## PENGARUH  SISTEM POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

## Kamri Ahmad Universitas Muslim Indonesia

## Abstract
In  an  emerging  democracy  such  as  Indonesia,  would  experience  various problems to find their national identity. The state already has an ideology that is expressed from the outset of a country. Indonesia for example has laid Pancasila as the state ideology as well as their national identity. The political system is one of the issues that can affect the behavior of corruption. It is particularly relevant to political system elections of regional heads or representatives of the people. Keywords: Political System, Corruption

## Abstrak
Dalam  sebuah  negara  demokrasi  yang  sedang  berkembang  seperti Indonesia, pasti mengalami berbagai  masalah untuk  menemukan jati  diri bangsa. Sekalipun Negara sudah memiliki ideologi yang dinyatakan sejak awal berdirinya suatu  negara.  Indonesia  misalnya  telah  meletakkan  Pancasila  sebagai  ideologi Negara sekaligus sebagai jati diri bangsa. Sistem politik adalah salah satu masalah yang  dapat  berpengaruh  terhadap  perilaku  korupsi.  Khususnya  system  politik terkait pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.
Kata Kunci: Sistem Politik, Praktik Korupsi

## PENDAHULUAN
ada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan sentralisasi berhasil mewujudkan  Negara  kesejahteraan    modern  ( modern  welfare  state ),  dan hampir  tidak  terdengar  adanya  korupsi.  Inilah  kelebihan  system pemerintahan  sentralisasi.  Semua  kebijakan  penyelenggaraan  Negara  bertumpu pada  pemerintah  pusat.  Hanya  saja  kelemahannya  adalah  hampir  seluruh kebijakan  yang  berkaitan  dengan  keuangan  Negara,  dana    mengalir  pada  daerah tertentu saja, sedangkan daerah hilir tidak begitu sejahtera. Apakah dalam system yang  demikian  tidak  terdapat  korupsi?  Tentu  saja  bisa  dikatakan  korupsi  ada. Akan  tetapi  bersifat  terselubung.  Korupsi  itu  sendiri  memiliki  tiga  corak.  Dua yang  lainnya  adalah  kolusi  dan  nepotisme.  Namun  demikian,  hal  itu  berhasil ditekan  (baca:  tidak  terlihat)  oleh  pemerintahan  Orde  Baru  melalui  system sentralisasi.
Setelah  pemerintahan  Orde  Baru  runtuh  pada  tahun  1998,  kemudian system politik Indonesia berganti baju dengan system pemerintahan desentralisasi yang  didorong  oleh  desakan  reformasi.  Permasalahannya  adalah  “Apakah pergantian  baju  tersebut  dari  system  politik  sentralisasi  menjadi  system  politik desentralisasi, lalu korupsi tidak terjadi? Ternyata, faktanya tidak. Benar apa yang dinyatakan  oleh  seorang  budayawan  Sulawesi  Selatan,  Udin  Palisuri,  bahwa “Reformasi itu ular”. Setiap saat ia berganti kulit, tetapi badannya tidak berubah sama sekali.
Jika kita menyimak judul artikel ini, maka sebenarnya muatan pembahasan berada  pada  dua  ranah,  yaitu  system  politik  dan  system  hukum.  Keduanya dibicarakan  dalam  keterkaitan  satu  sama  lain  atau  saling  berkombinasi  untuk melihat  sebuah  implikasi  akibat  dari  proses  berlangsungnya  system  politik, sehingga berdampak terjadinya korupsi. Di sinilah focus tulisan ini.
Sebelum  tulisan  ini  dibahas  lebih  jauh  tentang  bagaimana  pengaruh  dari proses  system  politik  terhadap  terjadinya  korupsi  di  Indonesia,  terlebih  dahulu penulis  pertegas,  bahwa  dalam  tulisan  ini  digunakan  pendekatan  positivism. Pendekatan  positivism  menurut  Guba  ialah  suatu  pendekatan  yang  menjelaskan realitas  eksis  dan  diatur  oleh  hukum  sebab  akibat  yang  dapat  diketahui. 1 Oleh karena  itu,  pendekatan  positivism  ini  lebih  tepat  digunakan  dalam  tulisan  ini karena perilaku korupsi lebih bercirikan suatu perilaku yang terkesan  bebas nilai. Artinya, perilaku korupsi dewasa ini cenderung anomaly.
1 Parson, Weyne, Public Policy: an Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis, (Edward Elgar Publishin LTD, 2001)
P

## PEMBAHASAN

## A. Sistem Politik
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa: “Dalam politik, 1000 (seribu) teman tidak cukup. Dan satu lawan terlalu banyak. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga pernah berstetmen pada suatu talkshow di  salah satu TV menjelang Pilpres tahun 2014, bahwa “Membohongi semua orang jangan sekali-kali, dan berkali-kali membohongi satu orang boleh”. Yusril Ihza mahendra berpendapat, bahwa politik tidak lain adalah “Kata-kata”. Tentu saja makna seribu teman  adalah  bagian  dari  suatu  kekuatan  politik  (political  power).  Sekali-sekali berbohong untuk  satu  orang, bahkan penggunaan suatu “kata-kata” tertentu  juga dapat bermakna kekuatan politik.
Dalam Balck  Law Dictionary disebutkan sebagai “The power vested in a person or body of persons exercising any function of the state; the capacity to  influence  the  activities  of  body  politice.  Also  termed  civil  power”. Di Indonesia  misalnya,  pada  tahun  1997  detik-detik  runtuhnya  pemerintahan Orde  Baru,  terjadi  apa  yang  disebut  kekuatan  rakyat  sebagai  kekuatan politik untuk mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto.
Prof.  Mattulada,  seorang  ahli  hukum  dan  antropolog  dari  Universitas
Hasanuddin, Makassar, Indonesia, pernah mengatakan bahwa jika hendak menjadi politikus murni, maka dalam politik terdapat tiga warna. Ketiga warna dari politik seringkali muncul dalam diri pribadi seorang politikus yang seakan-akan menjadi karakternya.  Ketiga  warna  politik  yang  menjadi  karakter  tersebut,  dinyatakan Mattulada  dalam  bahasa  Bugis  ialah pertama ,  “ Pabbelleang alias  Pembohong. Artinya, seorang politikus harus bisa dan berani berbohong. Maksudnya, lain yang ia janjikan, lain pula yang ia lakukan. Dalam Al-quran, perilaku seperti ini disebut munaafiqiin atau  munafik. Kedua , melleperru alias  sadis.  Alquran  menyebutnya “Zalim”.  Misalnya,  saling  sikut-menyikut  karena  pengaruh  intersubyektivitas yang  sedemakin  tinggi.  Dan ketiga menurut  Mattulada,  yaitu  maceko-ceko  alias curang”. Maksudnya, suka mencurangi sekalipun itu teman sendiri. Maka tidaklah heran jika dalam politik ada  yang berpandangan bahwa “Dalam politik tidak ada teman sejati. Yang ada ialah lawan sejati.
Mari  kita lihat sisi-sisi politik tersebut pengaruhnya terhadap hukum. Jika disimak  secara  seksama,  sisi-sisi  politik  tersebut  terlihat  adanya  suatu  kekuatan tarik-menarik dalam mencapai tujuan. Kekuatan tarik menarik itu ada  yang amat positif dan juga memang ada sisi  yang negatif. Kekuatan  yang mengarah kepada hal  yang  positif  menampilkan  makna  Negara  kesejahtraan.  Indonesia  misalnya
pernah  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  hingga  8  %  pada  masa  pemerintahan Presiden  Soeharto,  berikut  masa  pemerintahan  Presiden  BJ.  Habibie.  Sedangkan kekuatan  yang negative menampilkan implikasi makna merugikan Negara (baca: korupsi).  Sekedar  meminjam  istilah  Pradjoto,  “Kebangkrutan  bangsa” 2 .  Namun demikian,  baik  sisi  positif  maupun  negative  sangat  tergantung  pada  siapa  yang melakoni politik tersebut.
Sejak  reformasi  bergulir  pada  tahun  1997-1998  yang  dimotori  oleh mahasiswa seluruh Indonesia, maka arah demokrasi di Indonesia berubah derastis dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Sentralisasi  adalah  suatu  model  system politik  di  mana  seluruh  kebijakan  politik  penyelenggaraan  Negara  ada  pada pemerintah  pusat.  Inilah  system  politik  yang  pernah  berlaku  pada  masa  Orde Baru.  Tentu  saja  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  ada  saja  kesan-kesan kebaikan yang tak dapat dilupakan.
Setelah  sistem  politik  sentralisasi  itu  berlalu,  melalui  desakan  reformasi, maka  system  politik  berubah  menjadi  desentralisasi.  Jikalau  pada  sistem  politik sentralisasi,  hampir-hampir  tidak  ada  peluang  bagi  pemerintah  daerah  untuk menentukan  kebijakan  apa  yang  akan  diambil  bertalian  dengan  jalannya pemerintahan,  maka  desentralisasi  justru  berbanding  terbalik  dari  itu.  Melalui system  politik  desentralisasi,  pemerintah  daerah  punya  banyak  peluang  untuk menentukan kebijakan sendiri.
Pokok  persoalan  terjadinya  korupsi  bukanlah  pada  saat  kebijakan pengambilan keputusan itu  bermula. Pokok persoalan terjadinya korupsi berawal dari  system  politik  yang  dijalankan.  Pada  bagian  awal  tulisan  ini  sudah disebutkan,  bahwa  system  politik  yang  dimaksudkan  di  sini  ialah  sistem  politik pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat. Mengapa harus disorot dari sisi yang demikian itu? Permasalahan disorot dari sisi itu karena korelasi terjadinya korupsi terletak pada sisi-sisi tersebut, yaitu system peleksanaan pemilihan kepala daerah dan  wakil-wakil  rakyat  yang  menggunakan  demokratisasi  (dibaca:  politik)  yang langsung, bebas dan rahasia atas dasar kedaulatan rakyat.

## 1. Sekilas Sejarah Politik dan Kejahatan
Pada  masa  lalu,  khususnya  masa  pemerintahan  Orde  Baru  kejahatan  itu berlangsung dengan mengendarai politik. Pada masa itu terjadi yang disebut gross violation of human rights yang didukung oleh state apparatus yang didukung oleh suatu  institusi  kekerasan  yang  disebut  institutionalized  crime.  Hal  ini  dilakukan
2 Pradjoto, Mencegah Kebangkrutan Bangsa; Pelajaran Dari Krisis, Masyarakat (Transparansi Indonesia : Jakarta, 2003)
dengan  cara  massive  consequences  againts  the  people. 3 Menurut  Yohanes,  ada lima ukuran kejatahan yang berlangsung pada masa Orde Baru, sehingga itu dapat disebut  sebagai  Gross  violation  of  human  rights.  Kelima  ukuran  tersebut  adalah pertama ,  kejahatan  dilakukan  secara  sistematis  yakni  rapi,  teratur  tahap  demi tahap, dengan intensitas dan frekueisi yang tinggi untuk keperluan politik tertentu.
Kedua ,  kejahataan  atau  pelangaran  dilakukan  melalui  yang  namanya  state apparatus  yang  dipersamakan  dengan  institutionalized  crime  dalam  masyarakat.
Ketiga, kejahatan  berlangsung  secara  massive  consequences  againt  the  people,
Keempat ,  kejadian  menyebabkan  asyimetrice  relations  between  the  perpetrators and victims, yakni proses pelemahan suatu kelompok-kelompok melalui kekuatan Negara  yang didukung oleh berbagai  kekuatan masyarakat.  Suatu  kekuatan  yang dimanfaatkan  oleh  Negara  untuk  menghancurkan  yang  lain. 4 Kelima ,  adalah persoalan  yang  berhubungan  langsung  dengan  hukum,  yaitu  persoalan  keadilan sebagai  basis  terdalam  dari  suatu  persoalan.  Mahkamah  tidak  bekerja  sebagai fungsi  mahkamah,  tetapi  menjadi  tempat  transaksi  jual  beli  keadilan  dan pengadilan. 5 Menurut  pengamatan  penulis,  yang  disebut  terakhir  juga  masih berlangsung  hingga  sekarang,  mulai  pada  tingkat  peradilan  pertama  hingga  ke tingkat  Mahkamah  Agung,  termasuk  pada  Mahkamah  Konstitusi  seperti  kasus mantan Ketua MK, Akil Mukhtar.

## 2. Politik Rekanan
Salah satu warna politik di Indonesia sejak bergulir penentu adalah ongkos politik  berupa  dana  segar.  Atas  dasar  yang  demikian,  bahwa  betapa  sulit menembus  rebutan  suara  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  yang  sangat menentukan itu, rupanya membutuhkan biaya atau kos politik yang cukup mahal. Para calon pemimpin rakyat dan pemerintahan itulah mencurahkan pikiran untuk menemukan  suatu  cara  untuk  memenangkan  dan  merebut  hati  rakyat.  Salah  satu strategi untuk mengatasi ongkos politik ialah strategi politik rekanan.
Mengapa dengan strategi politik rekanan mereka perlukan? Karena dalam perebutan suara rakyat itu memerlukan suatu biaya yang cukup besar jumlahnya. Seorang  wakil  raykat  misalnya,  untuk  DPRD  tingkat  II  membutuhkan  biaya
3 Yohaes da Massenus Arus dkk,, Pencarian Keadilan di Masa Transisi, (Elsam : Jakarta, 2003),  h. 255
4 Catatan penulis untuk yang keempat ini, fenomenanya dapat dilihat pada perisitwa di Gowa,  Sulawesi  Selatan  mengenai  perebutan  kekuasaan  di  Istana  Raja  Gowa,  Ballalompowa pada  September  2016  yang  menyebabkan  kedudukan  kerajaan  dinyatakan  statusquo.  Secara teori, peristiwa itu masuk kategori post power syndrome.
5 Ibid, h. 259
hampir  1  (satu)  milliard  rupiah.  Sebagai  contoh,  seorang  wakil  rakyat  dari  salah satu partai politik di Sidrap, Selawesi Selatan, Indonesia pada pemilihan anggota legislative Priode 2014-2019, mengeluarkan biaya sekitar Rp. 900 juta barulah ia dapat  lolos  terpilih  menjadi  anggota  dewan.  Demikian  juga  di  Makassar, Indonesia  dalam  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Makassar  pada  priode yang  sama.  Ada  di  antara  calon  tersebut  yang  mengeluarkan  biaya  hingga milliaran  rupiah,  namun  tetap  saja  tidak  terpilih.  Tentu  saja  yang  terpilihpun demikian  halnya.  Pastilah  mengeluarkan  biaya  yang  sangat  besar  dengan  tujuan memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.
Dalam  kondisi  di  mana  sistem  politik  menghendaki  biaya  politik  yang amat  besar  dalam  merebut  suara  rakyat,  rekanan  politik  yang  penulis  sebut  juga sebagai politik rekanan dibutuhkan kehadirannya untuk menopang biaya politik di lapangan. Tentu saja itu tidak gratis.
Rekanan  politik  tidak  mungkin  gratis  karena  selama  proses  interaksi politik berlangsung, para rekanan politik tersebut sudah mengeluarkan biaya yang dibutuhkan  oleh  para  calon,  baik  sebagai  calon  kepala  daerah  atau  wakil  kepala daerah,  maupun  calon-calon  yang  akan  duduk  di  DPR(D)  natinya.  Sebelum dilakukannya  transaksi  politik  tersebut  dilakukan,  terlembih  dahulu  harus  ada komitmen-komitmen.  Dari  sinilah  awal  munculnya  embrio  korupsi  tersebut. Misalnya  seorang  kepala  daerah  yang  berhasil  dimenangkan,  maka  pengerjaan proyek-proyek  nantinya  akan  diserahkan  kepada  rekanan  politik  yang berpartisipasi  dalam  bentuk  ongkos  politik  tersebut.  Singkatnya,  bahwa  semua calon  tidak  terkecuali  calon  legislative  berpikir  untuk  mendapatkan  dana  dalam memenangkan  pertarungan  politik.  Sehingga  tidak  jarang  kita  lihat  ada  saja kalangan mereka yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dana tersebut, termasuk dengan cara korupsi.

## B. Lembaga Peradilan
Bicara  soal  peradilan,  dalam  keilmuan  hukum  bukan  hanya  lembaga  di mana  hakim  pengadilan  itu  memutuskan  perkara.  Akan  tetapi  termasuk  juga lembaga-lembaga yang menjadi sub-sistem dari keseluruhan system peradilan itu sendiri.  Misalnya  lembaga  kepolisian,  dan  kejaksaan.  Namun  dalam perkembangan  akahir-akhir  ini  muncul  lembaga  peradilan  seperti  lembaga peradilan  politik  semisal  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  (MKD)  yang  pernah tidak  jadi  menghukum  Setya  Novanto.  Ada  juga  Badan  Kehormatan  Dewan Perwakilan  Daerah  (BK-DPD)  yang  memberhentikan  Irman  Gusman  sebagai Ketua  DPD  karena  kasus  suap  import  gula.  Semua  itu  masuk  dalam  kategori lembaga  peradilan  karena  punya  kewenangan  hukum  memutuskan  suatu  perkara
hukum  (politik)  yang  terkait  dengan  institusi  masing-masing.  Namun  demikian, jika  lembaga-lembaga  tersebut  diukur  secara  teoretik,  maka  lembaga-lembaga peradilan yang disebutkan dua terakhir lebih layak disebut sebagai system politik, dan tidak tergolong sebagai system hukum. Karena menurut Fuller (1971), bahwa “Suatu  system  hukum  harus  mengandung  peraturan-peraturan,  yang  tidak  boleh sekedar  keputusan-keputusan  yang  bersifat  ad  hoc.  Peraturan-peraturan  tersebut harus  pula  diumumkan. 6 Tentunya  ini  berbeda  dengan  putusan  pengadilan  yang disebut  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  serta Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  yang  di  samping  membuat  keputusan juga  keputusan  tersebut  harus  pula  diumumkan  yang  disebut  pengumunan keputusan hakim.
Salah  satu  pilar  yang  melemahkan  system  demokrasi  di  Indonesia  ialah melemahnya  fungsi  lembaga  peradilan.  Dalam  faktanya,  terungkap  sejumlah perkara korupsi yang melibatkan aparat lembaga peradilan seperti hakim, panitera, dan  juga  pengacara  membuktikan  kegagalan  system  peradilan  pidana  dalam penegakan  hukum.  Jajak  pendapat  Harian  Kompas  per  18  Juni  2016 berkesimpulan bahwa 92,7 persen responden menilai praktik suap dan korupsi di pengadilan  masih  terjadi.  Selain  dari  pada  itu,  menurut  penulis,  salah  satu  yang tidak  sempat  terungkap  ke  permukaan  yang  berimplikasi  korupsi  termasuk gratifikasi  ialah  street  justice  dan  justice  by  the  press.  Peradilan  jalanan  dan peradilan  pers.  Konteks  ini  masuk  bagian  dari  konfigurasi  politik  yang  dapat memasung system demokrasi yang fair.

## PENUTUP
Pada  akhirnya,  penulis  berkesimpulan,  bahwa  pengaruh  system  politik terhadap  terjadinya  korupsi  di  Indonesia  cukup  tinggi.  Selain  itu,  system  politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prakrik korupsi di Indonesia. Hal  ini  terjadi  karena  adanya  suatu  intersubyektivitas  yang  berlebihan  bagi seorang politikus untuk tetap langgeng dalam suatu kedudukan strata social, yang berujung pada syndrome kekuasaan. Karena sequensis setelah itu, ialah korupsi.
Direkomendasikan  pula  agar  system  politik  yang  bertujuan  untuk membuka  seluas-luasnya  kedaulatan  rakyat  setelah  reformasi,  hendaknya digunakan menciptakan kondusivitas hukum.
6 Fuller, Lon L., The Morality of Law, (New Haven, Conn: Yale University Press, 1971), pag. 39

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Kamri,  2016, Prospektif  Hukum  Pidana  Dalam  Pandangan  Filosofis (Dalam  Pemikiran  Hukum  Spritual  Pluralistik:  Sisi  Lain  Hukum  Yang Terlupakan) , Thafa Media : Yogyakarta
----------, Pancasila  Sebagai  Rahmat  Tuhan  Bagi  Bangsa  Indonesia ,  Malakah Disampaikan  pada  Acara  Sarasehan  Peningkatan  Kualitas  Pemahaman Kerukunan  Umat  Beragama,  Pembinaan  Mental  dan  Spiritual,  yang diselenggarakan  oleh  Biro  Bina  Mental  Setda  Prov.  Sulawesi  Selatan, Indonesia di Hotel Horison, Makassar, 23 Maret 2016.
----------, 2013, Harmonizaion of Unwritten Laws as The Cornestone For Justice Court  Judge’s  Decision  Based  On  One  Supreme  Divinity ,  STTSS Proceedings  2013,  Social  Transformation  Toward  Sustainable  Society, The International-Conference Proceedings Papers
----------, 2008, Filsafat Hukum , UMITHOHA Press, Makassar, Indonesia.
Arus,  Masenus,  Yahanes  da,  dkk,  2003, Pencarian  Keadilan  di  Masa  Transisi , Elsam : Jakarta
Fuller,  Lon  L.,  1971, The  Morality  of  Law ,  New  Haven,  Conn:  Yale  University Press, pag. 39
Garner,  Bryan  A,  1999, Black’s  Law  Dictionary ,  Seventh  Edition,  West  Group, ST. Paul, Minn, Copyright Wets Publishing Co.
Pradjoto,  2003, Mencegah  Kebangkrutan  Bangsa: Pelajaran  Dari  Krisis, Masyarakat Tarnsparansi Indonesia : Jakarta
Rahardjo, Satjipto, 2012, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti : Bandung.