De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 13, No. 2, 2021, h. 156-169 ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658 DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137 Available online at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah

## Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia
Khoirul Hidayah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id
Abstract:
The  Warehouse  Receipt  System  (WRS)  is  a  form  of  state  protection  for farmers  in  Indonesia.  Through  WRS,  farmers  can  access  capital  and obtain  proper  selling  prices  of  agricultural  commodities.  The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed  that  the  implementation  of  WRS  in  Malang  Regency  has  not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the  Ministry  of  Agriculture  are  easier  and  less  costly.  This  study  can  be used  as  a  recommendation  for  the  government  to  review  the  WRS arrangements  so  that  the  legal  objective  of  WRS  to  provide  maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.
Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.

## Abstrak:
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  bentuk  perlindungan  negara terhadap  petani  di  Indonesia.  Melalui  SRG  petani  dapat  mengakses modal  dan  mendapatkan  harga  penjualan  komiditas  pertanian  secara layak  implementasi  SRG  masih  menarik  untuk  dilakukan  kajian, khususnya  di  Kabupaten  Malang.  Artikel  ini  bertujuan  menganalisis factor  kurang  efektifnya  SRG  di  Kabupaten  Malang  ditinjau  dari  teori kemanfaatan  hukum.  Artikel  ini  berdasarkan  penelitian  hukum  empiris dengan  pendekatan  sosiologis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  SRG  di  Kabupaten  Malang  belum  mampu  memberikan solusi  bagi  persoalan  petani.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Pertanian  lebih  memudahkan  dan  tidak  mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk  mengkaji  ulang  pengaturan  SRG  sehingga  tujuan  hukum  SRG untuk  memberikan  kemanfaatan  sebesar-besarnya  bagi  petani  dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.
Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.

## Pendahuluan
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  istrumen  perlindungan  bagi  petani dalam menghadapi kendala modal dan resiko penjualan komoditas pertanian. SRG dapat  diperdagangkan  bahkan  menjadi  jaminan  atas  pembiayaan  yang  diberikan kepada  para  petani.  Pada  tahun  2017,  SRG  telah  ada  di  27  Provinsi  dan  124 kabupaten/kota. 1 Di  Indonesia  SRG  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2006  sebagiaman  telah  dirubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2011.  Undang-undang  ini  tujuan  memberikan  akses  kemudahan  pembiayaan melalui mekanisme yang sederhana untuk petani, usaha kecil dan menengah yang berbasis  pertanian.  SRG  melalui warehouse ability diharapkan  dapat meningkatkan produktivitas  dan  kualitas  produk  para  petani,  serta  mampu  membuat  jadwal tanam  dan  pemasaran  sesuai  kebutuhannya.  Riset  Hidayani  dkk  menunjukkan bahwa  implementasi  SRG  Kabupaten  Barito  Kuala  dapat  meningkatkan kesejahteraan  petani  dengan  memungkinkan  adanya  penundaan  penjualan  untuk mendapatkan  harga  yang  lebih  baik.  Partisipasi  petani  dalam  SRG  dipengaruhi oleh  pengalaman  bertani,  akses  permodalan,  keterlambatan  penjualan,  luas  lahan garapan, harga jual gabah, penyuluhan pertanian, dan kepemilikan lahan. 2
Meskipun  berhasil  diterapkan,  di  beberap  wilayah  SRG  belum terimplementasikan  dengan  baik.  Riset  Listiani  dan  Haryotejo  di  Tuban  juga menunjukkan  bahwa  penggunaan  SRG  belum  optimal. 3 Persoalan  rumitnya tahapan  SRG  membuat  petani  di  Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten  Subang, 4 Kabupaten  Kuningan,  dan  Kabupaten  Konawe  Selatan  enggan  memanfaatkan fasilitas  ini. 5 Penelitian  Khoirul  Hidayah  dkk  menunjukkan  bahwa  implementasi SRG  di  Kabupaten  Malang  terkendala  belum  adanya  pengelola  gudang  milik pemerintah  daerah.  Petani  juga  enggan  menyimpan  padi  di  gudang  milik pemerintah daerah karena biayanya cukup tinggi dan lebih memilih fasilitas kredit usaha  rakyat  (KUR)  dan  kartu  tani. 6 Di  wilayah  Surakarta,  SRG  tidak  dianggap tidak  menguntungkan  karena  tidak  seimbang  antara  besarnya  investasi  yang dikeluarkan, sementara biaya yang dibebankan ke petani relatif kecil. 7 Riset Henry
1 Keumala  Fadhiela,  Dwi  Rachmina,  and  Ratna  Winandi,  “Biaya  Transaksi  Dan  Analisis Keuntungan Petani  Pad a Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo Di  Kabupaten  Aceh  Tengah,” Jurnal  Agribisnis  Indonesia  (Journal  of  Indonesian  Agribusiness) 6,  no.  1  (June  1,  2018):  49 – 60, https://doi.org/10.29244/jai.2018.6.1.49-60.
2 Sarah Hidayani and Dwidjono Hadi Darwanto, “Factors Influencing Farmers to Join Warehouse Receipt  System  in  Barito  Kuala  Regency,  South  Kalimantan,  Indonesia,” EurAsian  Journal  of BioSciences 13, no. 2 (2019): 2177 – 83.
3 Nurlia  Listiani  and  Bagas  Haryotejo,  “Implementasi  Sistem  Resi  Gudang  (srg)  Pada  Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur,” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 7, no. 2 (December 31, 2013): 193 – 212, https://doi.org/10.30908/bilp.v7i2.113.
4 Erma Suryani, nFN Erwidodo, and Iwan Setiadjie Anugerah, “Sistem Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan,” Analisis Kebijakan Pertanian 12, no. 1 (August 10, 2016): 69 – 86, https://doi.org/10.21082/akp.v12n1.2014.69-86.
5 Rina Oktaviani et al., Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang: Pilot Project Di Kabupaten Kuningan,  Jawa  Barat  (Komoditas  Gabah)  Dan  Konawe  Selatan,  Sulawesi  Tenggara  (Komoditas  Kakao) (Jakarta: Bank Indonesia, 2017).
6 Khoirul Hidayah, Iffaty Nasyi’ah, and Jundiani Jundiani, “Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia: Is It Beneficial for Small Farmer?,” Sriwijaya Law Review 3, no. 2 (July 31, 2019): 162 – 75, https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175.
7 Abdul  Malik,  “Penerapan  Resi  Gudang  Di  Solo  Tak  Menguntungkan,”  Tempo,  December  19, 2012, https://bisnis.tempo.co/read/449267/penerapan-resi-gudang-di-solo-tak-menguntungkan.
Khoirul Hidayah, Analisis Kritis Sistem Resi Gudang ….|
Donald  juga  menunjukkan  bahwa  SRG  secara  yuridis  tidak  dapat  dijadikan jaminan kredit perbankan. 8
Berdasarkan persoalan tersebut maka menarik untuk dikaji alasan petani lebih memilih  program  pemerintah  yang  lainnya  daripada  SRG.  Pertanyaan  yang muncul adalah apakah persoalan yang dihadapi dalam SRG adalah karena faktor implementasinya  ataukah  memang  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  yang tumpang  tindih.  Penelitian-penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya  banyak mengkaji implementasi SRG di beberapa daerah dan SRG sebagai surat berharga, namun  belum  ada  yang  menganalisis  perbandingan  kebijakan  SRG  dengan kebijakan  pertanian  di  Indonesia  secara  keseluruhan  dan  melihat  unsur kemanfaatan  dari  kebijakan  SRG  khususnya  untuk  petani  padi.  Artikel  ini merupakan  hasil  penelitian  hukum  doctrinal  dengan  pendekatan  sosiologis. Penelitian  ini  berupaya  menggali  fakta-fakta  empiris  implementasi  SRG  di Kabupaten  Malang  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  pengamatan  langsung. Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  meliputi  data  yang  diperoleh  dari hasil  wawancara  terhadap  kelompok  tani,  koperasi  calon  pengelola  gudang  serta Kabid  Perdagangan  Disperindag  Kabupaten  Malang.  Data  sekunder  diperoleh dengan  dokumentasi  dan  penelusuran  literatur  yang  terkait  dengan  SRG  dan kebijakan pertanian di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan Pengaturan Sistem Resi Gudang di Indonesia
Sistem  Resi  Gudang  (SRG)  merupakan  sistem  yang  berhubungan  dengan dikeluarkannya,  dialihkan,  dan  dijaminkannya  Resi  Gudang  (RG).  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) menjelaskan bahwa Resi  Gudang  adalah  dokumen  bukti  kepemilikan  atas  barang  yang  disimpan  di gudang  yang  diterbitkan  oleh  pengelola  gudang.  Resi  Gudang  dapat  diterbitkan sebagai  derivatif  dan  dapat  diperdagangkan  di  bursa  komoditi. Selain  dapat dialihkan  dan  dijadikan  dokumen  penyerahan  barang,  Pasal  3  UU  SRG, menyatakan  bahwa  RG  juga  dapat  dijadikan  jaminan  hutang  secara  utuh  dengan dibebani  hak  jaminan  dengan  tidak  disyaratkan  adanya  pemberian  agunan  lain. Hal  ini  dikarenakan  RG  sebagai document  of  title atas  barang  dengan  komoditas tertentu  (seperti  kopi,  coklat  dan  lada)  adalah  yang  berada  dalam  pengawasan pengelola  gudang  yang  terakreditasi  dan  hak  jaminan  atas  RG  tersebut  meliputi juga klaim asuransi selama barang tersebut diasuransikan.
Lembaga yang terkait dengan resi gudang menurut UU Nomor 9 Tahun 2006 terdiri atas: Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian,  Pusat  Registrasi  serta  Hubungan  Kelembagaan  Pusat  dan  Daerah. Tidak  ada  mekanisme  tertentu  apabila  pengelola  gudang  mengalami  pailit  atau melakukan  kelalaian  sehingga  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya.  Hal  ini menjadi  satu  kelemahan  yang  harus  diperhatikan.  Kelemahan  ini  akhirnya menuntut  UU  No.  9  Tahun  2006  menjadi  UU  Nomor  9  Tahun  2011  dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang sehingga diharapkan kepercayaan
8 Henry Donald and Jamilus Jamilus, “Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (December 9, 2019): 539 – 62, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.539-562.
pelaku  usaha  (pemegang  resi  gudang,  bank  dan  pengelola  gudang)  semakin meningkat dan terlindungi.
Penggunaan  RG  sebagai  agunan  kredit  perbankan  disamping  telah  diatur dalam  UU  SRG  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2007. Ringkasan PBI menyebutkan bahwa adanya penambahan jenis agunan yaitu RG  yang  diikat  dengan  hak  jaminan  atas  RG.  Dengan  adanya  Peraturan  Bank Indonesia,  petani  dapat  menjadikan  RG  sebagai  agunan  kredit  baru  selain  tanah, rumah,  dan  aset  lainnya.  Dokumen  RG  yang  dimiliki  petani  dapat  digunakan untuk  mengajukan  permohonan  kredit  modal  kerja  melalui  lembaga  perbankan. Agunan RG lebih mudah dibandingkan agunan lain, karena agunan RG bisa dijual dalam waktu singkat tanpa melalui pengadilan atau mempunyai title parate executie . Pada  dasarnya  barang  dalam  sistem  resi  gudang  meliputi  barang  bergerak yang  dapat  disimpan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dapat  diperdagangkan secara  umum.  Barang  bergerak  yang  dijadikan  obyek  jaminan  resi  gudang  pada umumnya  adalah  barang-barang  hasil  panen  pertanian/perkebunan/perikanan. Obyek  Resi  Gudang  menurut  pasal  4  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2020  Tentang  Barang  Dan  Persyaratan  Barang  yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao,  lada, karet, rumput laut, rotan,  garam, gambir, teh,  kopra, timah,  bawang merah, ikan, pala dan ayam beku karkas. Barang-barang jaminan RG mempunyai kemungkinan ditambah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah, asosiasi komoditas,  instansi  terkait    dengan  barang-barang  yang  lain  dengan  syarat memenuhi  kriteria  yang  ditentukan    di  dalam  pasal  3  Peraturan  Menteri Perdagangan  No.  37/M-dag/Per/11/2011  yaitu  memiliki  daya  simpan  paling sedikit  3  bulan,  memenuhi  standar  mutu  tertentu,  dan  jumlah  minimum  barang yang disimpan.
Berikut  ini  adalah  alur  resi  gudang  berdasarkan  Undang-Undang  No.  9 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang: 1)  Petani  menyimpan  pada  gudang  milik  pengelola  gudang  atau  gudang  yang dikelola oleh pengelola gudang (memiliki ijin Bappebti); 2) Barang yang disimpan untuk  resi  gudang  (seperti  gabah,  beras)  di  sertifikasi  mutu  barang  oleh  lembaga penyesuaian (seperti Sucofindo); 3) Pengelola gudang menerbitkan resi gudang; 4) Petani  mengajukan  kredit  ke  Lembaga  pembiayaan;  5)  Proses  kredit,  lembaga pembiayaan  melakukan  survei  barang  di  gudang;  6)  Pemberian  jaminan  kredit melalui  Perum  Jaminan  Kredit    Indonesia;  7)  Verifikasi  dan  konfirmasi pembebanan Hak Jaminan ke Pusat Registrasi Resi Gudang (PT. Kliring Berjangka Indonesia  atau  KBI);  8)  Pencacatan  pembebanan  hak  jaminan  oleh  KBI. Berdasarkan  tahapan  tersebut,  secara  normatif  pengaturan  resi  gudang  telah memberikan perlindungan hukum baik petani ataupun lembaga pembiayaan.

## Implementasi Sistem Resi Gudang di Kabupaten Malang
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malang  memulai  merespon  kebijakan  SRG pada  tahun  2012,  setelah  diterbitkannya  UU  SRG  tahun  2011.  Latar  belakang Disperindag  Kabupaten  Malang  mengembangkan  Sistem  Resi  Gudang  adalah untuk  meningkatkan efisiensi sektor agroindustri. Pemda berharap produsen dapat mengubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi produk yang dapat  dijadikan  sebagai  jaminan.  Sistem  Resi  Gudang  direncanakan  untuk dikembangkan  tidak  hanya  di  daerah  kecamatan  yang  mempunyai  potensi
Khoirul Hidayah, Analisis Kritis Sistem Resi Gudang ….|
komoditas gabah/beras yang tinggi, tetapi juga direncanakan terhadap  kecamatan- kecamatan  yang  mempunyai  potensi  produktivitas  tinggi  terhadap  komoditas Sistem  Resi  Gudang.  Pada  tahun  2012  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Malang telah  membuat  kebijakan  memberikan  akses  kemudahan  dengan  membangun gudang SRG  melalui  anggaran Dana Alokasi Khusus  dan  membuat pilot  project, penetapan  lokasi  pembangunan  gudang  Sistem  Resi  Gudang  di  Kecamatan Tumpang. 9 Pembangunan gudang dilakukan pada awal bulan Januari 2012 dengan biaya  pembangunan  yang  bersumber  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  APBN Kabupaten  Malang  tahun  2012  sebesar  Rp  5.142.310.000,00.  Gudang  SRG dibangun  dengan  luas  1.000  m2,  dilengkapi  lantai  jemur,  rumah  mesin pengering/dryer, dan mesin pengering/dryer dengan kapasitas 20 ton. 10
Sejak  gudang  dibangun  2012,  Disperindag  berupaya  untuk  melakukan sosialisasi  kepada  para  petani  dan  menyiapkan  kerjasama  dengan  pengelola Gudang  yang  sudah  memiliki  ijin  dari  Bappebti  (Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi). Sebagaimana persyaratan SRG yang diatur di dalam pasal 23 (1) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang,  pengelola gudang harus berbentuk  badan  hukum  dan  telah  mendapat    persetujuan  dari  badan  pengawas yaitu  Bappepti.  Melalui  persyaratan  tersebut,  maka  Pemda  berusaha  melakukan kerjasama  untuk  melakukan  pembinaan  pengelola  gudang  di  Kabupaten  Malang. Program  yang  dibuat  oleh  Pemda  Kabupaten  Malang  melalui  pembangunan gudang untuk mendukung program SRG nasional dan meningkatkan produktivitas petani  adalah  cukup  ideal  dan  dianggap  bagus.  Namun  harapan  yang  diinginkan oleh  Pemda  tidak  sebaik  praktek  yang  ada  di  lapangan.  Perspektif  petani Kabupaten  Malang,  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  masih  memberikan pilihan kemudahan kredit dibandingkan kredit dengan menggunakan SRG. Melalui kepemilikan  kartu  tani,  petani  tanpa  harus  memberikan  jaminan  sudah mendapatkan  fasilitas  kredit  bunga  rendah  dari  Bank  yang  ditunjuk  pemerintah (Bank Nasional Indonesia) dengan membayar hutangnya pada saat panen. Fasilitas kredit  maksimal  25  juta  tanpa  jaminan.  Kebijakan  yang  diberikan  Kementrian Pertanian  dalam  hal  ini  tidak  sejalan  dengan  program  SRG  Kementrian Perdagangan.  Masyarakat  akan  cenderung  memilih  program  yang  memberikan kemudahan akses dan prosedur yang mudah.
Pengaturan  sistem  resi  gudang  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan untuk  petani,  namun  secara  normatif,  UU  SRG  masih  belum  memberikan  akses kemudahan,  karena  harus  melewati  prosedur  tahapan  yang  panjang.  Beberapa contohnya adalah tahap proses menyimpan barang di gudang, pengujian mutu (uji kesesuaian)  barang,  penerbitan  SRG  di  Bantul    membutuhkan  waktu  4-9  hari, 11 Kabupaten  Indramayu  dan  Subang  membutuhkan  waktu  3  hari, 12 Kabupaten Malang  menargetkan  maksimal  7  hari  sampai  pencairan  kredit.  Pengalaman Kabupaten  Malang,  waktu  yang  dibutuhkan  sampai  pencairan  kredit  oleh  PT.
9 Hasan  Tuasikal,  Kepala  Bidang  Perdagangan  Disperindag  Kabupaten  Malang,  Wawancara (Malang: 26 October 2018).
10 Kerangka Acuan Kerja  Program Sistem Resi  Gudang  Kabupaten Malang  Januari  2012, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang.
11 Achmad Fachruddin and Lestari Rahayu, “Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang Di  Kabupaten  Bantul,” AGRARIS:  Journal  of  Agribusiness  and  Rural  Development  Research 3,  no.  2 (December 14, 2017): 103 – 11, https://doi.org/10.18196/agr.3250.
12 Suryani, Erwidodo, and A nugerah, “Sistem Resi Gudang Di Indonesia.”
Pertani membutuhkan waktu 3 minggu (21 hari), sedangkan oleh PT. BGR hanya 1 minggu  (7  hari). 13 Penggunaan  SRG  di  dalam  UU  SRG  menawarkan  prinsip sederhana  yang  dapat  membantu  petani  di  dalam  mendapatkan  akses  kredit. Semangat UU SRG memberikan tawaran solusi kepada petani dalam menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit, ternyata telah dapat  dijawab  oleh  pemerintah  sendiri  melalui  program  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  pada  tahun  2015.  Program  KUR  telah  memberikan  tawaran  lebih sederhana  dan  murah,  tanpa  harus  mengeluarkan  biaya-biaya  penyimpanan  dan transportasi  yang  ditanggung  petani.  Melalui  kebijakan  kartu  tani,  juga memberikan  akses  pembiayaan  lebih murah,  tanpa  jaminan  melalui  bayar  hutang pada saat panen. Sebagaimana pernyataan Koperasi Tiga Roda Kabupaten Malang di  Kecamatan  Pakis  yang  tidak  mau  menjadi  calon  pengelola  gudang,  karena merugikan.  Koperasi  harus  mengeluarkan  biaya  5  juta  rupiah  untuk  biaya perawatan  gudang  (milik  pemda),  padahal  petani  belum  tentu  menyimpan gabahnya di gudang. Biaya yang harus dikeluarkan petani juga cukup besar. Petani Pakis  tidak  ada  yang  mau  menggunakan  SRG  dan  tidak  berkenan  menyimpan gabahnya  ke  gudang  milik  Pemda. 14 SRG  belum  mampu  memberikan  solusi persoalan petani dan belum memberikan kemudahan.

## Kebijakan Pertanian Indonesia
Secara structural kebijakan pertanian Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pertanian.  Kemajuan  pertanian  di  Indonesia  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi  nasional  dalam  implementasinya  tidak  hanya  dilakukan  Kementerian Pertanian,  namun  juga  dilakukan  oleh  beberapa  Kementerian  lainnya  secara terkoordinasi  seperti  Kementerian  Perekonomian  dan  Kementerian  Perdagangan. Salah  satu  kebijakan  Kementerian  Pertanian  yang  menjadi  prioritas  adalah tersedianya prasarana dan sarana petani dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian.  Kebijakan  yang  sangat  dibutuhkan  petani  dalam  menunjang keberlanjutannya,  salah  satunya  adalah  kemudahan  permodalan  melalui pembiayaan.  Berikut  ini  adalah  beberapa  kebijakan  yang  sudah  dibuat  oleh pemerintah: Pertama, Kementerian Perekonomian membuat program kredit usaha rakyat (KUR) diatur melalui: a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2015  Tentang  Komite  Kebijakan  Pembiayaan  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan Menengah ’ b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2015  Tentang Komite  Kebijakan  Pembiayaan  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah;  c) eraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  180/Pmk.05/2017  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Subsidi  Bunga/Subsidi  Marjin    Untuk  Kredit  Usaha  Rakyat;  d) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  155  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.
Kedua, Kementerian Pertanian mengeluarkan kartu tani yang diatur melalui: a)  Peraturan  Presiden  No.  77  Tahun  2005  tentang  Penetapan  Pupuk  Bersubsidi Sebagai  Barang  Dalam  Pengawasan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Presiden  RI  No.  15  Tahun  2011;  b)  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.  15/M-
13 Laporan Hasil Rapat/Pertemuan Lintas SKPD Terkait Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Malang, March 2, 2016.
14 Nanik,  Ketua  KUD  Tiga  Roda  Kecamatan  Pakis  Kabupaten  Malang,  Interview,  February  4, 2019.
Khoirul Hidayah, Analisis Kritis Sistem Resi Gudang ….|
Dag/Per/4/2013  tentang  Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Untuk Sektor Pertanian; c) Peraturan Menteri Pertanian No.
69/Permentan/SR.310/12/2016  tentang  Alokasi  dan  HET  Pupuk  Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanian  TA  2017.  Selain  itu  ada  juga  bantuan  alat  dan  mesin pertanian  (alsintan)  yang  diatur  melalui  Keputusan  Menteri  Pertanian  Republik Indonesia  Nomor:  06/Kpts/Rc.210/B/02/2019  tentang  Pedoman  Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin-Pertanian APBN Tahun 2019. Ketiga,  Kebijakan  Kementerian  Perdagangan  yaitu  dalam  bentuk  pengaturan system  resi  gudang  (SRG),  hasil  pertanian  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan pembiayaan  untuk  permodalan  petani.  Kebijakan  ini  dibuat  untuk  mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam system perdagangan. Kebijakan  ini  juga  ditujukan  untuk  kelancaran  produksi  pertanian  dan  diatur melalui  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2006  tentang  Sistem  Resi  Gudang jo Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

## Perbandingan Sistem Resi Gudang dengan Kebijakan Pertanian di Indonesia
Kementerian  Perekonomian  memberikan  kebijakan  finansial  bagi  petani melalui  program  kredit  usaha  rakyat  (KUR).  Pembiayaan  melalui  program  KUR ini  tidak  menggunakan  jaminan.  Maksimal  pembiayaan  adalah  25  juta  (Bank Mandiri)  maksimal  50  juta  (Bank  BRI) 15 ,  maksimal  30  Juta  (Bank  BNI) 16 ,  jika melebihi 20 juta/30 juta maka harus ada jaminan (BPKB atau sertifikat tanah dan bangunan), bunga 6-7persen per tahun, cara pembayaran pada saat panen atau tiap bulan,  jangka  waktu  hutang  adalah  satu  musim  panen  atau  maksimal  2-5  tahun, jangka  waktu  pencairan  kredit  7-14  hari  dan  hanya  dikenakan  biaya  administrasi kredit.  Penerima  manfaat  adalah  petani,  poktan,  gapoktan,  program  KUR  dapat diakses petani kecil.
Kementerian Pertanian melalui kartu tani. Program  kartu tani dalam  hal ini terintegrasi dengan KUR, karena bagian syarat untuk medapatkan fasilitas KUR di bank  tanpa  jaminan.  Adapun  kebijakan  Kementerian  Perdagangan  dalam  bentuk pengaturan system resi gudang (SRG). Obyek jaminan harus disimpan di gudang, bunga 6 persen per tahun, pembayaran dilakukan tiap bulan, jangka waktu hutang maksimal  6  bulan,  bisa  sampai  1  tahun  sesuai  dengan  daya  tahan  barang  yang disimpan,  jangka  waktu  pencairan  kredit  7-21  hari,  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  petani  adalah  biaya  pengeringan,  biaya  transportasi,  biaya  asuransi,  biaya bongkar  muat,  biaya  pusat  registrasi,  biaya  perawatan  barang,  biaya  uji  mutu barang,  biaya  penyimpanan.  Penerima  manfaat  adalah  petani,  poktan,  dan gapoktan,  namun  dalam  prakteknya  tidak  dapat  diakses  petani  kecil,  karena minimal penyimpanan 20 ton. Untuk memudahkan penjelasan di atas maka berikut ini adalah tabel perbandingan kebijakan SRG dan pertanian.
15 “KUR - Bank  BRI  |  Melayani  Dengan  Setulus  Hati,”  accessed  August  3,  2021, https://bri.co.id/kur.
16 “KUR • Bank Bni,” accessed August 3, 202 1, https://kur.ekon.go.id/bank-bni.
Tabel 1. Tabel Perbandingan Kebijakan SRG dengan Kebijakan Pertanian di Indonesia
No. Unsur Sistem Resi NGudang Kredit Usaha Rakyat Kartu Tani Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) 1 Kebijakan  Kementerian Perdagangan Kementerian Perekonomian Kementer ian Pertanian Kementerian Pertanian (Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasik an anggaran APBN 2019 2 Jaminan Sebagai obyek jaminan dan harus disimpan di gudang Tanpa jaminan, maksimal 20 juta (Bank BRI) Tanpa jaminan maksimal 30 Juta (Bank BNI) Jika melebihi 20 juta/30 juta maka harus ada jaminan (BPKB atau sertifikat tanah dan bangunan) Kartu Tani integrasi dengan
KUR, syarat untuk medapatk an fasilitas KUR tanpa jaminan 3 Bunga 6 persen per tahun 7 persen per tahun  - - 4 Cara pembayar an Tiap bulan Bayar pada saat panen atau tiap bulan - -
Khoirul Hidayah, Analisis Kritis Sistem Resi Gudang ….| 5 Jangka waktu hutang Maksimal 6 bulan, bisa sampai 1 tahun sesuai dengan daya tahan barang yang disimpan. Satu musim panen atau maksimal 4 tahun - - 6 Jangka waktu pencairan kredit 7-21 hari 7-14 hari - - 7 Biaya Biaya pengeringan, biaya transportasi, biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya pusat registrasi, biaya perawatan barang, biaya uji mutu barang, biaya penyimpanan. Biaya administrasi kredit - - 8 Pengguna  Petani, poktan, gapoktan. Dalam prakteknya tidak dapat diakses petani kecil, karena minimal penyimpanan 20 ton Petani, poktan, gapo Petani, poktan, gapoktan. Kebijakan KUR dapat diakses petani kecil - Kelompok Tani/Gapokt an/Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masy arakat Tani/Kelomp ok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian
Sumber: Data Diolah
Berdasarkan  analisis  perbandingan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  di  atas,  maka  tidak  salah  jika  para  petani  dalam  melakukan pembiayaan lebih memilih kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian
daripada SRG, karena  lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya, sebagaimana yang dialami oleh petani di Kabupaten Malang.
Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Kemanfaaatan
Utilitarianisme pertamakali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dengan  memberikan  penilaian  terhadap  baik  buruknya  sesuatu  kebijakan  sosial, politik,  ekonomi,  dan  legal  secara  moral  atau  bagaimana  menilai  suatu  kebijakan publik  yang  mempunyai  dampak  terhadap  masyarakat  secara  moral.  Berdasarkan hal tersebut, Jeremy Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. 17 Suatu ketentuan hukum  baru  bisa  di  nilai  baik,  apabila  akibat  akibat  yang dihasilkan  dari penerapannya  adalah  berisi  tentang  kebaikan,  kebahagiaan  sebesar-besarnya,  dan berkurangnya  penderitaan.  Begitu  pun  sebaliknya,  hukum  dinilai  buruk  jika penerapannya  menghasilkan  ketidakadilan,  kerugian,  dan  hanya  memperbesar penderitaan.  Sehingga  tidak  salah  apabila  para  ahli  menyatakan  bahwa  teori kemanfaatan  ini  sebagai  dasar-dasar  ekonomi  bagi  pemikiran  hukum.  Prinsip utama  dari teori ini  adalah  mengenai tujuan dan  evaluasi  hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh  rakyat,  dan  evaluasi  hukum  dilakukan  berdasarkan  akibat-akibat  yang dihasilkan  dari  proses  penerapan  hukum.  Berdasarkan  orientasi  itu,  maka  isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. 18 Pandangan  Bentham  menginginkan  agar  hukum  mengutamakan  jaminan kebahagiaan  individu-individu,  bukan  langsung  kepada  masyarakat  secara keseluruhan. 19 Tujuan  hukum  adalah  harus  mampu  memberikan  kebahagiaan untuk  rakyatnya.  Hukum  sebagai  tatanan  hidup  bersama  harus  diarahkan  untuk mendukung  kebahagiaan,  dan  mengurangi  kesusahan.  Dengan  kata  lain  hukum harus  berbasis  manfaat  bagi  kebahagiaan  manusia.  Tugas  hukum  adalah memelihara  kebaikan,  mencegah  kejahatan,  dan  memelihara  kegunaan.  Petani adalah  kelompok  masyarakat  yang  patut  dilindungi  karena  perannya  dalam memberikan  kontribusi  ketahanan  pangan  sebuah  negara.  Menurut  Bentham, pengaturan  SRG  harus  mampu  memberikan  kebahagiaan  dan  kemanfaatan kepentingan masyarakat. Untuk mendukung kepentingan masyarakat, maka dapat dilakukan  dengan  menambah  kebahagiaan  individu-individu  yang  merupakan anggota  masyarakat  tersebut. 20 Pengaturan  SRG  dalam  UU  SRG  adalah  ingin mengutamakan  kebahagiaan  petani  untuk  dapat  meningkatkan  profit  dalam produksi  pertanian  melalui  penyimpanan  barang  pertanian  di  gudang  yang  dapat dijadikan  sebagai  jaminan  dalam  memperoleh  pembiayaan  (kredit).  Pemberian kemudahan  akses  pemberian  jaminan  melalui  SRG,  ternyata  di  dalam implementasinya  belum  memberikan  manfaat  dan  kebahagiaan  kepada  petani.
17 A.  Sonny  Keraf, Etika  Bisnis :  Tuntunan  Dan  Relevansinya (Yogyakarta:  Kanisius,  1998),
//library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2032.
18 Lili Rasjidi and I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai suatu sistem (Bandung: Mandar Maju, 2003).
19 Darji  Darmodiharjo  and  Shidarta, Pokok-pokok  filsafat  hukum:  apa  dan  bagaimana  filsafat  hukum Indonesia , 2008.
20 Carl  Joachim  Friederich, Filsafat  hukum:  perspektif  historis ,  trans.  Raisul  Muttaqin  (Bandung: Nuansa,
2004),
http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/../index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&i d=30844.
Khoirul Hidayah, Analisis Kritis Sistem Resi Gudang ….|
Sebagaimana  petani  padi  di  Kabupaten  Malang, 21 petani  lada  di  Lampung  dan Bangka, 22 petani  gabah  di  Kabupaten  Kuningan  dan  petani  kakao  di  Konawe Selatan, 23 petani gabah di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, 24 petani di padi Jawa Barat, 25 ternyata SRG belum bisa memberikan manfaat kepada petani kecil secara langsung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  beberapa  daerah  dan  juga Kabupaten  Malang,  implementasi  SRG  menunjukkan  belum  adanya  kemudahan akses  yang  membantu  kepentingan  petani.  Kebijakan  pertanian  yang  dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian seperti program KUR, kartu tani dan bantuan lainnya telah  memberikan  manfaat  lebih  dibandingkan  SRG.  Implementasi  SRG  untuk petani  padi  di  Kabupaten  Malang  masih  mengalami  kerugian  karena  tingginya biaya yang harus dikeluarkan, lamanya waktu proses administrasi dan gudang SRG juga tidak berfungsi karena tidak ada pengelola gudangnya. Koperasi  yang dibina untuk pengelola gudang tidak sanggup menjadi pengelola gudang karena tingginya biaya.  Fakta  ini  tentunya  harus  menjadi  perhatian  pemerintah  sebagai  bagian evaluasi  pengaturan  SRG,  apakah  program  SRG  masih  relevan  untuk  membantu petani kecil khususnya petani padi di Indonesia. Persoalan implementasi SRG juga pernah  dialami  oleh  beberapa  negara,  seperti  di  Turkey, 26 Afrika, 27 Zimbabwe, 28 Uganda  dan  dilakukan  evaluasi  sehingga  SRG  dapat  memberikan  manfaat  untuk petani. 29 Menurut  Bentham  jika  pengaturan  SRG  dalam  implementasinya  belum mampu  memberikan  kebaikan,  kegunaan  bagi  petani  sebagai  individu  dan masyarakat, tentunya pemerintah harus segera meninjau kembali pengaturan SRG agar  tercapainya  tujuan  hukum  memberikan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarkat pada umumnya.

## Kesimpulan
Pengaturan  SRG  ternyata  dalam  prakteknya  belum  mampu  memberikan kemanfaatan  bagi  petani  khususnya  petani  padi.  Petani  lebih  memilih  dan memanfaatkan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui  Kementrian
21 Hidayah, Nasyi’ah, and Jundiani, “Warehouse Receipt System Regulation in Indonesia.”
22 R.  Ferry  Bakti  Atmaja  and  Seno  Hadi  Saputro,  “Prospek  Sistem  Resi  Gudang  Untuk Meningkatkan Daya Saing Komoditas Lada,” Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen 4, no. 1 (March 1, 2020): 1 – 7, https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i1.7215.
23 Oktaviani  et  al., Kajian  Peningkatan  Pemanfaatan  Sistem  Resi  Gudang:  Pilot  Project  Di  Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Komoditas Gabah) Dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao) . 24 Suryani, Erwidodo, and Anugerah, “Sistem Resi Gudang Di Indonesia.”
25 Endro Gunawan et al., “Farmers’ Perceptions  of the  Warehouse Receipt System  in Indonesia,” Sustainability 11, no. 6 (January 2019): 1690, https://doi.org/10.3390/su11061690.
26 Duygu Tosun et al., “The Evaluation of the Warehouse Receipt System for Agro -Food Products in Turkey,” Anadolu Tar ı m Bilim. Derg., Anadolu J Agr Sci, ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-
8769 29 (January 1, 2014): 240 – 47, https://doi.org/10.7161/anajas.2014.29.3.240-247.
27 J.  Coulter  and  Gideon  Onumah,  “The  Role  of  Warehouse  Receipt  Systems  in  Enhanced Commodity Marketing and Rural Livelihoods in Africa,” Food Policy 27 (August 1, 2002): 319 – 37, https://doi.org/10.1016/S0306-9192(02)00018-0.
28 Tendayi  Chapoto  and  Anthony  Q.Q.  Aboagye,  “African  Innovations  in  Harnessing  Farmer Assets as Collateral,” African Journal of Economic and Management Studies 8, no. 1 (January 1, 2017):
66 – 75, https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2017-144.
29 Miriam Katunze et al., “Uganda Warehousing Receip t System: Improving Market Performance and Productivity,” African Development Review 29, no. S2 (2017): 135 – 46,
https://doi.org/10.1111/1467-8268.12268.
Pertanian, daripada SRG yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan. Hal ini tentunya  harus  menjadi  evaluasi  pengaturan  SRG  dan  kelanjutan  program  SRG melalui  pembangunan  gudang  di  daerah.  Faktanya  di  Kabupaten  Malang, bangunan  gudang  tidak  bisa  digunakan  karena  tidak  ada  pengelola  gudangnya, sehingga tidak bisa menerbitkan resi gudang untuk kredit petani. Alokasi bantuan dana untuk pembangunan gudang di daerah melalui dana alokasi khusus juga perlu dievaluasi  oleh  pemerintah.  Melalui  analisis  perbandingan  kebijakan  pertanian  di Indonesia,  maka  dapat  memperjelas  penyebab  implementasi  SRG  belum  bisa berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Faktanya  SRG belum  mampu  memberikan  kemudahan  dan  keuntungan  khususnya  bagi  petani padi.  Hasil-hasil penting dari kajian ini menarik untuk dijadikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG di Indonesia. Harapan penulis adalah  perlu  adanya  kajian  berikutnya  yang  bisa  melengkapi  dan  melanjutkan dalam  bentuk  model  pengaturan  SRG  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat petani dan selaras dengan kebijakan pertanian di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Atmaja,  R.  Ferry  Bakti,  and  Seno  Hadi  S aputro.  “Prospek  Sistem  Resi  Gudang Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Komoditas  Lada.” Widya  Cipta:  Jurnal Sekretari  Dan  Manajemen 4,  no.  1  (March  1,  2020):  1 – 7. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v4i1.7215.
Chapoto,  Tendayi,  and  Anthony  Q.Q.  Aboagye.  “African  Innovations  in
Harnessing  Farmer  Assets  as  Collateral.” African  Journal  of  Economic  and Management Studies 8, no. 1 (January 1, 2017):
66 – 75. https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2017-144.
Coulter,  J.,  and  G ideon  Onumah.  “The  Role  of  Warehouse  Receipt  Systems  in Enhanced  Commodity  Marketing  and  Rural  Livelihoods  in  Africa.” Food Policy 27  (August  1,  2002):  319 – 37.  https://doi.org/10.1016/S0306- 9192(02)00018-0.
Darmodiharjo,  Darji  and  Shidarta. Pokok-pokok  filsafat  hukum:  apa  dan  bagaimana filsafat hukum Indonesia , 2008.
Donald,  Henry,  and  Jamilus  Jamilus.  “Quo  Vadis  Resi  Gudang  Surat  Berharga Jaminan  Kredit.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 19,  no.  4  (December  9,
2019): 539 – 62. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.539-562.
Fachruddin,  Achmad,  and  Lestari  Rahayu.  “Evaluasi  Prasyarat  Keberhasilan Sistem  Resi  Gudang  Di  Kabupaten  Bantul.” AGRARIS:  Journal  of Agribusiness  and  Rural  Development  Research 3,  no.  2  (December  14,  2017):
103 – 11. https://doi.org/10.18196/agr.3250.
Fadhiela,  Keumala,  Dwi  Rachmina,  and  Ratna  Winandi.  “Biaya  Transaksi  Dan Analisis Keuntungan Petani Pada Sistem Resi Gudang Kopi Arabika Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah.” Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness) 6, no. 1 (June 1, 2018): 49 – 60. https://doi.org/10.29244/jai.2018.6.1.49-60.
Friederich,  Carl  Joachim. Filsafat  hukum:  perspektif  historis .  Translated  by  Raisul Muttaqin. Bandung: Nuansa, 2004. http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/../index.php?s_data=bp_buku&s_fiel d=0&mod=b&cat=3&id=30844.
Khoirul Hidayah, Analisis Kritis Sistem Resi Gudang ….|
Gunawan,  Endro,  John  K.  M.  Kuwornu,  Avishek  Datta,  and  Loc  T.  Nguyen. “Farmers’  Perceptions  of  the  Warehouse  Receipt  System  in  Indonesia.”
Sustainability 11, no. 6 (January 2019): 1690.
https://doi.org/10.3390/su11061690.
Hasan  Tuasikal,  Kepala  Bidang  Perdagangan  Disperindag  Kabupaten  Malang., October 26, 2018.
Hidayah,  Khoirul,  Iffaty  Nasyi’ah,  and  Jundiani  Jundiani.  “Warehouse  Receipt System  Regulation  in  Indonesia:  Is  It  Beneficial  for  Small  Farmer?” Sriwijaya  Law  Review 3,  no.  2  (July  31,  2019):  162 – 75. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.292.pp162-175.
Hidayani, Sarah, and Dwidjono Hadi Darwanto. “Factors Influencing Farmers to Join  Warehouse  Receipt  System  in  Barito  Kuala  Regency,  South Kalimantan,  Indonesia.” EurAsian  Journal  of  BioSciences 13,  no.  2  (2019): 2177 – 83.
Katunze,  Miriam,  Annette  Kuteesa,  Teresa  Mijumbi,  and  Dennis  Mahebe. “Uganda  Warehousing  Receipt  System:  Improving  Market  Performance and  Productivity.” African  Development  Review 29,  no.  S2  (2017):  135 – 46. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12268.
Keraf,  A.  Sonny. Etika  Bisnis :  Tuntunan  Dan  Relevansinya .  Yogyakarta:  Kanisius, 1998.
//library.fis.uny.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id %3D2032.
“ Kerangka Acuan Kerja  Program Sistem Resi Gudang Kabupaten Malang Januari 2012, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Malang.,” n.d. “KUR • Bank Bni.” Accessed August 3, 2021. https://kur.ekon.go.id/bank -bni.
“KUR -  Bank  BRI  |  Melayani  Dengan  Set ulus  Hati.”  Accessed  August  3,  2021. https://bri.co.id/kur.
“Laporan Hasil  Rapat/Pertemuan Lintas  SKPD  Terkait Pelaksanaan  Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Malang,” March 2, 2016.
Listiani,  Nurlia,  and  Bagas  Haryotejo.  “Implementasi  Sistem  Resi  Gudang  (s rg) Pada  Komoditi  Jagung:  Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Tuban,  Provinsi  Jawa Timur.” Buletin  Ilmiah  Litbang  Perdagangan 7,  no.  2  (December  31,  2013): 193 – 212. https://doi.org/10.30908/bilp.v7i2.113.
Malik,  Abdul.  “Penerapan  Resi  Gudang  Di  Solo  Tak  Menguntungkan.”  Tempo, December  19,  2012.  https://bisnis.tempo.co/read/449267/penerapan-resi- gudang-di-solo-tak-menguntungkan.
Nanik, Ketua KUD Tiga Roda Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, February 4, 2019.
Oktaviani, Rina,  Yunita Resmi  Sari, Ika  Tejaningrum, Asep  Ramdan, Hamidatul Imamah, Dara Ayu Lestari, Sri Mulatsih, Lukytawati Anggraeni, and Salsa Dilla. Kajian  Peningkatan  Pemanfaatan  Sistem  Resi  Gudang:  Pilot  Project  Di Kabupaten  Kuningan,  Jawa  Barat  (Komoditas  Gabah)  Dan  Konawe  Selatan, Sulawesi Tenggara (Komoditas Kakao) . Jakarta: Bank Indonesia, 2017. Rasjidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra. Hukum sebagai suatu sistem . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Suryani,  Erma,  nFN  Erwidodo,  and  Iwan  Setiadjie  Anugerah.  “Sistem  Resi Gudang Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan.” Analisis Kebijakan
Pertanian 12, no. 1 (August 10, 2016): 69 – 86.
https://doi.org/10.21082/akp.v12n1.2014.69-86.
Tosun,  Duygu,  Muzaffer  Savran,  Özge  Niyaz,  Berkay  Keskin,  and  Nevin Demirba ş .  “The  Evaluation  of  the  Warehouse  Receipt  System  for  Agro - Food  Pro ducts  in  Turkey.” Anadolu  Tar ı m  Bilim.  Derg.,  Anadolu  J  Agr  Sci, ISSN (Print) 1308-8750, ISSN (Online) 1308-8769 29 (January 1, 2014): 240 – 47. https://doi.org/10.7161/anajas.2014.29.3.240-247.