## OPEN ACCESS

## PENILAIAN PENERAPAN KONSEP LIVABLE SETTLEMENT DI PERMUKIMAN KOTA SURAKARTA
William Chrysostom Gonta 1 , Winny Astuti 1 , Ana Hardiana 2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret
2 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas  umum,  serta  mempunyai  penunjang  kegiatan  fungsi  lain  di  kawasan  perkotaan  atau  perdesaan.  Konsep  livable  settlement merupakan suatu konsep tentang permukiman yang disesuaikan dengan aspek-aspek permukiman layak huni. Berdasarkan persepsi masyarakat, Kota Surakarta merupakan salah satu dari beberapa kota layak huni di Indonesia berdasarkan Most Liveable City Index (MLCI) Tahun 2017. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan di dalam permukiman khususnya kawasan perkotaan Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis tingkat kesesuaian dari permukiman Kota Surakarta berdasarkan aspek-aspek livable settlement. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik analisis skoring dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman Kota Surakarta mendekati sesuai dengan konsep livable settlement dengan skor sebesar 68,75%. Komponen permukiman yang sudah sesuai dengan indikator layak huni di antaranya: kondisi bangunan, jalan lingkungan, air bersih, persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan bahaya kebakaran, kepadatan bangunan yang tidak tinggi, biaya hidup yang terjangkau, ketersediaan transportasi umum, aksesibilitas, dan tarif transportasi umum. Untuk komponen permukiman yang belum sesuai dengan indikator layak huni di antaranya: luas bangunan, ketersediaan ruang terbuka hijau publik, fungsionalitas ruang terbuka hijau publik, drainase lingkungan, dan jalur pedestrian yang belum aman .
Kata kunci: kawasan perkotaan; kesesuaian; komponen permukiman; livable settlement

## Abstract
Settlements are part of a residential area consisting of more than one housing unit faclitated with infrastructure, facilities, public utilities, and supported by other functional activities in urban or rural areas. The concept of livable settlement is a concept of settlements that is adapted to aspects of habitable settlements. Based on public perception, Surakarta City is one among a few habitable cities in Indonesia based on the 2017 Most Livable City Index (MLCI). However, the field observation shows that many problems remain apparent in the Surakarta’s settlement. Therefore, the study aims at analyzing the level of suitability of Surakarta’s settlements based on livable settlement aspects. The study appliesquantitative method with scoring as technique ofanalysis combined with statistical descriptive analysis. The results show that the settlements of Surakarta is quite close to comply with the concept of livable settlement with a score of 68.75%. Components of settlements that are in accordance with livable indicators are building conditions, environmental roads, clean water, solid waste, waste water management, safeguarding fire hazards, low building density, affordable living costs, availability of public transportation, accessibility, and public transportation rates. Whereas the components of settlements that are not yet fulfill the livable indicators are building area, availability of public green open space, public green open space functionality, environmental drainage, and unsafe pedestrian lanes.
Keywords: components of settlement; livable settlement; the suitability; urban areas

## 1. PENDAHULUAN
Permukiman merupakan suatu kawasan penting pada suatu kota karena masyarakat kota pada umumnya tinggal pada kawasan permukiman. Permukiman didominasi oleh rumah-rumah yang sebagian besar fungsinya adalah sebagai tempat tinggal  dan  tempat  hunian.  Selain  itu  untuk  menunjang  sistem  permukiman,  perlu  adanya  fasilitas-fasilitas  yang  dapat menunjang  kegiatan  dan  aktivitas  manusia  yang  ada  di  dalamnya.  Untuk  mendukung  salah  satu  agenda Sustainable Development  Goals (SDGs)  yang  disebutkan  dalam  agenda  nomor  11  adalah sustainable  cities  and  communities
bahwasannya perlu pengembangan suatu permukiman agar kualitasnya lebih baik agar dapat menunjang dan membuat suatu kota untuk berkelanjutan. Tentunya masyarakat pasti menginginkan lingkungan yang layak huni dan bangunan yang nyaman untuk ditinggali. Maka dari itu konsep livable settlement digunakan untuk mengetahui apakah permukiman di Kota Surakarta sudah sesuai dengan konsep permukiman layak huni dan seberapa besar tingkat kesesuaiannya.
Kota Surakarta merupakan salah satu kota layak huni berdasarkan survei Ikatan Ahli Perencana (IAP) dalam Most Livable City Index (MLCI) Tahun 2017. Metode yang digunakan pada penilaian Most Livable City Index adalah berbasis pada persepsi warga kota yang sifatnya masih objektif, sehingga penilaian yang dilakukan belum menggambarkan kondisi dan fakta lapangan yang sesungguhnya. Bila melihat berdasarkan fakta yang berada di Kota Surakarta dan mengaitkan dengan permukiman layak huni, masih banyak terdapat berbagai isu dan permasalahan yang terjadi seperti di antaranya terdapat area permukiman- permukiman  kumuh,  masih  banyak  rumah  tidak  layak  huni,  dan  fasilitas  infrastruktur  yang  belum  memadai.  Tujuan  dari penelitian  untuk  menganalisis  tingkat  kesesuaian  dari  permukiman  Kota  Surakarta  berdasarkan  aspek-aspek livable settlement. Dalam penelitian ini indikator layak huni yang digunakan mencakup keseluruhan masing-masing variabel dan sub- variabel  yang  sudah  dirumuskan.  Variabel  yang  didapatkan  mencakup  3  aspek  utama  yaitu  aspek  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1 LIVABLE SETTLEMENT
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Sedangkan konsep Livable Settlement atau konsep yang mengacu dan mengarah permukiman yang  layak  huni  sebenarnya  sudah  diatur  dalam  beberapa  program  permerintah.  Permukiman  yang  ada,  khususnya permukiman  pada  lingkungan  perkotaan  harus  dikembangkan  kepada  suatu  tatanan  layak  huni.  Adapun  pengertian pengembangan permukiman RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 2006-2010 yaitu pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan yang pada  hakekatnya  adalah  untuk  mewujudkan  kondisi  perkotaan  dan  perdesaan  yang  layak  huni  ( livable ),  aman,  nyaman, damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
Konsep layak huni menurut Heylen (2006) adalah mengacu pada kondisi lingkungan fisik yang dilihat dari perspektif setiap masyarakat yang subjeknya adalah pada evaluasi kualitas pada kondisi perumahan. Kendati perspektif dan persepsi masing- masing individu dalam masyarakat bersifat objektif, maka pemahaman baru tentang permukiman layak huni dibutuhkan, baik pada campuran kualitatif dan indikator kuantitatif, untuk membuat perubahan yang sesuai dalam pengaturan mereka sendiri dan dalam dinamika informasi statis mengenai kebijakan ataupun praktik yang baik (Silas & Ernawati, 2013).

## 2.2 KOMPONEN LIVABLE SETTLEMENT
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 menjelaskan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi  persyaratan  keselamatan  bangunan  dan  kesehatan  penghuninya,  serta  kecukupan  minimum  luas  bangunan. Bangunan hunian atau dalam kaitan disini adalah rumah tinggal menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 adalah bangunan yang harus memiliki ukuran paling sedikit 36 𝑚 2 . Untuk kondisi bangunan dalam SNI 03-1727-1989 dijelaskan bahwa struktur rumah atau tempat hunian harus kokoh dan merupakan bangunan permanen. Kriteria utama adalah durabilitas (keawetan) bahan  bangunan  sebagai  material  bangunan  publik,  serta  penampilan  yang  sesuai  dengan  fungsi  dan  ekspresi  yang diinginkan. Klasifikasi bahan materialnya dapat disimpulkan bahwa 3 struktur utama yang harus diperhatikan adalah lantai, dinding, dan atap rumah.
Untuk memilih sebuah tempat hunian, biasanya masyarakat tidak hanya melihat kondisi rumah itu sendiri sebagai bahan pertimbanagan, tetapi juga memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang di kawasan tersebut (Khadiyanto, 2015). Pada umumnya, manusia tidak akan berdiam diri tetapi akan melakukan segala bentuk aktivitas untuk melangsungkan kehidupannya. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas sosial, ekonomi, dan lain sebagainya (Raditya, 2011). Jadi aktivitas
sosial ekonomi harus didukung dengan lingkungan fisik yang memadai agar membentuk sebuah sinergitas dalam sebuah sistem permukiman
Dalam  pelaksanaannya,  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang indikator permukiman layak huni dan berkelanjutan yaitu terkait  fisik:  kondisi  bangunan  hunian,  jalan  lingkungan,  drainase  lingkungan,  penyediaan  air  bersih/minum,  pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan bahaya kebakaran dan ruang terbuka publik.
Layak huni sendiri juga mengacu pada tingkat kenyamanan suatu permukiman untuk dapat ditinggali manusia. Tingkat kenyamanan permukiman dipengaruhi oleh liputan vegetasi, kepadatan bangunan, kondisi geometri bangunan, kondisi suhu udara,  kelembapan  udara  (Helena  &  Hidayati, 2016).  Kepadatan  bangunan  juga sangat  mempengaruhi  ruang gerak  dari individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya, dan juga bila suatu permukiman memiliki kepadatan yang tinggi pasti akan memicu faktor timbulnya kekumuhan. Hal lain disampaikan oleh Furlan (2015) untuk meningkatkan kelayakan hidup, bentuk  tata  ruang  lingkungan  tempat  tinggal  harus  dikombinasikan  dengan  ruang  publik,  desain  lingkungan  penggunaan campuran, sistem transportasi umum yang efisien, jaringan pejalan kaki. Itu semua akan berkontribusi untuk menciptakan rasa kebersamaan dan memperluas peluang untuk interaksi sosial yang pada akhirnya akan berkontribusi untuk meningkatkan livability .
Lebih lanjut Furlan (2016) menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas khususnya ruang terbuka publik harus dapat mendorong interaksi sosial masyarakat. Selain itu kelebihan dan keuntungan dengan adanya fasilitas ruang terbuka publik tersebut antara lain untuk kesehatan, sarana pembelajaran, toleransi, solidaritas antar warga, dan ekonomi. Ruang-ruang ini juga dapat menawarkan peluang pembelajaran sosial yang cukup karena mereka dapat diakses secara  universal:  orang  difasilitasi  untuk  secara  langsung  menghadapi  orang  lain  dengan  budaya  dan  kebiasaan  yang berbeda. Ruang terbuka juga dapat menawarkan kesempatan untuk membangun rasa solidaritas di antara sesama warga, melalui pertemuan dan acara yang diselenggarakan seperti festival.
Selain dari segi sosial, livable settlement juga harus memperhatikan sisi ekonomi dari masyarakat tinggal. Pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sangatlah penting. Dijelaskan bahwa kinerja sosial dan produktivitas masyarakat di Indonesia berkaitan pula dengan tingkat daya beli masyarakat atau pendapatan yang pada umumnya masih rendah. Artinya, para konsumen masih berpikir pada taraf yang penting terjangkau kebutuhan mereka sehari-hari  (Hendarti, 2006). Dijelaskan lebih lanjut  (Maslow, 1994) kebutuhan sehari-hari merupakan psychological needs yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan yang merupakan kebutuhan primer.
Menurut Luhst (1997) menyebutkan bahwa kualitas kehidupan yang berupa kenyamanan, keamanan dari suatu rumah tinggal sangat ditentukan oleh lokasinya, dalam arti daya tarik dari suatu lokasi ditentukan oleh dua hal yaitu lingkungan dan aksesibiltas. Aksesibilitas yang dimaksud adalah kemudahan masyarakat dalam mencapai transportasi umum yang gunanya memudahkan masyarakat untuk mencapai suatu tempat atau tujuan. Pendapat Tarigan (2012) bahwa tingkat akesibiltas salah satunya dipengaruhi oleh jarak. Kemudian untuk memudahkan masyarakat menjangkau transportasi umum pada suatu area jalan setidaknya memiliki jarak dari rumah 400 meter atau dengan waktu tempuh 5-20 menit sesuai (Perry, 1929). Faktor ekonomi bila dikaitkan dengan aksesibilitas adalah kemampuan untuk membayar biaya transportasi. Biaya transportasi dapat berpengaruh terhadap penentuan suatu lokasi tempat tinggal yang nyaman, juga melihat sarana transportasi umum yang dapat  digunakan  untuk  menjangkau  segala  lokasi  (Putri  &  Jamal,  2014).  Jadi  keterjangkauan  biaya  transportasi  akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN
Ruang lingkup wilayah pada penelitian berada pada permukiman Surakarta secara makro dengan ruang lingkup waktunya adalah menggunakan data-data terbaru. Statistik dan peta ruang lingkup penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1:
Gambar 1. Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian Tabel 1. Statistik Ruang Lingkup Wilayah Penelitian
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2018

## 3.2 TEKNIK ANALISIS PENELITIAN
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis skoring dan analisis deskriptif. Analisis skoring digunakan  untuk  memberikan  nilai  atau  skor  kepada  setiap  sub-variabel  untuk  mengetahui  kesesuain  setiap  komponen permukiman terhadap konsep layak huni. Skor yang diberikan menggunakan skala guttman dengan nilai maksimal 1 dan nilai minimal 0. Untuk menjabarkan data-data yang didapatkan dalam bentuk gambar, tabel, ataupun peta menggunakan teknik analisis deskriptif agar dapat dipahami dalam bentuk kalimat deskripsi.

## 3.3 VARIABEL PENELITIAN
Berikut merupakan variabel dan sub-variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Variabel Peneltian No Variabel Sub-variabel 1 Kualitas Bangunan Layak Huni Luas bangunan Kondisi bangunan 2 Ketersediaan Ruang Terbuka Ketersediaan RTH publik Fungsionalitas RTH publik 3 Ketersediaan Prasarana Penunjang  Jalan lingkungan Drainase lingkungan Statistik Kota Surakarta Luas Wilayah 44,04𝑘𝑚 2 Jumlah Penduduk 516.102 jiwa Jumlah Kecamatan 5 Jumlah Kelurahan 51
No Variabel Sub-variabel Air bersih Persampahan Pengelolaan air limbah Pengamanan bahaya kebakaran 4 Jalur Pedestrian Jalur pedestrian yang aman 5 Kepadatan Bangunan Kepadatan bangunan yang tidak tinggi 6 Keterjangkauan Biaya Hidup Keterjangkauan biaya kebutuhan pokok 7 Transportasi Umum Ketersediaan transportasi umum Aksesibilitas Tarif transportasi umum

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan membahas mengenai analisis data dari data-data yang sudah didapatkan dari kompilasi data-data yang tujuannya untuk mengetahui hasil analisis mengenai kesesuaian permukiman Kota Surakarta terhadap konsep livable settlement. Berikut merupakan hasil analisis data:

## 4.1 GAMBARAN UMUM PERMUKIMAN DI KOTA SURAKARTA

## 4.1.1 Luas Bangunan
Data mengenai luas bangunan rumah di permukiman Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 2.
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2018

## Gambar 2. Persentase Bangunan Berdasarkan Luas Bangunan
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta yang mengacu  data  BPS  diketahui  bahwa  jumlah  bangunan  rumah  berdasar  luas  lantai  yaitu  sebanyak  63%  rumah  di  Kota Surakarta memiliki luas lebih dari 36 𝑚 2 , sedangkan sisanya sebanyak 37% bangunan rumah di Kota Surakarta memiliki luas kurang  dari  36 𝑚 2 ataupun  luas  yang  mendekati  36 𝑚 2 .Sebanyak  37%  bangunan  rumah  tersebut  tersebar  di  seluruh permukiman Kota Surakarta .

## 4.1.2 Kondisi Bangunan
Data mengenai kondisi bangunan rumah di permukiman Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 3.
63% 37% Luas Rumah >36m Luas Rumah
<36m

## Sumber: Disperum KPP, 2018

## Gambar 3. Persentase Bangunan Berdasarkan Kondisi Bangunan
Berdasarkan di atas diketahui bahwa sebagian besar bangunan rumah di Kota Surakarta sudah termasuk dalam rumah layak huni berdasarkan kondisi bangunan atau sebanyak 95%. Sedangkan hanya sekitar 5% dari keseluruhan bangunan masih termasuk dalam rumah tidak layak huni. Tetapi tren rumah tidak layak huni cenderung turun setiap tahunnya karena pemerintah selalu membantu dan mengupayakan peningkatan kualitas dari rumah tidak layak huni tersebut .

## 4.1.3 Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik
Data eksisting ruang terbuka hijau publik di permukiman Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik No Jenis RTH Luas (Ha) Persentase 1 Taman Kota 11.33 0.257% 2 Lapangan 63.25 1.436% 3 Jalur Hijau Jalan 211.01 4.791% 4 TPU (yang dikelola DKP) 68.76 1.561% TPU (yang dikelola kelurahan) 0.04 0.001% 5 Sempadan Sungai 77.61 1.762% Taman Balai Sungai 0.15 0.003% 6 Taman Bekas TPS 0.11 0.002% 7 Hutan Kota (Perwali) 49.94 1.134% 8 Tanah kosong diperuntukkan (Privat terukur) 77.23 1.754% 9 Taman Kelurahan 1.83 0.042% Jumlah 561.26 12.74%

## Sumber: Dokumen Peta Tutupan Vegetasi Kota Surakarta, 2015
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa RTH Publik di Kota Surakarta masih di bawah standar yang berlaku yaitu hanya sebesar  12,74%.  Sementara  RTH  yang  fungsinya  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  dan  aksesnya  dapat digunakan sewaktu-waktu  yang  berupa  taman  dan  hutan kota jumlahnya  masih  di  bawah  dari  10%.  Menurut  wawancara dengan Ibu Luluk selaku kepala pertamanan DLH Kota Surakarta bahwa banyak alih fungsi lahan RTH menjadi beberapa bangunan sehingga memungkinkan bila jumlah  dari RTH itu sendiri mengalami penurunan jumlah di tahun 2019. Berikut merupakan peta perebaran RTH di Kota Surakarta pada Gambar 4.
95% 5% Rumah Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni

## Gambar 4. Peta Persebaran Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik

## 4.1.4 Fungsionalitas Ruang Terbuka Hijau Publik
Berdasarkan  kuesioner  yang  dibagikan  ke  masyarakat  diketahui  bahwa  64%  pendapat  masyarakat  mengenai  ruang terbuka hijau publik di Kota Surakarta masih sebagai sarana kesehatan dan rekreasi saja, sedangkan hanya 15% menyatakan bahwa ruang terbuka hijau publik sudah memiliki fungsi yang lengkap dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Perlu adanya fungsi tambahan sebagai sarana pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak-anak. Hanya ada beberapa taman bermain atau ruang terbuka hijau publik seperti di Taman Balaikambang, Taman Cerdas Jebres, taman bermain  di  Malabar  Perumnas  Mojosongo  yang  dilengkapi  dengan  sarana  pembelajaran  seperti  perpustakaan,  sanggar, taman baca.

## 4.1.5 Jalan Lingkungan
Menurut Statistik Kota Surakarta 2018 panjang jalan di Kota Surakarta yaitu sepanjang 710,73 km yang terbagi dalam 3 status jalan yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Dari total panjang jalan sebanyak 72% jalan sudah dalam kondisi baik atau sekitar 514 km, sedangkan sebanyak 28% jalan masih dalam kondisi buruk atau sekitar 197 km. Kemudian menurut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta bahwa ketersediaan jalan tersebut sudah melayani  seluruh  permukiman  yang  berada  di  Kota  Surakarta.  Sehingga  seluruh  permukiman  di  Kota  Surakarta  sudah terhubung dan terintegrasi oleh jaringan jalan. Data mengenai kondisi dan peta jalan Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

## 4.1.6 Drainase Lingkungan
Berdasarkan Gambar 7 diketahui bahwa drainase sekunder memiliki panjang 67,5 km dan drainase tersier sepanjang 455,3 km. Bila dibandingkan dengan panjang jalan yang ada di Kota Surakarta yang memiliki panjang 710,73 km, sistem drainase  di  Kota  Surakarta  sudah  menjangkau  sekitar  74.13%  dari  total  jalan  tersebut.  Karena  pada  dasarnya  jaringan drainase  merupakan  pelengkap  dari  jaringan  jalan  dan  ketersediannya  harus  saling  melengkapi,  hal  ini  juga  untuk mengantisipasi timbulnya genangan pada jalan bila diakibatkan oleh curah hujan.
Sumber: DPUPR Kota Surakarta, 2019
Gambar 6. Peta Jalan Kota Surakarta 72% 28% Jalan Kota Surakarta Kondisi Baik Kondisi Buruk
Sumber: BPS Kota Surakarta, 2018 Gambar 5. Persentase Kondisi Jalan Kota Surakarta

## Sumber: Bappeda Kota Surakarta, 2018
Gambar 7. Drainase Kota Surakarta

## 4.1.7 Air Bersih
Menurut data PDAM (2019) total 58.231 sambungan rumah atau 307.445 jiwa dari 517.887 jiwa penduduk Kota Surakarta tahun 2019 telah terlayani oleh sambungan PDAM Kota Surakarta, atau sekitar 89,37%. Sumber air berasal dari air baku mata air  Cokrotulung  sebesar  387  l/det,  20  buah  sumur  dalam  yang  aktif  sebesar  346,14  l/dt  dan  dari  2  buah  IPA  (Instalasi Pengolahan Air Bengawan Solo) sebesar 166,65 l/dt.  Bahkan perpipaan sudah menjangkau seluruh  area Kota Surakarta termasuk  bagian  utara  kota  yang  memiliki  kontur  tanah  tinggi.  Berikut  merupakan  jaringan  perpipaan  PDAM  air  bersih permukiman Kota Surakarta yang dapat dilihat pada Gambar 8.

## 4.1.8 Persampahan
Berdasarkan data diketahui bahwa TPS eksisting yang ada di Kota Surakarta memiliki tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota sudah mengganti kebijakan dari TPS bangunan menjadi TPS mobile. Hal ini bertujuan agar sampah tidak perlu menginap di TPS dan dapat menimbulkan bau bagi kawasan sekitar. Setiap kelurahan memiliki TPS mobile dengan jumlah yang berbeda sesuai banyaknya kebutuhan dan produksi sampah dengan alur pengangkutan sampah menuju TPA setiap hari, bahkan ada yang sampai dua sampai tiga kali dalam sehari. Prasarana penunjang persampahan lainnya antara lain bank sampah, tempat pemilahan sampah, gerobak dan truk sampah. Peta persebaran TPS eksisiting permukiman Kota Surakarta yang dapat dilihat pada Gambar 9.

## Sumber: PDAM Kota Surakarta, 2019
Gambar 8. Jaringan Air Bersih PDAM Kota Surakarta
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2019 Gambar 9. Persebaran TPS dan TPA Eksisting Kota Surakarta

## 4.1.9 Pengelolaan Air Limbah
Data mengenai pengelolaan air limbah di permukiman Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Kota Surakarta sudah memiliki 107 IPAL komunal, dan 3 IPAL Kota. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Saryanto selaku Kepala bidang Perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta mengenai pengelolaan air limbah dijelaskan bahwa sebagian lebih masyarakat atau sekitar 97% menggunakan tangki septik pribadi untuk mengolah limbah mereka sebelum dibuang ke sungai. Kemudian dari IPAL komunal yang tersedia hanya dapat melayani 3% masyarakat saja karena jangkauan pelayanan masing-masing IPAL komunal hanya melayani 50 KK saja. IPAL kota yang ada di Surakarta sendiri berjumlah 3 dan berlokasi di Mojosongo, Pucangsawit, dan
Sumber: Disperum KPP, 2019
Gambar 11. Peta Persebaran IPAL Kota Surakarta
97% 3% Pengelolaan Air Limbah Tangki Septik Individu IPAL Komunal
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2019; Disperum KPP, 2019 Gambar 10. Pengelolaan Air Limbah Kota Surakarta
Semanggi.  Kemudian  berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Kesehatan  Lingkungan  menjelaskan  bahwa  akses masyarakat Kota Surakarta terhadap sarana pengelolaan limbah sudah mencapai 100% pada tahun 2018.

## 4.1.10 Pengamanan Bahaya Kebakaran
Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran (2019), diketahui bahwa di Kota Surakarta terdapat 48 hydrant yang berfungsi dengan baik. Hydrant ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan supply air bagi mobil pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran. Bila dilihat dari peta keterjangkauan hydrant yang ada di Kota Surakarta, masih terdapat daerah yang belum terjangkau oleh hydrant . Dengan bantuan ArcGIS diketahui sebanyak 83,35% dari luas lahan di Kota Surakarta sudah terlayani atau terjangkau oleh hydrant yang artinya cakupannya sudah berada pada mayoritas lahan di Kota Surakarta. Kemudian 16,64% dari luas Kota Surakarta masih belum terjangkau oleh hydrant, wilayah yang belum terjangkau hydrant antara lain: sebagian Kelurahan Jebres, sebagian Kelurahan Mojosongo, sebagian Kelurahan Kadipiro, sebagian Kelurahan Banjarsari, dan  sebagian  Kelurahan  Banyuanyar.  Sementara  di  Kota  Surakarta  sudah  terdapat  4  pos  pemadam  kebakaran,  dan rencananya masih terdapat 2 penambahan pos pemadam kebakaran baru lagi. Berikut adalah peta persebaran dan jangkauan hydrant Kota Surakarta yang dapat dilihat pada Gambar 12:
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, 2019
Gambar 12. Jangkauan Persebaran Hydrant Kota Surakarta

## 4.1.11 Jalur Pedestrian yang Aman
Berdasarkan dari obervasi lapangan mengenai ketersediaan jalur pedestrian yang ada di Kota Surakarta, sebagian besar jalur pedestrian masih tergolong tidak aman atau belum aman yaitu sebesar 73% dari total ruas jalur pedestrian yang terdapat di Kota Surakarta. Bahkan di beberapa ruas jalan yang sudah terdapat jalur pedestrian masih belum terdapat komponen- komponen jalur pedestrian untuk mendukung keamanan dari pengguna pedestrian tersebut. Kemudian dari keseluruhan jalur pedestrian yang ada sebagian besar sudah dilengkapi pembatas jalan dan lampu penerangan jalan. Kemudian hanya sedikit dari beberapa jalur pedestrian yang dilengkapi detacble warning & curb ramp, padahal komponen itu termasuk bagian penting untuk  mengakomodasi  kebutuhan  kaum  difabel.  Lalu  jalur  pedestrian  yang  sudah  memenuhi  standar  keamanan  adalah sebanyak 27% dari total jalur pedestrian yang terdapat di Kota Surakarta. Berikut adalah peta persebaran jalur pedestrian Kota Surakarta berdasarkan klasifikasi aman dan tidak aman dapat dilihat pada Gambar 13:

## Gambar 13. Persebaran Jalur Pejalan Kaki Kota Surakarta

## 4.1.12 Kepadatan Bangunan yang Tidak Tinggi
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa kepadatan bangunan permukiman Kota Surakarta adalah sebesar 50 bangunan/ha. Kemudian bila mengacu pada Keputusan Menteri PU No. 378/KPTS/1987 Lampiran No 22 tentang klasifikasi kepadatan bangunan maka dengan kepadatan sebesar 50 bangunan/ha termasuk dalam kategori kepadatan sedang yang artinya permukiman Kota Surakarta masih dalam kategori kepadatan yang tidak tinggi. Sehingga dari kepadatan bangunan Kota Surakarta yang masih tergolong sedang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas secara leluasa sehingga dapat meningkatkan tingkat kenyamanan dan layak huni bagi penduduk .

## 4.1.13 Keterjangkauan Biaya Pokok
Berdasarkan hasil kuesioner dengan masyarakat permukiman Kota Surakarta diketahui bahwa sebanyak 64% di antaranya menyatakan  bahwa  pendapatan  total  yang  diterima  oleh  keluarga  lebih  besar  dari  pengeluaran  sehingga  cukup  untuk membiayai kebutuhan pokok sehari-hari. Tetapi 36% menyatakan bahwa pendapatan yang diterima masih belum atau lebih sedikit dari pengeluaran sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka

## 4.1.14 Ketersediaan Transportasi Umum
Transportasi umum yang berada di Kota Surakarta meliputi Batik Solo Trans dan angkutan umum kota. Untuk rute BST memiliki start awal di Terminal Palur Karanganyar dengan tujuan Bandara Adi Soemarmo dan Terminal Sukoharjo. Rute yang dilalui sendiri meliputi mayoritas jalur perhubungan Kota Surakarta bagian selatan. Sedangkan untuk angkutan umum Kota Surakarta memiliki jalur yang lebih beragam dan melayani dari utara dan selatan kota bahkan juga timur dan barat kota. Berikut merupakan peta rute Batik Solo Trans (BST) dan angkutan umum kota dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.
Sumber: Dinas Perhubungan, 2012 Gambar 14. Peta Rute BST Kota Surakarta
Sumber: Dinas Perhubungan, 2012 Gambar 15. Peta Rute Angkutan Kota Surakarta

## 4.1.15 Aksesibilitas

## Gambar 16.  Jangkauan Transportasi Umum Kota Surakarta
Kemudian  setelah melihat  ketersediaan  transportasi,  hal  lain  juga mempertimbangkan  kemudahan  untuk  memperoleh transportasi umum tersebut. Fakta lapangan mengatakan bahwa masih terdapat rumah-rumah warga yang memiliki tingkat aksesibiltas sulit dalam mencapai transportasi umum jika harus berjalan dari rumah masing-masing. Dari Gambar 18 diketahui masih terdapat red-zone atau daerah yang belum terjangkau transportasi umum, dengan banuan software ArcGIS diketahui sebanyak 1043,16 Ha atau sekitar 23,70% lahan di Kota Solo yang belum terjangkau moda transprotasi umum. Sedangkan daerah yang sudah terjangkau oleh moda transportasi umum adalah sebanyak 76.30% meliputi seluruh kota (lihat Gambar 16).

## 4.1.16 Tarif Transportasi Umum
Tarif transportasi umum juga menjadi salah satu pertimbangan bagi konsep livable settlement karena keterjangkauan tarif dapat sebagai pertimbangan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, dengan tarif transportasi yang terjangkau akan mendorong penggunaan transportasi umum. Menurut Dinas Perhubungan tarif transportasi umum pada Batik Solo Trans (BST) sekarang sebesar Rp 4.500,00 untuk masyarakat umum (sekali jalan), sedangkan untuk pelajar hanya sebesar Rp 2.500,00 (sekali jalan). Untuk angkutan umum penentuan biaya relatif tergantung jauh tidaknya rute, tetapi rata-rata dikisaran Rp  5.000,00  untuk  masyarakat  umum,  sedangkan  untuk  pelajar  dikisaran  Rp  2.000,00.  Lalu  terdapat  wacana  di  tahun 2018/2019 bahwa Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan angkutan umum bagi para pelajar, hal ini berfungsi untuk meredam tingginya penggunaan transportasi online yang berada pada Kota Surakarta.

## 4.2 KESESUAIAN KOMPONEN PERMUKIMAN TERHADAP KONSEP LAYAK HUNI
Berdasarkan kompilasi dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diketahui tingat kesesuaian permukiman Kota Surakarta terhadap konsep livable settlement dari Tabel 4.
Tabel 4. Kesesuaian Komponen Permukiman Kota Surakarta Variabel Sub-variabel Standar Minimum Persentase Pencapaian Skor Kualitas bangunan layak huni Luas bangunan 76% 63% 0 Kondisi bangunan 76% 95% 1 Ketersediaan Ruang Terbuka Ketersediaan RTH Publik 20% 12,74% 0 Fungsionalitas RTH Publik 50% 15% 0 Terdapat prasarana penunjang Jalan lingkungan 70% 72% 1 Drainase lingkungan 85% 74% 0 Air bersih 85% 89% 1 Persampahan 80% 100% 1 Pengelolaan air limbah 85% 100% 1 Pengamanan bahaya kebakaran 50% 83% 1 Jalur pedestrian Jalur pedestrian yang aman 85% 27% 0 Kepadatan bangunan Kepadatan bangunan yang tidak tinggi 60 bangunan/ha 50 bangunan/ha 1 Keterjangkauan biaya hidup Biaya hidup yang terjangkau 50% 64% 1 Transportasi umum Ketersediaan transportasi umum Terdapat transportasi umum Terdapat 2 jenis transportasi umum 1 Aksesibilitas 50% 76% 1 Tarif Transportasi umum 50% 97% 1 Total 11
Setelah  mendapat  skor  dari  tiap-tiap sub-variabel  berdasarkan  parameter yang  berada di  variabel  tersebut,  total  skor tersebut dijumlahkan agar mendapatkan kesimpulan seberapa besar tingkat kesesuaian permukiman Kota Surakarta terhadap konsep livable settlement . Berikut adalah perhitungan skornya:
𝑆𝑘𝑜𝑟 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑥 100% 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 11 16 𝑥 100% = 68,75%
Dari  hasil  perhitungan  tersebut,  diketahui  bahwa  kesesuaian  permukiman  Kota  Surakarta  terhadap  konsep livable settlement sebesar 68,75% yang berarti permukiman Kota Surakarta mendekati sesuai dengan konsep livable settlement.

## 5. KESIMPULAN
Permukiman di Kota Surakarta berdasarkan hasil penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian 68,75% yang berarti sudah termasuk  dalam  permukiman  yang  mendekati  sesuai  dengan  prinsip  permukiman  yang  layak  huni.  Hal  ini  dikarenakan beberapa komponen permukiman yang sudah sesuai aspek layak huni di antaranya kondisi bangunan, jalan lingkungan, air bersih, persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan bahaya kebakaran, kepadatan bangunan yang tidak tinggi, biaya hidup yang terjangkau, ketersediaan transportasi umum, aksesibilitas, dan tarif transportasi umum.  Di samping komponen permukiman yang sudah sesuai dengan aspek layak huni, ternyata masih terdapat beberapa komponen permukiman belum sesuai aspek layak huni di antaranya: luas bangunan, ketersediaan dan fungsionalitas ruang terbuka hijau, jalur pedestrian yang tidak aman, dan kuantitas drainase lingkungan yang belum memadai
Skor yang paling rendah pada komponen permukiman adalah pada jalur pedestrian atau jaringan pejalan kaki merupakan salah satu aspek penting karena ketersediaannya dapat mempermudah mobilisasi pejalan kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kriteria keamanan jaringan pejalan kaki juga dapat menjamin keselamatan pengguna pejalan kaki dari pengguna jalan lain. Begitu juga dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang ketersediaannya masih di bawah standar
penyediaan ruang terbuka hijau publik di area perkotaan, ketersediaannya dapat menunjang fungsinya sebagai RTH dan dapat berguna untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. (2018). Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Tahun 2018 Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2016). Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Diakses dari http://kotaku.pu.go.id/view/6900/surat-edaran-djck-no-40-se-dc-2016-tentang-pedoman-umum-program- kotaku
Furlan, R. (2015). Livability and Social Capital in West Bay, The New Business Precinct of Doha. Arts and Social Sciences Journal, 6(3), 1-11. DOI: 10.4172/2151-6200.1000116
Furlan, R. (2016). Urban Design and Social Liveability: The Revitalization of the Corniche in Doha. American Journal of Environmental Engineering , 6(3), 73-87. DOI: 10.5923/j.ajee.20160603.01.
Helena,  A.  C.,  &  Hidayati,  I.  N.  (2016).  Pemanfaatan  Citra  Quickbird  dan  SIG  Untuk  Pemetaan  Tingkat  Kenyaman  Permukiman  Di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara. MGI , 30(1), 1-8. DOI: 10.22146/mgi.15600
Hendarti, H. (2006). Perananan Biaya Sosial dalam Meningkatkan Kinerja Sosial dan Keuangan Perusahaan High and Low Profile. Journal The Winners , 7(2), 128-143. DOI: 10.21512/tw.v7i2.617
Heylen,  K.  (2006).  Liveability  in  Social  Housing:  Three  Case  in  Flanders. ENHR  International  Conference ,  1-23.  Diakses  dari https://pdfs.semanticscholar.org/f63e/8e5ea69101d102125368aecf2eb0c8bc51c8.pdf Ikatan  Ahli  Perencana  (IAP).  (2018,  April  3). Launching  Indonesia  Most  Livable  City  Index (MLCI)  2017.  Diakses  dari http://iapindonesia.org/news/5ee0b863140bc31fdd46313a
Khadiyanto, P., Soetomo, S. & Hadi, S. P. (2015). Settlement Adaptation on a Seawater Tide Overflow Area, at The North Part of Semarang, Indonesia, Journal of Flood Risk Management , 10(4), 535-545. DOI: 10.1111/jfr3.12167
Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  2007.  RPIJM  Rencana  Program  Investasi  Jangka  Menengah)  dari  Direktorat
Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 2006-2010. Jakarta. Diakses dari: http://ciptakarya.pu.go.id/dok/rpijm/01.%20PENJELASAN%20UMUM%2017-09-2007.pdf
Luhst, K. M. (1997). Real Estate Valuation; Principles and Applications. USA: Time Mirror Education Group. Maslow, A. (1994). Motivasi dan Kepribadian (Teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan manusia). Jakarta: PT. PBP. PDAM Kota Surakarta. (2019). Komunikasi Personal
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  22/PRT/M/2008  Tentang  Pedoman  Teknis  Pengadaan,  Pendaftaran,  Penetapan  Status,
Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Diakses dari http://setjen.kemenkeu.go.id/api/Medias/642e53bb-e15e-469a-b5ea-fe58d3571cac
Perry, C. (1929). The Neighborhood Unit. New York: Thoemmes Press.
Putri, H. & Jamal, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Perumahan di Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia , 1(2), 55-61. Diakses dari http://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/view/3708
Raditya,  D.  (2011,  September  27).  Pengertian  Umum  tentang  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota, Wordpress .  Diakses  dari https://dennyraditya73.wordpress.com/2011/09/27/pengertian-umum-tentang-perencanaan-wilayah-dan-kota/
Silas, J. & Ernawati, R. (2013). Liveability of Settlements by People in the Kampung of Surabaya. International CIB World , 2. Diakses dari https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC27199.pdf
SNI 03-1727-1989 tentang Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung. Diakses dari https://kupdf.net/download/sni- 03-1727-1989-ppurg_58a6fad56454a7310cb1e8d1_pdf
Tarigan, R. (2012). Perencanaan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf