Hidayat, Komaruddin. Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998. http://regional.kompas.com/read/2012/08/23/11242555/Ma hfud.MD.Indonesia.Alami.Kemerosotan.Moral Koesoema A., Doni, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidika Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo, 2007. Munawar, Budhy. Islam Pluralis. Jakarta: Paramadina, 2001. Mustakim, Bagus. Pendidikan Karakter, Membangun Delapan Karakter Emas Menuju Indonesia Bermartabat. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
Nasr, Seyyed Hossein. Islam and the Plight of Modem Man. ABC International Group: Inc, 2001.
--------. The Qur’an as the Foundation of Islamic Spirituality, dalam Seyyed Hossein Nasr, (ed.), Islamic Spirituality. New York:
Crossroad.
--------. Pengantar dalam Thabathaba’i , Islam Syiah. Jakarta: Graffiti Peers, 1989.
--------. (ed.). Living Sufism. London: Mandala Books, 1980.
--------, (ed). Islamic Spirituality. New York: SCM Press. Ltd.,
1991.
Petunjuk  Teknis Pendidikan Karakter (PUDNI), (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)
Rukmana, Aan. Seyyed Hossein Nasr, Penjaga Taman Spiritual Islam. Jakarta: Dian Rakyat, 2013.
Syah, Omar Ali. Sufism as Therapy. Paris: Tract us Books, 1995. Thouless, Robert H. An Introduction to the Psychology of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.

## NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Miksan Ansori 

## Abstract
Human Rights in education has a strong urgency since education is the main tool for next generation. The implementation of human rights values in education depends very much upon the understanding of human rights by the individuals involved in education.  This paper discusses human rights in a variety of perspectives, as well as the values of human rights educational principles and objectives in Indonesia. The existence of human rights in our national educational goal is of course a relief, because with the enforcement of human rights values in our educational objectives, the nature and existence as humans will also be appreciated.
Key Words : Human Rights, Education
صخلم نإ قوقلح ناسنلإا ةيهمأ ،ةيربك ارظن نوكل ميلعتلا ةليسو ةيساسأ في ةعانص ليلجا لبقتسلما بعشلل . فقوتيو نامض ةماقإ قوقح ناسنلإا ىلع ىدم مهف دارفلأا نيذلا مهمته رومأ ميلعتلا . لوانتيو اذه ثحبلا ثيدلحا نع قوقح ناسنلإا نم روظنم ميهافلما ،ةفلتخلما كلذكو ثدحتي نع ميق قوقح ناسنلإا في ئدابم ةيلمع فادهأو  STIT Muhammadiyah Ngawi, email: ikhsan_aero@yahoo.co.id
Didaktika Religia Volume 4, No. 1 Tahun 2016
ميلعتلا ايسينودنإب . انرسيو نوك ميق قوقح ناسنلإا ادجاوتم في فادهأ انميلعت ،نيطولا ثيح بتتري ىلع كلذ ماترحا نايك ناسنلإا اهيف . حاتفم تاملكلا : قوقح ،ناسنلإا ميلعتلا

## Abstrak
HAM (Hak Asasi Manusia) dalam pendidikan memiliki urgensi kuat mengingat pendidikan merupakan alat utama pencetak generasi penerus bangsa. Jaminan penegakan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikam sangatlah tergantung dari adanya pemahaman tentang HAM oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya. Tulisan ini membahas tentang HAM dalam berbagai perspektif, serta Nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan di Indonesia. Keberadaan nilai HAM dalam tujuan pendidikan nasional kita tentu saja cukup melegakan, sebab dengan adanya nilai penegakan atas HAM dalam tujuan pendidikan kita, maka hakikat dan eksistensinya sebagai manusia akan ikut dihargai.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan.

## Pendahuluan
Membicarakan  Hak Asasi Manusia (HAM) 1 berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Keberadaan HAM
1 Secara Etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, dan manusia. Kata ‘hak’ diambil dari kata haqqo, yahiqqu, haqqan, artinya benar, pasti, yakin, wajib. Maka, berdasarkan kata tersebut, haqq dapat berarti kewajiban atau kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata ‘asasi’ bersal dari kata assa,  yaussu, assasan, yang berarti membagun, mendirikan, meletakkan, dasar, asas. Dengan begitu, asas dapat berarti sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Munir Ba’al Bahi al Mawarid; A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-Fikri,tt), 798.

## ميلعتلا ايسينودنإب . انرسيو نوك ميق قوقح ناسنلإا
ادجاوتم في فادهأ انميلعت ،نيطولا ثيح بتتري ىلع كلذ ماترحا نايك ناسنلإا اهيف . حاتفم تاملكلا : قوقح ،ناسنلإا ميلعتلا

## Abstrak
HAM (Hak Asasi Manusia) dalam pendidikan memiliki urgensi kuat mengingat pendidikan merupakan alat utama pencetak generasi penerus bangsa. Jaminan penegakan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikam sangatlah tergantung dari adanya pemahaman tentang HAM oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya. Tulisan ini membahas tentang HAM dalam berbagai perspektif, serta Nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan di Indonesia. Keberadaan nilai HAM dalam tujuan pendidikan nasional kita tentu saja cukup melegakan, sebab dengan adanya nilai penegakan atas HAM dalam tujuan pendidikan kita, maka hakikat dan eksistensinya sebagai manusia akan ikut dihargai.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan.

## Pendahuluan
Membicarakan  Hak Asasi Manusia (HAM) 1 berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Keberadaan HAM
1 Secara Etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, dan manusia. Kata ‘hak’ diambil dari kata haqqo, yahiqqu, haqqan, artinya benar, pasti, yakin, wajib. Maka, berdasarkan kata tersebut, haqq dapat berarti kewajiban atau kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata ‘asasi’ bersal dari kata assa,  yaussu, assasan, yang berarti membagun, mendirikan, meletakkan, dasar, asas. Dengan begitu, asas dapat berarti sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Munir Ba’al Bahi al Mawarid; A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-Fikri,tt), 798.
bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 2
Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa  sudah selayaknya mendapatkan apresiasi yang positif dalam sendi-sendi kehidupan. 3
Dalam sejarahnya, upaya manusia menghapuskan tindakan-tindakan yang melanggar  HAM dalam berbagai bidang (baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya) adalah dengan memberikan peraturan- peraturan dalam kehidupan manusia. Hal itu dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini, yaitu:
a. Di Inggris, pada abad ke-17 dalam angka membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, warga Inggris merumuskan Petition  of  Rights, Hobeas Corpus Act, dan Bill of Rights. 4
b. Dalam upaya menghapuskan tindakan sewenang-wenang penjajah (Inggris), Amerika mendeklarasikan kemerdekaan atau lebih dikenal dengan Declaration of Indepience. Hal serupa juga dilakukan Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. 5
2 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 121.
3 Namun lebih penting lagi, bahwa dewasa ini HAM telah menjadi objek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring perkembangan wajah dan tuntutan dari manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya. Karena itu juga, semua pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan agar pemahaman utuh tentang HAM dapat diperoleh.
4 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia  Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 46.
5 Abdul  Hakim G. Nusantara, www.nulatic_AHGN.blogspot.com/Penerapan_ Hukum_Internatio nal/ff/ea . Diakses pada tanggal  9 Mei 2010.
c. Dalam Islam, upaya menjamin penegakan hak setiap elemen warga Madinah pada zaman Rasulullah juga diwujudkan dalam perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. 6
d. Puncak upaya manusia dalam menjamin penegakan HAM diwujudkan dengan Universal  Declaration of Human Rights pada tahun 1948 (pasca Perang Dunia II). 7
Berbagai dokumen tersebut dibetuk sebagai upaya agar hak-hak manusia yang fundamental dapat terjamin untuk tetap ditegakkan.  Oleh karenanya, jaminan penegakan  HAM dalam segala bidang harus diupayakan termasuk di dalamnya adalah penegakan HAM dalam pendidikan.
Pentingnya penegakan HAM dalam pendidikan memiliki urgensi kuat mengingat pendidikan merupakan alat utama pencetak generasi penerus bangsa. Apabila HAM tidak memiliki jaminan untuk ditegakkan dalam dunia pendidikan, maka proses pendidikan kita akan menghasilkan generasi- generasi yang dilecehkan eksistensinya dan hakikat dirinya sebagai manusia dan kemungkinan besar akan melahirkan generasi-generasi yang tidak menghormati martabat kemanusiaan sebagai salah satu unsur penting adanya perdamaian di  dunia. Mengutip pernyataan H.A.R. Tilaar, salah satu pakar pendidikan Indonesia yang  dalam bukunya Dimensi-Dimensi HAM dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia, menyatakan bahwa:
Untuk meningkatkan kesadaran, pengakuan, penghargaan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia  dalam kehidupan nyata sehari-hari individu dan masyarkat Indonesia dalam jangka waktu panjang, salah satu langkah awal yang
6 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 254-255.
7 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia ., 54-56.
c. Dalam Islam, upaya menjamin penegakan hak setiap elemen warga Madinah pada zaman Rasulullah juga diwujudkan dalam perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. 6
d. Puncak upaya manusia dalam menjamin penegakan HAM diwujudkan dengan Universal  Declaration of Human Rights pada tahun 1948 (pasca Perang Dunia II). 7
Berbagai dokumen tersebut dibetuk sebagai upaya agar hak-hak manusia yang fundamental dapat terjamin untuk tetap ditegakkan.  Oleh karenanya, jaminan penegakan  HAM dalam segala bidang harus diupayakan termasuk di dalamnya adalah penegakan HAM dalam pendidikan.
Pentingnya penegakan HAM dalam pendidikan memiliki urgensi kuat mengingat pendidikan merupakan alat utama pencetak generasi penerus bangsa. Apabila HAM tidak memiliki jaminan untuk ditegakkan dalam dunia pendidikan, maka proses pendidikan kita akan menghasilkan generasi- generasi yang dilecehkan eksistensinya dan hakikat dirinya sebagai manusia dan kemungkinan besar akan melahirkan generasi-generasi yang tidak menghormati martabat kemanusiaan sebagai salah satu unsur penting adanya perdamaian di  dunia. Mengutip pernyataan H.A.R. Tilaar, salah satu pakar pendidikan Indonesia yang  dalam bukunya Dimensi-Dimensi HAM dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia, menyatakan bahwa:
Untuk meningkatkan kesadaran, pengakuan, penghargaan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia  dalam kehidupan nyata sehari-hari individu dan masyarkat Indonesia dalam jangka waktu panjang, salah satu langkah awal yang
6 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 254-255. 7 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia ., 54-56.
dipandang perlu untuk dilakukan adalah menelaah sejauh mana dimensi-dimensi HAM diadopsi, diintregasikan dan direalisasikan dalam sistem pendidikan nasional kita. 8
Selain menyatakan pentingnya HAM ditegakkan dalam sistem pendidikan nasional, pernyataan di  atas juga mengungkap bahwa dengan ditegakkannya nilai-nilai  HAM dalam pendidikan, maka secara langsung akan dapat meningkatkan penghargaan individu-individu dan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai salah satu sektor penting yang menentukan keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia, maka jaminan penegakan  nilai-nilai  HAM dalam dunia pendidikan sangat tergantung dari adanya pemahaman tentang HAM oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya. Persoalan HAM memang tidak hanya menyangkut sektor pendidikan semata, akan tetapi mengingat pentingnya sektor ini dalam keberlangsungan sebuah negara  dan masa depannya, maka penegakan HAM dalam ranah pendidikan harus diprioritaskan oleh siapapun.
Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 disebutkan definisi HAM sebagai berikut:
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang  harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
8 H.A.R Tilaar, et al., Dimensi-Dimensi HAM Dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2001), 2.
hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan dan harkat martabat  manusia. 9
HAM  merupakan sesuatu yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, HAM merupakan sesuatu yang wajib dimengerti untuk ditegakkan dan dijamin keberadaannya dalam segala aspek termasuk dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Apabila hak tersebut diabaikan, maka hakikat dan eksistensinya sebagai manusia akan luntur. Lebih jauh lagi,  apabila melihat dalam pendidikan  yang menjadi subjek sekaligus objeknya adalah manusia itu sendiri. 10 Akan menjadi sebuah pertanyaan besar jika jaminan HAM tidak ditegakkan dalam wilayah pendidikan. Sebab hal itu berdampak pada lemahnya posisi manusia sebagai subjek  sekaligus obyak pendidikan yang hakikat dan eksistensinya sebagai manusia masih diragukan.
Pentingnya keberadan nilai-nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional dilandasai bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, prinsip merupakan titik tolak yang dijadikan pijakan penting dalam segala kegiatan pendidikan. Apabila prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak memiliki nilai-nilai penegakan HAM,  maka akan mengancam dasar penye- lenggaraan kegiatan pendidikan yang rawan akan pelecehan hak asasi manusia. Selain itu,  tujuan pendidikan yang memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan kita, jika tujuan pendidikan tidak memiliki nilai-
9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . (Jogja: Pustaka Pelajar, 2000), 3.
10 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi aksara 2003), 43.
hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan dan harkat martabat  manusia. 9
HAM  merupakan sesuatu yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, HAM merupakan sesuatu yang wajib dimengerti untuk ditegakkan dan dijamin keberadaannya dalam segala aspek termasuk dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Apabila hak tersebut diabaikan, maka hakikat dan eksistensinya sebagai manusia akan luntur. Lebih jauh lagi,  apabila melihat dalam pendidikan  yang menjadi subjek sekaligus objeknya adalah manusia itu sendiri. 10 Akan menjadi sebuah pertanyaan besar jika jaminan HAM tidak ditegakkan dalam wilayah pendidikan. Sebab hal itu berdampak pada lemahnya posisi manusia sebagai subjek  sekaligus obyak pendidikan yang hakikat dan eksistensinya sebagai manusia masih diragukan.
Pentingnya keberadan nilai-nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional dilandasai bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan, prinsip merupakan titik tolak yang dijadikan pijakan penting dalam segala kegiatan pendidikan. Apabila prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak memiliki nilai-nilai penegakan HAM,  maka akan mengancam dasar penye- lenggaraan kegiatan pendidikan yang rawan akan pelecehan hak asasi manusia. Selain itu,  tujuan pendidikan yang memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan kita, jika tujuan pendidikan tidak memiliki nilai-
9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . (Jogja: Pustaka Pelajar, 2000), 3.
10 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi aksara 2003), 43.
nilai penegakan atas hak asasi manusia, maka sangat dikhawatirkan pendidikan akan mencetak manusia-manusia yang lemah penghormatannya atas nilai-nilai kemanusiaan, sehingga eksistensi manusia akan jauh dari sikap yang bermartabat dan berperadaban.
Tulisan ini selanjutnya akan mencoba menjelaskan pengertian HAM dalam berbagai perspektif,  serta Nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan di Indonesia.

## Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ( fundamental  rights ) artinya hak yang bersifat mendasar ( grounded ) dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis, sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. 11
Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya,  di samping keabsahannya terjaga  dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh- sungguh dimengerti, dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.  Adanya hak pada seseorang berarti dia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka baginya untuk diperlakukan sesuai keistimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban pada seseorang, berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada diri orang lain. 12
Para ahli memberikan berbagai macam definisi mengenai HAM. Akan tetapi keragaman definisi tersebut tidak
11 Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Sruktural (Jakarta: LP3EES, 1984), 14.
12 Ibid., 15.
membuat definisi tentang HAM menjadi samar. Keragaman tersebut justru membuat pengertian tentang HAM menjadi semakin menunjukkan banyaknya perhatian terkait hak dasar manusia ini.
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations, sebagai mana dikutip  Dadang  Wahidin, “hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai mana manusia”. 13
Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah tonggak utama manusia yang sudah melekat dalam dirinya dan merupakan jaminan  atas dirinya untuk dapat hudup sebagaimana layaknya manusia. Sebab apabila tidak ada hak tersebut,  maka hilang pula eksistensinya sebagai manusia.
Definisi HAM yang serupa  juga diungkapkan Kaelan yang mengatakan bahwa “HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya”. 14 Senada dengan pengertian diatas, John Locke, salah satu ilmuwan Inggris yang cukup masyhur, juga mengungkapkan sebuah definisi tentang hak  asasi  manusia. Definisi tersebut diterjemahkan oleh A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dalam bukunya Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, yaitu:
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka
13 Dadang Wahidin, “Pengertian-Pengertian Hak Asasi Manusia ”, http://ucupneptune.blogspot. com/2008/01/  . Diakses pada tanggal 21 Mei 2010.
14 Kaelan, Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Demokrasi Indonesia (Jakarta: Media Nusantara, 2000), 67.
membuat definisi tentang HAM menjadi samar. Keragaman tersebut justru membuat pengertian tentang HAM menjadi semakin menunjukkan banyaknya perhatian terkait hak dasar manusia ini.
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations, sebagai mana dikutip  Dadang  Wahidin, “hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai mana manusia”. 13
Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah tonggak utama manusia yang sudah melekat dalam dirinya dan merupakan jaminan  atas dirinya untuk dapat hudup sebagaimana layaknya manusia.
Sebab apabila tidak ada hak tersebut,  maka hilang pula eksistensinya sebagai manusia.
Definisi HAM yang serupa  juga diungkapkan Kaelan yang mengatakan bahwa “HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya”. 14 Senada dengan pengertian diatas, John Locke, salah satu ilmuwan Inggris yang cukup masyhur, juga mengungkapkan sebuah definisi tentang hak  asasi  manusia. Definisi tersebut diterjemahkan oleh A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dalam bukunya Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, yaitu:
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka
13 Dadang Wahidin, “Pengertian-Pengertian Hak Asasi Manusia ”, http://ucupneptune.blogspot. com/2008/01/  . Diakses pada tanggal 21 Mei 2010.
14 Kaelan, Hak Asasi Manusia Dalam Bingkai Demokrasi Indonesia (Jakarta: Media Nusantara, 2000), 67.
tidak  ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.  Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan tertentu. 15
Dalam salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia, HAM juga sudah memiliki landasan hukum tersendiri untuk ditegakkan, yaitu pada undang-undang nomor 39 tahun 1999. Undang-Undang ini sebagai wujud pelaksanaan ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM mengungkapkan bahwa:
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 16
Sementara itu PBB merangkum berbagai nilai dan orientasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai konsensus dunia setelah mengalami perang dunia ke-2, yang menelurkan pengakuan prinsip kebebasan  perseorangan, kekuasaan hukum dan demokrasi sebagaimana diformalisasikan dalam mukadimah Atlantic  Charter 1945 . Terlepas dari hal tersebut,  yang mendasar dipahami bahwa meskipun kualitas lokal kesejahteraan manusia memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, namun secara substansial
15 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006),252.
16 Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jogja: Pustaka Pelajar,2000),3.
manusia membutuhkan keselarasan dan keserasian hidup yang berbekal pada pengakuan dimensi kemanusiaan secara objektif. 17
Keberadaan UDHR sebagai konsensus dunia juga menempatkannya menjadi rujukan paling baku dalam menelaah permasalahan HAM. Hal itu dikarenakan posisi UDHR sebagai puncak konseptualisasi manusia yang menginginkan eksistensinya dihormati dan ditegakkan. Selain itu, UDHR juga merangkum bermacam-macam pemikiran dan pengalaman penegakan HAM dari berbagai penjuru dunia. Selengkapnya, seperti yang diungkapkan Majda el-Muhtaj dalam bukunya Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, bahwa:
Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku adalah UDHR/DUHAM. Ini wajar dan merupakan keharusan karena UDHR  merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM. 18
Strategisnya posisi UDHR tersebut, menempatkan muatan-muatan yang ada dalam setiap pasalnya yang juga dapat dikatakan sebagai nilai-nilai universal HAM. Dalam UDHR  terdapat 30 pasal yang menyatakan berbagai macam penghormatan atas hak kodrati yang melekat pada eksistensi kemanusiaan.

## HAM Perspektif Islam
Islam adalah agama universal  yang mengajarkan keadilan bagi umatnya tanpa pandang bulu.  Oleh karena itu, Islam juga disebut agama kemanusiaan.  Selain itu, Islam juga sebagai agama yang sangat memuliakan manusia dengan
17 Muhtaj, Hak Asasi manusia.,54.
18 Ibid., 54-55.
manusia membutuhkan keselarasan dan keserasian hidup yang berbekal pada pengakuan dimensi kemanusiaan secara objektif. 17
Keberadaan UDHR sebagai konsensus dunia juga menempatkannya menjadi rujukan paling baku dalam menelaah permasalahan HAM. Hal itu dikarenakan posisi UDHR sebagai puncak konseptualisasi manusia yang menginginkan eksistensinya dihormati dan ditegakkan. Selain itu, UDHR juga merangkum bermacam-macam pemikiran dan pengalaman penegakan HAM dari berbagai penjuru dunia.
Selengkapnya, seperti yang diungkapkan Majda el-Muhtaj dalam bukunya Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, bahwa:
Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku adalah UDHR/DUHAM. Ini wajar dan merupakan keharusan karena UDHR  merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM. 18
Strategisnya posisi UDHR tersebut, menempatkan muatan-muatan yang ada dalam setiap pasalnya yang juga dapat dikatakan sebagai nilai-nilai universal HAM. Dalam UDHR  terdapat 30 pasal yang menyatakan berbagai macam penghormatan atas hak kodrati yang melekat pada eksistensi kemanusiaan.

## HAM Perspektif Islam
Islam adalah agama universal  yang mengajarkan keadilan bagi umatnya tanpa pandang bulu.  Oleh karena itu,
Islam juga disebut agama kemanusiaan.  Selain itu, Islam juga sebagai agama yang sangat memuliakan manusia dengan
17 Muhtaj, Hak Asasi manusia.,54.
18 Ibid., 54-55.
menempatkannya pada posisi yang harus dihormati eksisitensinya. Tingginya penghormatan terhadap manusia ini tercermin  pada sumber norma Islam,  yaitu  al-Quran,  yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. 19 Berdasar dari pandangan tersebut, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM  dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya.
Wacana  penegakan HAM bukanlah sesuatu yang  baru dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan para ahli mengatakan bahwa wacana penegakan HAM dalam Islam jauh lebih awal muncul dibandingkan dengan konsep HAM di  dunia  Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abdul A’la al-Maududi 20 dan Nurcholish Madjid. 21
Menurut A. Ubaedillah  dan Abdul Rozak, dalam bukunya Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadits. Mereka juga mengatakan bahwa:
Tonggak sejarah Islam sebagai agama yang memiliki komitmen sangat tinggi pada HAM secara universal dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah yang berintikan dua prinsip utama, yakni semua pemeluk Islam adalah satu umat walau berbeda suku, kedua, hubungan muslim-non muslim didasarkan pada prinsip:
19 QS. At-Tiin (95):4.
20 Ubaedillah, Demokrasi, Hak Asasi., 287
21 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 2003), 86.
1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membantu yang teraniyaya
4. Saling menasehati
5. Menghormati kebebasan beragama. 22
Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah pada kemudian hari menjadi semangat bangsa-bangsa  Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membentuk pernyataan serupa dalam konteks berbangsa dan bernegara di era modern. Wujud dari pernyataan itu terealisasi dalam sebuah deklarasi HAM Islam yang diberi nama Deklarasi Kairo. Deklarasi ini diakui merupakan konsepsi HAM menurut pandangan Islam yang merangkum nilai-nilai HAM yang diakomodasikan dengan ajaran normatif Islam. 23
Deklarasi HAM versi Islam ini memuat 15 pasal yang kesemuanya disesuaikan dengan sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur’an. Diantara 15 pasal tersebut yaitu:
1. Hak persamaan dan kebebasan (pasal 19 ayat a, b, c, d, dan
e), bersesuaian dengan surat an-Nisa’ ayat 58 24 yang berbunyi:
22 Ubaedillah, Demokrasi, Hak Asasi., 254-255.
23 Deklarasi HAM yang diadopsi dari ajaran Islam ini ditetapkan di Kairo pada tanggal 19 September 1981 yang kemudian disebut dengan Deklarasi Kairo. Abd. Rahan Assegaf, Pendidikan Anti Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep, 182.
24 Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” .QS. an-Nisa’ (58).

## 1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membantu yang teraniyaya
4. Saling menasehati
5. Menghormati kebebasan beragama.
22
Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah pada kemudian hari menjadi semangat bangsa-bangsa  Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membentuk pernyataan serupa dalam konteks berbangsa dan bernegara di era modern. Wujud dari pernyataan itu terealisasi dalam sebuah deklarasi HAM Islam yang diberi nama Deklarasi Kairo. Deklarasi ini diakui merupakan konsepsi HAM menurut pandangan Islam yang merangkum nilai-nilai HAM yang diakomodasikan dengan ajaran normatif Islam. 23
Deklarasi HAM versi Islam ini memuat 15 pasal yang kesemuanya disesuaikan dengan sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur’an. Diantara 15 pasal tersebut yaitu:
1. Hak persamaan dan kebebasan (pasal 19 ayat a, b, c, d, dan e), bersesuaian dengan surat an-Nisa’ ayat 58 24 yang berbunyi:
22 Ubaedillah, Demokrasi, Hak Asasi., 254-255. 23 Deklarasi HAM yang diadopsi dari ajaran Islam ini ditetapkan di Kairo pada tanggal 19 September 1981 yang kemudian disebut dengan Deklarasi Kairo. Abd. Rahan Assegaf, Pendidikan Anti Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep, 182. 24 Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” .QS. an-Nisa’ (58).
                                                                                
                                                                            
                
Selain itu, pasal ini juga bersesuaian dengan surat an- Nisa’ ayat 105, 107, 13, dan surat al-Isra’ ayat 70.
2. Hak Hidup 25 (pasal 2 ayat a, b, c, dan d), bersesuaian dengan surat al-Maidah ayat 32 26 yang berbunyi:
                                                                             
                                                               
                                                                        
                                                                         
Selain itu, pasal ini  juga bersesuaian dengan surat al- Isra’ ayat 33.
25 Dalizar Putra, HAM Menurut al-Qur’an (Jakarta: al Husna Zikra, 1995), 44.
26 Artinya: “…Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 26 atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…” QS. al-Maidah (32).
3. Hak mendapatkan pendidikan (pasal 9 ayat a dan b), bersesuaian dengan surat at-Taubah ayat 122 27 yang berbunyi:
Selain ayat diatas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat al-‘Alaq 1-5.
4. Hak kebebasan memilih agama (pasal 10), bersesuaian dengan surat al-Kahfi ayat 29, 28 yang berbunyi:
Selain ayat di  atas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat al-Baqarah ayat 256, dan surat al-Kafirun ayat 1-6.
27 Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” QS. At-Taubah ayat (122).
28 Artinya: “Dan  katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang orang dzalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” QS. al-Kahfi (29).
3. Hak mendapatkan pendidikan (pasal 9 ayat a dan b), bersesuaian dengan surat at-Taubah ayat 122 27 yang berbunyi:
Selain ayat diatas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat al-‘Alaq 1-5.
4. Hak kebebasan memilih agama (pasal 10), bersesuaian dengan surat al-Kahfi ayat 29, 28 yang berbunyi:
Selain ayat di  atas, pasal ini juga bersesuaian dengan surat al-Baqarah ayat 256, dan surat al-Kafirun ayat 1-6.
27 Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” QS. At-Taubah ayat (122). 28 Artinya: “Dan  katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang orang dzalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” QS. al-Kahfi (29).
5. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan tuntutan berlaku adil (pasal 14) bersesuaian dengan QS.  al- Maidah ayat 8, 29 yang berbunyi:
Selain ayat diatas, pasal ini  juga bersesuaian dengan surat an-Nahl ayat 90 dan an-Nisa’ ayat 129.

## Nilai HAM dalam Prinsip Penyelenggaraan dan  Tujuan Pendidikan di Indonesia

## 1. Nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
Pada Bab Keempat  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa:
“Pendidikan  diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai kemanusiaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”. 30
29 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan  bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. al-Maidah (29). 30 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokus Media, 2009), 6.
Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diungkap Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional tersebut tampak jelas adanya jaminan bagi siapapun yang berada dalam ruang lingkup pendidikan untuk tidak mendapatkan perlakuan  yang diskriminatif. Apalagi secara meyakinkan jaminan tersebut disertai dengan upaya menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Perlakuan diskriminatif memang merupakan hal yang menakutkan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam dunia pendidikan. Wujud-wujud diskriminasi dalam pendidikan berdasarkan Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1960, atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan menyatakan bahwa:
Istilah diskriminasi mencakup pembedaan, pengabaian, pembatasan atau pengutamaan apapun yang,  karena didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, mempunyai tujuan meniadakan atau mengurangi persamaan perlakuan dalam pendidikan dan terutama:
a. Mencabut akses orang atau kelompok apapun ke pendidikan atau pada tingkat apapun.
b. Membatasi orang atau kelompok apapun ke pendidikan pada suatu standar  yang lebih rendah mutunya.
c. Membentuk atau memelihara sistem-sistem atau lembaga-lembaga pendidikan yang terpisah bagi orang atau kelompok orang; atau
Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diungkap Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional tersebut tampak jelas adanya jaminan bagi siapapun yang berada dalam ruang lingkup pendidikan untuk tidak mendapatkan perlakuan  yang diskriminatif. Apalagi secara meyakinkan jaminan tersebut disertai dengan upaya menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Perlakuan diskriminatif memang merupakan hal yang menakutkan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam dunia pendidikan. Wujud-wujud diskriminasi dalam pendidikan berdasarkan Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1960, atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Menentang Diskriminasi di Bidang Pendidikan menyatakan bahwa:
Istilah diskriminasi mencakup pembedaan, pengabaian, pembatasan atau pengutamaan apapun yang,  karena didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, mempunyai tujuan meniadakan atau mengurangi persamaan perlakuan dalam pendidikan dan terutama:
a. Mencabut akses orang atau kelompok apapun ke pendidikan atau pada tingkat apapun.
b. Membatasi orang atau kelompok apapun ke pendidikan pada suatu standar  yang lebih rendah mutunya.
c. Membentuk atau memelihara sistem-sistem atau lembaga-lembaga pendidikan yang terpisah bagi orang atau kelompok orang; atau
d. Membebankan orang atau kelompok orang apapun kondisi yang tidak  sesuai dengan kemuliaan manusia. 31
Kejelasan pengertian tentang diskriminasi di atas semakin menegaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang tercantum dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional telah menjunjung tinggi salah satu nilai HAM  dalam pendidikan, yaitu penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Jaminan kepada setiap insan pendidikan dari perlakuan diskriminasi tersebut juga bersesuaian dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. 32 Yaitu, dengan adanya penolakan diskriminasi dalam pendidikan, maka hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan memiliki jaminan yang mendasar.
Dukungan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pelarangan tindakan diskriminasi juga diwujudkan dalam pasal 28B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3, sebagai berikut:
Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat 3: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 33
31 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zein, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia (Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006), 380-381.
32 Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 14.
33 Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 19-21.
Di  samping itu, jaminan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atas perlakuan diskriminasi juga bersesuaian dengan nilai-nilai dalam konsepsi universal Perserikatan Bangsa-Bangsa ( Universal Declaration of Human Rights ) yang mengungkapkan larangan adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Selengkapnya dalam pasal 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa:
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebsan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya. 34
Di dalam ajaran agama Islam juga terdapat nash yang sangat jelas bahwa Islam sangat menentang perlakuan diskriminasi dan menuntut hambanya untuk senantiasa berlaku adil apapun kondisinya,  seperti  yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:
34 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional., 85.

## Di  samping itu, jaminan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional atas perlakuan diskriminasi juga bersesuaian dengan nilai-nilai dalam konsepsi universal Perserikatan Bangsa-Bangsa ( Universal Declaration of Human Rights ) yang mengungkapkan larangan adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. Selengkapnya dalam pasal 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa:
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebsan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya. 34
Di dalam ajaran agama Islam juga terdapat nash yang sangat jelas bahwa Islam sangat menentang perlakuan diskriminasi dan menuntut hambanya untuk senantiasa berlaku adil apapun kondisinya,  seperti  yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:
34 Adnan Buyung Nasution, Instrumen Internasional., 85.
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,  hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan  bertaqwalah kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha  Mengetahui  apa yang kamu kerjakan. (QS. al- Maidah ayat 8). 35
Selain ayat di  atas,  tuntutan berlaku adil dan tidak diskriminatif juga bersesuaian dengan surat an-Nahl ayat 90 dan  an-Nisa’ ayat 129.  Bahkan,  Nabi Muhammad juga memberikan larangan tindakan diskriminasi terhadap orang Yahudi  ataupun  Nasrani  juga tetap menegakkan hukum yang setara bagi suku-suku yang berbeda seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah. 36
Dengan adanya jaminan larangan terhadap perilaku diskriminasi dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka secara otomatis terdapat pula komponen HAM dalam pendidikan di Indonesia. Komponen HAM yang dimaksud adalah jaminan bahwa pendidikan dapat
35 QS. al-Kahfi (18):29.
36 Ubaedillah, Demokrasi, Hak Asasi., 254-255.
dijangkau oleh setiap orang. 37 Jaminan tersebut memang sudah selayaknya ada dalam pendidikan kita. Fakta sejarah bangsa kita mengungkapkan bahwa perlakuan-perlakuan diskriminasi dalam pendidikan relatif banyak terjadi. 38
Padahal dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan diskriminasi sangatlah fatal, seperti disintegrasi, permusuhan, dendam, perpecahan dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya nilai-nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, sistem pendidikan kita dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan.

## 2. Nilai HAM dalam tujuan pendidikan di Indonesia
Tujuan pendidikan memuat gambaran nilai-nilai yang baik, luhur, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. 39
Tujuan pendidikan nasional yang dimaksud adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh semua lembaga pendidikan baik, formal, non formal maupun informal yang berada dalam wilayah negara Indonesia.
Dalam  buku Ilmu Pendidikan Teoritis  dan Praktis, Ngalim  Purwanto  mengatakan bahwa rumusan tujuan
37 Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia, Hendarman dan Mardatillah Marjohan, terj. (Jakarta: DEPDIKNAS, 2007), 31.
38 Sebagai contoh adalah pembatasan akses pendidikan terhadap warga Tionghoa dan eks tapol PKI pada masa Orde Baru.. Pembatasan tersebut sangat jelas merupakan tindakan-tindakan diskriminasi dari pemerintah pada saat itu. Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 165.
39 Umar Tirta Raharja dan S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan . (jakarta:Rineka Cipta, 2005), 81.

## dijangkau oleh setiap orang.
37 Jaminan tersebut memang sudah selayaknya ada dalam pendidikan kita. Fakta sejarah bangsa kita mengungkapkan bahwa perlakuan-perlakuan diskriminasi dalam pendidikan relatif banyak terjadi. 38
Padahal dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan diskriminasi sangatlah fatal, seperti disintegrasi, permusuhan, dendam, perpecahan dan lain sebagainya.
Diharapkan dengan adanya nilai-nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, sistem pendidikan kita dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan.

## 2. Nilai HAM dalam tujuan pendidikan di Indonesia
Tujuan pendidikan memuat gambaran nilai-nilai yang baik, luhur, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. 39
Tujuan pendidikan nasional yang dimaksud adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh semua lembaga pendidikan baik, formal, non formal maupun informal yang berada dalam wilayah negara Indonesia.
Dalam  buku Ilmu Pendidikan Teoritis  dan Praktis,
Ngalim  Purwanto  mengatakan bahwa rumusan tujuan
37 Katarina Tomasevski, Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaratan Hak Asasi Manusia, Hendarman dan Mardatillah Marjohan, terj. (Jakarta: DEPDIKNAS, 2007), 31. 38 Sebagai contoh adalah pembatasan akses pendidikan terhadap warga Tionghoa dan eks tapol PKI pada masa Orde Baru.. Pembatasan tersebut sangat jelas merupakan tindakan-tindakan diskriminasi dari pemerintah pada saat itu. Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 165.
39 Umar Tirta Raharja dan S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan . (jakarta:Rineka Cipta, 2005), 81.
pendidikan telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan manusia, masyarakat dan negara yang bersangkutan. 40 Selanjutnya,  Ngalim Perwanto juga menyebutkan beberapa contoh rumusan pendidikan nasional yang pernah terangkum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
1) Di dalam Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 3 dicantumkan:
Tujuan  pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. 41
2) Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 menyebutkan:
Pendidikan  nasional  berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 42
3) Tap MPR Nomor II/MPR/1988 menyebutkan: Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras,
40 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis . (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997 ), 36. 41 Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 3 .
42 Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 .
tangguh, bertanggung  jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. 43
4) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1089 Bab II pasal 4 disebutkan bahwa:
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 44
5) Sedangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 45
Ngalim Purwanto mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional sudah sangat lengkap tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan”. 46 Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang  Sistem
43 Tap MPR Nomor II/MPR/1988 .
44 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1089 Bab II pasal 4 .
45 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. , 6.
46 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997 ), 36.
tangguh, bertanggung  jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. 43
4) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1089 Bab II pasal 4 disebutkan bahwa:
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 44
5) Sedangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 45
Ngalim Purwanto mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional sudah sangat lengkap tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan”. 46 Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang  Sistem
43 Tap MPR Nomor II/MPR/1988 .
44 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1089 Bab II pasal 4 .
45 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. , 6. 46 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997 ), 36.
Pendidikan Nasional menurutnya memiliki niat untuk membentuk individu yang cakap dalam setiap segi kehidupan (kognitif, afektif,  dan psikomotorik) tanpa melupakan dimensi spiritualnya, yaitu beriman dan berakhlak mulia serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 47
Dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 26 ayat 2 dikatakan bahwa :
Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertepal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. 48
Universal Declaration of Human Rights merupakan rangkaian universal nilai-nilai HAM yang memberikan acuan dalam menentukan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan harus ditujukan untuk perkembangan individu seluas-luasnya. Maksud seluas-luasnya, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan semaksimal mungkin bakat, potensi, kecerdasan dan kreatifitas yang dimiliki individu
47 Ibid., 36-37.
48 A. Masyhur Efendi, Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 233.
dalam rangka mempertebal penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusian yang mendasar. 49
Selain itu, dalam pasal yang sama, pendidikan juga harus ditujukan untuk menggalakkan sikap-sikap toleransi, kerja sama dan persahabatan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang budaya, ras, dan agama.
Nilai HAM Universal yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights ternyata memiliki kesamaan semangat materiil dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal  3. Kesamaan semangat materiil antara tujuan pendidikan nasional dengan Universal Declaration of Human Rights terletak pada hasil akhir yang ingin dicapai keduanya. Baik tujuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 maupun Universal Declaration of Human Rights, keduanya ingin membentuk manusia agar berkembang semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Meskipun demikian, perbedaan diantara keduanya juga ada, yaitu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 ingin membentuk manusia yang memiliki kesadaran spiritual. Sementara itu, tujuan yang digariskan Universal Declaration of Human Rights berupaya menciptakan perdamaian dunia diantara sesama manusia.
Kesamaan tujuan pendidikan tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa tujuan pendidikan Indonesia memiliki nilai-nilai penegakan atas  HAM. Hal itu cukup melegakan sebab dengan adanya nilai penegakan atas HAM dalam
49 Tujuan pendidikan yang serupa juga terdapat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pasal 13. Konvensi ini disepakati pada 16 Desember 1966. Adnan Buyung Nasution, InstrumenInternasional ., 149.
dalam rangka mempertebal penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusian yang mendasar. 49
Selain itu, dalam pasal yang sama, pendidikan juga harus ditujukan untuk menggalakkan sikap-sikap toleransi, kerja sama dan persahabatan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang budaya, ras, dan agama.
Nilai HAM Universal yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights ternyata memiliki kesamaan semangat materiil dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal  3.
Kesamaan semangat materiil antara tujuan pendidikan nasional dengan Universal Declaration of Human Rights terletak pada hasil akhir yang ingin dicapai keduanya. Baik tujuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 maupun Universal Declaration of Human Rights, keduanya ingin membentuk manusia agar berkembang semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Meskipun demikian, perbedaan diantara keduanya juga ada, yaitu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 ingin membentuk manusia yang memiliki kesadaran spiritual. Sementara itu, tujuan yang digariskan Universal Declaration of Human Rights berupaya menciptakan perdamaian dunia diantara sesama manusia.
Kesamaan tujuan pendidikan tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa tujuan pendidikan Indonesia memiliki nilai-nilai penegakan atas  HAM. Hal itu cukup melegakan sebab dengan adanya nilai penegakan atas HAM dalam
49 Tujuan pendidikan yang serupa juga terdapat dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pasal 13. Konvensi ini disepakati pada 16 Desember 1966. Adnan Buyung Nasution, InstrumenInternasional ., 149.
tujuan pendidikan kita, maka hakikat dan eksistensinya sebagai manusia akan ikut dihargai.  Hal itu tentu saja sebagai jaminan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus diarahkan dan memiliki tujuan akhir yang memiliki nilai- nilai penghormatan atas HAM.

## Penutup
Indonesia perlu belajar penegakan HAM dalam berbagai sektor, terutama sektor pendidikan.  Urgensi  keberadaan nilai- nilai  HAM  dalam prinsip penyelenggaraan dan tujuan pendidikan  sudah nyata terurai dalam tulisan di atas. Resiko pengabaiannya  juga sangat fatal. Dalam berbagai perspektif, HAM sudah diakui keberadaannya.  Bahkan nilai-nilai HAM sudah ada dalam  Piagam  Madinah dan kitab suci al-Qur’an. Dengan adanya jaminan penolakan terhadap perilaku diskriminasi dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka setidaknya prinsip penyelenggaraan pendidikan kita juga telah meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan dari tindakan diskriminasi tersebut seperti disintegrasi, permusuhan, dendam, perpecahan dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya nilai-nilai HAM dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, sistem pendidikan kita dapat berlangsung secara demokratis dan berkeadilan. Begitu juga keberadaan nilai HAM dalam tujuan pendidikan nasional kita tentu saja cukup melegakan, sebab dengan adanya nilai penegakan atas HAM dalam tujuan pendidikan kita, maka hakikat dan eksistensinya sebagai manusia akan ikut dihargai. Hal itu tentu saja sebagai jaminan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus diarahkan dan memiliki tujuan akhir yang memiliki nilai-nilai penghormatan atas HAM agar pendidikan
kita mampu mencetak generasi yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim G. Nusantara, www.nulatic_AHGN.blogspot.com- /Penerapan_ Hukum_International/ff/ea . Diakses pada
tanggal  9 Mei 2010.
Adi, Guntur. Filsafat Politik. Jakarta: Rineka Cipta 2002. Arifin, M. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi aksara 2003.
Djaali. Hak Asasi Manusia: Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi.
t.tp.: Restu Agung, 2003.
Efendi,  A.  Masyhur. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Kaelan. Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Demokrasi Indonesia.
Jakarta: Media Nusantara, 2000. Lubis, Todung Mulya. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Sruktural.
Jakarta: LP3EES, 1984. Madjid,  Nurcholis. Islam Agama Kemanusiaan. Jakarta: Paramadina, 2003.
Mahfud, Choirul. PendidikanMultikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. Mawarid  (al)  Munir  Ba’al Bahi. A Modern English-Arabic
Dictionary. Beirut: Dar al-Fikri, tt. Muhtaj (el) Majda. Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005. Nasution,  Adnan  Buyung dan A. Patra M. Zen. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.
kita mampu mencetak generasi yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hakim G. Nusantara, www.nulatic_AHGN.blogspot.com- /Penerapan_ Hukum_International/ff/ea . Diakses pada tanggal  9 Mei 2010.
Adi, Guntur. Filsafat Politik. Jakarta: Rineka Cipta 2002. Arifin, M. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi aksara 2003.
Djaali. Hak Asasi Manusia: Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi.
t.tp.: Restu Agung, 2003.
Efendi,  A.  Masyhur. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Kaelan. Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Demokrasi Indonesia.
Jakarta: Media Nusantara, 2000.
Lubis, Todung Mulya. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Sruktural.
Jakarta: LP3EES, 1984. Madjid,  Nurcholis. Islam Agama Kemanusiaan. Jakarta:
Paramadina, 2003.
Mahfud, Choirul. PendidikanMultikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
Mawarid  (al)  Munir  Ba’al Bahi. A Modern English-Arabic Dictionary. Beirut: Dar al-Fikri, tt.
Muhtaj (el) Majda. Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
Nasution,  Adnan  Buyung dan A. Patra M. Zen. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.
Partanto,  Pius dan M. Dahlan al Barry. Kamus Ilmiah Populer.
Surabaya: Arloka, 2001. Purwanto,  Ngalim. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis.
Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
Putra, Dalizar. HAM Menurut Al-Qur’an. Jakarta: al Husna Zikra, 1995.
Raharja,  Umar  Tirta dan S.L. La Sulo. Pengantar Pendidikan.
Jakarta: Rineka Cipta. 2005. Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. Tilaar,  H.A.R.  et al., Dimensi-Dimensi HAM Dalam Kurikulum Persekolahan di Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2001. Tomasevski,  Katarina. Pendidikan Berbasis Hak Asasi: Penyederhanaan Persyaraan Hak Asasi Manusia. Hendarman dan Mardatillah Marjohan, terj. Jakarta: DEPDIKNAS, 2007.
Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 3 Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 Tap MPR Nomor II/MPR/1988 Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Jogja: Pustaka Pelajar,2000) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Fokus Media, 2009) Wahidin,  Dadang, Pengertian-Pengertian Hak Asasi Manusia , http://ucupneptu  ne.blogspot.com/2008/01/ . Diakses pada tanggal 21 Mei 2010.