Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150

## Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19
Ana Sopanah 1* , Nerizqullah Auriga Tsarwa 2 , Dwi Anggarani 3 1,2,3 Universitas Widyagama Malang anasopanah@widyagama.ac.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 6 September 2022 Disetujui
: 13 September 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
Budget  refocusing  as  an  effort  to  accelerate  the  handling  of  the  Covid-19  pandemic.  However, this  Budget  Refocusing  has  not  proven  to  be  very  effective  in  gaining  public  trust  in  the government  in  dealing  with  problems  that  arise  during  the  Covid-19  pandemic.  The  purpose  of this study is to analyze the effectiveness of budget refocusing in government. The research method used  by  researchers  in  this  study  is  a  qualitative  method.  The  research  design  used  by  the researcher  is  a  case  study.  The  main  research  location  chosen  by  the  researcher  is  in  Malang City, East Java Province. There are three data collection techniques used by researchers, namely observation,  interviews,  and  documentation  studies.  While  the  data  analysis  techniques  used include  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions  or verification. Then test the validity of the data and triangulate the data. From the results it can be concluded that the implementation of budget refocusing is realized by handling health, economic recovery  and  anticipation  of  regional  economic  decline.  Efforts  to  reduce  COVID-19  positive patients  and  improve  economic  growth  have  been  carried  out  and  are  more  effective.  And  the results  of  these  implementations  can  create  the  effectiveness  of  Budget  Refocusing  due  to improved economic growth and the reduced positive number of Covid-19 in Malang City.
Keywords: Budget, Covid-19, Refocusing

## PENDAHULUAN
World  Health  Organization  (WHO)  menetapkan  Covid-19  sebagai  pandemic  global  pada tanggal 11 Maret 2020, keputusan WHO ini dikeluarkan ketika virus Covid-19 telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timu Tengah, dan Amerika hingga saat ini menunjukkan bahwa jumlah yang terkonfirmasi covid di seluruh dunia mencapai 250,154,972  dengan  total  kematian  5,054,267  (Word  Health  Organization,  2021).  Kementrian Kesehatan  Republik  Indonesia  (KEMENKES  RI)  menyatakan  bahwa  virus  ini  seperti  penyakit pernapasan  pada  umumnnya  dimana  COVID-19  berawal  dari  gejala  ringan  seperti  pilek,  sakit tenggorokan,  batuk  dan  demam.  Walaupun  angka  kematian  penyakit  ini  masih  rendah  yaitu sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus dan sekitar 1 dari 6 orang saja yang akan  menderita  sakit  parah,  tetapi  bagi  orang  yang  memiliki  kondisi  medis  sebelumnya  seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan jantung serta orang yang memiliki usia lanjut akan lebih rentan terjangkit sakit yang parah.
Kini sudah hampir 2 tahun sejak kasus awal covid ditemukan di Indonesia, covid 19 pertama kalinya  masuk  ke  Indonesia  pada  tanggal  2  Maret  2020  di  Depok,  Jawa  Barat  dengan  2  kasus terkonfirmasi  (Nabila  et  al.,  2021).  Persebaran  kasus  Covid-19  di  Indonesia  berlangsung  cukup cepat  dikarenakan  beberapa  hal  salah  satunya  karena  Indonesia  sendiri  menempati  posisi  ke  5 negara ASEAN dengan kepadatan penduduk tertinggi. Hal ini juga diperkuat dengan data sebaran
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
Covid-19  di  Indonesia  yang  diperoleh  dari  data  Satuan  Tugas  Penanganan  COVID-19  (2021) yaitu tercatat 4.250,885 kasus terkonfirmasi, 4.098.176 sembuh, 143.659 meninggal.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2021)  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2019 Triwulan ke IV sebesar 4,96, pada tahun 2020 Triwulan I sebesar 2,97, pada tahun 2020 Triwulan ke II sebesar -5,32. Jika dilihat dari data statistik tersebut akibat pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia  mengalami  penurunan  yang  signifikan  di  tahun  2020  pada  Triwulan  I  ke  Triwulan II. Oleh  karena  itu  pada  tanggal  2  April  2020  mulai  dilakukan  Pembatasan  Sosial  Berskla  Besar (PSBB).  Pembatasan  Sosial  Berskla  Besar  (PSBB)  dilakukan  mulai  dari  PSBB  DKI  Jakarta, PSBB  Wilayah  &  Kota,  Pelonggaran  PSBB  sampai  PSBB  ketat.  Pada  tahun  2021  Triwulan  I pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sebesar  -0,71  dimana  dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang  cukup  besar.  Upaya pemerintah  untuk  menekan  penyebaran  Covid-19  masih  terus  dilakukan.  Setelah  PSBB pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dilakukan  dalam beberapa  tahap.  Mulai  dari  PPKM  Makro,  PPKM  Mikro,  dan  PPKM  Level  1-4.  Kebijakan  ini diharapkan dapat menjadi momentum  tumbuhnya kembali Indonesia setelah mengalami dampak dari  pandemi  Covid-19.  Pada  tahun  2021  Triwulan  II  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  berada pada  angka  7,07  yang  berarti  perekonomian  Indonesia  sudah  mulai  membaik.  (Badan  Pusat Statistik,  2021).  Setelah  dikeluarkannya  kebijakan-kebijakan  tersebut  dirasa  masih  belum  dapat mengatasi  pandemic  Covid-19  dengan  efektiv,  Pemerintah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran sebagai upaya percepatan penanganan  pandemi  Covid-19.  Dalam  penanganan  dan  antisipasi dampak  dari  pandemi  Covid- 19,  pemerintah  tentunya  harus  membuat  kebijakan  yang  objektif  dan  cepat  sehingga  masalah pokok  dalam  penanganan  dan  antisipasi  dampak  pandemi  Covid-19  dapat  teratasi  dengan  baik. Dikeluarkannya  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Anggaran  adalah  sebagai  intruksi  guna  menunda  atau  membatalkan  kegiatan-kegiatan  yang dianggap  dapat  di  reschedule  di  kemudian  hari  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  tidak  lagi relevan  dan  tidak  dalam  koridor  prioritas  seperti  perjalanan  dinas  dan  lain-lain.  Pemerintah menginstruksikan  kepada  seluruh  pemerintah  daerah  maupun  kementrian  lembaga  untuk melaksanakan Refocusing Anggaran.  Intruksi  tersebut  menjadi  landasan  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  dalam  melakukan Refocusing dan  realokasi  anggaran.  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  menjadi  instrument  utama  dan  penting  dalam pengendalian Covid-19 di daerah. (Nurdiani, 2021).
Nurdiani  (2021)  juga  menjelaskan  jika  melalui Refocusing Anggaran  yang  tepat,  maka pemerintah  akan  dapat  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  lainnya  seperti  kebijakan  sosial, kebijakan  pengendalian  dampak  ekonomi,  dan  kebijakan  kesehatan  dengan  baik  sehingga stabilitas  perekonomian  dapat  terjaga.  Beberapa  Pemerintahan  daerah  telah  melaksanakan kebijakan tersebut sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di daerah tersebut.
Selanjutnya  peneliti  telah  mendapatkan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  membahas  tentang Refocusing anggaran  yaitu  meliputi  hasil  penelitian  dari  Rabbani  (2020);  Nurdiani  (2021);  dan Suhendro  (2020).  Diawali  dengan  penelitian  terdahulu  dari  Rabbani  (2020)  bahwa Refocusing anggaran  dapat  dikatakan  efektif  jika  dapat mengalokasikan  anggaran  daerah  untuk  penanganan Covid-19 seperti pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan fiscal, dan percepatan penanganan dalam kegiatan sosial yang dapat menghadirkan kepercayaan publik.
Hasil  Penelitian  dari  Nurdiani  (2020)  menyatakan  bahwa  kebijakan  penganggaran  daerah harus  berbasiskan  pada  kebutuhan  masyarakat  sebagai  upaya  penanganan  saat  pandemic  Covid- 19  baik  dari  aspek  kesehatan,  ekonomi,  dan  politik.  Begitu  juga  hasil  penelitian  dari  Suhendro (2020) yang menyatakan bahwa Refocusing anggaran dapat dikatakan efektif karena menyangkut 3  aspek  yang  dimunculkan  oleh  teori  Richard  M  Steers,  yaitu  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan adaptasi.  Dari  beberapa  penelitian  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  membahas  efektivitas Refocusing anggaran lebih tepatnya pada Pemerintah Kota Malang dikarenakan masih belum ada penelitian  terkait Refocusing anggaran  yang  dilaksanakan  pada  Pemerintahan  Kota  malang  saat pandemic Covid-19.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150

## STUDI LITERATUR

## Refocusing Anggaran
Refocusing Anggaran  adalah  pengalihan  dana  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  dapat  di reschedule  di  kemudian  hari  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  tidak  lagi  relevan  dan  tidak dalam  koridor  prioritas  seperti  perjalanan  dinas  dan  lain-lain.  Menurut  Suhendro  (2021) Refocusing Anggaran  merupakan  kegiatan  yang  membatalkan  kegiatan  yang  dinilai  tidak  perlu untuk difokuskan terhadap penanganan Covid-19. Dalam kondisi darurat maka pengadaan barang dan  jasa  dilakukan  secara  sederhana.  Pengguna  anggaran  bisa  memerintahkan  pejabat  pembuat komitmen  (PPK)  untuk  menunjuk  penyedia  barang  dan  jasa  berdasarkan  kebutuhan  dalam penanganan  Covid-19.  Batas  waktu  penggunaan  belanja  tidak  terduga  adalah  pada  waktu  status keadaan  darurat  bencana.  Adapun  sasaran  dari Refocusing anggaran  terbagi  menjadi  3  sektor yaitu  perekonomian,  kesehatan  dan  jaring  pengaman  sosial.  Sedangkan  menurut  Yunaas  (2021) Refocusing Anggaran  adalah  penyesuaian  anggaran  yang  bersifat  murni  berdasarkan  direksi pemerintah  yang  harus  dipatuhi  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  percepatan  penanganan  virus Covid-19.  Disukai  atau  tidak  pemerintah  daerah  harus  merevisi  sebagian  APBD  nya.  Jika pemerintah  daerah  tidak  melakukan  revisi  terhadap  APBD  nya  maka  pemerintah  pusat  akan menunda pentranferan dana perimbangan yang menjadi bagian daerah.

## Penerimaan Negara
Penerimaan  negara  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  negara  untuk  membiayai  dan menjalankan  program-program  pemerintahan.  Penerimaan  negara  berasal  dari  berbagai  sumber dan  area.  Dimana  seluruh  hasil  dan  penerimaan  tersebut  hendak  digunakan  untuk  membiayai pembangunan  serta  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  (Adetya,  2014).  Penerimaan  negara terbagi  menjadi  tiga  unsur  yaitu  penerimaan  pajak,  penerimaan  negara  bukan  pajak,  dan penerimaan hibah (Sukmalalana dan Ridwan, 2020).

## Pengeluaran Negara
Pengeluaran  Negara  adalah  adalah  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  membiayai  administrasi pemerintahan  dan  sebagian  lainnya  adalah  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  pembangunan. Beberapa  bidang  penting  yang  akan  dibiayai  adalah  pembayaran  gaji  pegawai  pemerintah, membiayai  sistem  pendidikan,  membiayai  kesehatan  rakyat,  membiayai  perbelanjaan  untuk angkatan  bersenjata,  dan  membiayai  berbagai  bentuk  insfrasrtuktur  atau  pembangunan.  Hal-hal tersebut  akan  meningkatkan  pengeluaran  agregat  dan  mempertinggi  tingkat  kegiatan  ekonomi negara. (Sukirno, 2004).

## Efektivitas
Menurut  Mardiasmo  (2017)  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil tidaknya  pencapaian tujuan  suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mecapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome)  dari  keluaran  (output)  program  dalam  mencapai  tujuan  program.  Semakin  besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebiajakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada  sektor  publik  sehingga  suatu  kegiatan  dikatakan  efektif  jika  kegiatan  tersebut  mempunyai pengaruh  besar  terhadap  kemampuan  menyediakan  pelayanan  masyarakat  yang  merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Beni, 2016).

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Desain  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  studi  kasus.  Lokasi  penelitian utama  yang  dipilih  oleh  peneliti  yaitu  berada  di  Kota  Malang,  Provinsi  Jawa  Timur.  Alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur adalah karena Kota Malang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
menjadi daerah dengan ekonomi kreatif nomor 2 se-Indonesia dan dikarenakan masih belum ada penelitian  terkait Refocusing anggaran  yang  dilaksanakan  pada  Pemerintahan  Kota  malang  saat pandemic  Covid-19.  Dalam  menentukan  informan  inti  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada informan  yang  mengetahui  dan  mengalami  atau  bahkan  melaksanakan  Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 terkait Refocusing Anggaran.
Menurut  Sugiyono  (2014),  teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  digunakan  peneliti untuk  mendapatkan  data  dalam  suatu  penelitian.  Metode  atau  teknik  pengumpulan  data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah  mendapatkan  data  (Sugiyono,  2014).  Terdapat  tiga  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  oleh  peneliti  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Dalam  penelitian kualitatif  terdapat  4  fase  teknik  analisis  data  yang  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Sugiyono, 2014)

## Keabsahan Data
Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2014) meliputi uji kreadibilitas data, uji transferability, uji dependability,  dan  uji  confirmability.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  uji  kreadibilitas  untuk menguji  keabsahan  data  agar  memperoleh  hasil  data  yang  valid.  Peneliti  juga  melakukan  uji confirmability  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  valid  dengan  cara  berkonsultasi  ke  dosen pembimbing, teman atau informan.

## Triangulasi Data
Triangulasi  data  dapat  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai cara  dan  berbagai  waktu  (Sugiyono,  2014).  Menurut  Sugiyono  (2014)  terdapat  3  model triangulasi yaitu; triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

## HASIL

## Deskripsi Informan
Dalam  melakukan  wawancara  ada  banyak  kendala  yang  dialami  oleh  peneliti,  sehingga menyebabkan pembatalan wawancara dengan informan kendala tersebut antara lain, peneliti tidak memiliki kolega atau kenalan  yang bekerja pada badan atau lembaga  yang berhubungan dengan Refocusing anggaran,  informan tidak memiliki waktu lebih untuk melakukan wawancara dengan peneliti,  surat  pengajuan  wawancara  yang  diajukan  oleh  peneliti  hanya  sampai  di  bagian  umum badan  atau  lembaga  tersebut  dan  tidak  sampai  diberikan  kepada  informan,  beberapa  kali mengschedule  jadwal  wawancara  karena  waktu  informan  yang  tidak  pasti,  lembaga  memiliki persyaratan  yang  cukup  rumit  sebelum  proses  wawancara  dilakukan.  Maka  dari  itu,  peneliti berhasil  melakukan  wawancara  dengan  informan  yang  ditunjuk  sebanyak  Tiga  informan  utama melalui  Wawancara  dan  46  Informan  tambahan  melalui  Google  Form  yang  berhubungan  dan menerima  dampak  langsung  dari Refocusing anggaran  sebagai  penanganan  Covid-19  di  Kota Malang.  Yang  terdiri  dari  3  Informan  utama  yaitu  Informan  AR  selaku  Penyusun  Program Anggaran  dan  Pelaporan  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Malang,  dan  Informan  DS selaku  Sub  Koordinator,  Sub  Substansi  Perencana  Dinas  Kesehatan,  Informan  PB  selaku Pendamping  Konsultan  Klinik  Bisnis  Usaha  Mikro  Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Malang.  Begitu  juga  Informan  tambahan  yaitu  Informan  PB  selaku Pendamping  Konsultan  Klinik  Bisnis  Usaha  Mikro  Dinas  Koperasi,  Perindustrian  dan Perdagangan Kota Malang. Dimana hasil wawancara dengan semua informan tersebut merupakan pernyataan penting yang digunakan untuk melakukan pembahasan.

## Pengumpulan Data dan Uji Keabsahan Data
Pengumpulan  data  awal  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  dengan  melakukan  observasi  non- participant  terhadap  kegiatan  masyarakat  dan  kegiatan  lembaga.  Adapun  setelah  memperoleh hasil pengamatan pertama, peneliti langsung melakukan wawancara tersruktur dengan 3 Informan utama  yaitu  Informan  AR,  Informan  DS,  dan  Informan  PB  guna  mencocokkan  data  yang diperoleh  melalui  hasil  pengamatan  dengan  hasil  wawancara  dengan  informan,  Selanjutnya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
peneliti  mengumpulkan  data  tambahan  melalui  quisoner  guna  memperkuat  hasil  penelitian Adapun  untuk  melakukan  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  uji konfirmabilty  yang  dipergunakan  untuk  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  berkonsultasi kepada dosen pembimbing maupun informan
Keabsahan  data  berikutnya  yang  digunakan  peneliti  yaitu  uji  kredibilitas  dengan  cara memperpanjang  proses  pengamatan  untuk  mengumpulkan  data  penelitian,  melakukan pengamatan  secara  cermat  dan  teliti  dalam  proses  pengamatan  yang  dilakukan,  melakukan analisis  terhadap  data  yang  diperoleh,  menggunakan  hasil  wawancara,  dokumentasi,  dan  arsip sebagai  referensi  pendukung  hasil  penelitian,  dan  mengecek  data  yang  diperoleh  dari  pemberi data yang dalam hal ini merupakan informan.

## Pernyataan Penting Informan
Peneliti  telah  melakukan  wawancara  bersama  informan  melalui  rekaman  suara  atau  voice recorder,  dan  telah  melakukan  pengamatan  sehingga  peneliti  memperoleh  data  dari  hasil wawancara  bersama  tiga  informan  dengan  mempunyai  perspektif  atau  persepsi  masing-masing terkait  dengan  efektivitas Refocusing Anggaran  pada  pemerintah  Kota  Malang  dimasa  Pandemi Covid-19,  adapun  hasil  wawancara  dianalisis  terlebih  dahulu  dalam  penelitian  ini.  Pernyataan- pernyataan penting informan yang telah didapatkan peneliti memuat pernyataan penting masing- masing  informan  dengan  berbagai  perspektif  atau  persepsi  mengenai  efektivitas Refocusing anggaran pada pemerintah kota malang dimasa pandemi Covid-19
Proses Refocusing Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam hasil wawancara yang pertama ini menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan penting dari informan AR, dan Informan DS sehingga memperoleh makna, dan bagian bagian tema dari Proses Refocusing Anggaran  Sebagai  Upaya  Penanganan  Pandemi  Covid-19  sebagaimana  yang ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 1. Pernyataan Informan dan Makna Yang Diperoleh Tentang Proses Refocusing Anggaran
Informan Pernyataan Penting Makna AR “…kalau  yang  tahapan  proses  refocususing  anggaran  di  masa pandemi  jadi  kita  itu  ikut  mekanisme  yang  ditentukan  pemerintah, jadi  waktu  itu  di  tahun  2020  ada  SKB  2  menteri  yaitu  menteri keuangan  dan  menteri  dalam  negeri  melakukan Refocusing , bentuknya  waktu  itu  pendapatan  pendapatan  juga  di  realokasi  jadi targetnya  yang  kita  sekian  Triliun  itu  harus  diubah  atau  dikurangi kenapa? Karena pajak dan retribusi kan berkurang kemudian belanja juga  sama  memangkas  belanja-belanja  di  belanja  pegawai  itu dikurangi  kemudian  belanja  perjalanan  dinas  kemudian  belanja belanja yang sifatnya kerumunan trus belanja bimbingan teknis sewa hotel itu gaboleh karena kan pengumpulan masa..” Realokasi APBD untuk penanganan Pandemi Covid-19 DS Refocusing tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 baru dilaksanakan oleh  dinas  Kesehatan  karenaadanya  Corona  Virus  Disease  2019,
Pelaksanaan Refocusing tidak  berdampak  pada  anggaran  berbasis kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang karena anggaran untuk covid - 19  justru  dialokasikan  dari  dana  BTT  Kota  malang  yang  tidak mengurangi pagu anggaran Dinas Kesehatan. Dan anggaran covid-19 untuk Dinas Kesehatan tahun 2020 dan 2021 dari alokasi BTT  yang penggunakannya dengan  mekanisme  mengajukan permohonan lewat BPBD  Kota  Malang.,  Baru  tahun  2022  lewat  anggaran  Dinas Kesehatan  tersendiri  yaitu  lewat  DPA,  Setelah  adanaya  Keputusan Presiden sampai surat edaran sekretaris daerah tentang kebijakan dan petunjuk  teknis  pelaksanakan Refocusing maka  Dinas  Kesehatan melaksanakan  lewat  DPA  (Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran)  mulai
Intruksi Pemerintah Pusat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
tahun 2020-2022
Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2022) Dari  tabel  1  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  Proses Refocusing Anggaran  Sebagai  Upaya Penanganan  Pandemi  Covid-19  diawali  dengan  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Anggaran  adalah  sebagai  intruksi  guna menunda  atau  membatalkan  kegiatan-kegiatan  dan  merealokasikan  anggaran  APBD  yang dianggap  dapat  di  reschedule  di  kemudian  hari  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  tidak  lagi relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan lain-lain untuk penanganan pandemi Covid-19.

## Implementasi Refocusing Anggaran
Dalam hasil wawancara selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan penting dari informan  dari  informan  AR,  Informan  DS  dan  Informan  PB  sehingga  memperoleh  makna,  dan bagian bagian tema dari implementasi Refocusing Anggaran pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Pernyataan Informan tentang Implementasi Refocusing Anggaran. Informan  Pernyataan Penting Makna AR “…trus  belanja  bimbingan  teknis  sewa  hotel  itu  gaboleh  karena  kan pengumpulan  masa  itu  di Refocusing ke  belanja  untuk  tiga  yaitu belanja penanganan kesehatan, trus JPS (jaring pengaman sosial) dan belanja pemulihan ekonomi daerah jadi fokusnya yang dipandemi itu 3...” Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Daerah DS “..implementasi  atau  tindakan  pada  Dinas  Kesehatan  terkait Refocusing anggaran  mulai  tahun  2020-2022,  untuk  pelaksanaan Refocusing dituangkan  lewat  dokumen  DPA  2020-DPA  2022  untuk pelaksanaan kegiatan menanggulagi wabah covid-19…” Penanganan Kesehatan PB yang  pertama  itu  tadi  terus  memotivasi  anggota  UKM  dan mempersiapkan  lebih  bagus  dan  lebih  matang  lagi  misalnya  terkait dengan perencanaan-perencanaan usaha selanjutnya ada kelas seperti itu terus berikutnya untuk kesiapan legalitas usahanya, baik legalitas pelaku usaha maupun legalitas terkait dengan barang-barangnya atau produk  yang  bekukan.  Misalnya  kalau  olahan  makanan  kering  yang harus punya PIRT harus ada izin merk harus mengurus halalnya harus mengurus  BPOM  dan  sebagainya  itu  pemerintah  dalam  hal  ini Diskopindag  memberikan  fasilitas  itu  dengan  gratis.  Sehingga pengurusan legalitas usaha itu dengan gratis semuanya lalu diberikan motivasi-motivasi  tentang  usaha,  tentang  strategi  marketing  untuk digital marketing. Karena dengan kondisi yang sekarang itu kan saat ini  sudah  berubah  semua,  eranya  untuk  era  digital  jadi  jualan  pun lebih kepada online dibandingkan offline. Antisipasi penurunan ekonomi daerah
Sumber: Pernyataan Penting Informan dan Makna (diolah peneliti, 2022)
Dari  tabel  2  mengenai  pernyataan  penting  informan  mengenai  bagian  tema  diatas  maka dapat  disimpulkan  bahwa Refocusing Anggaran  di  Kota  Malang  diimplementasikan  melalui penanganan kesehatan, antisipasi penurunan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi daerah. Efektivitas Refocusing Anggaran.
Dalam  hasil  wawancara  selanjutnya  yaitu  menjelaskan  bahwa  pernyataan-pernyataan penting  dari informan  AR  dan  Informan  DS  sehingga  memperoleh  makna  dan  bagian tema  dari efektivitas Refocusing Anggara, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
Tabel 3. Pernyataan Informan dan makna yang diperoleh tentang efektivitas Refocusing
Anggaran. Informan  Pernyataan Penting Makna AR “…Untuk Refocusing anggaran  sudah  optimal  dan  penggunaan anggaran hampir semuanya telah mencapai 83% untuk penanganan pandemi dan tolak ukurnya dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan  ekonomi  sudah  meningkat,  untuk  Kota  Malang meningkat sejak sebelum pandemi hingga pasca pandemi ini secara keseluruhan Refocusing itu bisa dinilai berhasil. ...” Pertumbuhan Ekonomi DS “.. Refocusing anggaran  di  Kota  Malang  dapat  dikatakan  efektif. Karena berkurangnya angka positif covid dan Refocusing anggaran selalu  dioptimalkan  untuk  penanggulangan  pandemi  covid-19 berupa: Belanja obat obatan untuk meningkatakan daya tahan tubuh untuk pencegahan maupun pengobatan Belanja  bahan  habis  pakai  (BHP)  seperti;  alcohol,  hand  sanitaser, desinfektan Untuk  belanja  Alat  Kesehatan  seperti;  oximetri,  Masker, handscoon, termogun, APD…” Berkurangnya Angka  Positif Covid-19
Sumber: diolah peneliti (2022)
Dari  tabel  3  mengenai  pernyataan  penting  informan  mengenai  bagian  tema  diatas  dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kesehatan berpengaruh terhadap efektivitas Refocusing Anggaran.

## Penyajian Data
Adapun setelah pernyataan-pernyataan penting informan dan makna telah diolah, maka selanjutya peneliti  melakukan  pengolahan  data  atas  makna  dan  bagian  tema  yang  akan  ditampilkan  pada beberapa  tabel  dan  kemudian  hasil  pengolahan  data  dari  makna  dan  bagian  tema  tersebut disajikan.
Proses Refocusing Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Pernyataan  penting  informan  AR  dan  DS  diperoleh  makna  dari  bagian  tema  Proses Refocusing Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Makna dan Bagian Tema terkait Proses Refocusing Anggaran Informan Makna Tema AR Realokasi APBD Proses Refocusing Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 DS Instruksi Pemerintah Pusat Sumber: diolah peneliti (2022)
Implementasi Refocusing Anggaran
Pernyataan  penting  informan  AR,  informan  DS  dan  informan  PB  diperoleh  makna  dari  bagian tema implementasi Refocusing Anggaran, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 5 berikut: Tabel 5 Makna dan Bagian Tema terkait Implementasi Refocusing Anggaran Informan  Makna Tema AR Pemulihan Kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah Implementasi Refocusing Anggaran DS Penanganan Kesehatan PB Antisipasi Penurunan Ekonomi Sumber: diolah peneliti (2022)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150

## Efektivitas Refocusing Anggaran
Pernyataan  penting  informan  AR  dan  DS  diperoleh  makna  dari  bagian  tema  efektivitas Refocusing Anggaran sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 6 berikut:
Tabel 6. Efektivitas Refocusing Anggaran Informan Makna Tema AR Pertumbuhan Ekonomi Efektivitas Refocusing Anggaran DS Berkurangnya angka positif Covid-19
Sumber:  diolah peneliti (2022)

## PEMBAHASAN
Proses Refocusing Anggaran Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Bagian  tema  pertama  yang  terdapat  pada  Anaisis  Efektivitas Refocusing Anggaran  Pada Pemerintah  Kota  Malang  yaitu  proses Refocusing Anggaran  sebagai  upaya  dalam  penanganan pandemi Covid-19. Adapun dalam hal ini bagian tema proses Refocusing Anggaran sebagai upaya dalam  penanganan  pandemi  Covid-19  dilakukan  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Anggaran.  Intruksi  tersebut  guna  menunda atau  membatalkan  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  dapat  di  reschedule  di  kemudian  hari  atau kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  tidak  lagi  relevan  dan  tidak  dalam  koridor  prioritas  seperti perjalanan dinas dan lain-lain (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Adapun hal ini berkaitan  dengan  proses Refocusing anggaran  dimana  informan  AR  (2022)  menyebutkan  bahwa proses Refocusing anggaran mengikuti mekanisme pemerintah:
“proses  refocususing  anggaran  di  masa  pandemi  jadi  kita  itu  ikut  mekanisme  yang  ditentukan pemerintah.
Dalam  hal  ini  informan  AR  juga  melakukan  penyesuaian-penyesuaian  dengan  SKB  dua menteri dan juga PMK 17:
“Jadi kita melakukan penyesuaian penyesuaian itu jadi di SKB 2 menteri sudah ada kemudian di 2021 itu ada PMK 17 tentang tatacara dana transfer”
Selanjutnya  informan  AR  menambahkan  bahwa  wajib  melaporkan  kepada  Menteri Keuangan maksimal tanggal 5 setiap bulannya:
“Disitu kriterianya ada berapa persen yang menyesuaikan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu kita  wajib  melaporkan  ke  Menteri  Keuangan  maksimal  tanggal  5  setiap  bulannya,  karena  jika tidak melaporkan anggaran dananya akan ditunda dan dana alokasi dari pusat tidak bisa turun ke wilayah kota”
Kemudian  hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  informan  DS  yang  menyebutkan beberapa dasar dari Refocusing anggaran:
“adapaun dasar Refocusing adalah Keputusan Presiden (KEPPRES) nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Sebagai Bencana  Nasional,  sehingga  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja  (Renja)  Dinas  Kesehatan  Tahun 2023 difokuskan dalam rangka mendukung penanganan dan pasca dampak pandemi Corona Virus Disease  2019  (COVID-19).  Inpres  No.  4  th  2020  tentang Refocusing kegiatan,  realokasi anggaran,  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19. Keputusan  Bersama  Mendagri  dan  Menkeu  No.  119/2813/SJ,  No.  177/KMK.07/2020  tentang Percepatan  Penyesuaian  APBD  tahun  2020  dalam  rangka  penanganan  Covid-19,  serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional”
Pemerintah  menginstruksikan  kepada  seluruh  pemerintah  daerah  maupun  kementrian lembaga  untuk  melaksanakan Refocusing Anggaran.  Intruksi  tersebut  menjadi  landasan pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dalam  melakukan Refocusing dan  realokasi anggaran.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  menjadi  instrument  utama  dan penting  dalam  pengendalian  Covid-19  di  daerah.  (Nurdiani,  2021).  Hal  ini  diperkuat  dengan pendapat dari informan AR bahwa belanja-belanja yang sifatnya kerumunan dan juga perjalanan direalokasikan kepada tiga hal sebagai bentuk proses penanganan pandemi Covid-19:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
“bentuknya  waktu  itu  pendapatan  pendapatan  juga  di  realokasi  jadi  targetnya  yang  kita  sekian Triliun  itu  harus  diubah  atau  dikurangi  kenapa?  Karena  pajak  dan  retribusi  kan  berkurang kemudian  belanja  juga  sama  memangkas  belanja-belanja  di  belanja  pegawai  itu  dikurangi kemudian  belanja  perjalanan  dinas  kemudian  belanja  belanja  yang  sifatnya  kerumunan  trus belanja bimbingan teknis sewa hotel itu gaboleh karena kan pengumpulan masa itu di Refocusing ke belanja untuk tiga yaitu belanja penanganan kesehatan, trus JPS (jaring pengaman sosial) dan belanja pemulihan ekonomi daerah jadi fokusnya yang dipandemi itu tiga”
Selanjutnya  informan  AR  juga  menambahkan  minimal  persentase  pada  anggaran  yang difokuskan;
“jadi  kita  disuruh  mengalokasikan  di  PMK  itu  minimal  8%  untuk  belanja  kesehatan  dari  nilai dawuh  yang  kita  terima.  Jadi  waktu  itu  dawuh  kita  792Miliar  jadi  8%nya  kita  harus menganggarkan  untuk  penanganan  kesehatan  ditahun  2021  bulan  4  gelombang  ke  2  pandemi. Kemudian  untuk  JPS  kita  juga  suruh  menganggarkan  maksimal  25%  kemudian  pemulihan ekonomi  maksimal  15%  dari  dawuh  yang  kita  terima  jadi  tinggal  megalikan  saja  nanti  15%nya dari 792 Miliar, itu maksimal jadi kita boleh dibawahnya”
Sedangkan  pada  dinas  kesehatan  saat  tahun  pertama  pandemi  hanya  sedikit  melakukan Refocusing karena pemfokusan dana APBD diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mana langsung berhubungan dengan kesehatan:
“ Refocusing tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2022  baru  dilaksanakan  oleh  dinas  Kesehatan karenaadanya  Corona  Virus  Disease  2019,  Pelaksanaan Refocusing tidak  berdampak  pada anggaran berbasis kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang karena anggaran untuk covid -19 justru dialokasikan  dari  dana  BTT  Kota  malang  yang  tidak  mengurangi  pagu  anggaran  Dinas Kesehatan. Dan anggaran covid-19 untuk Dinas Kesehatan tahun 2020 dan 2021 dari alokasi BTT yang penggunakannya dengan  mekanisme  mengajukan permohonan lewat BPBD Kota Malang., Baru tahun 2022 lewat anggaran Dinas Kesehatan tersendiri yaitu lewat DPA”
Berdasarkan hal diatas meliputi temuan penelitian, literatur, dan hasil penelitian peneliti lain yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  memang  proses Refocusing anggaran  dilaksanakan  sesuai  dengan  pemerintah  dimana  Intruksi  tersebut  guna  menunda  atau membatalkan  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  dapat  di  reschedule  dan  merealokasikan  APBD kepada penanganan pandemi Covid-19.

## Implementasi Refocusing Anggaran
Bagian  tema  kedua  yang  terdapat  pada  Analisis  Efektivitas Refocusing Anggaran  pada Pemerintah  Kota  Malang  dimasa  Pandemi  Covid-19  yaitu  Implementasi Refocusing Anggaran. Adapun  bagian  tema  mengenai  implementasi Refocusing anggaran  direalisasikan  dengan penanganan  kesehatan,  pemulihan  ekonomi  dan  antsipasi  terhadap  peneurunan  ekonomi  daerah. Dimana dalam hal ini dijelaskan oleh informan AR bahwa dana yang harusnya digunakan untuk dranase direalokasikan terhadap penanganan pandemi covid-19:
“Dana awal untuk proyek drainase sebesar 10milyar kita gunakan untuk penanganan covid-19”
Sedangkan  untuk  tiga  hal  yang  dijelaskan  diatas  informan  AR  menjelaskan  bahwa implementasi Refocusing anggaran berupa uang tunai dan bantuan non tunai: “Wujud  implementasi  dari Refocusing anggaran  yang  3  tadi,  jadi  untuk  JPS  kita  memberikan bantuan langsung tunai ada yang seperti itu bentuknya. Pada tahun 2020 ke pedagang-pedagang, kemudian  ada  bantuan  pangan  non  tunai  (BPNPD)  itu  ada  di  Dinas  Sosial,  kemudian  untuk kesehatan ada macam-macam seperti penanganan pandemi covid, sebagian kecil untuk vaksinasi padahal  sudah  menganggarkan  sebesar  5milyar  tetapi  karena  kita  mendapatkan  bantuan seperlunya  dari  pusat  seperti  vaksin  kemudian  KIPI  (Kejadian  Ikutan  Pasca  Imunisasi),  KIPI merupakan penanganan yang mengalami gejala setelah vaksin kemudian ada PPKM Mikro untuk kecamatan,  swab,  insentif  nakes.  Ketika  pandemi  itu  ada  Kemenkes  itu  intinya  dokter  harus berapa yang menangani pandemi”
Selanjutnya  Informan  AR  menjelaskan  program-program  lain  sebagai  bentuk implementasi dari Refocusing anggaran:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
“ Refocusing memberi berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya bantuan dari pemerintah  daerah  otomatis  menstimulus  supir  yang  tidak  narik  untuk  menggerakkan pertumbuhan  ekonominya  dengan  berbelanja.  Ada  program  bantuan  UMKM  untuk  pengiriman online  dan  ada  banyak  dalam  bentuk  program  lainnya.  Ada  banyak  kegiatan  yang  dilaporkan salah  satunya  ada  kegiatan  Padat  Karya,  jadi  BKAD  hanya  memberikan  dana  untuk  Dinas  dan Dinas yang mewujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan”
Informan  DS  menjelaskan  implementasi  atau  tindakan  pada  dinas  kesehatan  terkait Refocusing anggaran dituangkan lewat dokumen DPA 2020-DPA2022 “implementasi  atau  tindakan  pada  Dinas  Kesehatan  terkait Refocusing anggaran  mulai  tahun 2020-2022,  untuk  pelaksanaan Refocusing dituangkan  lewat  dokumen  DPA  2020-DPA  2022 untuk pelaksanaan kegiatan menanggulagi wabah covid-19”
Selanjutnya  Implementasi  dari  DISKOPINDAG  yang  diejlaskan  oleh  informan  PB menyatakan bahwa implementasi tidak bisa dilaksanakan secara langsung dan menyeluruh karena masih membutuhkan proses dan waktu:
“kalau untuk upaya dari Diskopindag dalam hal ini itu memang tidak tidak bisa secara langsung dan secara menyeluruh butuh proses dan waktu misalnya kembali lagi bagaimana pemerintah itu berupaya  untuk  terus  memotivasi  pelaku  usaha  itu  agar  tetap  termotivasi  dirinya  artinya  ketika pelaku  usaha  mengalami  dampak  dari  pandemi  covis-19  ketika  diam  kan  akan  menjadi  riskan juga  untuk  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  keluarganya  dan  pastinya  akan  berdampak  juga terhadap  pendapatan  daerah.  Jadi  kalaupun  untuk  upaya  dari  Diskopindag  yaitu  dengan mengoptimalkan  untuk  mempersiapkan  pelaku  usaha ini  nantinya  ketika  akan  mendapatkan  kan bentuk-bentuk resiko yang tidak diduga itu benar-benar nantinya sudah siap gitu”
Adapun  berdasarkan  temuan  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  dari Refocusing anggaran  berupa  penanganan  kesehatan,  pemulihan  ekonomi  dan  pencegahan penurunan ekonomi daerah.
Efektivitas Refocusing Anggaran
Bagian  tema  yang  ketiga  yang  terdapat  pada  Analisis  Efektivitas Refocusing Anggaran  pada Pemerintah  Kota  Malang  dimasa  Pandemi  Covid-19  yaitu  efektivitas Refocusing Anggaran. Adapun  bagian  tema  mengenai  efektifitas Refocusing anggaran  dapat  dilihat  dari  beberapa  cara anatara lain pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya angka positif covid-19.
Mengenai  hal  diatas  diawali  dengan  informan  AR  yang  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan ekonomi sudah meningkat:
“Untuk Refocusing anggaran  sudah  optimal  dan  penggunaan  anggaran  hampir  semuanya  telah mencapai  83%  untuk  penanganan  pandemi  dan  tolak  ukurnya  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Jadi kalau  pertumbuhan  ekonomi  sudah  meningkat,  untuk  Kota  Malang  meningkat  sejak  sebelum pandemi hingga pasca pandemi ini secara keseluruhan Refocusing itu bisa dinilai berhasil” Hal  ini  diperkuat  dengan  pendapat  dari  informan  DS  yang  mengatakan  bahwa  jumlah pasien positif Covid-19 yang terus berkurang:
“Bisa dilihat perkembangannya secara real bahwa setiap harinya di Kota Malang jumlah positif covid  semakin  berkurang,  karena  kami  selalu  mengoptimalkan  untuk  penanggulangan  pandemi covid  seperti  Belanja  obat  obatan  untuk  meningkatakan  daya  tahan  tubuh  untuk  pencegahan maupun  pengobatan,  Belanja  bahan  habis  pakai  (BHP)  seperti;  alcohol,  hand  sanitaser, desinfektan, Untuk belanja Alat Kesehatan seperti; oximetri, Masker, handscoon, termogun, APD dan  Perawatan  pada  isolasi  terpusat  (ISOTER).  Dari  hal  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk menjadi  lebih  efektif  selalu  dilakukan  upaya-upaya  agar  berkurangnya  pasien  positif  covid  dan pertumbuhan ekonomi membaik.
Proses,  Implementasi  dan  Efektivitas Refocusing Anggaran  Sebagai  Upaya  Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Malang
Pemerintah  menginstruksikan  kepada  seluruh  pemerintah  daerah  maupun  kementrian  lembaga untuk  melaksanakan Refocusing Anggaran.  Intruksi  tersebut  menjadi  landasan  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  dalam  melakukan Refocusing dan  realokasi  anggaran.  Anggaran
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  menjadi  instrument  utama  dan  penting  dalam pengendalian  Covid-19  di  daerah.  Bentuk  dari  realokasi  APBD  yaitu  dengan  cara  memangkas belanja pegawai begitu juga dengan belanja dinas serta belanja belanja yang sifatnya kerumunan serta  perjalanan  dinas  dan  direalokasi  kepada  penanganan  kesehatan,  jaringan  pengaman  sosial dan  pemulihan  ekonomi  daerah.  Dari  realokasi  tersebut  didapatkan  implementasi  terkait Refocusing anggaran  sebagai  penanganan  kesehatan  antara  lain  adalah  vaksinasi,  penanganan KIPI  (Kejadian  ikutan  pasca  Imunisasi),  belanja  alat  pendukung  untuk  vaksinasi  (kartu  vaksin, APD),  perawatan  dan  isolasi  terpusat,  belanja  bahan  habis  pakai  seperti  alcohol,  handsanitizer desinfektan,  obat  obatan  untuk  meningkatkan  daya  tahan  tubuh  serta  insentif  nakes.  Dalam bidang  pertumbuhan  ekonomi  implementasinya  antara  lain  adalah  program  UMKM  untuk pengiriman  online,  kelas  motivasi  gratis  bagi  para  pemilik  UMKM,  kelas  gratis  terkait  legalitas usaha bantuain tunai dan non tunai. Pernyataan tersebut diperkuat dengan jawaban dari Informan AR  dimana  dana  yang  harusnya  dipakai  untuk  drainase  10M  digunakan  sebagai  penanganan covid-19. Kemudian hasil dari implementasi implementasi tersebut dapat menciptakan efektifitas Refocusing Anggaran  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  membaik  dan  berkurangnya  angka positif Covid-19 di Kota Malang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  mengenai  analisis  efektivitas Refocusing anggaran  pada  Pemerintah  Kota  Malang  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Proses Refocusing Anggaran dilaksanakan karena adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2020  Tentang Refocusing Anggaran  dan  beberapa  peraturan  lainnya  intruksi  tersebut dikeluarkan  guna  menunda  atau  membatalkan  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  dapat  di reschedule  di  kemudian  hari  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  tidak  lagi  relevan  dan  tidak dalam  koridor  prioritas  seperti  perjalanan  dinas  dan  lain-lain.  Pemerintah  menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah maupun kementrian lembaga untuk melaksanakan Refocusing Anggaran. Intruksi tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan Refocusing dan  realokasi  anggaran.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) menjadi instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Bentuk dari realokasi APBD yaitu dengan cara memangkas belanja pegawai begitu juga dengan belanja dinas serta belanja belanja yang sifatnya kerumunan serta perjalanan dinas dan direalokasi kepada penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi daerah. Dari realokasi tersebut  didapatkan  implementasi  terkait Refocusing anggaran  sebagai  penanganan  kesehatan antara  lain  adalah  vaksinasi,  penanganan  KIPI  (Kejadian  ikutan  pasca  Imunisasi),  belanja  alat pendukung  untuk  vaksinasi  (kartu  vaksin,  APD),  perawatan  dan  isolasi  terpusat,  belanja  bahan habis  pakai  seperti  alcohol,  handsanitizer  desinfektan,  obat  obatan  untuk  meningkatkan  daya tahan  tubuh  serta  insentif  nakes.  Kemudian  hasil  dari  implementasi implementasi tersebut  dapat menciptakan efektifitas Refocusing Anggaran karena pertumbuhan ekonomi  yang kian membaik dan berkurangnya angka positif Covid-19 di Kota Malang.

## REFERENSI
Adetya.  (2014).  Paper  Penerimaan  Negara. Program  Diploma  IV Akuntansi  Kurikulum  Khusus, STAN,  Tangerang  Selatan.  Diakses  melalui  https://www.academia.edu/7508148  pada tanggal 09 Desember 2021 Pukul 03:30 WIB.
Beni, P. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.
Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methode Approach. Thousand Oaks, California: SAGE Publication Ltd.
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid  –19  Terhadap  Perekonomian  Indonesia.  EduPsyCouns Journal, 2(1), 146-153.
Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., Soegianto. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah  dalam  Penanganan  Pandemi  COVID-19.  Halu  Oleo  Law  Review.  Vol.4  Issue  2: p.145-156
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1150
Mardiasmo.(2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Nabila Z., Insnain A.N., & Abidin Z. (2021). Analisis data mining untuk clustering kasus covid- 19 di Provinsi Lampung dengan algoritma k-means. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI), 2(2), 100-108.
Nurdiani  D.  (2021).    Analisis  Integrasi  Dan  Koordinasi  Terhadap  Implementasi  Refocusing Anggaran  Dalam  Penanganan  Covid  19.  AKSYANA  :  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Islam. 1(1), 18-38.
Rabbani D.R.S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah  Proses  Refocusing  Dan  Realokasi  Apbd  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah) Dalam  Upaya  Penanganan  Pandemi  Covid-19.  Legislatif  (Lembaga  Gagasan  Mahasiswa Yang Solutif dan Inofatif) Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. 4(1), 59-78.
Rahardjo.  M.  (2017).  Studi  kasus  dalam  Penelitian  Kualiatif  :  Konsep  dan  Prosedurnya.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta.
Suhendro  M.,  R.  (2020).  Efektivitas  Refocusing  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Dalam  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  Di  Kota  Bandar  Lampung  Provinsi Lampung. IPDN.
Sukirno, S. (2004). Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sukmalalana.  dan  Ridwan,  N.M.  (2020).  Optimalisasi  Pengelolaan  Piutang  PNBP  pada Kementerian  ESDM  dalam  Meningkatkan  Penerimaan  Negara.  Jakarta:  Pusat  Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara – Badan Keahlian DPR RI.
Yunaas., I., P. (2021) Efektivitas Refocusing Anggaran Pembangunan Gedung eD Dalam Upaya Percepatan  Penanganan  Covid-19  di  Kabupaten  Pasaman  Provinsi  Sumatera  Barat.  Institut Pemerintahan Dalam Negeri.