## INKOMPATIBILITAS REGULASI DANA KAMPANYE PADA SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF INDONESIA

## (Campaign Finance Regulations Incompatibility with Open-List Proportional Representation in Indonesia’s Legislative Election)
Daffa Athaillah Maulana dan Feyla Qintara Andafi Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 e-mail: daffa.athaillah@ui.ac.id, feyla.qintara@ui.ac.id

## Abstrak
Indonesia telah mengalami perubahan fundamental dalam hal sistem pemilihan umum legislatif dari  sistem  proporsional  daftar  tertutup  ( Close-List  Proportional  Representation /CLPR) menjadi sistem  proporsional  daftar  terbuka  ( Open-List  Proportional  Representation/ OLPR).  Sayangnya, transisi  sistem  pemilihan  umum  legislatif  tersebut  tidak  diiringi  oleh  regulasi  dana  kampanye yang sesuai. Tulisan ini akan berfokus pada permasalahan regulasi dana kampanye dan sistem OLPR  dalam  pileg  di  Indonesia  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Tulisan  ini  sampai pada kesimpulan bahwa regulasi dana kampanye di Indonesia saat ini tidak cocok dengan sistem OLPR.  Regulasi  yang  ada  cenderung  berfokus  pada  partai  politik,  padahal  aktor  utama  dalam OLPR adalah caleg itu sendiri. Hal tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai batasan dana kampanye,  kewajiban  pelaporan,  hingga  audit  dana  kampanye  yang  cenderung  berfokus  pada partai politik. Hal ini membuka celah hukum bagi caleg yang dapat berujung pada adanya veiled political spending hingga disparitas dana kampanye. Oleh karena itu, regulasi dana kampanye saat ini masih memerlukan kajian dan perbaikan untuk menyesuaikan sistem OLPR yang berlaku pada pemilihan umum legislatif di Indonesia.
Kata kunci: Regulasi Dana Kampanye, Sistem Perwakilan Proporsional Daftar Terbuka, Pemilu Legislatif

## Abstract
Indonesia has undergone a fundamental change in terms of the legislative election system from a  closed  proportional  representation  system  (Close-List  Proportional  Representation/CLPR)  to an  open  proportional  system  (Open-List  Proportional  Representation/OLPR).  Unfortunately,  the transition to the legislative general election system was not accompanied by appropriate campaign finance regulations. This article will focus on the issue of campaign finance regulations and the OLPR  system  in  the  general  election  in  Indonesia  through  a  normative  legal  research  method. This paper comes to the conclusion that current campaign finance regulations in Indonesia are not compatible with the OLPR system. Existing regulations tend to focus on political parties, even though the main actors in OLPR are the candidates themselves. This is reflected in arrangements

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.221 https://mhn.bphn.go.id
regarding limits on campaign funds, reporting obligations, and audits of campaign funds which tend to focus on political parties. This opens legal loopholes for legislative candidates which can lead to veiled political spending and disparities in campaign funds. Therefore, current campaign finance regulations still require study and improvement to adapt the OLPR system that applies to general legislative elections in Indonesia.
Keywords : Campaign Finance Regulations, Open List Proportional Representation (OLPR), Legislative Elections

## A. Pendahuluan
Kampanye merupakan serangkaian proses dalam pemilihan umum yang pasti dilalui oleh semua calon, termasuk di dalamnya calon anggota legislatif. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye  sebagai  suatu  proses  kegiatan  komunikasi  individu  atau  kelompok  yang  dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. 1 Dalam konteks pemilihan umum legislatif, kampanye dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan dukungan massa agar dapat terpilih menjadi pejabat di tingkat legislatif. Salah satu faktor yang dapat mendukung pelaksanaan dan kesuksesan kampanye adalah tersedianya berbagai sumber daya,  termasuk  di  dalamnya  sumber  daya  finansial.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena  tanpa uang, seorang calon anggota legislatif tidak dapat menggerakan kegiatan operasionalnya untuk kampanye, tidak dapat menemui konstituennya, tidak dapat mengongkosi sumber daya manusia yang terlibat, dan tidak dapat membeli berbagai logistik yang perlu disediakan. 2
Berdasarkan kerangka hukum pemilu saat ini, dana kampanye dapat bersumber dari berbagai pihak seperti dari dana pribadi calon anggota legislatif, dari partai politik, maupun dari pihak-pihak lain yang sah menurut hukum. 3 Jumlah dana yang dikeluarkan untuk proses kampanye tiap calon pun bervariasi, ada calon yang hanya mengeluarkan ratusan juta, tetapi ada juga calon lainnya yang  mengeluarkan  biaya  hingga  puluhan  miliar.  Prajna  Research  Indonesia  mengungkapkan dalam risetnya terkait dengan modal calon anggota legislatif bahwa modal yang dibutuhkan untuk menjadi anggota DPR RI ada di angka Rp 1,15 miliar hingga Rp4,6 miliar per calon. 4 Besarnya biaya politik dalam pemilu legislatif tersebut mendorong negara untuk hadir dan menunjukan perannya dalam memastikan terciptanya pemilu yang menjamin persamaan hak dan keadilan untuk para calon. Namun, adanya celah hukum yang terdapat dalam hukum pemilu dan ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran menyebabkan dana kampanye ini kerap kali disalahgunakan dan
1 E. M. Rogers dan Storey J. D., “Communication Campaign,” dalam Handbook of Communication Science, (Newbury Park : Sage, 1987), 817.
2 Fadli Ramadhanil, “Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Integritas Pilkada,” Jurnal Keadilan Pemilu, vol.2 (2020), hlm. 1
3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ps. 329 Ayat (2).
4 Wiji Nurhayat, “Fantastis! Modal Jadi Caleg Bikin Syok, Butuh Segini,” dikutip dari https://www. cnbcindonesia.com/news/20230824112116-4-465755/fantastis-modal-jadi-caleg-bikin-syok-butuh- segini , pada 17 September 2023.
berujung pada praktik money politics atau bahkan praktik korupsi. 5
Undang-Undang pemilu sejatinya telah mengalami beberapa kali revisi dan pergantian dengan harapan undang-undang ini dapat menjadi payung hukum yang sempurna untuk segala kondisi pada pemilu. Namun, perubahan undang-undang ini justru mencerminkan bahwa legislator tidak memandang serius isu terkait dengan dana kampanye. Hal ini dikatakan demikian karena tidak adanya perubahan yang signifikan dalam undang-undang pemilu yang terbaru. Aspek dalam dana kampanye yang berubah hanya terkait dengan jumlah perubahan maksimal yang diperbolehkan dari  badan  usaha  /  perusahaan  /  kelompok  kepada  partai  politik  peserta  pemilu,  batas  waktu pelaporan awal dana kampanye, dan pemotongan waktu kampanye melalui iklan media cetak dan elektronik. 6
Regulasi ini tentu menjadi tidak sesuai apabila disandingkan dengan kondisi yang ada dalam pemilihan umum saat ini, terutama terkait dengan perubahan sistem pemilihan umum yang semula sistem proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka. Perubahan sistem ini  tentu  akan  melahirkan  perilaku  yang  berbeda  pada  para  calon  anggota  legislatif,  terutama dalam menjalani proses kampanye. Pada sistem proporsional tertutup, keterpilihan calon anggota legislatif didasarkan pada besaran suara yang diterima partai politik dan berdasarkan nomor urut calon mulai dari yang terkecil. 7 Pada sistem ini, partai politik memainkan peranan penting dalam penentuan calon yang terpilih dan sistem ini juga membuat pemilih tidak dapat mengungkapkan suatu preferensi terhadap calon legislatif tertentu yang ia sukai. 8 Dengan demikian, persaingan yang terjadi dalam sistem proporsional tertutup lebih dititikberatkan pada persaingan antar partai politik. Sehingga, menjadi logis ketika kondisi tersebut menjadi dasaran untuk Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum memposisikan partai politik menjadi subjek yang wajib melaporkan dana kampanye.
Menjadi sebuah perdebatan ketika MK telah mengeluarkan putusan No. 22–24/PUU-VI/2009 yang mengubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka secara murni, tetapi regulasi dana kampanye tidak turut mengalami penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud dalam hal ini tidak terbatas pada siapa yang menjadi subjek dalam kewajiban melaporkan dana kampanye, melainkan beberapa  aspek  lainnya  seperti  sumber  dan  bentuk  dana  kampanye,  batasan  dana  kampanye, serta laporan dana kampanye. Padahal, sistem yang berbeda akan melahirkan pola persaingan yang berbeda pula yang akan mengakibatkan pada ketidakcocokan regulasi dana kampanye yang ada dengan kondisi terkini dari pemilu legislatif di Indonesia. Maka untuk dapat menganalisa lebih
5 Adnan Topas Husodo, “Pengaturan Dana Kampanye dan Implikasinya terhadap Praktek Korupsi Pemilu,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi 3 (Mei,2012), hlm.29
6 Veri Junaidi, “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi 3 (Mei, 2012), hlm. 9.
7 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Buku Saku Dana Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum), hlm. 10.
8 Ibid.
lanjut terkait dengan fenomena tersebut, tulisan ini akan menganalisis bagaimana kompatibilitas status quo regulasi kampanye terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang ada di Indonesia. Analisis tulisan ini akan berawal dari bagaimana perkembangan dan kondisi terkini terkait dengan pengaturan dana kampanye di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini akan menganalisis bagaimana dinamika dan dampaknya dari perubahan sistem pemilu terhadap pola perilaku calon anggota legislatif. Kemudian, tulisan ini akan dilanjut dengan analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat ketidakcocokan antara regulasi dana kampanye dengan sistem pemilu legislatif saat ini.

## B.  Metode Penelitian
Berangkat dari rumusan masalah yang ada, tulisan ini akan menggunakan bentuk metode penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  ditujukan  dalam  rangka  mengkaji  suatu permasalahan dengan didasarkan pada penjelasan hukum positif dan turut mengakomodasi hukum sebagai kaidah maupun dasar. 9 Penelitian ini berfokus dalam kajian hukum positif dan teori hukum yang dikhususkan dalam inkompatibilitas regulasi dana kampanye dalam Open-List Proportional Representation di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga mencakup perbandingan hukum berkenaan dengan regulasi dana kampanye di negara lainnya dalam upaya menciptakan unsur kebaruan hukum di dalam pengaturan dana kampanye di Indonesia. 10
Data-data yang dikumpulkan dalam tulisan ini akan dikaji menggunakan metode studi pustaka ( bibliography study ) yakni metode pengumpulan data yang didasarkan pada penelaahan informasi dari berbagai literatur hukum yang telah tersebar secara luas di masyarakat. Metode pengumpulan data ini selaras dengan metode penelitian yuridis normatif yang juga diterapkan dalam tulisan ini. Bentuk data yang dihasilkan dari studi pustaka nantinya adalah data sekunder yakni data yang mencakup bahan hukum primer, yakni hukum positif berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sifatnya mengikat serta memaksa; bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain sebagainya. 11

## C. Pembahasan

## 1.  Status Quo Regulasi Dana Kampanye Pemilu Legislatif
Saat ini, pengawasan dana kampanye pileg secara umum diatur melalui Pasal 329 – Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Selain itu, sebagai peraturan pelaksana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengeluarkan Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye  sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 (PKPU Dana Kampanye). Pada intinya, kedua instrumen regulasi ini mengatur lima hal terkait dana kampanye, yaitu 12 :
9 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.
10 Ibid , hlm. 50.
11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.
12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ps. 329 - Ps. 339.
a. sumber dan bentuk dana kampanye;
b. batasan dana kampanye;
c. mekanisme penerimaan dana kampanye;
d. laporan dan audit dana kampanye; dan
e. sanksi
Sebelum membahas kelima substansi regulasi tersebut, tulisan ini akan memaparkan terlebih  dahulu  terkait  definisi  dana  kampanye.  Definisi  dana  kampanye  tidak  dapat ditemukan  dalam  UU  Pemilu,  melainkan  terdapat  dalam  peraturan  pelaksananya,  yaitu PKPU Dana Kampanye. Berdasarkan PKPU Dana Kampanye, dana kampanye didefinisikan sebagai “... s ejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk  membiayai  kegiatan  Kampanye . ” 13 Dengan  demikian,  sejatinya  dana  kampanye memiliki  arti  yang  lebih  luas,  bukan  sekadar  uang,  melainkan  juga  hal  material  lainnya seperti barang dan jasa. Berdasarkan regulasi ini pula, dana kampanye harus dikelola serta dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. 14 Sejatinya, prinsip ini sudah sejalan dengan rumusan yang dicanangkan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) International, bahwa salah satu standar yang diakui secara internasional terkait dengan legal framework pengawasan dana kampanye adalah adanya sistem  yang  terbuka  guna  mengetahui  dana  yang  diterima  oleh  setiap  parpol  maupun kandidat. 15 Akan  tetapi,  prinsip-prinsip  ini  justru  tidak  diejawantahkan  ke  dalam  regulasi pengawasan dana kampanye pileg .
Dari segi sumber dan bentuk kampanye, regulasi dana kampanye di Indonesia mengatur mengenai  siapa  saja  dan  dalam  bentuk  apa  saja  dana  kampanye  yang  diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 329 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 PKPU Dana Kampanye, dana kampanye pileg DPR dan DPRD bersumber dari:
a. parpol;
b. calon anggota DPR dan DPRD parpol bersangkutan; dan/atau
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Sumbangan dari parpol sebagaimana yang dimaksud tersebut berasal dari keuangan parpol,  sedangkan  sumbangan  dari  caleg  adalah  bersumber  dari  kekayaan  pribadi  caleg tersebut. Sumbangan dari pihak lain yang dimaksud mencakup sumbangan dari perseorangan, kelompok,  dan/atau  perusahaan  atau  badan  usaha  non  pemerintah.  Sumbangan  ini ditujukan kepada caleg melalui parpol, sehingga sumbangan tersebut dikategorikan sebagai
13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Ps. 1 angka 20.
14 Ibid., Ps. 4. 15 Ade Alifya, “ Quo Vadis Pengaturan Dana Kampanye: Catatan Evaluasi Regulasi Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019,” Electoral Research (September 2009), hlm. 4.
sumbangan  parpol  untuk  caleg.  Berdasarkan  Pasal  14  PKPU  Dana  Kampanye,  seluruh sumbangan  tersebut  dapat  diberikan  dalam  bentuk  uang,  barang,  dan/atau  jasa.  Khusus dalam bentuk uang, sumbangan tersebut harus ditempatkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu.
Regulasi dana kampanye di Indonesia juga mengatur terkait batasan dana kampanye. Dalam  hal  ini,  batasan  dana  kampanye  dapat  berarti  dua  hal,  yaitu  batasan  pemasukan (atau sumbangan) dan batasan pengeluaran. 16 Dalam hal pemasukan, UU Pemilu maupun peraturan  pelaksananya  tidak  mengatur  batasan  dana  kampanye  secara  akumulatif  bagi sebuah partai, melainkan hanya menentukan batasan sumbangan dari masing-masing pihak penyumbang.  Sumbangan  individu  tidak  boleh  melebihi  Rp2.500.0000  dan  sumbangan pihak  lain  kelompok;  perusahaan;  dan/atau  badan  usaha  non  pemerintah  tidak  boleh melebihi  Rp25.000.000.000  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  331  UU  Pemilu.  Sedangkan, dalam  hal  batasan  pengeluaran,  baik  UU  Pemilu  maupun  peraturan  pelaksananya  tidak mengatur seberapa banyak sebuah partai dapat mengeluarkan dananya untuk kampanye, peraturan ini hanya mengatur bahwa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Di lain sisi, sejumlah peraturan yang lebih teknis mengatur batasan wajar untuk sejumlah item pengeluaran. 17
Sebagai  contoh,  Keputusan  KPU  Nomor  2768/PL.02.4-  Kpt/06/KPU/I/2019  tentang  Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye yang mengatur komponen pengeluaran tersebut berdasarkan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta larangan untuk memberikan dalam bentuk uang.
Kemudian, dari segi pertanggungjawaban dana kampanye, regulasi dana kampanye di Indonesia juga mengatur kewajiban pelaporan dan audit dana kampanye pileg. Berdasarkan Pasal 36 PKPU Dana Kampanye, laporan dana kampanye meliputi:
a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Dalam konteks pileg, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PKPU Dana Kampanye, laporan dana kampanye ini merupakan tanggung jawab parpol peserta pemilu. Laporan dana kampanye tersebut kemudian akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan oleh KPU, yang akan diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari. Pendekatan audit yang dilakukan KAP terhadap laporan dana kampanye tersebut adalah audit kepatuhan dengan menggunakan
16  Mada Sukmajati dan Fikri Disyacitta, “Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?” Jurnal Antikorupsi Integritas 5 (2019): 78, https://doi.org/10.32697/ integritas.v5i1.398.
17 Ibid.
Standar  Perikatan  Asurans  (SPA)  3000  Perikatan  Asurans  Selain  Audit  atau  Reviu  atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 18
Terakhir, regulasi dana kampanye di Indonesia juga mengatur terkait sanksi administratif maupun pidana dalam konteks pileg, yaitu sebagai berikut:
a. parpol yang tidak menyampaikan LADK sampai dengan batas waktunya dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan;
b. parpol yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP sampai dengan batas waktunya dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya caleg menjadi calon terpilih;
c. Peserta  pemilu  yang  melanggar  ketentuan  penerimaan  sumbangan  dikenai  sanksi pidana sesuai UU Pemilu;
d. KAP yang tidak memberikan informasi yang benar dikenai sanksi berupa pembatalan pekerjaan dan tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa, dengan terlebih dahulu diberikan kesempatan klarifikasi.
2. Dinamika Open-List Proportional Representation di Indonesia
Menurut  Titi  Anggraini,  Indonesia  secara  bertahap  telah  menerapkan  OLPR  pada pemilihan umum legislatifnya. Penerapan OLPR bermula ketika berlakunya Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2003  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003). Hal ini diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU 12/2003 yang mengatur bahwa caleg yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 19 akan ditetapkan sebagai calon terpilih, sementara caleg yang tidak mencapai BPP akan dipilih berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan tersebut. Titi Anggraeni berhemat bahwa model ini merupakan sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup ( relatively closed open list system ). 20 Model relatively closed open list system tersebut kemudian diubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (UU  10/2008)  yang  mencabut  UU  12/2003.  Pasal 214 UU 8/2010 mengubah persyaratan perolehan suara bagi caleg terpilih. Dalam hal ini, caleg hanya perlu memperoleh sekurangnya 30% dari BPP. Titi Anggraini menyebut model ini sebagai sistem proporsional yang lebih terbuka ( a ‘more open’ list system ). 21
18  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
19 Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
20  Titi Anggraeni, MK dan Pilahan Sistem Pemilu, https://perludem.org/2023/02/04/mk-dan-pilihan- sistem-pemilu-oleh-titi-anggraini/, diakses 18 September 2023.
21 Ibid.
Pada tahun yang sama, norma Pasal 214 UU 8/2010 tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan  Putusan  MK  Nomor  22-24/PUU-VI/2008. 22 Dalam ratio  decidendi -nya,  MK berpandangan  bahwa  ketentuan  bahwa  caleg  harus  memperoleh  minimal  30%  dari  BPP telah  merugikan  hak  konstitusional  pemilih  dan  caleg  dalam  pemilihan  umum  legislatif. Ketentuan tersebut dianggap kontraproduktif dengan kedaulatan rakyat secara substantif dan  prinsip  keadilan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Pasal  214  UU  8/2010  dianggap  tidak mengindahkan  kehendak  rakyat  atas  caleg  yang  telah  dipilihnya.  Menurut  MK,  besarnya suara yang diperoleh oleh caleg terpilih, meskipun tidak mencapai jumlah 30% dari BPP, telah menunjukkan tingginya legitimasi politik. 23 Oleh karena itu, keterpilihan anggota legislatif tidak boleh bergeser dari kehendak rakyat kepada kehendak pengurus parpol. 24
Sistem  proporsional  (perwakilan  berimbang)  atau    yang  juga  dikenal  sebagai proportional  representation  system adalah  suatu  sistem  pemilihan  dimana  kursi  yang tersedia  di  parlemen  dibagikan  kepada  partai-parpol  sesuai  dengan  imbangan  perolehan suara yang didapat parpol bersangkutan. 25 Artinya, rasio   perolehan   suara   antar   parpol sama  dengan  rasio  perolehan kursi dalam parlemen. 26 Sementara yang dimaksud dengan OLPR  adalah  sistem  yang  memungkinkan  pemilih  untuk  dapat  memilih  secara  langsung caleg yang diusung oleh parpol. 27 Hal ini dapat dilakukan dengan mencoblos nama caleg peserta pemilu yang telah tertera di surat suara. Nama-nama anggota legislatif yang lolos ke parlemen ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh masing-masing kandidat  anggota  legislatif,  dimana  penentuannya  sendiri  tidak  memuat  campur  tangan parpol pengusung caleg tersebut. 28
Kendatipun  sistem  proporsional  terbuka  memiliki  banyak  kelebihan,  tetapi  tidak dapat  dinafikan  bahwa  sistem  ini  melahirkan  persaingan  yang  sangat  kompetitif  untuk memperebutkan kursi parlemen. Persaingan tersebut bahkan lahir bukan hanya antar para caleg yang berbeda parpol, melainkan juga para caleg yang tergabung dalam satu parpol yang  sama.  Mereka  berlomba-lomba,  baik  dalam  konteks  positif  maupun  negatif,  untuk dapat menarik simpati dan dukungan rakyat agar mengantarkan mereka pada pemenangan. Di satu sisi, lahirnya sistem ini menguatkan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat dalam konstitusi,  tetapi  di  sisi  lain  sistem  ini  pula  yang  akhirnya  membuat  caleg  melakukan pendekatan finansial kepada rakyat untuk akhirnya meloloskan mereka ke dalam parlemen.
22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 – 24/PUU-VI/2008, 108.
23 Ibid. , 102.
24 Ibid. , 103.
25 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , (Depok: Rajawali Pers, 2017), 422.
26 Dhurorudin Mashad, Reformasi   Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri , (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), 22.
27 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 46.
28 Khoirul Muslimin, Buku Ajar Komunikasi Politik (Jepara: Unisnu Press, 2020).
Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh parpol ataupun caleg sejatinya merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang jika dilakukan secara intens seharusnya dapat menanamkan nilai, norma, dan simbol politik yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Akan tetapi, alih-alih menanamkan hal-hal tersebut, realita saat ini justru lebih menggambarkan kampanye sebagai proses untuk jual-beli suara antara caleg dengan konstituennya. Proses demikian  juga  berjalan  beriringan  dengan  lahirnya  pemilih  yang  pragmatis,  dimana pertimbangan  rakyat  untuk  memilih  caleg  lebih  dititik  beratkan  pada  pertimbangan matematis-ekonomis  yang  menjadikan  rakyat  akan  memilih  para  caleg  yang  kuat  secara finansial.
Proses  jual-beli  suara  yang  berlangsung  berulang  kali  akhirnya  dapat  menimbulkan pemikiran bahwa pemilu adalah sebuah momentum, yaitu momen rakyat untuk akhirnya berpeluang  mendapatkan  uang  sebesar-besarnya  dari  para  caleg.  Hal  tersebut  dapat berjalan dengan pemikiran transaksional, dimana rakyat berpikir bahwa mereka memiliki bargaining position yang kuat sebagai penentu caleg dapat menduduki kursi di parlemen dan caleg berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan akan berbanding lurus dengan hasil perolehan suara yang mereka dapat. Contoh kasus nyata dapat terlihat dalam wawancara yang dilakukan oleh Abd.Halim terhadap Hama yang merupakan salah satu anggota timses caleg pada Pemilu 2014. Ia menyatakan bahwa “ Orang-orang di sini memanfaatkan momen- momen  pileg.  sama  seperti  halnya  pemilihan  kepala  desa.  Akan  dipilih  jika  ada  uangnya yang penting cukup buat beli cemilan saat pergi ke tempat pemungutan. Kalau tidak ada uangnya, buat apa dipilih, hanya bikin mulut hambar (suatu ungkapan orang Mandala untuk menyebut seseorang yang tidak punya uang makan). 29
Pemilih yang pragmatis dengan pendekatan matematis-ekonomis akan berujung pada mahalnya biaya politik yang perlu dikeluarkan oleh seorang individu, dalam hal ini caleg, untuk mendapatkan kursi di parlemen. Biaya politik tersebut juga lebih dibebankan pada caleg dibandingkan pada parpol karena kembali pada hakikat semula, bahwa persaingan dalam sistem proporsional terbuka tidak hanya terjadi antar parpol, melainkan juga terjadi dalam internal parpol, yaitu sesama caleg. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Pemilihan Umum Legislatif  2019 menunjukan dominasi kontribusi caleg terhadap penerimaan dana kampanye. Calon legislatif berkontribusi dalam sumbangan dana kampanye sebesar Rp1,99 triliun atau 84% dari seluruh jumlah dana kampanye. Sementara itu, partai politik hanya berkontribusi sebanyak Rp315,6 miliar atau 13.3%. 30
29  Abdul Halim, “Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus dalam Masyarakat Sumenep Madura pada Pemilu Legislatif 2014), Jurnal Humanity 9, No. 2 (Maret, 2014): 7, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2387
30 Rudi Hermanto, “Problematika Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1 (Mei 2020): 3, https://journal.kpu.go.id/index.php/ TKP/article/view/85/85.

## 3.  Faktor-Faktor Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye dalam OLPR di Pemilu Legislatif Indonesia
Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, transisi dari CLPR menuju OLPR berimplikasi juga  pada  berubahnya  skema  pendanaan  kampanye.  Sayangnya,  perubahan  sistem  CLPR menjadi  OLPR  tersebut  tidak  diiringi  dengan  penyesuaian  regulasi  dana  kampanye.  Hal ini  tampak  jelas  Dalam  laporan  dana  kampanye  Pileg  2019.  Berdasarkan  data  dari  KPU, parpol  hanya  berkontribusi  sebesar  13,31%  dari  total  dana  kampanye.  Sedangkan,  caleg berkontribusi  signifikan  sebesar  84%  dari  keseluruhan  dana  kampanye. 31 Data  tersebut menunjukkan disparitas komposisi pendanaan kampanye pileg di Indonesia. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa pileg saat ini berfokus pada caleg sebagai kontributor utama, termasuk dalam  aspek  finansial.  Namun  sayangnya,  regulasi  dana  kampanye  di  Indonesia  masih berfokus pada parpol. Kerangka regulasi demikian sejatinya hanya cocok diimplementasikan dalam CLPR, bukan OLPR. 32
Ketidakcocokan  tersebut  didasari  oleh  beberapa  faktor. Pertama ,  tanggung  jawab hukum  atas  dana  kampanye  berada  pada  parpol  masing-masing. 33 Hal  ini  berimplikasi pada berbagai hal, salah satunya adalah ketiadaan kewajiban pelaporan dari caleg secara individual ke KAP dan KPU. Kedua , tidak adanya regulasi batasan kontribusi dana kampanye. Kondisi ini memperparah persaingan individu antar caleg, bahkan dalam satu partai. Dalam berkampanye,  caleg  bersama  timnya  akan  cenderung  membangun  ‘mesin  politik’  sendiri yang terlepas dari organisasi politiknya. 34 Ketiga, mekanisme audit laporan dana kampanye yang tidak efektif. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pendekatan audit yang dilakukan untuk mengaudit laporan dana kampanye hanyalah audit kepatuhan, yang tentunya tidak mencerminkan realita belanja kampanye. Hal ini kontradiktif dengan perkembangan OLPR yang mendorong kuatnya sumbangan dari dan untuk caleg yang berujung pada belanja politik terselubung. Terkait faktor ketiga ini akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian tersendiri.
Ketidakcocokan  regulasi  dengan  sistem  OLPR  ini  membuka  celah  hukum  dalam penerimaan dan penggunaan dana kampanye oleh caleg. Garret dan Smith berhemat bahwa pemanfaatan celah tersebut merupakan belanja politik terselubung ( veiled political spending ). Menurut Wegik Prasetyo, veiled political spending merupakan belanja kampanye yang dapat dideteksi  eksistensinya,  tetapi  tidak  dapat  dibuktikan  maupun  diungkap  dengan  regulasi
31  Data oleh KPU disadur dari Rudi Hermanto, “Problematika Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 2 (Mei 2020): 3, https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.85.
32  Ahsanul Minan, “Parpol, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye Pada Pileg 2014,” dalam Pembiayaan Pemilu di Indonesia , ed . Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (Jakarta: Bawaslu, 2018), hlm. 50.
33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ps. 329 ayat (1).
34 Edward Aspinall and Ward Berenschot, Democracy for sale: elections, clientelism, and the state in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 2019).
pelaporan dana kampanye yang ada. 35 Selain itu, adalah hal yang sangat mungkin bila caleg secara individual melakukan belanja kampanye tanpa menyetor atau melaporkannya terlebih dahulu kepada parpol. Caleg bisa saja mendapatkan sumbangan dari perseorangan ataupun perusahaan,  kemudian  “mencuci”-nya  seolah-olah  dana  tersebut  bukanlah  sumbangan, kemudian  disetorkan  ke  RKDK milik  parpol  peserta  pileg. 36 Sebab,  tidak  ada  pengawasan maupun audit individual terhadap belanja kampanye caleg.

## 4.  Laporan dan Audit Dana Kampanye: Formalitas Administratif Belaka
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  muka,  bahwa  parpol  memiliki  kewajiban  untuk menyampaikan tiga jenis laporan dana kampanye, yaitu LADK, LPSDK, dan LPPDK. Kemudian, ketiga laporan tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Audit ini merupakan audit kepatuhan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 37 Dalam Keputusan KPU Nomor 1781/ PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tidak terdapat definisi mengenai audit kepatuhan. Artikel ini akan merujuk pada definisi audit kepatuhan berdasarkan pendapat ahli. Menurut Mulyadi, audit kepatuhan adalah suatu pendekatan audit yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian dengan kondisi atau peraturan tertentu. 38 Berdasarkan regulasi dana kampanye yang ada, audit kepatuhan tersebut hanya dilakukan terhadap parpol calon anggota DPD. 39 Padahal, sebagaimana yang telah disampaikan di muka, aktor utama dalam OLPR adalah caleg itu sendiri. Tidak adanya kewajiban pelaporan secara individual ini dapat membuka celah bagi caleg  untuk  melakukan veiled  political  spending .  Bahkan,  caleg  juga  bisa  ‘menggelapkan’ identitas  penyumbang  dana  yang  ia  setorkan  ke  RKDK,  seolah  dana  tersebut  miliknya, padahal dana tersebut berasal dari pihak lain yang diserahkan secara langsung kepadanya. Sejatinya  masih  terdapat  berbagai  celah  yang  membuat  regulasi  laporan  dana kampanye  ini  hanyalah  formalitas  belaka.  Baik  LADK,  LPSDK,  maupun  LPPDK  hanya memuat informasi yang bersifat umum saja, contohnya adalah besarnya total sumbangan, pengeluaran, dan masing-masing jumlah sumbangan per kategori penyumbang. Sedangkan, informasi yang lebih vital seperti sumber-sumber dan penggunaan faktual dana kampanye justru  tidak  tercantum  di  dalamnya.  Bahkan,  nama-nama  penyumbang  dana  kampanye hanya dapat diakses oleh KAP, penyelenggara pemilu, dan non governmental organization
35 Wegik Prasetyo, “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang,” Jurnal Antikorupsi Integritas 5 (2019)I: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336.
36 Hermanto, “Problematika Pelaporan Dana,” 9.
37  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
38 Mulyadi, Auditing , ed. 6 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 30.
39 Alifya, “ Quo Vadis Pengaturan,” 9.

## PADA SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF INDONESIA
(NGO) kepemiluan saja. 40 Selain itu, pada Pemilu 2019 terdapat sembilan parpol yang tidak mengungkapkannya identitas penyumbang secara lengkap. 41
Hal ini kemudian diperparah dengan sistem audit dana kampanye pileg  yang kurang menyeluruh. Seperti yang sudah disampaikan di muka, bahwa pendekatan yang dilakukan dalam audit dana kampanye pileg  adalah audit kepatuhan yang memeriksa tiga hal, yaitu waktu pelaporan, sumber dana kampanye, dan batas dana kampanye. 42 Dalam hal ini, tidak terdapat audit yang bersifat investigatif dan komprehensif yang mewajibkan auditor untuk memeriksa validitas antara laporan dana kampanye yang disampaikan dengan belanja riil yang dilakukan oleh caleg maupun parpol. 43 Dengan demikian, sekali lagi, laporan dan audit dana  kampanye  ini  memang  hanya  formalitas  belaka.  Peserta  pileg    bisa  saja  membuat laporan dana  kampanye yang tidak sesuai  belanja  riil.  Sepanjang  masih  tepat waktu dan tidak melebihi batasan dana kampanye, maka peserta pileg  dapat dinyatakan patuh.
Potensi  pelanggaran  juga  terdapat  dalam  proses  penunjukkan  KAP  oleh  KPU. Penunjukkan  KAP  ini  dilakukan  melalui  mekanisme  tertutup  sehingga  bisa  saja  KAP yang  ditunjuk  tersebut  tidak  kompeten. 44 Selain  itu,  penunjukkan  secara  tertutup  juga memungkinkan  adanya  transaksi  politis  maupun  konflik  kepentingan  di  dalamnya. Contohnya adalah KPU Kota Madiun yang menunjuk KAP yang ternyata dimiliki oleh Ketua KPU Kota Madiun itu sendiri. 45 Tidak hanya sampai di situ, penunjukkan KAP juga memiliki permasalahan  terkait  anggaran  yang  dimiliki  KPU.  KPU  bukan  menunjuk  KAP  terbaik, melainkan menunjuk KAP yang sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Tidak ada regulasi pula yang mengatur terkait batasan klien yang dapat diaudit oleh masing-masing KAP  sehingga  membuka  kemungkinan  KAP  tersebut  melimpahkan  pekerjaan  auditnya kepada akuntan lepas (subkontrak). 46 Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas hasil audit yang diharapkan.

## 5.  Studi Komparasi: Bulgaria
Regulasi dana kampanye merupakan hal yang wajib ada dalam setiap perhelatan pemilu di negara manapun, termasuk di negara Bulgaria. Dengan mengacu pada The Election Code Chapter  Eleven  :  Election  Campaign  Financing dapat  terlihat  jelas  perbedaan-perbedaan
40 Ibid., hlm. 6-7.
41 Rudi Hermanto, “Problematika Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1 (Mei 2020): 3, https://journal.kpu.go.id/index.php/ TKP/article/view/85/85.
42  Amalia Salabi, “Audit Kepatuhan dalam Laporan Dana Kampanye,” https://rumahpemilu.org/audit- kepatuhan-dalam-laporan-dana-kampanye/, diakses 11 November 2022.
43 Wegik, “Optimalisasi Bekerjanya,”
44 Ibid.
45 Ibid . 46 Ibid ., 21.
yang terdapat dalam pengaturan dana kampanye di Bulgaria dan di Indonesia. Untuk sumber dana kampanye, Bulgaria menyatakan secara tegas bahwa setidaknya terdapat sumber 3 dana kampanye yang diperbolehkan, yaitu (1) dana yang berasal dari uang pribadi caleg, (2) sumbangan perseorangan kampanye yang diterima oleh caleg, dan (3) kontribusi kampanye dari uang partai politiknya.
Dalam  hal  subjek  yang  dibebankan  untuk  melakukan  pelaporan  terhadap  dana kampanye,  Bulgaria  dalam Article 172  (2) The  Election  Code menyatakan  bahwa  seorang yang menjadi calon anggota legislatif atau dalam hal ini disebut sebagai representasi partai, memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye selama 30 hari setelah pemungutan suara. Hal ini berbeda dengan Indonesia, dimana sistem yang digunakan adalah sama-sama OLPR,  akan  tetapi  Indonesia  belum  membebankan  laporan  dana  kampanyenya  terhadap masing-masing calon anggota legislatif.
Kemudian, terkait dengan pembatasan dari sumbangan dana kampanye juga Bulgaria memiliki  pengaturan  yang  lebih  tegas  dan  jelas.  Bulgaria  secara  tegas  melimitasi  jumlah sumbangan  yang  dapat  diberikan  oleh  seorang  individu  terhadap  kampanye  nya  sendiri. Dalam Article 161 (1 –5) The Election Code mengatur batasannya sebagai berikut :
Saat pemilihan national representatives for national assembly
a. BGN 3.000.000 untuk partai dan koalisi
b. BGN 200.000 untuk individu atau calon legislatif Setelah pemilihan a. BGN 4.000.000 untuk partai dan koalisi

## b. BGN 200.000 untuk individu atau calon legislatif
Bahkan regulasi dana kampanye di Bulgaria tidak membatasi jumlah dana kampanye hanya  berdasarkan  waktu  dan  kategori  sumbangan,  melainkan  juga  membatasinya berdasarkan  besaran  wilayah  dan  jumlah  penduduk.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan regulasi dana kampanye di Indonesia, dimana regulasi tersebut masih terdapat celah, yaitu tidak adanya pembatasan terhadap jumlah sumbangan dari individu atau calon anggota legi

## D. Penutup
Tulisan  ini  memperlihatkan  bahwa  sejatinya, regulasi  dana  kampanye  di  Indonesia  masih belum sesuai dengan kondisi sistem pemilu Indonesia saat ini, yaitu sistem proporsional terbuka atau OLPR. Regulasi dana kampanye di Indonesia masih menitikberatkan perannya pada partai politik dibanding dengan peran dan tanggung jawab dari masing-masing individu caleg. Hal ini tidak sesuai dengan perubahan pola persaingan yang terjadi ketika berpindah ke sistem OLPR. Dalam  sistem  ini,  aktor  utama  dalam  kampanye  adalah  caleg  itu  sendiri.  Bahkan,  caleg  dapat membuat mesin politiknya sendiri terlepas dari organisasi politik asalnya.
Indonesia harus segera mereformasi regulasi dana kampanyenya untuk menyesuaikan sistem OLPR. Hal ini dapat dimulai dengan mengubah paradigma pertanggungjawaban dana kampanye menjadi berfokus pada caleg secara individual. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengadopsi konsep regulasi  dana  kampanye  Bulgaria.  Kemudian,  regulasi  dana  kampanye  juga  harus  memberikan batasan  kontribusi  bagi  caleg.  Dengan  adanya  batasan  ini,  kompetisi  individu  yang  tidak  sehat antar caleg dapat diredam. Terakhir, regulasi dana kampanye juga harus mengubah pendekatan audit dana kampanye, yang semula hanya audit kepatuhan menjadi audit investigatif.  Dengan ini, pengungkapan dana kampanye akan menjadi lebih transparan dan akuntabel untuk mencegah adanya veiled political spending.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Depok: Rajawali Pers, 2017.
Huda, Ni’matul dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
IDEA. Desain  Penyelenggaraan  Pemilu:  Buku  Pedoman  International  IDEA ,  Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.
Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia. Buku  Saku  Dana  Kampanye  oleh  Komisi Pemilihan Umum , Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum , Mataram: Mataram University Press, 2020. Muslimin, Khoirul. Buku Ajar Komunikasi Politik , Jepara: Unisnu Press, 2020.
Riwanto,  Agus. Korelasi  Pengaturan  Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka  Berbasis  Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia , Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.
E.M, Rogers dan Storey J. D. “Communication Campaign,” dalam Handbook of Communication Science, Newbury Park : Sage, 1987.
B.  Makalah dan Artikel Jurnal Alifya,  Ade.  “ Quo  Vadis Pengaturan  Dana  Kampanye:  Catatan  Evaluasi  Regulasi  Dana Kampanye  Pemilu  Serentak  Tahun  2019.” Electoral  Research .  2009.  https://journal. kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/126/3.
Halim, Abdul. “Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus dalam Masyarakat Sumenep Madura pada Pemilu Legislatif 2014).” Jurnal Humanity 9, No. 2. 2014. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2387 . Hermanto,  Rudi.  “Problematika  Pelaporan  Dana  Kampanye  pada  Pemilu  Legislatif  Tahun 2019.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 1, no. 2 (Mei 2020): 3, https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.85 .
Prasetyo,  Wegik.  “Optimalisasi  Bekerjanya  Pengungkapan  Dana  Kampanye  sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang.” Jurnal  Antikorupsi  Integritas, (2019), https://doi . org/10.32697/integritas.v5i1.336 .
Sukmajati,  Mada  dan  Fikri  Disyacitta.  “Pendanaan  Kampanye  Pemilu  Serentak  2019  di Indonesia:  Penguatan  Demokrasi  Patronase?” Jurnal  Antikorupsi  Integritas 5.  2019. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398.
Ramadhanil,  Fadli.  “Problematika  Pengaturan  Pembatasan  Sumbangan  Dana  Kampanye Di Pemilihan  Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Integritas Pilkada,” Jurnal Keadilan Pemilu, vol.2 (2020), hlm. 1
Husodo,  Adnan  Topas.  “Pengaturan  Dana  Kampanye  dan  Implikasinya  terhadap  Praktek Korupsi Pemilu,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi 3 (Mei,2012).
Junaidi, Veri. “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna,” Jurnal Pemilu dan Demokrasi 3 (Mei, 2012).
C. Internet Salabi,  Amalia.  “Menyudahi  Korupsi  Politik  Lewat  Pemilu,  Adopsi  Regulasi  Lewat  Studi Komparasi.” Perludem, 24 Maret 2023. https://perludem.org/2018/11/23/menyudahi- korupsi-politik-lewat-pemilu-adopsi-regulasi-lewat-studi-komparasi/ .
Wiji Nurhayat, “Fantastis! Modal Jadi Caleg Bikin Syok, Butuh Segini,” CNBC Indonesia, 17 September 2023.https://www.cnbcindonesia.com/news/20230824112116-4-465755/ fantastis-modal-jadi-caleg-bikin-syok-butuh-segini .

## D.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 – 24/PUU-VI/2008
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018  tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

## BIODATA PENULIS
Daffa Athaillah Maulana adalah seorang mahasiswa tahun kedua Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sementara 3,52. Daffa juga memiliki sejumlah pengalaman  magang  sebagai  Staf  Magang  Kejaksaan  Negeri  Depok  (2023)  dan  sebagai Legal Compliance Intern Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (2022). Selain itu, Daffa juga mengikuti sejumlah organisasi non akademik, yaitu sebagai Deputy Director of Research and Development Amnesty  International  Indonesia  Chapter  Universitas  Indonesia  (2022–2023),  Staf  Riset  Divisi Keuangan Perbankan Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2022–2023), dan  Staf  Magang  Bidang  Sosial  Politik  Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  (2022).  Selain  itu,  Daffa  juga  pernah  tergabung  dalam  Program  Hibah  Pengabdian Masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  ke  Pulau  Untung  Jawa  (2022).  Daffa  juga merupakan penerima Beasiswa Ikatan Alumni Fakultas Hukum UI 1992 (2022). Selama berkuliah, Daffa juga berhasil meraih prestasi di berbagai kompetisi, antara lain adalah Nominasi Kehormatan pada Model Indonesian Parliament Universitas Indonesia (2022), Peringkat Kedua pada National Law Student Conference Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2022), dan Peringkat Kedua pada Business Law Society Internal Legal Opinion Competition (2022).
Feyla Qintara Andafi adalah seorang mahasiswi tahun kedua hukum di Universitas Indonesia dengan IPK sementara 3,65. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 28 Jakarta. Feyla memiliki pengalaman magang di bidang hukum, yaitu sebagai Staf Magang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2023) yang ditempatkan di bagian Penuntutan. Selain itu, Feyla juga mengikuti sejumlah  organisasi  nonakademik,  diantaranya  sebagai  Staf  Divisi  Kajian,  Literasi,  dan  Riset Indonesian Law Debating Society FH UI (2021 – 2022), Staf Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Badan Semi Otonom BEM FH UI 2022 (2021 – 2022), dan Staf magang Divisi Internal Affairs Asian Law Student Association. Feyla juga pernah menjadi relawan dalam Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak (2020). Adapun pencapaian Feyla dalam beberapa kegiatan lomba adalah sebagai juara 2 Gebyar Konstitusi VII Piala Bergilir Mahkamah Konstitusi (2023), Duta Konstitusi (pembicara terbaik) dalam lomba Gebyar Konstitusi VII Piala Bergilir Mahkamah Konstitusi (2023), dan juara 2 Lomba Debat Hukum Nasional Red Colony Law Fair V.