## ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## S. Purnamasari

## Dosen Tetap Yayasan  Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam UNISKA
Abstract: Takaful and its development in the Islamic world become urgent as in Indonesia which is the majority of  Muslim population. In Islamic teachings also contained the substance of  the insurance regulation. Insurance which is appropriate to Islamic law was able to avoid the insurance operational principle of  gharar, maysir, and usury. Due to that basis, then thought out and formulated appropriate insurance forms of  Islamic law. In principle, Islamic economic studies has always put forward the principles of  fairness, help each other, avoid injustice, the prohibition of  usury (interest), the principle of  profit and loss sharing as well as the removal of  gharar element. Gharar element in conventional insurance lies in the uncertainty about the rights of  policy holders, and the resources that they use to cover claims. Maysir element lies in the possibility of  the beneficiary at the expense of  others. While usury elements lies in revenue from money.
Abstrak: Asuransi syariah dan perkembangannya di dalam dunia islam menjadi hal urgen. Begitupun di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Di dalam ajaran Islam juga termuat substansi mengenai peraturan perasuransian. Asuransi yang sesuai hukum islam ternyata mampu menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, maysir, dan riba. Atas landasan itulah, kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang sesuai syariat Islam. Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong – menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), berprinsip profit and loss sharring serta penghilangan unsur gharar. Unsur Gharar dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang di pakai untuk menutup klaim. Unsur maysir  terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur riba terdapa pada perolehan pendapatan dari membungakan uang.
Keywords: deposit, gharar, riba, konvensional.

## Pendahuluan
Eksistensi lembaga Asuransi Syari’ah menjadi salah satu ciri dari kegiatan ekonomi modern. Hal ini hampir bisa dipastikan karena sebagian besar negara di dunia ini memiliki lembaga asuransi, tidak terkecuali negara-negara muslim. Oleh karenanya kehadiran institusi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu Conditio sine quanon. Pada dasa warsa 70-an, M. Nejatullah Ash- Shidiqi memulai penulisan mengenai asuransi dalam Islam. Ia memiliki pendapat yang berbeda dan lebih terbuka tentang asuransi daripada pendapat para ulama tradisional, di anak benua Indo-Pakistan. Ia berpendapat bahwa asuransi dan judi pada dasarnya berbeda, dan pada hakikatnya Islam tidak
menentang gagasan penanggulangan resiko yang dapat diperhitungkan, seperti dalam asuransi. (M. Nejatullah Ash-Shidiqi, 1981 : 1) Adapun perbandingan kegiatan asuransi dan perjudian sebagai berikut:
Asuransi Perjudian Ber tujuan mengurangi resiko deng an mempertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi Menciptakan resiko dari belum ada menjadi ada Sifat sosial (Jaminan hari tua, pendidikan) degree of risk dapat diukur Bersifat tidak sosial (amoral) degrre of  risk tidak dapat diukur Kontrak asuransi tertulis dan mengikat Kontrak perjudian tidak tertulis dan tidak mengikat
Secara sosial kemasyarakatan, eksistensi lembaga Asuransi Syari’ah di Indonesia mempunyai peluang besar untuk berkembang. Hal ini cukup logis dimana secara realita mayoritas warga negara Indonesia notabenenya beragama Islam. Disamping itu juga tentu sebagai masyarakat Muslim, mereka ingin menjauhkan diri dari asuransi konvensional. Yangmana institusi tersebut disinyalir mengandung unsur gharar,  maisir,  riba dan hal-hal lain yang dilarang oleh syara’ . (Masjfuk Zuhdi, 1994 : 18-32).
Urgensi jasa asuransi akan semakin berkembang apabila pelaku ekonomi mikro (rumah tangga) maupun pelaku ekonomi makro (dunia bisnis dan pemerintah) mempunyai keinginan yang meningkat untuk mengurangi timbulnya kerugian secara rasional yang belum diketahui secara pasti dimasa mendatang melalui usaha perasuransian.

## Pembahasan
Pengertian Asuransi
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda Assurantie. dan di dalam hukum Belanda dipakai kata Verzekering. Kata ini kemudian disalin kedalam bahasa Indonesia dengan kata “Pertanggungan”. Dari peristilahan Assurantie kemudian timbul istilah Assuradeur bagi penanggung, dan Geassureerde bagi tertanggung. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 1). Secara teknis Profesor Mehr dan Cammack mendefinisikan asuransi sebagai alat sosial untuk mengurangi resiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap resiko, sehingga kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu. (Mehr dan Cammack penyadur A. Hasymi, 1982 : 23).
Sementara itu Profesor Willet mengasumsikan bahwa asuransi adalah alat sosial dalam pengumpulan
dana untuk mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada orang atau sekelompok orang. (Mehr dan Cammack penyadur A. Hasymi, 1982 : 23).
Pengertian-pengertian asuransi di atas senada dengan yang dikemukakan Dr. Abd Ar-Razaq As-Sanhuri, sebagaimana dikutip oleh Abd. Al-Muthalib ‘Abduh As-Sanhuri berpendapat bahwa perusahaan asuransi yang ada hanya berperan sebagai perantara bagi kerjasama yang mereka lakukan. Asuransi dalam segala bentuknya tidak dapat lepas dari sebuah asas penting yaitu keterlibatan banyak orang. Hal itu dilakukan untuk menangani suatu musibah yang menimpa sebagian kecil mereka. (Abd al-Muthalib ‘Abduh, 1988 : 212). Paling tidak ada tiga unsur pokok dari rumusan definisi asuransi di atas yaitu; Pertama pihak penjamin (verzekeraar), yaitu pihak yang berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin . Kedua pihak terjamin (Verzekerde) , yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Ketiga, Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi (resiko).
Dalam literature arab ( Fiqh  Islam ), asuransi dikenal dengan sebutan Al-takaful dan al-tadhamun . (At-Taradhi, 2010 : 13). Al-takaful artinya “pertanggungan yang berbalasan”, atau hal saling menanggung atau saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. (Ahmad Warson Munawwir, 2006 : 887). Sedangkan Al Tadhamun secara harfiah berarti solidaritas , atau saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan. (Ahmad Warson Munawwir, 2006 :  44) Sedangkan  Asuransi dalam bahasa Arab disebut At’ta’min yang berasal dari kata amanah yang
Asuransi dalam Perspektif  Islam      S. Purnamasari 25 berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut.
Pada dasarnya asuransi dilihat dari segi fungsi perasuransian secara keseluruhan memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai perusahaan jasa. Yaitu perusahaan yang menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi yang lain perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.

## Status Hukum Asuransi
Didalam memberikan status hukum asuransi konvensional  ini,  para  ulama  fiqih  kontemporer berbeda-beda. Mereka terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama mengharamkan asuransi, kedua menghalalkan asuransi tanpa ada kecuali, mengharamkan asuransi yang bersifat komersil atau bisnis semata-mata dan membolehkan asuransi yang bersifat sosial. (Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2012:244). Adapun keempat menganggap hukumnya subhat, sebab tidak ada dalil yang tegas melarang atau membolehkannya. Oleh karena masih banyak para ulama yang memberikan status haram kepada asuransi konvensional, maka diwujudkanlah Asuransi Syariah. (Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2012:  244). Menurut Musthafa Ahmad Zarqa’ sebagaimana dikutip oleh M. Abdul Manan berpendapat bahwa asuransi dalam kebanyakan bentuknya dapat diterima oleh islam, namun bentuk yang paling aman adalah asuransi yang berbentuk koperasi. (Abdul Rahman Ghazaly dkk, 2012: 303-304). Pada Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976, menyepakati asuransi yang berbentuk koperasi. Karena bentuk koperasi paling sesuai dengan syari’ah. (M. Nejatullah Ash- Shidiqi, 1981 : 35).
Sedangkan menurut ‘Abd al-Muthalib ‘Abduh ada dua bentuk asuransi yang disepakati oleh ulama’ dan tidak bertentangan dengan islam, yaitu asuransi yang berbentuk koperasi (at-Ta’min al-Ijtima’iyyah) dan Asuransi Sosial (at-Ta’min at-Ta’awuniyyah . (Abd al-Muthalib ‘Abduh, 1988 : 216).
Atas dasar itu Asuransi  Syari’ah harus berdiri atas tiga prinsip, yaitu saling bertanggung jawab, saling melindungi penderitaan satu sama lainnya, dan bekerjasama atau saling bantu membantu. (Ahmad Azhar Basyir, 1996 : 17).
Dasar-dasar yang digunakan untuk melandasi Asuransi Syari’ah adalah;

## a)  Prinsip saling bertanggung jawab.
اضعب  هضعب  دشي  ناينبلاك  نمؤملل  نمؤلما
(Imam Muslim, tt : 431)
ىكتشا اذا دسلجا لثم  مهفطاعتو  مهحمارتو  مهداوت  فى  يننمؤلما  لثم ىّملاو  رهسلبا  دسلجا  رئاس  هل ىعادت وضع هنم
(Imam Muslim, tt : 430)
Islam juga mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya yang dalam kesusahan,  akan diringankan kebutuhannya oleh Allah SWT. Allah juga akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya. Setiap individu muslim khususnya yang mampu dan kaya, dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dan tidak mengabaikan permasalahan masyarakatnya dimanapun ia berada.
b)  Prinsip saling melindungi satu sama lain.
هملسي لاو هملظيلا  ملسلما اوخا  ملسلما
(Imam Muslim, tt : 430)
هديو هناسل نم نوملسلما ملس نم ملسلما
(Imam Muslim, tt : 37)
c)  Saling bekerjasama atau saling bantu membantu نم  برلا  نكلو  برغلماو  قرشلما  لبق  مكهوجو  اولوت نا  برلا  سيل ىلع لالما ىتآو  ينيبنلاو  ب اتكلاو ةكئلالماو  رخلآا مويلاو  للهبا نمآ باقرلاىفو  ينلئاسلاو   ليبسلا نباو ينكسلماو ىمتيلا بىرقلا ىوذ هبح نيبرصلاو  اودهاع اذإ  مهدهعب  نوفولماو ةاكزلا  ىتاو ةلاصلا اوماقاو مه  كئلوأو  اوقدص نيذلا كئلوأ  سأبلا  ينحو ءارضلاو  ءاسأبلاىف نوقتلما
(Departemen Agama RI, 1989 : 177)
ناودعلاو ثملإا ىلع اونواعتلاو ىوقتلاو برلا ىلع اونواعتو
(Departemen Agama RI, 1989 : 2)
Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang–Undang RI No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. (Dewan Asuransi Indonesia. UU RI No.2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya Tentang Usaha Perasuransian, 2003: 23). Dimana sebelumnya diatur dalam Wetback Van Koophandel (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) pasal 246. Sementara itu bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia diatur
26 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 23-30
dalam ketentuan undang-undang No. 2 Tahun 1992 dalam bab IV pasal 7, yang pada intinya berbunyi: a.  Perusahan asuransi hanya bisa dilakukan oleh Badan  Hukum  yang  berbentuk;  Perusahaan Perseroan, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan Usaha Bersama (Mutual).
b.  Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh Perusahaan Perorangan.
c.  Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.
Di dalam hukum perjanjian Islam dianut “Asas kebebasan Berkontrak” (Mabda’ Hurriyah at-Ta’aqud). Dalam asas kebebasan berkontrak dibebaskan bagi seseorang untuk membuat perjanjian apapun dan berisi apapun juga sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan (adam muhktalifah al- adab) dan ketertiban umum (adam mukhtalifah an- nidzam al-’am) , tidak terkecuali perjanjian asuransi.
Adapun akad asuransi masuk pada hukum perjanjian pasal 1320 KUH Perdata yang berisi; kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, obyek tertentu dan kausa yang halal. Pasal 1320 ini merupakan syarat syah yang harus dipenuhi bagi suatu perjanjian.
Untuk terbentuknya akad (perjanjian) di dalam Islam, haruslah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam rukun (unsur-unsur) yang membentuk akad (perjanjian) ada empat yaitu; Para pihak yang melakukan akad, (al-Aqidani) , Sighat akad atau Formula akad; suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut Ijab dan Kabul , (al-Ijab Wa al-Qabul) , Obyek akad, (al-Ma’qud ‘Alaih). (As-Sanhuri, 1956 : 134-135), Kausa  atau tujuan akad (Maudlu’ al-‘Aqd) Pada rukun keempat yang berupa tujuan akad ( Maudlu’ al-‘aqd ) merupakan tambahan dari para ahli hukum islam modern. Sedangkan para ulama klasik tetap menggunakan tiga unsur saja. (Musthafa Ahmad az-Zarqa’, 1968 : 313).
Adapun pelaksanaan Ijab dan Qabul dalam perjanjian asuransi dibuktikan dengan adanya penandatangan perjanjian, yang berbentuk kepemilikan polis Asuransi. Sementara itu tujuan pokok akad (Maudu’ al-‘Aqd) tersebut berupa pengalihan resiko dengan imbalan. Penanggung memberi ganti rugi dan tertanggung membayar premi.
Di samping suatu perjanjian itu harus memenuhi rukun-rukun yang termaktub di atas, perjanjian didalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat  sebagai  berikut;  Kecakapan  para pihak (at-Tamyiz) , Berbilang para pihak (at-Ta’adud) , Persesuaian ijab dan qabul terhadap tujuan akad; adanya kata sepakat (al-Ittifaq  ‘Ala  al-Maudu’), Kesatuan majlis akad (Ittihad al-Majlis) , Obyek akad dapat diwujudkan dan diserahkan (Wujuduhu ‘Inda al-‘Aqd Wa Maqdur at-Taslim) , Obyek akad dapat ditentukan (Mu’ayyan) , Obyek akad dapat dimiliki (at-Tamlik). (Musthafa Ahmad az-Zarqa’, 1968 : 313). Berkaitan dengan obyek asuransi perlu dijelaskan juga mengenai pasal 250 KUHD, yang menyatakan bahwa siasurador atau penjamin tidak berkewajiban memberi ganti kerugian, apabila pada waktu diadakan asuransi, siterjamin tidak mempunyai kepentingan dalam obyek yang dijamin. Kalau perkataan “voorwerp” ini sama dengan arti “voorwerp” dari pasal 268 KUHD, maka tidak mungkin bagi si terjamin tidak mempunyai kepentingan dalam obyek yang dijamin itu, karena yang dapat menjadi “voowerp” atau obyek asuransi adalah kepentingan seseorang. (Musthafa Ahmad az-Zarqa’, 1968 : 42).
Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Hal tersebut dapat berupa hak, baik berbentuk hak kebendaan maupun hak immaterial. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, dimana hak itu memberi kekuasaan langsung atas suatu benda, dan benda itu dapat dipertahankan pada siapapun. (Saidin, 2000: 26). Arti dari Hak Immaterial adalah suatu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud atau tidak bertubuh. Pasal 499 tersebut menyatakan bahwa menurut paham UU, yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.
Selanjutnya perlu dijelaskan juga mengenai resiko sebagi obyek asuransi. Pengertian resiko adalah ketidakpastian (uncertainty) atau keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu dan menimbulkan rasa tidak aman. (Sri Rejeki Hartono, 2002 : 2). Pada dasarnya resiko dapat dibagi menjadi dua yaitu; resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah bahaya kerugian finansial yang timbul karena kecelakaan yang dapat
Asuransi dalam Perspektif  Islam      S. Purnamasari 27 diramalkan munculnya ataupun karena kelalaian manusia. (M. Nejatullah Siddiqi, 1997 : 36). Dengan kata lain resiko yang ada kemungkinan kerugian. (Mehr dan Cammack, 1982: 12).
Sedangkan resiko spekulatif  adalah resiko yang mempunyai kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan penyimpangan yang merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka resiko itu bersifat spekulatif. (Mehr dan Cammack, 1982:12).
Sumber penyebab kerugian (resiko) dapat diklasifikasikan sebagai resiko sosial, resiko fisik, dan resiko ekonomi.
Sumber utama resiko sosial adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan dari yang diharapkan. Dan sumber resiko fisik sebagiannya disebabkan oleh fenomena alam dan sebagiannya lagi diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sementara itu banyak resiko yang dihadapai manusia bersifat ekonomi contohnya adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individual. (Mehr dan Cammack, 1982: 16-18).
Adapun syarat-syarat resiko yang dapat dijadikan obyek asuransi diantaranya: (Mehr dan Cammack, 1982: 27-31).
1.  Economically feasibility of  losses Artinya bahwa kerugian seseorang tersebut mempunyai potensi yang cukup besar, tetapi posibilitasnya tidak tinggi. Oleh karena itu membuat asuransi secara ekonomis layak / mungkin terhadapnya (kelayakan ekonomi). Sebaliknya apabila kerugian yang dibayar penanggung plus biaya operasional sama atau hampir sama dengan kerugian, maka asuransi itu tidak layak / mungkin (feasible).
2. Diterminability of  losses
Probabilitas kerugian dapat diperhitungkan, tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan tentang masa depan. Ramalan ini didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas ini didasarkan atas masa lampau.
3.  Accidentality of  losses
Artinya bahwa tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak diasuransikan itu, baik bahaya moral maupun moral.
4. Mass and Homogenity Massal artinya harus ada sejumlah besar unit. Dalam Asuransi Jiwa harus ada sejumlah besar
orang karena sebuah perusahaan Asuransi Jiwa tidak akan dapat menanggung sejumlah orang saja. Adapun pengertian homogen disini tidaklah 100 % sama. Namun demikian, unit-unit dalam kelompok itu haruslah cukup sama untuk mendapatkan ramalan yang akurat.
5. Non Catastropic Risk
Tidak ada bencana besar yang akan memusnahkan semua obyek asuransi.
Metode yang digunakan untuk menangani resiko tertanggung pada sifat orang atau kesatuan yang menghadapi resiko diantaranya: Risk Avoidane (Penghindaran resiko), Risk Reduction (Penurunan resiko), Risk Retention (Penahanan resiko),
Risk Sharing (Pembagian resiko), Risk Transfer (pemindahan resiko). (Mehr dan Cammack, 1982: 21). Asal Mula Asuransi Syariah di Indonesia Perusahaan Asuransi syariah pertama di Indonesia adalah PT. Asuransi Tafakkul Keluarga (asuransi jiwa) dan PT. Asuransi tafakkul Umum yang didirikan pada tahun 1993. Kedua perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT.Sarikat diopra Tafakkul Indonesia yang pendirinya diprakasai oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri. (Rizal Yahya, 2011 : 23). Berbagai pembiayaan  yang disalurkan oleh bank syariah umumnya diasuransikan dengan menggunakan skema asuransi syariah. Praktik asuransi ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan bayar pembiayaan nasabah karena faktor meninggalnya nasabah maupun faktor lain yang disepakati dalam asuransi. (Rizal Yahya, 2011 : 23).
Karakteristik Asuransi Syariah Sebagai asuransi yang digali dari prinsip dan nilai islam, maka asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Hal terpenting dalam Asuransi Syari’ah adalah meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dengan memperhatikan perintah yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Organisasi asuransi yang islami dimotivasi oleh jiwa koperatif, karena gagasan koperasi diakui dalam Islam. (M. Abdul Mannan, 1995 : 303). Asuransi Syari’ah hanya menangani resiko murni, dan hanya akan melikuidasikan dirinya pada pemberian perlindungan pada peserta asuransi.
Diantara karakteristik asuransi syariah adalah
28 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 23-30
sebagai berikut:
a). Akad yang digunakan didalam pelaksanaan asuransi bukan akad tabuduli (saling mengganti atau saling menukar). Dalam akad tabaduli yang digunakan asuransi konvensional terjadi pada penukaran antara pembayaran premi yang disetorkan peserta asuransi  dengan pembayaran klaim yang diserahkan perusahaan asuransi. (At- Taradhi, 2010 : 14).
b). Adanya tabungan Tabarru (derma). Dalam asuransi syariah, khususnya dalam asuransi takaful keluarga, sejak awal peserta sudah diberi tahu bahwa tabungan (premi) yang disetornya akan disisihkan sebagian untuk tabungan tabarru. Tabungan yang disetor peserta akan dipilih menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan tabungan tabarru . Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta pada saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah  atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru adalah tabungan kebaikan yang diinfaqkan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. (At-Taradhi, 2010 : 14).
c). Asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil ( mudharobah dan musyarokah) . Prinsip ini dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi ( akad mudharobah) dan saat investasi dari perusahaan kepada investor ( akad mudharobah dan musyarokah). Premi yang disetor peserta oleh pihak asuransi disatukan dalam  Kumpulan Dana Peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil ( profit and lost sharring ). (At-Taradhi, 2010: 15). Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi harus didasarkan kepada sedekah ( Tabarru’ ).
Dalam aktivitas perekonomian dikenal suatu upaya yang bertujuan mengurangi atau memperkecil resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Upaya ini dikenal dengan istilah prevention  efforts dan prevective effort yang terdiri dari :
1.  Trully  Preventive (untuk mengeliminir sebab- sebab yang menimbulkan kerugian)
2.  Protective (untuk melindungi barang atau orang yang akan dirugikan)
3.  Minimizing (apabila terjadi kerugian diusahakan seminimum mungkin)
4. Salvaging (melindungi barang yang telah rusak agar jangan semakin bertambah rusak)
Penutup

## Kesimpulan
Usaha asuransi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan Bank yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung (pihak yang mengasuransikan sesuatu) karena apabila terjadi sesuatu dengan yang diasuransikan tersebut dimasa yang akan datang, pihak tertanggung akan memperoleh uang untuk mengganti (mengurangi) kerugian yang terjadi.
Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong – menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), prinsip profit and loss sharring serta penghilang unsur gharar, tak terkecuali asuransi syariah. Dalam prakteknya perusahaan asuransi syariah melakukan kerjasama dengan para peserta asuransi (pemegang polis) atas dasar prinsip mudarabah . Perusahaan bertindak sebagai mudharib (pihak yang menjalankan modal). Di sisi lain para peserta asuransi sebagai pemilik dana (Shahibul al-Mal). Dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah bertingkat. Pada tingkat pertama antara peserta dengan perusahaan asuransi dan pada tingkat kedua antara perusahaan asuransi dengan pengembang dana yang dikumpulkan oleh para peserta.

## Saran
Seiring dengan perkembangan zaman, asuransi yang bersifat syariah sudah ada dan berkembang. Namun dari pengamatan penulis sejauh ini tampaknya juga belum ada data kongkrit yang menunjukkan seberapa besar konstribusi lembaga asuransi syariah terhadap kesejahteraan kehidupan umat secara signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, kesadaran, maupun arti penting/urgensi asuransi bagi masyarakat muslim. Berdasar pada realita tersebut, sehingga animo pemanfaatan mereka terhadap jasa asuransi menjadi kurang. Menurut hemat penulis secara obyektif, saya menemukan disparitas besar antara asuransi dalam bentuk awal dengan asuransi yang sekarang berkembang. Pada permulaannya asuransi merupakan suatu institusi bersama untuk mengganti kerugian yang terjadi. Tetapi, dalam perkembangannya, asuransi menjadi alat untuk mengcover kemungkinan rugi, yakni resiko yang bersifat abstrak, tidak tentu dan mengembangkan kontrak asuransi yang berciri perorangan, dengan jalan mengasuransikan resiko atau peluang rugi, dan bukan lagi kerugian. Pihak pengusaha asuransi setuju untuk menanggung resiko dengan perhitungan
Asuransi dalam Perspektif  Islam      S. Purnamasari 29 sejumlah uang yang disebut premi. Dan ini tak lain adalah spekulasi. Jadi perlu pengawasan yang intensif  atas asuransi dari konsep/teori ke praktek pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari syariat Islam/ hukum Islam yang notabenenya bersumber dari ajaran Al-Qur’an dan hadits.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd al-Muthalib ‘Abduh, At-Ta’min Al-Islami , cet.1,
(Kairo: Dar al-Kitabal-Jami’i , 1988)
Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat , (Jakarta: Kencana, 2012)
Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam , dalam jurnal Ulumu al-Qur’an , No.2, VII / 1996
Ahmad Warson Munawwir, Almunawwir Kamus Arab
Indonesia , (Yogyakarta: Pondok Pesantren Munawwir, 2006) As-Sanhuri, Masadir  al-Haq  Fi  al-Fiqh  al-Islam, (Kairo: Ma’had ad-Dirasah al-Islamiyyah al-‘Aliyyah, IV/1956)
At-Taradhi. Jurnal Studi ekonomi. Volume 1, nomor 2, Desember 2010. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
Departmen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an, 1989)
Dewan asuransi Indonesia, UU RI No.2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya Tentang Usaha Perasuransian , edisi 2003 Imam Muslim Sahih Muslim , Kitab al-birr wa as- silah wa al-‘adab, bab Tarahim al-mu’minin wa ta’atufihim wa ta’abudihim , (t.tp: Dar al-Fikr, tt), II: 431, Hadits  dari Zakaria dari as-Sa’bi M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori Dan Praktek , alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1995)
M. Nejatullah ash-Shidiqi, Muslim Economic Thinking; A Survey Of  Contemporary Literature dalam Khursid Ahmad Studies In Islamic Economics,
(Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1981)
M. Nejatullah Siddiqi, Asuransi didalam Islam , alih bahasa  Ta’lim  Musafir,  cet.1,  (Bandung:
Pustaka, 1997)
Masjfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyyah, Cet. 8, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994)
Mehr dan Cammack, Manajemen Asuransi , penyadur A. Hasymi, (Jakarta: Balai Aksara,1982) Musthafa Ahmad az-Zarqa’, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am fi Tsaubi al-Jadid, (Damaskus: Matabi’ Alifba’ al-‘Adib, 1968) Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abddurrahim, Akuntasi Perbankan Syariah Teori  dan  Praktek  Kontemporer, (Jakarta:
Salemba Empat, 2011)
Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual, cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi ,  cet.  4,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2002) Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: PT. Intermasa, 198 6)