Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP DESTINASI WISATA KOTA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN

## Lilis Yuaningsih
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung Email: lilisyuaningsih@stiabandung.ac.id

## ABSTRAK
Destinasi  wisata  kota  merupakan  potensi  ekonorni  yang  cukup  besar  berkontribusi  dalam pembangunan  daerah.  Dengan  kebijakan  kepariwisataan  diharapkan  dapat  meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Destinasi  wisata  melalui  program  pemberdayaan  masyarakat  tiada  lain  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil dan usaha kecil menengah serta pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan teknik wawancara dan kajian dokumen kemudian dianalisis. Hasil penelitian, bahwa kebijakan destinasi wisata kota telah memberikan nilai signifikan terhadap ekonomi masyarakat, pemberdayaan, usaha kecil  menengah  dan  terwujudnya smartcity  branding serta  berkontribusi  pada  pendapatan  asli daerah Kota Bandung.
Kata Kunci : Kebijakan, Destinasi Wisata, Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT
The city's tourist destination is a considerable economic potential contributing to the development of the area. Tourism policy is expected to improve the local opinion, while providing economic impact to the welfare of the community. Tourist destination through Community  Empowerment Program is no other to improve the economic growth of the real sector and small business as well as regional development. The methods used in the study are qualitative descriptive, data collection with interview techniques and study of documents then analyzed. The results of the study, that the city's  tourist  destination  policy  has  given  significant  value  to  the  community  economy, empowerment, small business and the realization of smartcity branding and contributing to the original revenue of the city of Bandung.

## Keywords: Policies, Travel Destinations, Community Empowerment

## A. PENDAHULUAN
Paris  Van  Java  demikian  favorit  julukan Kota  Bandung  sebagai  salah  satu  destinasi  parawisata unggulan  di  Jawa  Barat.  Percepatan  destinasi  wisata  yang  didukung  oleh  kebijakan  pemerintah daerah menjadikan Kota Bandung sebagai pusat jasa, studi dan seni budaya serta lahirnya produk pariwisata Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE) berbasis edukasi ( knowledge-based tourism ).  Produk  tersebut  mampu  mendongkrak  ekonomi  masyarakat  lokal  dan  berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Melalui MICE edukasi sejak tahun 2011 Kota
Bandung  menjadi  icon  Kawasan  Pengembangan  Pariwisata  Nasional  (KPPN)  dan  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Jawa Barat.
Destinasi  wisata  kota  merupakan  bagian  penting  dari  sumber  ekonomi  daerah  dan masyarakat. Kawasan tujuan wisata kota yang terintegrasi dengan objek wisata lainnya diseputar Kota  Bandung,  telah  memberikan  opini  positif  terhadap  wisatawan  domestik  maupun mancanegara,  maka  dengan  potensi  tersebut  dapat  dijadikan  modal  destinasi  kota  guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Destinasi wisata kota telah menjadi industri  bagi  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  dan  memberikan multiplier effect terhadap ekonomi  yang  berdampak  langsung  terhadap  peningkatan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat lokal. Destinasi wisata kota terbukti menjadi roda penggerak aktivitas ekonomi masyarakat lokal dalam  suatu  kawasan  dan  memberikan  nilai  ekonomi  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Seperti halnya kesuksesan Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Terdorong hal itu, Kota Bandung oleh British Council dijuluki sebuah kota kreatif di Asia Pasifik  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  pesat.  Dengan  modal  destinasi  ini,  maka rekonstruksi  destinasi  wisata  kota  di  Kota  Bandung  sangat  mungkin  dikembangkan  oleh pemerintah  daerah  dikemudian  hari.  Namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  wisatawan mancanegara mengalami fluktuatif sehingga perlu dicari solusi dan kebijakan destinasi wisata kota agar ekonomi di sektor ini kembali menggeliat.
Bila dilihat destinasi wisata kota, pemerintah daerah menyuguhkan pesona natural seni dan budaya  masyarakat  Bandung  yang  unik  dengan  daya  tarik  yang  luar  biasa  agar  wisatawan mancanegara  terpesona  sehingga  betah  tinggal  di  Kota  Bandung.  Wisata heritage salah  satu destinasi unggulan dan peluang daya tarik  yang dikemas secara edukatif sehingga para wisman memahami,  mengetahui,  mengalami  dan  menghargai  katakter heritage .  Tujuannya  agar  setiap wisman paham arti dari suatu budaya bangsa, tidak hannya sekedar mendeskripsikan dari realitas yang ada.
Tabel 1 Kunjungan Wisman ke Kota Bandung Tahun Wisata Jumlah Mancanegara Domestik 2011 225.585 6.487.239 6.712.824 2012 176.855 5.080.584 5.257.439 2013 176.432 5.388.292 5.564.724 2014 180.143 5.627.421 5.807.564 2015 183.932 5.877.162 6.061.094 2016 173.036 4.827.589 5.000.625 Sumber: Disbudpar Kota Bandung
Pada  sisi  kuliner  adalah  satu  aktivitas  makanan  masyarakat  lokal  khas  Sunda,  dengan berbagai  olahan  yang  penyajiannya  tradisional,  unik  dan  menyantapnya  merupakan  bagian menarik  bagi  setiap  wisman.  Wisata  edukatif  identik  dengan  pendidikan  tematik,  budaya  dan lingkungan bagi pelajar dan mahasiswa sebagai bahan materi pendidikan luar kelas. Karyawisata ini  sangat  bermanfaat  dan  terintegrasi  dengan  kebudayaan  lokal  serta  lingkungan  alam  sebagai sumber  belajar.  Artinya  mampu  merangsang  kreativitas  siswa,  informasi  lebih  luas,  aktual, konstuktif dan komprehensif, agar siswa dapat mencari serta dapat mengolah sendiri inforrnasinya.
Sebab  itu,  Kota  Bandung  sebagai  objek  daya  tarik  wisata  modern  banyak  yang  dapat ditawarkan disaat kondisi kunjungan wisman ke Kota Bandung mengalami fluktuatif.
Berdasarkan data Disbudpar Kota Bandung, destinasi wisata kota memiliki banyak objek yang  dapat  dikunjungi  lengkap  dengan  semua  fasilitasnya.  Hal  ini  guna  memberikan  banyak alternatif kepada  wisman. Karena daya tarik wisata Kota  Bandung sangat variatif  dan menarik, selain letak geografis dan lingkungan natural juga didukung oleh infrastruktur reprensentatif dari kebijakan  pemerintah  daerah  agar  terbangun  iklim  kondusif,  mudah  aksebilitas,  transportasi, kornunikasi, hotel dan penginapan serta restoran dengan kenyamanan suasana sosiokultural Tatar Sundanis.
Dalam  kebijakan  dan  regulasi  kepariwisataan  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  dengan mengedepankan asas norma-norma religius dan budaya masyarakat lokal, maka pengembangan destinasi wisata kota yang kreatif, someah dan berwawasan lingkungan, diharapkan dapat menarik investasi guna mendukung  pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan  sehingga memberdayakan masyarakat secara finansial dapat tergerak pesat.
Melalui  implementasi  kebijakan  ekonomi  destinasi  wisata  kota  di  Kota  Bandung,  maka kualitas layanan publik semakin baik dan kondusif. Dengan demikian, seiring masuknya investasi ke Kota Bandung, maka arah dan tujuan pembangunan daerah yang berorientasi destinasi wisata kota  dapat  berjalan  dinamis  dan  kondusif  serta  perekonomian  masyarakat  perkotaan  semakin tumbuh.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Dalam mewujudkan kebijakan ekonomi destinasi wisata kota di Kota Bandung, berdasar kepada Undang-Undang  Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP Nomor 50 Tahun  2011  tentang  Ripparnas,  Perda  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan  Kota  Bandung,  Perda  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Kepariwisataan  dan  Perda  Nomor  11  Tahun  2004  tentang  Retribusi  Pembinaan  dan  Promosi Penyelenggeraan Usaha Kepariwisataan yang mengatur kegiatan wisata, fasilitas dan pelayanan yang  disediakan  masyarakat, stakeholder ,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Artinya, pengembangan  destinasi  wisata  kota  tidak  dapat  berjalan  sendiri-sendiri,  namun  membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
Kebijakan  dapat  dipahami  seperti  pernyataan  Grindle  (2018),  bahwa  pelaksanaan kebijakan merupakan proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program tertentu. Artiya,  proses  pelaksanaan  dapat  dimulai  ketika  tujuan  dan  sasaran  telah  ditetapkan,  program kegiatan teleh tersusun yang didukung oleh anggaran yang siap digunakan untuk mencapai sasaran atau tujuan.
Menurut Tahir (2016), implementasi kebijakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik.  Namun  sering  bertentangan  dengan  apa  yang  diharapkan,  bahkan  produk  kebijakan menjadi hambatan bagi si pembuat kebijakan itu sendiri. Menurut Dunn (2016), kebijakan publik adalah  pola  ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan-pilihan  kolektif  yang  berkorelasi,  dan termasuk  keputusan  tidak  bertindak  yang  dibuat  lembaga  pemerintah.  Edgell  mengatakan kebijakan  destinasi  wisata  kota  merupakan  kerangka  etis  yang  terfokus  pada  isu-sisu  destinasi yang  akan  dihadapi  dan  mempertemukan  secara  efektif  antara  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  dan  pemerintah  dengan  rencana,  pembangunan,  produk,  pelayanan, marketing, dan tujuan  serta  sasaran.  Kebijakan  destinasi  wisata  kota  mencakup  keterkaitan  antara  kehendak, kebijakan,  dan  hasil.  Pada  kehendak,  kebijakan  destinasi  harus  terefleksikan  sikap  pemerintah.
Pada  tindakan,  kebojakan  yang  terefleksikan  itu  harus  menjadi  perilaku  pemerintah  daerah  dan pada level hasil yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Sesuai  dengan  RIPP  Kota  Bandung  bahwa  kegiatan  wisata  kota  yang  dikembangankan berdasar pada wisata belanja ( shopping ), hiburan, dan MICE.

## Tabel 2
Kegiatan Wisata Kota Bandung Kegiatan Utama Kegiatan Penunjang a. Sighseeing berupa city sight ’
b. Daya tarik wisata khusus: arsitektur gedung / bangunan dan monumen
c. MICE
a. Hiburan
b. Kehidupan malam dan bioskop
c. Belanja ( shopping )

## Sumber: Disbudpar Kota Bandung
Kebijakan ekonomi destinasi wisata adalah landasan awal dalam setiap pariwisata program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepariwisataan. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi destinasi wisata kota tentunya sangat dinamis karena beriringan dengan kondisi sebuah kawasan yang dijadikan objek wisata.
Goeldner  dan  Ritchie  (2019)  mendefinisikan  kebijakan  pariwisata  sebagai  regulasi, pedoman,  arah,  sasaran  pembangunan,  promosi  dan  strategi  destinasi  yang  dapat  memberikan kerangka  kerja  dalam  pengambilan  keputusan  individu  maupun  kolektif  sehingga  dapat mempengaruhi  pengembangan  pariwisata  dalam  jangka  panjang.  Sebab  itu,  kebijakan  destinasi wisata  kota  harus  dijamin  oleh  negara  dan  pemerintah  daerah  agar  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan oleh dampak pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat perkotaan.
Dalam  konteks  pemberdayaan  masyarakat,  menurut  Bachrach  dan  Botwinick  (2016), dibutuhkan peran aktif masyarakat secara luas. Artinya dalam setiap destinasi wisata kota maka pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilibatkan, dan diberdayakan  yang dirumuskan secara tersendiri dalam sebuah rencana pembangunan destinasi wisata kota baik secara individu maupun  kelompok.  Sedangkan  Pendit  (2018)  mengatakan,  bahwa  dalam  pemberdayaan masyarakat  pariwisata  dalam  konteks  pembangunan  destinasi  yang  multidimensional  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  harus  berorientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat  sebagai anggotanya.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna menjelaskan secara detail hasil analisis  guna  memperoleh  gambaran  mengenai  perkembangan  destinasi  wisata  kota  dengan dukungan  pemberdayaan  masyarakat  lokal.  Fakta  empiris  menjadi  perhatian  penelitian  dan dianalisis secara mendalam. Data diperoleh dari dua sumber, yakni: data primer, diambil langsung dari sumbernya di lapangan, seperti data-data parsial dari Disbudpar Kota Bandung, wawancara dan informasi pendukung dari lapangan meliputi masyarakat pelaku pariwisata, stakeholder dan para  usaha  kecil  dan  menengah  yang  terdampak  destinasi  wisata  kota  di  Kota  Bandung.  Data sekunder, diperoleh tidak langsung dari sumbernya, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, aktikel,  media  masa,  jurnal  penelitian  pariwisata  dan  data-data  yang  relevan  untuk  mendukung penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari dokumen Disbudpar dan BPS Kota Bandung.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Ekonomi Destinasi Wisata Kota di Kota Bandung
Kebijakan ekonomi terhadap destinasi wisata kota pemerintah daerah Kota Bandung merupakan gambaran  dinamisasi  berfungsinya  sistem  ekonomi  masyarakat  perkotaan  yang  didalamnya melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat pelaku wisata kota, investor sektor objek dan jasa wisata, wisatawan domestik dan mancanegara sebagai konsumen dan pengguna jasa wisata, dan pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dan penyedia sarana dan prasarana pendukung pasar destinasi  wisata  kota  yang  berkelanjutan.  Daya  tarik  "Kota  Kembang"  sangat  didominasi  atau dipengaruhi oleh kondusivitas lingkungan dan didukung oleh faktor alam agraris natural. Objek destinasi wisata kota sebenarnya telah disediakan oleh masyarakat wisata dan para investor dengan kapasitas besar.
Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  wisatawan  yang  datang  berkunjung  ke  Kota  Bandung adalah berasal dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Disbudpar salah satu dinas yang berperan aktif terhadap destinasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan wisata dan budaya lokal, serta berupaya mewujudkan sebagai kota wisata yang bertumpu pada jasa, studi dan seni budaya dengan  optimalisasi  keunggulan  seni  budaya  lokal.  Masyarakat  memiliki  peran  sentral  dalam memberikan  pelayanan  jasa  secara  maksimal  demi  mewujudkan  pariwisata  lokal  berbasis masyarakat ( community based tourism ).
Beberapa  tahun  terakhir  ini,  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  telah  melakukan  berbagai perubahan  infrastruktur  kota  dan  promosi  pariwisata  guna  menunjang  destinasi  wisata  kota, sehingga  mengingatkan  masyarakat  dunia  bahwa  Kota  Bandung  layak  dikunjungi  sebagai  kota historikal dunia. Arah kebijakan ekonomi destinasi wisata kota pemerintah daerah Kota Bandung, selain  mencanangkan  visi,  "Bandung  sebagai  Kota  Tujuan  Wisata  dan  Kota  Idaman",  yang dikemas  menjadi  dua  belas  tujuan,  dengan  model  kolaboratif  ( top  down dan bottom  up )  yang mengedepankan  partisipasi  publik  secara  utuh  yang  melibatkan  berbagai stakeholder wisata. Sedangkan  program-program  pengembangan  destinasi  wisata  kota  mencakup  produk  wisata, lingkungan hidup, kualitas SDM, marketing , pelestarian seni dan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penunjang program masyarakat lokal.
Pada sisi lain, pemerintah daerah dengan kebijakannya senantiasa melibatkan banyak pihak, khususnya stakeholder .  Terutama  pada  sektor  informal  dan  kuliner  UKM.  Pemerimtah  daerah melihat  sektor  kuliner  paling  disukai  para  wisatawan  domestik  dan  mancanegara.  Sektor  inilah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.

## Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal
Ekonomi  kreatif  berbasis  budaya  lokal  membuka  ruang  bagi  masyarakat  Kota  Bandung untuk  berinovasi  khususnya  yang  bergelut  di  bidang  kreatif  dan  mendapatkan  kemanfaatan ekonomi secara langsung dari aktivitas yang dilakukan atau digeluti. Negara, wilayah atau daerah mampu menciptakan  produk  baru  yang  unik  sehingga  mampu  memberikan  nilai tambah  secara ekonomis untuk PAD.
Hasil  penelitian,  industri  kreatif  di  Kota  Bandung  didominasi  oleh  kelompok  busana ( fashion ),  periklanan,  kerajinan  dan  desain.  Sektor  ini,  bila  dikelola  maksimal,  kontribusinya terhadap  pendapatan  produk  domestik  bruto  (PDB)  cukup  signifikan.  Inilah  yang  perlu diperhatikan dan diseriuskan oleh pemerintah daerah sehingga industri kreatif di Bandung perlu terus dikembangkan. Ada 14 subsektor industri kreatif, yakni peranti lunak ( software ), periklanan, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, permainan interaktif, televisi dan radio, film, video dan
fotografi, busana (fashion), desain, musik, kerajinan, arsitektur, pasar dan barang seni, penerbitan dan percetakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri ekonomi kreatif tidak dapat lepas dari budaya lokal  ( local  genius ),  yang  telah  memberikan  ruh  dan  nilai-nilai  bermakna  dalam  lingkungan kehidupan masyarakat. Artinya, ekonomi kreatif tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dalam dimensi seni dan kebudayaan. Sebab ide-ide krativitas telah lahir dari produk budaya  yang  sangat  menentukan  arah  dan  tujuan  perkembangan  ekonomi  kreatif.  Bila  hal  ini dikelola secara profesional, tak hanya PDB yang meningkat tetapi dapat membuka lapangan kerja dan angka kemiskinan dapat teratasi secara bertahap. Kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal ini dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat lokal dengan mendayagunakan potensi-potensi  yang  terdapat  pada  budaya  lokal  dan  digunakan  sebagai  modal  untuk  meraih keuntungan secara ekonomis.

## Kebijakan Ekonomi Wisata Berkesinambungan
Substantif  kebijakan  ekonomi  wisata  kota  yang  berkesinambungan  tiada  lain  untuk mewujudkan sebuah kota yang berbasis wisata dan budaya dengan kearifan lokal ( local wisdom ). Kebijakan  ekonomi  wisata  Kota  Bandung  mengintegrasikan  kekuatan  potensi  lokal  dengan sumberdaya  masyarakat  lokal,  hal  ini  tiada  lain  bertujuan  guna  membangun  kekuatan  baru  di sektor pariwisata perkotaan antara kekuatan investor besar dan potensi yang dimiliki masyarakat Kota Bandung sehingga mampu membangun kreativitas dan inovasi yang berkelas internasional. Harapannya adalah membangun kota mandiri bertaraf internasional dengan destinasi wisata kota yang lebih modern dan terukur untuk kemajuan perekonomian masyarakat Kota Bandung.
Guna  menyukseskan  kebijakan  destinasi  wisata  kota  maka  diperlukan  berbagai  potensi daerah termasuk sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, professional dan bertarap lokal, nasional maupun global. Kebijakan yang digulirkan tersebut, dari hasil penelitian lapangan telah membawa  semangat  baru  bagi  masyarakat  yang  tergabung  dalam  komunitas  pembangunan kepariwisataan Kota Bandung. Pergerakan perekonomian pada sektor ini terus meningkat meski dibutuhkan  kerja  keras  akibat  masih  fluktuasinya  kunjungan  wisatawan  mancanegara  ke  Kota Bandung.

## Pemberdayaan Local Wisdom
Perkembangan  destinasi  wisata  kota  di  Kota  Bandung,  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini cenderung naik meski belum signifikan. Hal ini tentunya setelah dilakukan berbagaai terobosan program  wisata  oleh  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  Disbudpar  Kota  Bandung,  telah menimbulkan  berbagai  dampak  yang  cukup  luas  bagi  masyarakat  lokal,  baik  dari  sisi  sosial, budaya  dan  ekonomi.  Dengan  berbagai  terobosan  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan kunjungan wisman ke Kota Bandung.
Kesuksesan  destinasi  wisata  kota  di  Kota  Bandung,  dibutuhkan  perwujudannya  secara bersama-sama,  maka  melalui  peran  serta  masyarakat  kota  yang  lebih  merata  dan  kesadaran masyarakat akan pentingnya destinasi maka pemerintah daerah telah membuat berbagai program destinasi dengan kebijakan-kebijakan berkesinambungan yang selaras dengan visi dan misi Kota Bandung.
Kebijakan yang relatif popular dalam masyarakat adalah program pemberdayaan ekonomi pariwisata yang lebih dikenal, yakni:
a. Pengembangan destinasi wisata kota sebagai industri pariwisata yang berbudaya dan religius untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan PAD.
b. Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal melalui seni budaya lokal sebagai daya tarik Kota Bandung.
c. Pengembangan potensi UMKM masyarakat lokal, sebagai potensi  ekonomi masyarakat Kota Bandung dan potensi kuliner yang sangat digemari wisatawan mancanegara.
d. Pembangunan  ekonomi  wisata  kota  berkesinambungan,  tiada  lain  untuk  mengembangkan ekonomi  rakyat  berbasis  potensi  lokal,  mengembangkan  produk  yang  mampu  bersaing  di tataran global sehingga masyarakat mandiri dari sisi financial .
e. Peningkatan  kesadaran  wisata  melalui  peran  dan  fungsi  berbagai  komunitas  dan  kelompok masyarakat  yang  peduli  wisata  kota  Bandung,  merupakan  elemen  penting  yang  turut berkontribusi suksesnya destinasi wisata kota di Kota Bandung.

## Dampak Ekonomi Pengembangan Destinasi Wisata Kota
Pengembangan  destinasi  wisata  kota  di  Kota  Bandung,  sangat  signifikan  berkontribusi terhadap PAD Kota Bandung. Sektor ini, adalah satu sumber pajak daerah sehingga dibutuhkan penanganan serius agar sektor ini terus berkembang dan memajukan perekonomian masyarakat yang  terkena  dampak.  Artinya,  bagi  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  destinasi  tidak setengah hati dan perlu melibatkan masyarakat secara intens.
Hasil penelitian diketahui bahwa adanya kebijakan destinasi wisata kota, masyarakat lokal yang terdampak telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat perkotaan yang lebih baik. Selain ekonomi meningkat juga memberikan peluang bagi tenaga kerja di sektor pariwisata  Kota  Bandung.  Pada  sisi  investor,  adanya  kebijakan  ini  telah  membuka  akses kemudahan berinvestasi karena adanya kemudahan membuka usaha baru pada sektor pariwisata. Berbagai  inovasi  dan  stimulus  pun  telah  dibuka  oleh  pemerintah  daerah  dengan  tujuan  untuk membangkitkan dunia pariwisata yang sempat menurun.
Bagi pemerintah daerah Kota Bandung, implementasi kebijakan destinasi wisata kota tiada lain  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  program  yang  tertuang  dalam  visi  misi  sehingga mempercepat  pencapaian  prestasi  daerah.  Selain  itu,  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dari sektor  pariwisata  terus  ditingkatkan  dan  terbangunnya  investasi  dalam  pembangunan  Kota Bandung.
Melalui implementasi kebijakan kolaboratif yang diharapkan dapat membuka peluang usaha baru  bagi  masyarakat  lokal  dan terbukanya  lapangan  kerja  baru  di  sektor  pariwisata  dan  sektor lainnya. Bagi masyarakat lokal, dengan penerapan kebijakan kolaboratif dapat membuka peluang ekonomi yang lebih besar sehingga percepatan kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Inilah maknanya  mengapa  masyarakat  harus  terlibat  di  dalammya,  agar  peran  serta  mereka  dapat dirasakan langsung.
Dengan  berkembangnya  kepariwisataan  Kota  Bandung  secara  berkesinambungan,  telah berdampak  positif  terhadap  perekonomian  masyarakat  di  sektor  wisata.  Selain  itu,  pemenuhan kebutuhan  fasilitas  umum  sebagai  pendukung  pariwisata  dan  menjadi  konsekuensi  pemerintah daerah untuk melengkapinya sehingga wisatawan domestik maupun mancanegara merasa nyaman dan betah tinggal lebih lama di kota Bandung.
Dampak yang ditimbulkan dari sarana dan prasarana ini, dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat pelaku pariwisata dalam mendukung pendapatan ekonomi masyarakat. Artinya, dengan  penerapan  kebijakan  destinasi  wisata  kota  oleh  pemerintah  yang  berkelanjutan,  maka semakin  menguatkan  peran  lembaga  dan  organisasi  masyarakat  untuk  sama-sama  membangun kepariwisataan daerah dan semua kepentingan yang ada di dalamnya dapat terakomodir. Termasuk investor, maka dengan kebijakan tersebut, kemudahan berinvestasi semakin terbuka dan mudah serta  adanya  jaminan  kepastian  hukum  dari  pemerintah  daerah  Kota  Bandung  terhadap  semua investor.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## E. SIMPULAN
Kota Bandung, secara ekonomi tergolong cukup baik dari seluruh Kabupaten dan Kota, yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sektor destinasi wisata Kota, telah melewati batas potensi ekonomi lokal, nasional  dan  telah  mampu  menembus  pasar  mancanegara.  Ekonomi  Kota  Bandung,  berbasis kerakyatan,  lokal,  seni  dan  budaya,  pendidikan  dan  religi  telah  berlangsung  dengan  baik. Kebijakan  destinasi  wisata  kota  telah  selaras  dengan  tujuan  ekonomi  kerakyatan  dan  nasional. Wujud dalam pemberdayaan masyarakat kota dalam aktivitas destinasi wisata kota telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Peran serta masyarakat lokal kini lebih terbuka namun tetap mempertahankan budaya lokalnya sehingga terjaga kelestarian dan keasliannya. Masyarakat lokal di  sektor  destinasi  wisata  kota  tetap  memerlukan  pembinaan  pemerintah  daerah  Kota  Bandung agar muncul produk-produk baru masyarakat dalam perspektif kepariwisataan yang terakomodir secara baik dan merata.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Lokman  Mohd.  Tahir,  School  Operational  Funding  to  Support  School  Activities. International Journal of Evaluation and Research in Education , Vol.3 , No.l , March 2016, 66-78.
Andrew, Heywood (2017). Political Theory: An Introduction. New York: Palgrave.
Bachrach,  Peter  &  Aryeh,  Botwinick.  (2016).  Power  and  Empowerment:  A  Radical  Theory  of Participatory Democracy. Philadephia: Temple University Press.
Bukart,  A.  J.  &  Medlik,  S.  (2018).  Tourism:  Past,  Present  and  Future.  Universitas  Michigan: Heinemann.
Dunn, William N. (2016). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada.
Edgell,  Sr.,  et.al.  (2016).  Tourism  Policy  and  Planning:  Yesterday,  Today  and  Tomorrow.
Amsterdam: Elsevie.
Goeldner, Charles R. & J. R.Brent, Ritchie. (2019). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. 11th ed.
Grindle, Merilee S. (2018). Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.
Gronroos, Michael (2019). Perceived Service Quality Model. Ohio: University Press. Ismayanti (2017). Pengantar Pariwisata. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pitana, I. Gde & Gayatri, G. Putu (2016). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Publisher. Pendit, Nyoman S. (2018). Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. Subhani, Armin. 2018. Potensi Objek Wisata Pantai di Kabupaten Lombok Timur. Tesis Program Studi  Kependudukan  dan  Lingkungan  Hidup ,  minat  Utama:  Pendidikan  Geografi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
http://portal.bandung.go.id, diposting 4 Juni 2020, pkl 14.35. https://money.kompas.com/read/2008/05/27/20160710/-Regiona1-Jawa, diposting 5 Juni 2020. Data BPS Kota Bandung, 2016.