## Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital

## Herlambang P. Wiratraman
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada herlambang.perdana@ugm.ac.id

## Abstract
Repression of digital media continues, without legal accountability. Laws in this context often imprison journalists or editors, rather than efforts to protect rights to digital freedom. This of course has an impact on journalistic work and ultimately interferes press freedom situation. The following study aims to analyze how the rules and reality of protection for journalists, the media and freedom of the press in the Indonesian media or press legal system, especially in the context of the development of digital technology, and how law and law enforcement work in dealing with digital attacks. This article argues that the weakening of press freedom in the context of the digital realm goes hand in hand with the strengthening of authoritarian power politics, both those involved in and allowing such digital attack situations. The involvement of cyber troops, influencers, and parties who carry out hacking, explains how these forces work. Unsurprisingly, law and law enforcement operate as repressive instruments, which prioritize security approaches and non-discriminatory legal principles rather than strengthening a legal system that promotes the protection and fulfillment of press freedom as a fundamental element of a democratic rule of law. This means that power politics, whether involved in or allowing digital attack situations against the press, becomes a new character that is inherent in the process of making laws, policies and law enforcement.
Keywords : digital media; press freedom; law; journalists; authoritarianism.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 6 No. 1 (2023): 1-31, DOI: 10.22437/ujh.6.1.1-31
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)

## Abstrak
Represi terhadap media digital terus terjadi, tanpa pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, hukum justru kerap memenjarakan jurnalis atau editor, dibanding upaya melindungi hak-hak atas kebebasan digital. Hal ini tentu saja berdampak pada kerja-kerja jurnalistik dan pada akhirnya mengganggu kebebasan pers. Kajian berikut hendak menganalisis bagaimana aturan dan realitas perlindungan bagi jurnalis, media dan kebebasan pers dalam sistem hukum media/pers Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital, dan bagaimana pula hukum dan penegakan hukum bekerja dalam menghadapi serangan-serangan digital. Artikel ini berar gumen bahwa pelemahan kebebasan pers dalam konteks ranah digital berseiring dengan menguatnya politik kekuasaan otoriter, baik yang terlibat maupun membiarkan situasi serangan digital yang demikian. Pelibatan pasukan siber ( cyber troops ), pemengaruh ( influencer ), dan pihak-pihak yang melakukan peretasan, menjelaskan bagaimana bekerjanya kekuatan tersebut. Tak mengejutkan, hukum dan penegakan hukum bekerja sebagai instrumen represif, yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan prinsip hukum yang tidak diskriminatif ketimbang meneguhkan sistem hukum yang memajukan perlindungan dan pemenuhan kebebasan pers sebagai elemen dasar negara hukum demokratis. Ini artinya, politik kekuasaan baik terlibat maupun membiarkan situasi serangan digital terhadap pers, menjadi karakter baru yang melekat dalam proses pembentukan hukum, kebijakan, dan penegakan hukumnya.
Kata kunci : media digital; kebebasan pers; hukum; jurnalis; otoritarianisme.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas perlindungan dan pemenuhan jaminan kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital. Pemba- hasan ini dilakukan untuk mengungkap keterhubungan antara tindakan represi media digital berupa kriminalisasi jurnalis atau editor, serangan digital berupa peretasan maupun penutupan dan pembatasan akses, dan keterlibatan atau pembiaran oleh politik kekuasaan. Keterhubungan tindakan represi digital, serangan digi- tal, dan politik kekuasaan tersebut, yang dibalut melalui aturan dan penegakan hukum, jelas berdampak dan mengganggu pada
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers. Pada artikel ini hendak diperlihatkan, berbagai tindakan represi dan serangan digital tersebut berlangsung secara beriringan dengan menguatnya politik kekuasaan yang otoriter.
Berkembangnya platform digital, memperlihatkan meluasnya kekerasan dalam bentuk digital, kekerasan dunia yang nyata dan sifatnya keseharian. Serangan tersebut, belakangan dialamatkan kepada pihak-pihak yang kritis terhadap rezim pemerintah, baik ilmuwan, aktivis lingkungan atau anti korupsi, tokoh masyarakat, termasuk marak terjadi terhadap jurnalis. Kasus serangan terhadap awak media Narasi, merupakan fakta terkini dan terburuk dalam sejarah peretasan terhadap jurnalis.
Diberitakan, per 29 September 2022, terdapat 38 orang meng- alami peretasan dengan rincian 31 orang merupakan karyawan media Narasi dan tujuh lainnya eks karyawan media Narasi. Serangan siber dalam jumlah besar tersebut menyasar akun sejumlah media sosial, yakni Instagram, Facebook, Telegram, dan Whatsapp. Namun tak hanya peretasan akun pribadi awak media, keterangan Najwa Shihab sebagai motor utama dalam media tersebut menyatakan bahwa situs berita Narasi juga sempat diserang dengan disertai sejumlah pesan pada dua hari lalu. 1 Pihak Narasi telah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, 2 namun hingga artikel ini dituliskan, belum diketahui apa tindak lanjut proses penyelesaiannya.
Dalam dunia digital, teknologi dapat memanipulasi dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan eksponensial, mesin propaganda, bahkan hate messengers (pesan-pesan menebar kebencian). Salah satu parameter penting dari merosotnya ruang publik adalah keadaan
1  CNN Indonesia, “31 Awak Media Narasi Diretas, Najwa Shihab akan Lapor Polisi Hari ini,” https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20220930125306-12-854659/31-awak-media-narasi-diretas-najwa- shihab-akan-lapor-polisi-hari-ini, 30/9/2022, diakses 30/10/2022. 2  Media Narasi TV melaporkan peretasan dialami sejumlah awak redaksi ke Bareskrim Polri. Laporan itu tertuang dengan nomor registrasi LP/B/0573/ IX/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 30/9/2022. Merdeka, “Awak Redaksi Diretas, Narasi TV Resmi Lapor ke Bareksrim Polri,” https:// www.merdeka.com/peristiwa/awak-redaksi-diretas-narasi-tv-resmi-lapor- bareskrim-polri.html, 30/9/2022, diakses 2/5/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
kebebasan untuk berpendapat. Menurut catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) dan Amnesty Interna- tional, jumlah kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) meningkat tiga kali lipat dari 74 kasus selama masa jabatan kedua Yudhoyono (2009-2014) menjadi 233 kasus selama masa jabatan pertama Presiden Widodo (2014-2019). Dari 241 orang yang didakwa di bawah Presiden Widodo, 82 di antaranya dituduh menghina Presiden. 3
Dalam Laporan Global Cybersecurity Index 2020, 4 Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 182 negara. Itu dianggap jauh dari aman. Serangan digital telah menargetkan kerentanan perusahaan media. Tempo dan Tirto mengalami serangan dalam bentuk peretasan, yang diduga terkait dengan pemberitaannya, antara lain, soal keterlibatan para artis dan pesohor dalam RUU Omnibus Law, 5 penanganan Covid-19, 6 dan teror diskusi oleh kelompok studi mahasiswa. 7 Sebelumnya, website Center for Indonesia’s Strategic
3  Kompas, “Amnesty: Kasus Penjeratan UU ITE Saat Kepemimpinan Jokowi Meningkat Tajam,” https://nasional.kompas.com/ read/2020/10/28/22311391/amnesty-kasus-penjeratan-uu-ite-saat- kepemimpinan-jokowi-meningkat-tajam, 28/11/2020, diakses 15/11/2022.
4  International Telecommunication Union, “Global Security Index, 2020: Measuring Commitment to Cybersecurity,” https://www.itu.int/ epublications/publication/D-STR-GCI.01-2021-HTM-E, 2020, diakses 15/11/2022.
5 Tirto.id, “Kronologi Peretasan Tempo.co & Pembungkaman Pekerjaan Jurnalistik,” https://tirto.id/kronologi-peretasan-tempoco- pembungkaman-pekerjaan-jurnalistik-fZml, 21/8/2020, diakses 4/4/2023.
6  BenarNews, “Tempo dan Tirto Laporkan Kasus Peretasan Situs Mereka ke Polisi,” https://www.benarnews.org/indonesian/berita/media- peretasan-08252020123424.html, 25/8/2020, diakses 4/4/2023; Republika, “Laman Diretas, Pemred Tirto dan Tempo Lapor ke Polda Metro, Ada Beberapa Berita yang Hilang dan Diganti dari Laman yang Diretas,” https://news.republika.co.id/berita/qfmkyv409/laman-diretas-pemred- tirto-dan-tempo-lapor-ke-polda-metro, 25/8/2020, diakses 4/4/2023. 7  Kasus ini semula menyerang penyelenggara diskusi dari Constitutional Law Society (CLS) Universitas Gadjah Mada dan narasumbernya, Prof. Ni’matul Huda, yang hendak mendiskusikan soal pemecatan presiden. Cyberthreat.id, “Rencana Diskusi Online Berujung Teror dan Peretasan WhatsApp, Rektor UII Minta Presiden Jamin Kebebasan Akademik,” https://cyberthreat.id/read/6895/Rencana-Diskusi-Online-Berujung- Teror-dan-Peretasan-WhatsApp-Rektor-UII-Minta-Presiden-Jamin-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Development Initiatives (CISDI) yang berisi hasil riset dan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait Covid-19 diretas dan hilang dari situs web mereka. 8 Serangan-serangan ini tidak hanya mengungkapkan kelemahan keamanan sistem media tetapi juga merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi dan kebebasan pers.
Amnesty International Indonesia mencatat kebijakan dan kasus- kasus penting selama tahun 2020, di antaranya adalah Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang dikeluarkan Kepolisian Republik Indonesia, yang menginstruksikan polisi untuk memantau dunia maya dan menindak “penyebar hoaks” serta mereka yang dianggap menghina Presiden dan jajarannya. Serangan digital juga sempat dialami grup berita feminis daring, yakni Magdalene dan Konde. Informasi pribadi milik salah satu jurnalis Magdalene diretas, dan ia juga mengalami pelecehan berupa kiriman gambar pornografi serta kata-kata yang merendahkan perempuan. 9
Berdasarkan laporan Freedom House terhadap Indonesia pada 2020, tercatat kebebasan internet di Indonesia menurun karena semakin tingginya informasi dan propaganda pro-pemerintah. Serangan digital dan pemidanaan atas aktivitas mereka di internet juga kerap dialami oleh aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Hal ini membuat Indonesia masih dikategorikan sebagai “bebas sebagian” ( partly free ) oleh Freedom House, dengan penurunan skor sebanyak dua poin (dari 51 pada tahun sebelumnya ke 49 pada 2020). Kondisi
Kebebasan-Akademik, 30/5/2020, diakses 4/4/2023. Namun, pemimpin redaksi Tempo, yang memandu diskusi teror tersebut, juga mengalami serangan pada akun media sosialnya. Tirto.id, “Bahas Teror Diskusi FH UGM, Instagram Pemred Koran Tempo Diretas,” https://tirto.id/
bahas-teror-diskusi-fh-ugm-instagram-pemred-koran-tempo-diretas-fD8d,
31/5/2020, diakses 4/4/2023.
8  Liputan6.com, “Situs CISDI Kena Retas, Konten dan Dokumen Penting Lenyap,” https://www.liputan6.com/tekno/read/4336686/situs-cisdi- kena-retas-konten-dan-dokumen-penting-lenyap, 22/10/2020, diakses 4/4/2023.
9 Amnesty International, “Laporan Amnesty International 2020/21,” https://www.amnesty.org/download/Documents/ POL1032022021INDONESIAN.PDF, 16/4/2020, diakses 14/11/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
demikian sebenarnya memperlihatkan kerentanan bagi pers di Indonesia terutama dikaitkan dengan perlindungan hak digitalnya bagi aktivitas jurnalisme. Skor tersebut didasarkan pada beberapa indikator, seperti halangan terhadap akses, pembatasan konten, dan pelanggaran hak pengguna. 10
Represi dan pemenjaraan atas kebebasan digital meningkat dan berdampak pada kerja-kerja jurnalistik. Freedom House mencatat kasus jurnalis dan aktivis yang ditahan dan dijatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik meningkat sepanjang tahun 2020. 11
Muhammad Asrul, jurnalis Berita.news, juga ditahan selama 36 hari pada Januari 2020 setelah ditangkap atas dugaan ujaran kebencian berdasarkan liputannya tentang dugaan korupsi putra walikota Palopo, Sulawesi Selatan. 12 Maret 2020, Mohamad Sadli, pemimpin redaksi liputanpersada.com, dijatuhi hukuman dua tahun penjara akibat opini kritisnya tentang proyek pembangunan jalan. 13
Di saat pemberitaan minim dan dipenuhi kesimpangsiuran, serangan terjadi dan doxing yang dialami pengacara HAM, Veronica Koman, yang justru aktif memberikan kabar dan mengomentari kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Sementara, jurnalis Victor Mambor dan Febriana Firdaus di Papua mendapati ancaman serupa, untuk menghentikan pemberitaan dengan serangan-serangan digital. Terlebih, situasi demikian memburuk ketika Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi justru membuat kebijakan pemadaman internet ( internet shutdown ), kebijakan yang lazim terjadi di negara-negara otoriter dan anti-demokrasi. 14

## Dalam konteks sistem hukum Indonesia, situasi demikian
10 Freedom House, “Freedom on the Net 2020: Indonesia,” https:// freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020, 16/4/2020, diakses 14/11/2022.
11  Freedom House, “Freedom on the Net 2020.”
12 SAFEnet, “Kasus Muhamad Asrul,” https://safenet.or.id/id/2020/02/ kasus-muhamad-asrul/, 2020, diakses 4/5/2023.
13 SAFEnet, “Kasus Mohamad Sadli,” https://safenet.or.id/id/2020/02/ kasus-mohamad-sadli/, 2020, diakses 4/5/2023.
14 Tirto.id, “Represi di Tanah Papua: Blokir Internet, Doxing, dan Hukum Aktivis,” https://tirto.id/epSx, diakses 31/12/2019, diakses 4/4/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
jamak terjadi karena aturan-aturan yang ada, terutama berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), belum cukup memberikan perlindungan. Hal ini sebagaimana diperlihatkan masih seringnya penggunaan Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik yang sudah semestinya dihapus atau dikembalikan sesuai standar hukum hak asasi manusia. Sementara penegakan hukumnya pun kerap diskriminatif dan tak memberikan upaya perlindungan hukum bagi hak warga, karena penegakan hukumnya itu sendiri politik dan cenderung memberi jalan menguatnya impunitas.
Berpijak pada konteks dan realitas serangan digital yang menyasar pada jurnalisme di Indonesia, kajian ini hendak membe- rikan analisis bagaimana sesungguhnya aturan dan realitas perlin- dungan bagi jurnalis, media dan kebebasan pers dalam sistem hukum media/pers Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi  digital.  Refleksi  situasi  kekerasan  tersebut  kemudian dilihat lebih mendalam soal bagaimana hukum dan penegakan hukum bekerja dalam menghadapi serangan-serangan digital, serta bagaimana pula institusi-institusi yang terlibat dalam upaya mendorong memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis dan media. Dengan konteks kasus dan bekerjanya hukum dalam soal serangan digital demikian, kajian ini lalu memberikan catatan kritis atas bagaimana sistem hukum yang ideal dalam mengembangkan upaya maju perlindungan dan pemenuhan jaminan kebebasan pers sebagai elemen penting negara hukum demokratis di Indonesia. Secara umum, artikel ini hendak menawarkan perspektif baru soal analisis yang tak semata menempatkan analisis norma atas jaminan kebebasan pers di ranah digital, melainkan membaca konteks politik kekuasaan yang cederung kian otoriter dengan memanfaatkan kuasa digital. Konteks politik yang dimaksudkan lebih merujuk pada sejumlah kajian terkait melemahnya kualitas demokrasi. 15 Dengan
15  Eve Warburton dan Edward Aspinall, “Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion,” Contemporary
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
perspektif demikian, artikel ini memberikan analisis kritis terkait relasi kuasa digital bagaimana sesungguhnya hukum dan bekerjanya hukum dapat lebih melindungi dan membentengi kebebasan pers.

## B. Kuasa Digital dan Demokrasi
Ruang digital menjadi kekuatan tersendiri dalam memahami kebe- basan sipil. Ekspresi, pendapat, komunikasi, dan segala aktivitas keseharian begitu kuat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Sayangnya, kendali atau tata kelola digital, atau pula disebut digital governance , sering kali dimanfaatkan oleh relasi kekuasaan tertentu untuk menangguk keuntungan dalam sistem politik dan eko- nomi tertentu. Bahkan, upaya tersebut kerapkali digunakan dengan menyerang warga negara atau kelompok tertentu, dan serangan digital demikian tanpa bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum- nya, atau impunitas.
Oleh sebab itu, pengaturan dan penataan kuasa digital perlu dilakukan sebagai bagian penting untuk menjaga pertang- gungjawabannya sekaligus fungsi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya jaminan hak digital. Kuasa digital dalam hal ini dimaknakan sebagai kekuatan yang mewujud dalam otoritas atau wewenang menggunakan dan mendayagunakan teknologi digital, baik sebagai regulator, penyedia platform, dan atau pengelola data digital.
Kuasa digital kian menguat tatkala melekat dengan entitas bisnis, yang memungkinkan lahirnya teknologi digital itu sendiri. Hal ini memusatkan kekuatan ekonomi yang besar dengan kolusi negara, menghasilkan pengawasan dan kendali yang diperluas, tak terkecuali disinformasi yang meluas, pula pelumpuhan hak- hak warga. Laporan ‘State of Power’ mengungkap para aktor, strategi, dan implikasi dari perebutan kekuasaan digital ini, dan berbagi gagasan tentang bagaimana gerakan masyarakat sipil dapat mengembalikan teknologi di bawah kendali warga. 16 Tanpa upaya
Southeast Asia 41, 2 (2019): 255-85. 16 Tina Asnakius, dkk., State of  Power 2023: Digital Power, diedit oleh Nick Buxton (Transnational Institute – www.TNI.org, 2022), tersedia digital
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
mengembalikannya, maka teknologi digital akan dengan mudah terus dikendalikan tanpa pertanggungjawaban oleh penguasa.
Karena kuasa digital yang belum mendapati pengaturannya secara ketat, hingga saat ini pertanggungjawaban hukum atas kasus kasus pelanggaran hak digital tidak pernah diupayakan proses hukumnya. Tidaklah mengherankan, serangan digital terus menerus terjadi menimpa banyak pihak, termasuk jurnalis maupun media pemberitaannya, tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Serangan digital merupakan tindak kejahatan siber yang dilakukan oleh para hacker dengan tujuan untuk merusak jaringan, mencuri data, atau melumpuhkan sistem komputer. Selain menimbulkan berbagai kerusakan, serangan digital biasanya juga dilakukan untuk mencuri data penting yang tersimpan di dalam database cloud.
Jaringan pemantau kebebasan berekspresi internet, SAFEnet, pula Amnesty International Indonesia, mencatat peningkatan serangan digital sehubungan dengan UU Omnibus Cipta Kerja. Serangan demikian melibatkan pasukan siber ( cyber troops ) sebagai- mana diidentifikasi dalam riset LP3ES yang menjelaskan bekerjanya kekuatan tersebut. 17 Artinya, politik kekuasaan dengan setidaknya membiarkan situasi serangan digital yang demikian, menjadi karakter baru yang melekat dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan. Pembiaran inilah yang dimaknakan dengan impunitas, tidak ada pertanggungjawaban hukum yang dialamatkan terhadap pelaku kejahatan sibernya.
Terkait dengan politik kekuasaan demikian, terhubung dengan apa yang telah diriset oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW mencatat bahwa pemerintah secara tidak beralasan telah menggelontorkan 90 milyar rupiah untuk merekrut pemengaruh ( influencers ) sebagai upaya mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah. 18 Dalam melemahkan lembaga antirasuah seperti
pada https://www.tni.org/en/publication/stateofpower2023. 17 Wijayanto, Fiona Suwana, dan Nur Hidayat Sardini, “Cyber Terror, the Academic Anti-corruption Movement and Indonesian Democratic Regression,” Contemporary Southeast Asia 44, 1 (2022): 31-55. 18  Indonesia Corruption Watch, “Government Digital Activities: Reviewing
Social  Media  and  Influencer  Budgets,” https://antikorupsi.org/index.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
KPK, pejabat-pejabat pemerintah telah menggunakan taktik politik labelisasi terhadap kelompok-kelompok yang mengkritik pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019. Salah satunya adalah, pemerintah secara keliru mengklaim bahwa KPK telah disusupi oleh kelompok-kelompok Islam radikal, yang kemudian disebut-sebut sebagai “talibanisasi KPK”. 19 Wacana ini dikembangkan melalui pendengung dan pendukung rezim pemerintah yang aktif di media sosial, yang terindikasi memiliki banyak kejanggalan akun- akun tidak otentik, hingga ada pula yang terhubung dengan aksi-aksi jalanan dari sekelompok orang bayaran yang ditujukan pada penyidik KPK, Novel Baswedan. 20
Situasi demikian memperlihatkan, ancaman terhadap jaminan kebebasan pers di Indonesia sejalan dengan perkembangan otori- tarianisme  digital.  Ini  telah  didefinisikan  sebagai  praktik  represi dan kontrol di dunia maya, terutama menggunakan penindasan teknologi dengan tujuan melemahkan kelompok yang menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan hak-hak sipil. 21
Jaminan kebebasan pers yang melemah dalam konteks ruang digital tentu mengganggu pula dan bahkan mengancam demokrasi. Sebagaimana begitu banyak studi bahwa pers merupakan elemen mendasar dalam suatu negara demokrasi. Itu sebab, kerapkali disebut sebagai press as the ‘fourth pillar of  democracy’ . Hari Kebebasan Pers Sedunia diadopsi Majelis Umum PBB pada 1993, menyusul
php/en/article/government-digital-activities-reviewing-social-media-and- influencer-budgets , 2020, diakses 19/4/2021.
19  Kate Grealy, “Politicising the Label Radical?” New Mandala , https://www. newmandala.org/politicising-the-label-radical/#indonesia, 12/12/2019, diakses 19/4/2021.
20  BBC News Indonesia, “Novel Baswedan: Siapa Aktor di Balik Serangan, Isu ‘Talibanisasi’ KPK, hingga Tudingan ‘Berpolitik’ dengan Menyeret Nama Presiden Jokowi,” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53174677, 16/7/2020, diakses 14/11/2022.
21 Herlambang  P.  Wiratraman,  “Indonesian  Law  Systematically  Stifles Journalists,” The Jakarta Post ,  https://www.thejakartapost.com/ opinion/2022/05/04/indonesian-law-systematically-stifles-journalists . html#google_vignette, 4/5/2022, diakses 19/8/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Rekomendasi yang diadopsi pada sesi ke dua puluh enam Konferensi Umum UNESCO pada 1991. 22 Masalahnya, dua dekade sejak Soeharto jatuh, termasuk sejak Undang-Undang Pers Tahun 1999, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi atau kecenderungan otoriter. 23 Hal ini terjadi dari soal pembentukan hukum yang terbatas partisipasinya, sementara upaya penegakan hukumnya pun seringkali menggunakan pendekatan represif atau pendekatan kekerasan, terutama terkait banyak kebijakan infrastruktur maupun di balik pemberian perizinan usaha pertambangan. Dalam kasus demikian, posisi jurnalis menjadi lebih rentan mendapat kekerasan.
Hal ini tak mengejutkan karena desain ketatanegaraan Indonesia masih menyisakan warisan politik ekonomi yang tak kunjung ber- ubah secara paradigmatik, yakni bekerjanya oligarki kekuasaan. 24
Banyak studi mengemukakan bertahannya oligarki kekuasaan yang pula memperlihatkan terkonsolidasinya kuasa politik ekonomi oligarki yang justru memanfaatkan instrumen demokratisasi yang demikian liberal. Vedi Hadiz menyebutnya sebagai ‘ democratic setbacks ’ (kemunduran demokrasi), 25 sementara Waburton dan Aspinall menyebut sebagai ‘ democratic regression ’ (regresi demokrasi), 26 atau juga disebut ‘ democratic decline ’ (turunnya kualitas demokrasi). 27
Pemburukan situasi demokrasi, terekam baik dalam seri kajian LP3ES dalam outlook -nya. 28
22 United Nations, “World Press Freedom Day, the UN General Assembly
1993: Recommendation Adopted at the Twenty-sixth Session of UNESCO’s General  Conference 1991,” https://www.unesco.org/en/days/press- freedom, diakses 14/8/2022.
23  Thomas P. Power, “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline,” Bulletin of  Indonesian Economic Studies 54, 3 (2018): 307-38. 24  Jeffrey A. Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia,” Indonesia 96 (2013): 11-33.
25  Vedi R Hadiz, “Indonesia’s Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?” Bulletin of  Indonesian Economic Studies 53, 3 (2017): 261-78.
26  Warburton dan Aspinall, “Explaining Indonesia’s Democratic Regression,” 255-85.
27 Edward Aspinall, dkk., “Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia,” Democratization 27, 4 (2020): 505-26.
28 Wijayanto, Aisah Putri Budiarti, dan Herlambang Wiratraman (ed.),
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Sementara dalam konteks kajian hukum dan kebebasan pers yang memperlihatkan serangan siber, peran pasukan siber, masih terbatas dilakukan secara mendalam, terlebih dalam konteks oto- ritarianisme digital. Studi politik dan hukum soal kebebasan pers secara komprehensif dilakukan dalam disertasi, 29 dan riset ini menjadi lebih mengembangkan atau melanjutkan absennya studi soal hukum dan kebebasan pers dalam situasi politik otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital sendiri didefinisikan, ‘…as a practice of  repression and control in cyberspace in the form of  privacy violations, dissemination  of   misinformation,  content  filtration,  and  so  on’ . 30 Atau juga diistilahkan dalam makna, ‘ …practices using information and commu nication technology designed to either invade privacy, deny access to information, spread misinformation, limit expression, and limit political participation’ . 31 Dalam konteks Indonesia, studi otoritarianisme digital dilakukan oleh SAFEnet, 32 Amnesty International Indonesia dan LP3ES. Dalam kajian yang ekstensif dilakukan oleh Wijayanto, Suwana dan Sardini, 33 terutama berkaitan dengan pasukan siber yang memperlihatkan serangan-serangan digital.
Sekalipun demikian, tak semuanya bermula dari peran negara. Di tingkat masyarakat pun, terjadi upaya serangan-serangan yang mengancam pluralisme, tak terkecuali, upaya apa yang disebut
Demokrasi Tanpa Demos (Jakarta: LP3ES, 2021). 29  Herlambang P. Wiratraman, Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study (Leiden: Meijer Institute, 2014).
30  Mark Antony V Ambay III, dkk., “Dystopia is Now: Digital Authoritarianism and Human Rights in Asia,” Global Campus Human Rights Journal 3, 2 (2019), hlm. 273-4; Admire Mare, “State-Ordered Internet Shutdowns and Digital Authoritarianism in Zimbabwe,” International Journal of  Communication
14 (2020), hlm. 4245; Andrea Wahlberg Scott, “Promoting Digital
Authoritarianism: A Study of China’s Digital Silk Road” (Tesis, Dalarna University, Falun, 2021), hlm. 8. 31  Ambay III, dkk., “Dystopia is Now,” hlm. 272.
32 Damar Juniarto, dkk., Bangkitnya Otoritarian Digital: Laporan Situasi Hak- hak Digital Indonesia 2019 (Denpasar: SAFEnet, 2020).
33 Wijayanto, Fiona Suwana, dan Nur Hidayat Sardini, “Cyber Terror, the Academic Anti-corruption Movement and Indonesian Democratic Regression,” Contemporary Southeast Asia 44, 1 (2022): 31-55.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Fealy sebagai ‘pluralisme represif ’. 34 Menurutnya, salah satu contoh ‘regresi dari bawah’ dalam hal penyusutan ruang publik terlihat dari berbagai fenomena yang disebut sebagai fenomena buzzers atau pendengung dan “pluralisme represif ”. 35 Serangan digital demi- kian, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bisa dialamatkan ke tidak sekadar yang bersangkutan, melainkan dititipkan untuk pihak lain. Serangannya bukan lagi terhadap diri pribadi, melainkan pula bahkan lebih sistematik menyasar kepentingan publik. Untuk yang pertama, pemerintah tampaknya mengorkestrasikan sekelompok orang yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menggalang opini yang mendorong publik untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Pada tingkat tertentu, bahkan pada banyak kesempatan, fenomena ini tak lebih dari fenomena “ pro-regime trolls ” yang ada di negara-negara yang kurang demokratis. 36
Bahkan, dalam konteks hari ini, di tengah begitu derasnya infor masi, berikut kebohongan, pembohongan dan manipulasi, sebagai mana dikemukakan oleh Cass Sustein, maka masa depan warga bangsa membutuhkan ekosistem informasi yang hidup dan mencerdaskan. 37 Membangun kembali jurnalisme untuk abad ke-21, berhadapan bukan semata soal disrupsi teknologi, melainkan pula abad yang disesaki manipulasi dan relasi dengan kekuasaannya, di mana pembajakan ‘ feelings ’ ( rahsa ) sebagaimana dikemukakan dalam Homo Deus -nya Youval Noah Harrari, adalah membendung arus deras kebencian dan kebohongan yang menguntungkan kekuasaan tertentu. 38
34  Greg Fealy, “Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State,” Bulletin of  Indonesian Economic Studies 56, 3 (2020), hlm. 301-2.
35  Fealy, “Jokowi in the Covid-19 Era,” hlm. 309-13.
36 Usman Hamid, “In 2020, Indonesia’s Leaders Abandon Human Rights,” The Jakarta Post , 20/12/2020, https://www.thejakartapost.com/acade- mia/2020/12/20/insight-in-2020-indonesias-leaders-abandon-human- rights.html., diakses 4/5/2023.
37 Cass R. Sunstein, Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of  Deception (New York: Oxford University Press, 2021), hlm. 1-11.
38  Yuval Noah Harari, Homo Deus, 21 Lessons for the 21st Century (New York:
Spiegel and Grau, 2018), hlm. 3-18.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)

## C. Hukum Pers dan Serangan digital
“Tanpa fakta, Anda tidak dapat memiliki kebenaran. Tanpa kebenaran, Anda tidak dapat memiliki kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita tidak memiliki realitas bersama, tidak ada demokrasi, dan menjadi tidak mungkin untuk menangani masalah eksistensial di zaman kita: iklim, virus corona, sekarang, pertempuran untuk kebenaran” (Maria Ressa, 2021) 39
Pernyataan Maria Ressa ini hendak mengangkat bahwa betapa pentingnya mengungkap kebenaran, dan pengungkapan itu sendiri baginya bagian dari upaya pertempuran yang bermakna harus diperjuangkan. Tak terkecuali media pers yang begitu mendasar posisinya di era saat ini menghadirkan kebenaran.
Bagian ini mengupayakan identifikasi dan analisis atas kerangka aturan yang terbatas dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana direfleksikan dengan melihat perkembangan pada pemikiran jurna- lisme independen agar dapat bertahan, baik dalam memberikan perlindungan yang lebih besar kepada jurnalis dan media, pula perlu mengatasi runtuhnya model ‘ekonomi-politik’ jurnalisme. Jurnalis dan media, tak terhindarkan, harus merangkul teknologi, karena produksi fakta, pencarian kebenaran, dan upaya membangun kepercayaan publik, sangat besar diperankan jurnalisme. Prinsip- prinsip dasar kebebasan pers, diperlukan untuk membela media dari serangan terhadap kemerdekaan mereka, sebagaimana jaminan hadirnya pluralisme media.
Tentunya menjadi paradoks situasinya, karena Indonesia kini menjalankan kepemimpinan G20, suatu komunitas negara-negara yang berupaya mengakselerasi perubahan tata dunia. Presidensi G20 itu sendiri mengusung tematik mendorong transformasi digi- tal 2022. Padahal, dalam saat bersamaan situasinya justru begitu banyak serangan-serangan digital terhadap publik termasuk ranah pers dan media. Pers dan kebebasannya menjadi penting dan relevan dalam kajian ini, karena membantu memberi argumen kritis
39 Maria Ressa, “Maria Ressa’s Speech at Nobel Peace Prize Awarding,” https://www.rappler.com/world/global-affairs/full-text-maria-ressa- speech-nobel-peace-prize-awarding-ceremony-2021/,  10/12/2021, diakses 15/11/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
situasi hukum dan kebebasan pers di ranah digital. Selain itu, pula memberi perspektif pengembangan studi dan kebijakan hukum untuk melindungi kebebasan pers dan demokrasi, serta masalah kemanusiaan.
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan dampak besar dalam kehidupan keseharian warga. Tak terkecuali, berkembangnya media menggunakan akses internet, pula berdampak besar pada kegiatan jurnalistik. Pers dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers Tahun 1999 didefinisikan sebagai “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal ini bermakna bahwa kegiatan jurnalistik pula mencakup aktivitas jurnalistik dengan memanfaatkan akses internet.
Dalam konstruksi Penjelasan Pasal 4 UU Pers Tahun 1999, bahwa (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemer dekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal yang menyatakan demikian dimaknai sebagai kebebasan pers yang juga merupakan bagian dari HAM, sekaligus jaminan kebebasannya terutama untuk menjalankan fungsi jurnalistik.
Pers berperan penting dalam menjalankan fungsinya, terutama ketika berhadapan dengan realitas atau situasi konflik, di mana pers diupayakan membawa pesan publik dengan sajian informasi yang terpercaya, reliable , dan melalui standar etik jurnalistik. Sehingga publik pun akan mendapat informasi yang tepat, atau akurat, tidak terjebak dalam konflik atau situasi yang memperburuk keadaan.
Dalam kasus internet shutdown , atau penutupan akses internet, tindakan hukum demikian tidak hanya menghalangi jurnalis dan pembela  yang  memantau  dan  melaporkan  konflik,  tetapi  juga memfasilitasi pelanggaran berat terhadap hukum humaniter
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
internasional dan hukum HAM internasional untuk berlanjut, tanpa terlihat. Indonesia harus belajar dari pengalaman internet blocking di India (wilayah Kashmir) atau Myanmar (wilayah Rakhine), di mana terjadi pembunuhan besar-besaran tanpa diketahui atau diakses informasinya untuk proses penyelamatan hak-hak asasi manusianya. 40
Itu sebabnya, tak mengejutkan bahwa di era teknologi modern, di mana akses internet begitu penting, pembatasan akses internet justru menghalangi kerja-kerja jurnalistik secara profe- sional dan melahirkan informasi yang reliable , terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pers dalam konteks tersebut, justru seharusnya mampu menangkal hoaks, dan bahkan pula dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahannya.

## D. Serangan Digital dan Dampak Kebebasan Pers
Dalam peringatan hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada 3 Mei 2022 lalu, institusi yang menfokuskan pada pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau United Nations Educational, Scientific  and  Cultural  Organization  (UNESCO)  mengusung  tema “Jurnalisme di Bawah Kepungan Digital”. Hal ini menjadi konteks menguatnya di level global tentang tekanan-tekanan yang dihadapi jurnalisme di era digital. Bahkan, dalam riset khusus yang dilakukan UNESCO soal serangan atau tekanan serangan digital terhadap jurnalis perempuan, meningkat secara signifikan. Serangan tersebut diperlihatkan dengan menguatnya ekspresi kebencian terhadap jurnalis yang telah mempengaruhi jurnalis perempuan. Penelitian UNESCO berjudul “ Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists ” menunjukkan, tujuh dari 10 jurnalis wanita yang diteliti mengalami serangan digital . 41
40 Esha Sarai, “From Myanmar to Kashmir, Unrest is Met with Internet Blackouts,” https://www.voanews.com/a/press-freedom_myanmar- kashmir-unrest-met-internet-blackouts/6201669.html, 5/2/2021, diakses 4/4/2023.
41  UNESCO, “Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists,” dalam World Trends in Freedom of  Expression and Media Development: Global Report 2021/2022, ed. Theresa Chorbacher, Kate Musgrave, dan Rachel Pollack
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Sedangkan dalam hari Kebebasan Pers Sedunia ke-30 di tahun 2023 ini, mengambil tajuk, “Membentuk Masa Depan Hak Asasi Manusia: Kebebasan Berekspresi sebagai Penggerak Semua Hak Asasi Manusia Lainnya”. Hal ini dilandaskan oleh keterkaitan kuat antara situasi kebebasan pers dengan konteks situasi kebebasan ekspresi yang juga sedang mengalami tekanan dan ancaman. Hal demikian bisa direfleksikan dari sejumlah serangan digital yang dialamatkan oleh upaya kebebasan ekspresi warga mengkritisi kebijakan yang berdampak publik.
Serangan-serangan digital yang diilustrasikan dalam kasus- kasus memperlihatkan terjadi di berbagai daerah. Papua akan diulas lebih banyak dalam bagian berikut ini karena begitu banyak kasus serangan digital terkait dengan pembungkaman suara kritis pada ekspresi politik. Begitu juga kasus yang terjadi di Jakarta atau pula di daerah yang kerap luput dari perhatian publik, sebagaimana terjadi dalam kasus Wadas, dengan memperlihatkan dampaknya ke jurnalis yang mengupayakan peliputan. 42
Aspek yang paling mendasar dari negara hukum adalah penegakan hak asasi manusia. Namun pembatasan akses internet menimbulkan otoritarianisme yang menggunakan kontrol atas teknologi sebagai alat untuk melindungi kekuatan politik. Hal ini menyebabkan meningkatnya model otoritarianisme digital. 43

## Frekuensi serangan online, seperti melalui peretasan akun Twitter
(Paris: Unesco, 2021), hlm. 82-9.
42  Dalam kasus Wadas, pemadaman internet terjadi menjelang penangkapan para petani, sehingga membuat jurnalis kesulitan meliput. Begitu juga pengacara warga pun ditahan dan kesulitan koordinasi. Bahkan, terus terjadi perang informasi dari para pendengung pro-pemerintah. Mereka bekerja secara terorganisir, mengunggah informasi dengan narasi membela polisi dan sebaliknya, menyalahkan warga penolak tambang. Anton Muhajir, “Wadas dan Hak-hak Digital yang Ditindas,” https://safenet. or.id/id/2022/02/wadas-dan-hak-hak-digital-yang-ditindas/, 43  Herlambang P. Wiratraman, “Does Indonesian COVID-19 Emergency Law Secure Rule of Law and Human Rights?” Journal of  Southeast Asian Human Rights 4, 1 (2020), hlm. 328-9.; SAFEnet, “Memperkuat Diri, Membangun Resiliensi di Tengah Pandemi,” Laporan Tahunan 2021, safenet.or.id/ id/2022/01/laporan-tahunan-2021-memperkuat-diri-membangun- resiliensi/, 2022, diakses 15/11/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
atau Facebook, justru meningkat selama pemerintahan Jokowi. 44
Sepanjang 2019, kelompok profesional di Indonesia yang paling berisiko secara online adalah jurnalis dan sering menjadi sasaran tuntutan pidana. 45 Selain jurnalis, aktivis dan warga negara merupakan kategori korban terbesar kedua berdasarkan UU ITE, dengan jumlah lima kasus. Berdasarkan undang-undang, pencemaran nama baik melalui dunia maya adalah bagian dari kejahatan, tetapi dalam praktiknya dapat dengan mudah disalahgunakan untuk membungkam kritik, terutama terhadap pejabat publik. 46
Pada September 2019 lalu, jurnalis independen sekaligus sutra- dara film dokumenter Sexy Killers Dandhy Dwi Laksono ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran kebencian. Karena itu, Dandhy dijebloskan ke Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan. 47 Dia ditangkap karena pernyataannya terkait isu Papua dan dijerat dengan UU ITE, khususnya Pasal 28 (2) juncto Pasal 45A (2) UU ITE. Dandhy dianggap bertanggungjawab tentang penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan kebencian ras dan agama.
Kasusnya bukannya berkurang, tapi malah bertambah dengan banyaknya serangan digital di tahun 2020. Hal ini membuat SAFEnet menge luarkan laporan tentang otoritarianisme digital di Indonesia. Menurut laporan tersebut, Indonesia dinilai memasuki fase siaga pertama menuju otoritarianisme digital. Indikasinya, serangan siber di Indonesia telah meluas, menyasar jurnalis, akademisi, aktivis atau mahasiswa pembela HAM, tokoh masyarakat adat, aktivis lingkungan, aktivis antikorupsi, dan kelompok perempuan. Berbagai
44 KBR, “SAFEnet: Serangan Digital Meningkat dalam 3 Tahun Terakhir,” https://kbr.id/nasional/02-2023/safenet-serangan-digital-meningkat- dalam-3-tahun-terakhir/111080.html, 24/2/2023, diakses 4/4/2023.
45 VOA Indonesia, “Serangan Digital terhadap Jurnalis dan Media Tanah Air Meningkat di Tahun 2022,” https://www.voaindonesia.com/a/ serangan-digital-terhadap-jurnalis-dan-media-tanah-air-meningkat-di- tahun-2022/6887031.html, 22/12/2022, diakses 4/4/2023.
46  Juniarto, dkk., Bangkitnya Otoritarian Digital , hlm. 22-5.
47 Kompas.com, “Dandhy Dwi Laksono Ditangkap Polisi atas Tuduhan Menebarkan Kebencian,” https://nasional.kompas.com/ read/2019/09/27/00462591/dandhy-dwi-laksono-ditangkap-polisi-atas- tuduhan-menebarkan-kebencian?page=all., 27/9/2019, diakses 4/4/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
bentuk tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia telah dilakukan melalui berbagai serangan digital, antara lain hacking , doxing , penuntutan, hacking dan spionase. Penanganan di masa krisis Covid-19 berdampak semakin serius mengancam kebebasan sipil, tidak hanya privasi, tetapi juga kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan dasar lainnya.
Serangan digital ini mudah terjadi dan disalahgunakan karena infrastruktur keamanan digital dunia rendah. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap keamanan siber. Laporan Global Cybersecurity Index 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 41 dari 175 negara, jauh dari kata aman. 48
Serangan digital telah menargetkan kerentanan keamanan siber perusahaan media. Tempo dan Tirto, sebagaimana disebut di bagian awal tulisan ini, mengalami serangan perusakan dan penghapusan artikel dari situs mereka. 49 Serangan-serangan tersebut tidak hanya menunjukkan kelemahan keamanan sistem media-media ini, tetapi juga ancaman langsung terhadap demokrasi dan kebebasan pers.
Negara juga sering menggunakan situasi darurat atau konflik sebagai alasan legitimasi politik, apalagi alasan keamanan lebih diperhatikan daripada perlindungan hak asasi manusia. 50 Seperti disam paikan Freedom House, disinformasi dan propaganda yang disebarluaskan secara online telah meracuni ruang publik. Pengum- pulan data pribadi yang tak terkendali telah meruntuhkan gagasan tradisional tentang privasi. Dan sekelompok negara sedang bergerak menuju otoritarianisme digital dengan merangkul model sensor ekstensif dan sistem pengawasan otomatis China. 51
48 International Telecommunication Union, “Global Security Index 2018,” https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018- PDF-E.pdf, 2019, diakses 15/11/2022. 49  Koran Tempo, “Tempo dan Tirto melaporkan Peretasan Situs ke Polisi,” https://koran.tempo.co/read/nasional/457218/tempo-dan-tirto- laporkan-peretasan-situs-ke-polisi, 26/8/2020, diakses 25/4/2022.
50  BBC News Indonesia, “PTUN Jakarta Putuskan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat ‘Melanggar Hukum,’” https://www.bbc.com/ indonesia/majalah-52901391, 3/6/2020, diakses 7/4/2023.
51  Michael J. Abramovitz, “Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis,”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Situasi kebebasan pers semakin memburuk ketika kita melihat apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Bagi wartawan, tidak pernah mudah meliput isu Papua. Situasi ini sejalan dengan merosotnya perlindungan atas kebebasan berekspresi. Ekspresi politik sebagai ekspresi yang sah dapat dengan mudah mengalami represi, kekerasan, dan diskriminasi ras, seperti yang terjadi pada Agustus-Oktober 2019 di Malang dan Surabaya. Setelah gelombang demonstrasi terkait rasisme terhadap masyarakat Papua meningkat, pada 21 Agustus 2019, pemerintah menutup internet di Papua dan Papua Barat. Siaran pers menyebutkan, terjadi pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat guna mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban. Bahkan dalam aksi anti-rasisme, jurnalis yang meliput pun disasar dengan pasal makar dan dikriminalisasi. Assa Aso, seorang video maker dan fotografer dari PapuansPhoto telah dijatuhi vonis 10 bulan penjara dipotong masa tahanan dari tuntutan Jakas dengan pidana satu tahun penjara, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Abepura, Kota Jayapura. 52

## Tindakan mematikan internet di Papua jelas bertentangan dengan
Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005.
Asosiasi Jurnalis Independen, AJI, dan SAFEnet membawa gugatan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Untungnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa mematikan internet pada usia adalah melanggar hukum bagi pemerintah untuk mematikan internet di Papua dan Papua Barat selama ketegangan keamanan yang meningkat yang disebabkan oleh protes antirasisme di kedua provinsi tersebut. 53 Kasus ini menegaskan
Freedom House , https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/ democracy-crisis, 2018, diakses 12/11/2022.
52 Suara Papua, “Setelah Didakwa Makar, Fotografer dan Sineas Papua Divonis 10 Bulan,” https://suarapapua.com/2020/07/03/setelah- didakwa-makar-fotografer-dan-sineas-papua-divonis-10-bulan/, 3/7/2020, diakses 14/4/2023.
53 PTUN Jakarta, Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, perkara sengketa administrasi pemerintahan antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) melawan Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika; The Jakarta Post,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
bahwa pemutusan internet bertentangan dengan hukum, dan hakim pula memberi landasan argumentasi hukum hak internasional terutama berkaitan dengan standar pembetasan yang harus mengacu pada doktrin perlindungan hak hak sipil dan politik.
Wartawan dapat menjadi sasaran individu untuk kegiatan pribadi, terutama di media sosial mereka. Tiga jurnalis telah dijerat UU ITE, Muhammad Asrul, Diananta Putra Sumedi dan Mohammad Sadli Saleh. 54 Hukum Pers secara khusus pada kasus-kasus hukum ini belum digunakan untuk menyelesaikannya.
Sementara di sisi lain, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta. Di bawah peraturan menteri tersebut, hal itu dapat melemahkan posisi perlindungan semua platform media sosial, aplikasi, dan penyedia layanan online lainnya, terutama untuk menerima yurisdiksi domestik atau nasional atas konten dan kebijakan serta praktik data pengguna.
Kerangka aturan tersebut sangat mungkin menjadi instrumen represif yang bertentangan bahkan melanggar hak asasi manusia. Aturan tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir akses ke informasi online. Permintaan pemblokiran bisa datang dari lembaga penegak hukum Indonesia, pengadilan, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau anggota masyarakat yang  bersang kutan. 55 Oleh karena itu, peraturan menteri telah mengadopsi pendekatan keamanan, bukan fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Untuk jurnalisme, aturan ini berpotensi
“Internet Ban During Papua Antiracist Unrest Ruled Unlawful,” https:// www.thejakartapost.com/news/2020/06/03/internet-ban-during- antiracism-unrest-in-papua-deemed-illegal.html, 3/6/2020, diakses 5/1/2021.
54 CNN Indonesia, “Sudah Tiga Jurnalis Dipenjara di Era Jokowi- Ma’ruf Pakai Jerat UU ITE,” https://www.cnnindonesia.com/nasio- nal/20211125081120-12-725815/sudah-tiga-jurnalis-dipenjara-di-era- jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite, 25/11/2021, diakses 25/4/2022.
55 Pemberian akses terhadap sistem elektronik dan/atau elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana diatur dalam Pasal 21-46.
mempengaruhi platform jurnalisme warga, bahkan bisa menyasar media massa manapun.
Kewenangan yang berlebihan dan mudah disalahgunakan merupakan situasi yang memberikan dampak atau pengaruh atas bagimana profesionalisme penegakan hukum berjalan. Kekuasaan yang berlebihan terlihat jelas dari Polri di era kedaruratan, khu- susnya penanganan pandemi Covid-19 yang berujung pada serangan digital tanpa pertanggungjawaban dan kewenangannya untuk membungkam kritik. Hal itu disahkan melalui surat telegram rahasia bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2020. Surat telegram ini memerintahkan seluruh jajaran Polri di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota untuk melarang demonstrasi. Bahkan, ada kewenangan untuk melakukan patroli siber di media sosial dan manajemen media untuk membingkai opini publik yang tidak setuju dengan demonstrasi di tengah pandemi. 56
Surat tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan polisi karena bertentangan dengan tugas dan wewenangnya. Polisi juga dinilai kehilangan netralitas dalam menangani aksi demo dan penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Adanya aktivitas polisi digital terkait pembelanjaan polisi dan dugaan pembentukan opini publik dinilai bertentangan dengan aturan hukum. Seperti diberitakan, jurnalisme dan media pers terdampak RUU Cipta Kerja 57 dan jurnalis juga bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam menolak pembuatan undang- undang. 58 Dengan perkembangan demikian, ancaman terhadap
56 Tirto.id, “Perintah Kapolri: Intai, Larang, & Lawan Narasi Penolak UU
Ciptaker,” https://tirto.id/f5As, 5/10/2020, diakses 23/4/2022.
57 Ratna Ariyanti, “Menakar Dampak RUU Cipta Kerja pada Industri Pers Indonesia” The Conversation, https://theconversation.com/menakar- dampak-ruu-cipta-kerja-pada-industri-pers-indonesia-132868,
9/4/2020, 22/4/2022. 58 Hukum Online, “AJI Indonesia Soroti UU ITE, UU Cipta Kerja dan Pemberitaan Terkait Isu Gender,” https://www.hukumonline.com/ berita/a/aji-indonesia-soroti-uu-ite--uu-cipta-kerja-dan-pemberitaan- terkait-isu-gender-lt61cc447f80d2e, 29/12/2021, diakses 22/4/2022; CNN Indonesia, “Dewan Pers Tolak RUU Cipta Kerja Atur Kebebasan Pers,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200611131801-32-512212/ dewan-pers-tolak-ruu-cipta-kerja-atur-kebebasan-pers,  11/6/2020, diakses 22/4/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
kebebasan pers yang terjadi di Indonesia sebenarnya paralel dengan situasi perkembangan model otoritarianisme digital.
Kasus kriminalisasi jurnalis dengan UU ITE, termasuk peng- gunaan telegram Polri, menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers. Untuk menghindari penyimpangan dalam penegakan hukum, pemerintah membuat panduan, melalui apa yang disebut Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 pada 23 Juni 2021. Surat Keputusan Bersama tersebut sebagai dokumen penafsiran hukum untuk menyelesaikan masalah UU ITE, ternyata justru menimbulkan masalah baru. SKB mengarah pada multitafsir (hukum yang terlalu luas dan kabur) dan masih mudah disalahgunakan, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum maupun asas hukum dan keadilan. Apalagi tidak menekankan jaminan perlindungan kebebasan digital, termasuk menghentikan kasus hukum yang dijatuhkan oleh UU ITE.
Artinya, hukum dan penegakan hukum, dalam konteks demi- kian tidak bekerja secara profesional dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang tidak diskriminatif dalam menghadapi serangan-serangan digital. Situasi hukum tersebut pula menegaskan bahwa institusi-institusi yang terlibat dalam upaya mendorong memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis dan media, pula mengalami proses-proses pelemahan, atau bila tidak, komunitas pers yang diakui dalam sistem hukum pers, seperti Dewan Pers, belum cukup didengar dalam memastikan serangan-serangan tersebut bisa dicegah atau bahkan dituntaskan upaya penegakan hukumnya. Sementara, otoritas yang mengendalikan atau mengelola ruang digital sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah yang sama sekali tak memperlihatkan independensi kelembagaaan yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Hal ini merujuk pada peran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi institusi regulasi, pengawas, dan pelaksana atau pihak yang mengim-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
plementasikan dalam kebijakan-kebijakan berkaitan dengan ketata- pemerintahan digital ( digital governance ).
Tentunya, mendasar dipertimbangkan dalam membangun sistem hukum yang ideal, khususnya menegaskan sistem khusus ( lex specialis ) atau pengutamaan dalam rezim hukum pers ( lex suprema ) tatkala berhadapan dengan rezim hukum pemidanaan atau tekanan lainnya, sehingga dapat dibatasi atau bahkan dicegah situasi tekanannya, sekaligus mendapati pertanggungjawaban hukumnya. Upaya demikian hanya dimungkinkan bila prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia, khususnya jaminan kebebasan ekspresi, sehingga pula meneguhkan sistem hukum yang memajukan perlindungan dan pemenuhan kebebasan pers sebagai elemen penting negara hukum demokratis di Indonesia.

## E. Kesimpulan
Bagaimana kebebasan pers di tengah menguatnya otoritarianisme digital? Berbasis pada uraian di atas, memperlihatkan represi terhadap media digital, tak terkecuali dalam konteks jurnalisme, terus terjadi serangan, dan bahkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Dalam perkembangannya pula menyasar pada pelemahan kebebasan pers, karena berkaitan dengan kerap memenjarakan jurnalis atau editor, dibanding upaya melindungi hak-hak atas kebebasan digital. Tidaklah mengejutkan bila tekanan tersebut berdampak pada kerja- kerja jurnalistik dan pada akhirnya mengganggu kebebasan pers.
Pelemahan kebebasan pers dalam konteks ranah digital ber- seiring dengan menguatnya politik kekuasaan otoriter, baik yang terlibat maupun membiarkan situasi serangan digital yang demikian. Bahkan, karakter baru situasi demikian melekat dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan.
Dalam tulisan ini memperlihatkan, sekalipun sejumlah aturan atau ketentuan hukum digital telah memberikan perlindungan hukum, khususnya dalam ranah hak asasi manusia, sebagaimana pengaturan khusus tentang pembatasan dalam standar kebebasan ekspresi  (yang  telah  diratifikasi  dalam  Undang  Undang  Nomor 12 Tahun 2005), sejumlah aturan lainnya justru kontradiktif atau
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
bertentangan dengan upaya maju perlindungan kebebasan pers (seperti Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ). Sementara, dalam kenyataannya, perlindungan bagi jurnalis, media dan kebebasan pers dalam sistem hukum media atau pers Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital, masih jauh dari apa yang seharusnya diberikan perlindungan hukumnya. Pemenjaraan karena pemberlakuan UU ITE masih saja terus terjadi, sementara serangan- serangan digital pun, seperti peretasan, doxing , maupun persekusi, justru tetap berlangsung tanpa pertanggungjawaban hukum.

## Daftar Pustaka

## Artikel, Buku, dan Laporan
Abramovitz, Michael J. “Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis.” Freedom House . https://freedomhouse.org/report/
freedom-world/2018/democracy-crisis, 2018. Diakses
12/11/2022.
Ambay III, Mark Anthony V, Neha Gauchan, Mahesti Hasanah, dan Numfon K Jaiwong. “Dystopia is No: Digital Authoritarianism and Human Rights in Asia.” Global Campus Human Rights Journal
3, 2 (2019): 269-85. DOI: 10.25330/478.
Amnesty International. “Laporan Amnesty International 2020/21.” https://www.amnesty.org/download/Documents/
POL1032022021INDONESIAN.PDF, 16/4/2020. Diakses 14/11/2022.
Ariyanti, Ratna. “Menakar Dampak RUU Cipta Kerja pada Industri Pers Indonesia.” The Conversation. https://theconversation. com/menakar-dampak-ruu-cipta-kerja-pada-industri-pers- indonesia-132868, 9/4/2020. Diakses 22/4/2022.
Asnakius, Tina, dkk. State of  Power 2023: Digital Power, diedit oleh Nick Buxton. Transnational Institute–www.TNI.org, 2022. Tersedia secara digital pada https://www.tni.org/en/publication/ stateofpower2023.
Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, dan Eve Warburton. “Elites, Masses, and Democratic Decline in Indonesia.” Democratization 27, 4 (2020): 505-26. DOI:
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
10.1080/13510347.2019.1680971.
BBC News Indonesia. “Novel Baswedan: Siapa Aktor di Balik Serangan, Isu ‘Talibanisasi’ KPK, Hingga Tudingan ‘Berpolitik’ dengan Menyeret Nama Presiden Jokowi.” https://www. bbc.com/indonesia/indonesia-53174677, 16/7/2020. Diakses 14/11/2022.
BBC News Indonesia. “PTUN Jakarta Putuskan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat ‘Melanggar Hukum.’” https://www. bbc.com/indonesia/majalah-52901391, 3/6/2020. Diakses 7/4/2023.
BenarNews. “Tempo dan Tirto Laporkan Kasus Peretasan Situs
Mereka ke Polisi.” https://www.benarnews.org/indonesian/ berita/media-peretasan-08252020123424.html.
CNN Indonesia. “Dewan Pers Tolak RUU Cipta Kerja Atur Kebebasan Pers.” https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200611131801-32-512212/dewan-pers-tolak-ruu- cipta-kerja-atur-kebebasan-pers, 11/6/2020. Diakses 22/4/2022. CNN Indonesia. “Sudah Tiga Jurnalis Dipenjara di Era Jokowi- Ma’ruf Pakai Jerat UU ITE.” https://www.cnnindonesia. com/nasional/20211125081120-12-725815/sudah-tiga-jurnalis- dipenjara-di-era-jokowi-maruf-pakai-jerat-uu-ite, 25/11/2021. Diakses 25/4/2022.
CNN Indonesia. “31 Awak Media Narasi Diretas, Najwa Shihab Akan Lapor Polisi Hari Ini.” https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20220930125306-12-854659/31-awak-media-narasi- diretas-najwa-shihab-akan-lapor-polisi-hari-ini, 30/9/2022. Diakses 30/10/2022.
Cyberthreat.id. “Rencana Diskusi Online Berujung Teror dan Peretasan WhatsApp, Rektor UII Minta Presiden Jamin Kebebasan Akademik.” https://cyberthreat.id/read/6895/ Rencana-Diskusi-Online-Berujung-Teror-dan-Peretasan- WhatsApp-Rektor-UII-Minta-Presiden-Jamin-Kebebasan- Akademik, 30/5/2020. Diakses 4/4/2023.
Fealy, Greg. “Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State.” Bulletin of
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Indonesian Economic Studies 56, 3 (2020): 301-23. DOI: 10.1080/00074918.2020.1846482. Freedom House. “Freedom on the Net 2020: Indonesia.” https:// freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2020, 16/4/2020. Diakses 14/11/2022.
Grealy, Kate. “Politicising the Label Radical?” New Mandala.
https://www.newmandala.org/politicising-the-label- radical/#indonesia, 12/12/2019. Diakses 19/4/2021.
Hadiz, Vedi R. “Indonesia’s Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?” Bulletin of  Indonesian Economic Studies 53, 3 (2017): 261-78. DOI:
10.1080/00074918.2017.1410311.
Hamid, Usman. “In 2020, Indonesia’s Leaders Abandon Human Rights.” The Jakarta Post , 20/12/2020. https://www. thejakartapost.com/academia/2020/12/20/insight-in-2020- indonesias-leaders-abandon-human-rights.html, 20/12/2020. Diakses 4/5/2023. Harari, Yuval Noah. Homo Deus, 21 Lessons for the 21st Century . New
York: Spiegel and Grau, 2018.
Hukum Online. “AJI Indonesia Soroti UU ITE, UU Cipta Kerja dan Pemberitaan Terkait Isu Gender.” https://www.hukumonline. com/berita/a/aji-indonesia-soroti-uu-ite--uu-cipta-kerja-dan- pemberitaan-terkait-isu-gender-lt61cc447f80d2e, 29/12/2021. Diakses 22/4/2022.
International Telecommunication Union. “Global Cybersecurity Index 2018.” https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D- STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf, 2019. Diakses 15/11/2022. International Telecommunication Union. “Global Security Index 2020: Measuring Commitment to Cybersecurity.” https:// www.itu.int/epublications/publication/D-STR-GCI.01-2021- HTM-E, 2020. Diakses 15/11/2022.
Indonesia Corruption Watch. “Government Digital Activities:
Reviewing  Social  Media  and  Influencer  Budgets.”  https:// antikorupsi.org/index.php/en/article/government-digital- activities-reviewing-social-media-and-influencer-budgets,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
19/1/2020. Diakses 19/4/2021. Juniarto, Damar, dkk. Bangkitnya Otoritarian Digital: Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2019. Denpasar: SAFEnet, 2020. KBR. “SAFEnet: Serangan Digital Meningkat dalam 3 Tahun Terakhir.” https://kbr.id/nasional/02-2023/safenet-serangan- digital-meningkat-dalam-3-tahun-terakhir/111080.html, 24/2/2023. Diakses 4/4/2023.
Kompas. “Amnesty: Kasus Penjeratan UU ITE Saat Kepemimpinan Jokowi Meningkat Tajam.” https://nasional.kompas.com/ read/2020/10/28/22311391/amnesty-kasus-penjeratan-uu- ite-saat-kepemimpinan-jokowi-meningkat-tajam, 28/11/2020. Diakses 15/11/2022.
Kompas.com. “Dandhy Dwi Laksono Ditangkap Polisi atas Tuduhan Menebarkan Kebencian.” https://nasional.kompas.com/ read/2019/09/27/00462591/dandhy-dwi-laksono-ditangkap- polisi-atas-tuduhan-menebarkan-kebencian?page=all., 27/9/2019. Diakses 4/4/2023.
Koran Tempo. “Tempo dan Tirto Melaporkan Peretasan Situs ke Polisi.” https://koran.tempo.co/read/nasional/457218/ tempo-dan-tirto-laporkan-peretasan-situs-ke-polisi, 26/8/2020. Diakses 25/4/2022.
Liputan6.com. “Situs CISDI Kena Retas, Konten dan Dokumen Penting Lenyap.” https://www.liputan6.com/tekno/ read/4336686/situs-cisdi-kena-retas-konten-dan-dokumen- penting-lenyap, 22/10/2020. Diakses 4/5/2023. Mare, Admire. “State-Ordered Internet Shutdowns and Digital Authoritarianism in Zimbabwe.” International Journal of Communication 14 (2020): 4244-63.
Merdeka. “Awak Redaksi Diretas, Narasi TV Resmi Lapor ke Bareksrim Polri.” https://www.merdeka.com/peristiwa/awak- redaksi-diretas-narasi-tv-resmi-lapor-bareskrim-polri.html,
30/9/2022. Diakses 2/5/2023.
Muhajir, Anton. “Wadas dan Hak-hak Digital yang Ditindas.”
https://safenet.or.id/id/2022/02/wadas-dan-hak-hak-digital- yang-ditindas/. Diakses 4/4/2023.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Power, Thomas P. “Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline.” Bulletin of  Indonesian Economic Studies 54, 3 (2018): 307-38. DOI: 10.1080/00074918.2018.1549918. Republika. “Laman Diretas, Pemred Tirto dan Tempo Lapor ke Polda Metro.” https://news.republika.co.id/berita/qfmkyv409/ laman-diretas-pemred-tirto-dan-tempo-lapor-ke-polda-metro, 25/8/2020. Diakses 4/4/2023.
Ressa, Maria. “Maria Ressa’s Speech at Nobel Peace Prize
Awarding.” https://www.rappler.com/world/global-affairs/ full-text-maria-ressa-speech-nobel-peace-prize-awarding- ceremony-2021/, 10/12/2021. Diakses 15/11/2022.
SAFEnet. “Kasus Mohamad Sadli.” https://safenet.or.id/ id/2020/02/kasus-mohamad-sadli/, 2020. Diakses 4/5/2023.
SAFEnet. “Kasus Muhamad Asrul.” https://safenet.or.id/ id/2020/02/kasus-muhamad-asrul/, 2020. Diakses 4/5/2023. SAFEnet. “Laporan Tahunan 2021: Memperkuat Diri, Membangun Resiliensi.” https://safenet.or.id/id/2022/01/laporan-tahunan- 2021-memperkuat-diri-membangun-resiliensi/, 2022. Diakses
15/11/2022.
Sarai, Esha. “From Myanmar to Kashmir, Unrest is Met with Internet Blackouts.” https://www.voanews.com/a/press-freedom_ myanmar-kashmir-unrest-met-internet-blackouts/6201669. html, 5/2/2021. Diakses 4/4/2023.
Scott, Andrea Wahlberg. “Promoting Digital Authoritarianism: A study of China’s Digital Silk Road.” Tesis, Dalarna University,
Falun, 2021.
Suara Papua. “Setelah Didakwa Makar, Fotografer dan Sineas Papua Divonis 10 Bulan.” https://suarapapua.com/2020/07/03/ setelah-didakwa-makar-fotografer-dan-sineas-papua-divonis-10- bulan/, 3/7/2020. Diakses 14/4/2023
Sunstein, Cass R. Liars: Falsehoods and Free Speech in an Age of  Deception .
New York: Oxford University Press, 2021.
The Jakarta Post. “Internet Ban During Papua Antiracist Unrest
Ruled Unlawful.” https://www.thejakartapost.com/news/
2020/06/03 /internet-ban-during-antiracism-unrest-in-papua-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
deemed-illegal.html, 3/6/2020. Diakses 5/1/2021. Tirto.id. “Bahas Teror Diskusi FH UGM, Instagram Pemred Koran Tempo Diretas.” https://tirto.id/bahas-teror-diskusi-fh-ugm- instagram-pemred-koran-tempo-diretas-fD8d, 31/5/2020. Diakses 4/4/2023.
Tirto.id. “Kronologi Peretasan Tempo.co & Pembungkaman Pekerjaan Jurnalistik.” https://tirto.id/kronologi-peretasan- tempoco-pembungkaman-pekerjaan-jurnalistik-fZml,
21/8/2020. Diakses 4/4/2023.
Tirto.id. “Perintah Kapolri: Intai, Larang, & Lawan Narasi Penolak UU Ciptaker.” https://tirto.id/f5As, 5/10/2020. Diakses
23/4/2022.
Tirto.id. “Represi di Tanah Papua: Blokir Internet, Doxing, dan Hukum Aktivis.” https://tirto.id/epSx, 31/12/2009. Diakses 4/4/2023.
UNESCO. “Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists.”
Dalam World Trends in Freedom of  Expression and Media Development: Global Report 2021/2022, diedit oleh Theresa Chorbacher, Kate Musgrave, dan Rachel Pollack. Paris: Unesco, 2021.
United Nations. “World Press Freedom Day, the UN General Assembly 1993: Recommendation Adopted at the Twenty- sixth Session of UNESCO’s General Conference 1991.” Diakses 14/8/2022.
VOA Indonesia. “Serangan Digital terhadap Jurnalis dan Media Tanah Air Meningkat di Tahun 2022.” https://www.voaindonesia. com/a/serangan-digital-terhadap-jurnalis-dan-media-tanah-air- meningkat-di-tahun-2022/6887031.html, 22/12/2022. Diakses 4/4/2023.
Warburton, Eve dan Edward Aspinall. “Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion.” Contemporary Southeast Asia 41, 2 (2019): 255-85. DOI:
10.1355/cs41-2k.
Wijayanto, Aisah Putri Budiarti, dan Herlambang Wiratraman (Ed.).
Demokrasi Tanpa Demos . Jakarta: LP3ES, 2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Wijayanto, Fiona Suwana, dan Nur Hidayat Sardini. “Cyber Terror, the Academic Anti-corruption Movement and Indonesian Democratic Regression.” Contemporary Southeast Asia 44, 1
(2022): 31-55.
Winters, Jeffrey A. “Oligarchy and Democracy in Indonesia.” Indo- nesia 96 (2013): 11-33.
Wiratraman, Herlambang P. “Does Indonesian COVID-19 Emergency
Law Secure Rule of Law and Human Rights?” Journal of Southeast Asian Human Rights 4, 1 (2020): 306-34. DOI: 10.19184/ jseahr.v4i1.18244.
Wiratrama,  Herlambang  P.  “Indonesian  Law  Systematically  Stifles
Journalists.” The Jakarta Post. https://www.thejakartapost. com/opinion/2022/05/04/indonesian-law-systematically- stifles-journalists.html#google_vignette,  4/5/2022.  Diakses
19/8/2022.
Wiratraman, Herlambang P. Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study . Leiden: Meijer Institute, 2014.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
Republik Indonesia, PTUN Jakarta. Putusan Nomor 230/G/
TF/2019/PTUN-JKT, 3/6/2020, perkara sengketa administrasi pemerintahan antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) melawan Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika.