## Analisis Efektivitas Bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
(Studi Kasus DPM-LUEP, Kabupaten Bogor)
Harun A.S. * 1 , Rizal Syarief 2 dan Nora H. Pandjaitan 3
1 Departemen Pertanian, Jakarta
2 Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor,
3 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

## ABSTRACT
The objectives of this study were (1) to identify the characteristics of DPM-LUEP recipient groups, (2)  to  identify  factors  affecting  income/profit  increase  in  DPM-LUEP  recipients,  (3)  to  evaluate  the effectiveness of determining requirement processes, the mechanisms of grouping, the distribution and the return  of  the  funds  to  LUEP.  The  method  of  analysis  used  were  (1)  descriptive  analysis,  (2)  profitability analysis, and (3) Focus Group Discussion (FGD). The results of the profitability analysis showed that the factors  capable  of  increasing  income/profit  for  DPM-LUEP  recipients  were  (1)  the  effectiveness  in purchasing  the  raw  materials/unpolished  rice  (the  cycles),  (2)  the  increased  purchase  of  raw  materials which eventually increased the outcome of the processed products, (3) the decrease of the total cost to the sale income, especially the efficiency of the total variable cost, and (4) the product stock taking while waiting  for  the  increase  of  product  sale  price  (rice)  in  the  market.  Based  on  the  FGD,  the  dominant problems were found not only in the process of determining the requirements but also in the mechanisms of  LUEP  grouping  as  well  as  the  paying  back  of  DPM-LUEP.  The  efforts  necessary  to  overcome  the problems  so  as  to  increase  the  effectiveness  of  decision  and  of  DPM  LUEP  distribution  include organization  strengthening  and  group  management,  service  quality  improvement,  increasing  the capability and the number of staff, and support of facilities and services. In addition, it is necessary to cut down  the  bureaucracy  stages  in  the  process  of  decision  making  and  the  distribution  process  of  DPM- LUEP,  provide  fund  reserve  through  APBD  I  and  II,  as  well  as  to  propose  to  the  central  authority  to conduct more comprehensive research on requirement, decision making, distribution and the paying back of DPM-LUEP.
Key Words: DPM-LUEP recipients, paddy/rice, price, decision making

## PENDAHULUAN
Beras  merupakan  komoditas  strategik dalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Sekitar 95%  penduduk  Indonesia  mengkonsumsi  beras sebagai  bahan  pangan  pokoknya  dan  sekitar  21 juta rumah tangga petani memperoleh pendapatan melalui usahatani padi. Pada keadaan tersebut, gejolak harga beras berdampak  terhadap  usahatani,  kesejahteraan para  petani dan buruh  tani, serta para konsumen beras,  terutama  kelompok  miskin.  Apabila kejadian  ini  berjalan  terus  menerus  dari  tahun  ke tahun, maka dikhawatirkan akan menjadi disinsentif  bagi  para  petani  dalam  berusaha  tani padi, yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan produksi. Pertambahan penduduk mengakibatkan kebutuhan beras menjadi  meningkat  dengan  cepat  yang  akhirnya meningkatkan  laju  impor  beras.  Kondisi  ini  tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan, ekonomi nasional  dan  bahkan  stabilitas  nasional,  karena
semua komponen masyarakat masih memandang beras sebagai komoditas strategik.
Untuk  menjaga  stabilitas  harga  gabah/ beras    pemerintah  menerbitkan  Inpres  Nomor  3 Tahun  2007  tentang  Kebijakan  Perberasan,  yang menetapkan  kebijakan  harga  pembelian  gabah/ beras  oleh  pemerintah  (HPP).  Inpres  tersebut, merupakan  kebijakan  yang  mengatur  harga pembelian gabah petani oleh kontraktor pengadaan  gabah/beras  dalam  negeri  dari petani/kelompok  tani.  Dalam  Inpres  tersebut, pemerintah  telah  menetapkan  harga  dasar pembelian  gabah/beras  oleh  pemerintah  Rp 2.000/kg  GKP  di  tingkat  penggilingan  atau lembaga ekonomi pedesaan lainnya dengan mutu kadar  air  maksimum  25%  dan  kadar  hampa/ kotoran  maksimum  10%,  dan    Rp  2.725/kg  GKG di  gudang  Bulog  dengan  kadar  air  (KA) maksimum  14%  dan  kadar  hampa/kotoran maksimum  3%,  serta  Rp.  4.000  untuk  pembelian beras dengan mutu kadar air 14% dan butir patah maksimum  20%  (Badan  Ketahanan  Pangan Deptan, 2003).
Untuk  mengatasi  rendahnya  harga  gabah petani  pada  saat  panen  raya,  pemerintah  melalui Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian melaksanakan program dana _______________ *) Korespondensi:
Griya Kedung Badak Blok C No. 19, Bogor Telp. 0251-8325882
penguatan  modal  lembaga  usaha  ekonomi pedesaan  (DPM-LUEP).  DPM-LUEP adalah sejumlah dana yang bersumber dari APBN. Dana ini  dialokasikan  melalui  dana  dekonsentrasi  ke daerah  sentra  produksi  padi  sebagai  dana talangan untuk membeli gabah/beras petani pada saat  panen  raya  sesuai  HPP.  DPM-LUEP dipinjamkan kepada LUEP dan harus dikembalikan  ke  kas  negara  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  LUEP  adalah  lembaga  usaha  di pedesaan  yang  bergerak  di  bidang  perberasan dan  dapat  berbentuk  Koperasi  Unit  Desa, Koperasi Tani, maupun Gabungan Kelompok Tani (Badan Ketahanan Pangan Deptan, 2006).
Pelaksanaan  DPM-LUEP  tahun  2003-2006 berjalan  dengan  baik  dengan  jumlah  dana  yang disalurkan  untuk  pembelian  gabah  petani  Rp. 662,85 milyar dengan tingkat pengembalian dana penguatan  modal  di  atas  90%.  Namun  demikian masih  terdapat  denda  tunggakan  yang  belum dibayar  sampai  dengan  tanggal  30  Desember 2007  sebesar  Rp.  1,8  milyar.  Berdasarkan keberhasilan  pelaksanaan  DPM-LUEP  maka kegiatan  DPM-LUEP  terus  dilanjutkan  dan diperluas.  Pada  tahun  2007,  DPM  digunakan untuk  pembelian  gabah/beras  di  27  Provinsi dengan alokasi dana penguatan modal Rp. 251,7 milyar dan pembelian jagung di 9 provinsi dengan alokasi  dana  Rp.  58  milyar.  Selain  itu  juga dilakukan pembelian kedelai di 4 provinsi dengan alokasi  dana  Rp.  17  milyar  (Badan  Ketahanan Pangan Deptan, 2006).
Pelaksanaan program DPM-LUEP di Provinsi  Jawa  Barat,  pada  awal  tahun  2003 dilaksanakan pada 16 kabupaten, kemudian pada tahun  2004  pelaksanaannya  turun  menjadi  14 Kabupaten.  Pada  tahun  2005  pelaksanaan  DPM- LUEP  dilakukan  pada  10  Kabupaten  dan  pada tahun  2006  meningkat  menjadi  12  Kabupaten. Pada  tahun  2007  pelaksanaan    program  DPM- LUEP  di  Provinsi  Jawa  Barat  dialokasikan  dana sebesar  Rp.  25,23  milyar  dan  dana  pendamping yang bersumber dari APBD I Rp 10 milyar.
Berdasarkan  Dewan  Ketahanan  Pangan Kabupaten  Bogor  (2006),  Kabupaten  Bogor sebagai salah satu sentra produksi beras di Jawa Barat  pada  tahun  2006  memiliki  luas  tanam 81.185 ha, dengan luas panen  79.635,59 ha dan produksi  419.339,35  ton.  Seiring  dengan  proses otonomi daerah  yang tengah berjalan pemerintah Kabupaten  Bogor  mengalokasikan  dana  APBN dalam  bentuk  (DPM-LUEP).  Dana  ini  disalurkan kepada  kelompok  LUEP  di  Kabupaten  Bogor untuk  pembelian  gabah/beras  petani  khususnya pada saat panen raya.
Gabungan  kelompok  tani  (GAPOKTAN)  di Bogor  menurut  data  Dinas  Pertanian  dan Kehutanan  Kabupaten  Bogor  (2007)  saat  ini berjumlah  227  kelompok  yang  tersebar  di  38 Kecamatan. Tidak semua GAPOKTAN ini menjadi anggota  LUEP.  Keanggotaan  kelompok  tani dalam  LUEP  semakin  tahun  semakin    meningkat dan  dalam  rangka  meningkatkan  stabilitas  harga
gabah  dilaksanakan  program  DPM-LUEP  melalui Departemen Pertanian. Pemberian DPM-LUEP di Kabupaten  Bogor  dimulai  pada  tahun  2004  dan diberikan  pada  empat  kelompok.  Kemudian  pada tahun 2005 bantuan dana  diberikan kepada  lima kelompok,  dan  pada  tahun  2006  bertambah menjadi  tujuh  kelompok.    Pada  tahun  2007 tercatat delapan kelompok penerima DPM-LUEP.
Tujuan dari kajian ini adalah (1) Mengidentifikasi  karakteristik  kelompok  LUEP penerima  DPM,  (2)  Mengidentifikasi  faktor-faktor yang  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan/ keuntungan  pada  LUEP  penerima  DPM,  (3) Mengevaluasi  efektivitas  persyaratan  penetapan, mekanisme penetapan, penyaluran dan pengembalian DPM, serta kendala dalam implementasi dari LUEP.

## METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada LUEP Kabupaten Bogor  terhadap  45  responden  yang  terdiri  dari pengurus,  anggota  penerima  DPM  dan  petugas pembina.
Dalam  pelaksanaan  digunakan  sistem pendekatan pada obyek yang akan dikaji, dengan memperhatikan  kenyataan  di  tingkat  kelompok penerima  bantuan  DPM-LUEP.  Tahap-tahap pelaksanaan kajian meliputi :
1.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui wawancara  langsung  dengan  menggunakan kuesioner  kepada  kelompok  tani  dan focus group discussion (FGD) dengan 45
responden yang terdiri dari pengurus, anggota  penerima  dan  petugas  pembinaan DPM-LUEP.
2.  Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui  penelusuran  pustaka  berupa  literatur- literatur,  jurnal  dan  laporan-laporan  yang relevan dengan masalah yang dikaji.
Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data adalah:
1.  Analisis Deskriptif Kualitatif
Metode  deskriptif  ini  dimaksudkan untuk  memaparkan  atau  menggambarkan karakteristik LUEP penerima dana penguatan modal yang meliputi kelembagaan, permodalan,  administrasi  dan  manajerial, serta pemasaran yang dilakukan oleh kelompok LUEP.
2.  Analisis Profitabilitas Profitabilitas  dihasilkan  dari  perkalian antara Marginal  Income  ratio (MIR) dengan Margin of Safety (MOS).
a.  MIR Marginal  Income adalah  selisih antara  hasil  penjualan  dengan  biaya variabel.    Jika  nilai  MIR  melebihi  50%, maka  kondisi  usaha  akan  semakin  baik. Peningkatan  harga  jual  produk  atau penurunan  biaya  variabel  per  unit  produk akan meningkatkan nilai MIR.
% 100 . . . X Q P Q AVC Q P MIR   % 100 X P AVC P MIR 
 Dimana : P :  Harga Jual per unit (Rp) Q :  Jumlah produk yang terjual
(Kg/bulan)
AVC  :  Biaya variabel rataan (Rp)
b.  MOS
MOS  merupakan ratio antara  volume penjualan  yang  diperkirakan  dengan volume  penjualan  pada  titik  impas.  Jika nilai  MOS  melebihi  50%,  maka  keadaan usaha  semakin  membaik  akibat  tingkat keamanan  usaha  dalam  menurunkan volume produksi atau penjualannya semakin  besar.  Rumus  yang  digunakan adalah:
% 100 . . . X Q P BEP P Q P MOS   % 100 X P BEP P MOS   Dimana :
P :  Harga Jual per unit (Rp)
Q :  Jumlah  produk  yang  terjual  per bulan (Kg/Bln)
BEP  :  Produksi pada saat titik impas (Kg)
Hasil  perkalian  MIR  dengan  MOS menggambarkan tingkat kemampuan usaha  dalam  menghasilkan  laba  pada tingkat  produksi  tertentu  dan  biaya tertentu.  Menurut  Sigit  (1987), Break
Even Point (BEP) diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan,  perusahaan  tersebut  tidak memperoleh  laba  dan  tidak  menderita kerugian. Dengan analisis ini, perusahaan dapat  mengetahui  volume  penjualan minimum  yang  tidak  mengakibatkan perusahaan  mengalami  kerugian,  tetapi juga belum memperoleh laba.
Peubah-peubah  dalam  analisis  BEP dianggap konstan, sehingga hanya berlaku  pada  saat  terjadinya  harga  atau nilai  tersebut.  Dalam  kondisi  nyata peubah-peubah  tersebut  selalu  berubah. Jika  ada  perubahan  pada  ketiga  faktor yang  mempengaruhi  BEP,  yaitu  biaya tetap, biaya variabel dan harga jual, maka nilai  peubah  yang  digunakan  adalah  nilai rataan.
Asumsi-asumsi  yang  harus  dipenuhi agar  perhitungan  BEP  dapat  dilakukan (Sigit, 1987) adalah: 1)  Biaya tersebut
harus dapat
dipisahkan  menjadi  biaya  tetap  dan variabel.  Biaya  tetap  adalah  biaya yang  jumlah  totalnya  tetap  dalam perubahan  volume  produksi  tertentu. Biaya  variabel  adalah  biaya  yang jumlah  totalnya  berubah  sebanding dengan  perubahan  volume  produksi. Satuan  dalam  pengukuran  kedua biaya ini adalah rupiah.
2)  Biaya  tetap  secara  total  selalu konstan  sepanjang  periode  kerja sampai kapasitas tertentu.
3)  Biaya  variabel  berubah  sebanding dengan  perubahan  volume  produksi atau tetap sama untuk setiap unit.
4)  Harga  unit  produksi  tidak  berubah selama periode yang dianalisis.
5)  Perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang.
6)  Barang yang diproduksi terjual semua pada periode bersangkutan.
Menurut  Sigit  (1987),  ada  beberapa cara  untuk  menentukan  BEP,  yaitu menggunakan  teknik  persamaan  dan pendekatan grafis. Persamaan perhitung- an titik impas adalah:
Dimana  : BEP   : Jumlah produksi pada saat  titik impas (Kg) TFC  : Total biaya tetap (Rp)
P : Harga jual produk (Rp)
AVC   : Biaya variabel rataan (Rp)
c.  Analisis FGD FGD  merupakan  salah  satu  bentuk riset  dalam  penelitian  sosial,  maka pelaksanaan  FGD  dilakukan  dengan menggunakan  prosedur  tertentu.  Salah satu  ciri  penting  FGD  adalah  fokus  dan terarah.  Beberapa  hal  yang  menjelaskan kenapa  FGD  merupakan  sebuah  bentuk diskusi  yang  terarah  adalah  :  (1)  topik atau  materi  yang  akan  didiskusikan  telah ditentukan  oleh  penyelenggara,  serta  (2) peserta FGD juga diseleksi dengan tujuan dan  target  informasi  yang  ingin  didapat dari sebuah FGD.
Karakteristik FGD adalah (1) format diskusi;  (2)  jumlah  peserta  antara  6-12 orang;  (3)  panjang/lama  diskusi  antara 1,5-2  jam  tiap  sesi;  (4)  peserta  diseleksi atau  ditentukan  oleh penyelenggara sesuai dengan tujuan riset dan mempunyai  karakteristik  atau  ciri  yang sama;  (5)  bentuk  data  percakapan
AVC P TFC BEP  
(termasuk  intonasi  atau  mimik  muka), gerak  tubuh  dan  bahasa  non  verbal;  (6) pengambilan  data  dari  rekaman  diskusi (audio  dan  video)  dan  transkrip  hasil diskusi;  (7) moderator menggunakan petunjuk pelaksanaan diskusi
dan dilengkapi dengan topik-topik yang mendiskusikan alokasi waktu dari
masing-masing  topik;  (8)  format  laporan deskripsi  dan  narasi  dengan  pengutipan pilihan  komentar  atau  pendapat,  serta analisis dari aspek
(misalnya,
argumentasi  yang  banyak  muncul,  sudut pandang yang banyak keluar dari peserta) (LSI, 2006).
Perbedaan  antara  FGD  dan  survei terletak  pada  tujuan  riset.  Penelitian survei  ditujukan  untuk  menggambarkan suara  masyarakat  secara  akurat  melalui populasi  yang  mewakili.  FGD  dilakukan untuk  mengetahui  pendapat,  persepsi dan  pengalaman  individu,  tetapi  tidak dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran secara  umum.  Hasil  atau  pendapat peserta  dalam  FGD  tidak  dapat  dipakai untuk  memprediksi  suara  masyarakat secara  keseluruhan,  karena  dari  peserta FGD  hanya  didapatkan  alasan,  motivasi dan argumentasi (LSI, 2006).
Dalam  kajian  ini  digunakan  45 responden  yang  merupakan  pengurus, anggota  dan  petugas  pembina  kelompok LUEP.  Pada  kelompok  penerima  DPM- LUEP  masing-masing  kelompok  diwakili oleh  6  responden,  antara  lain  kelompok Mitra  Sari,  Oryza  Sativa,  Berkah  Mandiri, Lisung  Kiwari,  Sugih  Tani,  Sari  Mekar, Setia  Kaum  Tani,  Subur  Tani    dan petugas  pelaksana  di  Kabupaten  Bogor, Provinsi  Jawa  Barat.  Peserta  FGD mendiskusikan  dan  menjawab  beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan  suatu  kesimpulan  yang dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi mekanisme  penyaluran  dana  penguatan modal  kepada  lembaga  usaha  ekonomi pedesaan  dan  kendala  dalam  implemen- tasi di lapangan. Wawancara dalam FGD dilakukan  secara  langsung  dan  dibantu dengan memberikan
pertanyaan berbentuk kuesioner.
d.  Analisis Critical Path Method (CPM) CPM  merupakan  metode  untuk menentukan  peluang  sampai  dimana pelaksanaan suatu proyek sesuai dengan waktu  yang  diantisipasikan  (Hubeis, 2007).  Ciri  proyek  didasarkan  pada perhitungan  waktu  realistis  dan  terarah pada  tugas  jaringan  kerja.  Rumus  yang digunakan dalam CPM adalah:
Rumus 1 : x =   6   KO KP
Dimana : KP = Perkiraan waktu pesimistik KO = Perkiraan waktu optimistik
Rumus 2 : z = x WK WJ 
Dimana : WJ = Waktu yang dijadwalkan WK = Waktu yang diperkirakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Kelompok Penerima DPM-LUEP
Kelompok LUEP, antara lain Mitra Sari, Oryza Sativa, Berkah Mandiri, Lisung Kiwari, Sugih Tani, Sari  Mekar,  Sugih  Tani  dan  Subur  Tani, merupakan  kelompok  yang  memiliki  ciri  berbeda dengan  kelompok  usaha  lainnya.  Dari  hasil observasi  terhadap  responden  didapatkan  data sebagai berikut :
a.  Kelembagaan
Delapan  kelompok  penerima  DPM- LUEP,  merupakan  kelompok  yang  memiliki badan  hukum  dengan  jenis  koperasi  tani, koperasi  unit  desa  dan  gabungan  kelompok tani.
b.  Permodalan
Minimnya  permodalan  bagi  kelompok LUEP merupakan salah satu kelemahan yang dialami,  sehingga  sangat  berpengaruh  dalam meningkatkan pembelian gabah dan produksi beras.  Dari  hasil  observasi  pada  responden diketahui  bahwa  sumber  permodalan  pada kelompok  LUEP  selain  dari    DPM-LUEP umumnya  berasal  dari  modal  sendiri,  karena kelompok  LUEP  masih  belum  mengetahui dan  mampu  mengakses  permodalan  pada perbankan.
c.  Administrasi dan Manajerial Pada  awal  pelaksanaan  DPM-LUEP, kelompok  LUEP  penerima  dana  penguatan modal  memiliki  administrasi  kelompok  yang sangat  lemah.  Hal  tersebut  tercermin  dari laporan dan pembukuan kelompok yang tidak teratur dan nilainya tidak mendekati kewajaran,  karena  tidak  didukung  dengan bukti-bukti akurat.
d.  Pemasaran
Di  dalam  dunia  usaha  modern,  fungsi pemasaran memegang peranan sangat penting,  terutama  untuk  masuk  ke  pasar, bahkan jika perlu menguasai pasar. Pemasaran  hasil  oleh  kelompok  LUEP berupa beras bermutu sebagai produk utama mempunyai  pangsa  pasar  khusus  dengan konsumen produk, antara lain pengguna akhir, pedagang  pengecer,  pedagang  besar,  toko dan industri.

## Analisis Profitabilitas
a.  MIR
Nilai  MIR  dari  Kelompok  peserta  LUEP dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Berdasarkan Tabel  1  terlihat  bahwa  nilai  MIR  pada  7 kelompok  penerima  DPM-LUEP  melebihi 50%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa kelompok penerima DPM-LUEP di Kabupaten Bogor  secara  umum  memiliki  kemampuan untuk  menutup  biaya  variabel  total  dan mendapatkan keuntungan.
Nilai tertinggi kelompok LUEP diperoleh kelompok  Lisung  Kiwari  dengan  nilai  MIR 74,72%, menunjukkan kemampuan kelompok ini  untuk  menutup  biaya  variabel  total  dari hasil  pendapatan  penjualan  dan  mendapat- kan  laba  semakin  besar.  Nilai  MIR  terendah diperoleh  kelompok  Sugih  Tani  dengan  nilai MIR  43,03%,  menunjukkan  kemampuan kelompok  untuk  menutup  biaya  varibel  total dan mendapatkan laba semakin kecil.
Tabel 1. Nilai MIR Kelompok Tani anggota LUEP
Kelompok tani Pendapatan Penjualan (Rp) Biaya Variabel Total (Rp) MIR (%) Lisung Kiwari Mitra Sari Berkah Mandiri Oryza Sativa Setia Kaum Tani Sari Mekar Subur Tani Sugih Tani 758.091.600 402.854.400 462.156.000 961.680.000 646.734.000 216.216.000 282.039.000 141.327.000 191.618.890 114.396.200 141.824.100 336.258.100 233.920.700 82.871.400 110.515.950 80.518.350 74,72 71,60 69,04 65,03 63,83 61,67 60,82 43,03
b.  MOS
Nilai  MOS  kelompok  penerima  LUEP dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Berdasarkan Tabel  2  terlihat  bahwa  perolehan  nilai  MOS pada 7 kelompok telah melebihi 50%, bahkan beberapa kelompok telah melebihi 80%, yang menunjukkan  bahwa  kelompok  LUEP  secara umum telah dapat mencapai batas keamanan untuk  menurunkan  tingkat  penjualannya sampai 80%. Semakin tinggi nilai MOS, maka kondisi  kelompok  semakin  membaik  akibat tingkat  keamanan  usaha  dalam  menurunkan, serta meningkatkan volume produksi dan nilai penjualannya semakin besar.
Nilai  MOS  tertinggi  kelompok  LUEP adalah  Oryza  Sativa  dengan  nilai  92,87%, menunjukkan  bahwa  tingkat  penjualan  aktual kelompok  92,87%  di  atas  tingkat  penjualan impasnya.  Nilai  MOS  terendah  adalah kelompok  LUEP  Sugih  Tani  dengan  nilai 30,70% menunjukkan tingkat penjualan aktual kelompok  hanya  mencapai  30,70%  di  atas tingkat penjualan impasnya.
Tabel 2. Nilai MOS Kelompok Tani anggota LUEP
Kelompok tani Volume Produk (Kg) BEP (Kg) MOS (%) Oryza Sativa Lisung Kiwari Setia Kaum Tani Mitra Sari Berkah Mandiri Sari Mekar Subur Tani Sugih Tani 240.420 180.498 157.740 96.840 121.620 51.480 68.790 34.470 17.152 15.301 21.070 14.503 21.322 15.319 20.751 23.887 92,87 91,52 86,64 85,02 82,47 70,24 69,83 30,70
Perbedaan  tingkat  MOS  pada  setiap kelompok tani dipengaruhi selain oleh volume produk yang dihasilkan masing-masing kelompok  tani,  juga    nilai  BEP.  Nilai  BEP sendiri didapatkan dari total biaya tetap dibagi penjumlahan  antara  harga  jual  produk dengan biaya variabel.
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai BEP  tertinggi  ada  pada  kelompok  tani  Sugih Tani  23.887  kg,  dimana  total  biaya  tetapnya Rp.  42.140.000  dan  biaya  variabelnya  Rp. 79.768.350.  Sementara  nilai  BEP  terendah adalah  Mitra  Sari  14.503  kg,  dengan  total biaya tetap Rp. 43.200.000 dan biaya variabel Rp. 114.396.200.
c.  Profitabilitas Dari hasil nilai MIR dengan MOS di atas, dapat  diketahui  nilai  Profitabilitas  masing- masing  kelompok  tani.  Nilai  profitabilitas didapatkan  dari perkalian  antara  MIR dengan MOS. Hasil nilai profitabilitas kelompok LUEP dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Nilai  Profitabilitas  Kelompok  Tani  ang-
gota LUEP Kelompok tani MIR (%) (a) MOS (%) (b) Profitabilitas (%) (a x b) Lisung Kiwari Mitra Sari Oryza Sativa Berkah Mandiri Setia Kaum Tani Sari Mekar Subur Tani Sugih Tani 74,72 71,60 65,03 69,04 63,83 61,67 60,82 43,03 91,52 85,02 92,87 82,47 86,64 70,24 69,83 30,70 68,39 60,88 60,39 56,94 55,30 43,32 42,47 13,21
Dari  hasil  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa nilai profitabilitas 5 kelompok penerima DPM- LUEP  di  atas  50%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  umum  kelompok  LUEP  layak mendapatkan  DPM-LUEP,  dimana  tingkat kemampuan  kelompok  LUEP  dalam  mem- peroleh keuntungan semakin besar, sehingga pengembalian  modal  akan  semakin  baik. Sementara 3 kelompok penerima DPM-LUEP nilai  profitabilitasnya  masih  di  bawah  50% menunjukkan  tingkat  kemampuan  kelompok LUEP dalam memperoleh keuntungan semakin kecil.
Nilai  Profitabilitas  tertinggi  diperoleh pada  kelompok  Lisung  Kiwari  68,39%.  Hal
tersebut  menunjukkan  bahwa  kemampuan untuk menutupi biaya total untuk memperoleh keuntungan  68,39%,  sehingga  menunjukkan pengembalian pinjaman cukup baik. Sementara  itu,  nilai  profitabilitas  terkecil diperoleh  kelompok  Sugih  Tani  13,21%, sehingga  kemampuan  menutupi  biaya  total dan  memperoleh  keuntungan  kecil,  yang diindikasikan  oleh  kemampuan  kelompok dalam  pengembalian  pinjaman  modal  kurang baik.
Upaya untuk meningkatkan nilai profitabilitas kelompok penerima dana
penguatan  modal  lembaga  usaha  ekonomi pedesaan  untuk  memperoleh  keuntungan guna menutupi pinjaman  modal dapat dilakukan  dengan  (1)  melakukan  efektifitas dalam pembelian bahan baku/gabah (putaran/daur),  dalam  hal  ini  memaksimalkan dana  penguatan  modal  yang  dipinjam  untuk pembelian  gabah  dalam  beberapa  kali perputaran pembelian; (2) peningkatan pembelian  bahan  baku  yang  akan  akan meningkatkan  hasil  produk  yang  diolah;  (3) menurunkan biaya total terhadap pendapatan penjualan,  khsusnya  Efesiensi  biaya  variabel total yaitu pada biaya upah giling, upah jemur, pemasaran  dan  biaya  lain-lain;  dan  (4) melakukan stok produk menunggu peningkat- an harga jual produk (beras) di pasaran.

## Analisis FGD
Analisis FGD dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas persyaratan penetapan, proses penetapan  dan  penyaluran,  serta  pengembalian DPM  pada  kelompok  LUEP  di  Kabupaten  Bogor, dimana  setiap  kelompok  LUEP  berjumlah  5  -  6 responden  yang  8  kelompok  LUEP  penerima dana  penguatan  modal,  antara  lain  kelompok LUEP  Mitra  Sari, Oryza  Sativa ,  Berkah  Mandiri, Lisung Kiwari, Sugih Tani, Sari Mekar, Sugih Tani, Subur  Tani  dan  petugas  pembina  di  tingkat Kabupaten.  Salah  satu  ciri  penting  dari  analisis FGD  adalah  fokus  dan  terarah.  Hal  yang menjelaskan  kenapa  FGD  adalah  sebuah  diskusi terarah adalah:
1.  Persyaratan  Penetapan  LUEP  Penerima DPM Persyaratan  dalam  penetapan  DPM-
LUEP  telah  disusun  dengan  memperhatikan kondisi  dari  kelompok  LUEP,  dimana  dalam proses pengajuan
DPM-LUEP harus memenuhi  13  persyaratan.  Waktu  yang diperlukan dalam proses pengajuan persyaratan  DPM-LUEP  maksimal  15  hari efektif,  yaitu  mulai  dilaksanakan  pada  bulan Desember  untuk  menyelesaikan  persyaratan yang  dibutuhkan  dalam  penetapan  calon DPM-LUEP.
Permasalahan  yang  paling  dominan dalam  penetapan  LUEP  ditunjukkan  pada Tabel 4, yaitu :
a.  Agunan  yang  dipersyaratkan  150%  dari total pinjaman dirasakan sangat memberatkan  kelompok,  karena  akan mengurangi  kesempatan  kelompok  yang tidak  memiliki  agunan  ataupun  yang memiliki nilai agunan kecil dalam memperoleh DPM-LUEP.
b.  Kelompok  LUEP  yang  akan  mengajukan DPM-LUEP  harus  berbadan  hukum, dimana  secara  umum  diketahui  bahwa kelompok  LUEP  di  Kabupaten  Bogor masih  sangat  terbatas  yang  terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum, sehingga  menimbulkan  kesan  bahwa hanya  lembaga  yang  telah  mapan  yang dapat mengakses DPM-LUEP.
c.  Informasi mengenai persyaratan pengaju- an  DPM-LUEP  belum  dipahami  oleh kelompok,  karena  lemahnya  mutu  SDM kelompok  dan  kurangnya  sosialisasi  dan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok.
d.  Manajemen  dan  administrasi  kelompok masih  sangat  sederhana,  dimana  kelom- pok  dalam  manajerial  usaha  belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi  dan  pelaporan  yang  baik, sehingga  berdampak  pada  pemenuhan persyartaan DPM-LUEP.
Atas  dasar  munculnya  permasalah-per- masalah  dalam  penetapan  LUEP  penerima dana  penguatan  modal,  maka  rekomendasi yang disarankan adalah:
a.  Penetapan LUEP penerima dana penguatan  modal  dengan  persentase agunan  yang  dapat  lebih  dijangkau  oleh kelompok  LUEP  atau  dengan  sistem penjaminan  oleh  pihak  ketiga,  sehingga LUEP  yang  tidak  memiliki  agunan  atau dengan  agunan  kecil  dapat  memperoleh dan mengakses DPM-LUEP.
b.  Pelaksanaan pembinaan  dan penyuluhan kepada  kelompok  LUEP  dalam  penguat- an  kelembagaan  kelompok,  sehingga mampu  meningkatkan  aspek  legalitas kelompok LUEP.
c.  Penanggung jawab dan petugas pelaksa- na  di  tingkat  Kabupaten/Kota  perlu meningkatkan  sosialisasi  dan  advokasi terhadap  kelompok  LUEP  dalam mening- katkan  pemahaman  dan  pengetahuan dalam  mengajukan  persyaratan  penetap- an LUEP.
d.  Peningkatan manajemen dan administrasi kelompok  LUEP  melalui  pendampingan dan pelatihan manajemen kelompok.

## Tabel 4.  Hasil FGD mengenai proses penetapan DPM-LUEP
Permasalahan yang ditemui dalam FGD Hasil FGD (%) Masalah Bukan masalah 1.  Pesyaratan  administrasi  tidak  disiapkan  lebih  awal    oleh  calon  penerima  DPM- LUEP tingkat Kabupaten.
2.  Dalam  pelaksanaan  penetapan  LUEP  di  Kab,  Tim  Teknis  Kabupaten  tidak melaksanakan identifikasi sesuai dengan jadwal, yaitu awal bulan Januari.
3.  Penandatanganan  SK  dan  pengusulan  oleh  Bupati  ke  Propinsi  belum    berjalan sesuai dengan jadwal (Januari).
4.  Seringnya  terjadi  keterlambatan  dalam  pelaksanaan  verifikasi  oleh  Tim  teknis Propinsi terhadap usulan penerima LUEP Kabupaten.
5.  Terlambatnya  pengusulan  rekomendasi  oleh  Tim  Teknis  Propinsi  ke  Gubernur berdampak pada keterlambatan penetapan penerima DMP-LUEP.
6.  Penandatanganan  SK  penetapan  LUEP  oleh  Gubernur  sering  mengalami keterlambatan  yang  berpengaruh  pada  proses  penyaluran DPM,  karena kendala non teknis.
7.  SK  yang  telah  penetapan    oleh  Gubernur  tidak  dinformasikan  dengan  cepat kepada Instansi pelaksana di tingkat Kabupaten.
8.  LUEP  yang  telah  ditetapkan  oleh  Gubernur  melalui  Badan/Unit  Kerja  Propinsi tidak  disampaikan  secara  cepat  oleh  Unit  kerja  penanggungjawab  Kabupaten kepada Kelompok.
9.  Keterlambatan penetapan DPM LUEP dipengaruhi birokrasi yang cukup panjang. 49 22 22 78 78 93 33 18 93 51 78 89 22 22 7 67 82 7 2.  Proses Penetapan DPM-LUEP Proses penetapan DPM-LUEP
merupakan  rangkaian  yang  tidak  terpisahkan dari  persyaratan  dalam  penetapan  LUEP penerima  dana  penguatan  modal,  dimana penetapan  DPM-LUEP  sangat  dipengaruhi oleh  kelengkapan  persyaratan  yang  telah ditetapkan.
Dalam  proses  penetapan  DPM-LUEP sangat dipengaruhi
oleh kelancaran pelaksana birokrasi di tingkat Kabupaten/Kota dan  Propinsi.  Penetapan  DPM-LUEP  yang dimulai dari penetapan tim Instansi penanggungjawab  dan  Teknis  di  tingkat Propinsi  dan  Kabupaten,  Identifikasi  calon penerima  di  tingkat  Kabupaten/Kota  dan verifikasi  usulan  calon  penerima  DPM-LUEP oleh  tim  Teknis  Propinsi  sampai  kepada penetapan  DPM-LUEP  oleh  Gubernur  dan Bupati  idealnya  dapat  dilaksanakan  dalam waktu kurang lebih 30 hari waktu kerja efektif, dimulai pada bulan Januari.
Dari kenyataan pelaksanaan di lapangan  tidak  seperti  yang  ditetapkan  di Pedoman umum (Pedum), Petunjuk pelaksanaan  (Juklak)  dan  Petunjuk  teknis (Juknis),  dimana  terjadi  keterlambatan  dalam proses  penetapan,  sehingga  waktu  proses menjadi  lebih  lama  (44  hari  waktu  kerja efektif).  Dari  hasil  FGD  yang  dilaksanakan guna mengetahui dan mendalami permasalahan  yang  terjadi  pada  proses penetapan  DPM-LUEP,  diketahui  bahwa pada  proses  penetapan  kelompok  penerima dana  penguatan  modal  masih  terdapat ditemui  permasalah  dominan,  seperti  yang dimuat pada Tabel 5.
Permasalah-permasalahan  yang  paling dominan  dalam  proses  penetapan  DPM- LUEP adalah:
a.  Keterlambatan  dalam  penandatanganan surat  keputusan  oleh  Gubernur  yang disebabkan  oleh  faktor  non  teknis, sehingga  berpengaruh  terhadap  proses selanjutnya, dimana pada proses tersebut waktu ideal yang diperlukan adalah 3 hari, padahal kenyataan di lapangan menjadi 7 hari.
b.  Keterlambatan  proses  penetapan  dan penyaluran DPM-LUEP sangat dipengaruhi  oleh  birokrasi  yang  cukup panjang.  Panjangnya  rentang  birokrasi dalam  tahap  penetapan  DPM-LUEP menimbulkan  risiko  waktu  yang  tidak dapat  dipenuhi  sesuai  dengan  jadwal pelaksanaan.
c.  Terlambatnya  tim  teknis  Provinsi  dalam proses verifikasi yang disebabkan banyaknya  jumlah  LUEP  yang  akan diverifikasi  dalam  satu  Kabupaten  dan banyaknya  jumlah  Kabupaten  penerima alokasi  dalam  satu  Provinsi.  Hal  tersebut berdampak pada kinerja tim teknis dalam verifikasi yang tidak dapat sesuai dengan jadwal  pelaksanaan,  dimana  waktu  ideal yang  diperlukan  dalam  verifikasi  7  hari, namun kenyataan di lapangan mengalami keterlambatan menjadi + 10 hari.
d.  Terlambatnya  pengusulan  rekomendasi tim teknis Provinsi ke Gubernur merupakan  dampak  yang  terjadi  dari keterlambatan  verifikasi,  dimana  setelah verifikasi  rampung  kemudian  disusun usulan ke Gubernur dengan waktu ideal 2 hari, namun kenyataannya terjadi kemunduran  waktu  pengusulan  menjadi + 5 hari.
Tabel 5. Hasil FGD mengenai proses penyaluran dan pengembalian
Permasalahan yang ditemui dalam FGD Hasil FGD (%) Masalah Bukan masalah 1.  Usulan pencairan dana tidak direspon dan ditindaklanjuti secara cepat oleh tim Teknis Kabupaten dan Bank pelaksana. 2.  Proses pencairan dana kurang efektif, karena dilakukan bertahap.
3.  Dalam  Alokasi  DPM  LUEP  belum  mempertimbangkan  luas  wilayah,  produksi dan produktivitas pada areal pelayanan LUEP.
4.  Batas    waktu  pengembalian  tunggakan  50  hari  setelah  jatuh  tempo  dirasakan sangat mendesak (terlalu dekat dengan jatuh tempo).
5.  Rendahnya  kedisiplinan  kelompok  dalam  penggunaan  DPM  dan  pemenuhan target dan waktu pengembalian DPM.
6.  Bagi penerima DPM-LUEP yang menunggak, sebaiknya agunan tidak langsung dilakukan lelang.
7.  Penilaian  kelompok  penerima  DPM  LUEP  tidak  dilaksanakan  secara  umum, sehingga  kelompok  yang  menunggak  tidak  mempengaruhi  kelompok  yang lancar dalam pembayaran. 11 78 44 89 42 89 78 89 22 56 11 58 11 22 Dengan munculnya permasalahan- permasalahan dalam proses penetapan penerima DPM-LUEP, maka rekomendasi yang disarankan, antara lain:
a.  Perlunya Gubernur mempertimbangkan untuk  menunjuk  kuasa  yang  mewakili dalam melaksanakan
tugas dan kewenangan  Gubernur  dalam  penetapan DPM-LUEP  di  tingkat  Provinsi,  sehingga proses penetapan LUEP lebih efektif.
b.  Memperpendek jalur birokrasi dalam proses penetapan DPM-LEUP, sehingga mengurangi  risiko  rentang  birokrasi.  Salah satu  cara  dalam  mengurangi  risiko  rentang birokrasi  melalui  efisiensi  pejabat  dan petugas yang berwenang dalam menangani DPM-LUEP, serta menyiapkan dana talang- an untuk operasional petugas pelaksana.
c.  Peningkatan pelayanan dan mutu tim teknis dalam  melaksanakan  verifikasi  dan  pengu- sulan,  sehingga  proses  dapat  berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
d.  Menyusun  dan  mencantumkan  secara  rinci waktu  ideal  pelaksanaan  kegiatan  pada juklak.

## Proses  Penyaluran  dan  Pengembalian  DPM- LUEP
Dari  hasil  FGD  yang  dilaksanakan  untuk mengetahui  permasalahan  yang  terjadi  dalam proses  penyaluran  dan  pengembalian  diketahui bahwa  secara  umum  responden  peserta  FGD menyatakan  bahwa  terjadi  permasalahan  yang dominan  dalam  penyaluran  dan  pengembalian DPM-LUEP. Dengan besarnya persentase permasalahan  pada  proses  penyaluran  dan pengembalian  DPM-LUEP,  menunjukkan  bahwa permasalahan  yang  terjadi  perlu  mendapatkan fokus dan perhatian lebih besar, sehingga proses penyaluran  dan  pengembalian  dapat  berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dari hasil FGD diketahui bahwa permasalahan dominan dalam proses penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP adalah:
a.  Proses  pencairan  dana  kurang  efektif  karena dilakukan  secara  bertahap.  Pencairan  dana secara  bertahap  dilakukan  untuk  mengurangi kemampuan  kelompok  dalam  melakukan transaksi pembelian gabah petani.
b.  Batas waktu pengembalian tunggakan 50 hari setelah jatuh tempo dirasakan sangat terbatas,  sehingga  mengakibatkan  mening- katnya  beban  psikologis  dalam  pelunasan dan pengembalian tunggakan pinjaman.
c.  Pengajuan  lelang  agunan  bagi  kelompok yang menunggak setelah jatuh tempo 50 hari waktunya sangat terbatas.
d.  Penilaian kelompok dilakukan secara Kabupaten  atau    tidak  dilakukan  per kelompok, sehingga kelompok yang menunggak tidak mengurangi penilaian terhadap  kinerja  kelompok  yang  tepat  waktu dalam pelunasan pinjaman.
Dari  permasalahan  dalam  penyaluran  dan pengembalian  DPM-LUEP,  maka  disarankan langkah-langkah berikut:
a.  Perlunya mempertimbangkan pencairan dana dalam sekali tahap, sehingga dapat meningkatkan  kemampuan  dan  efektifitas kelompok dalam melakukan pembelian gabah petani.
b.  Dalam  penetapan  batas  waktu pengembalian tunggakan  mempertim-bangkan  waktu  yang lebih  longgar  dengan  memperhatikan  kondisi dan keuangan kelompok.
c.  Pengembalian tunggakan dapat dilaksanakan dengan  mencicil  denda  dan  pokok  pinjaman dengan  waktu  yang  cukup  longgar  dengan perjanjian tertulis.
d.  Memperkuat kelembagaan dan jaringan antar kelompok penerima DPM-LUEP melalui pembinaan  dan  pendampingan,  sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan kelompok melunasi pinjaman.
e.  Perlunya  pertimbangan  dalam  pengalokasian dana  talangan  melalui  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (APBD)  I  dan  APBD  II  yang dapat  diakses  oleh  kelompok,  apabila  terjadi keterlambatan pencairan DPM-LUEP.
Dari  hasil  FGD  pada  persyaratan  penetapan, proses  penetapan  dan  masih  ditemukannya permasalahan  yang  cukup  dominan  yang  dapat berpengaruh  pada  pencairan  DPM  tepat  waktu, sehingga akan menurunkan kemampuan kelompok  LUEP  menyerap  dan  melakukan pembelian  gabah  petani  pada  saat  yang  tepat (panen  raya).  Permasalahan  dominan  pada proses  pengembalian  dapat  berpengaruh  pada beban  keuangan  dan  psikologis  dari  penerima DPM-LUEP yang akan menyebabkan pengembalian pinjaman menjadi tidak tepat waktu.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada  pengajuan  persyaratan  penetapan  DPM- LUEP,  proses  penetapan,  penyaluran  dan pengembalian  DPM-LUEP,  maka  secara  umum upaya yang harus dilakukan adalah: a.  Penguatan  kelembagaan  dan  manajerial kelompok melalui pendampingan dan penyuluhan, serta pelatihan kepada kelompok. b.  Meningkatkan  mutu  pelayanan,  kemampuan dan  jumlah  petugas,  serta  dukungan  sarana prasarana,  sehingga  proses  berjalan  sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
c.  Memperpendek  jalur  birokrasi  dalam  proses penetapan dan penyaluran DPM-LUEP melalui pengusulan penyempurnaan mekanisme  ke  penanggungjawab  kegiatan DPM-LUEP di tingkat pusat.
d.  Menyediakan  dana  talangan  (pendamping) melalui  APBD  I  dan  APBD  II  yang  dapat diakses  oleh  kelompok  untuk  mengantisipasi keterlambatan  DPM-LUEP  dan  operasional awal pelaksanaan kegiatan.
e.  Mengusulkan  kepada  penanggungjawab  di tingkat pusat untuk dilakukan kajian komprehensif  dalam  persyaratan,  penetapan dan  penyaluran,  serta  pengembalian  DPM- LUEP.

## Analisis CPM
Analisis  CPM  dilakukan  untuk  mengetahui titik  kritis  waktu  pelaksanaan  suatu  kegiatan/ proyek, yaitu antara waktu ideal dan implementasinya  di  lapangan  dalam  proses penetapan  DPM-LUEP.  CPM  merupakan  cara berpikir  logik  yang  mengharuskan  seseorang selalu  sadar  akan:  (1)  urutan  suatu  kegiatan;  (2) waktu sebagai sumber; (3) kemungkinan mengerjakan  beberapa  kegiatan  dalam  waktu yang  bersamaan;  dan  (4)  kebutuhan  untuk mengidentifikasi dan mengkonsentrasikan perhatian pada kegiatan kritis.
Titik  kritis  pada  proses  penetapan  DPM- LUEP  dapat  dihitung  dengan  analisa  CPM berikut:
No.  Kegiatan WP WO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1-2 1-3 2-7 4-2 4-6 7-8 7 7 5 4 2 2 3 3 2 3 2 2 Jumlah 27 15
Jika melihat tabel peluang (Tabel Z, daerah kurva  normal),  maka  harga  Z  =  7,  peluang  95%, menunjukkan  bahwa  keberhasilan  terselesaikan- nya  suatu  pekerjaan/proyek  pada  waktunya, sehingga  sumber-sumber  tidak  terbuang  dengan percuma.
Jika  waktu  pesimistik  (WL)  dan  waktu tercepat  (WP)  diletakkan  dalam  jaringan Project Evalution  Review  Technique (PERT),  maka bentuknya sebagai berikut:
Gambar 1.  Jaringan PERT proses penetapan LUEP
2 6 15 27    x 7 2 30 44    z 1 2 4 6 8 3 5 7 3 2 2 6 2 2 2 2 3 7 3 2 5 4 WP : 15 WL : 15 WP : 10 WL : 10 WP : 3 WL : 3 WP : 0 WL : 0 WP : 0 WL : 5 WP : 12 WL : 12 WP : 22 WL : 22
Keterangan peristiwa: 1 : start (mulai)
2 :  penetapan badan penanggungjawab dan tim teknis  propinsi
3 :  penetapan badan/kantor penanggungjawab dan tim teknis kabupaten
4 :  tim teknis kab/kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP dan kelompok tani 5 :  LUEP yang memenuhi persyaratan membuat surat perjanjian dengan kelompok tani
6 :  usulan Bupati diverifikasi oleh tim teknis propinsi
7 :  penetapan LUEP penerima DPM
Apabila  dimasukkan  dalam  tabel  daftar peristiwa  dari  suatu  kegiatan  proyek  dapat  dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Daftar  peristiwa,  WL,  WP  dan  waktu longgar Peristiwa WL WP Waktu longgar 1 2 3 4 5 6 7 0 3 5 10 12 15 22 0 3 0 10 12 15 22 0 0 5 0 0 0 0
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  adanya perbedaan  antara  WL  dan  WP  untuk  kegiatan tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut  memiliki  waktu  longgar  yang  dapat ditunda pelaksanaannya, dengan tanpa mempengaruhi jadwal waktu yang telah ditentukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
a.  Karakteristik  kelompok  penerima  DPM-LUEP di  Kabupaten  Bogor  secara  umum  masih merupakan  kelompok  UKM  yang  tergambar dari  kelembagaan  kelompok  yang  telah berbadan  hukum  dengan  tenaga  kerja  5-19 orang,  akses  permodalan  masih  sangat lemah,  administrasi  dan  manajerial  kelompok yang  lemah,  serta  sistem  pemasaran  masih terbatas  wilayah  pemasarannya,  sehingga diperlukan  penguatan  kelembagaan  dan ekonomi kelompok.
b.  Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan/keuntungan pada lembaga ekonomi
perdesaan penerima
dana penguatan modal usaha, adalah:
(1)
efektivitas  dalam  pembelian  bahan  baku/ gabah  (putaran/daur),  dengan  memaksimal- kan  DPM  yang  dipinjam  untuk  pembelian
gabah dalam beberapakali perputaran pembelian; (2)  peningkatan  pembelian  bahan baku  yang  akan  meningkatkan  hasil  produk yang  diolah;  (3)  menurunkan  biaya  total terhadap  pendapatan  penjualan,  khususnya efisiensi biaya variabel total, yaitu pada biaya upah  giling,  upah  jemur,  pemasaran  dan biaya lain-lain; dan (4) melakukan stok produk menunggu  peningkatan  harga  jual  produk (beras) di pasaran.
c.  Dari  FGD  masih  ditemui  permasalahan dominan pada persyaratan penetapan, proses  penetapan,  proses  penyaluran  dan pengembalian yang dapat menghambat efektifitas  penyaluran  DPM  pada  kelompok. Untuk mengatasi permasalahan guna meningkatkan  efektivitas  penetapan  dan penyaluran  DPM-LUEP  adalah    penguatan kelembagaan dan  manajerial kelompok, meningkatkan  mutu  pelayanan,  kemampuan dan  jumlah  petugas,  serta  dukungan  sarana prasarana,  memperpendek  jalur  birokrasi dalam  proses  penetapan  dan  penyaluran DPM-LUEP  melalui  usulan  penyempurnaan mekanisme  ke  penanggungjawab  kegiatan DPM-LUEP  di  tingkat  Pusat.  Hasil  CPM menunjukkan  keberhasilan  pekerjaan/proyek ditentukan  oleh  waktunya,  agar  sumber- sumber  yang  digunakan  tidak  terbuang dengan percuma.
Saran a.  Pemerintah diharapkan memberikan dukungan dalam pengembangan LUEP dengan memperbesar anggaran dan keberadaan  program  LUEP  perlu  terus dikembangkan  di  daerah  Bogor,  bahkan  di setiap  wilayah  pedesaan  perlu  dilakukan program  LUEP  sebagai  stimulan  untuk menstabilkan harga gabah.
b.  Perlu  alokasi  APBD  I  dan  II  sebagai  dana talangan  untuk  meningkatkan  efektivitas DPM-LUEP.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian (Deptan). 2003. Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga  Usaha  Ekonomi    Pedesaan (DPM-LUEP)  untuk  Pengendalian  Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2003. Departemen Pertanian, Jakarta.
______.  2006.  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Dana  Penguatan  Modal  Lembaga  Usaha Ekonomi    Pedesaan  (DPM-LUEP)  untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di
Tingkat Petani Tahun 2006.
Dewan  Ketahanan  Pangan,  Kabupaten  Bogor. 2006.  Laporan  Perkembangan  DPM-LUEP Kabupaten  Bogor  Tahun  2005.  Dewan Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Bogor, Bogor.
Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan,  Kabupaten Bogor.  2007.  Data  Gabungan  Kelompok Tani (GAPOKTAN), Bogor. Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Bogor.
Gale,  T.  2006.  Statistic. www.referencefor- business.com [21 Mei 2007].
Hubeis,  M.  2007.  Manajemen  Industri  Pangan.
Universitas Terbuka, Jakarta.
LSI.  2006.  Panduan  Penyelenggaraan  Focus Group  Discussion  (FGD).  Lingkaran  Survei Indonesia (LSI), Jakarta.
Sigit,  S.  1987.  Analisis  Break  Event;  Rancangan Linear  secara  Ringkas  dan  Praktis.  BPEP. Yogyakarta.