## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia
Dinamika Stabilitas Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli Ahmad Fatih Syarofuzzaman *1 , Rizal Al-hamid 2
12 Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Yogyakarta, 55281, Indonesia
* Corresponding Author: ahmadfatichsz@gmail.com

## ARTICLE   INFO ABSTRACT

## Article history:
Received 13 April 2023 Revised 20 November 2023 Accepted 22 January 2024 Available 31 January 2024 E-ISSN: 0216-9290
Political competition in a power is a necessity that always occurs. The relationship between politics and power are two closely related entities. The concept of power is a widely discussed study in politics. One of the renaissance political thinkers who also paid attention to the theory of power was Nicholas Machiavelli. He is a modern  philosopher  who  is  quite  famous  for  his  political  philosophy  thoughts. The  politics  of  power  offered  by  Machiavelli  asserts  that  a  ruler  must  have  a strategy to seize or maintain power by any means, even if the action contradicts the context of morality. In other words, Machiavelli wanted the goal to justify all means for the sake of power. Actions that justify all means in the context of power politics  will have  an impact  on the  potential to  cause new  problems  in  society. Especially when faced with political stability. The concept of power that he offers provides a model of understanding that Machiavelli brings political discussion to a realistic order. However, a ruler must always pay attention to the interests of the people,  not  personal  or  group  interests.  This  research  uses  a  literature  study research method. This article tries to analyze Machiavelli's power politics as a lens to see the dynamics of political stability in Indonesia.
Keyword: Political stability, power, Nicholas Machiavelli
How to cite: Syarofuzzaman,  A,    F.  &  Al- Hamid,    R.  (2024).  Dinamika Stabilitas  Politik  di  Indonesia Ditinjau  dari  Pemikiran  Politik Kekuasaan  Nicholas  Machiavelli. POLITEIA:  Jurnal  Ilmu  Politik. LingPoet:  Journal  of  Linguistics and  Literary  Research,  1(1),  26- 30.

## ABSTRAK
Percaturan  politik  dalam  suatu  kekuasaan  merupakan  suatu  keniscayaan  yang selalu terjadi. Hubungan antara politik dan kekuasan merupakan dua entitas yang sangat  berkaitan  erat.  Konsep  tentang  kekuasaan  menjadi  kajian  yang  banyak dibahas  dalam  politik.  Salah  satu  pemikir  politik  zaman  renaisans  yang  juga menaruh  perhatiannya  pada  teori  kekuasaan  adalah  Nicholas  Machiavelli.  Ia merupakan  filsuf  abad  modern  yang  cukup  terkenal  dengan  pemikiran  filsafat politiknya.  Politik  kekuasan  yang  ditawarkan  oleh  Machiavelli  menegaskan bahwa  seorang  penguasa  harus  memiliki  strategi  untuk  merebut  atau mempertahankan  kekuasaan  dengan  cara  apapun,  meskipun  tindakan  itu berkontradiksi  dengan  konteks  moralitas.  Dengan  kata  lain,  Machiavelli menghendaki tujuan untuk menghalalkan segala cara demi kekuasaan.  Tindakan yang menghalalkan segala cara dalam konteks politik kekuasaan akan berdampak pada  potensi  yang  dapat  menimbulkan  persoalan-persoalan  baru  dalam masyarakat. Terlebih jika dihadapkan pada stabilitas politik. Konsep kekuasaan yang  ia  tawarkan  memberikan  suatu  model  pemahaman  bahwa  Machiavelli membawa diskusi politik pada tatanan yang bersifat realistis. Meskipun demikian, seorang  penguasa  harus  selalu  memperhatikan  kepentingan  rakyat  bukan kepentingan pribadi maupun suatu golongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  studi  pustaka.  Tulisan  ini  mencoba  untuk  menganalisis  pemikiran politik kekuasaan Machiavelli sebagai kacamata untuk melihat dinamika stabilitas politik di Indonesia.
Keyword: Stabilitas politik, kekuasaan, Nicholas Machiavelli
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

## 1. Pendahuluan
Percaturan politik dalam suatu kekuasaan merupakan suatu keniscayaan yang selalu terjadi. Berbagai bentuk  tujuan  dan  dinamika  politik  menjadi  pembahasan  yang  begitu  penting  untuk  dijadikan  suatu  kajian. Terlebih lagi akan terjadi ajang kontestasi politik terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan legislatif dan pilpres 2024. Hal ini sudah mulai terlihat dari sistem algoritma berbagai media massa dan media sosial di Indonesia yang  mulai  beralih  dari  suasana  pandemi  Covid-19  ke  topik-topik  politik.  Nampaknya,  topik-topik  tentang politik ini akan terus mendominasi dan berseliweran di media sosial pada tahun ini.
Berbagai konten-konten dan informasi tentang politik yang ditampilkan oleh media massa terkadang dapat menimbulkan pengaruh terhadap dinamika stabilitas politik. Salah satu contohnya adalah ketika portal berita  menampilkan headline judul  yang  terkadang clickbait atau  cenderung  dilebih-lebihkan.  Bahkan ironisnya terdapat beberapa media yang secara tendensius disinyalir memiliki keberpihakan pada pihak-pihak tertentu.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kondisi  panggung  politik  terkini  di  Indonesia  menjadi  isu  yang sensitif, sehingga akan menyebabkan dinamika stabilitas politik semakin naik tensinya .
Berbicara  tentang  stabilitas  politik  hal  ini  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kondisi  yang  tidak  ada pergesekan dalam tatanan suatu sistem politik (pemerintah) atau tidak adanya revolusi pada batas-batas yang telah  ditentukan  (Riggs,  1994).  Menurut  Arbi  Sanit  secara  teoritis,  stabilitas  politik  ditentukan  oleh  tiga variabel yang saling berkaitan, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan pelembagaan baik struktur  maupun  proses  politik  dan  partisipasi  politik.  Perkembangan  ekonomi  meliputi  adanya  tingkat pertumbuhan yang cukup dalam masyarakat. Sedangkan pelembagaan politik mengarah pada pengertian tidak timbulnya  konflik  antara  kekuatan-kekuatan  politik.  Dan  partisipasi  politik  lebih  mengacu  pada  konsep partisipasi menurut pola pemerintahan dimana bentuk partisipasi lebih bersifat mobilized (Sanit, 1982) . Fakta  yang  terjadi  belakangan  ini  adalah  maraknya  aktivitas  pendengung  ( buzzer )  dalam  kontestasi politik di Indonesia. Dalam hal ini, para buzzer tersebut dikendalikan oleh elit-elit politik yang menggunakan jasanya dengan tujuan untuk kepentingan politik kekuasaan,  baik dengan cara membangun citra positif atau bahkan merusak citra lawan politiknya. Mereka bergerak secara masif melalui akun-akun palsu. Narasi yang digunakan  berputar  pada  isu-isu  agama  dan  politik  identitas.  Seperti  yang  telah  terjadi  pada  pilkada  DKI Jakarta 2017 dan pilpres 2019, yang berakibat pada terciptanya polarisasi masyarakat, dan  tentu berpengaruh pada dinamika stabilitas politik di Indonesia (Anugerah, 2021).
Berdasarkan fakta di atas, timbulnya eskalasi konflik yang terjadi dalam dunia politik bergantung pada konsep kekuasaan. Dengan kata lain, segala cara dan kepentingan untuk meraih kekuasaan selalu menentukan arah stabilitas politik. Hal demikian sudah lumrah terjadi, demi meraih dan merebut kekuasaan.
Pada dasarnya, politik  memiliki keterkaitan dengan legitimasi kekuasaan, karena politik  merupakan bukti  empiris  sekaligus  alat  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Konsep  tentang  kekuasaan  menjadi  kajian  yang banyak dibahas dalam politik. Hal ini disebabkan karena konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik pada khususnya. Tidak heran jika ada yang beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan (Budiardjo, 2008).
Konsep tentang kekuasaan sudah menjadi tema sentral sejak zaman Yunani kuno. Diskursus tentang kekuasaan sejak zaman filsuf Yunani seringkali dikaitkan dengan konsep kebaikan, keadilan serta kebebasan. Berbeda pandangan dengan filsuf Yunani, para tokoh pemikir religius mengkorelasikan konsep kekusaan pada aspek  ketuhanan.  Menurut  mereka,  kekuasaan  politik  tidak  boleh  keluar  dari  koridor  nilai-nilai  yang berlandaskan  kehendak  Tuhan  dan  untuk  kemuliaan  Tuhan.  Kekuasaan  dalam  politik  tidak  lain  hanya dijadikan sebagai alat untuk mengabdi dengan tujuan mencapai negara ideal. Maka dari itu, konsep kekuasaan tidak boleh terpisah dari aspek-aspek kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dan nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, konsep kekuasaan harus dibangun dari unsur moralitas dan agama (Rapar, 1991).
Selain  para  filsuf  Yunani  kuno,  salah  satu  pemikir  politik  zaman  renaisans  yang  juga  menaruh perhatiannya pada teori kekuasaan adalah Nicholas Machiavelli. Ia merupakan filsuf abad modern yang cukup terkenal dengan pemikiran filsafat politiknya. Pemikiran kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli berbeda dengan  pandangan  para  filsuf  klasik.  Machiavelli  menekankan  bahwa  kekuasaan  harus  ditempuh  demi kepentingan  negara  dan  harus  dipisah  dari  unsur  moralitas  dan  agama.  Dalam  hal  ini,  seringkali  pemikiran Machiavelli dianggap bersifat kontroversial. Sehingga kebanyakan orang memandang negatif ketika berbicara tentangnya. Stigma negatif yang dilekatkan pada Machiavelli disebabkan karena teorinya tentang kekuasaan seringkali diasosiasikan dengan ajaran kediktatoran (Fahrezy & Al Hamid, 2021).
Gagasan  Machiavelli  tentang  konsep  kekuasaan  tidak  lepas  dari magnum  opusnya yang  berjudul Il Principe (Sang Penguasa). Politik kekuasan yang ditawarkan oleh Machiavelli  menegaskan bahwa seorang penguasa  harus  memiliki  strategi  untuk  merebut  atau  mempertahankan  kekuasaan  dengan  cara  apapun, meskipun itu merupakan tindakan yang amoral. Untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, manusia akan menghalalkan segala cara meskipun harus menyakiti manusia lainnya. Artinya, hubungan antara manusia
dan politik merupakan dua macam figur yang sangat esensial. Seperti yang telah umum diketahui dari filsuf Yunani kuno, Aristoteles mengatakan bahwa “Manusia pada hakikatnya adalah binatang politik”.
Berdasarkan  kajian  di  atas,  terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  konsep  politik kekuasaan  Machiavelli.  Menurut  Qomariyah,  gagasan  kekuasaan  Machiavelli  tidak  lebih  dari  upaya mempertahankan  kekuasaan,  baik  itu  dengan  sifat  kemanusiaan  atau  sifat  kehewanan  secara  bersamaan (Qomariyah, 2023). Pada penelitian lainnya, Atthahara mengungkapkan bahwa pemikiran Machiavelli dalam meraih kekuasaan meskipun bertentangan dengan moral, seperti memainkan isu agama dapat dibenarkan. Cara tersebut terbukti sudah terlihat pada konteks pilpres 2019, dimana kedua pasangan  menggunakan isu agama demi menggapai kekuasaan (Atthahara, 2020).
Sebagaimana  penjelasan  di  atas,  menurut  hemat  penulis  bahwa  pemikiran  politik  kekuasaan Machiavelli  menarik  untuk  dikaji  secara  komprehensif.  Terlebih  jika  dihadapkan  pada  stabilitas  politik  di Indonesia, baik itu yang telah terjadi atau akan terjadi di masa mendatang. Tidak heran jika Machiavelli sering dianggap sebagai pemikir yang teorinya sangat kontroversial.
Maka tujuan dari penelitian ini akan mencoba mengulas dan menganalisis konsep politik kekuasaan Machiavelli  sebagai  sudut  pandang  untuk  melihat  kasus-kasus  politik  yang  berimplikasi  terhadap  dinamika stabilitas  politik  di  Indonesia.  Termasuk  dalam  sedikit  bagian  dari  tulisan  ini  juga  akan  menyinggung pemikiran  Machiavelli  tentang  karakteristik  dan  sikap  apa  saja  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  penguasa dalam politik kekuasaanya.

## 2.  Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode  studi  pustaka  ( Library  Research ), yaitu penelitian yang dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel jurnal  ilmiah  dan  berbagai  referensi  lainnya.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  penulis  mengklasifikasikan  data menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan berupa buku karya Machiavelli yang berjudul The Prince. Sementara data sekunder berupa buku-buku pendukung, antara lain seperti “Filsafat Politik Machiavelli”; “Pemikiran Politik Barat”, dan artikel jurnal ilmiah yang masih berkaitan dengan topik penelitian,  di  antaranya  adalah  “Perspektif  Ideologi  dan  Kekuasaan  (Telaah  Historis  Pemikiran  Niccolo Machiavelli)”;  “Pemikiran  Politik  Niccolo  Machiavelli:  Studi  Kasus  Dinasti  Umayyah”.    Dari  sumber  data yang telah dikumpulkan, kemudian harus dianalisis terlebih dahulu.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  dengan  cara menggambarkan data-data yang telah diperoleh. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk mencari hubungan antara satu dengan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam terhadap hasil  penelitian.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  penulis  akan  menganalisis  pemikiran  politik  kekuasaan Machiavelli sebagai suatu teori untuk memahami berbagai kasus-kasus politik yang berdampak pada dinamika stabilitas politik di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan Biografi Nicholas Machiavelli
Bernama lengkap Niccolo Machiavelli lahir di Florence, Italia pada Tahun 1469 dari pasangan suami istri  yang  bernama  Bernando  Machiavelli  dan  Bartolomea.  Ayah  Niccolo  Macheavelli  adalah  seorang pengacara  kaya  dari  Italia sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Niccolo  Machiavelli  berasal  dari  latar  belakang keluarga  berada,  meskipun  seringkali  dalam  ungkapannya  dia  mengaku  hidup  dalam  kemiskinan.  Keluarga Niccolo Machiavelli  dapat disebut sebagai  keluarga  bangsawan, gelar ini  dia peroleh  melalui jalur ayahnya yang merupakan masih keturunan menengah-ningrat dari Oltrano, sebuah Distrik di Florence.
Filsuf ini hidup dalam zaman renaisans yang merupakan masa transisi dalam sejarah Barat antara abad pertengahan  dengan  abad  modern.  Istilah renaisans merupakan    bahasa  Prancis  yang  dalam  bahasa  latin disebut re  +  nasci yang  bermakna  lahir  ( rebirth ).  Para  sejarawan  menggunakan  istilah  ini  untuk  zaman kebangkitan  intelektual  dan  runtuhnya  otoritas  gereja  khususnya  yang  terjadi  di  Eropa,  dan  terlebih  lagi  di Italia sepanjang abad ke 15 dan 16 (Azhar, 2016). Meskipun tidak melahirkan filsuf teoritis penting, renaisans melahirkan salah satu manusia besar dalam kancah filsafat politik, yakni Niccolo Machiavelli. Adat-istiadatlah yang  dibuatnya  terkejut  dan  memang  dia  kadang-kadang  mengejutkan.  Tetapi  banyak  orang  lain  yang  juga merasa terkejut seolah-olah  mereka baru terbebas dari penipuan. Karakter filsafat politiknya bersifat ilmiah dan  empiris,  yang  berdasarkan  pada  pengalaman  kehidupannya  sendiri,  dan  berbicara  tentang  cara  untuk meraih tujuan tertentu, terlepas apakah itu baik atau buruk (B. Russel, 2002)
Dia dikenal publik sebagai tokoh politik dan tokoh filsafat. Karier politiknya bisa dibilang cukup bagus karena  disamping  menjadi  seorang  diplomat  dia  juga  dipercaya  sebagai  penasihat  dan  pengamat  seorang seorang  penguasa  Italia,  Paus  Julius  II  ketika  berhadapan  dengan  bangsawan  tinggi  kota  Valentino,  Caesar
Borgia  yang  dikenal  sebagai  pemimpin  yang  ambisius  dan  gila  kekuasaan.  Akan  tetapi,  akhirnya,  karier Niccolo Macheavelli  ini  hancur ketika keluarga Medici  naik tahta, sehingga  Niccolo Macheavelli  dimusuhi dan dijebloskan ke penjara selama setahun meskipun ujungnya nanti dibebaskan karena dia dapat meyakinkan Medici  bahwa  dia  tak  bersalah.  Berawal  setelah  bebasnya  dipenjara,  karya  legendarisnya  dimulai,  setelah bebas, dia mulai merenungkan dan mengamati hasil dari pengalaman panjangnya dalam meniti karier dalam dunia  politik  dan  pemerintahan  dengan  cara  mengasingkan  diri  ke  pinnggir  kota  dan  mulai  menuliskan pikirannya.  Sehingga  pada  akhirnya  muncullah  beberapa  buku  dan  salah  satunya  yang  paling  fonumental adalah  berjudul Il  Principe (Sang  Pangeran  terbit  1532)  dan Discorsi  sopra  la  prima  decade  di  Tito  Livio (Diskursus tentang sepuluh buku pertama dari Titus Livius terbit 1531) (Hardiman, 2011).

## Politik Kekuasaan Machiavelli
Kekuasaan  memang  sesuatu  yang  sangat  ajaib  seseorang  yang  sedang  menggenggam  kekuasaan biasanya  menjadi  tokoh  yang  disegani,  dihormati,  ditakuti,  dan  tidak  jarang  pula  dibenci  dan  dicaci  maki. Namun selama kekuasaan itu masih melekat kuat pada diri seseorang, orang tersebut punya kedigdayaan untuk berbuat  banyak  hal.  Ia  dapat  memaksa  orang  lain  untuk  menyatakan  ketundukan  dan  kadang-kadang kepasrahan (Rais, 1999).
Menurut Suhelmi, konsep kekuasaan Machiavelli yang menjadikannya sebagai pemikir politik yang cukup terkenal sedikitnya disebabkan oleh dua alasan. Pertama, pemikirannya telah menjadi  sumber rujukan yang selalu digunakan oleh banyak penguasa di dunia, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terus terang menyatakan telah  mempraktikkan gagasan-gagasan Machiavelli dari berbagai karyanya untuk tujuan politik kekuasaanya,  misalnya  Hitler  dan  Mussolini.  Kedua,  dari  perspektif  sejarah  pemikiran  politik,  gagasannya menjadi  titik  pembeda  paradigma  politik  antara abad  pertengahan  dan  modern,  suatu  ciri  penting  dari  abad renaisans. Perbedaan tersebut terletak pada posisi dimana para tokoh abad pertengahan seperti S. Augustinus dan Thomas Aquinas mengkonsepsikan politik kekuasaan dan konsep negara harus sejalan dengan aspek nilai- nilai agama dan Tuhan. Sementara Machiavelli berbeda pandangan bahwa kekuasaan harus terpisah dari peran agama dan Tuhan (Suhelmi, 2002).
Dalam  konsep  pemikiran    Machiavelli,  kekuasaan  harus  bertumpu  pada  pengalaman  manusia. Kekuasaan merupakan  entitas yang  independen  dan terlepas dari otoritas nilai-nilai  moral. Kekuasan bukan merupakan  alat  untuk  mengabdi  pada  kebaikan,  keadilan  dan  kebebasan  dari  Tuhan  melainkan  kekuasaan adalah alat untuk mengabdi pada kepentingan negara. Machiavelli memandang bahwa kekuasaan semata-mata untuk kesejahteraan negara dan mempertahankan kemerdekaan (Rapar, 2001). Machiavelli juga menekankan bahwa seorang penguasa dalam bertindak tidak harus bersifat dalam batasan idealisme atau bertindak pada apa yang  seharusnya  dilakukan  melainkan  lebih  jauh  Machiavelli  mengajarkan  bahwa  beginilah  realitas  politik sesungguhnya, artinya dapat dikatakan bahwa politik itu bersifat politik-realistis (Dannis, 1986).
Konsep  kekuasaan  Machiavelli  di  atas  memberikan  suatu  pandangan  bahwa  orientasi  dunia  politik yang sebelumnya hanya berkisar pada “apa yang seharusnya ada”, hendaknya harus beralih pada “apa yang ada”. Formula yang diberikan oleh Machiavelli ini menjadikan pemikirannya banyak dianut oleh penguasa- penguasa  besar  dunia,  karena  praktis  dan  tidak  terlalu  teoritis  sehingga  merupakan  hal  yang  mudah  untuk diimplementasikan.  Dalam  hal  ini,  konsekuensi  yang  dihasilkan  dari  praktik  konsep  kekuasaan  Machiavelli yang dipandang sebagai konsep menimbulkan suatu pertanyaan: Apakah seorang pengusa lebih baik dicintai dari pada ditakuti atau sebaliknya? Apakah seorang penguasa harus bersikap kejam atau penuh belas kasih?
Menjawab pertanyaan di atas, Machiavelli dalam The Prince menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang  tentu  menginginkan  keduanya,  baik  sikap  dicintai  atau  ditakuti.  Untuk  mempertemukan  keduanya merupakan  suatu  hal  yang  sulit,  maka  menjadi  orang  yang  ditakuti  jauh  lebih  baik  dari  pada  dicintai (Machiavelli,  2019).  Machiavelli    dalam  memberikan  pilihan  tersebut  berangkat  dari  suatu  alasan  bahwa seorang penguasa hendaknya membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa, meskipun harus melakukan kebijakan yang bersikap kejam selama kebijakan tersebut dapat mempertahankan stabilitias politik. Seorang penguasa yang  hanya  mengandalkan  sikap  agar  dicintai  sepenuhnya  oleh  rakyatnya  pasti  akan  hancur  jika  tidak diimbangi oleh sikap agar ditakuti, karena ikatan cinta merupakan ikatan yang mudah hancur. Berbeda dengan rasa takut yang selalu diotoritaskan pada ketakutan akan hukuman. Sikap agar ditakuti disini setidaknya tidak dibenci. Dalam hal ini, pemikiran Machiavelli tentang sikap ideal yang harus dimiliki oleh seorang penguasa seperti yang disinggung diatas berpijak pada seorang penguasa bernama Cesare Borgia yang selalu ia sebutkan dalam bukunya The Prince. Tokoh bernama Cesare Borgia  merupakan politisi yang  populer sebagai  orang kejam, akan tetapi karakter kekejamannya itu menjadikan kerajaan Romagna lebih baik, kondusif dan aman. Oleh  karena  itu,  seorang  penguasa  tidak  perlu  menghiraukan  atas  penilaian  orang  lain  disebabkan kekejamannya, selama itu masih dengan tujuan mempersatukan rakyatnya.

## Macam-macam Kekuasaan
Beberapa  orang  mungkin  tidak  menyukai  motif  kekuasaan  yang  berjalan  di  atas  pemaksaan, ketidaksetaraan,  dan  terkadang  kebrutalan.  Beberapa  pembicara  mencela  tentang  “politik  kekuasaan”, menyarankan agar pemerintahan berjalan tanpa kekuasaan, hubungan antara perorangan berjalan diatas dasar rasa berbagi dan cinta. Hal tersebut diupayakan karena sistem pemerintahan yang berjalan atas dasar demikian tidak akan bertahan lama. Jika hal demikian bertahan lama, mereka mensiasatinya dengan cara mengubah diri mereka  menjadi struktur pemimpin dan pengikut konvensional. Sehingga bentuk kekuasaan yang terbangun didalamnya tidak lebih berdasarkan pada asas kepatuhan yang terlihat seperti kekuasaan (Roskin, 2017).
Seperti  yang  umum  diketahui,  bahwa  konsep  kekuasaan  yang  dibangun  oleh  Machiavelli  dianggap sangat  amoral,  tidak  mengindahkan  unsur  moralitas,  mengambil  jarak  dari  perspektif  religius  dan  hanya sebagai  upaya  untuk  menjustifikasi  sikap  kekejaman,  atau  perilaku  kekerasan  dalam  politik  ( political violence ).  Bahkan  Ernst  Cassirer  menganggap  ia  sebagai Galileo  of  politics, dengan  semangat  yang  sama (Cassirer, 1946) . Meskipun demikian, pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan dalam The Prince tidak hanya terbatas  pada  unsur  kekejaman  saja,  akan  tetapi  ia  membagi  motif  jalan  kekuasaan  atas  dua  macam,  yaitu kekuasaan dengan motif kekejaman dan kekuasaan dengan konstisusional.

## Kekuasaan dengan Motif Kekejaman
Machiavelli dalam pandangannya tentang model kekuasaan dengan motif kekejaman menjelaskannya dengan contoh kisah dari Agathocles, orang Sicilia (Machiavelli, 2019). Agathocles merupakan seorang yang berasal dari kalangan  hirarki terendah  dalam  lapisan masyarakat dan termasuk seorang yang sangat  miskin. Agathocles hanya seorang anak dari tukang pembuat tanah liat. Meskipun dengan latar belakang demikian, ia berhasil menjadi raja Syracuse. Keberhasilannya menjadi raja didukung oleh sifat keberanian dan fisik yang kuat meskipun berkepribadian seperti seorang penjahat. Sifat karakteristik tersebut menjadikannya selalu naik pangkat  dan  memimpin  panglima  pasukan.  Sehingga  ia  berencana  untuk  menjadi  seorang  penguasa  dan mempertahankan kekuasaannya dengan motif apapun tanpa peduli atas kecaman orang lain terhadap tindakan yang ia lakukan.
Dalam proses strateginya untuk menjadi seorang penguasa, Agatochles mendapatkan persetujuan dari Hamilcar, orang Carthago yang sedang memimpin pasukan perangnya di Sicilia. Agathocles menyusun taktik licik  untuk  memperlancar  dengan    mengumpulkan  rakyat  dan  senat  Syracuse,  dengan  alibi  membahas problematika  yang  menyangkut  negara  republik  tersebut.  Padahal  tujuan  sebenarnya  adalah  melancarkan rencana  kejamnya  untuk  menjadi  seorang  dengan  motif  kekejaman.  Dari  perkumpulan  tersebut,  ia  berhasil membunuh para rakyat dan senator dengan mempersiapkan para serdadu-serdadunya dibelakang layar sebagai eksekutor. Setelah semuanya mati, ia merebut dan memegang kendali kekuasaan dengan motif kekejamannya.
Penggalan  cerita  di  atas  yang  dikemukakan  oleh  Machiavelli  dalam The  Prince menimbulkan anggapan-anggapan  bagi  sebagian  orang  bahwa  cerita tersebut  memang  merupakan  implementasi  dari  teori kontroversial  Machiavelli.  Padahal  sebenarnya  ketika  tulisan  Machiavelli  dipahami  lebih  serius,  justru  ia menanggapi cerita diatas sebagai suatu tindakan yang berbahaya.
Menurut  Machiavelli  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Agathocles  untuk  menjadi  seorang  penguasa adalah  tindakan  yang  berani  sekaligus  berbahaya.  Boleh  saja  Agathocles  berhasil  dalam  perencanaannya menjadi penguasa, akan tetapi dibalik itu semua, konsekuensi yang muncul adalah jalan yang digunakannya bukan  termasuk  suatu  kemuliaan.  Cara  tersebut  hanyalah  akan  menjadikan  ia  berkuasa  tapi  tidak  terhormat (Machiavelli, 2019).
Pandangan  Machiavelli  terhadap  cerita  Agathocles  memberikan  kesan  kepada  semua  orang  bahwa tidak selamanya ia berada dalam persepsi yang berkonotasi pada praktik taktik busuk kekuasaan. Meskipun teori  kekuasaannya  berfokus  pada  metode  apa  saja  yang  diaplikasikan  demi  meraih  dan  mempertahankan kekuasan.  Namun,  Machiavelli  juga  mensyaratkan  berbagai  kualifikasi  pada  hal  yang  harus  dimiliki  oleh seorang penguasa dalam meraih kekuasaan.

## Kekuasaan Konstitusional
Berbeda  dengan  tipe  kekuasaan  pertama  yang  menggunakan  motif  kekejaman,  tetapi  dalam  hal  ini Machiavelli tidak mengedepankan aspek bengis tersebut. Tipe kekuasaan yang kedua  adalah kekuasaan yang dipimpin  oleh  seorang  rakyat  biasa  yang  menjadi  penguasa  atas  persetujuan  sesama  rakyat.  Bukan  dengan motif kekejaman. Inilah yang disebut dengan kekuasaan konstitusional.
Menurut Machiavelli, kekuasaan konstitusional dapat diraih dengan  metode yang berdasarkan nasib baik seseorang disebabkan oleh kepintarannya dalam memperoleh hati para rakyat dan kalangan bangsawan agar  dapat  dukungan    (Machievelli,  1991).    Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  rakyat  manapun  pasti  tidak menginginkan  kekuasaan  yang  bernada  dehumanis.  Oleh  sebab  itu,  untuk  mencapai  kekuasaan  tidak  lagi
menggunakan  cara-cara  yang  brutal,  melainkan  dari  kerjasama  antara  para rakyat  dan  golongan  bangsawan untuk mengangkat siapa yang memiliki otoritas menjadi seorang penguasa.
Menjadi  seorang  penguasa  dalam  tatanan  konsep  kekuasaan  konstitusional  tidak  menjadikan  orang tersebut terbebas dari problematika penilaian. Machiavelli menekankan bahwa orang yang menjadi penguasa harus dilihat siapa pendukung dibalik itu semua. Hal ini ditegaskan oleh Machivelli dalam The Prince : “A man who becomes ruler through the help of the nobles will find it harder to maintain his power than  one  who  becomes  ruler  through  the  help  of  the  people,  because  he  is  surrounded  by  many  men  who consider that they are his equals, and therefore he cannot give them orders or deal with them as he would wish.  On  the  other  hand,  a  man  who  becomes  ruler  through  popular  support  finds  himself  standing alone, having around him nobody or very few not disposed to obey him” (Machiavelli, 2019) .
Machiavelli menyatakan  bahwa seorang yang menjadi penguasa atas dasar dukungan bangsawan tidak lebih independen dari pada penguasa atas dasar dukungan rakyat. Peran seorang penguasa atas dasar dukungan golongan bangsawan selalu berada dibawah naungan wewenang bangsawan tersebut. Model penguasa seperti ini tidak jauh dari istilah pemimpin boneka yang sering diasosiasikan untuk pemimpin berwajah dua. Seakan- akan  mereka  memiliki  dua  panggung.  Panggung  depan  ( front  stage )  ketika  berhadapan  dengan  rakyat  dan panggung belakang ( back stage ) ketika berada dalam wilayah sutradaranya.
Sementara seorang penguasa atas dasar dukungan rakyat memiliki peran yang lebih bebas atau dengan kata lain tidak tunduk oleh wewenang para kaum bangsawan. Model penguasa seperti ini lebih memperhatikan nasib  baik  rakyat  dan  menghindari  segala  bentuk  penindasan.  Artinya,  seorang  penguasa  hendaknya  harus hidup  bersama  dengan  rakyat  dan  memelihara  hubungan  harmonis  dengan  rakyat.  Hal  itu  harus  dilakukan karena  rakyat  lebih  terbuka  dalam  keinginan  mereka  dibandingkan  dengan  golongan  aristokrat  yang  hanya beretujuan  demi  kepentingan  mereka  sendiri.  Oleh  karena  itu,  seorang  penguasa  yang  bijaksana  harus mempertahankan persahabatannya dengan rakyat. Dengan demikian, rakyat akan setia (Machiavelli, 2019) .

## Analisis Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Dalam Pemikiran Politik Kekuasaan Machiavelli
Konsep kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli telah banyak mempengaruhi sekaligus dijadikan sumber rujukan oleh para politisi dunia, tak terkecuali di Indonesia. Terlebih lagi teori kekuasaan Machiavelli dalam  dua  buah  karya  monumentalnya The  Prince dan The  Discourses dapat  dengan  mudah  dipelajari  dan diimplementasikan. Sehingga hal ini berdampak pada dinamika stabilitas politik. Dalam konteks di Indonesia, suasana stabilitas politik selalu menjadi isu sejak zaman dulu hingga sekarang.
Dalam  dinamika  politik  di  Indonesia,  pemikiran-pemikiran  Machiavelli  dapat  dengan  mudah ditemukan dan dianalisis dari berbagai peristiwa yang terjadi. Implikasinya adalah adanya sikap normalisasi dari  praktik-praktik  yang  menghalalkan  segala  cara  demi  memperoleh  kekuasaan.  Misalnya  dengan  praktik money  politic sebagai  transaksi  jual  beli  suara,  politik  identitas  sebagai  pancingan  untuk  para  kaum fundamentalis, black campaign dengan isu SARA,  menyewa buzzer dan seterusnya (Haboddin, 2017). Dari berbagai  kasus  tersebut  nampaknya  sudah  menjadi  rahasia  umum  kalau  pemikiran  Machiavelli  diam-diam menjadi  praktik  politik  di  negara  Indonesia.  Signifikansi  dari  konsep  kekuasaan  Machiavelli  oleh  hampir semua pemimpin di ruang birokrasi secara terselubung menerapkannya.
Sejalan  dengan  konsep  politik  kekuasaan  Machiavelli,  upaya  untuk  mempertahankan  kekuasaan seharusnya demi kepentingan rakyat dan dibangun atas dasar stabilitas politik meskipun hal tersebut dilakukan dengan kebijakan yang kontroversial (Fahrezy & Al Hamid, 2021). Kesarjanaan modern biasanya berpendapat bahwa minat pertama dan tujuan pokok pemikiran Machiavelli berangkat dari latar historis-sosialnya, yakni demi  kebaikan  rakyat  Italia.  Tidak  ada  alasan  atau  keharusan  untuk  menolak  penilaian  ini.  Akan  tetapi penolakan atau tuduhan yang ditujukan kepada pemikir Florentine ini lebih kepada konstruksi kerangka kerja teoritisnya serta kelemahan logikanya. Machiavelli mengikuti tradisi kuno dalam membedakan antara kerajaan dan tirani. Pertama, terkait dengan  kerajaan merupakan  manifestasi kekuasaan bagi kebaikan umum rakyat. Sedangkan  yang  kedua,  tirani  merupakan  kekuasaan  yang  demi  tujuan  memenuhi  kepentingan  pribadi penguasa.  Seorang  penguasa  yang  baik  adalah  ia  yang  tujuannya  bukan  untuk  kepentingan  diri  sendiri melainkan untuk kebaikan umum dan bukan untuk kepentingan pengganti-penggantinya melainkan demi tanah air yang menjadi milik semua orang (Henry J. Schmandt, 2002).
Demi tujuan yang baik , semua cara bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang penguasa tidak  perlu  peduli  apakah  tindakannya  itu  menyalahi  aturan  moral  atau  terdapat  batasan  etis  yang  telah dilanggar. Tidak terdapat kejahatan dalam politik adalah masalah kecil. Akan tetapi, yang terpenting adalah bahwa ia harus menggunakannya untuk tujuan  yang benar, yaitu kebaikan umum  dan bahwa ia mempunyai landasan  yang  masuk  akal  atas  tindakan  yang  dilakukan  serta  cara-cara  yang  dipilih  akan  kondusif  bagi pencapaian  yang  diinginkan  (Henry  J.  Schmandt,  2002).  Terkait  dengan  pandangan  ini,  Machiavelli memberikan contoh nampak jelas bahwa “tindakan yang tercela dapat dijustifikasi dengan efeknya, dan ketika
efek  tersebut  baik  sebagaimana  dalam  kasus  Romulus,  ia  selalu  mengesahkan  tindakan  tersebut.”  Romulus dikecam  karena  membunuh  saudaranya  Remus  dengan  alasan  apa  yang  ia  lakukan  adalah  untuk  kebaikan umum dan bukan untuk memenuhi ambisi pribadinya” (Machiavelli, 1996).
Menurut hemat penulis, politik Machiavellian  yang selama ini  diasosiasikan sebagai suatu tindakan praktik  politik  yang  oportunis,  penuh  tipu  muslihat,  licik,  amoral  dan  ambisius  disebabkan  oleh  lepasnya pembacaan konteks dari kondisi kompleksitas gagasan Machiavelli, khususnya dalam karya The Prince dan melupakan pembacaan The Discourses. Prinsip-prinsip kebrutalan Machiavelli  dalam The Prince berangkat dari latar historis Florentine saat itu yang terancam invasi imperium-imperium besar. Dengan kata lain, cara- cara kejam yang dikehendaki Machiavelli dibangun dari kondisi yang chaos dan tetap memerlukan stabilitas politik demi kepentingan rakyat.
Jika kita hadapkan politik kekuasaan Machiavelli dengan kasus-kasus percaturan politik yang telah dan akan terjadi di Indonesia hendaknya harus dilihat dari tujuan yang dicapai. Jika hal tersebut dilaksanakan demi  kepentingan rakyat dan kebaikan umum, atau dengan alasan kekhawatiran suatu kekuasaan akan jatuh ke  tangan  yang  salah,  maka  hal  tersebut  sah  untuk  dilakukan  meskipun  melanggar  regulasi  moralitas  yang telah disepakati.
Berdasarkan  posisi  di  atas,  tentu  menjadi  suatu  dilema  moralitas  ketika  seorang  pemimpin  harus mempertaruhkan reputasinya yang disebabkan oleh pelanggaran moralitas, demi kebaikan negara. Mengingat misi seorang pemimpin pasti memiliki keinginan untuk memperoleh kehormatan dan keagungan (Mohammad Maiwan, 2019).
Sebagaimana  uraian  di  atas,   timbul  persoalan  lain  bagaimana  seharusnya  mengetahui  langkah  dari seorang penguasa apakah itu bertujuan baik atau sebaliknya. Karena banyak sekali seorang penguasa di zaman sekarang  yang  berjalan  di  atas  kemunafikan.  Seakan-akan  retorikanya  revolusioner,  namun  gerakannya reformis.  Orasi  dalam  kampanyenya  memberantas  kemiskinan,  namun  realitanya  menyengsarakan  rakyat. Maka dari itu, persoalan-persoalan tersebut menjadi tugas utama bagi semua elemen masyarakat untuk pandai merefleksikan politik kekuasaan yang baik dalam dunia politik.

## 4. Kesimpulan
Machiavelli  berpendapat  bahwa  kekuasaan  dalam  realitas  politik  harus  terpisah  dari  konteks  etika. Menurutnya, seorang penguasa memiliki wewenang untuk melakukan apapun, baik itu dengan cara kejam atau tidak  selama  tindakan  tersebut  demi  mempertahankan  kekuasaan  dari  ancaman  yang  akan  mereduksi legitimasinya.  Machiavelli  juga  menegaskan  bahwa  seorang  penguasa  harus  selalu  memperhatikan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun suatu golongan.
Penjelasan yang dikonsepsikan oleh Machiavelli tentang sikap seorang penguasa membawa pengaruh pada  dinamika  stabilitas  politik.  Politik  kekuasaan  yang  dibangun  atas  dasar  tujuan  yang  baik,  yakni  demi kepentingan  rakyat  dan  kebaikan  umum  akan  menimbulkan  stabilitas  politik  yang  baik.  Sebaliknya  jika kekuasaan tersebut dibangun atas kepentingan golongan tertentu, maka akan berdampak pada stabilitas yang kacau.  Konsep  kekuasaan  yang  ia  tawarkan  memberikan  suatu  model  pemahaman  bahwa  Machiavelli membawa  diskusi  politik  pada  tatanan  yang  bersifat  realistis  dan  tidak  peduli  pada  pendekatan  normatif. Meskipun demikian, pemikiran politik Machiavelli tetap memprioritaskan pada kepentingan rakyat.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Dalam  proses  pengerjaan  penelitian  ini,  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang telah membantu menyelesaikan penitian ini, khususnya kepada pihak program studi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Selain  itu,  penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada  dosen  pengampu  matakuliah  filsafat  politik  yang  telah  membantu  dalam  banyak  hal  penyelesaian terkait penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Anugerah, B. (2021). Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia , 8 (3), 391–407. Atthahara,  H.  (2020).  Perspektif  Ideologi  Dan  Kekuasaan  Dalam  Pemikiran  Machiavelli:  Studi  Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. Jisipol , Vol. 4 No. (April), 85–100. Azhar,  M.  (2016). Gagasan  Politik  dan  Strategi  Mempertahankan  Kekuasaan  Ala  Niccolo  Machiavelli . Rajawali Grafindo Persada.
B. Russel. (2002). Sejarah Filsafat Barat, terj. Sigit Jatmiko, et. al. Pustaka Pelajar. Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. Cassirer, E. (1946). The Myth of The State . Yale Unniversity Press.
Dannis, T. (1986). Pemikiran-Pemikiran Politik . Aksara Persada Indonesia.
Fahrezy, A. F., & Al Hamid, R. (2021). Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah. Living Islam: Journal of Islamic Discourses , 4 (2), 143–164. https://doi.org/10.14421/LIJID.V4I2.2866 Haboddin, M. (2017). Memahami Kekuasaan Politik . UB Press. Hardiman,  F.  B.  (2011). Pemikiran-pemikiran  yang  Membentuk  Dunia  Modern,  Dari  Machiavelli  Sampai Nietzsche . Erlangga. Henry J. Schmandt. (2002). Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno, Terj., Ahmad Baidlowi . Pustaka Pelajar. Machiavelli, N. (1996). Discourses on Livy . University of Chicago Press. Machiavelli, N. (2019). The Prince, Second Edition, edited by Quentin Skinner and Russell Price . Cambridge University Press.
Mohammad  Maiwan.  (2019).  Antara  Virtue  Dan  Fortune;  Suatu  Dimensi  Dalam  Pemikiran  Machiavelli.
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 19 (1), 39–61. Qomariyah, N. (2023). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli) . 6 , 352–360. Rais, A. (1999). Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan . Pustaka Pelajar. Rapar, J. H. (1991). Filsafat Politik Machiavelli . Rajawali. Rapar, J. H. (2001). Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli . Raja Grafindo. Riggs, J. C. P. & R. E. (1994). Kamus Analisa Politik . Raja Grafindo. Roskin, M. G. (2017). Political Science: An Introduction, Fourteenth Edition . Pearson Education. Sanit, A. (1982). Sistem Politik di Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan . Rajawali Press. Suhelmi, A. (2002). Pemikiran Politik Barat . Raja Grafindo