## KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM DELIK KESUSILAAN (PERZINAHAN) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RELIGIUS
Adiansyah Nurahman * , Eko Soponyono Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro adiansyah.nurahman@gmail.com

## ABSTRACT
The first principle shows that Indonesia is a country that recognizes the existence of God, therefore, as a religious  state,  the  rules of  criminal  provisions  must  not  conflict  with  religious  and  legal  values that  live  in society. This study discusses the criminal provisions of the decency offense (adultery) in force today which has been based on the value of religious justice and the policy of formulating criminal justice religious provisions. The study used a normative juridical method with qualitative analysis. The result of this research, that the criminal provisions in the decency offense currently in effect have not been based on the value of religious justice. The policy of formulating criminal provisions with religious justice in adultery offenses is carried out by extending the meaning of zina in the criminal provisions by referring to the holy book (Al-Quran).
Keywords: Criminal Justice; Morality; Religious Justice.

## ABSTRAK
Sila  pertama  menunjukan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang mengakui  adanya  Tuhan,  oleh  sebab  itu, sebagai  negara  yang  religius, maka  aturan  ketentuan  pidana  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai agama  dan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Penelitian  ini  membahas    ketentuan  pidana  dalam  delik kesusilaan (perzinahan) yang berlaku saat ini telah berbasis nilai keadilan religius dan kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa kualitatif,. Hasil  penelitian bahwa  ketentuan  pidana dalam  delik  kesusilaan  yang  berlaku  saat  ini  belum berlandaskan  nilai  keadilan  religius. Kebijakan  formulasi  ketentuan pidana  yang  berkeadilan  religius dalam delik  perzinahan dilakukan dengan  mempeluas  makna  zina  yang  ada  dalam  ketentuan  pidana  dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran).
Kata Kunci: Ketentuan Pidana; Kesusilaan; Keadilan Religius.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Keadilan  merupakah  salah  satu  tujuan hukum  yang  paling  banyak  dibicarakan.  Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos  atau  alam  raya  ciptaannnya.  Keadilan adalah  prinsip  yang  merupakan hukum  seluruh hajat  raya.  Oleh  karenanya  melanggar  keadilan adalah  melanggar  hukum  kosmos  dan  dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran  tatanan  masyarakat  manusia  (Amin, 2014).
Indonesia  adalah  Negara  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945.    Segala  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di  negeri  ini tidak  boleh  bertentangan  dengan  Pancasila  dan UUD  1945.  Pancasila  merupakan  falsafah  dan dasar  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Penjabaran  dari  nilai-nilai  Pancasila  yaitu  adanya peraturan  Undang-undang  yang  lebih  rinci  dalam mengaturnya,  akan  tetapi  peraturan  perundang- undangan  terutama  ketentuan  pidana  tidak  boleh bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam Pancasila.  Pancasila  adalah  pandangan  hidup bangsa  Indonesia  yang  sila  pertama  yaitu ber- Ketuhanan Maha Esa yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahnya (Yudhanti, 2016).
Idealnya, hukum suatu negara harus sesuai dengan  nilai-nilai  budaya  dan  mencerminkan kepribadian  masyarakatnya  (Ali,  2016).  Formulasi ketentuan  pidana  yang  berkeadilan  religius  harus
mampu  menggali  nilai-nilai  ajaran  dari  Tuhan  dan nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat.  Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau dengan segala kekayaan keanekaragamannya baik adat  istiadat  dan  budaya,  maka  setiap  daerah  di Indonesia  tentu  memiliki  nilai-nilai  dan  falsafah dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari.  Para Legislator dalam merumuskan suatu aturan pidana harus  mampu  menggali  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat  agar  dapat terwujud  keadilan  bagi seluruh rakyat Indonesia. Formulasi hukum pidana yang berkeadilan religius tetap harus mensinkronisasikan  antara  nilai-nilai  agama  dan nilai  yang  telah  hidup  di  masyarakat  dengan ketentuan pada sistem hukum nasional, mengingat banyak  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat bersumber  dari  nilai-nilai  religius  berdasarkan Ketuhanan,  sehingga  kelak  tidak  terjadi  benturan yang  membuat  rakyat  merasa  tidak  mendapat keadilan.
Formulasi  keadilan  yang  religius  tidak  bisa dilepaskan  dari  Kitab  Suci.  Indonesia  yang merupakan  negara  Pancasila  yang  mengakui adanya  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  sila pertama.  Kata  “adil”  berarti  menetapkan  hukum dengan  benar.  Jadi  seorang  yang  adil  adalah berjalan  lurus  dan  sikapnya  selalu  menggunakan ukuran  yang  sama,  bukan  ukuran  ganda. Persamaan  itulah  yang  merupakan  makna  asal kata  adil,  yang  menjadikan  pelakunya  tidak berpihak kepada salah seseorang yang berselisih,
dan  pada  dasarnya  pula  seseorang  yang  adil “berpihak  kepada  yang  benar”  karena  baik  yang benar  maupun  yang  salah  sama-sama  harus memperoleh  haknya  (Soponyono,  2017).  Untuk menentukan  formulasi  hukum  itu  adil  atau  tidak harus memiliki ukuran, agar tidak ada masyarakat yang  merasa  didiskriminasi  terhadap  aturan formulasi  pidana  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga perumus Undang-undang.
Adil  saat  menetapkan  hukum  dalam  Al- Quran  berbunyi “Sesungguhnya  Allah  menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S An-Nisaa’ ayat 58). Adil  dalam  firman  di  atas  bermakna  memberikan sanksi-sanksi dan pidana sesuai dengan yang telah disyariatkan  oleh  Allah  melalui  rosulnya.  Banyak sekali  perintah  Allah  dalam  Al-Quran  yang menyerukan kepada hambanya agar berlaku adil.
Munculnya perkara kesusilaan yang semakin marak di Indonesia menuntut sebuah pemahaman yang sangat mendalam tentang tatanan nilai yang pantas dan berlaku dalam sebuah masyarakat yang dikenal  dengan  norma  kesusilaan.  Demi terwujudnya  keadilan  yang  religius,  maka penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana kesusilaan harus dilakukan kajian yang mendalam, para  penegak  hukum  tidak  hanya  melihat  aturan yang  berlaku  semata,  akan  tetapi  harus  melihat nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  serta
nilai-nilai religius yang berpedoman pada kitab suci. Sila  pertama  Pancasila  menyatakan  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  dengan  demikian  aturan ketentuan  pidana  terkait  kesusilaan  harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan untuk menghasilkan keadilan yang religius.
Secara  umum tindak  pidana  kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan  masalah  kesusilaan  (etika).  Hal  ini menunjukan  bahwa  menentukan  batasan  atau pengertian  mengenai  kesusilaan  tidaklah sederhana (Lumingkewas, 2016)
Saat ini, aturan ketentuan pidana terkait delik kesusilaan  terutama  perzinahan  masih  dianggap belum  mampu  memberikan  keadilan  bagi masyarakat.  Ketentuan  pidana  masih  belum berlandaskan  nilai  keadilan  religius,  yang  mana masih dianggap menciderai hukum yang berlaku di masyarakat  (hukum  agama  dan  hukum  yang hidup).  Banyak  nilai-nilai  dalam  delik  kesusilaan ternyata bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang sangat religi, hal tersebut disebabkan karena KUHP  yang  merupakan  peninggalan  kolonial memiliki  jiwa  yang  berbeda  dengan  jiwa bangsa Indonesia, hal ini jika dipaksakan akan berbenturan dengan  nilai  dan  kepentingan  baru  yang  tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan baru. Masalah  delik  perzinahan  merupakan  salah  satu contoh  aktuall  adanya  benturan  antara  pengertian dan  paham  tentang  zina  dalam  KUHP  dengan kepentingan/nilai  sosial  masyarakat.  Adanya
benturan  tersebut  justru  menjadikan  hukum  tidak menghasilkan  kemanfaatan  dan  keadilan  yang melindungi masyarakat.
Barda  Nawawi  Arief  (Arief,  1994) mengatakan adanya kesenjangan / ketidaksesuaian (gap/discrepency) dan  bahkan  perbedaan nilai/kepentingan inilah yang tidak mustahil menjadi faktor  timbulnya  ketidakpuasan  dalam  praktek penegakan  hukum.  Bahkan  dapat  pula  menjadi faktor  penyebab  timbulnya  korban  (faktor victimogen)  maupun timbulnya  delik/kejahatan  lain (faktor  criminogen).  Berdasarkan  hasil  penelitian, Latief  Wiyata  (Christianto,  2016)  menunjukan bahwa  gangguan  terhadap  istri  penyebab  utama dilakukannya carok dengan prosentase perkara dari tahun  1990  sebanya  21  perkara  (67,7%),  tahun 1991  sebanyak  23  perkara  (71,9%),  tahun  1992 sebanyak  26  perkara  (72,2%),  tahun  1993 sebanyak  28  perkara  (50,9%)  dan  tahun  1994 sebanyak 27 perkara (50,9%).
Carok  adalah  budaya  Madura  yang  masih dipertahankan,  Carok  merupakan  tradisi  bertarung yang  disebabkan  karena  alasan  tertentu  yang berhubungan  dengan  harga  diri  kemudian  diikuti antar  kelompok  dengan  menggunakan  senjata (biasanya  celurit).  Hal  itu  juga  disebabkan  karena ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia belum mampu memberikan keadilan. Formulasi Ketentuan pidana  yang  religius  diharapkan  mampu  menjadi solusi  ditengah  susahnya  keadilan  yang  didapat oleh  masyarakat.  Meningat,  sejak  awal  pendiri
bangsa  menekankan  bahwa  negara  ini  didirikan untuk  mewujudkan  bangsa  Indonesia  yang sejahtera.  Pengertian  negara  kesehjateraan  yang dianut  di  Indonesia  menuntut  adanya  materiil maupun  spritual (Soemarsono,  2007). Penggalian nilai-nilai  religius  berdasarkan  tuntunan  Tuhan adalah  hal  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila,  sebagaimana  yang  disampaikan  Prof. Moeljatno  bahwa,  “dalam  negara  kita  yang berdasarkan  Pancasila,  dengan  adanya  sila Ketuhanannya,  maka  tiap  ilmu  pengetahuan (termasuk  ilmu  hukum,  pen.)  yang  tidak  dibarengi dengan  ilmu  ketuhanan  adalah  tidak  lengkap”. Notohamidjojo  pun  sering  menegaskan,  bahwa “tanggung  jawab  jurist  ialah  merohaniahkan hukum”,  dan  “penilaian scienta  yuridis harus mendalam  dan  mendasar  pada conscientia” (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb).  Dengan  demikian  tidak  ada “sekulerisasi”  dalam  pendidikan  hukum  dan  ilmu hukum di Indonesia (Arief, 2015).
Ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan  tidak  lengkap  mengandung  makna bahwa para pembuat Undang-undang dan penegak hukum  maupun mahasiswa  hukum  harus  melihat hukum  berdasarkan  ilmu  ketuhanan,  dengan demikian  harus  dilakukan  penggalian  nilai-nilai yang  ada  dalam  rumusan  pasal  dalam  ketentuan pidana  apakah  telah  telah  mengandung  ilmu Ketuhanan  atau  belum. Penggalian  nilai-nilai
Ketuhanan  akan  menambah  ilmu  pengetahuan sehingga  dalam  menjalankan  hukum  dapat terwujud keadilan yang religius.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  tentang tindak pidana kesusilaan, Fredi Yuniantoro, (2017) membahas  eksploitasi seksual sebagai sentuk sejahatan sesusilaan salam Peraturan Perundang- Undangan. Kejahatan  Kesusilaan  dan  Pelecehan Seksual  Ditinjau  dari  Kebijakan  Hukum  Pidana (Zainal, 2017)  dan Perlindungan  Hak  Bagi Tersangka  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Kesusilaan. (Ayu,  & Suparwi,  2018). Penelitian Alyssa  Miller  (2018)  yang  membahas penghukuman  terhadakan  delik  kesusilaan (perzinahan)  melalui  studi    komparatif    Hukum Perzinaan  di  Amerika  Serikat  dan  Taiwan  dan Dampaknya pada Perempuan.
Pembahasan  tentang  prinsip-prinsip  hukum yang  dapat  dijadikan  dasar justifikasi  untuk mengkriminalisasi  perilaku  perzinahan  di  India (Sekhri, A. 2014). Kejahatan delik kesusilaan diteliti dalam  studi  komparatif  antara Hukum  Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam dan ancaman sanksinya (Fajar, & Busthami, 2018). Penelitian ini lebih terfokus membahas ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (perzinahan) yang berlaku saat ini apakah telah  berbasis  nilai  keadilan  religius  dan kebijakan  formulasi  ketentuan  pidana  yang berkeadilan religius.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui apakah  ketentuan  pidana  dalam  delik  kesusilaan
terutama  perzinahan  yang  berlaku  sekarang  telah mengandung  nilai  keadilan  religius  atau  belum. Kemudian  untuk  mengetahui  formulasi  ketentuan pidana yang berbasis nilai keadilan religius.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian yuridis  normatif (legal  research) dan  dikategrikan enelitian  hukum  normatif/doktrinal  atau  Sering sekali  dalam  penelitian  ini  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan (law  in  books) atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berprilaku  manusia  yang dianggap  pantas.  Bahkan  hukum  dan  metode pengumpulan  datanya  adalah  dengan  studi kepustakaan/studi  dokumen.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perundang- undangan serta pendekatan analisis konsep.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan  Pidana  dalam  Delik  Kesusilaan (Perzinahan) Yang Berlaku Saat Ini
Istilah  ketentuan  pidana  merupakan  istilah umum  untuk  menyebut  keseluruhan  aturan/norma hukum  pidana.  L.H.C  Hulsman  pernah mengemukakan,  bahwa  sistem  pemidanaan (the sentencing  system) adalah  “aturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  sanksi
pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punisment) (Areif, 2012).
Munculnya perkara kesusilaan yang semakin marak di Indonesia menuntut sebuah pemahaman yang sangat mendalam tentang tatanan nilai yang pantas dan berlaku dalam sebuah masyarakat yang dikenal  dengan  norma  kesusilaan.  Demi terwujudnya  keadilan  yang  religius,  maka penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana kesusilaan harus dilakukan kajian yang mendalam, para  penegak  hukum  tidak  hanya  melihat  aturan yang  berlaku  semata,  akan  tetapi  harus  melihat nilai-nilai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  serta nilai-nilai religius yang berpedoman pada kitab suci. Sila  pertama  Pancasila  menyatakan  “Ketuhanan Yang  Maha  Esa”,  dengan  demikian  aturan ketentuan  pidana  terkait  kesusilaan  harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan untuk menghasilkan keadilan yang religius.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah  kesusilaan).  Definisi  singkat  dan sederhana  itu  apabila  dikaji  lebih  lanjut  untuk mengetahui  seberapa  jauh  ruang  lingkupnya ternyata  tidaklah  mudah,  karena  pengertian  dan batas-batas  “kesusilaan”  itu  cukup  luas  dan  dapat berbeda-beda  menurut  pandangan  dan  nilai-nilai yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.  Terlebih  pada dasarnya  setiap  delik  atau  tindak  pidana mengandung  di  dalamnya  pelanggaran  terhadap nilai-nilai  kesusilaan;  bahkan  dikatakan  bahwa
hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai- nilai  kesusilaan  yang  minimal (das  Recht  ist  das ethische Minimum) (Arief, 2011).
Hukum  yang  berbasis  nilai  keadilan  religius seharusnya tidak hanya dilihat dari rumusan norma semata, akan  tetapi  melihat  nilai  yang  terkandung didalamnya yang  membuat  suatu  tatanan masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Masyarakat Indonesia  memang  memili  pemahaman  yang berbeda  terkait  norma  kesusilaan,  akan  tetapi berdasarkan  negara  Pancasila  maka  nilai-nilai Ketuhanan tetap harus menjadi pedoman.
Salah  satu  penyebab  dari  hukum  pidana repesif  adalah  adanya  pemahaman  yang  sempit dari  hukum,  dimana  hukum  selalu  di representasikan  sebagai  undang-undang,  dan kepastian  disejajarkan  dengan  kepastian  undang- undang  (Ridwan,  2012). Sebagaimana  berlaku dalam  masyarakat  Madura,  nilai-nilai  adat  begitu menjiwai  semua  aspek  kehidupan  masyarakatnya terutama dalam hal kesusilaan. Masyarakat Madura menekankan “mon oreng riya benni bagusse, tape tatakramana,  sanajian  bagus  tapi  tatakrama  jube, ma’celep ka ate” (yang penting bukan ketampanan atau kecantikan namun tata kramanya) (Christianto, 2016).  Pertimbangan baik dan tidak baik tidak lagi berada pada tataran keinginan namun pada prinsip hidup  menyangkut  kehormatan  diri  yang  dijunjung tinggi.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Latief  Wiyata menunjukan  bahwa  gangguan  terhadap  istri
penyebab  utama  dilakukannya  carok  dengan prosentase  perkara  dari  tahun  1990  sebanya  21 perkara (67,7%), tahun 1991 sebanyak 23 perkara (71,9%), tahun 1992 sebanyak 26 perkara (72,2%), tahun  1993  sebanyak  28  perkara  (50,9%)  dan tahun  1994  sebanyak  27  perkara  (50,9%) (Christianto, 2016).
Kasus  di  atas  menunjukan  masih  adanya perkara  kesusilaan  yang  membuat  masyarakat melakukan  carok.  Apabila  ketentuan  pidana  yang ada  dalam  aturan  perundang-undangan  tidak memberikan  keadilan,  maka  budaya  seperti  carok akan tetap dilakukan termasuk di wilayah Indonesia yang  lain  dengan  cara  yang  berbeda-beda. Padahal,  sejak  awal  pendiri  bangsa  menekan bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia didirikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang  sejahtera.  Pengertian  Negara  Kesehjateraan yang  dianut  di  Indonesia  menuntut  terpenuhinya kebutuhan  Materiil  maupun  spiritual  (Seomarsono, 2007).
Merumuskan  suatu  ketentuan  pidana  dalam delik  kesusilaan  bukanlah  hal  yang  mudah, mengingat  banyaknya  perbedaan  pendapat  dan juga batasan-batasan negara dalam mengaturnya. Prof. Mr. Roeslan Saleh pernah melontarkan bahwa pengertian  kesusilaan  hendaknya  tidak  dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi  meliputi  hal-hal  lain  yang  termasuk  dalam penguasaan  norma-norma  kepatutan  bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat (Arief, 2011).
KUHP  sendiri  telah  mengatur  delik kesusilaan  yang  terbagi  di  Buku  Kedua  Bab  XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Hampir setiap pasal-pasal dalam  KUHP  termasuk  delik  kesusilaan  mewarisi kaidah-kaidah  yang  mengatur  hukum  pidana semenjak  masa  kolonial  hingga  saat  ini.  Ruang lingkup  tindak  pidana  kesusilaan  dalam  KUHP meliputi  perbuatan  atau  tulisan  yang  melanggar kesusilaan (Pasal 281 – 283, 532 -535); hubungan seksual dan  perbuatan  cabul  (Pasal  284 – 296), Perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki  di  bawah umur  (Pasal  297);  perbuatan  yang  berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/memabukkan (Pasal  300,  536 – 539);  Pemanfaatan  anak  untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan  (Pasal  301);  Penganiayaan  ringan  dan perlakukan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan  544); perjudian  (Pasal 303  dan  303 bis); meramal  nasib/mimpi  dan  yang  berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545 – 547).
Pasal-pasal kesusilaan di atas haruslah dikaji makna  dan  nilai  yang  terkandung  didalamnya, mengingat pasal-pasal tersebut adalah peninggalan kolonial,  sedangkan  saat  ini  Indonesia berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila.  Barda  Nawawi Arief  (Arief,  1994)  mengatakan  Adanya kesenjangan  /  ketidaksesuaian (gap/discrepency) dan  bahkan  perbedaan  nilai/kepentingan  inilah yang  tidak  mustahil  menjadi  faktor  timbulnya
ketidakpuasan  dalam  praktek  penegakan  hukum.
Bahkan  dapat  pula  menjadi  faktor  penyebab timbulnya  korban  (faktor  victimogen)  maupun timbulnya delik/kejahatan lain (faktor criminogen).
Kongres  PBB  mengenai “The  Prevention  of Crime  and  the  Treatment  of  Offenders” sering menyatakan dan mensinyalir, bahwa sistem hukum pidana  yang  ada  selama  ini  di  beberapa  negara, yang  sering  berasal  (diimpor)  dari  hukum  asing semasa  zaman  kolonial,  pada  umumnya  telah usang  dan  tidak  adil  (obselete  and  unjust) serta sudak ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (out  moded  and unreal) karena  tidak berakar  pada  nilai-nilai  budaya  dan  bahkan  ada “diskrepansi”  dengan  aspirasi  masyarakat  serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini (Arief, 1994).
Ketentuan-ketentuan  pidana  yang  diatur dalam  Bab  XIV  mengenai  kejahatan-kejahatan terhadap  kesusilaan  ini  awalnya  sengaja  dibentuk oleh  pembentuk  undang-undang  dengan  maksud untuk  melindungi  orang-orang  dari  tindakan- tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan  maupun  dengan  perbuatan  yang menyinggung  rasa  susila  karena  bertentangan dengan  pandangan  orang  tentang  kepatutan- kepatutan  dibidang  sosial,  baik  ditinjau  dari  segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan  masyarakat  dalam  menjalankan kehidupan seksual mereka (Lamintang, 2011).
Seiring  berjalannya  waktu,  nilai-nilai  dalam delik  kesusilaan  ternyata  banyak  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  masyarakat  yang sangat religi. Penelitian yang dilakukan oleh Latief Wiyata  sebagaimana  disebutkan  di  atas, menunjukan  bahwa  aturan  terkait  tindak  pidana kesusilaan  belumlah  berkeadilan  religius  sehingga membuat  masyarakat  masih  tidak  lagi mempercayai hukum.
Secara  lebih  mendasar  KUHP  memang memiliki  jiwa  yang  berbeda  dengan  jiwa  bangsa Indonesia, hal ini jika dipaksakan akan berbenturan dengan  nilai  dan kepentingan  baru  yang  tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan baru. Masalah  delik  perzinahan  merupakan  salah  satu contoh  aktual  adanya  benturan  antara  pengertian dan  paham  tentang  zina  dalam  KUHP  dengan kepentingan/nilai  sosial  masyarakat.  Adanya benturan  tersebut  justru  menjadikan  hukum  tidak menghasilkan  kemanfaatan  dan  keadilan  yang melindungi masyarakat.
Pasal  284  KUHP  menyatakan  bahwa  yang dikatakan  perbuatan  zina  hanya  pada  seseorang yang  telah  menikah,  hal  tersebut  tentu  sangat bertentangan dengan  nilai-nilai  agama  dan  nilai- nilai  hukum  yang  hidup  diyakini  sebagian masyarakat Indonesia.
Masalah  delik  perzinahan  merupakan  salah satu  contoh  aktual  adanya  benturan  antara pengertian  dan  paham  tentang  zina  dalam  KUHP dengan  kepentingan/nilai  sosial  masyarakat.
Benturan  yang  sering  terjadi  di  masyarakat, acapkali  menimbukalkan  kejahaan  baru  (Bahriej, 2003).
Perbuatan zina sesungguhnya bukan hanya permasalahan  dari  pihak  pelaku  semata,  akan tetapi  masyarakat  pun  merasakan  dampaknya. Sehingga  hukum  yang  berbasis  nilai  keadilan religius  harus  memiliki  keseimbangan  dalam melihat  suatu  aturan  ketentuan  pidana,  dengan berpedoman  pada  tuntunan  Tuhan  (dalam  hal  ini penulis  merujuk  pada  Al-Qur’an)  serta  nilai  moral yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat merasa  terlindungi  dengan  adanya  ketentuan pidana dalam suatu perundang-undangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Dr.  Zaim  Elmubarok,  M.Ag,  beliau mengatakan bahwa aturan terkait ketentuan pidana yang  ada  dalam  KUHP  sekarang  belum  bisa dikatakan berkeadilan religius. Banyaknya nilai-nilai luhur  masyarakat  yang  masih  sangat  religius akhirnya  terciderai  oleh  asas-asas  hukum  yang berasal  dari  kolonial.  Lebih  lanjut  beliau mengatakan  bahwa  Adil  itu  menembus  batas, sehingga  adil  itu  tidak  lagi  memandang  suku, agama maupun ras, sehingga adil itu sama.
Adil  menurut  Islam  sangat  bergandengan erat dengan Ikhsan, sedangkan Ikhsan menjadikan seseorang itu menjadi ber-Taqwa. Oleh sebab itu, menurutnya  bahwa  suatu  ketentuan  pidana  yang berkeadilan religius adalah sesuai dengan nilai-nilai yang  ada  dalam  Kitab  Suci  yang  mana  mampu
melindungi  masyarakat  dan  korban,  selain  itu memberikan perbaikan kepada pelaku.
Tindak  pidana  perzinahan  atau overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu opzettlijk delict atau suatu tindak pidana  yang  harus  dilakukan  dengan  sengaja.  Itu berarti  unsur  kesengajaan  tersebut  harus  terbukti ada  pada  diri  pelaku,  agar  ia  dapat  dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan  tindak  pidana perzinahan  yang  diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan  angka  2  huruf  a  atau  b  KUHP.  Jika  unsur kesengajaan  dalam  bentuk  kehendak  atau  dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri  pelaku  ternyata  tidak  dapat  dibuktikan,  maka Hakim  akan  memberikan  putusan  bebas  dari tuntutan  hukum  atau ontslag  van  rechtsvervloging bagi pelaku (Lamintang, 2011).
Di  dalam  rumusan  ketentuan  pidana  yang diatur  Pasal  284  ayat  (1)  angka  1  huruf  a  dan angka  2  huruf  b  KUHP,  undang-undang  telah mensyaratkan  adanya  pengetahuan  para  pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgelijk  Wetboek itu  berlaku  bagi  dirinya  atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang wanita itu telah melakukan perzinaan.
Jika  di  sidang  pengadilan  yang  memeriksa perkara  pelaku,  pengetahuan  tentang  berlakunya ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  27 Burgelijk Wetboek ternyata  tidak  dapat  dibuktikan  oleh Penuntut  Umum  atau  oleh  hakim,  maka  hakim
51
harus  memberikan  putusan  bebas  atau vrispraak bagi pelaku (Lamintang, 2011).
Rumusan  pasal  ketentuan  pidana  di  atas sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hukum seakan  hanya  memberikan  perlindungan  kepada para  pelaku,  nilai-nilai  religius  yang  ada  dalam masyarakat  pun  menjadi  terganggu.  Masyarakat tidak  dapat  melakukan  perbuatan  apapun  karena hal  tersebut  dibenarkan  dalam  peraturan. Ketentuan  pidana  seperti  itu  menunjukan  bahwa hukum yang berlaku belumlah berkeadilan religius.
Pasal  284  KUHP  menunjukan  bahwa keadilan  yang  sesungguhnya belumlah  terwujud dalam  ketentuan  pidana  yang  berlaku.  Di  dalam berbagai  rambu-rambu  nasional,  sering  juga diungkapkan,  bahwa  keadilan  yang  ditegakkan adalah  keadilan  substantif,  yaitu  “Keadilan berdasarkan Pancasila” atau “Keadilan berdasarkan  Ketuhanan YME  (Pasal  2  ayat  2  UU No. 48/2009). Jadi tidak digunakan istilah “keadilan berdasarkan UU”. Ini berarti tidak ada sekularisme dalam penegakan hukum di Indonesia, di samping pengenaan  pidana  harus  berdasar  tuntunan  UU, harus  juga  dilandasi  oleh  tuntunan  Tuhan dalam menegakkan keadilan (Arief, 2012).
Pada  kasus  kesusilaan  tentang  zina  ini, rumusan ketentuan pidana sangat berpihak hanya kepada  perbuatan  pelaku  semata  tanpa memperhatikan  keadilan  yang  ada  di  masyarakat dan  norma-norma  yang  berlaku  (norma  agama,
norma kesopanan). Pasal-pasal dalam KUHP juga tidak  bisa  menghukum/melarang  perbuatan seorang  pria  yang  telah  mengadakan  hubungan kelamin  dengan  seorang  wanita  yang  menikah, dengan  sepertujuan  atau  dengan  sepengetahuan suami  dari  wanita  tersebut  tidak  dapat  dipandang sebagai perzinaan. Hal ini dapat dilihat Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 16 Mei 1946, NJ 1946 No. 523  antara  lain  memutuskan  bahwa  (Lamintang, 2011):
“Onder  overspel  is  niet  begrepen  vleeselijk gemeenschap  met  een  derde  onder goedkeuring van  den  anderen  echtgenoot. De  daad  is  dan  geen  schending  van  de huwelijkstrouw. l.c was de man souteneur; hij had zijn vrouw tot publiek vrouw gemaakt. Hij keurde haar levenswijze zonder voorbehoud goed”.
“(Tidak  termasuk  dalam  pengertian  zina yakni  mengadakan  hubungan  kelamin dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga tersebut. Perbuatan  itu  bukan  merupakan  yang menodai  kesetiaan  dalam  perkawinan. Dalam  hal  ini,  suami  tersebut  merupakan seorang germo, yang telah membuat istrinya menjadi seorang pelacur. Ia telah menyetujui cara hidup yang ditemput oleh istirnya tanpa syarat)”.
Perbuatan di atas tidak sesuai dengan nilai- nilai  Pancasila.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, hukum  yang  berkeadilan  adalah  tidak  bisa  hanya melihat  tekstual  yang  ada  dalam  pasal  semata, apalagi  di  negara  Pancasila  yang  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hukum  harus berdasarkan  tuntunan  Tuhan,  selain  itu  Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa hukum tidak
boleh terjebak pada asas legalitas yang kaku, yang hanya melihat perbuatan dinyatakan bersalah atau tidak hanya yang tertulis, tapi mengabaikan hukum yang  hidup  di  masyarakat  dan  tuntunan  Tuhan. Hukum  yang  berkeadilan  harus  memiliki  nilai keseimbangan, yakni keseimbangan antara aturan yang  berlaku  dengan  hukum  yang  hidup  di masyarakat.  Keseimbangan  juga  tidak  hanya berfokus  kepada  pelaku/perbuatan  semata  yang tertulis  dalam  rumusan  pasal,  tetapi  ada  hak-hak masyarakat  juga  yang  harus  dilindungi kepentingannya.
Perbuatan  Zina  yang  dirumuskan  dalam Pasal  284  KUHP  yang  mana  tidak  melarang seorang  yang  telah  terikat  perkawinan  melakukan hubungan  seksual  asal  dengan  persetujuan suami/istri  adalah  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai agama.  Dalam  Surat  An-Nur  dikatakan  yang artinya:
“Katakanlah  kepada  laki-laki yang  beriman, agar  mereka  menjaga  pandangannya,  dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (Q.S. 24 ayat 30)”. “Dan  katakanlah  kepada  perempuan  yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya,  dan  janganlah  menampakkan perhiasannya  (auratnya),  kecuali  yang (biasa) terlihat. dst (Q.S 24 ayat 31)”.
Ayat  diatas  menunjukan  bahwa  seorang manusia  haruslah  memelihara  diri  dari  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang.  Zaim  El-Mubarok (wawancara) mengatakan bahwa hukum yang baik
dan  adil  seharusnya  menjadikan  seseorang manusia  menjadi  ber  Taqwa,  sehingga  apabila rumusan  suatu  teks  pasal  itu  justru  bertentangan dengan moral maka hukum itu tidak bisa dikatakan baik, apalagi bisa memberikan keadilan.

## 2. Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana Yang Berkeadilan Religius
Merumuskan  ketentuan  pidana  yang berbasis  nilai  keadilan  religius  haruslah  memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai religius dan keadilan itu  sendiri.  Barda Nawawi  Arief  (Arief,  2007) mengatakan bahwa hakikat pembaruan/ pembangunan  hukum  bukan  terletak  pada  aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuknya UU baru), melainkan justru terletak pada aspek immateril ini, yaitu  membangun  budaya  dan  nilai-nilai  kejiwaan dari  hukum.  Selain  itu,  pembangun  dalam  bidang bidang  hukum  khususnya  pembangunan  hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam peraturan hukum pidana yang bersifat kultural (Jaya, 2016).
Disamping  peningkatan  kualitas  moral, penegakan  keadilan  memerlukan  peningkatan kualitas  keilmuan.  Kebijakan  legislatif/formulatif (dalam  rangka  reformasi  penyusunan  UU)  perlu disertai  dengan  reformasi  kualitas  keilmuannya (ilmu  hukum  dan  keadilan).  Sebagai  negara  yang berlandaskan Pancasila yang ber-Ketuhanan, maka
53
dalam merumuskan suatu aturan ketentuan pidana harus  mengikuti  pedoman/  tuntunan  ilahiah (tuntunan  Tuhan  Yang  Maha  Esa)  tentang bagaimana  merumuskan  aturan  yang  berkeadilan religius.  Dalam  Al-Quran  terdapat  tuntunan  yang menyatakan antara lain:
a. “Apabila kamu menghukum di antara manusia (“bainan  naas”), maka  hukumlah  dengan  adil” (Q.S. an-Nisa’: 58);
b. “Tegakkanlah  kebenaran  dan  keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib  kerabat  (kroni-kroni)mu”  (Q.S.  an-Nisa’: 135)
c. “Janganlah  karena  mengikuti  hawa  nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan” (Q.S. an-Nisa’: 135)
d. “Janganlah  kebencianmu  kepada  suatu kaum/golongan, mendorong/menyebabkan kamu berlaku tidak adil” (Q.S. Al-Maidah: 8).
Tuntuan  keadilan  menurut  Al-Quran  di  atas jelas  mengandung  prinsip-prinsip  universal,  yaitu: prinsip  persamaan  (equality,  indiskriminatif); tidak pilih  kasih  (nonfavoritisme,  anti  nepotisme); tidak berpihak  pada  pihak  (fairness,  impartial); dan prinsip  objektivitas  (tidak  subjektif).  Prinsip/  nilai- nilai universal itu, saat ini terlihat semakin melemah atau mengalami erosi (Arief, 2007).
Peningkatan  kualitas  para  penegak  hukum terhadap tuntunan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di atas, tentunya tidak hanya  sebatas  kemampuan  “pengetahuan” (knowledge/cognitive) saja,  tetapi  diharapkan menjiwai  keyakinan  dan  sikapnya,  bahwa  apabila keadilan  berdasarkan  tuntunan  ilahiah  itu tidak
diikuti  dan  dilaksanakan,  maka akan  rusaklah masyarakat (Arief, 2007).
Al-Quran menggunakan beberapa kata yang berbeda  untuk  makna  keadilan,  yaitu qist,  mizan, haq,  watasha,  dan adl.  Kesemua  kata  tersebut dalam  makna  yang  berbeda  dapat  ditujukan  pada makna  adil  atau  keadilan.  Kata  qist  mengandung makna keadilan yang dikaitkan dengan kebenaran. Kata  haq,  yaitu  kebenaran  dapat  juga  bermakna keadilan (Q.S 7:159 dan 181). Mizan mengandung makna  keadilan  berkaitan  dengan  timbangan (keseimbangan),  yaitu  memperlakukan  sesuatu secara  seimbang.  Kata  watasha  yaitu  keadilan dalam  kaitan  dengan  sikap  yang  berada  ditengah (pertengahan) dan tidak memihak (Zoelva, 2018).
Pendekatan nilai religius dalam pembaharuan substansi hukum (ketentuan pidana) telah berulang kali dikemukakan oleh para sarjana maupun  dalam  berbagai  forum  seminar  hukum nasional.  Biasanya  pendekatan  religius  dikaitkan juga  dengan  pendekatan  nilai-nilai  budaya  dan kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat (hukum adat). berbagai statement seminar nasional mengenai  pendekatan  kultural-religius  itu (khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana) antara lain (Arief, 2012) :
1) Seminar  Hukum  Nasional  ke-I/1963. Yang dipandang  sebagai  perbuatan  jahat....., tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan  masyarakat,  yang  dicita-citakan tadi,  dengan  sanksi  adat  yang  masih  dapat sesuai dengan martabat bangsa. Bagian khusus antara  lain  memuat : menciptakan delik-delik
agama,  antara  lain  blasphemy. Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalinkan dalam KUHP 2) Simposium  “Pengaruh  Kebudayaan/Agama
Terhadap Hukum Pidana Khusus” 1975:
Kesimpulan  Komisi  I. Dalam  memperhitungkan pengaruh-pengaruh  kebudayaan  dan  agama dalam  penciptaan  hukum  pidana,  diperlukan pembentukan  delik-delik  agama  dan  delik-delik yang  ada  hubungannya  dengan  agama  serta delik adat. Dalam menetapkan delik-delik susila supaya  diperhatikan faktor-faktor  agama,  adat serta  modernisasi dan  dalam  penerapannya diperhitungkan  nilai-nilai  umum  yang  berlaku dalam masyarakat.
Kesimpulan  Komisi  II :  pengaruh/unsur  agama memegang peranan dalam menentukan norma- norma  hukum  pidana; antara  norma  adat  dan agama tidak dapat dibedakan dalam delik adat; norma  agama/adat  dalam  kenyataannya  sudah bersatu  dengan  putusan  hakim  sehari-hari; pengaruh  agama  di  beberapa  daerah  telah menjelma menjadi kesadaran hukum rakyat;
3) Seminar  Hukum  Nasional  ke  IV  Tahun  1979. Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
Hasil  seminar  dan  simposium  di  atas menunjukan bahwa segala ketentuan pidana yang ada  di  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari pengaruh nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  para  legislator dalam  merumuskan  ketentuan  pidana  yang  akan datang haruslah mampu menggali dan memasukan nilai-nilai  agama  serta  hukum  adat  ke  dalam rumusan  Pasal.  Dengan  demikian  harapan  agar terciptanya  keadilan  yang  religius  dapat  terwujud. Selama ini, banyaknya perkara-perkara yang mana dalam  penyelesainya  dianggap  belumlah berkeadilan, hal tersebut disebabkan salah satunya
yaitu  ketentuan  pidana  yang  masih  berlandaskan hukum  kolonial,  sehingga  sering  terjadi  benturan antara kepastian hukum dan keadilan.
Kesimpulan  Seminar  Hukum  Nasional  ke- VI/1994  pernah  dinyatakan:  “perlu  untuk dikembangkan  gagasan  mengenai  kualitas pemberian keadilan (the dispension of justice) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila”. Dari pernyataan  ini  tersmpul  perlunya  dikembangkan keadilan  bercirikan  Indonesia  yaitu  “keadilan Pancasila”,  yang  mengandung  makna  “keadilan berketuhanan”, keadilan berkemanusiaan (humanistik)”,  “keadilan  yang  demokratik, nasionalistik,  dan  berkeadilan-sosial.  Ini  berarti keadilan  yang  ditegakkan  juga  bukan  sekedar keadilan  formal,  tetapi  keadilan  substansial  (Arief, 2012).
Perumuskan  formulasi  yang  berkeadilan religius, maka para pembuat undang-undang harus mampu  menggali  petunjuk  yang  ada  dalam  kitab suci  agama  (Al-Quran)  dan  nilai-nilai  hukum  yang hidup  di  masyarakat.  Dengan  menggali  kedua sumber tersebut, maka kemungkin terjadi benturan antara  hukum  tertulis  dengan  hukum  yang  hidup tidak  akan  terjadi.  Untuk  menyatukan  formulasi hukum tertulis dan menggali nilai-nilai agama, maka dibutuhkan nilai-nilai keseimbangan.
Pada  kasus  delik  perzinahan,  maka  hal konkret  yang  harus  dilakukan  oleh  para  legislator dalam  merumuskan  ketentuan  pidana  terkait perzinahan  adalah  dengan  memperluas  makna
perzinahan itu sendiri yang berpedoman kepada Al- Quran.  Hal  tersebut  memiliki  nilai  keseimbangan dan  keadilan,  dengan  memperluas  makna  defizini zina  tersebut  akan  memberikan  keadilan  bagi masyarakat Indonesia yang religius, sehingga nilai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan nilai-nilai  agama  dapat  terlindungi  oleh  ketentuan pidana yang berlaku.
Sebagai  contoh,  masih  banyak  perbuatan yang dianggap melanggar menurut nilai-nilai agama (Islam) yang tidak diadopsi dalam ketentuan pidana yang  berlaku.  Sebagaimana  dijelaskan di  atas, bahwa  formulasi  ketentuan  pidana  yang  berbasis nilai  keadilan  religius  dalam  Al-Quran  diantaranya harus  mengandung  makna  Mizan:  keadilan berkaitan dengan timbangan (keseimbangan), yaitu memperlakukan  sesuatu  secara  seimbang.  Kata watasha yaitu keadilan dalam kaitan dengan sikap yang  berada  ditengah  (pertengahan)  dan  tidak memihak.  Jika  merujuk  pada  makna  keadilan menurut  Al-Quran,  maka  masih  banyak  formulasi ketentuan  pidana  yang  belum  berbasis  nilai keadilan religius.
Perbuatan  “kumpul  kebo”  yang sangat populer  di  masyarakat  yang  untuk  menyebut perbuatan hidup bersama di luar pernikahan yang sah,  menurut  KUHP  yang  berlaku  saat  ini,  yang berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) zaman Hindia  Belanda,  kumpul  kebo  tidak  dinyatakan sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Padahal perbuatan tersebut dipandang oleh sebagian besar
masyarakat  Indonesia  sebagai  perbuatan  tercela. Selain itu, berdasarkan nilai-nilai religius perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan.  Berbagai  istilah,  kumpul  kebo  ini  dapat diidentifikasi dengan sebutan “samen leven”, “living in  nonmatriamonial  union”,  conjugal  union”, atau “cohabitation” (Arief, 2011).
Indonesia  adalah  negara  berdasarkan Pancasila,  yang  mana  sila  pertama  menyatakan “Ketuhanan  Yang Maha  Esa”,  sila  tersebut seharusnya  menjadi  acuan  dalam  merumuskan ketentuan  pidana.  Mengingat  Pancasila  adalah sumber dari segala aturan perundang-undangan di Indonesia. Kumpul kebo merupakan suatu realitas sosial  dan  memunculkan  problema  sosial,  tetapi sampai saat ini tidak ada aturan yang mengaturnya dan belum terjamah hukum.
Saat  ini  tindak  pidana  kumpul  kebo dimasukan  dalam  rangcangan  KUHP.  Banyak terjadi pro kontra. Banyak yang berpendapat bahwa Negara  tidak  perlu  ikut  campur  dalam  urusan pribadi,  akan  tetapi  disisi  lain  banyak  juga masyarakat  yang  merasa  bahwa  itu  harus  diatur, apalagi  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan nilai-nilai agama.
Memperluas  definisi  zina  dengan  merujuk pada  Al-Quran  adalah  hal  yang  harus  dilakukan, dengan  diaturnya  perbuatan  kumpul  kebo  adalah wujud  ketentuan  pidana  yang  berbasis  nilai keadilan religius, dikarenakan mampu mengadopsi nilai-nilai  yang  dianut  masyarakat.  Perluasan
makna  zina  dengan  merujuk  pada  Al-Quran mengingat  hampir  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  beragama  Islam,  selain  itu  dengan memperluas dan mewadahi perbuatan kumpul kebo kedalam  aturan  perundang-undangan,  diharapkan dapat  menghindarkan  dari  perbuatan  main  hakim sendiri  dikarenakan  hilangkan  kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Aturan  ketentuan  pidana  yang  seirama dengan nilai yang dianut masyarakat (nilai religius) mampu  menjadikan  hukum  itu  bermanfaat  dan berkeadian. Sebagaimana seorang ahli hukum Von Savigny pernah menyatakan bahwa sistem hukum tidak  ahistoris,  hukum  justru  muncul  dan berkembang bersama masyarakat (Cahyadi, 2005).
Bila  melihat  ketentuan  pidana  di  beberpa negara, tindak pidana kumpul kebo sesungguhnya telah diatur diberbagai negara diantaranya (Barda, 2011):
a. KUHP Republik Federal Yugoslavia
KUHP  Republik  Federal  Yugoslavia  1951, Pasal 193 merumuskan sebagai berikut:
(1) A  person  of  full  age  living  in  nonmatrimonial union with a minor who has attained the age of fourteen  years,  shall  be  punished  with imprisonment of not less than three months.
(2) The  same  punishment  shall  be  inflicted  on the parent  or  guardian  prmitted  a  minor  over fourteen  years  old  to  live  in  nonmatrimonial union with another person, or who induced him to do so
(3) If  the  offence  from  Paragraph  2  of  this  article was  commited  for  personal  gain,  the  offender shall  be  punished with  severe  imprisonment  of to five years.
(4) If marrige is contracted, prosecution shall not be instituted and if it has been isntituted, it shall be discontinuned.
Dari  perumusan  di  atas,  terlihat  hal-hal sebagai berikut:
(1) Yang dipidana adalah kumpul kebo antara orang dewasa dan anak yang telah mencapai usia 14 (empat  belas)  tahun;  pidananya  tidak  kurang dari  tiga  bulan  penjara  (Catatatan:  menurut sistem  perumusan  di  Yugoslavia,  apabila minimum  pidana  ditulis “not  less  than  three months”, berarti  edlik  itu  diancam  dengan pidana mulai dari tiga bulan sampai maksimum tiga bulan, lihat Pasal 30 KUHP Yugoslavia. Jadi mirip  dengan  sistem  perumusan  di  Norwegia dan Polandia)
(2) Pidana  yang  sama  juga  dikenakan  kepada orang  tua  atau  wali  yang  mengizinkan  atau mendorong/membujuk anak di atas empat belas tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain.
(3) Apabila  ayat  (2)  dilakukan  untuk  keuntungan pribadi,  maksimum  pidananya  lima  tahun penjara berat (“severe imprisonment”).
(4) Apabila  perkawinan  berlangsung,  penuntutan tidak  dilakukan;  dan  apabila  telah  dilakukan penuntutan penuntutan itu tidak dilanjutkan.

## b. KUHP Singapore dan Malaysia
Dalam Bab XX tentang Offences Relating to Marriage, ada  pasal  yang  mengancam  pidana terhadap  seorang  laki-laki  yang  hidup  bersama sebagai  suami  istri (cohabitation)  atau  melakukan hubungan  seksual  dengan  seorang  wanita  yang karena  ditipu  telah  percaya  bahwa  ia  (wanita  itu) telah  kawin  secara  sah  dengan  laki-laki  itu  (Pasal 493)
Pasal 493 KUHP Singapore berbunyi:
“Every  man,  who  by  deceit  causes  any women who is not lawfully married to him to believe  that  she  is  lawfully  married  to  him
and  tho  cohabit  or  have  sexual  intercourse with him in that belief, shall be punished with imprisoment for a term which may extent to ten years, and shall also be liable to fine”. “Sa-saorang  lelaki  yang  dengan  jalan perdayaan menyebabkan sa-saorang perempuan  yang  tidak  berkahwin  dengan- nya  dengan  sah  disisi  undang-undang supaya  memperchayai  bahawa  perempuan itu telah berkahwin dengan-nya dengan sah di-sisi  undang-undang  dan supaya bersekedudokan  atau  bersetuboh  dengan- nya  atas  kepercayaan  itu,  hendaklah  di- seksa dengan penjara sa-lama tempoh yang boleh  sampai  duapuloh  (sic)  tahun,  dan boleh-lah juga di-kenakan denda”. (Di-Indonesiakan: “seorang  laki-laki  yang  dengan  cara memperdaya/menipu  seorang  wanita  yang tidak  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah dengannya menurut undang-undang, sehingga  percaya  bahwa  telah  menikah secara  sah  dengan  laki-laki  itu,  dan  hidup bersama  atau  melakukan  persetubuhan dengannya  atas  kepercayaan  tersebut, diancam  pidana  penjara  selama  tidak  lebih dari 20 (sic. 10 tahun) dan juga denda”. BNA)
Diaturnya masalah kumpul keboo di berbagai KUHP negara lain, menunjukan bahwa negara lain (asing)  juga  mengurusi  masalah  moral  dan  rasa kesusilaan  masyarakat.  Jadi  tidak  benar  adanya pendapat  bahwa  negara  tidak  berhak  untuk mengurusi moral dan rasa kesusilaan masyarakat. (D.A Thomas pernah menyatakan Arief, 2011):
“Systems  of  substantive  criminal  law  serve several  purpose.  Politically,  a  criminal  code may  acquire  symbolic  significance  as  an expression  of  national  unity.  Morally,  the code  may  amount  to  a  concrete manifestation  of  the  judgment  of  the community on the central values which bind it together  and  serve  notice  on  the  citizen  of
the limits of permissible behaviour within that society. Pragmatically, a code of substantive criminal  law  is  a  means  of  defining  the collective powers of the various organs of the state concerned with the maintence of order, and  of  allocating  their  respective  sphere  of responsibility”.
Sistem  hukum  pidana  substantif  (KUHP) secara  politik  pada  hakikatnya  merupakan  ciri simbolik  dari  ekspresi/pernyataan  kesatuan nasioanl  dan  secara  moral  merupakan perwujudan/manifestasi  penilaian  masyarakat terhadap  nilai-nilai  sentral  yang  mengikat  dan membatasi  perilaku  anggota  masyarakat. Pernyataan  D.A  Thomas  di  atas  sangat  sesuai dengan  kondisi  Indonesia  yang  sistem  hukumnya dilandaskan  pada  nilai-nilai  Pancasila,  khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung di  dalamnya  nilai-nilai/paradigma  moral  religius (Arief, 2011).
Ketentuan  pidana  yang  berkeadilan  religius adalah,  ketentuan  pidana  yang  mana  dalam rumusannya  memasukkan  nilai-nilai  religi  yang berpedoman  kepada  Tuntunan  Tuhan.  Apabila dalam rumusan pasal saja nilai-nilai religi itu tidak ditemukan,  maka  tidak  mungkin  hukum  akan menghasilkan keadilan yang religius.
Nilai  keseimbangan  menjadi  sangat  penting bagi  para  legislator  dalam merumuskan  ketentuan pidana  yang  berkeadilan.  Nilai  keseimbangan tersebut  diantaranya:  Keseimbangan  dalam menentukan  sumber/dasar  hukum  ditetapkannya pidana. Selama ini, ketentuan pidana yang berlaku
hanya memberi ruang kepada hukum yang tertulis, sehingga  banyak  perbuatan  yang  menurut  hukum agama dan adat adalah terlarang, tidak bisa dijerat oleh  hukum  tertulis.  Hal  tersebut  sesuai  dengan fungsi  hukum  yang  menurut  Hans  Kelsen  adalah untuk  menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat dimana  konsep  adil  dipahami  sebagai  suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat (Gunarto, 2012).
Formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan  religius,  dalam  menentukan  pidana haruslah  memiliki  tujuan  pidana.  Sesuai  dengan politik  hukum  pidana,  maka  tujuan  pemidanaan harus  diarahkan  kepada  perlindungan  masyarakat dari  kejahatan  serta  keseimbangan  dan keselarasan  hidup  dalam masyarakat  dengan memperhatikan kepentingan - kepentingan masyarakat / negara, korban dan pelaku.
Tujuan  pemidanaan  sangat  mempengaruhi dalam  penekan  hukum,  sehingga  keadilan  sering terabaikan.  Barda  Nawawi  Arief  (Arief,  2017) berpendapat bahwa,  tujuan  pemidanaan  harus dikaitkan  dengan  4  (empat)  aspek  atau  ruang lingkup perlindungan dari perlindungan masyarakat, yaitu: (1) Masyarakat  memerlukan  perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan  masyarakat.  Bertolak dari  aspek ini,  maka  tujuan  pemidanaan  (penegakan  hukum pidana)  adalah  mencegah  dan  menanggulangi kejahatan; (2) Masyarakat memerlukan perlindungan  terhadap  sifat  berbahaya  seseorang.
Oleh  karena  itu,  pidana/hukum  pidana  bertujuan memperbaiki  sipelaku  kejahatan  atau  berusaha mengubah  dan  mempengaruhi  tingkah  lakunya agar kemabli patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna; (3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum  maupun  dari  warga  masyarakat  pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula akibat tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan  yang  sewenang-wenang di  luar  hukum (tidak  manusiawi);  (4) Masyarakat  memerlukan perlindungan  terhadap  keseimbangan  atau keselarasan  berbagai  kepentingan  dan  nilai  yang terganggu  sebagai  akibat  dari  adanya  kejahatan. Oleh  karena  itu  wajar  pula  apabila  penegakan hukum  pidana  harus  dapat  menyelesaikan  konflik yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  dapat  pula memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Bertolak  dari  keempat  aspek  tujuan perlindungan  masyarakat  seperti  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  tujuan  pemidanaan  pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu (Arief, 2017):
1. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan: (a). Pencegahan kejahatan, (b). Pengayoman (pengaman) masyarakat, (c). Pemulihan keseimbangan  masyarakat,  terdiri dari penyelesaian  konflik (conflict  oplossing) dan mendatangkan rasa damai (vrede – making).
2. Aspek  perlindungan/pembinaan  individu  pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana) Aspek  pokok  kedua  ini  dapat  meliputi  tujuan : (a). Rehabilitiasi,  reduksi,  resosialisasi (memasyarakatkan)  terpidana;  antara lain : agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak  atau merugikan  diri  sendiri  maupun orang lain/masyarakat dan agar berbudi pekerti (berakhlak)  Pancasila,  (b).  Membebaskan  rasa bersalah,  (c). Melindungi  si  pelaku  dari pengenaan  sanksi  atau  pembalasan  yang sewenang-wenang  tidak  manusiawi  (pidana tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan merendahkan martabat manusia).
Zaim  Elmubarok  (wawancara)  mengatakan bahwa, dalam merumuskan ketentuan pidana yang berkeadilan  religius,  selain  menggali  nilai-nilai tuntunan  Tuhan.  Maka moral menjadi  tolak  ukur rumusan  ketentuan  pidana.  Zaim  mengatakan bahwa  Nabi  Muhammad  diturunkan  oleh  Allah, pertama  kali  yang  diperintahkan  adalah  untuk memperbaik  akhlak  manusia,  bukan  memberikan hukuman.  Oleh  sebab  itu  dalam  perumusan ketentuan pidana bisa dilihat dari substansi apakah memiliki  keseimbangan,  yaitu  memperbaiki  pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  agar  bisa  menjadi lebih  baik  lagi.  Selain  itu  tidak  melupakan kepentingan korban dan masyarakat.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis di  atas, dapat  ditarik  kesimpulan:  pertama, ketentuan  pidana  dalam  delik  kesusilaan  yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan
religius. Ketentuan pidana masih menerapkan nilai- nilai  hukum  peninggalan  kolonial,  belum  ada  nilai keseimbangan  sebagai  upaya  terwujudnya  nilai keadilan yang religius. Nilai-nilai hukum agama dan hukum  yang  hidup  di  masyarakat  akhirnya terciderai  oleh  ketentuan  pidana  dalam  delik kesusilaan,  karena  dianggap  masih  bersifat individual  dan  tidak  sesuai  dengan  Pancasila. Kedua,  ketentuan  pidana  yang  berbasis  nilai keadilan  religius  dalam  delik  perzinahan  adalah dengan  mempeluas  makna  zina  yang  ada  dalam ketentuan  pidana  sekarang  dengan  merujuk  pada kitab  suci  (Al-Quran),  hal  tersebut  dikarenakan sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  yang beragama Islam dan religius, selain itu hal tersebut merupakan  bentuk  pengamalan  sila  pertama Pancasila  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief,  Barda  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan Konsep  KUHP, Cetakan  kedua.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Arief, Barda N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group.
Arief,  Barda  N.  (2011). Pendekatan  Keilmuan  dan Pendekatan  Religius  dalam  Rangka
Optimalisasi  dan  Reformasi  Penegakan Hukum  (Pidana)  di  Indonesia. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
Arief,  Barda  N.  (2017). Tujuan  &  Pedoman
Pemidanaan  (Perspektif  Pembaharuan  & Perbandingan  Hukum  Pidana. Semarang: Pustaka Magister Arief,  Barda  N.  (2011). Pembaharuan  Hukum
Pidana Dalam Perspektif
Kajian Perbandingan. Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti.
Arief,  Barda  N.  (2012). Kebijakan  Formulasi
Ketentuan  Pidana  Dalam  Peraturan Perundang-undangan, Semarang:  Pustaka
Magister.
Lamintang.  (2011). Delik-delik  Khusus:  Kejahatan
Melanggar  Norma-norma  Kesusilaan  dan
Norma Kepatutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Soemitro,  Ronny  H.  (2000). Metodologi  Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## JURNAL
Ayu, Hanuring.,  & Suparwi.  (2018).  Perlindungan
Hak  Bagi  Tersangka  Dalam  Kasus  Tindak Pidana  Kesusilaan. Jurnal  Kajian  Hukum, Vol. 3, (No.1), p.441–449.
Ali, M. (2016). Fondasi lmu Hukum Berketuhanan:
Analisis  Filosofis  Terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Jurnal Pandecta Unnes, Vol.11, (No.2), p.125.
Amin,  M.  (2014).  Konsep  Keadilan  Dalam Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam.  Jurnal Hukum  dan  Perundangan  Islam,  Vol.4,
(No.2), p.323.
Bahriej,  A.  (2003).  Tinjauan  Yuridis  atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia.  Jurnal  Sosio-Relegia,  Vol.  2,
(No.2), p. 2
Cahyadi, A. (2005). Hukum Rakyat. Jurnal Hukum dan  Pembangunan,  Tahun  ke-35  No.4, p.387.
Christianto,  H.  (2016).  Norma  Kesusilaan  Sebagai Batasan  Penemuan Hukum  Progresif:
Perkara  Kesusilaan  di  Bangkalan  Madura.
Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke-46
No.1 Januari-Maret, pp.2-4.
Fajar,  Indrawan.,  &  Busthami,  M.  Dachran  S.
(2018). Adultery in the Perspective of Islamic Law  and the Criminal  Law  Legislation  a Comparative  Study. IOSR  Journal  Of Humanities  And  Social  Science  (IOSR- JHSS),  Vol.23,  Issue  2,  Ver.  1  (February.
2018), pp.51-55.
Gunarto,  Marcus  P.  (2012).  Asas  Keseimbangan Dalam Konsep  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Mimbar  Hukum, Vol.24, (No.1), p. 84.
Jaya, Nyoman Sarekat P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana  Nasional.  Masalah-masalah  Hukum, Jilid 45, (No.2), p.125.
Lumingkewas, F. (2016) Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan  Terhadap  Perempuan.  Lex
Crimen, Vol.V, (No.1), p. 22.
Miller. A. (2018). Punishing Passion: A Comparative Analysis ofAdultery Laws in the United States of  Americaand  Taiwan  and  their  Effects  on Women. REGINA A. LOUGHRAN MEMORIAL ISSUE. Fordham  International  Law  Journal, Vol. 41, (Issue2) Article 4, pp.425-472.
Ridwan.  (2012)  Menciptakan  Keadilan  Dengan Penerapan  Hukum  Progresif  Melalui Pendekatan  Ilmu  Ketuhanan. Kanun  Jurnal
Ilmu Hukum, No.57, Th.XIV, p. 250.
Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia ditinjau  dari  Sudut  Teori  Tujuan  Negara.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-
37 No.2 April – Juni 2007, p.309.
Yudhanti,  R.  (2016).  Pancasila  dan  Berbagai Permasalahan  Aktual.  Seminar  Hukum Nasional, Vol.2, (No.1), p.600.
Yuniantoro, F. (2017). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk  Kejahatan  Kesusilaan  Dalam Peraturan  Perundang-Undangan. Justitia
Jurnal  Hukum  FH  Universitas  Muhamadiyah Surabaya Vo. 2 (No.1). P. 105-126
Zainal,  A.  (2017) Kesusilaan  dan  Pelecehan
Seksual Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana menulis  tentang  Kejahatan  Kesusilaan  dan Pelecehan  Seksual  Ditinjau  dari  Kebijakan
Hukum Pidana. Jurnal Al-Adl Vol. 7 (No.1). P.

## 138-153
Sekhri,  A.  (2014)  The  Good,  The  Bad,  And  The Adulterous:  Criminal  Law  And  Adultery  In India. Socio-Legal Review, Vol 10, p. 47-64.

## PIDATO PENGUKUHAN
Arief,  Barda  N.  (1994). Beberapa  Aspek Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum  Pidana Indonesia). Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar dalam Ilmu Hukum, Undip.
Soponyono,  E.  (2017). Hikmah  Al-Quran  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan  Keadilan  Religius, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dosen Tetap Undip.

## SUMBER ONLINE
Zoelva,  H.  (2018).  Kembali  ke  Fitrah  Keadilan dalam Perspektif
Islam dan Kebangsaaan. Retrieved from http://mediaindonesia.com/read/detail/1661 8-kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam
perspektif-islam- dan-kebangsaan, diakses pada 5 Desember  2018, 22.07 WIB.