## Koordinasi Instansi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya
Yuananta Prihatanto
Universitas Hang Tuah Surabaya

## Abstract
Social rehabilitation of uninhabitable house is a construction program that needs community participation. It is conducted by  social services in Surabaya and Poor family development unit. The study aims to describe and analyse institution coordination in the implementation  of  construction  program  for  uninhabitable  house.  The  theoretical framework  uses  coordination  theory  in  Inu  Kencana  (2011)  i.e.  arrangement, synchronization,  common  interest,  and  common  goals.  This  is  a  qualitative descriptive method and population sampling techniques are applied through observation, interview, and  documentation.  The  results  indicate  that  the  indicators  of  arrangement, synchronization,  and  common  goals  are  well  applied  in  the  implementation of  social rehabilitation of uninhabitable house program in North Perak. Whereas, the indicator of common  interest  is  not well  applied.  For  this  reason,  the  program  should  be  evaluated regarding  the  disbursement  of  funds  in  the  implementation  of  social  rehabilitation  of uninhabitable house.
Keywords: Coordination, Social rehabilitation, Uninhabitable house.

## I. Pendahuluan
Kemiskinan harus segera di benahi karena akan memperkeruh kondisi masyarakat miskin yang  dapat menimbulkan  budaya  kemiskinan  yang  sulit  diberantas.  Untuk  mengatasi masalah kemiskinan, yaitu salah satunya melalui  program  bantuan  perumahan  terhadap masyarakat miskin. Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah  adalah  bangunan yang berfungsi  sebagai tempat tinggal  yang  layak  huni,  sarana pembinaan  keluarga,  cerminan  harkat  dan  martabat  penghuninya,  serta  aset  bagi pemiliknya (suhandr, 2021). Salah satu kota yang melaksanakan program rumah layak huni adalah kota Surabaya. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Resos Rutilahu) dirumuskan dan dilaksanakan dengan bantuan dari aspirasi masyarakat. Dimulai dengan kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan, sampai  dengan  pengawasan  dalam  pelaksanaan pembangunan. Program rumah tinggal layak huni mempunyai dana yang bersumber dari APBD  kota Surabaya  sebesar  Rp15-30  Juta  per  unitnya.  penulis  menentukan  kelurahan Perak Utara dengan jumlah penerima bantuan terbanyak, penulis juga menemukan suatu keistimewaan  yang  berbeda  dengan  wilayah  lainnya  yang  dimana  wilayah  Perak  Utara masih dibawah naungan dari PT. PELINDO (Ismowati & Subhan, 2018).
Penelitian yang dilakukan penulis dalam program Resos Rutilahu di kelurahan Perak Utara sudah  berjalan  dengan  penerima  bantuan  sebanyak  11  kepala  keluarga.  Penerima bantuan  program  Resos  Rutilahu  ini  adalah  warga  asli  Kota  Surabaya  yang  kondisi rumahnya  memang  perlu  perbaikan  (Thanthirige  et  al.,  2016).  Koordinasi  diperlukan antara  pihak Dinas  Sosial  kota  Surabaya  dengan  UPKM  Perak  Utara  karena  sangat mempengaruhi sukses tidaknya pelaksanaan program Resos Rutilahu.
Dari fenomena tersebut penulis meneruskan permasalahan yang terdapat pada skripsi  Yudha  Perwira  bahwa  penyampaian  informasi  termasuk  dalam  rangkaian kurangnya  koordinasi  antara  Dinas  Sosial  kota  Surabaya  dengan  UPKM  Perak  Utara. Kejadian tersebut sangat menarik penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana  kedua  pihak  dapat  berkoordinasi  dalam  pelaksanaan  program.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana koordinasi instansi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara kecamatan Pabean  Cantian  (Rahayu  et  al.,  2021).  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis koordinasi  instasnsi  dalam  pelaksanaan  program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara kecamatan Pabean Cantian.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati (RAPHAEL, 2019). Dalam  penelitian  ini  penulis  berusaha memperoleh  gambaran  yang  konkret tentang koordinasi  Dinas  Sosial  kota  Surabaya  dengan  UPKM  Perak  Utara dalam  pelaksanaan program Resos Rutilahu. Penulis mengambil lokasi di kota Surabaya, yaitu pada kelurahan Perak  Utara.  Berdasarkan  tingginya  jumlah  penerima  manfaat  di  Perak  Utara  dengan dibutuhkannya koordinasi dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu di Perak Utara kota Surabaya  (Irmawan,  et  al.,  2021).  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik penarikan informasi yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah informan yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Adapun informan dalam penelitian  ini  adalah:  (1)  Informan  kunci  yaitu  a.  Staf  Seksi  Rutilahu  Dinas  Sosial  kota Surabaya, b. Ketua  Unit  Pembinaan  Keluarga  Miskin  Perak Utara, c. Tim Pendamping. (2) Dalam penelitian ini informan pendukung adalah penerima manfaat. Untuk memperoleh data  di  lapangan  dalam  rangka mendeskripsikan  dan  menjawab  fokus  penelitian  yang sedang  diamati,  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  triangulasi  yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis  data  dalam  penelitian kualitatif  menggunakan  model  interaktif untuk menganalisis  data  hasil  penelitian,  yang  diantaranya:  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif  digunakan  untuk  keaslian  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan menggunakan  Teknik  triangulasi observasi  dalam  pengumpulan  data  yang berkaitan dengan evaluasi koordinasi dalam melaksanakan program Resos Rutilahu yang diberikan. Triangulasi  diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan data  dari  berbagai  teknik  pengumpulan data  dan  sumber data yang  telah ada  (Pratiwi, 2017).

## III. Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan
Pengaturan  adalah  penetapan  waktu  yang  tepat  dan  teratur  secara  terarah  dalam pelaksanaan  kegiatan.  Pengaturan merupakan  bagian  indikator  dari  koordinasi  yang dimana  waktu  dapat  disusun  oleh  kedua  belah  pihak  yakni  dinas  Sosial  kota  Surabaya dengan  Unit Pembinaan  Keluarga Miskin  kelurahan Perak  Utara  sebelum  melaksanakan program. Penyusunan waktu sendiri harus dilakukan dengan menggunakan SOP (Standar
Operasional  Prosedur)  yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara  dari  ketiga informan  yaitu Bapak  Zamroni  ,Ibu  Ida  dan  Bapak  Sugi  dapat  dianalisis  bahwa  ada  dan terjadinya pengaturan dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni telah dilakukan cukup baik oleh Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin kelurahan Perak  Utara  dikarenakan  telah  sesuai  SOP  (Standard  Operasional  Prosedur) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019.

## B. Sinkronisasi
Sinkronisasi adalah penyelarasan individu ataupun kelompok dalam pelaksanaan kegiatan. Sinkronisasi merupakan  bagian  indikator  dari  koordinasi  dengan  cara  penyesuaian  diri dalam  kedua  belah  pihak  yakni  Dinas  Sosial  kota  Surabaya  dengan  Unit  Pembinaan Keluarga  Miskin  kelurahan Perak  Utara.  Sinkronisasi  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan pada saat berkoordinasi dengan mengingat cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk  menyelesaikan  tugasnya  dengan baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hasil  analisa indikator  pengaturan  dalam pelaksanaan  Rehabilitasi  Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  di kelurahan Perak Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 3 bagian d.

## C. Kepentingan bersama
Hak maupun wewenang kelompok dalam melakukan  tindakan  tidak  mengganggu kepentingan  lainnya.  Kepentingan bersama  merupakan  bagian  indikator  dari  koordinasi bagaimana  kesepakatan  pelaksana  kegiatan  yang  berhak  dan  berwenang  dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu. Kesepakatan dalam berkoordinasi ini dilakukan agar tidak menjadi kesalah pahaman oleh kedua belah pihak. Dengan mengetahui kesepakatan apa saja dalam berkoordinasi maka timbul saling memahami. Dengan cara seperti ini tugas masing – masing  akan  menjadi  lebih  mudah  dikerjakan.  Berdasarkan  hasil  Wawancara diatas  dapat  dilihat  bahwa  adanya  kepentingan  bersama  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan kegiatan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di perak utara terjadinya  kesepakatan  yang  terdiri  dari  Dinas  Sosial  yang  dimana  sebagai  pemilik program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ,kemudian ada juga Unit Pembinaan Keluarga Miskin sebagai pengelola atau pelaksanaan. Dibalik terlaksananya program Resos Rutilahu ada  yang  menarik  dari  keseriusan  UPKM Perak  Utara  yang  berinisiatif  mencari dana talangan terlebih dahulu untuk para pekerja bangunan dengan tidak adanya bantuan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa indikator pengaturan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara belum terlaksana  dengan  baik sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  dikarenakan  Unit Pembinaan Keluarga  Miskin  menutupi  anggaran  yang  belum  cair  dari  Dinas  Sosial  kota Surabaya.

## D. Tujuan Bersama
Tujuan  Bersama  adalah  tujuan  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah diadakan dan telah teratur sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan program Resos Rutilahu sendiri  untuk  mengembalikan  keberfungsian  sosial  dan  ,meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat dan aman. Tujuan bersama merupakan bagian indikator dari koordinasi dimana hasil dari pelaksanaan program Resos Rutilahu dapat tercapai dengan sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa hasil
yang  didapat  dari  pelaksanaan  program  Rehabilitasi Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di kelurahan  Perak  Utara  sesuai  dengan  tujuan  dan  kriteria  yang  telah  ditentukan dalam peraturan walikota Surabaya nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa indikator pengaturan dalam pelaksanaan  Rehabilitasi  Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  di  kelurahan  Perak  Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 BAB II TUJUAN DAN PRINSIP pasal 2.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  ditemukan  di  lapangan,  maka  penulis  dapat menarik kesimpulan untuk melihat koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Dinas Sosial kota Surabaya. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep  koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan melihat mekanisme koordinasi melalui peraturan  yang  berlaku,  yang  dapat  menentukan  setiap  kegiatan  yang  akan dilakukan.  Pelaksanaan  koordinasi  sesuai  aturan  yang  berlaku  merupakan  suatu  upaya yang dilakukan untuk koordinasi yang lebih efektif.
Berikut  ini  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  penulis  ambil  dari  penelitian di  lapangan, yaitu:
1. Pengaturan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin dalam hal penetapan waktu yang tepat dapat menangani program sesuai dengan uraian kegiatan yang telah tertera dalam Standar Operasional Prosedur.
2. Sinkronisasi,  dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  kota  Surabaya  dan  Unit  Pembinaan Keluarga  Miskin  melakukan  penyelarasan  kelompok  sesuai  dengan tahapan  masing – masing  yang  saling  terintegrasi  dan  terkoordinir  sesuai dalam  Peraturan  Walikota Surabaya  Nomor  6  Tahun  2019  yaitu  tentang  keterpaduan  yang  artinya  dalam penyelenggaraan  kegiatan  harus  mengintegrasikan  berbagai  komponen  yang  terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
3. kepentingan  bersama,  dalam  hal  ini  hak  maupun  wewenang  kelompok  dalam melakukan  tindakan  tidak  mengganggu  kepentingan  lainnya  dalam  melaksanakan perbaikan  bangunan  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  yang  ada  namun terjadinya penalangan dana yang dilakukan oleh Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara untuk menutupi biaya pekerja masih  berlangsung  dikarenakan  dana  per termin yang pertama turun hanya 40% sedangkan untuk keberlanjutan kontrak dengan pekerja harus menunggu dana turun dari termin selanjutnya.
4. Tujuan Bersama, dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik rumah untuk keluarga penerima manfaat dengan tepat sasaran telah sesuai dengan tujuan yang diatur dalam peraturan Walikota Surabaya Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukukan  dapat  dilihat  koordinasi  antar instansi  terkait  pelaksanaan program  rehabilitasi  sosial  rumah  tidak  layak  huni  di  Dinas Sosial  kota  Surabaya sudah  baik,  untuk  meningkatkan kualitas  dalam  pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni di Perak Utara penulis memberikan saran Perlu adanya evaluasi dari setiap kegiatan pelaksanaan Resos Rutilahu pada setiap termin terkait pencairan  dana  dari  Unit  Pembinaan  Keluarga  Miskin  Perak  Utara dalam  pelaksanaan
kegiatan Rehabilitasi Sosial  Rumah  Tidak  layak  Huni  dengan  memberikan  laporan  bahwa ada  dan  terjadinya  penalangan  dana  yang  dilakukan  untuk  menutupi  biaya  pekerja bangunan.

## Daftar Pustaka
Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment , 2 (1), 91 – 98.
Irmawan, I., Nugrahaningsih, L., & Hidayatulloh, A. N. (2021). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara. Sosio Konsepsia , 10 (3), 277 – 290. https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2558
Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 1 (2), 194 – 205. https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384
Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 1 (2), 212.
Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA ( Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta ). Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 8 (1), 77 – 90.
RAPHAEL, S. (2019). Descriptive Method. An Oak Spring Sylva , 7 (1), xxvii – xxviii. https://doi.org/10.2307/j.ctvckq9v8.7
suhandr. (2021). EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Dosen Program Studi Administrasi Publik Email : riau_sujarwani@gmail.com Abstract Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Abstrak PENDAHULUAN Salah satu permasalahan pembagunana adalah kemisk . 3 (1), 627 – 644.
Thanthirige, P., Shanaka, R., Of, A., Contributing, F., Time, T. O., Of, O., Shehzad, A., & Keluarga, D. D. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連 指標に関する共分散構造分析 Title . August .