## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN UU NO. 20 TAHUN 2003 TERHADAP PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA
Indah Mayangsari 1 , Fisca Aprita Dewi 2 , Nurfadila 3 , Migfar Rivadah 4
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
1 indah1800031214@webmail.uad.ac.id
2 fisca1800031214@webmail.uad.ac.id
3 nurfadila1800031232@webmail.uad.ac.id
4 migfar1800031252@webmail.uad.ac.id
Abstract - The  implementation  of  education  policy  can  be  interpreted  as  an  action  or  carrying  out  a policy which leads to the education sector in order to achieve the desired goals. To achieve the desired educational  policy  objectives  have  a  process  in  implementing  education  policies  including  1)  preparing for  the  implementation  of  education  policies,  2)  implementing  education  policies  with  a  trial  period,  3) implementing  real  education  policies  accompanied  by  supervision  and  control,  4)  conducting  an evaluation  of  education  policies.  education  policy  has  characteristics  to  improve  education  by  having educational goals, fulfilling legal-formal aspects, has an operational concept, is made by the authorities, can  be  evaluated,  and  has  a  systematic,  later  in  implementing  education  policy  itself  it  is  necessary  to know  continuously  or  be  concerned  with  various  factors  outside  of  education.  namely  political  factors, legal  factors,  social  factors,  economic  factors  that  directly  or  indirectly  affect  the  educational  policy program  made,  to  achieve  the  desired  implementation  of  educational  policies  and  achieve  defining objectives  have  strategies  that  must  be  mastered,  namely  communication,  resources,  disposition.  ,  and bureaucratic structures. This is aimed at realizing the desired implementation of educational policie. Keywords : education, politic, rules
Abstrak –  implementasi  kebijakan  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  atau  pelasanaan suatu  kebijakan  yang  mengarah  pada  bidang  pendidikan  guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan memiliki proses dalam melaksanakan kebijakan pendidikan meliputi  1)  mempersiapkan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan,  2)  melaksanakan  kebijakan  pendidikan dengan masa percobaan, 3) melaksanakan kebijakan pendidikan yang nyata disertai dengan pengawasan dan pengendalian. 4) melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki cirri-ciri untuk  meningkatkan  pendidikan  dengan  memiliki  tujuan  pendidikan,  memenugi  aspek  legal-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh penguasa, dapat dievaluasi, dan memiliki sistematis, kemudian dalam  melaksanakan  kebijakan  pendidikan  itu  sendiri  perlu  diketahui  secara  terus  menerus  atau  peduli dengan berbagai factor di luar pendidikan yaitu factor politik, factor hokum, factor social, factor ekonomi yang  secara  langsung  mempenfaruhi  program  kebijakan  pendidikan  yang  dibuat,  untuk  mencapai pelaksanaan  yang  diinginkan  kebijakan  pendidikan  dan  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan mempunyai strategi yang harus dikuasai yaitu, komunikasi. Sumber daya, disposisi, dan struktur birokasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan yang diingikan.
Kata kunci : Pendidikan, Politik, Kebijakan

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  berasal  dari  kata  “Policy” berasal  dari  bahas  inggris  yang  berarti sebuah  rencana  yang  terdapat  tujuan dan  sebuah  keputusan  dari  pemerintah, partai  politik,  dan  lain-lain.  Secara bahasa  kebijakan  berasal  dari  yunani yang  berarti  kota.  Latar  belakang adanya kebijakan pendidikan
merupakan adanya sebuah masalah dari pendidikan  itu  sendiri.  Masalah  yang terjadi  dalam  kebijakan  pendidikan muncul  ketika  adanya  kesenjangan antar    tujuan  pendidikan  yang  sudah  di tetapkan  penyelenggara  pendidikan. Proses implementasi pendidikan
merupakan ketentuan akhir yang paling penting dalam pembuatan sebuah
kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses dalam pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan  merupakan  proses  yang dinamis  dimana  dalam  pelaksanaan kebijakan  melakukan  sebuah  aktivitas yang  pada  akhirnya  akan  menghasilkan suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  sasaran atau  tujuan  dari  kebijakan  tersebut. Tujuan  dari  implementasi  kebijakan adalah  agar  tujuan  dari  kebijakan  dapat tercapai  dan  ter  implikasikan.  Dalam proses implementasi
kebijakan pendidikan  ada  beberapa  tahap  yang perlu  di  lalui,  pendekatan  dan  langkah- langkah  yang  ditempuh.  Hal  ini  demi untuk  mewujudkan  keberhasilan  dari implementasi kebijakan, dan juga kebijakan dalam bidang pendidikan. Konsep  pendidikan  di  Indonesia  telah dirumuskan  dalam  pembukaan  UUD 1945 dengan pokok kalimat
“mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa  pendidikan  merupakan  salah jalan  untuk  mencerdaskan  generasi muda bangsa Indonesia. Undang0undang  No.20  Tahun  2003 menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  guna  mencerdaskan  bangsa  dan mengembangkan  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  sehat  berakhlak  mulia,  cakap, berilmu,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi warga  negara  yang  bertanggung  jawab dan demokratis.”
UU  No.  20  Tahun  2003  di  buat  untuk menjawab segala tantangan yang terjadi di  kehidupan  masa  yang  datang  atau mungkin  masa  setelahnya,  sebuah kebijakan yang telah di implementasikan akan mengalami berbagai  persoalan  yang  di  hadapi. Seiring  berjalan  nya  waktu  penetapan
UU No 23 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan  Nasional  sudah  seharusnya di  evaluasi  dan  di  revisi  untuk menyesuaikan  dengan  kebutuhan  di zaman  yang  semakin  maju,  terutama pada  pasal-pasal  yang  masih  krusial. (Abdul,  Wahyu,  Adiyatna,  &  Fazlur  , 2021)
Pendidikan  merupakan  salah  satu  hal yang  terpenting  di  setiap  negara  yang menjadi  perhatian  yang  cukup  serius.
Semakin berkembangnya zaman pendidikan  di  Indonesia  mengalami perubahan  yang  sangat  signifikan. Setiap  kebijakan  pendidikan  yang  di bentuk  akan  tertuang  pada  sistem pendidikan nasional, kebijakan pendidikan  tersebut  hasil  pemikiran para  tokoh  pendidikan  dengan  tujuan agar sistem pendidikan dapat menyatukan  konsep  dengan  kebutuhan dari  masyarakat,  oleh  karena  itu pendidikan harus bisa membawa perubahan untuk memuat bangsa Indonesia  yang  cerdas  dan  memiliki kemampuan yang luas serta bermartabat dan  memiliki  akhlak  yang  mulia. (Matlani & Khunafi, 2019) Pada  kenyataannya  System  pendidikan tersebut belum bisa dilaksanakan sesuai harapan  yang  diinginkan.  Salah  satu contoh yang dihadapi masyarakat sampai  sekarang  ini  adalah  pelayanan pendidikan  yang  belum  merata  untuk seluruh  lapisan  masyarakat.  Sudah seharusnya dalam pelayanan pendidikan untuk  seluruh  masyarakat  harusnya  di implementasikan sesuai dengan konstitusi yang di berlakukan.
Hakikatnya  pelayanan  pendidikan  tidak hanya  diberikan  kepada  orang  yang berkuasa,  melainkan  wajib  diberikan kepada  seluruh  secara  adil  dan  merata. Tentunya ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang harus  direalisasikan  secara  adil  dan merata.  .  Dalam  pasal  31  ayat  4  UUD 1945  menyatakan  bahwa    pemerintah
memiliki  sebuah  kewajiban  konstitusi untuk  memfokuskan  anggaran  untuk pendidikan kurang lebih  20% dari dana APBN dan APBD hal ini berguna untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional. (Rahmawati, 2016).
Dalam  proses  implementasi  kebijakan pendidikan    merupakan  penentuan terakhir  yang  sangat  penting  dari keseluruhan  dalam  membuat  kebijakan termasuk kebijakan di bidang pendidikan.  Artinya,  sebaik  apa  pun atau  sebagus  apa  pun  formulasi  dan rumusan  kebijakan  yang  dihasilkan tidak akan berarti jika rumusan tersebut tidak  dilanjutkan  proses  implementasi. Maka  dari  itu,  sesederhana  apa  pun sebuah  kebijakan  tetap  tidak  untuk mengatakan  buruk  terhadap  rumusan dan  formulasi  dari  kebijakan,  jika  telah dilaksanakan  maka  nilai  manfaat  dapat dirasakan.
Pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan sebagai  penentu  berhasilnya  atau  tidak dari kebijakan pendidikan dimana harus sesuai dengan prinsip Good Governance , yaitu akuntabilitas,
transparansi,  fairness  dan  responsivitasi hal  ini  diharapkan  agar  kebijakan pendidikan dapat membuat mutu pendidikan  menjadi  lebih  baik. Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan  pendidikan  merupakan  hal yang  sangat  penting  bahkan  bisa  lebih penting dari proses pembuatan kebijakan pendidikan itu sendiri, karena dalam  proses  implementasi  kebijakan menjadi jalan penentu atau penghubung dari  perumusan  kebijakan  dengan  hasil yang telah di tentukan.
Melihat  dan  meninjau  landasan  hukum yang  ada,  secara  langsung  UUD  1945 sebagai normative problem memberikan amanat kepada pemerintah agar pelayanan  pendidikan  diberikan  tanpa memilahnya,  ataupun  mengakui  adanya jalur  pendidikan  dalam  UU  Sisdiknas
maka,  permasalahan  masih  ditimbulkan terkait implementasi
kebijakan pendidikan  menengah  dalam  kebijakan pendidikan  di  Kabupaten  dan  Kota.
Problematika  di  atas  dapat  kita  ketahui di  lapangan  yakni  kurangnya  konsisten pada  keputusan  teknis  dan  memberikan kesan yang masih memihak kepada elite politik  dan  birokrasi  lokal  dalam  level pembuatan kebijakan mikro baik  dalam bentuk  perda  (peraturan  daerah),  dan diikuti  oleh  Keputusan  Bupati  atau Walikota.  Dalam  fungsi  legitimasi, peran  DPRD  Kabupaten  dan  Kota belum  begitu  optimal.  Begitu  juga dalam fungsi pengawasan dewan dalam pelaksanaan perda dinilai masih lemah Dalam implementasi kebijakan pendidikan memerlukan sebuah peraturan  yang  jelas,  dengan  adanya tata  kelola  yang  baik  di  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Selain diperlukan peraturan yang jelas,
dibutuhkan juga kejelasan pada komunikasi antar organisasi, agar tujuan yang ingin di capai dapat terwujud.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan studi literatur atau literature research. Penelitian  ini  menggunakan  artikel jurnal  dan  buku  untuk  mengumpulkan data  penelitian.  Pengumpulan  data  ini berupa data-data  literatur  artikel  jurnal yang  berkaitan  dengan  "implementasi kebijakan  pendidikan".  Selanjutnya  data yang  telah  terpilih  dikumpulkan  kemudian dipilih, disajikan, dan dianalisis serta diolah agar  data  menjadi  ringkas  dan  sistematis (Elih, 2020: 19-20).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Semakin  perkembangan  zaman  maka hal  itu  membuat  pola  kehidupan masyarakat  menjadi  lebih  maju  dan lebih modern. Seiring dengan berkembangnya globalisasi yang semakin  maju  maka  setiap  lembaga pendidikan dituntut untuk terus
berkembang  menyesuaikan  kebutuhan masyarakat.  Adanya  sebuah  kebijakan pendidikan  merupakan salah  satu  jalan untuk  setiap  lembaga  pendidikan  untuk dapat  mengembangkan  semangat  untuk lebih  maju  lagi dari  lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan dapat memberikan kebebasan  berkreasi  dan  kebebasan dalam  mengembangkan  potensi  sesuai dengan  minat  dan  bakat  setiap  peserta didik
Implementasi kebijakan pendidikan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  baik itu individu maupun kelompok pemerintah  dan  swasta  yang  di  tunjuk untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  yang telah di tentukan sebelumnya. Tindakan  yang  dimaksud  disini  adalah sebuah  tindakan  dari  sebuah  usaha untuk mentransformasikan sebuah keputusan dalam istilah Kebijakan pendidikan merupakan sebuah  rumusan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan sebuah pendidikan
nasional melalui lembaga sosial baik itu lembaga  pendidikan  formal,  informal dan  non  formal.  Maka  dari  itu, kebijakan  pendidikan  jika  tidak  segera di  aplikasikan  maka  hal  itu  tidak diketahui tingkat keberhasilannya. Mengimplementasikan
berarti menyediakan  sebuah  sarana  untuk melaksanakan  sesuatu.  Dapat  di  tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan  pendidikan    itu  merupakan cara untuk menerapkan atau
melaksanakan  sebuah  kebijakan  untuk mencapai  sebuah  tujuan  agar  dapat terwujud.  Kebijakan  dalam  bidang pendidikan  dilaksanakan  agar  dapat memahami kebijakan itu sendiri dimana kebijakan  tersebut  merupakan  bagian dari kebijakan publik.
Implementasi  pendidikan  merupakan sebuah  proses  yang  sangat  penting  dan juga  begitu  menentukan.  Berhasilnya sebuah  kebijakan  pendidikan  dapat
dilihat
dari langkah-langkah implementasi.    Sebaik  apapun  dari kebijakan pendidikan tetapi jika tidak di implementasikan hal itu tidak bermanfaat  untuk  semua  orang.  Dalam proses penyusunan implementasi kebijakan pendidikan melibatkan beberapa  perangkat publik  seperti hukum, politik, administrasi dan organisasi hal ini untuk tercapainya dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Proses  langkah  atau  tahapan  dalam implementasi kebijakan pendidikan sebagai berikut:
1. Persiapan dalam implementasi kebijakan kurang lebih 6 bulan, hal ini  termasuk  sebuah  sosialisasi  dan juga  pemberdayaan  dari  para  pihak yang melaksanakan kebijakan pendidikan  baik  itu  pemerintah maupun birokrasi masyarakat. Proses sosialisasi dan pemberdayaan dilaksanakan dengan cara seperti menyebarluaskan  informasi  kepada masyarakat.
2. Tahapan yang kedua dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dilakukan dengan tanpa saksi  atau  dengan  masa  uji  coba yang memakan  waktu  kurang  lebih 6-12  bulan  serta  di  perbaiki  jika diperlukan.
3. Tahapan  yang  ketiga  dilaksanakan dengan  saksi  dalam  melaksanakan kebijakan pendidikan setelah sebelumnya  dilakukan  masa  uji coba selesai, tahapan ini dilaksanakan  dengan  pengawasan dan pengendalian.
4. Tahapan yang terakhir yaitu implementasikan kebijakan pendidikan  dilaksanakan  selama tiga tahun, disertai dengan evaluasi kebijakan pendidikan.
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Menurut Gunawan dalam Arwildayanto,  Arifin  S  &  Warni  T,S (2018)  ada  enam  karakteristik  khusus untuk meningkatkan kebijakan pendidikan, yaitu: 1. Memiliki tujuan pendidikan.:
Kebijakan pendidikan tentunya harus  memiliki  tujuan  pendidikan, namun tujuan tersebut bersifat lebih khusus. Yang dimana tujuan pendidikan tersebut  harus  jelas dan terarah  untuk  berkontribusi    dalam penyelesaian masalah pendidikan.
2. Memenuhi legal-formal: Untuk memberlakukan kebijakan pendidikan, tentunya terdapat syarat  yang  harus  terpenuhi  agar kebijakan  yang  dibuat  dapat  diakui secara sah, serta syarat konstitusional  sesuai  dengan  yang berlaku pada sebuah wilayah 3. Memiliki konsep operasional: kebijakan  pendidikan  merupakan panduan  yang  bersifat  universal, untuk  itu  sebuah  kebijakan  harus mempunyai manfaat yang operasional agar dapat diimplementasikan  untuk  mencapai sebuah  tujuan  dalam  pendidikan. Kebijakan  pendidikan  disini  adalah fungsi pendukung untuk mengambil sebuah keputusan.
4. Kebijakan  pendidikan  di  buat  oleh orang  yang  ahli  di  bidang  nya,  hal ini  agar  tidak  sampai  terjadi kesalahan  atau  menyimpang  pada pendidikan dan di luar pendidikan.
5. Dapat dievaluasi: Sebuah kebijakan tentunya masih harus untuk dievaluasi.  Jika  suatu  kebijakan yang  dibuat  itu  baik  dan  layak untuk  diberlakukan,  maka  akan tetap
dipertahankan
dan dikembangkan, sebaliknya jika dalam  suatu    kebijakan  terdapat kesalahan maupun kekurangan, maka diharuskan untuk 6. Diperbaiki secara sistematis: kebijakan  merupakan  sistem.  Oleh karena itu, kebijakan harus
memiliki  sistematika  yang  jelas dari  segala  aspek.  Selain  itu, sistematika  tersebut  juga  dituntut untuk  memiliki  efektivitas,  efisien dan  subtanabilitas  yang  tinggi  agar kebijakan yang berlaku tidak bersifat  diskriminatif.  Hal  itu  perlu diperhatikan  agar  kebijakan  yang akan diberlakukan tidak menimbulkan kecatatan hukum. Faktor pendukung serta faktor keberhasilan  implementasi  kebijakan pendidikan Dalam  bidang  pendidikan,  kebijakan pendidikan memiliki faktor yang menentukan  kebijakan  diantara-Nya ialah  :  1.  Komunikasi,  2.  Sumber  daya, 3.  Disposisi,  dan  4.  Struktur  birokasi. Faktor-faktor  di  atas  saling  berkaitan satu sama lain. Dengan adanya komunikasi antara pelaksanaan program kebijakan secara efektif maka kebijakan pendidikan  akan  terlaksana  dengan baik.  Begitupun  kebijakan  pendidikan harus  memiliki  dukungan  dari  sumber daya  manusia  yang  memadai,  yang memiliki  kecukupan  dalam  kualitas pengetahuan,  karakter,  serta  memiliki kecakapan  atau  keterampilan  kualitas implementor  yang  bisa  melingkupi terhadap seluruh kelompok yang menjadi sasarannya.
Faktor yang turut andil dalam mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan pendidikan ialah: 1. Tidak adanya hambatan implementasi;
2. Sumber  daya  (resources)  tersedia secara memadai;
3. Kebijakan  pendidikan  yang  baik dan bagus;
4. Adanya kesepahaman;
5. Kesepakan dengan tujuan pendidikan;
6. Urutan  ditetapkan  terhadap  tugas dengan tepat;
7. Komunikasi  juga  koordinasi  yang lancar;
Adapun faktor yang menghambat keberhasilan  implementasi  kebijakan pendidikan diantara-Nya:
1) Tak bisa diimplementasikan:
Implementasi yang tidak berhasil ( Unsucsessful implementation )
menyebabkan kegagalan kebijakan. 2)  Kebijakan  buruk  ( Bad  policy ): perumusan  secara  asal-asalan,  kondisi internal  belum  memiliki  kesiapan  dan kondisi eksternal yang kurang memungkinkan. 3) Implementasi buruk ( Bad Implementation ):  pelaksanaan  belum bahkan  tidak  memahami  petunjuk pelaksanaan,  terjadinya  kesenjangan implementasi ( Implementation gap ), dll 4) bernasib buruk (badluck). Pada kenyataannya, implementasi kebijakan  tidak  selalu  berjalan  dengan baik.  Adapun  faktor  diantara-Nya  :  1) Faktor dari organisasi, dalam implementasi kebijakan pendidikan melibatkan  dan  juga  perlu  dukungan banyak  dari  organisasi.  2)  Faktor Politik,  berupa  faktor  non-teknis:  a) legislasi  mengenai  isu-isu  yang  masih abstrak atau belum jelas. b) log-rolling , gagalnya dalam implementasi kebijakan yang di akibatkan kesalahan saat proses legitimasi.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan merupakan cara dalam melaksanakan  atau  menerapkan  suatu kebijakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan yang  telah  di  tentukan.  Tujuan  dari implementasi  kebijakan  adalah  agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan ter implikasikan. Proses langkah- langkah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  pendidikan  sebagai  berikut:
1) Persiapan. 2) Implementasi kebijakan pendidikan  dilaksanakan  tanpa  saksi
(masa  uji  coba)  3)  Implementasi kebijakan  pendidikan  dengan  sanksi.  4) Evaluasi. Sebaik apapun sebuah kebijakan jika tidak di implementasikan maka tidak akan ada manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, R., Wahyu, N., Adiyatna, A., &
Fazlur  ,  M.  R.  (2021).  Analisis
UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor  20  Tahun  2003  dan Implikasinya Terhadap Pendidikan di  Indonesia. JOEAI (Journal of Education and Instruction), 100.
Arwildayanto,  Arifin  S,  Warni  T  S  .
(2018), Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif”,
Jakarta; CENDIKIA PRESS.
Matlani,  &  Khunafi,  A.  Y.  (2019).
Analisis Kritis  UndangUndang Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2003. Jurnal llmiah Iqra', 82-83.
Rahmawati,  S.  (2016).  Analisis  Kebijakan Pendanaan  Pendidikan.  Repository Universitas PGRI Yogyakarta, 16.
Tilar,  H.A.R  dan  Riant  Nugroho.
(2008).  Kebijakan  Pendidikan. Jakarta: Pustaka Belajar.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan (The Implementation  Of  Educational Policies). Jurnal at-Tadbir:
Media  Hukum  dan  Pendidikan,
30 (2), 17-20