## PERUBAHAN GLOBAL & PENGUATAN PILAR KEBANGSAAN MELALUI PKn

## Winarno*

## Abstrak
Pengaruh  globalisasi  politik  adalah  akan  semakin  menguatnya  pengaruh  ideologi  liberal  dalam perpolitikan  negara-negara  berkembang  yang  ditandai  oleh  menguatnya  ide  kebebasan  dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia.  Disisi  lain  ada  pula  masuknya  pengaruh  ideologi  lain  seperti  ideologi  Islam  yang berasal  dari  Timur  Tengah.  Implikasinya  adalah  negara  semakin  terbuka  dalam  pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik negara.
Dari  sisi  negatif,  seperti  merebaknya konsumerisme,  materialisme,  hedonisme,  sekularisme, mengagung-agungkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kemewahan  yang  tidak  semestinya, foya-foya,  pergaulan  bebas,  budaya  kekerasan, pornografi,  pornoaksi, dan  semacamnya. Pengaruh  tersebut  bukan  saja  lewat  dunia  film,  namun  juga  lewat  media  cetak  dan  televisi dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi trend adalah internet.
Perubahan-perubahan yang amat cepat dan terus menerus baik pada dimensi global itu menuntut pula  dilakukannya  perubahan  dan  pembaharuan  pendidikan  di  Indonesia  khususnya  pendidikan yang menyiapkan  warganegara  agar  dapat  menjalani  kehidupannya  secara  baik.  Salah  satu elemen pendidikan yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan warganegara demikian adalah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education.
Penulis  berpendapat,  PKn  sebagai  pendidikan  yang  sifatnya  interdisipliner  dapat  saja mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi sebagai antisipasi kecenderungan global dewasa ini.  Namun,  menjadikan  PKn  sebagai  pendidikan  demokrasi  kiranya  masih  kurang,  sebab  kita tidak cukup dengan out world looking tetapi juga tetap menjadikan in world looking sebagai cara pandang.  Artinya  kita  mempergunakan  PKn  itu  dari,  oleh  dan  untuk  kita  sebagai  bangsa. Pendekatan in  world  looking beranjak  dari  asumsi  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  tidak lepas dari konteks maupun kepentingan bangsa yang bersangkutan.
Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang sekarang ini  tengah  gencar  disosialisasikan  oleh  MPR  memiliki  makna  penting,  manakala  PKn difungsikan  sebagai  pendidikan  kebangsaan  termasuk  pula  pendidikan  karakter  kebangsaan. Keempat  pilar  tersebut,  menurut  hemat  penulis,  berintikan  pesan  kebangsaan  yang  nantinya dapat disampaikan melalui PKn sebagai jalur pendidikan.
Kata Kunci : Penguatan Empat Pilar, Pendidikan Kewarganegaraan
______________________
*) Dosen Prodi PPKn, UNS Surakarta

## A. Pendahuluan
Peradaban  global  yang  tengah terjadi  dewasa  ini  tidak  bisa  dipisahkan dari kata peradaban dan global.
Peradaban  memiliki  kaitan  dengan kebudayaan.  Koentjaraningrat  (1990) menyatakan  bahwa  disamping  istilah "kebudayaan" ada pula istilah "peradaban".  Hal  yang  terakhir  adalah sama  dengan  istilah  Inggris civilization yang biasanya dipakai untuk
menyebutkan  bagian-bagian  dan  unsur- unsur  dan  kebudayaan  yang  maju,  dan indah,  seperti  misalnya:  kesenian,  ilmu pengetahuan adat sopan-santun pengaulan, kepandaian menulis, organisasi  kenegaraan  dan  sebagainya. Huntington (1996) mendefinisikan
peradaban (civilization) sebagai the highest  social  grouping  of  people  and the  broadest  level  of  cultural  identity people  have  short  of  that  which distinguish  humans  from  other  species. Peradaban tidak lain adalah perkembangan  kebudayaan  yang  telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf
kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu  tercermin  pada  pendukungnya
yang  dikatakan  sebagai  beradab  atau mencapai  peradaban  yang  tinggi.  Istilah "peradaban"  sering  juga  dipakai  untuk menyebutkan  suatu  kebudayaan  yang mempunyai  sistem  teknologi,  ilmu pengetahuan,  seni  rupa,  dan  sistem kenegaraan  dan  masyarakat  kota  yang maju dan kompleks.
Kata  "global"  dapat  bermakna universal.  Dari  kata  global  berkembang istilah  globalisasi  yang  saat  ini  amat dikenal.  Globalisasi  belum  memiliki defim'si  yang  mapan,  kecuali  sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya.  Ada  yang  memandangnya sebagai  suatu  proses  sosial,  atau  proses sejarah,  atau  proses  alamiah  yang  akan membawa  seluruh  bangsa  dan  negara  di dunia  makin  terikat  satu  sama  lain, mewujudkan  satu  tatanan  kehidupan baru  atau  kesatuan  ko-eksistensi  dengan menyingkirkan  batas-batas  geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.
Globalisasi  dimunculkan  oleh negara-negara  maju,  karena  mereka merasa telah lebih maju dalam menguasai  teknologi,  telah  merasa memperoleh kemajuan yang sangat pesat
terutama di bidang informasi, komunikasi,  dan  transportasi.  Negara- negara maju dewasa ini lebih jdidominasi  oleh  negara-negara  Eropa Barat  dan  Amerika  Serikat  karena memang  kemajuan  teknologi  negara- negara tersebut dibanding dengan negara lain.  Sehingga  tidak  salah  jika  Arnold Joseph  Toynbee,  sejarawan  pertengahan abad  ke-20,  pernah  menyatakan: "Para ahli  sejarah  di  masa  mendatang  akan berkata  bahwa  kejadian  yang  besar  di abad ke dua puluh adalah pengaruh kuat peradaban Barat terhadap semua masyarakat  di  dunia.  Mereka  juga  akan berkata bahwa pengaruh tersebut sangat kuat dan bisa menjungkirbalikkan korbannya.... ".
Berdasar  pendapat  ini,  harus diakui bahwa kebudayaan dan peradaban Barat  memberi  pengaruh  besar  bagi masyarakat  dunia  dewasa  ini.  Tinggi rendahnya  peradaban  suatu  bangsa sangat  dipengaruhi olzhfaktor  kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan. Kemajuan  teknologi  dan ilmu pengetahuan mempengaruhi
peradaban  sebuah  bangsa.  Ini  artinya globalisasi yang digerakkan oleh
kemajuan  pengetahuan  dan  tekonologi jelas mempengaruhi peradaban. Bagaimana  peradaban  global  dewasa  ini berpengaruh  terhadap  negara  bangsa  , seperti  Indonesia  ?  Apa  yang  dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam
hubungannya  dengan  kecenderungan global saat ini?

## B. Proses dan Pengaruh Globalisasi
Globalisasi  menunjuk  adanya proses. Globalisasi adalah proses terbentuknya  sistem  organisasi  dan komunikasi antarmasyarakat dunia untuk mengikuti sistem yang sama. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan  sosial,  berupa  bertambahnya keterkaitan  di  antara  masyarakat  dan elemen-elemennya  yang  terjadi  akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi  di  bidang  transportasi  dan komunikasi yang memfasilitasi
pertukaran budaya dan ekonomi internasional (Kamus May a
Wikepedia).
Globalisasi  sendiri  merupakan proses  yang  panjang  dalam  sejarah  dan telah mengalami enam tahapan. Tahapan
itu  adalah:  a)  tahap  embrional  (tahun 1500-1800),  b)  tahap  pertumbuhan (tahun  1810-1870),  c)  tahap take  off (tahun  1870-1920),  d)  tahap  perjuangan hegemoni  (tahun  1920-1960),  e)  tahap ketidakpastian (tahun 1960-1990), dan f) tahap kebudayaan global (setelah 1990).
Keenam  tahapan  itu  merupakan akibat  revolusi  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Revolusi  ilmu  pengetahuan dengan  segala  perwujudannya  telah mendorong  meluasnya  budaya  global dengan  ciri  mobilitas  tinggi  dan  arus informasi yang tidak terbendung.
Adapun  wujud  dari  arus  global  ini adalah sebagai berikut;
a. Arus etnis ditandai dengan mobilitas manusia  yang  tinggi  dalam  bentuk imigran,  turis,  pengungsi,  tenaga kerja,  dan  pendatang.  Arus  manusia ini telah melewati batas-batas territorial negara.
b. Arus  teknologi  ditandai  dengan mobilitas teknologi munculnya
multinational corporation dan
transnational corporation yang kegiatannya  dapat  menembus  batas- batas negara.
c. Arus keuangan yang ditandai dengan makin  tingginya  mobilitas  modal, investasi,  pembelian melalui  internet penyimpanan uang di bank asing.
d. Arus  media  yang  ditandai  dengan makin  kuamya  mobilitas  informasi, baik  melalui  media  cetak  maupun elektronik.  Berbagai  peristiwa  di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi.
e. Arus ide yang ditandai dengan makin derasnya  nilai  baru  yang  masuk  ke suatu  negara.  Dalam  arus  ide  ini muncul  isu-isu  yang  telah  menjadi bagian dari masyarakat internasional. Isu-isu ini merupakan isu internasional yang tidak hanya berlaku  di  suatu  wilayah  nasional negara.
Kenichi  Ohmae  dalam The  End of  Nation  State (1996)  menyatakan adanya  4  (empat)  arus  I  dalam globalisasi yakni arus investasi, industri, informasi  dan  individu.  Tidak  dapat dipungkiri  lagi  bahwa  arus  budaya global  terutama  arus  ide  dan  informasi telah memunculkan berbagai isu internasional.  Kita  sebagai  bangsa  tidak
dapat lagi mengisolasi diri karena batas- batas  negara  tidak  mampu  lagi  menutup serbuan arus global. Saling ketergantungan dan
hubungan antarbangsa  telah  menjadikan  bangsa kita  harus  berinteraksi  dan  berkompetisi untuk kemajuan.
Alvin Toffler dalam bukunya The Third  Wave (1980)  menyatakan  bahwa sekarang ini kita berada pada gelombang III  yakni  peradaban  informasi  yang
berlangsung mulai 1970M sampai sekarang.  Gelombang  tiga  merupakan revolusi  informasi yang  ditandai  dengan kemajuan  teknologi  informasi  yang
memudahkan manusia untuk
berkomunikasi  dalam  berbagai  bidang.
Gelombang ini melahirkan suatu masyarakat  dunia  yang  dikenal  dengan sebutan the  global  village (kampung global).  Diperkirakan  era  informasi  ini akan  mencapai  puncaknya  pada  10-20 tahun mendatang.
John  Naisbitt  dalam  bukunya Megatrends 2000  (1991),  menyatakan bahwa globalisasi memunculkan
perubahan-perubahan yang akan dialami
oleh  negara-negara  dunia.  Perubahan  itu terjadi  karena  interaksi  yang  dekat  dan
intensif  antar  negara  terutama  negara berkembang  akan  terpangaruh  oleh kemajuan  di  negara  -negara  maju. Perubahan-perubahan tersebut adalah
1. Perubahan  dari  masyarakat  industri ke masyarakat informasi
2. Perubahan  dari  teknologi  yang mengandalkan  kekuatan  tenaga  ke teknologi canggih
3. Perubahan dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia
4. Perubahan  dari  jangka  pendek  ke jangka panjang
5. Perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi
6. Perubahan  dari  bantuan  lembaga  ke bantuan diri sendiri
7. Perubahan  dari  dari  demokrasi perwakilan ke demokrasi
partisipatori
8. Perubahan dari dari sistem hierarkhi ke jaringan kerja
9. Perubahan dari Utara ke Selatan
10. Perubahan  dari  satu  diantara  dua pilihan menjadi macam-macam pilihan
Globalisasi  sebagai  fenomena abad sekarang  memberi implikasi  yang luas  bagi  semua  bangsa  dan  masyarakat
internasional.
Dengan
didukung teknologi  komum'kasi  dan  transportasi yang  canggih,  dampak  globalisasi  akan sangat  luas  dan  kompleks.  Menurut Malcolm  Waters  (1995),  ada  tiga  tema atau  dimensi  utama  globalisasi  yaitu political globalization, economic
globalization, dan cultural globalization.
Economic  globalization atau  globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar  uang  dunia,  zona  perdagangan bebas,  pertukaran  global  akan  barang dan  jasa  serta  tumbuhnya  korporasi internasional. Political globalization atau  globalisai  politik  ditandai  dengan digantikannya nation state oleh organisai internasional  dan  munculnya  politik global. Cultural  globalization atau globalisasi  budaya  ditandai  dengan aliran  informasi,  simbol  dan  tanda  ke seluruh bagian dunia.
Pengaruh globalisasi politik adalah akan semakin menguatnya
pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan  negara-negara  berkembang yang  ditandai  oleh  menguatnya  ide kebebasan  dan  demokrasi.  Pengaruh globalisasi  terhadap  bidang  politik, antara  lain  membawa  internasionalisasi
dan  penyebaran  pemikiran  serta  nilai- nilai  demokratis,  termasuk  di  dalamnya masalah  hak  asasi  manusia.  Disisi  lain ada  pula  masuknya  pengaruh  ideologi lain  seperti  ideologi  Islam  yang  berasal dari  Timur Tengah.  Implikasinya  adalah riegara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik negara.
Pengaruh  globalisasi  ekonomi antara  lain  menguatnya  kapitalisme  dan pasar  bebas.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan semakin tumbuhnya perusahaan- perusahaan transnasional yang beroperasi  tanpa  mengenal  batas-batas negara.  Selanjutnya  juga  akan  semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang  dan  jasa  dalam  pasar  bebas. Kapitalisme  juga  menuntut  adanya ekonomi  pasar  yang  lebih  bebas  untuk mempertinggi asas manfaat,
kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat  keuntungan,  serta  manajemen yang  rasional.  Ini  semua  menuntut adanya  mekanisme  global  baru  berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.
Pengaruh globalisasi sosial budaya  adalah  masuknya  nilai-nilai  dari
peradaban  lain.  Hal  ini  berakibat timbulnya  erosi  nilai-nilai  sosial  budaya suatu  bangsa,  yang  menjadi  jati  dirinya. Pengaruh  ini  semakin  lancar  dengan pesatnya media informasi dan
komunikasi  seperti  televisi,  komputer,
satelit, internet, dan sebagainya.
Masuknya  nilai  budaya  asing  akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku dan kelembagaan masyarakat.

## C. Posisi  Negara  Bangsa  dalam  Era

## Global
Globalisasi  abad  XXI  diyakini berpengaruh  besar  terhadap  terhadap kehidupan  suatu  bangsa.  Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang ditengarai bisa
berdampak  negatif  bagi  bangsa  dan negara.  Namun  di  sisi  lain  globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak  positif  bagi  kemajuan  suatu bangsa.
Oleh  karena  itu  ,  dalam  era global ini  perlu  kita ketahui  macam ancaman  atau  tantangan  apa  yang diperkirakan  dapat  melemahkan  posisi negara  -bangsa.  Perlu  disadari  bersama bahwa globalisasi menghadirkan
fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh
negara bangsa. Fenomena  baru  itu misalnya hadirnya perusahaan
multinasional, semakin luasnya perdagangan    global,      dan    persoalan lingkungan    hidup.      Kondisi    negara- bangsa  dewasa ini digambarkan sebagai berikut;
(Sumber diolah dari Poppy S Winanti, 2002)
Apakah  fenomena  baru  di  era global  ini  akan  memperlemah  kekuatan suatu  bangsa  ataukah  justru  akan memperkuat  kemampuan  bangsa  dalam menjamin kelangsungan hidupnya? Fenomena  ini  akan  memunculkan  dua potensi  yaitu  ancaman  atau  peluang. Ancaman  dan  potensi  akan  berdampak berbeda-beda  tiap  negara.  Hal  ini dikarenakan  kondisi  tiap  negara  juga berbeda-beda  baik  dari  segi  keadaan
geografinya, kemampuan penduduk, sistem  poliitik  ,  sistem  perthanan  dan yang  lainnya.  Akhirnya  tergantung  pada kemampuan nasional negara yang bersangkutan  dalam  mengelola  aspek- aspek  kehidupan  yang  terkena  dampak dari fenomena global.
Dalam  menghadapi  globalisasi ini,  bangsa-bangsa  di  dunia  memberi repsons  atau  tanggapan  yang  dapat dikategorikan sebagai berikut.
a. Sebagian  bangsa  menyambut  positif globalisasi  karena  dianggap  sebagai jalan  keluar  baru  untuk  perbaikan nasib umat manusia.
b. Sebagian  masyarakat  yang  kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai  bentuk  baru  penjajahan (kolonialisme) melalui cara-cara baru  yang  bersifat  transnasional  di bidang politik, ekonomi dan budaya.
c. Sebagian      yang      lain      tetap menerima globalisasi sebagai sebuah      keniscayaan      akibat perkembangan  teknologi  informasi dan  transportasi,  tetapi  tetap  kritis terhadap akibat negatif globalisasi.
Tampaknya  bagi  negara-bangsa Indonesia,  globalisasi  sebagai  sesuatu
yang  tidak  bisa  ditolak.  Berbagai kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  menyiratkan  bahwa  Indonesia ikut serta  dalam  arus  global.  Misalnya dengan  ikut  serta  dalam  forum  WTO, APEC, dan AFTA.
Globalisasi perlu diwaspadai dan dihadapi  dengan  sikap  arif  bijaksana. Salah  satu  sisi  negatif  dari  globalisasi adalah  semakin  menguatnya  nilai-nilai materialistis  pada  masyarakat  Indonesia. Di  sisi  lain  nilai-nilai  solidaritas  sosial, kekeluargaan,  keramahtamahan  sosial, dan  rasa  cinta  tanah  air  yang  pernah dianggap  sebagai  kekuatan  pemersatu dan  ciri  khas  bangsa  Indonesia,  makin pudar.  Sisi  negatif  ini  dimungkinkan karena  masuknya  nilai-nilai  global. Inilah yang menyebabkan krisis pada jati diri bangsa.
Globalisasi dapat melongsorkan identitas nasional
(Kalidjernih, 2010).
Bagaimana  pengaruh  globalisasi terhadap Indonesia sebagai negara bangsa  ?  Globalisasi  telah  melanda kehidupan  berbangsa  dan  bernegara Indonesia. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan bersama,  baik  pengaruh  positif  maupun
pengaruh negatif. Proses saling memengaruhi sesungguhnya adalah
gejala  yang  wajar  dalam  interaksi antarmasyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa ataupun kelompok-kelompok
masyarakat  yang  menghuni  Nusantara (sebelum  bangsa  Indonesia  terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan memengaruhi.  Pada  hakikatnya,  bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain berkembang  karena  adanya  pengaruh- pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh  interaksi  dengan  pihak  dari  luar. Gambaran  di  atas  menunjukkan  bahwa pengaruh dunia luar adalah sesuatu yang wajar  dan  tidak  perlu  ditakutkan.
Pengaruh tersebut selamanya
mempunyai  dua  sisi,  yaitu  positif  dan negatif. Dari sisi negatif, seperti merebaknya
konsumerisme,
materialisme,  hedonisme,  sekularisme, mengagung-agungkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  kemewahan  yang  tidak semestinya,  foya-foya,  pergaulan  bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan  semacamnya.  Pengaruh
tersebut  bukan  saja  lewat  dunia  film,
namun  juga  lewat  media  cetak  dan televisi  dengan  satelitnya,  serta  yang sekarang  sedang  menjadi trend adalah internet. Nilai-nilai yang dibawa peradaban  global  terutama  peradaban Barat dapat memberi dampak buruk baru bagi  sikap  dan  perilaku  masyarakat Indonesia.
Kecenderungaan negatif ini umumnya  adalah  efek  globalisasi  dalam dimensi sosial budaya (cultural globalization). Cogan  and  Derricot (1998) mengidentifikasi ada 19 kecenderungan  global (global  trend). Di antara kecenderungan tersebut, globalisasi budaya ini ditunjukkan sebagai berikut;
1. Individuals,
families, and
communities will lose political influence  due  to  the  increased  level of regulation and control by governments
2. It  will  be  increasingly  difficult  to develop a shred belief of the common good
3. Drug-related crime will increasingly dominate social life in urban area
4. People's  sense  of  community  and social  responsibility  will  decline significant
5. Consumerism will increasingly dominate social life
Sedangkan  globalisasi  sebagai
peluang akan member! pengaruh positif. Artinya  globalisasi  membawa  serta peradaban luar yang ditengarai berkontribusi  positif  bagi  kemjuan bangsa  Indonesia.  Hal-hal  positif  itu misalnya  budaya  disiplin,  kebersihan,
tanggung jawab, egalitarianisme,
budaya kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi,  jujur,  optimis,  mandiri,  taat aturan,  dan  sebagainya.  Harus  diakui bahwa peradaban lama bangsa Indonesia tidak banyak mengenalkan nilai-nilai itu kepada  masyarakat  luas.  Nilai-nilai  ini semakin penting dan berkembang ketika pengaruh global mulai muncul.
Jika globalisasi politik dan ekonomi dipandang sebagai menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam
perpolitikan  dan  ekonomi  dunia,  niaka globalisasi budaya dapat pula dipandang sebagai homogenisasi
kultural (Kalidjernih, 2010), dalam hal ini kultur
liberal.  Dikatakan  liberal  oleh  karena proses  globalisasi  nilai-nilai  dari  Barat ke  peradaban  lainnya  bercirikan  "liberal sekuler" yang sebelumnya adalah peradaban  Kristen  (Adian  Husaini, 2005).  Maka  yang  muncul  adalah liberalisasi budaya. Namun selain memunculkan  homogenisasi,  globalisasi dapat  pula  menimbulkan  hibridisasi  dan perbedaan  pada  wilayah-wilayah  yang dijangkaunya. Hibridisasi, misalnya dengan munculnya "glokalisasi", sedangkan  perbedaan  ditandai  dengan tumbuhnya kebangkitan etnik, perjuangan hak-hak pribumi dan gerakan fundamentalisme
(Macionis and Plummer, 2005).
Sebagaimana  diutarakan  di  atas, nation  state seperti  Indonesia  mesti menghadapi  dan  terpengaruh  isu,  nilai- nilai  dan  efek  global  ini. Nation  state Indonesia dengan ideologi nasionalisme,
paling tidak sekarang ini "berkonfrontasi"  dengan  homogenisasi ideologi liberalismejika globalisasi dipandang sebagai westernisasi_kebangkitan-kebangkitan etnik/hak-hak pribumi/fundamental
religius.  Nasionalisme  berada  dalam
tarikan  kanan  dan  kiri,  antara  paham global dan etnonasionalism.

## D. Pentingnya Pendidikan
Kewarganegaraan (Citizenship Education)
Perubahan-perubahan  yang  amat cepat dan  terus menerus  baik  pada dimensi  global  itu  menuntut  pula dilakukannya perubahan dan pembaharuan  pendidikan  di  Indonesia khususnya pendidikan yang menyiapkan warganegara agar dapat menjalani kehidupannya  secara  baik.  Salah  satu elemen  pendidikan  yang  bertanggung jawab dalam hal penyiapan warganegara demikian adalah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship
education. Isu  global  ini  tidak  dapat dilepaskan  dan  menjadi  bagian  penting dari pendidikan kewarganegaraan
dewasa ini. Sebagaimana dikatakan oleh Cogan & Derricot (1998) bahwa "... that current modes of educating for citizenship  will  not  be  sufficient  as  we enter  a  new  century.  They  require  that citizen  be  able  to  focus  upon  many diverse  elements,  issues  dan  contexts simultaneously ...".  Konsep  pendidikan
kewarganegaraan  sekarang  ini  dianggap tidak  cukup  bagi  warganegara  untuk memasuki  abad  baru.  Warganegara memerlukan kemampuan untuk menanggapi  dan  menfokuskan  diri  pada elemen-elemen  yang  beragam,  berbagai isu dan konteks global.
Dengan demikian karakter warganegara  Indonesia  yang  hendak dibentuk  dipengaruhi  oleh  kepentingan dasar  hidup  berbangsa  dan  bernegara namun  juga  mampu  menyesuaikan dengan  perkembangan  zamannya  pula. Hal  ini  dikarenakan  warganegara  tidak hanya  hidup  dalam  lingkungan  nasional tetapi  juga  hidup  dengan  bangsa  lain dalam  pergaulan  internasional.  Dengan demikian,  karakter  warganegara  global dan  untuk  masa  depan  dewasa  ini menjadi  penting  bagi  perubahan  konsep pendidikan  kewarganegaraan.  Cogan  & Derricott  (1998)  menyebutnya  sebagai warganegara multidimensional (multidimensional  citizenship) dengan delapan karakteristik sebagai berikut:
1. kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; (the ability-to
look at and approach problem as a member of global society)
2. kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat; (the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules /duties within society)
3. kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; (the ability to understand, accept,
appreciate anf tolerate cultural differences)
4. kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis; (the capacity to think in a critical and systematic way)
5. keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; (the willingness to resolve conflict in a non violent manner)
6. keinginan  untuk  mengubah  gaya hidup  dan  kebiasaan  konsumtifnya untuk  melindungi lingkungan; (the willingness to change one's life style
and consumption habits to protect the environment)
7. kemampuan bersikap sensitif dan melindung hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); (the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg. rights of women, ethnic minorities and) dan
8. keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional (the willingness and ability to participate in politics at local, national and internasional levels)
Delapan karakteristik
warganegara  ideal  yang  menjadi  tujuan pendidikan kewarganegaraan, oleh Cogan  dipercayai  sebagai  sifat  dan  ciri dari warganegara yang sukses untuk bisa menjalani kehidupan di abad-21. Terkait dengan karakter atau atribut warganegara  global  di  atas,  menuntut pula  pembaharuan  konsep  pendidikan kewarganegaraan  di  Indonesia  untuk mampu  mewujudkan  warganegara  ideal tersebut.
Namun  jika  ditelaah  lebih  lanjut, tawaran  yang  diberikan  Cogan  &
Derricot (1998) termasuk para komunitas ahli Pendidikan
Kewarganegaraan  lain,  seperti  MS Branson  (1998),  Bahmueller  &  Patrick
(1999),  CICED  (1999)  menunjukkan kecenderungan  PRn  untuk  "larut"  dalam pergerakan global. Salah satu kecenderungan utamanya adalah
menjadikan  PKn  sebagai  pendidikan demokrasi  dimana  demokrasi  adalah salah satu isu utama globalisasi.
Jadi,  isu  demokrasi  sebagai gagasan kuat telah menjadikan pendidikan demokrasi itu sendiri sebagai esensi  atau  jatidiri  dari  pendidikan kewarganegaraan  (CICED:  1999;  Udin, 2001).  Ada  hubungan  yang  amat  erat antara citizenship education dan demokrasi.  Yvonne  Hebert  menyatakan "Citizenship education is the preparation of individuals to participate as  active  and  responsible  citizens  in  a democracy  " (www.youthfluence.  com)
Pendapat lain menyatakan "Civic education in a democracy is education in self-government.  Self-government  means active  participation  in  self-governance, not  passive  acquiescence  in  the  actions
of  others" (Quigley  &  Bahmuller,  CF. 1991).
Penulis berpendapat, PKn
sebagai pendidikan yang sifatnya interdisipliner  dapat  saja  mengemban misi  sebagai  pendidikan  demokrasi sebagai  antisipasi  kecenderungan  global dewasa  ini.  Namun,  menjadikan  PKn sebagai  pendidikan  demokrasi  kiranya masih  kurang,  sebab  kita  tidak  cukup dengan out  world  looking tetapi  juga tetap  menjadikan in  world  looking sebagai  cara  pandang.  Artinya  kita mempergunakan  PKn  itu  dari,  oleh  dan untuk kita sebagai bangsa. Pendekatan in world  looking beranjak  dari  asumsi bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak  lepas  dari  konteks  maupun kepentingan  bangsa  yang  bersangkutan. Boleh  jadi  cara  melihat  seperti  ini dipandang tradisional, mengesankan republicanism, terpengaruh  oleh  filsafat pendidikan perrenialism dan  ada  dalam masyarakat komunitarian. Bertolak belakang dengan tradisi modern di Barat, filsafat  pendidikan proggresivism, dan teori kewarganegaraan liberal.
Gagasan  ini  bisa  dirunut  dari pertama, definisi  kerja PKn  menurut
William  Galston  (1989)  bahwa  bahwa pendidikan  kewarganegaraan  perdefinisi adalah  pendidikan_di  dalam  dan  demi_ tatanan  politik  yang  ada.  Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pengemblengan  individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas politiknya sepanjang komunitas  politik  itu  adalah  hasil kesepakatan.  Tidak  mungkin  pendidikan kewarganegaraan  itu  menentang  atau berlawanan dengan komunitas politiknya. Sebaliknya pendidikan kewarganegaraan  itu  gagal  bila  ia  tidak mendukung dan
memperkokoh komunitas tersebut. Kedua, definisi PKn menurut  Will  Kymlicka  (2001)  bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan melulu  mengajarkan  tentang  fakta-fakta
dasar tentang berbagai prinsip konstitusional, tetapi ia adalah persoalan menanamkan berbagai kebiasaan, kebaikan  serta  jatidiri  tertentu  kepada warganya.  Ketiga,  bahwa  PKn  suatu negara  tidak  lepas  dari  faktor-faktor yang  mempengaruhinya,  sebagaimana dikatakan  David  Kerr  (1999)  yakni  :
historical tradition, geographical
position, socio-political structure,
economic  system,  and  global  trends dan structural  factors yang  meliputi  : organization  of,  and  responsibilities  for education, educational  values  and  aims, and funding and regulatory
arrangements.
Jadi, misi apa lagi yang seharusnya dan bisa dilakukan oleh PKn terkait  dengan  kecenderungan  gbobal saat  ini?  Jika  kita  kembali  pada pernyataan  bahwa  globalisasi  dapat melongsorkan  bentuk-bentuk  identitas nasional,  maka  penguatan  identitas nasional  berikut  ideologi  nasionalisme menjadi penting kembali untuk ditampilkan.  Oleh  karena  itu  penting untuk memposisikan PKn sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalism education.
Sebenarnya  dalam  komunitas internasionalpun,
PKn sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalism education diakui, hanya saja sekarang ini dianggap sebagai pendekatan tradisional, karena  lebih  menekankan  pada  loyalitas dan  pemenuhan  kewajiban-kewajiban warga  negara  dari  pada  isu-isu  seperti human  rights,  globalization,  equality, multiculturalism, diversity dan pluralism
(Alberta,  2005).  Di  negara  -negara liberal, patriotism  education dianggap memunculkan  kontroversial  karena  bisa menimbulkan dilema antara menumbuhkan  warga  negara  yang  loyal dan  kohesi  sosial  dengan  penumbuhan warga negara yang kritis, dan membolehkan perbedaan pendapat
(Michael  Merry,  2009  ).  Sementara  itu, di  negara  -negara  timur,  PKn  sebagai
nationalism education tetap diberlakukan  dalam  fungsinya  untuk menanamkan perasaan
identitas nasional,  loyalitas  pada  negara  dan semangat  patriotism,  seperti  di  Jepang, Thailand,  dan  Singapura,  bersamaan dengan  fungsinya  sebagai  pendidikan moral  (Yan  Wing  Leung  &  Murray Print, 2002).
Terlepas  dari  kontroversi  yang muncul, yang dimungkinkan oleh perbedaan paham dan teori
kewarganegaraan  yang  ada,  gagasan menjadikan  PKn  sebagai  pendidikan kebangsaan  di  Indonesia  tampak  jelas dengan  ungkapan  dalam  penjelasan  atas pasal  37  Undang-Undang  No  20  tahun
2003 bahwa "pendidikan kewarganegaraan  adalah  dimaksudkan
untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air (cetak
tebaljjeri)". Sudut pandang ini selanjutnya  secara  implisit  termuat  pula dalam PKn sekolah, sebagaimana tertuang  dalam  Bagian  Pendahuluan
Standar  Isi  PKn,  Permendiknas  No  22
tahun 2006. Bagian Pendahuluan dokumen  tersebut  menyatakan  sebagai berikut; "Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta  didik  menjadi  warga negara  yang  memiliki  komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia". "Komitmen yang kuat dan konsisten  terhadap  prinsip  dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945, perlu  ditingkatkan  secara  terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis,  negara  Indonesia  telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik". "Dalam perkembangannya sejak Proklamasi  17  Agustus  1945 sampai  dengan  penghujung  abad ke-20,  rakyat  Indonesia  telah
mengalami  berbagai  peristiwa yang mengancam keutuhan negara.  Untuk  iru  diperlukan pemahaman  yang  mendalam  dan komitmen yang kuat serta konsisten  terhadap  prinsip  dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang berdasarkan  pada  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi  muda  sebagai  generasi penerus."
Dari dokumen formal ini, tampak
bahwa  politik  pendidikan  di  Indonesia berupaya  menjadikan  PKn  sebagai pendidikan  kebangsaan.  Jika  ditelusuri lanjut  Bagian  Pendahuluan  ini,  PKn Indonesia  tidak  hanya  mengemban  misi sebagai  pendidikan  kebangsaan,  tetapi juga  pendidikan  demokrasi,  pendidikan kesadaran berkonstitusi, pendidikan bela negara,  pendidikan  HAM,  pendidikan lingkungan hidup, pendidikan multikultural,  pendidikan  hukum,  dan pendidikan  anti  korupsi.  Misi  yang banyak  dan  beragam  dari  PKn  ini memang  mencerminkan  PKn  bidang yang  "lintas  disiplin"  (Udin,  2001)  atau "disiplin  ilmu  terintegrasi"  (Sapriya, 2010).  Penulis  berpendapat,  meskipun
PKn  bersifat  interdisiplin  dan  dapat dikembangkan  dalam  berbagai  misi, namun  PKn  dalam  konteks  ruang  dan waktu tertentu, tidaklah harus mengemban  semua  misi  yang  ada. Janganlah  mengesankan  PKn  sebagai "obat  mujarab"  untuk  menyembuhkan semua  problem  komunitas.  Untuk  kurun waktu  dan  konteks  yang  tepat,  PKn dapat  difungsikan  dengan  misi  yang tepat pula.

## E. Penguatan 4 Filar Kebangsaan
Empat pilar kebangsaan (Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan Bhineka Tunggal Ika)  yang sekarang ini tengah gencar disosialisasikan oleh MPR memiliki  makna  penting,  manakala  PKn difungsikan sebagai pendidikan kebangsaan  termasuk  pula  pendidikan karakter  kebangsaan.  Keempat  pilar tersebut, menurut hemat penulis, berintikan pesan kebangsaan yang nantinya dapat disampaikan melalui PKn sebagai jalur pendidikan.
PKn sebagai pendidikan kebangsaan  juga  merupakan  antisipasi atas efek global sebagaimana fungsi PKn sebagai  pendidikan  demokrasi.  Dimensi
kebangsaan dalam alam global
menunjukkan relevansinya. Proses globalisasi  telah memperlemah atau melongsorkan  bentuk-bentuk  identitas kultural  suatu  bangsa.  Di  atas  tataran kultur nasional, identifikasi global mulai mendislokasikan  dan  kadang-kadang menggantikan identifikasi nasional (Kalidjernih,  2009).  Globalisasi  pada hakekatnya merupakan gerakan
kapitalisme  international  yang  dilandasi oleh ideologi "neoliberal" dimana munculnya  liberalisme  menimbulkan semacam  hukum  rimba  yang  berdasat survival  of  the  fittes. Karena  itu  kita perlu  memiliki  jatidiri  bangsa  (Daniel Sukemi,  2007).  Untuk  dapat  bertahan dari  terpaan  globalisasi  yang inhuman maka pribadi atau bangsa perlu memiliki identitasnya  sendiri.  Apabila  seseorang atau  suatu  masyarakat  tidak  mempunyai keterikatan  terhadap  etnis  atau  dengan jatidirinya  sebagai  bangsa  maka  pribadi atau  bangsa  tersebut  akan  kehilangan pegangan  akibat  terpaan  globalisasi (HAR Tilaar, 2007).
Empat pilar ini selanjutnya dalam kurikulum  pendidikan  dapat  dijadikan materi pembelajaran (instructional
material) PKn.  Sekarang  ini  ada  kabar bahwa  revisi  kurikulum  PKn  sekolah terkait  dengan  dimasukkannya  empat pilar  kebangsaan  ini  sebagai  materi pelajaran.  Oleh  karena  akan  dijadikan materi,  maka  yang  diperlukan  adalah pendasarannya  pada  filsafat  pendidikan dan  model  kurikulum  yang  dianut sampai  pada  pengorganisasian  materi ajar tersebut secara ilmiah dan psikologis  pedagogis.  Secara  ilmiah artinya  dibuat  secara  benar  dan  secara akademik dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,  termasuk  menghilangkan sisi-sisi  doktriner  dari  bahan  tersebut. Harus  diakui  bahwa  4  pilar  kebangsaan ini termasuk bahan PKn yang unavoidable indoctrination. Secara psikologis  pedagogis,  artinya  bahan diorganisasikan  seusai  dengan  tingkat perkembangan anak, memudahkan pembelajaran dan efektif.
Terkait  dengan  pilar  pertama,
Pancasila  dapat  menjadi  "core"nya  PKn di Indonesia (Puskur, 2007).
Perkembangan  materi  Pancasila  dalam PKn  selama  ini  menunjukkan  bahwa materi  Pancasila  dikembangkan  sebagai materi "rumus" dan "isi" Pancasila, serta
ada  kehendak  menjadikan  Pancasila sebagai genetivus  subyektivus untuk kajian  PKn,  sehingga  muncul  tahapan
"Pembelajaran tentang Pancasila, Pembelajaran ber_Pancasila dan Pembelajaran untuk
Pancasila"
(Winarno,  2011).  Masalah  utama  yang dihadapi  adalah  materi  Pancasila  yang manakah  yang  seharusnya  dimasukkan dalam  PKn  baik  materi  isi  atau  materi rumusnya,  mengingat  Pancasila  sebagai konsep memiliki keragaman dan perpleksitas  pemikiran  (Pranarka,  1985: Eka Darmaputra, 1997; Asaad Said AH, 2009).  Sebagai  pemikiran  akademik, Pancasila bisa didekati melalui pendekatan  filsafat,  sejarah,  sosiologis, hukum  dan  ilmu  politik  berikut  tafsir- tafsir  yang  muncul  darinya,  baik  tafsir filosofis, historis, sosiologis, yuridis, dan politis.  Terkait  keragaman  pemikiran Pancasila  ini,  membawa  konsekwensi bahwa  dengan  isi  Pancasila,  PKn  di
Indonesia tidak hanya sebagai pendidikan kebangsaan.
Berikut  ini  penulis  kemukakan tiga  kategori  konseptual  Pancasila  yakni Pancasila  jatidiri  bangsa,  Pancasila ideologi kebangsaan dan Pancasila dasar
negara.  Penempatan  lingkup  materi Pancasila  ini  berimplikasi  pada  fungsi PKn.  Materi  Pancasila  juga  berkaitan dengan jenis tafsir yang dapat digunakan.
Hubungan antara Materi Pancasila dan Fungsi PKn Materi Pancasila sebagai Isi PKn Fungsi PKn Pancasila sebagai jati diri bangsa Sebagai pendidikan nilai moral Pancasila sebagai ideologi kebangsaan Sebagai pendidikan kebangsaan Pancasila sebagai dasar Negara Sebagai pendidikan politik dan hukum Materi isi Pancasila dan jenis Tafsir yang digunakan
Materi Pancasila Jenis tafsir yang digunakan Pancasila sebagai jati diri bangsa Tafsir sosiologis dan filosofis Pancasila sebagai ideologi kebangsaan Tafsir histori pendiri bangsa Pancasila sebagai dasar Negara Tafsir yuridis dan filosofis
Materi  Pancasila  dalam  PKn termasuk bahan yang bersifat "The Great Ough"  yang  tidak  dapat  dihindari  untuk disampaikan kepada peserta didik
(unavoidable indoctrination) dalam rangka pembentukan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan pembangunan  karakter  keindonesiaan (nation  charachter  building). Materi
Pancasila  mengandung  unsur  filsafat pendidikan  perrenialisme  oleh  karena  ia merupakan  nilai-nilai  luhur  sebagai warisan  bangsa.  Materi  Pancasila  dalam ilmu  sosial  termasuk  bahan  yang sifatnya formal structure content sebagai unsur  perekat  dan  pemersatu  bangsa. Oleh  karena  itu  isi  bahan  yang  tersaji seharusnya  sama  dan  tetap.  Materi Pancasila  tersebut  meliputi  "rumus" Pancasila yakni Pancasila jatidiri bangsa, Pancasila  ideologi  kebangsaan,  dan Pancasila  dasar  negara.  Sebagai  mated yang  bersifat formal  structure  content, materi  Pancasila  tidaklah  netral  secara akademik. la terkait dengan kepentingan sebuah  bangsa  yakni  pentingan  untuk melestarikan dan mewariskannya kepada tiap-tiap generasi. Pancasila telah
diterima sebagai nilai kebajikan bersama, yang dalam gagasan kewarganegaraan komunitarian,
dianggap  sebagai  konsepsi  tentang kehidupan  yang  baik.  Bangsa  dalam  hal ini penyelenggara negara berhak menyampaikan  nilai-nilai  kebajikan  itu kepada warganya guna menjaga eksistensi dan keberlangsungan
masyarakat itu sendiri.
Selanjutnya, PKn dalam
mengembangkan  materi  Pancasila  dapat memerinci  lebih  jauh  materi  tersebut disesuaikan dengan tiga dimensi kompetensi  yang  ada  pada  bidang  PKn. Penulis  dengan  mendasarkan  pendapat M  S  Branson  (1998)  dan  Quigley, Buchanan & Bahmueller (1991)
membedakan  tiga  kompetensi  dalam PKn yakni Civic  Knowledge, Civic  Skill dan Civic  Virtue. Dalam  konteks  materi Pancasila, civic knowledge adalah pengetahuan  kewarganegaraan  yakni pengetahuan  atas  Pancasila  pandangan hidup  bangsa,  ideologi  kebangsaan,  dan dasar  negara  serta  isi yang terkandung dalam  sila-sila  Pancasila. Civic  skill meliputi  ketrampilan  intelektual  yang sesungguhnya  sesuatu  yang inseparable (M  S  Branson,  1998)  atau  tidak  dapat dipisahkan  dari kontennya (content knowledge) dan ketrampilan berpartisipasi.  Ketrampilan  intelektual ini  meliputi  kemampuan  menjelaskan, menganalisis  dan  berfikir  kritis  atas Pancasila. Kemampuan berpartisipasi ini misalnya  kemampuan  peserta  didik untuk menyuarakan pentingnya Pancasila  pada  masyarakat  luas  dan
upaya  mempertahankannya. Civic  virtue meliputi civic  commitment, dan civic dispotition.  Civic  commitment adalah dengan menerima Pancasila, berkomitmen terhadap Pancasila, loyalitas terhadap Pancasila,
menghormati dan menghargai  Pancasila.
Sedangkan civic dispotition adalah nilai-
nilai dasar yang bersumber dari Pancasila  yang  diharapkan  dimiliki  oleh peserta  didik  yakni  religius,  manusiawi, nasionalis, dernokratis dan adil.
Materi Pancasila dalam hubungannya dengan dimensi kompetensi  dalam  PKn  tersebut  dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut;
Materi Pancasila dalam dimensi PKn Dimensi PKn Penjabaran Isi Civic Knowledge Content Knowledge Pancasila dalam PKn Pengetahuan atas pancasila pandangan hidup bangsa,  ideology kebangsaan  dan dasar Negara pengetahuan atas isi sila-sila Pancasila Civic Skill Intellectual skill Kemampuan menjelaskan, menganalisis dan berfikir kritis atas Pancasila Partisipation skill Kemampuan mempertahankan
pancasila Civic Virtue Civic commitment Kemampuan, loyalitas, bersikap  positif, menghormati dan  menghargai Pancasila Civic dispotition Sikap religius, manusiawi, nasionalis, demokratis  dan adil
Pilar  yang  kedua  yakni  UUD NRI  1945  pada  dasarnya  merupakan dimensi  yuridis  Pancasila  dasar  negara. UUD  1945  (pasal-pasal)  merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur Pancasila  sebagaimana  termuat  dalam Bagian  Pembukaan.  Pesan  yang  hendak disampaikan  melalui  materi  UUD  1945 adalah  agar  warga  negara  memiliki pengetahuan  atas  UUD  1945,  bersikap positif terhadap UUD 1945 dan selanjutnya  berperilaku  konstitusional atau  menjadi  warga  negara  yang
"konstitusionalis" (istilah dari SBY).
Menempatkan UUD 1945 sebagai bagian dari materi PKn menjadikan  PKn  sebagai  pendidikan kesadaran  berkonstitusi.  Pesan atau  misi tersebut  sebenarnya  termuat  pula  dalam Standar Isi PKn sekolah bahwa
"konstitusi  Negara  Republik  Indonesia
perlu ditanamkan kepada seluruh komponen  bangsa  Indonesia,  khususnya generasi muda sebagai generasi penerus"
(Permendiknas  No.  22  Tahun 2006).  Persoalan  yang  muncul  adalah bilamana  tafsiran-tafsiran  yuridis  yang diberikan melalui pasal-pasal UUD 1945 dipandang  bertentangan  dengan  nilai- nilai fundamental Pancasila. Para pelaku praksis  pendidikan  (guru  dan  dosen PKn) kemungkinan akan kesulitan dalam menjelaskan  perbedaan-perbedaan  yang muncul.
Pilar ketiga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) juga lebih merupakan  pesan  kebangsaan  yakni komitmen  seluruh  warga  bangsa  untuk tetap  mempertahakan  dan  melestarikan bentuk  negara  kesatuan  dan  bentuk pemerintahan  republik.  Berkomitmen terhadap  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagai  tipe nation  state,
sekaligus pula menanamkan ide nasionalisme, karena nasionalisme merupakan  dasar  pembentukan  dari negara  nasional  modern  (Saafroedin Bahar,  1996).  Negara  bangsa  modern secara moral dan politis dijustifikasi oleh konsep nasionalisme
(Mark
Juergensmeyer,  1998).  Tantangan  atas ide nasionalisme di Indonesia selain dari paham  individualisme  liberalisme  juga bisa muncul dari gerakan etnonasionalisme dan keagamaan
transnasional.  Pancasila,  jika  merujuk pada gagasan awal Ir. Soekarno sebenarnya merupakan ideologi nasionalisme.
Pilar  keempat  prinsip  Bhineka Tunggal  Ika  dapat  dipandang  sebagai pilihan strategi dalam rangka mengintegrasikan  bangsa  yang  plural. Sebagai  suatu  nation  state  yang  plural,
pembangunan integrasi penting dilakukan. Integrasi menjadi tugas pokok  dari  sebuah nation  state. Bahkan dapat  dikatakan  persoalan  integrasi bangsa  hanya  ada  dalam  format  negara- bangsa  (nation  state).  Pertanyaannya adalah  mengapa  negara-negara  baru seperti  Indonesia  memerlukan  integrasi nasional  setelah  lepas  dari  penjajahan. Pertama, karena  pemerintah  kolonial tidak pernah memikirkan tentang perlunya kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat jajahan,  tetapi  lebih  pada  penciptaan kesetiaan kelompok -kelompok
masyarakat  terhadap  penguasa  kolonial.
Kedua, unsur-unsur awal yang membentuk negara-bangsa adalah kesatuan-kesatuan  lokal  yang  bersifat primordial.  Integrasi  diperlukan  untuk menciptakan  kesetiaan  baru  terhadap identitas - identitas baru yang mengiringi terbentuknya negara.
Ada dua strategi kebijakan integrasi,  yakni  "policy  assimilasionis" dan  policy  bhineka  tunggal  ika"  (Myron Wiener  dalam  Yahya  Muhaimin  dan Collin  Me  Andrew,  1982).  Strategi pertama  dengan  cara  penghapusan  sifat- sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan  nasional.  Strategi  kedua, dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan  lokal.  Bhineka  Tunggal  Ika mencerminkan deskriptive (menggambarkan  sekaligus  mengakui keadaan obyektif bangsa yang beragam/berbhineka) dan mencerminkan preskriptive ( menginginkan
terwujudnya  kesatuan  sebagai  formulasi subyektif).  Jadi,  meskipun  berbeda-beda (obyektif) tetapi hendaknya  tetap  satu jua (subyektif).
Tuntutan  menciptakan  integrasi nasional  dengan  semboyan  Bhinneka Tunggal Ika tetaplah menghadapi problem  yang  pelik  bagi  nation-state Indonesia.  Sebab  suatu  nation  state sebagaimana  dikatakan  Clifford  Geertz (Yahya  Muhaimin  dan  Collin  Me Andrew, 1982) memiliki dua jenis motif yang  kuat  dan  saling  mempengaruhi, berbeda  satu  sama  lain,  dan  seringkali bertentangan,  yakni  pertama,  usaha mencari  identitas  (kepribadian)  sebagai sesuatu  yang  penting  untuk  "menjadi seseorang  di  dunia"  dan  dua,  kehendak untuk  menciptakan  suatu  negara  yang efisien  dan  dinamis.  Motif  pertama, berkaitan  dengan  tuntutan  identitas- identitas  lokal  dan  primordial  agar diakui  sebagai  identitas  dalam  sebuah negara  bangsa,  sedang  motif  kedua keinginan  membentuk  negara  bangsa yang mengatasi identitas-identitas tersebut.  Kedua  motif  ini  menciptakan dilema bagi upaya pembangunan integrasi.  Apalagi  ketika  sebuah  bangsa sudah dalam taraf pembangunan dimana ketidakadilan  mulai  dirasakan  oleh sebagian  warga  bangsa.  Sulit  kiranya merasa "satu jua" ketika yang ada adalah
perlakuan tidak adil, yang satu makmur, yang satu semakin miskin.
Pada akhirnya, dapat dikatakan 4 pilar  kebangsaan  berupaya  membawa pesan  kebangsaan,  semangat  bagaimana tetap mempertahankan Indonesia sebagai suatu negara kebangsaan modem.
Semangat  kebangsaan  kiranya  masih relevan  dalam  pergulatannya  dengan gejala  global  sekarang  ini.  Hanya  saja, sebagaimana  pernah  dingatkan  oleh  Ir. Soekarno  bahwa  kebangsaan  Indonesia haruslah  yang  hidup  dalam  dalam taman-sarinya internasionalisme.

## Daftar Pustaka
Adian  Husaini.  2005. Wajah  Peradaban Barat.  Dari  Hegemoni  Kristen  ke Dominasi  Sekuler  Liberal. Jakarta:
Gema Insani Press.
Alberta  Schools.  2005. The  Hearth  of  the Matter:  Character  and  Citizenship Education in Alberta Schools. Canada:
Albert
Alvin Toffler. 1980. The Third Wave. USA:

## Bantam Books
Asaad  Said  AH.  2009. Negara  Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama. Jakarta: LP3S.
Bahmueller  and  Patrick.  1999. Principles and  Practices  of  Education  for
Democratic  Citizenship. Bloominton.

## EMC
Cogan,  J  &  Derricott,  Ray.  (Eds).  1998. Citizenship  Education  For  21  st Century;  Setting  the  Contex. London: Kogan Page
Cogan,  J.J.   dan Derricott,R.   (Ed). 1998. Citizenship for    the    21 st Century:    An International Perspective on
Education, London: Kogan Page.
Cogan,  JJ.  1999. Developing  the  Civic Society : The Role Of Civic Education.
Bandung: CICED.
Daniel  Sukemi.  2007.  "Pancasila  sebagai Djati  Diri  Bangsa"  Proseding  Hasil Sarasehan  Hari  pendidikan  Nasional 2007,  tanggal  10  Nopember  2007  di Yogyakarta.
David  Kerr.  1999. Citizenship  Education  : An Internasional Comparison. London :  NFER  Derek  Heater,.  2004. A  Brief History  of  Citizenship. New  York: New York University
Eka  Darmaputra.1997. Pancasila  antara Identitas  dan  Modernitas.  Tinjauan Etis  dan  Budaya. Edisi  ke-6.  Jakarta: Gunung Agung
Freddy  K  Kalidjernih,  2009. Puspa  Ragam Konsep  dan  Isu  Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press
Freddy  K  Kalidjernih,  2010. Puspa  Ragam Konsep  dan  Isu  Kewarganegaraan
Edisi  II.  Bandung: Widya  Aksara Press
HAR  Tilaar.2007. Mengindonesia.  Etnisitas dan  Identitas  Bangsa  Indonesia  . Jakarta: Rineka Cipta.
Herimanto  dan  Winarno.2008. Ilmu  Sosial
Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara
John  Naisbitt,  &  Patricia.  Aburdance.  1991.
Megatrends  2000  New  Directions  for Tommorow. New  York: William
Morrow & Coy
Kenichi  Ohmae.  1996. The  End  of  Nation State. The Rise of Regional Economies.
New York: Simon and Schuster Inc.,
Koentjaraningrat.  1990. Pengantar  Ilmu Antroplogi. Jakarta: Rineka Cipta
Macionis and Plummer. 2005. Sociology : A
Global Introduction. New York: Prentice Hall Malcom Waters. 1995. Globalization.
London: Routledge
Margaret Stimmann Branson, . 1998. Role of Civic  Education,  A  Forthcoming Education  Policy  Task  Force  Position Paper from the Communitarian Network
Mark  Juergensmeyer.  1998. Menentang
Negara  Sekuler. Pent:  Noorhaidi. Jakarta: Mizan
Michael  Merry.  2009. Patriotism,  History and  the  Legitimate  Aims  of  American Education in EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY, VOLUME  41  NUMBER  4  AUGUST 2009 Poppy  S  Winanti. Globalisasi  dan  Negara Bangsa : Kompetesi Perspektif
Globalis  dan  Skepstis  dalam  Studi Hubungan  Internasional dalam  Jurnal Ketahanan  Nasional  No  VII,  April 2002 Pranarka.1985. Sejarah Pemikiran Pancasila. Jakarta: CSIS Pusat  Kurikulum  .  2007. Naskah  Akademik Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Depdiknas:  Badan
Penelitian  dan  Pengembangan,  Pusat Kurikulum
Quigley & Bahmuller, CF. 1991. Civitas : A Framework  for  Civic  Education.

## CICIVED
Quigley,  C.  N.,  Buchanan,  Jr  &  J.  H., Bahmueller,  C.  F.  1991. Civitas  :  A
Framework  for  Civic  Education.
Calabasas : Center for Civic Education
Saafroedin  Bahar.  1996. Masalah  Etnisitas dan Ketahanan Nasional dalam Sumbangan  Ilmu  Sosial  Terhadap Ketahanan Nasional. Yogyakarta: UGM Press
Samuel  P  Huntington.  1996. The  Clash  of
Civilizations  and  the  Remaking  of World  Order. London:  Simon  & Schuster
Sapriya,  2010. Membangun  Body  Of Knowledge PKn sebagai Disiplin Ilmu Terintegrasi bahan Proceeding Seminar  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  dalam  Membangun Karakter Bangsa. Bandung : Lab Prodi
PKn UPI
Udin S Winatapura. 2001. Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana" sistematik pendidikan demokrasi. Disertasi.  Bandung  :  PPS UPI
Udin  S  Winatapura.  2005. Pendidikan Kewarganegaraan suatu bidang kajian Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan  Demokrasi  yang  bersifat Multifacet. Tinjauan Filosofis Pedagogis. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pendidikan Kewarganegaraan  1  Oktober  2005  di UNNES Semarang Will  Kymlicka.  2001. Politics  in  the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship.
Oxford: Oxford University Press.
William  Galston.  1989. Civic  Education  in The  Liberal  State dalam  Nancy  L Rosenblum  ed. Liberal and  The Morality  Life.  Cambridge  Mass,  and London: Harvard University Winarno. 2009. Kewarganegaraan Indonesia  dari  Sosiologis  Menuju
Yuridis. Bandung: Alfabeta
Winarno.2011. Implementasi Pancasila melalui PKn sebagai Upaya Mengembangkan Jatidiri Bangsa.
Disertasi PKn UPI. Tidak diterbitkan
Yahya  Muhaimin,  &  Collin  Me  Andrews (Peny)  (1982). Masalah  Masalah Pembangunan  Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Yan  Weng  Leung  &  Murray  Print.  2002.
Nationalistic  Education  as  the  Focus
for Civics and Citizenship Education : The  Case  of  Hong  Kong in Asia Pacific  Education  Review  2002.,  Vol. 3, No. 2, 197-209
Sumber internet dan dokumen formal:
www.wikipedia.or.id www.youthfluence.com
Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional
Permendiknas  No.  22  tahun  2006  tentang Stantar Isi
Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional di  IKIP  PGRI  Madiun,  tanggal  7
Januari  2012  Dosen  Prodi  PKn  FKIP UNS,
koresp winarno_uns@yahoo.co.id