Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

## Andi Risma Jaya
Program Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Indonesia Timur Makassar
Makassar, Indonesia
Email : jayarisma29@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  quality  of  community  service  in  Bontobahari  District,  Bulukumba Regency,  South  Sulawesi  Province.  The  method  used  is  descriptive  method  in  order  to  describe  the condition  of  the  subject  /  object  of  the  researcher  based  on  the  facts  of  the  field.  The  primary  data source  is  obtained  from  structural  officials,  officers  who  are  directly  faced  with  the  application program  users.  The  data  collection  technique  is  done  through  in-depth  interviews,  observations, questionnaires  and  documentation.  Based  on  the  results  of  the  research,  the  quality  of  community service in Bontobahari Subdistrict is quite good, the procedure that must be followed is quite simple, but there are still some community members who find it difficult to prepare the files. The requirements and  completion  of  the  incoming  file  and  meeting  our  immediate  requirements  are  never  postponed. The condition of the facilities and infrastructure of services that are clean, neat and orderly so that they  can  provide  comfort  to  the  recipients  of  the  service.  The  presence  of  a  technology  and  and information  system  in  human  life  today  can  no  longer  be  circumvented  and  even  its  presence  is  a necessity.

## Keywords : Service; Service Quality; District

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  adalah  Untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan  masyarakat  di  Kecamatan Bontobahari  Kabupaten  Bulukumba  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Metode  yang  digunakan  metode deskriptif  agar  dapat  mendeskripsikan  keadaan  subyek/obyek  peneliti  berdasarkan  fakta-fakta lapangan. Sumber data primer didapat dari pejabat struktural. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  kuesioner  dan  dokumentasi.Berdasarkan  hasil  penelitiaan Kualitas  pelayanan  masyarakat  di  Kecamatan  Bontobahari  sudah  cukup  baik,Prosedur  yang  harus dijalani  cukup  sederhana,  namun  masih  ada  beberapa  anggota  masyarakat  merasa  kesulitan menyiapkan  berkas-berkasnya.  Persyaratan  dan  penyelesaikan  berkas  yang  masuk  dan  memenuhi persyaratan  langsung  kami  proses  tidak  pernah  menunda-menunda.  Kondisi  sarana  dan  prasarana pelayanan  yang  bersih,    rapi  dan  teratur  sehingga  dapat  memberikan  rasa  nyaman  kepada  penerima pelayanan.  Kehadiran  sistem  teknologi  dan  dan  informasi  dalam  kehidupan  manusia  saat  ini  tidak dapat lagi dielakan bahkan kehadirannya sudah merupakan kebutuhan.
Kata Kunci : Pelayanan; Kualitas Pelayanan; Kecamatan
Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.7.2.123-128.2018

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik adalah pemenuhan  keinginan  dan  kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  negara.
Negara didirikan oleh publik (masyarakat)  tentu  saja  dengan  tujuan agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Pada  hakikatnya,  negara dalam  hal  ini  pemerintah  (birokrat) haruslah  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Kebutuhan  dalam  hal  ini bukanlah  kebutuhan  secara  individual, tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat
misalnya kebutuhan pendidikan,  kesehatan,  dan  jasa  umum lainnya.
Para  pemberi  pelayanan  dituntut tidak  hanya  memberikan  pelayanan standar namun  di  era kekinian pelayanan prima  yang  mengedepankan  kualitas dibutuhkan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Untuk menghasilkan pelayanan yang baik instansi terkait harus mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan kepada para pegawainya  baik  itu  dengan  memberikan arahan, mengharuskan membaca pedoman  dan  memberikan  pelatihan- pelatihan  dalam  upaya  peningkatan kualitas  pegawai  itu  sendiri  (Mohi,  WK, Mahmud I, 2018).
Pada dasanya ada beberapa pertimbangan  mengapa pelayanan publik menjadi  titik  starategis  untuk  memulai pengembangan  Good  Govermance  di Indonesia.  Pertama  pelayanan  public selama  ini  menjadi  ranah  dimana  negara yang  diwakili  oleh  pemerintah  yang berinteraksi  dengan  lembaga-lembaga non pemerintah. Kedua, pelayanan publik adalah  ranah  dimana  berbagai  aspek
Good  Govermance  dapat  diartikulasikan secara  .relatif  lebih  mudah.  Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan untuk  melaksanakan  pembaharuan  dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik.
Salah  satu  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  oleh  kantor    Kecamatan
Bontobahari Kabupaten Bulukumba adalah pelayanan perizinan dan pelayanan  administrasi  kependudukan. Misalnya  dalam    bentuk  pelayanan perizinan dan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (rekomendasi IMB), dan bentuk pelayanan administrasi kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga (KK). Secara empirik dan aktual, pelayanan  rekomendasi  IMB,  KTP,  dan KK yang diterima oleh masyarakat belum sepenuhnya  memuaskan  dan  memenuhi kebutuhan masyrakat hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat  yakni biaya pengurusan  yang tidak jelas, penyelesaian yang membutuhksan  waktu  yang  lama,  dan terkadang  izin  yang  dikeluarkan  hamya rekomendasi izin pembangunan,
sementara  IMBnya  sendiri  tidak  pernah ada  selain  itu,  pemberian  rekomendasi IMB  banyak  menyalahi  aturan,  sehingga masyarakat  harus  menanggung  akibat keteledoran aparat (pegawai).
Demikain  pula  untuk  pengrusan KTP  dan  KK,  masih  adanya  pungutan diluar  kewajaran  biaya  dan  waktu pengurusan yang terlalu lama dan bertele- tele,  sehingga  menyulitkan  masyarakat. Aparat  dalam  hal  ini  pegawai  Kantor Kecamatan Bontobahari Kabupaten
Bulukumba sebagai pilar utama
pelayanan  pada  masyarakat  hendaknya mampu  memperlihatkan  perilaku  yang baik  dan  bertanggung  jawab,  sehingga mampu  memberikan  pelayanan  yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Perilaku ini akan tercermin dari sikap, watak dan keyakinan  sebagai  abdi  masyrakat  bukan untuk  dilayani  melainkan  melayani. Dengan konsep demikian, maka diharapkan  bahwa  kualitas  pelayanan akan  tercipta  karena  bersumber  dan berakar dari perilaku birokrat itu sendiri.
Penelitian  ini  dipandang  perlu karena berupaya menggambarkan peranan  birokrasi  pemerintahan  dalam memberiakan pelayanan kepada
masyarakat. Melalui kajian ini,
diharapkan dapat ditemukan solusi dalam rangka  perbaikan  kualitas  pelayanan masyarakat  oleh  Birokrasi  Pemerintahan Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.Dari uaraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan  rumusan  masalah  adalah Bagaimana kualitas
pelayanan masyarakat  di  Kecamatan  Bontobahari
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka penelitian  ini  bertujuan  adalah  Untuk
mengetahui
kualitas pelayanan
masyarakat  di  Kecamatan  Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,  sedangkan  jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian
diskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan bagaimana
kualitas  pelayanan  pada  kantor  Camat Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba
Metode  yang  digunakan  metode deskriptif  agar  dapat  mendeskripsikan keadaan subyek/obyek peneliti berdasarkan fakta-fakta lapangan. Sumber  data  primer  didapat  dari  pejabat struktural, petugas yang langsung berhadapan  dengan  pengguna  program aplikasi.  Teknik  pengumpulan  datanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas  Pelayanan  Masyarakat  Di Kecamatan  Bontobahari  Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

## 1. Prosedur Pelayanan
Tabel  1  Pendapat  Responden  Terhadap Kemudahan  Prosedur    Pelayanan  di Kantor Kecamatan Bontobahari
No Jawaban Responden Frekuensi  Persentase (%) 1
2 3
Sangat Mudah Mudah Sukar
1
10 9
5
50
45 Jumlah 20 100 Sumber : Data Primer, 2012
Dari  tabel  1  menunjukkan  bahwa dari  20  respon,  1  orang  atau  5% responden  menjawab  sangat  mudah,  dan 10  orang  atau  50%  responden  menjawab mudah,  sedangkan  9  orang  atau  45% responden menjawab sukar.
Pernyataan salah seseorang responden (ANF) yang mengaku bahwa :
Prosedur yang harus dijalani masih sukar dan menyulitkan karena berkas-berkas yang  harus  dilengkapi  pembangunan yang  dibuktikan  dengan  gambar  lokasi dan bangunan serta keterangan mengenai pemilikan  atau  penguasaan,  jadi  cukup banyak  kemudian  terlalu  belit-belit. (wawancara  dengan  responden,  tanggal 22 Februari 2012 ).

## 2. Kesusaian Prasyarat
Tabel  2  Pendapat  Responden  terhadap Kesesuian Prasyarat                Pelayanan di Kantor Kecamatan Bontobahari No  Jawaban Responden Frekuensi Persentase (%) 1 2
3
Sangat Sesuai Sesuai
Kurang Sesuai 11 7 3 55 35 10 Jumlah 20            100 Sumber : Data Primer, 2012
Dari  tabel  2  menunjukkan  bahwa dari  20  responden,  11  orang  atau  55% responden menjawab sangat sesuai, dan 7 orang  atau  35%  responden  menjawab sesuai,  sedangkan  3  orang  atau  10% responden  menjawab  kurang  sesuai. Rata-rata  pendapat  responden  terhadap persyaratan  pelayanan  adalah  sangat sesuai  dengan  jenis  pelayanan  yang  ada di  Kantor  Kecamatan  Bontobahari.  Hal ini  didukung  pernyataan  salah  seorang responden  (MJr)  mengatakan  bahwa  : Persyaratan yang ditetapkan untuk
mengurus rekomendasi  sudah  sesuai
dengan  jenis  pelayanan.  Kami  harus
melengkapi  administrasi  dan  mengisi formulir persyaratan sesuai jenis pelayanan  yang  diberikan.  (wawancara dengan  responden,  tanggal  22  Februari 2012).

## 3. Sarana dan Prasana
Tabel  3  Pendapat  Responden  terhadap Kenyaman  Lingkungan    yang  Ditunjang oleh Sarana dan Prasana
No Tanggapan Responden Frekuensi  Persentase (%) 1 2 3 Nyaman
Cukup
Nyaman Kurang Nyaman 13 5 2 65 25 10 Jumlah 20 100 Sumber : Data Primer, 2012
Dari  uraian  Tabel  3  menunjukkan bahwa  20  responden,  13  orang  atau  65% responden  menjawab  nyaman  dan  5 orang  atau  25%  responden  menjawab cukup  nyaman  sedangkan  2  orang  atau 10% responden menjawab kurang nyaman. Hal ini diperkuat ioleh pernyataan  salah  seorang  responden  (Uj) :  Ruangan  pelayanannya  sempit,  begitu pula  dengan  tempat  antri,  sehingga terkadang  kami  harus  menunggu  di  luar untuk mengantri pelayanan, kalau ruangannya  memang  bersih  dan  rapi namun sempit. (wawancara   dengan responden tanggal 22 Februari 2012).

## 4. Sistem Teknologi dan Informasi
Seperti  yang  diungkapkan  oleh responden  (Arj)  bahwa  :Ketika  saya
mengurus  data  penelitian,  pada  saat  itu file data tidak ada didalam komputer, jadi saya  menunggu  tanpa  ada  kepastian informasi  dan  ternyata  dokumennya dibawah pulang oleh pegawai Kecamatan dirumahnya. (wawancara dengan responden tanggal 22 Februari 2012).

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitiaan Kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan  Bontobahari  sudah  cukup baik,  penyedia  pelayanan  publik  perlu melakukan  langkah  strategis  penataan kualitas  pelayanan  publik  secara  prima yang  cepat,  pasti,  mudah,  biaya  yang layak,  transparan,  akuntabel,  dengan program  perbaikan  manejemen,  sistem, ketentuan  perundang-undangan,  prosedur serta  aparat  pelayanan  publik,  dan pencegahanpraktekmenyimpang  prosedur pelayanan,  dengan  indikator-indikator sebagai berikut :
Prosedur  yang harus dijalani cukup sederhana,  namun  masih  ada  beberapa anggota  masyarakat  merasa  kesulitan menyiapkan  berkas-berkasnya.  Meskipun demikian,  mereka  tetap  menyelesaikan berkas  walau  dalam  waktu  yang  cukup lama. Kondisi tidak diharapkan, baik oleh pihak  pemberi  jasa  layanan  karena prosedur  tersebut  akan  menghambat kelancaran proses pelayanan.
Persyaratan dan penyelesaikan
berkas  yang  masuk  dan  memenuhi persyaratan  langsung  kami  proses  tidak pernah  menunda-menunda.  Walaupun berkas yang terlambat dalam penyelesaian, tapi kemungkinannya berkaitan  hal-hal  teknis.  Kondisi  sarana dan  prasarana  pelayanan  yang  bersih,
rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima  pelayanan.  Kehadiran  sistem teknologi  dan  dan  informasi  dalam kehidupan  manusia  saat  ini  tidak  dapat lagi dielakan bahkan kehadirannya sudah merupakan kebutuhan sangat Penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto  dkk.  (2002). Membangun Sistem  Pelayanan  Publik  yang
Memihak pada Rakyat. Pusat penelitian dan Studi Kependudukan. UGM : Yogyakarta. Gaspersz. (2004). Perencanaan Strategik  sector  publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Gibson, dkk. (1997). Organisasi.
Perilaku, Struktur, Proses.
Jakarta :Erlangga
Ivancevich,  Lorenzi,  Skinner  &  Crosby.
(1997). Management  Quality  and Competitiveness (second edition) . Chicago: Mirwin. Kurniawan. Agung. (2005). Transformasi  Pelayanan  Publik.
Yogyakarta: Pembauran.
Lukman,  Sampara,  (2000). Manejemen Kualitas  Pelayanan. Jakarta  :
STIA-LAN Press.
Mohi,  W.  K.,  &  Mahmud,  I.  (2018).
Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Desa Potanga  Kecamatan  Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Publik (Jurnal  Ilmu  Administrasi),  6(2), 102-110.
Robbins,  S.P.  (2006). Teori  Organisasi: Struktur, Desain, & Aplikasi .  Ahli Bahasa: yusuf udaya.  Jakarta :
Arcan
Sartono. (2004). Memahami Good Governance  Dalam  Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media. Sinambela dkk. (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan  Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara Soeling  PO.  (1997). Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Pelayanan dalam Bisnis Birokrasi. Jakarta : Bumi Aksara Strong  C.F.  (1966). Modern  Political
Consitution .  The  English  Book Society and  Sidgwick  & Jackson Ltd London. Warella. (1997). Administrasi dan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi  Dan Kebijakan Publik. Semarang. MAP UNDIP.