## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan

## I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Author’s Email Correspondence: merlydeta@gmail.com

## ABSTRAK
Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau  pelanggaran  yang  dilakukannya.  Salah  satu  kejahatan  yang banyak  terjadi  lah  adalah  tindak  pidana    penggelapan. Penggelapan  merupakan  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan menyembunyikan  barang/harta  orang  lain  oleh  satu  orang  atau lebih  tanpa  sepengetahuan  pemilik  barang  dengan  tujuan  untuk menguasai,  atau  digunakan  untuk  tujuan  lain.  Dalam  artikel  ini membahas tentang tindak pidana penggelapan khususnya tentang tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif.  penggelapan  dengan  menggunakan  jabatan  yang terdapat  di  dalam  Pasal  374  KUHP  yang  merupakan  bentuk penggelapan  yang  diperberat,  maknanya  adalah  bahwa    unsur- unsur  penggelapan  dalam  bentuk  pokok  sudah  terpenuhi ditambah  dengan  unsur-unsur  yang  memberatkan  bagi  pelaku. Faktor faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda  yang  digelapkan.  Beberapa  jenis  pemberian  kepercayaan dipergunakan  sebagai  masalah-masalah  yang  memberikan penggelapan  dalam  bentuk  pokok,  yaitu  hubungan  pelaku  yang diberi kepercayaan dengan korban yang memberi kepercayaan.
Kata Kunci: Jabatan;
pertimbangan hakim ; tindak pidana ; penggelapan ;

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-01-27 Accepted: 2022-04-30
Publish: 2022-04-30
KEYWORDS: Criminal act; embezzlement; judge's consideration; position

## ABSTRACT
The  Indonesian  Criminal  Code  has  regulated  criminal  acts  and criminal sanctions, according to the crime or violation committed. One of the most common crimes is embezzlement. Embezzlement is a dishonest act by hiding other people's goods/assets by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim  of  controlling,  or  being  used  for  other  purposes.  This  article discusses the criminal act of embezzlement, especially regarding the crime of embezzlement in office and the judge's considerations in making a decision on the crime of embezzlement in that position. The research method used is normative. embezzlement by using the position contained in Article 374 of the Criminal Code which is an aggravated  form  of  embezzlement,  the  meaning  is  that  the elements of embezzlement in the basic form have been fulfilled plus elements that are aggravating for the perpetrator. The aggravating factors for the perpetrator are based on the greater trust placed in the  person  who  controls  the  embezzled  object.  Several  types  of giving of trust are used as problems that provide embezzlement in the  main  form, namely  the  relationship  of the  perpetrator who is trusted with the victim who gives the trust.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menjadikan  hukum  sebagai  landasan dalam menggatur kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, pada Pasal tersebut menjadi dasar hukum pada negara Indonesia yang menjadikan induk dari peraturan-peraturan hukum di Indonesia pada umumnya.
Dalam  UUDNRI 1945 di Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 28D Ayat (1j, dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum,  berdasarkan  Buyi  Pasal  di  atas  dapat diartikan  bahwa  Setiap  warga  Negara  wajib  menjunjung  tinggi  dan  mentaati  hukum, seseorang  yang  melanggar  hukum  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya sesuai  dengan  aturan  hukum.  Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  melawan  hukum yang  dilakukan  seseorang  dan  patut  dipidana  sesuai  kesalahannya  sebagaimana dirumuskan Undang-Undang.
Penggelapan  merupakan  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan  menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan  tujuan  untuk  menguasai,  atau  digunakan  untuk  tujuan  lain.Peraturan  tindak pidana  penggelapan  terdapat  pada  Pasal  372  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, namun penulis lebih khusus akan membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang ada pada  Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan  maksud  dan  tujuan  dari  diberikannya  wewenang dari  jabatan  tersebut,  serta melakukan perbuatan  yang  melawan  hukum  sehingga  perbuatan tersebut  merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.
Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubugan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana  ini  bermula dari  adanya  suatu  kepercayaan  pihak  yang  dilakukan  oleh pelaku  tindak  pidana  penggelapan tersebut.  Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah satu  jenis  kejahatan  terhadap  kekayaan  manusia  yang  diatur  dalam  Kitab Undang_undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP). 1
Tindak  pidana  penggelapan  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  berada  di  dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang  berada  di  dalam  lingkungan  perusahaan,  karena  biasanya  pihak  tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia  bekerja  sehingga  bukan  lah  hal  yang  sulit  untuk  melakukan  tindak  pidana penggelapan.
Salah satu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah seperti dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalinda  Nomor:  112/PID.B/2021/PN.Kla.  Kasus  tersebut
1 Mahendri  Massie, Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Menggunakan  Jabatan  Berdasarkan Pasal 415 KUHP , Jurnal Lex Crimen, 6, 7,  (2017), hlm. 101.
dilakukan  oleh  terdakwa  Josep  Kristian  Eka  Chandra  Silaban  Dimana  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Kalinda memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa Josep Kristian Eka Chandra Silaban anak dari Silaban telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang melakukan  Penggelapan  dalam  Jabatan,  sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  pidana  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,  kecuali  di  kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1  (satu)  buku  tabungan  nomor  rekening  :  881-1-1-00493-2  BPR.  CDM  a.n.  Pujo Sukarno;
1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan a.n. Pujo Sukarno tanggal 10 Juni 2017;
1 (satu) lampiran berita acara penyerahan kendaraan dari yang menyerahkan a.n. Pujo  Sukarno  kepada  yang  menerima  Andika  W.B  kendaraan  tanggal  10  Juni 2017; Dikembalikan kepada Saksi Pujo Sukarno;
2 (dua) lembar surat serah terima dokumen dan kunci BPR CDM Cabang Bandar Jaya Perjanjian Kredit Nomor 051/KMKA/KC-BJ/16 tanggal 26 september 2016 BPR CDM Bandar Jaya dan Peminjam Pujo Sukarno;
1  (satu)  unit  mobil  dumpt  truck  Nopol  BE  9352  AQ  beserta  kontak  kunci  dan fotocopy  STNK  kendaraan;  Dikembalikan  kepada  Bank  Citra  Dana  Mandiri melalui  Saksi  Hartono  Pakpahan5.  Membebankan  kepada  Terdakwa  agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  atau  sistem  untuk  mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodologis,
serta mengambil
kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. 2 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  ( Normative  Legal  Research ),  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  internasional  dan peraturan  perundang-undangan. 3 Fokus  kajiannya 4 adalah  hukum  positif 5 ,  hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu  dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 6
2 Adistie,  Novelia;  Anwar,  Jarkasi.  Hubungan  Keabsahan  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  Yang Dilakukan  Secara  Berulang  Kali  Terhadap  Perpindahan  Hak  Tanggungan  Milik  Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 1, 1, (2021).
3 Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta : Konstiusi Press, 2005) hlm. 160.
4 Ibid , 161.
5 Sujatmoko, Andrey. Pengadilan Campuran (" Hybrid Tribunal") Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona. Teras Law Review , 2019, 3.5.
6 Jimmly Asshiddiqie, Loc. Cit. , Hlm. 162.

## C. PEMBAHASAN
1. Cara Pelaku Melakukan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Putusan Nomor: 112/Pid.B/2021/PN Kla
Istilah dari Pidana dalam bahasa Belanda di sebut straf, yang bisa diartikan dengan istilah hukuman atau juga banyak menggunakan istilah lain yaitu terjemahannya dari istilah recht .  Pidana  bisa  didefinisikan  sebagai  suatu  penderitaan  yang  sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat  hukum  (sanksi)  baginya  atas  perbuatan-perbuatan  yang  telah  melanggar larangan  hukum  pidana.  Secara  khusus  larangan  dalam  hukum  pidana  ini  disebut sebagai tindak pidana ( strafbaar feit ). 7
Wirjono Projodikoro  menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 8 Simons merumuskan strafbaar feit adalah  suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh seseorang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  yang  dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan  hukum  ( wederrechttelijk )  yang  berhubungan  dengan  kesengajaan  atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 9
Unsur-unsur dari tindak pidana perlu untuk dibuktikan melalui suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk bisa membuktikan apakah pelaku yangmelanggar aturan hukum dalam KUHP memang memnuhi unsur unusr pasal yang didakwakan kepadanya. Pembuktian terhadap pelaku dilakukan dengan proses  pemeriksaan di persidangan dan apabila  unsur-unsur  itu  yang  didakwakan  padanya  ada  salah  satu  di  antaranya  tidak terbukti, maka perbuatan itu bisa tidak memenuhi unsur dari  suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam proses persidangan tersebut.
Menurut Moeljatno unsur-unsur dari perbuatan pidana yaitu:
a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. unsur melawan hukum yang objektif;
e. unsur melawan hukum yang subjektif. 10
Hukum Pidana adalah sanksi definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum  yang  lain  yaitu  bahwa  hukum  pidana  sebenarnya  tidak  mengadakan  norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana. 11
“Penggelapan  adalah  kejahatan  yang  hampir  sama  dengan  pencurian  Pas al  362. Bedanya  ialah  pada  pencurian  barang  yang  dimiliki  itu  belum  berada  di  tangan pencuri  dan  masih  harus  diambilnya  sedangkan  pada  penggalapan  waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan, seperti yang dikemukan R. Soesilo ” 12
7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 23.
8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Eresco, Jakarta, 2004, hlm. 50.
9 Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana , Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 127.
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.  63.
11 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 19.
12 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1986, hlm.259.
Selanjutnya menurut pendapat Adami Chazawi memberikan tambahan  penjelasan tentang penggelapan sesuai  Pasal 372 KUHP  dikemukakan: “Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati  pengertian  bahwa  petindak  menyalahgunakan  haknya  sebagai  yang m enguasai suatu benda.” 13
Cara  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  jabatan  tertuang  dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak  dari  SILABAN  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  yang  melakukan  Penggelapan  dalam  Jabatan  sebagaimana  dalam dakwaan  tunggal  Penuntut  umum.  Akibat  perbuatan  terdakwa  dijerat  dalam  pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut dijelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan  yang  dilakukan  oleh  pemegang  barang  yang  berhubungan  dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Putusan Nomor: 112/Pid.B/2021/PN Kla Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk mewujudkan  nilai  dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan (exaequo  et buno) dan  mengandung  kepastian  hukum,  selain  itu  terdapat  juga  manfaat  bagi  para pihak yang bersangkutan.  Pertimbangan hakim  harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika dalam pertimbangan hakim ternyata tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat,  maka  putusan  hakim  yang  berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung 14 .
Suatu  pemeriksaan  perkara  hakim  perlu  memperhatikan  dalam  pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian   akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk  memutus  suatu  perkara.  Proses  pembuktian  merupakan  tahap  yang  sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian  dari  suatu  peristiwa/fakta  yang  diajukan  itu,  apakah    benar-benar  terjadi, untuk mendapatkan putusun hakim yang benar dan adil. Dalan hal ini hakim tidak akan bisa  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa  /  fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan.
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan  modus  operandi  tentang  bagaimana  tindak  pidana  itu  dilakukan  atau  terjadinya peristiwa  hukum  tersebut.  Selain  itu,  dapat  pula  diperhatikan  bagaimana  akibat langsung  atau  tidak  langsung  dari  perbuatan  terdakwa,  barang  bukti  apa  saja  yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila  fakta-fakta  persidangan  telah  diungkapkan,  barulah  hakim  dapat mempertimbangkan  unsur-unsur  delik  yang  didakwakan  oleh  penuntut  umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoriti,
13 Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda , Bayu Media, Jakarta, 2006, hlm.70.
14 Mukti  Aro, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Cet  V.  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.
pandangan  doktrin,  yurispudensi  dan  posisi  kasus  yang  ditangani,  barulah  kemudian secara  liminatif  ditetapkan  dalam  pertimbangan  hakim  untuk  memberikan  hukuman yang tepat sesuai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan verduistering dalam bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHP.  Banyak  unsur-unsur  yang  menyeruapi  delik  pencurian,  hanya  saja  beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki (zich toeegenen) itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pengertian pemilikan juga seperti di dalam pencurian,  khusus  Pasal  374  KUHP  ini  fokus  kualifikasinya  di  tambah  ada  kaitannya dengan pengelapan yang dilakukan karena jabatan. 15
Penggelapan  merupakan  suatu  tindakan  tidak  jujur  dengan  menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan  tujuan  untuk  mengalih  milik  (pencurian),  menguasai,  atau  digunakan  untuk tujuan lain. Pengelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHPidana mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.
Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum  dan pelakunya  dapat  diancam  dengan  hukuman  pidana.  Tindak  pidana  penggelapan menurut  Pasal  372  KUHPidana  adalah:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,  tetapi  yang  adadalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam  karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  penggelapan  bukan  merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu  tindak  pidana,  mengetahui  secara  jelas  tindak  pidana  yang  terjadi  merupakan suatu  keharusan.  Beberapa  tindak  pidana  yang  terjadi  harus  diketahui  makna  dan devinisinya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan.
Penggelapan  dalam  Jabatan  termaksud  dalam  kategori  tindak  pidana  dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu karena  adanya  hubungan  dengan  pekerjaannya  atau  jabatannya  atau  karena  ia mendapat upah. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguas aannya terhadap barang  itu  karena  jabatannya  atau  karena  pekerjaannya  atau  karena  mendapat  upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:
1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
4. Yang  dilakukan  oleh  orang  yang  memengang  barang  itu  yang  berhubung  denga pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.
Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan  “karena  jabatannya”.  Yang  dimaksud  dalam  hubungan  kerja  tidak  hanya  dalam
15 Tongat, Hukum Pidana Materiil , UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57.
instirusi  pemerintahan  ataupun  perusahaan-perusahaan  swasta,  tetapi  juga  terjadi antara perseorangan.  Dalam  Pasal  374  KUHPidana  tidak  menerangkan  tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.
Maka  pertimbangan  hakim menyatakan  Terdakwa  JOSEP  KRISTIAN  EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti:
1.  Secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dan    melakukan Penggelapan dalam Jabatan? Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana.

## D. SIMPULAN
Penggelapan  dalam  tindak  pidana  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan  awal  barang  itu  berada  ditangan  bukan  merupakan  perbuatan  yang  melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.Cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan jabatan tertuang dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  melakukan  Penggelapan  dalam  Jabatan sebagaimana  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut  umum.  Akibat  perbuatan  terdakwa dijerat dalam pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal  374  KUHP.  Sesuai  dengan  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  penggelapan  dalam jabatan  merupakan  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  pemegang  barang  yang berhubungan  dengan  jabatannya  atau  pekerjaannya  atau  juga  bisa  karena  ia mendapatkan upah berupa uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aro,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama ,  Cet  V.  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Asshiddiqie,  Jimmly. Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Konstiusi  Press, Jakarta, 2005
Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Harta Benda , Bayu Media, Jakarta, 2006.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I , Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi , Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
Prodjodikoro,Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Eresco, Jakarta, 2004.

## 2022 I Ketut Seregig
Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana , Pioner Jaya, Bandung, 1992.
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1986.
Tongat. Hukum Pidana Materiil , UMM Press, Malang, 2006.

## Jurnal
Adistie, Novelia dan Jarkasi Anwar. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 1, 1, (2021).
Massie,  Mahendri. “ Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Menggunakan  Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP ” , Jurnal Lex Crimen, 6,  7,  (2017)
Sujatmoko,  Andrey. “ Pengadilan  Campuran  ("Hybrid  Tribunal")  Sebagai  Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona ” . Teras Law Review , 3, 5, (2019).