## MEMPERKOKOH IDIOLOGI NEGARA PANCASILA MELALUI BELA NEGARA
Budiyono Universitas PGRI Madiun email: budiyono@unipma.ac.id
Naskah diterima: 12/04/2017 revisi: 27/04/2017 disetujui: 27/04/2017

## Abstrak
Semenjak  reformasi  pembicaraan  tentang  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  dan negara  semakin  redup.  Sementara  berbagai  idiologi  transnasional  bermunculan  mewarnai gerakan-gerakan  sosial  bernuansa  agama  yang  mempengaruhi  cara  berpikir  dan  bertindak kelompok-kelompok masyarakat, yang dampaknya kerap menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat.  Indonesia seolah berjalan tanpa arah yang jelas terombang ambing karena tanpa  pijakan  yang  kokoh.  Bila  ada  peristiwa  konflik  dan  kekerasan  yang  banyak  menyedot perhatian  publik,  kita  baru  teringat  Pancasila  sebagai  idiologi  negara  dipanggil  untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan  bangsa  dan  kenegaraan  yang  terjadi.    Bedasar  hal tesebut  artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  solusi  alternatif  dalam  upaya memantapkan  keyakinan  Pancasila  sebagai  idiologi  negara  melalui  bela  negara.  Kajian dilakukan  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  pendekatan  normatif  dan  studi kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku,  dan  artikel  jurnal ilmiah.  Untuk  memperkokoh  idiologi  negara  pancasila  kita  harus  kembali  meyakini  bahwa Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan telah terbukti berhasil melalui berbagai ujian  yang  akan  menggantikannya  serta  dapat  mempersatukan  bangsa    harus  semakin diperkokoh, dimantapkan dalam sanubari bangsa Indonesia guna menangkal idiologi-idiologi asing bernuansa agama (radikal) yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia melalui bela negara. Dengan bela negara yang dilakukan secara berkesinambungan, semakin memperkuat kebangsaan dan  pertahanan Indonesia.
Kata kunci : Idiologi Pancasila, Bela Negara

## STRENGTHENING THE IDEOLOGY OF PANCASILA THROUGH MARTIAL Abstract
Since the reform talk of Pancasila as the state ideology of nation and increasingly dim. While  various  ideological  coloring  emerging  transnational  social  movements,  religious nuances that affect the thinking and action of community groups, whose impact often lead to conflict and violence in society. Indonesia seemed to walk without a clear direction tottering because  without  a  solid  footing.  When  there  are  conflicts  and  violent  events  that  a  lot  of public attention, we just remembered Pancasila as the state ideology called upon to solve the problems  of  the  nation  and  state,  occurs.  Bedasar  tesebut  This  article  aims  to  contribute alternative  solutions  in  an  effort  to  strengthen  the  conviction  of  Pancasila  as  the  state ideology  through  the  defense  of  the  country.  The  study  was  conducted  using  qualitative methodologies  with  the  normative  approach  and  the  study  of  literature  originating  from legislation,  books,  and  scientific  journal  articles.  To  strengthen  the  ideology  of  the  state Pancasila we have to go back to believe that Pancasila excavated from the noble values of the nation and has been proven to work through a variety of tests that would replace it and can unite  the  nation  must  be  increasingly  strengthened,  stabilized  in  the  heart  of  Indonesia  to counter the ideology-ideology alien religious nuances  (radicals) that are not  in  the spirit of the Indonesian people through defending the country. By defending the country on an ongoing basis, further strengthening national defense and Indonesia.
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
Keywords: ideology Pancasila, the State Defense.

## PENDAHULUAN
Euforia  politik  di  era  reformasi membawa  kebebasan  dan  keterbukaan warga  negara  yang  tergabung  dalam  ormas (organisasi kemasyarakatan) untuk mengekspresikan  ide  dan  gagasan  baru sebagai  spirit  gerakan  organisasi-organisasi kemasyarakatan  memperjuangkan  tujuan yang  hendak  dicapainya  dalam  Negara Republik  Indonesia.  Ide  dan  gagasan  itu kerap muncul dalam bentuk idiologi-idiologi atau  paham  berasal  dari  luar  negeri  atau idiologi  transnasional  yang  nilai-nilai  dan prinsipnya    sering  kali  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai  budaya  bangsa  Indonesia.  Multi idiologi  itu  seperti  negara  agama,  negara sekuler,  negara  sosio  demokrasi,  paham radikalisme, imperialisme, liberalisme, kapitalisme, , fundamentalisme, komunisme, kekhalifahan  dan  dalam  hal  tertentu  juga paham ateisme.
Meruaknya  idiologi-idiologi  baru atau paham-paham tersebut yang membonceng  arus  globalisasi  menjadi ancaman  yang  serius  dan  membahayakan idiologi  negara  Indonesia  Pancasila  yang telah  menjadi  konsensus  bersama  oleh founding  fathers  pada  waktu  mendirikan Republik  Indonesia  sebagai  dasar  dan tuntutan  bernegara  lewat  usaha  penggalian, penyerapan,  kontekstualisasi,  rasionalisasi, aktualisasinya  dalam  rangka  menopang keberlangsungan  kejayaan  bangsa  dan tercantum    dalam  pembukaan  UUD  1945, telah  terbukti  dapat  menyatukan  bangsa Indonesia.
Sebagai  warisan  yang  digali  dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan  (Leitstar)  “  kecuali  Pancasila adalah  satu  weltanschauung,  satu  dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu, yang  saya yakin seyakin yakinnya  bangsa  Indonesia  dari  sabang sampai  merauke  hanyalah  dapat  bersatu padu atas dasar Pancasila itu, bukan saja alat
mempersatu  untuk  diatasnya  kita  letakkan negara  Republik  Indonesia,  melainkan  juga pada  hakekatnya  satu  alat  mempersatu dalam  perjuangan  kita  melenyapkan  segala penyakit  yang  kita  lawan  berpuluh-puluh tahun,  yaitu  penyakit  terutama  sekali, imperialisme.  Perjuangan  suatu  bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan  bangsa  yang  membawa  corak sendiri-sendiri.  Tidak  ada  dua  bangsa  yang cara  perjuangannya  sama.  Tiap-tiap  bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai  karakteristik  sendiri.  Oleh karena  pada  hakekatnya  bangsa  sebagai individu  mempunyai  kepribadian  sendiri. Kepribadian  yang  terwujud  dalam  pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiaannya,  dalam  wataknya  dan sebagainya “. (Yudi Latif, 2011)
Kondisi sekarang ini secara sistemik dan  gradual  muncul  beragam  paradoks antara  subsistem  dan  subsistem  yang  lain dalam kehidupan bangsa sehingga Pancasila terperangkap  dalam  kesunyian.  Sementara para  elit  politik  sibuk  berebut  kekuasaan tanpa  mengindahkan  etika  dan  moral  yang bersumber  dari  nilai-nilai  idiologi  bangsa (Pancasila). Setelah kekuasaan dalam gegamannya  mereka  ramai-ramai  menjarah aset  negara  atau  melakukan  tindak  pidana korupsi  (17  Gubernur,  140  Bupati  dan walikota tersangkut pidana korupsi), akibatnya timbul kegaduhan politik, konflik vertikal,  konflik  horizontal    dan  kegalauan masyarakat.  Pada  hal  seharusnya  para  elit politik itu menjadi tauladan dalam mewujudkan good governanc, dan memikirkan kemajuan bangsanya.
Keadaan  ini  kalau  tidak  segera dicarikan jalan keluarnya dapat membahayakan  idiologi  negara  Pancasila. Oleh  karena  itu  momentum  ini  dapat  kita jadikan  untuk  memantapkan  kembali  jati diri bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Tulisan ini mencoba memberikan
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
kontribusi  solusi  alternatif  dalam  upaya memantapkan  keyakinan  Pancasila  sebagai idiologi negara melalui bela negara

## METODE

## Jenis Penelitian
Kajian dilakukan menggunakan metodologi  kualitatif  dengan  pendekatan normatif  dan  studi  kepustakaan  yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisi  data  yang peneliti pilih dalam  penelitian  ini  Peneliti  menggunakan model  teknik  analisis  data  dari  Milles  dan Huberman  yaitu    teknik  analisis  interactive model.  Menurut  Milles  dan  Huberman menjelaskan Bahwa “aktivitas dalam anailis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi  yang dilakukan  secara  interaktif  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya mencapai jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menhan Ryamizad menegaskan, dengan  bela  negara  dapat  memperkuat pertahanan  Indonesia  yaitu  untuk  melawan terorisme, aksi radikal separatisme, bencana alam,  wabah  penyakit  dan  lain  sebagainya, dengan  strategi  utama  perang  modern berbasis  brainwash.  Maka  dari  itu  upaya cuci  otak  tersebut  harus  dilawan  dengan penanaman  mencintai  dan  rela  berkorban untuk negara dengan bela negara.
Pentingnya  Idiologi Bagi Negara
Idiologi dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan,  ide-ide,  serta  pemikiran-pemikiran secara  bersama  merupakan  suatu  orientasi yang  bersifat  dasariah  bagi  semua  tindakan dalam hidup kenegaraan. Idiologi merupakan  hasil  refleksi  manusia  berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka
terdapat  sesuatu  yang  bersifat  dialektis antara idiologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati  bentuk  yang  ideal.  Idiologi mencerminkan  cara  berpikir  masyarakat bangsa  maupun  negara,  namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Pospowardojo,  1991  (dalam  Kaelan  2008). Dengan demikian idiologi sangat menentukan  eksistensi  suatu  bangsa  dan negara.  Idiologi  membimbing  bangsa  dan negara  untuk  mencapai  tujuannya  melalaui berbagai  realisasi  pembangunan.  Hal  ini disebabkan dalam idiologi terkandung suatu orientasi praksis.
Idiologi  akan  menjadi  realistis  mana kala  terjadi  orientasi  yang  bersifat  dinamis antara  masyarakat  bangsa  dengan  idiologi, karena  dengan  demikian  idiologi  akan bersifat  terbuka  dan  antisipatif  bahkan bersifat  reformatif  dalam  arti  senantiasa mampu  mengadaptasi  perubahan-perubahan sesuai  dengan  aspirasi  bangsanya,  namun jika  perlakuan  terhadap  idiologi  diletakkan sebagai nilai  yang sakral bahkan diletakkan sebagai  alat  legitimasi  kekuasaan  maka maka dapat dipastikan idiologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai  kehidupan  bangsanya.  Oleh karena itu agar benar-benar idiologi mampu menampung  aspirasi  para  pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara maka  idiologi  tersebut  harus  bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu  mengadaptasikan  dirinya  dengan perkembangan zaman. (Kaelan, 2008).
Sebagai  idiologi  bangsa  Pancasila semestinya diperlakukan terbuka diperbincangkan,  diperdebatkan  agar  kian membesar  masuk  dalam  berbagai  wilayah dan  sektor.  Bahkan  menjadi  meanstream area diskursus apapun, sampai pada akhirnya  mengilhami  kebijakan  atau  kultur yang menguat di lingkunagn masyarakat dan negara.  Sebagai  bagian  dari  konsensus politik, Pancasila diharapkan menjadi  napas
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
dan jiwa interaksi berbangsa dan bermasyarakat.
Istilah  idiologi  berasal  dari  kata ‘idea’  yang  berarti  gagasan,  konsep, pengertian  dasar,cita-cita’  dan  ‘logos’  yang berarti  ilmu.  Kata  ‘idea  berasal  dari  kata bahasa  Yunani  ‘eidos’  yang artinya bentuk. Disamping itu ada kata ‘idein’ yang artinya melihat.  Maka  secara  harafiah  ideologi berarti  ilmu  pengertian-pengertian  dasar. Dalam  pengertian  sehari  hari  ‘idea disamakan  artinya  dengan  ‘cita-cita’.  Cita- cita  yang  dimaksud  adalah  cita-cita  yang bersifat  tetap  yang  harus  dicapai,  sehingga cita-cita  yang  bersifat  tetap  itu  sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.
Pengertian  idiologi  secara  umum dapat  dikatakan sebagai  kumpulan gagasan- gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan  yang  menyeluruh dan  sistematis  yang  menyangkut  :  Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanandan  keamanan),  Bidang  sosial, Bidang kebudayaan, Bidang keagamaan Maka  ideologi  negara  dalam  arti  cita- cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi  suatu  teori  atau  sistim  kenegaraan untuk  seluruh  rakyat  dan  bangsa  yang bersangkutan  pada  hakekatnya  merupakan asas  kerokhanian  yang  antara  lain  memiliki ciri sebagai berikut:
a. Mempunyai  derajat  tertinggi  sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
b. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan  hidup,  pedoman  hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan,  diamalkan,  dilestarikan pada generasi berikutnya,
diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.(Kaelan,2008) Dalam microsoft
Encarte Encylopedia  2003  dalam  (Deddy,2007), ideologi didefinisikan sebagai sesuatu sistim kepercayaan  yang  memuat  nilai-nilai  dan ide-ide yang diorganisasi secara rapi sebagai basis fifsafat, sains, program sosial ekonomi
politik  yang  menjadi  pandangan  hidup, aturan  berpikir,  merasa  dan  bertindak individu  atau  kelompok.  Sementara  itu  Ian Adams  (dalam  Deddy,2007)  mengartikan ideologi  sebagai  doktrin  yang  membimbing tindakan  politik,  idelitas-idealitas  yang mesti diyakini sebagai “iman” politik, tujuan yang  wajib  dipakai,  alasan  yang  wajib diperjuangkan  dan  visi  tentang  masyarakat terbaik atau ideal yang harus diwujudkan.
Berkaitan dari pengertian dan konsep diatas,  ideologi  dapat  diketahui  secara struktural  dan  secara  fungsional.  Ideologi secara  struktural  diartikan  sebagai  sistim kepercayaan dan pembenaran, seperti gagasan  dan  formula  politikatas  setiap kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil  oleh penguasa. Adapun ideologi secara fungsional  dimaknai  sebagai  seperangkat gagasan  tentang  kebaikan  bersama  atau masyarakat  dan  negara  yang  dianggap paling  baik.  Ideologi  dalam  arti  fungsional digolongkan secara tipologi dengan dua tipe, yakni  ideologi  yang  doktriner  dan  ideologi yang  prakmatis.  Suatu  Ideologi  dapat digolongkan  yang  doktriner apabila ajaran- ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan  secara  sistematis  dan  rinci dengan  jelas,  diindoktrinasikan  kepada warga  masyarakat,  dan  pelaksanaannya diawasi  secara  ketat  oleh  aparat  partai  atau aparat pemerintah. Sementara ideologi  yang bersifat  pragmatis  adalah  kebalikan  dari ideologi  yang  bersifat  doktriner.(Deddy, 2007)
Negara menurut Pringgodigdo (dalam Deddy,2007) adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus  memenuhi  persyaratan  unsur-unsur tertentu, yaitu pemerintahan yang berdaulat, wilayah  tertentu,  dan  rakyat  yang  hidup dengan  teratur  sehingga  merupakan  suatu bangsa  (national).  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  idiologi  negara  adalah  rumusan  cita- cita  atau  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam idiologi dan sebagai pedoman, pandangan,visi  bagi  suatu  negara  untuk mencapai  cita-cita  dan  tujuannya  yang
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
dijalankan  oleh  pemerintahan  yang  yang berdaulat.

## Idiologi Pancasila
Istilah  Pancasila  berasal  dari  bahasa Sansekerta  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata yaitu  panca  berarti  lima  dan  sila  berarti dasar atau azas. Pancasila berarti lima dasar atau  lima  azas.  Diatas  lima  dasar  inilah berdirinya    Negara  Republik  Indonesia. Pancasila  dipilih  menjadi  dasar  negara karena  Pancasila  sesuai  dengan  alam kejiwaan  bangsa  kita  sendiri,  seperti  apa yang  pernah  dikatakan  oleh  Bung  Karno  “ sudah  jelas  kalau  kita  mau  mencari  dasar yang  statis,  maka  dasar  yang  statis  itu haruslah  terdiri  dari  elemen-elemen  yang ada  jiwa Indonesia”  Ernest  Renan mengatakan bahwa “setiap bangsa mempunyai suatu jiwa “ (une nation, est une ame).  Bangsa  Indonesia  mempunyai  satu jiwa  yang  disebut  kepribadian  bangsa Indonesia. Tegasnya Pancasila adalah manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia. Disamping itu Pancasila merupakan  tuntunan  yang  dinamis,  seperti Bung Karno menyebutkan sebagai “leidster”  bintang  pimpinan,  kearah  mana bangsa dan negara Indonesia harus digerakkan. (Rozali, 1983)
Sebagai  idiologi  bangsa  dan  negara Indonesia  maka  Pancasila  pada  hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan  atau  pemikiran  seseorang  atau kelompok  orang  sebagaimana  idiologi- idiologi  lain  di  dunia,  namun  Pancasila diangkat  dari  nilai-nilai  adat  istiadat,  nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia  sebelum  membentuk  negara. Dengan demikian Pancasila sebagai idiologi bangsa  dan  negara  Indonesia  berakar  pada pandangan  hidup  dan  budaya  bangsa,  dan bukannya  mengangkat  atau  mengambil idiologi  dari  bangsa  lain.  Jadi  Pancasila berasal  dari  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh bangsa  sehingga  Pancasila  pada  hakekatnya untuk  seluruh  lapisan  dan  unsur-unsur bangsa secara konfrehensif. Oleh karena itu
ciri  khas  Pancasila  itu  maka  memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.
Idiologi  Pancasila  mendasarkan  pada hakekat  sifat  kodrat  manusia  sebagai makluk  individu  dan  makluk  sosial.  Oleh karena itu dalam idiologi Pancasila mengakui  atas  kebebasan  dan  kemerdekaan individu,  naum  dalam  hidup  bersama  juga harus  mengakui  hak  dan  kebebasan  orang lain  secara  bersama  sehingga  dengan demikian harus mengakuim hak-hak masyarakat.  Selain  itu  bahwa  manusia menurut  Pancasila  berkedudukan  kodrat sebagai  makluk pribadi  dan sebagai  makluk Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu nilai-nilai  ketuhanan  senantiasa  menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat.  Kebebasan  manusia  dalam rangka  demokrasi  tidak  melampaui  hakekat nilai-nilai ketuhanan bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia.
Pancasila sebagai dasar filsafati negara Indonesia pada hakekatnya merupakan  suatu  nilai-nilai  yang  bersifat sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, sila- sila  dalam  Pancasila  atau  kelima  sila  yang ada  di  dalamnya  merupakan  suatu  sistem yaitu  merupakan  satu  kesatuan  yang  bulat, hierarkis  dan  sistematis,  maka  kelima  sila bukan  terpisah  pisah  melainkan  memiliki makna  yang  utuh  yang  merupakan  sistim nilai  (Kaelan,2000).  Hal  ini  sesuai  dengan pengertian  sebelumnya  bahwa  dasar  negara terkandung  didalamnya  seperangkat  nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna,  indah,  memperkaya  batin,  dan menyadarkan  manusia  akan  harkat  dan martabatnya. Nilai berfungsi pada budi yang berfungsi  mendorong  dan  mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Pancasila berisi lima  nilai  yang  merupakan  nilai  dasar fundamental  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan,  dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila merupakan  rumusan  ideal,  bersifat  das sollen dan cita-cita yang harus
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
diaktualisasikan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
Idiologi Negara Dalam Bahaya Idiologi negara Pancasila kini mendapat  tantangan  yang  luar  biasa  baik dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar  negeri. Menurut  sejarawan  UI,  Anhar  G,  (Kompas 2011),  semua  rezim  yang  memerintah Indonesia  sejak  merdeka  hingga  saat  ini dinilai  gagal  dalam  menjalankan  Pancasila sebagai  idiologi  negara  dengan  benar.  Cita- cita mendirikan negara melalui sistim politik dan  ekonomi  yang  dapat  mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia  belum  mampu diwujudkan  pemerintahan  manapun.  Lima tahun  pertama  periode  kepemimpinannya, Soekarno dihadapkan situasi sulit mempertahankan kemerdekaan karena belanda  ingin  berkuasa  kembali.  Dalam periode  demokrasi  liberal  tahun  1950-1958 pemerintahan  tidak  berjalan  stabil.  Kabinet jatuh bangun sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial pun  jauh  dari  harapan.  Pemerintahan  orde baru, yang mengklaim menjalankan pembangunan sesuai dengan, pada kenyataannya menjalankan ekonomi liberalis.
Slamet Sutrisno, Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM,  (2013), mensinyalir bahwa Pancasila  sebagai  idiologi  menghadapi  tiga jenis  tantangan,    pertama  internasional (globalisasi) kedua nasional (kultur kekerasan  dan  konflik)  dan  ketiga  lokal (sektarianisme  /  primordial  dan  pemaksaan simbol historis tertentu).
Dalam  kenyataan  empiris,  Nilai Pancasila  yang  luhur  itu  pun  terkoyak  di sekujur  sila  pertama  sampai  kelima  : (Kompas 2 /2/2012)
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Kekerasan terhadap penganut
Ahmadiyah
b. Konflik GKI Taman Yasmin Bogor
c. Penutupan  sejumlah  gereja  dan pelarangan ibadah di beberapa wilayah
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
a. Kekerasan  oleh  aparat  seperti  di Bima dan Mesuji (2011)
b. Setara Institute merilis indeks penegakkan HAM 2011 di Indonesia sangat rendah c. Komnas HAM menilai
pengungkapan pelaku kasus pelanggaran  berat  HAM  masih berjalan  di  tempat  (Kasus  Tanjung
Priuk, kerusuhan Mei 1998,
kerusuhan Timor Timur)
3. Persatuan Indonesia
a. Ancaman  separatisme  (Organisasi Papua  Merdeka,  Republik  Maluku Selatan,
b. Konflik  perbatasan  (lepasnya  pulau sipadan dan ligitan dari Indonesia)
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan
a. Indeks  demokrasi  Indonesia  2011 dinilai masih rendah menurut Demos  dan  Puskapol  UI,  yakni berada  dikisaran  angka  4,99  dari skala 0-10
b. Indeks  kebebasan  pers  di  Indonesia merosot.  Tahun  2011  di  peringkat ke-146 dari 179 negara
dibandingkan  tahun  2008  di  posisi ke-111 dari 173 negara
5. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia
a. Indeks korupsi Indonesia di peringkat  ke  100  dari  183  negara dengan indeks 3,0 (2011)
b. Pemekaran  wilayah  dinilai  belum mewujudkan  kesejahteraan  daerah. Pemerintah  melakukan  moratorium pemekaran (2009)
c. Ketimpangan  pembangunan  masih terjadi. BPS mencatat struktur perekonomian  Indonesia  didominasi provinsi  di  Jawa  (57,5%  dan Sumatra (23,6%).
Oleh  karena  itu  begitu  cepatnya perkembangan  masyarakat  di  era  global yang  ditandai  dengan  kemajuan  yang  pesat
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
di  bidang  teknologi  dan  informasi  sangat berpengaruh  terhadap  eksistensi  idiologi negara  Pancasila.  Beberapa  peristiwa  akhir- akhir  ini  seperti  teror  bom  Sarinah  Jakarta, yang  dilakukan  oleh  elemen  masyarakat yang  berafiliasi  dengan  negara  yang menganut idiologi radikal (ISIS) merupakan suatu  indikasi  adanya  kelompok-kelompok masyarakat  yang  ingin  menggoyahkan idiologi negara Pancasila. Pada tataran lokal pun  sering  terjadi  konflik  dan  kekerasan yang  dilakukan  selompok  orang  yang berusaha  menimbulkan  kekacauan.  Ini terjadi  ketika  Aliansi  Kebangsaan  untuk kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan (AKKBB) sedang memperingati hari kelahiran  Pancasila  di  Monas  1  Juni  2008, dikacaukan oleh kelompok atau ormas.(FPI).  Indonesia  yang  majemuk  dari segi  suku,  agama,  etnik  dan  lainnya merupakan  fakta  dan  berpotensi  terjadinya konflik  sosial.  Oleh  karena  itu  Indonesia harus terus menerus belajar untuk mengelola perbedaan  agar  terwujud  ketentraman  dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui  bela  negara  untuk  memperkuat pertahanan  Indonesia  dari  rongrongan  baik yang dari dalam maupun luar negeri.
Memperkokoh  Idiologi  Pancasila  dengan Bela Negara
Bela  negara  sebenarnya  merupakan amanah konstitusi, namun dalam implementasinya diperlukan rumusan- rumusan baru yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Konsep bela negara telah menjadi pemikiran para  ahli,  menurut  Richard  Asley,  bela negara adalah suatu pemikiran, perilaku dan tindakan  yang  dilakukan  oleh  setiap  warga negara untuk membela bangsa dan negaranya.  Kenny  Erlington  mengatakan bahwa  bela  negara  adalah  sikap  warga negara  yang  berupaya  mempertahankan negara ketika menghadapi berbagai ancaman  yang  mengganggu  kepentingan negara-nya. John Mc  Kinsey menambahkan bahwa  bela  negara  merupakan  wujud  nyata dari  nasionalisme,  patriotisme  dan  cinta
tanah air yang tercermin dalam setiap warga negara sehingga mutlak dimiliki oleh warga negara  agar  supaya  negaranya  menjadi kuat.(Agus Subagyo, 2014)

## Dasar yuridis bela negara
Dasar hukum bela negara adalah pasal 27  ayat  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi  “ bahwa  tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib ikut serta dalam upaya bela negara”. Selain itu  terdapat  pula  pasal  30  ayat  (1)  dan  (2) UUD  1945  yang  berbunyi  “  Bahwa  tiap warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalaui sistim pertahanan  dan  keamanan  rakyat  semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung”  selanjutnya  dalam  UU  NO  39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6  B  juga  dinyatakan  bahwa  “  setiap  warga negara  wajib  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan  negara  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku”.  UU  No  3  Tahun  2002 tentang  pertahanan  negara  pasal  9  ayat  (1) menegaskan  bahwa  “setiap  warga  negara berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya bela  negara  yang  diwujudkan  dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) ditegaskan lagi  bahwa  “  keikutsertaan  warga  negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan  melalaui  :  pendiddikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran,  pengabdian  sebagai  prajurit TNI  secara  sukarela  atau  wajib  dan pengabdian sesuai dengan profesi.
Secara  lebih  detail  regulasi  tentang dasar  hukum  pelaksanaan  bela  negara  yang ada di Indonesia, berikut :
1. Tap  MPR  No  VI  Tahun  1973  tentang konsep wawasan nusantara dan keamanan nasional.
2. UU  No  29  Tahun  1954  tentang  pokok- pokok perlawanan rakyat.
3. UU  No  20  Tahun  1982  tentang ketentuan  pokok  hankam  negara  RI. Diubah oleh UU No 1 Tahun 1988.
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
4. Tap  MPR  NO  VI  tahun  2000  tentang pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap  MPR  No  VII  tahun  2000tentang peranan TNI dan POLRI
6. Amandemen  UUD  1945  pasal  30  dan pasal 27 ayat 3.
7. UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
Maraknya  idiologi  yang  bernuansa agama  yang  muncul  akhir-akhir  ini  yang disertai  dengan  aksi  radikal  (teror  bom Thamrin),  para  tokoh  agama  atau  ulama terpanggil dan tergerak untuk mengatasinya. Para  ulama  thariqah  memandang  bela negara  menjadi  semangat  yang  penting untuk  digaungkan,  sebab  dunia  Islam sekarang sedang dilanda krisis kebangsaan. “nasionalisme  masyarakat  kini  mulai meluntur, perlu adanya obat untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme  dan  bela  negara”  kata  KH  Al Habib  Muhammad  Luthfi,  ketua  Jammiyah Ahlith  Thariqoh  al  Mutabaroh  An-Nadliyah dalam  acara  silahturahmi  nasional  ulama thariqoh.
Dalam  acara  silaturahmi  nasional tersebut  menyampaikan  sembilan  (9)  poin penting tentang bela negara.
1. Negara  adalah  tempat  tinggal  dimana agama diimplementasikan didalam kehidupan bernegara.
2. Negara  merupakan  kebutuhan  primer dan  tanpanya  kemaslahatan  tidak  akan bisa terwujud
3. Bela negara adalah dimana setiap warga negara  merasa  memiliki  dan  cinta terhadap  negara  dan  berusaha  untuk mempertahankan dan memajukannya.
4. Bela  negara  merupakan  kewajiban seluruh  elemen  bangsa  sebagaimana dijelaskan  didalam  al  quran  dan  hadist nabi Muhamad SAW.
5. Bela negara dimulai dengan membentuk kesadaran  diri  yang  bersifat  kerohanian dan dibimbing oleh para ulama.
6. Bela  negara  tidak  terbatas  melindungi negara  dari  musuh  atau  sekedar  tugas kemiliteran, melainkan usaha ketahanan
dan  kemajuan  dalam  semua  aspek kehidupan  seperti  ekonomi  pendidikan politik  pertanian  sosial  budaya  dan teknologi.
7. Bela negara menolak  adanya terorisme, radikalisme, ekstremisme, yang
mengatasnamakan agama.
8. Untuk mewujudkan bela negara dibutuhkan  empat  pilar  yaitu  ilmuwan, pemerintah  yang  kuat,  ekonomi  dan media.
9. Menjadikan  Indonesia  sebagai  inisiator bela negara yang merupakan perwujudan  dari  islam  rahmatan  lil alamin
Konsensus bela negara yang dirumuskan  dalam  konferensi  internasional ini  disepakati  oleh  ulama  thoriqoh  dari Indonesia,  Maroko  Turki  Sudan  Yaman Amerika  Yordania.  (republika.co.id)  16-1- 2016 Jadi bela negara harus dimaknai secara holistik,  bela  negara  meliputi  membela  dan mempertahankan  wilayah  dan  kebudayaan yang  didalamnya  meliputi  idiologi,  politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.  Materi  bela  negara  harus diajarkan  sejak  PAUD  sampai  Perguruan Tinggi.  Dengan  bela  negara  menjadikan warga  negara  memiliki  jiwa  patriotisme, nasionalisme semakin berkarakter kebangsaan dan keIndonesiaannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Demikianlah paparan pentingnya memperkokoh  idiologi  Pancasila  dalam negara  kesatuan  republik  Indonesia  dengan bela  negara.  Pelaksanaan  bela  negara  yang dilakukan  secara  berkesinambungan  dapat memupuk dan mempertebal keyakinan pada Pancasila  sebagai  arah  dan  pedoman  dalam membangun bangsa dan negara. Bela negara kini  memiliki  relevansi  yang  tinggi  di  era global  ini  untuk  memperkuat  pertahanan bangsa  Indonesia  ditengah  maraknya  dan bermunculan  paham  atau  idiologi-idiologi asing  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai bangsa  Indonesia.  Bela  negara  dapat
Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5  No 1 April 2017, hal 55-63 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship p-ISSN: 2302-433Xp  e-ISSN 2579-5740
memupuk  karakter    kebangsaan  dan keIndonesiaan.

## Saran
Bela  negara  kini  memiliki  relevansi yang  tinggi  di  era  global  ini  untuk memperkuat  pertahanan  bangsa  Indonesia ditengah maraknya dan bermunculan paham atau  idiologi-idiologi  asing  yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  bangsa  Indonesia. Bela  negara  dapat  memupuk  karakter kebangsaan dan keIndonesiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Subagyo, 2015, Bela Negara, Peluang dan  Tantangan  di  Era  Globalisasi .
Graha Ilmu, Jakarta
Deddy  Ismatulah  (2006), Ilmu  Negara Dalam  Multi  perspektif ,  Pustaka  Setia Bandung.
Jazim  Hamidi,  2010, Civic  Education, Antara Realitas Politik dan
Implementasi  Hukumnya ,  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta. Janpatar Simamora, Idiologi Negara Dalam
Bahaya. Kaelan, 2008, Pendidikan Pancasila ,
Paradigma, Yogyakarta. Rozali  Abdullah,  1983, Pancasila  Dasar Negara dan Pandangan Hidup
Bangsa , Rajawali, Jakarta.
Slamet  Sutrisno,  2013, Makalah Pancasila Dan  Pluralisme  Transedental ,  Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM.
Yudi  Latif,  Kompas,  29  Maret  2011,
Kembali ke Pancasila.
Yudi  Latif,  2011, Negara  Paripurna, Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.