## TANTANGAN HUKUM  ASURANSI  INDONESIA DI ERA GLOBALISASI
Sri Zanariyah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai sri.zanariah@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of the insurance company is certainly to provide solutions to the  public  about  the  risks  faced.  The  era  of  globalization  is  the  era  of  openness between countries, teuratama in the field of trade, Indonesia can not be closed to foreign  parties,  including  businesses  in  the  field  of  insurance.  The  challenges facing Indonesia in the insurance business in the era of globalization is to increase competitiveness in the national insurance business and increasing the role of law, culture,  and  national  confidence  in  the  insurance  business  and  the  role  of government in implementing the guidance, supervision and protection for people, especially in the administration of insurance. The existence of the insurance law in Indonesia,  especially  the  company's  ownership  by  foreigners  in  the  era  of globalization,  particularly  on  foreign  ownership  in  the  organization  of  insurance business in Indonesia, held both qualitatively and quantitatively.
Keywords: Insurance, Indonesia, Era of globalization

## ABSTRAK
Keberadaan perusahaan asuransi tentunya untuk  memberikan solusi kepada masyarakat  tentang  risiko  yang  dihadapi.    Era  globalisasi  yang  merupakan  era keterbukaan antar negara, teuratama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, termasuk usaha di bidang asuransi.  Tantangan yang  dihadapi  Indonesia  dalam  usaha  asuransi  di  era  globalisasi  adalah meningkatkan  daya  saing  dalam  usaha  asuransi  nasional  serta  meningkatkan peranan  hukum,  budaya  masyarakat,  dan  kepercayaan  terhadap  usaha  asuransi nasional  serta  peranan  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembinaan,  pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi. Keberadaan    hukum  asuransi  Indonesia  khususnya  kepemilikan  perusahaan  oleh pihak  asing  dalam  era  globalisasi,  khususnya  tentang    kepemilikan  pihak  asing dalam  penyelenggaraan  usaha  asuransi  di  Indonesia,  diselenggarakan  secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
Kata Kunci: Asuransi, Indonesia, Era globalisasi

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  dalam  kehidupannya selalu dihadapi dengan suatu hal ketidakpastian  atas  risiko  yang  mungkin akan  terjadi,  terjadinya  risiko  dapat menimbulkan kerugian yang dapat secara langsung berkaitan dengan uang, maupun kerugian  yang  tidak  secara  langsung berkaitan  dengan  uang,  yang  dimaksud adalah  kehilangan  nilai  ekonomi  tertentu terhadap  sesuatu  yang  tidak  dapat dihitung secara pasti nilai  uangnya  yakni berkaitan  dengan  jiwa  seseorang,  karena jiwa  seseorang  tidak  dapat  digantikan dengan sejumlah uang secara pasti.
Adanya  risiko  yang  dihadapi  oleh setiap  orang  tersebut      salah  satu  solusi yang  dapat  membantu  mengatasinya adalah dengan membagi dan mengalihkan  risiko  kepada  pihak  lain, yakni  pada  suatu  usaha  yang  bergerak dalam  penanganan  risiko  yang  dikenal dengan  istilah  “asuransi”.  Pengelolalan atas  risiko  yang  dihadapi  ini  tentunya sangat  bergantung  pada  pengetahuan seseorang,  apakah  orang  tersebut  dapat mengukur  segala  kemungkinan  yang dapat terjadi sampai batas tertentu, antara lain  dengan  cara:  a)  Mengadakan identifikasi  kemungkinan-kemungkinan yang  terjadi,  b)  Mencari  peluang  atau
alternatif  lain cara mengatasi risiko yang mungkin  timbul  berdasarkan  identifikasi yang telah diadakan (Hartono, 1997).
Berkaitan dengan risiko, sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas bahwa  akan  dihadapi  oleh  siapapun,  dan dalam  keadaan  tak  tentu  (tidak  pasti) mungkin  akan  terjadi  suatu  peristiwa yang  dapat menimbulkan  kerugian, termasuk  dalam  hal  yang  berkaitan dengan hubungan antar negara, hubungan internasional,  yang  saat  ini  merupakan era  keterbukaan  antar  bangsa,  karena semua negara menyadari bahwa kebutuhan akan negara maupun masyarakatnya  mungkin  saja  tidak  dapat dipenuhi  oleh  negara  masing-masing, oleh  karenanya  memerlukan  negara  lain untuk  membantu  dalam  pemenuhan kebutuhan tersebut secara timbal balik.
Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan  antar  negara,  teuratama  di bidang  perdagangan,  Indonesia  tidak dapat  menutup  diri  terhadap  pihak  asing, bagaimanapun Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang saling membutuhkan,  dan  saling  bersinergi dalam  memenuhi  kebutuhan  negara masing, terutama untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan dalam konvensi-konvensi  Internasional  antar beberapa negara, serta peraturan
perdagangan di bawah organisasi dunia di bidang  perdagangan  yakni World  Trade Organization disingkat WTO.
Mencermati  rumusan  pasal-pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  40  tahun 2014  tentang  Perasuransian  (selanjutnya ditulis singkat Undang-Undang Perasuransian)  sebagai  undang-undang yang  mengatur  tentang  asuransi  yang baru di Indonesia, banyak sekali perubahan  di  dalam  penyelenggaraan usaha perasuransian dibandingkan dengan    ketentuan  Undang-Undang Perasuransian  (yang  lama).  Di  lihat  dari jumlah  pasal  terjadi  tambahan  yang begitu jauh  meningkat yakni dari 28 (dua puluh delapan)  pasal bertambah menjadi 92  (sembilan  puluh  dua)  pasal  pada ketentuan  yang baru.   Pengaturan dalam undang-undang  ini  juga  suatu  upaya dalam peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional, juga untuk menyesuaikan adanya keterkaitan dengan lembaga pengawasan di bidang keuangan sebagaimana diselenggarakan oleh otoritas jasa keuangan (OJK)
sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), termasuk  asuransi  ada  dalam  peraturan tersebut,  sebagai  lembaga  jasa  keuangan
diatur  dalam  Pasal  1  Angka  (4)  : Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang  melaksanakan  kegiatan  di  sektor Perbankan,  Pasar  Modal,  Perasuransian, Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya, dan beberapa pasal lainya yang juga mengatur tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan asuransi,  hal  ini  menunjukkan  begitu lemahnya  undang-undang  perasuransian di indonesia sehingga beberapa ketentuan harus diatur dalam undang-undang lainnya  termasuk  dalam  Undang-Undang Tentang OJK. OJK sebagai lembaga yang diberikan  pengawasan  keuangan  dalam suatu kegiatan usaha termasuk asuransi.
Kehadiran Undang-Undang Perasuransian  yang  baru  juga  telah mengakomodir  keberadaan  perusahaan asuransi  yang  dijalankan  berdasarkan prinsip syariah, hal ini tidak diatur dalam ketentuan  Undang-Undang  Perasuransian terdahulu,  juga  sebagai  upaya  antisipasi lingkungan  perdagangan  yang  lebih terbuka  pada  tingkat  regional,  dan penyesuaian  terhadap  praktik  terbaik  di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.
Berkaitan  dengan  era  globalisasi, merupakaan  era  dimana  interaksi  antar negara  semakin  terbuka,  yang  dapat
dilakukan  oleh  warga  negara  masing- masing  negara  maupun  secara  korporasi, hal  ini  merupakan  tantangan  tersendiri yang  harus  dihadapi  oleh  semua  negara termasuk  Indonesia.    Bahwa  aktifitas yang dilakukan yang melintas batas antar negara  bahkan  dunia  semua  menghadapi risiko, sehingga asuransi sangat diperlukan, baik dalam bidang perdagangan  barang  maupun  jasa  yang merupakan  kegiatan  di  bidang  ekonomi, kegiatan  sosial,  politik,  pertahanan  dan keamanan  suatu  negara  bahkan  termasuk kegiatan antar budaya, terhadap   uraian- uraian  berkaitan  dengan  risiko    menarik untuk  dilakukan  kajian  terhadap  asuransi di  era  globalisasi  dilihat  dari  aspek hukum asuransi di Indonesia.
Berdasarkan  dengan  latar  belakang permasalahan  di  atas  dapat  dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:
1) Tantangan  apa  saja  yang  dihadapi Indonesia  dalam  usaha  asuransi  di  era globalisasi?
2) Bagaimana keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan  perusahaan  oleh  pihak asing pada era globalisasi?

## TINJAUAN PUSTAKA
Risiko  adalah  suatu  peristiwa  tak tentu  yang  mungkin  akan  terjadi  dan dapat  menimbulkan  kerugian,  apabila peristiwa yang tidak pasti itu benar-banar terjadi,  terhadap  jiwa  maupun  barang. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa  risiko  itu  adalah  segala  bahaya yang  mengancam  keselamatan,  ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia, jika  ancaman  bahaya  itu  sungguh- sungguh  menjadi  kenyataan  sudah  pasti akan  menimbulkan  kerugian  harta,  cacat badan,  bahkan  kematian  (Muhammad, 2006).  Pendapat  lain  tentang  risiko sebagaimana dikemukakan oleh Emmet J. Vaughan  dan  Therese  Vaughan,  adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan  terjadinya  penyimpangan yang  lebih  buruk  dari  hasil  yang diharapkan (Muhammad, 2006).
Secara  umum  arti  risiko  dalam pengertian hukum adalah beban kerugian yang  diakibatkan  karena  suatu  peristiwa di  luar  kesalahannya,  risiko  adalah  suatu ketidaktentuan yang berarti kemungkinan terjadinya  suatu  kerugian  di  masa  akan datang (Muhammad, 2006).
Untuk itu dalam menghadapi segala risiko yang mengancam keselamatan jiwa maupun  barang  yang  dibawa  selama
perjalanan, dapat dikelola dengan melakukan  langkah-langkah  seperti  yang tertulis  dalam  buku  Abdul  R.  Saliman dalam Muhammad (2006), sebagai berikut:  a)  menghindari  risiko,  b) mengurangi  risiko,  c)  mempertahankan risiko,  d)  membagi  risiko,  dan  d) mengalihkan risiko
Dikeluarkannya undang-undang perasuransian  yang  baru,  yakni  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian (selanjutnya ditulis singkat UU  Perasuransian),  sebagaimana  telah disahkan  oleh  Presiden  RI  pada  tanggal 17  Oktober  2014,  dan  diundangkan dalam  Lembaran  Negara  RI  Nomor  337 tahun 2014, dengan lahirnya UU Perasuransian  yang  baru,  menghapus keberlakuan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sebagaimana  diatur  pada  BAB  XVIII sebagai Ketentuan Penutup, terdapat pada Pasal  90  huruf  (a)  UU  Perasuransian tersebut  ditetapkan  bahwa:  “Pada  saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 tentang  Usaha  Perasuransian  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992 Nomor  13,  Tambahan  lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku“.
Kehadiran
Undang-Undang
Perasuransian  yang  baru  ini  diharapkan dapat dijadikan payung hukum penyelenggaraan  pembangunan  ekonomi khususnya  di  bidang  perasuransian. Namun demikian lahirnya undang- undang yang baru tidak begitu saja dapat diterapkan,  karena  masih  diperlukan peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraannya maupun aturan yang bersifat  teknis  lainnya,  oleh  karenanya peraturan pelaksanaan masih harus disusun dan dapat terwujud pada 2,5 (dua setengah)  tahun  kedepan  sebagaimana, ketentuan  Pasal  91  Undang-Undang Perasuransian,  ditulis  bahwa  :  Peraturan pelaksanaan  dari  Undang-Undang  ini harus  ditetapkan  paling  lama  2  (dua) tahun  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak Undang-Undang ini diundangkan, sehingga  peraturan  pelaksanaan  dari undang-undang yang lama yakni Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 tentang  Usaha  Perasuransian  masih  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian  yang  baru,  sebagaimana diatur  pada  Pasal  90  huruf  (c)  bahwa: “Semua  peraturan  perundang-undangan yang  merupakan  peraturan  pelaksanaan dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1992 tentang Usaha Perasurarsian
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1992  Nomor  13,  Tambahan lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  3467),  dinyatakan  masih  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
Adanya  interaksi  antar  bangsa merupakan  proses  dalam  globalisasi, dimana secara individu maupun kelompok,  dapat  melakukan  hubungan dengan  bangsa  lain,  hubungan  perdata pada  umumnya  maupun  dalam  kegiatan niaga/bisnis, tentunya dengan memperhatikan  peraturan  hukum  antar kedua  negara  maupun  yang  berlaku secara  internasional  di  bawah  kendali organisasi perdagangan dunia (WTO).
Menurut Wiwoho (2007:149)
“Pada  umumnya  globalisasi  dapat diartikan sebagai suatu proses sosial  dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya  suatu  bangsa  dengan bangsa lain.  Dengan kata lain globalisasi dapat mengarah pada suatu kondisi saling bergantung  dalam  jaringan  internasional yang  meliputi  transportasi,  distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui  garis  batas  territorial  suatu Negara”.
Seperti  yang  ditulis  oleh  Suherman (2005:  15)  yang  mengutip  dari    tulisan
Barbara  Parker  dalam  tulisan  Ade Maman  Suherman  menyatakan  bahwa adanya peningkatan makna dan peristiwa yang  terjadi  di  seluruh  dunia  yang menyebar dengan cepat untuk membentuk  suatu  dunia  yang  tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya,  teknologi,  bisnis,  dan  pengaruh lainnya  yang  menembus  batas  dan  sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan  nasional,  waktu,  ruang,  dan bisnis industri meningkat dengan mudah Terhadap perkembangan era kebebasan  ini  perlu  dikendalikan  selain dengan  peningkatan  pengetahuan  agama masing-masing warga negara, keanekaragaman budaya juga harus dapat bersinergi dalam mengahadapi era globalisasi,  dan  secara  umum  hukum harus  mampu  mengendalikan  perubahan, karena  hukum  dapat  dijadikan  alat perubahan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang diilhami dari konsep  Roscoe  Pound  (1986:  15) mengatakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dalam pembangunan masyarakat,  konsep  yang  dimaksud adalah  “ law  as  a  tool  of  social engineering ”, bahwa hukum harus tampil di  depan  dan  memberi  arah  dalam pembaharuan dan pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian yang bersifat normatif, metode yang  digunakan  dengan  melakukan kajian  pustaka,  yakni  dengan  menelaah tulisan  dalam  literatur  maupun  peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga  data  yang  diperlukan  adalah data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer  berupa  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang perasuransian,  bahan  hukum  sekunder berupa  literatur  dari  karya  beberapa penulis tentang perasuransian, dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan era globalisasi, bahan hukum tersier berkaitan  dengan  penggunaan  kamus hukum,  kamus  bahasa  maupun  kamus ilmiah  popular,  yang  diperlukan  untuk memahami bahasa asing, maupun istilah- istilah baru yang belum banyak diketahui umum.    Data  yang  dikumpulkan  diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sehingga terhadap permasalahan yang dikaji dapat diketahui jawabannya.

## PEMBAHASAN
Tantangan  Indonesia  dalam  Usaha Asuransi di Era Globalisasi
Dalam  kehidupan  perekonomian yang  semakin  terbuka  dan  berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan  atau  pengelolaan  risiko yang  semakin  beragam  dan  berkualitas oleh  Perusahaan  Perasuransian  yang sehat,  dapat  diandalkan,  amanah,  dan kompetitif. Untuk itu, Perusahaan Perasuransian  perlu  dibangun  dengan permodalan  yang  kuat,  yang  bersumber, baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri.    Ini  artinya  bahwa  asuransi sebagai  suatu  kegiatan  bisnis  di  bidang jasa  saat  ini  harus  mampu  menjangkau pasar  yang  lebih  luas  bukan  hanya menanggulangi kebutuhan penanggulangan  risiko  dalam  negeri namun  juga  penanggulangan  risiko  dari kegiatan antar negara.
Terbentuknya  organisasi  dunia  di bidang  perdagangan  (WTO)  merupakan hasil  kesepakatan  akhir  putaran  Uruguay oleh  122  negara  anggota  di  Marrakesh. Harapan  dari  terbentuknya  WTO  adalah adanya asumsi bahwa dengan meningkatnya  produksi  akan  terjadi peningkatan  investasi  yang  sekaligus akan  menciptakan  lapangan  kerja    yang
pada  gilirannya  akan  meningkatkan pendapatan masyarakat (Sulistiyono, 2007).
Pada  tulisan  lain  disebutkan  bahwa GATT  sebagai  bagian  dari  organisasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk melindungi
keseimbangan kepentingan antara anggota-anggota dalam hubungan perdagangan  internasional,  diharapkan GATT  dapat  berfungsi  sebagai  alat stabilisasi mengenai tariff bea masuk dan forum konsultasi perdagangan internasional (Muhammad, 2001: 39).
Terbentuknya organisasi dunia (WTO)  tersebut  merupakan  lembaga yang mengayomi mekanisme perdagangan  internasional  baik  barang maupun jasa. Menurut Muhammad (2010:  461),  terjadinya  perdagangan internasional  adalah  apabila  pihak-pihak dalam  transaksi  perdagangan  barang maupun jasa dilakukan oleh kewarganegaraan  yang  berbeda,  yang disebut  sebagai  eksportir  (pedagang)  dan importir (penjual).
Peluang  usaha  asuransi  di  era globalisasi  merupakan  peluang  usaha yang  sangat  besar,  karena  setiap  aktifitas akan  selalu  menghadapi  risiko,  bahkan masing-masing negara akan dapat mengambil peluang tersebut bukan hanya
di  negara  asal,  namun  dapat  juga melakukan  investasi  ke  negara  lain khususnya  di  bidang  asuransi.    Menurut Martin  Khor  Kok  Peng  bahwa  negara- negara industri berusaha untuk menguasai  ekonomi  dunia  ketiga  dengan memasukkan  tema-tema  baru  yaitu  jasa (GATS)  Investasi  (TRIMS)  dan  TRIPS dalam agenda GATT (Sulistiyono, 2007). Dampak dari aturan ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional dari negara-negara  industri  maju  di  bidang jasa,  baik  yang  bergerak  di  bidang perbankan, asuransi, sampai jasa konsultan,  yang  beroperasi  di  Indonesia harus diberlakukan sama seperti perusahaan atau pengusaha jasa domestic (Muhammad, 2006).  Ini berarti bahwa di dalam  membuat  aturan  hukum  serta memberikan  peluang  usaha  termasuk  di bidang asuransi harus diberlakukan tanpa adanya  diskriminasi  antara  pihak  dalam negeri  maupun  pihak  asing,  yang  akan membatasi gerak bisnis pengusaha asing.
Hambatan  dalam  pembangunan daya  saing  industri  asuransi  nasional diantaranya  adalah  permodalan  yang terbatas, keterbatasan SDM yang berkualitas, tingkat produktifitas karyawan, integritas pelaku usaha perasuransi,  biaya  operasional  yang tinggi, premi terlalu rendah, dan
sebagainya,    adanya  hambatan  tersebut dikarenakan    4  (empat)  faktor,  yaitu peraturan  perundang-undangan,  faktor budaya,  faktor  keadaan  dan  faktor  peran pemerintah (Ganie, 2011: 332-333).
Jika  mengacu  pada  hasil  penelitian dari A Junaidi Ganie di atas, menunjukkan bahwa asuransi di Indonesia    masih  banyak  yang  harus ditingkatkan dan perlu pembenahan  yang sangat signifikan baik peraturan perundang-undangan  di  bidang  asuransi, budaya dan keadaan serta peran pemerintah, agar mampu bersaing dengan negara-negara  lain,  jika  tidak  maka peluang usaha asuransi akan dimanfaatkan  oleh  pihak  asing,  misalnya dengan  adanya  perusahaan  asuransi  jiwa PT Prudential  Life  Assurance, asuransi kerugian  (umum)  PT Avrist  Assurance yang  cukup  berkembang  di  Indonesia. Perusahaan  asuransi  Indonesia  yang mampu hidup dan berkembang adalah PT Asuransi  Sinar  Mas  sebagai  asuransi umum ( http://mediaasuransinews.com ).
Asuransi  Jiwa  Bersama  (AJB) Bumiputra  1912  yang  mampu  bertahan hingga  kini  di  Indonesia  juga.    Namun demikian  asuransi-asuransi  ini  memiliki kerjasama  dengan  perusahaan  reasuransi intermasional Munich  Re,  Swiss  Re, Hannover  Re,  Toa  Re,  dll  serta
Perusahaan  Reasuransi  Nasional  yakni Tugu  Re,  Nasional  Re,  Marein  dan Reindo
( http//: www.sinarmasmuliartha.id.com ).
Kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di bidang usaha asuransi merupakan tantangan yang harus dihadapi,  dengan  memperbaiki  beberapa faktor  sebagaimana disebutkan di atas.
Sebagai  suatu  bangsa  bagian  dari masyarakat  dunia,  Indonesia  harus  dapat menghadapi  tantangan  daya  saing  di bidang  usaha  asuransi,  usaha  asuransi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, asuransi  merupakan  usaha  peralihan risiko yang berkaitan dengan harta benda serta  jiwa  setiap  orang,  dalam  segala aktifitas hidup yang dijalankan menyangkut  ekonomi,  sosial  budaya bahkan  politik.    Oleh  karena  itu  segala sarana  prasarana  berkaitan  dengan  usaha asuransi  harus  ditingkatkan  termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perasuransian.
2. Keberadaan Hukum Asuransi Indonesia Khususnya Kepemilikan Perusahaan  Oleh  Pihak  Asing  dalam Era Globalisasi Keberadaan hukum asuransi Indonesia  tidak  lepas  dari  sejarah
peraturan hukum lainnya yang berlaku di Inbdonesia.    Mengenai  Sejarah  Hukum perasuransian  di  Indonesia  tidak  lepas dari  ketentuan  Hukum  Perdata  dan Hukum  Dagang/Perusahaan  yang  berasal dari  Belanda  dengan  berlakunya  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
(selanjutnya  ditulis  singkat  KUHPdt) yang  merupakan  terjemahan  dari  kitab hukum  perdata  Belanda Burgerlijke Wetboek ,  yang  ternyata  berasal  dari
Perancis(Code Civil -Code de Comemerce Perancis), berdasarkan Aturan  Peralihan  UUD  1945  kodifikasi ini  tetap  berlaku  hingga  ada  peraturan yang merubahnya.
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian  pada  tanggal  17  Oktober 2014,  merupakan  produk  hukum  yang baru yang mengatur tentang perasuransian  di  Indonesia,  sekaligus menghapus  keberlakuan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1992  Tentang  Usaha Perasuransian.  Sebagai  sebuah  produk hukum  diharapkan  mampu  menjawab kekurangan-kekurangan  dari  peraturan yang  lama  serta  dapat  menyesuaikan dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi di bidang asuransi, dimana adanya  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi maka akan ada risiko-risiko
yang dihadapi sesuai dengan perkembangan  itu  sendiri, terhadap berbagai risiko dalam kehidupan itu perlu adanya  pengelolaan  dalam  suatu  bisnis untuk  memberikan  perlindungan  sosial bagi  setiap,  memberikan  solusi  dalam menghadapi risiko
Berkaitan  dengan  hukum  asuransi di Indonesia, terhadap kepemilikan perusahaan  perasuransian  terdapat  pada Bab  III  yang  berjudul  Bentuk  Badan Hukum  Dan  Kepemilikan  Perusahaan Perasuransian  diatur  pada:  Pasal  7    Ayat (1)    Perusahaan  Perasuransian  hanya dapat dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara   Langsung atau  tidak  langsung  sepenuhnya  dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  huruf  a,  bersama-sama  dengan warga  negara  asing  atau  badan  hukum asing  yang  harus  merupakan  Perusahaan Perasuransian yang  memiliki  usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu  anak  perusahaannya  bergerak  di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
Pasal  7 Ayat  (2) mengatur bahwa: Warga negara asing sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dapat menjadi pemilik
Perusahaan
Perasuransian  hanya  melalui  transaksi  di bursa efek.
Pasal  7  Ayat  (3)  mengatur  bahwa: Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kriteria badan  hukum  asing  dan  kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dalam  Perusahaan  Perasuransian  diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pelaksanaan  dari  ketentuan  ini diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah,  tentunya  peraturan  yang dimaksud  hingga  kini  belum  ada. Sementara itu Peraturan Pemerintah yang dimaksud  belum  ada,  sehingga  masih dapat menggunakan Peraturan Pemerintah yang ada sebelumnya, termasuk  peraturan  pelaksanaan  lainnya, sepanjang  tidak    bertentangan  dengan  isi undang-undang  tentang  perasuransian yang baru saja ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 beberapa bulan yang lalu.
Dari penjelasan Pasal 7 Ayat (1) di atas,  bahwa    keterkaitan  pihak  asing dalam kepemilikan perusahaan perasuransian  di  Indonesia  adalah  dalam rangka  pemupukan  modal  yang  kuat, dibatasi  secara  kualitatif  maupun  secara kuantitatif.  Secara kualitatif  Perusahaan Perasuransian yang benar-benar
mempunyai pengalaman usaha di bidangnya  sehingga  diharapkan  terjadi transfer  modal  dan  transfer  pengetahuan dan  teknologi  kepada  pihak  Indonesia. Batas  kepemilikan  badan  hukum  asing dalam Perusahaan Perasuransian dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan  Ratyat  Republik  Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Keberadaan  hukum  asuransi  di Indonesia  yang  baru  dengan  keterkaitan pihak asing dalam kepemilikan perusahaan  asuransi  berdasarkan  kualitas maupun  kuantitas  dari  perusahaan  asing itu  sendiri,  tentunya  ini  menarik  untuk dilakukan pengkajian lebih dalam, dengan  melihat  teori-teori  hukum  dari para  ahli  hukum  sebelumnya,  juga dengan  melihat  peraturan  pelaksanaan usaha  perasuransian  yang  lama,  karena bagaimanapun ketentuan aturan pelaksanaan  ini  masih  berlaku  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Perasuransian  sebagai  undang- undang.
Sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama tentunya  harus  ada  keterpaduan  antara pihak-pihak, Talcott Parsons menempatkan  hukum  sebagai  salah  satu sub-sistem  dalam  sistem  sosial,  sub sistem  sosial  lainnya  yang  dimaksud
adalah budaya, politik, dan ekonomi, sub sistem hukum
berfungsi mempertahankan  pola-pola  ideal  dalam masyarakat,  hukum  menunjuk  pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama ( rule of the game ), keadaan yang rentan  benturan  harus  ditangani  oleh hukum  lewat  fungsi  pengintegrasiannya agar  tiap  sub-sistem  berjalan  serasi  dan sinergis  demi  lestarinya  sistem,  Parsons menempatkan  hukum  sebagai  unsur utama  dalam  berintegrasi  (Tanya  dkk, 2013:  134-137).     Hukum  sebagai  sarana integrasi  sebagaimana  teori  Parsons, dalam  hal  menjalankan  usaha  bersama secara  patungan  antara  WNI  dan  pihak asing,  maka  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Perasuransian  maupun  peraturan pelaksanaannya  harus  menjadi  pedoman antara pihak-pihak tersebut.
Selain  sebagai  sarana  integrasi, hukum  harus  mampu  mengendalikan perubahan    sehingga  hukum  dapat dijadikan alat perubahan. Menurut Mochtar  Kusumaatmadja,  yang  diilhami oleh  konsep  Roscoe  Pound  (1986), Hukum  sebagai  sarana  pembaharuan dalam  pembangunan  masyarakat  konsep yang  dimaksud  adalah  “ law  as  a  tool  of social  engineering ”.  Apabila  hukum hanya  sebagai  konsep  kaidah/norma  saja tidak dapat memecahkan berbagai
permasalahan  bukan  hanya  saat  ini  saja melainkan  yang  akan  datang,  karena masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi yang melingkupinya.
Dari  penjelasan  tentang  kreteria secara  kualitatif  atas  keikutsertaan  pihak asing  dalam  kepemilikan  perusahaan asuransi di Indonesia didasarkan pada : 1) Pihak  asing  tersebut  harus  berupa  badan hukum, artinya sebagai perusahaan persekutuan,  yang  tunduk  pada  hukum dari  negara  asalnya,  2)  Memiliki  usaha perasuransian  yang  sejenis,  atau  atau perusahaan  induk  yang  salah  satu  anak perusahaannya bergerak  di  bidang Usaha Perasuransian  yang sejenis,  dan  3) Memiliki  pengalaman  usaha  di  bidang perasuransian.
Penetapan  atas  kreteria  kualitatif ini agar dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan usaha perasuransian, berbagi teknologi  selain  untuk  menarik  investasi dari pihak asing, kreteria ini hampir sama pada ketentuan penyelenggaraan perasuransian pada undang-undang usaha perasuransian  yang  sudah  dinyatakan tidak  berlaku,  yakni  penjelasan  Pasal  8 Ayat  (2)  dari  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian yang sudah dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  sejak
ditetapkannya undang-undang perasuransian yang baru. Bahwa perusahaan  asuransi  yang  didirikan  atau dimiliki  oleh  perusahaan  perasuransian dalam negeri dan perusahaan perasuransian  asing  yang  mempunyai kegiatan  usaha  sejenis  dimaksud  untuk menumbuhkan  penyelenggaraan  kegiatan usaha  asuransi  yang  lebih  professional, serta untuk lebih memungkinkan terjadinya proses alih teknologi, sehingga keterlibatan  pihak  asing  dalam  usaha perasuransian di Indonesia dapat dilakukan  dengan  cara:  a)  Perusahaan Reasuransi luar negeri dengan Perusahaan  Asuransi  Kerugian  dalam negeri  dapat  mendirikan  Perusahaan bersama  Perusahaan  Asuransi  Kerugian atau  Perusahaan  Reasuransi,  dan  b) Perusahaan  Asuransi  Kerugian  luar negeri  dengn  Perusahaan  Reasuransi dalam negeri dapat mendirikan Perusahaan  Asuransi  Kerugian  atau Perusahaan Reasuransi.
Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 8 Ayat (2) tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan kreteria secara kualitatif pada peraturan yang baru dalam kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia  masih  mengikuti  ketentuan yang lama.
Hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya  bagi  rakyat,  diarahkan mewujudkan  partisipasi  seluruh  rakyat dan  gagasan  keadilan,  karena  keadilan merupakan  kepentingan  rakyat  (Prasetyo dan  Tanya,  2011:  8),  bukan  untuk kepentingan  tertentu  terutama  penguasa, sehingga  peninjauan  terhadap  undang- undang asuransi  adalah  dengan mengkaji isi dari pasal-pasal yang berkaitan dengan keterlibatan  pihak  asing  sebagai  pelaku usaha,  serta  keterlibatan  pemerintah sebagai  penyelenggara  pengawasan  dan pembinaan,  dan  kepentingan  masyarakat sebagai  pihak  yang  akan  menerima dampak dari berlakunya sebuah peraturan.
Tentang  keadilan  dapat  dipelajari dari teori-teori Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart,  Jhon  Stuart  Mill  dan  Jhon  Rowls. Plato melihat bahwa keadilan menghasilkan  nilai  gagasan  tentang kebaikan,  dilihat  dari  kemanfaatnnya, kebaikan  merupakan  substansi  keadilan. Menurut  Salim  (2014:  29),  jika  teori  ini dipakai  pada  ketentuan  hukum  asuransi yang dijalankan secara patungan tersebut, maka kebijakan tersebut diambil berdasarkan  kemanfaatan  agar  dapat menarik  modal  dari  pihak  asing  yang akan  dimanfaatkan  pada  sektor  yang
lebih  besar,  bukan  hanya  keuntungan pengusaha  Indonesia  secara  individu melainkan kemanfaatannya untuk membangun  perekonomian  Indonesia melalui  kebijakan  di  bidang  ekonomi dengan  memanfaatkan  sebesar-besarnya modal  asing,  untuk  keuntungan  lain misalnya dari sektor pajak.
Lainnya  halnya  teori  keadilan  dari Jhon  Stuart  Mill,  bahwa  keadilan diletakkan  pada    perlindungan  kalim- klaim, tujuan dari klaim untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang  janji  secara  setara,  yang diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar  (sama  tinggi),  kedudukan  yang seimbang.  Teori  keadilan  Jhon  Stuart Mill sama halnya yang dikemukakan oleh Hart,  bahwa  prinsip  keadilan  adalah individu  mempunyai  kedudukan  yang setara  antara  satu dengan  lainnya (Muhammad, 2006: 30).  Teori ini dilihat kesetaraan  sama  tinggi  dan  seimbang, secara  individual,  bahwa  kepemilikan saham  secara  patungan  dapat  dilakukan secara berimbang dengan cara penentuan kepemilikan  modal  yang  sama,  dengan asumsi    50  %  (lima  puluh  per  saratus) dari total keseluruhan, sehingga keuntunganpun  akan  diperoleh  sama, antara  pengusaha  Indonesia  dengan pengusaha  asing.    Pada  sisi  individu
pengusaha  khususnya  pihak  Indonesia akan  mendapatkan  penghasilan  yang seimbang  untuk  kesejahteraan  sebagai warga negara sebagai hak yang dilindungi  dalam  UUD  1945  Pasal  27 ayat (2), sehingga warga negara Indonesia  bukan  hanya  berhak  atas pekerjaan,  melainkan  berhak  pula  untuk mencapai  kelayakan  hidup  sebagai  hak asasi  dan  untuk  mencapai  penghidupan yang  layak  sebagai  manusia,  peluang untuk  memenuhi  konstitusi  itu  memang ada,  namun  dalam  jangka  waktu  yang lama,  dan  dilakukan  secara  bertahap, namun  peraturan  perundang-undangan  di bidang  asuransi  memberikan  peluang yang lebih besar kepada pengusaha asing sampai 80%, kalaupun dapat diperjanjikan oleh pihak-pihak dalam hal permodalan maka pihak asing mempunyai kesempatan untuk
berkonstribusi modal lebih kuat.
Keseimbangan tidak selalu diartikan  sama  rata  namun  harus  dilihat segi  kepentingannya,  dalam  hal  ini  maka teori  keadilan  khususnya  tentang  dua prinsip  keadilan  Rawls,  dari  kedua prinsip  keadilan  tersebut  maka  prinsip kedua  yang  dapat  diterapkan  disini, bahwa ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur  sedemikian  rupa  sehingga  dapat diharapkan  memberi  keuntungan  semua
(Rawl  2011:  72),  intervensi  pemerintah karena  adanya  kepentingan  negara  untuk kesejahteraan bagi masyarakat, meskipun teori  ini  mengabaikan  kesetaraan  sama rata.    Sebagaimana  ketentuan  yang berlaku  terhadap  kepemilikan  saham BUMN yang berbentuk Perseroan, negara minimal memiliki 51 % dan pihak swasta maksimal  49  %  sebagai  pemilik  saham dari suatu BUMN.
Pembaharuan terhadap suatu undang-undang  bukan  hanya  melihat ketidaksesuaian  isi  pasal-pasal  dalam undang-undang namun harus mempertimbangkan politik hukum Indonesia, jati diri bangsa yang termaktub  dalam  Pancasila  dan  UUD 1945.
Politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah  Indonesia  yang  meliputi: pertama,  pembangunan  hukum  yang berintikan  pembuatan  dan  pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  ada telah termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, dari pengertian  ini  terlihat  bahwa  politik hukum  mencakup  proses  pembuatan  dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan  sifat  dan    ke  arah  mana
hukum  akan  dibangun  dan  ditegakkan (Machfud, 2014: 17).
Pemberian  peluang  kepada  pihak asing  yang  akan  melakukan  usaha  di Indonesia  harus  dapat  dipertimbangkan secara matang dalam memberikan rambu- rambu  sebagai  payung hukum  yang  akan dijadikan  acuan,  tidak  sekedar  untuk mendatangkan  investor  asing,  dengan alasan  untuk  menggairahkan  bisnis  di tanah  air,  dalam  hal  ini  negara  memiliki kepentingan  sebagaimana  diamanahakan dalam  Pancasila,  UUD  1945  dan  politik hukum Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia harus diperhatikan, dalam  hal  ini  perlu  ada  pembatasan kepemilikan  modal  pihak  asing  yang akan  melakukan  usaha  asuransi  secara patungan,  seberapa  besar  modal  mereka yang  dapat  digulirkan  bersama  dengan pengusaha pribumi, paling tidak maksimal sama dengan yang dimilki oleh pengusaha  WNI  atau  Badan  Hukum Indonesia
Pembaharuan suatu undang- undang asuransi berkaitan dengan terlibatnya pihak asing dalam penyelenggaran  asuransi  di  Indonesia seiring  dengan  perkembangan  bisnis internasional yang mana kegiatan- kegiatannya  melewati  batas-batas  negara bukan  hanya  menyangkut  perdagangan
internasional  dan pemanufakturan di  luar negeri,  tetapi  juga  berkaitan  dengan perkembangan industry jasa yang berkembang, seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunitas massa (Wiwoho,  2007)  dapat  ditambahkan, termasuk  pula  usaha  di  bidang  asuransi, karena  setiap  aspek  yang  berkaitan dengan bisnis jenis apapun dan dimanapun  selalu  berhadapan  dengan risiko,  juga  dengan  adanya  perdagangan yang  dilakukan  melalui  dunia  maya (e- commerce melalui internet), itupun dapat terjadi  dilakukan  oleh  pihak-pihak  antar bangsa.
Belum  adanya  peraturan  pelaksana untuk menyelenggarakan usaha perasuransian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perasuransian yang baru, tentu dapat dipelajari dari peraturan pelakasana
penyelenggaraan perasuransian yang lama, yang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Sebagai peraturan pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Usaha Perasuransian  terdahulu  (lama)  terdapat pada Peraturan Pemerintah RI  Nomor 73 Tahun  1992  tentang  Penyelenggaraan
Usaha  Perasuransian  (sudah  mengalami beberapa kali perubahan).
Penyertaan  langsung  pihak  asing dalam  perusahaan  perasuransian  sesuai ketentuan  besarnya  modal  yang  harus disetor pada jenis usaha asuransi tertentu, pada ketentuan tentang persyaratan umum  perizinan  usaha  perasuransian, diatur  bahwa  besarnya  modal  yang dimilik pihak asing adalah maksimal 80% (delapan  puluh  per  seratus)  Pasal  6  ayat (3) PP Penyelenggaraan Usaha Perasuransian,  dilanjutkan  pada  ayat berikutnya  ayat  (4)  bahwa  di  dalam menjalankan  usaha  bersama  pihak  asing tersebut  harus  dengan  perjanjian  antara pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan  kepemilikan  saham  pihak Indonesia.    Peningkatan  kepemilikan saham  pihak  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (4)  PP Penyelenggaran Usaha Perasuransian sebagaimana  telah  ditulis  di  atas,  bahwa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun harus  menjadi  sekurang-kurangnya  51  % (lima puluh satu perseratus).
Kajian selanjutnya dengan menelaah Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan  asuransi  Pasal  6  Ayat (4) mengatur adanya pemberian kesempatan  kepeda  pemilik  saham  pihak
Indonesia  di  dalam  perjanjian  kerjasama dengan  pihak  asing,  diatur  lebih  lanjut pada  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan  Usaha  Perusahaan  Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, pada Bab VI tentang  Ketentuan  Lain-Lain  ditulis bahwa:  Peningkatan  kepemilikan  saham pihak  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  Ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992 (Pelaksanaan Penyelenggaraan Perasuransian)  dalam  jangka  waktu  20 (dua  puluh  tahun)  menjadi  sekurang- kurangnya  51  %  (lima  puluh  satu  per seratus).  Jangka waktu yang cukup lama dalam  memberikan  keuntungan  yang lebih  untuk  pihak  Indonesia,  artinya bahwa  di  awal  pendirian  perusahaan pihak  asing  dapat  memiliki  saham  lebih besar  dari  pihak  Indonesia,  besarnya saham  akan  mempengaruhi  besarnya keuntungan  yang  di  raih  perusahaan, pihak  Indonesia  baru  dapat  menikmati keuntungan  lebih  besar  setelah  mencapai 20 (dua puluh tahun kemudian) kepemilikan ini menunjukkan keuntungan  yang diraih  pihak asing akan lebih  besar,  hal  ini  menyimpang  dari politik  hukum  nasional  bangsa  Indonesia dalam mensejahterakan warga negara/masyarakat Indonesia, yakni
masyarakat  yang  adil,  makmur,  sejahtera berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Hukum  sebagai  suatu  norma  yang harus  dipatuhi,  namun  apakah  norma tersebut  membawa  keadilan  khususnya bagi  pihak  Indonesia  yang  menjalankan usaha di Indonesia.  Keadilan tidak harus seimbang  sama  rata,  namun  keadilan dapat dilihat dari keseimbangan kepentingan,  dalam  hal  ini  kepentingan masyarakat  dan  pemerintah  Indonesia. Sehingga penetapan kreteria secara kuantitatif  atas  kepemilikan  modal  pihak asing  pada  ketentuan  penyelenggaraan asuransi yang lama tidak dapat dipertahankan  untuk  dipakai  pada  aturan penyelenggaraan perasuransian yang baru,  yakni  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014  Tentang  Perasuransian  merupakan peraturan hukum yang memayungi kegiatan  asuransi  di  Indonesia  yang bersifat umum, sebagai pedoman penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia,  termasuk  keterlibatan  pihak asing  untuk  ikut  serta  dalam  bisnis perasuransian di Indonesia.  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas  bahwa  Undang- Undang  Perasurasian  ini  baru  dapat berjalan setelah adanya peraturan
pelaksanaan  yang  disusun  dalam  jangka waktu  2  (dua)  tahun  6  (enam)  bulan, sehingga  segala  peraturan  pelaksanaan dari  peraturan  penyelenggaraan  asuransi sebelumnya  masih  dinyatakan  dapat berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang  Perasuransian yang baru

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
a. Tantangan yang dihadapi Indonesia  dalam  usaha  asuransi  di  era globalisasi  adalah  meningkatkan  daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan  peranan  hukum,  budaya masyarakat,  dan  kepercayaan  terhadap usaha  asuransi  nasional  serta  peranan pemerintah dalam melaksanakan
pembinaan, pengawasan dan
perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi.
b. Keberadaan    hukum  asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan  oleh  pihak  asing  dalam  era globalisasi  masih  harus  dirumuskan secara  rinci  dalam  penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia,
khususnya  tentang    kepemilikan  pihak asing  dalam  penyelenggaraan  usaha
asuransi  di  Indonesia,  baik  dari  segi kualitatif maupun secara kuantitatif.

## Saran
a. P eningkatan  daya  saing  dalam penyelenggaraan  usaha  asuransi  era globalisasi bukan hanya dibutuhkan akan modal  yang  besar,  melainkan  harus didukung  oleh  ketersediaan  SDM  yang berkualitas, untuk itu sebaiknya pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, baik sebagai konsumen maupun sebagai pihak penyelenggara usaha perasuransian, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dalam era globalisasi.
b. Perumusan tentang
penyelenggaraan  usaha  perasuransian khususnya  kepemilikan  pihak  asing dalam peraturan hukum asuransi Indonesia,    harus  mempertimbangkan aspek  keadilan  dalam  keseimbangan  dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,    2006. Hukum Asuransi  Indonesia. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti
Abdul  R.  Saliman,  2011. Hukum  Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh    Kasus,  Edisi  Keempat,
Jakarta: Kencana Prenamedia
Group,.
A. Junaidi    Ganie,.  2011. Hukum Asuransi  Indonesia .  Jakarta:    Sinar
Grafika.
Ade  Maman  Suherman.  2005. Aspek Hukum  Dalam  Ekonomi  Global,
Edisi Revisi. Bogor: Ghalia
Indonesia
Adi Sulistiyono. 2008. Reformasi Hukum
Ekonomi Indonesia . Surakarta:
UNS Press. Surakarta
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus  Y.  Hage.  2013. Teori Hukum  Strategi  Tertib  Manusia
Lintas Ruang dan Generasi.
Yogyakarta: Genta Publishing Dossy  Iskandar  Prasetyo,  Bernard  L.
Tanya.  2011. Hukum  Etika  &
Kekuasaan . Yogyakarta: Genta Publishing
Ganie,  A.  Junaidi. Hukum  Asuransi
Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
H.  Salim  HS,  Erlies  Septianan  Nurbaini. 2014. Penerapan  Teori  Hukum
Pada  Penelitian  Disertasi  dan
Tesis. Buku Kedua.Jakarta:
Rajawali Pers
Jamal  Wiwoho.  2007. Aspek  Hukum
Dalam  Bisnis, Surakarta:  UNS Press
Jhon  Rawls.  2011. Teori  Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial Dalam  Negara ..    Cetakan  Ke-2. Diterjemahkan  oleh  Uzair  Fauzan dan  Heru  Prasetyo.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mochtar  Kusumatmadja.  1986. Fungsi dan  Perkembangan  Hukum  Dalam Pembangunan  Nasional ,    Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi FH-UNPAD
Moh.  Machfud  MD.  2014. Politik Hukum  di  Indonesia .  Edisi  Revisi,
Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers Prasetyo,  Dossy  Iskandar  dan  Tanya,
Bernard  L.  2011. Hukum  Etika  & Kekuasaan . Yogyakarta: Genta Publishing
Salim,  dan  Septianan  Nurbaini,  Erlies. 2014. Penerapan  Teori  Hukum Pada  Penelitian  Disertasi  dan Tesis. Buku Kedua.Jakarta:
Rajawali Pers
Sulistiyono,  Adi.  2007. Pembangunan Hukum  Ekonomi  untuk  Mendukung Pencapaian  Visi  Indonesia  2030 . [Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar Hukum  Ekonomi  Pada  Fakultas Hukum  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta]. Universitas Sebelas Maret. Surakarata
Tanya,  Bernard  L.,  Simanjuntak,  Yoan  N, dan  Hage,  Y  Markus.  2013. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang  dan  Generasi. Yogyakarta:
Genta Publishing. -------------. Hukum Perusahaan Indonesia .  2010.  Bandung:  PT
Citra Aditya Bakti
---------------. 1945. Undang-Undang
Dasar RI 194. Jakarta
---------------. Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPdt)
---------------. Kitab Undang-Undang

## Hukum Dagang (KUHD)
--------------. 1992. Undang-Undang
Nomor Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta
--------------. 2004. Undang-Undang
Nomor  40    Tahun  2004  Tentang Sistem Jaminan Sosial. Jakarta
-------------. 2007. Undang-Undang
Nomor  40  Tahun2007  Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta -------------. 2011. Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta --------------. 2014. Undang-Undang
Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian
-------------.  1992. Peraturan  Pemerintah Nomor  73  tahun  1992  tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian beserta perubahannya
-------------.  1993. Keputusan  Menteri Keuangan  RI  Nomor  223/KMK- 17/1993  Tentang  Perizinan  Usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi . Kementrian Keuangan. Jakarta -------------.  1993. Keputusan  Menteri Keuangan RI Nomor 226/KMK.17/1993 Tentang Perizinan  dan  Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahan Penunjang Usaha Asuransian.
Jakarta
http://www.mediaasuransi.com .  Diakses pada tanggal  25 Januari 2015 http//: www.sinarmasmuliartha.id.com , diakses  pada  tanggal  25  Januari 2015

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL
1. Naskah  yang  diusulkan  untuk  diterbitkan  ke  dalam  jurnal  merupakan  hasil  akhir  dari suatu penelitian.
2. Naskah yang diterbitkan adalah naskah yang mempunyai topik Hukum
3. Naskah yang diterbitkan adalah naskah yang belum pernah diterbitkan atau dipublikasi sebelumnya.
4. Format Penulisan  :
a. Bahasa :  Bahasa  Indonesia  yang  baku  menurut  Ejaan  Indonesia  Yang Disempurnakan (EYD)
b. Banyak  halaman  antara  8–20  halaman  dengan  ukuran  kertas  A4  menggunakan program Microsoft Word
c. Spasi : 1,5 spasi
d. Bentuk huruf Time New Roman dengan ukuran huruf 12
e. Margin/Batas : batas atas dan kiri 3 cm, batas bawah dan kanan 2,5 cm
f. Nama Penulis, dan Afiliansi : ditulis 1 spasi dengan ukuran huruf 10
g. Abstrak : Abstract berbahasa Inggris dan Abstrak berbahasa Indonesia ditulis dengan 1 (satu) spasi
5. Sistematika  Tulisan  :    Judul,  Nama  Penulis,  Afiliansi,  Abstract  dan  Abstrak  dengan kata  kunci  maks.  250  kata,    I.  Pendahuluan,  II.  Teori,  III.  Metode  Penelitian,  IV. Pembahasan,  V.  Kesimpulan,  Saran/Implikasi,  VI.  Penelitian  lanjutan  ( Future  Works ) (jika  ada/optional),  Ucapan  Terima  Kasih  (A cknowledge )    (jika  ada/ optional ),  Daftar Pustaka.
6. Daftar  pustaka  dibuat  secara  alfabetis  dengan  memuat  unsur-unsur  sebagai  berikut  : Nama  penulis,  tahun  penerbitan,  judul  buku/jurnal/proseding,  Halaman,  Nama penerbit, Kota Asal Penerbit.
7. Naskah yang masuk ke redaksi akan di seleksi dan hasilnya akan disampaikan kepada penulis dengan kondisi :
a. Langsung diterima tanpa perbaikan
b. Diterima dengan perbaikan oleh penulis
c. Diterima dengan perbaikan oleh redaksi
d. Dikembalikan karena kurang memenuhi syarat
8. Isi naskah secara substasi diluar tanggungjawab penerbit dan dewan redaksi/penyunting.
9. Alamat Redaksi : Lembaga Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) – Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai)
Jl. Imam Bonjol No. 468  Bandar Lampung - Indonesia
Telp. 0721- 265734; Fax. 0721-257838
Email Jurnal Justicia Sains : lppmsaburai@gmail.com