Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal

## Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo

## Mahfiza
IAIN Sultan Amai Gorontalo mahfiza001@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  board's  knowledge  of  budget  oversight  at  the Gorontalo  City  DPRD  Secretariat.  The  method  used  to  analyze  the  data  in  this  research  is simple  regression.  In  testing  hypotheses  that  use  regression  analysis  requires  that  the  data analyzed be at least interval scale data. The results of the study indicate that the knowledge of board members has a significant effect on budget oversight.
Keywords: Board Knowledge, Budget Oversight

## 1. Pendahuluan
Untuk mendukung akuntanbilitas dan transparansi diperlukan pengawasan baik secara internal control maupun secara eksternal control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  peran  dari  dewan  menjadi semakin  meningkat  dalam  mengontrol  kebijaksanaan  pemerintah.  Lembaga  legislatif mempunyai  tiga  fungsi  yaitu:  (1)  fungsi  legislasi  (fungsi  membuat  peraturan  perundang- undangan),  (2)  fungsi  anggaran  (fungsi  untuk  menyusun  anggaran),  dan  (3)  fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.
Permasalahannya  adalah  apakah  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  lebih disebabkan  pengetahuan  dewan  ataukah  lebih  disebabkan  karena  permasalahan  lain.  Di samping  itu,  apakah  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  publik  juga  akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.
Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor  eksternal  (Pramono,  2002).  Faktor  internal  adalah  faktor  yang  dimiliki  oleh  dewan yang  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan,  salah satunya  adalah  pengetahuan  tentang  anggaran.  Sedangkan  faktor  eksternal  adalah  pengaruh

## Volume. 14, Nomor 2, Desember 2018
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
dari  luar  terhadap  fungsi  pengawasan  oleh  dewan  yang  berpengaruh  secara  tidak  langsung terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan,  diantaranya  adalah  adanya  partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.
Permasalahan  di  lapangan  adalah  sejumlah  isu  yang  berkaitan  dengan  perencanaan anggaran pemerintah daerah. Sebagai contoh  dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD)  fiktif,  Hal  yang  sangat  kritis  pada  tahap  perencanaan  anggaran  tersebut  adalah perlunya penguatan pada sisi  pengawasan.  DPRD merupakan lembaga  yang memiliki  posisi dan  peran  strategis  terkait  dengan  pengawasan  keuangan  daerah.  Peraturan  Pemerintah  (PP) RI  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyatakan  bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
Isu-isu di atas dapat dijadikan sebagai rujukan dan tidak menutup kemungkinan dapat digeneralisasikan  pada  setiap  daerah  dalam  wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia. Walaupun  pada  kenyataannya  masih  terdapat  permasalahan  dan  kelemahan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dari  aspek  lembaga  legislatif,  yaitu  masih  rendahnya  peranan DPRD  dalam  keseluruhan  proses  atau  siklus  anggaran,  baik  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan,  pelaporan  maupun  pengawasan  program  kerja  eksekutif.  Hal  ini  berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah.
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul:  Pengaruh Pengetahuan  Dewan  Terhadap  Pengawasan  Anggaran  Pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1  Pengertian Pengetahuan
Definisi Pengetahuan adalah kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas  dalam  suatu  pekerjaan.  (Robbins,  dalam  Prasetyo,  2008:45).  Setiap  orang  mempunyai kekuatan  dan  kelemahan  dalam  pengetahuan  dan  hal  itu  yang  membuatnya  unggul dibandingkan dengan orang lain dalam melakukan tugas-tugas atau kegiatan tertentu. Gibson et.al (2006) menyatakan bahwa perbedaan dalam pengetahuan ini akan berpengaruh terhadap kepuasan  kerja  individu.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  pengetahuan  merupakan  kemampuan yang memungkinkan seseorang  melakukan pekerjaan secara psikis.
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
Pengetahuan  anggota  DPRD  tentang  anggaran  berkaitan  erat  dengan  fungsi  anggaran dan  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan.  Fungsi  penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif.  Fungsi  pengawasan  DPRD  memberikan  kewenangan  dalam  pengawasan  kinerja eksekutif  dalam  pelaksanaan  APBD.  Dalam  situasi  demikian  anggota  DPRD  dituntut memiliki  keterampilan  dalam  membaca  anggaran  di  daerah  sehingga  DPRD  dapat  bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
Pengetahuan  merupakan  persepsi  responden  tentang  anggaran  (RAPBD/APBD)  dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagagalan, dan kebocoran anggaran. Nur dan Bambang dalam Winarna dan Muri (2010) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD  harus  menguasai  keseluruhan  struktur  dan  proses  anggaran.  Untuk  itu,  pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar  belakang  pendidikannya  ataupun  dari  pelatihan  dan  seminar  tentang  keuangan  daerah yang di ikuti oleh anggota dewan.
Pelatihan/  seminar  mengenai  keuangan  daerah  yang  diikuti  oleh  anggota  Dewan  akan meningkatkan  pemahaman  anggota  dewan  bahwa  proses  alokasi  anggaran  bukan  sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh  DPRD  sejak  penyusunan  rencana  jangka  menengah  daerah  hingga  proses  penentuan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Menurut peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah pasal 34 ayat  3  dan  4  yang  menyatakan  bahwa  kepala  daerah  menyampaikan  rancangan  kebijakan umum  APBD  tersebut  selanjutnya  disepakati  menjadi  kebijakan  umum  APBD.  Yudoyono (2007)  mengatakan  bahwa  agar  mampu  menjalankan  tugasnya  dengan  baik,  DPRD seharusnya  tidak  hanya  mempunyai  kemampuan  di  bidang  politik,  tetapi  juga  pengetahuan yang  cukup  mengenai  mekanisme  kerja  DPRD,  kebijakan  publik,  konsep  dan  teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya.
Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut  dalam  melakukan  pengawasan  keuangan  daerah.  Dimana  pengetahuan  akan memberikan kontribusi lebih ketika didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang cukup menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan (Indriani dan Baswir, 2003)

## 2.2   Pengawasan Anggaran
Pengawasan  menurut  Keputusan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2001  tentang  Tata  Cara Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah. Pasal  1  ayat  (6) menyebutkan, bahwa : “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”,  Sehingga  berdasarkan  ruang  lingkupnya  Fatchurrochman  (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal.  Pengawasan  diperlukan  pada  setiap  tahap  bukan  hanya  pada  tahap  evaluasi  saja (Mardiasmo,2001).
Menurut Werimon, Ghozali, Nazir (2007: 10) bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.
Pengawasan  diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  perencanaan  yang  telah  disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.  74  tahun  2001  (Tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Penyelengaraan  Pemerintah  Daerah) Pasal  (16)  menyebutkan  bahwa  pengawasan  pemerintah  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh dewan  dapat  berupa  pengawasan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  serta preventif dan represif .  Pengawasan  langsung  dilakukan  secara  pribadi  dengan  cara  mengamati,  meneliti, memeriksa,  mengecek  sendiri  di  tempat  pekerjaan  dan  meminta  secara  langsung  dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilkukan dengan cara mempelajari  laporan  yang  diterima  dari  pelaksana.  Pengawasan preventif dilakukan  melalui pre-audi yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi). Pengawasan merupakan tahap integral  dengan  keseluruhan  tahap  pada  penyusunan  dan  pelaporan  APBD.  Pengawasan diperlukan  pada  setiap  tahap  bukan  hanya  pada  tahap  evaluasi  saja  (Mardiasmo,  2001).
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan  dimulai  pada  saat  proses  penyusunan  APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk  menjamin  agar  pelaksanaan  suatu  kegiatan  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  aturan- aturan  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Bila  pengertian  pengawasan  diterapkan  terhadap pengawasan keuangan daerah, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan  rencana,  aturan-aturan,  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Menurut  Baswir  (2005) bahwa  pengawasan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  atau berkesinambungan  untuk  mengamati,  memahami,  dan  menilai  setiap  pelaksanaan  kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.
Tarigan  (2002:146)  mengemukakan  bahwa  pengawasan  jika  dikaitkan  dengan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka dapat  didefinisikan bahwa pengawasan  APBD  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  agar  pengumpulan  pendapatan daerah-daerah  dan  pembelanjaan  daerah-daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  aturan- aturan,  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  Ulum  (2009:129)  menjelaskan  bahwa pengawasan  keuangan  adalah  segala  tindakan  untuk  menjamin  agar  pengelolaan  keuangan berjalan lancar sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan.
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  129,  130  dan  131  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005 pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada  pemerintah  daerah  yang  dikordinasikan  oleh  menteri  dalam  negeri,  untuk kabupaten/kota  dikordinasikan  oleh  gubernur  selaku  pemerintah  meliputi  pemberian pedoman,  bimbingan,  supervisi,  konsultan,  pendidikan,  pelatihan  serta  penelitian  dan pengembangan.
Menurut  Bahtiar  (2002:43),  pengawasan  dan  pemeriksaan  pelaksanaan  APBN dilakukan  oleh  BPK-RI,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan    (BPKP), Inspektorat  Jenderal  Departemen  dan  Inspektorat  Wilayah  Pemerintah  Daerah.  Pengawasan dan  pemeriksaan  tersebut  dilaksanakan  oleh  aparat  pengawasan  tersebut.  Audit  atas  laporan keuangan ( general audit ) pemerintah dilakukan oleh BPK-RI.
Darise  (2006:257),  mengemukakan  bahwa  DPRD  melakukan  pengawasan  terhadap perlaksanaan  peraturan  daerah  tentang  APBD.  Pengawasan  bukan  pemeriksaan,  melainkan pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD. Lebih lanjut Darise (2006:258-259) menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh : a. Pengawasan oleh DPRD
Dalam melaksanakan pengawasan legislatif DPRD dapat mengundang pejabat-pejabat di  lingkungan Pemerintah Daerah  untuk  diminta  keterangan, pendapat  dan saran, menerima, meminta  dan  mengusahakan  untuk  memperoleh  keterangan  dari  pejabat/pihak-pihak  yang terkait; meminta kepada pihak-pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, memberi  saran  mengenai  langkah-langkah  preventif  dan  represif  kepada  pejabat  yang berwenang.

## b. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional
Pengawasan dana APBD oleh aparat pengawasan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  kepala  daerah  menugaskan  badan  pengawas  daerah  untuk melakukan pengawasan fungsional mencakup aspek seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan  tata  laksana  penyelenggaraan  program  kegiatan  dan  manajemen  Pemerintah Daerah.
Pengawasan  dilakukan  oleh  badan  pengawas  daerah  melalui  kegiatan:  pemeriksaan berkala,  pemeriksaan  insidential  maupun  pemeriksaan  terpadu,  pengujian  terhadap  laporan berkala  atau  sewaktu-waktu  dari  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD),  pengusutan  atas kebenaran  laporan  mengenai  adanya  indikasi  terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme; penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. c. Pengawasan oleh Masyarakat
Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberian informasi adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan pemerintah daerah  maupun  DPRD,  penyampaian  pendapat  dan  saran  mengenai  perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan.
Ulum  (2004:81),  mengemukakan  bahwa  pengawasan  keuangan  dapat  ditinjau  dari  sisi, antara lain:
a. Pengawasan berdasarkan objek, yang dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran.
b. Pengawasan  berdasarkan  sifat,  yaitu  pengawasan  dilakukan  secara  preventif  yaitu pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran,  dan  pengawasan
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
dilakukan  secara  detektif,  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  untuk  mendeteksi  terjadinya penyelewengan.
c. Pengawasan  berdasarkan  lingkup,  yaitu  pengawasan  dilakukan  dari  atas  (a)  intern, pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi dari dalam pemerintahan, misalnya Inspektorat Jenderal,  dan  (b)  ekstern;  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  institusi  dari  luar  pemerintah, misalnya BPK, DPR dan Masyarakat.
d. Pengawasan berdasarkan metode, yaitu sistem pengawasan melekat dan fungsional.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  anggaran  yang  dimaksud disini  adalah  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  anggota  dewan  yang  meliputi  Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang  meliputi  pengawasan  pada  saat  penyusunan,  pengesahan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).

## 2.3  Kerangka Pemikiran
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  peran  anggota  dewan,  kapasitas,  dan  profesi  dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik  mewakili  konstituen  dan  kepentingan  kelompok  dan  partainya.  Penelitian  ini menguji  pengaruh  pengetahuan  dewan  terhadap  pengawasan  anggaran.  Untuk  lebih  jelasnya dapat digambarkan ke dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar : Bagan Kerangka Pemikiran

## D.Analisis Data
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  maka  dapat  diperoleh  hasil  pengujian  hipotesis dan uji kemaknaan signifikan, seperti pada tabel berikut:
PENGAWASAN ANGGARAN (Y) PENGETAHUAN DEWAN (X)
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
Tabel: Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan besarnya pengaruh variabel X Terhadap Y
Pengaruh Antar Variabel Besarnya Pengaruh Nilai Sig Alpha (α) Keputusan Kesimpulan R 2 X.Y 0,950 0,000 0,05  Signifikan Diterima Y  X 0,892 0,000 0,05  Signifikan

## Diterima
Keterangan : Jika nilai Sig < nilai Alpha (α), maka signifikan.
Sumber : Lampiran hasil olah data
Dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa variasi  variabel  pengawasan  anggaran  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  pengetahuan dewan  sebesar  0,950  (95,0%).  Sedangkan  besarnya  pengaruh  pengetahuan  dewan  terhadap pengawasan anggaran sebesar 0,892 (89,2%).
Dengan  demikian  dari  hasil  statistik,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  pengujian hipotesis  yang  diajukan  dapat  diterima,  bahwa  pengetahuan  dewan  berpengaruh  signifikan pada taraf uji signifikansi  5% (0,05) terhadap pengawasan  anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo.
Dari  hasil  estimasi  pengujian  hipotesis  dan  besarnya  pengaruh  variabel  pengetahuan dewan  terhadap  variabel  pengawasan  anggaran,  maka  dapat  dibuatkan  persamaan  regresi sederhana sebagai berikut:
Y =   0,485 + 0,892 X + e
Dengan R 2 = 0,950

## 3. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  pada  hasil  analisis  data  statistik  yang  telah  dilakukan  di  atas,  pada dasarnya  merupakan  upaya  untuk  memecahkan  masalah  pokok  yang  di  identifikasi  dalam penelitian ini dari pendekatan statistik. Pengetahuan Dewan berpengaruh signifikan terhadap pengwasan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya koefisien determinasi  (R 2 Y.X ) atau kereratan  hubungan  sebesar  95,0%;  artinya  bahwa  pengawasan  anggaran  dipengaruhi  oleh pengetahuan  dewan.  Mengacu  pada  nilai  koefisien  determinasi  total  (R 2 Y.X )  atau  keeratan hubungan  sebesar  95,0%,  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  variabel  X  mempunyai  tingkat pengaruh ”Sangat Tinggi” terhadap variabel Y .
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
Sedangkan  0,05%  dipengaruhi  oleh  variabel  luar,  misalnya personal  background contoh : jenis kelamin, usia, dan pengalaman organisasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  pengetahuan  yang  dimiliki seseorang akan mampu dapat berbuat banyak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya baik dari segi  kualitas, kuantitas kerja maupun dari segi  ketepatan waktu  dalam menyelesaikan tugas- tugas yang di embannya.
Kemudian  latar  belakang  yang  dimiliki  oleh  anggota  dewan  terdiri  dari  beraneka ragam jurusan. Latar belakang pendidikan  yang dimiliki oleh anggota DPRD yang baru saja terpilih  terdiri  dari  bidang  pendidikan  ekonomi,  hukum,  sosial  politik,  ilmu  agama  dan jurusan lainnya. Pendidikan formal yang dimiliki anggota dewan sebagian besar tidak berasal dari  pendidikan  yang  berhubungan  dengan  administrasi  pemerintahan,  bahkan  pendidikan mereka bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai anggota dewan.
Sedangkan  pekerjaan  terakhir  yang  dimaksud  disini  adalah  profesi  terakhir  yang digeluti  oleh  anggota  DPRD  sebelum  terpilih  menjadi  anggota  Dewan.  Pekerjaan  ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain itu pengetahuan anggota dewan dapat diperoleh melalui pengalaman organisasi. Pekerjaan  organisasi  yang  dimaksud  disini  adalah  organisasi  yang  pernah  digeluti  oleh anggota  DPRD  sebelum  terpilih  menjadi  anggota  dewan.  Pengalaman  organisasi  ini umumnya  terdiri  dari  LSM,  Non  LSM,  organisasi  politik,  akademisi,  organisasi  masyarakat dan lainnya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pandangan  Yudoyono  (2000)  mengatakan  bahwa agar mampu menjalankan tugasnya  dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan dibidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD,  kebijakan  publik,  konsep  dan  teknik  pemerintahan,  teknik  pengawasan  dan sebagainya.
Selain itu, anggota dewan perlu pemahaman tentang peraturan, kebijakan dan prosedur juga  berkaitan  dengan  pemahaman  anggota  DPRD  tentang  undang-undang  atau  peraturan- peraturan  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah  tentang  APBD.  Selanjutnya  dalam  pasal  133  menyebutkan  bahwa  pengawasan pengelolaan  keuangan  daerah  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
yang berlaku.
Hal  ini  berlaku  bahwa  dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap  APBD,  DPRD harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasi bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pemahaman yang cukup mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisa  pembahasan    yang  dilakukan,  maka    dapat dikemukakan  kesimpulan  bahwa  pengetahuan  anggota  dewan  berpengaruh  signifikan terhadap pengawasan anggaran.

## Daftar Pustaka
Bazwir, Revrisond, 2005, Akutansi Pemerintah Indonesia, Edisi tiga BPFE Jogjakarta.
Darise,  Nurlan.  2006. Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Penerbit  PT.  Indeks  Kelompok Gramedia Jakarta.
Gibson, 2006. Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur , Press. Jakarta Erlangga.
Handoko,  T.  Hani.  2000. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Penerbit  PT.  Rineka  Cipta Jakarta.
Mangkunegara,  Prabu.  2005. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi  Ke-2  Penerbit  : Revika Aditam, Bandung
Mardiasmo,  2001, Pengawasan,  Pengendalian,  dan  Pemeriksaan  Kinerja  Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.
Prasetyo,  Indra.  2008. Pengaruh  Pengetahuan,  Komitmen,  Kekuasaan,  Tipe  dan  Perilaku Konflik Terhadap Kepuasan Kerja
Riduwan, 2007. Metode dan Teknik Penyusunan Tesis . Penerbit PT. Alfabeta Bandung
, 2009. Analisis Path (Analisis Jalur) . Penerbit PT. Alfabeta Bandung
Robbins,  Stephen  P.  2003 Perilaku  Organisasi .  Jilid  1,  PT  Indeks  Kelompok  Gramedia,
Jakarta
Sedarmayanti, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia . Penerbit Refika Aditama. Bandung. Sugiyono, 2007. Statistika Penelitian . Penerbit PT. Alfabeta Bandung Sopanah,  2002. Pengaruh  Partsipasi  Masyarakat  Terhadap  Hubungan  Antara  Pengetahuan Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah , Makalah Symposium Nasional Akuntansi V, Semarang.
Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Gorontalo Cabang Gorontal
Sopanah,  2003, Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan  daerah .(Tesis  Program  Pascasarjana  MAKSI  UGM  Yogyakarta)  SNA  VI Surabaya, oktober 2003, p1160.
Stoner, 2005, Management. New Jersy . Printice-Hall International Editions.
Tarigan,  Antoni.  2006. Audit  Sektor  Publik  Pengawasan  dan  Pemeriksaan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah . Bappeda Kabupaten Deli Serdang.
Ulum, Ihyaul, 2009. Akuntansi Sektor Publik , Penerbit PT. Bumi Aksara, Bandung.
. 2004. Akuntansi Pemerintahan , Penerbit PT. UMM Malang
Werimon, Ghozali, Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi
Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua) . Makalah Symposium Nasional Akuntansi VII,Makassar Witono,  Banu.  2003. Optimalisasi  Peran  DPRD  dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah . Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 2 : 151-168.