## JIUBJ
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

## Serlika Aprita*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: 5312lika@gmail.com
Abstrak. Dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan  kewenangan  kepada  OJK untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU  OJK  yang  berbunyi:  “Untuk  melaksanakan  tugas  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  OJK  mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,  pelaku,  dan/atau  penunjang  kegiatan  jasa  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  di sektor  jasa  keuangan.”  Menurut  Pasal  Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  No  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  Penyidik  OJK  adalah:  1.  Selain  Pejabat  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu  yang  lingkup tugas dan  tanggung  jawabnya  yang  meliputi  pengawasan sektor  jasa  keuangan di  lingkungan  OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun metode penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Pengaturan  mengenai  peranan  OJK  sebagai Penyidik dalam diatur dalam pasal 9 huruf (c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi landasan  bagi OJK dalam  melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, sehingga OJK melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Penyidikan; Pengawasan; Lembaga Jasa Keuangan
Abstract.  In  Law  No.  21  of  2011  concerning  the  Financial  Services  Authority  authorizes  the  OJK  to  carry  out  investigations. Investigation is one of OJK's supervisory duties as referred to in Article 9 letter c of the OJK Law which reads: "To carry out the supervisory  duties  as  referred  to  in  Article  6,  OJK  has  the  authority  to  carry  out  supervision,  examination,  investigation, consumer  protection,  and  other  actions  against  Service  Institutions.  Finance,  actors  and  /  or  supporting  financial  services activities  as referred to  in the  laws  and  regulations  in the  financial services  sector. "  According  to Article  49 paragraph  (1)  of Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority (OJK), OJK Investigators are: 1. Apart from Investigating Officers of  the  State  Police  of  the  Republic  of  Indonesia,  certain  Civil  Servants  whose  scope  of  duties  and  responsibilities  includes supervision  financial  services  sector  within  the  OJK,  given  special  authority  as  investigators  as  referred  to  in  the  Criminal Procedure Code. The research method in this paper is to use normative legal research. The regulation regarding the role of the OJK  as  an  investigator  is  regulated  in  article  9  letter  (c)  of  Law  No.  20  of  2011  concerning  the  Financial  Services  Authority which  becomes  the  basis  for  OJK  in  conducting  investigations  of  banking  crimes,  so  that  the  OJK  carries  out  the  function  of implementing an integrated regulatory and supervisory system of all activities in the financial services sector.
Keywords: Financial Services Authority; Investigation; Supervision; Financial Services Institutions

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  tujuan  nasional  yang  tertuang  di dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun 1945  yaitu  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam  rangka mewujudkan  tujuan  tersebut,  maka  perlu  adanya pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan  dari,  oleh  dan  untuk  rakyat  dan  serta dilaksanakan  di  dalam  segala  aspek  kehidupan  bangsa yang  meliputi  aspek  hukum,  ekonomi,  politik,  sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan. 1
1 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Jakarta:Kencana, 2005, hlm.9.
Bank Indonesia dalam posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara adalah stake holder yang memiliki posisi yang  sangat  strategis  dalam  mendukung  pembangunan nasional  dalam  hal  perekonomian  negara  baik  dalam melayani  pemerintahan  negara  maupun  dunia  keuangan dan perbankan di Indonesia, Posisi Bank Sentral sebagai Lembaga  Tinggi  Negara  yang  berwenang  untuk melakukan  pengawasan  dan  melakukan  fungsi  regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek penting  dalam  tercapainya  cita-cita  stabilitas  ekonomi pada  sebuah  negara.  Stabilitas  ekonomi  yang  kemudian berujung  pada  tercapainya  cita-cita  bernegara  dalam upaya mendorong terciptanya general welfare dilakukan
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
dengan  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  dari  Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. 2 Pemerintah  melalui  otoritas  keuangan  dan perbankan,  dalam  hal  ini  Bank  Indonesia  berwenang menetapkan  aturan  dan  bertanggungjawab  melakukan pengawasan  terhadap  jalannya  usaha  dan  aktivitas perbankan.  Oleh  karenanya,  kebijakan  pemerintah disektor  perbankan  harus  diarahkan  kepada  upaya mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  kokoh. Pemerintah  telah  cukup  memberikan  perhatian  kepada penyempurnaan  peraturan-peraturan  hukum  di  bidang perbankan,  namun demikian  kelengkapan peraturan saja tidak  cukup  untuk  dijadikan  ukuran  bahwa  perbankan nasional harus lepas dari segala permasalahan. 3
Keadaan  suatu  bank  dikatakan  sebagai  bank bermasalah  sehingga  membahayakan  kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi  usaha  bank  semakin  memburuk,  antara  lain, menurunnya  permodalan,  kualitas  aset,  likuiditas,  dan rehabilitas, serta pengelolaan bank yang  tidak dilakukan berdasarkan  prisip  kehati-hatian  dan  asas  perbankan yang  sehat.  Bank  yang  mengalami  masalah  berat  dan akhirnya  menjadi  bank  yang  tidak  sehat,  biasanya dimulai dengan terjadinya mismatch , yaitu ketidakcocokan  dallam  pengelolaan  dana  disisi  aktiva dan  sisi  passiva.  Apabila  kredit  yang  dikeluarkan menjadi non  performing ,  artinya  kredit  tidak  kembali tepat  waktu,  maka  bank  mengalami  kesulitan  mencari dana  pengganti  untuk  dibayarkan  kepada  deposan.  Bila usaha  bank  mencari  dana  tersebut  tidak  berhasil,maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi sebagai berikut: 1. Bank  akan  di-rush  oleh  nasabahnya  (deposan)  sebab tidak terjadinya pembayaran  kepada nasabah  pemilik dana,  artinya  runtuhnya  kepercayaan  nasabah bank,maka dananya ditarik kembali;
2. Bank akan menyerahkan diri  kepada Bank  Indonesia sebagai  “ lender  of  last resort ”dan  meminta  bantuan likuiditas  BLBI.  Bank  juga  dapat  melakukan  lobi politik  meminta  bantuan  pemerintah  untuk  turun tangan. Keppres Nomor 26 Tahun 1998 memberikan blanket  guaratee berupa  BLBI  kepada  semua  bank agar terhindar dari rush .
Dalam  hal  suatu  bank  mengalami  permasalahan yang  dapat  membahayakan  kelangsungan  usahanya, maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tanggungjawab hukum yaitu melakukan tindakan agar: 1. Pemegang saham menambah modal
2 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,
Jakarta: RajawaliPress, 2008, hlm.77.
3 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan  Bukan  Bank, Jakarta:  PT.  Indeks  Kelompok Gramedia, 2010, hlm.50.
2. Pemegang  saham  mengganti  dewan  komisaris  dan atau direksi bank;
3. Bank  menghapusbukukan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  yang  macet  dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Bank  melakukan  merger  atau  konsolidasi  dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; 7. Bank  menjual  sebagian  atau  seluruh  harta  dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 4
Langkah-langkah  yang telah dilakukan oleh  Bank Indonesia  terhadap  bank-bank  bermasalah  sebagai bentuk  tanggungjawab  hukum  dalam  upaya  untuk menghindari  terjadinya  pencabutan  izin  usahanya dan/atau  likuidasi.  Tetapi,  apabila  tindakan  yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 belum cukup mengatasi kesulitan  bank  maka,berdasarkan  ketentuan  Pasal  37 ayat  2  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  menyatakan  bahwa  apabila menurut  penilaian  Bank  Indonesia  keadaan  suatu  bank membahayakan  sistem  Perbankan,  pimpinan  Bank Indonesia  dapat  mencabut  izin  usaha  bank  dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan  badan  hukum  bank  dan  membentuk  tim. Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini  menunjukkan  bahwa apabila tidak dilakukan pencabutan dan pembubaran atas bank yang bermasalah tersebut, maka akan membahayakan sistem perbankan.
Kriteria  membahayakan  sistem  perbankan  yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan  usaha,  suatu  bank  tidak  mampu  memenuhi kewajiban-kewajibannya  kepada  bank  lain,  sehingga pada gilirannya akan berdampak kepada bank-bank lain. Apabila  Direksi  bank  tidak  menyelenggarakan  Rapat Umum  Pemegan  Saham  terkait  pencabutan  izin  dan pembubaran  bank,maka  pimpinan  Bank  Indonesia meminta  kepada  pengadilan  untuk  mengeluarkan penetapan  yang  berisi  pembubaran  badan  hukum  bank, penunjukkan  tim  likuidasi,  dan  perintah  pelaksanaan likuidasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 5
Tanggung  jawab  hukum Bank  Indonesia terhadap bank-bank  bermasalah  sebagaimana  dijelaskan  dalam ketentuan  Pasal  37  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan,  maka  atas  permintaan Bank  Indonesia,  pemerintah  setelah  berkonsultasi
4 Rachmawadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.13.
5 Rudi  Tri  Santoso ,  Mengenai  Dunia  Perbankan , Yogyakarta:ANDI, 1997, hlm.90.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam upaya penyehatan perbankan. Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:
1. Penyehatan  bank  yang  diserahkan  oleh  Bank Indonesia;
2. Penyelesaian  aset  bank  baik  aset  fisik  maupun kewajiban debitor melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit);
3. Pengupayaan  pengembalian  uang  negara  yang  telah tersalur kepada bank-bank. 6
Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini  terlihat  adanya peranan langsung dari pemerintah untuk menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  Bank Indonesia  terhadap  bank-bank  bermasalah  merupakan bentuk  tanggungjawab  hukum  Bank  Indonesia  dalam upaya mempertahankan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, dimana apabila Bank Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan diatas akan membahayakan  keadaan  perekonomian  nasional  yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.
Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional  keropos  adalah  akibat  perilaku  pengelola  dan pemilik  bank  yang  cenderung  mengeksploitasi  dan  atau mengabaikan  prinsip  kehati-hatian  dalam  berusaha. Disamping faktor penunjang lain yaitu lemahnya kontrol pengawasan  pemerintah  melalui  Bank  Indonesia. Sentral,  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang  Bank  Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.
Sejalan  dengan  amanat  Pasal  34  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah  dibentuknya  lembaga  pengawas  pada  jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih  kepada  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK). Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatatakan  bahwa  OJK  merupakan lembaga  yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain, yang  mempunyai  tugas,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang
6 Gunarto  Suhardi, Usaha  Meningkatkan  Kinerja  dan Kepatuhan  Perbankan  di  Indonesia ,  Yogyakarta:Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004, hlm.3.
pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ”.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  diatas  menunjukkan bahwa  pengertian  OJK  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  menunjukkan  bahwa  Otoritas Jasa Keuangan adalah  sebuah  lembaga pengawasan jasa keuangan  seperti  industri  perbankan,  pasar  modal, reksadana,  perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun  dan asuransi.  Pada  dasarnya  Undang-Undang  tentang  OJK ini  hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan  tata pelaksanaan  kegiatan  keuangan  dari  lembaga  yang memiliki kekuasaan. 7
Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 akan  diberlakukan  mulai  tahun  1  Januari  2013,  dengan tugas  untuk  mengawasi  lembaga  keuangan  baik  bank maupun  non bank.  Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang  Bank  Indonesia.  Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  34 tersebut bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank.
Dengan  diberlakukannya  OJK,  maka  fungsi  dan wewenang  Bank  Indonesia  semakin  sempit.  Sementara tujuan  tunggalnya  tetap  sama  yaitu  mencapai  dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Memelihara kestabilan rupiah ini terhadap dua aspek yakni kestabilan rupiah  terhadap  harga  barang  dan  kestabilan  rupiah terhadap  nilai  tukar  dengan  mata  uang  negara  asing ( valas). Itulah  tujuan  tunggal  Bank  Indonesia  ( single objective ).  Dengan  tujuan  tunggal  tersebut,  Bank Indonesia  selama  ini  mempunyai  3  (tiga)  tugas  yakni sektor  moneter,  sistem  pembayaran  dan  sektor perbankan.  Itulah  tiga  pilar  penopang  tujuan  tunggal, namun  dengan  dilepaskannya  sektor  perbankan,  kini tinggal dua sektor. Bila diibaratkan 3 pilar, maka 1 pilar telah patah. 8
Bank  Indonesia  setelah  hak  untuk  melakukan pengawasan dipindahkan  kepada otoritas jasa keuangan, maka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  OJK  memiliki fungsi  untuk  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa  keuangan. 9 Pengaturan dan pengawasan  OJK  dilakukan  terhadap(a)  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perbankan;  (b)  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  pasar  modal;  (c)kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  perasuransian,  dana  pensiun, lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan
7 Ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8 AbdulkadirMuhammad  dan  Rilda  Muniarti, Segi Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan ,  Edisi  Revisi, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.35.
9 Ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
lainnya. 10 Selanjutnya  untuk  melaksanakan  tugas  dan pengaturan dalam menjalankann perannnya sebagaiaman diatur  dalam  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka OJK memiliki wewenang untuk:
1. Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kelembagaan bank yang meliputi:
a. perizinan  untuk  pendirian  bank,  pembukaan kantor  bank,  anggaran  dasar,  rencana  kerja, kepemilikan,  kepengurusan  dan  sumber  daya manusia,  merger,  konsolidasi  dan  akuisisi  bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
b. kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber  dana, penyediaan  dana,  produk  hibridasi,  dan  aktivitas di bidang jasa;
2. Pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  kesehatan bank yang meliputi:
a. likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum  pemberian  kredit,  rasio  pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
b. laporan  bank  yang  terkait  dengan  kesehatan  dan kinerja bank;
c. sistem informasi debitur;
d. pengujian kredit ( credit testing ); dan
e. standar akuntansi bank;
3. pengaturan  dan  pengawasan  mengenai  aspek  kehati- hatian bank, meliputi:
a. manajemen risiko;
b. tata kelola bank;
c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
e. pemeriksaan bank. 11
Untuk melaksanakan tugas
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
1. menetapkan  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang ini;
2. menetapkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan  peraturan  mengenai  pengawasan  di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan  kebijakan  mengenai  pelaksanaan  tugas OJK;
6. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan perintah  tertulis  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan dan pihak tertentu;
10 Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
11 Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur, serta  mengelola,  memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. 12
Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
1. menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan  Konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan  perintah  tertulis  kepada  Lembaga  Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
a. izin usaha;
b. izin orang perseorangan;
c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
d. surat tanda terdaftar;
e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
f. pengesahan;
g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
h. penetapan lain. 13
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  huruf  (e)  dan  (f) Undang-Undang  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan,  OJK  berwenang  satu  diantranya  adalah untuk  melakukan  penunjukkan  pengelola  statuter  dan menetapkan  penggunaan  pengelola  statuter.  Pengelola statuter  merupakan  perorangan  atau  badan  hukum  yang ditunjuk  oleh  OJK  untuk  mengelola  suatu  bank  yang dalam  pengawasan  OJK.  Jadi  pengelola  statuter  ini menggantikan peran dari direksi.
Sejalan  dengan  fungsi  dan  kewenangannya  untuk melakukan penunjukkan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter
12 Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
13 Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
menunjukkan  bahwa  OJK  sebagai  lembaga  pengawas baru  yang  akan  mempunyai  tugas  dan  beban  strategis kelembangaan yang berat atau superbody , jelas memiliki indepedensi yang tinggi dalam menjalankan kewenangannya.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  setiap regulasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  OJK benar-benar bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi  pihak  manapun  dan  mencehag  terjadinya benturan  kewenangan  dan  kepentingan  antara  berbagai faktor yang berinteraksi dalam menjalankan kewenangannya tersebut. 14 Dasar  hukum  lahirnya  OJK  adalah  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2004  tentang  Bank Indonesia  menyatakan  bahwa  tugas  mengawasi  bank akan  dilakukan  oleh  lembaga  indepeden.  Istilah pengawasan dalam bahasa  Indonesa asal  katanya adalah “awas”,  sehingga  pengawasan  merupakan  kegiatan mengawasi  saja,  dalam  arti  melihat  sesuat  dengan seksama.  Tidak  ada  kegiatan  dilauar  itu  kecuali melaporkan hasil pengawasan. 15
OJK  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan hukum  dalam  bentuk  pengawasan  yang  lebih  baik dengan  melakukan  fungsi  pengawasan  secara  maksimal terhadap  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan  sebagaimana telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Adanya pengaturan  mengenai  pengawasan  yang  dilakukan  oleh OJK  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  sebagaimana diatur  dan  dijelaskan  dalam  peraturan  perundang- undangan menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam hal  ini  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  kegiatan dalam  sektor  jasa  keuangan  telah  diatur  secara prosedural,  sehingga  fungsi  hukum  untuk  melindungi masyarakat  dan  individu  terhadap  perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu  lain  atau  pemerintah  sendiri (penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  para petugas  negara)  maupun  pemerintah  asing  (agresi  atau subversi  yang  dilakukan  pemerintah  asing)  dapat terpenuhi. 16 Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat Roscue Pond yang  mengemukakan  bahwa  hukum  untuk melindungi  kepentingan  manusia  ( law  as  tool  of  social engineering ),  dikarenakan  kepentingan  manusia  adalah
14 Nova Asmirawati, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Vol.9.  No.3,  2012, hlm.5 15 Victor  Situmorang  dan  Jusuf  Juhir, Aspek  Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur
Pemerintah , Jakarta:Rineka Cipta,1994, hlm.17.
16 E.Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang,  “ Pengantar dalam  Hukum  Indonesia” ,  Jakarta:PT  Ichtiar  Baru,  Anggota IKAPI dan Penerbit Sinar Harapan, 1989, hlm.15
suatu  tuntutan  yang  dilindungi  dan  dipenuhi  manusia dalam bidang hukum. 17
Meningkatnya  tingkat  kebutuhan  masyarakat dalam  hal  menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan,  kondisi  ini apabila  tidak  dibarengi  dengan  fungsi  pengawasan  yang terintegritas  dari  OJK  akan  mengakibatkan  kerugian dalam  kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan.  Berkaitan dengan  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  OJK  maka, berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  OJK  menyatakan  bahwa  untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  6,  OJK  mempunyai  wewenang  satu diantaranya  adalah  melakukan  penunjukkan  pengelola statuter  dan  menetapkan  penggunaan  pengelolaan statuter.
Pengertian  pengelola  statuter  dalam  kaitannya dengan  ketentuan  Pasal  9  huruf  (e)  dan  (f)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  adalah  perorangan  atau  badan  hukum  yang ditunjuk  oleh  OJK  untuk  mengelola  suatu  bank  yang berada  dalam  pengawasan  OJK.  OJK  adalah  lembaga yang  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan. OJK  didirikan  untuk  menggantikan  peran  Bapepam-LK dalam  pengaturan  dan  pengawasan  pasar  modal  dan lembaga  keuangan,  dan  menggantikan  peran  Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk  melindungi  pihak-pihak  kegiatan  didalam  sektor jasa keuangan, konsumen industri jasa keuangan.
Berbagai  konsep  pengertian  perlindungan  hukum juga  ditemukan  pada  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  satu  diantaranya  pengertian  perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang  Pers  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum adalah  jaminan  perlindungan  pemerintah  dan  atau masyarakat  kepada  warga  negara  dalam  melaksanakan fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:
“ perlindungan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  yang dilakukan  oleh  pihak  keluarga,  advokat,  lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan pengadilan”
Berdasarkan  pengertian  perlindungan  hukum diatas  menunjukkan  bahwa  fungsi  pengawasan  yang
17 Salim  HS, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum , Jakarta:Rajawali Pers, 2010, hlm.41-42.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
dimiliki OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK  bertujuan  untuk melindungi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan.  Konsumen  pengguna jasa  keuangan  dimana  dalam  hal  ini  dalam  kegiatan  di sektor jasa keuangan perusahaan pembiayaan konsumen merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari OJK, dikarenakan konsumen rentan  akan  perbuatan  yang  merugikan  kedudukannya dalam  perjanjian  antara  konsumen  dan  perusahaan pembiayaan konsumen. Satu diantaranya adalah pencantuman  klausula  baku  yang  seringkali  dilakukan oleh  perusahaan  pembiayaan  konsumen.  Adanya pencantuman  klausula  baku  inilah  yang  menjadi  salah satu  alasan  utama  diperlukan  adanya  pengawasan  OJK terhadap perusahaan pembiayaan konsumen.
Ciri utama dari klausula baku adalah sifat uniform atau  keseragaman  dari  syarat-syarat  perjanjian  untuk semua  perjanjian  untuk  sifat  yang  sama.  Syarat-syarat baku  dalam  perjanjian  adalah  syarat-syarat  konsep tertulis  yang  dimuat  dalam  beberapa  perjanjian  yang masih  dimuat,  yang  jumlahnya  tidak  tertentu  dan  tanpa merundingkan dahulu isinya. 18
Pembentukkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dapat dijadikan landasan hukum bagi konsumen  yang  dirugikan  atas  perbuatan  perusahaan pembiayaan. Dikarenakan didalam peraturan perundang- undangan  tersebut  berisikan  sekumpulan  aturan  hukum yang  bersifat  memaksa,  yang  menentukan  tingkah  laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan  resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  mana terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu hal ini  sebagaimana  pengertian  hukum  menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto . 19
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh OJK terhadap konsumen pengguna jasa keuangan dalam hal  ini  perusahaan  pembiayaan  konsumen  dalam kegiatan  di  sektor  jasa  keuangan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang OJK  menunjukkan  bahwa  perlindungan  yang  diberikan kepada  konsumen  telah  memenuhi  suatu  gambaran  dari fungsi  hukum  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 20
Dengan  adanya  OJK  sebagai  pengganti  fungsi pengawasan  oleh  Bank  Indonesia  diharapkan  agar kegiatan pada perusahaan pembiayaan mampu
18 Purwahid  Patrik,  “ Peranan  Perjanjian  Baku  dalam Masyarakat ”, Makalah, dalam seminar Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm.1.
19 C.S.T  Kansil,  “ Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia” , Jakarta:Balai Pustaka, 1989, hlm.38.
20 Pengertian Perlindungan Hukum , http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan- hukum.html , dikases pada 14 Juni 2015.
melindungi kepentingan konsumen dengan cara terpenuhinya  hak-hak  konsumen,  hal  ini  sebagaimana dijelaskan Fitzgerald bahwa hukum melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan kekuasaan  kepadanya  secara  terukur  untuk  bertindak dalam rangka kepentingannya  yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang perlu  dilindungi  dan  diatur  yang  tertuang  dalam  bentuk peraturan. 21
Adanya pengaturan mengenai bentuk perlindungan  hukum  yang  diberikan  OJK  kepada konsumen  pada  perusahaan  pembiayaan  konsumen dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang OJK  menunjukkan  bahwa  OJK  dalam  melaksanakan fungsi  pengawasannya  mengutamakan hak asasi konsumen  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum,  hal  ini sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo , perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum. 22
Secara  filosofi  perlindungan  hukum  bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah.  Kepastian  hukum  oleh  aliran  yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum  dititik  beratkan  pada  segi  kepastian  hukumnya, yang  cenderung  melihat  hukum  sebagai  suatu  yang mandiri. Penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan  aturan  yang  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin terwujudnya  kepastian  hukum.  Oleh  karena  yang dibiayai  adalah  barang  untuk  tujuan  konsumtif,  sudah tentu  mengandung  resiko  tersebut  yang  menyebar  pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan rate  of  interest yang  tinggi.  Bagi  perusahaan pembiayaan  konsumen  keadaan  ini  masih  aman,  tetapi masih  tetap  diperlukan  jaminan  dari  pihak  konsumen dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. 23 Dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan OJK terhadap lembaga pembiayaan konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen  pengguna  lembaga  ini  yaitu  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  barang-barang  dengan mencicil  yang  dibarengi  dengan  meningkatnya  taraf kehidupan  masyarakat  lapisan  menengah  kebawah  serta membantu  mengatasi  kendala-kendala  dari  masyarakat yang  berpenghasilan  rendah  dalam  kegiatan  di  sektor jasa keuangan.
21 J.HAL.  Fitzgerald,  dalam  Satjipto  Rahardjo,  “ Ilmu Hukum” , Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.69. 22 Satjipto  Rahardjo,  “ Ilmu  Hukum” ,  Bandung:PT.
Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
23 Munir Fuady, “ Hukum tentang Lembaga Pembiayaan ”, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.162.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  di Indonesia  didasari  dari  keinginan  pemerintah  dalam melakukan  regulasi  baru  dalam  hal  pengawasan perbankan  yang  dianggap  mulai  mengalami  kelemahan. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga yang independen  dan  memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas dan  tegas  dalam  pengawasan  perbankan  diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang saat ini timbul di bidang  pengawasan  perbankan.  Dengan  besarnya kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang satu ini, tentunya harus ada suatu pengaturan yang jelas  dan  tertulis  demi  mewujudkan  kepastian  hukum. Lembaga  OJK  yang  dulunya  sudah  terbentuk  masih belum  memiliki  suatu  pengaturan  yang  jelas.  Namun dengan  dilahirkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan kepastian  hukum,  dan  undang-undang  tersebut  menjadi dasar  hukum  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan kewenangan dari lembaga tersebut.
Menurut Jimly  Asshiddiqie, welfare  state dalam perundang-undangan  untuk  pertama  kalinya  dikenal dengan  istilah  “negara  pengurus”.  Negara  pengurus dalam  konsep  negara  kesejahteraan  berarti  terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan  negara  di  berbagai  bidang  kesejahteraan sebagai  wujud  dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan umum  ( publik  service )  melalui  penyediaan  intervensi- intervensi  pemerintah.  Karakter  negara  kesejahteraan menempatkan  lembaga  yang  bertugas  mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedudukan unsur pemerintah tidak harus  selalu  dipandang  bertentangan  secara  diametral dengan kedudukan rakyat seperti didalam negara hukum liberal  dan  negara  hukum  formal.  Adapun  pandangan negara  kesejahteraan  terhadap  pemerintah  jauh  lebih bersahabat  daripada  negara  hukum  formal.  Pemerintah tidak  dianggap  sebagai  lawan  melainkan  sebagai  rekan kerja  dalam  mencapai  tujuan  kesejahteraan  umum. Namun kewenangan bertindak lembaga-lembaga pemerintah atas inisiatif sendiri dalam negara kesejahteraan menunjukkan suatu proses perubahan pola pikir tujuan negara hukum negara kesejahteraan, dimana tujuan  utama  negara  hukum  kesejahteraan  adalah kemanfaatan  sedangkan  tujuan  negara  hukum  formal adalah kepastian hukum yang berdasarkan asas legalitas.
Uraian  diatas  menunjukkan  hakikat  independensi yang sesungguhnya yang merupakan abstraksi dari nilai- nilai  yang  digali  dari  perkembangan  nilai  yang  ada didalam  masyarakat  suatu  bangsa.  Nilai-nilai  tersebut adalah kedaulatan rakyat dalam pembentukan kebijaksanaan  dan  kebijakan  bukan  semata-mata  karena kehendak  penguasa  atau  pemerintah.  Tetapi,  pengaturan lembaga  independen  di  Indonesia  tidak  menunjukkan hakikat independensi yang sesungguhnya sebab lembaga independen  yang  diatur  dalam  undang-undang  tertentu dikenakan  teori  yang  digunakan  di  negara  Indonesia adalah  negara  hukum  materil  atau  negara  hukum
berdimensi  pelayanan  politik. 24 Sehingga,  dalam melayani  rakyatnya,  pemerintah  turut  serta  dalam menentukan  kebijaksanaan  ( wisdom )  dan  kebijakan ( policy )  yang  berorientasi  pada  kepentingan  pemerintah dalam  berbagai  bidang  khususnya  dalam  kegiatan ekonomi  yang  tidak  diserahkan  sepenuhnya  kepada rakyat,  melainkan  dilibatkannya  partisipasi  pemerintah. Seperti  yang  ada  didalam  pengaturan  lembaga independen  didalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  melibatkan peran  serta  Kemenkeu  (Koordinator  FKSSK)  sebagai wakilnya Pemerintah Republik Indonesia.
Setiap  pihak  dilarang  campur  tangan  terhadap pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  OJK  dengan  maksud bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang  optimal  dan mampu  meningkatkan  daya  saing  nasional,  maka  OJK harus  dapat  bekerja  secara  independen  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  jasa  keuangan.  Oleh karena  itu,  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,  OJK  bebas  dari  campur  tangan  pihak lain.  Sebagai  pengamat  ekonomi, Imam  Sugema mengatakan  bahwa  OJK  pada  prinsipnya  pengawasan regulasi  untuk  berbagai  lembaga  keuangan  mulai  bank, asuransi, multi finance ,  kemudian  pasar  modal,  bursa berjangka,  pengaturan  dan  supervisinya  disatukan,  OJK sebagai regulatornya. 25
Tentang  kewenangan  penyidikan  yang  dipunyai oleh  penyidik  OJK  ini,  seperti  penyidikan  terhadap semua  tindak  pidana  yang  menyangkut  jasa  keuangan seperti  diatur  dalam  sektor  perbankan,  pasar  modal, perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan. Sementara  terhadap  tindak  pidana  perbankan  telah  ada penyidik  sebelumnya  yaitu  pejabat  Polisi  Negara,  Jaksa dan  KPK.5  Wewenang  baru  yang  diemban  oleh  OJK sesuai  dengan  Undang  –  Undang  nomor  21  tahun  2011 pasal  9  ayat  3  adalah  melakukan  penyidikan.  Berbeda dengan  Bank  Indonesia  selama  ini  yang  punya wewenang  dalam  pengawasan  bank,  namun  tidak memiliki  kewenangan  penyidikan,  sebatas  melakukan investigasi  kalau  menemukan  dugaan  terjadinya  tindak pidana.  Kewenangan  penyidikan  sendiri  meliputi kewenangan untuk :
1. Menerima  laporan,  pemberitahuan,  atau  pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuanagan.
24 Anggito  Abimanyu, Tantangan  OJK, Ringkasan Makalah  yang  Disampaikan  Kepada  Pansel  OJK,  ditulis tanggal 08 April 2012.
25 Arsip Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Sidang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta, 2010.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Melakukan  penelitian  atas  kebenarnya  laporan  atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
3. Melakukan  penelitian  terhadap  setiap  orang  yang diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  tindak  pidana di sektor jasa keuangan.
4. Memanggil,  memeriksa,  serta  meminta  keterangan dan  barang  bukti  dari  setiap  orang  yang  disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
5. Melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
6. Melakukan  penggeledahan  di  setiap  tempat  tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan,  dan  dokumen  lain  serta  melakukan penyitaan  terhadap  barang  yang  dapat  dijadikan bahan  bukti  dalam  perkara  tindak  pidana  di  sektor jasa keuangan.
7. Meminta  data,  dokumen,  alau  alat  bukti  lain,  baik cetak  maupun  elektronik  kepada  penyelenggara  jasa telekomunikasi.
8. Dalam  keadaan  tertentu  meminta  kepada  pejabat yang  berwenang  untuk  melakukan  pencegahan terhadap  orang  yang  diduga  telah  melakukan  tindak pidana  di  sektor  jasa  keuangan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
10. Meminta  keterangan  dari  bank  tentang  keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan  atau terlibat dalam  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
11. Memblokir  rekening  pada  bank  atau  lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. 12. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan tugas  penyidikan  tindak  pidana  di  sektor  jasa keuangan 13. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  tertentu  berdasarkan  undang  –  undang.  Jadi apabila  terindikasi  adanya  tindak  pidana  korupsi  di sektor  jasa  keuangan  (sektor  perbankan  dan  lain-lain) maka  Jaksa  berwenang  melakukan  penyidikan.  Begitu juga  penyidik  KPK,  selaku  penyidik  mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, seperti  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasal  6  . Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mempunyai  tugas  : Melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

## METODE Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Di  dalam  buku  Teori  dan  Metode  Penelitian Hukum Normatif, karangan Johny Ibrahim, mengatakan bahwa  “penelitian  hukum  normatif  adalah  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.  Logika  keilmuan  dalam  penelitian  hukum normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan  cara kerja  ilmu  hukum  normatif” 26 .  Kemudian  pendapat  ini didukung oleh Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab isu  hukum  yang  akan  dihadapi.  Hal  ini  sesuai  dengan karakter  preskiptif  ilmu  hukum.  Berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan  di  dalam  keilmuan  yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu  fakta  disebabkan  oleh  suatu  faktor  tertentu, penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskipsi dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi 27 .  Lebih lanjut Bambang  Waluyo ,  dalam  bukunya  Penelitian Hukum  dalam  Praktek,  mengatakan  bahwa  “penelitian ini  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang bertujuan  untuk  mempelajari  suatu  hukum  tertentu dengan jalan menganalisanya” 28
Jenis penelitiani adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum. 29 Penelitian  tesis  menurut Peter  Mahmud Marzuki dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi, teori,  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi. 30 Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar  atau  tidaknya  menurut  hukum  terhadap  fakta  atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  melakukan pengkajian  mengenai  kaidah-kaidah,  konsep  hukum, doktrin  dan  norma  yang  berkaitan  dengan  dengan kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam mengangkat pengelola statuter: analisis Pasal 9 huruf (e)
26 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, 2006, hlm.47.
27 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Prenada Media,2005, hlm.35.
28 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.8.
29 Peter  Mahmud  Marzuki,  “ Penelitian  Hukum ”, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.
30 Ibid
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
dan  (f)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan filsafat ( philosophical approach ), pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach), pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  sejarah  ( history approach )  dan  pendekatan  yang  akan  datang  ( futuristic approach )

## Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)
Pendekatan  filsafat  akan  mengkaji  isu  hukum ( legal issue ) dalam penelitian normatif dan mengkajinya secara mendalam. 31 Pendekatan filsafat digunakan untuk kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam mengangkat pengelola statuter: analisis Pasal 9 huruf (e) dan  (f)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Suatu  penelitian  normatif  harus  menggunakan pendekatan  perundang–undangan  dan  yang  akan  diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian.  Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan  perundang-undangan dalam  kegiatan  akademisi  peneliti  perlu  mencari ratio legis dan  dasar ontologis lahirnya  undang-undang tersebut.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk  memperoleh deskripsi  analisis  permasalahan  hukum  yang  terkait dengan  kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dalam  mengangkat  pengelola  statuter:  analisis  Pasal  9 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pendekatan Perundang-Undangan ( statute approach )  dilakukan  dengan  menelaah  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang  dikaji.  Hasil  dari  telaah  tersebut  merupakan  suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. 32

## Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  isu  yang  sedang  dihadapi  yang  telah  menjadi putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan tetap. Dalam mempergunakan pendekatan  kasus peneliti harus  memahami ratio  decidendi yaitu  alasan-alasan hukum  yang  digunakan  hakim  untuk  sampai  kepada putusannya. 33
31 Johhny ibrahim, “ Teori dan Metode Penelitan Hukum Normatif ”, Malang:Bayumedia, 2006,hlm.267.
32 Peter  Mahmud  Marzuki,  “ Penelitian Hukum
Normatif”, Jakarta:Kencana, 2010, hlm. 93.
33 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit .,hlm.119.
Dalam  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  kasus yaitu  kasus  mengenai  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  mengangkat  pengelola  statuter: analisis Pasal 9 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Pendekatan Sejarah (History Approach)
Sejarah hukum berusaha mengenali dan memahami  secara  sistematis  proses-proses  terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta  memberi  tambahan  yang  pengetahuan  yang berharga  untuk  memahami  fenomena  hukum  dalam masyarakat 34 . Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui  latar  belakang  dari  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.

## Pendekatan yang akan Datang (Futuristic Approach)
Merupakan  penelitian  hukum  yang  menyangkut pembangunan  hukum  di  masa  depan  ( futuristic atau antisipatoris )  sehingga  diperlukan  metode  penelitian sosial  atau  metode  penelitian sosio  legal .  Dengan demikian  kegiatan-kegiatan  seperti  ini  merupakan kegiatan yang interdisipliner. 35
Dalam  tesis  ini  menggunakan  pendekatan  yang akan  datang  ( futuristic  approach )  mengenai  pengaturan hukum  yang  ideal  dan  riil  dalam  mendukung kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam mengangkat pengelola statuter: analisis Pasal 9 huruf (e) dan  (f)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  peraturan  perundang- undangan Otoritas Jasa Keuangan pada masa depan.

## Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum
Jenis  dan  sumber  bahan–bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  ada  tiga  macam mengacu  kepada  tata  cara  penyusunan  sumber  bahan- bahan  hukum  menurut Soerjono  Soekanto ,  maka  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi:

## Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan–bahan  hukum yang mengikat dan terdiri dari 36 : 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
34 Jhonny Ibrahim, Op. Cit ., hlm. 256
35 Diah  Nabila,  “ Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam Menentukan  Keabsahan  Akta  Notaris  sebagai  Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang Akta Jual Beli Hak atas Tanah ”, Tesis,  Program  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Universitas
Sriwijaya,
Palembang, 2012, dalam
http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35, diakses pada 28 Februari 2013.
36 C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  “ Penelitian  Hukum  di Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-2”, PT.Alumni,  Bandung, 1994, hlm.134.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
5. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer terdiri dari 37 : 1. Literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan.
2. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Hasil karya ilmiah pakar hukum
4. Pendapat pakar hukum

## Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus (hukum) dan ensiklopedia. 38

## Teknik  Pengumpulan  dan  Pengklasifikasian  Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan–bahan  hukum  dilakukan dengan pengelompokkan peraturan perundang– undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku–buku dan  sumber–sumber  lainnya  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian ini. 39 Setelah memperoleh bahan–bahan  hukum  dari  hasil  penelitian  kepustakaan, maka  dilakukan  pengolahan  bahan–bahan  hukum dengan  cara  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan– bahan  hukum  tertulis.  Sistematisasi  berati  membuat klasifikasi terhadap bahan–bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. 40

## Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum
Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan  menggunakan  inventarisasi  dan  sistematisasi terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada relevansinya  dengan  pengaturan  hukum  mengenai kepailitan. setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maka, dilakukan pengolahan  bahan-bahan  hukum  yang  didapatkan dengan  cara  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan- bahan  hukum  tertulis.  Sistematisasi  berarti  membuat
37 Bambang  Waluyo,  “ Penelitian  Hukum  Dalam Praktek ”, Sinar Grafika, Jakarta, 1999,  hlm.7-8.
38 Soerjono  Soekanto,  “ Pengantar  Penelitian  Hukum ”,
Jakarta:UI Press, 2007,  hlm.52.
39 Soerjono  dan  Abdurrahman,  “ Metode  Penelitian Hukum. ”, Jakarta:Rineka Cipta, 1997,  hlm.56.
40 Soejono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji ,”Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat”, Jakarta:PT.  Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.251.
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. 41

## Teknik Analisis Penelitian
Analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini melalui  penafsiran  hukum  dan  konstruksi  hukum terhadap  analisis  bahan-bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  dan  diolah.  Mengolah  dan  menganalisis bahan–bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum.  Penafsiran  hukum antara lain:
Adapun penafsiran hukum terdiri atas: 1. Penafsiran gramatikal ialah  menafsirkan  undang- undang  menurut  arti  perkataan  hal  ini  memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa  yang  dipergunakan  sebagai  satu-satunya  alat yang  dipergunakan  pembuat  undang-undang  untuk menyatakan  kehendak  sesuai  dengan  bahasa  sehari– hari atau bahasa hukum. 42 2. Penafsiran  sistematis ialah  penafsiran  dengan  cara memperhatikan  adanya  hubungan  antara  satu  pasal dengan pasal lain dalam suatu undang-undang.
3. Penafsiran  autentik  ialah  penafsiran  yang  diberikan oleh pembentuk undang–undang.
Selain  penafsiran  hukum,  ada  kontruksi  hukum yang  membantu  dalam  menganalisis  bahan-bahan hukum.  Metode  konstruksi  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Metode penyempitan/pengkonkritan hukum (rechtsvervijnings ),  metode  ini  bertujuan  untuk meyempitkan/mengkonkritkan  suatu  aturan  hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, sehingga dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu 43 . 2. Fiksi  hukum ,  bermaksud  untuk  mengatasi  konflik antara  tuntutan-tuntutan  baru  dengan  aturan-aturan yang ada 44

## Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan  metode  deduktif  yaitu  dengan  cara pengambilan  kesimpulan  dari  pembahasan  yang  bersifat umum  menjadi  kesimpulan  yang  bersifat  khusus, sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  yaitu menjawab  rumusan. 45 Dengan  menggunakan  metode  ini maka  aturan–aturan  hukum  yang  bersifat  umum dijabarkan  dalam  wujud  aturan–aturan  hukum  konkret, sehingga  dapat  ditafsirkan  dan  disimpulkan  aturan-
41 Soerjono Soekanto, Op.Cit ., hlm.251 42 Mochtar Kusumaatmadja, “ Pengantar Ilmu Hukum”,
Alumni, Bandung, 2000, hlm.100.
43 Ibid ., hlm. 61
44 Ibid ., hlm. 63 45 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  “ Pengantar  Metode Penelitian Hukum .”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.18.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
aturan  hukum  khusus  tentang  kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  mengangkat  pengelola  statuter: analisis Pasal 9 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi,  Tugas,  dan  Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  Menurut  Undang-undang  Nomor  21 Tahun 2011
Undang-  undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  keuangan  merupakan  payung  hukum  atau landasan hukum berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam melakukan kerjanya. Berdasarkan UndangUndang tersebut  maka  ditetapkan  tujuan dibentuknya  OJK  secara  eksplisit  disebutkan  dalam Pasal  4  bahwa  dibentuknya  OJK  agar  keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keungan:
1. Terselenggaranya  secara  teratur,  adil,  transparan  dan akuntabel;
2. Mampu  mewujudkan  system  keuangan  yang  tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat.  Tujuan  otoritas  jasa  keuangan  yang pertama,  yakni  agar  keseluruhan  kegiatan  didalam sector jasa keuangan terselenggara secara teratur adil transparan  dan  akuntabel  merupakan  asas-asas  yang terkandung dalam substansi hukum OJK.
Asas-asas  tersebut  ditemukan  lebih  lanjut  dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut :
1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan  wewenang  OJK.  Dengan  tetap  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas  kepastian  hukum,  yakni  asas  dalam  Negara hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundangundangan  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
3. Asas  kepentingan  umum,  yakni  asas  yang  membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. 4. Asas  keterbukaan,  yakni  asas  yang  membuka  diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi  yang  benar  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan  perlingungan  atas  hak  asasi  pribadi dan  golongan  serta  rahasia  Negara  termasuk  rahasia sebagaimana
ditetapkan
dalam peraturan perundangundangan.
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang OJK  dengan  tetap  berlandasakan  pada  kode  etik  dan ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Asas  integritas,  yakni  asas  yang  berpegang  teguh pada  nilai-nilai  moral  dalam  setiap  tindakan  dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. 7. Asas  akuntabilitas,  yakni  asas  yang  menetukan bahwa  setiap  kegiatan  Dan  hasil  akhir  dari  setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Untuk  mencapai  tujuan  Otoritas  Jasa  keuangan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  telah  mengatur pula  terkait  tugas,  fungsi  dan  wewenang  OJK  terlebih khusus  dalam  bidang  pencegaha  dan  pengawasan terhadap pendirian perusahaan invesatasi ilegal. Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  dalam  Pasal  5 menyebutkan  bahwa  OJK  berfungsi  menyelenggarakan system  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap  keseluruhan  kegiatan  didalam  sector  jasa keuangan.  Fungsi  OJK  tersebut  bertolak  dari  sistem integrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  didalam  sector jasa  keuangan  melalui  pengaturan  dan  pengawasan. Ruang lingkup OJK yang mencakup banyak bidang yang juga  disebut  sebagai  sub  system  atau  sub  sector  seperti perbankan,  perasuransian,  investasi  dan  lain-lainnya membutuhkan  tata  kendali  yang  terpusat  untuk terintegrasinya aspek hukum dan kebijakan penyelenggaraan fungsi OJK.

## Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tugas  secara  umum  OJK  dalam  UndangUndang Nomor  21  Tahun  2011  disebutkan  pada  Pasal  6  bahwa OJK  yakni  melaksanakan  tugas  pengaturan  dan pengawasan terhadap :
1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal;
3. Kegiatan  jasa  keuangan  disektor  perasuransian,  dana pensiun,  lembaga  pembiayaan  dan  lembaga  jasa keuangan lainnya.

## Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011
menjelaskan  tentang  kewenangan  kewenangan  OJK, salah satunya adalah kewengangan OJK dalam membuat peraturan-peraturan  atau  ketetapan-ketetapan,  sebagai mana tertera pada pasal 8 OJK berwenang:
1. Menetapkan  peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang ini;
2. Menetapkan  peraturan  perundangundangan  di  sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan  peraturan  mengenai  pengawasan  di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan  kebijakan  mengenai  pelaksanaan  tugas OJK;
6. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan perintah tertuli terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
7. Menetapkan  peraturan  mengenai  tata  cara  penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan  struktur  organisasi  dan  infrastruktur, serta  mengelola,  memelihara,  dan  menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata  cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Huruf  (d)  pada  pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa OJK  mempunyai  wewenang  membuat  aturan-aturan mengenai  kegiatan  pengwasan  yang  di  lakukan  oleh OJK.  Dengan  demikian  kekuatan  Hukum  OJK  dalam melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan sangatlah  kuat.  Dalam  Undang-undang  No  21  Tahun 2011  selain  mengatur  tentang  kewenangan  membuat peraturan, juga mengatur tentang wewenang OJK dalam melakukan  pengawasan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan, yang  terdapat  dalam  pasal  9,  yaitu  untuk  melakukan tugas pengawasan:
1. Menetapkan  kebijakan  operasional  pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi  pelaksanaan  tugas  pengawasan  yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
3. Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan, perlindungan  Konsumen,  dan  tindakan  lain  terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan  perintah  tertulis  kepada  Lembaga  Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 8. Memberikan  dan/atau  mencabut  :  1)  Izin  usaha;  2) Izin  orang  perseorangan;  3)  Efektifnya  pernyataan pendaftaran;  4)  Surat  tanda  terdaftar;  5)  Persetujuan melakukan  kegiatan  usaha;  6)  Pengesahan;  7) Persetujuan  atau  penetapan  pembubaran;  dan  8) Penetapan  lain,  sebagaimana  dimaksud  dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Melakukan Penyidikan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan
Hal  yang  baru  dalam  UU  OJK  ini  adalah  bahwa OJK berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang  ini  tidak  dimiliki  oleh  Bank  Indonesia sebagai  pengawas  bank  selama  ini.  Wewenang  yang lebih  luas  dalam  konteks  pemeriksaan  ini  seperti wewenang  aparat  penegak  hukum.  OJK  dapat  bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan  dari  hasil  pemeriksaannya. Namun  perlu  diingat  bahwa  sebagaimana  diuraikan  di
atas,  industri  perbankan  adalah  industri  kepercayaan yang bersifat sistemik.
Bagi institusi pengawas/pemeriksa  perbankan  punya  tugas  dilihat  dari dua  sisi.Sisi  penegakan  hukum/ketentuan  dan  sisi  lain yakni  agar  perbankan  nasional  terus  tumbuh  dengan sehat,  sehingga  harus  punya  strategi  agar  apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak  hukum  lainnya.  Selain  hal  tersebut,  anggaran operasional  OJK  akan  dibiayai  melalui  APBN  dan dipungut  dari  institusi  yang  diawasi  (lembaga  keuangan & perbankan) (Pasal 37 UU OJK). Hal ini agak aneh, di satu sisi OJK diberi wewenang lebih luas (sampai proses penyidikan),  di  lain  sisi  biaya  operasionalnya  dapat dipungut  dari  institusi  yang  diawasi,  sehingga  dapat menimbulkan conflict of interest . Bagaimana pembuatan UU dapat terjadi seperti ini.
Wewenang  baru  yang  diemban  oleh  OJK  sesuai dengan  pasal  9(c)  adalah  melakukan  penyidikan. Berbeda  dengan  Bank  Indonesia  selama  ini  yang  punya wewenang  dalam  pengawasan  bank,  namun  tidak memiliki  kewenangan  penyidikan,  sebatas  melakukan investigasi  kalau  menemukan  dugaan  terjadinya  tindak pidana.  Kewenangan  penyidikan  sendiri  meliputi kewenangan untuk: a. menerima laporan, pemberitahuan,  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang adanya  tindak  pidana  di  sektor  jasa  keuangan;  b. melakukan  penelitian  atas  kebenaran  laporan  atau keterangan  berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  sektor jasa  keuangan;  c.  melakukan  penelitian  terhadap  Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana  di  sektor  jasa  keuangan;  d.  memanggil, memeriksa,  serta  meminta  keterangan  dan  barang  bukti dari  Setiap  Orang  yang  disangka  melakukan,  atau sebagai  saksi  dalam  tindak  pidana  di  sektor  jasa keuangan;  e.  melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan, catatan,  dan  dokumen  lain  berkenaan  dengan  tindak pidana  di  sektor  jasa  keuangan;  f.  melakukan penggeledahan  di  setiap  tempat  tertentu  yang  diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen  lain  serta  melakukan  penyitaan  terhadap barang  yang  dapat  dijadikan  bahan  bukti  dalam  perkara tindak  pidana  di  sektor  jasa  keuangan;  g.  meminta  data, dokumen,  atau  alat  bukti  lain,  baik  cetak  maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi; h. dalam  keadaan  tertentu  meminta  kepada  pejabat  yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  di  sektor jasa  keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  i.  meminta  bantuan  aparat penegak  hukum  lain;  j.  meminta  keterangan  dari  bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan;  k. memblokir  rekening  pada  bank  atau  lembaga  keuangan lain  dari  pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; l. meminta
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak  pidana  di  sektor  jasa  keuangan;  dan  m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
Wewenang  penyidikan  meliputi  antara  lain  dapat langsung  menggeledah  dan  menyita  dokumen  yang diperlukan  serta  menemukan,  menangkap  dan  menahan tersangka.Namun  mengingat  OJK  adalah  lembaga independen  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri  Sipil  (PNS),  maka  apabila  OJK  melakukan penyidikan  harus  menggunkan/bekerja  sama  dengan PNS  yang  memiliki  hak  untuk  melakukan  penyidikan atau dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini.
Dengan  diberlakukannya  OJK,  maka  fungsi  dan wewenang  Bank  Indonesia  semakin  sempit.Sementara tujuan  tunggalnya  tetap  sama  yaitu  mencapai  dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Memelihara  kestabilan  rupiah  ini  terhadap  dua  aspek yakni  kestabilan  rupiah  terhadap  harga  barang  dan kestabilan rupiah terhadap nilai tukar dengan mata uang negara  asing  (valas).  Itulah  tujuan  tunggal  Bank Indonesia  (single  objective).  Dengan  tujuan  tunggal tersebut, Bank  Indonesia selama ini mempunyai 3 (tiga) tugas  yakni  sektor  moneter,  sistem  pembayaran  dan sektor  perbankan.  Itulah  tiga  pilar  penopang  tujuan tunggal, namun dengan dilepaskannya sektor perbankan, kini tinggal dua  sektor. Bila diibaratkan 3 pilar, maka 1 pilar telah patah.
OJK Sebagai lembaga independen, selain memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan  lembaga  keuangan  utamanya  perbankan  di Indonesia,  juga  memiliki  kewenangan  penyidikan. Kewenangan  penyidikan  dalam  tugas  pengawasan perbankan  merupakan  hal  baru  sejak  Republik  ini didirikan.Selain  hal  tersebut,  yang  merupakan  hal  baru adalah  biaya  operasional  lembaga  independen  tersebut dapat  dipungut  dari  lembaga  keuangan  yang  diawasi termasuk perbankan. Ditengah-tengah eufhoria pemberantasan  korupsi,  Penjelasan  POJK  No.22/ POJK.01  /  2015  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  di Sektor  Jasa  Keuangan  Pasal  4  ayat  1  –  2  25  Penjelasan POJK  No.22/  POJK.01  /  2015  Tentang  Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Pasal 5 ayat 1 – 2  26  Penjelasan  POJK  No.22/  POJK.01  /  2015  Tentang Penyidikan  Tindak  Pidana  di  Sektor  Jasa  Keuangan Pasal  6  ayat  1  –  2  kondisi  demikian  tentu  sangat  rawan terhadap vested-interested dan “tuntutan kontra prestasi” diantara  lembaga-lembaga  tersebut.  Selain  itu,  apabila perbankan dikenakan pungutan/fee tentu akan mendorong  semakin  tingginya  biaya  operasional perbankan dan bermuara terhadap peningkatan lending - cost  bagi  perbankan  secara  keseluruhan.  Pada  akhirnya juga  dapat  menghambat  pemberdayaan  perekonomian nasional.

## SIMPULAN
Lembaga  OJK  sebagai  lembaga  independen pengawas  dan  pengatur  lembaga  keuangan  baik  bank maupun  non-bank  di  Indonesia  akan  mulai  beroperasi per  1  Januari  2013,  Kelembagaan  baru  tersebut berwenang untuk melakukan penyidikan, yang merupakan  kewenangan  baru  lembaga  pengawas perbankan  yang  selama  ini  tidak  dimiliki  oleh  Bank Indonesia  sebagai  pengawas  bank  sebelumnya.  Kiranya perlu dibuat aturan main  yang jelas  apa itu  kewenangan penyidikan sehingga institusi yang diawasinya khususnya  perbankan  sebagai  lembaga  kepercayaan masyarakat  tidak  terkaget-kaget  dengan  kewenangan otoritas yang mengawasinya.
Pengaturan  mengenai  peranan  OJK  sebagai Penyidik  dalam  tindak  pidana  perbankan  diatur  dalam pasal  9  huruf  (c)  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2011 dan  kewenangan  OJK  untuk  melakukan  Penyidikan Tindak  Pidana  di  Sektor  Jasa  Keuangan  dilakukan  oleh Penyidik  OJK  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  Peraturan OJK  Nomor  22/POJK.01/2015  Tentang  Penyidikan Tindak  Pidana  di  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  menjadi landasan  bagi  OJK  dalam  melakukan  penyidikan  tindak pidana  perbankan  dalam  bidang  usaha  yang  berkaitan dengan kredit fiktif. Sehingga OJK melaksanakan fungsi penyelenggaraan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arthesa,Andre  dan  Edia  Handiman, Bank  dan  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank, Jakarta:  PT.  Indeks Kelompok Gramedia, 2010.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  “ Pengantar  Metode Penelitian  Hukum .”,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2003.
C.S.T Kansil, “ Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” , Jakarta:Balai Pustaka, 1989.
C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  “ Penelitian  Hukum  di Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-2”, PT.Alumni, Bandung, 1994.
E.Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang,  “ Pengantar  dalam Hukum  Indonesia” ,  Jakarta:PT  Ichtiar  Baru, Anggota  IKAPI  dan  Penerbit  Sinar  Harapan, 1989.
Fuady, Munir, “ Hukum tentang Lembaga Pembiayaan ”, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Jakarta:Kencana, 2005.
Ibrahim,  Johny, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, 2006.
J.HAL.  Fitzgerald,  dalam  Satjipto  Rahardjo,  “ Ilmu Hukum” , Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta:
RajawaliPress, 2008.
Serlika Aprita, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Korespondensi:  Safi’, Konsep  Pertanggung  Jawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai Sarana
Mewujudkan  Good  Governance  di  Indonesia. Universitas  Trunojoyo:  Fakultas  Hukum,  Bagian Hukum Tata Negara, 2010.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  “ Pengantar  Ilmu  Hukum”, Alumni, Bandung, 2000.
Meliala, Djaja S, Hukum Perdata dalam Prespektif BW , Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
Muhammad,  Abdulkadir  dan  Rilda  Muniarti, Segi Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan , Edisi  Revisi,  Bandung:PT.Citra  Aditya  Bakti,
2004.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Prenada Media,2005. Marzuki, Peter Mahmud, “ Penelitian Hukum Normatif”, Kencana, Jakarta, 2010.
Rahardjo,  Satjipto,  “ Ilmu  Hukum” ,  Bandung:PT.  Citra Aditya Bakti, 2000. Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti. Cetakan ketujuh, 2012.
Salim  HS, Perkembangan  Teori  dalam  Ilmu  Hukum , Jakarta:Rajawali Pers, 2010. Santoso , Tri  Rudi, Mengenai  Dunia  Perbankan ,
Yogyakarta:ANDI, 1997.
Suhardi,  Gunarto, Usaha  Meningkatkan  Kinerja  dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia , Yogyakarta:Universitas  Atmajaya  Yogyakarta,
2004.
Soekanto,  Soerjono  Soekanto,  “ Pengantar  Penelitian Hukum ”, Jakarta:UI Press, 2007.
Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman, “ Metode Penelitian Hukum. ”, Jakarta:Rineka Cipta, 1997. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji ,”Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat”, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Situmorang,  Victor,  dan  Jusuf  Juhir, Aspek  Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah , Jakarta:Rineka Cipta,1994. Usman,  Rachmawadi, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan di  Indonesia ,  Jakarta:Gramedia  Pustaka  Utama,
2001.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

## Jurnal, Makalah dan Kamus
Abimanyu,  Anggito, Tantangan  OJK, Ringkasan Makalah  yang  Disampaikan  Kepada  Pansel  OJK, ditulis tanggal 08 April 2012.
Asmirawati,  Nova,  Catatan  Singkat  Terhadap  Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol.9. No.3, 2012. Arsip  Dokumen  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik
Indonesia, Risalah  Sidang  Pembentukan  Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta, 2010.
Patrik,  Purwahid,“ Peranan  Perjanjian  Baku  dalam Masyarakat ”,  Makalah,  dalam  seminar  Standar Kontrak  dalam  Perjanjian  Kredit,  Surabaya,  11 Desember 1993.
Shadly, Hasan, dalam I Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan  UUD  1945  Secara  Murni  dan Konsekuen, Pidato  Pengenalan  Guru  Besar  dalam bidang  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Pada  Fakultas Hiukum Universitas Udayana 10 April 1996. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan UU No 7 th 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 th 1998 tentang Perbankan UU No23 th 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 th 2004 tentang Bank Indonesia POJK No.22/ POJK.01 / 2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
Website Pengertian Perlindungan Hukum ,
http://www.prasko.com/2011/02/pengertian- perlindungan-hukum.html ,  diakses  pada  14  Juni 2015.