## PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURALISME SUATU UPAYA PENGUATAN JATIDIRI BANGSA
Oleh:

## Iriyanto Widisuseno

## ABSTRACT
Multiculturalism  is  a  tool,  vehicle  or  the  equivalent  notion  of  ideology, function to enhance human dignity. Since multiculturalism is a tool then the sense  of  culture  or  ideology  embodied  in  the  term  multiculturalism  should be viewed from the perspective of function for human life. Multiculturalism has  always  built  based  on  the  philosophical  outlook  of  a  nation  on  the meaning  of  life and life, and relationships  with environment  as well as the creator.  Then every nation in  giving practical meaning  of  multiculturalism will  be  colored  by  its  philosophical  outlook.  The  multicultural  education paradigm led to the creation of attitudes of learners who want to appreciate, respect  for  ethnic,  religious  and  cultural  society.  Then,  too,  multicultural education  to  give  awareness  to  students  that  differences  in  ethnicity, religion  and  culture  as  well  as  the  other  does  not  become  a  barrier  for students  to  unite  and  cooperate.  Thus,  Pancasila  as  an  ideology  of education  is  needed,  especially  considering  the posture of Indonesia  in the form of an archipelago, and pluralistic world is at a cross position.
Keywords : education, multiculturalism, multicultural education, ideology.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Amanat Undang – Undang
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Pasal  3) mengamanatkan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ditegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan  potensi  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggungjawab.  Tujuan  pendidikan  nasional  tersebut menyiratkan  bahwa  melalui  pendidikan  hendak  diwujudkan  peserta  didik  yang  memiliki berbagai kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual maupun kecerdasan kinestetika. Pendidikan nasional memiliki misi mulia (mission sacre) terhadap anak didik, yaitu membangun  pribadi  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan,  meningkatkan  kemampuan  teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh dan membentuk karakter yang kuat.
Terbentuknya  karakter peserta didik  yang kuat  dan kokoh diyakini merupakan hal  yang penting  dan  mutlak  dimiliki  setiap  peserta  didik  untuk  menghadapi  tantangan  hidup  di  masa mendatang.  Pengembangan  karakter  yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  baik  pada  tingkat sekolah  maupun  perguruan  tinggi  dapat  mendorong  peserta  didik  menjadi  anak-anak  bangsa yang memiliki kepribadian unggul.
Secara  kontekstual  dan  imperatif  hakikat  dan  tujuan  pendidikan  nasional  harus merepresentasikan  permasalahan  kondisi  objektif  masyarakat  bangsanya,  representasi  dari kebutuhan  masyarakat,  manifestasi  tipologis  masyarakatnya.  Pemikiran  ini  sejalan  dengan pandangan  UNESCO,  tujuan  pendidikan  adalah  manifestasi  hasil  refleksi  filosofi  tentang manusia,  eksistensi  manusia  dalam  konteks    sejarahnya  dan  tentang  sistem  hubungan  manusia dengan  alam  serta  masyarakat  di  mana  dia  hidup,  berkreasi,  dan  berbuat  (Charles  Hammel, UNESCO, 1977). Di Indonesia ditambah dengan hubungan manusia dengan Tuhannya.

## 2.Pluralitas Masyarakat sebagai Kondisi Real dan Objektif.
Jika  melihat  kondisi    masyarakat  Indonesia  sendiri  sifatnya  sangat  plural.  Seperti  yang dicanangkan  oleh  para  pendiri  negara  Indonesia  dalam  semboyan  “ Bhineka  Tunggal  Ika ” memanifestasikan suatu realita wajah multikultural. Di atas mayarakat  yang plural inilah NKRI berhasil dibangun dan dapat berdiri tegak, kokoh hingga sekarang ini.  Istilah ”kesatuan” dalam NKRI  sebagai  penjelmaan  Bhineka  Tunggal  Ika    tidak  sekedar  mengandung  arti  fisik,  tetapi psikis dan kultural. Tidak juga dalam arti aggregasi yang atomistik dan integrasi struktural, tetapi kesatuan  yang  memiliki  derajat  tertinggi  yaitu  integrasi  kultural  yang  didalamnya  mengandung solidaritas nasional (national solidarity) yang dilandasi nilai-nilai dasar (core values) kehidupan bersama.  Sejak  nenek  moyang  nilai  –  nilai  dasar  tersebut  telah  dijadikan  prinsip  kehidupan bahkan pandangan  hidup.  Secara  objektif  wajah  pluraliditas  masyarakat  Indonesia  memiliki bentuk  dan  strukturnya  yang  unik,  karena  itu  pendidikan  nasional  harus  memiliki  wawasan pengembangan plurarlitas masyarakat Indonesia.

## 3. Tantangan yang berkembang
Jika  melihat  fenomena  yang  berkembang  saat  ini  sesungguhnya  bangsa  dan  negara Indonesia  sedang mengalami  berbagai  ancaman, baik  ancaman dari dalam  negeri maupun dari luar negeri.
a. Dari dalam negeri
1. Misalnya, pasca reformasi masih menyisakan gerakan-gerakan pemikiran pada sebagian kaum elit yang dilandasi semangat liberalisme dan kapitalisme, misalnya secara sengaja memunculkan ide  –  ide  pemekaran  wilayah  untuk  memperluas  daerah-daerah  otonomi  khusus  tanpa  alasan rasional  yang  memihak  kepentingan  masyarakat.  Padahal  ide  awal  pengembangan  otonomi daerah  adalah  menjadikan  daerah  sebagai  filter  bagi  gerakan  separatisme,  mendekatkan  rakyat pada  pengambil  keputusan (policy  maker) dan  menyebarkan  serta  meratakan  pusat-pusat pertumbuhan  potensi  daerah  untuk  kesejahteraan  masyarakatnya,  namun  ternyata  hanya membuahkan  hasil  sampingan (by  product) berupa  raja-raja  kecil  di  dalam  negara.  Kemudian masih tersisa lagi adanya pelbagai gerakan sparatis dan teroris (RMS, OPM, GAM, radikalisme keagamaan)  yang  masih  sering  muncul  saat  ini.  Ancaman  dari  luar  negeri  dalam  bentuk  usaha membantu  gerakan  separatis  dari  negara  lain,  kemudian  klaim-klaim  negara  tetangga  terhadap beberapa wilayah kepulauan RI.
2. Krisis budaya : krisis kepercayaan diri, krisis jatidiri yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai  modus disorientasi  dan  distorsi nilai  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Modus disorientasi  disebabkan  masyarakat  yang  semakin  kehilangan  orientasi  nilai  atau  pegangan hidup.  Masyarakat  mengalami  kegoyahan  dalam  pandangan  hidupnya,  mudah  terombang– ambing  dan  mudah  termakan  provokasi  yang  menjerumuskan.  Modus  distorsi  ditandai  oleh semakin menurun rasa solidaritas sosial atau kesetiakawanan sebagai sesama anak bangsa. Hidup menjadi  hambar,  gersang,  dan  mudah  melakukan  berbagai  tindakan  kekerasan  dan  anarkhi (Iriyanto, 2006)
3. Merosotnya penghargaan nilai moral, kesantunan sosial dan kepatuhan terhadap hukum, nilai etik dan kesantunan sosial berlanjut konflik yang bernuansa politik, etnis dan agama seperti yang terjadi  di  Aceh,  Kalimantan  Barat  dan  Tengah,  Maluku  Sulawesi  Tengah.  Meluasnya  penyakit sosial yang terjadi pada saat ini di berbagai wilayah Indonesia menandakan betapa rapuhnya rasa kebersamaan  yang  dibangun  dalam  negara  kebangsaan,  betapa  kentalnya  primordialisme  antar kelompok  dan  betapa  rendahnya  solidaritas  nasional  dalam  multikulturalisme.  Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk.

## b. Dari Luar Negeri
1. Ekses dari globalisasi yang melahirkan anak-anak liberalisme (Neo Liberalism) yang tumbuh menyebar hampir di seluruh bagian dunia termasuk di Indonesia, misalnya kapitalisme di bidang ekonomi,  dan  demokrasi  di  bidang  politik.  Demokratisasi  dan  kapitalisasi  di  segala  bidang kehidupan  kini  sedang  terjadi.  Isu-isu  HAM,  lingkungan,  ketenagakerjaan,  pasar  bebas, partisipasi  politik  dsb.  Dunia  kini  semakin  terbuka  dari  segala  informasi  dan  komunikasi, termasuk intervensi nilai-nilai asing masuk ke Indonesia. Keseluruhan proses ini tentu membawa konsekuensi  dan  implikasi  yang  tidak  selamanya  menguntungkan  bagi  masyarakat  bangsa Indonesia.  Globalisasi  yang  dijiwai  ideologi  liberal  terus  mengembangkan  sayapnya  menuju suatu  tatanan  dunia  baru (mondial) adalah  suatu  tantangan  bagi  negara  kebangsaan  termasuk Indonesia.  Merebaknya  pola  hidup  modernitas  yang  mengedepankan  gaya  hidup  eksklusif, konsumtif dan materialis. Kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial semakin menajam memicu
suhu kehidupan sosial menjadi temperamental. Tidak aneh jika lewat tayangan media elektronik maupun    non  elektronik  selalu  dijumpa  peristiwa-peristiwa  kekerasan,  kebohongan, pembunuhan,  dll.  Seakan  nilai  –  niali  dasar  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  telah  lama menjadi  pegangan  dan  pandangan  hidup  sudah  terkikis  oleh  perkembangan.  Nilai-nilai  lama tersebut  sudah  dianggap  tidak  relevan  lagi,  sementara  sebagian  masyarakat  berpaling  ke  nilai- nilai baru yang tidak jelas orientasinya. Proses sosialitas semacam ini akan menyesatkan bangsa Indonesia  sendiri.  Cepat  atau  lambat  akan  kehilangan  jati  diri,  keperpcayaan  diri  dan  karakter bangsa.
2.  Ancaman  dari  luar  negeri  dalam  bentuk  usaha  membantu  gerakan  separatis  dari  negara  lain, kemudian klaim-klaim negara tetangga terhadap beberapa wilayah kepulauan RI.
Berdasarkan  fakta  yang  berkembang  tersebut  pendidikan  di  Indonesia  harus  peka,  dan antisipatif.  Pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  sebagai  sebuah  tawaran  solusi  atas persoalan kemajemukan bangsa Indonesia yang sedang dan terus berkembang.

## B. KONSEP MULTIKULTURALISME
Secara  etimologis  istilah  multikulturalisme (multiculturalism) berasal  dari  kata  multi (banyak)-kultur  (budaya)-  isme  (pandangan-faham)  atau  faham  budaya  plural  dan  sebagai lawannya  adalah  monokulturalisme  atau  faham  budaya  tunggal.  Secara  hakiki  dari  istilah tersebut  mengandung  pengakuan  akan  martabat  manusia  yang  hidup  dalam  komunitasnya dengan  kebudayaannya  masing-masing.  Setiap  individu  merasa  dihargai  sekaligus  merasa bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (politics of recognition) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.
Multikulturalisme  adalah  sebuah  alat,  wahana  atau  setara  pengertian  ideologi/faham, fungsinya untuk  meningkatkan harkat  martabat  manusia. Karena multikulturalisme itu alat atau ideologi maka pengertian kebudayaan yang terkandung di dalam istilah multikulturalisme harus dilihat  dari  perspektif  fungsi  bagi  kehidupan  manusia.  Yang  penting  di  sini  bagaimana kebudayaan  dapat  bekerja  melalui  pranata-pranata  sosial.  Sebagai  sebuah  ideologi multikulturalisme  terserap  ke  dalam  berbagai  interaksi  yang  ada  dalam  berbagai  struktur kegiatan kehidupan, mencakup kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bisnis dan politik (Parsudi Suparlan, dalam Choirul Mahfud, 2005).
Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kearifan  itu  segera  muncul  jika  seseorang membuka  diri  untuk  menjalani  kehidupan  bersama  dengan  melihat  realitas  plural  sebagai kemestian  hidup  yang  kodrati,  baik  dalam  kehidupan  dirinya  sendiri  yang  multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Akhirnya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik, keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan (Musa Asy’arie, dalam Choirul Mahfud, 2005).
Persoalan  muncul  tatkala  dinamika  perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang kompleks memunculkan konflik, dengan sendirinya akan mengguncang tatanan multikulturalisme.  Apalagi  jika  konflik  itu  melebar  menjadi  perebutan  hegemoni  kekuasaan politik,  ekonomi,  wilayah,  harga  diri  yang  berbasis  pada  suku,  ras,  agama,  maka multikulturalisme  akan  dipandang  sebagai  kearifan  yang  sia-sia,  yang  tidak  bertanggungjawab dan cermin dari lemahnya solidaritas.
Kecurigaan terhadap multikulturalisme di tengah masyarakat konflik, ketidakadilan dapat dimengerti. Dalam setiap konflik sosial, politik, apalagi yang mengarah kekerasan, akan muncul
sikap-sikap  eksklusif.  Pada  tahap  ini  multikulturalisme  dipandang  egois  dan  tidak  ada kepedulian.
Multikultiralisme  memerlukan  ruang  dialog  dengan  berbagai  kalangan  lintas  budaya, sosial  politik,  ekonomi, agama,  sebagai  manifestasi  dari  filosofi  multikulturalisme  sendiri  yang selalu  berusaha  menjauh  dari  jebakan  penyempitan  wawasan  paradigmatik.  Melalui  proses dialog multikulturalisme akan memperkuat dirinya sendiri dan secara dialektik akan membentuk pemikiran sintetik baru yang lebih sahih (Choirul Mahfud, 2005).
Multikulturalisme selalu dibangun dengan berbasis pada pandangan filsafat suatu bangsa tentang  arti  hidup  dan  kehidupan,  serta  hubungan  sesama  dengan  lingkuang  serta  sang penciptanya. Maka setiap bangsa  dalam memberikan arti praksis tentang multikulturalisme akan diwarnai oleh pandangan filosofisnya.

## C. PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURALISME
Perbincangan  mengenai  pendidikan  selalu  menarik  dan  tidak  pernah  selesai.  Dirasakan menarik  karena  pendidikan  itu  menyetuh  kepentingan  dasar  seseorang,  dan  tak  pernah  selesai masalahnya  dikarenakan  pendidikan  itu inhaerent dan simultance dengan  proses  kehidupan manusia  sendiri  dan  berjalan  sepanjang  hayatnya.  Tema-tema  aktual  dan  pendekatannya  pun sangat beragam, ada yang mengkaji pendidikan dengan pendekatan interdisipliner, dan ada juga dengan pendekatan multidisipliner. Ragam pendekatan interdisipliner dapat dijumpai diantaranya kajian relasi pendidikan dengan demokrasi, pendidikan dengan hak asasi, dan pendidikan dengan multikulturalisme  yang  melahirkan  konsep  pendidikan  multikultural  atau  pendidikan berwawasan multikulturalisme.
Pendidikan  berwawasan  multikultural  dapat  diartikan  suatu  pendidikan  yang mengapresiasi  keragaman  budaya  sebagai  realitas  objektif  dalam  suatu  kehidupan  masyarakat. Dalam  praktik  pendidikan  berwawasan  multikultural  ingin  mengeksplorasi  perbedaan  sebagai keniscayaan,  dan  menciptakan  budaya  akademik  yang  toleran  dan  inklusif  (Choirul  Machfud, 2005)
Relevansi  pendidikan  berwawasan  multikultural  teradopsi  dan  termodivikasi  ke  dalam konsep  dasar  pendidikan  seperti  tertuang  dalam  UU.  No.  20  Tahun  2003  merumuskan: Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,    bangsa  dan  negara.  Kemudian  dalam rumusan  pengertian  pendidikan  nasional  dinyatakan  bahwa  pendidikan  berdasarkan  Pancasila dan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.
Wacana  pendidikan  multikultural  atau  pendidikan  berwawasan  multikulturalisme dimaksudkan  untuk  merespon  dampak  perkembangan  globalisasi,  dan  fenomena  konflik  etnis, sosial  budaya,  yang  sering  muncul  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  yang  berwajah multikultural.  Kerawanan  konflik  ini  sewaktu  –  waktu  bisa  timbul  akibat  suhu  politik,  agama, sosio  budaya  yang  memanas.  Penyebab  konflik  sangat  kompleks  namun  sering  disebabkan karena  perbedaan  etnis,  agama,  ras.  Kasus  perbedaan  SARA  yang  pernah  terjadi  di  tanah  air belum lama ini misalnya konflik Ambon, Poso, dan konflik etnis Dayak dengan suku Madura di Sampit.  Banyak  lagi  kasus  semacam  yang  belum  kita  ketahui  atau  belum  terpublikasi  media masa.
Pengalaman  kejadian  itu  menjadi  catatan  bagi  kita  semua  terutama  bagi  kalangan pendidikan  untuk  mengkaji  dan  mencarikan  jalan  pemecahannya.  Peran  pendidikan  disini setidaknya  memberikan  penyadaran (consciousness) kepada  masyarakat  bahwa  pemecahan masalah  melalui  konflik  bukan  suatu  cara  yang  baik  dan  tidak  perlu  dibudayakan.  Untuk  itu pendidikan  formal  harus  mampu  memberikan  tawaran-tawaran  pembelajaran  yang mencerdaskan,  misalnya  mendisain  materi,  metode,  kurikulum  yang  mampu  menyadarkan masyarakat atau peserta didik akan pentingnya sikap toleran, menghormati perbedaan suku, ras, agama dan budaya. Pendidikan yang kini dibutuhkan bangsa Indonesia yang multikultural adalah pendidikan  yang  memberikan  peran  sebagai  media  transformasi  budaya (transformation  of culture) dan transformasi pengetahuan (transformation of knowledge ). Selama ini pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada perannya sebagai media transformasi pengetahuan.
Paradigma baru yang harus dikembangkan di dunia pendidikan saat ini adalah paradigma pendidikan  yang  mampu  menempatkan  pendidikan  sebagai  media  transformasi  budaya disampaing  sebagai  media  transformasi  pengetahuan  (Hamdan  Mansur,  2004).  Alternatif  yang ditawarkan  adalah  pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  (pendidikan  multikultural). Paradigma pendidikan multikultural tersebut bermuara pada terciptanya sikap peserta didik yang mau  menghargai  ,  menghormati    perbedaan  etnis,  agama  dan  budaya  dalam  masyarakat. Kemudian  juga,  pendidikan  multikultural  memberi  penyadaran  pada  peserta  didik  bahwa perbedaan  suku,  agama  dan  budaya  serta  lainnya  tidak  menjadi  penghalang  bagi  peserta  didik untuk bersatu dan bekerjasama. Dengan perbedaan yang bermuatan solidaritas nasional (national solidarity) justeru menjadi pendorong untuk berlomba dalam kebaikan bagi kehidupan bersama. Pengalaman  lalu  pada  masa  sentralisme  kekuasaan  pemerintah  Orde  Baru  tidak  perlu  terulang kembali, dengan  pemaksaan monokulturalisme yang nyaris seragam telah memunculkan reaksi balik  masyarakat.  Langkah  kebijakan  ini  bukan  tanpa  membawa  implikasi  negatif  terhadap upaya rekonstruksi kebudayaan nasional yang multikultural.
Di  Indonesia  pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  tergolong  masih  baru,  namun jika  dipandang  sebagai  sebuah  pendekatan  maka  pendidikan  berwawasan  multikultural  sangat sesuai bagi  masyarakat  Indonesia  yang heterogin, terlebih pada masa pelaksanaan otonomi  dan desentralisasi  yang  sudah  dimulai  sejak  tahun  1999/2000,  dan  hingga  saat  ini  pelaksanaannya belum  mencapai  harapan  semua  pihak.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  secara  langsung atau pun tidak,  memberi dampak bagi dunia pendidikan untuk menciptakan otonomi pendidikan. Dengan  demikian  pendidikan  multikultural  yang  ditawarkan  ini  sejalan  dengan  pengembangan demokrasi  yang  berjalan  seiring  dengan  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Perlu difahami,  jika  kebijakan  otonomi  daerah  tidak  dilaksanakan  dengan  hati  –  hati,  kebijakan  ini justru akan menggiring kita ke arah jurang perpecahan bangsa atau disintegrasi bangsa,
\ Monokulturalisme  di  dunia  pendidikan  kita  masih  nampak  sekali  jika  ditilik  dari beberapa  segi  pendidikan.  Misalnya,  mulai  dari  kurikulum,  materi  pelajaran,  hingga  metode pembelajaran  di  kelas  sama.  Lengkap  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  etatisme  dan diperkuat  dengan  sistem  birokrasi  yang  ketat.  Semua  peraturan  perundang-undangan  dan keputusan yang dibuat pusat berlaku untuk semua daerah.

## D. PEMBERLAKUAN
POLA PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA
Di  Indonesia  wacana  pendidikan  multikultural  masih  dipandang  relatif  baru  dikenal sebagai  metode pendekatan permasalahan bagi  masyarakat  yang heterogin.  Pada masa otonomi dan  desentralsisasi  yang  telah  diberlakukan  sejak  1999    hingga  sekarang,  pemberlakuan pendidikan  multikultural  sejalan  dengan  misi  pengembangan  demokrasi  yang  dikonsepsikan melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Namun  jika  otonomisasi  kekuasaan  daerah  tidak dilaksanakan dengan baik justeru dapat menjerumuskan kita ke arah perpecahan.
Berakhirnya  sentralisme  kekuasaan  pada  masa  Orde  Baru  yang  memaksakan “monokulturalisme”  mengandung  implikasi  negatif  bagi  upaya  rekonstruksi  kebudayaan Indonesia  yang  multikultural.  Bersamaan  dengan  proses  otonomisasi  dan  desentralisasi kekuasaan  pemerintahan,  terjadi  gejala  peningkatan  gejala  “provinsialisme”  yang  hampir tumpang  tindih  dengan  “etnisitas”  Kecenderungan  ini  jika  tidak  terkendali  akan  menimbulkan disintegrasi sosio-kultural bahkan disintegrasi politik. Multikulturalisme mengandung pengertian dan  nilai  universal  yang  menyangkut  kepentingan  semua  orang,  bangsa,  namun multikulturalisme  adalah  hanya  sebuah  alat,  wahana,  karena  itu  penggunaannya  perlu disesuaikan dengan kondisi real masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
Memberlakukan  pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  membawa  konsekuensi perubahan paradigma manajemen dan kurikulum pendidikan. Masalah manajemen pendidikan di sini  adalah  bagaimana  mengubah  orientasi;  (a)  dari  penyelenggaraan  pendidikan  dengan dominasi  kekuasaan  birokrasi  menjadi  dominasi  kekuasaan  akademi;  (b)  dari  pendekatan seragam  ke  pendekatan  beragam  (multikultural),  demokrasi  terbuka;  (c)  dari  serba  pusat  ke distribusi  daerah;  (d)  dari  kecenderungan  berorientasi  global  beralih  ke  orientasi  kepentingan nasional dan regional. Sedangkan masalah kurikulum adalah bagaimana  menyusun institusional curriculum  di  semua  jenjang  pendidikan  dapat  mengadopsi  nilai-nilai  pluralitas  kedaerahan, dengan prinsip menjunjung tinggi khasanah budaya nasional dan kearifan lokal.
Pelaksanaan pendidikan berwawasan multikulturalisme di Indonesia dapat menggunakan model yang disarankan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga jenis transformasi: (1).  transformasi  diri,  (2).transformasi  sekolah  dan  proses  belajar  dan  pembelajaran,  (3) transformasi masyarakat (Choirul Mahfud, 2005).
Pendidikan    multikultural  yang  mengembangkan  kesadaran  atas  kebanggaan  seseorang terhadap  bangsanya  (the  pride  in  one  home  nation),  akan  mengidentfikasikan  perkembangan sikap  seseorang  dalam  kaitan  dengan  kebudayaan-kebudayaan  lain  dalam  masyarakat  lokal sampai  dengan  masyarakat  global.  James  Banks  mengemukakan  beberapa  tipologi  sikap seseorang terhadap identitas etnik atau cultural identity, yaitu :
1. Ethnic  psychological  capacity  :  pada  tingkat  ini  seseorang  masih  terperangkap  dalam stereotipe  kelompoknya  sendiri,  dan  menunjukkan  rasa  harga  diri  yang  rendah.  Sikap tersebut  menunjukkan  sikap  kefanatikan  terhadap  nilai-nilai  budaya  sendiri  dan menganggap budaya lain inferior.
2. Ethnic  encapsulation  :  pribadi  demikian  juga  terperangkap  dalam  kapsul  kebudayaan sendiri terpisah dari budaya lain. Sikap ini biasanya mempunyai perkiraan bahwa hanya nilai-nilai budayanya sendiri yang paling baik dan paling tinggi, biasanya memiliki sikap curiga terhadap budaya atau bangsa lain.
3. Ethnic  identities  clarification  :  pribadi  semacam  ini  mengembangkan  sikapnya  yang positif  terhadap  budayanya  sendiri  dan  menunjukkan  sikap  menerima  dan  memberikan jawaban positif kepada kepada budaya – budaya lainya.
4. The ethnicity : pribadi ini menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap budaya yang datang dari etnis lain, seperti budayanya sendiri.
5. Multicultural  ethnicity  :  pribadi  ini  menunjukkan  sikap  yang  mendalam  dalam menghayati kebudayaan lain di lingkungan masyarakat bangsanya.
6. Globalism  :  pribadi  ini  dapat  menerima  di  berbagai  jenis  budaya  dan  bang            sa  lain. Mereka  dapat  beraul  secara  internasional  dan  mengembangkan  keseimbangan keterikatannya terhadap budaya budaya bangsa dan global.
Pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  di  Indonesia  dinilai  penting  utamanya  dalam memupuk  rasa  kebersamaan  dalam  keberagaman  untuk  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan bangsa  sesuai  dengan  semangat  kemerdekaan  tahun  1945.  Memupuk  nilai-nilai  partisipatif, demokrasi  dan    kesetaraan  dalam  dunia  pendidikan.  Pengembangan  Pendidikan  Multikultural jika  dilakukan  secara  tepat  yaitu  sesuai  dengan  azas  filosofi  bangsa  Indonesia,  searah  dengan semangat Bhineka Tunggal Ika ( unity in diversity) untuk mewujudkan persatuan yang diinginkan rakyat kebanyakan, dan mediasinya adalah ”toleransi”
Untuk  itu  Pancasila  sangat  dibutuhkan  sebagai  ideologi  pendidikan,  apalagi  dengan mempertimbangkan  postur  Indonesia  berupa  negara  kepulauan,  pluralistik  dan  berada  pada posisi  silang  dunia.  Ideologi  Pancasila  di  sini  menempati  posisi  sebagai Value  Devence dalam kerangka Main Security Policy untuk menghadapi bahaya dari luar berupa kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik. Bahkan dalam menentukan kebijakan keamanan regional, dan bahaya dari dalam berupa konsolidasi demokrasi, keadilan sosial yang harus dicapai, kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik.
The  Founding  Fathers  telah  menjadikan  Pancasila  tidak  sekuler,  karena  pada  saat dirumuskan  dalam  pembukaan  UUD  1945  yang  penuh  nuansa  penjajahan,  justru  bukan menempatkan  HAM  (Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab)  sebagai  sila  pertama,  tetapi  sila Ketuhanan YME sebagai refleksi sifat religius bangsa Indonesia yang tidak hanya menghormati religi  sebagai  kepentingan  hukum,  tetapi  juga  rasa  keagamaan  serta  ketenteraman  hidup beragama.
Ideologi Pancasila ditempatkan sebagai Margin of Appreciation atau juga bisa dijadikan sebagai  pembenaran  terhadap  pemikiran  Constructive  Pluralism  yang  di  satu  fihak  tidak  dapat menyetujui  gerakan  atas  dasar Right  to  Self  Determination ,  tetapi  juga  menentang  praktik minority by force dan minority by will (Muladi, 2006).
Margin  of  Appreciation  sebagai  penyeimbang  dan  penyelaras  bahkan  pembenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Pembenaran dan pengakuan tidak hanya berasal dari satu sisi saja (nasional) tetapi juga dari sisi internasional. Prosesnya bila perlu melalui proses yuridis baik nasional maupun internasional.

## E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
Agar  supaya  dalam  pemberlakuan  Pendidikan  Multikultural  tidak  kehilangan  dasar  dan arah  pengembangan  ilmu  dan  teknologi,  maka  Pancasila  perlu  dijadikan  sebagai  paradigma filosofis keilmuan. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai paradigma filosofis keilmuan.
1. Nilai-nilai Pancasila  sudah  mengakar  di  dalam  sejarah  pembentukan  kehidupan kebangsaan Indonesia, terutama sebagai pandangan hidup dan cara hidup.
2. Secara  formal  telah  teruji  keberadaannya,  terutama  sebagai  dasar  negara  dan  ideologi bangsa Indonesia.
3. Berdasarkan  kenyataan  tersebut,  Pancasila  memenuhi  syarat  sbgmn  dianjurkan  Thomas Kuhn, yaitu mampu berfungsi sebagai: sumber nilai, hukum, dan metodologi.
Peran  Pancasila  sebagai  Paradigma  filosofis  keilmuan  harus  sampai  pada  penyadaran, bahwa  fanatisme  kaidah  kenetralan  keilmuan  hanyalah  akan  menjebak  dirinya  pada  masalah- masalah  yang  tidak  dapat  diatasi  dengan  semata-mata  berpegang  pada  kaidahnya  sendiri, khususnya  mencakup  pertimbangan  etis,  religius,  dan  nilai  budaya  yg  bersifat  mutlak  bagi kehidupan manusia yg berbudaya.
1. Sila Ketuhanan YME: melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yg rasional  dan  irasional,  antara  rasa  dan  akal.  Sila  ini  menempatkan  manusia  dlm  alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
2. Sila  Kemanusiaanyg  adil  dan  beradab:  memberi  arah  dan  mengendalikan  ilmu pengetahuan.  Ilmu  dikembalikan  pada  fungsinya  semula,  yaitu  untuk  kemanusiaan,  tdk hanya utk kelompok, lapisan tertentu.
3. Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dlm sila-sila yg lain, shg supra  sistem  tdk  mengabaikan  sistem  dan  sub  sistem.  Solidaritas  dlm  subsistem  sangat penting utk kelangsungan keseluruhan individualitas, ttp tdk mengganggu integrasi.
4. Sila  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  / perwakilan,  mengimbangi  otodinamika  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  berevolusi sendiri  dengan  leluasa.  Eksperimentasi  penerapan  dan  penyebaran  ilmu  penget  harus demokratis  dapat  dimusyawarahkan  secara  perwakilan,  sejak  dari  kebijakan,  penelitian sampai penerapan masal.
5. Sila  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  menekankan  ketiga  keadilan Aristoteles:  keadilan  distributif,  keadilan  kontributif,  dan  keadilan  komutatif.  Keadilan sosial  juga  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat,  karena kepentingan individu tdk boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi

## F. PENUTUP
Sebagai  kata  penutup  dari  uraian  makalah  singkat  ini  dapat  dikemukakan  bahwa pendidikan  berwawasan  multikulturalisme  menempatkan  pendidikan  pada  posisi  peran  ganda, yaitu :
a.  Membangun masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter.
b.   Mengemban misi sebagai sarana alter-natif pemecahan konflik
c.   Memperkaya  nilai-nilai  kearifan  lokal,  sehingga  secara  langsung  memperkuat  khasanah budaya nasional.
d. Memperkuat akar budaya dalam pengembangan kepribadian dan ilmu pengetahuannya.
e. Mengapresiasi nilai kultural dalam pengembangan kurikulum baik nasional dan lokal f.   Membentuk  pribadi  masyarakat  Indo-nesia  yang  cinta  damai  dengan  menumbuhkan  rasa kebersamaan dalam keberagaman.
g.   Meletakkan  dan  membangun  nilai-nilai  dasar  yang  secara  imperatif  sebagai  landasan  dan arah pengembangan ilmu.
h.   Membangun sistem pemahaman (epis-temologi),  Pancasila harus terbuka dari kritik, bahkan ia  merupakan  kesatuan  dari  perkembangan  ilmu  yg  menjadi  tuntutan  peradaban    manusia dewasa ini.
i.    Menuntut peran Ideologi Pancasila se-bagai penguatan sistem pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Charles Hammel, UNESCO, 1977 Choirul Machfud, 2005, Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamdan  Mansur,  2004,  Pembinaan  Kelompok  Mata  Kuliah  Pengem-bangan  Kepribadian. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
Iriyanto Widisuseno, 2006, Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis, Makalah SIMNAS MPK IV, UNS Surakarta.
Muladi,  2006,  Kontekstualisasi  dan  Implementasi  Pancasila  dalam  Bidang  Hukum,  Pertahanan dan Keamanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.