## REPRESENTASI KORUPSI DALAM NOVEL-NOVEL INDONESIA ERA REFORMASI

## Kasmuri
SDN Pangkatrejo 1, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan Telp. 085232753677 Pos-el: so_gold13@yahoo.co.id
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah mendekripsikan  representasi  korupsi  dalam novel-novel  Indonesia  era  reformasi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah berupa frase, kalimat, paragraf dalam novel 86 karya Okky Madasari dan novel Slank  5  Hero  dari  Atlantiskarya Sukardi  Rinakit. Teknik  pengumpulan  data  meliputi  teknik  dokumentasi,  simak,  dan  catat.  Teknik analisis  data  menggunakan  langkah-langkah:  membaca  novel,  mengambil  data, menganalisis  data,  menyimpulkan,  dan  menyusun  laporan.  Hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  novel  86  dan  novel  Slank  5  Hero  dari  Atlantis  terdapat bentuk-bentuk  korupsi  meliputi  suap  menyuap,  pemerasan,  dan  perbuatan  curang. Faktor penyebab korupsi meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

## Kata kunci: korupsi, suap, pemerasan, curang
Abstract:  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the  representation  of  corruption  in Indonesian  novels  of  reform  era.  This  study  used  descriptive  qualitative  method.  This research data is in the form of phrase, sentence, paragraph in novel 86 works of Okky Madasari  and  novel  Slank  5  Hero  from  Atlantis  by  Sukardi  Rinakit.  Data  collection techniques  include  documentation  techniques,  refer  to,  and  record.  Data  analysis techniques  use  these  steps:  reading  novels,  taking  data,  analyzing  data,  summarizing, and compiling reports. The results of this study can be concluded that in novel 86 and novel  Slank  5  Hero  from  Atlantis  there  are  forms  of  corruption  include  bribe  bribery, extortion,  and  cheating.  Factors  causing  corruption  include  internal  factors  and external factors.
Keywords: corruption, kickbacks, extortion, cheating
PENDAHULUAN Korupsi di Indonesia sudah merupakan endemic, sistemic, dan widespread. Korupsi bahkan sudah merampas  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan budaya  (ekosob)  masyarakat  banyak, sehingga harus
diberantas.Korupsi merupakan  kejahatan  yang  sulit  dicari penjahatnya  (crime without  offendes),
karena korupsi berada pada wilayah yang sulit  untuk  ditembus.  Korupsi  dikatakan sebagai invinsible crime yang sangat sulit memperoleh  prosedural  pembuktiannya, di  mana  modus  operandinya  bersifat sistematis  dan  berjemaah  (Rukmini,
2009:2). Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, penyelesaiannya
harus  disertai  dengan  perubahan  perilaku dan  budaya  manusia  Indonesia  secara komprehensif dan  dalam  waktu  yang lama.  Ini  berarti,  selain  sistem,  sarana, dan  prasarana,  lembaga-lembaga  khusus seperti KPKPN,  BPK,  KPTPK  (Komosi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi) yang  baru  saja  terbentuk  mempunyai peran  yang  sangat  strategis  dalam pemberantasan korupsi
tersebut (Nubowo, 2004:15).
Berkaitan dengan hal-hal di atas,
sastra yangbaik  adalah sastra yang dapat membawa pencerahan bagi  pembacanya. Sastra yang baikpun seharusnya bertugas memberi wawasan segar dan
pencerahan    kreatif  kepada  publik luas agar terhindar dari berbagai tindak kejahatan, terutama tindak korupsi. Karya sastra yang bertema  korupsi, seperti dikatakan oleh Sarjono (2012:2) sangat sedikit. Dikatakan lebih lanjut (2012:8) bahwa selain miskinnya tema korupsi dalam sastra Indonesia, penelitian, pembahasan, bahkan pembicaraan mengenai tema korupsi dalam sastra jauh lebih sedikit lagi. Huda Sudjiman (1998:53)
mengatakan  bahwa  novel  adalah  prosa rekaan  yangmenyuguhkan  tokoh  dan menampilkan  serangkaian  peristiwa  serta latar  secara  tersusun.  Batos  (dalam Tarigan,  1995:164)  menyatakan  bahwa novel  merupakan  sebuah  roman,  pelaku- pelaku  mulai  dengan waktu  muda, menjadi tua, bergerak dari sebuah adegan yang  lain  dari  suatu  tempat  ke  tempat yang lain.
Korupsi didefinisikan sebagai menggunakan wewenang  dan jabatan guna  mengeduk keuntungan pribadi,
merugikan kepentingan umum dan negara (Kartono,  1991:80). Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Pope,2003:6). Transparansi Internasional
mendefinisikan korupsi
sebagai “ the abuse of entrusted power for private  gain ,” penyalahgunaan amanah yang  dipercayakan  untuk mendapatkan keuntungan  pribadi  (Wijayanto,  2009:6- 7).
Terdapat beragam bentuk korupsi. Menurut 13 pasal dalam UU No.31 Tahun  1999  jo.  UU No.  20  Tahun  2001, terdapat tujuh jenis  atau  bentuk  korupsi, yaitu1)  kerugian keuangan negara, 2) suap-menyuap, 3)  penggelapan  dalam jabatan,  4)  pemerasan,  5)  perbuatan curang, 6)  benturan  kepentingan dalam pengadaan,  dan  7) gratifikasi (KPK, 2006:128).
Korupsi muncul karena adanya keinginan dan kesempatan (willingness and opportunity) yang  terjadi secara bersamaan. Keinginan untuk korupsi bersifat internal tetapi bisa  dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sedangkan kesempatan bersifat eksternal (Wijayanto, 2009:26). Menurut  Salama  (2010:83 — 95) faktor  internal  penyebab  korupsi  adalah
1) aspek individu  pelaku korupsi,  dan  2) aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal penyebab  korupsi  adalah  1) sikap masyarakat  terhadap  korupsi,  2) aspek ekonomi,  3) aspek  politik,  4) aspek hukum, dan 5) aspekorganisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  Penelitian    kualitatif    disusun dalam    bentuk    narasi    yang    bersifat kreatif    dan    mendalam    serta menunjukkan
ciri-ciri alamiahnya
(Siswantoro, 2005:57).
Data dan  sumber  data dalam penelitian  ini  adalah  frasa,  kalimat, paragraf  dalam  novel “ 86 ”karya Okky Madasari dan novelSlank  5  Hero  dari Atlantis ” karya Sukardi  Rinakit yang berisi  tentang  representasi  korupsi  pada era reformasi.
Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah 1) teknik dokumentasi,  2)  teknik  simak,  dan  3) teknik catat. Instrumen  dalam penelitian ini adalah peneliti    sendiri dan lembar korpus data.
Teknik  analisis  data  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  kualitatif. Menurut  Milles  dan  Hubberman  dalam Ratna  (2010:309 — 311),  teknik  analisis kualitatif  dimulai  dengan  mengumpulkan data,  reduksi  data,  penyajian data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Suap Menyuap
Praktik suap menyuap sudah
menjadi kebiasaan yang lumrah.
Khususnya  dalam  institusi  pelayanan yang berkaitan dengan publik.
Memberikan  uang  atau  barang  dalam rangka mempercepat proses yang berkaitan dengan birokrasi.
Praktik korupsi  suap  menyuap dengan  menggunakan  sandi ” delapan enam” di pengadilan bisa dilakukan siapa saja,  mulai  dari  seorang  pegawai  rendah yang tugasnya mengetik keputusan pengadilan,  panitera,  pengacara,  jaksa, hingga  hakim.  Mereka  saling  bekerja sama untuk menyelesaikan kasus pengadilan secara cepat, dengan menggunakan  cara ”sogokan”. Praktik suap menyuap antara juru ketik pengadilan,  panitera,    pengacara,  jaksa, dan  hakim.  Uang  yang  mereka  peroleh dari  praktik  suap  menyuap  jumlahnya lebih  tinggi  daripada gajinya. Tidak mengherankan  jika  mereka  bisa  membeli barang-barang  yang  tak  mungkin  terbeli jika  mengandalkan  gaji  negara  semata. Mereka  bisa  membeli  mobil  dan  rumah mewah, berlibur ke tempat wisata mahal, wisata  ke  luar  negeri,  menginap  di  hotel berbintang.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  kutipan berikut.
“Yah, mau gimana lagi, Bang! Memang segitulah harganya.  Daripada  tak  selesai-selesai  ini urusan.” (Madasari, 2016:32).
Menjadi seorang pamong desa yang tidak  dipilih  langsung  oleh  rakyat  desa, tetapi  ditetapkan oleh  pejabat  berwenang di  kecamatan,  seseorang  calon  pamong desa  harus  menyetorkan  sejumlah  uang yang  berjumlah  puluhan  juta.  Jabatan pamong  desa  hanya  akan  menjadi  milik mereka  yang  memiliki  uang  dan  mau melakukan  praktik  kotor  suap  menyuap.
Seseorang ingin menjadi seorang pegawai negeri atau pegawai pemerintah, harus  mencari  dan  menemukan  orang yang bisa dimintai tolong untuk membantu meloloskannya menjadi pegawai dengan membayar jutaan rupiah.
Mengurus  sertifikat  tanah,  seseorang harus  meminta  tolong  kepada  orang  di kantor  pertanahan  agar  sertifikat  segera diproses dan diterbitkan.
“Jadi pamong dia sekarang. Bayar 40 juta,” jelas Narno. (Madasari, 2016:60).
...Lalu  tetangga-tetangganya  berkata,  kok  bisa biasanya  jadi  pegawai  tanpa  punya  kenalan. (Madasari, 2016:62).
Urus    sertifikat  itu  susah.  Kalau  mau  bikin  ya harus kenal orang dalam, harus pakai duit.(Madasari, 2016:98).
Praktik  suap  menyuap  di  ruang penjara  juga  terjadi  antara  narapidana dengan  petugas  penjara.  Pelayanan  dan fasilitas  yang  lebih  istimewa  bisa diperoleh  seorang  narapidana  dengan membayar  sejumlah  uang  agar  bisa menempati  kamar  khusus  yang  lebih nyaman  dan  aman  dengan  fasilitas  yang mewah lengkap dengan jasa keamanannya.  Bahkan  dari  balik  kamar penjara  mewah  ini  seorang  narapidana bisa bebas  menjalankan  bisnis  haramnya berupa perdagangan narkoba.
...  Bu  Danti  ditahan  di  ruangan  yang  disediakan untuk  orang-orang  yang  punya  duit.  Uang membuat nasibnya selalu lebih baik, di manapun ia  berada,  pikir  Arimbi  saat  melihat  bekas atasannya itu pergi. (Madasari, 2016:173).
Kasus  suap  menyuap  pun  merebak dalam  dunia  pendidikan  ketika  proses penerimaan  siswa  baru  dan  penerimaan
mahasiswa  baru. Kasus  yang  timbul adalah adanya rekomendasi siswa tertentu  dari  kalangan  pejabat,  anggota dewan, atau pengusaha agar memasukkan siswa,  meski  nilainya  tidak  memenuhi syarat.
“ Benny  dulu  juga  lulusan terbaik  di  ibu kota,”je las Bu Otto Swan Deli. “ Tolonglah, Prof. Kami siap untuk membantu apa saja. Papa Benny bisa  membantu renovasi  sekolah,  membangun perpustakaan, laboratorium, asalBen.... ” “ Inipertama  kali  kami  menghadapi  situasiseperti ini ,”k ata Prof  Osd tak  menanggapi  omongan Bu Otto. Ia  sedikit  kesal  dengan niat Bu Otto yang mau menyogok asal Benny  diterima  di Stone Complex. “ Belum  pernah ada    murid yang semula  sekolah diluar negeri lalu  pulang dan pindah kemar i.” (Rinakit, 2013:109).
Salah  satu  potensi  suap  adalah mengenai  rekomendasi  dukungan  partai politik  terhadap  calon  kepala  daerah. Surat  sakti  berupa  rekomendasi  sudah seperti  barang  yang  diperjualbelikan. Orang-orang yang berambisi untuk
menjadi kepala daerah berupaya mendapat  rekomendasi  tersebut  dengan segala  cara.  Mereka  harus  membayar ”mahar”  atau  suap  di  dalam  penentuan kandidat  dalam  proses  pencalonan  sudah akrab  di  telinga  publik.  Adanya  mahar politik tokoh yang paling berhak memberikan  rekomendasi  adalah  ketua partai  politik.  Tahap  inilah  biaya  politik menjadi yang paling tinggi.
Sistem politik di Atlantis  tidak  mengenal partai politik. Pasangan cagub dan cawagub diajukan oleh  kelompok-kelompok  masyarakat  di  setiap wilayah. Setiap tokoh yang  didekati,  mengukur kemampuan diri  sendiri.  Kalau  merasa  tidak mampu, figur itu pasti menolak untuk dicalonkan. Dalam  hal  ini,  tentu saja ada orang ambisius yang ngebet ingin  jadi pejabat. Ia  biasanya menyuruh antek-anteknya untuk membayar orang-orang agar mau mengusungnya. Petualang politik  seperti  itu  juga  bertebaran  di  Atlantis. (Rinakit, 2013:214) .
Selain  ”mahar”  politik,  ada  pula biaya survei untuk mengangkat elektabilitas  seseorang  atau  sepasang calon  kepala  daerah, membayar  lembaga jajak pendapat oportunis untuk memanipulasi hasil polling agar
masyarakat terpengaruh. Didukung dengan  iklan  kampanye  di  media  massa untuk  mendongkrak  dukungan  massa yang berimbas pada perolehan suara.

## Pemerasan
Sudah  menjadi  kebiasaan  pegawai pengadilan setiap kali membantu pengacara,  membantu jaksa,  maupun membantu hakim selalu meminta imbalan atas jasanya. Hal itu biasa dilakukan oleh seorang  panitera  pengadilan.  Jika  tidak mau  memberikan  imbalan  atas  jasanya, maka  ia  tak  akan  segera  melakukan pekerjaan yang diminta segera diselesaikan. Jika pekerjaan yang diminta itu sudah selesai dikerjakannya sedangkan imbalannya belum juga diberikan,  maka  hal  itu  dianggap  sebagi hutang yang harus dibayar.
“Ya salah sendiri, sudah lama kok baru dicari.” “Lha  kepepetnya  baru  sekarang.  Baru  mau keluar duitnya sekarang.” “Kalau tetap nggak mau keluar duit?” “Ya didiamin saja” (Madasari, 2016:68).
Pasangan  suami  istri  yang  akan melangsungkan pernikahan akan mengurus  akte  nikah.  Mereka  harus mengeluarkan  uang  ratusan  ribu  kepada aparat desa dengan alasan ”ada masalah” yang sengaja dibuat-buat berkaitan dengan  penerbitan  akte  nikah  dan  untuk menyelesaiakan  masalah  tersebut  harus dengan  uang  agar  akte  nikah  mereka segera diproses dan diterbitkan.
Para pembesuk agar dapat menemui narapidana  yang  akan  dibesuknya  di ruang  besuk  penjara  harus  menyerahkan sejumlah  uang  kepada  para  sipir  penjara di  setiap  pintu  yang  dilewati.  Tanpa menyerahkan  sejumlah  uang  ini  para pembesuk pasti akan mengalami kesulitan  untuk  menemui  narapidana.
Demikian pula bagi para narapidana yang akan  menemui  para  pembesuk  di  ruang besuk penjara harus menyerahkan sejumlah  uang  kepada  para  sipir  penjara di setiap pintu yang harus dilewati. Tanpa menyerahkan  sejumlah  uang  ini  para
narapidana pasti akan mengalami
kesulitan  untuk  menemui  pembesuk  di ruang besuk penjara.
Tindakan pemerasan juga terjadi di dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari, mulai  dari  lingungan  masyarakat  paling kecil sampai dengan lngkungan
masyarakat  yang  luas.  Fenomena  itu menggambarkan dominasi bagian
masyarakat  yang  lebih  kuat  terhadap yang  lebih  lemah.  Tindak  pemerasan  itu dilakukan  oleh  yang  kuat  terhadap  yang lemah.
“ Kau enak-enakkan  tidur  sementara aku  sibuk mencari buku mantra! Kau  tahu  siapa  dirimu? Lihat namamu! Davus...,artinya budak! .” (Rinakit, 2013:99). Calon kepala daerah sudah mempercayai orang-orang yang ditugaskan  untuk  mengurus  masalah kampanye penggalangan dukungan. Mereka  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah “tim  sukses”  yang  bisa  melakukan pemerasan  terhadap  calon  kepala  daerah. Modus  pemerasan  tim  sukses  terhadap calon  kepala  daerah  berkisar  pada  biaya kampanye  yang  dianggap  terlalu  kecil, sehingga diperlukan dana tambahan yang lebih  besar.  Karena  calon  kepala  daerah lainnya mempunyai dana kampanye yang lebih  mewah,  sehingga  tanpa  tambahan dana  kampanye  yang  diminta  mustahil pencalonan  kepala  daerah  akan  berhasil. Semua  itu  hanya  akal-akalan  yang dilakukan untuk memperkaya diri dengan merugikan orang lain.
... Dia lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Decoctor  di ibukota  Atlantis. Sekaligus  meminta dana  tambahan  dariBenny karena  kampanye sudah memasuki bulan  terakhir. Uang  harus mulai  digelontorkan  untuk “ membeli suara ” pemilih....(Rinakit, 2013:232).
Perbuatan Curang Dunia  hukum  dan  pengadilan tindakan  kecurangan  terus  terjadi  sejak saat  proses  penangkapan,  pengeledahan, dan  penyitaan  barang  bukti  kejahatan. Ketika  petugas  kepolisian  atau  KPK datang  ke  rumah  terduga  korupsi,  si terduga korupsi selalu memberikan
keterangan  yang  berbelit-belit  dan  tidak benar. Mereka juga berupaya mengelabuhi petugas dengan cara
menyembunyikan  barang  bukti.  Jika barang  bukti  itu  sudah  ditemukan  hanya kebohongan  demi  kebohongan  yang diterima oleh petugas.
“Ini kamar pembantu saya, Pak. Dia lagi sakit,” terdengar suara Bu Danti. Ia berusaha mencegah petugas  yang  ingin  membuka  pintu  kamar itu.(Madasari, 2016:145).
Berlangsungnya  sidang  korupsi  di KPK,  kecurangan  itu  dilakukan  oleh terduga yang selalu memberikan keterangan palsu. Kecurangan- kecurangan  itu  memang  sengaja  disusun oleh pengacara demi melepaskan diri dari jerat hukum. Sebelum proses pemeriksaan saksi atau terdakwa pengacara  telah  menyusun  persiapan, mengajarinya  membuat  kisah  rekayasa, dan mengajarinya bagaimana cara menjawab  pertanyaan  para  wartawan. Selain  itu  para  terduga  itu  juga  saling cuci  tangan  dan  menimpahkan  kesalahan itu  kepada  terduga  lainnya.  Pokonya dengan  segala  cara  mereka  berupaya menutupi  kesalahan,  dan  bukti-bukti  itu dengan perbuatan curang.
Daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah,  banyak petualang  politik yang memanfaatkan  kesempatan.  Figur-figur yang  tidak  layak  dan  tidak  pantas  tiba- tiba mengiklankan diri sebagai pahlawan. Jualannya  janji  manis  calon  kepala daerah  yang  bermacam-macam  seperti pendidikangratis, kesehatangratis, minyak murah,    listrik    murah,  pupuk  murah, jalan mulus, tidak banjir, dan entahapalagi.
Kecurangan  yang  tidak  mungkin terhindarkan  serta  menjadi  trend  paling banyak  dilakukan  oleh  pasangan  calon kepala  daerah  dalam  pemilukada,  yakni politik uang (money politics) dengan cara memberi uang atau bagaimanapun caranya yang dapat mempengaruhi pemilih  untuk  memilih  pasangan  calon
tersebut.Tim  suksesnya  juga  bergerak intensif  dan  agresif.  Permainan  kotor pasti akan dilakukan,
selain moneypolitics, teror  dengan  menciptakan kerusuhan, pembakaran, perusakan, peledakan,  intimidasi,  fitnah,  dan  teror lainnya akan  ditebar  ke  mana-mana hingga  ke  pelosok-pelosokdaerah.Semua teror  dan  provokasi  untuk  memancing kerusuhan  dan  kegaduhan  politik  di daerah.
“ Tiga  bulan lagi  sudah  pemilihan  Agung.  Tim suksesnya  juga  mulai  bergerak  inte nsif.” “ Apa situasinya baik-baik
saja? ”
tanya Bimbim. “ Sampai sekarang  situasi  masih OK. Tapi  mulai  depan,  permainan kotor pasti akan dilakukan. Money politics,intimidasi, fitnah, akan menebar  ke  pelosok-pelosok  Tanah  Kaluhuran Pasundan. Apalagi Davus...(Rinakit, 2013:192).

## Faktor Penyebab Korupsi Faktor Internal
Korupsi  itu  terjadi  salah  satu faktornya karena sifat rakus/tamak manusia. Kebanyakan  pejabat  negara, penentu  kebijakan,  dan  aparat  penegak hukum  melakukan  tindak  korupsi.  Ini dikarenakan  dorongan  sifat  tamak  dan serakah.  Mereka  masih  saja  rakus mengambil barang negara yang
seharusnya didistribusikan untuk masyarakat,  walaupun  dirinya  telah mendapatkan  berbagai  fasilitas  dan  gaji dari negara yang cukup besar.
Seorang  yang  moralnya  tidak  kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan  korupsi.  Godaan  itu  bisa berasal  dari  atasan,  teman  setingkat, bawahanya,  atau  pihak  yang  lain  yang memberi kesempatan untuk berniat korupsi.  Pembentukan  moral  yang  tidak sempurna  dari  keluarga  bisa  menjadi faktor utama dalam hal ini.
Arimbi  mengangguk-angguk,  tak  bertanya  lagi. Dalam  hati  ia  menghitung,  apa  saja  yang  bisa dilakukannya  dengan  uang  sepuluh  miliar.  Tak ada  yang  tak  bisa  dibeli  dengan  uang  sebanyak itu.  Bahkan  masih  sisa  untuk  simpanan  anak cucu.  Kalaupun  sekarang  ketahuan  korupsi, tinggal  nyogok  dua  miliar,  beres  semua.  Masih
tetap  sisa  banyak,  pikir  Arimbi.(Madasari, 2016:139 — 140).
Gaya hidup konsumtif turut memicu  individu  melakukan  tindak korupsi. Perilaku  konsumtif  bila  tidak diimbangi  dengan  pendapatan  yang memadai akan membuka peluang seseorang  untuk  melakukan  tindakan korupsi  untuk  mendapatkan  hasil  yang lebih banyak lagi sebagai bentuk pemenuhan keinginan. “ Kata Profesor Chithra Olo, ” Pada dasarnya,sifat alamiah    semua    orang adalah konsumtif  daningin  lebih. Jadiuang adalah pilihan pertama. (Rinakit, 2013:240).
Keluarga  juga  dapat  memberikan pengaruh  yang  kuat  terhadap  terjadinya perbuatan  korupsi,  misalnya  karena dorongan dari orang tua, suami, istri, atau anggota keluarga lainnya.
“Saya  sudah  siap  seratus  juta,  Mbak.  Bisa diambil kapan saja. Yang penting anak saya bisa jadi pegawai di pengadilan.”
Arimbi tak menjawab apa-apa. Kenyataannya di kantor  dia  tak  punya  kenalan  siapa-siapa  selain sesama  juru  ketik  dan  Bu  Danti.  Seratus  juta? Arimbi  memang  tak  pernah  mendengar  hampir semua  pegawai  di  kantornya  diterima karena nyogok atau  punya  saudara.  Tapi  dia  tak sepenuhnya  percaya.  Buktinya  dia  diterima tanpa mengeluarkan apa-apa.
“Ya  nggak  ada  salahnya  diusahakan,  Mbi. Dicoba dulu,” bapaknya berkata
pelan.(Madasari, 2016: 63). Faktor Eksternal
Sikap masyarakat juga dapat menyuburkan  tindakan  korupsi.  Nilai- nilai  yang  dianut  masyakat,  seperti pergaulan  yang  menghargai  seseorang yang  kaya,  dan  tidak  pelit  dengan kekayaannya, senang memberikan hadiah.  Masyarakat  sering  kali  senang ketika  ada yang  memberi  apalagi nominalnya  besar  atau  berbentuk  barang berharga,  tanpa  memikirkan  dari  mana sumber  kekayaannya  atau  barang/hadiah yang diberikannya.
Faktor  ekonomi  merupakan  salah satu  penyebab  terjadinya  korupsi.  Selain rendahnya  gaji  atau  pendapatan,  banyak aspek  ekonomi  lain yang  menjadi
penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai  pemerintah  untuk  memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.
Kepada  orang  tuanya  di  kampung,  Arimbi mengirim  uang  500.000,  lebih  besar  dari biasanya  yang  hanya  300.000.  Kepada  mereka, melalui  telepon,  Arimbi  bilang  ada  tambahan rezeki.  Bapaknya  tak  henti-henti  mengucap syukur. Katanya mereka akan segeramenyembelih ayam,  selametan  kecil-kecilan,  agar  makin mendapat berkah di hari-hari selanjutnya. Arimbi dengan semangat mengiyakannya. Dalam kepalanya  terbayang  makin  banyak  pengacara yang  mendatanginya,  memberikan  bagiannya, yang  bukan  hanya  sekedar  selembar  atau  dua lembar ratusan ribu. (Madasari, 2016: 108).
Politik merupakan salah satu penyebab  terjadinya  korupsi.  Perilaku curang  (politik  uang)  pada  pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif,  dana  ilegal  untuk  pembiayaan kampanye, penyelesaian
konflik
parlemen  melalui  cara-cara  ilegal  dan teknik lobi yang menyimpang.
Masih ditemukan aturan-aturan yang  diskriminatif,  berpihak,  dan  tidak adil,  rumusan  yang  tidak  jelas  sehingga menjadi  multitafsir,  kontradiksi  dan overlapping  dengan  peraturan  lain  (baik yang  sederajat  maupun  lebih  tinggi). Penegakan  hukum  juga  masih  menjadi masalah.  Masyarakat  umum  sudah  mulai luntur kepercayaan kepada aparat penegak  hukum,  karena  praktik-praktik penegakan hukum yang
masih diskriminatif, dan tidak jelas tujuannya.
Organisai  yang  menjadi  korban korupsi  atau  dimana  korupsi  terjadi biasanya organisasi memberi andil terjadinya  korupsi  karena  membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Aspek-spek
terjadinya  korupsi  dari  sudut  pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan  dari  pemimpin,  tidak  adanya kultur  organisasi  yang  benar,  sistem akuntabilitas  dalam  instansi  kurang
memadai,  dan  manajemen  cenderung menutupi didalam organisasinya.
“ Maharaja Dalu membaca surat dari  kakaknya. Surat pertama yang diterima empat bulan lalu dia anggap tidak pernah ada. Surat itu menceritakan keadaan rakyat  Atlantis yang    dirongrong korupsi  pejabat  kerajaan, meluasnya kemiskinan, dan merebaknya  tawuran  serta  kekerasan dalam masyarakat. Menurut  para  menteri  dan orang- orang  kepercayaannya, semua yang  diceritakan Profesor  Osd  tak  lebih  dari  sekedar  kabar bohong. Rakyat Atlantis tetap aman dan makmur. Terbukti dari  pertumbuhan ekonomi yang terus naik. (Rinakit, 2013:42) .

## SIMPULAN
Bentuk-bentuk korupsi yang terdapat  dalam  novel  86  karya  Okky Madasari  dan  novel  Slank  5  Hero  dari Atlantis  karya Sukardi  Rinakit  adalah suap menyuap, pemerasan, dan perbuatan curang. Faktor  penyebab  korupsi  yang terdapat  dalam  novel  86  karya  Okky Madasari  dan  novel  Slank  5  Hero  dari Atlantis  karya  Sukardi  Rinakit  meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

## DAFTAR RUJUKAN
Kartono,  Kartini.  1991. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Komisi Pemberantasan  Korupsi.  2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.
Kurniadi,  Yusuf.  2011. Pendidikan  Anti Korupsi untuk  Perguruan  Tinggi: Dampak  Masif  Korupsi.  Jakarta: Dedikbud  RI,  Dirjend.  PT,  Bagian Hukum Kepegawaian.
Madasari, Okky. 2011. Sebuah Novel 86.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mahsun. 2012. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan  Tekniknya.  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Nubowo,  Andar,  Rosita  Susi  Aryanti.
2004. Membangun  Gerakan  Anti Korupsi dalam Prespektif Pendidikan.  Yogyakarta:  Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan UMY. Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta:YayasanOborIndonesia. Ratna, Kutha Nyoman. 2010. Metodologi
Penelitian:  Kajian  Budaya  dan Ilmu  Sosial  Humaniora  Pada Umumnya.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rinakit, Sukardi. 2013. Slank 5 Hero dari
Atlantis. Yogyakarta:
Galang Pustaka.
Rukmini,  Mien.  2009. Aspek  Hukum
Pidana  dan  Kriminologi  (Sebuah Bunga Rampai). Bandung: Alumni.
Salama, Nadiatus.2010. Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi). Semarang:
Pusat Penelitian IAIN Walisongo. Sanjaya, Wina. 2011. Penelitian Tindakan  Kelas.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup.
Sarjono, Agus R. 2012. “ Perkara Korupsi dalam Sastra Indonesia ” dalam
Jurnal Kritik: Teori dan Kajian
Sastra. Jakarta: The Intercultural Institute.
Siswantoro.  2005. Metode  Penelitian Sastra. Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat. Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM.
Sudjiman,  Panuti.  1998. Bunga  Rampai Stilistika. Jakarta: Pustaka Jaya.
Sukardi.  2010. Metodologi  Penelitian Pendidikan.  Jakarta:  PT.  Bumi
Aksara.
Taringan,  Henry  Guntur.  1995. Prinsip- prinsip  Dasar  Sastra. Bandung:
Angkasa.
Wijayanto.  2009. “ Memahami Korupsi ” dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia.