## Al-Mizan

## Ekonomi Perwakafan

## Ajub Ishak

## Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Email: ajubishak@gmail.com
Abstract: This paper aims to examine waqf from an economic point of view. Land waqf as one of the economic instruments with  social dimensions and  is a logical consequence of the system of thought in Islam. Waqf entering the territory of the economic system can be understood if it is accompanied by a study of the economic paradigm, which leads to benefit. The approach used is a socio-economic approach, by  looking  at  the  importance  of  studies  from  an  economic  perspective  on  waqf, because waqf is essentially taking the benefits of productive waqf assets. Waqf has a solution contribution to social economic problems. Social understanding should be  instilled  on  an  ongoing  basis,  that  property  is  not  enough  to  be  owned  and controlled alone, but also to be enjoyed together. The distribution of wealth so that it  can  be  enjoyed  by  others  is  through  waqf  and  proper  and  proper  management. Economically,  waqf  land  that  meets  the  requirements  to  be  developed  is  in  a strategic location, can be developed and will certainly produce, of course preceded by a careful study through an economic paradigm approach to make it happen. Its embodiment  is  based  on  waqf  regulations  that  provide  encouragement  and motivation to optimize waqf goals, especially economic goals.
Keywords: Waqf, Economy, Wealth

## The Economy of Waqf
Abstrak: Tulisan ini bertujuan mengkaji perwakafan dari sudut pandang ekonomi. Perwakafan tanah sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial dan  merupakan  konsekuensi  logis  dari  sistem  pemikiran  dalam  Islam.  Wakaf memasuki wilayah sistem ekonomi dapat dipahami bila disertai kajian mengenai paradigma  ekonomi,  yang  membawa  kepada  kemaslahatan.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosial  ekonomi,  dengan  melihat  pentingnya  kajian dalam  perspektif  ekonomi  tentang  wakaf,  karena  wakaf  secara  hakiki  adalah mengambil  manfaat  dari  harta  benda  wakaf  yang  produktif.  Wakaf  mempunyai kontribusi  solutif  terhadap  persoalan-persoalan  ekonomi  kemasyarakatan. Pemahaman  secara  sosial  semestinya  ditanamkan  secara  berkesinambungan, bahwa  harta  tidaklah  cukup  dimiliki  dan  dikuasai  sendiri,  melainkan  juga  harus dinikmati  bersama.  Penyaluran  harta  agar  bisa  dinikmati  oleh  orang  lain  adalah melalui wakaf dan pengelolaan yang benar dan tepat. Secara ekonomi tanah wakaf yang  memenuhi  syarat  untuk  dikembangkan  berada  di  lokasi  strategis,  dapat dikembangkan dan tentunya akan menghasilkan, tentunya didahului dengan kajian yang  matang  melalui  pendekatan  paradigma  ekonomi  untuk  mewujudkannya. Perwujudannya  adalah  didasarkan  kepada  peraturan  wakaf  yang  memberikan dorongan  dan  motivasi  untuk  mengoptimalkan  tujuan-tujuan  wakaf,  terutama tujuan yang bersifat ekonomis.
Kata Kunci: Wakaf, Ekonomi, Harta

## A. Pendahuluan
Sesungguhnya ibadah wakaf dalam ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan  Hadis,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, terlaksana karena adanya manfaat yang besar dalam pengelolaan harta benda yang diwakafkan.  Disisi  lain  terdapat  harta  benda  wakaf  yang  secara  kasat  mata memiliki  potensi  untuk  dikembangkan,  namun  potensi  tersebut  belum  dapat dimaksimalkan. Kenyataan menunjukkan bahwa harta benda wakaf termanfaatkan tetap  masih  terbatas  pada  bidang  ibadah,  pendidikan  dan  kesehatan  sesuai  tujuan wakaf. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam, karena  sebagian  besar  rumah  ibadah,  lembaga  pendidikan  Islam  dan  lembaga- lembaga  keagamaan  lainnya  dibangun  di  atas  tanah  wakaf.  Tanah  wakaf  tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan, karena berada di lokasi yang strategis untuk diproduktifkan.
Wakaf  merupakan  instrument  ekonomi  Islam  yang  belum  diberdayakan secara optimal di Indonesia. Pemberdaya an wakaf dipahami dalam arti “redistribusi ekonomi”  yaitu  penyebaran  kekayaan  dari  sebagian  kelompok  kepada  kelompok yang lain baik secara tunai ataupun tidak, sehingga masyarakat merasakan manfaat material. 1 Istilah  wakaf  diterapkan  untuk  harta  benda  yang  tidak  musnah,  dan manfaatnya  dapat  diambil  tanpa  mengonsumsi  harta  benda  itu.  Pada  dasarnya, wakaf  merupakan  tindakan  sukarela  ( tabarru)  untuk  mendermakan  sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma  wakaf  ini  bernilai jariyah,  artinya  pahala  akan  diterima  secara berkesinambungan  selama  harta  wakaf  tersebut  dimanfaatkan  untuk  kepentingan umum. 2 Wakaf terkait erat dengan tanah dan bangunan, meskipun ada pula wakaf berupa buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, 3 serta wakaf dalam
1 Siska  Lis  Sulistiani, Pembaruan  Hukum  Wakaf  Di  Indonesia  (Cet.  I;  Bandung:  Refika Aditama; 2017), 175
2 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 388.
3 Aset  adalah  sesuatu  yang  mampu  menimbulkan  manfaat  ekonomi  lainnya,  baik  bagi dirinya  maupun  d engan  aset  yang  lain.  Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke Praktek (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001), 203.
bentuk lain seperti uang tunai. 4 Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. 5 Keterkaitan wakaf dengan tanah dan harta benda  lainnya, tujuannya adalah untuk didermakan di jalan Allah.
Wakaf adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah. Menurut terminologi, wakaf menurut ahli fikih menggunakan dua kata: habas dan waqf.    Karena  itu  sering  digunakan  kata  seperti  habasa  atau  awqafa  untuk menyatakan  kata  kerjanya.  Sedang wakaf  dan  habasa  adalah  kata  benda  dan jamaknya  adalah awqaaf,  ahbas  dan  mahbus. 6 Dalam  terminologi  hukum  Islam, kata  wakaf  didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan  penahanan  dari  penggunaan  dan penyerahan aset, yang seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. 7 Wakaf adalah menahan (mencegah atau melarang) untuk membelanjakan harta benda yang dimiliki seperti tanah,  bangunan  dan  benda-benda  lainnya.  Harta  benda  tersebut  ditahan  dari kerusakan,  untuk  dimanfaatkan  oleh  orang  banyak  khususnya  yang  membutuhkan sebagai suatu kebajikan.
Wakaf mengandung makna menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa  musnah  seketika  dan  untuk  penggunaan  yang  mubah  (tidak  dilarang  oleh syara’). 8 Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat yang terus berjalan.
Pengembangan  wakaf  yang  sesungguhnya  adalah  dapat  dimanfaatkan  oleh orang  banyak,  terutama  harta  benda  wakaf  yang  memiliki  potensi  untuk dikembangkan.  Maka  bagaimana  pengembangan  perwakafan  dalam  tinjauan
4 John  L.  Esposito, The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic  World  (New  York: Oxford Univesity Press, 1995), 312-313. Lihat pula Eva Y.N, et. al. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Cet. II; Bandung: Mizan, 2002), 145-146.
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Cet. III, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1553.
6 Munzir  Qahaf, al-Fiqh  al-Islamiy  Tatawwuruhu,  Idaratuhu,  Tanmiyyatuhu  (Cet.  I; Damaskus Syiria, Da al-Fikr, 2000) , 54.
7 M.A. Mannan, Cash Waqf Certificate, An Innovation in Islamic Financial Instrument, terj.
Tjasmijanto  dan  Rozidyanti, Sertifikat  Wakaf  Tunai:  Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam (Depok: Ciber & PKTTI_UI, 2008), 29.
8 Faisal  Haq  dan  A.  Saiful  Anam, Hukum  Wakaf  dan  Perwakafan  di  Indonesia  (Cet.  II; Pasuruan, Jawa Timur: Garoeda Buana Indah, 2004), 1.
ekonomi  produktif.  Permasalahan  ini  akan  dikaji  dalam  pembahasan  selanjutnya dalam  tulisan  ini.  Metode  penulisan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif  yaitu  mendeskripsikan  suatu  objek  yang  bersifat  naratif,  dengan pendekatan fenomenologi, yang berkaitan dengan fenomena pengembangan wakaf yang mengarah kepada pengembangan wakaf produktif.

## B. Kandungan Ekonomi dalam Perwakafan
Wakaf  memasuki  wilayah  sistem  ekonomi  dapat  dipahami  bila  disertai kajian  mengenai  paradigma  ekonomi,  yang  kesejatiannya  membawa  kepada kemaslahatan  (kesejahteraan  sosial). 9 Peraturan  perundang  undangan  tentang wakaf, diharapkan dapat memberi kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan  pada  aspek  kesejahteraan  masyarakat  di  bidang  pendidikan, pengajaran,  syi’ar  Islam,  dan  terutama  ekonomi  masyarakat  kelas  bawa h.  Hal  ini merupakan  hak  mendasar  masyarakat,  dan  diharapkan  dapat  dipenuhi  melalui ekonomi  perwakafan. 10 Perwakafan  tanah  sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomis yang  berdimensi  sosial  dan  merupakan  konsekuensi  logis  dari  sistem  pemikiran dalam  Islam. 11 Karena  wakaf  mempunyai  kontribusi  solutif  terhadap  persoalan- persoalan  ekonomi  kemasyarakatan.  Dalam  tataran  hokum  ekonomi  Islam ( muamalah) dan aspek hokum bisnis Indonesia, wakaf merupakan sistem ekonomi yang  mampu  meminimalisasi  kesenjangan  ekonomi  umat,  melalui  pemberdayaan perekonomian  Islam. 12 Pemahaman  secara  sosial  semestinya  ditanamkan  secara berkesinambungan,  bahwa  harta  tidaklah  cukup  dimiliki  dan  dikuasai  sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Penyaluran harta agar bisa dinikmati oleh orang lain adalah melalui wakaf dan pengelolaannya dapat menghasilkan.
9 Setiawan  Budi  Utomo, Fiqih  Aktual:  Jawaban  Tuntas  Masalah  Kontemporer  (Jakarta: Gema Insani , 2003), 147. 10 Ulya  Kencana, Hukum  Wakaf  Indonesia:  Sejarah,  Landasan  Hukum  dan  Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam (Malang: Setara Press, 2017), 90.
11 Departemen  Agama  RI, Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis  di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), 8.
12 Kencana, Hukum Wakaf Indonesia, 235.

## 1. Kebendaan
Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak  yang  memiliki  daya  tahan  yang  tidak  hanya  sekali  pakai,  atau  bernilai menurut  ajaran  Islam. 13 Sifat  wakaf  adalah  menahan  suatu  benda  dan memanfaatkan  hasilnya,  agar  dapat  berkesinambungan  manfaat  benda  tersebut. Karena  itu  benda  wakaf  haruslah  bertahan  lama  dan  tidak  cepat  rusak. 14 Harta benda  wakaf  berasal  dari  sebagian  harta  sebagai  milik  yang  sah  dan  diserahkan kepada  penerima  wakaf.  Menurut  UU  RI  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  (5),  dinyatakan;  Harta  benda  wakaf  adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. 15
Bagian  Keenam  Harta  Benda  Wakaf  Pasal  15  dinyatakan: “Harta  benda wakaf  hanya  dapat  diwakafkan  apabila  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  wakif  secara sah”. 16 Harta  benda  yang  akan  diwakafkan  oleh  pemilik  harta  adalah  harta  yang benar-benar  milik  yang  sah  dari  pemilik,  dan  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan.
Persyaratan  harta  benda  wakaf  yang  akan  diwakafkan,  harus  memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam. Yaitu harta yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).
b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.
c. Milik wakif.
d. Terpisah, bukan milik bersama ( musya’i ). 17
13 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), 360. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dinyatakan; benda wakaf adalah segala benda baik benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  memiliki  daya  tahan  yang  tidak  hanya  sekali  pakai  dan bernilai  menurut ajaran  Islam. Lihat  Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 99.
14 Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 420.
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,  3.
16 Ibid, 9. 17 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf,  27-29.
Harta benda yang diwakafkan dapat digunakan adalah jelas bentuknya, dan yang paling penting harta  tersebut merupakan hak milik  yang sah dari wakif,  dan tidak ada sangkut-paut dengan orang lain.
Harta  wakaf  diisyaratkan  merupakan  harta  yang  mempunyai  nilai,  milik wakif  dan  dapat  tahan  lama  dalam  penggunaannya.  Selain  itu,  objek  wakaf  harus kepunyaan  yang  mewakafkan,  dan  yang  terpenting  adalah  harta  tersebut  bukan harta  haram  atau  najis. 18 Harta  yang  diwakafkan  benar-benar  bermanfaat  dan  hak milik yang sempurna, yaitu memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat.
Setiap barang yang dapat bermanfaat atau menghasilkan merupakan bagian dari  pengembangan  modal  menurut  ajaran  syariat  dan  ekonomi.  Dalam  bingkai ajaran syariat, sebuah pengembangan modal memiliki kaidah-kaidah dan kode etik syariatnya.  Allah  telah  menetapkan  bagi  hamba-hambanya  ajaran  ibadah  dengan segala  usaha  di  muka  bumi  dan  dengan  segala  perjalanan  mereka  mengais  rizki. Dalam batasan  syariat itulah  seorang manusia  mengetahui hak  dan  kewajibannya, sehingga ia mau melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan menuntut haknya dengan cara yang terhormat dan luhur. 19
Wakaf  sebagai  tindakan  yang  memiliki  dasar  dan  nilai  tersendiri  yang menyebabkan  tertahannya  harta  yang  diwakafkan,  dan  manfaatnya  diberikan kepada  pihak  yang  ditentukan  wakif. 20 Wakaf  yang  dapat  memberikan  manfaat secara  berulang-ulang  untuk  tujuan  tertentu  selama  beberapa  kurun  waktu  sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai manfaat.
18 Adijani  Al-Alabij, Perwakafan  Tanah  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktek  (Cet.  V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 32-33.
19 Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah ash-Shawi, Maa  Laa  Yasa’ut  Tajiru  Jahluhu , terj.  Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004), 329.
20 Ahrul  Sani  Faturrahman,  et.al., Hukum  Wakaf:  Kajian  Kontemporer  Pertama  dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf (Cet. I; Ciputat: IIMaN Press, 2004) , 189. Harta pada hakekatnya adalah milik Allah swt, sedangkan hamba adalah  yang  dipercaya  untuk  menggunakan  harta,  mengembangkan  memperbanyak  dan mengarahkannya  secara  saleh  serta  bermanfaat  bagi  manusia.  Memiliki  harta  dibolehkan,  tetapi kepemilikannya  mempunyai  kepentingan  sosial,  hendaknya  digunakan  untuk  kebaikan masyarakat dan  mewujudkan  kebaikan  umum.  Wahbah  al-Zuhaili, Al- Qur’an  al -Karim;  Bunyatuhu  at- Tasyri’iyat  wa  Khasaaisuhu  al -Hadhariyyat,  terj.  Mohammad  Lukman  Hakiem  dan  Muhammad Fuad Hariri, Al- Qur’an: Paradigma Hukum dan Peradaban (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 131.

## 2. Kemanfaatan
Manfaat  suatu  benda  saja  bisa  diwakafkan,  karena  maksud  wakaf  adalah pengambilan  manfaat  zat  oleh  penerima  wakaf  dan  pahala  bagi  wakif.  Zat  wakaf harus  tetap  dan  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  jangka  waktu  yang  lama  dan tidak  habis  dipakai. 21 Nilai  manfaat  sangat  penting  bagi  harta  benda  yang  akan diwakafkan  dan  diserahkan  oleh  wakif  kepada  nazir  untuk  dikelola  dan  diambil manfaatnya, baik  benda  tidak  bergerak  maupun benda  bergerak, 22 yang  memiliki nilai ekonomi.
Harta  benda  yang  diwakafkan  tersebut  akan  menjadi  sah  sebagai  harta benda wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat, yaitu:
a. Benda  yang  diwakafkan  harus  bernilai  ekonomis,  tetap  zatnya  dan  boleh dimanfaatkan  menurut  ajaran  Islam  dalam  kondisi  apapun.  Benda  yang diwakafkan  memiliki  nilai  ekonomis,  tidak  hanya  dibatasi  pada  benda-benda tidak  bergerak,  tetapi  juga  benda-benda  bergerak. 23 Harta  wakaf  semestinya memiliki nilai manfaat.
b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  perselisihan  dan  permasalahan  yang mungkin  terjadi  di  kemudian  hari  setelah  harta  tersebut  diwakafkan.  Dengan kata  lain,  persyaratan  ini  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda tersebut. 24 Kejelasan batas-batas harta benda wakaf untuk terjaminnya kepastian hukum.
c. Benda  yang  diwakafkan  itu  benar-benar  kepunyaan  wakif  secara  sempurna, artinya  bebas  dari  segala  beban. 25 Hal  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah berlaku di Indonesia.
21 Farida Prihatini, et.al, Hukum Islam Zakat dan Wakaf; Teori dan Prakteknya di Indonesia (Cet I; Jakarta: Papas Sinar Sinanti-Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),
112.
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (1) 9.
23 Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamiy  wa  Adillatuhu,  Juz  VIII  (Mesir:  Dar  al-Fikri, t.th.),
185.
24 Ibid. 25 Muhammad ‘Abid Abdullah al -Kabisy, Ahkam al- Waqf fi Syari’at al -Islamiyyah, Jilid II (Baghdad: Mathba’ah al -Irsyad, 1977), 351.
Benda  yang  diwakafkan  harus  kekal.  Umumnya  ulama  berpendapat  bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal.
Penyaluran manfaat dari harta benda wakaf dengan tetap menjaga keutuhan harta  benda  wakaf  tersebut,  dan  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  sedekah  kepada orang  yang  membutuhkan  seperti  orang  miskin,  dan  orang  yang  sangat membutuhkan  lainnya.  Dengan  demikian,  bagi  wakif  akan  tetap  mengalir  pahala atas  pemberian  harta  bendanya  untuk  dijadikan  harta  benda  wakaf.  Menurut pendapat  al-Kabisi  dalam  kitab Anis  al- Fiqaha’ mendefinisikan  wakaf  dengan:
“Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang- orang  miskin  dengan  tetap  menjaga  keutuhan  bendanya”. 26 Hal  ini dimaksudkan agar harta wakaf tersebut kekal dan dapat diambil manfaatnya secara berkesinambungan.
Perwakafan  menghasilkan  manfaat  langsung  dari  harta  atau  benda  yang diwakafkan. 27 Barang  atau  wakaf  tidak  rusak  atau  habis  ketika  diambil manfaatnya. 28 Hal ini juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
Pertanggungjawaban  merupakan  salah  satu  asas  dalam  paradigma  baru wakaf.  Bentuk  pertanggungjawaban  tersebut  adalah  pengelolaan  secara  sungguh- sungguh dan semangat yang didasarkan pada:

## a. Tanggung jawab kepada Allah swt.
Tanggung  jawab  kepada  Allah  swt  atas  perilaku  dan  perbuatan  seseorang. Segala  tindakan  dan  tugas  yang  dilakukan  para  pihak  yang  terkait  dengan perwakafan memiliki konsekuensi
transendental, juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.
26 Ahmad al-Kabisi, Anis al- Fuqaha’ (Jeddah: al- Wafa’ li al-Nas}r wa al-Tauzi, t.th.), 197.
27 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terj. Muhyidin Mas Rida (Cet. I; Jakarta:
Khalifa, 2005), 55.
28 Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, 33.

## b. Tanggung jawab kelembagaan
Tanggung  jawab  kelembagaan  adalah  tanggung  jawab  kepada  pihak  yang memberikan  wewenang,  yaitu  lembaga  yang  lebih  tinggi  sesuai  dengan  jenjang organisasi  kenaziran.  Mekanisme  kelembagaan  ini  sebagai  upaya  mengeliminir penyimpangan  terhadap  benda-benda  wakaf.  Pengelolaan  wakaf  yang  dilakukan secara  perorangan  atau  sekelompok  orang  non-organisasi  resmi  banyak  terjadi penyimpangan.  Dengan  demikian,  sudah  saatnya  nazir  berbentuk  kelembagaan (organisasi)  yang  memiliki  kekuatan  hukum,  sehingga  lebih  dioptimalkan  untuk memaksimalkan potensi dan produktivitas wakaf dan dapat diberdayakan.
c. Tanggung jawab hukum
Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Nazir  diharuskan  melaksanakan  dan  mengikuti dalam pengelolaan wakaf secara hukum, atau syarat yang tertulis saat serah terima barang wakaf, dan nazir tidak diperkenankan melanggarnya, kecuali jika ada faktor lain  yang  membolehkannya. 29 Secara  hukum,  yang  bersangkutan  semestinya  siap diajukan ke pengadilan, jika kelak dalam pelaksanaan amanah ternyata menyalahi aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

## d. Tanggung jawab sosial
Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan moral masyarakat.  Seorang  nazir  wakaf  dalam  melakukan  tindakan  semestinya  dapat dipertanggungjawabkan  pula  kepada  masyarakat  secara  moral.  Perbuatan  tersebut aman  secara  sosial,  yaitu  tidak  mencederai  norma-norma  sosial  yang  ada  di kalangan  masyarakat. 30 Pertanggungjawaban  sosial  identik  dengan  kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu membudayakan  rasa  malu.  Rasa  malu  dalam  kepribadian  seseorang  akan  dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosialnya.
29 Ahrul Sani Faturrahman, et.al, Hukum Wakaf, 487.
30 Departemen  Agama  RI, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia  (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 79-80.
Nazir  wakaf  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam  praktik perwakafan  karena  berkembang  tidaknya  suatu  wakaf  sangat  bergantung  pada nazir.  Sedangkan  pengelolaan  wakaf  yang  baik  harus  menggunakan  manajemen yang  baik,  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  dan  tidak  melanggar  ajaran  Islam. 31 Nazir mempunyai kewajiban-kewajiban yang cukup berat tanggungjawabnya, maka nazir pun mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dari jerih payahnya. 32 Oleh karena  itu,  seorang  nazir  memiliki  hak  dalam  bentuk  upah  dari  hasil  pengelolaan harta benda wakaf.
Nazir  berhak  mendapatkan  upah  yang  telah  ditentukan  oleh  wakif,  jika wakif tidak menentukan upah nazir, bahkan di kalangan ulama berpendapat bahwa nazir wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak halal upah kepada nazir kecuali hanya untuk makan sepatutnya. 33 Upah  bagi  seorang  nazir  semestinya  ada,  jika  nazir  tersebut melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dalam  mengembangkan  dan  memberdayakan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
Pengelola  wakaf  biasa  disebut  dengan  istilah mutawalli  atau  nazir  (untuk selanjutnya menggunakan kata nazir). Tanggung jawab pengelola adalah mengatur harta  wakaf  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  penerima  wakaf.  Tugas  pertama nazir adalah menjaga harta wakaf, kemudian memaksimalkan hasil dan manfaatnya untuk penerima wakaf. 34 Dokumen wakaf biasanya menyebutkan cara memberikan kompensasi kepada nazir atas jerih payahnya.
Keprofesionalan  yang  dilakukan  meliputi  aspek;  manajemen,  sumber  daya manusia,  pola  kemitraan  usaha.    Semangat  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara profesional  dan  produktif  tersebut  semata-mata  untuk  kepentingan  kesejahteraan
31 Uswatun Hasanah, “Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia” Makalah, Disampaikan pada Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara di Hotel Garuda Medan, 6-7 Januari 2003, 14.
32 Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 12 menyatakan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih  atas  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  yang  besarnya  tidak  melebih  10% (sepuluh persen). ”
33 Al-Kabisy, Ahkam al- Waqf fi Syari’at al -Islamiyyah, Jilid II, 219.
34 Esposito, The  Oxford  Encyclopedia,  312-313.  Lihat  juga  Eva  Y.N,  et.al.  Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, 47.
manusia,  khususnya  umat  Islam.  Tanah-tanah  wakaf  semestinya  dapat diberdayakan  untuk  menggali  potensi  ekonominya  secara  maksimal,  kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.
3. Akad (Transaksi Wakaf)
Ikrar wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. 35 Ikrar wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari nazir. Ikrar wakaf adalah pernyataan  kehendak  wakif  yang  diucapkan  secara  lisan  dan/atau  tulisan  kepada nazir untuk mewakafkan  harta benda miliknya. 36 Status ikrar (pernyataan),  secara umum  adalah  salah  satu  rukun  wakaf,  dan  peristiwa  wakaf  tidak  sah  tanpa pernyataan atau ikrar.
Dasar perlunya pernyataan ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda serta manfaat atau dari segi manfaat saja, dan menyerahkan kepemilikan kepada  yang  lain. 37 Tujuan  melepaskan  dan  memilikkan  adalah  keinginan  wakif memberi wakaf, dengan berbagai macam cara dan bentuknya.

## C. Pengembangan Ekonomi Perwakafan
Penyaluran  wakaf  oleh  yang  kelebihan  harta  tentunya  dapat  dilakukan secara  lebih  optimal  agar  lebih  banyak  dimabil  manfaatnya  oleh  umat  secara berkesinambungan.
Wakaf diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dengan memaksimalkan manfaatnya. Usaha untuk mengoptimalkan manfaat wakaf, bukan saja  berbentuk  ritual  keagamaan  saja,  tetapi  juga  merangkumi  segala  aspek
35 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf  (Jakarta: UI Pres, 2006), 108. Ikrar dalam  istilah lain disebut dengan akad, perjanjian dan kesepakatan. Secara bahasa akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau perhubungan  terhadap  dua  hal.  Lihat  Abdullah  al-Mushlih  dan  Shalah  ash-Shawi, Ma  La  Yasa’t Tajiru Jahluhu, terj. Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004), 26.
36 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 3 dan 10-12.
37 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf,  54-55.
kehidupan umat termasuk aspek aspek sosial dan ekonomi. Transformasi seperti ini akan memperkuat wakaf dari statis dan kaku, kepada kedudukan yang lebih dinamis untuk  mencapai  manfaat  yang  lebih  bermakna. 38 Perwakafan  membutuhkan pengelolaan  kearah  yang  lebih  baik  dari  segi  manfaat  dan  menguntungkan,  yang terfokus  pada  berbagai  unsur  seperti  prospek  dan  potensi  ekonomi  yang  terdapat dalam harta wakaf. Prospek dan potensi ekonomi terdapat pada tanah wakaf yang cukup luas dan terletak di lokasi yang strategis untuk pengembangannya.
Menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu luas dan menempati  beberapa  lokasi  yang  strategis  memungkinkan  untuk  dikelola  dan dikembangkan  secara  produktif. 39 Secara  ekonomi  tanah  wakaf  yang  memenuhi syarat  untuk  dikembangkan  antara  lain  berada  di  lokasi  strategis,  dapat dikembangkan dan tentunya akan menghasilkan, tentunya didahului dengan kajian yang matang untuk mewujudkannya.
Begitu  besarnya  peranan  ekonomi  harta  wakaf  pada  masa  lalu,  sehingga wajar jika umat Islam pada masa sekarang mengkaji dan meneliti prospek ekonomi harta  wakaf  untuk  membangun  kembali  kegemilangan  Islam. 40 Prospek  ekonomi umat yang ada dalam wakaf karena wakaf diyakini sebagai salah satu sumber dana umat.  Dengan  demikian  perlu  ada  penegasan  bahwa  harta  wakaf  itu  adalah  dana umat  yang  pemanfaatannya  haruslah  untuk  kemaslahan  umat. 41 Umat  yang dimaksud adalah  umat  Islam jika  ingin  membangun kembali  kegemilangan  Islam. Upaya pencapaiannya telah dilakukan antara lain dengan diterbitkannya peraturan yang  menjadi  dasar  hukum  pelaksanaannya.  Penerbitan  peraturan  perundang- undangan  terkait  dengan  perwakafan  merupakan  pengakuan  tentang  eksistensi perwakafan yang diyakini memiliki prosfek ekonomi yang besar untuk membangun kembali kegemilangan umat dimasa depan.
38 Suhrawardi  K.  Lubis,  et.al., Wakaf  dan  Pemberdayaan  Umat  (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), 123-124
39 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat (Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 77.
40 Lubis, et.al., Wakaf dan Pemberdayaan Umat, 89.
41 A.  Qodri  Azizy, Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat  (Meneropong  Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 123.
Prospek  ekonomi  harta  wakaf  diyakini  akan  semakin  baik  jika  hasil  kajian tentang  wakaf  diaplikasikan  pada  tempat  dan  kondisi  yang  memungkinkan, sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah saw., dan para sahabat seperti upaya pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf,  penggabungan  harta  wakaf,  dan  manajemen  wakaf. 42 Prospek  ekonomi dalam pengembangan wakaf sudah diupayakan sejak zaman nabi dan sahabatnya. 43 sebagaimana  tercantum  pada  uraian  sebelumnya  bahwa  wakaf  dalam pengembangannya mengarah kepada upaya untuk pengambilan manfaat dari harta beda  wakaf  terutama  yang  memiliki  potensi  dan  dipastikan  bahwa  harta  benda wakaf tersebut bisa menghasilkan manfaat.
1. Musyarakah
Akad ini merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak  atau  lebih  (termasuk  nazir  wakaf)  dalam  suatu  usaha  tertentu  dengan menyertakan  sejumlah  modal  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai  kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing harus menanggung sesuai batas (kadar)  modal  yang  ditanamkan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  akad  tersebut mempunyai  hak  untuk  ikut  serta,  mewakilkan  atau  membatalkan  haknya  dalam pengelolaan  (manajemen)  usaha  tersebut.  Modal  yang  diserahkan  dalam  akad musyarakah ini dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.
Pemanfaatan segala sumber daya alam merupakan hak semua orang, karena merupakan  karunia  Allah  untuk  kemaslahatan  segenap  manusia.  Segala  sarana produksi  harus  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  komunitas  umat  secara keseluruhan.  Aktivitas  ekonomi  diperbolehkan  asalkan  tidak  merugikan kepentingan umum atau umat, dan tidak melanggar hukum serta nilai-nilai Islam. 44
Pemanfaatan  apa  saja  yang  berada  di  atas  bumi  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja, sepanjang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dan dalam kajian
42 Lubis, et.al., Wakaf dan Pemberdayaan Umat, 89.
43 Faturrahman, et.al., Hukum Wakaf, 24.
44 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama tentang Masalah- masalah; Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 312.
wakaf  manfaat  merupakan  tujuan  akhir  dari  pengembangan  dan  pemberdayaan harta benda wakaf.
2. Mudharabah
Mudarabah adalah salah satu bentuk  kerja sama dalam lapangan  ekonomi, yang  biasa  disebut qirad  yang  berarti  al-qath  (potongan). Mudharabah  terbagi menjadi  dua: Mudharabah  muthlaqah  (investasi  tidak  terikat),  yaitu  mudharabah yang  jangkauannya  luas.  Transaksi  ini  tidak  dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis  usaha, waktu,  dan  wilayah  bisnis. Mudharabah  muqayyadah,  yaitu  mudharrabah  yang terikat  oleh  persyaratan  tertentu. 45 Menurut  Abdurrahman  Al-Jaziri, mudharabah berarti  ungkapan  terhadap  pemberian  harta  dari  seseorang  kepada  orang  lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. 46 Harta  yang diberikan tidak  untuk  dimiliki  tetapi  dikelola  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  mendapatkan keuntungan, yang diikat oleh akad di antara kedua belah pihak.
Hasbi  Ash-Shiddieqy  mengatakan  bahwa mudharabah  adalah  semacam syarikat  akad,  bermufakat  dua  orang  dengan  ketentuan  modal  sari  satu  pihak, sedangkan  usaha  menghasilkan  keuntungan  dari  pihak  lain,  dan  keuntungannya dibagi  di  antara  mereka. 47 Mudharabah  yang  dimaksud  dalam  pengelolaan  harta benda  wakaf  adalah  syarikat  antara  nazir  dan  pihak  penanam  modal,  untuk mengembangkan  usaha  yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  umum  dan  umat. Selanjutnya  keuntungan  dari  hasil  kerjasama  ini  dibagi  berdasarkan  kesepakatan (akad kontrak) di antara kedua belah pihak.

## D. Kesimpulan
45 Atang  Abd.  Hakim, Fiqih  Perbankan  Syariah:  Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam Peraturan Perundang-undangan (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2011), 215.
46 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al- Fiqh ‘ala al -Maz}a>hib al- Arba’ah, Jilid III (Beirut: Dar al- Fikr, 1986), 34.
47 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Fikih  Muamalah  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1974),  90. Lhat  juga  Helmi  Karim, Fikih  Muamalah (Cet.  III;  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2002),  12;  M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 2006), 24.
Pemanfaatan  wakaf  tidak  dapat  dilepaskan  dari  bentuk  harta  yang diwakafkan.  Pemanfaatan  wakaf  pada  masa  Rasulullah  masih  sangat  sederhana, karena  karakteristik  harta  yang  diwakafkan,  yang  bersifat  utuh  dan  abadi. Pengoptimalan  fungsi  wakaf  dengan  berorientasi  pada  sosial  dan  ekonomi, membutuhkan  peran  masyarakat  dan  pemerintah.  Partisipasi  negara/pemerintah terutama  dalam  penyediaan  fasilitas  (kemudahan)  dan  pengaturan  wakaf  yang memberikan  dorongan  dan  motivasi  untuk  mengoptimalkan  tujuan-tujuan  wakaf, terutama tujuan yang bersifat ekonomis.
Kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai guna akan mengubah paradigma tentang  pengelolaan  wakaf  kearah  pengelolaan  wakaf  yang  lebih  modern. Paradigma  baru  pengelolaan  wakaf  semestinya  didasari  oleh  aspek  tersebut, sehingga jika benda wakaf yang hanya memberikan manfaat yang kecil atau tidak sama  sekali,  sudah  selayaknya  benda  tersebut  diberdayakan.  Pemberdayaan  benda wakaf  tersebut  dilakukan  secara  profesional-produktif  untuk  meningkatkan  nilai fungsi  yang  berdimensi  ibadah  dan  memajukan  kesejahteraan  umum.  Harta  benda wakaf  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  dan  menjadi  produktif,  dapat dikelola  dan  dikembangkan  dengan  menggunakan  manajemen  ekonomi  dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dengan demikian, harta benda wakaf dapat diambil manfaatnya untuk pengembangan umat dan masyarakat.
Daftar Pustaka
Al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Ali, Mohammad Daud. Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Pres, 2006.
Azizy,  A.  Qodri. Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat  (Meneropong  Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Departemen  Agama  RI, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia.  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
_____. Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif  Strategis  di  Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa. Cet. III, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat. Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
Faturrahman,  Ahrul  Sani,  et.al, Hukum  Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf . Cet. I; Ciputat: IIMaN Press, 2004.
Haq Faisal, dan A. Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Cet. II; Pasuruan, Jawa Timur: Garoeda Buana Indah, 2004.
Hasanah,  Uswatun. “Manajemen  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia” Makalah, Disampaikan  pada  Seminar  Internasional  Wakaf  Sebagai  Badan  Hukum Privat,  diselenggarakan  oleh  Universitas  Islam  Sumatera  Utara  di  Hotel Garuda Medan, 6-7 Januari 2003.
Al-Kabisy , Muhammad ‘Abid Abdullah . Ahkam al- Waqf fi Syari’at al -Islamiyyah, Jilid II. Baghdad: Mathba’ah al -Irsyad, 1977.
Karim, Helmi. Fikih Muamalah. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Kencana,  Ulya. Hukum  Wakaf  Indonesia:  Sejarah,  Landasan  Hukum  dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam.  Malang: Setara Press, 2017.
Lubis, Suhrawardi K., et.al. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Mannan,  M.A. Cash  Waqf  Certificate,  An  Innovation  in  Islamic  Financial Instrument,  terj.  Tjasmijanto  dan  Rozidyanti,  Sertifikat  Wakaf  Tunai: Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam.  Depok:  Ciber  &  PKTTI_UI, 2008.
Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.
Mushlih Abdullah, dan Shalah ash-Shawi, Ma La Yasa’t Tajiru Jahluhu , terj. Abu Umar  Basyir, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam.  Cet.  I;  Jakarta:  Darul  Haq,
2004.
Prihatini,  Farida,  et.al, Hukum  Islam  Zakat  dan  Wakaf;  Teori  dan  Prakteknya  di Indonesia.  Cet  I;  Jakarta:  Papas  Sinar  Sinanti-Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Qahaf,  Mundzir. Manajemen  Wakaf  Produktif,  terj.  Muhyidin  Mas  Rida.  Cet.  I; Jakarta: Khalifa, 2005.
Republik  Indonesia. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
______. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sulistiani,  Siska  Lis. Pembaruan  Hukum  Wakaf  Di  Indonesia.  Cet.  I;  Bandung: Refika Aditama, 2017.
Utomo,  Setiawan  Budi. Fiqih  Aktual:  Jawaban  Tuntas  Masalah  Kontemporer. Jakarta: Gema Insani , 2003.