PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA
MODAL DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2013-2020
Rini Marliana 1 , Agung Slamet Prasetyo 2 , Prafidhya Dwi Yulianto 3
123 STIE Widya Wiwaha agungsp@stieww.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2020. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan melakukan  analisis  regresi  linear  berganda  antara  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  Kota/Kabupaten  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun 2013-2020.  Sampel  dalam  penelitian  ini  ditentukan  dengan  cara purposive  sampling . Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Belanja  Modal,  sedangkan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal.

## ABSTRACT
This research was conducted to prove the effect of Regional Original Revenue (PAD), General  Allocation  Fund  (DAU),  Special  Allocation  Fund  (DAK),  Profit  Sharing  Fund (DBH), and Remaining Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditures in Regional ProvincesYogyakarta Special Year 2013-2020.
This research  method is quantitative by conducting multiple linear regression analysis between  the  variables  of  Regional  Original  Revenue  (PAD),  General  Allocation  Fund (DAU),  Special  Allocation  Fund  (DAK),  Profit  Sharing  Fund  (DBH)  and  Over  Budget Financing  (SILPA)  on  Capital  Expenditures.  The  population  in  this  study  is  the City/Regency  in  the  Province  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta  in  2013-2020.  The sample in this study was determined by purposive sampling. .This study concludes that Regional  Original  Revenue  (PAD),  General  Allocation  Fund  (DAU),  Special  Allocation
Fund (DAK) have a significant positive effect on Capital Expenditures, while Revenue Sharing  Funds  (DBH) and  Over  Budget  Financing  (SILPA)does  not  have  a  significant positive  effect  on  Capital  Expenditures.This  shows  that  Regional  Original  Revenue (PAD),  General  Allocation  Fund  (DAU),  Special  Allocation  Fund  (DAK),  Revenue Sharing Fund (DBH) and Budget Financing Excess Remaining (SILPA) simultaneously affect Capital Expenditure.
Key words: Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund  (DAK),  Revenue  Sharing  Fund  (DBH), Budget  Financing Excess Remaining (SILPA) and Capital Expenditure.

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya  UU  No.  22  Tahun  1999  yang  mengatur  tentang  Pemerintah Daerah yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  perkembangannya  kemudian  diperbarui kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 yang menjadi awal mula otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  publik  dan  memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif dan efisien  serta  mewujudkan  ruang  bagi  lapisan  masyarakat  (publik)  untuk  berpartisipasi dalam hal perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya.
Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mencari  alternatif  sumber  pembiayaan agar  dapat  mandiri  dalam  pengelolaan  keuangannya  sehingga  dapat  mengurangi campur tangan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.
Belanja modal yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menambah asset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya sendiri. Di dalam struktur APBD, belanja modal  berada  pada  urutan  setelah  belanja  operasi  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  bunga,  belanja  subsidi,  belanja  hibah,  dan  belanja bantuan sosial. Dimana belanja modal merupakan pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin.
Pengalokasian  belanja  modal  yang  efektif  dapat  memberikan  pelayanan  publik yang  lebih  baik,  sehingga  penggunaan  dan  pengelolaan  sumber-sumber  penerimaan daerah  yang  baik  oleh  Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan.  Sumber-sumber penerimaan  daerah  terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA)  sehingga  dapat  mewujudkan  peningkatan  pelayanan  terhadap masyarakat.
Sumber penerimaan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah, adalah  “pendapatan  yang  diperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Kebutuhan  dan  kemampuan  setiap  daerah  berbeda-beda  dalam  mengelola pendanaan untuk kegiatan sehari-sehari. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan fiskal  dan  tingkat  kemandirian  menjadi  rendah.  Oleh  sebab  itu,  untuk  mengatasi kesenjangan fiskal sehingga dapat tercapai kestabilan ekonomi maka Pemerintah Pusat mempunyai  solusi  yaitu  dengan  memberikan  Dana  Perimbangan.  Dana  Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  seperti  yang  tertera  dalam  UU  No.  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Semakin efektif dan efisien pengalokasian anggaran DAU oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pelayanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut.
Dana  Perimbangan  yang  ditransfer  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah Daerah selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah  adalah  “dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  Daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  pembiayaan dalam  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  Daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional”.
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  juga  merupakan  Dana  Perimbangan  yang  ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. DBH menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan berdasarkan  angka  persentase  tertentu  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Bagi Hasil terdiri dari pajak dan sumber daya alam.
Selain PAD, DAU, DAK, dan DBH, sumber pendanaan yang dapat dikelola dalam meningkatkan pengalokasian belanja modal juga berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006, SILPA adalah selisih dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran  anggaran  daerah  selama  satu  periode.  SILPA  dapat  berpengaruh  pada belanja modal daerah, jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka SILPA pada tahun tersebut akan besar.
Hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang belanja modal adalah Wandira (2013) menyimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja
Modal  dan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  negatif  antara  variabel  DAU  terhadap Belanja  Modal,  sementara  DAK  dan  DBH  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  positif terhadap belanja modal. Heliyanto (2016) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kecuali dana alokasi khusus. Secara simultan dari  kedua  penelitian  diatas  sama-sama  menunjukkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap Belanja  Modal.  Dari  penelitian  sebelumnya,  bahwa  pendapatan  asli  daerah,  dana alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  dana  bagi  hasil  memiliki  hasil  yang inkonsistensi.
Terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti menambahkan  variabel  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  sebagai  variabel independen.  Perbedaan  lainnya  yaitu  daerah  penelitian  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta serta periode penelitiannya yaitu dari tahun 2013-2020.
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  tidak  semua  berpengaruh  konsisten  terhadap Belanja  Modal,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut.  Berdasarkan  rumusan penelitian yang dipaparkan di atas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  secara parsial berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tahun 2013-2020?. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SILPA)  berpengaruh  secara simultan terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020 ?
Berdasarkan pertanyaan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini untuk  menganalisis  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA)  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta tahun 2013-2020 secara parsial. Dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  terhadap  Belanja  Modal  di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020 secara simultan .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Belanja Modal
Sesuai PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mengemukakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang
digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap maupun aset lainnya yang  dapat  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  atau  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk dipergunakan dalam operasional kegiatan sehari-hari dalam suatu satuan kerja.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  102/PMK.02/2018 Tentang  Klasifikasi  Anggaran  menjelaskan  bahwa  belanja  modal  dipergunakan  untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik lainnya

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan digali dari Daerah yang dipungut untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  diperoleh  dari  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  sehingga dapat  menyebabkan  ketimpangan  fiskal.  Oleh  karena  itu  diperlukan  dana  yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
Pemerintah  pusat  mengalokasikan  DAU  yang  besarnya  sekurang-kuranya  26% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan mengemukakan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  dan  kabupaten/kota. Proporsi  Dana  Alokasi  Umum  untuk  provinsi  sebesar  10%  dan  untuk  kabupaten/kota sebesar 90%.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya dalam pembiayaan sarana dan prasarana pelayanan  dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu  atau  untuk mendorong lajunya percepatan pembangunan daerah.

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Berdasarkan  PP  No.  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu  APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  penghasil  berdasarkan  angka persentase  tertentu  dengan  tujuan  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Sesuai  dengan  UU  No.  20  Tahun  2019  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2020,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA pada tahun sebelumnya seharusnya bernilai nol sehingga dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi jumlah pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja modal.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal, sebagai berikut :
1.  Heliyanto (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2012-2014.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menguji  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/kota  Provinsi  Jawa  Timur yang  terdiri  dari  29  Kabupaten  dan  9  Kota.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder yang diperoleh dari website www.djpk.kemenkeu.go.id tahun 2012-2014. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kuantitatif.  Teknik  analisis  data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
2.  Ikhyanuddin  (2021) dengan  judul  penelitian  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi Khusus  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal.  Data  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif pada tahun 2014-2018 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Republik  Indonesia.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi linier  berganda  dengan  uji  t,  uji  F  dan  koefisien  determinasi.  Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Alokasi  Khusus  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap  alokasi  Belanja  Modal  pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018.
3.  Wandira (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012). Tujuan penelitian ini adalah menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Provinsi  se- Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi pada Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data  sekunder  yang  berupa  Laporan  Realisasi  APBD  Pemerintah  Provinsi  se- Indonesia pada tahun 2012. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  uji  t,  uji  F,  dan  koefisien determinasi.  Data  yang  sudah  dikumpulkan  dianalisis  terlebih  dahulu  dengan pengujian  asumsi  klasik  kemudian  dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan  alat  uji SPSS  16.0.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  secara parsial DAU memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel PAD, DAU,  DAK,  dan  DBH  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja modal.
4.  Indriyani (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun  2014-2018.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. Populasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah tahun 2014-2018 terdiri dari 33 Kabupaten/Kota sehingga jumlah data yang diperoleh  sebanyak  170  data.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode purposive  sampling agar  sampel  yang  didapat  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  dokumen  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Jawa  Tengah  periode  2014-2017  melalui  Situs  Dirjen  Perimbangan Keuangan  Daerah  melalui  www.djpk.depkeu.go.id.  Data  ini  diolah  menggunakan analisis  regresi  linier  berganda.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
5.  Simbolon  (2020)  dengan  judul  penelitian  Pengaruh  PAD,  SILPA,  DAU,  DAK  dan DBH  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal:  Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara,  Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau  dan Bengkulu  periode  2012-2018.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  PAD,  SILPA,  DAU,  DAK,  dan  DBH  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal. Populasi  dalam  penelian  ini  adalah  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sumatera  Utara,  Bangka  Belitung,  Kepulauan  Riau  dan  Bengkulu.  Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling , dengan  jumlah  sampel  penelitian  sebanyak  46  Kabupaten/Kota.  Penelitian  ini dilakukan dalam periode 2012-2018 yaitu 7 tahun dengan jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 322 data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel  dan  Uji  moderasi  secara  Interaksi  dengan  menggunakan software STATA. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SILPA,  DAK  dan  DBH  memiliki pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  pengalokasian  belanja  modal. Sedangkan  PAD  dan  DAU  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengalokasian belanja  modal  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

## Rerangka Pikir
Dalam penelitian ini terdapat lima variabel X dan satu variabel Y. Variabel X terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA), sedangkan variabel Y hanya Belanja Modal. Rerangka pikir ini menjelaskan keterkaitan teori-teori yang berhubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Maka dapat digambarkan hubungan variabel independen dan variabel dependen.
Gambar 2. 1 Rerangka Pikir
Pendapatan Asli Daerah (X 1 )
Dana Alokasi Umum (X 2 ) Dana Alokasi Umum (X 3 )
Dana Bagi Hasil (X 4 ) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X 5 ) Belanja Modal (Y) H 6 H 1 H 2 H 3 H 4
H 5
Keterangan: X 1 = Variabel independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) X 2 = Variabel independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU) X 3 = Variabel independen 3, Dana Alokasi Khusus (DAK)
X 4 = Variabel independen 4, Dana Bagi Hasil (DBH) X 5 = Variabel independen 5, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Y = Variabel dependen, Belanja Modal

## Hipotesis

## 1.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
PAD  merupakan  sumber  pembiayaan  bagi  pemerintahan  daerah  dalam menciptakan  infrastruktur  daerah.  Daerah  yang  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang memadai  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat  produktivitas  masyarakat  dan  akan menarik minat investor untuk berinvestasi yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli  Daerah.  PAD  diperoleh  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Heliyanto (2016) menyatakan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan semakin tinggi. Temuan ini  menunjukan  bahwa  besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah  menjadi  salah  satu  faktor penentu  dalam  mengalokasikan  Belanja  Modal.  Berdasarkan  uraian  teoritis  di  atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

## 2.  Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  salah  satu  pendanaan  yang  bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  untuk  pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Indriyani (2020) mengemukakan bahwa semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar pula penyediaan dan  pengadaan  pelayanan  dan  fasilitas  publik  yang  terbaik  melalui  belanja  modal daerah.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  menjadi  acuan  dalam pengalokasian  Belanja  Modal.  Berdasarkan  uraian  teoritis  di  atas,  hipotesis  dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## 3.  Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas dari daerah dan nasional.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Ikhyanuddin (2021) menyatakan bahwa pengalokasian  Dana  Alokasi  Khusus  dapat  mempengaruhi  pengalokasian  anggaran Belanja  Modal  dikarenakan  DAK  dapat  menambah  asset  tetap  yang  dimiliki  oleh pemerintah  guna  meningkatan  pelayanan  publik.  Berdasarkan  uraian  teoritis  di  atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## 4.  Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi daerah penghasil dengan angka persentase  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa daerah  yang  mendapatkan  DBH  yang  besar  maka  anggaran  belanja  modal  semakin besar pula begitu sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai indikasi yang kuat dalam pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## 5.  Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  adalah  selisih  lebih  realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Simbolon  (2020)  menyatakan bahwa  SILPA  hanya  akan  terbentuk  jika  terjadi surplus pada  APBD  dan  pembiayaan neto  yang  positif,  dimana  komponen  penerimaan  lebih  besar  dari  komponen pengeluaran  pembiayaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  SILPA  berpengaruh  terhadap anggaran Belanja Modal. Berdasarkan uraian teoritis di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
H 5 :  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja Modal.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  karena  data  penelitian berupa  angka-angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  data  serta  hasil penelitian disajikan dalam angka.

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi  DIY  berjumlah  1  kota  dan  4  kabupaten  yang  terdiri  dari  Kota  Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini memiliki kurun waktu 8 tahun yaitu 2013-2020.

## Populasi dan Sampel Penelitian
1.  Populasi Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten.

## 2.  Sampel Penelitian
Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive sampling . Kriteria yang ditentukan peneliti dalam penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:
1)  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  telah melaporkan  dan  mempublikasikan  Laporan  Realisasi  APBD  sesuai  dengan  SAP (Standar  Akuntansi  Pemerintahan)  secara  konsisten  pada  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(www.djpk.kemenkeu.go.id) secara berturut-turut selama periode 2013-2020.
2)  Kabupaten/Kota  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  menyajikan  jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  dan Belanja Modal tidak (-) minus dan tidak (0) nol secara berturut-turut selama periode 2013-2020.
Dari  5  Kabupaten/Kota  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  dijadikan populasi,  peneliti  mendapatkan  sebanyak  3  jumlah  sampel  yang  memenuhi  kriteria- kriteria tersebut, di antaranya sebanyak 1 Kota dan 2 Kabupaten selama periode 2013- 2020. Jumlah amatan dalam penelitian ini adalah 24 sampel yaitu 3 Kabupaten/Kota x 8 tahun.

## Tabel 3. 1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian
Sumber: diolah peneliti (2021)
Berikut  keterangan  lebih  rinci  mengenai  Kabupaten/Kota  yang  tidak  memenuhi kriteria sampel:
1)  Kabupaten  Kulon  Progo  tidak  memenuhi  kriteria  sampel  no.  2  karena  pada  tahun 2013-2020  terjadi  Sisa  Kurang  Pembiayaan  Anggaran  (SIKPA)  atau  SILPA-nya bernilai negatif.
2)  Kabupaten Gunung Kidul tidak memenuhi kriteria sampel no. 1 karena pada tahun 2020  tidak  melaporkan  dan  mempublikasikan  Laporan  Realisasi  APBD  pada Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia.
No.
Kabupaten/Kota Kriteria Sampel 1 2 1 Kab. Sleman √ √ Sampel 1 2 Kab. Kulon Progo √ x Tidak Sampel 3 Kab. Bantul √ √ Sampel 2 4 Kota Yogyakarta √ √ Sampel 3 5 Kab. Gunung Kidul x √ Tidak Sampel

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
Beberapa variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1)  Belanja Modal
Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja  modal  gedung  dan  bangunan,  belanja  modal  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  dan belanja modal fisik lainnya. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

## 2)  Pendapatan Asli Daerah
UU No. 34 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dapat dirumuskan sebagai berikut:
PAD  =  Pajak  Daerah  +  Retribusi  Daerah  +  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah + Lain-Lain Pendapatan

## 3)  Dana Alokasi Umum
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya  26%  (dua  puluh  enam  persen)  dari  Pendapatan  Dalam  Negeri Neto.
DAU dalam suatu daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah  fiskal  merupakan  kebutuhan  fiskal  dikurangi  dengan  kapasitas  fiskal  daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. DAU dapat dirumuskan sebagai berikut:

## Keterangan :

## 4)  Dana Alokasi Khusus
Daerah  penerima  DAK  wajib  menyediakan  sekurang-kurangnya  10%  dari  DAK yang  ditransfer  ke  daerah  dan  dana  penyesuaian  tersebut  harus  dianggarkan  dalam anggaran daerah (APBD).
5)  Dana Bagi Hasil
DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja
Aset Lainnya
DBH  = Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil Bukan Pajak
Celah Fiskal  = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
DAU   = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

## 6)  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
UU  No.  20  Tahun  2019  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara Tahun Anggaran 2020, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  anggaran  atas  realisasi  defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

## Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2013-2020.
Data  informasi  tentang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Belanja Modal tahun anggaran 2013-2020 di situs Badan Pusat Statistik atau di www.yogyakarta.bps.go.id. Selain itu peneliti juga mengunduh dari situs resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah metode  dokumentasi  yang  dilakukan  dengan  mendokumentasikan  data  sekunder. Peneliti  juga  melakukan  studi  kepustakaan  yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, internet dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan teoritis dan perumusan hipotesis penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan software SPSS 24 untuk menganalisis data.

## 1.  Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  proses  transformasi  data  penelitian  dalam  bentuk tabulasi  sehingga  mudah  dipahami.  Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui deskripsi  suatu  data  yang  dapat  dilihat  dari  nilai  rata-rata  ( mean ),  deviasi  standar, maksimum dan minimum.

## 2.  Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan sebagai dasar dalam analisis regresi linear berganda agar  pengujian  yang  dilakukan  efektif.  Uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  terdiri  dari  uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

## 3.  Analisis Regresi Linier Berganda
Setelah  melakukan  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  Uji  Normalitas,  Uji Multikolonieritas,  Uji  Heteroskedastisitas,  dan  Uji  Autokorelasi,  maka  data  yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan metode regresi linier berganda.
Peneliti  menggunakan  metode  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  tujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)
SILPA = (Realisasi Pendapatan – Realisasi Belanja) + (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)
dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  terhadap  variabel  dependen  yaitu Belanja Modal.

## Pengujian Hipotesis Penelitian
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi (R 2 ).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengujian dan Hasil Analisis
Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2020.

## 1)  Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  pada  penelitian  ini  adalah  periode  2013-2020  dengan  24 sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta variabel dependen yaitu Belanja Modal. Maka nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi sebagai berikut:
Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation BM 24 123291193  277699537  195329901,04  43944664,250 PAD 24 22419786 97204958 56959064,75 18109243,074 DAU 24 59721221 103586208 85856728,46 16079484,592 DAK 24 224990 34262092 16778846,96 12087582,163 DBH 24 1994700 6242130 4136450,08 1160738,132 SILPA 24 11765149 337768495 43617948,17 63424975,324 Valid N (listwise) 24

## Sumber: data diolah dengan SPSS 24 (2021)

## 2)  Uji Asumsi Klasik
Semua  uji  asumsi  klasik  yang  telah  dipaparkan  diatas  sudah  terpenuhi,  maka analisis regresi linear berganda layak dipergunakan dalam model penelitian.

## 3)  Analisis Regresi Linier Berganda
Uji  regresi  linear  berganda  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  dua  atau  lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk menguji untuk menguji  hipotesis  pertama,  hipotesis  kedua,  hipotesis  ketiga,  hipotesis  keempat  dan hipotesis kelima. Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda:

## Tabel 4. 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber: data diolah dengan SPSS 24 (2021)
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diatas,  maka  model  persamaan  regresi  linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut:
Y = -21888419,897 + 1,196 PAD + 1,633 DAU + 0,628 DAK – 0,505 DBH + 0,010 SILPA + ε
Dengan  persamaan  garis  regresi  linear  berganda  di  atas,  maka  model  regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1)  Hasil uji regresi menunjukkan besarnya nilai konstanta sebesar -21888419,897. Hal ini mengandung arti bahwa apabila seluruh variabel independen sama dengan nol, maka nilai Y atau belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 21888419,897.
2)  Hasil regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,196. Hal ini mengandung arti  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  meningkat  sebesar  1  satuan  maka  belanja modal akan meningkat sebesar 1,196.
3)  Hasil regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1,633. Hal ini mengandung arti bahwa Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 1,633.
4)  Hasil regresi variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,628. Hal ini mengandung arti bahwa Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,628.
5)  Hasil  regresi  variabel  Dana  Bagi  Hasil  sebesar  -0,505.  Hal  ini  mengandung  arti bahwa  Dana  Bagi  Hasil  meningkat  sebesar  1  satuan  maka  belanja  modal  akan menurun sebesar 0,505.
6)  Hasil  regresi  variabel  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  sebesar  0,010.  Hal  ini mengandung  arti  bahwa  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  meningkat  sebesar  1 satuan maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,010.

## Uji Hipotesis Penelitian

## Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Berikut hasil pengujian uji t yang diolah dengan SPSS 24:
Tabel 4. 3 Hasil Uji t

## Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error 1 (Constant) -21888419,897 18772899,128 -1,166 0,259 Pendapatan Asli Daerah 1,196 0,153 7,823 0,000 Dana Alokasi Umum 1,633 0,183 8,908 0,000 Dana Alokasi Khusus 0,628 0,250 2,510 0,022 Dana Bagi Hasil -0,505 2,395 -0,211 0,836 Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran 0,010 0,042 0,237 0,815
a. Dependent Variable : Belanja Modal
Coefficients a
Unstandardized Coefficients T Sig.
Sumber: diolah dengan SPSS 24 (2021)
Hasil uji t variabel independen terhadap variabel dependen dapat di interpretasikan sebagai berikut:
1)  Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) dengan nilai t hitung > t tabel (7,823 > 2,100) sehingga H 1 diterima, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal  di  Provinsi  D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
2)  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  nilai  signifikan  <  0,05  (0,000  <  0,05)  dengan nilai  t hitung >  t tabel (8,908  >  2,100)  sehingga  H 2 diterima,  maka  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal  di  Provinsi  D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
3)  Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikan < 0,05 (0,022 < 0,05) dengan nilai t hitung > t tabel (2,510 > 2,100) sehingga H 3 diterima, maka Dana Alokasi Khusus (DAK)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja  modal  di  Provinsi  D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.
4)  Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikan  > 0,05 (0,836 > 0,05) dengan nilai t hitung < t tabel (-0,211 < 2,100) sehingga H 4 ditolak, maka Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun 2013-2020.
5)  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai signifikan > 0,05 (0,815 > 0,05) dengan nilai t hitung < t tabel (0,237 < 2,100) sehingga H 5 ditolak, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Berikut hasil pengujian uji F yang diolah dengan SPSS 24:
Tabel 4. 4 Hasil Uji F
B Std. Error 1 (Constant) -21888419,897 18772899,128 -1,166 0,259 Pendapatan  Asli Daerah 1,196 0,153 7,823 0,000 Dana Alokasi Umum 1,633 0,183 8,908 0,000 Dana Alokasi Khusus 0,628 0,250 2,510 0,022 Dana Bagi Hasil -0,505 2,395 -0,211 0,836 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,010 0,042 0,237 0,815
a. Dependent Variable : Belanja Modal
ANOVA a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 42316009413239800,000 5 8463201882647970,000  72,540  .000 b Residual 2100061455536900,000 18 116670080863161,000 Total 44416070868776700,000  23
Sumber: data diolah dengan SPSS 24 (2021)
Berdasarkan hasil Uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka terdapat pengaruh  secara simultan variabel  independen  dengan  variabel  dependen,  maka Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA) secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  D.  I  Yogyakarta tahun 2013-2020.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R²) sebagai berikut:
Tabel 4. 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Sumber: data diolah dengan SPSS (2021)
Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien  determinasi  diperoleh  nilai Adjusted R² sebesar 0,940. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA)  mempengaruhi  Belanja  Modal  sebesar  94,0%  sedangkan  sebesar 6,0% dipengaruhi oleh faktor yang lain.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi PAD < 0,05 (0,000  <  0,05)  dengan  nilai  t hitung >  t tabel (7,823  >  2,100).  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016), Ikhyanuddin (2021) dan Indriyani (2020) dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pembiayaan  bagi pemerintahan  daerah  dalam  menciptakan  infrastruktur  daerah.  Daerah  yang  memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik minat investor untuk berinvestasi yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang sah.  Semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah  maka  belanja  modal  juga  akan  semakin tinggi. PAD menjadi penerimaan penting bagi pemerintah dalam rangka pembangunan
a. Dependent Variable : Belanja Modal b. Predictors:  (Constant), Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .976 a 0,953 0,940 10801392,543 a . Predictors: (Constant) , SILPA, DAK, DBH, PAD, DAU
b. Dependent Variable : Belanja Modal
daerah terutama pembangunan sarana dan prasarana yang dialokasikan dalam belanja modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan DAU < 0,05 (0,000  <  0,05)  dengan  nilai  t hitung >  t tabel (8,908  >  2,100).  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh  hasil  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016) dan Indriyani (2020) dengan hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  salah  satu  pendanaan  yang  bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  untuk  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar pula penyediaan dan  pengadaan  pelayanan  dan  fasilitas  publik  yang  terbaik  melalui  belanja  modal daerah.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan DAK < 0,05 (0,022  <  0,05)  dengan  nilai  t hitung >  t tabel (2,510  >  2,100).  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh  hasil  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Heliyanto  (2016)  dengan  hasil  penelitian  Dana  Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang  merupakan  prioritas  dari  daerah  dan  nasional.  Dana  Alokasi  Khusus  dapat mempengaruhi  pengalokasian  anggaran  Belanja  Modal  dikarenakan  DAK  dapat menambah  asset  tetap  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  guna  meningkatan  pelayanan publik.
Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.
Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan DBH > 0,05 (0,836  >  0,05)  dengan  nilai  t hitung <  t tabel (-0,211  <  2,100).  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh  hasil  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja modal  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2013-2020.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016), Wandira (2013) dan Simbolon (2020) dengan hasil penelitian Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi daerah penghasil dengan angka persentase  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Daerah  yang  mendapatkan  DBH  yang  besar  maka  anggaran  belanja modal  semakin  besar  begitu  pula  sebaliknya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Dana  Bagi Hasil mempunyai indikasi yang kuat dalam pengalokasian Belanja Modal.
Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal.
Hasil uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan SILPA > 0,05 (0,815  >  0,05)  dengan  nilai  t hitung <  t tabel (0,237  <  2,100).  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini tidak sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indriyani  (2020)  dan  Simbolon  (2020)  dengan hasil penelitian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  adalah  selisih  lebih  realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada  APBD  dan  pembiayaan  neto  yang  positif,  dimana  komponen  penerimaan  lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal.
Hasil  uji  F  menunjukkan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  maka  terdapat  pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil  penelitian  diperoleh  hasil  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA)  secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di Provinsi D. I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Wandira  (2013)  dengan  hasil  penelitian  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2020) dengan  hasil  penelitian  Pendapatan  Asli  Daerah,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel alokasi Belanja Modal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  belanja modal di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
2.  Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2013-2020.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
3.  Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2013-2020.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi 0,022 < 0,05.
4.  Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2013-2020.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai signifikansi 0,836 > 0,05.
5.  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  tidak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  belanja  modal  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2013-2020.  Hal  ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,815 > 0,05.
6.  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA) secara simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  D.  I Yogyakarta  tahun  2013-2020.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikansi  0,000  < 0,05.

## Saran
Berikut  ini  adalah  beberapa  saran  yang  dapat  dimasukkan  untuk  penelitian selanjutnya dari penelitian di atas sebagai berikut:
1.  Peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel  lain  seperti  Kebijakan  Anggaran Belanja Modal, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemandirian Daerah. Hal  ini  disebabkan  masih  terdapat  6,0%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  dapat menjelaskan belanja modal di luar dari model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini.
2.  Memperbanyak objek penelitian sehingga sampel yang diperoleh juga lebih banyak dan data yang didapatkan menjadi lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aqnisa, R. F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal  (Studi  Empiris  Pada  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode 2012-2013).
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi APBD, www.djpk.kemenkeu.go.id.
Dewi, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,  Dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Provinsi  Se- Sumatera Tahun 2016.
Ega,  A.  B.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Wilayah Bakorwil III Jawa Timur Tahun 2008-2017.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS  25 (Edisi Kesembilan ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Heliyanto,  Firnandi,  &  N.  H.  (2016).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  Dan  DBH  Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 5.
Ikhyanuddin,  D.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. 9.
Indriyani, & S. W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. 237 –250.
Muftiandi, H. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan SILPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016 Pujiati,  H.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017). 7, 80 –93.
Purwanto,  S.  (2004).  Statistika  Untuk  Ekonomi  dan  Keuangan  Modern.  Jakarta: Salemba Empat.
Simbolon, Yohannes Cosmas, D. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal:  Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. 4(3), 826 –839.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Belanja Modal UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018
Tentang Klasifikasi Anggaran
UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2012).
Yuliani,  D.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. 693 –701.