FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19

## ISLAMIC LAW FLEXIBILITY IN THE PANDEMIC OF COVID-19
Rossa Ilma Silfiah 1
1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Yudharta Pasuruan Jl. Pesantren Ngalah No. 7 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, 67161
Email: rossasilfiah@gmail.com

## Abstract
The Covid-19 pandemic has urged the issuance of PERPU No. 1 of 2020 in order to maintain the physical and spiritual health of individual citizens. Because after all,  health  is  a  primary  need  for  individuals  than  others.  This  is  in  line  with Maqashid  Asy-syar'i  which  prioritizes  the  safety  of  the  soul  so  that  all  worship activities and work activities are not hampered. The Covid 19 outbreak has changed the  socio-political,  economic,  educational,  cultural  and  defense  structures  of  a nation. This research will find a correlation between the emergence of perpu with Islamic Law thoughts about Maqashid Asy-Syar'i. So that the implementation of the perpu can be accepted by Muslims. To determine this, a normative legal research method with a statutory approach is used. Of course, the concept of Islamic law is also a framework of argument in this research.

## Keywords: Flexibility, Islamic law, pandemic

## Intisari
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  Pandemi  Covid-19  ini  bagi  umat  Islam  yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar  umat  Islam  tetap  tenang  dalam  menjalankan  aktifitas  agamanya.  Dengan berbagai  rujukan  kesehatan  tentang  bahaya  Covid-19  dan  menjaga  keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi Undang-undang,  maka  fatwa-fatwa  ulama’  yang  tergabung  dalam  MUI  maupun ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama’ telah memberikan solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.
Kata Kunci : Fleksibilitas, hukum Islam, pandemi

## • Pendahuluan
Indonesia merupakan bagian dari negara-negara di dunia yang eksistensinya juga dipengaruhi dengan  hubungan internasional, tidak luput dari dampak Pandemi Covid-19.  Sejak  munculnya  wabah  ini  Desember  2019  di  Wuhan  Cina,  sampai sekarang Indonesia telah berupaya membentengi warga negaranya dari wabah ini. Berbagai  kasus  yang  terjadi  di  negara-negara  dunia,  menjadi  referensi  bagi
Pemerintah  Indonesia  untuk  melangkah  menentukan  kebijakan.  Presiden  Jokowi sangat  berhati-hati  dengan  kebijakan  yang  akan  diambilnya,  karena  dampak  dari kebijakan akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa selanjutnya. Namun segala  pertimbangan  telah  dilakukan,  atas  masukan  dari  Menkopolhukam  Prof. Mahfudh  MD  dan  pertimbangan  dari  berbagai  unsur  masyarakat.  Akhirnya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  harus  dikeluarkan  untuk mengatasinya.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pada  umumnya  meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perpu yang sejatinya dibentuk dalam Kegentingan yang Memaksa meniscayakan tahapan  perencanaan  tidak  dilakukan,  karena  keadaannya  bersifat  tidak  terduga, tidak  terencana.  Beberapa  peraturan  yang  lainnya  juga  diperlukan  untuk menindaklanjuti perpu tersebut, maka berbagai kajian holistik komprehensif dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
AALF  Van  Dullemen  dalam  bukunya Staatsnoodrecht  en  Demicratic (1947), 1 menyebut empat syarat hukum tata negara darurat yang sah:
1. Harus menjadi nyata bahwa kepentingan negara yang tertinggi menjadi taruhan ketika eksistensi negara tergantung pada dilakukannya tindakan darurat itu.
2. Tindakan itu sangat diperlukan dan tidak bisa diganti dengan tindakan lain.
3. Tindakan tersebut bersifat sementara (berlaku sekali) atau dalam waktu pendek untuk sekedar menormalkan kembali.
4. Ketika  tindakan  diambil,  parlemen  tak  dapat  bersidang  secara  nyata  dan sungguh-sungguh.
Keempat  syarat  ini,  menurut  Dollemen  harus  terpenuhi  semua.  Jika  salah satu syarat tidak ada, maka hukum darurat tidak boleh ada. Penetapan PERPU di Indonesia  di  atur  dalam  Pasal  22  Ayat  1  UUD  NRI  1945:  “Dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah pengganti undang-undang”.  Hal ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang  berbunyi: “Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan  oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”
Berdasarkan  bunyi  kedua  pasal  di  atas  dapat  kita  ketahui  bahwa  syarat presiden  mengeluarkan  PERPU  adalah  dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa. Dalam artikel berjudul Polemik Penolakan Perpu JPSK yang ditulis Yuli Harsono, dikatakan bahwa subyektivitas Presiden dalam menafsirkan “ hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa ”  yang  menjadi  dasar  diterbitkannya  PERPU,  akan dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan  DPR  ini  hendaknya  dimaknai  memberikan  atau  tidak  memberikan persetujuan  (menolak).  Jadi,  menurut  Yuli  Harsono,  yang  menafsirkan  suatu kegentingan memaksa itu adalah dari subyektivitas Presiden. Inilah yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah PERPU oleh Presiden. 2
1 Mahfud  MD,  2011, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 108.
2 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat- penetapan-perpu-oleh-presiden/
Terlepas  dari  pembahasan  Perpu  No.  1  Tahun  2020,  sebagian  besar penduduk Indonesia yang menganut Agama Islam tentunya yang dipikirkan adalah persoalan  agama,  bagaimana  harus  menjalankan  agamanya  dengan  sah  sesuai standar protokoler WHO. Maka di sinilah yang menjadi fokus strategis bagi Hukum Islam  sehingga  selalu  dinamis  dalam  menjawab  persoalan  secara  fleksibel. Tampilan Hukum Islam yang fleksibel saat pandemi ini, bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah menjadi karakter bagi Hukum Islam yang rahmatan lil’aalamiin.

## • Pembahasan
Situasi  darurat  Pandemi  Covid-19  ini  semakin  dirasakan  oleh  masyarakat, karena  pada  dasarnya  sudah  ada  aturan  tentang  karantina,  sebagaimana  dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan.  Dan pengaruh dari karantina ini juga memengaruhi stabilitas ekonomi sebuah bangsa, maka  situasi  darurat  ini  telah  dilegitimasi  oleh  Perpu  No.  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang saat ini telah disetujui oleh DPR sebagai Undang- undang,  maka  seluruh  aktifitas  kemasyarakatpun  akan  mengikuti  prosedur  yang telah  ditetapkan  negara.  Termasuk  dalam  pembahasan  ini  yaitu  tentang  kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama.
Hukum Islam  merupakan salah satu  dari sumber hukum  materiil  (menurut penggolongan  Algra),  senada  dengan  cita-cita  hukum  masyarakat  Indonesia sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat Indonesia. Sehingga Hukum Islam mewarnai falsafah hidup masyarakat Indonesia yaitu Pancasila yang dalam  studi  hukum  dikenal  dengan  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Jika  menengok  sejarah  lahirnya  Pancasila  sendiri  merupakan  hasil  dari pemikiran-pemikiran oleh semua negarawan dan  para  ahli agama, termasuk juga para  ahli  hukum  Islam.Sehingga  dalam  sila  pertama  dari  Pancasila  menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini sudah memberikan konsekuensi tersendiri bagi setiap umat beragama untuk beribadah kepada Tuhannya sesuai dengan agamanya masing-masing.
Fleksibilitas ialah sifat lentur dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menghadapi  persoalan-persoalan  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat. Kondisi masyarakat  yang terus berkembang dan  berubah menuntut  hukum  Islam untuk mampu menjawab berbagaipermasalahan-permasalahan yang timbul. Selain itu  juga  faktor  kondisi  dan  adat  kebiasaan  masyarakat  di  setiap  tempat  tentunya pasti berbeda-beda. Hal  ini menguji bagaimana sifat hukum  Islam yang fleksibel mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitarnya.
Fleksibilitas ini nampaknya lebih banyak terdapat dalam persoalan-persoalan duniawi,  seperti  dalam  persoalan  teknis  praktis  dan  seni  yang  lebih  banyak menyangkut  sarana  dan  metodenya.  Hal  inilah  yang  dikatakan  Rasulullah  Saw. dalam sabdanya, “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian sendiri”. Begitu pula dengan  para  sahabat  setelahnya.  Mereka  membuat  peraturan-peraturan  dan
pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak  pernah  ada  di  masa  Rasulullah  Saw.,  seperti membuat  kantor-kantor,  menentukan  batas-batas  wilayah,  mengumpulkan  Al- Qur’an dalam mushaf dan menyebarkannya ke seluruh wilayah, menunjuk orang khusus  untuk  jabatan  qadhi,  pengiriman  pos,  dan  lain  sebagainya  yang  banyak manfaatnya  dan  tidak  diragukan  lagi  kemaslahatannya.  Bahkan  kemunculannya pun tidak pernah dihalangi oleh agama. 3
Sifat  fleksibel  dari  hukum  Islam  tersebut  terbukti  dengan  dirumuskannya beberapa  kaidah  oleh  ahli  hukum  Islam  yaitu: al-hukmu  yaduuru  ma’a  ‘illatihi wujuudan wa ‘adaman, artinya “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat”. Maknanya adalah bahwa jika ‘ illah -nya ada, maka hukumnya pun ada.  Sebaliknya,  jika’ illah -nya  tidak  ada,  maka  hukumnya  pun  tidak  ada.  Jika ‘ illah -nya kuat, maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya, jika’ illah -nya lemah, maka hukumnya  pun  lemah.  Dalam  Kaidah  fiqhiyah  lainnya  juga  menyebutkan: “ Perubahan  fatwa  karena  perubahan  zaman,  tempat,  keadaan,  niat  dan kebiasaan ”.
Kaidah  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  hal  yang  patut  diperhatikan  dari fatwa  ialah  faktor-faktor  perubahan  hukum  itu  sendiri,  yaitu  sesuai  dengan perubahan  zaman,  tempat,  keadaan,  niat  dan  kebiasaan.  Hal  ini  mengisyaratkan bahwa  sejatinya  hukum  Islam  itu  bersifat  fleksibel  dalam  menghadapi  berbagai keadaan dan juga persoalan yang terjadi di masyarakat.
Bahkan  jauh  sebelum  kaidah  itu  dibuat  oleh  para  ahli  hukum  Islam,  sifat hukum Islam yang fleksibel itu nampaknya telah ada pada masa Nabi dan Sahabat, dikisahkan  bahwa  ada  seorang  laki-laki  yang  bertanya  kepada  Nabi  tentang bolehkan  mencium  istri  ketika  sedang  berpuasa,  pada  waktu  itu  datang  seorang pemuda,  ia  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  bolehkah  saya  mencium  (istri)  ketika sedang  shaum?”  Rasulullah  menjawab,  “Tidak”.  Kemudian  datang  orang  tua,  ia bertanya,  “Bolehkah  saya  mencium  (istri)  ketika  sedang  shaum?”  Rasulullah menjawab, “Ya”. Orang yang diizinkan adalah orang tua, sedangkan orang yang dilarang adalah pemuda”. Kemudian Nabi berkata “Sesungguhnya orang tua bisa menahan syahwatnya”. 4
Selanjutnya  pada  masa  Abu  Bakar,  ia  menetapkan  hukuman  peminum khamer  sebanyak  40  kali  cambukan,  yang  pada  masa  Rasulullah  tidak  ada  batas tertentu,  sampai  Rasulullah  berkata  “cukup”.  Hal  itu  karena  orang-orang  yang minum khamer pada masa khilafah Abu Bakar lebih banyak daripada masa Nabi pada  waktu  itu.22  Kemudian  pada  masa  Umar  Bin  Khattab,  yaitu  tidak diterapkannya hukuman potong tangan bagi pencuri dikarenakan kondisi paceklik , hal  ini  menunjukkan  kedalaman  ilmu  Umar  ra.  yang  hukumnya  mengikuti perubahan keadaan dan kondisi masyarakat, yang dikenal dengan yaumul maja‟ah “hari kelaparan”, banyak orang yang mencuri karena keadaan terpaksa.
Hukum  Islam  yang  fleksibel  bisa  dilihat  dari  karakternya  yang Dinamis/harokah,    sebagaimana  dalam  kaidah  ushul  fiqh  menatakan:  “tidaklah diingkari  terjadinya  perubahan  hukum  lantaran  perubahan  masa,  tempat  dan keadaan” (laa yunkaru  taghayyurul ahkaam bi  taghayyuril azmaan wal  amkinah
3 Arif Fikri, Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, http://ejournal.radenintan.ac.id
4 Ibid , hlm. 152.
wal  ahwaal) .  Karena  keberadaan  Hukum  Islam  di  tengah  kehidupan  manusia, ditujukan untuk kelestarian dan kemaslahatan manusia dan alam semesta. Hal ini tampak  pada  tujuan  diberlakukannya  Syari’ah (Maqashid  al-Syar’i) dengan melindungi  lima  hal:  melindungi  agama (hifdzuddiin) ,  melindungi  jiwa (hifdzunnafs) ,  melindungi  akal (hifdzul’aql) ,  melindungi  keturunan (hifdzunasl) , dan  melindungi  harta  benda (hifdzulmaal). Pengertian  melindungi  agama, berkembang dari waktu ke waktu, apabila ditelusuri dari perspektif ibadah , maka perlindungan  agama  adalah  meliputi  kewajiban  individu  dalam  menjaga  ajaran agama Islam untuk diri sendiri. Menjaga dalam arti menjalankan semua kewajiban dalam Rukun Islam dan Rukun Iman setiap individu meskipun di tengah pandemi covid-19. Perlindungan jiwa dan raga menjadi sangat penting, karena terlaksananya ibadah  dan  aktifitas  manusia  yang  lain  akan  terlaksana  jika  jiwa  dan  raga  tetap sehat. Al-‘aqlus saliim fil-jismis saliim, dalam akal yang sehat terdapat jiwa-raga yang sehat pula.

## Mashadir Asl-Syar’i (Sumber Hukum Islam)
Dalam menaati hukum, Umat Islam mempunyai panduan yang jelas. Terkait Covid-19  ini  tentunya  dalam  hal  kesehatan,  harus  mematuhi  anjuran  dokter  dan mematuhi  aturan  Pemerintah.  Akan  tetapi,  dalam  hal  pelaksanaan  ibadahnya mematuhi  para  Ulama’.  Sebagaimana  Hukum  Islam  mempunyai  jenjang kredibilitas  sumber  hukum  yang  jelas,  karena  dalam  penggalian  hukum  harus didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sebagaimana dalam Al-Qur’an ayat 59 Surat An-Nisa’:
اوُعيِطَأ َو َ َّللَّا اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ِ َّللَّا ىَلِإ ُهوُّد ُرَف ٍءأيَش يِف أمُتأع َزاَنَت  أنِإَف ۖ أمُكأنِم  ِرأمَ ألْا يِلوُأ َو َلوُس َّرلا ٌرأيَخ  َكِلََٰذ ۚ  ِر ِخ ألْا  ِم أوَيألا َو ِ َّللَّاِب َنوُنِمأؤُت أمُتأنُك  أنِإ ِلوُس َّرلا َو
ًليِوأأَت ُنَسأحَأ َو
“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang- orang yang memerintah dari golonganmu.Kalau kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian.Demikian itu yang lebih baik dan sebaik-baik jalan”.
Lebih lanjut dalam praktek sahabat pernah terjadi dialog antara Rasulullah saw. dengan sahabat  Muadz bin  Jabal  ra. Yang diutus oleh Rasul  sebagai hakim (Qadli) di Yaman, adalah:
“Riwayat  dari Mu’adz, sesungguhnya Rasulullah  saw. mengutus Mu’adz bi Jabal untuk menjadikan qadli di Yaman,
- Rasul bertanya kepadanya, bagaimana sikapmu (Mu’adz) kalau ada suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?
- Jawab  Mu’adz:  akan  saya  selesaikan  dengan  Kitab  Allah  (ayat-ayat  Al- Qur’an).
- Rasul  bertanya  lagi:  Kalau  engkau  tidak  menemukannya  di  dalam  Kitab Allah?
- Mu’adz menjawab: akan saya selesaikan dengan Sunnah Rasul-Nya
- Rasul bertanya lagi: Kalau engkau tidak menemukannya dalam Sunnah?
- Jawab Mu’adz: Saya akan berijtihad Kemudian  Rasulullah  menepuk  dadanya  sambil  berkata  segala  puji  bagi Allah  yang  memberi  taufiq  kepada  utusan  Rasulullah  yang  diridlai- Nya. ”(H.R. Abu Dawud)
Apabila kaidah-kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan, sebagaimana pada teori W. Zevenbergen. Menurut paham positifistik, hukum  akan  berlaku  jika  melalui  proses  pembentukan  hukum  yang  benar,  yaitu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam Hukum Islam dikenal dengan Ijtihad, dimana  seorang Mujtahid dalam  penggalian  hukum (istinbath) harus  memenuhi prosedur  dan  persyaratan  tertentu.  Adapun  jenjang  sumber  hukum  dalam  Islam, yaitu:
1. Al-Qur’an,
Al-Qur’an berasal dari kata qara’a. Kata Al-Qur’an berbentuk masdar dengan arti  ism  maf’ul  (dibaca).  Di  dalam  Al-Qur’an  sendiri  ada  pemakaian  kata “Qur’an” dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17 dan 18 Surat Al- Qiyamah. Kemudian dipakai kata “Qur’an” itu untuk Al-Qur’an yang dikenal sekarang  ini  adapun  definisinya  Al-Qur’an  ialah:  ”Kalam  Allah  SWT  yang merupakan  mu’jizat  yang  diturunkan  (diwahyukan)  kepada  rasul  dan  yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah”. Dengan definisi ini, kalam  Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Qur’an seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Dengan demikian, Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang  membacanya  tidak  dianggap  ibadah,  seperti  Hadits  Qudsi,  tidak  pula dinamakan Al-Qur’an. 5
2. As-Sunnah, Sunnah  adalah  perkataan-perkataan  Nabi  Muhammad  saw,  perbuatan- perbuatan  nabi  dan  taqrir-taqrirnya  atau  apa  yang  dinuklilkan  dari  Nabi Muhammad  saw.  baik  perkataan,  perbuatan,  maupun  taqrir. Asy-Syathibi menerangkan  bahwa  “As-Sunnah”  dipakai  menjadi  nama  bagi  segala  yang dinukilkan  dari  Nabi  SAW,  baik  menjadi  penerangan  bagi  isi  Al-Qur’an, ataupun tidak. Ringkasnya sunnah itu sebutan bagi sabda nabi, perbuatan nabi, taqrir nabi. Taqrir merupakan penetapan nabi dengan cara berdiam diri, tidak membantah dan menegur terhadap sesuatu pekerjaan yang dikerjakan seorang shahabat. 6 Hal ini ditunjukkan oleh hadist: “Peganglah olehmu sekuat-kuatnya akan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku” (H.R. Abu Daud).
3. Ijma’ Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf,  ijma’  adalah  kesepakatan  seluruh  mujtahid pada  suatu  masa  setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW  terhadap  suatu hukum  syara’  mengenai  permasalahan  hukum.  Ahmad  Hasan  juga menyebutkan beberapa definisi ijma’ dengan mengatakan bahwa “kesepakatan
5 Yayasan  Penterjemah/Pentafsir  Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya, (Madinah Munawwarah: Mujma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushhaf Asy-Syarif), hlm. 15
6 Hasbi Ash-Shiddieqy, 1994, Pengantar Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 193
umat  Islam  dalam  menangani  masalah  agama”.  Ijma’  juga  bisa  bermakna “kesepakatan  bulat  para  ahli  hukum  pada  masa  tertentu  dalam  menjawab masalah-masalah  tertentu”. 7 Termasuk  bagian  dari  ijma’  adalah  fatwa  MUI maupun NU dan Muhammadiyah yang dijadikan pegangan oleh pengikutnya untuk tetap beribadah di saat Pandemi Covid-19 ini.

## Maqashid Al-Syar’i (Tujuan Hukum Islam)
Maqashid al-Syar’i pertama kali dikemukakan oleh Imam Turmudzi (wafat 296  H/908  M)  dalam  kitab ash-shalah  wa  maqashiduha. Kitab  ini  mengurai sekumpulan  hikmah  dan  rahasia  spiritual  di  balik  setiap  gerakan  shalat. Menegaskan  ketundukan  sebagai  maqashid/tujuan  di  balik  pengagungan  kepada Allah SWT melalui  setiap gerakan shalat. Mencapai  kesadaran sebagai  tujuan di balik  memuji  Allah  SWT.  Menfokuskan  shalat  seseorang  sebagai  tujuan menghadap Ka’bah sebagai kiblat. Berikutnya teori maqashid dikemukakan oleh Abu  Zaid  al-Balkhi  dalam  Kitab al-ibanah  ilal  ad-diyanah (menjelaskan  tujuan- tujuan  di  balik  praktik  ibadah)  dan  Kitab Mashalih  al-abdan  wal  anfus (kemaslahatan-kemaslahtaan raga dan jiwa). 8
Maqashid Al-Syar’i yaitu sasaran, tujuan atau maksud dibalik hukum, bagi sejumlah  teoritikus  Hukum  Islam  sebagai  pernyataan  alternatif  untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya Abdul Malik Al-Juwaini (W. 478 H / 1185 M) salah seorang kontributor yang paling awal menggunakan istilah al-maqashid dan al-mashalih  al-‘ammah (kemaslahatan-kemaslahatan  umum).  Imam  Al- Ghazali  (W.  505  H  /  1111  M)  mengelaborasi  klasifikasi  maqashid  yang  ia masukkan dalam kategori mashlahah mursalah (kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas Al-Qur’an dan Hadits. Najmuddin Ath-Thufi (W. 716 H  /  1216  M)  adalah  tokoh  yang  memberikan  hak  istimewa  pada  kemaslahatan, dengan pernyataannya “Suatu maksud tidak sah, kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudlaratan”. 9
Teori ini berkembang lagi dengan berbagai penyempurnaan dan menyeluruh oleh  al-Syathiby  pada  790  H/1400  M.  Melalui  karya  gemilangnya  kitab al- muwafaqat , maqaashid  asy-syar’i menjadi  konsep  baku  dalam  Ilmu  Ushul  Fiqh. Sebelum teori maqaashid asy-syar’i , metode penalaran terhadap nash terdapat dua teori, yaitu: teori keumuman lafadz (‘umuum al-lafdz) dan teori kekhususan sebab (khushush al-sabab). 10 Teori ini sangat penting dipergunakan dalam negara hukum, mengingat  teori  ini  sangat  bersinggungan  dengan  nilai  humanisme,  genetika, agama, sosial dan ekonomi. Tujuan diberlakukannya hukum harus mempertimbangkan:
1. Maqashid al-Dlaruriyat (tujuan primer), dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Yaitu: menjaga agama (hifdz al-diin) ,
7 Moh. Dahlan, Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur, IAIN Bengkulu, 2013, hlm. 97
8 Jasser  Audah,  Penerjemah  Rasidin  dan  Ali  Abd.  Mun’im,  2015, Membumikan  Hukum Islam melalui Maqashid Al-Syar’i, hlm. 46
9 Ibid., hlm. 33.
10 Asafri Jaya Bakri, 1996, Konsep Maqashid Syari’ah, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta), .hal. v
menjaga jiwa (hifdz al-nafs) , menjaga akal (hifdz al-‘aql) , menjaga keturunan (hifdz al-nasl) dan menjaga harta (hifdz al-maal).
2. Maqashid  al-Hajiyat (tujuan  sekunder),  dimaksudkan  untuk  menghilangkan kesulitan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia
3. Maqashid  al-Tahsiniyat (tujuan  tersier),  dimaksudkan  agar  manusia  dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia
Segi  menolak  kemudlaratan  dan  menghindari  kerusakan,  syari’at mengadakan  macam-macam  hukuman  pidana  bagi  orang  yang  melakukannya. Untuk  menolak  kemudlaratan  dan  kehancuran  agama,  Hukum  Pidana  Islam menetapkan  dan  mewajibkan  jihad 11 terhadap  orang  yang  menghambat  dakwah Islamiyah, menghukum pembuat bid’ah dan sebagainya.
Diadakannya  hukum  qishash  dan  kafarat  bagi  orang  yang  dengan  sengaja melakukan tindak makar, pembunuhan dan diharamkannya bunuh diri merupakan bentuk  usaha  untuk  menghindarkan  kemudlaratan  bagi  jiwa.  Untuk  menolak kemudlaratan  akal,  Hukum  Pidana  Islam  memberikan  hukuman  bagi  peminum khamr.  Perbuatan  zina  juga  dilarang  dalam  dan  diberikan  sanksi  had  bagi pelakunya,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindarkan  dari  kemudlaratan  bagi berlangsungnya keturunan. Untuk menghindari kemudlaratan harta, Hukum Pidana Islam  memberikan  ancaman  potong  tangan  kepada  siapa  yang  mencuru, mengharamkan riba. 12
Bahasan  utama  dalam  teori  ini  adalah  mengenai  masalah hikmah dan illat ditetapkannya  sebuah  hukum. 13 Sehingga  dengan  demikian  akan  diketahui bagaimana  hakikat  dan  tujuan  awal  pemberlakuan  hukum  yaitu  kemashlahatan manusia.  Kemashlahatan  itu  akan  terwujud  apabila  kelima  unsur  pokok  (agama, jiwa akal, keturunan dan harta) terpelihara:
1. Memelihara agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Harta
Dalam  usaha  memelihara  lima  unsur  pokok  itu,  al-Syathibi  membagi  tiga tingkat: 14
1. Maqashid al-Dlaruriyat (tujuan primer), dimaksudkan untuk  memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. Maqashid  al-Hajiyat (tujuan  sekunder),  dimaksudkan  untuk  menghilangkan kesulitan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia
11 Pengertian  jihad  dalam  hlm  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  berbuat  anarki,  karena  bila dihubungkan dengan Surat Al-An’am ayat 108, jelas sekali perbuatan menghina kepercayaan, ajaran agama lain tidak dibenarkan dalam Islam.
12 Mukhtar Yahya, Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami , Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm. 334-335.
13 Ahmad  al-Raisuni, Nadzariyat  al-Maqashid  ‘Inda  al-Syathibi, Dar  al-Yaman,  Rabath, 1991, hlm. 67.
14 Asafari, Op Cit., hlm. 71-72.
3. Maqashid  al-Tahsiniyat (tujuan  tersier),  dimaksudkan  agar  manusia  dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  Pandemi  Covid-19  ini  bagi  umat  Islam yang diutamakan adalah terpeliharanya agama, artinya kegiatan beribadah dengan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka Hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun,  agar  umat  Islam  tetap  tenang  dalam  menjalankan  aktifitas  agamanya. Dengan  berbagai  rujukan  kesehatan  tentang  bahaya  Covid-19  dan  menjaga keamanan stabilitas negara dengan keluarnya perpu No. 1 Tahun 2020 yang saat ini menjadi  Undang-undang,  maka  fatwa-fatwa  ulama’  yang  tergabung  dalam  MUI maupun  ormas  keagamaan  seperti  Nahdlatul  Ulama’  telah  memberikan  solusi hukum yang cepat dan dan tepat. Inilah letak fleksibilitas Hukum Islam.
Secara  garis  besar,  kebijakan  hukum  atau  pembaruan  hukum  dalam  Islam sangat  mempertimbangkan  kemashlahatan  umat/masyarakat.  Kaidah  ushul  fiqih menyatakan  bahwa tasharruful  imaam  ‘alarra’iyyah  manuthun  bil-mashlahah, yang  berarti  kebijakan  pemimpin  atas  rakyatnya  harus  mempertimbangkan kemashlahatan  masyarakat  secara  luas.  Kemaslahatan  dalam  hal  ini  mencakup kesejahteraan  rakyat,  dan  kesejahteraan  rakyat  akan  tercapai  dengan  cara menghilangkan kemudlaratan/kerusakan. Hal ini bisa dipelajari dari contoh di masa Nabi  saw,  pernah  menegur  seorang  sahabat  karena  membiarkan  ontanya  tidak tertambat  dengan  dalih  tawakal  kepada  Allah  SWT,  sementara  ia  masuk  masjid hendak shalat. Hadits lain juga secara jelas mengatur lockdown ketika terjadi wabah tha’un; “Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha’un di sebuah wilayah,  janganlah  kamu  memasukinya.  Dan  jika  kalian  tengah  berada  di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Nabi saw pernah menganjurkan tinggal di rumah daripada ke masjid hanya karena hujan lebatmenakutkan. Nabi saw juga pernah berujar agar yang sakit tidak bercampur  dengan  yang  sehat  (HR.  Bukhari  dan  Muslim).  Rasa  takut  dan  sakit diyakini  sebagai  udzur  (alasan)  untuk  tidak  shalat  berjamaah  di  masjid.  Contoh- contoh ini merupakan preseden yang baik untuk diteladani saat pandemi ini. Fikih pada dasarnya telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat terbuka, saat bahaya mengintai  dan  juga  membahayakan  orang  lain,  maka  semua  ibadah  tidak  bisa dilakukan  secara  normal.  Jika  tidak  mampu  berdiri  untuk  shalat,  maka  dengan duduk, jika duduk tak mampu dilakukan, maka dengan berbaring dan seterusnya.

## Pengertian Syari’ah dan Fiqih
Syari’ah  berasal  dari syara’a  yasyra’u  syar’an  syarii’atan, yang  berarti tempat  memancarnya  air/mata  air,  jalan  menuju  air,  jalan/cara/metode/  sistem dalam  agama.  Al-Qurthubi  mengartikan  sesuatu  yang  ditetapkan  Allah  untuk hamba-hamba-Nya dalam bentuk sebuah agama. 15 Salam Madkur mendefinisikan: segala  sesuatu  yang  digariskan  Allah  untuk  hamba-hamba-Nya  meliputi  Aqidah, hukum,  dan  etika,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia  akhirat sekaligus.  Muhammad  Yusuf  Musa  mengartikan:  semua  ketentuan  agama  yang
15 Ahmad Sukardja, Mujar ibnu Syarif, 2012, Tiga Kategori Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54
telah ditetapkan Allah untuk umat Islam, sebagaimana yang termaktub dalam Al- Qur’an maupun Sunnah Nabi saw.
Fiqh  dari  segi  bahasa  adalah  bentuk  mashdar  dari faqiha  yafqahu  fiqhan, yang  berarti  pemahaman  yang  mendalam  dan  akurat  sehingga  dapat  dipahami (dengan  baik)  tujuan  ucapan  dan  atau  tindakan  (tertentu).    Kata  Fiqih  sinonim dengan al’ilm artinya pengetahuan dan al-fahm artinya pemahaman. Abdul Wahab Khallaf  mendefinisikan  fiqih  yaitu:  ilmu  tentang  hukum-hukum  syara’  yang bersifat  perbuatan  (yang  dipahami)  dari  dalil-dalilnya  yang  rinci.  Kalau  hukum syara’ yang berkaitan dengan keyakinan disebut ilmu kalam (Aqidah). Perbedaan Fiqih dengan Syari’ah yaitu: 16
Tabel 1 Perbedaan Syari’ah dan Fiqh Syari’ah Fiqih Kebenaran Mutlak karena bersumber  dari  Wahyu  Allah melalui  Nabi  Muhammad  saw (yang tidak melalui Nabi Muhammad saw bukan Syari’ah) Kebenaran  nisbi  atau  relatif, karena  bersumber  dari  Madzhab Fiqih Terjaga  sehingga  terhindar  dari penggantian dan perubahan Terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat Diterapkan  di  segala  zaman  dan tempat Elastis dan dinamis sesuai tempat, waktu maupun keadaan
Demikianlah penjelasan tentang Hukum Islam yang terdiri dari Syari’ah dan Fiqih, sehingga Hukum Islam selalu tampil fleksibel dan dinamis dikarenakan Fiqih membuka peluang ijtihad sesuai dengan manhaj (metode) madzhab fiqih. Sehingga mampu  menjawab  persoalan-persoalan  ibadah  maupun  persoalan-persoalan berbangsa  dan  bernegara.  Adapun  hal-hal  yang  terkait  Covid-19  ini,  kita  bisa menjumpai beberapa fatwa MUI maupun ormas keagamaan antara lain:
a. Mengganti Shalat Jum’at dengan Shalat Dhuhur di rumah Shalat Jum’at merupakan kewajiban bagi umat Islam, fardlu ‘ain bagi laki-laki balligh, berakal, sehat (tidak sakit atau tidak terhalang udzur), muqim (bukan dalam  perjalanan.  Namun  ketika  terjadi  Wabah  Covid-19  yang  penularannya sangat  cepat  ketika  ada  kerumunan  orang,  maka  kewajiban  itupun  menjadi haram hukumnya,  apabila  sedang  sakit.  Sebagaimana  Hadits  Nabi  saw: “Janganlah  yang  sakit  bercampur-baur  dengan  yang  sehat” (HR.  Bukhari Muslim) 17
b. Meninggalkan Shalat Jum’at berkali-kali
Hadits  Nabi  saw: “Siapa  yang  meninggalkan  Shalat  Jum’at  tiga  kali  tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafiq”. Jadi kalau meninggalkan Shalat
16 Ibid. , hlm. 68.
17 Faried F. Saenong, dkk, 2020, Fikih Pandemi: Beribadah di masa wabah, Jakarta: Nuo Publishing, hlm., 15.
Jum’at dengan meremehkan dan tanpa udzur, maka haram hukumnya. Namun, merebaknya  Wabah  Covid-19  ini,  maka  keadaan  ini  masuk  kategori  Udzur. Beberapa udzur yang membolehkan tidak shalat jum’at antara lain: hujan lebat yang  sekiranya  dapat  membasahi  pakaiannya  dan  menyebabkan  sakit, kekhawatiran  adanya  keselamatan  jiwa,  kehormatan  diri  dan  keamanan  harta bendanya. 18
c. Barisan Shalat berjarak 1 meter Ulama’  Madzhab  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali  menyatakan  hukum
taswiyah  shufuf adalah  mustahab  (tidak  wajib),  sehingga  meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidak membatalkan shalat. 19 Maka melaksanakan shalat berjama’ah dengan jarak 1 meter hukumnya adalah tetap sah shalatnya. Karena menjaga keselamatan dan kesehatan merupakan tujuan yang tidak boleh diabaikan dalam Islam.
d. Menutup masjid untuk pendatang. Hadits  Nabi  saw: “Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha’un  di  sebuah  wilayah,  janganlah  kamu  memasukinya.  Dan  jika  kalian tengah  berada  di  dalamnya,  maka  janganlah  kamu  keluar  darinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi pegangan warga masyarakat bahkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan Lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial  Berskala  Besar)  bagi  daerah  yang  tergolong  Zona  Merah  Covid-19. 20 Maka sudah maklum, jika di masjid-masjid terutama yang terletak di jalan raya, ditulis “SELAIN WARGA TIDAK DIPERKENANKAN MASUK MASJID”. Hal-hal  seperti  ini  pada  akhirnya  menjadi  maklum  diberlakukan  di  masjid- masjid  yang  sebenarnya  tidak  ada  diskriminasi  untuk  memasukinya  (asal beragama  Islam).  Bahkan  sejumlah  negara  atas  himbauan  ulama’  setempat menutup  masjid  demi  kesehatan  warga  masyarakatnya.  Hal  ini  bukan  untuk merendahkan  agama  dan  rumah  Allah  SWT,  apalagi  muncul  stigma  bahwa masjid sebagai tempat penyebaran virus, karena jama’ahnya sudah berwudlu’, bersih  dan  suci.  Masalah  utamanya  adalah  mencegak  berkumpulnya  banyak orang  untuk  menghindari  kontak  fisik  di  masa  pandemi.  Hadits  Nabi  saw: “Hindarilah  wabah penyakit, seperti larimu (menghindari) kejaran macan”.
(HR. Bukhari Muslim) 21
Merujuk pada sejarah, Masjidil Haram pernah ditutup pada tahun 827 H. Akibat wabah yang melanda Mekkah dan menelan korban jiwa sebanyak 1.700 orang. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mencatat peristiwa merebaknya wabah Tha’un di Damaskus  pada  Tahun  749  H  yang  mengkritisi  praktik  warga  dan  pemuka masyarakat  yang  berkumpul  untuk  melaksanakan  doa  bersama,  dan  warga terjangkiti semakin meningkat tajam. 22
e. Mengenakan masker saat shalat Imam  Nawawi  dalam al-Majmu’ menyatakan  makruh  menggunakan litsam (masker)  dengan  dalil  bahwa “Rasulullah  saw  melarang  seseorang  shalat
18 Ibid ., hlm., 17.
19 Ibid ., hlm., 22.
20 Ibid , hlm., 22. 21 Ibid ., hlm., 18.
22 Ibid. , hlm. 25.
dengan menutup mulut”. (HR, Abu Dawud). Situasi  pandemi Covid-19 yang penularannya  melalui  mulut  dan  hidung,  sedangkan  tidak  bisa  dipastikan, apakah tempat sujud telah steril dari virus, maka dibolehkan memakai masker karena  darurat.  Karena  prinsip  dari  kaidah  fiqhiyah  menolak  madlarat  lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Akan tetapi, lebih diutamakan tidak memakai masker, tapi dengan membawa sajadah sendiri dari rumah. Apalagi jika  bisa  dipastikan  bahwa  tempat  sujud  telah  steril,  maka  tidak  dianjurkan memakai masker.
f. Menggunakan Hand Sanitizer Hand  sanitizer  terbuat  dari  bahan  aktif  alkohol  yang  di  kalagan  ulama’ menyatakan bahwa alkohol hukumnya najis, termasuk wewangian. Imam Asy- Syaukani  salah  satu  yang  menyatakan  bukan  najis.  Fatwa  MUI  tahun  2009 menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya  hukum  alkohol  tergantung  pada  proses pembuatannya.  Jika  dibuat  atau  dihasilkan  dari  bahan  najis,  maka  hukumnya haram digunakan, terutama saat shalat. Jika terbuat dari bahan yang bukan najis, maka boleh digunakan. Atas dasar itu, maka boleh menggunakan hand sanitizer, apalagi jika sulit menemukan air untuk membasuh. 23
g. Mengurangi syi’ar Ramadlan
Shalat  Tarawih  dan  bedug  sahur,  sangat  ditunggu-tunggu  Umat  Islam  di Indonesia. Semarak Ramadlan membawa berkah tersendiri bagi perekonomian warga  terutama  saat  ngabuburit.  Namun,  pada  Ramadlan  2020  ini,  suasana tersebut nyaris hilang. Shalat Tarawih yang biasanya dilaksanakan berjama’ah di Masjid maupun pondok pesantren, juga dikurangi jumlah jama’ahnya, karena harus berjarak 1 meter. Shalat Tarawihpun boleh dikerjakan jama’ah di rumah.
Berbuka bersama dengan komunitas juga tidak diperbolehkan, karena khawatir kerumunan.
h. Shalat Ied di rumah Majelis  Ulama  Indonesia  (  MUI)  menerbitkan  fatwa  tentang  panduan  kaifiat takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Fatwa itu diterbitkan pada Rabu 13 Mei 2020. Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan bahwa shalat Idul Fitri  boleh  dilaksanakan  di  rumah  jika  seseorang  berada  di  kawasan  dengan penyebaran  Covid-19  yang  belum  terkendali.  "Shalat  Idul  Fitri  boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali," demikian bunyi petikan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 itu. Sementara  itu,  jika  umat  Islam  berada  di  kawasan  dengan  tingkat  penularan Covid-19  yang  sudah  terkendali,  shalat  Idul  Fitri  dapat  dilaksanakan  secara berjemaah di masjid, mushala, tanah lapang, atau tempat lainnya. Pelaksanaan shalat Idul fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus menerapkan protokol kesehatan  dan  mencegah  terjadinya  potensi  penularan  Covid-19. 24 Pertimbangannya;
1. Shalat  Idul  Fitri  hukumnya sunnah  muakkadah yang  menjadi  salah  satu syi’ar keagamaan (syi’ar min sya’air al-Islam).
23 Ibid ., hlm. 29.
24 https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/05492171/mui-terbitkan-fatwa-soal- shalat-idul-fitri-boleh-dilaksanakan-di-rumah
2. Shalat  idul  fitri  disunnahkan  bagi  setiap  Muslim,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  merdeka  maupun  hamba  sahaya,  dewasa  maupun  anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian (musafir), secara berjamaah maupun secara sendiri.
3. Shalat Idul fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaaah di tanah lapang, masjid, mushala, dan tempat lainnya
4. Shalat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah.
5. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah.
Adapun ketentuan shalat Idul Fitri di kawasan Covid-19 menurut MUI adalah;
1. Jika umat Islam berada di kawasan Covid-19 yang sudah terkendali pada saat 1  Syawal  1441  H,  yang  salah  satunya  ditandai  dengan  angka  penularan menunjukkan  kecenderungan  menurun  dan  kebijakan  pelonggaran  aktivitas sosial  yang  memungkinkan  terjadinya  kerumunan  berdasarkan  ahli  yang kredibel dan amanah, shalat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, mushala, atau tempat lain.
2. Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas Covid- 19 dan diyakini tidak terdapat  penularan (seperti di  kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena Covid-19, dan tidak ada  keluar  masuk  orang),  shalat  Idul  Fitri  dapat  dilaksanakan  dengan  cara berjamaah di tanah lapang/ masjid/ mushala/ tempat lain.
3. Shalat  Idul  Fitri  boleh  dilaksanakan  di  rumah  dengan  berjamaah  bersama anggota  keluarga  atau  secara  sendiri  (munfarid),  terutama  jika  ia  berada  di kawasan  penyebaran  Covid-19  yang  belum  terkendali.  Jumlah  jamaah  yang shalat minimal 4 orang yang terdiri dari 1 orang imam dan 3 orang makmum.
4. Pelaksanaan  shalat  Idul  Fitri,  baik  di  masjid  maupun  di  rumah,  harus  tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Wabah virus corona yang merebak membuat hampir seluruh negara di dunia membatasi perjalanan masuk dan keluar, untuk mencegah penularannya. Termasuk tanah suci Mekah di Arab Saudi. Pemerintah setempat sudah membatasi masuknya jamaah  sejak  Februari  2020  lalu.  Pembatasan  ini  belum  diketahui  akan  berlaku hingga  kapan.  Bahkan,  pada  tanggal  05  Maret  2020,  kerajaan  Arab  Saudi  juga menutup berkala masjidil haram setelah salat Isya hingga jelang salat Subuh setiap harinya. Sementara itu, bagi penduduk Arab Saudi dan warga yang menetap di sana, dilarang mendatangi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk sementara.
Keputusan  Kementerian  Agama  RI  Nomor  494  Tahun  2020  tentang Pembatalan  Haji  2020  telah  dikeluarkan.  Keputusan  tersebut  diambil  mengingat pandemi  Covid-19  masih  melanda  hampir  seluruh  belahan  dunia,  termasuk Indonesia  dan  Arab  Saudi.  "Pihak  Arab  Saudi  tak  kunjung  membuka  akses  bagi jemaah  haji  dari  negara  mana  pun.  Akibatnya,  pemerintah  tidak  mungkin  lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan  jemaah,  hal  ini  disampaikan  Menteri  Agama  Fachrul  Razi  dalam konferensi pers secara virtual, pada hari Selasa 2 Juni 2020. 25 Tentunya keputusan
25 https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/10520421/pemerintah-batalkan- pemberangkatan-jemaah-haji-2020.
ini berdampak besar terhadap 221.000 Calon Jama’ah Haji asal Indonesia, karena keberangkatan  untuk  beribadah  Rukun  Islam  yang  kelima  ini  sudah  ditunggu- tunggu  sejak  lama.  Keputusan  ini  bukanlah  keputusan  yang  gegabah,  karena perlindungan negara terhadap warga negaranya meliputi keselamatan jiwa raganya saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Kakanwil Kemenag Jatim, Dr H Ahmad Zayadi MPd., menyatakan, jika haji 2020 ini dipaksakan terlaksana, maka pelaksanaannya mencapai 3 bulan. Mengapa bisa tiga bulan? Karena semua jemaah harus mengikuti protokol kesehatan wabah corona. Saat tiba di Asrama Haji, karantina 14 hari. Tiba di Saudi, karantina 14 hari. Lalu pulangnya harus karantina 14 hari. Ditambah durasi ibadah sebanyak 42 hari. Maka total nencapai 82 hari atau hampir 3 bulan. Risiko kesehatannya juga sangat tinggi, karena pada umumnya Jamaah haji Indonesia seringkali memilih tempat dan waktu yang afdol. Apa mungkin mereka tidak berdesa 26 kan saat tawaf, di Arafah dan lempar jumrah.
Dikutip dari The New Arab yang mengambil  dari  Saudi  King Abdul  Aziz Foundation for Research and Archives, telah terjadi sekitar 40 kali pembatalan haji. Ada  beberapa  penyebabnya  sehingga  ibadah  haji  yang  rutin  dilaksanakan  pada bulan Dzulhidjah itu dibatalkan. Misalnya, konflik bersenjata juga wabah penyakit. Antara lain, yaitu: 27

## 1. Serangan Qarmatin
Pembatalan haji sempat terjadi pada tahun 930 Masehi akibat pemberontakan Suku Qarmatian yang berbasis di Arab Timur. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Bahrain ini, suku pimpinan Abu Tahir Al-Jannabi menyerang para muslim dengan sadis.  Pemberontakan  Qarmatian  adalah  insiden  yang  sangat  penting  dan  besar dalam  sejarah  Islam.  Pemimpin  pemberontakan  tidak  hanya  menyerang  Makkah yang mengakibatkan penundaan haji serta ibadah lain, tapi juga simbol Islam yang sangat  suci,"  kata  tokoh  dan  imam  Umar  Al-Qadri  di  Islamic  Centre  of  Ireland, Dublin.
Kelompok  tersebut  menjarah  Hajar  Al-Aswad  dan  potongan-potongannya serta  menodai  sumur  zam-zam.  Sumur  yang  dekat  dengan  Kakbah  ini  menjadi lokasi  pembuangan  mayat  jamaah  haji  yang  dibunuh.  Batu  Hajar  Al-Aswad akhirnya kembali ke Makkah setelah 20 tahun.
2. Wabah Kolera
Wabah  kolera  yang  terjadi  di  sepanjang  abad  ke-19  telah  mengakibatkan ratusan ribu jamaah haji tewas. Penundaan haji sempat terjadi di sepanjang 1837- 1846 M. Kolera kembali menyerang pada 1865 M di wilayah yang disebut Hijaz termasuk Makkah di Arab Saudi. Sebuah konferensi internasional kemudian digelar di  Konstatinopel,  kini  disebut  Istanbul,  untuk  menghadapi  kolera.  Konferensi memutuskan  pelabuhan  yang  menjadi  tempat  karantina  sebelum  jamaah melanjutkan perjalanan ibadah haji. Pelabuhan dibangun di wilayah seperti Sinai
26 https://harianbangsa.net/lama-perjalanan-haji-di-masa-pandemi-corona-bisa-mencapai- hampir-tiga-bulan
27 https://news.detik.com/berita/d-5038526/tak-hanya-haji-2020-rukun-islam-kelima- pernah-40-kali-dibatalkan
dan Hijaz untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Antara tahun 1830 M hingga 1930 M tercatat sedikitnya ada 27 outbreak/kejadian luar biasa kolera pada jamaah haji di Makkah.
3. Wabah lainnya
Dikutip dari situs  Arabia Weather, berikut wabah lain yang terjadi selama haji hingga harus ditunda, pada tahun 1814 ada The Plague yang menelan sekitar 8.000 orang meninggal di negara yang masuk dalam wilayah Hijaz karena wabah ini. Pada tahun 1831 terjadi Indian pandemi,  Penyakit yang disebut indian pandemi ini  membunuh  3/4  jamaah  haji  yang  ingin  beribadah.  Berdasarkan  catatan  pada 1246,  penyakit  tersebut  dipercaya  datang  dari  India  dan  mencapai outbreak/Kejadian Luar Biasa saat musim haji. Pada tahun 1837 terjadi Epidemic outbreaks saat musim haji dan epidemi ini terjadi hingga tahun 1840an.
4. Wabah typhoid dan meningitis
Outbreak typhoid pada 1895, yang disebut juga demam disentri, menyebar dari  rombongan  Madinah  yang  berlanjut  dengan  taraf  lemah  hingga  Arafah. Penyakit  ini  tidak  menyebar  kemudian  dan  berakhir  di  Mina.  Selain  typhoid, pelaksanaan  haji  juga  mencatat  outbreak  meningitis  yang  terjadi  pada  1987. Penyakit  yang  parah  dan  sangat  menular  ini  mengakibatkan  sedikitnya  10.000 kasus  infeksi.  Akibat  penyakit  ini,  jamaah  haji  dan  umroh  wajib  suntik  vaksin meningitis untuk mencegah tertular penyakit.
Pada  dasarnya  kejadian-kejadian  wabah  yang  tidak  terduga,  menyebabkan perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan, salah satu dampak besarnya adalah ketidaknyamanan  ibadah  bagi  umat  Islam  ini  merupakan  ujian  paling  buruk. Apalagi Ibadah Haji, merupakan Ibadah yang memerlukan keamanan negara dan kesinambungan antar negara. Dampak pembatalan ibadah haji ini juga sangat terasa bagi perekonomian, mulai dari pengusaha travel, kelompok bimbingan ibadah haji, pengadaan perlengkapan haji, pengusaha oleh-oleh haji, dan seterusnya.
Tatanan kehidupan baru yang merupakan keniscayaan memerlukan adaptasi yang tidak sebentar. Semua aspek kehidupan di tiap negara harus merubah tatanan yang  biasa  menjadi  tidak  biasa,  contoh  kecil  seperti  bersalaman  sangat  lazim dilakukan  baik  pada  acara-acara  formal  maupun  non-formal,  akan  tetapi  saat dinyatakan dunia sedang pandemi COVID-19, maka bersalaman harus ditiadakan. Sehingga kelaziman baru mulai  muncul secara perlahan.  Hal  inilah yang  disebut dengan  New  Normal,  dalam  istilah  kaidah  fiqhiyah al-muhaafadhatu  ‘alal- qadiimish  shaalih,  al-akhdzu  bil-jadiidil  ashlah (menjaga  tradisi  lama  yang  baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Kaidah inipun juga selalu menampilkan bahwa Hukum Islam selalu dinamis dan baik untuk semua umat manusia.

## • Penutup
Hukum Islam  selalu menjadi pusat  perhatian dalam  tiap kejadian di  setiap waktu  dan  tempat,  karena  pemeluk  Agama  Islam  yang  taat  dalam  menjalankan agamanya,  sehingga  fatwa  MUI  maupun  keputusan  organisasi  kemasyarakatan Islam  selalu  ditunggu  responnya.  Terpeliharanya  agama (hifdhuddiin) menjadi tujuan  utama  bagi  kehidupan  Umat  Islam,  sehingga  apapun  yang  diusahakan  di dunia, selalu dikaitkan dengan kepentingan akhirat. Inilah yang menjadikan Hukum Islam  selalu  dinanti  pemeluknya,  bahkan  seluruh  masyarakat  secara  umum.
Fleksibilitas  Hukum  Islam  tercermin  dalam  percakapan  Nabi  Muhammad  saw dengan  Sahabat  Muadz  saat  diutus  menjadi  Hakim  di  Yaman.  Sahabat  Mu’adz ditanyai tentang bagaimana ketika menemui masalah hukum, dia menjawab dengan perdoman Al-Qur’an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, dicari dalam Sunnah Nabi  saw dan ketika tidak juga ditemukan dalilnya dalam Sunnah, maka  dengan ijtihad. Tentunya prosedur ijtihad ini telah disusun sistematis dalam kaidah fiqhiyah dari periode sahabat, tabi’iin, tabi’it tabi’in sampai sekarang.
Terjadinya  Pandemi  Covid-19  ini  merupakan  ujian  bagi  semua  bangsa  di dunia,  sehingga  memerlukan  energi  yang  besar  dalam  menanganinya  dan mengenyampingkan kepentingan lainnya. Dengan cara penularan yang cukup cepat dan  membahayakan,  tentunya  banyak  ibadah  yang  memerlukan  kajian  dalam praktiknya.  Di  sinilah  fleksibilitas  Hukum  Islam  semakin  terlihat,  dan  kaidah fiqhiyah  menjadi  populer  di  kalangan  umat  Islam,  terutama  akademisi.  Kajian tentang kebijakan juga dikenal dalam hukum Islam, tasharruful imam ‘alarra’iyyah manutun  bil  mashlahah yang  berarti  kebijakan  pemimpin  harus  berdasarkan kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ishaq Al-Syathiby, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid II, Beirut: Dar al- Ma’rifah.
Abdul  Wahab  Khalaaf,  tt, Ilmu  Ushul  Fiqh, (Jakarta:  Al-Majlisul  A’la  Al- Aindunisiyi Lida’watil Islamiyyati.
Ahmad  al-Raisuni,  1991, Nadzariyat  al-Maqashid  ‘Inda  al-Syathibi, Dar  al- Yaman, Rabath.
Ahmad Sukardja, Mujar  ibnu  Syarif, 2012, Tiga Kategori Hukum , Jakarta:  Sinar
Grafika. Arif Fikri, Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, http://ejournal.radenintan.ac.id
Asafri Jaya Bakri, 1996, Konsep Maqashid Syari’ah, Jakarta: Rajawali Pers. Faried  F.  Saenong,  dkk,  2020, Fikih  Pandemi:  Beribadah  di  masa  wabah, Nuo Publishing, Jakarta.
Hasbi Ash-Shiddieqy, 1994, Pengantar Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang. ------------------ , 2001, Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra. Jasser  Audah,  Penerjemah  Rasidin  dan  Ali  Abd.  Mun’im,  2015, Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Al-Syar’i. Mizan, Bandung. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada
Moh. Dahlan, 2013, Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur, IAIN Bengkulu Mukhtar  Yahya,  Fathurrahman,  1993, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh Islami , Al-Ma’arif, Bandung. Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah Munawwarah: Mujma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushhaf Asy-Syarif
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/3000-peraturan-pemerintah- pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa.html https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat- syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden/ https://harianbangsa.net/lama-perjalanan-haji-di-masa-pandemi-corona-bisa- mencapai-hampir-tiga-bulan https://news.detik.com/berita/d-5038526/tak-hanya-haji-2020-rukun-islam- kelima-pernah-40-kali-dibatalkan https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/10520421/pemerintah-batalkan- pemberangkatan-jemaah-haji-2020.