  Phase  Baturaja  made  positive  fiscal corrections  for  employee  health  costs  and  social  donation  costs.  The  analytical  method  used  in  this research is descriptive qualitative. The results of the study show that PT.BPR Double Stage Baturaja still includes expenses in reducing tax calculations so that it makes the tax burden to be paid smaller. In  reporting  SPT  companies  often  postpone  or  pass  the  reporting  date.  From  the  results  of  tax calculations through fiscal correction, it turns out that the company has a large tax debt to pay.
Keywords : Tax Accounting, Corporate Income Tax, Fiscal Correction.

## ABSTRAK
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau  diperoleh  oleh  Badan  seperti  yang  dimaksud  dalam  Undang  -  undang  Ketentuan  Umum Perpajakan.  Tujuan  dilakukan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  apakah  PT.  BPR  Tahap  Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan apakah Pt. BPR Tahap Ganda Baturaja melakukan koreksi fiskal positif atas biaya – biaya  kesehatan  karyawan  dan  biaya  sumbangan  sosial . Metode  analisis  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PT.BPR  Tahap  Ganda Baturaja masih memasukkan beban –beban dalam pengurangan perhitungan pajak sehingga membuat beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  menjadi  lebih  kecil.  Dalam  pelaporan  SPT  perusahaan  sering menunda  atau  lewat  batas  tanggal  pelaporan.  Dari  hasil  perhitungan  pajak  melalui  koreksi  fiskal ternyata cukup besar hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Kata Kunci : Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal.

## A.   PENDAHULUAN
Dalam  kebanyakan  kasus,  menolak  membayar  pajak  atau  berusaha menghindarinya  akan  dianggap  ilegal  karena  pemungutan  pajak  dilakukan  menurut norma hukum dan bersifat  memaksa. Pajak harus dibayar oleh orang dewasa yang sah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan.  Namun,  ini  tidak  dapat  terjadi  tanpa kerja  sama  warga  negara  dan  ketekunan  otoritas  pajak.  Pajak  adalah  salah  satu bentuk  kontribusi  tidak  langsung  kepada  negara,  artinya  dibayar  oleh  mereka  yang sadar  akan  kewajibannya  dan  memiliki  kemampuan  finansial  untuk  melakukannya (sebagaimana ditentukan oleh peraturan). Salah satu bidang di mana undang-undang perpajakan  dapat  menggunakan  peningkatan  adalah  dalam  sistem  pelayanan Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  struktur  organisasi  terkait.  Sebagai  hasil  dari pengutamaan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan prima, kami berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab membayar pajak (Rachmat, 2021).
ISSN 2685-6530    E-ISSN 2722-5577 https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi
palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
Perusahaan dan badan usaha lainnya memiliki beban pajak yang cukup besar, sehingga  wajar  jika  pemerintah  akan  membuat  undang-undang  untuk  mengatur bidang  perpajakan,  yang  dijadikan  patokan  oleh  korporasi  dan  industri  lain  untuk menentukan  berapa  pendapatan  yang  harus  dibayarkan.  negara.  Penghasilan  dari setiap  organisasi  atau  perusahaan  yang  berbasis  di  dalam  negeri  dikenakan  pajak. Untuk memenuhi UU No. 36 Tahun 2008, Wajib Pajak harus mengungkapkan seluruh penghasilannya,  baik  dalam  maupun  luar  negeri,  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk mengembangkan kekayaannya.
Laporan laba rugi, di antara sekian banyak laporan keuangan, adalah yang paling banyak diteliti oleh investor dan pihak lain di luar perusahaan. Saat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) masing-masing perusahaan, otoritas pajak menggunakan catatan laba rugi yang disiapkan oleh bisnis. Tri Lestari Pangestu (2019) mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Badan keuangan bukan bank, PT Bina Artha Ventura adalah badan usaha yang membayar pajak di sektor keuangan mikro untuk memasok  modal  kepada  masyarakat  ekonomi  berpenghasilan  rendah.  Profitabilitas dikompromikan oleh kebutuhan untuk mengendalikan biaya.
Perusahaan  harus membayar  pajak  penghasilan,  yang merupakan  biaya  yang memotong  pendapatan  mereka.  Merencanakan  kewajiban  pajak  seseorang  sangat penting  jika  ingin  mengoptimalkan  keuntungan.  Akibatnya,  dia  akan  memiliki  lebih sedikit uang untuk membayar pajak Namun, PT Bina Arta Ventura harus berhati-hati dalam  perencanaan  keuangannya  agar  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan konstitusi.
Karena  sering  ada  perbedaan  antara  perkiraan  pendapatan  kena  pajak perusahaan  sendiri  dan  jumlah  yang  ditentukan  oleh  otoritas  pajak,  koreksi  fiskal adalah taktik umum yang digunakan dalam perencanaan pajak. Ini karena perbedaan dalam cara bisnis dan otoritas pajak memperhitungkan dan melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan.  Itulah mengapa penting untuk mengevaluasi metode saat ini untuk menentukan kewajiban pajak. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam menentukan penghasilan kena pajak suatu perusahaan sesuai dengan undang- undang.
Menurut  temuan  Ni  Ketut  et  al.  (2020),  PT  Karinu  Jaya  Semesta  memberikan prioritas  tinggi  pada  pajak  penghasilan,  dan  khususnya  pajak  penghasilan  badan, Catatan  keuangan  komersial  dan  fiskal  perusahaan  menunjukkan  laba  yang  sehat. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengapa  terdapat  perbedaan antara  perhitungan  pajak  penghasilan  badan  PT  Karini  Jaya  Semesta  berdasarkan prinsip komersial dan perhitungannya berdasarkan prinsip fiskal dan Undang-Undang Perpajakan  No.  36  Tahun  2008,  dan  untuk  menyoroti  kesamaan  antara  keduanya. pendekatan.
Akuntansi  pajak  penghasilan  badan  belum  diterapkan  oleh  CV.  Bina  Mandiri sesuai dengan persyaratan UU No. 36 Tahun 2008, menurut penelitian sebelumnya oleh Sudarno dan Nofila Angelina (2020). Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan harus diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Pertama-tama,  penting  untuk  diperhatikan,  perbedaan  antara perkiraan  pendapatan kena pajak perusahaan komersial itu sendiri dan jumlah sebenarnya yang dilaporkan kepada otoritas pajak seringkali signifikan.
Oleh  karena  itu,  perencanaan  pajak  diperlukan  untuk  mengoptimalkan keuntungan  dengan  mengoptimalkan  pembayaran  pajak.  Hal  ini  dilakukan  dalam upaya  untuk  mengurangi  penerimaan  kena  pajaknya  sebanyak-banyaknya  tanpa benar-benar  menghindari  pajak.  PT  Bina  Arta  Ventura  perlu  memastikan  bahwa
strategi  perpajakannya  tidak  bertentangan  dengan  hukum  atau  merusak konstitusionalitas  Indonesia.  Dalam  perencanaan  pajak  penghasilan  badan,  koreksi fiskal merupakan taktik yang umum karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu bisnis dan jumlah yang ditentukan oleh petugas pajak tidak selalu sama.
Peneliti  mencoba  untuk  beralih  karir  ke  bisnis  yang  berhubungan  dengan perbankan berdasarkan uraian di atas, di mana perbedaan objek ditonjolkan. Karena banyak sekali aspek keuangan lainnya yang krusial dan  layak untuk ditelaah secara mendalam, mengkaji dan menggali. Sementara informasi baru selalu diterima, penting untuk membedakan penelitian sendiri dari orang lain, dan studi saat ini berusaha untuk melakukannya  dengan  mencoba  analisis  mendalam  tentang  pajak  penghasilan berdasarkan  sub-bagian  tidak  akurat  atau  tidak  akurat.  pengajuan  pajak.  Tujuan menyeluruh  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  apakah  PT.  BPR  Double Phase  Baturaja  telah  mengadopsi  akuntansi  pajak  penghasilan  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan apabila telah melakukan koreksi fiskal yang menguntungkan untuk biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial sesuai dengan undang-undang tersebut .

## B.   KAJIAN TEORI

## 1. Laporan Keuangan Menurut Perpajakan
Laporan  keuangan,  juga  disebut  laporan  posisi  keuangan  atau  SFP,  adalah catatan  yang  merangkum  kesehatan  keuangan  suatu  entitas  pada  tanggal  atau tanggal  tertentu.  Laporan  keuangan  memungkinkan  bisnis  dan  pemangku kepentingan mereka untuk mengawasi kemajuan perusahaan. Salah satu dari banyak keterampilan penting bagi pemilik bisnis yang sukses adalah kemampuan mengawasi keuangan perusahaan. Pembahasan pembayaran pajak ke kas negara tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu membahas keberadaan laporan keuangan yang jika dilakukan secara tidak tepat dapat mengakibatkan sanksi sanksi perpajakan (Fitriya, 2021).

## 2. Definisi Perpajakan
Pembayaran  langsung  ke  pemerintah  oleh  warga  negara  dan  korporasi, sebagaimana dirinci di laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Berikut  tertuang dalam Pasal 1 angka 1 (Mardi Gras, 2018) revisi UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan paksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” a. Pajak Penghasilan Badan
Korporasi dan persekutuan yang tercakup dalam UU KUP wajib membayar PPh Badan  atas  seluruh  laba  ditahan  dan  dividen.  Penghasilan,  untuk  keperluan  pajak penghasilan badan, adalah setiap kenaikan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik yang  diperoleh  di  dalam  maupun  di  luar  Indonesia,  yang  dapat  digunakan  untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.
b. Objek Pajak Penghasilan
Penghasilan, dalam arti setiap kenaikan sumber daya moneter Wajib Pajak (WP), baik yang diperoleh di Indonesia maupun di tempat lain, baik yang dibelanjakan untuk kebutuhan  mendesak  maupun  diinvestasikan  untuk  menumbuhkan  kekayaan  Wajib Pajak, merupakan sasaran Pajak Penghasilan. termasuk: (pasal 4 baris 1). (pasal 4 ayat 1)
c. Wajib Pajak Badan
Membayar pajak merupakan tanggung jawab orang pribadi atau badan (subjek pajak)  yang  wajib  melakukannya  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Individu  dan  perusahaan  sama-sama  tunduk pada kewajiban keuangan dalam bentuk pajak. UU KUP mendefinisikan suatu usaha sebagai “wajib pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak” jika mengajukan Nomor Induk, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan telah mengajukan dokumen yang diperlukan. Pembayar pajak(NPWP).

## d. Kewajiban Badan Dalam Wajib Pajak
Membayar  pajak  penghasilan  dan  melaporkan  SPT  (laporan  SPT)  adalah  dua aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan,  seperti  halnya  untuk  individu.  Wajib Pajak, Di Sisi Lain Selain tugas tersebut, organisasi bertanggung jawab untuk:
1.  Pajak Penghasilan Harus Dipungut Dan Disetor.
2.  Masukkan uang pajak pertambahan nilai ke kas negara.
3.  Pelaporan SPT Masa Pajak
4.  Mencantumkan SPT PPh secara Berkala atau Setahun Sekali.
e. Tarif Pajak
Wajib pajak wajib membayar pajak atas barang kena pajak, dengan jumlah yang terutang ditentukan dengan tarif pajak. Sebagian besar jumlah pajak dinyatakan dalam angka sewenang-wenang yang ditentukan oleh pemerintah. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan  pribadi  ditetapkan  oleh  UU  7  Tahun  1983  dan  UU  36  Tahun  2008, keduanya disahkan untuk menangani masalah ini. Pasal 17 Undang-Undang tersebut mengatur  mengenai  pajak  sebagai  salah  satu  ilustrasinya.  Pasal  17  terutama membahas  kemungkinan  perubahan  tarif  yang  diterapkan  pada  wajib  pajak  orang pribadi dan pajak atas pendapatan usaha dalam negeri (korporasi).

## f. Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Bisnis harus mendokumentasikan seluruh  aliran  pendapatan  mereka  untuk  memenuhi  persyaratan  UU  KUP,  atau Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Penerimaan.  Mengikuti  langkah- langkah  ini  akan  membantu  Anda  menghitung  pendapatan  kena  pajak  perusahaan Anda:
1) Saat mencari tahu penghasilan tahunan,
Penghasilan tahunan yang dibuat dalam tahun pajak tertentu yang dikenakan pajak disebut "Penghasilan Akhir", dan tunduk pada FIT terlepas dari apakah penghasilan tersebut diperoleh sebagai objek pajak atau tidak.
2) Pemotongan biaya,
mengurangi  biaya  overhead  (apakah  biaya  overhead  itu  langsung  atau  tidak langsung) adalah tujuan perusahaan yang penting. Biaya sewa, pembelian produk atau layanan, pembayaran bunga, biaya transportasi, Biaya seperti premi asuransi, biaya iklan, materi promosi, pengumpulan sampah, dan perlengkapan tempat kerja diperhitungkan.
3) Biaya yang tidak dapat dikurangkan. Selain  biaya-biaya  yang  dapat  dikurangkan  oleh  korporasi,  ada  beberapa  biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh korporasi karena peraturan perpajakan, seperti yang terkait dengan pembagian keuntungan dan dividen, pembuangan sisa operasi koperasi. nilai, atau mengejar kepentingan pribadi pemegang saham. Pembukuan harus  dirilis  terlebih  dahulu  melalui  koreksi  fiskal  jika  biaya  yang  tidak  dapat direduksi  dicatat.  Jika  penghasilan  bersih  Anda  (pendapatan  Anda  dikurangi
pengeluaran  Anda)  adalah  kerugian  dan  Anda  tidak  berutang  pajak  atas  hal  itu, Anda  memiliki  waktu  hingga  akhir  tahun  kelima  setelah  kerugian  terjadi  untuk menutupi selisihnya.

## 3. Kerangka Pemikiran
Semakin  maju  zaman,  semakin  maju  pula  tingkat  perubahan  yang  terjadi,  dan yang terjadi di Indonesia saat ini berkaitan dengan semakin banyaknya perusahaan dalam  bentuk  berbagai  bidang;  hal  ini  pada  gilirannya  mempengaruhi  adanya keseimbangan  terhadap  pelaporan  keuangan  di  perusahaan  yang  pada  gilirannya mengarah pada Pelaporan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  PT  BPR  Double  Stage  dan  lembaga  keuangan  lainnya,  yang  merupakan contoh utama perusahaan perbankan modern, memainkan peran penting dalam sektor keuangan  dan  industri  perekonomian.  Perusahaan  yang menunjukkan  dedikasi  dan konsistensi dalam pelaporan pajak atau keuangan mereka mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan karyawan mereka.
Karena laporan keuangan sangat penting, pemerintah mengeluarkan peraturan PSAK 1 untuk menciptakan keseragaman dalam industri.  Untuk alasan yang sama, standar  PSAK  1  ditetapkan  untuk  setiap  penyajian  laporan  keuangan  untuk memastikan  bahwa  mereka  dapat  dibandingkan  antar  waktu  dan  lintas  organisasi dengan  mudah.  Laporan  keuangan  merinci  aset  perusahaan,  kewajiban,  ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, kontribusi pemilik dan distribusi, dan arus kas (Fa Sari, 2020).
Para  pengguna  laporan  keuangan,  terutama  yang  berada  di  luar  organisasi, biasanya  memberikan  perhatian  paling besar  pada  laporan  laba  rugi.  Berapa  besar Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang suatu perusahaan ditentukan dengan melihat laporan  laba  rugi  tahunan  perusahaan  oleh otoritas perpajakan  yang bersangkutan. Sebagai  subjek  dalam  sistem  pemungutan  pajak,  khususnya  di  bidang  pajak penghasilan, Wajib Pajak dipercayakan oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) untuk secara  mandiri  memastikan,  memastikan,  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Self Assessment (PPh). Ketika mengajukan pajak  mereka  di  Indonesia,  wajib  pajak  yang  memilih  self-assessment  dibiarkan menerapkan ketentuan undang-undang terkait sesuai keinginan mereka.
Sebagaimana didefinisikan dalam Ayat  (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak Penghasilan” adalah setiap pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak  atas  penghasilan  yang  diperoleh  atau  diperoleh  selama  tahun  pajak  yang bersangkutan. Pajak penghasilan juga dipecah menjadi subkategori berdasarkan jenis pajak dan maksud pajak. Ada pungutan pendapatan atas semua sumber daya yang dapat diubah menjadi uang tunai. Keuntungan dalam kemampuan ekonomi, baik yang diperoleh  di  dalam  maupun  di  luar  Indonesia,  yang  digunakan  untuk  menambah kekayaan wajib pajak melalui konsumsi atau investasi, dikenai pajak penghasilan.
Peneliti akan melihat Fase Baturaja Ganda PT BPR dengan pemikiran tersebut. Sebagai bagian dari investigasinya, peneliti memerlukan akses data keuangan dari PT BPR  Tahap  Ganda,  khususnya  laporan  keuangan  pajak  penghasilan  perusahaan. Berbekal  informasi  tersebut,  penulis  selanjutnya  dapat  melakukan  investigasi mendalam terhadap beratnya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Dari apa yang telah disampaikan, seharusnya jelas bahwa PT BPR Double Stage Baturaja akan menggunakan  akuntansi  dan  analisis  pajak  penghasilan  berdasarkan  catatan keuangan.

## Gambar Kerangka Pemikiran

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Objek & Lokasi Penelitian
Sugiyono  (2016)  Bagian  penting  dari  inkuiri  ilmiah  adalah  mengartikulasikan masalah  yang  sedang  diselidiki  sehingga  seseorang  dapat  menetapkan  untuk mengumpulkan  data  yang  akan  melayani  tujuan  tertentu  dan  dapat  diandalkan keakuratan  dan  validitasnya.  Investigasi  ini  berfokus  pada  PT  BPR  Tahap  Ganda Baturaja  yang  dapat  ditemui  di  alamat  berikut:  Jalan  Imam  Bonjol,  Desa  Sukaraya, Baturaja Timur, Kecamatan Ogan Komering Ulu.

## 2. Metode Penelitian
Untuk  lebih  memahami  data  pajak  penghasilan  dan  aktualisasi  penerapan sistem  akuntansi  PT.  BPR  Baturaja  Double  Phase  2021  s/d  2022,  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  memberikan  gambaran  secara mendalam  tentang  permasalahan  yang  diteliti  melalui  wawancara  dan  observasi lapangan.

## 3.     Operasional Pajak
Pertama,  makna  operasional  variabel  harus  dirumuskan  sehingga  dapat digunakan  dalam  prosedur  pengukuran  dan  pengamatan  penelitian.  Makna operasional variabel adalah salah satu yang didasarkan pada bukti empiris, terdefinisi dengan  baik,  dan  langsung.  Penelitian  sangat  bergantung pada definisi  operasional karena  memungkinkan  terciptanya  alat  ukur  data  yang  handal  dan  akurat  dengan menguraikan secara jelas parameter variabel penelitian.
LAPORAN KEUANGAN

## PT BPR TAHAP GANDA
PENGHASILAN PERSPEKTIF AKUNTANSI PERSPEKTIF UU PAJAK KOREKSI FISKAL

## PAJAK PENGHASILAN BADAN
No Variabel Pengertian Indikator 1.  Penerapan Sistem Akuntansi Banyak orang tidak dapat bertahan tanpa menggunakan beberapa bentuk akuntansi  dalam  kehidupan  sehari-hari mereka.  Untuk  melacak  pengeluaran mereka, misalnya, tuliskan semua alasan mengapa mereka membutuhkan informasi tersebut. Akuntansi  membantu  kami  melacak  arus kas kami sehingga kami dapat mengelola uang  kami  dengan  lebih  baik  dan menabung untuk masa depan. Realisasi penerapan sistem akuntansi pada PT Bank BPR Tahap Ganda. 2.  Pajak Penghasilan Pungutan yang dikenakan terhadap wajib pajak  atas  penghasilan  tahunan  mereka. Entitas adalah bisnis kena pajak. Realisasi pajak penghasilan  Bank  BPR Tahap  Ganda  Baturaja 2021-2022 3.  Analisis Mengenai  Pajak  Untuk  menganalisis  pajak  pada  Fase Baturaja Ganda PT Bank BPR, khususnya, diperlukan
kebutuhan mendesak untuk menganalisis dan mengamati  sesuatu,  semua  dengan tujuan  akhir,  sebagaimana  didefinisikan oleh  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  dan  ini  terutama  mengingat  sifat tugas yang dihadapi. Realisasi Analisis mengenai pajak yang terjadi  di  PT  Bank  BPR Tahap  Ganda  Baturaja 2021-2022.

## 4. Jenis dan Sumber data
Studi ini akan menggunakan deskripsi dan sumber data berikut:
1. PT. BPR Double Phase Baturaja: Sebuah Garis Besar.
2. Rencana Bisnis di PT. BPR Tahap Ganda Baturaja
3. Informasi tentang staff di PT. BPR Tahap Ganda
4. Informasi  keuangan  PT.  BPR  Baturaja  Tahap  Ganda  untuk  tahun  2021  dan 2022.
5. Dari  tahun  2020-2021,  PT.  BPR  Tahap  Ganda  akan  menerapkan  sistem pembukuan baru mereka.

## 5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Kami  akan  memanfaatkan  sumber  daya  utama  dan  sekunder  (misalnya database) untuk menyelesaikan studi ini:
a. Data Primer (Wawancara) Informasi  dan  fakta  kajian  yang  telah  dikumpulkan  secara  langsung  melalui wawancara  mendalam  dengan  orang  dalam  perusahaan  (data  primer). Wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pihak PT BPR Double Stage Baturaja menjadi bahan kajian utama.
b. Data Sekunder (Dokumentasi) Data Statistik yang Dikompilasi Dalam konteks ini, "data" mengacu pada materi yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk kelompok pengguna data. Melihat tabel,  grafik,  dan  bagan  yang  dibuat  sebelumnya  adalah  cara  kami mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Buku, situs web,  dan  makalah,  serta  bahan-bahan  yang  disediakan  oleh  PT  BPR  Tahap Ganda  Baturaja,  semuanya  merupakan  tempat  yang  baik  untuk  memulai mencari referensi sekunder.

## 6. Teknik Analisis Data
Teknik  untuk  menganalisis  data  memerlukan  pemilahan  dan  pengaturan informasi sehingga temuan dapat ditarik dan informasi tersebut dapat dengan mudah  dikonsumsi  oleh  penganalisa  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data mereka dengan menggunakan metode  Miles  dan  Huberman.  Dalam  analisis  data  kualitatif,  tugas  dilakukan secara kolaboratif dan berlanjut hingga selesai, di mana data dianggap "jenuh". Ikhtisar  analisis  data  terkait  disediakan  di  bawah  ini  (Miles,  Huberman,  & Saldana, 2014):
➢ Reduksi Data (Data Reduction)
Apa  yang  kita  bicarakan  di  sini  adalah  pemilihan  dan  penekanan  data,  serta peringkasan  data.  Dalam  reduksi  data,  kami  memadatkan  laporan  lapangan dengan  memilih  informasi  yang  paling  relevan  dan  berfokus  pada  kesamaan atau  tren.  Bahan  utama,  laporan  lapangan,  dengan  demikian  diringkas, distandarisasi,  dan  diatur  untuk  memfasilitasi  pengelolaan.  Dengan merampingkan  data,  peneliti  dapat  melihat  hasil  pengamatan mereka  dengan lebih  jelas dan menemukan data dengan cepat saat dibutuhkan. Para peneliti dalam penelitian ini memilih data yang relevan dan signifikan untuk dimasukkan dalam ringkasan akhir penelitian.
➢ Penyajian Data ( Display)
Informasi  diringkas  atau  dikurangi  sebelum  disajikan.  Hasil  dari  wawancara digunakan  untuk  memberikan  penjelasan  deskriptif  tentang  data  yang dikumpulkan untuk penelitian ini.
➢ Verifikasi Data (Conclution drowing / verifiying)
Menarik  kesimpulan  dari  verifikasi  adalah  tahap  terakhir  dari  analisis  data kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Dengan cara ini, peneliti dapat membuat  kesimpulan  dari  data  yang  didukung  oleh  bukti  substansial  sejak pengumpulan data dan seterusnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Dengan  mengadopsi  Self  Assessment  System,  PT.  BPR  Double  Phase Baturaja  memastikan  memiliki  kendali  penuh  atas  besaran  pendapatan  yang  harus dibayarkan.  Penghasilan  dapat  dianggap  sebagai  jumlah  dari  semua  uang  yang diperoleh, dikurangi semua biaya yang dikeluarkan, dari operasi bisnis inti perusahaan dan  usaha  tambahan  yang  bermanfaat.  Ketika  kredit  dikeluarkan  dan  nilai  aset perusahaan  naik,  perusahaan  membukukan  pendapatan,  dan  ketika  mengeluarkan biaya, itu membukukan biaya.

## Tabel Beban Operasional Perusahaan Tahun 2021
No. Jenis Nominal (Rp) 1. Upah dan gaji adalah kebutuhan yang harus dimiliki tetapi mahal. 550.678.780 2. Dapatkan bayaran untuk mengambil cuti. 156.453.982 3. Rumah tersedia untuk disewa. 73.945.126 4. Cakupan medis. 106.243.618 5. Mobil Digunakan. 42.836.541 6. Lokasi pabrik HP. 6.836.921

## Tabel Beban Operasional Perusahaan Tahun 2022
No. Jenis Nominal (Rp) 1. Upah dan gaji adalah kebutuhan yang harus dimiliki tetapi mahal. 567.245.398 2. Dapatkan bayaran untuk mengambil cuti. 162.378.945 3. Rumah tersedia untuk disewa. 73.945.126 4. Cakupan medis. 106.243.618 5. Mobil Digunakan. 43.015.723 6. Lokasi pabrik HP. 6.976.349
Biaya gaji pada tahun 2021 ditunjukkan sebesar Rp550.678.780 pada tabel di atas, sedangkan pada tahun 2022 ditunjukkan sebesar Rp567.245.398. Pelaku usaha juga membayar THR sebesar Rp 156.453.982 pada tahun 2021 dan Rp 162.378.945 pada tahun 2022. Menurut penulis, sebaiknya pelaku usaha melakukan koreksi fiskal positif untuk menikmati manfaat THR, namun hal ini dilarang oleh UU 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau kompensasi sehubungan dengan pekerjaan atau  jasa  yang  diberikan  dalam  bentuk  natura  dan  manfaat  tertentu  dan  berkaitan dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan.
Manajer dan  mereka yang  bekerja  di  departemen akuntansi  diberikan ponsel sebagai keuntungan bekerja untuk bisnis ini. Pada tahun 2021, suku bunga kredit per tahun  sebesar  Rp  6.836.921,  dan  pada  tahun  2022  naik  menjadi  Rp  6.976.349. Sepanjang  penerima  memenuhi  ketentuan  Pasal  1  Ayat  1  Keputusan  Direktur Jenderal  Pajak  No.KEP-220/PJ/2002  tentang  Perlakuan  Pajak  Penghasilan  Atas Biaya  Penggunaan  Telepon  Seluler,  besarnya  provisi  fasilitas  telepon  seluler  dan pulsa yang dapat dikurangkan sebagai pengurang laba sebelum pajak sebesar 50% dari  fasilitas tersebut. Sehubungan  dengan hal  ini,  para penulis  menganjurkan  agar penyesuaian  fiskal  yang  menguntungkan dilakukan  pada  akun  pengeluaran  telepon bisnis.
Penulis  mengetahui  dari  wawancara  dan  observasi  bahwa  perusahaan memperhitungkan  biaya  perjalanan  dinas,  padahal  perusahaan  tersebut  melanggar Undang-Undang  Perpajakan  Nomor  36  Tahun  2008,  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  I  yang menyatakan  bahwa  biaya  perjalanan  dinas  tidak  dapat  dikurangkan  dari  laba perusahaan  sebelum  pajak.  berupa  Rp  42.836.541  pada  tahun  2021  dan  Rp 43.015.723 pada tahun 2022 berupa fasilitas kendaraan operasional.

## 2. Pembahasan
PT.  BPR  Double  Phase  Baturaja  telah  memiliki  pedoman  akuntansi  pajak penghasilan. Perusahaan ini mengikuti metode akuntansi berikut saat mencatat hasil perhitungan pajak:
a)  Hutang pajak perusahaan saat ini dapat ditentukan dengan mengurangkan laba kena pajak perusahaan dari laba fiskal perusahaan, yang dapat diperoleh dengan menghitung koreksi fiskal perusahaan.
b) Dengan  membandingkan  laporan  keuangan  perusahaan  yang  disusun  sesuai dengan kebijakan dan proses internalnya dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan dapat memastikan perbedaan temporer antara dua rangkaian angka tersebut dan dengan demikian menghitung kewajiban pajak tangguhannya (kewajiban neraca metode ).
c)  Pengeluaran pajak kini dan beban pajak tangguhan dikurangkan dari utang pajak dan  beban  pajak  penghasilan  untuk  memperoleh  jumlah  bersih.  Silakan
menemukan terlampir PT. Laporan keuangan BPR Double Phase Baturaja tahun 2021 dan 2022.

## Tabel Laporan Laba / Rugi PT.BPR Tahap Ganda Baturaja
Tahun 2021 dan 2022 Pendapatan dan Beban Tahun 2021 2022 Pendapatan Operasional Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual 23.110.546.995 20.311.372.797 Provisi dan Administrasi 956.746.675 943.145.700 Beban Transaksi 255.273.154 157.648.829 Jumlah Pendapatan Bunga 23.812.020.516 21.096.869.668 Beban Bunga 6.432.668.608 6.570.974.729 Pendapatan Operasional Lainnya 574.512.643 252.727.470 Jumlah Pendapatan Operasional 17.953.864.551 14.778.622.409 Beban Operasional Beban  Penyisihan  Kerugian  & Penyusutan 1.202.037.449 1.403.732.914 Beban Pemasaran 1.629.273.315 1.424.416.044 Beban Administrasi dan Umum 12.868.638.816 10.307.395.582 Beban Operasional Lainnya 217.204.733 97.329.037 Jumlah Beban Operasional 15.917.154.313 13.232.873.577 Laba ( Rugi ) Operasional 2.036.710.238 1.545.748.832 Pendapatan (Beban) Non Operasional Pendapatan Non Opersional 20.164.916 19.125.698 Beban Non Operasional 88.664.740 74.659.264 Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional 68.499.824 55.533.566 Laba  (Rugi)  Bersih  Sebelum Pajak 1.968.210.413 1.490.215.266 Taksiran Pajak Penghasilan 390.427.197 232.562.290 Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak 1.557.783.216 1.257.652.976
Sesuai  tahapan  pelaksanaan  perseroan,  langkah  pertama  yang  dilakukan adalah menghitung laba fiskal dan utang pajak yang dibuktikan dengan laporan koreksi fiskal perseroan tahun 2021:
Laba Komersial                                                                              2.036.710.238
Koreksi Fiskal:
Biaya administarsi dan Umum        12.868.638.816
Biaya Operasional                                217.204.733
Beban non operasional                          88.664.740
Jumlah Koreksi Fiskal                                                                  13.174.508.289
15.211.218.527 Pajak PPh 29 (25%) x 15.211.218.527                                           3.802.804.631

## Jurnal
Beban pajak kini 3.802.804.631
Hutang PPh                                  3.802.804.631

## Laporan anggaran yang direvisi untuk tahun 2022 telah dirilis oleh perusahaan
Laba Komersial                                                                              1.545.748.832 Koreksi Fiskal : Biaya administarsi dan Umum        10.307.395.582
Biaya Operasional                                    97.329.037 Beban non operasional                           74.659.264 Jumlah Koreksi Fiskal                                                                  10.479.383.883 12.025.132.715 Pajak PPh 29 (25%) x 12.025.132.715                                        3.006.283.178 Jurnal Beban pajak kini                             3.006.283.178 Hutang PPh                                     3.006.283.178

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Secara umum, PT. Karyawan BPR Tahap Ganda Baturaja melaporkan bahwa bisnis  terus  memasukkan  biaya  ke  dalam  perhitungan  pengurangan  pajak. Perusahaan  sering  melewatkan  atau  memperpanjang  batas  waktu  penyampaian informasi SPT. Bisnis tersebut memiliki utang pajak yang cukup besar sebagaimana ditentukan  oleh  perhitungan  koreksi  fiskal.  Menggunakan  formula  undang-undang untuk menentukan tarif pajak perusahaan (saat ini 25%), dengan segala hormat pada aturan.

## 2. Saran
a. Ke depan, bisnis diharapkan menutup semua pengeluaran, termasuk gaji, THR, ponsel, dan lainnya, untuk memastikan laba tidak dipotong secara tidak wajar dari penghasilan kena pajak.
b. Rencana  bisnis  untuk  membuat  beberapa  penyesuaian  fiskal  sebelum menghitung pajak di masa depan.
c. Bisnis perlu melaporkan SPT tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi, R. A. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar .
Anggelina, N. &. (2020). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Bina Mandiri  Perkasa. Pekanbaru:  Institut  Bisnis  dan  Teknologi  Pelita  Indonesia, Pekanbaru.
Ni Ketut, N. N. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. karinu Jaya Semesta. Universitas Sanata Dharma, Bali.
Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D,. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung  : Alfabeta.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung:  Pt Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian. Bandung : PT. Alfabeta.