## Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris
Tiffany Agave Christiantirta dan Ery Agus Priyono tiffanyagave79@gmail.com Universitas Diponegoro

## Abstract
This research aims to find out and analyze the authority of a Notary public in making letter of evidence as heirs based on Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 16 of 2021. This research is a legal research using a statutory approach and conceptual approach. The data that used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are analyzed using qualitative analysis method. As a general public who has an authorized to make an authentic deed, Notary public also has another powers such as making letter of evidence as heirs. In practice, Notaries in Indonesia are used to making Certificates of Inheritance (SKW in Bahasa) even though this authority has never been contained in the Law on Notary which is the legal basis for granting authority to Notaries. As far as the author searches, making of SKW by a Notaries is only a habit and doesn’t have a clear legal basis. If we seen at the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 16 of 2021, the SKW is a letter of evidence as heirs issued by the Balai Harta Peninggalan, not a Notary public. In this provision, the evidence as an heirs made by a Notary is a deed of inheritance rights. Keywords: Authority; Notary Public; Heirs.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris juga mempunyai kewenangan lain seperti membuat surat tanda bukti ahli waris. Dalam praktiknya, Notaris di Indonesia telah terbiasa membuat Surat Keterangan Waris (SKW) sekalipun kewenangan tersebut tidak pernah dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan terhadap Notaris. Sejauh penelusuran penulis, selama ini pembuatan SKW oleh Notaris hanya sebatas kebiasaan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, SKW merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan, bukan Notaris. Dalam ketentuan tersebut bukti sebagai ahli waris yang dibuat oleh Notaris adalah akta keterangan hak mewaris.
Kata Kunci: Kewenangan; Notaris; Ahli Waris.

## Notaire
Article history: Submitted 6 September 2022; Accepted 25 October 2022; Available online 31 October 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38800 Vol. 5 No. 3, Oktober 2022
Copyright © 2022 Tiffany Agave Christiantirta dan Ery Agus Priyono. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
470
Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...

## Pendahuluan
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), ” Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan  undang-undang  lainnya” . Menurut Sudikno Mertokusumo, ”akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”, 1 berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua surat dapat disebut sebagai akta. Surat yang dapat disebut sebagai akta harus memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya harus ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, harus berisikan peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan ditujukan sebagai alat bukti”.
Keberadaan akta autentik merupakan sebab dari peraturan perundang- undangan yang mengisyaratkan perlunya alat bukti tertulis dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (misalnya jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan), di samping adanya pihak berkepentingan yang menginginkan supaya perbuatan hukum yang dilakukan tertuang dalam suatu akta autentik. Keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak- pihak yang berkepentingan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau sengketa di kemudian hari maka alat bukti yang dalam hal ini berupa akta autentik dapat digunakan sebagai dasar pembuktian.
Kematian adalah salah satu peristiwa hukum yang pasti dialami oleh setiap manusia. Menurut Pasal 830 Burgerlijk Wetboek , terjadinya kematian merupakan
1 H. R. Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan) (Pustaka Yustitia 2012).[9].
syarat mutlak terjadinya peristiwa pewarisan.”Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.’Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. 2 Dalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi antara lain adanya orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang sah dari si pewaris, dan adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hak-hak dan kewajiban yang masih ditanggung pewaris saat meninggal dunia. 3 Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa unsur pewarisan yakni adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila harta warisan yang ditinggalkan berupa hak atas tanah maka dalam hal ahli waris ingin melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan tersebut, harus dilengkapi dengan adanya ssurat tanda bukti sebagai ahli waris. Bukti ahli waris merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau iinstansi yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh ahli waris kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
Pada awalnya ketentuan mengenai pembuatan keterangan waris diatur dalam Staatsblad 1860 Nomor 3, di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa pembuatan keterangan waris harus berdasarkan pada pembagian golongan penduduk. Saat itu penduduk Hindia-Belanda (sebutan Indonesia pada masa penjajahan) dibedakan ke dalam beberapa golongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 Indische  Staatsregeling (IS) juncto Pasal 109 Regerings Reglement (RR). Golongan-golongan tersebut yakni golongan Eropa, golongan Bumi Putera (Pribumi), dan golongan Timur Asing. Penggolongan penduduk yang demikian, turut berimplikasi pada pemberlakuan hukum keperdataan yang berbeda-beda bagi tiap-tiap golongan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS juncto 73 RR.
Selang beberapa waktu pasca kemerdekaan Indonesia, dasar hukum pembuatan buktii sebagai ahlii waris bagi Warga Negara Indonesia diatur dalam
2 Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat:  Pewarisan  Menurut Undang-Undang (Kencana 2005).[7].
3 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Sinar Grafika 2008).[81].
472 Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA No. 3 Tahun 1997). Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 PMNA No. 3 Tahun 1997, diatur bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
1.  wasiat dari pewaris; atau
2.  putusan Pengadilan; atau
3.  penetapan hakim/Ketua Pengadilan; atau
4. - bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; ”
- bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris; ”
- bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. ”
Seiring dengan berkembangnya zaman timbul permasalahan apabila terjadi percampuran etnis/golongan penduduk melalui lembaga perkawinan. Sukar untuk mencari tahu dan menentukan yang bersangkutan masuk ke dalam etnis/ golongan penduduk yang mana, oleh karena itu sudah semestinya penggolongan penduduk yang demikian ditinggalkan.
Kewenangan Notaris di samping membuat akta autentik adalah membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris. Notaris di Indonesia telah terbiasa membuat Surat Keterangan Waris (SKW) sekalipun kewenangan tersebut tidak pernah dimuat dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun UUJN yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan terhadap Notaris. Sejauh penelusuran penulis, Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 seringkali dijadikan sebagai landasan argumentasi bahwa Notaris berwenang untuk membuat SKW, padahal dalam ketentuan yang dimaksud pun tidak menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat SKW. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat ssurat ttanda bukti sebagai ahli waris dalam bentuk akta keterangan hak mewaris, bukan SKW. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta keterangan hak mewaris merupakan salah satu alternatif surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat ssurat ttanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, khususnya pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum waris dan hukum kenotariatan.
Dalam hal mengantisipasi terjadinya pengulangan, penulis merasa perlu untuk menerangkan adanya beberapa tulisan berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan ssurat ttandaa buktii sebagai ahli waris. Sejauh penelaahan penulis, sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada tulisan yang secara spesifik membahas kewenangan Notaris dalam membuat ssurat ttanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, sebab pengaturan tersebut merupakan aturan yang cukup baru sehingga andai kata ada pihak yang menulis terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan keterangan waris umumnya didasarkan pada UUJN atau PMNA No. 3 Tahun 1997 (aturan terdahulu yang masih memuat ketentuan pembuatan keterangan waris berdasarkan golongan penduduk). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa kewenangan Notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021?.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. “ Penelitian hukum adalah penelitian hukum. Penambahan ajektif tertentu (normatif atau sosiologis) tidak diperlukan karena hanya akan menimbulkan salah pengertian tentang hakikat penelitian hukum itu sendiri”. 4
Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari
4 Sri Harini Dwiyatmi dan Dyah Hapsari P Titon Slamet Kurnia, Pendidikan  Hukum,  Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia (Pustaka Pelajar 2013).[136].
474
Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...
jawabannya. 5 Adapun jenis pendekatan apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan konseptual (conceptual  approach) . Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penulis akan meninjau kesesuaian ataupun konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang memuat aturan terkait kewenangan Notaris dalam membuat ssurat ttanda buktii sebagai ahli waris. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 6 Penulis menggunakan pendekatan konseptual guna menerangkan pengertian serta konsep yang sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan argumentasi dengan mengacu pada bahan-bahan hukum. 7 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.  bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris;
2.  bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas; dan
3.  bahan hukum tersier sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data-data tersebut di atas.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media Group ed, 2017).[133].
6 ibid .[135].
7 Titon Slamet Kurnia, dkk., Op.Cit. [139].

## Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 8 Dalam praktiknya, suatu wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.
Kewenangan yang diberikan kepada Notaris merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi sebab pemberian wewenang tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dapat dilihat pada Pasal 15 UUJN, yaitu:
(1)  Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.
(3)  Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
8 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (PT Refika Aditama 2008).[77].
476
Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...

## Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris
Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa ”ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si pewaris”. Dari ketentuan tersebut artinya ketika seseorang meninggal dunia, maka secara otomatis hak-hak yang dimiliki oleh pewaris jatuh ke ahli warisnya, akan tetapi dalam hal obyek warisan berupa hak atas tanah terdapat ketentuan khusus yang mengatur bahwa ahli waris harus menyertakan tanda bukti sebagai ahli waris guna melakukan tindakan hukum terhadap apa yang  telah  menjadi  haknya  tersebut.  J.  Satrio  dalam  bukunya  mendefinisikan keterangan waris sebagai surat bukti waris yang berisikan keterangan untuk membuktikan bahwa semua yang disebutkan dalam surat bukti tersebut adalah ahli waris dari si pewaris. 9
Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, Notaris di Indonesia telah terbiasa membuat ttanda buktii sebagai ahli waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW), padahal jika melihat ketentuan Pasal 15 UUJN terkait kewenangan-kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Notaris, tidak ada frasa yang mengisyaratkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat SKW. Pembuatan SKW yang dilakukan oleh Notaris hanya didasarkan pada kebiasaan yang awalnya dilakukan oleh Notaris Belanda (yang pernah praktik di Hindia- Belanda pada masa itu), kemudian diikuti oleh Notaris di Indonesia dan masih eksis dipraktikkan hingga saat ini. Di samping membuat akta autentik, selama ini jasa Notaris juga digunakan masyarakat salah satunya untuk membuat SKW, sekalipun hal tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Notaris selaku pejabat umum pembuat akta autentik. Baik dalam UUJN maupun Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak dijumpai ketentuan yang secara tegas menyebutkan dan/atau mengisyaratkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat SKW. Menurut Tan Thong Kie, pembuatan SKW oleh Notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang, secara lebih lanjut
9 J. Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel (Citra Aditya Bakti 1986).[227].
beliau menyarankan bahwa agar kebiasaan tersebut dijadikan dasar suatu undang- undang yang baru. 10
Melihat sejarah mengenai asal muasal Bangsa Indonesia, akan dijumpai fakta bahwa sejatinya Indonesia tidak hanya ditempati serta dibangun oleh satu etnis tertentu saja, namun oleh turut serta berbagai macam etnis yang berkontribusi dalam perjalanan Bangsa Indonesia. Sebelum masa penjajahan, penduduk yang berada di wilayah Indonesia tidak dipisah-pisahkan berdasarkan etnis atau golongan. Pemisahan tersebut justru muncul pada saat kolonial Belanda mencengkramkan penjajahannya kepada wilayah Hindia-Belanda, yang merupakan sebutan Bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa itu, guna kepentingan kolonial Belanda menerapkan aturan penggolongann penduduk yang berada di wilayah Hindia-Belanda menjadi 3 (tiga) golongan penduduk, serta menerapkan hukum yang berbeda untuk masing-masing golongan tersebut. 11
Pasca kemerdekaan Indonesia, dasar hukum pembuatan ssurat ttanda bukti sebagai ahlii waris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 PMNA No. 3 Tahun 1997, di mana pembuatannya masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk namun dengan penamaan yang berbeda. Maksud dari penamaan yang berbeda, pada mulanya penggolongan tersebut menggunakan penggolongan sebagaimana ditentukan oleh kolonial Belanda yakni, ggolongan Eropa, Bumii Putera dan Timur Asing, kemudian dalam ketentuan tersebut pembagiannya (penamaannya) menjadi WNI penduduk asli, WNI keturunan Tionghoa dan WNI keturunan Timur Asing Lainnya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
(selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) pada pokoknya membedakan penduduk yang berada di wilayah Indonesia menjadi 2 (dua) macam, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Sebagai pelengkap UU Kewarganegaraan, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23
10 Habib Adjie (n 8).[79].
11 Habib  Adjie, Pembuktian  Sebagai  Ahli  Waris  Dengan  Akta  Notaris  (Dalam  Bentuk  Akta Keterangan Ahli Waris) (Mandar Maju 2008).[4].
478
Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...
Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) yang mempertegas penghapusan keberlakuan penggolongan penduduk berdasarkan Staatsblad. 12 Dalam praktiknya, sekalipun penggolongan penduduk tersebut telah dihapuskan pasca terbitnya peraturan perundang- undangan tersebut, namun ketentuan penggolongan penduduk masih dijumpai pada pembuatan keterangan waris untuk obyek warisan hak atas tanah yang mengacu pada PMNA No. 3 Tahun 1997. Hal ini menandakan telah terjadi inkonsistensi pengaturan yang berimplikasi pada kewenangan pejabat/instansi yang  membuat keterangan waris. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa PMNA No. 3 Tahun 1997 khususnya pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 44 sudah tidak dapat dibenarkan menurut asas hukum yakni asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) dan asas lex posterior derogat legi priori (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama).
Dalam praktik di lapangan, untuk menentukan pejabat/instansi mana yang berwenang untuk membuat keterangan waris berdasarkan golongan/ etnis tidaklah mudah, sebab saat ini kerap terjadi percampuran etnis/golongan melalui perkawinan. Percampuran yang demikian menyebabkan sulitnya untuk menelusuri dan menentukan yang bersangkutan termasuk pada etnis/golongan yang mana. Oleh sebab itu, pembagian yang demikian sudahlah tidak relevan untuk diterapkan dan sudah semestinya ditinggalkan.
Pada tanggal 23 Agustus 2021 diterbitkan Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
12 I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, ‘Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia’ (2018) 3 Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.[133].
(selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021). Terbitnya Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 mengubah beberapa ketentuan, salah satunya ketentuan terkait pembuatan keterangan waris berdasarkan golongan penduduk. Terbitnya peraturan yang lebih baru secara otomatis menggugurkan ketentuan yang lebih lama. Dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5 Permen ATR/ BPN No. 16 Tahun 2021, kewenangan pembuatan akta keterangan hak mewaris dilakukan oleh Notaris tanpa memperhatikan penggolongan penduduk.
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, untuk membuktikan bahwa seseorangg adalah benar ahli waris yang sah dari pewaris dalam proses permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, ahli waris yang tersebut (atau kuasanya) harus menyertakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
1. Wasiat dari pewaris;
2. Putusan pengadilan;
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari’ Balai Harta Peninggalan.
Selaku pihak yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik serta dipandang ahli dalam pewarisan, maka sudah seyogyanya Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat ssurat ttanda buktii sebagai ahli waris. Jika dilihat dari uraian Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, pihak (instansi) yang diberi kewenangan membuat SKW adalah BHP (Balai Harta Peninggalan), bukan Notaris. Tanda bukti sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Notaris seharusnya dibuat dalam bentuk akta keterangan hak mewaris. Potensi permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari justru berkaitan dengan Notaris manakah yang berwenang membuat akta keterangan hak waris sesuai dengan kedudukan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 5. Jika obyek warisan tersebut tidak berada pada wilayah di mana

## 480
Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...
si pewaris meninggal dunia, maka Notaris mana yang sebaiknya membuat akta keterangan hak mewaris, apakah Notaris yang berkedudukan di tempat pewaris meninggal dunia atau berkedudukan di mana harta warisan tersebut berada.
Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: 13
1.  Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2.  Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau yang dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3.  Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
Pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN memang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Notaris mempunyai kewenangan membuat akta keterangan hak mewaris. Namun jika ditelaah pada frasa “semua perbuatan … yang diharuskan oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik” , maka pembuatan akta keterangan hak mewaris oleh Notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wewenang dan tugas utama seorang Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pembuatan ssurat ttanda bbukti sebagai ahli waris dalam bentuk akta keterangann hakk mewariss termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Notaris.
Akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tidak dibuat dalam bentuk minuta akta ((salinan), melainkan dalam bentuk in  originali (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda yang diikuti di Indonesia). 14
Akta keterangan hak mewaris pada dasarnya merupakan bentuk keterangan yang dibuat oleh Notaris mengenai siapa saja ahli waris sah seorang pewaris. Pembuatan akta keterangan hak mewaris menjadi salah satu cara alternatif yang
13 Habib Adjie I, Op.Cit. [78].
14 Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (kaifa 2012).[89-91].
wajib disertakan dalam proses pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta keterangan hak mewaris yang dibuat Notaris ditujukan sebagai tanda bukti ahli waris.
Akta keterangan hak mewaris tidak sama dengan SKW, pada intinya perbedaannya terlihat dari bentuk dan isi keduanya. Jika merujuk pada ketentuan PMNA No. 3 Tahun 1997, SKW merupakan sebutan yang ditujukan untuk surat keterangan ahli waris bagi golongan WNI penduduk asli, sementara untuk WNI keturunan Tionghoa disebut sebagai akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris. 15 Tidak semua surat dapat disebut sebagai akta, berbagai literatur menyebutkan bahwa praktik yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan SKW hanya didasarkan pada kebiasaan yang berasal dari para Notaris Belanda yang pernah melakukan praktik di Hindia-Belanda (sebutan Indonesia pada masa penjajahan) dan kemudian kebiasaan ini diikuti oleh Notaris Indonesia sampai saat ini.
Sejak berlakunya UUJN, Notaris sudah tidak mempunyai wewenang untuk membuat SKW, karna SKW yang pada dasarnya merupakan ”surat keterangan” tidak memenuhi syarat atau standarisasi sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta. Dalam PJN (Peraturan Jabatan Notaris) pun tidak ada ketentuan baik secara implisit maupun eksplisit yang menegaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan dalam pembuatan SKW. Oleh karena itu, SKW yang dibuat oleh Notaris tidak akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana halnya akta autentik. Pasal 15 UUJN telah menentukan apa saja yang menjadi kewenangan seorang Notaris. Pemberikan kewenangan ini dimaksudkan sebagai suatu batasan bagi Notaris agar tidak melakukan sesuatu/perbuatan di luar dari kewenangan yang telah diberikan oleh Pasal 15 UUJN. Sejauh ini, pembuatan
15 Irma Devita Purnamasari, ‘Perbedaan Surat Keterangan Waris Dengan Akta Keterangan Hak Mewaris’ ( Hukum Online ). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-surat-keterangan- waris-dan-akta-waris-lt4f934ff16caa5> accessed 31 Agustus 2022.

## 482
Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...
SKW oleh Notaris tidak ditemukan pengaturannya dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan, jika ditemukan ada seorang Notaris membuat SKW artinya pembuatan SKW tersebut termasuk suatu tindakan di luar wewenang atau tidak sesuai dengan wewenang Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN.
SKW yang selama ini dibuat oleh Notaris sejatinya tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga tindakan tersebut hanya didasarkan pada kebiasaan berulang Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris selanjutnya tanpa mempertanyakan dasar hukum pembuatan SKW oleh Notaris. Sekalipun kewenangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang dimuat dalam Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, ketentuan tersebut justru menyebutkan bahwa SKW merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh BHP, bukan Notaris. Dalam ketentuan tersebut produk yang dibuatt oleh ’Notaris adalah akta keterangan hak mewaris, oleh karena itu jika diperhadapkan dengan pertanyaan apa kewenangan Notaris dalam membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, maka jawabannya dapat dilihat pada Pasal 111 ayat (1) huruf c yakni Notaris berwenang untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris yang dibuat Notaris menjadi salah satu alternatif surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Sepanjang yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk akta, seharusnya tidak akan bertentangan dengan UUJN yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada Notaris. Namun, jika keterangan waris tersebut dibuat dalam bentuk SKW maka jelas bahwa pembuatan SKW oleh Notaris tersebut termasuk suatu tindakan di luar wewenang atau bertentangan dengan UUJN.

## Kesimpulan
Kewenangan Notaris dalam membuat ssurat ttanda buktii sebagaii ahli waris berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 yakni membuat ssurat ttanda buktii sebagaii ahli waris dalam bentuk akta keterangan ’hak ’mewaris. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa SKW yang selama ini dibuat oleh
Notaris tidak mempunyai landasan hukum positif sama sekali. Tindakan tersebut hanya didasarkan pada kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya tanpa mempertanyakan dasar kewenangan pembuatan SKW oleh Notaris. Sekalipun kewenangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, ketentuan tersebut justru menyebutkan bahwa SKW merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh BHP, bukan Notaris. Dalam ketentuan tersebut produk yang dibuat oleh Notaris adalah akta keterangan hak mewaris.

## Daftar Bacaan

## Buku
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) (PT Refika Aditama 2008).
——, Pembuktian  Sebagai  Ahli  Waris  Dengan  Akta  Notaris  (Dalam  Bentuk  Akta Keterangan Ahli Waris) (Mandar Maju 2008).
H. R. Daeng Naja, Teknik  Pembuatan  Akta  (Buku  Wajib  Kenotariatan) (Pustaka Yustitia 2012).
Irma Devita Punamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (kaifa 2012).
J. Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel (Citra Aditya Bakti 1986).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media Group ed, 2017).
Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat:  Pewarisan Menurut Undang-Undang, (Kencana 2005).
Titon Slamet Kurnia SHD dan DHP, , Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia, (Pustaka Pelajar 2013).
Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia (Sinar Grafika 2008).

## Jurnal
I G usti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, ‘“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk

## 484 Tiffany Agave dan Ery Agus: Kewenangan Notaris Dalam...
How to cite: Tiffany Agave Christiantirta dan Ery Agus Priyono, ‘Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.
Warga Negara Indonesia”’ (2018) 3 Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## Laman
Irma Devita  Purnamasari,  ‘Perbedaan  Surat  Keterangan  Waris  Dengan Akta Keterangan Hak Mewaris’ ( Hukum  Online ) <https://www. hukumonline.com/klinik/a/beda-surat-keterangan-waris-dan-akta-waris- lt4f934ff16caa5> accessed 31 Agustus 2022.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.