## Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi

## Asif Trisnani
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor asiftrisnani@unida.gontor.ac.id
Wenning Windiarti Universitas Islam Negeri Samarinda windiartiwenning@gmail.com
Hidayatus Sa’adah Pondok Pesantren Darun Nafi’ Samboja hidayatussaadah65@gmail.com

## Abstract
Today women in the political stage are actually not a stranger in the world since ancient times. The direct or indirect role of women has its own influence. The discourse of women’s involvement in politics by providing a 30% quota, is still a controversial discourse, as well as other gender equality issues. The famous contemporary scholar of this century Yusuf Al- Qardhawi who has different views and opinions on the involvement of women in politics. He sees that the above argument is not only textual, but the context must also be considered and considers men and women to be a mukallaf, required to worship Allah, uphold religion, carry out obligations, perform amar ma’ruf nahi munkar, have the same rights to choose and be elected. On the contrary, social interests actually require the involvement of women. With this, it can be said that the fatwa above emerged due to socio-political influences. In this case, al-Qardhawi is moderate. Whereas in the matter of the president, the representative council is not at all identical with the leadership of a caliph or amirul mu’minin who is individual but the leadership of the president, the representative council that is currently developing is collective, not individual.
Keyword : Role, Woman, Political, Yusuf al-Qardhawi,

## Abstrak
Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam panggung politik sebenarnya bukanlah hal yang asing di dunia sejak zaman dahulu. Peranan langsung maupun tidak langsung para perempuan memiliki pengaruh tersendiri. Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi, serta isu-isu kesetaraan gender lainnya. Yusuf Al-Qardhawi memiliki pandangan dan pendapat
yang berbeda terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Ia melihat dalil di atas tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya dan menganggap laki-laki serta perempuan adalah seorang mukallaf, dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan amar ma’ruf nahi munkar , memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pandangan al-Qardhawi tentang status perempuan dalam sistem  politik Islam dilihat sepintas nampaknya bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ulama salaf. Mereka menetapkan salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang laki-laki, artinya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Al-Qardhawi membolehkan perempuan menjalankan peran sosial sebagai hakim dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan khusus. Karena menurutnya, posisi tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan sebaliknya, kepentingan sosial justru membutuhkan keterlibatan perempuan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa fatwa di atas  muncul karena adanya pengaruh sosial politik. Dalam hal ini, al-Qardhawi tergolong moderat. Sedangkan dalam masalah presiden, dewan perwakilan sama sekali tidak identik dengan kepemimpinan seorang khalifah atau amirul mu’minin yang bersifat individu melainkan kepemimpinan presiden, dewan perwakilan yang berkembang saat ini bersifat kolektif tidak bersifat individu.
Kata Kunci : Peran, Wanita, Politik, Yusuf al-Qardhawi

## Pendahuluan
Keterlibatan perempuan dalam panggung politik sebenarnya bukanlah hal yang asing di dunia sejak zaman dahulu. Peranan langsung maupun tidak langsung para perempuan memiliki pengaruh tersendiri. Tidak heran, jika perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan topik hangat di masa lalu, sekarang, dan mungkin akan terus di perbincangkan pada masa mendatang. Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi, 1 serta isu-isu kesetaraan gender lainnya. Sebagai bagian dari warga negara, perempuan Indonesia secara normatif sudah diakui secarah sah. 2 Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. 3
1 Najlah Naqiyah, Otonomi Perempuan , (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Cet. I, 216.
2 Landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional GBHN 1978, 1983, 1988 dan 1993 mengakui perlunya meningkatkan peranan kaum perempuan dalam pembangunan nasional.
3 Wirdawati, Hak Politik Perempuan dan Permasalahannya , Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 39, No. 46, Juli 2015, 5429.
Bunyi Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya
Banyak kalangan perempuan yang menolak dengan membatasi langkah perempuan. Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih menjadi dua kutub yang bersebrangan. Satu pandangan menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pandangan ini diperkuat oleh kalangan fuqahā, 4 bahwa peran perempuan dalam politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini terjadi karena secara eksplisit, al-Qur ’an  dan  as-Sunnah  tidak  menyebutkan  dengan tegas perintah maupun larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.  Mayoritas  ulama  fikih  terutama  dari  kalangan  salaf hampir sepakat melarang perempuan menjadi pemimpin , 5 dengan landasan firman Allah SWT “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ....” 6 dan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita” . 7 Pandangan lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. 8 Fenomena-fenomena ini lah yang menghasilkan perbincangan bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan seperti apa pandangan Islam terhadap perempuan yang berpolitik dan bahkan menjadi pemimpin dalam lembaga pemerintahan. Lain halnya dengan ulama kontemporer ternama abad ini Yusuf al-Qardhawi yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Ia melihat dalil di atas tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya dan menganggap laki-laki serta perempuan adalah seorang mukallaf, 9 dituntut untuk beribadah kepada Allah,
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
4 Fuqahā adalah orang-orang yang mendalami ilmu fikih, bentuk jama’ dari kata faqīh.
5 M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi) , Mimbar Jurnal, Vol. XXI, No. 2,
April-Juni 2005, 178.
6 QS. An-Nisā: 34. 7 Imam Bukhari, S { ah } īh } al-Bukhārī , Vol. 5, No. 4425, Terj. Mahmoud Matraji, (Beirut: Dār al-Fikr), 588-589.
8 Istibsyaroh, Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam , Cet. I, (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016), 1.
9 Mukallaf yaitu orang muslim yang dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dan menjauhi larangan-larangan agama karena ia telah dewasa dan berakal (baligh)
menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan amar ma’ruf nahi munkar , memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik. Maka, melalui tulisan ini akan diuraikan bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi mengenai politik bagi perempuan.

## Biografi Yusuf al-Qardhawi
Yusuf  al-Qardhawi nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah  bin  Yusuf  bin Ali  al-Qardhawi.  Lahir  pada  tanggal  9 September 1926 10 di sebuah desa bernama Shafat Turab dan kota al- Mahallah al-Kubra, yang merupakan kota kabupaten ( markaz) paling terkenal di provinsi al-Gharbiyyah, 11 salah satu provinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir. Beliau dibesarkan dalam keluarga agamis yang hidup sederhana.
Ketika berumur dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh dan dibesarkan oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya, sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tua sendiri. Keluarga pamannya pun juga taat dalam menjalankan agama, tak heran jika al-Qardhawi menjadi orang yang kuat dalam menjalankan agama. Pada usia lima tahun, ia disekolahkan oleh pamannya untuk belajar dan menghapal al-Qur’an. Kemudian pada usia tujuh tahun, ia masuk sekolah al-Ilzamiyyah. 12 Ia tercatat sebagai murid yang berprestasi tinggi, sehingga sebelum usianya genap sepuluh tahun telah berhasil menghapal al-Qur’an. Setelah selesai dari al-Ilzamiyyah, ia melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Ibtidaiyyah Thantha dan menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu empat tahun. Kemudian dilanjutkan ke Tsanawiyah dan dapat menyelesaikan sebelum waktunya. 13
Selanjutnya al-Qardhawi melanjutkan studinya pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Ahzar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 sebagai ranking pertama dari seratus delapan
serta telah mendengar seruan agama.
10 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qard } āwī , Terj. Muhyiddin Mas Rida, Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi , Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 3.
11 Yusuf Al-Qaradhawi, Perjalanan Hidupku I , terj. Cecep Taufikurrahman dan. Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 9-10.
12 Yusuf Al-Qaradhawi, Perjalanan Hidupku I… , 133.
13 M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam …, 186.
puluh mahasiswa. 14 Kemudian melanjutkan S2 pada jurusan Bahasa
Arab dengan konsentrasi pada pendidikan dan pengajaran. Setelah itu, ia masuk ke Lembaga kajian dan Pengembangan Bahasa Arab Internasional dan berhasil memperoleh gelar diploma pada jurusan Bahasa dan Adab. Pada tahun yang sama, beliau masuk pendidikan tinggi S3 qismud dirasah bidang al-Qur’an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1960. Dan akhirnya pada tahun 1973, kecermelangan al-Qardhawi kembali terlihat saat berhasil meraih gelar Doktor dengan gelar Summa Cumlaude dengan disertasi berjudul; al-Zakāh wa Atsaruhā fi al-Masykil Al-Ijtimaiyyah (Zakat  dan  pengaruhnya  dalam  memecahkan  masalah-masalah sosial kemasyarakatan). 15
Pada tahun 1961, al-Qardhawi ditugaskan ke Negara Qatar sebagai direktur Lembaga Pendidikan Agama Tingkat Menengah. Pada tahun 1973, berdirilah fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar dan ia sebagai pendiri jurusan Studi Islam sekaligus menjadi ketuanya. Pada tahun 1977, ia merintis pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari’ah dan Studi Islam di Universitas Qatar hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Sebagai ulama terkemuka zaman ini, Yusuf al-Qardhawi telah mimiliki berbagai karya. Ia banyak menekuni bidang disiplin ilmu, di antaranya pemikiran, dakwah, pendidikan, pergerakan, fikih dan usul fikih, al-Qur’an dan Sunnah, dan lain sebagainya. Pengabdiannya terhadap Islam tidak terbatas hanya pada satu sisi saja, hingga saat ini konribusinya sangat dirasakan umat di seluruh dunia.

## Politik

## 1. Pengertian Politik
Mengenai politik sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan maupun dalam melaksanakan tujuan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara- negara itu dengan melakukan tugas-tugasnya. 16 Jadi, dalam hal ini
14 Rashda Diana, Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qardhawi , Jurnal Tsaqafah, Vol. 5, No. 2, Dhulqa’dah 1430, 291.
15 Rashda Diana, Partisipasi Politik Muslimah …, 291.
16 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), 9.
dinyatakan bahwa politik digunakan untuk merujuk kepada ilmu pemerintahan, partisipasi dalam urusan pemerintahan, metode memengaruhi kebijakan negara, dan prinsip-prinsip berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat perlu diatur dan ditata.
Politik dalam literasi Islam dikenal dengan istilah siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata sāsa , memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur ( relegen ), mengurus ( besturen ), dan memerintah ( sturen ), seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat. 17 Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. 18 Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’. 19
Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 20 Selain itu, Al-Bahasnawi memberikan definisi lebih terfokus pada tujuan syari’at yaitu kemaslahatan umat: “politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia”. 21
Sedangkan Imam Syafi’i memberi definisi bahwa politik adalah hal-hal yang bersesuaian dengan syara’. Pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan Rasulullah saw. atau dibawa oleh wahyu Allah SWT. 22 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
17 Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan , Cet. I, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74-75.
18 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam , (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.
19 Abdullah Zawawi, “Politik dalam Perspektif Islam”, dalam Jurnal Ummul Qura , Vol. V, No 1, Maret 2015, 88.
20 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah…, 4.
21 Salim Ali al-Bahasnawi, Ash-Shar’iyah Al-Muftara ‘Alayhā , Terj. Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam , Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 23.
22 Salim Ali al-Bahasnawi, Al-Shar’iyah al-Muftara ‘Alayhā… , 23.
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

## 2. Tujuan Politik Islam
Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari’ah, maka akan tertegaklah ad- Din dan segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan al-Dīn tersebut. Para fuqahā telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan sistem politik dan pemerintahan Islam: 23 Pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Kedua, melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Ketiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Keempat, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan syara’ demi melindungi hak- hak manusia. Kelima, menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Keenam, melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Ketujuh, mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara’. Kedelapan, mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir. Kesembilan, mengangkat pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal ihwal pentadbiran negara. Kesepuluh, menjalankan pengaulan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ihwal amam demi untuk memimpin negara dan melindungi agama.

## Pandangan Ulama Terhadap Peran Perempuan dalam Politik
Perempuan dan politiknya dapat digambarkan yaitu segala hal yang bisa dilakoni dan dapat diperankan perempuan dalam kegiatan, baik menyangkut tentang kegiatan sosial kemasyarakatan maupun
kegiatan yang terkait dengan kepentingan-kepentingan perempuan itu sendiri. 24 Dan secara khusus terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam kiprah politiknya dilihat dari sudut pandang hukum Islam.
Pembicaraan tentang politik perempuan terutama dalam konteks kepemimpinan haruslah beranjak dari visi Islam yang kehadirannya sebagai rahmat untuk seluruh alam, termasuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 25 Dari visi ini terkandung pengakuan keutuhan manusia sebagai pribadi yang bermartabat karena status kemanusiannya.
Prinsip umum yang sudah menjadi konsensus 26 umat adalah bahwa semua kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum-hukum syariat, kecuali ada keterangan nash atau ijma’ yang mengkhususkannya. 27 Seperti  yang  dikutip  oleh Ali  Muhammad  al-Shallabi  dalam kitab Fī al-Fiqh al-Siyāsi karangan Farid Abdul Khaliq, al-Syathibi mengatakan, “Laki-laki dan perempuan secara garis besar memiliki posisi yang sama dalam hal taklīf (beban hukum). Kemudian ada taklīf yang memang hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan dan ada taklīf yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki.” 28
Namun, kebanyakan ulama lebih memilih penafsiran yang memerintahkan kaum perempuan untuk berada di rumah dan tidak ikut campur dalam kehidupan publik. Mereka berargumen bahwa kaum perempuan itu tidak mampu mengendalikan urusan-urusan publik; oleh karena itu, yang lebih baik bagi perempuan adalah melakukan pekerjaan yang memang mereka kuasai dengan baik – yaitu, menjadi ibu dan istri saja 29 dan perempuan haram menduduki jabatatan kekhalifahan . 30
24 Baharuddin, “Eksistensi Politik Perempuan dalam Pandangan Ulama Tafsir” , dalam Jurnal Studi Gender dan Islam , Vol. III, No. 1, 2010, 5.
25 Ridwan, “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”, dalam Jurnal Yin Yang , Vol. 3, No. 1, Jan-Jun 2008, 3.
26 Kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.
27 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Al-Barlamān fī al-Daulah al-H { adi ṡ iyyah al-Muslimah , Terj. Masturi Irham & Malik Supar, Parlemen di Negara Islam Modern , Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 283.
28 Ali  Muhammad Ash-Shallabi, Al-Barlamān  fī  al-Daulah  al-H { adi ṡ iyyah al- Muslimah…, 283. 29 Haifaa A. Jewad, Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 281.
30 Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah
Ayat-ayat al-Qur’an yang sering menjadi landasan tentang hal di atas adalah sebagai berikut:
ْمِِلاَوْمَا ْنِم اْوُقَفْـنَا ٓاَِبَّو ٍضْعَـب ىٰلَع ْمُهَضْعَـب ُّٰللا َلَّضَف اَِب ِء ۤا َسِّنلا ىَلَع َنْوُماَّوَـق ُلاَجِّرلَا َّنُهْوُظِعَف َّنُهَزْوُشُن َنْوُـفاََت ِْتّٰلاَوۗ ُّٰللا َظِفَح اَِب ِبْيَغْلِّل ٌتٰظِفٰح ٌتٰتِنٰق ُتٰحِلّٰصلاَف ۗ َّٰللا َّنِاۗ  ًلْيِبَس َّنِهْيَلَع اْوُغْـبَـت  َلَف ْمُكَنْعَطَا ْنِاَف ۚ َّنُهْوُـبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِف َّنُهْوُرُجْهاَو اًرْـيِبَك اًّيِلَع َناَك
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ….” 31
Dalam surah lain disebutkan laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan
ࣖ ٌمْيِكَح ٌزْيِزَع ُّٰللاَو ࣖ ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَجِّرلِلَو
Artinya: “…. Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat dari perempuan (istrinya)….” 32
Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya al-Jāmi’ li Ah } kām al-Qur’ān (Juz 1: 270), menyatakan bahwa: “Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fakih) telah bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya  perempuan  menjadi  qadhi  berdasarkan  diterimanya kesaksian perempuan dalam pengadilan.”
Hujjat  al-Islam  Muhammad Abu  Hamid  al-Ghazali  pun mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan itu tidak sah, meskipun ia menyandang segala sifat kesempurnaan dan dapat mengambil tindakan mandiri. 33
Beberapa ulama menjadikan dalil-dalil berikut sebagai dalil tentang dibolehkannya seorang perempuan mencalonkan diri untuk menempati jabatan-jabatan publik ( al-wilāyah  al-‘āmmah) kecuali imāmah uzhma (kekuasaan dan kepemimpinan tertinggi). 34 Al-Qur’an
wafatnya Rasulullah saw. 31 QS. An-Nisā: 34. 32 QS. Al-Baqarah: 228.
33 Istibsyaroh, Perempuan Berpolitik …, 19.
34 Ali  Muhammad Ash-Shallabi, Al-Barlamān  fī  al-Daulah  al-H { adi ṡ iyyah al- Muslimah…, 283.
membebankan kepada laki-laki dan perempuan tanggung jawab menegakkan masyarakat dan membenahinya, yang dalam Islam lazim disebut amar ma’ruf nahi munkar . Allah berfirman,
َنْوَهْنَيَو   ِفْوُرْعَم ْ لاِب  َنْوُرُم ْ أَي  ۘ ٍضْعَب  ُءۤاَ ِلْو َا ْمُه ُضْعَب  ُتٰنِمْؤُمْلاَو َنْوُنِمْؤُمْلاَو َكِٕىۤ
ٰلوُاۗ َٗلْوُسَرَو َ ّٰللا َنْوُعْيِطُيَو َةوٰكَّزلا َنْوُتْؤُيَو َةوٰل َّصلا َنْوُمْيِقُيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع ٌمْيِكَح ٌزْيِزَع َ ّٰللا َّنِاۗ ُ ّٰللا ُمُهُ َحْ َيَس
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 35
Dalam hal ini al-Qur’an juga menyebutkan beberapa ciri orang- orang yang beriman, setelah menyebutkan beberapa ciri orang-orang munafik sebagai berikut,
“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. ” 36
Jika perempuan-perempuan munafik berdiri di samping kaum laki-laki munafik memainkan peranan untuk merusak masyarakat, maka wanita-wanita mukminah harus memainkan peranan untuk membenahi masyarakat di samping kaum laki-laki muslimin. Allal al-Fasi melihat bahwa ayat ini menetapkan al-wilāyah al-mut } laqah (kewenangan, kompetensi, otoritas mutlak) bagi kaum perempuan mukminah sama halnya dengan kaum laki-laki. Kemudian Allal al-Fasi juga menambahkan bahwa al-Qur’an menyatakan tentang musyawarah antara suami dan istrinya dalam urusan perkawinan, 37 “…. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya….” 38
35 QS. At-Taubah: 71.
36 QS. At-Taubah: 67.
37 Ali  Muhammad Ash-Shallabi, Al-Barlamān  fī  al-Daulah  al-H{adi ṡ iyyah al- Muslimah…, 284. 38 QS. Al-Baqarah: 233.
Jika musyawarah dikehendaki sampai sedemikian rupa dalam urusan rumah tangga dan keluarga, maka apalagi dalam urusan yang lebih besar, yaitu bangsa dan Negara. 39
Dari pemaparan tersebut perlu kita ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri keterlibatan perempuan di politik itu merupakan hak perempuan itu sendiri. Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qur’an yang memerintahkan amar ma’ruf nahi munkar. 40 Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini. 41

## Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi
Berpolitik adalah sebuah kewajiban hukum yang harus dilakoni oleh setiap manusia; apakah berupa kewajiban utama ( fard } ‘ayn ) atau kewajiban tambahan ( fard } kifāyah ). Berpolitik bukanlah pekerjaan yang dianjurkan, atau dianggap baik mengerjakannya, atau tidak mengapa meninggalkannya. Akan tetapi, berpolitik adalah wajib hukumnya berdasarkan pemahaman pengambilalihan kekuasaan, yang mana pengambilalihan kekuasaan adalah sebuah kelaziman yang diwajibkan dan dipaksakan kepada setiap muslim laki-laki dan perempuan. 42

## 1. Perempuan Menjadi Kepala Negara
Di kalangan fuqaha hampir sepakat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan atau dilarang menjadi seorang kepala negara, karena identik dengan seorang imam atau khalifah. 43 Menurut al- Qardhawi, ada tiga bentuk argumentasi yang sering dikemukakan oleh ulama dalam melarang perempuan menduduki jabatan presiden
39 Ali  Muhammad Ash-Shallabi, Al-Barlamān  fī  al-Daulah  al-H { adi ṡ iyyah al- Muslimah…, 285.
40 QS. At-Taubah: 71. Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
41 Sri Warjiyati, “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Ad-Daulah , Vol. 6, No.1, April 2016, 23.
42 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah …, 238.
43 M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam …, 189.
( khalīfah ) atau jabatan kepala negara dan sejenisnya. 44 Pertama, QS.  An-Nisā  ayat  34. 45 Ayat  ini  menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. 46 Kemudian kepemimpinan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki sebagaimana dalam firman Allah. 47 Kedua ,  hadits  yang  diriwayatkan  Imam  Bukhari  dari Abu Bakrah, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita,” 48 artinya pemimpin atas seluruh penduduk sebuah negeri, atau jabatan kepala negara, sebagaimana yang dapat dipahami dari kata-kata “ amrahum ” (urusan mereka), maksudnya adalah urusan kepemimpinannya mencakup semua urusan penduduk, yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Jika kepemimpinannya terdapat sebagian urusan penduduk, maka tidak mengapa perempuan menerima jabatan dimaksud, seperti jabatan memberi fatwa dan berijtihad, pendidikan, periwayatan dan pengajaran hadits, administrasi, dan sebagainya. 49 Ketiga , dikarenakan umumnya kemampuan fisik perempuan tidak sanggup untuk menanggung beban tersebut. Kata “umumnya”, sebab ada beberapa perempuan yang mempunyai kemampuan lebih dari laki-laki, seperti ratu Saba’ yang kisahnya disebutkan di dalam al-Qur’an pada surat al-Naml. Ratu Saba’ telah sukses memimpin kaumnya meraih keuntungan dunia dan akhirat, dengan memeluk Islam dan bersama Nabi Sulaiman tunduk kepada Allah. Akan tetapi, hukum dilahirkan dari kejadian yang umum dan banyak berlaku
44 Ummi Kulsum, Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Al-Qardhawi , Tesis, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), 59.
45 Teks ayatnya
ٌتٰظِفٰح ٌتٰتِنٰق ُتٰحِلّٰصلاَف ۗ ْمِِلاَوْمَا ْنِم اْوُقَفْـنَا ٓاَِبَّو ٍضْعَـب ىٰلَع ْمُهَضْعَـب ُّٰللا َلَّضَف اَِب ِء ۤا َسِّنلا ىَلَع َنْوُماَّوَـق ُلاَجِّرلَا اْوُغْـبَـت  َلَف ْمُكَنْعَطَا ْنِاَف ۚ َّنُهْوُـبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِف َّنُهْوُرُجْهاَو َّنُهْوُظِعَف َّنُهَزْوُشُن َنْوُـفاََت ِْتّٰلاَوۗ ُّٰللا َظِفَح اَِب ِبْيَغْلِّل اًرْـيِبَك اًّيِلَع َناَك َّٰللا َّنِاۗ  ًلْيِبَس َّنِهْيَلَع
Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,
46 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām Fatāwī Mu’ās } irah, Terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer , Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 528.
47 QS. Al-Baqarah: 228. Artinya: “…Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat dari perempuan (istrinya)…”
48 Teks haditsnya
ًةَأَرْما ُمُهَرْمأ اْوَّلَو ٌمْوَـق َحِلْفُـي ْنَل
49 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām… , 529.
dan bukan kejadian yang jarang berlaku. 50
Dengan demikian, ulama melahirkan kaidah: Sesuatu yang jarang tidak mempunyai hukumnya. 51 Dalam menyikapi polemik ini, al-Qardhawi berlandaskan pada empat argumentasi:
Pertama, QS. Al-Ahzāb ayat 33. 52 Menurut al-Qardhawi ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagaimana tampak jelas dalam konteks kalimatnya. Para istri Nabi saw. terkenai aturan dan beban kewajiban yang berat, tidak seperti perempuan yang lainnya, mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda bila mana melakukan keburukan, tetapi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bila mereka melakukan amal saleh. 53 Meskipun sudah ada ayat ini, Aisyah masih keluar dari rumah, dan turut serta dalam Perang Jamal, demi memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum qis } as } 54 terhadap orang-orang yang membunuh Utsman. Kedua, mengenai hadits “tidak beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada perempuan” , apakah hadits ini diberlakukan atas keumumannya ataukah terbatas pada sebab wurudnya ?
Disini Rasulullah ingin memberitahukan ketidakberuntungan bangsa Persia yang harus menerima sistem kerajaan turun-temurun harus mengangkat putri Kisra, walaupun di kalangan mereka ada orang yang jauh lebih mampu dan pantas. Ini menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat atau hadits, harus dijadikan acuan dan rujukan dalam memahami teks, sementara keumuman lafal tidak dapat dijadikan sebagai kaidah yang baku. 55 Apabila  hadits  ini  hanya dipahami menurut keumuman lafalnya saja, tentu berlawanan dengan ayat al-Qur’an yang menceritakan kisah seorang perempuan (Ratu Balqis) yang memimpin kaumnya dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil, serta bertindak baik dan tepat.
Ketiga , bahwa perempuan sebenarnya sudah biasa keluar dari rumahnya. Mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, bekerja di
50 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah …, 242.
51 Yusuf al-Qardhawi, Markaz al-Mar’ah fī al-Hayāh al-Islamiyyah , (Kairo; Maktabah Wahbah, 1996), 32.
52 Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu ….”
53 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām …. , hlm. 525.
54 Qishash adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa dibayar nyawa”. Dalam kasus  pembunuhan,  hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban  untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.
55 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām …. , hlm. 544.
berbagai sektor kehidupan, baik sebagai dokter, guru dosen, maupun sebagai tenaga administrasi di suatu kantor dan sebagainya, tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam ijma’ tentang bolehnya perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu. 56
Keempat , bahwa masyarakat modern di bawah sistem demokrasi, ketika mengangkat perempuan sebagai menteri atau jabatan lainnya, tidak berarti bahwa masyarakat itu menugaskan seorang perempan menjadi pemimpin dan menyerahkan segala persoalan kepadanya. 57
Dengan demikian, bisa dipahami bahwa pemerintahan seperti Margaret  Thatcher  di  Inggris,  Indira  Gandhi  di  India  bukanlah pemerintahan seorang perempuan terhadap suatu bangsa, tetapi merupakan pemerintahan suatu lembaga dan hukum, meskipun yang duduk di puncak kepemimpinannya seorang perempuan, tapi yang berkuasa sebenarnya adalah kabinet secara kolektif, tidak bersifat individu.

## 2. Perempuan Sebagai Dewan Perwakilan
Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam perannya sebagai anggota dewan (DPR atau MPR). Artinya, baik perempuan maupun laki-laki sepenuhnya memiliki hak memilih dan hak dipilih.  Ia mengatakan: 58
“Perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, di diperintahkan untuk menyembah Allah,  menegakkan  agamanya,  menjalankan  yang  wajib  dan meninggalkan yang diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan mendakwahkannya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar.”
Dengan kata lain, semua perintah syariat di dalamnya meliputi perempuan, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkan untuk  laki-laki. Apabila Allah  berfirman:  “ Wahai manusia” atau “Wahai orang-orang yang beriman” , maka perempuan juga tercakup di dalamnya. 59 Karena itu ketika Ummu Salamah ra. mendengar
56 Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqhi al-Daulah fī al-Islām , (Kairo: Dār al-Shurūq, 1997), hlm. 167.
57 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām…, 545. 58 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah…, 247.
59 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām…, 521-522.
Rasulullah bersabda “Wahai manusia” padahal waktu itu Ummu Salamah sedang sibuk dengan pekerjaannya, ia bergegas menyambut panggilan tersebut. Sehingga sebagian orang merasa heran dengannya menyambut panggilan itu, lantas ia berkata kepada mereka, “ Aku juga manusia. ” 60
Kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam hal menyuarakan haknya di lembaga adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan, merekalah yang lebih paham mengenai persoalan- persoalan tersebut.
Dalam memahami ayat al-Qur’an pada surat An-Nisā ayat 34,
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka….”
Al-Qardhawi  menegaskan,  yang  dimaksud  dalam  ayat tersebut bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita berkaitan dengan kehidupan suami-isteri, bukan dalam urusan pemerintahan. 61 Lebih jauh lagi ia mengakatan, tidak ada satu dalil pun dari syara’ yang menghalangi keanggotaan perempuan di DPR atau MPR, karena pada dasarnya segala persoalan (keduniaan) itu diperbolehkan, kecuali ada teks yang tegas melarangnya.

## 3. Perempuan Menjadi Hakim
Menurut al-Qardhawi masalah perempuan menjadi hakim adalah masalah yang telah lama diperbincangkan ulama fikih. Mayoritas ulama melarang jabatan hakim bagi perempuan. Bahkan mereka menetapkan dalam kitab-kitab fikih syarat-syarat menjadi hakim. 62 Mereka memasukkan jabatan hakim ke dalam bagian dari jabatan pemerintahan. Mereka berkata, Jabatan hakim menghendaki akal yang sempurna, dan wanita lemah akalnya. Jabatan hakim
60 Yusuf al-Qardhawi, Hadyul Islām …, 522.
61 M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam …, 190.
62 Para ahli fiqh menetapkan syarat menjadi seorang hakim, yakni a) Islam, b) baligh, c) berakal, d) adil, e) sehat rohani, f) tidak tuli, g) tidak buta, h) tidak bisu, i) laki-laki. Syarat laki-laki mereka tetapkan berdasarkan hadits Rasulullah saw
ًةَأَرْما ُمُهَرْما اْوَّلَو ٌمْوَـق َحِلْفُـي ْنَل
Artinya: Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita
menginginkan sifat tega, sedangkan perempuan adalah makhluk pengasih yang mudah merasa kasihan. 63 Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan dalam memahami hadits riwayat Imam Bukhari.
Dalam  hal  ini  Imam  Syafi’i,  Maliki,  dan  Hanbali  menolak keabsahan perempuan dalam jabatan ini di semua kategori hukum, baik perdata, maupun pidana. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm membatasi hanya pada bidang perdata. Sementara itu Ibnu Jarir Ath-Thabari membolehkan perempuan menjadi hakim dalam segala urusan, dan pendapat ini ditolak oleh al-Mawardi. 64 Dengan demikian, masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara ulama fikih.
Dalam hal ini al-Qardhawi menyatakan:
“Pada dasarnya saya membenarkan hak perempuan dalam hal ini, tetapi harus dengan ketentuan, batasan, dan syarat yang mengikat. Dan saya tidak melihat adanya nash yang tegas melarang wanita menduduki jabatan hakim” 65 sebagaimana firman Allah”. 66
Adapun ketentuan, batasan, dan syarat-syarat yang ditetapkan al-Qardhawi bagi perempuan yang menduduki jabatan hakim adalah:
Pertama: mencapai usia pantas untuk menduduki jabatan berat ini, tidak dalam keadaan hamil ketika menjalankan tugasnya, tidak dalam masa siklus bulanannya, tidak dalam masa training, berengalaman, sehat jasmani, anak-anaknya sudah dewasa, yakni tidak disibukkan dengan urusan anak-anak dan suaminya. Dengan demikian, usia pantas yang dimaksud adalah usia matang.
63 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah…, 243.
64 Imam al-Mawardi, al-Ah } kām al-Sult } āniyya h , Cet. I, (Dār al-Fikr, 1960), 65.
65 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah…, 244.
66 QS. Ali-Imran: 195.
Artinya: “ Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain….”*
*Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.
QS. At-Taubah: 71. Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Kedua : ahli, dalam arti memiliki kemampuan diri, kemampuan keilmuan dan berakhlak baik. Sebab, para sahabat dan ulama setelahnya menghindarkan diri dari jabatan ini. 67 Ketiga : keberadaan wanita sebagai hakim tersebut memang atas dasar permintaan masyarakat, yakni demi kemajuan masyarakat itu sendiri dan bukan untuk kepentingan pribadi perempuan. Dengan kata lain tidak boleh perempuan menjadi hakim pada sebuah masyarakat yang tidak memperbolehkan perempuannya menyetir mobil. 68 Selain itu al-Qardhawi juga menyatakan: “Pada masyarakat yang berperadaban kita bisa berfatwa diperbolehkannya perempuan  menjadi hakim, sebab masyarakat memang membutuhkannya. Bahkan kebutuhan inilah yang mewajibkannya. Apalagi  jika  tidak  ada  laki-laki  yang  mampu mengambil peran ini. Dalam keadaan demikian, dan kepada masyarakat yang berperadaban, saya mengatakan tidak ada hukum yang melarang perempuan menjadi hakim. Lagi pula tidak semua orang bahkan perempuan mempunyai kemampuan sebagai hakim. Syarat-syarat, ketentuan dan batasan tersebut tidaklah ringan, dan hanya yang mampu saja dapat melakukannya.” 69

## Kesimpulan
Melalui uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Yusuf al- Qardhawi memandang kedudukan perempuan dalam sistem politik sama halnya dengan laki-laki. Ia menyejajarkan kaum perempuan dan kaum laki-laki, karena dalam masalah politik keduanya memiliki hak yang sama. Menurut al-Qardhawi, perempuan dewasa adalah seorang mukallaf secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama-Nya, dan berkewajiban melakukan amar ma’ruf nahi munkar , seperti halnya kaum laki-laki, demikian pula dalam hal kenegaraan.
Pandangan al-Qardhawi tentang status perempuan dalam sistem  politik Islam dilihat sepintas nampaknya bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ulama salaf. Mereka menetapkan salah satu syarat untuk menjadi seorang
67 Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh al-Dawlah…, 161.
68 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Qad } āyā al-Mar’ah…, 246.
69 Eep Khunaefi, Bolehkah Perempuan Menjaadi Hakim? dalam http://www.muslimah. co.id , diakses pada 07 Juni 2021, Pukul 15:23 WIB.
pemimpin adalah seorang laki-laki, artinya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.
Al-Qardhawi membolehkan perempuan menjalankan peran sosial sebagai hakim dengan beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan khusus. Karena menurutnya, posisi tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan sebaliknya, kepentingan sosial justru membutuhkan keterlibatan perempuan. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa fatwa di atas muncul karena adanya pengaruh sosial politik. Dalam hal ini, al-Qardhawi tergolong moderat. Sedangkan dalam masalah presiden, dewan perwakilan sama sekali tidak identik dengan kepemimpinan seorang khalifah atau amirul mu’minin yang bersifat individu melainkan kepemimpinan presiden, dewan perwakilan yang berkembang saat ini bersifat kolektif tidak bersifat individu.

## Daftar Pustaka
Al-Bahasnawi, Salim Ali. 1996. al-Syar’iyah al-Muftara ‘alayhā . Terj. Mustolah Maufur. Wawasan Sistem Politik Islam . Cet. I. Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar.
Al-Mawardi, Imam. 1960. al-Ah } kām al-Sult } āniyy h . Cet. I. Dā r al-Fikr.
Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. Hadyu al-Islām Fatāwī Mu’ās } irah. Terj. As’ad Yasin. Fatwa-Fatwa Kontemporer . Jilid 2. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
Nandang Burhanuddin. 2003. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2016. Al-Barlamān fī al-Dawlah al-H } adītsiyyah al-Muslimah . Terj. Masturi Irham & Malik Supar. Parlemen di Negara Islam Modern . Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Baharuddin. 2010. “Eksistensi Politik Perempuan dalam Pandangan Ulama Tafsir” . Jurnal Studi Gender dan Islam . Vol. III. No. 1.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Bukhari, Imam. Sah } īh } al-Bukhārī . Vol. 5. No. 4425. Terj. Mahmoud Matraji. Beirut: Dār al-Fikr.
Diana, Rashda. 1430. “Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan
Yusuf Qardhawi”. Jurnal Tsaqafah . Vol. 5. No. 2. Dhulqa’dah.
HR, Ridwan. 2007. Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan . Cet.
I. Yogyakarta: FH UII Press.
Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam . Jakarta: Prenada Media Group.
Istibsyaroh. 2016. . Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam . Cet. I. Malang: Kalimetro Intelegensia.
Jewad, Haifaa A. 2002. Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraann Jender. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
Kulsum, Ummi. 2011. Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf Al- Qardhawi . Tesis. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
Naqiyah, Najlah. 2005. Otonomi Perempuan . Cet. I. Malang: Bayumedia Publishing.
Ridwan. 2008. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”, dalam Jurnal Yin Yang . Vol. 3. No. 1. Jan-Jun.
Sa’dawi, 2009. Amru Abdul Karim. Qad } āyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qard } āwī . Terj. Muhyiddin Mas Rida. Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi . Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Warjiyati, Sri. 2016. “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum
Islam”, dalam Jurnal Ad-Daulah . Vol. 6. No.1. April
Wirdawati. 2015. “Hak Politik Perempuan dan Permasalahannya”, dalam Jurnal Ilmu dan Budaya . Vol. 39. No. 46. Juli
Zainuddin, M. dan Ismail Maisaroh. 2005. “Posisi Wanita dalam
Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)”, dalam Mimbar Jurnal . Vol. XXI. No. 2. April- Juni
Zawawi, Abdullah. 2015. “Politik dalam Perspektif Islam”, dalam Jurnal Ummul Qura . Vol V. No. 1 Maret.
http://www.muslimah.co.id/fiqih/2016/01/22/bolehkah-perempuan- menjadi-hakim , diakses pada 75 juni 2021, Pukul 15:23 WIB.