© Copyright: The Author(s)
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis
This is an open access article under the CC BY-SA license

## EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI COVID-19

## EKO DARMAWAN SUWANDI
Universitas Putra Bangsa kjaekodarmawan@yahoo.com
Abstract: This research aims to analyze the effectiveness of tax incentives and policies in the field of taxation in connection  with  the  Covid-19  pandemic.  The  research  findings  show  that  the  impact  of  the  government's  tax policy has not been said to be effective but has shown a positive impact in the form of an increase in revenue from domestic tax components in 2021 compared to 2020, namely Income Tax increased by 2.0%, Value Added Tax  and  Sales  Tax  on  Goods.  Luxury  rose  2.2%,  Land  and  Building  Tax  increased  10.3%,  Excise  increased 4.5%, and Other Taxes increased 66.1%. The impact of taxation policies can also be seen from the increase in revenue  from  the  international  trade  tax  component  in  2021  compared  to  2020,  namely  state  revenues  from import duties which increased by 4.2% and export taxes increased by 8.1%.
Keywords: Tax incentives, Covid 19 Pandemic, State Revenues, Income Tax, Pandemi Covid 19
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas insentif pajak dan kebijakan di bidang perpajakan sehubungan  dengan  pandemi  Covid-19.  Hasil  temuan  penelitian  menunjukan  bahwa  dampak  kebijakan perpajakan  pemerintah  memang  belum  dikatakan  efektif  namun  sudah  dapat  menunjukkan  dampak  positif berupa  peningkatan  penerimaan  komponen  pajak  dalam  negeri  pada  2021  dibanding  tahun  2020  yaitu  Pajak Penghasilan naik 2.0%, Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah naik 2.2%, Pajak Bumi  dan  Bangunan  naik  10.3%,  Cukai  naik  4.5%,  serta  Pajak  Lainnya  naik  66.1%.  Dampak  kebijakan perpajakan  juga  dapat  dilihat  dari  peningkatan  penerimaan  komponen  pajak  perdagangan  internasional  pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu penerimaan negara dari Bea Masuk naik 4.2%, dan Pajak Ekspor naik 8.1%.
Kata kunci : Insentif pajak, Pandemi Covid 19, Penerimaan Negara, Pajak Penghasilan

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  2019  merupakan  bencana  nasional  yang  mempengaruhi  stabilitas ekonomi  nasional  dan  produktivitas  sosial.  Pandemi  virus  corona  COVID-19  mempengaruhi setiap  aspek  kehidupan,  baik  domestik  maupun  internasional,  sosial,  politik,  dan  ekonomi. Pandemi  COVID-19  telah  mempengaruhi  semua  negara  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus ke berbagai sektor untuk meredakan keresahan sosial akibat pandemi COVID-19 (Sayekti, 2020).
Salah  satu  sektor  yang  memerlukan  perhatian  khusus  pemerintah  adalah  sektor perpajakan.  Penerimaan  pajak  adalah  semua  penerimaan  pemerintah  yang  terdiri  dari  pajak perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan  nilai  barang  dan  jasa,  pajak  konsumsi  atas  barang  mewah,  pajak  bumi  dan bangunan,  pajak  perolehan  hak  atas  tanah/bangunan,  pajak  konsumsi,  dll.  Pajak  perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan bea keluar (Ilyas dan Burton, 2013).
Penerimaan  pajak  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan  diri, karena  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  yang  digunakan  untuk kepentingan pemerintah (Harun et al., 2019). Kebutuhan negara meliputi transportasi, air, listrik,
pendidikan,  kesehatan,  keamanan,  telekomunikasi,  sosial,  dan  fasilitas  lainnya  yang  telah terbukti dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.
Menurut  Resmi  (2017),  fungsi  pajak  yang  pertama  adalah  fungsi  Anggaran  yang merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah  untuk  menutupi  pengeluaran  harian  dan pembangunan.  Kedua,  fungsi  reguler  adalah  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan. Fungsi regulasi ini dapat berupa mendukung masyarakat dari segi sosial dan ekonomi.
Insentif  pajak  adalah  jenis  fitur  peraturan  pajak  yang  dirancang  untuk  meningkatkan pendapatan  pemerintah.  Menurut  Suandy  (2006),  secara  umum  ada  empat  jenis  insentif  pajak: (a)  Pengecualian  dari  pengenaan  pajak.  (b)  Mengurangi  basis  pajak.  (c)  Penurunan  tarif  pajak. (d)  Menangguhkan  pajak.  Insentif  pajak  berupa  pembebasan  pajak  merupakan  bentuk  insentif yang paling umum.
Insentif  pajak  berupa  pembebasan  pajak  merupakan  bentuk  insentif  yang  paling  umum. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, berhati-hatilah saat memberikan insentif ini. Perhatian harus diberikan pada periode di mana pembebasan pajak ini diberikan dan periode di mana investasi dapat membuahkan hasil.
Jenis  insentif  kedua  adalah  pengurangan  berbasis  pajak.  Jenis  insentif  ini  biasanya ditawarkan  dalam  bentuk  berbagai  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  kena  pajak. Secara  umum,  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dapat  dikurangkan  melebihi  jumlah  yang  dapat dikurangkan. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan ganda, tunjangan investasi, dan kompensasi  kerugian.  Jenis  insentif  ketiga  adalah  untuk  mengurangi  tarif  pajak  dari  tarif  pajak yang  berlaku  umum  menjadi  tarif  pajak  khusus  yang  diatur  oleh  pemerintah.  Insentif  ini  paling umum  dalam  pajak  penghasilan.  Misalnya,  pengurangan  tarif  pajak  perusahaan  dan  tarif pemotongan pajak.
Bentuk insentif keempat adalah penundaan pajak. Bentuk ini diserahkan pada wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal yang ditentukan.  Sementara  itu,  di  masa  pandemi  ini,  pemerintah  akan  memberikan  insentif  berupa penurunan  tarif  pajak  yaitu  pajak  penghasilan  badan  ( corporate  income  tax )  yang  akan disponsori  oleh  pemerintah  berdasarkan  Pasal  21  selama  masa  perpajakan  mulai  April  hingga September 2020 dengan memberikan insentif pajak penghasilan.
Ketentuan  ini  dihapus  selama  masa  epidemi  Corona  semakin  mengkhawatirkan  sektor ekonomi  dan  sangat  penting  bagi  sektor  pajak  Indonesia.  Tujuannya  adalah  untuk mengumpulkan  penerimaan  pajak  dan  mencegah  semua  wajib  pajak  dari  menunggak  atau menghindari pajak. Latief et. al. (2020) menunjukkan bahwa pemotongan pajak di Arkansas bisa membuat  negara  lebih  sejahtera.  Argumen  ini  mengasumsikan  bahwa  insentif  keuangan sebenarnya merupakan faktor penentu untuk semua bisnis.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali ke teritori positif pada triwulan II tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari April  2021  hingga  Juni  2021  adalah  7,07%  per  tahun.  Pertumbuhan  ini  setara  dengan  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia  atas  dasar  harga  berlaku  dan  tercatat  sebesar  Rp  4.175,8 triliun. Setelah itu, diperkirakan Rp2.772,8 triliun atas dasar harga tetap. Lonjakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 bukan berarti Indonesia telah kembali ke level pra-pandemi Covid-19.  Pasalnya,  Indonesia  masih  menempati  peringkat  terakhir  dalam  urutan  negara  yang mendekati level pra-Covid 19 hasil perbandingan dari beberapa lembaga (Hidayat, 2021).
Dengan demikian, guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan  produktivitas  industri,  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  yang  ditujukan  guna penguatan  masyarakat.  Tak  terkecuali  aspek  perpajakan,  dan  terbitnya  PMK  23/PMK03/2020. PMK  23/PMK03/2020  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  yaitu  subjek  pajak  adalah pegawai,  Pasal  22  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Orang  Pribadi,  yaitu  subjek  pajak  impor,  Pasal  25 Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat pengembalian ( refund ) PPN. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini dilakukan guna menganalisis efektivitas insentif dan tindakan perpajakan di bidang perpajakan di masa pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Jenis studi ini adalah merupakan penelitian pustaka atau studi yang menggunakan berbagai informasi  perpustakaan  (buku,  ensiklopedia,  jurnal  akademik,  surat  kabar,  jurnal,  dokumen)  untuk mempelajari  subjek  studi  (Sukmadinata,  2009).  Studi  literature  adalah  studi  yang  menyelidiki  atau menyelidiki secara kritis pengetahuan, ide, atau penemuan yang terkandung dalam sastra berorientasi sains dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tertentu (Cooper , 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dampak Covid pada Penerimaan Pajak Negara
Coronavirus  Disease  2019  (COVID19)  telah  berkembang  menjadi  pandemi.  Coronavirus mewabah secara global dan telah menyebar ke ratusan negara di semua benua dalam waktu singkat (dalam  beberapa  bulan).  Hingga  akhir  April  2020,  setidaknya  3,5  juta  orang  dari  210  negara  telah dirawat  di  rumah  sakit  atau  dikarantina  sendiri.  Wabah  itu  menewaskan  lebih  dari  250.000  orang  di rumah sakit di Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika, dan Antartika. Saat ini (per 30 Agustus 2020), pandemi COVID-19 sudah sampai sekitar 25 juta kasus dan 850.000 kematian di 213 negara dan  dua  wilayah.  Dari  Juli  hingga  Agustus,  rata-rata  sekitar  250.000  kasus  bertambah  dan  6.000 kematian dalam setiap harinya (Worldmeter, 2020).
COVID19  pertama  kali  terjadi  di  Wuhan,  China  pada  akhir  Desember  2019.  Kemudian menyebar  ke  semua  negara  bagian  di  sana.  Kurang  dari  dua  bulanan,  virus  corona  menyebabkan 80.000 kasus dan 3.000 kematian. Mulai minggu ketiga Januari 2020. Sejak itu, Covid telah menyebar ke banyak negara di Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Faktanya, ketika epidemi mereda di China,  infeksi  COVID-19  meningkat  secara  eksplosif  di  banyak  negara  Amerika,  Eropa,  dan  Asia. Hingga  1  April  2020,  jumlah  kasus  terinfeksi  di  Amerika  Serikat,  Spanyol,  Italia,  Prancis,  Jerman, Inggris, Turki, dan Iran telah melampaui China sebagai sumber gempa pertama. Dalam hal kematian, enam negara telah menyusul China: Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, Iran, dan Belgia. Sedangkan jumlah korban Belanda mendekati China (Junaedi dan Salistia, 2020).
Pandemi berdampak luar biasa pada ekonomi dunia dan negara-negara yang terkena dampak. Resesi,  dan  bahkan  ancaman  depresi  sudah  dekat.  Bahkan  negara-negara  kuat  seperti  Singapura, Korea  Selatan,  Jepang,  Amerika  Serikat,  Selandia  Baru,  Inggris,  dan  Prancis  pun  merasakannya. Efeknya juga terasa di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional menyusut 5,32% untuk kuartal kedua berturut-turut.  Pengaruh  pandemi  pada  ekonomi  telah  dilaporkan  oleh  banyak  peneliti  lain.  Pandemi Covid19 berpengaruh bagi ekonomi Negara kita (Nasution et. al., 2020 dan Hadiwardojo dan Bhaskara, 2020), pasar modal Indonesia (Junaedi dan Salistia, 2020), dan perekonomian daerah NTB (Maryanti dan Netrawati, 2020).

## Penurunan Aktivitas Impor Barang
Pengaruh pandemi di Negara China, merupakan negara pertama yang diserang virus tersebut, mengganggu  pasokan  barang  Indonesia  dari  China.  Ini  disebabkan  impor  Indonesia  sebagian  besar
berasal  dari  China.  Berdasarka  pada  data  kemendag.go.id  menunjukkan  bahwa  tiga  besar  Negara pemasok produk nonmigas yang selama tahun 2020 adalah Cina nilainya US$ 39,35 miliar (30,91%), US$ 10,62 miliar (8,35%) di Jepang, dan US$ 8,1 miliar (6,38%) di Singapura (Mudara, 2021).
Berkurangnya  pasokan  bahan  baku  untuk  diolah  lebih  lanjut  mengganggu  proses  produksi industri pengolahan dalam negeri. Demikian pula, ketika pasokan komoditas yang dapat dijual di dalam negeri  berkurang,  perdagangan  komoditas  menurun.  Dampak  dari  kedua  pajak  ini  akan  mengurangi penerimaan  pemerintah  dari  sektor  pajak.  Impor  terbesar  tahun  2019  diperoleh  Portal  Statistik Perdagangan sebesar US$ 126.355,36 juta, atau pendukung komoditas setara 73,77 persen dari total impor.  Pendukung  komoditas  juga  merupakan  nilai  impor  terbesar  pada  tahun  2020,  sebesar $103.209,94  juta  atau  72,9%  dari  total  impor  (https://satudata.kemendag.go.id/).  Adapun  total  impor barang selama 2019 dan 2020 ditampilkan dengan gambar 1 dibawah ini:

## Sumber: https://satudata.kemendag.go.id/ (2021)
Gambar 1 Impor Indonesia (Jutaan USD)
Diketahui  bahwa  penurunan  impor  barang  terbesar  terjadi  di  bulan  Mei  2020  dan  total  impor tahun 2020 hanya sebesar sebesar 8.438,63 juta USD, mengalami penurunan dibandingkan 2019 yang sebelumnya berjumlah 14.606,66 juta USD. Nilai impor barang bulan Mei turun sebesar 6.168,03juta USD atau turun sebesar 42.2%. Hal ini berdampak pada penurunan penerimaan perpajakan dari sektor PPN Impor secara tajam.
Total  penerimaan  pajak  penjualan  impor  mengalami  penurunan  sebagai  akibat  dari berkurangnya aktivitas impor akibat krisis ekonomi dan penerapan insentif pajak dalam bentuk pajak penjualan impor non-pemerintah. Perusahaan yang mengimpor bahan baku mengurangi aktivitas impor barang.  Kondisi  tersebut  disebabkan  aktivitas  industri  yang  mengurangi  jumlah  proses  produksi (Mudara, 2021).
Pendapatan  dari  PPnBM  impor  meningkat  2%  pada  tahun  2020,  mencapai  Rp  100  miliar (https://news.ddtc.co.id/).  Pendapatan  kotor  dari  PPnBM  Impor  dari  bulan  Januari  hingga  April  2020 menjadi  tumbuh  lebih  baik  daripada  periode  waktu  yang  sama  di  tahun  sebelumnya.  Dimana  masih banyak peminat produk mewah yang menunjukkan bahwa demografi orang kaya kurang terpengaruh oleh  pandemi  COVID  19  di  awal  tahun  2020.  PPnBM  banyak  berasal  dari  adanya  kewajiban  atau pungutan atas importir sepeda motor dan kendaraan roda empat (kendaraan dengan atau di atas roda). Namun  pada  periode  berikutnya,  total  penerimaan  PPnBM  impor  mengalami  penurunan  akibat penurunan aktivitas impor produk mewah akibat lesunya penjualan mobil domestik  (Mudara, 2021).

## Penurunan Transaksi Barang dan atau Jasa Dalam Negeri
Dampak  COVID-19  telah  memukul  sektor  impor  dan  ekspor  Indonesia  serta  sektor perdagangan  dalam  negeri.  Kondisi  tersebut  berpengaruh  signifikan  karena  sektor  perdagangan memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pemerintah  dari  penerimaan  pajak (Nasution  et  al.,  2020).  Perdagangan  dalam  negeri  tidak  hanya  mempengaruhi  perputaran  ekonomi, tetapi juga penerimaan PPN.
Penerimaan pajak di sektor PPN selanjutnya disebut PPN DN berlangsung stabil. Pendapatan domestik bruto dari PPN DN meningkat karena kegiatan perdagangan dalam negeri tidak terpengaruh oleh pandemi. Penjualan mobil dan roda dua atau lebih memainkan peran besar dalam mendapatkan PPN  DN.  Penurunan  pendapatan  bruto  PPN  disebabkan  oleh  penurunan  aktivitas  perdagangan domestik  dan  penurunan  pasokan  beberapa  barang  dan  jasa  yang  diperoleh  pemerintah  Indonesia dalam perang melawan pandemi COVID-19. Pendapatan domestik bruto dari PPN DN secara tahunan menurun. 342.112.863.266 atau turun 1,03% jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Mudara, 2021)
Pendapatan  pajak  di  sektor  PPnBM  dalam  negeri  atau  PPnBM  DN  mengalami  penurunan akibat  lesunya  pendapatan  orang-orang  kaya  di  Indonesia.  Pendapatan  kotor  PPnBM  DN  meningkat karena wajib pajak orang kaya yang tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19 masih membelanjakan uangnya untuk barang mewah. Kendaraan mendominasi penjualan terbesar, dan industri otomotif akan terus memainkan peran utama dalam menggerakkan roda perekonomian hingga awal 2020.
Secara  keseluruhan  dampak  pandemi  covid  19  menyebabkan  turunnya  penerimaan  pajak pemerintah tahun 2020 yang dapat dilihat pada gambar berikut:
Sumber: https://www.bps.go.id/, 2021 Gambar 2 Penerimaan Pajak Pemerintah Indonesia Tahun 2016-2020
1.284.970 1.343.530 1.518.790  1.546.142 1.404.508 1.249.500 1.304.316 1.472.908 1.505.088 1.371.021 35.471 39.214 45.882 41.054 33.487 - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2016 2017 2018 2019 2020 Mi ly ar R up ia h Tahun Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan
Internasional

## Kebijakan Perpajakan Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19
Perjalanan  waktu  peningkatan  pandemi  COVID-19  semakin  berdampak  negatif  terhadap ekonomi  nasional  dan  mengancam  kelangsungan  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM).  Sehubungan dengan  itu,  pemerintah  mengumumkan  kebijakan  berupa  PMK  44  Tahun  2020.  Kebijakan  PMK  No 44/2020  menjelaskan  tentang  pemerintah  yang  akan  menanggung  PPh  Pasal  21  pada  1.062  bidang industri, pembebasan PPh Pasal 22 atas impor pada 431 jenis industri, menurunkan pembayaran PPh Pasal 25 senilai 30 persen pada 846 jenis industri dan restitusi PPN dipercepat pada 431 jensi industri, yang dimulai April - September 2020.
Terbitnya kebijakan-kebijakan tersebut bisa menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga  stabilitas  ekonomi.  Indonesia  masih  mempunyai  kebijakan  defisit  anggaran  (APBN).  Ketika suatu  sumber  pendapatan  pemerintah,  seperti  sumber  penerimaan  pajak,  masih  lebih  kecil  dari  total pengeluaran/dana  pemerintah.  Selain  itu,  selama  pandemi,  pemerintah  telah  mengadopsi  kebijakan stimulus  fiskal  yang  menyasar  beberapa  sektor,  seperti  sektor  kesehatan,  sektor  jaminan  sosial,  dll. Pemerintah  telah  mengalokasikan  dana  sekitar  405  triliun  rupiah  untuk  mendorong  perekonomian (https://news.detik.com/).

## Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Insentif pajak memengaruhi pendapatan yang diterima oleh setiap karyawan dalam enam bulan tersebut. Bila diwaktu sebelumnya pekerja telah dipotong dari PPh Pasal 21 dari pendapatannya, maka potongan PPh 21 tersebut dikembalikan lagi kepada pekerja selama bulan April-September 2020, dan potongan  tersebut  diberikan  bersama  dengan  pendapatan  tiap  bulan  yang  diperoleh  oleh  pekerja tersebut.  Sebelumnya,  penerima  penghasilan  yang  terutang  oleh  pemerintah  membayar  pajak,  atau disebut  Pajak  Ditanggung  Pemerintah  (PDP).  Oleh  karena  itu,  setiap  pemberi  kerja  yang  melanggar aturan PMK ini akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku (Silalahi dan Ginting, 2020).

## PPh Pasal 22 Impor
Pajak  Penghasilan  Pasal  22  Barang  impor  mendapat  insentif  berupa  pembebasan  atas pembayaran pajak. Pengecualian ini merupakan akibat dari pengurangan aktivitas pengiriman barang ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus yang lebih banyak mewabah di Indonesia.
Pengurangan kegiatan impor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia,  sehingga  insentif  harus  diberikan  untuk  menghidupkan  kembali  para  pebisnis  untuk beroperasi dalam keadaan yang merugikan ini. Wajib pajak yang terlibat dalam kegiatan impor berhak atas  pembebasan  PPh  Pasal  22  atas  penghasilan  mereka  selama  enam  bulan.  Pemberian  opsi  ini diberikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Kesanggupan dalam Pasal 22 mengenai pajak impor.

## Angsuran PPh Pasal 25
Sesuai dengan PPh Pasal 25 akan menerima pengurangan jumlah iuran sebesar 30% dari total jumlah iuran yang terutang dalam enam bulan ke depan. Pajak penghasilan pasal 25 termasuk dalam pasal ini karena banyak pelaku usaha yang mulai mengurangi atau bahkan menghentikan sementara kegiatannya hingga wabah berhenti. Dalam keadaan seperti ini, tidak masuk akal jika wajib pajak yang menjadi kurang produktif tidak adil jika tidak mendapatkan insentif. Pada aturan ini, wajib pajak tidak perlu  melakukan  pengajuan  penurunan  pembayaran  iuran  guna  memperoleh  insentif  karena  telah diterapkan secara otomatis (Silalahi dan Ginting, 2020).

## Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Insentif  pajak  pertambahan  nilai  diberikan  selama  terjadi  wabah  COVID-19.  Terkait  PPN, perlakuan insentif berbeda dengan ketiga jenis pajak sebelumnya. Pembebasan PPN yang diberikan merupakan kemudahan proses ganti rugi PKP sebagaimana dimaksud dalam PMK 23 2020 selama 6 bulan ke depan terhitung sejak April. Terdapat perbedaan batas nominal ganti rugi yang diberikan oleh eksportir PKP dan eksportir non-PKP.
Tidak  ada  batasan  nominal  PPN  untuk  PKP  sebagai  eksportir,  kemudian  untuk  PKP  Non Eksportir  mendapat  percepatan  restitusi  hingga  sebanyak  5  miliar  rupiah.  Untuk  PKP  Eksportir memperoleh fasilitas yang tak terbatas nilainya dalam hal pengajuan restitusi. Kondisi tersebut sesuai dengan pelaksanaan tarif PPN yang diberikan oleh eksportir. Untuk PKP yang menerima manfaat pajak tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP berisiko rendah ke dalam KPP terdaftar.
Untuk  mendorong  dalam  pendapatan  negara,  pemerintah  memperkenalkan  pajak  atau transaksi digital melalui sistem elektronik (PMSE). Perppu No. 1 Tahun 2020 menginformasikan skema PMSE dalam memungut pajak secara digital berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh. Jika hal tersebut  segera  diambil,  otoritas  pajak  segera  menyusun  aturan  untuk  membuat  payung  hukum perpajakan digital lebih spesifik. Otoritas pajak dan Kementerian Keuangan mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum penghitungan PPN untuk PMSE. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) juga disiapkan guna mengatur tentang PPh dan Pajak Transaksi Digital.
Aktivitas ini sungguh relevan karena meningkatnya aktivitas online yang dilakukan oleh entitas ekonomi  akibat  social  distancing  dan  PSBB.  Selama  pandemi,  aktivitas  menggunakan  aplikasi  zoom dapat meningkat dan mungkin dikenai pajak atas aktivitas tersebut. Perdagangan online, yang saat ini tidak  tersedia  bagi  pemungut  cukai,  dapat  dikontrol  atau  tunduk  pada  aturan  yang  ketat  untuk memenuhi  kewajiban  penjual  tersebut  sebagai  wajib  pajak  yang  melakukan  bisnis  melalui  media elektronik (Silalahi dan Ginting, 2020).
Efektivitas  insentif  pajak  dan  kebijakan  di  bidang  perpajakan  sehubungan  dengan  pandemi Covid-19
Keseluruhan  dari  penerimaan  pajak  pemerintah  Indonesia  mengalami  penurunan  karena adanya  keringanan  pajak  yang  tercermin  dari  penerimaan  pajak  tahun  2020  dibandingkan  periode sebelumnya.  Dilain  pihak,  lesunya  perdagangan  dalam  dan  luar  negeri  akibat  pelemahan  ekonomi selama pandemi COVID-19 (pandemi global) juga menjadi penyebab turunnya penerimaan.
Efektivitas  insentif  pajak  pada  tahun  2020  dapat  dilihat  dari  adanya  kenaikan  kembali penerimaan pajak dalam negeri di tahun 2021 yang disajikan dalam gambar berikut:
Sumber: https://www.bps.go.id/, 2021 Gambar 3 Penerimaan Pajak Dalam Negeri Pemerintah Indonesia Tahun 2019-2021
772.266 670.380 683.775 531.577 507.516 518.545 21.146 13.442 14.831 172.422 172.197 180.000
7.677 7.486 12.431 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 2019 2020 2021 Mi ly ar R up ia h Tahun Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak Bumi dan Bangunan
Cukai Pajak Lainnya
Berdasar gambar di atas memperlihatkan terjadinya peningkatan pendapatan dari pajak selama tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan Pajak Penghasilan meningkat menjadi sebesar 683.775 Milyar Rupiah atau sebanyak 2.0%, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah meningkat 518.545 atau sebanyak 2.2%, Pajak Bumi & Bangunan meningkat 14.831 Milyar Rupiah atau sebanyak 10.3%, Cukai meningkat 180.000 Milyar Rupiah atau sebanyak 4.5%, dan Pajak Lainnya meningkat 12.431 Milyar Rupiah atau sebanyak 66.1%.
Efektivitas insentif pajak pada tahun 2020 juga dapat dilihat juga dari adanya kenaikan kembali penerimaan pajak perdagangan internasional di tahun 2021 yang disajikan dalam gambar berikut:
Sumber: https://www.bps.go.id/, 2021 Gambar 4 Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional Pemerintah Indonesia Tahun 2019-2021 Grafik  di  atas  menggambarkan  pertumbuhan  pendapatan  komponen  pajak  perdagangan internasional tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pendapatan pemerintah dari  bea  masuk  meningkat  menjadi  33.173  Triliun  Rupiah  atau  4,2%,  dan  pajak  ekspor  meningkat 4.444,  menjadi  Rs  1,78  triliun,  atau  8,1%.  Meski  belum  bisa  dikatakan  bahwa  penerimaan  pajak pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2021  telah  normal  atau  meningkat  dibandingkan  tahun  2019, peningkatan  penerimaan  pajak  dalam  negeri  dan  perdagangan  internasional  pada  tahun  2021 dibandingkan tahun 2020 dipandang sebagai upaya memerangi dampak virus corona.
Hal  ini  menjadikan  pemerintah  mendukung  program  pada  tahun  2021  untuk  meningkatkan kesehatan  masyarakat  dan  mempercepat  pemulihan  ekonomi  negara  dengan  memperpanjang  masa manfaat atau insentif pajak. Insentif pajak harus diberikan secara selektif sehingga kriteria kelayakan disesuaikan,  dengan  memprioritaskan  sektor-sektor  tertentu  yang  tertinggal  dan  perlu  lebih  didukung oleh  laju  pemulihan.  Keputusan  ini  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  tentang  Insentif  Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Dampak Pandemi Corona 2019. (https://pajak101.com/).
Periode Manfaat:
a. PPh Pasal 21 tentang manfaat pajak yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan dan bergerak pada salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu.
b. PPh  final  bagi  Wajib  Pajak  yang  mempunyai  peredaran  bruto  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
c. PPh final bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi;
d. Pengurangan  angsuran  PPh  Pasal  25  BAGI  Wajib  Pajak  yang  bergerak  pada  salah  satu  216 bidang usaha yang sebelumnya terdapat dalam 1.018 bidang usaha; dan
37.527
31.834 33.173
3.527 1.653 1.788 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2019 2020 2021 Mi ly ar R up ia h Tahun Bea Masuk
Pajak Ekspor
e. Pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  PPN  bagi  Pengusaha  kena  pajak  (PKP) berisiko  rendah  yang  bergerak  pada  salah  satu  132  bidang  usaha  tertentu  yang  sebelumnya terdapat 725 bidang usaha, yang awalnya diberikan di Masa Pajak Januari 2021 hingga Juni 2021 yang selanjutnya diperpanjang hingga Desember 2021.
Selain  itu,  Pasal  22  Klausul  Pembebasan  Bea  Masuk  PPh  Impor  berlaku  sampai  dengan tanggal 30 Juni 2021 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sebelumnya, ada 730 bidang usaha yang memperoleh insentif pembebasan dari pemungutan PPh pada 22 impor.
Perpanjangan hanya berlaku untuk pemberi kerja dan/atau wajib pajak yang:
a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 9/PMK.03/2021:
1.) kode  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  Wajib  Pajak  Yang  Mendapatkan  Insentif  PPh  Pasal  21 Ditanggung Pemerintah;
2.) kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
3.) kode  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  Wajib  Pajak  yang  Mendapatkan  Insentif  Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25;
4.) kode  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  Wajib  Pajak  yang  Mendapatkan  Insentif  Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN;
b. Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau
c. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI

## PENUTUP Kesimpulan
Menyikapi  fenomena  dampak  Covid  terhadap  penerimaan  pajak,  maka  pemerintah  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  berupa  PMK  Nomor  44  Tahun  2020.  Dampak  kebijakan  perpajakan pemerintah memang belum dikatakan efektif namun sudah dapat menunjukkan dampak positif berupa peningkatan penerimaan komponen pajak dalam negeri pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu Pajak Penghasilan naik 2.0%, Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah naik 2.2%,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  naik  10.3%,  Cukai  naik  4.5%,  serta  Pajak  Lainnya  naik  66.1%. Dampak  kebijakan  perpajakan  juga  dapat  dilihat  dari  peningkatan  penerimaan  komponen  pajak perdagangan internasional pada 2021 dibanding tahun 2020 yaitu penerimaan negara dari Bea Masuk naik 4.2%, dan Pajak Ekspor naik 8.1%.
Penelitian  kedepannya  dilakukan  dengan  pembuktian  empiris  mengenai  efektivitas  insentif pajak  COVID-19  terhadap  penerimaan  pajak  negara  dengan  metode time  study yaitu  dengan memperbandingkan  kondisi  sebelum  dan  setelah  diberlakukannya  insentif  pajak  di  seluruh  Provinsi yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arvita,  R.,  &  Sawarjuwono,  T.  (2020).  Etika  Profesional  Konsultan  Pajak  Dalam  Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. EJurnal Akuntansi, 30(1), 88-100.
Cooper,  H.  (2015).  Research  synthesis  and  meta-analysis:  A  step-by-step  approach  (Vol.  2).  Sage publications.
Eva,  D.,  Silalahi,  S.,  &  Kunci,  K.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  ekonomi  nasional  akibat  pandemi  Covid-19.  Baskara:  Journal  of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83-92.
Harun, I., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(10).
Hidayat,  K.  (2021).  Pemulihan  ekonomi  Indonesia  lambat,  apa  yang  harus  dilakukan?, https://nasional.kontan.co.id/news/pemulihan-ekonomi-indonesia-lambat-apa-yang-harus- dilakukan
Junaedi,  D.,  &  Salistia,  F.  (2020).  DAMPAK  PANDEMI  COVID-19  TERHADAP  PERTUMBUHAN EKONOMI  NEGARA-NEGARA  TERDAMPAK.  Simposium  Nasional  Keuangan  Negara,  2(1), 995-1013.
Ilyas,  W.  B  dan  Burton,  R.  (2013).  Hukum  Pajak,  Teori,  Analisis,  dan  Perkembangannya,  Edisi  6. Jakarta: Salemba Empat.
Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. CESJ: Center Of Economic Students Journal, 3(3), 270-289.
Lubis, R. H. (2018). Pajak Penghasilan, Teori, Kasus dan Aplikasi. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi COVID-19 dan implikasinya pada perekonomian NTB. Media Bina Ilmiah, 14(11), 3497-3508.
Mudara,  N.  A.  H.  P.  (2021).  KEBIJAKAN  FISKAL  DALAM  PANDEMI  COVID-19:  DAMPAK  DAN TANTANGAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA. Scientax, 2(2), 248- 264.
Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 5(2), 212. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313
Resmi, S. (2017). Perpajakan, Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Sayekti,
I. M.
S. (2020). Mengkaji Insentif Pajak atas Covid-19, https://analisis.kontan.co.id/news/mengkaji-insentif-pajak-atas-covid-19opini Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan  dan  Pengeluaran  Negara  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19.  Jesya  (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 3(2), 156-167.
Suandy, E., (2006). Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta Sukmadinata, N.S. (2009). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Rosdakarya. Winardi, (2011). Kamus Ekonomi, Bandung: Mandar Maju.
https://satudata.kemendag.go.id/ https://news.ddtc.co.id/ https://www.bps.go.id/ https://news.detik.com/ https://pajak101.com/
Kelemahan  Insentif  Pajak  diakses  dari  https://news.detik.com/kolom/d-5072305/kelemahan-insentif- pajak.
Perpanjangan Insentif Covid-19, diakses dari https://pajak101.com/perpanjangan-insentif-covid-19/ Worldmeters, 2020. “Coronavirus Cases” diakses dari https://www.worldometers.info/coronavirus/