## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## MEMBANGUN KETANGGUHAN KOMUNITAS MELALUI DASAWISMA SIAGA BENCANA DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
Hendro Wardhono 1 , Priyanto 2 , Nur Sayidah 3 , Siti Marwiyah 4
1,2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
4 Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
wardhono@gmail.com ; hendro.wardhono@unitomo.ac.id
Received: 04 April 2022; Revised: 30 Mei 2022; Accepted: 15 Juli 2022; Published: Agustus 2022; Available online: Agustus 2022

## Abstract
Women as part of society are often 'made' more vulnerable to disasters, through the social roles they develop. Women have less access to resources, for example: social networks and influence, transportation, information, skills (including literacy), control of natural and economic resources, individual mobility, security of housing and work, guarantees of freedom from violence, and ownership of control over decision making. In fact, they are all important in  disaster  management  programs  or  activities.  In  essence,  women  and  men  respond differently to crisis or disaster situations. In an effort to fight violence, survive and help those who are their dependents, women and men will take different actions. This may be obvious, but  experience  to  date  has  shown  that  the  gender  aspect  of  a  crisis  or  disaster  is  often overlooked  and  not  visible  when  planning  interventions.  Furthermore,  Dasa  Wisma  is  very useful for empowering and increasing the capacity of its members in dealing with disasters in their homes. The Dasa Wisma group and its network have spread to all corners of Indonesia through  the  PKK  (Family  Welfare  Education)  program,  which  is  a  very  strategic  social capital. It is necessary to increase the participation of women in disaster management, so that the coverage of protection for families will be more optimal.
Keywords: Dasa Wisma, Disaster Risk Reduction, Community .

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022

## Pendahuluan
Saat  ini  ancaman  dan  peristiwa bencana telah terjadi di berbagai negara, tak  terkecuali  di  Indonesia  yang termasuk  dalam  kategori  negara  yang ‘akrab’  dengan  bencana.  Kejadian  demi kejadian  pada  akhir-akhir  ini  seolah  tak terduga,  tanpa  mengenal  waktu  dan kondisi  daerah.  Wilayah  atau  daerah yang  dulu  dikenal  aman  atau  jarang terjadi peristiwa bencana, pada akhirnya terdampak  juga  oleh  kejadian  bencana dengan  kerusakan  dan  kerugian  yang tidak  sedikit.  Pembelajaran  atau  lesson learn  dari  peristiwa  erupsi  Gunung Sinabung yang hingga saat ini kondisinya tidak  menentu  karena  masih  terdapat potensi  erupsi,  pada  awalnya  termasuk gunung yang ‘relatif tidur’ karena kurang lebih ratusan tahun tidak menampakkan aktivitas  vulkanis  yang  berarti.  Kejadian banjir  bandang  di  Batudan  erupsi Gunung  Semeru  yang  mengejutkan berbagai pihak karena sifat peristiwanya yang  begitu  mendadak  dan  tak  terduga, semakin memperlihatkan bahwa saat ini urusan  bencana  bukan  sekedar  ‘urusan pelengkap’ dan hanya terfokus pada saat kejadian atau masa tanggap darurat saja akan tetapi menjadi urusan strategis dan lebih  menekankan  pada  domain  pra- bencana  atau  upaya  pencegahan  dan kesiapsiagaan yang dalam
implementasinya didukung oleh serangkaian  kebijakan  atau  program Pengurangan Risiko Bencana (PRB), baik di level pusat maupun daerah.
Secara  nasional,  terdapat  2  (dua) isu  pokok  tentang  Pengurangan  Risiko Bencana,  yaitu  :  (i)  belum  memadainya kinerja  penanggulangan  bencana,  hal tersebut  terkait  dengan  keterbatasan kapasitas  dalam  pelaksanaan  tanggap darurat  serta  upaya  rehabilitasi  dan rekonstruksi wilayah pasca bencana, dan (ii) masih rendahnya kesadaran terhadap risiko  bencana  dan  masih  rendahnya pemahaman  terhadap  kesiapsiagaan dalam  menghadapi  bencana,  meliputi rendahnya  kesadaran  terhadap  upaya pengurangan  risiko  bencana  serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dipihak lain, integrasi Pengurangan  Risiko  Bencana  (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain kesenjangan persepsi masyarakat maupun  aparat  pemerintah  tentang pengurangan  risiko,  yang  selama  ini pemahamannya  masih  sebatas  pada tanggap  darurat,  kurangnya  sosialisasi pengurangan  risiko  bencana  kepada stakeholder  dan  keterbatasan  kapasitas baik  kelembagaan,  SDM  dan  pendanaan dalam  pengurangan  risiko  bencana. Adapun dalam upaya mereduksi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
sejumlah  permasalahan  pengurangan risiko  bencana  tersebut,  maka  dalam arahan  Presiden  RI  pada  saat  Rapat Koordinasinal  Penanggulangan  Bencana Tahun  2021  antara  lain  menyatakan bahwa  kebijakan  pengurangan  risiko bencana  terintegrasi  dari  hulu  ke  hilir. Kemudian  penyelenggaraan  manajemen tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi  serta  peringatan  dini dilakukan  secara  cepat  dan  akurat.  Dan itu  harus  didukung  oleh  edukasi  dan literasi  kebencanaan  terus  ditingkatkan mulai  dari  lingkup  keluarga.  Dalam konteks  gendre  di  tingkat  lokal  bisa menggunakan  institusi  PKK,  khususnya para kader Dasa Wisma.
Dalam konteks kebencanaan, masyarakat lokal merupakan “penanggap pertama “  dalam  menghadapi  bencana.
Bantuan  pemerintah  dan  lembaga eksternal lainnya selalu datang belakangan,  dan  sering  mengalami keterlambatan disebabkan oleh beberapa faktor.  Itu  berarti  bahwa  berbicara tentang  risiko  bencana  hanya  akan terjadi  jika  komunitas  /  masyarakat mendapatkan kapasitas mandirinya. Dari berbagai  penelitian  yang  dilakukan, didapat  kesimpulan  bahwa  setiap manusia  atau  kelompok  masyarakat mempunyai pengetahuan dan cara untuk berkompromi  dengan  lingkungan  demi
kelangsungan  hidupnya.  Pengetahuan dan  cara  ini  merupakan  budaya  yang tumbuh  dalam  masyarakat,  dan  ini  juga merupakan  modal  yang  utama  dalam pengurangan  risiko  bencana.  Sebagai bangsa Indonesia kita dikenalkan sebuah budaya  lokal  masyarakat  di  Pulau Simeulue,  Provinsi  Aceh  yang  dikenal sebagai  “Smong”.  “Smong”  adalah  suatu pengetahuan  yang  diwariskan  secara turun  temurun  dari  generasi  kegenerasi untuk  bertindak  secara  benar  dalam menghadapi tsunami. Mekanisme seperti Smong itulah yang dapat disebut sebagai local wisdom.
Begitu  juga  dengan  Dasa  Wisma, yang sebenarnya dapat dianggap sebagai ‘local asset’ pada tingkat desa/kelurahan yang  keberadaan  dan jaringannya  sudah menyebar di seluruh pelosok desa/kelurahan  di  Indonesia.  Hal  ini merupakan  modal  sosial  yang  sangat strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Namun  demikian  pemanfaatan  Dasa Wisma  untuk  kegiatan  penanggulangan bencana  masih  ‘jarang  disentuh’  karena masih  rendahnya  partisipasi  perempuan dalam kegiatan penangggulangan bencana baik yang terkendala oleh kultur dan  atau  stereotipe  bahwa  kaum perempuan  adalah  kaum  lemah  yang tidak  perlu  bersinggungan  dengan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
urusan- urusan  ‘berat’  seperti  dalam kegiatan  kebencanaan.  Selain  itu  juga ditemukan sejumlah fakta dan permasalahan  terkait  pelibatan  peran perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana, antara lain : (i) Dalam  peristiwa  bencana  tsunami  2004 di  Indonesia  dan  Sebagian  Sri  Lanka, 80%  korban  adalah  perempuan.  Dalam korban  gempa  di  Kashmir    India  (2006) mayoritas  perempuan  menghentikan asupan  asi  kepada  bayinya  karena ketiadaan  keleluasaan  pribadi  dalam pos-pos  pengungsian  (IASC,  2006);  (ii) Potensi kekerasan dan pelecehan seksual pada  fase-fase  awal  tanggap  darurat khususnya yang terjadi pada barak-barak pengungsian  dengan  akses  toilet  /  MCK yang  terbatas,  dan  Ibu  hamil  dan menyusui  biasanya  terabaikan  saat penanganan  korban  bencana,  dan mereka  mempunyai  kebutuhan  khusus; (iii)    Kaum  perempuan  acapkali  hanya dilihat  sebagai  korban  bencana,  tetapi peran-peran  sentral  mereka  pasca- bencana  seringkali  diabaikan.  Hal  ini terjadi  akibat  adanya  stereotip  yang menganggap  kaum  perempuan  sebagai mahluk  yang  lemah.  Padahal,  berkaca dari kasus-kasus bencana alam yang lalu, seperti tsunami di Aceh, kaum perempuan terbukti memiliki
kemampuan untuk bertahan dan
berjuang  di  dalam  situasi  yang  sulit  dan serba terbatas di tempat-tempat pengungsian dan shelter; (iv) Rendahnya partisipasi  perempuan  dalam  kegiatan penangggulangan  bencana  baik  yang terkendala  oleh  kultur  dan  atau stereotipe  bahwa  kaum  perempuan adalah  kaum  lemah  yang  tidak  perlu bersinggungan  dengan  urusan-urusan ‘berat’ seperti dalam kegiatan kebencanaan.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya menyajikan  deskripsi  tentang  kegiatan pemberdayan Dasa Wisma Siaga Bencana dalam  rangka  pengembangan  Desa Tangguh  Bencana  di  Desa  Bungurasih Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo. Dengan demikian melalui riset ini output nyata  yang  diharapkan  dapat  terwujud adalah:  (i)  pemahaman  masyarakat  atau komunitas  terhadap  risiko  bencana (understanding  to  disaster  risk);  (ii) peningkatan  kapasitas  komunitas  dalam menghadapi  bencana,  khususnya  pada saat terjadi bencana (emergency response);  (iii)  peningkatan  pelibatan perempuan dalam prorgam dan kegiatan penanggulangan  bencana  pada  tingkat lokal;  dan  (iv)  memberikan  kontribusi untuk penguatan dan atau pengembangan  Desa  Tangguh  Bencana (DesTaNa)  di  area  rawan  bencana  di Kecamatan  Waru  Kabupaten  Sidoarjo.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Desa  Tangguh  Bencana  atau  DesTaNa merupakan  program  unggulan  nasional dari  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB),  sesuai  Perka  BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  sebagai action research atau penelitian tindakan, yang  dilakukan  oleh  para  peneliti  saat kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)
Tematik
Kebencanaan di Desa Bungurasih,  Waru  Kabupaten  Sidoarjo Tahun  2020.  Para  peneliti  juga  terlibat dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat tersebut  sebagai  Dosen  Pembimbing Lapangan.  Menurut  Mc  Taggart  (1997) bahwa  action  research  dapat  dilakukan oleh manager, direktur, dosen, guru, atau pekerja  sosial  lainnya,  dan  dapat mengandung unsur-unsur; (a) memperbaiki  pekerjaannya  sendiri,  (b) kolaboratif dengan orang atau kelompok lainnya  untuk  memperbaiki  pekerjaan mereka,  (c)  kolaboratif  dengan  instansi lain secara terpisah untuk memunculkan proyek  atau  mengembangkan  sistem baru.  Masih  merujuk  Mc  Taggart, merupakan langkah-langkah nyata dalam mencari  cara  yang  paling  cocok  untuk memperbaiki  keadaan  lingkungan,  dan meningkatkan  pemahaman  terhadap keadaan  dan  atau  lingkungan  tersebut. Grundy  (1995)  menjelaskan  bahwa
action  research  merupakan  usaha perbaikan pemahaman,  cara dan kondisi yang dilakukan secara kolaboratif. Hal ini juga  ditegaskan  oleh  Sagor  (1992)  yang mengatakan  bahwa  action  research  is conducted  by  people  who  want  to  do something  to  improve  their  own situation.  Sedikit  berbeda  dengan Classroom  Action  Research  (CAR)  atau Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  yang lebih  mengkhususkan  penelitian  di dalam  kelas  dan  harus  dilakukan  oleh guru.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Hopkins  (1993)  yang  mengatakan  PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan  oleh guru  untuk  memperbaiki dan atau mengembangkan cara mengajar guru.
Kegiatan  penelitian  dilaksanakan selama  satu  bulan  penuh,  yakni  selama kegiatan  KKN  Tematik  Kebencanaan  di Desa  Bungurasih.  Saat  awal  kegiatan KKN  dilakukan,  para  peneliti  juga menyampaikan  bahwa  dalam  kegiatan KKN  ini  juga  akan  dilakukan  penelitian tindakan  yang  melibatkan  ibu-ibu  dan atau  perempuan  yang  tergabung  dalam Dasa  Wisma  di  Desa  Bungurasih.  Dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  3  (tiga) tahapan, yaitu pemahaman, perencanaan dan  pelaksanaan.  Adapun  secara  lebih terinci,  deskripsi  kegiatan  terkait  tiga

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
tahapan  tersebut  dapat  dilihat  pada matriks / tabel berikut :
Tahapan Wak tu Deskripsi Kegiatan Peran Peneliti Pemahaman (Understan ding)
Ming gu Ke-1 - Inisiasi dan Penyadar an
Pengemba ngan Desa Tangguh,
dan Sosialisas i  Perka BNPB  No. 1/2012; - Focus Group Discussio n  (FGD) dengan Kelompok Ibu-Ibu yang Tergabun g  Dalam Dasa Wisma;
- Literasi Pengelola an  Risiiko
Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Peneliti ikut aktif memberikan edukasi dan literasi kebencanaan kepada kelompok perempuan yang tergabung dalam Dasa Wisma.
Perencanaa n (Planning) Ming gu Ke-2 - Perumusa n  Ruang Lingkup Kegiatan Dasa Wisma Siaga Bencana di  Desa Bungurasi h; - Pendampi Selain ikut terlibat dalam perumusan / perencanaan kegiatan, peneliti juga melakukan penilaian, apakah konten
ngan Inisiasi Awal Pembentu kan Dasawism a  Siaga Bencana di  Desa Bungurasi
h; - Perumusa n Rencana Kontijensi dan  Model Simulasi Penanggul angan Bencana yang dapat dilakukan Oleh  Dasa Wisma  di Desa Bungurasi h.
perencanaan nya sudah sesuai dengan prinsip- prinsip Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Pelaksanaa n (Implementi ng)
Ming gu Ke- 3 & 4
- Pelibatan Dasa Wisma Dalam
Sistem Informasi Peringata n Dini  dan Kesiapsia gaan Bencana; - Pelaksana an Simulasi Penanggul angan Bencana yang Dilaksana kan  oleh Dasa
Peneliti aktif melakukan pendampinga n sampai terselenggar anya kegiatan yang sudah direncanaka n sebelumnya dan melakukan evaluasi setelahnya

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Wisma
Siaga Bencana;
- Pelaksana an Kemitraan Dasa Wisma Siaga Bencana dengan Universita s dan BPBD  kab. Sidoarjo.
Hasil & Pembahasan
Desa  Bungurasih  merupakan  salah satu  Desa  yang  terletak  di  Kecamatan Waru  Kabupaten  Sidoarjo  Provinsi  Jawa Timur  dengan  luas  wilayah  sebesar  112 5’ dan 112 9’ bujur timur dan 7 3’ dan 7 5’  lintang  selatan    dengan  ketinggian  ±5 meter  dari  permukaan  laut  (mdpl).
Secara  Geografis,  Desa  Bungurasih
memiliki kedekatan dengan Kota Surabaya  dibandingkan  dengan  pusat Kota  Sidoarjo.  Desa  Bungurasih  terdiri dari  2  (dua)  Dusun  yaitu  Dusun  Kasian dan  Dusun  Bungur.  Luas  wilayah  Desa Bungurasih mencapai 160 (ha). Berdasarkan  dokumen  Kajian  Risiko Bencana Badan Penangggulangan
Bencana  Daerh  (BPBD)  Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2014-2015,  Kecamatan Waru termasuk salah stu wilayah rawan bencana  dengan  ancaman  tinggi  untuk limbah  industri  dan  indeks  ancaman
sedang  untuk  banjir.  Gambaran  secara lebih detail terkait indeks risiko bencana per  kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Indeks Risiko Bencana per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
Sumber  :  Dokumen  Kajian  Risiko Bencana BPBD Kab. Sidoarjo, 2014-2015 Dalam  pemetaan  lokasi  rawan banjir  di  Desa  Bungurasih,  yang dilakukan  oleh  peneliti  dan  mahasiswa peserta  KKN,  tingginya  ancaman  limbah industri di Kecamatan Waru termasuk di Desa Bungurasih juga berpotensi mengakibatkan  banjir  terutama  di gorong-gorong  yang  sudah  tersumbat oleh limbah industri. Selain itu kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat terutama  di  selokan  atau  daerah  aliran sungai  yang  berada  di  sekita  Desa

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
Bungurasih juga turut memicu terjadinya banjir  tahunan.  Khususnya  ketika  curah hujan  meningkat  yang  biasanya  terjadi pada  akhir  dan  menjelang  awal  tahun. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kapasitas komunitas  untuk  dapat  terlibat  dalam kegiatan  pengurangan  risiko  bencana banjir, penelitian tindakan ini difokuskan pada upaya pelibatan perempuan melalui Dasa  Wisma  yang  sudah  terlembaga sejak  lama  di  tingkat  desa/kelurahan. Dasa Wisma merupakan bagian organisasi  terkecil  yang  beranggotakan 10  Kepala  Keluarga  yang  diketuai  oleh seseorang yang dipilih oleh kelompok itu sendiri.  Pada  umumnya,  aktivitas  Dasa Wisma digerakkan oleh anggota perempuannya.  Dasa  berarti  sepuluh, sedangkan  Wisma  artinya  sekumpulan rumah atau keluarga. Dasa Wisma sangat berguna bagi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggotanya dalam menghadapi  bencana  di  tempat  tinggal mereka.  Kelompok  Dasa  Wisma  dan jaringannya  sudah  menyebar  ke  seluruh pelosok Indonesia (Dasa Wisma merupakan  program  pemerintah  sejak
Orde  Baru),  merupakan  modal  sosial yang sangat strategis. Perlunya ditingkatkan partisipasi perempuan dalam  penanggulangan  bencana,  agar cakupan perlindungan terhadap keluarga
akan  lebih  optimal.  Sudah  banyak terbukti  bahwa  perempuan  menjadi kekuatan yang secara pro-aktif membentuk jaringan sosial yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal  ini  juga  berlaku  dalam  pelaksanaan penanggulangan  bencana.  Keterlibatan Perempuan Juga terbukti sangat bermanfaat  dalam  upaya  Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana.
Terdapat  sejumlah  alasan  strategis mengapa  upaya  peningkatan  pelibatan perempuan dalam kegiatan penanggulangan  bencana  memilih  Dasa Wisma  sebagai  ‘penjurunya’,  yakni sebagai  berikut  :  (i)  keberadaan kelompok  dasawiswa  dan  jaringannya yang sudah menyebar di seluruh pelosok desa  di  indonesia  merupakan  modal sosial  yang  sangat  strategis  untuk dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan  bencana;  (ii)  masih rendahnya  partisipasi perempuan dalam kegiatan  penangggulangan  bencana  baik yang  terkendala  oleh  kultur  dan  atau stereotip  bahwa  kaum  perempuan adalah  kaum  lemah  yang  tidak  perlu bersinggungan  dengan  urusan-urusan ‘berat’ seperti dalam kegiatan kebencanaan;  (iii)  sudah  banyak  bukti bahwa  perempuan  menjadi  kekuatan dalam penanggulangan bencana,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
perempuan  secara  proaktif  membentuk kelompok  dan  jaringan  sosial  yang bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat; (iv) pengorganisasian
masyarakat yang dilaksanakan
perempuan  terbukti  bermanfaat  dalam upaya menyelaraskan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;  dan  (v)  sebagai  hasil  upaya tanggap  bencana  yang  mereka  lakukan, kaum  perempuan  juga  berproses  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  dan pertanian  dalam  lingkungannya  dan kemudian  secara  otomatis  masuk  ke dalam lapangan kerja.
Dalam  beberapa  penelitian  tentang isu  gender  dalam  penanggulangan bencana,  dapat  dinyatakan  masih  belum optimal, bahwa pelaksanaan Perka BNPB 13/2014 tentang Pengarusutamaan
Gender  di  Bidang  Penanggulangan Bencana di lapangan masih belum efektif untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan  khusus  kelompok  rentan, seperti perempuan. Salah satu penyebabnya  adalah  masih  belum seragamnya  prosedur  dan  penyediaan data  terpilah  yang  dibutuhkan  untuk membuat perencanaan penanganan yang proporsional  (Suliana,  2016).  Beberapa kebijakan  BPBD  masih  buta  gender karena  tidak  mencantumkan  laki-laki ataupun  perempuan  secara  khusus,
terbukti  dari  kurangnya  kebutuhan  data terpilah  berdasarkan  jenis  kelamin. Sehingga tidak dapat melihat perbedaan- perbedaan  gender  dalam  alokasi  peran dan sumber daya. Pembuat kebijakan PB diharapkan  tidak  netral  gender  dalam mengimplementasikan  kebijakan  PB, sehingga menyebabkan kebijakan menjadi  kurang  spesifik  gender.  Dengan menambahkan  kata  “perempuan”  dalam kebijakan  penanggulangan  bencana, tidak  menjamin  perwujudan  keadilan kesetaraan  gender  dapat  terwujud dengan  baik.  Partisipasi  perempuan dalam kebencanaan bukan hanya sebagai objek  tetapi  juga  menjadi  subjek  aktif sebagai  agen  perubahan  (agent  of change).
Perempuan yang memimpin rumah tangga seringkali tidak mampu mengakses layanan karena mereka tidak mendapatkan  bantuan  untuk  merawat anak atau bantuan untuk mengumpulkan air  atau  kayu  bakar.  Laki-Iaki  yang memimpin  rumah  tangga  sendirian seringkali  memiliki  kebutuhan  khusus karena mereka tidak memiliki kemampuan  dalam  hal  memasak, merawat  anak  kecil,  anak-anak  atau melakukan  pekerjaan  rumah  tangga. Asumsi  seringkali  dibuat  berdasarkan persepsi stereotipe atas peran perempuan  dan  laki-Iaki.  Laki-Iaki

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
seringkali dilihat sebagai pelaku kekerasan  dan  perempuan  sebagai korban  yang  pasif.  Pada  situasi  krisis atau bencana, laki-Iaki seringkali memiliki kesulitan besar dalam menghadapi perubahan identitas, kehilangan  peran  mereka  sebagai pencari  nafkah.  Akibatnya  mereka mungkin  akan  mengekspresikan  dalam bentuk  peningkatan  kekerasan  berbasis gender. Di sisi lain, perempuan seringkali dengan  sengaja  dijadikan  korban  dan diserang  secara  fisik  dan  seksual,  tetapi mereka  berjuang  untuk  memperoleh kembali  martabat  mereka  dengan mempertahankan  peran  mereka  sebagai pengasuh  (care  givers)  atau  mengambil tanggung  jawab  baru.  Perubahan  dalam "peran  gender"  ini  dapat  menciptakan ketegangan  yang  signifikan  antara perempuan dan laki-laki pada saat krisis /  bencana  telah  reda  atau  menjalani hidup sehari-hari di tenda-tenda pengungsian.
Salah satu upaya strategis penyelesaian  masalah  atas  perbedaan perlakuan
antara laki-laki dan perempuan  dalam  situasi  bencana  atau krisis  antara  lain,  bahwa  intervensi kemanusiaan  yang  efektif  tidak  boleh hanya  mempertimbangkan  perbedaan kebutuhan dan kapasitas perempuan dan laki-Iaki.  Yang  sama  pentingnya  adalah
relasi  kekuasaan  yang  mempengaruhi kemampuan masing-masing dari mereka untuk  mengakses  bantuan.  Seringkali perempuan  mengambil  peran  baru  atau mengisi  kekosongan  yang  ditinggalkan oleh  laki-laki.  Laki-  Iaki  tidak  akan mampu  memainkan  peran  tradisional mereka  sebagai  pencari  nafkah  atau pemberi  nafkah.  Mereka  mungkin  akan merasa  terhina  karena  tidak  mampu melindungi  keluarganya  dari  gangguan. Pelaku kemanusiaan harus mempertimbangkan  masalah  ini  dalam menyusun  intervensi  sehingga  mereka tidak  membahayakan  perempuan  atau laki-laki  atau  memperburuk  keadaan. Disamping itu, upaya pelibatan perempuan  melalui  Dasa  Wisma  untuk kegiatan  penanggulangan  bencana  di tingkat  desa/kelurahan  ini  juga  akan diintegrasikan  ke  dalam  program  Desa Tangguh Bencana yang sudah diimplementasikan  terlebih  dakhulu melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana.  Desa Tangguh  Bencana  adalah  desa  yang memiliki  kemampuan  mandiri  untuk beradaptasi  dan  menghadapi  ancaman bencana  serta  memulihkan  diri  dengan segera  dari  dampak  bencana  yang merugikan.  Desa  tangguh  merupakan sebuah  komunitas  desa  yang  mampu

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
mengenali ancaman bencana di wilayahnya  dan  mampu  mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi  kerentanan  dan  sekaligus meningkatkan
kapasitas demi mengurangi  risiko  bencana.  Komunitas yang  memiliki  kemampuan  untuk mengantisipasi, mengurangi dan menyerap  tekanan  atau  kekuatan destruktif yang potensial melalui adaptasi  atau  perlawanan;  mengelola atau  mempertahankan  fungsi  dasar  dan struktur tertentu selama terjadi bencana; memulihkan  atau  'bangkit  kembali'  atau ‘melenting  balik’  setelah  terjadi  bencana (Twigg, 2004).
Kesimpulan
Dasa  Wisma  sangat  berguna  bagi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anggotanya dalam menghadapi bencana  di  tempat  tinggal  mereka. Kelompok  Dasa  Wisma  dan  jaringannya sudah  menyebar  ke  seluruh  pelosok Indonesia  (Dasa  Wisma  merupakan program  pemerintah  sejak  Orde  Baru), merupakan  modal  sosial  yang  sangat strategis.
Perlunya
ditingkatkan
partisipasi perempuan
dalam penanggulangan  bencana,  agar  cakupan perlindungan  terhadap  keluarga  akan lebih  optimal.  Sudah  banyak  terbukti bahwa  perempuan  menjadi  kekuatan yang  secara  pro-aktif  membentuk
jaringan  sosial  yang  bekerja  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hal ini  juga  berlaku  dalam  pelaksanaan penanggulangan  bencana.  Keterlibatan Perempuan Juga terbukti sangat bermanfaat  dalam  upaya  Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana.  Dalam  konteks  Pendidikan Dasawisma, maka mekanismenya adalah :  (i)  memberikan  pengetahuan  dan keterampilan  sesuai  kluster  dalam tanggap  darurat;  (ii)  memberikan pengetahuan  dan  keterampilan  tentang peringatan  dini;  (iii)  mendayagunakan local  wisdom  atau  local  knowledge  yang ada  hubungannya  dengan  kebencanaan. Sebagai contoh local wisdom di  Simelue, yaitu Smong; (iv) strategi pengembangan dasawisma  untuk  Pendidikan  Bencana dilakukan melalui gathering, seni budaya, storytelling  (kamishibai  di  Jepang);  dan (v)  kegiatan  bulanan  diadakan  dan  di fasilitasi  oleh  Pemerintah  Desa,  diisi kegiatan berupa sosialisasi penanggulangan  bencana,  dan  pelatihan tim fasilitator untuk membangun kapasitas masyarakat terutama keluarga. Selain  itu  dalam  upaya  penyelesaian masalah dalam rangka pelibatan perempuan dalam penanggulangan bencana  melalui  Dasa  Wisma,  maka untuk  lebih  memberikan  efek  resonansi komunikasi  kepada  kelompok  sasaran

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14 No 2 (2022) : Agustus 2022
khususnya  yang  berhubungan  dengan isu-isu  kebencanaan,  perlu  didorong terbentuknya Dasa Wisma Siaga Bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.

## Daftar Pustaka
BPPD  (2015).  Dokumen  Kajian  Risiko Bencana  Badan  Penangggulangan Bencana Daerh (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2015,
Grundy, Shirley. (1995). Action Research as on-Going Professional
Development. Canbera: Accord.
Hopkins,  David.  (1993).  A  Teacher’s
Guide  to  Classroom  Research.
Philadelpia: Open University Press.
IASC  (2006).  Guideline  Women,  Girls,
Boys  And  Men:  Different  Needs –
Equal Opportunities, Gender Handbook For Humanitarian
Action: IASC Principals
Mc  Taggart,  R.  (1997).  “Management
Learning”.  The  Jou rnal  for  Mana-
gerial and Organizational
Learning.  Vol.  28,  No.  2,  June
1997. Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  1  Tahun
2012  tentang  Pedoman  Umum
Desa/Kelurahan
Tangguh Bencana.
Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014  tentang  Pengarusutamaan
Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
Sagor,  Richard.  (1992).  How  to  Conduct Collaborative  Action  Research. Alexandria: SCD
Sali  Suliana,  dkk,  2016.  Implementasi Penanggulangan  Bencana  Yang Responsif  Gender.  Majalah  Info Singkat  Kesejahteraan  Sosial.  Vol.
VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016. Twigg, J., (2004). Disaster Risk Reduction: Mitigation And Preparedness  In  Development
And  Emergency  Programming.
Good  Practice  Review  no.  9.
London:  Humanitarian  Practice
Network,
Available at:
http://www.odihpn.org.