Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4805/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Framing Pemberitaan Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya
Hanafi, Rizky Aldiansyah, Faisal Reza, dan Yanuar Ilham

## Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Info Article: Abstract Article history: Received : 2 February 2023 Publish : 02 March 2023 The interfaith marriage passed by the Surabaya District Court is an event that needs to be reviewed  by  government  agencies,  because  it  is  an  opening  tap  for  people  to  perform marriages in terms of legal loopholes that apply for applying for interfaith marriages. In this case,  the  Surabaya  District  Court  has  contradicted  the  first  precept,  namely  the  Almighty Godhead  and  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage.  The  MUI  has  confirmed  that interfaith  marriage  cannot  be  carried  out  in  the  State  of  Indonesia  and  the  MUI  fatwa declares it haram related to interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. This study used robert N. Entman's framing model analysis to determine the framing carried out by the two media, namely Detik.com and Republika.co.id in reporting on interfaith marriages passed  by  the  Surabaya  District  Court.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  to Detik.com  and  Republika.co.id  in  describing  the  four  elements  of  Robert  N.  Entman's analysis,  namely  define  problems(  definition  of  problems),  diagnose  causes  (causes  of problems), make moral judgement (make moral decisions), and treatment recommendations (problem  solving)  in  the news of  interfaith  marriage  was  ratified by  the Surabaya  District Court edition 20 – 28 July 2022. This research uses framing theory. This research method refers  to  the  paradigm  of  constructivism.  The  design  of  this  study  used a  framing  analysis study. In this study, the data collection technique carried out by the author used triangulation of data sources as a technique to check the validity of the data. Based on the results of the study, it can be concluded that Detik.com and Republika.co.id have different views in forming a news construction. This can be seen from the four elements of Robert N. Entman's framing analysis in the news of interfaith marriages passed by the Surabaya District Court.
Keywords:
Framing Robert N. Entman Media Online
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 2 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 Pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  merupakan  peristiwa  yang perlu diditinjau ulang oleh instansi pemerintah, karena hal tersebut menjadi pembukan keran bagi  masyarakat  untuk  melakukan  pernikahan  dari  sisi  celah  hukum  yang  berlaku  untuk mengajukan  pernikahan  beda  agama.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  Surabaya  telah bertentangan  dengan  sila  pertama  yakni  Ketuhanan  Yang  MahaEsa  dan  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. MUI sudah menfatwakan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan di Negara Indonesia dan fatwa MUI menyatakan haram terkait pernikahan  beda  agama  yang  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  framing  model  Robert  N.  Entman  untuk  mengetahui  framing  yang dilakukan  oleh  kedua  media  yakni  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui cara Detik.com dan Republika.co.id dalam mengambarkan dari keempat elemen  analisis  Robert  N.  Entman yaitu  define  problem  (pendefinisian  masalah), diagnose cause  (penyebab  masalah),  make  moral  judgement  (membuat  keputusan  moral),  dan treatment recommendation (penyelesaian masalah) pada pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya edisi 20 – 28 Juli 2022. Penelitian ini menggunakan teori  framing.  Metode  penelitian  ini  mengacu  pada  paradigma  konstruktivisme.  Desain penelitian ini menggunakan studi analisis framing. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  oleh  penulis  menggunakan  triangulasi  sumber  data  sebagau  teknik pemeriksaan  keabsahan  data.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa Detik.com  dan  Republika.co.id  memiliki  perbedaan  pandangan  dalam  membentuk  suatu kontruksi  berita.  Hal  ini  terlihat  dari  keempat  elemen  analisis  framing  Robert  N.  Entman dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Hanafi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email: hn.hanafi@unibi.com

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  dihebohkan  dengan  pemberitaan  pernikahan  beda  agama  yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Peristiwa itu terjadi karena Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengabulkan pernikahan beda agama tersebut ialah pemohon dengan inisial RA dan EDS. Masing-masing kedua pasangan tersebut beragama Islam dan Kristen. Kedua pasangan tersebut sebenarnya telah menikah sesuai agama masing-masing pada bulan Maret 2022. Namun, kedua pasangan  tersebut  ditolak  Dinas  Catatan  Sipil  ketika  hendak  mencatat  pernikahannya.  Kedua pasangan  tersebut  tetap  melanjutkan  pernikahannya  dan  mengajukan  penetapan  ke  Pengadilan Negeri Surabaya agar mendapatkan izin.
Hakim  tunggal  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Imam  Supriyadi  mempertimbangkan  hal tersebut untuk disahkan. Permohonan izin pernikahan beda agama kemudian dikabulkan. Karena salah  satu  pertimbanganya  adalah  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang pernikahan  beda  tidak  mengatur  mengenai  pernikahan  beda  agama.  Oleh  karena  itu,  hakim pertimbangkan untuk dikabulkan permohonan kedua pasangan tersebut.
Peristiwa  pernikahan  beda  agama  tersebut  menjadi  sorotan  media  massa  dan  masyarakat karena  pertimbangan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  sahkan  pernikahan  tersebut.  Hal  ini menjadi  pertanyaan  bagi  masyarakat  tentang  Undang-undang  yang  belaku  tentang  pernikahan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal  2 Ayat  (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”  (2)”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” . Bila merujuk pada Undang-undang  yang  berlaku    dalam  hal  ini  sikap  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Surabaya sudah melakukan hal yang benar dengan tidak memberikan izin administrasinya.
Penetapan  pernikahan  beda  agama  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya  itu  adalah mengizinkan kepada pemohon  untuk  mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebab, menurut Pengadilan Negeri Surabaya keduanya sudah mendapatkan izin  dari  masing-masing  pemuka  agama  RA  dan  EDS.  Namun,  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan  Sipil  tetap  tidak  melakukan,  tetapi  hal  ini  menjadikan  kewajiban  karena  perintah Pengadilan harus dilaksanakan dan wajib.
Ketua  Komisi  Hukum  Majelis  Ulama  Indonesia  Prof  Deding  Ishak  mengatakan, berdasarkan  Undang-undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  “Jadi  menurut  hukum  positif Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tidak  mengenal  perkawinan  beda  agama  belum  bisa diresmikan  di  Indonesia.  Pernikahan  pasangan  beragama  Islam  dicatatkan  di  Kantor  Urusan Agama dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil”  kata dia. Ia menegaskan hukum positif di Indonesia hanya mengenal pernikahan seagama. Karenanya, setiap  Muslim  harus  tunduk  dan  patuh  menjalankan  ketentuan  syariat  dan  hukum  positif Indonesia.  Diluar  ketentuan  tersebut  berarti  melakukan  pelanggaran  terhadap  agama  dan perundang-undangan.
Hal ini langsung direspon oleh Komisi VIII DPR RI Muclich Zainal Abidin, menurutnya Pengadilan  Negeri  Surabaya  tidak  dapat  dibenarkan  karena  telah  mencederai  Pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945. Serta apabila kedua pasangan itu tetap melakukan pernikahan beda agama maka salah satu pihak harus mengikuti agama pihak lain. Setiap warga negara harus tunduk patuh pada perundang-undangan yang berlaku, pada Pancasila dan Undang-undang 1945. Maka seharusnya setiap orang harus menjadikan agama sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fenomena  pernikahan  beda  agama  ini  seakan  dibiarkan  meski  ada  hukum  positif  yang mengaturnya. Terlebih kasus pernikahan beda agama ini, difasilitasi oleh Indonesian Conference On Religion And Peace (ICRP). Bahwa pernikahan beda agama di Tanah Air sejak 2005 sampai sekarang ada 1.425 pasangan yang menikah beda agama. Pasangan pernikahan beda agama juga telah menimbulkan hubungan yang tidak nyaman antar pemimpin agama di Indonesia. Fenomena ini dapat menimbulkan instabilitas sosial dan keamanan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak  membiarkan  terhadap  pasangan  yang  menikah  beda  agama.  Karena  apabila  pernikahan dilegalkan  secara  terang-terangan  akan  mengancam  kesehatan  pendidikan  di  keluarga  salah
satunya, akan terjadi kebingungan terhadap anak hasil hubungan pernikahan beda agama dari segi keyakinan.
Pemberitaan  mengenai  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Sahkan  pernikahan  beda  agama menyebar sangat cepat, terutama di media-media besar seperti Detik.com  dan Republika.co.id. kedua media tersebut memberitakan Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agama dengan sangat  cepat.  Ditambah pada masa sekarang masyarakat  tentu sudah mengenal  dengan media  online,  membuat  pemberitaan  tersebut  ramai  diberitakan.  Selain  karena  peristiwa  yang sensitif dimasyarakat dan media, media online menjadi pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi berita karena akses yang mudah dan cepat selama pembaca terhubung dengan koneksi internet. Alasan lain media online pun lebih ringkas dan tampilan dikemas dengan menarik dengan layar berwarna, gambar, video serta pembawaanya yang ringan agar masyarakat lebih tertarik untuk mengunjungi media online.
Bersamaan dengan fungsi media online. Informasi yang dikemas oleh media online mulai dari  pencarian  isu,  pengumpulan  fakta  dan  pengolahan  data  sudah  disusun  serta  dibentuk sedemikian rupa, sehingga dalam penyampaian mampu mempengaruhi opini masyarakat. Adapun media Detik.com dan Republika.co.id, keduanya melakukan kontruksi atau pembentukan dalam mengolah  dan  menyebarkan  suatu  informasi,  sehingga  hanya  bagian  tertentu  yang  ditonjolkan kepada khalayak. Dalam penelitian ini, alasan penulis meneliti Detik.com  dan Republika.co.id adalah  karena  kedua  media  tersebut  memiliki  fokus  dalam  pemberitaan  mengenai  Pengadilan Negeri  Surabaya  Sahkan  pernikahan  beda  agama,  alasan  lain  penulis  memilih  objek  berita tersebut ialah penting untuk diangkat karena pernikahan beda agama ini awalnya dari rasa cinta dan  seiring  dengan  bertambahnya  usia  pasti  merasakan  akibatnya,  sebab  usia  yang  semakin dewasa  akan  mengarahkan  pada  pemikiran  pada  kebahagian  yang  kekal  yaitu  dengan mendapatkan  cinta  dari  keimanan  yang  diyakininya.  Masalah  pernikahan  beda  agama  apabila memiliki keturunan, maka akan berpengaruh pada mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua mengenai pernikahan beda agama dan ini menjadikan anak dilema dalam memilih agama mana yang akan dianut kelak, maka dari sini penulis melihat anak terbebani mentalnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-undang negara dan masing-masing agama di Indonesia sudah jelas melarang dalam pernikahan beda agama ini. Tetapi fakta dilapangan masih banyak yang melakukan pernikahan beda agama ini. Selain itu alasan penulis mengangkat kedua media Detik.com dan Republika.co.id ialah karena kedua media tersebut merupakan portal berita online yang cukup banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia.
Dari  setiap  berita  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  menyebarkan  informasinya melakukan sebuah pembentukan dalam membuat framing. Maka dalam menerima pemberitaan, khalayak hanya mengkonsumsi berita yang terlihat serta berita yang menonjol dari Detik.com dan Republika.co.id. Hal itu dapat terjadi karena setiap realitas yang disebarkan sudah dibentuk, agar khalayak mengetahui tentang satu bagian dari berita yang dibentuk dan mengingatnya. Detik.com dan Republika.co.id tidak hanya mengambil fakta dari lapangan lalu disebarkan kepada khalayak, namun kedua media membentuk fakta sedemikian rupa, sehingga Ketika disebarluaskan kepada khalayak hanya bagian tertentu saja yang ditonjolkan.
Framing merupakan pendekatan dalam melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikontruksi oleh media. Dalam proses pembentukan dan kontruksi itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya masyarakat lebih mudah  untuk  mengingat  aspek-aspek  tertentu  yang  disajikan  secara  menonjol,  bahkan  tidak diberitakan  sehingga  menjadi  terlupakan  dan  sama  sekali  tidak  diperhatikan  oleh  khalayak. (Eriyanto, 2012c)
Dalam penjelasan oleh Eriyanto diatas, bahwa pemberitaan tidak terjadi begitu saja tanpa adanya  suatu  peristiwa  yang  dikontruksikan  oleh  media.  Media  hadir  untuk  membentuk  suatu realitas kepada khalayak dan media memilih dan memilah berita mana yang paling menonjolkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat agar mudah untuk diingat dalam aspek yang ditonjolkan
oleh  media.  Media  bukan  hanya  sekedar  penyampai  berita,  melainkan  media  berperan  dalam membentuk suatu realitas itu sendiri.
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  framing  model  Robert  N.  Entman. Dalam  konsep  analisis  framing  Robert  N.  Entman  menjelaskan  dalam  empat  elemen  terkait penggambaran proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Empat elemen tersebut ialah define problem (pendefinisian masalah), diagnose cause (memperkirakan penyebab  masalah),  make  moral  judgement  (membuat  pilihan  moral),  dan  treatment recommendation  (menekankan  penyelesaian).  Adapun  hubungan  dengan  penelitian  ini  adalah keempat elemen tersebut digunakan dalam menganalisis pembentukan frame yang dilakukan oleh media,  sehingga  penulis  dapat  mengetahui  penonjolan  dan  pembentukan  yang  dilakukan Detik.com dan Republika.co.id terkait pemberitaan mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.
Hal  tersebut  dalam  penjelasannya,  dapat  terlihat  dari  teks  yang  diberitakan  oleh  media tersebut.  Mulai  dari memahani  dalam sebuah peristiwa, menentukan siapa yang media jadikan sebagai  penyebab  masalah,  lalu  argument  siapa  yang  digunakan  media  untuk  memperkuat gagasan dari penyebab masalah, dan pada langkah akhir yaitu menjelaskan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua media tersebut terkait peristiwa pemberitaan tersebut.
Berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan pada latar belakang, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam terkait pembingkaian framing yang dilakukan oleh kedua media baik  Detik.com  dan  Republika.co.id  pada  pemberitaan  mengenai  pernikahan  beda  agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022. Untuk menganalisis framing yang dilakukan kedua media tersebut, dan penulis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  diatas,  penulis  pemaparkan  fokus  dan  pertanyaan penelitian yang dirumuskan penulis yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  cara  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  mendefinisikan  masalah  (Define Problem) pada berita mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
2. Bagaimana  cara  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  menentukan  siapa  atau  apa  yang dianggap  sebagai  penyebab  masalah  (Diagnose  Cause)  pada  berita  pernikahan  beda  agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
3. Bagaimana  cara  Detik.com  dan  Republika.co.id    dalam  membuat  keputusan  moral  (Make Moral Judgement) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?
4. Bagaimana  cara  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  menekankan  penyelesaian  masalah (Treatment Recommendation) pada berita pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  pemberitaan  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri Surabaya  pada  20  –  28  Juni  2022  mengacu  ada  paradigma  konstruktivisme.  Paradigma konstruktivisme  mempunyai  posisi  serta  pandangan  tersendiri  terhadap  media,  pemahaman wartawan  terkait  isu,  dan  teks  berita  yang  dihasilkannya.  Penilaian  pandangan  tersebut  akan disebut satu persatu dibawah ini :
1. Memandang fakta dan peristiwa merupakan hasil kontruksi.
2. Media sebagai agen kontruksi.
3. Berita bukan refleksi dari realitas, berita hanyalah kontruksi dari realitas.
4. Berita bersifat subjektif/kontruksi atas realitas.
5. Media bukan pelapor, melainkan agen kontruksi realitas
6. Etika,  pilihan  moral,  dan  keberpihakan  wartawan  adalah  bagian  yang  integritas  dalam produksi berita
7. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integrasi dalam penelitian. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. (Eriyanto, 2012a)
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  tujuannya  untuk  meneliti  atau  mengetahui  lebih dalam secara alamiah terkait dengan fokus permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  menggunakan  latar  alamiah,  maksud  dalam  penafsiran  pada  fenomena  yang  terjadi  dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2011).
Berdasarkan  definisi  diatas  menyebutkan  bahwa,  metode  penelitian  kualitatif  merupakan kegiatan  meneliti  sebuah  objek  secara  alamiah.  Dalam  penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan  oleh  wartawan.  Dengan  menggunakan  penelitian  kualitatif,  diharapkan  dapat menghasilkan  suatu  penelitian  yang  menyeluruh  mengenai  framing  berita  kasus  mengenai pemberitaan  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  pada  20  –  28  Juni 2022 yang di lakukan Detik.com dan Republika.co.id menggunakan analisis framing Robert N. Entman.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  analisis  framing.  Analisis  framing  adalah  salah  satu metode  analisis  media,  seperti  halnya  analisis  isi  dan  analisis  semiotika.  Sedangkan  analisi framing menurut Eriyanto adalah :
Framing ialah pendekatan dalam melihat isu  berita yang menonjol  dari realitas  media. Pada proses  pembentukan  dan  kontruksi  realitas  media  tersebut,  hasil  akhirnya  adalah  melihat bagaimana realitas yang menonjol dan mudah dipahami. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengingat aspek tertentu yang disajikan secara menonjol dari realitas media. Pada aspek tertentu  juga  berita  yang  disajikan  pada  masyarakat  tidak  ditonjolkan  sama  sekali  bahkan dilupakan oleh media terkait. (Eriyanto, 2012b).
Analisis  framing  digunakan  wartawan  ketika  menyeleksi  isu  dan  menulis  berita.  Sudut pandang  Perspektif  isu  pada  akhirnya  menentukan  fakta  apa  yang  diambil,  bagian  mana  yang ditonjolkan  dan  dihilangkan  serta  hendak  dibawa  kemana  berita  tersebut  oleh  wartawan. (Rackhmat, 2014).
Unit  analisis  penelitian  ini  ialah  terkait  pemberitaan  mengenai  pernikahan  beda  agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada media Detik.com dan Republika.co.id. Dalam berita yang penulis  teliti ialah pada tanggal  20  – 28 Juni  2022 dari kedua media, penulis mengambil lima berita yang dinilai paling menonjolkan isu di setiap berita, karena pemberitaan yang dimuat pada tanggal 20 – 28 Juni 2022 kedua media tersebut menampilkan lebih dari satu berita setiap harinya  sehingga  ini  menjadi  alasan  penulis  untuk  meneliti  ditanggal  tersebut  sebagai  unit analisis.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  adalah  dokumentasi.  Selain menggunakan  dokumentasi,  penulis  dalam  pengumpulan  data  menggunakan  studi  Pustaka, wawancara dan skripsi penelitian terdahulu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1.  Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data sukender yang dijadikan  sebagai  sumber  data  utama.  Jenis  dokumentasi  yang  digunakan  adalah  dokumen ekstren berupa berita yang disebarkan oleh media online. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan  berita  yang  akan  dianalisis  pada  media  Detik.com  dan  Republika.co.id  pada edisi  20  –  28  Juni  2022.  Pada  teknik  pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  ini,  penulis mengumpulkan, menuliskan dan melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumentasi  dari  berita  pada  media  Detik.com  dan  Republika.co.id  yang  dilaporkan  dalam penelitian  ini.  Pada  penelitian  ini,  penulis  turut  mendokumentasikan  segala  kegiatan  atau aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan fokus  penelitian yang dikaji. (Sugiyono, 2017) 2.  Studi Pustaka
Studi  pustaka  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  upaya  memperoleh informasi  yang mendukung dalam penelitian ini. Studi Pustaka ialah mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan informasi yang tersedia. Studi Pustaka dilakukan untuk  memperoleh  rujukan  teoritis  yang  menjelaskan  gejala-gejala  empiris.  Teknik
pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian dan masalah yang diteliti oleh penulis. (Nazir, 2013)
Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah mempelajari referensi- referensi buku serta jurnal seputar jurnalistik, media massa, metode penelitian kualitatif, analisis framing, buku dan artikel-artikel terkait peristiwa yang penulis teliti.
3.  Wawancara
Wawancara  digunakan  sebagai  bentuk  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan juga respondenya sedikit  atau  kecil  (Sugiyono,  2018).  Dalam  hal  ini  penulis  melakukan  wawancara  dengan seorang pembaca berita  pemberitaan mengenai  pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, wartawan senior dan ahli hukum
Teori  framing  yang  digunakan  untuk  menganalisis  (framing)  pemberitaan  pada penelitian  ini  menggunakan  model  framing  Robert  N.  Entman.  Pada  penelitian  framing pemberitaan  berita  media  online  pemberitaan  mengenai  pernikahan  beda  agama  disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, penulis mengunakan konsep framing Robert N. Entman karena teori model ini dapat melihat proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media.  Alasan  lain  penulis  menggunakan  framing  model  Robert  N.  Entman  karena  dengan menggunakan empat elemen dalam pembentukan dari realitas media tersebut, nantinya penulis selain dapat  melihat makna secara  ekplisit juga dapat  melihat makna secara implisit melalui pembahasan  berita  yang  dianggap  paling  menonjolkan  isu  daripada  berita  lainnya.  Dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman ini nantinya penulis akan menganalisis framing pemberitaan yang dilkaukan oleh media Detik.com dan Republika.co.id.
Penggalian data melalui wawancara dilakukan sejak Juni hingga September 2022 kepada beberapa  narasumber,  diantaranya  Yogi  Gustaman  (Eks  Kepala  Sekolah  Pemikiran  Islam), Imam S. Nurdin (Dosen Fisip Unpas), dan Taufik Gurbadi Ismail (Managing Patner Aggaraksa Law).  Wawancara  dilakukan  di  Kantor  Ruang  duduk.co  Jl  Wayang  no  2  Kota  bandung.  Jl Trunojoyo no 11 Kota Bandung Jawa Barat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  Pemberitaan  Detik.com  Mengenai  Pernikahan  Beda  Agama  Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Edisi 20 – 28 Juni 2022 Pada metode penelitian sub bab unit analisis diatas, penulis telah memilih lima berita dari seluruh pemberitaan di Detik.com mengenai pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada edisi 20 – 28 Juni 2022 yang akan dianalisis dalam penelitian ini.
Pada Edisi 20 Juli 2022 Detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul  “Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama”. Berita ini menekankan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya angkat bicara terkait putusan pernikahan beda agama. Hal itu sudah dicatat  dalam  nomor  916/Pdt.P/2022.PN.Sby.  penetapan  itu  dilakukan  oleh  calon  pengantin berinisial RA dan EDS untuk dilakukan administrasi ke Disdukcapil. Dalam berita ini Detik.com memuat pertanyaan Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung yang menjelaskan pernikahan beda agama memang harus tercatat di Dispendukcapil Pemerintah Kota Surabaya. Namun hal itu harus dengan sesuai kesepatakan kedua belah pihak pemohon.
Pemberitaan  Detik.com  pada  edisi  21  Juni  2022,  berita  yang  ditampilkan  berjudul  “PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Tolak Pencatatan Pasutri Beda Agama”. Berita ini menekankan bahwa Dispemdukcapil sempat tolak pengajuan pencatatan pernikahan beda agama. Dalam berita edisi  21  Juni  2022  tersebut,  Detik.com  membuat  pernyataan  dari  Humas  PN  Surabaya  Parno bahwa perkara dari kedua pemohon itu baru didaftarkan ke PN pascamendapat penolakan dari Dispendukcapil Surabaya. Dalam sidang itu, keduanya telah memperoleh penetapan tersebut dan telah terlampir dalam situs resmi SIPP.
Edisi berita pada tanggal 23 Juni 2022 Detik.com menampilkan pemberitaan dengan judul “PN  Surabaya  Izinkan  Nikah  Beda  Agama,  ini  Kata  Prof  UIN  Jakarta”.  Pada  berita  tersebut Detik.com membuat pernyataan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Prof Tholabi kontroversi  nikah  beda  agama  akan  terus  bermunculan  seiring  terjadinya  kasus  tersebut dilegitimasi  oleh  negara.  Benturan  atau  pergesekan  antara  keyakinan  keagamaan,  serta kepentingan  data  kependudukan  akan  terus  terjadi  dan  saling  menafikan.  Ini  inti  dari permasalahan tersebut.
Seperti  diketahui,  salah  satu  persoalan  pernikahan  beda  agama  disini  adalah  Pengadilan Negeri Surabaya sahkan pernikahan beda agama pada 20 Juni 2022 oleh Detik.com. Persoalan tersebut dijadikan sebagai sebuah berita edisi 27 Juni 2022 dengan judul “MK soal Nikah Beda Agama : Perkawinan Tak Boleh dilihat Aspek Formil Semata”. Pada berita tersebut, Detik.com memuat  pernyataan  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  segala  bentuk  tindakan  perbuatan  yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk  serta  tidak  bertentangan  melanggar  peraturan  perundang-undangan.  UU  perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitan dengan perkawinan.
Edisi  berita  pada  tanggal  28  Juni  2022,  terlihat  paling  menonjolkan  isu  daripada  berita lainnya pada tanggal tersebut Detik.com menampilkan berita berjudul “Ma’ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama”. Pada berita 28 Juni 2022 tersebut Detik.com memuat pernyataan  bahwa  pernikahan  beda  agama  tidak  sejalan  dengan  fatwa  MUI.  Hal  itu  sudah ditetapkan pada Fatwa  MUI Nomor 4/MNASVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama fatwa itu ditetapkan di Jakarta, pada Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 Masehi.
Pembahasan  Pemberitaan  Republika.co.id  Mengenai  Pernikahan  Beda  Agama  Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Edisi 20 – 28 Juni 2022 Pada sub bab sebelumnya yaitu pada sub  bab  unit  analisis,  penulis  telah  memilih  lima  berita  dari  seluruh  pemberitaan  di Republika.co.id  mengenai  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  pada edisi 20 – 28 Juni 2022.
Pada edisi 21 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan pemberitaan dengan judul “Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama”. berita ini menenkankan bahwa  pernikahan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  RA  dan  EDS  sudah  mengajukan  gugatan dengan  surat  keterangan  nikah  No.1.433/HMM/III/2022  tanggal  23  Maret  2022  dan  piagam pernikahan  gerejawi  Nomor  373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022.  Dari  keterangan  dua  saksi pemohon  sudah  menikah  secara  agamanya  masing-masing.  Pada  pemberitaan  tersebut Republika.co.id memuat pernyataan dari Hakim tunggal bahwa menetapkan untuk memerintah pejabat  kantor  Dinas  Dukcapil  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan  beda  agama  para pemohon  tersebut  melakukan  register  perkawinan  yang  digunakan  untuk  segerta  menerbitkan akta perkawinan. Salah satu pertimbangan Hakim adalah dilihat dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, pemohon telah bersepakat dan sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari kedua orang tua bahwa proses perkawinan dihadapan pejabat kantor Dinas Dukcapil Kota Surabaya.
Edisi Berita pada tanggal 21 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan pemberitaan dengan judul  “Sekjen  MUI  Ajak  Masyarakat  Tolak  Nikah  Beda  Agama”  berita  ini  terlihat  paling menonjolkan isu dalam pemberitaanya. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakt untuk menolak nikah beda agama karena bertentangan dengan konstirusi dan peraturan perundang-undangan.  Pada  berita  tersebut  Republika.co.id  memuat  pernyataan  dari  Buya Amirsyah Tambunan Sekeretaris Jenderal bahwa ia menegaskan logika hukun yang digunakan Pengadilan  Negeri  Surabaya  bertentangan  ketika  pernikahan  beda  agama  dilangsungkan. Sebaiknya Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan atau menolaknya.
Pemberitaan pada edisi tanggal 22 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan berita dengan judul “Dispendukcapil Surabaya Catat Akta Perkawinan Beda Agama” berita ini menekankan bahwa permohonan akta perkawinan pasangan suami istri beda agama pada 9 Juni 2022 setelah ada  putusan  pengadilan.  Republika.co.id  memuat  pernyataan  dari  Agus  bahwa  ketika  ada permohonan akta perkawinan non-Muslim yang seagama ke Dispendukcapil, maka langsung bisa
diproses. Akan tetapi berbeda ketika pemohon yang menikah beda agama maka harus dada syarat penetapan dari pengadilan.
Edisi berita pada tanggal 25 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan berita dengan judul “MD Forhati Minta PN Surabaya Cabut Putusan yang Tetapkan Nikah Beda Agama” berita ini menekankan kepada Pengadilan Surabaya agar mencabut putusan yang telah ditetapkan terkait pernikahan beda agama karena tidak sesuai dengan Undang-undang. Namun penetapan itu sudah di  ketok  oleh  hakim  tunggal  Imam  Supriyadi.  Dalam  berita  ini  Republika.co.id  memuat pernyataan  dari  Koordinator  Presidium  Majelis  Daerah  Forhati  Surabaya  Alfiah  Sufiani menurutnya bahwa UU Nomr 1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama sehingga perkawinan tidak dapat dilakukan.. Dalam hal ini Pengadilan Surabaya yang sudah penetapkan perkawinan  tersebut  ditolak  oleh  Dispendukcapil  Kota  Surabaya,  karena  ini  akan  berkaitan dengan administrasi akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya.
Pada pemberitaan pada tanggal 28 Juni 2022 Republika.co.id menampilkan berita dengan judul  “Dewan  Pertimbangan  MUI  Tanggapi  Putusan  PN  Surabaya  Soal  Nikah  Beda  Agama” berita ini menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak sejalan dengan Fatwa Majelis Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam berita  tersebut  Republika.co.id  memuat  pernyataan  dari  KH  Cholil  Nafis  ia  meminta  adanya peninjauan  ulang  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya.  Ia  juga  menjelaskan  bahwa putusan  tersebut  sebaiknya  ditinjau  ulang  atau  bahkan  dibatalkan  demi  martabat  bangsa  dan kehormatan manusia.
Hasil  Pembingkaian  Berita  Detik.com  dan  Republika.co.id  Mengenai  Pernikahan  Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Edisi 20 – 28 Juni 2022 Pada define problem Detik.com terkait pemberitaan Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya memahami  masalah  bahwa  penetapan  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya seharusnya  ditinjau  ulang  karena  dari  sisi  yang  lain  Pengadilan  Negeri  Surabaya  seolah  sudah mendapatkan  legitimasi  dari  pemerintah  untuk  penetapan  pernikahan  beda  agama  seharusnya putusan itu benar-benar menjadi pertimbangan yang sangat lama karena masyarakat akan melihat dari sisi celah hukum apabila pernikahan ini terus bermunculan karena sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga hal ini akan menyoroti Pengadilan Negeri di Kota-kota lain untuk mendapatkan pengizinkan pernikahan beda agama. Hal tersebut ditegaskan Detik.com berdasarkan keterangan MK dan MUI bahwa  pernikahan bukan hanya dilihat dari sisi formil saja tetapi harus melihat dari aspek spiritual dan sosilogis dan hal ini tidak sejalan dengan fatwa MUI terkait pernikahan beda agama.
Pada  diagnose  cause  Detik.com  menonjolkan  isu  dalam  penyebab  masalah  terkait pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  ialah  bahwa  Pengadilan  Negeri Surabaya  menetapkan  dengan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya  untuk  mengabulkan permohonan pernikahan beda agama serta dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin untuk dicatat terkait administrasi pencatatan terkait pernikahan beda agama tersebut. Putusan tersebut  juga  didasarkan  antara  lain  pada  Pasal  35  dan  36  UU  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Pasal  34  bahwa  pernikahan  beda  agama  ini ditetapkan oleh Pengadilan. Penulis melihat bahwa hal ini sangat bertentangan dengan UU yang berlaku terkait pernikahan beda  agama menjadi  multitafsir seolah hal  itu dibiarkan begitu saja tanpa melihat hal-hal kedepan terkait pernikahan beda agama ini. Dalam kasus ini dipertegas juga bahwa penyebab masalah ini menurut Prof Tholabi dalam pernyataan pada media Detik.com ialah Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin pernikahan beda agama dengan melihat sejumlah modus untuk keluar dari jerat hukum dengan mencari celah hukum untuk menundukan diri pada agama salah satu pasangan, faktanya banyak pernikahan beda agama dilegitimasi oleh instansi terkait  tetapi  hal  ini  tidak  diekspose  kepublik  sehingga  ketika  Pengadilan  Negeri  Surabaya  ini mengizinkan pernikahan beda agama ini menjadi pertanyaan bahwa UU yang mengatur begitu mudah untuk  dilegitimasi  oleh pemerintah sehingga hal  ini  akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam terkait pernikahan beda agama.
Pada make moral judgement Detik.com melihat keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri  Surabaya  terkait  pernikahan  beda  agama  tidak  dilakukan  dengan  begitu  saja.  Tetapi dengan pertimbangan bahwa kedua pemohon tersebut sudah melakukan pernikahan sesuai dengan agama  mereka  masing-masing.  Namun,  disisi  lain  keputusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  ini seolah sudah mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak dan hal ini dilakukan untuk keluar dari jerat  hukum  melalui  celah  hukum  terkait  pernikahan  beda  agama  ini.  Jumhur  Ulama  sepakat bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan fakta ini menunjukan bahwa persoalan krusial dari sisi norma hukum terkait pernikahan beda agama. MUI menjelaskan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak sejalan dengan fatwa MUI dan hal tersebut akan dibahas oleh  Komisi Hukum MUI.
Untuk treatment recommendasion penyelesaian masalah Detik.com melihat isu pernikahan beda agama ini sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua dan keluarga pemohon, namun hal itu  disoroti  Detik.com  bahwa  pernikahan  beda  agama  juga  tidak  dinilai  efektif  karena  sudah ditegaskan  pada  pasal  8  mengenai  ketidakbolehan  pernikahan  beda  agama  larangan  tersebut berlaku untuk seluruh agama yang sah di Indonesia.
Sementara  define  problem  Republika.co.id  bahwa  isu  pernikahan  beda  agama  yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan yang pertama kali dilakukan. Buya Amirsyah Sekjen MUI menegaskan bahwa seharusnya penetapan hal tersebut dicabut agar tidak menjadi rancu dalam hukum terkait perkawinan beda agama.
Pada  diagnose  cause  Republika.co.id  penyebab  masalah  ialah  pertimbangan  salah  satu Hakim tunggal Imam ia melihat dari fakta yuridis dengan menimbang tata cata pernikahan dengan melihat dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang memberikan kemungkinan  dapat  dilaksanakan  pernikahan  beda  agama.  Namun,  keputusan  yang  dilakukan oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya  ini  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  29  UUD  1945  tentang kebebasan  dan  kemerdekaan  memeluk  keyakinan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bahwa  ada keterpaksaan diantara pasangan dengan agama yang berbeda.
Pada make moral judgement atau yang membuat pilihan moral, Republika.co.id menurut keterangan  hakim  yang  membuat  keputusan  moral  ialah  karena  kedua  pasangan  RA  dan  EDS melepaskan keyakinan agama mereka masing-masing. Hal ini juga dipertegas dengan pasal 10 ayat (3) peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 yang memberikan kemungkinan dapat dilaksanakanya pernikahan tersebut.
Untuk  treatment  recommendation  penyelesaian  masalah  Republika.co.id  menampilkan beberapa opsi dari berita yang ia terbitkan menurut Buya Amirsyah sebaiknya kedua pasangan tersebut  mempertahankan  keyakinan  mereka  agar  tidak  menimbulkan  potensi  polemik  di masyarakat. Namun, apabila hal itu masih tetap dilaksanakan Republika.co.id merujuk pada pasal 10  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  yang  ditegaskan  dengan mengindahkan  tata  cara  perkawinan  menurut  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri dua orang saksi.
Penulis  melihat dalam pemberitaan pernikahan beda agama  disahkan Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan erat dengan tinjauan konseptual yang sudah dijelaskan pada sub bab diatas bahwa, kegiatan mengolah suatu kejadian sehari-hari dalam masyarakat dan diberitakan melalui media  massa  sudah  diterapkan  oleh  masing-masing  wartawan  media  Detik.com  dan Republika.co.id.  Kemudian  wartawan  kedua  media  tersebut  mencari  isu,  mengumpulkan  data, fakta,  serta  memproses  sedemikian  rupa  suatu  berita  yang  disajikan  kepada  masyarakat  yakni pemberitaan  mengenai  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Sahkan. Bukan  hanya  itu  Detik.com  dan  Republika.co.id  memberitakan  suatu  berita  melalui  media internet/online. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses berita dan membaca berita tersebut oleh media Detik.com dan Republika.co.id.
Penulis  melihat  bahwa  isu  yang  diberitakan  oleh  Detik.com  dan  Republika.co.id  ini memiliki  keringkasan  dalam  pemberitaanya  sehingga  sangat  menyesuaikan  dengan  kehidupan khalayak di era sosial media ini, sehingga pembaca ingin segera tahu permasalah dari pemberitaan itu melalui informasi yang ringkas, lalu kemampuan beradaptasi yang dilakukan oleh media atau
wartawan  yang  menulis  pemberitaan  tersebut  sudah  selayaknya  menyediakan  cara  untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi dari media. Dalam hal ini Detik.com dan Republika.co.id memberikan berita terkait Pengadilan Negeri Surabaya Sahkan pernikahan beda agam bukan hanya berupa naskah teks berita saja, tetapi melalui audio serta video agar masyarakat lebih  mudah  untuk  menonton  ringkasan  berita  yang  sedang  ramai  diberitakan.  Berikutnya, kemampuan berinteraktivitas dalam media dengan pembaca sangatlah penting karena pembaca merasa  bahwa  dirinya  dilibatkan  dengan  pemberitaan  yang  baru  muncul  mereka  mendapatkan akses yang sangat cepat. Dari sini juga media bukan hanya memberitakan informasi terkait hal- hal  yang sedang  ramai diperbincangkan tetapi  media harus mendapatkan  timbal balik dari apa yang mereka beritakan kepada masyarakat.
Karakteristik jurnalistik online dari penelitian yang penulis lakukan dari media Detik.com dan  Republika.co.id  dalam  pemberitan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  sahkan  pernikahan  beda agama yakni bersifat real time maksudnya fakta, peristiwa atau kejadian yang mengandung nilai berita bisa langsung dipublikasikan pada saat peristiwa itu berlangsung sehingga para pembaca langsung  mengetahui  pemberitaan  dari  masing-masing  media  baik  Detik.com  dan Republika.co.id.  Bukan  hanya  bersifat  real  time  media  harus  mampu  berinteraksi  dengan pembaca  apalagi  pada  masa  sekarang  media  bersifat  online  sehingga  saat  mudah  untuk mendapatkan interaksi dengan pembaca melalui website pada media tersebut. Layanan website harus menyertakan unsur-unsur multimedia agar media tersebut tidak hanya mengandalkan teks naskah  berita  saja  tetapi  beragam  sajian  berita.  Kemudian  informasi  yang  diakses  dapat  bisa disimpan dalam jejaring media digital apabila pembaca tidak menjadikan pemberitaan itu sebagai arsip.
Pemberitaan  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  ini  sudah diberitakan  oleh  media  massa  yakni  Detik.com  dan  Republika.co.id  karena  media  masaa merupakan sarana dalam penyampaian sebuah pesan dari media kepada khalayak hal ini sudah diterapkan  pada  media  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  pemberitaan  pernikahan  beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Maka wartawan yang bertugas dalam memproses suatu  berita tersebut  lalu menyeleksi berita mana yang layak atau tidak dipublikasikan kepada khalayak sehingga berita yang disampaikan kepada khalayak dapat diterima dengan mudah dan diakses dimana saja dan kapan saja.
Dalam hal ini penulis melihat dari analisis framing Robert N. Entman ialah terkait proses pengambaran  seleksi  dan  menonjolkan  aspek  tertentu  dari  realitas  oleh  media.  Pada  penelitian yang  penulis  angkat  ialah  mengenai  pemberitaan  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan Negeri  Surabaya  bahwa  masing-masing  media  Detik.com  dan  Republika.co.id  memberikan framing  tekanan  pada  bagaimana  teks  yang  di  komunikasi  ditampilkan  dan  bagian  mana  yang ditonjolkan/dianggap  penting  oleh  pembuat  teks  berita  tersebut.  Penonjolkan  itu  sendiri  dapat didefinisikan : membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh  khalayak,  lebih  terasa  dan  tersimpan  dalam  memori  dibandingkan  dengan  yang  disajikan secara  biasa.  Bentuk  penonjolan  itu  beragam  yaitu  dengan  menempatkan  satu  aspek  informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab dibenak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema khalayak. Khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikontruksi  dalam  pikiran  khalayak  dalam  pemberitaan  pernikahan  beda  agama  disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.
Pembingkaian berita dari Detik.com dan Republika.co.id terkait pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis melihat bahwa media Detik.com lebih cenderung membingkai berita tersebut pro dan kontra. Dari teks berita pertama bisa terlihat bahwa Detik.com  cenderung  memberitakan  dari  sisi  Pengadilan  Negeri  Surabaya  sahkan  pernikahan beda agama hal ini juga sama dengan teks berita kedua. Bahwa penetapan pernikahan itu dari teks berita  pertama  sudah  ditetapkan  dengan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby  dan  ditambah  lagi
dengan penuturan dari  Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung menurutnya, pernikahan beda agama seharusnya dicatat di Dispenducapil dengan syarat ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pertimbangan tersebut seolah membiarkan pernikahan beda tetap dilaksanakan dengan merujuk pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada larangan terkait UU tersebut tentang pernikahan beda agama. Hal ini berbanding terbalik dengan perkataan dari Prof Tholabi menurut ketika  pernikahan  sudah  dibuat  legitimasi  pernikahan  beda  agama  ini  akan  membukan  keran untuk  masyarakat  untuk  melakukan  pernikahan  beda  agama  tersebut.  Kemudian  hal  ini  juga dilanjutkan dengan penuturan dari MK bahwa pernikahan itu bukan hanya sebatas aspek formil saja  tetapi  harus  melihat  dari  psikologis  dan  sosiologis.  Ketika  pernikahan  beda  agama  tetap dilakukan maka yang akan menjadi korbannya ialah anak keturunannya karenanya mental anak akan  dipertaruhkan  dan  harus  memilih  salah  satu  agama  dari  masing-masing  orang  tuanya. Pernikahan beda agama ini juga dipertegas oleh MUI bahwa menurutnya tidak boleh dilakukan dan haram untuk yang beragama muslim. Dari penjelasan diatas penulis melihat teks berita dari Detik.com ialah bahwa ada kaitkan dengan pro dan kontra dari teks-teks berita yang diberitakan terkait pernikahan beda agama. sedangkan dari Republika.co.id penulis lebih cenderung melihat bingkainya  kearah  kontra  karena  dari  beberapa  teks  berita  yang  disampaikan  sangat  menolak keras terkait pernikahan Beda Agama. Hal ini terlihat dari teks berita kedua dari penuturan Buya Amirsyah  Sekjen  MUI  menegaskan  bahwa  logika  hukum  yang  digunakan  Pengadilan  Negeri Surabaya bertentangan ketika membolehkan kedua pasangan beda agama itu menikah. Kemudian dilanjutkan  lagi  nikah  beda  agama,  hukum  dan  keyakinan  beda  agama  menjadi  rancu  dan membingungkan  agama  mana  yang  akan  diikuti.  Kemudian  MD  Forhati  meminta  agar  PN Surabaya  Cabut  penetapan  tersebut  karena  hal  ini  sudah  jelas  bahwa  pernikahan  beda  agama sangat bertentangan dengan sila pertama ketuhanan Yang MahaEsa dan UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan beda agama. Disinilah kelemahan dari penetapan putusan tersebut dari sisi legal standingnya, artinya, sebagai lembaga peradilan, PN Surabaya telah membuat putusan yang  kurang  bijaksana  dan  tentunya  bertolak  belakang  dengan  rujukan-rujukan  hukum  yang berlaku dinegeri ini. Kata Alfiah dilanjut dari teks berita keempat bahwa MD Forhati menegaskan, peringatan  yang  sangat  jelas  dari  ayat  Al-Quran  dan  hukum  positif  yang  masih  belaku,  jelas menjadi dasar penolakan terhadap penetapan dari PN Surabaya terkait pernikahan beda agama, untuk  itu  MD  Forhati  meminta  dengan  tegas,  agar  penetapan  tersebut  dicabut  agar  tidak menimbulkan potensi polemik dimasyarakat. Kemudian dari teks berita kelima KH Choirul Nafis mempertegas kasus pernikahan beda agama ini demi martabat bangsa dan kehormatan manusia sebaiknya  putusan  tersebut  ditinjau  ulang  atau  bahwa  dibatalkan.  Penulis  melihat  bahwa Republika.co.id dengan tegas memilih beberapa narasumber terkait pemberitaan ini ialah karena Republika.co.id ingin mengajak masyarakat yang membaca berita tersebut untuk mencegah serta menolak  pernikahan  beda  agama  karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  norma  agama  dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Pada hasil yang sudah diterangkan diatas penulis mendapatkan informasi tambahan dari tiga informan yaitu aktivis sekaligus pembaca berita mengenai pernikahan beda agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian seorang wartawan senior sekaligus praktisi komunikasi dan  Seorang  Ahli  Hukum/Advokat.  Masing-masing  informan  menjelaskan  bahwa  Negara Indonesia ini Negara Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah seharusnya perkawinan itu dilakukan dengan tata cara  agamanya masing-masing (Islam  dengan  Islam  dan Kristen dengan Kristen). Berita dari pernikahan beda agama ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena dalam kontek Indonesia hari ini yang notabene kebenarannya adalah consensus (kadang ada  pengajuan  peraturan  tanpa  merujuk  Pancasila)  hanya  karena  suaranya  banyak  (dalam  hal penetapannya di DPR, koalisi terbanyak/suara terbanyak) maka hal tersebut bisa  disahkan. Hal ini  juga  akan  menimbulkan  perkawinan  nikah  agamanya  lainnya.  Terbukti  ketika  RUU-TPKS (normalisasi kejahatan seksual) disahkan, maka beragam respon orang-orang menyimpang seperti lgbt dan lain-lain, bahkan dalam aktivis sekaligus bisa menyimpang akibat RUU-TPKS disahkan, selanjutnya  dalam  hal  ini  instansi  pemerintah  terkhusus  Pengadilan  Negeri  Surabaya  mencoba untuk melegalkan salah satunya pernikahan beda agama yang mana dianggap hak setiap manusia
padahal kita tahu, kita juga negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga ketika media-media  memberitakan  terkait  pernikahan  beda  agama  ini  sebenarannya  sangat  wajar memberitakan  terkait  pernikahan  beda  agama  ini  karena  ada  berkah  (Baca:keuntungan  bagi media) dalam pemberitaannya yaitu isu yang sangat sensitif hal ini sah-sah saja dalam konteks demikian,  tinggal  masyarakat  mampu  membantah  dengan  argumen  yang  sebenarnya.  Tugas wartawan  dalam  pemberitaan  ini  adalah  untuk  menginformasikan  semua  yang  terjadi  dalam proses pengadilan sehingga tidak boleh ada opini dan tidak boleh ada tendensi apapun sehingga wartawan melihat pemberitaan ini harus objektif.
Hukum positif di Indonesia tidak dapat mengakomodir kepentingan perkawinan nikah beda agama karena sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Surabaya sudah meyalahi Undang- Undang  no  1  Tahun  1974.  Maksud  dari  menurut  masing-masing  agama  adalah  bahwa  setiap pasangan haruslah menikah dengan keyakinan yang sama apabila berbeda maka salah satu harus mengikuti keyakinan salah satu pasangan, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Undang-undang no 1 Tahun 1974 tidak memberikan otoritas untuk menikah dengan beda agama. Hukum harus memberikan kepastian hukum maka yang membuat hukum harus menghasilkan hukum / pasal yang benar-benar dikaji secara komprehensif, tidak pasal karet. Hukum yang mengayomi seluruh masrayakat indonesia yang notabene plural, dan tentunya menjadi sebuah kewajaran jika dominan hukum orang islam itu diterapkan dalam negara yang mayoritaas islam karena memang itu sebuah keharusan bagi negara indonesia yang termasuk dalam sila 1 Ketuhanana Yang Maha Esa. Namun ingat juga jangan sampai dikotomi antara perundang-undangan yang mengadopsi hukum islam sebagai landasannya dengan otoritarian atau punya sikap yang tidak mengayomi masyarakat non islam.
Kemudian  dari  wartawan  senior  menambahkan  terkait  dua  media  yang  memberitakan terkait  pernikahan  beda  agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dalam  pembingkaian masing-masing  media  beritakan  yaitu  Detik.com  dan  Republika.co.id.  Menurutnya  bahwa framing itu sangat relevan dengan ideologi dari sebuah media, ideologi ini dikembangkan dari kultur budaya perusahaan media, lalu pimpinan perusahan dan juga seluruh yang terlibat dalam perusahaan  media  itu  sendiri.  Kemudian  berita  dari  salah  satu  media  itu  tidak  serta  merta diberitakan begitu saja tetapi ada ideologi dari media yang harus dipatuhi karena ini menjadi SOP bagi  medianya  sendiri.  Dari  sini  bisa  dilihat  bahwa  framing  yang  diberitakan  dari  dua  media tersebut bahwa dalam penulisan berita, kemudian pemilihan angle berita menjadi ciri khas dalam pemberitaan  masing-masing  media  dalam  pemberitaan  khususnya  berita  mengenai  pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya pada media Detik.com dan Republika.co.id. Bagaimana Detik.com memframing suatu berita dari pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya ialah bahwa media tersebut mengangkat isu sangat relevan dan menjadi kasus yang berimbang antara orang-orang yang pro dan kontra. Tetapi Republika.co.id lebih menyoroti tentang bagaimana konsekuensi hukum secara makro ketika Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Instansi pemerintah itu mengesahkan pernikahan beda agama ini, ini yang menjadi konsen mereka dalam pemberitaanya dan ditambah bahwa Republika.co.id memilih narasumber yang kompeten dalam bidang keagamaan sehingga pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan dalam statement dari pemberitaan tersebut. Kemudian Detik.com memilih beberapa pendapat dari ahli hukum dan akademisi dalam pemberitaanya ditambah lagi dari bidang MUI juga sangat jelas bahwa masing- masing  media  dalam  pemberitaan  tersebut  memiliki  ideologinya  sendiri  dalam  memberitakan berita  terkait.  Sehingga  hal  ini  khalayak  bisa  menilai  tentang  media  Detik.com  dan Republika.co.id
Dalam  hal  ini  peran  Detik.com  dan  Republika.co.id  dalam  memframing  pemberitaan pernikahan beda agama ini sangat wajar karena mereka melihat dari pemberitaan tersebut ialah karena  ada  news  value  apalagi  dalam  hal  ini  yang  menjadi  persoalan  adalah  pernikahan  beda agama sehingga pembingkaian dalam pemberitaan dapat  dilakukan oleh  masing-masing media oleh  setiap  wartawan  yang  menulis  berita  tersebut.Bagian  ini  tentang  hasil  dan  pembahasan penelitian.  Hasil  dan  Pembahasan  berisi  hasil  yang  diperoleh  penulis  selama  penelitian.  Hasil penelitian disampaikan terlebih dahulu secara keseluruhan, dilanjutkan dengan melakukan proses
pembahasan. Pembahasan disajikan secara sistematis dari umum, kemudian mengarah pada hal yang lebih spesifik.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan  analisis framing ini dapat disimpulkan  bahwa  kontruksi  dari  media  terkait  pemberitaan  pernikahan  beda  agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya di Indonesia yang diberitakan media Detik.com dan Republika.co.id dari keempat elemen analisis framing model Robert ini adalah :
Define Problem (Pendefinisian Masalah) pada berita Detik.com mengenai pernikahan beda agama  disahkan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dapat  disimpulkan  bahwa  Detik.com  memahami masalah dengan memberikan perspektif baru terkait pernikahan beda agama dengan memberikan kesadaran bahwa pernikahan beda agama bukan hanya dilarang tetapi dengan adanya UU yang mengatur terkait pernikahan beda agama bisa menyadarkan masyarakat terkait pernikahan beda agama. Sedangkan Republika.co.id dapat disimpulkan bahwa pendefinisian masalah ialah bahwa Pengadilan  Negeri  Surabaya  memberikan  putusan  pernikahan  beda  agama  ini  menjadi  yang pertama dilakukan sehingga hal ini menjadi masalah bagi masyarkat. Kemudian Republika.co.id menimbang ulang agar penetapan yang dilakukan PN Surabaya ini dicabut  agar tidak menjadi rancu dalam hukum terkait pernikahan beda agama.
Diagnose Cause (Penyebab Masalah) dari berita Detik.com bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya menjadi penyebab masalah dalam mengizinkan pernikahan beda agama dan putusan tersebut didasarkan pada Pasalh 35 dan 36 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Perkawinan. Hal ini juga Detik.com melihat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya mencari celah hukum untuk keluar dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kesimpulan dari Republika.co.id  terkait penyebab  masalah  ialah  pertimbangan  Hakim  Tunggal  melihat  dari  fakta  yuridis  dan  Pasal  10 Ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan pernikahan beda agama. Namun, keputusan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan masing-masing agama.
Make Moral Judgement (Keputusan Moral) Detik.com dalam penilian moral disini dapat disimpulkan  bahwa  putusan  yang  dilakukan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  seolah  sudah mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak dan hal ini dilakukan untuk keluar dari jerat hukum melalui celah hukum pernikahan beda agama. Jumhur ulama sepakat bahwa penilaian moral dari Detik.com ini pernikahan beda agama tidak dibenarkan dan fakta menunjukan bahwa persoalan krusial dari sisi norma hukum terkait pernikahan beda agama. Kemudian MUI menegaskan bahwa putusan  yang  di  lakukan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  tidak  sejalan  dengan  fatwa  MUI  maka Pengadilan Negeri Surabaya harus meninjau ulang terkait keputusan yang sudah diambil terkait pernikahan  beda  agama.  Sedangkan  kesimpulan  dari  Republika.co.id  melihat  keputusan  moral dari pemberitaan ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Surabaya memberikan keterangan melalui Hakim yang membuat putusan tersebut karenanya pasangan yang mengajukan pernikahan beda agama  ini  melepaskan  keyakinan  agama  mereka  masing-masing.  Hal  ini  kemungkinan pernikahan  beda  agama  dapat  dilaksanakan  dengan  melihat  dari  Pasa  10  Ayat  3  PP  Nomor  9 Tahun 1975.
Treatment  Recommendation  (Penyelesaian  Masalah)  pada  penyelesaian  masalah  disini dapat disimpulkan bahwa media Detik.com dalam beritanya memberikan putusan yang dilakukan oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya  sudah  mendapatkan  izin  dari  kedua  orang  tua  dan  keluarga pemohon,  namun  disisi  lain  Detik.com  menyoroti  pernikahan  beda  agama  juga  tidak  dinilai efektif karena sudah ditegaskan pada UU yang berlaku terkait ketidakbolehan perniakahan beda agama dan larangan tersebut berlaku untuk seluruh agama yang sah di Indonesia. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Republika.co.id ialah melihat dari penuturan yang dilakukan oleh Sekjen MUI bahwa sebaiknya kedua pasangan tersebut mempertahankan keyakinan mereka agat tidak menimbulkan potensi polemik dimasyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eriyanto. (2012) . Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta : LKIS. Hikmat, Kusumanigrat, 2016. Jurnalis Teori & Praktik. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Nazir, Moh. 2013. Metodologi Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
Rackhmat, Kriyantono. 2014. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Prenada Media Group.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : CV Alfabeta.
Suhandang, Kustandi. 2016. Pengantar Jurnalistik : Organisasi Produk dan Kode Etik. Bandung : Nuansa Cendekia.
Sumadiria, A.H.S. 2014. Jurnalistik Indonesia  Menulis Berita dan Feature : Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Waziz,  Kun.  2012. Media  Massa  dan  Kontruksi  Berita. Malang  :  Aditya  Media Publishing.
Jurnal Online Pedana, D. Dioni. 2020. “Kontruksi Pemberitaan Pernikahan Beda Agama”. Jurnal Profesional FIS UNIVED. Vol 7 No 2.
Laporan wawancara Gustaman Yogi. (2022, 02 September). Wawancara. Nurdin S. Imam (2022, 20 Agustus). Wawancara. Ismail Gurbadi Taufik (2022, 10 September). Wawancara

## Surat Kabar Online
Detik.com,  (2022,  Juni  20).  Tok!  PN  Surabaya  Kabulkan  Permohonan  Nikah  Pasutri  Beda Agama Islam-Kristen. Diakses dari http://www.detik.com
Detik.com, (2022, Juni 20). Penjelasan PN Surabaya soal Pengabulan Permohonan Beda Agama.
Diakses dari http://www.detik.com
Detik.com, (2022, Juni 21). PN Sebut Dispendukcapil Surabaya Sempat Tolak Pencatatan Pasutri Beda. Diakses dari http://www.detik.com
Detik.com, (2022, Juni 23). PN Surabaya Izinkan Nikah Beda Agama, ini Kata Prof UIN Jakarta.. Diakses dari http://www.detik.com
Detik.com, (2022, Juni 27). MK soal Nikah Beda Agama : Perkawinan Tak Boleh dilihat Aspek Formil Semata. Diakses dari http://www.detik.com
Detik.com,  (2022,  Juni  28).  Ma’ruf  Amin  Tegaskan  Fatwa  MUI  Larang  Nikah  Beda  Agama. Diakses dari http://www.detik.com
Republika.co.id, (2022, Juni 20). Begini Pertimbangan Hakim PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama. Diakses dari http://www.republika.co.id Republika.co.id,  (2022,  Juni  21).  Sekjen  MUI  Ajak  Masyarakat  Tolak  Nikah  Beda  Agama. Diakses dari http://www.republika.co.id
Republika.co.id,  (2022,  Juni  22).  Dispendukcapil  Surabaya  Catat  Akta  Perkawinan  Beda Agama.. Diakses dari http://www.republika.co.id
Republika.co.id, (2022, Juni 25). MD Forhati Minta PN Surabaya Cabut Putusan yang Tetapkan Nikah Beda Agama. Diakses dari http://www.republika.co.id
Republika.co.id,  (2022,  Juni  29).  Dewan  Pertimbangan  MUI  Tanggapi  Putusan  PN  Surabaya Soal Nikah Beda Agama.. Diakses dari http://www.republika.co.id
Republika.id, (2022, Juni 27). Kontroversi Nikah beda Agama, Diakses dari http://www.republika.co.id Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Dimas Ayu Nuraini. (2019). “Analisis Framing Media Vice Indonesia Dalam Wacana Polemik Poligami di Indonesia” . Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Fahmi.  (2016). “Analisis  Framing  Pemberitaan  Media  Online  Rakyat  Merdeka  dan  CNN Indonesia  Dalam  Isu  Penetapan  19  Pondok  Pesantren  Penyebab  Radikalisme  Oleh BNPT” . Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Habibi Za’idatul Ma’muriyah. (2016). “Framing Gugatan UU Perkawinan Beda Agama Pada SKH Republika Edisi September – November 2014” . Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yanuar Bawasta. (2020). “Pembingkaian Berita Online Mengenai Penusukan Mantan Menteri Koordinator  Bidang  Politik  Hukum  dan  Keamanan  (MENKOPOHUKAM)  DI Pandenglang Banten Pada Media Kompas.com dan Detik.com”. Bandung : Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.