## PERSELISIHAN KEADILAN,  KEMAMFAATAN,  DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRIVATISASI SUMBER DAYA AIR

## DISPUTES JUSTICE, UTILIZATION, AND LEGAL CERTAINTY IN THE PRIVATIZATION OF WATER RESOURCES

## Husnan Wadi
Law Office Edi Rahman dan Rekan E-mail : husnan_w@yahoo.com
Naskah diterima :20/05/2014; revisi : 20/06/2014/; disetujui : 29/07/2014

## A bstrAct
Justice is like water that never dry to talk, especially when it touches the basic necessities that are inseparable from the lives of both humans and other biological organisms. Privatization by investors when correlated with the law sometimes has problems of its own. How justice should be placed by not forgetting one of the most important elements of life. Will Law Number 7 of 2004 and the Constitution of 1945 of NRI, how is social justice and certainty guaranteed by the state if things become a basic need of human needs that are privatized by investors?. Unbalanced retribution  will mortgage unorganized justice values that into an opportunity to  abuse the regulations rather than the legal subjects freedom in getting added value for certain people. Justice, utilization, and certainty are not to negate one to another  that may result in other victims.

## Keywords: Privatization, Water and Law

## A bstrAk
Keadilan seperti ibarat air yang tidak pernah kering untuk bicarakan, apalagi ketika keadilan itu menyentuh pada kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari kehidupan baik manusia maupun mahluk biologis lainya. Privatisasi oleh pemilik modal saat berkorelasi dengan hukum kadang memiliki masalah tersendiri. Bagaimana keadilan seharusnya ditempatkan dengan tidak melupakan salah satu unsur terpenting dari kehidupan. Akankah undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 dengan UUD 1945 NRI, bagaimana keadilan sosial dan kepastian yang harus terjamin oleh negara jika hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari kebutuhan manusia itu terprivatisasi oleh pemodal?. Retribusi yang tidak berimbang akan menggadaikan nilai-nilai keadilan yang tidak teroganisir menjadi peluang bagi penyalahgunaan regulasi yang mendasari daripada kebebasan subyek hukum dalam mendapatkan nilai tambah bagi segelintir orang. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidaklah untuk menegasikan yang satu dengan yang lainya sehingga memunculkan koraban bagi yang lainya.

## Key Word : Privatisasi, Air dan Hukum

## PENDAHULUAN
a ir dalam sejaraH kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan ma-
nusia di muka bumi. Air yang keberadaan- nya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan dan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
219~239
penguasaan dan pemilikan atas sumber- sumber air seharusnya juga diusahakan bersama.
Pada masa sekarang dan tahun–tahun mendatang terdapat persoalan pemenuhan kebutuhan  pokok yang besar bagi Indone- sia dan bagi Negara–negara di dunia lain, yaitu kelangkaan air. Persoalan akses air yang semakin terbatas dihadapi banyak orang,  dikarenakan air menjadi semakin mahal akibat komersialisasi dan privatisasi sumber daya air yang meluas.
Sementara itu,  krisis lingkungan hidup dan kegagalan pengelolaan air akan me- micu konflik sosial antar wilayah yang tidak terhindarkan,  manakala pengelolaan air pada satuan Daerah Aliran Sungai (DAS) antara hulu dan hilir tidak meng- indahkan tata kerama, ekonomi dan sosial yang men cukupi. Air merupakan sumber daya strategis,  namun tidak cukup jika air hanya dinilai sekedar sumber daya semata . Makna air lebih dari itu. Air merupakan sumber kebutuhan dasar manusia karena hampir seluruh segi kehidupan manusia membutuhkan air. Namun,  kecenderung- an air disia-siakan ketika berlimpah dan dicari ketika langka. Kecenderungan itu ter jadi karena air sebagai Publik  Good, yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, tidak ada ketersaingan,  dan memiliki Pro- perty Right yang lemah,  sehingga tidak ja- rang air diperlakukan sebagai sumber daya dengan kepemilikan bersama ( Global Com- mons ),  yaitu sumber daya yang di kelola secara kolektif,  bukan untuk dijual atau di perdagangkan guna memperoleh ke- untungan. 1
Adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak dapat mem berikan pencerahan yang jelas ten- tang status dan posisi sumber daya air dan bahkan,  adanya berbagai Konvenan Inter-
1 Bunasor Sanim, Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis), Cetakan I,  IPB Press,  Bogor,  2011,  hlm. Xviii-xix
nasional makin berubah orientasi pan- dangan tradisional tentang air. Pandangan tradisional tentang air cenderung diting- gal kan,  karena air tidak sekedar hanya Publik Good, tetapi sudah menjadi komo- ditas ekonomi,  yang memiliki nilai pasar dan dapat diperdagangkan. 2
Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang berdasarkan pada nilai ekonomi inti- risik ( intirinsic value ) dari air,  yang di- dasarkan pada asumsi adanya keterbatasan dan kelangkaan air ( limited and scarcity water ) serta dibutuhkannya investasi atau penyediaan air bersih,  sebagai pemenuhan hak atas setiap warga Negara. 3 Fenomena krisis sumber daya air telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Indonesia ter- masuk dalam Negara di dunia yang kaya air,  namun beberapa daerah di Indonesia telah mengalami krisis sumber daya air. Hal ini tentunya tidak lepas dari semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah pen- duduk dan peningkatan pembangunan ekonomi yang cenderung fokus pada pen- dapatan perkapita serta mengabaikan indi- kator-indikator sosial. 4
Perubahan cara pandang terhadap air yang awalnya merupakan barang publik menjadi barang ekonomi ini membuat pe- lak sanaan pengelolaan air dengan me- nerap kan kebijakan insentif dan di si- nsentif. Kelangkaan air dijadikan alasan utama terhadap perubahan cara pandang terhadap air. Kebijakan mengenai sumber daya air di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengamanat- kan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Secara tersirat, konsep kepemilikan sumber daya air di Indonesia menyatakan bahwa sumber daya air merupakan milik Tuhan Yang Maha
2 Ibid.,
3 Ibid.,
4 Ajeng Kartika et al. Ekonomi Sumber Daya Air Perspektif Islam, UB Press,  Malang,  2013,  hlm. v
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
Esa. Negara memiliki kewajiban mengelola dan mendistribusikan secara adil bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pasal ter- sebut secara jelas menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia,  khususnya air. 5
Kebijakan turunan dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengenai sumber daya air juga terdapat pada UU Pokok Agraria Tahun 1960. Pengertian pokok agrarian bukan sekedar tanah,  tetapi juga air dan ruang angkasa. Pengaturan air dalam UUPA termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3). Ayat (2) berbunyi:
“Seluruh bumi,  air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ter- kandung didalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.”

## Dan ayat (3) berbunyi:
“Hubungan antar bangsa Indonesia dengan bumi,  air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) adalah hubungan yang bersifat abadi.”
UU Pokok Agraria mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengguna, per sediaan dan pemeliharaan air,  serta me nentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai air. Dengan kata lain,  kebijakan ini mengatur hak-hak penguasaan atas air. Kebijakan ini meng- akui hak ulayat atau hak adat atas air. 6
Pada tahun 2004 terbit kebijakan lebih spesifik di sektor sumber daya air. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber daya Air memuat adanya dua jenis hak guna sum- ber daya air,  yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Kebijakan tersebut tampak di- dominasi oleh kepentingan ekonomis yang
5 Ibid.,
6 Ibid., hlm. vi
melihat bahwa air merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi tinggi. In- strumen Hak Guna Pakai dalam UU No. 7 Tahun 2004 berimplikasi pada pemerintah yang membatasi bentuk  dan jumlah peng- gunaan air oleh masyarakat. Di luar batasan kriteria pengguna sehari-hari dan pertanian rakyat yang ditentukan Pemerin- tah. 7 Selanjutnya dengan adanya instru- men hak guna usaha sumber daya air dalam UU No. 7 Tahun 2004 telah mem- beri ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air (air,  tanah, segala bentuk air permukaan,  dan se- bagian badan sungai). Kemudahan per- ijinan pemerintah dalam pengelolaan sum- ber daya air bagi pihak swasta dalam satu dekade terakhir ini,  telah berdampak pada eksploitasi sumber daya air yang berlebi- han serta terabaikannya hak rakyat untuk mengakses air bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memproduksi bahan pangan. 8
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah berhasil memenuhi keingi- nan dari perusahaan multinasional beserta rezim perdagangan bebas (Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional) untuk men jadikan air sebagai komoditas yang me nguntungkan. Komersialisasi dan priva- tisasi air oleh pihak swasta lebih cender- ung menempatkan air sebagai fungsi eko- nomi ketimbang fungsi sosial.  Perkemban- gan yang kini terjadi terkait sumber daya air adalah semakin langkanya air bersih dan distribusinya yang menunjukkan ke- tidakadilan. Hal ini terlihat dari banyak- nya rakyat Indonesia yang belum bisa mengakses air. 9
Salah satu undang-undang yang di- bentuk dalam rangka melaksanakan keten- tuan Pasal 33 UUD 1945 adalah UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun undang-undang yang disahkan
7 Ibid., hlm. vii 8 Ibid.,
9 Ibid.,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 219~239
pada tanggal 19 Februari 2004 dan di- undang kan pada tanggal 18 Maret 2004 ini menuai banyak kontroversi karena ter- dapat beberapa pasal yang diindikasikan akan memicu privatisasi 10 pengelolaan air dan komersialisasi air yang bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
Lambannya reformasi institusi dan keti- dak pastian legal formal di sektor air,  se- cara bersamaan privatisasi air sendiri sudah dijalankan oleh pemerintah Indone- sia, khususnya privatisasi Perusahaan Dae- rah Air Minum (PDAM) antara lain:
1) Tahun 1997, World Bank mensponsori privatisasi air di Jakarta,  dibagi kepada Thames Water (Inggris),  dan Suez-Lyon- naise (France).
2) Privatisasi PDAM Batam dan Pa lem- bang oleh Biwater (Inggris).
3) Privatisasi PDAM Pekanbaru dan ma- nado (masih dalam proses).
4) Privatisasi air oleh Ondo-Suez yang bero- prasi di Jakarta, Medan, Semarang,  dan tanggerang,  serta
5) Privatisasi air di Sidoarjo oleh Vivendi (France). 11
Pengelolaan sumber daya air secara pri- vatisasi ini sendiri di banyak Negara men- imbulkan perdebatan pro-kontra. Tidak hanya di Negara sedang berkembang,  din- egara maju pun tidak sedikit perdebatan muncul tentang pro-kontra privatisasi. Pri- vatisasi air bersih adalah manifestasi liber-
10 Elly Erawati dan J.S. Badudu secara etimologi men- guraikan arti kata privatisasi sebagai terjemahan dari privatization yakni “Proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan mi- lik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pen- gelolaaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta.” Elly Erawat dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, dalam Winarno Yudho et. Al, Privatisasi Ke- tenagalistrikan,  Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan,  Kebijakan Politik Pemer- inta,  dan Penerapannya Di Indonesia ,   bekerjasama den- gan Konrad-Adenauer-Stiftung,  Jakarta,  2005,  hlm 5.
11 Bunansor Sanim, Op,  Cit, hlm. 71
alisasi. Liberalisasi dalam hal konsesi dan perluasan peran privat, pasar air, hak in di vidual atas air, dan penguasaan air. Liber  alis  memandang  air  adalah   komo ditas, akses privat harus dibuka,   pemerin tah se- batas fasilitator dan regulator. Dalam sistem kepemilikan dan oprasi publik,  ine- fisiensi air tinggi dan efisiensi administrasi mencegah otoritas menguasai air. 12
Kondisi ini secara nyata menunjukkan adanya ketidaksingkronan antara UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air. Terjadinya ketidaksingkronan ini karena UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sum ber daya Air ini tidak dapat mengem- ban amanat Negara yang dimandatkan dalam UUD 1945. Seharusnya UUD 1945 Pasal 33 merupakan landasan kebijakan- ke bija kan terkait dengan sumber daya air yang merupakan salah satu hajat hidup rakyat. Konstitusi di Indonesia menganut paham atau ideology Negara  kesejah teraan, dan jelas disebutkan bahwa kekayaan alam (termasuk sumber daya air) dikuasai Nega- ra untuk kesejahteraan seluruh  rakyat. 13
Untuk menjaga Pasal 33 UUD 1945 khususnya,  dan konstitusi pada umum- nya,  amandemen UUD 1945 yang ketiga telah mengakomodasi terbentuknya Mah- kamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga baru dalam system ketatanegaraan Indo- nesia,  di mana salah satu fungsinya adalah untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,  kemudian fungsi ini lebih dikenal dengan istilah Judicial Riview. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenanganya melakukan peng- ujian undang-undang terhadap UUD 1945 disebuts sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi ( The Guardian of Constitution ) dan penafsiran
12 Ibid., hlm. 75 13 Ajeng Kartika, Op, Cit, hlm. vii
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
(dog ma atau doktrin) hukum. Penelitian hukum normatif juga dapat berupa usaha untuk menemukan hukum In concerto berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan layak diterapkan untuk menyele- saikan perkara hukum tertentu. 17
Spesifikasi penelitian ini bersifat des- krip tif analitis,  karena dalam   penelitian ini akan digambarkan/dilukiskan fakta- fakta di lapangan mengenai hak menguasai negara terhadap sumber daya  (air)  atas hasil pengelolaan sumber daya air kaitan- nya dengan Undang-Undang Nomor 7 Ta hun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai penguasaan dan we wenang atas sumber daya air.
Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini maka Pendekatan yang di- gunakan adalah :
a. Pendekatan  perundang-undangan (sta  - tute approach). Pendekatan per undang – undangan ini diperlukan untuk meng- kaji dameneliti peraturan per undang-undangan yang berkaitan de- ngan Aspek Hukum Privatisasi Pe nge- lolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945,   serta peraturan   per un- dang-undangan lain yang terkait. Untuk itu peneliti melihat hukum sebagai sis- tim tertutup yang mempunyai sifat-sifat comprehensive norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis dan ko- heren serta systematic ,  dan all-inclu- sive . Di samping bertautan, konsisten antara satu dengan lainnya,  norma- norma hukum tersebut juga tersusun secara heararkis. 18
17 Soetanndyo,  Wingyosoebroto, Hukum,  Paradigma, Methode,  dan Dinamika Masalahnya, Jakarta,  HUMA, 2002,  hlm. 17.
18 Johnny Ibrahim,  teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,  Malang,  Boymedia Publishing,  2006, hlm.303
kon stitusi  ( The Sale of Interpreter Consti- tution ). 14
Oleh karena itu,  beberapa Lembaga Swa daya Masyarakat (LSM) mengajukan uji materil UU Sumber Daya Air (UU SDA) ke Mahkamah Konstitusi untuk meng uji konstitusionalitas UU SDA ter- hadap Pasal 33 UUD 1945. Bahkan undang-undang ini mencetak rekor sebagai undang-undang yang paling banyak di uji materil kan di Mahkamah Konstitusi. Ter- dapat 19 pasal yang diminta uji materil. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang akhirnya pada tanggal 13 Juli 2005 majelis hakim membacakan putusan yang menolak permohonan pembatalan UU SDA karena majelis hakim meng ang- gap UU SDA tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam per timbangan hukumnya bahwa majelis hakim ber- pendapat bahwa tidak terjadi privatisasi dan komersialisasi terhadap sumber daya air akibat diberlakukanya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 15
Berdasarkan fenomena di atas,  penulis merasa tertarik untuk melakukan peneli- tian tentang perselisihan keadilan,  kemam- faatan,  dan kepastian hukum dalam pri- vatisasi sumber daya air ?”
Penelitian hukum dalam studi ini meng- gunakan penelitian hukum normatif 16 . Penelitian hukum normatif merupakan pe- nelitian dengan melakukan investarisasi hukum positif,  serta penelitian yang ber- usaha menemukan asas-asas,  falsafah
14 Afnanul Huda, Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber daya Air Dalam Perspektif Islam, (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Skripsi , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah),  Jakarta,  2011,  hlm. 4-5.
15 Ibid., hlm. 6 16 Penelitian hukum normatif,  yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-un- dangan (inabstracto) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan (inconcreto), Lihat dalam Su- dikno Mertokusumo, Penelitian Hukum, Yogyakarta, Liberty,  2004,  hlm. 29
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
219~239
b.  Pendekatan perundang-undangan da- lam penelitian ini akan digunakan untuk menggali dan mengungkapkan substansi norma-norma hukum yang menyangkut tentang aspek hukum Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang No- mor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.
c. Pendekatan  Konsep (conceptual ap- proach) yaitu suatu pendekatan dengan memahami unsur-unsur ab- strak yang ada dalam pikiran. Me- nurut Ayn Rand,  secara filsafat konsep merupakan integrasi men- tal atas dua unit atau lebih yang di- isolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Pendekatan konsep ( concep- tual   approach ) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kon- sep yang berkaitan dengan Aspek Hukum Privatisasi Pengelolaan Sum- ber Daya Air Menurut Undang-Un- dang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.
d. Pendekatan  Analitis (analytical ap- pro ach), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari ha- kekat,  dan makna yang ter kan dung dalam peraturan per undang-un- dangan secara konseptual,  se kaligus me ngetahui penerapannya dalam prak tek dan putusan hukum. Dalam konteks penelitian ini,  yang akan dilakukan dengan pendekatan ana- litis adalah menganalisis pe ngertian hukum,  asas hukum,  kaidah hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan aspek hukum Privatisasi Pe- ngelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.
e. Pendekatan Sejarah ( Historical Ap- proach ),  yaitu suatu pendekatan
yang digunakan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perkem- bagan hukum dan latar belakang lahirnya privatisasi terhadap sumber daya air di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini adalah mengenai priva- tisasi sumber daya air yang terkan- dung dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perspektif UUD 1945.
f. Pendekatan Kasus (Case Approach) , yaitu suatu pendekatan yang di- gunakan untuk mengetahui pener- apan norma-norma atau kaidah- kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam konteks penelitian ini adalah perselisihan ke- adilan,  kemamfaatan dan kepastian hukum pengelolaan sumber daya air.

## PEMBAHASAN
Perselisihan Keadilan,  Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dari be- berapa pendekatan antara lain adalah:
A. Keadilan,  perspektif UUD NRI 45.
Hak menguasai negara atau hak negara untuk menguasai pengeloaan sumber daya air Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,  menjadi landasan konstitusional mengenai peng- uasaan negara atas sumber daya alam. Fra- sa  : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk se besar- besarnya kemakmuran rakyat ”, ini men- jadikan frasa doktrinal,  yang men jadikan landasan filosofis,  sosiologis  dan yuridis dalam pengelolaaan sumber daya alam In- donesia. Pasal ini menjadi meta-norm un- tuk meletakkan rasa keadilan masya rakat terhadap penguasaan sumber daya kolektif. Maka seluruh undang-undang sektoral yang menjabarkan makna pasal 33 ayat (3) termasuk di dalamnya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pe ngelolaan Sumber
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
Daya Air tujuan hukum tertingginya adalah keadilan sosial. Oleh Gustav Rad- bruch di dalam ajarannya tentang filosofi konsep hukum dan ga gasan hukum,  di- katakan “ the idea of law is defined through a triad of justice,  utility and certainty.” Nilai utilitas atau kemamfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan. 19
Perselisihan keadilan,  kemamfaatan, dan kepastian berdasarkan pertimbangan Common sense 20 bergerak di ranah kemas- lahatan dan atau kemamfaatan,  maka apa- bila aturan,  mamfaatannya lebih besar hendaknya diabdikan pada kepastian. Ke- mamfaatan hukum harus menciptakan kepastian. Peraturan yang bermanfaat dan menciptakan kepastian harus diabdikan untuk keadilan. 21
Nilai keadilan kolektif sangat ter- gantung dari peranan negara melalui pengkondisian struktur sosial pada masya- rakat tertentu. Bukan tergantung kemauan individu-individu. Sementara,  keadilan in- di vidu ditentukan oleh masing-masing individu dalam melakukan interaksi di- antara mereka. Adanya keadilan,  terutama keadilan sosial merupakan prasyarat untuk berlangsungnya (sustainibility) 22 suatu ko- mu nitas tertentu karena komunitas ter- sebut dalam keadaan tertib dan dinamis. Jika yang dibicarakan adalah keadilan se- bagai penomena sosiologis,  maka keadilan
19 http//www.widhihandoko.com diambil tanggal 18 agustus 2014
20 Common Sense bagi Plato adalah pendapat umum ( Common Opinion ) yaitu suatu pengetahuan yang merupakan hasil persepsi orang kebanyakan ( the man in the street ). Tentang suatu objek yang dicerap langsung oleh subjek yang sifatnya sederhana yaitu hanya merupakan gambaran (copy) objek yang real aktual, (http//www. 1duy.wordpress.com)
21 Hasil wawancara dengan Hayyanul haq pada tanggal 10 Juni 2014.
22 Makalah disampaikan dalam seminar dan pelatihan pemamfaatan Rawapening sebagai potensi lokal sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka peningkatan Networking pada Program Revitalisasi Pusat Studi Wanita Gender di Salatiga Tanggal 23 November 2010. Di tulis oleh suteki,  Guru Besar Ilmu Hukum (Hukum dan Masyarakat) UNDIP.
itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. 23
Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaanya tidal lagi tergantung pada kehendak pribadi,  atau pada kebaikan- kebaikan individu yang bersifat adil, tetapi sudah bersifat struktural. 24 Artinya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan stru- ktur sosial yang adil. Jika ada yang ketidak adilan sosial,  penyebabnya adalah struktur -struktur sosial yang tidak adil.
Berdasarkan pada Tap MPR No. IX Ta- hun 2001 25 , salah satu nilai yang harus di- tuangkan dalam sistem peraturan per- undang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam termasuk SDA adalah nilai keadilan. Menurut Sudharto P. Hadi 26 ,  hukum yang baik ( good norm ) adalah hukum yang memuat prinsip-prin- sip keberlanjutan,  berkeadilan,  dan de- mokratis. Hal itu dapat dicapai jika pe- nyusunannya mengikutsertakan berbagai pihak terkait sejak awal  ( good Process ). Jadi nilai keadilan,  sangat relevan untuk dijadikan sebagai basis utama dan yang tertinggi dalam pemanfaatan Sumber  Daya Air.
Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry di rangkum dalam tiga kelompok yaitu : (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status). 27 Marxisme memandang ke- adilan bukan dari aspek distribusinya te- tapi dari aspek produksi. Distribusi masih
23 Ibid,
24 Ibid, hlm.2 25 Berdasarkan Tap MPR NO. 1 Tahun 2003,  yang dikenal dengan Tap Sapujagat,  meskipun secara formal UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebut lagi ketetapan MPR sebagai Peraturan Perundang-undangan,  Tap MPR No. IX Tahun 2001 termasuk Tap yang masih berlaku terbentuknya UU Sumber Daya Alam.
26 Sudharto P. Hadi, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan ,  BP UNDIP,  Semarang,  2002 hlm.v. 27   Brian Barry, Theories Of Justice,  Harvester- Wheatssheaf ,  London,  1989,  Vol. I,  hlm.146.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
219~239
bisa diatur dan diperbaiki (fiskal progresif, misalnya),  tetapi selama produksi berada ditangan kapitalis,  selama itupula ada masalah dengan keadilan. 28 Privatisai Air Minum hanya merupakan salah satu contoh. Dari beberapa definisi tentang ke- adilan tentunya ada pendukung maupun tidak,  sesuai dengan cara pandang dari masing-masing orang memandang keadilan itu dari sisi mana. Karena sedimikian abs traknya tentang keadilan sama ab strak nya hukum dan karena sifatnya yang subjektif maka tidak dapat dinilai se- cara kongkrit oleh setiap orang namun cara pandang dari masing-masing orang tentang keadilan itu sebagai suatu nilai yang etis sesuai yang dianut oleh individu dalam masyarakat
B  Keadilan Menurut Ajaran Hukum Gus- tav Radbruch.
Gustav Radbruch,  adalah seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman dia menga- jarkan tiga ide dasar hukum,  yang oleh se- bagian besar para pakar teori dan filsafat hukum sebagai tujuan hukum yaitu keadi- lan,  kemanfaatan dan kepastian hukum.
Dari ketiga ide dasar tersebut tentu ma- sing-masing mempunyai makna yang ber- beda-beda dan tidak saling bertentangan satu sama lain antara keadilan,  keman- faatan dan kepastian hukum tentunya ada pemikiran bahwa dari ketiga ide tersebut mana yang lebih dulu apakah keadilan atau kemanfaatan ataukah kepastian hukum ?. Namun dalam prakteknya sering berbenturan satu sama lain karena masing- masing ahli hukum sering beda pandangan dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa kepastian hukum baru kemanfaatan bar- ulah keadilan,  namun oleh Gustav Rad- bruch mengatakan bahwa dari asas priori- tas tersebut harus diikuti mulai dari ke- adilan,  kemanfaatan dan kepastian
28 Bur Rasuanto,  “ Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis  Rawls dan Habermas ”,  (Disertasi Doktor Universitas Indonesia,  Jakarta,  1999),  hlm. 52.
hukum secara umum kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh saling ber- tentangan dengan keadilan,  demikian juga dengan kepastian hukum tidak boleh ber- tentangan dengan kemanfaatan. Oleh Gus- tav Radbruch ini dikenal dengan ajaran prioritas baku. 29
Gustav Radbruch memberikan kontri- busi besar tentang cita dasar hukum,  yak- ni keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian. Pemikiran  Gustav Radbruch tentang tiga cita hukum itu diterima luas dalam kala- ngan hukum dan menjadi dasar per- timbangan setiap pembuatan aturan hu- kum. Nilai keadilan secara tradisional sudah diperbicangkan sebelum era hukum modern,  bahkan sudah sejak masa ribuan tahun lalu. Kemanfaatan mulai diper- bincangkan pada masa Utilitarian. Sedang- kan kepastian hukum mulai ditekankan bersamaan dengan ber kem bangnya hukum modern menyebabkan rasionalisasi di bidang hukum,  hukum harus bisa dipre- diksi dan dikalkulasi,  mem buka pintu bagi masuknya per masalahan yang tidak ada sebelumnya,  yakni kepastian hukum.
Namun mengundang pertanyaan besar: apakah jika norma hukum koheren-kon- sisten,  komprehensif,  dan antar elemen tidak saling menegasikan-apakah masih membuka perselisihan antara keadilan, kemanfaatan,  dan kepastian hukum?
C. Konsep Hak Menguasai Negara Atas SDA
Konsep “hak menguasai negara” atas sumber daya alam di Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang berke- adilan. Konsep “menguasai oleh negara” yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih terfokus pada  mengurus dan  mengelola sumber daya air yang di- tujukan untuk kesejahteraan seluruh
29 Bernard l. Tanya,  dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan generasi ,  Yogyakarta: Genta Publishing 2010. Hlm.129
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
warga masyarakat,  hal tersebut sesuai dengan teori negara kesejahteraan,  yang berpendapat bahwa negara dibentuk atau didirikan dengan tujuan untuk  mensejah- terakan seluruh warga masyarakat. Demi- kian juga pendapat ahli hukum Jeremy Bentham penganut aliran utilitis hukum harus juga mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang the greates happiness of the greatest number ,  pena- nganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. 30 Inilah standar etik dan yuri- dis dalam kehidupan sosial.
Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan -kebutuhan nya. 31 Kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke- dua),  selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan diakui dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada manusia,  sehingga harus dilindungi dan dihormati oleh siapa- pun. Kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan dari teori negara kesejahteraan, prinsip ini sesuai pula dengan asas kese- imbangan individu,  masyarakat,  pe nguasa dan Yang Maha Kuasa yang tertuang dalam Pancasila Sila Ke-satu,  Ke-tiga dan Kelima (Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa,  Sila III Persatuan Indonesia,  Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
Dalam Penjelasan Pasal 33 sebelum dia- mandemen 32 bahwa perinsip penguasaan
30 Ahmad Ali, Of,  Cit, .hlm.273
31 Baca S. Prakash Sinha dalam,  Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak,  dan Markus Y. Hage, TEORI HUKUM Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ,  Yogyakarta,  Genta  Publishing 2010,  hlm. 91 32 Pada Sidang Majlis Permusyawaratan Rakyat Bagian Penjelasan UUD NRI 1945 dihilangkan, sehingga
negara dan pengusahaan (produksi) di- dasarkan pada kolektifitas,  yaitu diker- jakan oleh semua,  di bawah pimpinan atau pemilikan  anggota–anggota masyara- kat yang pada akhirnya ditujukan guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum sebagai berikut :
“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi,  di mana produksi dikerjakan oleh semua,  untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemak- muran masyarakatlah yang diuta- makan,  bukan kemakmuran orang- seorang. Oleh sebab itu,  perekonomian disususun sebagai usaha bersama ber- dasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian ber- dasar atas demokrasi ekonomi,  ke- makmuran bagi segala orang. Oleh se- bab itu,  cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” . 33
Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjadi otoritas yang kemudian memberikan tafsir atas  “ pen- guasaan negara ” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tafsir atas “ penguasaan negara ” beragam se- belum adanya tafsir resmi Mahkamah Konstitusi terhadap Frasa “penguasaan negara” dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI 1945. Mahkamah Konstitusi pun melalui putusan Nomor 001-021-022/ PUU-I/2003 memberikan tafsir atas frasa “ dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD 1945.
UUD NRI 1945 saat ini berisi kan batang tubuh saja tanpa Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi pasal.
33 Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 219~239
Perkataan ”dikuasai oleh negara” harus- lah diartikan mencakup makna penguasa- an oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi ke- daulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “ bumi dan air dan ke- kayaan alam yang terkandung didalam- nya ”,  termasuk pula didalamnya penger- tian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan di- maksud. Rakyat secara kolektif itu di kon- struksikan oleh UUD 1945 mem berikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan ( beleid ) dan tindakan peng- urusan ( beheersdaad ) dan pengawasan ( toe zi chthoudensdaad ) untuk tujuan se- besar-besarnya kemakmuran rakyat 34
Di dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, penjelasan otentik tentang pengertian bumi,  air,  dan kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya atau dengan kata lain sumber daya alam (SDA) dikuasai oleh negara,  termuat dalam UU No. 5 tahun 1960 yaitu UUPA yang berlaku pada tang gal 24 september 1960. Dalam pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelak- sanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan pengertian hak menguasai Sumber Daya Alam oleh negara sebagai berikut : 35
1.  Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa,  terma- suk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara,  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2.  Hak menguasai dari negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :
34 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 Atas permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan
35 Ibid.
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  per- sediaan,  dan pemeliharaan bumi, air,  dan ruang angkasa tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubu- ngan–hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,  air, dan ruang angkasa.
c.  Menentukan dan mengatur hubu- ngan–hubungan hukum antara orang–orang dan perbuatan–per- buatan yang mengenai bumi ,  air, dan ruang angkasa.
2.  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemak- muran rakyat dalam arti kebangsaan, ke sejahteraan,  dan  kemerdekaan   dalam masyarakat dan negara hukum Indo- nesia yang merdeka,  berdaulat,  adil dan makmur.
3.  Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak berten- tangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan per- aturan pemerintah. 36
Selain dalam UUPA dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ke- tentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 37 mengatur pula menge- nai hak menguasai oleh negara.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 diatur bahwa:
36 Elza Syarief, menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, ,  Jakart:  Gramedia , 2012,  hlm. 133.
37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
1. Air beserta sumber-sumbernya,  ter- masuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.
2. Hak menguasai oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
a.  Mengelola serta mengembangkan ke- mamfaatan air dan / sumber-sumber air.
b.  Menyususun,  mengesahkan,  dan atau memberi izin berdasarkan per- encanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.
c.  Mengatur,  mengesahkan,  dan atau memberi izin peruntukan, penggu- naan,  penyediaan air,  dan / atau sum- ber- sumber air.
d.  Mengatur,  mengesahkan dan atau mem- beri izin pengusahaan air,  dan atau sumber-sumber air.
e.  Menetukan dan mengatur perbuatan- perbuatan hukum dan hubungan- hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan sumber-sumber air.
3. Pelaksanaan atas hak menguasai negara tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat,  sepan- jang tidak bertentangan dengan kepent- ingan nasional.
Pada awal masa pembahasan UUD 1945,  BPUPKI menganut prinsip di mana Pemerintah berkewajiban sebagai peng- awas dan pengatur dengan berpedoman pada kesejahteraan  rakyat. 38 BPUPKI me- ng hendaki agar sumber daya alam tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-se- orang untuk menindas dan memeras hidup orang lain. Sejalan dengan hal tersebut, Mohammad Hatta merumuskan frase ” dikuasai oleh negara ” dalam Pasal 33
38 Seketariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (1993),  sebagaimana dikutip dalam: Novianto Murti Hantoro, op.cit ,   hlm 7
UUD 1945 naskah asli sebagai dikuasai oleh negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha,  usaha- wan atau ordernemer . Lebih tepat dikata- kan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi,  peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang ber modal. 39
Sementara Mohammad Yamin mengarti- kan frase ”dikuasai oleh negara” termasuk pengertian mengatur dan/atau menyeleng- garakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan meng- utamakan bangunan koperasi. 40
Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam ternyata juga dianut dalam Pasal 38 ayat (3) UUDS 1950. Mengenai hal ini Prof.  Soepomo berpendapat bahwa ke- tentuan pasal tersebut menekankan kepa- da kewajiban negara dalam mengatur dan mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak hanya dalam arti memproduksi suatu barang,  namun juga termasuk sarana tran- sportasi,  distribusi,  peredaran dan per- dagangan melalui pendirian koperasi. 41
Bagir Manan mengatakan bahwa,  mak- na “hak menguasai negara” bahwa hak ini harus dilihat sebagai antesis dari asas do- main yang memberikan wewenang kepada negara melakukan tindakan kepemilikan yang bertentangan dengan asas kepunyaan menurut adat istiadat 42 .
39 Mohammad Hatta,  Penjabaran Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945, Jakarta: Mutiara,  1977,   hlm 28.
40 Mohammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, cet.6,  Jakarta: G hlmia,  1982, hlm 46.
41 William L. Collier, “One Aspect of Land Affairs: Forestry (MoF) Control’s of the Land of  Indonesia! How did this happen? What should be in the Proposed Land Law?” (Makalah yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Permasalahan Pertanahan Abad ke 21,  disponsori oleh Badan Pertanahan Nasional, diselenggakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Desember 2011),   hlm 15
42 Jurnal Konstitusi, Volume 7,  Nomor 1 ,  Februari 2010
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 219~239
D. Konsep Sumber Daya Alam Untuk Se- besar- besar Kemakmuran Rakyat
Kemakmuran rakyat harus menjadi ke- harusan dalam setiap penguasaan dan peng usahaan sumber daya alam Indonesia. Amanat kemakmuran rakyat pun dituang- kan secara ekplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945,  bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebe- sar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmu- ran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberi- kan mamfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam. Namun demikian, kesejahteraan ter- sebut bukan berarti bahwa sumber daya alam harus sedemikian rupa diekploitasi dan menghasilkan secara ekonomi,  tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu tersebut harus pula memberi- kan mamfaat untuk jangka panjang atas keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun manfaat antar- generasi.
Kemakmuran rakyat dalam dimensi fil- safat dilihat dalam perspektif pemikiran Jeremy Bentham dalam filsafat utilitarian- isme . Pengusahaan sumber daya alam intergenerasi maupun antargenerasi dapat dilihat melalui pemikiran Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai utilitarisme. Pe- mikiran tentang utilitarisme ini lazim di- gunakan dalam menganalisis kemamfaatan melalui kacamata filsafat. Utilitarisme disebut pula suatu teleologis (dari kata Yunani telos= tujuan), sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan di peroleh dengan tercapainya tujuan perbuatan. 43
Prinsip utility dikemukakan oleh Ben- tham dalam karya monumentalnya, Intro-
43 Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia : Pertambangan untuk kemakmuran Rakyat,  (Bekasi: Penerbit Gramata Publishing,  2013),  hlm 19.
duction to the Principles of Morals and Legislation (1789). 44 Di dalam karyanya itu,  Bentham mendefinisikan itu sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengan- nya,  benda tersebut cenderung meng- hasilkan kesenangan,  kebaikan atau ke- bahagiaan,  atau untuk mencegah ter- jadinya kerusakan,  penderitaan atau keja- hatan serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. 45 Menurut Bentham,  alam telah me- nempatkan manusia di bawah pengaturan dua ‘Penguasa’ yang berdaulat ( two sovereign masters) ,  yaitu ‘penderitaan’ ( pain) dan ‘kegembiraan’ ( pleasure ). Ke- duanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Fakta bahwa kita me- nginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan,   di guna- kan oleh Bentham untuk membuat keputusan,  bahwa kita harus mengejar kesenangan.
Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya,  bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagian yang ter- besar,  untuk terbanyak orang). Menurut Bentham,  adanya negara dan hukum se- mata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.
Terkait dengan prinsip utilitas ini,  Ben- tham mendasarkan keseluruhan filsafatnya pada dua prinsif,  yaitu prinsip asosiasi ( association principle ) dan prinsip kebaha- giaan terbesar ( greatest-happiness prin- ciple) . 46 Prinsip asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya refleks yang dikondisikan. Dalam hal ini,  Bentham menunjukkan bahwa hukum memiliki ke- mampuan sebagai stimulus untuk me- ngondisikan ide-ide tentang kebaikan. 47 Se-
44 Ahmad Ali, Op. cit, hlm 273 45 Ahmad Ali, Ibid.
46 Ahmad Redi, op. Cit .,  hlm. 41
47 Ahmad Redi, ibid.
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
dangkan prinsip kedua,  yaitu prinsip ter- besar tentang kebahagiaan terbesar.
Kesenangan ( pleasure) diartikan sebagai ke bahagiaan (happiness), suatu istilah yang direduksi oleh John  Stuart Mill. 48 Oleh sebab itu hukum yang baik dimata Bentham adalah hukum yang bisa men- datang kan kesenangan, “ semakin banyak kesenangan atau kebahagiaan yang di- datangkan,  makin berkualitas hukum itu ”. 49
Soebekti menyatakan,  bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan negara,  yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besar- nya kepada warga masyarakat. Dalam teori ini,  hukum dipandang semata-mata hanya untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat. 50
Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh  Jeremy Bentham,  James Mill 51 dan John  Stuart Mill,  dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut: Pertama , semua tin- da kan mesti dinilai benar/baik atau sa lah/ jelek semata-mata berdasarkan kon sekue- nsi 2 atau akibat-akibatnya. Kedua , dalam
48 Shidarta, Utilitarianisme, (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara,  2007),  hlm. 20.
49 Shidarta, ibid 50 http://borneo79.blogspot.com/2013/11/tujuan- hukum -menurut-teori-dan pendapat_4.html.
51 Gagasan tentang Utilitarianisme ini sebenarnya di bawa oleh Jeremy Bentham dan muridnya James Mill yang tidak lain adalah ayahnya J.S.Mill sendiri. Di tan- gan Bentham,  utilitarianisme membawa pengaruhnya yang bisa dibilang mencapai puncaknya. Namun ditan- gan Mill,  utilitrarianisme ini direvisi kembali malah bisa dibilang menyimpang dari kerangka Bentham dan merubahnya secara radikal. Dalam  hlm ini tampak jelas terutama dalam karyanya yang berjudul Utilitarianisme. Di karyanya tersebut,  mill memperkenalkan gagasan yang paling penting yakni perbedaan kualitatif insrinsik pelbagai macam kesenangan. Menurut mill,  suatu  hlm yang penting untuk menilai kesenangan baik atas dasar kualitas dan juga kuantitasnya. Tidak masuk akal me- nilainya hanya atas dasar kuantitasnya saja. Tetapi apa- bila orang harus mengakui adanya perbedaan kulitatif intrinsik pada semua kesenangan,  maka harus ada suatu patokan untuk itu. http://triindrapurnama.blogspot. com/2010/12/pemikiran-john-stuart-mill.html
menilai konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat itu,  satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan ter- besar ketimbang penderitaan. Ketiga , dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan,  tidak boleh ke bahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan tiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk memilih tindakan. 52
John  Stuart Mill berpendapat bahwa utilitarianisme tidak mensyaratkan agar setiap orang mencari “ general good ’ “ di se- tiap perbuatan namun maksimalisasi ke- bahagiaan individual dan maksimalisasi kebahagiaan kolektif pada setiap orang menjadi dasar tindakan seseorang 53
Kebahagiaan/kemakmuran yang di- maksud oleh Bentham dan John  Stuart Mill, dilihat secara filsafati mengenai peng - usa haan sumber daya air,  apakah di guna - kan sebesar-besar kemakmuran  rakyat?
Pandangan Bentham mengenai utilitari- an mempunyai kelemahan mendasar. Bentham dalam teori utilitarian lebih me- nekankan kemanfaatan tapi melupakan keadilan. Bahkan keadilan pun tunduk pada kemanfaatan. Kritik John  Rawls ter- hadap pemikiran Bentham, pertama , utilitarian akan menjustifikasi pengorba- nan minoritas untuk memberikan kemam- faatan bagi sebagian besar orang. Kedua , utilitarian cenderung memaksimalkan ke- untungan dan kebahagiaan bagi sejumlah besar orang sekalipun untuk itu hak seseorang atau orang lain dikorbankan. 54 Dalam memaknai individu dan sasaran ke- bahagiaan-dalam hal ini yaitu kemak-
52 http://asikinzainal.blogspot.com/2012/10/ mashab- utility .html 53 Ahmad Redi, op.cit .,  hlm 46. 54 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press,  1971,  1999.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm
219~239
muran rakyat sebagai tujuan dari peng- uasaan dan pengusahaan sumber daya alam berupa air sebagaimana digolongkan oleh Jimli Asshidiqie bahwa sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945,  rakyat dapat digolongkan dalam tiga kemung- kinan berikut. 55
1.  Rakyat sebagai individu atau bersifat individual (perorangan). Sebagai indi- vidu rakyat adalah otonom yang me- miliki hak dan kewajiban yang dirinci dalam konstitusi negara.
2.  Rakyat sebagai golongan-golongan      atau kelas. Rakyat dalam paham kedaulatan, bukanlah rakyat sebagai individu- individu melainkan rakyat sebagai ke- seluruhan yang meliputi berbagai  go- longan–golongan dalam masyarakat.
3.  Rakyat yang mengabaikan dikotomi baik berdasarkan individuall maupun golongan-golongan.
E. Implikasi Eksploitasi Sumber Daya Air dan Lepasnya Amanat Konstitusi.
Masalah utama dari pengelolaan sum ber daya alam,  terutama yang bersifat ekstraktif, adalah bagaimana memanfaat- kannya untuk kesejahteraan rakyat serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam ter sebut. Hal ini juga berlaku dalam penge- lolaan sumber daya air. Meskipun untuk sumber daya air keadaannya berbeda. Air tawar,  khususnya yang bersumber dari air tanah,  adalah sumber daya alam yang sangat terbatas dan sulit terbarukan. Pada saat yang sama,  tak akan ada sumber daya lain yang bisa menggantikan. Krisis energi masih menegenal peluang energi alternatif. Tetapi jika yang kita bicarakan adalah krisis air,  kita tidak mengenal alternatif dari air.  Itulah kenapa kita,  baik pe- merintah,  sektor swasta,  maupun masya- rakat sipil,  dituntut untuk lebih cermat dalam mengelola sumber daya air. Jika terjadi salah kelola,  ekploitasi besar-be-
55 Jimli Assidiqie, op.cit .,  hlm. 63-64.
saran yang tidak mensejahterakan rakyat juga mengancam keberlanjutan ling- kungan.
Instrumen yang penting baik dalam per- encanaan,  pelaksanaan,  maupun evaluasi pengelolaan sumber daya air adalah ang- garan. Pemerintah menggunakan anggaran untuk menetukan prioritas-prioritas dan terkadang keberpihakan. Anggaran juga digunakan untuk menerjemahkan per- aturan-peraturan yang ada. Praktis, ang- garan menunjukkan gambaran paling jelas bagaimana sumber daya air dikelola.
Pada titik ini peneliti perlu mempertan- yakan persoalan mendasar:
1. Berapa banyak pemasukan yang bisa di- peroleh pemerintah dari sektor air ?
2. Bagaimana masyarakat menerima kon- tribusi dan bisa berpartisipasi?
Dalam tesis ini penulis membuat peneli- tian pemantauan anggaran terkait sektor air. Khususnyanya PT. Narmada Awet Muda,  di Desa Selat,  Kecamatan Narma- da,  Lombok Barat,  NTB. Penulis men da- pat kan pengelolaan sumber daya air yang masih sangat  memperihatinkan,  jauh dari rasa keadilan serta prinsip-prinsip sumber- daya kolektif.
Negara-negara yang memiliki kakayaan alam,  ironisnya,  gagal dalam mencapai kesejahteraan dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki. Keadaan ini hampir lumrah terjadi,  dan kemudian memuncul- kan istilah “ resource curse ”,  atau kutukan sum ber daya alam. Negara-negara ber- kembang,  praktik keruk-mengeruk,  me- nge bor perut bumi,  yang disebut dengan industri ekstraktif ini merupakan kegiatan ekonomi yang banyak diminati. Sebagian dibutuhkan untuk menyediakan suplai energi,  seperti minyak dan batubara. Se- bagian lagi karena memang komoditas barang ekploitasi seperti air,  emas dan batubara telah menarik minat terkait
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
dengan keuntungan yang didapatkannya. Resource curse 56 merupakan sebuah feno- mena di mana daerah-daerah yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi di mana pertumbuhan pereko- nomian mereka tidak sepesat daerah atau negara yang tidak memiliki kekayaan alam. 57
Bahkan dapat dikatakan bahwa ke- kayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah atau negara tersebut ke sebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis ke mis- kinan. Secara sederhana,  kutukan sum ber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam menterjemahkan kekayaan alam men jadi alat pendorong kesejahteraan ma- sya rakat.
Ada sejumlah kondisi yang menyebab- kan suatu daerah atau negara dapat me- ngalami hal tersebut,  yang pertama adalah sifat atau nature dari industri ekstraktif itu sendiri yang sangat tertutup. Di masa- masa terdahulu,  mulai dari awal pe- rencanaan hingga eksplorasi dan eksplo- itasi,  semuanya serba tertutup. Sangat sulit untuk memperoleh akses pada data- data penting seperti kontrak,  dokumen izin,  dsb. Apalagi data pembayaran dari perusahaan kepada negara. Sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah uang yang dibayarkan oleh per- usahaan kepada negara dari hasil ekstraksi yang mereka lakukan. Penulis mengalami kondisi yang demikian terjadi di Kabu- paten Lombok-Barat,  terlebih sama sekali
56 Kata tesis kutukan sumber daya alam ( Resource curse) pertama dipakai Richard Auty tahun 1993 untuk menjelaskan bagaimana negara-negara yang SDA- nya berlimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mendorong ekonomi mereka dan bagaimana mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada negara-negara yang SDA-nya sedikit
57 Auty,  Richard M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis . London: Routledge.
tidak ada akses di PT. Narmada Awet Muda,  sehingga data pendapatan untuk negara  tak mungkin di dapatkan.
Dampaknya adalah,  seluruh rantai pe- nge lolaan sumber daya ini mulai dari pemberian izin hingga pengelolaan dan pembagian keuntungan kepada negara men jadi sangat rentan terhadap praktik- praktik korupsi. Pemberian izin dapat di- lakukan dengan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha. Jika pendapatan negara/daerah dari sektor tersebut tidak dapat diterima secara maksimal dan di- kelola dengan baik,  maka pendapatan ter- sebut tidak akan dapat digunakan untuk me ngembangkan daerah penghasil tersebut dan danya tidak akan dapat digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek guna pengentasan kemiskinan.
Secara makro,  pendapatan dari sektor ekstraktif tersebut memang berkontribusi bagi stabilitas angka-angka di deretan kolom PAD,  tapi secara mikro,  kekayaan tersebut ibarat racun bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang. Ada segudang penjelasan mengapa kekayaan alam tersebut tidak bisa ditransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat. Salah satu jawabannya adalah pengelolaan yang serampangan serta tertutupnya akses infor masi dari masyarakat luas yang men- dorong tingginya tingkat korupsi. Masya- rakat internasional mengenal fenomena ini dengan terminology lack of good governance and transparency. Kabupaten Lombok Barat adalah contoh nyata. Dengan ke- kayaan sumber daya air yang melimpah, Kecamatan Narmada misalnya telah men- jadi rumah perusahaan ekploitasi sumber daya air terbesar di NTB, serta per usahaan bertaraf nasional. Siapa yang tidak mengenal PT. Narmada Awet Muda,  Ale- ale di sanalah mereka mengebor me- mancangkan pipa-pipa raksasa  untuk me - nyedot ribuan kubik meter kekayaan air.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 219~239
Tetapi sebagaimana kutukan  “resource curse” sumber daya alam,  penduduk se- tempat justru terjerat dengan kemiskinan dan persoalan sosial. Pendidikan tak bisa dicapai lebih tinggi,  transformasi sosial hampir mandeg,  sehingga saat ini hampir mustahil mengharapkan mereka bisa me- ngimbangi pemerintah dan swasta dalam mengelola sumber daya alam  yang partisi- patif.
Lebih tidak adil lagi,  di tengah kekaya- an sumber daya air yang melimpah,  warga tak memiliki akses terhadap air bersih. Kondisi ini  bisa  di rasakan oleh masya- rakat  di Dusun salut,  Dusun Merca, Dusun Aik Ampat  Desa Selat,  Kecamatan Narmada. Dusun ini bersebelahan dengan sumur-sumur bor PT. Narmada Awet Muda  yang digunakan untuk mem pro- duksi air minum dalam kemasan seperti Narmada Awet Muda,  Ale-ale serta pipa- pipa raksasa yang mengalirkan air ke PDAM Giri Menang dan ke Senggigi untuk kebutuhan  bisnis perhotelan dan pari- wisata lainya   sedangkan warga nyaris tak memiliki akses terhadap air bersih. Warga yang telah lama tinggal disana bisa dengan yakin mengatakan bahwa sebelum ke- datangan pabrik-pabrik dan pipa-pipa rak- sasa itu,  air bersih masih melimpah. Lalu keadaan memburuk begitu ada ekploitasi air besar-besaran terlebih setelah adanya pengeboran sehingga sumber air masya- rakat mengecil dan masyarakat antri mendapatkan air untuk kebutuhan  sehari- hari.  Banyak mata air mengering.
Air bersih  lenyap. Saat ini,  kebutuhan air se hari-hari masih mengandalkan sisia- sisa yang mengalir dari mata air yang dulunya besar mencukupi kebutuhan masya  rakat,  tapi setelah adanya penge- boran oleh PT. Narmada Awet Muda volume debit air ter sebut  sudah mengecil yang mengakibatkan konflik horizontal an- tar dusun. Pendeknya air masih menjadi persoalan serius dan peka bagi desa-desa
dikecamatan Narmada. Seriusnya per- soalan akses air semacam ini,   bahkan PBB merasa perlu uintuk mencetuskan bahwa akses terhadap air bersih adalah hak asasi manusia,  sebagaimana tertera dalam pasal 11 dan 12 dalam kompenan internasional mengenai Hak Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya. 58
Dalam pengantar komvenan tersebut dirinci bahwa hak atas air memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup,  aman,  berterima,  secara fisik dapat diakses,  serta terjangkau untuk kebutuhan  pribadi dan rumah tangga. Hal ini ditujukan untuk menghindari kematian karena dehidrasi,  mengurangi resiko pe- nyakit yang berkaitan dengan air,  dan agar ada ketersediaan untuk tujuan kon- sumsi,  memasak,  serta keharusan pe- menuhan air yang higenis untuk pribadi dan rumah tangga. Pada 28 Juli 2010 PBB juga mendeklarasikan air dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Selain susah- nya bantuan air bersih untuk warga,  per- usahaan-perusahaan tersebut juga secara umum tak banyak berkontribusi terhadap pembangunan desa atau daerah. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut peng- ambilan  air tanahnya masif,  pendapatan- nya  selangit,  tetapi pajak dan sumbangan yang diberikan daerah begitu sedikit.
Ambillah salah satu perusahaan pen- gambil air terbesar di NTB misalnya PT. Narmada Awet Muda  produsen air minum Narmada Awet Muda dalam semua bentuk kemasan.  PT. Narmada Awet Mu- da pada bulan desember tahun 2011  me- ngambil air sebanyak 9.275 M3. jika 95% di antaranya berhasil menjadi produksi yang dijual dengan harga air Narmada Awet Muda di pasaran Rp. 2.333.400/m3, pendapatan sebulan Narmada Awet Muda tak kurang dari Rp 21.642.285.000. Atau mencapai per tahun. Rp. 259.707.420.000. Sementara itu,  berdasarkan data yang di-
58 Ajeng kartika, of,  cit . Hlm. 1
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
Data dari DinasPengelolaan Keuangan dan aset (DPKAD) Lombok Barat.
Transparansi adalah masalah berikut- nya. Di Lombok Barat,  petugas menutup rapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan air tanah. Peneliti  telah berupaya melalui prosedur birokrasi yang rumit untuk mendapatkan data tersebut. Bahkan setalah mendapatkan surat izin penelitian dari kampus,  petugas dan pihak PT. Nara- mada Awet Muda tetap menolak untuk membuka informasi. Bagaimana mungkin segala karut-marut ini bisa dibenahi jika transparansi tidak ada.
Sulit bagi masyarakat untuk mengetahui secara persis berapa potensi yang hilang, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Air adalah sumber daya ayang amat vital sehingga segala informasi
yang berkaitan semestinya terbuka untuk publik. Keterbukaan informasi juga me- mungkinkan partisifasi masyarakat yang lebih besar.
Sebagaimana diungkapkan oleh Alex- andra Gilies,  peneliti Universitas Cam- bridge, 59 Inggeris industri ektraktif mem- peroleh keuntungan dinegara kaya sumber daya alam yang korup. Kontrak yang me- nguntungkan bisa didapat hanya dengan menyuap pejabat setempat. Untuk me - ngurangi ini,  diperlukan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tetapi trans paransi saja tidak cukup. Masya rakat juga harus diberi akses ter- hadap keterbukaan informasi yang luas.
59 Yang dikutip oleh Ahmad Arief harian kompas tanggal 23oktober 2010.
Jenis Pajak Pajak Air Bawah Tanah dengan perhitungan : Jumlah 1. Mei   7.792  m3 =  20% x NPA = 20% x Rp. 660.774.240. Rp. 132.154.848 2. Juni 7.069  m3 =  20% x NPA = 20% x Rp. 575.662.680. Rp. 115.132.536 3. Juli 7.848   m3 = 20% x NPA = 20% x Rp. 667.366.560 Rp. 133.473.312 4. Agus. 6.419   m3 = 20% x NPA = 20% x Rp. 499.144.680 Rp.   99.828.936 5. Sep 8.432   m3 = 20% x NPA = 20% x Rp. 736.115.040 Rp. 147.223.008 6. Okt 8.891  m3 = 20% x NPA = 20% x Rp.  790.148.520 Rp. 158.029.704 7. Nop 6.771  m3 = 20% x NPA = 20% x Rp.  776.022.120 Rp.  155.204.424 8. Des 9.275  m3 = 20% x NPA = 20% x Rp.  835.353.000 Rp.  167.070.600 Jumlah pokok pajak Rp.1.108.117.368 Denda 20% per bulan - Jumlah ketetapan Pokok + Denda Rp.1.108.117.368
miliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lom- bok Barat,  (Wawancara staf dispenda yang tdak bersedia disebut namanya Lombok barat pada tanggal 18 agustus 2014). nilai penarikan imbal balik  insentif pajak air tanah sangat kecil sebagaimana diatur oleh
PP No. 65 tahun 2001,  pajak hanya ditar- ik 10%-20% inilah penyebab utamanya, belum lagi PT. Narmada Awet Muda ber- hutang pajak dari tahun 2011 sampai saat ini 2014. Sepeti dengan data yang kami dapatkan di bawah ini:
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 219~239
Dengan transparansi dan akses ter- hadap informasi yang memadai,  publik bisa memantau dan mewacanakan persoa- lan-persoalan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian korupsi bisa di- cegah, sehingga kekayaan sumber daya yang memakmurkan rakyat bisa diwujud- kan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Untuk menguji validitas hukum,  perlu dilihat apakah ele- men-elemen hukum itu koheren. Kekohe- ren sian hukum terdiri dari tiga elemen yaitu  a) Konsistensi; (b) Komprerhensif; (c) Elemen-elemen itu saling mendukung bagian satu dengan bagian yang lainnya, bukan saling menegasikan. Secara nor- matif salah satu elemen konstitutif yang mengatur keberlanjutan kehidupan ber- sama dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945 pasal 28 (H.1),  yang mewajibkan negara menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warganya.. Sementara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadi landasan konstitusional mengenai penguasaan atas sumber daya alam yang mengatur : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di- kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 28 (H.1) dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi elemen kon-
stitutif yang menjadi dasar dalam dan deri- vasi dari sistem hukum positif. Elemen konstitutif ini yang mengarahkan se kaligus me ngoreksi regulasi dan kebija kan pe- ngelolaan sumber daya air. Dengan kata lain regulasi dan kebijakan yang mengatur sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan elemen konsti tutif. Dari hasil penelitian, Undang-undang Nomor 7  Ta- hun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang membuka ruang privatisasi dan mengkooptasi air dari sum ber ke- hidupan kolektif menjadii komer sialistik tidak koheren dengan elemen kon stitutif yang mengatur tentang “ keber lanjutan hidup kolektif ” dan “sebesar-besarnya ke- mak muran  rakyat”.
Air adalah sumber daya kolektif, karena tidak ada satupun mahluk hidup yang bisa melanjutkan kehidupannya tanpa air. Jika dalam pendekatan berpikir sistem maka air sebagai tanda keber- lanjutan kehidupan yang menjadi identitas living system. Pada titik ini keberlanjutan kehidupan kolektif itu adalah nilai tertinggi dan meta-norma yang meng arah- kan berbagai pertaturan hukum yang menjadi turunannya. Mengikuti panda- ngan demikian,  semua norma hukum, bah kan tujuan hukum (kepastian,  keman- faatan,  keadilan),  harus diabdikan untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan sumberdaya kolektif.

## Daftar Pustaka
Afnanul Huda,  Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber daya Air Dalam Perspektif Islam,  (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Skripsi,  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah),  Jakarta,  2011,
Ahmad Redi,  Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk kemakmuran Rakyat,  (Bekasi: Penerbit Gramata Publishing, 2013)
Husnan Wadi | Perselisihan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi .......
Ajeng Kartika et al. Ekonomi Sumber Daya Air Perspektif Islam,  (UB Press,  Malang,  2013)
Auty,  Richard M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis . (London: Routledge 1993).. Bernard l. Tanya,  dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan generasi,  (Yogyakarta: Genta Publishing 2010) Brian Barry,  Theories Of Justice,  Harvester-Wheatssheaf,  London, 1989,  Vol. I,   Bunasor Sanim,  Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis),  Cetakan I,  IPB
Bur Rasuanto,  “ Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas ”,  (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta,  1999),  Data dari DinasPengelolaan Keuangan  dan aset (DPKAD) Lombok Barat.
Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan ,  ( Jakart:  Gramedia ,  2012)
Elza Syarief,  Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan,  Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),  2012. in the Transition. Vaughan,  R.J. 1992. Reclaiming Westren Water Governing. 04/1992.
ITU International Telecomunication Union. 1996. ITU Privatizatiaon Survey,  Company Reports. (John Rawls,  A Theory of Justice, Harvard University Press,  1971,  1999)
Johnny Ibrahim,  teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang,  Boymedia Publishing,  2006,  Jurnal Konstitusi, Volume 7,  Nomor 1,  Februari 2010
Kaufmann,  D. And Siegelbaum,  P. 1988. Privatization and Corruption Mohammad Hatta,  Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara,  1977)
Mohammad Yamin,  Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (cet.6,  Jakarta: Ghalia,  1982)
Penelitian hukum normatif,  yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (inabstracto) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan (inconcreto),  Lihat dalam Sudikno Mertokusumo,  Penelitian Hukum,   Yogyakarta,  Liberty,  2004,
Rato Dominikus,  Filsafat Hukum: Mencari,  Menemukan,  dan Memahami Hukum,  Surabaya: LaksBang Justitia,  2011.
Savas,  E.S. 1987. Privatization: the key to better government Chatham, NJ: Chatham House Publisher,  C 1987, xi,  308 p. USA.
Shidarta,  Utilitarianisme,  (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Soetanndyo,  Wingyosoebroto,  Hukum,  Paradigma,  Methode,  dan Dinamika Masalahnya,  Jakarta,  HUMA,  2002,
Sudharto P. Hadi,  Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan,  BP UNDIP,  Semarang,  2002
J urnal IuS | Vol II | Nomor 5 | Agustus 2014 | hlm

## 219~239
Too fast? Carnegie Endowment for International Peace. 4 fevrier. Paris. [ICIJ] International Consortium of Investigative Journalist. 2003. The
Vaughan,  S. 2003. The WTO and water related services: going too far, Water Barons: How a Few Powerfull Companies Are Privatizing  Your water. CPI. Washington DC. Leon,  R.S. 1992. Water and North American free trade: Problems for a  Viable water market in Mexico.
Wawancara dengan Hayyanulhaq  10 Agustus 2014 Widodo Dwi Putro,  Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta: Genta Publisher,  2011.
Peraturan Perundang-Undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh perubahannya.
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan. UU RI  No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. PP RI No. 16 Tahun 2005 tentang Air Minum. PP RI No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
PP RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya air. PP RI No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
Undand-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Internet http//yancearizona.wordpress.com/ 2008. Apa Itu kepastian hukum. diakses pada tanggal 27,  april 2014,  jam 11.00 Wib .
Bismar Siregar, Sang “ Pengadil “ Yang Progresip, http://musrinauli. blogsport.com.  Diakses pada tanggal 27 april 2014 jam 11.30 wib.
Kepastian Hukum,  diakses http;// www.surabayapagi.com/index. php,  tanggal 28 april 2014,  jam 14.00 wib. http://asikinzainal.blogspot.com/2012/10/ mashab-utility .html dikutip tanggal 2 agustus 2014.
http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/05/analisis-uu- nomor-7-tahun-2004-tentang.html di ambil tanggal 7 kamis 20014 jam 09.00.