Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual Pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara)
Dito Aditia Darma Nst Universitas Pembangunan Panca Budi Email : ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id
ABSTRACT : The issuance of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) signed by the President requires all government agencies both at the center and in the regions  to  apply  accrual-based  SAP  as  of  January  1,  2015.  The  implementation  of accrual-based  SAP  rules  cannot  yet  be  fully  implemented  at  the  Government  level Regional  Government.  The  local  government  seems  to  have  difficulties  in implementing  the  regulation  even  though  the  regulation  has  been  socialized  since 2003,  namely  at  the  issuance  of  Law  17  of  2003  which  implies  reforming  state financial  governance,  one  of  which  is  to  fully  implement  SAP  accruals.  The  North Sumatra Provincial Government which is the object of research conducted by Nasution and Ramadhan (2018) is one of the regional governments which is deemed necessary to  strengthen  HR  in  terms  of  accrual-based  SAP  implementation,  namely  by implementing  Accrual-Based  SAP  Implementation  Training  on  the  Government  of North  Sumatra  Provincial  Government  so  that  the  Provincial  Government  North Sumatra  can  better  implement  the  accrual-based  SAP  maximally.  In  the  case  of consideration of time constraints and funding, the training was conducted at  one of the  North  Sumatra  Provincial  Government  OPDs  by  taking  one  of  the  research populations  conducted  by  Nasution  and  Ramadhan  (2018)  randomly.  Based  on  the results of the determination of the object of training that has been done randomly, the Environmental Agency of North Sumatra Province is selected as the OPD in the scope of  the  Regional  Government  of  North  Sumatra  Province  which  will  be  the  object  of training for community service. The results of the community service show that there is  an  increase  in  the  capacity  of  the  Human  Resources  Department  of  the  North Sumatra Province in implementing SAP accrual based maximally which leads to the Regional  Government  of  North  Sumatra  Province  being  able  to  better  implement accrual-based SAP in the future.
Keywords : SAP Accrual-Based Implementation, Human Resources

## Pendahuluan
Terbitnya  aturan  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) berbasis  akrual  yang  ditandatangani  oleh  Presiden  mewajibkan  seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah menerapkan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
SAP  berbasis  akrual  per  1  Januari  2015.  Payung  hukum  penerapan  SAP berbasis  akrual  adalah  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  tahun  2010 tentang  SAP,  sebagai  amanat  dari  Undang-Undang  (UU)  Nomor  17  tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 tahun 2003 mengamanatkan instansi pemerintah pusat maupun daerah di minta untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual. 1 Sedangkan dalam PP Nomor 71 tahun  2010  Lampiran  I.02  PSAP  01-22  disebutkan  bahwa  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  tersebut  berlaku  efektif  untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran  2010  dan  dalam  hal  entitas  pelaporan  belum  dapat  menerapkan PSAP  tersebut,  entitas  pelaporan  dapat  menerapkan  PSAP  berbasis  kas menuju akrual  paling lama  4  (empat)  tahun  setelah tahun  anggaran  2010. 2
Berdasarkan  hal  tersebut  artinya  pada  tahun  2015  tidak  diperbolehkan kembali  menerapkan  PSAP  berbasis  kas  menuju  akrual  dan  diwajibkan untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.
Penerapan  SAP  berbasis  akrual  di  daerah  akan  cukup  kompleks,  bisa dibayangkan  saat  ini  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  39  tahun  2015  tentang  Kode  dan  Data  Wilayah Administrasi  Pemerintahan  yang  terbit  pada  tanggal  02  Februari  2015 terdapat  548  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota di  seluruh Indonesia. 3 Keragaman tersebut pasti akan menimbulkan kesulitan yang lebih kompleks ketika  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual  di  daerah  jika  dibandingkan  di pusat.
1 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,” in Climate Change 2013 - The Physical Science Basis , 2003.
2 Pemerintah  Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , 2010.
3 Pemerintah  Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2015  Tentang  Kode  Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan , 2015.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
Pemberlakuan aturan SAP berbasis akrual ini belum dapat sepenuhnya dapat  terimplementasi  di  tingkat  Pemerintah  Daerah  (Pemda).  Pemda kelihatan  seperti  kesulitan  dalam  mengimplementasikan  aturan  tersebut padahal  peraturan  tersebut  telah  di  sosialisasikan  sejak  tahun  2003  yaitu pada  saat  terbitnya  UU  17  Tahun  2003  yang  mengisyaratkan  untuk mereformasi  tata  kelola  keuangan  negara  yang  salah  satu  poinnya  adalah penerapkan SAP berbasis akrual secara penuh.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nasution dan Ramadhan diperoleh kesimpulan bahwa: “Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual”. 4
Dengan  demikian  SDM  adalah  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam implementasi SAP berbasis akrual pada tingkat Pemda. Kualitas SDM Pemda yang kurang memadai menimbulkan permasalahan dalam implementasi SAP berbasis  akrual.  Salah  satunya  adalah  banyak  SDM  Pemda  yang  kurang mengerti tentang akuntansi sektor publik dan cenderung belum berpedoman kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  SAP berbasis akrual tersebut.
Pemda  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  menjadi  objek  penelitian  yang dilakukan oleh  Nasution dan Ramadhan merupakan salah satu pemerintah daerah  yang  dianggap  perlu  untuk  dilakukan  penguatan  SDM  dalam  hal implementasi  SAP  berbasis  akrual  yaitu  dengan  pelaksanaan  Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga  Pemda Provinsi Sumatera Utara dapat lebih baik lagi dalam mengimplementasikan  SAP  berbasis  akrual  secara  maksimal.  Dalam  hal pertimbangan  mengenai  keterbatasan  waktu  dan  pendanaan  yang  dimiliki, maka pelaksanaan pelatihan dilakukan pada salah satu Organisasi Perangkat
4 Dito Aditia Darma Nasution and Puja Rizqy Ramadhan, “Analisis Pengaruh SDM, Insentif Dan Sarana Pendukung  Terhadap  Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara,” Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik 9, no. 1 (2018): 207–218.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
Daerah  (OPD)  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan mengambil salah satu populasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Ramadhan secara acak ( random ).
Berdasarkan  hasil  penentuan  objek  pelatihan  yang  telah  dilakukan secara acak, maka di pilih Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai  OPD  lingkup  Pemda  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  akan  menjadi objek pelatihan  untuk pengabdian  kepada  masyarakat  ini  yang  diberi  judul “Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera  Utara  (Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara)”. Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan kemampuan SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara  dalam  mengimplementasikan  SAP  berbasis  akrual  secara  maksimal yang  bermuara  pada  Pemda  Provinsi  Sumatera  Utara  dapat  lebih  baik  lagi dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ke depannya.
Pada  saat  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  SDM  Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  belum  mampu mengimplementasikan  SAP  berbasis  akrual  secara  maksimal.  Hal  tersebut terjadi  karena  kurangnya  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  tentang implementasi  SAP  berbasis  akrual  kepada  SDM  atau  dalam  hal  ini  adalah Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada  setiap  OPD  lingkup  Pemda  Provinsi Sumatera  Utara  sehingga  kemampuan  SDM  Pemda  yang  kurang  memadai tersebut  menimbulkan  permasalahan  dalam  implementasi  SAP  berbasis akrual.  Salah  satunya  adalah  banyak  SDM  Pemda  yang  kurang  mengerti tentang akuntansi sektor publik dan cenderung belum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAP berbasis akrual.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019

## Metode
Metode  pendekatan  yang  ditawarkan  untuk  mewujudkan  tujuan  dari pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  metode  pendekatan questioning lecture ,  yaitu  metode  pendekatan  dengan  penyajian  materi  disertai  dengan tanya jawab yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada mitra,  dalam  hal  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  SDM  Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  mengimplementasikan SAP  berbasis  akrual.  Adapun  materi  yang  disajikan  adalah  terkait  dengan konsep  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Menurut  Sari dan  Putra  konsep  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual tersebut  yaitu:  “pengenalan  laporan  keuangan  berbasis  akrual  mulai  dari pengertian  laporan  keuangan  berbasis  akrual,  tujuan  laporan  keuangan berbasis  akrual,  unsur-unsur  laporan  keuangan  berbasis  akrual,  akun-akun yang  tersedia  pada  laporan  keuangan  berbasis  akrual  hingga  pratik penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual”. 5 Materi  lain  yang  juga disajikan  untuk  peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  yaitu  terkait dengan  akuntansi sektor publik dengan mengutip sumber Halim: “akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah”. 6
Prosedur  kerja  pada  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan prosedur, antara lain :
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan;
3. Tahap Pelaporan.
Masing-masing tahapannya dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur, sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
5 D.P  Sari  and  H.s  Putra,  “Menelisik  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual,” Jurnal  Ekonomi, Akuntansi,dan Manajemen (JEAM) (2012).
6 Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah , Salemba Empat , 2012.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
Rencana  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan berdasarkan  prosedur  kerja  dan  merupakan  langkah-langkah  solusi  atas masalah mitra dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
Pada  tahap  persiapan  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  bersama dengan mitra menyusun rencana kegiatan, pendataan SDM/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengikuti Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup  Provinsi  Sumatera  Utara),  dan  semua  kebutuhan  terkait  dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada  tahap  pelaksanaan  kegiatan  dibagi  menjadi  3  (tiga)  aktivitas pelaksanaan, antara lain :
a. Penyajian Materi;
b. Ice Breaking ;
c. Tanya Jawab.
3. Tahap Pelaporan
Pada tahap pelaporan dokumentasi dan data hasil kegiatan disusun dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan laporan. Pada naskah laporan juga dituliskan  hasil  evaluasi  pelaksanaan  program  pengabdian  disertai rekomendasi  sesuai  temuan  yang  didapatkan  pada  tahap  pelaksanaan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di waktu yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi dari sekarang.

## Hasil dan Diskusi
Hasil  pelaksanaan  program  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  dilihat dari tolok ukur sebagai berikut :
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
1. Respons  positif  dari  peserta  pelatihan,  Respons  peserta  pengabdian kepada  masyarakat  terlihat  selama  kegiatan  berlangsung  dengan  diskusi terkait materi, kesan, saran, kritik dan usulan peserta pelatihan terhadap program pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Meningkatnya  kemampuan  SDM  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal setelah mendapat pelatihan, hal ini diukur  dari hasil observasi peserta  pada  saat  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  pre- test dan post-test implementasi SAP berbasis akrual.
3. Peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  rata-rata  awalnya  masih  belum mengerti  tentang  akuntansi  sektor  publik  dan  cenderung  belum berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  SAP  berbasis  akrual,  akan  tetapi  setelah  mendapat  pelatihan tentang  Pelatihan  Implementasi  SAP  Berbasis  Akrual  pada  SDM Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  (Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera  Utara)  peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  telah  dapat menyusun  laporan  keuangan  berbasis  akrual  yang  mereka  rancang  dan susun  sendiri  dengan  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  peraturan perundang-udangan  lain  yang  mengatur  implementasi  SAP  berbasis akrual.  Peserta  pengabdian  kepada  masyarakat  juga  telah  mengetahui tahapan-tahapan  dan  konsep  dasar  dalam  menyusun  laporan  keuangan secara  baik  dan  benar  serta  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
4. Pada  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  peserta  pelatihan tidak hanya diajarkan konsep dasar implementasi SAP berbasis akrual dan tahapan-tahapan menyusun laporan keuangan berbasis akrual, akan tetapi juga  diberikan  pre-test  dan  post-test  terkait  dengan  implementasi  SAP
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
berbasis  akrual  sehingga  memudahkan  tim  pengabdian  kepada masyarakat  dan  peserta  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam mengevaluasi  kemampuannya  dalam  menyusun  laporan  keuangan berbasis  akrual.  Konsep  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  berbasis akrual tersebut yaitu pengenalan laporan keuangan berbasis akrual mulai dari  pengertian  laporan  keuangan  berbasis  akrual,  tujuan  laporan keuangan berbasis akrual, unsur-unsur laporan keuangan berbasis akrual, akun-akun  yang  tersedia  pada  laporan  keuangan  berbasis  akrual  hingga pratik  penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual.  Hal  tersebut disajikan  secara  rinci  dan  sederhana  sehingga  dapat  mudah  dimengerti oleh  peserta  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk  mendukung kesuksesan Pemda Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih baik lagi dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ke depannya.
Gambar 3.1 Pelaksanaan Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual (Sumber: Dokumentasi Pelatihan, 2018)
5. Peserta pengabdian kepada masyarakat juga sangat aktif dalam menerima materi  pelatihan  yang  disajikan  hal  ini  terlihat  dari  antusiasme  peserta pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan  kepada  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  sehingga
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
menaikkan  semangat  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam menyampaikan materi serta membuat tim pengabdian kepada masyarakat ingin  kembali  lagi  melaksanakan  kegiatan  di  Pemda  Provinsi  Sumatera Utara khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

## Simpulan
Dari  hasil  pengabdian  kepada  masyarakat  di  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), dapat di tarik  kesimpulan  bahwa  pengabdian  kepada  masyarakat  tentang  Pelatihan Implementasi SAP Berbasis Akrual pada SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) ini cukup berhasil dimana peserta pengabdian kepada masyarakat telah memiliki  kemampuan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara maksimal sehingga Pemda  Provinsi  Sumatera  Utara  dapat  lebih  baik  lagi  dalam mengimplementasikan  SAP  berbasis  akrual  ke  depannya.  Selain  itu SDM/Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera  Utara  juga  telah  memahami  dasar  -  dasar  penyusunan  laporan keuangan  berbasis  akrual  yang  dapat  memudahkan  peserta  pengabdian kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
Selain  dari  hasil  yang  diatas  dengan  diadakannya  pengabdian  kepada masyarakat ini secara tidak langsung dapat memotivasi SDM/Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk lebih baik  lagi  dalam  mewujudkan Good  Governance yaitu  pemerintahan  daerah yang  bersih  dan  bebas  korupsi  melalui  laporan  keuangan  yang  akuntabel, transparan dan efisien.
Sesuai  dengan  keinginan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi Sumatera  Utara  yang  mewakili  peserta  pengabdian  kepada  masyarakat, beliau  berharap  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  seperti  ini
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume II Nomor 1 Mei 2019
diadakan  secara  kontinu  dan  berkesinambungan  ditahun-tahun  berikutnya, adapun harapan beliau setelah diadakannya pengabdian kepada masyarakat ini,  yaitu  adanya  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  skala  yang  lebih besar dengan mengundang seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk pengabdian  kepada  masyarakat  berikutnya  sehingga  seluruh  sektor pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dapat mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual dengan baik dan benar demi mewujudkan Good Governance yaitu  pemerintahan  daerah  yang  bersih  dan  bebas  korupsi  melalui  laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien kedepannya.

## Daftar Referensi
Halim,  Abdul.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah . Salemba Empat ..
Nasution,  Dito  Aditia  Darma,  and  Puja  Rizqy  Ramadhan.  (2018).  “Analisis Pengaruh SDM, Insentif Dan Sarana Pendukung Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.” Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik 9, no. 1 (2018): 207–218.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39 Tahun  2015  Tentang  Kode  Dan  Data  Wilayah  Administrasi Pemerintahan , 2015.
———. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , 2010.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.” In Climate Change 2013 - The Physical Science Basis , 2003.
Sari, D.P, and H.s Putra. (2012). “Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.” Jurnal Ekonomi, Akuntansi,dan Manajemen (JEAM) .