## HUKUM MATERIIL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (TINJAUAN UNDANG- UNDANG DAN HUKUM ISLAM)
Osman
(Hukum Keluarga Islam, IAIN Madura, Jln. Raya Panglegur Tlanakan Pamekasan, 69371, osman.ubaidillah@gmail.com)
Kudrat Abdillah Fakultas Syariah, IAIN Madura, Jln. Raya Panglegur Tlanakan Pamekasan, 69371, dratlah2024.ka@gmail.com)

## Abstrak:
Dalam  al-Quran  dan  As-Sunnah  peradilan  merupakan  perkara  yang  disyariatkan. Allah  SWT  memerintahkan  untuk  memutuskan  hukum  atau  menghukumi  umat manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nabi Mohammad secara langsung mengadili  dan  menghukumi  perkara  yang  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat dengan  hukum-hukum  Allah.  Nabi  Mohammad  SAW  juga  memberikan  keputusan dalam beberapa masalah seperti masalah hisbah ketika beliau mendapati pedagang di pasar  yang  mencampur  gandum  basah  dengan  gandum  kering;  dalam  masalah mengenai  penetapan  harga;  dalam  perselisihan  antara  Zubair  bin  Awwam  dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. Saat ini kegiatan ekonomi syariah  dan  penyelesaiannya  juga  berkembang  pesat  di  Indonesia  seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, selain itu dapat didasarkan pada PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah.  Dalam  penelitian  ini  yang  hendak  dikaji adalah bagaimana Hukum materiil penyelesaian sengketa ekonomi syariah tinjauan undang-undang  dan  hukum  islam,  dengan  metode  penelitian  kepustakaan  (library research) . (In  the  Qur'an  and  As-Sunnah  the  judiciary  is  a  matter  that  is prescribed.  Allah  SWT  ordered  to  break  the  law  or  punish  humanity  with what  Allah  revealed.  Prophet  Mohammed  directly  tried  and  punished  the case that appeared in the midst of society with the laws of God. The Prophet Mohammad  SAW  also  made  decisions  on  a  number  of  issues  such  as  the problem  of  hisbah  when  he  found  traders  in  the  market  who  mixed  wet wheat with dried wheat; in matters regarding pricing; in a dispute between Zubair  bin  Awwam  and  an  Ansar  in  the  matter  of  irrigation  and  so  on.  At present,  sharia  economic  activities  and  their  solutions  are  also  developing rapidly in Indonesia, such as the resolution of sharia economic disputes is the

## Osman Kudrat Abdillah
authority  of  the  Religious  Courts,  besides  that  it  can  be  based  on  PERMA Number  14  of  2016  concerning  Procedures  for  Settling  Sharia  Economic Cases. In this study, what is intended to be examined is how the material law of  sharia  economic  dispute  resolution  reviews  laws  and  Islamic  law,  with library research methods.)
Kata Kunci :
Kata kunci; Hukum Materiil, Ekonomi syariah, Undang-undang,
Hukum Islam

## Pendahuluan
Keberadaan  ekonomi  yang  mengalami  perkembangan yang  pesat,  maka  sistem  penyelesaian  sengketapun  juga berkontribusi  bagi  ekonomi  Islam  dimasa  depan.  Konsep pemikiran  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi  Islam menjadi  penting  diperdebatkan  disebabkan  dua  hal. Pertama , ekonomi  Islam  jika  menggunakan  pendekatan  sistem,  maka salah  satu  sub  sistem  yang  juga  menjadi  instrument  penting tegaknya  ekonomi  Islam  dalam  menghadapi  tantangan ekonomi  global  adalah  menemukan  model  penyelesaian sengketa  ekonomi  Islam  yang  adil  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Makna adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa,  melainkan  tidak  berbuat  zalim  antar  sesama  manusia. Kedua , Manusia sebagai subyek yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan  ekonomi  bukan  tidak  mungkin  akan berbenturan  satu  dengan  yang  lain  karena  masing-masing mempunyai  kualitas,  gagasan,  sikap  dan  kepentingan  yang berbeda-beda  dimana  hal  tersebut  dapat  memicu  terjadinya konflik  di  antara  mereka.  Penyelesaian  sengketa  dibutuhkan untuk  menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  saja  terjadi disebabkan  kondisi  tersebut.  Ekonomi  adalah  persoalan manusia  yang  selalu  berkembang  dengan  dinamika.  Oleh karena itu selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah-masalah  ekonomi  yang  terjadi  pada  masa  kini Keberadaan  ekonomi  yang  mengalami  perkembangan  yang pesat,  maka  sistem  penyelesaian  sengketapun  juga
33
berkontribusi  bagi  ekonomi  Islam  dimasa  depan.  Konsep pemikiran  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi  Islam menjadi  penting  diperdebatkan  disebabkan  dua  hal. Pertama , ekonomi  Islam  jika  menggunakan  pendekatan  sistem,  maka salah  satu  sub  sistem  yang  juga  menjadi  instrument  penting tegaknya  ekonomi  Islam  dalam  menghadapi  tantangan ekonomi  global  adalah  menemukan  model  penyelesaian sengketa  ekonomi  Islam  yang  adil  bagi  para  pihak  yang bersengketa. Makna adil di sini bukanlah sama rata dan sama rasa,  melainkan  tidak  berbuat  zalim  antar  sesama  manusia. Kedua , Manusia sebagai subyek yang terlibat langsung dengan persoalan-persoalan  ekonomi  bukan  tidak  mungkin  akan berbenturan  satu  dengan  yang  lain  karena  masing-masing mempunyai  kualitas,  gagasan,  sikap  dan  kepentingan  yang berbeda-beda  dimana  hal  tersebut  dapat  memicu  terjadinya konflik  di  antara  mereka.  Penyelesaian  sengketa  dibutuhkan untuk  menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  saja  terjadi disebabkan kondisi tersebut.
Ekonomi  adalah  persoalan  manusia  yang  selalu berkembang  dengan  dinamika.  Oleh  karena  itu  selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah-masalah ekonomi  yang  terjadi  pada  masa  kini.  Di  Indonesia  sistem ekonomi  syariah  merupakan  sistem    ekonomi  yang    harus diperkuat  karena  tergolong  relatif  baru,  dibandingkan  dengan industri-industri  keuangan  dan  bisnis  konvensional.  Namun, dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  ekonomi  tumbuh  dan berkembang  sangat  pesat.  Pada  saat  ini  telah  menjadi  bagian terpenting  dan  strategis  sebagai  salah  satu  motor  penggerak roda perekonomian Indonesia. 1
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  dirumuskan “bagaimana Hukum  materiil  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  tinjauan undang-undang dan hukum islam ”.
1 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syari’ah,  Cet.  1  (Jakarta:  Gema  Insani, 2001), hlm. 4.

## Osman Kudrat Abdillah
Dalam  penulisan  ini  penulis  mengalisis  dengan  critical teori  Jurgen  Habermas . Dalam  teori  Jurgen  Habermas  Ada empat  klaim  dalam  rasionalitas  komunikatif  atau  tindakan komunikatif  agar  kesaling-pengertian  dapat  dicapai,  yaitu  : Pertama, yang  dikatakan  jelas  dan  dapat  dimengerti ( understandability ). Kedua, mengungkapkan  sesuatu  dengan benar ( truth ). Ketiga, berkata dengan jujur atau mengungkapkan diri apa adanya ( sincerity ). Keempat, menyatakan sesuatu sesuai dengan  norma  komunikasi  ( rightness )  sehingga  pembicaraan dapat dimengerti orang lain. Disamping empat klaim tersebut, ada  empat  syarat  lagi  untuk  terlaksananya  komunikasi  yang ideal/rasional,  yaitu  : Pertama, setiap  partisipan  diberi  ruang berpartisipasi  aktif  dalam  diskursus  dan  bebas  mengajukan kritik  terhadap  sudut  pandang  pastisipan  lainnya. Kedua, dialog berjalan bebas tanpa paksaan, dominasi dan permainan kuasa. Ketiga, partisipan  dapat  memahami  perbedaan  kriteria validitas klaim teoretis, moral-praktis dan estetis yang muncul dalam  dialog  dan  menyelesaikan  dialog  serta  perbedaaan melalui  argumentasi. Keempat, adanya  konsensus  rasional terbuka terhadap perubahan dan pertimbangan lebih lanjut. 2
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library  research), yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka. 3 Menurut  Abdul Rahman  Sholeh,  penelitian  kepustakaan (library  research) ialah penelitian  yang  mengunakan  cara  untuk  mendapatkan  data informasi  dengan  menempatkan  fasilitas  yang  ada  di  perpus, seperti  buku,  majalah,  dokumen,  catatan  kisah  kisah  sejarah. 4
2 Ibid.,25-26. Zaprulkhan, Filsafat  Ilmu  Sebuah  Analisis  Kontemporer, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2015),  291.
3 Mahmud,metode  penelitian  pendidik  an,(Bandung:  pustaka  setia,  2011), hlm.31 4 Abdul Rahman Sholeh, Pendidik an Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63
35
Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

## Hukum  Materiil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Pada Masa Nabi Dan Sahabat
Ajaran  sistem  penyelesaian  sengketa  Islam  sebenarnya dapat  kita  lihat  dari  kejadian  sehari-hari  yang  terjadi  di masyarakat  Arab  dalam  sejarah  Islam  pada  masa  Rasulullah saw.  Ajaran  ini  diambil  dari  kasus-kasus  yang  terjadi  dan ditauladani  sampai  hari  ini.  Paling  tidak  ada  dua  model penyelesaian sengketa Islam yang dapat dijadikan acuan, yaitu; Pertama,  penyelesaian  sengketa  dengan  al-Qadhâ'  (Peradilan).
Kedua, penyelesaian sengketa melalui tahkim
(perwasitan/arbitrase).  Al-Qadhâ'  berasal  dari  kata  qadhâ- yaqdhî-qadhâ'[an];  jamaknya  aqdhiyyah.  Kata  al-qadhâ' merupakan kata musytarak, memiliki banyak makna. Al-Quran mencantumkan  kata  al-qadhâ'  dalam  banyak  ayat  yang semuanya  mengunakan  makna  bahasa,  di  antaranya: menetapkan (QS 2: 117); menentukan (QS 6: 2); memerintahkan sesuatu  sebagai  kepastian  (QS  17:  23);  memerintahkan  dan memutuskan sesuatu (QS 33: 36); menyelesaikan (QS 14: 22; 28: 29); mengakhiri (QS 33: 37); membuat (QS 41: 12); menetapkan sesuatu yang wajib terlaksana atau mewajibkan sesuatu (QS 8: 42);  binasa  atau  mati  (QS  33:  23);  menyelesaikan  dan membinasakan  (QS  6:  58);  dan  sebagainya.  Sekalipun  secara bahasa kata al-qadhâ' memiliki banyak makna, secara tradisi ia akhirnya lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariatpun memutlakkan istilah al-qadhâ' dalam masalah praktik dan Putusan Peradilan. 5
Para  ulama  memberikan  beberapa  definisi  al-qadhâ dalam  pengertian  syar'i  ini.  Menurut  Al-Khathib  asy-Syarbini, al-qadhâ'  adalah  penyelesaian  perselisihan  di  antara    2  (dua)
5 Al-Qadla',  Yahya  Abdurrahman,  dalam  http://hizbut-tahrir.or.id/main.php? page=alwaie&id=67&print=1, diakses tanggal 15 Juni 2007.

## Osman Kudrat Abdillah
Al-Huquq | Volume1 Nomor 1 2019 36
orang  atau  lebih  dengan  hukum  Allah  SWT. 6 Dalam  Fath  al- Qadîr  al-qadhâ'  diartikan  sebagai  al-ilzâm  (pengharusan); dalam  Bahr  al-Muhîth  diartikan  sebagai  penyelesaian perselisihan  dan  pemutusan  persengketaan;  sedangkan  dalam Badâ'i'  ash-Shanâ'i'  diartikan  sebagai  penetapan  hukum  di antara manusia dengan haq (benar). 7
Al-Qadhâ'  (Peradilan)  merupakan  perkara  yang disyariatkan  di  dalam  al-Quran  dan  as-Sunnah.  Allah  Swt memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah. 8 Rasul SAW secara  langsung  mengadili  dan  menghukumi  perkara  yang muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  hukum-hukum Allah.  Rasul  juga  memberikan  keputusan  dalam  beberapa masalah  pernikahan,  masalah  harta,  muamalah,  dan  'uqûbât umumnya;  juga  dalam  masalah  hisbah  seperti  ketika  beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan  gandum  kering;  dalam  masalah  mazhâlim  mengenai penetapan  harga;  dalam  perselisihan  antara  Zubair  bin Awwam  dan  seorang  Anshar  dalam  masalah  pengairan  dan sebagainya. Kasus ini adalah persengketaan hak pengairan atau irigasi antara Zubair bin Awwâm dan seorang Ansar. Seorang sahabat  dari  kalangan  Ansar  menggugat  Zubair  kepada Rasulullah  SAW.  karena  Zubair  dianggap  telah  menahan  dan merugikan haknya atas air dan pengairan, padahal hak tersebut merupakan hak umum yang mesti dijamin untuk setiap orang. Peristiwa ini termaktub dalam hadis berikut yang Artinya;
“Hadis  yang  berasal  dari  Yûsuf,  dari  al-Laits,  dari  Ibn  Shihâb,  dari ‘Urwah, dari ‘Abdillâh Ibn Zubair r.a. bahwa sesungguhnya seorang dari golongan Ansar berperkara dengan Zubair di hadapan Rasulullah SAW.  mengenai  aliran  air  (irigasi)  diHarrah.  Orang  Ansar  tersebut
6 Muhammad Khathib asy-Syarbini, Mughn al-Muhtaj, iv/371-372, Dar al-Fikr, Beirut;  Defenisi  ini  juga  dipilih  oleh  asy-Syarwani,  Hawasyi  asy-Syarwani,
X/101, Dar al-Fikr, Beirut. Tt
7 Al-Qadla',  Yahya  Abdurrahman,  dalam  http://hizbut-tahrir.or.id/main.php? page=alwaie&id=67&print=1, diakses tanggal 15 Juni 2007.
8 ibid
37
berkata:  “Alirkanlah  air  itu!”  Zubair  menolak.  Mereka  lalu bersengketa di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. bersabda: “Pakailah  air  itu  hai  Zubair,  lalu  alirkan  ke  tetanggamu!” Orang Ansar  tersebut  marah  dan  berkata:  “Mentang-mentang  Zubair  anak bibimu.”  Rona  muka  Rasulullah  SAW.  berubah  mendengar  ucapan tersebut. Lalu beliau bersabda kepada Zubair sekali lagi: “Pakailah air itu  hai  Zubair,  lalu  alirkan  ke  tetanggamu!”  Zubair  berkata:  “Saya menduga  ayat  ini  (Maka  demi  Tuhanmu,  mereka  belumlah  beriman sehingga  mereka  menjadikan  kamu  hakim  terhadap  perkara  yang mereka  perselisihkan)  turun  berkenaan  dengan  peristiwa tersebut”(H.R. Bukhârî). 9
Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah Saw mengangkat beberapa sahabat sebagai qadhi (hakim) yang beliau  tempatkan  di  beberapa  daerah,  seperti  Muadz  bin  Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman. Qadhi pada masa Rasul saw. antara lain: Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi  Thalib,  Ibn  Mas'ud,  Ubay  bin  Kaab,  Zaid  bin  Tsabit,  Abu Musa al-Asy'ari, 10 dan Muadz bin Jabal.
Praktik  al-Qadhâ'  (Peradilan)  oleh  Rasul  Saw  bukan hanya  dalam  masalah  perselisihan  (al-Khushûmât),  tetapi  juga dalam  masalah  hisbah  dan  mazhâlim.  Abu  Abdillah  berkata, "Perkataan  sebagian  bahwa  al-Qadhâ'  adalah  penyelesaian antara  dua  orang  yang  bersengketa  atau  lebih  jelas  masih kurang.” 11 Sebab,  definisi  tersebut  belum  bersifat  jâmi',  yakni mencakup  seluruh  realita  alQadhâ'.    Al-Qadhi  an-Nabhani menjelaskan,  lembaga  al-Qadhâ  inilah  yang  menyelesaikan perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  di  antara  anggota masyarakat;  atau  mencegah  sesuatu  yang  bisa  membahayakan hak-hak  jamaah/umum;  atau  menyelesaikan  persengketaan
9 Muhammad bin Ismâ’îl Abû ‘Abdillâh al-Bukhârî,Shahîh al- Bukhârî, Cet. 3, juz II (Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1987), h. 832
10 Enam orang ini sesuai penuturan Masyruq yang diriwayatkan oleh Thabrani, lihat  Abd  al-Hayyi  al-    Kattani,  at-Tarâtîb  al-Idâriyah,  I/258,  Dar  al-Kitab al'Arabi, Beirut., hlm. 258.
11 Al-Qadla',  Yahya  Abdurrahman,  dalam  http://hizbut-tahrir.or.id/main.php? page=alwaie&id=67&print=1, diakses tanggal 15 Juni 2007

## Osman Kudrat Abdillah
antara masyarakat dengan aparatur negara. Hal ini menjelaskan tiga  kelompok  perkara  dan  macam  lembaga  alQadhâ': pertama Perselisihan  di  antara  manusia  dalam  perkara  muamalah  dan 'uqûbât.  Perkara  ini  ditangani  oleh  al-qâdhî  (jamaknya alqudhât),  kadang  disebut  Qudhât  al-Khushûmât. kedua Perkara  yang  dapat  membahayakan  hak  jamaah/umum; disebut Hisbah. Perkara ini ditangani oleh Qâdhî al-Hisbah atau al-Muhtasib. ketiga Sengketa  masyarakat  dengan  negara  dan aparaturnya,  atau  kezaliman  yang  dilakukan  oleh  atau  akibat dari  kebijakan  negara  dan  aparaturnya.  Inilah  yang  disebut mazhâlim dan ditangani oleh Qâdhî al-Mazhâlim.  Khalifah bisa mengangkat  seorang  qadhi  dengan  wilayah  kerja  mencakup seluruh  wilayah  Khilafah  sekaligus  membawahi  seluruh  qadhi yang  ada.  Pejabat  ini  disebut  Qâdhî  al-Qudhât.  Qadhi  Abu Yusuf adalah orang pertama yang mendapat sebutan ini. 12
Jabatan  qadhi  (al-qudhât)  sudah  ada  sejak  masa  Rasul SAW.  dan  terus  ada  sepanjang  sejarah  Islam.  Adapun  untuk perkara  hisbah,  Rasul  SAW.  menangani  sendiri  perkara  ini seperti  saat  menginspeksi  pasar  dan  menemukan  gandum basah  yang  dicampur  dengan  yang  kering,  lalu  beliau memerintahkan  agar  yang  basah  ditaruh  di  atas,  di  samping yang  kering.  Pada  masa  Umar  bin  al-Khaththab,  ia  juga langsung  menanganinya,  seperti  saat  menginspeksi  pasar, Umar  menemukan  susu  yang  dicampur  air  lalu  ia  tumpahkan untuk  mendidik  para  pedagang,  atau  ketika  ia  memukul  dan memisahkan  laki-laki  dan  wanita  yang  berdesakdesakan  di tempat  pengambilan  air.  Saat  yang  sama  Umar  juga mengangkat  pejabat  khusus  untuk  mewakilinya  menjalankan tugas  hisbah,  dan  disebut  wilâyah  as-sûq.  Baru  pada  masa  al- Mahdi  diangkat  qadhi  khusus  untuk  menangani  hisbah  dan disebut alMuhtasib, dan sejak saat itu terus terpelihara sebagai
12 Lihat, Abdurrahman al-Baghdadi, Ulama dan Penguasa Dimasa Kejayaan dan Kemunduran, (Jakarta: GIP, 1994), hlm. 31.
39
bagian  alQadhâ'.  Keberadaan  al-Muhtasib  ini  bersandar  pada as-Sunnah berupa perbuatan Rasul SAW. tersebut. 13 Dalam masalah mazhâlim, Rasul SAW juga menanganinya  secara  langsung;  seperti  dalam  masalah penolakan  beliau  untuk  melakukan  penetapan  harga,  atau dalam  masalah  pengairan  antara  Zubair  dan  seorang  laki-laki dari  Anshar.  Begitu  juga  Khulafaur  Rasyidin;  menangani langsung  perkara  mazhâlim  sekaligus  belum  menyediakan waktu  khusus.  Baru  Khalifah  Abdul  Malik  bin  Marwan  yang menyediakan waktu khusus untuk meneliti masalah mazhâlim, tanpa  langsung  memutuskan.  Jika  ada  masalah  atau  perlu keputusan hukum, ia mengajukannya kepada qadhi-nya, yaitu Abi  Idris  al-Azadi.  Karena  itu,  ia  adalah  qadhi  mazhâlim  saat itu.  Baru  pada  masa  Abassiyah  diangkat  qadhi  khusus  untuk menangani  perkara  mazhâlim  ini.  Jabatan  ini  terus  ada  dan menjadi  bagian  dari  al-Qadhâ'.  Pengangkatan  qadhi  mazhâlim ini  juga  didasarkan  pada  as-Sunnah  berupa  perbuatan  Rasul Saw.
Penyelesaian  sengketa  Islam  lainnya,  dikenal  dengan tahkim  atau  perwasiatan.  Model  ini  juga  sudah  lama dipraktekan sejak masa Rasulullah Saw. Lebih lanjut dikatakan pula  bahwa  tahkim  adalah  berlindungnya  dua  pihak  yang bersengketa  kepada  orang  yang  mereka  sepakati  dan  setujui serta  rela  menerima  keputusannya  untuk  menyelesaikan persengketaan  mereka,  atau  didefinisikan  juga  sebagai  tempat berlindung  bagi  dua  pihak  yang  bersengketa  kepada  orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk
memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. 14
Jika  dilihat  dari  sejarah,  tahkim  telah  dikenal  dan merupakan peninggalan tradisi Arab pra Islam yang kemudian
13 Imam  al-Mawardi,  Al-Ahkâm  as-Sulthâniyyah  wa  al-wilâyah  ad-Dîniyyah (Hukum  Tata  Negara  dan  Kepemimpinan  dalam  Takaran  Islam),  penerjemah, Abdul Hayyi al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: GIP, 2000), hlm. 160. 14 Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Jilid  V,  (Jakarta:  PT.Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 1997), hlm. 157.

## Osman Kudrat Abdillah
diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat pra Islam,  tidak  ada  kekuasaan  politik  dan  sistem  peradilan terorganisir.  Namun  demikian,  jika  terjadi  persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan pelanggaran hukum selain pembunuhan,  maka  persengketaan  tersebut  diselesaikan melalui  bantuan  juru  damai  atau  wasit  yang  ditunjuk  oleh masing-masing  pihak  yang  bersengketa.  Untuk  tugas  itu  tidak ada pejabat resmi, melainkan lebih bersifat ad hoc . Artinya, jika terjadi persengketaan maka ditunjuk juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut sering disebut hakam. 15
Pada  masa  pra  Islam,  hakam  atau  juru  damai  itu  harus memenuhi  beberapa  kualifikasi.  Di  antara  syarat  yang terpenting  bagi  mereka  adalah  harus  cakap  dan  memiliki kekuatan supranatural atau adikodrati. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan  dan  penyelesaian  persengketaan  di  kalangan mereka,  hakam  lebih  banyak  menggunakan  kekuatan  firasat daripada  menghadirkan  alat-alat  bukti  seperti  saksi-saksi  atau pengakuan. 16 Namun  setelah  Islam  datang  dan  berkembang yang  dibawakan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw,  lembaga perwasitan terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  dengan  memodifikasi  yang  pernah berlaku  pada  masa  pra-Islam.  Hal-hal  yang  bersifat  takhayul dan  syirik  mulai  dieliminir  secara  bertahap  dan  disesuaikan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. 17
Adapun dasar hukum bertahkim adalah sebagaimana yang  terdapat  di  dalam  al-Qur’an  surat  al-Maidah  ayat  95 yang artinya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  membunuh binatang  buruan,  ketika  kamu  sedang  ihram.  Barangsiapa  di  antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti
15 Fathurrahman Djamin, Op.Cit., hlm. 30.
16 Ibid
17 A.  Rahmat  Rosyadi  dan  Ngatino,  Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam  dan Hukum Positif, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 50.
41
dengan  binatang  ternak  seimbang  dengan  buruan  yang  dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang  dibawa  sampai  ke  Ka'bah    atau    membayar  kaffarat  dengan memberi makan orang-orang miskin  atau berpuasa seimbang dengan makanan  yang  dikeluarkan  itu  ,  supaya  dia  merasakan  akibat  buruk dari  perbuatannya.  Allah  telah  memaafkan  apa  yang  telah  lalu.  Dan barangsiapa  yang  kembali  mengerjakannya,  niscaya  Allah  akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai  menyiksa. 18 Selanjutnya,  di  dalam  Surat  an-Nisa’  ayat  35  juga dikatakan:
“Dan  jika  kamu  khawatir  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimkan  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri. Sungguh Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Perintah  mengambil  hakam  dalam  ayat  di  atas,  adalah mengenai  persengketaan  yang  terjadi  antara  suami  isteri. Namun  oleh  karena  tujuan  hakam  itu  adalah  untuk mendamaikan  dan  ini  merupakan  usaha  yang  terpuji  di sepanjang waktu, maka segala persengketaan dapat diqiyaskan dengan  persengketaan  rumah  tangga  ini.  Dalam  Hadis  yang diriwayatkan  dari  Syuraih  bin  Hani  dari  ayahnya,  ia  dijuluki Aba  al-Hakam  (Bapak  juru  damai)  oleh  kaumnya.  Nabi Muhammad SAW bersabda :
‘’Sesungguhnya  Allah  SWT  lah  yang  telah  menjadi  Hakam, kepadaNya  lah  hukum  dikembalikan.  Mengapa  kamu  dipanggil  Abu al-Hakam?  “Abu  Syureih  menjawab:  bahwa  sesungguhnya  kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku”.  Mendengar jawaban Abu Syureih  itu  Rasulullah  saw  lalu  berkomentar:  “Alangkah  baiknya perbuatanmu itu! Apakah kamu punya anak?Abu Syureih menjawab: ya saya punya anak , yaitu: Syureih, Abdu, dan Musallam. Siapa yang paling  tua?,  tanya  Rasulullah.  Jawab  Abu  Syureih:  “Siapa  yang paling  tua?,  tanya  Rasulullah.  Jawab  Abu  Syureih:  yang  paling  tua
18 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya

## Osman Kudrat Abdillah
adalah  Syureih.  Kata  Rasulullah:  kalau  begitu  engkau  adalah  Abu Syureih”. 19
Di  samping  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  di  atas,  dalil hukum  ketiga  yaitu  ijma’  menunjukkan  juga  adanya kesepakatan antara para ulama atas keabsahan praktik tahkim. Pada  masa  sahabat  telah  terjadi  penyelesaian  sengketa  secara arbitrase, dan tak ada seorangpun yang menentangnya. Contoh ijma’  yang  melandasi  tahkim  adalah  peristiwa  yang  terjadi antara Umar bin Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar    ingin  membeli  kuda  yang  ditawarkan  dan  Umar mencoba  kuda  tersebut.  Pada  waktu  ditunggangi  kaki  kuda tersebut  patah.  Lalu  Umar  bermaksud  untuk  mengembalikan kuda  tersebut  kepada  pemiliknya,  tetapi  pemiliknya  menolak. Kemudian Umar berkata: “Tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam  yang  akan  bertindak  sebagai  penengah  di  antara  kita berdua.”  Pemilik  kuda  berkata:  “Aku  setuju  Syureih  al-Iraqy untuk menjadi hakam. 20
Kemudian  mereka  berdua  bertahkim  kepada  Syureih dan  Syureih  menyatakan  kepada  umar:  “Ambilah  apa  yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat).”  Maksudnya,  Umar  harus  membayar  harga  kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang  membantahnya.  Selanjutnya  menurut  Ibnu  Qayyim  al- Jauziah  seorang  ulama  terkemuka  dalam  Mazhab  Hanbali bahwa salah satu asar Umar bin al-Khattab menyebutkan pula “Selesaikanlah  pertikaian  sehingga  mereka  berdamai,  sesungguhnya penyelesaian  melalui  pengadilan  akan  menyebabkan  timbulnya  rasa benci di antara mereka”. 21
Berdasarkan  ketentuan  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  yang melandasi  keberadaan  hakam  di  atas,  maka  keberadaan lembaga  hakam  untuk  menyelesaikan  sengketa  dibenarkan dalam  Islam.  Hakam  ditunjuk  untuk  menyelesaikan  sengketa
19 Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V, hlm. 158.
20 Ibid. hlm. 159.
21 Ibid
43
bukan  oleh  pihak  pemerintah,  tetapi  ditunjuk  langsung  oleh dua  orang  yang  bersengketa.  Oleh  sebab  itu,  hakam  atau lembaga  hakam  bukanlah  resmi  pemerintah,  tetapi  swasta. Aktifitas  penunjukkan  itu  disebut  tahkim,  dan  orang  yang ditunjuk  disebut  hakam  (jamaknya  hukkam).  Penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  oleh  hakam  dikenal  di  abad  modern dengan arbitrase. 22
Fungsi hakam sangat berkaitan erat dengan kewenangan hakam  itu  sendiri.  Adapun  kewenangan  hakam  adalah menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang  diajukan  para  pihak kepadanya.  Sengketa-sengketa  tersebut  adalah  sengketa  yang berkaitan  dengan  hak  perorangan,  di  mana  ia  (perorangan) berkuasa  penuh  apakah  ia  akan  menuntut  atau  tidak,  atau  ia memaafkan  atau  tidak.  Satu  hal  yang  menjadi  tujuan  utama praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.  Sejalan  dengan  prinsip  itu,  sengketa  yang  akan diselesaikan  oleh  hakam  adalah  sengketa-sengketa  yang menurut  sifatnya  menerima  untuk  didamaikan.  Sengketa- sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa-sengketa yang menyangkut  dengan  harta  benda  dan  yang  sama  sifatnya dengan  itu,  umpamanya  sengketa  dalam  pergaulan  rumah tangga  dan  sebagainya,  yang  berupa  hak  perorangan. Sedangkan  sengketa-sengketa  yang  berkaitan  dengan  hak umum  atau  hak-hak  Allah  tidak  termasuk  ke  dalam kewenangan  hakam.  Aturan-aturan  di  bidang  ini  bila dilanggar, sepenuhnya menjadi kewenangan penguasa (hakim) untuk menyelesaikannya. 23
Lembaga arbitrase atau disebut dengan tahkim ini dalam menangani  suatu  persoalan  ternyata  di  kalangan  ulama  fiqh terjadi  perbedaan  pendapat.  Menurut  ulama  mazhab  Hanafi, lembaga  tahkim  tidak  boleh  menyelesaikan  perselisihan  yang menyangkut  masalah  hudud  atau  qisas,  sebab  penyelesaian melalui  tahkim  adalah  penyelesaian  dengan  perdamaian,
22 Satria Efendi M.Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam, hlm. 8.
23 Ibid., hlm.16.

## Osman Kudrat Abdillah
sedangkan  qisas  dan  hudud  tidak  boleh diselesaikan dengan jalan  perdamaian.  Keputusan  hakam  juga  bersifat  tidak  pasti (mengandung  keraguan/syubhat),  sedangkan  masalah  hudud dan  qisas  tidak  boleh  diputuskan  sepanjang  masih  terdapat syubhat. Rasulullah Saw bersabda: 24
“Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan” (HR.AlBaihaqi, at-tarmidzi dan al-Hakim).
Menurut  al-Marginani,  penyebutan  secara  khusus hudud  dan  qisas  sebagai  persoalan  yang  tidak  boleh diselesaikan  melalui  tahkim  menunjukkan  bahwa  semua persoalan  selain  kedua  masalah  tersebut  boleh  diselesaikan melalui tahkim. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa juru damai tidak  boleh  menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi  antara kaum  kerabatnya,  seperti  kedua  orang  tuanya,  istri,  dan anaknya.  Apabila  hal  itu  dilakukannya  maka  keputusannya batal.  Sedang  menurut  Mazhab  Syafi’i,  hanya  masalah  hudud dan ta’zir yang tidak boleh diselesaikan melalui tahkim, sebab kedua  hal  tersebut  murni  hak  Allah  Swt.  Menurut  jumhur Ulama Mazhab Hanafi, persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui  tahkim  ialah  nikah,  li’an,  qazf,  dan  qisas  sebab terhadap  masalah-masalah  tersebut  terdapat  wewenang pemerintah  (al-Imam),  yang  penyelesaiannya  dilakukan  oleh hakim pengadilan .  Sedangkan  ahli  fiqh  Mazhab  Maliki berpendapat,  bahwa  wilayah  tahkim  diperoleh  dari  orang perorangan  dan  tahkim  tersebut  merupakan  bagian  dari lembaga  qada’  yang  berkaitan  dengan  persoalan  harta,  tidak berwenang menyelesaikan perkaraperkara hudud dan qisas. 25 Berdasarkan  pendapat  para  jumhur  ulama  fiqh  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  ulama berpandangan  wilayah  tahkim  atau  badan  arbitrase  di  dalam Islam  adalah  untuk  menyelesaikan  masalah  keperdataan. Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui  lembaga
24 Fathur  Rahman,  Hadits-Hadits  tentang  Peradilan  Agama  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1977), hlm. 242.
25 Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V, hlm. 1752
45
arbitrase ini dilakukan oleh para arbiter. Mereka akan mewakili kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mengajukan suatu  solusi  atas  sengketa  yang  terjadi  dan  solusi  itu  dapat diterima  oleh  kedua  belah  pihak,  sehingga  akhirnya  dapat menyelesaikan  perselisihan  secara  damai  dan  tidak membawanya  ke  pengadilan.  Adapun  mengenai  kekuatan hukum  bagi  putusan  tahkim,  ulama  masih  berbeda  pendapat. Menurut  ulama  Mazhab  Hanafi,  apabila  hakam  telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya,  maka  pihak-pihak  yang  bertahkim  terikat dengan  putusan  tersebut.  Apabila  mengadukannya  ke pengadilan  dan  hakim  sependapat  dengan  putusan  hakam, maka  hakim  pengadilan  tidak  boleh  membatalkan  putusan hakam  tersebut.  Akan  tetapi,  jika  hakim  pengadilan  tidak sependapat  dengan  putusan  hakam,  maka hakim berhak membatalkannya.  Sedangkan  menurut  pendapat  ulama Mazhab  Maliki  dan  Hanbali,  apabila  keputusan  yang dihasilkan  oleh  hakam  melalui  proses  tahkim  tidak bertentangan  dengan  kandungan  al-Qur’an,  asSunnah  dan ijma’  maka  hakim  pengadilan  tidak  berhak  membatalkan putusan  hakam,  sekalipun  hakim  pengadilan  tersebut  tidak sependapat dengan putusan hakam. 26
Sedang mengenai pembatalan putusan tahkim, menurut pendapat  jumhur  ulama  fiqh  kebolehan  pembatalannya  oleh kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  ditentukan  oleh  waktu dan/atau  tahapan  proses  yang  dilalui.  Untuk  itu  terdapat beberapa  kemungkinan:  Pertama,  apabila  pembatalan  tersebut dilakukan  sebelum  masuk  proses  tahkim,  maka  ulama  fiqh sependapat  menyatakan  bahwa  hal  itu  dibenarkan,  sebab tahkim  tergantung  kepada  kerelaan  dan  persetujuan  kedua belah  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  tahkim  tidak  boleh
26 4Ibnu Qudamah seorang ulama Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa apabila hakam  menulis  putusannya  kepada  seorang  hakim  di  antara  hakim-hakim muslim  di  pengadilan  maka  hakim  di  pengadilan  tersebut  harus  menerima  dan melaksanakan putusan hakam dimaksud. Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 158.

## Osman Kudrat Abdillah
dilakukan  tanpa  kerelaan  dan  persetujuan  masing-masing pihak.  Kedua,  apabila  pembatalan  tahkim  dilakukan  setelah memasuki prosesnya, maka ada dua pendapat; yaitu boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu itu proses dan keputusan belum  sempurna,  sehingga  sama  saja  dengan  pembatalan ketika  belum  memasuki  prosesnya.  Selanjutnya,hal  tersebut tidak  boleh/tidak  dibenarkan  dengan  alasan  apabila dibolehkan,  maka  masing-masing  pihak  akan  membatalkan pelaksanaan  tahkim,  yang  pada  mulanya  disetujui.  Dengan demikian maksud dan tujuan pengadaan lembaga tahkim tidak akan  dapat  dicapai.  Ketiga,  apabila  pembatalan  dilakukan setelah  putusan  dikeluarkan m aka  pembatalan  tidak  dapat dibenarkan.  Karena  putusan  hukum  telah  keluar  dari wewenang yang sempurna dan sah. Dikatakan telah sempurna dan  sah  karena  putusan  tersebut  dihasilkan  berdasarkan perdamaian  (assulh)  dan  tidak  dibenarkan  seseorang membatalkan sebuah perdamaian yang telah ditetapkan. 27 Hukum  Materiil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Dalam Undang-Undang Peradilan Agama
Penyelesaian  sengketa  melaui  jalur  non  litigasi  diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang menjelaskan  tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa. Arbitrase  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  perdata  di luar  pengadilan  umum  yang  didasarkan perjanjian  arbitrase secara    tertulis    oleh    pihak    yang    bersengketa.    Perjanjian arbitrase  merupakan  kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase yang  tercantum dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat para    pihak    sebelum    atau    setelah  timbul  sengeketa.  Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase
27 Selanjutnya  dikatakan  menurut  sebagian  ulama  Mazhab  Syafi’i,  pembatalan tahkim  dapat  dan  boleh  dilakukan  pada  waktu  dan  tahapan  manapun,  sebab dasar  dari  tahkim  adalah  kerelaan  masing-masing  pihak  yang  berselisih, sehingga tanpa kerelaan tersebut tidak dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga  maka  akan  menghasilkan  putusan  yang  sia-sia  (tidak  mengikat).  Satria Efendi M.Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam,  hlm. 8-9
ini dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Kata tahkim ini berasal  dari  kata  kerja  hakama  yang  secara  harfiah  berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. 28 UU  No.14  Tahun  1970  (Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman) dan juga UU Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 pada  waktu  itu  memang  memberi  peluang  adanya  badan arbitrase  di  kalangan  masyarakat.  Berdasarkan  hal  di  atas, maka Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdiri di Indonesia  pada  tanggal  21  Oktober  1993  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  dengan  berlandaskan  musyawarah  dan  mufakat. Penyelesaian  sengketa  lewat  Badan  Arbitrase  Islam  dilakukan dengan  jalan  musyawarah,  atau  perdamaian  (islah).  Adanya musyawarah  berarti  setiap  pihak  mau  berkompromitanpa meninggalkan dendam dan ganjalan. Esensinya tidak memutus tali silaturrahmi di antara para pihak yang bersengketa.
Di  Indonesia,  sejak  berdirinya  BAMUI  tahun  1993 hingga  berganti  nama  BASYARNAS  tahun  2004,  setidaknya ada  12  (dua  belas)  kasus/sengketa  ekonomi  Islam  khususnya perbankan syari’ah yang sudah diselesaikan oleh
BASYARNAS.  Perkembangan  sekarang  ini,  penyelesaian sengketa  ekonomi  Islam  yang  dulunya  diselesaikan  melalui Badan  Arbitrase  Syariah  sudah  dapat  diselesaikan  melalui lembaga  peradilan  yang  ada.  Yaitu  Peradilan  Agama  di Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  diperluasnya kompetensi  Peradilan  Agama  melalui  Revisi  Undang-Undang Peradilan  Agama  No.7  Tahun  1989  menjadi  Undang-Undang No.3  Tahun  2006.  Melalui  Pasal  49  UU  No.3  Tahun  2006  ini diatur  kewenangan  Peradilan  Agama  selain  menyelesaikan sengketa-sengketa  hukum  keluarga,  seperti  perkawinan, perceraian,  pengasuhan  anak,  waris,  wasiat,  hibah  diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Islam.
Atas  perubahan  kewenangan  peradilan  agama  yang sekarang  semakin  diperluas  lagi,  hal  ini  dapat  dilihat  sebagai
28 Suhrawardi K Lubis. Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 184

## Osman Kudrat Abdillah
wujud  penerapan  dari  asas  personalitas  keIslaman  yang menyatakan  bahwa  terhadap  orang  Islam  berlaku  hukum Islam,  apabila  terjadi  pelanggaran  dan/atau  sengketa diselesaikan  menurut  hukum  Islam  oleh  Hakim  Peradilan Agama.  Asas  personalitas  keIslaman  melakat  pada  perkara sebagai  dasar  penentuan  kekuasaan  Peradilan  Agama,  bukan melekat pada pihak-pihak yang bersengketa. 29

## Hukum  Materiil  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Menurut PERMA
Berkaitan  dengan  tata  cara  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama,  pada  tahun  2016, Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah.  PERMA  ini  untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang  lebih  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Berdasarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 maka perkara ekonomi syariah dapat  diajukan  dalam  bentuk  gugatan  sederhana  atau  dengan acara  biasa.  Pemeriksaan  perkara  dengan  acara  sederhana adalah  pemeriksaan  terhadap  perkara  ekonomi  syariah  yang nilainya  paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).  Pemeriksaan  ini  mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus.
Penanganan  perkara  ekonomi  syariah  dengan  cara sederhana  mengacu  kepada  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal  dengan  istilah small  claims  court. Sementara  itu, penanganan  perkara  ekonomi  syariah  dengan  cara  biasa  tetap mengacu  kepada  pelbagai  peraturan  perundang-undangan
29 A.  Mukti  Arto,  Garis  Batas  Kekuasaan  Peradilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri,  Penerapan  Asas  Personalitas  KeIslaman  sebagai  Dasar  Penentuan Kekuasaan  Peradilan  Agama,  dalam  Varia  Peradilan  No.253  Desember  2006, hlm. 20.
49
yang  berlaku.  Baik  dalam  hal  gugatan  sederhana  maupun gugatan  biasa,  penggugat  dapat  mengajukan  perkaranya dengan  datang  kepaniteraan  atau  melalui  pendaftaran elektronik.  Bedanya,  jika  hendak  mendaftarkan  gugatan sederhana,  penggugat  cukup  mengisi  formulir  atau  blanko gugatan  yang  disediakan  pengadilan.  Isinya  menguraikan identitas  penggugat  dan  tergugat;  penjelasan  ringkas  duduk perkara (posita); dan tuntutan penggugat (petitum). Selain itu,
ketika mendaftarkan perkaranya, penggugat wajib melampirkan  bukti  surat  yang  sudah  dilegalisasi.  Pendaftaran perkara secara elektronik sesungguhnya bukan hal baru lagi di peradilan agama. Sejumlah pengadilan sudah menerapkannya, dengan beberapa varian. Namun, sejauh ini belum ada satupun regulasi yang mengaturnya. 30

## Penutup
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa Nabi Muhammad  SAW  dan  masa  sahabat  dapat  dilakukan  dengan dua  cara  yaitu;  Pertama,  penyelesaian  sengketa  dengan  al- Qadhâ'  (Peradilan).  Kedua,  penyelesaian  sengketa  melalui tahkim  (perwasitan/arbitrase),  dasar  dari  kedua  cara penyelesaian tersebut adalah Al-Qua’an, As-Sunnah, dan Ijma’ Ulama’.    Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Indonesia dapat  dilakukan  dengan dua cara yaitu pertama dengan cara di  luar  pengadilan  (non litigasi)/ arbitrase  yang didasarkan pada  Pasal  6  UU  No.  30  Tahun  1999,  kedua    di    dalam pengadilan    (litigasi)  yang  didasarkan  pada  pasal  49  Undang- Undang No.3 Tahun 2006, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
Berdasarkan  critical  teori  jurgen  habermas  bahwa penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  melalui  arbitrase  ini lebih  tepat  karena  dalam  arbitrase  itu  memuat  empat  klaim tentang kebenaran, pertama adanya kesepakatan tentang dunia
30 Direktorat  Jenderal  Peradilan  Agama,  ”Membedah  Perma  Tata  Cara
Penyelesaian
Perkara
Ekonomi
Syariah”,https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar- ditjen-badilag/membedahperma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah
(diakses 12 Mei 2019).

## Osman Kudrat Abdillah
alamiah  dan  objektif,  yang  berarti  mencapai  klaim  kebenaran (truth ), kedua adanya kesepakatan tentang pelaksanaan norma- norma  dalam  dunia  sosial,  yang  berarti  mencapai  klaim ketepatan  ( rightness ), ketiga adanya  kesepakatan  tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, yang berarti  mencapai  klaim  autentisitas  atau  kejujuran ‟ ( sincerety ),
Dan yang keempat tercapainya kesepakatan atas klaim-klaim di atas secara keseluruhan, berarti mencapai klaim komprehensibilitas ‟ ( comprehensibility ) 31 . Sedangakan
penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  dengan  legitasi (peradilan) hanya memuat satu klaim kebenaran yaitu adanya kesepakatan  tentang  dunia  alamiah  dan  objektif,  yang  berarti mencapai klaim kebenaran (truth ).
Daftar Pustaka Al-Qadla',   Yahya Abdurrahman, dalam
http://hizbuttahrir.or.id/main.php?page=alwaie&id=6
7&print=1, diakses tanggal 15 Mei 2019
Asy-Syarwani, Hawâsyi asy-Syarwânî , X/101, Dar al-Fikr, Beirut.
tt. Abd  al-Hayyi  al-Kattani, at-Tarâtîb  al-Idâriyah ,  I/258,  Dar  al- Kitab al-'Arabi, Beirut
Abdurrahman al-Baghdadi, Ulama dan Penguasa Dimasa Kejayaan dan Kemunduran , Jakarta: GIP, 1994 A.  Mukti  Arto, Garis  Batas  Kekuasaan  Peradilan  Agama  dan Pengadilan  Negeri,  Penerapan  Asas  Personalitas  KeIslaman sebagai  Dasar  Penentuan  Kekuasaan  Peradilan  Agama , dalam Varia Peradilan No. 253 Desember 2006. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. Direktorat  Jenderal  Peradilan  Agama, ”Membedah  Perma  Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 31 Gerben Heitink, Practical Theology: History, Theory,Action Domains , Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company, hal.. 135.
51
Syariah ”,https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputa r-ditjen-badilag/seputar-ditjen- badilag/membedahperma-tata-cara-penyelesaian- perkara-ekonomi-syariah (diakses 12 Mei 2019).
Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  V,  Jakarta:  PT.Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 1997 Fathurrahman  Djamil ,  Arbitrase  Dalam  Perspektif  Sejarah  Islam , dalam  Arbitrase  Islam  di  Indonesia,  Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994
Fatchur  Rahman, Hadits-Hadits  tentang  Peradilan  Agama Jakarta: Bulan Bintang, 1977
Gerben  Heitink, Practical  Theology:  History,  Theory,Action Domains ,  Michigan,  William  B.  Eerdmans  Publishing
Company. Imam  al-Mawardi, Al-Ahkâm  as-Sulthâniyyah  wa  al-wilâyah adDîniyyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam) , penerjemah, Abdul Hayyi al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: GIP, 2000 Muhammad  Khathib  asy-Syarbini, Mughn  al-Muhtâj ,  iv,  Dar alFikr, Beirut
Muhammad  bin  Ismâ’îl  Abû  ‘Abdillâh  al-Bukhârî,Shahîh  al- Bukhârî, Cet. 3, juz II (Beirût: Dâr Ibn Katsîr , 1987
Rifyal  Ka‘bah, Politik  dan  Hukum  dalam  al-Qur’an ,  Jakarta: Khairul Bayan, 2005
Satria  Effendi  M.Zein, Arbitrase  Dalam  Syariat  Islam ,  dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia  Kerjasama  dengan  Bank  Muamalat,  Jakarta  : BAMUI, 1994
Sutan Remy Sjahdeini, Penyelesaian Sengketa Transaksi Perbankan Syariah  Melalui  Arbitrase ,  disampaikan  dalam  Seminar Satu  Dasawarsa  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional, Jakarta, 28 Januari 2004