## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1385-1390 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
Kepemimpinan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah
Susilawati 1 , Eljawati 2 , Gradiana Tefa 3 , Siti Nuraisyah Suwanda 4 , Dadang Suwanda 5
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung (STIA Bandung)
2,3,5 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
4 Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta *Correspondence e-mail: ochayd37@gmail.com 1 , eljawati88@gmail.com 2 , gradiana_tefa@ipdn.ac.id 3 , SNS@ppm-manajemen.ac.id 4 , dadang_suwanda@ipdn.ac.id 5
Abstrak .  Pelayanan  publik  merupakan  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  secara  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat.  Namun  yang  terjadi  saat  ini  adalah  munculnya  fenomena  pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan pelayanan  publik  yang  sering  diartikan  dalam  konotasi  yang  berbeda  oleh  masyarakat.  Karena  itu,  dinilai  perlu  dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi kepemimpinan yang  baik  untuk  penyempurnaan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sebagai  suatu  kebutuhan  yang  mendesak  guna  peningkatan pelayanan  publik kepada  masyarakat. Tujuan penelitian  ini  adalah untuk mengetahui keterkaitan hubungan kepemimpinan  lokal dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  observasi, angket  dan  studi  literatur  ( library  research ).  Penentuan  sampel  penelitian  melalui  metode multistage  random  sampling dan merumuskannya  ke  dalam  rumus  Slovin.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  besaran  kualitas  pelayanan  publik.  Bidang kebersihan  penanganan  kebersihan  adalah  4050  atau  67,50%  dengan  predikat  cukup  baik.  Besaran  kepemimpinan  dalam penanganan  bidang  kebersihan  adalah  3918  atau  65,30%  dengan  predikat  cukup  baik.Terdapatnya  perbedaan  antara kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan kebersihan penanganan kebersihan di Kecamatan Jatinangor dengan nilai τ = np-nn/ C(n,2) = 0.56.
Kata kunci : Pelayanan Publik; Kualitas Pelayanan Publik; Kepemimpinan; Pemerintah Daerah
Abstract.  Garbage  as  a  elementary  problem  of  human  life in  forward  territory,  raises  the  handling  urgency  through  providing performance of public service in hygine  which is the success depends on leadership of a leader. This research uses quantitative methods  with  descriptive  approach.  Determination  of  research  sample  through  multistages  random  sampling  method  and formulating them into Slovin formula. Research results show that the measurement of service quality in hygiene in the Jatinangor District  Sumedang  Regency  is  65.30%  or  3918  with  good  predicate.  Measurement  of  Head  of  Subdistrict’s  leadership  in Jatinangor  Subdistrict  Sumedang  Regency  is  65.30%  or  3918  with  good  predicate.  As  well  as  there  is  assosiation  of  Head  of Subdistrict’s leadership towards service quality of hygiene in managing waste at the Jatinangor District with τ = np-nn/C(n,2) = 0.56.

## Keywords: Leadership; Services Quality; Local Government Organizations

## PENDAHULUAN
Efisiensi sektor publik merupakan salah satu kunci menuju  terciptanya  daya  saing  nasional  di  tingkat  pasar global  (Afonso  et  al.,  2009;  Prideaux  &  Cooper,  2016). Semua negara  berusaha  mereformasi  diri  pada  semua tataran  pemerintahan  untuk  bisa  mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik (Osborne,  1993;  Thompson  &  Riccucci,  2003).  Tujuan tatanan  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  adil  dan makmur  (Jing,  2021;  Kahne  &  Westheimer,  1996; Stewart  &  Walsh,  1992),  pemerintah  melaksanakan  dan menyelenggarakan kegiatan negara, termasuk memberikan  pelayanan  publik  kepada  warga  negaranya (Albury,  2005;  Hartley,  2005;  Moore  &  Hartley,  2008; Torfing,  2019;  Torres  &  Pina,  2010).  Pelayanan  publik merupakan  pemberian  layanan  atau  melayani  keperluan masyarakat  atau  warga  negara  yang  mempunyai kepentingan  pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan  (Denhardt  &
Denhardt,  2015).  Pemerintah  pada  hakekatnya  adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama (Tiernan, 2015; Walsh, 1991).
Pelayanan publik menjadi hal yang paling penting karena berhubungan dengan komunitas masyarakat yang sangat  banyak  (Van  Wart,  2014).  Dalam  hal  ini,  negara sebagai  suatu  organisasi  harus  memainkan  perannya sebagai  institusi  terdepan  yang  berhubungan  dengan pelayanan  kepada  masyarakat  (Walle  &  Bouckaert, 2007).  Dalam  konteks  ini,  pelayanan  publik  merupakan pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  secara  langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Van  Wart,  2014).  Namun  yang  terjadi  saat  ini  adalah munculnya  fenomena  pemerintah  dalam  melaksanakan kegiatan  pelayanan  publik  yang  sering  diartikan  dalam konotasi  yang  berbeda  oleh  masyarakat  (Newman  & Clarke,  1994).  Birokrasi  lebih  cenderung  dinilai  oleh
masyarakat  adalah  sebagai  suatu  proses  layanan  yang sangat  berbelit-belit  dan  yang  panjang  dan  berbelit-belit ketika  masyarakat  berurusan  dengan  pelayanan  publik (Light,  2001;  Nahruddin  &  Tambajong,  2017;  Newman &  Clarke,  1994).  Maka  dinilai  perlu  dilakukan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat (Ler, 2017; Light, 2001; Newman & Clarke, 1994; Priyono et al., 2021; Seay et al., 1996). Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh  kepemimpinan yang  baik  untuk  penyempurnaan  penyelenggaraan pelayanan  publik  sebagai  suatu  kebutuhan  yang mendesak  guna  peningkatan  pelayanan  publik  kepada masyarakat (Priyono et al., 2021).
Pelayanan publik sudah seharusnya dapat diselenggarakan  secara berkualitas oleh pemerintah  atau negara  (Martin,  1986;  Schick,  2003;  Wyckoff,  2016). Kualitas  pelayanan  publik  bisa  dilihat  dari  tingkat keunggulan  yang  diharapkan  dan  pengendalian  atas tingkat  keunggulan  tersebut  untuk  memenuhi  keinginan pelanggan (Wyckoff, 2016). Apabila jasa atau pelayanan yang  diterima  atau  dirasakan  ( perceived  service )  sesuai yang  diharapkan,  maka  kualitas  jasa  atau  pelayanan dipersepsikan  baik  dan  memuaskan.  Jika  jasa  atau pelayanan yang diterima  melampaui harapan  pelanggan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas  yang  ideal.  Sebaliknya  jika  jasa  atau  pelayanan yang  diterima  lebih  rendah  daripada  yang  diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersiapkan buruk.
Kualitas  pelayanan  umum  menunjuk  pada pengertian  tingkat  keunggulan  yang  diharapkan  dalam penyelenggaraan  pelayanan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat  sesuai  dengan  harapan  atau  keinginan masyarakat  sebagai  penerima  layanan.  Sehingga pelayanan  umum  baru  dapat  dikatakan  berkualitas  jika sesuai dengan harapan atau keinginan penerima layanan, yaitu  pelayanan  yang  sederhana,  jelas  dan  pasti,  aman terbuka,  efisiensi,  ekonomis,  adil  dan  tepat  waktu, dengan  demikian  pelayanan  tersebut  dapat  memberikan kepuasan bagi pengguna layanan.
Kualitas pelayanan yang optimal merupakan suatu pencapaian yang sangat diharapkan dari suatu pekerjaan, khususnya  pencapaian  kualitas  pelayanan  yang  optimal hanya  dapat  dicapai  oleh  para  aparat  kecamatan  dalam melaksanakan  pekerjaannya.  Namun  banyak  faktor  pula yang  mempengaruhi  kualitas  pelayanan  ini,  salah satunya  adalah  faktor  kepemimpinan.  Jika  pemimpin tidak  mempunyai  kepemimpinan  yang  baik,  maka bawahan  akan  sangat  sulit  berkembang  karena  fungsi kepemimpinan  sebagai  penggerak  dan  pemberi  arahan kepada bawahannya. Peran pemimpin juga dapat sebagai pemberi motifasi kerja kepada pegawainya dalam bentuk dorongan  atau  penghargaan,  tanpa  ada  kepemimpinan yang  baik,  maka  kualitas  pelayanan  yang  optimal  akan sulit untuk terwujud.
Kepemimpinan  dari  berbagai  segi  dari  mana mereka  memandangnya.  Kepemimpinan  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  mengarahkan  dan  mempengaruhi
aktifitas  yang  berkaitan  dengan  tugas  dari  anggota kelompok.  Posisi  kepemimpinan  dari  seorang  individu yang sangat mempengaruhi hasil dari kualitas pelayanan yang  disediakan  kepada  masyarakat,  yaitu  aspek kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  terdiri  dari keterampilan,  pengetahuan  dan  sikap  diupayakan  untuk ditingkatkan,  maka  hal  tersebut  akan  mempengaruhi pelaksanaan  tugasnya,  dan  apabila  pelaksanaan  tugas dilakukan  secara  lebih  profesional,  maka  akan menghasilkan  kualitas,  pelayanan  yang  lebih  baik. Menekankan  akan  peningkatan  aspek  kemampuan sumber  daya  manusia  untuk  menjadi  lebih  professional sehingga kualitas pelayanan akan tercipta lebih baik lagi dengan kata lain aspek dalam sumber daya manusia yang diantaranya  adalah  kepemimpinan  dalam  diri  seorang pemimpin  perlu  dilakukan  proses  akselerasi  demi mendorong terwujudnya kualitas pelayanan yang baik.
Mengapa kepemimpinan dipandang penting dalam pengembangan  pemerintahan  yang  transparan  dan meningkatkan  pelayanan  publik.  Apakah  itu  hanya slogan bahwa kepemimpinan diperlukan dalam pelayanan  publik.  Bukan  hanya  pemerintah  pusat  saja yang  telah  dituntut  untuk  menunjukkan  kepemimpinan yang lebih besar untuk memodernisasi pelayanan publik. Dalam  era good  governance ,  kepemimpinan  sebagai tema  kunci  dalam  membidik  inovasi  dan  keunggulan (Kantor  Kabinet,  1999).  Oleh  karena  itu  mengapa kepemimpinan dipandang penting dalam pengembangan pemerintahan  saat  ini  serta  meningkatkan  pelayanan publik.

## METODE
Desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  desain  kuantitatif  dengan  pendekatan  deskriptif dengan  teknik  pegumpulan  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  observasi,  angket  dan  studi  literatur  ( library research ).  Variabel  penelitian  ini  terdiri  dari  dua variabel  yaitu  variabel  bebas  (X)  kepemimpinan  dari daerah  kecamatan  dioperasionalisasikan  kedalam  lima dimensi  yakni  dimensi  edukator,  dimensi  administrator, dimensi  supervisor,  dimensi  inovator,  serta  dimensi motivator  dan  variabel  terikat  (Y)  yaitu  kualitas pelayanan  publik  pada  bidang  kebersihan  kepada masyarakat  dioperasionalisasikan  kedalam  tiga  dimensi yakni  dimensi  tata  cara  pelayanan,  dimensi  proses pelayanan,  serta  dimensi  sarana  dan  prasarana.  Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dilakukan penarikan  sampel  penelitian  dengan  metode multistage random  sampling dengan  didapati  enam  daerah kecamatan  yang  selanjutnya  diaplikasikan  kedalam formula penarikan sampel dengan rumus  Slovin  sebagai berikut:
Keterangan: n
= Ukuran sampel N = Jumlah populasi
e = Tingkat kesalahan sampling sebesar 1%, 5% dan 10%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan  data  angket  dengan  menggunakan penghitungan validitas kontruksi pada variabel kepemimpinan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Perhitungan Penguji Validitas Konstruk Kepemimpinan
No r hitung t hitung r tabel keputusan 1 0.89 7.96 1.73 valid 2 0.87 7.77 1.73 valid 3 0,91 9.83 1.73 valid 4 0.87 7.88 1.73 valid 5 0.90 9.14 1.73 valid 6 0.87 7.94 1.73 valid 7 0.79 5.79 1.73 valid 8 0.92 10.59 1.73 valid 9 0.82 6.43 1.73 valid 10 0.88 8.37 1.73 valid 11 0.85 7.17 1.73 valid 12 0.73 4.80 1.73 valid
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  tabel  diatas diperoleh  hasil  bahwa  semua  pernyataan  dalam instrumen  penelitian  ini  dinyatakan  valid  dan  tidak  ada perubahan dalam angket, karena semua butir pernyataan memiliki  nilai  di  atas  nilai  kritis  0,3.  Dengan  demikian seluruh instrumen penelitian telah dinyatakan siap untuk digunakan  sebagai  alat  untuk  menjaring  data  dari  para responden yang telah diformulasikan jumlahnya sebelumnya.  Selanjutnya,  pengolahan  data  angket dengan  menggunakan  penghitungan  validitas  kontruksi pada variable kualitas pelayanan, adalah sebagai berikut.

## Tabel 2. Hasil Perhitungan Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan
Pertanyaan r b
r i Harga r tabel Keputusan 1 0.89 0.94 0.444 Reliable 2 0.87 0.93 0.444 Reliable 3 0.91 0.95 0.444 Reliable 4 0.87 0.93 0.444 Reliable 5 0.90 0.95 0.444 Reliable 6 0.87 0.93 0.444 Reliable 7 0.79 0.88 0.444 Reliable 8 0.92 0.96 0.444 Reliable 9 0.82 0.90 0.444 Reliable 10 0.88 0.94 0.444 Reliable 11 0.85 0.92 0.444 Reliable 12 0.73 0.84 0.444 Reliable
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  hasil  sebagai berikut,  semua  pernyataan  dalam  instrumen  penelitian ini  dinyatakan  valid  dan  tidak  ada  perubahan  dalam angket, karena semua butir pernyataan memiliki nilai di
atas nilai kritis 0,3.
Sedangkan  hasil  dari  penghitungan  pengujian reliabilitas  instrumen  penelitian  kepemimpinan  camat, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen
Kepemimpinan Camat No. r hitung thitung rtabel keputusan 1 0.81 6.13 1.73 valid 2 0.82 6.43 1.73 valid 3 0,69 4.28 1.73 Valid 4 0.70 4.40 1.73 Valid 5 0.82 6.43 1.73 Valid 6 0.83 6.62 1.73 Valid 7 0.84 6.95 1.73 Valid 8 0.86 7.54 1.73 Valid 9 0.86 7.54 1.73 Valid 10 0.81 6.14 1.73 Valid 11 0.73 4.80 1.73 Valid 12 0.70 4.44 1.73 valid
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  keputusan bahwa semua item pernyataan dari variabel Kepemimpinan dinyatakan reliabel. Sementara hasil dari penghitungan  pengujian  reliabilitas  instrumen  penelitian kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Perhitungan Reliabilitas Intrumen Kualitas Pelayanan
pertanyaan r b r i Harga r tabel  Keputusan 1 0.81 0.90 0.444 Reliable 2 0.82 0.90 0.444 Reliable 3 0.69 0.82 0.444 Reliable 4 0.70 0.82 0.444 Reliable 5 0.82 0.90 0.444 Reliable 6 0.83 0.90 0.444 Reliable 7 0.84 0.91 0.444 Reliable 8 0.86 0.92 0.444 Reliable 9 0.86 0.92 0.444 Reliable 10 0.81 0.90 0.444 Reliable 11 0.73 0.84 0.444 Reliable 12 0.70 0.82 0.444 Reliable
Berdasarkan  tabel  diatas  diperoleh  keputusan bahwa  semua  item  pernyataan  dari  variabel  kualitas pelayanan  publik  pada  bidang  kebersihan  dinyatakan reliabel.  Dengan  demikian  seluruh  instrumen  penelitian telah dinyatakan siap untuk digunakan sebagai alat untuk menjaring  data  dari  para  responden  yang  telah diformulasikan jumlahnya sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  penyebaran angket  kepada  responden  sekitar  Kecamatan  Jatinangor, penulis mengemukakan kepemimpinan Camat Jatinangor  berdasarkan  indikator  dari  kepemimpinan dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Kepemimpinan (Variabel X)
NO PERTANYAAN SKOR KRITERIA 1 Bapak Camat mampu meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan komputer 338 Sangat Baik 2 Bapak Camat mampu menciptakan kantor yang nyaman. 383 Sangat Baik 3 Bapak Camat bisa memberikan nasehat atau semangat pada stafnya 365 Sangat Baik 4 Bapak Camat mengatur Tata kerja di Kecamatan 366 Sangat Baik 5 Bapak Camat mengatur pembagian tugas dan wewenang 297 Cukup Baik 6 Bapak Camat mengatur dan menyelenggarakan kegiatan (tugas Koordinatif) 362 Sangat Baik 7 Bapak Camat mampu mengelola kearsipan dan tata warga Kecamatan. 327 Baik 8 Bapak Camat membimbing dan meningkatakan kemampuan pelaksanaan kegiatan 374 Sangat Baik 9 Bapak Camat membebaskan berinovasi untuk hal yang lebih baik. 266 Kurang Baik 10 Bapak Camat menciptakan suasana kekeluargaan. 335 Baik 11 Bapak Camat memotivasi disiplin kerja. 366 Sangat Baik 12 Bapak Camat mengarahkan terciptanya komunikasi yang lancar kesemua arah. 271 Kurang Baik Jumlah total skor 4050 Tabel diatas menggambarkan tanggapan responden  mengenai  kepemimpinan  camat  dalam penanganan  kebersihan.  Berdasarkan  hasil  pengolahan yang  disajikan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  skor total  untuk  kepemimpinan  Camat  dalam  penanganan kebersihan adalah 4050. Jumlah skor tersebut dimasukan ke dalam garis kontinum, yang pengukuranya ditentukan dengan cara :
● Nilai Indeks Maksimum = 5 x 12 x 100 = 6000
● Nilai Indeks Minimum = 1 x 12 x 100 = 1200
● Jarak Interval = [nilai maksimum – nilai minimum] : 5
= (6000 – 1200) : 5
5,7 = 6
● Persentase = [total skor : nilai maksimum] x 100% = (4050 : 6000) x 100% = 67,50%
Gambar 1 . Garis Kontinum Kepemimpinan
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden  terhadap  12  pertanyaan  adalah  6000.  Dari
perhitungan  dalam  tabel  menunjukan  nilai  diperoleh 4050  atau  67,50%  dari  skor  ideal  yaitu  6000.  Analisis deskriptif  di  bidang  kepemimpinan  camat,  yang dibangun  melalui  dimensi  educator,  administrator, supervisor, innovator, dan motivator mengahasilkan skor sebesar 4050, dengan presentase 67,50% (cukup).
Atas  hasil  penelitian  ini  peneliti  berpendapat bahwa  tingkat  kepemimpinan  Camat  di  Kantor Kecamatan  Jatinangior  Kabupaten  Sumedang  secara keseluruhan  cukup,  sehingga  perlu  dilakukan  beberapa perbaikan,  sebab  dari  tanggapan  responden  masih  ada yang menyatakan kurang baik, karena masih ada hal-hal yang  masih  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  Camat  itu sendiri  secara  maksimal,  sebagai  contoh  seorang  Camat yang  harusnya  memberikan  contoh  dan  keteladanan tentang  disiplin  dan  belum  mampu  memberikan penghargaa  kepada  masyarakat  yang  telah  ikut  andil membersihkan  atau  menyukseskan  wilayah  dari  kotoran yang semeraut dan lain sebagainya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  penyebaran angket kepada responden sekitar, penulis mengemukakan kualitas pelayanan kebersihan
berdasarkan  indikator  dari  kualitas  pelayanan  dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Kualitas Pelayanan (Variabel Y) NO PERTANYAAN SKOR KRITERIA 1 Apakah Bapak Camat dalam berperilaku pelayanan dapat dicontoh oleh masyarakat 265 Kurang Baik 2 Apakah  aparat  kecamatan  sudah  memberikan  kejelasan  dalam  penyampaian  pelayanannya  kepada masyarakat. 300 Cukup Baik 3 Apakah tatacara pelayanan aparat kecamatan bisa ada kepastian yang tepat. 271 Kurang Baik 4 Apakah proses pelayanan Camat bisa di tunggu ketepatan waktunya. 354 Sangat Baik 5 Apakah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, camat tidak memihak. 364 Sangat Baik
6 Bagaimana tingkat keamanan dalam proses pelayanan masyarakat di kecamatan Jatinangor. 359 Sangat Baik 7 Bagaimana sikap aparatur di kecamatan dalam memberikan pelayanan. 290 Cukup Baik 8 Bagaimana sikap kesopanan aparat terhadap pelayanan masyarakat sudah dinilai baik. 319 Baik 9 Apakah  masyarakat  sudah  mendapatkan  pelayanan  yang  maksimal  dari  pihak  kecamatan  yang dibarengi dengan sikap ramah. 334 Baik 10 Apakah cara pelayanan di kecamatan Jatinangor disertai keramahan dari masing-masing petugasnya. 350 Sangat Baik 11 Bagaimana kelengkapan sarana di lingkungan masyarakat sudah dipenuhi kekurangannya. 356 Sangat Baik 12 Apakah  kecamatan  sudah  memberikan  kelengkapan  prasarana  di  desa-desa  dilingkungan  Kecamatan Jatinangor. 356 Sangat Baik
Tabel diatas menggambarkan tanggapan responden mengenai kualitas pelayanan dalam penanganan  kebersihan.  Berdasarkan  hasil  pengolahan yang  disajikan  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  skor total  untuk  kualitas  pelayanan  dalam  penanganan kebersihan adalah 3918. Jumlah skor tersebut dimasukan ke  dalam  garis  kontinum,  yang  pengukurannya ditentukan dengan cara :
● Nilai Indeks Maksimum = 5 x 12 x 100 = 6000
● Nilai Indeks Minimum = 1 x 12 x 100 = 1200
● Jarak Interval = [nilai maksimum – nilai minimum] : 5
● = (6000 – 1200) : 5 = 5,7 = 6
● Persentase = [total skor : nilai maksimum] x 100% = (3918 : 6000) x 100%
= 65,30%

## Gambar 2. Garis Kontinum Kepemimpinan
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden  terhadap  12  pertanyaan  adalah  6000.  Dari perhitungan  dalam  tabel  menunjukan  nilai  diperoleh 3918  atau  65,30%  dari  skor  ideal  yaitu  6000.  Analisis deskriptif  di  bidang  kepemimpinan  camat,  yang dibangun  melalui  dimensi  educator,  administrator, supervisor,  innovator,  dan  motivator  menghasilkan  skor sebesar 3918, dengan presentase 65,30% (cukup).
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa keseluruhan  tanggapan  responden  mengenai  variabel  Y, yaitu  kualitas  pelayanan  kebersihan  adalah  cukup,  yaitu dengan  nilai  skor  3918.  Sehingga  membutuhkan beberapa  perbaikan,  karena  masih  ada  beberapa  daerah yang  belum  tertata  rapih  mengenai  pelayanan  publik bidang  kebersihan  dan  ini  masih  harus  ditingkatkan dengan  melakukan  pengontrolan  dan  pengawasan kepada semua lapisan masyarakat.
Pembahasan hasil penelitian ini mencakup analisis hubungan  kepemimpinan  camat  (variabel  X)  terhadap kualitas  pelayanan  kebersihan  penanganan  kebersihan (variabel  Y)  dikantor  Kecamatan  Jatinangor  Kabupatan Sumedang. Analisis kuntitatif ini menggunakan perhitungan  statistic  untuk  mengetahui  seberapa  besar hubungan  Kepemimpinan  Camat  Jatinangor  kabupaten Sumedang. Data yang diperoleh diolah melalui SPSS.
Analisis  korelasi  digunakan  untuk  mengetahui hubungan  variabel  penelitian  kepemimpinan  camat  dan kualitas  pelayanan  kebersihan  penanganan  kebersihan dikecamatan  Jatinangor  kabupaten  Sumedang.  Dari perhitungan  statistic  dengan  menggunakan  rumus kendaltau,  didapat  τ  (korelasi)  antara  variabel,  dengan nilai 0.0834. selanjutnya harus diketahui terlebih dahulu berapa  τ  tabel  dapat  dilakukan  pengujian  hipotesisnya.
Untuk mencari τ tabel dengan melihat tabel nilai-nilai τ tata  jenjang  kendaltau  dengan  batas  kritis  untuk  uji korelasi  pearson  dengan  taraf  kesalahan  5%,  maka diperoleh nilai τ = 2,58.
Dengan demikian τ z hitung 0,0834 > z table 2,58, maka Ho ditolak. Artinya ada korelasi yang nyata antara X  dan  Y.  Interprestasi  tersebut  berarti  hubungan kepemimpinan  camat  dengan  kualitas  pelayanan kebersihan penanganan kebersihan mempunyai hubungan  kuat,  karena  nilai  τ  (korelasi)  berada  pada angka  0  dan  2,  bahkan  mendekati  3.  Artinya  apabila kepemimpinan  Camat  baik  dan  optimal,  maka  kualitas pelayanan juga akan berhasil dengan baik dan optimal.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  seberapa  besar hubungan  variabel  penelitian  antara  kepemimpinan Camat  (variabel  X)  dengan  Kualitas  Pelayanan Kebersihan  Penanganan  Kebersihan  (variabel  Y), dilakukan dengan rumus koefisien korelasi, yaitu:
τ = n p -n n / C( n,2 ) Keterangan:
τ = koefisien korelasi n p = Jumlah Rangking Atas n n = Jumlah Rangking Bawah C = Kombinasi n = Rangking 2 = Variabel
Dengan melihat rumus di atas, koefisien korelasi dapat dihitung sebagai berikut:
KK = (0,0834) 2 x 100 % KK = 0.0070 x 100 % KK = 0.70
Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dikemukakan  bahwa  hubungan  kepemimpinan  camat (variabel  X)  dengan  kualitas  pelayanan  kebersihan pengadaan  kebersihan  (variable  Y)  dikantor  Kecamatan Jatinangor  Kabupaten  Sumedang  adalah  sebesar  70  %, sisanya  30  %  berupa  variabel  lain  yang  dalam  hal  ini tidak ikut dikaji dalam penelitian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  lapangan dan  pembahasan  hasil  penelitian,  maka  sebagai kesimpulan adalah:
1. Besaran  kualitas pelayanan publik bidang kebersihan penanganan  kebersihan  adalah  4050  atau  67,50% dengan predikat cukup baik.
2. Besaran  kepemimpinan  dalam  penanganan  bidang kebersihan adalah 3918 atau 65,30% dengan predikat cukup baik.
3. Terdapatnya  antara  kepemimpinan  terhadap  kualitas pelayanan  kebersihan  penanganan  kebersihan  di Kecamatan Jatinangor dengan nilai τ = np-nn/ C(n,2) = 0.56.

## DAFTAR PUSTAKA
Afonso,  A.,  Schuknecht,  L.,  &  Tanzi,  V.  (2009). Public sector  efficiency:  evidence  for  new  EU  member states and emerging markets. Https://Doi.Org/10.1080/00036840701765460 , 42 (17),
2147–2164.
https://doi.org/10.1080/00036840701765460 Albury,  D.  (2005).  Fostering  innovation  in  public services. Public  Money  and  Management , 25 (1). https://doi.org/10.1111/J.1467- 9302.2005.00450.X
Denhardt,  J.  V.,  &  Denhardt,  R.  B.  (2015).  The  New Public  Service :  Serving,  Not  Steering. The  New Public  Service:  Serving,  Not  Steering ,  1–256. https://doi.org/10.4324/9781315709765
Hartley,  J.  (2005).  Innovation  in  governance  and  public services:  Past  and  present. Public  Money  and
Management , 25 (1), 27–34.
https://doi.org/10.1111/J.1467- 9302.2005.00447.X Jing,  T.  (2021). The  Welfare  System  of  Universal Integration  in  China .  https://doi.org/10.1007/978- 981-16-4839-7
Kahne,  J.,  &  Westheimer,  J.  (1996).  In  the  service  of what. Phi Delta Kappan , 77 (9), 592–599.
Ler,  E.  (2017). Improving  the  quality  of  east  and  west european public services . Routledge.
Light,  P.  C.  (2001). The  new  public  service .  Brookings Institution Press.
Martin, W. B. (1986). Defining What Quality Service Is For You. Cornell Hotel and  Restaurant
Administration Quarterly , 26 (4), 32–38. https://doi.org/10.1177/001088048602600414 Moore,  M.,  &  Hartley,  J.  (2008).  Innovations  in governance. Public  Management  Review , 10 (1), 3–20. https://doi.org/10.1080/14719030701763161
Nahruddin,  Z.,  &  Tambajong,  H.  (2017). The  Behavior of  Apparatus  and  Cultural  Organization  in Provision of Public Service in District Level .
Newman,  J.,  &  Clarke,  J.  (1994).  Going  about  our business?  The  managerialization  of  public services. Managing Social Policy , 13–31.
Osborne,  D.  (1993).  Reinventing  Government. Public Productivity  &  Management  Review , 16 (4),  349. https://doi.org/10.2307/3381012
Prideaux,  B.,  &  Cooper,  C.  (2016).  Marketing  and destination  growth:  A  symbiotic  relationship  or simple coincidence?: Http://Dx.Doi.Org/10.1177/135676670200900103 , 9 (1), 35–51.
https://doi.org/10.1177/135676670200900103 Priyono, A. H., Widagdo, S., & Handayani, Y. I. (2021). The  Effect  of  Hard  Skill  and  Soft  Skill Competency on Improving the Quality of Services in Public Services Malls at Banyuwangi Regency. International  Journal  of  Innovative  Science  and
Research Technology , Volume 6 (9), 325–329. Schick, A. (2003). The Performing State. OECD Journal on Budgeting , 3 (2), 71–103.
https://doi.org/10.1787/BUDGET-V3-ART10-EN Seay,  T.,  Seaman,  S.,  &  Cohen,  D.  (1996). Measuring and  improving  the  quality  of  public  services:  A hybrid approach .
Stewart,  J.,  &  Walsh,  K.  (1992).  Change  In  The
Management Of Public Services. Public Administration , 70 (4), 499–518. https://doi.org/10.1111/J.1467- 9299.1992.TB00952.X
Thompson, F. J., & Riccucci, N. M. (2003). Reinventing
Government. Http://Dx.Doi.Org/10.1146/Annurev.Polisci.1.1.2 31 , 1 , 231–257. https://doi.org/10.1146/ANNUREV.POLISCI.1.1. 231 Tiernan,  A.  (2015).  Craft  and  Capacity  in  the  Public Service. Australian Journal of Public Administration , 74 (1), 53–62. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12134
Torfing, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. Public Management Review , 21 (1),
1–11. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248
Torres,  L.,  &  Pina,  V.  (2010).  Publicprivate  partnership and  private  finance  initiatives  in  the  EU  and Spanish local
governments.
Https://Doi.Org/10.1080/713764637 , 10 (3),  601– 619. https://doi.org/10.1080/713764637
Van Wart, M. (2014). Dynamics of leadership in public service: Theory and practice . Routledge.
Walle,  S.  Van  de,  &  Bouckaert,  G.  (2007).  Public Service  Performance  and  Trust  in  Government: The
Problem of Causality. Http://Dx.Doi.Org/10.1081/PAD-120019352 ,
26 (8–9),  891–913.  https://doi.org/10.1081/PAD- 120019352
Walsh,  K.  (1991).  Quality  And  Public  Services. Public Administration , 69 (4), 503–514. https://doi.org/10.1111/J.1467- 9299.1991.TB00917.X Wyckoff,  D.  D.  (2016).  New  Tools  for  Achieving Service Quality: Http://Dx.Doi.Org/10.1177/001088048402500317 , 25 (3), 78–91. https://doi.org/10.1177/001088048402500317