Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG
I Gusti Ngurah Erman Triardana 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { gustinguraherman@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Buleleng,  serta  untuk  (2)  mengetahui  dan menganalisis upaya penanggulangan dan perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Buleleng.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten  Buleleng  tepatnya  di  Polres  Buleleng  dan  Lapas  kelas  IIB  Singaraja,  Adapun  teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Teknik penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik  non  probability  sampling  dan  penentuan subjeknya  menggunakan  teknik  purposive  sampling  sedangkan  teknik  pengolahan  dan  analisis data  disusun  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  faktor  penyebab terjadinya  KDRT  pada  dasarnya  dibagi  menjadi  2  yakni  faktor  internal  seperti  kelelahan, komunikasi  yang  kurang  baik,  hingga  pengalaman  kekerasan  dimasa  lalu  dan  faktor  eksternal seperti  perselingkuhan,  masalah  ekonomi,  hingga  budaya  patriarki.  (2)  upaya  penanggulangan KDRT  yang  dilakukan  oleh  Polres  Buleleng  khususnya  Unit  PPA  adalah  melakukan  a).  upaya preemtif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, b). upaya preventif yaitu dengan melatih  kader  pendamping  korban  KDRT,  membentuk  tim  reaksi  cepat,  membentuk  layanan pengaduan,  c).  upaya  represif  yaitu  dengan  memberikan  bantuan  dalam  bentuk  mediasi,  hingga yang terakhir melakukan penegakan hukum.
Kata  kunci :  Kriminologi,  Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  Faktor  penyebab  kekerasan, Penanggulangan kekerasan

## ABSTRACT
The purpose of the study was (1) to find out and analyse the factors that caused domestic violence in  Buleleng  Regency,  as  well  as  (2)  to  know  and  analyse  the  prevention  and  protection  efforts given  to  domestic  violence  victims  in  Buleleng  Regency.  This  study  was  an  empirical  legal research  with  descriptive  research  characteristics.  The  study  took  place  in  Buleleng  Regency specifically at Buleleng Police Resort and Singaraja Class IIB Prison. Data were collected from document  study  and  interview  technique.  The  sampling  technique  used  in  this  study  was  non probability  Sampling  technique  and  determination  of  the  subject  was  using  Purposive  Sampling technique, while the data processing techniques and data analysis were carried out qualitatively. As the result of the study presented that (1) the factors that caused Domestic Violence basically divided  into  two,  such  as  internal  factors  like  fatigue,  bad  communication,  and  experiences  of violence  in  the  past  and  also  external  factors  like  infidelity,  economic  issues,  even  patriarchal culture.  (2)  The  prevention  of  domestic  violence  which  was  done  by  Buleleng  Police  Resort especially  Service  Unit  for  Women  and  Children  conducted  a).  preemptive  effort,  namely  by providing  socialization  to  society,  b).  preventive  effort  included  training  cadres  of  domestic violence  victims,  forming  a  rapid  reaction  team,  and  also  establishing  a  complaint  service,  c). represive  effort  by  offering  assistance  in  the  form  of  mediation,  then  the  last  was  enforcing  the law.
Keywords : Criminology, Domestic Violence, factors causing violence , Handling Of Violence
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENDAHULUAN
Keluarga  sebagai  unit  sosial  terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan antara suami istri serta  hubungan  darah  dengan  anak  kandung, atau  anak  tiri  mempunyai  posisi  yang  sangat sentral  atas  rumah  tangga.  Hal  ini  berarti keluarga  atau  rumah  tangga  merupakan  tempat yang  aman  bagi  para  anggotanya  karena keluarga  dibangun  oleh  suami  istri  atas  dasar perkawinan  yang  merupakan  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa  (pasal  1  Undang-undang  nomor  1 tahun 1974) .
Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap  orang  dalam  rumah  tangga.  Negara Republik  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun  1945.  Dengan  demikian,  setiap  orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  harus didasari  oleh  agama.  Hal  ini  perlu  terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun  keutuhan  rumah  tangga.  Untuk mewujudkan  keutuhan  dan  kerukunan  tersebut, sangat  tergantung  pada  setiap  orang  dalam lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar  kualitas perilaku  dan  pengendalian  diri  setiap  orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Dalam  keluarga  setiap  anggota  keluarga mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan  lahir  dan batinnya.  Bapak  sebagai  kepala  keluarga bertanggung  jawab  untuk  menafkahi  seluruh anggota  keluarganya,  melindungi  seluruh anggota  keluarga  dari  segala  macam  bahaya, menyayangi istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan ibu yang juga bertanggung jawab untuk menjaga  keutuhan  keluarganya,  menyayangi suami  dan  anak-anaknya,  serta  anak-anak  yang juga harus menyayangi kedua orang tuanya dan patuh terhadap orang tua, mendengarkan semua nasihat  orang  tua  untuk  tujuan  kebaikan  dan masa  depan.  Selain  itu  didalam  keluarga  inilah penanaman  nilai-nilai,  norma-norma,  aturan- aturan, pandangan-pandangan mengenai kehidupan disosialisasikan kepada anak- anaknya  sebagai  generasi  penerus,  di  dalam keluarga  pula  seseorang  pertama  kali  mendapat
kesempatan  untuk  belajar  saling  menyayangi, menghargai  dan  menghormati  anggota  keluarga yang  lain  termasuk  didalamnya  adalah memperoleh perlindungan atas jiwa dan raga.
Namun  realita  yang  terjadi  justru sebaliknya,  kenyataan  berbicara  lain  karena semakin  banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga yang terjadi di masyarakat, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga justru menjadi tempat penderitaan  dan  penyiksaan  karena  terjadinya tindakan  kekerasan,  adanya  anggota  keluarga entah  itu  istri,  anak,  saudara  bahkan  pembantu rumah  tangga  yang  ikut  tinggal  bersama mendapat perlakuan kekerasan dari suami, ayah atau  majikannya.  Hal  ini  merupakan  ironi  atas hakikat  terbentuknya  rumah  tangga,  meskipun tidak  bisa  disamakan  bahwa  semua  rumah tangga  atau  semua  keluarga  mengalami kekerasan  terhadap  anggota  keluarganya  oleh anggota keluarga yang lain.
Mencermati  berbagai  peristiwa  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Indonesia,  cenderung yang  menjadi  korban  adalah  perempuan  (istri), anak  bahkan  pembantu  rumah  tangga.  Realitas tersebut  menunjukkan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  berkaitan  dengan  persoalan gender,  diskriminasi  terhadap  perempuan, pengakuan  terhadap  kekuatan  atas  pihak  yang lemah  yang  tidak  pernah  diangkat  ke permukaan.  Fakta  ini  seperti  terlihat  dari berbagai  pemberitaan,  baik  di  media  massa maupun  kasus-kasus  yang  ditangani  lembaga- lembaga  yang  peduli  terhadap  masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering disebut dengan “hidden crime” (kejahatan yang tersembunyi),  karena  baik  pelaku  maupun korban  berusaha  untuk  merahasiakan  perbuatan tersebut  dari  pandangan  publik  (Soeroso,  2006: 1).  Hal  ini  diperburuk  dengan  ideologi  jaga praja  atau  menjaga  ketat  ideologi  keluarga, seperti  dalam  budaya  Jawa  “membuka  aib keluarga  berarti  membuka  aib  sendiri”,  situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan  tingginya  ”the  dark  number” karena  tidak  dilaporkan  (Rukmini,  2009:  2). Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dapat menimpa  siapa  saja,  ibu,  bapak,  suami,  istri, anak,  bahkan  pembantu  rumah  tangga,  akan tetapi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagian  besar  adalah  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  hal  ini  terjadi  karena
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku  kekerasan  biasanya  memiliki  status kekuasaan  yang  lebih  besar,  baik  dari  segi ekonomi,  kekuasaan  fisik,  maupun  status  sosial dalam keluarga.
Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan  pencegahan,  perlindungan,  dan penindakan  pelaku  sesuai  dengan  falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun  1945.  Negara  berpandangan  bahwa segala  bentuk  kekerasan,  terutama  kekerasan dalam  rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi.  untuk mengatur  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan dengan memiliki standar hukum yang efektif  dan  khusus  mengenai  kekerasan  dalam rumah  tangga  melalui  Undang-Undang  No.  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan  tuntutan  masyarakat  yang  telah sesuai  dengan  tujuan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  untuk  menghapus  segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu  juga sesuai  dengan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia  melalui  Undang-Undang  No.  7  tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  sedikit  banyaknya problematika  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  sudah  terjawab  dan  menjadi  “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para  korban.  Adapun  bagi  pelaku  dan  calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  peringatan bahwa  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah tangga  merupakan  perbuatan  yang  dapat dipidana.  Selain  itu  dengan  demikian  hal  ini dapat  dijadikan  pedoman  bagi  para  penegak hukum  dalam  menangani  perkara  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga.  Di  mana penanganan kasusnya berbeda dengan penanganan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan pada delik-delik biasa yang memakai KUHP  sebagai  acuannya.  Kekerasan  yang
terjadi  dalam  rumah  tangga  mengandung sesuatu  yang  spesifik  atau  khusus.  Kekhususan terletak pada hubungan pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan  (majikan  dan  pembantu  rumah tangga).  Selain  itu,  “locus  delicti”  pada kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  spesifik, yaitu  di  dalam  rumah,  dimana  pelaku  dan korban bertempat tinggal.
Larangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga sudah  diatur  dalam  Pasal  5  Undang  -  Undang Nomor.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang mengatur,
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara.
1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga
Meskipun  telah  terdapat  Undang-Undang yang  dengan  jelas  melarang  perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kasus KDRT  masih  tetap  banyak  yang  melakukan bahkan  Menurut  Kapolres  Buleleng  AKBP Made  Sinar  Subawa  bersama  Kaur  Bin  Ops (KBO) Satuan Reskrim (Satreskrim) Iptu Dewa Sudiasa  mengatakan  KDRT  merupakan  kasus kriminal terbanyak kedua setelah Curanmor(pencurian  motor)  di  kabupaten Buleleng.  Tahun  2019  sampai  dengan  bulan desember  tercatat  terdapat  34  pengaduan KDRT.  Menurut  Kapolres  karena  bersifat pengaduan banyak kasus KDRT tidak dilanjutkan ke pengadilan, jika terjadi perdamaian  antara  pasangan  suami  istri  yang melakukan  KDRT  maka  kasusnya  bisa diselesaikan  atau  pencabutan  berkas  laporan kepolisian  (Bali  Post,  2019).  Pernyatan  itu semakin  menegaskan  seberapa  daruratnya KDRT yang ada di Kabupaten Buleleng.
Tabel A.01
Data Jumlah Kejahatan KDRT di Kabupaten
Buleleng NO TAHUN DATA KASUS 1. 2016 35 2. 2017 23 3. 2018 27 4. 2019 34 5. 2020 26 Sumber : Polres Buleleng
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  dilihat bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Buleleng  sempat  mengalami  penurunan  pada tahun  2017  sebelum  akhirnya  mengalami kenaikan  secara  bertahap  pada  tahun  2018 hingga 2019. Data ini hanya merupakan jumlah laporan  yang  diterima  polisi  yang  belum  tentu merupakan jumlah kasus keseluruhan KDRT di Kabupaten  Buleleng.  Dari  data  tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi kesenjangan  antara  “das  solen”  dengan  “das sein”  yakni  kesenjangan  antara  peraturan perundang-undangan  dengan  penerapanya  di lapangan.  Seperti  yang  sudah  disebutkan  diatas bahwa  KDRT  merupakan  kejahatan  yang bersifat  “hidden  crime”  (kejahatan  yang tersembunyi),  karena  baik  pelaku  maupun korban  berusaha  untuk  merahasiakan  perbuatan tersebut  dari  pandangan  publik.  Walaupun demikian KDRT masih tetap menjadi kejahatan terbanyak  yang  terjadi  di  Buleleng  setelah Curanmor, bisa dibayangkan seberapa pentingnya  penanganan  kasus  ini  di  kabupaten Buleleng  mengingat  dampak  yang  ditimbulkan bagi korban begitu besar.
Kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan dalam  rumah  tangganya  akan  mempengaruhi kondisi  fisik  dan  psikologis  individu  tersebut. kekerasan  fisik  yang  dialami  menyebabkan korban  KDRT  menjadi  stres  berkepanjangan, tertekan,  merasa  malu,  rendah  diri  serta  merasa tidak  berdaya.  Selain  itu,  dampak  fisik  yang muncul adalah terganggunya kesehatan reproduksi  dan  mengalami  terlambat  haid (Sonda,  2010:  2)  .Perempuan  yang  mengalami KDRT  merasa  pasrah  dan  tidak  berdaya menghadapi  situasi  yang  dihadapinya  sehingga menyebabkan perasaan ragu-ragu dalam mengambil  keputusan.  KDRT  merupakan  salah satu  konflik  yang  menimbulkan  emosi  negatif pada seseorang (Silalahi & Meinarno, 2010: 20).
Bagi Anak dampak KDRT yang dirasakan maupun  dilihat  dari  orang  tuanya  sangat beragam.  Dampak  kekerasan  dalam  rumah tangga  terhadap  anak  yang  bisa  terlihat  adalah risiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya.  Kekerasan  fisik  ini  meliputi memar,  luka  terbuka,  patah  tulang,  terkilir, kelelahan  kronis,  nafas  pendek,  gemetar  tanpa sadar,  ketegangan  otot,  dan  lain  sebagainya. Secara  psikis  anak  bisa  mengalami  trauma emosi  dan  psikologi  sebagai  dampak  dari
perasaan  takut  dan  tensi  yang  tinggi  selama berada  di  rumah,  memiliki  risiko  yang  besar mengulangi  siklus  hubungan  dengan  kekerasan yang  sama  seperti  apa  yang  ia  pernah  alami. Dengan terlalu seringnya melihat kekerasan saat berada  dirumah  anak  bahkan  bisa  meniru perbuatan  buruk  lain  yang  tidak  wajar  perilaku yang  tidak  wajar  tersebut  di  antaranya  adalah sering  berbohong,  mencuri,  berkelahi  hingga aksi bullying yang kemungkinan besar terjadi di sekolah  karena  pola  interaksi  sosialnya  yang buruk (Kedang, 2020).
Secara  sosiologis  adanya  KDRT  juga sangat  mempengaruhi  pergaulan  yang  ada  di masyarakat.  Perempuan  atau  anak  yang mengalami kekerasan dan mendapatkan interaksi megatif didalam keluarga maka secara tidak  langsung  juga  akan  melakukan  hal  yang sama  di  lingkungan  pergaulanya.  Tak  jarang orang  yang  menjadi  korban  KDRT  akan  sangat sulit  bergaul  di  masyarakat  akibat  memiliki interaksi  yang  bersifat  negatif  di  lingkungan keluarganya  yang  secara  tidak  langsung  juga mempengaruhi  pola  interaksi  mereka  di masyarakat  yang  juga  cenderung  negatif. Kemungkinan  terburuk  bagi  masyarakat  adalah korban atau yang menyaksikan Kekerasan yang terjadi didalam Keluarganya bisa saja melakukan  perbuatan  kriminal  di  masyarakat, seperti melakukan penganiayaan pada lingkungan pergaulanya.
Beranjak  dari  adanya  kesenjangan antara  “das  solen”  dengan  “das  sein”  yang begitu  signifikan  antara  peraturan  perundang- undangan dalam hal ini Undang-Undang No 23 Tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan dalam  rumah  tangga  dengan  penerapanya  di lapangan yang masih banyak melanggar bahkan menjadi  kejahatan  terbesar  kedua  di  kabupaten Buleleng,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  mengkaji  secara  mendalam tentang  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  dan  upaya  penanggulanganya  didalam penelitian
yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  empiris.  Dalam  penelitian hukum  empiris,  hukum  dikonsepkan  sebagai
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan  nyata  (Ali,  2016  :10).  Penelitian hukum  ini  menggunakan  sifat  penelitian deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya  hubungan antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat (Waluyo, 2002:8).
Didalam penelitian ini sendiri menggambarkan berdasarkan  fakta  yang  terdapat  di  lapangan mengenai  gejela  kelompok  maupun  individu atau  dalam  hal  ini  Kekerasan  dalam  rumah tangga,  seperti  apa  faktor  hingga  upaya penanggulangan  gejala  atau  permasalahan tersebut di Kabupaten Buleleng.
Data  dan  sumber  data  yang  digunakan didalam  penelitian  ini  dapat  dibedakan  menjadi 2  yakni  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  didapat  langsung melalui  wawancara  baik  dengan  responden maupun  informan,  sedangkan  data  sekunder terdiri dari baham hukum primer, sekunder, dan tersier  atau  kamus  besar  bahasa  indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik pengumpulan  data  menggunakan  dua  jenis pengumpulan  data  yakni  teknik  studi  dokumen dan teknik wawancara.
Teknik penentuan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik nonprobability sampling artinya dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti  berapa sampel  harus  diambil  agar  dapat  mewakili populasinya  (Waluyo,  2002:  46). Bentuk  dari non  probability  sampling  yang  dipergunakan adalah  bentuk  purposive  sampling,  artinya penarikan  sampel  yang  dilakukan  harus berdasarkan  tujuan  tertentu,  yaitu  sampel ditentukan  dan  dipilih  langsung  oleh  peneliti, dimana  penunjukan  dan  pemilihan  sampel didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  sampel telah  memenuhi  kriteria  dan  sifat-sifat  tertentu yang  menjadi  ciri  utama  dari  populasinya. Pengolahan datan dan analisis data menggunakan  analisis  secara  kualitatif,  yaitu meneliti  data  yang  mengandung  makna berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan  di lapangan  data  ini  tidak  berbentuk  angka melainkan  data-data  yang  wujudnya  berbentuk kata-kata  yang  nantinya  disusun  secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  di  Kabupaten Buleleng
Dari  cerita  yang  didapat  dari  responden salah satu faktor utama terjadinya KDRT adalah kelelahan  akibat  seharian  bekerja  karena  dari beberapa  kasus  benang  merahnya  ada  pada suami  yang  baru  pulang  bekerja.  Ketika kelelahan  komunikasi  sangat  tidak  efektif karena  fokus  sudah  seharian  dicurahkan  pada pekerjaan  yang  dilakukan  sejak  pagi  hari sehingga  orang  yang  kelelahan  tidak  dapat menjadi  pendengar  yang  baik  dan  lebih membutuhkan istirahat. Begitu juga emosi yang didapatkan  ketika  dalam  situasi  kelelahan  akan lebih memungkinkan untuk terjadinya kekerasan.
Berdasarkan  cerita  yang  didapat  dari responden  beberapa  juga  menyebutkan  bahwa KDRT  bersumber  dari  komunikasi  yang berjalan  tidak  baik  yang  diakibatkan  oleh perselingkuhan, rasa curiga, dan ketidakharmonisan  yang  terjadi  didalam  rumah tangga.  Dilihat  dari  wawancara  yang  telah dilakukan  baik  dengan  responden  maupun informan  Faktor  perselingkuhan  bersama dengan  judi  yang  dibarengi  dengan  perilaku meminum-minuman  keras  hingga  mabuk menjadi  salah  satu  faktor  terbanyak  yang menyebabkan  terjadinya  Kekerasan  didalam Rumah Tangga.
Dari  hasil  penelitian  yang  didapat,  dapat disimpulkan  bahwa  KDRT  bisa  terjadi  akibat  2 faktor yang melatar belakangi antara lain faktor internal dan faktor eksternal.
Adapun    faktor  internal  yang  menjadi penyebab  terjadinya  KDRT  sendiri  adalah sebagai berikut.
a) Faktor Kelelahan
Tuntutan pekerjaan berlebih yang dirasakan dalam  waktu  yang  sempit  menjadi  faktor seseorang  sehingga  merasakan  tekanan  secara emosional  atau  yang  biasa  disebut  sebagai kelelahan  emosional  atau  “burnout”  (Talahatu, 2018:  174).  Didalam  teori  penyebab  kejahatan faktor  kelelahan  ini  didalam  perspektif  biologis berkaitan dengan teori born criminal dan  insane criminal    yakni  secara  biolgogis  sifat  ini memang  diturunkan  dari  nenek  moyang  bahwa saat kelalahan perilaku manusia akan mengalami  perubahan  sehingga  mengurangi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
kemampuan didalam membedakan hal baik dan buruk (Alam, 2010:35).
b) Faktor Dominasi Faktor  dominasi  berlebihan  yang  dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan ini jika diilihat dari teori penyebab kejahatan secara umum adalah dalam perspektif psikologis pihak yang  terlalu  mendominasi  akan  mengalami mental  disorder.  Mental  disorder  pada  dewasa ini  disebut  juga  psychopathy  sebagai  suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan  belajar  dari  pengalaman, kurang  ramah,  bersifat  cuek,  dan  tidak  pernah merasa bersalah (Alam, 2010:41).
c) Faktor Curiga Berlebihan
Faktor  curiga  yang  berlebihan  ini  jika dilihat  dari  teori  penyebab  kejahatan  didalam perspektif biologis berkaitan dengan Criminal of passion  yakni  seseorang  melakukan  suatu perbuatan  kejahatan  akibat  cinta  yang  sangat besar ataupun karna amarah yang menyebabkan timbulnya    mental  disorder  dilihat  dari perspektif psikologis (Alam, 2010:35).
d) Faktor  Pengalaman  Kekerasan  Dimasa Lalu
Faktor  pengalaman  kekerasan  di  masa  lalu ini  jika  dilihat  dari  teori  faktor  penyebab kejahatan  perspektif  biologis  berkaitan  dengan teori  Occasional  criminal  atau  Criminaloid yakni  seseorang  melakukan  kejatan  karena pengalaman buruk yang dialaminya secara terus menerus  yang  menyebabkan  perubahan  pada kepribadian seseorang dalam perpektif psikologis  hal  ini  disebut  dengan  istilah Observational learning (Alam, 2010:35).
e) Faktor Komunikasi Faktor komunikasi ini jika dilihat dari teori faktor  penyebab  kejahatan  didalam  perspektif psikologis  biasanya  disebut  mental  disorder suatu  kepribadian  yang  ditandai  oleh  suatu ketidakmampuan  belajar  dari  pengalaman, kurang  ramah,  bersifat  cuek,  dan  tidak  pernah merasa bersalah (Alam, 2010:41).
Selanjutnya  adapun  faktor  eksternal  yang menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.
a) Faktor Perselingkuhan Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya perselingkuhan antara lain lingkungan pergaulan yang  negatif  biasanya  suka  menghasut seseorang  untuk  melakukan  perselingkuhan untuk  mendapat  pengakuan,  kedekatan  dengan rekan  kerja  yang  lebih  banyak  bersama
ketimbang  waktu  bersama  pasangan,  hingga acara-acara  seperti  reunian  yang  memngkinkan seseorang  untuk  bertemu  mantan  kekasih maupun  idola  yang  dimiliki  seseorang  sewaktu di bangku sekolah (Nugraha, 2020: 66).
Ketika Istri menjadi korban perselingkuhan maka yang biasa terjadi adalah Istri akan selalu mempermasalahkanya  dengan  marah-marah, cemburu, hingga mengungkit-ngungkitnya setiap  saat  yang  pada  akhirnya  menyulut  emosi suami  sehingga  berujung  pada  tindakan kekerasan  fisik.  Sebaliknya,  ketika  menjadi pelaku perselingkuhan biasanya ketika dipergoki  suami  akan  langsung  memukul istrinya  atau  terjadi  cekcok  yang  juga  sama berujung  dengan  kekerasan  fisik.  Kekerasan psikis  terjadi  pada  suami  maupun  istri  yang tidak suka atau tidak mampu untuk mempersoalkan  perselingkuhan  yang  dilakukan pasanganya sehingga mencoba untuk memendamnya
didalam hati (psikis).
Penelantaran  terjadi  apabila  suami  melakukan perselingkuhan  dan  menghabiskan  uangnya untuk  berfoya-foya  dengan  selingkuhanya  dan mengabaikan  kebutuhan  hidup  anak  istrinya (Sianturi, 2017: 5).
b) Faktor Budaya Patriarki Perempuan  di  Bali  dan  daerah-daerah lainya di dunia yang menganut sistem patrilineal cenderung dibatasi geraknya didalam berorganisasi  maupun  beraktifitas  oleh  suami atau  mertuanya  bahkan  hanya  untuk  sekedar bertemu  keluarga  kandungnya  hingga  bekerja. Karena  pengaruh  budaya  patriarki  perempuan harus terjebak didalam sistem yang menempatkan  pria  atau  suami  yang  memiliki tempat  yang  utama  sehingga  mau  tak  mau perempuan  harus  tetap  berada  di  bawah  ketiak suami,  harus  selalu  merasa  menjadi  masyarakat kelas  2.  Alhasil  perempuan  hanya  ditugaskan untuk  mengurus  rumah  tangga  dan  suami, padahal  pada  dasarnya  perempuan  bisa menjalankan  peran    yang  lainya  seperti ekonomi,  adat,  hingga  mengurus  keluarga sekalipun.  Pekerjaan  sebagai  ibu  rumah  tangga sudah  menjadi  stereotip  yang  telah  sengaja dilekatkan  pada  perempuan  sebagai  kodrat  atau sesuatu  yang  memang  merupakan  dilakukan oleh perempuan (Ariyanti, 2020: 295).
Jika  dilihat  dari  teori  penyebab  kejahatan faktor  budaya  patriarki  ini  didalam  perspektif sosiologis  berkaitan  dengan  Cultural  deviance (penyimpangan  budaya)  yakni  suatu  kekuatan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
sosial  dalam  hal  ini  budaya  yang  mengubah karakter  seseorang  sehingga  melakukan  sebuah kejahatan.  Jadi  karena  pria  selalu  mendapatkan keistimewaan  didalam  bermasyarakat  sehingga menimbulkan  suatu  karakter  dominan  yang menyebabkan  kekerasan  semakin  berpeluang besar terjadi. (Alam, 2010:54).
c) Faktor Judi Menurut  berbagai  penelitian  yang  ada  judi mengakibatkan berkurang atau semakin buruknya  relasi  yang  terjadi  di  keluarga, masalah finansial seperti kehilangan penghasilan  hingga  aset  yang  dimiliki  akibat kalah  berjudi  sehingga  menyebabkan  pelaku/ pejudi  menjadi  sering  berbohong,  kehilangan tanggung jawab, hingga tidak dapat mengontrol emosi  yang  berujung  pada  aksi  Kekerasan didalam Rumah Tangga (Ariyanti, 2020: 291).
Jika  dilihat  dari  teori  faktor  penyebab kejahatan  faktor  judi  di  bali  ini  didalam perspektif  sosiologis  berkaitan  dengan  teori anomie  yakni  teori  yang  menekankan  pada “normlessness,  lessens  social  control”  yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian  sosial  yang  berpengaruh  terhadap terjadinya  kemerosotan  moral.  Jadi  di  bali orang-orang  melakukan  judi  khususnya  sabung ayam/ tajen selau berdalih dengan menyebutnya tabuh  rah  yakni  sebuah  tradisi  pertumpahan darah  hewan  sebagai  sarana  suatu  upacara keagamaan sehingga bisa bebas melakukan judi sabung ayam ini.
d) Faktor Ekonomi Dengan  semakin  kompleksnya  kebutuhan manusia  dijaman  modern  seperti  saat  ini  dan tidak  mampunya  untuk  menyeimbangkan penghasilan  atau  bahkan  sekedar  mengatur keuangan  menyebabkan  kekerasan  menjadi satu-satunya jalan yang ditempuh oleh beberapa rumah  tangga.  Sering  terjadi  juga  dibanyak rumah  tangga  seorang  suami  tidak  merasa memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan nafkah  anak  istrinya  bahkan  memberikan istrinya  tanggung  jawab  untuk  mencari  nafkah sekaligus  mengurus  rumah  tangga  seperti mengurus  anak,  mencuci  pakaian,  hingga perabotan rumah. (Jayanthi, 2009: 42). Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana KDRT di Kabupaten Buleleng
Didalam menanggulangi KDRT di
Kabupaten  Buleleng  Unit  PPA  Polres  Buleleng bekerja  sama  dengan  berbagai  lembaga pemerintah
lainya. Adapun
upaya
penanggulangan  tersebut  dapat  dibagi  menjadi tiga tahap yakni,
a) Upaya Preemtif
Upaya  preemtif  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  didalam pembinaan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu tindak  pidana  (Alam,  2010:  79-80).  Upaya preemtif ini dilakukan dengan memberikan nilai atau  norma  kepada  masyarakat  untuk  menjauhi suatu perbuatan pidana.
Berdasarkan  wawancara  yang  didapat  dari Ibu  Aiptu  Cening  beliau  menyebutkan  upaya preemtif  yang  sudah  dilakukan  oleh  Polres Buleleng khususnya Unit PPA adalah melakukan  sosialisasi  ke  berbagai  tempat  yang dilakukan  setiap  awal  bulan.  Unit  PPA  Polres Buleleng  bekerja  sama  dengan  lembaga- lembaga  pemerintahan  lainya  seperti  kantor sosial,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DPPPA)  Buleleng  dalam hal  ini  melalui  P2TP2A,  hingga  Dinas  Pekerja Sosial.  Selain  membentuk  tim  gabungan didalam  sosialisasi  Unit  PPA  juga  melibatkan pemerintah  atau  pemimpin  suatu  tempat  yang akan  diberikan  sosialisasi  seperti  RT,RW, hingga kepala desa/lurah.
b) Upaya Preventif
Upaya  Preventif  adalah  upaya  pencegahan sebelum terjadinya KDRT. Perbedaanya dengan upaya  Preemtif  adalah  upaya  preemtif  lebih condong didalam menghilangkan niat seseorang untuk  melakukan  sebuah  kejahatan  pidana, sedangkan upaya preventif yang coba dihilangkan  atau  dikurangi  adalah  kesempatan untuk  melakukan  sebuah  kejahatan  pidana  atau didalam hal ini kejahatan KDRT. Adapun upaya preventif  yang  sudah  dilakukan  dan  sedang diupayakan  untuk  segera  dilakukan  adalah sebagai berikut :
1. Melatih Kader Pendamping Korban KDRT Setiap  terjadi  laporan  adanya  suatu kekerasan  didalam  rumah  tangga  di  Polres Buleleng makan unit PPA akan menyiapkan  kader  pendamping  untuk korban kejahatan
KDRT. Kader pendamping  ini  diberikan  tugas  untuk mendampingi  korban  didalam  upayanya untuk  menghilangkan  trauma  akibat kekerasan  fisik  maupun  psikis  yang dialaminya  hingga  mencegah  terjadinya kekerasan  susulan  yang  mungkin  akan diterima  korban.  Kader  Pendamping Korban  ini  dapat  merupakan  warga
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
masyarakat  terdekat  dari  korban  sehingga perlu  dilatih  oleh  Polres  Buleleng  untuk meningkatkan kemampuanya.
2. Membentuk Tim Reaksi Cepat Tim  reaksi  cepat  ini  adalah  tim  yang dibentuk  oleh  Unit  PPA  bersama  P2T2PA Buleleng  yang  ditugaskan  apabila  terdapat laporan  dari  masyarakat/tetangga  korban bahwa  telah  terjadi  kejahatan  KDRT.  Tim ini  tidak  mengenal  kata  libur  didalam menjalankan  tugasnya  dan  dituntut  selalu siap  didalam  mencegah  terjadinya  KDRT yang lebih parah sehingga kerusakan dapat diminimalisir.
3. Membentuk  Layanan  Pengaduan  tingkat RT/RW
Unit  PPA  Polres  Buleleng  bersama P2TP2A sedang mengupayakan dibentuknya  layanan  pengaduan  KDRT tingkat  RT/RW.  Dibentuknya  layanan pengaduan ini bertujuan untuk mempercepat  tindakan  aparat  penegak hukum  didalam  mencegah  terjadinya KDRT. Dengan adanya layanan pengaduan yang  semakin  kecil  lagi  cakupannya  maka diharapkan  segala  kesempatan  untuk melakukan  kekerasan  dapat  diminimalisir. Layanan  pengaduan  ini  juga  akan  dilatih untuk menanggulangi permasalahan- permasalahan  yang  kerap  dirasakan  oleh perempuan  dan  anak  secara  fisik  maupun psikis.  Masyarakat  sendiriSeperti  yang terdapat pada Undang-undang No 23 Tahun 2004 yang mengatur.
Pasal 15 Setiap orang yang mendengar, melihat,  atau  mengetahui  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu  proses  pengajuan permohonan penetapan perlindungan. c) Upaya Represif Upaya Represif adalah upaya
penanggulangan kejahatan pidana yang dilakukan setelah suatu tindak pidana dilakukan dalam hal ini KDRT. Menurut Ibu Aiptu Cening
upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  Polres Buleleng  khususnya  Unit  PPA  apabila menerima  laporan  terjadinya  KDRT  adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Upaya Mediasi Upaya mediasi dapat dikategorikan  sebagai  upaya  represif meskipun  represif  lebih  mengarah  ke penegakan
hukum atau “Law Enforcement” namun  juga  terdapat  upaya penanggulangan  yang  dilakukan  setelah tindak  pidana  itu  terjadi.  Mediasi  dirasa lebih  efektif  untuk  dilakukan  karena dengan  adanya  mediasi  keutuhan  suatu keluarga  masih  bisa  terjadi  ketimbang masuk ke jalur hukum yang lebih jauh lagi. Mediasi  dilakukan  bukan  hanya  karena adanya  inisiatif  dari  pihak  korban  maupun pelaku namun dapat dilakukan atas inisiatif keluarga, RT/RW, hingga pihak kepolisian. Mediasi  yang  dilakukan  tentunya  harus menghasilkan  situasi “Win-win  solution” dan  kesepakatan  untuk  tidak  melakukan perbuatan  yang  sama  di  kemudian  hari. Mediator juga harus menjelaskan konsekuensi  apabila  kesepakatan  tersebut dilanggar  dengan  memberitahu  ketentuan hukum  pidana  yang  akan  menjerat  pelaku KDRT.
2. Melakukan Penegakan Hukum Apabila kekerasan yang dilakukan sifatnya fatal atau setelah proses mediasi  kejahatan  KDRT  masih  dilakukan maka upaya selanjutnya yang diambil polisi adalah upaya penegakan hukum atau “Law Enforcement”.  Pihak  kepolisian  memiliki kewajiban  untuk  menindaklanjuti  laporan yang  diterima  oleh  masyarakat  apabila telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang  telah  dilaporkan  oleh  korban. Melanjutkanya  sebagai  sebuah  tindakan pidana  sesuai  dengan  prosedur  perundang- undangan. Adapun sanksi yang kemungkinan didapatkan seseorang apabila melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga menurut  Undang  Undang  No  23  tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pasal 44
1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
banyak  Rp  15.000.000,00  (lima  belas  juta rupiah).
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  mengakibatkan  korban mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  mengakibatkan  matinya korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau denda  paling  banyak  Rp  45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 45
1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 5  huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak  Rp  9.000.000,00  (sembilan  juta rupiah).
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal 46 Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  huruf  a  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan  seksual  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  huruf  b  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp  12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah) atau denda paling
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi harapan  akan  sembuh  sama  sekali, mengalami  gangguan  daya  pikir  atau kejiwaan  sekurang-kurangnya  selama  4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau matinya  janin  dalam  kandungan,  atau mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  pidana penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun atau  denda  paling  sedikit  Rp  25.000.000,00 (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  denda paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah), setiap orang yang :
a. menelantarkan  orang  lain  dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Berdasarkan  ancaman  hukuman pidana  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa negara sudah memberikan sebuah peraturan perundang-undangan  yang  jelas  mengenai KDRT kini tinggal penerapanya yang perlu diperbaiki  khususnya  bagi  aparat  penegak hukum  untuk  terus  mensosialisasikan hukum kepada masyarakat sehingga jumlah KDRT  bisa  semakin  ditekan.  Adapun ancaman  hukuman  diatas  ditujukan  untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus untuk  melindungi  korban  dari  perbuatan yang sama dikemudian hari.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang  telah  dipaparkan  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut.
1. Faktor  Penyebab  terjadinya  tindak  pidana KDRT di Kabupaten Buleleng.
a. Faktor Internal Faktor  internal  merupakan  faktor  yang berasal  dari  dalam  diri  sendiri  yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan pidana. Faktor internal  yang  menjadi  penyebab  terjadinya KDRT sendiri adalah sebagai berikut:
a)  Faktor Kelelahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
b)  Faktor Dominasi
c)  Faktor Kekerasan dimasa lalu
d)  Faktor Curiga yang berlebihan
e)  Faktor Komunikasi
b. Faktor Eksternal
Faktor  Eksternal  merupakan  faktor  yang berasal  dari  luar  diri  seseorang  yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pidana. Faktor Eksternal seseorang  melakukan  kejahatan  KDRT adalah sebagai berikut:
a)  Faktor Perselingkuhan
b)  Faktor Budaya Patriarki
c)  Faktor Judi
d)  Faktor Ekonomi
2. Upaya Penanggulangan yang dapat dilakukan  untuk  mengurangi  KDRT  di Kabupaten Buleleng.
a. Upaya Pre-Emtif (Sarana Non Penal) Upaya  Pre-Emtif  merupakan  salah  satu upaya  non  penal  atau  diluar  jalur  hukum yang bertujuan untuk membina masyarakat dengan cara mencoba menanamkan norma- norma  atau  moral  yang  baik  untuk menghilangkan  niat  yang  dimiliki  oleh calon  pelaku  KDRT.    Adapun  Upaya Preemtif  yang  bisa  dilakukan  aparat penegak hukum adalah sebagai berikut: a)  Melakukan  sosialisasi  langsung  kepada masyarakat
b)  Melakukan  sosialisasi  kepada  tokoh masyarakat
c)  Melakukan  sosialisasi  pada  anak  usia dini
b. Upaya Preventif (Sarana Non Penal) Upaya  Preventif  merupakan  upaya  non penal  terakhir  yang  dapat  diambil  pihak kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya KDRT.  Upaya  preventif  sendiri  lebih  ke upaya yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan  yang  dimiliki  oleh  calon pelaku  untuk  melakukan  sebuah  kejahatan pidana.  Berdasarkan  wawancara  yang didapat  dari  Ibu  Aiptu  Cening  terkait upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh Unit PPA Polres Buleleng untuk mencegah terjadinya KDRT beserta teori-teori pencegahan  KDRT  penulis  melihat  upaya- upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan aparat  penegak  hukum  adalah  sebagai berikut:
a)  Pelatihan pendamping korban KDRT
b)  Pembentukan layanan pengaduan masyarakat
c)  Pembentukan PATBM
d)  Pembentukan tim reaksi cepat
c. Upaya Represif (Sarana Penal) Upaya  Represif  merupakan  upaya  terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk  menanggulangi  sebuah  kejahatan pidana.  Upaya  Represif  sendiri  adalah upaya yang bersifat penal atau menggunakan sarana hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku  kejahatan  Pidana.  Upaya  Represif dilakukan  setelah  terjadinya  tindak  pidana. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan penulis  dengan  informan  mengenai  upaya represif  yang  sudah  dilakukan  oleh  Unit PPA  Polres  Buleleng  dan  mempelajari teori-teori  yang  berkaitan  dengan  upaya penanggulangan  KDRT.  Upaya  Represif yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Polres Buleleng adalah sebagai berikut:
a)  Melakukan Mediasi
b)  Melakukan  penegakan  hukum  atau “Law Enforcement”
SARAN
1. Masyarakat  yang  berumah  tangga  harus mampu  menyelesaikan  permasalahan  yang dihadapinya  dengan  kepala  dingin  dan harus  menyadari  bahwa  didalam  keluarga terdapat  anak  yang  memiliki  kemampuan peniru  yang  baik  sekaligus  merupakan generasi  penerus  bangsa,  jangan  sampai anak  yang  terlalu  sering  menyaksikan kekerasan atau bahkan merasakan kekerasan  juga  melakukan  hal  yang  sama ketika dewasa nanti.
2. Aparat  Penegak  Hukum  harus  segera merealisasikan  rencananya  terkait  upaya penanggulangan  secara  Pre-emtif  dan preventif  yang  masih  dalam  tahap  rencana untuk  mengurangi  jumlah  kasus  KDRT  di Kabupaten Buleleng. Untuk upaya preemtif yakni  sosialisasi  karena  saat  ini  sedang terjadi  pandemi  yang  mengharuskan  untuk tidak  boleh  mengadakan  kerumunan  dan seiring  perkembangan  jaman  dengan semakin  majunya  teknologi  alangkah  lebih baik  apabila  menggunakan  sarana  virtual karena  selain  alasan  kesehatan  juga  hal  ini bisa  menghemat  biaya  sehingga  sosialisasi bisa  lebih  sering  dilakukan.  Serta  yang terpenting  selalu  mengutamakan  sarana
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
penanggulangan  non-penal  terlebih  dahulu jika  menemukan  laporan  kasus  KDRT Karena keutuhan suatu keluarga tetap harus menjadi prioritas utama.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Alam,  A.  2010. Pengantar  Kriminologi. Makasar: Refleksi.
Ali, Zainudin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Rukmini,  M.  2009. Aspek  Hukum  Pidana  dan Kriminolog. Bandung: PT. Alumni. Silalahi,  K.,  &  Meinarno,  E.  2010. Keluarga Indonesia  Aspek  dan  Dinamika Zaman. Jakarta: Rajawali Pers. Soeroso,  Moerti.  2006. Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Yuridis-  Viktimologis. Jakarta:  Sinar Grafika.
Waluyo,  B.  2002. Penelitian  Hukum  Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Dalam Jurnal Ilmiah
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten
Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Ariyanti,  Made.  2020.  Dampak  Psikologis Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Terhadap  Perempuan  Pada  Budaya Patriarki Di Bali. Jurnal Kajian Bali, Vol 10.
Artikel Dalam Internet Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan
Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Karangasem. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87. Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 134-144.
Jayanthi,  Evi.  2009.  Faktor-  Faktor  Penyebab
Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang
Ditangani  Oleh  Lembaga  Sahabat Perempuan  Magelang.  Jurnal  Kajian Sosiologi, Vol 3.
Kedang, S. 2020. dampak KDRT terhadap anak .
Tersedia
pada
https://parenting.orami.co.id/magazi ne/dampak-kdrt-terhadap-anak/
(Diakses  pada  tanggal  17  Oktober 2020)
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul
Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29- 41.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk
Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020).
Penggunaan  Media  Sosial  Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana  Hate  Speech  Pada  Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaaan Fakultas  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62.
Mudiarta.  2019. Kasus  kriminal  di  buleleng terbanyak  curanmor  dan  KDRT
Tersedia pada https://www.balipost.com/news/2019
/12/30/96573/Kasus-Kriminal-di- Buleleng,Terbanyak...html (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020) Nugraha,  Afgan.  2020.  Faktor  penyebab terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat  Perselingkuhan.  Kalabbirang Law Journal, Vol 2. Sianturi,  Richard.  2017.  Studi  Kriminologis
Penanggulangan Tindak
Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Polrestabes  Semarang.  Diponogoro Law Journal, Vol 6. Sonda,  M.  2010.  Dampak  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Gangguan Kesehatan  Reproduksi  Wanita  di
Rumah  Sakit  Bhayangkara  Makasar Tahun 2010. Jurnal Media Kebidanan Poltekes Makasar , Vol 2. Talahatu,  Imelda.  2018.  Kelelahan  Emosional Terhadap  Motivasi  Kerja  Pegawai Pada  PT  PLN  PERSERO  Wilayah Maluku  dan  Malukui  Utara.  Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS), Vol 5 Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2016).  Eksistensi  Pidana Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi
Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For
Victims  Of  Criminal  Violations (Case  Study  Of  Violence  Against Children In Buleleng District). Veteran  Law  Review , 2 (2), 30-41.

## Peraturan Perundang- Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974
Nomor 1
Undang  -  Undang  Nomor.  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia    Nomor 95 Tahun 2004.