## KOMUNITAS
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10, No. 2, Desember 2019

## BATIK GEBLEK RENTENG KULON PROGO :
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hak Cipta Produk Lokal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

## Rahadiyand Aditiya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rahadiyand_aditiya@yahoo.co.id
Abstract:
HAKI is a wealth of all the products of the production of intelligence, such as technology, knowledge, art, literature, compositions of songs, written works, caricatures, etc. that are useful for humans. IPR management can have both positive and negative consequences. Therefore, researchers will see the results of community empowerment strategies through the  management  of  intellectual  property rights  for  local  batik  products  together  in  Kulon Progo.  Informants  used  qualitative  research  with  informants  using  snowballs.  Data collection  techniques  are  done  using  observation,  interviews  and  documentation. Interviews were conducted with Bappeda and the Kulon Progo Regency industry, trade and ESDM department and the batik craft community in Kulon Progo. The Geblek renteng batik motif is a typical batik motif from Kulon Progo. Secondly, only the Kulon Progo community is permitted to produce joint-style geblek batik motifs. Third, there may not be artisans using batik  stamps  or  printing  in  the  making  of  geblek  renteng  batik  motifs,  fourth,  providing training and capital assistance for batik craftsmen in the Kulon Progo region.
[HAKI  merupakan  salah  satu  lisensi  yang  memiliki  legitimasi  atas  hak  karya  intelektual, seperti teknologi, pengetahuan, seni, literatur, komposi musik, karya tulis, karikatur, dan lainnya  yang  bermanfaat  bagi  manusia.  Namun,  dalam  pelaksanaan  IPR  (Izin Pemanfaatan Ruang) memiliki dampak positif dan negatif bagi para pelaku usaha kreatif, seperti  membatik.  Olehnya,  peneliti  menelusuri  hasil  dari  strategi  pengembangan masyarakat  melalui  pengelolaan  HAKI  bagi  produk  batik  di  Kulon  Progo.  Artikel  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  bola  salju  ( snowball ) sebagai metode pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Wawancara  bersama  BAPPEDA  dan  Dinas Industri Kabupaten Kulon Progo, Perdagangan dan ESDM, dan komunitas perajin batik di Kulon Progo. Motif Batik Geblek Renteng merupakan khas batik Kulon Progo. Kemudian, motif ini hanya dapat ditemukan pada komunitas perajin batik di Kulon Progo secara sah dan legal. Selanjutnya, tidak ada perajin batik yang menggunakan model printing (dalam memproduksi batik) dalam pembuatan Batik Geblek. Dan, para perajin Batik Geblek sudah terlatih sebagai perajin batik di Kabupaten Kulon Progo.]
Keywords:  Intellectual  Property  Rights  (IPR),  Copyright,  Community Empowerment.

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  14.000  pulau dengan 32 provinsi, 67.900 desa, dan berpenduduk sekitar 270 juta jiwa. Indonesia

## Rahadiyand Aditiya
memiliki  kekayaan  seni  budaya  dan  hayati  yang  beragam  juga  potensial. 1 Di samping  itu  suku  bangsa,  sumber  daya  alam  yang  melimpah  serta  kreativitas penduduknya menjadikan Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi nasional yang perlu dikembangkan dan dilindungi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa dan negara.
Jika kekayaan tersebut tidak dijaga dan dilindungi maka kekayaan ini akan diklaim  oleh  bangsa  lain.  Saat  ini  tidak  sedikit  kekayaan  intelektual  bangsa Indonesia  yang  sudah  diklaim  oleh  berbagai  pihak,  seperti  yang  dilakukan Malaysia.  Terlebih  di  era  perdagangan  bebas  ( free market)  ini,  tingkat  produksi yang hampir tidak dapat kita prediksi degan cepat dan tepat. Terkadang informasi lebih  cepat  daripada  waktu  itu  sendiri.  Dari  kasus  klaim  kekayaan  intelektuan, setidaknya  terdapat  tujuh  kasus  pengklaiman  oleh  Malaysia, pertama, pada November  2007,  Malaysia  mengklaim  kesenian  Reog  Ponorogo. Kedua ,  pada Desember 2008, lagu “Rasa Sayange” yang berasal dari daerah Maluku menjadi sasaran  pengklaiman  oleh  negara  Malaysia. Ketiga, pada  Agustus  2009,  tari pendet dari Bali juga diklaim oleh Malaysia. Keempat, masih ditahun yang sama 2009 Malaysia kembali mengklaim kerajinan batik Indonesia. Kelima, pada Maret 2010  alat  musik  angklung  yang  diklaim. Keenam dan ketujuh pengklaiman dilakukan  bersamaan  yaitu  tari  tortor  dan  alat  musik  gordang  sambilan.  Semua pengklaiman tersebut selesai setelah ada protes dari Pemerintah Indonesia 2 .
Kekayaan budaya Indonesia banyak macamnya seperti tari-tarian, pusaka- pusaka,  artefak-artefak  maupun  sandang  khas  Indonesia  salah  satunya  adalah batik.  UNESCO  bahkan  mengakui  kekayaan  Indonesia  tentang  peninggalan bangsa  Indonesia dalam Masterpice  Of  The  Oral  and  Intangible  Heritage  Of Humanity adalah batik pada tahun 2009 3 . Berbagai wilayah di Indonesia memiliki serta mengembangkan motif batik sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing untuk  dijadikan  identitas  daerah,  seperti  motif   batik  khas  Pekalongan,  Cirebon, Solo dan juga Kulon Progo.
Pemerintah  pusat  dalam  rangka  menjaga  dan  melestarikan  kearifan  lokal khususnya batik dengan menghasilkan peraturan terkait. Peraturan Menteri Dalam
1 Subroto  Ahkan  Muhammad  and  Suprapedi, Pengenalan  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual)  Konsep  Dasar  Kekayaan  Intelektual  Untuk  Penumbuhan  Inovasi (Jakarta: Indeks, 2008), 118.
2 “Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengkalim Budaya RI,” 2013.
3 “Warisan Budaya Tak Benda,” n.d.
Negeri  Nomor  53  Tahun  2009  tentang  Pakaian  Dinas  Pegawai  Negeri  Sipil  di Lingkungan  Departemen  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah.  Peraturan menteri  tersebut  menganjurkan  penggunaan  pakaian  sebanyak  dua  kali  dalam seminggu  yaitu  hari  kamis  dan  Jumat.  Setelah  kementerian  dalam  negeri menetapkan  kebijakan  itu  maka  daerah-daerah  di  seluruh  Indonesia  juga menindak lanjuti dengan edaran  sejenis terkait penggunaan pakaian batik untuk pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah.
Tidak  hanya  mengikuti  himbauan  dari  kementerian  dalam  negeri,  Kulon Progo mengambil langkah inovatif dengan membuat motif batik khas Kulon Progo yang bernama Geblek renteng . Batik khas inilah kemudian yang dihimbau untuk digunakan oleh setiap kalangan mulai dari anak tingkat SD, SMP, dan SMA hingga Pegawai  Negeri  Sipil  di  Kulon  Progo,  dengan  jumlah  kebutuhan  kain  batik pertahunnya sebanyak 70.000 ribu. 4
Kulon Progo menjadi menarik dikaji karena pemerintah merupakan institusi yang  mengelola  produk  ini.  Masyarakat  Kulon  Progo  menjadi  satu-satunya pengrajin  yang  boleh  memproduksi  Motif  batik geblek  renteng ,  meskipun  yang menggunakan boleh dari setiap kalangan. Hal tersebut menjadikan peluang besar bagi  pengrajin  batik  Kulon  Progo  untuk  tetap  bertahan  dalam  tuntutan  global dewasa ini.
Pembangunan daerah adalah pergerakan dari suatu hal yang statis menjadi hal yang dinamis. Pembangunan dapat melalui pengelolaan produk lokal ataupun potensi  lokal  dengan  strategi-strategi  yang  tepat  sasaran.  Strategi  tersebut diaplikasikan  menjadi  sebuah  program  dan  kegiatan.  Program  dan  kegiatan  ini juga  diwujudkan  dalam  kebijakan-kebijakan.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  latar belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  berkeinginan  untuk  menjawab  rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan  produk  lokal  unggulan  yaitu  batik geblek  renteng oleh  Pemerintah Daerah  Kulon  Progo?.  Berdasarkan  pada  rumusan  permasalahan  yang dipaparkan  di atas, maka  penelitian  ini  bertujuan  : Mengkaji  bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan produk lokal batik geblek renteng oleh pemerintah Daerah Kulon Progo.
4 Sugeng  Utomo  and  Dkk,  “Kabupaten  Kulon  Progo  Dalam  Angka  2013,”  2011, 1102001.

## Rahadiyand Aditiya
Untuk  mengetahui novelty dari  penelitian  ini,  peneliti  mencari  penelitian terkait dengan  hak kekayaan intelektual maka ada dua penelitian  yang relevan, yaitu  penelitiannya  Romadhon  pada  tahun  2012  dan  Pajar  pada  tahun  2013: Penelitian  oleh  Romadhon  pada  tahun  2012 5 menyimpulkan  bahwa  terdapat beberapa  faktor  yang  menyebabkan  batik  mulai  ditinggalkan  yaitu: pertama, minimnya kepedulian dan dukungan masyarakat dalam menjaga, memelihara dan melestarikan batik. Kedua, kurangnya fasilitas pemerintah. Ketiga, desakan pasar bebas.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembatik  di  Bantul  mulai  merasa kesulitan  dalam nguri-nguri kebudayaan  leluhur . Penelitian  tersebut berbeda dengan penelitian  yang  ingin diteliti.  Letak  perbedaannya  adalah peneliti  kali  ini ingin melihat strategi pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah  Kulon  Progo  dalam  memberdayakan  masyarakat  melalui  pengelolaan produk lokal studi batik geblek renteng .
Penelitian oleh Pajar pada tahun 2013 6 berkesimpulan bahwa batik dalam tekanan.  Terjadinya  tekanan  disebabkan  oleh  perubahan  sosial  kebudayaan karena  penggunaan  batik  yang  dulunya  sebagai  pakaian  sehari-hari  kini  mulai ditinggalkan masyarakat. Akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi melalui sentuhan  kebijakan.  Seperti  kebijakan  Nomor  02  tahun  2007  perihal  himbauan penggunaan  batik  oleh  pegawai  dan  beberapa  elemen  masyarakat.  Kemudian Pemkab  juga  menjadikan  pelajaran  batik  sebagai  pelajaran  wajib  di  sekolah. Mengenai kebijakannya, kebijakan perihal batik dianggap sebagai kebijakan yang bersifat responsif. Perbedaan penelitian ini adalah, dari produknya, batik di Bantul tidak  merupakan  produk  lokal  unggulan,  hanya  sebagai  produk  kebudayaan leluhur.  Sedangkan  penelitian  ini  strategi  pemberdayaan  masyarakat  oleh pemerintah daerah melalui pengelolaan produk lokal unggulan atau bisa disebut menjadi produk khas Kulon Progo yaitu batik geblek renteng.
Memilih  kerangka  atau  landasan  menjadi  sangat  penting  guna  menjawab rumusan  masalah  berdasarkan  teori  dan  dijadikan  sebagai  pegangan  secara umum. Hal ini untuk memperoleh kemudahan dalam suatu penelitian, dengan ini perlu penulis kemukakan beberapa kerangka teori dari rumusan masalah :
5 M  Noor  Romadhon,  “Arts  (Batik)  Under  Pressure,” Jurnal  Riset  Daerah  Edisi Khusus 1, no. 1 (2012).
6 Pajar  Hatma  Indra  J,  “Kebijakan  Dan  Pengembangan  Masyarakat;  Kisah Berkembangnya Batik Bantul,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan X, no. 2 (2013).
Sudah lebih dari 32 tahun pemerintahan  daerah berada di bawah bayang- bayang  pemerintah  pusat  dalam  sistem  otonom.  Hal  ini  berubah  dengan diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peran pemerintah daerah  menjadi  sentral  dalam  mengembangkan  perekonomian  dan  kemajuan daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus  dikelola  secara  mandiri  untuk mencukupi kebutuhan anggaran belanja daerah.
Pendapatan  daerah  perkotaan  akan  mengandalkan  sektor  pajak  karena memang  kegiatan  sektor  riil  berjalan  kompetitif.  Hal  ini  berbeda  dengan  daerah pedesaan  yang  kegiatan  pada  sektor  riilnya  belum  berjalan  dengan  sehat. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah khususnya pedesaan salah satunya adalah peningkatan pendapatan daerah dari sektor non-pajak. Caranya dengan mengembangkan produk-produk unggulan daerah dan menggali semua potensi  daerah  yang  ada  seoptimal  mungkin.  Pemerintah  daerah  seyogyanya menciptakan  kebijakan  yang  mendukung  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  juga  dengan melakukan  pemberdayaan  yang  dipikirkan  secara  seksama.  Maka  dari  itu pemerintah  daerah  selaku  penanggung  jawab  akan  kesejahteraan  masyarakat dapat membuat strategi pemberdayaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang nyata.
Tujuan  dari  pemberdayaan  khususnya  pemberdayaan  masyarakat  adalah memberikan power dan  membentuk  masyarakat  mandiri,  terutama  dari kemiskinan dan keterbelakangan atau tidak berdaya. Perlu adanya strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Strategi sendiri menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia 7 memiliki  makna  siasat.  Dapat  juga  diartikan sebagai suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam hal ini sasaran khusus yang dimaksud adalah pemberdayaan itu sendiri, lebih spesifik adalah pengelolaan hak kekayaan intelektual.
Strategi  pemberdayaan  sendiri  ragam  macamnya,  dapat  disebut  sebagai strategi  I  menurut  Cholisin 8 yang  memiliki  3  sisi  yaitu  Menciptakan  Iklim,
7 Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 860.
8 Cholisin,  “Pemberdayaan  Masyarakat,  Di  Sampaikan  Pada  Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011,” 2011.

## Rahadiyand Aditiya
memperkuat  Daya  dan  melindungi.  Menciptakan  iklim  agar  dapat  menjadikan potensi masyarakat berkembang ( enabling ). Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki  masyarakat  (empowering),  dalam  hal  ini  yang  perlu  dilakukan  adalah meningkatkan  pendidikan  masyarakat,  akses  ke  dunia  kesehatan  serta  akses menuju sumber-sumber perekonomian seperti teknologi, modal maupun informasi. Melindungi,  sisi  terakhir  ini  juga  penting  dalam  melakukan  pemberdayaan.  Baik perlindungan yang lemah agar tidak kurang berdaya ketika bersaing dengan yang kuat,  maupun  perlindungan  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  bagi  setiap manusia. hak kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya.
Selain itu menurut Suharto 9 Pengembangan Masyarakat seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerja  sama  dan    proses  belajar  yang  berkelanjutan.  Sedangkan  inti  dalam pengembangan  masyarakat  yang  harus  dilakukan  adalah  Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan. Selain melihat 3 strategi yang dilakukan oleh colisin, peneliti juga ingin melihat 3 inti pengembangan masyarakat yang dimaksud oleh suharto.
Kebijakan publik menurut Dye, “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( Public policy is wathever governments choose to do or not to  do )” 10 .  Pengertian  tersebut  menyiratkan  bahwa  apapun  yang  dilakukan pemerintah  adalah  kebijakan  publik.  Dalam  konteks  ini  pemerintah  daerah mencetuskan  kebijakan  dengan  melakukan  strategi  pemberdayaan  melalui pengelolaan hak kekayaan intelektual.
Menurut  Edward  III  dan  Sharansky  seperti  dikutip  oleh  Widodo  dalam bukunya 11 bahwa,  “Kebijakan  publik  adalah  apa  yang  pemerintah  katakan  dan dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Kebijakan  merupakan  serangkaian  tujuan  dan sasaran dari program-program pemerintah( What government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs )”.
Maka dari itu, strategi pemberdayaan diharapkan dapat menjadi ruh dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Baik itu secara
9 Edi  Suharto,  “Kebijakan  Sosial  Dan  Pengembangan  Masyarakat:  Prespektif P ekerja Sosial,” 2009, 3.
10 Subarsono AG, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
11 Joko  Widodo, Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  Dan  Aplikasi  Analisis  Proses Kebijakan Publik (Malang: Banyumedia, 2007).
langsung  maupun  tidak.  Agar  kesejahteraan  masyarakat  tercapai  dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan objek yang dijadikan bahan  kajian  adalah  batik geblek  renteng di  daerah  Gulurejo,  Lendah,  Kulon Progo.  Waktu  penelitian  dimulai  dari  bulan  Oktober  hingga  November  2013, penelitian ini adalah kegiatan dana hibah BOPTN tahun 2013 yang belum pernah di  publikasi  sebelumnya.  Penelitian  ini  berjenis  penelitian  lapangan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif,  karena pertama ,  pendekatan  ini  bersifat deskriptif, sehingga memudahkan dalam memulai alur cerita. Kedua , pendekatan ini lebih mampu menjawab bagaimana dampak perekonomian masyarakat daerah Kulon  Progo  setelah  pemerintah  daerah  melakukan  pengelolaan  hak  kekayaan intelektual. Ketiga ,  pendekatan  ini  mampu  mengakrabkan  hubungan  dengan subjek-subjek sasaran penelitian, saat berpartisipasi guna melakukan pencatatan fakta-fakta di lapangan. Selain itu juga dapat menemukan realita di lapangan agar dijadikan  temuan  dan    untuk  mengembangkan  teori  yang  sudah  ada. Subjek penelitian  adalah  masyarakat  daerah  yang  terkena  langsung  kebijakan pengelolaan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini pengrajin  batik  untuk geblek  renteng. Informan  lain  yang  terkait  erat  dengan kebijakan tersebut pembuat kebijakan yaitu dinas-dinas yang berperan langsung dalam mengurusi industri ini.
Penelitian  ini  menggunakan purposive  sampling dan digabungkan  dengan teknik bola salju. Penarikan informan juga berdasarkan kriteria. Pemilihan kriteria ini  dilakukan  karena  sampel  yang  akan  diambil  harus  memiliki  kriteria  tertentu. Menurut Spredly Terdapat 3 kriteria untuk memilih subyek penelitian seperti yang dikutip Basrowi dan Suwandi dalam bukunya 12 pertama, sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian. Kedua, terlibat penuh  dalam  kegiatan  penelitian  dan ketiga, memiliki  waktu  yang  cukup  untuk dimintai informasinya. Banyak macam cara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi 13 .  Teknik validitas  data  penelitian  ini  menurut  buku  metode  penelitian  kualitatif 14 adalah
12 Suwardi  and  Basrowi, Memahami  Penelitian  Kualitatif (Jakarta:  Rineka,  2008),
188.
13 Ibid ,hal. 188.
14 Lexy J Moeloeng, Meotde Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2010), 324 –28.

## Rahadiyand Aditiya
perpanjang keterlibatan, ketekunan peneliti atau pengamatan dalam bentuk atau berbagai  macam  kegiatan  yang  terlaksana  dan  juga menggunakan  teknik triangulasi.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data 15 yang dibuat oleh Miles dan Huberman atau biasa disebut dengan analisis interaktif, model ini terdiri atas tiga komponen, yaitu Pertama, reduksi (penyederhanaan data), Kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## B. Potensi Batik geblek renteng di Gulurejo, Lendah, Kulon Progo
Penelitian ini ingin meneliti pada bagain selatan wilayah Kulon Progo. Lebih spesifik, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai batik geblek renteng. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil wilayah sentra batik di Kulon Progo yaitu  Desa  Gulurejo,  Kecamatan  Lendah.  Kecamatan  Lendah  termasuk  daerah selatan dari kabupaten Kulon Progo, daerah ini merupakan dataran rendah kisaran 0-100  meter  dari  permukaan  laut.  Ledah  memiliki  luas sekitar  3.559,192  Hektar atau kisaran 6,07% dari jumlah keseluruhan luas wilayah kabupaten Kulon Progo.
Kecamatan ini memiliki 6 desa atau Kelurahan yaitu Wahyuharjo, Bumirejo, Jatirejo,  Sidorejo,  Gulurejo,  Ngentakrejo.  Dari  6  desa  tersebut  terdapat  62 pedukuhan, 107 RW dan 346 RT 16 . Jumlah penduduk daerah yang berjarak sekitar 14 kilometer dari ibukota kabupaten ini sebanyak 36.447 Jiwa dengan presentasi pertumbuhan  penduduk  dari  tahun  2000-2010  mengalami  peningkatan  sebesar 0,67 persen.
Daerah  Lendah  adalah  pengrajin  batik.  Lebih  spesifik  adalah  daerah Gulurejo dan Ngentakrejo. Banyak perajin di kedua daerah tersebut tetapi Gulurejo menjadi daerah pertama yang memproduksi batik sandang.
Kelurahan  Gulurejo  jika  dilihat  dari  wilayahnya,  terbagi  menjadi  10 pedukuhan 28 Rukun Warga dan 65 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk daerah ini sebanyak 7.662 jiwa. Sedangkan jika dilihat dari usaha penduduknya, daerah ini  memiliki  tiga  jenis  perajin,  yaitu  perajin  Batik,  perajin  Tembaga(perak  dan kuningan) dan perajin anyam-anyaman bambu. Untuk perajin tembaga mengalami penurunan  setelah  adanya  bom  Bali  dan  gempa  bumi  di  Yogyakarta  yang notabene adalah tujuan pasar dari hasil kerajinan tersebut.
15 J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif. 2017. hal. 280.
16 Tim Penulis , “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011” (Kulon Progo, 2011).
Lain  halnya  dengan  perajin  batik,  perajin  ini  masih  tetap  bertahan  dan semakin  merebak.  Terdapat  empat  dusun  yaitu  Dusun  Gegulu,  Sembungrejo, Wonolopo  dan  Mendiro  yang  yang  banyak  memproduksi  batik.  Berikut  Batas wilayah  Gulurejo:  wilayah  utara  berbatasan  dengan  Desa  Ngentakrejo,  wilayah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo, wilayah barat berbatasan dengan Desa Sri Kayangan, Sentolo dan wilayah timur berbatasan dengan Sungai Progo.
Kulon  Progo  merupakan  daerah  yang  belum  termasuk  daerah  perkotaan. Maka dari itu perputaran perekonomian masih belum sebaik perkotaan. Menurut staf  Bappeda  bidang  Kesejahteraan  masyarakat  yaitu  ibu  Sri  bahwa  belanja terbesar didominasi oleh belanjanya pemerintah(baik itu pegawai maupun proyek pemerintah) seperti kata beliau:
“Karena di sini memang daerahnya masih daerah-daerah berkembang ya dek  ya.......  Jadi  belanja  terbesar  di  kabupaten  itu  masih  belanja pemerintah gitu...” 17
Hal  ini  dianggap  potensi  oleh  pemerintah,  menurut  data  tahun  2011  yang dibuat oleh BPS Kulon Progo dalam katalognya bahwa terdapat 11.794 18 pegawai pemerintah  dan  perangkat  desa.  Jumlah  pegawai  dan  perangkat  desa  tersebut ingin  di  manfaatkan  betul  oleh  pemerintah,  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan mencanangkan penggunaan batik geblek renteng khusus hari kamis untuk seluruh pegawai dan perangkat desa.
Ternyata  pencanangan  tersebut  tidak  hanya  diberikan  kepada  pegawai pemerintahan, tetapi seluruh elemen pendidikan dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) hingga Sekolah Tinggi Lanjutan Atas (SLTA). Menurut bupati Kulon Progo Hasto menyatakan bahwa:
“Jumlah  pelajar  dari  SD  hingga  SLTA  di  Kulon  Progo  ini  sekitar  60  ribu orang, ditambah sekitar 10.000 PNS. Jika mereka mengenakan seragam
17 Wawancara Dengan Budiarti, 24/10/2013
18 Penulis, “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011,” 22.

## Rahadiyand Aditiya
batik sehari dalam satu minggu, butuh 70.000 lembar kain batik. Ini sudah potensi yang luar biasa,” 19
Tabel 1. Presentasi jumlah siswa pada tahun 2011 No Tingkatan Sekolah Murid/ Siswa 1. TK-SD 45.035 2. SMP-SMA 35.770
Data diolah dari Katalog BPS Kulon Progo 2011
Perlu diketahui, harga batik untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah  Dasar  (SD)  berkisar  25  ribu-  30  ribu.  Sedangkan  untuk  Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berkisar 60 ribu- 80  ribu.  Sedangkan  untuk  pegawai(dewasa)  berkisar  70  ribu-  120  ribu.  Potensi yang luar biasa jika dikalikan dengan berapa jumlah siswa dan pegawai.

## C. Sejarah Batik dari Zaman Sir Thomas di Inggris hingga Zaman Bapak Hasto di Kulon Progo
Batik  pertama  kali  dikenal  dunia  pada  saat  batik  diceritakan  dalam  buku History Of Java yang di tulis oleh Sir Thomas Stanford Raffles pada tahun 1817. Ia  adalah  Gubernur  Inggris  di  Jawa  semasa  Napoleon  menduduki  Belanda. Kemudian  pada  tahun  1873  seorang  saudagar  Belanda  Van  Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam kemudian barulah pada awal abad ke-19 batik mulai mencapai masanya. Batik juga pernah dipamerkan pada Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900 batik Indonesia memukau publik dan seniman.
Jauh ke abad 20, jejak-jejak batik mulai muncul ke hadapan publik kembali. Hal tersebut datang dari sebuah kabupaten kecil yang sebelumnya(tahun 2006) terkena amukan gempa bumi. Kabupaten tersebut adalah Bantul. Peraturan bupati nomor  02  tahun  2007  tentang  ketentuan  pelaksanaan  hari  kerja  di  lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hari kerja ini berimbas pada penggunaan baju
19 Tim  Penulis,  “Pelajar  Kulon  Progo  Kudu  Pakai  Batik  Geblek  Renteng,” www.tempo.co,  2012,  http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar- Kulon Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng.
batik menjadi hari kamis dan hari Jumat. Aturan ini dibarengi dengan pendisiplinan dalam bentuk punishment (sangsi atau hukuman) pegawai yang tidak mengikuti peraturan tersebut.
Dua  tahun  berselang,  pada  tahun  2009  terjadi  konflik  antara  Indonesia dengan  Malaysia.  Malaysia  mengklaim  kerajinan  batik  miliki  Indonesia.  Tetapi ditahun  yang  sama  pada  tanggal  2  Oktober  2009  UNESCO  menetapkan  batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi ( Masterpieces Of The Oral And Intangibel Heritage Of Humanity ) milik Indonesia. Dengan penetapan tersebut, sudah tidak dapat dipungkiri kembali bahwa Indonesia adalah pewaris kerajinan  batik  tersebut.  Penetapan  ini  memiliki  efek  turunan,  pemerintah  pusat membuat  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  53  tahun  2009  tentang perubahan  pertama  atas  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  60  tahun  2007 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah. Dalam aturan baru ini batik dijadikan pakaian dinas yang tidak  hanya  digunakan  seminggu  sekali  oleh  kementerian  dalam  negeri,  tetapi menjadi dua kali yaitu hari kamis dan Jumat.
Tidak  jauh  dari  kabupaten  B antul,  kabupaten  ‘tetangga’  pun  membuat gebrakan  yang  sedikit  berbeda.  Tidak  hanya  mewajibkan  pegawainya  untuk menggunakan batik, tetapi Kulon Progo membuat motif batik yang  menjadi motif batik khas Kulon Progo. Geblek renteng, itulah nama dari corak berbentuk angka delapan yang berenteng atau berantai.
Perlu diketahui, ide pembuatan corak batik khas Kulon Progo berawal pada saat  Audiensi  FORMI  (Federasi  Olahraga  Rekreasi  Masyarakat  Indonesia) Kabupaten Kulon Progo di ruang kerja Bupati pada tanggal 8 Desember 2011 dan kemudian  ditindak  lanjuti   dengan  mengadakan  lomba  desain  motif  batik  khas Kulonrogo 20 . Sejalan dengan data tersebut, menurut Dewantoro21 bahwa “desain batik itu(geblek renteng )kan awalnya dari lomba, yang menangkan itu anak SMA”.
Lomba  desain  motif  batik  khas  Kulon  Progo  tingkat  Nasional  kemudian perlombaan  diumumkan  secara  resmi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo
20 Tim Penulis, “Sejarah Lahirnya Motif Batik Khas Kulon Progo Geblek Renteng,” KulonProgokab.go.id, n.d.
21 Wawancara  dengan  kepala  bidang  industri,  Deperindag  &  ESDM  kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013.

## Rahadiyand Aditiya
pada tanggal 1 Februari 2012. Terdapat beberapa tujuan 22 yang diharapkan dalam lomba  desain  motif  batik  khas  Kulon  Progo  seperti  :  a)  Melestarikan  dan mengembangkan  seni  budaya  batik.,  b)  Menggali  ide  kreativitas  dan  apresiasi masyarakat  dalam  merancang  motif  batik.,  c)  Meningkatkan  kecintaan  dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya batik, d) Menciptakan corak ragam batik baru bermotif kekhasan Kabupaten Kulon Progo sebagai jati diri batik Kulon Progo, e) Meningkatkan promosi batik, dan f) Memajukan industri batik di Kulon Progo, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Lomba ini ditutup pada tanggal 30  April 2012 dan diikuti oleh 304 peserta dari  berbagai  daerah.  Terdapat  392  karya  desain  motif  batik  dari  keseluruhan peserta  yang  mengikuti  perlombaan.  Setelah  semua  karya  terkumpul,  pada tanggal 1-2 Mei 2012 dilaksanakan proses penjurian dengan melihat, mencermati dam mempelajari filosofi motif batik, dan menghasilkan 6 karya nominasi. Langkah penjurian ini juga melibatkan perajin batik bertujuan memberikan saran, terutama pengaplikasian desain menjadi kain batik.
Berdasarkan penilaian Juri ada beberapa nominasi desain batik antara lain dengan judul; Kulon Progo Binangun, Angguk Putri, Manggis, Ceplok Kulon Progo dan Geblek  renteng.  Dari  beberapa  desain  tersebut  terpilihlah  "Geblek  renteng" sebagai  nominator  terbaik  motif  baru  batik  khas  Kulon  Progo,  dan  diumumkan secara resmi melalui berbagai media pada hari Minggu 6 Mei 2012. Mulai saat itu motif  geblek  renteng  diperkenalkan,  disosialisasikan,  diproduksi  dan  dipasarkan kepada  masyarakat  luas  serta  dijadikan  motif  khas  asli  Kulon  Progo  dan merupakan salah satu ikon Kabupaten Kulon Progo.
Menurut data yang diperoleh peneliti23, batik geblek renteng sudah terdaftar hak  ciptanya  dengan  nomor  060873  pada  tanggal  11  Oktober  2012.  Pencipta desain ini adalah seorang siswa bernama Alex Candra Wibawa. Pemegang hak cipta ini sendiri adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo.
1.  Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Kulon Progo
Pembangunan  daerah  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  kompleks, yang  perlu  adanya  pemikiran  matang  dengan  melibatkan  berbagai  elemen
22 Wawancara dengan kepala bidang industri, Deperindag & ESDM kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013,
23 Data  olahan,  diperoleh  dari  salah  satu  staf  di  dinas  koperasi  pada  tanggal  01 november 2013.
yang  saling  bersinergi.  Pemerintah  memiliki  berbagai  macam  satuan  kerja pendukung, yang bertugas untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Peneliti akan  melihat  strategi  pemerintah  bersama  satuan  kerja  perangkat  daerah yang sudah direncanakan maupun sudah dilaksanakan.
2.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo
Sebagai badan yang menciptakan konsep dalam pembangunan daerah Kulon Progo, Bappeda memiliki strategi dalam mengembangkan industri batik di Kulon Progo. Terapat beberapa langkah yang dikonsepkan oleh Bappeda 24 seperti:
3.  Kamis Harinya Geblek renteng
Intervensi  dengan  ‘memanipulasi  pasar’  ini  dilakukan  dalam  bentuk himbauan  kepada  seluruh  instansi  pemerintahan.  Himbauan  untuk menggunakan  batik  dengan  motif  khas  Kulon  Progo  yaitu  motif geblek renteng. Hal  ini  bertujuan  agar  dapat  meningkatkan  perekonomian  perajin batik.  Jika  pesanan  meningkat  maka  produksi  akan  terus  berjalan  dan  jika produksi berjalan maka asap dapur perajin akan tetap mengepul. Tidak hanya mengepul,  jika  permohonan  batik  meningkat  bukan  tidak  mungkin kesejahteraan  perajin  juga  meningkat  karena  pemasukan  yang  juga meningkat.
4.  Penyertaan Modal, Barang, Pelatihan, Pemasaran dan Kelancaran Produksi
Pemerintah memberikan berbagai macam bantuan seperti penyertaan modal. Pelatihan pernah dilakukan terhadap sekitar 30 orang yang tersebar dari  beberapa  daerah  di  Kulon  Progo.  Setelah  pelatihan  tersebut  diberikan barang-barang  produksi  seperti  kompor,  malam,  canting,  tabung,  kain  dan beberapa  barang  penunjang  produksi.  Pemasaran  yang  dilakukan  oleh Bappeda  adalah  menyertakan  perajin  untuk  mengikuti  pameran-pameran. Setidaknya  membawa  karya  perajin  dalam  acara  pameran  agar  motif kash Kulon Progo dapat dikenal luas.
Bantuan  Kelancaran  Produksi  yaitu  peralatan  dan  pengelolaan limbahnya. Bantuan ini bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jawa dan Madura.
24 Wawancara dengan Budiarti, 24/10/2013

## Rahadiyand Aditiya
Detail Engeneering Disgn (DED) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) batik di  Desa  Gulurejo  Kecamatan  Lendah  yang  bekerjasama  dengan  Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa (PPEJ) telah selesai. Bangunan fisik senilai 600 juta  ini  diharapkan  selesai  pada  tahun  2014.  Menurut  kepala  Kantor Lingkungan Hidup (KLH) pembangunan IPAL ini diharapkan dapat mengatasi limbah batik 25 .
Jika disimpulkan, kurang lebih terdapat lima konsep yang sudah dibuat oleh  BAPPEDA  dalam  strategi  pemberdayaan  produk  lokal  batik  geblek renteng. Manipulasi pasar, penyertaan modal, barang, pelatihan, pemasaran dan  kelancaran  produksi.  Untuk  lebih  menjelaskan  hal  teknis  mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti akan menjabarkan rencana apa  saja  yang  akan  dan  sudah  dilaksanakan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah SKPD terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 5.  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Deperindag dan ESDM)
Kepala  daerah  memiliki  satu  visi  dalam  pembangunan  jangka menengah  dan  memiliki  6  misi.  Salah  satu  misi  tersebut  adalah Mengembangkan  keunggulan  ekonomi  daerah  berbasis  pada  sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
Menurut  peneliti  ini  adalah  bukti  keseriusan  pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi ketiga dari enam yang lainnya ini  memiliki  tujuan  Untuk  mewujudkan  Kabupaten  Kulon  Progo  berkualitas dalam  lima  tahun  ke  depan.  Hal  tersebut  diwujudkan  dengan mengembangkan keunggulan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian, industri  dan  pariwisata  yang  menghasilkan  produk-produk  berdaya  saing tinggi  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan. Setiap  program  pengembangan  ekonomi  harus  mengandung  tujuan  untuk meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  mewujudkan  visi  misi kepala daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memposisikan dinasnya untuk mewujudkan visi melalui beberapa misi yang dianggap sesuai dengan ranah kerja dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan & ESDM serta
25 Tim  Penulis,  “Kulon  Progo  Siap  Atasi  Limbah  Batik,”  Krjogja.com,  n.d., krjogja.com/m/reed/192365/Kulon Progo-siap-atasi-limbah-batik.kr.
Dinas  Koperasi  yang  dianggap  memiliki  andil  dalam  menjawab  rumusan masalah penelitian ini.
Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara teori dengan realita yang  ada  di  Kulon  Progo.  Strategi  pemberdayaan  menurut  Cholisin 26 yang memiliki  3  sisi  yaitu  menciptakan  iklim,    memperkuat  daya  dan  melindungi. Pemerintah  melakukan  ketiga  hal  tersebut  dengan  beberapa  tambahan strategi  yang  dirasa  perlu.  Sisi  strategi  pemberdayaan  pertama  yaitu menciptakan  iklim,  pemerintah  melakukan  strategi  ini  diwujudkan  dalam tujuan  misi  nomor  2  SKPD  yang  berbunyi  Membentuk  iklim  usaha  yang produktif, efisien dan dinamis dengan strateginya adalah Peningkatan kualitas usaha  perdagangan.  Sisi  yang  kedua  adalah  memperkuat  daya,  di  sini pemerintah  mewujudkannya  dalam  bentuk  program  peningkatan  kapasitas iptek  dan  sistem  produksi,  pembinaan  kemampuan  teknologi  industri  serta pembinaan-pembinaan  lainnya  yang  sudah  dijabarkan  dalam  tabel  di  atas. Sedangkan  sisi  terakhir  dalam  strategi  pemberdayaan  adalah  melindungi. Pemerintah  melakukan  perlindungan  dengan  mendaftarkan  batik geblek renteng sebagai batik khas daerah Kulon Progo. Hal tersebut sudah dilakukan dengan  nomor  pendaftaran  060873  pendaftaran  hak  cipta,  tertanggal  11 Oktober 2013 dengan pemegang hak ciptanya adalah pemerintah kabupaten Kulon Progo.
6.  Regulasi Bidang Perindustrian: No Printing and Just For Kulon Progo society
Regulasi  menarik  yang  dikeluarkan  oleh  perindustrian  adalah  tidak boleh  ada  alat printing untuk  membuat  batik  di  Kulon  Progo.  Hal  tersebut disampaikan oleh Dewantoro 27 :
“Coba  dibayangkan  mas,  jika  1000  lembar  batik  secara  manual  dapat mempekerjakan 15 orang, sedangkan jika menggunakan perinting hanya butuh  3  orang.  Hal  ini  hanya  menguntungkan  yang  punya  modal  besar mas.”
26 Cholisin,  “Pemberdayaan  Masyarakat,  Di  Sampaikan  Pada  Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepal a Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011.”
27 Wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Industri,  Deperindag  &  ESDM  kabupaten Kulon Progo, 01/11/2013.

## Rahadiyand Aditiya
Memang  cukup  aneh  jika  teknologi  penunjang  perindustrian  justru dibatasi keberadaannya. Tetapi, jika melihat penjelasan tersebut, pemerintah memiliki  maksud  tersendiri.  Tujuan  pemerintah  adalah  untuk  melindungi perajin  kecil  dan  melindungi  masyarakat  menengah  ke  bawah,  dengan menciptakan ekonomi kerakyatan.
Strategi penunjang lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan hanya  memberikan  kesempatan  memproduksi  batik  khas  Kulon  Progo  oleh warga asli daerah. Hal ini sejalan dengan semangat bela-beli Kulon Progo 28 . Jika yang memproduksi hanya boleh warga asli Kulon Progo akan menyerap tenaga kerja warga asli, kemudian hasil yang diperoleh dari regulasi ini akan dirasakan oleh warga Kulon Progo sendiri.

## D. Strategi Pemberdayaan yang Tepat Sasaran
Strategi  pemberdayaan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  banyak  macamnya, tetapi  strategi  tersebut  akan  lebih  bijak  jika  tepat  sasaran.  Peneliti  ingin mengkategorikan  strategi  pemberdayaan  menjadi  beberapa  kategori  sebagai berikut:
1.  Perajin Besar Pemberdayaan dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
Perajin  besar,  memerlukan  pemberdayaan  yang  tidak  hanya  sebatas pelatihan  dan  sosialisasi  peminjaman  modal.  Perajin  besar  sudah  memiliki keahlian sehingga tidak perlu adanya pelatihan pembuatan batik. Begitu pula dengan peminjaman modal, perajin besar sudah memiliki pasar yang jelas dan berjalan  secara  kondusif.  Sehingga  akses  terhadap  permodalan  sebaiknya dapat diberikan kepada yang betul-betul membutuhkan.
Maka  dari  itu,  pemberdayaan  yang  dilakukan  sebaiknya  difokuskan kepada  limbah  yang  dihasilkan  oleh  perajin  besar  ini.  Contoh  kasus  Batik Farras,  pemerintah  seyogyanya  mengelompokkan  perajin  sekaliber  batik farras untuk melakukan pemberdayaan pengelolaan limbah. Pengelompokan
28 Pada  saat  peneliti  berkunjung  ke  dinas  koprasi  Kulon  Progo,  terdapat  banyak karung beras yang berada diatas meja pegawai. Setelah peneliti tanyakan, ternyata beras tersebut  adalah  beras  lokal  Kulon  Progo  yang  dibeli  oleh  seluruh  karyawan.  Hal  ini dilakukan hampir disetiap SKPD Kulon Progo. Sehingga semangat bela-bei Kulon Progo benar-benar  digaungkan  mulai  dari  pegawai  pemerintah  sendiri.    Wawancara  dengan salah satu staf Dinas Koprasi Kulon Progo, 01/11/2013
berbasis  lapangan  ketika  melaksanakan  pemberdayaan  program  dan kegiatan ini efektif dan tepat sasaran.
2.  Perajin Menengah Pemberdayaan dengan Memberikan Akses Permodalan dan Membantu Pemasaran
Perajin menengah ini adalah perajin yang sudah memiliki kemampuan yang mumpuni dengan bukti sudah dapat menghasilkan karya. Perajin kelas menengah ini sudah memiliki pengalaman dalam pembuatan.
Contoh  studi  batik  Sambayung,  batik  ini  sudah  memiliki  kemampuan untuk  membuat  batik,  memiliki  jaringan  beberapa  perajin  sekitar  dan  juga memiliki  tempat  untuk  dijadikan  art  galery.  Maka  dari  itu,  batik  ini  dapat dikategorikan batik menengah.
Pemberdayaan  yang  dilakukan  sebaiknya  adalah  pemberian  akses permodalan.  Untuk  memproduksi  lebih  banyak  batik,  perajin  kategori  ini terhambat permasalahan modal. Sedangkan jika sudah memproduksi banyak, kategori  ini  selayaknya  dibantu  dalam  pemasarannya.  Pemerintah  memiliki andil dalam proses pemasaran ini.
3.  Perajin Kecil Memerlukan Pelatihan
Perajin  kategori  ini  adalah  masyarakat  yang  memiliki  minat  atau keinginan untuk menjadikan dirinya sebagai perajin batik. Kategori ini masih belum memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dunia batik.
Contoh kasus adalah ibu Etik yang sudah pernah mengikuti pelatihan, tetapi masih belum cukup memiliki pengetahuan. Dalam kategori ini strategi pemberdayaannya  adalah  dengan  memperkuat  daya  melalui  pelatihan membatik.  Jika  kemampuan  membatik  sudah  dimiliki  atau  sudah  termasuk dalam kategori menengah, barulah strategi pemberdayaannya diubah sesuai dengan kategori menengah.

## E. Simpulan
Dari  pemaparan  di  atas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  strategi pemberdayaan  melalui  pengelolaan  produk  lokal  batik geblek  renteng di laksanakan  oleh  Bappeda  dan  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  ESDM. Kedua dinas tersebut memiliki rencana masing-masing dalam melakukan strategi pemberdayaan.  Berikut  ini  adalah  gambaran  singkat  mengenai  strategi pemberdayaan  menurut  masing-masing  dinas pertama ,  Dinas  Badan

## Rahadiyand Aditiya
Pengembangan dan Pembangun Daerah (Bappeda). Bappeda memiliki beberapa sub  bagian,  bagian  kesejahteraan  merupakan  bagian  yang  mengonsep  strategi pemberdayaan. Berikut beberapa konsep yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah Kamis  Harinya Geblek  renteng dan  penyertaan  modal,  barang,  pelatihan, pemasaran dan kelancaran produksi. Kedua, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM (Deperindag dan ESDM). Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) ini merupakan dinas yang bersentuhan langsung dengan perindustrian batik. Peran dinas ini menjadi sangat penting berikut strategi pemberdayaan yang dilakukan: 1) Rencana  Strategis  Dinas  Perindustrian,  2)  Strategi  pengembangan  dan pemberdayaan  industri  kecil  menengah  menggunakan  tiga  kebijakan: mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah, mengembangkan kegiatan  usaha  industri  kecil  dan  menengah  dan  meningkatkan  kapabilitas Sumber Daya Manusia industri kecil menengah. 3) Regulasi bidang perindustrian: no printing and just for kulon progo society.
Peneliti  juga  menemukan  akan  perlu  adanya  strategi  yang  tepat  sasaran dalam melakukan pemberdayaan. strategi yang tepat sasaran dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga bagian, berikut pembagian strategi tepat sasaran yang dikemukakan  oleh  peneliti:  1)  perajin  besar  pemberdayaan  dengan  intalasi pembuangan  air  limbah(IPAL),  2)  perajin  menengah  pemberdayaan  dengan meberikan  akses  permoodalan  dan  membantu  pemasaran,  dan  3)  perajin  kecil memerlukan  pelatihan.  Kesemua  strategi  pemberdayaan  sudah  dikonsep  dan sebagian  sudah  dilakuakan  oleh  pemerintah.  Konseo-konsep  tersebut  sesuai dengan kebutuhan dari para perajin yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
AG, Subarsono. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Ahkan Muhammad, Subroto, and Suprapedi. Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi . Jakarta: Indeks, 2008.
Cholisin. “Pemberdayaan Masyarakat, Di Sampaikan Pada Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian
Tahun 2011,” 2011.
Hatma Indra J, Pajar. “Kebijakan Dan Pengembangan Masyarakat; Kisah Berkembangnya Batik Bantul.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan X, no. 2 (2013).
J Moeloeng, Lexy. Meotde Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda, 2010.
“Malaysia Sudah Tujuh Kali Mengkalim Budaya RI,” 2013.
Noor Romadhon, M. “Arts (Batik) Under Pressure.” Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus 1, no. 1 (2012).
Penulis, Tim. “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2011.” Kulon Progo, 2011.
———. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
———. “Kulon Progo Siap Atasi Limbah Batik.” Krjogja.com, n.d. krjogja.com/m/reed/192365/Kulon Progo-siap-atasi-limbah-batik.kr.
———. “Pelajar Kulon Progo Kudu Pakai Batik Geblek Renteng.” www.tempo.co, 2012. http://www.tempo.co/read/news/2012/05/20/058404840/Pelajar-Kulon Progo-Kudu-Pakai-Batik-Geblek-Renteng.
———. “Sejarah Lahirnya Motif Batik Khas Kulon Progo Geblek Renteng.” KulonProgokab.go.id, n.d.
Suharto, Edi. “Kebijakan Sosial Dan Pengembangan Masyarakat: Prespektif Pekerja Sosial,” 2009.
Suwardi, and Basrowi. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka, 2008.

## Rahadiyand Aditiya
Utomo, Sugeng, and Dkk. “Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2013,” 2011,
1102001.
“Warisan Budaya Tak Benda,” n.d.
Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Banyumedia, 2007.