## JPLB
Vol. 6 No. 2 (2022) ISSN 2598-0017 | E-ISSN 2598-0025 Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif
Management of land and forest space with the perspective of local wisdom of the Ammatoa Kajang community as a conservative endeavor
Muhammad Syainal Nur 1* , Muhammad Zid 1 , Cahyadi Setiawan 1
1 Program Studi Pascasarjana Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia
Abstrak.
Pengelolaan lahan dan ruang menjadi konsep dan agenda besar untuk menjawab dua masalah besar yang saat ini terjadi, pertama,  ketersediaan lahan  dan ruang  untuk pembangunan yang  semakin  menipis, kedua,  konservasi hutan karena kerusakan yang telah  terjadi akibat pembangunan  tersebut. Komunitas Ammatoa Kajang adalah masyarakat yang memiliki dan memilih untuk mempertahankan kearifan lokal yang disebut Pasang Ri Kajang yaitu sistem nilai yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan.  Penelitian  ini bersifat deskriptif  kualitatif menggunakan metode kepustakaan  dengan fokus penelitian pada masalah pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai upaya konservatif.. Peneliti mengumpulkan dan memanfaatkan  bermacam informasi  sekunder  melalui  jurnal dan artikel terkait.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan Pasang Ri Kajang yang diyakini sebagai nilai luhur, masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap hutan dan lingkungan,  sehingga memberikan dampak positif  bagi konservasi hutan. Pada beberapa daerah lain yang memiliki dan memilih  mempertahankan  kearifan lokal dalam sistem sosial masyarakat adatnya diketahui memperoleh dampak positif yang sama, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi.
Kata Kunci : pengelolaan lahan dan ruang, hutan, kearifan lokal, komunitas Ammatoa Kajang

## Abtract.
Land and space management has become a big concept and agenda to answer two major problems that are currently happening, first, the availability of land and space for development which is dwindling, second, forest conservation due to the damage that has occurred due to the development. The Ammatoa Kajang community is a community that owns and chooses to maintain local wisdom called Pasang Ri Kajang, a value system that focuses on environmental conservation. This research is descriptive qualitative using the literature method with a research focus on land and forest space management issues with the perspective of local wisdom of the Ammatoa Kajang community as a conservative effort. Researchers collect and utilize various secondary information through related journals  and articles. The results showed that with Pasang Ri Kajang which is believed to be a noble value, the Ammatoa Kajang indigenous people have a high concern for forests and the environment, thus providing a positive impact on forest conservation. In several other areas that have and choose to maintain local wisdom in the social system of their indigenous peoples, it is known to have the same positive impact, both from an ecological and economic perspective.
Keywords:  land and space management,  forest,  local wisdom, Ammatoa Kajang community

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat global mengenal Indonesia sebagai salah satu negara tropis terbesar, selain karena memiliki luas hutan tropis yang besar, hal ini juga dikarenakan keanekaragaman flora dan fauna yang hidup dalam ekosistem hutan. Di hutan Indonesia ada lebih dari 38.000 spesies, 55% di antaranya adalah endemis dan sekitar 350 jenis pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (Kaharuddin et al. 2020). Supriatna (2021)  menjelaskan Indonesia memiliki jenis hutan yang berbeda-beda berdasarkan letak geografis dan ketinggian.
* Korespondensi Penulis Email : msyainalnur@gmail.com
Ada juga pembagian berdasarkan letak geografis, hutan terbentuk oleh struktur tanah dan habitat.  Berbagai jenis habitat  ada di Indonesia, seperti hutan dataran rendah di setiap wilayah, hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar (Sumatera, Kalimantan dan Papua), hutan kerangas (Kalimantan memiliki zona terbesar di Asia Tenggara), hutan kapur ( limestone ), dan hutan batuan primer (Sulawesi memilikinya, terluas di dunia). Di wilayah tenggara yang gersang (Nusa Tenggara), terdapat hutan musim gugur, padang rumput sabana dan hutan musim.
Awalnya, eksploitasi hutan terjadi dengan skala kecil, namun mulai masif dan serentak terjadi pada periode tahun 70-an. Eksploitasi hutan tersebut diawali dengan disahkannya  UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebutuhan lahan bertambah disebabkan jumlah penduduk yang bertambah,  sedangkan  ketersediaan lahan terbatas, ekosistem dan lanskap banyak mengalami perubahan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, industri dan lainnya untuk mendukung kegiatan masyarakat. Indonesia saat ini menghadapi masalah hutan yang amat serius akibat kerusakan hutan. Kerusakan hutan di Indonesia meningkat tajam berdasarkan data Kementerian Kehutanan yakni bermula dari 120 juta hektar pada tahun 2015 dan kini menjadi 90 juta ha saja akibat terdegradasi dan pembukaan hutan (Syarif 2018).
Supriatna (2021)  menjelaskan bahwa penggunaan lahan berbeda-beda dalam sebuah lanskap, ada yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, industri, dan kawasan lindung. Pemerintah selaku pemangku kepentingan memiliki motivasi yang berbeda untuk menggunakan sebuah lahan. Oleh karena itu, ketidakseimbangan dalam ekosistem mungkin saja akan terjadi. Selain itu, integritas lahan akan hilang yang menciptakan dominasi salah satu wujud penggunaan lahan.
Apabila suatu bentuk lahan telah didominasi oleh hanya satu atau beberapa biota di  daerah tropis, maka akan berat untuk mencapai tahap keseimbangan dan keberlanjutan lanskap. Keberlanjutan lanskap didefinisikan sebagai tata kelola ruang keberlanjutan dari bentang alam, baik asli maupun buatan, dari hasil proses sistem sosial dan ekologi yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, politik, ekologi dan budaya. Keberlanjutan lanskap hanya akan dapat dihasilkan jika pemerintah memiliki motivasi yang sama di tiap level pemerintahan untuk menjaga keberagaman dalam suatu lanskap hutan, tanpa keberagaman dalam sebuah lanskap/hutan mustahil untuk mempertahankan sebuah ekosistem yang berkelanjutan.
Primayogha et al. (2017)  dalam jurnalnya yang diterbitkan ICW ( Indonesian Corruption Watch ) menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga poin yang menimbulkan kerugian negara oleh aktivitas deforestasi hutan. Pertama, pada tahun 2006-2015 berkat penyeragaman data yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) kita tahu bahwa sejumlah besar kayu ditebang sebesar 2.547.023.080 m 3 . Kedua, ditemukan perbedaan jumlah antara kayu terdata dan tidak terdata, jumlah kayu tidak terdata 5 kali lebih besar dari kayu terdata, yang dapat dilihat dari data BPS 2.547.023.080 m 3 , sedangkan data yang tercatat oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan) sebesar 202.777.529 m 3 . Ketiga, potensi pendapatan negara dari jumlah kayu yang ditebang mencapai angka yang sangat tinggi yaitu Rp 499.507 triliun.
Studi yang dilakukan oleh Rahman et al. (2013) menunjukkan data IKHL (Indeks Kelola Hutan dan Lahan) belum menggembirakan. Artinya praktik  transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan koordinasi  dalam tata kelola hutan dan lahan masih buruk. Dari interval 0-100, rata-rata 9 pemerintah daerah hanya memperoleh indeks dengan angka 19. Angka tersebut menunjukkan bahwa keadaan tata kelola hutan dan lahan masih sangat jauh dari kondisi ideal yang kita harapkan. Penelitian pengujian dilakukan kepada sembilan pemerintah daerah yakni Kabupaten Sintang, Banyuasin, Bulungan, Kanyong Utara, Kubu Raya, Musi Banyuasin, dan Paser. IKHL sembilan pemerintah daerah tersebut banyak disokong oleh prinsip koordinasi  dan akuntabilitas sebagai prinsip good governance. Sayangnya, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi tidak seoptimal prinsip koordinasi dan akuntabilitas yang lebih berkaitan pada internal pemerintah.
Gaol  dan  Hartono (2021)  mengungkapkan salah satu solusi alternatif penyelesaian konflik agraria adalah dengan mengonkretkan strong political will pemerintah dengan memberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang  masyarakat hukum adat di daerahnya.  Mustahil untuk mencapai keberlanjutan hutan jika kegiatan  pemanfaatan lebih dominan dibandingkan pengelolaan, kedua kegiatan tata hutan ini harus dilakukan beriringan ibarat dua sisi koin yang saling melengkapi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menjaga dan mencegah eksploitasi hutan, mulai dari UU (Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), sampai PERDA (Peraturan Daerah) telah disahkan sebagai legalitas untuk menjalankan proyek konservasi hutan dan juga untuk memberi hukuman kepada pihak yang melakukan eksploitasi hutan secara ilegal.
Salah satunya dengan pengakuan hak masyarakat adat sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang  Dasar  1945 pasal 18B ayat 2. Selain diakui keberadaannya masyarakat adat juga diakui wilayah adatnya serta kearifan lokalnya sebagai nilai luhur. Jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2013, kearifan lokal didefinisikan sebagai nilai luhur dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan lestari. sedangkan PP Nomor 23 Tahun 2021, mendefinisikan tata hutan sebagai suatu kegiatan menata ruang hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan  kawasan hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Kesimpulannya terdapat benang merah hubungan antara kearifan lokal dan tata kelola hutan.
Komunitas Ammatoa Kajang adalah salah satu masyarakat adat asli Indonesia, Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba yang masih menjaga ekosistem hutannya berdasarkan kearifan lokal. Komunitas Ammatoa Kajang menganut “ Pasang Ri Kajang ” sebagai sistem nilai sosial yang merupakan ajaran tradisional nenek moyang. Ammtoa sebagai perantara Tu Rie` A' ra' na (Tuhan) dan juga pemimpin tertinggi (Dassir 2008).
Sukmawati et al. (2015)  menjelaskan pentingnya alam bagi kehidupan masyarakat  Ammatoa Kajang menurutnya bagi masyarakat Ammatoa, jika hutan rusak,  kehidupan mereka juga akan terpengaruh. Akibatnya, masyarakat adat Ammatoa secara tegas melarang penebangan pohon dan perusakan  hutan. Praktik masyarakat  adat Ammatoa Kajang menerapkan Pasang Ri Kajang dalam struktur pengelolaan lahan dan ruang hutan adalah fenomena yang unik, hal ini dikarenakan secara tidak langsung mereka telah menerapkan pengelolaan hutan lestari sebagaimana amanat konstitusi.
Beberapa penelitian yang dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu solusi untuk mencegah penggunaan lahan dan hutan yang melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan pengakuan hak masyarakat adat, dari aspek adat dan budaya, dan juga aspek wilayah adatnya oleh pemerintah. Selain itu pengakuan hak masyarakat adat akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penerapan prinsip partisipasi dalam pemerintahan merupakan salah satu indikator pemerintahan yang baik. Meskipun tidak semua daerah memiliki kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan dan juga tidak semua masyarakat lokal mempertahankan budaya yang mereka punya karena adanya perubahan pola pikir.
Atmaja (2015)  menerangkan  bahwa  ada kontradiksi beberapa masyarakat menyoal kearifan lokal, masyarakat  modern beranggapan  penataan wilayah dirumuskan oleh leluhur adalah suatu konsep yang tidak masuk akal dan sukar dibuktikan. Oleh karenanya, pemutakhiran perencanaan tata guna lahan lokal merupakan salah satu alternatif yang perlu dihadirkan dalam bentuk ilmiah, terutama pada  era globalisasi yang berpengaruh kuat pada segala aspek kehidupan, tempat tinggal. Di sinilah nilai kearifan lokal berkontribusi memperkuat jati diri bangsa dalam pengelolaan ruang. Masyarakat Penglipuran telah mengadopsi konsep perencanaan penggunaan lahan yang sesuai dengan nilai-nilai dan model perencanaan penggunaan lahan yang rasional dan sesuai peruntukannya.
Atas dasar latar belakang seperti yang dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan menguraikan hubungan praktik kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang dengan pengelolaan lahan dan hutan sebagai upaya konservatif wilayah hutan sehingga praktik kearifan lokal di berbagai daerah dapat dilakukan dengan tujuan yang sama. Penelitian selain ditujukan untuk menambah  khazanah  literatur dalam pengelolaan lahan dan ruang, peneliti juga berharap hasil penelitian ini menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah mengenai pengakuan hak masyarakat adat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dan kajian ini merupakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif menggunakan metode kepustakaan atau disebut juga penelitian literatur, jenis penelitian yang bertujuan mengulas sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi sekarang,  dan/atau  pada  masa yang lampau. Studi literatur adalah studi yang menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dokumen lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan (Timotius 2017). Penelitian ini berfokus pada pengelolaan ruang dan lahan hutan dengan perspektif kearifan lokal Komunitas Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Adapun objek yang menjadi fokus utama penelitian pada kearifan lokal Ammatoa Kajang adalah profil masyarakat Ammatoa, zonasi hutan, Pasang Ri Kajang , pamali/ larangan dan hukuman  serta  prosedur penebangan pohon di hutan wilayah adat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Nur dan Husen (2022) menjelaskan secara umum bahwa pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, namun dalam praktiknya tidak sedikit justru pembangunan menjadi penyakit pada masyarakat yang menggerogoti, sehingga perlu ada upaya yang harus dilakukan  tidak dapat terjadi tanpa upaya untuk mewujudkannya, upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Salah satu alternatif yang dapat kita lakukan dengan penerapan good environmental goverment dengan pengakuan keberadaan masyarakat adat.

## 3.1 Profil komunitas adat Ammatoa Kajang
Komunitas adat Ammatoa Kajang merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, letaknya sekitar 200 Km ke arah timur ibu kota provinsi Sulawesi Selatan kota Makassar. Sebagai salah satu kelompok adat tradisional yang  menggunakan bahasa Konjo sehari-hari yang tetap konsisten menerapkan budaya kearifan lokal. Berdasarkan data taun 2018 yang diperoleh (Kaharuddin et al. 2020)  dari kantor Desa, luas wilayah Tana Toa 729 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun sebanyak 4261 jiwa dengan penduduk perempuan 2248 jiwa lebih besar ketimbang penduduk laki-laki dengan jumlah 2013 jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) 959 tersebar di 9 dusun. Mayoritas penduduk bermata pencaharian pertanian, hal ini menjadi salah satu alasan keberadaan hutan menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dassir (2008) mengatakan ada dua komunitas Amma Toa Kajang yang tinggal di Desa Toa. Komunitas Ammatoa Kamase-masea yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Tana Kamase-masea dan memegang erat ajaran leluhur dan menolak segala bentuk budaya dari luar dan perkembangan zaman, misalkan melarang menggunakan sandal, teknologi komunikasi, listrik dan lain-lain. Berbeda dengan komunitas adat Ammatoa tanah Kamase-masea, komunitas adat Ammatoa yang bermukim di tanah Kuasyya lebih terbuka menerima perkembangan dan kemajuan zaman.
Syarif (2018) Dalam aktivitas sosial komunitas Ammatoa Kajang memiliki suatu sistem nilai sosial, sebuah nilai yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Sistem nilai tersebut merupakan standar untuk mengukur baik, buruknya suatu perilaku, komunitas Ammatoa Kajang menyebutnya Pasang Ri Kajang. Komunitas Ammatoa memiliki bentuk kebudayaan lain seperti menggunakan pakaian yang serba hitam, arsitektur/bangunan rumah, andingingi (ritual untuk mendinginkan semesta) dan nganre sassang (makan dalam suasana gelap) (Nurlidiawati  dan Ramadayanti 2021).
Dalam menjalankan sistem sosial dan menegakkan nilai-nilai dalam pasang ri kajang, Komunitas Ammatoa Kajang memiliki struktur kelembagaan yang memiliki arti empat penyangga bumi dan penopang langit yaitu appa’ pa’gentunna tanayya na pa’tungkulu’na langi’ (Sukmawati et al. 2015) yaitu :
1. Gattang , ketegasan dalam menerapkan Ada’ ;
2. Lambusu’ , kejujuran dari seorang pemimpin ;
3. Apisona, sikap pasrah yang harus dimiliki Sanro (tabib)
4. Sa’bara ’, kesabaran yang haru dimiliki seorang guru.

## 3.2 Kawasan hutan
Dassir (2008) dan Sukmawati et al. (2015) menjabarkan terdapat tiga pembagian zona hutan adat ke-Ammatoa-an ( Boronna I Bohe ) berdasarkan penuturan juru bicara Ammatoa ( Galla Puto ), yaitu :
3.2.1. Borong karama’ (Hutan keramat)
Borong karama ’` merupakan kawasan hutan pertama yang secara adat melarang ( kasipalli ) memasuki atau mengganggu flora dan fauna  di dalam hutan dan borong karama’ memiliki luas 331,17 ha. Borong karama’ hanya digunakan jika upacara adat sedang Ammatoa dan pimpinan adat lainnya yang diperbolehkan memasuki borong karama’ . Dikatakan bahwa jika seseorang dari luar memasuki area ini, orang itu tidak dapat pergi. Bahkan jika mereka bisa keluar, orang itu akan mati. Hal yang sama berlaku untuk anjing, jika mereka mencoba keluar, anjing itu tidak bisa menggonggong lagi. Masyarakat meyakini borong karama’ adalah tempat tinggal para leluhur. Karena kepercayaan tersebut borong karama’ sangat dilindungi oleh masyarakat Ammatoa Kajang.

## 3.2.2. Borong battasayya ( Hutan perbatasan)
Hutan perbatasan atau borong  battasayya merupakan kawasan kedua dari borong karama` . Borong battasayya terletak di Hutan Pa'rasangeng Iraja . Masyarakat diizinkan mengambil kayu dihutan ini atas izin Ammatoa dan memenuhi beberapa persyaratan. Keputusan akhir apakah masyarakat dapat memperoleh kayu dari hutan ini berada di tangan Ammatoa. Kayu dari hutan ini hanya boleh digunakan untuk konstruksi bangunan umum. Ada beberapa jenis kayu yang dilarang untuk diambil, jumlah dan ukuran kayu juga ditentukan oleh Ammatoa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 3.2.3. Borong luara’ ( Hutan rakyat)
Hutan rakyat adalah hutan yang dikelola penuh oleh masyarakat, tetapi aturan adat masih tetap berlaku di hutan ini. Penggunaan hutan masyarakat ini secara sewenang-wenang tidak diperbolehkan.
Syarif (2018) menjelaskan setidaknya bagi komunitas Ammatoa kajang ada dua Fungsi hutan antara lain, sebagai berikut :
1. Fungsi ritual, terkhusus pada borong karama’ yang dianggap sakral dan merupakan tempat tinggal leluhur, oleh karena itu upacara yang sifatnya adat dan sakral dilakukan di sana.
2. Fungsi ekologis, hutan sebagai pengelola air. Dalam masyarakat kajang dikenal istilah Apparik e bosi dan apparike tumbusuk artinya mendatangkan hujan dan memperoleh mata air.
3.3 Pengelolaan lahan dan hutan komunitas Ammatoa Kajang Pasang Ri Kajang Pasang ri kajang dapat diartikan sebagai aturan-aturan adat yang mengikat setiap masyarakat di Kajang yang berasal dari Tuhan/Nenek Moyang. Dalam kehidupan masyarakat Ammatoa pasang merupakan standar baik dan buruk, boleh atau tidak. Pasang Ri Kajang menekankan  pada masyarakat untuk bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan, menyayangi  makhluk ciptaan Tuhan, taat pada hukum, adat dan agama serta aturan pemerintah. Soal hubungan masyarakat dan alam Pasang Ri Kajang menekan kelestarian hutan.
Oleh sebab itu Pasang Ri Kajang menurut Fadhel et al. (2021) merupakan salah satu media pendidikan karakter berwawasan lingkungan yang dapat diadopsi pada sekolah formal khususnya di komunitas Ammatoa Kajang. Pasang  Ri Kajang tidak hanya berisi pesan dan nilai sosial tentang hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan manusia, tapi juga terdapat nilai-nilai hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam Pasang Ri Kajang posisi manusia dan lingkungan sejajar, bagi masyarakat Ammatoa  Kajang menjaga kelestarian lingkungan artinya juga menjaga diri sendiri, merusak lingkungan berarti merusak diri sendiri. Sukmawati et al. (2015) menjabarkan 10 Pasang tentang pelestarian alam dalam masyarakat adat Ammatoa, sebagai berikut ( Tabel 1 ).
Tabel 1. Pasang Ri Kajang tentang pelestarian lingkungan.
Pasang Makna Jagai linoa lollong bonena kammayya tompa langika siagang rupa taua siagang boronga Peliharalah bumi beserta isinya, seperti langit, manusia dan hutan Nikasipalliangngi ammanra'-manrakia borong Dilarang ( kasipalli ) dipantangkan merusak hutan Anjo boronga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iaminjo boronga nikua pangairang Ini adalah hutan pembawa hujan karena tidak ada irigasi, sehingga hutan memiliki fungsi sebagai pengairan. Punna nitabbangngi kajua riborongnga, nunipappirangnga Jika pohon di hutan ditebang, maka hujan berkurang, aliran air juga akan hilang (kering). Ini adalah pesan dari leluhur. Angngurangi bosi patanre timbusu. Nibicara pasang ri tau Ma’riolo Narie' kaloro battu riboronga, narie' timbusu battu rikajua na battu ri kalelengnga Mata air berasal hutan dan pepohonan sebab hutan yang mengundang hujan. Boronga parallui nitallassi, erea battu ri kaloro lupayya Mata air berasal dari hutan, oleh karena itu hutan harus dijaga. Iyamintu akkiyo bosi anggenna ereya nipake a'lamung pare, ba'do appa'rie' timbusia Anjo Hutanlah yang membawah hujan untuk digunakan bertani dan berkebun serta menjadi mata air. tugasa'na Ammatoa nalarangngi annabbang kaju ri boronga. Ammatoa bertugas untuk melindungi hutan. Iyaminjo nikua ada'tana Iyaminjo boronga kunne pusaka Demikianlah hukum yang ada di sini Hutan merupakan pusaka kita. talakullei nitambai nanikurangi borong karama, nilarangngi tauwa a,lamung- lamung riboronga, nasaba se're hattu larie' tau angngakui bate lamunna Kealamian hutan adat harus dijaga dan di hutan tidak boleh dibudidayakan, karena suatu saat akan diakui sebagai hak milik.

## 3.4 Larangan-larangan masyarakat Ammatoa Kajang
Dengan prinsip kamase-masea masyarakat adat Ammatoa yakin bahwa  hutan adalah warisan leluhur yang berharga sehingga harus dijaga. Oleh karena itu, masyarakat menetapkan suatu larangan-larangan dalam memanfaatkan sumber daya alam di hutan dengan dasar Pasang Ri Kajang . Dassir (2008) menjabarkan beberapa larangan adat yang diterapkan oleh komunitas adat Ammatoa Kajang ialah antara lain:
1. Sangat dilarang untuk melakukan aktivitas di hutan karama’ kecuali oleh Ammatoa dan pemimpin adat yang menggelar upacara ritual. Di hutan batassaya diperbolehkan menebang pohon atas izin Ammatoa dengan beberapa persyaratan.
2. Tidak diperbolehkan membunuh hewan liar di dalam hutan, kecuali jika hewan tersebut mengganggu masyarakat di sawah, kebun dan rumah masyarakat.
3. Sama sekali tidak dianjurkan untuk mengganggu lebah ( bani,  manu’-manu’ ) bahkan jika lebah bersarang di kolong rumah. Ada beberapa alasan menurut Galla Puto , diantaranya :
• Penjaga hutan.
• Lebah dan manusia memiliki ikatan persaudaraan dari manusia pertama dan keberadaan lebah di muka bumi.
• Keteladanan karena sikapnya yang tekun dan jujur.
• Mencari makan yang baik.
• Tidak mengganggu jika tidak diusik terlebih dulu.
• Melawan penjajah bersama para pejuang.

## 3.5 Hukum masyarakat adat Ammatoa Kajang
Pemali atau larangan adalah hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat Ammatoa Kajang, mereka percaya bahwa Pasang Ri Kajang merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan berisi aturan mutlak. Setiap larangan memiliki konsekuensi hal itu juga diterapkan pada masyarakat Ammatoa untuk menegakkan aturan yaitu memberlakukan hukuman, adapun tingkatan hukuman sebagai berikut :
1. Bambala yaitu hukuman cambuk, bambala terdiri 3 tingkatan, yaitu : (1) poko' babbala , yaitu hukuman cambuk yang diberikan jika seseorang melakukan pelanggaran berat, pelanggaran akan dihukum denda sebanyak 12 real setara dengan Rp 1.200.000,-. (2) tangnga babbala, yaitu hukuman cambuk yang
diberikan pada pelanggaran sedang, pelanggar akan dihukum denda sebesar Rp 800.000,- dan (3) cappa babbala , yaitu hukuman cambuk yang diberikan pada pelanggaran ringan akan dihukum denda sebesar Rp 400.000,-. Pemberian sanksi akan dimulai dan dihadiri para pemangku adat dan pemerintah, denda berupa uang yang dibayarkan akan dibagikan kepada semua yang hadir dan menjadi saksi.
2. Attunu  panroli yaitu Ritual membakar linggis ini bertujuan untuk mengetahui kejujuran masyarakat yang berperkara. Linggis akan dibakar hingga merah menyala, kemudian orang yang berperkara akan diperintahkan memegang linggis tersebut. Jika jujur dan benar orang tersebut tidak kan terbakar, namun jika berbohong mereka akan terbakar. Beginilah cara masyarakat Ammatoa untuk mengetahui kejujuran seseorang.
3. Attunu passau yaitu upacara ritual pembakaran passau dari sarang lebah oleh Ammatoa dan pemimpin adat yang lainnya jika seseorang yang ditetapkan bersalah namun menghindari hukuman  yang sudah ditetapkan. Passau dikumpulkan dan diberikan mantra disimpan di rumah Ammatoa 5 hari, sebelum dibakar di tempat pelanggaran dilakukan berlaku selama 3 bulan. Masyarakat Ammatoa percaya selama passau diterbangkan angin, pelaku baik yang bersembunyi di langit maupun di tanah, tidak dapat melarikan diri. Pelaku dengan hukuman passau akan menerima hukuman ilahi seperti perut kembung, kusta, nipa`loha (ingatan yang terlupakan), yang hanya bisa disembuhkan dengan kematian.
Hukuman lain seperti dikucilkan masyarakat dianggap turi` (monyet) dan lampabangngi' (babi) jika masyarakat menyembunyikan kebenaran dan memberikan keterangan palsu sebab dianggap bersekongkol dengan pelanggar.

## 3.6 Prosedur penebangan pohon
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, aturan adat  komunitas Ammatoa memperbolehkan untuk pengambilan kayu di hutan  jika diizinkan oleh  Ammatoa. Adapun jenis dan ukuran kayu yang bisa ditebang ditentukan oleh Ammatoa. Adapun penebangan pohon hanya diizinkan untuk tujuan tertentu, antara lain :
1. Pembangunan sarana  dan prasarana umum yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, misalkan sarana pendidikan, sarana peribadatan dan rumah adat.
2. Membangun rumah masyarakat yang benar-benar tidak mampu membeli kayu dan  tidak  mempunyai kayu di  kebunnya.  Sebelum penebangan, masyarakat diwajibkan menanam 2 jenis pohon yang sama dengan pohon yang akan ditebang, lokasi penanamannya ditentukan Ammatoa. Penebangan boleh dilakukan jika pohon yang ditanam sudah tumbuh dengan baik.
Adapun prosedur penebangan pohon antara lain :
• Masyarakat memberitahukan ke Galla Puto.
• Galla Puto melaporkannya ke Ammatoa.
• Izin akan dikeluarkan Ammatoa dengan mempertimbangkan tujuan, ukuran, jumlah dan jenis kayu yang dibutuhkan.
• Setelah memperoleh izin dari Ammatoa, Galla Puto dan Galla Lombo melakukan inspeksi ke hutan untuk memeriksa.
• Galla Puto dan Galla Lombo menyaksikan proses penebangan hingga kayu dikeluarkan dari hutan untuk memastikan tidak ada perambahan.
3.7 Ragam  pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal sebagai upaya konservatif
Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang dianggap sebagai kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Selain mengatur tata krama dalam kehidupan sosial dan hubungan kepada Tuhan, tidak sedikit yang mengatur hubungan masyarakat dengan alam dalam kawasan adatnya. Jika dikaitkan dengan UU Nomor 18 Tahun 2013, maka kearifan lokal didefinisikan sebagai nilai luhur dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan lestari.
PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan  menjelaskan bahwa yang dimaksud hutan adat adalah hutan milik masyarakat adat yang berada diwilayah adat, sedangkan masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat adat masih terikat dalam bentuk paguyuban, memiliki lembaga berupa lembaga dan perangkat hukum adat yang masih dihormati, dan memungut hasil hutan dari kawasan hutan sekitar yang ada yang disahkan oleh peraturan daerah. Heryanti (2018) dalam sebuah penelitiannya mengungkapkan bahwa pada masyarakat  adat Moronene Hukaea Laea melekat sifat komunal, sehingga menimbulkan rasa memiliki yang besar
di setiap  anggota adat yang meningkatkan pelestarian  hutan adat dan penerapan sanksi.  Jabalnur (2020)  dalam penelitiannya juga menyampaikan masyarakat adat Hukaea Laea dalam menjalankan kehidupan sosialnya memegang erat prinsip kearifan lokal yang menjadi pengetahuan dasar dan sudah dipraktikkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Maysatria et al. (2020) bahwa masyarakat yang menghormati hukum adat terkait dengan pengelolaan hutan, sanksi dan aturan-aturan akan memperoleh dampak positif dan baik dari sisi ekologi dan ekonomi. Kristiyanto (2017) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa di beberapa daerah kearifan lokal telah diperhitungkan dengan peraturan daerah, di mana keterlibatan masyarakat sangat penting dalam prosesnya, dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang mungkin berarti mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana disyaratkan konstitusi. Dengan demikian pengelolaan hutan dengan hukum adat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kelestarian hutan dan alam. Hal tersebut didasari atas kepercayaan dari nilai luhur yang berlaku dalam adat istiadat yang berlaku.
Suwarlan et al. (2020) dalam sebuah penelitiannya di Ciamis menjelaskan bahwa peran organisasi adat Kampung Kuta dalam merencanakan, menciptakan, mentransmisikan dan mengamalkan pesan dimulai dengan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan istilah “ pamali ”.  Nilai ini sangat efektif dan berimplikasi positif bagi pelestarian lingkungan.  Nasution  dan  Taupiqqurrahman (2020)  menyimpulkan kebakaran hutan yang luas akibat pembukaan lahan dapat dicegah dengan penerapan kearifan lokal membakar hutan, prinsipnya setiap kepala rumah tangga membuka lahan dengan membakar maksimal 2 hektar dengan varietas lokal dan dikelilingi oleh penghalang api untuk mencegah api menyebar.
Kampung Adat Naga di Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai komunitas adat yang memiliki tradisi mitigasi bencana yang melembaga dengan filosofi Tri Tangtu di Bumi, khususnya perencanaan tata guna lahan (tata ruang); tata wayah (manajemen waktu) dan tata lampah (perilaku). Dengan tetap melestarikan adat  dan  kearifan tradisional yang dapat mengurangi bencana melalui pembelajaran nilai-nilai hidup selaras dengan alam, sejak dini di lingkungan keluarga melalui keteladanan, tempat tinggal dan ajakan orang tua, kita dapat menjaga potensi Kampung Naga yang sekarang dikenal sebagai desa tahan bencana (Rahmatullah dan Saraswati 2021).
Niman (2019)  menjelaskan bahwa dari kajian  dan pengamatan empiris, disimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai intelektual lokal dapat memberikan kontribusi positif bagi pelestarian lingkungan alam, melalui pelaksanaan hak dan kewenangan masyarakat lokal. Integrasi pembangunan dan pengelolaan hutan perlu melibatkan seluruh stakeholder (Rahmadanty et al. 2021). Seperti halnya keberhasilan pengelolaan lahan dan ruang hutan yang dilakukan oleh komunitas Ammatoa Kajang merupakan implementasi dan internalisasi dari nilai-nilai luhur yang dipelajari dan diperoleh dari Pasang Ri Kajang .

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Komunitas Ammatoa Kajang memiliki kearifan lokal yang disebut Pasang Ri Kajang berisi pesan-pesan yang  menitik beratkan pada pelestarian lingkungan, sehingga menjadikan masyarakat adat Ammatoa Kajang memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap hutan dan lingkungan sehingga memberikan dampak positif bagi konservasi hutan. Hal tersebut sama dengan beberapa daerah lainnya yang memiliki dan memilih mempertahankan  kearifan lokal dalam sistem sosial masyarakat adat. Secara garis besar kearifan lokal yang telah diimplementasikan dan diinternalisasikan ke dalam kehidupan masyarakat akan memberikan dampak positif dari sisi ekologi dan ekonomi.
Keberhasilan komunitas Ammatoa Kajang dalam pengelolaan lahan dan ruang hutan adat, dikarenakan setidaknya komunitas Ammatoa Kajang memiliki 4 hal, sebagai berikut :
1. Aturan pembatasan aktivitas pada hutan adat sesuai dengan tujuannya.
2. Pasang Ri Kajang sebagai role model pengelolaan ruang dan lahan hutan adat.
3. Penetapan hukuman dan larangan dengan tegas kepada seluruh masyarakat komunitas adat.
4. Prosedur yang jelas dalam pengelolaan hutan dan penebangan hutan. Peneliti menyadari dalam penelitian ini memiliki banyak kekurangan dari segi metode penelitian dan penyajian teori dan data. Oleh karena itu, peneliti berharap terdapat penelitian yang intens dan lebih dalam membahas pelestarian lingkungan dengan kearifan lokal untuk dapat dijadikan model pelestarian lingkungan yang mudah diikuti sesuai kultur budaya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Atmaja DM. 2015. Pengelolaan tata ruang berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat Panglipuran Kabupaten Bangli. Jurnal Ekosains 7(1):15-25.
Dassir M. 2008. Pranata sosial sistem pengelolaan hutan masyarakat adat Kajang.
Jurnal Hutan dan Masyarakat 3(2):135–147.
Fadhel A, Akhmad MA, Jannah AM dan Azizah R. 2021. Pasang Ri Kajang sebagai media pendidikan karakter berwawasan lingkungan di Kawasan Adat Ammatoa. Jurnal Citra Pendidikan 1(4):543-553.
Gaol HSL dan Hartono RN. 2021. Political will pemerintah terhadap pengelolaan hutan adat  sebagai  upaya  penyelesaian  konflik  agraria.  BHUMI :  Jurnal  Agraria  D an Pertanahan 7(1):42-56.
Heryanti. 2018. Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat hukum adaT Moronene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara. Journal Of Indonesia Adat Law 2(2):1-29.
Jabalnur. 2020. Konsep pengelolaan wilayah hak ulayat  masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Halu Oleo Law Review 4(1):1-12.
Kaharuddin, Robot J dan Lobja E. 2020. Pelestarian hutan rakyat kaitan dengan kearifan lokal di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. GEOGRAPHIA 1(1):17–22.
Kristiyanto EN. 2017. Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. Jurnal Rachts Vinding, 6(2):151–170.
Maysatria K, Hamzah dan Edison. 2020. Analisis dampak pengelolaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi pada perubahan tutupan lahan dan ekonomi masyarakat Desa Lempur. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan 3(1):52–58.
Nasution AI dan Taupiqqurrahman. 2020. Peran kearifan lokal masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jurnal Esensi Hukum 2(1):1–14.
Niman EM. 2019. Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan alam. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio 11(1):91–106.
Nur MS dan Husen A. 2022. Good environmental governance dan upaya pemberdayaan masyarakat. JGG-Jurnal Green Growt dan Manajemen Lingkungan 11(1):35-49.
Nurlidiawati dan Ramadayanti. 2021. Peranan kearifan lokal (local wisdom) dalam menjaga keseimbangan alam (cerminan masyarakat adat Ammatoa di Kajang).
Jurnal Al-Hikmah 23(1):40–53.
PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.
Primayogha E, Ilyas F dan Rachman SJ. 2017. Indikasi kerugian negara akibat deforestasi hutan. Indonesia Corruption Watch. Jakarta.
Rahmadanty A, Handayani IGAKR dan Najicha FU. 2021. Kebijakan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan di Indonesia: suatu terobosan dalam menciptakan pengelolaan hutan lestari. Al’Adl Jurnal Hukum 13(2): 264–283.
Rahman Y, Hartati C, Maulana M, Subagiyo H dan Putra RAS. 2013. Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia (studi kasus pada 9 kabupaten). SEKNAS FITRA. Jakarta.
Rahmatullah ZG dan Saraswati. 2021. Kajian mitigasi bencana berbasis kearifan budaya lokal di Kampung Adat Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota 1(2):99– 106.
Sukmawati, Utaya S dan Susilo S. 2015. Kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian hutan sebagai sumber belajar geografi. Jurnal Pendidikan Humaniora 3(3):202–208.
Supriatna J. 2021. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Suwarlan E, Endah K dan Nurulsyam A. 2020. Peran lembaga adat Kampung Kuta dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ciamis. Jurnal Agregasi 8(2):114–128.
Syarif E. 2018. Representasi aturan adat dalam pengelolaan hutan masyarakat adat Ammatoa Sulawesi Selatan. Jurnal Environmental Science 1(1):40-51.
Timotius KH. 2017. Pengantar metodologi penelitian: pendekatan manajemen pengetahuan untuk perkembangan pengetahuan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. UU (Undang-Undang) Nomor 6 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri.
UU (Undang-Undang) Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.