Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │1

## PENGENDALIAN HARGA PADA PROGRAM TOKO TANI INDONESIA CENTER PROVINSI SUMSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## Amrillah
Mahasiswa Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeristas Negeri Raden Fatah Email: amrillah_UIN@radenfatah.ac.id

## Abstract
Rice, Market, Price and government intervention are a unified whole that cannot be separated. If the market is not stable it will affect the price. This paper aims to describe and explain why controlling rice prices needs to be done by the government through the TTIC program in South Sumatra  from  the  perspective  of  an  Islamic  economic  perspective.  study  of  the  perspective  of Islamic economics that recognizes free markets. Prices are submitted to the market where prices are formed at the request and supply so that a normal price is formed. The government is not allowed to intervene when prices are normal. The government is only justified in an emergency by  promoting  the  concept  of  justice.  The  al-Hisbah  institution  functions  as  an  independent institution that is free from the interests of certain groups. The intervention of the price of rice by  the  government  aims  to  benefit  the  masses  so  that  it  does  not  overburden  the  community when  the  price  of  rice  surges.  This  government  program  is  carried  out  to  keep  prices  stable when  market  demand  increases.  This  type  of  research  is  field  research  conducted  using  a qualitative  approach,  this  study  departs  from  the  conditions  in  the  field  in  order  to  see  and understand  the  phenomena  that  exist  and  are  reversed  in  more  depth.  Symptoms  include  the views,  thoughts,  attitudes  and  actions  of  the  informants,  and  also  include  the  situations  and conditions  observed  as  well  as  the  data  which  are  the  Sumatran  TTI  Center  documents.  The results of this study indicate that the government has carried out its role as a state institution that functions to control prices when prices rise in the community.
Keywords: Rice, Al-Misbah and Market Mechanisms

## DASAR PEMIKIRAN
Harga  komoditas  beras  yang  selalu  berfluktuasi  dapat  merugikan  petani  sebagai produsen,  pengolah  beras,  pedagang  hingga  konsumen  dan  berpotensi  menimbulkan keresahan  sosial.  Fluktuasi  pasokan  dan  harga  beras  yang  tidak  menentu,  tidak  hanya akan  menimbulkan  keresahan  sosial,  tetapi  juga  akan  mempengaruhi  pengendalian inflasi (Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia, 2017: 1).
Kenaikan  harga  beras  digolongkan  sebagai  komponen  inflasi  bergejolak (volatilefoods),  karena  sifatnya  yang  mudah  dipengaruhi  oleh  masa  panen,  gangguan alam,  harga  komoditas  bahan  pangan  domestik  dan  internasional.  Oleh  karena  itu,
2│ Amrillah Pengendalian Harga Pada Program Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel.....
hampir  semua  negara  melakukan  intervensi  kebijakan  untuk  menjaga  stabilitas  harga beras pokok dan strategis (Sadono, 2013: 37).
Kebutuhan  barang-barang  pokok  di  Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  krisis, dikarenakan  harga  barang-barang  pokok  yang  melonjak  naik.  Sehingga  masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini merupakan hal yang harus diatasi dan dicari  jalan  keluarnya.  Apabila  bahan-bahan  dasar  seperti  beras,  sagu,  minyak  tanah, minyak goreng dan lain-lain akan habis suatu saat nanti, itu akan berakibat buruk pada anak cucu kita (Sadono, 2013: 4).
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  wacana  naik  turunnya  harga  beras  di Sumatera  Selatan  serta  kebijakan  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Penulis  akan menghubungkannya  dengan  mekanisme  pasar  Islam.  Sistem  pasar  dalam  Islam  adalah pasar  bebas.  Harga  didasarkan  pada  kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Pemerintah tidak dibenarkan melakukan intervensi harga. Kecuali dalam keadaan darurat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  dilakukan dengan  menggunakan    pendekatan    kualitatif.  Menurut  Anselm    Strauss    dan    Juliet Corbin,  penelitian  kualitatif    adalah  jenis  penelitian  yang  temuan  -  temuannya  tidak diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya  (Strauss  dan  Corbin, 2007: 4).
Penelitian  ini bertolak  pada keadaan  yang  ada  di  lapangan guna  melihat  dan memahami  gejala-gejala  yang  ada  maupun  dibalik  yang    ada  tersebut  secara  lebih mendalam.  Gejala-gejala,    meliputi  pandangan,  pikiran,  sikap    dan    tindakan    para informan,  dan  juga  meliputi  situasi  dan kondisi yang diobservasi  maupun  data yang merupakan   dokumen   TTI Center Sumsel. Gejala-gejala   tersebut   merupakan   satu kesatuan  yang    utuh,    satu    sama    lain    saling    terkait    dan    saling    mempengaruhi, sehingga    data    yang    diteliti    bersifat    saling  mendukung,  setelah  data    tersebut terkumpul,  peneliti  menggambarkannya  dalam  bentuk  uraian/kata-kata  yang  disusun menurut  sistematika  penelitian  ilmiah.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (Muhammad, 2013: 103).
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │3
Data  Primer  dalam  penelitian  ini  adalah  data  pokok  yang  diambil  dari  Dinas Pertanian  Provinsi  Sumsel  khusus  yang  membidangi  atau  mengelola  toko  Tani Indonesia Center Provinsi Sumatera Selatan dan para pelaksana, serta hasil wawancara dengan  masyarakat  selaku  konsumen  dan  anggota  Gapoktani.  Data  Skunder  dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari Lokasih penelitian dan buku yang petunjuk teknis serta Internet berupa dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan Dengan Kegiatan Produksi Dan Dsitribusi Serta Rantai Harga Beras yang didapat di Toko tani center sumatera selatan.
Maka tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu  analisa  yang  memberikan  gambaran  dari  data  yang  diperoleh  dan menghubungkannya satu sama lain untuk  mendapatkan suatu kesimpulan,  yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Dasar Ekonomi Islam
Prinsip  dasar  ekonomi  Islam  adalah  keyakinan  kepada  Allah  SWT  sebagai Rabb dari  alam  semesta.  Ikrar  akan  keyakinan  ini  menjadi  pembuka  kitab  suci  umat  Islam, dalam ayat :" Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi  semuanya,  (sebagai  rahmat)  daripada-Nya.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. ” ( Al- Jaatsiyah : 13)
Allah  telah  menetapkan  bahwa  manusia  berperan  sebagai  khalifah,  bumi  adalah lapangan  dan  medan,  sedang  manusia  adalah  pengelola  segala  apa  yang  terhampar  di muka  bumi  untuk  di  maksimalkan  fungsi  dan  kegunaannya.  Tanggung  jawab  manusia sebagai  khalifah  adalah  pengelola resources yang  telah  disediakan  oleh  Allah  secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan ditegakkan.
Harga  merupakan  salah  satu  faktor  utama,  meskipun  bukan  faktor  satu-satunya yang  mempengaruhi  pilihan  pembeli.  Harga  menjadi  faktor  utama  pilihan  pembeli semakin  terlihat  di  antara  kelompok-kelompok  miskin.  Namun,  harga  bukan  menjadi faktor  utama  pilihan  pembeli  bagi  masyarakat  yang  mampu/kaya.  Namun,  teori  ini
4│ Amrillah Pengendalian Harga Pada Program Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel.....
hanya  berlaku  bagi  produk-produk  di  luar  kebutuhan  bahan  pangan.  Untuk  kebutuhan bahan  pangan  yang  termasuk  kebutuhan  primer,  akan  memiliki  dampak  garis  lurus dengan turunnya pembelian pada kebutuhan sekunder dan pertumbuhan ekonomi (Riza, 2010: 47).
Singkat kata kita bisa lihat dari situasi pasar dan kondisi pasar yang begini beberapa gambaran. Pertama , Jika harga barang primer meningkat,  sementara pendapatan tetap, akan  menyebabkan  harga  barang  sekunder  pun  akan  meningkat. Kedua, Pembelian terhadap barang sekunder pun akan menurun. Ketiga, Perubahan harga barang konsumsi menyebabkan  tingkat  substitusi  (pergantian)  terhadap  barang  konsumsi  akan  berubah pula.Dengan  demikian,  dari  penjelasan  di  atas,  maka  harga  kebutuhan  primer  harus dikendalikan oleh pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kelesuan  ekonomi negara, yang  berimbas  pada  penurunan  daya  saing  produk  lokal  dan  penurunan  pertumbuhan ekonomi(Riza, 2010: 47).
Untuk mengatasi  kondisi  kekurangan pangan dapat  dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/peternakan, serta pemanfaatan sumber daya lokal untuk dikonsumsi (Airlangga,  2008:  76) . Pada  praktinya  dilapangan  Kementerian  Pertanian  Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui peraturan menteri no. 06/KPTS/RC.110/J/2017  pada  tanggal  23  januari  2017  tentang  pedoman  teknis pengembangan usaha pangan masyarakat melalui toko tani indonesia tahun 2017, dalam peraturan  tersebut  dijelaskan  tentang  juknis  dilapangan  pengembangan  toko  tani  bagi para  petani (Pedoman  Teknis  Pengembangan  Usaha  Pangan  Masyarakat  Melalui  Toko Tani Indonesia, 2017: 4).
Toko Tani Indonesia (TTI) melakukan perubahan struktur pasar baru, dengan tetap menjaga  keseimbangan  antara  produsen,  pedagang,  dan  konsumen.Pada  sistem  awal, sebuah  produk  pangan  harus  melewati  8  step  untuk  menuju  konsumen.  Mulai  dari petani → penggilingan (importir) → distributor → sub distributor → agen → sub agen →  pedagang  grosir  →  pedagang  eceran  →  konsumen  akhir.  Panjangnya  rantai  pasok pangan  dinilai  sebagai  salah  satu  hal  yang  menyebabkan  harga  pangan  menjadi  mahal (Pedoman  Teknis  Pengembangan  Usaha  Pangan  Masyarakat  Melalui  Toko  Tani Indonesia, 2017: 6).
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │5
Struktur baru  yang ditawarkan oleh kementerian pertanian  adalah membuat  petani menyalurkan  produk  ke  Gapoktan  →  Toko  Tani  Indonesia  (TTI)  dan  langsung konsumen  akhir.  Diharapkan  dengan  sistem  ini  harga  pangan  menjadi  murah dan  produsen dapat tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Kementerian Pertanian menggandeng  pedagang  untuk  berpartisipasi  mengoperasikan  TTI  (Pedoman  Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Melalui Toko Tani Indonesia, 2017: 7).

## 2.  Lembaga Al-Hisbah
Didalam  Negara  Islam  terdapat  perbedaan  dasar  yang  timbul  dari  kenyataan, bahwasanya  pengawasan  atau  peraturan  datang  dari  “dalam”  masyarakat  sendiri, masyarakat  yang  sudah  di  pengaruhi  oleh  nilai-nilai  Islam.  Sedangkan  di  Negara kapitalis  dan  sosialis,  peraturaan  dipaksakan  kepada  masyarakat,  dan  masyarakat  mau tidak mau harus menerima dan menaatinya (Mannan, 1997: 149-150).
Dalam  konsep  Ekonomi  Islam  cara  pengendalian  harga  ditentukan  oleh penyebabnya.  Bila  penyebabnya  adalah  permintaan  dan  penawaran,  maka  mekanisme pengendalian  dilakukan  melalui  Intervensi  Pasar.  Sedangkan  bila  penyebabnya  adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilang distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Mannan, 1997: 152).
Secara  etimologi  kata  hisbah  ,  berasal  dari  akar  kata  bahasa  arab  yang  berarti „‟menghitung„‟  dan  „‟membilang„‟.  kata  hisbah  juga  sering  digunakan  bersamaan dengan kata „‟wilayah„‟ yang berarti „‟permintaan‟‟, „‟kekuasaan‟‟ dan „‟kewenangan‟‟. Sehinggah  susunannya  menjadi ‘’  wilayat  al  hisbah  ‘’. Secara  istilah  ,  hisbah  adalah memerintahkan  kebaikan  apabila  ada  yang  meninggalkanya,  dan  melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya (Zamakhasyari, 2003: 587) .
Dalam  mendefinisikan  wilayah  hisbah,  ada  beberapa  pendapat.  Menurut  ibnu taimiyyah,  yang  dimaksud  menyuruh  dengan  wilayah  hisbah  adalah  muhtasib  yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang. Dan menurut al-mawardi sehinggah  menjadi  kebiasaan  dan  melarang  hal  yang  buruk  ketika  itu  telah  mejadi kebiasaan umum (UP3EI, 2009: 342) .
6│ Amrillah Pengendalian Harga Pada Program Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel.....
Tujuan  hisbah  untuk  menjamin  bahwa  semua  pelaku  ekonomi  dapat  memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat. Setiap tindakan kehati- hatian  perlu  diambil  untuk  menjamin  bahwa  tidak  ada  pemaksaan,  penipuan, pemafaaatan, pengabaian pasokan dengan tujuan menaikan harga.dan negara tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan intervensi menakal pembatasan keadilan dan kejujuran telah dilanggar (Chapra, 2001: 64) .
Tradisi  hisbah  diletakan  langsung  pondasinya  oleh  Rasulullah  Saw,  beliaulah Muhtasib (pejabat  yang  bertugas  melaksanakan  hisbah)  pertama  dalam  Islam.  Akan tetapi tugas pengawasan terhadap perekonomian masih dijalankan langsung oleh  Nabi. pada saatitu sudah telihat bahwa Nabi memerintahkan seseorang untuk mengawasi dan menghakimi  (menjadi  qadhi)  dalam  sebuah  daerah  tertentu,  seperti  penunjukan  beliau pada Muadz Ibn Jabal (Solikhin, 2005: 44) .
Ibnu Taimiyah banyak mengungkap peranan Al Hisbah pada masa Rasulullah Saw. Sering  melakukan  inpeksi  ke  pasar  untuk  mengecek  harga  dan  mekanisme  pasar. Rasulullah  saw  juga  banyak  memberikan  pendapat,  perintah  ataupun  larangan  demi sebuah pasar  yang islami.  Semua ini mengidentifikasikan secara jelas bahwa al  hisbah telah ada sejak masa rasulullah saw , meskipun nama al hisbah baru dikenal pada masa kemudian (UP3EI, 2009: 342) .
Sebagai  lembaga  pemerintah  yang  mengawasi  pasar,  lembaga  hisbah  memiliki beberapa peran:
a. Pengawasan  terhadap  kondisi  keseimbangan  (ekuilibrium)  di  berbagai  sektor ekonomi  islam.  Dalam  artian  bahwa  kekuatan  mekanisme  pasar  tidak  bisa  di percaya  sepenuhnya.  Harus    tetap  ada  akontrol  agar  ketika  pasar  dalam  kondisi yang tidak stabil atau tidak seimbang bisa diintervensi untuk mengembalikan pada titik keseimbangan
b. Pengawasan  dalam  produksi  dan  alokasi  (distribusi).  Dalam  bidang  ini  hisbah memberikan pengawasan dalam beberapa bentuk:
1) Pengawasan  dalam  sumber  industri:  harus  mencegah  produksi  barang-barang yang diharamkan oleh syariat islam
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │7
2) Persediaan  barang-barang  kebutuhan  masyarakat.  Ia  harus  mengontrol  dan mengawasi  kketersediaan  barang-baraang  yang  esensial  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat.
3) Kebijakan pasar terbuka. Artinya bahwa ia harus mencegah adanya praktekpasar gelap yang bisa mengakibatkan distorsi pasar. Dan juga ketentuan free entry and exit barriers harus diwujudkan
4) Peraturan dalam praktek monopoli
5) Tidak boleh ada praktek pemotongan pasar. Yaitu praktek bai najasy
6) Mencegah terhadap semua bentuk unsur yang bisa menimbulkan distorsi pasar.
c. Pengawasan terhadap harga pasar dan membuat regulasi atasnya
d. Mengawasi permasalahan kredit.Lembaga hisbah memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan  kredit  yang  bisa  menimbulkan  riba.  Lembaga  hisbah  harus mengupayakan  sistem  kredit  harus  dijalankan  sesuai  prinsip  permodalan  dalam ekonomi islam.
e. Peraturan  dalam  hak  kepemilikan.  Sebagaimana  dalam  prinsip  kepemilikan menurut  ekonomi  islam,  bahwa  hak  kepemilikn  individu  sangat  dilindungi  oleh islam. Akan tetapi di sisi lain tetap ada hak sosial yang harus di patuhi oleh setiap individu,karena hak individu tidak bersifat absolut.
f. Pengawasan dalam sektor publik. Menyangkut jasa-jasa umum yang harus tetap di kontrol, seperti memastikan dilaksakannya dengan baik tugas para pejabat dibidang kesehatan, pendidikan, obat-obatan, dan lain sebagainya (Mannan, 1992: 193-194). Jadi,  Al-Hisbah  melekat  pada  fungsi  negara  dalam  pasar  atau  tidak  perlu membentuk  lembaga  khusus.  Dan  al  hisbah  adalah  semacam  polisi  khusus  ekonomi. Bahkan  lembaga  ini  merupakan  suatu  agen  independen  sehingga  terlepas  dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri (Abdullah, 2010: 337) . Oleh karena  itu,  seorang  yang  diangkat  untuk  memegang  peran  sebagai  muhtasib  haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian.  Melalui  al-hisbah,  negara  menggunakan  lembaga  tersebut  untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi (Aravik, 2016: 41).
8│ Amrillah Pengendalian Harga Pada Program Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel.....

## 3.  Pengendalian Harga Beras Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam  konsep  Islam,  yang  paling  prinsip  adalah  harga  ditentukan  oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan  pembeli  bersikap  saling  merelakan.  Akan  tetapi  apabila  para  pedagang  sudah menaikkan  harga  di  atas  batas  kewajaran,  mereka  itu  telah  berbuat  zalim  dan  sangat membahayakan  umat  manusia,maka  seorang  penguasa  (Pemerintah)  harus  campur tangan  dalam  menangani  persoalan  tersebut  dengan  cara  menetapkan  harga  standar. Pemerintah  terus  berupaya  melakukan  langkah  untuk  menekan  harga-harga  kebutuhan pokok saat Ramadhan dan Idul Fitri (Deliarnov, 2012: 168).
Kedudukan  Intervensi  harga  dalam  ekonomi  Islam  sangat  penting,  bahwa intervensi  harga  merupakan  unsur  yang  akan  menetukan  apakah  intervensi  itu dibenarkan  syariah  atau  tidaknya  suatu  transaksi  ekonomi.  Intervensi  harga  ini  pula yang  akan  membedakan  apakah  kegiatan  itu  sesui  dengan  syariah  Islam  atau  tidak (Deliarnov, 2012: 169).
Jumhur Ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak  intervensi  harga  oleh  pemerintah,  kecuali  pada  kondisi-kondisi  tertentu intervensi  pemerintah  dalam  bentuk  pengendalian  harga  dibenarkan.  Intervensi  harga islami  bertujuan  untuk  mengembalikan  harga  yang  terbentuk  akibat  terjadinya  distorsi pada harga pasar atau harga yang adil (qimah al-‘adl) . Dalam kajian penulis sebulnya juga  telah  diuraikan  4  cendekiawan  besar  muslim  klasik  yang  berbicara  mengenai intervensi harga, yaitu Dr. Yusuf Qardhawi, Ibnu Taimiyah, Yahya Bin Umar, Menurut mazhab Syafi'i dan Imam Malik.
Diantara mereka ada  yang mempunyai pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar  yaitu  Dr.  Yusuf  Qardhawi,  Ibnu  Taimiyah,  Yahya  Bin  Umar,  Menurut  mazhab Syafi'i  dan  Imam  Malik  lebih  menekankan  pada  urgensi  mekanisme  pasar  sekalipun dalam  tulisannya  ditemukan  anjuran  untuk  intervensi  pemerintah  tapi  tidak  tegas 1 berikut masing-masing pemikiran mereka:
a. Dr. Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa pasar memiliki wewenang penuh dalam penentuan  harga  barang,  Qardhawi  berpijak  pada  sabda  Rasulullah  SAWsaat
1 Abdul sami‟Al-Mishri, Pilar-PilarEkonomi Islam , cet 1, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta ). 2006. hlm. 49
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │9
sahabat meminta beliau untuk menentukan harga, beliau menjawab : Allahlah yang menentukan  harga,  yang  mencabut,  yang  meluaskan  dan  yang  memberi  rezeki. Saya  mengharap  ingin  bertemu  Allah  sedang  tidak  ada  seorang pun  di antara kamu yang  meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darahmaupun harta benda”  (Riwayat  Ahmad,  Abu  Daud,  Tarmizi,  Ibnu  Majah,  ad- Darimi  dan  Abu Ya'la. Intevensi  harga  yang  mengganggu  kebebasan  pribadi  seseorang  adalah sebuah  kezaliman,  akan  tetapi  apabila  di  pasar  telah  muncul  hal-hal  yang  tidak wajar sepertimonopoli komoditas yang mempermainkan harga, maka pada saat itu penetapan  harga  dibolehkan  agar  melindungi  masyarakat  dari  orang-orang  yang menggeruk keuntungan secara semena-mena.
b. Ibnu  Taimiyah,  Pemikiran  Ibn  Tamiyah  tentang  masalah  ini  banyak  dicurahkan melalui karyanya, al-Hisbah fi al-Islam dan Majmu’ Fatawa. Bagi  Ibnu Taimiyah Negara memiliki otoritas sentral karena kesejahteraan manusia tidak mungkin akan tercapai  tanpa  adanya  ikatan  yang kooperatif (sangat  menguntungkan)  antara sesama  mereka.  Karena  itulah  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam penetapan harga agar terciptanya kemakmuran bersama (Aravik, 2016: 148).
c. Yahya  Bin  Umar,  Yahya  Bin  Umar  sedikit  berbeda  dengan  Dr.  Yusuf  Qordhawi dan ibnu taimiyah dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh abu daut tentang penetapan  harga.  Menurut  yahya  penetapan  harga  tidak  boleh  dilakukan  dengan kata  lain  beliau  berpandangan  pemerintah  tidak  mempunyai  hak  untuk mengintervensi  harga.  Pemerintah  yang  memiliki  tanggung  jawab  menciptakan kesejahteraan umum, hanya berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.
d. Menurut mazhab Syafi'i, penguasa tidak berhak untuk menetapkan harga, biarkan masyarakat menjual dagangan mereka sebagaimana yang mereka ing inkan. Hal ini mengingat bahwa masyarakat itu sebagai pihak yang menguasai harta mereka  atas  diri  mereka.  Dan penetapan  harga  merupakan  belenggu  terhadap mereka.  Penguasa  memang  diperintahkan  untuk  melindungi  maslahat  umat  Islam namun  tidaklah  pandangannya  pada  kemaslahatatan pembeli  dengan  memurahkan harga  itu  lebih  utama  dibandingkan  pandangannya  padakemaslahatan  penjual
10│ Amrillah Pengendalian Harga Pada Program Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel.....
dengan  menaikkan  harga.Jika terjadi  perselisihan  di  antara  dua  pihak,  penjual  dan pembeli,  maka  pihak  terkait  itu  harus  melakukan  ijtihad  bagi  kepentingan  diri mereka sendiri.
e. Sementara  itu  Imam  Malik  berpendapat  sebaliknya,  bahwa  penguasa  berhak menetapkan  harga.  Penetapan  harga  pada  masyarakat  itu  boleh  dilakukan  jika dikhawatirkan  pelaku  pasar  akan  menafsirkan  ketaatan  kaum  muslimin  kepada “Mekanisme Pasar”.
Dengan penafsiran yang negatif atau disalahgunakan. Semua ulama bersepakat atas intervensi harga oleh pemerintah, Namun yang benar adalah bahwa penetapan hargaitu dibolehkan.  Parameternya  adalah  berdasarkan  kepada  undang-undang  yang  tidak memuat  kezaliman  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait,  dan  undang-undang  tersebut diperoleh  dengan  memperhatikan  waktu  dan  fluktuasi,  serta  situasi  dan  keadaan masyarakat.  Apa  yang  disabdakan  Nabi  yang  melarang  penetapan  harga  itu  benar. Namun,  hal  itu  berlaku  bagi  suatu  komunitas  masyarakat  yang  beriman  teguh  dan berserah  diri  sepenuhnya  kepada  Allah  SWT.  Sedangkan  komunitas  yang  bermaksud untuk  memangsa  sesama  anggota  masyarakat  dan  mempersulit  mereka,  melakukan monopoli  harga  maka  disanala  peran  pemerintah  untuk  menjaga  kestabilan  harga  di tengan-tengah masyarakat.
Dari  pendapat  ulama  ulama  di  atas  penulis  menangkap  maksud  dari  pandangan masing-masing ulama  yakni hukum  intervensi  pemerintah terbagi  menjadi  dua bagian, yaitu;
1) Intervensi  yang  dilarang  atau  diharamkan,  yaitu  keterlibatan  pemerintah  dalam penetapan  harga  yang  tidak  berdasarkan  kaidah-kaidah  yang  berlaku  atau  tidak memperhitungkan pasar secara  tidak menyeluruh.
2) Intervensi yang diperbolehkan, yaitu keterlibatan pemerintah dalam penetapanharga ketika terjadi kondisi darurat dimana dibutuhkannya pihak ketiga dalam penetapan harga  agar  terciptanya  keadilan  antar  pelaku  pasar  seperti  Petani,  produsen  dan konsumen..
Ekonomica Sharia Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 │11

## PENUTUP
Intervensi pemerintah melalui toko Tani Indonesia Center Sumatera Selatan dalam mengupayakan  efisiensi  distribusi  beras  guna  memastikan  harga-harga  tetap  terjaga dipasaran,  keterlibatan  pemerintah  dalam  kegiatan  perekonomian  yang  terjadi  dipasar ini sangat diperlukan, apalagi ketika harga-harga bahan pokok seperti beras mengalami kenaikan  harga.  Dari  kegiatan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  di  atas  Toko  Tani Indonesia  Center  Sumatera  Selatan    mampu  menjual  beras  sebanyak  267,451  Karung atau  sama  dengan  1.337.255  kg  beras  pada  tahun  2017  dan  di  tahun  2018  meningkat menjadi  297,759  Karung  atau  sama  dengan  1.488.795  kg  beras  pada  laporan  tahunan toko tani center sumatera selatan.
Tinjauan  ekonomi  Islam  dalam  memandang  intervensi  harga  yang  dilakukan pemerintah  yakni  ada  pendapat  ulama-ulama  islam  terhadap  kebijakan  dengan penafsiran  yang  berbeda  ada  negative  atau  juga  postif.  Semua  ulama  bersepakat  atas intervensi harga oleh pemerintah, Namun yang benar adalah bahwa penetapan harga itu dibolehkan.  Parameternya  adalah  berdasarkan  kepada  undang-undang  yang  tidak memuat  kezaliman  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait,  dan  undang-undang  tersebut diperoleh  dengan  memperhatikan  waktu  dan  fluktuasi, serta situasi dan  keadaan masyarakat.  Apa  yang  disabdakan  Nabi  yang  melarang  penetapan  harga  itu  benar. Namun,  hal  itu  berlaku  bagi  suatu  komunitas  masyarakat  yang  beriman  teguh  dan berserah  diri  sepenuhnya  kepada  Allah  SWT.  Sedangkan  komunitas  yang  bermaksud untuk  memangsa  sesama  anggota  masyarakat  dan  mempersulit  mereka,  melakukan monopoli  harga  maka  disanala  peran  pemerintah  untuk  menjaga  kestabilan  harga  di tengan-tengah masyarakat.
12│ Amrillah Pengendalian Harga Pada Program Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel.....

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dhana Bhakti, Yogyakarta : 1997 Abdul sami‟Al-Mishri, Pilar-PilarEkonomi Islam , cet 1, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta ). 2006
Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Insan  2010
Airlangga, Pangan dan Terobosan-nya. Jakarta: PT. Insan Group, 2008
Anselm  Strauss  dan  Juliet  Corbin, Dasar-dasar  Penelitian  Kualitatif ,    Yogyakarta:
Pustaka  Pelajar Offset, 2007
Aravik,  Havis, Ekonomi  Islam;  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  Serta  Pandangan  Pemikir Ekonomi  Islam  dari    Abu  Ubaid  Sampai  Al-Maududi, Malang:  Empat  Dua, 2016.
Aravik,  Havis.  "Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Jalur  Al-Shulhuh  dan Jawatan al-Hisbah." Ekonomica Sharia 1, no. 2 (2016): 33-42.
Deliarnov. Perkembangan Pemikiran Ekonomi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 Fathoni,  Riza.  2010.  ”Kenaikan  Harga  Beras  Diramal  Dongkrak  Inflasi  Bulan  Ini”, (Online)
Manan, Sistem Ekonomi Islam, Bandung: insan pers :1992
Muhammad, Metodelogi  Penelitian  Ekonomi  Islam  Kuantitatif, Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2013
Pedoman  Teknis  Pengembangan  Usaha  Pangan  Masyarakat  Melalui  Toko  Tani Indonesia Tahun 2017
Solikhin, Wilayah  Hisbah  Dalam  Tinjauan  Historis  Pemerintahan  Islam.  Vol.  3 . Purwokerto: P3M STAIN. 2005
Ummar  Chapra, Islam And The Economic Challenge trj. Ikhwan Abidin . Herdhon: The Islamic Foudation. 2001
UP3EI, Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers. 2009
Zamkhasyari, Fiqih Ekonomi Umar Bin Khatab . Jakarta: Khalifah. 2003