Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 94-108 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Refleksi  Satu  Tahun  Undang-Undang  Cipta  Kerja: Quo Vadis Jaminan  Kesejahteraan  dan  Keadilan  di  Tengah Pandemi Covid-19
Muhammad  Bagus  Boy  Saputra 1 ,  Chrisna  Bagus  Edhita  Praja 2* ,  Septi Indrawati 3
1 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
2* Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email: chrisnabagus@ummgl.ac.id
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084
Submitted: Mei 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Quo Vadis, Covid-19 Undang-undang Cipta Kerja dari pengesahan hingga implementasinya  selalu  menjadi  perdebatan  di  berbagai  golongan masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa quo  vadis kesejahteraan  dan  keadilan  bagi  masyarakat  dari  adanya  Undang- Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan kasus.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Undang-Undang  Cipta Kerja  berdampak  pada  hilangnya  kesejahteraan  dan  keadilan masyarakan  akibat  adanya  proyek  strategis  nasional.  UU  Cipta Kerja  semakin  memudahkan  penggunaan  dan  penguasaan  lahan daripada meningkatkan ekonomi. Di sisi lain, UU Cipta Kerja justru memperkuat  kekuatan  oligarki  untuk  mempertahankan  kekayaan, sehingga  menambah  penderitaan  rakyat  di  masa  pandemi  Covid- 19.

## ABSTRACT
Keywords: Job Creation Act, Quo Vadis, Covid-19 The Job Creation Act from its ratification to its implementation has always been  a  matter  of  debate  in  various  groups  of  society.  This  study  aims  to analyze the Quo Vadis of welfare and justice for the community from the existence of the Job Creation Act. The type of research used is normative juridical with statute approach and case approach. The results showed that the Job Creation Act has an impact on the loss of welfare and social justice
Vol. 4 No. 2 (2022)
due  to  the  existence  of  a  national  strategic  project.  The  Job  Creation  Act makes it easier to use and control land than to improve the economy. On the other hand, the Job Creation Act actually strengthens the power of the oligarchs to maintain wealth, thereby increasing the suffering of the people during the Covid-19 pandemic.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  ( rechstaat ),  yang  menjelaskan kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara  diatur  oleh  hukum (Asshiddiqie,  2011) .  Dalam  hal  ini,  hukum  memegang  peranan  penting  untuk dijadikan instrumen dalam menentukan kemajuan suatu negara. Pembangunan sebuah  negara  dalam  kerangka rechtsaat menjelaskan  hukum  harus  berdaya guna,  berdaya  kerja  dan  berkualitas (Riyanto,  2020) .  Apabila  hukum  di  suatu negara  mendapati  problematika  seperti hyper  regulated, multitafsir,  tumpang tindih,  inkonsistensi,  dan  disharmonisasi  maka  diartikan  hukum  itu  hanya menjadi  alat  disruptif  terhadap  kewibawaan  sebuah  bangsa (Gorodetskaya, 2014) .
Saat  ini,  Indonesia  berada  pada  fenomena hyper  regulated dibuktikan dengan  kuantitas  regulasi  yang  mencapai  angka  38.606  yang  berlaku.  Hal tersebut, dianggap akan memperlambat kemajuan ekonomi dan investasi, serta berimbas  pada  lambatnya  respon  pemerintah  dalam  mengambil  keputusan karena  terlalu  kompleksnya  regulasi  yang  ada  di  Indonesia (S  et  al.,  2021) . Respon  progresif  muncul  dari  fenomena  tersebut  dengan  reformasi  regulasi melalui  konsep omnibus  law yang  sejatinya  diidealkan  pemerintah  sebagai terobosan untuk menghadirkan iklim ketatanegaraan yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi, investasi dan birokrasi (Yusmad, 2020) .
Pemerintah  menyerahkan  draf  Rancangan Undang-Undang  Cipta  Kerja pada  Februari  2021  kepada  Dewan  Perwakilan  rakyat  (DPR).    Kendati demikian,  respon  dari  berbagai  golongan  muncul  selama  proses  pengesahan oleh  DPR  seperti  pers,  masyarakat  sipil,  serikat  buruh,  dan  akademisi  yang menolak  RUU  Cipta  kerja (Ramadhani  &  Fauzi,  2020) .  Salah  satu  contoh  aksi penolakan  dilakukan  aliansi  masyarakat  sipil “Gejayan  Memanggil” yang  tidak hanya unjuk rasa tanpa kesiapan, akan tetapi telah mempersiapkan kajian RUU Cipta  Kerja  setebal  104  halaman  dengan  judul  “ Kajian  Aliansi  Rakyat  bergerak, Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan ”. Aksi penolakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari penyusunan yang dianggap tidak melibatkan tripartit
secara  nasional  hingga  ketentuan  yang  termuat  didalamnya.  Menurut  Said Iqbal  sebagai  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI) menjelaskan  banyaknya  penolakan  disebabkan  RUU  Cipta  Kerja  merugikan bagi  kepentingan  buruh  dikarenakan  lebih  memihak  kepada  pengusaha. Kemudian,  Mahfud  MD  juga  memberikan  penjelasan  bahwa  niat  pemerintah dalam awal perencanaan RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan jalannya investasi ke Indonesia. Akan tetapi tetap saja ada gorengan politik sehingga muncul berbagai isu seperti omnibus  law akan  menguntungkan  negara  asing  tertentu.  Hingga  pada  pada  5 Oktober  2020  RUU  tersebut  disahkan  menjadi  UU  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Kontra menjelaskan ada pasal-pasal dalam  UU Cipta Kerja dinilai akan berdampak  negatif  terhadap  kesejahteraan  buruh  dan  masyarakat,  kelestarian lingkungan,  dan  mengintervensi  pers (Hidayat  &  Suhara,  2021) .  Selanjutnya, momentum  setahun  setelah  pengesahan  ternyata  UU  Cipta  Kerja  justru memperburuk  status  perlindungan  hukum,  kesejahteraan  rakyat  dan memunculkan ketidakadilan ruang yang menyebabkan masyarakat kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya.
UU  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021 tentang  penyelenggaraan  penataan  ruang  (PP  Penataan  Ruang)  sebagai peraturan  turunan  di  bidang  penataan  ruang  telah  mengubah  perspektif penyusunan  tata  ruang  menjadi top  down dengan  kewenangan  terpusat  pada pemerintah pusat (Sulila, 2015) . Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan  Pasal  18  UU  Cipta  Kerja  mensyaratkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  baik  Provinsi,  Kabupaten/Kota  harus  mendapat  persetujuan  dari pemerintah  pusat.  Sehingga,  layaknya  hierarki  peraturan  RTRW  di  daerah wajib menyesuaikan RTRW ke level nasional.
Dalam konteks ruang pesisir, regulasi akan kewajiban adanya partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  zonasi,  prinsip  fungsi  sosial  dan  lingkungan, serta pemanfaatan ruang pesisir yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 11 tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (UU PWPPPK)  telah  dihapuskan  kemudian  digantikan  dengan  pengaturan  yang berperspektif pengusahaan ruang.
Selain  itu,  UU  Cipta  Kerja  juga  mengubah  ketentuan  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UU  PPLH),  dengan  pembatasan  ketentuan  partisipasi  masyarakat
Vol. 4 No. 2 (2022)
dalam perumusan Analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan menghapus izin lingkungan  sebagai  syarat  berusaha.  Ketentuan  tersebut,  jelas  akan  berpihak dan  menguntungkan  kepentingan  investor (Lokataru  Foundation,  2020) . Sehingga, akan berdampak pada hilangnya hak-hak masyarakat yang tinggal di pesisir  dan  pulau  kecil.  Masyarakat  Pulau  Pari  di  Kepulauan  Seribu  adalah salah  satu  kelompok  masyarakat  tradisional  yang  dirugikan  dengan pengaturan  UU  Cipta  Kerja  tersebut.  Masyarakat  Pulau  Pari  mayoritas penduduknya  merupakan  nelayan  tradisional  dan  telah  tinggal  di  pulau tersebut  secara  turun  temurun (Kinseng,  2021) .  Dengan  ditetapkannya kepulauan  seribu  sebagai  kawasan  strategis  pariwisata  nasional,  pulau  pari secara Top-down ditetapkan  sebagai  kawasan  industri  wisata  dalam  Raperda RZWP3K di DKI Jakarta yang kini tengah dalam pembahasan dengan merujuk pada ketentuan UU Cipta Kerja.
Dengan  minimnya  pelibatan  masyarakat  asli  terdampak  dan  minimnya pengalokasian  ruang  bagi  pemukiman  nelayan,  UU  Cipta  Kerja  akan mengancam  keberadaan  masyarakat  pulau  pari.  Pasalnya  aktivitas  nelayan yang  menjadi  mayoritas  pencaharian  warga  harus  menyesuaikan  dan  tidak boleh  mengganggu  aktivitas  industri  pariwisata  di  zona  tersebut, termasuk  di antaranya  ruang  tangkap  dan  jenis  yang  dibudidayakan.  Isu  serupa  juga mengancam  Komunitas  Nelayan  Tradisional  di  Muara  Angke  (KNT)  yang dipengaruhi oleh terbatasnya ruang untuk permukiman nelayan dan ketiadaan perlindungan  zona  wilayah  tangkap  nelayan  dari  aktifitas  pertambangan hingga proyek reklamasi (Parenrengi et al., 2020) .
Selain  masalah  zonasi,  mata  pencaharian  masyarakat  Pulau  Pari  juga terancam  dengan  rencana  pembangunan  pulau  komersial  di  wilayah  tangkap nelayan  tradisional (Anandar  &  Laksmono,  2020) .  Dalam  proses  tersebut, ketentuan UU Cipta Kerja yang membatasi partisipasi masyarakat serta upaya keberatan  terhadap  AMDAL  yang  disusun  oleh  pengembang  sangat mempersulit  warga  dalam  mempertahankan  ruang  mata  pencahariannya  dari kepentingan  investasi  yang  mendapat  dukungan  penuh  pemerintah (Rahmadana  et  al.,  2020) .  Sehingga  dipertanyakan quo  vadis jaminan kesejahteraan  dan  keadilan  di tengah pandemi bagi  masyarakat. Sebagaimana diketahui  adanya  Pandemi  Covid  19  di  Indonesia  berdampak  terhadap terbatasnya  ruang  gerak  bagi  masyarakat,  kemudian  adanya  kebijakan- kebijakan  dalam  UU  Cipta  Kerja  sebagaimana  dijelaskan  diatas  akan  semakin menghilangkan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  dengan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ) (Soekanto & Mamuji, 2011) . Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer  yang  diperoleh  daru  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, serta  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  buku  dan  jurnal.  Adapun sumber sebagai pendukung data primer dan sekunder dari internet dan berita.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Quo Vadis Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi
UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna di tengah pandemi disaat maraknya  aksi  penolakan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Pengesahan  UU  Cipta Kerja berlangsung tanpa proses penyusunan dan pembahasan yang partisipatif juga tanpa keterbukaan informasi tentang RUUnya kepada publik. Pemerintah bersikap  diskriminatif  ketika  hanya  melibatkan  kelompok  pengusaha  dalam penyusunan  RUU  bahkan  sebelum  diajukan  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). UU Cipta Kerja dimaksudkan pemerintah dalam rangka  mengurangi  hambatan  regulasi  dan  mempercepat  investasi  yang diklaim  akan  memberikan  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat (Ansari, 2020) .  Namun  dengan  tidak  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  pada perencanaan  dan  penyusunan  yang  seyogyanya  merupakan  proses  esensial, mempertanyakan secara politik akan diarahkan kemana tujuan politik hukum dari suatu peraturan (Liu & Zhou, 2021) .
Peran masyarakat sendiri dalam proses pembuatan UU ditegaskan dalam Pasal  96  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:
“Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
Menurut Henry D. Hutagaol masyarakat sebagai pihak terdampak adanya suatu  peraturan  sebenarnya  sejatinya  tidak  diwajibkan  berpartisipasi  dalam pembahasan  secara  menyeluruh  perihal  pembuatan  UU.  Kendati  demikian, setidaknya  masyarakat  dapat  bisa  menguji  mengkaji  RUU  sehingga  bisa memberikan  masukan  yang  memadai  ( sufficient ).  Alih-alih  memberikan masukan  bahkan  akses  RUU  saja  sampai  pada  saat  UU  Cipta  Kerja  disahkan tidak transparansi.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Ditambah lagi, sering kali selang waktu antara pengesahan RUU menjadi UU  diperuntukan  untuk  memperbaiki  tata  bahasa,  penomoran  dan  kesalahan ejaan.  Namun,  justru  selang  waktu  tersebut  digunakan  untuk  perubahan substansi dan menghapus beberapa pasal, dimana yang awalnya berjumlah 905 halaman  menjadi  1.187  halaman.  Kondisi  demikian  dapat  dikatakan  bahwa pemerintah dan Lembaga legislatif sedang menjalankan bisnis tertentu apabila dilihat dari perspektif legislative intent .
Regulasi  terkait  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi,  investasi  dan birokrasi  diatur  di  UU  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJM)  tahun  2005-2025  halaman  79-80  dijelaskan dalam Tabel 1. berikut ini:
Tabel 1. RPJM Tahun 2005-2025
RPJM 1 2005-2009 RPJM 2 2010-2014 RPJM 3 2015-2019 RPJM 4 2020-2024 Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik Memantapkan penataan Kembali NKRI, meningkatkan SDM, membangun IPTEK, dan memperkuat daya saing ekonomi Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menitikberatkan
pembangunan, keunggulan, kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersediakan, SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang memadai Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
Apabila  menelisik  dari  RPJM  di  atas  target  yang  dicanangkan  oleh pemerintah  tahun  2020-2025  yaitu  percepatan  pembangunan.  Namun,  perlu digaris  bawahi  bahwa  regulasi  penting  untuk  mendukung  cita  tersebut  maka dibentuknya UU Cipa Kerja. Akan tetapi, jika melihat refleksi 1 tahun omnibus law UU Cipta kerja timbul problematika yang meliputi:
a. Dalam satu dasawarsa ini, di wilayah daratan telah ditetapkan berbagai macam  proyek  infrastruktur  pembangunan  jangka  panjang  sebagai proyek strategis nasional ( Tabel 1 ) menimbulkan dampak penggusuran secara paksa dengan alasan untuk kepentingan umum. Penjelasan Pasal 123  UU  Cipta  Kerja  bagian  ke-2  tentang  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  memuat  ketentuan-ketentuan yang  menjelaskan  adanya  upaya  percepatan  pembebasan  lahan  juga
Vol. 4 No. 2 (2022)
dimudahkannya  instansi  yang  membutuhkan.  Dengan  demikian,  jelas akan  mempersempit  ruang  gerak  bagi  masyarakat  yang  mengalami dampak  penggusuran  untuk  mempertahankan  ruang  atau  wilayahnya serta penuntutan kompensasi layak sebagaimana contoh di bawah ini:
1) Terdapat  tujuh  wilayah  di  Jakarta  dalam  proses  pembebasan  lahan untuk  normalisasi  sungai  Ciliwung.  Kelurahan  Rajawati  menjadi salah satu Kawasan terdampak. Dalam normalisasi tersebut terdapat ketentuan  pembelian  langsung  untuk  pengadaan  lahan  di  bawah  5 ha. Kemudian, penguatan lembaga konsinyasi (penitipan ganti rugi) di  pengadilan  yang  semakin  mempersulit  warga  membela kepentingannya.
2) Penggusuran  paksa  warga  Jurumudi,  Tangerang  untuk  keperluan Jalan  Tol  JORR  W2  menunjukan  adanya  penguatan  lembaga konsinyasi  dan  pembatasan  upaya  hukum  berujung  pada kompensasi yang tidak layak bagi warga.
b. UU  Cipta  Kerja  juga  berimbas  pada  perlindungan  hak-hak  pekerja dengan  berbagai  kemudahan  bagi  investor  untuk  berinvestasi,  yang tidak dibarengi dengan perbaikan perlindungan hak-hak pekerja. Di sisi lain,  UU  Cipta  Kerja  justru  mengingkari  tanggung  jawab  negara  untuk memberikan  perlindungan  hak-hak  pekerja  dalam  upaya  menciptakan kedudukan  yang  setara  terhadap  diskriminasi  oleh  pengusaha. Pelepasan tanggung jawab tersebut dapat dilihat pada pasal 81 UU Cipta Kerja  yang  mengubah  penetapan  upah  minimum  dari  berdasarkan Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL),  menjadi  berdasarkan  pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi, dan kondisi ekonomi yang meliputi paritas daya  beli,  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja,  dan  upah  rata-rata. Yangmana,  secara  sederhana  dapat  dikatakan  penentuannya  dilakukan mengikuti  mekanisme  pasar.  Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan pasal  27  ayat  2  UUD  1945  yang  menjamin  hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Isu tersebut justru muncul di tengah Konfederasi Serikat Pekerja (KSB) yang menuntut  kenaikan  upah  minimum  10%  pada  2022  dan  mengabaikan ketentuan UU Cipta Kerja. Selain buruknya jaminan kelayakan gaji, juga menciptakan  fleksibilitas  aturan  kerja  yang  eksploitatif.  Mulai  dari sistem  kerja  kontrak  yang  tidak  menjamin  pekerjaan  yang  layak  bagi pekerja, outsourcing yang  tidak  terbatas  hanya  pada  pekerjaan
Vol. 4 No. 2 (2022)
penunjang/non produktif, hingga batas waktu perpanjangan waktu kerja lembur.
Sehingga  menurut  hemat  penulis  kondisi  yang  demikian  akan memperburuk  kondisi  kesejahteraan  rakyat  selama  pandemi  bagi  buruh, nelayan, dan masyarakat miskin di kota. Pengaturan tatanan ruang yang tidak memperhatikan  unsur  keadilan  akan  berpotensi  pada  hilangnya  sumber pencaharian  masyarakat  miskin  di  kota  serta  lebih  jauh  akan  menyebabkan kemiskinan struktural. Kemudian, tidak diperhatikannya hak dan kepentingan pekerja juga berpotensi meningkatkan kemiskinan.
Dalam  Global  Wage  Report  2020-2021  yang  berjudul  “ Wages  and Minimum  Wages  in  the  Age  of  Covid-19 ”,  Organisasi  Perburuhan  Internasional (ILO)  mencatat  bahwa  upah  minimum  yang  layak  memiliki  peranan  penting agar  masyarakat  tidak  berada  pada  garis  kemiskinan (International  LABOUR OFFICE, 2020) . Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa  mayoritas  pekerja  di  Indonesia  adalah  buruh,  dengan  49,67%  pekerja masih berpenghasilan  di  bawah  upah minimum. Pada Maret 2021, ditemukan angka  kemiskinan  selama  pandemi  Covid-19  meningkat  lebih  dari  10%  dari 26,42  juta  menjadi  27,54  juta  pada  Maret  2020  sebelum  pandemi.  Tentu  saja, meningkatnya  angka  kemiskinan  di  masa  pandemi  Covid-19  bukan  hanya karena  adanya  UU  Cipta  Kerja.  Namun  perlu  disikapi  serius  bahwa  di  masa Covid-19, hilangnya perlindungan penghidupan yang layak bagi semua lapisan masyarakat  telah  memperburuk  situasi  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural dalam jangka panjang.
Berangkat  dari  teori  negara  kesejahteraan  R  Kranenburg,  maka  jelas bahwa  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memajukan  dan  mengupayakan kesejahteraan,  sehingga  akan  tercipta  keadilan  yang  dapat  dirasakan  seluruh lapisan  masyarakat  secara  seimbang  dengan  tidak  hanya  mensejahterakan golongan  tertentu  saja.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  apabila  Presiden  Republik Indonesia tunduk dan patuh memenuhi amanat UUD 1945 dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau golongan oligarki, maka UU  Cipta  Kerja  harus  dicabut  melalui executive  review dengan  penerbitan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  karena  Undang- Undang  tersebut  inkonstitusional  baik  dalam  tata  cara  penyusunannya maupun secara substansi pengaturannya.

## 3.2 Refleksi Satu Tahun Omnibus Law UU Cipta Kerja
Semenjak disahkan UU Cipta Kerja, yang awalnya muncul dari usulan Presiden  dengan  harapan  mengatasi  dampak  pandemi  Covid-19.  Satu  tahun telah  berselang  sejak  disahkan,  namun  timbul  permasalahan-permasalahan akibat  hilangnya  jaminan  dasar  masyarakat.  Menurut  Satjipto  rahardjo  yang merumuskan  tujuan  keberadaan  hukum  seyogyanya  harus  bertujuan membahagiakan  masyarakat.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  hukum Pancasila  sudah  sepantasnya  penyelenggara  negara  sebagai  pundi-pundi moralitas kenegaraan harus memperdulikan kepentingan rakyat.
UU  Cipta  Kerja  pada  awal  pengesahannya  ditujukan  untuk mewujudkan terciptannya lapangan pekerjaan, akan tetapi justru mengikis hak dasar  masyarakat  yangmana  sebelum  disahkannya  UU  Cipta  kerja  sudah terjamin dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, mislanya hak atas upah  yang  layak  dan  hak  partisipasi  dalam  pembangunan.  Pemerintah menjelaskan  UU  Cipta  Kerja  diperlukan  untuk  memulihkan  perekonomian. Diasumsikan omnibus  law cipta  kerja akan  menarik  investor,  yang  pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah  mengklaim  UU  Cipta  Kerja  akan  memudahkan  investasi. Namun,  UU  Cipta  Kerja  tidak  akan  membawa  kemudahan,  melainkan ketidakpastian di tengah resesi. UU Cipta Kerja juga menjadi solusi yang salah sasaran  dikarenakan  tidak  mengatasi  permasalahan  utama  yang  menghambat bisnis dan korupsi di Indonesia. Pemerintah berpendapat investasi merupakan kunci  untuk  menciptakan  lapangan  kerja.  Kendati  demikian,  data  investasi menunjukkan  bahwa  permasalahan  terkait  pengangguran  di  Indonesia  bukan disebabkan  kurangnya  suntikan  modal.  Faisal  Basri  menjelaskan  kinerja investasi di Indonesia cukup baik dan terus meningkat, akan tetapi terkendala penyerapan  tenaga  kerja  yang  mengalami  penurunan  sebagaimana  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
Gambar 1 . Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja di Indonesia 2013-
Vol. 4 No. 2 (2022)
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal
Untuk  menjawab  mengapa  investasi  di  Indonesia  tidak  membuahkan hasil  pada  terciptanya  lapangan  pekerjaan  dan  peningkatan  kesejahteraan pekerja,  maka  pertanyaan  yang  perlu  ditanyakan  bukanlah  bagaimana  cara menarik  investasi,  tetapi  kemana  aliran  modal.  Berdasarkan  data  dari  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  menegaskan  sektor  manufaktur  yang dulunya  menjadi  andalan  perekonomian,  tergantikan  oleh  sektor  jasa  yang semakin  mendominasi  dengan  penyerapan  modal  di  bidang  transportasi, telekomunikasi, konstruksi dan jasa keuangan/perbankan ( Gambar 2 ).

## Gambar 2. Realisasi Investasi di Indonesia per Sektor 2014-2019
Dampak  aliran  modal  di  Indonesia  memiliki  dua  arah  mata  pisau,  di satu  sisi  merugikan  masyarakat  miskin  dan  sisi  lainnya  menguntungkan golongan elite. Sehingga, bagi pekerja golongan menengah ke bawah, tren yang demikian akan cenderung merugikan yang disebabkan oleh:
a. Sektor  jasa  merupakan  industri  yang  erat  kaitannya  dengan  modal bukan terkait karya. Yang mengisyaratkan penyerapan tenaga kerja akan menjadi sangat sedikit.
b. Kualitas  hubungan  kerja  di  sektor  jasa,  terutama  bagi  pekerja  dengan keterampilan dan daya tawar yang minim akan cenderung buruk. Sektor ini  penuh  dengan outsourcing (penyerahan  sebagian  pekerjaan  kepada perusahaan lain), penggunaan tenaga kerja kontrak yang tidak terbatas, dan  pemecatan  sepihak  sehingga  perlindungan  hak-hak  pekerja  akan menjadi  minim.  Salah  satu  penyebabnya  dikarenakan  gerakan  serikat pekerja di sektor jasa tidak sekuat di sektor manufaktur. Sebagai contoh Gojek  dan  Grab  sebagai  perusahaan  teknologi  dipandang  sebagai pendongkrak  investasi  di  Indonesia  dan  diklaim  sebagai  solusi penciptaan  lapangan  kerja.  Sehingga,  klaim  semacam  itu  mengabaikan fakta bahwa bisnis ini mengaburkan hubungan kerja antara pengemudi (pekerja)  dan  perusahaan  yang  berakibat  pada  pekerja  tidak  memiliki perlindungan  hukum,  pendapatan  tidak  pasti  karena  tarif,  kebijakan perusahaan  terus  berubah,  kontrak  dapat  diakhiri  kapan  saja  dan  tidak adanya  kesempatan  untuk  peningkatan  keterampilan  atau  peningkatan keterampilan.
c. Peningkatan  investasi  berkelanjutan  tidak  akan  berdampak  pada peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja,  baik  dari  segi  kulitas  ataupun kuantitas  di  Indonesia.  Apabila  dibandingkan  dengan  negara-negara  di Asia  Tenggara  dengan  rata-rata  pendapatan  riil  bulanan  yang  diterima pekerja di Indonesia masih yang paling rendah ( Gambar 3 ).
Gambar 3 . Pendapatan Rill Bulanan Rata-Rata di Asia Tenggara
Vol. 4 No. 2 (2022)
Di  sisi  lain,  yang  paling  diuntungkan  dari  peningkatan  investasi  di Indonesia  adalah  para  pelaku  kelas  atas,  terutama  para  konglomerat  dan politisi  yang  mendominasi  struktur  kelas  sosial  ekonomi.  Dimana,  dana investasi  mengalir  terutama  ke  proyek  infrastruktur,  konstruksi,  sektor kelistrikan,  telekomunikasi,  transportasi,  sektor  gas,  sektor  air  bersih  dan keuangan. Jika dilihat dari luar sektor jasa, adapuan investasi di Indonesia yang komoditasnya  meningkat  seperti  pertambanagn,  kehutanan  dan  perkebunan. Dalam  lima  tahun  (2014-2019)  peningkatan  investasi  di  bidang  kehutanan mencapai  15  kali  lipat  dimana  bisnis  ini  identik  dengan  perilaku rent  seeking . Alih-alih  mengandalkan  penciptaan  modal  melalui  produksi  dan  penggunaan tenaga kerja, perusahaan justru mencari keuntungan dengan memproduksi dan memanipulasi  distribusi  sumber  daya  ekonomi  melalui  transaksi  politik  yang melibatkan  elit  politik,  misalnya  lelang,  koperasi,  izin  atau  hak  pengusahaan tanah sehingga oligarki semakin kuat.
Indikasi  tren  ini  terlihat  pada  aset  konglomerat  terkaya  di  Indonesia yang  semakin  sukses  di  tengah  perlambatan  ekonomi  negara.  Sebagian  besar pendapatannya  berasal  dari  bisnis rent  seeking dan  koalisi  dengan  politisi. Hubungan  kepentingan  antara  pejabat  pemerintah  dan  konglomerat  juga semakin  menguat  karena  mayoritas  anggota  (DPR)  periode  2019-2024  adalah pemegang  saham,  komisaris,  pengusaha,  dan  direksi  di  lebih  dari  seribu perusahaan yang mendominasi arus investasi di Indonesia.
Situasi  seperti  itu  tidak  berarti  bahwa  investasi  di  sektor  jasa  selalu buruk,  karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  aliran  modal  diperlukan  untuk pembangunan.  Bahayanya  adalah  pertumbuhan  modal  mengalir  atas  dasar melemahnya kelas pekerja dan menguatnya oligarki. Beberapa kajian dan debat publik  telah  menjabarkan  poin-poin  penting UU Cipta Kerja yang berdampak negatif bagi pekerja. Namun, pembentukan Badan Pengelola Investasi (IPA) di bawah UU Cipta Kerja belum banyak mendapat perhatian. Badan baru tersebut berwenang  untuk  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  aliran  dana investasi.  Pembukuan  dan  pemeriksaan  badan  tersebut  tidak  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan oleh Kantor Akuntan Publik.
Dalam  praktiknya,  dewan  pengawas  dan  presiden  LPI  diisi  oleh pegawai negeri sipil, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara  (BUMN),  dan  diangkat  oleh  presiden,  sehingga  harus  diwaspadai kehadirannya.  Relaksasi  kontrol  politik  oligarki  yang  melandasi  alokasi  dana
Vol. 4 No. 2 (2022)
investasi,  apalagi  jika  LPI  merupakan  sumber  “dana  non-anggaran”  yang rawan korupsi dan kurang transparan.
Pengesahan UU Cipta Kerja melengkapi berbagai amandemen peraturan sebelumnya  yang  juga  melemahkan  rakyat  dan  memperkuat  oligarki.  Tentu saja, bagaimana amandemen UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu  melemahkan  peran  (KPK)  masih  segar  di  benak  kita.  Kemudian  ada amandemen  UU  Minerba  yang  memperkuat  jaringan  oligarki  pertambangan. Adapun,  UU  Cipta  Kerja  yang  saat  ini  hangat  diperbincangkan  juga memudahkan  penggunaan  dan  penguasaan  lahan  daripada  meningkatkan ekonomi. UU Cipta Kerja akan meningkatkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dengan mengkonsolidasikan kekuatan oligarki. Di sisi lain, UU Cipta  Kerja  justru  memperkuat  kekuatan  oligarki  untuk  mempertahankan kekayaan, sehingga menambah penderitaan rakyat di masa pandemi Covid-19.

## 4. KESIMPULAN
Suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  luput  dari  campur  tangan kekuatan politik dengan berbagai alasan dibaliknya. UU Cipta Kerja muncul di tengah Pandemi Covid 19 dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dengan  memudahkan  investor  ke  Indonesia.  Kendati  demikian,  refleksi  UU Cipta  Kerja  pasca  satu  tahun  justru  mengakibatkan  penderitaan  bagi masyarakat.  Seperti  hilangnya  mata  pencaharian,  penggusuran  paksa  dengan dalih  untuk  pembangunan  atas  dasar  kepentingan  umum,  hingga  ketentuan yang  memberatkan  buruh  di  Indonesia.  Apabila  dicermati,  UU  Cipta  yang mencoba  menjawab  persoalan  rumitnya  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  sebenarnya  secara  teori  merupakan  langkah  positif.  Namun  tetap saja  ada  indikasi  pelemahan  untuk  masyarakat  dan  menguntungkan  untuk pebisnis  atau  golongan  oligarki.  Sehingga,  sebagai  langkah  untuk menempatkan  kepentingan  rakyat  di  atas  kepentingan  golongan  atau kelompok oligarki, sudah semestinya UU Cipta Kerja dicabut melalui eksekutif review dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (PERPU)  karena  UU  ini  inkonstitusional  baik  dalam  prosedur  penyusunan maupun substansi pengaturannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anandar,  R.,  &  Laksmono,  B.  S.  (2020).  Perubahan  Kebijakan  Rencana  Zonasi Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZP3K)  serta  Dampaknya Padakelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan
Vol. 4 No. 2 (2022)
Seribu. Jurnal Pembangunan Manusia , 1 (2), 166–181.
https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1010
Ansari,  M.  I.  (2020).  Omnibus  Law  for  Arrenging  Investment  Regulations.
Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (1), 71–90.
Asshiddiqie, J. (2011). Perihal Undang-Undang . Rajawali Press.
Gorodetskaya,  M.  I.  (2014).  Financial  Statements  in  Hyper  Inflationary Economy:  Practice  of  Application  in  the  Tourist’s  Industry. ВЕСТНИК
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (IAS) , 10 (89), 35–44.
Hidayat,  R.,  &  Suhara,  R.  B.  (2021).  Respon  Milenial  Terhadap  Kebijakan Komunikasi  Publik  Pemerintah  Mengenai  Kebijakan  Omnibus  Law. SOSFILKOM , 15 (1), 26–37.
International  LABOUR  OFFICE.  (2020). Global  Wage  Report  2020-21:  Wages  and Minimum Wages in the Time of COVID-19 .
Kinseng,  R. A. (2021). Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  di  Indonesia  Socio-cultural  Change  and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 09 (01), 1–17.
Liu, Y., & Zhou, Y. (2021). Territory Spatial Planning and National Governance System in China. Land Use Policy , 102 (105288).
Lokataru Foundation. (2020). Batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selamatkan Masyarakat Dari Pandemi Covid-19!: Petisi Warga .
Parenrengi,  S.,  Yunas,  S.,  &  Hilmiyah,  N.  (2020).  Sosial  Ekonomi  dan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 5 (1), 93–104.
Rahmadana,  M.,  Fitri,  A.  T.  M.,  Nurhayati  Siagian,  M.,  Perangin-angin,  A., Refelino,  J.,  Tojiri,  M.  Y.,  &  Siagian,  V.  (2020). Pelayanan  Publik .  Yayasan Kita Menulis.
Ramadhani,  T.  A.,  &  Fauzi,  A.  M.  (2020).  Respon  Masyarakat  Surabaya terhadap  Diputuskannya  RUU  Cipta  Kerja  oleh  Pemerintah. Legalitas: Jurnal Hukum , 12 (2), 221. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.209
Riyanto,  H.  B.  (2020).  Pembaruan  Hukum  Nasional  Era  4.0. Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2), 161.
S,  R.  P.,  Adhayanto,  O.,  &  Sucipta,  P.  R.  (2021).  Lembaga  Tunggal  Pengelola Regulasi:  Dasar  Pemikiran  dan  Tawaran  Implementasinya  dalam Ketatanegaran Indonesia.
Veritas
et Justitia , 7 (2), 431–458. https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4237
Soekanto,  S.,  &  Mamuji,  S.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .
Sulila,  I.  (2015). Implementasi  Dimensi  Layanan  Publik  Dalam  Konteks  Otonomi Daerah . deepublish.
Yusmad,  M.  A.  (2020). Format  Masa  Depan  (Catatan  Hukum  Dan  Demokrasi Indonesia) . deepublish.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License