Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 85-97
ISSN 021-969X

## Jangan Pernah Takut Bersekolah
(Harapan Itu Ada dan Akan Selalu Tetap Ada) 1

## Never be Afraid of Schooling (Hope is Remain Exist and Will Always be Remain Exist)

## Mahendra Putra Kurnia dan Syukri Hidayatullah
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email: mp_sheva@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia, Pemerintah Republik  Indonesia  harus  menjamin  terlaksananya  hak  tersebut.  Dalam  kenyataannya,  terdapat beberapa persoalan terkait dengan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, permasalah  tersebut  antara  lain  mahalnya  biaya  pendidikan,  kualitas  dan  kuantitas  pendidikan nasional  yang  tidak  merata,  dan  adanya  pemungutan  biaya  tambahan  oleh  satuan  pendidikan. Permasalahan tersebut hendaknya tidak lantas menjadikan warga negara Indonesia menjadi patah harapan  untuk  bersekolah.  Rasa  optimis  bahwa  Pemerintah  Republik  Indonesia  beserta  seluruh elemen bangsa ini akan terus bekerja keras dengan hati nurani mengupayakan sistem pendidikan nasional yang  berkeadilan,  demokratis, non-diskriminatif, dan berkualitas tinggi demi tercapainya tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Kata Kunci: hak asasi manusia, pendidikan

## ABSTRACT
Getting a well education is the right of All Indonesian’s citizen. Republic Of Indonesian Government must  guarantee  to  measure  that  the  right  is  conducted.  Reality  is,  some  problem  still  happen related  to  the  fulfillment  of  education  right  for  every  citizen,  those  problems  are  the  expensive tuition  fee,  the  quality  and  quantity  national  education  which  is  not  generally  equal  and  extra expense fee which is collected by the educational organization. This problem, hopefully not vanish the will of Indonesian citizen of schooling. Optimistic that Republic of Indonesian government as well as all element of this nation will continue to strive real hard, conscious with all heart, struggle for the national education system which is justified, democratic, non discriminate and best quality to achieve the nation goal “smarten the nation life”
Key Words: human rights, education
1 Karya ilmiah ini pernah disajikan untuk kepentingan Program Siaran Obrolan Konstitusi 2011. Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI-Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman-Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur. Jumat, 9 September 2011 Pukul 20-30-21.30 WITA.

## ISSN 021-969X

## PENDAHULUAN
Memperoleh  pendidikan  yang  layak merupakan salah satu hak asasi yang melekat pada  diri  setiap  manusia  di  bumi  ini.  Dalam perkembangan  pemikiran  hak  asasi  manusia (HAM),  hak  untuk  memperoleh  pendidikan diklasifikasikan  dalam  “generasi  kedua  hak asasi  manusia”  atau  “persamaan”.  Hak-hak generasi  kedua    pada  dasarnya  adalah tuntutan  akan  persamaan  sosial.  Hak-hak  ini sering  pula  dikatakan  sebagai  “hak-hak positif”.  Yang  dimaksud  dengan  positif  disini adalah  bahwa  pemenuhan  hak-hak  tersebut sangat  membutuhkan  peran  aktif  negara. Keterlibatan  negara  disini  harus  menunjukkan tanda  plus  (positif),  tidak  boleh  menunjukkan tanda  minus  (negatif).  Jadi  untuk  memenuhi hak-hak  yang  dikelompokkan  ke  dalam generasi  kedua  ini,  negara  diwajibkan  untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi  pemenuhan  hak-hak  tersebut.  Adapun termasuk  dalam  generasi  kedua  hak  asasi manusia  ini  adalah  hak  atas  pekerjaan  dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. 2 Implementasi  dari  teori  di  atas, Pemerintah  Republik  Indonesia  memberikan respon  positif  dengan  mengeluarkan  berbagai macam  kebijakan  atau  pengaturan  terkait dengan  pendidikan.  Secara  hierarki,  paling atas  tentu  saja  pengaturan  yang  terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945), diawali  dengan  tujuan  negara  dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang....mencerdaskan  kehidupan  bangsa...”. Dilanjutkan pada batang tubuh UUD NRI 1945
2 Knut  D.  Asplund,  Suparman  Marzuki  dan  Eko  Riyadi (Editor), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, hlm.15-16.
Pasal 28 C ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia”.
Pengaturan  mengenai  pendidikan  juga tedapat  dalam  Pasal  31  UUD  NRI  1945  yang intinya  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara berhak mendapat dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah  (ayat  1  dan  ayat  2).  Selain  itu, pemerintah berkewajiban
untuk menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan nasional  dan  memprioritaskan  anggaran minimal 20% dari APBN-D (ayat 3 dan ayat 4). Sebuah  pengaturan  yang  tegas  dan  jelas dengan  penafsiran  tunggal  bahwa  negara (Pemerintah RI) bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional berikut  pembiayaannya  bagi  setiap  warga negara Indonesia tanpa terkecuali.
Pengaturan  dalam  UUD  NRI  1945  ini kemudian di- break down ke berbagai jenis dan bentuk  pengaturan  di  bawah  UUD  NRI  1945. Pengaturan-pengaturan tersebut adalah:
1. UU  RI  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Pendidikan  menjadi  salah  satu  aspek penting  (bahkan  dapat  dikatakan  sebagai “kunci”)  dalam  pembangunan  nasional Indonesia. Visi dari pembangunan Indonesia  adalah  “Indonesia  Yang  Mandiri, Maju,  Adil,  dan  Makmur”.  Indikator kemajuan dari sudut pandang sosial adalah tingkat  pendidikan,  UU  ini  menyebutkan tingkat  kemajuan  suatu  negara  diukur  dari kualitas  sumber  daya  manusianya.  Suatu bangsa  dikatakan  makin  maju  apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian  bangsa,  berakhlak  mulia,  dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai  oleh  makin  menurunnya  tingkat pendidikan  terendah  serta  meningkatnya
partisipasi  pendidikan  dan  jumlah  tenaga ahli  serta  profesional  yang  dihasilkan  oleh sistem  pendidikan. 3 Selain  itu,  soal pendidikan juga menjadi indikator
pembangunan  dari  aspek  keadilan  dan kemakmuran,  disebutkan  bahwa  “Semua rakyat  mempunyai  kesempatan  yang  sama dalam....mendapatkan  pelayanan  sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat.....”. 4 Menilik lebih dalam lagi UU ini, semakin diketahui  bahwa  aspek  pendidikan  menjadi salah  satu  prioritas  utama  pembangunan nasional  dan  memegang  peranan  penting bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan nasional. Logika sederhananya, tingkat dan kualitas pendidikan  sumber  daya  manusia  sebagai pelaksana  pembangunan  berbanding  tegak lurus  dengan  pencapaian  pembangunan, semakin  tinggi  tingkat  dan  kualitas pendidikan  semakin  tinggi  dan  berkualitas pembangunan  yang  dicapai,  demikian  juga sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  sangat  wajar dan  merupakan  hal  yang  wajib  jika  aspek pendidikan  menjadi  salah  satu  prioritas utama pembangunan nasional.
2. UU  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia Pasal  12  menyebutkan  “Setiap  orang berhak...untuk  memperoleh  pendidikan...”. Pasal  ini  merupakan  penegasan  dari  teori HAM dan pengaturan dalam UUD NRI 1945.
3. UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional Inilah UU yang diamanahkan pembentukannya  oleh  UUD  NRI  1945.
Pedoman  dalam  melaksanakan  sistem pendidikan nasional. Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:
a) pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis,  berkeadilan,  dan  non- diskriminatif (Pasal 4 ayat 1).
3 Lihat Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, hlm.37.
4 Ibid., hlm.39. Lihat juga Bagian Misi, Arah, Tahapan, dan  Prioritas  Pembangunan  Nasional,  dimana  aspek pendidikan menjadi prioritas dan memiliki peran yang penting bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan nasional.
b) persamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (Pasal 5 ayat 1). c) kewajiban  setiap  warga  negara mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 ayat 1). d) kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem pendidikan  non-diskriminatif  (Pasal 11). e) Jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Bab VI)
f) Pendidikan  dasar  tanpa  dipungut biaya (Pasal 34 ayat 2).
g) Standar nasional pendidikan sebagai pedoman pengembangan pendidikan (Pasal 35).
h) Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1).
i) Dewan  pendidikan  dan  komite sekolah (Pasal 56).
4. UU  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik Aspek pendidikan ternyata  juga menjadi  bagian  dari  pengaturan  bidang pelayanan  publik.  Pasal  5  ayat  2  secara tegas  menyebutkan  bahwa  pendidikan masuk  dalam  ruang  lingkup  pelayanan publik.  Dalam  penjelasan  Pasal  5  ayat  4 huruf  a  menegaskan  bahwa  pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan  jasa  publik  oleh  instansi pemerintah  yang  sebagian  atau  seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional PP  ini  merupakan  amanah  dari  UU Nomor  20  tahun  2003.  Sesuai  dengan namanya,  PP  ini  berisikan  standar-standar yang  harus  dipenuhi  terkait  dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.  Mulai  dari  standar  kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga  kependidikan,  standar  pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar
penilaian. 5
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan PP ini juga merupakan amanah dari UU Nomor  20  Tahun  2003.  Dalam  PP  ini disebutkan secara rinci mengenai kewajiban,  hak,  tanggung  jawab  dari pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat  (peserta  didik,  orang  tua  atau wali  peserta  didik)  sehubungan  dengan pendanaan  pendidikan.  PP  ini  juga memberikan  rincian  mengenai  klasifikasi jenis biaya pendidikan. 6
7. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Pendidikan  mendapat  perhatian  seirus sebagai  bagian  dari  rencana  pembangunan jangka  menengah  nasional  2010-2014. Bidang  pendidikan  masuk  sebagai  salah satu  dari  sebelas  prioritas  pembangunan nasional  yang  dilaksanakan  oleh  Kabinet Indonesia Bersatu II.
8. Berbagai peraturan lainnya Selain peraturan-peraturan yang tersebutkan  di  atas,  kebijakan-kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung  dengan  penyelenggaraan  sistem pendidikan nasional juga tertuang berbagai keputusan  menteri,  surat  edaran  bersama menteri,  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh kementerian,  atau  peraturan-peraturan daerah.  Contohnya  Kebijakan  Program Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Tahun 2011  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Pendidikan  Nasional.  Contoh  lain  lagi, PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman  Umum  dan  Alokasi  Sementara Dana  Penyesuaian  untuk  BOS  bagi
Kab./Kota  2011,  PERMENDIKNAS  No.
37/2010 tentang Petunjuk Teknis
5 Terkait  dengan  pembahasan  selanjutnya  (dan  juga terkait  dengan  PP  Nomor  48  Tahun  2008  tentang Pendanaan  Pendidikan)  dalam  makalah  ini  penting untuk  dicermati  keberadaan  Bab  IX  Standar Pembiayaan Pasal 62 beserta penjelasannya.
6 Persoalan  krusial  apakah  satuan  pendidikan diperbolehkan  memungut  biaya  tambahan  dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik akan menjadi pembahasan tersendiri dalam makalah ini.
Penggunaan  Dana  BOS  Tahun  Anggaran 2011 dan lain sebagainya.
Melihat  penjelasan  singkat  di  atas, simpulan  awal  yang  dapat  dituliskan  adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah
bertanggung  jawab  dan  berkewajiban  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang  tersistem,  demokratis,  adil,  dan  non- diskriminatif.  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  serta  masyarakat  bertanggung  jawab terhadap  pendanaan  penyelenggaraan  sistem pendidikan nasional tersebut.

## Problematika Pendidikan Nasional
Diperlukan  sebuah  daya  upaya  yang maksimal  untuk  mewujudkan  kebijakan- kebijakan pendidikan dari Pemerintah Indonesia  yang  dituangkan  dalam  berbagai bentuk  peraturan  perundang-undangan  di atas.  Hambatan,  kendala  dan  tantangan  pasti akan  muncul  dalam  setiap  daya  upaya  yang dilakukan.  Berikut  beberapa  problematika terkait  dengan  penyelenggaraan  sistem pendidikan nasional di Indonesia. 7
1.  Hak  Masyarakat  Tidak  Mampu  Dalam Memperoleh Pendidikan
Biaya  pendidikan  mahal.  Hal  tersebut menjadi  “hantu”  bagi  masyarakat  kategori tidak  mampu  (miskin).  Masyarakat  tidak mampu seolah-olah
takut untuk menyekolahkan anaknya dikarenakan khawatir tidak  mampu  membayar  biaya  pendidikan. 8
Adalah  jamak  melihat  para  orang  tua/wali murid berpikir berulang kali untuk menyekolahkan  anaknya.  Adalah  wajar  jika informasi  pertama  yang  dicari  oleh  orang
7 Pada  dasarnya  banyak  problematika  yang  dihadapi terkait  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional, namun  yang  dibahas  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah problematika yang sering dirasakan dan diperbincangkan oleh masyarakat. 8 Lihat  artikel  berjudul  “633  anak  di  Malinau  Tak Sekolah” yang diakses dari situs http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/6125/ pada hari Kamis, 11 Agustus 2011 Pukul 11.00 WITA. Artikel  tersebut  menyebutkan  bahwa  rapat  hasil pemutakhiran  data  penduduk  miskin  Malinau  masih tercatat  633  anak  usia  6  hingga  18  tahun  tak bersekolah  pada  2010.  Lihat  juga  artikel  berjudul “Lebih  Setengah  Anak  Sekolah  di  Nunukan  Tidak Sekolah”
pada situs http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/03/lebih- setengah-anak-sekolah-di-nunukan-tak-sekolah .
tua/wali  murid  ketika  hendak  menyekolahkan anaknya  adalah  besaran  biaya  pendaftaran yang akan dibayarkan.
Saat  ini,  secara  normatif,  masyarakat tidak mampu tidak perlu khawatir lagi dengan mahalnya  biaya  pendidikan,  setidaknya  untuk jenjang  pendidikan  dasar.  Ketika  UUD  NRI 1945  dan  peraturan  dibawahnya  serta berbagai  kebijakan  dari  pemerintah  dan pemerintah  daerah  telah  menjamin  bahwa setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan  dan  wajib  mengikuti  pendidikan dasar  yang  dibiayai  oleh  pemerintah,  maka tidak  ada  alasan  dan  kekhawatiran  atau ketakutan  lagi  dari  masyarakat  tidak  mampu untuk tidak menyekolahkan anaknya.
Akan tetapi peraturan tinggal peraturan,  kebijakan  tinggal  kebijakan  jika pada  tataran  implementasinya  tidak  seperti yang  diharapkan.  Menarik  untuk  diperhatikan pernyataan  dari  Kepala  Bagian  Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal
Pendidikan  Dasar  Kemendiknas  Nono  Adya Supriatno 9 , beliau mengatakan “saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  27,7  juta siswa  di  bangku  tingkat  SD,  10  juta  siswa tingkat  SMP,  dan  7  juta  siswa  setingkat  SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa  tingkat  SD  dan  2  juta  siswa  setingkat SMP yang terancam putus sekolah”. Dilanjutkan  “biaya  sekolah  yang  relatif  mahal ditengarai  menjadi  penyebab  utama  tidak berdayanya  para  siswa  miskin  melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Kesulitan ini semakin  berat  dengan  adanya  keharusan membayar  uang  pangkal,  membeli  buku  tulis, seragam sekolah, dan buku pelajaran. Hal-hal tersebut  merupakan  beberapa  indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal. Siswa di SMP,  hanya  23  persen  yang  mampu meneruskan ke tingkat SMA. Sisanya tidak bisa
9 Disarikan  dari  artikel  berjudul  “Biaya  Mahal  Picu Angka Putus Sekolah”, diakses dari situs http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/b iaya-mahal.html pada  hari  Kamis,  11  Agustus  2011 Pukul 11.10 WITA. Baca juga artikel berjudul “Menteri Sesalkan  RSBI  Terkesan  Untuk  Orang  Kaya”  pada situs http://disdik.kaltimprov.go.id/read/news/2011/21/me nteri-sesalkan-rsbi-terkesan-untuk-orang-kaya-.html .
meneruskan,  di  antaranya  ada  yang  terpaksa bekerja”.
Masih  dari  sumber  yang  sama,  para siswa  miskin  berasal  dari  daerah  rawan kemiskinan  seperti  daerah  terpencil,  pesisir pantai,  perkampungan  padat  penduduk,  serta sejumlah tempat di daerah aliran sungai.
Melihat  kontradiksi  normatif  dan empiris  di  atas,  tentu  memunculkan  berbagai pertanyaan “Mengapa masih ada siswa miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya?”,  “apakah  pemerintah  dan pemerintah  daerah  telah  benar-benar  serius dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya mencerdaskan  kehidupan  bangsa?”,  “apakah dana  pendidikan  yang  digelontorkan  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah  maupun pihak  lain  tidak  tepat  sasaran?”,  “apakah  ada indikasi  penyelewengan  dana  pendidikan  oleh oknum-oknum  tertentu yang  berdampak  pada ketidakmampuan  siswa  miskin  melanjutkan pendidikannya?, “ataukah memang masyarakat  tidak  mampu  yang  sudah kehilangan  harapan  untuk  menyekolahkan anaknya  sampai  ke  jenjang  pendidikan tertinggi  karena  biaya  pendidikan  yang ternyata masih mahal?”. Sungguh tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,  terlalu  naif  juga  jika  menjawab dengan  “hanya  Tuhan  yang  tahu”  atau “tanyakanlah  pada  rumput  yang  bergoyang” atau  jawaban  “ya  memang  sudah  begitu adanya  mau  apa  lagi”.  Sungguh  sikap pesimistis  yang  tidak  boleh  dipelihara.  Setiap masalah pasti ada penyebabnya dan pasti juga akan ada solusinya, tergantung usaha dan doa untuk  menghadapi  setiap  masalah  yang menghadang.
Perlu  ditegaskan  disini,  bahwa  untuk menjawab  berbagai  pertanyaan  di  atas diperlukan sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif,  namun  tidak  ada  salahnya  jika dalam  makalah  ini  diinformasikan  sekaligus memotivasi  kepada  segenap  masyarakat (orang  tua/wali murid)  khususnya masyarakat tidak  mampu  untuk  tidak  pernah  berhenti berharap  dapat  menyekolahkan  anaknya sampai  ke  jenjang  pendidikan  tertinggi. Informasi  ini  berkaitan  dengan  beberapa program-program  yang  dapat  dimanfaatkan sehubungan  dengan  pendanaan  pendidikan,
dan  seyogyanya  informasi  ini  sudah  harus diketahui oleh masyarakat.
Berkaitan dengan
pendanaan pendidikan,  informasi  yang  paling  sering didengungkan dan bahkan telah diketahui oleh segenap  lapisan  masyarakat  bahwa  untuk jenjang pendidikan dasar tidak dipungut biaya alias gratis, saat ini hampir di seluruh sekolah negeri pendidikan dasar yang ada di Indonesia telah menjalankan ketentuan ini. 10 Di samping itu  terdapat  kebijakan  program  yang  dikenal dengan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS), program  ini  secara  umum  bertujuan  untuk bertujuan untuk meringankan beban masyarakat  terhadap  pembiayaan  pendidikan dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun  yang bermutu. Secara khusus, program ini ditujukan untuk  1)  Membebaskan  seluruh  siswa  SD/MI negeri  dan  SMP/MTs  negeri  terhadap  biaya operasional  sekolah,  kecuali  pada  rintisan sekolah  bertaraf  internasional  (RSBI)  dan sekolah  bertaraf  internasional  (SBI);  2) Membebaskan  seluruh  siswa  miskin  dari seluruh  pungutan  dalam  bentuk  apapun,  baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan 3)  Meringankan  beban  biaya  operasional sekolah  bagi  siswa  SD/MI  dan  SMP/MTs swasta. 11 Masih  belum  cukup,  setiap pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia  pasti memiliki  program-program  sejenis  beasiswa dan  bantuan  belajar  yang  diperuntukkan  bagi warganya  yang  sedang  bersekolah  pada berbagai  jenis  dan  jenjang  pendidikan,  tentu saja  program  beasiswa  dan  bantuan  belajar bagi  siswa  tidak  mampu  masuk  di  dalamnya. Ini  masih  ditambah  lagi  bantuan  pendidikan dari  pihak  ketiga/swasta  yang  juga  sering terlibat  aktif  dalam  membantu  pendanaan pendidikan.
Well,  melihat  informasi  di  atas, sebenarnya kekhawatiran akan biaya pendidikan  yang  mahal  tidak  beralasan,
10 Persoalan  pemungutan  biaya  tambahan  oleh  satuan pendidikan  akan  dibahas  pada  bagian  lain  karya ilmiah ini.
11 Kementerian  Pendidikan  Nasional,  2011,  Dokumen Kebijakan  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  Tahun  2011,  Jakarta,  hlm.  11.  Dokumen diunduh
dari website http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/ Kebijakan%20Program%20BOS%20Tahun%202011.p df pada  hari  Jumat,  12  Agustus  2011  Pukul  10.00 WITA.
semuanya tampak berkomitmen untuk memajukan  sistem  pendidikan  nasional, setidaknya  dari  sisi  pendanaan.  Masyarakat tidak  mampu  tidak  perlu  khawatir  akan  tidak mampu  membayar  biaya  pendidikan  bagi anaknya.  Informasi  ini  akan  bertambah dahsyat  lagi  jika  ditambahkan  program- program  pendanaan  pendidikan  di  tingkat pendidikan tinggi. Awam diketahui bahwa pola pikir sebagian masyarakat Indonesia (khususnya  para  orang  tua/wali  murid)  masih berkutat dengan pola konvensional “untuk apa sekolah  tinggi-tinggi,  yang  penting  bisa  baca tulis  terus  kemudian  cari  kerja  yang menghasilkan  duit,  sekolah  tinggi-tinggi (kuliah)  belum  tentu  bisa  dapat  kerja”  atau bagi  yang  memiliki  anak  gadis  “ ndak  usahlah sekolah  tinggi-tinggi,  cukup  sampai  SMP/SMA saja  kemudian  dikawinkan,  perempuan kan kodratnya hanya ngurusi kasur dan dapur saja, tidak  perlu  pintar-pintar amat”.  Sebuah  pola pikir  yang  sangat  keliru,  tidak  seperti  itu seharusnya,  laki-laki  atau  perempuan  sama saja, masing-masing wajib untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya dengan  mengenyam  pendidikan  setinggi mungkin.  Artinya  sudah  sewajarnya  (bahkan mungkin  wajib)  bagi  setiap  orang  tua/wali murid  untuk  menyekolahkan  anaknya  sampai ke  tingkat  pendidikan  tinggi  (kuliah).  Tidak perlu  khawatir  juga  akan  pendanaan pendidikan  di  tingkat  perguruan  tinggi, memang  membutuhkan  biaya  yang  lebih banyak  dibanding  pendidikan  dasar  atau menengah,  tetapi  program-program  bantuan belajar  atau  beasiswa  bagi  para  mahasiswa tidak  mampu  juga  banyak  ditawarkan.  Ambil contoh  Program  Bidik  Misi  yang  mengambil tagline  “menggapai  asa,  memutus  rantai kemiskinan”,  adalah  sebuah  program  yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Pemerintah melalui  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian  Pendidikan  Nasional.  Program  ini memiliki misi berupa 1).Menghidupkan harapan  bagi  masyarakat  kurang  mampu  dan mempunyai  potensi  akademik  memadai  untuk dapat  menempuh  pendidikan  sampai  ke jenjang  pendidikan  tinggi;  2).Menghasilkan sumber  daya  insani  yang  mampu  berperan dalam  memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan
pemberdayaan masyarakat. 12 Sebuah program yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  agar keberlanjutan  pendidikan  seorang  anak  tidak berhenti  hanya pada tingkat pendidikan dasar atau menengah.
Tidak  hanya  itu  saja,  sama  halnya dengan  pendidikan  dasar  atau  menengah, pada  jenjang  pendidikan  tinggi  juga  terdapat bantuan  belajar  atau  beasiswa  yang  berasal dari  pemerintah,  pemerintah  daerah  maupun dari  pihak  ketiga  seperti  perusahaan  swasta dalam  dan  luar  negeri,  BUMN/BUMD, foundation
atau yayasan bahkan perseorangan. Umumnya beasiswa ini dikategorikan  dalam  2  jenis  yaitu  beasiswa untuk  mahasiswa  berprestasi  dan  mahasiswa tidak mampu. Sekali lagi ditekankan, program- program  beasiswa/bantuan  belajar  seperti  ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar keberlanjutan  pendidikan  dapat  mencapai jenjang  yang  tertinggi.  Sebagai  catatan tambahan,  penulis  pernah  menjabat  sebagai penanggung  jawab  kemahasiswaan  Fakultas Hukum  Universitas  Mulawarman  untuk  masa jabatan  3  tahun,  salah  satu  tugasnya  adalah menyalurkan  berbagai  macam  jenis  beasiswa kepada mahasiswa. Selama menjabat, diketahui  setidaknya  terdapat  20  jenis beasiswa dari berbagai sumber yang diberikan kepada  mahasiswa  dengan  variasi  nominal yang beragam. Selama itu pula, penulis belum menemui  satu  mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas  Mulawarman  yang  berhenti  kuliah karena  faktor pendanaan  pendidikan.  Semoga itu  terus  berlanjut  sampai  sekarang  dan sampai kapanpun. Amin.
So,  what  is  in  your  mind  now?  Is studying need an expensive cost? Yes it is, but you  can  use  every  assistment  and  you  can reach  your  dream.  Don’t  stop  dreaming  and hoping. There is a way if there is a will. 2. Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Nasional
12 Kementerian  Pendidikan  Nasional,  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi,  Direktorat  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan, 2011, Dokumen Pedoman Bidik Misi Program  Bantuan  Biaya  Pendidikan  Tahun  2011, Jakarta,  hlm.2,  dokumen  diunduh  dari  website http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_conten t&view=article&id=866:program-beasiswa-bidik- misi&catid=54:berita-dirjen&Itemid=185 yang diakses pada hari Jumat, 12 Agustus 2011 pukul 13.00 WITA.
Jika  ada  sebuah  pertanyaan  “apakah penyelenggaran  sistem  pendidikan  nasional yang  ada  di  negeri  ini  telah  berjalan  dengan baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas?”. Kira-kira  jawaban  apa  yang  akan  anda berikan?.  “Baik”,  “agak  baik”,  “ya  cukuplah”, “kurang baik”, “jauh dari baik”, “buruk sekali”, “mengerikan”, dan berbagai jawaban lain yang akan  terlontar,  tergantung  pada  siapa pertanyaan tersebut ditanyakan. Pada dasarnya  jawaban  mendekati  kebenaran (obyektif)  dari  pertanyaan  tersebut  dapat diperoleh  jika  dilakukan  penelitian  mendalam dengan  metode  yang  terukur,  termasuk terdapat parameter yang sahih terhadap aspek kualitas dan kuantitas. Tentu saja, karya ilmiah ini tidak sedang melakukan penelitian tersebut, penulis  pun  tidak  bisa  serta  merta menjustifikasi baik atau buruk penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional karena  penulis  belum  pernah  melakukan penelitian  tentang  itu.  Namun,  berdasarkan pengalaman  pribadi  penulis  yang  juga berkecimpung  di  dunia  pendidikan  setidaknya hampir 8 tahun, penulis cenderung menggunakan  frase  “kualitas  dan  kuantitas pendidikan  yang  tidak  merata”  untuk menggambarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional saat ini.
Maksud  dari  frase  tersebut  adalah kualitas dan kuantitas penyelenggaraan sistem pendidikan  nasional  tidak  sama  di  setiap daerah, padahal parameter atau standar yang dipakai  adalah  sama.  Standar  yang  dimaksud disini  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  PP Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan.  Fakta  menunjukkan bahwa  pemerataan  kualitas  dan  kuantitas pendidikan  berbeda-beda  di  setiap  daerah, bahkan  terkesan  “ njomplang”  dalam  Bahasa Jawa. Ada daerah yang memiliki kuantitas dan kualitas  bagus,  tetapi  ada  pula  daerah  yang kuantitas  dan  kualitas  pendidikannya  sedang- sedang saja atau bahkan jauh dari berkualitas. Kesenjangan  diantaranya  agak  terlalu  besar, coba bandingkan situasi dan kondisi penyelenggaraan  pendidikan  di  Pulau  Jawa dengan  di  luar  Pulau  Jawa.  Bagi  orang  yang pernah  melihat  secara  langsung,  wajar  jika orang tersebut mengatakan bahwa
penyelenggaraan  sistem  pendidikan  di  Pulau
Jawa  lebih  jauh  bagus  dibandingkan  dengan yang  di  luar  Pulau  Jawa,  indikasinya  sangat mudah  diketahui  dengan  mengamati  dan menjawab  pertanyaan  “lebih  banyak  mana, orang luar Jawa yang bersekolah di Jawa atau orang Jawa yang bersekolah di luar Jawa?”.
Kesenjangan  kualitas  dan  kuantitas pendidikan  pada  dasarnya  tidak  saja  terjadi antar  daerah,  dalam  satu  daerah  pun  sering dijumpai  perbedaan  kualitas  penyelenggaraan pendidikan  antara  satu  satuan  pendidikan dengan  satuan  pendidikan  yang  lain.  Yang satu  memiliki  laboratorium  lengkap  yang  satu lagi  tidak,  yang  satu  gedungnya  megah  yang satu  seperti  mau  roboh  atapnya  bocor,  yang satu  gurunya  banyak  yang  satu  seorang  guru merangkap mengajar 3 kelas, yang satu begini yang  satu  begitu.  Bukankah  pemandangan seperti itu merupakan hal yang biasa di negeri ini?.  Perasaan  seseorang  mungkin  akan  lebih tergoncang lagi jika melihat situasi dan kondisi penyelenggaraan  sistem  pendidikan  di  daerah atau kawasan terpencil. Sarana dan prasarana pendidikan  yang  sangat  jauh  dari layak  untuk disebut  sebagai  sebuah  satuan  pendidikan. Penulis  pernah  beberapa  kali  berkunjung  ke kawasan-kawasan terpencil di Propinsi Kalimantan  Timur,  katakanlah  mengunjungi  5 kawasan  terpencil,  3  kawasan  dalam  kondisi yang mengenaskan, 2 lainnya seperti “mati tak mau  hidup  pun  segan”. Bisa  dibayangkan  jika di  suatu  kawasan  pasokan  aliran  listrik  hanya ada  pada  jam  7-9  pagi  dan  8-10  malam, “pendidikan  model  apa  yang  dilakukan  dalam kondisi  seperti  itu?”,  “Kualitas  lulusan  seperti apa  yang  diharapkan?”.  Ada  juga  situasi dimana  seorang  anak  harus  berjalan  kaki menuju  sekolahnya  melewati  hutan  dan  bukit sejauh sekitar 3-5 KM, itu belum termasuk dia harus  menyeberangi  sungai,  bandingkan dengan  situasi  di  kota-kota  besar  yang mungkin dalam range 1 KM terdapat beberapa satuan  pendidikan.  Mau  bukti  lagi?  Coba hitung berapa perbandingan jumlah guru yang tersedia di 1 kota besar dengan jumlah guru di 1 kawasan perbatasan. Akan ditemukan angka perbandingan yang “menakjubkan menggetarkan  hati  memusingkan  kepala”.
Belum  cukup  yakin  akan  perbedaan  kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan pendidikan  yang  tidak  merata,  baca  artikel berjudul  “Jumlah  Sekolah  Di  Nunukan  Masih
Minim” yang dilansir oleh media massa Tribun Kaltim,  dalam  artikel  tersebut  terdapat  data bahwa  sebaran  jumlah  sekolah  di  masing- masing  kecamatan  menunjukkan  adanya ketimpangan  dari  sisi  ketersediaan  lembaga sekolah  khususnya  di  Kecamatan  Sebatik.  Di Kecamatan  ini  jumlah  anak  usia  sekolah mencapai  20.935  anak,  namun  demikian, jumlah  seluruh  sekolah  yang  beroperasi  di Kecamatan Sebatik hanya 27 buah. 13 Film-film  seperti  “Laskar  Pelangi”, “Batas”  atau  “Denias”  mencoba  mengangkat sisi  gelap  dunia  pendidikan  dan  itu  memang benar  adanya,  apa  yang  ditampilkan  dalam film-film tersebut bukan sebuah rekayasa demi kepentingan komersial semata, tetapi memang begitulah adanya. Sungguh perbedaan kualitas dan  kuantitas  yang  sangat  besar.  Memang terlalu  muluk  jika  membandingkan  sistem penyelenggaraan  pendidikan  di  kota  besar dengan  di  kawasan  terpencil,  secara penyebutan  pun  sudah  tidak  seimbang,  “kota besar”-“kawasan  terpencil”.  Akan  tetapi  suka atau  tidak  suka  kenyataan  tersebut  harus dihadapi  oleh  segenap  masyarakat  Indonesia untuk  dicarikan  solusinya  secara  bersama- sama.
Tidak  perlu  saling  menyalahkan,  tidak perlu  saling  lempar  tanggung  jawab,  tanpa banyak  bicara  lakukan  saja sesuatu yang  bisa membawa  perubahan  terhadap  situasi  dan kondisi  penyelenggaraan  sistem  pendidikan  di negeri  ini.  Tidak  usah  terlalu  berharap  dapat memenuhi  standar  yang  ditetapkan  oleh  PP Nomor  19  Tahun  2005  secara  merata  di Indonesia,  cukup  berkomitmen  dengan  motto “pendidikan hari ini harus lebih baik dari pada kemarin, pendidikan esok harus lebih baik dari pada  hari  ini”  sudah  cukup  untuk  membantu meningkatkan  standar  kualitas  dan  kuantitas pendidikan  di  negeri  ini.  Apa  yang  dilakukan oleh  Anies  Baswedan  melalui  program Indonesia  Mengajar  (IM)  patut  dijadikan contoh.  Indonesia  Mengajar  adalah  sebuah ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  Indonesia  Mengajar  tidak  berpretensi untuk  menyelesaikan  seluruh  persoalan
13 Artikel
diakses dari website http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/03/jumlah- sekolah-di-nunukan-masih-minim pada  hari  Sabtu  13 Agustus 2011 Pukul 13.25 WITA.
pendidikan  di  Indonesia.  Indonesia  Mengajar meyakini  bahwa  hadirnya  putra-putri  terbaik Indonesia sebagai guru mendorong peningkatan kualitas pendidikan kita. Indonesia  Mengajar  yakin  bahwa  pendidikan adalah  sebuah  gerakan.  Pendidikan  bukan sekedar program  yang dijalankan  pemerintah, sekolah  dan  para  guru.  Pendidikan  adalah gerakan  mencerdaskan  bangsa  yang  harus melibatkan semua orang. Ini semua didasarkan  pada  keyakinan  kita  bahwa mendidik  adalah  tugas  setiap  orang  terdidik. Indonesia  Mengajar  menempatkan  sarjana- sarjana  terbaik  di  pelosok  negeri.  Kehadiran mereka  disana  untuk  mengajar,  mendidik, menginspirasi  dan  menjadi  jembatan  bagi masyarakat  desa-desa  dengan  pusat-pusat kemajuan. 14 Indonesia  Mengajar memiliki misi yang  salah  satunya  adalah  untuk  membantu mengisi  kekurangan  guru  sekolah  dasar khususnya  di  daerah  terpencil  dengan mengirimkan  lulusan  terbaik  PT  di  Indonesia yang  telah  dididik  intensif  untuk  menguasai kapasitas  kepengajaran  dan  kepemimpinan untuk  bekerja  sebagai  guru  (atau  disebut pengajar-muda)  selama  1  tahun.  Selama periode  berikutnya,  IM  akan  terus  mengirim secara  bergantian  di  sekolah  yang  sama  atau berganti  yang  lain  sesuai  penilaian  dan kesepakatan dengan pemerintah. 15 Sebuah ide dan program yang baik dan sangat membantu untuk percepatan peningkatan  dan  pemerataan  kualitas  dan kuantitas  penyelenggaraan  sistem  pendidikan di Indonesia. So, are you will be the next Anies Baswedan?. Yes you are, i hope. 3.  Pemungutan  Biaya  Tambahan  Oleh  Satuan Pendidikan
Diantara  sekian  banyak  isu  atau problematika  seputar  dunia  pendidikan, mungkin  isu  inilah  yang  sering  mendominasi permbicaraan  di  kalangan  masyarakat.  Di pasar, di jalan, di angkutan kota, di bus kota,
14 Diambil  dari  “Indonesia  Mengajar;Tentang  Kami”,
diakses
dari
website http://www.indonesiamengajar.org/index.php?m=pro fil.tentangindonesiamengajar pada  hari  Kamis  11 Agustus 2011 Pukul 10.00 WITA.
15 Diambil  dari  “Indonesia  Mengajar;  Visi  dan  Misi”,
diakses dari website http://www.indonesiamengajar.org/index.php?m=pro fil.visidanmisi pada hari Kamis 11 Agustus 2011 Pukul 10.00 WITA.
di  tempat  kerja,  di  rumah,  di  acara  arisan keluarga,  di  acara  dan  lokasi  manapun  isu pemungutan  biaya  tambahan  pendidikan menjadi  hal  yang  jamak  diperbincangkan. Pemungutan biaya tambahan ini, apalagi yang masuk  klasifikasi  pungutan  liar  sangat meresahkan masyarakat. Diinformasikan bahwa  pendidikan  dasar  gratis,  pada prakteknya  siswa  didik/orang  tua/wali  murid masih  dibebani  membayar  uang  ini,  melunasi uang itu, atau dalam beberapa kasus misalnya siswa didik diwajibkan membawa bahan-bahan material  dengan  dalih  untuk  pembangunan dan  pengembangan  sekolah.  Dari  sudut pandang  hukum  persoalannya  adalah legal atau illegal,  persolan  sumbangan  berdasarkan kemampuan atau keihklasan dapat melengkapi pembahasan dari sudut pandang hukum, yang utama  adalah  persoalan  “halal-haram”,  baru kemudian  ditentukan  mekanismenya  berikut faktor-faktor lain yang terkait.
Berdasarkan  uraian  singkat  pada paragraf  di  atas,  dari  sudut  pandang  hukum pertanyaannya  adalah  “apakah  peraturan perundang-undangan memperbolehkan satuan pendidikan  untuk  memungut  biaya  tambahan pendidikan kepada siswa didiknya?”.
Menjawab  pertanyaan  ini  diperlukan  metode penafsiran  terhadap  pengaturan-pengaturan yang terkait dengan
pendanaan penyelenggaran  sistem  pendidikan  nasional. Sesungguhnya  jika  mencermati  substansi berbagai  jenis  dan  bentuk  peraturan perundang-undangan terkait pendanaan penyelenggaraan  sistem  pendidikan,  sangat sulit  untuk  menemukan  pengaturan  yang secara  tegas  dan  jelas  menyebutkan  bahwa satuan pendidikan (utamanya satuan pendidikan dasar negeri) dilarang keras untuk memungut  biaya  tambahan  pendidikan  dari siswa  didik.  Sepanjang  penelurusan  yang dilakukan oleh penulis, hanya ada 1 pasal yang dengan  tegas  melarang  satuan  pendidikan untuk memungut biaya dari peserta didik/orang  tua/wali  murid.  Pasal  tersebut adalah  Pasal  30  ayat  2  PP  Nomor  48  Tahun 2008, akan tetapi pasal ini hanya berlaku jika satuan  pendidikan  negeri  menolak  bantuan biaya  dari  pemerintah  atau  pemerintah daerah. Pasal yang ruang lingkup keberlakuannya sangat sempit sekali.
Terdapat  1  lagi  pengaturan  lagi  yang melarang pemungutan biaya pendidikan, yaitu Pasal  15  ayat  1  Peraturan  Bersama  Antara Menteri  Pendidikan  Nasional  dan  Menteri Agama  Nomor 04/VI/PB/2011  dan  Nomor MA/111/2011  tentang  Penerimaan  Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak/Raudhatul  Athfal/Bustanul  Athfal  dan Sekolah/ Madrasah. Pasal
tersebut menyatakan  “Penerimaan  peserta  didik  baru pada  SD/MI  dan  SMP/MTs  negeri  tidak dibenarkan  melakukan  pemungutan  biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta  didik”.  Pengaturan  yang  tegas,  akan tetapi terdapat kelemahan dari pengaturan ini, pertama tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila terdapat satuan pendidikan yang melanggar  aturan  tersebut.  Kedua,  ruang lingkup  keberlakuan  yang  sempit  (berlaku hanya  pada  saat  proses  penerimaan  peserta didik  saja).  Ketiga,  ketentuan  Pasal  16 memberikan  celah  dimungkinkan  adanya “pungutan liar”. 16 Kembali ke pertanyaan semula tentang halal-haramnya  satuan  pendidikan  memungut biaya tambahan pendidikan. Melihat ketentuan pengaturannya,  karena  memang  tidak  ada larangan  yang  tegas,  satuan  pendidikan “dihalalkan”  sekaligus  “diharamkan”  untuk memungut  biaya  tambahan  pendidikan  dari siswa  didik/orang  tua/wali  murid.  Maksudnya, bahwa  satuan  pendidikan  diperbolehkan memungut  biaya  tambahan  pendidikan asalkan  memenuhi  beberapa  persyaratan- persyaratan  tertentu  dan  tidak  melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Persyaratan-persyaratan
tersebut  antara  lain  dapat  dilihat  dalam  Pasal 48-57 PP Nomor 48 Tahun 2008.
Sulit untuk  tidak  membebankan pendanaan  pendidikan  kepada  masyarakat, berbagai peraturan terkait pendanaan pendidikan  (terutama  UU  Nomor  20  Tahun 2003  dan  PP  Nomor  48  Tahun  2008)  secara tegas menyebutkan bahwa pendanaan
16 Pasal  16  menyebutkan  “Dalam  penerimaan  peserta didik  baru,  orang  tua  calon  peserta  didik  diberi kesempatan  untuk  memberikan  sumbangan  kepada TK/RA/BA  atau  sekolah/madrasah,  setelah  calon peserta  didik  baru  dinyatakan  diterima  sebagai peserta  didik”.  Pasal  yang  rawan  memungkinkan terjadinya pungutan liar.
pendidikan  merupakan  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah,  pemerintah daerah  dan  masyarakat.  Demikian  halnya dengan  jenjang  pendidikan  dasar,  walaupun dalam  peraturan  secara  tegas  disebutkan bahwa  pendidikan  dasar  diselenggarakan tanpa  adanya  pemungutan  biaya  alias  gratis (Pasal  34  ayat  2  UU  Nomor  20  Tahun  2003). Pengaturan  tersebut  seolah  terbantahkan dengan  adanya  beberapa  pengaturan  dalam PP  Nomor  48  Tahun  2008  yang  menyebutkan bahwa  biaya  tambahan  pendidikan  dapat bersumber  dari  salah  satunya  adalah masyarakat. 17 Sungguh  situasi yang  dilematis, berharap  semua  pendanaan  pendidikan ditanggung oleh pemerintah/pemerintah daerah  sendiri  serasa  tidak  mungkin, memaksakan  pungutan  kepada  masyarakat pada  dasarnya  juga  bukan  sesuatu  hal  yang bijak.
Dengan pendanaan dari pemerintah/pemerintah  daerah  dirasa  kurang untuk menyelenggarakan dan
mengembangkan  sistem  pendidikan  nasional yang  baik  secara  kualitas  dan  kuantitas, bantuan  pendanaan  dari  masyarakat  memang diperlukan.
Makalah  ini  tidak  sedang  bermaksud untuk mengkritisi pasal-pasal terkait pendanaan  pendidikan,  karena  hal  tersebut memerlukan  penelitian  secara  mendalam  dan komprehensif.  Makalah  ini  bermaksud  untuk “berdamai”  dengan  situasi  dan  kondisi pendanaan  pendidikan  yang  berlaku  saat  ini, okelah satuan pendidikan diperbolehkan untuk memungut  biaya  tambahan  pendidikan  dari masyarakat/peserta didik/orang tua/wali murid,  akan  tetapi  pemungutan  biaya tambahan tersebut harus mengikuti peraturan yang  berlaku,  sesuai  prosedur,  dan  berdasar pada asas-asas/prinsip-prinsip keadilan, efisiensi,  transparansi, dan akuntabilitas serta prinsip-prinsip  khusus  sebagaimana  diatur dalam Pasal 58-84 PP Nomor 48 Tahun 2008. Pengawasan oleh pemerintah/pemerintah daerah  dan  segenap  masyarakat  memegang peranan  penting  disini,  jangan  sampai pungutan  yang  ditarik  oleh  satuan  pendidikan memberatkan dan “memperkosa” rasa keadilan  di  masyarakat, yang  akibatnya dapat
17 Lihat Pasal 9, 13, 20, 24, 47, 48, 49, 51, dan 57 PP Nomor 48 Tahun 2008.
kontraproduktif dari tujuan mulia
penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Penting  juga  untuk  segera  dilakukan penelitian  yang  menghasilkan  pemikiran  dan konsep-konsep  pembaharuan  yang  responsif- progresif-produktif dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan  dan  pengembangan  sistem pendidikan  nasional,  utamanya  dalam  hal pendanaan  pendidikan.  Hal  ini  mutlak diperlukan agar tercipta suasana penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional yang harmonis diantara pemerintah/pemerintah daerah dan
masyarakat.
Harapan yang Selalu Akan Tetap Ada Pada  saat  karya  ilmiah  ini  dibuat, penulis mengikuti sebuah acara dimana KH.Din Samsuddin menjadi key note speaker. 18 Dalam penyampaian materinya, beliau menyampaikan telah terjadi kekurangtepatan dalam memahami makna tujuan
negara “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Beliau mengatakan bahwa selama ini “mencerdaskan kehidupan  bangsa”  dimaknai  sebagai  sebuah upaya membangun sistem pendidikan nasional dimana  tanggung  jawab  terbesar  pada Pemerintah Pusat/daerah melalui
Kementrian/Dinas Pendidikan Nasional. Secara halus  beliau  mengatakan,  inilah  yang dimaksud  sebagai  kekurangtepatan  dalam memahami tujuan negara tersebut, “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”  tidak hanya sekedar
membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang  berkualitas,  tetapi  ini  adalah  pekerjaan besar  bagi  negara,  ini  adalah  soal “mencerahkan  kehidupan  bangsa”  (salah satunya  melalui  jalur  pendidikan).  Jadi, “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”  adalah pekerjaan  multidimensional,  tanggung  jawab tidak  hanya  pada  Pemerintah  Pusat/daerah melalui  Kementrian/Dinas  Pendidikan  Nasional saja,  tetapi  seluruh  eleman  bangsa  ini
18 Acara  yang  dimaksud  adalah  Temu  Penulis  Buku Hukum  Se-Indonesia  ke-VI  yang  diselenggarakan pada  tanggal  16  Agustus  2011  di  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang.
bertanggung  jawab  untuk  “mencerahkan kehidupan bangsa”. 19
Penulis  sangat  sependapat  dengan pendapat  dari  KH.  Din  Samsuddin  tersebut, utamanya  pendapat  yang  menyatakan  bahwa hal ini dalah tanggung ajwab multidimensional. Secara  khusus  dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional, aspek  multidimensional  sangat  terasa  dan nyata  memang  harus  begitu.  Ambil  contoh, sebuah  sekolah  dibangun  dengan  sangat megah,  semua  alat-alat  pendidikan  tersedia, namun  sekolah  tersebut  dibangun di  kawasan terpencil  yang  akses  jalannya  sangat  buruk, dengan  begitu  “siapa  yang  mau  bersekolah disana?,  guru  mana  yang  mau  menjadi pengajar  di  sekolah  tersebut  jika  untuk menuju ke sekolah saja harus bersusah payah “mendaki  gunung  menyeberangi  lautan”?. Contoh  lain  lagi,  pengadaan  alat-alat pendidikan  diadakan  secara  secara  besar- besaran,  tetapi  listrik  sebagai  sarana pendukungnya  tidak/kurang  tersedia  di kawasan  tersebut,  lantas  bagaimana  alat-alat pendidikan tersebut dapat berfungsi maksimal?,  berdasarkan  pengalaman  pribadi, penulis  pernah  menjumpai  hal  seperti  ini, ketika sebuah sekolah diberikan bantuan alat- alat  komputer  lengkap  tetapi  ketersediaan pasokan listrik hanya ada dalam hitungan jam. Sungguh  sebuah  “kesia-siaan”  yang  “tersia- siakan”.  Satu  lagi  contoh  yang  juga  penting untuk  diungkap,  sebuah  sekolah  modern dibangun di sebuah kawasan, tetapi pola pikir masyarakat  sekitarnya  masih  konvensional, belum sadar betul akan pentingnya pendidikan, lantas siapa yang akan bersekolah di  sekolah  tersebut?.  Sungguh  sebuah problematika  yang  jamak  dalam  kehidupan sehari-hari.  Melihat  berbagai  contoh  di  atas, terlihat aspek multidimensional yang dimaksud
19 Dalam  kesempatan  yang  sama,  KH.  Din  Samsuddin “menantang” para hadirin dalam acara tersebut untuk mengadakan  penelitian  mendalam  mengenai  makna yang  terkandung  dalam  “mencerdaskan  kehidupan bangsa”,  untuk  kemudian  penelitian  tersebut disebarluaskan melalui media buku agar dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Sebuah  “tantangan”  yang  sangat  menggugah  hati dan  pikiran  semua  hadirin  pada  acara  tersebut. Penelitian  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan  agar tidak  terjadi  lagi  kesalahpamahan  dalam  memaknai tujuan negara.
oleh  KH.  Din  Samsuddin,  keberadaan penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional merupakan  tanggung  jawab  bersama  semua elemen bangsa ini. Mungkin seperti ini ilustrasi dari aspek multidimensional tersebut:
Kemendiknas/Disdik merencanakan pembangunan sekolah berikut pengadaan alat- alat  pendidikan,  Kementerian  Pekerjaan Umum/Dinas  PU  bertanggung  jawab  atas ketersediaan akses jalan, Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap akses transportasinya,
Perguruan  Tinggi  bertanggung  jawab  atas ketersediaan  guru-guru  yang  berkualitas,
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat bertanggung  jawab  atas  “memasyarakatkan sekolah, mensekolahkan
masyarakat”, masyarakat  bertanggung  jawab  atas  dirinya sendiri  secara  sadar  untuk  mencari  ilmu pengetahuan  setinggi  mungkin. Well,  sebuah kombinasi yang sangat ideal untuk mencerdaskan sekaligus mencerahkan kehidupan  bangsa. Is  it  possible?  Absolutely yes.

## PENUTUP
Pada  akhirnya,  pada  bagian  akhir tulisan ini diungkapkan bahwa tidak
seharusnya seluruh elemen bangsa ini berhenti berharap akan kemajuan pendidikan di negara ini.  Jangan  pernah  takut  bersekolah,  jangan pernah  berhenti  berharap  akan  kemajuan sistem pendidikan di negara ini, jangan pernah berhenti berharap bahwa Pemerintah/Pemerintah  Daerah  dan  seluruh elemen  bangsa  ini  akan  terus  bekerja  keras dengan  hati  nurani  mengupayakan  sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, demokratis,  non-diskriminatif,  dan  berkualitas tinggi  demi  tercapainya  tujuan  negara “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Bagi masyarakat  tidak  mampu  jangan  pernah kehilangan  harapan  untuk  menuntut  ilmu pengetahuan  setinggi  mungkin,  jangan  takut bersekolah,  yakinlah  bahwa  negara  tidak pernah  untuk  tidak  memperhatikan  kalian. Jangan  pernah  berhenti  bermimpi  akan memiliki  anak  yang  berpendidikan  tinggi, jangan  pernah  berhenti  berharap  karena harapan  itu  memang  ada  dan  selalu  tetap akan ada.
Terakhir  sekali,  baca  dan  renungkan ayat  suci  ini:  “...niscaya  Allah  akan meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di antaramu  dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu pengetahuan  beberapa  derajat...”  (Al-Quran Surat Al Mujadilah : 11).

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko  Riyadi (Editor),  2008, Hukum Hak  Asasi  Manusia,  Pusat  Studi  Hak Asasi  Manusia  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 . Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) 2005-2025.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005 tentang  Standar  Pendidikan Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2010-2014. Peraturan  Bersama  Antara  Menteri Pendidikan  Nasional  dan  Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011  dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul  Athfal  dan  Sekolah/ Madrasah.

## Artikel dalam Website
Artikel  berjudul  “633  anak  di  Malinau  Tak Sekolah”  yang  diakses  dari  situs http://www.korankaltim.co.id/read/ne ws/2011/6125/ .
Artikel berjudul “Biaya Mahal Picu Angka Putus Sekolah”, diakses dari situs http://dikdas.kemdiknas.go.id/content /berita/media/biaya-mahal.html . Artikel  berjudul  “Jumlah  Sekolah  Di  Nunukan Masih  Minim”.  Artikel  diakses  dari website
http://kaltim.tribunnews.com/2011/02
/03/jumlah-sekolah-di-nunukan- masih-minim .
Kementerian  Pendidikan  Nasional,  2011,
Dokumen Kebijakan Program Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  Tahun 2011,  Jakarta,  hlm.  11.  Dokumen diunduh dari website http://dikdas.kemdiknas.go.id/applicat ion/media/file/Kebijakan%20Program %20BOS%20Tahun%202011.pdf . Kementerian  Pendidikan  Nasional,  Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat
Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan,
2011,  Dokumen  Pedoman  Bidik  Misi Program  Bantuan  Biaya  Pendidikan Tahun 2011, Jakarta, hlm.2, dokumen diunduh dari website http://www.dikti.go.id/index.php?opti on=com_content&view=article&id=86 6:program-beasiswa-bidik-
misi&catid=54:berita- dirjen&Itemid=185 . Indonesia  Mengajar;Tentang  Kami,  diakses dari website http://www.indonesiamengajar.org/in dex.php?m=profil.tentangindonesiam engajar .
Indonesia Mengajar; Visi dan Misi, diakses dari website http://www.indonesiamengajar.org/in dex.php?m=profil.visidanmisi