## Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau
DAHARMI ASTUTI* ZULKIFLI RUSBY** ZULBAIDI***
*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284, Email: dheastuti72@yahoo.co.id
**Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284, Email: zulkiflirusby@yahoo.com
***Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284
Abstrak: Kurangnya  maksimal  pelaksanaan  kinerja  BAZ  yang  ada  di  dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di UPZ yang ada seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan  yang  ditandai  dengan  peningakatan  taraf    hidup  masyarakat  yang dapat  dilihat  dari  perkembangan  perekonomian yang  baik,  peningkatan perekonomian  masyarakat tidak dibarengi dengan peningkatan  dalam membayar zakat  khususnya  zakat  profesi. Hal  tersebut  dipengaruhi  kurangnya  maksimal kinerja  BAZ  dalam  pelaksanaan  pengumpulan  zakat  serta  kurangnya  juga kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  zakat  profesi.  Kerangka  teori  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah  implementasi  pengumpulan  zakat  profesi di  UPZ  Pemerintah Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  menganalisa  implementasi pengumpulan  zakat  profesi  di  UPZ  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Teknik  yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode  statistik  deskriptif  yaitu  penyajian  data  dengan  tabel,  grafik,  diagram lingkaran,  piktogram,  perhitungan  modus,  median  mean,  persentase,  dan  standar deviasi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  sebanyak  14  orang.  Teknik  pengambilan sampel  dengan  menggunakan  sampel  jenuh.  Pengumpulan  data  dilakukan  secara langsung kepada responden di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dikatakan “sangat tidak baik” berdasarkan data yang diperoleh dari 14 responden maka  rata-rata  skor  penelitian  sebesar  50,46  terletak  pada  daerah  sangat  tidak setuju.
Kata kunci: implementasi, zakat profesi, UPZ.
PENDAHULUAN Agama  islam  masuk ke  indonesia pada  abad  ke  7  M  (Yatim,  2011:191  ). Dan  sejak  islam  datang  datang zakat telah  menjadi  salah  satu    sumber  dana untuk    kepentingan  pengembangan
agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia  menentang  penjajahan  Barat pun  dahulu,  zakat  terutama  bagian sabilillah -nya  merupakan sumber dana perjuangan.  Ketika  satu  per  satu  tanah air  dikuasai  oleh  penjajah  Belanda,
Pemerintah  Kolonial  itu  mengeluarkan Bijblad Nomor  1892  tanggal  4  Agustus 1893  yang  berisi  kebijaksanaan Pemerintah  Kolonial  mengenai  zakat. Yang  menjadi  pendorong  pengeluaran peraturan  tentang  zakat  itu  adalah alasan  klasik  rezim  colonial  yakni mencegah  terjadinya  penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib  bekerja  untuk  melaksanakan administrasi  kekuasaan  Pemerintah belanda,  tapi  tidak  diberi  gaji  atau tunjangan  untuk  membiayai  hidup  dan kehidupan mereka beserta keluarganya.  Dan  untuk  melemahkan (dana)  kekuatan    rakyat    yang bersumber  dari  zakat  itu  Pemerintah Hindia  Belanda  melarang  semuai pegawai  pemerintah  dan  priyayi pribumi
ikut serta membantu pelaksanaan  zakat.  Larangan  ini dituangkan dalam Bijblad Nomor 6200tanggal  28  Februari  1905.  Tahun pengeluaran Bijblad ini hampir bersamaan  dengan  dinyatakan  nya berakhir  (1904)  Perang  Aceh  yang berlangsung  puluhan  tahun  itu. Maksudnya    adalah  agar  para  priyayi pribumi  di  daerah  itu  terutama,  tidak lagi  membantu  pemungutan  dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya,  sesuai  dengan  ajaran
Islam. Kendatipun  Negara  Republik Indonesia tidak di dasarkan pada ajaran suatu  agama, namun  falsafah  Negara kita  dan  pasal-pasal  undang-undang dasar  Negara  Republik  Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat- pejabat  Negara  untuk  membantu pelaksanaan  pemungutan  zakat  dan pendayagunaannnya.
Demikianlah,  sejak  Indonesia merdeka,  dibeberapa daerah  di  tanah air  kita,  pejabat-pejabat  pemerintah yang  menjadi  penyelenggara  Negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat.Kenyataan ini dapat  dihubungkan  pula  dengan pelaksanaan  pasal  34  UUD  1945  yang
menyatakan  bahwa  fakir  mkiskin  dan anak-anak  terlantar  di  pelihara  oleh Negara. Kata-kata  “fakir  miskin”  yang dipergunakan  dalm  pasal  tersebut  jelas menunjukkan pada para mustahiq yaitu mereka  yang  berhak  menerima  bagian zakat (Mohammad Daud Ali, 2006 : 33). Zakat    adalah    salah  satu ibadah pokok  dan  termasuk  salah  satu    rukun islam,    salah  satu  dari  kefarduannya. Zakat    difardhukan  di  madinah  pada bulan  syawal  tahun  kedua  hijriah setelah    kefardhuan    puasa  ramadhan dan  zakat  fitrah  (Wahbah  Az-Zuhailli, 2011:167).  Dalam    kaitan  dengan hubugan  manusia  dengan  Allah    SWT (ibadah),  dan    hubungan  manusia dengan    sesama  manusia  (mu’amalah), setiap muslim harus memiliki kesadaran  yang  kuat  untuk  membayar zakat  fitrah  disamping  itu  juga  kita sebagai  muslim  tidak  boleh  lupa  juga untuk  membayar  zakat mal (zakat profesi).
Minimnya kesadaran masyarakat  terhadap  perkara  dalam menunaikan zakat (zakat profesi) maka akan  berdampak  terhadap  penerimaan zakat.  Hal  yang  patut  di  syukuri  pada saat ini adalah pertumbuhan masyarakat  yang  baik,  dengan  seiring berkembangnya perekonomian masyarakat,  seharusnya  mempunyai dampak  terhadap  pengumpulan  zakat, yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan  masyarakat  yang  kurang mampu.  Namun,  pelaksanaan    zakat pada  saat  ini  belum  berjalanan  dengan baik,  karena  disebabkan  oleh  berbagai macam permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar    zakat  (zakat  profesi), dimana  pada  saat  ini  masyarakat muslim  kurangnya  kesadaran  untuk membayar  zakat  khususnya  zakat profesi. Sebagian  masyarakat  hanya  sadar membayar  zakat  fitrah  dan  mal  tanpa mengetahui  secara  mendalam  tentang zakat  mal  bahwa  sesungguhnya  zakat
profesi juga termasuk  bagian dari pada zakat mal yang bersifat umum ternyata di  dalamnya  mengandung  berbagai macam-macam  bentuk  zakat  mal diantaranya  disebutkan  juga  adalah zakat profesi. Namun, zakat profesi pada saat  ini  jarang  ditunaikan  oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi  peranan  dari  ilmuwan  yang ahli  tentang  zakat  dan  lembaga  zakat seperti:  LAZ,  BAZ,  dan  UPZ.  Sehingga mereka menganggap apabila membayar zakat  profesi  ini  mereka  mengeluarkan uang  yang  banyak  dan  mereka  takut harta mereka berkurang karena mereka sudah  terbiasa  membayar  zakat  fitrah setiap  bulan  ramadhan.  Namun, sebenarnya  zakat  profesi  ini  juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang  mempunyai  harta  yang sudah  terpenuhi  ketentuan  dan persyaratan  harta  yang  wajib  zakat. Selain  itu  masih  kurangnya  kinerja anggota    pengumpul  dana  zakat,  yang disebabkan kurang maksimalnya kinerja  anggota  pengumpulan  zakat. Maka  oleh  sebab  itu  dibutuhkan  sekali peranan pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan    oleh BAZ  setiap  daerah untuk menggerakkan kesadaran masyarakat  untuk  membayar  zakat profesi. Selain itu pelaksanaaan zakat pada saat  ini  belum  berjalan  dengan  baik, disebabkan
kurangnya maksimal kinerja  BAZ  yang  dimana  dibantu beberapa  UPZ  yang  dikoordinir  oleh BAZ
setiap daerah sehingga
mempengaruhi  partisipasi  masyarakat untuk  membayar  zakat  profesi  kurang, sebagaimana  yang  terjadi  pada  BAZ pemrov  riau  yang  disebabkan  oleh beberapa  UPZ  yang  tidak  aktif  dalam pengumpulan  zakat  khususnya  zakat profesi  yang  terjadi  pada  tahun  2015 yang  mana 24 UPZ yang  tidak  aktif dalam pengumpulan pembayaran  zakat.
Data  diatas  menunjukkan  bahwa kurangnya  maksimal  pelaksaan  kinerja
BAZ yang ada di dalam memaksimalkan pengumpulan  zakat  di  UPZ  yang  ada seharusnya
dengan pesatnya pertumbuhan  yang  ditanndai  dengan peningakatan  taraf    hidup  masyarakat yang  dapat  dilihat  dari  perkembangan perekonomian  yang  baik,  peningkatan perekonomian masyarakat tidak dibarengi  dengan peningkatan  dalam membayar  zakat  khususnya  zakat profesi.  Hal  tersebut  dipengaruhi kurangnya maksimal kinerja BAZ dalam pelaksanaan  pengumpulan  zakat  serta kurangnya  juga  kesadaran  masyarakat untu membayar zakat profesi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah  di  atas  peneliti  tertarik  untuk mengadakan  pengkajian  lebih  dalam tentang Implementasi  Zakat  Profesi DiUPZ  Pemerintah Provinsi Riau. Supaya penelitian ini lebih terarah dan  tidak  menyimpang  dari  topik  yang dipersoalkan,  maka  penulis  membatasi penelitian  ini  pada Implementasi Zakat Profesi dari 23 UPZ Pemerintah Provinsi Riau yang tidak aktif. Peneliti  mengambil  tempat penelitian di UPZProvinsi Riau berdasarkan hasil survey penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  masalah  sebagai  berikut : Bagaimanakah Implementasi pengumpulan  zakat  profesi  di  UPZ Pemerintah ProvinsiRiau ? Adapun tujuan dilakukan penelitian ini  adalah: Menganalisa Implementasi pengumpulan zakat profesi  di  UPZ  Pemerintah  Provinsi Riau? Adapun  manfaat  yang  diharapkan dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: (1) Secara  ilmiah  temuan penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi akademik  dan keilmuan  pada  bidang  lembaga  amil zakat  pada  umumnya dan  khususnya BAZ  Provinsi  Riau;  (2) Secara  praktis temuan  penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan alat
pembanding ( comparations ) bagi pihak lembaga amil zakat  atau  pihak  yang  terkait  di dalamnya
dalam alokasi pendiistribusian  zakat  untuk  orang- orang  yang  berhak  mendapatkannya sebagai  wujud  kontribusi sosial  pada lembaga  amil  zakat;  dan  (3) Penelitian ini  diharapkan  menjadi  rujukan  atau referensi  penelitian  berikutnya  tentang implementasi zakat  profesi  di  UPZ Pemerintah Provinsi Riau.

## KONSEP TEORI
Hakikat Implementasi
Secara etimologi, pengertian implementasi  menurut  kamus  Webster yang  dikutip  oleh  Sholichin  Wahab adalah    penerapan  berasal  dari  bahasa Inggris  yaitu to  implement berarti to improvide  the  means  for  carrying out (menyediakan
sarana untuk melakukan  sesuatu  );  dan to  give practical  effect  to (untuk  menimbulkan dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64). Teori  implementasi  menurut Edward,  Emerson,  Grindle  serta  Mize menjelaskan  bahwa  terdapat  empat variabel  kritis  dalam  implementasi kebijakan public atau program diantaranya,  komunikasi  atau  kejelasan informasi, konsistensi informasi
( communications ), ketersediaan sumberdaya  dalam  jumlah  dan  mutu tertentu
( resources ), sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan  birokrat  ( disposition ),  dan struktur  birokrasi  atau  standar  operasi yang  mengatur  tata  kerja  dan  tata laksana ( bureaucratic strucuture ). Penerapan dalam menjalani aspek kehidupan  ini pun  telah  di  jelaskan Allah dalam Al-qur’an:
                                                          
          
Artinya : Maka berpegang teguhlah kamu kepada  agama  yang  telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. (  Q.S  Az- zukhruf : 43)
Dari  beberapa  pengertian  diatas memperlihatkan  bahwa  penerapan bermuara  pada  aktivitas  adanya  aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa  penerapan  bukan  sekedar aktivitas    tetapi  suatu  kegiatan  yang terencana  dan  dilakukan  secara sungguh-sungguh  berdasarkan  acuan dan  norma-norma  tertentu  untuk mencapai tujuan kegiatan.
Hakikat Zakat Profesi Yusuf Al-Qardhawi menyatakan di antara  hal  yang  sangat  penting  untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat  ini  adalah  penghasilan  atau pendapatan  yang  disuahakan  melalui keahliannya,  baik  keahlian  yang dilakukan  sendiri  maupun  secara bersama-sama  (Didin  Hafidhuddin, 2002:93).
Secara  etimologis  ( lughat ),  Zakat, dari  kata  “ zaka ”  berarti:  suci,  bersih, tumbuh,  dan  berkah. Allah  SWT berfirman:
                                                                                                                                                                                                                                  
                                      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  mengikuti langkah-
langkah  syaitan.
Barangsiapa  yang  mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya  syaitan  itu menyuruh mengerjakan perbuatan  yang  keji  dan  yang mungkar.Sekiranya  tidaklah karena  kurnia  Allah  dan rahmat-Nya  kepada  kamu sekalian,
niscaya tidak seorangpun  dari  kamu  bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan  mungkar  itu)  selama- lamanya, tetapi Allah membersihkan  siapa  yang dikehendaki-Nya.dan Allah Maha  mendengar  lagi  Maha mengetahui. (QS. Al-Nur, 24:21).
Digunakan  kata zaka dengan  arti “mensucikan”,  atau  “membersihkan”, karena  zakat  mengandung  hikmah membersihkan  atau  mensucikan  jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam  arti  terminologis  (hukum), menurut  Al-Mawardi:  “  Zakat,  adalah harta  tertentu  yang  diberikan  kepada orang  tertentu,  menurut  syarat-syarat tertentu pula.”
Sedangkan  menurut  Syaukani: “Zakat adalah pemberian sebagian harta yang  sudah  mencapai  nishab  kepada orang  fakir  dan  lain-lainnya,  tanpa  ada halangan  syara’  yang  melarang  kita melakukannya.”(Hassan
Saleh,
156:157).
Menurut  bahasa  ( lughat ),  zakat berarti : tumbuh, berkembang, kesuburan, atau    bertambah  (HR.  At-
Tirmidzi)  atau  dapat  pulaberarti membersihkan  atau  mensucikan  (Q.S At-taubah:10)  Menurut  hukum  islam (istilah syara’ ),  zakat  adalah  nama  bagi suatu  pengambilan  tertentu  dari  harta yang  tertentu,  menurut  sifat-sifat  yang tertentu  dan  untuk  diberikan  kepada
golongan tertentu (Al-
Mawardi,2004:34). Dari  pengertian  secara  bahasa  ini dapat  dipahami  bahwa  zakat  pada dasarnya  berarti  suci  dan  tumbuh. Dengan  kata  lain  mengeluarkan  zakat berarti  menumbuhkan  dan  mensucikan harta. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa  arti,  antara  lain  ialah “pengembangan”.  Harta  yang  telah diserahkan  zakatnya,  memberi  berkah terhadap  sisa  harta  sehingga  secara kualitatif  lebih  bernilai  guna  meskipun secara kuantitatif berkurang, Allah SWT berfirman :
                                                                            Artinya: Allah  memusnahkan  Riba  dan menyuburkan  sedekah  dan Allah  tidak  menyukai  Setiap orang  yang  tetap  dalam kekafiran,  dan  selalu  berbuat dosa. ( Q.S Al-Baqarah, 2: 276).
Zakat  juga  berarti  “penyucian” dengan  pengertian  harta  yang  telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya  suci  dari  hak  orang  lain  yang oleh  Al-Qur’an  dilarang  memakainya. Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                                      Artinya: “ Dan  janganlah  sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu kepada  hakim,  supaya  kamu dapat  memakan  sebahagian
daripada  harta  benda  orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (  Q.S  Al-baqarah, 2:188 ).
Dalam  terminologi  fiqh,  secara umum  zakat  didefenisikan  sebagai bagian  tertentu  dari  harta  kekayaan yang  diwajibkan  Allah  SWT  untuk sejumlah  orang  yang  menerimanya. Mahmud  Syaltut,  seorang  ulama kontemporer
dari mesir, mendefenisikannya  sebagai  ibadah kebendaan  yang  diwajibkan  oleh  Allah SWT  agar  orang  kaya  menolong  yang miskin  berupa  sesuatu  yang  dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian  ini  sejalan  dengan  yang dirumuskan  oleh  Yusuf  Qardhawi  yang mengatakan bahwa zakat  adalah ibadah maliyah yang  diperuntukan  memenuhi kebutuhan  pokok  orang-orang yang membutuhkan (miskin). Dalam
kitab Al-Mu’jam  Al- Mufahras Li Al-faz Al-Qur’an oleh Abdul
Baqi, bahwa persoalan zakat salah satu yang  mendapat  perhatian  besar  dalam Islam sehingga Al-Qur’an menyebut kata “zakat”  sebanyak  32  kali,  26  kali diantaranya disebut  bersamaan  dengan kata shalat sebagai isyarat bahwa kedua hal  itu  mempunyai  kedudukan  yang sama pentingnya dalam islam.
Bagian
dari harta yang dikeluarkan  ini  dinamakan  “ zakat ” karena ia menambah dan memperbanyak  harta  tersebut  secara maknawi  dan  mencegah  malapetaka (yang mungkin menimpa harta tersebut),  sebagaimana Allah  SWT berfirman:
                                                                                                                
      
Artinya: A mbillah  zakat  dari  sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu  membersihkan  dan mensucikan
mereka dan mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa bagi  mereka.  dan  Allah  Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S  At-taubah, 9:103).
Zakat adalah hak Allah Ta’ala yang diberikan  seseorang  kepada  fakir miskin. Zakat merupakan sedekah wajib. Secara harfiah berarti  bersuci. Besarnya  zakat  adalah  persentase  pas (2,5%)  yang  harus  dibayar  atas  semua kekayaan  bernilai  yang  ada  di  tangan seseorang selama setahun penuh. Zakat harus  dibayar  setiap  tahun  demi manfaat  bagi  orang-orang  fakir  dan miskin dalam masyarakat muslim. Zakat merupakan suatu kewajiban, mengingat ia  merupakan  salah  satu  rukun  islam dan  menjadi  sarana  ekonomi  yang penting  dalam  meneggakkan  keadilan, kesejahteraan  dan  keamanan  sosial dalam  masyarakat  dan  pemerintahan muslim.(M.A.Zaqi, 2007:150).
Dalam  kamus  besar  bahasa Indonensia,  profesi  adalah  bidang pekerjaan  yang  dilandasi  pendidikan keahlian  (keterampilan,  kejuruan,  dsb) (Kamus  besar  bahasa  Indonesia  pusat bahasa, 2008:1104).
Pendapatan  profesi  adalah  buah hasil  kerja  menguras  otak  dan  keringat yang  dilakukan  oleh  setiap  orang. Contoh  dari  pendapatan  kerja  profesi adalah:  gaji,  upah,  insentif,  atau  nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan  kemampuan  otak  atau kemampuan  fisik  lainnya  dan  bahkan kedua-duanya.  Dari  uraian  diatas  tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasukdalam kategori  zakat  profesi,  seperti: (a)
Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi,  baik  pemerintah. (  Pegawai Negeri  Sipil  ),  maupun  swasta (perusahaan  Swasta).  Pendapatan  yang dihasilkan  dari  pekerjaan  seperti  ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain  relatif  ada  pemasukan/pendapatan pasti  dengan  jumlah  yang  relatif  sama diterima  secara  periodik  (biasanya  per bulan);  dan  (b) Pendapatan  dari  hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/ keterampilan pribadinya, seperti: Dokter,  pengacara,  tukang  cukur,  artis, perancang  busana,  tukang  jahit, presenter,  musisi,  dan  sebagainya. Pendapatan  yang  dihasilkan  dari pekerjaan  seperti  ini  biasanya  bersifat pasif,  tidak  ada  ketentuan  pasti penerimaan  pendapatan  pada  setiap periode tertentu.(Arief
Mufraini, 2006:78:79). Pendapatan dibagikan kepada dua kategori.Pertama, pendapatan penggajian  dan  upahan,  pendapatan professional,  pendapatan  dari  pada persewaan
dan pajakan, dan pendapatan dari pada pelaburan. Kedua, pendapatan  dari  pada  perkilangan, pendapatan  dari  pada  pembangunan tanah,  dan pendapatan  dari  pada perniagaan (  Ismail  dan  Tahir, 2006:277).
Zakat  profesi  atau  jasa  disebut sebagai zakatu  kasbil  amali. Yang artinya;  zakat  yang  dikeluarkan  dari sumber  usaha  atau  profesi  pendapatan jasa.Istilah  profesi,  disebut  sebagai profession dalam  bahasa  Inggris,  yang dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tetap  dengan  keahlian  tertentu,  yang dapat  menghasilkan  gaji,  honor,  upah atau imbalan.
Ada beberapa macam profesi yang mungkin  dapat  menjadi  sumber  zakat, antara  lain: (a) Profesi  dokter  yang dapat dikategorikan sebagai the medical
profession;  (b) Profesi  pekerja  teknik (insnyur)  yang  dapat  dikategorikan sebagai the  engineering  profession ;  dan (c) Profesi guru, dosen, guru besar, atau tenaga
pendidik yang dapat dikategorikan  sebagai the  teaching profession. (Arifuddin, 2008:26-27).

## Ketentuan Hukum Zakat Profesi
Al-qur’an Zakat  profesi  adalah  zakat  yang dikeluarkan  dari  penghasilan  profesi bila  telah  mencapai  nisab  zakat.Profesi dimaksud  mencakup,  profesi  sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta.
Di dalam menetapkan harta obyek zakat,
Al-qur’an dan Sunnah menggunakan  dua  metode  pendekatan, yaitu pendekatan Tafsil dan pendekatan Ijmal . Pendekatan tafsil adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan  zakatnya,  seperti  hewan ternak,  emas  dan  perak,  perdagangan, barang  tamban,  hasil  pertanian  dan rikaz atau barang temuan. Pendekatan ijmal adalah pernyataan  al-Qur’an  bahwa  zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap  hasil  usaha  yang  baik  dan  halal. Allah SWT berfirman:
                                                                                                                        Artinya: Ambillah  zakat  dari  sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu  membersihkan  dan mensucikan
mereka dan mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa bagi  mereka.  dan  Allah  Maha mendengar lagi
Maha
mengetahui (Q.S  At-taubah, 9: 103).
Karena  itu,  setiap  harta  yang memenuhi  persyaratan  zakat  harus dikeluarkan  zakatnya  walaupun  di zaman  Rasulullah  saw.  Pendapat  ini menjadi salah satu keputusan Mukhtamar Intenational pertama tentang zakat di Kuait tanggal 29 Rajab 1404  H  bertepatan  30  April  1984  M.
Demikian  pula  dalam  pasal  11  ayat  2 bab  IV  Undang-Undang  No.  38/1999 tentang  pengelolaan  zakat  yang memasukkan  obyek  zakat  yang dianggap  baru  seperti  perusahaan, pendapat,  jasa  (profesi).  (Arifuddin, 2008:28-29).
Zakat  profesi  hukumnya  wajib bagi  penghasilan  bersih  dari  seseorang yang  telah  mendapatkan  gaji,  honor atau  upah  yang  telah  memenuhi sekurang-kurangnya  satu  nisab, Allah SWT berfirman:
                                                                                                                                                                 
                                                         

## 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah  (di jalan  Allah) sebagian  dari  hasil  usahamu yang  baik-baik  dan  sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari  bumi  untuk  kamu.  dan janganlah  kamu  memilih  yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal  kamu  sendiri  tidak mau mengambilnya melainkan dengan  memicingkan  mata terhadapnya.  dan  ketahuilah, bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi
Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah, 2: 267).
Dari  makna  yang  terkandung dalam  ayat  ini,  maka  Fuqaha  (Ahli Hukum  Islam)  menetapkan  adanya kewajiban  mengeluarkan.Zakat  profesi, yang digali dari kata Minthoyyibatu Maa kasabtum. Diartikansebagai  penghasilan dan  usaha  profesi  atau  dari  hasil  jasa seseorang. (Mahjuddin, 2012:304).
Zakat  adalah fardu  ain (kewajiban individual) bagi setiap orang yang telah memenuhi  syarat  wajibnya.Kewajiban ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an, Sunnah,  dan  oleh  ijma’  ulama (Konsensus ulama). Adapun  dari  Al-Qur’an,  banyak terdapat  ayat-ayat  yang  menetapkan kewajiban  zakat  digabungkan  dan diselaraskan dengan shalat pada 82 ayat di  dalam  AlQur’an,  yang  diantaranya adalah firmannya, “dan dirikanlah shalat dan  tunaikanlah  zakat” (QS.Al-baqarah 2:110). Allah  SWT  juga  menyatakan ancaman  keras  kepada  mereka  yang enggan  mengeluarkan  zakat  dalam firmannya:
                                                        
                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                               
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya  sebagian  besar
dari  orang-orang  alim  yahudi dan  rahi-rahib nasrani  benar- benar  memakan  harta  orang dengan  jalan  yang  batil  dan mereka menghalang-halangi
(manusia)  dari  jalan  Allah.  Dan orang-orang  yang  menyimpan emas  dan  perak  dan  tidak menafkahkannya  pada  jalan Allah,  maka  beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan  mendapat)  siksa  yang pedih,  pada  hari  dipanaskan emas  dan  perak  itu  dalam neraka  jahannam,  lalu  dibakar dengannya dahi mereka, lambung  dan  punggung  mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah  harta  bendamu  yang kamu  simpan  untuk  dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu  simpan  itu.” (QS.  At- Taubah 9:34-35). Hadis-hadis
tentang harta
penghasilan “Dari  Ibnu  Abbas  r.a,  bahwa
Rasulullah Saw  ketika mengutus Muadz Jabal r.a ke Yaman, beliau bersabda:
“ Engkau  akan  datang dari  pada ahli  kitab  ajaklah  mereka  kepada kesaksian  bahwa  tidak  ada  ilah  selain Allah  dan  Aku  Rasulullah.  Jika  mereka menerima,  sampaikan  kepada  mereka bahwa  Allah  SWT  mewajibkan  zakat atas  harta  mereka  yang  diambil    dari harta  orang-orang  kaya  dan  diberikan kepada  fakir  miskin.Jika  ka  menerima, maka  jangan  engkau  mengusik  harta mereka  dan  takutlah  terhadap  do’a orang  teraniaya.  Karena  tidak  ada penghalang  antara  do’a  mereka  dengan Allah .” Rasulullah  Saw  bersabda: “Dari Abdullah  bin  umar: Saya diperintahkan untuk  memerangi  manusia  kecuali  bila mereka  sudah  mengikrarkan  syahadah
bahwa  tidak  ada  Ilah  selain  Allah  dan
Muhammad adalah Rasul-Nya, Mendirikan  shalat  dan  membayar zakat.Bila  mereka  telah  melaksanakan hal  itu,  maka  darah  mereka  sudah memperoleh  perlindungan  dari  saya kecuali  oleh  karena  hak-hak  islam lainnya yang dalam hal ini perhitungannya  diserahkan  kepada Allah .”(Arifuddin, 2008:27-28). Hadis  khusus  tentang  “harta penghasilan” diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam dari  bapaknya  dari  Ibnu  Umar, “Rasulullah s.a.w. Bersabda, “siapa yang memperoleh  kekayaan  maka bin tidak ada  kewajiban  zakatnya  sampai  lewat setahun di sisi tuhannya.” Hadis  yang    diriwayatkan  oleh Turmizi  juga  dari  Ayyub  Bin  Nafi’  Dari Ibnu  Umar,  “siapa  yang memperoleh kekayaan  maka  tidak  ada  kewajiban zakat  atasnya  dan  seterusnya”,  tanpa dihubungkan kepada Nabi SAW. Turmizi  mengatakan  bahwa  hadis itu  lebih  shahih  dari  pada  hadis  Abdul Rahman  Bin  Zaid  Bin  Aslam.  Ayyub, Ubaidillah,  dan  lainnya  yang  lebih  dari seorang  meriwayatkan  dari  nafi’  dari Ibnu  umar    secara  mauquf.  Abdul Rahman  Bin  Zaid  Bin  Aslam  lemah mengenai  hadis,  dianggap  lemah  oleh Ahmad Bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salah nya. hadis dari Abdur Rahman Bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan  Al-Baihaqi,  tetapi  Baihaqi,  Ibnu Jauzi,  dan  yang  lain  menganggapnya mauquf ,  sebagaimana  dikatakan  oleh Turmizi.  Daruquthniadalah gharaibu malik meriwayatkan  dari  Ishaq  Bin Ibrahim  Hunaini  dari  Malik  dari  Nafi’ dari Ibnu Umar begitu  juga Daruquthni mengatakan bawa hadis tersebut lemah, dan  yang  shahih  menurut  malik  adalah mauquf . Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr,  Ali  dan  Aisyah  secara mauquf , begitu  jugadari  Ibnu  Umar.  Ia mengatakan  bahwa  yang  jadi  pegangan
dalam  masalah  tersebut  adalah  hadis- hadis shahih dari Abu Bakr Ash-Shiddiq, Usman  Bin  Affan,  Abdullah  Bin  Umar, dan lain-lainnya.
Petunjuk  lain  bahwa  hadis-hadis yang  diriwayatkan  tentang  ketentuan setahun  atas  “harta  penghasilan”  itu adalah  ketidak  sepakatan  para  sahabat yang akan kita jelaskan. Bila hadis-hadis tersebut shahih ,  mereka  tentu  akan mendukungnya.(Yusuf Qardhawi, 2011:467-468). Adapun hadist yang lain menyatakan  juga  tentang  kewajiban menunaikan  zakat.  Dari  riwayat  Abu
Hurairah  bahwa  ketika  Nabi  SAW mengutus  Mu’adz  bin  Jabal  ke  Yaman, beliau bersabda :
“ Sesungguhnya  kau  mendatangi sebuah  kaum  yang  memiliki  kitab  (ahli kitab),  serulah  mereka  untuk  bersaksi bahwa  tiada  Tuhan  yang  berhak disembah  selain  Allah,  dan  bahwa  aku adalah utusan Allah, dan apabila mereka menaati hal itu, mak beritahulah mereka bahwa  Allah  azza  wa  jalla  mewajibkan atas  mereka  shalat  lima  waktu  sehari semalam,  jika  mereka  menaati  hal  itu, maka  beritahulah  mereka  bahwa  Allah ta’ala  mewajibkan  sedekah  (zakat) dalam  harta  mereka,  yang  diambil  dari orang-orang  kaya  dikalangan  mereka dan  dibagikan  kepada  kalangan  fakir miskin mereka, jika mereka menaati hal itu,  maka  hendaklah  kau  menjaga kehormatan  harta  mereka.  Waspadalah akan  doa  orang  yang  teraniaya  (al madzlum),  sesungguhnya  antara  ia  dan Allah  azza  wa  jalla  tidak  ada penghalang ”.(Abu  Malik  Kamal  bin  As- Sayyid Salim, 2007:5-6).
Ijma’ Pada  masa  khalifah  Abu  Bakar banyak  suku  Arab  yang  membangkang dan  tidak  mau  membayar  zakat meskipun  mereka  tetap  mengerjakan shalat.Abu Bakar mengambil sikap tegas
terhadap  mereka  dan  mengumumkan perang. Beliau  berkata:  “Demi  Allah, saya  akan  memerangi  siapa  saja  yang membedakan  antara  shalat  dengan zakat.  Demi  Allah,  sekiranya  mereka tidak  mau  memberikan  lagi  seekor kambing yang dulu yang pernah mereka berikan  kepada  Rasulullah  saw,  maka saya pasti memerangi mereka.”
Awalnya    sikap  Abu  Bakar  ini sempat  dipertanyakan  oleh  Umar  bin Khattab,  namun  setelah  terjadi  dialog dan Abu Bakar memberikan argumentasi  yang  kuat,  akhirnya  Umar menerima  dan  tidak  ada  seorang sahabatpun yang mengingkari perbuatan Abu Bakar tersebut. (Arifuddin, 2008:28). Perundang-undangan Zakat Pada
dasarnya tentang perundang-undangan zakat di Indonesia dalam  pengelolaan  zakat    telah  diatur dalam  Undang-undang  No.23  Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai perundang- undangan  tersebut  maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan  kepada  para  muzakki, mustahiq  dan  amil  zakat.  Pengelolaan zakat  dilakukan  oleh  badan  amil  zakat (BAZ)  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah.
(Sumber:  UU  Nomor  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat) Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor  2 Tahun  2009  tentang Pengelolaan  Zakat.  Pengelolaan  Zakat bertujuan : (1) Meningkatkan pelayanan bagi  masyarakat  dalam  menunaikan zakat,  infaq,  shadaqah  sesuai  dengan ketentuan  agama;  (2) Meningkatkan fungsi  dan  peranan  keagamaan  dalam upaya  pengentasan  kemiskinan  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan (3)
Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.
Pengelolaan  zakat,  infaq  dan shadaqah  dilakukan  oleh  BAZ  dan  LAZ. Badan  Amil  Zakat  Provinsi  Riau  adalah organisasi  pengelola  zakat,  infaq, shadaqah,  hibah  wasiat,  waris  dan kafarat  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah Daerah  yang  terdiri  dari  unsur masyarakat  dan  pemerintah  dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah,  hibah,  wasiat,  waris,  dan kafarat  sesuai  dengan  ketentuan  Islam. Struktur  organisasi  BAZ  terdiri  atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas,  dan  Badan  Pelaksana  yang dalam  pelaksanaannya  dibantu  oleh divisi-divisi. BAZ dapat membentuk UPZ pada  Instansi/Lembaga  Pemerintah,
BUMN,  BUMD,  Perusahaan  Swasta  dan Organisasi  Profesi  yang  berkedudukan di tingkat Provinsi yang pembentukannya  ditetapkan  dengan keputusan pengurus BAZ. Tentang UUD
Zakat  untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat pada  lampiran.  (Sumber:  Peraturan Daerah  Provinsi Riau  Nomor  2  Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat)

## Kedudukan Zakat dalam Agama
Zakat  adalah  salah  satu  rukun Islam  yang  berjumlah  5  perkara.Zakat merupakan  pilar  Islam  ketiga  setelah syahadat  dan shalat.  Rasulullah  SAW bersabda: “ Islam  di  bangun  atas lima dasar,  bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan selainAllah  dan  Muhammad  adalah utusan  Allah,  mendirikan  shalat, mengeluarkan  zakat,  berpuasa  di  bulan Ramadhan,  dan  menunaikan  haji  ke Baitullah (ka’bah) bagi yang mampu .”
Karena itu Nabi SAW mengambil bai’at (janji setia)  para  sahabat  untuk mematuhi kewajiban zakat. Dari riwayat Jarir  bin  Abdullah,  dia  berkata,  “Aku melakukan janji setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan
zakat,  dan  memberi  nasihat  kepada setiap orang muslim. Nabi  SAW  juga  memerintahkan untuk  memerangi  orang-orang  yang enggan mengeluarkan zakat. Dari  riwayat  Ibnu Umar,  Rasulullah SAW  bersabda: “ Aku  diperintahkan untuk  memerangi  manusia  hingga mereka  bersaksi  bahwa  tiada  tuhan selain  Allah  dan  Muhammad  adalah utusan  Allah,  mendirikan  shalat,  dan menunaikan zakat .”
Ketentuan Rukun dan Syarat Zakat Rukun  adalah  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  pelaksanaan  zakat, yaitu: (1) Orang  yang  berzakat ( muzaki ); (2) Harta  yang  dikenakan zakat,  dan (3) Orang  yang  menerima zakat ( mustahik ).
Syarat zakat  adalah  segala ketentuan  yang  harus  dipenuhi  (baca: melekat)  dalam  ketiga  unsur  tersebut. Syarat  ini  digali  dan  dijelaskan  dari hadis-hadis  Nabi  SAW.  Secara  rinci sebagai  berikut: (1) Syarat  orang  yang berzakat ( muzaki ), adalah: (a) Islam, (b) akil-balig ,  dan  (c)  memiliki  harta  yang telah memenuhi syarat; (2) Syarat harta yang  dizakatkan  adalah:  (a)  harta  yang baik  ( halal ),  (b)  harta  tersebut  dimiliki sepenuhnya  oleh  orang  yang  berzakat, dan  (c)  telah  mencapai nishab (jumlah tertentu),  serta  (d)  telah tersimpan selama satu tahun ( haul ); dan (3) Syarat orang  yang  berhak  menerima  zakat ( mustahik )  tertera  dalam  firman  Allah berikut  ini: Artinya  :  Sesungguhnya zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang- orang  fakir,  orang-orang  miskin, pengurus-pengurus  zakat,  para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan untuk  mereka  yang  sedang  perjalanan, sebagai  sesuatu  ketetapan  yang diwajibkan  Allah,  dan  Allah  maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S Al- Taubah 9:60).

## Harta Benda yang wajib dizakati
Zakat  ada  dua  macam  yaitu zakat mal  dan  zakat  fitrah. Zakat  mal  adalah zakat  harta  benda. Artinya  zakat  yang berfungsi  membersihkan  harta  benda. Sedang  zakat  fitrah  disebut  juga zakat al-nafs (zakat  jiwa). Artinya zakat  yang berfungsi  membersihkan  jiwa  setiap orang  Islam  dan  menyantuni  orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan  dengan  pelaksanaan  ibadah puasa pada bulan Ramadhan.
Harta yang wajib dizakati, melalui zakat  mal  adalah: (a) Emas,  Perak,  dan logam  mulia  selain  emas  (seperti  batu permata,  intan,  platina);  (b) Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, unta); (c) Harta  benda  dagangan  (seperti industry,  export  import,  peternakan, perhotelan,  perkebunan,  dan  lain-lain; (d) Tumbuh-tumbuhan,  buah-buahan dan  tanaman  (seperti  padi,  gandum, buah-buahan  dan  tanaman  lainnya); (e)Penghasilan  tetap  (seperti  gaji,  jasa konsultan,  dokter,  notaris  pengacara dan  lain-lain);  dan  (f) Barang  tambang dan  harta  perampasan.  (Suparman Usman, 2002:162).

## Nisab Zakat Profesi
Nisab  adalah  ukuran  atau  batasan. Dalam  kamus  bahasa  Indonesia kontemporer  disebutkan  bahwa nisab adalah  jumlah  harta  benda  minimal yang  dikenakan  zakat. Ada beberapa dasar  perhitungan  nisab  tersebut. Pertama, disamakan dengan zakat emas dan  perak,  yaitu  93,6  gram  emas. Sedangkan
kemungkinqan kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian,  yaitu wasq  ( sekitar  750  kg beras ).
Zakat  yang  harus  dikeluarkan  saat diterimanya  penghasilan  profesi  itu sebesar 5 atau 10 persen sesuai dengan biaya  yang  dikeluarkan.Beragamnya profesi membuat kedua macam standar tersebut  seringkali  digunakan  untuk
menentukan nisab zakat  profesi. Tentunya tergantung pada jenis profesi itu  sendiri.  Untuk  keahlian  seperti dokter  spesialis, pengacara, arsitek maupun  pejabat  tinggi negara nisab nya disamakan dengan zakat hasil pertanian.  Nilainya  sebesar  750  kg beras. Zakat  di  kalangan  profesional  di lembaga pemerintah ataupun perusahaan  swasta  yang  tak  mencapai nisab pertanian,  zakatnya  disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 93,6 yang  besarnya  2,5  persen.  Setelah dikurangi  biaya  pokok  untuk  diri  dan keluarganya.

## Cara perhitungan Zakat Profesi
Cara  mengeluarkan  zakat,  yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah  siap  dikeluarkan  zakatnya, hendaklah  meneguhkan  hati  dengan tulus  ikhlas  bahwasanya  mengeluarkan zakat  harta  benda  adalah  semata- semata    karenaperintah  Allah  ta’ala. Kemudian  mengharap  rahmatnya  yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya kemudian niat dengan lapaz:
“saya mengeluarkan sadaqoh wajib atas diri saya ( zakat karena Allah )”. Dasar- dasar  perhitungan  zakat profesi:  (a) Menentukan  akhir  tahun ( haul );  (b) Mengumpulkan  semua gaji/honor  dari  profesi muzakki ;  (c)
Memotong  kewajiban-kewajiban  yang harus  dikeluarkan  seperti nafkah danhutang yang telah jatuh tempo,cicilan  kredit;  dan  (d) Nisab dihitung  berdasarkan  harga  emas  pada hari wajib zakat.
Zakat  profesi  adalah  2,5  %  untuk haul yang  memakai  tahun hijriah dan 2,275  untuk haul yang  menggunakan tahun  masehi. Zakat  gaji,  upah, honorium dan lainnya serta pendapatan kerja  profesi  tidak  wajib  dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan  nisab.  Para ahli  fikih
kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat  profesi  di qiyas kan  ( analogikan ) dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak  dan  dengan  syarat kepemilikannya  telah  spesialis  melalui kesempurnaaan  masa haul .  Sedangkan untuk  pendapatan  dari  hasil  kerja profesi  ( pasif  income )  para  fuqaha berpendapat nisab zakat hasil perkebenunan  dan  pertanian  yaitu  750 kg  beras  (5 sha’ )  dari  benih  hasil pertanian  dan  dalam  hal  ini  tidak disyariatkan  kepemilikan  satu  tahun (tidak  memerlukan  masa haul ).    Hanya saja  setelah  keluarnya  UU  Nomor  17 Tahun  2000  yang  diberlakukan  mulai Tahun  2001  tentang  Perubahan  Ketiga atas  UU  Nomor  7  Tahun  1983  tentang Pajak  Penghasilan  (Pasal  4  Ayat  3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan  sebesar  2.5  %  sebagai  tarif untuk  setiap  akhir  masa  haul.  Hal  ini dikarenakan  UU  tersebut  tidak  secara jelas  mendefinisikan    penghasilan  dari asset  wajib  zakat  yang  dimaksud.  (M. Arif Mufraini, 2006:80-81).
Orang-orang yang berhak ( mustahik ) menerima zakat Berdasarkan  QS  Al-Taubah  9:60, ada  delapan  kelompok  ( asnaf )  orang yang  dinyatakan  berhak  mendapat zakat ( mustahik ).
Orang Fakir Orang  fakir  adalah  orang  yang tidak  memiliki  harta  untuk  memenuhi kebutuhan pokoknya.
Kefakiran seseorang  ini  disebabkan  karena ketidakmampuannya  untuk  mencari nafkah,  baik  karena  kecatatan  fisik maupun karena telah usia uzur (jompo). Orang Miskin Berbeda dengan orang fakir, orang miskin  adalah  orang  yang  tidak memiliki  harta  untuk  memenuhi
kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha  untuk  mencari  nafkah. Hanya saja,  penghasilannya  tidak  mencukupi kebutuhan  sendiri  atau/dan  kehidupan keluarganya.
Amil Amil  adalah  orang  atau  orang- orang yang mendapat tugas tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan,  penerimaan,  pendistri- busian,  bahkan  sampai  pember- dayaaannya.
Muallaf Secara  leksikal, muallaf berarti: orang-orang  yang  dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannnya. Artinya,  ia  memerlukan  masa  yang cukup untuk memantapkan keyakinannya  dalam  agama  yang  baru dianutnya.  Untuk  itu,  ia  membutuhkan sumbangan dana tertentu.
Menurut  Rasyid  Rida, muallaf ada enam  golongan,  empat  diantaranya adalah  muslim,  sedangkan  selebihnya non-Muslim. Golongannya  yaitu:  (1) Tokoh muslim yang terpandang. Muallaf ini  adalah  tokoh-tokoh  muslim  yang terpandang  di  kalangan  non-Muslim,  ia diharapkan  dapat  mengajak  mereka untuk
memeluk agama Islam. Pemberian  zakat  dalam  konteks  ini, bertujuan  agar  ia  pergunakan  untuk kegiatan dakwahnya; (2) Tokoh muslim yang  masih  lemah  imannya. Muallaf ini adalah  pemuka-pemuka  muslim  yang masih lemah imannya. Padahal, mereka mempunyai  pengaruh  yang  kuat  di kalangan pengikutnya.Dengan memberikan  zakat  kepada  mereka, diharapkan  hati  mereka  semakin mantap dalam keislamannya; (3) Kaum muslim  yangtinggal  di perbatasan penduduk  non-Muslim. Muallaf ini adalahkaum  muslimin  yang  dengan kedudukannya  dapat  melindungi  kaum
muslimin  dari  ganggguan  musuh;  (4) Kaum  muslimin  yang  berpengaruh. Muallaf ini adalah kaum muslimin yang mempunyai  pengaruh  yang  besar terhadap  orang-orang  yang  akan membangkang dari kewajiban zakat; (5) Kelompok  non-Muslim  yang  lemah.
Dengan  memberikan  zakat  kepada mereka,  hati  mereka  diharapkan tergugah memeluk agama Islam; dan (6) Kelompok
non-Muslim yang dikhawatirkan  berbuat  jahat  terhadap orang-orang Islam. Dengan memberikan zakat  kepada  mereka  ini,  hati  mereka diharapkan  dapat  menghentikan  niat jahatnya terhadap orang-orang Islam.
Gharim Gharim adalah  orang-orang  yang terlilit hutang.Ia tidak dapat keluar dari lilitan  hutangnya,  kecuali  dengan bantuan zakat.
Sabilillah Secara  harfiah,  kata sabilillah , berarti:  Jalan  Allah.  Bila  dihubungkan dengan  kata fi ,  maka  yang  dimaksud dengan fisabilillah adalah  kelompok yang  melakukan  kegiatan  untuk kepentingan
menegakkan agama Allah.Di  saat  perang, sabilillah berarti perang melawan musuh Islam.Sedangkan dalam keadaan damai, sabilillah
berarti usaha untuk kepentingan menegakkan agama Allah.
Ibnu sabil Secara  harfiah,  kata ibnu  sabil , berarti:  anak  jalanan.  Namun,  yang dimaksud  disini  adalah  orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini.(Hassan saleh, 2008:159-163). Cara Pengumpulan Zakat
Tentang  cara  pengumpulan zakat diatur berikut (Pasal 12, 13, 14 Undang-
undang
Pasal 26 KMA): (a) Pengumpulan  zakat  dilakukan  oleh Badan  Amil  Zakat  dengan  cara menerima  atau  mengambil  dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki; (b) Muzakki  melakukan penghitungan  sendiri  hartanya  dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum  agama;  (c) Badan  Amil  Zakat dapat  memberikan  bantuan  kepada muzakki  untuk  menghitung  zakatnya; (d) Zakat  yang  dibayarkan  kepada Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil Zakat
dikurangkan dari laba/ pendapatan  sisa kena  pajak  dari  wajib pajak  yang  bersangkutan  sesuai peraturan-peraturan  yang  berlaku;  dan (e) Pembayaran  zakat  dapat  dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional,  BAZ  kabupaten/kota,  BAZ kecamatan  secara  langsung,  atau melalui rekening pada bank. (Suparman Usman, 2002:173).

## Lingkup  Kewenangan  Pengumpulan Zakat
Lingkup kewenangan pengumpulan  zakat  oleh  Badan  Amil Zakat  adalah  sebagai  berikut  (pasal  25 KMA): (a) BAZ Nasional mengumpulkan zakat
dari muzakki pada instansi/lembaga  pemerintah  tingkat pusat, swasta  nasional  dan  luar  negeri;
(b) BAZ  Propinsi  mengumpulkan  zakat dari  muzakki  pada  instansi/lembaga pemerintah  dan  swasta,  perusahaan- perusahaan  dan  dinas  daerah  propinsi;
(c) BAZ kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta,  perusahaan-perusahaan, dan dinas  daerah  kabupaten/kota;  dan  (d) BAZ  kecamatan  mengumpulkan  zakat dari  muzakki  pada  instansi/lembaga pemerintah dan  swasta,  perusahaan- perusahaan  kecil  dan  pedagang  serta pengusaha  di  pasar  (Suparman  Usman,
2002:173).

## Organisasi Pengelolaan Zakat
Berdasarkan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No.  tahun  1999.  Pasal  1  s.d  Pasal  12, Pasal  21,22,23,  dan  24,  KMA  No  581 tahun  1999,  organisasi  pengelolaan zakat  dapat  dilakukan  oleh  Badan  Amil Zakatdan  Lembaga Amil Zakat.
Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  mempunyai tugas
pokok
mengumpulkan, mendistribusikan,
dan mendayagunakan  zakat  sesuai  dengan ketentuan  agama. Dalam  melaksanakan tugasnya  BAZ  dan  LAZ  bertanggung jawab  kepada  pemerintah  sesuai dengan  tingkatannya  (Pasal  8  dan  9 undang-undang, Pasal KMA 1).
Badan Amil Zakat adalah oragnisasi  penegelola  zakat  yang dibentuk  oleh  pemerintah  terdiri  dari unsur  masyarakat  dan  pemerintah dengan
tugas mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat  sesuai  dengan  ketentuan  agama (Pasal 1 KMA).
Badan  Amil  Zakat  meliputi  Badan Zakat  Nasional,  Badan  Amil  Zakat Nasional,  Badan  Amil  Zakat  Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  (Pasal  6 Undang-Undang.  Pasal  2  dst,  KMA  RI). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan  membentuk  unit  pengumpul zakat (Pasal 8 KMA).
Badan  Amil  Zakat  terdiri  atas unsur ulama,  kaum  cendekia,  tokoh masyarakat,  tenaga  profesional  dan wakil  pemerintah.  Mereka  yang  duduk dalam  Badan  Amil  Zakat  harus memenuhi  persyaratan  antara  lain:
memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional  dan  berintegritas  tinggi (pasal 6 ayat (4)  Pasal 2 ayat (2) KMA). Dalam Pasal 7 KMA RI, disebutkan bahwa  Pejabat  Urusan  Agama  Islam Departemen Agama di semua tingkatan, karena  jabatannya,  adalah  sekretaris Badan  Amil  Zakat  (tidak  disebutkan apakah sekretaris Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, atau Sekretaris Badan Pelaksana).

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian  deskriptif    yaitu  jenis penelitian  yang  disusun  dalam  rangka memberikan
gambaran secara sistematis  tentang  informasi  ilmiah yang  berasal  dari  subjek  atau  objek penelitian.  Penelitian  ini    bertujuan untuk  mengetahui  mengenai  prosedur pelaksanaan  zakat  profesi  pada  UPZ Pemerintah Provinsi Riau.
Penelitian    ini  dilakukan  di  UPZ 24 yang  terlampir  dalam  tabel  2  pada objek  penelitian    yang    beralamat  di Provinsi Riau.Waktu pelaksanaan penelitian telah terlaksana selama lebih kurang 4 (empat) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. Subjek  penelitian  ini  adalah karyawan  UPZ    yang  mengumpulkan zakat  profesi  pada  UPZ  Pemerintah Provinsi  Riau. Objek  penelitian  ini adalah  Implementasi  Zakat  Profesi  di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Pada  tabel  1 di  bawah  ini  adalah daftar nama-nama UPZ yang tidak aktif pada  tahun  2015  di  BAZ  Provinsi  Riau sebagai berikut :

## Tabel 1:
Daftar UPZ yang tidak aktif pada tahun 2015 di BAZ Provinsi Riau
No Nama 1. UPZ. Badan  Kesbang dan Politik Provinsi Rau 2. UPZ. Dinas Pertambangan Energi dan SDM Provinsi Riau
3. UPZ. Sekretariat DPRD Provinsi Riau 4. UPZ. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau 5. UPZ. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau
6. UPZ. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau
7. UPZ. Inspektorat Provinsi Riau
8. UPZ. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 9. UPZ. Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau
10. UPZ. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau 11. UPZ. Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau 12. UPZ. Kanwil Hukum Dan  Hak Asasi Manusia Prov.Riau
13.
UPZ. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
14. UPZ. Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Riau
15. UPZ. Kantor Wilayah Ditjen Pajak dan Kepulauan Riau
16. UPZ. Dinas Kesehatan Provinsi Riau
17. UPZ. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
18. UPZ. Dinas Perhubungan Provinsi Riau
19. UPZ. Dinas Perkebunan Provinsi Riau
20. UPZ. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
21. UPZ. Universitas Islam Riau
22.
UPZ. Dinas Pendapatan Provinsi Riau

## 23. UPZ. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau Sumber: BAZ Pemrov RIAU 2015
Populasi  dalam  penelitian  adalah
23  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau.
Berdasarkan jumlah  populasi,  maka penulis melakukan pengambilan sampel, adapun jumlah sampel ditentukan  berdasarkan    sampel  jenuh yaitu  teknik  penentuan  sampel  bila semua  anggota  populasi  digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah  sensus,  yaitu  semua  anggota populasi dijadikan sampel.
Penelitian  ini  juga  menggunakan data  primer  dan  sekunder  yang dikumpulkan  untuk  mencapai  tujuan penelitian.
Menurut
pendapat
Muhammad  (2008:103-105),  sumber data  sebagai  berikut: (a) Data  Primer, yaitu  yang  diperoleh  peneliti  dari sumber  asli,  dalam  hal  ini  proses pengumpulan  data  yang  diambil  dari
sampel  atau  objek penelitian. Yang dimaksud  data  primer  disini  adalah keterangan  atau  jawaban  dari  pihak yang  menangani  pengelolaan  zakat profesi;  dan  (b) Data  Sekunder,  yaitu data  yang  diantaranya  diperoleh  dari bacaan literature yang berkaitan dengan masalah  yang  diteliti.  Data  sekunder dapat  juga  beruapa  bukti,  dokumen, catatan  atau  laporan  historis  baik  yang dipublikasikan,  buku-buku  teksliteratur mengenai implementasi zakat profesi. Untuk  melengkapi  data  yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan  data  yang digunakan adalah : (a) Wawancara. Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan  studi  pendahuluan  untuk menemukan  permasalahan  yang  harus diteliti,  dan  juga  apabila  ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan
jumlah respondennya  sedikit/kecil  (Sugiyono, 2008:137).Dalam  penyusunan  skrispsi ini, wawancara dilakukan dengan pihak manajemen yang menangani pengelolaan zakat profesi; (b)
Dokumentasi. Metode  dokumentasi adalah  metode  untuk  mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar,  majalah,  prasasti  notulen  rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan  sebagai  pelengkap  guna memperoleh  data  sebagai  bahan informasi  yang  berupa  latar  belakang BAZ,  produk-produk  yang  dimiliki, daftar  pembayar  zakat  profesi serta data  lain  yang  mendukung;  dan  (c) Studi Kepustakaan. Yaitu pengumpulan  data  dengan  membaca buku,  mencari  literatur  dan  laporan-
laporan  yang  berhubungan  dengan penelitian (Sugiyono, 2012:410). Metode analisis yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dalam  mengelola data  yang  diperoleh  ialah  dengan metode  statistik  deskriptif  yaitu penyajian  data  dengan  tabel,  grafik,
diagram lingkaran, piktogram, perhitungan  modus,  median  mean, persentase,  dan  standar  deviasi.  Dari data  angket  yang  dikumpulkan  dari responden,  dibuat  data  rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data  kualitatif  menjadi  data  kuantitatif dengan  memberikan  skor  pada  angket. Dalam  menentukan  skor  atau  bobot nilai  jawaban  setiap  pernyataan digunakan skala
Likert dengan pembobotan  dalam  tabel 2  sebagai berikut : Tabel 2: Kategori Skor Kriteria Jawaban Skor Sangat Setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Netral (N) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sumber  :  Sugiyono (2009:135) Kriteria  jawaban  dan  skor  pada tabel  kategori  skor  diatas  digunakan untuk
mentransformasikan data kualitatif  berdasarkan  jawaban  dari para  responden  pada  angket  menjadi data kuantitatif  dari  setiap  indikator yang digunakan dalam konsep operasional. Berdasarkan  data  skor  yang  telah ditetapkan,  akan  dihitung  jawaban  dari responden  yang  selanjutnya  akan dibandingkan  dengan  skor  ideal (kriterium)  untuk  seluruh  item  dan disajikan dalam secara kontinum dalam gambar 4 sebagai berikut:
Gambar 1 : Gambar Kontinum Skor Ideal (kriterium). SS S N TS STS 500 400 300 200 100 Sumber  :  Sugiyono (2009:135)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Umum  BAZNAS  Provinsi Riau Lembaga  resmi  yang  bertugas mengelola  zakat,  infak  dan  sodaqoh  di Provinsi  Riau  pertama  kali  dibentuk dengan  surat  keputusan  Gubernur kepala  daerah  tingkat  1  Riau  Nomer Kpts.532/XII/1987 dan Nomor Kpts.533/XII/1987 Tanggal 12 Desember maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau. Pada tahun 1991 keluar keputusan bersama Mentri dalam negri dan  Mentri  Agama  RI  nomer  29  tahun 1991 dan nomer 47 tahun 1991 tentang pembinaan zakat. Atas dasar keputusan bersama  tersebut,  maka  Gubernur kepala daerah tingka 1 Riau mengeluarkan  surat  keputusan  nomer
Kpts.  657/X/1992  tanggal  8  oktober 1992  tentang  pengangkatan  pengurus badan  amil  zakat,  infak  dan  sadaqoh (BAZIS)  Provinsi  Riau  periode  tahun 1992 sampai 1997. Setelah  berakhir masa  kerja pengurus  BAZIS  Provinsi  Riau  periode tahun  1992-1997  dilanjutkan  oleh pengurus  BAZIS  Riau  periode  tahun 1998-2003  yang  ditetapkan  dengan keputusan  Gubernur  Riau  nomer  Kpts. 585/XII/1998  tanggal  17  desember 1998. Namun  pada  tahun  1999 disahkan  berlakunya  undang-undang nomer  38  tahun  1999  tentang pengelolaan  zakat.  Atas  dasar  itu  pula kepengurusan  BAZIS  Provinsi  Riau menyesuaikan dengan maksud  undang- undang  tersebut,  maka  nama  BAZIS Provinsi  Riau  berubah  menjadi  Badan Amil  Zakat  (BAZ)  Provinsi  Riau.  Untuk pertama  kali  kepengurusan  BAZ Provinsi  Riau  mengacu  pada  UU  No.38 tahun  1999  adalah  kepengurusan  BAZ Provinsi  Riau  periode  2000-2003 dengan  keputusan  Gubernur  Riau nomer  Kpts.  263/VI/2000.  Selanjutnya
kepengeurusan  BAZ  Provinsi  Riau  dari periode ke  periode  tetap  mengacu kepada UU No.38 tahun 1999. Adapun Visi  BAZ  Provinsi  Riau adalah: “Terwujudnya badan amil zakat Provinsi  Riau  sebagai  lembaga  sosial masyarakat yang bersifat mandiri, yang dikelola  dengan  manajemen  modern dan  tranparan  yang dipercaya  oleh masyarakat  dalam  rangka  peningkatan kesajahteraan  masyarakat  sebagai wujud  partisipasi  umat  Islam  dalam pembangunan  nasional.”  Sedangkan misi  BAZ  Provinsi  Riau  adalah:    (1)
Meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  pengelola  zakat,  infaq  dan shadaqah; (2) Meningkatkan pemberdayaan  organisasi  Badan  Amil Zakat Propinsi Riau, daerah kabupaten/kota,  Kecamatan  dan  unit pengumpulan zakat di instansi/perusahaan;  (3) Penyuluhan tentang  kewajiban  ZIS  kepada  Muzaki; dan (4) Memanfaatkan dana zakat infaq dan
shadaqah dalam rangka peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dan memotivasi para mustahiq berubah menjadi muzaki.

## Deskripsi Data
Dalam  melakukan  penelitian  ini penulis  telah  mengumpulkan  angket penelitian  yang  telah  disebarkan kepada23 UPZ dan  hanya  14  angket yang  terkumpul dan  memakai  sampel jenuh. Jumlah responden UPZ Pekanbaru berdasarkan  jenis  kelamin pria  berjumlah  12 responden  (85%), dan  responden  nasabah  berdasarkan jenis  kelamin  wanita  berjumlah 2 responden (15%).
Ditinjau  dari  usia, jumlah responden  yang  berusia  17-29  tahun berjumlah 2 (14%),  jumlah  responden yang  berusia  30-39  tahun  berjumlah 3 (22%),  jumlah  responden  yang  berusia
40-49  tahun  berjumlah 9 (64%),  dan yang berusia 50<80 tahun tidak ada. Jumlah  responden  terbanyak berdasarkan  tingkat  umur  menurut statistik  adalah  resoponden  yang berusia 40-49  tahun  dengan  jumlah responden 9 orang  (64%)  dari  seluruh sampel,  dan  jumlah  responden  yang paling sedikit yang berusia 17-29 tahun sebanyak 2 orang (22%) responden. Sedangkan  jika  ditinjau  dari tingkat  pendidikan  responden,  maka diketahui  bahwa jumlah  responden diUPZ Prov. Riau berdasarkan pendidikan  terakhir  jumlah  tingkat  SD tidak ada, Jumlah tingkat SMP tidak ada, jumlah  tingkat  SMA  sebanyak  2  (14%), jumlah  tingkat  Akademi/Diploma  tidak ada, jumlah tingkat Sarjana sebanyak 11 (79%),  jumlah  tingkat  Pascasarjana sebanyak 1 (7%).
Implementasi  Zakat  Profesi  di  UPZ Pemerintah Provinsi Riau Hasil  penelitian  mengenai Implementasi  Zakat  Profesi  di  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau.Berikut  ini dijelaskan  berdasarkan  tanggapan responden  tentang Implementasi  Zakat Profesi  di  UPZ  Pemerintah  Provinsi Riau.

## Faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi
Dalam    implementasi  terdapat beberapa  faktor  yang mempengaruhi nya,  karena  apabila  faktor  tersebut tidak  termasuk  di  dalam  implementasi tersebut  maka  implementasi  itu dikatakan tidak terlaksana.
Berikut  tanggapan  responden atas  dimensi faktor-faktor  yang mempengaruhi implementasipada  tabel berikut ini : Tabel 3: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi No. Pernyataan Rekapitulasi Perhitungan Data Angket SS S N TS STS Jumlah 1 1 3 9 2 - - 14 2 2 2 7 5 - - 14 3 3 4 8 2 - - 14 4 4 - 10 4 - - 14 5 5 3 5 6 - - 14 6 6 2 12 - - - 14 7 7 3 9 2 - - 14 8 8 1 4 4 5 - 14 9 9 - 9 3 2 - 14 10 10 2 11 1 - - 14 11 11 4 8 2 - - 14 12 12 3 9 2 - - 14 13 13 - 10 4 - - 14 14 14 4 10 - - - 14 15 15 5 9 - - - 14 16 16 4 6 4 - - 14 17 17 3 8 3 - - 14
18 18 - 10 2 2 - 14 19 19 10 2 2 - 14 20 20 2 9 3 - - 14 21 21 4 5 5 - - 14 22 22 8 3 3 - 14 23 23 8 3 3 - 14 24 24 4 3 4 3 - 14 25 25 3 9 2 - 14 26 26 2 7 2 3 - 14 Jumlah 58 213 68 25 0 364 Nilai Skor 5 4 3 2 1 Total Skor 290 852 204 50 0 Grand total skor 1.396 Rata-Rata Skor Penelitian 53,62 Persentase 15,93% 58,51% 18,68% 6,86% 0% Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  sebagian  responden memiliki dimensi faktor-faktor  yang mempengaruhi
implementasi , tanggapan  tersebut  ditandai  dengan tingginya responden menyatakan setuju yaitu dengan persentase 58,51%.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi zakat profesi Berikut  tanggapan responden atas  dimensi  Faktor-faktor  yang mempengaruhi zakat profesi: Tabel 4: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi implentasi No. Pernyataan Rekapitulasi Perhitungan Data Angket SS S N TS STS Jumlah 1 27 3 11 - - 14 2 28 3 11 - - 14 3 29 4 10 - - 14 4 30 4 10 - - 14 Jumlah 14 42 0 0 0 56 Nilai Skor 5 4 3 2 1 Total Skor 70 168 0 0 0 Grand total skor 238 Rata-Rata Skor Penelitian 59.5 Persentase 25% 75% 0% 0% 0% Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  sebagian  responden memiliki  dimensi faktor-faktor  yang mempengaruhi
implementasi , tanggapan  tersebut  ditandai  dengan tingginya responden menyatakan setuju yaitu dengan persentase 75%.
Analisis Data Penelitian ini merupakan statistik  deskriptif  yaitu  penyajian  data dengan  tabel,  diagram  lingkaran, perhitungan
rata-rata dan persentase.Dari  data  angket  yang dikumpulkan  dari  responden,  dibuat data  rekapitulasi  selanjutnya  data ditransformasikan  dari  data  kualitatif
menjadi  data  kuantitatif  dengan member  skor  pada  angket. Kriteria jawaban  dan  skor  digunakan  untuk mentransformasikan dari data kualitatif dari  setiap  indikator  yang  digunakan dalam konsep operasional. Berikut  hasil rekapitulasi dari 30 butir pernyataan melalui angket kepada responden  pada  penelitan  tersebut:

## Tabel 5:
Rekapitulasi Perhitungan Data Angket responden implementasi Zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau No. Pernyataan Rekapitulasi Perhitungan Data Angket SS S N TS STS Jumlah 1 1 3 9 2 - - 14 2 2 2 7 5 - - 14 3 3 4 8 2 - - 14 4 4 - 10 4 - - 14 5 5 3 5 6 - - 14 6 6 2 12 - - - 14 7 7 3 9 2 - - 14 8 8 1 4 4 5 - 14 9 9 - 9 3 2 - 14 10 10 2 11 1 - - 14 11 11 4 8 2 - - 14 12 12 3 9 2 - - 14 13 13 - 10 4 - - 14 14 14 4 10 - - - 14 15 15 5 9 - - - 14 16 16 4 6 4 - - 14 17 17 3 8 3 - - 14 18 18 - 10 2 2 - 14 19 19 - 10 2 2 - 14 20 20 2 9 3 - - 14 21 21 4 5 5 - - 14 22 22 - 8 3 3 - 14 23 23 - 8 3 3 - 14 24 24 4 3 4 3 - 14 25 25 3 9 - 2 - 14 26 26 2 7 2 3 - 14 27 27 3 11 - - - 14 28 28 3 11 - - - 14
29 29 4 10 - - - 14 30 30 4 10 - - - 14 Jumlah 72 255 68 25 0 420 Nilai Skor 5 4 3 2 1 Total Skor 360 900 204 50 0 Grand total skor 1.514 Rata-Rata Skor Penelitian 50,46 Persentase 17,14% 53,57% 16,19% 5,95% 0% Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat  bahwa  tanggapan  responden menganai implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau menyatakan    setuju  yaitu  dengan persentase 53,57%. Berdasarkan dan skor yang telah ditetapkan,  akan  dihitung  jawaban  dari responden  yang  selanjutnya  akan dibandingkan  dengan  skor  ideal (kriterium)  untuk  seluruh  item  dan disajikan  secara  kontinum  dalam gambar 12 sebagai berikut :

## Gambar 2 :
Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum STS TS N S SS 50,46 100 200 300 400 500 Jadi, berdasarkan  data  yang diperoleh dari 14 responden maka rata- rata  skor  penelitian  sebesar 50,46 terletak  pada  daerah sangat tidak setuju.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil perhitungan  di  atas diketahui  bahwa  implementasi  zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau adalah  “ SangatTidak  Setuju”  karena akumulasi  jawaban  responden  berada padaKontinum  Skor  Ideal  (kriterium)
50 pada daerah sangat tidak setuju. Berdasarkan dimensifaktor- faktor yang memperngaruhi implementasi “komunikasi”
Berdasarkan angket  nomor  1,  dapat dilihat  dari  tanggapan  responden  yang menyatakan sangat setuju 3 orang atau sebesar  21%  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  9  orang  atau
sebesar  64%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  2  orang  atau sebesar  15%  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada.Berdasarkan angket nomor 2, dapat dilihat  dari  tanggapan  responden tentang pengelola UPZ telah memberikan  sosialisasi  pada  pegawai SKPD  instansi  masing-masing  tentang pelaksanaan  program  UPZ  responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang  menyatakan  setuju  7  orang atau sebesar  50%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  5  orang  atau 36%  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket  nomor  3,  dapat dilihat dari tanggapan responden dilihat
dari  tanggapan  responden tentang pengelola UPZ telah transparansi dalam menginformasikan  pengumpulan  zakat profesi  pada  instansi  masing-masing, responden  yang  menyatakan  sangat setuju 4 orang  atau  sebesar  29% sementara responden yang menyatakan setuju 8 orang  atau  sebesar 57% sementara responden yang menyatakan netral 2 orang  atau  sebesar  14% sementara responden yang menyatakan tidak  setuju tidak  ada sementara responden  yang  menyatakan  sangat tidak  setuju  tidak  ada.  Berdasarkan indikator  “ketersediaan  sumber  daya” berdasarkan  angket  nomor  4,  dapat dilihat  dari  tanggapan  responden menyatakan  ketersediaan  sumber  daya manusia  UPZ  sudah  melebihi  pada instansi  masing-masing,  responden yang  menyatakan  sangat  setuju  tidak ada  sementara  responden  yang menyatakan  setuju  10  orang  atau sebesar  71%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  sebanyak  4 atau sebesar 29% sementara responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket nomor 5 mengenai ketersediaan sumber daya manusia UPZ masih  kurang  pada  instansi  masing- masing,  responden  yang  menyatakan sangat  setuju sebanyak  3  orang  atau 21% sementara  responden  yang menyatakan setuju 5 orang atau sebesar 36%  sementara  responden  yang menyatakan netral 6 orang atau sebesar 43%  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket nomor 6 Mengenai pengelola  UPZ  mengetahui  tata  cara kadar  dan  nishab  zakat  profesi, responden  yang  menyatakan  sangat setuju 2 orang  atau  sebesar 14% sementara responden yang menyatakan setuju 12  orang  atau  sebesar 86%
sementara responden yang menyatakan netral tidak  ada sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomor 7 Mengenai pengelola UPZ telah memliki pengalaman  dalam  mengelola  zakat profesi,  responden  yang  menyatakan sangat setuju 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang  atau  sebesar 64% sementara responden yang menyatakan netral sebanyak  2  atau  15% sementara responden  yang  menyatakan  tidak setuju  tidak  ada  sementara  responden yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju tidak  ada. Berdasrkan  angket  nomor  8
Mengenai pengelola  UPZ  belum memiliki  pengalaman  dalam  mengelola zakat profesi, responden yang menyatakan sangat setuju 1 orang atau sebesar 7%  sementara  responden  yang menyatakan setuju 4orang atau sebesar 28%  sementara  responden  yang menyatakan netral 4 orang atau sebesar 28%  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju  5  orang  atau sebesar 37%  sementara  responden yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju tidak ada. Berdasarkan angket nomor 9 Mengenai BAZNAS  Provinsi  Riau  telah memberikan
pelatihan kepada pengelola  UPZ  tentang  ketentuan pengumpulan  zakat  profesi  baik  secara materi  maupun  teknis,  responden  yang menyatakan  sangat  setuju tidak  ada sementara responden yang menyatakan setuju 9 orang  atau  sebesar 64% sementara responden yang menyatakan netral 3 orang  atau  sebesar  21% sementara responden yang menyatakan tidak  setuju  2  orang  atau  sebesar 15% sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket nomor 10 Mengenai BAZNAS  Provinsi  Riau  telah memberikan  informasi  melalui  media sosial  dan  cetak  tentang  pengumpulan
zakat  profesi  pada  instansi  di  UPZ masing-masing,
responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14%  sementara  responden yang  menyatakan  setuju 11 orang  atau sebesar  79%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  1  orang  atau sebesar 7%  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju tidak  ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket nomor 11 BAZNAS Provinsi  Riau  telah  memberikan intruksi  kepada  pengelola  UPZ  tentang pengumpulan  zakat  profesi  di  instansi masing-masing, responden yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  4 orang  atau  29%  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  8  orang  atau 57%  sementara  responden  yang menyatakan netral 2 orang atau sebesar 14%  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomor 12 mengenai  BAZNAS  Provinsi  Riau  telah memeberikan instruksi kepada pengelola  UPZ  tentang  pengumpulan zakat profesi sesuai dengan Pergub dan Perundang-undangan,  responden  yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  3 atau  21%  sementara  responden  yang menyatakan  setuju  sebanyak  9  atau 64%  sementara  responden  yang menyatakan  netral  2  atau  sebanyak 15%  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomor 13 mengenai  BAZNAS  Provinsi  Riau memberikan  dana  operasional  yang mendukung
dalam pelaksanaan pengumpulan  zakat  profesi  kepada pengelola  UPZ  di  instansi  masing- masing,  responden  yang  menyatakan sangat  setuju  tidak  ada  sementara responden  yang  menyatakan  setuju  10
orang  atau  sebesar  71%  sementara responden  yang  menyatakan  netral sebanyak  4  atau  29%  sementara responden  yang  menyatakan  tidak setuju  tidak  ada  sementara  responden yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju tidak ada. Berdasarkan anget nomor 14 mengenai  pengelola  UPZ  memiliki sumber  dana  dalam  operasional pengumpulan  zakat  profesi,  responden yang  menyatakan  sangat  setuju sebanyak  4  atau  29%  sementara responden  yang  menyatakan  setuju  10 orang  atau  sebesar  71%  sementara responden  yang  menyatakan  netral tidak  ada  sementara  responden  yang menyatakan  tidak  setuju  tidak  ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan  indikator  “sikap  dan komitmen  dari  pelaksana”  pada  angket nomor  15    mengenai  Pengelola  UPZ memiliki komitmen dalam pengumpulan  zakat  profesi  di  instansi masing-masing, responden yang menyatakan  sangat  setuju  5  atau  36% sementara responden yang menyatakan setuju  9  orang  atau  sebesar  64% sementara responden yang menyatakan netral  tidak  ada  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju tidak  ada. Berdasarkan angket nomor 16 mengenai  Pengelola  UPZ  melayani dengan baik muzaki dalam pengumpulan  zakat  profesi,  responden yang  menyatakan  sangat  setuju sebanyak  4  atau  29%  sementara responden  yang  menyatakan  setuju sebanyak  6  atau  42%  sementara responden  yang  menyatakan  netral  4 orang  atau  sebesar  29%  sementara responden  yang  menyatakan  tidak setuju  tidak  ada  sementara  responden yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju tidak  ada.  Berdasarkan  angket  nomor 17  mengenai  pengelola  UPZ  telah profesional  dalam  pengumpulan  zakat
profesi,  responden  yang  menyatakan sangat setuju 3 orang atau sebesar 21% sementara responden yang menyatakan setuju  8  orang  atau  sebesar  58% sementara responden yang menyatakan netral  3  orang  atau  sebesar  21% sementara responden yang menyatakan tidak  setuju  tidak  ada  sementara responden  yang  menyatakan  sangat tidak  setuju  tidak  ada.  Berdasarkan angket  nomor  18  mengenai  pengelola UPZ  telah  menyerahkan  dana  zakat profesi  melalui  BAZNAS  Provinsi  Riau, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  tidak  ada  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  10  orang  atau sebesar  72%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  2  orang  atau sebesar  14%  sementara  responden yang  menyatakan  tidak  setuju  2  orang atau sebesar 14% sementara responden yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju tidak  ada.  Berdasarkan  angket  nomor 19  mengenai  muzaki  merasa  puas dengan pelayanan pengelola UPZ dalam mengumpulkan zakat
profesi, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  tidak  ada  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  10  orang  atau sebesar  72%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  2  atau sebanyak  14%  sementara  responden yang  menyatakan  tidak  setuju  2  atau sebanyak  14%  sementara  responden yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju tidak  ada.  Berdasarkan  angket  nomor 20    mengenai Pengelola  UPZ  telah melaporkan pengumpulan zakat profesi di  instansi  masing-masing,  responden yang menyatakan sangat setuju 2 orang atau sebesar 14% sementara responden yang  menyatakan  setuju  9  orang  atau sebesar  65%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  3  orang  atau sebesar  21%  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket nomer 21
mengenai pengelola
UPZ telah menyerahkan  dana  pengumpulan  zakat profesi  kepada  BAZNAS  Provinsi  Riau secara
rutin, responden yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  4 orang  atau  28%  sementara  responden yang  menyatakan  setuju  5  orang  atau sebesar  36%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  5  orang  atau sebesar  36%  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomer 22 mengenai  pengelola  UPZ  belum  pernah menyerahkan  dana  pengumpulan  zakat profesi  kepada  BAZNAS  Provinsi  Riau secara
rutin, responden yang menyatakan  sangat  setuju  tidak  ada sementara responden yang menyatakan setuju  8  orang  atau  sebesar  68% sementara responden yang menyatakan netral  3  orang  atau  sebesar  21% sementara responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau 21% sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomor 23 mengenai pengelola UPZ mendistribusikan  dana  zakat  profesi sendiri  kepada  asnaf  yang  delapan, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  sebanyak  2  orang 14% sementara responden yang menyatakan setuju  8  orang  atau  sebesar  67% sementara responden yang menyatakan netral  orang  atau  sebesar  29% sementara responden yang menyatakan tidak  setuju  tidak  ada  sementara responden  yang  menyatakan  sangat tidak  setuju  tidak  ada.  Berdasarkan angket  nomor  24  mengenai  pengelola UPZ  tidak  mendistribusikan  dana  zakat profesi sendiri pada asnaf yang delapan, responden  yang  menyatakan  sangat setuju  sebanyak  4  orang  29% sementara responden yang menyatakan setuju  3  orang  atau  sebesar  21% sementara responden yang menyatakan
netral  4  orang  atau  sebesar  29% sementara responden yang menyatakan tidak  setuju  3  orang  atau  21% sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomor 25 mengenai  pengelola UPZ  sudah terstruktur  sesuai    tugasnya  masing- masing , responden  yang  menyatakan sangat  setuju  sebanyak  3  orang  21% sementara responden yang menyatakan setuju  9  orang  atau  sebesar  65% sementara responden yang menyatakan netral  tidak  ada  sementara  responden yang  menyatakan  tidak  setuju  2  orang atau  14%  sementara  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  setuju  tidak ada.  Berdasarkan  angket  nomer  26 mengenai  pengelola  UPZ  belum terstruktur  sesuai    tugasnya  masing- masing , responden  yang  menyatakan sangat  setuju  sebanyak  2  orang  14% sementara responden yang menyatakan setuju  7  orang  atau  sebesar  50% sementara responden yang menyatakan netral  sebanyak  2  atau  14%  sementara responden  yang  menyatakan  tidak setuju  3  orang  atau  22%  sementara responden  yang  menyatakan  sangat tidak setuju tidak ada.
Berdasarkan  dimensi  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  zakat profesi  indikator  “Al-quran”  pada angket  no  27  pengelola  UPZ  telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi  sesuai  dengan  dalil  Al-quran , responden  yang  menyatakan  sangat setuju  sebanyak  3  orang  21% sementara responden yang menyatakan setuju  11  orang  atau  sebesar  79% sementara responden yang menyatakan netral  tidak  ada  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomer 28 mengenai pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi  sesuai  dengan  dalil  Al-quran ,
responden  yang  menyatakan  sangat setuju  sebanyak  3  orang  21% sementara responden yang menyatakan setuju  11  orang  atau  sebesar  79% sementara responden yang menyatakan netral  tidak  ada  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada.
Berdasarkan angket nomer 29 mengenai pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi  sesuai  dengan  fatwa  MUI , responden  yang  menyatakan  sangat setuju  sebanyak  4  orang  29% sementara responden yang menyatakan setuju  10  orang  atau  sebesar  71% sementara responden yang menyatakan netral  tidak  ada  sementara  responden yang menyatakan tidak setuju tidak ada sementara responden yang menyatakan sangat  tidak  setuju  tidak  ada. Berdasarkan angket nomor 30 menganai pengelola UPZ telah melaksanakan tugas pengumpulan zakat profesi  sesuai  dengan  perundang- undangan  zakat , responden  yang menyatakan  sangat  setuju  sebanyak  4 orang  29%  sementara  responden  yang menyatakan  setuju  10  orang  atau sebesar  71%  sementara  responden yang  menyatakan  netral  tidak  ada sementara responden yang menyatakan tidak  setuju  tidak ada  sementara responden  yang  menyatakan  sangat tidak setuju tidak ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dan saran  yang  dapat  penulis  kemukakan sebagai  berikut: (1) Berdasarkan dimensi “faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi”  dari deskripsi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  responden  telah  memiliki dimensi
faktor-faktor yang
mempengaruhi  implementasi  dengan tingginya jawaban responden menyatakan setuju; dan (2) Berdasarkan  dimensi  “faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi” dari deskripsi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  responden  telah  memiliki dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi  zakat  profesi  dengan tingginya jawaban responden menyatakan setuju. Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa implementasi  zakat  profesi  di  UPZ Pemerintah  Provinsi  Riau  dapat dikatakan  “sangat  tidak  baik”  karena dapat  dilihat  data  yang  diperoleh  dari 23 UPZ maka hanya14 UPZ yang masih terlaksana  oleh  responden  maka  rata- rata  skor  penelitian  sebesar  50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju pada garis kontinum.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-Ba’ly, Abdul  Hamid  Mahmud. 2006. Ekonomi  Zakat . Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada.
Al-Faifi, Sulaiman. 2014. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq . Ummul Qura. Al-Utsaimin, Syaikh  Muhammad  Shalih Ensiklopedi  Zakat . 2010.  Jakarta: Pustaka As-sunnah.
Ali, Mohammad Daud. 1998. SistemEkonomi Islam Zakat danWakaf .  Jakarta: Universitas Indonesia. Arifuddin. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  UIN  Sultan  Syarif Kasim Riau. Journal For  Islamic  Law . Pekanbaru. 2008 Ayub, Hasan. 2010. Fikih Ibadah . Jakarta: Cakra Lintas Media.
Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. FikihIbadah . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Faizah, Rina Yatimatul. 2012. Skripsi . Malang: Fakultas Syariah Salatiga.
Hamrozi, Moh., Skripsi . Fakultas Syariah Muhamadiyah. Malang. 2007
Hasibuan, Ahmad  Supardi. 2010. Zakat Profesi dan Penerapannya . Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau. Ismail, Abdul  Ghafar  dan Tahir, Hailani Muji. 2006. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan . Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kamus Besar Bahasa Indoenesia . 2008. Jakarta: Pusat Bahasa. M.A.Zaqi. 2007.
Kamus Istilah Islam .
Bandung: Marja.
Mahjuddin. 2012. Masail  Al-Fiqh . Jakarta: Kalam Mulia. Mufraini, Arif. 2006. Akuntansi dan Mananjemen Zakat . Jakarta: Kencana Prenada. MUI. 2011. Himpunan  Fatwa  MUI .
Jakarta: Erlangga.
Ritonga, A. Rahman. 2002. Fiqih Ibadah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Salim, Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayyid. 2007. Shahih Fikih Sunnah . Jakarta: Pustaka Azzam.
Safri, Don. Skripsi .Fakultas Agama Islam UIR.Pekanbaru. 2012 Sangadji, Etta  Mamang dan Sopiah. 2010. Metode Penelitian . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Saleh, Hassan. 2008. Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sudarsono. 2003. Kamus  Agama Islam .Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sugiono. 2013. MetodePenelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Syafi’ah, M.  Abdul  Mujieb Mabruri Tholhah. 1994 KamusIstilah Fikih . Jakarta: PT PustakaFirdaus.
Uqaily, Ali  Mahmud. 2010. Praktis dan Mudah menghitung Zakat . Solo: PT Aqwam Media Profetika. Usman, Suparman . 2002. Hukum Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama. Qardawi, Yusuf. 2011. Hukum  Zakat . Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.