e-ISSN : 2621-4105

## Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19
Fradhana Putra Disantara, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra,

## Dwi Irmayanti, Galih Rahmawati
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember dfradhana@gmail.com

## Abstrak
Enigma  pemberantasan  korupsi  di  masa  krisis  sebagaimana  pandemi  Covid-19  menimbukan  berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang- undangan  dan  konseptual.  Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  enigma  dan  dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik . Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian  Uang  (TPPU).  Di  sisi  lain,  kasus  korupsi  eks  Menteri  Sosial  dan  eks  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  dapat  disangkakan  telah  ‘merugikan  perekonomian  negara’  berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri  tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka  secara  maksimal;  oleh  karena  mereka  telah  melakukan  hal-hal  yang  dapat  memberatkan  suatu bentuk pidana.
Kata kunci: Covid-19; Korupsi; Pencucian Uang; Perekonomian Negara

## The Enigma Of Corruption Eradication In The Time Of The Covid-19 Pandemic

## Abstract
The enigma of eradicating corruption in times of crisis, such as the Covid-19 pandemic, has created various legal problems. This study is included in legal research that uses a statutory and conceptual approach. This legal research aims to analyze the enigma and dynamics of corruption in times of crisis; while at the same time  reviewing  the  relationship  between  eradicating  corruption  during  the  Covid-19  pandemic  and  the abuse of the authority of public officials. The results of the study state that the eradication of corruption can also use the perspective of Money Laundering (TPPU). On the other hand, the corruption case of the former Minister of Social Affairs and the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries can be suspected of having  'harmed  the  country's  economy  based  on  the  provisions  of  Law  Number  31  of  1999  concerning Eradication of Corruption (UU PTK). Thus, in the context of the corruption crimes committed by the two former ministers, there is no doubt to prosecute them to the fullest; because they have done things that can incriminate a form of crime.
Keywords: Covid-19; Corruption; Money Laundering; State Economy
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tindakan  korupsi  merupakan  fenomena  yang  paling  berbahaya.  Korupsi  bukan hanya  merusak  kepercayaan  publik  terhadap  negara,  namun  dapat  menghambat pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan ekonomi. 1 Bukan hanya itu, perbuatan korupsi memiliki dampak yang tidak proporsional pada penikmatan hak asasi manusia, 2 khususnya terhadap masyarakat  yang termasuk dalam kategori terpinggirkan atau  kurang  beruntung;  seperti  minoritas,  pengungsi,  migran,  penyandang  cacat,  dan tahanan.  Meninjau  persoalan  korupsi,  tentu  mendorong  pemerintah  untuk  menerbitkan berbagai  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tindak  pidana  korupsi.  Hal  tersebut dilatar  belakangi  oleh  beberapa  hal. 3 Pertama ,  tindak  pidana  korupsi  dapat  merugikan keuangan  negara  dan  perekonomian  negara. Kedua ,  tindak  pidana  korupsi  dapat menghambat  pembangunan  infrastruktur  nasional. Ketiga ,  tindak  pidana  korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Keempat , tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi.  Meskipun demikian,  korupsi  tetap  seringkali pula dilakukan, tak terkecuali oleh seseorang yang memiliki relasi kekuasaan.
Korupsi  cenderung  dapat  terjadi  bilamana  seseorang  memiliki  konflik kepentingan. 4 Maknanya,  bilamana  terjadi  kepentingan  pribadi  seseorang  yang  dapat bertentangan  dengan  kewajiban  publik  mereka,  kemudian  mereka  mengedepankan kepentingan pribadi pejabat publik tersebut daripada tugas publik mereka; sebagaimana tanggung  jawab  mereka  terhadap  masyarakat.  Hal  itulah  yang  menjadi  dasar  yang membuat  Bank  Dunia  menetapkan  definisi  korupsi  sebagai  penyalahgunaan  jabatan publik  untuk  keuntungan  pribadi. 5 Korupsi  telah  menjadi  ‘momok’  tersendiri  di  setiap masa;  termasuk  korupsi  yang  terjadi  pada  masa  krisis.  Korupsi  pada  masa  krisis  tentu memiliki  hubungan  dengan  berbagai  kejahatan  ekonomi  yang  lain.  Terlebih,  korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir -khususnya pencucian uang-, 6 sehingga tidak pernah korupsi cenderung memiliki sifat sistemik, transnasional, terorganisir, dan multidimensional. Sudah menjadi tentu, bilamana tindak pidana korupsi pada masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga, korupsi  dapat  mendelegitimasi  nilai-nilai  keadilan  dan  demokrasi;  sekaligus  merusak
1 Newin Ananta Aji Saputra and Doddy Setiawan, “Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication:  Evidence  from  Indonesia,” Jurnal  Bina  Praja 18,  no.  1  (April  30,  2021):  29–40, https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40.
2 John C Mubangizi, “A Human Rights Based Approach to Fighting Corruption in Uganda and South Africa: Shared  Perspectives  and  Comparative  Lessons,” Law,  Democracy  and  Development 24  (2020):  225–47, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17159/2077-4907/2020/ldd.v24.10.
3 Atiles Osoria, “The COVID-19 Pandemic in Puerto Rico: Exceptionality, Corruption and State-Corporate Crimes,” State Crime Journal 10, no. 1 (2021): 104–25, https://doi.org/10.13169/statecrime.10.1.0104.
4 Gabriella Gricius, “Corrupting or Stabilizing: The Political Economy of Corruption in Donbas’s ‘People’s Republics,’” Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal , no. 5 (December 27, 2019): 37–57, https://doi.org/10.18523/kmlpj189980.2019-5.37-57.
5 Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights,” European Journal of International Law 29, no. 4 (December 31, 2018): 1251–87, https://doi.org/10.1093/ejil/chy070.
6 Sergij S. Vitvitskiy et al., “Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine,” Problems and Perspectives in Management 19, no. 1 (March 23, 2021):  354–63, https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30.
e-ISSN : 2621-4105
sistem  ekonomi  bangsa  sekaligus  mendistorsi  pengambilan  keputusan  yang  bijak  pada kebijakan publik.
Setidaknya,  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  tidak  tindak  korupsi  pada  masa krisis, 7 antara lain: (i) adanya keinginan dari dalam diri sendiri; (ii) adanya rangsangan dari  luar  berupa  kehendak  dari  teman,  adanya  kesempatan,  kurangnya  kontrol,  dan sebagainya; (iii) cara pandang terhadap kekayaan yang salah dan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan; (iv) moralitas yang kurang kuat oleh karena jauhnya pelaku  dari  nilai-nilai  agama;  (v)  manajemen  organisasi  yang  cenderung  menutupi korupsi  di  dalam  institusi;  dan  lain  sebagainya.  Pada  masa  krisis,  korupsi  dilakukan cenderung  menggunakan  pola  pencucian  uang.  Hal  ini  disebabkan  pada  masa  krisis, perputaran  dan  penyebaran  uang  di  masyarakat  tidak  terkendali.  Sehingga,  terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk 'membilas' uang-uang ilegal; yang  berasal  dari  tindakan-tindakan  yang  melawan  hukum.  Sehingga,  korupsi  telah menjadi  inti  dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun,  tidak banyak perkara korupsi  yang  diselesaikan  menggunakan  perspektif  TPPU.  Di  Indonesia  tercatat,  sejak 2010-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 19 perkara TPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap; 8 atau 4.7% dari perkara yang ditangani oleh KPK. 9 Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perspektif TPPU kerapkali ‘disingkirkan’ dalam penanangan kasus korupsi.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  di  Indonesia  baru  saja  terjadi  korupsi  yang dilakukan  oleh  pejabat  publik  setingkat  kementerian.  Peristiwa  tersebut  sungguh mencoreng upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19; sekaligus menambah luka dan  derita  terhadap  masyarakat,  mengingat  pada  masa  pandemi  Covid-19,  masyarakat mengalami berbagai banyak permasalahan. Tindakan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang tidak memahami sense of crisis .  Pejabat  publik  justru  memanfaatkan  keadaan  ini  untuk  memperkaya  diri  sendiri dan  lokasi  hak  konstitusional  dari  masyarakat.  Namun,  masih  menjadi  perdebatan mengenai  kerugian  yang  dialami  negara  atas  tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh pejabat  setingkat  kementerian  tersebut.  Beberapa  pihak  mengatakan  bahwa  tindakan tersebut menimbulkan 'kerugian negara'. Namun, terdapat beberapa pendapat pula yang menyatakan  bahwa  tindakan  korupsi  menyebabkan  'kerugian  perekonomian  negara'. Penelitian hukum ini bertujuan mengkaji dua isu hukum, Pertama, mengkaji enigma dan dinamika kejahatan pencucian uang sebagai bagian dari korupsi pada masa krisis. Kedua, mengkaji  berkenaan  dengan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  di  masa pandemi Covid-19.
7 Angel  R.  Oquendo,  “Corruption  and  Legitimation  Crises  in  Latin  America,” Connecticut  Journal  of International Law 14, no. 475 (1999): 1–17.
8 Bambang Widjojanto and Abdul Fickar Hadjar, Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis (Malang: Intrans Publishing, 2020).
9 Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ius Constituendum 5, No. 2 (2020): 235–55, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
e-ISSN : 2621-4105

## 2. METODE
Kajian  ini  merupakan  suatu  penelitian  hukum  normatif.  Sehingga,  penelitian  ini berusaha  untuk  menggapai  kebenaran  koherensi  dengan  berbagai  bentuk  analisa  dan identifikasi berkenaan dengan keselerasan antara norma peraturan yang berlaku dengan prinsip-prinsip  hukum. 10 Orientasi  penelitian  ini  adalah  mengkaji  secara  holistik mengenai enigma dan dinamika berbagai pola kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus menganalisa  perihal  hubungan  keterkaitan  antara  pemberantasan  korupsi  di  masa pandemi  Covid-19  dengan  adanya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  publik sebagai bentuk financial political fund . Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum  non-hukum.  Keseluruhan  bahan  hukum tersebut diinventarisir oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan agar mendapatkan suatu kajian hukum yang preskriptif. Selanjutnya, penelitian inimelakukan analisa dengan menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan yang berkaitan dengan isu hukum terlebih dahulu; kemudian, penelitian ini menjelaskan tentang fakta hukum. Kajian tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, saksama, dan  dideskripsikan  secara  holistik  dan  rinci.  Pola  penalaran  tersebut  disusun  secara sistematis sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.
3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
3.1 Korupsi Di Masa Krisis: Enigma Dan Dinamika
Tindakan  korupsi  sebenarnya  memerlukan  suatu  manajemen  krisis  yang  sangat responsif dan aktraktif.  Oleh sebab, korupsi  merupakan bagian  dari krisis itu sendiri. 11 Apalagi,  prinsip  korupsi  dapat  menciptakan  tiga  ancaman, 12 yaitu  kerugian  reputasi, kerugian  finansial  dan  keamanan  publik.  Implikasinya,  kondisi  krisis  sebagaimana adanya  tindakan  korupsi  pada  masa  pandemi  Covid-19,  tentu  melibatkan  pengambilan keputusan yang khusus dan holistik agar tidak terjadi periode diskontinuitas; periode yang menggambarkan adanya ancaman dan resiko besar terhadap inti dari organisasi negara. Terlebih, unsur dari makna krisis "mungkin" memang tidak mudah disepakati; 13 hanya saja, terdapat beberapa kriteria yang menjadi anggapan umum sebagai karakteristik dari krisis, 14 yaitu:  sesuatu  yang dapat  berdampak besar, sesuatu  yang menyebabkan resiko besar, sesuatu yang berkembang secara signifikan, sesuatu yang bermasalah/ambigu, dan sesuatu  yang  membutuhkan  penanganan  khusus.  Penanganan  khusus  tersebut dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  mengurangi  adanya  hal-hal  yang  destruktif  sebagai dampak ditimbulkannya oleh satu masa krisis -termasuk krisis korupsi- terhadap institusi negara -atau negara itu sendiri-. Di satu sisi, aspek eksklusif terhadap penanganan korupsi
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi , 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
11 Peter Flynn, “Collor, Corruption and Crisis: Time for Reflection,” Journal of Latin American Studies 25, no. 2 (May 5, 1993): 351–71, https://doi.org/10.1017/S0022216X00004697.
12 Susan Rose-Ackerman, “Corruption and Democracy,” Proceedings of the ASIL Annual Meeting 90 (February 17, 1996): 83–90, https://doi.org/10.1017/S0272503700085827.
13 J. Patrick Dobel, “The Corruption of a State,” American Political Science Review 72, no. 3 (September 1, 1978): 958–73, https://doi.org/10.2307/1955114.
14 Alan Greene, Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis (New York: Bloomsbury Publishing, 2018).
e-ISSN : 2621-4105
bertujuan untuk melindungi sektor-sektor prinsipil dan organisasi vital pada suatu negara dari adanya kerusakan maupun kerugian secara materiil maupun materiil.
Di  Indonesia, terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang ditangani pada masa pandemi Covid-19, antara lain: (1) Kasus eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KP); 15 (2) Kasus eks Menteri Sosial; 16 (3) Jiwasraya; 17 (4) Bupati Sumatera Utara yang melibatkan Anggota DPR RI; 18 (5) Bupati Sidoarjo; 19 (6) Bupati Kutai Timur; 20 (7) Bupati Banggai Laut; 21 (8) Asabri. 22 Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga pemerintah tidak bertindak dalam batas-batas hukum dan tidak menghormati batas-batas kekuasaan  mereka;  sehingga  mereka  melanggar  prinsip-prinsip  umum  konstitusi  yang menentukan hak-hak orang pribadi sebagai bentuk legitimasi 'manusia yang sebenarnya'. Terlebih,  tidak  ada  cabang  pemerintahan  dan  tidak  ada  pejabat  publik  yang  dapat bertindak  sewenang-wenang  atau  sepihak  diluar  hukum. 23 Berbagai  tindakan  korupsi tersebut wajib dapat terdeteksi sedini mungkin, sehingga krisis korupsi dapat dicegah agar tidak  terus  terjadi.  Berbagai  peristiwa  tersebut  menunjukkan  rendahnya sense  of  crisis dari  para  pejabat  publik.  Di  satu  sisi,  penangkapan  berbagai  tindak  pidana  korupsi tersebut merupakan refleksi adanya kerjasama yang berfungsi dengan baik berdasarkan pendekatan  antara  lembaga  pemerintah  atas  dasar  solidaritas  dan  kepentingan  bersama yang kokoh dan ditopang oleh rasa identitas bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berisi korupsi. Namun, di satu sisi, seharusnya pemerintah dan atau para pejabat publik tersebut memiliki kepekaan dan perhatian yang besar mengenai peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kategori krisis.
Di  sisi  lain,  keputusan  kritis  yang  diterbitkan  oleh  para  pejabat  publik  termasuk Pemerintah harus dibuat dan diterapkan di bawah suatu tekanan waktu yang cukup besar dengan mempertimbangkan informasi penting mengenai sebab dan akibat dari pada krisis tersebut. 24 Para pejabat publik sebenarnya dituntut untuk meninjau suatu permasalahan
15 Ardito  Ramadhan,  “Ditetapkan  Sebagai  Tersangka,  Edhy  Prabowo  Ditahan  KPK,”  Kompas.com,  2021, https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/05594021/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ditahan-kpk.
16 “KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Batubara,” cnnindonesia.com,
2021,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206025212-12-578492/kpk-tangkap-menteri-sosial-juliari-batubara.
17 Irfan Kamil, “Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun,” Kompas.com, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp- 10-triliun?page=all.
18 Fana  F  Suparman,  “KPK  Disebut  Tetapkan  Bupati  Di  Sumatera  Utara  Tersangka  Suap,”  beritasatu.com, 2021, https://www.beritasatu.com/nasional/643409/kpk-disebut-tetapkan-bupati-di-sumatera-utara-tersangka-suap.
19 Fachrur  Rozie,  “Mantan  Bupati  Sidoarjo  Divonis  3  Tahun  Penjara  Terkait  Suap  Proyek  Dinas  PUPR,” merdeka.com,  2021,  https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-bupati-sidoarjo-divonis-3-tahun-penjara-terkait- suap-proyek-dinas-pupr.html.
20 Irfan  Kamil,  “KPK  Eksekusi  Eks  Bupati  Kutai  Timur  Dan  Istrinya  Ke  Lapas  Tangerang,”  Kompas.com, 2021,  https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/22154221/kpk-eksekusi-eks-bupati-kutai-timur-dan-istrinya-ke- lapas-tangerang?page=all.
21 Dhika  Kusuma  Winata,  “KPK  Jebloskan  Bupati  Banggai  Laut  Ke  Lapas  Sukamiskin,  Bandung,” mediaindonesia.com,  2021,  https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/434816/kpk-jebloskan-bupati-banggai- laut-ke-lapas-sukamiskin-bandung.
22 Syahrizal Sidik, “Skandal Korupsi Terbesar RI, Ini Dia Dosa 9 Tersangka Asabri,” cnbcindonesia.com, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305084827-17-228004/skandal-korupsi-terbesar-ri-ini-dia-dosa-9- tersangka-asabri.
23 Bruce  Ackerman,  “The  Emergency  Constitution,” Journal  of  Constitutional  Law 1,  no.  Special  Edition (2020): 9–63.
24 John Reynolds, Empire, Emergency and International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
sebagai sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab, bilamana resiko atau krisis baru ditangani setelah  krisis  tersebut  terungkap  atau  semakin  terlihat,  mereka  akan  hanya  mencoba meminimalkan konsekuensi ataupun akibat dari pada krisis tersebut. Terlebih, hakikatnya situasi kritis atau darurat adalah bersifat subjektif, oleh sebab, 'krisis satu orang adalah kesempatan  orang  lain'. 25 Tak  Ayal,  bagi  otoritas  publik,  penafsiran  tersebut menimbulkan  masalah,  oleh  sebab  banyak  peristiwa  yang  tampaknya  biasa-biasa  saja namun  dapat  diubah  menjadi  suatu  peristiwa  yang  krisis; 26 begitu  pula  sebaliknya. Dengan  demikian,  telah  menjadi  konsekuensi  dari  pemerintah  untuk  mewujudkan dimensi  teknis  yang  berhubungan  dengan  kemampuan  pemerintah  untuk  mengatasi berbagai masalah melalui kebijakan publik yang memperhatikan aspek moral dan sosial sebagai  bentuk  legitimasi  di  tataran  masyarakat.  Pemerintah  harus  menyadari  bahwa adanya  potensi  peluang  lahirnya  solusi  dari  situasi  yang  mengancam  kita;  dalam  arti, adanya permasalahan dapat mendorong terjadi kemudian hasil positif.
Pertimbangan pelaksanaan pemberantasan korupsi wajib ditinjau berasal dari titik awal perancangan sistem anti korupsi itu sendiri, yakni mempertimbangkan bagaimana korupsi dapat terjadi dan pihak siapa yang diuntungkan dengan hasil korupsi tersebut. 27 Pemerintah  sebagai  pihak  pemegang  kekuasaan  tentu  memiliki  banyak  kendali  untuk menjalankan  berbagai  usaha  pencegahan  maupun  penindakan  kasus  korupsi. Bagaimanapun,  kekuasaan  adalah  komponen  kunci  dari  penegakan  hukum  yang presisif. 28 Perlu  di  ketahui,  bahwa  salah  satu  sifat  korupsi  adalah  sistemik,  sehingga korupsi  dapat  terjadi  pada  institusi  atau  infrastruktur  yang  berhubungan  dengan penegakan hukum itu sendiri. 29 Apabila itu terjadi, maka korupsi dapat merusak mengenai legitimasi  maupun  aktivitas  perbuatan  pemerintah  yang  sah  dan  dirancang  untuk melindungi aktifitas bisnis, ekonomi sosial budaya, dan individu. Pada aspek lain, korupsi cenderung melibatkan orang-orang yang memiliki lingkaran kepercayaan pada pelaku. 30
Sehingga,  pelaku  dapat  mengontrol  orang-orang  tersebut  untuk  menyalahgunakan wewenang,  sumber  daya,  kebijakan,  dan  hak-hak  istimewa  lainnya  demi  keuntungan pribadi.  Terlebih,  mereka  memiliki  kedudukan;  yang  menyasar  adanya  hak  dan wewenang yang 'lebih' daripada yang lain. 31
Apalagi, bilamana tindakan korupsi terjadi di lingkungan para penegak hukum itu sendiri,  hal  tersebut  akan  merusak  kepercayaan  publik  terhadap  institusi  negara, menghancurkan rasa hormat terhadap hukum, melemahkan disiplin dari institusi tersebut
25 Jowanna Nicole Oates, “A Primer on Emergency Rulemaking,” The Florida Bar Journal 92, no. 4 (2018): 32.
26 Oates.
27 Dobel, “The Corruption of a State.”
28 Ernest  Harsch,  “Accumulators  and  Democrats:  Challenging  State  Corruption  in  Africa,” The  Journal  of Modern African Studies 31, no. 1 (March 11, 1993): 31–48, https://doi.org/10.1017/S0022278X00011794.
29 Jimena Reyes, “State Capture through Corruption: Can Human Rights Help?,” AJIL Unbound 113 (October 14, 2019): 331–35, https://doi.org/10.1017/aju.2019.59.
30 Andrea Minto and Edoardo Trincanato, “The Policy and Regulatory Engagement with Corruption: Insights from Complexity Theory,” European Journal of Risk Regulation , May 19, 2021, 1–24, https://doi.org/10.1017/err.2021.18.
31 Bambang Widjojanto, Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis BW (Malang: Intrans Publishing, 2018).
e-ISSN : 2621-4105
dan  merusak  moral  dari  instansi  tersebut. 32 Faset  integritas  dan  standar  profesionalitas para  penegak  hukum  menjadi  salah  satu  bangunan  utama  untuk  mencapai  tujuan pemberantasan korupsi tersebut. 33 Namun, kejahatan korupsi pada masa krisis kadangkala sangat  susah  terungkap  ketika  dilakukan  dengan  skema  pencucian  uang  atau money laundering; 34 sebagaimana di Indonesia, persoalan penegakan hukum terhadap korupsi – money laundering - juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Oleh sebab, pencucian uang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pelaku untuk merubah hasil dari kejahatan seperti korupsi; sehingga hasil kegiatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah asal-usulnya telah disamarkan atau disembunyikan. 35 Pada saat ini, skema pencucian uang dilakukan dengan tiga tahap. 36 Meski ketiga tahap tersebut tidak harus terjadi secara kumulatif agar dapat dikategorikan sebagai TPPU. Ketiga tahap dibawah ini dapat terjadi sebagai fase yang terpisah dan berbeda atau dapat terjadi secara bersamaan.
Pertama ,  tahap placement ;  pelaku  menempatkan  hasil  kehajatan  korupsi  pada sistem keuangan; baik itu berupa tabungan, deposito, kartu kredit, dan lain sebagainya. Metode  ini  dilakukan  oleh  para  pelaku  agar  membuat  dana  lebih  likuid  dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank. Sehingga, dana tersebut dapat ditransfer dan dimanipulasi dengan lebih mudah. Ketika penjahat memiliki uang tunai secara fisik yang secara langsung dapat menghubungkan mereka dengan tindak pidana asal; maka, mereka akan  berada  dalam  lingkaran  yang  sangat  rentan  untuk  diketahui  oleh  pihak  yang berwenang.  Pelaku  cenderung  memiliki  'identitas  ganda';  dengan  menggunakan  atas nama  kepemilikan  terhadap  berbagai  instrumen  perbankan  sebagai  bukan  atas  nama pribadi  semata,  namun  berasal  dari  keluarga  pelaku  atau  kolega  dari  pelaku.  Pelaku 'memecah  uang'  dalam  jumlah  besar  menjadi  jumlah  yang  lebih  kecil;  yang  dapat disimpan di  beberapa bank tanpa memicu peringatan ambang batas dari  bank tersebut. Bahkan,  pelaku  dapat  menyelundupkan  dana  ilegal  tersebut  ke  bank  luar  negeri. Biasanya, para pelaku cenderung memberikan 'biaya kompromi' kepada beberapa pihak agar  menerima  beberapa  aliran  dana  yang  bersumber  dari  kejahatan  korupsi.  Hal  ini dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak dan menggambarkan adanya 'transaksi besar yang semu.' Langkah ini tentu melanggar ketentuan Pasal 4 UU TPPU; sehingga  pelaku  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
32 Tolib Effendi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).
33 Emilio C. Viano, “Unholy Alliances and Their Threat: The Convergence of Terrorism, Organized Crime and Corruption,” International Annals of Criminology 58, no. 1 (May 2, 2020): 91–110, https://doi.org/10.1017/cri.2020.18.
34 Saskia Hufnagel and Colin King, “Anti-Money Laundering Regulation and the Art Market,” Legal Studies 40, no. 1 (March 4, 2020): 131–50, https://doi.org/10.1017/lst.2019.28.
35 Daniel  González  Uriel,  “Money  Laundering,  Political  Corruption  and  Asset  Recovery  in  the  Spanish Criminal  Code,” International Annals of Criminology 59, no. 1 (May 24, 2021): 38–54, https://doi.org/10.1017/cri.2021.5.
36 William H. Byrnes and Robert J. Munro, Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance - A Global Guide (New York: LexisNexis, 2021).
e-ISSN : 2621-4105
Kedua , tahap layering; pelaku mengelola hasil kejahatan korupsi tersebut melalui berbagai transaksi yang rumit sebagai langkah 'pelapisan'. Mereka cenderung melibatkan sistem  transaksi  yang  kompleks  yang  dirancang  untuk  menyembunyikan  sumber  dan kepemilikan  dana.  Hal  ini  bertujuan  agar  dana  yang  bersumber  dari  hasil  kejahatan korupsi tersebut tersamarkan dari audit dan membingungkan penyelidikan. Para pelaku dengan sengaja -iktikad yang tidak baik- menggabungkan berbagai instrumen keuangan dan transaksi untuk dapat mentransfer dana secara elektronik antar negara dari rekening bank luar negeri. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku yang berinvestasi dalam real  estat  dan/atau  kepentingan  bisnis  yang  memang  sah.  Di  sisi  lain,  pelaku  dapat memindahkan  dana  kejahatan  korupsi  tersebut  di  antara  beberapa  bank  atau  lembaga keuangan  atau  ke-dalam  lembaga  yang  sama.  Biasanya,  para  pelaku  tersebut  juga mengubah  uang  tunai  menjadi  instrumen  keuangan  lainnya;  seperti  wesel,  saham, obligasi, Letter of Credit , asuransi, dan lain sebagainya. Ketiga , tahap integration . Pelaku menggunakan  kembali  dana  hasil  kejahatan  korupsi  tersebut  yang  telah  ditransaksikan dengan  berbagai  pihak  terhadap  aktivitas  bisnis  yang  sah.  Pada  tahap  ini,  dana  hasil kejahatan  korupsi  tersebut  dimasukkan  kembali  ke  dalam  perekonomian  milik  pelaku agar tampak seperti milik sumber yang sah. Hal tersebut seringkali berbentuk investasi bisnis, pembelian atau penjualan aset yang dibeli, seperti halnya transaksi properti. Hal inilah yang membuat sulit untuk membedakan antara harta kekayaan legal dan ilegal dari pelaku.
Penegakan  hukum  terhadap  korupsi  juga  dapat  menggunakan  perspektif  TPPU. Mengapa demikian? Perspektif ini membawa paradigma 'follow the money '; oleh sebab, sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Nieto-Montero, 37 harta  kekayaan  adalah  titik terlemah  dari  rantai  kejahatan,  sehingga  pembuktian  pidana  dan  pertanggung  jawaban aktor intelektual dapat di atasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan. Di sisi lain,  terdapat  beberapa  manfaat  apabila  kasus  korupsi  diselesaikan  dengan  pendekatan TPPU. Pertama , lebih mudah mengejar aset hasil korupsi untuk asset recovery . Kedua , lebih  mengerti  modus-modus  korupsi  dengan  teknik  TPPU  seperti  menggunakan perusahaan  atau  korporasi. Ketiga, dapat  menggunakan  info  atau  data  dari  PPATK.
Keempat, lebih mudah dalam bekerja sama untuk bertukar info dengan berbagai institusi internasional. Kelima, aset  korupsi  tetap  dapat  dirampas  sekalipun  pelaku  tersebut meninggal  atau  buron. Keenam, adanya  pengecualian  dari  ketentuan  rahasia  bank, sehingga lebih optimal dalam mengejar pihak-pihak yang berkepentingan dalam korupsi tersebut. Di sisi lain, pencucian uang memiliki dampak  yang destruktif terhadap aspek ekonomi,  keamanan,  dan  sosial.  Tindakan  tersebut  merusak  lembaga  sektor  keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi  dengan  munculnya  berbagai  kejahatan  dan  korupsi. 38 Pencucian  uang memberikan angin segar bagi para pengedar narkotika, teroris, pengedar senjata ilegal, dan  pejabat  publik  yang  korup;  sebagaimana  secara  implisit  termasuk  dalam  kategori
37 Juan  José  Nieto-Montero,  “Money  Laundering  and  Tax  Crimes  in  Spain:  Doctrine  and  Jurisprudence,” International Annals of Criminology 59, no. 1 (May 17, 2021): 73–87, https://doi.org/10.1017/cri.2021.8.
38 Hufnagel and King, “Anti-Money Laundering Regulation and the Art Market.”
e-ISSN : 2621-4105
sebagai  ‘Hasil  Tindak  Pidana’  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  UU  TPPU.  Di  sisi  lain, perspektif  tersebut  bertujuan  untuk  melacak  hasil  kejahatan (follow  the  money  as  a proceed of crime ); 39 sehingga, seluruh pihak yang menikmati hasil korupsi tersebut dapat dilacak.
Misalnya, bilamana diperoleh tindak pidana awal berupa korupsi, kemudian hasil dari  kejahatan  tersebut  telah  mengalir  ke  beberapa  pihak  melalui  skema  transfer  dana antar  pelaku  -meski  nomor  rekening  yang  digunakan  bukan  nomor  rekening  yang bersangkutan-,  maka  tindakan  tersebut  termasuk  dalam  TPPU;  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU TPPU. Bahkan, pada Article 14 United Nations Convention  against  Corruption 2003,  TPPU  merupakan  tindakan  yang  menyasar  pada perbuatan korupsi; sehingga, pemerintah diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah yang  layak  untuk  mendeteksi  dan  memantau  pergerakan  uang  tunai  dan  instrumen- instrumen  yang  dapat  dinegosiasikan,  sekaligus  diperlukan  perspektif  TPPU  dalam 'lingkaran' tindakan korupsi. Implikasinya, berkaca pada ketentuan tersebut; penerapan di Indonesia  diwujudkan  dengan  melakukan  pemblokiran  harta  kekayaan  yang  diketahui atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana;  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Pasal  71  UU  TPPU.  Meskipun  demikian,  pelaku  juga  diberihan  hak  untuk  dapat membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana; sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU TPPU.
Mengenai paradigma penanganan korupsi berdasarkan perspektif UU TPPU dapat ditinjau  dari  beberapa  aspek.  Bagi  pelaku  utama,  dapat  dikenakan  Pasal  3  UU  TPPU; sedangkan  untuk third  parties  money-laundering (orang  ketiga  yang  membantu  tindak pidana pencucian uang) dapat dikenakan Pasal 4 UU TPPU. Kemudian, bagi pelaku pasif -menerima,  menguasai  hasil  tindak  pidana-  dapat  dikenakan  Pasal  5  UU  TPPU.   UU TPPU sejatinya memberikan berbagai terobosan dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi  Pencucian Uang, antara lain:  (a) pengesampingan ketentuan kerahasiaan bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 41 Ayat (2), Pasal 45, dan Pasal 42 UU TPPU; (b) pertukaran informasi yang mudah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 UU TPPU; (c) Adanya pembuktian terbaik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU; (d) Proses pidana TPPU tidak membutuhkan terbuktinya tindak pidana asal terlebih  dahulu,  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  69  UU  TPPU;  (e)  dimungkinkan adanya  perampasan  aset  milik  pelaku  TPPU,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  67  dan Pasal  79 Ayat  (4) UU TPPU; dan (f) penundaan atau penghentian sementara transaksi yang  diduga  berasal  dari  TPPU  oleh  pihak  pelapor,  PPATK,  dan  penegak  hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 UU TPPU. 3.2 Pemberantasan Korupsi Di Era Pandemi Covid-19
Pemberantasan korupsi pada masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip bahwa tidak ada satupun manusia yang 'berdiri di atas hukum' -kebal hukum-;  meski  mereka  memiliki  kedudukan  sebagai  pejabat  publik  yang  memiliki wewenang dan kuasa  yang besar.  Bagaimanapun, hukum  wajib berlaku sama terhadap
39 Hufnagel and King.
e-ISSN : 2621-4105
seluruh  umat  manusia. 40 Sehingga,  pejabat  otoritas  publik  wajib  memaklumi  dan mengakui bahwa hukum akan diterapkan pada tindakan mereka sendiri; untuk melindungi hak-hak  politik  dan  sipil  serta  kebebasan  masyarakat  sebagaimana  hak-hak  tersebut merupakan  hak  dasar  daripada  mereka  semuanya.  Kebijaksanaan  mereka  dalam menentukan  langkah  pemerintah  wajib  senantiasa  dibatasi  oleh  huruf  dan  tujuan  dari undang-undang serta unsur-unsur prinsip negara hukum lainnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia mengakui konsep rechtsstaat dan mematuhi the rule of law . 41
Prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keadilan merupakan unsur-unsur yang senantiasa diterapkan  dalam  penyelenggaraan  negara  maupun  pemberantasan  tindak  pidana  yang ada.
Fenomena  tindak  pidana  korupsi  pada  masa  pandemi  Covid-19  sejatinya  dapat dikategorikan  dalam  dua  kondisi. Pertama ,  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan sebelum  masa  pandemi  Covid-19;  yang  saat  ini  telah  sedang  dalam  proses  penuntutan maupun persidangan. Kedua , tindak pidana korupsi yang memang terjadi pada saat masa pandemi Covid-19; baik dalam penangkapan, penuntutan, maupun persidangan. Kedua keadaan  tersebut  telah  menjadi  selayaknya  untuk  dibedakan,  mengingat  terdapat konsekuensi  yang  berbeda  mengenai  penerapan  hukum  terhadap  kasus-kasus  tersebut. Berbagai  perkara  korupsi  yang  telah  diproses  sebelum  adanya  pandemi  Covid-19  dan masih  berjalan  hingga  dalam  masa  pandemi  Covid-19;  sebenarnya  telah  dilakukan penyesuaian, khususnya berhubungan dengan prosedur teknis. Bagaimanapun, berbagai kasus korupsi sebetulnya telah diproses oleh para pihak yang berwenang; sehingga, ketika kasus  tersebut  diproses  manakala  adanya  pandemi,  maka  negara  harus  menyesuaikan melalui  institusi  yudikatif.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Agung  merespon  keadaan pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun  2020  mengenai  pelaksanaan  persidangan online ; 42 terlebih,  hal  tersebut dilaksanakan sejatinya bertujuan untuk senantiasa menjaga hakikat dari sistem peradilan pidana yang memiliki prinsip yaitu 'wajib tetap berjalan dan tidak boleh terhenti dengan alasan apapun'. 43
Perlu  dipahami,  pandemi  Covid-19  merupakan  salah  satu  'daya  paksa'  dalam doktrin  hukum  pidana.  Oleh  sebab,  perspektif  doktrin  hukum  pidana  memberikan  tiga posibilitas mengenai adanya daya paksa; 44 yaitu, daya paksa absolut, daya paksa relatif, dan keadaan darurat. Meski kategorisasi mengenai 'daya paksa' tersebut bergantung pada kasus  tindak  pidana;  namun,  Covid-19  sejatinya  termasuk  dalam  'daya  paksa  keadaan
40 Andrew  Harding,  “Theories  of  Law  and  Development,” Asian  Journal  of  Social  Science 46,  no.  4–5 (September 28, 2018): 421–44, https://doi.org/10.1163/15685314-04604003.
41 Hananto  Widodo,  “The  Legal  Politics  of  the  Inquiry  Rights  of  the  House  of  Representatives  Post  1945 Constitutional  Amendment,” Journal of Law, Policy and Globalization 85 (May 2019): 123, https://doi.org/10.7176/JLPG/85-14.
42 Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, and Muhammad Arif Wijaya, “Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang  Persidangan  Perkara  Pidana  Secara  Elektronik,” Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum Islam 24, no. 1 (2021): 198–224, https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.198-224.
43 Gerhard Anders, Fidelis E. Kanyongolo, and Brigitte Seim, “Corruption and the Impact of Law Enforcement: Insights from a Mixed-Methods Study in Malawi,” The Journal of Modern African Studies 58, no. 3 (September 20, 2020): 315–36, https://doi.org/10.1017/S0022278X2000021X.
44 Jonathan Herring, Criminal Law: The Basics , Second (New York, NY: Taylor & Francis, 2021).
e-ISSN : 2621-4105
darurat'. Alasannya, Covid-19 merupakan suatu hal yang memenuhi salah satu unsur dari peristiwa  yang  termasuk  dalam  kategori  'keadaan  darurat'.  Perspektif  hukum  pidana memandang daya paksa dalam keadaan darurat meliputi bencana alam, adanya huru-hara, dan adanya wabah penyakit. Melihat kasus pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama kurang  lebih  satu  tahun  di  Indonesia;  sehingga  menyebabkan  berbagai  kematian  dan ekses  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  maka  Covid-19  adalah  wabah  penyakit  yang termasuk dalam kategori ‘keadaan darurat’.
Sementara  itu,  perspektif  hukum  pidana  tetap  menjadikan  Covid-19  sebagai keadaan darurat, meski tidak ada petunjuk nasional atau national address dari pemerintah yang menyatakan bahwa  Covid-19  merupakan wabah penyakit  yang melahirkan status keadaan darurat.  Mengapa demikian? Konteks pembuktian dalam ranah  hukum  pidana bersifat substitute  evidence . 45 Maknanya,  fakta-fakta  yang  telah  ada,  tidak  perlu dibuktikan selama fakta itu tidak terbantahkan. Hal tersebut memiliki kondisi yang sama dengan adanya Covid-19, mengingat Covid-19 sebagai wabah penyakit merupakan fakta yang  tidak  terbantahkan  dan  bersifat  mendunia  -mayoritas  negara-negara  di  dunia terpapar Covid-19. Sehingga, tanpa adanya petunjuk secara nasional sekalipun, seseorang yang  akan  memahami  dan  mengerti  bahwa  Covid-19  berserta  dampak-dampaknya; sejatinya  termasuk  dalam  keadaan  darurat.  Konteks  kejahatan  korupsi  yang  dilakukan pada  masa  pandemi  tentu  menjadi  sesuatu  hal  yang  memberatkan  pidana  korupsi. Bagaimanapun, berbagai pelanggaran hukum seperti halnya penyalahgunaan narkotika, membunuh, mencuri, dan tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan pada masa pandemi  Covid-19  (keadaan darurat), akan menjadi  suatu  pemberat  sanksi pidana bagi para pelaku.
Pada  kasus  korupsi  yang  dilakukan  eks  Menteri  KKP  dan  eks  Menteri  Sosial misalnya; di samping operasi tangkap tangan tersebut adalah respon dari keraguan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus tersebut dapat dikenakan pula Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU  PTK).  Oleh  sebab,  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh  eks  Menteri  KP  dan  eks Menteri  Sosial  berdampak  pada  kerugian  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara; sekaligus  telah  terjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam keadaan tertentu. Sehingga, frasa 'dalam keadaan tertentu' pada Pasal 2 Ayat (2) UU PTK dapat ditafsirkan sebagai keadaan darurat pandemi Covid-19. Terlebih, unsur objektif korupsi terdiri atas 'perbuatan' dan 'jabatan' dari  pelaku. 46 'Perbuatan'  tersebut  memiliki  makna  bahwa  para  pelaku  telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun memperkaya korporasi. 47 Sedangkan 'jabatan' yang ada padanya, oleh
45 Elena  Maculan  and  Alicia  Gil  Gil,  “The  Rationale  and  Purposes  of  Criminal  Law  and  Punishment  in Transitional  Contexts,” Oxford  Journal  of  Legal  Studies 40,  no.  1  (March  1,  2020):  132–57, https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033.
46 Widjojanto and Hadjar, Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis .
47 Widjojanto and Hadjar.
e-ISSN : 2621-4105
karena kedudukan; pada akhirnya pelaku manfaatkan untuk melakukan korupsi sehingga menyebabkan  kerugian  negara  dan  perekonomian  negara . Bahkan,  kedua  eks  menteri dapat disangkakan telah ‘merugikan perekonomian negara’. Setidaknya, ada empat alasan untuk menjawab persoalan tersebut.
Pertama , korupsi berdampak pada money demand . Oleh sebab, terjadi arus masuk uang  yang  cepat  dan  tidak  terkendali  kepada  negara,  namun  tingkat  konsumsi  dan terutama  konsumsi  barang  mewah  meningkat  secara  signifikan.  Hal  tersebut  berdasar pada  peningkatan  yang  signifikan  pada  aspek   impor,  defisit  pembayaran  luar  negeri, inflasi, dan bunga. Ketidakstabilan permintaan uang yang disebabkan oleh korupsi akan memengaruhi kebijakan moneter secara negatif. Kedua , korupsi berdampak pada growth rates . Secara nyata, ketidakstabilan mengenai sektor keuangan pada suatu negara akan mengakibatkan  ketergantungan  atas  investor  asing  bagi  suatu  negara.  Meskipun demikian, bukan menjadi hal yang mudah untuk menarik para investor asing pada suatu negara  yang  identik  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  sebab,  aspek  korupsi  akan memengaruhi kredibilitas ekonomi nasional di lingkungan global; sehingga, pengusaha internasional  yang  memiliki  perspektif  rasional  akan  merasa  tidak  nyaman  untuk berinvestasi  di  negara  tersebut.  Bagaimanapun,  mereka  memperhatikan  aspek  mitigasi risiko  saat  akan  berinvestasi  pada  negara  tersebut.  Bilamana  investasi  masuk  namun terjadi berbagai kasus korupsi, maka akan mengakibatkan dampak yang tidak maksimal dari adanya investasi tersebut; sehingga, akan terjadi penurunan ekonomi jangka panjang yang  berkelanjutan.  Memerangi  korupsi  merupakan  salah  satu  wujud  memberikan kepercayaan kepada para investor.
Ketiga ,  korupsi  menyebabkan  kerugian  besar  pada  distribusi  pendapatan.  Oleh karena,  korupsi  menyebabkan  masalah  signifikan  dalam  fungsi  sistem  keuangan masyarakat. Konsekuensi sosial tersebut menyebabkan degenerasi sosial dengan adanya penurunan sumber pendapatan dari antar-masyarakat; serta timbulnya kesenjangan antar individu  dalam  hal  distribusi  pendapatan.  Sehingga,  fenomena  ini  akan  meningkatkan kecenderungan  individu  untuk  melakukan  kejahatan;  dan  menempatkan  masalah pendapatan  menjadi  hal-hal  yang  potensial  -untuk  dijadikan  dasar  kejahatan-  dan beresiko. Keempat , korupsi menimbulkan pengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Bilamana penerimaan pajak negara rendah, maka anggaran nasional akan termasuk dalam kategori defisit. Terlebih, korupsi sendiri merupakan pendapatan tidak dikenakan pajak oleh  negara;  sekaligus  keuntungan  tersebut  akan  berdampak  pada  penurunan  tingkat pajak  pula.  Fenomena  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh,   bahwa  permasalahan  pajak akan  meningkatkan  kemungkinan  penerimaan  publik  -publik  banyak  yang  membeli berbagi  hal-,  namun  tidak  akan  memenuhi  pengeluaran  publik  -publik  tidak  ingin membayar  pajak-.  Jikalau  penerimaan  pajak  negara  senantiasa  menurun,  maka  negara akan  terpaksa  untuk  meminjam.  Meski  skema  tersebut  dapat  mengurangi  investasi produktif  atau  swasta  dengan  efek crowding  out pemerintah  yang  menarik  investor produktif  oleh  sektor  swasta  dengan  pinjaman;  namun,  nilai  obligasi  senantiasa
e-ISSN : 2621-4105
meningkat sebagai akibat dari pinjaman sekaligus suku bangsa di pasar meningkat akan menciptakan  banyak  masalah.  Dengan  demikian,  skema  tersebut  tentu  juga  dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.
Kelima , korupsi akan memiliki dampak negatif terhadap lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan  berita  pencucian  uang  maupun  korupsi  pada  lembaga  keuangan  akan menarik perhatian otoritas publik. Sehingga, terdapat tekanan pada audit untuk lembaga- lembaga ini; sekaligus menurunkan reputasi lembaga keuangan. Pada akhirnya, muncul ketidakpercayaan  dan  keraguan  terhadap  lembaga  tersebut  dari  masyarakat.  Terlebih, lembaga keuangan merupakan pilar utama bagi pembangunan perekonomian negara; baik berasal dari modal dalam negeri maupun modal asing untuk kepentingan pembangunan ekonomi  masyarakat.  Sehingga,  kepercayaan  yang  dibangun  kepada  para  masyarakat adalah hal  yang kita untuk  dikembangkan oleh lembaga keuangan. Berbagai  kejahatan dan fraud pada  lembaga  keuangan  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan  terhadap  para deposan,  investor,  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  khususnya pencucian uang akan merusak citra lembaga keuangan negara.
Berhubungan  dengan  ‘merugikan  perekonomian  negara’;  perlu  diketahui, keberadaan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTK  seringkali  disangkakan  terhadap  berbagai tindakan korupsi. Oleh sebab, kedua pasal tersebut bersifat decisive -menekan-; sekaligus mengedepankan faset hukum pidana. Sehingga, kedua pasal tersebut sangat mudah untuk menjerat  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Kedua  pasal  ini  senantiasa  dibutuhkan dengan  melihat  fenomena  maraknya  kasus  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  yang dilakukan  oleh  para  pejabat  publik.  Bahkan,  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  kedua  pasal  tersebut  tetap  dipertahankan  dan  tidak diubah  sedikitpun.  Tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kedua  menteri  tersebut secara kasat mata sudah pasti termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Kata 'hukum' tersebut diartikan sebagai subjectief recht atau hak subjektif. Sehingga, apabila seseorang  menerima  sesuatu  yang  bukan  menjadi  haknya  dan/atau  melakukan  sesuatu yang  tidak  sesuai  dengan  wewenangnya,  maka  tindakan  tersebut  sudah  pasti  termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum; sebagaimana prinsip bij het subjectiefrecht gaat het om een bepaalde bevoegdheid . Terlebih, hak subjektif wajib diatur dalam hak objektif; sehubungan dengan prinsip Onder subjectief recht verstaan we de bevoegdheid die iemand in een concreet geval aan een regel van objectief recht onleent. Pada konteks kasus  mantan  Menteri  Sosial  misalnya,  secara  kasat  mata  terdapat  potongan  sebesar Rp10.000 pada setiap paket sembako untuk digunakan kepentingan diri pribadi dari eks Menteri Sosial; 48 sebagaimana press rilis yang  yang dinyatakan oleh KPK. Oleh sebab itu,  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  secara  kasat  mata  yang  dapat menimbulkan kerugian negara.
Pada  perspektif  hukum  pidana,  setidaknya  terdapat  empat  hal  yang  dapat memberatkan satu bentuk pidana, 49 antara lain: bilamana pelaku tersebut adalah seorang residivis, apabila kejahatan tersebut dilakukan secara concursus atau perbarengan, jikalau
48 “KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Batubara.”
49 B. Herry Priyono, Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
e-ISSN : 2621-4105
kejahatan tersebut dilakukan dalam jabatan, dan manakala kejahatan tersebut dilakukan pada  dalam  keadaan  darurat.  Sehingga,  dalam  konteks  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh kedua eks menteri di atas, memberi pemahaman kepada kita semua bahwa tidak  boleh  ada  keraguan  untuk  menuntut  mereka  secara  maksimal.  Terlebih,  mereka dapat  disangkakan  telah  melakukan  tindakan  yang  merugikan  perekonomian  negara. Masalah korupsi tidak boleh dipandang remeh; terlebih, korupsi menyasar pada berbagai institusi  pemerintah. 50 Korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  sebagaimana  pada kasus eks Menteri Sosial dan eks Menteri KP dianggap pula sebagai bagian konvergensi antara kejahatan cyber , ekonomi, dan kejahatan berkelompok yang berkatalisasi sebagai suatu  bentuk  revolusi  kejahatan  pejabat  otorita  negara  yang  mendunia  dan  berpotensi melanggar hak asasi manusia. 51 Konsentrasi dan fokus perhatian yang dilakukan oleh para lembaga  penegak  hukum  dan  KPK  wajib  melacak  pada  titik episentrum sumber pemberian dana tersebut. Bagaimanapun, korupsi yang terjadi berasal dari hulu -sumber dari penyebab tindakan korupsi- akan menyebabkan rusaknya suatu negara. 52 Bilamana pada episentrum tidak terdapat pengawasan dan pemantauan mengenai penggunaan dana tersebut, maka dapat berpotensi terjadinya katastrope Dispacrruption . 53
Mengapa  demikian?  Model state  capture  corrupption menyasar  pada grand political  corruption dengan  pendekatan Financial  Political  Fund . 54 Kenapa  begitu? Katastrope  mengenai  korupsi  saat  ini  bukan  hanya  menyasar  pada  tindakan  yang dilakukan  oleh  eksekutif  maupun  pembantu  eksekutif  semata; 55 namun,  menyasar  pula pada  tindakan  dari  berbagai  orang  yang  menduduki  pada  kursi  parlemen.  Oleh  sebab, terdapat kepentingan finansial politik ( financial political fund ) yang menjadi 'tanggung jawab  amoral'  para  politisi  terhadap  kepentingan  organisasinya,  termasuk  para  politisi yang  duduk  di  parlemen  maupun  Kementerian. 56 Terlebih,  aktivitas financial  political fund bukan hanya untuk memperkaya individu tersebut, namun berpotensi terdapat pundi- pundi  yang  didesakkan  dan  diberikan  kepada  partai  politik. 57 Sehingga,  tidak  menjadi suatu  hal  yang  baru  apabila  melihat  terdapat  berbagai  macam  kasus  korupsi  yang dilakukan pada tataran pelayanan publik.  Bahkan, Global  Parameter  Index tahun 2020 menyatakan  bahwa  92%  orang  indonesia  mempercayai  bahwa  praktik  korupsi  telah
50 Priyono.
51 Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights.”
52 Bambang  Sadono  et  al.,  "Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di Indonesia", Jurnal USM Law Review 3, No. 2 (2020): 259-274, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870
53 Bambang  Widjojanto,  “Pemberantasan  Korupsi  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19,”  in Dispacruption: Memetakan  Periode  “Kritis”  Indonesia (Surabaya:  Pusat  Kajian  Hukum  dan  Pembangunan  Universitas  Negeri Surabaya, 2021).
54 Deretha Bester and Bojan Dobovšek, “State Capture: Case of South Africa,” Nauka, Bezbednost, Policija 26, no. 1 (2021): 73–87, https://doi.org/10.5937/nabepo26-32346.
55 Susan Rose-Ackerman, “Democracy and ‘Grand’ Corruption,” International Social Science Journal 48, no. 3 (1996): 365–80.
56 Chipo  Dendere,  “Financing Political Parties in  Africa:  The  Case  of  Zimbabwe,” The  Journal  of Modern African Studies 59, no. 3 (September 26, 2021): 295–317, https://doi.org/10.1017/S0022278X21000148.
57 Calla Hummel, John Gerring, and Thomas Burt, “Do Political Finance Reforms Reduce Corruption?,” British Journal of Political Science 51, no. 2 (April 30, 2021): 869–89, https://doi.org/10.1017/S0007123419000358.
e-ISSN : 2621-4105
sedang dilakukan dan terjadi di dalam lingkaran pemerintah. 58 Di sisi lain, data Global Parameter  Index  tahun  2020  menyatakan  bahwa  satu  dari  lima  orang  (sekitar  20%) menggunakan layanan publik dengan melakukan skema penyiapan atau praktik korupsi yang  lain. 59 Apabila  di  kalkulasi  menggunakan  jumlah  masyarakat  indonesia,  maka terdapat sekitar 53 juta orang yang melakukan penyuapan untuk menggunakan pelayanan publik. 60
Diperlukan  berbagai  upaya  untuk  mewujudkan  pemberantasan  korupsi  yang sejatinya menjunjung tinggi kewibawaan hukum. Pemerintah  wajib senantiasa mencari penyebab adanya kejahatan korupsi dari titik episentrum; sekaligus mendorong kesadaran hukum  dan/atau  ketaatan  hukum  melalui  berbagai  bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan kepada  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  bisa  korupsi  merupakan extraordinary crime ;  sehingga,  diperlukan  penguatan  penanggulangan  yang  bersifat  luar  biasa  dan tindakan tindakan tegas yang secara holistik dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hak-hak konstitusional dari masyarakat. Pada aspek pelaksana kekuasaan yudikatif, hakim pidana wajib menjalankan kekuasaannya secara mandiri tanpa pengaruh apapun;  oleh  karenanya,  tidak  diperkenankan  Hakim  -dalam  kasus  pemberantasan korupsi- terlihat 'terpapar' pengaruh politik, sehingga terkesan 'tarik-menarik- mengenai interpretasi  maupun  pembuktian  dalam  hal  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Di  sisi  lain, hakim  pidana  wajib  melahirkan  produk  putusan  hakim  yang  tidak  memiliki  aspek kontroversi; sehingga,  putusan tersebut dapat melindungi kepentingan hukum yang lebih besar dan tinggi. Putusan hakim dapat melahirkan keadaan ketentraman sosial dan dapat menyangga nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat.

## 4. PENUTUP
Problematika kejahatan korupsi ternyata berhubungan dengan periode krisis suatu negara; sebagaimana adanya pandemi Covid-19. Korupsi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan rendahnya sense of crisis dari para pejabat publik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga pemerintah yang tidak bertindak dalam batas-batas  hukum;  sekaligus  tidak  menghormati  batas-batas  kekuasaan  -hak  dan wewenang- mereka. Kemudian, berhubungan dengan kejahatan korupsi di masa krisis; seringkali  dilakukan  dengan  skema  TPPU.  Hal  ini  disebabkan  pencucian  uang  adalah serangkaian  proses  yang  dilakukan  oleh  pelaku  guna  'mengubah'  hasil  dari  kejahatan seperti  korupsi;  sehingga  hasil  serangkaian  tindakan  korupsi  tersebut  terkesan  seperti hasil  dari  kegiatan  yang  sah.  Meskipun  demikian,  pemberantasan  korupsi  dengan pendekatan  TPPU  justru  memberikan  hasil  yang  optimal.  Sehubungan  dengan  hal tersebut,  pemberantasan  korupsi  di  masa  pandemi  Covid-19  wajib  dilakukan  demi menjaga martabat bangsa. Terbukti, pemberantasan korupsi dilakukan terhadap dua eks pejabat tingkat kementerian dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 2 Ayat (2) UU PTK. Oleh karena, kasus tersebut dilakukan pada saat "keadaan darurat";  sebagaimana
58 Bambang  Widjojanto,  “Pemberantasan  Korupsi  Pada  Masa  Pandemi  COVID-19,”  in Dispacruption: Memetakan  Periode  “Kritis”  Indonesia (Surabaya:  Pusat  Kajian  Hukum  dan  Pembangunan  Universitas  Negeri Surabaya, 2021), https://www.youtube.com/watch?v=MwzVKnF5tVw&t=10639s.
59 Widjojanto, “Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19,” 2021.
60 Widjojanto.
e-ISSN : 2621-4105
pandemi Covid-19. Kemudian, korupsi yang dilakukan kedua eks pejabat Kementerian tersebut dapat disangkakan telah ‘merugikan perekonomian negara’; oleh sebab korupsi tersebut berdampak pada distribusi pendapatan, money demand, growth rates, lembaga keuangan,  dan  penerimaan  pajak  negara.  Tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh kedua menteri tersebut secara kasat mata sudah pasti termasuk dalam kategori perbuatan melawan  hukum  dan  merugikan  perekonomian  negara;  sehingga,  tidak  ada  keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ackerman, Bruce. “The Emergency Constitution.” Journal of Constitutional Law 1, no. Special Edition (2020): 9–63.
Anders, Gerhard, Fidelis E. Kanyongolo, and Brigitte Seim. “Corruption and the Impact of  Law  Enforcement:  Insights  from  a  Mixed-Methods  Study  in  Malawi.” The Journal  of  Modern  African  Studies 58,  no.  3  (September  20,  2020):  315–36. https://doi.org/10.1017/S0022278X2000021X.
Atiles Osoria. “The Covid-19 Pandemic in Puerto Rico: Exceptionality, Corruption and State-Corporate  Crimes.” State  Crime  Journal 10,  no.  1  (2021):  104–25. https://doi.org/10.13169/statecrime.10.1.0104.
Bester, Deretha,  and Bojan Dobovšek.  “State Capture:  Case of South  Africa.” Nauka, Bezbednost,  Policija 26,  no.  1  (2021):  73–87.  https://doi.org/10.5937/nabepo26- 32346.
Byrnes,  William  H.,  and  Robert  J.  Munro. Money  Laundering,  Asset  Forfeiture  and Recovery and Compliance - A Global Guide . New York: LexisNexis, 2021. Dendere,  Chipo.  “Financing  Political  Parties  in  Africa:  The  Case  of  Zimbabwe.” The Journal  of  Modern  African  Studies 59,  no.  3  (September  26,  2021):  295–317. https://doi.org/10.1017/S0022278X21000148.
Dobel, J. Patrick. “The Corruption of a State.” American Political Science Review 72, no. 3 (September 1, 1978): 958–73. https://doi.org/10.2307/1955114.
Effendi,  Tolib. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Surabaya:  Scopindo  Media Pustaka, 2021.
Flynn,  Peter.  “Collor,  Corruption  and  Crisis:  Time  for  Reflection.” Journal  of  Latin American Studies 25, no. 2 (May 5, 1993): 351–71. https://doi.org/10.1017/S0022216X00004697.
González Uriel, Daniel. “Money Laundering, Political Corruption and Asset Recovery in the Spanish Criminal Code.” International Annals of Criminology 59, no. 1 (May 24, 2021): 38–54. https://doi.org/10.1017/cri.2021.5.
Greene, Alan. Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis . New York: Bloomsbury Publishing, 2018.
Gricius, Gabriella. “Corrupting or Stabilizing: The Political Economy of Corruption in Donbas’s  ‘People’s  Republics.’” Kyiv-Mohyla  Law  and  Politics  Journal ,  no.  5 (December 27, 2019): 37–57. https://doi.org/10.18523/kmlpj189980.2019-5.37-57.
Harding, Andrew. “Theories of Law and Development.” Asian Journal of Social Science 46,  no.  4–5  (September  28,  2018):  421–44.  https://doi.org/10.1163/15685314- 04604003.
e-ISSN : 2621-4105
Harsch, Ernest. “Accumulators and Democrats: Challenging State Corruption in Africa.” The  Journal  of  Modern  African  Studies 31,  no.  1  (March  11,  1993):  31–48. https://doi.org/10.1017/S0022278X00011794.
Herring, Jonathan. Criminal Law: The Basics . Second. New York, NY: Taylor & Francis, 2021.
Hufnagel,  Saskia,  and  Colin  King.  “Anti-Money  Laundering  Regulation  and  the  Art Market.” Legal Studies 40, no. 1 (March 4, 2020): 131–50.
https://doi.org/10.1017/lst.2019.28.
Hummel, Calla, John Gerring, and Thomas Burt. “Do Political Finance Reforms Reduce Corruption?” British Journal of Political Science 51, no. 2 (April 30, 2021): 869– 89. https://doi.org/10.1017/S0007123419000358.
Kamil, Irfan. “Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun.”
Kompas.com, 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13- korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all.
———. “KPK Eksekusi Eks Bupati Kutai  Timur Dan  Istrinya Ke  Lapas Tangerang.” Kompas.com,  2021.  https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/22154221/kpk- eksekusi-eks-bupati-kutai-timur-dan-istrinya-ke-lapas-tangerang?page=all. cnnindonesia.com.  “KPK  Tangkap  Menteri  Sosial  Juliari  Batubara,”  2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206025212-12-578492/kpk- tangkap-menteri-sosial-juliari-batubara.
Maculan, Elena, and Alicia Gil Gil. “The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in  Transitional  Contexts.” Oxford  Journal  of  Legal  Studies 40,  no.  1 (March 1, 2020): 132–57. https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
Minto, Andrea, and Edoardo Trincanato. “The Policy and Regulatory Engagement with Corruption:  Insights  from  Complexity  Theory.” European  Journal  of  Risk Regulation , May 19, 2021, 1–24. https://doi.org/10.1017/err.2021.18. Mubangizi, John C. “A Human Rights Based Approach to Fighting Corruption in Uganda and South Africa: Shared Perspectives and Comparative Lessons.” Law, Democracy and Development 24 (2020): 225–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17159/2077-4907/2020/ldd.v24.10.
Mukhlash, Moh., Achmad Rochidin, and Muhammad Arif Wijaya. “Implementasi Perma No.  4  Tahun  2020  Tentang  Persidangan  Perkara  Pidana  Secara  Elektronik.” Al- Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 1 (2021): 198– 224. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.198-224.
Nieto-Montero, Juan José. “Money Laundering and Tax Crimes in Spain: Doctrine and Jurisprudence.” International Annals of Criminology 59, no. 1 (May 17, 2021): 73– 87. https://doi.org/10.1017/cri.2021.8.
Oates, Jowanna Nicole. “A Primer on Emergency Rulemaking.” The Florida Bar Journal 92, no. 4 (2018): 32.
Oquendo, Angel R. “Corruption and Legitimation Crises in Latin America.” Connecticut Journal of International Law 14, no. 475 (1999): 1–17. Peters,  Anne.  “Corruption  as  a  Violation  of  International  Human  Rights.” European Journal  of  International  Law 29,  no.  4  (December  31,  2018):  1251–87.
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/10.1093/ejil/chy070.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan,  eta  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah.  "Upaya  Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 235–55. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195.
Priyono,  B.  Herry. Korupsi:  Melacak  Arti,  Menyimak  Implikasi .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2018.
Ramadhan,  Ardito.  “Ditetapkan  Sebagai  Tersangka,  Edhy  Prabowo  Ditahan  KPK.” Kompas.com,
2021. https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/05594021/ditetapkan-sebagai- tersangka-edhy-prabowo-ditahan-kpk.
Reyes,  Jimena.  “State  Capture  through  Corruption:  Can  Human  Rights  Help?” AJIL Unbound 113 (October 14, 2019): 331–35. https://doi.org/10.1017/aju.2019.59. Reynolds,  John. Empire,  Emergency  and  International  Law .  Cambridge:  Cambridge University Press, 2017.
Rose-Ackerman, Susan. “Corruption and Democracy.” Proceedings of the ASIL Annual Meeting 90 (February 17, 1996): 83–90. https://doi.org/10.1017/S0272503700085827.
———. “Democracy and ‘Grand’ Corruption.” International Social Science Journal 48, no. 3 (1996): 365–80.
Rozie, Fachrur. “Mantan Bupati Sidoarjo Divonis 3 Tahun Penjara Terkait Suap Proyek Dinas  PUPR.”  merdeka.com,  2021.  https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan- bupati-sidoarjo-divonis-3-tahun-penjara-terkait-suap-proyek-dinas-pupr.html.
S. Vitvitskiy, Sergij, Oleksandr N. Kurakin, Pavlo S. Pokataev, Oleksii M. Skriabin, and Dmytro B. Sanakoiev. “Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine.” Problems and Perspectives in Management 19, no. 1 (March 23, 2021): 354–63. https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30.
Sadono,  Bambang,  Ali  Lubab,  Zaenal  Arifin,  eta  Kadi  Sukarna.  "Kedudukan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia", Jurnal  USM Law Review 3, no. 2 (2020): 259-274. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870. Saputra,  Newin  Ananta  Aji,  and  Doddy  Setiawan.  “Fiscal  Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia.” Jurnal Bina Praja 18,  no.  1  (April  30,  2021):  29–40.  https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-
40.
Sidik,  Syahrizal.  “Skandal  Korupsi  Terbesar  RI,  Ini  Dia  Dosa  9  Tersangka  Asabri.”
cnbcindonesia.com, 2021.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305084827-17-228004/skandal- korupsi-terbesar-ri-ini-dia-dosa-9-tersangka-asabri.
Suparman, Fana F. “KPK Disebut Tetapkan Bupati Di Sumatera Utara Tersangka Suap.” beritasatu.com,  2021.  https://www.beritasatu.com/nasional/643409/kpk-disebut- tetapkan-bupati-di-sumatera-utara-tersangka-suap.
Viano, Emilio C. “Unholy Alliances and Their Threat: The Convergence of Terrorism, Organized Crime and Corruption.” International Annals  of Criminology 58, no. 1 (May 2, 2020): 91–110. https://doi.org/10.1017/cri.2020.18.
Widjojanto, Bambang. Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis BW . Malang: Intrans Publishing, 2018.
———.  “Pemberantasan  Korupsi  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.”  In Dispacruption:
e-ISSN : 2621-4105
Memetakan  Periode  “Kritis”  Indonesia .  Surabaya:  Pusat  Kajian  Hukum  dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 2021.
———.  “Pemberantasan  Korupsi  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19.”  In Dispacruption:
Memetakan  Periode  “Kritis”  Indonesia .  Surabaya:  Pusat  Kajian  Hukum  dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=MwzVKnF5tVw&t=10639s.
Widjojanto, Bambang, and Abdul Fickar  Hadjar. Reformasi Dikorupsi, KPK  Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis . Malang: Intrans Publishing, 2020.
Widodo,  Hananto.  “The  Legal  Politics  of  the  Inquiry  Rights  of  the  House  of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment.” Journal of Law, Policy and Globalization 85 (May 2019): 123. https://doi.org/10.7176/JLPG/85-14.
Winata, Dhika Kusuma. “KPK Jebloskan Bupati Banggai Laut Ke Lapas Sukamiskin,
Bandung.”  mediaindonesia.com,  2021.  https://mediaindonesia.com/politik-dan- hukum/434816/kpk-jebloskan-bupati-banggai-laut-ke-lapas-sukamiskin-bandung