## HUTAN INDUSTRI DAN DEFORESTASI: BAGAIMANA HUTAN INDUSTRI MENGANCAM KEBERLANGSUNGAN HUTAN HUJAN DI PAPUA, INDONESIA
Rista Herjani  Dwijayani 1 ,  Ali Muhammad 2 ,  Sugito 3 1,2,3 Hubungan  Internasional  Program  Magister,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,
Indonesia.
E-Mail:  rista.herjani@gmail.com;  alimuhammad@umy.ac.id;  sugito@umy.ac.id
Submit:  19-1-2023 Revisi:  6-5-2023 Diterima:  25-5-2023

## ABSTRAK
Hutan  Industri  Dan  Deforestasi:  Bagaimana  Hutan  Industri  Mengancam  Keberlangsungan  Hutan Hujan  Di  Papua,  Indonesia. Persebaran  tutupan  hutan  alam  Indonesia  paling  luas  pada  tahun 2021  berada di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat.  Wilayah  ini  terkenal sebagai tempat tangkapan karbon di bagian Timur Indonesia,  surga  bagi  keanekaragaman  flora-fauna  dan  kaya  akan  kebudayaan  local  bagi  masyarakat  adat. Namun sejak beberapa tahun terakhir, keindahan hutan -hutan yang berdiri kokoh dan tanah masyarakat adat Papua telah beralih fungsi menjadi hutan industry demi keperluan ekspansi bisnis dan memenuhi permintaan pasar  global.  Akibatnya,  beberapa  tempat penting bersejarah rusak karena penggundulan dan penggusuran yang  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  asing  yang datang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana  hutan industry mampu menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan hujan di Papua, Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  teori  sekuritisasi  sebagai  ke rangka  berpikir untuk  membantu  menjawab  pertanyaan  dari  penulisan  ilmiah  ini.  Penelitian  ini  menggabungkan  beberapa sumber  literatur  seperti  artikel  jurnal,  situs  web  resmi  dan  laporan  dari  beberapa  media  online.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas hutan industri di sektor perkebunan kelapa sawit, industry kertas dan kayu  menjadi  faktor utama penyebab berkurangnya hutan alam atau deforestasi di Indonesia. Dalam sebuah laporan investigasi “Trashing the Last Rainforest” yang dilakukan oleh beberapa organisasi di Tanah Papua, disebutkan salah satu pelakunya adalah perusahaan kertas Moorim asal Korea Selatan yang telah meratakan hutan  hujan  alam  untuk  produksi  serpihan  kayu  pembuatan  kertas.  Oleh  karena  itu,  beberapa  organisasi menyebutkan  bahwa  waktu  terus  berjalan  untuk  menyelamatkan  iklim  dan  hutan  di  bumi,  dimana  banyak orang bergantung kepada keduanya.
Kata  kunci : Deforestasi, Hutan Hujan, Hutan Industri, Papua Indonesia.

## ABSTRACT
Industrial Forests and Deforestation: How Industrial Forests Threaten the Sustainability of Rainforests in Papua, Indonesia. The widest distribution of Indonesia's natural forest cover in 2021 is in Papua and West Papua provinces. This area is k nown as a carbon capture site in Eastern Indonesia, a haven for  flora and fauna diversity, and a rich source of local culture for indigenous peoples. However, in the last few years, the beauty of the forests that stand firmly and the lands of the indigenous peoples of Papua have changed their function  to  become  industrial  forests  for  the  purposes  of  business  expansion  and  to  meet  global  mark et demands. As a result, several important historical sites were damaged due to deforestation and eviction by incoming foreign companies. This study aims to explain how industrial forests can threaten the sustainability of  rainforests in Papua, Indonesia. This study uses securitization theory as a framework  and a qualitative descriptive  method  to  help  answer  the  research  questions  of  this  study.  This  research  combines  several literature  sources,  such  as  journal  articles,  official  websites,  and  reports  from  several  online media. The results  show  that  industrial  forest  activities  in  the  oil  palm  plantation  sector  and  the  paper  and  wood industries  are  the  main  factors  causing  the  reduction o f natural forests or deforestation in Indonesia. An investigation report on “Trashing the Last Rainforest” conducted by several organizations in Tanah Papua stated  that  one  of  the  perpetrators  was  the  Moorim  Paper from South Korea, which had cleared natura l
Hutan Industri dan Deforestasi  …                                                                                                          Dwijayani et al.
rainforests to produce wood chips for papermak ing. Therefore, several organizations say that time is running out to save the earth's climate and forests, on which many depend .
Keywords : Deforestation, Industrial Forest, Papua Indonesia, Rainforest.

## 1. PENDAHULUAN
Tutupan  hutan  alam  Indonesia merupakan  gabungan  dari  enam  kelas penutupan  lahan  Kementrian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  yang meliputi  hutan  lahan  kering  primer,  hutan lahan kering sekunder, hutan rawa gambut primer, hutan rawa gambut sekunder,  hutan  mangrove  primer  dan hutan  mangrove  sekunder.  Persebaran tutupan  hutan  alam  Indonesia,  khususnya di  provinsi-provinsi  kaya  hutan  saat  ini (forest-rich  provinces) ,  yakni  berada  di Tanah  Papua  (Provinsi  Papua  dan  Papua Barat),  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Maluku  (Provinsi  Maluku  dan  Maluku Utara), Kalimantan Utara, Sulawesi
Tengah  dan Aceh.
Dari  88  juta  hektar  luas  tutupan hutan  alam  nasional,  80  persennya  berada di  sepuluh  provinsi  ini.  Total  luas  hutan alam  yang  tersisa  hingga  tahun  2021 mencapai  88.724.487  ha  dengan  wilayah paling  luas  33.847.928  ha  yang  terletak  di Tanah  Papua,  meliputi  Provinsi  Papua 24.993.957  ha dan Papua Barat 8.853.971 ha  (Koalisi  Indonesia  Memantau,  2021). Provinsi
Papua terkenal
dengan keindahan  danau,  pantai,  perbukitan  dan air  terjunnya  yang  bagaikan  surga  di bagian  Timur  Indonesia.  Wilayah  ini dianugerahi  berbagai  macam  flora-fauna yang  luar  biasa  dan  hutan  hujan  yang sangat  luas.  Hutan-hutan  lebat  disana menjadi  surga  bagi  berbagai  macam keanekaragaman hayati, tempat tangkapan  karbon  dan  kekayaan  budaya lokal  bagi  masyarakat  adat.
Hutan-hutan  Papua  berdiri  utuh dan  sulit  ditembus,  sehingga  banyak spesies  tidak  terhitung  jumlahnya  dan sebagian besar belum  diteliti  secara ilmiah.  Namun  sejak  beberapa  tahun
terakhir, keindahan tersebut kian
terancam  karena  hutan  telah  ditebang dengan  brutal  demi  memenuhi  produksi kelapa  sawit,  serpihan  kayu  dan  juga kertas.  Banyak  wilayah  perkebunan  besar bereproduksi untuk memenuhi permintaan  pasar  global  dan  beberapa ekosistem  menjadi  komoditas  di  pasar internasional. Selain itu, tanah masyarakat  adat  juga  ikut  dirampas, diancam  bahkan  digusur  untuk  keperluan ekspansi  bisnis. Perusahaan datang dengan berbagai  macam  aturan,  surat  izin  dari pemerintah,  uang  dan  alat  kekerasan sebagai  jalan  untuk  menggunduli  hutan adat masyarakat Papua yang telah dilindungi  bertahun-tahun  dengan  tradisi pengetahuan  dan  norma  adat.  Kondisi  ini mengakibatkan  beberapa  tempat  penting bersejarah  rusak  karena  terkena  dampak dari  penggusuran.  Hal  ini  menjadi  salah satu  factor  bagi  beberapa  organisasi lingkungan yang  kemudian  melakukan investigasi  terkait  kerusakan  hutan  alam di  Tanah  Papua.  Investigasi  yang  telah dilakukan selama satu tahun ini memperlihatkan keterlibatan Moorim Paper  melalui  anak  perusahaannya  PT. Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP)  merusak  hutan  di  tanah  Papua sembari  mempromosikan  kertas  sebagai pengganti  plastic  yang  katanya  ramah lingkungan.
Adanya  penebangan  liar  di  daerah pegunungan Cyclops juga telah menyebabkan  terjadinya  banjir  bandang di Jayapura. Tindakan penggundulan hutan  di  salah  satu  pegunungan  yang menjadi  sumber  mata  air  di  Jayapura inilah yang kemudian mengakibatkan banjir,  terlepas  dari  masalah  sampah  yang juga  tidak  tertangani  dengan  baik.  Selain itu,  adanya  penambangan  pasir  liar  juga
Jurnal AGRIFOR Volume 22 No.2 (Oktober 2023) Pp. 233-244                                                   ISSN P : 1412-6885 https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i 2                                                                                          ISSN O : 2503-4960 https://doi.org/ 10.31293/agrifor.v22i2.6719
telah mengakibatkan pengikisan di sepanjang pantai di Merauke dan menyebabkan  abrasi.  Akibatnya,  wilayah pesisir  Merauke  mengalami  kenaikan  air laut  sekitar  5  cm  setiap  tahunnya  dan Papua terancam  tenggelam.
Melalui  sebuah  Webinar  dengan tema  #BERISIK:  Bincang  Iklim  Asik Papua  yang  dilakukan  pada  5  Maret  2022 oleh Yokbet Merauje selaku Putri Agrowisata  Indonesia  2021,  dilakukan sebuah  diskusi  untuk  mengajak  anak- anak  muda  turut  serta  menyuarakan  dan memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup bersama-bersama. Kesadaran,  minat  dan  kepedulian  mereka tentang pembangunan berkelanjutan diharapkan  mampu  mendorong  aksi  anak- anak muda untuk melestraikan lingkungan,  khususnya  di  Tanah  Papua dengan  melihat  lagi  nilai-nilai  kearifan local  di  wilayah  tersebut    (Kemitraan Partnership,  2022).
Dengan melakukan review di beberapa  penelitian  ilmiah  menggunakan kata  kunci  “forest  dan  Papua,  Indonesia” dihasilkan  data  dari  database  Scopus  dan Publish or Perish, dimana Hendri menuliskan  artikel  penelitiannya  tentang “Carbon management program in Papua region”, dan  dia  menganalisa  terkait program pengelolaan karbon untuk mengatasi  masalah  kerusakan  lingkungan dan  perubahan  iklim  yang  terjadi  di wilayah  Papua  (Hendri,  2015).  Dalam tulisan  Manuel  Boissiere  yang  berjudul, “Local  perceptions  of  climate  variability and  change  in  tropical  forests  of Papua, Indonesia”, dia menjelaskan tentang bagaimana  masyarakat  local  di  kawasan Mamberamo, Papua  memandang  dan bereaksi  terhadap  variasi  iklim  yang terjadi  di  wilayahnya  (Boissiere  et  al., 2013: 1). Selain  itu,  sebuah  artikel  yang ditulis  oleh  Sarah  Milne, “How  is  global climate policy interpreted on the ground?
Insights  from  the  analysis  of  local discourses  about  forest management and REDD+  in  Indonesia”, mendeskripsikan tentang  bagaimana  para  actor  subnasional dalam  memahami  dan  memposisikan  diri mereka  terkait  isu  REDD+  dan  tata  kelola hutan  di  Indonesia  (Milne  et  al.,  2016). Berdasarkan  artikel  Freddy  Pattiselanno, “Road  development  and  indigenous hunting  in Tanah Papua: Connecting the facts  for  future  wildlife  conservation agendas” ,  dia  focus  pada  observasi  untuk mengetahui bagaimana pembangunan
jalan di  wilayah  Papua  memberikan banyak  manfaat  bagi  para  penduduk local, namun hal tersebut justru mengubah tradisi dan adat istiadat perburuan di wilayah tersebut (Pattiselanno  &  Krockenberger,  2021). Terakhir, Margaretha Pangau-Adam dalam penelitiannya yang berjudul, “Rainforest disturbance affects
population  density  of  the  northern cassowary  Casuarius  Unappendiculatus in  Papua,  Indonesia” ,  dia  menyelidiki efek  dari  degradasi  habitat  pada  spesies- spesies  yang  ada  di  Papua  (Pangau-Adam et al., 2015:  735).
Banyak penelitian yang menjelaskan  terkait  respon  maupun  reaksi masyarakat adat Papua terkait pembangunan dan modernisasi yang terjadi  disana.  Banyak  pula  penelitian yang  menjelaskan  tentang  program  dan dampak  dari  proses  modernisasi  yang kini  gencar  dilaksanakan.  Kelima  penulis diatas  focus  pada  program  tata  kelola karbon untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim,  reaksi  masyarakat  adat  Papua terhadap beragam perubahan iklim, pemahaman para aktor subnasional terkait  isu  REDD+  dan  tata  kelola  di Indonesia,  dampak  positif  dan  negative dari pembangunan insfrastruktur yang dilakukan sebagai bentuk program nasional  dari  pemerintah,  serta  dampak
Hutan Industri dan Deforestasi  …                                                                                                          Dwijayani et al.
dari  degradasi  habitat  terhadap  spesies- spesies yang  ada  di  hutan  Papua. Berdasarkan  perbandingan  dari  beberapa literature  review  ini,  penulis  membuat sebuah rumusan masalah tentang bagaimana hutan industry mampu menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan hutan  hujan  di  Papua, Indonesia. Penulis mencoba menjelaskan penelitian  ini  dengan  menggunakan  teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi telah membuktikan apabila kebijakan keamanan  nasional  tidak  akan  terjadi begitu  saja.  Isu-isu  politik  yang  dianggap sebagai
“dangerous, threatening, alarming  dan  menacing” merupakan  isu
keamanan  ekstrim  yang  harus  segera ditangani.  Teori  yang  disampaikan  oleh Clara Eurokhmanoff ini menjelaskan bahwa  isu  yang  pada  dasarnya  tidak mengancam bisa berubah menjadi masalah keamanan serius setelah diartikulasikan oleh actor sekuritisasi sebagai  sebuah “masalah”. Berakhirnya Perang Dingin menjadi awal dari munculnya  perdebatan  terkait  gagasan keamanan di lingkup hubungan internasional. Kelompok
narrowers
menempatkan  focus  keamanan  negara berada  pada  stabilitas  militer  dan  politik antara  AS  dan  Uni  Soviet  (Soviet).
Sedangkan kelompok wideners menambahkan  ancaman  lain  yang  tidak bersifat militer, namun mampu mempengaruhi  stabilitas  di  tengah-tengah masyarakat. Kelompok ini
juga mengembangkan  gagasan  keamanan  yang tidak  hanya  terfokus  pada  keamanan
manusia dan regional, namun juga menambahkan gagasan budaya dan identitas. Pendekatan kritis terhadap keamanan berpendapat bahwa
“keamanan” tidak  selalu  bersifat  positif atau  universal  tetapi  tergantung  pada konteks  dan  subjek  yang  bahkan  bisa bersifat  negative.  Praktek  pelaksanaan keamanan  dan  pihak  yang  menerima
keamanan,  pada  saat  itu  pula  bisa memunculkan hubungan yang tidak seimbang diantara masyarakat dan penguasa.  Seorang  ahli  teori  sekuritisasi memperluas cakupan keamanan yang meliputi beberapa sector ekonomi,
kemasyarakatan, militer, politik dan lingkungan.  Setiap  sector  ini  memiliki  ide sentral masing-masing yang harus dilindungi.  Inti  dari  teori  sekuritisasi  ini adalah  untuk  menunjukkan  penekanan arti  (struktur  retoris)  dari  para  pembuat keputusan ketika menyatukan suatu masalah  dan  mencoba  meyakinkan  public untuk  mengangkat  masalah  tersebut  ke ranah  politik.
Untuk  meyakinkan  public  agar dapat  mengambil  suatu  tindakan  atau kebijakan, actor sekuritisasi harus menarik perhatian dan seringkali membesar-besarkan isu dan tingkat ancaman  melalui  propaganda  sehingga menimbulkan  kondisi  kritis  dimana  tidak ada  poin  untuk  bisa  kembali  (a  point  of no  return).  Artinya,  jika  masalah  tidak segera  diatasi,  maka  akan  memunculkan suatu  peristiwa  di  luar  kebiasaan  yang tidak  lagi  relevan.  Sebagai  langkah  akhir, maka  akan  ditawarkan  jalan  keluar  yang biasanya menggunakan istilah militer (McGlinchey  et  al.,  2017).  Melalui  hal ini,  actor  sekuritisasi  melakukan  suatu tindakan agar lebih mudah untuk dipahami  public  mengenai  sifat  ancaman yang  mengganggu  keamanan  dan  objek yang harus  dilindungi  dari  ancaman. Sebuah  masalah  menjadi  disekuritisasi apabila  sekelompok  orang  menyetujui  hal tersebut  sebagai  sebuah  ancaman  dan mendukung  diambilnya  suatu  tindakan atau kebijakan sebagai upaya
pencegahan.  Sekuritisasi  yang  berhasil menciptakan  keamanan  akan  memberikan kesempatan  bagi  para  actor  tersebut untuk  membuat  suatu  kebijakan  lain dengan  kekuasaan  yang  dimiliki.

## 2. METODA PENELITIAN
Jurnal AGRIFOR Volume 22 No.2 (Oktober 2023) Pp. 233-244                                                   ISSN P : 1412-6885 https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i 2                                                                                          ISSN O : 2503-4960 https://doi.org/ 10.31293/agrifor.v22i2.6719
Jenis penelitian artikel ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dalam  mengumpulkan  beberapa  sumber informasi. Data  yang  diperoleh  juga merupakan  data  sekunder  dari  beberapa sumber  dokumen  seperti:  artikel  jurnal, situs  web  resmi  dan  beberapa  laporan  dari media online resmi yang kemudian dianalisa  dan  dijabarkan  secara  deskriptif untuk  menjelaskan  inti  dari  pertanyaan penulisan  ilmiah  ini.  Metode  analisa  data ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana hutan industry mampu menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan hutan  hujan  di  Papua, Indonesia.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Hutan Industri di Papua, Indonesia Berbagai macam pembangunan dan  modernisasi  di  Tanah  Papua  kini mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Namun sayangnya,  banyak terjadi  penipuan  tentang  hutan  di  Tanah Papua.  Jika  dilihat  sekilas,  Tanah  Papua merupakan  suatu  wilayah  dengan  kondisi hutan  alam  yang  begitu  lebat.  Tetapi  jika dilihat  dari  atas  dengan  menggunakan helicopter, maka yang akan terlihat adalah  dominasi  perkebunan  sawit  di daerah pedalaman hutan yang sulit dijangkau  oleh  penduduk.  Situasi  ini menjadi sebuah  isu  lingkungan  yang sangat  memprihatinkan  di  Tanah  Papua, pengalihan  fungsi  hutan  menjadi  lahan perkebunan  kelapa  sawit  juga  dibarengi oleh  adanya  permasalahan  lain  seperti sampah  yang  kini  juga  menjadi  isu  serius dan harus  segera  ditangani.
Dalam  sebuah  laporan  berjudul “Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah  Papua” yang  diterbitkan  oleh Greenpace Internasional, disebutkan adanya dugaan pelanggaran terhadap system  perizinan  terkait  perkebunan  dan Pelepasan  Kawasan  Hutan  (PKH)  di
Tanah  Papua  dalam  kurun  waktu  2011- 2019. Pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut sebagian besar didominasi oleh kepentingan  ekspansi perkebunan  kelapa  sawit.  Berdasarkan analisis  dari Center  for  International
Forestry Research (CIFOR), seluas 168.471  ha  hutan  alam  di  Tanah  Papua telah dialih fungsikan menjadi perkebunan  kelapa  sawit.  Sebanyak  25 perusahaan  di  Tanah  Papua  bahkan diduga  melanggar  hukum  dalam  proses menerbitkan  surat  izin  lokasi  operasional berdasarkan kajian dari Greenpeace Internasional.
Hasil  investigasi  juga  menemukan dugaan  akan  keterlibatan  sejumlah  elit politik,  baik  yang  masih  menjabat  sebagai anggota  DPR  RI,  mantan  kapolri  atau jendral polisi, mantan Menteri dan pengurus  atau  anggota  partai  politik (Greenpeace,  2021).  Adanya  keterlibatan elit disinyalir memiliki kepentingan- kepentingan tertentu dan kehadiran mereka mampu mempengaruhi pembentukan  dan  pengesahan  undang- undang di sector perkebunan dan kehutanan. Sebagai contoh, Undang- Undang  Cipta  Kerja  yang  dirasa  mampu melemahkan perlindungan terhadap
lingkungan hidup, buruh dan juga masyarakat adat. Proses pelepasan kawasan  hutan  ataupun  peta  moratorium gambut  tersebut  juga  menjadi  sebuah  hal yang  sangat  menguntungkan  beberapa perusahaan.
Sebuah  investigasi  terbaru  yang dilakukan  oleh Environmental  Paper Network (EPN),  Mighty  Earth  untuk Indonesia,  Yayasan  Pusaka, Solutions  for Our Climate (SFOC), Korean Federation for  Environmental  Movement (KFEM) dan Advocates  for  Public  Interest  Law (APIL)  melaporkan  tentang  kerusakan hutan  alam  yang  terjadi  di  Tanah  Papua. Disebutkan  apabila  perusahaan  Korea Selatan,  Moorim  Paper  melalui  anak
Hutan Industri dan Deforestasi  …                                                                                                          Dwijayani et al.
perusahaannya  PT.  PNMP  yang  berlokasi di  dekat  Desa  Buepe,  Distrik  Okaba  dan
Kaptel,  Kabupaten  Merauke,  Provinsi Papua menjadi penyebab tingginya tingkat  deforestasi  di  Tanah  Papua.  Di wilayah lahan konsesi  tersebut,  PT.
PNMP  menggunduli  tumbuhan  local  dan menanam pohon akasia (Acacia mangium)  dan  kayu  putih  (Eucalyptus pelita). Perusahaan tersebut resmi didirikan pada tahun 2005 untuk memproduksi  bubur  kayu  dan  kertas  dan mendapatkan perhatian public pada
November  2011.  Moorim  Paper  membeli saham mayoritas PT. PNMP dan membuka  kantor  di  Jakarta  pada  tahun 2008.  Pada  April  2011,  PT.  PNMP menghubungi  paling  tidak  delapan  desa untuk memperoleh izin menggunakan lahan, namun penduduk Kampung Sanggase dilaporkan menentang hal tersebut  karena  perusahaan  terkait  dirasa tidak pernah mendiskusikan rencana mereka dengan penduduk local. Perusahaan tersebut disebut-sebut menjadi sumber  kerusakan  hutan  di Tanah  Papua  karena  telah  melakukan pembabatan hutan seluas 6.000 ha sepanjang  tahun  2015  hingga  2021. Dengan  luas  64.000  ha  hutan  yang dikelola,  dikhawatirkan  kedepannya  akan ada lebih banyak lagi hutan yang terancam dialih fungsikan. Hal ini menjadi  salah  satu  ancaman  terbesar  bagi keberadaan hutan hujan di wilayah tersebut  (Wicaksono,  2022).
Berdasarkan  Global  Forest  Watch, 64.000  ha  hutan  yang  dikelola  oleh perusahaan
tersebut,
54.800 ha merupakan  hutan  alam  dan  9.610  ha merupakan savana  dan  lahan  basah alluvial.
Selama periode pandemic Covid-19  berlangsung  beberapa  waktu lalu,  deforestasi  yang  disebabkan  oleh PT.  PNMP  justru  mengalami  percepatan, dimana  sekitar  1.031  ha  hutan  dibabat antara  bulan  April  dan  Agustus  2020.
Meningkatnya  gelombang  hutan  industry telah menghancurkan dan merusak seluruh  ekosistem  dan  tanah  masyarakat adat  di  wilayah  tersebut.  Bahkan Global Land  Analysis  and  Discovery (GLAD) juga  menyampaikan,  sekitar  4.000  ha bagian  penting  dari  konsesi  hutan  primer termasuk  keanekaragaman  hewan  dan tumbuhan  yang  terdapat  disana  juga  ikut dibabat untuk memproduksi serpihan kayu  pembuatan  kertas  yang  dicap  lestari dan  beretika  kepada  konsumen  (Jong, 2022).  Namun  sayangnya,  kertas  yang diproduksi dan dijual secara global sebagai  pengganti  plastic  dan  ramah lingkungan,  ternyata  berasal  dari  hasil deforestasi dan merebut hak atas masyarakat adat. Mereka menjadi perusahaan pertama yang memperkenalkan  gelas  dan  sedotan  kertas sekali  pakai  ke pasar-pasar Korea. Selain Moorim Paper, ada perusahaan  Korea  lainnya  yang  juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan  hutan  alam  di  Papua akibat adanya perluasan pekebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut bernama  Korindo,  dimana  dalam  sebuah investigasi  visual  menunjukkan  apabila perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan di Tanah Papua dengan menggunakan api untuk memperluas lahan perkebunan sawit mereka.  Sebagai  salah  satu  perusahaan sawit  terluas  yang  berada  di  daerah pedalaman Papua, Korindo diduga melanggar hukum karena membakar hutan  tetapi  mereka  membantah  tudingan tersebut. Investigasi  yang  dilakukan  oleh Forensic Architecture dengan menggunakan  video  udara  yang  diambil oleh  Greenpeace  Internasional  pada  tahun 2013 silam serta sitem geolokasi,
menemukan fakta bahwa kebakaran
terjadi  di  area  konsesi  anak  perusahaan Korindo,  yaitu  PT.  Dongin  Prabhawa. Dalam  penuturan  salah  seorang  peneliti
Jurnal AGRIFOR Volume 22 No.2 (Oktober 2023) Pp. 233-244                                                   ISSN P : 1412-6885 https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i 2                                                                                          ISSN O : 2503-4960 https://doi.org/ 10.31293/agrifor.v22i2.6719
Forensic  Architecture,  Samaneh  Moafi mangatakan:
“ Pola, arah dan k ecepatan munculnya titik-titik api sangat sesuai dengan arah, pola, dan k ecepatan pembuk aan lahan di area k onsesi. Ini adalah buk ti bahwa k ebakaran lahan terjadi secara disengaja. Jik a api berasal dari luar area k onsesi atau terjadi k arena k ondisi cuaca yang k ering pola k ebak arannya ak an bergerak dengan arah yang berbeda”.
Kiki  Taufik  dari  Greenpeace  Indonesia juga ikut memberikan keterangannya terkait pelanggaran hukum yang
dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut,  ia mengatakan:
“Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perk ebunan di Indonesia, hal itu tidak  dibenarkan. Tidak  diperbolehkan atau melanggar dari huk um apabila ada perusahaan menggunak an api, k arena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Dalam investigasi ini k ami ingin menunjuk k an bahwa merek a terbuk ti menggunakan api dalam pembukaan hutan”
(Amindoni  & Henschke, 2020). Selain  dua  anak  perusahaan  dari Korea  tadi,  analisis  dari  peta  citra  satelit Nusantara
Atlas juga menyebutkan
apabila  terdapat  lima  lokasi  perusahaan yang  juga  teridentiifikasi  menjadi  tempat terjadinya  deforestasi  terbesar  di  Papua, yakni  PT  Inti  Kebun  Sawit  dan  PT  Inti Kebun  Sejahtera  yang  berada  di  Distrik Moi  Segen  dan  Seget,  Kabupaten  Sorong. PT  Subur  Karunia  Raya  di  Kabupaten Teluk  Bituni,  PT  Permata  Nusa  Mandiri di  Kabupaten  Jayapura  dan  PT  Selaras Inti  Semesta  di Kabupaten  Merauke.
3.2. Ancaman Deforestasi Hutan

## Hujan  di Papua,  Indonesia
Pengelolaan  hutan  di  Tanah  Papua selama  ini  memang  memberikan  dampak yang  begitu  besar  bagi  proses  percepatan deforestasi.  Dalam  kurun  waktu  dua decade  terakhir,  hutan  alam  di  Tanah Papua  telah  menyusut  seluas  663.443  ha sejak  tahun  2001  hingga  2019  dengan rata-rata  deforestasi  mencapai  34.918  ha per  tahun.  Deforestasi  tertinggi  pernah terjadi  pada  tahun  2015  dalam  sepuluh tahun  terakhir  dengan  tingkat  penyusutan hutan  mencapai  89.881 ha.
Gambar  1. Deforestasi tahunan di Tanah Papua 2010-2019 Sumber:  (Koalisi  Indonesia Memantau, 2021)
Dalam  dua  decade  terkahir  dari tahun  2001  hingga  2019,  27  persen deforestasi  di  Tanah  Papua  telah  terjadi  di dua puluh kabupaten. Kabupaten Merauke  dan  Boven  Digoel  menjadi wilayah dengan angka deforestasi tertinggi dengan luas masing-masing 123.049  ha  dan  51.600  ha,  diikuti  oleh
Kabupaten  Mappi  dan  Asmat.  Secara keseluruhan,  empat  kabupaten  ini  telah mengalami  deforestasi  seluas  203.006  ha atau  sepertiga  deforestasi  yang  terjadi  di Tanah  Papua.  Di  Kabupaten  Boven Digoel  sendiri,  deforestasi  disebabkan oleh  adanya  PKH  yang  dilakukan  pada tahun  2011  untuk  pembangunan  industry
Hutan Industri dan Deforestasi  …                                                                                                          Dwijayani et al.
perkebunan  kelapa  sawit  PT  Berkat  Cipta Abadi  dan  PT  Megakarya  Jaya  Raya pada tahun  2012.  Tingginya  tingkat  deforestasi ini terjadi pada periode Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (LHK) Siti  Nurbaya  yang  menjabat  sejak  periode pertama  kepemimpinan  presiden  Joko Widodo. Pada  periode  2001  hingga  2010, tingginya deforestasi Tanah Papua didominasi oleh Kabupaten Boven Digoel,  Teluk  Bintuni,  Kaimana,  Mimika dan  Sorong.  Sedangkan  pada  periode 2011  hingga  2019,  tingkat  deforestasi tertinggi terjadi di Merauke,  Boven
Digoel,  Keerom,  Nabire,  dan  Fakfak.
Namun tidak menutup kemungkinan apabila  kawasan-kawasan  hutan  alam
yang saat ini belum terdampak deforestasi  seperti  Kabupaten  Maybarat, Tambraw dan Mamberamo Raya kedepannya  akan  menjadi  sasaran  bagi pembangunan hutan-hutan industry. Tidak dipungkiri apabila  tata  kelola kawasan  hutan  Indonesia  yang  diatur  oleh Undang-Undang Kehutanan menjadi kewenangan dari Meteri Kehutanan. Namun, dalam tiga periode masa kepemimpinan Menteri LHK Malem
Sambat  Kaban  (2005  hingga  2009),
Zulkifli  Hasan  (2010  hingga  2014)  dan
Siti  Nurbaya  Bakar  (2015  hingga  2019), tingginya  tingkat  deforestasi  di  Tanah Papua  justru  terjadi  pada  masa  Menteri LHK Siti  Nurbaya  Bakar.
Gambar  2. Deforestasi di Tanah Papua per hectare Sumber:  (Koalisi  Indonesia Memantau, 2021)
Selama  izin  diterbitkan  dan  diputuskan berdasarkan  kebijakan  penguasa,  maka deforestasi  merupakan  sesuatu  yang  legal di  Indonesia  untuk  keperluan  operasional pertambangan, pembangunan strategis dan keperluan non-kehutanan.  Dalam
rentang  waktu  sejak  tahun  1992  hingga 2019,  terdapat  72  SK  PKH  yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan total deforestasi mencapai 1.549.205  ha.  Sector  pertanian  menjadi tujuan  utama  pelepasan  dengan  luas 1.461.577 ha dengan tujuan
pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit seluas  1.307.780 ha.
3.3. Hutan  Industri  sebagai  Ancaman Bagi Keberlangsungan Hutan Hujan  di Tanah  Papua
Berdasarkan  analisa  peta  citra satelit  Nusantara  Atlas,  deforestasi  di Tanah  Papua  telah  mencapai  lehih  dari 1.150  ha  sejak  awal  Januari  hingga  Juni 2022.  Menurut  analisa  tersebut,  area deforestasi  banyak  terjadi  di  perusahaan
Jurnal AGRIFOR Volume 22 No.2 (Oktober 2023) Pp. 233-244                                                   ISSN P : 1412-6885 https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i 2                                                                                          ISSN O : 2503-4960 https://doi.org/ 10.31293/agrifor.v22i2.6719
perkebunan  kelapa  sawit  dan  hutan  tanam industry  yang  melakkan  ekspansi  bisnis. Dalam  laporan  hasil  investigasi  berjudul “Mencampakkan  Hutan Hujan Terakhir: Bagaimana Harta Karun Papua Berakhir di Pembuangan Sebagai Sampah
Kertas”, Sergio Baffoni dari EPN menyebutkan  bahwa  hutan  di  daerah  PT
PNMP  berada  merupakan  surga  bagi keanekaragaman hayati yang otentik, rumah  bagi  ribuan  spesies  flora  dan  fauna yang  unik.  Terdapat  pula  kangguru  pohon (Dendrolagus  goodfellowi), kuskus  putih (Spilocuscus maculatus), kura-kura moncong  babi (Carettochelys  insculpta) dan burung kasuari gelambir-ganda (Causarius  casuarius) .  Kawasan  hutan ini,  termasuk  rawa  dan  savana  juga merupakan rumah bagi 40 spesies mamalia,  30  reptil,  130  ikan  berdasarkan Daftar  Merah The  International  Union for  Conservation  of  Nature (IUCN). Sergio  juga  menyebutkan:
“ Kertas dijual secara global sebagai pengganti plastik  yang k atanya ramah lingk ungan, namun ternyata masih berasal dari deforestasi dan melecehk an hak  masyarak at adat. Kita tidak dapat mengorbank an surga terak hir di planet ini untuk  produk  yang hanya berak hir di tempat sampah dalam beberapa jam setelah dipak ai sekali” (Arifin, 2022).
Sementara Kim Soojin dari SFOC mengatakan apabila Moorim Paper, memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah  indutri  kertas  dan  bubur  kertas yang  berkelanjutan.  Namun  sayangnya, pelanggaran  atas  hak  masyarakat  adat  dan perusakan  hutan  hujan  di  Tanah  Papua justru  tidak  diketahui  oleh  masyarakat Korea itu  sendiri.  Ia mengatakan:
“ Bahwa  Moorim  mengabaik an  peringatan  LSM Korea  ini  dan  masih  melanjutk an  bisnis  seperti biasa  tanpa  menyelesaik an  masalah  ini  dalam tiga  tahun  terakhir,  ini  tidak  bisa  kita  terima”
(Pelita  Baru,  2022). Franky Samperante selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka
Bentala  Rakyat  juga  berkomentar  senada
dengan  Kim  Soojin.  Ia  menyebutkan apabila  hutan-hutan  yang  dibabat  oleh Moorim Paper merupakan hak kepemilikan  suku  tradhisional  yang  telah melekat  dengan  kehidupan  dan  budaya mereka. Namun perusahaan tersebut justru  menghancurkan  dusun  sagu  milik masyarakat  adat,  tempat-tempat  peduduk lokal  mencari  ikan  dan  berburu  serta  situs keramat  penduduk  lokal  yang  memiliki nilai-nilai sosial dan spiritual dalam kehidupan mereka. Dengan jelas  ia mengatakan:
“Moorim telah gagal untuk menghormati hak -hak masyarak at adat dan menerapk an Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Pak saan (Free Prior Informed Consent) untuk  setiap k egiatan di tanah merek a. Kegagalan perusahaan untuk menghormati hak -hak  masyarak at adat menyebabk an k erugian sosial ek onomi, budaya dan lingkungan” . Pemerintah, seharusnya memberikan sanksi  terhadap  perusahaan  terkait  atas dugaan  pelanggaran  yang  telah  dilakukan karena masyarakat
adat sudah mengahadapi  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  mereka,  sehingga  tidak dapat  diganti  dengan  kompensasi  yang tidak  adil  (Mitra  Hutan  Hujan,  2022).
Seorang  Advokat  Mighty  Earth
untuk Indonesia bernama Annisa Rahmawati  juga  menjelaskan  bagaimana Moorim Paper mencampakkan hutan hujan terakhir di Indonesia dengan bersembunyi  di  balik  label  sertifikasi FSC (Forest  Stewardship Council) . Itulah sebab  mengapa  FSC  harus  mengambil langkah  tepat  terhadap  setiap  perusahaan yang berusaha melanggar standar kualifikasi  yang  telah  ditentukan  untuk menjaga integritas FSC itu sendiri.
Karena  jika  tidak,  maka  label  FSC  hanya akan dianggap sebagai sebuah “greenwash”. Annisa bahkan
mengatakan:
“ Pemerintah  Korea,  terk ait  secara  langsung dengan dampak  lingk ungan dan pelanggaran hak asasi  manusia  yang disebabk an oleh PT PNMP, dengan  memberik an  pinjaman  9,1  miliar  KRW
Hutan Industri dan Deforestasi  …                                                                                                          Dwijayani et al.
k epada  perusahaan  induk nya,  Moorim  P&P untuk   k egiatan  bisnis  k ehutanannya  di  luar negeri” (Pusaka, 2022).
Terakhir,  Shin  Young  Chung  dari  APIL pun  juga  angkat  bicara  agar  pemerintah segera  melakukan  penyelidikan  terbuka dan  transparan  terkait  kerugian  yang  telah ditimbulkan  oleh  PT  PNMP  dan  meminta Morim  P&P  untuk  melakukan  uji  tuntas lingkungan dan hak asasi manusia
terhadap perusahaan tersebut serta mencari solusi terbaik. Ia juga mengatakan:
“Waktu kita hampir habis untuk menyelamatkan ik lim dan hutan-hutan terak hir di bumi ini, serta orang-orang yang hidupnya bergantung padanya. Sudah  wak tunya  bagi  Moorim  untuk   berhenti bersembunyi di bawah k laim ramah lingk ungan. Jik a Moorim gagal mengambil langk ah -langk ah yang  diperluk an,  mak a  sudah  seharusnya pembeli,  pemodal,  dan  mitra  bisnisnya menutup k ontrak pasok an, menghentik an dan menangguhkan  perjanjian  keuangan  dan  jasa”
(Pelita  Baru,  2022). Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling kaya akan keanekaragaman budaya manusia, dimana  terdapat  312  suku  adat  tinggal disana dengan 257 bahasa daerah. Beberapa  orang  masih  tinggal  di  Desa Buepe,  di  pesisir  selatan  Sungai  Mbyan dan  melakukan  keseharian  dan  tradisi mereka  di  hutan  tradhisional  melalui warisan-warisan  kuno.  Pada  tahun  2010, terdapat  44  suku  di  Tanah  Papua  yang masih  belum  tersentuh  oleh  peradaban. Sebagaian  besar  dari  mereka  merupakan kelompok  etnis  suku  tradhisional  yang memiliki  hubungan  sejarah  dan  spiritual pada  tanah,  hewan  dan  tumbuhan  yang ada  disana.  Setiap  anggota  suku  memiliki hubungan  persaudaraan  dan  mitos  dengn beberapa  hewan,  tumbuhan  dan  hutan.
Bagi mereka, hewan dan
tumbuhan  merupakan  kakek-nenek  yang diberi  kesadaran  dan  perasaan.  Namun sayangnya,  letak  PT  PNMP  di  lahan  yang dimiliki dan ditinggali oleh suku
tradhisional tersebut telah merampas kehidupan  masyarakat  setempat  dan  juga menodai  nilai-nilai  sosial  dan  spiritual
mereka.  Adanya  perebutan  lahan  dan deforestasi secara  terus  menerus  ini merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap budaya  masyarakat  adat  Malind  yang masih  tinggal  disana.  Desa  Buepe  dihuni oleh  sebagian  besar  Suku  Malind  Tumid, Darat  dan  Rawa.  Terdapat  banyak  suku seperti  Suku  Moyuwend,  Suku  Kinamde, Suku  Yolmen,  Suku  Balagaize,  Suku
Basik-Basik, Suku Ndiken, Suku Yahimahe, Suku Walinaulik, Suku Moain,  Suku  Yaneten,  Suku  Biluken yang  tinggal  di  desa  tersebut.  Mayoritas dari mereka melakukan keseharian
dengan meramu, berburu dan juga memancing. Mereka juga masih sangat bergantung  pada  hutan  tradhisional  untuk mencari  sagu,  umbi-umbian,  sayur  mayur alami,  ikan  dan  daging.  Sesekali  mereka juga  pergi  ke  hutan  dan  tinggal  selama beberapa  minggu  atau  beberapa  bulan disana.  Bagi  masyarakat  adat  Malind, hutan  sudah  seperti  sumber  kehidupan yang  tak  tergantikan  bagi  mereka.  Daerah berburu  dan  memancing  juga  diturunkan dari  generasi  ke  generasi.  Bahkan  suku lain pun juga diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan sebagai lahan berburu  dan  memancing.  Namun  kini, kedatangan  PT  PNMP  telah  merubah semua  tradisi  dan  keseharian  masyarakat adat.  Ani  Kaize,  seoran  Wanita  yang tinggal  di  Desa Buepe  mengatakan: “ Dulunya  merek a  dek at,  namun  sek arang  k ami merawat  k ebun  sagu  k ami  dari  k ejauhan. Perusahaan  telah  menggunduli  hutan,  dan sek arang k ami k esulitan mendapatk an k ayu dan k ulit  pohon atau merawat sagu. Sebagian besar sudah  mati,  dan  ladang  yang  masih  hidup  pun semakin jauh”.
Ini  menyebabkan  para  penduduk  desa kehilangan  sumber  pangan  utama  mereka dan  harus  berjalan  berjam-jam  atau bahkan  berhari  untuk  menemukan  hutan yang masih utuh untuk berburu, memancing  dan meramu.
4. KESIMPULAN
Jurnal AGRIFOR Volume 22 No.2 (Oktober 2023) Pp. 233-244                                                   ISSN P : 1412-6885 https://doi.org/10.31293/agrifor.v22i 2                                                                                          ISSN O : 2503-4960 https://doi.org/ 10.31293/agrifor.v22i2.6719
Berbagai macam pembangunan dan  modernisasi  di  Tanah  Papua  telah berlangsung  sejak  tahun  1990-an  dengan adanya  SK  PKH  yang  diterbitkan  oleh menteri kehutanan setiap periodenya. Dengan mengesahkan pengolahan kawasan hutan sebagai operasi
pertambangan, pembangunan strategis dan  keperluan  non-hutan,  kawasan  hutan hujan  di  Tanah  Papua  mengalami  tingkat deforestasi yang cukup
tinggi.
Perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit  dan  kertas  menjadi  penyumbang utama  dari  adanya  deforestasi  tersebut. Hal  ini  membuat  beberapa  organisasi kemudian  melakukan  sebuah  investigasi untuk menganalisa sumber utama deforestasi  yang  terjadi  di  Tanah  Papua.
Dalam  laporan  investigasi  yang  dilakukan oleh  EPN,  Mighty  Earth  untuk  Indonesia, SFOC,  Yayasan  Pusaka  dan  APIL, disebutkan  bahwa  PT  PNMP  merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberadaan  hutan  hujan  dan  budaya masyarakat asli Papua di wilayah tersebut. Dengan mengatakan bahwa kertas  yang  dijual  secara  global  telah melecehkan  hak  masyarakat  adat,  PT PNMP  menyebabkan  kerugian  sosial, budaya  dan  lingkungan  bagi  penduduk local,  maka  dengan  adanya  ekspansi hutan  industry  di  Tanah  Papua  telah menjadi  ancaman  bagi  keberlangsungan hutan  hujan,  budaya  masyarakat  adat  dan keamanan  di wilayah  tersebut.

## UCAPAN  TERIMAKASIH
Penulis ingin berterimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi  dan  memberikan  masukan untuk menyelesaikan penulisan artikel ini.  Penulis  juga  ingin  menyampaikan bahwa  tida  ada  konflik  kepentingan  yang berhubungan antar penulis ataupun organisasi terkait pengumpulan data dalam  penelitian  ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
Amindoni  ,  A.,  &  Henschke,  R.  (2020, November 12). “ Papua: Investigasi  ungkap  perusahaan Korsel  sengaja  membakar  lahan untuk  perluasan  lahan  sawit” . Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/in donesia-54720759
Arifin,  W.  (2022,  March  16).  “ Investigasi EPN,  korporasi  kertas  Korea Plasma  Nutfah  Marind  (Moorim) merusak  hutan  hujan  Papua . Retrieved from Kabar 24: https://kabar24.bisnis.com/read/2 0220316/15/1511641/investigasi- epn-korporasi-kertas-korea- plasma-nutfah-marind-moorim- merusak-hutan-hujan-papua
Boissière,  M.,  Locatelli  B.,  Sheil,  D.,
Padmanaba,  M.,  Sadjudin.,  E.
(2013). Local perceptions of climate  variability  and  change  in tropical forests of Papua,
Indonesia. Ecology  and  Society.
18 (4).
http://www.ecologyandsociety.or
g/vol18/iss4/art13/
Greenpeace. (2021, April 06). “ Deforestasi Terencana Mengancam  Tanah  Adat  dan Lanskap Hutan di Tanah Papua” . Retrieved from Greenpeace: https://www.greenpeace.org/indo nesia/siaran- pers/44826/deforestasi-terencana- mengancam-tanah-adat-dan- lanskap-hutan-di-tanah-papua/
Hendri. (2015). Carbon management program in Papua region
(program  pengelolaan  karbon  di region  Papua). Jurnal  Kehutanan Papuasia . 1 (1), 1–10. https://media.neliti.com/media/pu blications/291668-carbon-
Hutan Industri dan Deforestasi  …                                                                                                          Dwijayani et al.
management-program-in-papua- regio-a7ed8702.pdf
Jong,  H.  N.  (2022,  March  29).  “ FSC- certified  Moorim  Paper  linked  to vast forest clearing in Indonesia’s Papua” . Retrieved from  Eco Business: https://www.eco-
business.com/id/news/fsc- certified-moorim-paper-linked-to- vast-forest-clearing-in-indonesias- papua/
Kemitraan  Partnership.  (2022,  March  17). “ Papua  dan  problematikanya . Retrieved from Kemitraan: https://www.kemitraan.or.id/kabar /papua-dan-problematikanya Koalisi Indonesia  Memantau.  (2021). Menatap  ke  timur:  Deforestasi dan  pelepasan  kawasan  hutan  di tanah Papua . 1–18. https://auriga.or.id/report/downloa d/id/report/71/deforestasi_dan_pel epasan_kawasan_hutan_di_tanah_ papua_id.pdf?lang=id McGlinchey, S., Walters, R., &
Scheinpflug,  C.  (Eds).  (2020). Exposed (Mukti,  T.  A,  Trans). Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional . E-
International  Relations.
Milne,  S.,  Milne,  M.,  Nurfatriani,  F.,  & Tacconi,  L.  (2016).  How  is  global climate  policy  interpreted  on  the ground ? Insights from the analysis  of  local  discourses  about forest  management  and  REDD  + in  Indonesia. Ecology  and Society. 21 (2).
http://www.ecologyandsociety.or g/vol21/iss2/art6/
Mitra  Hutan  Hujan.  (2022,  March  21  ). “ Perusahaan kertas Moorim merusak  hutan  hujan  di  Papua” . Retrieved from Hutan Hujan: https://www.hutanhujan.org/updat
es/10699/perusahaan-kertas- moorim-merusak-hutan-hujan-di- papua Pangau-Adam, M., Muhlenberg., & Waltert  M.  (2015).  Rainforest disturbance affects population density  of  the  northern  cassowary casuarius unappendiculatus in Papua, Indonesia. Cambridge University  Press. 49 (4), 735–742. https://doi.org/10.1017/S0030605 313001464 Pattiselanno,  F.,  &  Krockenberger,  A. (2021).  Road  development  and indigenous hunting in Tanah Papua:  Connecting  the  facts  for future wildlife conservation agendas. Forest  and Society. 5 (1),
181–189. http://dx.doi.org/10.24259/fs.v5i1. 12528 Pelita Baru. (2022, March 17). “ Korporasi  Moorim  Paper  rusak hutan  Papua .  Retrieved  from Pelita Baru: https://pelitabaru.com/korporasi- moorim-paper-rusak-hutan-papua/ Pusaka.  (2022,  March  15).  “ Press Release: Perusahaan kertas Korea  menjarah  hutan  hujan terakhir sembari mengklaim operasinya  ramah  lingkungan” . Retrieved from PUSAKA: https://pusaka.or.id/press-release- perusahaan-kertas-korea- menjarah-hutan-hujan-terakhir- sembari-mengklaim-operasinya- ramah-lingkungan/
Wicaksono,  R.  A.  (2022,  March  17). “ Hutan Papua hancur demi kertas Korea  Selatan” .  Retrieved  from Betahita: https://betahita.id/news/detail/728 4/hutan-papua-hancur-demi- kertas-korea-selatan.html.html