## DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH (STUDI KASUS DI DESA PRINGGASELA KECAMATAN PRINGGASELA LOMBOK TIMUR)
M. Adib Zata Ilmam 1 , Lalu Moh. Nazar Fajri 2 , Hamdi 3 , Muh. Syamsurriadi 4 1,2,3,4 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Email: zatailmam@gmail.com , nazarfajri8@gmail.com, hamdikhaldun@gmail.com, muh.syamsurriadi@gmail.com
Abstrak: Pemekaran  wilayah  oleh  Pemerintah  Desa  Pringgasela  Selatan  bertujuan meningkatkan  Pemerintahan  Desa.  Penelitian  ini  menganalisis  dampak  pemekaran  dusun terhadap  kemajuan  Pemerintahan  Desa  dan  faktor  pendukung  serta  penghambat  di  desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan lokasi di Desa Pringgasela Selatan. Data primer dari wawancara dan sekunder dari dokumentasi dan observasi. Hasil menunjukkan dampak positif dan negatif pemekaran dusun. Dampak positif termasuk  perubahan  efektifitas  tata  kelola  pemerintahan,  ketertiban  dan  ketentraman,  serta pengelolaan  wilayah  yang  terorganisir.  Dampak  negatif  melibatkan  ketakutan  masyarakat, keterlibatan  minim,  dan  diskomunikasi.  Faktor  pendukung  mencakup  luas  wilayah,  jumlah penduduk, dan aspirasi masyarakat, sementara faktor penghambat meliputi kompleksitas proses pemekaran  dan  kendala  sosial.  Rekomendasi  meliputi  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam Pemerintahan Desa dan regulasi yang jelas dalam peraturan desa. Pemahaman dampak dan faktor terkait pemekaran diharapkan mendukung perencanaan dan implementasi kebijakan pemekaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata Kunci : pemekaran, dusun, pemerintah, kebijakan
Abstract:  The  division  of  territory  by  the  South  Pringgasela  Village  Government  is  aimed  at enhancing Village Governance. This study analyzes the impacts of hamlet division on the progress of  Village  Governance,  as well  as  the supporting  and  hindering  factors  in  South  Pringgasela Village, East Lombok Regency. A qualitative descriptive method was employed, with the research conducted in South Pringgasela Village. Primary data was collected through interviews, while secondary data consisted of documentation and observations. The results reveal both positive and negative  impacts  of  hamlet  division.  Positive  impacts  include  improvements  in  governance efficiency, social  order, and  well-organized  territorial  management.  Negative impacts  involve community  apprehension,  limited  involvement,  and  communication  breakdown.  Supporting factors  encompass  territorial  size,  population  numbers,  and  community  aspirations,  while hindering  factors  include  the  complexity  of  the  division  process  and  social  obstacles. Recommendations  involve  active  community  participation  in  Village  Governance  and  clear regulations in village bylaws. Understanding the impacts and related factors of hamlet division is expected to support more effective and sustainable planning and implementation of division policies.
Keywords: divisions, hamlet, governance, policy

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Pasal  1  Ayat  1) mendefinisikan  "desa"  sebagai  wilayah  desa,  desa  adat,  atau  istilah  lainnya.  "Desa" merujuk pada kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak adat, dan hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah  desa  mengalami  perluasan  seiring  waktu,  meskipun  terbatas  karena kepadatan penduduk melebihi kapasitas maksimal. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemekaran  wilayah  demi  percepatan  pertumbuhan  dalam  berbagai  aspek.  Proses  ini dimulai  dari  aspirasi  masyarakat.  Pembentukan  dusun  dipicu  oleh  aspirasi  masyarakat dalam wilayah tersebut. Bila masyarakat percaya pada kemampuan sendiri, pembentukan dusun didasarkan pada prakarsa masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan penduduk, luas wilayah, dan sumber daya alam.
Proses  pembentukan  dusun  bisa  melibatkan  penggabungan  beberapa  dusun, bagian  dusun  yang  berdekatan,  atau  pemekaran  dari  satu  dusun.  Pemekaran  biasanya dilakukan setelah usia dusun utama mencapai lima tahun. Pemerintah Desa Pringgasela Selatan, di  Kecamatan Pringgasela, Kabupaten  Lombok Timur, berusaha  memekarkan dusun  sesuai  aspirasi  warga  dan  Visi-Misi  Kepala  Desa.  Desa  Pringgasela  Selatan terbentuk dari pemekaran Desa Pringgasela pada 2011, memiliki tiga dusun: Gubuk Lauk, Gubuk  Rempung,  dan  Pancor  Kopong,  dengan  luas  dan  penduduk  yang  layak  untuk pemekaran.
Berdasarkan aspirasi warga Desa Pringgasela Selatan yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, Pemerintah Desa Pringgasela Selatan melaksanakan pemekaran wilayah menjadi tujuh dusun. Dua dusun, Gubuk Lauk dan Gubuk Rempung, dimekarkan menjadi wilayah Sinar Sari.  Wilayah  Pancor  Kopong  dimekarkan  menjadi  empat  dusun:  Kedondong,  Timba Gerah,  Pancor  Kopong  Utara,  dan  Pancor  Kopong.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lombok Timur meresmikan pemekaran dusun di Desa Pringgasela Selatan. Dengan ini, desa  ini  memiliki  tujuh  dusun,  termasuk  Gubuk  Lauk,  Gubuk  Rempung,  Sinar  Sari, Kedondong, Timba Gerah, Pancor Kopong, dan Pancor Kopong Utara.
Tujuan pemekaran dusun di Desa Pringgasela Selatan meliputi: 1) Peningkatan sumber  daya  manusia  di  desa;  2)  Meningkatkan  koordinasi  warga  dengan  pemerintah desa; 3) Memudahkan pelayanan publik; 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa; 5) Mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan; 6) Menciptakan lapangan kerja dan  meningkatkan  pendapatan  warga  dari  pariwisata,  industri,  dan  perdagangan;  7) Meningkatkan pembinaan di semua aspek; dan 8) Melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menerapkan  pendekatan  metode  kualitatif.  Moleong  (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, seperti perilaku,  persepsi,  dan  tindakan  subjek  penelitian,  secara  holistik  melalui  deskripsi berbasis  kata-kata  dan  bahasa,  dalam  konteks  alami  tertentu  menggunakan  beragam metode  alami.  Penelitian  kualitatif  diterapkan  dalam  pengaturan  objek  yang  alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data menggabungkan metode triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan fokus penelitian lebih pada makna daripada  generalisasi.  Teknik  pengambilan  informan  yang  sesuai  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  purposive,  dengan  informan  berasal  dari  unsur  pemerintah  desa  dan masyarakat asli desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.

## HASIL PENELITIAN
Desa  Pringgasela  Selatan  merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan Pringgasela  Kabupaten  Lombok  Timur.  Desa  Pringgasela  Selatan  merupakan  desa pemekaran  dari  desa  Pringgasela  Induk  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Tentang
Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah. Pemekaran desa ini adalah hasil dari pemekaran yang  sudah  diajukan  masyarakat  Bersama  tokoh-tokoh  masyarakat.  Berdasarkan  data penduduk  yang  ada  di  desa  Pringgasela  Selatan  tercatat  jumlah  penduduk  pada  tahun 2020 berjumlah 6.744 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.254 (KK) yang terdiri dari 3.309 laki-laki dan 3435 perempuan. Sedangkan penduduk yang tergolong dalam kategori KK miskin berjumlah 841 jiwa denga 127 KK. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa jumlah  penduduk  yang  tergolong  keluarga  sejahtera  adalah  5.903  jiwa  dengan  2.127 (KK).
Sebelum  pemekaran  terjadi,  desa  Pringgasela  memiliki  beberapa  dusun, diantaranya (1) Dusun Pancor kopong, dusun Pancor Kopong memiliki sumber daya alam yang  masih  terjaga  kelestariannya  sehingga  dusun  Pancor  Kopong  masih  memiliki saluran irigasi yang baik, lahan budi daya ikan air tawar dan sarana pariwisata seperti air terjun goa kopong, kolam Pancor Kopong dan kolam Timba Gerah. (2) Dusun Gubuk Lauk, dusun ini masih memegang adat budaya leluhur yang masih terjaga kelestariannya yaitu  masyarakat/ibu-ibu  rumah  tangga  masih  menggeluti  kegiatan  menenun  baik  itu berupa  sarung,  pakaian  maupun  kebutuhankebutuhan  adat  lainnya.  (3)  Dusun  Gubuk Rempung,  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  dan  mampu  bekerja  sesuai dengan  keahlian  secara  produktif.  Selain  itu,  karena  ditopang  oleh  melek  akan pendidikan,  masyararakat  dusun  Gubuk  Rempung  mampu  beradaptasi  dengan  segala bentuk  sosial  masyarakat  yang  ada  di  desa  Pringgasela  Selatan.  Dimana  pada  sektor pemerintahan masyarakat dusun Gubuk Rempung yang pertama kali dipercaya sebagai Kepala Desa Pringgasela Selatan melalui pemilihan umum secara lansung.

## Proses Pemekaran Dusun
Proses  pemekaran  dusun  dilakukan  melalui  berbagai  tahapan  yang  mengedepankan musyawarah  dan  kekeluargaan.  Adapun  proses  musyawarah  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Musyawarah dusun (musdus)
1. Musdus Pancor Kopong Dalam tahapan musyawarah dusun, disampaikan alasan mengapa perlu dilakukan pemekaran  dusun  Pancor  Kopong,  antara  lain:  a)  Wilayah  dusun  terlalu  luas sehingga pengawasan dan pengelolaan tidak efektif, terutama di daerah terpencil; b)  Jumlah  penduduk  yang  tinggi  menghambat  efisiensi  pemerintahan  sesuai rencana;  dan  c)  Pelayanan  masyarakat  kurang  optimal,  terutama  di  wilayah terpencil.  Setelah  musyawarah,  dihasilkan  keputusan  seperti:  a)  Kesepakatan tanpa tekanan untuk pemekaran dusun; b) Dukungan terhadap pemekaran; dan c) Hasil musyawarah akan dibawa ke musyawarah desa melalui BPD untuk dibahas.
2. Musdus Sinar Sari
Dalam  proses  musyawarah  pembentukan  dusun,  dijelaskan  alasan  pentingnya pembentukan  dusun  Sinar  Sari,  meliputi:  a)  Pemerintahan  dusun  seharusnya berada  di  tengah  masyarakat,  tetapi  dusun  Gubuk  Rempung  dan  Gubuk  Lauk terlalu  jauh  dengan  jarak  tempuh  2  Km  dari  Sinar  Sari;  b)  Keterbatasan pemantauan dan pelayanan masyarakat karena jarak yang jauh; c) Masyarakat RT. 06 dan RT. Sinar Sari memiliki kemampuan untuk mengurus pemerintahan dan wilayah  mereka  sendiri;  dan  d)  Keterlambatan  koordinasi  masyarakat  karena pengaruh jarak dan luas wilayah.
b. Musyawarah Desa
Hasil  musyawarah  desa  menghasilkan  beberapa  keputusan  penting,  yaitu:  1) Persetujuan untuk memekarkan dan membagi wilayah dusun Pancor Kopong, Gubuk
Lauk,  dan  Gubuk  Rempung,  serta  membentuk  dusun  pemekaran  Pancor  Kopong Utara, Timba Gerah, Kedondong, dan Sinar Sari; 2) Setuju dengan pemekaran dan pembagian wilayah tersebut; dan 3) Menetapkan pembagian wilayah menjadi dusun Pancor  Kopong,  Pancor  Kopong  Utara,  Timba  Gerah,  Kedondong,  Gubuk  Lauk, Gubuk Rempung, dan Sinar Sari.
c. Pembahasan Proposal Pemekaran Dusun Pengajuan pemekaran dusun memerlukan proposal sebagai tindakan yang diperlukan untuk  membuktikan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  bahwa dusun di Desa Pringgasela Selatan layak untuk mengalami pemekaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penataan Dusun. Setelah proses ini selesai, proposal tersebut akan diserahkan kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Pringgasela.
d. Verivikasi Data oleh Tim Penata Dusun Dalam verifikasi persyaratan pembentukan dusun, penting untuk tinjauan lapangan atau  verifikasi  teknis  guna  memastikan  kesesuaian  data  dengan  situasi  nyata.  Ini diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 33, yang menguraikan tujuan  verifikasi  lapangan:  memeriksa  akses  transportasi  dan  komunikasi  antar wilayah, kondisi sosial dan adat di calon dusun, jumlah penduduk, serta batas wilayah calon dusun dalam peta desa..
e. Keputusan Bupati Keputusan Bupati adalah hasil yang diharapkan oleh masyarakat yang mengusulkan pemekaran dusun, khususnya di  Desa Pringgasela Selatan. Keputusan ini akhirnya terealisasi setelah verifikasi lapangan oleh Dinas PMD dan Panitia Penataan Dusun Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, dusun-dusun baru seperti Pancor Kopong Utara, Timba Gerah, Kedondong, dan Sinar Sari resmi terbentuk.

## DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH
a. Dampak positif
1. Proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan efisien.
Tata  kelola  pemerintahan  desa  di  Pringgasela  Selatan  adalah  proses manajemen yang mengaplikasikan prinsip good governance untuk mengelola dan mengatur  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Tujuannya  adalah menjalankan proses tersebut secara efektif, efisien, dan terbuka untuk pengawasan oleh  masyarakat  melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Kerjasama  antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparatur desa menjadi kunci penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah pemekaran dusun, kekurangan dalam tata kelola pemerintahan teridentifikasi dan diatasi dengan penempatan perangkat desa sesuai keahlian serta meningkatkan transparansi dan aspirasi. Dengan penerapan good governance, terlihat dampak positif seperti penempatan perangkat desa yang sesuai,  pengelolaan  wilayah  yang  terkontrol,  percepatan  informasi  dan transformasi,  kebijakan  berdasarkan  aspirasi  masyarakat,  serta  keuangan  desa yang lebih transparan dan efektif.
2. Keamanan dan ketertiban Masyarakat Pemekaran dusun di desa Pringgasela Selatan memberikan dampak positif bagi  masyarakat  dengan  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  tentram.  Wilayah yang lebih kecil mempermudah pengontrolan oleh pemerintah desa dan  kepala wilayah. Dampak yang dirasakan masyarakat meliputi peningkatan persatuan dan
kesatuan  dalam  menjaga  keamanan,  pertumbuhan  budaya  gotong  royong  yang tetap kuat, kondisi wilayah yang kondusif dan terlindungi, kebebasan menjalani profesi tanpa tekanan, pemenuhan hak-hak masyarakat melalui kepala wilayah, serta hubungan sosial yang ramah dan mendukung persatuan meskipun terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan di wilayah desa Pringgasela Selatan.
3. Proses administrasi kependudukan yang terkoodinir Pemekaran  dusun  berdampak  signifikan  pada  kemajuan  administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Efeknya meliputi: (a) Peningkatan  aktivitas  administrasi  kependudukan  yang  membantu  pemerintah desa memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; (b) Monitoring terhadap masyarakat  yang  kurang  aktif  dalam  administrasi  kependudukan  yang memungkinkan  pemerintah  desa  memberikan  arahan  dan  bimbingan;  dan  (c) Identifikasi  masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  terdeteksi  oleh  kegiatan  sosial pemerintah,  yang  memungkinkan  pemerintah  mengajukan  bantuan  sosial  bagi mereka melalui informasi administrasi kependudukan.
4. Pengelolaan Wilayah yang semakin terorganisir dan terpantau Pemekaran dusun membawa dampak positif  yang mencakup percepatan proses informasi  dan  transformasi,  peningkatan  peran  serta  masyarakat  di  lingkungan dusun,  serta  koordinasi  yang  lebih  cepat  antara  masyarakat  dan  pemerintah dengan  tanggapan  yang  lebih  efisien  dari  Kepala  Wilayah.  Pengawasan  dan arahan  terhadap  pertahanan  dan  keamanan  masyarakat  menjadi  lebih  efektif melalui  kepala  wilayah.  Proses  pengendalian  sosial  juga  lebih  lancar,  aspirasi masyarakat lebih terdengar melalui Badan Permusyawaratan Desa, dan kerjasama masyarakat  semakin  kondusif  dan  terkoordinasi  karena  wilayah  administratif yang lebih jelas dan tidak terhambat oleh kondisi geografis.
b. Dampak negatif
1. Ketakutan masyarakat terhadap perampasan haknya. Kebijakan  pemekaran  dusun  berdampak  negatif  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama adalah salah satu tanah masyarakat dusun harus dihibahkan sebagai sarana penampungan air bersih sampai rentang waktu yang tidak di tentukan akan tetapi masyarakat yang bersangkutan menolak. Selain itu, masyarakat harus rela menghibahkan tanah mereka sebagai sarana balai posyandu di masing-masing dusun.
2. Ketidaksiapan masyarakat untuk berperan aktif
Apabila  dusun  hasil  pemekaran  memiliki  sumber  daya  manusia  yang mumpuni  maka  segala  aktifitas  tata  kelola  pemerintahan  akan  berjalan  dengan efektif,  karena  kepala  wilayah  dalam  menjalankan  tugasnya  dibantu  oleh perangkat kewilayahan yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Namun ada beberapa dusun hasil pemekaran yang masyarakatnya tidak siap dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Keadaan yang demikian memang wajar terjadi dikarenakan wilayah dusun yang  sebelumnya  sangat  luas,  sehingga  persaingan  dalam  mengambil  peran  di lingkungan  masyarakat  tidak  terlalu  nampak.  Namun,  ketika  pemekaran  dusun terjadi  barulah  nampak  kekurangan-kekungan  yang  ada  dimasyarakat  sehingga pemekaran  dusun  tersebut  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Diskomunikasi antar Masyarakat
Pemekaran wilayah di desa Pringgasela disambut positif oleh masyarakat, tetapi masih terdapat dampak negatif, terutama dalam bentuk diskomunikasi dan perbedaan  kepentingan  antara  masyarakat  dalam  pemekaran  dusun.  Budaya gotong royong mulai terkikis karena wilayah koordinasi  yang berbeda, dan isu pendirian  sarana  ibadah  baru  serta  sengketa  lahan  muncul  akibat  perbedaan wilayah koordinasi masyarakat. Dampak negatif ini tidak bisa dihindari karena wilayah dusun dihuni oleh banyak kepala keluarga dengan hak dan kepentingan yang beragam.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil  penelitian  tentang  dampak  pemekaran  wilayah  terhadap  kemajuan pemerintahan  desa  di  Desa  Pringgasela  Selatan,  Kabupaten  Lombok  Timur, menunjukkan  dua  dampak:  positif  dan  negatif.  Dampak  positif  termasuk  efisiensi  tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, administrasi kependudukan yang lebih terkoordinasi,  dan  pengelolaan  wilayah  yang  terorganisir.  Dampak  negatif  meliputi kekhawatiran  masyarakat  terhadap  hak  mereka,  kurangnya  keterlibatan  masyarakat dalam tugasnya, dan ketidaksempurnaan komunikasi. Pelaksanaan pemekaran dusun oleh Pemerintah Desa Pringgasela Selatan tidak sesuai dengan perencanaan awal, dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan aspirasi masyarakat, serta  faktor  penghambat  seperti  kompleksitas  prosedur  pemerintah,  provokasi masyarakat, dan keterbatasan panitia pemekaran.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  peneliti  memberikan  rekomendasi  kepada Pemerintah Desa Pringgasela Selatan di Kabupaten Lombok Timur. Pertama, mendorong partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pemerintahan  desa  guna  memperlancar penyelenggaraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, perlu diadakan regulasi dalam bentuk peraturan desa yang mengatur aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan desa  untuk  mengarahkan  tujuan  kegiatan  dan  pertanggungjawaban  yang  lebih  jelas. Ketiga,  disarankan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  untuk melakukan  kajian  lebih  mendalam  mengenai  dampak  dari  pemekaran  wilayah (pemekaran dusun) terhadap kemajuan pemerintahan desa di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan temuan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Islamy,  M.  Irfan.  2000.  Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara.  Jakarta.  Sinar Grafika.
Khairullah,  &  Cahyadin,  M.  (2006).  Evaluasi  pemekaran  wilayah  di  Indonesia:  Studi kasus Kabupaten Lahat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11(3), 261-277
Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
Parr,  John  B.  1999.  "Growth-pole  Strategies  in  Regional  Economic  Planning:  A Retrospective  View,"  Urban  Studies,  Urban  Studies  Journal  Limited,  vol.  36(8), pages 1247-1268, July.
https://ideas.repec.org/a/sae/urbstu/v36y1999i8p1247-1268.html
Poernomosidi,  1979.  Desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Jakarta:  Gramedia  Pustaka utama.
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia. Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan  Publik  :Teori  dan  Proses.  Yogyakarta  :Med.  Press  ( Anggota IKAPI ).
Winarno,Budi.  2016.  Kebijakan  publik  era  globalisasi(teori,proses  dan  studi    kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah