## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MENENGAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN  PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SAMARINDA
Mirna Widyaningtias Putri 1 , Vera Anitra 2
1 Mahasiswa prodi Manajeman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2 Dosen prodi Manajeman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

## ABSTRACT
The  research  objective  is  to  determine  the  level  of  awareness  and  understanding  of  taxation Taxation on tax compliance obligations medium-sized enterprises in income tax in the city of Samarinda. The data collection is done by providing as much as 138 copies kueisoner, but only 45 copies that can be processed. Copies distributed to the finance department or medium-sized business owners in the city of Samarinda. The data obtained and analyzed using SPSS.
The results showed that the level of awareness and understanding Taxation Taxation positive and significant impact on Taxation compliance.
Keywords : Awareness Taxation, Level Understanding of Taxation, Tax Compliance

## LATAR BELAKANG
Pajak  merupakan  pengetahuan  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak  (WP). Peraturan  perpajakan  bagi  WP  akan  meningkatkan  kepatuhan  kewajiban  perpajakan  agar terhindar  dari  sanksi  –  sanksi  yang  berlaku  dalam  ketentuan  umum  perpajakan.  Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang  pertama  adalah  untuk  mendidik  dan  yang  kedua  adalah  menghukum.  Dengan  mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud dengan pengunaan sanksi kedua adalah pengenaan saksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak mengulangi tindak yang sama (Muyodiwarno,2007).
Dalam  system self  assessment, WP  dipercaya  untuk  menghitung,  memperhitungkan sendiri,  membayar,  melaporkan  kewajiban  perpajakannya  kepada  DJP  (Zein,  2003  dalam Zahidah,2010). System self assessment dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini  DJP  menjalankan  ketiga  fungsi  yang  ada,  yaitu  pelayanan,  penyuluhan  dan  penengakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan  pemenuhan  kewajiban  maupun  hak  WP  dibidang  perpajakan  seperti  penerbitan  dan pencabutan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  seorang  WP,  permohonan  keberatan  dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sedangkan kegiatan penyuluhan mancakup penyebarluasan  informasi  tentang  ketentuan  perpajakan  yang  perlu  diketahui  oleh  WP  guna untuk memenuhi kewajiban dan hak dibidang perpajakan.
Kepatuhan  pajak  merupakan  persoalan  yang  sudah  ada  sejak  dulu  di  perpajakan.  Di
dalam  negeri,  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukan persentase yang tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah WP yang memenuhi syarat patuh dibandingkan dengan jumlah total WP yang terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak terhadap penerimaan pajak disuatu daerah atau negara.
Dengan  mematuhi  hukum  yang  berlaku,  secara  tidak  langsung  WP  telah  menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ditetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah  dalam  hal  menentukan  kebijakan,  tentunya  kebijakan  yang  terkait  dengan  dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum  yang berlaku,  setidaknya WP  telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintah. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum perpajakan.
Pernanan  usaha  menengah  dalam  perekonomian  dalam  belakangan  ini  mulai  banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah  salah  satu  bagian  dari  usahan      meningkatkan      peranan      pengusaha      dalam      proses pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  dalam  lingkungan  otoritas  pajak  .  Sebagai  negara berkembang,  Indonesia  perlu  memperhatikan  usaha  menengah  secara  serius.  Dengan  tumbuh kembangnya usaha menengah membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Di kota Samarinda secara khusus, hingga  tahun  2016  terdapat  sebanyak  30.519  Wajib  Pajak  Usaha  Menengah  (WP  Usaha Menengah)  yang  terdaftar  dan  sebanyak  29.006  WP  Usaha  Menengah  yang  efektif.  Namun 18.701  WP  Usaha  Menengah  yang  menyampaikan  SPT,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kepatuhan WP Usaha Menengah di kota Samarinda hanya 64,47%. Berdasarkan data yang ada pula dapat  dilihat bahwa ternyata tingkat  kepatuhan  WP  Usaha Menengah di  kota Samarinda ternyata makin menurun dari tahun ke tahun. Pada Tabel 1.1. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan WP Usaha Menengah di kota Samarinda dari tahun 2012 hingga 2016.

## Tingkat Kepatuhan WP Usaha Menegah di Kota Samarinda Tahun 2012 Hingga 2016
No. Tahun SPT Terdaftar WP Efektif WP Menyampaikan SPT WP Yang Kepatuhan % 1 2012 18.253 16.7 13.0 85 78,35% 2 2013 20.214 17.6 12.5 13 71.10% 3 2014 22.789 20.166 13.3 59 66,69% 4 2015 24.774 23.261 15.2 11 65,38% 5 2016 30.519 29.006 18.7 01 64,47%
Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tingkat  kepatuhan  WP  Usaha  Menengah  di  kota  Samarinda  senantiasa  menurun.  Hal  ini  tentu membutuhkan  suatu  kajian  agar  hal  tersebut  tidak  terjadi  berlarut-larut.  Oleh  sebab  itu  perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah faktor kesadaran wajib perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha menengah dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya ?
2. Apakah  faktor  tingkat  pemahaman  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  usaha menengah dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya?

## TUJUAN PENELITIAN
1. Menganalisis pengaruh faktor kesadaran wajib perpajakan, dan faktor tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib perpajakan penghasilan usaha menengah.
2. Menganalisis  variabel  yang  paling  dominan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  perpajakan usaha menengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Perpajakan
Perpajakan  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  bagi  negara  dalam  menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang  diperlukan  tidak  akan  bisa  ditutupi  dengan  pinjaman  dan  bantuan  luar negeri.  pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut , Rahuyu (2010)
a. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan  pelaksaannya.
b. Pajak  dapat  dipaksakan.  Hal  ini  berarti  pelanggaran  atas  aturan  perpajakan  akan
berakibat adanya sanksi.
c. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunujukan  adanya  kontraprestasi  secara langsung oleh pemerintah.
d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah mecari laba.
e. Pajak  diperuntukan  bagi  perngeluaran  -  pengeluaran  pemerintah  yang  bila  dari pemasukannya  masih  terdapat  surplus,  maka  akan  dipergunakan  untuk  membiayai public investment.
Pengertian  fungsi  dalam  fungsi  pajak  adalah  sebagai  berikut  perngeritan  fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai  alat  untuk menentukan politik  perekonomian, pajak memiliki  kegunaan dan  manfaat  pokok  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umum.  Suatu  negara  dipastikan berharap  kesejahteraan  ekonomi  masyarakatnya  selain  meningkatkan  dengan  pajak sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara,  diharapkan  banyak  pembagunan  dapat dilaksanakan sesuai  dengan tujuan negara Rahayu (2010).  Berdasarkan hal  diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu :

## a. Fungsi Budgetair
Fungsi Budgetair merupakan fungsi utama pajak, yaitu  pajak  dipergunakan  sebagai alat  untuk  memasukan  dana  secara  optimal  ke  kas  negara  yang  dilakukan  sistem pemungutan berdasarkan undang –  undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagi alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) kedala kas negara atau anggaran  negara  berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku. Berdasarkan fungsi  inilah pemerintah sebagai  pihak  yang membutuhkan  dana untuk membiayai  berbagai  kepentingan  melakukan  upaya  pemungutan  pajak  ke pendudukannya.

## b. Fungsi Regulerend
Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi budgetair. Disamping  usaha  untuk  memasukan  uang  untuk  kegunaan  kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur  dan  bilamana  perlu  mengubah  susunan  pendapatan  dan  kekayaan  dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

## 2. Tarif pajak
Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau  persentase tertentu. Jenis tarif pajak  dibedakan  menjadi  tarif  tetap,  tarif  proporsional  (sebanding),  tarif  program (meningkat), dan tarif degresif (menurun).
Menurut Mardiasmo (2011;9). tarif pajak di bagi menjadi 4 (empat):
a. Tarif Proporsional (sebanding)
Tarif  berupa  persentase  yang  tetap,  terhadap  berapa  pun  jumlah  yang  dikenai  pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
b. Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
c. Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 3. Kepatuhan Wajib Pajak
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya  membutuhkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  tinggi.  Yaitu,  kepatuhan  dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena semakin besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban  perpajakan  itu  dilakukan  oleh  WP,  bukan  fiskus selalu  pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam Self Assesment System , dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan pajak yang optimal.
Kepatuhan  pajak  merupakan  persoalan  laten  dan  aktual  yang  sejak  dulu  ada  di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan WP yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah WP yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah WP terdaftar.
Menurut Chaizi Nasucha yang dalam Devano dan Rahayu (2006): “Kepatuhan wajib pajak adalah  rasa bersalah dan rasa malu, persepsi  WP atas kewajaran dan keadilan beban
pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasaan terhadap pelayanan pemerintah.”
Indikator-indikator dari Kepatuhan wajib pajak sebagi berikut:
1. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan WP untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Sedangkan  menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.544/KMK.04/2000  dalam Devano dan Rahayu (2006) “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban  perpajakannnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”
Kepatuhan wajib pajak dikemukan oleh Norman D. Nowak dalam Devano dan Rahayu (2006)  sebagai:  Suatu  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan, indikator dalam situasi ini dimana:
a. WP  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  perundang-  udangan perpajakan,
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Menurut  Nurmantu  dalam  Cahya  (2013)  :  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yaitu  kepatuhan perpajakan  yang  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  di  mana    Wajb  Pajak  memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak  perpajakannya. Kriteria usaha menengah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai dengan banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus rupiah).
c. Milik Warga Negara Indonesia
Jadi  pengertian  pengusaha  UKM  adalah  orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang memiliki  kekayaan  bersih,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  sebanyak-  banyaknya  Rp. 500.000.000  dan  atau  mempunyai  hasil  penjualan  rata-rata  pertahun  sebanyak  Rp. 2.500.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.

## 4. Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Menengah
Kewajiban  perpajakan  adalah  merupakan  perwujudan  dari  pengabdian  dan  saran peran serta WP untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk  pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas  kewajiban  pelaksanaannya  dipercayakan  sepenuhnya  kepada  anggota  masyarakat  ( Kustadi Arianta, 1984 dalam Praseyo, 2006). Berdasarkan pengertian diatas, hal – hal atau keadaan  –  keadaan  yang  dapat  melatarbelakangi  pemilik  usaha  menengah  dalam melaporkan kewajiban perpajakan adalah:

## 1. Pengetahuan pengusaha usaha menengah tentang Pajak
Pengetahuan pengusaha usaha menengah tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan  tata  laku  seorang  WP  atau  kelompok  WP  dalam  usaha  mendewasakan  manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
2. Pemahaman  Pengusaha  usaha  menengah  terhadap  Peraturan  Perpajakan  Pemahaman Pengusaha usaha menengah terhadap peraturan perpajakan adalah cara pengusaha usaha menengah dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.
3. Manfaat  pajak  yang  dirasakan  pengusaha  usaha  menengah  sebagai  WP  adalah  dapat mengetahui baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh WP.
4. Sikap Optimis Pengusaha usaha menengah sebagai WP terhadap Pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak  khawatir akan rugi atau tidak untung dari WP terhadap pajak.
Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah:
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib  Pajak (NPWP).
b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
c. Mengambil  sendiri  Surat  Pemberitahuan,  mengisinya  dengan  benar  dan memasukkannya  sendiri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  batas  waktu  yang  telah ditetapkan.
d. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
e. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan  yang  diminta  Wajib  Pajak  terikat  oleh  suatu  kewajiban  untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

## METODE PENELITIAN
Dalam memperoleh data – data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

## 1. Penelitian Pustaka ( Library Research)
Kepustakaan  merupakan  bahan  utama  dalam  penelitian  data  sekunder  (Zahidah;2010). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data  utama  penelitian  ini  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan,  peneliti  memperoleh  data langsung dari pihak pertama (data primer).Pada penelitian  ini, yang menjadi subyek penelitian adalah usaha menengah yang terdiri dari usaha rumah makan, percetakan, toko roti dan toko oleh  –  oleh  yang  ada  dikota  samarinda.  Peneliti  memperoleh  data  dengan  mengirimkan kuesioner  kepada  178  responden  pengusaha  menengah  secara  langsung  ataupun  melalui perantara. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi 4 tingkat preferensi jawaban.

## JANGKAUAN PENELITIAN
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  pengusaha  usaha  menengah  yang  telah  mempunyai NPWP  yang membuka  usahanya di  kota Samarinda, Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode Convenience  sampling . Convenience  sampling adalah      metode      pemilihan      sampel berdasarkan   kemudahan,   dimana   metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah  dijangkau  peneliti.  Elemen  populasi  yang  dipilih  sebagai  subyek  sampel  adalah  tidak terbatas  sehingga  peneliti  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  sampel  dengan  cepat  (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002 dalam Zahidah 2010). Peneliti menyebarkan koesioner penelitian kepada 138 responden terhadap usaha menengah di wilayah kota samarinda, koesioner yang diterima atau yang dapat dihitung oleh peneliti hanya 45 koesioner dari 138 koesioner yang di  sebar  oleh  peneliti.  Sedangkan  93  koesioner  yang  tidak  dapat  dihitung  terdapat  beberapa kendala terdiri dari
a. Tidak koperatifnya pemilik usaha tersebut untuk mengisi koesioner  yang telah diberikan.
b. Tidak kembalinya koesioner yang telah di berikan peneliti kepada usaha menengah tersebut.
c. Adanya usaha menengah yang tidak masuk dalam karakter atau data-data yang menyatakan usaha tersebut adalah usaha menengah.
Dari 45 koesioner yang dapat di hitung oleh peneliti terdiri dari beberapa usaha menengah yang ada di wilayah kota samarinda, berikut data dari 45 koesioner yang ada :
Tabel 2
Data Bidang Usaha Menengah
Bidang Usaha Menengah Jumlah Rumah Makan 10 Percetakan 10 Toko Roti 10 Toko Oleh-oleh 15
Data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  menggunakan  daftar  pernyataan,  kemudian  dianalisis menggunakan SPPS dengan rentang skala unruk menggambarkan keadaan kepatuhan wajib pajak.

## HASIL PENELITIAN
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi satu per satu tempat berdirinya usaha kecil menengah atau rumah pemilik Usaha  Menengah yang berada di Kota Samarinda, kemudian meminta bagian administrasi/bagian akuntansi/pemilik untuk mengisi kuesioner.
Jumlah  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  usaha  kecil  menengah  sebanyak  138  kuesioner. Dari 93  kuesioner  yang tidak kembali sebanyak 33  karena menolak untuk mengisi dan  sebagian pemilik/bagian yang diminta untuk mengisi kuesioner tidak bisa di temui, terdapat 28 kuesioner yang tidak menjawab pertanyaan 32 kuesioner menjawab tidak memiliki nomor NPWP, sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 45 kuesioner. Dari 45   kuesioner yang   dikembalikan semua   telah   memiliki    NPWP
Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengetahui  ketetapatan  dan  kecermatan  suatu  alat  ukur dalam melaksanakan fungsinya. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program bantu SPSS versi 22. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan correlate bivariate dengan melihat  output Pearson  Correlation (Ghozali,  2006)  an  apabila  nilai  korelasi  >rtabel  maka instrument  yang  digunakan  dinyatakan  valid.  Berikut  ini  hasil  pengujian  validitas  instrument penelitian :
Table 3 Hasi Uji Validitas Kesadaran Perpajakan Pernyataan Nilai Korelasi Nilai rtabel Keterangan 1 0,679 0,320 Valid 2 0,712 0,320 Valid 3 0,682 0,320 Valid 4 0,481 0,320 Valid 5 0,475 0,320 Valid 6 0,742 0,320 Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa 6 pernyataan mempunyai nilai korelasi >  rtabel  (0,320),  sehingga  seluruh  pernyataan  dalam  koesioner  pada  variabel  kesadaran perpajakan adalah valid.
Table 4 Hasi Uji Validitas Tingkat Pemahaman Pernyataan Nilai Korelasi Nilai rtabel Keterangan 1 0,659 0,320 Valid 2 0,647 0,320 Valid 3 0,697 0,320 Valid 4 0,783 0,320 Valid
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa 4 pernyataan mempunyai nilai korelasi > rtabel
(0,320),  sehingga  seluruh  pernyataan  dalam  koesioner  pada  variabel  Tingkat Pemahaman adalah valid.
Table 5 Hasi Uji Validitas Kepatuhan Perpajakan Pernyataan Nilai Korelasi Nilai rtabel Keterangan 1 0,435 0,320 Valid 2 0,434 0,320 Valid 3 0,687 0,320 Valid 4 0,554 0,320 Valid 5 0,612 0,320 Valid 6 0,697 0,320 Valid 7 0,669 0,320 Valid Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,
Berdasarkan  tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  7  pernyataan  mempunyai  nilai  korelasi  > rtabel  (0,320),  sehingga  seluruh  pernyataan  dalam  koesioner  pada  variabel  Kepatuhan  adalah valid. Berdasarkan jawaban dari 45 responden maka hasil pengukuran variabel independen yaitu Kesadaran Perpajakan (X1) menunjukan skor jawaban rata – rata (mean) 2,8258 dengan standar deviasi 0,58023, Tingkat Pemahaman menunjukan skor jawaban rata – rata (mean) adalah 3.0500 dengan  standar  deviasi  0,48442.  Hasil  pengukuran  pada  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan perpajakan (Y) bahwa 45 responden diperoleh skor jawaban rata  – rata (mean) adalah 3.0153 dengan standar deviasi 0,41278.

## Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  4.17  dengan  alat  analisis  regresi  berganda diperoleh hasil bahwa secara langsung atau parsial kesadaran   perpajakan   memiliki   pengaruh yang   signifikan   terhadap kepatuhan perpajakan, hasil ini ditunjukan  dengan nilai koefisien parameter  t  hitung  yang  di  peroleh  sebesar  2.365  atau  di  atas  nilai  t  tabel  > 2.014.
Hal ini berarti menunjukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.  Artinya  semakin  tinggi  kesadaran  perpapajakan  Usaha  Menengah,  maka  akan semakin baik pula kepatuhan perpajakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Penelitian Suyatmin  (2004)  dalam  Jatmiko  (2006)  menunjukkan  bahwa  sikap  wajib  pajak  terhadap kesadaran  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Soemarso  (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak  yang tidak dapat  dijaring.  Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.  Kesadaran  wajib  pajak  atas  perpajakan  amatlah  diperlukan  guna  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dari tabel 4.15 Model Summary diatas, hasil uji spss terlihat bahwa determenasi atau R square  sebesar  0.926  atau  9,26%  dapat  diartikan  bahwa  9,26%  dari  variabel  kepatuhan perpajakan  dapat  diterangkan  oleh  variabel  kesadaran  perpajakan.  Dari  tabel  4.16  ANNOVA diatas, uji Annova atau F test menghasilkan F hitung sebesar 37,426 dengan signifikansi 0,005. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa    kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Maka  penjelasan  diatas menunjukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

## Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Perpajakan.
Hasil  analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  memperoleh  hasil  dimana  pengujian hipotesis  tingkat  pemahaman  menunjukan  hasil  signifikan  karena  nilai  koefisien  parameter thitung  =  6,324  lebih  besar  dari  >  ttabel  =  2.014.  Hal  ini  berarti  menunjukan  bahwa  tingkat pemahaman  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Artinya  semakin  tinggi  tingkat pemahaman seorang WP, maka akan semakin baik pula kepatuhan perpajakan itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan formal WP. Hal ini konsisten dengan penelitian- penelitian terdahulu (Ekawati  dan  Radianto,  2008;  Supriyati  dan  Hidayati,2008;  Ernawati  dan  Wijaya,  2011). Penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.
Hasil uji spss terlihat bahwa determenasi atau R square sebesar 0.926 atau 9,26% dapat diartikan  bahwa  9,26%  dari  variabel  tingkat  pemahaman  dapat  diterangkan  oleh  variabel kesadaran  perpajakan.  Uji  Annova  atau  F  test  menghasilkan  F  hitung  sebesar  37,426  dengan signifikansi 0,005. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  perpajakan.Maka  penjelasan diatas  menunjukan  bahwa  tingkat  pemahaman  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan perpajakan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini, Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Menengah Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di Kota Samarinda dipengaruhi oleh dua faktor,  yaitu faktor  kesadaran Perpajakan dan Tingkat  Pemahaman Perpajakan. dari hasil pengujian  pada  Berdasarkan  hasil  dari  pengujian  statistk  F  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor kesadaran  perpajakan  dan  tingkat  pemahaman  secara  bersama  sama  (simultan)  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah. Maka penelitian ini berhasil mencapai hasil-hasil sebagai berikut :
1. Sikap  WP  terhadap  atas  kesadaran  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  makin  tinggi  kesadaran  perpajakan terhadap perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan pengujian Hipotesis t hitung > t tabel yaitu sebesar 7.728 > 2.690.
2. Sikap  WP  terhadap  atas  tingkat    pemahaman    memiliki      pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa makin tinggi tingkat pemahaman terhadap perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Ini dibuktikan dengan pengujian Hipotesis t hitung > t tabel yaitu sebesar 6.324 > 2.690.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  dalam  penelitian  ini,  maka  saran  yang  direkomendasikan  peneliti adalah sebagai berikut :
1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mencari faktor – faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Disarankan  untuk  peneliti  selanjutnya  menggunakan  sampel  yang  lebih  banyak  dengan pemerataan ke seluruh usaha menengah maupun kecil dalam bidang apapun.
3. Disarankan  kepada  masyarakat  Kota  Samarinda  terutama  wajib  pajak  usaha  menengah untuk  lebih  meningkatkan  kepatuhan  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  dan  dalam melaporkan SPT.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2011. Perpajakan , Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Muyodiwarno, Sulud Kahono (2007), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : StudiEmpiris di Wilayah KP PBB Semarang, Tesis Program Pasca  Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
Prasetyo,  Ferry  Dwi.2006. Analisis  Factor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pemilik  Usaha  Kecil Dan  Menengah  Dalam  Pelaporan  Kewajiban  Perpajakan  Di  Daerah  Jogjakarta. Universitas islam Indonesia. Yogyakarta.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia, Penerbit Graha Pustaka, Yogyakarta.
Rahayu,  Siti  Kurnia  dan  Sony  Devano.  2006. Perpajakan:konsep,  teori  dan        Isu .Kencana Prenada Media Group. Jakarta:
Zahidah,Choiriyatuz. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahhaman, kepatuhan  dan ketegasan sanksi perpajakan  terhadap  kewajiban  perpajakan  pengusaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  di wilayah Jakarta selatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.