## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM  YANG TIDAK SESUAI SNI

## Akbar Kharisma Tanjung
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: akbarkharisma@gmail.com

## ABSTRACT
To reduce the impact of head injuries experienced by two-wheeled riders during an accident, the  government  issued  regulations  for  industry  players  who  produce  helmets  that  must  meet Indonesian National Standards. The regulation is in the form of Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 86 of 2009 which was subsequently changed to number 24 of 2013 and again changed to number 55 of 2013 concerning Indonesian National Standards.  Of  course,  this  is  related  to  manufacturers  who  produce  helmets  that  meet Indonesian  National  Standards  and  are  related  to  consumer  protection  in  accordance  with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

## Keywords: Consumer Protection, SNI Helmet

## ABSTRAK
Mengurangi  dampak  cidera  kepala  yang  dialami  oleh  pengendara  roda  dua  saat  terjadi kecelakaan, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  86  tahun  2009  yang  selanjutnya  dirobah  ke  nomor 24 tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke nomor 55 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia.  Tentunya  ini  terkait  dengan  produsen  yang  memproduksi  helm  yang  memenuhi Standar  Nasional  Indonesia  dan  terkait  terhadap  perlindungan  konsumen  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Helm SNI

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  mayoritas  penduduknya  menggunakan kendaraan  roda  dua  dikarenakan  mudahnya  cara  pembelian  kendaraan  roda  dua  tersebut, selain  harga  yang  murah  kendaraan  tersebut  dapat  dibeli  melalui  cara  kredit  dengan  cicilan yang ringan. Selain itu di Indonesia juga cukup banyak tersedia pabrikan kendaraan roda dua yang  mengeluarkan  banyak  varian  sepeda  motor  yang  dapat  dipilih  oleh  masyrakat  melalui spesifikasinya maupun keguanaannya sendiri.
Di  daerah  Kota  Padang  sendiri  kendaraan  ini  sudah  sangat  menjamur  dan  dianggap paling  praktis  dibandingkan  dengan  kendaraan  lainnya  karena  mudah  dikendarai  dalam padatnya  kemacetan  di  Kota  Padang  dan  memiliki  waktu  tempuh  yang  cukup  cepat  dalam kemacetan, selain itu harga kendaraan roda dua sendiri cukup murah dan dapat dijangkau oleh
seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  mengelurakan  biaya  perawatan  yang  banyak  selama  masa pemakaiannya karena lebih hemat bahan bakar maupun harga suku cadang yang lebih murah dibandingkan jenis kendaraan lainnya.
Kendaraan  bermotor  khususnya  sepeda  motor  merupakan  sarana  transportasi  yang paling  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Kota  Padang.  Berdasarkan  data  pada  Badan  Pusat Statistik  Kota  Padang  tahun  2017,  jumlah  sepeda  motor  roda  dua  yang  tercatat  sebanyak 278.944  unit 1 .  Tentunya  jumlah  tersebut  saat  ini  terus  bertambah  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat Kota Padang.
Semakin bertambahnya jumlah kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan oleh masyarakat berkorelasi pada meningkatnya kecelakaan yang dialami oleh pengendara sepeda motor.  Data  perbandingan  laka  lantas  di  tahun  2019  sebanyak  742  kasus  dan  di  tahun  2020 sebanyak 598 kasus yang rata rata didominasi oleh kendaraan roda dua 2 .
Salah  satu  perlengkapan  pengendara  roda  dua  adalah  helm.  Helm  yang  baik  adalah helm  yang  berstandar  dan  digunakan  sesuai  dengan  tata  cara  yang  baku,  diantaranya:  tali pengikat digunakan, dalam kondisi tidak mabuk atau mengantuk, dan dalam kondisi akal yang sehat (tidak gila) maka dalam kondisi ini helm akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian  apabila  setelah  terjadi  kecelakaan  maka  sepenuhnya  tingkat  keselamatan  kepala akan  sangat  bergantung  pada:  apa  yang  ditabrak,  kecepatan  saat  menabrak,  tabrakan ganda/tunggal dan tipe kecelakaan.
Paradigma  yang  berkembang  di  masyarakat  berkenaan  dengan  alat  pengaman  yang bernama  helm  ini  belum  benar.  Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  apabila  helm  yang berkualitas  telah  digunakan  dengan  baik  maka  sugesti  untuk  mengendarai  kendaraan  dengan lebih kencang semakin meningkat. Pemahaman ini menjadi salah dan berbahaya apabila tidak diimbangi  oleh  kemampuan  mengendalikan  kendaraan,  pengetahuan  lalu-lintas  yang  cukup dan  pengetahuan  tentang  sejauh  mana  helm  mampu  menyelamatkan  jiwa.  Berdasarkan  hal tersebut  sangat  diperlukan  penelitian  untuk  menjelaskan  kepada  masyarakat  sejauh  mana signifikansi  fungsi  helm  Standar  Nasional  Indonesia  sebagai  pelindung  kepala  saat  terjadi kecelakaan dan dampaknya terhadap cedera kepala yang dihasilkan.
Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus  memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia.  Regulasi  tersebut  berupa  Peraturan  Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke Nomor 24 Tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. Dimana penerapan Standar Nasional Indonesia dipahami sebagai kegiatan produsen atau  importir  dalam  menggunakan  Standar  Nasional  Indonesia  secara  sukarela  atau  wajib. Tentunya  ini  terkait  dengan  produsen  yang  memproduksi  helm  yang  memenuhi  Standar Nasional  Indonesia  dan  terkait  terhadap  perlindungan  konsumen  sesuai  dengan  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pemerintah  melalui  institusi  Polisi  Republik  Indonesia  mengeluarkan  produk  hukum makro  dalam  bentuk  Undang-Undang.  Adapun  produk  hukumnya  yaitu  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Jalan  Raya.  Khususnya pada  Pasal  106  ayat  (8)  disebutkan  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  sepeda  motor  dan
1 https://padangkota.bps.go.id , diakses pada tanggal 1 Juli 2021
2 Unit laka lantas Polresta Padang 2020.
penumpang  sepeda  motor  wajib  mengenakan  helm  yang  memenuhi  Standar  nasional Indonesia.  Sedangkan  pasal  terkait  sanksi  yang  tidak  menggunakan  helm  Standar  Nasional Indonesia  terdapat  pada  Pasal  291  ayat  (1)  dan  (2).  Peraturan  perundang-undangan  tersebut dibuat untuk mengurangi dan meminimalisir dampak kecalakaan lalulintas.
Salah  satu  penyebab  banyaknya  terjadi  kecelakan  lalu  lintas  yang  dialami  oleh pengendara  sepeda  motor  roda  dua  adalah  ketidak  patuhan  para  pengendara  dalam menerapkan  peraturan  lalu  lintas.  Kecelakaan  lalu  lintas  merupakan  suatu  peristiwa  yang terjadi  di  jalan  secara  tidak  disengaja,  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  pemakai  jalan lainnya, berakibat pada adanya  korban manusia atau kerugian harta 3 . Untuk itu diberlakukan Undang-undang  lalu  lintas  yang  berlaku  di  seluruh  wilayah  admnistrasi  Negara  Republik Indonesia, baik itu di wilayah tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Akan tetapi ada indikasi bahwa masyarakat umum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas khususnya penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia saat berkendara.
Pada  kenyataannya,  peraturan  perundang-undangan  tentang  penggunaan  helm  ber- Standar Nasional Indonesia telah diterapkan jauh-jauh hari. Hal tersebut mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan   keselamatan para pengguna jalan pada umumnya. Oleh karena itu perlu diupayakan  tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga  ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu,  dengan langkah-langkah  penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta  keadaan tertib hukum dibidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  raya  sehingga  dapat  mengurangi  jumlah  berbagai pelanggaran lalu lintas.
Sampai  saat  ini  belum  ada  data  dan  informasi  yang  mengungkapkan  seberapa  besar tingkat  kesadaran  pengendara  bermotor  roda  dua  menggunakan  helm  ber-Standar  Nasional Indonesia  dan  dikaitkan  dengan  penurunan  dampak  cidera  kepala  yang  dihadapi  oleh pengendara bermotor yang menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis . Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis  normatif Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif kualitatif .

## PEMBAHASAN

## Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Helm  Yang  Tidak  Sesuai  Standar Nasional Indonesia
Ketentuan Standar Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Standar  Nasional  Indonesia  adalah Standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  lembaga  yang  menyelenggarakan  pengembangan  dan pembinaan  di  bidang  Standarisasi.  Standarisasi  yang  dimaksud  yaitu  Standarisasi  Nasional Indonesia yang terdapat pada helm.
Pemerintah  Indonesia  menetapkan  Peraturan  mengenai  spesifikasi  helm  yang  dapat beredar  yang  digunakan  oleh  para  pengendara motor  dengan  suatu aturan  yang  telah  berlaku
3 Sugandi, T. Vademikum Polisi Lalu Lintas . Markas Besar Polisi Lalu Lintas. Jakarta. 1999.
bahwa  setiap  pengendara  roda  dua  di  Indonesia  harus  menggunakan  helm  yang  memenuhi Standar  Nasional  Indonesia.  Pemerintah  berharap  hal  ini  dapat  mengurangi  dan  menekan jumlah  korban  jiwa  yang  timbul  dalam  kecelakaan  yang  melibatkan  pengendara  kenderaan bermotor.
Standar  Nasional  Indonesia  itu  sendiri  merupakan  ukuran  standar  paling  aman  yang dapat  digunakan  oleh  konsumen  penguna  helm.  Standar  Nasional  Indonesia  ini  timbul berdasarkan  asas-asas  WTO Code  Of  Good  Practice yaitu  :  bersifat  terbuka  bagi  semua masyarakat,  kelompok,  komunitas,  individu  yang  berkepentingan  agar  dapat  berpartisipasi dalam  pengembangan  Standar  Nasional  Indonesia.  Bersifat  Trasnparan  agar  semua  yang berkepentingan  dapat  mengikuti  perkembangan  Standar  Nasional  Indonesia  mulai  dari  tahap pemograman  dan  perumusan  sampai  ke  tahap  penetapannya  sehingga  dapat  dengan  mudah diperoleh  semua  informasi  yang  berhubungan  dengan  pengembangan  Standar  Nasional Indonesia.
Selanjutnya  bersifat  tidak  memihak  agar  semua  stakeholder  dapat  menyalurkan kepentingannya dan dapat diperlakukan secara adil. Bersifat efektifitas dan relevan agar dapat memfasilitasi  perdagangan  karena  memperhatikan  kebutuhan  pasar  dan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdimensi  pembangunan  agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian  nasional.  Standar  helm  yang  diperbolehkan  beredar  dipasaran  harus  mengacu kepada  Peraturan  Pemerintah  melalui  Badan  Sertifikasi  Nasional  (BSN).  Badan  Sertifikasi Nasional  (BSN)  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  menetapkan  standar bagi produk-produk yang beredar di Indonesia.
Menurut  Peraturan  mengenai  Badan  Standarisasi  Nasional  yang  dibentuk  dalam Keputusan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2007  yang  disempurnakan  pada  Keputusan  Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standarisasi  Nasional  (DSN).  Dalam  Pasal  1  ayat  17  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Badan Standarisasi Nasional adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  Badan  Standarisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Stadarisasi Nasional Indonesia.
Bentuk  perlindungan  konsumen  pengguna  helm  yang  tidak  sesuai  SNI  yaitu  menjerat pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  atas  barang  atau  jasa  yang  telah  ditetapkan  Standar Nasional  Indonesia,  maka  menurut  Pasal  24  ayat  (1)  PP  102  Tahun  2000  dengan  ini  pelaku usaha  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  dan/atau  sanksi  pidana.  Dalam  ayat  (2)  berisikan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan sertifikasi produk, dan/atau pencabutan hak atas penggunaan  tanda  Standar  Nasional  Indonesia,  pencabutan  izin  usaha,  dan/atau  penarikan barang dari peredaran. Bentuk lain perlindungan konsumen pengguna helm yang tidak sesuai dengan  Standar  Nasional  Indonesia  adalah  memberikan  penyuluhan  terhadap  masyarakat tentang  pentingnya  menggunakan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  untuk  keselamatan  diri dari  cidera  kepala  dan  melakukan  razia  dan  pemeriksaan  terhadap  helm  yang  digunakan
sehingga  memberikan  efek  jera  terhadap  masyarakat  yang  tidak  menggunakan  helm  Standar Nasional Indonesia.

## Upaya  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Helm  Yang  Tidak  Sesuai  Standar  Nasional Indonesia
Barang  dan/atau  jasa  yang  beredar  di  pasar  wajib  memenuhi  ketentuan  standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan. Pada  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah  No.102  Tahun  2000  Tentang  Standarisasi  Nasional terdapat akibat hukum atas helm tanpa logo Standar Nasional Indonesia terkait kepada pihak produsen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/MDag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Pengawasan  Barang  Dan/Atau  Jasa,  mengatur  mengenai  sanksi administratif  yang  dapat  dikenakan  pada  produsen  yang  melanggar  ketentuan  standar, diantaranya  Pasal 45 mengatakan Pelaku usaha  yang melanggar ketentuan standar dikenakan sanksi  administratif  berupa  pencabutan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  oleh  pejabat penerbit  SIUP;  atau  pencabutan  perizinan  teknis  lainnya  oleh  pejabat  berwenang.  Kemudian dalam Pasal 46 dikatakan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah  diberikan  peringatan  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali  berturut-turut  dengan  tenggang waktu  masing-masing  7  (tujuh)  hari  kalender.  Dalam  hal  pelaku  usaha  dikenakan  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45  Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk menyampaikan  rekomendasi  pencabutan  perizinan  teknis  kepada  instansi  terkait/pejabat berwenang.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/MDag/Per/5/2009 Tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Pengawasan  Barang  Dan/Atau  Jasa,  dikatakan  bahwa sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  yang  diberlakukan  terhadap  barang  dan  jasa  mengacu pada Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini  terlihat  dalam  Pasal  47  yang mengatakan “Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat  (3),  dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
1. Sanksi bagi Produsen:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen antara lain : Pasal 60, 62, dan 63.
a. Sanksi Administratif :
Pasal 60
(1) Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berwenang  menjatuhkan  sanksi administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  Pasal  19  ayat  (2)  dan  ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
(2) Sanksi  administratif  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp 200.000.000,00  (duaratus  juta  rupiah).  (3)  Tata  cara  penetapan  sanksi administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan perundang undangan.
b. Sanksi Pidana :
Pasal 62
(1) Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf  c,huruf  e,  ayat  (2)  dan  Pasal  18  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf  f  dipidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap  pelanggaran  yang  mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat,  cacat  tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Pasal 63
Terhadap  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat  dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
1) Perampasan barang tertentu;
2) Pengumuman keputusan hakim;
3) Pembayaran ganti rugi;
4) Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian konsumen;
5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6) Pencabutan izin usaha.
Dalam hal ini terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada produsen helm tanpa logo Standar  Nasional  Indonesia  yang  terakreditasi  didasarkaqn  kepada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif seperti penghentiaan izin usaha maupun pencabutan  barang  dari  peredaran,  sedangkan  sanksi  pidana  lebih  ke  bentuk  tuntutan penjara terhadap produsen yang melanggar ketentuan yang telah dibuat tersebut.
2. Sanksi Bagi Konsumen:
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas Angkutan Jalan
Pasal 57
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
(2) Perlengkapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  Sepeda  Motor  berupa helm standar nasional Indonesia.
(3) Perlengkapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  Kendaraan  Bermotor beroda empat atau lebih sekurangkurangnya terdiri atas:
1) Sabuk keselamatan;
2) Ban cadangan;
3) Segitiga pengaman;
4) Dongkrak;
5) Pembuka roda;
6) Helm  dan  rompi  pemantul  cahaya  bagi  Pengemudi  Kendaraan  Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumahrumah; dan
7) Peralatan  pertolongan  pertama  pada  Kecelakaan  Lalu  Lintas.  (4)  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  perlengkapan  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
Pasal 106
(8)  Setia  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  dan  Penumpang  Sepeda  Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
Pasal 291
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (8)  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  yang  membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dapat kita ketahui bahwa sanksi yang dikenakan bagi konsumen berupa sanksi pidana karena  telah  melanggar  peraturan  lalu  lintas  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Adapun hukuman tersebut diberikan agar masyarakat lebih peduli terhadap kualitas produk yang digunakan demi keselamatan dan kenyamanan para konsumen Helm produk Standar Nasional Indonesia saat berkendara di jalan.

## KESIMPULAN
1. Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Helm  Yang  Tidak  Sesuai  Standar  Nasional  Indonesia antara  lain  adalah  melindungi  konsumen  pengguna  helm  yang  tidak  Standar  Nasional Indonesia  dengan  cara  menjerat  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  atas  barang  dan jasa  menurut  Pasal  24  ayat  (1)  PP  102  Tahun  2000  dengan  ini  pelaku  usaha  dapat dikenakan  sanksi  administratif  dan/atau  sanksi  pidana.  Dalam  ayat  (2)  berisikan  bahwa sanksi  administratif  berupa  pencabutan  sertifikasi  produk,  dan/atau  pencabutan  hak  atas penggunaan  tanda  Standar  Nasional  Indonesia,  pencabutan  izin  usaha,  dan/atau  penarikan barang  dari  peredaran.  Bentuk  lain  perlindungan  konsumen  pengguna  helm  yang  tidak sesuai  dengan  Standar  Nasional  Indonesia  adalah  memberikan  penyuluhan  terhadap masyarakat  tentang  pentingnya  menggunakan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  untuk keselamatan  diri  dari  cidera  kepala  dan  melakukan  razia  dan  pemeriksaan  terhadap  helm yang  digunakan  sehingga  memberikan  efek  jera  terhadap  masyarakat  yang  tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.
2. Upaya  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penguna  Helm  Yang  Tidak  Sesuai  Standar Nasional Indonesia antara lain adalah Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi pelanggaran perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dimana  sanksi  tersebut  berupa  sanksi administratif  dan  sanksi  pidana.  Menurut  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik
Indonesia  No.  20/M-Dag/Per/5/2009  Tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara  Pengawasan Barang  Dan/Atau  Jasa,  dikatakan  bahwa  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  yang diberlakukan  terhadap  barang  dan  jasa  mengacu  pada  Sanksi  yang  dikenakan  disesuaikan dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  cet.  1, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2008.
Agnes,  M.  Toar, Tanggung  Jawab  Produk  dan  Sejarah  Perkembangannya  di  Beberapa Negara, Makalah Penataran Hukum Perikatan, Ujung Pandang, 1989.
Ahmadi  Miru,  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  PT  Raja  Grafindo,  Jakarta, 2004.
Az. Nasution, Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, 2006.
_______, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta: 2007.
Badan  Standardisasi  Nasional ,  Standardisasi  Dalam  Presfektif  Ilmu,  Industri  dan Perdagangan , Jakarta, 2000.
Bagus  Hanindyo  Mantri, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
Bambang  Purwanggono,  et  al., Pengantar  Standardisasi,  Edisi  Pertama Badan  Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009.
Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum  Strategi  Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta, Publishing, Yogyakarta, 2010.
Rahma  Ramly  Arsari, Kekuatan  Hukum  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (Bpsk)  Dalam  Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2015.
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000.
Sugandi, T. Vademikum Polisi Lalu Lintas . Markas Besar Polisi Lalu Lintas. Jakarta. 1999.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung. 2008.
Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , Prenada Media Group, Jakarta, 2008.