e-ISSN : 2621-4105

## EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT NAFKAH IDDAH, MUT’AH

## Muhammad Ridwan
Magister  Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  eksekusi  putusan  pengadilan  agama mengenai nafkah Iddah, Mut’ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena  adanya  talak  dari  suami  atau  gugatan  perceraian  yang  dilakukan  oleh  istri, Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan  dan  atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  kepada  mantan  istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang,  namun  prakteknya  hakim  selalu  berusaha  agar  bekas  suami  melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normative.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  eksekusi  isi  putusan  terkait  nafkah  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  Hakim  Pengadilan  Agama  Semarang  selalu  mengantisipasi dengan  cara  hakim  meajibkan  bagi  bekas  suami  untuk  memberikan  nafkah  iddah, mut’ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas  istri  apabila  mantan  suami  enggan  memberikan  nafkah  iddah, mut’ah  adalah mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.

## Kata Kunci : Bekas suami; nafkah iddah; mut’ah; pengadilan agama
e-ISSN : 2621-4105

## DECISION OF EXECUTION OF RELIGIOUS COURT RELATED TO IDDAH, MUT'AH
Muhammad Ridwan Master of Law, University of Semarang

## Abstract
This  study  aims  to  analyze the  execution of  religious court  decisions  regarding  the livelihood  of  Iddah,  Mut'ah.  Divorce  is  a  legal  act  which  certainly  will  also  bring certain legal consequences. Divorce can occur due to divorce from the husband or divorce  lawsuit  committed  by  the  wife,  the  court  may  require  the  ex-husband  to provide living expenses and or determine an obligation to the ex-wife. Obligations of ex-husband in the form of mut'ah, iddah income (if his wife is not nusyus) and income for children. The execution was related to the obligation to provide for the ex-husband before the divorce pledge was not regulated in the law, but in practice the judge always tried to make the ex-husband carry out his obligation to provide income for the ex- wife before reciting the divorce pledge. This research is a normative juridical study. The results showed that the execution of the contents of the decision related to a living that  already  has  permanent  legal  force  Judges  of  the  Semarang  Religious  Court always anticipate by way of a judge requiring ex-husbands to provide iddah, mut'ah to their ex-wife before pronouncing divorce pledge. In practice the execution of the living cannot be carried out because there is no clear legal regulation governing the execution before the pledge of divorce. That the effort that can be done by the ex-wife if the ex-husband is reluctant to provide iddah, Mut'ah is applying for an execution related to the rights of livelihood which should have been received through the head of the religious court.
Keywords: Former husband; iddah making a living, mut'ah, religious court
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Di  antara  sekian  masalah  yang  menyangkut  hubungan  antar  manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat , masalah  perkawinan  ( munakahat )  dengan  segala  persoalan  yang  berada  di sekitarnya  mendapatkan  perhatiannya  yang  istimewa. 1 Perkawinan  merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.
Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan teciptanya rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  waramah.  Salah  satu  faktor  penunjang terwujudnya  rumah  tangga  yang  sesuai  dengan  konsep  Islam  ini  adalah  harta kekayaan  yang  merupakan zinatu  al-hayat ,  baik  harta  yang  bergerak  maupun tidak, bahkan termasuk didalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual. 2
Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  mengikat  lahir  batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat  bagi  setiap  manusia,  dan  mengingat  manusia  merupakan  mahluk  sosial, sehingga hanya manusia manusia yang memiliki kelainan kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan  dasar  peradaban  umat  manusia  dan  tempat  bagi  manusia  untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan. 3
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tangal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat
1 Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam , Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243
2 Masrokimin,    Perbandingan  Antara  Hukum  Positif  Dengan  Hukum  Islam  Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang, hlm 2 .
3 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hal. 1.
e-ISSN : 2621-4105
berlakunya  Peraturan  Pelaksanaannya  yakni  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Dengan  demikian  terhadap  perkawinan  dan  hal  hal  yang  berkaitan  dengan perkawinan  apabila  terjadi  sebelum  1  Oktober  1975,  digunakan  ketentuan- ketentuan  atau  peraturan-peraturan  lama.  Sebagaimana  diketahui,  sebelum Undang-Undang  Perkawinan  belum  efektif,  di  Indonesia  terdapat  beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum  Adat,  Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan  Bagi  Golongan  Indonesia  Kristen  (HOCI),  Peraturan  Perkawinan Campuran ( Reglemennt Gemengde  uwelijken / RGH ).
Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :
“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi :
“  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing  masing agamanya dan kepercayaannya itu”
Setiap  pasangan  suami  istri  mendambakan  keharmonisan  berumah  tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang  tentram,  damai  dan  kekal  untuk  selama  lamanya,  namun  perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak  dapat  dihindari  apabila  kedua  belah  pihak  telah  mencoba  untuk  mencari penyelesaian  dengan  jalan  damai  yakni  dengan  jalan  musyawarah,  jika  masih
e-ISSN : 2621-4105
belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk  dicari  jalan  keluar  yang  terbaik.  Pengadilan  merupakan  upaya  terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan  membuka  lagi  pintu  perdamaian  dengan  cara  musyawarah  memakai penengah  yakni  Mediator,  untuk  orang  yang  beragama  Islam  akan  membawa permasalahan  ini  kepada  Pengadilan  Agama  sementara  untuk  agama  lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.
Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi  kecocokan  di  antara  suami  dan  istri  yang  disebabkan  oleh  berbagai  hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat  akibat  hukum  tertentu.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  144  Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan  perceraian  yang  dilakukan  oleh  istri,  perceraian  tersebut  hanya  dapat dilakukan atas  dasar  putusan  hakim  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  (Pasal 115 KHI).
Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41  (c)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  kepada  bekas istrinya. Pasal ini menetukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak baik berupa uang atau benda, kecuali qobla ad dhukul, memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah ( menunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz, melunasi mahar yang masih  terhutang  seluruhnya  dan  separo  apabila  qobla  ad  dhukhul,  memberikan biaya hadlonah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 4 dan memberikan  nafkah  iddahnya  kepada  bekas  istrinya  kecuali  istrinya  nusyuz. Bahwa bekas Suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya.
4 Pasal 49 Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
e-ISSN : 2621-4105
Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Setiap putusan pengadilan idealnya  diapatuhi  dan  dilaksanakan  sendiri  oleh  Tergugat.  Namun  jika  tidak demikian hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak  Penggugat  untuk  memperoleh  hak  haknya  yaitu  melalui  permohonan eksekusi.  Eksekusi  adalah  hal  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan  eksekusi  Putusan  Pengadilan Agama  Semarang  Perkara  Nomor  1778/Pdt.G/2016  terkait  dengan  pebayaran nafkah  nafkah  kepada  bekas  istri adalah dengan  cara  mewajibkan  bekas  suami untuk  membayarkan  sejumlah  nafkah  yang  telah  diputuskan  oleh  majelis pemerikas  perkara  tersebut  sebelum  bekas  suami  mengucapkan  ikrar  talak didepan majelis hakim, namun apabila bekas suami tidak menyanggupi sejumlah nafkah  yang  telah  ditentukan,  maka  majelis  hakim  dengan  ijtihadnya  akan menunda pelaksanaan ikrar tersebut dalam jangka waktu maksimal enam bulan, namun apabila bekas Isitri merelakan bekas suami membayarkan nafkah terseut setelah  ikrar,  maka  persidangan  ikrar  akan  dilanjutkan.  Berdasarkan  pasal  70 Undang  undang  Peradilan  Agama  mengatur  apabila  suami  telah  melaksanakan rangkaian  persidangan  dapat  mengikrarkan  talaknya  apabila  Permohonan  cerai talak  yang  dikeluarkan  majelis  hakim  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Apabila suami enggan memenuhi kewajibanya maka upaya hukum yang dapat ditempuh istrinya  adalah  dengan  cara  mengajukan    permohonan  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan Agama.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  penulis  paparkan  diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Eksekusi Putusan  Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah,  Mut’ah  dalam  kajian  Putusan  Nomor  Perkara  1778/Pdt.G/2016  Di Pengadilan Agama Semarang ?
e-ISSN : 2621-4105
2. Apakah  kendala  dan  solusi  atas  pelaksanaan  Eksekusi Putusan  Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah dalam kajian Putusan Nomor Perkara 1778/Pdt.G2016 Di Pengadilan Agama Semarang ?

## C. PEMBAHASAN
I. Tinjauan  Umum Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan  merupakan  suatu  kejadian  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  seseorang.  Bagi  bangsa  Indonesia  ritual  perkawinan  tidak  hanya dipandang  sebagai  peristiwa  sosial  keduniawian,  melainkan  juga  dipandang sebagai  peristiwa  sakral.  Setelah  selesai  ritual,  timbullah  ikatan  perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai  bidang,  meliputi  hubungan  lahiriah  dan  spiritual  di  antara  mereka (suami-isteri)  itu  sendiri  secara  pribadi  dankemasyarakatan,  serta  hubungan antara  mereka  dengan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  sebelum  selama,  dan sesudah perkawinan.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang    perkawinan menjelaskan  bahwa  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa.  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  barulah  ada  perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. 5 Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja.  Demikian  juga  tidaklah  merupakan  perkawinan  bila  dilakukan  antara banyak  pria  dan  banyak  wanita.  Tentulah  juga  mungkin  tidak  merupakan perkawinan  kalau  sekiranya  ikatan  lahir  batin  itu  tidak  bahagia,  atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah
5 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 7
e-ISSN : 2621-4105
Perkawinan dalam aspek relegius maupun kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan  peristiwa  yang  sakral,  namun  dalam  apabila  kita  tinjau  dari  aspek hukumnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang sakral saja akan tetapi juga  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  yangmemiliki  akibat-akibat  hukum tertentu.
Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  akan  menimbulkan  akibat  hukum sebagai berikut :
1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnyan hubungan antara orang tua dan anak. 6
Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :
1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
3. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami  wajib  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga dengan  kemampuannya  dan  isteri  wajib  mengatur  rumah  tangga  sebaik- baiknya;
5. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
6. Suami  isteri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap  dan  tempat kediaman tesebut ditentukan oleh suami isteri bersama.
6 Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 41
e-ISSN : 2621-4105
Selanjutnya  apabila  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajiban,  maka masing-masing  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan.  Sedangkan akibat  perkawinan  yang  menyangkut  harta  benda  dalam  perkawinan,  diatur alam  Pasal  35  sampai  Pasal  37  UU  No.  1  Tahun  1974,  yang  menetapkan sebagai berikut :
Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri.
Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi  harta  bersama,  maka  suami  dan  isteri  tersebut  harus  membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan dilangsungkan;
Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan  isteri  untuk  mengatur  akibat-akibat  perkawinannya  terhadap  harta kekayaan  mereka. 7 Perjanjian  kawin  diatur  dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Tahun 1974, yang menetapkan :
a. Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  kawin  yang  disahkan oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut.  Perjanjian tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  melanggar  batas-batas  hukum agama dan kesusilaan.
b. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
c. Selama  perkawinan  berlangsung  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  dirubah, kecuali  bila  dari  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk  merubah  dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
1. Mengenai  harta  bersama,  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  bertindak  atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-
7 Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Fakultas hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 1981, hal. 217.
e-ISSN : 2621-4105
masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta  bersama  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak  secara  timbal  balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,  dimana  masing-masing  pihak  berhak  melakukan  perbuatan hukum. 8
2. Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya  masing-masing.  Menurut  penjelasan  Pasal  37  UU  No.  1  tahun 1974,  yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

## II. Tinjauan Umum tentang Perceraian
Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan  membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya  bercerai.  Kedua  kata  itu  dipakai oleh  para  ahli  fiqih  sebagai  satu  istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :
a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau rnengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
c. Melepaskan  ikatan  perkawinan  dengan  ucapan  talak  atau  yang  sepadan dengan itu. 9 Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan.
Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain
8 Erwin  Prahara, Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat  Dakam Pembereian Nafkah  Pasca Putusan Cerai, JURNAL USM  Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm 2.
9 Zuhri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia , Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 73 .
e-ISSN : 2621-4105
yang  telah  diusahakan  sebelumnya  tetap  tidak  dapat  mengembalikan  keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.
Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :
a. Kematian salah satu pihak
b. Perceraian baik atas tuntuta suami maupun istri
c. Karena putusan pengadilan.
Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan  dimana  pasangan  suami  istri  kemudian  hidup  terpisah  dan  secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Putusanya perkawinan karena perceraian dalam Pasal 199 KUH Perdata dapat terjadi karena dua hal, yaitu talak dan gugat cerai. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu  sebab  putusnya  perkawinan. 10 Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa  perceraian  itu  harus  dilakukan  di  depan  pengadilan,  maka  ketentuan  ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walapun pada dasarnya Hukum Islam  tidak  menentukan,  bahwa  perceraian  itu  harus  dilakukan  di  depan pengadilan.  Namun  oleh  karena  ketentuan  ini  lebih  banyak  mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. 11

## 1. Tata Cara Perceraian
Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :
Seorang  suami  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  menurut  Agama  Islam, yang  akan  menceraikan  istrinya,  mengajukan  surat  kepada  pengadilan  ditempat
10 Zuhri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia , Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hal. 73.
11 Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 126
e-ISSN : 2621-4105
tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan  alasan-alasan  serta  meminta  kepada  pengadilan  agar  diadakan  sidang untuk keperluan itu.
Perkawinan  serta  sahnya  perceraian  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang- orang  non  Islam.  Akibat  dari  putusnya  perkawinan  karena  perceraian  baik  bagi pihak  suami  maupun  istri  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak anaknya semata-mata demi kepentingan anak.
2. Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Hukum Positif di Indonesia
a. Nafkah Iddah
Nafkah  Iddah  adalah  salah  satu  kewajiban  yang  timbul  ketika  terjadi perceraian  karena  talak.  Dalam  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  ayat  (c) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
Oleh  karena  itu  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  keadilan  serta kemanfaatan  hukum  maka  secara  lebih  rinci  dalam  KHI  dijelaskan  dalam Pasal 149 bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami dapat diwajibkan beberapa hal. Dalam poin b disebutkan salah satu kewajiban suami tersebut adalah “untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan  tidak hamil“ .
Dari  potongan  pasal  ini  dapat  difahami  bahwa  bekas  suami berkewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada bekas istrnya selama dalam  masa  iddah.  Permohonan  untuk  meminta  hak  berupa  nafkah  iddah tersebut dalam dilakukan bersama sama permohonan ikrar talak dan bisa juga ketika ikrar talak telah dilakukan, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam UU No 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat 5.
e-ISSN : 2621-4105
Mengenai ukuran nafkah iddah dalam peraturan di Indonesia tidak ditemukan secara pasti, namun dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan UU Peradilan Agama No. 7  Tahun  1989  dijelaskan  bahwa  selama  berlangsungnya  gugatan  perceraian berdasarkan  permohonan  Pemohon  ataupun  Termohon  ,  Pengadilan  dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami
b. Nafkah Mut’ah
Ketenuan Mut’ah   ini telah diatur dalam  hukum positif yang ada di Indonesia  sebagaimana  dalam  Pasal  41  (c)  UU  No.  1  Tahun  1974.  Dalam pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  suami  dapat  dibebankan  suatu  kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam KHI  pada  pasal    149  KHI  dijelaskan  mengenai  kewajiban  kewajiban  yang dapat  dibebankan  kepada  mantan  suami.  Pada  poin  (a)  dijelaskan  bahwa ketika  terjadi  perceraian  karena  talak  mantan  suami  berkewajiban  untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.
Dalam  KHI  dijelaskan  Pasal  158  bahwa  suami  menjadi  wajib memberikan mut’ah jika :
a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul
b. Perceraian atas kehendak suami
Berdasarkan Pasal 158 ayat (b) ini, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak  istri  yaitu  dengan  jalan  khulu’  maka  suami  tidak  wajib  untuk membayarkan  mut’ah  kepada  bekas  istrinya.  Suami  berkewajiban memberikan mut’ah apabila syarat yang terdapat dala KHI pasal 158 tersebut ada. Apabila tidak terdapat  ketentuan yang disebut dala Pasal 158 KHI ini, maka suami tidak wajib untuk memberikan mut’ah kepada bekas istrinya.
III. Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Agama  terkait    Nafkah  Iddah, Mut’ah  dalam  Kajian  putusan  Nomor  Perkara    1778/Pdt.G/2016    Di Pengadilan Agama Semarang
e-ISSN : 2621-4105
Pada dasarnya setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan atau cita-cita untuk selama-lamanya. Tetapi adakalanya suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat berakibat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian antara suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut secara  umum  mengenai  putusnya  hubungan  perkawinan  dalam  tiga  golongan seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan sebagai berikut.
a. Kematian
Putusnya perkawinan sebab kematian adalah dengan meninggalnya salah salah satu pihak (suami atau istri). Sejak saat meninggalnya salah satu pihak itulah perkawinan itu menjadi putus.
b. Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian adalah dengan pernyataan talak dari seorang suami.
c. Atas keputusan pengadilan.
Putusnya  perkawinan  atas  putusan  pengadilan  adalah  putusnya  perkawinan karena gugatan istri. Gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut  agama  Islam  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  sedangkan  gugatan seorang  suami/istri  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  dan kepercayaan bukan Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dicantumkanlah  suatu  asas  bahwa  tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  bahagia,  kekal  dan  sejahtera,  dengan  demikian  perceraian  bukanlah suatu  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan  menurut  undang-undang  ini.  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami istri.  Perceraian  hanya  mungkin  dengan salah  satu  alasan  seperti  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan Peraturan  Pelaksanaannya,  yang  harus  dilakukan  didepan  Pengadilan.  Bagi
e-ISSN : 2621-4105
warganegara  yang  beragama  Islam  perceraian  dilakukan  di  depan  Pengadilan Agama.  Suatu  perceraian  secara  hukum  hanya  dapat  dilakukan  dipengadilan karena pengadilan merupakan forum hukum yang dapat memberikan keputusan bagi  para  pihak  terkait.  Mengenai  tata  cara  Perceraian,  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  membagi  dua  klasifikasi cara  berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian yaitu:
1. Tata  cara  perceraian  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  yang beragama  Islam  berdasarkan  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  18  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  serta  Pasal  28  dan  29  Peraturan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1975.  Pada  kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasannya dan, meminta untuk  diadakan  siding  keperluan  tersebut.  Pengadilan  Agama  akan mempelajari isisurat permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga  puluh  hari  setelah  diterimanya  permohonan,  pemohon  akan dipanggil  bersama-sama  dengan  istrinya  untuk  didengar  dan  diminta penjelasan  tentang  segala  sesuatu  yang    berkenaan  dengan  maksudnya untuk bercerai.
b. Setelah menerima penjelasan, Pengadilan Agama untuk pertama kalinya berusaha mendamaikan kembali kedua belah pihak yang akan bercerai dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan BP4.
c. Dalam  persidangan  tentunya  diwarnai  dengan  ketegangan  ketegangan dari kedua pihak yang menginginkan dilaksanakan perceraian, sehingga sidang tidak harus selesai sekali bersidang tetapi mungkin juga berkali- kali.  Pada  setiap  kali  persidangan  hakim  juga  berusaha  mendamaikan
e-ISSN : 2621-4105
lagi, sampai pengadilan berpendapat bahwa kedua pihak tidak dapat lagi didamaikan  dan  sudah  cukup  alasan  talak.  Lalu  diadakan  lagi  sidang untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan talak, di mana pada saat  tersebut  dihadiri  juga  oleh  istrinya  atau  wakilnya.  Sehabis mengikrarkan talak bekas suami kemudian menandatangani surat ikrar.
d. Selanjutnya  Pengadilan  membuat  surat  keterangan  tentang  terjadinya talak  rangkap  empat  untuk  keperluan:  lembar  pertama  dilampiri  surat ikrar dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat Lembar kedua dan  ketiga  masing  masing  diberikan  kepada  suami istri  sedang  lembar keempat untuk arsip.
e. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas.
Apabila  talak  sudah  terjadi,  maka  kutipan  akta  nikah  yang dipegang oleh masing-masing suami dan istri dicabut dan ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu diikrarkan dan diberi catatan pada kolom yang tersedia bahwa pemilik sudah menjatuhkan/dijatuhi talak. 12
2. Tata-cara  bagi  seorang  suami  atau  istri  yang  melangsungkan  perkawinan menurut  agama  dan  kepercayaan  selain  Islam.  Gugatan  perceraian  dengan alasan-alasan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan diajukan baik oleh suami ataupun istri atau wakil kepada Pengadilan Negeri dengan daerah hukum yang meliputi wilayah tempat tinggal tergugat. Apabila ada hal-hal lain di luar itu, misalnya tempat tergugat tidak menentu, permohonan perceraian ditujukan  kepada  Pengadilan  Negeri  dengan  wilayah  hukumnya  meliputi tempat  tunggal  si  penggugat.  Gugatan  cerai  karena  ditinggal  terus  menerus tanpa  alasan  yang  sah  dapat  diajukan  pada  Pengadilan  Negeri  dimana penggugat  berdomisili,  asal  sudah  melewati  batas  waktu  yang  diisyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan gugatan cerai dengan alasan
12 Hoerudin, Ahrurn, Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian,Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 26
e-ISSN : 2621-4105
cekcok  yang  tidak  ada  harapan  untuk  rukunkembali,  diajukan  di  Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat.
Adapun  mengenai  pemeriksaan  perceraian  yang  ditentukan  dalambUndang-Undang terdiri dari:
1. Cerai Talak
a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upaya perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
c. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat volunter , namun dia berbeda dengan dari gugat volunter yang  murni.  Gugat volunter yang  mumi  adalah  sepihak,  hanya pemohon  saja.  Orang  yang  disebut  dalam  permohonan  sebagai  objek,  tidak berdiri  sebagai  subjek.  Sedangkan  dalam  cerai  talak  istri  sebagai  pihak  dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat volunteer pada umumnya.
d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman  termohon,  kecuali  apabila  termohon  dengan  sengaja  meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
e. Dalam  hal  pemohon  dan  termohon  bertempat  tinggal  dl  luar  negeri,  maka permohonan  diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan
f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu  tiga  puluh  hari  setelah  itu  memanggil  pemohon  dan  termohon  untuk
e-ISSN : 2621-4105
dimintai  penjelasan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  maksud menjatuhkan  talak.
h. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah  pihak  dan  ternyata  cukup  alasan  untuk  menjatuhkan  talak  serta  yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.
i. Setelah  keputusan  mempunyai  keputusan  hukum  tetap,  suami  mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya
j. Bila  suami  tidak  mengucapkan  ikrar  talak  dalam  waktu  tempo  enam  bulan terhitung  sejak  keputusan  Pengadilan  Agama  tentang  ijin  ikrar  talak  baginya mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  maka  hak  suami  untuk  diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya  talak  rangkap  empat  yang  merupakan  bukti  perceraian  bagi  bekas suami atau istri.
l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepadaPegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua dan  ketiga  masing-masing  diberikan  kepada  suami  istri  dan  helai  keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
2. Cerai Gugat.
a. Jalur untuk menuntut perceraian bagi istri adalah cerai gugat, yang pada dasarnya tata  cara  pemeriksaan  tidak  banyak  berbeda  dengan  cerai  talak.  Misal persamaannya  tentang  hal  yang  berkenaan  dengan  pengiriman  salinan  dan pemberian akta cerai.
b. Yang bertindak sebagai penggugat adalah istri dan di tempat lain suami sebagai tergugat.
c. Gugatan  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  meliputi  tempat  kediaman penggugat.
e-ISSN : 2621-4105
d. Seorang  istri  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  dengan  jalan  khuluk, menyampaikan pemohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan alasannya.
e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat nasehatnya.
f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
g. Jika sudah menyepakati besarnya iwald maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan  Agama.  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  pengadilan  dalam  perkara perceraian, secara garis besar mengikuti Hukum Acara Perdata. Namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama,  sifat  persidangan,  pemanggilan, pemeriksaan,  pembuktian,  dan  biaya  perkara,  serta    pelaksanaan  putusan. Kekhususan  Hukum  Acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  Agama  di  dasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Undang-Undang Peradilan  Agama).  Dengan  demikian  Hukum  Acara  yang  berlaku  pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali mengenai sejumlah hal lainnnya, yang diatur khusus, meliputi:
a. Bentuk dan proses perkara;
b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama;
c. Pemanggilan pihak-pihak;
d. Pemeriksaan, pembuktian dan upaya damai;
e. Biaya Perkara;
f. Putusan hakim dan upaya hukum.
Selain  mengacu  kepada  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  menurut penulis  proses  beracara  di  Pengadilan  Agama  juga  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Peraturan  Pemerintah
e-ISSN : 2621-4105
Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Mahkamah Agung. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  jo  Keputusan  Menteri Agama  Nomor  154  Tahun  1991.  Seluruh  Undang-Undang  dan  peraturan tersebut  dapat  dipergunakan  dalam    menyelesaikan  masalah-masalah  atau perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, shodaqoh berdasarkan Hukum Islam serta Kitab-kitab Fiqih Islam, sebagai sumber  penemuan hukum. III. Solusi atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama terkait Nafkah Iddah, Mut’ah dalam kajian putusan Nomor Perkara 1778/Pdt.G/2016  Di Pengadilan Agama Semarang.
Bahwa dalam rangka memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak  pencari  keadilan,  maka  putusan  majelis  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (  inkracht  van  gewijsde)  terhadap  perkara  Cerai  Talak Perkara  Nomor  1778/Pdt.G/2016/PA.Smg  yang  isi  putusannya  adalah  sebagai berikut :
MENGADILI
Dalam Konvensi
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan  memberi  izin  Pemohon  (wawan  Dwi  Fitriyanto  Bin  Abdul Kodir) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj’i terhadap Termohon (Ida Fitriyah Binti Nardi)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang mengirimkan salinan Penetapan  Ikrar  Talak  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal guna dicatat dalam daftar yang disediakan itu
Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
e-ISSN : 2621-4105
2. Menetapkan anak yang bernama : Afika Nabila Maulida berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan hak Penggugat akibat perceraian berupa :
3.1 kekurangan nafkah madliyah/lampau Rp. 500.000,-x15 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3.3 Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan  nafkah  anak  Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat Rekonvensi yang bernama Afika Nabila Maulida sebesar Rp. 600.000,- (enam  ratus  ribu  rupiah)  diluar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak hak  Penggugat Rekonvensi  dan  nafkah  anak  sebagaimana  tersebut  pada  point  3  dan point  4  amar  putusan  ini  secara  sukarela.  Apabila  dikemudian  hari Tergugat  Rekonvensi  enggan  melaksanakan  kewajibannya  itu,  maka akan dilakukan eksekusi menurut hukum ;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya ;
Bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan dengan cara dilakukan eksekusi terlebih  dahulu  terkait  dengan  sejumlah  nafkah  nafkah  yang  wajib  dibayarkan oleh  bekas  suami  meskipun  ada  upaya  hukum  berupa  banding,  Kasasi  maupun Peninjauan Kembali (PK) baik bekas suami mengucapkan ikrar talak atau tidak dengan  dibuatkan  payung  hukum  yakni    undang  undang,  Peraturan  peraturan, Surat  Edaran  dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  sehingga  dengan adanya Undang undang atau Peraturan peraturan yang bisa dijadikan alas / dasar hukum Majelis Hakim untuk mengeksekusi putusan tersebut. Dengan demikian kepastian  hukum,  kedailan  hukum,  dan  kemanfaatan  hukum  benar  benar dirasakan oleh bekas istri.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Agama  Terkait  Nafkah  Iddah, Mut’ah  dalam  kajian  Putusan  Nomor  Perkara  1778/Pdt.G/2016/PA.Smg  di Pengadilan  Agama  Semarang  yakni  Hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut menghimbau  kepada  Suami  untuk  meberikan  kewajiban  nafkah  yang  harus diberikan kepada istri sebelum Suami mengucapkan Ikrar Talak di depan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara tersebut, namun dalam hal ini Suami enggan  melaksanakan  isi  putusan  tersebut  karena  suami  merasa  tidak  mampu dengan  jumlah  nafkah  Iddah,  Mut’ah  kepada  bekas  Istri  sebagaimna  yang  telah diputus  oleh  Hakim  pemerikasa  perkara  tersebut,  kemudian  Majelis  Hakim menunda  pelaksanaan  pengucapan  Ikrar  takak  tersebut  dengan  batas  maksimal sesuai dalam pasal 70 ayat (6) Undang Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan “ Jika Suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian Ikrar Talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut  maka  gugurlah  kekuatan  penetapan  tersebut,  dan  perceraian  tidak  dapat diajukan  lagi  berdasarkan  alasan  yang  sama”.  Bahwa  yang  menjadi  kendala pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan terkait Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam kajian Putusan Nomor Perkara 1778/Pdt.G/2016/PA.Smg adalah Suami tidak mau melaksanakan  isi  Putusan  tersebut  karena  dinilai  Putusan  tersebut  tidak mencerminkan keadilan yang mana suami dengan kondisi riil tidak mampu tetapi putusan nafkah terkait Iddah dan Mut’ah terlalu tinggi bagi suami, dengan demikian istri tidak mendapatkan hak haknya yakni menerima nafkah Iddah dan Mut’ah dari Suami.  Bahwa  dengan  adanya  kendala  tersebut  perlu  adanya  solusi  dalam permasalahan ini yakni harus dilakukan eksekusi terlebih dahulu terkait sejumlah nafkah  nafkah  yang  harus  dibayarkan  oleh  Suami  meskipun  ada  upaya  hukum berupa  Banding,  Kasasi maupun Peninjauan Kembali baik Suami mengucapkan Ikrar Talak atau tidak dengan dibuatkan aturan yang jelas berupa Undang undang, atau Peraturan peraturan, Surat Edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia,
e-ISSN : 2621-4105
sehingga  dengan  adanya  Undang  undang  atau  Peraturan  peraturan  yang  bisa dijadikan dasar hukum Majelis Hakim untuk mengeksekusi putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ahrurn,  Hoerudin.  1999. Pengadilan  Agama  (Bahasan  tentang  Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU  No.  7  Tahun  1989  tentangPeradilan  Agama) ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Anselmus  Strauss  dan  Juliat  Corbin, Basic  of  Qualitative,  Research,  Grounded Theory Procedural and Tecnique, Newbury , Park London, New Delhi Bisri, Cik Hasan. 2000. Peradilan Agama di Indonesia. PT Raja Grafindo, Jakarta. Budiono, Abdul Rachmad. 2003. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia , Bayumedia, Malang.
Djai's  Mochammad  dan  Koosmargono,  RMJ.  2008. Membaca  dan  Mengerti  HIR, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
HR. Otje Salman S dan Anton F Susanto, Teori Hukum , Bandung : Refika Aditama Hadikusumo,  Hilman.  1990. Hukum  Perkawinan  Indonesia. Mandar  Maju, Bandung.
Halim,  Abdul.  2000. Peradilan  Agama  Dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia,  dari Otorter  Konservatif  Menuju  Konfigurasi  Demokratis-Responsif ,  PT  Raja Grafindo, Jakarta.
Hamid, Zuhri. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia . Bina Cipta. Yogyakarta. Harahap, M. Yahya. 1988. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , PT. Gramedia, Jakarta.
Hasan,  KN.  Sofyan.  1994. Dasar-dasar  Memahami  Hukum  Islam  diIndonesia , Usaha Nasional, Surabaya.
Kamal,  Musthafa  dkk.  2002. Fikh  Islam .  Citra  Karsa  Mandiri.Yogyakarta.82 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia Mertokusumo,  Sudikno.  1995, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Mulyadi,  2008. Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Panduan  Penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Tesis ,  Semarang  :  Program  Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Semarang, 2015.
Ramulyo, Muhammad Idris, 1999. Hukum Perkawinan Islam , Bumi Aksara, Jakarta. ______.  2000. Hukum  Perkawinan  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam . Sinar Grafika, Jakarta.
e-ISSN : 2621-4105
Rasjidi,  Lili.  1991. Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  di Indonesia . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum . UI-Press, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji.  1990. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. Soemijati,  1986. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan . Liberty. Yogakarta.
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1990. KUHPerdata , Pradnya, Jakarta. Sudarsono, 1994. Hukum Perkawinan Nasional , Jakarta: Rineka Cipta. Susilo, Budi. 2008. Prosedur Gugatan Cerai , Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1990, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, C V. Mandar Madju, Bandung. Syahrani,  Riduan.  1985. Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata ,  Alumni, Bandung.
Susilowati    Irianto  &  Shidarta,  2013, Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan Refleksi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, Jakarta. Sudikno  Mertokusumo,  2009, Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta.
Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Edisi Baru, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
Sri  Mamudji,  2005, Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, Jakarta.
Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum DalaM Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

## JURNAL
Erwin  Prahara, Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat  Dakam Pembereian Nafkah  Pasca Putusan Cerai, JURNAL USM  Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang.
Masrokimin,  Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v1i2.548

## UNDANG-UNDANG
Undang – undang Dasar 1945 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI)