Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DISPARITAS PENERAPAN RESTITUSI OLEH PENGADILAN
Rachmat Harijanto 1 , Timbo Mangaranap Sirait 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia rachmatkdi@gmail.com, timbosirati@gmail.com
Naskah diterima: 27 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 22 Desember 2023

## Abstract
There  are  implementation  problems  due  to  the  regulation  of  victim  restitution,  but  some weaknesses can cause implementation problems. The purpose of this research is to examine money laundering restitution agreements and measures to protect and fulfill victims' restitution requests  in  Decision  1/PID.SUS/2023/PT.BDG.  This  research  was  conducted  using  the normative  legal  method.  This  research  uses  a  legal  approach  based  on  relevant  laws  and regulations, a conceptual approach based on recognized legal theories and concepts, and a case study approach on cases relevant to this research. From the study results, it is concluded that  there  is  ambiguity  in  the  law's  reimbursement  regime  which  raises  doubts  about  its application among law enforcement officials. This may result in victims failing or claims for damages being rejected. Moreover, in Decision No. 1/PID.SUS/2023/PT.BDG, the role of the judge and prosecutor is very important so that the defendant is willing to pay compensation. Even  if  the  victim  is  reluctant  to  ask  for  restitution,  the  judge  or  prosecutor  can  ask  the defendant to pay the victim.
Keywords: Restitution; Crime; Money laundering; Binary option
* Alamat korespondensi: Universitas 17 Agustus 1945 E-mail: rachmatkdi@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disebut juga dengan “Money Laundry” sebagai suatu tindak Pidana (Delik) memiliki karakter tersendiri dimana Delik Tersebut merupakan kejahatan yang bersifat ganda dan bukan tunggal artinya tindak pidana tersebut memiliki kejahatan awal (origin crime) dan  kejahatan  turutannya  (hereditary  crime)(Sirait  &  SH,  2021).  Selain  itu,  prinsip  pencucian  uang adalah  kejahatan  untuk  mengambil  dan  memanfaatkan  (menggunakan)  uang  yang  diperoleh  dari melakukan  kejahatan  (kejahatan  yang  dituntut)(Garnasih,  2016).  Dengan  adanya  UU  TPPU  maka penegak  hukum  memiliki  payung  hukum  untuk  dapat  menelusuri  lebih  lanjut  kejahatan  awal  dan mengungkap  kejahatan  lanjutannya.  Dimana  selain  pelaku  dari  kejahatan  awal  dapat  terungkap  dan menangkap  pelaku  pencucian  uang  dari  kejahatan  awal  dimaksud.  Selain  daripada  itu  upaya pengembalian asset menjadi tujuan pemberantasan tindak pidana uang adalah pemulihan.
Hal  ini  dikarenakan  pelaku  kejahatan  awal  sering  kali  menyembunyikan  hasil  kejahatannya dengan berbagai modus seperti pemindahan atau pengalihan aset, bahkan mengirim uang hasil tindak pidana ke luar negeri. Oleh karena itu Saat ini pemerintah sedang mengajukan RUU Perampasan Tindak Pidana  agar  tujuan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dimaksimalkan  dengan mengembalikan  hasil  kejahatan  dan  memberikan  rasa  keadilan  kepada  masyarakat,  korban  dan masyarakat.
Di  masa  pandemi  Covid-19  2019-2021,  masyarakat  menghadapi  masalah  ekonomi  akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan kebijakan seperti Pembatasan Sosial Masif  (PSBB)  hingga  memberlakukan  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PPKM)  membuat  roda perekonomian  mengalami  perlambatan  secara  tiba-tiba  sehingga  membuat  masyarakat  mengalami kesulitan dalam keuangan(Labeda, 2022). Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan sampai mengalami kebangkrutan.
Keadaan ekonomi sulit saat itu dialami oleh masyarakat, membuat masyarakat mencari alternatif sumber pendapatan. Hal keadaan tersebut digunakan oleh para influencer atau Afiliator untuk mencoba menjaring nasabah atau konsumen untuk bermain di platform yang mereka promosikan. Para affiliator ini menggunakan media elektronik seperti iklan di media sosial, membuat akun media sosial bahkan melakukan pembuatan video-video dan wawancara pada platform media sosial. Iklan dan konten yang memuat keuntungan besar yang didapatkan dengan melakukan perdagangan dalam valuta asing atau komoditi atau dikenal juga dengan trading membuat masyarakat tergiur untuk mengikuti trading tanpa memahami mekanisme dan arti dari trading itu sendiri. Dalam hal ini affiliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing agar masyarakat luas mengikuti jejak mereka. Masyarakat yang hanya tergiur dengan isi konten untuk menghasilkan keuntungan besar dari trading tanpa mengetahui apa itu sebenarnya trading dalam pasar valuta asing dan komoditas mengalami kerugian dalam jumlah besar.
Para affiliator ini mendapatkan keuntungannya antara 30-50% atas kekalahan para anggota atau member  yang  mengalami  kekalahan  dalam  trading.    Secara  tidak  langsung  para  affiliator  ini  dapat dikatakan  membujuk  masyarakat  agar  menjadi  anggota  atau  member  untuk  melakukan  trading  di platformnya  untuk  menderita  kerugian  agar  mereka  mendapatkan  keuntungan  pribadi.  Permainan trading ini dikemas oleh para Afiliator sebagai investasi sehingga terkesan legal dan tidak bertentangan dengan agama.
Penyebaran  informasi  yang  tidak  benar  dan  menyesatkan  dalam  transaksi  elektronik,  salah satunya juga terjadi dalam perkara yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb Pengadilan  Negeri  Bale  Bandung  dilaksanakan  dengan  Putusan  Nomor  1/PID  Kejaksaan  Tinggi Bandung.  SUS/2023/PT.BDG.  Terhadap  perkara  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bahwa terdakwa atas nama Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan telah melakukan tindak pidana penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam pemasaran produk. opsi  disebut  QUOTEX.  .  Akibat  perbuatan  terdakwa  dalam  kasus  ini,  tercatat  142  saksi  korban mengalami  kerugian  materiil  akibat  penyerahan  sejumlah  besar  saldo,  yang  setelah  dijumlahkan menjadi  Rp24.366.695.782.  Total  kerugian  adalah  total  kerugian  yang  dilaporkan  oleh  para  korban digabungkan dan tidak termasuk korban lain yang tidak dilaporkan.
Pada pengadilan di tingkat banding, terjadi penambahan pemidanaan terhadap terpidana Doni Salman,  yang  bersalah  melakukan  pencucian  uang  akhirnya  terbukti  secara  meyakinkan.  Pencucian uang adalah konversi atau penyembunyian uang tunai atau aset kriminal yang tampaknya berasal dari sumber  yang  sah.(Ramdan,  2017)  Adapun  dalam  perkara  Doni  Salmanan  ini  terdakwa  pada  tingkat banding oleh karena kepemilikan sejumlah aset berupa rumah, kendaraan mewah, deposito dan aset
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lainnya  yang  berasal  dari  keuntungan  atas  perbuatannya  melakukan  tindak  pidana  penipuan  dalam transaksi elektronik dengan memasarkan produk investasi ilegal, terdakwa juga dinilai telah memenuhi unsur  Tindak  pidana  pencucian  uang  diatur  dalam  Pasal  2  Ayat 1  Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Nomor  8  Tahun  2010.  Gabungan  delik  dalam pemeriksaan kasasi membuat ancaman pidana Doni Salmanan lebih berat dari empat tahun. kurungan dan denda Rp. satu miliar rupiah).
Kendati  terdapat  pemberatan  pidana  pada  pengadilan  tingkat  banding,  namun  pemidanaan terhadap  Doni  Salmanan  tidak  serta  merta  memenuhi  rasa  keadilan  dan  mengembalikan  hak-hak ekonomi  yang  diderita  oleh  korban  tipu  daya  yang  dilakukan  oleh  terpidana.  Penolakan  terhadap permohonan restitusi dan kompensasi dari korban membuat hak-hak ekonomi korban dalam kasus Doni Salmanan menjadi tidak terpenuhi.
Restitusi Ketentuan Pasal 7A Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Pasal 7A Pasal 13 UU No. 13 Tahun 2006  Perubahan  UU  No.  13  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  “korban  tindak  pidana  berhak  untuk mengganti  kerugiannya”.  terhadap  harta  kekayaan  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  LPSK  akibat penderitaan,  sebagai  ganti  rugi  dan  biaya  medis  dan/atau  psikologis  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana(Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLNRI No. 5602. Pasal 7A Ayat (1) Dan Ayat (2)., 2014). Lebih lanjut dalam perkara Doni Salmanan, kendati LPSK sendiri menjadi pihak pemohon Restitusi kepada Pengadilan namun Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding tidak berkenan untuk mengabulkan permohonan Restitusi yang dimohonkan.
Restitusi  sebagaimana  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  hak  korban  atas tindak pidana yang tidak terlimitasi dan harus ditetapkan oleh Keputusan LPSK. Lebih lanjut dalam perkara Doni Salmanan ini penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan Restitusi yang dimohonkan LPSK  dan  Perwakilan  Korban  melalui  dakwaan  Jaksa  akan  menjadi  topik  penelitian  utama  yang diangkat didalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian Wancik (2020) adalah perlunya eksekutif dan legislatif melakukan revisi terhadap  undang-undang  perlindungan  saksi  dan  korban  serta  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan orang, yaitu dengan memasukan hak-hak korban yang selama ini belum terakomodir, agar komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Hakim) memiliki visi  yang  sama  dan  mengedepankan  profesionalitas  serta  keselarasan  antar  komponen  dalam memberikan perlindungan terhadap korban dengan berlandaskan pada asas-asas perlindungan korban serta perlunya pembaharuan hukum dengan melakukan harmonisasi antara peraturan yang ada dengan peraturan yang lain ke dalam Konsep Perlindungan Hukum yang Integratif.
Atas dasar hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaturan Restitusi hak korban Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pemenuhan hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia, dan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak korban dalam permohonan Restitusi yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum. Sedangkan penelitian hukum baku adalah penelitian hukum yang meneliti dokumen atau informasi sekunder(Benuf & Azhar, 2020).  Kajian  jenis  ini  juga  melihat  norma  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  untuk  kasus-kasus individual(Astariyani & Hermanto, 2019).
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan konseptual berdasarkan teori dan konsep hukum yang diakui, dan pendekatan studi kasus terhadap kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan hukum digunakan karena hukum dianggap sebagai hukum positif. Jenis penelitian ini dilakukan melalui analisis dan pemeriksaan dokumen hukum primer dan sekunder termasuk undang-undang dan keputusan. Karena penelitian ini merupakan dokumen hukum, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berfokus pada membaca dan menganalisis literatur primer dan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Restitusi  hak  korban  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  pemenuhan  hak-hak korban menurut sistem hukum di Indonesia?
Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur sejumlah hak saksi dan korban yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
harus  diperhatikan  oleh  pihak  berwenang.  saksi  dan  korban  serta  UU  No  31  Tahun  2014  tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Namun  implementasi  undang-udang  tersebut  mendapati  beberapa  kendala  yang  masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi. Kesulitan pengajuannya  terutama  karena  tidak  semua  aparat  penegak  hukum  memahami  bahwa  restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung legalistic positivistic, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada KUHAP dan tidak melihat konteks perlindungannya(Sulistiani, 2022).
Ganti rugi adalah ganti rugi ke korban dari pelaku diatur di Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi pada perjanjian ganti rugi tidak dijelaskan seperti apa cara kerja tuntutan ganti kerugian, juga tidak dijelaskan jenis perkara pidana apa yang dapat diterapkan dengan mengajukan ganti  rugi  ini,  sekalipun  untuk  kejahatan-kejahatan  tertentu,  khususnya  dalam  delik-delik  atau kejahatan-kejahatan yang adil, penyelesaian perkara pidana yang belum selesai ganti ruginya.
Kompensasi  dalam  praktiknya  selama  ini  masih  sangat  terbatas,  meskipun  dalam  UU  No.  31 Tahun 2014 mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menjelaskan kalu “korban perbuatan pidana berhak mendapat ganti kerugian”. Itu terjadi sebab undang-udang tidak menjelaskan lebih lanjut perbuatan apa yang dapat diajukan sebagai dasar pengajuan gugatan, sehingga hak  korban  atas  ganti  rugi  menjadi  tidak  pasti  karena  kemungkinan  gugatan,  keberhasilan pelaksanaannya terbatas (Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLNRI No. 5602. Pasal 7A Ayat (1) Dan Ayat (2)., 2014).
Terkait dengan itu, kasus penipuan berkedok trading jual beli saham atau mata uang di binary option pada kasus Doni Salmanan pada Putusan No. 1/Pid.Sus/2023/PT BDG. Korban yang tercatat berjumlah  ratusan  orang  dengan  kerugian  menurut  berbagai  sumber  pemberitaan,  kurang  lebih mencapai RP. 352 miliar. Dimana hak korban atas harta bendanya itu ternyata sulit untuk didapatkan kembali melalui permohonan restitusi.
Pada  kasus  tersebut  apabila  restitusi  dipahami  dan  disepakati  sebagai  sebuah  hak,  maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara. Karena restitusi merupakan hak korban tindak pidana, oleh sebab itu sudah tanggungjawab negara dalam pemenuhannya, dan memfasilitasi pengajuan yang implementatif, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keragu-raguan.
Permasalahan  restitusi  dalam  penerapannya  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  yakni pengaturannya pada undang-undang dalam Pasal 7A ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  apakah  yang  dimaksud  tindak  pidana  pada  pasal  tersebut  adalah  seluruh  perbuatan  yang dijelaskan KUHP berlaku hanya pada perbuatan yang diatur secara eksplisit disebutkan pada undang- undang di luar KUHP saja, kemudian pemahaman aparat penegak hukum dalam memaknai restitusi sebagai  sebuah  hak  korban.  Dalam  hal  ini  sangat  penting  untuk  menentukan  terhadap  jenis  atau kualifikasi tindak pidana mana yang dapat diajukan hak restitusi oleh korban.
Perihal bagaimana menentukan suatu tindak pidana terkait adanya permintaan hak atas restitusi oleh korban, yang tidak disebutkan tegas oleh undang-undang, maka sangat penting untuk diatur syarat atau kategori tindak pidananya agar tidak menimbulkan ketidak-pastian atau menimbulkan multitafsir dalam praktiknya. Terkait hal ini, tekstual bunyi Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014,  yang  menyebutkan  “korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh  restitusi”.  Maka  frasa  “tindak pidana” pada bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan seluruh perbuatan termasuk perbuatan yang diatur dlam KUHP atau sebaliknya hanya perbuatan yang disebutkan pada undang-undang khusus saja yang berhubungan  dengan  permohonan  pelindungan  saksi  juga  korban  sebagaimana  dimaksud  Undang- Undang  Pelindungan  Saksi  juga  Korban.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  isi  undang-undang  yang menetapkan tindak pidana sebagai dasar tuntutan ganti rugi kurang jelas, sehingga perlu pemahaman dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan untuk tindak pidana jenis atau tingkatan tertentu atau sembarang tindak pidana, tetapi selama korban menanggung akibatnya atau menderita, atau sekalipun tidak menderita kerugian materi. Oleh sebab itu, sangatlah perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah atau memberi batasan yang jelas tentang syarat-syarat suatu tindak pidana yang menjadi dasar suatu tuntutan yang kokoh dalam penegakan hukum.
Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan  Saksi  atau  Korban  dijelaskan  kalau  “perbuatan  sebagaimanna  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan putusan LPSK”. Artinya, dalam menentukan syarat-syarat suatu tindak pidana, undang-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
undang memberikan hak kepada LPSK, melalui diskresi LPSK, untuk menentukan tindak pidana yang dapat  dituntut  oleh  korban.  Dengan  tunduk  pada  ketentuan  pasal  ini,  untuk  tindak  pidana  yang korbannya jelas-jelas menderita kerugian ekonomi, sekalipun kejahatan itu bukan merupakan kejahatan yang ditentukan pada undang-udang terkait pelindungan saksi atau korban, korban tidak akan menderita kerugian ekonomi. kesempatan untuk mengajukan tuntutan hak atas ganti kerugian. Dengan demikian, terkait syarat dari tindak pidana yang menjadi dasar permohonan restitusi, meskipun tidak disebutkan secara  tegas  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  sesungguhnya  sangat  beralasan apabila dapat diterapkan pada tindak pidana apapun sepanjang tindak pidana itu jelas-jelas memenuhi kualifikasi telah menimbulkan kerugian ekonomi pada korbannya.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan restitusi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan hak korban, sehingga paling tidak terdapat dukungan aturan dan mekanisme yang pasti yang dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban sungguh-sungguh mengalami kerugian ekonomi atau kerugian secara materiel, meskipun tindak pidananya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang khusus. Konsep pemidanaan yang ideal terhadap residivis terpidana mati kasus penyalahgunaan narkotika menurut tujuan pemidanaan di Indonesia
Perlindungan  saksi  dan  korban  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  telah  mendapat  pengaturan meskipun  sifatnya  masih  sangat  sederhana  dan  parsial.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  hukum  pidana materiil maupun hukum pidana formil. Terdapat kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi, dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri (Apriyani, 2021).
Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pasti, LPSK bisa memohonkan  permohonan  resitusi  pada  pengadilan  guna  mengambil  keputusan.  Apabila  korban meninggal  dunia,  keluarga  korban  yang  merupakan  ahli  waris  dapat  berhak  atas  santunan,  seperti dijelaskan di Pasal 18 Praturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Ganti Kerugian, Penggantian Biaya dan Dukungan Saksi serta korban. Peran Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dalam pendampingan korban meliputi advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis bagi orang-orang yang  dilindungi.  Selain  itu,  LPSK  bisa  membantu  penegak  hokum  dalam  penggunaan  pertunjukan untuk salah satu sarana untuk melaksanakan hak-hak dari pada korban.
Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban diantaranya memberikan  advokasi,  pendampingan  danrehabilitasi  psikologis  terhadap  terlindung.  Disamping  itu pula  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  juga  memberikan  advokasi  terhadap  aparat penengak hukum terkait fasilitas restitusi sebagai salah satu pemenuhan hak korban.
Jaminan  ganti  rugi  bagi  korban  tindak  pidana  melalui  perkara  gabungan  (Pasal  98)  terus menghadapi berbagai kendala hukum dan kelembagaan (Siregar & Silaban, 2020).
Dalam hukum pidana rehabilitasi, termasuk upaya mengembalikan kondisi korban ke mekanisme umum  yang  digunakan  dalam  tindakan  hukum  untuk  mengganti  kerugian  korban.  kompensasi didefinisikan  sebagai"tindakan  berbuat  baik  atau  menawarkan  jumlah  yang  sama  atas  hilangnya kompensasi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban. jika korban terluka dan pelaku diketahui,  pelaku  wajib  membayar  sejumlah  uang  kepada  korban.  kompensasi  dapat  mencakup kompensasi atas uang atau nilai barang yang diambil oleh pelaku, biaya, pembangun atau pihak ketiga membayar  ganti  rugi  setelah  pengadilan  arbitrasi  diberlakukan  secara  permanen.  Dengan  kata  lain, pelaku harus dinyatakan bersalah sebelum korban dapat mengklaim kerugian apa pun (Ali & Wibowo, 2018).
Kompensasi  memiliki  beberapa  tujuan.  pertama,  kerusakan  menyebabkan  kedua  korban memberikan  kompensasi  dan  menghukum  pelakunya.  Kedua,  kemampuan  kompensator  untuk menyelidiki  kerusakan  yang  ditimbulkan  pada  pelaku.  ketiga,  ganti  rugi  memaksa  pelaku  untuk menerima  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  meminta.  situasi  seperti  itu  berarti  bahwa  sang pencipta secara khusus bertanggung jawab atas tindakannya. Berbeda dengan denda yang dibayarkan pelaku  kepada  negara,  ganti  rugi  ganti  rugi  lebih  intim  karena  pelaku  membayar  langsung  kepada korban dan keberadaannya jelas terkait dengan bahaya nyata yang ditimbulkan oleh tindakan korban. Dalam  kasus  kerusakan,  ada  hubungan  sebab  akibat  antara  kejahatan  dan  bahaya  yang  terlibat (Lisnawati, 2020).
Kompensasi  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan  korban  yang ditelantarkan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  padahal,  kompensasi  hanyalah  sebagian  kecil  dari perlindungan  hak-hak  korban.  kompensasi  membuat  pelaku  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ditimbulkan pada korban. inisiatif kompensasi tidak hanya datang dari korban tetapi juga dari hakim dan jaksa. padahal, peran hakim dan jaksa sangat strategis bagi para tertuduh. meskipun korban tidak menuntut  ganti  rugi,  hakim  dan  jaksa  dapat  meminta  tergugat  untuk  menyetujuinya.  Selanjutnya, menurut konsep Keadilan yang bertujuan memulihkan kondisi yang adil, terdakwa memiliki kewajiban moral  untuk  memberikan  kompensasi  kepada  korban.  tujuan  utamanya  adalah  untuk  memulihkan hubungan baik antara korban dan tergugat yang telah rusak akibat tindak pidana tergugat. tujuan utama pemulihan  bukanlah  balas  dendam,  tetapi  pengobatan  dan  kedamaian.  oleh  karena  itu,  kompensasi mengubah sistem peradilan pidana statis menjadi peradilan pidana kemanusiaan (Bismillahi, 2023).
Ganti  rugi  dari  pelaku  kepada  korban  juga  harus  dibatasi  waktunya  untuk  kerugian  korban, meskipun  kemudian  harta  benda  pelaku  disita,  cukup  untuk  membayar  ganti  rugi  langsung  kepada korban, hukuman dapat memaksa pelaku untuk membayar ganti rugi. aturan ini berlaku jika pelaku telah membuktikan di pengadilan bahwa ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar ganti rugi (Irvai, 2018).
Tindak pidana yang menuntut ganti rugi kepada korban juga mencakup semua jenis tindak pidana, selama korban mengalami luka-luka akibat tindak pidana langsung. Kompensasi harus diterapkan untuk kejahatan  yang  merugikan  korban  secara  langsung.  jumlah  dan  besaran  ganti  rugi  yang  dibayarkan pelaku  kepada  korban  merupakan  kewenangan  pengadilan  sesuai  dengan  bukti  yang  diberikan  oleh korban atau kesepakatan antara pelaku dan korban (Sugiarto, 2012).
Perlindungan  korban  tindak  pidana  dan  kepatuhan  terhadap  hak-hak  korban  tindak  pidana. ketentuan  perlindungan  korban  tindak  pidana  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban.  perlindungan  Hak-hak  ini  diberikan  melalui tuntutan  ganti  rugi,  di  mana  korban  diharapkan  untuk  mendapatkan  kembali  kebebasan  haknya berdasarkan  undang-undang,  status  sosial,  kehidupan  keluarga,  kewarganegaraan,  memulihkan pekerjaannya dan mengembalikan hartanya.
Karena ini merupakan upaya kepolisian, maka operasi rehabilitasi harus dilakukan. ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan korban tindak pidana ke kondisi semula. sebelum kejahatan terjadi, korban kejahatan akan dapat kembali ke negara bagian sampai dia aman dari bahaya yang dia hadapi berdasarkan Pasal 7 a(1) Undang-Undang perlindungan saksi dan Korban No. 31 tahun 2014. korban tindak pidana berhak atas ganti rugi, yang dapat mengkompensasi hilangnya pendapatan atau harta benda.; Kompensasi atas penderitaan yang disebabkan langsung oleh kejahatan dan / atau biaya  C.  memberikan  perlindungan  saksi  dan  para  korban  serta  menegakkan  hak-hak  mereka  dan menerima m. untuk mengembalikan hak-hak mereka, tuntutan ganti rugi bagi para korban tindak pidana berdasarkan  Pasal  7  a(3)  Undang-Undang  Perlindungan  P31  tahun  2014  dapat  dilakukan  sebelum keputusan akhir pengadilan atau setelah keputusan C. kewenangan hukum berlanjut melalui Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK)(Apriyani, 2021).
Seperti  disebutkan,  ganti  rugi  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan para  korban.  Putusan  Nomor  1/Pid.Sus/2023/PT  BDG  Doni  Salmanan  untuk  melindungi  dan menegakkan hukum terhadap korban penipuan dengan kedok jual beli saham atau mata uang binary options.  padahal,  hakim  dan  jaksa  memainkan  peran  yang  sangat  strategis  bagi  tertuduh  untuk membayar iuran tersebut. Meskipun korban tidak meminta ganti rugi, hakim dan jaksa dapat meminta kesediaan tergugat, jumlah dan besaran ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban, tergantung putusan  pengadilan.  kompensasi  pelaku  kepada  korban  harus  dibatasi  waktunya.  sebulan  setelah keputusan akhir, pelaku harus membayar ganti rugi kepada korban pada saat itu.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  kajian  diperoleh  kesimpulan,  bahwa  terdapat  kekurang-jelasan  dalam  pengaturan restitusi  pada  undang-undang  sehingga  menimbulkan  keragu-raguan  penegak  hukum  dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan permohonan  restitusi  oleh  korban.  Selanjutnya  Hakim  dan  penuntut  umum  dalam  putusan  nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG  justru  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  agar  terdakwa  bersedia membayar restitusi. Sekalipun korban tidak menuntut restitusi, hakim dan penuntut umum dapat saja meminta kesediaan terdakwa untuk membayarkannya kepada korban.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Ali,  M.,  &  Wibowo,  A.  (2018).  Kompensasi  Dan  Restitusi  Yang  Berorientasi  Pada  Korban  Tindak Pidana. Yuridika , 33 (2), 260.
Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Risalah Hukum , 1–10.
Astariyani,  N.  L.  G.,  &  Hermanto,  B.  (2019).  Paradigma  Keilmuan  Dalam  Menyoal  Eksistensi Peraturan  Kebijakan  Dan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Tafsir  Putusan  Mahkamah  Agung. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (4), 433–447.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen  mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Bismillahi,  A.  O.  (2023).  Teknis  Penyelesaian  Pemenuhan  Hak  Restitusi  Dan  Hak  Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana. The Victim: Journal of Victimology , 1 (1), 68–86.
Garnasih, Y. (2016). Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia . PT RajaGrafindo Persada.
Irvai, M. (2018). Pelaksanaan Putusan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNTK) . Labeda,  S.  (2022). Tinjauan  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Penyelewengan  Dana Bantuan  Sosial  Covid-19.  Institut  Agama  Islam  Negeri .  Institut  agama  islam  Negeri  (IAIN Palopo).
Lisnawati, D. (2020). Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban  Tindak  Pidana  Di  Provinsi  Riau. Jurnal  Panji  Keadilan:  Jurnal  Ilmiah  Nasional Mahasiswa Hukum , 3 (1), 25–42.
Ramdan,  A.  (2017).  Pengaruh  putusan  mahkamah  konstitusi  no.  77/PUU-XII/2014  terhadap pemberantasan  money  laundering  perbandingan  Indonesia  dengan  tiga  Negara  lain. Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN , 1410 , 5632.
Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLNRI No. 5602. Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2)., Pub. L. No. 31 (2014).
Sirait,  T.  M.,  &  SH,  M.  H.  (2021). Hukum  Pidana  Khusus  Dalam  Teori  Dan  Penegakannya . Deepublish.
Siregar, G., & Silaban, R. (2020). Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana . CV, Manhaji Medan.
Sugiarto, W. (2012). Problematika Penerapan Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Diatur  Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang . Uniniversitas Hasanuddin.
Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum , 7 (1), 81–101.
Wancik, W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia. Wajah Hukum , 4 (2), 261–275.