Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Pengembangan payment for development right (PDR) untuk konservasi air pada lahan milik di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Y. Barus 1* , H. Ramdan 1
1 Program Studi Magister Biomanajemen, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
Abstrak .
Hak-hak yang melekat pada lahan milik, tak jarang dapat merugikan  kawasan  lain. Payment  for  Development  Right (PDR)  ialah  program  bersifat  sukarela  dan  insentif,  yang mengkompensasi  pemilik  jasa  ekosistem  dengan  tujuan melindungi  secara  permanen  lahan,  namun  tetap mempertahankan  kepemilikan  dan  manajemen  swasta. Program  PDR  ini  banyak  memberikan  keuntungan  pada negara yang telah mengimplementasikannya. Di Indonesia program ini belum pernah diterapkan, maka dilakukanlah penelitian  ini  yang  bertujuan:  1)  Menganalisis  kondisi wilayah, 2) Mengestimasi nilai manfaat jasa ekosistem air yang  berasal  dari  lahan  milik,  dan  3)  Menyusun rekomendasi  implementasi  PDR.  Besar  nilai  PDR  yang dihitung  bagi  tutupan  lahan  pertanian,  perkebunan,  dan sawah  bernilai  lebih  besar  dibandingkan  dengan Willingness  to  Pay (WTP)  masyarakat  pengguna  jasa ekosistem.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi,  WTP masyarakat  dipengaruhi  secara  nyata  oleh  besar pendapatan  masyarakat.  Kondisi  selama  penelitian dirangkum  dalam  faktor-faktor  SWOT,  dan  diperoleh faktor  SWOT  tertinggi  pada  kelompok  internal  yaitu Strength , dan pada kelompok eksternal yaitu Threat . Kedua faktor ini menjadi dasar dari rekomendasi pengimplementasian  program  PDR,  yakni  dengan mengadakan  program  pra-PDR  yang  diharapkan  dapat meningkatkan pengertian masyarakat akan jasa ekosistem, mempersiapkan  kelembagaan,  sistem  regulasi,  serta pendataan jasa lingkungan pada daerah tersebut.
Kata  kunci:  jasa  ekosistem,  konservasi,  lahan  milik, payment for development right , willingness to pay
Abstract . Rights  inherent  in  private  land,  can  harm  other  regions. Payment for Development Right is a voluntary and incentive program,  which  compensates  the  owner  of  ecosystem services with the aim of permanently protecting land but still maintaining  private  ownership  and  management.  PDR program provides many benefits to the countries that have implemented  it.  In  Indonesia  this  program  has  never  been implemented.  This  research  was  conducted  with  several objectives: 1) Analyse the condition of the region, 2) Estimate the  value  of  the  benefits  of  water  ecosystem  services  from private  land,  and  3)  Formulate  recommendations  for  the implementation of PDR. The value of PDR calculated for the cover of agricultural land, plantations, and rice fields has a greater  value  compared  to  the  Willingness  to  Pay  of  the people who use ecosystem services. Based on the results of the regression analys is, community’s WTP was significantly affected by the amount of community income. The conditions during the study were summarized in SWOT factors, and the highest  SWOT  factor  was  obtained  in  the  internal  group: Strength,  and  in  the  external  group:  Threat.  Both  of  these factors  form  the  basis  of  the  recommendations  for implementing  the  PDR  program,  by  holding  a  pre-PDR program that is expected to increase people's understanding of  ecosystem  services,  prepare  institutions,  regulatory systems,  and  collect  data  on  environmental  services  in  the area.
Keywords:  ecosystem  services,  conservation,  private  land, payment for development right, willingness to pay

## 1. PENDAHULUAN
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18% kawasan hutan,  sedangkan sisanya merupakan  lahan  milik  privat.  Hak-hak  yang  melekat  pada  lahan  milik cenderung  mutlak  untuk  digunakan  atau  dimanfaatkan  sesuai  dengan kebutuhan atau kepentingannya. Tak jarang kepentingan pemilik lahan tersebut dapat  merugikan  kawasan  lain.  Sebaliknya,  menjaga  ekosistem  dengan menyediakan  keanekaragaman  hayati  yang  diperlukan  untuk  berfungsinya
* Korespondensi Penulis E-mail: yedidadilona@gmail.com
ekosistem secara sehat, akan menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat — dari rekreasi, perlindungan banjir hingga udara bersih. Seringkali, insentif tidak disediakan  bagi  pemilik  lahan  pribadi  karena  melestarikan  dan  memberikan manfaat-manfaat  ini.  Sementara  itu,  harga  tanah  yang  dijual  untuk  pertanian juga jauh lebih kecil dari nilai tanah yang dijual untuk pembangunan sehingga banyak  pemilik  lahan  pertanian  di  daerah  pinggiran  kota,  cenderung  menjual tanah pertanian untuk pembangunan bagi kebutuhan jangka panjang.
Penegakan  hukum  lingkungan  yang  selama  ini  dilakukan  cenderung bersifat represif, yakni memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Hal ini terkesan bersifat memaksa dan terlebih masyarakat tidak merasakan adanya manfaat langsung dari usahanya menjaga lingkungan. Terutama  masyarakat  di  daerah-daerah  pedesaan  dengan  kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan kehidupan ekosistem yang seimbang. Sistem insentif  dalam  memberlakukan  hukum  lingkungan  dapat  lebih  membantu masyarakat untuk merasakan efek dari regulasi yang dijalankan. Tomich et al . (2004)  menyebutkan  dua  hal  yang  mempengaruhi  praktik  pengelolaan  lahan terkait  dengan  peningkatan  jasa  lingkungan  yakni  (1)  regulasi,  berbasis pendekatan  perintah  dan  kontrol  dan  pendekatan  administratif  yang  lebih tradisional dan (2) penghargaan, mengacu pada berbagai ide baru pengaturan insentif  jasa  lingkungan,  biasanya  akan  mendorong  motivasi  penyedia  jasa lingkungan untuk mengelola dan melindungi lanskap mereka dengan lebih baik.
Program  PDR  ( Payment  for  Development  Right )  atau  Pembelian  Hak Pembangunan  adalah  program  bersifat  sukarela  dan  berbasis  insentif  yang mengkompensasi  pemilik  jasa  ekosistem  dengan  tujuan  melindungi  secara permanen  lahan  yang  produktif,  sensitif,  atau  estetis,  namun  tetap mempertahankan  kepemilikan  dan  manajemen  swasta.  Program  ini  dinilai memberi manfaat besar
bagi negara-negara yang telah mengimplementasikannya,  seperti  sebagian  besar  negara  bagian  di  Amerika (seringkali disebut Purchase of Development Right ). Program ini juga dirasakan sangat menguntungkan di Indonesia, sebab banyak pemilik lahan pertanian di Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan (khususnya dalam bentuk uang tunai) yang cukup tinggi. Dengan hanya menjual hak pembangunannya, pemilik dapat mengubah sebagian kekayaan yang diikat di lahan mereka menjadi uang tunai, tanpa melepaskan kepemilikan lahan atau menggunakan kapasitas produktifnya (Miller and Krieger 2004).
Mengingat program Payment for Development Right ini bersifat sukarela, maka  supaya  dapat  berjalan,  diperlukan  pengertian  masyarakat  mengenai manfaat  dari  jasa  ekosistem  yang  dapat  dihasilkan.  Nurfatriani  dan  Handoyo (2007)  menyatakan  bahwa  kawasan  mata  air  yang  menyediakan  manfaat hidrologis masih dinilai rendah, khususnya untuk pemanfaatan air yang berasal
dari  mata  air  yang  langsung  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  kebutuhan rumah tangga. Pengertian masyarakat atas nilai manfaat, dalam hal ini sumber daya  air,  perlu  diuji,  apakah  masyarakat  mengerti  bahwa  fungsi  tersebut didatangkan  dari  sebuah  usaha  konservasi  di  wilayah  lain.  Oleh  karena  itu, sebelum mengimplikasikan program PDR ini di Indonesia, sangat perlu untuk mengidentifikasi besar nilai manfaat pengguna terhadap jasa ekosistem.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Pengambilan  data  penelitian  ini  meliputi  desa/wilayah  pengguna  jasa ekosistem  yaitu  Desa  Cijeruk,  Ciherang  dan  Girimukti,  serta  desa/wilayah penyedia  jasa  ekosistem  yaitu  Desa  Cigendel.  Keempat  desa  ini  terletak  di Kecamatan  Pamulihan,  Kabupaten  Sumedang,  Jawa  Barat.    Jasa  ekosistem berupa  manfaat  hidrologis  tepatnya  berpusat  di  kawasan  mata  air  Pelton. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2019.

## 2.2. Prosedur analisis data
Prosedur analisis data dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data yang dibutuhkan dalam penelitian. No  Tujuan Output yang diharapkan Metode Bahan dan Alat 1 Menganalisis kondisi wilayah penyedia serta dan pengguna jasa ekosistem • Peta wilayah pengguna dan penyedia
• Karakteristik air: kualitas, kuantitas,
dan kontinuitas • Jumlah kebutuhan air wilayah pengguna • Hydro Ecosystem Services Spatial Assessment (HESSA) atau Pemetaan
• Kualitas air: uji laboratorium
• Kuantitas: pengukuran debit mata air
• Kontinuitas: wawancara
• Jumlah kebutuhan air
ArcGIS 2 Mengestimasi nilai manfaat jasa ekosistem air yang berasal dari lahan milik Nilai manfaat jasa ekosistem di dalam Rupiah per penggunaan air • Nilai manfaat bagi wilayah pengguna: Contingent Valuation
Method ( Willingness to Pay )
• Nilai manfaat bagi wilayah penyedia: Perhitungan biaya PDR Kuesioner 3 Menyusun rekomendasi implementasi PDR Strategi pengimplementasian PDR pada wilayah penelitian Analisis SWOT-AHP Alat 4Rs, wawancara expert

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Karakteristik wilayah penyedia dan pengguna
Suatu jasa ekosistem air dalam wujud mata air, terletak di Desa Cigendel, Kelurahan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Mata air yang dinamakan Pelton ini  tentu  memberikan  jasa  ekosistem  bagi  lingkungannya.  Adapun  wilayah pemberi dan penerima jasa ekosistem dari mata air ini, dibatasi dan dianalisis secara  spasial  menggunakan  HESSA  (Ramdan  2015),  dan  terbentuklah  peta wilayah, dengan wilayah penyedia jasa ekosistem dengan luas sebesar 151,189 hektar, dan luas wilayah pengguna sebesar 269,072 hektar.
Karakteristik  mata  air  Pelton  dideskripsikan  dalam  3K:  Kontinuitas, Kuantitas dan Kualitas yang penjelasannya tersaji pada Tabel 2 .
Tabel 2 . Karakteristik mata air Pelton. Kuantitas Kualitas Kontinuitas Debit Air mata air Pelton yang terukur sebesar 0,41 L/detik Berdasarkan hasil uji mutu air minum dengan standar baku air minum yang tertulis pada PerMenKes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum, maka air di mata air Pelton tidak memenuhi syarat air minum dikarenakan pH yang bernilai 4,5 (pH standar air minum 6 – 7,5). Hasil wawancara pemilik mata air Pelton, jumlah air pada musim kemarau berkurang hingga 50% dibandingkan pada musim hujan. Namun tetap dapat memenuhi kebutuhan pengguna air secara langsung, sekalipun terkadang ada keluhan.
Suplai  air  dari  mata  air  Pelton,  diketahui  berdasarkan  debit  air  yang terekam,  yakni  sebesar  0,41  L/detik  yang  sama  dengan  35.424  L/hari,  atau 1.062.720 L/bulan. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan jumlah permintaan air  dari  setiap  tutupan  lahan.  Hasil  dari  perhitungan,  kebutuhan  air  wilayah pengguna jasa ekosistem ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3 . Kebutuhan air wilayah pengguna jasa ekosistem. Jenis Tutupan Lahan Kebutuhan Air per Bulan (Liter) Sawah 57.173.200 Pertanian 90.234.259 Pemukiman 7.319.700 Total Kebutuhan Air 154.727.159
Berdasarkan jumlah kebutuhan air tersebut, maka mata air Pelton hanya mampu  mencukupi  0,69%  kebutuhan  air  wilayah  pengguna  jasa  ekosistem. Berdasarkan karakteristik mata air Pelton tersebut, maka debit air tidak dapat memenuhi  seluruh  permintaan  pengguna  jasa  ekosistem.  Sementara, ketersediaan  air  bersifat  kontinu,  namun  kualitasnya  kurang  layak  untuk diminum.  Dari  karakteristik  tersebut,  maka  sebenarnya  mata  air  Pelton  ini memberikan manfaat, namun manfaat ini kurang dirasakan dengan maksimal.

## 3.2. Estimasi nilai manfaat jasa ekosistem 3.2.1. Wilayah pengguna jasa ekosistem
Pada wilayah pengguna jasa ekosistem, dilakukan estimasi nilai manfaat masyarakat dalam satuan Rupiah, yakni dengan menghitung Willingness to Pay . Alasan penggunaan WTP dalam barang atau jasa publik adalah karena harga atau nilai pasarnya gagal direfleksikan kepada masyarakat atau konsumen ataupun karena  keabsenan  transaksi-transaksi  pasar  (Camacho-Cuena et  al .  2004). Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  30  orang  responden  yang  berada  di wilayah  pengguna,  sebanyak  33%  responden  bersedia  membayar  jasa ekosistem.  Sisa  67%  dari  responden  yang  tidak  mau  membayar  umumnya beralasan karena merasa jasa ekosistem yang diberikan wilayah penyedia tidak berpengaruh  besar  bagi  kegiatan  ekonomi  dan  penghidupan  sehari-hari responden.
Kemudian  dari  33%  responden  yang  menyatakan  bersedia  membayar, diberikan  pertanyaan  lanjutan  mengenai  jumlah  harga  yang  bersedia dibayarkan.  Cara  menanyakan  kesediaan  membayar  dengan  menggunakan payment  card  model ,  responden  diberikan  tawaran  menggunakan  kartu  yang berisi nilai uang mulai dari yang terendah sampai batas responden mengatakan tidak untuk nilai yang ditawarkan.
Secara  keseluruhan,  rata-rata  nilai  WTP  10  orang  responden  dari  yang bersedia membayar adalah sebesar Rp 44.000.  Jika skala ini diperbesar dengan mengalikannya dengan total penduduk di wilayah pengguna jasa ekosistem yang sebesar  2.440,  maka  estimasi  total  WTP  masyarakat  adalah  sebesar  Rp 107.360.000.  Nilai  WTP  sebesar  Rp  107.360.000  ini  merupakan  kesediaan masyarakat  untuk  membayar  jasa  ekosistem  yang  disediakan  oleh  wilayah penyedia seluas 151,189 hektar, yang berarti untuk 1 hektar jasa ekosistem yang disediakan oleh wilayah penyedia, nilai yang bersedia dibayarkan masyarakat adalah Rp 710.105 per hektar pemilik lahan. Nilai ini memberikan arti, bahwa pengguna  jasa  ekosistem  bersedia  membayar  Rp  710.105  untuk  menjadi kompensasi atas hak pembangunan yang dijual dalam satu hektar tanah melalui program PDR ini. Tabel 4 menunjukkan rata-rata nilai WTP masyarakat untuk setiap jenis tutupan lahan.
Tabel 4. Rata-rata kesediaan membayarkan per jenis tutupan lahan.
Jenis Tutupan Lahan Rata-Rata Skor Persepsi Masyarakat Rata-Rata WTP (Rp/ha) Hutan 42,75 71.875 Sawah 29,75 0,00 Pertanian 32,67 12.500 Tanah Terbuka 32,50 4.166,67 Perkebunan 31,40 8.000 Pemukiman 27,75 6.250
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  dalam  menentukan  nilai Willingness  to  Pay (WTP)  manfaat  jasa  lingkungan  hidrologi  mata  air  Pelton menggunakan  beberapa  variabel  yakni:  a)  besar  pendapatan,  b)  tingkat pendidikan,  c)  lama  tinggal,  d)  jumlah  anggota  keluarga,  serta  e)  tingkat pemahaman  masyarakat  terhadap  nilai  jasa  ekosistem  sebagai  variabel independen  (pengaruh)  dan  variabel  nilai  WTP  sebagai  variabel  dependen (terpengaruh).  Variabel-variabel  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan persamaan  regresi  berganda  untuk  mengetahui  variabel  yang  diduga  akan berpengaruh nyata terhadap nilai WTP responden. Hasil analisis menggunakan Software SPSS menunjukkan hasil yang dirangkum pada Tabel 5 .
Tabel 5. Hasil analisis statistik. Variabel Koefisien Regresi T hitung Sig. Konstanta -29.387,83 0,397 Besar pendapatan per bulan (a) 31.769,63 2,478 0,038* Tingkat pendidikan (b) - 1,085 0,718 Lama tinggal (c) - -0,357 0,948 Jumlah anggota keluarga (d) - 2,071 0,892 Skor valuasi ekosistem (e) - 0,898 0,545 Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 5%.
Hasil  analisis  regresi  menggunakan  metode Stepwise yang  ditampilkan pada Tabel  5 ,  menunjukkan  bahwa  variabel  besar  pendapatan  memiliki  nilai signifikansi  0,038,  yang  menandakan  bahwa  besar  pendapatan  berpengaruh signifikan terhadap nilai WTP masyarakat (p < 0,05).  Sementara variabel tingkat pendidikan, lama tinggal, jumlah anggota keluarga dan skor valuasi ekosistem memiliki  signifikansi  >  0,05,  yang  artinya  keempat  variabel  ini  tidak mempengaruhi WTP masyarakat.
Nilai R 2 atau koefisien determinasi yang diperoleh menggunakan analisis regresi  menggunakan  variabel  a,  b,  c,  d  dan  e  adalah  0,434.  Nilai  R 2 ini menunjukkan  bahwa  korelasi  antara  variabel  besar  pendapatan,  tingkat pendidikan,  lama  tinggal  dan  jumlah  anggota  keluarga,  serta  pemahaman masyarakat  mengenai  nilai  manfaat  memiliki  pengaruh  kontribusi  43,4% terhadap variabel Y ( Willingness to Pay ).

## 3.2.2. Wilayah penyedia jasa ekosistem
Nilai  manfaat  jasa  ekosistem,  selain  dinilai  dari Willingness  to  Pay masyarakat  pengguna  jasa  ekosistem,  juga  dihitung  berdasarkan  biaya  yang akan  diterima  oleh  penyedia  jasa  ekosistem  untuk  menggantikan  hak pembangunan  yang  dijual.    Besar  insentif  yaitu  besar  hak  pembangunan merupakan  Nilai  Harapan  Tanah  (NHT)  dikurang  nilai  harga  jual  setempat (Hernawan et al . 2010).
Besar Discount Rate dalam perhitungan NPV ( Net Present Value ) dan NJOP menggunakan acuan dari besar bunga Bank Indonesia (BI).  Adapun BI rate Juli 2019 dan rata-rata inflasi Juli 2018 – Juli 2019 yang diumumkan BI  berturut- turut adalah 5,75% dan 3,00%, sehingga bunga aktualnya adalah 2,75%. Waktu yang  ditetapkan  dalam  perhitungan  NPV  dan  NJOP  adalah  selama  20  tahun (analogi dari lamanya masa pakai bangunan).
Perhitungan  NPV  menggambarkan  pendapatan  yang  akan  diperoleh pemilik lahan dengan tidak menjual lahannya yang bersifat produktif.  Nilai NPV yang akan dihitung adalah nilai NPV dari tutupan lahan perkebunan, pertanian dan sawah.  Perhitungan NPV didasarkan pada arus kas setiap tahunnya, yang merupakan  total  pendapatan  dikurang  dengan  biaya.  Biaya  tetap  hanya diperhitungkan ke dalam arus kas pada tahun pertama, sedangkan biaya variabel diperhitungkan  setiap  tahunnya.  Total  keuntungan  serta  biaya-biaya  yang diakumulasi menjadi arus kas dalam satu tahun ditampilkan pada Tabel 6 .
Tabel 6. Keuntungan per tahun jenis tutupan lahan pertanian, perkebunan dan sawah. Keterangan Pertanian Perkebunan Sawah NJOP (Rp/m 2 ) 20.000 36.000 20.000 Harga Jual Komoditas (Rp/kg) 2.500 9.000 4.500 Produktivitas (kg/ha) 4000 3700 4500 Luas tanam (ha) 27,62 26,36 6,56 Penerimaan (Rp/panen ) 276.200.000 877.788.000 132.840.000 Biaya Tetap (Rp) 14.942.420 65.925.437 9.525.120 Biaya Variabel (Rp) 88.494.480 323.924.860 6.896.000 Total Biaya Panen (Rp) 103.436.900 389.850.297 45.237.760 Keuntungan (Rp) 172.763.100 487.937.703 87.602.240 Keuntungan tanpa Biaya Tetap (Rp) 187.705.520 553.863.140 97.127.360
Keuntungan per tahun ini dikalikan dengan bunga 2,75% setiap tahunnya. Nilai  Harapan  Tanah dirata-rata,  dan  kemudian  diselisihkan  dengan  besarnya nilai NJOP lahan tersebut.  Nilai PDR yang diperoleh pada setiap jenis tutupan lahan ditampilkan pada Tabel 7 .
Tabel 7 . Nilai PDR atas dasar nilai harapan tanah (NHT) dan harga jual lahan per hektar.
Jenis Tutupan Lahan NJOP NPV Nilai PDR Pertanian (Rp) 156.460.016 58.447.287 98.012.728 Perkebunan (Rp) 281.628.028 179.897.956 101.730.072 Sawah (Rp) 156.460.016 127.069.234 29.390.782
Hasil perhitungan WTP yang telah diperoleh adalah sebesar  Rp 710.105 per hektar, sedangkan biaya PDR yang diperoleh dari Tabel 7 terlampau jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai WTP masyarakat, baik pada jenis tutupan lahan pertanian, perkebunan maupun sawah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program  PDR tidak dapat berjalan apabila masyarakat pengguna
jasa  ekosistem  diharuskan  membayar  biaya  PDR  dengan  jumlah  seperti  yang tertera pada Tabel 7 dalam satu tahun.
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya harga jual  lahan,  rendahnya  pendapatan  yang  dihasilkan  dari  lahan  pertanian, perkebunan  dan  sawah,  serta  rendahnya  pemahaman  masyarakat  akan  jasa ekosistem  yang  dihasilkan  lahan  penyedia.  Padahal,  jasa  ekosistem  yang disediakan  selama  ini  sangat  berguna  bagi  masyarakat  di  wilayah  pengguna. Mata  air  di  kawasan  penyedia  jasa  ekosistem  selama  ini  digunakan  untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti air minum, masak, irigasi dan MCK.
Selain  terhadap  manfaat  hidrologi,  rendahnya  persepsi  masyarakat  juga terjadi pada hasil pertanian. Masyarakat sepenuhnya menyerahkan pendapatan pertanian pada mekanisme pasar, sehingga pada saat panen raya harga jual hasil pertanian  berupa  sayur-sayuran  dan  padi  menjadi  jatuh.  Hal  ini  mendorong petani menjual lahan tempat bekerjanya yang umumnya kemudian dikonversi menjadi permukiman atau guna lahan lain. Hal tersebut mencerminkan belum adanya kesadaran publik terhadap kemungkinan kehilangan sumber daya air, sumber  makanan,  dan  buah-buahan.  Hal  ini  merupakan  penyebab  utama kesulitan implementasi PDR pada wilayah penelitian.
Besarnya biaya insentif PDR harus tetap diperoleh pemilik lahan sebesar biaya penjualan hak pembangunan yang terhitung. Jika dilakukan hal sebaliknya, yakni dengan mengurangi biaya PDR sesuai dengan kesediaan masyarakat, maka jasa ekosistem tidak terpelihara dengan maksimal, karena tidak dihargai seperti sebagaimana seharusnya. Hal ini juga menimbulkan ketimpangan keadilan antar pemilik lahan dan pengguna jasa ekosistem. Menyiasati nilai Willingness to Pay masyarakat  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  biaya  PDR  ini,  maka diperlukan subsidi dari pemerintah untuk menggantikan total kompensasi atas penjualan hak pembangunan.

## 3.3. Analisis SWOT
Sebelumnya, telah diperoleh
hasil penelitian mengenai pengimplementasian  program  PDR  di  wilayah  Kecamatan  Pamulihan, Kabupaten  Sumedang,  mulai  dari  studi  literatur  mengenai  program  ini, karakteristik wilayah, karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, dan analisis nilai manfaat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kondisi-kondisi yang terjadi dikategorikan sebagai Strength, Weakness, Opportunities dan Threat yang dirangkum dalam Tabel 8 . 3.3.1. Strength (kekuatan)
1) Peningkatan partisipasi masyarakat
Program PDR ini merupakan program yang berbasis kesepakatan bersama. Oleh karena itu, masyarakat perlu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
mengenai  perjanjian  konservasi  dalam  program  ini.  Tak  hanya  itu,  sistem kesepakatan  ini  mampu  meningkatkan  tanggung  jawab  pribadi  masyarakat, dalam  hal  ini  sebagai  pengambil  keputusan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup ditulis dalam Bab IX PerGub Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

## 2) Menitikberatkan keadilan dan kesetaraan hak
Pemahaman  masyarakat  Indonesia  selama  ini,  sumber  daya  air  adalah milik  negara  dan  dikuasai  oleh  negara  untuk  dipergunakan  sebesar-besarnya bagi  kemakmuran  rakyat,  sesuai  dengan  bunyi  pasal  33  ayat  3  UUD  1945. Akibatnya,  sumber  daya  air  dipandang  sebagai  barang  bebas  ( free  goods ) sehingga diambil dan dimanfaatkan secara berlebihan, sehingga menimbulkan pengikisan  sumber  daya  ( dissipasipation  resource ),  sumber  daya  air  tidak terdistribusi  sesuai  dengan  tempat  dan  waktu  yang  dibutuhkan,  dimana menimbulkan kekeringan dan banjir pada wilayah tertentu (Arsyad dan Rustiadi 2012). Di satu sisi, sumber daya air yang ada pada lahan milik tersebut, selama ini  digunakan  oleh  masyarakat  lain  untuk  kegiatan  produksi  dan  konsumsi, tetapi  tidak  adanya  kompensasi  atas  pemanfaatan  air  tersebut,  yang  mana pengadaannya  mungkin  melibatkan  tindakan-tindakan  konservasi  dari  pihak penyedia air. Di sisi lain, apabila pemilik lahan tidak menjaga ekosistem lahan, fungsi hidrologis dapat mengalami penurunan, sehingga berakibat pada kegiatan produksi masyarakat yang selama ini memanfaatkan air mengalami penurunan juga.  Dengan  kesepakatan  melalui  Program  PDR,  hak  pembangunan  penyedia sumber  daya  air  dijual-belikan,  sehingga  pengguna  air  dapat  membeli  dan memanfaatkan  secara  bebas,  sementara  pemilik  lahan  yang  menyediakan sumber daya air bertanggung jawab atas hak bangun yang telah ia jual, untuk mentaati perjanjiannya dengan pembeli hak.

## 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa
Pengimplementasian  program  ini  mampu  meningkatkan  ekonomi  desa, baik pada wilayah desa penyedia jasa ekosistem, serta pengguna jasa ekosistem. Pada  wilayah  penyedia  jasa  ekosistem,  masyarakat  difasilitasi  untuk  menjual suatu  fungsi,  masyarakat  tidak  perlu  melakukan  banyak  usaha  untuk menjualnya. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan inipun dapat digunakan masyarakat  secara  langsung.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat per bulan, dan secara regional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  desa  di  wilayah  penyedia.  Sementara  di  wilayah  pengguna  jasa ekosistem, peningkatan perlindungan terhadap ekosistem di wilayah penyedia dengan program PDR mampu meningkatkan hasil produksi, dan keberlanjutan
usaha  masyarakat,  dan  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan  perekonomian desa di wilayah pengguna jasa ekosistem.

## 3.3.2. Weaknesses (kelemahan)

## 1) Sistem administrasi dan regulasi yang kompleks
Jika  merujuk  pada  teknis  pelaksanaan  PDR  di  negara  bagian  Amerika (Virginia), maka kesepakatan yang terjadi harus didata dengan baik dan teratur, termasuk soal pendaftaran, pendanaan, dan pemeliharaan wilayah. Hal ini akan cukup  sulit  dan  memakan  waktu  untuk  membentuk  sistem  administrasi  dan regulasi di wilayah penelitian, terutama jika kewajiban ini dibebankan kepada pemerintah desa.

## 2) Perlu bergantung dengan pihak luar
Pelaksanaan  program  PDR  ini  melibatkan  penilaian  terhadap  nilai  suatu lahan. Penilaian bagi lahan tidak hanya berkenaan dengan administrasi, namun juga mengenai manfaat ekosistem. Penilaiannya perlu dilakukan oleh lembaga yang  tersertifikasi  dalam  memberikan  penilaian,  seperti  asesor  dari  bank, konsultan lingkungan atau akademisi. Kondisi di wilayah ini, belum ada lembaga, atau bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat menghitung total nilai manfaat jasa ekosistem. Tidak hanya itu saja, kuasa hukum juga perlu terlibat untuk mewadahi perjanjian yang telah disepakati. Artinya kesepakatan dalam program  PDR  ini  tidak  hanya  melibatkan  dua  pihak:  masyarakat  serta pemerintah  daerah,  tetapi  pihak  atau  lembaga  luar,  dan  isu  sumber  daya manusia ini menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan program PDR.

## 3) Luas lahan per individu di wilayah penyedia kecil
Apabila berkaca dengan sistem pelaksanaan PDR di Amerika, yang mana penjualan hak pembangunan merupakan inisiatif dari pemilik lahan, maka hal ini menjadi sulit karena kondisi di wilayah penelitian, luas lahan yang dimiliki tiap-tiap individu ukurannya kecil. Oleh karena itu, penjualan satu pemilik lahan tidak  memberikan  efek  berarti  bagi  penyedia  jasa  ekosistem.  Penjualan  hak pembangunan  perlu  dilakukan  secara  simultan  oleh  beberapa  pemilik  lahan, atau  satu  pemilik  lahan  namun  dengan  areal  yang  luas  supaya  memberikan dampak yang terasa bagi lahan pengguna jasa ekosistem. Luas lahan yang kecil ini mengakibatkan perlunya ada kesamaan persepsi antar sesama pemilik lahan di  wilayah  penyedia  jasa  ekosistem  untuk  bersama-sama  menjual  hak membangunnya.
3.3.3. Opportunities (peluang)
1) Desa terletak di wilayah pembangunan
Letak desa yang berada di wilayah pembangunan. Wilayah penyedia jasa ekosistem berjarak sekitar 2 kilometer dengan pintu tol Cisumdawu, yang kini
tengah  (Mei  2019)  dalam  tahap  pembangunan.  Selanjutnya,  diprediksi  ada kemungkinan muncul banyaknya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Hal ini menjadi  kesempatan  bagi  Program  PDR  berkembang  di  wilayah  penelitian karena akan adanya peningkatan tekanan penjualan lahan untuk pembangunan di  wilayah  penyedia  ekosistem  (Desa  Cigendel),  sementara  masyarakat  perlu menjaga lahan-lahan produktif.

## 2) Telah banyak berkembang metode dan penelitian mengenai pemetaan wilayah jasa ekosistem
Pemetaan  dalam  program  PDR  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  batasan wilayah yang merupakan pengguna, dengan wilayah yang menjadi penyedia jasa ekosistem. Saat ini, adanya metode HESSA, serta metode-metode lain yang terus berkembang  seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  akan  memudahkan pemetaan identifikasi wilayah penyedia dan pengguna, yang kelak akan sangat berguna membatasi wilayah dalam pelaksanaan program PDR.

## 3) Dukungan pemerintah mengenai pengalokasian dana bagi konservasi wilayah
Adanya  perintah  bagi  BUMN,  BUMS  untuk  mengalokasikan  dana  CSR sebesar  10%,  dan  bagi  gubernur,  bupati/wali  kota  untuk  mengalokasikan  1% dana APBD bagi konservasi sumber daya alam yang artinya ada besar bantuan yang  tersedia  untuk  pelaksanaan  konservasi,  yang  termasuk  salah  satunya adalah program PDR ini.
4) Konsep imbal jasa lingkungan atau PES ( payment for ecosystem service ) yang sudah diterapkan di Indonesia
Konsep PES ini sudah diterapkan di beberapa lokasi di Indonesia antara lain Sumber Jaya (Provinsi Lampung), Kuningan-Cirebon (Provinsi Jawa Barat), Sungai  Wain  (Provinsi  Kalimantan  Timur),  dan  sebagainya  (Fauzi  and  Anna 2013).  Skema  PES  berbasis  mekanisme  pasar  dan  bersifat  sukarela  dalam pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  (Herbert et  al. 2010).  Karena kemiripan kedua konsep ini, maka penelitian dan lembaga yang terlibat dalam penerapan  konsep  PES  dapat  digunakan  kembali,  atau  digunakan  dengan perubahan untuk penerapan konsep PDR di Indonesia.

## 3.3.4. Threats (ancaman)
1) Valuasi masyarakat terhadap jasa ekosistem rendah
Seperti  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan,  tingkat  pengertian masyarakat  mengenai  jasa  ekosistem  keduanya  ada pada  tingkatan  yang non- sustainable . Hal ini dapat terlihat dari nilai WTP yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai manfaat wilayah penyedia jasa ekosistem. Masyarakat di wilayah pengguna jasa ekosistem tidak menyadari bahwa air yang digunakannya selama
ini merupakan hasil perlindungan terhadap jasa ekosistem di wilayah penyedia. Kesadaran  masyarakat  soal  jasa  ekosistem  ini  berpengaruh  besar  terhadap minat masyarakat untuk melakukan penjualan dan pembelian jasa ekosistem.

## 2) Jasa hidrologis tidak memenuhi permintaan wilayah pengguna
Dalam penelitian yang telah dilakukan, kuantitas air yang disediakan mata air  Pelton  hanya  memenuhi  0,69%  dari  permintaan  masyarakat  di  wilayah penyedia akan air (mata air Pelton bukanlah satu-satunya mata air di wilayah penyedia  jasa  ekosistem yang  menjadi  sumber bagi  wilayah  penyedia).  Selain rendah  secara  kuantitas,  kualitas  air  yang  bersumber  dari  mata  air  Pelton memiliki pH yang rendah sehingga air ini tidak layak dikonsumsi.

## 3) Belum adanya lembaga independen yang khusus menangani konservasi lahan di Indonesia
Diperlukan lembaga yang secara khusus menangani konservasi lahan, yang akan berfungsi secara teknis  untuk  melakukan pengadaan dana, sumber daya manusia, dan bantuan-bantuan yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini. Seperti halnya pelaksanaan PDR di Amerika, lembaga yang disebut dengan Land Trust adalah  lembaga  independen  yang  memberi  kemudahan  bagi  pelaksana program  PDR  dengan  mengambil  peran  sebagai  pihak  perantara,  khususnya dalam  pendanaan  dan  pelaksanaan  penilaian  manfaat  terhadap  wilayah  yang akan dijual hak bangunnya.
Tabel 8 . Analisis SWOT. Strength Weakness (S1)  Peningkatan partisipasi masyarakat (S2)  Menitikberatkan keadilan dan kesetaraan hak (S3)  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa (W1) Sistem administrasi dan regulasi yang kompleks (W2) Perlu bergantung dengan pihak luar (W3) Luas lahan per individu di wilayah penyedia kecil Opportunities Threats (O1)  Desa terletak di wilayah pembangunan (O2)  Telah banyak berkembang metode dan penelitian mengenai pemetaan wilayah jasa ekosistem (O3) Dukungan pemerintah mengenai pengalokasian dana bagi konservasi wilayah
(O4) Konsep imbal jasa lingkungan atau PES ( Payment for Ecosystem Service ) yang sudah diterapkan di Indonesia
(T1)  Valuasi masyarakat terhadap jasa ekosistem rendah
(T2)  Jasa hidrologis tidak memenuhi permintaan wilayah pengguna
(T3)  Belum adanya lembaga independen yang khusus menangani konservasi lahan di Indonesia

## 3.3.5. Penggunaan metode AHP
Berdasarkan  hasil  identifikasi  SWOT,  dilakukan  pembobotan  untuk masing-masing  faktor  ini  dengan  metode  AHP  yang  bertujuan  untuk
menentukan kepentingan relatif antar faktor-faktor dalam SWOT. Dalam AHP, dilakukan  perbandingan  berpasangan  yang  didasari  oleh  skala  perbandingan yang  sudah  terstandarisasi  (Albayrak  and  Erensal  2004).  Pada  penelitian  ini, expert yang  melakukan  pembobotan  ini  antara  lain  dosen-dosen,  serta  Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Hasil pembobotan ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9 . Prioritas dan consistency ratio dari perbandingan kelompok dan faktor SWOT dalam pengimplementasian PDR. Kelompok SWOT Nilai Prioritas Faktor SWOT CR Nilai Prioritas Lokal Nilai Prioritas Global Strength (Kekuatan) 0,425 (S1)    Peningkatan partisipasi masyarakat 0,00 0,473 0,201 (S2)    Menitikberatkan keadilan dan kesetaraan hak 0,255 0,108 (S3)    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,272 0,116 Weakness (Kelemahan) 0,173 (W1)  Sistem administrasi dan regulasi yang kompleks 0,10 0,517 0,089 (W2)  Perlu bergantung dengan pihak luar 0,125 0,022 (W4)  Luas lahan per individu di wilayah penyedia kecil 0,358 0,062 Opportunities (Peluang) 0,199 (O1)    Desa terletak di wilayah pembangunan 0,07 0,213 0,042 (O2)    Telah banyak berkembang metode dan penelitian mengenai pemetaan jasa ekosistem 0,207 0,041 (O3)    Dukungan pemerintah mengenai pengalokasian dana bagi konservasi wilayah 0,312 0,062 (O4)    Konsep Imbal Jasa Lingkungan atau PES ( Payment for Ecosystem Service ) yang sudah diterapkan di Indonesia 0,269 0,054 Threat (Ancaman) 0,203 (T1)    Valuasi masyarakat terhadap jasa ekosistem rendah 0,00 0,594 0,121 (T2)    Jasa hidrologis tidak memenuhi permintaan wilayah pengguna 0,157 0,031 (T3)    Belum adanya lembaga independen yang khusus menangani konservasi lahan di Indonesia 0,249 0,051
Berdasarkan kuesioner kepada pakar mengenai prioritas masing-masing faktor SWOT, maka diperoleh faktor SWOT tertinggi yaitu Strength , dengan nilai prioritas  0,425.  Jika  dibagi  menjadi  faktor  internal  (S  dan  W)  serta  faktor eksternal (O dan T), maka dalam faktor internal, Strength yang menjadi faktor terkuat  sementara  pada  faktor  eksternal, Threat ,  atau  ancaman  yang  juga menjadi faktor terkuat.
Dalam  kelompok Strength ,  faktor Strength yang  paling  berbobot  paling besar yaitu S1 (peningkatan partisipasi masyarakat). Faktor inipun menjadi nilai prioritas  tertinggi  diantara  faktor  lain  dalam  seluruh  kelompok  SWOT. Peningkatan  partisipasi  masyarakat  menjadi  kekuatan  yang  dapat  digunakan untuk mengatasi ancaman ( Threat ). Sementara, di kelompok Threat , faktor yang paling kuat yaitu T1 antara lain tingkat valuasi masyarakat yang rendah. Dari kedua kondisi yang paling mempengaruhi pengimplementasian program PDR di wilayah  penelitian,  maka  disusunlah  rekomendasi  yang  sekiranya  mampu memanfaatkan  kekuatan  ( Strength )  khususnya  kekuatan  berupa  faktor partisipasi masyarakat, untuk mengatasi ancaman ( Threat ), khususnya valuasi masyarakat yang rendah.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kondisi  lingkungan  di  wilayah  penyedia  jasa  ekosistem  tidak  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa ekosistem dan tidak bersifat berkelanjutan sehingga diperlukan perbaikan lingkungan untuk memaksimalkan  jasa  ekosistem.  Biaya Payment  for  Development  Right (PDR) untuk mengkompensasi penjualan hak pembangunan lebih besar nilainya, baik pada  tutupan  lahan  pertanian,  perkebunan  dan  sawah  dibandingkan  dengan kesediaan masyarakat untuk membayar jasa ekosistem (WTP). Harga penjualan hak  pembangunan  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  masyarakat,  yang berimplikasi kepada tidak dapat berjalannya PDR jika seluruh biaya kompensasi ditanggung  oleh  masyarakat  pengguna  jasa  ekosistem.  Pengimplementasian program  PDR  terancam  oleh  rendahnya  valuasi  masyarakat  pada  wilayah penelitian.  Sementara,  kekuatan  dari  terlaksananya  program  ini  adalah peningkatan partisipasi masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Albayrak  E  and  Erensal  YC.  2004.  Using  analytic  hierarchy  process  (AHP)  to improve human performance: an application of multiple criteria decision making problem. Journal of Intelligent Manufacturing 15:491-503.
Arsyad S dan Rustiadi E. 2012. Penyelamat tanah, air, dan lingkungan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Camacho-Cuena E, García-Gallego A, Georgantzís N and Sabater-Grande G. 2004. An  experimental  validation  of  hypothetical  willingness  to  pay  for  a recyclable product. Environmental and Resource Economics 27:313-335.
Fauzi  A  and  Anna  Z.  2013.  The  complexity  of  the  institution  of  payment  for environmental  services:  a  case  study  of  two  Indonesian  PES  scheme. Ecosystem Services 6:54-63.
Herbert T, Vonada R, Jenkins M and Bayon R. 2010.  Environmental funds and payments for ecosystem services . RedLAC. Rio de Janeiro. Hernawan  E,  Kartodiharjo  H,  Darusman  D  dan  Soedomo  S.  2010.  Prinsip pembagian biaya-manfaat menggunakan model pembelian hak membangun (PDR). JMHT 2:73-83.
Miller  G  and  Krieger  D.  2004.  Payment  for  development  rights:  preserving farmland and open space. Planning Commissioners Journal 23:1-7.
Nurfatriani F dan Handoyo. 2007. Nilai ekonomi manfaat hidrologis hutan di DAS Brantas  Hulu  untuk  pemanfaatan  non  komersial.  Jurnal  Sosial  Ekonomi 3:193-234.
PerGub  (Peraturan  Gubernur)  Jawa  Barat  Nomor  33  Tahun  2019  tentang petunjuk  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  5 Tahun 2015 tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup.
PerMenKes  (Peraturan  Menteri  Kesehatan)  Nomor  492  Tahun  2010  tentang persyaratan kualitas air minum.
Ramdan H. 2015. Aplikasi HESSA ( Hydro Ecosystem Services Spatial Assessment ) untuk  pemetaan  wilayah  penyedia  dan  pengguna  air  di  kawasan  hutan pegunungan  [Prosiding].  Prosiding  Seminar  Nasional  Masyarakat Diversitas Indonesia 1(7):1719-1724. UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tomich TP, Thomas DE and van Noordwijk M. 2004. Environmental services and land  use  change  in  Southeast  Asia:  from  recognition  to  regulation  or reward?. Agriculture, Ecosystems & Environment 104:229-244.