SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 198-212 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i1.44256 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Relevansi  Hukum  Islam  terhadap  Pernikahan  Adat  Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu
The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village
Raja Ritonga 1* , Irham Dongoran 2
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia.
2 Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Indonesia. E-mail: : 1 rajaritonga@stain-madina.ac.id, 2 irhamregar729@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 02 Januari 2024] [Accepted: 30 Januari 2024] [Published: 30 Januari 2024]

## How to Cite:
Ritonga, Raja, and Irham Dongoran. 2024. “The Relevance of Islamic Law to Customary Marriage of the Mandailing Community in Tanjung Julu Village”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 5 (1), 198-212. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.44256.

## Abstrak
Pelaksanaan  pernikahan  adat  pada  masyarakat  Mandailing  sampai  saat  ini  masih  berlangsung dengan sangat kental. Karena bagi masyarakat Mandailing bahwa pernikahan merupakan prosesi yang  dilaksanakan  secara  agama  dan  adat.  Jadi,  hingga  saat  ini  pernikahan  pada  masyarakat Mandailing masih mengikuti adat yang telah dijalankan leluhur masyarakat Mandailing sejak dulu meskipun  sudah  masuk  ajaran  agama  Islam  yang  sangat  dipegang  teguh  oleh  masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pernikahan adat pada masyarakat Mandailing serta relevansinya dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan field research, yaitu menjadikan desa  Tanjung  Julu  di  Mandailing  sebagai  objek  penelitian.  Pendekatan  yang  dilakukan  adalah pendekatan  hukum  normatif.  Dalam  pengempulan  data-data  dilakukan  observasi,  wawancara, dokumentasi  dan  studi  pustaka.  Selanjutnya  semua  data-data  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil penelitian  menjelaskan  bahwa  praktik  pernikahan  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Mandailing di desa  Tanjung Julu masih berlangsung secara adat yang berlangsung secara turun temurun. Mulai dari proses manyapai boru (khitbah), patibal sere (penentuan mahar) dan horja (prosesi  pernikahan).  Selanjutnya,  semua  tahapan  yang  dilakukan  dalam  prosesi  pernikahan disesuaikan dengan Undang-Undang Negara dan Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam masih sangat relevan dalam semua prosesi yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak melanggar UU dan ajaran agama Islam.
Kata Kunci: Pernikahan Adat; Masyarakat Mandailing; Hukum Islam.

## Abstract
The implementation of traditional marriages in the Mandailing community is still very strong today. Because for the Mandailing people, marriage is a procession carried out according to religion and custom. So, until now, marriage in the Mandailing community still follows the customs that have been carried out by the ancestors of the Mandailing community for a long time, even though they have joined the teachings of the Islamic religion which is strongly adhered to by the community.
This  research  was  conducted  to  determine  the  traditional  marriage  process  in  the  Mandailing community and its relevance to Islamic law. This research is field research, namely using Tanjung Julu village in Mandailing as a research object. The approach taken is a normative legal approach. In collecting data, observation, interviews, documentation, and a literature study were carried out. Next, all data was analyzed descriptively. The results of the research explain that the traditional marriage practices carried out by the Mandailing community in Tanjung Julu village still take place according to customs that have been passed down from generation to generation. Starting from the process of manyapai boru (khitbah), patibal sere (determining the dowry), and horja (wedding procession). Furthermore, all stages carried out in the wedding procession are adjusted to State Law  and  Islamic  Law,  so  it  can  be  concluded  that  Islamic  teachings  are  still  very  relevant  in  all processions carried out by the community and do not violate the Law and teachings of the Islamic religion.
Keywords: Customary Weddings; Mandailing Society; Islamic Law.

## Pendahuluan
Secara umum, pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan sah yang menyatukan laki-laki  dan  perempuan  sebagai  pasangan  hidup  bersama  dan  menjalani  kehidupan  untuk membangun keluarga yang bahagia serta bertujuan memiliki keturunan. 1 Sedangkan pengertian pernikahan  menurut  Islam  yaitu  adanya  ijab  dan  qabul  yang  dapat  menyatukan  laki-laki  dan perempuan dalam ikatan perjanjian yang telah ditetapkan Allah SWT yang menghalalkan laki-laki dan perempuan memiliki hubungan badan untuk memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. 2
Pernikahan  menurut  adat  masyarakat Mandailing  menunjukkan  adanya  perikatan  adat atau proses pernikahan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan serta keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan dengan serangkaian adat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hukum. 3 Adat Mandailing  dalam pernikahan dimulai dari mangaririt  boru (mencari  tahu  latar  belakang perempuan yang akan dipinang serta mencari tahu apakah ia sudah dilamar), pemberian mahar,
1 Qodariah Barkah, “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” JURNAL HUKUM ISLAM 16, no. 1 (2018): 95 – 110, https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397.
2 Hotmartua  Nasution,  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  Di  Indonesia  (Studi  Atas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan)” (UIN Sumatera Utara, 2019), http://repository.u insu.ac.id/8089/; Risan Rusli, Pembaruan Pemikiran Modern dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014); Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Crepido 2, no. 2 (2020): 111 – 22, https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.
3 Yulia  Wulandari,  “Pelaksanaan  Perkawinan  Semarga  Pada  Masyarakat  Batak  Mandailing  di  Tanah  Rantau,” Universitas Islam Riau (Universitas Islam Riau, 2022); Siti Rohimah Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, “Analisis Hukum  Islam  Terkait  Akad  Tabarru’  Pada  Tradisi  Marpege - Pege  Di  Desa  Torbanua  Raja  Mandailing  Natal,” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 8, no. 2 (2022): 238 – 55, https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i2.7641.
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
| 200
dan sampai proses marulak ari (mengenalkan seluruh keluarga besar kepada pengantin laki-laki dan perempuan). 4
Beberapa  pengertian  tentang  pernikahan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pernikahan merupakan  ikatan  yang  terjadi  antara  laki-laki  dan  perempuan  secara  sah  yang  menjadikan mereka keluarga dan memiliki kesempatan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia serta memiliki keturunan dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan pernikahan, sepasang suami istri tidak hanya menjalani kehidupan yang bahagia saja. Namun, ada kalanya terjadi perkelahian dan perbedaan pendapat, maka dari itu perlu ada yang mengalah agar segala permasalahan dapat selesai dan pernikahan tetap rukun dan langgeng hingga maut memisahkan. 5
Pernikahan adat Mandailing dilangsungkan dengan mengenakan busana adat Mandailing, musik  tradisional  Mandailing  serta  tarian-tarian  khas  Mandailing  yang  digunakan  untuk menghibur  tamu  undangan. 6 Masyarakat  Mandailing  merupakan  masyarakat  yang  memiliki marga di belakang namanya sebagai penunjuk posisinya di masyarakat serta sebagai identitas dirinya.  Dalam  pernikahan  adat  Mandailing  bahwa  melakukan  pernikahan  semarga  sangat dilarang karena dianggap masih satu keluarga. 7
Pernikahan adat tidaklah serta merta dilakukan tanpa ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pernikahan adat Mandailing adalah salah satu upacara penting yang mempertahankan warisan  budaya  dan  identitas  suku  Mandailing.  Dimana  langkah-langkah  adat  yang  dijalankan menjadikan  bukti  bahwa  dalam  setiap  perbuatan  perlu  pertimbangan  kuat  untuk  mengambil
4 Rosmilan  Pulungan  dan  Adrial  Falahi,  “Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pesta  Horja  Masyarakat  Mandailing,” Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya 7, no. 1 (2020): 1 – 16, https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2676; Lelya Hilda, “Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu  Masyarakat  Muslim  Mandailing  Dalam  Menjaga  Harmonisasi  Lingkungan  Hidup,” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-ilmu Keislaman 40, no. 1 (2016): 175 – 92, https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218.
5 F Faridy, I Ali, dan W W Suci, “Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan,” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam … 6, no. 1 (2022): 11 –24; Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim 14, no. 2 (2016): 185 – 93, https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/80;  Darmawan,  “Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan,” AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law 10, no. 02 (2020): 219 – 42, https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242.
6 Raja Ritonga Amrar Mahfuzh Faza, Dedisyah Putra, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola: Implementasi Hifz Al- ’Ird dan Hifz Al - Nasl Pada Sanksi Adat,” Al-Hukama 11, no. 22 (2021), https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54.
7 Harisan Boni Firmando, “Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis),” Studia Sosia Religia 3, no. 2 (2021): 47 – 69, https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879.
keputusan serta adanya nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta ditunjukkan dalam adat pernikahan yang selalu bergotong royong melaksanakan adat pernikahan. 8 Jadi, Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan terkait pernikahan adat masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu dan relevansinya terhadap hukum Islam

## Literatur Review
Makna dari adat yang ialah suatu kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang yang  kemudian  diwajibkan  kepada  keturunannya  untuk  dilakukan  dan  dilaksanakan  dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Taradat berarti sesuatu hal kebiasaan yang tidak diwajibkan, dimana  boleh  dilaksanakan  dalam  adat  ataupun  tidak  dilaksanakan. 9 Semua  prosesi  adat pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Mandailing  diupayakan  tidak  bertentangan dengan  hukum  pemerintahan  (negara)  serta  hukum  syariat  Islam. 10 Karena  masyarakat Mandailing  sangat  menjunjung  tinggi  agama.  Nilai  adat  atau  kebiasaan  tersebut  bisa  menjadi sesuatu yang diyakini sebagai hukum sesuai kaidah fiqh al-adatu muhakkamah (kebiasaan bisa menjadi hukum). 11 Seperti sabda Nabi Muhammad Saw:
Artinya:
“ Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah . 12
Selain  itu  ada  juga  nilai  moral  seperti  meningkatkan  kerukunan,  persaudaraan, kekeluargaan dan toleransi. Serta adanya manfaat di dalam berumah tangga haruslah menjadi satu  tujuan,  pikiran,  pendapat  dan  bersama  walaupun  dalam  keadaan  apapun  itu,  seperti
8 Sumper  Mulia  Harahap,  “Islam  dan  Budaya  Lokal,  Studi  terhadap  Pemahaman,  Keyakinan,  dan  Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi,” Toleransi 7, no. 2 (2015): 154 – 76, https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1428.
9 Abidin Wakano, “Nilai - nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku,” al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam 4, no. 2 (2019): 26 – 43, https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006; Neila Susanti Hannah, Yusra Dewi Siregar, “Tradisi Magido Bantu : Budaya Tolong -Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat,” Warisan: Journal of History and Cultural Heritage 2, no. 1 (2021): 1 – 7.
10 Asrul Hamid, Raja Ritonga, dan Khairul Bahri Nasution, “Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini,” MONSU’ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat 5, no. 1 (2022): 44-53`, https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543.
11 Abdul  ’Aziz  Muhammad  Azam, Al- Qowa’id  Al -Fiqhiyah (Kairo:  Dar  El  Hadith,  2005);  Kholid  Saifulloh,  “Aplikasi Kaidah  ‘Al - ’Adah  Muhakkamah’  dalam  Kasus  Penetapan  Jumlah  dan  Jenis  Mahar,” Al- MAJAALIS :  Jurnal  Dirasat Islamiyah 8, no. 1 (2020): 57 – 85, https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153.
12 Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar- Rabi’i Al -Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Kairo: Dar El Hadith, 1998).
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
ungkapan dongan  saliak  salandangan,  sapaya  sarodang-rodang . 13 Dalam  proses  adat  di  Desa Tanjung Julu terutama adat pernikahan yang paling memiliki banyak peran dalam tahapan proses adat tersebut adalah dalihan na tolu yang terdiri dari mora, kahanggi dan anak boru . Dimana mora merupakan  posisi  tertinggi  dalam  suatu  adat  (mertua  yang  mengadakan horja /pesta), kahanggi merupakan  tuan  rumah  yang  melaksanakan horja dan anak  boru merupakan  posisi terendah dalam dalihan na tolu , mereka adalah sebagai orang yang mengerjakan segala urusan dalam proses adat tersebut.
Rangkaian  adat  pada  masyarakat  Mandailing  mempunyai  sejumlah  tahapan-tahapan adat  yang  harus  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  beserta  keluarganya.  Hal  ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan  dilaksanakan  sebagai  bentuk  penghormatan  kepada  adat  kebiasaan  yang  telah  ada  sejak zaman nenek moyang. Rangkaian adat ini merupakan berisi do’a serta pengharapan baik kepada Allah  Swt  sebagai  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  berkuasa  memberikan  keberkahan  dan  rezeki kepada keluarga baru yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini  berlokasi  di  Desa  Tanjung  Julu  Kecamatan  Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Tema yang diangkat adalah tentang proses pernikahan adat di  Desa  Tanjung  Julu  dan  relevansinya  terhadap  hukum  Islam.  Penelitian  menggunakan  jenis lapangan. Dalam mengumpulkan data-data primer, maka dilakukan sejumlah tahapan, mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung terkait  pernikahan  adat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Mandailing  di  desa  Tanjung  Julu. Sedangkan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  tahapan  yang  dilaksanakan,  maka  dilakukan dengan  mewawancarai  tokoh-tokoh  adat  dan  masyarakat  di  desa  Tanjung  Julu  seperti  kepala desa, hatobangon (kepala adat), dan warga masyarakat. Adapun untuk data-data sekunder yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  maka  dilakukan  studi  pustaka  dengan  menelusuri  sejumlah referensi  dari  buku  dan  artikel  yang  mempunyai  relevansi  dengan  tema  penelitian.  Hal  ini dilakukan sebagai pembanding terkait prosesi pernikahan adat masyarakat Mandailing di desa
13 Shinta  Romaulina  Nainggolan,  “Eksistensi  Adat  Budaya  Batak  Dalihan  Na  Tolu  pada  Masyarakat  Batak  (Studi Kasus)” (Universitas Negeri Semarang, 2011).
Tanjung  Julu  sejauh  mana  relevansinya  dengan  hukum  Islam.  Selanjutnya  semua  data-data temuan dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Adat Pernikahan Desa Tanjung Julu
Desa  Tanjung  Julu  berdiri  setelah  kemerdekaan  Indonesia  yang  pendirinya  bermarga Lubis.  Pada  awal  berdirinya  Desa  Tanjung  ini  hanya  terdiri  dari  satu  Desa  saja.  Desa  Tanjung dalam pelaksanaan adat mengikut kepada raja yang ada di Desa Gunung Baringin karena di Desa Tanjung tidak terdapat rumah adat serta raja yang memimpin Desa Tanjung tersebut. Namun, sekitar  tahun  2003-2004  sudah  banyak  pertumbuhan  warga  Desa  Tanjung,  kemudian  terjadi pemekaran wilayah Desa yang membagi dua wilayah Desa tersebut, yaitu Desa Tanjung Julu dan Tanjung Jae. Warga yang tinggal di daerah Desa Tanjung Jae sebagian besar berasal dari Desa Tanjung Julu tersebut.
Pada awal berdirinya Desa Tanjung ini, penduduknya belum langsung memeluk agama Islam. Namun, setelah adanya penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para muballigh dari pesisir Mandailing ke Desa Pagur, maka mulai menyebarlah agama Islam ke Desa Tanjung juga. Maka mulailah adat yang diterapkan di Desa Tanjung disesuaikan dengan isi ajaran agama Islam. Berdasarkan sensus terakhir tahun 2022, jumlah kartu keluarga yang ada di Desa Tanjung Julu sekitar  270  Kepala  Keluarga  (KK)  yaitu  sekitar  998  jiwa.  Jika  dihitung  dari  jumlah  pemukiman penduduk Desa Tanjung Julu, terkadang dalam satu rumah terdapat dua KK. Mata pencaharian penduduk  Desa  Tanjung  Julu  adalah  petani  karet,  menanam  sayur  di  kebun,  menanam  kayu manis, dan  sisanya  sawah  sekitar  4-5 hektar  saja  yang dimiliki  warga  Desa  Tanjung  Julu.  Desa Tanjung merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal yang masih kental melaksanakan proses adat dalam pernikahan.
Proses pernikahan di Desa Tanjung Julu masih dilakukan secara adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Adapun tahapan proses pernikahan secara hukum menurut penjelasan Kepala Desa Tanjung Julu (Bapak Suardi Lubis), yaitu:
a. Kedua  mempelai  melapor  ke  bagian  Kantor  Kepala  Desa  untuk  di  data  pernikahan mereka.
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
b. Pengurus dari Kantor Kepala Desa membantu mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan ke KUA (Kantor Urusan Agama).
Adapun peran Kepala desa dalam proses adat pernikahan di desa Tanjung Julu di dalam rumah adat merupakan jabatan tinggi sebagai Ompung Persadaan Hata (Raja). Dan jika suatu proses adat tidak mendapatkan izin dari Kepala Desa maka adat tersebut tidak dapat laksanakan. Di  Desa  Tanjung  Julu,  salah  satu  adat  yang  lagi  tidak  dilakukan  dalam  adat  pernikahan  yaitu Gordang Sambilan dengan alasan di Desa Tanjung Julu tidak terdapat Rumah adat dan Raja di Desa  tersebut.  Berdasarkan  penjelasan  kepala  desa  Tanjung  Julu  Bapak  Suardi  Lubis,  di  Desa Tanjung Julu:
“ Dalam pelaksanaan pernikahan masih ada beberapa yang menikah belum cukup umur atau menikah di bawah umur. Berdasarkan aturan yang ada di Desa Tanjung Julu, setiap masyarakat  yang  menikah  belum  cukup  umur atau  di  bawah  umur tidak  akan  dibantu pemerintah  Desa  untuk  mengurus  surat-surat  pernikahannya  di  KUA  (Kantor  Urusan Agama). Jadi mereka hanya menikah secara syariat Islam saja dengan kodi atau penghulu yang ada di Desa Tanjung Julu tersebut . ”
Pasangan yang menikah di bawah umur harus menunggu hingga pernikahannya cukup umur  dan  sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  Undang-Undang  No.1  tahun  1974 yaitu perempuan dan laki-laki minimal harus berusia 19 tahun. Setelah cukup umur sesuai aturan, pasangan  tersebut  melapor  ke  kepala  desa  kemudian  pengurus  dari  Kantor  Kepala Desa  akan membantu  pasangan  tersebut  mengurus  surat-surat  ke  bagian  KUA  (Kantor  Urusan  Urusan Agama).  Menurut  penjelasan  yang  telah  disampaikan hatobangon (Farhruddin  Lubis)  dan (Dahlan) mengenai tahapan adat pernikahan di Desa Tanjung Julu, yaitu sebagai berikut:
1. Manyapai boru (Meminang)
Pelaksanaan adat manyapai boru ini sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku di  Indonesia.  Sebagaimana  di  dalam  Al- Qur’an  adanya  perintah  untuk  meminang  perempuan sebelum dilakukan akad pernikahan. 14 Adapun firman Allah SWT berkaitan dengan meminang ini terdapat dalam Al- Qur’an Surah Al -Baqarah ayat 235 yang berbunyi: 15
Terjemahnya:
“ Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan  (keinginan  mengawini  mereka)  dalam  hatimu.  Allah  mengetahui bahwa  kamu  akan  menyebut-nyebut  mereka,  dalam  pada  itu  janganlah  kamu
14 Abu ’Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al -Anshari Al-Qurthubi, Al Jami’ Li Ahkami Al Qur’an , VI (Beirut: AL-Resalah, 2006).
15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’ân al - Karîm dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014).
mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk  beraqad  nikah,  sebelum  habis  ‘iddahnya.  Dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah mengetahui  apa  yang  ada  dalam  hatimu;  maka  takutlah  kepada-Nya,  dan  ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun .” (QS. Al -Baqarah: 235)
Proses menyapai boru ini dilakukan pada tahap awal pencarian mempelai wanita sebagai bentuk meminang. Dimana proses manyapai  boru ini dilakukan oleh kahanggi (saudara orang tua) dan anak boru (kelompok menantu) dengan membawa burangir (sirih) sebagai bentuk tanda penghormatan dan bentuk adat yang wajib dibawa ke rumah pihak calon mempelai perempuan. Burangir ini terdiri dari sirih, kapur sirih, daun gambir, Pinang dan tembakau.
“ Dalam proses pernikahan, ada dua adat yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing, yaitu pabuat boru (pernikahan dilakukan dengan upacara pemberangkatan dari rumah mempelai perempuan) dan langka mangkopoi (langka marlojong atau kawin lari). Pada proses  pabuat  boru,  maka  tradisi  ini  dimulai  dengan  menanyakan  kepada  pihak  calon pengantin  wanita  apakah  nanti  diterima,  apakah  perempuan  bersedia  dipinang  oleh mempelai laki-laki, menyertai orang tua, dan menyertai Dalian Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan  Anak  Boru),  sedangkan  pada  proses  langka  mangkopoi  adalah  melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua atau biasa disebut kawin lari . ”
Apabila  sudah  ada Dalian  Na  Tolu ,  maka  terbentuk  adat/tradisi  di  Mandailing.  Dalam tradisi manyapai boru , ditanyakanlah tentang kesesuaian dari pihak calon pengantin wanita, lalu pihak calon pengantin pria akan menyampaikan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Apabila sudah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan, maka horja (pesta) pertama kali dilakukan  di  rumah  calon  pengantin  wanita,  jika  orang-orang  membuat horja pertama  kali  di rumah calon pengantin pria, itu bisa dikatakan sebagai adat langka mangkopoi .
Dalam proses manyapai boru , pihak laki-laki juga menanyakan tuor (mahar). Proses ini bertujuan  untuk  mencari  kesepakatan  berapa tuor atau  mahar  yang  akan  diberikan  pihak mempelai  laki-laki  kepada  pihak  mempelai  perempuan.  Selanjutnya  istilah tuor yang  akan diserahkan kepada mempelai perempuan ini disebut dengan istilah sere . Sere terbagi dua, yaitu sere solangon dan sere sahata /adat. Sere solangon adalah sere untuk keluarga, sedangkan sere Sahata adalah sere untuk tokoh adat, seperti hatobangon (tokoh adat), haguruan (tokoh agama), dan harajaon (tokoh pemerintahan/masyarakat).
2. Patibal Tuor (Memberikan Mahar/Biaya Pernikahan)
Pada proses patibal tuor ini dilakukan oleh mora, kahanggi, anak boru dan na mora na toras .  Dalam patibal  sere ini,  ditanyakan  kapan kesepakatan  untuk  melaksanakan  pernikahan.
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
Patibal  sere atau  mahar  ini  dilakukan  di  rumah  mempelai  perempuan  setelah  adanya kesepakatan  berapa  mahar  yang  akan  diberikan  mempelai  laki-laki.  Setelah  dilakukan patibal sere dilakukanlah  musyawarah  untuk  pernikahan  antara  pengantin  pria  dengan  pengantin wanita.
Patibal sere atau mahar juga sesuai dengan ajaran Islam, dimana ada perintah untuk pihak laki-laki memberikan mahar kepada pihak perempuan. Firman Allah SWT ini tertulis dalam Al- Qur’an Surah An -Nisa ayat 4 yang berbunyi:
Terjemahnya:
“ Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya .” (QS. An -Nisa ayat 4)
Dalam patibal  sere ,  jika  ada  yang  melanggar  aturan  maka  dilakukanlah  hukum  adat Mandailing yaitu jika pihak laki-laki berlaku semena-mena atau melanggar, maka hilanglah semua sere /mahar  tersebut,  dan  jika  pihak  perempuan  yang  bertingkah  semena-mena,  maka  si perempuan  mengganti sere  solangon sebanyak  dua  kali  lipat.  Hukum  adat  Mandailing  Sama dengan di daerah Angkola. Hukum adat Mandailing sudah sejalan dengan syariat dan negara.
Adapun untuk syarat pada patibal sere adat, yaitu: indang mahar marlapis selendang adat di  atasnya bulung  ujung 3  lembar  di  atasnya  juga  beras  dikasih  kunyit,  dan  pinang tobang 3 naiubak (dikupas).  Ketika  memberikan  mahar  atau sere/lamot tersebut  diletakkan  di  depan pemuka  masyarakat,  jika  diterima  maka anak  boru akan  memberikan  mahar  tersebut  ke kahanggi dan  selanjutnya  mahar diberikan  oleh kahanggi ke  orang  tua  perempuan  pengantin perempuan.
Hampir semua adat yang dipergunakan di daerah Mandailing adalah sama, kecuali daerah Muara  Sipongi,  setelah  diterima  mahar,  maka  tidak  boleh  ditunda  untuk  melakukan  akad pernikahan, karena dikhawatirkan akan terjadi banyak pelanggaran. Adat diberlakukan sebelum datangnya ajaran Islam. Dan semakin berkembangnya zaman, adat pun sudah dibarengi dengan agama.  Tingkatan  mahar  ditentukan  oleh  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  baik  pihak  laki-laki maupun  pihak  perempuan,  tidak  ada  tuntunan  tertentu  dalam  menetapkan  seberapa  banyak maharnya.
3. Acara Mangupah
Mangupah berarti  memulangkan tondi (ruh)  ke  badan.  Dalam  tradisi  masyarakat Mandailing,  unsur  rohani  dan  jasmani  harus  seimbang.  Kegiatan mangupah ini  dilakukan  agar tidak ada semangat atau tondi yang marjalang-jalang (hilang) ketika proses pencarian pasangan tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam melaksanakan mangupah , yaitu:
a. Indahan dimpuan atau nasi yang diletakkan di piring.
b. Ayam yang sudah digulai dan sudah dipotong-potong.
c. Ikan salelehan.
d. Pira manuk na diobolan (telur ayam yang telah direbus).
e. Sira saumbiga (garam secukupnya).
f. Udang yang telah digulai.
g. Semua syarat mangupah tersebut diletakkan di atas induri (tampi) yang dilapisi bulung ujung (ujung daun pisang) dan semua syarat mangupah tersebut ditutup dengan kain ulos adat .
Mangupah dalam adat pernikahan di Desa Tanjung Julu terjadi dan dilaksanakan dalam beberapa tahapan adat yaitu antara lain:
a. Mangupah terdapat dalam proses horja boru yaitu dalam markobar sere atau markobar adat yaitu  membicarakan  mahar  yang  diberikan  mempelai  laki-laki  kepada  mempelai perempuan.
b. Tradisi  lainnya  adalah mangoban  tu  tapian  raya  bangunan atau patuaekkon (kegiatan upacara adat), adat ini Di Desa Tanjung Julu masih dilakukan hingga saat ini. Patuaekkon ini  didahului  dengan  proses marpangir dengan  menggunakan burangir  (sirih)  sapiring , tembakau, daun gambir dan Pinang sebagai bentuk penghormatan sebelum menyentuh air.  Dalam  proses patuaekkon ini  didampingi  oleh naposo  nauli  bulung dengan menyanyikan  lagu-lagu  daerah.  Ketika  sampai  di tapian  raya (tempat  upacara  adat) tersebut  pengantin  laki-laki  dan  perempuan  menyapukan  air  ke  tangan  dan  wajahnya sebagai bentuk untuk menghancurkan habujingan dan haposoan (sifat yang dulu sebelum menikah yang belum dewasa). Dalam kegiatan patuaekkon ini dilakukan mangupah agar hanyut  segala  sifat  buruk  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  sehingga  mereka  bisa menempuh hidup baru dengan sifat yang lebih dewasa.
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
c. Mangupah juga  dilakukan  ketika  setelah  selesai  sholat  Zuhur  dilakukan,  tradisi pabuat boru  manyorahkon  sahat  mara atau manyorahkon  barang  rape-rape (menyerahkan barang-barang seperti tikar, bantal, dan sebagainya) dilakukan dengan hata situntunan atau sipaingot berupa  pengingat  nasihat  untuk  menjalani  kehidupan  rumah  tangga dengan rukun, damai, saling menjaga, selalu satu pendapat dan tidak berselisih paham.
d. Mangupah juga dilaksanakan ketika manabalkon gorar (pemberian nama, gelar, seperti Baginda, harajaon, dan lain sebagainya)
4. Markobar
Markobar yaitu memberikan nasihat, pengingat, do’a baik dan harapan -harapan untuk kedua mempelai laki-laki dan perempuan setelah horja (pesta). Beberapa nasihat yang terdapat dalam markobar , yaitu:
a. Saliak salandangan sapaya sarodang-rodang
b. Jadima  amu  pasangan  sahata  saholoan  sapangambek  sapanaili  satahi  amu mardongan anso sonang mada tu roai . Yang berperan dalam proses markobar adalah namora natoras, anak boru, kahanggi, namora .
5. Mangalap boru
Mangalap boru yaitu menjemput pengantin perempuan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh na tobang dari perempuan, na marambit (yang masih menggendong anak bayi), pemuda- pemudi  dua  orang, kahanggi , anak  boru dan  rombongan  yang  mau  ikut  serta  menjemput pengantin perempuan. Ketika menjemput pengantin perempuan tersebut dibawa bunga raya, batang  tobu (tebu),  ayam  utuh  tapi  sudah  dipotong-potong  (diring-ringan),  dan  pengantin memakai pakaian adat, pengantin perempuan membawa silua atau pasombu robu (oleh-oleh).
“ Pada proses mangalap boru ini, maka hatobangon memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak laki- laki. Seperti, “Untuk apa kamu mencari perempuan?”, “Apakah iap -iap dipardengganan  (dijadikan  pembantu)?”,  “Sitopot  api  maripul  (apakah  akan  dijadikan istri  ked ua)?”,  “Ditanyakan  apakah  kedua  mempelai  laki -laki  dan  perempuan  sudah melakukan  akad  nikah?”,  “Apakah  akan  diperlakukan  dengan  baik?”  dan  pertanyaan yang  lain  yang  berkaitan  dengan  perlakuan  pengantin  laki-laki  kepada  pengantin perempuan yang ditanyakan oleh hatobangon (pemuka adat). ”
6. Marulak ari
Marulak  ari yaitu  setelah  selesai  dilaksanakan horja (pesta)  di  tempat  mempelai perempuan  dan horja (pesta)  di  tempat  mempelai  laki-laki,  kedua  mempelai  laki-laki  dan
perempuan  serta  keluarganya  ke  rumah  mempelai  perempuan  untuk  mengenalkan  seluruh keluarga kepada kedua mempelai baik itu dari pihak keluarga laki-laki atau dari pihak keluarga perempuan.
Menurut  salah  satu  warga  Desa  Tanjung  Julu  (Bapak  Martua)  tentang  pandangannya mengenai adat-adat yang dilaksanakan di Desa Tanjung Julu apakah sudah sesuai dengan norma dan syariat Islam. Menurut pendapat beliau;
“ Adat  pernikahan  yang  ada  di  Desa  Tanjung  Julu  tersebut  tidak  menyalahi  hukum  dan sesuai dengan ajaran Islam. Peran warga dalam proses adat pernikahan di Desa Tanjung Julu tersebut adalah sebagai ula-ula (penanggungjawab lancarnya acara), famili, karejo (kerja), marmasak (memasak) dan matamu alak (menyambut tamu) . ”

## 2. Relevansi Hukum Islam pada Adat pernikahan Masyarakat mandailing
Dari  penjelasan  tokoh-tokoh  adat  di  Desa  Tanjung  Julu  mulai  dari  kepala  desa, hatobangon (tokoh adat) serta warga yang ada di Desa Tanjung Julu mengenai adat pernikahan Mandailing  yang dilaksanakan  di  Desa Tanjung  Julu  mengandung nilai-nilai norma  serta  moral yang menjadi pegangan masyarakat. Adapun norma yang muncul dalam adat pernikahan adalah mencakup  kerukunan,  perdamaian,  toleransi,  persaudaraan,  kekerabatan.  Selain  itu  dalam proses  adat  tersebut  menunjukkan  adanya  penghormatan  atau  menghargai  perempuan  agar tidak  semena-mena  ketika  menjadikannya  sebagai  pendamping  hidup.  Tentu  ini  semuanya merupakan nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Semua tahapan dan proses adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu sangat sesuai dengan hukum Islam.
Dari proses adat yang harus dijalankan oleh pihak laki-laki, menunjukkan seberapa besar tanggungjawab  seorang  laki-laki  dalam  membimbing  seorang  perempuan  untuk  membangun keluarga dengan rasa tanggung jawab. Hal ini sangat sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam bahwa seorang suami mempunyai tanggungjawab terhadap istri dan keluarganya. Seorang suami harus melakukan tanggungjawab moral, material dan lain sebagainya kepada pasangannya dan keluarganya.  Alqur’an  memberikan  penringatan  bahwa  seseorang  harus  me njadi  dirinya  dan keluarganya dari api neraka. 16
Pada  tahapan khitbah atau  mencari  calon  pengantin  istri,  masyarakat  Mandailing menerapkan  pada  anjuran  yang  dilakukan  oleh  ajaran  Islam.  Yaitu  bahwa  calon  mempelai perempuan merupakan keturunan yang baik dan belum mempunyai ikatan dengan laki-laki lain.
16 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu , Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011); Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid (Kairo: Mustafa al-Halaiy, 2007).
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
Sebab  Rasulullah  Saw  melarang  seseorang  untuk  meminang  perempuan  yang  sudah  dipinang oleh seseorang. 17
Selanjutnya pada proses pemberian mahar, masyarakat Mandailing mempunyai prinsip bahwa nilai mahar merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Artinya tidak ada memaksakan kehendak dari salah satu pihak. Pihak laki-laki sebagai pemberi mahar  terlebih  dahulu  menanyakan  kepada  pihak  perempuan  terkait  angka  yang  diminta, selanjutnya  kedua  belah  pihak  menyepakati  angka  yang  akan  dijadikan  sebagai  mahar.  Dalam ajaran  Islam,  hal  ini  sangat  sesuai  dengan  penjelasan  bahwa  mahar  diberikan  kepada  calon mempelai perempuan sebagai bentuk keridhaan di antara suami dan istri.
Jadi  secara  umum,  bahwa  praktik  adat  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu mempunyai landasan secara hukum negara dan hukum agama. Oleh  karena  itu,  kegiatan  adat  ini  masih  bisa  tetap  eksis  karena  tidak  ada  asfek  hukum  yang dilanggar oleh mereka. Secara hukum negara, masyarakat menerapkan bahwa pernikahan harus berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait batas usia dan tata cara pelaksanaanya yang harus  dilaporkan  kepada  Kantor  Urusan  Agama.  Secara  hukum  agama,  masyarakat  juga memastikan bahwa semua prosesi dan tahapan tidak boleh melanggar ajaran agama Islam.

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  kajian  yang  telah  dilakukan  bahwa  proses  pernikahan  yang  dilakukan masyarakat  Mandailing di  desa  Tanjung  Julu  masih  mengadopsi  adat-adat  dari nenek moyang suku  Mandailing  secara  umum.  Dalam  proses  pernikahan  diawali  dengan  tahapan  manyapai boru,  patibal  sere,  horja,  dan  mangupah.  Pada  setiap  tahapan  melibatkan  kerabat  dekat  dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Pada adat masyarakat Mandailing disebut dengan istilah dalihan na tolu (mora, kahanggi dan anak boru) tiga unsur ini merupakan kerabat yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan prosesi pernikahan. Dari semua proses tahapan adat yang  dilakukan  dalam  pernikahan  masyarakat  Mandailing  tidak  lepas  dari  landasan  undang- undang  atau  peraturan  negara  serta  ajaran  agama  Islam.  Oleh  karena  itu,  prosesi  pernikahan adat pada masyarakat Mandailing di desa Tanjung Julu sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena
17 Abu Fida’ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, Tafsir Al qur’an Al ‘Adzhim , II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).
dalam ajaran Islam bahwa sesuatu dari tradisi/adat suatau komunitas yang dinilai baik dan tidak bertentatangan dengan agama akan dinilai baik juga.

## Daftar Pustaka
Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar- Rabi’i. Sunan Ibnu Majah . Kairo: Dar El Hadith, 1998.
Al- Qurthubi, Abu ’Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al -Anshari. Al Jami’ Li Ahkami Al Qur’an . VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.
Amrar  Mahfuzh  Faza,  Dedisyah  Putra,  Raja  Ritonga.  “Perkawinan  Semarga  Masyarakat  Batak Angkola: Implementasi Hifz Al- ’Ird dan Hifz Al - Nasl Pada Sanksi Adat.” Al-Hukama 11, no. 22 (2021). https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.29-54.
Azam, Abdul ’Aziz Muhammad. Al- Qowa’id Al -Fiqhiyah . Kairo: Dar El Hadith, 2005.
Barkah, Qodariah. “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” JURNAL HUKUM ISLAM 16, no. 1 (2018): 95 – 110. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397.
Darmawan.  “Nafkah  Sebagai  Konsekuensi  Logis  Pernikahan.” AL-HUKAMA  The  Indonesian
Journal of Islamic Family Law 10, no. 02 (2020): 219 – 42. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242.
Faridy, F, I Ali, dan W W Suci. “Dualisme Hukum Perkawinan Dampaknya Terhadap Perempuan.” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam … 6, no. 1 (2022): 11 – 24.
Firmando,  Harisan  Boni.  “Orientasi  Nilai  Budaya  Batak  Toba,  Angkola  dan  Mandailing  dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis
Sosiologis).” Studia Sosia Religia 3, no. 2 (2021): 47 – 69. https://doi.org/10.51900/ssr.v3i2.8879.
Hamid,  Asrul,  Raja  Ritonga,  dan  Khairul  Bahri  Nasution.  “Penguatan  Pemahaman  Terhadap Dampak  Pernikahan  Dini.” MONSU’ANI  TANO  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat 5,  no.  1 (2022): 44-53`. https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543.
Hannah,  Yusra  Dewi  Siregar,  Neila  Susanti.  “Tradisi  Magido  Bantu :  Budaya  Tolong -Menolong Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat.” Warisan: Journal of History and Cultural Heritage 2, no. 1 (2021): 1 – 7.
Harahap, Sumper Mulia. “Islam dan Budaya Lokal, Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik  Keberagamaan  Masyarakat  Batak  Angkola  di  Padangsidimpuan  Perspektif Antropologi.” Toleransi 7, no. 2 (2015): 154 – 76. https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1428. Hilda, Lelya. “Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup.” MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 40, no. 1 (2016): 175 – 92. https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.218.
Relevansi Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Mandailing di Desa Tanjung Julu Raja Ritonga, et. al.
Indonesia,  Kementerian  Agama  Republik. Al- Qur’ân  al -  Karîm  dan  Terjemahannya .  Surabaya: Halim, 2014.
Katsir, Abu Fida’ Ismail bin Umar Ibnu. Tafsir Al qur’an Al ‘Adzhim . II. Riyad: Daar Thoibah, 1999. Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” Crepido 2, no. 2 (2020): 111 – 22. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.
Nainggolan, Shinta Romaulina. “Eksistensi Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu pada Masyarakat Batak (Studi Kasus).” Universitas Negeri Semarang, 2011.
Nasution,  Hotmartua.  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  Tentang  Usia  Perkawinan  Di Indonesia  (Studi  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” UIN Sumatera Utara, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/8089/.
Pulungan,  Rosmilan,  dan  Adrial  Falahi.  “Tata  Cara  Penyelenggaraan  Pesta  Horja  Masyarakat Mandailing.” Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya 7, no. 1 (2020): 1 – 16. https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2676.
Raja Ritonga, et. al. “Hasil Observasi dan Wawancara.” Tanjung Julu, 2023.
Risan Rusli. Pembaruan Pemikiran Modern dalam Islam . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014. Rusydi, Ibnu. Bidayatul Mujtahid . Kairo: Mustafa al-Halaiy, 2007.
Saifulloh, Kholid. “Aplikasi Kaidah ‘Al - ’Adah Muhakkamah’ dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis  Mahar.” Al- MAJAALIS :  Jurnal  Dirasat  Islamiyah 8,  no.  1  (2020):  57 – 85. https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153.
Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga, Siti Rohimah. “Analisis Hukum Islam Terkait Akad Tabarru’ Pada  Tradisi  Marpege- Pege  Di  Desa  Torbanua  Raja  Mandailing  Natal.” Yurisprudentia:
Jurnal Hukum Ekonomi 8, no. 2 (2022): 238 – 55. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i2.7641.
Wahbah al-Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu . Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Wahyu Wibisana. “Pernikahan dalam Islam.” Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim 14, no. 2 (2016): 185 – 93. https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/8
0.
Wakano, Abidin. “Nilai - nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku.” al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam 4, no. 2 (2019): 26 – 43. https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006.
Wulandari,  Yulia.  “Pelaksanaan  Perkawinan  Semarga  Pada  Masyarakat  Batak  Mandailing  di Tanah Rantau.” Universitas Islam Riau . Universitas Islam Riau, 2022.