## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura
Rudiyanto, Mohammad Nizarul Alim Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia 200221100134@student.trunojoyo.ac.id , nizarul@trunojoyo.ac.id Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Akuntabilitas; Sertifikasi halal;
Self Declare.
Self Declare merupakan pernyataan produk halal dari pelaku usaha yang akan dibawa ke sidang fatwa untuk memperoleh penetapan halal yang akan menjadi landasan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  proses  sertifikasi  halal  pada skema Self Declare pada halal center Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  serta  jenis penelitian  deskriptif.  Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa  pada  dimensi akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  manajerial,  akuntabilitas  program, akuntabilitas kebijakan serta akuntabilitas finansial telah dikatakan memadai dan  terpenuhi  karena  beberapa  hal  yaitu:  pada  pengelolaan  sertifikasi  Self Declare pada halal center UTM sudah terbilang cukup efektif dan efisien untuk memberikan informasi serta pembagian tugas yang jelas dalam pekerjaan serta kejujuran para pendamping maupun pelaku usaha yang didampingi, lalu dalam pengelolaan halal center UTM terdapat program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk kategori Self Declare yang menjadi program prioritas dalam halal center. Kemudian hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan halal center ini adalah membuat  halal  center  menjadi  lembaga  pemeriksa  halal  yang  amanah  serta istiqomah dalam melayani masyarakat Indonesia sehingga memiliki dampak positif  seperti  meningkatkan  perekonomian  para  pendamping  serta  pelaku usaha itu sendiri.

## ABSTRACT
Keywords: Accountability; Halal Certification;
Self Declare.
Self Declare is a statement of halal products from the entrepreneurs who will be brought to a fatwa hearing to obtain a halal determination which will be the basis for BPJPH to issue a halal certificate. The purpose of this study was to determine how the accountability of the halal  certification  process  in  the  Self  Declare  scheme  at  the  halal  center  of  Trunojoyo University Madura. The research used is research with a qualitative approach and descriptive research type. The results of this study indicate that the dimensions of legal accountability and  honesty,  managerial,  program  accountability,  policy  accountability  and  financial accountability have been said to be adequate and fulfilled because of several things, namely: in the management of Self Declare certification at the UTM halal center, it is quite effective and efficient to provide information and a clear division of tasks in the work and honesty of the assistants and business actors who are assisted, then in the management of the UTM halal center there is a free halal certification program (Sehati) for the Self Declare category which is a priority program in the halal center. Then the result of the policy objectives of the permit to establish this halal center is to make the halal center a halal inspection agency that is trustworthy and istiqomah in serving the Indonesian people so that it has a positive impact such as increasing the economy of the companions and entrepreneurs themselves.
Copyright © 2024 (Rudiyanto, dkk). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.06 Naskah diterima: 01 Desember 2023, direvisi: 16 Desember 2023, disetujui: 29 Januari 2024
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan urutan konsumen kedua terbesar didunia untuk sektor makanan halal dan terbesar keempat di dunia untuk konsumen kosmetik halal (ekon.go.id). Mengkonsumsi  produk  halal  baik  makanan,  kosmetik,  obat-obatan  dan  yang  lainnya merupakan  suatu  kebutuhan  wajib  bagi  konsumen  terutama  yang  beragama  islam.  Oleh karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  menetapkan  bahwa  batasan  halal  dan haram sangat penting dan wajib dalam proses produksi sampai produk dikonsumsi oleh para konsumen.
Dalam standarisasi Indonesia, tidak mungkin suatu produk dianggap halal hanya berdasarkan pernyataan pelaku bisnis tanpa pemeriksaan kehalalan dari individu yang sudah ditugaskan. Setelah mempuynyai sertifikat halal, suatu Product dapat dilabeli dan diakui secara resmi sebagai halal. Sertifikat halal menunjukkan bahwa sebuah produk telah melewati proses yang dianggap halal  (Hamidah, 2022). Menurut Hamidatun & Pujilestari (2022) hingga  sekarang ini, banyak para  pengusaha  kurang  memahami  tentang  tahapan  mendapat  sertifikat  halal. Hal  ini dikarenakan  faktor,  seperti  ketidakpedulian  pengusaha terhadap  produk  mereka, ketidakpedulian  pembeli  apakah  produk  yang  dibeli  atau  dipakai  bersertifikat  halal,  serta pendapat bahwa proses sertifikasi halal yang tidak murah (Jamaluddin et al., 2022).
Pemerintah baru-baru ini telah menetapkan aturan mengenai sertifikasi produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha  mikro  dan  kecil  harus  mendapatkan  sertifikasi  halal  berdasarkan  pernyataan  pelaku usaha atau Self Declare yang bebas biaya. Program Self Declare adalah sebuah program sertifikasi halal yang hanya dapat diakses oleh pelaku umkm yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikutinya. Untuk mendapatkan sertifikat halal, bisnis mikro dan kecil diberikan estimasi waktu dua belas hari kerja dari mulai pengajuan permohonan hingga terbit sertifikat. Adanya aturan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  melindungi  pelanggan  muslim.  Pemerintah kemudian  memberikan  tanggung  jawab  kepada  Lembaga  Pendamping  Proses  Pembuatan Produk  Halal  untuk  melakukan  pelatihan  tentang  proses  produk  halal  untuk  membantu pelaku  UMK  ketika  pelaksanaan  sertifikasi  halal.  Pendamping  proses  produk  halal  adalah individu  yang  terlatih  untuk  memberikan  layanan pendampingan  proses  produk  halal,  dan

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
melakukan verifikasi serta validitas terhadap pendapat kehalalan para pelaku usaha (Indah, 2022)
Produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara tidak langsung telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini karena kehalalan produk telah menjadi tren baru di banyak negara di seluruh dunia (Warto & Samsuri,
2020) . Salah satu efek positif dari kewajiban sertifikasi halal ini adalah membuka lapangan kerja baru karena kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung proses jaminan produk halal. Salah satu SDM yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha “(Self Declare)" adalah pendamping proses produk halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
Makanan yang halal mampu memberikan energi positif untuk penerapan pengelolaan yang baik sehingga dapat mecapai tujuan organisasinya. Organisasi yang memiliki akuntabilitas yang baik merupakan harapan bagi masyarakat dikarenakan dengan akuntabilitas yang baik suatu organisasi akan memberikan dampak yang baik pula bagi publik (Garung & Ga, 2020) .Pada sistem pemerintahan dan kewajiban daerah, manajer publik harus dapat beralih dari posisi pasif ke posisi dimana mereka menjadi seseorang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan standar akuntabilitas yang sejalan dengan keinginan dan harapan publik (Pratiwi et al., 2018).
Akuntabilitas  ialah  perwujudan  kewajiban  seorang  maupun  unit  organisasi  buat mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  energi  serta  penerapan  kebijakan  yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban  berbentuk  laporan  akuntabilitas  kinerja  secara  periodic  (Sabir  et  al., 2022).  Akuntabilitas  sangat  penting  untuk  pengelolaan  keuangan  yang  efektif  di  setiap organisasi, termasuk di sektor publik dan swasta (Yanti & Arifin, 2020) . Suatu organisasi dapat dianggap sudah melakukan pertanggungjawaban kepada mereka yang memberikan amanah kepada  masyarakat  luas  jika  telah  mengadopsi  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan keuangannya (Astawa & Dewi, 2021) . Tanpa diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pihak agent atau pengelola dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemberi amanah (principal) sehingga akan dapat mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi tersebut (Gibran et al., 2021).
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
Kabu.S.Sos et al., (2021) berpendapat Akuntabilitas, secara sempit, mengacu pada siapa yang bertanggung jawab. Akuntabilitas memiliki arti sebagai pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat karena layanan atau sesuai dengan pemahaman dari masyarakat itu sendiri (Hisbullah, 2021). Akuntabilitas salah satu elemen utama yang dapat menjadikan good governance dan  sering  menjadi  pembahasan  publik  (Zainuddin,  2018).  Akuntabilitas  dapat  diartikan sebagai  pertanggungjawaban  dan  menguraikan  kinerja  serta  tindakan  seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang mempunyai pendapat untuk meminta pertanggungjawaban  (Bovens,  2007).  Perlunya  akuntabilitas  ini  juga  berguna  dalam mengurangi resiko kecurangan.
Dalam ringkasan singkat latar belakang, sejumlah penelitian sebelumnya telah memfokuskan pada sistem sertifikasi halal secara umum. Beberapa peneliti juga telah melakukan tinjauan yang terbatas tentang akuntabilitas. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas  tentang  akuntabilitas  sertifikasi  halal  pada  skema  Self  Declare  di  Indonesia khususnya pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan  alasan  peneliti  memilih  objek  penelitian  Halal  Center  Universitas  Trunojoyo Madura.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  akuntabilitas  sertifikasi  halal pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pendamping PPH pada Halal Center dapat menjadikan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan informasi sebagai acuan dalam proses Self Declare pada halal center tersebut.

## B. Teori / Konsep

## 1. Akuntabilitas
Kata akuntabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni accountability memiliki arti  sebagai  pertanggungjawaban  ataupun  dapat  dikatakan  sebagai  situasi  untuk  dilakukan pertanggungjawaban.  Menurut  Yanti  &  Arifin  (2020)  akuntabilitas  adalah  sebuah  wujud tanggung  jawab  seseorang  ataupun  kelompok  ketika  melakukan  kewajiban  tentang memanfaatkan  dan  mengendalikan  sumber  daya  serta  seseorang  yang  melaksanakan

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
kebijakan yang ditugaskan kepada dirinya untuk mencapai tujuan yang sudah ada sebelumnya. Akuntabilitas merupakan sesuatu cara guna melakukan pengontrolan terhadap tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik (Bovens, 2007).
Mardiasmo (2009:14) menyebutkan bahwasanya akuntabilitas memiliki arti sebagai kewajiban oleh seseorang yang memegang amanah guna memberi tanggungjawabnya, menyuguhkan, memberi  pelaporan  dan  melakukan  pengungkapan  seluruh  kegiatan  dan  aktivitas  sebagai tugas tanggungjawabnya pada pihak yang memberi amanah yang mempunyai wewenang serta hak  guna  melakukan  permintaan  tanggung  jawab  itu.  Umumnya  akuntabilitas  merupakan sebuah proses memberikan tanggung jawab serta memberikan respon atas pertanyaan pada pihak  yang  memiliki  kepentingan  berdasarkan  aktivitas  ataupun  tindakan  yang  sudah dilakukan sebelumnya. Pihak yang memiliki kepentingan pada sebuah aksi ataupun aktivitas tak hanya pada pemimpin instansi melainkan pada pihak pemerintah serta masyarakat umum (Ika Kristianti et al., 2022).
Akuntabilitas dapat terus hidup dan melakukan perkembangan pada lingkungan serta kondisi yang terbuka dan demokratis serta terdapatnya rasa bebas dalam mengutarakan pendapat. Maka akuntabilitas penting sebagai aspek yang paling penting dalam good governance yakni tercerminnya dan bermacam jenis akuntabilitas.
Selanjutnya menurut Rasul (2002:11) dalam bukunya yang berjudul pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran, dimensi akuntabilitas bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  merupakan  pertanggungjawaban  yang  memiliki hubungan  pada  kegiatan  penegakan  peraturan  dan  juga  norma  untuk  jujur  serta digambarkan  melalui  tidak  melaksanakan  macam-macam  penyalahan  kuasa  serta kewenangan yang dipunyai.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial merupakan tanggung jawab yang memiliki hubungan melalui pola pekerjaan manajerial yang wajib dilaksanakan secara efektif dan juga efisien dalam pengelolaan suatu organisasi.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program juga bisa diartikan bahwa program-program organisasi harusnya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan program yang  telah  mereka  buat  sampai  pada  pelaksanaan  program.  Akuntabilitas  program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas ini memiliki arti sebagai akuntabilitas yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab dari lembaga publik atas semua rencana dan keputusan yang diambil. Dalam kondisi ini, seseorang yang memiliki peran pada instansi publik diwajibkan bisa melakukan  pertanggungjawaban  diseluruh  kebijakan  yang  telah  diputuskan  seperti tujuan,  alasan  yang  mendasari  pengambilan  kebijakan,  munculnya  manfaat,  sampai segala sesuatu negatif yang dapat timbul dari kebijakan yang sudah atau akan diambil.
5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas finansial memiliki kaitan erat pada tanggung jawab instansi publik, setiap dana  yang  dibayarkan  masyarakat  kepada  pemerintah.  Instansi  publik  harusnya  bisa menjelaskan bagaimana cara uang didapat, kemana uang dilakukan pembelanjaan, serta bagaimana tanggung jawab lainnya.

## 2. Sertifikasi Halal
Dalam UU 33 2014 mengenai jaminan produk halal (UU JPH) dinyatakan bahwa sertifikat halal  merupakan  pengakuan  bahwa  produk  halal  oleh  BPJPH  yang  menerbitkan berdasarkan  keputusan  halal  oleh  MUI.  Untuk  mendapatkan  sertifikat  ini,  pihak  yang berwenang harus memberikan izin untuk menempelkan label halal pada kemasan produk. Keberadaan  sertifikasi  halal  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  suatu produk. Proses pengajuan sertifikat halal terbagi dalam dua skema, yaitu reguler dan self- declare (bpjph.halal.go.id, n.d.).
Sertifikasi  Halal  yang diberikan  pada  produk  makanan,  obat-obatan,  kosmetik,  dan produk  lainnya  dilaksanakan untuk  memberikan  kepastian  tentang  status  kehalalannya agar konsumen merasa tenang saat mengkonsumsinya. Sertifikasi halal diperlukan agar

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
barang yang diolah, dikemas, dan dibuat sah. Dengan menggunakan Sistem Jaminan Halal, produsen  dapat  memastikan  bahwa  proses  produksi  halal  terus  berlanjut  (Ilyas,  2017). SJH  memiliki  sebelas  kriteria:  organisasi  manajemen  halal,  pelatihan,  bahan  (dengan mempertimbangkan titik krisis bahan), produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas  krisis,  kemampuan  untuk  telusur,  penanganan  produk  yang  tidak  memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen (Dewi & Tarigan, 2022) .
Sertifikasi  halal  menjadi  pengukur  standar  kualitas  tentang  kandungan  yang ada  dalam suatu produk yang memberikan nilai dan manfaat yang cukup besar bagi konsumen dan produsen. Sertifikat halal tidak hanya sekedar memberikan manfaat perlindungan hukum dan hak-hak konsumen muslim, namun juga memberikan peningkatan terhadap nilai jual produknya (Dewi & Tarigan, 2022) . Dengan adanya sertifikat halal konsumen sudah tidak ragu dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, karena sudah sesuai dengan standar syariat islam.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sertifikasi  halal  didefinisikan  sebagai  sertifikat  yang menunjukkan bahwa suatu produk halal sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai  standar  kualitas  tentang  kandungan  produk,  yang  memberikan  nilai  dan keuntungan yang signifikan bagi produsen dan konsumen.

## 3. Self Declare
Self Declare dalam konteks sertifikasi halal adalah pernyataan kesesuaian yang dinyatakan oleh  individu  atau  organisasi  terhadap  objek  yang  diidentifikasi  terhadap  persyaratan tertentu sesuai. Ada dua skema sertifikasi halal yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu, pernyataan mandiri pelaku usaha atau Self Declare dan reguler melalui auditor halal. Ketentuan di dalam UU JPH tentang pernyataan halal secara sepihak yang dikemukakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) atau biasa disebut dengan Self Declare (Mardiyah et al., 2022). Self Declare memiliki arti pernyataan pelaku usaha, yang merupakan sebuah pernyataan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Maidah & Hammam, 2022) . Penetapan Self Declare ini tidak boleh  dilakukan  sembarangan  oleh  pelaku  usaha, itu  harus  dilakukan  oleh  orang  yang
memiliki  kompetensi.  Pernyataan  halal  sepihak atau  pernyataan  diri  sendiri  harus memenuhi  syarat  tertentu.  Antara  lain,  wajib  ada pendampingan  para ahli   dan  proses Komite Fatwa Produk Halal bertanggung jawab untuk menentukan kehalalannya. Proses self-declaration  untuk  sertifikasi  halal  memudahkan  bisnis  dan  masyarakat.  Para  usaha mikro  dan  kecil  (UMK)  mendapat  banyak  manfaat  dari  program  sertifikasi  halal  yang dideklarasikan sendiri, karena prosedur pada pendaftaran sertifikasi halal ini sangat mudah dan sederhana. Peraturan sertifikasi halal yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja telah mempertimbangkan beberapa aspek pelaku usaha, yakni pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan pada asas Self Declare (Zulham & Hum, 2022) . Selain itu, Self Declare juga harus memperjelas siapa yang memiliki  tanggung  jawab  atas  kesesuaian  pernyataan  tersebut.  Dalam  konteks akuntabilitas, Self Declare dapat menjadi bagian dari proses sertifikasi halal yang akuntabel jika memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

## C. Metode Penelitian
Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Metode pendekatan yang diterapkan untuk penelitian ini yakni pendekatan studi kasus yang merupakan bentuk penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Kasus ini diangkat karena adanya masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi dapat juga dibuat tanpa adanya kesalahan itu dapat menjadikan keunggulan atau keberhasilan suatu penelitian.  Studi kasus adalah jenis penelitian empiris yang menyelidiki fenomena modern dalam konteks dunia nyata. (Yin,  2014:1).  Metode  ini  diimplementasikan  untuk  mendeskripsikan  tentang  akuntabilitas proses sertifikasi halal Self Declare pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.
Sumber data adalah subjek peneliti yang mampu mengumpulkan data yang diperlukan. Ada dua sumber data yang dikumpulkan atau diperoleh untuk penelitian ini:

## 1. Data Primer
Data primer merupakan data dalam suatu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya  (Ahyar et al.,

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
2020:247).  Data  primer  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  berasal melalui  observasi  dan  wawancara  terperinci  dengan  informan  yaitu  admin  serta pendamping pada Halal Center UTM yang beroperasi di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan  untuk  menggali  informasi  yang  berkaitan  dengan  Akuntabilitas  Proses Sertifikasi Halal untuk Self Declare.

## 2. Data sekunder
Data sekunder dikenal sebagai data pendukung atau sumber informasi tambahan yang diperlukan untuk menambah data awal yang dikumpulkan (Ahyar et al., 2020:247). Data sekunder  yang  peneliti  gunakan  yakni  data  yang  diperoleh  melalui  website bpjph.halal.go.id, lph.trunojoyo.ac.id, buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan.
Metode  pengumpulan  data  yang  telah  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu: Dokumentasi  serta  wawancara  mendalam  bersama  pendamping  lph  UTM.  Data  yang telah dihimpun kemudian diolah serta dianalisis dalam bentuk kualitatif beserta  proses pengolahan data sebagai berikut:
a) Reduksi Data (Data Reduction)
Setelah  mengumpulkan  data  peneliti  melakukan  proses  pemilihan,  pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan,  dan  transformasi  data  kasar yang  muncul dari data-data  yang  sudah  diperoleh  baik  melalui  wawancara  terhadap  narasumber maupun dokumentasi.
b) Penyajian Data (Data Display)
Setelah mereduksi data peneliti melakukan penyajian data yang akan dimasukkan ke dalam hasil penelitian dalam bentuk naratif dan sebagainya.
c) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing And Verification)
Hal  terakhir  yang  dilakukan  peneliti  adalah  menarik  kesimpulan  dengan merangkum informasi informasi penting dalam penelitian ini dengan penulisan dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare
Akuntabilitas  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pertanggungjawaban  pengelola  halal center  selaku  pemegang  kepentingan  amanah  publik  dalam  melaksanakan  kegiatan operasional pengelolaan untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah yang berkaitan dengan kapasitas dan kualitas mereka untuk mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan pengelolaan serta pengembangan ekosistem halal.
Putu et al.,(2018) menyatakan, pertanggungjawaban pengelolaan ekosistem halal pada halal center merupakan responsibilitas dari pihak yang mengelola terhadap pihak yang memberikan amanat.  Hal  tersebut  juga  berlaku  pada  Pengelola  organisasi  halal  center  Universitas Trunojoyo  Madura  yang  mempunyai  kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun  kinerja  pengelola  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  berupa perkembangan  ekosistem  halal  yang  ada  di  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura. Terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

## 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  adalah  akuntabilitas  lembaga-lembaga  publik  yang dituntut untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Berdasar Peraturan yang diterbitkan pemerintah 17 oktober 2014 yaitu UU RI Nomor 33 tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH),  UU  JPH  memberikan  jaminan  dan kepastian hukum produk halal Indonesia serta perlindungan konsumen produk halal.
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  untuk  mencegah  penyalahgunaan jabatan  dalam  lingkup  Halal  Center  UTM,  kemudian  mewawancarai  Pak  Qolbian  Rohim selaku pendamping halal center UTM:
“Apabila ada pendamping yang kurang paham akan diarahkan untuk ke kantor halal center tanya kepada  yang  sudah  berpengalaman  bagaimana  cara  daftarin  produknya,  masalahnya  apa  bisa  jadi belum tahu karena masih baru jadi harus sharing ilmu atau tanya tanya kepada pendamping lain supaya SDM itu tetap terjaga dan berkualitas”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
Berdasarkan  wawancara  diatas  untuk  mencegah  penyalahgunaan  jabatan  adalah  para pendamping Halal Center UTM dengan saling kerja sama antar sesama pendamping apabila ada  satu  hal  yang  kurang  dipahami  para  pendamping  akan  saling  membantu  dan  berbagi. Sejauh ini Halal Center di Universitas Trunojoyo Madura tidak ada penyalahgunaan jabatan di setiap pekerjaannya.
Dilanjutkan wawancara dengan Pak Qolbian Rohim mengenai pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan BPJPH, beliau mengatakan:
“Sejauh ini gak ada yang melanggar aturan, kaluapun ada pasti akan dikenakan sanksi. Sebetulnya yang  perlu  kita  pahami  dari  pelaku  usaha  itu  pelaku  usahanya  terkadang  dia  bener  cara  bikin produknya  tapi  untuk  nulis  runtutan  step  by  step  dalam  pembuatan  produknya  itu  kesulitan  dan bingung. Jadi kadang pelaku usaha berpesan untuk dibenahi, mungkin karena sudah sepuh dan baru mendaftar apalagi dengan embel-embel gratis yang pasti menghemat biaya bagi pelaku usaha.”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas yakni setiap ada pelanggaran dari pelaku usaha pasti akan dikenakan sanksi. Akan tetapi untungnya didalam pengelolaan halal center UTM tidak pernah menemukan pelaku usaha yang telah didampingi melanggar aturan atau prinsip oleh BPJPH, untuk memastikan pelaku usaha agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku yaitu pendamping menjelaskan dari awal bahwa pelaku usaha harus membuat ikrar atau janji untuk tetap mematuhi segala aturan yang sudah dibuat. Hal ini selaras dengan pernyataan Pak Qolbian Rohim selaku pendamping Halal Center UTM
“kita menjelaskan di awal, jadi sebelum kita kirim data ada pernyataan tertera pelaku usaha memakai bahan yang halal produknya, halal proses produksinya, halal keseluruhan bahan halal, disitu sudah ada ikrar atau janji, tidak pakai tanda tangan seperti dulu kalau yang sekarang cukup dengan klik setuju  itu  berarti pelaku  usaha  setuju  untuk memakai bahan produk  sampai proses  produksi  yang halal”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Adapun  berdasarkan  hasil  dari  beberapa  pernyataan  diatas  terkait  penerapan  akuntabilitas hukum dan kejujuran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa prosedur atau aturan pada LPH UTM  atau  pengelola  telah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dan  aturan  yang  ditetapkan  oleh
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
dengan baik dan setiap pegawai mendapatkan jobdesk yang telah dibagikan oleh koordinator pengelola.
Dari beberapa pernyataan terkait penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran tersebut bisa ditarik  kesimpulan  bahwa  Halal  Center  Universitas  Trunojoyo  Madura  melaksanakan ketentuan  sesuai  prosedur  hukum  yang  berlaku  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan peraturan UU RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu, Halal Center Universitas Trunojoyo Madura untuk menjaga komitmen dari para pengelola Halal Center UTM untuk memastikan produk yang disertifikasi merupakan produk halal, mulai dari bahan hingga prosesnya.
Selain itu sudah menjadi kewajiban untuk patuh pada aturan yang telah diatur dalam UU JPH yang  melanggar  maka  akan  ada  sebuah  tindakan  sanksi.  Tindakan  yang  diambil  tentunya menyesuaikan  dengan  pelanggaran  yang  terjadi  dan  tidak  ada  toleransi.  Semua  mendapat perlakuan sama dan tidak ada pembeda satu sama lain.
Dalam  lingkup  Halal  Center  Universitas  Trunojoyo  Madura  tidak  ada  penyalahgunaan jabatan.  para  pendamping  Halal  Center  Universitas  Trunojoyo  Madura  saling  tolong menolong  dan  kerja  sama  baik  itu  atau  pengelola  ataupun  pendamping  lama  maupun pendamping  yang  baru  bergabung  apabila  ada  suatu  hal  yang  kurang  dipahami  oleh pendamping baru maka pendamping yang sudah lama bergabung akan membantu dan berbagi dan  sejauh  ini  di  Halal  Center  Universitas  Trunojoyo  Madura  tidak  ada  yang menyalahgunakan jabatan setiap dari pekerjaannya.

## 2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  manajerial  merupakan  pertanggungjawaban  lembaga  publik  yang  memiliki hubungan pola pekerjaan manajerial yang melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi ketidak efisiensi dan ketidak efektifan organisasi.
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  manajerial  mengenai  pendekatan  SDM  pada  pengelola halal center UTM yang menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh halal center UTM kepada  para  pendamping  sangat  baik,  saling  membantu,  tolong  menolong  dan  saling

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
menguntungkan.  Apabila  ada  pendamping  yang  kurang  paham  maka  diarahkan  untuk  ke kantor halal center langsung agar diberikan pembinaan yang lebih intens supaya SDM di halal center UTM tetap terjaga dan berkualitas. Hal ini selaras dengan wawancara bersama Bapak Qolbi,  selaku  pendamping  pengelola  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura, Mengatakan:
“kalau upaya dari halal centernya apabila ada pendamping yang kurang paham akan diarahkan untuk ke  kantor  halal  center  tanya  kepada  yang  sudah  berpengalaman  bagaimana  cara  daftarin produknya,masalahnya apa bisa jadi belum tahu karena masih baru jadi harus sharing ilmu atau tanya tanya kepada pendamping lain supaya sdm itu tetap terjaga dan berkualitas”
(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  manajerial  mengenai  upaya  yang  dilakukan  halal  center UTM  dalam  mengelola  SDM  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan  adalah dengan  melakukan  sosialisasi  dan  pendekatan  kepada  masyarakat  melalui  pemerintah setempat, sesuai dengan hasil kutipan wawancara berikut:
“cara agar memenuhi sasaran dan tujuan itu ya selain kita sosialisasi ke desa desa, kita juga kirim surat  dari halal  center  yang ditandatangani  oleh  ketua  kemudian  kita  kirim  ke  kantor  kabupaten maupun kantor kecamatan dan desa,jadi itu upaya dari halal center untuk tetap peduli dengan pelaku usaha baik di sekitar halal center maupun diluar scoop halal center.”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Ditinjau  dari  dimensi  akuntabilitas  manajerial  mengenai  pembinaan  terhadap  pendamping halal center UTM merupakan pembinaan dari pusat BPJPH melalui keputusan kepala badan (KEPKABAN), seperti yang dijelaskan Pak Qolbi Rohim dalam wawancara berikut:
“Kalau  yang  membimbing  pendamping  itu  tetap  dari  Pusat,  kan  dari  Pusat  BPJPH  ya  dari KEPKABAN (keputusan kepala badan ) supaya tetap sama tetap satu tujuan”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
Dari  pernyataan  diatas  terkait  penerapan  akuntabilitas  manajerial  bisa  disimpulkan  bahwa Halal  Center  Universitas  Trunojoyo  Madura  sudah  melakukan  pengelolaan  manajemen melalui komitmen dari para pengelola. Segala kebijakan maupun kendala dirapatkan bersama. Selain  itu,  juga  terdapat  monitoring  atau  pembinaan  dan  evaluasi  untuk  mengetahui perkembangan pengelolaan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.
Halal Center Universitas Trunojoyo Madura juga memberikan pelayanan optimal dalam dalam rangka mewujudkan kepuasan para pelaku usaha.

## 3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program merupakan tanggung jawab yang memiliki keterkaitan atas program yang dilaksanakan. seseorang yang memiliki kewenangan atas program tersebut seharusnya bisa memberi petunjuk ketika program yang akan dilakukan dapat berlangsung secara bagus atau tidaknya serta apapun usaha yang dapat dilaksanakan supaya program yang ada dalam rencana dapat berlangsung dengan maksimal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bekerja  sama  dengan  para  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  untuk meningkatkan ekosistem halal yang ada di Indonesia dengan mengadakan program sertifikasi halal  gratis  “Sehati”  bagi  para  pengusaha  yang  sudah  mencukupi  kriteria  mekanisme pernyataan pelaku usaha (Self Declare) dengan memberikan kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis sepanjang tahun 2023 ini.
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  program  sertifikasi  halal  gratis  merupakan  program prioritas halal center Universitas Trunojoyo Madura bagi seluruh pelaku usaha mikro kecil yang  belum  memiliki  sertifikasi  halal  sampai  dengan  tanggal  17  oktober  2024  untuk mewujudkan negara dengan ekosistem halal nomor 1 se Asia Tenggara.
Berdasarkan dimensi akuntabilitas program mengenai pengelolaan program pendampingan pada  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  berdasarkan  dimensi  tersebut  peneliti kemudian mewawancarai bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, mengatakan:

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
“selama melakukan program pendampingan ya dari pembuatan akun NIB pengisian data NIB sampai kemudian cetak NIB kemudian kita kirim ke pelaku usaha itu saya sendiri yang melakukan sampai kemudian input bahan melengkapi identitas pelaku usaha kemudian isian produk sampai kemudian proses produk halal itu juga dari kita semua jadi pelaku usaha tinggal terima beres”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan  pernyataan  diatas  bahwa  program  pendampingan  mulai  dari  pembuatan, pengisian data, sampai kemudian cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) semua dilakukan oleh para pendamping Self Declare halal center Universitas Trunojoyo Madura dan itu semua tanpa dipungut biaya. Dalam program pendampingan sertifikasi halal Self Declare pada halal center Universitas  Trunojoyo  Madura  para  pelaku  usaha  tidak  mengalami  kesulitan  sama  sekali karena mulai dari awal program sertifikasi hingga terbit sertifikat halal semua dilaksanakan oleh para pendamping.
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  program  mengenai  menjalankan  5  instrumen  program pendampingan  pada  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  berdasarkan  dimensi tersebut  peneliti  kemudian  mewawancarai  bapak  Qolbi,  selaku  pendamping  halal  center Universitas Trunojoyo Madura, mengatakan:
“kalau tidak dilakukan ya tidak bisa didaftarkan,jadi kita lakukan semua tapi kita kasih tau ke pelaku  usaha  kalau  tidak  bisa  dilanjutin  pendaftarannya  soalnya  dari  pengajuan  pelaku  usaha, identitas pelaku usaha diisi juga, bahannya juga diinput kemudian produknya dimasukkan mereknya di bawah produk, misalkan tidak diisi fotonya ya tidak bisa dilanjutin pendaftarannya”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan  hasil  pernyataan  pada  informan  diatas  bahwa  para  pendamping  selalu menjalankan  5  instrumen  program  pendampingan  halal  yaitu  pernyataan  pelaku  usaha, merek/nama produk, daftar bahan, proses produk halal dan manual SJPH selalu dilaksanakan karena apabila tidak maka produk tidak akan bisa dilanjutkan pendaftaran sertifikasi halal.
Kemudian  dilanjutkan  wawancara  bersama  bapak  Qolbi,  selaku  pendamping  halal  center Universitas Trunojoyo Madura, mengatakan:
“kalau yang paling mudah ya  proses tinggal klik klik itu tadi kalau yang paling sulit ya sebetulnya bahan  tadi  kita  carikan  solusi  ke  pelaku  usaha  kita  komunikasikan  ke  pelaku  usaha  bahannya
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
ternyata belum ada logo halalnya ya kita kasih penjelasan kalau misalkan tetap mau kita carikan solusi bahan yang sudah berlogo halal supaya kita bisa tetap melanjutkan pendaftarannya nah disitu kesulitannya karena kita harus dua arah dengan pelaku usaha tidak boleh kalau satu arah itu”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan hasil wawancara pada informan diatas bahwa kesulitan yang dialami oleh para pendamping saat melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal yaitu apabila terdapat bahan  baku  yang  digunakan  oleh  pelaku  usaha  belum  halal  dan  pelaku  usaha  tidak  ingin mengganti salah satu bahan baku produknya ke bahan baku merk lain yang sudah halal karena takut dari segi rasanya berubah dan harga yang mahal maka pendamping harus mencarikan solusi bahan baku yang halal agar sertifikasi halal dapat dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut diketahui  para  pendamping  membantu  pelaku  usaha  dengan  memberikan  arahan  sesuai dengan  prosedur  dan  arahan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Berdasarkan dimensi akuntabilitas program mengenai dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha  setelah  adanya  program  pendampingan  sertifikasi  halal  gratis  pada  halal  center Universitas Trunojoyo Madura, dampak positif bagi pelaku usaha yaitu para pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya secara gratis serta dapat menambah nilai bagi produk pelaku usaha tersebut kemudian para konsumen juga akan lebih merasa aman apabila ingin mengkonsumsi produk tersebut. Hal tersebut disampaikan Pak Qolbi Rohim, berikut:
“positifnya ya lebih ekonomis kan gratis itu juga menguntungkan pelaku usaha kemudian bisa jadi itu menambah nilai produknya kemudian juga konsumen jadi lebih aman untuk mengkonsumsinya itu juga nilai tambah yang bermanfaat banget, kalau untuk dampak negatifnya saya kira karena pelaku usaha tidak memaksimalkan kebijakan tersebut jadi kalau tidak mau daftar ya masak kita paksakan”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Dari pernyataan terkait penerapan akuntabilitas program bisa disimpulkan bahwa halal center Universitas  Trunojoyo  Madura  sudah  memiliki  program  yang  sesuai  dengan  visi  misi  dan tujuan organisasi halal center Universitas Trunojoyo Madura yaitu agar menjadi negara dengan ekosistem halal nomor 1 se Asia Tenggara.

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
Program  pendampingan  sertifikasi  halal  dilakukan  oleh  para  pendamping  Self  Declare  halal center Universitas Trunojoyo Madura tanpa dipungut biaya, serta memiliki dampak positif bagi pelaku usaha yaitu para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya secara gratis, menambah nilai produk, kemudian konsumen juga akan lebih merasa aman apabila ingin mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan memiliki arti sebagai akuntabilitas yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab dari lembaga publik atas semua rencana dan putusan yang diambil.
Berdasarkan dimensi akuntabilitas kebijakan mengenai bentuk akuntabilitas kebijakan pada pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan bahwa tujuan kebijakan mendirikan halal center Universitas Trunojoyo Madura ini adalah untuk membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal gratis dan juga untuk memperluas kesempatan kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Qolbi, yang mengatakan:
“Selain  juga  membantu  pelaku  usaha  juga  untuk  memperluas  kesempatan  kerja  membantu  para pendamping  mendapatkan  pekerjaan  karena  setiap  pelaku  usaha  yang  telah  disertifikasi  oleh pendamping maka akan mendapatkan fee dari BPJPH”.
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Bapak Qolbian menambahkan bahwa:
“Banyak  pelaku  usaha  yang  memberikan  penolakan  daripada  yang  menyambut.  Banyak  yang mengatakan "tidak butuh". Bahkan ada yang tanya semisal kita daftar akan mendapatkan timbal balik apa”.
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Ada  beberapa  faktor  penghambat  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  dalam mencapai  tujuan.  Seperti,  kurangnya  kesadaran  dari  para  pelaku  usaha  akan  pentingnya sertifikat  halal  bagi  produk  usahanya,  hal  ini  terbukti  karena  adanya  penolakan  beberapa pihak pelaku usaha tidak sedikit yang melakukan penolakan untuk melakukan sertifikasi halal
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
bagi produknya bahkan ada beberapa pelaku usaha yang mengharapkan timbal balik apabila melakukan sertifikasi halal.
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  kebijakan  mengenai  bentuk  kebijakan  produk,  produk yang belum mendapatkan sertifikasi halal namun sudah beredar di pasaran akan tidak akan dilakukan kebijakan apapun dan bagi produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal bisa dicantumkan logo halal tersebut pada proses produksi produk yang selanjutnya. Seperti yang disampaikan Bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, berikut:
“kalau yang sudah beredar dipasaran ya tetap tapi kalau untuk yang baru ya logo halalnya dicantumkan tidak  kemudian  bpjph  mencabut  izin  usaha  yang  sudah  beredar  walau  label  halalnya  baru  saja didapatkan”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan dimensi akuntabilitas kebijakan mengenai bentuk kebijakan serta syarat untuk menjadi  pendamping  pengelolaan  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  sesuai kebijakan  dari  BPJPH  diketahui  bahwa  kebijakan  untuk  menjadi  pendamping  Self  Declare tidak  membutuhkan  kualifikasi  maupun  syarat  tertentu  karena  banyak  pendamping  Self Declare  dari  kalangan  mahasiswa  serta  dari  masyarakat,  namun  meskipun  begitu  proses pendampingan tetap berjalan sesuai norma norma dan ketentuan yang berlaku. Seperti yang disampaikan Bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, berikut:
“rekrutmen untuk pendamping yang dibutuhkan hanya ktp kemudian ada akte kelahiran kemudian ijazah sekolah terakhir sama rekening bank kalau untuk kualifikasinya tidak ada ya soalnya ada juga pendamping yang dari masyarakat juga ada”
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan pernyataan diatas terkait penerapan akuntabilitas kebijakan tersebut bisa diambil kesimpulan  bahwa  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  memiliki  kebijakan  yang berdampak  pada  masyarakat.  Selain  itu,  selain  untuk  membantu  pelaku  usaha  untuk memperoleh  sertifikasi  halal  gratis,  juga  untuk  membantu  para  pendamping  mendapatkan

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
pekerjaan karena untuk menjadi pendamping sendiri tidak membutuhkan kualifikasi maupun syarat  tertentu  ditunjukkan  dengan  banyaknya  pendamping  Self  Declare  dari  kalangan mahasiswa  serta  dari  masyarakat,  namun  meskipun  begitu  proses  pendampingan  tetap berjalan  sesuai  norma  norma  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Sedangkan  salah  satu penghambatnya  yakni  dari  kurangnya  kesadaran  dari  para  pelaku  usaha  disekitar  akan pentingnya sertififikat halal bagi produk usaha miliknya tersebut, tidak sedikit yang melakukan penolakan  untuk  melakukan  sertifikasi  halal  bagi  produknya  bahkan  ada  beberapa  pelaku usaha yang mengharapkan timbal balik apabila melakukan sertifikasi halal.

## 5. Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang  publik  (money  public)  secara  ekonomis,  efisien  serta  efektif  dalam  mencegah pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi  perhatian  utama  publik,  akuntabilitas  finansial  menekankan  pada  anggaran  dan ukuran keuangan.
Berdasarkan dimensi akuntabilitas finansial dalam meningkatkan kesejahteraan pendamping maupun  pelaku  usaha  dalam  pengelolaan  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura diketahui bahwa dengan adanya halal center Universitas Trunojoyo Madura dapat membantu para pendamping Self Declare yang rata-rata merupakan mahasiswa serta masyarakat sekitar untuk  mendapatkan  penghasilan  tambahan.  Seperti  yang  disampaikan  bapak  Qolbi  selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo, berikut:
“Selain juga membantu pelaku usaha juga buntuk memperluas kesempatan kerja  membantu para pendamping  mendapatkan  pekerjaan  karena  setiap  pelaku  usaha  yang  telah  disertifikasi  oleh pendamping maka akan mendapatkan fee dari BPJPH”.
(Pak  Qolbian  Rohim  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura,  09 Oktober 2023).
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  finansial  mengenai  bentuk  akuntabilitas  pengelolaan keuangan pada objek halal center Universitas Trunojoyo Madura diketahui bahwa pengelolaan keuangan  dalam  bentuk  pencairan  insentif  pendampingan  dari  BPJPH  diterima  melalui rekening pribadi bapak rektor yang kemudian didistribusikan ke bagian keuangan yang ada di
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
halal center. Rekening yang digunakan bukan rekening lembaga melainkan rekening pribadi yang memang secara khusus untuk mengelola keuangan yang akan didistribusikan kepada para pendamping yang ada di halal center Universitas Trunojoyo Madura.
Berdasarkan dimensi akuntabilitas finansial mengenai dana pengelolaan sarana dan prasarana halal  center  diketahui  bahwa  halal  center  UTM  dibiayai  dan  dikelola  oleh  Universitas Trunojoyo Madura sendiri. Sejalan dengan Ibu Jannah selaku admin dan pendamping halal center, yang mengatakan:
“Halal Center ini dibiayai dari utm semua bukan oleh BPJPH, soalnya ini kan dulu fakultas pertanian kemudian dialih fungsikan menjadi halal center”
(Ibu  Siti  Ro’ika  Tujannah.  S.H.I  admin  dan  pendamping  halal  center  Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).
Berdasarkan  dimensi  akuntabilitas  finansial  mengenai  dana  awal  selama  melakukan pendampingan  pada halal center Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Jannah selaku admin dan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, menyampaikan:
“Dana awal pasti ya ngeluarin kalau nggak punya kuota kan kita buat beli kuota terus buat daftarin terus buat akomodasi transport untuk survey ke pelaku usaha itu ya mengeluarkan biaya awalnya tapi nanti kalau sudah selesai didaftarkan ya dapat fee”
(Ibu  Siti  Ro’ika  Tujannah.  S.H.I  admin  dan  pendamping  halal  center  Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).
Ibu  Jannah,  selaku  admin  dan  pendamping  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura, menambahkan:
“ya kalau bisa kalau misalkan jauh ya pelaku usahanya kita tidak harus sampai survey kesana bisa by wa gitu saja kita pantaunya,serta misalkan satu hari kita dua jam di warung wifi kalau bisa itu kita daftarin 20 pelaku usaha itu bisa lebih efisien soalnya yang akan didapatkan juga lebih banyak” (Ibu  Siti  Ro’ika  Tujannah.  S.H.I  admin  dan  pendamping  halal  center  Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).
Berdasarkan  pernyataan  wawancara  diatas  mengenai  dana  awal  selama  melakukan pendampingan   pada  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  diketahui bahwa  selama melakukan  pendampingan  serta  kegiatan  operasional  lainnya  para  pendamping  tidak

## Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare ... (Rudiyanto, dkk)
menggunakan dana halal center melainkan menggunakan dana pribadi seperti halnya untuk membeli kuota untuk keperluan pendampingan serta dana akomodasi transport untuk survey ke pelaku usaha, tetapi setelah selesai melakukan pendampingan dan berhasil mendaftarkan sertifikat halal para pendamping akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 175.000 untuk satu pelaku  usaha  yang  berhasil  didaftarkan  dan  kemudian  akan  dipotong  sebesar  Rp.  25.000 untuk halal center sedangkan Rp. 150.000 insentif bersih untuk para pendamping.
Selanjutnya,  mengenai  peningkatan  efisiensi  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  proses pendampingan  sertifikasi  halal  yaitu  apabila  pelaku  usaha  yang  didampingi  memiliki  jarak yang  cukup  jauh  dengan  pendamping  maka  para  pendamping  tidak  diwajibkan  untuk melakukan survey ke tempat pelaku usaha namun bisa melakukan pemantauan lewat online, serta  akan  lebih  efisien lagi  apabila  pendamping  memaksimalkan  waktu  untuk  melakukan pendampingan karena semakin banyak pelaku usaha yang didampingi maka semakin banyak juga hasil yang akan diperoleh oleh para pendamping.
Dari beberapa pernyataan seputar penerapan akuntabilitas finansial bisa disimpulkan bahwa halal center Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan fakta bahwa dengan adanya halal center  Universitas  Trunojoyo  Madura  dapat  membantu  meningkatkan  pendapatan  para pendamping Self Declare yang ada pada halal center juga sedangkan untuk pembagian insentif pendampingan dari BPJPH melalui rekening  bapak rektor yang kemudian didistribusikan kebagian keuangan yang ada di halal center, dan untuk rekening itu sendiri bukan merupakan rekening lembaga melainkan rekening pribadi milik ibu Jannah selaku admin  yang memang khusus untuk mengelola keuangan yang akan didistribusikan kepada para pendamping Self Declare yang ada di halal center Universitas Trunojoyo Madura.

## E. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  didapatkan  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan serta akuntabilitas finansial telah dikatakan memadai dan terpenuhi karena beberapa hal yaitu: pada pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura sudah terbilang cukup efektif  dan  efisien  untuk  memberikan  informasi  serta  pembagian  tugas  yang  jelas  dalam
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
pekerjaan serta kejujuran para pendamping maupun pelaku usaha yang didampingi, lalu dalam pengelolaan  halal  center  Universitas  Trunojoyo  Madura  terdapat  program  sertifikasi  halal gratis (Sehati) untuk kategori Self Declare yang menjadi program prioritas dalam halal center. Kemudian hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan halal center ini adalah membuat halal center  menjadi  lembaga  pemeriksa  halal  yang  amanah  serta  istiqomah  dalam  melayani masyarakat Indonesia sehingga memiliki dampak positif seperti meningkatkan perekonomian para  pendamping  serta  pelaku  usaha  itu  sendiri.  Meskipun  kadang  pendapatan  para pendamping  tidak  signifikan  atau  tidak  menentu  setiap  bulannya  karena  pendapatan didasarkan  pada  seberapa  banyak  pelaku  usaha  yang  telah  berhasil  disertifikasi  oleh  para pendamping Self Declare.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan usaha untuk meneliti akuntabilitas proses sertifikasi halal Self Declare pada halal center Universitas Trunojoyo Madura dengan melakukan uji validitas kredibilitas triangulasi sumber data agar bisa membandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya, sehingga data yang dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesepakatan antar sumber.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). CV. Pustaka Ilmu. (H. Ahyar, H. Andriani, & D. J. Sukmana, Eds.).
Astawa,  N.  P.,  &  Dewi,  N.  W.  Y.  (2021).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan
Keuangan  Objek  Wisata  Aling-Aling  Waterfall  Sebagai  Pendapatan  Tambahan  Desa Sambangan. Jurnal Akuntansi Profesi, 12(1), 1. https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.28411
Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. bpjph.halal.go.id. (n.d.). halal bpjph. Retrieved November 9, 2023, from bpjph.halal.go.id Dewi, A. K., & Tarigan, T. M. (2022). Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa  Halal.  AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam,  4(2),  631–640. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2036 ekon.go.id.  (2022).  Tak  Hanya  Miliki  Domestic  Market   yang  Besar,  Indonesia  Juga  Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4805/tak-hanya-miliki-domestic-market- yang-besar-indonesia-juga-berpeluang-menjadi-produsen-halal-terkemuka-dunia Garung,  C.  Y.,  &  Ga,  L.  L.  (2020).  PENGARUH  AKUNTABILITAS  DAN TRANSPARANSI  TERHADAP  PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA (ADD)  DALAM  PENCAPAIAN  GOOD  GOVERNANCE  PADA  DESA
MANULEA,  KECAMATAN  SASITAMEAN,  KABUPATEN  MALAKA.  In  Maret (Vol. 2020, Issue 1). www.kupang.tribunnews.com
Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka. Mei 2021 EMBISS, 1(3), 230–249. https://embiss.com/index.php/embissat:https://embiss.com/index.php/embiss/ind ex
Hamidah,  F.  R.  (2022).  EFEKTIVITAS  BADAN  PENYELENGGARA  JAMINAN PRODUK  HALAL  (BPJPH)  DALAM  MENERBITKAN  SERTIFIKAT  HALAL Oleh :  FATIKA  RAHMA  HAMIDAH  NIM :  11180480000095  PROGRAM  STUDI ILMU HUKUM.
Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(2), 609–616. https://doi.org/10.54082/jamsi.302
Hisbullah,  H.  (2021).  AKUNTABILITAS  BERBASIS  AMANAH  PADA  INDUSTRI RUMAH MAKAN HALAL DI KOTA MAKASSAR Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah  Satu  Syarat  Memperoleh  Gelar  Magister  Pada  Konsentrasi  Ekonomi  Syariah  pada Pascasarjana  UIN  Alauddin  Makassar  EKONOMI  SYARIAH  PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2 0 2 1.
Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. Jurnal Al-QADAU.
Indah.  (2022).  “Ini  Syarat  Sertifikasi  Halal  Gratis  Kategori  Self  Declare.” https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self- declare-kvlva
Jamaluddin,  J.,  Hidayatulloh,  H.,  Zaini,  A.,  &  Sanawi,  S.  (2022).  The  problems  of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. International Journal of Advances in Social and Economics, 4(1), 30– 36. https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221
Kabu.S.Sos, E., Jurusan Administrasi Bisnis, Me., Negeri Kupang, P., & Asteria Inosensius Dhosa  Jurusan  Administrasi  Bisnis,  L.  (2021).  AKUNTABILITAS  DAN TRANSPARANSI  PENGELOLAAN  DANA  DESA:  STUDI  KASUS  DI  DESA OELTUA KABUPATEN KUPANG.
Maidah, A., & Hammam. (2022). Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan. https://snpm.unusa.ac.id
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. CV. ANDI OFFSET.
Mardiyah, S., Eka, Y., Sari, S., & Azizah, F. (2022). SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL SELF  DECLARE  PELAKU  USAHA  MIKRO,  KECIL  DAN  MENENGAH (UMKM)  DI  WILAYAH  PENGURUS  CABANG  MUHAMMADIYAH  (PCM) KEC. GENTENG KOTA SURABAYA.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  P.  menteri  agama.  (2021).  PERATURAN  MENTERI AGAMA  NO.20  TAHUN  2021  TENTANG  SERTIFIKASI  HALAL  BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.
Pratiwi, D. P., Prayudi, M. A., & Wahyuni, M. A. (2018). MENGUNGKAP MINAT DAN PERILAKU AKUNTABILITAS DAN.
Rasul, S. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.
Muttaqien, Vol. 5. No. 1 Januari 2024, 75 – 98
Sabir, Ri., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, & Sofyan Wahyudi. (2022). AKUNTABILITAS PEMERINTAH  DALAM  PENGELOLAAN  ANGGARAN  DANA  DESA TALAWE.
Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di  Indonesia.  Al  Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking,  2(1),  98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803
Yanti, R. A. E., & Arifin, N. R. (2020). Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Perangkat  Desa.  Sosio  E-Kons,  12(3),  213. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7643
Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (1st–13th ed.). PT Raja Grafindo Persada. Zulham, Dr., & Hum, M. (2022). SELF DECLARE DAN PERAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL 1. http://halal.go.id/,