## BOOK REVIEW
Judul Buku  : Toleration in Conflict: Past and Present Penulis : Rainer Forst Translator  : Ciaran Cronin Penerbit : Cambridge University Press Tebal : xiv + 635 Tahun : 2013 ISBN : 978-0-521-88577-5

## TOLERANSI: DARI PENGALAMAN SEJARAH MENUJU KONSTRUKSI TEORITIS
Oleh: M Nur Prabowo S Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: mnurpsb@gmail.com
Toleransi  bukan  hanya  menjadi problem  satu  kelompok  masyarakat  atau budaya  tertentu,  tapi  menjadi  problem kemanusiaan-universal.  Toleransi  juga bukan problem zaman sekarang, tapi sudah menjadi  problem  segala  zaman  sejak klasik hingga kontemporer.
Di  tengah  situasi  masyarakat  yang plural  dan  rentan  konflik,  dibutuhkan terobosan  kebijakan  yang  mendukung gagasan  toleransi.  Toleransi  yang  dimak- sud bukan sebagai jargon semata, tapi juga sebagai  pandangan  teoritis  yang  lebih serius.  Ini  merupakan  bagian  dari  kerja akademisi,  yakni  bagaimana  toleransi harus  dikonstruksikan  sebagai  bangunan teoritis  yang  kuat.  Dalam  hal  ini,  perlu
dibangun  rumusan  yang  definitif  mulai: Apa sesungguhnya yang disebut toleransi? Apa  ide  substantif  dari  toleransi?  Apa nilai-nilai  atributif  dalam  toleransi? Bagaimana  ekspresi  toleransi?  Bagaimana prinsip-prinsip  toleransi?  Dalam  hal  ini, buku  yang  ditulis  oleh  Rainer  Forst  ini, seorang filsuf politik Jerman kontemporer, merupakan  salah  satu  jawaban  paling sistematis  dan  komprehensif  terhadap problem toleransi.
Buku  setebal  hampir  650  halaman ini  ditulis  oleh  seorang  filsuf  politik  yang berasal  dari  latar  belakang  tradisi  kritis  di Jerman,  salah  satu  generasi  mutakhir madzhab Frankfurt pasca Jurgen
Habermas.  Sebagai  seorang  filsuf  politik
yang populer, ia dinobatkan sebagai “salah satu  pemikir  terpenting  pada  generasi sekarang”.  Reiner  Forst  sendiri  dibimbing oleh Habermas ketika meraih doktoralnya, dan  kini  ia  aktif  sebagai  profesor  filsafat politik  di  Johann  Wolffgang  Goethe University.  Pemikirannya  terfokus  pada isu-isu tentang keadilan sosial dan politik, toleransi, dan teori-teori politik. Forst juga menjabat  sebagai  direktur  dalam  kluster penelitian interdisipliner tentang “Formation  of  Normative  Order”  di Goethe University, yang mengantarkannya sebagai  peneliti  top  dan  pada  tahun  2012 memperoleh  hadiah  nobel  Gottfried Wilhelm  Leibniz  Prize,  sebuah  penghar- gaan  tertinggi  bagi  seorang  peneliti  di Jerman. Dengan demikian, buku ini bukan saja  menarik  karena  porsi  halamannya yang  tebal  yang  menunjukkan  kekayaan ide dan literatur, tetapi juga karena otoritas keilmuan penulisnya yang tidak diragukan sehingga  menunjukkan  substansi  pemikir- an yang layak untuk dijadikan rujukan dan bahan diskusi terkait isu toleransi.

## Pengandaian Dasar terhadap Toleransi
Judul  buku  ini Toleration  in Conflict:  Past  and  Present mengandung beberapa  pengandaian  dasar  tentang  sikap toleransi.
Pertama,  bahwa  toleransi  berarti sikap atau pandangan yang selalu dihadir- kan pada saat terjadi situasi konflik sosial.
Dan,  bukan  bermaksud  menghilangkan atau menyelesaikan konflik secara kodrati, tetapi  sikap  toleran  lebih  menunjukkan ekspresi untuk saling menghormati meski- pun  dalam  suasana  yang  dipenuhi  dengan rentangan  perbedaan  yang  ada,  terkait keyakinan,  kepentingan,  kebiasaan,  bah- kan  perbedaan  alamiah  sekalipun.  Sikap toleransi juga ditunjukkan dengan kerelaan untuk  bersikap  rendah  hati  terhadap  hal- hal,  khususnya  terkait  pengendalian  sikap dan  tindakan,  yang  secara  potensial sebetulnya bisa sangat represif.
Kedua,  bahwa  tuntutan  untuk bersikap toleran bukan muncul pada situa- si  di  luar  pertentangan  sosial,  melainkan muncul  di  dalam  situasi  pertentangan  itu, sehingga  ekspresi  toleransi  selalu  terikat dengan konteks sosial dan historis. Secara struktural,  sikap  toleransi  bukan  diperlu- kan  oleh  pihak  yang  tidak  bertikai,  tetapi oleh  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya. Sikap  toleran  tidak  menuntut  sikap  netral, tetapi  menjalin  fondasi  normatif  tertentu agar supaya ekspresi toleransi yang saling menguntungkan  ( mutual  toleration )  dapat diwujudkan, dan berusaha untuk memper- tahankan  relasi  kekuasaan  yang  ada dengan cara menjamin kebebasan.
Ketiga,  toleransi  bukan  hanya menjadi  kebutuhan  masa  konflik,  atau kontroversi  sosial  tertentu,  melainkan pengertian toleransi itu sendiri sebenarnya tidak  jelas  dan  kontroversial.  Artinya,
toleransi itu sendiri menjadi objek konflik. Apa  yang  dimaksud  toleransi  itu  sendiri menimbulkan  perbedaan  pemahaman,  se- dari dulu hingga sekarang. Bahkan mung- kin, sesuatu yang dianggap sebagai ekspre- si  toleransi  oleh  segolongan  masyarakat, dianggap  sebagai  intoleransi  oleh  kelom- pok  lain.  Lebih  dari  itu,  terdapat  perta- nyaan pula, apakah toleransi itu selalu baik dalam  dirinya  sendiri.  Multiinterpretasi toleransi  tersebut,  misalnya:  bagi  satu  pi- hak,  toleransi  merupakan  tuntutan  moral- itas,  baik  oleh  Tuhan,  akal,  konsensus, maupun kebajikan; tapi di lain pihak, sikap tersebut  dipandang  sebagai  sikap  yang rendah  diri,  paternalistik,  tapi  sesungguh- nya  mengandung  gestur  yang  represif. Bagi  satu  pihak,  sikap  toleran  adalah ekspresi kepercayaan diri dan suatu bentuk karakter  yang  baik;  tapi  bagi  pihak  lain, dianggap  sebagai  kelemahan  jiwa,  sikap permisif,  dan  tidak  memberi  kenyamanan dan  keamanan.  Bagi  satu  pihak,  sikap toleran  adalah  menghormati  orang  lain, bahkan  memberikan  pengharagaan  terha- dap  orang  yang  asing  sekalipun;  bagi sebagian  orang,  sikap  seperti  itu  justru merupakan  bentuk  pengabaian,  acuh  tak acuh, tindakan isolasi, dan kebodohan.
Keempat,  terdapat  perbedaan  pen- dapat tentang konsepsi toleransi. Perbeda- an  pendapat  tersebut  telah  berkembang sepanjang  sejarah,  warna  dan  variasi konsepsi  toleransi  bahkan  bertentangan
satu  sama  lain,  baik  pada  masa  lalu maupun  sekarang.  Dan  bukan  hanya konsepsi  tentang  apa  itu  toleransi,  tapi juga  justifikasi  bagi  sikap  toleran  itu  pun bervariasi.  Ada  justifikasi  yang  berasal dari  dalil  keagamaan,  dari  kebijakan pragmatis  politis,  ada  justifikasi  episte- mologis,  justifikasi  etis,  justifikasi  moral spesifik,  seperti  deontologis,  keutamaan, dan  lain  sebagainya.  Setiap  justifikasi  itu pun  juga  banyak  yang  mengandung pertentangan  satu  dengan  yang  lain.  Oleh sebab  itu,  konsepsi  mengenai  apa  sesung- guhnya dan atas dasar apa sikap toleran itu dikatakan  baik  dan  benar  itu  masih  selalu diperdebatkan dan diselidiki.
Kontestasi  “penyelidikan  tentang hakikat toleransi” ini masih terus berlang- sung oleh para filsuf, seperti filsuf Yunani Antik,  Stoa-helenis,  filsuf  modern  seperti Voltaire,  Hume,  Locke,  hingga  kontem- porer seperti Marcuse dan Habermas. Forst ingin  melanjutkan  diskursus  ini,  dengan melakukan  dua  hal  untuk  menulis  suatu magnum  tentang  toleransi.  Pertama,  ia melacak  dan  merekonstruksi  diskursus politik dan filosofis tentang toleransi sejak zaman klasik. Ia ingin membangun fondasi historis  dan  menguatkan  bahwa  toleransi sudah  menjadi  bagian  dari  tradisi  masya- rakat  dengan  ekspresi  yang  beragam.  Ia hendak  membuktikan  bahwa  justifikasi, praktik, dan aplikasi toleransi sesungguhya beraneka ragam, sejak masa Stoisisme dan
awal  pengaruh  Kristianisme  hingga  saat ini.  Yang  kedua,  ia  mencoba  mengem- bangkan  sebuah  teori  yang  sistematis tentang  toleransi  di  dalam  konflik  untuk kondisi masyarakat kontemporer.
Dengan demikian, buku Toleration in Conflict: Past and Present ini berisi dua bagian.  Bagian  pertama  tentang  diskursus toleransi  dalam  sejarah,  dan  bagian  kedua tentang konstruksi teoritis tentang toleransi.  Bagian  pertama  (p.  17-404) merupakan  penyelidikan    historis  Forst tentang  “justifikasi  toleransi”  sepanjang sejarah  ( history  of  justifications ),  dan bertujuan  menyusun  dan  mengembangkan pandangan yang sistematis tentang justifikasi  toleransi.  Baginya,  konsep toleransi  itu  tunggal,  tetapi  konsepsi tentang  toleransi,  atau  sebagai  gagasan, artinya  pandangan  para  tokoh  tentang toleransi  beserta  justifikasinya,  itu  sangat beragam.

## Toleransi dalam Pengalaman Sejarah
Forst pada bagian pertama ini juga menjelaskan,  bahwa  dari  perspektif  seja- rah,  diskursus  dan  konsepsi  tentang  tole- ransi  secara  general  dapat  dibagi  menjadi dua  perspektif:  perspektif  vertikal,  yang dibangun  di  atas  teori  negara;  dan perspektif  horisontal,  yang  dibangun  di atas  teori  intersubjektivitas.  Dipandang dari  perspetif  vertikal  dalam  bingkai  teori
negara, toleransi dipahami sebagai praktik politik,  kebijakan  negara,  yang  tujuannya adalah  menjamin  kebebasan,  ketertiban publik,  stabilitas  keamanan,  hukum  dan konstitusi,  dan  sehingga  juga  kekuasaan. Sementara  dari  perseptif  horisontal, toleransi  dipahami  sebagai  sikap  perilaku dan  kebajikan  seseorang  terhadap  orang lain,  terhadap  komunitas  minor,  kaum difabel,  kaum  marginal,  dan  lain sebagainya.  Toleransi  dianggap  sebagai sikap  yang  paling  bijak,  sebagai  bentuk respon  terhadap  pertentangan  akibat perbedaan  sikap  etis  seseorang.  Namun menurut  Forst  (p.6),  kedua  perspektif  itu tidak  bisa  dipisahkan  begitu  saja,  dan dalam  diskursus  toleransi,  dan  dalam sejarah  pemikiran  para  tokoh,  kedua perspektif dipakai secara simultan.
Dalam  diskursus  toleransi,  pers- pektif pertama mengimplikasikan rasional- isasi  kekuasaan  politik  ( rationalisation  of political  power ),  dan  perspektif  kedua mengimplikasikan  rasionalisasi  moralitas ( rationalisation of morality ). Dalam hal ini Forst  mengaku  dipengaruhi  oleh  rasional- isasi  sosial  yang  dikembangkan  oleh Jurgen  Habermas  di  dalam  bukunya The
Theory of Communicative Action.
Rasionalisasi  kekuasaan  politik  artinya, bahwa  dalam  diskursus  sejarah,  otoritas negara berhasil membebaskan dirinya dari otoritas  agama  pada  abad  pertengahan. Sehingga, dengan semakin independennya
negara,  prinsip  toleransi  mendapatkan legitimasi  politik  yang  lebih  kuat  demi menjamin  kebebasan  warganya.  Begitu pula  kebijakan  negara  mengenai  toleransi bukan  saja  dianggap  sebagai  penolakan terhadap  aturan  yang  tidak  toleran,  tetapi juga  dipandang  sebagai  kebijakan  dari pemerintah  yang  dianggap  rasional  dan lebih  rasional  di  banding  kebijakan  yang lain.  Sehingga,  ada  pergeseran  persepsi negara  dan  kekuasaan,  dari  negara  yang ‘represif’  kepada  ‘sikap  mengayomi’,  dan kekuasaan menjadi lebih produktif. Negara memberikan porsi kebebasan yang inklusif kepada  warganya  secara  bertanggungja- wab. Dengan demikian, kekuasaan menda- patkan  justifikasi  yang  rasional,  dan prinsip  toleransi  mendapatkan  justifikasi politik yang kuat.
Sementara  rasionalisasi  moralitas, sebagai implikasi dari perspektif horisontal terhadap  diskursus  toleransi,  merupakan upaya membangun argumen normatif bagi prinsip toleransi yang independen, memiliki  basis  filsafat  moral  yang  kuat, yang menolak intoleransi dengan mengatasnamakan  agama,  negara  maupun kepentingan sipil yang hierarkis. Argumen normatif  bagi  toleransi  ini  bukan  saja independen  terhadap  agama,  tetapi  juga terhadap  dalil  normatif  yang  berasal  dari model  aliran  moral  yang  lain  berteori tentang  kebaikan  individu  dan  sosial. Argumen  normatif  sebagai  justifikasi
toleransi  ini  juga  tidak  dapat  dilepaskan terhadap penghargaan yang tinggi terhadap keragaman,  pluralitas,  dan  refleksi  dan pemahaman mendalam mengenai identitas manusia.
Bagian  pertama  buku  yang  berisi diskursus  toleransi  dalam  sejarah  ini  juga dimaksudkan  untuk  menunjukkan  posisi toleransi,  yang  berada  dalam  ketegangan di  antara  dua  wilayah:  politik  dan moralitas.  Selain  itu,  juga  sebagai  pijakan untuk menginjak pada bagian kedua, yaitu sebagai  basis  untuk  menyelidiki  kekuatan dan  kelemahan  justifikasi  toleransi  yang telah  dikembangkan  dalam  sejarah. Tujuannya  adalah  mencari  landasan  bagi banguan  teori  yang  konstruktif  tentang teori  toleransi  yang,  menurut  Forst, “secara normatif memiliki derajat otonomi yang  lebih  mendasar  sekaligus  lebih tinggi,  lebih  reflektif,  dan  sistematis”  dari sekedar konsepsi toleransi yang ada dalam sejarah,  tapi  tetap  kompatibel,  karena diawali  dengan  melihat  ‘prinsip  atau  hak atas justifikasi”. (p.8)
Empat  Konsepsi  tentang  Toleransi dalam Sejarah
Menurut Rainer Forst, secara garis besar,  toleransi  dipahami  dalam  empat konteks:  (i)  konteks  hubungan  mayoritas- minoritas,  (ii)  eksistensi  kelompok  sosial dengan  sesama,  (iii)  perwujudan  norma- norma toleransi dan sikap toleran, dan (iv) toleransi  dalam  masyarakat  multikultur.
Toleransi juga dapat dilihat dalam konteks hubungan  vertikal  (negara  dan  warganya) dan  hubungan  horizontal  (warga  dengan sesamanya).
Pandangan  paling  klasik  menun- jukkan  bahwa  toleransi  dipakai  dalam konteks  hubungan  mayoritas  (kekuasaan) dan  minoritas,  antara  mayoritas  sebagai pemegang  otoritas  dan  oposisi,  kominitas ‘liyan’,  kelompok  berbeda,  dan  bentuk- bentuk  minoritas  lainnya.  Toleransi  dipa- hami  sebagai permission  conception .
Dengan  demikian,  toleransi  diartikan sebagai  otoritas  yang  diberikan  secara permisif  kepada  minoritas  untuk  hidup sesuai  dengan  keyakinan  mereka  dengan syarat  kelompok  minoritas  itu  tetap menerima  posisi  kaum  dominan  sebagai mayoritas dan pemegang otoritas.
Pandangan  kedua  menempatkan toleransi  pada  konteks  pencegahan  konf- lik,  dan  menekankan  pada  subjek  dan objek toleransi. Sehingga, toleransi dipan- dang  sebagai coexistence conception, konsepsi  dalam  rangka  ko-eksistensi subjek  terhadap  objek  toleransi,  yang bukan  berposisi  sebagai  mayoritas- minoritas yang memiliki strata kuasa yang berbeda, melainkan pada relasi kesetaraan. Toleransi  menjadi  instrumen  untuk menghindari konflik akibat satu kelompok memaksakan  kehendak  atau  keinginannya sendiri.  Oleh  karena  itu,  yang  diperlukan adalah  sikap  saling  menghormati  kepen-
tingan  yang  lain  agar  tercipta  kedamaian sosial.
Pandangan  ketiga  memandang toleransi  dalam  konteks  norma  yang mengatur  berbagai  kelompok  yang  secara fundamental  berbeda  satu  sama  lain, sehingga  membutuhkan  konsepsi  keseta- raan  moral-politik.  Sehingga,  toleransi dipandang  sebagai  konsepsi  untuk  meng- hargai  pemikiran,  keyakinan,  gaya  hidup, standar etis, dan budaya orang lain secara resiprokal ( toleration as respect conception ).  Toleransi  sebagai  sikap menghargai  ini  memiliki  dua  model,
“formal equality” dan “qualitative equality”.  Yang  pertama  dipakai  dalam konteks  hubungan  antara  ruang  publik terhadap  ruang  privat,  dimana  keduanya harus saling menghargai, dengan penghar- gaan  terhadap  ruang  publik  dan  terhadap ruang  privat.  Sedangkan  model  kedua dipakai  dalam  konteks  penghargaan sesama warganegara negara dengan identi- tas  dan  karakter  budaya  yang  berbeda tetapi menjadi warga politik yang setara.
Pandangan  keempat  melampaui ketiga  konsepsi  sebelumnya,  yang  mene- kankan penghargaan ( respect ) yang ditun- jukkan dengan penerimaan konsepsi orang lain.  Sehingga,  toleransi  dipandang sebagai esteem  conception .  Sikap  toleran tidak hanya dimaknai dengan menghorma- ti  anggota  kelompok  budaya  atau  agama yang  lain  yang  dipandang  memiliki
kedudukan  moral  dan  politik  yang  setara, melainkan  menganggap  bahwa  mereka memang  menarik,  bernilai,  patut  dihargai, memberikan  penghargaan  etis  yang  lebih dalam,  dan  memiliki  pertimbangan  moral yang  baik.  Penghargaan  etis  yang  lebih dalam  ini  juga  ditunjukkan  dengan penerimaan secara positif terhadap pandangan  yang  lain,  bahkan  meskipun kita  mengetahui  bahwa  pandangan  itu mengandung kekurangan dan kelemahan.
Forst  sendiri  mendukung  konsepsi respect conception . Konsepsi ini dibangun di atas basis pengertian, penghormatan dan penghargaan  terhadap  yang  lain,  di  dalam kesamaan  otonomi,  tetapi  berbeda  dalam hal  identitas,  keyakinan  etis,  pandangan moral  tentang  yang  baik  dan  buruk,  dan kebiasaan  dalam  praktik  budaya  mereka. Penghormatan  dan  penghargaan  menjadi kata  kunci  bagi  konsepsi  ini.  Secara politik,  setiap  warganegara  memiliki otonomi  dan  kebebasan  yang  harus dilindungi,  kesetaraan  derajat,  di  bawah payung  norma  yang  diterima  oleh  semua pihak  dan  tidak  mendukung  salah  satu budaya  dan  komunitas  tertentu.  Setiap kelompok semestinya membangun toleransi bersama (Forst, 2017).

## Konstruksi Teori Toleransi
Teori  toleransi,  pada  bagian  kedua (p.449-571),  merupakan  teori  tentang toleransi  yang  berusaha  ‘toleran’  terhadap
prinsip  etika  yang  lain.  Teori  ini  bukan sebuah  konsepsi  politik  yang  kompro- mistis atas doktrin-doktrin etis, melainkan konsepsi  toleransi  yang  memiliki  funda- men  moral  yang  otonom  sebagaimana dalam  pikiran  Immanuel  Kant,  yang dikembangkan  dari  konsepsi  tertentu tentang  rasio  praktis  dan  otonomi  moral. Dalam  hal  ini,  Forst  banyak  dipengaruhi oleh  argumen  John  Rawls.  Dengan  kons- truksi  teoritis  tersebut,  Forst  membangun empat hal fundamental:
Pertama,  teori  justifikasi  praktis berupa  prinsip-prinsip  rasio  praktis,  yang dapat  dijadikan  sebagai  justifikasi  bagi norma-norma  moral  tentang  toleransi. Dengan justifikasi praktis, memungkinkan mengidentifikasi  “toleransi  sebagai  nilai etis”  dan  sebagai  “norma  moral”.  Dengan prinsip rasio praktis tersebut nantinya juga dapat  dibedakan:  1)  konsepsi  toleransi yang mengandung kebaikan dari seseorang bagi  dirinya  sendiri  yang  dibenarkan sendiri  tanpa  reserve;  2)  norma  moral toleransi  yang  valid  secara  universal; 3)konsepsi  tentang  kebaikan  yang  patut dikritisi tetapi masih ditolerir karena tidak sampai pada norma immoral; 4) konsepsi- konsepsi  toleransi  yang  tidak  etis,  dan bertentangan  dengan  prinsip  rasio  praktis. Forst  berharap,  dapat  mengetahui  sejauh mana  prinsip  “hormat  terhadap  seseorang sebagai  bentuk  toleransi”  memiliki  basis otonomi  moral,  dan  sejauh  mana  sikap
toleran itu menjadi bagian dari keutamaan keadilan  dan  bagian  keutamaan  rasio praktis ( virtue of practical reason ).
Kedua, melalui teori tersebut, Forst juga  ingin  menyelidiki  secara  sistematis implikasi  epistemologis  dari  sikap  hormat sebagai  ekspresi  toleransi  dan  hubungan- nya  dengan  teori  normatif.  Apakah  itu dikategorikan  tindakan  yang  skeptis, apakah  tindakan  yang  didasarkan  pada kebenaran  normatif  yang  relativistik,  atau tindakan yang keliru, atau pluralistik, atau monistik  taukah  apa?  Forst  mendukung konsepsi  epistemologis  tentang  sikap pribadi  yang  relatif,  tanpa  harus  terjebak pada relativisme.
“ Seeing  oneself  and  the  world  with tolerant  eyes  means  being  able  to distinguish  between  what  human  beings can  require  of  one  another  morally  and what is perhaps much more important for them,  namely,  their  conceptions  of  what makes a life worth living and good. And it means  seeing  that  the  latter  is  a  topic  of endless  dispute,  but  one  which  need  not place  in  question  the  validity  of  morality, the  truth  of  one’s  own  convictions  or  the integration of a society. This insight is the accomplishment  of  reason  for  which  the concept  of  toleration  stands.  Put  in  more abstract  philosophical  terms,  it  means correctly  understanding  the  identity  and difference  of  human  beings ”  (Forst, 2013:10-11).
Ketiga,  Forst  menyelidiki  tentang sikap  hormat  sebagai  bagian  dari  karakter utama  dari  pribadi  yang  toleran.  Disini toleransi  dipandang  sebagai  sebuah keutamaan  ( a  virtue ).  Namun  sikap toleransi tidak pasti otomatis menunjukkan
pribadi  yang  ideal,  hanya  saja  pribadi tersebut  memiliki  pendirian  yang  ‘kuat’ secara  spesifik  di  dalam  dirnya,  untuk mengambil  sikap  yang  toleran,  dan memiliki kemampuan untuk menjaga jarak dari  diri  yang  lain  dalam  rangka memberikan penghormatan dan toleransi.
Terakhir,  konsepsi  tersebut  akan diuji  implikasinya  dalam  konteks  politik dan  demokrasi.  Fosrt  percaya,  bahwa pendekatan  yang  diajukannya  akan memungkinkan munculnya “teori toleransi kritis”  ( critical  theory  of  toleration )  yang bukan  saja  mampu  menganalisis  bentuk tindakan  intolernasi,  tetapi  juga  toleransi yang  represif  dan  disipliner  yang dilakukan  oleh  institusi  politik.  Hal  ini relevan  untuk  melihat  kejadian  yang dialami  kelompok  entno-kultural  dan kelompok  agama  minor,  misalnya,  atau kasus  tentang  seksualitas,  atau  bahkan terhadap  kelompok  politik  yang  ekstrim.
Sejauh mana batas-batas yang
dimungkinkan bagi mereka. Studi toleransi yang dilakukan oleh
Forst  dalam  buku  ini  bukan  hanya menunjukkan  penyelidikan  sejarah  yang kuat,  bagaimana  kemungkinan  variasi ekspresi  toleransi  di  masyarakat,  sejauh mana  batas-batas  toleransi,  tapi  juga bagaimana  justifikasi  dan  pemahaman umum terhadap toleransi itu sendiri. Studi ini  melibatkan  problem  yang  lebih kompleks dari itu, terkait hubungan antara
kekuasaan  dan  moralitas,  hubungan  antar agama,  etika  dan  politik,  konflik  dalam etika,  dan  merupakan  upaya  untuk menjawab  kebutuhan  terhadap  konsepsi
moral  yang  kokoh.  Buku  ini  layak dijadikan  rujukan  bagi  studi  agama  dan kebudayaan.
***

## Referensi Tambahan:
Forst, Reiner (2017), “Toleration” dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy (online) https://plato.stanford.edu/entries/toleration/ , Dipublikasikan pertama kali pada Februari 23,
2007; dan revisi substantif pada Jul 12, 2017