Volume 8 No. 2 Januari 2022 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK JUAL BELI AKUN PENGEMUDI OJEK ONLINE DI KOTA BALIKPAPAN

## Rikky Ade Mahendra
Rikyade998@icloud.com
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan
Ratna Luhfitasari ratnaluhfitasari@uniba-bpn.ac.id

## Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang  perlindungan  konsumen  yang  menggunakan jasa transportasi online terhadap praktik jual beli akun Mitra GOJEK dan Untuk mengetahui dampak yang terjadi dimasyarakat akibat praktik jual-beli akun Mitra GOJEK dan mencoba menawarkan solusi terhadap persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitia  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan mengunakan  pendekatan  penelitian  Yuridis-Empiris.  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan wawancara terhadap para pihak yang berhubungan langsung dengan skripsi  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pembeli  dan  penjual  melakukan  transaksi  penjualan dikarenakan  kelumrahan  atau  biasa  terjadi  dalam  lintas  transaksi  yang  terjadi  di  masyarakat.  Namun, kegiatan tersebut sebetulanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Karena dalam kegiatan  jual-beli    Akun  pengemudi    yang  dilakukan    oleh    Driver  GOJEK,    secara    tidak  langsung  dapat merugikan konsumen yakni terjadinya pelanggaran Hak yang dilakukan oleh Driver yang memperjualbelikan Akun  Pengemudi  padahal  kegiatan  tersebut  merupakan  larangan  yang  ada  dalam  perjanjian  Mitra  GOJEK dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Jual Beli; Ojek Online

## Absract
This  study  aims  to  find  out  the  regulations  regarding  the  protection  of  consumers  who  use  online transportation services on the practice of  buying and selling GOJEK Partner accounts and to find out the impact that occurs in the community due to the practice of buying and selling GOJEK Partner accounts and try  to  offer  solutions  to  problems  that  occur  in  society.  This  research  uses  a  descriptive  type  of  research using a Juridical-Empirical research  approach.  Research  conducted  by  reviewing  laws  and  regulations, books, journals and interviews with parties directly related to this thesis. The results of this study show that buyers  and  sellers  make  sales  transactions  due  to  commonplace  or  common  occurrences  in  cross- transactions  that  occur  in  the  community.  However,  such  activities  happen  to  be  inconsistent  with  the provisions of consumer protection law. Because in the activity of buying and selling driver accounts carried out  by  GOJEK  Drivers,  it  can  indirectly  harm  consumers,  namely  the  violation  of  rights  committed  by drivers  who  trade  DriverAccounts  even  though  these  activities  are  prohibitions  in  the  GOJEK  Patner agreement and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: Agreements, Consumer Protection, Buying and Selling.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Dunia  teknologi  berkembang  pesat  dalam  masyarakat,  hal  ini  didasari  karena  masyarakat ingin serba instan dan cepat dalam melakukan suatu kegiatan. Perkembangan teknologi tentunya akan  menimbulkan  perubahan  sosial  dalam  masyarakat,  karena  kebiasaan  yang  dilakukan masyarakat  akan  berubah.  Fenomena  perubahan  pada  masyarakat  perlu  diimbangi  oleh  suatu pengaturan  hukum  yang  jelas  agar  dapat  mengatur  masyarakat.  Terdapat  dua  fungsi  hukum dalam  perubahan  masyarakat,  yaitu  produk  hukum  harus  mampu  mengangkat  peristiwa- peristiwa  dalam  masyarakat  ke  dalam  hukum  sebagai  sarana  pengaturan  masyarakat, selanjutnya untuk mampu memberikan arah bagi perkembangan atau perubahan masyarakat di masa yang akan datang. Para pelaku usaha menjajakan produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan  teknologi  yang  berhubungan  langsung  dengan  internet  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat,  salah  satunya  adalah  pelaku  usaha  memanfaatkan  teknologi  dalam bidang  transportasi  sehingga  kebutuhan  transportasi  pada  masyarakat  menjadi  mudah  dan praktis.  Bukan  hanya  itu,  transportasi  merupakan  sebuah  faktor  yang  memperlancar  roda perekonomian karena transportasi memiliki sejumlah manfaat seperti manfaat sosial,  ekonomi, politik.  Manfaat  tersebut  akan  terus  bertambah  seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan- kebutuhan terkait kebutuhan ekonomi, sosial dan politik.
Teknologi  yang  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  dalam  bidang  transportasi  membuat masyarakat  lebih  mudah  dan  praktis,  namun  dalam  hal  tersebut  menimbulkan  sejumlah permasalahan,  salah  satu  diantaranya  adalah  permasalahan  hukum.  Yakni  permasalahan  yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang memakai jasa dari perlaku usaha dalam bidang transportasi.  Terdapat  beberapa  pelaku  usaha  yang  memanfaatkan  teknologi  di  bidang transportasi,  salah  satunya  adalah  PT.  GOJEK  Indonesia.  Perusahaan  ini  memberikan  jasa mengantar  penumpang,  membeli  makanan,  mengirim  barang,  dan  barbagai  jasa-jasa  lainnya. Masyarakat  yang  ingin  memakai  jasa  tersebut  cukup  mengunduh  aplikasi  GOJEK  pada smartphone  yang  dimilikinya  kemudian  membuat  akun  pengguna  dengan  terlebih  dahulu mengisi persyaratan yang di suguhkan seperti data diri, nomor telepon, email dll. apabila telah disetujui  barulah  pengguna  bisa  menggunakan  aplikasi  tersebut.  Aplikasi  ini  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  masyarakat  yang  ingin  menggunakan  jasanya.  Namun,  terdapat permasalahan  dari  sektor  mitra  GOJEK  yaitu  driver  yang  melayani  jasa  konsumen.  Terdapat beberapa  oknum  driver  GOJEK  yang  menjual  akun  nya  kepada  pihak  lain.  Tentu  saja  hal  ini sudah  diatur  dalam  kontrak  elektronik  antara  PT  GOJEK  dengan  mitra  (Driver)  yang  bekerja sama  dengan  PT  GOJEK.  Dalam  kontrak  elektronik  tersebut  menyebutkan  bahwa  “Mitra menyetujui  bahwa  mitra  dilarang  untuk  memberikan  akses  kepada  pihak  ketiga  manapun  atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak ketiga siapa pun”. 1
Klausula yang melarang mitra Gojek (Driver) sudah dijelaskan untuk tidak memberikan atau memindahkan akun kepada pihak ketiga sudah jelas termaktub dalam kontrak elektronik antara kedua belah pihak. Namun, maraknya oknum driver yang memberikan, memindahkan, bahkan
1 PT GOJEK Indonesia, Perjanjian kerjasama kemitraan https://www.gojek.com/app/kilat- contract/ diakses pada 04 Agustus 2022

## Jurnal de Facto
8(2) : 145-160
memperjual-belikan  akun  pribadinya,  membuat  keresahan  pada  konsumen  yang  menggunakan jasa tersebut. Konsumen merasa dirugikan akibat tidak validnya informasi driver yang ada pada akunnya dengan driver yang asli. Sehingga  konsumen merasa tidak aman dan dikelabui akibat hal  tersebut.  Konsumen  memiliki  resiko  yang  lebih  besar  daripada  pelaku  usaha,  dengan  kata lain hak-hak konsumen sangat rentan dan mudah untuk dilanggar.konsumen memiliki sejumlah hak  hukum  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  dalam  pemenuhannya.  hak-hak  itu  perlu mendapatkan pemahaman dan penghargaan dari semua pihak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2 Oleh  karena  itu  konsumen  mempunyai  hak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  termuat  dalam  Pasal  4.  Praktik Jual  beli  akun  yang  dilakukan  oleh  oknum  Driver  GOJEK  merupakan  sebuah  peristiwa  yang melanggar  hak-hak  konsumen  seperti,  hak  atas  kenyamanan,  hak  atas  keamanan,  hak  atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan kondisi serta  jaminan  yang  dijanjikan.  Pelaku  usaha  sebagai  pihak  yang  menyelenggarakan  jasa transportasi  online  seharusnya  mempunyai  peran  dalam  melindungi  hak  konsumen.  Hak konsumen  merupakan  sebuah  tanggung  jawab  pelaku  usaha  agar  usaha  jasa  yang  menjadi produknya  berjalan  dengan  lancar,  sehingga  konsumen  merasa  aman  dan  nyaman  dalam menggunakan  produk  tersebut.  Dari  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  menulis  lebih  lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN PENGEMUDI OJEK ONLINE”

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang menjadi korban praktik jual beli akun Mitra GOJEK dan cara mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap penggunaan jasa Transportasi Online yang diakibatkan oleh Praktik jual beli Akun Mitra GOJEK?

## C. Metode Penelitian
Berdasarkan  kajian  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif  serta  melihat  aturan  secara yuridis normatif yang memiliki sumber data berupa data primer dan data sekunder, maka kedua data  tersebut  dipilah  dan  disusun  berdasarkan  kegunaannya  secara  sistematis,  selanjutnya dilakukan  pemisahan  antara  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif  statistik  untuk  memudahkan dalam  menganalisis  terhadap  Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  terhadap  Aktanya  yang mengandung keterangan palsu.
Selanjutnya data kualitatif akan dianalisis keabsahanya sehingga diperoleh data yang akurat dan  valid  untuk  menjawab  segala  pertanyaan  dalam  penelitian,  sedangkan  data  kuantitatif statistik digunakan sebagai data penunjang untuk mendukung data kualitatif.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Konsumen
Menurut  A.Z  Nasution  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Perlindungan Konsumen  Suatu  Pengantar,  mengemukakan  bahwa  Hukum  Konsumen  adalah keseluruhan  asas  asas  dan  kaidah  kaidah  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah penyediaan  dan  pengguanaan  produk  antara  penyedia  dan  penggunaanya  barang/jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan
2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 2

## Jurnal de Facto 8(2) : 145-160
bagian  khusus  dari  hukum  konsumen.  Hukum  perlindungan  konsumen  adalah keseluruhan asas asas atau kaidah kaidah yang mengatur dan melindungi.
konsumen  antara  penyedia  dan  penggunaannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat. 3 Dalam peraturan Perundang undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi formal  ditemukan  pada  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.iHukum  perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 4 Mengingat kewajiban produsen adalah hak bagi konsumen, maka konsumen dituntut untuk lebih berhati hati atau waspada terhadap perilaku produsen,apakah produsen telah memenuhi  syarat  ataupun semua kewajiban dan  hak haknya sebagai  seorang produsen. Hal  ini  relative  memberatkan  konsumen  karena  banyak  kewajiban  yang  seharusnya dipenuhi  atau  dilakukan  oleh  seorang  produsen.  Disamping  kenyataannya  bahwa seorang  konsumen  berasal  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  yang  tidak  semuanya memiliki kemampuan untuk melindungi kepentingannya terhadap diri sendiri. 5 Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, telah mengatur secara eksplisit  mengenai  siapa yang harus tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Undang Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  ini  mengatur  adanya pembuktian terbalik baik secara perdata maupun pidana. Dimana pelaku usaha dalam hal ini  kreditur  yang  harus  membuktikan  apakah  ia  telah  melakukan  kelalaian  atau kesalahan  sehingga  terjadi  kerusakan  atau  hilangnya  barang  jaminan.  Mengenai kewajiban  pelaku  usaha  untuk  melakukan  pembuktian  terbalik  ada  tidaknya  unsur kesalahan  yang  dilakukan  sehingga  merugikan  konsumen/nasabah  telah  diatur  dalam Pasal  28  dan  Pasal  22  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Dalam  pasal  28  mengatur  untuk  pembuktian  terbalik  dari  sisi  perdatanya yaitu :
“Pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha(kreditur). Sementara pada pasal 22 dari  sisi  pidana  mengatur  bahwa  “  pembuktian  terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (kreditur) tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”
Mengenai  perlindungan  konsumen  terhadap  usaha  pegadaian  khususnya  pegadaian swasta maka OJK pada tahun 2016 ini mengeluarkan . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. OJK menerbitkan peraturan untuk mendorong  pertumbuhan  industri  gadai  swasta  sekaligus  perlindungan  kepada masyarakat  khususnya  bagi  konsumen.  Banyak  masyarakat  yang  mersakan  nikmatnya
3 AZ.Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, him 37
4 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo, hlm 2
5 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Bandung, Mandar Maju, hlm 43

## Jurnal de Facto 8(2) : 145-160
usaha  gadai  swasta  karena  terbilang  sangat  cepat  dan  mudah  akan  tetapi  sekarang  ini perlu pengaturan.
OJK  memberikan  aturan  terkait  pembentukan  badan  hukum  dan  perizinan  gadai swasta. Secara umum, POJK ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan, dan prosedur perizinan usaha yang mana semuanya ini menyangkut dengan perlindungan  para  konsumen.  Karena  apabila  terjadi  kerusakan  ataupun  kehilangan dalam  barang  jaminan  milik  konsumen  maka  siapa  yang  ingin  bertanggung  jawab  dan memberikan rasa kenyamanan kepada para konsumen. Selain itu, kebiasaan usaha yang diperkenankan,  penyelenggaraan  sebagian  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah, dan perusahaan pegadaian pemerintah. Dari segi permodalan, modal disetor perusahaan pergadaian  untuk  kabupaten/kota  ditetapkan  sebesar  Rp  500  juta.  Sedangkan,  untuk provinsi minimal Rp 2,5 miliar.

## b. Hak dan Kewajiban Konsumen
Sebagai  pemakai  barang/jasa,  konsumen  memiliki  sejumlah  hak  dan  kewajiban. Pengetahuan  tentang  hak-hak  konsumen  sangat  penting  agar  orang  bisa  bertindak sebagai  konsumen yang  kritis dan mandiri.  Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang  tidak  adil  terhadap  dirinya,  ia  secara  spontan  menyadari  akan  hal  itu.  Konsumen kemudian  bisa  bertindak  lebih  jauh  untuk  memperjuangkan  hak-haknya.  Dengan  kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hakhaknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4.:
1) Hak konsumen
a) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang/jasa.
b) Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang/jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.  d)  Hak  untuk  didengar  pendapat  keluhannya  atas  barang/jasa yang digunakan.
d) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
e) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
f) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskrimainatif.  h)  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  atau penggantian,  jika  barang/jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
g) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
2) Kewajiban  Konsumen  Kewajiban  Konsumen  Sesuai  dengan  Pasal  5  Undang- undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
2. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Perlindungan Konsumen
Dalam  Manusia  pada  awalnya  tidak  memiliki  hukum  positif  yang  harus  dipatuhi, manusia  hidup  secara  bebas,  tidak  terikat  dan  hanya  bergantung  pada  alam.  Pada perkembangannya,  manusia  yang  suka  berkelompok  kemudian  mengalami  beberapa ancaman  yang  datang  dari  kelompok  yang  lebih  kuat  atau  manusia  yang  lebih  kuat menjadi  serigala  bagi  kelompok  yang  lemah  (Homo  homini  lupus).  Kondisi  tersebut semakin  dirasakankurang  baik  dan  nyaman,  oleh  karenanya  timbul  pikiran  manusia kepada  sesuatu  yang  baik  dalam  melindungi  semua  kelompok,  dapat  dipatuhi  bersama dan  hal  tersebut  dipertahankan  terus  menerus  hingga  memberikan  keterikatan  kepada seluruh  kelompok  masyarakat  dan  terbentuklah  hukum.  Seiring  perkembangan  zaman, hukum selalu berkembang dan berubah- ubah. Hukum harus mengikuti pola masyarakat, namun  di  sisi  lain  masyarakatharus  metaati  hukum  yang  berlaku.  Hukum  harus melindungi setiap masyarakat tanpa memandang kelas sosial, maka dari pada itu hukum mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan manusia.
Demi  terwujudnya  fungsi  perlindungan  hukum  agar  dapat  melindungi  kepentingan manusia, maka penegakan hukum harus mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit),  kemanfaatan  (zweckmassigkeit),  dan  keadilan  (gerechtigkeit). Hukum wajib ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang berharap dapat  ditetapkannya hukum  dalam  hal  terjadi  peristiwa  konkrit.  salah  satu  sifat  hukum  adalah  melindungi. Maka dari itu banyak para ahli hukum yang mengemukakan teori tentang perlindungan hukum,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto  Raharjo,  Philips  M.  Hadjon  dan  Lily Rasyidi.
Fitzgerald  telah  mengutip  istilah  teori  perlindungan  hukum  dari  Salmond  bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap kepentingan tertent dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia  yang  perlu diatur  dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan asyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota-anggota masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili kepentingan  masyarakat. 6 Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 7
Pengertian  perlindungan  hukum  menurut  Undang-Undang  nomor  39Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar
6 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), Hal. 53
7 Satjipto Raharjo, Ibid. Hal. 66
oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan pengamanan,  penguasaan,  dan  pemenuhan  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak-hak asasi  yang  ada.Hukum  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  semua  pihak  sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.  Aparat  penegak  hukum  wajib  menegakkan  hukum  dan  dengan  berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada  tiap  hubungan  hukum  atau  segala  aspek  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang diatur oleh hukum.
Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Negara  melalui  sistem  dan  hukumnya merupakan implementasi dari pancasila dan undangundang dasar. Undang-undang Dasar dan  Pancasila  melindungi  kepentingan  semuamasyarakat  Indonesia  karena  itu merupakan  hak  bernegara.  Hukum  harus  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  tanpa terkecuali.  Dapat  dilihat  secara  keseluruhan,  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  segala upaya  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  seseorang/  pemerintah/  swasta  terhadap korban/  saksi/  pihak  yang  merasa  dirugikan  berdasarkan  aturan  dan  prosedur  hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka memenuhi hakhak korban yang dirugikan oleh oknum sehingga tercipta rasa aman bagi korban.

## II. PEMBAHASAN
A. Jual Beli Akun Mitra GO-JEK
1. Modus Jual Beli Akun
Modus yang dilakukan dalam praktik jual beli akun pun beragam, ada yang dengan cara  menawarkan  kepada  kerabat,  orang  lain,  ataupun  melalui  media  sosial.  Seperti  yang dilakukan oleh Driver berinisial FJ, menjual akun dengan cara menawarkan melalui media sosial.  FJ  menawarkan  melalui  media  sosial  kepada  kerabat-kerabat  terdekatnya.  Hal tersebut  menekankan  bahwasanya  jual  beli  akun  terbilang  mudah  dan  prosesnya  instan. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka mereka pun akan bertemu atau istilahnya adalah Cash on Delivery (COD). Peristiwa tersebut diungkapkan oleh driver berinisial. FJ, M, AY. Selain  modus  jual  beli  akun  melalui  media  sosial,  praktik  jual  beli  antara  driver  melalui grup atau dari mulut ke mulut pun sering terjadi.
Driver berinisial AY mendapatkan informasi penjual akun melalui grup Whats App anatar  sesama  driver,  sedangkan  driver  berinisial  M  mendapatkan  informasi  penjual  akun melalui  temannya.  Banyak  yang  sudah  mengetahui  fenomena  praktik  jual  atau  beli  akun dan  bukan  menjadi  persoalan  yang  rahasia  lagi  dikalangan  driver.  Seperti  hasil  Interview peneliti  pada  tanggal  1  November  2019  sd  1  Desember  2019,  semua  driver  yang  telah diinterview  (berinisial  M,  AY,  dan  FJ)  tentang  45  mengetahui  praktik  jual  beli,  maka mereka  akan  menjawab  mengetahui.  Hal  ini  mempertegas  bahwa  praktik  jual  beli  sudah menjalar dikalangan driver bahkan mereka juga pernah membeli akun dari driver yang lain walaupun  mereka  tau  konsekuensi  apabila  perusahaan  GOJEK  mengetahui  mereka  yang melakukan Praktik Jual beli Akun.
2. Alasan Jual Beli Akun

## Jurnal de Facto
8(2) : 145-160
Alasan  yang  diungkapkan  oleh  driver  yang  melakukan  praktik  jual  beli  akunpun berbeda-beda.  Seperti  sulitnya  kebutuhan  hidup  dan  rumitnya  pendaftaran  menjadi  alasan untuk  melakukan  praktik  jual  beli  akun.  Jika  alasan  tersebut  adalah  sulitnya  pendaftaran, GOJEK mempunyai beberapa syarat untuk Mitra agar dapat bekerjasama dengan GOJEK, namun maraknya Driver membuat sulitnya menjadi Mitra GOJEK. Kemudian dari pada itu, Hasil Interview Pribadi terhadap dua driver bahwa mereka membeli akun untuk kebutuhan pribadi  dan  keluarga  mereka  tanpa  menghiraukan  kebijakan  dari  perusahaan  yaitu  PT. GOJEK.  Cara  mereka  membeli  Akun-pun  terbilang  cukup  mudah.  Hanya  bertemu, memastikan  akun  tersebut  benar  dan  tidak  tersuspend  oleh  pihak  PT.  GOJEK  kemudian mentransfer  atau  memberikan  langsung  sejumlah  uang  yang  mereka  sepakati.  Seperti halnya bertransaksi barang antara penjual dan pembeli. 8
Lain halnya dengan si penjual akun. Penjual akun berinisial FJ 9 yang telah menjadi driver  dari  tahun  2017,  penjual  beralasan  menjual  akun  karena  sudah  mendapatkan pekerjaan  lain,  dan  menjualnya  kepada  teman  terdekatnya.  Si  penjual  mengetahui konsekuensi  kepada  dirinya  namun  tidak  mengetahui  dampak  kepada  konsumen  terhadap praktik jual akun tersebut. Dari Hasil interview penjual dan pembeli akun, yang melakukan praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai driver atau mitra GOJEK yang sudah bekerja lebih dari satu tahun dan praktik jual beli akun terbilang mudah seperti halnya jual beli pada umumnya, tidak ada ketentuan lain dalam melakukan praktik jual beli tersebut.
Akun  merupakan  sebuah  akses  sistem  Elektronik  pengguna  untuk  mengakses Informasi  pribadi  yang  sifatnya  adalah  rahasia.  Akun  termasuk  informasi  Elektronik sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Informasi  dan transaksi  elektronik  Informasi  Elektronik  adalah  InformasiElektronik  adalah  “Satu  atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail), telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Dalam  pengertian  Undang-Undang  ini  dijelaskan  bahwa  Informasi  elektronik  atau Data pribadi  termasuk segala hal  yang berada di akun GOJEK, seperti foto  Mitra, Nomor Plat Nomor Mitra, Pembayaran, Riwayat Perjalanan, dan lainnya yang terdapat dalam akun pribadinya.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  telah mengatur mengenai regulasi Akun atau Informasi Elektronik. Dilihat dari praktik jual beli akun  GOJEK,  masing-masing  penjual  danpembeli  memiliki  rasa  sukarela  dan  tanpa  ada paksaan  dari  kedua  belah  pihak.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  26  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  “Kecuali  ditentukan lain  oleh  Peraturan  Perundangundangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”
8 Interview pribadi dengan Ahmad Yusuf dan Mustamit, Balikpapan 13 Juli 2022
9 Interview pribadi dengan Fajar Juanda, Balikpapan 13 Juli 2022

## Jurnal de Facto
8(2) : 145-160
Akses  data  pribadi  pada  setiap  akun  merupakan  hak  Mitra  yang  bersangkutan, namun bukan berarti jual beli akun GOJEK merupakan tindakan yang ilegal. Padahal dalam perjanjian  kerjasama  Mitra  dengan  GOJEK,  tercantum  klausula  yang  melarang  GOJEK untuk  melakukan  praktik  jual  beli  akun.  Perjanjian  tersebut  berbentuk  kontrak  elektronik sebagaimana yang dimaksud kontrak elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Perjanjian para pihak yang dibuat melalui  Sistem  Elektronik.  Pengertian  tersebut  mengartikan  bahwa  perjanjian  tersebut merupakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Klausula-klausula larangan jual beli akun tercantum  secara  implisit  dikarenakan  klausula  tersebut  melarang  pemindahan  akun  dan penyebaran  informasi  akun.klausula  tersebut  berbunyi:  “Mitra  mengerti  dan  menyetujui bahwa  hanya  mitra  yang  diperbolehkan  untuk  mengakses  Akun  yang  dimiliki  dan didaftarkan  atas  nama  Mitra  dalam  Aplikasi  melalui  Ponsel  Pintar  yang  menggunakan nomor  telefon  yang  telah  diberikan  kepada  PGS  pada  saat  melakukan  pendaftaran  akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan,  menyewakan  maupun  mengalihkan  ponsel  pintar  untuk  tujuan  akses  akun yang  dimiliki  Mitra  dalam  Aplikasi  termasuk  untuk  pelayanan  kepada  konsumen  tanpa persetujuan  tertulis  dahulu  dari  PGS.”  Dari  sisi  yang  lain,  konsumen  mempunyai pandangan  yang  berbeda  tentang  praktik  jual  beli  akun.  Hasil  wawancara  saya  terhadap Zahra, 10 konsumen yang pernah mengalami kejadian perbedaan nomer plat motor yang asli dengan yang ada di aplikasi. Kronologi kejadiannya adalah suatu hari Zahra memesan jasa antar GOJEK pada aplikasi, namun ketika GOJEK tersebut datang membuat Zahra bingung akibat  perbedaan  nomer  plat  di  Aplikasi  dengan  yang  asli.  Namun  dikarenakan  Zahra sedang  terburu-buru,  Zahra  tidak  ingin  berlama  lama  memikirkannya  dan  langsung menaikinya. Namun pengakuan Zahra. Selama di perjalanan, Zahra merasa resah dan tidak nyaman dikarenakan informasi yang berbeda anara di aplikasi dengan yang asli.
Praktik  jual  beli  akun  GOJEK  terdengar  sangat  asing  ditelinga  para  konsumen, seperti Pandangan Zahra terhadap praktik jual beli. Zahra tidak mengetahui praktik tersebut seperti apa dan bagaimana namun jika ada, Zahra mengungkapkan bahwa praktik tersebut harus  segera  dituntaskan  karena  itu  perbuatan  ilegal.  Zahra  merupakan  konsumen  yang merasa resah ketika plat nomer di motor dengan yang asli berbeda. Dalam Praktik jual beli akun, plat serta data diri driver yang asli akan berbeda dengan yang ada di aplikasi.
B. Perlindungan Konsumen terhadap Pihak Yang Dirugikan dalam Praktik Jual Beli Akun Mitra GO-JEK
Menurut  pasal  1  Ayat  2  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak untuk diperdagangkan.” Jadi, dapat dikatakan bahwa pengguna jasa Gojek merupan konsumen dari  PT.  Gojek  dan  Driver  GOJEK  yang  sebelumnya  telah  bersepakat  untuk  melakukan perjanjian  Mitra  Kerja  yang  dalam  hal  ini  Keduanya  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama untuk dapat melindungi kepentingan konsumen dalam hal apapun.
10 Interview Pribadi Dengan Zahra, Balikpapan 13 Juli 2022
Dalam  pasal  1  ayat  5  Jasa  adalah  “Setiap  layanan  yang  berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” adapun dari pengguna Jasa/Konsumen yang menggunakan Jasa Transportasi  GOJEK harus dilindungi Haknya guna dapat mewujudkan salah satu tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yakni  “mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.”
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dari  kegiatan  Jual-Beli  Akun  Mitra  GOJEK  adalah bahwa  kegiatan  ini  dapat  merugikan  banyak  pihak  didalamnya.  Oleh  karenanya  perlu  ada perhatian  serius  guna  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dan  memberikan  solusi  agar dikemudian hari tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam kegiatan seperti ini. Ditinjau dari Undang-undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  dapat  dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dapat dikatakan demikian dikarenakan fenomena tersebut merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak dan masing-masing pihak, pengguna layanan, Mitra GOJEK dan PT GOJEK mempunyai hak dan kewajibannya masing- masing.
1. Pelanggaran  Terhadap  Hak  Konsumen  Akibat  Praktik  Jual-Beli  Akun  Mitra GOJEK  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  Tentanng  Perlindungan Konsumen
Praktik Jual - Beli akun Mitra GOJEK telah merugikan berbagai pihak yakni GOJEK sebagai  perusahaan  yang  sudah  melakukan  perjanjian  Mitra  Kerja  terhadap  Driver  telah sepakat  untuk  bersama  -  sama  menjaga  kepentingan  konsumen  dalam  penggunaan  Jasa Transportasi dan Jasa Aplikasiyang di berikan kepada konsumen. Bahwa dalam kasus jual -  beli  Akun  Mitra  Gojek  terdapat  berbagai  dampak  yang  dirasakan  oleh  pihak  GOJEK yakni :
a. Driver  GOJEK  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  terhadap  PT.  GOJEK dengan Memperjual - belikan akun Mitra GOJEK.
b. Driver GOJEK telah merusak nama baik PT.GOJEK dengan tidak menjaga komitmen yang telah dibangun oleh PT.GOJEK melalui perjanjian Mitra Kerja.
c. Secara  tidak  langsung  akibat  dari  ini,  mau  tidak  mau  suka  atau  yidak  suka,  apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang merugian konsumen, GOJEK beserta Driver bersama - sama harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Sedangkan  untuk  pihak  Konsumen  sendiri,  berdasarkan  Pasal  4  ayat  1,  2  dan  7
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  terdapat pelanggaran Hak Konsumen yang seharusnya dilindungi oleh Driver :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa
b. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
c. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan  Praktik jual  beli  tersebut  merugikan  konsumen  dikarenakan  konsumen  tidak  mendapatkan haknya.

## Jurnal de Facto
8(2) : 145-160
Praktik jual beli akun menimbulkan perbedaan Driver yang asli dengan Driver yang tertera pada aplikasi. Perbedaan tersebut menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan aman kepada konsumen. Peristiwa tersebut  telah melanggar asas perlindungan  konsumen yang dikemukakan oleh Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, dalam bukunya Hukum Dalam Ekonomi “Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.” 11 Konsumen merasa resah akibat maraknya tindak asusila yang dilakukan  oleh Driver GOJEK  sehingga  menimbulkan  persepsi  negatif  apabila  perbedaan  Driver  yang  asli dengan  yang  terdapat  dalam  aplikasi.  Jika  melakukan  tindakan  asusila,  driver  yang mendapatkan akunnya dari membeli pada driver lain tanpa mendaftar akan susah dilacak oleh sistem, terlebih akun yang yang dapat dibilang fake/palsu karena tidak sesuai dengan kenyataannya sangat rawan dengan tindak kejahatan, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2018, Angrizal yang merupakan Driver memakai akun temannya untuk menerima orderan dari  konsumen,  lalu  angrizal  pun  menggunakan  kesempatan  tersebut  untuk  melecehkan penumpangnya  disekitar  bandara  Soekarno-Hatta. 12 Walaupun  kasus  tersebut  berbasis aplikasi  GO-CAR.  Namun  hal  tersebut  menimbulkan  stigma  konsumen  terhadap  produk layanan GOJEK yang lain.
Lebih  jauh  lagi,  kasus  Jual  -  Beli  akun  berdampak  besar  terhadap  tingkat kepercayaan  konsumen  terhadap  aplikasi  GOJEK  yang  secara  tidak  langsung  keadaan seperti  ini  akan  berdampak  bagi  pendapatan  PT.  GOJEK  dan  Driver  lain  yang  telah bekerja  sama  oleh  pihak  gojek  dikarenakan  penurunan  penggunaan  Aplikasi  GOJEK. Lebih  parahnya  lagi,  apabila  Praktik  Jual  -  beli  ini  tidak  ada  antisipasi  dari  pihak PT.GOJEK selaku perusahaan teknologi yg memiliki wewenang terhadap Akun GOJEK. Bukan hal yang tidak mungkin kalau konsumen sudah tidak mau menggunakan Aplikasi GOJEK  dan  akan  mencari  Alternatif  aplikasi  lain  yang  lebih  menjamin  keamanan  dan kenyamanan konsumen.
2. Perlindungan  hukum  terhadap  Konsumen  yang  menjadi  korban  praktik  jual  beli akun  Mitra  GOJEK  dan  cara  mengembalikan  kepercayaan  konsumen  terhadap penggunaan jasa Transportasi Online yang diakibatkan oleh Praktik jual beli Akun Mitra GOJEK
Semua pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan good governance and  good  coorporate, maka  dari  itu  dalam  rangka  mewujudkannya,  Negara  Indonesia memiliki  regulasi  agar  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  dalam  setiap  kegiatannya  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
“Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan
11 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PT.Grasido, 2007), Hal. 159
12 Detik News. “Pelaku Pelecehan Penumpang Taksi Online pakai akun mitra GO-JEK.” https://m.detik.com/news/berita/d-3865879/pelaku-pelecehan-penumpang-taksi-online-pakaiuakun- mitra-go-jek, diakses pada tangg 16 Agustus 2022

## Jurnal de Facto 8(2) : 145-160
atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  keghiatan  usaha  dalam  berbagai bidang ekonomi.”
Penjelasan  pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen selaras dengan GOJEK yang melakukan 55 kegiatan usaha. Jika mengaitkan GOJEK sebagai pelaku usaha dengan kewajibannya menurut pasal 7 Undang- Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Gojek  berkewajiban, sebagai berikut:
a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b) Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c) Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d) Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan  atau  diperdagangkan berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  berlaku;  e)  Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau yang diperdagangkan;
e) Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
f) Memberi  kmpensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Namun  faktanya  GOJEK  merupakan  Perusahaan  Teknologi/  Aplikator  yang  hanya menghubungkan antara Konsumen Dengan Mitra. Hal ini menimbulkan kerancuan untuk konsumen,  karena  konsumen  hanya  dapat  meminta  pertanggung  jawaban  dari  Mitra. Sedangkan GOJEK sendiri hanya dapat dimintai pertanggung jawaban terkait sistem atau aplikasi, bukan tanggung jawab terkait perjalanan/trip, Secara implisit, GOJEK berlindung dibalik  perusahaan  Berbasis  teknologi,  bukan  transportasi.  Tentu  hal  tersebut menguntungkan untuk pihak GOJEK, selain itu Pasal 90 Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  PM  15  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Dalam  Trayek.  “Perusahaan  Penyedia aplikasi  berbasis  teknologi  informasi  yang  memfasilitasi  dalam  pemberian  pelayanan angkutan  orang  harus  bekerja  sama  dengan  perusahaan  angkutan  umum  yang  telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.”
Peraturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  GOJEK  hanya  dapat  bekerjasama  dengan perusahaan  angkutan  umum  yang  telah  mimiliki  izin  penyelenggaraan  angkutan  orang dalam  trayek.  Dalam  implementasinya,  GOJEK  telah  bekerjasama  dengan  Perusahaan umum  yaitu  BlueBird.  Namun  itu  hanya  untuk  layanan  GOCAR,  tidak  untuk  GORIDE. Karena  hubungan  GOJEK  dengan  Driver  masih  berupa  Mitra,  bukan  karyawan.  Hal  ini didukung oleh kebijakan PT GOJEK yaitu PT.

## Jurnal de Facto
8(2) : 145-160
Paket  Global  Semesta  (PGS),  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  (AKAB),  PT. Dompet Anak Bangsa (DAB) dan Mitra, atau yang biasanya disebut Perjanjian Kerjasama Kemitraan  PGS,  AKAB,  DAB  dan  Mitra,  merupakan  mitra  kerjasama  dimana  masing- masing  merupakan  subjek  hukum  yang  berdiri  sendiri  dan  independen.  Perjanjian kerjasama  ini  tidak  menciptakan  hubungan  ketenagakerjaan,  outsourcing  atau  keagenan diantara masing-masing PGS, AKAB, DAB dan Mitra”, Oleh sebab itu, Mitra mempunyai hak  yang  terbatas.  Karena  hubungannya  sebatas  Mitra,  GOJEK  melimpahkan  segala tanggung  jawabnya  kepada  Mitra  dan  segala  resiko  yang  akan  diterima  Mitrapun  tidak dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  kepada  GOJEK.  Hal  ini  secara  tidak  langsung berdampak terhadap praktik jual beli akun dan merugikan konsumen.
Dalam  kasus  Jual  Beli  Akun  dikalangan  Mitra,  GOJEK  sebagai  pelaku  usaha memiliki  kebijakan  untuk  mencegah  kasus  tersebut  dan  tujuan  utamanya  adalah  agar konsumen  dapat  merasakan  keamanan  dan  kenyamanan  dalam  menggunakan  layanan GOJEK. Untuk melindungi Konsumen atau pengguna aplikasi  dan layanan jasa GOJEK, Kebijakan  yang  diterapkan  PT.  GOJEK  lebih  ditekankan  kepada  Mitra,  sebab  Mitra merupakan  pihak  yang  bertatap  langsung  dengan  Konsumen,  sedangkan  GOJEK  hanya menyediakan  Aplikasi  untuk  mempertemukan  Mitra  dan  Konsumen.  Selain  Kebijakan ketika  pendaftarn,  GOJEK  menerapkan  Punishment  atau  hukuman  agar  Mitra  GOJEK dapat  bekerja  dengan  tertib  58  demi  terwujudnya  Perlindungan  Konsumen.  Oleh  karena itu  seharusnya  GOJEK  juga  turut  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  praktik  jual  beli  akun  dengan  cara  meningkatkan  pengamananan  pada  sektor akun atau servernya.
Namun,  apabila  ditelaah  lebih  lanjut,  GOJEK  telah  melimpahkan  tanggung  jawab selain  keamanan  Privasi  konsumen  kepada  Mitra.  Maka  kewajibannya  sebagai  pelaku usahapun dilimpahkan kepada Driver. Terkait kewajibannya selaku Pelaku usaha, GOJEK dan  Mitra  harus  beritikad  baik  dalam  menjalankan  komoditasnya.  GOJEK  selalu memperbaiki  layanannya  sebagai  bentuk  komitmennya  terhadap  konsumen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  GOJEK  beritikad  baik  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya. Begitu  pula  dengan  Mitra,  Mitra  harus  beritikad  baik  dengan  konsumen.  Sebagaimana hasil interview pribadi oleh beberapa pengemudi yang melakukan praktik jual beli akun, mereka  melakukan  praktik  tersebut  untuk  menjadi  Driver  ojek  pada  umumnya  dan  tidak untuk  disalahgunakan.  Hal  tersebut  merupakan  itikad  baik,  namun  caranya  adalah  salah dikarenakan  jual  beli  akun  telah  melanggar  ketentuan  dari  GOJEK  kepada  Mitra. Ketentuan  antara  Mitra  dengan  GOJEK  sifatnya  adalah  mengikat  karena  perjanjian memiliki  asas  Pacta  Sunt  Servanda  yang  artinya  perjanjian  mengikat  untuk  pihak-pihak yang  melakukan  perjanjian.  Asas  ini  dijelaskan  dalam  pasal  1338  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  59  yaitu  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya.”
Jika  ditelaah  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  GOJEK  berkewajiban  menyampaikan  informasi  yang  jelas terhadap  konsumen,  terdapat  masalah  dikasus  ini  karena  GOJEK  selaku  pelaku  usaha seharusnya membuat keamanan sistem yang lebih aman untuk menghindari jual beli Akun
pada  pengemudinya.  Karena  antara  PT.  GOJEK  dan  Driver  yang  telah  melakukan perjanjian  Mitra  Kerja,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Kedua  belah  pihak  memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai pelaku  usaha  yang  akan  melindungi  kepentingan  konsumen  yang  menggunakan  Jasa GOJEK.  sehingga  apabila  Mitra  melakukan  tindakan  ilegal,  GOJEK  akan  merasakan dampaknya. Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  merupakan  jaminan  mutu  ketika  memperdagangkan  barang/  jasa.  Dalam  hal ini  GOJEK  harus  menjamin  konsumen  mendapatkan  layanan  sesuai  informasi  yang dipesan,  sehingga  peristiwa  praktik  jual  beli  akun  merupakan  sebuah  kelalain  GOJEK dalam  menjamin  mutu  jasa  layanan  untuk  konsumen.  Namun,  semua  kewajiban  GOJEK telah dilimpahkan kepada Mitra dalam perjanjian antara Mitra dengan GOJEK. Ketentuan tersebut  adalah  60  “Mitra  dengan  ini  membebaskan  PSG  dari  segala  macam  tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan  pidana  yang  dialami  oleh  Mitra,  dalam  bentuk  apapun  terkait  dengan  jasa  yang ditawarkan,  disediakan,  diselenggarakan  atau  diselesaikan  oleh  Mitra  melalui  aplikasi melalui kemitraan berdasarkan perjanjian ini.” 13
Hal ini membuat segala tindakan merupakan tanggung jawab Mitra, sedangkan Mitra melayani konsumen atas nama GOJEK.” Dalam Kasus praktik jual beli akun, konsumen yang  merasa  dirugikan  dapat  menyampaikan  keluhan  kepada  GOJEK  melalui  fitur  yang disediakan dalam aplikasi. Namun jika konsumen mengambil tindakan hukum yang lebih jauh  untuk  melaporkan  Mitra  yang  menggunakan  akun  yang  bukan  miliknya,  GOJEK tidak  memiliki  kewajiban  apapun.  GOJEK  hanya  menjadi  fasilitator  atau  menjadi mediator  dalam  perselisihan  tersebut.  Ketentuan  ini  tercantum  dalam  Terms  of  service pada situs GOJEK.
Jika  kita  mengacu  pada  aturan  hukum  yang  berlaku,  seharusnya  apabila  terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengemudi  terhadap  konsumen,PT.GOJEK  yang  telah melakukan perjanjian mitra kerja dengan Driver harus bersama - sama bertanggung jawab atas  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen.  Untuk  tuntutan  perdata,  berdasarkan  pasal 1365  KUH  Perdata  GOJEK  selaku  mitra  kerja  atas  Driver  berhak  mengajukan  tuntutan atas Driver karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni dengan memperjual -  belikan  akun  pengemudi  yang  seharusnya  tidak  boleh  diperjualbelikan  tanpa sepengetahuan pihak GOJEK. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh pihak GOJEK untuk mengembalikan  kepercayaan  konsumen  terhadap  penggunaan  jasa  Transportasi  Online yang diakibatkan oleh Praktik jual beli Akun Mitra GOJEK yakni :
a. GOJEK  sebagai  perusahaan  teknologi  harus  meningkatkat  tingkat  keamanan  akun yang hanya dapat diakses oleh pemilik akun.
b. Merevisi kontrak perjanjian mitra kerja dengan penambahan klausul kewajiban pihak GOJEK terhadap konsumen.
c. Membuat  regulasi  baru  tentang  sanksi  terdapat  Mitra  GOJEK  yang  memperjual  - belikan Akun Pengemudi.
13 GOJEK “Perjanjian kerjasama Kemitraan GOJEK” https://www.gojek.com/app/kilat-contract/ diakses pada tanggal 16 Agustus 2022

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Praktik  jual  beli  Akun  GOJEK  telah  melanggar  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen  yaitu  konsumen  berhak  mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan produk layanan serta informasi yang jelas tentang produk layanan. Sehingga dari adanya praktik jual beli akun, konsumen merasakan resah karena adanya perbedaan informasi pada aplikasi dengan yang asli. Dalam ketentuan GOJEK  dengan  konsumen,  GOJEK  hanya  sebagai  penghubung  antara  Mitra/  penyedia layanan dengan konsumen sehingga tanggung jawab diserahkan kepada Mitra. GOJEK juga mempertegas  bahwa  bukan  perusahaan  transportasi,  Penyedia  layanan/Driver  hanyalah Mitra dan bukan karyawan.
B. Saran
Dalam hal melindungi Konsumen, GOJEK harus membuat inovasi agar akun Mitra hanya  dapat  diakses  oleh  Mitra  itu  sendiri.  Inovasi  tersebut  dapat  berupa  Face  Detection, Eye  Scanner,  atau  Fingerprint  untuk  setiap  driver  yang  ingin  mengaksesnya  atau menerapkan  hubungan  karyawan  dengan  Driver  GOJEK  agar  terciptanya  kepastian  dan keamanan dalam melayani konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Janus  Sidabalok,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  (Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2014),
AZ.Nasution,  2001,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar,  Jakarta,  Diadit Media
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT. Grasindo, hlm 2 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Bandung, Mandar Maju
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000)
Elsi  Kartika  Sari  dan  Advendi  Simangunsong,  Hukum  Dalam  Ekonomi,  (Jakarta: PT.Grasido, 2007)
B. Peraturan Perundang-undangan :

## Jurnal de Facto 8(2) : 145-160
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UU UMKM)
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  15  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Dalam  Trayek Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  12  Tahun  2019  tentang Perlindungan  Keselamatan  Sepeda  Motor  Yang  di  Gunakan  Untuk  Kepentingan Masyarakat.  Surat  Keputusan  Menteri  Kependudukan  Lingkungan  Hidup  No 02/MENKLH/1998
C. Internet
PT  GOJEK  Indonesia,  Perjanjian  kerjasama  kemitraan  https://www.gojek.com/app/kilat- contract/ diakses pada 04 Agustus 2022
Detik  News.  “Pelaku  Pelecehan  Penumpang  Taksi  Online  pakai  akun  mitra  GO-JEK.” https://m.detik.com/news/berita/d-3865879/pelaku-pelecehan-penumpang-taksi-online- pakaiuakun- mitra-go-jek, diakses pada tangg 16 Agustus 2022 GOJEK  “Perjanjian  kerjasama  Kemitraan  GOJEK”  https://www.gojek.com/app/kilat- contract/ diakses pada tanggal 16 Agustus 2022
D. Lain-Lain
Interview pribadi dengan Ahmad Yusuf dan Mustamit, Balikpapan 13 Juli 2022 Interview pribadi dengan Fajar Juanda, Balikpapan 13 Juli 2022 Pribadi Dengan Zahra, Balikpapan 13 Juli 2022