## DOI :
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35  TAHUN 2009 TENTANG  NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)
Intan Nurina Seftiniara 1
Tami Rusli 2
Novita Jaya Putri 3

## ABSTRACT
Children are part of the younger generation as well as human resources to continue the country's struggle. Children are required to get guaranteed protection from the state, based on Law Number  35 of 2014 concerning Child Protection. The existence of legal protection for children is expected to be able to provide guarantees for the protection of children's rights to provide welfare and the best interests of children. Currently, various types of crimes have involved children as perpetrators of criminal acts, and one of the phenomena that often occurs is narcotics abuse. Narcotics can be likened to a sharp double-edged machete, on the one hand, it can be used in the medical world or the world of science, but on the other hand, the abuse of narcotics is certainly very dangerous for the future of the younger generation, and will also threaten the existence of national knowledge of a nation and state. The development of narcotics abuse is increasing day by day and the government has issued regulations governing the handling of children who become perpetrators of narcotics abuse, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study is a normative juridical approach. The results of this study are that the perpetrator was legally proven guilty of committing a narcotic crime by imposing a prison sentence of 2 years and 4 months.
Keywords: Judge's consideration, child, Narcotics.
1 Intan Nurina Seftiniara, Universitas Bandar Lampung, intanurina@ubl.ac.id
2 Tami Rusli, Universitas Bandar Lampung,  tami.rusli@ubl.ac.id
3 Novita Jaya Putri, Universitas Bandar Lampung, novitajayaputri@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## Abtsrak
Anak merupakan bagian dari generasi muda dan juga sumber daya manusia untuk meneruskan perjuangan negara. Anak wajib mendapatkan jaminan perlindungan dari negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dewasanya saat ini, berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana, salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disatu sisi bisa digunakan dalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan, akan tetapi disatu sisi lain penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan.
Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Anak, Narkotika.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah satu di antara negara-negara lain yang tengah berkembang. 4 Indonesia juga merupakan negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang,  yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Saat ini Indonesia rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. 5
Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disuatu sisi bisa digunakan didalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan: contohnya dalam bidang kedokteran narkotika pada golongan II lah yang sering digunakan antara lain morfin, fentanil, petidin, kodein, amfetamin, metadon, alfaprodina dll. Akan tetapi disatu sisi penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara (contohnya narkotika golongan I yaitu: ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi).  Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir dengan baik yang melibatkan jaringan Internasional dan menciptakan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk melakukan peredaran narkotika. 6
Fenomena yang sangat mengkhawatirkan sedang marak terjadi adalah tindak kejahatan narkotika yang sudah menyerang kaula muda yaitu anak- anak, hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia peredaran narkotika  tersebut.  Berdasarkan data dari Kominfo  2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada dikalangan muda berusia 15- 35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Pengedaran narkotika saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga sudah masuk ke daerah pedesaan dan para pelaku penyalahgunaan narkotika  tersebut  telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari
4 Nabain Yakin, “Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1, no. 1 (2020): 20–32.
5 Ibid.
6 Basuki Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” Aktualita: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 77–95.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya. Penyebaran narkoba dikalangan anak-anak sudah sampai pada  tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan juga sumber daya manusia untuk meneruskan perjuangan negara.
Sugiri dalam Gultom menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki. 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan pengertian anak menjadi 3 (tiga), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan menjamin agar sang anak mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 8
Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2014  tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.
Berdasarkan contoh kasus anak pengedar narkotika yang termuat dalam (Putusan  Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk). Dengan adanya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur  pada perkara tindak pidana kejahatan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.
7 Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua,” Refika Aditama. Bandung , 2010.
8 Ibid.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## B. Identifikasi  Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) ?
2. Apa faktor penghambat hakim  dalam  memutus perkara Anak  Pengedar Narkotika berdasarkan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor:15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk) ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk)
2. Untuk mengetahui faktor penghambat hakim dalam memutus perkara Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan  Nomor :15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk)
D. Metode Penelitian
Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.  Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan ( Library Research ) 9 terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara  langsung terhadap obyek penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Anak perkara  Anak  pengedar Narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pertimbangan  Hakim dalam  memutus  perkara  Anak  pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).
a. Teori Pertimbangan Hakim
9 Yudiono 0S. 2013. Metode penelitian. Digilib.Unila.ac.id . diakses pada 13 januari 2023. Pukul 15.10

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal- hal sebagai berikut: 10
1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara,  dapat dilihat dari beberapa keterangan yang diberikan melalui penelitian ini dan setelah membaca  pertimbangan hakim dalam  Putusan Nomor: 15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk sebagai berikut:
Dalam putusan ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:
11 1) Kronologis perbuatan yang dilakukan anak: Anak A mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membelinya dari sdr. Agus seharga Rp. 200.000,00 di Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Ganja yang berhasil dibeli Anak A tersebut kemudian dibawa kerumah Anak yang satu kampung dengan Anak A yang beralamatkan di Sumatera Selatan. Setibanya disana ganja tersebut Anak A titipkan kepada Anak, lalu Anak A mengajak Anak untuk merantau mencari kerja ke Lampung ditempat tinggal kakak Anak A. Hari jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 17.00 WIB Anak A datang kerumah Anak lalu memasukkan ganja tersebut kedalam tas ransel yang berisi pakaian milik Anak, yang akan dibawa kerumah kakak Anak A yang berada di Tulang Bawang, Lampung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 07.30 WIB. Setelah mereka sampai dirumah Kakak Anak A, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 19.00 WIB kemudian ganja tersebut Anak A bagi menjadi 19 paket/bungkus kertas warna coklat, sedangkan sisanya masih berada dalam kemasan plastik bening, lalu ganja tersebut Anak A simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar belakang dirumah Kakak Anak A. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 03.00 WIB, Anak dan Anak A diamankan oleh petugas kepolisian dirumah kakak Anak A yang ber alamatkan di Lampung atas kepemilikan narkotika jenis ganja. Pada waktu penangkapan, saat itu Anak bersama dengan Anak A sedang tidur dirumah kakak Anak A yang
10 Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana . Alumni. Bandung. hlm. 74.
11 Putusan_15_Pid.Sus-Anak_2021_Pn_Tjk_20220808173002

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
bernama Kakak. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pihak Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah kotak plastik bening berisikan 19 bungkus kertas yang berisi narkotika jenis daun ganja, 1 buah baskom plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah kantong plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, 1 bundel kertas papir serta tas warna hitam, semuanya ditemukan didalam lemari pakaian yang berada dikamar bagian belakang. Selain barang bukti tersebut pihak Kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah ember plastik warna putih guna dijadikan pot yang telah ditanami dan tumbuh 2 batang/pohon ganja, 1 buah kaleng biskuit yang telah ditanami dan tumbuh 1 batang/pohon ganja dan 1 buah baskom plastik yang telah ditanami dan tumbuh 1 batang/pohon ganja dari sdr. Kakak, yang mana dari pengakuan sdr. Kakak bahwa biji ganja tersebut diperolehnya dari Anak A. Sebelum ditangkap Anak bersama dengan Anak A telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas papir setelah menjadi lintingan lalu salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api lalu sisi  ujung lainnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya dan saat itu masing-masing mendapat 5 hisapan. Narkotika jenis ganja tersebut telah Anak pecah menjadi 19 paket, rencananya akan Anak A jual jika ada yang berminat untuk membelinya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.02.21.0107 tanggal 1 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ganja dengan berat 2,61423 (dua koma enam satu empat dua tiga) gram atas nama A adalah benar positif mengandung THCA-A dan Cannabinol serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada tanggal 27 Februari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.1076- 25.B/HP/II/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Anak Jogi bin Asim berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik an. Jogi bin Asim setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung zat narkotika jenis ganja/THC ( Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dari kasus diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu: Primer dan Subsidair.
a) Primair: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo . Pasal 132  ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b) Subsidair:
Kesatu  melanggar Pasal 112 ayat (1) jo . Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk gabungan, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo . Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Pertama , Setiap Orang. Kedua , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan
Ketiga , Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.  Sebagai warga negara Indonesia, Anak memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang ilegal karena dapat merusak  moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan anak tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Anak menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa narkotika jenis ganja tersebut tanpa hak dan melawan hukum. Dari pertimbangan di atas, unsur “Setiap penyalahguna narkotika golongan I” dan “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Permohonan keringanan hukuman dari Anak melalui Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 22/Lit.Pol/II/2021 tertanggal 2 Maret 2021 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Hamda Buhari yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak diberi sanksi berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran. Selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak,  sebagai berikut: a) Keadaan yang memberatkan yaitu: perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak mental diri Anak sendiri dan generasi muda bangsa. b) Keadaan yang meringankan yaitu: Anak bersikap sopan di depan  persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya. Pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, usia anak masih dibawah umur, sehingga dalam penjatuhan pidana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 79 ayat (1), yang berbunyi: “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan”, lalu dalam ayat (2) berbunyi: “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang tergolong tindak pidana berat oleh karena efek dari narkotika golongan I jenis ganja tersebut dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan, mengingat hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak  digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, lalu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan diatas, Pasal 79
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak tersebut diberikan penjatuhan hukuman pidana penjara.
Terdakwa anak dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan:

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
a) Primair:
Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo . Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b) Subsidair: Kesatu  melanggar Pasal 112 ayat (1) jo . Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang  Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 111 ayat (1) jo . Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana yang dikenakan selain pidana penjara juga pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim memutuskan tuntutan pidana bahwa: 1. Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer kumulatif kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair kumulatif kesatu dan kedua tersebut;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Subsider kumulatif kesatu dan kedua; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Pesawaran; 5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 38,72 gram di sisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat kotor 2,10

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Lampung sedangkan sisanya berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 36,62 gram, 1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 42,50 gram di sisihkan ganja seberat 2 gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Lampung sedangkan sisanya berupa 1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 40,50 gram1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 42,50 gram di sisihkan ganja seberat 2 gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Lampung sedangkan sisanya berupa 1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 40,50 gram, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah baskom plastik warna bir, 1 (satu) bundel kertas warna coklat., 1 (satu) bundel kertas papir, 1 (satu) buah tas berwarna hitam; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk atas nama Anak A; 8. Membebankan Anak  membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); 9. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya.
2. Faktor penghambat hakim dalam memutus perkara anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).
a. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Adapun ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar   penentuan kesalahan terdakwa ” 12
12 Andi Hamzah. 2011. KUHP&KUHAP .  Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 312

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Safruddin, S.H.,M.H. selaku  Hakim Pengadilan Negeri Tanjung  Karang Kelas IIA, beliau menjelaskan bahwa  ada beberapa faktor yang dapat menghambat hakim dalam memutus perkara Anak yaitu: kurangnya alat bukti, Anak berbohong  dalam persidangan,  orang tua anak  tidak hadir dalam persidangan,  pelaksanaan sidang terdakwa yang tidak tepat waktu  dan sulitnya untuk menghadirkan saksi-saksi.
1). Kurangnya alat bukti Alat bukti sangatlah berpengaruh dalam pembuktian suatu perkara, oleh sebab itu jika alat bukti kurang akan menghambat hakim dalam memutus suatu  perkara.  Adapun faktor dari kurang nya alat bukti tersebut seperti hilang, rusak dan kendala lainnya.
2).  Anak berbohong dalam persidangan
Anak menceritakan hal yang bohong atau tidak berterus terang karena tertekan oleh rasa takut akibat sebuah pengancaman, dan faktor usia yang masih dibawah umur yang membuat anak belum siap mental untuk menjalani hukuman, sehingga dapat menghambat hakim dalam memutus suatu perkara anak, sebab dalam persidangan diperlukan adanya pengakuan yang  jujur guna mempercepat proses persidangan dan memudahkan hakim memutus suatu perkara.
3). Orang tua anak tidak hadir dalam persidangan Ketidakhadiran orang tua juga adalah salah satu faktor penghambat hakim dalam memutus suatu perkara Anak, karena jika pelakunya masih anak-anak maka harus didampingi oleh orang tua.
4). Pelaksanaan sidang terdakwa yang tidak tepat waktu
Terkadang waktu sidang sudah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda sampai pada batas waktu sembuhnya terdakwa dari sakitnya. 5). Sulitnya untuk menghadirkan saksi-saksi Selain itu, ada  kalanya sidang sedang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan untuk dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan, tidak bisa hadir karena tidak ada di tempat seperti sedang pergi ke luar daerah, dan berbagai keperluan lainnya.
F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:
1. Pertimbangan    Hakim  dalam    memutus    perkara    Anak    pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor:  15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)  adalah bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu Primair: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023
2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  namun majelis hakim mempunyai pertimbangan lain dengan memutuskan  Anak tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kumulatif kesatu dan kedua serta membebaskan Anak dari dakwaan Primer kumulatif kesatu dan kedua tersebut, tetapi karena anak telah melanggar dakwaan kumulatif kedua sebagaimana dalam Pasal 111  ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena  itu anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bahwa, “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Dengan tetap menjatuhkan pidana terhadap anak yaitu hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Pesawaran serta membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Yang menjadi faktor penghambat Hakim dalam memutus perkara anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) adalah Pertama , kurangnya alat bukti, karena alat bukti haruslah lengkap serta akurat. Kedua , Anak berbohong dalam persidangan, pengakuan anak dengan berterus terang serta mengakui kesalahan atas perbuatannya sangat diperlukan guna mempermudah jalannya persidangan, akan tetapi ada juga yang masih berbohong dengan memberikan keterangan palsu serta berbelit-belit. Dan Ketiga , orang tua Anak tidak hadir dalam persidangan sering kali ditemukan orang tua yang berhalangan hadir dalam persidangan, faktor ini juga sangat menghambat majelis hakim dalam memutus perkara Anak, karena pelakunya masih anak-anak maka diwajibkan untuk didampingi oleh orang tua. Keempat, Pelaksanaan sidang terdakwa yang tidak tepat waktu. Dan, Kelima ,  Sulitnya untuk menghadirkan saksi-saksi.
G. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubung dengan penulisan jurnal ini adalah:
1. Kepada aparat penegak hukum, diharap selalu memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta bersikap tegas dan tidak menerima suap dalam menangani kasus narkoba.
2. Penulis menyarankan hal ini karena kasus narkoba yang terus meningkat sehingga anak-anak pun dapat terjerat didalam kasus ini.
3. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dapat mensosialisasikan tentang bahaya narkoba ke lingkungan sekolah, masyarakat dan yang lainnya agar negara kita bersih dari narkoba serta menolak penerimaan suap dalam bentuk apapun.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1,  April 2023

## DAFTAR PUSTAKA
A. Sumber buku Gultom, Maidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua.”
Refika Aditama. Bandung (2010).
Adi Hamzah. 2011. KUHP&KUHAP. Rineka Cipta. Jakarta.
Sasangka, Hari. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana . Mandar Maju, 2003.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Putusan 15_Pid.Sus-Anak-2021-Pn_Tjk_2022080817302
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang system
Peradilan Pidana Anak
Undang-  Undang Republik Indonesia Nomor 35  Tahun 2014  Tentang Perlindungan Anak
C. Sumber lainnya
Basuki, Basuki. “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.” Aktualita: Jurnal Hukum 1, no. 1
(2018): 77–95.
Indrawan, Robby Bagus, and Risti Dwi Ramasari. “DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN.” Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 2, no. 1 (2022): 122–130.
Jainah, Zainab Ompu. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN. Kla).” Keadilan Progresif 7, no. 1 (2016).
Yakin, Nabain. “Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 1, no. 1 (2020): 20–32.
Yudiono, S. 2013. Metode Penelitian. Digilib.Unila.ac.id. diakses pada 13 Januari 2023. Pukul 15.10