Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis AktaUndang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)
Muslim Ibrahim
Muhammad Safiq Imran Bin Samsudin Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: muslimibr@gmail.com safiqsamsudin94@gmail.com

## Abstrak
Prosedur poligami di Malaysia masih tidak seragam karena setiap negeri bagian  masih  menggunakkan  prosedur  yang  tersendiri.  Artikel  ini membahas  2  hal,  yaitu;  bagaimana  prosedur  poligami  di  Malaysia khususnya di Wilayah Persekutuan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan prosedur poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan  negeri  Terengganu.  Artikel  ini,  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dengan  mengkaji  buku  yang  berisikan informasi  mengenai  prosedur  poligami.  Hasil  pembahasan  menunjukkan bahwa  perbedaan  prosedur  poligami  di  Wilayah  Persekutuan  dan  negeri Terengganu yang diatur dalam akta dan enakmen ini adalah pengaruh dan wewenang  setiap  negeri  bagian  bagi  menetapkan  pensyaratan  dalam prosedur  poligami  di  setiap  negeri  masing-masing.  Prosedur  poligami Wilayah Persekutuan mempunyai pensyaratan yang ketat untuk seseorang suami  berpoligami  dengan  adanya  izin  istri  sebelum  permohonan poligami  dilaksanakan  sedangkan  negeri  Terengganu  meringankan pensyaratan  poligami  dan  tanpa  perlu  izin  istri  dan  hanya  perlu  ke mahkamah syari„ah untuk mendapatkan borang permohonan poligami.
Kata kunci : Poligami , prosedur dan akta

## Pendahuluan
Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk  poligami  harus  mendapat  izin  tertulis  dari  Mahkamah  Syariah ataupun  Hakim  Syariah. Seksyen  23  tentang  poligami  dalam  Akta Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984 menyatakan bahwa;
(1) Tiada  seorang  pun  lelaki  semasa  wujudnya  suatu  perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bertulis  daripada  mahkamah,  membuat  akad  nikah  perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.
Sesuatu  perkahwinan  yang  diakadnikahkan  tanpa  kebenaran Mahkamah  di  bawah  subseksyen  (1)  tidak  boleh  didaftarkan dibawah Akta ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkahwinan  itu  adalah  sah  mengikut  Hukum  Syarak  dan Mahkamah  telah  memerintahkan  supaya  perkahwinan  itu didaftarkan tertakluk kepada perkara 123.
(2) Subseksyen  (1)  terpakai  bagi  perkahwinan  dalam  Wilayah Persekutuan seorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Wilayah  Persekutuan  dan  perkahwianan  di  luar  Wilayah
Persekutuan  seorang  lelaki  yang  bermastautin  dalam  Wilayah Persekutuan.
(3) Permohonan  untuk  kebenaran  hendaklah  dikemukakan  kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan  sesuatu  iqrar  menyatakan  alasan  mengapa  perkahwinan yang  dicadangkan  itu  dikatakan  patut  atau  perlu,  pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan  tanggungan  kewangannya  yang  patut  ditentukan.  Bilangan orang  tanggungannya,  termasuk  orang  yang  akan  menjadi  orang tanggungan berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu 1 .
Di  dalam  Akta  Hukum  Keluarga  Islam  (Wilayah-Wilayah Federal)  1984  menyebutkan  dalam  bagian  23  bahwa  tidak  ada  seorang pun lelaki saat adanya suatu pernikahan bisa, kecuali dengan izin telebih dahulu  secara  tertulis  dari  pengadilan.  Ini  berarti  prosedur  poligami  di wilayah  federal  memiliki  persyaratan  yang  ketat  sebelum  memohon untuk  berpoligami  antaranya  adalah  setiap  pemohon  yang  ingin berpoligami haruslah menyatakan alasan-alasan kenapa harus
1 Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984, Seksyen 23, hlm. 24.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berpoligami, harus mendapat izin dari istri dan pendapatan pemohon pada saat itu.
Perkara  21  dalam  Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu menyatakan bahwa:
(1) Tiada  seseorang  lelaki  boleh  berkahwin  dengan  seseorang perempuan  lain  di  mana-mana  tempat  dalam  masa  dia  masih beristerikan  isterinya  yang  sedia  ada  kecuali  dengan  terlebih dahulu mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim Syar'i. 2
Didalam Enakmen 12 Tahun 1985, bagian 21 Enakmen Undang- Undang  Pentadbiran  Keluarga  Islam  Terengganu  menyatakan  bahwa tidak  ada  seseorang  lelaki  dapat  menikah  dengan  seseorang  perempuan lain  di  mana-mana  tempat  dalam  waktu  dia  masih  beristrikan  istrinya yang  ada  kecuali  dengan  terlebih  dahulu  mendapat  izin  tertulis  dari Hakim  Syar'i.  Jadi,  prosedur  poligami  bagi  negeri  Terengganu  tidak mengalokasikan  setiap  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam menerapkan  poligami  dan  lebih  mudah  untuk  berpoligami  berbanding negeri  lain  tetapi  persetujuan  dan  penolakan  Mahkamah  terhadap permohonan poligami adalah terletak pada kebijaksanaan Pengadilan.
Poligami  atau  lebih  dikenal  sebagai  poligini  dalam  penelitian antropologi  adalah  praktek  yang  tidak  asing  dalam  kalangan  masyarakat dahulu  maupun  sekarang.  Pernikahan  poligami  dikatakan  memiliki fungsinya  tersendiri  yaitu  untuk  tujuan  ekonomi,  politik,  demografi  dan sosial-budaya.  Umpamanya  masyarakat  akan  menjadikan  pernikahan poligami  sebagai  sesuatu  yang  dapat  menambah  pendapatan  ekonomi keluarga. Ini terjadi karena istri-istri akan dijadikan sebagai tenaga kerja untuk  menambah  penghasilan.  Namun,  konsep  poligami  adalah  sangat berbeda dengan konsep dan praktek poligami menurut Islam 3 .
Di  Malaysia,  isu  poligami  ini  sering  dijadikan  polemik  dalam masyarakat  sehingga  menimbulkan  ketegangan  di  antara  pihak-pihak tertentu.  Bila  saja  isu  poligami  mengupas  kesimpulan  yang  dapat  dibuat
2 Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran  Keluarga  Islam  Negeri  Terengganu, Seksyen  21, hlm. 12.
3 Dr.  Raihanah  Abdullah ,  PoligamiPenjelasan  Berdasarkan  Perpektif  Undang- Undang Keluarga Islam Di Malaysia , Cet. 1 (Putrajaya: Jakim, 2014),  hlm. 1.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adalah  kaum  pria  menyenanginya  dan  kaum  wanita  tidak  menyukainya. Hal  ini  akibat  dari  banyak  keluhan-keluhan  dari  pihak  tertentu  dengan mengatakan  bahwa  akibat  dari  pernikahan  poligami,  suaminya  tidak memberikan  nafkah  dan  keadilan  yang  sewajarnya.  Maka  ini menyebabkan  perceraian.  Nampaknya  masyarakat  tidak  benar-benar memahami  fungsi  dan  tujuan  poligami  yang  dibenarkan  oleh  Islam. Kondisi ini telah menyebabkan citra poligami yang dibenarkan oleh Islam itu  jatuh,  semata-mata  akibat  dari  ketidakfahaman  dan  jahilnya masyarakat tentang konsep poligami dalam Islam.
Trend poligami  dalam  kalanganmasyarakat  Malaysia  hari  ini menunjukkan bahwa antara faktor-faktor berpoligami adalah karena ingin menikah  satu  lagi  atas  alasan  cinta,  berkenalan  lama,  jiwa  tertekan  dan kosong,  menambah  zuriat,  berpenghasilan  lebih,  nafsu  terlalu  kuat, menghindari  melakukan  hal-hal  mungkar  ,  kasihan,  khalwat,  alasan agama  yaitu  Islam  mengizinkan,  istri  mandul  serta  untuk  memantapkan rumah  tangga.  Menurut  poligami  dalam  islam  pula  adalah  islam memungkinkan  poligami  dengan  jumlah  wanita  yang  terbatas  dan  tidak mengharuskan umatnya melakukan monogami 4 .
Dasar  pokok  Islam  yang  membolehkan  poligami  adalah  firman Allah SWT:
الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَف  ََۖعََٰبُزَو  َثََٰلُثَو  َٰىَىۡثَم ِءٓاَسِّىلٱ  َهِّم مُكَل  َباَط اَم ْاوُحِكوٱَف  َٰىَمََٰتَيۡلٱ يِف ْاوُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَو
ْاوُلوُعَت  الََّأ َٰٓىَو ۡدَأ َكِل ََٰذ  ۡۚۡمُكُى ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  ۡوَأ ًةَدِح ََٰوَف ْاوُلِد ۡعَت
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya.”( Q.S An-nisa (4): 3)
4 Ibid .
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Oleh  itu,  penulis  akan  menerangkan  permasalahan  tentang prosedur  poligami  yang  berlaku  di  Malaysia  khususnya  Wilayah Persekutuan  serta  negeri  lain  yaitu  negeri  Terengganu.  Apa  yang dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Keluarga  Islam  di  Malaysia  bahwa setiap negeri berbeda prosedur serta tidak seragam prosedur poligami dan demikian itu membebankan sekelompok individu yang ingin berpoligami sedangkan dalam Surah An-Nisa ayat 129 telah menerangkan,
Firman Allah SWT:
هَلَو َهۡيَب ْاوُلِد ۡعَت نَأ ْآوُعيِطَت ۡسَت ٱ ِءٓاَسِّىل الُك ْاوُليِمَت  َلََف  َۖۡمُت ۡصَسَح  ۡوَلَو ٱ ِلۡيَمۡل َ  اَووُزَرَتَف ٱ ِۡۚ َقالَعُمۡل نِإَو انِإَف ْاوُقاتَتَو ْاوُحِل ۡصُت ٱ َا ا ٗميِحاز ا ٗزوُفَغ  َناَك ١٢٩
Artinya:  “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu  cenderung (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang lain  terkatung-katung.  Dan  jika  kamu  mengadakan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  maka sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.”(Q.S An-nisa (4): 129)
Oleh  karena  itu,  penulis  berminat  untuk  menulis  suatu  kajian tentang prosedur poligami di negeri bagian Malaysia, khususnya wilayah persekutuan  dan  melihat  perbedaan  prosedurnnya  dengan  salah  sebuah negeri  di  Malaysia  yaitu  negeri  Terengganu.  Judul  penelitian  ini  adalah prosedur  poligami  di  Malaysia  (analisis  Akta  Undang-Undang  Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984).

## Poligami Menurut Islam
Poligami  dalam  Islam  bukanlah  praktik  yang  dianjurkan,  tetapi hanyalah  satu  praktik  yang  dibolehkan  atas  sebab-sebab  yang membolehkan berpoligami adalah berkaitan dengan keadilan pihak suami dalam  melaksanakan tanggung jawab dalam segala aspek rumah tangga, baik dari segi makan minum, tempat tinggal, biaya keseharian, giliran dan keperluan-keperluan  lain  yang  berkaitan  dengan  kehidupan.  Perlu ditekankan disini bahwa keadilan yang dituntut itu tidaklah semata-mata dalam hal kemampuan suami dari segi keuangan untuk membiayai hidup
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
lebih  dari  seorang  istri.  Akan  tetapi,  seorang  suami  harus  berlaku  adil dalam  berbagai  hal  termasuk  dari  segi  meluangkan  waktu,  memberikan sokongan  dan  memainkan  peranan  sebagai  seorang  teman  kepada  istri- istri  dan  pembimbing  kepada  anak-anaknya.  Walaupun,  untuk  berlaku adil dalam soal cinta dan kasih sayang adalah sukar karena hal tersebut di luar kemampuan manusia. 5
Banyak  sekali  pendapat  para  Fuqaha‟  dan  ulama  kontemporer menafsirkan  tentang  hukum  poligami.  Diantara  isu-isu  hukum  syariat yang  ditentang  dan  selalu  dibicarakan  oleh  mereka  adalah  apa  yang berkaitan  dengan  poligami  di  dalam  Islam.  Adapun  asas  pensyariatan yang  menjadi  dalil  utama  dalam  kebolehan  berpoligami  adalah  dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur‟anSurah An-Nisa‟ ayat 3:
الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَف  ََۖعََٰبُزَو  َثََٰلُثَو  َٰىَىۡثَم ِءٓاَسِّىلٱ  َهِّم مُكَل  َباَط اَم ْاوُحِكوٱَف  َٰىَمََٰتَيۡلٱ يِف ْاوُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَو
ْاوُلوُعَت  الََّأ َٰٓىَو ۡدَأ َكِل ََٰذ  ۡۚۡمُكُى ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  ۡوَأ ًةَدِح ََٰوَف ْاوُلِد ۡعَت
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  hamba  sahaya  perempuan  yang  kamu miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa (4):3). 6
Dengan  turunnya  surah  An-Nisa‟  ayat  3  ini,  Maka  Al- Qur‟andengan terang dan jelasnya telah meletakkan satu peraturan untuk berpoligami.  Ayat  ini  diturunkan  setelah  berlakunya  Perang  Uhud  yang telah  mengorbankan  banyak  orang  Islam  dan  menyebabkan  istri  mereka menjadi  janda  dan  anak-anak  kehilangan  kasih  sayang  seorang  bapak. Dalam  suasana  inilah  ayat  poligami  diturunkan  dan  merupakan  isyarat bahwa  poligami  disyariatkan  untuk  memenuhi  keperluan-keperluan individu  dalam  masyarakat  dan  penyelesaian  dalam  keadaan  tertentu. 7
Poligami  tidak  lagi  dibenarkan  tanpa  alasan  dan  syarat-syarat  tertentu
5 Najibah Mohd Zain , Undang-Undang …, hlm . 42.
6 Terjemahan menurut Al-Quran, Terjemah Tafsir Perkata , Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Semesta Al-Quran, 2013),  hlm. 77.
7 Ibid.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yaitu  dengan  menikahi  seberapa  banyak  istri  yang  dikehendaki  sama dengan tujuan ekonomi maupun politik sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat  jahiliyah.  Bagaimanapun  Al-Qur‟antidak  mengharamkan praktik  menikah  lebih  dari  seorang  istri  karena  poligami  mempunyai kebaikan  dan  kemaslahatan  dalam  masyarakat  terutama  dalam menyelesaikan    beberapa  perkara.  Melalui  surah  An-Nisa‟  ayat  3  ini, kedudukan  wanita  Islam  telah  mulia  dibandingkan  dengan  praktik poligami sebelum itu. 8
Berlaku  adil  menurut  ayat  tersebut  adalah  perlakuan  yang  adil dalam  memenuhi  kebutuhan  istri  seperti  pakaian,  tempat  tinggal,  giliran dan  lain-lain  yang  bersifat  lahiriyah.  Sebenarnya  Islam  datang  bukan untuk  memberikan  kebebasan  sebebas-bebasnya  bagi  kaum  laki-laki untuk  berpoligami,  tapi  datang  untuk  membatasinya.  Oleh  karena  itu, Islam  tidak  membiarkan  laki-laki  berbuat  semaunya,  tapi  Islam mensyaratkan  keadilan  dalam  berpoligami,  jika  tidak  mampu  maka dispensasi  ini  dilarang  untuk  dilakukan.  Dalam  Surah  An-Nisa‟  ayat  3 tersebut  berfungsi  memberikan  batasan  serta  syarat  yang  ketat,  yaitu batasan maksimal 4 istri dan ketentuan syarat mesti berlaku adil.
Jadi  poligami  dalam  syariat  Islam  memiliki  hukum  dasar dibolehkan (mubah )  dengan  syarat  asas  keadilan  dan  tentu  saja kecukupan  harta  dan  kemampuan-kemampuan  lainnya.  Sebagaimana halnya dengan hukum nikah yang hukum asalnya adalah mubah, namun dapat  berubah  menurut  kondisi  seseorang  yang  tentu  saja  setiap  orang berbeda kondisinya dengan lainnya, bisa menjadi wajib, sunnah ataupun haram. 9

## Poligami  di Negara-negara Islam
Kurun  ke-19  Masehi  telah  menyaksikan  usaha-usaha  ke  arah pembaharuan  undang-undang  Islam.  Pandangan  Muhammad  „Abduh
8 Raihanah  Abdullah, Poligami  Penjelasan  Berdasarkan  Perpektif  Undang- Undang Keluarga Islam Di Malaysia , Cet. -1 ( Putrajaya: Jakim, 2014), hlm. 3.
9 H.  Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian Keluarga Muslim (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 30.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
supaya  ditafsirkan  semula  peruntukan  berkaitan  poligami  adalah  ikutan daripada kegagalan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan dan penyalahgunaan  terhadap  praktik  poligami,  terutamanya  apabila  terjadi penganiayaan  terhadap  istri  dan  anak-anak  yang  akhirnya  menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam masyarakat. 10
Rasa tanggung  jawab  atas perbuatan  yang  mereka  lakukan  tidak dipukul  sepenuhnnya,  karena  masyarakat  tidak  merasakan  pelanggaran terhadap  arahan  dalam  al-Qur‟an  surat  an-Nisa‟  ayat  3  sebagai  sesuatu yang  menakutkan.  Ini  adalah  karena  perkara  yang  mengawal  tindakan manusia sama halnya untuk mematuhi dan mengingkari arahan hanyalah dosa  dan  pahala.  Tidak  ada  satu  kawalan  dalam  bentuk  hukuman  dunia terhadap  kesalahan  mereka  yang  tidak  memberi  nafkah  ataupun  tidak berlaku adil antara istri-istrinya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang asing karena  perbicangan  dalam  kitab-itab  fiqh  hanya  membahaskan  tentang bentuk-bentuk  hukum  berpoligami  saja.  Oleh  yang  demikian  beliau berpendapat  bahwa  perturan-peraturan  poligami  melalui  perbahasan fuqaha  dimana  keadilan  dalam  perkawinan  poligami  teletak  atas  „budi bicara‟  suami,  kini  memerlukan  campur  tangan  Mahkamah  untuk menentukan seorang suami itu layak ataupun tidak sehingga menghindari penyelewengan .
Kesannya seorang suami tidak sewenang-wenangnya berpoligami karena  kini  pihak  Mahkamah  akan  mengenal  pasti  kemampuan  mereka sebelum  permohonan  poligami  diluluskan.  Pembatasan  dengan  memberi kuasa  kepada  Mahkamah  akan  mengenal  pasti  kemampuan  mereka sebelum  permohonan  poligami  diterima.  Pembatasan  dengan  memberi kuasa  kepada  Mahakamah  adalah  perlu,  karena  Mahkamah  akan memastikan  pemohon  layak  dan  mampu  untuk  menegakkan  keadilan  di antara istri-istrinya  serta  menghindari  kemudaratan  terhadap  perkawinan yang  sekarang  dan  yang  akan  datang.  Perkara  ini  merupakan  suatu pembaharuan  karena  al-Qur‟an  sendiri  tidak  meletakkan  syarat  bahwa seorang  suami  perlu  meminta  kebenaran  dan  keizinan  dari  siapa  pun.
10 Raihanah Abdullah, Poligami: Penjelasan Berdasarkan Perpektif …, hlm . 9.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Seorang  suami  mempunyai  kebebasan  untuk  berpoligami  dengan  syarat dia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Al-Qur‟an. 11
Dengan  ini  kita  dapat  lihat  beberapa  Negara-negara  yang mempraktikkan poligami antaranya adalah: 12

## a. Poligami Negara Irak
Aturan  tentang  poligami  terdapat  The  Iraki  Law  Of  Personal Status  (Ilps)  tahun  1959  pada  pasal  3  ayat  4,5  dan  6.  Pasal  4 menegaskan  bahwa  poligami  tidak  diperbolehkan  kecuali  mendapat keizinan pengadilan. Sedangkan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan ketentuan:
i. Suami secara financial mampu untuk berpoligami.
ii. Ada  tidaknya  kekhawatiran  suami  tidak  berlaku  adil terhadap istri-istrinya.
iii. Ada  kepentingan  yang  dibenarkan  oleh  hukum  atau  ada tidaknya maslahat.
Pasal selanjutnya apabila suami tidak berlaku adil kepada istri- istrinya maka poligami tidak diizinkan. Kemudian poligami menjadi dilarang  terkecuali  wanita  yang  dipoligami  adalah  seorang  janda. Irak  yang  semula  menganut  usaha  membatasi  poligami  dengan mensyaratkan adanya izin poligami bergeser menjadi ketidakbolehan berpoligami  kecuali  wanita  yang  dipoligami  itu  tersebut  adalah janda.
Metode  pembaharuan  yang  dilakukan  dalm  undang-undang  irak dalam persoalan poligami ini bersifat ekstradoktrinal reform karena dalam  aturan  poligami  ini  benar-benar  telah  keluar  dari  ketentuan mazhab yang ada termasuk mazhab yang berkembang sendiri di Irak (Mazhab  Hanafi  Dan  Mazhab  Syafi‟i).  Menurut  pandangan  kedua Mazhab ini tidak diperbolehkan dengan syarat tidak lebih dari empat orang  istri.  Pemberlakuan  poligami  yang  diterapkan  di  Irak  lebih membatasi poligami yang menekankan aspek maslahah mursalah .
b. Poligami di Negara Yordania
11 Ibid.
12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern , Cet.-1 (Yogyakarta: Academia, 2012),  hlm. 3.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tidak  ada  pasal  yang  secara  tegas  menerangkan  tentang  aturan poligami.  Akan  tetapi,  dalam  aturan  lain  terdapat  satu  pasal  yang melarang  mencampurkan  istri  dalam  satu  rumah.  Dengan  demikian, kita  dapat  memberikan  kesimpulan  bahwa  poligami  di  Yordania diperbolehkan.  Namun,  sebelumpoligami  dilakukan,  suami  harus memberikan  kesempatan  kepada  istinya  untuk  mengajukan  tuntutan melalui peradilan agama (Mahkamah Syar‟iyah) untuk membatalkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan ini berarti poligami dapat menjadi alasan bercerai dengan syarat dicantumkan dengan taklik talak. 13
Diperbolehkan poligami di Yordania nampaknnya sejalan dengan pemikiran  Mazhab  Hambali  yang  menyatakan  bahwa  meskipun syariah  membolehkan  poligami,  ia  tidak  menyuruhnya.  Berdasarkan ketentuan  perundangan  di  Yordania,  poligami  belum  diatur  secara ketat. Akan tetapi, dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keleluasaan istri untuk menerima atau menolak poligami yang akan  dilakukan  suaminya  masih  diperhatikan  undang-undang tersebut.
c. Poligami di Negara Al-Jazair
Hukum  keluarga  Al-Jazair  membolehkan  seorang  laki-laki memilki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat ada  dasar  yang  melatar  belakanginya,  dapat  memenuhi  keadilan, memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada  bakal  calon  isteri.  Sementara  itu  seorang  dapat  mengajukan aksi  hukum  melawan  suaminya  dan  meminta  cerai  apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.
d. Poligami di  Negara Turki
Ketentuan poligami diatur dalam Turkish Family Law Of Cyprus tahun  1951  pasal  8-9,  undang-undang  sipil  Turki  melarang perkawinan  lebih  dari  satu  selama  perkawinan  pertama  masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan  yang  pertama  telah  bubar  baik  karena  kematian,
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penceraian  atau  penyataan  bahwa  pernikahan  yang  kedua  tidak  sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat bernikah.
Diperbolehkan  poligami  oleh  Al-Qur‟an  dalam  kondisi  tertentu telah  diubah  secara  sukarela  oleh  muslimin  Turki.  Alasannya, sebagaimana  dinyatakan  oleh  beberapa  intlektual  Turki,  bahwa Qurani  yang  membolehkan  poligami  maksimal  empat  istri  tersebut, merupakan  proses  asas  monogami.  Mazhab  Hanafi,  Hambali  dan Syafi‟i dan Imamiyah sepakat bahwa seornag laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh berlima.
e. Poligami di Arab Saudi
Begitu  pula  dengan  masalah  poigami,  Saudi  Arabia  tidak memiliki  hukum  khusus  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Tidak  ada batasan  atapun  tata  cara  yang  khusus  mengenai  prosedur  yang harusnya  dilakukan  bagi  para  suami  yang  ingin  berpoligami. Poligami  diperbolehkan  untuk  pria  tetapi  terbatas  pada  empat  istri pada  satu  waktu.  Bahwa  praktek  poligami  telah  meningkat, khususnya  di  kalangan  yang  berpendidikan,  sebagai  akibat  dari kekayaan minyak.
Pemerintah  telah  dipromosikan  poligami  sebagai  bagian  dari kembali  ke  program  "Islam  nilai-nilai".  Pada  tahun  2001,  Grand Mufti  (otoritas  agama  tertinggi)  mengeluarkan  fatwa  atau  pendapat, menyerukan  kepada  wanita  Saudi  untuk  menerima  poligami  sebagai bagian  dari  paket  Islam  dan  menyatakan  bahwa  poligami  itu diperlukan  "untuk  melawan  pertumbuhan  epidemi  perawan  tua". Tidak  ada  usia  minimum  untuk  menikah  di  Arab  Saudi  dan  Grand Mufti  dilaporkan  mengatakan  pada  tahun  2009  bahwa  anak perempuan dari usia 10 atau 12 yang menikah. 14
f. Poligami di Indonesia
Undang-undang  Nomor  Tahun  1974  dan  peraturan  pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  menggunakan  istilah  “poligami”  yang  sudah populer  dalam  masyarakat.  Menurut  undang-undang  perkawinan  ini adalah perkawinan yangbersifat monogami, namun demikian beristri lebih  dari  satu  orang  dapat  dibenarkan  asalkan  tidak  bertentangan
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  hukum  agama  yang  dianutnya.  Beristri  lebih dari satu  orang dapat  dibenarkan  asalkan  dipenuhi  beberapa  alasan  dan  syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari  satu  orang  dapat  dilaksanakan  oleh  undang-undang  dan dilaksanakan  apabila  ada  izin  dari  satu  orang  baru  dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.
Karena  pada  prinsipnya  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya boleh  mempunyai  seorang  istri,  maka  poligami  atau  seorang  suami beristri  lebih  dari  seorang  perempuan  diperbolehkan  apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan  pengadilan memberi  izin. Izin  poligami  hanya  dapat  diberikan  bila  memenuhi sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  alternatif  dan  tiga  syarat kumulatif.  Syarat  alternatif  meliputi,  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang  tidak  dapat  disembuhkan,  istri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.  Dan  kumulatif,  yaitu  ada  persetujuan  tertulis  dari  istri- istri,  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan hidup  istri  dan  anak-anak  mereka,  dan  ada  jaminan  bahwa  suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 15

## Prosedur Poligami
Permohonan  poligami  di  semua  negeri  mestilah  mendapat keizinan  tertulis  daripada  Qadhi  atau  Hakim  Syari‟i.  Semua  negeri  di Malaysia  menyatakan  bahwa  setiap  permohonan  harus  mendapatkan kebenaran  terrtulis  dari  Mahkamah  Syariah  atau  pun  Hakim  Syari‟i. Dalam  seksyen  23(1),  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  1984, menyatakan  dengan  terang  tentang  hal  ini.  Dalam  hal  ini  perundangan poligami adalah tidak seragam antara negeri-negeri. 16 Permohonan harus disertakan  dengan  satu  persetujuan  menyatakan  alasan  bagi  perkawinan yang  dicadangkan  itu  dikatakan  harus  atau  perlu,  keuangan  pemohon pada  masa  itu,  dokumen-dokumen  dan  kewajiban  tangunggan  keuangan
15 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta:Prenadamedia, 2016), hlm. 95.
16 Raihanah  Abdullah,  Poligami, Penjelasan  Berdasarkan  Perpektif  Undang- Undang Keluarga Islam Di Malaysia , Cet. 1( Putrajaya:Jakim, 2014),  hlm. 15.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  patut  dinyatakan,  bilangan  orang  tanggugannya  termasuk  orang yang  akan  menjadi  orang  tanggugannya  berikutan  dengan  perkawinan yang dicadangkan itu sama ada izin atau pandangan istri atau istri-istrinya yang  sedia  ada  telah  diperoleh  atau  tidak  terhadap  perkawinan  yang dicadangkan itu 17 .
Mahkamah  akan  menghantar  satu  salinan  permohonan  berserta persetujuan  suami  seperti  yang  telah  dinyatakan  bersama-sama  surat panggilan  (surat  Saman)  kepada  istri  yang  sedia  ada.  Surat  panggilan (surat  saman)  untuk  hadir  ke  mahkamah  ini  adalah  bertujuan  untuk mendapatkan  pandangan  istri  yang  sedia  ada  bagi  mengetahui  bahwa sama ada suami benar-benar layak untuk berpoligami atau tidak. 18
Menurut  hukum  syara‟,  syarat  yang  memerlukan  izin  istri  yang pertama  untuk  berpoligami  adalah  tidak  diwajibkan.  Sebelum penyeragaman  Undang-Undang  Keluarga  Islam  negeri-negeri,  keizinan itu  tidak  menjadi  satu  aturan  dalam  permohonan  poligami  Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  negeri  Kedah,  Perak,  Terengganu  dan Kelantan.  Persoalan  keizinan  istri  pertama  ini  telah  menjadi  isu  hangat pada  suatu  ketika  dahulu  terutama  apabila  negeri  Perlis  melonggarkan syarat  berpoligami  di  negeri  itu  termasuk  mengizinkan  poligami  tanpa perlu izin istri pertama.
Kelonggaran  ini  telah  mendapat  bantahan  pihak  Ormas  wanita karena tidak berpuas hati dengan langkah tersebut atas alasan langkah itu menghina kaum wanita. Menurut Mufti Perlis, tujuan utama kelonggaran syarat  poligami  ini  adalah  untuk  menghentikan  praktek  rakyat  Malaysia lari  berkawin  di  negeri  lain  terutaman  di  selatan  Thailand  apabila permohonan  poligami  tidak  diluluskan  oleh  mahkamah  atau  tidak membuat permohonan karena khawatir permohonan tidak diluluskan atas alasan  tidak  mencakupi  pensyaratan  untuk  poligami.  Secara  tidak langsung,  masalah  yang  timbul  daripada  kawin  lari  seperti  masalah
17 Seksyen  23(4)  Enakmen-Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Johor, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Perlis, Sabah Dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak.
18 Surat panggilan atau dipanggil juga surat saman adalah surat yang dibuat oleh mahkamah  syariah  jika  terdapat  permohonan  dari  seseorang  untuk  berpoligami  maka mahkamah  akan  memberikan  surat  tesebut  kepada  istri  untuk  hadir  ke  mahkamah  bagi mendengar permohonan.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mendaftarkan  perkawinan  di  Malaysia  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dapat diselesaikan.
Perlu diketahui bahwa walaupun keizinan istri pertama bukanlah satu  syarat  yang  wajib  dalam  hukum  syara‟  masalah  ini  boleh diselesaikan  dengan  adannya  pernyataan  lain  dalam  Akta  dan  Enakmen Undang-Undang  Keluarga  negeri-negeri  yang  menghendaki  mahkamah memanggil  pemohon  dan  istri  atau  istri-istri  yang  sedia  ada  hadir  ke mahkamah  memanggil  pemohon  dan  istri  atau  istri-istri  yang  sedia  ada hadir ke mahkamah untuk memberikan keterangan secara tertutup tentang perkawinan  yang  dicadangkan  apabila  pemohonan  untuk  berpoligami diterima  oleh  mahkamah.  Secara  tidak  langsung,  permohonan  pihak suami  masih  tertakluk  pada  pendapat  istri  dalam  menentukan  sama  ada pemohon layak berpoligami atau sebaliknnya. 19
Dengan  prosedur  ini  pihak  istri  boleh  memberikan  keterangan mengenai  suami  benar  layak  atau  tidak  dari  segi  keuangan  dan  adakah perkawinan  yang  dicadangkan  harus  atau  perlu  atau  tidak.  Pengalaman istri  dalam  kehidupan  berumahtangga  dan  pergaulan dengan  suami  akan dapat membantu mahkamah menentukan kedudukan tahap kelakuan dan kemampuan  suami  dalam  memenuhi  syarat-syarat  poligami.  Menurut Hakim  Mahkamah  Rendah  Syariah  Wilayah  Persekutuan,  Mohd.  Naim Mokhtar,  mahkamah  hanya  diberikan  kewenangan    izin  dalam permohonan poligami 20 .
Keterangan  istilah  yang  menetukan  sama  ada  suami  layak  berpoligami atau  tidak.  Kebenaran  ini  hanya  akan  dikeluarkan  apabila  mahkamah berpuas  hati  bahwa  suami  mampu  dari  segi  keuangan  serta  memiliki akhlak  yang  baik  untuk  beristri  lebih  dari  satu  berdasarkan  keterangan istri  dan  fakta-fakta  lain.  Disini  letaknnya  kepentingan  dan  keperluan pihak  istri  untuk  hadir  ke  mahkamah  dalam  menentukan    bahwa  suami benar-benar layak atau tidak untuk berpoligami.
19 Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya  maupun  berkaitan  dengan  pihak  lainnya  sebagai  hubungan  hukum,  tentang segala  hal  yang  disebut  didalam  surat  itu  sebagai  pemberitahuan  hubungan  langsung dengan perhal pada akta itu.
20 Najibah  Mohd  Zain, Undang-Undang  Keluarga  Islam ,  Cet.    1  (Selangor:
Dawama Sdn. Bhd., 2007),  hlm.  45-48.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Prosedur Poligami di Malaysia
Malaysia  adalah  sebuah  Negara  yang  telah  mempraktikkan sistem  undang-undang  Islam  dalam  urusan  yang  berkaitan  dengan  Hal Ihwal  Umat  Islam  di  Malaysia  khususnya  dalam  Undang-Undang Keluarga  Islam.  Hal  ini  membuat  hukum  Islam  di  Malaysia  semakin digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan  dengan  umat Islam.  Negeri-negeri  di  Malaysia  mempunyai  perundangan  yang  khusus tentang  praktek  poligami  dalam  akta  dan  enakmen  undang-undang keluarga masing-masing. Dalam poligami di Malaysia terdapat perbedaan prosedur  yang  menjadi  ketidakseragaman  prosedur  poligami  bagi  setiap bagian negeri-negeri di Malaysia.
Dalam analisis ini, penulis telah menemukan perbedaan prosedur poligami  di  Wilayah  Persekutuan  dan  negeri  Terengganu  dalam  Akta Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984 dengan  Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran  Keluarga  Islam Terengganu.  Disini  penulis  memilih  untuk  membandingkan  aturan  di Wilayah  Persekutuan  dan  negeri  Terengganu  karena  terdapat  perbedaan yang ketara diantara peraturan aturan di antara kedua-dua negeri tersebut. Hal  ini  menjadi  salah  satu  permasalahan  dalam  berpoligami  karena sebagian negeri bagian meletakkan prosedur yang ketat dan sebagian lagi meringankan  prosedur  untuk  berpoligami.  Sebagaimana  penulis  ketahui terdapat beberapa negeri yang mengetatkan prosedur poligami antaranya adalah  Wilayah  Persekutuan,  Negeri  Sembilan,  Melaka,  Johor,  Pahang, Sabah dan Sarawak. Ini karena sebagaian negeri ini telah diperuntukkan beberapa  syarat-syarat  yang  perlu  dipatuhi  oleh  Mahkamah  Syariah sebelum  sesuatu  permohonan  poligami  diluluskan  dan  harus  mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh setiap negeri bagian. 21
Disamping itu, terdapat beberapa negeri bagian di Malaysia yang telah  meletakkan  syarat-syarat  prosedur  berpoligami  secara  ringan antaranya  adalah  Terengganu,  Kelantan,  Perak  dan  Kedah.  Ini  menjadi satu  keringanan  untuk  berpoligami  bagi  negeri  ini  karena  secara  tidak langsung  menyatakan  syarat-syarat  yang  perlu  dipenuhi  oleh  seorang suami  untuk  berpoligami.  Ini  bermakna  kelulusan  dan  penolakan
21 Najibah Mohd Zain , Undang-Undang…, hlm.  46.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mahkamah  terhadap  permohonan  poligami  adalah  terletak  pada  budi bicara Mahkamah. Bahkan Mahkamah tidak mempunyai panduan secara formalitas  untuk  meluluskan  sebarang  permohonan  poligami.  Hal  ini karena  permohonan  poligami  di  negeri  bagian  seperti  Terengganu, Kelantan,  Perak  dan  Kedah  menjadi  lebih  mudah  jika  dibandingkan dengan  negeri  lain  yang  terpaksa  secara  formalitas  membuktikan  bahwa permohonan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah diperuntukkan.

## Prosedur Poligami di Wilayah Persekutuan
Sebelum  penulis  membahas  tentang  prosedur  poligami  di Wilayah Persekutuan yang diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984,  ada  baik  penulis  terlebih dahulu  menguraikan  secara  ringkas  analisis  tentang  prosedur  poligami yang  diatur  dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah- Wilayah  Persekutuan  1984.  Secara  Yuridis  normatif  yang  berlaku  di Malaysia,  laki-laki  dibenarkan  menikahi  dengan  dua  wanita  atau  lebih. Namun, bukan dalam arti bebas melakukan kapan dan dimana saja tanpa melalui jalur formalitas. Suami boleh berpoligami tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam perundangan-perundangan yang ada. 22
Disini  penulis  telah  menganalisis  dan  mendapati  bahwa  Akta Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984 telah  meletakkan  syarat-syarat  prosedur  yang  ketat  untuk  berpoligami karena  harus  mendapat  izin  dari  istri    pertama  untuk  permohonan poligami.  Hal  ini  menjadi  beban  kepada  seseorang  suami  untuk  beristri banyak  yaitu  poligami.  Aturan  yang  terdapat  dalam Akta  Undang- Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984  sering  kali dilihat  sebagai  suatu  yang  sulit  dan  membebankan  bagi  sebgaian  suami. Oleh  karena  itu,  mereka  mengambil  jalan  mudah  dengan  poligami  di negeri  lain  tanpa  persetujuan  Mahkamah  Syariah.  Aturan  yang  ketat dalam  akta  di  Wilayah  Persekutuan  menyebabkan  pihak  suami
22 Di  Malaysia  Terapat  Beberapa  Pembagaian  Negeri  Yang  Dibuat  Wilayah Atau  Negeri,  Misalnnya;  Wilayah  Persekutuan  Kuala  Lumpur,  Negeri  Melaka,  Kedah, Pahang, Terengganu, Dan Sebagainnya. Masing-Masing Memiliki Pengetahuan Undang- Undang  Keluarga  Islam  Tersendiri.  Khusus  di  Negeri  Terengganu,  Peraturan  Yang Mengatur  Tentang  Perkawinan  Dan  Penceraian  Disebut  Enakmen  Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mengambil  jalan  mudah  untuk  menikah  dengan  perempuan  lain  yaitu dengan menikah di luar negeri tanpa persetujuan dari Mahkamah Syariah.
Didalam  Seksyen  23(3)  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 telah mengatur bagi negeri Wilayah Persekutuan ini bahwa 23 :
“Permohonan  untuk  kebenaran  hendaklah  dikemukakan  kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan  sesuatu  iqrar  menyatakan  alasan  mengapa  perkahwinan yang  dicadangkan  itu  dikatakan  patut  atau  perlu,  pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan  tanggungan  kewangannya  yang  patut  ditentukan.  Bilangan orang  tanggungannya,  termasuk  orang  yang  akan  menjadi  orang tanggungan berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu”.
Dalam  subsekyen  3  ini  menyatakan  bahwa  dalam  aturan  akta wilayah  harus  menyatakan  beberapa  syarat  yang  perlu  dipatuhi  oleh mahkamah syariah sebelum sesuatu permohonan poligami itu diluluskan. Setiap  pemohon  haruslah  melengkapi  dokumen-dokumen  permohonan poligami dengan memberikan keterangan yang dikehendaki sebagaimana yang diatur di bawah subsekyen 23(4).
Selanjutnya pada subseksyen (2) disebutkan bahwa ketentuan ini berlaku kepada  laki-laki yang menetap dalam atau di luar Wilayah Persekutuan. Oleh  karenanya  permohonan  untuk  kebenaran  hendaklah  dibuat  di mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu  iqrar  menyatakan  alasan-alasan  yang  sepatutnya  di  dalam permohonan  poligami.  Antara  alasan-alasan  yang  harus  dibuat  adalah alasan  mengapa  perkawinan  itu  patut  dijalankan  atau  perlu,  kewajiban dan  tanggungan  keuangannya  yang  patut  ditentukan,  keizinan  atau pandangan istri-istrinya dan lain sebagainnya.
23 Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984. Seksyen 23,  hlm.  24.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Alasan  yang  dinyatakan  dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984  bahwa    di  dalam  prosedur poligami  negeri  Wilayah  Persekutuan  harus  mendapat  keizinan  istri pertama.  Hal  ini  karena  telah  dinyatakan  di  dalam  negeri  Wilayah Persekutuan  bahwa  jika  seorang  suami  yang  ingin  poligami  maka mahkamah  akan  mengirimkan  surat  saman  atau  surat  panggilan  kepada istri  pertama  walaupun  tidak  diketahui  si  suami  dan  tujuan  yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah adalah untuk menyatakan bahwa si suami ingin poligami.
Menurut  Puan  Yusliha  pensyarah  di  Jabatan  Syariah  dan Undang-Undang,  prosedur  poligami  yang  di  atur  dalam  Akta  Undang- Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984  tersebut bukan untuk menghalang poligami dilaksankan tetapi akta yang mengatur untuk  poligami  tersebut  bertujuan  agar  praktek  poligami  tidak disalahgunakan  kebolehannya  yang  pada  akhirnya  akan  mendatangkan kezaliman  dan  ketidakadilan  kepada  istri-istri  dan  anak-anak,  sesuai dengan  pensyariatan  yang  dinyatakan  dalam  Al-Quran.  Menurutnya, dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah Persekutuan  1984  berkaitan  permohonan  poligami  telah  ditetapakan ketentuan-ketentuan  prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  orang  yang ingin menikah lebih dari satu. Memang benar apa yang ditetapkan dalam Akta  itu  tidak  diatur  atau  ditetapakan  dalam  Islam,  tapi  ianya  bertujuan supaya  poligami  yang  dibolehkan  Islam  itu  tidak  disalahgunakan  sesuka hati  mereka  saja.  Namun  begitu  tetap  masih  ada  yang  melanggar ketentuan  tersebut  disebabkan  mereka  merasakan  prosedur  yang ditetapkan  itu  terlalu  ketat  hingga  mereka  mengambil  jalan  yang  lebih mudah yaitu dengan berpoligami tanpa kebenaran dari mahkamah 24 .
Sesungguhnya  ketetapan  yang  sedia  ada  bukanlah  bertujuan untuk  mempersulit,  tetapi  undang-undang  yang  sedia  ada  tentang poligami  ini bertujuan  supaya  proses  poligami  menjadi lebih teratur  dan terpenuhi syarat-syarat berpoligami. Orang yang diberikan otoritas dalam memberikan putusan adalah Hakim. Bila ada pihak yang tidak puas hati
24 Wawancara  yang  dilakukan  dengan  Madam  Yusliha,  Pensyarah  di  Jabatan Syariah Undang-Undang, 1 Oktober 2018.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  putusan  yang  ditetapkan,  Hakim  berpeluang  melakukan  upaya hukum  (mengajukan  banding)  ke  mahkamah  syariah  yang  lebih  tinggi. Upaya  hukum  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memastikan keputusan Mahkamah Syariah agar dapat diterima oleh orang yang ingin berpoligami.
Sebaliknya  di  dalam  penegasan  syarat  prosedur  poligami  di Wilayah  Persekutuan  adalah  bertujuan  untuk  mengetahui  pengakuan suami  terhadap  istrinya  yang  menyatakan  bahwa  istrinya  bersetuju dengan  permohonan  poligami  ataupun  tidak.  Jika  istrinya  bersetuju permohonan  untuk  poligami  dan  telah  lengkap  pensyaratan  prosedur poligami  maka  istrinya  akan  dipanggil  ke  mahkamah  tertutup.  Pemohon dapat memenuhi syarat sebgaimana terdapat dalam seksyen 23(4) (a) (b) (c)  (d)  dan  (e). Demikian  itu,  ketentuan  prosedur  poligami  di  Wilayah Persekutuan  ini  bertujuan  bahwa  pihak  istri  boleh  memberikan keterangan sama ada suami benar layak atau tidak dari segi keuangan dan adakah  perkawinan  yang  dicadangkan  harus  atau  perlu  atau  tidak. Pengalaman istri dalam kehidupan berumahtangga dan pergaulan dengan suami  akan  dapat  membantu  mahkamah  menentukan  kedudukan  tahap kelakuan  dan  kemampuan  suami  dalam  memenuhi  syarat-syarat poligami.

## Prosedur Poligami di Negeri Terengganu
Penulis  akan  membahas  tentang  prosedur  poligami  di  negeri Terengganu  yang  diatur    dalam  Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran Keluarga  Islam  Terengganu.  Disini  penulis  telah  menganalisis  prosedur poligami  yang  diatur  dalam  Enakmen  negeri  Terengganu  dan menunjukkan  bahwa  prosedur  poligami  di  negeri  Terengganu  sangat mudah  dan  ringan  pensyaratan  bagi  seseorang  yang  ingin  berpoligami. Disini  penulis  ingin  memberitahu  bahwa  di  negeri  Terengganu  adalah salah satu negeri yang meringankan prosedur poligami karena tidak perlu adanya  izin  istri  pertama  jika  seorang  laki-laki  ingin  berpoligami  tetapi haruslah seseorang yang ingin berpoligami itu hadir ke mahkamah untuk mendapat  keizinan  Hakim  Syar‟i  saja.  Mengenai  prosedur  atau  tatacara berpoligami  yang  resmi  diatur  oleh  Islam  memang  tidak  ada  ketentuan secara  pasti,  namun  di  Malaysia  khususnya  negeri  Terengganu  Darul
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Iman,  dalam  Seksyen  21  Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu menyatakan:
“  tiada  seorang  lelaki  boleh  berkawin  dengan  seorang perempuan  lain  di  mana-mana  tempat  dalam  masa  dia  masih beristrikan  istrinya  yang  sedia  ada  kecuali  terlebih  dahulu mendapat keizinan secara bertulis dari Hakim Syar’i” 25 .
Demikian  itu,  dalam  wawancara  penulis  bersama  Puan  Hasiah Binti  Salleh  Pengacara  Mahkamah  Syariah  dan  juga  dosen  di  Kolej Universiti Islam Pahang telah menyatakan bahwa aturan dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu tidak mengatur syarat-syarat  sebagaimana  yang  terdapat  di  negeri-negeri  bagian  lain, kelulusan permohonan poligami tidaklah semudah yang diketahui karena di  negeri  Terengganu  prosedur  poligami  juga  terletak  dibawah  bidang kuasa  hakim  dan  hakim  akan  menilai  setiap  permohonan  poligami. Hakim  berhak  memanggil  istri  yang  sudah  dinikahi    untuk  memberikan keterangan  sekiranya  terdapat  kecurigaan  terhadap  dokumen-dokumen yang  diberikan  pemohon.  Namun  begitu,  bukan  bermakna  Hakim  akan mendapatkan persetujuan istri sebelum meluluskan permohonan poligami dan kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan itu terletak pada budi bicara mahkamah dalam menentukannya sebagaimana yang sudah diatur dalam seksyen 21 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu. 26
Dengan  ini,  hasil  analisis  penulis  yang  dapat  dinyatakan  dalam prosedur  poligami  di  negeri  Terengganu  yang  di  atur  dalam  Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu bahwa keizinan poligami  hanya  diluluskan  setelah  mendapat  kebenaran  tertulis  dari Hakim Syari‟i dan syarat-syarat lain untuk memohon poligami juga harus diikuti  sesuai  dengan  pensyaratan  yang  telah  di  atur  dalam  Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.
25 Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran  Keluarga  Islam  Terengganu,  seksyen
21.
26 Wawancara  Yang  Dilakukan  dengan  Ustazah  Hasiah  Binti  Mat  Salleh, Peguam Syarie & Pensyarah Di Jabatan Syariah Undang-Undang, 25 September 2018.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Perbedaan  Prosedur  Poligami yang ada di Wilayah Persekutuan dan Negeri Terengganu
Selanjutnya  penulis  akan  menganalisis  hukum  Islam  dalam prosedur  poligami  yang  terdapat  di  Wilayah  Persekutuan  dan  negeri Terengganu  dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Wilayah-Wilayah Persekutuan  1984  dan  Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran  Keluarga Islam Terengganu sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Hukum Keluarga Islam  adalah  bersumber  dari  wahyu  Allah  (Al-Quran)  dan  sunnah  Rasul (Hadis).  Dari  kedua  sumber  inilah  hukum  kekeluargaan  Islam  itu  digali dan  dikembangkan  bahkan  dari  keduanya  pula  hukum  keluarga  Islam yang  dikondifikasikan  para  pembuat  qanun  (undang-undang)  ke  dalam bentuk aturan perundang-undangan tertulis di zaman sekarang.
Dasar  hukum  poligami  di  Wilayah  Persekutuan  yang  diatur dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah Persekutuan  1984  menyatakan  bahwa    dasar  hukum  Islam  yang digunakan  di  Wilayah  Persekutuan  tersebut  berpandukan  hukum  syara‟ dan  menggunakan  dasar  yang  sama  dalam  dasar  poligami  di  Malaysia. Dalam  surat  An-Nisa  ayat  3  telah  menyatakan  tentang  pensyariatan poligami  yang  menjadi  sumber  rujukan  yang  tetap  dan  mengikut  syara‟ dalam berpoligami di Malaysia.
Pensyariatan  yang  menjadi  dalil  utama  dalam  keharusan berpoligami adalah dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An- Nisa ayat 3:
الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَف  ََۖعََٰبُزَو  َثََٰلُثَو  َٰىَىۡثَم ِءٓاَسِّىلٱ  َهِّم مُكَل  َباَط اَم ْاوُحِكوٱَف  َٰىَمََٰتَيۡلٱ يِف ْاوُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَو ْاوُلوُعَت  الََّأ َٰٓىَو ۡدَأ َكِل ََٰذ  ۡۚۡمُكُى ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  ۡوَأ ًةَدِح ََٰوَف ْاوُلِد ۡعَت
٣
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya”(Q.S An-Nisa (4):3.) 27
Disini  jelas  menyatakan  bahwa  prosedur  poligami  di  Wilayah Persekutuan  yang  diatur  dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984  berlandaskan  hukum  Syara‟.  Oleh itu,  penulis  telah  menganalisis  bahwa  prosedur  poligami  dalam  akta tersebut amat ketat dan mempunyai syarat-syarat yang terperinci sebelum si suami ingin berpoligami dan ini menyatakan bahwa setiap prosedur di setiap  negeri  telah  diatur  oleh  pihak  yang  berwajib  yang  mengubah perundangan  negeri  itu  sendiri.  Hal  ini  menjadikan  proses  permohonan poligami menjadi sulit dan menyulitkan bagi laki-laki yang mampu untuk berpoligami  jika  mempunyai  prosedur  yang  ketat.  Oleh  itu,  peningkatan penceraian  akan  meningkat  dan  statistik  poligami  akan  menurun  bagi laki-laki yang berkemampuan untuk menikah lebih dari satu kali. Dengan ini,  kadar  pengurangan  poligami  di  Wilayah  Persekutuan  bukan  hakim yang  menghalang  untuk  berpoligami  tetapi  karena  individu  yang  mau poligami kurang  melengkapi syarat-syarat yang di tetapkan dalam  Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  bahwa  dapat  dipahami  tentang ketentuan yang telah diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984  sesuai  dengan  prinsip-prinsip perkawinan.  Di  Malaysia,  Mahkamah  Syariah  mempunyai  maslahah tertentu  untuk  membolehkan  poligami  hanya  dengan  izin  Mahkamah Syariah,  yaitu  Mahkamah  Syariah  yang  menetukan  keadilan  dan kemampuan seseorang dalam memberikan nafkah. Dalam Fiqh dan Usul Fiqh, konsep maslahah adalah suatu konsep yang sangat penting. Hal ini disebabkan  keringanan rukhsah berpoligami  ini  disalah  gunakan khususnya  oleh  orang-orang  jahil.  Tujuan  utama  diturunkan  syariat adalah agar terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Maslahah mursalah menurut  istilahnya  adalah  suatu  kemaslahatan  mengenai  hukum  syara yang  tidak  disyariatkan  oleh  syara  yang  mewujudkan  hukum  dan  juga
27 Terjemahan  menurut    Al-Quran  Terjemah, Tafsir  Perkata ,Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung:Semesta Al-Quran,2013), hlm. 77.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tidak  mempunyai  dalil-dalil  syara  yang  menunjukkan  ada  atau  tiada hukum tertentu.
Sabda Nabi Muhammad S.A.W:
زاسض لَّو زاسض لَّ
“tidak mudharat dan tidak memudharatkan.”
Ulama  berpendapat  bahwa Maslahah  mursalah boleh  dijadikan sumber  hukum  setelah  meneliti  berbagai  aspek  dan  mereka  sangat berhati-hati,  bukan  berdasarkan  nafsu  atau  sangkaan  semata-mata. Mereka  menetapkan  syarat-syarat  tertentu  dalam  menetapkan  dasar hukum Maslahah Mursalah . Syarat berhujah dengan mengikut pendapat ulama adalah 28 :
i. Kemaslahatan  hendaklah  jelas  dan  pasti  bukan  berdasarkan waham atau sangkaan semta-mata
ii. Segala  kemaslahatan  dalam  penetapan  hukum  mestilah  benar- benar  bertujuan  untuk  memberi  manfaat  serta  menolak kemudaratan.
iii. Kemaslahatan hendaklah bersifat umum, bukan untuk
kepentingan  peribadi.  Yaitu  untuk  manfaat  manusia  sejagat  atau menolak  kemudaratan  terhadap  mereka,  bukannya  segelintir manusia sahaja.
iv. Segala  hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  kemaslahatan  tidak boleh  bertentangan  dengan  hukum  dan  prinsip  yang  telah ditetapkan oleh nash serta ijma‟ ulama.
v. Maslahat  itu  sampai  ke  peringkat  maslahat  dharuriyyah  yang lima  dan  mengikut  susunannya,  yaitu:  menjaga  agama,  jiwa, keturunan, akal dan harta.
Oleh  itu,  Penulis  menganalisis  bahwa  di  dalam  Akta  Undang- Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan  1984  telah menggunakan  pendekatan  dalam  Fiqh/Usul  Fiqh  yaitu maslahah mursalah dalam  prosedur  poligami  bagi  menjaga  kemaslahatan  yang ingin berpoligami tanpa melanggar hukum syara‟ yang telah ditetapakan
28 H.  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jil.  2(  Jakarta:  Kencana  Prenamedia Group), hlm. 366.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
di  dalam  Al-Quran 29 .  Prosedur  poligami  yang  ketat  di  Wilayah Persekutuan  yang  di  atur  dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita yang akan dipoligami oleh seorang suami.
Di  negeri  Terengganu  pula  dalam  Enakmen  Undang-Undang Pentadbiran  Keluarga  Islam  Terengganu,  Penulis  telah  menganalisis bahwa  hukum  yang  diatur  di  dalam  enakmen  di  negeri  Terengganu adalah  mengikut  dalil  berlandaskan  pensyariatan  al-Quran  dalam  surat An-Nisa  ayat  3.  Hal  ini  jelas  dan  tidak  mempunyai  dasar  lain  selain daripada  itu  dalam  menetapkan  hukum  bagi  siapa  saja  laki-laki  yang ingin berpoligami.
الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَف  ََۖعََٰبُزَو  َثََٰلُثَو  َٰىَىۡثَم ِءٓاَسِّىلٱ  َهِّم مُكَل  َباَط اَم ْاوُحِكوٱَف  َٰىَمََٰتَيۡلٱ يِف ْاوُطِسۡقُت  الََّأ  ۡمُتۡفِخ  ۡنِإَو ْاوُلوُعَت  الََّأ َٰٓىَو ۡدَأ َكِل ََٰذ  ۡۚۡمُكُى ََٰمۡيَأ  ۡتَكَلَم اَم  ۡوَأ ًةَدِح ََٰوَف ْاوُلِد ۡعَت ٣
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu  senangi:  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat aniaya”(Q.S An-Nisa (4):3.) 30
Dari  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  penulis  menganalisis bahwa  prosedur  poligami  Wilayah  Persekutuan  dan  negeri  Terengganu yang  di  atur  dalam  Enakmen  Undang-Undang  Pentadbiran  Keluarga Islam  Terengganu  sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam. Islam  sendiri  menitikberatkan  soal  keadilan  dan  kemampuan  seseorang suami  untuk  berpoligami.  Begitu  juga  dalam  undang-undang  yang menyatakan  bahwa  seseorang  itu  layak  untuk  berpoligami  apabila  laki- laki  tersebut  dinyatakan  mampu  untuk  melakukan  poligami  oleh Mahkamah  Syariah.  Maka  jelaslah  apa  yang  terkandung  dalam  aturan
29 A.  Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  (Banda
Aceh:Yayasan Pena,2005), hlm. 83.
30 Terjemahan  menurut    Al-Quran  Terjemah, Tafsir  Perkata ,Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung:Semesta Al-Quran,2013), hlm. 77.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Kesimpulannya,  pada  analisis  penulis  secara  keseluruhannya, penalti  yang  dikenakan  oleh  Akta  dan  Enakmen  Undang-Undang Keluarga  Islam  negeri-negeri  adalah  masih  rendah  dan  mudah  dibayar oleh pihak suami bebanding dengan kesan yang terpaksa ditanggung oleh istri  pertama  jika  suami  tidak  berlaku  adil.  Selanjutnya,  apa  yang diketahui  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  ketentuan  yang  di  atur  dalam prosedur  poligami  di  Malaysia  antara  Wilayah  Persekutuan  dan  negeri Terengganu  dalam  Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah Persekutuan 1984 lebih ketat pensyaratan berbanding Enakmen Undang- Undang  Pentadbiran  Keluarga  Islam  Terengganu.  Dasar  hukum  yang digunakan kedua negeri bagian dalam prosedur poligami adalah mengikut hukum  syara‟  yang  telah  ditetapkan  didalam  al-Quran  dan  prosedur poligami  yang  diguna  pakai  setiap  negeri  bagian  adalah  mengikut perundangan tersendiri. Dengan demikian, penulis memahami bahwa apa yang  ditetapkan  oleh  akta  dan  enakmen  tentang  prosedur-prosedur  yang harus diikuti untuk berpoligami itu adalah merupakan suatu penyelesaian terhadap  permasalahan  poligami.  Hal  ini  demi  menghindari  berlakunya permasalahan khususnya terhadap istri dan juga anak-anak.

## Daftar Pustaka
A.  Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Banda
Aceh:Yayasan Pena,2005.
Abu  Malik  Kamal  Bin  Sayyid  Salim, Fiqhus  Sunnah  Lin  Nisa ,  Cet.  1
Surakarta: Pustaka Arafah, 2014.
Abdul  Monir  Yaacob,  “Perlaksanaan  Perundangan  Islam  Di  Malaysia:
Satu Penilaian”. Journal Of Fiqh , No. 6, 2009.
Ahmad  Mohamed  Ibrahim, Pentadbiran  Undang-undang  Islam  Di Malaysia , Kuala Lumpur:  IKIM. 1997.
Arij  Abdurrahman  As-Sanan, Memahami  Keadilan  Dalam  Poligami ,
Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003.
Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah  Persekutuan 1984.
Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.
Muslim Ibrahim, Muhammad Safiq Imran bin Samsudin
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
H.  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jil.  2  Jakarta:  Kencana  Prenamedia Group.
H.  Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian Keluarga Muslim , Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
H. Zainuddin Ali dan Azhari Akmal Taringan, Hukum  Perdata  Islam di Indonesia , Cet.-3, Jakarta: Kencana, 2006.
Hussin  Che  Pa,  Nasrul  Hisyam  Nor  Muhammad  &  Suhaimi  Mustar,
Bidang  Kuasa  Eksklusif  Mahkamah  Syariah  Selepas  Pindaan Perkara  121(1A)  Perlembagaan  Persekutuan, Malaysian  Journal
Of Syariah And Law , Vol4, 2016.
Ibrahim Muhammad Al-Jamalu, Ta’adud Az-Zaujaat Fi Al-Islam , Mesir:
Darul Iktisam, T.T 1400 H.
Ilham, Poligami Dalam Kaitannya Dengan Berlaku Adil (Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar) , Fakultas Syari‟ah Institut
Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh: 2012.
Ismail  Kamus, Indahnya  Hidup  Bersyariat ,  Kuala  Lumpur:  Telaga  Biru Sdn. Bhd., 2015.