## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.4004/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Hukum Pidana dan Keterkaitannya dengan Hak Anak

## Karina Fairuza Gustiani

## Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 6 Oktober 2022 Publish 22 November 2022 If legal proceedings must be carried out against children, it is certainly not fair if the child defendant applies the same legal process as the adult defendant. Likewise, with the criminals that will later be imposed on children, of course, it is very unfair if the crime that  must  be  served  is  the  same  as  the  criminality  of  an  adult  defendant.  Especially considering that children are the successors of the ideals of the nation's struggle, so in handling  criminal  acts  committed  by  children,  they  must  really  pay  attention  to  the interests and future of children. Keywords:
Hak Anak, Hukum Pidana, Diversi.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 6 Oktober 2022 Publish 22 November 2022 Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil  jika  pidana  yang  harus  dijalani  sama  dengan  pidana  terdakwa  dewasa.  Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Karina Fairuza Gustiani Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia kfairuza@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  diberikan  perlindungan  agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak:  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  Bangsa  dan  Negara.  Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut  terdapat  dalam  UUD  1945  Pasal  28B  ayat  (2)  :  bahwa  Negara  menjamin  setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Pasal  1  ayat  (3)  menetapkan  bahwa  “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai  – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.
Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.” Selanjutnya  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat  kemanusian,  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasaan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.”
Seorang  anak  sesuai  sifatnya  masih  memiliki  daya  nalar  yang  belum  cukup  baik  untuk membedakan  hal-hal  baik  dan  buruk.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu.  Kemudian  mental  anak  yang  masih  dalam  tahap  pencarian  jati  diri,  kadang  mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu  tentu  saja  dapat  merugikan  dirinya  sendiri  dan  masyarakat.  Tidak  sedikit  tindakan  tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.
Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tentunya  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor,  terutama faktor  kondisi  ekonomi,  pendidikan,  dan  sosial  Indonesia  yang  terpuruk  sehingga  mendorong mereka  untuk  melakukan  kejahatan.  Kenakalan  anak  setiap  tahun  meningkat,  oleh  karena  itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu  pencegahan  dan  penanggulangan  kenakalan  anak  (politik  kriminal  anak)  saat  ini  melalui penyelenggaraan  sistem  peradilan  pidana  anak.  Tujuan  penyelenggaraan  sistem  peradilan  anak tidak  semata-mata  bertujuan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana, tetapi  lebih  difokuskan  pada  dasar  pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi  tersebut  sebagai  sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak, pelaku tindak pidana.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak  adalah  tindak  pidana  pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk  dan  tidak  berperikemanusiaan.  Terdapat  sebuah  kasus  yang  terjadi  di  Sawah  Besar, Jakarta Pusat, Tahun 2020, dimana terdapat anak perempuan berinisial NF yang berusia 15 tahun membunuh dengan sadar dan sadis anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun berinisial APA. NF membunuh APA yang sedang bermain ke rumahnya dengan cara menenggelamkannya ke bak mandi,  dicekik,  dan  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  lemari  di  kamarnya.  NF  melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film horror ataupun adegan sadis yang sering  ditontonnya. Keesokan harinya, NF menyerahkan diri ke diri ke Polsek Taman Sari. Dari keterangannya ke pada polisi, NF mengaku puas setelah membunuh korban. Akibat perbuatannya, NF telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  diatur  dan  diancam  dalam  Pasal  76C  UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. NF divonis pidana dua tahun penjara. Dia ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani untuk menjalani hukumannya itu.
Jika  harus  dilakukan  proses  hukum  terhadap  anak  maka  tentunya  kurang  adil  jika  kepada terdakwa  anak  diberlakukan  proses  hukum  yang  sama  dengan  terdakwa  dewasa.  Begitu  juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang  harus  dijalani  sama  dengan  pidana  terdakwa  dewasa.  Apalagi  mengingat  bahwa  anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.
Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat,  Bangsa,  dan  Negara.  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Anak  (SPPA)  ini  sangatlah  spesial,  selain  karena  memang  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melalui
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hak Yang Dimiliki Anak Dalam Instrumen Nasional dan Internasional
Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia dan Internasional antara lain:
1. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B  yang  menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 52-66, yang meliputi:
a. Hak atas perlindungan
b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan,  dan  bantuan  khusus.    Untuk  menjamin  kehidupannya  sesuai  dengan martabat kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
Selain  itu,  secara  khusus  dalam  Pasal  66  Undang-Undang  39  Tahun  1999  tentang  hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
b.  Hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dengan  memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
d.  Hak  untuk  membela  diri  dan  memperoleh  keadilan  di  depan  Pengadilan  Anak  yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi: 1)
a. Hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
f. Bagi  anak  yang  menyandang  cacat  juga  hak  memperoleh  pendidikan  luar  biasa, sedangkan  bagi anak  yang  memiliki  keunggulan  juga  hak  mendapatkan  pendidikan khusus.
g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
i. Bagi  anak  penyandang  cacat  berhak  memperoleh  rehabilitasi,  bantuan  sosial,  dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
j. Bagi  anak  yang  berada  dalam  pengasuhan  orang  tua/  wali,  berhak  mendapat
perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan  dalam  sengketa  bersenjata;  pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial;  pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
o. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak  mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
4.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak- hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
b. Hak atas pelayanan.
c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
f. Hak untuk memperoleh asuhan.
g. Hak untuk memperoleh bantuan.
h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
i. Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
5.  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tentang perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4
a.  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.  memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan;
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q. mendapat pengurangan masa pidana
r. memperoleh asimilasi
s. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; t. memperoleh pembebasan bersyarat;
u. memperoleh cuti menjelang bebas;
v. memperoleh cuti bersyarat;
w. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.  Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on  The  Rights  of  The  Childs )  yang  kemudian  telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
B. Hak Yang Dimiliki Anak Berkonflik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh anak yang berkonflik hukum seperti:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.  memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  Anak  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan;
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q. mendapat pengurangan masa pidana
r. memperoleh asimilasi
s. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
t. memperoleh pembebasan bersyarat;
u. memperoleh cuti menjelang bebas;
v. memperoleh cuti bersyarat;
w. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)  juga menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  ( restorative  jusctice )  yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
C. Undang-Undang Mengedepankan Hak Anak
Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa dengan penerapan kebijakan atau diversi. Perihal diversi, di Indonesia secara tersurat telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai perlindungan terhadap anak sebagaimana dijumpai dalam pasal 1 angka 7 UUSPPA, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan di sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin diproses di luar persidangan.
Diversi mulai dikenal sejak tahun 1985 dengan disepakatinya pada pertemuan di Beijing yang dituangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).Diversi diatur tersendiri pada Pasal 11 dengan judul Divertion, yang menjelaskan mengenai  kapan  dan  bagaimana  Diversi  seharusnya  digunakan pada  anak yang  berhadapan  dengan hukum,  maksudnya  pertimbangan  apa  yang  akan  digunakan  terhadap  anak  yang  berurusan  dengan
hukum tidak menggunakan pengadilan formal, melainkan oleh pejabat yang berwenang.
Menurut  Pasal  11.  2  the  Beajing  Ruler,  disebutkan  “the  police,  theprosecution  or  other agencies dealing with juvenile cases shall ne empowered to dispose of such cases, at their discretion, without  recource  to  formal  hearings,  in  accordance  with  the  principles  contained  in  these  rules”, maksudnya  Polisi,  Jaksa,  atau  lembaga  lain  yang  menangani  kasus-kasus  anak  akan  diberdayakan untuk membuang kasus seperti ini, didasarkan pada kebijakan mereka, tanpa bantuan sidang formal sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan  untuk  tujuan  itu  di  masing-masing  sistem  hukum  dan  juga sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dalam  aturan  ini.  Hal  ini  berarti  bahwa  peran  hakim  dan  jaksa  serta lembaga  lain  harus  diberdayakan  agar  menangani  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum menggunakan diversi.
Dalam UU SPPA, salah satu wujud perlindungan terhadap anak adalah dengan pelaksanaan diversi. Proses Diversi tersebut di berlakukan pada setiap tingkatan proses peradilan anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan pengadilan. Diversi tidak hanya berlaku bagi anak pelaku tindak pidana atau disebut juga anak berkonflik dengan hukum, tetapi juga melibatkan anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.
Diundangkannya UUSPPA tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak  yang  menjalani  proses  peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari  dan  menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan  Hukum  dan  diharapkan  anak dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu  harus  bertujuan  pada  terciptanya  Keadilan  Restoratif,  baik  bagi  Anak  maupun  bagi  korban. Keadilan  Restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk membuat  segala  sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak,  dan  masyarakat dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak berdasarkan pembalasan.
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan  peradilan  umum.  Proses  peradilan  perkara  Anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian  di  luar  jalur  pengadilan,  yakni  melalui  Diversi  berdasarkan  pendekatan  Keadilan Restoratif. Sistem peradilan anak dengan diversi di Pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan Diversi  di  Pengadilan.  Dalam  PERMA  tentang  Diversi  tersebut  terkandung kewajiban  pelaksanaan diversi bagi setiap perkara anak yang masuk ke pengadilan. Diversi tersebut harus di upayakan oleh hakim  anak  sebagai  fasilitator  diversi  yang  di  tunjuk  melalui  Penetapan  Ketua  Pengadilan. Pelaksanaan Diversi wajib di hadiri anak yang berkonflik dengan hukum dan orang tua, korban dan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan perwakilan masyarakat. Hasil dari kesepakatan diversi tersebut merupakan kesepakatan bersama dan harus di taati pelaksanaanya.
Bahwa dengan pelaksanaan Diversi tersebut, tentu tujuan yang ingin di capai adalah keadilan dan perlindungan  hukum bagi  anak  berkonflik dengan  hukum  maupun  juga  terhadap korban.  Akan tetapi pelaksanaan Diversi tersebut juga tidak lepas dari kelemahan  - kelemahan pada kenyataan di lapangan. Dengan berpedoman pada UU SPPA, pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum,  terdapat  batasan  -  batasan  antara  lain  diversi  hanya  untuk  tindak  pidana  di  yang  ancaman hukumannya  bawah  7  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  dari  tindak  pidana.  Dalam perkembangan jaman banyak sekali perkara - perkara anak yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun dan  tidak  sedikit  yang  melakukan  pengulangan.  Dengan  adanya  pembatasan  tersebut,  maka pelaksanaan diversi menjadi tidak efektif karena tetap saja anak akan menjalani pelaksanaan pidana
walaupun  ancaman  hukuman  dan  tempat  pelaksanaan  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Hal  ini  akan tetap membuat anak menjadi trauma secara psikologis, sehingga akan tergangu pada mental kejiwaan maupun ingatan ketika ia dewasa nanti.

## D. Analisis Kasus dari Perspektif HAM dan Pidana
Dalam  kasus  ini,  NF  memang  menciderai  hak  asasi  seseorang,  ia  dengan  sengaja merenggut hidup seseorang apalagi korban yang dibunuhnya ialah anak berusia 5 tahun yang masa depannya masih sangat panjang. Di sisi lain, tentu membuat miris dan prihatin, bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa melakukan hal yang demikian. Dalam instrumen HAM nasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlakukan dan perlindungan  lebih  berkenaan  dengan  kekhususannya.  Walaupun  NF  menciderai  hak  asasi seseorang, namun hak-hak ataupun perlindungan tetap harus diperhatikan, contohnya dalam proses  peradilan  seperti  hak  untuk  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, hak untuk bebas dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan  derajat  dan  martabatnya,  hak  untuk  tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana seumur hidup, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, hingga hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Selain itu, hal yang terpenting agar NF tetap mendapatkan Pendidikan dan pembelajaran yang positif,  walaupun  telah  divonis  bersalah  oleh  pengadilan  sekalipun,  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  tetap  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  negara  wajib menyelenggarakan  proses  pendidikan  tersebut.  Karena  NF  tetap  generasi  penerus  bangsa, dengan harapan masa depan yang cerah dan lebih baik dari sekarang.
Berkaitan  dengan  hak  untuk  tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, hal ini juga belum dapat dipenuhi secara maksimal.  Berdasarkan  penelitian  dari  Institute  For  Criminal  Justice  Reform  (ICJR)  pada 2018 lalu bahwa dari total 304 Anak yang diteliti, 93,75% Anak dikenakan penahanan. Tidak hanya  dikenakan  penahanan,  riset  tersebut  juga  menemukan  adanya  anak  yang  ditahan melebihi  waktu  yang  diizinkan  di  dalam  UU  SPPA.  Sedangkan  pemenjaraan  setidaknya dikenakan  pada  86%  anak  di  persidangan  tingkat  pertama.  Selain  itu,  setidaknya  80% Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya,  menuntut  anak  dengan  pidana  penjara.  Sedangkan menurut  data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  per  31 Oktober 2020, jumlah anak yang divonis penjara dan ditempatkan di LPKA adalah sebanyak 1.702 Anak. Dari data tersebut menunjukkan bahwa hak anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  oleh aparat  penegak  hukum,  padahal  dalam  UU  SPPA  terdapat  alternatif  pemidanaan  yang  lain seperti  pengenaan  tindakan  melalui  perawatan  di  Lembaga  Penyelenggara  Kesejahteraan Sosial (LPKS), pidana bersyarat, pelayanan masyarakat, maupun pelatihan kerja. Tentunya  kewajiban  perlindungan  HAM  harus  dilakukan  oleh  negara  melalui pranata/lembaga  penegak  hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945, instrumen HAM nasional dan internasional, prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, serta peraturan perundang-undangan terkait.

## 3. KESIMPULAN
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  dilindungi  dan  dijaga  dengan  baik. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”. Namun seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan  dengan  aparat  penegak  hukum.  Salah  satu  kasus  yaitu  yang terjadi  di  Sawah  Besar, Jakarta Pusat, Tahun 2020, dimana terdapat anak perempuan berinisial NF yang berusia 15 tahun membunuh dengan sadar dan sadis anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun berinisial APA.
NF membunuh APA yang sedang bermain ke rumahnya dengan cara menenggelamkannya ke bak mandi,  dicekik,  dan  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  lemari  di  kamarnya.  NF  melakukan pembunuhan karena terinspirasi dari film horror ataupun adegan sadis yang sering ditontonnya. NF sangat menciderai hak asasi seseorang dengan merenggut nyawa dengan sengaja, kemudian NF di vonis 2 tahun penjara. Tetapi walaupun NF telah divonis bersalah, haknya sebagai anak tidak akan pernah lepas, seperti hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat  dan  martabatnya,  hak  untuk  tidak  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup,  hak untuk  tidak  dipublikasikan  identitasnya,  hingga  hak  untuk  tidak  ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Selain itu, hal yang terpenting agar NF tetap mendapatkan Pendidikan dan pembelajaran yang positif, walaupun telah  divonis  bersalah  oleh  pengadilan  sekalipun,  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tetap memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  negara  wajib  menyelenggarakan  proses pendidikan tersebut. Karena NF tetap generasi penerus bangsa, dengan harapan masa depan yang cerah dan lebih baik dari sekarang.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Emy Rosna Wati, Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 No. 2 Oktober 2017.
https://www.ayosemarang.com/read/2020/12/22/69049/menakar-perlindungan-ham-bagi-anak- berkonflik-dengan-hukum. Diakses pada tanggal 17 Mei 2021
M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.