Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi
La Sumianto 1
1 Universitas Muhammadiyah Buton
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  Efekfitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten wakatobi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskripsi  kualitatif.  Dalam  pengolahan anggaran baik alokasi Dana desa maupunj Dana Desa, masih banyak yang harus diperbaiki, hal ini dapat  dilihat  masih  banyak  anggaran  yang  belum  terserap  dalam  kegiatan  pembangunan  fisik sehingga anggaran tiap tahun masih banyak sisa penganggarannya. Untuk itu diharapkan pelaoran keuangan  disusun  secara  bertahap  disesuaikan  dengan  tahapan,  baik  disepakati  dalam  program musyawarah  pembangunan  desa  maupun  pencairan  dimana  pelaporan  berupa  realisasi  dari  dana yang  diterima.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pembangunan  fisik  di  Desa  Kampo-Kampo masih lambat diterapkan dengan cukup melihat realisasi pendapatan dan pengeluaran yang masih tersisa  untuk  mengusulkan  rencana  pembangunan  yang  lainnya.  Saran  penelitian  ini mengungkapkan bahwa informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat adalah kunci  utama  sehingga  masyarakat  dapat  memahaminya  dengan  baik  tentang  rencana pembangunan  serta  Peningkatkan  Sumber  Daya,  meskipun  dengan  kekuranga  tingkat  pendidikan bias  dilakukan  dengan  pelatihan-pelatihan  untuk  meningkatkan  ataupun  dalam  pemahaman tentang  masalah  tugas  dan  fungsi,  serta  pelatihannya  berkaitan  dengan  dana  desa  untuk pengetahuan yang lebih dalam lagi.
Kata Kunci : Efektifitas, Dana Desa, Pembangunan
Abstract : This study aims to determine the Effectiveness of Management of Village Fund Allocation in Increasing Physical Development in Kampo-Kampo Village, Binongko District, Wakatobi Regency. This  study  uses  a  qualitative  description  research  method.  In  processing  good  budgets  for  village fund allocations to the Village Fund, there is still much that needs to be improved, this can be seen that there are still many budgets that have not yet been absorbed in physical development activities so  that  the  annual  budget  still  has  a  lot  of  budget  left  over.  For  this  reason,  it  is  expected  that financial reports will be arranged in stages according to the stages, both agreed upon in the village development consultative program and disbursement where reporting is in the form of realization of  funds  received.  The  results  of  the  study  show  that  physical  development  in  Kampo-Kampo Village is still slow to implement, with enough to see the realization of the remaining income and expenditure  to  propose  other  development  plans.  The  suggestion  of  this  study  reveals  that information  carried  out  by  the  village  government  to  the  community  is  the  main  key  so  that  the community can understand it well about development plans as well as Enhancing Resources, even though  the  level  of  education  can  be  done  with  training  to  improve  or  to  understand  tasks  and functions, and training related to village funds for deeper knowledge.
Keywords : Effectiveness, Village Funds, Development
1. Pendahuluan
Pemerintah  Indonesia  saat  ini berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju
pembangunan  desa  dan  kota  semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan
dengan  masalah  pokok  pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.
Ketimpangan pembangunan
terjadi  karena  banyak  faktor  yang mempengaruhinya sehingga pembangunan  di  Indonesia  tidak  merata sehingga  berdampak  pada  tingginya kemiskinan  diIndonesia.  Terkait  dengan masalah  kemiskinan,  menurut  data  BPS jumlah penduduk miskin pada September 2014  mencapai  27,73  juta  (10,96  %  total penduduk). Sebanyak 17,37 juta berada di desa  dan  10,36  juta  di  kota.  Menanggapi permasalahan tersebut, strategi
pemerintah
untuk mengatasi
ketimpangan  pembangunan  yaitu  dengan melaksanakan  pembangunan  nasional yang  menaruh  perhatian  besar  terhadap pembangunan desa.
Dengan  pemberian  otonomi  desa yang  seluasluasnya  berarti  pemberian kewenangan kepada desa untuk mengolah dan memanfaatkan
sumberdaya daerah secara optimal. Meskipuan  titik  berat  otonomi  diletakan pada  tingkat  Kabupaten/Kota,  namun secara  hakikat  sebenarnya  kemandirian tersebut harus dimulai dari level
pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Selama ini,
Pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya  masyarakat,  dan  Alokasi  Dana Desa  yang  diberikan  oleh  pemerintah Kabupaten/Kota melalui APBD Kabupaten/Kota tersebut sehingga dirasa masih  kurang  efektif  dalam  melakukan pembangunan baik dari segi infrastruktur ataupun sumberdaya manusianya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang- Undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa terdapat dialamnya beberapa kewenangan  sesuai  dengan  PP  tersebut Desa pasal 34 didalamnya tersirat bahwa dana  Dana  desa  itu  berasal  dari  APBN sedangkan  untuk  Dana  ADD,  Dana  ini dalam bentuk Alokasi dana Desa. Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68  ayat  1  poin  c,  menyebutkan  bahwa bagian  dari  dana  perimbangan  pusat  dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10%  secara  proposional  pembagiannya untuk setiap desa, Dana ini dalam bentuk Alokasi  dana  Desa  atau  sering  disebut sebagai ADD.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 tahun  2015  merupakan  pedoman  bagi aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan  bahkan  membuat  desa yang  kekurangan  infrastruktur  dan  saran kebutuhan  pelayanan  umum  lainnya  bisa
Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
terpenuhi, dimana banyak sekali desa saat ini  masih  dalam  kategori  desa  tertinggal. Karena dengan adanya Kebijakan Pemerintah  Tentang  Dana  Desa  tersebut desa  yang  masih  masuk  dalam  kategori Desa  tertinggal  bisa  secara  bertahap berkembang menjadi Desa Maju/ Mandiri.
Alolasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah dana  yang  dialokasikan  oleh  Pemerintah Kabupaten  untuk  desa,  yang  bersumber dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten. Pemerintahan pedesaan adalah  merupakan  pemerintah  yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan  masyarakat,  sehingga  tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan  pemerintah  desa  sangat dibutuhkan.  Selain  dari  masyarakat  juga dibutuhkan  kepercayaan  dari  tingkatan pemerintahan  yang  lebih  tinggi  lagi  yaitu perintah  daerah  dan  pusat,  karena  dari pemerintahlah sebagaian dana di salurkan  kedesa,  salah  satunya  adalah Alokasi Dana desa (ADD).
Sumber  keuangan  dari  Alokasi Dana  Desa  adalah  merupakan  dana  dari perimbangan daerah yang cukup signifikan  jumlahnya,  sehingga  perlu adanya  penanganan  yang  khusus  baik dalam
pengelolaan maupun pencatatannya.  Dengan  pengelolaan  yang baik  diharapkan  dana  yang  berasal  dari Alokasi  dana  Desa  bisa  menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai.
Alokasi dana desa dan Dana desa yang  diterima  Desa  Kampo-Kampo  Desa Kampo-kampo  Kecamatan  Binongko  2
tahun  terakhir  ini  cukup  beragam  yaitu dalam tabel 1 :
Tabel  1.  Alokasi  Dana  Desa  2  Tahun Terakhir
No Tahun Dana Yang Diterima ADD DD 1 2017 608.599.000 793.674.000 2 2018 638.605.000 769.674.000 Sumber : Data Desa Kampo-Kampo
Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana yang  cukup  signifikan  bagi  Desa  untuk menunjang program-program Desa terutama  pengadaan  infrastruktur  Desa. Pengelolaan  tersebut  baik  dari  anggaran sampai  realisasi  harus  melibatkan  tokoh- tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.  Kendala-kendala  yang  dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa  dan  Pemerintah  Kecamatan  adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan  Dana  yang  berasal  dari Alokasi  dana  Desa,  Hal  ini  disebabkan karena  minimnya  sumber  daya  yang  ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatfif Deskriptif.  Menurut  Sugiyono  (2008:15) bahwa  penelitian  kualitatif  deskriptif adalah metode penelititan yang berlandaskan pada filsafat post-
positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai
Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
instrumen  kunci.  Penelititan  kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam,  suatu  data  yang  mengandung makna. Jenis penelitian tentang bagaimana  peneliti  melakukan  penelitian berdasarkan  fakta-fakta  yang  nampak sebagaimana adanya yang berada dilapangan.
3. Pembahasan 1. Pengelolahan Dana Desa di Desa Kampo-kampo Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada Peraturan  Bupati  Wakatobi  Nomor  08 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun
Anggaran  2017.  Penetapan  APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Desa Kampo-Kampo Nomor 08 Tahun  2017.  Dalam  mengoptimalkan pengelolaan  keuangan  desa,  kebijakan anggaran APBDesa Tahun 2017 dilaksanakan  dengan  prinsip  Partisifasi Masyarakat, Transfaransi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin
Anggaran,  Keadilan  Anggaran,  Efisiensi dan  Efektivitas  Anggaran,serta  Taat  Azas
APBDesa. Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana perimbangan
pemerintah  pusat  dan  daerah  yang dimaksudkan  untuk  membiayai  program pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun berjalan.
Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut:
1. Pelaksana pengelola Keuangan Desa (PPKD) mengajukan S kepada Kades
2. Kades  menandatangi  SPP  kemudian diberikan kepada Bendahara Desa
3. Bendahara mengirimkan SPP kepada  Camat  untuk  dimintakan rekomendasi pencairan di BPR-BKK
4. Dana  yang  cair  diberikan  kepada Bendahara  Desa  untuk  dibukukan dan  dicatat  dalam  BKU  kemudian diserahkan kepada pelaksana pengelola  keuangan  desa  (PPKD) disertai bukti penerimaan
5. PPKD mempertanggungjawabkan kegunaannya.
Penggunaan  ADD  diperuntukkan pengeluaran  penyelenggaraan  Pemeintah Desa yaitu belanja rutin pemerintah desa, alokasi  BPD  maksiomal  30%  dari  ADD yang  diterima.  Sedangkan  yang  70% untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan sarana publik atau pembangunan fisik.
2. Pengelolaan  Pendapatan  Desa sebagai berikut :
a. Intensifikasi Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor    22  Tahun  2015 menyangkut  tentang  Dana  Desa  yang berasal  dari  APBN  yang  betujuan  untuk melakukan  pembangunan  secara  merata di  seluru  pelosok  Desa di  Indonesia  demi meningkatkan
pembangunan Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri sedangkan  Alokasi  dana  Desa  beraasal

## Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
dari  dana  peribangan  dana  pemerintah daerah.
Dana Desa
yang merupakan
anggaran  pemerintah  pusat  yang  akan disalurkan  kepada pemerintah  desa melalui  rekening  masing  desa.memiliki tahapan  penyaluran  yang  telah  diatur dalam  pasal  16  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2016  yang  berbunyi  : Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang di  maksud  dalam  pasal  15  di  lakukan secara  bertahap  pada  tahun  anggaran berjalan dengan ketentuan :
a. Tahap  I  pada  bulan  April  sebesar 40% (Empat puluh per seratus).
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (Empat Puluh per seratus).
c. Tahap  III  pada  bulan  Oktober sebesar  20%  (Dua  Puluh  Per Seratus).”
Dalam  pasal  tersebut  berisikan tentang
besaran anggaran yang
disalurkan ke pemerintahan Desa yang di salurkan  secara  bertahap  dengan  rentan waktu  yang  empat  bulan  di  masing masing tahapannya.

## 1. Target  dan  Realisasi  Pendapatan Tahun 2017
Realisasi pendapatan Desa Kampo- Kampo   Pada  Tahun  Anggaran  2017 mencapai  sebesar RP.  1.415.695.900  atau 100%  dari  target  pendapatan  APBDes sebesar Rp.1.415.695.900. Bantuan Keuangan  terbesar  pendapatan  Desa Kampo-Kampo  pada  Tahun  2017  ini berasal  dari  APBN/Dana  Desa  (DD) sebesar  Rp.793.674.000,-  atau  56,06% dari total APBDes Tahun 2017.Target dan
realisasi pendapatan desa tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam tabel 2:
Tabel 2. Target realisasi pendapatan tahun 2017 No Uraian Anggaran (Rp) Keterangan *)Sumber Dana 1 Pendapatan Transfer - Dana Desa 793.674.000 APBN - Alokasi Dana Desa 608.599.000 APBD - Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 13.422.900 BHPR J U M L A H 1.415.695.900 APBDes S I L P A - APBDes

## 2. Target  dan  Realisasi  Pendapatan Tahun 2018
Sedangkan  Realisasi  pendapatan Desa Kampo-Kampo
Pada Tahun Anggaran  2018  mencapai  sebesar RP.
845.142.000  atau  80%  dari  target pendapatan APBDes sebesar Rp. 1.422.439.500. Bantuan Keuangan terbesar pendapatan Desa Kampo-Kampo pada  Tahun  2018  ini  berasal  dari APBN/Dana Desa
(DD) sebesar Rp.769.965.000,-  atau  56,06%  dari total APBDes  Tahun  2018.Target  dan  realisasi pendapatan  desa  tahun  anggaran  2017 sebagaimana dalam tabel 3. :
Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
Tabel  3.  Target  dan  realisasi  pendapatan tahun 2018
No Uraian Anggaran (Rp) Keterangan *)Sumber Dana 1 Pendapatan Transfer - Dana Desa 769.965.000 APBN - Alokasi Dana Desa 638.605.000 APBD - Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 13.865.500 BHPR J U M L A H 1.415.695.900 APBDes S I L P A - APBDes

## 3. Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam  pengelolaan  pendapatan desa  pada  tahun  2017  dan  2018   tidak terdapat permasalahan yang
mengakibatkan pengurangan atau penambahan  anggaran,  semua  berjalan sesuai  yang  direncanakan  pada  draf APBDes.
Seperti  wawancara  kepala  desa Ahdin,  AMF  mengatakan  bahwa  “  desa juga  beruasaha  mencari  pendapatan  lain sebagai  sumber  pemasukan  desa  untuk menantisipasi dana yang dari pemerintah belum kucurkan seperti membuat Peraturan Desa tentang sumbangan
masyarakat dalam pengambilan Pasir dan
Batu didesa kami, dan lain halnya . hal ini juga disepakati oleh BPD dalam memutuskan  apa  yang  mejadi  syarat pembentukan  perdes  (Wawancara  12 September 2018)
Namun  demikian  pemerintahan Desa  Kampo-Kampo  tetap  mengadakan kegiatan  antisipasi  permasalahan  yang akan timbul dan tidak diinginkan. Seperti mencari  tambahan  tambahan  lain  untuk meningkatkan  anggaran  desa  dengan tujuan peningkatan potensi desa yang lain sebagai  antisipasi  jika  dana  desa  dan alokasi dana desa belum ditranfer ke desa tersebut.

## b. Ekstensifikasi
Dalam pengelolahan sumber- sumber pendapatan desa tujuanya adalah untuk  menambah  pendapatan  desa  yang diperuntukan  dalam  pembangunan  fisik maupun  non  fisik  desa  guna  menopang pembiyaaan desa, melalui :
1. Pemungutan Retribusi Desa
2. Pengelolahan Badan Usaha Desa(Bumdes) 3. Pengeolahan Pajak Desa
Menurut  Ketua  BPD  bapak  La  Aena mengatakan penguatan pelaksanaan retribusi  desa  itu  kami  sudah  lakukan dalam  musyawarah  desa  menetapkan bebrapak hal guna mengantisipasi pemasukan  pendapatan  desa,  yang  sala satunya  adalah  retribusi  galian  WC, retribusi persampahan, retribusi kawasan pantai  dan  bebrapa  lain  perdes  yang ditetapkan  (wawancara  13  September 2018).
Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
1. Target dan Realisasi Anggaran

## Tahun 2018
Serapan  atau  Realisasi  belanja mencapai  pendapatan  Desa  Kampo- Kampo   Pada  Tahun  Anggaran  2018
mencapai  sebesar RP.  845.142.000  atau 80%  dari  target  pendapatan  APBDes sebesar   Rp.  1.422.439.500.  Sebagaimana yang di jelaskan dalam Tabel 5.
Table 5. target dan realisasi anggaran taun 2018
No Pendapatan Desa Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 2 3 4 5 1 Bidang Penyelenggaraan Pemdes 422.570.000 245.304.000 60 2 Bidang Pembangunan 724.442.000 462.998.500 70 3 Bidang Pembinaan 88.113.000 55.688.000 70 4 Bidang Pemberdayaan 194.408.000 88.246.500 40 Jumlah 1.429.534.500 852.237.000 Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Desa Kampo-kampo 2018

## 2. Pelaporan  ADD  Desa  Kampo-kampo Kecamatan Binongko
Pelaporan  ADD  diperlukan  dalam rangka  pengendalian  dan  mengetahui perkembangan  proses  pengelolaan  dan penggunaan  ADD.  Jenis  laporan  ADD meliputi:
a. Laporan Berkala
Laporan  mengenai  pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap  bulan.  Adapun  yang  dimuat  dalam laporan  ini  adalah  realisasi  penerimaan ADD,  belanja  publik  ADD  dan  belanja transfer ADD b. Laporan Akhir pelaksanaan
Laporan  akhir  pelaksanaan  dari penggunaan  alokasi  dana  desa  mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan  dana,  daya  serap  swadaya masyarakat,  tenaga  kerja  yang  diserap dalam proyek ADD, masalah yang
dihadapi  dan  rekomendasi  penyelesaian akhir penggunaan ADD.
Laporan  ini  dilaksanakan  melalui jalur  struktural  yaitu  Tim  Pelaksana tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke Tim  Pendamping  tingkat  kecamatan secara bertahap. Selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan  dari  seluruh  laporan tingkat  desa  di  wilayahnya  secara bertahap  melaporkan  kepada  Bupati  Cq tim fasilitas tingkat kabuipaten.
Sedangkan dalam pelaksanaan dan pelaporan Dana Desa dilakukan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bupati, Inspektorat dan Camat.
Di  Desa  Kampo-kampo  Kecamatan Binongko  pelaporan  keuangan  alokasi dana  desa  pada  masing-masing  desa sudah  mencapai  pada  tahap  II  kecuali untuk desa plana dan kemawi baru untuk tahap  I,  sedangkan  untuk  pengawasan

## Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
P-ISSN: 2502-2539
ADD  di  Desa  Kampo-kampo  Kecamatan
Binongko desa langsung dengan inspektorat  untuk  tingkatankecamatan hanya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan  ADD  agar  berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## B. Pengelolaan Belanja Desa
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa Sebagaimana  Kami  Sampaikan  Di  Atas
Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Talah Melalui Beberapa Proses, Hingga Penetapan  Dalam  Apbdesa,  Demikian Pula  Untuk  Belanja  Desa  Juga  Melalui Beberapa Proses, Sehingga Dapat Optimal Penggunaanya Dan Dapat Pula Dipertanggungjawabkan Secara Benar. 2. Target  Dan  Realisasi  Belanja  Tahun 2017
Serapan  Atau  Realisasi  Belanja
Mencapai  Rp.1.408.600.900 ,- Atau  99,5% Dari Total Anggaran Sebesar Rp. 1.415.695.900.  Target  Dan  Realisasi Belanja  Apbdesa  Kampo-Kampo  Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana Tabel 6. :

## Table 6. target dan realisasi belanja tahhun 2017
No Pendapatan Desa Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase (%) 1 2 3 4 5 1 Bidang Penyelenggaraan Pemdes 433.879.800 433.879.800 100 2 Bidang Pembangunan 482.424.000 482.424.000 100 3 Bidang Pembinaan 116.942.100 116.942.100 100 4 Bidang Pemberdayaan 382.450.000 375.355.000 98,14 Jumlah 1.415.695.900  1.408.600.900 Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Desa Kampo-kampo 2017 Dalam Mengimplementasikan Kebijakan  Pemerintah  melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 selain melakukan
perencanaan dan penyelesaian  kegiatan  perlu  juga  adanya pertanggung  jawaban  dari  pemerintah desa  sebagai  bentuk  transparansi  dan juga  bentuk  administrasi  yang  harus dipenuhi  oleh  pemerintah  desa  itu sendiri. Dari penelitian terhadap
pertanggungjawaban kegaiatan Dana
Desa  dapat  dijabarkan  dalam  beberapa wawancara yang peneliti lakukan
terhadap  apartur  yang  bertanggung jawab didalamnya.
Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  dalam  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  dalam  meningkatkan pembangunan  fisik  Di  Desa  Kampo- kampo  masih  kurang  baik.  Hal  ini  dari setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  belum  sesuai  dengan prinsip  pengelolaan  dan  tujuan  Alokasi Dana  Desa.  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dalam  meningkatkan  pembangunan

## Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
P-ISSN: 2502-2539
fisik  Di  Desa  Kampo-kampo,  dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban  masih  kurang  baik, dimana  terkait  dengan  masih  kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya  informasi  yang  diperoleh masyarakat  desa,  sehingga  berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan  dari  masyarakat  desa  baik secara  lembaga  ataupun  individu  dalam setiap  tahapan  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa.  Kondisi  tersebut  berdampak  pula belum  efektifnya  pencapaian  tujuan Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kampo-kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.
Selanjutnya,  kurangnya  partisipasi masyrakat  baik  secara  lembaga  maupun individu  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana desa  tentu  sangat  disayangkan.  Sebab tujuan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa yang  sekaligus  menjadi  semangat  UU Desa  adalah  menciptakan  masyarakat yang  aktif  dan  mampu  menjadi  elemen utama
dalam merencanakan,
melaksanakan  dan  mengawasi  setiap kegiatan  pembangunan  yang  terjadi  di desa.

## 4. Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  ADD  dan  DD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal  ini  akan  terekam  dalam  pelaporan keuangan yang diharapkan dapat
menunjang  dari  program-program  desa. Hal  ini  dapat  dilihat  masih  banyaknya anggaran  yang  belum  terserap  dalam kegiatan  pembanguan  fisik  sehingga angaran  tiap  tahun  masih  banyak  sisa penganggaranya.  Untuk  itu  diharapkan pelaporan  keuangan  disusun  secara bertahap  disesuaikan  dengan  tahapan, baik  yang  disepakati  dalam  musyawarah pembangunan  desa  maupun  pencairan dimana  pelaporan  berupa  realisasi  dari dana yang diterima.
Desa  Kampo-kampo  Kecamatan Binongko  sebagai  penerima  dana  ADD dan  DD  bertanggungjawab  penuh  dalam pelaksanaan  dan  pelaporan  keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk pembagunan  prasarana  desa.  Pelaporan keuangan  ADD  di  Desa  Kampo-kampo Kecamatan Binongko dari tahun ke tahun sudah  berjalan  sesuai  dengan  peraturan yang  ada  tetapi  pemanfaatnya  belum sepenuhnya dilaksankan. Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan Anggaran tersebut hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi  tanggungjawab  sepenuhnya  ada  di desa  langsung  lewat  inspektorat  dan Badan Permberdayaan Desa.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin  2012. Analisis Kebijakan  dari  Formulasi  ke
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Agustino, Leo 2012. Dasar-dasar Kebijakan  Publik .  Bandung  : Alfabeta.
Asian Development Bank. 1999. Reducing Poverty:  Major  Findings  and
Vol. 3 No. 2  Bulan September  2018
P-ISSN: 2502-2539
Implementation, A Report Based  and  Consultations  in Selected  Developing  Member Countries of The Asian Development Bank . Asian Development Bank.
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik , Jakarta: Rieneka Cipta Basri,  Yuswar  Zainul  dan  Mulyadi  Subri.
2006.  Keuangan  Negara  dan Analisis  Kebijakan  Utang  Luar Negeri, Jakarta: Raja Grafindo Harbani,  Pasolong  2013. Kepemimpinan Birokrasi . Bandung : Alfabeta.
Harsono,  Hanifah  2002. Implementasi Kebijakan  Politik .  Bandung  : PT. Mutiara Sumber Widya.
Kuncoro,  Murdrajat.  2006.  “Ekonomi
Pembangunan”,Penerbit Salemba Empat,Jakarta. Miles,Mathew B. Dan A. Michael Huberman.  2007. Analisa  Data Kualitatif .  Diterjemahkan  oleh Tjetjep Rohendi Rohidi.
Jakarta : UI Press.
Sadu  Wasistono  &  Tahir,  M.  Irwan.  2006.
Prospek  Pengembangan  Desa.
Bandung : Fokus Media.
Setiawan,  Guntur  2004. Implementasi dalam Birokrasi
Pembangunan .Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
Sevilla, C, G., Jesus, A., Twila, G., Bella, P., & Gabriel,  G.  2006.  Pengantar Metode  Penelitian.  Jakarta:  UI Press Subarsono,  AG  2011. Analisis  Kebijakan
Publik :Konsep Teori dan Aplikasi .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta. Sondang P. Siagian MPA. 2004, Administrasi Pembangunan, (Jakarta: Gunung Agung Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi  Daerah,Pusat  Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan  Publik  (Puskodak), UNDIP, Semarang Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi berbasis Kurikulum .  Jakarta  :PT.  Raja Grafindo Persada.
Widjaja,  HAW.  2003. Otonomi  Desa . Jakarta  :  P.T  Raja  Grafindo Persada.
Wresniwiro,  2012.  Membangun  Republik Desa. Visimedia. Jakarta