## KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY
Dwi Merlyani a , Annalisa Yahanan a , Agus Trisaka b
a Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, b Notaris/PPAT Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merlyanid@yahoo.co.id, annalisa_yahanan@gmail.com, AgusTrisaka@gmail.com
Naskah diterima: 20 Februari; revisi: 15 Maret disetujui: 18 April 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i1.358

## Abstrak:
Penelitian  ini  mengkaji  pembacaan  akta  otentik  oleh  notaris  di  hadapan  penghadap  terkait  dengan konsep  cyber  notary.  Pembacaan  akta  merupakan  salah  satu  dari  kewajiban  seorang  notaris  dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya.  Ketentuan    pembacaan  akta  yang  berbunyi  bahwa  “Notaris membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  di  hadiri  oleh  paling  sedikit  dua  orang  saksi,  atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”,  sementara itu dalam pasal 1868 KUHPerdata di jelaskan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan  pejabat  berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibuat”,  dari  kedua  ketentuan  tersebut pembacaan akta di hadapan penghadap itu adalah wajib dilakukan. Sedangkan dalam cyber notary di sini  posisi  penghadap  tidak  langsung  di  hadapan  notaris  namun  melalui  alat  video  conference sehingga  jarak  bukan  jadi  masalah  lagi.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  filosofi pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap, menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan  dan  penandatanganan  akta  berdasarkan  konsep  cyber  notary.  Untuk  menganalisis bagaimanakah  seharusnya  pengaturan  konsep  cyber  notary  berlaku  kedepannya  terkait  dengan kewajiban  notaris  membacakan  akta  otentik  dihadapan  penghadap  berdasarkan  Pasal  16  ayat    (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan akta dapat dilaksankan melalui video conference tetap sah sepanjang para  pihak  menyatakan  persetujuannya  dan  dicantumkan  dalam  akta.  Penadatanganan  akta  harus segera  ditandatangani  setelah  akta  tersebut  dibacaka,  tetapi  penadatangan  secara  elektronik  belum dapat  dilakukan  karena  bertentangan  dengan  UUJN  tentang  keotentikan  akta.    Walaupun  dalam pelaksanannya belum dapat diterapkan mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi notaris karena pertentangan undang-undang antara UUJN dan UU ITE.
Kata kunci : Cyber Notary ; Pembacaan Akta; Akta Otentik; Penghadap
Abstract :
This study examines the reading of the deed approved by the notary public. The deed reader is one of the notaries in  carrying  out their  duties  and  positions.  Provisions  on  the  reading  of  the  deed  which read "Notary read the deed in the presence of the registers attended by at least two people, or four special representatives for the making of the will under the hand, and connects this time also by the parties,  witnesses,  and  notaries",  meanwhile  in  article  1868  the  Civil  Code  is  explained  as  "a  deed proving a deed made in the form of a law by or at a meeting of officials for that at the place the deed was  made",  from  the  provision  provided.  must  do.  While  in  cyber  notary  public  the  position  of  the notary is not directly present through a video conference so that distance is not a problem anymore. The  research  objective  is  to  analyze  the  philosophy  of  notarial  deed  verified  by  a  notary  public  in
front of the confronter, analyze the legal power of the deed which is the reading and signing of the deed  based  on  the  concept  of  cyber  notary.  This  verse  was  translated  into  Indonesian.  Article  16 paragraph  (1)  letter  m  of  Law  Number  2  of  2014  concerning  Law  Number  30  of  2004  concerning Position  of  Notary  (UUJN).  This  legal  research  is  research  that  discusses  normatives  that  use conceptual agreements and agreements. The results of this study indicate that the reading of the deed can  be  carried  out  through  video  conferencing  which  is  still  valid  through  the  parties  who  are approved and included in the deed. The signing of the deed must be signed immediately after the deed is read, but the electronic signing cannot be done because it is contrary to the Law on the authenticity of the deed. However, in its implementation it could not be implemented considering that the juridists were still discussing the notary because of the conflicting laws between the UUJN and the ITE Law. Keywords : Cyber Notary; Read the Deed; Authentic deed; The Appearance

## LATAR BELAKANG
Pembacaan akta termasuk salah satu dari kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan  jabatannya.  Ketentuan    pembacaan  akta  terdapat  didalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  (UUJN)  yang berbunyi  bahwa “Notaris membacakan akta di hadapan  penghadap  dengan  di  hadiri  oleh  paling  sedikit  dua  orang  saksi,  atau  empat  orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris”,    dan  dalam  pasal  1868  KUHPerdata  dijelaskan bahwa “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.
Ketentuan  dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  menjelaskan  bahwa  makna dihadapan  pengahadap  ialah  notaris  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  advokasi hukum  sepanjang  berkaitan  dengan  akta  dan  berhubungan  dengan  pihak-pihak  yang tercantum dalam akta, notaris membacakan di hadapan penghadap agar para pihak di anggap telah mengerti dan jelas akan maksud dan tujuan yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Setelah akta dibacakan, segera para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk bahwa mereka setuju dan mengerti terhadap isi akta tersebut .
Pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaaan dan penandatangannya  terhadap  akta  yang  bersangkutan.  Menurut  G.H.S  Lumbun  Tobing  yang menyatakan  bahwa  apabila  notaris  sendiri  melakukan  pembacaan  dari  akta  itu,  para penghadap  disatu  pihak  mempunyai  jaminan  jika  mereka  telah  menandatangani  apa  yang mereka  dengar  sebelumnya  (pembacaan  yang  dilakukan  oleh  notaris)  dan  dipihak  lain  para penghadap  dan  notaris  memperoleh  keyakinan  jika  akta  itu  benar-benar  berisikan  apa  yang dikehendaki oleh para penghadap. 1
Pembacaan  akta  di  hadapan  para  pihak  tersebut  diatas  apabila  dihubungkan  dengan pembuatan  akta  otentik  sebagai  bentuk  pembuktian  sempurna,  sangatlah  jelas  bahwa  dalam pembuatan  akta  notaris  secara  konvensional  membutuhkan  kehadiran  serta  kedudukan  fisik dan secara nyata dari para pihak/penghadap yang berkepentingan. Kemudian pembacaan akta yang  dilakukan  di  hadapan  notaris  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  notaris  dalam pelaksanaan tugas  jabatannya. Notaris berkewajiban untuk  membacakan  isi akta di  hadapan para  pihak,  hal  ini  merupakan  contoh  konkrit  dari  bentuk  advokasi  hukum  yang  di  lakukan notaris. Pembacaan akta ini berguna untuk memberi penjelasan agar para pihak mengerti dan tidak  terjadi  multi  tafsir  setelah  dilakukan  pembacaan  oleh  notaris.  Secara  yuridis  hal  ini
1 G.H.S Lumbun Tobing, 1996, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta , hlm. 201.
bertentangan  dengan  konsep cyber  notary karena  pembacaan  akta  otentik  tidak  dilakukan secara  langsung  di  hadapan  para  Penghadap,  melainkan  melalui  media  elektronik  yang menjadi penghubung antara notaris dengan para pihak.
Cyber notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris  dengan  mengaplikasikannya  ke  dalam  transaksi  atau  hubungan  secara  elektronik melalui  internet  sebagai  media  utama  untuk  membuat  suatu  akta  notaris  dan  mengarah kepada  bentuk  akta  yang  awalnya  sah  apabila  tertuang  dalan  kertas,  menuju  ke  akta  secara elektronik (akta elektronik).
Apabila diteliti isi pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris membacakan akta di hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  dua  orang  saksi,  atau  empat  orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris.  Sedangkan  dalam cyber  notary di  sini  posisi penghadap  tidak  langsung  di  hadapan  notaris  namun  melalui  alat  elektronik  seperti teleconference sehingga  jarak  bukan  jadi  masalah  lagi.  Seperti  misalnya  pada  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  pemegang  saham  yang  berada  di  luar  negeri  dapat  mengikuti RUPS  dengan  menggunaakan  media  telekonfrensi  dengan  pemegang  saham  yang  ada  di Indonesia,  dengan  disaksikan  oleh  notaris  yang  ada  di  Indonesia.  Sehingga,  terkait  dengan pembacaan  akta  oleh  notaris  di  hadapan  penghadap  kehadiran  fisik  dari  pemegang  saham tersebut  tidak  di  perlukan.  Pemegang  saham  yang  berada  di  luar  negeri  tersebut  dapat  di anggap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran 2 . Tetapi, dalam pengesahan akta notaris  yang dibuat dengan cyber notary sebenarnya rawan untuk di salahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak  dapat  memungkiri  proses  pembacaan  yang  tidak  dilakukan  dengan  benar-benar menghadap kepada notaris.
Cyber  notary dapat  mengandung  pengertian  bahwa  akta  notaris  yang  di  buat  melalui alat  elektronik  atau  notaris  hanya  mengesahkan  suatu  perjanjian  yang  pembacaan  dan penandatanganan  akta  tidak  dilakukan  di  hadapan  notaris.  Transaksi  elektronik  tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak di lakukan di  hadapan notaris.  Hal  tersebut  mengakibatkan bagaimanakah konsep cyber notary berlaku kedepannya  terkait  dengan  kewajiban  notaris  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap berdasarkan Pasal 16  ayat (1) huruf  m UUJN.
Berdasarkan permasalahan tersebut  diatas, maka  penulis tertarik  untuk  membahas dan melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Thesis  yang  berjudul Kewajiban  Pembacaan  Akta  Otentik  oleh  Notaris  di  Hadapan  Penghadap  dengan  Konsep Cyber Notary . Maka permasalahan yang akan dibahas berupa Apa filosofi akta notaris wajib di  bacakan  dihadapan  penghadap?.  Bagaimanakah  kekuatan  hukum  akta  yang  pembacaan akta  dan  penandatanganan  akta  yang  menggunakan  konsep cyber  notary ?.  Bagaimana seharusnya  pengaturan  konsep cyber  notary berlaku  kedepannya  terkait  dengan  kewajiban notaris  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  berdasarkan  Pasal  16    ayat  (1)  huruf    m UUJN?.  Dengan  tujuan  untuk  menganalisis  secara  filosofi  perlunya  akta  notaris  wajib dibacakan dihadapan penghadap. Untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan akta  dan  penandatanganan  akta  menggunakan  konsep cyber  notary .  Untuk  menganalisis
2 Luthvy  Febrika  Nola, Peluang  Penerapan  Cyber  Notary  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia, JURNAL NEGARA HUKUM VOL II, No. 1, Juni 2011, hlm. 78.
bagaimanakah  seharusnya  pengaturan  konsep cyber  notary berlaku  kedepannya  terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta otentik dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat  (1) huruf m UUJN . Adapun manfaat penelitian ini adalah: secara teoritis diharapkan dapat  memberikan  peranan  bagi  para  pembaca  berupa  wawasan  dan  pengetahuan  dalam pengaturan  hukum  mengenai  pembacaan  akta  otentik  oleh  notaris  dihadapan  penghadap (terkait dengan konsep cyber notary ). Secara praktis bagi Pemerintah  (Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia)  penelitian  ini  diharapkan  agar  dapat  memberikan  masukan  dan gambaran  kedepan  mengenai  konsep cyber  notary berlaku  seharusnya/kedepannya,  agar dapat  memberikan  kepastian  hukum  melalui  payung  hukum  dan  atau  aspek  legalitas  bagi notaris  selaku  pejabat  publik,  bagi  notaris  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum terhadap  profesi  jabatannya,  dan  memberikan  inovasi  serta  pembaharuan  dibidang  profesi jabatan  notaris,  serta  memberikan  bentuk  pelayanan  yang  maksimal  sebagai  pejabat  publik yang  melayani  masyarakat  umum,  dan  bagi  penghadap  diharapkan  dapat  memberikan pengetahuan dan informasi serta advokasi hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum,  serta  memberikan  pengetahuan  terkait  akibat  dan  konsekuensi  hukum  atas  segala perbuatan hukum yang timbul dari perbuatan penghadap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan jenis penelitian menggunakan  penelitian  kepustakaan.  Penelitian  yang  bersifat  normatif  ini  menggunakan data  sekunder.  Data  sekunder  yang  diutamakan  mengenai  pembacaan  akta  otentik  oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary . Data sekunder adalah data  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 3 .

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Filosofi Akta Notaris Wajib Dibacakan di Hadapan Penghadap
Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja secara baik dan professional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastiam hukum bagi para penghadap yang membutuhkan.
Sebagaimana  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  notaris  telah  diberi  wewenang  untuk menuangkan  segala  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  dikehendaki  oleh  pihak  atau pihak-pihak  yang  sengaja  datang  ke  hadapan  notaris  dan  menyampaikan  kehendaknya  dan dapat  dituangkan ke dalam  bentuk  suatu akta otentik, dan akta  yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna. Menurut Deviana Yunitasari menyebutkan bahwa  notaris  memiliki  kapasitas  untuk  membuat  peraturan  tentang  setiap  tindakan  atau kontrak  yang  ditetapkan  oleh  hukum  untuk  didokumentasikan  menjadi  akta  otentik,  hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan  dan bukan oleh permintaan notaris. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan prilaku yang tidak sesuai dengan hukum. 4
Selain  diberikan  beberapa  wewenang,  notaris  juga  mempunyai  kewajiban  yang  patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Salah satu
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke- 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52
4 Deviana  Yunitasari, The  Role  Of  Public  Notary  in  Palembang  Legal  Protection  or  Standard  Contracts  For Indonesia  Consumers ,JURNAL  SRIWIJAYA  LAW  REVIEW.  ISSN:  2541-5298,  Vol.  1,  Issue  2,  July  2017, hlm. 181.
kewajiban  notaris  termuat  di  dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  yang  menyebutkan bahwa  notaris  mempunyai  kewajiban    untuk  membacakan  akta  di  hadapan  para  pihak  pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan  bahwa  “Notaris  harus  hadir  secara  fisik  dan  menandatangani  akta  di  hadapan penghadap  dan  saksi”. 5 Hal  ini  berarti  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  wajib membacakan  akta  terlebih  dahulu  kepada  para  pihak  sebelum  akta  itu  ditandatangani  di hadapan penghadap, saksi, dan notaris.
Kewajiban  pembacaan  akta  ini  sangat  penting  dan  wajib  untuk  diberlakukan  karena pembacaan akta kepada para pihak mempunyai beberapa filosofi, yaitu:
1. supaya notaris memberikan kebenaran isi akta kepada penghadap.
2. Yang bertujuan agar para penghadap benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran  isi  akta  yang  telah  disepakati,  sehingga  dikemudian  hari  para  pihak  tidak menyangkal  bahwa  ia  tidak  mengetahui  adanya  klausula  yang  dapat  merugikan dirinya  karena ia telah membaca dan memahami isi akta.
3. Supaya  penghadap  mengetahui  isi  akta  telah  sesuai  dengan  kesepakatan  dari penghadap.
4. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta,  selain  itu  klausula-klausula  tersebut  telah  sesuai  dengan  keinginan  mereka. Apabila salah satu penghadap merasa klausula yang dicantumkan tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta penghadap lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut  ataupun  ia  dapat  meminta  untuk  membatalkan  perjanjian  tersebut  apabila tidak  tercapai  kesepakatan  mengenai  klausula  yang  diperdebatkan.  Dengan mengetahui  isi  akta,  para  pihak  dapat  dengan  bebas  menentukan  untuk  menyetujui atau tidak isi menyetujui dari akta tersebut. 6
5. Supaya  ada  jaminan  kepada  para  penghadap  bahwa  apa  yang  ditandatangani  adalah sama  dengan  apa  yang  didengar  pada  saat  pembacaan  akta.  Seperti  yang  terdapat didalam  pasal  44  ayat  (1)  UUJN  yang  menyatakan  bahwa  “Segera  setelah  akta dibacakan,  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan  notaris, kecuali ada penghadap  yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah dibacakan” didalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang  berkewajiban  membacakan  akta  kepada  para  pihak  sebelum  akta  itu ditandatangani.
Terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  m  tidak  wajib  dilakukan,  jika  penghadap  menghendaki  agar  akta  tidak dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan  memahami  isisnya,
5 Penjelasan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  nomor  3,  Tambahan  Lembar  Negara  Republik  indinesia Tahun 2014 Nomor 5491.
6 Muhammad tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa’at, Tanggung Jawab  Notaris  Pada  Akta  Yang  Dibacakan  Oleh  Staf  Notaris  Di  Hadapan  Penghadap , JURNAL  LENTERA HUKUM, Volume 5 Issue 1 (2018), Universitas Of Jember
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. 7
Notaris  yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN  yaitu  tidak  membacakan  akta  kepada  para  penghadap  pada  saat  sebelum penandatanganan  akta  berarti  notaris  tersebut  telah  lalai  dan  melakukan  kesalahan  dalam melaksanakan  tugas  dan  jabatannya.  Salah  satu  akibat  hukum  dari  tidak  dibacakannya  akta oleh  notaris  di  hadapan  penghadap  pada  saat  penandatangan  akta  akan  menyebabkan  akta mengalami  degradasi.  Degradasi  akta  ini  menyebabkan  perubahan  status  akta  yang seharusnya akta otentik berubah  menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum itu terdapat di dalam  Pasal  16  ayat  (9)  UUJN  yang  menyatakan  “jika  salah  satu  syarat  sebagaimana  yang dimaksud  pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”. 8
Kekuatan  Hukum  Akta  Yang  Pembacaan  Aktanya  Menggunakan Video  Conference dan Penandatangan Akta Ditandatangani Secara Elektronik.
Saat ini disetiap Negara ditantang untuk meningkatan ilmu pengetahun dan teknologi mereka. Penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  disetiap  sektor  akan  berdampak  pada peningkatan kompleks disemua bidang, 9 salah satunya termasuk bidang ilmu hukum. Dalam bidang ilmu hukum sudah banyak yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka, salah satunya ialah bidang kenotriatan.
Konsep cyber notary adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kenotariatan  .  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  tidak  dapat  lepas  dari kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  berkembang  dimasyarakat  pada  saat  ini. Kewajiban  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  terdapat  pada  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m UUJN.  Pada  pasal  16  ayat  (1)  huruf    UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  “notaris  wajib membacakan  akta  di  hadapan  penghadap,  dengan  dihadiri  dua  orang  saksi,  dan  atau  empat orang  saksi  dalam  pembuatan  akta  wasiat  dibawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  notaris”.  Kalimat  pertama  pada  pasal  16  ayat  1  huruf  m tersebut  diatas  menunjukkan secara tegas siapa  yang membacakan akta bagi  para pihak dan saksi-saksi.  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  membacakan  akta.  Pembacaan  akta  itu sendiri  merupakan  salah  satu  kewajiban  bagi  notaris  yang  harus  dijalankannya  dalam membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris  juga  harus  hadir  secara  fisik  dan  menandatangani  akta  di  hadapan  penghadap  dan saksi.  Tanpa  kehadiran  notaris  saat  pembacaan  akta  di  hadapan  para  pihak  dan  saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris maka akta itu akan  kehilangan  sifat  keotentikannya.    Dalam  konsep cyber  notary kewajiban  pembacaan akta dapat dilakukan melalui video conference . Video conference dapat membuat pembacaan akta  dapat  terlaksana  dengan  baik  tanpa  harus  membuang  waktu  untuk  hadir  dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama.
7 Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.
8 Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 5491.
9 Annalisa  Yahanan,  Febrian,  Rohani  Andul  Rohim, The  Protection  Of  Consumer  Rights  For  Aviation  Safety and  Security  In  Indonesia  and  Malaysia ,  JURNAL  SRIWIJAYA  LAW  REVIEW.  ISSN:  2541 - 5298,  Vol.  1, Issue 2, July 2017, hlm.24.
Peraturan  yang mendukung terlaksananya pembacaan akta otentik menggunakan video conference yaitu  terdapat  pada  Pasal  77  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:
“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media telekonfresi video konfrensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan  semua  peserta  RUPS  saling  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  serta berpartisipasi dalam rapat 10 .”
Tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham  (RUPS)  saja,  sedangkan  untuk  akta  yang  lain  belum  ada  undang-undang  yang mengatur  secara  jelas  tentang  pembacaan  akta  otentik  melalui video  conference, walaupun secara  khusus  belum  diatur  tapi  secara  praktek  bisa  dilakukan  karena  sejatinya  akta  adalah kehendak  para  pihak  yang  diformulasikan  dalam  surat  otentik  di  hadapan  pejabat  yang berwenang untuk itu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi, akta otentik yang dibacakan  di  hadapan  penghadap  melalui video  conference tetap  sah  sepanjang  para  pihak menyatakan pensetujuannya dan dicantumkan didalam akta tersebut.
Selanjutnya  dalam  Pasal  44  UUJN  menyebutkan  bahwa  “  segera  setelah  akta dibacakan,  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan  notaris,  kecuali apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangannya  dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
Pembubuhan  tanda  tangan  merupakan  salah  satu  rangkaian  dari  peresmian  akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta  harus  dinyatakan  secara  tegas  pada  bagian  akhir  akta.  Pembubuhan  tanda  tangan mengandung  arti  memberikan  keterangan  dan  pernyataan  secara  tertulis  ,  yakni  apa  yang tertulis diatas  tanda tangan itu.   Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu  dapat  memberikan  kesaksian,  bahwa  segala  formalitas  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  baik  penandatangan  telah  dipenuhi  dilakukan  mulai  dari  para  penghadap  kemudian disusul  oleh  saksi  dan  paling  akhir  oleh  notaris.  Apabila  penghadap  tidak  dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat  membaca  atau menulis maka penghadap yang  bersangkutan  dapat  memberikan  cap  jempolnya.  Cap  jempol  bukan  merupakan  tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta.
Dalam  konsep cyber  notary penandatanganan  akta  tidak  dilakukan  secara  langsung melainkan  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  atau  yang  lebih  dikenal  dengan digital signature (tanda tangan digital). pengertian penandatanganan elektronik disebutkan di Pasal 1  ayat  (12)  Undang-  Undang  Nomor  19  tahun  2016  Tentang  Perubahan  UndangUndang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang
10 Lihat isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
(1) RUPS  diadakan  di  tempat  kedudukan  Perseroan  atau  di  tempat  Perseroan  melakukan  kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah  negara Republik Indonesia
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang  saham  menyetujui  diadakannya  RUPS  dengan  agenda  tertentu,  RUPS  dapat  diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
menyebutkan bahwa “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik alinnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi.
Aturan  lebih  lanjut  mengenai  tanda  tangan  elektronik  ini  terdapat  dalam  pasal  11  UU ITE yang mengatur bahwa:
1. Tanda Tangan elektonik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum
yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada
b. penandatanganan;
c. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses
d. penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;
e. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi
f. waktu penandatangan dapat diketahui;
g. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait
h. dengan  tanda  tangan  elektronik  tersebut  setelah  waktu  penandatanganan  dapat diketahui.
2. Ketentuan lebuh lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan  pemerintah  (PP)  yang  dimaksud  adalah  PP  Nomor  82  tahun  2102  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ( PP No. 82 Th. 2012) yang dalam Pasal 1 ayat (19) ditentukan bahwa “ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  Informasi  Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi”.
Pasal  11  ayat  (1)  UU  ITE  ini  memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa  meskipun hanya  merupakan  suatu  kode,  tanda  Tangan  elektronik  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan  tanda  tangan  manual  pada  umumnya  yang  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat hukum.
Akan  tetapi  menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  terkait  dengan  akta  notaris  terhadap pemberlakuan cyber  notary tersebut  tidak  diakui  sebagai  alat  bukti  elektronik.  Hak  tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:
“Ketentuan  mengenai  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
1. Surat yang menurut undang-undang harus terbuat dalam bentuk
2. tertulis;
3. Surat beserta dokumennya yang dibuat menurut undang-undang
4. harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.”
Dengan  demikian  apabila  dikaitakan  dengan  penandatanganan  akta  notaris  dengan konsep cyber  notary yang  penandatangannya  menggunakan digital  signature (tada  tangan elektronik),  maka  kekuatan  akta  notaris  yang  ditandatangani  secara  digital  tersebut  tidak
memiliki pembuktian  yang sempurna layaknya akta otentik,  hal  tersebut  karena  akta notaris yang  berdasarkan cyber  notary dimana  akta  notaris  berbentuk  elektronik  (akta  elektronik) dan penadatanganan akta nya menggunakan digital signature tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan  suatu  akta  sehingga  saat  ini  akta  di  bawah  tanganlah  yang  disamakan  dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik.
Konsep Cyber  Notary Terkait  dengan  Kewajiban  Notaris  Membacakan  Akta  di Hadapan Penghadap.
Dalam pembuatan akta notaris, notaris wajib mengenal para penghadap yang menjadi pihak- pihak  dalam  akta  notaris.  Pengenalan  para  penghadap  oleh  notaris  adalah  bersifat  formal, dalam  artian  bahwa  setiap  penghadap  yang  turut  menandatangani  akta  notaris  waib  dikenal oleh  notaris.  Yang  dimaksud  penghadap  disini  adalah  mereka  yang  menhendaki  suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap  haruslah  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  hal-hal  yang  hendak  dituangkan dalam  akta  notaris.  Pengenalan  para  penghadap  oleh  notaris  dilakukan  denan  cara  sebagai berikut:
a. Dikenal oleh notaris melalui bukti identitas diri para penghadap.
b. Dikenal oleh notaris melalui penghadao lainnya selaku para saksi pengenal;
c. Dikenal oleh notaris melalui penghdap lainnya dan saksi pengenal;
d. Dikenal oleh notaris melalui para saksi pengenal.
Ketentuan penghadap dalam notaris diatur didalam Pasal 39 UUJN yang menetapkan:
1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun ,atau telah menikah; dan
b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap  harus  dikenal  oleh  notaris  atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  2  (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tshun atau telah menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadap lainnya.
Pengenalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dinyatakan  secara  tegas  dalam  akta. Ketentuan mengenai seseorang yang cakap hukum untuk menjadi dan bertindak sebagai saksi dalam akta notaris diatur dalam pasal 40 UUJN yang menetapkan:
a. Setiap  akta  yang  dibacakan  oleh  notaris  dihadiri  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menetukan lain.
b. Saksi sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya tellah menikah;
2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
4) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
5) Tidak  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  sedarah  dalah  garis  lurus ke atas ataupun kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
c. Saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dikenal  oleh  notaris  atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan  tentang identitas dan kewenangammya kepada notaris oleh penghadap.
d. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit  2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  notaris.  Pada  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  tersebut  sangatlah jelas  dalam  pembuatan  akta  otentik  para  penghadap  dalam  konsep  konvensional  harus berhadapan  langsung  dengan  notaris  pada  saat  itu  juga  yang  artinya  memerlukan  kehadiran serta kedudukan fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris.
Konsep  penghadap  konvensional  disini  bahwa  penghadap  harus  berhadapan  langsung dengan notaris, dalam artian memerlukan kehadiran fisik  secara nyata dari pihak/penghadap yang  berkepentingan  dengan  notaris.  Sedangkan  dalam  konsep cyber  notary di  sini penghadap  dalam  menyampaikan  keinginannya  tidak  bertemu  langsung  dengan  notaris melainkan melalui teleconference maupun video call .
Dalam  pembuatan  akta,  Penadatanganan  akta,  dan  pembacaan  akta  menggunakan konsep cyber  notary ini  ingin  memberikan  bingkai  hukum  yaitu  agar  tindakan  menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik  ( face  to  face )  di  suatu  tempat  tertentu. 11 Hingga  saat  ini  belum  ada  pengaturan  secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik.
Persoalan  yang  kemudian  muncul  dalam  pembuatan  akta  otentik  secara  elektronik adalah  terkait  dengan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  notaris  terhadap  akta  yang dibuatnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN,  khususnya  Pasal  16  ayat  (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:
1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2 (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  Akta wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap, saksi, dan Notaris.
Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan  akta  otentik  secara  elektronik  sangatlah  sulit  diterapkan.  Meskipun  dalam Undang-Undang  ITE  dikenal  adanya  tanda  tangan  digital  ( digital  signature )  yang  dapat dibubuhkan  dalam  dokumen  elektronik,  tetapi  mekanisme  pembubuhan digital  signature dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya digital signature tersebut dapat dibubuhkan dalam akta otentik yang dibacakan oleh notaris. Sehingga ketentuan  yang diatur dalam Pasal  16 ayat  (1) huruf m,  di  mana  penandatanganan  akta dilakukan pada saat itu tidak dapat terwujud.
Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat  oleh  notaris  tersebut  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (9),  yang  selengkapnya  berbunyi: “Jika  salah  satu  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  m  dan  ayat  (7)  tidak dipenuhi,  akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan”. .Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan
11 R.A. Emma Nurita, 2012, CYBER NOTARY ( Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran ), cetak kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.
akta  secara  elektronik  belum  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan  oleh  notaris,  tetapi  peluang pembuatan  akta  secara  elektronik  tetap  terbuka  dengan  diaturnya  pembuatan  akta  secara elektronik dalam dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (PT)  yang  menjelaskan  tentang  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  melalui  media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat  kendala  yuridis  yang  masih  dihadapi  oleh  notaris  yaitu  merujuk  pada  ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta  notaril  tidaklah  termasuk  dalam  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik. Sehingga  akta  notaris  yang  dibuat  secara  elektronik  tidak  memperoleh  kekuatan  hukum sebagai  bukti  yang  sah  menurut  ketentuan  UU  ITE.  Dengan  pembatasan  makna  dari informasi  elektronik/dokumen  elektronik  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  a  dan  b, maka  akta  otentik  yang  dibuat  secara  elektronik  oleh  notaris  dianggap  tidak  dapat  menjadi alat bukti  yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta  yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.
Dengan  demikian,  Seharusnya  pengaturan  konsep  c yber  notary terkait  dengan kewajiban  notaris  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  berdasarkan  pasal  16  ayat  (1) huruf  m  UUJN  dapat  dilakukan  karena  sudah  ada  undang-undang  yang  mendukung pembacaan  akta  yang  tidak  bertemu    langsung    secara  fisik  melainkan  melalui video conference yaitu  pasal  77  UU  PT  tetapi  hanya  berlaku  untuk  akta  RUPS  saja,  sedangkan akta-akta  lain  belum  bisa  diterapkan  karena  belum  ada  undang-undang  yang  mengatur tentang  pembacaan  akta  melalui video  conference tersebut  ,  pembacaan  bisa  dilaksanakan dengan  telekonfrensi  tetapi  penadatanganan  akta  tidak  bisa  dilakukan  karena  karena bertentangan dengan UU ITE dan dengan UUJN tentang keotentikan akta.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tentang  kewajiban  pembacaan  akta  otentik  oleh  notaris  di  hadapang  penghadap terkait  dengan  konsep cyber  notary belum  diatur  secara  jelas  dalam  UUJN.  Terdapat kekosongan  hukum  karena  tidak  adanya  aturan  yang  jelas  tentang  pembacaan  akta  melalui video conference a selain dari pembacaan akta yang terdapat dalam Pasal 77 UU PT tentang pembacaan  RUPS  karena  dalam  pasal  77  UU  PT  tersebut  hanya  menjelaskan  akta  RUPS yang  pembacaannya  dapat  dilakukan  melalui video  conference ,  sedangkan  akta  lain  belum ada  undang-undang  yang  mengatur  secara  jelas  walaupun  secara  khusus  belum  diatur  tapi secara  praktek  bisa  dilakukan  karena  sejatinya  akta  adalah  kehendak  para  pihak  yang diformulasikan  dalam  surat  otentik  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  dan  tidak melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku.  Jadi,  akta  otentik  yang  dibacakan  di  hadapan penghadap  melalui video  conference tetap  sah  sepanjang  para  pihak  menyatakan pensetujuannya  dan  dicantumkan  didalam  akta  tersebut.  Kemudian,    kekuatan  hukum  akta otentik  yang  ditandatangani  secara  elektronik  berdasarkan  konsep cyber  notary belum memiliki  kekuatan  hukum  yang  sempurna,  karena  terdapat  pembatasan  dalam  keabsahan tanda  tangan  elektronik.  Seperti  yang  disebutkan  dalam  pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  yang menyebutkan  bahwa  dokumen  elektronik  tidak  berlaku  untuk  surat  yang  menurut  undang- undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.
Untuk menciptakan kepastian hukum untuk kekuatan akta yang dibuat menggunakan konsep cyber notary maka pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) perlu
mengharmonisasikan peratutan perundang-undangan, yaitu UUJN dengan UU ITE, sehingga notaris  tidak  mengalami  permasalahan  dikemudian  hari  menyangkut  kewenangannya  dalam membuat  akta  berdasarkan  konsep cyber  notary dan  akta  yang  dibuat  notaris  berdasarkan konsep cyber notary tersebut mempunyai kekuatan hukum  yang sempurna. Pemerintah juga agar segera membetuk  regulasi  atau peraturan  yang spesifik  mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian yang ada di Indonesia. Terutama dalam pembuktian acara perdata dengan  memasukkan  alat  bukti  elektronik  menjadi  alat  bukti  yang  sah  dimata  hukum.  Dan pemerintah juga perlu segera melakukan penyempurnaan undang-undang terhadap UUJN dan UU  ITE  terkait  dengan  kewenangan  notaris  dalam  pembuatan  akta  secara  elektronik khususnya  mengenai  otentisitas  akta  berdasarkan  konsep cyber  notary. Selain  itu  juga diharapkan  pemerintah  senantiasa  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  notaris  maupun kepada  masyarakat  tentang  pembuatan  akta  notaris  dan  pembacaan  akta  otentik  secara elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
G.H.S Lumbun Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
R.A. Emma Nurita. 2012. CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran), cetak kesatu. Bandung: Refika Aditama.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2009.  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Luthvy  Febrika  Nola.  “Peluang  Penerapan  Cyber  Notary  Dalam  Peraturan  Perundang Undangan Di Indonesia”. Jurnal Negara Hukum Vol II No. 1 Juni 2011.
Deviana Yunitasari, “The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts  For  Indonesia  Consumers”, JURNAL  SRIWIJAYA  LAW  REVIEW .  ISSN: 2541 5298. Vol. 1 Issue 2 July 2017.
Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim. “The Protection Of Consumer Rights For Aviation  Safety  and  Security  In  Indonesia  and Malaysia, JURNAL  SRIWIJAYA  LAW REVIEW . ISSN: 2541-5298. Vol.1 Issue 2 July 2017.
Muhammad  Tiatanik  Citra  Mido,  I  Nyoman  Nurjaya,  Rachmad  Safa’at. “ Tanggung  Jawab Notaris  Pada  Akta  Yang  Dibacakan  Oleh  Staf  Notaris  Di Hadapan  Penghadap”. JURNAL LENTERA HUKUM, Volume 5 Issue 1 2018. Universitas of Jember.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3. Tambahan Lembar Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas, Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  106.  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor 4756.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Lembaran  Negara  Tahun  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor  58.  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.