## KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN PT. ASKES (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHA- TAN

## JURIDICAL STUDY ON THE TRANSFORMATION OF PT. ASKES (PERSERO) INTO THE SOCIAL INSURANCE MANAGEMENT AGENCY ON HEALTH

## Widya Hartati
Pogram Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Mataram e-mail: widyahartati23@gmail.com
Naskah diterima : 05/ 16/ 2015; direvisi: 06/ 16/ 2015; disetujui: 11/ 09/ 2015

## Abstract
Social insurance management is a state responsibility as mandated in the 1945 Constitution (UUD 45). With the law of BPJS being issued as the managing and executing agency of National Social Security System (SJSN), PT ASKES Persero has been transformed into The Social Insurance Management Agency on Health (BPJS Kesehatan). The findings show that at the early stage after transformation and the BPJS Kesehatan began to operate, the programs managed by PT. ASKES (Persero) were transferred as the programs of BPJS Kesehatan through National Health Insurance Program (JKN). This transformation will cause the changing in the status of PT. Askes (Persero) from being Persero State-Owned Company (BUMN) into a public legal agency that directly reports to The President of Indonesia. The characteristics of BPJS Kesehatan are different from other BUMNs that seek profits. This agency works primarily on community service. The insurance money collected from the insured participants is managed at its best for the participants’ sake. Although this transformation was well prepared and implemented as the planned mechanism, at the practical level this program still has several issues related to the transformation i.e. lack of socialization and promotion, lack of service facility, inaccurate data, and the lack of health personnel.
Keywords: Transformation, BPJS Kesehatan, PT. Askes (Persero)

## Abstrak
Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkannya Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari Undang-Undang SJSN sehingga mengakibatkan PT. Askes (Persero) bertaransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Hasil penelitian yaitu bahwa Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar, program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero) dialihkan ke BPJS kesehatan dengan program JKN. Transformasi ini akan mengubah bentuk badan hukum dari PT. Askes (Persero) yang semula  merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero menjadi badan hukum publik menurut undang-undang dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Karakteristik dari BPJS Kesehatan  berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejar keuntungan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan  dana amanat yang  dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta. Walaupun transformasi dari PT. Askes (Persero) sudah dipersiapkan secara matang dan implementasinya telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat berbagai dampak dari perubahan tersebut yaitu adanya berbagai kendala yang dihadapi  dalam beroperasinya BPJS
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 482~496
Kesehatan diantaranya masalah sosialisasi yang kurang, fasilitas pelayanan, data yang tidak sesuai, maupun mengenai tenaga kesehatan masih kurang.
Kata kunci: Perubahan, BPJS Kesehatan, PT. Askes (Persero).

## PENDAHULUAN
P ancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara mempun- yai tanggung jawab untuk melindungi se- genap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewu- judkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar war- ga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahter- aan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Berhubungan dengan hal ini penyusunan produk hukum baru atau pembaharauan hukum yang sudah ada san- gat dibutuhkan untuk mendukung terlak- sananya pembangunan hukum itu sendiri baik itu dibidang asuransi sosial maupun dibidang jaminan sosial. 1 Oleh karena itu sangat dibutuhkan Peraturan Perundang- Undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan bermasyara- kat, berbangsa dan bernegara.
Negara harus dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya agar tujuan yang ingin dicapai merupakan sebuah lan- dasan konstitusional dan berdasarkan atas asas-asas atau kaidah hukum yang berlaku. 2
Dalam bidang hukum sudah terlihat ban- yak mengalami perubahan pola pengelo- laan. Hal ini dapat dilihat dari semakin ak- tifnya peran dari pemerintah dan lembaga legislatif dalam menghasilkan peraturan pe- rundang-undangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. walaupun masih
1 Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sebuah Introduksi , Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal.1.
2 Muhammad Yamin dan Sbastian Matengkar, Intele- jen Indonesia “Towards Profesional Intellegence” , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hal. 1.
belum menunjukkan perubahan yang san- gat mendasar dan fundamental. 3 Perubahan yang dimaksud adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengalami pe- rubahan dan perbaikan. Peraturan perun- dang-undangan tersebut adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Ta- hun 1974 tentang ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial yang diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No- mor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini diganti karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat. Undang-Undang yang sudah mengalami pergantian dianta- ranya adalah Undang-Undang Republik In- donesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Per- seroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Un- dang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasi- onal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Peny- elenggara Jaminan Sosial.
Peningkatan pelayanan dan penyedia fasilitas kemudahan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, bukannya tidak beresiko bagi  berlangsungnya pro- gram yang dicanangkan oleh pemerintah malahan mengalami berbagai hambatan dan rintangan yang dijalankan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial maka dibu- tuhkan suatu pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti suatu aturan atau perundang-undangan yang bisa menjamin terselenggaranya program tersebut.
Untuk mengimplementasikan program jaminan sosial secara efektif maka yang di- perlukan adalah sistem jaminan sosial nasi-
3 http//: www. Bumn.go.id, Artikel Badan Hukum Perseroan , 2012, diakses 10 Januari 2014.
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara ..............
onal (SJSN). Dimana yang dimaksud den- gan Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu suatu tata kelola penyelenggara program jaminan sosial secara wajib yang berdasar- kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 untuk keperluan redistribusi sumber- sumber yang diperlukan ke seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya sistem jaminan sosial nasional merupakan suatu program negara yang mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini diharapkan semua penduduk dapat memenuhi kebutu- han dasar hidup yang lebih layak, apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan kare- na mengalami kecelakaan, menderita sakit, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lan- jut atau dalam masa pensiun. Undang-un- dang SJSN menggantikan program jaminan sosial dan jaminan asuransi kesehatan yang ada sebelumnya. 4
Negara dan jaminan sosial adalah kom- ponen yang menyatu dengan sistem per- lindungan sosial. Komponen-komponen negara yang meliputi rakyat, pemerintah dan legislatif pada prinsipnya memerlukan sistem jaminan sosial untuk mencapai ke- amanan sosial ekonomi, yaitu suatu kondisi bisa terpenuhinya kebutuhan atas pendidi- kan, kesempatan kerja dan prasarana untuk berusaha mandiri guna menunjang terwu- judnya penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara efektif.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu program sosial seumur hidup yang membentuk sistem proteksi sosial ter- diri dari bagian-bagian sistem pendekatan dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan sebagai upaya penciptaan lapangan peker- jaan yang dilakukan oleh pemerintah serta pemberdayaan komunitas marginal untuk menjadikan komunitas mandiri yang se-
4 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional , Gibon Books, Jakarta,2010,hal. 277.
jahtera. 5 Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 meliputi asuransi sosial dan termasuk juga bantuan sosial. Dimana asuransi sos- ial tersebut adalah suatu program perlind- ungan dasar yang bersifat wajib khususnya bagi komunitas yang bekerja di sektor for- mal maupun bekerja di sektor informal.
Sistem jaminan sosial nasional meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jami- nan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pensiun yang dibiayai dari iuran pemberi kerja dan iuran penerima kerja.
Dari uraian diatas maka dapat dikemuka- kan bahwa sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah merupakan program negara untuk seumur hidup sehingga harus diselenggarakan oleh badan hukum publik yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa pro- gram jaminan sosial. Undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sos- ial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang men- cakup program jaminan pemeliharaan kes- ehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.
Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemer- intah Nomor 26 Tahun 1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang dise- lenggarakan berdasarkan Peraturan Pemer- intah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/ penerima pensiun/ Perin- tis kemerdekaan/ veteran dan anggota ke- luarganya.
Untuk Prajurit Tentara Nasional Indo- nesia (TNI) Anggota Kepolisian Republik
5 Sulastomo, Op.Cit, hal. 4.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 484~496
Indonesia (POLRI) dan PNS Departemen Pertahanan/ TNI/ POLRI beserta keluar- ganya, telah dilaksanakan program Asur- ansi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Per- aturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.
Berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil masyarakat, se- dangkan sebagian besar rakyat belum mem- peroleh perlindungan yang memadai. Dis- amping itu pelaksanaan dari berbagai pro- gram jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.
Sehubungan dengan hal diatas, dipan- dang perlu menyusun sistem jaminan sos- ial yang mampu mensinkronisasikan peny- elenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penye- lenggara agar dapat menjangkau kepeserta- an yang lebih luas serta memberikan man- faat yang lebih besar bagi setiap peserta.
Dengan bergulirnya era reformasi di In- donesia maka banyak terjadi perubahan- perubahan diberbagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 57 Undang-Undang BPJS mengatur mengenai transformasi 2 BPJS  yang ada saat ini yakni PT. Askes dan PT. Jamsostek. PT. Askes yang sudah berdi- ri sejak 1968 ini akan di transformasikan menjadi BPJS Kesehatan, sedangkan PT Jamsostek yang sudah menyelenggarakan jaminan sosial sejak tahun 1977 akan di transformasikan menjadi BPJS Ketenagak- erjaan. 6
Transformasi tersebut meliputi perubah- an sifat, organ dan prinsip pengelolaan atau dengan kata lain berkaitan dengan peruba- han struktur dan budaya organisasi. Selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 19
6 http//:www.jamsostek.go.id, Artikel tentang Jami- nan Sosial Tenaga Kerja, 2012, diakses tanggal 10 Janu- ari 2014.
Tahun 2003 tentang BUMN, PT Askes dan PT. Jamsostek juga tunduk pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Per- seroan Terbatas. hal ini berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang mengatur BUMN berbentuk persero juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang telah digantikan dengan undang-undang PT tersebut, sehingga proses pembubaran dari kedua perusahaan perseroan tersebut harus juga memperhatikan ketentuan yang diatur dalam kedua undang-undang ini.
Pasal 4 undang-undang BPJS menga- tur mengenai prinsip-prinsip BPJS yaitu kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengem- bangan program dan kepentingan peserta.
Prinsip nirlaba dalam BPJS berbeda den- gan tujuan dari pendirian BUMN persero yaitu untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perbedaan prinsip dan tujuan ini semakin memperkuat alasan pemerintah untuk melakukan trans- formasi terhadap PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero). Prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang BPJS akan mengubah banyak hal dalam pelaksa- naan jaminan sosial di Indonesia.
Masa persiapan dari perubahan atau transformasi dari PT. ASKES (persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan So- sial (BPJS Kesehatan) dalam kurun waktu 2 tahun yaitu terhitung mulai tanggal 25 November 2011 sampai dengan 1 Januari 2013. Perubahan ini sudah dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan dijelaskan pula menge- nai tujuan dari perubahan tersebut yaitu untuk lebih memudahkan dan meningkat- kan pelayanan asuransi jaminan kesehatan kepada masyarakat. Adapun yang dijadi- kan salah satu prinsip dari BPJS Kesehatan adalah prinsip kegotongroyongan yang arti- nya bahwa saling tolong menolong dimana
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara .............. yang mampu menolong yang lemah (kurang mampu) dan yang sehat menolong yang sakit sehingga sistem jaminan sosial ini ses- uai dengan falsafah pancasila yaitu sila ke 5 yang berbunyi “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Menurut Pasal 42 Undang-Undang BPJS modal awal BPJS Kesehatan bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas sa- ham. 7 Penggantian badan hukum ini akan berdampak pada banyak hal dalam pelaksa- naan jaminan sosial. Terlebih lagi dengan tidak adanya saham dalam BPJS akan mem- persempit kesempatan masyarakat untuk ikut turut serta dalam pelaksanaan jaminan sosial.
Perubahan status tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian sistem jaminan sosial yang bersifat nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam hal ini seluruh masyarakat yang ada di Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai karena banyak seka- li dijumpai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah terpencil dian- taranya yaitu masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di dae- rahnya karena daerahnya berada di pelosok yang sulit untuk dijangkau.
Fokus tulisa ini akan membahas tentang implementasi Pasal 57 Undang-Undang BPJS  tentang perubahan PT. Askes (Per- sero) menjadi Badan Penyelenggara Jami- nan Sosial Kesehatan dan implikasi yuri- dis perubahan dari PT. Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian hukum nor- matif-empiris Kemudian metode pendeka- tan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep-
7 Lihat Pasal 42 Undang-Undang Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial tentang modal awal dan asset dari BPJS.
tual dan pendekatan sosiologis. 8 Didukung juga dengan pengelolaan data secara anali- sis kualitatif, dengan metode pengambilan kesimpulan secara deduktif.

## PEMBAHASAN

## A. Beberapa Teori Pendukung
Guna menjelaskan permasalahan maka terdapat beberapa teori yang digunakan. Teori merupakan seperangkat konsep yang memberikan pandangan yang sistema- tis mengenai kejadian terinci hubungan- hubungan antara suatu kejadian dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan tersebut. 9 Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan tentang kajian yuridis perubahan PT. Ask- es (Persero) menjadi BPJS Kesehatan yaitu Teori Utilitarianisme dan teori Perubahan sosial.
1. Teori Utilitarianisme
Teori yang digunakan untuk menunjang tesis ini adalah teori utilitrianisme. Teori utilitarianisme digagas oleh Jeremy Ben- tham dan muridnya Jhon Stuart Mill pada abad ke 19, utilitarianisme berasal dari ba- hasa latin ” utilis ” yang berarti useful, ber- manfaat, berfaedah dan menguntungkan. Teori  utilitarianisme Maksudnya yaitu bahwa hukum itu dibuat bermanfaat bagi masyarakat dan hukum itu harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. 10 Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya ses- uatu dilihat dari segi kegunaannya atau fae- dah yang didatangkannya.
Secara terminologis utilitarianisme merupakan suatu paham etis bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan. Jika suatu perbuatan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Ken- cana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.137-139.
9 L. Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI , Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang,2010, hal. 42.
10 Bernard L. Tanya et al, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta publishing, Yogyakarta, 2010, hal 91.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 486~496
membawa manfaat untuk sebesar-besarnya untuk jumlah orang terbesar, maka menu- rut  utilitarianisme perbuatan itu harus di- anggap baik. Prinsip dasar utilitarianisme adalah tindakan atau peraturan yang secara moral yang dapat menunjang kebahagiaan semua yang bersangkutan sehingga tinda- kan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat.
2. Teori Hukum dan Perubahan Sosial
Perubahan sosial adalah segala peruba- han dalam lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat. Pada umumnya perubahan dibidang tertentu akan mempengaruhi bi- dang lainnya. Apabila diterapkan terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum mengakibatkan perubahan pada bi- dang lainnya. 11
Menurut  Max Weber, perkembangan hu- kum materil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistema- tis. Ia menyatakan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari ma- syarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.
Sedangkan menurut Arnold Rose mengemukakan 3 teori tentang perubahan- perubahan sosial yang dihubungkan den- gan hukum yaitu penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antar kebuday- aan dan gerakan sosial. William F. Ogburn menyatakan teori yang pertama bahwa penemuan-penemuan di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi pe- nyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial karena penemuan tersebut mempu- nyai daya berkembang yang kuat. Teori
11 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 101
yang kedua menyangkut kebudayaan, me- nyatakan bahwa proses pembaharuan atau perubahan terjadi apabila kedua kebuday- aan berhubungan. Teori yang ketiga tentang gerakan sosial bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan. 12
Didalam proses perubahan hukum (teru- tama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum yaitu badan-badan pembentuk hu- kum, badan-badan penegakan hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Pada ma- syarakat sederhana fungsi dan keberadaan hukum berada pada tangan satu badan ter- tentu atau diserahkan pada unit-unit ter- penting dalam masyarakat.
Hukum itu dikatakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, sebagai mana dik- etahui bahwa hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak- hak manusia itu sendiri.  Dari manusia ini- lah warna hukum dan terapannya akan me- nentukan apa yang dialami manusia dalam pergaulan hidup. 13
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum itu dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada dibawah pengendalian serta berada dibawah pengawasan pelopor perubahan tersebut.
Kaidah-kaidah hukum kiranya dapat dikatakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan mempunyai peranan pent- ing tertutama terhadap perubahan yang di- inginkan walaupun secara tidak langsung.
12 ibid 13 Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi hukum , Rajawa- li Pers, Jakarta, 1983, hal 15
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara ..............
Oleh karena itu apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat, maka hukum diperlukan untuk membentuk badan terse- but serta untuk menentukan dan membata- si kekuasaannya. 14
B. Implementasi Pasal 57 Undang-Un- dang BPJS tentang Perubahan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kes- ehatan.
Suatu implementasi selalu berkaitan dengan kebijakan, kebijakan tanpa imple- mentasi bisa dikatakan tidak berarti atau hanyalah suatu rencana apabila tidak di- implementasikan. Definisi implementasi kebijakan menurut Van Metten dan Van Horn merumuskan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerin- tah atau swasta yang diarahkan pada terca- painya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 15 Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi diar- tikan sebagai pelaksanaan atau penerapan artinya diterapkan atau dilaksanakan yaitu suatu gambaran atau ide harus dijalankan sesuai dengan harapan. 16
1. Perubahan Badan Hukum.
Sebagaimana diketahui bahwa PT. Askes (Persero) merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) )yang me- nyelenggarakan program jaminan sosial, permodalannya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. BUMN sekarang ada 3 macam yaitu:
a. Perjan merupakan BUMN yang selu- ruh modalnya dimiliki oleh pemerin-
14 Selo Soemardjan, Sifat-sifat Panutan di dalam Pan- dangan Masyarakat Indonesia. Masalah-masalah Eko- nomi dan Faktor-faktor IPOLSOS, LEKNAS,MIPI , 1965. Hal 26
15 http//:www.el kawaqi.blogspot.com, Artikel Imple- mentasi Menurut Para Ahli , 2012, diaskes tanggal 3 Ma- ret 2014
16 Departmen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,2002, Hal. 728.
tah. Perjan berorientasi pada pelayan- an terhadap masyarkat.
b.  Perum merupakan Badan Usaha yang dikelola oleh Negara yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntun- gan dan memberikan pelayanan ke- pada masyarakat.
c. Persero merupkan salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan utama didirikannya Persero adalah  untuk mencari keun- tungan  (komersial).
Pada awalnya bentuk badan usaha dari PT. Askes (Persero) adalah berbentuk perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Husada Bhakti kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No- mor 6 tahun 1992 status Perum diubah menjadi perusahaan perseroan (PT) dan selanjutnya mulai tanggal 1 Januari 2014 PT. Askes  (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Karakteristik dari BPJS Kesehatan berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejar keuntungan guna menin- gkatkan nilai perusahaan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanan ke- pada masyarakat, dimana terdapat prinsip nirlaba yaitu pengelolaan dana amanat oleh BPJS Kesehatan adalah bukan untuk mencari laba ( for profit oriented ) sebaliknya tujuan utama yaitu untuk memenuhi sebe- sar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang terkumpul dari iuran peserta meru- pakan  dana amanat yang  dikelola den- gan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta. Sehingga hasil pengembangannya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya un- tuk kepentingan peserta.
Di indonesia ada 4 BUMN  yang me- nyelenggarakan jaminan sosial yaitu PT. Askes, PT. Asabri, PT. Jamsostek dan PT. Taspen. Ke 4 badan privat yang terdiri
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 488~496
dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. BUMN ini bertindak sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan keputusan pemilik sa- ham yang tergabung dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
Sebagai badan hukum privat, peru- sahaan Persero tidak didirikan oleh pen- guasa negara dengan Undang-Undang melainkan didirikan oleh perseorangan, selayaknya perusahaan umum lainnya kemudian didaftarkan pada Notaris dan diberi keabsahan oleh Kementrian Hukum dan Ham.
Sebaliknya, pendirian Badan Peny- elenggara Jaminan Sosial oleh penguasa Negara didirikan berdasarkan  Undang- Undang, yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang- Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak didaftarkan pada notaris dan tidak perlu  pengabsahan dari lembaga pemerintah.
RUPS adalah organ Persero yang me- megang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang wewenang yang tidak di- berikan kepada Direksi atau Komisaris. 17 Transformasi kelembagaan jaminan so- sial mengeluarkan badan penyelenggara jaminan sosial dari tatanan Persero yang berdasar pada kepemilikan saham dan ke- wenangan RUPS, menuju tatanan  badan hukum publik sebagai pelaksana amanat konstitusi dan peraturan perundangan.
Selanjutnya perubahan berlanjut pada organisasi badan penyelenggara. Didasari  pada kondisi bahwa kekayaan Negara dan saham tidak dikenal dalam SJSN, maka RUPS tidak dikenal dalam or- gan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Organ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari Dewan Pengawas dan
17 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, PT. Alumni, Bandung, 2004, Hal 96.
Direksi. 18 Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksa- naan tugas Badan Penyelenggara Jami- nan Sosial, sedangkan Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS. Anggota Direksi di- angkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berbeda dengan Dewan Pengawas BUMN Persero, Dewan Pengawas BPJS ditetapkan oleh Presiden. Pemilihan Dewan Pengawas BPJS dilakukan oleh Presiden dan DPR. Presiden memilih anggota Dewan Penga- was dari unsur Pemerintah, sedangkan DPR memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja dan unsur dari tokoh masyarakat.
Sebagai badan hukum privat, keempat BUMN Persero tersebut tidak memiliki ke- wenangan publik yang seharusnya dimiliki oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
Hambatan utama yang dialami BUMN Persero adalah ketidakefektifan  penegakan hukum jaminan sosial karena tidak ada kewenangan untuk mengatur, mengawasi maupun menjatuhkan sanksi kepada peser- ta. Sebaliknya, BPJS selaku badan hukum publik memiliki kekuasaan dan kewenan- gan untuk mengatur publik melalui ke- wenangan membuat  peraturan-peraturan yang mengikat publik.
Sebagai badan hukum publik, Badan Pe- nyelenggara Jaminan Sosial wajib menyam- paikan pertanggungjawaban atas  pelaksa- naan tugasnya kepada Presiden. Badan Pe- nyelenggara Jaminan Sosial menyampaikan kinerjanya dalam bentuk laporan pengelo- laan program dan laporan keuangan tahu- nan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.
Perubahan terakhir dari serangkaian proses transformasi badan penyelengga-
18 Hasil wawancara dengan Syarifa Hijriani Staf SDM kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram tanggal 20 Oktober 2014
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara .............. ra  jaminan sosial adalah perubahan buda- ya organisasi. 19 Reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan pe- nyelenggaraan jaminan sosial mengubah perilaku dan kinerja badan penyelenggara. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial me- misahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. Pasal 40 ayat (3) UU BPJS menegas- kan bahwa aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset Badan Penyelenggara Jami- nan Sosial. Penegasan ini untuk memasti- kan bahwa Dana Jaminan Sosial merupak- an dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Berikut karakteristik Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial sebagai badan hukum publik yaitu:
a). Dibentuk berdasarkan Undang-Un- dang (Pasal 5 Undang-Undang BPJS)
b). Berfungsi untuk menyelenggara- kan kepentingan umum yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ber- dasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakat indonesia (Pasal 2 Undang-Undang BPJS).
c). Bertugas mengelola dana publik yaitu dana jaminan sosial untuk kepentin- gan peserta (Pasal 10 huuf d Undang- Undang BPJS ).
d). Berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta  dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Uan- dangan Jaminan Sosial Nasional (Pas- al 11 huruf c Undang-Undang BPJS).
e). Berwenang memberikan sanksi ad- ministratif kepada peserta atau pem- beri kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 11 huruf f Un- dang-Undang BPJS).
19 Sulastomo, op cit hal 15
f). Pengangkatan Anggota Dewan Pen- gawas dan anggota Direksi  oleh Pres- iden yaitu setelah melewati  poses seleksi publik (Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-undang BPJS).
g). Diberikan kewenagan untuk mem- buat aturan yang mengikat secara umum (Pasal 48 Ayat (3) Undang-un- dang BPJS).
h). Bertindak mewakili negara RI sebagai lembaga Internasional (Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang BPJS).
2. Proses Transformasi.
Masa persiapan dari transformasi PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan yaitu selama 2 tahun. Dalam masa per- siapan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero) ditugasi untuk menyiap- kan operasional BPJS Kesehatan, penga- lihan aset dan liabilitas pegawai serta hak dan kewajiban PT. Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi  tanggal 1 Januari 2014 PT. Ask- es (Persero) dinyatakan bubar tanpa liku- dasi, pada saat yang sama menteri BUMN melalui RUPS mengesahkan laporan po- sisi keuangan penutup PT. Askes (Persero) setelah dilakukan audit di kantor akuntan publik dan menteri keungan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Ke- sehatan dan laporan keuangan pembuka dana jaminan sosial. Untuk pertama kali Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Penga- was BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.
Pada tahun 2004 pemerintah memben- tuk dan  mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam- inan Nasional selanjutnya sebagai pelaksa- naan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasioal pas- ca putusan MK Nomor 007/PUU-III/2005 pada tanggal 25 November 2011 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 490~496
24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jam- inan Sosial.
Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Un- dang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten- tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperlukan sinergi dari berbagai peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasi- onal (DJSN), PT Askes Indonesia, serta masukan dari berbagai pemangku kepent- ingan lainnya. Untuk itu, disusun Peta Ja- lan ( roadmap ) Menuju Jaminan Kesehatan Nasional ini sebagai acuan bagi semua pe- mangku kepentingan. 20
Dengan terbitnya kedua undang-undang yang dimaksud, Pemerintah diwajibkan un- tuk memberikan lima jaminan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu jami- nan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan tunjangan hari tua. Jaminan dimaksud akan dibiayai oleh perseoran- gan, pemberi kerja, dan/ atau Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan Universal Health Coverage dalam hal pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana se- belumnya Pemerintah (Pusat) hanya mem- berikan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan ABRI-Polisi. Kebijakan ini umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut paham welfare state yaitu negara di Eropa Barat dan negara jajahan mereka serta beberapa negara Amerika Latin. 21
Pasal 57 Undang-Undang Badan Peny- elenggara Jaminan Sosial mengatur menge- nai transformasi dari 2 Badan Penyelengga- ra Jaminan Sosia yang ada saat ini yakni PT. Askes dan PT. Jamsostek. PT. Askes  yang sudah berdiri sejak 1968 ini akan di trans- formasi menjadi Badan Penyelenggara Jam-
20 http://www. Menkokesra.go.id, BPJS Kesehatan telah selenggarakan program jaminan kesehatan secara maksimal, 2014 diakses tanggal 22 September 2014.
21 Navijan Janis, 2014, Makalah BPJS Kesehatan, Supply dan Demand Terhadap Layanan Kesehatan.
inan Sosial Kesehatan, sedangka PT. Jam- sostek yang sudah menyelenggarakan jami- nan sosial sejak 1977 akan ditransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan So- sial Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan menyeleng- garakan program jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke- tenagakerjaan akan menyelenggarakan pro- gram jaminan atas kecelakaan kerja, kema- tian, pensiun dan hari tua. Secara eksplisit, Undang-Undang SJSN menyatakan bahwa 4 (empat) BUMN di bidang asuransi yaitu PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen (Per- sero), PT. Asabri (Persero), dan PT. Askes (Persero) akan ditransformasi menjadi BPJS. Berkaitan dengan institusi BPJS Ke- sehatan, Undang-Undang BPJS secara jelas menyatakan bahwa PT. Askes (Persero) akan bertransformasi menjadi BPJS Kes- ehatan.
Pasal 4 Undang-Undang Badan Peny- elenggara Jaminan Sosial mengatur men- genai prinsip-prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosal yaitu: Prinsip kegotong roy- ongan, prinsip nirlaba, prinsip keterbukaan, prinsip kehati-hatian, prinsip akuntabilitas, prinsip portabilitas, prinsip kepesertaan bersifat wajib dan prinsip dana amanat.

## 3. Peserta  BPJS Kesehatan
Terhitung sekitar 116.122.065 jiwa pen- duduk otomatis menjadi peserta Badan Pe- nyelenggara Jaminan Sosial. 22 Namun Pemer- intah menargetkan 140 juta peserta pada tahap awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional kesehatan beroperasi, an- tara lain untuk 86,4 juta jiwa untuk peser- ta Jamkesmas, 11 juta jiwa untuk peserta Jamkesda, 16 juta jiwa untuk peserta Ask- es, 7 juta  jiwa untuk peserta Jamsostek dan 1,2 juta jiwa untuk peserta dari unsur Polri dan TNI. Sedangkan untuk penjaminan ke-
22 http//:www.Anggaran.Depkeu.go.id, Sistem baru yang memberi harapan, 2014, Diakses tanggal 22 Sep- tember 2014.
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara .............. sehatan seluruh rakyat Indonesia ditarget- kan rampung pada tanggal 1 Januari 2019. 23
Untuk menjadi peserta Badan Penye- lenggara Jaminan Sosial  dan Jaminan Kes- ehatan Nasional merupakan hak dari warga Negara Indonesia tetapi ini merupakan pro- gram pemerintah yang wajib dilaksanakan bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah telah mencanangkan bahwa beberapa tahun kedepan diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah men- jadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 24 Oleh karena itu sangat penting untuk mengeta- hui syarat-syarat dan tata cara pendaftaran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sos- ial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang meru- pakan program pemerintah di bidang kes- ehatan.
Sebelumnya penting untuk diketahui apa itu JKN. JKN merupakan program pelay- anan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari Jaminan Kesehatan Na- sional yang sistemnya menggunakan sistem asuransi artinya bahwa seluruh Warga Neg- ara Indonesia pada dasarnya dan nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. 25
Kecuali untuk peserta bebas iuran yang jaminan kesehatannya di tanggung oleh pemerintah.
Selanjutnya BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS ini merupakan perusahaan asuransi yang sudah kita kenal sebelumnya yaitu PT.ASKES (Persero) yang berubah atau bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan begitu pula dengan perusahaan asur-
23 Hasil wawancara dengan syarifa hijriani staf SDM kantor BPJS Kesehatan cabang Mataram tanggal 20 ok- tober 2014
24 http://www.hukumonline.com, 2014, Perlu Usaha Bersama Sempurnakan Pelaksanaan BPJS , diaskes tang- gal 23 September 2014
25 Yaumil ch, Agoes Achir, Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, tahun I, no 7,  2002.
ansi seperti PT. JAMSOSTEK (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Kepesertaan BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Terdiri dari 2 kelompok yaitu;
a.  Peserta Bantuan Iuran (PBI).
Peserta PBI yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang preminya akan dibayar oleh pemerintah sesuai den- gan Peraturan Perundang-undangan.
b.  Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).
Peserta BPJS yang tergolong bukan peserta PBI yaitu:
1. Pekerja Penerima Upah dan anggota ke- luarganya.
Adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Termasuk dalam pekerja penerima upah yaitu:
a). Pegawai Negeri Sipil.
b). Anggota TNI/POLRI.
c). Pejabat Negara.
d). Pegawai pemerintah non pegawai negeri.
e). Pegawai swasta.
f). Pekerja lain yang tidak termasuk dia- tas yang menerima upah. 26
2. Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Ang- gota Keluarganya.
Yaitu pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan penerima upah termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya yaitu:
26 http://portalkesehatanku.blogspot.com, 2014 Cara Mendaftar BPJS Kesehatan  diakses tanggal 24 septem- ber 2014.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 492~496
a). Pemberi kerja.
b). Penerima pensiun.
c). Veteran.
d). Perintis kemerdekaan.
e). Janda, duda atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaa serta bukan pekerja lain yang mem- bayar iuran.
Adapun iuran jaminan Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja terdiri dari:
- Rp 25.500 per orang per bulan den- gan Manfaat pelayanan perawatan Kelas III.
- Rp 42.500 per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan Kelas II
- Rp 59.500 per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan Kelas I.
Hak dan kewajiban peserta BPJS Kes- ehatan 27
a.  Hak peserta BPJS Kesehatan
1). Mendapatkan kartu untuk peserta se- bagai bukti sah untuk mendapatkan pelayanan kesehtan.
2). Memperoleh manfaat dan informa- si Tentang hak dan kewajian serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3). Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4). Menyampaikan keluhan/ pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau ter- tulis ke kantor BPJS Kesehata
b.  Kewajiban peserta BPJS Kesehatan
1). mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ber- laku.
27 http:// mata fkui rscm. Org, hak dan kewajiban peserta BPJS Keshatan , diaskes tanggal 24 september 2014
2). Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, kematian, perceraian, kelahiran, pindah ala- mat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I.
3). Menjaga kartu peserta supaya tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
4). Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.
C. Implikasi Yuridis Perubahan PT.
Askes (Persero) menjadi BPJS Kes- ehatan.
Dasar hukum perubahan PT. ASKES (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 ten- tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan yaitu:
a.  PP no. 90 Tahun 2013 tentang Pencabu- tan PP 28/2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asur- ansi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun.
b.  PP no. 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 69/1991 tentang Pemeliharaan Kese- hatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Per- intis Kemerdekaan beserta Keluarganya.
c.  PP no. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Ang- gota Dewan Pengawas dan Anggota De- wan Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial.
d.  PP no. 87 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehat- an.
e.  PP no. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara ..............
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Neg- ara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Ker- ja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.
f.  PP no. 85 Tahun 2013 tentang Hubungan antara Setiap Badan Penyelenggara Jami- nan  Sosial.
Peraturan Presiden yang mengatur ten- tang BPJS Kesehatan yaitu:
a.  Perpres no. 32 tahun 2014 tentang Pen- gelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemer- intah Daerah.
b.  Perpres no. 111 Tahun 2013 tentang Pe- rubahan atas Perpres no.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
c.  Perpres no. 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lain- nya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS.
d. Perpres no. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
e.  Perpres no. 108 tahun 2013 tentang Ben- tuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
f.  Perpres no. 107 Tahun 2013 tentang Pelay- anan Kesehatan Tertentu Berkaitan den- gan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NKRI.
g.  Perpres no. 12 Tahun 2013 tentang Jami- nan Kesehatan.
Dari berbagai dasar hukum yang melan- dasi perubahan PT. Askes (Persero) men- jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan baik itu berdasarkan Undang- Undang, Peraturan Pemeintah maupun Peraturan presiden maka terdapat berbagai dampak atau akibat dari perubahan itu yai- tu:
1. Dampak bagi perusahaan.
a). Perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Kesehatan.
b). Perusahaan wajib mengalokasikan dana untuk membayar iuran  kepada BPJS Kesehatan.
2. Dampak bagi masyarakat.
a). Kepesertaan bersifat wajib.
b). Peserta harus membayar iuran
Faktor yang menjadi hambatan pelak- sanaan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini dihadapi oleh Badan Peny- elenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah:
1. Kurangnya sosialisasi
2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang mencukupi dan persebarannya kurang merata khususnya bagi daerah ter- pencil, perbatasan dan kepulauan dengan tingkat utilisasi yang rendah akibat kondisi geografis dan tidak memadainya fasilitas kesehatan pada daerah tersebut.
3. Kurangnya fasilitas ruang perawatan se- hingga mengakibatkan banyak pasien yang terlambat penanganannya karena harus menunggu ruang perawatan yang kosong untuk dapat dilayani.
4. Jumlah tenaga kesehatan yang ada kurang dari jumlah yang dibutuhkan.
5. Permasalahan akan timbul pada peserta bantuan iuran (PBI) karena data tidak ses- uai dengan kondisi di lapangan sehingga ini menyebabkan permasalahan serius.

## SIMPULAN
Implementasi Pasal 57 Undang-Undang BPJS tentang perubahan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS  Kesehatan yaitu sebelum BPJS Kesehatan mulai diresmikan, pada awalnya bentuk badan usaha dari PT. Askes (Persero) adalah berbentuk perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Husada Bhakti. Berdasarkan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 494~496
PP Nomor 6 Tahun 1992 status Perum dirubah menjadi perusahaan perseroan dan selanjutnya mulai tanggal 1 januari 2014, PT. Askes berubah nama menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2011. saat itu PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan pada saat itu pula disertai dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak dan kewajiban PT. Askes (Persero) beserta pegawainya pindah menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan ke- sehatan nasional dan menggunakan prinsip asuransi sosial. Karakteristik dari BPJS Kesehatan  berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejar keuntungan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan  dana amanat yang  dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta. Kemudian
Implikasi yuridis dari perubahan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan yaitu Berdampak bagi perusahaan dimana perusahaan wajib mendaftarkan karyawan- nya kepada BPJS kesehatan dan perusahaan juga wajib mengalokasikan dana untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan kemudian Berdampak bagi peserta atau masyarakat Yaitu peserta wajib membayar iuran kepada BPJS Kesehatan kecuali bagi PBI yang preminya dibayarkan oleh pemer- intah. Disamping itu akibat perubahan tersebut terdapat berbagai hambatan  yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan perusahaan selaku peserta dari jami- nan kesehatan nasional, kurangnya fasili- tas pelayanan, kurangnya tenaga kesehatan dan peserta bantuan iuran yang sasarannya tidak tepat atau data PBI yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

## Daftar Pustaka
Buku-Buku Departemen Pendidikan Indonesia, 2002,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ba-
lai Pustaka, Jakarta.
Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Sosiologi Hukum, rajawali Pers, Jakarta.
Husni, L, Hukum Penempatan dan Perlind- ungan TKI, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Ja- karta, 2009
Muhammad Yamin dan Sbastian Matengkar, 2006, Intelejen Indonesia towards Profesional Intellegence, Gajah Mada University, Yogyakarta.
Soekanto, Soerdjono, 2012 Pokok-pokok So- siologi Hukum, Raja Wali Pers, Ja- karta.
Soemardjan, Selo, 1965, Sifat-sifat panutan di Dalam Pandangan Masyarakat Indonesia. Masalah-masalah Eko- nomi dan factor-faktor IPOLSOS, LEKNAS, MIPI, Jakarta.
Subianto, Achmad, 2010, Sistem Jaminan Sosial nasional, Gibon Books, Ja- karta.
Sulastomo, 2008, Sistem Jaminan Sosial Na- sional Sebuah Introduksi, Rajawali Pers, Jakarta.
Tanya, Bernard L et al, 2010, Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ru- ang dan Generasi, Genta Publish- ing, Yogyakarta.
Usman, Rachmadi, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, PT. Alumni, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia 1945.
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Po- kok kesejahteraan sosial. LNRI. Ta- hun 1974 No. 53 TLNRI No. 3039.
Widya Hartati  | Kajian Yuridis Perubahan Pt. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara ..............
Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 240   TLNRI No. 5483.
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelo- laan Aset Jaminan Sosial Kesehat- an. LNRI Tahun 2013 No. 243  TL- NRI No. 5482.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pem- beri Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Pener- ima Bantuan Iuran dalam Peny- elenggara Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 238 TLNRI No. 5481.
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Hubungan antara Se- tiap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. LNRI Tahun 2013 No. 230 TLNRI No. 5473.
Perturan presiden  Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Peman- faatan Dana Kapitasi Jaminan Ke- sehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. LNRI Tahun 2014 No. 81.
Peraturan presiden   Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres no.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. LNRI Tahun 2013 No. 255.
Peraturan presiden    Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pen- gawas dan Anggota Direksi BPJS. LNRI Tahun 2013 No. 254.
Peraturan presiden  Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. LNRI Ta- hun 2013 No. 253.
Peraturan presiden Nomor 108 tahun 2013
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LNRI. Tahun 2003 No. 70 TLNRI No. 4297.
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Na- sioanl. LNRI Tahun 2004 No. 150 TLNRI No. 4456.
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LNRI. Tahun 2007 No. 106. TLNRI No. 4756 .
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jami- anan Sosial. LNRI Tahun 2011 No. 116  TLNR No. 5256.
Peraturan-Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Program Dana Tabun- gan dan Asuransi  Pegawai Negeri. LNRI Tahun  1981 No. 37 TLNRI No. 3200.
Peraturan-Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang program Asuransi Angkatan Bersenjata Republik In- donesia. LNRI Tahun 1991 No.87 TLNRI No.3455.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 28/2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelengga- raan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun. LNRI Ta- hun 2013 No. 62 TLNRI No. 4294.
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 69/1991 tentang Pemeliharaan Ke- sehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan be- serta Keluarganya. LNRI Tahun 2013 No. 90 TLNRI No. 3456.
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota De- wan Direksi Badan Penyelengara
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 496~496
fkui.rscm.org.
Anonim, 2014, Artikel tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, http//:www. Jamsostek.go.id.
Anonim, 2014, BPJS Kesehatan telah Selenggarakan Program Jami- nan Kesehatan Secara Maksimal http//:www. Menkokesra.go.id.
Anonim, 2014, Sistem Baru yang Memberi Harapan, http//:www. Anggaran. depkeu.go.id.
Panduan BPJS Kesehatan, Panduan Lay- anan bagi Peserta Badan Penyeleng- gara Jaminan Sosial Kesehatan.
Janis Navijan, 2014, Makalah BPJS Kesehat- an Supply and Demand Terhadap Layanan Kesehatan.
Yaumil ch dan Agoes achir, 2002, Jaminan Sosial Nasional Indonesia , Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun I Nomor 7.
tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sos- ial. LNRI Tahun 2013 No. 252
Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. LNRI Tahun 2013 No. 29.
Peraturan presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Ter- tentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertah- anan, TNI, dan Kepolisian NKRI. LNRI Tahun 2013 No. 251.

## Makalah, Artikel
Anonim, 2012, Artikel Implementa- si Menurut para Ahli , http//:www. El kawaqi.blog.spot.com
Anonim, 2014, Perlu Usaha Bersama Sem- purnakan Pelaksanaan BPJS, http//: www.hukumonline.com.
Anonim, 2014, Cara Mendaftarkan BPJS Kesehatanku, http//:www.PortalKe- sehatanku.blogspot.com.
Anonim, 2014, Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan, http//:www.Mata