Vol.  6, No. 1 (2019)
Hal : 13-20

## PENTINGNYA PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP SISWA MELALUI PELAJARAN PPKn (STUDI SMPS ISLAM BABUSSALAM KEC. BAGAN SINEMBAH)
THE IMPORTANCE OF LEGAL EDUCATION TO STUDENTS THROUGH PPKn STUDY (ISLAMIC BABUSSALAM JUNIOR HIGH SCHOOL BAGAN SINEMBAH)
TONI 1* ), AGUS ANJAR 2 ) 1, 2 )   STKIP Labuhan Batu , Jl. SM Raja, No.126 A, Km 3,5, Aek Tapa Rantau Prapat. Indonesia
* Email : toni300586@gmail.com
Abstrak . Maju mundurnya suatu  negara berada pada generasi yang mempunyai pendidikan yang lebih baik, terkhusus kepada siswa yang masih menimbah ilmu pendidikan disekolah. Maka untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik perlu diberikan pendidikan hukum terhadap siswa melalui pelajaran PPKn. Materi tersebut harus diberikan semenjak pendidikan disekolah formal. Dapat kita lihat berkembangnya zaman serba modern banyak generasi  bangsa  yang  tidak  dapat  menyaring  aspek  negatif  dan  positif  dari  setiap  perkembangan zaman. Banyak kita lihat pergaulan tidak baik yang menjadikan generasi hancur dari masa depanya. Jenis  Penelitian  ini  Deskriftif  Kualitatif,  metode  pengambilan  data  dilakukan  dengan In-depth interview , dan pemberian angket kepada siswa kelas VII, VIII.dan IX tentang Pentingnya Pendidikan Hukum melalui pelajaran PPKn. Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif model Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  siswa  cukup  memahami  pelajaran pendidkan hukum dengan baik walaupun masih adanya beberapa  siswa yang masih belum  paham tentang hukum.  Dapat dilihat dalam angket siswa yang melakukan Sering total: ( 10,2%) , Kadang- kadang total: (23,2% ), Selalu total: ( 14,2% ), dan Tidak perna: ( 17,8% ). Dapat  disimpulkan dari angket bahwa siswa cukup memahami dan dapat dilihat dari keterangan angket tentang pendidikan hukum.

## Keyword: Siswa, Pendidikan Hukum, Guru
Abstrak .  a  country  with  forward    in  a  generation that  has better  education,  especially  for  students whom hoarding education in school. So, we need quality human resources. It is necessary to provide legal education to students through PPKn lessons. The material must be given since formal school education.    In  the  modern  era  of  many  generations    we  saw  the  development  of  the  nation  that cannot  filter  out  the  negative  and  positive  aspects of  every age  development.  Many  of  us  see  bad relations  that  make  the  generation  destroyed  the  future.  This  type  of  research  is  descriptive qualitative,  the  method  of  data  retrieval  is  done  by  in-depth  interviews,  and  the  provision  of questionnaires to students of class VII, VIII and IX about the importance of legal education through lessons  PPKn.  Data  was  analyzed  using  qualitative methods  of  Miles  and  Huberman models.  The results  revealed    that  students  have  understood  the  education  law  with  categories  enough  even though  there  were  still  some  students  who  still  did  not  understand  the  law.  Can  be  seen  in  the questionnaire of students with categories often have total percentage  (10.2%),  rare (23.2%), Always (14.2%),  and  Never:  (17.8%).  It  can  be  concluded  from the  questionnaire  that students  understand enough and can be seen from the questionnaire information about law education.
Keyword: Students, Law Education, Teacher
Vol.  6, No. 1 (2019)

## Hal : 13-20

## PENDAHULUAN
Pendidikan  Hukum  perlu  ditananamkan  disekolah  hal  tersebut  bertujuan  untuk  menambah wawasan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  dapat  memberikan  kontribusi  pengetahuan  hukum  terhadap siswa.  Pendidikan  hukum  tersebut  dapat  diberikan  melalui  materi  pelajaran  PPKn  disekolah. Pendidikan merupakan  sarana  tempat menimbah  ilmu  pengetauan,  untuk itu  dunia  pendidikan  tidak dapat  dipisahkan  dari  sekolah,  baik  pendidikan  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertama  dan sekolah  menengah  atas  atau  sekolah  menengah  kejuruan.  Untuk  itu  sekolah  memegang  peranan strategis  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  bagi  siswa,  pendidikan  sebagai  proses  upaya melahirkan generasi yang mempunyai akhlak dan budi pengerti yang baik, untuk itu perlu ditanamkan pengetahuan  pendidikan  yang  tepat  seperti  memberikan  pendidikan  hukum  terhadap  siswa  melalui pelajaran  PPKn  di  sekolah.  Setiap  warga  negara  nantinya  harus  tunduk  terhadap  aturan  hukum seperti  di  bunyikan  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  Pasal.  1  ayat  (3)  Negara  Indonesia  adalah negara hukum. Bahwa mengenai maksud dari peraturan tersebut setiap warga negara harus tunduk taat kepada aturan hukum tanpa terkecuali dan tidak dibeda bedakan setiap warga negara. Untuk itu kesadaran hukum yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan dan budaya sekolah yang berkembang  pada  saat  ini.  Adapun  Pendidikan  hukum  di  negara  kita  telah  masuk  di  kurikulum pendidikan  baik  di  tingkat  SD,SLTP,  sedangkan  menengah  (SMU,SMK,MA)  bahkan  sampai perguruan  tinggi,  program  tersebut  bukan  merupakan  sesuatu  yang  baru  tetapi  diperlukan  kembali suatu  revitalisasi.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  kami  mencoba  membahas  tentang  Pentingnya Pendidikan Hukum terhadap siswa  melalui pelajaran PPKn.
Menurut    H.  Asep  Suparman  (2015  :  54)  Jenjang  pendidikan  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  sistem pendidkan nasional. Jenjang pendidikan dasar diatur dalam Pasal  (17),  jenjang  pendidikan  menengah  diatur  dalam  Pasal  (18),  sedangkan  jenjang  pendidikan tinggi  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  (19).  Pendidikan  Tinggi  (Perguruan  Tinggi)  diberikan  hak  untuk menyelenggarakan pendidikan tertentu yang salah satunya pendidikan hukum.
Bahwa Mengingat Judul Penelitian tersebut sangatlah perlu bagi siswa untuk diberikan materi Pentinganya  pendidikan  hukum  terhadap  siswa  melalui  pelajaran  PPKn.  Peneliti  mengambil  objek penelitian  di  SMPS  Islam  Babusalam,  Kec.  Bagan  sinembah,  Kab.  Rokan  Hilir.  Dalam  penelitian tersebut peneliti ingin memberikan pemahaman tentang pengetahuan  hukum terhadap siswa melaui pelajaran PPKn. Untuk itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana siswa menyerap tentang pendidikan hukum,  peneliti  ingin  melihat  hal  apa  saja  yang  di  langgar  oleh  siswa  mengenai  aturan  di  sekolah. Untuk menjawab dari persolan tersebut peneliti langsung berdialog dengan guru PPKn seputar materi pengajaran pendidikan hukum melalui pelajaran PPKn terhadap  siswa. Dan dilanjutkan tanya jawab ringan  kepada  siswa  mengenai  judul  penelitian  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  memberikan pertanyaan terhadap siswa dalam bentuk angket di kelas VII, VIII, IX.
Dapat  kita  lihat  penomena  beberapa  kejadian  disekolah  sekolah  lainya,  banyak  kita  dengar banyaknya  siswa  yang  bermasalah,  seperti  cabut  sekolah  pada  jam  pelajaran,  terlabat  masuk  jam sekolah,  perkelahian  terhadap  siswa,  melawan  guru,  tidak  menghargai  guru,  dan  pelanggaran kedisiplinan  aturan  sekolah  lainya.  Untuk  itu  dengan  adanya  penelitian  tersebut  nantinya  dapat menjawab dari setiap masalah yang dilakukan oleh siswa untuk merubah siswa lebih peduli dengan arti sadar tentang pendidikan hukum disekolah melalui pelajaran PPKn. Generasi adalah merupakan aset  bangsa  yang  harus  diselamatkan  dari  perbuatan  negatif,  untuk  itu  pemahaman  tentang pendidkan  hukum  harus  diberikan  sejak  di  pendidikan  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Untuk itu peran dari guru PPKn harapanya harus  lebih  aktif  dalam  memberikan  ilmu  pengetahuan  yang  seluas  luasnya  kepada  siswa  dengan cara  memberikan  kurikulum  standar  nasional,  edukasi  pengetahuan  pembelajaran  yang  mudah dipahami  oleh  siswa  dan  kedekatan  emosional  guru  terhadap  siswa  harus  di  jalin.  Dapat  dipahami masa  pendidikan  menengah  pertama  merupakan  masa  puberitas  siswa  menuju  dewasa.  Dan  tak jarang kita jumpai banyak prilaku siswa yang kurang baik dalam bersikap, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Bahwa mengenai hal tersebut  sudah  seharusnya juga  wali siswa/orang tua dan guru bekerja sama  untuk  mencari  solusi  yang  terbaik  untuk  memberikan  pemahaman  yang  baik  terhadap  siswa, jika  terjadi  persoalan  antara  sekolah  dengan  siswa  terkait  prilaku  siswa  yang  kurang  baik,  maka sebaliknya  segera  mencari  solusi  pemecahan  masalah  terhadap  siswa,  bukan  malah  saling melaporkan  mana  yang  benar  dan  yang  salah  tanpa  adanya  klarifikasi  yang  akurat  terlebih  dahulu,
Vol.  6, No. 1 (2019)

## Hal : 13-20
melalui  pendidikan  hukum  dapat  memberikan  kotribusi  yang  bermanfaat  bagi  siswa  agar  tidak terpengaruh  terhadap  dunia  bebas  atau  dunia negatif .  Untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian lebih dalam guna menemukan jawababan untuk hasil penelitian.
Menurut (Tilaar, H.A. R 2003 : xxiii). Dalam kehidupannya manusia tidak terjadi dalam ruangan kosong,  tetapi  dalam  lingkungan  sesama  manusia  atau  ruang  kemanusian.  Ruang  kemanusian  itu tidak lain ialah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat (community) tanpa  budaya.  Oleh karena  itu,  pendidikan  dan  kebudayaan  merupakan  satu  kesatuan eksistensial.  Proses  pendidikan  tidak  dapat  diredusir  hanya  sebagai  proses  yang  terjadi  dalam lembaga  sekolah,  tetapi  sekolah  sebagai  lembaga  sosial merupakan  bagian  dari  proses  pendidikan sebagai proses pembudayaan.
Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional,  hal  ini  tertuang  pada Pasal  (3),  isinya:  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa . Sebaliknya  jika  dilihat  dari  amanat  Peraturan  Pemerintah  No.  20  Tahun  2013  tentang  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  fungsi  dari  pendidikan  menuntut  setiap  warga  negara  untuk mampu  meningkatkan  harkat  dan  martabat  manusia  memiliki  keterkaitan  yang  erat  dengan kesadaran diri seseorang sebagai manusia, dalam arti kesadaran nilai-nilai kemanusian.
Faktor- Faktor  dan  Indikator”  Budaya  sadar  Hukum”  dalam  konteks  budaya  sekolah”  Menurut Otje  Salman  (1989  :  53).  Dalam  meningkatkan  kesadaran  siswa  untuk  mematuhi  hukum  tidak terlepas  dari  beberapa  faktor  dan  indikator  yang  mempengaruhinya,  diantaranya  adalah  sebagai berikut:
a. Faktor-faktor: compliance, identification, internalisasi, dan jaminan kepentingan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat.
b. Indikator-indikatornya: Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.
Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum bagi para siswA secara luas  adalah;  (1)  compliance:  adalah  merupakan  suatu  faktor  kepatuhan  yang  didasarkan  kepada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin  dikenakan  apabila  seseorang  melanggar  ketentuan  hukum  (2)  identification  adalah  suatu faktor  kepatuhan  terhadap  kaidah  hukum  ada  bukan  karena  nilai  intrinsiknya  melainkan  kepatuhan tersebut  tergantung  pada  baik-buruknya  hubungan  interaksi  individu.  (3)  internalisasi  adalah merupakan faktor dimana seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat. (4) jaminan kepentingan-kepentingan  para  siswa  dalam  wadah  hukum  yang  ada,  jaminan  kepastian  hukum adalah merupakan faktor yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran hukum yang tentunya hal ini  harus  direalisasikan  terhadap  wadah  lembaga  hukum  yang  ada  dengan  dibarengi  oleh  suatu kinerja moral profesional.
Indikator  kesadaran  hukum  ada  4  (empat)  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  satu  kesatuan indikator  yaitu:  (1)  pengetahuan  hukum  adalah  merupakan  pengetahuan  seorang  siswa  mengenai beberapa  perilaku  tertentu  yang  diatur  oleh  hukum.  Tentunya  yang  dimaksud  hukum  disini  adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum mengenai peraturan. Contoh yang dilarang disekolah  seperti  melanggar  kedisiplinan  aturan  sekolah,  melawan  terhadap  guru,  membolos  pada jam pelajaran disekolah, tidak menghargai guru, merokok, perkelahian dan sebagainya yang sudah di buat oleh sekolah secara tertulis. (2) Pemahaman hukum merupakan informasi yang dimiliki seorang siswa mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dalam arti lain bahwa hukum adalah suatu pengertian  terhadap  isi  dan  tujuan  hukum  dari  suatu  peraturan  dalam  suatu  hukum  tertentu, tertulis maupun  tidak  tertulis,  serta  manfaatnya.  (3)  Sikap  Hukum  akan  melibatkan  pilihan  nilai-nilai  hukum yang  ada  dalam  peraturan  sehingga  akhirnya  para  siswa  menerima  hukum  berdasarkan penghargaan  terhadapnya.  (4)  Pola  prilaku  hukum  adalah  fungsi  dari  kedudukan  hukum  bagi  para siswa untuk memberikan kesadaran hukum dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.
Menurut  Satjipto  Raharjo  (2009  :  vii).  Pendidikan  hukum  pertama  kali  diperkenankan  kepada masyarakat  pribumi  kepada  masyarakat  pribumi  oleh  pemerintah  kolonia  belanda  yang  pada  masa itu  dikenal  dengan rechtshogeschool dan  sejak  saat  itu  pendidikan  hukum  sepanjang  sejarah perberkembanganya.
Tujuan  Pendidikan  Menurut  Yuniastuti.(  2010  :  40  ).  Ekstensi,  Moral  Dalam  Pendidikan. Pendidikan  Nasional  diarahkan  untuk  mampu  menciptakan  pribadi  (generasi  penerus).  Yang
Vol.  6, No. 1 (2019)
Hal : 13-20
bermoral , mandiri, matang, dan dewasa, jujur, berakhlak mulia, berbudi pengerti luhur, santun, tahu malu. Serta mementingkan kepentingan bangsa dan tidak mementingkan pribadi atau golongan saja.

## METODE PENELITIAN

## Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Sekolah SMPS Islam Babussalam, Kec. Bagan Sinembah.

## Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu mulai bulan April 2019 - September 2019.

## Jenis Penelitian
Berdasarkan sifatnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian Diskriptif Kualitatif, Penelitian dengan  cara  mengamati  dan  memberikan  angket  pelajaran  tentang  pendidikan  hukum  terhadap siswa  di  kelas  VII,  VIII,  IX.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan,  observasi, wawancara, dokumentasi dan angket siswa.
Sumber data

## Data Primer
Data  Primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  melakukan  observasi  dengan memberikan  angket  terhadap  siswa  kelas  VII,  VIII,  IX,  wawancara  terhadap  guru  PPKn,  Kepala Sekolalah, dan Korwil Dinas Pendidikan, Kec. Bagan Sinembah.

## Data Sekunder
Data  Skunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  menggunakan  data  pendukung  untuk memperkuat  hasil  penelitian  berupa  referensi  buku,  jurnal,  undang-undang  dan  dokumentasi  lainya untuk mendukung dalam penelitian.

## Analisis Data
Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  model  Miles dan  Huberman.  Model  ini  dilakukan  dalam  3  tahap:  (1)  Reduksi  data  yaitu  (a)  meringkaskan  data kontak  langsung  dengan  orang,  kejadian  dan  situasi  di  lokasi  penelitian,  (b)  pengkodean,  (c) pembuatan  catatan  objetif,  (d)  membuat  catatan  reflektif,  (e)  membuat  catatan  marginal,  (f) penyimpana  data,  (g)  pembuatan  memo,  (h)  analisis  antarlokasi,  dan  (i)  pembuatan  ringkasan sementara  antar lokasi. Tahap  (2)  Display  Data  dengan  menyusun  teks  naratif, Tahap  (3)  Verifikasi yaitu tahap penarikan kesimpulan.

## HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian studi pentingnya pendidikan hukum terhadap siswa melalui  pelajaran  PPKn  (  Studi  SMPS  Islam  Babussalam,  Kec.  Bagan  Sinembah).  Mengenai beberapa penjelasan hasil penelitian terkait mendiskripsikan pendidikan hukum terhadap siswa dapat di proleh dari hasil sebagai berikut: wawancara terhadap Guru PPKn, Kepala sekolah, Korwil Bagan Sinembah dan angket terhadap siswa kelas VII, VIII, IX.
Tabel: Hasil Angket Diberikan Terhadap Siswa Tentang Pendidikan Hukum:
N0 KELAS SISWA HADIR ANGKET KETERANGAN SR KD SL TP 1 VII 14 10 7% 17% 12% 25% 2 VIII A 15 10 9% 30% 10% 19% 3 VIII B 15 10 12% 16% 13% 15% 4 IX A 14 10 14% 23% 14% 20% 5 IX B 10 10 9% 30% 22% 30% HASIL 10,2% 23,2% 14,2% 17,8%
Dapat  dilihat  dari  hasil  angket    siswa  menunjukkan  bahwa  pembelajaran  pendidikan  hukum terhadap  siswa  melalui  pelajaran  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  (PPKn).  Materi tersebut  sudah  dipelajari  semenjak  di  bangku  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  dan  sekolah menengah  pertama  (SD,  SMP,SMA/SMK).  Pendidkan  Hukum  melalui  pelajaran  materi  PPKn  telah dapat  merubah  paradigma  siswa  tentang  pemahaman  pendidikan  hukum.  Bahwa  siswa  merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  harus  diberikan  pemahaman  intelektual  tentang  generasi  yang  taat pada aturan hukum. Dikarenakan cikal bakal bangsa ini menginginkan kehadiran pemimpin-pemimpin yang  bersih  dan  tunduk  kepada  aturan  yang  berlaku.  Didalam  kepribadian  seseorang  harus ditanamkan  nilai-nilai  budi  pengerti  yang  luhur  untuk  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  negara
Vol.  6, No. 1 (2019)

## Hal : 13-20
sesuai  dengan  amanat  peraturan  perundang-undangan.  Dapat  dilihat  dalam  angket  siswa  bahwa yang melakukan Sering total: ( 10,2%) , Kadang-kadang total: (23,2%  ), Selalu total: ( 14,2% ), dan Tidak  perna:  (  17,8%  )    .Dapat    disimpukan  dari  angket  bahwa  siswa  cukup  memahami  pelajaran tentang hukum dapat dilihat dari keterangan angket. . Berdasarkan hasil tersebut peneliti mengambil kesimpulan  bahwa  yang  mempengarui  siswa  terhadap  pelanggaran  aturan  kedisiplinan  sekolah sesuai dengan pertanyaan  pada  angket yang menjadi latar  belakang pada penelitian. Bahwa materi pembelajaran  terkait tentang  hukum terhadap  siswa  banyak  yang  memahami,  untuk itu  sebenarnya siswa  hanya  kurang  kesadaran  dalam  penerapkanya  dikehidupan  sehari  hari  dan  kurang menginflementasikan  dalam  masyarakat,    khususnya  dalam  kepribadian  siswa.  Untuk  memberikan pembelajaran terhadap siswa peran dari guru PPKn harus lebih aktif dan dapat memahami dari setiap persoalan  siswa,  untuk  itu  butuh  kedekatan  emosional  untuk  mendekatkan  diri  terhadap  siswa. Mengenai kurikulum pembelajaran harus standar pendidikan dalam pengajaran disekolah.
Menurut  Kosasih  Djahir  (2000    :    2).  Mengemukakan  p enyelenggaraan  program  “Pendidikan Hukum”  dalam  lingkungan  lembaga  pendidikan  disesuaikan  dengan  tujuan  pendidikan  pada  setiap jenis dan jenjang sekolah.
Sedangkan  muatan  materi  pembelajaran  pendidikan  hukum  terhadap  siswa  melaui  pelajaran Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegeraan (PPKn) disekolah dapat diberikan dengan cara banyak memberikan contoh-contoh kesadaran hukum seperti dilarang berkelahi, menghargai guru disekolah, tidak  melanggar  aturan  kedisiplinan  sekolah,  tidak  terpengaruh  dengan  pergaulan  bebas,  tidak membolos  sekolah  pada  pelajaran  berlangsung,  tidak  merokok,  menjalankan  hukuman  apabila diberikan  sangksi  sekolah  dan  pada  intinya  berkaitan  tentang  pendidikan  hukum  disekolah  dan masyarakat. dan materi tersebut juga dapat dikaitkan dengan materi pendidkan agama dan sosiologi interaksi dimasyarakat.
Menurut Satjipto Raharjo (2005  :  8). Apabila kita ingin menjadikan pendidikan hukum sebagai avant  garde  dari  perubahan  kultur  berhukum  di  indonesia,  maka  sebaliknya  kita  berani  dengan gagasan “ Pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusian”. Melaui cara tersebut maka seluruh kurikulum  juga  akan  dirancang  kembali  menuju  kepada  gagasan  baru  tersebut,  termasuk  isinya. Sejalan dengan yang diutakan oleh sacipto Raharjo.
Menurut peneliti penerapan muatan materi pendidkan hukum dapat di jalankan dengan baik di sekolah  asalkan  dengan  cara  metode  yang  baik  diantaranya  yaitu  dengan  merubah  manusia  untuk memahami  arti  sebuah  hukum  dengan    memberikan  kurikulum  standar  nasional  yang  selalu berkembang  oleh  zaman,  wawasan  guru  PPKn  yang  cukup  luas  dalam  menyampaikan  materi,  dan pendekatan emosional guru terhadap siswa harus terjalin untuk memberikan minat belajar bagi siswa. Untuk menyampaikan materi tentang pendidikan hukum maka guru dan siswa cara yang paling tepat untuk  pembelajaran  pendidikan  hukum  di  kelas  dan  luar  kelas.  Khususnya  guru  PPKn  dapat memberikan metode terhadap siswa dengan cara diskusi, ceramah dan simulasi contoh yang mudah dipahami oleh siswa di sekolah seperti contoh diatas yang sudah diterangkan sebelumya.
Muatan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  tidak  terlepas  dari  “Pendidikan  Hukum” sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang  Sistem Pendidikan Nasional yang  tertuang  dalam  pasal  (1).  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  prose  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal (2) Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonsesia  tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  Mengenai  pengaturan  pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (31) ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  Jika  dilihat  dari  beragam  aturan  negara  yang  di  buat  berbentuk  undang-undang  atau peraturan  lainya  cukup  jelas  negara  menginginkan  pemerataan  pendidikan  dan  kualitas  pendidikan para  generasi  bangsa  yang  bermutu  dan  memiliki  didikasi  pengetahuan  yang  luas  untuk  kemajuan bangsa  dan  negara.  Untuk  itu  sebaliknya  negara  menginginkan  generasi  yang  mempunyai  prilaku yang baik terutama dipendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pendidikan hukum disekolah perlu ditanamkamkan disekolah  sejak dini agar para siswa dapat mempilah-pilah perbuatan buruk dan baik.
Hasil  wawancara  dengan  Guru  PPKn  Menerangan:  Bahwa    mengenai  pengejaran  siswa disekolah  sudah  sesuai  dengan  standar  pendidikan  dan  mengacuh  kepada  kurikulum  pendidikan,
Vol.  6, No. 1 (2019)

## Hal : 13-20
guru dalam memberikan pengetahuan pengajaran tentang pendidikan hukum disekolah sudah sering diberikan  pembelajaran  disekolah,  apalagi  pendidikan  hukum  sangat  diperlukan  bagi  siswa mengingat  banyaknya  kronologis  persoalan  siswa  yang  bermasalah  bahkan  mengarah  kepada pergaulan  bebas  dan  prilaku  siswa  yang  negatif.  Untuk  itu  selalku  guru  harus  memberikan pengetahuan  yang  luas  terhadap  siswa  mengenai  bahaya  dampak  dari  prilaku  yang  tidak  baik terhadap siswa. Guru dalam memberikan pengetahuan tentan pendididikan hukum butuh kesabaran dan  kedekatan  emosional  mengingat  siswa  pada  usia  tersebut  merupakan  masa  puberitas  yang harus  diselamatkan  dari  pergaulan  negatif.  Untuk  itu  seorang  pendidik  harus  prosional  dalam mengajar  dan  dapat  terjun  langsung  terhadap  siswa  untuk  memberikan  contoh-contoh  yang  baik terhadap siswa tandasnya diutarakan pada saat wawancara pada tanggal ( 10 Maret 2019 ).
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  menerangkan:  Bahwa  pihak  sekolah  telah menerapkan pendidikan  dengan standar pendidikan yang baik, mengenai oknum siswa yang masih bermasalah pihak sekolah akan berjuang keras untuk mendidik siswa agar lebih disiplin dalam setiap prilaku  dalam  kehidupanya.  Sekolah  mempunyai  aturan  yang  tegas  dalam  kedispinan  disekolah diantaranya  yaitu  adanya  aturan  yang  harus  dijalani  dari  setiap  siswa,  sedangkan  bagi  siswa  yang bermasalah  pihak  sekolah  memberikan  penyelesaian  dengan  cara  musyawarah  mufakat  berbentuk teguran  nasehat  sedangkan  jika  masih  bermasalah  teguran  tertulis  yang  disampaikan  kepada  wali siswa  untuk  mencari  solusi  penyelesaian  terbaik.  Jika  masih  bermasalah  maka  pihak  sekolah mengambil  sikaf  dengan  mengeluarkan  siswa.  Dalam  persoalan  siswa  tersebut  mungkin  hampir setiap  sekolah  mempunyai  aturan  tegas  terhadap  siswa.  Akan  tetapi  untuk  masalah  siswa  yang terlalu  patal  mengenai  pelanggaran  kedisiplinan  sekolah  masih  sebatas  wajar  layaknya  siswa  yang puberitas. Pihak sekolah akan mengambil langkah dengan cara memberikan metode yang pas dalam pengajaran disekolah tandasnya dalam memberikan keterangan pada tanggal   ( 9 Maret 2019 ).
Hasil  wawancara  dengan  Pihak  Korwil  Kecamatan  Bagan  Sinembah  menerangkan:  Bahwa pihak  korwil  selaku  kordinator  pendidikan  didaerah  setempat  sangat  mendukung  apabila  adanya pihak  yang  mau  meneliti  tentang  pendidikan,  menurut  beliau  pendidikan  adalah  merupakan  suatu keharusan  yang  harus  diselamatkan  untuk  merubah  paradigma  yang  lebih  baik  terhadap  generasi, melalui  pendidikan  akan  mendapatkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Bahkan  bila  perlu diadakan  sosialisasi  rutin  disetiap  sekolah-sekolah  untuk  memberikan materi  pentingnya  pendidikan hukum melalui pelajaran PPKn atau kesadaran hukum terhadap siswa disekolah. Mengingat banyak dilihat  oknum  siswa  yang  tidak  mencerminkan  selaku  siswa  dan  terpengaruh  terhadap  pergaulan negatif,  untuk  itu  beliau  menginginkan  kerja  sama  yang  baik  untuk  memberikan  yang  terbaik  untuk dunia pendidikan dalam berbagai ilmu pengetahuan yang luas dan dapat menjadikan kontribusi yang besar bagi pendidikan tandasnya diutarakan pada tanggal ( Maret-April 2019 ).
Menurut  Ki  Hajar  Dewantara  (1974  :  14  ).  Beliau  merupakan  tokoh  pendidikan  nasional, pengertian  pendidikan  sebagai  daya  upaya  untuk  memajukan  pertumbuhanya  budi  pengerti (penguatan  batin,  karakter),  pikiran  (intelektual  dan  tumbuh  anak).  Dalam  taman  siswa,  tidak  boleh dipisahkan    bahagian-bahagian  itu  agar  memajukan  kesempurnaan  hidup,  kehidupan  dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.
Menurut  Gusdiwo  Rinoyo,  Dkk    (2016  :  12).  Pengetahuan  hukum  memberikan  pengaruh terhadap kepatuhan siswa dalam melaksanakan tata tertib. Oleh karena itu pengetahuan hukum yang dimiliki  oleh  siswa  harus  ditingkatkan.  Pengetahuan  hukum  yang  benar  akan  menjadi  modal  yang sangat penting dalam pembembentukan hukum disekolah dan lingkungan masyarakat.
Berdasarkan  penjabaran  diatas  mengenai  pendididikan  menurut  penulis  pendidikan  siswa harus  sesuai  dengan  jamanya  dan  sesuai  dengan  pertumbuhan  anak  semenjak  dini  untuk  proses perkembangan  dari  anak-anak  menuju  kedewasaanya.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  interaksi sekolah  dan  masyarakatnya.  Sebaliknya  pertumbuhan  jasmani  dan  rohani  siswa  akan  merubah karakter dari anak tersebut.
Menurut  Muntoha  (2016  :  94).  Mengemukakan  seiring  bergantinya  kebijakan  di  bidang pendidikan,  sistem  kurikulum  dan lainya merupakan  cerminan  konsep  hukum  darinya,  di mana  cita- cita  bangsa  kita  yang  ada  dalam  pembukaan  UUD  1945,  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa harus  dibuat  aturan  dibidang  pendidikan.  Karena  untuk  bisa  mengubah  masyarakat  atau  bangsa indonesia menjadi manusia yang cerdas harus diubah melalui hukum yaitu norma-norma hukum yang ada diperaturan perundang-undangan.
Untuk itu mengenai pendapat muntaha, menurut peneliti persoalan pendidikan harus segera dituntaskan dengan  sebaik mungkin oleh negara  sebagai penyelenggara pendidikan skala nasional, untuk  itu  penerapan  pendidikan  di  sekolah  harus  menpunyai  kualitas  yang  baik  guna  memacu sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara lain, untuk menjalankan pendidikan yang
Vol.  6, No. 1 (2019)

## Hal : 13-20
berkualitas  harus  sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah.  Inflementasi  dari  pendidikan  hukum  harus sesuai  dengan  nilai-nilai  kehidupan  di  masyarakat  yang  selalu  berkembang  dan  dinamis.  Memang kalau  kita  cermati  sistem  pendidkan  di  indonesia  selalu  berubah-ubah  untuk  itu  butuh  kedewasaan untuk  mengukur  dari  sebuah  arti  pendidikan,  perubahan  tersebut  dikarenakan  sistem  pergantian pemerintahan, maka berganti pula sistemnya.
Menurut  Ikhsan  (2017  :  54).  Dalam  proses  pembelajaran  pendidikan  pancasila  dan kewarganegaraan, selain alat media- media, masyarakat merupakan sumber dan media utama dalam pembelajaran  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan.  Dalam masyarakat,  siswa  dapat  melihat langsung  proses  sosial  yang  sedang  berlangsung  kepada  siswa  diperkenalkan  konsep  geograpis setempat,  masalah  kehidupan  kelompok,  proses  dan  mekanisme  pemerintahan,  aktifitas  produksi dan distribusi barang dan jasa, adat istiadat setempat.

## Kesimpulan
Menurut  Peneliti  pendidikan  hukum  melalui  pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn) disekolah dapat membawa imflementasi perubahan pendidikan di sekolah, karena  mata  pelajaran  PPKn memfokuskan  bidang  pengetahuan  untuk  pembentukan  warga  negara yang mampu memahami hak dan kewajiban dari setiap  warga  negara indonesia, khususnya  bidang pengetahuan  pendidikan  hukum  sesuai  dengan  amanah  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dan  Peraturan Presiden  tentang  Nomor  87  Tahun  2017  Tentang  Penguatan  Pendidikan  Karakter  pada  Pasal  (1) menerangkan “Penguatan  pendidikan  karakter  yang  selanjutnya  disingkat  PPK  adalah  gerakan pendidikan  untuk  memprkuat  karakter  peserta  didik  melalui  harmonisasi  olah  hati,  olah  rasa,  olah pikir,  dan  olah  raga  dengan  melibatkan  dan  kerja  sama  antara  satuan  pendidikan,  keluarga,  dan masyarakat  sebagai  bahagian  dari  Gerakan  Nasional  Revolusi  Mental  (GNRM)”.  Untuk  itu  dapat disimpulkan  bahwa  pendidikan  hukum  harus  selalu  diberikan  kepada  setiap  siswa  disekolah,  untuk memberikan  dampak  perubahan  kepada  siswa  agar  tidak  keluar  dari  subtansi  seorang  siswa  yang mempunyai  didikasi  kurang  baik,  siswa  yang  baik  harus  taat  terhadap  aturan  hukum.  Untuk  itu harapannya    pentingnya  pendidkan  hukum  terhadap  siswa  melalui  pelajaran  PPKn  disekolah  harus diberikan sejak di sekolah. Penerapan tersebut dapat diinflementasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap  siswa.  Sedangkan  guru  dalam  pengajaran  harus  mempunyai  metode  pengajaran  sesuai dengan standar kurikulum pendidikan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  DRPM  Ristek  Dikti  atas  bantuan  dana untuk penelitian dosen pemula tahun 2018 dan kepada pihak SMP Swasta Islam Babussalam yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Dewantara,  Ki  Hajar,  1977 .  Karya  Ki  Hajar  Dewantara ,  Yogyakarta:Majelis  Luhur  Persatuan Taman Siswa.
[2]. Tilaar, H.A. R, 2003. Kekuasaan & Pendidikan, Indonesia Tera , cetakan ke-1.
[3].  Rahardjo,  Satjipto,  2009. Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia ,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
[4]. Rahardjo, Satjipto, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia , Program Studi Magister Ilmu Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponogoro  Jurnal  Law  Reform,  Vol.  1,  No.1, Halaman: 8:2005.
[5]. Undang-Undang Dasar 1945
[6]. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[7]. Otje Salman, 1989. Beberapa aspek Sosiologi Hukum , Alumni Bandung.
[8]. Kosasih Djahiri, 2000. Strategi Pembelajaran PPKn Era Reformasi Menuju Indonesia Baru.
[9]. Suparman, asep, Pendidikan Hukum Humanistik , Sekolah Tinggi Ilmu Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.1, No.1, Februari, Halaman: 54, 2015.
Vol.  6, No. 1 (2019)
Hal : 13-20
[10]. Muntoha, Pendidikan Dalam Perspektif Hukum (Antara Harapan dan Realita ), Jurnal Madaniyah, Vol. 1 Edisi X Januari. ISSN 2086-3462, Halaman: 94:2016.
[11].  Ihksan,  2017. Kecendrungan  Global  Dalam  Proses  Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  dan  Kewarganegaraan  di  Sekolah ,  Jurnal  Pancasila  dan Kewarganegaraan,  Vol.  2,  No.  2,  Juli,  ISSN  2527-7057  (Online),  ISSN  2545-2683 (Printed). Halaman: 54:2017.
[12]. Rinoyo Gusdiwo, dkk, Hubungan Antara Pengetahuan Hukum Dengan Tingkat   Kepatuhan Terhadap  Tata  Tertib  Sekolah  Pda  Siswa  Kelas  X  SMA  Negeri  4  Yogyakarta , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Halaman: 12:2016.
[13].  Yuniastuti, Eksistensi,  Moral  dalam  Pendidikan ,  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, Th 23, Nomor 2, Agustus, Halaman:40:2010.