(7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14072
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## KEABSAHAN  HUKUM  AKTA  PISAH  HARTA  DALAM  PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN
Resia Monika 1* , Mella Ismelina Farma Rahayu 2 1*,2 Tarumanagara University, Indonesia Email: 1* Resia.217221003@stu.untar.ac.id, 2 mellaismelina@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  keabsahan  hukum  akta  pisah  harta  perkawinan  setelah perkawinan  dilangsungkan.  Fokus  utama  melibatkan  aspek-aspek  formal  dan materiil dalam pembuatan perjanjian pisah harta, serta implikasinya terhadap pajak pasangan.  Dalam  konteks  ini,  kepatuhan  terhadap  undang-undang,  proses  resmi, dan  persetujuan  dari  pihak  berwenang  menjadi  krusial.  Syarat-syarat  materiil, seperti kejelasan informasi harta yang dipisahkan, dan ketetapan perjanjian yang sulit diubah, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlakuan hukum perjanjian. Selain  itu,  aspek  agama  juga  menjadi  pertimbangan  penting.  Cacat  yuridis  yang mungkin  timbul,  seperti  ketidaksesuaian  dengan  undang-undang,  kurangnya persetujuan resmi, dan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai agama, dapat berdampak pada keberlakuan hukum perjanjian. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum, ketentuan formal, dan nilai-nilai agama penting untuk menciptakan  perjanjian  pisah  harta  perkawinan  yang  sah  secara  hukum  dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Akta Pemisahan Harta, Perkawinan, Keabsahan Hukum

## Abstract
This research examines the legal validity of the marital property separation deed after  the  marriage  has  taken  place.  The  primary  focus  involves  the  formal  and material  aspects  of  creating  a  property  separation  agreement,  along  with  its implications  on  the  couple's  taxes.  In  this  context,  adherence  to  the  law,  formal processes, and approval from the authorities is crucial. Material requirements, such as clarity regarding the separated assets and the inflexibility of the agreement, are key factors in maintaining the legal validity of the contract. Additionally, religious aspects  are also  significant considerations. Potential  legal defects,  such as non- compliance with the law, lack of official approval, and non-adherence to religious values, can impact the legal validity of the agreement. In conclusion, a profound understanding  of  legal  regulations,  formal  requirements,  and  religious  values  is
essential in  creating a legally valid and sustainable marital  property separation agreement.

## Keywords: Marital Property Separation Deed, Marriage, Legal Validity

## Pendahuluan
Pernikahan adalah sebuah upacara atau proses pengikatan janji suci antara seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Shamad, 2017). Pernikahan merupakan sebuah lembaga  yang tidak hanya melibatkan hubungan emosional antara dua individu, tetapi juga mengatur kewajiban hukum dan keuangan yang kompleks. Selama masa pernikahan, pasangan  seringkali  mengakumulasi  harta  bersama,  dan  dalam  beberapa  kasus,  ketika hubungan ini berakhir, proses pemisahan harta menjadi perhatian utama.
Di dalam ranah hukum perkawinan, pengaturan harta bersama menjadi perhatian utama  dalam  konteks  perceraian.  Saat  perkawinan  berakhir,  pemisahan  harta  adalah tahapan  krusial  yang  seringkali  didasari  oleh  sebuah  dokumen  hukum,  yang  dikenal sebagai  akta  pemisahan  harta  perkawinan.  Keberadaan  dokumen  ini  menjadi  landasan yang mengatur pembagian harta yang telah terakumulasi selama masa perkawinan.
Sebuah aspek kunci dalam penyelesaian harta perkawinan saat terjadi perceraian adalah  keberadaan  akta  pemisahan  harta  perkawinan.  Dokumen  ini  menjadi  landasan hukum  yang  mengatur  pembagian  harta  yang  telah  terakumulasi  selama  masa perkawinan. Namun, meskipun pentingnya peran akta pemisahan harta ini, pertanyaan mengenai keabsahannya dalam proses hukum sering kali menjadi sorotan utama.
Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pembagian harta bersama antara mantan  suami  dan  mantan  istri  dalam  proses  perceraian  merupakan  persoalan  yang kompleks dan seringkali memunculkan konflik yang sulit diselesaikan. Saat hubungan perkawinan  berakhir,  aset  yang  terakumulasi  selama  masa  perkawinan  menjadi  fokus utama  yang  memicu  ketegangan,  pertikaian,  dan  seringkali  pertarungan  hukum  yang panjang.
Pemisahan harta bersama ini dapat melibatkan berbagai aset, mulai dari properti, investasi,  harta  kekayaan,  warisan,  bahkan  sampai  hak  atas  kekayaan  intelektual. Ketidaksepakatan antara kedua belah pihak seringkali muncul, baik terkait penilaian aset, pembagian proporsi, atau bahkan kepemilikan aset yang menjadi subjek sengketa.
Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam aturan hukum yang mengatur pembagian  harta  bersama  di  berbagai  yurisdiksi.  Hal  ini  dapat  menyulitkan  proses penyelesaian, terutama jika pasangan tersebut berasal dari yurisdiksi yang berbeda atau memiliki aset di wilayah hukum yang berbeda pula.
Konflik juga dapat muncul akibat adanya perbedaan persepsi dan harapan yang berbeda  antara  mantan  suami  dan  mantan  istri  terkait  apa  yang  dianggap  sebagai pembagian yang adil dan layak atas harta bersama. Pertanyaan moral dan emosional juga seringkali ikut memperumit proses pembagian ini, menjadikan pembicaraan terkait harta sebagai titik yang sensitif dan sering kali memicu konflik emosional.
Pentingnya akta pemisahan harta perkawinan dalam konteks hukum perkawinan dan perceraian menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam proses hukum. Faktor-faktor  apa  yang  memengaruhi  validitas  dan  kekuatan  hukum  dari  akta  ini? Bagaimana  proses  pembuatannya  dan  bagaimana  aturan  serta  undang-undang  yang mengatur  keberlakuan  akta  pemisahan  harta  ini  dalam  hukum  perkawinan  suatu yurisdiksi?
Dalam  pandangan  ini,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan menganalisis keabsahan  hukum  dari akta pemisahan harta perkawinan  yang dilakukan setelah  proses  perkawinan  berlangsung. Analisis  ini  menjadi  penting  karena  kejelasan status  hukum  dari  akta  pemisahan  harta  sangat  menentukan  validitas  dan  kekuatan hukumnya,  yang  pada  gilirannya  memengaruhi  proses  pemisahan  harta  saat  terjadi perceraian.
Melalui  pemeriksaan  dan  analisis  yang  cermat  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi keabsahan hukum akta pemisahan harta perkawinan, artikel ini bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terkait  kekuatan  hukum  dari dokumen ini dalam proses pemisahan harta pasangan yang bercerai setelah perkawinan dilangsungkan.

## Tujuan Pernikahan
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  tujuan  perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  3 Kompilasi  Hukum  Islam  menyiratkan  beberapa  prinsip  yang  mendalam.  Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawardah, dan rahmah merupakan pijakan yang mengarah pada sebuah hubungan perkawinan yang seimbang, penuh kasih sayang, serta memberikan  rahmat  dan  kedamaian.  "Sakinah"  merujuk  pada  keharmonisan  dalam hubungan suami-istri yang diiringi dengan ketenangan batin dan emosional, "mawardah" menyoroti  aspek  kasih  sayang,  dan  "rahmah"  menekankan  pada  keberadaan  saling memberi kasih sayang, toleransi, dan kepedulian dalam berumah tangga(Basuki, 2019).
Dalam pandangan hukum Islam, tujuan perkawinan juga dipahami sebagai upaya untuk berbakti kepada Allah dan memenuhi kodrat hidup manusia yang telah ditetapkan sebagai hukum. Ini melibatkan pemenuhan kewajiban agama sekaligus keberadaan suatu peradaban yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.
Setiap  agama  memiliki  pandangan  yang  unik  terkait  tujuan  dari  institusi perkawinan.  Dalam  agama  Kristen  Protestan,  tujuan  utamanya  ditekankan  pada pencapaian kebahagiaan melalui kesetiaan, kasih sayang, dan pemahaman antara suami dan  istri.  Ini  menekankan  aspek  pentingnya  kesetiaan  dan  cinta  dalam  membentuk hubungan yang harmonis(Hartanto, 2019).
Dalam ajaran agama Hindu, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ini menyoroti pentingnya keharmonisan dalam hubungan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang damai dan seimbang (Remaja, 2005).
Sementara  dalam  agama  Buddha,  tujuan  perkawinan  adalah  mencapai kebahagiaan  dan  kedamaian  dalam  kehidupan  keluarga.  Ini  menekankan  pentingnya kedamaian batin dan kebahagiaan dalam konteks keluarga(Rosidi, 2015).
Meskipun pandangan dan fokus dari setiap agama berbeda, pada intinya, tujuan perkawinan menurut berbagai agama umumnya mengarah pada penciptaan keluarga yang bahagia,  harmonis,  serta  pencapaian  kebahagiaan  dan  kedamaian  dalam  kehidupan keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya nilai-nilai seperti cinta, kesetiaan, harmoni, dan tujuan spiritual dalam membangun hubungan perkawinan yang kokoh dan bermakna.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  di  Indonesia  juga menegaskan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal.  Konsep  bahagia  tidak  hanya  sekadar  aspek  kesenangan  semata,  tetapi  juga mencakup aspek kebahagiaan secara holistik, baik secara psikologis, emosional, maupun spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Sementara kekal menekankan pada stabilitas dan ketahanan dalam hubungan perkawinan, menciptakan hubungan yang mampu bertahan di berbagai situasi dan cobaan kehidupan.
Dengan demikian, tujuan perkawinan bukanlah sekadar bentuk hubungan antara suami dan istri, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembentukan sebuah keluarga yang kokoh,  penuh  kasih  sayang,  dan  dijalankan  dalam  bingkai  ajaran  agama.  Keselarasan antara  tujuan  perkawinan  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif  yang  mengatur perkawinan di Indonesia menekankan pada pentingnya menciptakan hubungan yang tidak hanya harmonis antara pasangan suami-istri, tetapi juga dalam membentuk suatu keluarga yang kuat, bahagia, dan abadi.

## Putusnya Perkawinan Menurut UU
Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang di  Indonesia merupakan proses yang teratur dan diawasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Langkah pertama dalam mengakhiri perkawinan adalah dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam  gugatan  ini,  pihak  yang  ingin  bercerai  perlu  memenuhi  persyaratan  tertentu, seperti telah melewati masa percobaan hidup bersama dan menyajikan alasan yang diakui oleh hukum.
Setelah gugatan  diajukan, proses selanjutnya  adalah persidangan di  Pengadilan Agama. Pada tahap ini, pasangan yang bercerai dapat mengemukakan argumen dan bukti untuk mendukung atau menentang gugatan perceraian. Pengadilan mempertimbangkan semua elemen ini sebelum mengeluarkan keputusan.
Keputusan  perceraian  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Agama  mencakup berbagai aspek, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak (jika ada), dan kewajiban finansial. Setelah putusan dikeluarkan, catatan resmi perceraian dicatat di Kantor Catatan Sipil, mengakhiri secara resmi status perkawinan.
Pentingnya  mematuhi  putusan  pengadilan  juga  menjadi  bagian  integral  dari proses  perceraian.  Pihak  yang  bercerai  diharapkan  untuk  melaksanakan  putusan, termasuk pembagian harta dan pemenuhan kewajiban finansial sesuai dengan yang diatur
dalam  keputusan  pengadilan.  Pelanggaran  terhadap  putusan  ini  dapat  mengakibatkan sanksi hukum
Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai putusnya perkawinan di Indonesia  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam Undang-Undang  ini,  Pasal  38  menyatakan  bahwa  perkawinan  dapat  berakhir  karena beberapa  alasan,  yaitu  kematian,  perceraian,  dan  atas  keputusan  pengadilan.  Poin  ini menegaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi baik karena faktor alamiah seperti kematian maupun karena keputusan pasangan untuk bercerai yang diakui oleh hukum.
Selanjutnya, Pasal 39 UU Perkawinan lebih lanjut mengatur prosedur perceraian. Perceraian  dapat  dilakukan  berdasarkan  dua  metode,  yaitu  talak  yang  merupakan perceraian  yang  diajukan  oleh  suami,  dan  gugat  yang  merupakan  perceraian  yang diajukan  oleh  istri.  Hal  ini  mencerminkan  prinsip  kesetaraan  dalam  proses  hukum mengenai perceraian di Indonesia.
Terkait  dengan  aspek  hukum  Islam,  Pasal  116  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) turut mengatur mengenai dasar-dasar perceraian. Beberapa alasan yang diakui antara lain adalah perbuatan zina, kepemabukan, penyalahgunaan narkotika, perjudian, atau alasan lain yang dianggap sulit disembuhkan. Juga, jika salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, hal ini dapat menjadi dasar perceraian menurut KHI.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan di Indonesia diatur  secara  rinci  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas terkait alasan-alasan dan prosedur putusnya perkawinan, dengan mengakomodasi berbagai kondisi dan prinsip hukum, termasuk prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

## Harta dalam Pernikahan
Harta  dalam  perkawinan,  seperti  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, melibatkan konsep harta bersama dan harta pisah. Harta bersama mencakup seluruh aset yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan  berlangsung.  Di  sisi  lain,  harta  pisah  adalah  harta  yang  dimiliki  individu sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui warisan atau hadiah, dan tetap menjadi milik pribadi pemiliknya.
Pengelolaan harta perkawinan diatur dengan prinsip kerjasama antara suami dan istri,  kecuali  jika  terdapat  perjanjian  pemisahan  harta  yang  diakui  secara  resmi. Pembagian  harta  bersama  terjadi  saat  perceraian  atau  kematian,  yang  dapat  dilakukan melalui  kesepakatan  antara  pihak-pihak  terkait  atau,  jika  diperlukan,  melalui  putusan pengadilan.
Selain  itu,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  opsi  untuk  melakukan pemisahan  harta  dengan  membuat  perjanjian  khusus  dalam  akta  perkawinan.  Dengan adanya perjanjian ini, harta  yang diperoleh selama  perkawinan dapat dijaga agar tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan istri. Perlindungan hak pihak yang lebih lemah, terutama istri, juga menjadi perhatian dalam undang-undang ini. Ketentuan khusus
diterapkan untuk melindungi harta istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau  yang berasal dari warisan atau hadiah.
Berdasarkan hasil pencarian, harta bersama dalam  perkawinan menurut  hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam praktiknya, harta bersama ini dibagi secara seimbang  antara  mantan  suami  dan  mantan  istri  apabila  terjadi  perceraian(Hyma Puspytasari, 2020) Selain itu, terdapat juga harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang dibawa  oleh  masing-masing  suami  dan  istri  sebelum  perkawinan.  Apabila  terdapat penyimpangan  terhadap  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  tersebut,  dapat  dilakukan perubahan melalui perjanjian kawin, yang tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum,  agama,  dan  kesusilaan(Liky,  2015)  Dengan  demikian,  harta  bersama  dalam perkawinan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang Perkawinan, dan dibagi secara seimbang antara mantan suami dan mantan istri apabila terjadi perceraian.

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengadopsi metode analisis hukum dengan fokus pada keabsahan akta  pemisahan  harta  perkawinan.  Tahapan  awal  melibatkan  identifikasi  yurisdiksi hukum yang menjadi pusat perhatian, dimana studi mendalam terhadap undang-undang perkawinan  dan  peraturan  terkait  dilakukan  secara  menyeluruh.  Analisis  dokumen hukum,  termasuk  undang-undang  perkawinan  dan  ketentuan  terkait  pemisahan  harta, menjadi langkah penting dalam menyusun kerangka penelitian.
Data    Primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikuti  peraturan perundangundangan  yang  berlaku  seperti  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  beberapa  aturan  hukum  lainnya  yang  masih  berkaitan  dengan  judul penelitian, misalnya KUHPerdata ataupun Kompilasi Hukum Islam.
Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  berupa  literature- literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Analisa  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  sifatnya  deskriptif  analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penafsiran dan abstraksi, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (depenelitian)
Pemeriksaan lebih lanjut diarahkan pada akta pemisahan harta perkawinan yang menjadi fokus penelitian. Evaluasi mendalam dilakukan mempertimbangkan ketentuan pembagian harta, kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dan pemenuhan persyaratan formal dan materiil. Seiring dengan itu, penelusuran kasus hukum terkait memberikan wawasan  dari  sudut  pandang  praktik  hukum  yang  telah  terjadi,  dan  kasus-kasus  ini menjadi pedoman dalam mengarahkan analisis lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil
Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  menjadi  pijakan  utama  yang  mengatur pemisahan  harta  perkawinan.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  keberlakuan pemisahan  harta  dapat  diakui  dengan  adanya  perjanjian  pemisahan  harta  yang  dibuat secara tertulis. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas terkait prosedur dan persyaratan pemisahan harta perkawinan.
Keabsahan  hukum  akta  pemisahan  harta  perkawinan  memerlukan  pemenuhan beberapa  syarat.  Selain  perjanjian  tertulis,  syarat  formal  mencakup  kehadiran  pejabat pencatat  perkawinan  sebagai  saksi  formal.  Disamping  itu,  syarat  materiil  melibatkan persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  menjadi  elemen  kunci  dalam  menjaga  keabsahan hukum dari akta pemisahan harta.
Pejabat pencatat perkawinan memiliki peran kunci dalam menjamin keabsahan hukum akta pemisahan harta. Dalam pembuatan akta pemisahan harta, kehadiran mereka sebagai saksi formal memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri.
Berdasarkan  hasil  analisis  beberapa  sumber  yang  relevan,  sejumlah  temuan signifikan terkait keabsahan hukum akta pemisahan harta perkawinan setelah pernikahan dapat diidentifikasi. Pertama, perjanjian perkawinan diakui memiliki keabsahan di mata hukum dan normatifnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  Undang-Undang  Perkawinan,  serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991(Prayipto & Mulati, 2021)
Selanjutnya,  peran  seorang  Notaris  dalam  proses  pembuatan  perjanjian perkawinan  ternyata  sangat  penting,  terutama  dalam  mengatur  berbagai  aspek  yang berkaitan  dengan  harta  kekayaan.  Perjanjian  tersebut,  sebagai  temuan  ketiga,  secara khusus membahas pengaturan harta kekayaan calon suami dan istri, dengan tujuan utama mengatur  konsekuensi-konsekuensi  pernikahan  yang  terkait  dengan  aspek finansial(Sopiyan, 2023)
Yang  tak  kalah  penting,  temuan  keempat  menunjukkan  bahwa  perjanjian perkawinan  memperoleh  kekuatan  hukum  terhadap  pihak  ketiga  setelah  mendapatkan persetujuan  dan  pengesahan  dari  pegawai  pencatat  perkawinan.  Perjanjian  ini  dapat dibuat  baik  sebelum  maupun  pada  saat  pernikahan  berlangsung(Pratitis  &  Rehulina, 2023).
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  (Fariza,  2015),  keabsahan  hukum  akta pemisahan harta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dapat menjadi batal demi hukum jika mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan undang-undang.

## Pembahasan
Keabsahan  hukum  akta  pemisahan  harta  perkawinan  sangat  tergantung  pada ketentuan  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  35  UU  Perkawinan memberikan  dasar  hukum  bagi  pemisahan  harta,  namun  dengan  persyaratan  tertentu,
terutama terkait perjanjian pemisahan harta yang harus dibuat secara tertulis di hadapan pejabat pencatat perkawinan.
Kejelasan prosedur pembuatan akta pemisahan harta dan persyaratan formal yang harus dipenuhi adalah faktor penting dalam menilai keabsahan hukumnya. Penting untuk ditekankan  bahwa  transparansi  dan  kesepahaman  kedua  belah  pihak  dalam  proses pemisahan harta menjadi faktor kunci untuk menjaga keadilan dan keabsahan hukum.
Dalam konteks ini, peran pejabat pencatat perkawinan sebagai saksi formal dalam pembuatan  akta  pemisahan  harta  menjadi  krusial.  Keberadaan  mereka  memberikan legitimasi dan keabsahan secara hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang bersangkutan.
Perjanjian  pisah  harta  setelah  pernikahan  merupakan  suatu  kesepakatan  yang dapat disusun sebelum atau selama berlangsungnya ikatan perkawinan, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Proses pembuatan perjanjian ini melibatkan beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, serta dokumen-dokumen tertentu yang harus diserahkan.
Dalam  menyusun  akta  pisah  harta,  beberapa  dokumen  identitas  seperti  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  calon  suami  dan  istri  atau  suami  dan  istri,  fotokopi  Kartu Keluarga, fotokopi akta nikah, serta surat pernyataan para pihak terkait jumlah dan bentuk aset atau harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi persyaratan utama. Dokumen- dokumen ini memberikan dasar yang kuat untuk menyusun perjanjian tersebut dengan merinci informasi mengenai harta bersama yang akan dipisahkan.
Perjanjian  pisah  harta  mulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali terdapat  ketentuan  khusus  di  dalamnya  yang  mengatur  waktu  berlakunya.  Selama berlangsungnya  perkawinan,  perjanjian  tersebut  dapat  mencakup  berbagai  hal  terkait harta atau perjanjian lainnya yang menjadi fokus kesepakatan antara suami dan istri.
Penting untuk dicatat bahwa perjanjian pisah harta setelah menikah memiliki sifat yang tetap dan sulit diubah atau dicabut tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Namun,  jika  terdapat  kesepakatan  antara  suami  dan  istri,  perubahan  atau  pencabutan perjanjian dapat dilakukan dengan persetujuan bersama.
Cacat  yuridis  yang  mungkin  terdapat  dalam  perjanjian  pisah  harta  perkawinan setelah  perkawinan  dilangsungkan  melibatkan  aspek-aspek  krusial  yang  perlu diperhatikan.  Pertama-tama,  perjanjian  tersebut  harus  memastikan  kesesuaian  dengan undang-undang  yang  berlaku.  Jika  terdapat  ketidaksesuaian  atau  pertentangan  dengan ketentuan  undang-undang,  perjanjian  tersebut  dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum, menandakan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Selanjutnya,  proses  resmi  dan  persetujuan  dari  pihak  berwenang,  khususnya pegawai  pencatat  perkawinan,  menjadi  unsur  kritis.  Perjanjian  pisah  harta  yang  tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tidak didaftarkan ke pengadilan negeri dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut secara hukum. Oleh karena itu, aspek administratif ini tidak boleh diabaikan dalam rangka menjaga keabsahan perjanjian pisah harta.
Perjanjian  pisah  harta  juga  harus  memenuhi  syarat-syarat  umum  yang  berlaku untuk suatu perjanjian. Termasuk di dalamnya adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan,  adanya  suatu  hal  tertentu,  dan  keberadaan  suatu  sebab  yang  halal. Ketidakpatuhan  terhadap  syarat-syarat  ini  dapat  menyebabkan  cacat  yuridis  dalam perjanjian tersebut.
Selain itu, aspek agama juga menjadi pertimbangan penting. Perjanjian pisah harta tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  dan  hukum.  Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama menjadi faktor yang mendukung keabsahan hukum perjanjian pisah harta perkawinan.
Proses penyusunan perjanjian pisah harta memerlukan diskusi mendalam antara pasangan.  Mereka  harus  secara  bersama-sama  menentukan  ketentuan-ketentuan  yang akan diatur dalam perjanjian tersebut. Setelah itu, pasangan dapat mengajukan perjanjian tersebut  dalam  bentuk  tertulis  untuk  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau notaris.  Proses  pengesahan  ini  memberikan  legalitas  dan  keabsahan  hukum  terhadap perjanjian pisah harta yang telah disepakati.
Dari segi materiil, akta pemisahan harta harus mengandung informasi yang jelas dan terinci mengenai harta atau perjanjian lainnya yang akan dipisahkan. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian ini memiliki karakter tetap dan sulit diubah atau dicabut tanpa persetujuan kedua belah pihak.
Selain  itu,  perlu  diperhatikan  bahwa  keputusan  untuk  memisahkan  harta  juga dapat  berdampak  pada  kewajiban  pajak  pasangan.  Pisah  harta  dapat  mempengaruhi pengenaan Pajak Penghasilan setelah menikah, di mana penghasilan suami dan istri dapat dikenakan pajak secara terpisah atas dasar tertulis kesepakatan mereka.

## Kesimpulan
Dalam  proses  pembuatan  akta,  kesesuaian  dengan  undang-undang  menjadi  hal mendasar.  Ketidakpatuhan  atau  pertentangan  dengan  regulasi  dapat  mengakibatkan batalnya  perjanjian.  Pentingnya  resmi  dan  persetujuan  dari  pihak  berwenang,  seperti pegawai pencatat perkawinan, juga ditekankan karena merupakan langkah administratif yang tidak boleh diabaikan.
Syarat-syarat  materiil,  termasuk  kejelasan  informasi  mengenai  harta  yang dipisahkan, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlakuan hukum perjanjian. Selain itu, ketetapan perjanjian yang sulit diubah menekankan pentingnya kesepakatan antara suami dan istri.
Aspek agama juga menjadi pertimbangan penting, di mana perjanjian pisah harta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan hukum. Keberlakuan hukum  perjanjian  sangat  tergantung  pada  sejauh  mana  perjanjian  tersebut  memenuhi kriteria-kriteria tersebut.
Keseluruhan,  pemahaman  mendalam  terhadap  peraturan  hukum,  ketentuan formal, dan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam menciptakan perjanjian pisah harta perkawinan  yang  sah  secara  hukum  dan  mampu  menjaga  keadilan  serta  keberlanjutan hubungan keluarga.

## BIBLIOGRAFI
Basuki, K. (2019). Pengertian Perkawinan. ISSN 2502-3632 (Online)  ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta , 53 (9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
Fariza, N. (2015). Keabsahan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K /PDT/2012 = The validity of asset separation in marriage based on prenuptial agreement made af . Universitas Indonesia.
Hartanto, D. A. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 10 (2),
137. https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877
Hyma Puspytasari, H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam
Dan Hukum Positif. Jatiswara , 35 (2), 129–143. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252 Liky,  F.  (2015).  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan. Ijtimaiyya:  Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam , 8 (2), 1–26. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912
Pratitis,  S.  A.,  &  Rehulina.  (2023).  Keabsahan  Perjanjian  Pra  Nikah  dan  Akibat Hukumnya  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum. Jurnal  Hukum  … , 2 (2),  56–73. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593
Prayipto, B., & Mulati. (2021). Perjanjian  Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Dinas Terkait . 4 (1), 1181–1201.
Remaja, I. N. G. (2005). Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum dan Agama Hindu.
Pariksa - Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja , 76–83.
Rosidi, A. (2015). Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama. Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius , 14 (3), 166–178.
Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. Istiqra’ , 5 (1), 76.
Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang- Undang  Perkawinan  Di  Indonesia. Misykat  Al-Anwar  Jurnal  Kajian  Islam  Dan Masyarakat , 6 (2), 175. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190

## Copyright holder:
Resia Monika (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: