Vol. 10 No. 01, April 2019, Hal 35-39 ISSN: 2086-8227
GANGGUAN KEAMANAN HUTAN PENCURIAN KAYU DI KPH MADIUN

## Timber Theft Security Compromise Forests in KPH Madiun
Bambang Hero Saharjo 1* dan Elga Tiara Putra 2

## (Diterima April 2017/Disetujui Desember 2018)

## ABSTRACT
Timber  theft  often  experienced  in  KPH  Madiun.  Timber  theft  is  the  act  of  cutting  trees  or  harvest  or  collect  forest products  in  the  forest  without  having  any  rights  or  permission  from  the  authorities.  This  practice  aims  to  identify  the frequency  of  forest  disturbance  and  loss  of  timber  theft  in  KPH  Madiun  during  the  years  2011-2015,  examines  the characteristics of forest communities, and examine the handling of illegal logging in forest disturbance KPH Madiun. Data were collected primary and secondary data. Primary data were obtained by interviewing 30 respondents each village and field observation. While the secondary data obtained by collecting archives and document the incidence of illegal logging. The data was processed using descriptive analysis. Timber theft incidents during the last 5 years causing financial losses of Rp 3,160,154 000. The number of cases of timber theft each year has decreased significantly. Timber theft is influenced by characteristics  of  the  community,  among  others,  the  easy  accessibility  of  forests,  extension  of  participation,  as  well  as additional merencek livelihood. Weak laws and enforcement actors by the officers resulted in the theft of wood still in KPH Madiun.  Strategic  actions  undertaken  by  KPH  Madiun  to  handle  timber  theft  through  pre-emptive  action  (coaching), prevention (prevention) and repression (repression).
Keywords: community characteristics, timber theft, the handling

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan salah satu sumberdaya alam  yang keberadaannya  sangat  penting  bagi  kehidupan  makhluk hidup.  Pengelolaan  hutan  harus  dilakukan  dengan  baik agar  keberadaannya  tetap  terjaga.  Akhir-akhir  ini kerusakan  hutan  banyak  terjadi  di  Indonesia  terutama akibat  berbagai  kegiatan  manusia.  Hal  tersebut mengakibatkan  areal  hutan  di  Indoneisa  semakin berkurang setiap tahunnya.
Perum Perhutani  merupakan  salah satu badan  usaha milik  negara  yang  bergerak  di  bidang  kehutanan khususnya  dalam  mengelola  hutan  produksi  di  Pulau Jawa  dan  Madura.  Berdasarkan  PP  No  30  Tahun  2003 tentang  Perusahaan  Umum  Milik  Negara,  bahwa pengelolaan  hutan  di  Perum  Perhutani  harus  mencakup empat  unsur  pokok  yaitu  pemanfaatan,  rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi alam. Empat unsur pokok tersebut  harus  dapat  dijalankan  secara  seimbang  untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan.
KPH  Madiun  merupakan  salah  satu  Kesatuan Pemangkuan  Hutan  (KPH)  yang  berada  pada  wilayah kerja regional II Jawa Timur. KPH Madiun menerapkan pengelolaan  ekosistem  hutan  secara  lestari  untuk meningkatkan  kesejahteraan  karyawan  dan  masyarakat sekitar  hutan,  serta  untuk  mencapai  kelestarian  fungsi dan  manfaat  hutan.  Pengelolaan  dan  manajemen  yang baik  membuat  KPH  Madiun  telah  memiliki  sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada tahun 2013.
Pengelolaan  Hutan  Lestari  (PHL)  harus  dapat
menjaga produktivitas hutan dengan baik. Produktivitas hutan  ini  dipengaruhi  oleh  unsur  perlindungan  hutan. Produktivitas  hutan  di  KPH  Madiun  mengalami gangguan  keamanan  hutan  setiap  tahunnya  oleh masyarakat  sekitar  hutan.  Salah  satu  gangguan keamanan  hutan  yang  menimbulkan  kerugian  paling tinggi adalah pencurian kayu. Selama kurun waktu lima tahun  kerugian  akibat  gangguan  kemanan  pencurian kayu  sebesar  Rp  3  160  154  000  (KPH  Madiun  2016). Hal  ini  tentunya  merugikan  bagi  perusahaan.  Selain kerugian  secara  ekonomi  kerugian  secara  ekologi  dan sosial juga dapat terjadi akibat pencurian kayu tersebut. Kajian  gangguan  keamanan  hutan  dari  pencurian  kayu dikaji dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data  primer  maupun  sekunder  terkait  pencurian  kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi  gangguan  hutan  pencurian  kayu  dan kerugiannya,  mengkaji  karakteristik  masyarakat  sekitar hutan yang  mempengaruhi kejadian pencurian kayu dan mengkaji  upaya  penanganan  gangguan  hutan  pencurian kayu di KPH  Madiun.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  30  hari  dari tanggal  23  Juli-23  Agustus  2016  di  Perum  Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di KPH Madiun.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah perangkat  laptop,  alat  tulis,  kamera,  kuisioner,  dan
1 Staff Pengajar Dept. Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB * Penulis korespondensi:
e-mail: bhherosaharjo@gmail.com
2 Mahasiswa Dept. Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
tallysheet .  Bahan  yang  diperlukan    berupa  dokumen kondisi umum dan peta KPH Madiun, data frekuensi/jumlah  pencurian kayu dan kerugian finansial selama  5  tahun  terakhir    (2011-2015),  dan  data  yang mendukung lainnya.

## Prosedur Penelitian

## Penentuan lokasi
Penentuan  lokasi  ini  dilakukan  secara  sengaja ( purposive sampling) berdasarkan pada tingkat gangguan hutan pencurian kayu tertinggi dan aksesibilitas  interaksi  masyarakat  ke  hutan  di  KPH Madiun.  Lokasi  yang  dipilih  adalah  Desa  Kewiran BKPH Dungus dan Desa Wonorejo BKPH Caruban.

## Penetapan responden
Penetapan  responden  dilakukan  dengan  metode snowball  sampling  technique ,  yaitu  awalnya  menemui informan  kunci  ( key  person  interviews) kemudian informan  kunci  menunjuk  responden  lain  (Bungin 2011).  Penunjukan  informan  kunci  dilakukan    oleh kepala desa tersebut. Penetapan responden sebanyak 30 orang setiap desa, ini bertujuan untuk mewakili seluruh populasi  yang  ada  (Singarimbun et.al 1995).  Dengan demikian jumlah responden yang diwawancara sebanyak 60 orang dengan masing-masing 30 responden dari setiap desa yang terpilih.

## Pengumpulan data
Data  yang  digunakan  dalam  praktik  khusus  ini meliputi  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data primer  meliputi  kegiatan  wawancara  dan  observasi lapang. Pengumpulan data primer wawancara dilakukan  dengan  mengikuti  metode  Muhadjir  (1992), yaitu pewawancara mendatangi langsung responden dan mengambil  kesempatan  yang  memudahkan  untuk dilakukan  wawancara.  Kegiatan  observasi  lapang dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  terhadap  objek yang  dikaji  di  lapangan  dan  melakukan  deskripsi  atas yang diamati dan dialami. Sedangkan pengumpulan data sekunder meliputi pengumpulan data kejadian pencurian kayu tahun 2011-2015, jumlah kerugian finansial akibat pencurian  kayu  tahun  2011-2015,  serta  dokumen lainnya yang mendukung.

## Analisis data
Data  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif, yaitu  dengan  mendeskripsikan  secara  menyeluruh  data
yang  didapat  selama  praktik.    Analisis  deskriptif merupakan metode analisis dengan menggambarkan dan mengintepretasikan objek sesuai data yang dikumpulkan tanpa melakukan pengujian hipotesis (Sukardi 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gangguan Keamanan Hutan Pencurian Kayu di KPH Madiun

## Frekuensi dan kerugian pencurian kayu
Gangguan  hutan  sering  terjadi  di  KPH  Madiun. Gangguan  hutan  yang  sering  terjadi  tersebut  berupa pencurian kayu yang mempengaruhi fungsi hutan secara ekologi  hingga  ekonomi.  Pencurian  kayu  merupakan tindakan  menebang  pohon  atau  memanen  atau memungut  hasil  hutan  di  dalam  hutan  tanpa  memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur  dalam  pasal  50  ayat  (3)  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.
Gangguan  hutan  akibat  pencurian  kayu  sebanyak 920  kali  selama  kurun  waktu  2011-2015.  Frekuensi tertinggi ada di BKPH Caruban sebesar 229 kali selama lima  tahun.  Sasaran    pencurian  adalah  jenis  kayu  jati ( Tectona  grandis ).  Salah  satu  petak  rawan  pencurian kayu  adalah  petak 47  tanaman  tahun  2011  di  RPH Blabakan,  BKPH  Caruban.  Wilayah  hutan  yang berbatasan  langsung  dengan  masyarakat  memudahkan masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas  di  dalam  hutan. Total kerugian secara finansial akibat pencurian kayu di KPH  Madiun  cukup  tinggi.  Kerugian  ekonomi  akibat adanya  pencurian  kayu  dari  tahun  2011-2015  sebesar Rp  3  160  154  000.    Kerugian  yang  dialami  setiap tahunnya menurun, hal ini sebanding dengan penurunan jumlah  kejadian  pencurian  kayu  yang  ada  di  KPH Madiun.  Frekuensi  kejadian  pencurian  kayu  dapat dilihat  pada  Gambar  1.  Frekuensi  pencurian  kayu tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011,  yaitu  sebanyak  393 kali  kejadian.  Namun  pencurian  kayu  setiap  tahunnya mengalami  penurunan.  Frekuensi  penurunan  pencurian kayu pada Gambar 2.

## Bentuk pencurian kayu
Berdasarkan  hasil  observasi  lapang  dapat  diketahui bahwa  pohon  yang  dicuri  mulai  dari  diameter  kecil hingga  besar.    Bekas  tunggak  pencurian  dengan diameter  kecil  banyak  ditemukan  di  BKPH  Caruban.
Sumber : KPH Madiun 2016
Gambar 1 Frekuensi pencurian kayu pada setiap BKPH di KPH Madiun 2011-2015
Sumber : KPH Madiun 2016
Gambar 2  Frekuensi  pencurian  kayu  tahun  2011-2015 di KPH Madiun
Meskipun  ada  juga  bekas  tunggak  dimaeter  besar  yang hilang.  Pada  BKPH  Dungus  kayu  yang  sering  dicuri adalah  kayu  diameter  besar.    Pencurian  kayu  di  BKPH Dungus  terjadi  di  pinggir  jalan  yang  memudahkan pelaku  untuk  mengangkut  kayu  jati  tersebut.  Berikut kondisi lapangan pada Gambar 3.
Pemanfaatan  hasil  kayu  curian  menurut  masyarakat sebanyak  63%  digunakan  perusahaan  kayu/furniture, 30% untuk bahan bangunan pribadi, dan 7% untuk kayu bakar.  Perusahaan  kayu  menjadi  tempat  penjualan  atau pengumpulan  hasil  curian  kayu  masyarakat  di  KPH Madiun.

## Karakteristik Masyarakat

## Aksesibilitas ke hutan
Kedekatan dan kemudahan masyarakat dengan hutan menyebabkan tingginya interaksi antara masyarakat dan hutan.  Aksesibilitas  yang  mudah  mengakibatkan mudahnya pengangkutan hasil kayu curian. Aksesibiltas masyarakat dapat disajikan pada Tabel 1.

## Kegiatan sosialisasi
Sosialisasi  dilakukan  sebagai  upaya  penyuluhan untuk  menekan angka pencurian  kayu di  KPH Madiun. Penyuluhan  ini  dapat  berupa  penyuluhan  formal maupun  penyuluhan  informal.  Masyarakat  yang mengikuti  sosialisasi  gangguan  dan  kemananan  hutan Desa  Wonorejo  lebih  rendah  dibanding  Desa  Kewiran. Jumlah  orang  yang  mengikuti  kegitan  sosialisasi  dapat dilihat pada Gambar 4.

## Mata pencaharian tambahan
Mata  pencaharian  tambahan  merupakan  aktivitas lainnya  disamping  mata  pencaharian  pokok.  Mata pencaharian  tambahan  dapat  mempengaruhi  tingginya tingkat  pencurian  kayu.  Pada  Desa  Wonorejo  mata pencaharian  tambahan    terbanyak  adalah  merencek
(mencari  kayu)  dengan  persentase  73.33%,  sedangkan pada  Desa  Kewiran  mata  pencaharian  tambahan terbanyak  adalah  mencari  rumput  dengan  persentase 53.33%.  Mata  pencaharian  tambahan  kedua  desa  dapat dilihat pada Tabel 2.
Mata  pencaharian  tambahan  merencek  dapat menjadi  aktivitas  awal  untuk  melakukan  tindakan pencurian  kayu.  Pemanfaatan  hasil  hutan  rencek (perencekan)  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  di  dalam  kawasan  hutan  untuk  memungut ranting  kering  berdiameter  kurang  dari  atau  sama dengan  4  cm,  yang  terletak  bebas  di  atas  tanah  karena jatuh/  gugur  alami,  tidak  dapat  dibikin  kayu  perkakas dan  tidak  dalam  bentuk  belahan  (KPH  Madiun  2016). Hasil  observasi  di  lapangan  banyak  ditemukan pelanggaran  bahwa  masyarakat  membawa  kayu  yang berukuran  dengan  ukuran  diameter  lebih  dari  4  cm  dan membawa  kayu  belahan.    Sehingga  kegiatan  tersebut merupakan  bentuk  perencekan  liar.  Perencekan  liar adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di dalam  kawasan  hutan  untuk  memungut  kayu  di  luar
Gambar 4 Sosialisasi  gangguan  dan  keamanan  hutan masyarakat
Gambar 3 Tunggak kayu jati sisa pencurian kayu di BKPH Caruban petak 47 tahun tanam 2011 (a)
Tunggak kayu jati sisa pencurian di BKPH Dungus petak 229a tahun tanam 1974 (b a b
Tabel 1 Jarak masyarakat dengan hutan No. Jarak (Km) Desa Kewiran Desa Wonorejo Jumlah (jiwa) % Jumlah (jiwa) % 1 0-0.5 0 0.00 13 43.33 2 0.5-1.5 15 50.00 10 33.33 3 1.5-3 11 36.67 7 23.33 4 >3 4 13.33 0 0.00 Total 30 100 30 100 Tabel 2 Mata pencaharian tambahan masyarakat No. Pekerjaan tambahan Desa Kewiran Desa Wonorejo Jumlah (jiwa) % Jumlah (jiwa) % 1 Sopir 4 13.33 1 3.33 2 Mencari rumput 16 53.33 3 10.00 3 Merencek 3 10.00 22 73.33 4 Tidak ada 7 23.33 4 13.33 Total 30 100 30 100
tempat  dan  waktu  yang  ditentukan  dan  tidak  sesuai peraturan  yang  berlaku  (Perum  Perhutani  2009). Perencekan  yang  terjadi  di  BKPH  Caruban  pada umumnya  melanggar  peraturan,  apabila  perencekan  ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat dikategorikan  pencurian  kayu.  Aktivitas  perencekan yang  terjadi  di  BKPH  Caruban  dipengaruhi  karena adanya perusahaan yang menampung hasil kayu rencek. Hasil  kayu  rencek  tersebut  dijual  ke  perusahaaan genteng  atau  bata  dan  perusahaan  brem  yang  ada  di sekitar  Desa  Wonorejo  BKPH  Caruban.  Perencekan yang  terjadi  di  Wonorejo  lebih  tinggi  dibandingkan dengan Desa Kewiran.
Sebanyak  48%  orang  melakukan  perencekan terhadap  cabang  pohon  dan  30%  tunggak  kayu  bekas tebangan  maupun  pencurian.  Hanya  22%  yang melakukan  perencekan  ranting  jatuh.  Tunggak  yang direncek  dapat  menimbulkan  bahaya  erosi  dan  tanah longsor  ,  sedangkan  perencekan  cabang  yang  tidak sesuai  peraturan  dan  waktu  yang  ditentukan  akan mengganggu  pertumbuhan  pohon  tersebut.  Persentase jenis kayu yang direncek dapat dilihat pada Gambar 5. Frekuensi  perencekan  per  hari  oleh  masyarakat  Desa Wonorejo  berbeda-beda  sesuai  dengan  kemampuan
masing-masing.  Perencekan  ini  dijual  kepada  penadah kayu  bakar  industri  setiap    minggunya.  Kisaran  harga kayu rencek adalah Rp 20.000 s/d Rp 25.000 per angkut motor. Frekuensi perencekan dapat dilihat pada Gambar 6.
Keberadaan  industri  rumahan  ( home  industry )  brem di perbatasan hutan dengan desa mengakibatkan adanya perencekan  kayu  jati  untuk  bahan  kayu  bakar  yang tinggi. Perencekan ini merupakan aktivitas mengumpulkan  kayu  untuk  bahan  bakar,  perencekan dapat  mengarah  ke  tindakan  pencurian  kayu  untuk memenuhi  kebutuhan  renceknya.  Aktivitas  perencekan dapat dilihat pada Gambar 7.
Hasil  kayu  rencek  tersebut  dijual  kepada  industri brem  dan  industri  batu  bata.  Kayu  rencek  tersebut dijadikan  bahan  bakar  di  industri  brem,  batu  bata,  dan genteng.  Namun  lebih  banyak  dijual  ke  industri  brem sebesar  78%.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  adanya  industri brem  yang  berada  di  wilayah  Caruban.  Hal  tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

## Upaya Penanganan Gangguan Keamanan Pencurian Kayu KPH Madiun
Tindakan  strategis  yang  dilakukan  oleh  KPH Madiun terhadap gangguan hutan pencurian kayu terdiri atas tiga tindakan meliputi, tindakan preemtif (pembinaan),  tindakan  preventif  (pencegahan)  dan tindakan  represif  (penindakan).  Tindakan  preemtif merupakan strategi penanganan gangguan hutan dengan melakukan  kegiatan  penyadaran  kepada  masayarakat. Tindakan  preemtif  dilakukan  dengan  menciptakan kondisi  yang  kondusif  serta  melibatkan  masyarakat dalam  kegiatan  pengamanan  hutan.  Tindakan  preventif merupakan  tindakan  pencegahan  berupa  patroli  dan pemantauan  rutin  kawasan  hutan.  Patroli  ini  dilakukan
Gambar 5  Persentase jenis kayu yang direncek
Gambar 6  Persentase frekuensi aktivitas merencek
per hari Gambar 8  Persentase penggunaan hasil kayu rencek
Gambar 7 Perencekan masyarakat menggunakan transportasi motor (a) Bekas tunggak yang direncek pada petak
6 RPH Blabakan (b) a
b
oleh  polisi  hutan  dan  juga  melibatkan  masyarakat  desa hutan serta pihak terkait apabila dibutuhkan koordinasi. Tindakan  represif  berupa  penindakan  pelaku  pencurian kayu  dapat  berupa  koordinasi  dengan  aparat  kemanan untuk melakukan pengamanan TKP, menangkap pelaku, mengumpulkan  dan  mengamankan  barang  bukti  serta berkoordinasi dengan POLRI dan instansi terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Frekuensi    pencurian  kayu  selama  kurun  waktu tahun 2011-2015 adalah sebanyak 920 kejadian. Namun pencurian  kayu  ini  mengalami  penurunan  setiap tahunnya.  Kerugian  finansial  selama  lima  tahun  akibat terjadinya  pencurian  kayu  sebesar    Rp3.160.154.000,-. Pencurian kayu dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat  antara  lain  aksesibilitas  yang  mudah  ke hutan,  partisipasi  penyuluhan,  serta  mata  pencaharian tambahan  merencek.  Selain  itu  adanya  industri  yang membutuhkan  bahan  bakar  kayu  mengakibatkan dorongan  masyarakat  yang  tinggi  akan  kebutuhan  kayu dari  hutan  .  Lemahnya  hukum  dan  penindakan  pelaku oleh petugas mengakibatkan masih terjadinya pencurian kayu di KPH Madiun. Penanganan gangguan keamanan pencurian  kayu  dilakukan  dengan  tindakan  preemtif (pembinaan),  preventif  (pencegahan)  dan  represif (penindakan).

## Saran
Penambahan  personil  di  lapang  perlu  dilakukan melihat  luasan  hutan  yang  tidak  sebanding  dengan jumlah  SDM.  Kegiatan  patroli  perlu  dilakukan  secara lebih intensif dan konsisten. Kerjasama multi stakeholder perlu dilakukan untuk pembinaan  serius di wilayah  dengan  kasus  pencurian  tinggi  serta  adanya penindakan  tegas  oleh  petugas  dan  pihak  terkait  bagi pelaku yang terlibat dalam pencurian kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin  B.  2011. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Jakarta  (ID):  Kencanan  Prenada  Media Group.
Departemen  Kehutanan.  1990. Undang-  Undang Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan . Jakarta (ID) : Dephut.
Desa  Dungus.  2016. Data  Monografi  Desa  Dungus . Madiun (ID): Pemerintah Daerah Madiun.
Desa Wonorejo. 2016 . Data Monografi Desa Wonorejo . Madiun (ID): Pemerintah Daerah Madiun. KPH  Madiun.  011. Rencana  Pengaturan  Kelestarian Hasil  (RPKH)Kelas  Perusahaan  Jati    Jangka 2011-2020  KPH  Madiun .  Madiun  (ID)  :  Seksi Perencanaan Hutan II Madiun.
KPH Madiu. 2016. Laporan Kejadian Gangguan Hutan di KPH Madiun Bidang Pencurian Kayu 2011 s.d 2015. Madiun (ID) : KPH Madiun.
KPH  Madiun.  2016. Standar  Operasional  Prosedur Penanganan Pencurian Kayu . Madiun (ID) : KPH Madiun.
KPH  Madiun.  2016. Standar  Operasional  Prosedur Penanganan  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Rencek Oleh Masyarakat . Madiun (ID) : KPH Madiun. Perum  Perhutani.  2009. Pedoman  Pengamanan  Hutan Lestari. Jakarta (ID) : Perum Perhutani Pusat. Singarimbun, Masri, Sofian E. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta (ID): LP3S.