Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
125-135 Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149 Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih 150-164 Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu 165-175 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi 176-187 Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan,  Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati 188-198 Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad 199-210 Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule 211-223 Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014- 2019 Siti Fatimah, Anirwan
Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan 1 , Choirunnisa 2 , Rahma Puspita Ningrum 3
1,3 Universitas Gadjah Mada, Jln Bulaksumur Sleman Yogyakarta
2 Universitas Selamat Sri, Jl. Raya Candi, Batang, Jawa Tengah Corresponding Author: hendysetiawan2020@mail.ugm.ac.id
Keyword:
Policy distortion; Special Autonomy; Well-being; Paradox of plenty Kata Kunci: Distorsi kebijakan; Otonomi Khusus;
Kesejahteraan;
Paradox of plenty
Abstract: Two decades of implementation of special autonomy have not resulted in significant changes for development in Aceh and Papua. There is a kind of distortion of  the  special  autonomy  policy  that  has  been  implemented  for  a  long  time.  The purpose of this research is to see during the two decades of special autonomy, the extent to which this asymmetric policy has worked to improve the welfare of Aceh and  Papua.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  a  literature  study method. The author collects data through various relevant literature both in online media,  official  media,  and  other  literature.  This  research  was  conducted  by collecting data from July 1, 2021 to November 1, 2021. The stages of this research consisted of problem identification, literature search, research aims and objectives, data collection, data analysis and interpretation, and research reporting. followed by the disbursement of special  autonomy funds have not been able to respond to welfare issues in Aceh and Papua. Special autonomy policies tend to be distorted for two decades for prosperity in Aceh and Papua.
Abstrak: Dua  dekade  pelaksanaan  otonomi  khusus  belum  memberikan perubahan  signifikan  bagi  pembangunan  yang  ada  di  Aceh  dan  Papua.  Ada semacam distorsi kebijakan otonomi khusus yang telah lama dijalankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat selama dua dekade otonomi khusus ini berjalan, sejauh mana kebijakan asimetris ini bekerja membenahi kesejahteraan yang ada di Aceh dan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalu berbagai literatur  relevan  baik  di  media  online,  media  resmi,  maupun  literatur  lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 1 Juli 2021 sampai 1 November  2021.  Tahapan  penelitian  ini  terdiri  atas  identifikasi  masalah, penelusuran  kepustakaan,  maksud  dan  tujuan  penelitian,  pengumpulan  data, analisa  dan  penafsiran  data,  serta  pelaporan  penelitian  Hasilnya  menunjukkan bahwa  selama  ini  pelaksanaan  otonomi  khusus  yang  diikuti  pengucuran  dana otonomi khusus belum mampu merespon isu kesejahteraan yang ada di Aceh dan Papua.  Kebijakan  otonomi  khusus  cenderung  mengalami  distorsi  selama  dua dekade bagi kesejahteraan di Aceh dan Papua.

## PENDAHULUAN
Setelah dua dekade format penataan hubungan pusat dan daerah melalui skema otonomi khusus berjalan di Papua dan Aceh, nampaknya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan di kedua provinsi tersebut. Secara historis Papua dan Aceh memiliki akar konflik dengan  pemerintah  yakni  ada  kecenderungan  konflik  politik  yang  ditandai  dengan  gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh. Pemberian otonomi khusus merupakan kompensasi terhadap kedua wilayah ini yang didera  oleh  konflik  bersenjata  (armed  conflict)  yang  ditunjukkan  dengan  adanya  gerakan separatis (Radjab, 2013). Konflik ini sebetulnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat untuk meredam gejolak separatis ini dengan menjanjikan pembangunan kesejahteraan mereka melalui kebijakan dan status otonomi khusus bagi mereka (Tryatmoko, 2012).  Melalui skema kebijakan desentralisasi  asimetris  (otonomi  khusus)  tidak  hanya  ada  pelimpahan  wewenang  yang  lebih besar dari pusat ke daerah, melainkan juga didukung oleh transfer dana yang begitu besar bagi
mereka (Atas et al., 2020). Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang  bukan  berstatus  wilayah  penerima  otonomi  khusus.  Artinya  mereka  tidak  akan mendapatkan dana otonomi khusus sebagaimana wilayah yang berstatus otonomi khusus. Pola pengaturan  yang  tidak  sebanding  dengan corak  asimetris  pada  dasarnya  menjadi  opsi  politik kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya fundamental dalam suatu negara (N. L. G. S. K. Dewi, 2021). Dalam perjalanannya otonomi khusus Papua dan Aceh yang dijalankan, di tahun 2021 ini telah genap menginjak dua dekade dengan mengacu UU No. 21 tahun 2001 bagi Papua  dan  UU  No.  18  tahun  2001  bagi  Aceh.  Pertanyaannya  kemudian  adalah  seberapa  jauh desain  otonomi  khusus  yang  telah  diimplementasikan  di  Aceh  dan  Papua  ini  berhasil  merias wajah kesejahteraan di kedua provinsi tersebut? Apakah desain otonomi khusus yang diberikan kepada  kedua provinsi  tersebut menjadi  solusi  bagi  segala  persoalan  yang selama  ini  mereka hadapi? Kedua pertanyaan tersebut tentu menjadi perdebatan bagi tataran akademik dan sampai hari ini kebijakan asimetris ini belum menjawab atas segala tantangan persoalan yang dihadapi oleh Aceh dan Papua. Banyak pihak menyebut otonomi khusus ini gagal dilaksanakan. Misalnya dalam konteks Papua, otonomi khusus ada kecenderungan di masyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang kontruktif dengan jerih payah sejak 1950-an dianggap hanya sekedar integrasi Sumber Daya Alam (Integrated of Natural Resources), sementara manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri (paradox of plenty) (Pigai, 2014).
Perdebatan  mengenai  gagal  dan  berhasilnya  pelaksanaan  otonomi  khusus  yang dilaksanakan di Papua dan Aceh memang sangat ambigu. Di satu sisi, pihak yang menganggap otonomi khusus berhasil dilaksanakan mengacu pada dalih besarnya dana yang diberikan dari pusat ke daerah sebagai komitmen pemerintah untuk pembangunan daerah beserta meredam konflik yang terjadi. Hal ini juga terlihat adanya progresifitas pembangunan di kedua provinsi tersebut dibandingkan sebelumnya. Di sisi yang menganggap gagal pelaksanaan otonomi khusus berdalih  pada  hasil  yang  belum  begitu  dirasakan  oleh  masyarakat  bahkan  terkesan  tidak berdampak terhadap perubahan diberbagai aspek baik di Aceh maupun di Papua. Oleh karena itu untuk menguji gagal atau berhasilnya pelaksanaan otonomi khusus yang dijalankan di Aceh dan Papua harus diukur menggunakan barometer yang komprehensif. Bayu Dardias Kurniadi salah seorang dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada memberikan argumen  menarik  untuk  melihat  gagal  dan  berhasilnya  pelaksanaan  otonomi  khusus.  Bayu Dardias  menjelaskan  untuk  menguji  itu  maka  harus  dilihat  dengan  menggunakan  kacamata kesejahteraan  (Dardias,  2012).  Lantas  persoalan  yang  muncul  kemudian  adalah  sejauh  mana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada Aceh dan Papua merelevansikan dirinya dalam mengkotruksi kesejahteraan di kedua provinsi tersebut selama dua dekade?
Harus diakui bahwa dari aspek politik dan ekonomi, penetapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemberian dana desa memiliki arah dan tujuan untuk merevitalisasi sistem pemerintah yang baik dan berkelanjutan (good and sustainable governance), mengurangi rentang  kendali  pemerintahan (span  of  control), dan  memeratakan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyakarat  (Aziz  &  Eng,  2019).  Apalagi  dengan  pendikotomian  kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini yang tidak seimbang melalui desentralisasi asimetris tentu semakin  menguatkan  betapa  seriusnya  negara  memberikan  semacam  wadah  dalam mengakomodasi aspirasi daerah dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagai pengecualian. Hal ini tentu tidak lain adalah salah satu upaya negara untuk membangun kesejahteraan bagi daerah agar mereka mampu setara dan sebanding dengan daerah-daerah lainnya yang lebih baik. Otonomi khusus pada dasarnya dibuat oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas serta berbagai ketimpangan dalam berbagai lini  (Pratama, 2015). Implikasinya bagi Aceh  dan  Papua  adalah  sudahkah  otonomi  khusus  itu  bekerja  untuk  mengurangi  berbagai ketimpangan yang ada di Aceh maupun di Papua? Atau dengan pertanyaan yang sederhana lagi ialah  dampak  besar  apa  yang  telah  ditorehkan  oleh  otonomi  khusus  selama  dua  dekade disandang oleh kedua provinsi itu?
Kebijakan  otonomi  khusus  secara  sepintas  memang  menjadi  kebijakan  yang  mampu memberikan jalan alternatif bagi daerah. Bahkan di negara-negara maju sekalipun dengan istilah devolusi kebijakan ini sukses dilaksanakan. Namun, dalam konteks Aceh dan Papua nampaknya
otonomi  khusus  ini  terlihat  gagap  dan  lambat  sehingga  terlihat  tidak  memiliki  sense  of  crisis terhadap  persoalan  yang  dialami  oleh  Aceh  dan  Papua.  Di  satu  sisi  desentralisasi  asimetris menciptakan berbagai distorsi  yang semakin tajam, dan di sisi lain juga menciptakan peluang yang baik (Fiorillo et al., 2021). Dalam hal ini jika direfleksikan terhadap realitas yang terjadi hari ini di Aceh dan di Papua apabila menggunakan istilah dari Fiorillo dan kawan-kawannya, maka ini sebagai wujud nyata dari distorsi oonomi khusus di Aceh dan di Papua. berbagai penelitian menunjukkan bahwa otonomi khusus gagal memainkan peran dalam membangun kesejahteraan di Aceh dan Di Papua. Alih-alih jika melihat pemberitaan misalnya dari Badan Pusat Statistik per hari ini di Papua masih ditempatkan sebagai provinsi dengan presentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sementara di Aceh disebut sebagai wilayah dengan level kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Bahkan tidak main-main Papua Barat yang mekar dari Papua tahun 2003 menduduki peringkat kedua seIndonesia. Lantas mengapa kebijakan pemerintah ini tidak dipertimbangkan secara  matang?  Ini  yang  sebetulnya  menjadi  pekerjaan  bagi  pemerintah  yang  belum  mampu menata  hubungan  pusat  dan  daerah  secara  harmonis.  Kegagalan  ini  di  satu  sisi  membebani keuangan negara, dan di sisi yang lain melebarkan masalah akibat munculnya pemekaran baru dengan kemiskinan baru. Mengapa demikian?
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Resosudarmo  dan  kawan-kawannya  tentang  wajah pembangunan  di  Papua  setelah  otonomi  khusus  memang  menunjukkan  ada  kemajuan pembangunan dibandingkan sebelum adanya otonomi khusus. Namun, hasil penelitian ini juga menggarisbawahi jika perubahan pembangunan yang berubah ini tidak serta merta berdampak signifikan bagi kesejahteraan di Papua. Hasil penelitian ini menyebut misalnya tingginya angka kemiskinan  di  Papua  khususnya  di  kawasan  rural,  masih  rendahnya  tingkat  pendidikan, infrastruktur, dan juha pembangunan kesehatan yang ada di Papua (Resosudarmo et al., 2014). Temuan ini mengonfirmasi bahwa otonomi khusus tidak berdampak dan menyentuh masalah fundamental  di  Papua.  Misalnya  saja  masalah  pendidikan  dan  kesehatan  seyogyanya  menjadi pelayanan dasar yang semestinya dituntaskan. Hal ini mengingat sektor tersebut berkorelasi kuat dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Papua.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini menekankan bahwa otonomi khusus masih belum memberikan akar penyelesaian bagi  Papua.
Penelitian  yang  selanjutnya  datang  dari  Dewi  dan  kawan-kawannya  tentang  levelitas kemiskinan di Aceh. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa Aceh dan Bengkulu menjadi wilayah pioner kemiskinan teratas di Pulau Sumatera dan masuk dalam sepuluh besar di Indonesia. Aceh dengan anggaran yang besar baik yang bersumber dari APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), dana otonomi khusus, maupun dana bagi hasil minyak dan gas sekalipun tidak mampu mengurai persoalan kemiskinan yang ada di Papua (E. Dewi & Nurzalikha, 2018).  Asumsi awal yang  dapat  dilihat  ialah  baik  Aceh  maupun  Papua  masih  menyandang  sebagai  provinsi  yang belum  bisa  keluar  dar  perangkap  kemiskinan  dan  sekalipun  itu  melalui  penataan  atas  nama otonomi khusus. Ini tentu menjadi sangat kontras sekali dengan kondisi di mana menjadi wilayah yang miskin di tengah kekayanan sumber daya alam yang dimilikinya. Dalam studi politik studi sumber daya alam, Aceh dan Papua selalu divisualisasikan dengan julukan “paradox of plenty” atau “resource curse”. Hal ini memang menarik bagaimana menjadi miskin di tengah kekayaanya selama ini. Namun dalam perspektif lain bahwa kemiskinan dan persoalan kesejahteraan di Aceh dan Papua menjadi bentuk pendistorsian otonomi khusus yang tidak memiliki sense of crisis atas masalah Aceh Papua di satu sisi dan di sisi yang lain otonomi khusus ini belum mampu merespon masalah kesejahteraan di Aceh Papua.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat selama dua dekade otonomi khusus ini berjalan, sejauh mana kebijakan asimetris ini bekerja membenahi kesejahteraan yang ada di Aceh dan Papua. Rumusan masalah utama yang akan diangkat ialah penerapan otonomi khusus bagi Aceh dan Papua selama ini apakah merupakan bentuk dari pendistorsian asimetris atau masih ada peluang atas kebijakan asimetris ini untuk membangun kesejahteraan yang ada pada kedua provinsi tersebut. Apabila memungkingkan desain asimetris seperti apa yang bisa membangun kesejahteraan tersebut? Pertanyaan itu menjadi penting untuk dilakukan dengan pertimbanagn dua dekade otonomi khusus yang berjalan di Aceh Papua belum menggembirakan bagi semua pihak.  Penulis  akan  mencoba  menggunakan  pendekatan  kesejahteraan  dengan mengkomparasikan  sejauh  mana  kesejahteraan  itu  akan  dicapai  khususnya  dalam  lintasan
penerapan otonomi asimetris. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah bahwa otonomi khusus selama ini dipahami sebagai instrumen untuk menata hubungan pusat dan daerah agar terlihat harmonis. Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk membuktikan bahwa  dua  dekade  otonomi  khusus  ini  masih  sarat  dengan  praktik  pendistorsian  hubungan asimetris Aceh Papua sampai hari ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Melalui pendekatan tersebut penulis percaya bahwa dalam penelitian kualitatif kebenaran adalah sesuatu yang dinamis dan dapat dicari melalui  pemahaman terhadap objek yang dikaji secara mendalam. Penggunaan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini setidaknya memiliki dua keunggulan.  Pertama  melalui  metode  tersebut  maka  peneliti  akan  dipermudah  dalam mengumpulkan berbagai data baik dari data yang bersumber dari kepustakaan, seperti otoritas berwenang, media, buku, jurnal, atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang menjadi kajian penelitian ini. Kedua, melalui metode tersebut peneliti memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan  data  dengan  mengkomparasikan  terhadap  realitas  obek  penelitian  yang dikaji.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dari  tanggal  1  Juli  2021  sampai  1 November  2021.  Objek  yang  dijadikan  lokus  dalam  penelitian  ini  yakni  pelaksanaan  otonomi khusus di Aceh dan Papua. Alasan lokus penelitian itu dipilih karena selama ini pendekatan yang digunakan dalam memahami kebijakan otonomi khusus masih menggunakan pemaknaan yang umum  yakni  sebatas  hubungan  pusat  dan  daerah  agar  harmonis.  Berangkat  dari  banyaknya pendekatan tersebut dalam memahami kebijakan otonomi khusus maka peneliti akan mencoba dengan  pendekatan  yang  baru,  yakni  dengan  pendekatan  kesejahteraab  sebagai  unsur kebaharuan  penelitian.  Pendekatan  itu  digunakan  karena  sangat  relevan  dengan  persoalan  di Aceh  Papua,  yakni  menyangkut  isu  kesejahteraan  yang  menyiratkan  kemiskinan  di  tengah kekayaan sumber daya alam
Kebaharuan  dari  penelitian  ini  selain  dari  metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti, yakni terletak isu yang diangkat. Tahun ini menjadi tahun yang sangat paradoksal bagi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh Papua. Dua dekade sudah otonomi khusus dilaksanakan, namun di satu sisi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh Papua dianggap gagal total, karena tidak mampu  merespon  berbagai  persoalan  pelik  yang  ada  di  Aceh  Papua.  Di  sisi  lain,  pemerintah menganggap bahwa kebijakan otonomi khusus di Aceh Papua berhasil dilaksanakan secara baik. Sebagai jalan alternatif, maka penelitian ini menjadi jalan tengah untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan otonomi khusus Aceh Papua dikatakan gagal, dan sejauh mana otonomi khusus ini dikatakan berhasil. Sementara itu peneliti dalam melakukan tahapan penelitian menggunakan konsepnya  Creswell.  Tahapan  penelitian  kualitatif  menurut  Creswell  terdiri  atas  identifikasi masalah,  penelusuran  kepustakaan,  maksud  dan tujuan  penelitian,  pengumpulan data,  analisa dan penafsiran data, serta pelaporan penelitian (Raco, 2018).

## HASIL DAN DISKUSI
Persoalan Aceh dan Papua tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan mudah. Apalagi dengan lambatnya negara dalam membangun kesejahteraan yang ada di Aceh dan Papua. Akar kesejahteraan  pada  dasarnya  menjadi  pekerjaan  besar  bagi  negara  untuk  menunaikan kewajibannya. Walaupun negara telah berusaha membangun kesejahteraan melalui pola otonomi khusus yang diiringi  dengan  dana  otonomi  khusus namun nyatanya belum  membuahkan  hasil seperti  apa  yang  diharapkan.  Kesejahteraan  pada  dasarnya  memiliki  banyak  wajah (multidimensional). Ia dapat dilihat dari berbagai sisi dan tidak bisa dibangun dengan dimensi tunggal. Oleh karena itu ini menjadi tugas dari negara untuk memikirkan kebijakan yang tepat dalam  membangun  kesejahteraan  yang  ada  di  Aceh  dan  Papua.  Selain  itu,  kesejahteraan  yang dinarasikan di Aceh Papua pada dasarnya tidak lepas dari aspek politik yang ada. Hal ini melihat
atas  semangat  lahirnya  kebijakan  asimetris  bagi  Aceh  Papua  sebagai  bentuk  resistensi  politik negara agar tetap bisa mengendalikan segala kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Aceh dan Papua. bentuk resistensi politik tersebut kemudian tercermin dalam regulasi UU No. 21 tahun 2001 bagi Papua dan UU No. 18 tahun 2001 bagi Aceh. Dengan demikian pertanyaan yang kembali muncul  adalah  bagaimana  kebijakan  otonomi  khusus  selama  dua  dekade  ini mempertanggungjawabkan kesejahteraan atas nama Aceh dan Papua?

## Paradox of Plenty Aceh-Papua dan Otonomi Khusus
Kekayaan sumber daya alam yang ada di Aceh dan Papua telah menciptakan berbagai persoalan yang terlalu kompleks. Sejak awal konflik berbasis sumber daya telah memicu berbagai perseteruan hebat antara pusat dan daerah sehingga kebijakan otonomi khusus dipaksa untuk memainkan peran dalam membangun narasi kesejahteraan. Melihat kondisi Aceh dan Papua yang memang  agak  jauh  tertinggal.  maka  tejadilah  proses  negosiasi  kedua  belah  pihak  di  mana kesejahteraan menjadi tujuan yang akan dicapai. Artinya korelasi kesejahteraan, sumber daya alam, dan otonomi khusus menjadi saling bertautan untuk membangun dua provinsi itu menjadi lebih bermartabat. Usaha pemerintah melalui jalur otonomi khusus tidak lain adalah upaya untuk menghilangkan  stigma  paradox  of  plenty  bagi  Aceh  Papua.  Istilah  ini  cukup  popular  dan barangkali sangat relevan jika dikontekstualisasikan kepada Aceh dan Papua. Kekayaan sumber daya  alam  yang  mereka  miliki  tidak  membuat  mereka  menjadi  wilayah  yang  sejahtera  dan berkeadilan.  Seolah-olah  kekayaan  alam  tersebut  menghambat  dan  menjadi  perangkap  bagi mereka. Miskin di tengah kekayaan sumber daya. Tenti ini menjadi irasional bagaimana kekayaan yang dimiliki justru memiskinan diri mereka.

## Table.1 Region Kaya SDA dan Karakteristik Konflik
No. Provinsi Resource utama Level Konflik Konflik yang Termanifestasikan 1 Aceh Natural Gas, Timber High Well articulated secessionist political movement Significant violent insurgency by an organised rebel group (GAM) 2 Papua Oil, Copper, Gold, Natural Gas, Timber Medium Fragmented and poorly articulated secessionist political movement Minor violent insurgency by a less organised rebel group (OPM) 3 Riau Oil, natural gas, minerals, timber Low Minor political secessionist sentiment 4 Kalimantan Timur Oil, natural gas, minerals, timber Low Minor political secessionist sentiment
Sumber: (Tadjoeddin, 2007)
Berdasarkan pemetaan kekayaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Tadjoeddin di setiap regionnya terlihat jelas bahwa Aceh Papua menjadi wilayah dengan levelitas konflik yakni “tinggi”  untuk  Aceh  dan  “medium”  untuk Papua.  Sementara  di dua  provinsi  lainnya  tergolong masih rendah. Melalui data tersebut penulis ingin menunjukkan suatu korelasi antara kekayaan sumber daya alam dengan manifestasi konflik. Aceh dan Papua menjadi wilayah yang memiliki karakteristik  berbeda.  Kedua  provinsi  tersebut  masih  mengalami  persoalan  pelik  dalam kesejahteraan. Oleh karenanya posisi otonomi khusus berada diantara kekayaan sumber daya alam di Aceh Papua dan manifestasi konflik.
Walaupun  jika  dilacak  secara  mendalam,  keduanya  juga  memiliki  karakter  perbedaan  yang mencolok  jika  diamati  dari  pemberlakuan  otonomi  khusus.  Dalam  konteks  Aceh,  gejolak kesejahteraan masih terjadi namun narasi-narasi yang terbangun tidak sekuat apa yang ada di Papua. Berbagai persoalan kesejahteraan masing menghantui Aceh Papua sampai detik ini dan dalam  konteks  inilah  keberhasilan  otonomi  khusus  selama  ini  patut  dipertanyakan.  Adanya
kekayaan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  Aceh  maupun  di  Papua  pada  dasarnya  juga  turut berkontribusi  dalam  mmenekan  pemerintah  secara  tidak  langsung.  Hingga  akhirnya  proses negosiasi  panjang  kedua  provinsi  tersebut  terjadi  melalui  kebijakan  otonomi  khusus  dengan pertimbangan  tertentu.  Namun  di  samping  itu,  tujuan  kesejahteraan  di  Aceh  dan  Papua  juga menjadi  sasaran  sebagai  cara  dalam  membangun  hubungan  pusat  dan  daerah  agar  lebih harmonis dan tertata.
Perjalanan dua dekade otonomi khusus bagi Aceh Papua sampai detik ini masih diwarnai dengan  narasi-narasi  ketidakadilan  dan  juga  isu  menurunnya  kesejahteraan.  Padahal  hadirnya otonomi  khusus  ini  tidak  lain  adalah  upaya  untuk  menciptakan  keadilan  demokratis  yang sesungguhnya  (L,  2020). Ini  yang  seharusnya  menjadi  refleksi  kritis  bagi  negara  terhadap kebijakan asimetris selama ini. Harus diakui bahwa selama ini Aceh dan Papua menerima dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan ini juga  menjadi  bentuk  dari  tuntutan  wilayah  kedua  tersebut  sebagai  penyumbang  kekayaan sumber  daya  alam  yang  masuk  dalam  keuangan  negara.  harus  diakui  memang  dana  otonomi khusus  ini  mengalami  eskalasi  yang  cukup  besar.  Di  dalamnya  juga  tidak  lupa  melekat  dana infrastruktur sebagai stimulus pemerintah dalam membangun baik di Aceh mapaun di Papua. gambar 1 dan 2 berikut merupakan eskalasi dana otonomi khusus yang ada di Aceh mulai tahun 2008 dan di Papua mulai tahun 2001 . Sementara itu untuk dana otonomi khusus Aceh dari tahun 2008-2019  yang  diberikan  Pemerintah  Pusat  juga  mengalami  peningkatan  sebagaimana  yang terjadi di Provinsi Papua.

## Gambar. 1
Dana Otonomi Khusus Papua 2002-2019
Sumber: bpkad.papua.go.id

## Gambar.2

## Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2019 (Rp Triliun)
Sumber: Paparan Kementerian Keuangan pada FGD Evaluasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Keistimewaan DIY, 21 Maret 2019
Data-data di atas terlihat jelas di mana ada peningkatan jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah  Pusat.  Aceh  mendapatkan  dana  otonomi  khusus  mulai  tahun  2008  dan  Papua mendapatkan  dana  yang  sama  mulai  tahun  2002.  Pada  konteks  Papua  maka  kurang  lebih  19 tahun selalu mendapatkan dana tersebut sementara Aceh kurang lebih selama 12 tahun dengan dana yang sama. Artinya kedua wilayah itu menjadi penerima dana tersebut lebih dalam lintasan satu  decade.  Peningkatan  dana  otonomi  khusus  tersebut  sebetulnya  sebagai  stimulus  untuk pembangunan  daerah.  Hal  ini  mengingat  bahwa  dengan  adanya  wilayah  yang  dapat meningkatkan  pendapatan  per  kapita,  produktivitas,  penyerapan  tenaga  kerja,  pengentasan kemiskinan, dan elemen lainnya maka suatu daerah akan berhasil meningkatkan kesejahteraanya (Zulham,  2015).  Pada  kenyataanya  otonomi  khusus  ini  ternyata  tidak  mampu  membuat  Aceh Papua bias mensejajarkan wilayahnya dengan wilayah lain yang lebih maju. Ketidakmampuan Aceh dan Papua dalam mengejar ketertinggaln inilah yang disebut dengan divergensi. Padahal semangat otonomi khusus yakni ingin menggeser keadaan Aceh Papua dari divergensi menuju konvergensi.  Dana  yang  demikian  besar  menjadi  dorongan  untuk  mensejajarkan  diri  dengan wilayah  lain  yang  lebih  maju  dengan  mengejar  ketertinggalanya.  Pada  akhirnya  kesenjangan antar kabupaten/kota yang ada di Aceh Papua semakin mengecil. Namun tujuan otonomi khusus untuk konvergensi ini belum terwujud bahkan mengalami pendistorsian tujuan awalnya.

## Otonomi Khusus dan Tantangan Membangun Kesejahteraan
Baik  Aceh  dan  Papua  realitas  kesejahteraan  belum  mampu  diwujudkan  sebagaimana yang diharapkan. Dalam implementasinya kebijakan otonomi khusus masih diwarnai berbagai tantangan  diberbagai  lini  yang  belum  tertuntaskan.  Padahal  elemen-elemen  kesejahteraan  itu sangat bersifat multidimensional mulai dari aspek ekonomi, politik, social, budaya, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lainya. Di masing-masing lini juga memiliki turunan yang luas  misalnya  seperti  social  yang  melahirkan  berbagai  fenomena  kemiskinan,  ketimpangan, pengangguran  dan  lainnya.  Sementara  di  saat  yang  sama  kebijakan  otonomi  khusus  yang dijalankan  selama  ini  belum  bekerja  dengan  baik  dalam  membangun  kesejahteraan  tersebut. Otonomi  daerah  pada  awalnya  dituntut  untuk  menjadi  katalisator  terhadap  pembangunan  di daerah khususnya di wilayah otonom khusus. Kepentingan ini dilakukan karena pembangunan misalnya  lini  infrastruktur  menjadi  bagian  dari  prasyarat  menuju  kesejahteraan.  Namun,  jika berkaca  dari  buah  otonomi  khusus  selama  ini  ternyata  tidak  berdampak  pada  pembangunan insfrastruktur  pembangunan  di  daerah  baik  di  Aceh  maupun  di  Papua.  Artinya  Dana  Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  Daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional  tidak  berjalan  dengan  baik (Susanti & Fahlevi, 2015).
Tabel 1. Indeks Pembangunan Infras No Districts/Municipalities Infrastructure Development Index 2015 2016 2017 2018 2019 1 Aceh Barat 0.652 0.704 0.687 0.704 0.708 2 Aceh Barat Daya 0.376 0.354 0.374 0.388 0.375 3 Aceh Besar 0.745 0.746 0.752 0.793 0.757 4 Aceh Jaya 0.656 0.591 0.608 0.664 0.603 5 Aceh Selatan 0.610 0.575 0.594 0.642 0.598 6 Aceh Singkil 0.559 0.612 0.680 0.616 0.601 7 Aceh Tamiang 0.668 0.662 0.672 0.695 0.678 8 Aceh Tengah 0.478 0.512 0.507 0.540 0.530 9 Aceh Tenggara 0.602 0.581 0.588 0.634 0.611 10 Aceh Timur 0.663 0.655 0.656 0.703 0.674 11 Aceh Utara 0.700 0.696 0.686 0.746 0.703 12 Bener Meriah 0.628 0.672 0.676 0.686 0.674 13 Bireuen 0.661 0.623 0.634 0.688 0.644 14 Gayo Lues 0.188 0.267 0.269 0.233 0.274 15 City of Banda Aceh 0.797 0.714 0.719 0.762 0.732 16 City of Langsa 0.108 0.126 0.148 0.141 0.152 17 City of Lhokseumawe 0.646 0.598 0.619 0.679 0.621 18 City of Sabang 0.800 0.638 0.653 0.651 0.807 19 City of Subulussalam 0.385 0.471 0.474 0.474 0.495 20 Nagan Raya 0.698 0.640 0.650 0.715 0.664 21 Pidie 0.711 0.701 0.694 0.747 0.721 22 Pidie Jaya 0.652 0.612 0.636 0.665 0.644 23 Simeulue 0.617 0.787 0.785 0.718 0.806 Rata-rata 0.591 0.589 0.598 0.621 0.612 Disparitas regional 0.297 0.265 0.256 0.270 0.255
Sumber: (Fahmi & Purnamadewi, 2020)
Indeks pembangunan infrastruktur di Aceh  menunjukkan disparitas yang cukup tajam. Ketidakmerataan  tersebut  tentu  menjadi  hambatan  dalam  masalah  kesejahteraan.  Adanya kebijakan  otonomi  khusus  yang  diikuti  transfer  fiskal  dari  pusat  ke  daerah  nampaknya  tidak diikuti oleh kapasitas pemerintah local dalam mengelola seluruh resourse yang ada (Sukarniati et al., 2004). Dalam konteks ini Aceh tercermin dengan indeks pembangunan infrastruktur yang cenderung  ada  gap  antara  wilayah  urban  dan  rural.  Padahal  kurang  lebih  dari  satu  dekade transfer  fiskal  cenderung  meningkat,  namun  tidak  diimbangi  dengan  pengelolaan  dana  yang memadai  dari  pemerintah  loka  itu  sendiri.  Infrastructur  pembangunan  setiap  region  akan memiliki skor tinggi jika IDI (Insfrastructure Development Index) yang dicapai lebih dari lebih dari 0,597  (IDI > 0.597) dan sebaliknya pembangunan setiap region akan rendah jika kurang dari 0,597  (IDI < 0.597) (Fahmi & Purnamadewi, 2020). Pada data  di atas terlihat disparitas IDI di Aceh yang cukup tajam.
Begitupun  yang  terjadi  di  Provinsi  Papua  sebagai  wilayah  penerima  otonomi  khusus sebagaimana  Aceh.  Bahkan  bias  diungkap  bahwa  di  Papua  jauh  lebih  memprihatinkan  jika dibandingkan dengan Aceh. Hal ini sangat Nampak terlihat di mana Papua memang beberapa tahun  terakhir  ini  bahkan  sejak  awal  sebetulnya  masih  hidup  dalam  keterkukungan  dengan kemiskinan.    Banyak  kalangan  telah  mengetahui  soal  tanah  Papua  yang  menyimpan  begitu banyak  kekayaan alam,  namun kemiskinan  masih  menjadi  ironi.  Tidak pelak,  bila  kemiskinan menjadi pemantik gejolak di Papua (Kambu, 2019). Jika dibandingkan dengan Aceh maka Papua di samping menerima fiscal otonomi khusus yang lebih besar juga mendapatkan DBH SDA (dana bagi hasil sumber daya alam) yang lebih besar. Melalui realitas itu maka yang menjadi pertanyaan public adalah mengalir dan terdistribusi ke siapa uang tersebut? Mekanisme seperti apa yang dibangun  antara  pemerintah  dengan  Papua  dalam  membangun  kesejahteraan  di  tengah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
kemiskinan yang masif? Ini menjadi pertanyaan penting bagi refleksi Negara yang dituntut serius dalam menangani kesejahteraan di Papua. Dua decade kebijakan otonomi khusus dengan regulasi turunan yang mengikutinya nampaknya tidak bekerja dengan baik bahkan disebut banyak pihak mengalami kebuntuan kebijakan (distorsi kebijakan).
Keprihatinan terhadap kondisi Papua masih terpampang jelas. Dilihat dari berbagai sisi Papua sangat  mudah  untuk  dikenali  bahwa  pembangunan  masih  belum  menggembirakan.  Aspek pelayanan  public,  pembangunan  infrstruktur,  pendidikan,  kesehatan,  politik,  ekonomi, kemiskinan,  pengangguran,  serta  HDI  Papua  masih  menjadi  isu  yang  memiliki  pertautan  satu sama  lainnya.  sampai  saat  ini  pertautan  tersebut  belum  mampu  disentuh  dengan  kebijakan pamungkas  Negara  melalui  otonomi  khusus.  Mengapa?  Selama  dua  decade  ini  bagaimana otonomi khusus diimpelentasikan di Papua? Selama persoalan social seperti kemiskinan masih merundung Papua, maka gejolak-gejolak konflik akan terus bergejolak dan bergeming di tanah Papua. Pada konteks inilah Negara sebetulnya dituntut untuk berkomitmen dalam membangun kesejahteraan di Papua. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Penelitian dan  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia) setidaknya  ada  empat  factor  yang  melatarbelakangi  konflik hebat  di  Papua.  Salah  satunya  LIPI  menyebut  dsalah  satunya  adalah  faktor  kegagagalan pembangunan Papua oleh Pemerintah Pusat (Marit & Warami, 2018).  Factor tersebut semakin jelas pasca dua decade otonomi khusus di Papua. Otonomi khusus sama sekali tidak menjadi jalan tengah  dalam  masalah  kesejahteraan  di  Papua.  Hal  ini  mengingat  jurus  otonomi  khusus  dari Pemerintah  Pusat  telah  berkiprah  dua  decade.  Atas  dasar  itulah  pemerintah  dituntut  untuk mengevaluasi kembali secara total keberadaan otonomi khusus dengan format yang lebih ideal bagi kesejahteraan di Papua.

## KESIMPULAN
Dua  dekade  sudah  desentralisasi  asimetris  (otonomi  khusus)  dijalankan  di  Aceh  dan  Papua. pemberian  otonomi  khusus  bagi  Aceh  Papua  di  samping  motif  politik  juga  sebagai  isu kesejahteraan di Aceh Papua. perjalanan otonomi khusus yang ada di Aceh dan Papua sama sekali tidak menjadi jalan tengah bagi masalah Aceh Papua. ini yang seringkali banyak pihak menyebut ironis dengan kalimat “paradox of plenty”. Miskin di dalam keterlimpahan kekayaan sumber daya alam. Pasca dua dekade sekalipun wajah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, HDI, IDI, dan  wajah  lainnya  masih  merias  Aceh  dan  Papua.  kebijakan  otonomi  khusus  yang  digadang- gadang  Pemerintah  Pusat  sebagai  jalan  tengah  atas  masalah  kesejahteraan  belum  mampu menyudahi persoalan pelik yang dialami masyarakay Aceh dan Papua selama ini. Ada semacam pendistorsian  kebijakan  yang  dijalankan.  Hal  ini  mengingat  keseriusan  kebijakan  ini  dengan diikuti oleh pelimpahan fiscal baik melalui dana otonomi khusus di Aceh yang mulai tahun 2008 dan di Papua mulai tahun 2008. Namun desentralisasi asimetris ini beserta regulasi turunannya belum mampu membawa Papua dan Aceh menjadi wilayah yang setara dengan wilayah lainnya. Papua masih menempati wilayah sebagai angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sementara Aceh masih menjadi wilayah dengan kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Dua wilayah yang sama-sama menerima perlakuan asimetris namun belum cukup handal dalam mengejar segala ketertinggalan yang dialaminya. Negera dituntut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan  mendesain  kebijakan  yang  ideal  bagi  akselerasi  kesejahteraan  bagi  Aceh  dan  Papua sebagaimana yang diharapkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Saya  ucapkan  terima  kasih  kepada  keluarga  besar  di  Departemen  Politik  Pemerintahan Program  Master  di  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta  yang  selalu  menumbuh-kembangkan iklim akademik yang sangat dinamis sehingga mendorong untuk menciptakan karya ini. Kepada rekan-rekan konsentrasi politik lokal khususnya di mata kuliah desentralisasi dan pemerintahan daerah yang sangat luar biasa dalam memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika penataan hubungan pusat dan daerah. Selain itu saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan kerja saya khususnya dosen-dosen ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Selamat Sri Kampus 2 batang. Melalui tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu dan pengetahuan dalam lingkup otonomi khusus ke depannya. Tidak lupa juga kepadare repada rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan, saya ucapkan terima kasih banyak hingga akhirnya membantu penyelesaian tulisan ini sampai akhir.

## REFERENSI
Atas, E., Dana, T., Khusus, O., Aceh, D. I., & Budiratna, H. (2020). Jurnal Indonesia Sosial Sains. Urnal Indonesia Sosial Sains , 1 , 402 – 414.
Aziz, N. L. L., & Eng, M. (2019). Membangun Identitas Nasional Dalam Perspektif Desentralisasi
Dan Otonomi Daerah. Masyarakat Indonesia , 45 (1), 47 – 61. http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/884
Dardias, B. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Kompas . Dewi,  E.,  &  Nurzalikha,  S.  (2018). Returning  Government  Policy  for  Poverty  Reduction  in  Aceh . IX (31), 40 – 49.
Dewi,  N.  L.  G.  S.  K.  (2021).  Aktual  justice. Aktual  Justice:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai , 6 (1), 101 – 120. Fahmi, M., & Purnamadewi, Y. L. (2020). The Impact of Disparity in Infrastructure Development on Aceh ’ s Economic Performance : An Inter -Provincial Analysis . 66 (2), 141 – 156.
Fiorillo,  F.,  Giuranno,  M.  G.,  &  Sacchi,  A.  (2021).  Asymmetric  decentralization:  distortions  and opportunities.  In Economia  Politica (Vol.  38,  Issue  2).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/s40888-020-00211-7
Kambu, Y. (2019). Kehadiran Negara melalui Otonomi Khusus di Papu: Studi Kasus Dampak Otsus Pada  Ekonomi  Orang  Asli  Papua). Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 53 (9), 1689 – 1699. L,  D.  S.  (2020). Implementasi  Kebijakan  Otonomi  Khusus  di  Aceh  Implementation  of  Special Autonomy Policies In Aceh . 11 (1), 65 – 83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580 Marit, E. L., & Warami, H. (2018). Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmu Sosial FISIP Universitas Cenderawasih , 16 (1), 41 – 46. Pigai, N. (2014). SOLUSI DAMAI DI TANAH PAPUA (MENGUBUR TRAGEDI HAM DAN MENCARI JALAN KEDAMAIAN) 1 Natalius Pigai 2. Solusi Damai Di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM Dan Mencari Jalan Kedamaian) , 11 (september 2013), 23 – 38. https://media.neliti.com/media/publications/72813-ID-solusi-damai-di-tanah-papua- mengubur-tra.pdf
Pratama,  A.  Y.  (2015).  Pelaksanaan  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Tata  Kelola  Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 10 (1), 6 – 14. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5434/2019 Raco,  J.  (2018). Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya . https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
Radjab,  S.  (2013).  Problem  hak  asasi  manusia  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah. Al-Daulah ,
2 (2), 223 – 240.
Resosudarmo, B. P., Mollet, J. A., Raya, U.  R., & Kaiwai, H. (2014). Development in Papua after special  autonomy. Regional  Dynamics  in  a  Decentralized  Indonesia ,  433 – 459. https://doi.org/10.1355/9789814519175-025
Sukarniati, L., Ramadhona, F., & Lubis, A. (2004). Determinants of Local Original Income The Era of Special Autonomy for the Government of Aceh Province . 11 (1), 93 – 107.
Susanti, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja Modal  Daerah  (  Studi Empiris  Pada Kabupaten  / Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) ,
1 (1), 189 – 191.
Tadjoeddin, M. Z. (2007). A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development. CRISE Working Paper , November 2007 , 1 – 43.
Tryatmoko,  M.  W.  (2012).  Problem  Demokratisasi  Dalam  Desentralisasi  Asimetris  Pascaorde
Baru. Masyarakat Indonesia , 38 (2), 269 – 296.
Zulham, T. (2015). The Impact of Special Autonomy on the Convergence of Regional Economic Growth in Aceh, Indonesia. ACEH INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 4 (1).