## AGRISOCIONOMICS
Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
ISSN 2580-0566                 EISSN 2621-9778 http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics
3(2): 87-97, November 2019

## PERANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PENYALURAN KREDIT PERTANIAN DI DESA ADAT PENATIH, KECAMATAN DENPASAR TIMUR, KOTA DENPASAR
( The Role Of Local Credit Institutions (LPD) In Distributing Agricultural Credit In Penatih
Village, District of East Denpasar, Denpasar City )

## Ni Putu Era Prasistya Damayanti, I Nyoman Gede Ustriyana, AAA Wulandira Sawitri Djelantik
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan P.B. Sudirman Denpasar, 80232, Bali Email: eraprasistya19@gmail.com
Diterima 14 Mei 2019, disetujui 30 Juli 2019

## ABSTRAK
Lembaga   Perkreditan   Desa   (LPD)   merupakan   badan   usaha   keuangan   milik   desa   yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa ( krama desa adalah penduduk beragama Hindu dalam suatu desa adat). Dalam perkembangannya LPD mempunyai peran yang sangat strategis   antara   lain   mendorong   pembangunan   ekonomi   desa   melalui   kegiatan   menghimpun   dana, menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat, menciptakan pemerataan kesempatan bagi kegiatan usaha dan kesempatan kerja bagi krama desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik debitur pertanian, kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan, prosedur penyaluran kredit pertanian dan kendala yang dihadapai dalam pelunasan kredit pertanian. Penelitian dilakukan di LPD Desa Adat Penatih. Lokasi penelitian ini dipilih secara purposive. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah   data   kualitatif   dan   kuantitatif.  Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   karakteristik   debitur pertanian dilihat dari umur dan jenis kelamin,  jumlah tanggungan keluarga,  tingkat pendidikan, besar pinjaman dan bidang usaha. Kriteria besaran kredit pertanian yang disalurkan dilihat dari nilai jaminan atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Prosedur penyaluran kredit pertanian dimulai dari permohonan kredit,   analisis   atau   penilaian   kredit,   keputusan   kredit,   pencairan   kredit   dan   administrasi   kredit. Dikarenakan debitur pertanian selalu melunasi angsuran kredit secara tepat waktu maka kolektibilitas kredit pertanian berada pada status lancar, sehingga tidak terdapat kendala dalam pelunasan kredit baik dari segi jangka waktu pelunasan maupun kolektibilitas kredit pertanian.
Kata Kunci : K redit pertanian, penyaluran kredit, peranan LPD

## ABSTRACT
Local credit institution (LPD) is financial enterprise that owned by the village to carry out business activities in that village and or the villagers  or knows as krama desa (krama desa it self is Hindu residents inside the village). During his development, LPD has imperative role as encouraging the development o rural economic through raising the  funds, distribute the loan for the community, create equal opportunities for business activities and employment opportunities for villagers.This study aims to determine characteristics of the agricultural debtor, the criteria for amount of agricultural credit   distributed,   the   procedure   for   distributing   agricultural   credit   and   also   the   interference   in repayment of credit.  The study was conducted in LPD Desa Adat Penatih.  The location of this study
were selected purposively. Data used in this study is qualitative data and quantitative data.The result of the study showed that the characteristics of the agricultural debtor are seen from age and gender, the number of family dependents, the level of education, the criteria for amount loan and the business fields. The amount of agricultural credit distributed base of the collateral value for collateral provided by debtor. The procedure for distributing agricultural credit starts by of the loan application, analysis or assessment of credit, credit decision, disbursement and loan administration.  Due to the agricultural debtors are always pay off their loan on time, the collectibility of agricultural credit is in a smooth state, so there are no obstacles in repaying loans in terms of repayment and the collectibility of agricultural credit.
Keywords : Agricultural credit , credit distributed and role of LPD

## PENDAHULUAN
Perkembangan   ekonomi   di   Indonesia dari   tahun   ke   tahun   mulai   mengalami perbaikan seiring diperbaharuinya kebijakan- kebjakan   yang   ada.   Hal   ini   terlihat   dari mulainya   pembatasan   pada   kegiatan   import dan   meningkatkan   wirausaha   masyarakat Indonesia.   Meningkatkan jumlah   wirausaha dari yang sebelumnya 1,67% menjadi 3,10% dari   total   jumlah   penduduk   Indonesia dapat menggerakan perekonomian nasional, dimana wirausaha   memiliki   kencenderungan   untuk terus berinovasi dan memunculkan teknologi baru   untuk   memenangkan   persaingan   pasar dan   meningkatkan   daya   saing   bangsa. Kendala   yang   dihadapi   para   wirausaha terletak pada modal, tepatnya modal pada saat memulai dan mengembangkan usaha.
Meningkatkan   jumlah   wirausaha   tentu harus   diikuti   dengan   mudahnya   akses permodalan.   Untuk   memudahkan   akses permodalan   Pemerintah   Provinsi   Bali membentuk   suatu   Lembaga   Keuangan  Adat yang   dikelola   oleh   lembaga   adat   atau pakraman   yang   dikenal   dengan   Lembaga Keuangan   Desa   (LPD).   Lembaga   ini diharapkan   dapat   membantu   permodalan usaha   bagi   pertumbuhan   wiraswasta   dan meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat pedesaan.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD merupakan badan usaha   keuangan   milik   desa   yang melaksanakan   kegiatan   usaha   di   lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD mempunyai peran yang sangat strategis karena selama ini
telah melayani usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat   pedesaan   (krama   desa)   di   Bali. LPD   membantu   krama   desa   melalui pelayanan   jasa   keuangan   yang   dilakukan sesuai   dengan   kebutuhan   nasabah,   yaitu prosedur   yang   sederhana,   proses   yang singkat, pendekatan personal, serta kedekatan lokasi   LPD   dengan   nasabah.   LPD   juga berkontribusi   terhadap   pembangunan   desa melalui   dana   pembangunan   desa   dan   dana sosial yang diberikan.
Perkembangan   LPD   di   Kota   Denpasar dapat   dilihat   dari   peranan   dalam meningkatkan   efisiensi   ekonomi   desa, mendorong   produktivitas   masyarakat   serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Denpasar pada umunya. Kurun   waktu   5   tahun   terakhir   LPD   Kota Denpasar   menunjukkan   perkembangan   yang sangat pesat, baik dari sisi asset, kredit yang disalurkan maupun laba yang diperoleh. LPD di   Kota   Denpasar   terbagi   atas   empat kecamatan   antara   lain   Kecamatan   Denpasar Utara   dengan   jumlah   10   LPD,   Kecamatan Denpasar Timur dengan 12 LPD, Kecamatan Denpasar  Selatan   dengan  total  11  LPD  dan Kecamatan   Denpasar   Barat   dengan   2   LPD, dimana setiap LPD melayani masyarakat desa dalam hal peminjaman modal.
LPD Desa Adat Penatih merupakan salah satu   LPD   yang   berada   di   Kecamatan Denpasar Timur yang diresmikan oleh Bupati Badung   pada  Bulan  November   1991. Kehadiran   kredit   pertanian   sampai   saat   ini masih   tetap   ada,   walaupun   nasabah   yang dimilikinya tidak sebanyak nasabah disektor kredit   lainnya.   Ini   dikarenakan   untuk
memberikan   kesempatan   yang   sama   kepada masyarakat desa khususnya disektor pertanian dalam   meminjam   modal   untuk mengembangkan   usahanya.   LPD   Desa  Adat Penatih   dalam   peranan   usahanya   melayani masyarakat   dalam   memenuhi   kebutuhan modal   khususnya   disektor   pertanian,   serta melayani   masyarakat   dalam   menghimpun dana.  Pada sektor pertanian, LPD Desa Adat
Penatih   memiliki   peranan   penting   dalam membantu  memperlancar  penyaluran  modal, ini dapat dilihat dari penyaluran kredit pada Tabel 1.
Berdasarkan  pada Tabel  1  dapat  dilihat bahwa   kecenderungan   jumlah   nasabah   dan jumlah pinjaman pada kredit pertanian setiap tahunnya mengalami fluktuasi menyesuaikan dengan   kebutuhan   nasabah   LPD. Fluktuasinya   nasabah   dikarenakan   nasabah tidak   meminjam   modal   kembali   ditahun berikutnya, dikarenakan modal yang dipinjam dirasa   telah   mencukupi   dalam   pemenuhan modal   usaha.  Dimana   pinjaman   tertinggi berada   pada   tahun   2017   sebesar Rp   204.308.000,00   dan   pinjaman   terendah pada tahun 2013 sebesar Rp 81.908.000,00.
Melihat   peranan  penyaluran   di   sektor pertanian masih terbilang rendah  dan jumlah nasabah yang relatif kecil dimana persentase penyaluran   kredit   pertanian   sebesar   0,2%, maka perlunya perhatian khusus LPD dalam memberikan   peran   serta   yang   lebih   optimal terutama   dalam   memberikan   kredit   untuk
sektor   pertanian,   sehingga   pelaku   sektor pertanian   dapat   meningkatkan  produktivitas dan   mengembangkan   usahanya.   Efesiensi dalam   penyaluran   kredit   juga   perlu diperhatikan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan LPD dalam meningkatkan perolehan   laba   melalui   pengelolaan   sumber daya   manusianya   khususnya   dari   bagian kredit.   Efisien   tidaknya   kredit   yang disalurkan   dihitung   dengan   menggunakan NPL ( Non Performing Loan) .
Berdasarkan   uraian  latar   belakang masalah, maka peneliti ingin meneliti sejauh mana peranan LPD Desa Adat Penatih dalam penyaluran   kredit   pertanian   dilihat   dari karakteristik   debitur,   kriteria   besaran   kredit pertanian,   prosedur   penyaluran   kredit pertanian dan kendala dalam pelunasan kredit pertanian. Tujuan   penelitian   adalah 1) Mengetahui karakteristik debitur pertanian di   LPD   Desa  Adat   Penatih,  2)  Mengetahui kriteria   besaran   kredit   pertanian   yang disalurkan   di   LPD   Desa   Adat   Penatih, 3)   Mengetahui  prosedur   penyaluran   kredit pertanian   di   LPD   Desa   Adat   Penatih,   4) Mengetahui  kendala   yang   dihadapai   dalam pelunasan kredit pertanian di LPD Desa Adat Penatih.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian   ini   akan   dilaksanakan   pada Bulan Desember 2018 – Januari 2019 di LPD Desa  Adat   Penatih   yang   berlokasi   di   Jalan Trenggana   Gang   I   No   1   Penatih,   Denpasar Timur.   Lokasi   penelitian   dipilih   dengan metode purposive, dengan pertimbangan LPD Desa   Adat   Penatih   adalah   salah   satu   LPD yang   sampai   saat   ini   menyediakan   kredit pertanian   di   wilayah   Kecamatan   Denpasar Timur,   selain   itu  LPD   Desa   Adat   Penatih memberikan   kesempatan   yang   sama   kepada masyarakat   desa   khususnya   pada   sektor pertanian   dalam   meminjam   modal   untuk mengembangkan usahanya, walaupun debitur kredit pertanian tergolong sedikit dari kredit lainnya.
Tabel 1. Jumlah Pinjaman Kredit Pertanian di LPD Desa Adat Penatih dari tahun 2013 s.d 2017 Tahun Jml Pinjaman Nasabah (Rp.000) (Orang) 2013 81.908 17 2014 98.607 17 2015 168.349 20 2016 143.059 16 2017 204.308 16 Total 204.800 Sumber: LPD Desa Adat Penatih, 2018

## Metode Penelitian
Metode penelitian dan pengumpulan data ini   adalah   observasi,   dokumentasi   dan wawancara.   Data   yang   dikumpulkan   pada penelitian   ini  data   kuantitatif   meliputi   data mengenai laporan kredit tahun 2013 s.d 2017, laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman tahun   2013   s.d   2017   dimana   untuk   melihat data   perkembangan   kredit   dan   kolektibilitas pinjaman.  Data   kualitatif   yang   digunakan dalam   penelitian   ini   meliputi,   sejarah berdirinya,   gambaran   umum   dari   lokasi penelitian dan struktur organisasi LPD Desa Adat Penatih yang didapatkan dari informasi hasil   wawancara   dengan   kepala   LPD   Desa Adat   Penatih.   Variabel   yang   diamati karakteristik   debitur   pertanian,   kriteria besaran kredit pertanian, prosedur penyaluran kredit pertanian dan kendala dalam pelunasan kredit pertanian.

## Metode Pengambilan Populasi dan Sampel
Kriteria   yang   digunakan   dalam pemilihan   populasi   adalah   debitur   yang meminjam kredit pertanian pada tahun 2018. Adapun   jumlah   populasi   penelitian   adalah sebanyak 16 debitur. Teknik penarikan sampel yang   digunakan   adalah   sensus,   yaitu   teknik penentuan   sampel   bila   semua   anggota populasi   digunakan   sebagai   sampel (Sugiyono,   2010).   Sehingga,   semua   debitur pertanian tahun 2018 yang menjadi populasi penelitian dipergunakan sebagai sampel.

## Metode Analisis Data
Analisis   data   yang   digunakan   untuk menjawab   tujuan   penelitian   adalah   analisis deskriptif   dan non   performing   loan (NPL). Analisis   deskriptif   digunakan   untuk mengetahui   karakteristik   debitur,   kriteria besaran   kredit   yang   disalurkan,   prosedur penyaluran   kredit   dan   kendala   dalam pelunasan   kredit   dari   segi   jangka   waktu pelunasan kredit pertanian. Analisis ini juga digunakan   untuk   menjelaskan   pada   tahap penilaian yaitu dengan analisis prinsip 5C 7P pada   prosedur   penyaluran   kredit. Kolektibilitas   kredit   merupakan   klasifikasi status   keadaan   pembayaran   kredit   oleh
debitur.   Kendala   dalam   pelunasan   kredit pertanian   dilihat   dari   kolektibilitas   kredit dianalisis dengan non performing loan (NPL). NPL digunakan untuk menghitung persentase jumlah   kredit   bermasalah   (dengan   kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan NPL  pada   kendala   dalam   penyaluran   kredit dilihat   dari   kolektibilitas   kredit   pada pelunasan kredit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Debitur Pertanian
Responden   untuk   penelitian   ini   adalah debitur di sektor pertanian pada tahun 2018 dan   dianggap   mampu   dalam   memberikan informasi.   Adapun   karakteristik   debitur pertanian   yang   menjadi   responden digambarkan   menurut   umur   dan   jenis kelamin, tingkat pendidikan, besar pinjaman dan jenis usaha.

## Umur dan jenis kelamin
Menurut   Sanjaya   (2018),   umur   diduga berpengaruh   positif   terhadap   pengembalian kredit. Semakin tinggi umur, maka semakin banyak   pengalaman   usaha   yang   didapatkan, yang akhirnya akan membuat usaha mereka semakin   memungkinkan   untuk   mengambil kredit.   Umur   yang   lebih   tinggi   juga menandakan   kematangan   dan   kedewasaan yang bisa menjadi pertimbangan LPD dalam menyalurkan kredit. Umur responden sangat berpengaruh terhadap karakter debitur, mulai dari pola pikir, kedewasaan dalam bertindak serta tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang   dilakukan   oleh  Agustania   (2009)   dan Samti   (2011)   menunjukkan   bahwa   jenis kelamin   tidak   berpengaruh   signifikan terhadap   tingkat   kelancaran   pengembalian kredit dan penyaluran kredit. Umur dan jenis kelamin   responden   dapat   dilihat   dari   tanda pengenal   (KTP),   responden   yang   telah memiliki  KTP berhak mendapatkan bantuan kredit.   Umur   menunjukkan   usia   produktif nasabah   dalam   menjalankan   usahanya.   Jika usia   nasabah   masih   tergolong   produktif berarti masih besar kemungkinan meminjam kredit   untuk   pengembangan   usahanya.
Menurut   Badan   Pusat   Statistik   Indonesia Rata-rata   umur   responden   pada penelitian   ini   adalah   57   tahun,   karakteristik responden pada penelitian ini sebagian besar berada pada usia produktif dengan persentase 75%. Dimana responden pada usia produktif berada pada rentang umur 15 tahun- 64 tahun, pada   usia   ini   responden   diharapkan   masih bisa bekerja secara maksimal apalagi dengan bantuan   kredit   yang   diberikan   pihak   LPD. Akan tetapi usia tidak membatasi responden untuk   mengembangkan   usahanya   seperti terlihat   pada   usia   tidak   produktif   dengan persentase 25% (4 orang) dengan rentang usia >64   tahun   yang   menunjukan   bahwa responden   masih   mampu   menjalankan   dan mengembangkan   usaha   yang   dimilikinya dengan meminjam modal kepada pihak LPD.
Berdasarkan  Tabel   3   terlihat   persentase jenis   kelamin   terbesar   adalah   93,75%   (15 orang), sedangkan usia responden perempuan sebesar 6,25% (1 orang). Hal ini disebabkan karena laki-laki merupakan tulang punggung keluarga, dimana usaha yang
dikembangkannya   merupakan   sumber pendapatan   utama   dalam   keluarga.   Akan tetapi   jenis   kelamin   tidak   menghalangi responden   perempuan   dalam   menjalankan usahanya untuk membantu ekonomi keluarga.

## Jumlah Tanggungan Keluarga
Jumlah   anggota   keluarga   yang ditanggung kepala keluarga sangat berkaitan dengan   besarnya   pengeluaran   responden, semakin banyak tanggungan dalam keluarga secara   langsung   mempengaruhi   kebutuhan biaya   yang   diperlukan   dan   semakin   besar pengeluaran   yang   harus   dikeluarkan.   Hal tersebut   diduga   dapat   mempengaruhi kemampuan   responden   dalam   melunasi kredit.   Jumlah   tanggungan   keluarga   dalam penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga responden   termasuk   istri   atau   suami,   anak kandung   serta   saudara   lainnya   yang   masih tergabung   dalam   kartu   keluarga   dan   masih dalam tanggungan responden. Data mengenai jumlah   tanggungan   keluarga   dapat   dilihat pada Tabel 4.
Tabel   2.  Sebaran  Responden  Debitur   LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan umur No Umur responden (Tahun) Responden LPD Desa Adat Penatih Jumlah (orang) Persentase (%) 1 <15 0 0 2 15-64 12 75 3 >64 4 25 Jumlah 16 100 Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019. Tabel 3. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Jenis Kelamin Pengelompokan Responden LPD Desa Adat Penatih Jumlah (orang) Persentase (%) Laki-laki 15 93,75 Perempuan 1 6,25 Total 16 100 Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019. Tabel 4. Sebaran Responden Debitur LPD
Desa Adat Penatih Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga
Pengelompokan Responden LPD Desa Adat Penatih Jumlah (orang) Persentase (%) 1 1 6,25 2 1 6,25 3 2 12,50 4 5 31,25 5 4 25,00 6 3 18,75 Total 16 100,00 Sumber: Data Primer Penelitian Terolah, 2019
Berdasarkan   pada   Tabel   4   jumlah tanggungan keluarga di dominasi pada jumlah tanggungan   4   orang   dengan   responden sebanyak   5   orang   (31,25%)   dan   persentase terkecil   sebesar   6,25%   (1   orang)   dengan jumlah tanggungan 1 dan 2 orang. Responden yang   memiliki   tanggungan   1   orang disebabkan   karna   istrinya   yang   sudah meninggal dan anaknya yang sudah menikah memutuskan untuk keluar dari kartu keluarga dan membuat kartu keluarga sendiri.

## Tingkat pendidikan
Pendidikan   saat   ini   dianggap   hal   yang sangat   penting,   karena   pendidikan mencerminkan   wawasan   dan   kemampuan seseorang.  Menurut   Agustania   (2009), semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas   kemampuan   dalam   kemampuan mengaktualkan   potensi   dirinya,   termasuk kemampuan   dalam  berbisnis  atau   pengelolaan usaha. Demikian pula kemampuan pengelolaan usaha   para   nasabah   diduga   dipengaruhi   oleh tingkat   pendidikannya. Gambaran   umum tingkat   pendidikan   responden   dapat   dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan   pada   Tabel   5   dapat   diihat bahwa   semua   responden   LPD   Desa   Adat Penatih   mengenyam   pendidikan,   dimana tingkat sekolah dasar (SD) dengan persentase 25,00%   (4   orang)   dan   tingkat   sekolah menengah   atas   (SMA)   sebesar   75,00%   (12 orang). Hal ini menunjukkan responden LPD Desa   Adat   Penatih   memiliki   karakteristik tingkat   pendidikan   menengah   (SMA), walaupun   terdapat   responden   yang   hanya mengenyam pendidikan dasar (SD).

## Bidang usaha dan besar pinjaman
Bidang   usaha   responden   mencerminkan kredit   apa   yang   nantinya   akan   dipinjam kepada LPD Desa Adat Penatih. Bidang usaha yang dilakukan responden mulai dari sektor pertanian,   peternakan   dan   perkebunan. Fitrianingsih   (2008)   mengungkapkan bidang usaha   yang   dilakukan   dapat   mempengaruhi kinerja penyaluran kredit karena semakin besar usaha   maka   membutuhkan   modal   yang   lebih besar. Besar   pinjaman   merupakan   besarnya realisasi   kredit   yang   diberikan   LPD   Desa
Adat Penatih kepada debitur. Besar pinjaman yang   diterima   oleh   debitur   akan   digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha dari debitur.   Tabel  6  menunjukan   bidang   usaha responden LPD Desa Adat Penatih.
Tabel 6 menunjukan bahwa bidang usaha yang paling banyak dilakakukan yaitu bidang usaha peternakan sebesar 62,5% (10 orang), ini disebabkan bahwa responden banyak yang memiliki   usaha   pada   bidang   peternakan. Sebesar   31,25%   (5   orang)   usaha   yang dilakoni   yaitu   pada   sektor   pertanian   dan 6,25%   (1   orang)   pada   bidang   usaha perkebunan. Hal ini terjadi karena masyarakat desa lebih banyak melakukan usaha beternak dibandingkan dengan bidang usaha pertanian dan   perkebunan.   Bidang   usaha   peternakan dirasa lebih membawa keuntungan dibanding
Tabel   5.   Sebaran  Responden  Debitur   LPD Desa   Adat   Penatih  Berdasarkan  Tingkat
Pendidikan Pengelompokan Responden LPD Desa Adat Penatih Jumlah (orang) Persentase (%) SD 4 25,00 SMP/Sederajat 0 0 SMA/Sederajat 12 75,00 Total 16 100 Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019. Tabel 6. Sebaran Responden Debitur LPD Desa Adat Penatih Berdasarkan Bidang Usaha Pengelompokan Responden LPD Desa Adat Penatih Jumlah (orang) Persentase (%) Pertanian 5 31,25 Peternakan 10 62,50 Perkebunan 1 6,25 Total 16 100,00 Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019
yang lainnya, walaupun membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Rata-rata besar pinjaman responden pada penelitian   ini   adalah   Rp   18.937.500,00, besaran pinjaman responden di dominasi pada rentang   2-11   juta   rupiah   sebanyak   7   orang dengan   persentase   43,75%,   persentase terkecil   sebesar   6,25%   (1   orang)   dengan rentang   22-31juta   rupiah   dan   42-51   juta rupiah.   Keadaan   ini   dikarenakan   besarnya pinjaman telah dianalisa terlebih dahulu oleh LPD yang selanjutnya diperkirakan sebesara besar   dana   yang   dibutuhkan   dan   mampu dikembalikan oleh debitur.  Sehingga jumlah pinjaman   yang   besar   hanya   dapat   diperoleh oleh   usaha   yang   dianggap   telah   memiliki profitabilitas dan kelancaran usaha yang baik. Semakin   besar   jumlah   pinjaman   yang diberikan   LPD   Desa   Adat   Penatih,   maka beban   yang   ditanggung   debitur   dalam pelunasan   kredit   akan   semakin   besar   pula sehingga   besaran   pinjaman   berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
Kriteria   besaran   kredit   pertanian   yang disalurkan
Kriteria   besaran   kredit   pertanian   yang disalurkan LPD Desa Adat Penatih didasarkan oleh   nilai   jaminan   atas   jaminan   yang diberikan.   Berdasarkan   jaminan   yang diberikan oleh calon debitur, LPD Desa Adat Penatih   dapat   memperkirakan   nilai   wajar jaminan dengan cara melihat dari harga pasar
serta mempertimbangkan marketability. LPD kemudian   akan   memberikan   perhitungan kredit   sesuai   dengan   kebijakan   LPD   Desa Adat   Penatih   yaitu   dimana   50%   dari   harga pasar jaminan fisik, 75% dari harga tafsiran untuk jaminan sertifikat tanah dan 80% dari nominal nilai bilyet sebagai jaminan. Dimana setelah   dilakukan   perhitungan sesuai kebjakan LPD, maka LPD dapat menentukan besaran kredit yang dapat disalurkan kepada calon debitur.

## Prosedur penyaluran kredit pertanian
Prosedur   penyaluran   kredit   merupakan tahapan-tahapan   yang   harus   dilalui   calon debitur   dalam   memperoleh   kredit   yang diinginkan.   Prosedur   penyaluran   kredit   di LPD Desa Adat Penatih berlaku sama untuk semua jenis kredit termasuk kredit pertanian, adapun   tahapan   yang   harus   dilalui   yaitu dimulai   dengan   berkas   permohonan   kredit dari   calon   debitur   yang   diserahkan   kepada bagian kredit. Bagian kredit akan melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan dengan melakukan wawancara terhadap calon debitur untuk memperoleh informasi.
Setelah   semua   persyaratan   terpenuhi, maka pihak  LPD akan  mengadakan analisis atau   penilaian   kredit   untuk   melihat   sejauh mana   kredit   tersebut   diperlukan   oleh   calon debitur dan menilai kondisi serta kemampuan debitur   untuk   melunasi   pinjaman   tersebut. Dalam hal ini penilaian dari LPD Desa Adat Penatih   akan   dicocokan   dengan   analisis   5C dan 7P memenuhi kredit yang diajukan oleh calon debitur.
a. Character (karakter) dimana LPD Desa Adat   Penatih   menilai   calon   debitur dilihat   dari   reputasi   apakah   pernah melakukan   pelanggaran   hukum   baik dilingkungan desa maupun dilingkungan luar,   melihat   itikad   dan   tanggung jawabnya, gaya hidupnya selama ini serta komitmen dalam pembayaran.
b. Capacity (kapasitas)   dimana   LPD  Desa Adat   Penatih   mengukur   sejauh   mana usaha   yang   dijalaninya   calon   debitur selama   ini,   melihat   kemampuan   dalam membayar   angsuran   serta   kemampuan
Tabel   7.   Sebaran  Responden  Debitur   LPD
Desa   Adat   Penatih    Berdasarkan  Besar Pinjaman Besar pinjaman ( Juta rupiah) Responden LPD Desa Adat Penatih Jumlah (orang) Persentase (%) 2-11 7 43,75 12-21 4 25,00 22-31 1 6,25 32-41 42-51 3 1 18,75 6,25 Total 16 100 Sumber : Data Primer Penelitian Terolah, 2019.
dalam   menyelesaikan   pelunasan   kredit secara tepat waktu.
c. Capital (modal) dimana LPD Desa Adat
Penatih   melihat   sumber   penghasilan tetap,   bidang   usaha   lain   yang   dimiliki dan merupakan sumber penghasilan serta melihat   apakah   calon   debitur   memiliki tabungan atau simpanan.
d. Collateral (jaminan)   LPD   Desa   Adat Penatih   membebaskan   calon   nasabah dalam   menentukan   jaminan   yang diberikan   baik   bersifat   fisik   atau   non fisik   serta   melihat   kepemilikan   barang jaminan dan keaslian dokumen.
e. Condition of economy (kondisi ekonomi)
LPD Desa Adat Penatih melihat kondisi perekonomian calon debitur, perkembangan   sektor   usaha   yang dijalankannya,   serta   kondisi   sosial ekonomi   atau   problematika   dalam keluarga   yang   nantinya   akan mempengaruhi   calon   debitur   dalam   hal pembayaran kewajiban pelunasan kredit.
f. Personality dimana   LPD   Desa   Adat Penatih melihat tingkah laku sehari-hari calon debitur dengan mencari informasi melalui   masyarakat   desa   sekitar   dan rekan kerja dilingkungan usaha, apakah dalam   kesehariannya   calon   debitur memiliki sikap yang baik dan ramah atau malah sebaliknya.
g. Party, LPD Desa Adat Penatih memilah- milah kredit menjadi golongan persektor. Hal   ini   dilakukan   untuk   memudahkan LPD   dalam   mengelompokan   calon debitur berdasarkan kredit yang nantinya akan dipinjam.
h. Purpose (tujuan),   LPD   Desa   Adat Penatih   melihat   apakah   kredit   yang nantinya   akan   dipinjam   benar-benar digunakan   untuk   tujuan   pengembangan usaha atau digunakan untuk kepentingan pribadi lainnya.
i. Prospect, LPD   Desa   Adat   Penatih menilai   usaha   yang   dijalankan   calon debitur dengan melihat minat masyarakat
dan trend pasar   yang   ada,   apakah kedepannya usaha yang dijalankan dapat menguntungkan atau tidak.
j. Payment (pembayaran)   dimana   LPD Desa Adat Penatih melihat dari sumber mana   calon   debitur   dapat mengembalikan   kreditnya,   apakah   dari keuntungan usaha yang dijalakannya atau dari tabungan yang dimiliki.
k. Profitability bagi LPD Desa Adat Penatih dalam   hal   ini   dilihat   dari   bagaimana debitur mampu membayar kewajibannya dan   diharapkan   dapat   menjaga kelangsungan   usaha/kegiatan   usahanya. Bagi   calon   debitur   adalah   usaha   dapat berkembang yang pada akhirnya dengan keuntungan   dapat   meningkatkan tambahan modal.
l. Protection (perlindungan)   bagi   LPD Desa Adat Penatih, seluruh calon debitur merupakan masyarakat warga Desa Adat Penatih,   maka   perlindungannya   adalah terikatnya   calon   debitur   dengan   desa adat. Tidak terdapat jaminan atau agunan sebagai   perlindungan   terhadap   kredit yang diberikan LPD Desa Adat Penatih.
Setelah   analisis   kredit   dilakukan   maka bagian   kredit   akan   melakukan   pemeriksaan berkas-berkas   calon   debitur   dan   mengambil keputusan.   Dalam   mengambil   keputusan persetujuan permohonan kredit bagain kredit telah mengajukan persetujuan ke kepala LPD Desa   Adat   Penatih,   apakah   ditolak   atau diterima.   Jika   ditolak   maka   akan   diberikan surat   penolakan   dengan   alasan   yang   sesuai, sedangkan  jika  diterima maka bagian kredit akan   menyiapkan   berkas   administrasi   yang nantinya   akan   ditandatangani   oleh   calon debitur.   Setelah   semua   berkas-berkas ditandatangani   maka   calon   debitur   akan diarahkan ke bagian kasir untuk mencairkan kreditnya.

## Kendala dalam pelunasan kredit pertanian
Pada penelitian ini, dikarenakan debitur pertanian   di   LPD   Desa  Adat   Penatih   selalu melunasi angsuran kredit secara tepat waktu maka   kolektibilitas   kredit   pertanian   berada
pada   status   lancar,   sehingga   tidak   terdapat kendala dalam pelunasan kredit baik dari segi jangka   waktu   pelunasan   maupun kolektibilitas kredit pertanian. Kendala dalam pelunasan   ditemukan   pada   kredit   secara global   atau   menyeluruh,   dimana   masih terdapat   debitur   yang   tidak   melunasi kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah   disepakati.   Keadaan   seperti   ini menyebabkan   kredit   berada   pada kolektibilitas   kurang   lancar,   diragukan   dan macet.  Kolektibilitas   merupakan   klasifikasi status   keadaan   pembayaran   kredit   oleh debitur.   Kolektibilitas   sangat   berhubungan dengan   pelunasan   kredit,   dimana kolektibilitas   dibagi   atas   kualitas   lancar, kurang   lancar,   diragukan   dan   macet. Kolektibilitas   kredit   dianalisis   dengan   NPL net dan NPL gross. Tabel 8 menunjukan NPL net LPD Desa Adat Penatih dari tahun 2013 s.d. 2017.
NPL   ( Non   perfoming   loan) net   LPD Desa  Adat   Penatih   selama   5   tahun   berada pada berada pada persentase 0,80%, 0,92%, 0,88%, 0,69% dan 0,59%. Dimana persentase terbesar   berada   pada   tahun   2014   sebesar 0,92% dengan peningkatan kredit macet dari 0,80% menjadi 0,92%. Total realisasi kredit pada tahun 2014
sebesar Rp  14.178.949.450,00   dari   total   realisasi kredit tersebut terdapat kredit macet sebesar Rp 130.332.900,00.  LPD Desa Adat Penatih dapat   dikatakan   mampu   mengontrol   NPL, karena tidak berada pada rasio 5%, sehingga NPL masih stabil.
Berdasarkan pada Tabel  9 tentang NPL ( Non performing loan) gross pada LPD Desa Adat   Penatih,   dimana   persentase   tertinggi berada tahun 2013 sebesar 4,70%. Realisasi kredit   pada   tahun   2013   sebesar Rp  11.771.966.700,00   dengan   total   kredit bermasalah   Rp.   553.832.100,00.   NPL  gross LPD   Desa   Adat   Penatih   dapat   dikatakan stabil,   karena   tidak   berada   pada   rasio   5%. LPD   Desa   Adat   Penatih   dapat   mengontrol NPL,   sehingga   tidak   mengalami   kenaikan yang berdampak pada kinerja keuangannya.
Pada Tabel 10 menunjukan daftar jumlah debitur   pada   kategori   kredit   macet   selama 5   periode   dari   tahun   2013   sampai   dengan tahun 2017 yaitu 5, 16, 15, 21 dan 21. Jumlah debitur   tertinggi   pada   kategori   kredit   macet terjadi   pada   tahun   2016   dan   2017   yaitu 21   orang   dengan   total   kredit   macet masing-masing   Rp  134.174.700,00   dan
Tabel 9. NPL Gross LPD Desa Adat Penatih Tahun 2013 s.d. 2017
Tahun Kurang lancar
Diragukan Macet Total kredit bermasalah Total kredit NPL Gross (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) % 2013 448.089.650 12.154.900 93.587.550 553.832.100 11.771.966.700 4,70 2014 383.856.700 141.124.900 130.332.900 655.314.500 14.178.949.450 4,62 2015 304.692.350 75.230.400 142.800.600 522.732.350 16.227.437.150 3,22 2016 309.653.650 104.712.000 134.174.700 548.540.350 19.384.365.650 2,83 2017 378.744.500 281.434.100 136.305.600 796.484.200 23.262.628.400 3,42
Sumber: Data Sekunder Penelitian Terolah, 2019
Tabel  8.  NPL Net  LPD Desa Adat  Penatih Tahun 2013 s.d. 2017
Tahun Macet Total Kredit NPL Net (Rp) (Rp) % 2013 93.587.550 11.771.966.700 0,80 2014 130.332.900 14.178.949.450 0,92 2015 142.800.600 16.227.437.150 0,88 2016 134.174.700 19.384.365.650 0,69 2017 136.305.600 23.262.628.400 0,59
Sumber: Data Sekunder Penelitian Terolah,
2019
Rp 136.305.600,00, sedangkan jumlah debitur terendah   pada   kategori   kredit   macet   terjadi pada tahun 2013 yaitu 5 orang dengan total kredit macet sebesar Rp. 93.587.550,00.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan   hasil   pembahasan   dalam penelitian   maka   dapat   disimpulkan   sebagai berikut   yaitu   karakteristik   debitur   pertanian LPD Desa Adat Penatih dilihat dari umur dan jenis   kelamin.   Umur   responden   rata-rata berada pada umur 57 tahun dan untuk jenis kelamin   didominasi   oleh   laki-laki   dengan jumlah 15 orang. Jumlah tanggungan keluarga di dominasi pada jumlah tanggungan 4 orang dengan   responden   sebanyak   5   orang.  Pada tingkat pendidikan, responden sebagian besar mengenyam   pendidikan   pada   tingkat SMA/sederajat.   Bidang   usaha   yang   paling banyak   digeluti   responden   adalah   bidang peternakan,   sedangkan   rata-rata   besar pinjaman   responden   pada   penelitian   ini adalah   Rp   18.937.500,00.  Kriteria   besaran kredit   pertanian   yang   disalurkan   LPD   Desa Adat   Penatih   dilihat   dari   nilai   jaminan   atas jaminan   yang   diberikan   oleh   debitur. Kemudian,   LPD   akan   memberikan perhitungan   kredit   sesuai   dengan   kebijakan LPD   Desa  Adat   Penatih   yaitu   dimana   50% dari   harga   pasar   jaminan   fisik,   35%   dari NJOP jaminan sertifikat tanah dan 15% dari nominal   nilai   bilyet   sebagai   jaminan. Prosedur   penyaluran   kredit   pertanian   LPD Desa  Adat   Penatih   melalui   tahapan-tahapan
dimulai dari permohonan kredit, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pencairan kredit   dan   administrasi   kredit.  Dikarenakan debitur pertanian di LPD Desa Adat Penatih selalu melunasi angsuran kredit secara tepat waktu   maka   kolektibilitas   kredit   pertanian berada   pada   status   lancar,   sehingga   tidak terdapat kendala dalam pelunasan kredit baik dari   segi   jangka   waktu   pelunasan   maupun kolektibilitas kredit pertanian.
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat   disampaikan   adalah   sebagai   berikut LPD Desa Adat Penatih harus meningkatkan kinerjanya   dalam   memberikan   peran   yang lebih   optimal   terutama   dalam   memberikan kredit   untuk   sektor   pertanian,   peternakan, perikanan dan perkebunan. Dimana nantinya diharapkan   jumlah   debitur   dapat   meningkat dari   tahun-tahun   sebelumnya.  Perlunya perhatian   khusus   pada   kredit   pertanian, mengingat   sudah   jarangnya   kredit   pertanian di beberapa LPD di Kota Denpasar. Perlunya pengarsipan  berkas-berkas kredit  yang  lebih teliti   agar   memudahkan   nantinya   jika   ada peneliti   yang   ingin   melanjutkan   penelitian serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adigorim.   M.   2016.  Sanksi   Adat   Pada Lembaga   Perkreditan   Desa   Dalam Kerangka   Principal-Agent   (Studi Kasus di LPD Desa Pekraman Jungut Kabupaten   Klungkung).
Laporan Penelitian Mandiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana.
Agustania.   I.   2009.  Faktor-   Faktor   yang
Mempengaruhi Kelancaran
Pengembalian   Kredit   Usaha   Rakyat (KUR). Skripsi. Program   Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Amalia,   D.   2016.  Analisis   Faktor-   Faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit Investasi   Bank   Umum. Skripsi.
Program   Sarjana  Institut   Pertanian Bogor, Bogor.
Dewi, D.  dan  D.  Setiawina.  2013.  Pengaruh
Tabel   10.   Daftar   Jumlah   Debitur   Pada Kategori Kredit Macet Tahun 2013 s.d. 2017 No Tahun Kredit Macet Jumlah Anggota (Rp) (orang) 1 2 3 4 5 2013 2014 2015 2016 2017 93.587.550,00 130.332.900,00 142.800.600,00 134.174.700,00 136.305.600,00 5 16 15 21 21
Sumber: Data Sekunder Penelitian Terolah,
2019
jumlah kredit, simpanan, nasabah, dan tenaga kerja terhadap pendapatan LPD di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2005-2011 . E-jurnal   Ekonomi Pembangunan   Universitas   Udayana. 2 (2).
Fitrianingsih,   S.   2008.  Kinerja   Penyaluran Kredit   Umum   Pedesaan   (Kupedes) Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan   Pendapatan   Usaha Nasabah   di   PT.   BRI   Unit   Citeureup Cabang   Bogor. Skripsi .  Program Sarjana  Institut   Pertanian   Bogor, Bogor.
Kurniasari,  T.   2007.  LPD  sebuah  lembaga keuangan adat hindu penggerak usaha sektor  informal  di   Bali.   Jurnal Masyarakat dan Budaya. 9 (1)
Kusuma, S. 2016. Analisis kredit macet pada KPN   Satya   Bakti   Kecamatan Jembrana   Kabupaten   Jembrana.  E- Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, 5 (1)
Peraturan   Daerah   (Perda)   Provinsi   Bali Nomor   3   Tahun   2007,  Tentang Lembaga   Perkeditan   Desa   (LPD). Diakses pada 8 Oktober 2018
Perkembangan LPD Di Kota Denpasar. 2012. http://www.bankdata.denpasarkota.go. id . Diakses pada 11 November 2018
Sadiartha,   A.   A.   2017.   Budaya   Organisasi LPD.   Denpasar:   Universitas   Hindu Indonesia   Press.   Diakses   pada   10 Oktober 2018
Sanjaya, C. 2018. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit  dan Pengaruhnya Terhadap   Kinerja   Usahatani  di   Desa Ciaruteun   Ilir,   Kabupaten   Bogor. Skripsi. Program   Sarjana  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Sembiring,   D.   2013.  Peranan   LPD   Desa
Pakraman Sesetan terhadap
masyarakat   Desa   Sesetan.   E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata. 2 (3)
Virnaman,   E.  dan  C.  Putra.   2014. Efisiensi penyaluran  kredit  pada   Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan
Marga-Tabanan.
Jurnal   ilmiah
Akuntansi   dan   Bisnis   Universitas Mahasaraswati. 9 (2)