Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Dana Desa

## Actor Contestation in Village Fund Management
Rizky Trisna Putri 1,* Sofyan Sjaf, Ekawati Sri Wahyuni
1 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia.
*) E-mail korespondensi: rizkytrisnaputri@gmail.com
Received: September 15, 2020 | Revised: March 22, 2021 | Accepted: June 1, 2021| Online publication: July 12, 2021

## ABSTRACT
Village  funds  are  sourced  from  the  central  government  budget  which  is  trasferred  directly  to  the  village government. This direct transfer takes place after Law No. 6/2014 or also known as The Village Law. This larger village fund can only be accessed by the village government if it follows the rules set by the central government so that the actor in the village will use their assets to accomodate their interests related to village fund  management.  This  study  aims  to  explain  the  contestation  of  actors  in  managing  village  funds  in  two villages.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  case  study  approach  conducted  in  Suko  Village, Probolinggo Regency and Sukadamai Village, Bogor Regency. The results of this study are the village head is the actor who plays the most role in managing village funds using symbolic asset which is the position of the village head. This asset is the strongest because it has legitimacy from the state to be able to make decisions related to the village fund management.
Keywords: actor, arena, management, village fund

## ABSTRAK
Dana desa bersumber dari APBN pemerintah pusat yang ditransfer langsung kepada pemerintah desa. Transfer langsung ini terjadi setelah disahkan UU No.  6/2014 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dana desa yang lebih besar ini hanya dapat diakses desa jika mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah pusat sehingga  para  aktor  di  desa  akan  menggunakan  modal-modal  yang  dimilikinya  untuk  mengakomodasi kepentinganya terkait dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi aktor dalam pengelolan dana desa di dua desa lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang di lakukan di Desa Suko, Kabupaten Probolinggo dan Desa Sukadamai, Kabupaten  Bogor.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepala  desa  merupakan  aktor  yang  paling memegang peranan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan modal simbolik berupa jabatan kepala desa.  Modal  ini  terkuat  karena  mendapat  legitimasi  dari  negara  untuk  dapat  membuat  keputusan  terkait pengelolaan dana desa.
Kata kunci : aktor, arena, pengelolaan, dana desa

## PENDAHULUAN
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakui adanya kekuasaan desa yang otonom sehingga pemerintah desa dapat mengatur urusan-urusan lokal warga desa itu sendiri. Menurut (Sjaf, 2019) UU tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan penyelamatan desa. Dalam UU ini desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, tetapi subjek yang memiliki kemampuan memainkan peran strategis dalam memberdayakan dan membangun dirinya untuk mewujudkan kesejahteraan. Alokasi dana untuk desa yang  bersumber  dari  APBN  (rata-rata  desa  memperoleh  1,4  miliar), telah  memberikan  jawaban  atas ketimpangan ekonomi politik desa yang sebelumnya hanya menerima 2,6% dari total APBN (Rp 1.600 triliun). Pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  yang  mengatur  mengenai  Otonomi  Daerah,  tidak  diatur  mengenai  pemberian  dana  dari Pemerintah Pusat. Akibatnya peran aktor yaitu Kepala Desa yang merupakan pimpinan tertinggi di desa menjadi sangat penting. Kepala Desa yang dapat mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan  di  desa  ternyata  harus  menghadapi  kenyataan  adanya  seperangkat  peraturan  yang menyertai dana desa tersebut.
UU No.6/2014 memungkinkan kewenangan desa yang cukup besar berkat dua asas utama yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Hal ini berbeda dari regulasi-regulasi sebelumnya terkait pemerintahan desa.  Asas  rekognisi  diartikan  sebagai  “pengakuan  terhadap  asal-usul”,  sementara  asas  subsidiaritas diartikan sebagai “penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa” (Shohibuddin, 2016). Menurut (Sampean et al., 2019), bahwa rekognisi dan subsidiaritas menjadi titik pangkal reformasi berdesa di Indonesia. Beberapa dekade sebelumnya, desa  sebagai  sistem  keorganisasian  masyarakat  terkecil  tidak  pernah  ditempatkan  pada  posisi  yang istimewa  dan  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  masyarakatnya  sendiri.  Tradisi  lama  sistem pengaturan  dan  pengelolaan  hidup  bersama  di  dalam  desa  digantikan  menjadi  sistem  pemerintahan komunal ke sistem pemerintahan birokratis. Reformasi ini dimulai ketika Undang-Undang No. 5/1979 tentang  Pemerintahan  Desa  ditetapkan  di  masa  orde  baru,  semua  bentuk  organisasi  kemasyarakatan terkecil diseragamkan.
Salah  satu  contoh  penggunaan  dana  desa  yang  dilakukan  pemerintah  desa  adalah  digunakan  untuk membangun infrastruktur. Pemerintah Desa Perolihen, Kecamatan Sitelu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Barat memfokuskan penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur prasarana kawasan pertanian  karena masyarakat pada daerah itu mayoritas bekerja sebagai petani (Mahmuddin & Banurea, 2018).  Di  Desa  Banyuates,  Kecamatan  Banyuates,  Kabupaten  Sampang  dana  desa  dianggap  sangat membantu warga karena digunakan untuk pembangunan fisik yang berupa pembuatan jalan desa, seperti rabat beton, jalan makadam, dan perbaikan aspal (Sofiyanto et al. 2017). Selain itu di Desa Dakulamo, Kecamatan  Galela  Barat,  Kabupaten  Halmahera  Utara  sejumlah  sektor  pembangunan  yang  menjadi prioritas berjalan dengan baik, namun ada pula beberapa program yang belum berjalan dengan baik. Pemecahan masalah adalah tujuan pokok berlangsungnya suatu musyawarah, terutama dalam mengelola dan  mengendalikan  jalannya  musyawarah.  Untuk  itu,  para  peserta  musyawarah  harus  terampil berkomunikasi, dan juga mempunyai ide-ide yang menarik serta penuh daya kreativitas (Maumeha et al., 2017). Partisipasi warga yang aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa berpengaruh penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Sementara itu, penelitian di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota menunjukkan partisipasi warga rendah  terhadap  program  pembangunan,  termasuk  program  yang  disusun  untuk  alokasi  dana  desa (Hardianti  et  al.,  2017).  Seperti  halnya  dengan  penelitian  di  Desa  Wonorejo,  Kecamatan  Singosari, Kabupaten Malang, di desa tersebut faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tingginya partisipasi masyarakat (Putra dan Pratiwi, 2013). Artinya partisipasi warga desa dalam pembangunan berpengaruh pada kualitas pembangunan pada suatu daerah.
Tingkat  partisipasi  yang  rendah  tidak  kita  harapkan,  salah  satu  tujuan  reformasi  adalah  rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang bottom up, sehingga diharapkan partisipasi aktif dari semua warga desa. Partisipasi warga yang aktif dapat membuat pengawasan pengelolaan dana desa yang kuat, begitu juga sebaliknya apabila partisipasi warga pasif maka pengawasan pengelolaan dana desa juga akan lemah. Penelitian Wibisono & Purnomo (2017) menemukan penyebab lemahnya pengelolaan dana desa  yaitu  adanya  kecenderungan  penyalahgunaan  dana  desa,  yaitu  tidak  berfungsinya  peran pendamping desa, lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan dari Camat, lemahnya unsur pembinaan dan  pengawasan  oleh  Tim  Pengawal  dan Pengaman Pemerintah  dan Pembangunan  (TP4),  lemahnya
pengawasan  oleh  BPD,  lemahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan  dana  desa,  dan  kurang cakapnya SDM pengelola dana desa dan kepala desa.
Beberapa  desa  di  Kecamatan  Essang  Selatan,  Kabupaten  Kepulauan  Talaud,  kepala  desanya  tidak menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  untuk  dibahas dan disepakati bersama. Keadaan ini dapat dilihat dari segi perencanaan-perencanaan pemerintah desa dalam  menetapkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  yang  seharusnya  melibatkan  komponen- komponen  masyarakat,  namun  lebih  banyak  ditangani  kepala  desa  sendiri  (Madea  et  al.  2017). Pemerintah desa memiliki hak untuk dapat menggunakan dana desa seusuai dengan kebutuhan desa. Kebutuhan  desa  ini  didapatkan  dari  hasil  musyawarah  desa,  namun  penggunaannya  diarahkan  oleh peraturan menteri desa untuk membangun infrastruktur desa utamanya jalan desa. Dana desa yang turun dalam jumlah besar juga diiringi dengan pengawasan penggunaan dana tersebut. Adanya dana desa yang berjumlah  milyaran  menjadi  arena  kontestasi  para  aktor  di  desa.    Peneliti  juga  melihat  bagaimana kontestasi  para  aktor  di  desa  dalam  memainkan  modal-modal  yang  dimilikinya  untuk  mendapat pengaruh  dalam  pengelolaan  dana  desa  pada  saat  perencanaan,  pengambilan  keputusan,  dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat kontestasi aktor di tingkat desa dalam pengelolaan dana  desa  di  desa  tujuan  penelitian.  Peneliti  menggunakan  teori  Bourdieu  dalam  membahas permasalahan pada penelitian ini.
Bourdieu dalam (Ritzer & Goodman, 2010) menerjemahkan masalah agen-struktur menjadi pemusatan perhatian terhadap hubungan habitus dan bidang/lapangan. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh masyarakat  sedangkan  lapangan  adalah  jaringan  hubungan  antara  berbagai  posisi  objektif.  Habitus memberi  bentuk  dan  koheren  dengan  berbagai  aktivitas  individu  dalam  berbagai  macam  aspek kehidupan. Sementara Ritzer dan Smart menjelaskan ide sistem sosial statis ditolak oleh Bourdieu, tetapi fokus pada hal-hal ketika reproduksi sosial terjadi dan proses tercapainya reproduksi sosial itu melalui tindakan sosial (Ritzer & Smart, 2014).
Konsep arena definisi Bourdieu adalah area yang terstruktur, aktivitas sosial yang berpola atau “praktik” (Bourdieu,  1990).  Arena  juga  merupakan  ranah  kontestasi  yang  menggunakan  dan  menyebarkan berbagai  jenis  modal  baik  berupa  ekonomi,  kultur,  sosial,  maupun  simbolik  (Sjaf,  2014).  Menurut Bourdieu (1990) aktor memiliki 4 jenis modal yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik.  Para  aktor  di  tingkat  desa  dapat  menggunakan  modal  yang  dimilikinya  untuk  dapat memiliki kekuasaan yang lebih besar dan berperan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Bourdieu (1995) modal dimanfaatkan aktor untuk memperkuat (mempertahankan atau merebut) kedudukan aktor di  arena  (ekonomi,  politik,  dan  sosial).  Modal  ekonomi  dapat  dipertukarkan  dengan  modal  lainnya, sedangkan modal simbolik memungkinkan aktor untuk memperkuat kedudukannya di mata masyarakat.

## METODE
Penelitian ini bertema kontestasi aktor dalam pengelolaan dana desa di dua desa menggunakan metode kualitatif untuk menggali data yang bersifat subyektif. Metode kualitatif menurut Creswell berasal dari Antropologi,  Sosiologi,    kemanusiaan,  dan  evaluasi  (Creswell,  2016).  Penggunaan  metode  kualitatif dengan pendekatan studi kasus sesuai untuk menjelaskan data yang diambil dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.
Penelitian ini dilakukan pada Bulan April 2019 hingga Agustus 2019. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor dan Desa Suko, Kabupaten Probolinggo karena kedua desa tersebut telah memanfaatkan  dana  desa  dan  kedua  desa  terletak  di  Pulau  Jawa.  Kedua  desa  yang  dipilih  sengaja merupakan  desa  yang  ada  di  Pulau  Jawa  karena  menurut  data BPS  (2019) jumlah  desa  di  Indonesia sebanyak 75.436 desa dan di Pulau Jawa terdapat 25.269 desa (33,5%) hal ini menyebabkan Pulau Jawa mendapatkan  jumlah  dana  desa  yang  lebih  banyak  daripada  pulau-pulau  lain  di  Indonesia.  Desa Sukadamai terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Desa tersebut  merupakan  sentra    industri  rumah  tangga  berbasis  pala  dan  terdapat  beberapa  jenis home industry di Desa Sukadamai seperti salah satunya pengrajin sepatu, produksi kerudung, dan sebagainya. Sebagian besar penduduk Desa Sukadamai adalah beretnis Sunda. Sementara Desa Suko yang terletak di dataran rendah 8 meter di atas permukaan laut, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi dan beretnis migran Madura. Penelitian fokus dilakukan pada kedua desa tersebut untuk mendapatkan gambaran  yang  lebih  mendalam  dinamika  penduduk  desa  dalam  menyikapi  adanya  dana  desa  dan
membandingkan pengaruh struktur pada kedua desa tersebut dalam kaitanya dengan pengelolaan dana desa.
Penentuan  informan  dengan  menggunakan  metode snowball  sampling yaitu  dengan  mewawancarai informan kunci. Informan kunci pada penelitian ini adalah kepala desa di kedua desa dan satu tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai topik yang diteliti. Kemudian peneliti menanyakan pada informan kunci mengenai siapa saja yang dapat diwawancara hingga informan yang dibutuhkan dapat diseleksi. Selanjutnya wawancara dilakukan kapada tokoh-tokoh yang ada di desa (berdasarkan informasi  dari  informan  kunci)  dan  mereka  dapat  memberikan  keterangan  terkait  permasalahan penelitian.  Sementara  teknik  analisis  data  menggunakan  model  interaktif  dari  (Miles  &  Huberman, 1992).  Analisis  tersebut  terdiri  dari  tiga  alur  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan/verifikasi. Setelah data didapatkan melalui wawancara, data dijadikan transkrip kemudian direduksi  yang  artinya  dipilih  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian.  Tahap  ini  bertujuan  untuk  memisahkan  data  yang  tidak  relevan  dengan  penelitian  dan sekaligus juga untuk mempertajam analisa pada penelitian. Selanjutnya penyajian data kualitatif yang merupakan hasil interpretasi berupa kutipan. Kemudian, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tahap akhir dimana mencocokkan data-data yang telah dikumpulkan dan menyambungkan hingga dapat ditarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan dana desa sangat berkaitan erat dengan struktur yang ada  di  desa  tersebut.  Salah  satunya  regulasi  dan  suprastruktur/norma.  Aturan-aturan  yang  dibuat pemerintah  mewajibkan  warga  desa  untuk  mengikutinya,  disisi  lain  warga  desa  juga  telah  memiliki norma dan budaya dalam mengelola dana desa di tempat tinggalnya. Hal ini menyebabkan aktor-aktor penting  yang  saling  berkontestasi  dalam  memperjuangkan  kepentingan  masing-masing  untuk  dapat memegang kuasa dalam mengelola dana desa.
Bourdieu  menjelaskan dalam arena apapun agen-agen yang menempati berbagai macam posisi terlibat di dalam kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau sumber daya yang khas dalam arena yang bersangkutan  (Bourdieu,  1990).  Di  arena  ekonomi  misalnya,  agen-agen  saling  bersaing  demi  modal ekonomi melalui berbagai strategi investasi dengan menggunakan modal ekonomi. Arena merupakan pasar  kompetisi  dimana  berbagai  jenis  modal  (Ekonomi,  Budaya,  Sosial,  Simbolik)  digunakan  dan disebarkan.
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana aktor-aktor di desa mengelola dana desa baik aktor di dalam desa maupun  pengaruh  suprastruktur  salah  satunya  organisasi  di  atas  desa  yang  juga  turut  memberikan pengaruh  terhadap  cara  desa  mengelola  keuangan  mereka.  Posisi  aktor-aktor  dijelaskan  berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di desa. Perbedaan struktur dari kedua desa juga terlihat pada masing-masing  bagian  meskipun  tidak  semua  hal  bertentangan,  namun  berperan  dalam  membentuk tindakan aktor.

## Pengelolaan Dana Desa di Indonesia
Pemerintah  pusat  telah  membuat  UU  No.6/2014  untuk  mengatur  pengelolaan  keuangan  desa.  Lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan juga telah diatur dalam peraturan pemerintah. Kondisi idealnya jika dilaksanakan  sesuai  Undang-Undang  maka  tahapan-tahapan  dalam  pembangunan  desa  dimulai  dari Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes), kemudian ketika dana cair  kegiatan  pembangunan  dapat  dilaksanakan,  dan  terakhir  setelah  selesai  dilakukan  harus  ada pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Pengelolaan dana desa terkait erat dengan regulasi yang mengaturnya. Regulasi yang di letigimasi oleh negara dapat dibuat oleh seluruh lembaga terkait yang berwenang membuat aturan mengenai dana desa. Pembuat peraturan dana desa dapat dilakukan banyak lembaga karena desa merupakan unit terkecil dari sistem  pemerintahan  sehingga  banyak  sistem  pemerintahan  diatasnya  seperti  pemerintah kabupaten/kota,  pemerintah  provinsi,  yang  juga  bisa  membuat  peraturan  daerah  yang  ikut mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  desa.  Terlebih  lagi  dana  desa  merupakan  kerja  sama  dari  tiga kementerian, akibatnya peraturan mengenai dana desa semakin banyak.
Tahapan musyawarah dusun diadakan dengan tujuan menjaring kebutuhan warga dari bawah sehingga diharapkan nantinya rencana pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga desa selaku  penerima  manfaat.  Penjaringan  aspirasi  di  tingkat  dusun  diharapkan  dapat  mencerminkan kebutuhan  warga  sebenarnya  karena  kebutuhan  di  tingkat  dusun  akan  berbeda  dengan  kebutuhan  di tingkat desa. Selanjutnya jika telah dibuat Musdus maka akan mempersingkat waktu pada saat Musdes karena hanya rencana prioritas saja yang akan didiskusikan pada saat Musdes.

## Musyawarah sebagai Arena Kontestasi
Salah  satu  yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  mengenai  pengelolaan  dana  desa  adalah  adanya musyawarah untuk menjaring aspirasi warga desa. Musyawarah di tingkat desa seharusnya terdiri dari Musyawarah  Dusun  (Musdus) dan  Musyawarah  Desa  (Musdes). Pada  tahap  awal  dilakukan  Musdus sebelum  diadakan  Musdes.  Musdus  dilakukan  diawal  sebelum  Musdes  untuk  mengetahui  prioritas dusun. Oleh sebab itu, dengan diadakan Musdus diharapkan pada saat Musdes akan lebih lancar karena masing-masing dusun telah menyiapkan prioritasnya.
Tabel 1. Aktor-Aktor dalam Musdus Desa Sukadamai dan Desa Suko
Aktor yang terlibat Desa Sukadamai Desa Suko Modal yang digunakan Modus Operandi Modal yang digunakan Modus Operandi Ketua BPD Modal  Simbolik, Modal Kultural BPD tidak mengadakan Musdus  dengan alasan waktu yang sempit dari menjelang Musdes dan kepala dusun yang tidak bisa mengadakan musyawarah  dan menggantinya dengan usulan langsung dari ketua RW/RT. Modal Simbolik Ketua BPD mengadakan Musdus, berkoordinasi dengan  pemerintah desa, Kepala Dusun,  dan  Ketua RW/RT Kepala Desa Modal  Simbolik, Modal Sosial, dan Modal Ekonomi Menyetujui usulan  BPP untuk meniadakan Musdus Modal Simbolik, Modal Sosial, Modal Ekonomi Kepala  Desa  aktif mengikuti Musdus Kepala Dusun Modal  simbolik lemah Kepala Dusun tidak mampu mengadakan Musdus Modal Simbolik, Modal Budaya, Modal Sosial Kepala Dusun mengumpulkan warganya untuk musyawarah Ketua RW/RT Modal Sosial Ketua RW/RT telah mendapat kepercayaan warga untuk menyusun rencana pembangunan Modal Sosial Ketua  RW/RT  ikut mengusulkan rencana pembangunan
Aktor  penting  yang  terlibat  pada  saat  Musdus  adalah  kepala  desa,  ketua  BPD,  kepala  dusun,  ketua RW/RT,  dan  tokoh  masyarakat  dalam  dusun.  Masing-Masing  aktor  memiliki  modal  yang  mereka mainkan saat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Para aktor ini tentu memiliki kepentingan
masing-masing  terkait  pengelolaan  desa.  Namun  pada  Desa  Sukadamai  belum  diadakan  musdus melainkan langsung permintaan usulan untuk program pembangunan prioritas di daerah tersebut.
“mungkin  kalo  musdus  belum,  kami  adakan  musdes.  Karena  musdus  itu..  masyarakat  sini cenderung..  contoh  kepala  dusun  itu  SDM  nya  tidak  nyampek  karena  mungkin  penempatan– penempatanya, jadi dulu mungkin yang deket sama Pak Lurah dibikin kepala dusun, jadi memang pak lurah itu bukan nyesel.. oh iya berarti saya salah nunjuk orang itu, karena memang peran kepala dusun itu seperti  apa, nah ketika peran kepala dusun tidak ada, SDM tidak nyampek yang repot ya kepala desa juga. Saya adu argumen, “Pak kita mau ngadakan musdus itu nggak efektif, saya  udah  cari.”  Jadi  saya  simpen  format  di  setiap  RT,  silahkan  ajukan  di  wilayah  masing- masing nanti diketahui oleh RW, cuman saya minta satu pengajuan 10 tapi memang yang bener- bener prioritas, nanti di musdes bolehlah.. atau di sekretariat BPD ya.” Pak EK Ketua BPD Desa Sukadamai.
Pada  Desa  Sukadamai  Musdus  dirasa  BPD  memberatkan  karena  sulit  bagi  kepala  dusun  untuk mengumpulkan  warganya.  Hal  ini  diakui  pula  oleh  Ketua  BPD  sehingga  Ketua  BPD  menggunakan modal  simboliknya sebagai  Ketua  BPD  untuk  mengambil  jalan meniadakan  Musdus tetapi  meminta usulan langsung ke Ketua RW/RT. BPD memiliki modal simbolik kuat karena salah satu tugas BPD adalah  untuk  mengadakan  musyawarah  dusun  selain  itu  Ketua  BPD  memiliki  modal  sosial  berupa hubungan  dengan  kepala  desa  yang  kuat  sehingga  kepala  desa  menoleransi  tidak  dilaksanakannya Musdus. Hubungan sosial Ketua BPD dengan Ketua RW/RT juga baik. Beliau memiliki modal sosial berupa  kepercayaan  warga  di  lingkungan  masing-masing  untuk  menyampaikan  usulan  mendesak  di daerah tersebut. Kepala Desa memiliki modal simbolik sebagai Kepala Desa mengetahui sistem ini dan menoleransi  dengan  anggapan  bahwa  nantinya  warga  tetap  bisa  saling  beradu  argumen  pada  saat Musdes.
Sementara itu di Desa Suko, musdus sudah dilakukan secara teratur. Warga juga ikut antusias untuk datang dan melakukan musyawarah. Pada saat musdus ini kesempatan warga untuk bisa bertemu dan mengungkapkan  opini  ataupun  permasalahan  di  daerah  tempat  tinggalnya  untuk  kemudian  secara musyawarah  dicari  solusinya  dan  dibuatkan prioritas pembangunan  dan  musdus  yang  dilakukan  dan disiapkan  untuk  diajukan  pada  saat  musdes.  Di  Desa  Suko  masyarakat  desa  berunding  dan  beradu argumen  mengenai  tingkat  kepentingan  dari  masing-masing  usulan  yang  masuk.  Para  aktor menggunakan modal yang dimilikinya agar kepentingannya menjadi prioritas.
Aktor-aktor yang terlibat dalam Musdus di Desa Suko antara lain Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW/RT,  BKD  (Badan  Keswadayaan  Desa),  dan  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa).  Pelaksanaan musdus sangat penting di Desa Suko. Saat Musdus merupakan kesempatan aktor-aktor di tingkat dusun untuk  lebih  bebas  menyuarakan  opininya  dalam  pembangunan  dusun.  Kepala  desa  menjadi  aktor penting  dalam  kegiatan  Musdus  ini  karena  dengan  modal  simbolik  sebagai  Kades  membuat  warga menghormati beliau, didukung pula dengan modal sosial berupa jaringan sosial yaitu warga desa yang berpihak  pada  Kades  tentu  akan menuruti opini  Kades. Sementara  itu  BKD memiliki  modal  budaya karena banyak anggotanya yang merupakan lulusan sarjana sehingga lebih lancar ketika mengeluarkan pendapat.  Kepala  Dusun  dan  Ketua  RW/RT  memiliki  modal  sosial  yaitu  kepercayaan  dari  warga lingkunganya untuk dapat menyuarakan kepentingan warga. BPD juga memiliki peran penting berupa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. BPD memiliki modal simbolik berupa jabatan BPD yang memberikannya wewenang untuk mengadakan Musdus dan mengawasi proses berlangsungnya kegiatan pengelolaan dana desa.
BPD  di  Desa  Pao,  Kecamatan  Tombolopao,  Kabupaten  Gowa  belum  optimal  dikarenakan  adanya permasalahan-permasalahan  di  internal  BPD. Permasalahan  tersebut  diantaranya,  masih  ada  anggota BPD  yang  belum  memahami  betul  fungsinya,  kemudian  selain  itu  rapat  internal  BPD  tidak  pernah lengkap dan terakhir adalah masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terserap. Padahal sangat jelas bahwa fungsi BPD sangat berperan penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat dikarenakan BPD adalah perwakilan masyarakat (Mardiyah & Nurlinah, 2019). Hal serupa juga terjadi di Desa Pasar V Kebun  Kelapa,  Kecamatan  Beringin,  Kabupaten  Deli  Serdang  dimana  fungsi  pengawasan  peraturan desa  belum  dilaksanakan  dengan  optimal.  Hal  tersebut  terjadi  karena  sumber  dana  yang  belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara optimal, sumber daya manusia pada anggota BPD belum cukup baik karena pengalaman organisasi masih baru dan latar belakang pendidikan yang masih rendah (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016). BPD Desa Suko berbeda dengan di Desa  Pao dan Desa Pasar V Kebun Kelapa karena anggotanya aktif dan mengerjakan tugas BPD sesuai dengan fungsinya.
Salah satu contoh adalah BPD Desa Suko mampu secara teratur mengadakan musyawarah sesuai dengan peraturan untuk menghimpun aspirasi warga desa.

## Pembangunan dengan Menggunakan Dana Desa
Warga Desa Sukadamai sangat senang dengan adanya dana desa ini dapat mempercepat pembangunan di  desa.  Pada  saat  perencanaan  kepala  desa  bersama  warga  merancang  APBDesa  dan  menentukan prioritas  pembangunan.  Setelah  dana  turun  kepala  desa  akan  mengumpulkan  warga  di  lokasi pembangunan untuk melakukan sosialisasi sekaligus meminta bantuan warga untuk ikut bekerja sama membangun desa. Pada tahapan pelaksanaan BPD maupun Kepala Dusun tidak banyak berperan karena pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kemudian TPK akan menggunakan modal sosialnya untuk mengumpulkan sumberdaya untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini sama dengan penelitian Kusumastuti di Desa Sidoasri, Kabupaten Malang. Disana warga menggunakan modal sosial bonding yang memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik. Peran modal sosial ini dijadikan sebuah kekuatan dalam merespon situasi di luar diri mereka, yaitu sebuah kapasitas adaptasi. Kekuatan/kemampuan kolektif inilah yang kemudian ditransformasikan dalam  upaya  memobilisasi  sumber  daya  alam  dan  manusianya  serta  memodifikasi  norma  dan kelembagaan yang ada di masyarakat sehingga tercipta daya lenting masyarakat (Kusumastuti, 2016).
Kepala Desa Sukadamai mengaku di sebagian lokasi ada warga yang acuh tak acuh pada pembangunan. Pada  daerah  ini  modal  sosial  yang  dimiliki  kepala  desa  rendah  karena  tidak  mampu  menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Warga di daerah tersebut merasa pemerintah desa telah mendapatkan dana dari pemerintah pusat sehingga mereka tidak perlu lagi terlibat dalam pelaksanaan. Namun,  ada  juga  warga  RW  yang  sangat  kompak  bergotong-royong  dan  sukarela  membantu  upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah desa.
“kemarin  juga  kerja  bakti  alhamdulillah,  dibuatkan  kelompok  hari ini  misal  10  orang  pada datang ya. Suka rela datang konsumsinya masak-masaknya ibu-ibu yang masak misal dibagi 4 kelompok untuk waktu bikin jalan ini, 8 hari kan berarti satu kelompok 2 hari. Pekerjanya rokok makan  cukup,  makan  sampek  2  kali,  orang  desa  ada  yang  dibayar,  ada  juga  yang  swadaya masyarakat. Ya tenaganya, ya makanannya, segala macem, alhamdulillah, tidak memalukan.” Pak HE salah satu Ketua RT Desa Sukadamai.
Kepala  Desa  Sukadamai  selalu  mengadakan  rapat  dengan  warga  setempat  untuk  memusyawarahkan bagaimana  sebaiknya  pelaksanaan  pembangunan  akan  dilakukan.  Warga  desa  pun  senang  dan  ikut berpartisipasi. Menurut Saefulrahman (2015) karakter sensitif dan responsif menjadi basis tumbuhnya kepercayaan  dari  warga  pada  kepala  desa.  Kepala  desa  akan  mampu  menggali  dan  menggerakkan potensi sosial dalam diri masyarakatnya seperti kepedulian, kebersamaan, kepercayaan, partisipasi, dan proaktif dalam setiap kegiatan menjadikan pembangunan di Desa Pangauban berhasil diwujudkan.
Pada saat dana turun, TPK Desa Sukadamai akan mengajak masyarakat bermusyawarah terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Mereka akan membahas rencana pengerjaan  pembangunan  sekaligus  meminta  bantuan  dari  warga  terkait  pembangunan  yang  akan dilakukan di lokasi tersebut. TPK Desa Sukadamai melibatkan warga dalam pelaksanaan pembangunan.
“jadi  kita  libatkan  juga  masyarakat,  seumpanya  begini,  itu  kan  masyarakat  banyak  ya  yang pingin kerjakan kita ambil misalnya lima orang kalo memang dari masyarakat nanti sistemnya pingin kerja semua, kita rolling gitu. Jadi hari ini si ini, besok si ini, kita absen terus setiap hari. Seperti  itu,  tapi  kita  punya  tim,  paling  kita  punya  tukang  dua  trus  sama  operator  mesin, jadi ahlinya ada tapi swadaya juga tetep ada dari masyarakat. Dari RAB tidak ada, adanya cuma material  sama  biaya  tukang  HOK  saja  kalo  untuk  makan  kita  serahkan  lagi  ke  masyarakat, alhamdulillah antusias juga. Soalnya itu kita pengerjaan paling cepet itu ada yang 4 hari ada yang sampai 15 hari, tergantung dari volumenya juga, trus dari medannya juga. Kalo di kitakan material tidak sempat mengangkut-angkuti itu kalo yang jauh itu kita harus ngangkutin. Kan kalo jalan  lingkungan tidak  ke  jangkau sama  angkutan  yang  itu  paling  nanti  di  gotong  royongkan seperti itu.” Pak SI Ketua TPK Desa Sukadamai.
Sementara itu, warga Desa Suko sudah terbiasa berorganisasi dan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk berdikusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa. Ketika adanya dana desa kali ini salah satu  tokoh  desa mengatakan  bahwa  ada  pihak-pihak  yang  menjadi  elit  desa dan memiliki  kekuasaan lebih  dalam  menentukan  pengelolaan  keuangan  desa.  Elit  desa  yang  dimaksud  disini  adalah  Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK memiliki modal sosial yang kuat karena kedekatan dengan kepala desa, modal  sosial  ini  kemudian  bisa  digunakan  untuk  mengakuisisi  modal  ekonomi  karena  ketika mengerjakan proyek pembangunan di desa TPK lah yang mengatur penggunaan dana.
“TPK itu mengikat kesemua kegiatan sehingga yang disitu TPK nya hanya kaur pembangunan, ketua LKD, dengan... kalo dulu ketua LKD nggak berperan jadi ketua LKD itu penanggungjawab kegiatan, pelindungnya  kepala  desa,  pelaksananya seksi-seksi.  Kalo  sekarang semua  kegiatan yang  melaksanakan  TPK itu  tadi  ketua LKD  tim  teknis  dengan  kaur  pembangunan  disitu  ada kepala desa, kan gitu.” Pak PB Tokoh masyarakat.
Kesenjangan  dalam  masyarakat  juga  terjadi  di  Kecamatan  Langsa  Kota,  Kota  Langsa.  Salah  satu problem pembangunan di sana disebabkan pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa tidak menggunakan  buruh  harian  dari  warga  setempat.  Hal  ini  berdampak  negatif  terutama  bagi  warga setempat yang memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai buruh kasar (Ridha, 2019). Hal ini sama halnya dengan yang terjadi di Desa Suko karena TPK Desa Suko hanya sekit melibatkan warga dalam pembangunan desa. Keberadaan dana desa dapat dijadikan alat politik bagi kepala desa. Dalam hal ini kepala desa memiliki peran penting dalam memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan dana terhadap priorits  tersebut.  Dana  desa  sebagai  alat  politik  merupakan  komitmen  eksekutif  dan  kesepakatan legislatif  atas  penggunaan  dana  desa  untuk  kepentingan  masyarakat  desa.  Oleh  sebab  itu, dalam  hal penggunaan  dana  desa  membutuhkan political  skill,  coalition  building, keahlian  bernegosiasi,  dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan oeh pengambil kebijakan di desa (Aziz, 2016).
Pada arena desa, aktor utama yang memegang peranan adalah kepala desa yang merupakan aktor paling penting  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Kepala  desa  yang  mempunyai  wewenang  untuk  memutuskan penggunaan  anggaran  dan  memastikan  pelaksanaan  pemerintahan  desa  berjalan  lancar.  Kepala  Desa Suko dinilai kurang maksimal dalam mengelola dana desa. Dana yang begitu besar dinilai harusnya bisa memberikan  lebih  banyak  hasil  pembangunan.  Namun  kepala  desa  memilih  menyerahkan  urusan pembangunan desa kepada TPK yang selanjutnya mengerjakan pembangunan tanpa banyak melibatkan masyarakat. Namun tetap kekuasan dalam pengambilan keputusan akhir dalam pengelolaan dana desa berada di tangan kepala desa.
Kepala desa dapat menggunakan modal simboliknya berupa jabatanya sebagai Kepala Desa yang telah mendapat legitimasi dari negara berupa pengambil keputusan dalam pengelolaan dana desa. Menurut (Bourdieu,  2010)    pada  arena  politik  yang  memiliki  pengaruh  lebih  kuat  adalah  modal  simbolik. Penelitian (Iwansyah et al., 2017) menjelaskan bentuk kepemilikan modal simbolik aktor (Kepala Desa) pada  aras  desa  ia  dikenal  sebagai  jawara,  kemudian  pada  aras  daerah  (Kabupaten  Bogor)  aktor menempati  posisi  strategis  (sebagai  ketua  DPD  partai  golkar,  dan  ketua  DPRD  Kabupaten  Bogor). Kedudukan strategis itu dapat dijadikan modal simbolik aktor dalam arena politik lokal.

## KESIMPULAN
Pada kedua desa kepala desa merupakan aktor utama yang memiki peran penting dalam pengelolaan dana  desa.  Legitimasi  negara  melalui  Undang-Undang  serta  dukungan  masyarakat  karena  pemilihan kepala desa ini dipilih langsung oleh masyarakat membuat kepala desa memiliki hak sebagai pengambil keputusan akhir sekaligus penanggung jawab dari pengelolaan dana desa. Kepala desa menggunakan modal  simbolik  yaitu  jabatannya  sebagai  kepala  desa  untuk  membuat  keputusan-keputusan  terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada Desa Sukadamai kepala desa menggunakan modal simboliknya untuk memperkuat modal sosial yaitu dengan melakukan musyawarah dalam pengalokasian dana dan ketika  dana  cair,  kepala  desa  akan  mengadakan  musyawarah  dengan  warga  di  lokasi  pembangunan untuk mendiskusikan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu Kepala Desa Suko menggunakan modal simboliknya untuk memperkuat modal politik dan modal sosialnya dengan mengadakan musyawarah saat mengalokasikan dana, namun saat dana cair dan pembangunan dilakukan kepala desa menunjuk tim khusus untuk melakukan pembangunan tersebut .

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik , 13 , 193– 211. https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12
Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice . Stanford University Press.
Bourdieu, P. (1995). Outline of A Theory of Practice (Vol. 25, Issue 1). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1590/S0103-20702013000100001
Bourdieu, P. (2010). Arena Produksi Kultural sebuah Kajian Sosiologi Budaya . Kreasi Wacana.
BPS. (2019). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2019 . https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/43/da_02/1
Creswell, J. W. (2016). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . SAGE Publications Inc.
Hardianti,  S.,  Muhammad,  H.,  &  Lutfi,  M.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Infrastruktur  Desa  (Program  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Buntongi  Kecamatan  Ampana  Kota). Katalogis , 5 (1), 120–126.
Iwansyah, Sunito, S., & Syaf, S. (2017). Modal Jaro dalam Arena Politik Lokal : Studi Kasus di Desa Cileuksa  Kecamatan  Sukajaya  Kabupaten  Bogor. Jurnal  Sosiologi  Reflektif , 11 (1),  81. https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1272
Kusuma  Putra, C.,  &  Nur Pratiwi,  R.  (2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik , 1 (6), 1203–1212.
http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/193
Kusumastuti,  A.  (2016).  Modal  Sosial  dan  Mekanisme  Adaptasi  Masyarakat  Pedesaan  dalam Pengelolaan  dan  Pembangunan  Infrastruktur. MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi , 20 (1). https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740
Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 3 (046).
Mahmuddin, & Banurea, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah , 3 , 14. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
Mardiyah,  S.  A.,  &  Nurlinah.  (2019).  Analisis  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 12 (2), 108–115.
Maumeha, M. E., Liando, D., & Kairupan, J. (2017). Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif . UI Press.
Ngarsiningtyas,  S.  K.,  &  Sembiring,  W.  M.  (2016).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. Jurnal Imu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA , 4 (2), 161–175. https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84
Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan  Langsa  Kota  Kota  Langsa. AT-TAWASSUTH:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 4 ,  252–276. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). Teori Sosiologi Modern . Kencana.
Ritzer, G., & Smart, B. (2014). Handbook Teori Sosial . Nusa Media.
Saefulrahman, I. (2015). Kepemimpinan, Modal Sosial, dan Pembangunan Desa (Kasus Keberhasilan Pembangunan  di  Desa  Pangauban  Kecamatan  Cisurupan  Kabupaten  Garut). Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 149. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11804
Sampean, Wahyuni, E. S., & Sjaf, S. (2019). The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 7 (3), 195–211. https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.28630
Shohibuddin,  M.  (2016). Peluang  dan  Tantangan  Undang-undang  Desa  dalam  Upaya  Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi ,
21 (1), 1–33. https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021
Sjaf, S. (2014). Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal Di Kendari . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sjaf, S. (2019). Involusi Republik Merdesa . PT Penerbit IPB Press.
Sofiyanto,  M.,  Mardani,  R.  M.,  &  Salim,  M.  G.  (2017).  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Di  Desa  Banyuates  Kecamatan  Banyuates  Kabupaten  Sampang.
Jurnal Riset Manajemen , November 2016 , 124–135.
http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85
Wibisono, N., & Purnomo, H. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 (1), 8–19.