MENGEMBANGKAN BUSINES CONTINUITY PLANNING (BCP) DENGAN PENDEKATAN KUANTITATIF

## STUDI KASUS: SIAK –DITJEN ADMINDUK KEMENDAGRI

## Muhaemin
Fakultas Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Jakarta
muhaemin@ftumj.ac.id

## ABSTRAK
Sebagaimana kita ketahui, beberapa tahun terakhir bencana alam sering melanda Indonesia dimulai dari  yang  ringan  sampai  yang  dampaknya  sangat  menghancurkan.  Suatu  Bencana  (Disaster)  bisa terjadi  di  luar  rencana  (unplanned)  maupun  kondisi  yang  direncanakan  (planned),  Untuk  itu  perlu dibuat suatu  rencana pencegahan dan pemulihan yang mencakup definisi yang jelas dari data atau record  perusahaan  yang  harus  dilindungi.  Rencana  tersebut  lebih  dikenal  dengan  nama  Disaster Recovery  Plan  (  DRP  )  atau  Business  Continuity  Plan  (  BCP  )  yang  cakupannya  lebih  luas  lagi, dimana  di  dalamnya  terdapat  penerapan  Disaster  Recovery  Center  (DRC).  Sebuah  perencanaan penanggulangan  bencana  (DRP),  membutuhkan  pemahaman  tentang  analisa  proses  bisnis  kritikal. Pemahaman  ini,  selain  mencakup  aspek  teoretis  harus  juga  mencakup  aspek  praktis  dan  teknis pengelolaan  DRP.  Ketersediaan  sumber  data  dan  informasi  merupakan  keharusan  bagi  proses pemahaman pengelolaan DRP. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh  Departemen  Dalam  Negri  dalam  hal  ini  dibawah  Direktorat  Jenderal  Administrasi Kependudukan cq Direktorat Informasi Kependudukan. Untuk menghindari resiko dan dampak dari terjadinya  bencana  terhadap  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK),  diperlukan tindakan  preventif  dan  peringanan  (mitigation)  dengan  membuat  Pusat  Pemulihan  Bencana  yang selanjutnya  disebut  Disaster  Recovery  Center.  Disaster  Recovery  Center  merupakan  bagian  yang integral  dari  Disater  Recovery  Plan  (DRP)    dan  yang  lebih  luas  lagi  adalah    Business  Continuity Plan(BCP).
Kata Kunci: BCP, DRP, SIAK

## 1. PENDAHULUAN
Kegagalan  Teknologi  Informasi  (TI)  akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional dan dapat mengancam kelangsungan  hidup  perusahaan.  Penyebab terjadinya  bencana  atau  resiko  ini  bisa bermacam-macam, meliputi semua
kemungkinan  yang  menyebabkan  gagalnya TI  dapat  terjadi,  meskipun  kemampuan  TI yang  mendukung  sudah  sangat  canggih  dan dipandang  aman.  Resiko  memiliki  tingkat intensitas dan dampak kerugian yang
berbeda-beda.  Resiko  secara  umum  dapat dibagi menjadi beberapa kategori:
 Bencana  alam  (bencana  tsunami  di provinsi  Aceh,  Gempa  di  Hokaido  tahun 1980-an)
 Kegagalan Sistem (Kegagalan Kelistrikan, Kebakaran)
 Kesalahan Manusia
 Kriminalitas (kasus Klik BCA,
pemboman  di  WTC,  Hotel  Mariot  dan Kedutaan Australia di Jakarta)
Bencana  seperti  diatas  bisa  terjadi  juga  pada pengelola  sistem  informasi  yang  sangat
2 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016
kritikal seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK)  yang  dikelola  oleh Departemen  Dalam  Negri  dalam  hal  ini dibawah  Direktorat  Jenderal  Administrasi Kependudukan cq Direktorat Informasi Kependudukan.  Untuk  menghindari  resiko dan dampak dari terjadinya bencana terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  (SIAK),  diperlukan  tindakan preventif dan peringanan ( mitigation ) dengan membuat  Pusat  Pemulihan  Bencana  yang selanjutnya disebut Disaster Recovery Center . Disaster Recovery Center merupakan bagian  yang  integral  dari  Disater  Recovery Plan  (DRP)    dan  yang  lebih  luas  lagi  adalah Business Continuity Plan(BCP).
Dengan  demikian,  penggunaan  TI  di  suatu organisasi, perlu membangun sebuah Rencana  Penanggulangan  Bencana  ( Disaster Recovery  Plan ),  DRP  mampu  memberikan layanan  sementara  dalam  waktu  yang  cukup panjang  dan  dirancang  untuk  menangani kegagalan  sistem  TI  yang  diakibatkan  oleh resiko  yang  bersifat  besar  baik  dalam  segi dampak dan luas arealnya.
Dampak  dari  bencana  ( disaster )  terhadap pengelola  sistem  informasi  dan  komunikasi adalah sebagai berikut :
 Hilangnya  kepercayaan  atau  kredibilitas terhadap pengelola sistem informasi.
 Hilangnya aset seperti data dan informasi yang bersifat kritikal.
 Kerugian  berupa  materi  (financial), waktu  dan  sumber  daya  lain,  apabila sistem informasi tidak bekerja atau rusak.
 Terhambatnya  proses  atau  kegiatan  lain akibat  dari  hancurnya  sistem  informasi dan komunikasi yang ada.
Dilihat  dari  perspektif  manajemen,  DRP membawa citra positif organisasi, termasuk di dalamnya adalah kepuasan publik yang tinggi dan  tingkat  kepercayaan stakeholder yang tinggi pula, dengan demikian akan meningkatkan  pelayanan  dan  rasa  aman dengan stakeholder Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) . Saat ini Ditjen Adminduk
telah menggunakan  Teknologi  Informasi  (TI) untuk menyelesaikan proses bisnis utamanya. Hampir  semua  unit  kerja  Ditjen  Adminduk telah menggunakan TI sebagai salah satu alat (tools)  untuk  mendukung  proses  bisnis mereka.  Pada  satu  sisi,  TI  memang  terbukti meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  kerja  dan memberi  pelayanan  yang  lebih  baik.  Namun pada  sisi  lain  penggunaan  TI  memberikan dampak  kerugian  bila  terjadi  kegagalan sistem  TI.  Semakin  tinggi  ketergantungan Ditjen Adminduk  terhadap TI, maka semakin tinggi  pula  tingkat  resiko  kerugian  yang dihadapi.
Penerapan  TI  yang  terintegrasi  dalam mendukung  operasional  Ditjen  Adminduk yang  semakin  intensif  dewasa  ini  membawa konsekuensi semakin tergantungnya operasional  proses  bisnis  Ditjen  Adminduk terhadap  TI,  Sehingga  jika  terjadi  suatu bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, maka  operasional  proses  bisnis  Ditjen Adminduk    dapat  terganggu.  Menyadari  hal yang  demikian  Ditjen  Adminduk    merasa perlu melakukan optimalisasi tingkat availability
dan reliability dengan membangun DRP.

## 2. TINJAUAN TEORI

## BCP
Bencana  (disaster)  adalah  gangguan  yang menyebabkan  sumber  daya  informasi  kritikal menjadi  tidak  beroperasi  selama  suatu periode  waktu  tertentu,  memiliki  dampak membayakan operasi bisnis. Gangguan tersebut  dapat  terjadi  beberapa  jam  hingga beberapa  hari,  tergantung  pada  tingkat kerusakan  yang  dialami  oleh  sumberdaya informasi (ISACA 2005).
BCP  (Business  Continuity  Plan) merupakan suatu proses yang didesain untuk mengurangi peningkatan  resiko  bisnis  suatu  organisasi dari gangguan yang tidak diharapkan terhadap  fungsi/operasi  kritikal  (manual  atau otomasi)  yang  diperlukan  bagi  kelanjutan hidup  organisasi.  BCP  adalah  program menangani  resiko  bisnis  residual  yangn  tidak
3 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016
dapak  diatasi  oleh  manajemen  resiko.  BCP meliputi  prosedur-prosedur  DR  ( Disaster Recovery )  dan  rencana  untuk  kontinuitas operasi-operasi bisnis. Prosedur DR
umumnya    berupa  rencana  yang  diikuti  unit bisnis  untuk  pemulihan  fasilitas  operasional.
Pada  Domain  sistem  informasi,  prosedur  DR menangani
langkah-langkah dalam pemulihan  fasiltasi  pengolahan  teknologi informasi.
Laudon  dan  Laudon  (2004)  mendefinisikan DRP (Disaster  Recovery  Plan) sebagai rencana  untuk  menjalankan  bisnis  dalam kejadian dimana sumberdaya teknologi informasi tidak berfungsi. Rencana ini terdiri dari  prosedur-prosedur  organisasional  dan kemampuan dalam melakukan backup pengolahan,  tempat  penyimpanan  dan  basis data.  DRP  juga  mencakup  tindakan  restorasi pada  layanan  komputasi  dan  komunikasi setelah  gangguan  terjadi.  Kontinuitas  bisnis mencakup  penyediaan  lokasi  alternatif  yang memiliki  komputer  dan  jalur  telephon, backup  fasilitas  teknologi  informasi,  rencana evakuasi  terkini,  backup  untuk  laptop  dan server  tiap  bagian/departemen,  dan  bantuan kepada  karyawan  untuk  akses  komunikasi dalam  keadaan  bencana  (Tucker  dalam McNurlin dan Sparague, 2004). Beberapa  area  pengolahan  informasi  kritikal bagi  institusi/koorporasi  dalam  BCP  adalah LAN, WAN dan Server, jalur telekomunikasi dan  komunikasi  data,  komputer  dan  ruang kerja,  perangkat  lunak  dan  data,  media  dan tempat penyimpanan data, dan tugas karyawan dan proses-proses produksi. Dalam  mengembangkan  DRP,  korporasi harus  menjalankan  analisis  dampak  bisnis untuk  mengidentifikasi  sistem-sistem  paling kritis  dan  dampak  dari  terputusnya  sistem kritis  tersebut  pada  perusahaan.  Manajemen wajib  menentukan  besaran  waktu  maksimum operasi  bisnis  dapat  bertahan  jika  sistem- sistem kritis terhenti dan bagian-bagian mana dari  operasi  bisnis  yang  harus  pertamakali dipulihkan.  Laudon  dan  Laudon  (2004) mengemukakan langkah-langkah berikut: 1. Melakukan penilaian resiko pada bencana-bencana  tertentu  yang  terjadi
khusus  pada  perusahaan  seperti  banjir, mati listrik, atau serangan teroris
2. Mengidentifikasi operasi/misi yang paling  kritis,  file  yang  digunakan,  dan dimana  file  serta  aplikasi  tersebut bertempat.
3. Mengembangkan  sebuah  rencana  aksi untuk  menangani  aplikasi  kritikal seperti  menggunakan  proses  manual atau  menjalankan  aplikasi  tersebut  di layanan  DR  atau  backup  sistem komputer ditempat lain.
4. Menguraikan  tanggungjawab  para  staf dan  prosedur-prosedur  yang  harus diikuti  selama  bencana,  termasuk bagaimana mengatur tempat dan berkomunikasi dengan karyawan.
5. Menguji DRP sekurang-kurangnya
sekali dalam setahun
6. Menggunakan  proses  perencanaan  dan metodologi  yang  konsisten  sehingga semua  kelompok  bisnis  memahami aturan-aturan mendasar serta bagaimana  pendanaan,  perencanaan dan penanganan bencana tersebut.
7. Memastikan  bahwa  telah  dimiliki dukungan penuh dari manajemen untuk memastikan pelaksaaan DR.

## 3. TAHAPAN PEMBANGUNAN DRP
Terdapat  beberapa  kerangka  penyusunan  (IT DRP)  yang  pada  umumnya  dapat  dibagi kedalam  beberapa  fase,  ISACA  (2015) mengurai  fase-fase  dari  siklus  hidup  proses BCP  yaitu Lingkup Proyek, Risk Assesment, analisis dampak bisnis, Strategi pengembangan BC, Perencanaan
Pengembangan  BC,  BC  Awareness  Training, BC  Plan    Testing    dan  monitoring  , pemeliharaan dan pembaharuan (updating).
Tahapan  Pembanguan  BCP  yang  digunakan dalam  studi  kasus  ini  mengacu  langkah- langkah BCP life cycle yang  bersumber dari ISACA, sebagai berikut:
4 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016
Gambar 1. Siklum Pengembangan DRP
1. Project Scope Pada  tahap  ini  dilakukan  ruang  lingkup dari  proyek,  yang  didalamnya  termasuk menentukan area bisnis kritis yang dituju, sumber  daya  yang  dibutukan  serta  waktu pengerjaan.
2. Risk Assesment Analysis Risk assessment adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki resiko yang dapat diterima atau tidak. Risk assessment merupakan kunci dalam perencanan pemulihan bencana Risk assessment mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.
3. Busines Impact Analysis BIA  digunakan  untuk  mengevaluasi proses  kritis  (dan  komponen  TI  yang mendukungnya)  dan  untuk  menentukan waktu pemulihan, prioritasi, sumber daya dan ketergantungannya.
Pada tahap ini dilakukan :
 Pengumpulan  data  sekunder  berupa dokumen-dokumen  awal  yang  berkaitan dengan Rencana Pemulihan bencana.
 Identifikasi  Proses-proses  bisnis  yang tercakup dalam DRP, meliputi parameter- parameter yang menjadi faktor
pertimbangan, kategori proses bisnis, dan identifikasi pelaksanaan proses bisnis.  Identifikasi  Jenis  gangguan,  mencakup kemungkinan terjadinya ancaman, kemungkinan  kejadian  yang  muncul,  dan dampak  ancaman  yang  ditimbulkan terhadap proses-proses bisnis.  Identifikasi infrastruktur teknologi informasi (Hardware, software, komunikasi data) yang mendukung proses-proses bisnis.
 Identifikasi  skala  waktu  pemulihan  , terdiri  dari  cakupan,  kondisi,  dan  waktu pemulihan proses-proses bisnis.
Skala  waktu  pemulihan  terdiri  dari  Response Time  Objective  (RTO)  adalah  lamanya gangguan  yang  dapat  ditoleransi.  Sementara Response  Poin  Objective  (RPO)  adalah toleransi  banyaknya  data  yang  hilang  akibat terjadinya  suatu  gangguan  pada  masing- masing  proses  bisnis.  Hubungan  RTO  dan RPO  terhadap  toleransi  besarnya  kerugian yang dapat diterima organisasi Deliverables dari pekerjaan Tahap 2 Business Impact Analysis ini adalah :
 Confirmed  understanding  of  the  Existing IT  Infrastructure,  IT  Processes  and Business Operation Process Document Business  Impact  Analysis  Matrix  document yang  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk menyusun  DRP  Strategy  dan  Procedure  pada Tahap 3.
4. BC Strategy Development
Mengembangkan alternatif strategi BC berdasarkan hasil dari BIA.
Dalam  fase  ini  termask  proses  pemilihan sumber  daya  minimum  (untuk  proses  bisnis berbasis  komputer),  Pemilihan  sumber  daya minimum  (untuk  proses  bisnis  berbasis  non komputer), Strategi-strategi Backup,
penentuan  Lokasi  –lokasi  pemulihan  dan urutan tindakan.
 Pada  tahap  ini  dilakukan  pemilihan sumber  daya  minimum  untuk  sumber daya  berbasis  komputer,  proses  bisnis yang kritikal didahulukan untuk disediakan  perangkat    hardware  dan
software  yang  mampu  segera  beroperasi jika keadaan terjadi bencana.
 Strategi  backup  dan  recovery  juga disusun  untuk  periode  harian,  mingguan dan  bulanan.  Pada  fase  ini  juga ditentukan  perangkat  backup  yang  pas sesuai  dengan  perhitungan  RTO  dan
RPO.
 Strategi  pemilihan  lokasi  DRC  /  Disaster
Recovery Site Kajian mengenai lokasi disaster recovery site dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti : keamanan, kesiapan infrastruktur, kerawanan terhadap
bencana alam, regulasi, kemudahan akses dan  faktor-faktor  lain  yang  lazim dipergunakan dalam kajian lokasi disaster recovery.
5. BC Plan Development
Mengembangan  perencanaan  BC  ,  step by  step  langkah-langkah  yang  dilakukan ketika terjadi bencana, termasuk perencanaan mitigasinya.
6. Awareness Training Mengkomunikasikan  hasil  perencanaan BC kepada stakeholder terkait.
7. BC Plan Testing Membuat  rencana  testing  BC  untuk memastikan dokumen BC dapat diterapkan  jika  terjadi  peristiwa  bencana yang sesungguhnya.
Pada tahap ini berdasarkan skala prioritasnya  dan  berdasarkan  dokumen SOP  BCP  atau  IT  DRP  dilakukan pengujian dan simulasi untuk memastikan  kegiatan  pemulihan  dapat berjalan dengan berbagai skenario
pengujian
8. BC  Plan  Monitoring,  Maintenance  and Updating.
Memastikan  termonitor,  terpelihara  dan terbarukan perencanaan BC.

## 4. PEMBAHASAN

## Hasil Risk Assesment Analysis
Tidak  ada  batasan  jumlah  identifikasi  resiko dan  besarnya  parameter-paramenter  resiko. Tabel  di  bawah  ini  hanya  menampilkan beberapa  resiko  yang  dijadikan  asumsi  untuk memudahkan pembahasan berikutnya.
Tabel 2. Identifikasi bencana dan kemungkinan terjadinya Kategori Resiko Nama Resiko Frekwensi Kejadian Tahunan (ARO) Persentase Tingkat Kerusakan  (EF) Bencana Alam Banjir 1,00 0,6 Kebakaran 0,25 0,5 Gempa Bumi 0,30 0,6 Tsunami 0,10 0,8 Kegagalan Sistem Kegagalan Kelistrikan 1,00 0,25 Aplikasi Bugs 0,17 0,05 Kegagalan sistem telekomunikasi 0,33 0,2 Manusia Kesalahan pemasukan data 1,00 0,02 Pencurian Data Penting 0,10 0,3 Serangan Hacker 1,00 0,35 Serangan Virus 3,00 0,25 Serangan teroris 1,00 0,22

## Hasil Analisa Dampak Bisnis
Setelah  mendapatkan  hasil  analisis  risiko  , selanjutya  menjadi  input  untuk  pelaksanaan Analisis  Dampak  Bisnis  (Business  Impact Analysis  -  BIA)  untuk  Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Administrasi
Kependudukan  Departemen  Dalam  Negeri, berlokasi  di  Gedung  Depnakertrans,    Jl.TMP Kalibata  17, Jakarta  Selatan.  Analsis  BIA  ini didasarkan  pada  pandangan  kuantitatif  dan kualitatif  akan  risiko  dan  eksposur  atas lingkungan operasi SIAK Ditjen ADMINDUK,  termasuk  dampak  operasioanl dan  finansial  jika  Ditjen  ADMINDUK  tidak dapat  melaksanakan  proses  bisnisnya  dan melayani  masyarakat.  Tujuan  dari  BIA  ini adalah untuk membantu manajemen dengan:
 Mengidentifikasi  kemampuan  pemulihan bencana  dan  kelanjutan  operasi  yang sekarang dilaksanakan.
 Mengidentifikasi  proses  bisnis  yang kritikal.
6 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016
 Mengidentifikasi  dan  mengkuantifisir sumber  daya  minimum  (yang  disebut Minimum  Operating  Requirements  atau MOR) yang dibutuhkan untuk
melanjutkan  operasi  bisnis  kritikal  pada saat terjadi sebuah gangguan.
 Menentukan  Recovery  Time  Objective (RTO)  dan  Recovery  Point  Objective (RPO)  untuk  tiap  proses  sebelum kepuasan  masyarakat  dan  faktor-faktor kritikasl lain hancur.
 Menyajikan  manajemen  SIAK  Ditjen
ADMINDUK  dengan  informasi  yang dibutuhkan untuk keputusan yang handal, dengan memperhatikan persentase berbagai  kebutuhan  proses  bisnis  yang akan  di  back  up  dan  seberapa  cepat operasi  bisnis  seharusnya  dilanjutkan untuk  mencegah  dampak  bagi  SIAK. Informasi ini akan membantu manajemen SIAK  dalam  menentukan  selera  mereka atas risiko – seberapa banyak risiko yang harus  diterima  atau  dicegah  dalam lingkungan operasi normal.
 Menyajikan  rekomendasi  untuk  tindakan selanjutnya dalam pengembangan strategi recover yang diperlukan untuk mempertahankan  proses  bisnis  yang kritikal.

## Proses Bisnis Kritikal
Tabel  di  bawah  ini  dapat  dijadikan  rujukan untuk  proses  bisnis  yang  menjadi  dasar analisis  dalam  mengidentifikasi  proses  bisnis yang  kritikal  untuk  kemudian  dijadikan sebagai  bagian  dari  perencanan  pemulihan bencana.  Proses  bisnis  umum  (seperti pengelolaan  kelahiran)  terdiri  dari  proses bisnis  khusus  yang  sifatnya  spesifik  terhadap suatu produk. Sehingga dengan mengasumsikan  bahwa  proses  pengelolaan kelahiran  memiliki  tiga  (3)  proses  khusus, total  transaksi  yang  akan  terjadi  adalah  3 dikali  2  transaksi  (jumlah  minimal  transaksi yang  mungkin  terlibat  dalam  satu  proses bisnis).  Dikalikan  lagi  dengan  jumlah penduduk akan diperoleh dasar total transaksi dalam satu tahun atau satu hari.
Dari  hasil  analisis  terhadap  masing-masing risiko  di  tiap  proses  bisnis,  maka  dapat diturunkan  profil  proses  bisnis  yang  dapat dikategorikan  sebagai  proses  bisnis  kritikal. Proses bisnis tersebut adalah:
1.  Pencatatan Biodata Kependudukan
2.  Perpindahan Penduduk
3.  Pencatatan Kelahiran
4.  Pencatatan Kematian
5.  Pencatatan Pernikahan/Perceraian
Dasar  atau  batas  kritikalitas  proses  bisnis berdasarkan  pengukuran  kualitatif  dan  teknik pengumpulan data diperoleh angka sekitar 65. Sehingga,  hasil  observasi  dan  pengumpulan data  atas  proses  bisnis  yang  didefinisikan dalam Perpres 25 Tahun 2008 dan UU No.23 Tahun  2006  akan  mengarah  pada  proses bisnis  kritikal  dengan  nilai  risiko  total melebihi  65.  Indikator  65  diperoleh  melalui penggunaan  asumsi  bahwa  probabilita  dari sistem akan rusak, kerentanan data center atas musibah, dampak musibah terhadap keuangan  dan  operasional  dan  kemampuan manajemen Ditjen Adminduk dalam mengelola  musibah  berada  pada  kondisi paling  minimal  bila  nilai  yang  diperoleh sekitar  65.  Lebih  jauh  lagi,  kondisi  proses bisnis yang berada di bawah 65 mengindikasikan bahwa manajemen
menempatkan  prioritas  yang  kurang  utama dalam pengelolaan datanya.
Tabel  berikut  ini  menggambarkan  Analisis Risiko atas Proses Bisnis Kritikal.
Tabel 1. Hasil Analisis Risiko atas Proses Bisnis Kritikal
PROSES BISNIS Probabili tas Kerent anan Dam pak Bobot Risiko Kemamp uan Manajem en Nilai Risiko (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pencatatan Biodata Kependudukan 5 5 4.8 120 3 96
Perubahan biodata penduduk 4.5 4.7 5  105.75 2.5 70.5
Peristiwa Kependudukan
3.7 5 4.8 88.8 3 71.04 Pendaftaran Pindah datang antar negara 4.1 4 5 82 2.8 61.23
Pencatatan Kelahiran
4.5 4.6 4.8 99.36 3 79.488 Pencatatan Perkawinan 4.6 4.9 5 112.7 2.4 72.128 Pencatatan Perceraian 4.8 4.5 4.8  103.68 3 82.944
Pencatatan Kematian 5 5 4.8 120 2.5 80
Pencatatan Pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahaan anak 4.5 4.7 4.8  101.52 2 54.144
Pencatatan Perubahan nama
2.5 4.7 4.8 56.4 3 45.12 Pencatatan Peristiwa penting lainnya 3 4.7 5 70.5 2.7 50.76

## Perhitungan RTO dan RPO
Recovery  Time  Objective  (RTO, RTO  adalah waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan recovery  secara  keseluruhan  hingga  sistem berjalan  lagi. Recovery  Point  Objective (RPO) RPO  adalah  jumlah  data  yang  boleh hilang  atau  yang  dapat  ditoleransi  akibat bencana  yang  terjadi.  Setelah  menemukan proses  bisnis  yang  kritis  dan  menentukan RTO dari proses bisnis tersebut hasilnya akan dijadikan  dasar  bagi  manajemen  dalam mengambil  keputusan  tentang  banyaknya orang,  proses,  sistem  dan  sumberdaya  yang diperlukan  pada  saat  bencana  terjadi.  RTO didefenisikan  sebagai  jangka  waktu  setelah bencana terjadi dan sebelum proses pemulihan selesai dilaksanakan untuk menghindari kerugian yang signifikan terhadap  bisnis.  RTO  bisa  dipengaruhi  oleh bulan,  hari,  jam  pada  saat  bencana  terjadi. Berikut formula-formula baku yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif:
• Exposure Factor (EF)
adalah  Persentase  kehilangan  asset  yang disebabkan  resiko  yang  terindentifikasi; nilainya berada diantara 0% sampai 100%
• Annualized Rate of Occurrence (ARO) adalah  estimasi  frekwensi  kejadian  sebuah resiko dalam  setahun. Resiko yang terjadi 10 tahun  sekali  dituliskan  dengan  1/10,  resiko
yang  terjadi  2  kali  dalam  8  tahun  dituliskan dengan 2/8 • Asset Value (AV)
adalah  nilai  asset  TI  yang  dapat  berupa  nilai tangible dan intangible.
• Single Loss Expectancy (SLE)
adalah  nilai  kerugian  terhadap  asset  bila sebuah resiko yang teridentifikasi terjadi. SLE = AV x EF • Annualized Loss Expectancy (ALE)
adalah  nilai  estimasi  kerugian  pertahun terhadap  asset  bila  sebuah  resiko  yang teridentifikasi terjadi.
ALE = SLE x ARO
• Safeguards Cost/Benefit Analysis
adalah  analisa  cost/benefit  terhadap  langkah- langkah  penanganan  resiko  yang  telah dimiliki bagi setiap resiko yang teridentifikasi.
(ALE  Sebelum  Pembuatan  Safeguards) – (ALE  Setelah  Pembuatan  Safeguards)  –
(Biaya Tahunan Safeguards) = Nilai
Safeguards Terhadap Organisasi.
Prinsip-prinsip  dasar  pendekatan  Cost  And Benefit memberikan batasan etimasi besarnya investasi  pembangunan  DRP  agar  tidak  lebih besar  dari  besarnya  kerugian  yang  mungkin terjadi.  Asumsi  nilai  investasi  DRP  yang optimal  adalah  rata-rata  ALE  dari    potensi kerugian  tinggi  (ALEHigh).  Nilai  (ALErata- rata)  sebesar  Rp.  10.718.000.000  akan menjadi  dasar  perhitungan  RTO  dan  RPO pada  Analisa  Dampak  Bisnis  (BIA).  Berikut ini  perhitungan  tingkat  besarnya  kerugian dengan metode kuantitatif.
Tabel 3 Perhitungan Tingkatan Besarnya Kerugian
Bencana ARO EF SLE ALE Banjir 1.00 0.6 28,800,00 0,000 28,800,000, 000 Kebakaran 0.25 0.5 24,000,00 0,000 6,000,000,0 00 Gempa Bumi 0.30 0.6 28,800,00 0,000 8,640,000,0 00 Tsunami 0.10 0.8 38,400,00 0,000 3,840,000,0 00 Kegagalan Kelistrikan 1.00 0.25 12,000,00 0,000 12,000,000, 000 Aplikasi Bugs 0.17 0.05 2,400,000, 000 408,000,000 Kegagalan Sistem Telekomuni kasi 0.33 0.2 9,600,000, 000 3,168,000,0 00 Kesalahan Pemasukan Data 1.00 0.02 960,000,0 00 960,000,000 Pencurian Data Penting 0.10 0.3 14,400,00 0,000 1,440,000,0 00 Serangan Hacker 1.00 0.35 16,800,00 0,000 16,800,000, 000 Serangan Virus 3.00 0.25 12,000,00 0,000 36,000,000, 000 Serangan Teroris 1.00 0.22 10,560,00 0,000 10,560,000, 000 Sumber: Surya Lesmana dan Suhardi, 2005 (dimodifikasi):

## Identifikasi Kemungkinan Bencana

## Tabel 4  Perhitungan RTO dan RPO
Critical Business Process Toleransi Kerugian Jam Kerja/Hari RTO(hari) RTO(jam) RPO (Transaction)
PENDAFTARAN PENDUDUK Pencatatan Biodata Penduduk 10,718,000,000 8 3.4699313 27.7594506        572,011.82 Perubahan biodata penduduk 10,718,000,000 8 7.6338489  61.07079131      5,720,118.17 Peristiwa Kependudukan 10,718,000,000 8 19.084622  152.6769783      1,521,487.88 Pengelolaan Perpindahan 10,718,000,000 8 12.723082  101.7846522      1,014,325.25 Pendaftaran Pindah datang antar negara 10,718,000,000 8 38.169245  305.3539566      9,128,927.26 CATATAN SIPIL Pencatatan Kelahiran 10,718,000,000 8 9.5423111  76.33848914      2,282,231.82 Pencatatan perkawinan 10,718,000,000 8 19.084622  152.6769783      9,128,927.26 Pencatatan Perceraian 10,718,000,000 8 19.084622  152.6769783    22,822,318.16 Pencatatan Kematian 10,718,000,000 8 19.084622  152.6769783      4,564,463.63 Pencatatan Pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak 10,718,000,000 8 38.169245  305.3539566    30,429,757.54 Pencatatan Perubahan nama 10,718,000,000 8 38.169245  305.3539566    30,429,757.54 Pencatatan Peristiwa penting lainnya 10,718,000,000 8 38.169245  305.3539566      9,128,927.26

## Strategi untuk Recovery System
Dasar Penentuan Recovery System. Berdasarkan  perhitungan  Analisa  Dampak Bisnis,  diperoleh  informasi  bahwa  proses bisnis  yang  dianggap  paling  kritis  adalah proses  bisnis  pencatatan  biodata  penduduk karena  memiliki  intensitas  kegiatan  paling tinggi, dengan nilai Recovery Time Objective sebesar  3,8  hari  atau  27  jam  kerja  (asumsi waktu  kerja  8  jam  per  hari)  ,  yang  berarti bahwa  apabila  terjadi  kegagalan  operasional Data  Center  utama,  maka  toleransi  waktu yang  dapat  diterima  agar  proses  bisnis tersebut bisa tetap berjalan adalah selama 3,8 hari  atau  27  jam  kerja,  dan  untuk menanggulangi kegegalan operasional tersebut  maka  Data  Center  yang  berfungsi sebagai backup harus sudah siap menggantikan  data  center  utama  sebelum waktu toleransi habis yaitu 3,8 hari.. Recovery  Point  Objective  yaitu  toleransi banyak  data/transaksi  yang  boleh  hilang akibat  terjadinya  gangguan  pada  sistem  dari transaksi  proses  bisnis  pencatatan  biodata penduduk karena memiliki intensitas kegiatan paling tinggi sebesar 572,011 ( lihat Tabel 4.5 Analisis Perhitungan RTO dan RPO). Strategi  recovery  yang  baik  merupakan kombinasi  dari  tindakan  preventif  dan
9 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016
tindakan korektif. Strategi yang efektif adalah :
 Menghilangkan keseluruhan ancaman dari setiap kategori resiko.
 Meminimasi tingkat kejadian
bencana tahunan  Meminimasi  dampak  tahunan  akibat bencana
Menghilangkan ancaman bencana dan meminimasi  tingkat  kejadian  bencana  dapat dilakukan dengan membangun lokasi recovery  site  ditempat  lain,  sedangkan meminimasi  dampak  dapat  dilakukan  dengan membangun  sistem  yang  redudancy.  Karena pada  rancangan  ini  mengambil  asumsi  total lost  pada  Data  Center,  maka  hanya  dengan membuat  sistem  yang  redudancy  saja  tidak cukup,  tetap  harus  dikombinasi  dengan membangun recovery site ditempat lain. Berikut ini dibahas beberapa alternatif pilihan strategi  untuk  melakukan  recovery  dari sistem Teknologi Informasi Ditjen
Adminduk.

## 1. ”Next Box off The Line”
Strategi  ”Next  Box  Off  The  Line”  adalah strategi  dengan  melakukan  backup  sistem pemrosesan  data  yang  menerima  dampak bencana apa adanya sampai sistem yang baru dapat  dibeli  dan  diinstal  untuk  menggantikan mesin/CPU yang hilang/rusak. Sementara itu, sampai  sistem  yang  baru  siap,  Ditjen Adminduk  akan  berjalan  dengan  melakukan prosedur  manual,  sambil  mencari  dan mempersiapkan  fasilitas  yang  baru  karena fasilitas  lama  rusak.  Setelah  ada  mesin  yang baru,  tahap  berikutnya  adalah  mengambil backup  sistem  aplikasi  dan  file  dari  tempat penyimpanan  tape  lalu  personil  TI  akan melakukan  loading  tape  tersebut  ke  sistem. Selanjutnya  user  mulai  melakukan  input  data interim  sampai  file-file  dan  record-record terbaharui dan up to date.
Kelemahan  dari  strategi  ini  ada  beberapa, pertama  rencana  hanya  dapat  berjalan  di dalam  lingkungan  dimana  tidak  ada  sistem yang  kritis.  Yaitu  alternatif  manual  tersedia untuk  semua  komputer  yang  diperuntukkan
bagi  fungsi-fungsi  bisnis,  tidak  ada  aplikasi komputer  yang  diasumsikan  kritis  terhadap business  survival.    Kedua,  strategi  ini  tidak mempersiapkan  adanya  fasilitas  site  yang telah  dipersiapkan  sebelumnya  untuk  dapat menginstalasi  sistem  yang  baru.  Pada kenyataannya  memperoleh  fasilitas  site  yang sesuai  tidak  merupakan  pekerjaan  yang  sulit, akan  tetapi  mempersiapkan  fasilitas  seperti membuat  raised  floor,  instalasi  AC,  instalasi UPS, pemasangan kabel-kabel Listrik, instalasi  sistem  keamanan,  pengamanan kebakaran dan lain-lain merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu.
Hal  yang  perlu  diketahui  oleh  manajemen Ditjen  Adminduk  adalah  melakukan  strategi recovery  yang  realistis  memang  diperlukan adanya biaya tambahan. Sedangkan melakukan  bisnis  kembali/recovery  menjadi sistem  yang  manual,  setelah  membelanjakan biaya  yang  banyak  untuk  sistem  aplikasi  dan komputer  sebelum  disaster  adalah  tidak realistis.  Didalam  menjalankan  proses  yang manualpun dapat terjadi hambatan-hambatan, seperti  misalnya  staff  yang  berpengalaman untuk  melakukan  kegiatan  manual  sudah tidak  ada  terkena  bencana.  Form-form  yang ada  untuk  pekerjaan  manual  sudah  tidak cocok  lagi  dan  tidak  dipergunakan  lagi selama bertahun-tahun.

## 2. Cold Site
Strategi  cold  site  (shell  site)  mirip  dengan strategi  ”Next  Box  Off  The  Line”  dimana recovery sistem untuk operasional baru dapat dilakukan sampai dengan hardware yang baru telah  diperoleh/dibeli  (Server  dibeli  setelah terjadi  bencana).  Perbedaannya  adalah  pada strategi  cold  site  ini  fasilitas  site  telah dipersiapkan  sebelumnya  dimana  seluruh fasilitas  AC,  listrik,  raised  floor  telah tersedia.  Fasilitas  site  ini  juga  dapat dipergunakan  untuk  kegiatan  lain  seperti misalnya  tempat  pelatihan  karyawan  dan sebagai tempat menyimpan off site.

## 3. Commercial Cold Site (Sewa Site)
Strategi  ini  identik  dengan  strategi  cold  site diatas, perbedaannya adalah commercial cold
10 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016
site  adalah  fasilitas  yang  disediakan  oleh pihak  ketiga  untuk  disewakan.  Biasanya lokasinya terletak di kantor provider.  Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan sharing cost dengan cara menyewa  fasilitas  tersebut,  biaya  sewa tentunya  dapat  dipertimbangkan  lebih  murah dari  pada  menyiapkan  fasilitas  site  sendiri. Seperti  kedua  strategi  lainnya,  pendekatan terhadap  recovery  sistem  diasumsikan  bahwa perusahaan  menerima  dampak  dari  bencana apa  adanya  sampai  dengan  sistem  yang  baru diperoleh dari  vendor atau dari penyedia jasa sewa.    Kelemahannya  sama  dengan  strategi cold site dan juga tidak dapat melakukan test untuk memperkirakan waktu efektif recovery.

## 4. Hot-Site
Hot site adalah recovery site yang terdiri dari mesin  yang  kompatibel  dengan  mesin  utama pada data center, yang juga dapat menjalankan  semua  aplikasi-aplikasi  yang sifatnya  kritis,  dan  sudah  dilengkapi  dengan fasilitas pendukung lainnya seperti AC, UPS, Security  System,  Raise  Floor  dan  lain-lain. Keuntungan  yang  diperoleh  adalah  recovery time  yang  cepat  sehingga  perusahaan  tidak perlu melakukan proses bisnis secara manual, testing  recovery  dapat  dilakukan  sesuai jadwal  dengan  adanya    mesin yang kompatibel  dengan  mesin  pada  DRC. Kerugiannya  adalah  biaya  yang  dikeluarkan untuk  penyediaan  mesin,  dimana  mesin tersebut hanya dipergunakan sebagai cadangan/ backup mesin utama pada DRC. Berikut  ini  adalah  butir-butir  yang  menjadi pertimbangan didalam pemilihan site strategies sebagai bagian dari DRP:
 Employee Comfort; Krisis/Bencana terhadap lingkungan kerja, dapat
berdampak  terhadap  lingkungan  tempat tinggal pegawai. Lebih jauh lagi penugasan pegawai dengan merelokasikannya  ke  tempat  fasilitas  site recovery  yang  jauh  dapat  menyebabkan trauma yang lebih parah lagi.
 Lokasi  Site;  Jarak  tempuh  recovery  site yang jauh menyebabkan biaya perjalanan dan  akomodasi  yang  cukup  signifikan. Terlebih  lagi  Tim  Recovery  yang jumlahnya  cukup  banyak  perlu  mencapai site  recovery  dalam  waktu  singkat, tentunya  perlu  diperhitungkan  biayanya dibandingkan  dengan  nilai/value  yang diperoleh perusahaan. Jarak recovery site terdekat yang diperbolehkan oleh Peraturan Bank Indonesia adalah 80KM.
 Waktu  recovery  yang  cepat  dengan anggaran yang masuk akal dan diperbolehkan  oleh  perusahaan;  Bisnis menginginkan  recovery  system  mereka sesegera mungkin setelah terjadi bencana, akan  tetapi  semakin  cepat  waktu  yang diinginkan,  semakin  besar  pula  biaya yang dikeluarkan untuk membeli teknologinya.
Berdasarkan butir-butir kriteria diatas ditambah  dengan  hasil  perhitungan  Business Impact  Analysis  strategi  Next  Box  Off  The Line kurang dapat diterima karena RPO yang diperlukan  maksimum  3  hari,  sedangkan pengadaan mesin dengan persiapan/perbaikan fasilitas  pendukungnya  dapat  memakan waktu sampai 2 minggu.
Strategi Cold Site juga kurang dapat diterima, walaupun  site  sudah  disiapkan,  fasilitas pendukung  juga  sudah  dipersiapkan  tetapi pengadaan  mesin  membutuhkan  waktu  lebih dari 3 hari.  Strategi Comercial Cold Site juga kurang  dapat  diterima,  karena  tetap  harus menyediakan  mesin,  dimana  pengadaannya akan  memakan  waktu  yang  lebih  dari  3  hari. Akhirnya  pilihan  tinggal  pada  strategi  Hot- Site.  Untuk  strategi  Hot-Site  ini  perlu dilakukan survey lokasi fisik nya.
11 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer Volume 9, Nomor 1, September 2018 , p-ISSN 2089-0265, e-ISSN 2598-3016

## 5. KESIMPULAN
1.  SIAK  merupakan  sistem  Informasi  yang mengelola  data  kependudukan  dimana cukup  krusial  data-data  yang  dikelola, membutuhkan  DRP  untuk  menjamin kelangsungan pengelolaannya.
2. Dengan metode kuantitatif dapat ditentukan  RTO  dan  RPO  nya  serta alternatif strategi implementasi DRP nya.
3. Dibutuhkan  dukungan  semua  pihak dalam penyusunan DRP.

## DAFTAR PUSTAKA
Business Savvy – IT Smart, “Disaster Recovery Planning  –  Process  and  Options,  White
Paper”,
Comprehensive Consulting
Solutions, Inc, United State, 2001.
IT  Governance  Institute,  “CISA  Review Manual 2005”, ISACA, 2005.
Micki  Krause,  Harold  F,  “Handbook  of Information  Security  Management”, CRC Press LLC, United State, 1993. National Institute of Standards and Technology,  “Contingency  Planning Guide  for  Information  Technology Systems”, NIST, United State, 2002.
Price  Waterhouse  Disaster  Recovery  Plan Methodology 1996 (PWSMM-1996)
.