## Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang
Totok Sudiyanto 1 , Oktariansyah 2 , Muhammad Najib 3 , Muhammad Ruslin 4
1 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id
3 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, mn760503@gmail.com
4 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, ruslinmuhammad08@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Manfaat dari penelitian ini berharap dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan penghitungan pajak selanjutnya. Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Lokasi penelitian  penulis  dilakukan  di  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini menggunakan  teknik  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  telah dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang sudah sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam  Undang-Undang  Perpajakan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan.
Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  whether  the  income  tax  article  21  at  PT.  Kereta  Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang is in accordance with the Taxation Law Number 36  of  2008  concerning  Income  Tax.  The  benefits  of  this  research  are  expected  to  be  input  and evaluation  material  regarding  the  implementation  of  further  tax  calculations.  The  research  method used  in  this  study  is  a  qualitative  research  method.  The  location  of  the  author's  research  was conducted  at  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Regional  Division  III  Palembang.  Data  collection techniques used in this study using interview and documentation techniques. The results of this study indicate that Article 21 Income Tax which has been carried out by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang is in accordance with the rules based on the laws in force in the State of Indonesia as referred to in the Taxation Law, namely Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.
Keywords : Income Tax Article 21

## A. PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pembayaran  pajak  merupakan  perwujudan dari  kewajiban  kenegaraan dan  peran  serta wajib  pajak  untuk  secara langsung dan bersama-sama  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan  nasional.  Sesuai  falsafah  undang-undang  perpajakan,  membayar pajak  bukan  hanya  merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan  hak  dari  setiap  warga negara  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan negara  dan  pembangunan  nasional.  Peraturan  perundang-undangan  perpajakan
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
yang  mengatur  tentang  pajak  penghasilan  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983  yang  berlaku  sejak  1  Januari 1984.  Pada  tahun  1994  terjadi  perubahan  untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pada tanggal 2 agustus 2000 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2001. Pada Tahun 2008  telah  terjadi  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  nomor  7  Tahun  1983 dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  yang  mulai  diberlakukan  pada Tanggal 1 Januari 2009
Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip  perpajakan  dianut  secara universal ,  yaitu  keadilan,  kemudahan  dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. Dalam pelaksanaanya,  untuk  pengenaan  pajak  penghasilan  (PPh)  diatur  dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar hukum. Selain itu, pemerintah juga  mengeluarkan  berbagai  perangkat  aturan  pelaksanaan  yang  mendukung,  baik dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Keputusan  Presiden  (Keppres),  maupun Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, untuk teknis operasionalnya diatur lebih  detail  dalam  Keputusan  Direktur  Jendral  Pajak  maupun  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak.  Peraturan  ini  dimaksudkan  untuk  mempermudah  masyarakat  pada umumnya  dan  para  wajib  pajak  pada  khususnya  dalam  melaksanakan  pemenuhan kewajiban  perpajakannya.  Pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang pajak  penghasilan  terhadap  perubahan  besarnya  penghasilan  Tidak  Kena  Pajak (PTKP)  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101  / PMK.010 / 2016 dan besarnya tarif pengenaan pajak penghasilan. Melalui perubahan ini,  pemerintah  berharap  tetap  dapat  mengikuti  perkembangan  sosial  ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin komplek.
Pajak  yang  berlaku  bagi  karyawan  adalah  Pajak  Penghasilan  Pasal  21. Penghasilan  dari  karyawan  tersebut  dilakukan  pemotongan  atas  Pajak  Penghasilan Pasal  21  oleh  perusahaan,  karena  perusahaan  diberikan  wewenang  untuk melakukan  pemotongan  terhadap  karyawannya.  Perhitungan  pajak  penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah  diatur  dalam  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  saat ini.  Perusahaan  sebagai pemotong  pajak  memiliki  peranan  yang  sangat  besar  bagi  pemerintah.  Mengingat saat  ini  banyak  perusahaan  yang  melaksanakan  pemotongan  pajak  tidak  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai  biaya  sehingga  perusahaan  akan  meminimalkan  biaya  tersebut  untuk mengoptimalkan  laba.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penelitian  terhadap  salah  satu perusahaan  besar  di  Palembang  mengenai  kesesuaian  pajak  yang  mengacu  pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pajak Penghasilan Pasal 21
Mardiasmo  (2019:201)  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  adalah  pajak  atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi
Siti  Resmi  (2013:169)  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  adalah  pajak  atas penghasilan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

## 2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut  Mardiasmo  (2019:203-204)  yang  termasuk  pemotongan  pajak penghasilan pasal 21, yaitu :
a. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun  cabang,  perwakilan atau unit  yang membayar  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
b. Bendahara  atas  pemegang  kas  pemerintah  termasuk  bendahara  atau pemegang  kas  kepada  Pemerintah  Pusat  termasuk  institusi  TNI/POLRI, Pemerintah  Daerah,  instansi  atau  lembaga  pemerintah,  lembaga-lembaga negara  lainnya,  dan  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  luar  negeri,  yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama  dan  ditunjangan  dalam  bentuk  apa  pun  sehubungan  dengan  pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
c. Dana  pensiun,  badan  penyelenggaraan  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  dan badan-badan  lain  yang  membayar  uang  pensiun  dan  tunjangan  hari  tua  atau jaminan hari tua.
d. Orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta badan yang membayar.
e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional  dan  internasional,  perkumpulan,  orang  pribadi  serta  lembaga  lainnya yang  menyelenggarakan  kegiatan,  yang  membayar  honorarium,  hadiah,  atau penghargaan  dalam  bentuk  apa  pun  kepada  Wajib  Pajak  orng  pribadi  dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan terhadap  perubahan  besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  sebagaimana ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101  /  PMK.010  /  2016. Adapun  perubahan  besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yang diberlakukan per 27 juni 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel PTKP
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK STATUS PTKP SETAHUN PTKP SEBULAN PTKP SEHARI TK.0 Rp. 54.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 150.000,- TK.1 Rp. 58.500.000,- Rp. 4.875.000,- Rp. 162.000,- TK.2 Rp. 63.000.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 175.000,- TK.3 Rp. 67.500.000,- Rp. 5.625.000,- Rp. 187.500,- K.0 Rp.58.500.000,- Rp. 4.875.000,- Rp. 162.500,- K.1 Rp. 63.000.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 175.000,- K.2 Rp. 67.500.000,- Rp. 5.625.000,- Rp. 187.500,- K.3 Rp. 72.000.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 200.000.-
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016

## 3. Tarif Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sesuai  dengan  pasal  17  ayat  1  UU  No.  36  Tahun  2008,  besarnya  tarif  pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

## Tabel Tarif Pasal 17, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Rp. 0,- Sampai dengan Rp. 50.000.000,00. 5% Diatas Rp. 50.000.000,00. s.d. Rp. 250.000.000,00. 15% Diatas Rp. 250.000.000,00. s.d. Rp. 500.000.000,00. 25% Diatas Rp. 500.000.000,00. 30%
Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

## 4. Surat Pemberitahuan
Menurut  Mardiasmo  (2019:40)  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat  yang oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Fungsi  Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu:
a. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan
b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
c. Fungsi SPT bagi pemotongan atau pemungutan pajak
Menurut Mardiasmo (2019:44) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu:
a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
b. Untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
c. Untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

## 5. Surat Setor Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2019:47)  Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  adalah  bukti pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan fomulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke  kas  negara  melalui  tempat pembayaran  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan.  Surat  Setoran  Pajak  (SSP) berfungsi  sebagai  bukti  pembayaran  pajak  apabila  telah  disahkan  oleh  pejabat kantor  penerima  pembayaran  yang  berwenang  atau  apabila  telah  mendapatkan validasi.
Menurut Mardiasmo (2019:48) jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak diatur sebagai berikut:
a. Pembayaran  Masa,  PPh  pasal  21  yang  dipotong  oleh  Pemotong  PPh  harus disetor  paling lama  tanggal  10 (sepuluh)  bulan  berikutnya  setalah  Masa  Pajak berakhir.
b. Surat  Tagihan  Pajak,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  serta  Surat Ketetapan Pajang Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan  Keberatan, Surat  Keputusan  Pembetulan,  Putusan  Banding,  serta  Putusan  Peninjauan Kembali,  yang  menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
c. Kekurangan  pembayaran  pembayaran  pajak  yang  terutang  berdasarkan  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

## C. METODE PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif  yaitu  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat,  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  ilmiah  (eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai instrument.
Menurut  Sugiyono  (2018:38)  variabel  penelitian  pada  dasarnya  adalah  segala sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  pajak  penghasilan  pasal  21  pada  PT. Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang.  Menurut  Sugiyono (2018:103) Definisi Operasional adalah Untuk mengukur jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung variabel yang diteliti.
Menurut  Sugiyono  (2018:80)  populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut. Dalam  penelitian ini  yang  menjadi  populasi  dan  sampel  adalah  pegawai  tetap  pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional III Palembang tahun 2020.
Menurut Sugiyono (2018:213) data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diberikan  secara  langsung  kepada  pengumpul  data.  Sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Menurut Sugiyono, (2018:240) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu  yang  digunakan  oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara  ( interview )  yang mengajukan  pertanyaan  dan  yang  diwawancara  ( interviewe) untuk  memberikan jawaban  atas  pertanyaan  yang  diberikan.  Sedangkan  dokumentasi  merupakan catatan  peristiwa  yang  berlalu  berbentuk  gambar,  foto,  sketsa  dan  lain-lain, dokumentasi  merupakan  pelengkap  dari  pengguna  metode  observasi  dan wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Menurut  Sugiyono  (2016:400)  Penelitian  deskriptif  kualitatif  searah  dengan rumusan  masalah  serta  pernyataan  penelitian  yang  ditunjukan  untuk  menjelaskan secara  menyeluruh  masalah  yang  akan  diteliti.  Adapun  Langkah-langkah  untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan Data
b. Reduksi Data
c. Pengambilan Kesimpulan

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Penerapan  Objek  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Kereta  Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Jika dilihat dari objek-objek yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang,  maka  dapat  dikatakan bahwa  Pemotongan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji  Perbulan  dan  gaji  Pertahun  tersebut  telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /  PMK.010  /  2016  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-  16  /  PJ  /
2016).
Analisis  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Kereta  Api Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang.  Berdasarkan  hasil  penelitian, maka  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menurut  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  101  /  PMK.010  /  2016  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor PER- 16 / PJ / 2016. Jika dilihat dari Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21  pada  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  baik  itu penghitungan gaji bulanan dan gaji tahunan telah sesuai dengan Peraturan Undang- Undang  Perpajakan  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ini bahwa untuk semua Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilakukan dipusat yang berada di kota bandung.
Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  dipotong  oleh  PT.  Kereta  Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang jika disesuaikan dengan Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  101  /  PMK.010  /  2016  dan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-  16  /  PJ  /  2016,  maka  dapat  dikatakan  sudah  sesuai.  Karena untuk  penghasilan  yang  dibayarkan  secara  tetap  pada  setiap  bulan  diberikan  bukti potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa formulir 1721 A1.
Berikut adalah tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada  tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi Regional  III  Palembang  yang  disandingkan  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak Nomor PER- 16 / PJ / 2016 bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang
Masa Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 16 / PJ / 2016 Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan Januari 07 Februari 2020 17 Februari 2020 10 Febuari 2020 20 febuari 2020 Februari 10 Maret 2020 17 Maret 2020 10 Maret 2020 20 Maret 2020 Maret 09 April 2020 16 April 2020 10 April 2020 20 April 2020 April 08 Mei 2020 18 Mei 2020 10 Mei 2020 20 Mei 2020 Mei 10 Juni 2020 19 Juni 2020 10 Juni 2020 20 Juni 2020 Juni 10 Juli 2020 17 Juli 2020 10 Juli 2020 20 Juli 2020 Juli 10 Agustus 2020 14 Agustus 2020 10 Agustus 2020 20 Agutus 2020 Agustus 10 September 2020 15 September 2020 10 September 2020  20 September 2020 September 09 Oktober 2020 20 Oktober 2020 10 Oktober 2020 20 Oktober 2020 Oktober 10 November 2020 16 November 2020 10 November 2020 20 November 2020 November 10 Desember 2020 17 Desember 2020 10 Desember 2020 20 Desember 2020 Desember 08 Januari 2021 15 Januari 2021 10 Januari 2021 20 Januari 2021
Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  dilakukan  oleh PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang  pada  tahun  2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 dan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-  16  /  PJ  /  2016.  Karena  Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi  Regional  III  Palembang  selalu  dilakukan  tepat  waktu  atau  tidak  pernah terlambat dalam Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Pegawai A merupakan pegawai tetap yang memiliki penghasilan bruto sebesar Rp.  6.473.809  juga  telah  menikah  dan  memiliki  dua  tanggungan.    Penghitungan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menurut  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi Regional  III  Palembang  yang  disandingkan  dengan  Peraturan  Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
Menurut Menurut UU no. 36 Perusahaan             Tahun 2008 Penghasilan: Gaji Pokok + Tunjangan Rp.  6.451.671 Rp.  6.451.671 Tunjangan PPh 21 Rp.       22.138 Rp.       22.138 Jumlah Penghasilan Bruto Rp.  6.473.809 Rp.  6.473.809 Pengurangan: Biaya Jabatan (5%) Rp.     323.690 Rp.     323.690 Iuran THT Rp.       82.321 Rp.       82.321 Jumlah Pengurangan (Rp.     406.011)      (Rp.     406.011) Penghasilan Neto Sebulan Rp.  6.067.798 Rp.  6.607.798 Penghasilan Neto Setahun Rp.72.813.576 Rp.72.813.576 PTKP (Rp.67.500.000)      (Rp.67.500.000) PKP Rp.  5.313.576 Rp.  5.313.576 Pembulatan Kebawah Rp.  5.313.000 Rp.  5.313.000 PPh Terutang: 5% x Rp. 5.313.000 Rp.     265.650 Rp.     265.650 PPh Pasal 21 Sebulan Rp.       22.138 Rp.       22.138
Jadi  sesuai  dengan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji Perbulan Pegawai Tetap A pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  Divisi Regional III Palembang yang disandingkan dengan Peraturan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 22.138.
Pegawai A merupakan pegawai tetap yang memiliki penghasilan bruto setahun sebesar  Rp.  77.733.252  juga  telah  menikah  dan  memiliki  dua  tanggungan. Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  menurut  PT.  Kereta  Api  Indonesia (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang  yang  disandingkan  dengan  Peraturan Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  tahun 2008  Tentang  Pajak  Penghasilan adalah sebagai berikut:
Menurut Menurut UU no. 36 Perusahaan Tahun 2008 Penghasilan: Gaji Pokok + Tunjangan Rp. 77.420.052 Rp. 77.420.052 Tunjangan PPh 21 Rp.      313.200 Rp.     313.200 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 77.733.252 Rp. 77.733.252 Pengurangan: Biaya Jabatan (5%) Rp.  3.886.662 Rp.  3.886.662 Iuran THT Rp.        82.321 Rp.       82.321 Jumlah Pengurangan (Rp.  3.968.983)      (Rp.  3.968.983) Penghasilan Neto Setahun Rp. 73.764.269 Rp. 73.764.269 PTKP (Rp. 67.500.000)     (Rp. 67.500.000) PKP Rp.   6.264.269 Rp.   6.264.269
Pembulatan Kebawah Rp.   6.264.000 Rp.   6.264.000 PPh Terutang: 5% x Rp. 6.264.000 Rp.      313.200 Rp.      313.200 PPh Pasal 21 Setahun Rp.      313.200 Rp.      313.000
Jadi  sesuai  dengan  Penghitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  atas  gaji setahun Pegawai Tetap A pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang  yang  disandingkan  dengan  Peraturan  Undang-Undang  perpajakan  No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 313.200.
Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Kereta  Api  Indonesia (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang,  dilakukan  setiap  akhir  bulan  yang  dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai Tetap langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal  21.  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Kereta  Api  Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah sebagai tabel berikut:
Tabel Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Divisi Regional III Palembang No. Bulan Jumlah Pegawai Tetap Jumlah Pajak yang dibayar 1 Januari 2.606 725.508.133 2 Febuari 2.606 806.878.472 3 Maret 2.592 8.900.884.340 4 April 2.596 596.932.876 5 Mei 2.544 2.602 578.152.926 578.152.926 6 Juni 2.589 2.594 1.855.083.898 1.855.083.898 7 Juli 2.535 2.589 734.555.367 734.555.367 8 Agustus 2.543 2.593 760.694.656 760.694.656 9 September 2.525 2.584 642.825.952 642.825.952 10 Oktober 2.578 766.057.643 11 November 2.509 2.566 707.752.003 707.752.003 12 Desember 2.681 3.719.661.799 Total Pajak yang dibayar 26.074.052.867
Jadi sesuai dengan tabel diatas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah sebesar Rp. 26.074.052.867.
Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  pada  PT.  Kereta  Api Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang  menggunakan  Aplikasi  E-SPT. Aplikasi  E-SPT  adalah  aplikasi  yang  dibuat  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Untuk Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada  tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi Regional III Palembang, bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

## Tabel Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Masa Pajak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan Januari 07 Februari 2020 17 Februari 2020 Februari 10 Maret 2020 17 Maret 2020 Maret 09 April 2020 16 April 2020 April 08 Mei 2020 18 Mei 2020 Mei 10 Juni 2020 19 Juni 2020 Juni 10 Juli 2020 17 Juli 2020 Juli 10 Agustus 2020 14 Agustus 2020 Agustus 10 September 2020 15 September 2020 September 09 Oktober 2020 20 Oktober 2020 Oktober 10 November 2020 16 November 2020 November 10 Desember 2020 17 Desember 2020 Desember 08 Januari 2021 15  Januari 2021

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  bahwa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 yang  telah  dilakukan  oleh  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III Palembang sudah sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di  Negara  Indonesia  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan  kesimpulan  sebelumnya  diharapkan  agar  PT.  Kereta  Api Indonesia  (Persero)  Divisi  Regional  III  Palembang  selalu  melakukan  kewajibannya untuk  pelaksanakan  penghitungan,  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak penghasilan  pasal  21  atas  pegawai  tetap  dengan  benar  dan  teliti  sehingga  tidak merugikan pegawai, perusahaan maupun pemerintah dan kiranya perusahaan tetap up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia  sering mengalami  perubahan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  mengikuti  perkembangan sosial  dan  ekonomi  sehingga  tidak  akan  terjadi  kesalahan  pada  Pajak  Penghasilan Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016.
Peraturan Dirjen Pajak Republik Indonesia Nomor 16 / PJ / 2016.
Resmi, S. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (2008).