HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
Oleh: Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH. *)

## Abstrak
Secara  jujur  harus  diakui,  bahwa  selama  rezim Orde  Lama  dan  Orde  Baru  berkuasa,  NKRI  sudah kehilangan karakter  aslinya. Memang, NKRI masih  memakai  baju  konstitusi,  tapi ini hanya untuk dijadikan  topeng  oleh  rezim  yang  tengah  berkuasa,  agar  rakyat  tetap  percaya  bahwa  NKRI  masih menjadi  Negara  Hukum  yang  demokratis,  serta  melindungi  HAM  seluruh  rakyat  Indonesia. Pengingkaran  terhadap  karakter  asli  NKRI  yang  merupakan  pencerminan  langsung  dari  karakter asli  bangsa  Indonesia,  telah  mengakibatkan  perkembangan  NKRI  menjadi  semakin  tidak  sehat, diantaranya  NKRI  menjadi  sarang  para  koruptor,  ketimpangan  sosial  demikian  tajam,  mafia peradilan  merajalela,  serta  perlindungan  HAM  semakin  terabaikan.  Karakter  (kepribadian)  NKRI adalah karakter (kepribadian) bangsa Indonesia. Sedangkan, hukum sesunguhnya hanyalah sekedar alat bagi bangsa Indonesia (NKRI) untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan kepribadiannya. Oleh  sebab  itu,  keberadaan  hukum  harus  mengabdi  pada  kepentingan  bangsa,  jika  tidak  maka hukum  itu  tidak  memiliki  dasar  pembenar.  Nilai-nilai  moral  (asas  hukum)  adalah  ruh  dari  setiap perundang-undangan. Tanpa ruh (asas hukum), maka perundang-undang tidak lebih dari kumpulan pasal-pasal  yang  memuat  aturan-aturan  hukum  yang  tidak  memiliki  daya  hidup  di  tengah masyarakat.  Dengan  demikian,  rumusan  aturan  hukum  harus  berlandaskan  asas  hukum  (nilai-nilai moral).  Hal  ini  sudah  menjadi  keharusan  hukum,  sehingga  harus  diperlakukan  sebagai  doktrin hukum

## Kata kunci : Doktrin hukum

## Abstract
Honestly it must be admitted, that during the Old Order and New Order, Homeland already lost its original character. Indeed, Homeland is still wearing the constitution, but this is only to be used as a  mask  by  the  ruling  regime,  so  that  people  continue  to  believe  that  the  Homeland  is  still  a democratic State of Law, as well as protecting the human rights of all Indonesian people. Denial of the  original  character  of  the  Republic  of  Indonesia  which  is  a  direct  reflection  of  the  original character  of  the  Indonesian  nation,  has  resulted  in  the  development  of  Homeland  becoming increasingly unhealthy, including Homeland become a den of criminals, so sharp social inequality, rampant mob justice, and the protection of human rights are undermined. Character (personality) Homeland is a character (personality) of the Indonesian nation. Meanwhile, the law actually means merely a tool for the people of Indonesia (NKRI) to be able to develop themselves according to his personality. Therefore, the existence of the law must serve the interests of the nation, if not then it does not have any legal basis justifying. Moral values (the principle of law) is the spirit of any law. Without  the  spirit  (legal principle),  the  statutory  law  is  nothing  more  than  a  collection  of  articles that  contain  legal  rules  which  does  not  have  the  power  to  live  in  the  community.  Thus,  the formulation of the rule of law should be based on the principle of law (moral values). It has become imperative law, so it should be treated as a legal doctrine

## Key words: The doctrine of law
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

## Jurnal Lex Publica

## A. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  adalah  Negara  Hukum.  Inilah  komit- men  bangsa  yang  melatarbelakangi  pendirian NKRI, yang seharusnya dipegang teguh oleh se- luruh komponen bangsa. Dengan adanya komit- men ini, maka seluruh rakyat Indonesia rela un- tuk  menyerahkan  fungsi  penegakan  hukum  ke- pada (dimonopoli) kelembagaan negara (peradi- lan negara). Kerelaan dimaksud tentunya karena disertai dengan aspek kepercayaan, bahwa lem- baga  peradilan  negara  akan  selalu  menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, sehing- ga  setiap  orang  akan  selalu  mendapatkan  apa yang menjadi haknya. Adalah kewajiban negara untuk menjaga aspek kepercayaan rakyat ini.
Di  dalam  komitmen  sebagai  negara  hu- kum, secara langsung menyangkut makna seba- gai  negara  demokrasi,  yaitu  penguasa  negara tidak  diperbolehkan  memerintah  menurut  sele- ranya  sendiri,  melainkan  harus  berdasarkan  pa- da  kehendak  rakyat.  Dengan  demikian,  jika  ke- bijakan  penguasa  negara  sudah  tidak  lagi  ber- landaskan  pada  kehendak  rakyat,  maka  NKRI itu tidak lagi bisa disebut sebagai Negara hukum yang  demokratis,  tetapi  sudah  berubah  sifat menjadi NKRI yang otoriter. Artinya, sekalipun beribu-ribu  perundang-undangan  diterbitkan oleh  negara,  namun  jika  substansinya  tidak mencerminkan  keberpihakannya  kepada  kepen- tingan  seluruh  rakyat,  maka  keberadaan  perun- dang-undangan itu tidak lebih dari sekedar tum- pukan  pasal-pasal  semata,  yang  bukan  sebagai pencerminan negara hukum demokratis.
Karakter (sifat bawaan) ketiga yang di ba- wa NKRI sejak kelahirannya adalah NKRI ber- janji  menjamin  perlindungan  Hak  Asasi  Manu- sia (HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tentu  yang  diinginkan  adalah  perlindungan HAM dalam perspektif bangsa Indonesia, bukan dalam  perspektif  bangsa  lain  yang  jelas-jelas ditolak  oleh  bangsa  Indonesia.  Itulah  sebabnya, para  pendiri  NKRI  dengan  tegas-tegas  mencan- tumkan landasan filosofis NKRI di dalam Pem- bukaan  UUD  45,  yaitu  lima  sila  yang  dinamai Pancasila.  Hal  ini,  tidak  lain  untuk  menunjuk- kan,  bahwa  perspektif  bangsa  Indonesia  dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang da- lam  sisi-sisi  tertentu  berbeda  dengan  perspektif bangsa  lain.  Khususnya,  menyangkut  perlindu-
ngan HAM, bangsa Indonesia dengan tegas me- nolak  perspektif  HAM  generasi  pertama,  yang mengagung-agungkan  hak  individual.  Bangsa Indonesia  menganut  perspektif  HAM  generasi kedua dan ketiga, yaitu menganut keseimbangan perlindungan  HAM  individu  dan  HAM  komu- nal,  juga  HAK  kolektif  seluruh  bangsa-bangsa di dunia.
Ketiga  karakter  NKRI  yang  dibawa  sejak lahir  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  satu  sama lain  tidak  dapat  dipisahkan,  artinya  pengingka- ran  terhadap  salah  satu  karakter  tersebut  saja, maka  NKRI  sudah  kehilangan  wajah  aslinya. Intinya,  para  legislator  harus  membuat  hukum yang sesuai  dengan karakter NKRI, juga hakim harus  mengadili  dan  memutus  sesuai  dan  me- ngacu pada karakter NKRI tersebut. Pengingka- ran terhadap karakter NKRI oleh para legislator, hanya  akan  melahirkan  produk-produk  hukum yang asing di mata warga masyarakat. Demikian juga dengan putusan hakim yang tidak mengacu pada karakter NKRI, hanya akan melahirkan pu- tusan  yang  tidak  temu  nalar  antara  hakim  de- ngan warga masyarakat.
Secara  jujur  harus  diakui,  bahwa  selama rezim  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  berkuasa, NKRI  sudah  kehilangan  karakter  aslinya.  Me- mang,  NKRI  masih  memakai  baju  konstitusi, tapi ini hanya untuk dijadikan topeng oleh rezim yang tengah berkuasa, agar rakyat tetap percaya bahwa  NKRI  masih  menjadi  Negara  Hukum yang  demokratis,  serta  melindungi  HAM  selu- ruh rakyat Indonesia. Padahal dalam kenyataan- nya,  NKRI  telah  kehilangan  karakter  aslinya sebagai  negara  hukum  demokratis,  menjadi  ne- gara hukum yang otoriter.
Manipulasi karakter NKRI oleh dua rezim (Orla  dan  Orba)  yang  pernah  berkuasa  di  masa lalu  cukup  menarik  untuk  disimak,  khususnya menyangkut tentang keberadaan hukum. Penulis katakan menarik, karena rezim yang otoriter ter- nyata  juga  memerlukan  hukum  (perundang-un- dangan)  untuk  melegitimasi  kebijakannya,  se- hingga selama rezim yang bersangkutan berkua- sa  cukup  banyak  perundang-perundangan  yang diterbitkan. Namun, bila dicermati secara seksa- ma  segenap  perundang-undangan  yang  diberla- kukan  itu,  kebanyakan  hanya  untuk  melindungi kepentingan  penguasa  dan  pihak-pihak  yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa saja.

## Jurnal Lex Publica
Adapun  keterkaitannya  dengan  peran  hakim adalah karena para hakim berada di bawah ken- dali  rezim  yang  otoriter,  maka  keputusan  yang harus  diambil  harus  mengikuti  kehendak  para penguasa,  artinya  para  hakim  juga  merupakan bagian dari rezim yang otoriter.
Pengingkaran terhadap karakter asli NKRI yang merupakan pencerminan langsung dari ka- rakter  asli  bangsa  Indonesia,  telah  mengakibat- kan  perkembangan  NKRI  menjadi  semakin  ti- dak sehat, diantaranya NKRI menjadi sarang pa- ra koruptor, ketimpangan sosial demikian tajam, mafia  peradilan  merajalela,  serta  perlindungan HAM  semakin  terabaikan.  Alhasil,  NKRI  telah gagal  mencapai  tujuannya,  sehingga  jatuh  ba- ngunnya suatu rezim penguasa selalu terjadi se- cara inkonstitusional,  karena  adanya instabilitas politik  dan  krisis  ekonomi  yang  menyengsara- kan seluruh rakyat Indonesia.
Saat  ini  bangsa  Indonesia  tengah  berada dalam Orde Reformasi, yang muncul sebagai re- aksi  penolakan  terhadap  cara-cara  rezim  Orba dalam  menjalankan  pemerintahan  negara,  yang disinyalir  tidak  demokratis  (otoriter),  menging- kari  nilai  keadilan  sosial,  serta  memberlakukan hukum  yang represif. Akibatnya, hampir semua komponen bangsa yang merasa tertekan menun- tut  pembaharuan  total,  yaitu  menuntut  agar  pe- nguasa  negara  selalu  mendengar  suara  rakyat (demokratis), menghormati nilai keadilan sosial, serta  menuntut  pemberlakuan  hukum  yang  ber- sifat responsif.
Kenyataannya, selama lebih kurang 17 ta- hun perjalanan orde reformasi ini, belum banyak perubahan  yang  berarti.  Jika-pun  ada,  itu  baru sebatas  perubahan  perundang-undangan,  yaitu dengan  mengganti  perundang-undangan  lama produk rezim Orba dengan perundang-undangan baru  demi  memenuhi  tuntutan  reformasi.  Na- mun, upaya pembaharuan lembaga dan penegak hukum,  nampaknya  berjalan  di  tempat.  Bukti- nya,  tindak  korupsi  tetap  merajalela  di  hampir semua lembaga negara, jaringan mafia peradilan masuk ke semua lembaga peradilan, penguasaan sumber  daya  ekonomi  masih  dimonopoli  oleh para  penguasa  negara  dan  oleh  orang-orang yang  memiliki  akses  untuk  mempengaruhi  pe- nguasa  negara,  dan  bahkan  ada  perkembangan baru  yang  cukup  menyedihkan,  yaitu  maraknya peradilan jalanan yang pengaruhnya terhadap
kinerja  penegak  hukum  cukup  tinggi.  Memang, sebagai  negara  demokrasi,  NKRI  harus  melin- dungi  hak  kebebasan  berpendapat,  tetapi  dalam prakteknya  disalah  artikan  menjadi  pemaksaan pendapat  dengan menggunakan kekuatan massa untuk menekan lembaga peradilan. Jika fenome- na  ini  tidak  segera  di  atasi,  maka  kemandirian lembaga  peradilan  akan  sangat  terancam,  dan bukan  tidak  mungkin  potret  penegakan  hukum dalam  orde  reformasi  akan  lebih  buruk  diban- dingkan  dengan  potret  penegakan  hukum  pada orde-orde  sebelumnya  (Orla  dan  Orba).  Carut marut dalam berhukum di NKRI selama ini, me- nurut banyak pihak adalah karena rusaknya mo- ral  para  penegak  hukum.  Dalam  hal  ini  penulis sependapat,  meskipun  bukan  satu-satunya  fak- tor, artinya selain faktor moral, apakah memang ada  yang  salah  dengan  sistem  hukum  kita;  baik menyangkut  substansi,  struktur, maupun kultur- nya.

## B. MORAL DAN DOKTRIN HUKUM
Uraian  mengenai  karakter  NKRI  sebagai- mana  diuraikan  di  atas,  sengaja  penulis  kete- ngahkan  untuk  menegaskan,  bahwa  NKRI  ini sejak  kelahirannya  telah  membawa  sifat  bawa- an,  yang  tidak  lain  adalah  pencerminan  dari  ji- wa, pikiran, dan kehendak segenap bangsa Indo- nesia.  Dengan  kata  lain,  karakter  (kepribadian) NKRI  adalah  karakter  (kepribadian)  bangsa  In- donesia.  Sedangkan,  hukum  sesunguhnya  ha- nyalah  sekedar  alat  bagi  bangsa  Indonesia (NKRI) untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan kepribadiannya.  Oleh sebab itu, kebera- daan  hukum  harus  mengabdi  pada  kepentingan bangsa, jika tidak maka  hukum  itu tidak memi- liki dasar pembenar (tidak legitimate).
Jika  demikian  halnya,  maka  pembuatan hukum  dan  penegakan  hukum  harus  diarahkan oleh  nilai-nilai  moral  bangsa,  mulai  dari  yang paling abstrak yaitu nilai-nilai Pancasila, sampai pada penjabarannya ke yang lebih konkret yaitu dalam  bentuk  kaidah  hukum  atau  yang  dikenal dengan  istilah  asas-asas  hukum.  Tegasnya,  hu- kum  itu  adalah  pernyataan  moral  bangsa,  atau yang dalam istilah guru penulis Prof Dr. Satjipto Rahardjo,  S.H.  (Almarhum)  sebagai  dokumen- moral etis. 1 Memang, asas hukum tidak tampil
1 Satjipto Rahardjo, Asas-asas Hukum , Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006, hlm. 5.
Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam ...
dalam  bentuk  aturan  konkret, 2 tetapi  asas  hu- kumlah  yang  mengarahkan  perumusan  aturan- aturan  hukum  dalam  setiap  perundang-unda- ngan. Oleh sebab itu, terkait dengan upaya pem- baharuan sistem hukum Indonesia, penulis ingin menegaskan  betapa  penting  bagi  para  legislator dan penegak hukum untuk mendalami nilai-nilai moral  Pancasila,  sehingga  setiap  penerbitan  pe- raturan hukum dan penegakannya memiliki lan- dasan nilai-nilai moral yang jelas.
Apabila  ruh  (asas  /  moral)  ini  tercerabut dari peraturan perundang-undangan, maka pera- turan perundang-undangan yang dihasilkan oleh para legislator itu ibarat  racun  yang membunuh bangsa  Indonesia.  Sebuah  rezim  dikatakan  oto- riter  ataukah  demokratis,  tentunya  dapat  dicer- mati dari produk-produk hukum yang diberlaku- kan oleh rezim tersebut selama berkuasa.
Setiap  rezim  yang  berkuasa  tidak  akan bersedia disebut otoriter, meskipun dalam prak- tiknya  konfigurasi  politik  yang  dibangun  oleh rezim yang bersangkutan adalah konfigurasi po- litik  otoriter.  Namun  tetap  saja  tidak  mau  dise- but otoriter, karena seluruh komponen bangsa ti- dak  akan  menyukai  hal  ini.  Dengan  kata  lain, hampir  seluruh  komponen  bangsa  sudah  terlan- jur  yakin,  bahwa  sistem  politik  demokrasi  ada- lah satu-satu sistem penyelenggaraan kehidupan kenegaraan  yang  dianggap  paling  beradab  dan berkeadilan  sosial  untuk  saat  ini.  Itulah  sebab- nya, rezim otoriter tetap menggunakan konstitu- si untuk menutupi wajah aslinya, sehingga tam- pak  sebagai  rezim  yang  benar-benar  demokra- tis. 3 Juga  tetap  menggunakan  per-undang-unda- ngan  sebagai  landasan  kebijakannya. 4 Namun, satu  hal  yang  tidak  dapat  ditutupi  oleh  rezim otoriter  adalah  menyangkut  soal  asas-asas  hu- kum yang mendasari perundang-undangan yang diberlakukannya.  Artinya,  rezim  yang  otoriter tidak  ingin  kehendak  dan  kepentingannya  diba- tasi oleh asas-asas hukum. Jadi, biarlah nilai-ni-
2 Maria  Farida  Indrati  S, Ilmu  Perundang-undangan  – Proses dan Teknik Pembentukannya , Kanisius, Yogyakar- ta, 2007, hlm. 239.
3 Bandingkan  dengan  pendapat  Schuyt,  Dalam  J.E.  Sahe- tapy, Pisau Analisis Kriminologi , PT. Citra Aditya Bhak- ti, Bandung, 2005, hlm. 70. Schuyt mengatakan, bahwa kehidupan kenegaraan yang otoriter dan anarkis tidak ber- arti  karena  tidak  adanya  hukum,  tetapi  karena  tidak  ada central gezag.
4 J.E. Sahetapy, ibid , hlm. 70.
lai moral etis itu tinggal dalam Konstitusi (UUD 45)  dan  asas-asas  hukum  itu  tinggal  dalam  Un- dang-Undang (organik) pelaksanaan konstitusi.
Dari uraian di atas dapatlah diketahui, be- tapa  pentingnya  bagi  para  hakim  untuk  mema- hami  nilai-nilai  moral  etis  yang  menjadi  karak- ter  bangsa  Indonesia  dan  sekaligus  dilekatkan pada  pendirian  NKRI  ini,  yang  selanjutnya  di tuangkan dalam konstitusi negara. Tanpa penge- tahuan yang mendalam tentang nilai-nilai moral etis ini, maka mustahil para hakim akan mampu menggali  asas-asas  hukum  yang  mendasari pembuatan  setiap  perundang-undangan,  lebih- lebih  apabila  dalam  suatu  perundang-undangan (pelaksanaan)  tertentu  tidak  secara  tegas  men- cantumkan  asas-asas  hukum  dimaksud,  maka para  hakim  diwajibkan  untuk  menggalinya  sen- diri.  Penguasaan  terhadap  asas-asas  hukum  ini akan  sangat  membantu  hakim,  terutama  dalam menghadapi  masalah  ketidakjelasan  aturan  per- undang-undangan  dalam  penyelesaian  masalah hukum  yang  konkret,  sebagaimana  dijelaskan oleh Roeslan Saleh 5 di bawah ini: “Jika undang-undang yang telah dirumus- kan  itu  tidak  memberikan  suatu  cara  pe- nyelesaian  yang  mudah  dalam  penerapan- nya, maka petugas hukum itu harus mem- perhatikan pula pangkal tolak yang dijadi- kan  sendi  dari  aturan  itu  dan  berorientasi pada  nilai-nilai  yang  ada  di  belakang  dari ketentuan  hukum  itu.  Dapat  pula  dikata- kan,  bahwa  petugas  hukum  itu  tidak  me- nemukan aturan yang bersifat eksplisit da- lam  undang-undang  mengenai  pilihan  hu- kum  sehingga  dia  harus  kembali  kepada asas-asas yang menjadi pangkal tolak dari undang-undang  itu  dan  mengikuti  asas- asas tadi itu sebagai suatu petunjuk”.
Sampai  disini  penulis  ingin  mengatakan, bahwa  untuk  mengemban  tugas  sebagai  hakim yang adil, ternyata tidak mudah. Untuk itu dibu- tuhkan pengetahuan yang luas, yang tidak seke- dar  berkemampuan  mengartikan  kata-kata  yang tertera dalam pasal-pasal undang-undang. Selain harus memahami pemikiran filosofis bangsanya, juga harus memahami latarbelakang dan tujuan
5 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Da- lam  Perundang-undangan ,  Aksara  Baru,  Jakarta,  1979, hlm 14.
dari  berbagai  kebijakan  yang  diambil  oleh  pe- nguasa  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  serta perkembangan  sosial-budaya  masyarakatnya, 6 karena semua ini harus menjadi dasar pertimba- ngan dari putusannya. Secara jujur memang ha- rus diakui, bahwa peranan hakim dalam pemba- haruan  hukum  di  Indonesia  dapat  dikatakan  sa- ngat  minim,  artinya  hakim  di  Indonesia  lebih banyak berperan sebagai corong undang-undang saja.
Lebih-lebih  selama  berada  di  bawah  ken- dali  rezim  penguasa  yang  otoriter  (Orde  lama dan Orde baru), sudah tentu para hakim tidak di- perkenankan untuk menguji setiap kebijakan pe- nguasa,  apakah  sesuai  dengan  nilai-nilai  moral- etis  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hampir tidak ada doktrin hukum baru yang dihasilkan melalui pu- tusan-putusan  hakim,  sebagai  hasil  dari  upaya penemuan hukum  yang  dilakukan oleh para ha- kim.

## C. NORMA DAN FAKTA HUKUM
Para  legislator  tidak  akan  mungkin  dapat menyusun  norma-norma  atau  aturan-aturan  hu- kum  dalam  sebuah  perundang-undangan,  tanpa bertolak  dari  asas-asas  hukum,  tujuan  (kebija- kan), serta fenomena sosial tertentu. Inilah yang sesungguhnya  disebut  sebagai  ide  hukum ( rechts  idea ).  Meskipun,  sebetulnya  keinginan untuk  menuangkan  ide  hukum  secara  lengkap, jelas,  dan  rinci  ke  dalam  rumusan  pasal-pasal dalam  perundang-undangan  adalah  tidak  mung- kin.  Bahkan  menurut  Scholten, 7 adalah  suatu khayal  belaka,  apabila  orang  beranggapan  bah- wa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas. Asumsi, bahwa teks hukum sudah jelas,  adalah  suatu  cara  saja  bagi  pembuat  hu- kum untuk bertindak pragmatis seraya diam-
6 Djokosoetono, ibid ,  hlm  44.  Mengenai  kelemahan  dari pola  pikir  yang  demikian,  Djokosoetono  mengemukakan sebagai  berikut:  Orang  (baca:  para  positivis)  tidak  lagi mengetahui  seluruh  hutan.  Men  ziet  alleen  maar  de  bo- men.  Itulah  sebabnya  maka  akhir-akhir  ini  timbul  hasrat untuk mempersatukan kembali. Timbul de zucht naar syn- these.  Dalam  mempelajari  hukum  misalnya,  lihat  juga ekonomi,  sosiologi,  ilmu  kebudayaan  dan  lain-lain.  Ja- ngan hanya melihat hukum saja. Nanti seperti katak di ba- wah tempurung.
7 Paul  Scholten,  Algemeen  Deel,  Zwolle,  WEJ  Tjeenk Willink, 1954.
diam  mengakui,  bahwa  ia  mengalami  kesulitan untuk memberi penjelasan.
Penjelasan  penulis  di  atas,  di  satu  sisi ingin menegaskan, bahwa meskipun dalam Pen- jelasan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10  Ta- hun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Per- undang-undangan, diatur tentang asas-asas yang perlu  diikuti  dalam  menyusun  peraturan  perun- dang-undangan, 8 namun  menurut  hemat  penulis adalah tidak mungkin untuk menerapkan semua asas  tersebut  dalam  merumuskan  setiap  perun- dang-undangan.  Di  lain  sisi,  juga  ingin  mene- gaskan,  bahwa  mengingat  kelemahan  tersebut, maka  fungsi  penafsiran  hukum  tidak  mungkin dapat  ditiadakan  dari  tangan  hakim,  artinya  ke- wenangan  untuk  menafsirkan  hukum  tidak mungkin dapat dicabut dari tangan hakim.
Dengan  kata  lain,  dengan  tetap  memberi- kan kewenangan kepada hakim untuk menafsir- kan  aturan-aturan  yang  dirumuskan  dalam  pa- sal-pasal  perundang-undangan,  maka  beberapa kelemahan dari perumusan aturan dimaksud da- pat teratasi. Pernyataan penulis di atas tidak un- tuk mengecilkan sama sekali usaha para ahli hu- kum  dalam  merumuskan  pedoman  pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Penu- lis  hanya  ingin  mengatakan,  bahwa  sekuat  apa- pun  niat  dan  usaha  para  legislator  untuk  mem- buat  peraturan  perundang-undang  yang  jelas, lengkap,  dan  rinci,  sehingga  mampu  menjabar- kan  ide  hukum  para  legislator  secara  sempurna adalah  hal  yang  tidak  mungkin.  Oleh  sebab  itu, fungsi penafsiran hukum akan tetap dibutuhkan, yaitu  selama  hukum  itu  mengambil  bentuknya yang  tertulis.  Namun,  menurut  hemat  penulis, keberadaan  pedoman  pembuatan  peraturan  per- undang-undangan tetap perlu, yaitu agar penera- pan  perundang-undangan  tidak  menimbulkan kesulitan  yang  berarti,  karena  bahasanya  terlalu kabur.
Sudah tentu, selama paham legisme masih menguasai  para penegak hukum  Indonesia, ma- ka pencarian arti kata-kata yang tertuang dalam
8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentu- kan  Peraturan  Perundang-undangan.  Penjelasan  Pasal  5 menjelaskan,  bahwa  asas-asas  pemebentukan  peraturan perundang-undangan  yang  baik  adalah  :  Asas  kejelasan tujuan, Asas Kelembagaan atau organ pembentuk yang te- pat,  Asas  Kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan,  A- sas  dapat  dilaksanakan,  Asas  kedayagunaan  dan  kehasil- gunaan, Asas kejelasan rumusan, dan Asas keterbukaan.
Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam ...
pasal-pasal perundang-undangan tidak akan me- nemui  kesulitan  yang  berarti,  dan  juga  kesepa- katan antar penegak hukum  mengenai  arti kata- kata dimaksud  mudah dicapai,  karena itu sudah merupakan  pekerjaan  rutinitas,  sehingga  sekali penafsiran  harfiah  dilakukan  oleh  hakim,  maka hasil penafsiran dimaksud akan berlaku selama- lamanya  dan  akan  diikuti  oleh  semua  penegak hukum dalam semua tingkatannya.
Bagi para pencari keadilan, sangatlah sulit untuk memahami jalan pikiran para penegak hu- kum  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  hu- kum yang diajukan kepada mereka. Hal ini dise- babkan,  penyelesaian  masalah-masalah  hukum dengan  menggunakan  pendekatan  legisme mengharuskan penegak hukum untuk menafikan segala fakta-fakta yang dinilai ekstra legal yang tidak  masuk  dalam  skema  aturan  hukum.  Arti- nya, dari semua fakta-fakta yang mengiringi pe- ristiwa  hukum,  oleh  penegak  hukum  akan  disa- ring  untuk  kemudian  diidentifikasi  mana  yang merupakan  fakta-fakta  hukum  dan  mana  pula yang  bukan  fakta  hukum.  Hanya  yang  merupa- kan fakta hukum lah yang menjadi pegangan pa- ra  penegak  hukum.  Hal  inilah  yang  menyebab- kan  para  pencari  keadilan  selalu  merasa  tidak diperlakukan  secara  adil  oleh  lembaga  peradi- lan.

## D. PENAFSIRAN DAN PUTUSAN HAKIM
Permasalahan mendasar yang diajukan di- sini adalah apakah perlu untuk mempertahankan paham  legisme,  sehingga  para  hakim  hanya  di- perkenankan  untuk  menafsirkan  hukum  dalam lingkaran,  tata  bahasa,  sejarah,  dan  sistematika perundang-undangan  saja.  Memang,  paham  le- gisme ini dibangun dari landasan teoritis terten- tu,  yaitu  dibangun  oleh  aliran Begriffsjurispru- denz atau legal-positivism,  yang pokok pikiran- nya  mengharuskan  pemisahan  secara  tegas  an- tara  pembuatan  hukum  dan  penafsiran  hukum. Artinya,  penciptaan  hal-hal  baru  adalah  mono- poli  legislatif,  maka  para  hakim  dilarang  mela- kukan  terobosan-terobosan  hukum,  karena  akan mengorbankan  kepastian  hukum.  Artinya,  ha- kim  hanya  boleh  melakukan  penafsiran  hukum dalam  rangka  memahami  pikiran  legislator  se- bagaimana  yang  dituangkan  dalam  perundang- undangan.
Menurut hemat penulis, penerapan paham
legisme  yang  dibangun  oleh  aliran  legal-positi- vism jelas tidak realistis. Pemaksaan penerapan- nya  di  dalam  praktik  penegakan  hukum  telah menyebabkan potret penegakan hukum di  Indo- nesia  semakin  tampak  buruk.  Hal  ini  disebab- kan, karena penegakan hukum kerap kali meng- abaikan nilai-nilai moral etis, serta tidak memi- liki tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, sudah saat bagi  hakim  di  Indonesia  untuk  mulai  menerap- kan  penafsiran  dengan  “pendekatan  tujuan” ( purpose  approach ),  yaitu  penafsiran  hukum yang  bertolak  dari  kehendak  dan  tujuan  pem- bentuk undang-undang. Upaya untuk keluar dari belenggu paham legisme dan selanjutnya meng- anut  paham  progresif  memang  tidak  mudah.  Ji- ka  semula,  para  hakim  (penganut  paham  legis- me) hanya dituntut mahir dalam menerjemahkan kata-kata  dalam  perundang-undangan,  maka  se- lanjutnya untuk mampu menerapkan pendekatan progresif  para  hakim  dituntut  memiliki  pema- haman  hukum  yang  holistis  dan  mampu  meng- gali  makna  yang  terkandung  dalam  sistem  hu- kum  yang  berlaku,  yang  kemudian  mampu  me- nuangkannya  ke  dalam  putusan  yang  bernilai bagi pemecahan masalah kemanusiaan.
Penggunaan  pendekatan  progresif  dalam pelaksanaan  tugas  mengadili,  sudah  tentu  me- nuntut keberanian dari  para  hakim,  karena  se- lain dituntut memiliki sikap mandiri dalam pe- mikiran,  juga  dituntut keteguhan  hati dalam menegakkan  nilai-nilai  moral  etis.  Para  hakim dengan  kualifikasi  yang  demikian,  sangat  dibu- tuhkan  untuk  mengakhiri  masa  transisi  dalam orde  reformasi  sekarang  ini.  Bagaimana  tidak? Segenap elemen bangsa di satu sisi tengah tidak sabar  untuk  segera  menyaksikan  tegaknya  su- premasi  hukum  di  Indonesia,  sementara  di  lain sisi para hakim harus mengadili di atas landasan produk-produk  hukum  warisan  rezim  penguasa yang otoriter. Tentu saja, segenap elemen bang- sa  dan  khususnya  para  pencari  keadilan  tidak harus menunggu datangnya keadilan sampai se- lesainya  pembaharuan  hukum  secara  total.  De- ngan  kata  lain,  para  hakim  masih  bisa  menyu- guhkan keadilan dengan cara melakukan terobo- san hukum. Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri pembahasan  ini,  perlu  penulis  ingatkan  bahwa sudah  saatnya  para  hakim  Indonesia  untuk  mu- lai  menjalankan  peranannya  dalam  upaya  pem- baharuan hukum, karena di tangan para hakim
terdapat  kewenangan  untuk  melakukan  “pene- muan hukum”. Berkaitan dengan hal ini, Schol- ten 9 menjelaskan,  bahwa  penemuan  hukum  itu berbeda  dengan  penerapan  hukum  (rechtstoe- passing), oleh karena disini “ditemukan sesuatu yang  baru”.  Ia  mengatakan,  bahwa  penemuan hukum  bisa  dilakukan  baik  lewat  penafsiran, atau  analogi,  maupun  penghalusan  atau  perlua- san hukum. Penegakan hukum tidak hanya dila- kukan dengan logika penerapan hukum, melain- kan  juga  memasuki  ranah  pembentukan  hukum (rechtsvorming) .  Pembentukan  hukum  itu  tidak hanya  berwujud  penerapan  hukum  yang  meng- andalkan  penggunaan  logika  ( een  hanteren  van logishe  figuren ),  melainkan  melibatkan  penilai- an,  memasuki  ranah  pemberian  makna.  Melalui silogisme  dan  kesimpulan  logis  saja,  kita  tidak bisa  menemukan  sesuatu  yang  baru,  seperti  di- kehendaki oleh penemuan hukum yang bermak- na kebenaran dan keadilan.

## E. PENUTUP
Dari  keseluruhan  uraian  di  atas,  dapat  di- tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Nilai-nilai  moral  (asas  hukum)  adalah ruh  dari  setiap  perundang-undangan. Tanpa  ruh  (asas  hukum),  maka  perun- dang-undang  tidak  lebih  dari  kumpulan pasal-pasal  yang  memuat  aturan-aturan hukum  yang  tidak  memiliki  daya  hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, di satu sisi  keberadaan  aturan-aturan  hukum yang  demikian  tidak  berpihak  pada  ke- pentingan  masyarakat.  Di  lain  sisi,  ke- rap  kali  disalahgunakan  untuk  melindu- ngi  kepentingan  penguasa.  Dengan  de- mikian,  rumusan  aturan  hukum  harus berlandaskan  asas  hukum  (nilai-nilai moral). Hal ini sudah menjadi keharusan hukum,  sehingga  harus  diperlakukan sebagai doktrin hukum;
b. Tidak  akan  ada  perundang-undangan (norma  hukum)  yang  mampu  menja- barkan  ide  hukum  (politik  hukum)  de- ngan  sempurna,  melalui  rumusan  kali- mat (dalam pasal-pasal) yang singkat, je- las dan rinci. Sekalipun diberi penjelasan di belakang pasal-pasalnya. Disinilah  ar-
9 Scholten, op.cit .
ti  pentingnya  fungsi  penafsiran  hukum, yaitu  bukan  sekedar  untuk  menemukan arti dari bahasa hukum (unsur-unsur per- buatan),  tetapi  dalam  rangka  menemu- kan makna hukum (politik hukum), agar penegakan  hukum  benar-benar  dapat mewujudkan tujuan hukum;
c. Dengan  hanya  bermodalkan  penafsiran harfiah dan sistematis, maka para hakim tidak  akan  sampai  pada  penemuan  mak- na  hukum  yang  sesungguhnya.  Akibat- nya, para hakim tidak akan pernah mam- pu  berperan  memandu  perjalanan  bang- sanya  dalam  mewujudkan  cita-citanya. Pekerjaan mengadili hanya berkutat pada pengidentifikasian  fakta-fakta  hukum yang  disaring  dari  rangkaian  peristiwa hukum  (prilaku konkret), untuk  kemudi- an dicocokkan dengan arti kata-kata (un- sur-unsur)  yang  tertuang  pada  pasal-pa- sal  perundang-undangan.  Atas  dasar  ini pula,  maka  para  hakim  sampai  pada  ke- simpulan  siapa  yang  salah  dan  siapa yang benar.
d. Selama  para  hakim  di  Indonesia  masih membiarkan dirinya dibelenggu oleh pa- ham  legisme  (semata  mulut  undang-un- dang),  maka  selama  itu  pula  para  hakim tidak  akan  pernah  merasa  berkewajiban untuk  menegakkan  nilai-nilai  moral  da- lam  lingkup  tugas  mengadili  perkara yang diajukan kepadanya.
Selama  lebih  kurang  17  tahun  perjalanan Orde  Reformasi,  ternyata  upaya  pembaharuan hukum  (perundangan-undangan)  dalam  artian penggantian  perundang-undangan  produk  rezim Orba  yang  otoriter  dengan  perundangan-unda- ngan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  Orde  Refor- masi,  masih  membutuhkan  waktu.  Keterlamba- tan proses pembaharuan  hukum  (perundang-un- dangan) tidak harus diterima begitu saja sebagai takdir,  karena  masih  terbuka  jalan  lain  untuk mempercepat  proses  pembaharuan.  Untuk  itu- lah,  penulis  ajukan  beberapa  pandangan-panda- ngan, yakni:
a.  Hakim  harus  meninggalkan  paham  legis- me dan beralih ke paham progresif, arti- nya  tidak  lagi  memandang  perundang- undangan  sebagai  kitab  suci,  melainkan sekedar pedoman untuk mengadili. Da-
lam  paham  progresif,  mengadili  adalah untuk  tujuan  kemanusiaan,  sehingga  di dalamnya  terkandung  tujuan  penegakan nilai-nilai  moral  (keadilan).  Penegakan nilai-nilai  moral  ini  tidak  boleh  dikalah- kan  oleh  tujuan  lain,  sekalipun  untuk menjamin kepastian hukum  demi melin- dungi kepentingan Individu.
b. Hakim  tidak  harus  tunduk  pada  perun- dang-undangan  yang  dianggap  bertenta- ngan  dengan  tuntutan  reformasi,  karena dalam  paham  progresif  keberadaan  per- undang-undangan  hanya  sekedar  pedo- man  untuk  mengadili,  sehingga  jika  di- perlukan  untuk  penegakan  nilai-nilai moral  bangsa,  maka  terbuka  jalan  bagi hakim  untuk  melakukan  terobosan,  se- hingga hasilnya adalah dalam bentuk pe- nemuan hukum oleh hakim;
c. Hakim  harus  mengedepankan  pertimba- ngan yang rasional dan berlandaskan pa- da nilai-nilai moral. Keharusan ini harus tampak  dalam  uraian  mengenai  alasan- alasan  (pertimbangan-pertimbangan)  pu- tusan  hakim.  Oleh  sebab  itu,  tidak  ada alasan bagi hakim untuk mengatakan ada kesulitan mengadili karena aturan-aturan dalam  pasal-pasal  perundang-undangan tidak jelas. Kesulitan demikian dapat di- atasi  dengan  menelusuri  asas-asas  hu- kum  yang  mendasari  setiap  perundang- undangan.  Jikapun,  suatu  perundang-un- dangan  tidak  secara  eksplisit  mencan- tumkan  asas  (moral)  hukum,  maka  ha- kim  dapat  mencarinya  pada  perundang- undangan yang lebih tinggi, hingga sam- pai pada Undang-Undang Dasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Djokosoetono, dihimpun oleh Harun Al Rasjid, Ilmu Negara, IN-HILL-CO, Jakarta, 2006. Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan – Proses dan Teknik Pembentukannya 2, Kanisius,
Yogyakarta, 2007.
Juwana, Hikmanto, Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, Makalah  Seminar  Arah  Pembangunan  Hukum  Menurut  UUD  1945  Hasil  Amandemen, Diselenggarakan oleh Badan Pedmbinaan Hukum Nasional Departemen Hukum  dan HAM RI, Jakarta, 29 – 31 Mei 2006.
Rahardjo,  Satjipto,  Asas-asas  Hukum,  Bahan  bacaan  untuk  mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.
----------------------,  Penafsiran  Hukum  Yang  Progresif,  Bahan  Bacaan  untuk  mahasiswa  Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006.
Sahetapy, J.E., Pisau Analisa Kriminologi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
Saleh, Roeslan, Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-undangan, Aksara Baru,
Jakarta, 1979.
-------------------, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemahusiaan, Akasar Baru, Jakarta, 1983. -------------------, Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Akasara Baru, Jakarta, 1983. Scholten, Paul, Algemeen Deel, Zwolle, WEJ Tjeenk Willink, 1954. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.