AT-TAJDID : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam (p-ISSN: 2548-5784 |e-ISSN: 2549-2101) Vol. (06) (02), (Desember) (2022), (183)-(192) Doi: http://dx.doi.org/10.24127/att.v6521a2366

## ANALISIS HUKUM JUAL-BELI BUKU HASIL BAJAKAN
Ali Imran Sinaga 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1 Correspondence E-mail: aliimransinaga@uinsu.ac.id 1
Hotmasarih Harahap 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2 E-mail: hotma.sari633@gmail.com 2 Sri Wahyuni Harahap 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 3 E-mail: sriwahyuniharahap2457@gmail.com 3 Muhammad Husein Tanjung 4
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 4
E-mail: tanjunghusein1@gmail.com 4

## ABSTRAK
Dewasa  ini,  semakin  canggihnya  teknologi  maka  semakin  banyak  pula  ragam  jual  beli dilakukan.  Bahkan,  banyak  orang  muslim  yang  melakukan  jual  beli  tanpa  mengetahui hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan jual beli yang halal dalam Islam. Seperti contohnya yang terjadi pada saat ini yaitu maraknya pembajakan hak cipta. Di Indonesia, pembajakan sangat  sering  terjadi.  Bahkan,  masyarakat  sudah  terbiasa  dengan  hal  itu.  Oleh  karena  itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membahas suatu hukum dari kegiatan jual beli buku hasil bajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis  normatif  yang  mengkaji  suatu  hukum  menggunakan  sumber  bahan  hukum  berupa peraturan  undang-undang,  keputusan/ketetapan  pengadilan,  teori  hukum  dan  Fatwa  MUI. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian studi pustakan karena menggunakan sumber tertulis dalam penulisannya, baik itu sumber primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah hukum jual-beli yang dilakukan terhadap buku bajakan hukumnya adalah haram. Sebab, pembajakan sama saja dengan kegiatan pencurian yaitu mengambil sesuatu hak milik orang lain. Namun, hukum membeli buku bajakan bisa saja menjadi boleh dengan catatan sudah berusaha mencari buku dengan kondisi original namun tidak ditemukan. Maka hukum yang pada awalnya adalah haram berubah menjadi boleh.
Kata Kunci: Hukum; Jual-Beli; Buku Bajakan .

## ABSTRACT
Today, the more sophisticated technology is, the more types of buying and selling are carried out. In fact, many Muslims buy and sell without knowing the laws and provisions of halal buying and selling in Islam. As an example of what is happening at this time, namely the rise of  copyright  piracy.  In  Indonesia,  piracy  is  very  common.  In  fact,  people  are  used  to  it. Therefore, this research was conducted with the aim of discussing a law of buying and selling pirated books. The method used in this study is a normative juridical research method that examines  a  law  using  legal  sources  in  the  form  of  statutory  regulations,  court decisions/decisions, legal theory and MUI Fatwas. This research is also included in the library study  research  because  it  uses  written  sources  in  its  writing,  both  primary  and  secondary sources. The result of this research is that the legal sale and purchase of pirated books is illegal. This  is  because  piracy  is  tantamount  to  theft,  namely  taking  something  that  belongs  to someone else. However, the law on buying pirated books may be permissible provided that you have tried to find books in original condition but could not find them. So the law that was originally forbidden became permissible.
Keywords: Law; Buy-Sell; Pirate Book

## A. PENDAHULUAN
Jual  beli  adalah  merupakan  kegiatan yang  sering  dilakukan  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  individunya.  Tetapi tidak semua jual beli yang kita tahu dilakukan setiap  orang  itu  halal  dalam  hukum  islam. Semakin  canggih  teknologi  di  zaman sekarang, semakin banyak kita temui ragam jual  beli  dilakukan.  Bahkan,  banyak  orang muslim  yang  melakukan  jual  beli  tanpa mengetahui  huku-hukum  dan  ketentuan- ketentuan  jual  beli  yang  halal  dalam  Islam. Jual beli buku bajakan adalah transaksi tukar menukar  barang  yang  dibutuhkan  untuk saling memenuhi kebutuhan, yangmana buku yang  diperjual  belikan  disini  adalah  buku hasil  karya  cipta  orang  lain  yang  dilarang untuk diperbanyak tanpa izin. (Sulistyowati, 2017b).
Di  Indonesia,  pembajakan  sangat sering  terjadi.  Bahkan,  masyarakat  sudah
terbiasa  dengan  hal  itu.  Banyak  buku-buku bajakan  yang  dijual  baik  secara online maupun offline .  Dalam  penelitian  ini  juga ditemukan  bahwa  terdapat  sebuah  lembaga pendidikan nonformal di suatu daerah, yaitu seorang  guru  yang  melakukan  penjualan buku hasil foto copy yang buku tersebut hak ciptanya sudah dilindungi negara, kemudian memperjual  belikannya  dengan  mengambil keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan karena desa  tersebut  jauh  dari  kota  dan  sulit  untuk mereka  membeli  buku  asli  dari  pengarang. Kejadian ini juga terjadi dibeberapa daerah, bukan  hanya  di  lembaga  pendidikan nonformal, tidak jarang lembaga pendidikan formal juga melakukan hal ini. Peristiwa ini umumnya  terjadi  karena  beberapa  faktor, seperti salah satunya kekurangan ekonomi.
Pada  dasarnya,  pemerintah    telah mengatur  mengenai  pembajakan  dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan sanksi yang  diterima  oleh  pelaku  pembajakan,
sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Pasal  113 ayat  (4)  adalah  mendapatkan  denda  sanksi sebesar  Rp.  4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah)  dan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun.  Selain  itu  pelaku  yang memperjual  belikan  buku  bajakan  juga dikenakan  sanksi  berupa  denda  paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dalam  Islam,  kegiatan  pembajakan merupakan  bentuk  dari  pencurian  yang memiliki hukum asalanya adalah haram. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/200510  tentang  perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual.  Pada  fatwa tersebut MUI memandang hak cipta sebagai salah  satu  hak  kekayaan  ( Huquq  Maliyah ) yang  mendapat  perlindungan  hukum  seperti harta ( mal ).(Lasmana, 2020) oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain merupakan kezaliman dan  hukumnya  adalah  haram.  (Nurhidayu, 2018)
Dalam  pelaksanaannya  penelitian  ini dilakukan  untuk  memenuhi  tujuan  teoritis dan  juga  pragmatis.  Tujuan  teoritis  pada penelitian ini adalah; agar dapat memperkaya hasil  penelitian  tentang  ilmu  keislaman khususnya  mengenai  pembahasan  fiqh kontemporer,  menambah  khazanah  hasil penelitian  dalam  pengaplikasian  teori-teori yang berkaitan, serta memberikan sumbangan wawasan tentang fiqh kontemporer  dan  bermanfaat  dalam  dunia pendidkan.  Sedangkan  dari  segi  pragmatis, penelitian  ini  bertujuan  untuk;  menambah wawasan  dan  pengalaman  secara  langsung bagi  Peneliti  dalam  menerapkan  ilmu  yang dipelajari  selama  ini  serta  menjadi  rujukan
bagi  Pembaca  dalam  hal  mendalami  hukum jual beli buku bajakan.
Berdasarkan  pemaparan  data  di  atas, maka dari itu peneliti melalui tulisan ini akan memutuskan suatu hukum mengenai jual beli buku bajakan dalam Islam.

## B. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode  penelitian  yuridis  normatif,  yakni sebuah  penelitian  internal  dalam  ilmu hukum.  Penelitian  hukum  yuridis  normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  guna mengkaji  suatu  hukum  sebagai  norma, doktrin hukum, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab berbagai  permasalahan  hukum  yang  diteliti (Muhaimin, 2020; Sonata, 2014). Penelitian ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum berupa peraturan undang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan Fatwa MUI. Penelitian ini juga termasuk dalam  penelitian  studi  pustakan  karena menggunakan sumber tertulis dalam penulisannya,  baik  itu  sumber  primer maupun sekunder.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan menganalisis  data  yang  berkaitan  dengan pembajakan dan jual beli buku hasil bajakan, kemudian  dilakukan  penyusunan  data kemudian  mengorganisir  data  yang  sesuai dengan  pembahasan  dalam  penelitian  ini selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang  telah  diperoleh  dan  yang  terakhir dilakukan  penarikan  kesimpulan  dari  data yang telah diperoleh.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN Pembajakan Hak Cipta
Perlindungan  hak  cipta  sudah  sejak lama diakui oleh negara, semua ini tujuannya adalah  agar  bisa  melindungi  kekayaan intelektual  (HaKI),  hak  cipta  berperan penting  dalam  hal  kemajuan  suatu  bangsa dan  negara,  yakni  menjaga  hak  penciptaan agar tepat sasarannya, hal ini tertuang dalam undang-undang  No.  25  tahun  2000  pada pembangunan pendidikan dan pengembangan  pengetahuan  sumber  daya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (Lopes, 2013). Hak cipta merupakan hak yang sudah diberikan  kepada  seseorang  atas  hasil jeripayah  dan  usahanya  dalam  membuat sebuah karya berbasis ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang bertujuan agar tidak ada orang  yang  menyalahgunakan  karyanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi hak cipta  ini  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pemiliknya  agar  tidak  ada  yang mengambil  keuntungan  sepihak  darinya (Chandrika & Dewanta, 2019).
Hak yang melekat pada diri seseorang yang  menciptakan  itu  berupa  hak  ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak yang  dipegang  seorang  pencipta  untuk  bisa mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  hasil ciptaannya  dan  hak  moral  merupakan  hak yang melindungi pribadi pencipta. Kedua hak ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa  dipisahkan,  hak  ini  melekat  pada  diri pencipta  selama  hidupnya  bahkan  setelah pencipta  meninggal  dunia  (Stefano  et  al., 2016).  Imam  Trijono  menegaskan  bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta bukan hanya pencipta dan ciptaannya tetapi begitu juga dengan penerbit dan orang yang diberi kuasa atas ciptaan ini sesuai dengan kontrak
perjanjian  yang  dilangsungkan  (Munawar, 2016).
Perlindungan  hak  cipta  tidak  berlaku untuk  ide  atau  gagasan  seseorang,  karena karya  cipta  harus  memiliki  bentuk  tertentu, bersifat individu dan menunjukkan keasliannya  sebagai  karya  cipta  yang  lahir berdasarkan  kemampuan  seseorang  dan dapat dilihat, dibaca atau didengar (Abdullah, 2008)
Pembajakan merupakan perilaku menyalin  atau  menyebarkan  hasil  ciptaan orang  lain  yang  sudah  dilindungi  undang- undang tanpa izin pencipta. Menurut pasal 12 UUHC  ciptaan  yang  dilindungi  adalah sebagai berikut (Nahrowi, 2014); Buku yang terdiri  dari  program  komputer,  pamflet, perwajahan  ( lay  out ),  karya  tulis  yang diterbitkan  dan  semua  hasil  karya  tulis  lain (Utami, 2019); Ceramah berupa perkuliahan, pidato  dan  ciptaan  lain  yang  sejenis;  Alat peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau music;  Drama;  Seni  rupa  dalam  berbagai bentuk;  Arsitektur;  Peta;  Seni  batik; Photography ; Sinematografi, Terjemahan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pembajakan  hak  cipta merupakan  kegiatan  mengambil  alih  karya cipta  orang  lain  dengan  cara  paksa  dengan maksud dan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penciptanya.
Salah  satu  cara  oknum  pelaku pembajakan  dilakukan  dengan  cara  si  A sebagai  pengarang  buku  bekerja  sama  dan mengadakan  perjanjian  dengan  B  sebagai penerbit. Setelah diterbitkan dan diperbanyak menjadi  3000  eksamplar,  maka  buku-buku tersebut  didistribusikan  melalui  distributor dan took-toko buku. Namun pada
pelaksanaannya  akan  terjadi  tindakan pembajakan  jika  B  memperbanyak  jumlah buku  yang  dicetak  tanpa  kesepakatan, kemudian  jika  pihak  ketiga  dalam  hal  ini yang  tidak  ikut  dalam  perjanjian  kontrak kerja melakukan penerbitan diluar kesepakatan  dan  jika  pihak  B  memberikan izin kepada pihak C secara sepihak atau tanpa persetujuan pihak  A yaitu pengarang. Maka jika  salah  satu  dari  ketiga  hal  ini  terjadi, secara pasti telah terjadi praktek pembajakan.(Sinaga, 2020)
Pembajakan  terhadap  hak  cipta  dalam berbagai bidang termasuk bidang ilmu adalah merupakan tindakan kejahatan, karena sudah menimbulkan  kerugian  yang  tidak  sedikit, dan  kerugian  ini  tidak  hanya  menimpa pengarang  dan  penerbit  saja,  tetapi  juga menimpa  Negara  karena  tidak  ada  pajak penghasilan dari pembajakan tersebut (H. R. K.  Putri,  2019).  Adapun  sanksi  bagi pelanggaran hak cipta sesuai dengan UU. No. 19 tahun 2002 adalah sebagai berikut: (H. R. K. Putri, 2019)
Table  1.  sanksi  Pidana  Pelanggaran  Hak Cipta
Dalam  Islam  pembajakan  hak  cipta juga  sangat  dilarang,  hal  ini  tertuang  dalam Fatwa  MUI  No.  1  tahun  2003  tentang  hak cipta dan fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI
sebagaimana yang disampaikan ketua komisi fatwa  MUI  KH.  Ma’ruf  Amin  menjelaskan bahwa setiap bentuk yang termasuk kedalam pelanggaran  hak  cipta  merupakan  kejahatan dan hukumnya haram (H. R. K. Putri, 2019). Hukum ini diambil dengan merujuk pada Q.S Annisa’ ayat 29 َنﻮُﻜَﺗ نَأ ٓﱠﻻِإ ِﻞِﻄَٰﺒ ۡ ﻟﭑِﺑ ﻢُﻜَﻨ ۡـﻴَـﺑ ﻢُﻜَﻟَٰﻮۡﻣَأ ْآﻮُﻠُﻛ ۡ َ  َﻻ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬﱡـﻳََٰٓ(
ضاَﺮَـﺗ ﻦَﻋ ًةَﺮَِٰﲡ ٖ◌ ۚۡﻢُﻜﻨِّﻣ َﻻَو ْآﻮُﻠُـﺘ ۡﻘَـﺗ ۚۡﻢُﻜَﺴُﻔﻧَأ ﱠنِإ َﱠ7ٱ َنﺎَﻛ ۡﻢُﻜِﺑ ﻢﻴ ِﺣَر ٗ◌ ا ٢٩
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Kemudian terkait juga dengan Q.S As- syu’ara’: 183
ِﰲ ْاۡﻮَـﺜۡﻌَـﺗ  َﻻَو ۡﻢُﻫَءٓﺎَﻴ ۡﺷَأ َسﺎﱠﻨﻟٱ ْاﻮُﺴَﺨۡﺒَـﺗ  َﻻَو

## َﻦﻳِﺪِﺴ ۡﻔُﻣ ِضۡرَۡﻷٱ

## ١٨٣
Artinya:  Dan  janganlah  kamu  merugikan manusia  pada  hak-haknya  dan  janganlah kamu  merajalela  di  muka  bumi  dengan membuat kerusakan;

## Jual Beli
Jual  beli  adalah  dua  suku  kata  yang memiliki  arti  yang  bertolak  belakang  tetapi kata  ini  sering  ditemukan  saling  beriringan. Kata jual adalah memiliki arti adanya orang
No  Pelanggaran Pidana   Denda 1 Pasal  2  (1),  49 (1), dan (2) 1 bln <7 thn Rp.  1.000.000  – 5.000.000.000 2 Pasal 2 (1) mengedarkan <5  thn  Rp. 500.000.000 3 Program komputer <5  thn  Rp. 500.000.000 4 Pasal 17 <5  thn  Rp. 1.000.000.000 5 Pasal 19, 20, 49  <2  thn  Rp. 150.000.000
6 Pasal 24, 55 <2  thn  Rp. 150.000.000 7 Pasal 25 <2  thn  Rp. 150.000.000 8 Pasal 27 <2  thn  Rp. 150.000.000 9 Pasal 28 <5  thn  Rp. 500.000.000
yang  menjual  sesuatu  sedangkan  membeli adalah  adanya  orang  yang  membeli  sesuatu (Fitria,  2017).  Dalam  istilah  Fikih  jual  beli dikenal dengan al-ba’i yang memiliki makna menjual,  mengganti,  menukar  sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah jual beli  dimaknai  para  Ahli  sebagai  berikut: (Susiawati, 2017)
a. Sayyid  Sabiq  dalam  kitab  Fiqh  Sunnah, jual  beli  merupakan  menukar  benda dengan benda yang lain dengan cara saling memindahkan  hak  milik  dengan  adanya pengganti  barang  tersebut  dengan  cara tertentu.
b. Zakaria  al-Anshari  dalam  kitab  Fathul Wahab,  jual  beli  merupakan  kegiatan tukar-menukar  suatu  benda  dengan  cara tertentu  yang  diperbolehkan  (Shobirin, 2015).
c. Imam  Taqiyuddin  dalam  kitab  Kifayatul Akhyar,  jual  beli  merupakan  kegiatan saling  tukar-menukar  harta  dengan keadaan yang saling menerima dan dapat dikelola  yang  sesuai  dengan  ketentuan Islam (Siswadi, 2013).
Jual  beli  dapat  dilakukan  oleh  orang yang mukallaf, jika  jual beli  dilakukan  oleh orang yang belum mukallaf maka mengenai hal  ini  ulama  berbeda  pendapat.menurut imam  Malik  dan  Syafi’i  jika  jual  beli dilakukan  oleh  orang  yang  belum mukallaf maka  hukumnya  tidak  sah,  hal  ini  selaras dengan Q.S Annisa’: 4/5 (Apipudin, 2016)
ْاﻮُﺗۡﺆُـﺗ  َﻻَو ﻢَٰﻴِﻗ  ۡﻢُﻜَﻟ ُﱠ7ٱ َﻞَﻌَﺟ  ِﱵﱠﻟٱ ُﻢُﻜَﻟَٰﻮۡﻣَأ َءٓﺎَﻬَﻔﱡﺴﻟٱ
ٗ◌ ا ۡﻢُﻫﻮُﻗُزۡرٱَو ﺎَﻬﻴِﻓ ۡﻢُﻫﻮُﺴ ۡﻛٱ َو ْاﻮُﻟﻮُﻗَو ۡﻢَُﳍ لۡﻮَـﻗ ٗ◌ ا فوُﺮۡﻌﱠﻣ ٗ◌ ا

## ٥
Artinya:  Dan  janganlah  kamu  serahkan kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna akalnya,  harta  (mereka  yang  ada  dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok  kehidupan.  Berilah  mereka  belanja dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan ucapkanlah  kepada  mereka  kata-kata  yang baik.
Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  dari (hasil  harta)  itu  dan  ucapkanlah  kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S Annisa’: 4/5).
Dengan  rujukan  ayat  diatas  dapat diketahui  bahwa  jual  beli  hendaknya dilakukan  oleh  orang  yang  sudah mukallaf . Namun  pendapat  ini  tidak  sejalan  dengan imam  Hanafi  dan  imam  Ahmad  yang berpendapat  bahwa  jual  beli  tetap  sah sekalipun  dilakukan  oleh  orang  yang  belum mukallaf, namun  dengan  syarat  anak  yang melakukan jual beli itu sudah pintar dan tahu apa  yang  sedang  dilakukannya  juga  dengan seizin orangtua  atau walinya, artinya semua yang  dilakukan  anak  tersebut  adalah tanggungjawab  orangtua  atau  walinya. Perbedaan  pendapat  ini  lahir  karena  adanya rukun  dalam  jual  beli,  yakni; sighat, orang yang  akad  dan  barang  yang  diakadkan (Apipudin, 2016).
Pada  dasarnya  jual  beli  hukumnya adalah  halal,  hal  ini  selaras  dengan  firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 2/275
…
ۚ ْاٰﻮَـﺑِّﺮﻟٱ َمﱠﺮَﺣَو َﻊ ۡﻴَـﺒۡﻟٱ ُﱠ7ٱ ﱠﻞَﺣَأَو

## …
Artinya:  …Allah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba…
Dalam  ayat  ini  Allah  menerangkan kebolehan  melakukan  jual  beli  dan  haram melakukannya  dengan riba. Hal  ini disebabkan  banyak  kebutuhan  seseorang yang  terdapat  pada  orang  lain,  yangmana orang lain tidak akan memberikannya secara cuma-cuma  tanpa  adanya  kompensasi  yang
setimpal yang harus diberikan sebagai ganti barang tersebut.
Jual beli adakalanya dilarang atau tidak sah jika salah satu rukun atau syarat jual beli tidak  dilakukan  dengan  sempurna,  seperti penjual  yang  tidak  pandai  (tidak  tahu), barang  yang  tidak  boleh  diserah-terimakan atau  sebagainya.  Jual  beli  juga  tidak  sah sekalipun  syarat  dan  rukun  sudah  terpenuhi namun  terdapat  masalah  dalam  akadnya, seperti jual beli barang yang objeknya tidak jelas.  Tentang  perkara  ini  ulama  sepakat bahwa jual beli tidak sah (Siswadi, 2013).

## Hukum Jual Beli Buku Bajakan
Pembajakan merupakan kegiatan menggandakan  suatu  barang  ataupun  hasil ciptaan orang lain dengan maksud memiliki keuntungan  komersial.  Menurut  undang- undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta, pembajakan adalah kegiatan menggandakan suatu produk secara tidak sah kemudian  mendistribusikannya  secara  luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.(A. M. Putri et al., 2022) Sedangkan pembajakan terhadap  buku  berarti  sebuah  kegiatan menggandakan  hasil  karangan  orang  lain, tanpa persetujuan pemiliknya untuk selanjutnya mengambil keuntungan pribadi.
Saat  ini  permasalahan  mengenai  hak cipta  sudah  banyak  terjadi.  Ulama  Fiqh kontemporer,  seperti  Mustafa  Ahmad  al- Zarqa’,  guru  besar  fiqh  di  Universitas ‘Amman,  Jordania,  serta  Muhammad  Abu Zahrah dan Syaikh Ali al-Kahafif keduanya guru  besar  fiqh  di  Universitas  al-Azhar Mesir, berpendapat bahwa landasan hak cipta adalah ‘urf dan al-maslahah  al-mursalah, maka  dalam  hal  ini  pemerintah  diharuskan mengaturnya
dalam
Undang-
Undang.(Nabila, 2019)
Di  Indonesia,  mengenai  pembajakan diatur  dalam  Undang-Undang.  Begitu  pula dengan  sanksi  yang  diterima  oleh  pelaku pembajakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 10  (sepuluh)  tahun.  Selain  itu  pelaku  yang memperjual  belikan  buku  bajakan  juga dikenakan  sanksi  berupa  denda  paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun  hal  ini  berbeda  pula  bagi  penjual media  online  yang  merupakan  wadah  yang digunakan penjual dalam menjual buku hasil bajakan.  Jika  penjual  mendistribusikan bukunya  di  media  online,  maka  penyedia online tersebut harus segera menghapus link akses terhadap toko tersebut. Jika tidak, maka toko  online  tersebut  akan  mendapatkan konsekuaensi  hukum.(A.  M.  Putri  et  al., 2022)
Jual beli merupakan kegiatan pertukaran  barang  ataupun  jasa  secara sukarela antara satu sama lain, di mana para pelaku  bertindak  sebagai  pemberi  dan penerima  barang,  sesuai  dengan  ketentuan syari’at.  Jual  beli  buku  bajakan  merupakan praktik yang bertentangan dengan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/200510 tentang perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual. Pada  fatwa  tersebut  MUI  memandang  hak cipta  sebagai  salah  satu  hak  kekayaan ( Huquq
Maliyah ) yang mendapat perlindungan hukum seperti harta ( mal ).(Lasmana,  2020)  setelahnya  juga dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap  hak  cipta  berupa  penggandaan, menggunakan  serta  memperbanyak  hasil cipta  orang  lain  tanpa  seizin  pemiliknya
merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. (Nurhidayu, 2018)
Pembahasan  mengenai  jual  beli  buku bajakan tidak ada di bahas dalam Al-Qur’an baik secara qath’i maupun dzanni. Maka dari itu  untuk  menarik (istinbath) hukum  dalam permasalahan  jual  beli  buku  bajakan,  dapat menggunakan meode qiyas atau dengan cara merujuk  pada  sesuatu  yang  telah  memiliki hukum sebelumnya, karena adanya kesamaan illat hukumnya.  Seperti  kaidah  berikut Sesuatu  yang  berasal  dari  sesuatu  yang haram adalah haram. (Lasmana, 2020)
Kaidah Fiqhiyah tersebut  apabila dikaitkan  dengan  hukum  membajak  buku yaitu  haram,  maka  dalam  hal  ini  kegiatan jual-beli  yang  dilakukan  terhadap  buku bajakan  hukumnya  adalah  haram.  Sebab, pembajakan  sama  saja  dengan  kegiatan pencurian yaitu mengambil sesuatu hak milik orang lain. Kemudian jika dikaitkan dengan hal  ini  pembajakan  merupakan  kegiatan pencurian  dengan  mengambil  hak  milik orang  lain  tanpa  seizin  pemiliknya.  Secara hukum,  mencuri  adalah  perbuatan  yang sangat  dilarang  oleh  negara  bahkan  dapat dipidanakan.  Begitu  pula  dalam  Islam, mencuri  merupakan  perbuatan  dosa  yang tidak  sesuai  dengan  syari’at.  Sesuai  dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al- Baqarah Ayat 188:
َﺘِﻟ ِمﺎﱠﻜُ ۡ ﳊٱ  َﱃِإ ٓﺎَِV ْاﻮُﻟ ۡﺪُﺗَو ِﻞِﻄَٰﺒۡﻟﭑِﺑ ﻢُﻜَﻨۡـﻴَـﺑ ﻢُﻜَﻟَٰﻮۡﻣَأ ْآﻮُﻠُﻛ ۡ َ  َﻻَو
ْاﻮُﻠُﻛ ۡ ﺄ ﻖﻳِﺮَﻓ ٗ◌ َنﻮُﻤَﻠۡﻌَـﺗ ۡﻢُﺘﻧَأَو ِ ۡ ﰒِ ۡ ﻹﭑِﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟٱ  ِلَٰﻮۡﻣَأ  ۡﻦِّﻣ ا

## ١٨٨
Artinya:  Dan  janganlah  sebahagian  kamu memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa, padahal kamu mengetahui.
Dari  ayat  tersebut  dapat  difahami bahwa,  pelanggaran  hak  cipta  termasuk pelanggaran terhadap etika bisnis Islami yang berkaitan  dengann  jenis  pelanggaran  yaitu dengan  memperbanyak  hasil  ciptaan  orang lain serta memperjual-belikan karya tersebut yang  pastinya  merugikan  pemiliknya,  maka sesuai  dengan  ayat  ini  kegiatan  tersebut dikategorikan  sebagai  kegiatan  memakan harta orang lain secara batil.
Hukum  Islam  telah  mengakui  adanya hak  cipta  sebagai  hak  milik  atau  kekayaan yang harus dilindungi. Dalam hal ini berarti membajak  suatu  buku  sebagai  karya intelektual  pemikiran  milik  orang  lain merupakan  bagian  dari  pencurian  dan  dapat merugikan  orang  lian.  Secara  hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara.(Syubantar,  2018)  Begitupula  dalam pandangan Islam.
Hal tersebut
memungkinkan ditetapkannya status
bersalah  atas  orang  yang  melakukan  hal tersebut dan menjatuhinya dengan hukuman yang berlaku.
Namun  dalam  pendapat  lain  juga dijelaskan bahwa jika dalam pelaksanaannya karena motif kesulitan mencari buku ori atau asli,  juga  tidak  ditemukan  lagi  buku  hasil percetakan  original  maka  hukum  yang  pada awalnya  adalah  haram  berubah  menjadi boleh.  Ini  merupakan  bentuk  keringanan yang  diterima  setelah  melakukan  usaha- usaha  untuk  mencari  buku  yang  asli  namun tidak  ditemukan  lagi.(Sulistyowati,  2017a) Seperti kaidah fiqh berikut: “Darurat/kebutuhan  yang  mendesak  dapat memperbolehkan  sesuatu  yang  sebelumnya terlarang”.
Kebutuhan  merupakan  kepentingan manusia  akan  sesuatu,  jika  tidak  terpenuhi maka  akan  mendatangkan  kesulitan  atau mendekati  kerusakan.  Dalam  hal  ini,  jika siswa/i  atau  mahasiswa/i  telah  berusaha mencari buku-buku yang asli sebagai bahan pembelajaran  namun  tidak  ditemukan, sedangkan  mereka  sangat  membutuhkan buku  tersebut  untuk  bahan  pembelajaran yang  sifatnya  wajib  maka  hal  ini diperbolehkan.  Dalam  kondisi  seperti  ini, Allah  SWT  memberikan rukhshah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.(Sulistyowati, 2017a)
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan bahwa hukum jual beli buku bajakan adalah haram  karena  mengandung  unsur gharar, tadlis dan  bahaya  yang  merugikan  pencipta dan pemegang hak cipta.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan mengenai hukum jual beli buku hasil bajakan adalah sebagai berikut; Pertama, hukum jual- beli  yang  dilakukan  terhadap  buku  bajakan hukumnya adalah haram. Sebab, pembajakan sama  saja  dengan  kegiatan  pencurian  yaitu mengambil  sesuatu  hak  milik  orang  lain. Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  hal  ini pembajakan  merupakan  kegiatan  pencurian dengan  mengambil  hak  milik  orang  lain tanpa seizin pemiliknya.
Kedua, hukum membeli buku bajakan bisa saja menjadi boleh dengan catatan sudah berusaha  mencari  buku  dengan  kondisi original namun  tidak  ditemukan.  Maka hukum  yang  pada  awalnya  adalah  haram berubah  menjadi  boleh.  Ini  merupakan bentuk  keringanan  yang  diterima  setelah
melakukan usaha-usaha untuk mencari buku yang asli namun tidak ditemukan lagi. Hal ini sesuai dengan
kaidah fiqh “ Darurat/kebutuhan  yang  mendesak  dapat memperbolehkan  sesuatu  yang  sebelumnya terlarang ”.  Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan rukhshah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur'an Al-Karim. Abdullah, A. G. (2008). Laporan Tim Naskah Akademik  Rancangan  Undang  Undang Tentang  Cipta (Issue  19).  Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Ali Imran Sinaga. (2020). Fikih Kontemporer
(Konseptual dan Istinbath) .  CV. Pusdikra Mitra Jaya.
Apipudin.  (2016).  Konsep  Jual  Beli  dalam Islam. Jurnal ISLAMINOMIC , V (2).
Chandrika, R. S., & Dewanta, R. E. (2019).
Kajian  Kritis  Konsep  Pembajakan  di Bidang  Hak  Cipta  Dalam  Perspektif Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam.
RechtIdee , 14 (01).
Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 03 (01), 52–62.
Lasmana,  I.  (2020). Tinjauan  Hukum  Islam
Terhadap  Jual  Beli  Buku  Bajakan  Di Yogyakarta . Universitas Islam
Indonesia.
Lopes,  F.  M.  (2013).  Penegakan  Hukum Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Di Bidang Musik dan Lagu. Lex Privatum , 1 (2).
Muhaimin.  (2020). Metode Penelitian Hukum .  Mataram  University  Press.
https://www.ptonline.com/articles/how- to-get-better-mfi-results
Munawar,  A.  dan  T.  E.  (2016).  Upaya penegakan  hukum  pelanggaran  hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun  2014  tentang  hak  cipta. Al’adl , VIII (2), 125–137.
Nabila,  U.  (2019). Analisis  Keabsahan
Transaksi  Jual  Beli  Buku  Reproduksi tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif ḥ aq al- ibtikār . Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry.
Nurhidayu, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam
dan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual
Beli  Buku  di  Jalan  Semeru  Blitar .
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Nahrowi.  (2014).  Plagiat  dan  pembajakan karya  cipta  dalam  hak  kekayaan intelektual. Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum , 95 .
Putri, A. M., Agung, A., Laksmi, S., Made,
N.,  Ujianti,  P.,  Hukum,  F.  I., Warmadewa,  U.,  &  Cipta,  H.  (2022).
Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta
terhadap  Buku  Bajakan  yang  Dijual
Melalui Media Online. Jurnal
Interpretasi Hukum , 3 (1), 31–36.
Putri,  H.  R.  K.  (2019).  Pembajakan  Hak
Kekayaan  Intelektual  Perspektif  Islam dan  Perundang-undangan  di  Indonesia.
Muharrik:  Jurnal  Dakwah  Dan  Sosial ,
2 (1), 45–59.
Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan
ISlam. Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen Islam , 3 (2).
Siswadi.  (2013).  Jual  beli  dalam  perspektif islam. Jurnal  Ummul  Qura , III (2), 59–
65.
Sonata,  D.  L.  (2014).  Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris. Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1),  15–
35.
Stefano, D. A., Saptono, H., Mahmudah, S.,
Studi,  P.,  Ilmu,  S.,  Hukum,  F., Diponegoro,  U.,  Komunikasi,  K.,  & Badan,  P.  (2016). Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta . 5 , 1–11.
Sulistyowati. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap  Jual  Beli  Buku  Bajakan  Di Stadion  Diponegoro  Semarang. Skripsi Universitas  Islam  Negeri  Walisongo Semarang , 1 .
Susiawati,  W.  (2017).  Jual  beli  dan  dalam konteks  kekinian. Jurnal  Ekonomi Islam , 8 (2), 171–184.
Syubantar,  G.  B.  (2018). Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Jual  Beli  Barang Bajakan . Universitas Islam Indonesia.
Utami, D. A. dan E. L. (2019). Perlindungan
Hak  Cipta  Dari  Tindakan  Pembajakan Buku yang Marak Terjadi.
Lontarmerah , 2 (1), 130–140.