FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2023, Vol.8 No. 2

## T E O R I   N E W   P U B L I C   M A N A G E M E N T :   E V A L U A S I   D A N T A N T A N G A N   D A L A M   K O N T E K S   P E L A Y A N A N   P U B L I K
Ridwan Kurnia Rahim 1 , M. Fachri Adnan 2
Universitas Negeri Padang email: kurniarahim84@gmail.com

## Abstract
New Public Management (NPM) theory has become a paradigm that dominates the transformation of public  administration  in  the  last  few  decades.  The  aim  of  this  research  is  to  conduct  an  in-depth evaluation of the NPM concept and explore the challenges that arise in its implementation, especially in  the  context  of  public  services.  Evaluation  of  NPM  theory  includes  analysis  of  its  success  in increasing  efficiency,  accountability  and  private  sector  involvement  in  public  services.  While  NPM has brought about positive changes, some criticism has emerged regarding its impact on social justice, sustainability,  and  community  satisfaction.  There  are  several  practical  challenges  faced  by organizations  that  apply  NPM  principles,  such  as  internal  resistance,  changes  in  organizational culture, and the complexity of performance measurement. A deep understanding of these challenges is the  key  to  overcoming  obstacles  to  achieving  NPM  goals  without  sacrificing  important  aspects  of public  services.  By  detailing  the  evaluation  and  challenges,  it  can  provide  a  more  comprehensive insight into the dynamics of NPM in public administration. Therefore, this research aims to contribute to discussions about the evolution of public administration and the development of more inclusive and sustainable models in providing services to society.
Keywords: New  Public  Management  (NPM),  Public  Administration  Evaluation,  Public  Service Efficiency

## Abstrak
Teori  New  Public  Management  (NPM)  telah  menjadi  paradigma  yang  mendominasi  transformasi administrasi publik dalam beberapa dekade terakhir. Tujuan Penelitian ini untuk melakukan evaluasi mendalam  terhadap  konsep  NPM  dan  mengeksplorasi  tantangan  yang  muncul  dalam implementasinya,  khususnya  dalam  konteks  pelayanan  publik.  Evaluasi  terhadap  teori  NPM mencakup  analisis  keberhasilannya  dalam  meningkatkan  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  keterlibatan sektor  swasta  dalam  layanan  publik.  Sementara  NPM  telah  membawa  perubahan  positif,  beberapa kritik muncul terkait dampaknya terhadap keadilan  sosial, keberlanjutan, dan  kepuasan masyarakat. Ada  beberapa  hal  tantangan  praktis  yang  dihadapi  oleh  organisasi  yang  menerapkan  prinsip  NPM, seperti  resistensi  internal,  perubahan  budaya  organisasi,  dan  kompleksitas  pengukuran  kinerja. Pemahaman  mendalam  terhadap  tantangan  ini  menjadi  kunci  untuk  mengatasi  hambatan  dalam mencapai  tujuan  NPM  tanpa  mengorbankan  aspek-aspek  penting  dari  pelayanan  publik.  Dengan merinci  evaluasi  dan  tantangan,  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  komprehensif  terhadap dinamika  NPM  dalam  administrasi  publik.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan  kontribusi  bagi  diskusi  tentang  evolusi  administrasi  publik  dan  pengembangan  model yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kata  Kunci : New  Public  Management  (NPM),  Evaluasi  Administrasi  Public,  Efisiensi  Pelayanan Publik

## Template / Pedoman Penulisan Artikel pada
DOI :  - Received : Accepted : Published
:
Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Teori  New  Public  Management  (NPM)  telah  menjadi  topik  yang  hangat diperbincangkan  dalam  konteks  pelayanan  publik.  Diperkenalkan  pada  akhir  abad  ke-20, NPM  mengusung  gagasan  reformasi  manajemen  publik  untuk  meningkatkan  efisiensi, akuntabilitas,  dan  responsivitas  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Namun,  seiring dengan  perkembangan  waktu,  evaluasi  terhadap  NPM  menunjukkan  adanya  tantangan  dan kritik yang perlu diperhatikan dalam konteks pelayanan publik.
Reformasi  birokrasi  sektor  publik  yang  menekankan  pada  perbaikan  tata  kelola pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  diwujudkan  dalam  manajemen  publik  baru  (NPM). Unggul  dalam  hal  tata  kelola  pelayanan  publik,  pengelolaan  keuangan,  dan  tata  kelola. Sistem anggaran sebelumnya yang tidak fleksibel, birokratis, dan hierarkis digantikan dalam pengelolaan  keuangan  tata  kelola  dengan  NPM  yang  lebih  fleksibel,  yang  selaras  dengan tujuan  masyarakat  (Mardiasmo,  2019).  Sementara  itu,  NPM  dalam  tata  kelola  pelayanan publik  menawarkan  penyesuaian  terhadap  administrasi  publik  konvensional  yang meningkatkan  standar  pelayanan  publik  dan  mendekatkan  mereka  pada  kesejahteraan bersama.
Menurut  Hood  (1991),  salah  satu  komponen  NPM  yang  dibutuhkan  perusahaan adalah  tersedianya  standar  kinerja  dan  metrik  kinerja.  Tujuan  standar  adalah  untuk menawarkan  praktik  dan  nilai  terbaik.  Metrik  kinerja,  di  sisi  lain,  digunakan  untuk mengevaluasi apakah target kinerja dan tujuan organisasi telah terpenuhi atau tidak. Dengan memberikan metrik  ekonomi, efisiensi,  dan  efektivitas  (nilai  uang),  NPM,  menurut  Bovaird dan  Loeffler  (2015),  menjadikan  sektor  publik  lebih  ramping  dan  lebih  sebanding  serta menjadikan administrasi publik responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil dan non-sipil.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  negara wajib  memberikan  pelayanan  kepada  setiap  warga  negara  sejalan  dengan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  Negara  Republik Indonesia  berupaya  meningkatkan  kesejahteraan  nasional  dan  mewujudkan  warga  negara yang tercerahkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara, baik ASN maupun non-ASN, negara diwajibkan berdasarkan amanah tersebut untuk menyelenggarakan pelayanan publik, barang publik, dan pelayanan administrasi yang prima. Artinya, sistem pemerintahan harus mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima.
Pertumbuhan  dan  dinamika  perubahan  dalam  masyarakat  modern  menempatkan tuntutan  yang  semakin  tinggi  pada  lembaga  administrasi  publik  untuk  terus  beradaptasi  dan berkembang.  Salah  satu  paradigma  yang  signifikan  yang  muncul  sebagai  respons  terhadap
tantangan ini adalah Teori New Public Management (NPM). Sejak diperkenalkan, NPM telah mendominasi  perbincangan  tentang  transformasi  administrasi  publik,  menyoroti  pentingnya efisiensi,  akuntabilitas,  dan  keterlibatan  sektor  swasta  dalam  menyelenggarakan  pelayanan publik.
Meskipun  NPM  telah  memberikan  kontribusi  positif  dalam  meningkatkan  efisiensi operasional  dan  akuntabilitas,  namun  kritik  terhadap  dampaknya  terhadap  keadilan  sosial, keberlanjutan, dan kepuasan masyarakat juga semakin terdengar.  Oleh karena itu, diperlukan evaluasi  yang  cermat  untuk  memahami  sejauh  mana  NPM  telah  mencapai  tujuan-tujuan tersebut dalam konteks pelayanan publik.
Teori New Public Management (NPM) telah menjadi subjek perdebatan yang hangat dalam  konteks  pelayanan  publik.  Pendekatan  ini  telah  diperkenalkan  untuk  meningkatkan efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kinerja  dalam  lembaga  pemerintah.  Namun,  seiring  dengan perkembangannya, NPM telah menimbulkan evaluasi kritis dan menghadapi tantangan yang signifikan dalam konteks pelayanan publik.
Pertama-tama,  NPM  memperkenalkan  konsep-konsep  manajemen  dari  sektor  swasta ke  sektor  publik.  Hal  ini  mencakup  penekanan  pada  pengukuran  kinerja,  privatisasi, outsourcing,  dan  orientasi  pasar.  Meskipun  pendekatan  ini  telah  memberikan  hasil  positif dalam  beberapa  kasus,  evaluasi  kritis  menunjukkan  bahwa  pendekatan  ini  cenderung mengabaikan  aspek-aspek  penting  seperti  pemerataan  akses,  keadilan,  dan  keberlanjutan jangka panjang.
Dalam konteks pelayanan publik, NPM sering kali dihadapkan pada  tantangan besar. Misalnya, orientasi pasar yang kuat dapat mengarah pada komodifikasi pelayanan publik, di mana  kepentingan  finansial  menjadi lebih  dominan  daripada  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan  publik, dengan mengabaikan kelompok-kelompok rentan dan memperkuat kesenjangan sosial.
Selain  itu,  privatisasi  dan  outsourcing  yang  merupakan  pilar  NPM  juga  dapat menimbulkan  masalah  dalam  hal  akuntabilitas  dan  transparansi.  Ketika  pelayanan  publik diserahkan kepada entitas swasta, kendali publik atas kebijakan dan pengambilan keputusan dapat  tereduksi,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengurangi  pertanggungjawaban  terhadap masyarakat.
Namun  demikian,  NPM  juga  telah  memberikan  kontribusi  positif  dalam meningkatkan  efisiensi  dan  inovasi  dalam  pelayanan  publik.  Penerapan  praktik  manajemen yang  lebih  terukur  dan  fokus  pada  hasil  juga  dapat  membantu  lembaga  pemerintah  untuk
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, NPM telah mendorong pemerintah untuk  memperbaiki  sistem  administrasi  dan  mengurangi  masalah  yang  muncul  terutama  di Negara Indonesia ini.
Selain  itu,  implementasi  NPM  juga  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan  praktis, termasuk  resistensi  internal  dalam  organisasi,  perubahan  budaya  yang  diperlukan,  dan kompleksitas pengukuran kinerja. Untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu  dilakukan  kajian  mendalam  untuk  membentuk  dasar  pemahaman  yang  kuat  tentang dinamika  NPM  dalam  administrasi  publik.  Selain  itu,  NPM  juga  seringkali  dikritik  karena mendukung  privatisasi  pelayanan  publik  secara  berlebihan.  Meskipun  privatisasi  dapat membawa  inovasi  dan  efisiensi,  terdapat  risiko  bahwa  pelayanan  publik  menjadi  kurang merata  dan  tidak  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Contohnya,  dalam  sektor kesehatan  dan  pendidikan,  privatisasi  yang  berlebihan  dapat  memunculkan  disparitas  akses terhadap layanan yang berkualitas.
Salah satu evaluasi terhadap NPM adalah terkait dengan pendekatannya  yang  sangat terfokus  pada  efisiensi  dan  produktivitas.  Meskipun  efisiensi  merupakan  hal  penting, pendekatan yang terlalu berorientasi pada hal ini dapat mengorbankan aspek pelayanan yang lebih  bersifat  kualitatif,  seperti  keadilan,  keberlanjutan,  dan  kepuasan  masyarakat.  Sebagai contoh, dalam upaya memangkas birokrasi dan mengurangi biaya, implementasi NPM dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat yang rentan dan memperdalam kesenjangan sosial.
Tantangan  lain  yang  dihadapi  oleh  NPM  adalah  terkait  dengan  pengukuran  kinerja yang  terlalu  berfokus  pada  indikator  kuantitatif.  Dalam  konteks  pelayanan  publik,  kinerja tidak  hanya  dapat  diukur  dari  output  dan  efisiensi,  tetapi juga  dari  dampak  yang  dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika NPM menekankan pada pengukuran kinerja yang bersifat kuantitatif, aspek kualitatif yang  sebenarnya sangat penting dalam pelayanan publik dapat terabaikan.
Hal  ini  dapat  memberikan  pandangan  yang  lebih  menyeluruh  tentang  keberhasilan, kelemahan, dan potensi perbaikan terkait implementasi NPM dalam meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada diskusi mengenai  arah  evolusi  administrasi  publik  menuju  model  yang  lebih  inklusif  dan berkelanjutan.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melakukan tinjauan literatur  mendalam  untuk  mengidentifikasi  perkembangan,  teori,  dan  temuan  terkini  terkait New Public Management (NPM), evaluasi administrasi publik, serta tantangan implementasi NPM dalam pelayanan publik. Menganalisis konsep NPM dan kerangka evaluasi administrasi publik  melalui  pendekatan  konseptual  untuk  memahami  dasar  teoretis  yang  mendasari implementasi  NPM.  Studi  Kasus  ini  untuk  menyelidiki  implementasi  NPM  di  beberapa lembaga  administrasi  publik,  mengevaluasi  dampaknya,  dan  mengidentifikasi  tantangan khusus yang dihadapi. Hal ini dilakukan wawancara dengan para praktisi administrasi publik, pemimpin organisasi, dan stakeholders terkait untuk mendapatkan wawasan praktis mengenai pengalaman  mereka  dalam  mengimplementasikan  prinsip  NPM  dan  menghadapi  tantangan. Serta  observasi  yang  menggunakan  survei  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  lapisan masyarakat  terkait  persepsi  mereka  terhadap  pelayanan  publik  yang  diimplementasikan dengan prinsip NPM, serta mengukur tingkat kepuasan dan harapan. (Sugiyono, 2017)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Teori New Public Management (NPM)
New  Public  Management  (NPM)  adalah  sistem  manajemen  terdesentralisasi  yang menggunakan  alat  seperti  benchmarking  dan  pengawasan  untuk  menerapkan  praktik  kerja sektor swasta ke sektor publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan  menumbuhkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  sehingga  bermuara  pada kesejahteraan  masyarakat.  Meningkatkan  efikasi  dan  efisiensi  serta  akuntabilitas  kinerja merupakan tujuan dari teori NPM (Anitasari, 2016).
Alih-alih  berorientasi  pada  kebijakan,  NPM  menekankan  manajemen  sektor  publik yang  berorientasi  pada  kinerja.  Mempekerjakan  paradigma  ada  beberapa  konsekuensi  dari NPM  ini.  Pemerintah  menetapkan  persyaratan  kompetensi  tender,  pemotongan  biaya,  dan efisiensi.  Model  manajemen  sektor  publik  yang  ditawarkan  oleh  New  Public  Management merupakan penyimpangan  yang signifikan dari sistem manajemen lama  yang terkesan tidak fleksibel,  birokratis,  dan  hierarkis.  Sebaliknya,  perusahaan  ini  lebih  mudah  beradaptasi  dan responsif terhadap pasar. Modifikasi ini lebih dari sekedar penyesuaian kecil. Modifikasi ini telah  mengubah  fungsi  pemerintah,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  cara  pemerintah berinteraksi dengan masyarakat (Mardiasmo, 2019).
Meskipun  terdapat  tantangan  dan  keterbatasan  dalam  penerapannya,  NPM memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang  bertujuan  untuk  memantau  keekonomian,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Penyebab  utama
permasalahan  ini  adalah  pola  pikir  birokrasi  yang  sudah  ketinggalan  zaman,  kesenjangan pengetahuan, dan kemampuan yang tidak mencukupi, serta peraturan dan regulasi yang tidak memberikan  ruang  yang  cukup  untuk  diskresi  dalam  pengambilan  keputusan  (Mardiasmo, 2019).
Diantara Prinsip New Public Management  (NPM) menurut (Hood, 1991) adalah: (1) Berikan  manajemen  penekanan  yang  lebih  besar  daripada  kebijakan.  (2)  Metrik  kinerja  dan kriteria  pencapaiannya  didefinisikan  dengan  baik.  (3)  Fokus  yang  lebih  kuat  pada pengendalian  keluaran  dibandingkan  pengendalian  proses.  (4)  Perubahan  sektor  pelayanan publik ke arah persaingan yang lebih ketat. (5) Fokus pada penciptaan pola pengelolaan yang sejalan  dengan  pola  yang  ditetapkan  dan  digunakan  di  sektor  swasta  untuk  membantu peningkatan  kinerja  pelayanan  publik.  (6)  Di  sektor  pelayanan  publik,  terdapat kecenderungan  terjadinya  pembagian  ke  dalam  unit-unit  organisasi  yang  lebih  kecil.  (7) Fokus yang lebih kuat pada disiplin penggunaan sumber daya dan ekonomi.
Intinya,  New  Public  Management  (NPM)  diterapkan.  Tujuh  cirinya  didasarkan  pada desentralisasi dan meliputi (Mardiasmo, 2019).
a. Manajemen profesional di sektor public.
b. Kehadiran metrik dan kriteria kinerja.
c. Fokus yang lebih kuat pada keluaran dan pengendalian hasil.
d. Satuan kerja sektor publik dipecah.
e. Mendorong persaingan dalam pemerintahan.
f. Sektor publik menerapkan teknik manajemen gaya bisnis.
g. Fokus pada peningkatan pengendalian diri dan penggunaan sumber daya yang hemat
Sebagai  langkah  awal  menuju  filosofi  tata  kelola  yang  mengutamakan  akuntabilitas, manajemen  kinerja,  dan  keterbukaan  bagi  pekerja  dan  manajer  sektor  publik,  manajemen publik baru Heyer (2018). Polisi di Inggris dan Selandia Baru, serta negara-negara tertentu di Uni Eropa, telah secara efektif menerapkan NPM. Landasan New Public Management (NPM) adalah  praktik  terbaik  yang  digunakan  oleh  sektor  swasta.  Peningkatan  kinerja  dalam mencapai akuntabilitas dari unsur birokrasi dan administrasi publik, serta praktik adopsi dan penerapan di sektor publik, menghadirkan tantangan (Lynn, 2006). NPM akan mewujudkan modernisasi  pemerintahan  dengan  tujuan  mencapai  manajemen  sektor  publik  yang  efisien dan  efektif.  Selain  itu,  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  standar  penganggaran  publik berbasis  kinerja  agar  dapat  dievaluasi  dalam  hal  pengelolaan  kinerja.  Jika  hal  ini  berhasil,
maka  perlu  dilakukan  penyesuaian  besar-besaran  terhadap  pengelolaan  publik  (Sri  Haryani, 2023).
Dalam  (Sri  Haryani,  2023)  karakteristik  New  Public  Management  (NPM)  dengan konteks  sistem  manajemen  kinerja  di  sektor  public,  terdapat  tujuh  karakteristik  utama  yang mencerminkan prinsip-prinsip NPM yaitu sebagai berikut:
1. Rencana Strategis Tahunan. NPM menekankan pembuatan rencana strategis yang terkait dengan proses perencanaan organisasi setiap tahun. Hal ini menunjukkan orientasi pada perencanaan jangka pendek untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Penetapan  Tujuan  dan  Sasaran  Tahunan.  Setiap  tahun,  organisasi  NPM  menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang spesifik. Ini membantu fokus pada pencapaian hasil yang terukur dan dapat diukur.
3. Pengembangan Indikator Kinerja. NPM melibatkan pengembangan indikator kinerja baik untuk  individu  maupun  organisasi  secara  keseluruhan.  Indikator  ini  digunakan  untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Kerangka Perencanaan Organisasi Komprehensif. Terdapat upaya untuk mengembangkan  dan  mengimplementasikan  kerangka  perencanaan  organisasi  yang komprehensif.  Hal  ini  melibatkan  struktur  perencanaan  yang  menyeluruh  untuk memandu keputusan dan tindakan.
5. Evaluasi  Pribadi.  NPM  mendorong  pengembangan  dan  implementasi  proses  evaluasi pribadi. Ini mencakup penilaian kinerja individu dalam mencapai tujuan mereka.
6. Hubungan  antara  Strategi  dan  Tujuan  Organisasi.  Adanya  keterkaitan  antara  strategi organisasi  dan  tujuan  yang  ditetapkan.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  menyelaraskan tindakan dengan visi dan misi organisasi.
7. Tinjauan  Manajemen  dan  Kerangka  Evaluasi  Kinerja.  NPM  mengadvokasi pengembangan  dan  implementasi  tinjauan  manajemen  serta  kerangka  evaluasi  kinerja. Ini  dapat  mencakup  mekanisme  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  kinerja  organisasi secara keseluruhan.
Pendekatan  NPM  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kepemimpinan  tidak  hanya fokus pada aspek manajemen dan keuangan, tetapi juga memperhatikan pengelolaan sumber daya  secara  efektif  dan  efisien.  Pendekatan  ini  berusaha  meningkatkan  kinerja  organisasi sektor  publik  melalui  praktik-praktik  manajemen  modern  dan  berorientasi  pada  hasil temuannya.

## 3.2 Evaluasi Implementasi New Public Management (NPM)
New Public Management (NPM) adalah sebuah pendekatan manajemen publik yang bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kinerja  sektor  publik  melalui penerapan  prinsip-prinsip  manajemen  swasta.  Sejak  diperkenalkan  pada  akhir  abad  ke-20, NPM telah diterapkan di berbagai negara sebagai upaya untuk merombak sistem administrasi publik yang dianggap kaku dan tidak responsif.
Namun,  implementasi  NPM  tidaklah  tanpa  kontroversi.  Sejumlah  pihak  mengkritik pendekatan  ini  atas  berbagai  alasan,  mulai  dari  potensi  penurunan  kualitas  layanan  publik hingga  meningkatnya  disparitas  sosial.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan  evaluasi menyeluruh  terhadap  implementasi  NPM  agar  dapat  memahami  dampaknya  secara  lebih mendalam.
Salah  satu  tujuan  utama  NPM  adalah  meningkatkan  efisiensi  dan  akuntabilitas  di sektor  publik.  Pendekatan  ini  mendorong  adopsi  praktik  manajemen  yang  lebih  responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih fokus pada pencapaian hasil. Contohnya, penerapan konsep  kontrak  kinerja  dan  insentif  bagi  pegawai  publik  diharapkan  dapat  mendorong peningkatan kinerja dan penghematan biaya.
Namun,  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  teori  ini  tidak  selalu  berdampak positif.  Beberapa  implementasi  NPM  telah  menyebabkan  peningkatan  birokrasi  dan penurunan  motivasi  pegawai  karena  terlalu  bersifat  kompetitif.  Selain  itu,  fokus  pada efisiensi  bisnis  dalam  sektor  publik  juga  dapat  mengorbankan  aspek  keadilan  dan keberlanjutan jangka panjang.
Aspek lain yang perlu dievaluasi adalah dampak implementasi NPM terhadap kualitas layanan  publik.  Meskipun  tujuannya  adalah  meningkatkan  kualitas  layanan  melalui  standar yang  lebih  tinggi,  beberapa  kritikus  berpendapat  bahwa  pendekatan  ini  justru  membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya merata.
Studi-studi  kasus  menunjukkan  bahwa  orientasi  NPM  pada  efisiensi  seringkali mengorbankan  aspek  pelayanan  yang  bersifat  inklusif  dan  berkeadilan.  Kasus  ini  dilakukan pada  berbagai  lembaga  pemerintah  dan  non-pemerintah  menyoroti  peran  dari  New  Public Management  (NPM)  dalam  meningkatkan  efisiensi  dalam  pelayanan  publik.  Namun,  dalam upaya  mencapai  efisiensi,  seringkali  terjadi  pengorbanan  terhadap  aspek  pelayanan  yang inklusif dan berkeadilan.
Pendekatan NPM, yang menekankan pada penggunaan praktik manajerial dari sektor swasta dalam administrasi publik, telah membawa perubahan signifikan dalam cara lembaga- lembaga  publik  dijalankan.  Fokus  NPM  pada  pengukuran  kinerja,  akuntabilitas,  dan
penghematan  anggaran  telah  membawa  manfaat  dalam  meningkatkan  efisiensi  operasional. Namun,  dalam  prosesnya,  orientasi  NPM  cenderung  mengabaikan  aspek  pelayanan  yang bersifat inklusif dan berkeadilan.
Salah  satu  dampak  negatif  dari  orientasi  NPM  adalah  terjadinya  disparitas  akses terhadap pelayanan publik. Ketika lembaga-lembaga publik berupaya untuk memenuhi target efisiensi, mereka cenderung memprioritaskan pelayanan kepada kelompok yang mampu atau yang  memiliki  kepentingan  politik  yang  kuat,  sementara  kelompok  rentan  atau  minoritas seringkali  dikesampingkan.  Sebagai  contoh,  dalam  sistem  kesehatan,  orientasi  NPM  dapat menyebabkan  pemotongan  anggaran  yang  mengakibatkan  penurunan  kualitas  layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain  itu,  orientasi  NPM  juga  dapat  memicu  terjadinya  fragmentasi  pelayanan. Dalam  upaya  untuk  mencapai  efisiensi,  lembaga-lembaga  publik  cenderung  memisahkan berbagai  bagian  pelayanan  tanpa  memperhatikan  koordinasi  lintas  sektor.  Hal  ini  bisa mengakibatkan  terjadinya  kesenjangan  dalam  pelayanan,  di  mana  masyarakat  harus berurusan dengan berbagai entitas yang saling bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi  yang baik. Berikut penjelasannya:
1. Keberhasilan dalam Meningkatkan Efisiensi
a. Peningkatan  Produktivitas.  Implementasi  NPM  berhasil  meningkatkan  produktivitas lembaga  administrasi  publik  melalui  peningkatan  efisiensi  operasional.  Indikator kuantitatif  menunjukkan  penurunan  biaya  operasional  dan  pengelolaan  sumber  daya yang lebih efektif.
b. Penggunaan  Metode  Kuantitatif.  Metode  analisis  kuantitatif,  seperti  analisis  cost- benefit  dan  pengukuran  kinerja,  membuktikan  bahwa  NPM  memberikan  dampak positif dalam mencapai tujuan efisiensi.
2. Kritik terhadap Keadilan Sosial
a. Dampak  Terhadap  Pelayanan  Sosial.  Meskipun  tercapai  efisiensi,  terdapat  kritik terhadap  NPM  terkait  dengan  penurunan  kualitas  pelayanan  sosial.  Fokus  pada efisiensi seringkali mengorbankan keadilan sosial dan pelayanan yang merata kepada masyarakat.
b. Analisis  Kualitatif.  Hasil  analisis  kualitatif  menyoroti  ketidaksetaraan  dalam  akses pelayanan  dan  ketidakpuasan  masyarakat  terkait  dengan  perubahan  dalam  pola pelayanan.

## Teori New Public Management: Evaluasi dan Tantangan dalm Konteks Pelayanan Publik
3. Dampak pada Keterlibatan Sektor Swasta
a. Peningkatan  Keterlibatan  Swasta.  Implementasi  NPM  berhasil  meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik. Kemitraan dengan sektor swasta terbukti meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko.
b. Pentingnya  Pengawasan.  Kendati  demikian,  evaluasi  juga  mencatat  pentingnya pengawasan  yang  ketat  untuk  menghindari  monopoli  dan  memastikan  bahwa kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
4. Relevansi Teori dengan Tantangan Kontemporer.
a. Ketahanan  Terhadap  Tantangan  Kontemporer.  Meskipun  NPM  telah  memberikan respons yang efektif terhadap beberapa tantangan administrasi publik, ada kebutuhan untuk  menilai  dan  menyesuaikan  teori  ini  dengan  tantangan  kontemporer,  seperti krisis ekonomi atau pandemi.
b. Analisis  Perubahan  Lingkungan.  Melakukan  analisis  terhadap  sejauh  mana  NPM dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  lingkungan  dan  mempertahankan relevansinya dalam situasi yang berubah secara dinamis.
5. Pengukuran Kinerja dan Transparansi
a. Tantangan  Pengukuran  Kinerja.  Evaluasi  mencatat  tantangan  dalam  pengukuran kinerja  yang  akurat.  Perlu  pengembangan  metrik  yang  lebih  holistik  untuk memperhitungkan dampak sosial, keadilan, dan kepuasan masyarakat.
b. Pentingnya Transparansi. Menyoroti pentingnya transparansi dalam melaporkan hasil kinerja untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meminimalkan ketidakpastian.

## 3.3 Evaluasi Keberhasilan dan Tantangan Implementasi NPM dalam Administrasi Publik
Evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan implementasi New Public Management (NPM) dalam konteks administrasi publik memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak  dan  perubahan  yang  terjadi  dalam  sistem  administrasi  publik.  Analisis  ini  tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas NPM, tetapi juga memberikan panduan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
Salah  satu  aspek  penting  yang  perlu  dievaluasi  adalah  keberhasilan  implementasi NPM  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  akuntabilitas  di  lembaga-lembaga  publik. Pendekatan  NPM  telah  mengubah  paradigma  administrasi  publik  dengan  memperkenalkan prinsip-prinsip  manajemen  swasta  ke  dalam  sektor  publik.  Sebagai  contoh,  penggunaan kontrak  kinerja  dan  insentif  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  pelayanan  publik  telah
menjadi  ciri  khas  dari  pendekatan  NPM.  Evaluasi  yang  komprehensif  harus mempertimbangkan  sejauh  mana  implementasi  NPM  telah  berhasil  dalam  mencapai  tujuan efisiensi dan akuntabilitas ini.
Namun,  evaluasi  juga  harus  memperhatikan  tantangan  yang  muncul  seiring  dengan implementasi  NPM.  Salah  satu  permasalahan  utama  adalah  potensi  terjadinya  privatisasi berlebihan dan pengorbanan terhadap pelayanan publik yang merata. Sebagai contoh, dalam upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi,  lembaga  publik  mungkin  cenderung  untuk mengutamakan  keuntungan  finansial  daripada  kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan. Oleh  karena  itu,  evaluasi  NPM  juga  harus  mencakup  dampak  sosial  dan  kesetaraan  dalam pelayanan publik.
Selain  itu,  evaluasi  keberhasilan  NPM  juga  harus  memperhitungkan  aspek keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  publik.  Pendekatan  NPM  yang terfokus  pada  manajemen  kinerja  dan  pengukuran  hasil  dapat  mengabaikan  pentingnya partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Evaluasi  yang  komprehensif harus mempertimbangkannya.

## 3.4 Tantangan Implementasi NPM dalam Pelayanan Publik
Menunjukkan  bahwa  terdapat  resistensi  internal  di  organisasi  terkait  perubahan budaya yang diakibatkan oleh implementasi NPM. Pegawai mungkin merasa tidak siap atau tidak  setuju  dengan  perubahan  tersebut.  Kompleksitas  Pengukuran  Kinerja  ini  terdapat tantangan  dalam  mengukur  kinerja  organisasi  dengan  parameter  NPM  juga  menjadi  fokus. Beberapa  organisasi  mengalami  kesulitan  dalam  menentukan  metrik  yang  sesuai  untuk mengukur  hasil  dan  dampak  pelayanan  publik.  Adapun  solusi  dan  rekomendasinya  yaitu sebagai berikut:
1. Integrasi Prinsip Keadilan Sosial. Rekomendasi mencakup integrasi prinsip keadilan sosial dalam implementasi NPM, untuk memastikan bahwa efisiensi tidak bertentangan dengan aspek pelayanan yang merata dan adil kepada Masyarakat.
2. Pengembangan  Kompetensi  dan  Perubahan  Budaya.  Solusi  untuk  mengatasi  resistensi internal  termasuk  pengembangan  kompetensi  pegawai  dan  perubahan  budaya  organisasi yang lebih inklusif dan terbuka terhadap inovasi.
Pemahaman  lebih  mendalam  yang  mana  hasil  penelitian  ini  memberikan  tentang kompleksitas  implementasi  NPM  dalam  konteks  pelayanan  publik,  memberikan  kontribusi pada  literatur  dan  diskusi  mengenai  evolusi  administrasi  publik.  Studi  ini  dapat  menjadi

## Teori New Public Management: Evaluasi dan Tantangan dalm Konteks Pelayanan Publik
landasan  untuk  perbaikan  kebijakan  dan  praktik  implementasi  NPM,  membantu  organisasi publik  untuk  lebih  efektif  menghadapi  tantangan  dan  mencapai  tujuan  pelayanan  yang berkelanjutan.

## 4. SIMPULAN
Teori New Public Management (NPM) telah menjadi topik yang hangat dalam diskusi mengenai perubahan dalam administrasi publik dan pelayanan publik. Meskipun NPM telah memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  akuntabilitas pelayanan  publik,  namun  terdapat  berbagai  evaluasi  dan  tantangan  yang  perlu dipertimbangkan dalam konteks ini.
Salah  satu  keuntungan  utama  dari  NPM  adalah  fokusnya  pada  penggunaan  prinsip- prinsip  manajemen  bisnis  dalam  administrasi  publik.  Hal  ini  telah  membantu  meningkatkan efisiensi, transparansi,  dan  kinerja  pelayanan  publik.  Namun,  beberapa  kritikus  berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu berorientasi pada hasil dan mengabaikan aspek-aspek sosial dan etika dalam pelayanan publik.
Selain itu,  NPM  juga  menekankan  pentingnya  pengukuran  kinerja  dan  akuntabilitas. Dengan  adanya  pengukuran  kinerja  yang  jelas,  lembaga  pemerintah  dapat  mengevaluasi pencapaian  tujuan  mereka  dan  melakukan  perbaikan  yang  diperlukan.  Namun,  terdapat kekhawatiran bahwa pengukuran kinerja yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan distorsi tujuan organisasi dan meningkatkan tekanan kerja bagi pegawai pelayanan publik.
Tantangan  lain  dari  NPM  muncul  dalam  konteks  privatisasi  dan  outsourcing pelayanan  publik.  Meskipun  privatisasi  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  inovasi,  namun terdapat  risiko  bahwa  pelayanan  publik  dapat  menjadi  kurang  terjangkau  atau  tidak  merata bagi  masyarakat.  Selain  itu,  ketika  pemerintah  mengandalkan  pada  pihak  swasta  untuk menyediakan pelayanan publik, hal ini dapat menimbulkan masalah terkait akuntabilitas dan kontrol terhadap lembaga swasta tersebut.
Dalam  konteks  pelayanan  publik,  penting  untuk  mempertimbangkan  dampak  dari NPM  terhadap  keadilan  sosial  dan  pemerataan  akses  pelayanan.  Meskipun  NPM  telah membawa  perubahan  yang  positif  dalam  meningkatkan  efisiensi,  namun  kita  perlu memastikan bahwa pelayanan publik tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan  Masyarakat di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bovaird, T., & Loeffler, E. (2015). Public Management and Governance. London: Routledge. Haque,  S.  (2007).  Revisiting  the  New  Public  Management.  Public  Administration  Review,
67(1), 179 - 182.
Heyer,  G.  d.  (2011).  New  public  management:  A  strategy  for  democratic  police  reform  in transitioning  and  developing  countries.  Policing  an  International  Journal  of  Police Strategies and Management, 34(3), 419-433.
Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69, 3-19. Lynn, L. E. (2006). Public Management: Old and New. London: Routledge. Mardiasmo. (2019). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Philip,  D.,  &  Daganda,  A.  T.  (2013).  New  Public  Management  (NPM)  and  Public  Sector Administration in Nigeria. International Affairs and Global Strategy, 14, 9-15.
Pollitt, C., & Geert, B. (2000). Public Management Reform:  A Comparative Analysis. New York: Oxford University Press.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi dan R&D. Bandung: Alfabeta