## MEKANISME DAN IMPLIKASI DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN

## PUBLIK

## Dian Kus Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta E-mail: dian.pratiwi.sh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  pemerintahan  daerah  dan  asas  desentralisasi  di bidang pelayanan publik ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  dan  mengetahui  mekanisme  dan  implikasinya.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif,  dengan  metode  yuridis normatif,  yakni  dengan  cara  meneliti  data  sekunder,  mencakup  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  Dianalisa  dengan  intepretasi  terhadap  mekanisme dan  implikasi  desentralisasi  pelayanan  publik  terhadap  wewenang  pemerintah daerah  ditinjau  dari  UU  Pelayanan  Publik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  desentralsasi  pelayanan  publik  dilatarbelakangi  oleh  pelimpahan kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah.  Pengaturan    mekanisme desentralisasi pelayanan publik diatur  menurut  asas-asas maupun ketentuan  yang tercantum  dalam  UU  No.  25  Tahun  2009.  Dimana  dalam  pelaksanaannya mempunyai beberapa implikasi positif maupun negatif.
Kata kunci : Desentralisasi, Pelayanan Publik.

## Abstract
The  legal  purpose  is  to  deepen  knowledge  of  local  governance  and decentralization  principles  in  public  service  ministry  in  terms  of  UU  No.  25 Tahun 2009 and find out the mechanisms and implications decentralization of the local  government.  This  research  is  a  normative  law  prescriptive  with  normative juridical  methods,  by  researching  secondary  data  and  then  analyzed  with  the interpretation  of  the  mechanisms  and  implications  public  services  to  local government authority in terms of the Public Service Act. Results showed that the implementation  of  public  service  decentralization  motivated  by  devolution  of power  from  central  to  local  government.  Arrangements  for  public  services through  decentralized  is  according  to  the  principles  in  UU  No.  25  Tahun  2009. Implementation  shows that has some positive and negative implications.
Key words: decentralization, public service.

## A. PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  Negara  Republik  Indonesia menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaiaan  abadi  dan  keadilan  sosial.  Untuk mewujudkan  tujuan  Negara  tersebut  maka  salah  satu  cara  yaitu  dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan  yang berkelanjutan tersebut di  laksanakan  oleh  pemeintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pembangunan  oleh pemerintah  pusat  berkaitan  dengan  sektor-sektor  yang  lebih  global,  sedangkan pembangunan  di  daerah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Dengan  lahirnya  UU  No.  32  tahun  2004  yang  menggantikan  UU sebelumnya  yaitu  UU  No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  maka, mekanisme pembangunan daerah antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi berbeda.
Dalam  manajemen  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan pola-pola  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  sentralististik menjadi  kurang  aktual,  sehingga  perlu  pendekatan  desentralistik.  Peran pemerintah  lebih  ditekanankan  sebagai  regulator  dan  fasilitator  untuk menciptakan  iklim  yang  kondunsif.  Birokrasi  pemerintahan  tidak  lagi menampilkan sosok sebagai penguasa, tetapi sebagai pelanyan masyarakat. Semua bentuk  kegiatan  pemerintah  dan  pembangunan  harus  dikelola  secara  transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam  rangka  melaksanakan  tujuan  Negara  khususnya  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  melalui  pembangunan  nasional  ,  negara  berkewajiban  salah satunya  yaitu  melayani  setiap  warganegara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, dimana telah diamanat oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  telah diatur  dengan    Undang-Undang  No.  25  tahun  2009.    Pelayanan  publik  yang  di berikan  pemerintah  pada  rakyat  tersebut  tentu  saja  tidak  dilaksanakan  secara langsung  oleh  pemerintah  pusat  kepada  rakyat,  akan  tetapai  melalui  pemerintah daerah  sebagai  kapanjangan  tangan  dari  pemerintah  pusat  didaerah  untuk melaksanakan pembangunan tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004.
Sistem  pemerintahan  yang  terdesentralisasi  sesuai  dengan  UU  No.  32 Tahun  34  tentang  Pemerintahan  Daerah,  sejatinya  pemerintah  daerah  memiliki hak dan kewajiban yang luas untuk menciptakan pelayanan publik semakin baik. Hal  ini  karena  pemberian  otonomi  daerah  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  bertujuan  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  semakin efisien  dan  pemerintahan  yang  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat (participatory democracy).
Konsepsi  otonomi  daerah,  harus  dapat  dijadikan  momentum  untuk melakukan penguatan politik lokal  yang berdampak kepada perbaikan pelayanan pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  birokrasi  kepada  rakyat.  Hal  tersebut dikarenakan salah satu dari tujuan otonomi daerah adalah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap publik.
Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat  menjalankan  urusan  pemerintahan  dengan  seluas-luasnya  serta  mendapat hak  untuk  mengatur  kewenangan  pemerintahan  daerah  yang  menjadi kewenangannya.  Dan  salah  satu  kewenangannya  adalah  melayani  setiap  warga negara  dan  penduduk  untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam kerangka  pelayanan  publik,  dimana  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah diatur dengan  Undang- Undang  No  25  tahun  2009.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang mekanisme  dan  implikasi  desentralisasi  pelayanan  publik  terhadap  wewenang pemerintah  daerah  ditinjau  dari  undang-undang  no.  25  tahun  2009  tentang pelayanan  publik.  Hal  utama  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  1) bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan dalam desentralisasi pelayanan publik dan  2)  apa  saja  implikasi  dari  penyelenggaraan  desentralisasi  pelayanan  publik ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  pada  hakekatnya  memberikan  pedoman  tentang  tata  cara seorang  ilmuan  mempelajari,  menganalisis  dan  memahami  lingkungan- lingkungan  yang  dihadapinya. 1 Adapun  metode  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal  yaitu penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 2 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian hukum dalam rangka mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum.  Sedang  terapan  berarti  penelitian  dalam  rangka  menetapkan  standar prosedur,  ketentuan-ketentuan,  dan  rambu-rambu  dalam  melaksanakan  aturan hukum. 3 Pertama, bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang  terdiri:  UUD  1945  khususnya  Pasal  18  tentang  Pemerintahn  Daerah; Peraturan  Perundang-Undangan;  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 5 Tahun 1986
1 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 6
2 Ibid ., hlm. 15
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 22
Mekanisme dan Implikasi ........................................ Dian Kus Pratiwi
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah  dan    Kewenangan  Propinsi  sebagai  Daerah  Otonom,  dan  Peraturan Perundang-Undangan  lainnya  yang  terkait. Kedua, bahan  hukum  sekunder merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum seperti  buku-buku,  dokumen-dokumen,  laporan-laporan,  majalah,  peraturan perundang-undangan,  surat  kabar  dan  sumber-sumber  lain  yang  memberi penjelasan  akan  permasalahan  yang  di  teliti  yaitu  tentang  mekanisme  dan implikasi  desentralisasi  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  daerah. Ketiga, bahan hukum tersier dalam hal ini seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainnya  yang  memberi  penjelasan  akan  permasalahan  yang  di  teliti.  Teknis analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  data dengan  interpretasi  atau  penafsiran.  Dimana  peneliti  tidak  hanya  menggunakan satu  interpretasi,  beberapa  interpretasi  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu interpretasi  gramatikal,  yaitu  cara  penafsiran  atau  penjelasan  untuk  mengetahui makna  ketentuan  undang-undang  dengan  menguraikan  menurut  bahasa,  susunan kata  atau  bunyinya.  Selanjutnya  interpretasi  autentik,  yakni  penjelasan  yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang. 4 Selain itu peneliti  juga  menggunakan  jenis  interpretasi  sistematis  yang  menurut  P.W.C. Akkerman  adalah  interpretasi  dengan  melihat  kepada  hubungan  di  antara  aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. 5

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kajian  terhadap  Latarbelakang  Desentralisasi    Pelayanan  Publik Pemerintah Daerah
Peran  Pemerintah  daerah  dalam  pelayanan  publik  secara  eksplisit mencakup  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  bidang  politik  luar  negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal,  agama,  serta  kewenangan bidang lain (Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004). Dalam Pasal 14 ayat (1) dikemukakan  bahwa  bidang  pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan  kabupaten dan  kota  meliputi  pekerjaan  umum,  kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Terkait dengan pasal-pasal tersebut kewenangan  propinsi  sebagai  daerah  otonom,  mencakup  kewenangan  dalam bidang  pemerintahan  yang  bersifat  lintas  kabupaten  dan  kota,  serta  kewenangan bidang tertentu lainnya. Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  kesatuan  RI,  maka penyerahan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  bermakna peralihan  wewenang  secara  delegasi  disebut delegation  of  authority .  Tatkala
4 Sudikno  Mertokusumo, Bab-bab  tentang  Penemuan  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1993, hlm. 170
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 122
terjadi  penyerahan  wewenang  secara  delegasi  maka  pemerintah  pusat  akan kehilangan  semua  kewenangan  itu,  dah  beralih  kepemerintah  daerah.  Betapapun luasnya  cakupan  otonomi,  maka  desentralisasi  yang  mengemban  pemerintahan daerah tidak boleh meretakkan bingkai Negara kesatuan RI. 6
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dibagi  berdasarkan  kriteria eksternalitas,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dengan  memperhatikan  keserasian hubungan  antar  susunan  pemerintahan.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan  hubungan  kewenangan  antara  Pemerintah  dan  pemerintahan  daerah provinsi,  kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah  yang saling  terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah, yang  diselenggarakan  terdiri  atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan.  Urusan  wajib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  UU  No.  32  Tahun  2004  adalah  urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  bagi kepentingan publik atau masyarakat. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Yang selanjutnya diatur dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Dari  uraian  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  dapat  dikatakan  sebagian besar  merupakan  cakupan  urusan  di  didang  pelaynan  publik.  Luasnya  cakupan pelayanan  publik  dalam  bidang  pemerintahan,  memungkinkan  adanya  variasi cakupan  pelayanan.  Lebih-lebih  bila  dikaitkan  dengan  pendapat  bahwa  setiap daerah memiliki kemandirian dalam menentukan pelayanan yang diinginkan.
Sesuai  dengan  nafas desentralisasi  dimana  merupakan  penyerahan  sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada  pemerintah  daerah  yang  lebih  rendah  sehingga  menjadi  urusan  rumah  tangga sendiri  daerah  itu.  Untuk  itu  semua  prakarsa,  wewenang  dan  tanggungjawab  mengenai urusan-urusan  diserahkan  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  daerah  itu,  baik  politik kebijaksanaan,  perencanaan  maupun  mengenai  segi-segi  pembiayaannya.  Pelaksananya adalah perangkat daerah sendiri. 7
Sebagai  hasil  proses  politik  dan  hubungan  antara  hak  rakyat  dan tanggung  jawab  pemerintah,  maka  pelayanan  publik  memiliki  tiga  unsur
6 H.  M.  Laica  Marzuki,  “Hakekat  Desentralisasi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  RI”,
Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI Vol. 4 No. 1 Maret 2007, hlm. 9-11
7 Cst.  Kansil  dan  Christine  st  Kansil, Pemerintah  Daerah  di  Indonesia  Hukum Administrasi Daerah , Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 3
Mekanisme dan Implikasi ........................................ Dian Kus Pratiwi
penting,  yakni:  lembaga  perwakilan  sebagai  pengambil  keputusan,  lembaga eksekutif  (pemerintahan)  sebagai  pemberi  layanan,  dan  masyarakat  sebagai pengguna  layanan.  Ketiganya  mempunyai  hubungan  yang  setara  dan  saling mempengaruhi  agar  kualitas  pelayanan  publik  tetap  terjaga.  Sehingga  melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah di harapkan akan tercapai ketiga unsur tersebut.
P elimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  dalam  hal  pelayanan publik sebenarnya telah memenuhi konsep dari asas desentralisasi yaitu:
1) Dilihat  dari  sudut  politik  dimaksudkan  untuk  mencegah  penumpukan kekuasaan  pada  satu  pihak  saja  yang  pada  akhirnya  dapat  menimbulan tirani,  maka  apabila  dikaitkan  dengan  desentralisasi  pelayanan  publik, pelaksanaan  pelimpahan  wewenang  tersebut  bertujuan  agar  tidak  terjadi penumpukan  kekuasaan  pada  aparatur  pemerintah  pusat  sebagai penyelenggara pelayanan publik, yang dapat mengurangi timbulnya tirani.
2) Dalam  bidang  penyelenggaraan  desentralisasi  dianggap  sebagai  tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Hal ini dapat terlihat dengan  adanya  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik sesuai dengan Pasal 39 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  yaitu  masyarakat  dilibatkan  sejak  dimulai  penyususan  standar pelayanan  sampai  dengan  evaluasi  dan  pemberian  penghargaan. Pelaksanaan  Pasal  tersebut  merupakan  salah  satu  wujud  pelaksanaan desentralisasi pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik  sesuai  mekanisme  desentralisasi  juga  meunjukan  partisipasi  dari masyarakat  yang  dalam  konsep  pelayanan  prima  partisipasif  merupakan sebuah  pelayanan  publik  yang  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
3) Dari  sudut  teknik  organisatoris  pemerintahan,  alasan  mengadakan pemerintahan  daerah  (desentralisasi)  adalah  semata-mata  untuk  mencapai suatu  pemerintahan  yang  efisien.  Di  kaitkan  dengan  pelaksanaan desentralisasi pelayanan publik di daerah maka telah sesuai dengan kosep desentralisasi tersebut.  Pelaksanaan pelayanan publik dengan mekanisme desentralisasi  yang dilaksanakan di daerah merupakan tujuan dari konsep desentralisasi  yaitu  untuk  mencapai  pemerintahan  yang  efisien sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.
2. Mekanisme  Penyelenggaraan  Desentralisasi  Pelayanan  Publik  oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2009
a. Pengaturan  Penyelenggaraan  Desentralisasi  Pelayanan  Publik  oleh Pemerintah
Dalam  urusan  di  bidang  pelayanan  publik  pemerintah  daerah berwenang menyelenggarakan pelayanan publik terhadap  masyarakat melalui sebuah Organisasi Penyelenggara yang dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sebuah organisasi penyelenggara berkewajiban
menyelenggarakan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  tujuan  pembentukan. Oleh  karena  itu  melaui  sebuah  Satuan  Organisasi  Satuan  Organisasi Perangkat  Daerah  (diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  2007 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah)  pemerintah  dapat  menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung pada masyarakat.
Pelaksanaan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  oleh  pemerintah daerah  yang  meliputi  kegiatan  analisis  kebijakan  ( policy  analysis), manajemen  keuangan (financial management), manajemen  sumberdaya manusia (human resources management), manajemen informasi (information management) , dan hubungan keluar ( external relation) harus memperhatikan asas-asas  yang ada dalam  pelayanan publik. Melalui  asas-asas  yang terdapat dalam  Pasal  4  UU  No.  25  Tahun  2009  penulis  melakukan  interpretasi gramatikal mengenai pelaksanaan pelayanan publik  yang harus dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  yaitu:  Kepentingan  umum;  Kepastian  hukum; Kesamaan  hak;  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban;  Keprofesionalan; Partisipatif;  Persarnaan  perlakuan/  tidak  diskriminatif;  Keterbukaan; Akuntabilitas;  Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan; Ketepatan waktu; Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Apabila  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  pelayanan  publik, pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  kesemua  asas-asas  yang  tercantum dalam  pelayanan  publik,  niscaya  kualitas  pelayanan  yang  di  berikan pemerintah  daerah  pun  menjadi  baik.  Akan  tetapi  apabila  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  terjadi  penyimpangan  terhadap  asas-asas tersebut  maka  akan  terjadi  peluang  penyimpangan  penyelenggaraan pelayanan  publik,  baik  oleh  aparatur  pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana publik maupun terhadap kualitas dan kinerja pelayanan publik.
b. Prosedur Evaluasi, Penyelesaian Pengaduan dan Pelanggaran hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2009 di atur bahwa Penyelenggara berkewajiban  melaksanakan  evaluasi  terhadap  kinerja  pelaksana  di lingkungan  organisasi  secara  berkala  dan  berkelanjutan.  Berdasarkan  hasil evaluasi tersebut penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas  pelaksana.  Evaluasi  terhadap  kinerja  pelaksana  pelayanan  publik dilakukan  dengan  indikator  yang  jelas  dan  terukur  dengan  memperhatikan perbaikan  prosedur  dan  atau  penyempurnaan  organisasi  sesuai  dengan  asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.
Dengan  evaluasi  yang  berpedoman  dengan  pendekatan  Pendekatan sasaran  ( goal  approach )  maka  akan  memusatkan  perhatiannya  dalam
Mekanisme dan Implikasi ........................................ Dian Kus Pratiwi
mengukur efektivitas ada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan melalui evaluasi maka organisasi publik diharapkan dapat mencapai tingkatan output  yang  direncanakan.  Untuk  itu  perlu  disediakan  akses  kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan, complaint /pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau satuan tugas  penerima  pengaduan  yang  berfungsi  menerima  dan  menyelesaikan pengaduan masyarakat.
Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diatur mengenai  mekanisme  pengaduan  yang  datang  dari  masyarakat  mengenai kinerja  aparatur  maupun  kualitas  pelayanan  publik  yang  diterimannya. Pengaturannya  terdapat  dalam  Pasal  40  sampai  dengan  Pasal  50  UU  No.  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Di  jelaskan  bahwa  masyarakat  berhak  mengadukan  penyelenggaraan pelayanan  publik  kepada  penyelenggara,  ombudsman,  dan/atau  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota.  Masyarakat  yang  melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.
Masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  publik  yang  diselenggrakan oleh pemerintah daerah sebagai penyedia layanan dapat mengajukan gugatan melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  apabila  terindikasi  adanya  perbuatan melawan hukum. Hal ini telah di atur dalam Pasal 51 UU No. 25 Tahun 2009. Pengajuan  gugatan  yang  disampaikan  masyarakat  kepada  pemerintah  daerah sebagai  penyelengara  layanan  publik  tidak  akan  menghapus  kewajiban pemerintah  daerah  sebagai  pihak  penyelenggara.  Pengajuan  gugatan  melalui Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan, pelayanan publik merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dimana penyelenggara  maupun  pelaksana  adalah  aparatur  pemerintah  (ketentuan umum  UU  Peayanan  publik,  penyelenggra  dapat  berupa  institusi penyelenggara  Negara)  sehingga  apabila  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  terdapat  penyimpangan  maupun  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan aparatur  pemerintah  daerah  khususnya  dalam  hal  ini,  dapat  di  ajukan  dan  di selesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan  bagi  penyelenggara  pelayanan  publik  yang  melakukan tindak  pidana  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik?  Secara  implisit  dalam Pasal 53 UU Pelayanan Publik di sebutkan, bahwa dalam hal penyelenggara melakukan  tindak  pidana  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik sebagaimana  di  atur  dalam  UU  Pelayanan  publik  maka  masyarakat  dapat melaporakan penyelenggara ke pihak berwenang. Dari uraian Pasal  tersebut, maka  sebuah  tindak  pidana  yang  dilakukan  penyelenggara  pelayanan  publik dapat di selesaikan melalui mekanisme Peradilan umum. Ketentuan mengenai sanksi  pelanggaran  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  atur  secara lengkap dalam Pasal 54 UU Pelayanan Publik.

## c. Standart Pelayanan
Kualitas  dan  kinerja  pelayanan  publik  juga  dipengaruhi  oleh  sesuai atau  tidakanya  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah terhadap standar pelayanan minimal masing-masing daerah.
Kewenangan  yang  didesentralisasikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  hal  pelayanan  publik  sesuai  Pasal  11  ayat  (4)  dan Pasal  14  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2005  salah  satunya  yaitu  menentukan  standar  pelayanan minimal diatur dalam PP No.  65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
Dalam UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (5) di sebutkan  bahwa  Penyelenggara  berkewajiban  menyusun  dan  menetapkan standar  pelayanan  dengan  memperhatikan  kemampuan  penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
Dengan adanya  standar  pelayanan minimum  harus mampu menjamin terwujudnya  hak-hak  individu  serta  dapat  menjamin  akses  masyarakat mendapat  pelayanan  dasar  yang  wajib  disediakan  pemerintah  daerah  sesuai ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu kriteria kewenangan wajib adalah;  a)  Melindungi  hak-hak  konstitusional  perorangan  maupun masyarakat; b) Melindungi kepentingan national yang ditetapkan berdasarkan konsensus  nasional  dalm  rangka  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  kesjahteraan  masyarakat,  ketentraman  dan  ketertiban umum;  c)  Memenuhi  komitment  nasional  yang  berkaitan  dengan  perjanjian dan konvesi nasional.
Beberapa  hal  yang  dapat  dicapai  oleh  pemerintah  daerah  dengan adanya standar pelayanan minimum yaitu:
1) Dengan  adanya  standar  pelayanan  minimum  maka  masyarakat  akan terjamin menerima suatu pelayanan public dari pemerintah darah.
2) Standar  pelayanan  minimum  bermanfaat  untuk  menentukan  jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik.
3) Dalam  penentuan  perimangan  keuangan  yang  lebih  adil  dan transparan.
4) Standar pelayanan minimum dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran berbasis manajemen kinerja yakni dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.
5) Standar  pelayanan  minimum  dapat  membantu  penilaian  kinerja  atau LPJ  kepala  daerah  secara  lebih  akurat  dan  terukur  sehingga mengurangi  terjadinnya  money  politik  dan  kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
6) Standar  pelayanan  minimum  dapat  menjadi  alat  untuk  meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.
7) Standar  pelayanan  minimum  dapat  merangsang  transparansi  dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah daerah.
8) Standar pelayanan minimum dapat menjadi argument bagi peningkatan pajak  dan  retribusi  daerah  karena  baik  pemerintah  daerah  dan masyarakat  dapat  melihat  keterkaitan  pembiayaan  dengan  pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah daerah.
9) Standar  pelayanan  minimum  dapat  merangsang  rasionalisasi kelembagaan  pemerintah  daerah,  kareana  pemerintah  daerah  akan lebih  berkonsetrasi  pada  pembentukan  kelembagaan  yang  beroralasi dengan pelayanan publik.
10) Standar  pelayanan  minimum  dapat  membantu  pemerintah  daerah dalam  merasionalisasi  jumlah  dan  kualifikasi  pegawai  yang dibutuhkan.  Kejelasan  pelayanan  akan  membantu  pemerintah  daerah dalam  menentukan  jumlah  dan  kualifikasi  pegawai  untuk  mengelola pelayanan publik.

## 3. Implikasi  Desentralisasi  Pelayanan  Publik  ditinjau  UU  No.  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Dari pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme desentralisasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  menurut  asas-asas  maupun  ketentuan  yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 ternyata mempunyai sisi positif dan juga sisi negatif. Hal-hal tersebut diantaranya:
a. Apabila dalam menjalankan pelayanan publik, aparatur pemerintah daerah berpegangan  denagn  asas-asas  maupun  ketentuan  dalam  UU  Pelayanan publik,  niscaya  tujuan  dari  pelayanan  publik  pun  akan  tercapai,  yakni pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel.
b. Sedangkan apabila pelaksanaan pelayanan publik tidak sesuai dengan asas- asas  dan  ketentuan  dalam  UU  Pelayanan  Publik,  maka  akan  terjadi peluang-peluang  yang  negative  seperti  penyalahgunaan  wewenang  dan tindakan sewenang-wenang, budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
c. Ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Pelayanan  publik,  meskipun  telah dilaksanakan  dengan  asas-asas  dan  tujuan  yang  baik,  ternyata  masih memberikan  peluang  negatif  bagi  para  aparatur  penyelenggra  pelayanan publik.  Misalnya:  kewenangan  diskresi  yang  dilakukan  aparatur pemerintah merpakan hal yang positif demi pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel,  akan tetapi  juga memberikan peluang bagi  para  aparatur  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penyimpangan terhadap kewenangan itu.
Apabila pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak memenuhi  asas-asas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  maupun  ketentuan  lain maka akan mempunyai beberapa peluang terhadap beberapa hal yaitu:
a. Penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang
Konsep dari pelimpahan wewenang (desentralisasi) di  daerah apabila di  kaitkan  dengan  pelaksanaan  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan publik,  sangat  membawa  implikasi  yang  besar.  Pemberian  pelayanan  publik oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  dalam  pelaksanaanya  di  harapkan sesuai  dengan  asas-asas  pelayanan  publik  agar  dalam  pelaksanaannya  tidak terjadi  penyalahgunaan  wewenang  maupun  tindakan  sewenang-wenang  di dalamnya.  Di  dalam  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  salah  satu  isinya  menyebutkan  bahwa  ada  dua    jenis  penggunaan wewenang,  yaitu penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ) dan tindakan sewenang-wenang ( willkeur ).
Beberapa  hal  yang  mempengaruhi  timbulnya  penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, dintaranya dipengaruhi oleh:
1) Dalam  proses  pembuatan  kebijakan  maupun  tindakan  pelaksanaan, pemerintah  daerah  harus  berpedoman  dengan  asas-asas  pelayanan publik.  Apabila  asas  ini  dilanggar  dalam  proses  pembuatan kebijakannya,  maka  aparatur  pemerintah  daerah  yang  membuat kebijakan  tersebut  dapat  dikatakan  telah  melakukan  penyalahgunaan wewenang.
2) Secara  umum  berdasarkan  tinjauan  kesejarahan  dapat  terlihat  bahwa perilaku dan masalah birokrasi yang di lakukan oleh aparat pemerintah sebagai  pelaksana  pelayanan  publik  di  Indonesia  banyak  dipengaruhi oleh  faktor  sejarah  pembentukan  birokrasi  dari  masa  ke  masa.
Birokrasi  semenjak  zaman  kerajaan  sampai  masa  pemerintahan  orde baru  sepenuhnya  mengabdi  pada  kepentingan  kekuasaan.  Dari kebiasaan  birokrasi  yang  dijalankan  pada  masa  ke  masa  tersebut kemudian  menjadi  faktor  pendorong  adanya  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  aparatur  pemerintah  sebagai  penyedia pelayanan publik.
3) Kebiasaan  penyalahgunaan  wewenang  yang  tumbuh  subur  sejak  dulu dingga  kini  tersenbut  menimbulkan  budaya  birorasi  yang  sangat sentralistik dan berorientasi pada kekuasaan. Dengan sentralisasi maka rakyat tidak banyak dilibatkan dalam pelayanan publik.
4) Pola  pelayanan  kekeluargaan  yang  mendarah  daging,  juga  menjadi faktor  yang  mengakibatkan  tumbuh  suburnya  praktek  korupsi,  kolusi dan  nepotisme  yan  sangat  berdampak  pada  penyalahgunaan wewenang.
Aparatur  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik yang  seharusnya  menerapkan  salah  satu  asas-asas  pemerintahan  yang  layak yaitu  asas  larangan  penyalahgunaan  wewenang  ( detournement  de  pouvoir ) dan  asas-asas  yang  ada  dalam  pelayanan  publik,  apabila  dalam  tugasnya melanggar  ketentuan  asas-asas  tersebut  (khususnya  asas  larangan
Mekanisme dan Implikasi ........................................ Dian Kus Pratiwi
detournement de pouvoir ) maka akan berpengaruh pada kualitas serta kinerja dari pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diterima oleh masyarakatpun menjadi  kurang  maksimal  dan  tidak  dapat  memuaskan  masyarakat  sebagai penerima layanan.
b. Kinerja Pelayanan Publik yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah
Dalam  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  mengenai penilaian kinerja pelayanan publik oleh aparatur di daerah telah dicantumkan pengaturan mengenai evaluasi kinerja pelayanan publik. Aparatur pemeintah di  daerah  sebagai  pelaksana  pemberi  pelayanan  publik,  dalam  tiap  bidang kerjannya  harus  selalu  di  evaluasi  oleh  perangkat  daerah  yang  lebih  tinggi kedudukannya. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja aparatur  pemerintah  dalam  memberi  pelayanan  terhadap  masyarakat    sesuai dengan prosedur mapun aturan yang diterapkan atau  tidak. Evaluasi tersebut juga  membri  manfaat  sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  pemerintah  daerah dalam melayanai masyarakat di bidang pelayanan publik.
Menurut  pengamatan  penulis,  secara  garis  besar  kinerja  pelayanan publik  yang  dilakukan  oleh    aparatur  pemerintah  daerah  hingga  saat  ini tampaknya  belum  maksimal.  Setidaknya  ada  tiga  masalah  utama  yang dihadapi oleh aparatur pemerintah kita, yaitu:
1) Rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  di  sebabkan  karenaa  standar minimum  kualitas  pelayanan  belum  termanifestasikan  dalam pelaksanaan  tugas  aparatur  pemerintahan.    Selain  itu  rendahnya kualitas  pelayanan  publik  juga  dipengaruhi  oleh    adanya  kesetaraan dan  hubungan  antara  masyarakat  prngguna  jasa  dengan  aparat  yang bertugas memberikan pelayanan. 8
2) Birokrasi  yang  panjang (red-tape  bureaucracy) dan  adanya  tumpang tindih  tugas  dan  kewenangan,  yang  menyebabkan  penyelenggaraan pelayanan  publik  menjadi  panjang  dan  melalui  proses  yang  berbelit- belit, sehingga besar kemungkinan timbul ekonomi biaya tinggi.
3) Rendahnya  pengawasan  external  dari  masyarakat (social  control) terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  sebagai  akibat  dari ketidak  jelasan  standar  dan  prosedur  pelayanan,  serta  prosedur peyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. 9
c. Budaya  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  dalam  Birokrasi  Pelayanan
Publik Aparatur Pemerintah Daerah
8 Ratminto,  dan  Atik  Septi  Winarsih, Manajemen  Pelayanan  Publik  (Pengembangan Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen  Cararter  dan  Standar  Pelayanan  Minimal) .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 36
9 ( http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id)
Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi  adalah  permufakatan  atau  kerja  sama  secara  melawan  hukum  antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan  orang  lain,  masyarakat,  dan  atau  negara.  Sedangkan  nepotisme adalah  setiap  perbuatan  Penyelenggara  Negara  secara  melawan  hukum  yang menguntungkan  kepentingan  keluarganya  dan  atau  kroninya  di  atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Kultur  budaya  di  Indonesia  yang  lebih  menekankan  aspek kekeluargaan dapat menjadikan salah satu faktor tumbuhnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam praktek pelayanan publik. Sebuah pelayanan publik yang harusnya sama diterima oleh masyarakat, akan menjadi berbeda atau  timpang  apabila  aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik  melakukan koupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Birokrasi  yang  seharusnya  panjang  menjadi singkat dengan adanya koupsi, kolusi, dan nepotisme di dalamnya.

## d. Kewenangan Diskresi
Salah satu konsep mengenai efisiensi dan efektifitas menjadi identitas pertama  aparat  pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam  UU Pelayanan  Publik  pun  tercermin  dalam  asas  kecepatan,  kemudahan,  dan keterjangkauan  dalam  pelayanan  publik  dan  asas  akuntabilitas  pelayanan publik. Dari asas-asas dan konsep efisiensi serta efektifitas pelayanan publik inilah  yang  mendorong  aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik  melakukan kewenangan diskresi.
Diskresi adalah kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang digunakan  dalam  mengambil  keputusan  untuk  mengatasi  masalah  dengan memperhatikan  batas-batas  hukum  yang  berlaku,  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  dan  norma-norma  yang  berkembang  di masyarakat.dalam konteks tersebut. 10
Pelimpahan  wewenang  (desentralisasi)  dari  aparat  yang  lebih  tinggi kepada  aparat  yang lebih rendah mendorong dilakukannya diskresi.  Diskresi menjadi  isu  krusial  dalam  pelayanan  publik  seiring  adanya  tuntuttan  kepada aparat  birokrasi  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  efisien,  efektif, responsif,  dan  akuntabel  kepada  publik  atau  masyarakat.  Adanya  ketakutan pada sebagian kalangan aparat pelayanan di semua tingkatan pelayanan untuk melakukan  diskresi  membawa  implikasi  pada  pola  pengambilan  keputusan pelayanan  yang  merugikan  masyarakat.  Aparat  pelayanan  ketika  menemui
10 Cst. Kansil dan Christine st Kansil, op.cit., hlm. 163
Mekanisme dan Implikasi ........................................ Dian Kus Pratiwi
suatu  kasus  lebih  memilih  untuk  melakukan  tindakan  penundaan  pelayanan dan menunggu petunjuk pimpinan untuk mememutuskannya. 11
Beberapa  alasan  diskresi  secara  umum  maupun  dalam  pelayanan publik yaitu:
1) Mendesak  dan  alasannya  mendasar  serta  dibenarkan  motif perbuatannya;
2) Peraturan  perundang-undangan  yang  dilanggar  dalam  menetapkan kebijaksanaan  diskresi,  khusus  untuk  kepentingan  umum,  bencana alam  dan  keadaan  darurat,  yang  penetapannya  dapat  dipertanggung jawabkan secara hukum;
3) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai
penyelenggaraan  pemerintahan  Negara,  dan  untuk  keadilan  serta kesejahteraan masyarakat.
Aparat  pelayanan  publik  yang  mempunyai  diskresi  kewenangan yang tinggi  akan lebih mampu memahami kesulitan-kesulitan masyarakat pemohon. Hal ini merupakan sisi positif dari dilaksanakannya kewenangan diskresi.  Akan  tetapi  terdapat  pula  sisi  negatif  dari  pelaksanaan kewenangan diskresi, yaitu dalam pelayanan publik seorang pejabat sangat rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig/ondoelmatig) terutama  saat  menggunakan  kewenangan untuk  melakukan  diskresi,  oleh  karenanya  sangat  diperlukan  pengawasan dan pembatasan pola-pola penggunaan diskresi secara menyimpang.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  analisa  yang  dilakukan  penulis,  maka  diperoleh  kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu:
1. Kesimpulan
a. Latar belakang Desentralisasi  Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Pasal  1  ayat  (7)  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  menyatakan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  dalam  sistem  Negara  kesatuan  RI, maka  penyerahan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom bermakna  peralihan  wewenang  secara  delegasi  disebut delegation  of authority .  Tatkala  terjadi  penyerahan  wewenang  secara  delegasi  maka pemerintah  pusat  akan  kehilangan  semua  kewenangan  itu,  dan  beralih  ke pemerintah  daerah,  maka  dalam  hal  urusan  bidang  pelayanan  publikpun beralih  ke  pemeintah  daerah.  Sebagai  hasil  proses  politik  dan  hubungan antara  hak  rakyat  dan  tanggung  jawab  peme rintah,  maka  pelayanan publik  memiliki  3  (tiga)  unsur  penting,  yakni:  lembaga  perwakilan  sebagai
11 Agus  Dwiyanto,  dkk., Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002, hlm. 147
pengambil  keputusan,  lembaga  eksekutif  (pemerintahan)  sebagai  pemberi layanan,  dan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan.  Sehingga  melalui pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  di  harapkan  akan tercapai ketiga unsur tersebut.
b. Mekanisme  Penyelenggaraan  Desentralisasi  Pelayanan  Publik  oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik di daerah ada dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2009  dan sebagai pelaksana teknis  di  daerah  kewenangan  pemerintah  daerah  di  atur  selanjutnya  dalam Pasal  8  ayat  (1)  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Pemerintah  daerah  sebagai  organisasi  penyelenggara  pelayanan  publik  di daerah  harus  memperhatikan  asas-asas  yang  ada  dalam  pelayanan  publik. Asas-asas penyelenggaraan pelayanan public diatur dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kuliatas dan kinerja pelayanan publik juga dipengaruhi oleh sesuai atau tidakanya pelayanan publik yang diberikan oleh  pemerintah  daerah  terhadap  standar  pelayanan  minimal,  Pasal  21  UU No. 25 Tahun 2009 mengatur tentang komponen standar pelayanan.
Pasal  10  UU  No.  25  Tahun  2009  di  atur  bahwa  Penyelenggara berkewajiban  melaksanakan  evaluasi  terhadap  kinerja  pelaksana  di lingkungan  organisasi  secara  berkala  dan  berkelanjutan.  Berdasarkan  hasil evaluasi tersebut penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas  pelaksana.  Evaluasi  terhadap  kinerja  pelaksana  pelayanan  publik dilakukan  dengan  indikator  yang  jelas  dan  terukur  dengan  memperhatikan perbaikan  prosedur  dan  atau  penyempurnaan  organisasi  sesuai  dengan  asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.
Agar  kualitas  dan  kinerja  pelayanan  publik  baik  maka  dipengaruhi oleh sesuai atau tidakanya pelayanan publik  yang diberikan oleh pemerintah daerah  terhadap  standar  pelayanan  minimal  masing-masing  daerah.  Bagi pemerintah  daerah  adanya  standar  pelayanan  minimal  dapat  dijadikan  tolok ukur    ( benchmark )  dalam  penentuan  biaya  ang  diperlukan  untuk  membiayai penyediaan  pelayanan  publik.  Sedang  bagi  masyarakat  adanya  standar pelayanan  minimal  akan  menjadi  acuan  bagi  menentukan  mengenai  kualitas dan  kuantitas  suatu  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah daerah.
c. Implikasi Desentralisasi Pelayanan Publik
Dari  pelaksanaan  pelayanan  publik  melalui  mekanisme  desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut asas-asas maupun ketentuan yang  tercantum  dalam  UU  No.  25  Tahun  2009  maupun  ketentuan  dari  UU Pelayanan  Publik  diantaranya  penyalahgunaan  wewenang  dan  tindakan sewenang-wenang,  berdampak  pada  kualitas  dan  kinerja  pelayanan,  budaya KKN  dalam  birokrasi  pelayanan  publik  aparatur  pemerintah  daerah, terjadinya kewenangan diskresi
2. Saran
a. Mengoptimalkan  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
b. Tinjauan terhadap Pasal-pasal dan ketentuan dalam UU No. 25 tahun 2009 agar  dalam  pelaksanaannya  tidak  menimbulkan  peluang  penyimpangan dari Undang-undang tersebut.
c. Menyusun  Standar  Pelayanan  Minimum  bagi  setiap  institusi  (Dinas)  di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
d. Perbaikan  di  sektor  pelayanan  publik  seperti  mempercepat  terbentuknya ketentuan pelaksana UU Pelayanan Publik, pembentukan pelayanan publik satu  atap (one  stop  services), transparansi  biaya  pengurusan  pelayanan publik,  membuat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),  dan  reformasi pegawai yang berkecimpung di pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Agus,  Dwiyanto,  dkk.  2002. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia , Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
Cst.  Kansil  dan  Christine  st  Kansil.  2001. Pemerintah  Daerah  di  Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika
Cheema,  G.  Shabbir  dan  Rondinelli,  Dennis  A  (Ed).  1983. Decentralization  and Development  :  Policy  Implementation  in  Developing  Countries, London: Sage Publications
Clarke  M,  M.  dan  Steward.  1992.  “Public  Service  Orientation  Developing  The Approach” Policy Studies Journal , Vol. 13 No. 4
J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah ,  Jakarta: Rineka Cipta
Joe  Fernandes,  dkk.  2002. Otonomi  Daerah  di  Indonesia  Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta, Jakarta: IPOS dan Ford Fondation
H.M, Laica Marzuki. 2007. “Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, Jurnal Konstitusi , Mahkamah Konstitusi RI Vol. 4 No. 1 Maret 2007
M.  R.  Khairul,  Muluk.  2002.  ”Desentralisasi,  Teori,  Cakupan  dan  Elemen”, Jurnal Administrasi Negara , Vol II/2, Maret
Nissatulikhsan, “Pergeseran Paradigma dalam Pelayanan Publik” Harian Media Indonesia Senin, 21 April 2008
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana
Ratminto,  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2007. Manajemen  Pelayanan  Publik (Pengembangan  Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen  Cararter  dan Standar Pelayanan Minimal) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Soekanto, Soerjono. 1985. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press
Mertokusumo,  Sudikno.  1993. Bab-bab  tentang  Penemuan  Hukum ,  Bandung: Citra Aditya Bakti