Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 1, Tahun 2022, pp. 51-58 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.43411

## Efektivitas  Pasal  7  Undang

## – Undang  Perkawinan  terhadap Penerbitan Akta Perkawinan
I Gede Arya Wira Sena 1* ,  I Komang Kawi Arta 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Besarnya  tingkat  perkawinan  anak  di  usia  muda  harus  menjadi perhatian  serius  agar  setiap  perkawinan  dapat  dipertahankan keharmonisannya  sampai  berakhirnya  kehidupan  manusia  melalui kematian.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas pasal  7  undang –  undang  perkawinan  terhadap  penerbitan  akta perkawinan.  Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  jenis  penelitian  hukum empiris, pendekatan melalui yuridis sosiologis dengan subjek penelitian yakni  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  metode  observasi  dan  wawancara. Dаtа  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperole h  melаlui  hаsil  wаwаncаrа  langsung kepada subjek penelitian, sedangkan  d аtа sekunder adalah dаtа-dаtа yаng  diperoleh  dаri  beberapa  literatur  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian ini. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskrpitif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data- data  yang  diperoleh  di  lapangan  (wawancara,  dokumentasi,  studi lapang).  Dari  data  tersebut  kemudian  dilakukan  analisis  untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  efektivitas  pasal  7  undang-undang  perkawinan terhadap  penerbitan  akta  perkawinan  adalah  suatu  hukum  dapat dikatakan  efektif  apabila  perilaku  warga  masyarakat  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  atau  diputuskan  atau  dikehendaki  oleh  hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.

## A B S T R A C T
The high level of child marriage at a young age must be a serious concern, so that every marriage can be maintained in harmony until the end of human life through death. The purpose of this study was to determine the effectiveness of article 7 of the marriage law on the issuance of marriage certificates. This research belongs to the type of empirical legal research, approach through sociological juridical, with the  research  subject  namely  the  Department  of  Population  and  Civil  Registry.  Data  collection  was carried out using observation and interview methods. The data used in the study are primary data and secondary data. Primary data is obtained through the results of direct interviews with research subjects, while secondary data are data obtained from several literatures related to the object of this research. The  data  obtained  in  the  study  were  then  analyzed  by  qualitative  descriptive  analysis,  namely  the researcher described the data obtained in the field (interviews, documentation, field studies) from the data  then  analyzed  for  the  problems  contained  in  the  problem  formulation.  The  results  of  the  study indicate that the effectiveness of Article 7 of the Marriage Law on the Issuance of Marriage Deeds is a law that can be said to be effective if the behavior of citizens is in accordance with applicable law or is decided or required by law, it can be said that the law concerned is effective.

## 1. PENDAHULUAN
Pada dasarnya manusia lahir melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari manusia itu dilahirkan,  kemudian  mangalami  perkembangan  fisik  maupun  jiwanya,  sampai  dengan  tumbuh  sebagai manusia yang menginjak dewasa, dan selanjutnya berdasarkan hukum alam pasti menginjak pada tingkat kehidupan  dalam  membentuk  rumah  tangga,  melalui  proses  perkawinan.  Perkawinan  memiliki  tujuan untuk membentuk  rumah  tangga yang  bahagia dan kekal, sehingga dapat memiliki keturunan (Hanifah,

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 11, 2022 Revised January 13, 2022 Accepted April 20, 2022 Available online April 25, 2022
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Implikasi Hukum, Akta Perkawinan
Keywords: Legal Effectiveness, Legal Implications, Marriage Certificate
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
2019; Remaja, 2017). Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Karimullah, 2021; Sari & Maloko, 2022). Perkawinan menjadi salah satu  perbuatan  hukum  disaksikan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.    Ini  berarti  bahwa  perkawinan  adalah perbuatan yang sakral yang tidak boleh dijadikan suatu permainan, melainkan harus diyakini bahwa apa yang  dilakukan  itu  adalah  kewajiban  manusia (Zulkifli,  2019). Untuk  dapat  melangsungkan  suatu perkawinan,  calon  pasangan  suami  maupun  istri  haruslah  sesuai  dengan  batasan  usia  yang  sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan (Kurniawati, 2021; Mai, 2019; Musyarrafa & Khalik, 2020). Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun (Siregar,  2020;  Wahid,  2019). Pertimbangan  adanya  aturan  mengenai  batasan  perkawinan  ini  adalah dengan alasan setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia  melalui  kematian (Anshori,  2019;  Hasibuan,  2019;  Salsabila  et  al.,  2020;  Supianto  &  Budiman, 2020). Pembatasan  minimal  usia  perkawinan  diperlukan  karena  perkawinan  sebagai  peristiwa  hukum yang  akan  mengubah  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  pada  diri  seseorang (Ilma,  2020;  Karyadi,  2022). Perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Pengaruh keharmonisan jika dilihat dari segi mental dan jiwa pasangan apabila masih di bawah umur yang telah ditentukan, sehingga dapat dipastikan belum siap bertanggung jawab  secara  moral  dan  belum  mampu  bertanggung  jawab  pada  setiap  apa  yang  menjadi  tanggung jawabnya (Febriyanti & Aulawi, 2021; Rahajaan & Niapele, 2021). Kelangsungan rumah tangga Perkawinan usia muda sangat rentan terjadi perceraian karena tingkat mental, jiwa, dan tanggung jawab masih sangat rendah (Jundan, 2020; Nurhayati, 2021; Wowor, 2021). Perkawinan akan mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari & Maloko,  2022). Pencatatan  perkawinan  dapat  dimohon  oleh  pasangan  suami  istri  yang  kemudian  akan diterbitkan  akta  perkawinan  oleh  instansi  terkait.  Pencatatan  perkawinan  sangat  dibutuhkan  sebagai penguat keabsahan perkawinan dan sebagai dokumen yang mudah dirujuk disaat terjadi sengketa antar keluarga.
Hanya saja kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan das sollen dengan das sein ,  yakni  antara  teori  dan  fenomena  di  lapangan  memperlihatkan  bahwa  masih  banyak  anak  yang menikah di usia muda. Studi yang dilakukan United Nations Children’s Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa fenomena perkawinan di bawah umur (early marriage) masih sering dijumpai pada masyarakat di Timur Tengah  dan  Asia  Selatan (Supianto  &  Budiman,  2020). Ironisnya  berdasarkan  data  UNICEF  Indonesia menempati  urutan  ke-7  (tujuh)  tertinggi  di  dunia  terkait  pernikahan  anak  dan  menempati  urutan  ke-2 (dua)  tertinggi  di  ASEAN (Indrawati  &  Budi  Santoso,  2020). Hal  ini  dikuatkan  dengan  angka  statistik perkawinan di bawah umur dengan pengantin berumur di bawah usia 16 tahun secara nasional mencapai lebih dari seperempat jumlah remaja Indonesia (Ratnaningsih & Sudjatmiko, 2021).
Untuk mengatasi hal tersebut  maka pemerintah berupaya untuk  mengeluarkan undang-undang perkawinan.  Salah  satunya  adalah  pasal  7  undang-undang  perkawinan  terhadap  penerbitan  akta perkawinan.  Pasal 7 undang-undang perkawinan  membahas mengenai  ketentuan mengenai batas umur minimal  perkawinan (Busthami  et  al.,  2020;  Nugraha  &  Izzaty,  2019). Pada  pasal  7  tersebut  dijelaskan bahwa seorang anak hanya boleh melaksanakan perkawinan apabila telah mencapai usia 19 tahun (Ilma, 2020;  Kurniawati,  2021).  A pabila  dalam  pelaksanaannya  terjadi  penyimpangan  usia  perkawinan,  pihak orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat  mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup (Musyarrafa & Khalik, 2020). Dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk permohonan.  Permohonan tersebut akan melahirkan ketetapan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan. Dengan kata lain,  kedudukan hukum acara perdata yang  berlaku  adalah  berupa  peraturan hukum  yang  menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil (Mai, 2019).
Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan masih belum dapat berjalan dengan maksimal.  Hal ini disebabkan oleh masih  banyak anak yang menikah  di  bawah  usia  19 tahun yang disebabkan oleh  beberapa  faktor, yaitu faktor  budaya,  faktor  lingkungan  sosial,  faktor  pendidikan  dan  faktor  ekonomi (Busthami  et  al.,  2020). Penelitian lainnya juga mengungkapkan hal serupa yakni pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah  implementatif, hal tersebut  dapat dilihat dari  banyaknya angka perkawinan di bawah  umur yang disebabkan karena  budaya masyarakat, perjodohan, hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, hamil di luar kawin (Rahmawati et al., 2018). Hasil selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai produk hukum pasca
putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif (Mahmudah et al., 2022).
Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut  dapat dikatakan bahwa pasal 7 undang-undang usia perkawinan belum dapat berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat perkawinan usia muda di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi, perjodohan, hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, dan hamil di luar kawin. Hanya saja pada penelitian sebelumnya belum terdpaat kajian mengenai efektivitas pasal 7 undang-undang  perkawinan  terhadap  penerbitan  akta  perkawinan  (studi  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng). Oleh karean itu, penelitian ini difokuskan pada kajian  tersebut dengan tujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  pasal  7  undang-undang  perkawinan  terhadap  penerbitan  akta perkawinan.

## 2. METODE
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan melihat kesenjangan antara teori dengan praktik.  Penelitian ini difokuskan pada mengkaji  efektivitas  pasal  7  undang-undang  perkawinan  terhadap  penerbitan  akta  perkawinan  terkait dengan batasan usia. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunak an metode observasi dan wawancara. Dаtа yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melаlui  hаsil  wаwаncаrа  langsung  kepada  subjek  penelitian, sedangkan d аtа s ekunder adalah dаtа - dаtа yаng diperoleh dаri bebe rapa literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari Perpustаkааn Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dаn Perpustаkааn Umum. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskri ptif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Terdapat 3 temuan utama pada analisis efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan. Temuan pertama berkaitan dengan substansi hukum (perundang-undangan). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  dinyatakan  bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluaraga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita harus  diyakini  bahwa  apa  yang  dilakukan  itu  adalah  kewajiban  manusia  yang  diwajibkan  oleh  Tuhan. Sebagai  negara  yang  berdasarkan  pada  Pancasila,  sila  yang  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan  tidak  saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi  unsur  bathin/rohani  juga  mempunyai peranan  yang  penting  untuk  dapat  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  harmonis  untuk  dapat menghasilkan  keturunan,  yang  mana  merupakan  suatu  tujuan  dari  perkawinan.  Pembentukan  keluarga yang  bahagia  itu  menjadikan  erat  hubungannya  dengan  keturunan  serta  pemeliharaan  dan  pendidikan anak-anak  menjadi  hak  dan  kewajiban  orang  tua.  Dengan  demikian,  yang  menjadi  tujuan  perkawinan menurut  perundangan  adalah  untuk  kebahagiaan  suami  isteri,  untuk  mendapatkan  keturunan,  dan menegakkan keagamaan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  melalui  Undang – Undang  Nomor  16 Tahun 2019 tentang  perkawinan menganut asas monogami sebagaimana tercantuk dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam suatu  perkawinan seorang suami hanya boleh  memiliki/mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh memiliki/mempunyai seorang suami. Perkawinan mempunyai syarat sahnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (syarat materiil dan syarat formil). Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan mengatur tentang adanya syarat materiil dan syarat formal. Artinya, tidak cukup hanya terpenuhinya syarat materiil, akan tetapi harus juga terpenuhinya syarat formil yang menjelaskan bahwa perkawinan  dikatakan sah apabila dilakukan  dengan  memenuhi  tatacara  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini  diharapkan dapat  menciptakan kesepakatan antara pasangan suami  isteri  untuk hidup bersama,
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata yang didasarkan jiwa yang sudah matang untuk dapat hidup mandiri. Disamping itu,  suami istri dapat merawat anak, mendidik anak, melaksanakan semua kewajiban yang harus dijalankan, dan pengurusan terhadap harta bersama.
Temuan kedua berkaitan  dengan  struktur  hukum  (aparat  penegak  hukum).  Aparat  penegak hukum yang bertugas dalam pelaksanaan hukum terkait dengan perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pelaksana  pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan  sipil  yang  dipimpin  oleh  kepala  dinas  dan  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.  Adapun  tugas  dari  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemeritahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya pada Seksi Perkawinan dan Perceraian memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pencatatan perkawinan dan perceraian, artinya bahwa pihaknya  selalu  melaksanakan  pembinaan  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat khususnya terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat memiliki akta perkawinan.
Temuan ketiga berkaitan  dengan  Kultur  (budaya  masyarakat).  Kultur  atau  budaya  masyarakat merupakan  salah  satu  aspek  yang  berpengaruh  penting  dalam  kewajiban  untuk  memperoleh  akta perkawinan jika dikaitkan dengan batasan usia perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan.  Kultur  sangat  erat  kaitannya  dengan  kesadaraan  hukum  di  masyarakat.  Semakin  tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alat indikator dari fungsinya hukum tersebut. Faktor ini merupakan faktor  utama yang menyebabkan setiap peraturan yang ada tidak dapat berjalan  sebagaimana  mestinya  karena  masih  kurangnya  rasa  kesadaran  diri  setiap  individu  terhadap pentingnya mematuhi atau menaati peraturan hukum.
Adapun data mengenai kepemilikan akta perkawinan masyarakat kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Akta Kawin 2021
N o Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Kawin Ada Akta Perkawinan Belum Ada Akta Perkawinan L P Total L P Total L P total 1  Gerokgak 29,611  29,361  58,972 10,37 5 10,36 4 20,739  19,236  18,997  38,233 2  Seririt 29,971  30,049  60,020  10,04 2 9,982  20,024  19,929  20,067  39,996 3  Busungbiu 17,502  17,550  35,052  4,769  4,741 9,510 12,733  12,809  25,542 4  Banjar 27,293  27,284  54,577  9,973  9,936  19,909  17,320  17,348  34,668 5  Sukasada 25,784  25,809  51,593  9,946  9,962  19,908  15,838  15,847  31,685 6  Buleleng 44,155  43,537  87,692 14,31 1 14,28 9 28,600  29,844  29,248  59,092 7  Sawan 25,344  25,265  50,609  8,790  8,739  17,529  16,554  16,526  33,080 8 Kubutamba han 21,194  21,079  42,273  8,677  8,655  17,332  12,517  12,424  24,941 9  Tejakula 23,094  22,926  46,020  8,501  8,466  16,967  14,593  14,460  29,053 Total Kab 243,9 48 242,8 60 486,8 08 85,38 4 85,13 4 170,5 18 158,5 64 157,7 26 316,2 90
Berdasarkan  pada tabel  1 dapat  diketahui  bahwa  kesadaran  masyarakat  untuk  mengurus  akte perkawinan  sudah  cukup  tinggi,  hanya  saja  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memiliki  kesadaran, sehingga dibutuhkan pengarahan mengenai pentingnya kepemilikan akte perkawinan.

## Pembahasan
Efektivitas pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang  tepat  untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang  ditentukan (Junaedi  et  al.,  2020). Suatu  hukum  dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif (Alghifari et al.,  2021). Artinya,  efektivitas  merupakan  ukuran  seberapa  jauh  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  untuk mencapai  suatu  tujuan  yang  hendak  dicapai (Mahmudah  et  al.,  2022). Penelitian  mengenai  pengkajian efektivitas pasal 7 peraturan perundangan-undangan batas usia perkawinan menunjukkan bahwa pasal 7 menjadi  salah  satu  substansi  hukum  yang  mengatur  batasan  usia  perkawinan  seorang  anak.  Dimana
seorang  anak  dapat  menjalankan  perkawinan  apabila  telah  berada  pada  usia  19  tahun  keatas.  Hal  ini dikarenakan jika anak masih berada dibawah usia tersebut anak tidak akan siap secara lahir dan batin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain pasal 7, substansi hukum (perundang-undangan) yang secara kusus  membahas  mengenai  perkawinan  adalah  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  yang mengungkapkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluaraga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa (Febriyanti  &  Aulawi,  2021;  Kurniawati,  2021). Hal  ini  berarti bahwa  perkawinan  merupakan  tindakan  yang  sah  di  mata  hukum  dan  agama,  sehingga  harus dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak yang menjalankan perkawinan (Karimullah, 2021; Sari & Maloko,  2022). Dalam  kehidupan  rumah  tangga  pihak  pria  dan  wanita  harus  mampu  menciptakan kesepakatan antara pasangan suami istri untuk hidup bersama, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata yang didasarkan jiwa yang sudah matang untuk dapat hidup mandiri. Di samping  itu, suami istri  dapat  merawat  anak,  mendidik  anak,  melaksanakan  semua  kewajiban  yang  harus  dijalankan,  dan pengurusan terhadap harta bersama (Hanifah, 2019; Remaja, 2017; Zulkifli, 2019).
Temuan kedua pada penelitian mengungkapkan bahwa selain diatur oleh substansi hukum, proses perkawinan juga diatur oleh struktur hukum (aparat penegak hukum). Struktur hukum yang secara kusus mengatur  masalah  perkawinan  adalah  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  kususnya  pada  seksi Perkawinan  dan  Perceraian.  Seksi  perkawinan  dan  perceraian  memiliki  fungsi  untuk  melaksanakan pembinaan  pencatatan  perkawinan  dan  perceraian,  artinya  bahwa  pihaknya  selalu  melaksanakan pembinaan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat memiliki akta perkawinan. Akta perkawinan menjadi salah satu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam pelaksanaan pendaftaran pencatatan perkawinan (Mangku & Yuliartini, 2020). Melalui akte perkawinan, seseorang suami istri akan memiliki kekuatan hukum, sehingga sah dan diakui perkawinan itu telah terjadi oleh negara karena sudah memenuhi syarat agama serta administrasi (Hanifah, 2019). Pencatatan  perkawinan  sama  halnya  dengan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Sirait, 2021; Tagel, 2020; Waluyo, 2020). Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (Ilma, 2020; Kurniawati, 2021). Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam  keluarga.  Selain  itu,  merupakan  upaya  perlindungan  terhadap  isteri  maupun  anak  dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain (Musyarrafa & Khalik, 2020).
Kesadaran  seseorang  untuk  memiliki  akte  perkawinan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah satunya  adalah  kultur  atau  budaya.  Kultur  hukum  adalah  elemen  sikap  dan  nilai  sosial,  kultur  hukum mengacu  pada  bagian-bagian  yang  ada  pada  kultur  umum,  adat  kebiasaan,  opini,  cara  bertindak  dan berpikir yang mengarah pada kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan cara-cara tertentu. Kultur sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum di masyaakat (Busthami et al., 2020). Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alat indikator dari fungsinya hukum tersebut (Jundan,  2020;  Nurhayati,  2021;  Wowor,  2021). Faktor  ini  merupakan  faktor  utama  yang menyebabkan  setiap  peraturan  yang  ada  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  seharusnya  karena  masih kurangnya  rasa  kesadaran  diri  setiap  individu  terhadap  pentingnya  mematuhi  atau  mentaati  peraturan hukum. Perkawinan di bawah umur jika ditinjau dari segi psikis antara lain sikap dan cara bepikir untuk bertindak, maka belum dapat dikatakan baik karena tidak adanya kematangan cara berpi kir seperti emosi yang  belum  bisa  dikontrol  dengan  baik,  belum  memiliki  keahlian  yang  matang  dalam  menyelesaikan masalah yang terjadi serta belum mempunyai pemikiran yang baik untuk menatap masa depannya sendiri (Febriyanti  &  Aulawi,  2021;  Rahajaan  &  Niapele,  2021). Batas  usia  dalam  melangsungkan  perkawinan adalah  penting  atau  dapat  dikatakan  sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perkawinan  menghendaki adanya kematangan psikologis. Usia perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, dan dapat berdampak pula pada pasangan suami istri dan keturunannya (Junaedi et al., 2020). Hal ini merupakan faktor terbesar yang dapat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undagan itu dapat diterapkan dengan baik atau tidak, karena peraturan dibuat untuk kepentingan bersama dan untuk menyadarkan  masyarakat.  Faktor  kebudayaan  inilah  yang  menyebabkan  penerapan  dari  pasal  7  ayat  1 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun.  Pertimbangan  terhadap  batasan  usia  perkawinan  ini
adalah  diharapkan  setiap  perkawinan  dapat  dipertahankan  keharmonisannya  sampai  berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian (Ilma, 2020).
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan masih belum dapat berjalan dengan maksima. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya anak yang menikah di bawah  usia  19  tahun  karena  beberapa  faktor,  yaitu  faktor  budaya,  faktor  lingkungan  sosial,  faktor pendidikan dan faktor ekonomi (Busthami et al., 2020). Penelitian lainnya juga mengungkapkan hal serupa yakni dimana pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementatif.  Hal tersebut dapat dilihat  dari  banyaknya  angka  perkawinan  di  bawah  umur  karena    budaya  masyarakat,  perjodohan, hubungan  yang  terlalu  dekat  dalam  berpacaran,  hamil  di  luar  kawin (Rahmawati  et  al.,  2018). Hasil selanjutnya juga mengungkapkan bahwa  penerapan  Pasal  7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama  Kec.  Garum  masih  belum  efektif (Mahmudah  et  al.,  2022). Sedangkan  hasil  penelitian  ini mengungkapkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif. Dengan demikian, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.

## 4. SIMPULAN
Simpulan  mengenai  efektivitas  pasal  7  undang-undang  perkawinan  terhadap  penerbitan  akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif. Denga demikian, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu perbuatan yang  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Suatu  kebijakan  hukum  akan  dapat berjalan dengan efektif apabila memiliki substansi hukum (perundang-undangan), struktur hukum (aparat penegak hukum, dan kultur (budaya masyarakat).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alghifari, A., Nuzha, N., & Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (2). https://doi.org/10.4790/jhki.v2i2.129.
Anshori,  T. (2019). Analisis Usia Ideal Perkawinan  dalam Perspektif Ma qasid Syari’ah. Journal of  Law & Family Studies , 1 (1). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1827.
Busthami,  D.  S.,  Sunusi,  M.,  &  Nawi,  S.  (2020).  Efektivitas  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan Mengenai  Batas  Usia  Minimal  Perkawinan. Journal  of  Lex  Theory , 1 (2),  116 – 128. http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/654.
Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik , 4 (1), 34 – 52. https://do.org/10.47080/propatria.v4i1.1111.
Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420. Hasibuan,  S.  Y.  (2019).  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  tentang  Batas  Minimal  Usia  Pernikahan  dan Konsekuensinya. Teraju , 1 (02), 79 – 87. https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88.
Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU  No.  16  Tahun  2019. Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam , 2 (2),  133 – 166. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.
Indrawati,  S.,  &  Budi  Santoso,  A.  (2020).  Tinjauan  Kritis  Batas  Usia  Perkawinan  di  Indonesia  dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019. Amnesti  Jurnal  Hukum , 2 (1),  16 – 23. https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804.
Junaedi,  J.,  Risma,  A.,  &  Busthami,  S.  (2020).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Dihubungkan  dengan  Perkawinan  di  Bawah  Umur:  Studi  Kecamatan  Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Journal Of Lex Generalis , 1 (1). https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.80.
Jundan, G. (2020). Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan  dari Pasangan Muda. Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam , 1 (1), 39 – 60. https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801.
Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif
Khoiruddin Nasution. Jurnal Pendidikan Dan Keislaman , 9 (2). https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184.
Karyadi,  R.  (2022).  Hukum  Perkawinan  Menurut  Undang  Undang  No  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat , 2 (16), 9 – 23. https://pusdikra- publishing.com/index.php/jies/article/view/573.
Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). Journal Presumption of Law , 3 (2), 160 – 180. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505.
Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. Jurnal Supremasi , 12 (1), 44 – 58. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838.
Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Crimen , 8 (4). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25661. Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1). https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381.
Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas  Usia  Nikah. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum , 1 (3). https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465. Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). Lex Scientia Law Review , 3 (1), 40 – 54. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727.
Nurhayati,  N.  A.  (2021).  Pemahaman  Remaja  tentang  Kesehatan  Reproduksi  dan  Tinjauan  Yuridis Perkawinan Usia Dini. Jurnal Health Sains , 2 (2), 224 – 234. https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.121. Rahajaan,  J.  A.,  &  Niapele,  S.  (2021).  Kajian  Yuridis  terhadap  Perkawinan  di  Bawah  Umur. Public  Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) , 2 (1), 88 – 101. https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i1.p88-101.
Rahmawati, M., Nur, W. H., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (1), 163 – 180. https://scholar.archive.org/work/uctnveb75bevdgrabmb3l7axvi/access/wayback. Ratnaningsih, R., & Sudjatmiko, S. (2021). Menakar  Nilai Keadilan, Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukum Pencegahan  Perkawinan  Anak. Journal  Economic  &  Business  Law , 1 (1),  50 – 66. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212. Remaja,  I.  N.  G.  (2017).  Makna  Perkawinan  dalam  Perspektif  Hukum  dan  Agama  Hindu. Jurnal  Hukum Agama Hindu , 1 (1). https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.637.
Salsabila, A., Afrizal, T. Y., & Aksa, F. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Bekas Isteri di Bawah Umur dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Penelitian  di  Kabupaten  Aceh  Tengah). Reusam:  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (2), 150. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3902.
Sari,  N.  S.,  &  Maloko,  M.  T.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  tentang  Kedudukan  Anak  dari  Perkawinan  Siri  di Kabupaten
Bulukumba. Allaudin Law Development Journal , 4 (1). https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.23979.
Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (1), 37. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436. Sirait,  R.  M.  (2021).  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang-  Undangan  Perkawinan  di Indonesia. Jurnal Juristic , 1 (1).
https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30. Siregar,  A.  N.  (2020).  Usia  Perkawinan  Berdasarkan  Mental  Emosional  antara  Pria  dan  Wanita. Egalita , 15 (2), 27 – 40. https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10836.
Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk
Melangsungkan Perkawinan. Jurnal Rechtens , 9 (1), 77 – 90. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i1.663. Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Vyavahara Duta , 14 (2), 84. https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256.
Wahid, N. (2019). Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan
Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Volksgeist , 2 (2), 163 – 177. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2822.
Waluyo,  B.  (2020).  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (1), 193 – 199. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135.
Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini). Jurnal Indonesia Sosial Sains ,
2 (5), 814 – 820. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278.
Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri. Jurnal Hukum Kaidah:
Media Komunikasi Dan Informasi
Hukum dan Masyarakat , 18 (3), 14 – 26. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184.