## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Aspek Hukum Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata
Fenny Budi 1 , Rahayu Subekti 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail : fenny.budii.99@student.uns.ac.id , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021
Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: forest utilization, tourism,
protected forest The objective of research was to find out the suitability of the use of  protected  forests  in  Karanganyar  Regency  for  tourist attractions  with  statutory  and  concerning  the  legality  of retribution  withdrawal  by  local  governments  which  is  legal because  local  governments  have  regional  autonomy.With  the legal  issue,  the  author  uses  normative  research  methods  with perspective research of used cases and regulatory approaches.
Nature tourism is one form of protected forests utilization that falls  into  the  group  of  environmental  services  utilization according  to  Article  1  number  (6)  Regulation  of  Minister  of Forestry  Number  P.47/MENHUT-II/2013.  The  helding  of tourism in protected forest areas is allowed with the provision not to reduce, change, or eliminate its main functions, change the landscape, and damage environmental elements. However, in the implementation, the parties that involved didn't apply it as it used to be, there were persons who violated the rules that have been made. In addition to violations in the use of protected forests as tourist attractions, other problems occurred was the withdrawal of the retribution, in interviews that the author did with the management of protected forests, it claimed that the withdrawal  of  retribution  in  tourist  attractions  that  use protected  forests  is  basically  not  the  right  of  the  local government because the manager of the protected forest doesn't come from the local government but Perum Perhutani instead. Abstrak Kata kunci:
Pemanfaatan hutan lindung, tempat wisata, hutan lindung
Corresponding Author: Fenny Budi,  E-mail:
fenny.budii.99@student.uns.ac.id
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar untuk tempat wisata dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  mengenai legalitas penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya  isu  hukum  tersebut,  maka  penulis  menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian perspektif serta  menggunakan  pendekatan  kasus  dan  peraturan peraturan  perundang-undangan.  Dari  penelitian  jika pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Karanganyar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi karena  terbatasnya  sumber  daya  manusia  dalam  melakukan pelanggaran  tersebut  dapat  terjadi  dan  mengenai  legalitas
penarikan  retribusi  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  legal karena Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah. Wisata alam  menjadi  salah  satu  bentuk  pemanfaatan  hutan  lindung yang  termasuk  dalam  kategori  pemanfaatan  jasa  lingkungan menurut  Pasal  1  angka  (6)  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor  P.47/MENHUT-II/2013.  Pembukaan  wisata  di kawasan  hutan  diizinkan  dengan  ketentuan  untuk  tidak mengurangi,  mengubah,  atau  menghilangkan  fungsi mengubah alam, dan merusak lingkungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya  para  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak  terjadi demikian, terdapat oknum-oknum yang melanggar peraturan yang  telah  dibuat.  Selain  itu  terdapat  pelanggaran  dalam pemanfaatan  hutan  lindung  sebagai  tempat  wisata, permasalahan  lain  yang  terjadi  dalam  pengelola  hutan lindung, dalam klarifikasi yang penulis lakukan dengan pihak pihak terkait, merasa jika penarikan retribusi di tempat wisata yang menggunakan pengelola hutan pada dasarnya bukan hak hutan  lindung  bukan  berasal  dari  Pemerintah  Daerah  akan Perum Perhutani itu sendiri. @Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 17.499 pulau yang luas wilayahnya 7,81 juta km2 daratan dan 3,25 juta  km2  lautan,  serta  memiliki  beragam  kekayaan  baik  dari  sisi  budaya  yang beragam hingga kenampakan alamnya yang (Elviana:2000) . Dengan kekayaan alam ini  Indonesia  berusaha  menjunjung  perekonomian  dengan  meningkatkan  devisa yang  nantinya  berdampak  pula  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Melalui pengembangan  pariwisatalah  pembangunan  ekonomi  negara  akan  sedikit  demi sedikit  akan  terangkat,  sebab  dari  pariwisata  banyak  hal  mulai  dari  lapisan masyarakat bawah hingga para pengusaha yang membuka wisata itu sendiri. Wisata sendiri  merupakan  kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat-tempat  tertentu  untuk  wisata, pengembangan  pribadi  atau  mempelajari  keunikan  daya  wisata  yang  dikunjungi dalam  jangka  waktu  sementara.  Sedangkan  pariwisata  adalah  berbagai  macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,  pengusaha,  pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  tertuang dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Pengembangan  pariwisata  ini  salah  satunya  dengan  cara  melakukan pemanfaatan  hutan.  Perubahan  dalam  pemanfaatan  lahan  mencerminkan  adanya aktivitas  yang  dinamis  dari  masyarakat  sehingga  semakin  cepat  pula  perubahan dalam  penggunaan  lahan,  hal  ini  dapat  menjadi  indikator  bagaimana  masyarakat memperlakukan sumber daya alam di wilayah mereka. Pemanfaatan hutan dengan menjadikan  kawasan  tersebut  tempat  wisata  menurut  peraturan  perundang- undangan dianggap sah dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan hutan yang dapat dijadikan tempat wisata hutan lindung.
Hutan  lindung  sendiri  menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  memiliki  fungsi  pokok  sebagai  perlindungan  sistem
penyangga  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah  banjir,  mengendalikan  erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memilihara kesuburan tanah.
Penggunaan  hutan  lindung  sebagai  tempat  wisata  memiliki  ketentuan- ketentuan  yang  harus  ditaati  yang  tertulis  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan  yang  berisi  tentang  kegiatan  usaha pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung tidak untuk mengurangi, mengubah, atau  menghilangkan  fungsi  utamanya,  mengubah  bentang  alam,  dan  merusak keseimbangan lingkungan. Sebelum digunakan pemanfaatan hutan lindung untuk tempat  wisatapun  harus  ada  serangkain  izin  yang  dilakukan,  mengingat  hutan lindung  merupakan  hutan  yang  dikuasai  oleh  negara  dan  sebesar-besarnya digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat.  Adanya  izin  ini  tentunya  bukan  untuk sekedar formalitas, tetapi akan digunakan sebagai pemantauan dari pihak pengelola hutan yakni Perum Perhutani, pemantauan dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan pengamatan dalam pelaksanaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 16  ayat  (2)  Keputusan  Perum  Perhutani  Nomor  682/KPTS/DIR/2009.  Selain  itu, izin  juga  digunakan  agar  penyusunan  jangka  waktu  baik  jangka  pendek  maupun panjang dapat diatur dengan baik serta dalam perlindungan hutan dan menjaga agar tetap terlaksana.
Dalam  pemanfaatan  hutan  untuk  tempat  wisata,  Kabupaten  Karanganyar tidak  ingin  ketinggalan  untuk  melakukan  pemanfaatan  hutan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Namun, beberapa waktu lalu terdapat pelanggaran yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab  yang  melakukan kegiatan dikawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak pengelola dan kegiatan yang dilakukanpun  menimbulkan  kerusakan  (Handayani:2020).  Isu  hukum  ini  bukan hanya hadir dari para pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga  berasal  dari  pengelola  hutan,  dalam  wawancara  dengan  penulis  pihak pengelola  hutan  lindung  jika  Pemerintah  Daerah  menarik  retribusi  di  kawasan hutan  lindung  yang  digunakan  untuk  tempat  wisata  sebab  kepemimpinan  hutan lindung berada di bawah tanggungannya dan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak dikawasan hutan lindung.

## Perumusan Masalah
Dari  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  pendahuluan,  maka  penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1.   Apakah  dalam  pemanfaatan  hutan  lindung  untuk  tempat  wisata  di Kabupaten  Karanganyar  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan?
2.   Pemanfaatan  legalitas  Penarikan  retribusi  pada  pemanfaatan  hutan  untuk tempat wisata dalam lingkup hutan lindung di Kabupaten Karanganyar?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  jenis  penilitian  normatif dengan  sifat  penelitian  perspektif  sebab  menurut  Peter  Mahmud  jika  bersifat deskriptif  untuk  membuktikan  kebenaran  harus  dengan  data  sedangkan  dalam penelitian hukum tidak ada istilah data, kemudian dalam melakukan pendekatan pendekatan  kasus  (case  approach),  dan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan (statute approach) (Marzuki, 2005:59-60,133).

## C. PEMBAHASAN

## Pemanfaatan  Hutan  Lindung  Untuk  Tempat  Wisata  di  Kabupaten Karanganyar
Pemanfaatan  hutan  lindung  di  Kabupaten  Karanganyar  dilakukan  dengan melibatkan  berbagai  pihak  baik  dari  perusahaan  swasta,  Pemerintah  Daerah kabupaten,  pemerintah  desa  hingga  lembaga  masyarakat  desa  hutan.  Sesuai Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/KPTS/DIR/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Perhutani, hubungan antara KPH dengan mitra atau investor  biasa  disebut  dengan  hubungan  kerja  sama  antara  prinsipal  (KPH)  dan agen (mitra), khususnya kerja sama operasi yang berarti pemanfaatan hutan dengan prinsip-prinsip  bagi  saling  menguntungkan  dan/atau  bersama-sama  hasil  risiko usaha  antara  perusahaan  dengan  mitra,  dimana  perusahaan  terlibat  dalam manajemen pengelolaan.
Kerja sama ini dapat pula disebut dengan kemitraan yang artinya kerja sama antara  masyarakat  setempat  dan  pemegang  izin  pemanfaatan  hutan  dengan penemuan  dan  saling  menguntungkan.  Kemudian  kerja  sama  pemanfaatan  hutan lindung yang telah mendapat persetujuan sesuai prosedur yang ada dengan nama perjanjian kerja sama, maka tidak ada istilah sewa lahan di hutan yang ada hanya kerja sama.
Pemanfaatan  hutan  pada  hutan  lindung  khususnya  di  Kabupaten Karanganyar  dilakukan  bukan  semata-mata  untuk  kepentingan  pihak  tertentu tetapi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Karanganyar pada  umumnya  dan  masyarakat  sekitar  pemanfaatan  khususnya.  Dengan  adanya pemanfaatan  hutan  lindung  terutama  yang  digunakan  untuk  wisata  alam  banyak juga dibuka toko-toko baru dengan begitu sama halnya dengan membuka lapangan pekerjaan  baru.  Selain  itu,  pemanfaatan  ini  juga  berguna  untuk  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  fungsi  hutan  lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019  tentang  Pedoman  Pinjam  Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan  pembangunan  di  luar  kegiatan  kehutanan  hanya  dapat  dilakukan untuk kegiatan yang memiliki tujuan strategis yang tidak dapat dielakan”. Kegiatan strategi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (17) dengan “Kegiatan yang memiliki tujuan strategi adalah kegiatan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting  terhadap  negara,  pertahanan  keamanan  Negara,  pertumbuhan  ekonomi, sosial,  budaya,  dan/atau  lingkungan”  .  Diperjelas  lagi  dalam  angka  (28)  yang berbunyi “Proyek Strategis Nasional is project that is the implement by Government, Government Daerah, and/atau body usaha yang memiliki sifat untuk meningkatkan pertumbuhan  dan  pemerataan  pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah”.
Dengan  penjelasan  tersebut  dapat  diartikan  jika  penggunaan  kawasan hutan  lindung  dalam  pemanfaatan  jasa  lingkungan  termasuk  didalamnya  adalah wisata alam merupakan proyek negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Penyelengaraan  Kepariwisataan  pada  bagian  menimbang  huruf  a
yang dikatakan “bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar memiliki  peran  yang  strategis  dalam  meningkatkan  citra  dan  pendapatan  asli Daerah guna kesejahteraan masyarakat di Daerah.”
Pasal  4  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  8  Tahun  2016 tentang
Penyelenggaraan
Kepariwisataan, berbunyi “Penyelenggaraan
Kepariwisataan di Daerah bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan wisata dan perjalanan serta dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  Daerah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  di  Daerah”  .  Kemudian  dalam  Pasal  5  dijelaskan  mengenai  tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, yang berbunyi:
Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan; a.   meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah b.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah c.   mengurangi kemiskinan di daerah
d.   penanggulangan di daerah
e.   alam alam, lingkungan, dan sumber daya di daerah
f.   memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi lokal
g.   mengangkat dan menjunjung tinggi citra daerah baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional
h.   memperkokoh  jati  diri  dan  kesatuan  bangsa,  dan  saya.  mempererat persahabatan antar daerah dan bangsa
Pemanfaatan  hutan  bagi  Perum  Perhutani  KPH  Surakarta  memberikan kontribusi pendapatan bukan kayu bagi Perhutani. Pendapat Perhutani mengenai pemanfaatan  hutan  ini  dipertegas  dalam  Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani Nomor  760/KPTS/DIR/2018  tentang  Pedoman  Kerja  Sama  Pemanfaatan  Bagian Hutan  Perhutani  pada  bab  1  mengenai  pengertian  yang  berbunyi  “Pemanfaatan Hutan  adalah  kegiatan  untuk  memanfaatkan  kawasan,  pemanfaatan  jasa lingkungan,  manfaatkan  hasil  hutan  kayu  dan  hasil  hutan  bukan  kayu  yang  ada dalam  kelola  perusahaan  secara  optimal  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  nilai perusahaan dengan menjaga kelestarian”. Saat dilakukan klarifikasi dengan pihak pengelola  hutan,  memberikan  keteranga  jika  pemanfaatan  hutan  lindung  di Kabupaten  Karanganyar  pada  saat  ini  telah  dilaksanakan  perjanjian  kerja  sama dengan Disparpora Kabupaten Karanganyar dengan Perhutani, melaksanakan kerja sama dengan masyarakat dan LMDH, salah satunya berupa kerja sama PDAM dan wisata.  LMDH  merupakan  singkatan  dari  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  yang berarti  lembaga  masyarakat  desa  yang  berkepentingan  dalam  kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang anggotanya berasal dari lembaga desa atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.
Upaya  Perum  Perhutani  KPH  Surakarta  dalam  melakukan  pemanfaatkan hutan  khususnya  di  Kabupaten  Karanganyar  dan  termasuk  dalam  bagian  hutan Lawu Utara yang luasnya 5.807,2 hektar, dengan pembagian hutan lindung seluas 5.598 hektar (96% dari luas hutan) dan hutan produksinya seluas 208, 30 hektar. Dengan  begitu  maka  Perum  Perhutani  khususnya  KPH  Surakarta  menggandeng pemangku  kepentingan  dan  instansi  terkait  yang  kemudian  bersama-sama berupaya  untuk  mencegah  kerusakan  hutan  negara  dengan  tidak  lupa  mengikut sertakan  masyarakat  sekitar  untuk  peduli  terhadap  keadaan  hutan  agar  fungsi
hutan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Stakeholder atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  disini  adalah  pihak-pihak  di  Perum Perhutani  dan  masyarakat  desa  yang  memiliki  perhatian  dan  berperan  dalam mendorong  proses  optimalisasi  masyarakat  berkembangnya  Sumberdaya  Hutan Bersama  Masyarakat  (PHBM)  yang  terdiri  dari  Pemerintah  Daerah,  lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi, usaha swasta, lembaga pendidikan hingga lembaga donor .
Pada  Pasal  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan menjelaskan tentang rencana pengelolaan  hutan  jangka  panjang  dan  jangka  panjang  pemanfaatan  untuk pengembangan  pengelolaan  hutan  yang  diarahkan  untuk  mengoptimalkan  fungsi produksi  dan  jasa  sumber  daya  lingkungan  baik  produksi  kayu,  produksi  bukan kayu maupun jasa-jasa lingkungan. Sesuai hasil klarifikasi dengan Perum Perhutani KPH  Surakarta,  pengembangan  rencana  pemanfaatan  hutan  di  Kabupaten Karanganyar  untuk  semestara  ini  masih  bersifat  pasif  sebab  di  kawasan  hutan lindung  utara  ini  pengelolaan  hutan  masih  terbatas  yakni  pengkayaan  tumbuhan dan  untuk  yang  bersifat  pemungutan  masih  mengandalkan  investor  berupa  jasa lingkungan dan ekowisata. Hal ini sangat terbatas karena ketika akan mengajukan kerjasama  karena  keterbatasan  dan  dana  dan  hal  lainnya  yang  tidak  dapat disebutkan.  Sejauh  ini  kerjasama  yang  banyak  dilakukan  dengan  investor  ada kerjasama di bidang jasa lingkungan di hutan lindung.
Sesuai  hasil  penjelasan  dari  pihak  Perum  Perhutani  KPH  Surakarta,  pihak Perum perhutani sangat disambut baik oleh pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama  dengan  Perhutani  terutama  dalam  membangun  tempat  wisata  di  lahan Perhutani.  Dengan  ketentuan  di  atas  lahan  tersebut  belum  digunakan  oleh  pihak investor lain dan tidak ada perjanjian dengan pihak manapun serta mengacu pada peraturan  yang  ada.  Sebab  dalam  hutan  lindung  masih  dibagi  menjadi  dua  zona yakni zona perlindungan dan pemanfaatan yang seluas 10% dari total perluasan, maka jika dalam area tersebut sudah didirikan tempat wisata dan 10% dari zona pemanfaatan yang sudah diatur, Perum Perhutani tidak akan mengizinkan tempat tersebut  digunakan  untuk  tempat  wisata.  Perum  Perhutani  akan  mengizinkan pemanfaatan hutan khususnya untuk tempat-tempat wisata di lokasi lain dengan tetap  memperhatikan  daerah  yang  akan  digunakan  seperti  menghindari  daerah dengan kemiringan yang ekstrim atau daerah rawan bencana lainnya. Dengan kata lain, Perum Perhutani akan selalu melakukan pendampingan bagi mereka yang akan bekerja sama di kawasan Perhutani.
Perum  Perhutani  KPH  Surakarta  menuturkan  jika  tidak  ada  kendala  yang berarti  selain  dari  sifat  pasifnya  dalam  melakukan  pemanfaatan  hutan  lindung. Mengenai  aturan  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  yang  melakukan  kerja  sama setelah  masa  kerja  sama  habis  dan  tidak  dilakukan  penambahan  lagi  dengan mengembalikan kawasan tersebut seperti sebelum digunakan oleh tampilan atau dengan  pilihan  lain  yaitu  menghibahkan  bangunan  yang  ada  kemudian  Perum Perhutani  akan  mencarikan  investor  lain  untuk  tempat  tersebut  wisata  tersebut. Jika dalam kasusnya pihak investor melakukan tindakan yang melanggar perjanjian yang  sudah  disepakati  maka  pihak  Perum  Perhutani  akan  melakukan  teguran melalui  surat  peringatan  dan  jika  hal  tersebut  tidak  diindahkan  dan  pelanggaran
tetap  terjadi  maka  pihak  Perum  Perhutani  tidak  akan  melakukan  pelanggaran Perjanjian Kerja sama (PKS).
Legalitas  Penarikan  Retribusi  pada  Pemanfaatan  Hutan  di  Tempat  dalam Lingkup Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Karanganyar
Pemerintah  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  seperti  halnya  otonomi  dan  tugas-tugas  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi ini  bertujuan  untuk  mewujudkannya  kesejahteraan  masyarakat  dan  juga  untuk meningkatkan  daya  bersaing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan,  dan  kekhususan  serta  potensi  dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Saat  ini  daerah  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  sumber keuangan yang berasal dari dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang mendapatkan pemberian, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapat bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya , hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi merupakan  tindak  lanjut  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 64 menjelaskan mengenai retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  Badan.  Menurut Boediono  dalam  bukunya  Perpajakan  Indonesia  memberikan  pengertian  bahwa retribusi  adalah  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  menikmati  jasa negara  secara  langsung  (Boediono,  2001:14).  Menurut  Juli  Panglima  Saragih Retribusi  Daerah  merupakan  salah  satu  jenis  penerimaan  daerah  yang  dipungut sebagai  pembayaran  atau  ketidakseimbangan  langsung  atas  pelayanan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat.  Nick  Devas  memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai bayaran untuk membayar barang dan layanan yang  disediakan  pemerintah  4  (empat)  tak  terduga  tentang  pengertian  retribusi adalah (Saragih, 2002:65):
a.   Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
b.   Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
c.   Pungutannya dilakukan oleh negara.
d.   Digunakan  untuk  kontes  bagi  masyarakat  umum;  dan  kontra  prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi). Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi  mempertegas  bahwa  Pajak  ditetapkan  melalui  Peraturan  Daerah.  Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah yang digunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:
a.   Izin  pemungutan  pajak  daerah  tidak  terlalu  membebani  rakyat  dan  relatif netral terhadap fiskal nasional;
b.   Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (Daftar Tertutup);
c.   Pemberian wewenang kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang- undang;
d.   Pemerintah Daerah dapat tidak memungut jenis pajak yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan daerah;
e.   Pengawasan  pemungutan  pajak  daerah  dilakukan  secara  preventif  dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak harus mendapat persetujuan  dari  Pemerintah  sebelum  ditetapkan  menjadi  Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi)
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika salah satu jenis pajak kabupaten/kota adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) dijelaskan lebih rinci yang berbunyi “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”
Objek retribusi dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  ada  3  yakni  jasa  umum  dan perizinan  tertentu.  Tempat  wisata  dan  olahraga  sendiri  termasuk  dalam  jenis retribusi jasa usaha menurut Pasal 127, sebab yang dimaksud retribusi jasa adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Berdasarkan  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  khusus  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintah  menurut  Asas  Otonomi  dan  Tugas  Pembantuan  dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan dapat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memuat semua prinsip yang akan dilaksanakan diantaranya  pelaksanaan  pemberian  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  untuk mengatur  dan  mengurus  semua  urusan  pemerintah,  kecuali  beberapa  hal  yang menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur lebih rinci pada Lampiran Undang- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Retribusi juga dipertegas dalam Prosedur Kerja Pembukaan dan Pengelolaan Wisata Rintisan serta Usulan Penetapan Wana Wisata (PK-SMPHT.02.2.-001) yang berbunyi “Pada lokasi wisata yang dikerjasamakan dan pengelolaannya dilakukan oleh  LMDH/Pihak  ketiga  maka  pendapatan/sharing  yang  masuk  ke  Perhutani adalah  pendapatan  bersih  setelah  dikurangi  pembagian  pendapatan  pihak ketiga/LMDH  kewajiban  yang  didirikan  Perum  Perhutani  dan  pajak  sesuai ketentuan  yang  berlaku.”  Adanya  otonomi  daerah  pula  melegalkan  Pemerintah Daerah  utuk  menarik  retribusi  daerah,  karena  hal-hal  yang  bertujuan  untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat sudah menjadi kewajiban dan kewenangan daerah, yang dipertegas dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan  menjadi  urusan  Pemerintah,  dengan  tujuan  meningkatkan masyarakat,  pelayanan  umum,  dan  daya  saing  daerah”.  Retribusi  dengan  Izin
Menteri Dalam Pemberian izin bangunanpun menjadi penghalag karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Izin Mendirikan Izin Mendirikan  dokumen  administrasi  jika  menggunakan  perjanjian  lahan  pun diizinkan.

## D. SIMPULAN
Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:
1.   Pemanfaatan  hutan  lindung  di  Kabupaten  Karanganyar  untuk  wisata  alam belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Terutama dalam hal penyelenggaraan,  dikarenakan  terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang belum  mencukupi  maka  dalam  pengawasan  hutan  lindung  sering  kali terlewatkan dari pengawasan dan disaat itu pula pelanggaran oleh oknum- oknum yang kurang bertanggung jawab. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang dikatakan jika setiap KPH memiliki  rencana  kedepan  dalam  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek sedangkan  di  KPH  Surakarta  masih  belum  memiliki  rencana  tersebut  dan mengakui dalam hal ini masih bersifat pasif.
2.   Legalitas  Penarikan  uang  retribusi  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  tempat wisata  di  hutan  lindung  merupakan  hal  yang  sah  untuk  dilakukan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berwenang dalam otonomi daerah salah satunya dari segi pendapatan daerah yang oleh pusat telah diserahkan pada  masing-masing  daerah  untuk  mengelola  pendapatan  tersebut  yang berasal dari wisata. Hasil Penarikan retribusi sendiri juga digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## SARAN
Perum  Perhutani  KPH  Surakarta  dalam  melakukan  pemanfaatan  hutan lindung di Lawu Utara, agar pemanfaatan dapat dilakukan secara maksimal dengan tidak  lupa  untuk  tetap  berperilaku  agar  para  pemangku  kepentingan  tidak melakukan  perusakan  lingkungan  maupun  kegiatan  lainnya  tanpa  seizin  Perum Perhutani serta tidak melakukan kegiatan yang menjadi larangan di hutan lindung. Perum  Perhutani  KPH  Surakarta  sebagai  pengelola  hutan  lindung  Lawu  Utara diharapkan dapat membuat rencana pengeloaan hutan baik jangka panjang maupun pendek sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan  agar terwujudnya pemanfaatan hutan yang maksimal Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni kemakmuran rakyat akan terwujud.

## DAFTAR REFERENSI
Buku:
Boediono. 2001. Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT. Diadit Media. Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
Panglima  Saragih,  Juli.  2002. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam Otonomi. Jakarta : Ghalia Indonesia

## Jurnal
Achmad,  Suranto,  Pujiyono.  2015.“Harmonisasi  Pengaturan  Pajak  Daerah  Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah. Jurnal: Yustisia. Vol 4(1) Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo, Purwono Sungkowo Rahardjo, Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Berkeadilan untuk Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Pertanian, Bina Hukum Lingkungan, Volume 3 (2), 2019. Internet/Website
Elviana  Roza,  Kementrian  Perikanan  dan  Kelauan  Republik  Indonesia, http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang- luar-biasa diakses tanggal 8 November 2020 Handayani. https://www.solopos.com/motor-naik-bukit-mongkrang-jip-masuk- hutan-gunung-lawu-perhutani-stop-semua-aktivitas-harus-berizin-
1078553# diakses tanggal 10 Februari 2020 Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.47/MENHUT-II/2013  tentang  Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
Prosedur Kerja Pembukaan & Pengelolaan Wisata Rintidan Serta Usulan Penetapan Wana Wisata. PK-SMPHT.02.2-001
Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor  682/KPTS/DIR/2009  Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 760/KPTS/DIR/2018 tentang Pedoman Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Perum Perhutani