## SINERGI AMIL ZAKAT INDONESIA: KONTEKSTUALISASI KONSEP AMIL ZAKAT BERDASAR PERUNDANG-UNDANGAN
Zaky Mubarok Sarmada 138 , Mushlih Candrakusuma 139
Abstract
Indonesia,  as  a  country  with  the  largest  Muslim  population  in  the  world,  has tremendous potential for zakat which can improve people’s welfare. This potential can be a solution to reduce the number of poverty in society if it is balanced with professional and maximum zakat management. UU. 23 of 2011 concerning Zakat Management  is  a  significant  reform  effort  in  the  management  of  national  zakat through two types of Zakat Management Organizations (OPZ), namely BAZNAS which is managed by the government and LAZ which is managed by the community. The management of zakat through these two OPZ models is an ideal form of zakat management  which  has  a  strong  socio-historical  Indonesian  background,  and  is strengthened  by  the  ideological  basis  of  the  state  and  the  normative  views  of  the MUI regarding Amil Zakat. The government through this law reconstructs OPZ by integrating and synergizing BAZNAS and LAZ, as an effort to form a national zakat management building, by creating good coordination between zakat management operators, creating operational regulations and effective supervision in the process of collection, processing and distribution. zakat to play a role in improving welfare and social justice.
Keywords: Synergy, Centralization, Decentralization, Amil, BAZNAS, LAZ

## Abstrak
Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat luar biasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini dapat menjadi solusi pengurangan jumlah angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat apabila diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional dan maksimal. UU. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan  upaya  reformasi  signifikan  dalam  pengelolaan  zakat  nasional melalui dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu BAZNAS yang dikelola  oleh pemerintah  dan  LAZ  yang  dikelola  oleh  masyarakat.  Pengelolaan
138 Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAI Ngawi. zhensmode@ gmail.com
139 Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. candrakusuma41@gmail.com.
zakat  melalui  dua  model  OPZ  ini,  merupakan  bentuk  ideal  pengelolaan  zakat yang  memiliki  latar  belakang  yang  kuat  secara  sosio-historis  keindonesiaan,  serta dikuatkan  dengan  dasar  ideologis  negara  dan  pandangan  normatif  MUI  terkait Amil  Zakat.  Pemerintah  melalui  UU  tersebut  merekonstruksi  OPZ  dengan  cara melakukan integrasi dan sinergi BAZNAS dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara men ciptakan koordinasi yang baik  antara  operator  pengelola  zakat,  menciptakan  regulasi  operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian zakat guna berperan serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Kata Kunci: Sinergi, Sentralisasi, Desentralisasi, Amil, BAZNAS, LAZ

## A. LATAR BELAKANG
Zakat merupakan ibadah maliyyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis  dan  menentukan,  baik  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi  pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari lima  rukun  Islam,  sehingga  keberadaannya  dianggap  sebagai ma’lum  min  al-din  bi  al- dharurah atau  diketahui  secara  otomatis  adanya  dan  merupakan  bagian  mutlak  dari keislaman seseorang. 140
Dalam  pelaksanaannya,  zakat  melibatkan  sejumlah  kegiatan  yang  berkaitan dengan pengelolaan harta benda mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Dalam rangka meningkatkan daya  guna  dan  hasil  guna,  zakat  harus  dikelola  secara  melembaga  melalui  amil  zakat sehingga  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan zakat. 141
Salah  satu  sebab  belum  berfungsinya  zakat  sebagai  instrumen  pemerataan,  serta belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat adalah karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tanpa manajemen yang tepat, zakat sebagai modal pembangunan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemecahan masalah sosial ekonomi umat. 142
Indonesia,  sebagai  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  tentunya memiliki potensi zakat luar biasa yang akan dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan perekonomian rakyat di  Indonesia.  Potensi  zakat  sangat  besar  ini  dapat  menjadi  solusi  pengurangan  jumlah angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat apabila diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional dan maksimal. 143
Dalam  sejarahnya,  zakat  di  Indonesia  dikelola  tanpa  keterlibatan  negara.  Zakat dijalankan  secara  individual-tradisional,  dengan  ditopang  dua  institusi  keagamaan terpenting  yaitu  masjid  dan  pesantren.  Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  mengalami kebangkitan di tangan masyarakat pada tahun 1990 an. Era ini kemudian dikenal menjadi
140 Ali Yafie , Menggagas Fiqh Sosial (Mizan: Bandung, 1994), 231.
141 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia (Jakarta: UI Press, 2009), 1.
142 Muhammad, Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat (Jatim: Madani, 2011), 43.
143 Didin Hafidhuddin, The Power of Zakat (Malang: UIN-Malang, 2008), 4.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
era pengelolaan zakat secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak masa inilah potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. 144
Titik balik terpenting dunia zakat Indonesia terjadi sejak zakat secara resmi masuk ke  dalam  ranah  hukum  positif  Indonesia  dengan  keluarnya  Undang-Undang  No.  38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah. Sejak keluarnya UU ini, lembaga-lembaga amil zakat tumbuh pesat mulai dari tingkat pusat sampai daerah. 145
Di satu sisi, pesatnya pertumbuhan lembaga zakat ini positif karena dunia zakat Indonesia kemudian menggeliat menjadi sangat dinamis. Namun di sisi lain, kecenderungan ini  berpotensi  menimbulkan  masalah,  terutama  terkait  tata  kelola,  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Tumbuhnya ribuan lembaga amil tidak diikuti dengan dengan  keberadaan  lembaga  regulator  dan  pengawasan  yang  memadai  serta  kemitraan dan hubungan yang jelas antar sesama Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). 146
Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya amandemen UU pengelolaan zakat, dengan lahirnya UU. 23 tahun 2011. Dengan UU terbaru tersebut, pemerintah melakukan  upaya  reformasi  signifikan  dalam  pengelolaan  zakat  nasional  antara  lain dengan sentralisasi pengelolaan zakat secara nasional. Di tengah peran serta masyarakat dalam  pengelolaan  zakat,  munculnya  UU  No.  23  tahun  2011  tersebut  memunculkan perdebatan  publik  yang  panas.  Pemerintah  melalui  UU  No.  23  tahun  2011  tersebut diangap cenderung memperlihatkan rivalitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan  zakat.  Pegiat  zakat  nasional  menilai  sentralisasi  pengelolaan  zakat  oleh pemerintah  sebagai  langkah  mundur  pengelolaan  zakat  nasional,  yang  mempersempit ruang gerak LAZ bahkan cenderung mematikan LAZ. 147
Maka  dari  itu,  diperlukan  formulasi  amil  zakat  yang  tepat  dalam  konteks keindonesiaan.  Yaitu  formuasi  amil  zakat  yang  integratif  dan  bersinergi,  yang mengakomodasi peran BAZNAS dan juga LAZ untuk bisa bekerja bersama demi kemajuan zakat secara nasional.

## B. ZAKAT DALAM TINJAUAN ISLAM
Zakat secara etimologi berasal dari akar kata yang mengacu pada makna kesucian ( al-thaharah ), bertambah ( al-ziyadah ), tumbuh / berkembang ( al-namiy ) dan keberkahan ( al-barakah ). 148 Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. 149 Sementara itu,
144 Tim Penulis Indonesia Zakat & Development Report, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalamm Pengelolaan Zakat Nasional (Jakarta: IMZ, 2011), 75.
145 Ibid., 76.
146 Ibid., 131.
147 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Jakarta: Kencana, 2015), 113. 148 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1 , terj. Mukhlisin Adz-Dzaki (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), 641.
149 Akhmad  Mujahidin, Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Konsep,  Instrumen,  Negara  dan  Pasar (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

## Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan
zakat  dalam  pengertian  berkah  adalah  harta  yang  sudah  dikeluarkan  zakatnya  secara kualitatif akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang. 150
Sedangkan  secara  terminologi,  zakat  adalah  sebagian  harta  benda  yang  wajib diberikan  oleh  orang-orang  yang  memenuhi  syarat  tertentu  kepada  orang-orang  yang berhak  menerimanya  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan  tertentu  pula.  Paling  tidak terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  1)  adanya  pemberi  ( muzakki ), 2) harta benda, 3) sekelompok yang berhak menerima ( mustahik ), 4) terdapat takaran ( nishab ), dan 5) waktu yang ditentukan. 151 Sedangkan  pemikir  ekonomi  Islam  kontemporer  mendefinisikan  zakat  sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur’an, serta untuk memenuhi tuntutan politik keuangan Islam. Secara makro, zakat merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam. Zakat menjadi dana  pembebasan  kemiskinan  dan  bentuk  keamanan  sosial  lainnya.  Oleh  karena  itu, pengelolaan zakat perlu dilaksanakan berdasar suatu perhitungan yang tepat dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah yang dapat dipertanggungjawabkan. 152

## C. MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat 103:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 153
Ayat  ini  dapat  dipahami  bahwa  kata Khudz ( fi’il  al-amr )  menunjukkan  bahwa mengumpulkan  zakat  dari  para muzakki oleh  amil  zakat  hukumnya  wajib.  Hal  ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa fi’il al-amr menunjukkan suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr li al-wujub. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat  hukum  wajib.  Mengumpulkan  zakat  membutuhkan  persiapan  dan  perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana,  teroganisir,  bahkan  terkontrol  dan  dievaluasi  tingkat  capaiannya.  Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta efektif dan efisien. 154
Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini.  Pertama,  menetapkan  perluasan  dalam  kewajiban  zakat.  Maksudnya,  semua  harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh 150 Rozalinda, Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasinya  pada  Aktivitas  Ekonomi (Jakarta:  Rajawali  Press, 2014), 247.
151 Kementerian Agama RI, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013),
8. 152 Aan Jaelani, Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam (Cirebon: Nurjati Press, 2015),
25. 153 Al-Qur’an, 9: 103.
154 Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 3.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil, zakat harus didistribusikan secara accountable juga kepada para mustahiqnya. 155

## D. SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA 1. Pengelolaan Zakat pada Masa Penjajahan
Zakat  diduga  kuat  telah  dipraktekkan  sejak  awal  masuk  Islam  ke  Indonesia. Namun, tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa zakat dikumpulkan secara formal dan reguler oleh penguasa. Hal ini disebabkan oleh proses Islamisasi Indonesia yang terjadi secara damai, bukan karena penaklukan militer. Maka, pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada muslim secara individual dengan basis kesukarelaan. 156
Dengan pola Islamisasi Indonesia secara damai, Islam akulturasi lebih tampak terlihat dibandingkan Islam puritan, khususnya di Jawa. Pola tersebut menghasilkan pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuasaan keagamaan, sehingga sulit untuk disimpulkan bahwa di Jawa saat itu zakat telah dikumpulkan secara wajib oleh negara. Beberapa  sumber  jawa  awal  menyebut  bahwa  zakat  di  beberapa  tempat  sebagai kewajiban individual tanpa adanya hubungan dengan negara. 157
Sedangkan di era penjajahan, ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Belanda, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan. Setelah  mengetahui  penggunaan  zakat  yang  semacam  itu,  pemerintah  Belanda melemahkan  sumber  keuangan  dan  dana  perjuangan  rakyat  dengan  cara  melarang semua  pegawai  pemerintah  dan  priyayi  pribumi  mengeluarkan  zakat.  Kebijakan pemerintah Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. 158
Cikal  bakal  pengelolaan  zakat  modern  di  Indonesai  dapat  ditelusuri  dari pengelolaan  zakat  oleh  Muhammadiyah.  Berbekal  teologi  Al-Ma’un,  sejak  1918 Muhammadiyah telah mentransformasikan zakat dan praktek filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui PKU (Penolong Kesengsaraan Umum) yang  didirikan  pada  1920,  Muhammadiyah  telah  melakukan  reinterpretasi  praktek filantropi Islam, mengelola sumber daya filantropi dan penyaluran untuk kesejahteraan umat. 159

## 2. Pengelolaan Zakat pada Masa Kemerdekaan
Pada masa awal kemerdekaan, era Orde Lama (1945-1967), pemerintah secara sederhana tampak hanya meneruskan kebijakan pemerintah Belanda terhadap zakat. Pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan  kemerdekaaan  Indonesia.  Secara  umum  kebijakan  Orde  Lama adalah netralitas negara terhadap urusan agama warga negara dan hanya memfasilitasi kehidupan beragama tanpa terlibat dalam pengelolaan praktek keagamaan. 160
Berbeda  dengan  pemerintahan  Orde  Lama,  pada  pemerintahan  Orde  Baru 155 Yusuf  al-Qaradhawi, Spektrum  Zakat  Dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan , terj.  Sari  Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 91.
156 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 32.
157 Ibid., 33. 158 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1988), 32-33.
159 https://forumzakat.org/blog/kh-ahmad-dahlan-salah-satu-contoh-dalam-pengelolaan-laz-modern/, diakses 19 Oktober 2020. Jam 20.30 WIB.
160 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 38.

## Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan
(1968-1998), pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Pada 1968, terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4/ Juli/ 1968 tentang pendirian Badan Amil Zakat dan PMA No. 5/ Oktober/ 1968 tentang pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. 161 Sejak saat itu, sejumlah lembaga amil zakat bentukan pemerintah provinsi terus bermunculan yang dikenal dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah. Kemudian mulai bermunculan lembaga amil zakat yang didirikan oleh korporasi, seperti BAMUIS BNI (1967), serta lembaga amil zakat yang didirikan murni atas prakarsa masyarakat, seperti Yayasan Dana Sosial Al-Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1994), Rumah Zakat Indonesia (1998), Pos Keadilan Peduli Umat (1999) dan DPU Darut Tauhid (1999). 162

## 3. Pengelolaan Zakat setelah Masa Reformasi
Tahun  1999  lahir  dan  disahkan  Undang-undang  Nomor  38  tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah bersama DPR, dengan tujuan memajukan kesejahteraan  sosial  dan  perekonomian  bangsa.  Pada  era  pemerintahan  Reformasi ini,  jumlah  organisasi  pengelola  zakat  meningkat  drastis.  Kinerja  filantropi  Islam mengalami kebangkitan di tangan lembaga amil bentukan masyarakat yang memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif dan mendayagunakan secara produktif. Era ini kemudian dikenal dengan era  pengelolaan  filantropi  Islam  secara  profesioanal-modern  berbasis  prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi filantropi Islam, khususnya zakat mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan  meluas.  Zakat  yang  semula  hanya  sekedar  amal  karitas,  mulai  bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi sosial yang diperhitungkan. 163

## E. MODEL AMIL ZAKAT DI INDONESIA 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Badan  Amil  Zakat  Nasional  merupakan  badan  resmi  dan  satu-satunya  yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin  mengukuhkan  peran  BAZNAS  sebagai executing  agency yang  berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 164 Dalam  UU  tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga  pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri  Agama.  Dengan  demikian,  BAZNAS  bersama  Pemerintah  bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat dengan berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 165
Secara  umum,  BAZNAS  mempunyai  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan untuk  menghimpun,  mendistribusikan,  dan  mendayagunakan  zakat,  memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten / Kota, dan LAZ, serta meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. 166
161 Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam (Bandung: Mizan, 1987), 36-37
162 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 41.
163 Ibid., 43.
164 M. Fuad Nasar, “Transisi BAZNAS dan Peran Kementerian Agama”, http://bimasislam.kemenag.go.id/ preview/transisi-baznas-dan-peran-kementerian-agama-, diakses 20 Oktober 2020. Jam 16.30 WIB.
165 http://pusat.baznas.go.id/profil/, diakses 20 Oktober 2020. Jam 16.30 WIB.
166 Agama RI, Standarisasi Amil Zakat , 48.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas  prakarsa  masyarakat.  Keberadaan  LAZ  yang  dikukuhkan,  dibina,  dan  diberi keleluasaan  untuk  mengelola  zakat,  merupakan  cara  pemerintah  dalam  mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat di Indonesia. 167
Dalam  pelaksanakan  tugasnya,  LAZ  wajib  memberikan  laporan  pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas LAZ yang telah  memenuhi  persyaratan.  Pengukuhan  dilaksanakan  setelah  terlebih  dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.
Standar  kelembagaan  LAZ  harus  didukung  oleh  kriteria-kriteria  yang  harus dipenuhi, di antaranya: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; mendapat rekomendasi dan BAZNAS; memiliki kemampuan  teknis,  administratif,  dan  keuangan  untuk  melaksanakan  kegiatannya; memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dalam upaya memperluas manfaat zakat  demi  kemaslahatan  umat;  serta  bersedia  diaudit  syariat  dan  keuangan  secara berkala. 168

## F. PENGELOLAAN ZAKAT DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Pengelolaan Zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999
UU No. 38 tahun 1999, terdiri dari 10 bab dan 25 pasal yang secara umum menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara pengelolaan zakat, pihak yang diberi wewenang untuk mengelola, hingga pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang menyeleweng dalam pengelolaan. 169 Di bawah rezim UU No. 38 tahun 1999, zakat mengalami transformasi penuh dari ranah amal-karitas menjadi ranah pemberdayaan dan pembangunan. Dengan pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi gerakan sosial- ekonomi  untuk  perbaikan  kesejahteraan  umat.  Dengan  demikian,  zakat  menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. 170
Kehadiran UU No. 38 tahun 1999 telah membawa zakat Indonesia pada arah yang tepat dalam manajemen pengelolaan zakat nasional, melalui kebijakan: 1) Akomodasi masyarakat  dalam  pengelolaan  zakat;  2)  Implementasi good  governance dalam  OPZ dengan  mendorong  pembagian  wewenang  organisasi  yaitu  unsur  pertimbangan, pelaksana  dan  pengawasan;  3)  Perluasan  basis  zakat  dalam  perekonomian  modern; 4)  Pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  secara  produktif;  5)  Memperkenalkan insentif  fiskal  bagi  pembayar  zakat  dengan  menjadikan  zakat  sebagai  pengurang pendapatan kena pajak; serta 6) Memperkenalkan sanksi bagi OPZ yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. 171
Namun, di saat yang sama UU No. 38 tahun 1999 juga telah membawa sejumlah dampak  yang  tidak  diharapkan,  terutama  terkait  tata  kelola  dan  inefisiensi  dalam penghimpunan dana zakat secara nasional. UU No. 38 tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusi, masih jauh dari memadai. Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu tergali secara optimal dan belum mengangkat kesejahteraan masyarakat
167 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana Prenada. 2009), 422.
168 Agama RI, Standarisasi Amil Zakat , 60-62.
169 Ibid., 27. 170 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 52.
171 Tim Penulis, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia , 130.
Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan
miskin  secara  signifikan.  Selain  itu,  masih  terdapat  berbagai  permasalahan  yang bersumber dari ketidakmampuan UU No. 38 tahun 1999 untuk megantisipasi masalah dan tantangan zakat nasional seperti masalah tata kelola yang efektif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat akibat ketiadaan regulator dan pengawas yang jelas. 172

## 2. Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011
Lahirnya UU No. 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk upaya  untuk  mengdongkrak  dan  memaksimalkan  pendayagunaan  dan  hasil  guna pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan umat islam di Indonesia. UU No. 23 tahun 2011 memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat secara nasional.
Muatan inti yang terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:
a. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola setelah mendapat izin dari pemerintah.
b.  Pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh  BAZNAS  yang  beroperasi  dari  tingkat  pusat sampai kabupaten / kota secara hirarki.
c. BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil, dan LAZ dibiayai hak amil.
d. Masyarakat dapat medirikan LAZ yang berperan untuk membatu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. 173
e. Menteri Agama melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan  LAZ,  dan  dapat  memberikan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran  berupa peringatan tertulis, pembekuan operasi hingga pencabutan izin.
f. Amil zakat yang beroperasi tanpa izin dipidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp 50 juta.
g. LAZ yang telah dikukuhkan Menteri Agama sebelum UU berlaku tetap diakui dan wajib menyesuaikan diri dengan UU baru paling lambat 5 tahun. 174
Semangat  yang  menonjol  dari  UU  No.  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat. Ruh dari undang-undang adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Esensi yang terpenting dari undang-undang Pengelolaan Zakat ini adalah sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga BAZNAS  sebagai  pemegang  otoritas  zakat.  Peningkatan  kinerja,  pembenahan  alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ lebih menjadi perhatian dalam pengelolaan zakat nasional. 175
Untuk  lebih  mudah  memahami  dinamika  peraturan  perundang-undangan pengelolaan zakat, berikut dipaparkan tabel perbedaan antara UU No. 38 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 2011. 176
172 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 49.
173 Aris Abdul Hadi, “Analisis Konten UU No. 23/ 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”,https://www.academia. edu/25031271/Analisis_Konten_UU_NO.23_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat, diakses 21 Oktober 2020. Jam 08.30 WIB.
174 Eko  Kurniadi,  “Optimalisasi  Model  Hubungan  BAZNAS  dengan  LAZ  Dalam  Upaya  Penguatan Zakat  Nasional  Refleksi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011”  https://www.academia.edu/9810276/ Optimalisasi_Model_Sentralisasi_Zakat,  diakses 21 Oktober 2020. Jam 08.30 WIB.
175 M. Fuad Nasar, “Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011”, http:// pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/, diakses 23 Oktober 2020. Jam 08.30 WIB.
176 Agama RI, Standarisasi Amil Zakat , 38.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Terdiri dari 10 BAB dan 25 Pasal - Terdiri dari 11 BAB dan 47 Pasal - Sistematika
- Sistematika -
BAB I Ketentuan Umum BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Tujuan BAB II Badan Amil Zakat Nasional BAB III Organisasi Pengelolaan Zakat BAB III Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan BAB IV Pengumpulan Zakat BAB IV Pembiayaan BAB V Pendayagunaan Zakat BAB V Pembinaan dan Pengawasan BAB VI Pengawasan BAB VI Peran Serta Masyarakat BAB VII Sanksi BAB VII Sanksi Administratif BAB VIII Ketentuan-Ketentuan Lain BAB VIII Larangan BAB IX Ketentuan Peralihan BAB IX Ketentuan Pidana BAB X Ketentuan Penutup BAB X Ketentuan Peralihan BAB XI Ketentuan Penutup Koordinasi antar lembaga pengelola - zakat tidak jelas Koordinasi secara tegas diatur dan - BAZNAS sebagai koordinator Hirarki antar BAZNAS, BAZ - Provinsi, dan BAZ Kabupaten / Kota tidak jelas Hirarki telah disusun, BAZNAS - berperan sebagai regulator pengelolaan zakat nasional Masing-masing LPZ melaksanakan - dan mengembangkan program sendiri- sendiri Pengelolaan zakat lebih terkoordinasi - dan terintegrasi baik dalam tata kelola dan pelaporan Ketentuan-ketentuan mengenai - pengumpulan dan pendayagunaan zakat diatur secara terpisah Ketentuan-ketentuan mengenai - pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan dibuat sebagai mekanisme yang terintegrasi Penyebutan LPZ dibuat secara lebih - umum, sehingga tidak memperjelas posisi LPZ yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat Penyebutan LPZ dibuat lebih spesifik - dan memperjelas posisi dengan menyebutkan BAZNAS dan LAZ Tidak terdapat pembiayaan bagi LPZ - BAZNAS memperoleh anggaran dari - negara Tidak terdapat ketentuan kriteria dan - persyaratan anggota serta pengurus LPZ Terdapat ketentuan kriteria dan - persyaratan yang spesifik mengenai anggota dan pengurus BAZNAS Masyarakat hanya berperan dalam hal - pengawasan Masyarakat berperan dalam pembinaan - dan pengawasan
Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan
Sanksi diurai secara sederhana, baik
- ketentuan maupun bentuknya

## Sanksi diurai menurut jenis dan - bentuknya

## G. ANALISIS KOMPREHENSIF MANAJEMEN AMIL ZAKAT DI INDONESIA
Pengelolaan zakat melalui dua model amil zakat yaitu BAZNAS dan LAZ seperti ini, nampak sulit ditemukan dasarnya secara normatif dalam Islam. Karena hampir semua literatur  mengutarakan  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  al-Qur’an  dan  al-Sunnah,  pihak yang melakukan pengelolaan zakat adalah pemerintah. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin, dan tidak boleh ditangani secara perorangan. Di antara dalil al-Qur’an yang menunjukkan bahwa wewenang pengelolaan zakat terletak pada pemerintah adalah konteks kata Khudz ( fi’il al-amr ) dalam surat al-Taubat ayat  103.  Didasarkan  oleh  kaidah  ushul  fikih,  bahwa fi’il  al-amr menunjukkan  suatu perintah wajib al-ashlu fi al-amr li al-wujub , sehingga memunculkan makna perintah pada yang memiliki kekuasaan (pemerintah) untuk melakukan pengelolaan terkait zakat. Dalil  al-Sunnah  yang  menunjukkan  pemungutan  zakat  adalah  hak  pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW., kepada Muadz ibn Jabal: “Beritahukanlah kepada mereka bahwa  Allah  mewajibkan  zakat  kepada  mereka  pada  harta-harta  mereka,  yang  diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.” Berdasarkan hadits tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, bahwa khalifah adalah orang yang berhak melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. 177
Secara  sosio-hostoris  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  lahir  dari  masyarakat. Pada  periode  awal  Islam,  dengan  pola  Islamisasi  secara  damai,  negara  Indonesia  tidak terlibat  banyak  dalam  mengumpulkan  zakat.  Pada  masa  awal  kemerdekaan,  era  Orde Lama,  pemerintah  juga  belum  memperhatikan  pengelolaan  zakat.  Baru  pada  Orde Baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Muncul keinginan pemerintah  terlibat  dalam  pengelolaan  zakat,  dalam  rangka  mengoptimalkan  potensi zakat.
Pada  era  kebangkitan  zakat  tahun  1990  an,  masyarakat  pula  lah  yang  memulai pengelolaan  zakat  secara  profesional-modern  berbasis  prinsip-prinsip  manajemen  dan tata kelola organisasi. Kelompok masyarakat memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara  luas,  melakukan  inisiatif  pengelolaan  zakat  secara  kolektif  dan  pendayagunaan secara  produktif.  Dalam  mengelola  zakat  di  Indonesia,  pemerintah  menyerap  aspirasi publik  yang  berorientasi  pada  masyarakat.  Perundang-undangan  yang  berlaku  tentang pengelolaan  zakat  merupakan  realisasi  penataan  sistem  peraturan  perundangan  yang berbasiskan kesejahteraan rakyat, dan menjadi trade mark rezim yang demokratis. Pengelolaan zakat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu cermin  dari  hubungan  yang  konstruktif. Terkait  pengelolaan  zakat,  negara  merupakan regulator  dan  fasilitator,  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  lembaga  yang  diberi kewenangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  antara  negara  dan  masyarakat  tidak  dapat berdiri sendiri, keduanya berperan penting dalam rangka mencapai tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu kesejahteraan umat. Hal ini juga dikuatkan secara normatif melalui fatwa MUI No. 8 tahun 2011 178 , yang menyebutkan bahwa Amil Zakat adalah sekelompok orang 177 http://www.ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2015/09/22-Zulkarnain-Muhammad-Ali. pdf, diakses 13 Oktober 2020. Jam 15.30 WIB.
178 Dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa MUI tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Taubah ayat 103:

## Zaky Mubarok Sarmada, Mushlih Candrakusuma
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
yang  diangkat  oleh  Pemerintah  untuk  mengelola  pelaksanaan  zakat;  atau  sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. 179
Dengan demikian, menurut penulis model pengelolaan zakat di Indonesia melalui BAZNAS  dan  LAZ  merupakan  bentuk  ideal  pengelolaan  zakat  yang  memiliki  latar belakang  yang  kuat  secara  sosio-historis  keindonesiaan,  serta  dikuatkan  dengan  dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. Argumentasi tersebut bisa  dikatakan  sebagai  bentuk al-Mashlahah  al-Mursalah 180 ,  karena  berupaya  untuk mencapai atau mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan, serta sejalan dan selaras dengan maqashid al-shari’ah 181 . Inilah yang menjadi keunikan tersendiri dalam manajemen pengelolaan zakat di Indonesia, yang akan sulit ditemukan dalam manajemen pengelolaan zakat di negara lain. Yaitu pengelolaan zakat suatu negara yang diatur melalui dua jenis amil zakat, yaitu lembaga amil zakat bentukan pemerintah dan lembaga amil zakat bentukan masyarkat.

## H. TINJAUAN KONSEP SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA
Lahirnya  UU  No.  23  tahun  2011  memunculkan  pro  dan  kontra  di  kalangan para  pegiat  zakat  nasional,  terkait  isu  wacana  sentralisasi 182 dan  desentralisasi 183 dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sentralisasi dalam pengelolaan zakat nasional mengandung
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”
Hadits riwayat Bukhari dan Muslim:
“Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah swt mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat atas orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.” Serta Qaidah fiqhiyyah:
“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”
“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”
179 Ichwan Sam, et. al., Himpunan Fatwa Zakat MUI (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2011), 41-49.
180 al-mashlahah  al-mursalah adalah  kemaslahatan  atau  apa  yang  dianggap  baik  oleh  akal  dengan pertimbangan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, serta sejalan dan selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkannya. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 334.
181 maqashid  al-shari’ah adalah  tujuan  hukum  Islam  yang  sejalan  dengan  tujuan  hidup  manusia  serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat untuk mencapai kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak. Lihat Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 17. 182 Sentralisasi  yaitu  memusatkan  seluruh  wewenang  kepada  sejumlah  kecil  manajer  yang  berada  di posisi  puncak  pada  suatu  struktur  organisasi.  Lihat  http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian- sentralisasi-dan-desentralisasi-ilmu-ekonomi-manajemen.html#.WhZWcrBx3IU,  diakses  23  Oktober  2020. Jam 16.30 WIB.
183 Desentralisasi  yaitu  pendelegasian  wewenang  dalam  membuat  keputusan  dan  kebijakan  kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Lihat http://www. organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-sentralisasi-dan-desentralisasi-ilmu-ekonomi-manajemen.html#. WhZWcrBx3IU, diakses 23 Oktober 2020. Jam 20.30 WIB.

## Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan
maksud pemusatan pengelolaan zakat atau manajemen zakat berada di tangan lembaga pemerintah  BAZNAS.  Lembaga  pemerintah  ini  memiliki  wewenang  melakukan  tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang meliputi semua aspek manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sedangkan desentralisasi dalam pengelolaan zakat nasional yaitu bentuk akomodasi masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional dengan adanya pengakuan terhadap LAZ yang memiliki kedudukan dan wewenang yang sama dengan BAZNAS dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. UU No. 38 tahun 1999 dianggap sebagai peraturan perundangan yang condong dengan sistem desentralisasi, karena mengakomodasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Melalui LAZ, kelompok masyarakat memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas,  melakukan  inisiatif  pengelolaan  zakat  secara  kolektif  dan  pendayagunaan  secara produktif. Substansi UU No. 38 tahun 1999 dengan sistem pengelolaan desentralisasi dianggap  sangat  demokratis,  karena  menyerap  aspirasi  publik  dan  berorientasi  pada masyarakat. 184 Pemberlakuan UU No. 38 tahun 1999 merupakan realisasi penataan sistem peraturan perundangan yang berbasiskan kesejahteraan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sedangkan UU No. 23 tahun 2011 dianggap sebagai peraturan perundangan yang cenderung menuju pada pola sentralisasi, karena berupaya menguatkan peran pemerintah dalam  pengelolaan  zakat  nasional  melalui  BAZNAS.  Melalui  sistem  sentralisasi, pemerintah merekonstruksi OPZ sebagai suatu upaya pembenahan untuk membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional. Pemerintah melakukan revitalisasi dan optimalisasi zakat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakkan hukum, serta penguatan pengawasan zakat. Disahkannya UU No. 23 tahun 2011, menurut Yusuf Wibisono justru menjadi langkah mundur dunia zakat nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia, UU zakat semestinya mengokohkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat dan menjaga ketertiban umum terkait pengelolaan zakat nasional. Namun, UU ini justru mematahkan praktek pengelolaan zakat sekaligus memarginalkan partisipasi  masyarakat  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dan  pembangunan.  Hal  ini kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat nasional. 185
Sedangkan KOMAZ (Koalisi Masyarakat Zakat), menilai UU No. 23 tahun 2011 tersebut sangat diskriminatif. Diskriminasi itu terlihat dari upaya pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan zakat melalui BAZNAS, sementara masyarakat diberikan ruang sempit  dengan  posisi  hanya  membantu  BAZNAS  dalam  pengelolaan  zakat.  UU  zakat memang berniat baik untuk menertibkan pengelolaan zakat, namun dalam perjalanannya malah menurunkan gerakan zakat di masyarakat. Gairah pergerakan zakat tanah air yang sedang memuncak oleh masyarakat harus terusik oleh munculnya regulasi pemerintah yang tidak mencerminkan aspirasi. 186
Lebih  tajam  lagi,  Erie  Sudewo  melihat  lahirnya  UU  zakat  terbaru,  saraf  dengan kepentingan. Karena kebijakan lahir tanpa riset dan cenderung menyamaratakan sektor- sektor yang berbeda. Pengaturan pada dasarnya baik, namun menjadi masalah kalau ada
184 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 128.
185 Yusuf Wibisono, “Ironi UU Zakat”, Republika , 31 Oktober 2011, 4.
186 https://nasional.tempo.co/read/437608/undang-undang-zakat-dinilai-diskriminatif, diakses 4
November 2020. Jam 08.30 WIB.

## Zaky Mubarok Sarmada, Mushlih Candrakusuma
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
ambisi  berlebihan  di  balik  pengaturan.  UU  tersebut  dianggap  over-formalisasi,  semua yang  berbau  kegiatan  sosial  sampai  ingin  dikuasai  pemerintah.  Peraturan  tersebut telah  memangkas  geliat  pengelolaan  zakat  yang  selama  ini  muncul bottom  up dari masyarakat. Ketika LAZ kinerjanya baik, seharusnya pemerintah berterima kasih karena terkait  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  zakat,  masyarakat  sudah  mandiri.  Tugas penanggulangan  kemiskinan  pemerintah,  banyak  terbantu  dengan  keberadaan  LAZ. Sayangnya, UU zakat terbaru malah ingin memberangus LAZ. 187
Menurut penulis, pandangan para pegiat zakat yang kontra terhadap UU cenderung mendasarkan argumentasi pada kekhawatiran terhadap nasib LAZ yang terdiskriminasi. Hal  tersebut  adalah  suatu  kewajaran,  sebab  secara  sosio-historis,  pengelolaan  zakat Indonesia hampir sepenuhnya digerakkan oleh masyarakat. Bahkan selama ini kinerja LAZ dianggap lebih baik dari BAZNAS. Lahirnya UU tersebut yang memposisikan BAZNAS di atas LAZ, mengakibatkan apriori dan kecurigaan-kecurigaan dari para praktisi zakat nasional.  Kritikan  tajam,  bahwa  UU  terbaru  saraf  kepentingan  serta  over-formalisasi, menurut penulis bukan karena para pegiat zakat secara prinsip tidak setuju dengan UU tersebut,  akan  tetapi  cenderung  karena  aspek  kepercayaan  ( trust ) terhadap  pemerintah lemah, serta situasi dan kondisi masih belum tepat. Sementara itu, dari pihak pemerintah menegaskan bahwa peraturan perundangan zakat tidak bermaksud melemahkan atau mensubordinasikan LAZ, namun pengaturan ditujukan untuk membantu sistem pengelolaan zakat nasional. Mekanismen perizinan LAZ  dimaksudkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  LAZ  sekaligus  menghilangkan keraguan  masyarakat  terhadap  LAZ.  Sedangkan  kewajiban  pelaporan  LAZ  kepada BAZNAS adalah untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. 188
MUI berpendapat bahwa UU No. 23 tahun 2011 adalah bentuk peng- qanun -an syariah ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan zakat nasional. MUI meyakini bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan nilai- nilai al-Qur’an dan al-Hadits yang tidak tertampung dalam UU yang sebelumnya. MUI menilai selama ini pengelolaan zakat cenderung liberal, di mana pun dan siapa pun bisa sebebas-bebasnya  mengelola  zakat  tanpa  tata  kelola  yang  baik.  Sehingga  hadirnya  UU zakat  terbaru  sudah  tepat  dalam  rangka  menegakkan  tata  kelola  zakat  dan  mencegah liberalisasi pengelolaan zakat nasional. 189
Didin Hafidhuddin menilai pernyataan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS tidak lah tepat. Apalagi, di dalam UU tidak ditemukan kata sentralisasi secara khusus. Menurut dia, UU lebih tepat dimaknai dalam konteks integrasi pengelolaan zakat. Bahkan, integrasi ini sangat penting agar proses pembangunan zakat nasional bisa terakselerasi.
Menurut  Didin,  tugas  BAZNAS  sebagai  koordinator  pengelolaan  zakat  nasional merupakan  konsekuensi  logis  terhadap  integrasi  OPZ  nasional.  BAZNAS  berfungsi memimpin  proses  integrasi  dan  sinergi  manajemen.  Justru  berdasar  UU  tersebut,  atas dasar prinsip keadilan, desentralisasi zakat dapat diterapkan dalam arti pendistribusian yang disalurkan ke wilayah tempat dana itu berasal. Didin mengutarakan bahwa LAZ tetap berhak menghimpun dan menyalurkan zakat secara mandiri. Kata membantu dalam UU diartikan adanya kewajiban tambahan untuk LAZ, yaitu pelaporan pada BAZNAS dan pemerintah sebagai implementasi integrasi. 190
Sedangkan menurut Irfan Syauqi Beik, perlu perspektif lain dalam melihat UU No. 187 Erie Sudewo, Nasib, Nasab, Nishab: Zakat Indonesia di Simpang Jalan (Ciputat: IMZ, 2012), 234.
188 Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia , 178.
189 Ibid, 179. 190 https://koranfakta.net/ekonomi/syariah/1794-uu-zakat-sudah-sesuai-syariat/,  diakses  4  November 2020. Jam 18.30 WIB.

## Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan
23 tahun 2011. LAZ agar selaras dengan konsep syariah, maka keberadaan LAZ perlu dikukuhkan secara resmi, sehingga bisa dianggap sebagai bagian dari kekuasaan. Karena keberadaan  dan  operasionalisasi  LAZ  dijamin  dan  diakui  legalitasnya  oleh  UU,  maka posisi LAZ menjadi kuat. Perbedaannya dalam UU baru ini adalah kewajiban LAZ untuk melaporkan kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS, bukan kewajiban untuk menyetorkan zakat. Hal ini dimaksudkan agar konsolidasi dan sinergi antar OPZ dapat diformalkan melalui UU. Karena masalah pengelolaan zakat saat ini adalah masih belum optimalnya sinergi OPZ, sehingga terkesan masing-masing berjalan sendiri-sendiri. 191
Tanggapan  dari  pemerintah  dan  beberapa  tokoh  pendukung  UU  zakat  terbaru, dirasa  sudah  cukup  bisa  menjawab  kritikan  dan  kekhawatiran  dari  pihak  pegiat  zakat masyarakat.  Akan  tetapi,  sebagaimana  penulis  utarakan  sebelumnya,  bahwa  penolakan terhadap UU pada hakikatnya adalah karena kepercayaan publik pada pemerintah lemah. Hal inilah yang melemahkan upaya sinergi tata kelola amil zakat oleh pemerintah. Karena kepercayaan publik merupakan faktor determinan yang sangat menentukan dalam upaya pengelolaan zakat secara nasional.
Kalau  ditelaah  secara  historis,  menurut  penulis  baik  sistem  sentralisasi  atau  pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah diimplemetasikan dalam sejarah Islam. Pada masa Rasul SAW., pengelolaan zakat dilakukan secara tersentral. Amil zakat dikirim ke daerah untuk menghimpuan zakat dan pendistribusian sampai habis sehingga boleh kembali ke Madinah. 192 Pada masa khalifah Umar, terjadi perubahan pada sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat, dengan dilakukannya institusionalisasi dan pengelolaan zakat yang lebih sistematis dan terorganisir, melalui pembagian sistem administrasi pemerintahan. 193 Model pengelolaan zakat secara desentralisasi terlihat pada masa masa Usman bin Affan yang memberi kebebasan pada amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada yang layak menerimanya. Sedangkan pada masa khalifah Ali ibn Abi Thalib, praktik pengelolaan zakat dilakukan secara individual. Hal ini terjadi karena kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil dan sulit dipercaya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai menurun. 194
Menurut  penulis,  manajemen  pengelolaan  zakat  secara  sentralisasi  atau  pun desentralisasi pada praktek sejarahnya memiliki dasar yang sama-sama kuat, menyesuaikan situasi  dan  kondisi  sosial  politik  umat  Islam.  Pada  era  kontemporer  saat  ini,  sistem manajemen tersebut menjadi eksperimen yang beragam menyesuaikan dengan kondisi sosial, politik dan kultural masyarakat dan pemerintahan setempat. Dengan demikian, terkait UU No. 23 tahun 2011, senada dengan Didin Hafidhuddin, penulis menilai bahwa istilah sistem sentralisasi atau pun desentralisasi kurang tepat untuk UU zakat tersebut. Karena UU tersebut pada aspek tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi dalam pengelolaan zakat, akan tetapi pada aspek yang lain menunjukkan sistem desentralisasi. Sistem pengelolaan dalam UU tersebut, lebih tepat dimaknai bentuk integrasi dan sinergi lembaga pengelolaan zakat nasional.
Akan tetapi yang lebih penting dari itu semua, belajar dari kesuksesan Umar ibn Abd
191 Irfan  Syauqi  Beik,  “Menatap  Pengelolaan  Zakat  Setelah  Ada  UU  Baru”, Republika ,  24  November 2011, 23.
192 Amer al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”, Islamika , 2 (Desember: 2005) 91.
193 Yusuf  Qardhawi, Hukum  Zakat:  Studi  Komparasi  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat  berdasarkan Qur’an dan Hadits (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), 500.
194 Sjechul  Hadi  Permono, Pemerintah  Republik  Indonesia  Sebagai  Pengelola  Zakat (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1995), 8 .
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
al-Aziz, keberhasilan sinergi pengelolaan zakat sangat tergantung pada komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan,  solidaritas,  dan  pemberdayaan  umat,  serta  adanya  kepercayaan  ( trust ) terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 195 Zakat yang merupakan soku guru perekonomian Islam, apabila dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan terintegrasi dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi dan menyehatkan tatanan sosial dalam masyarakat.

## I. KESIMPULAN
Zakat merupakan ibadah maliyyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis  dan  menentukan,  baik  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi  pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari lima  rukun  Islam,  sehingga  keberadaannya  dianggap  sebagai ma’lum  min  al-din  bi  al- dharurah atau  diketahui  secara  otomatis  adanya  dan  merupakan  bagian  mutlak  dari keislaman seseorang.
Indonesia,  sebagai  negara  berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  tentunya memiliki potensi zakat luar biasa yang akan dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan perekonomian rakyat di  Indonesia.  Potensi  zakat  sangat  besar  ini  dapat  menjadi  solusi  pengurangan  jumlah angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat apabila diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional dan maksimal.
Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2011  tentang  Pengelolan  Zakat,  di  Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaanya diurus oleh masyarakat, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Model pengelolaan zakat melalui dua OPZ, yaitu BAZNAS dan LAZ ini, merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki  latar  belakang  yang  kuat  secara  sosio-historis  keindonesiaan,  serta  dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. UU  No.  23  tahun  2011  munculkan  polemik  terkait  isu  konsep  sentralisasi  dan desentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara historis, baik sistem sentralisasi atau  pun  desentralisasi  dalam  pengelolaan  zakat  pernah  diimplemetasikan  dalam sejarah  Islam.  Berdasar  perspektif  yang  komprehensif,  UU  zakat  pada  aspek  tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan sistem desentralisasi. Pemerintah melalui UU tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi dan sinergi BAZNAS dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan  pengelolaan  zakat  nasional,  dengan  cara  menciptakan  koordinasi  yang  baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta meningkatkan peran OPZ untuk ikut serta mengetaskan kemiskinan.
195 Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), 8-10.

## Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an.
Abdullah, Syarifuddin. Zakat Profesi . Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
Aflah, Noor. Arsitektur Zakat Indonesia . Jakarta: UI Press, 2009.
Aibak,  Kutbuddin. Metodologi  Pembaharuan  Hukum  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2008.
Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf . Jakarta: UI Press, 1988.
al-Qaradhawi,  Yusuf. Hukum  Zakat:  Studi  Komparasi  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits . Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988.
_________. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan , terj. Sari Narulita.
Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
al-Roubaie,  Amer.  “Dimensi  Global  Kemiskinan  di  Dunia  Muslim:  Sebuah  Penilaian Kuantitatif”, Islamika , 2. Desember: 2005.
Beik,  Irfan  Syauqi.  “Menatap  Pengelolaan  Zakat  Setelah  Ada  UU  Baru”, Republika ,  24 November 2011.
Hafidhuddin, Didin. The Power of Zakat . Malang: UIN-Malang, 2008.
Jaelani, Aan. Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam . Cirebon: Nurjati Press, 2015.
Kementerian  Agama  RI. Manajemen  Pengelolaan  Zakat .  Jakarta:  Kementerian  Agama  RI, 2012.
_________. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
Muhammad. Manajemen  Organisasi  Zakat:  Perspektif  Pemberdayaan  Umat  dan  Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat . Jatim: Madani, 2011.
Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Permono,  Sjechul  Hadi. Pemerintah  Republik  Indonesia  Sebagai  Pengelola  Zakat .  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995 .
Rahardjo, Dawam. Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam . Bandung: Mizan, 1987.
Vol. 15, No. 1, Maret 2021
Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi . Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 1 , terj. Mukhlisin Adz-Dzaki. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
Sam, Ichwan. et. al. Himpunan Fatwa Zakat MUI . Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2011.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta : Kencana Prenada. 2009.
Sudewo,  Erie. Nasib,  Nasab,  Nishab:  Zakat  Indonesia  di  Simpang  Jalan .  Ciputat:  IMZ, 2012.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, jilid. 2 . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Tim Penulis Indonesia Zakat & Development Report. Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju  Sinergi  Pemerintah  Dan  Masyarakat  Sipil  Dalam  Pengelolaan  Zakat  Nasional . Jakarta: IMZ, 2011.
Wibisono, Yusuf. “Ironi UU Zakat”, Republika , 31 Oktober 2011.
_________. Mengelola  Zakat  Indonesia:  Diskursus  Pengelolaan  Zakat  Nasional  dari  Rezim Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  1999  ke  Rezim  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 . Jakarta: Kencana, 2015.
Yafie, Ali. Menggagas Fiqh Sosial . Mizan: Bandung, 1994.
http://bimasislam.kemenag.go.id http://pengertiandefinisi.com http://pusat.baznas.go.id http://www.organisasi.org http://www.ukmsyariah.org https://forumzakat.org https://koranfakta.net https://nasional.tempo.co https://www.academia.edu
Sinergi Amil Zakat Indonesia : Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-undangan