## Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.386

## Kewenangan Kepala Desa Sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung Kabupaten Bangka
Toni 1 , Sintong Arion Hutapea 2* , A. Cery Kurnia 3
1,2,3 Universitas Bangka Belitung, Indonesia
* Corresponding Author: sintong-arion@ubb.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 16/10/2023 Artikel  ini  befokus  kepada  kewenangan  Kepala  Desa  sebagai  media penyelesaian  sengketa  di  Desa  Jurung  Kabupaten  Bangka.  Penelitian  pada artikel  ini  merupakan  penelitian  normatif  empiris  dimana  berfokuskan  kepada data  primer  dan  data  sekunder.    Artikel  ini  memberitahu  bahwa  Kepala  Desa memiliki wewenang sebagai penyelesai sengketa sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU  Desa  memberikan  tanggung  jawab  Kepala  Desa  untuk  melaksanakan pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Pada  Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa  menjadikan  Kepala  Desa  memiliki  tanggung  jawab  dan  tugas  untuk menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  di  desa.  Kepala  Desa  Jurung  dalam menyelesaiakan  sengketa  harus  berpedoman  kepada  kearifan  lokal  yang  hidup yaitu  sepintu  sedulang  untuk  dasar  pembentukan  kedamaian  terutama  di  Desa Jurung.
Diterima, 30/11/2023 Dipublikasi, 01/01/2024 Kata Kunci:
Desa; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Kearifan lokal

## Abstract
Keywords: Village; Alternative Disputes Resolution; Local Wisdom This article focuses on the authority of the Village Head as a media for dispute resolution in Jurung Village, Bangka Regency. The research in this article is an empirical  normative  research  which  focuses  on  primary  data  and  secondary data.  This article informs that the Village Head  has the authority as a dispute resolution  as  Article  26  paragraph  (1)  of  UU  Desa  provides  for  the responsibility  of  the  Village  Head  to  carry  out  village  governance,  village development,  village  community  development,  and  village  community empowerment. Then in Article 26 paragraph (4) letter k of UU Desa makes the Village Head have the responsibility and duty to resolve community disputes in the  village.  The  head  of  the  village  of  Jurung  in  resolving  disputes  must  be guided  by  living  local  wisdom,  namely  sepintu  sedulang  as  the  basis  for establishing peace, especially in Jurung village.

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  kehidupan  saling  terikat  dalam  komunitas  dan  silih  berganti memerlukan  satu  sama  lain.  Dalam  tiap  komunitas  diharapkan  bisa  terbentuk  kerukunan hidup  di  antara  lain;  kehidupan  berkeluarga,  beragama,  serta  bermasyarakat  serta menghindarkan diri dari konflik. Bermacam konflik tersebut terus terjalin pada warga sampai kesimpulannya  memunculkan  krisis  keyakinan,  serta  permusuhan  diantara  kelompok  yang berbeda.  Konflik  merupakan  suatu  indikasi  sosial  yang  senantiasa  ada  didalam  tiap  warga dalam  tiap  kurun  waktu.  Konflik  yang  terjadi  pada  masyarakat  disebabkan  masalah perbedaan  kepentingan  yang  sering  kali  membuat  ketakutan,  keresahan,  kehilangan,  dan kehancuran. Salah satu efek konflik adalah masyarakat  tidak dapat beraktifitas sebagaimana keharusan  untuk  mencari  rezeki.  Meskipun  demikian,  hanya  karena  sesuatu  yang  berbeda, misalnya sebuah kelompok atau persoalan pribadi yang pada dasarnya tidak terlalu membuat
terjadinya  konflik  akan  tetapi  dengan  mudahnya  menciptakan  suasana  konflik  terhadap kelompok atau pribadi lain tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.
Dalam  hukum  istilah  konflik  pula  dapat  disamakan  dengan  kosakata  sengketa  dimana kondisi  terdapat  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  pihak  lain  serta  setelah  itu  pihak  satu mengantarkan  ketidakpuasan  tersebut  kepada  pihak  kedua.  Suasana  ini  menampilkan perselisihan  hingga  terjalinlah  suatu  sengketa.  Sengketa  bisa  terjalin  antara  orang  dengan orang,  orang  dengan  kelompok,  kelompok  dengan  kelompok,  industri  dengan  industri, industri dengan negera, negera satu dengan yang yang lain, serta sebagainya. Jadi, sengketa bisa  bertabiat  publik  maupun  bertabiat  keperdataan  serta  bisa  terjalin  baik  dalam  lingkup lokal,  nasional  ataupun  internasional 1 .  Di  dalam  setiap  organisasi  bisa  terjadi  sengketa termasuk desa.
Untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,  suatu  desa  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa dimana hal tersebut  disebutkan dalam ketentuan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa  dalam  pemerintahan  daerah kabupaten/kota  dibentuk  pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat  desa  tersebut  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa  lainnya.  Kepala  desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan  tata  cara  pemilihannya  diatur  dengan  peraturan  daerah  yang  berpedoman  kepada peraturan  pemerintah.  Masa  jabatan  kepala  desa  adalah  6  (enam)  tahun  dan  dapat  dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Seperti halnnya Desa yang berada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Profil wilayahnya  dibagi  menjadi  beberapa  bagian  seperti  bagian  utara,  selatan,  barat,  dan  timur. Perbatasan  wilayah  tersebut  sudah  ada  sejak  awal  adanya  Desa  Jurung.  Perbatasan  tesebut berbatasan dengan desa lain, bagian utara berbatasan dengan Desa Merawang yang mengarah ke Kota Sungailiat, bagian selatan berbatasan dengan Desa Riding panjang yang mengarah ke arah  Pangkalpinang,  bagian  barat  berbatasan  dengan  Desa  Kimak,  dan  bagian  timur berbatasan dengan desa Dwi Makmur. Desa Jurung dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2015  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa.
Desa  Jurung  selayaknya  pemerintahan  memiliki  masyarakat  yang  diaturnya  tidak menutup  akan  terjadinya  sengketa.  Di  dalam bentrok  pemahaman  tertentu,  terutama  yang berkaitan dengan kepercayaan, ideologi politik, etnis, dan perbedaan budaya, jejaring sosial, dan  kepemimpinan,  ikut  menyumbang  maraknya  konflik  sosial  dalam  masyarakat  desa. Segala sengketa yang terjadi  seharusnya  diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dapat diselesaikan dengan cara non  litigasi  (luar  pengadilan)  dan  litigasi  melalui  pengadilan. Penyelesaian  suatu  sengketa perdata  secara  non  litigasi  dapat  dilakukan  melalui Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) dan arbitrase yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
1 Cahya  Palasari,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “Penyelesaian  Sengketa  Secara Damai Dalam Perspektif Hukum Internasional,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 2 (2022): 688–97, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016.
Alternatif Penyelesasain Sengketa 2 . Kewenangan demi menyelesaikan sengketa melalui APS menjadi  hal  yang  fundamental  untuk  dilakukan  di  desa.  Keanekaragaman  suku,  agama  dan latar  belakang  pekerjaan  dan  pendidikan  bisa  menjadi  celah  terjadinya  sengketa  di  Desa Jurung.    Perbedaan  pandangan  ini  bisa  pertikaian  tentu  saja  menjadi  hal  lumrah  untuk diselesaikan melalui APS.
Berdasarkan  latar  belakang,  maka  artikel  ini  akan  coba  menjelaskan  mengenai  2 rumusan  penelitian  di  Desa  Jurung. Pertama, kewenangan  kepala  desa  sebagai  media penyelesaian  sengketa. Kedua, penggunaan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  di  Desa Jurung.

## METODE PENELITIAN
Metode  ini  dalam  penulisan hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  empiris dimana  menggunakan  kombinasi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  didapatkan langsung  dari  wawancara  terhadap  pemangku  kepentingan  di  Desa  Jurung.  Data  sekunder berisikan  informasi  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  yang  berpegang  pada  segi yuridis. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kewenangan Kepala Desa sebagai Media Penyelesaian Sengketa di Desa Jurung
Dalam  satu  negera  kesatuan  butuh  ada  homogenitas,  dengan  membagikan  pengakuan serta jaminan terhadap keberadaan kesatuan warga hukum serta kesatuan warga hukum adat beserta  hak  tradisionalnya.  Regulasi  yang  mengatur  desa  mencampurkan self  governing community dengan local  self  government. Desa  saat  ini  sudah  memiliki  tradisi  dalam demokrasi,  dimana  keterbukaan,  permusyawaratan,  serta  partisipasi  sudah  menjadi  pilar utama dalam proses pengambilan keputusan, begitu juga dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan  secara  langsung  sudah  menjadi  tradisi  setiap  desa  di  Indonesia  dalam berdemokrasi 4 .
Desa  merupakan  sebuah  institusi  legal  formal  dalam  pemerintahan  nasional.  Adanya kewenangan  penuh  bagi  Desa  untuk  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri  (otonomi desa).  Kewenangan  tersebut  telah  diatur  oleh  negara  dalam  beberapa  runtutan  konstitusi secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  (UU  Desa)  dijelaskan  bahwa desa merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berwenang  untuk  mengurus  kepentingan masyarakatnya  sendiri.  Bahwa  pada  Pasal  371  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  bahwa  dalam  daerah  kabupaten/kota  dapat dibentuk  desa  dan  desa  sebagaimana  dimaksud  mempunyai  kewenangan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  desa.  Desa  juga  memiliki  hak  istimewa dan  susunan  asli  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum.  Kemampuan  termasuk  untuk
2 Syafrida,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sebagai  Solusi  Mewujudkan  Asas  Pemeriksaan  Perkara “Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,” no. 1 (2004): 1–14.
3 Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF  ILMU  HUKUM,” Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1  (2021):  1–20, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
4 Adhi Putra Satria, “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia,” Kosmik Hukum 20, no. 1 (2020): 13, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991.
melakukan  perbuatan  hukum  publik  maupun  perdata,  memiliki  harta  benda,  dan  dapat dituntut  di  muka  pengadilan.  Hak,  wewenang,  dan  kebebasan  otonomi  desa  membutuhkan penjagaan integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat dalam koridor regulasi yang berlaku.
Untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,  suatu  desa  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  200  ayat  (1)  UU  Desa  tentang  Pemerintahan  Daerah bahwa  dalam  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  dibentuk  pemerintahan  desa  yang  terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa  dan  perangkat  desa,  dimana  perangkat  desa  tersebut  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan perangkat  desa  lainnya.  Kepala  desa  sebagaimana  dimaksud  dipilih  langsung  oleh  dan  dari penduduk  desa  yang  syarat  selanjutnya  dan  tata  cara  pemilihannya  diatur  dengan  peraturan daerah  yang  berpedoman  kepada  peraturan  pemerintah.  Masa  jabatan  kepala  desa  adalah  6 (enam)  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  hanya  untuk  1  (satu)  kali  masa  jabatan  berikutnya. Seorang  kepala  desa  sebagai  pemimpin  di  desa  menjadi  sangat  penting  dalam  penyelesaian perselisihan di masyarakat desa.
Kepala  desa  memiliki  wewenang  sebagai  penyelesai  sengketa  sebagaimana  Pasal  26 ayat  (1)  UU  Desa  memberikan  tanggung  jawab  Kepala  Desa  untuk  melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Kemudian  Pada  Pasal  26  ayat  (4)  huruf  k  UU  Desa  menjadikan  Kepala Desa  memiliki  tanggung  jawab  dan  tugas  untuk  menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  di desa.  Kepala  Desa  biasanya  dihormati  oleh  masyarakatnya,  dan  mereka  adalah  pemimpin pemerintahan yang kuat (berwibawa) yang diharapkan dapat bertindak sebagai mediator atau penyelesai perselisihan. 5
APS dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 30 Tahun 1999. Tentang. Arbitrase Dan Alternatif. Penyelesaian Sengketa bahwasanya APS merupakan suatu  l  embaga  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  yang melibatkan  para  pihak  melalui  prosedur  yang  disepakati  bersama.    APS  bisa  berupa konsultasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, atau penilaian ahli. 6
Arbitrase  ialah  cara  untuk  melakukan  penyelesaian  terhadap  suatu  perselisihan  atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian arbitrase  diantara  para  pihak  yang  memiliki  sengketa.  Mengenai  negosiasi  adalah  suatu proses perundingan tanpa  melibatkan pihak lainnya atau pihak ketiga yang dilakukan hanya oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dihadapi melalui dialog diantara para pihak.  Mediasi adalah proses yang dilakukan oleh para pihak dengan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang sedang dialami oleh para pihak dengan melibatkan pihak lainnya atau pihak ketiga yang memiliki sifat netral untuk  terlibat  dalam  memberikan  alternatif  solusi  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau perselisihan  tersebut  yang  tentunya  adil  atau  tidak  memihak  salah  satu  pihak.  Selanjutnya mengenai  konsiliasi  adalah  sebuh  proses  lanjutan  dari  yang  sebelumnya  atau  mediasi. Para  proses  konsiliasi,  maka  seorang  pihak  ketiga  atau  mediator  akan  berubah  fungsinya
5 Anti  Mayastuti  Sri  Lestari  Rahayu,  Mulyanto,  “PENGUATAN  FUNGSI  KEPALA  DESA  SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA,” Yustisia 5, no. 2 (2016): 340–60.
6 Ni  Made  and  Spasutari  Ujianti,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi,” Jurnal Interoretasi Hukum 1, no. 1 (2020): 173–78.
menjadi  konsiliator  untuk  bertugas  menjalan  fungsinya  yang  lebih  aktif  untuk  memberikan solusi  atau  mencari  bentuk  lainnya  dari  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  menyelesaikan sengketa  atau  perselisihan  diantara  para  pihak  tersebut.  Sedangkan  Penilaian  Ahli  adalah prosedur atau proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan meminta pendapat yang dimiliki oleh para ahli. 7
Lingkup  APS  adalah  seluas  ruang  lingkup  cara  penyelesaian  sengketa  hukum  kecuali hukum-hukum  yang  bersifat  memaksa  dan  hukum  publik.  APS  memiliki  obyek  perbuatan hukum  atau  tindakan  hukum  yang  dapat  mendorong  orang  untuk  memilih  penyelesaian persoalan  dengan  perdamaian,  dikarenakan  para  pihak  menyadari  bahwa  pilihan  cara nonlitigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya.  Demi tercapainya perdamaian APS tetap mempertimbangkan bahan penjelasan pasal-pasal hukum, biaya  litigasi,  pentingnya  penyelesaian  sengketa  secara  tuntas,  tidak  menyisakan  dendam, dengan menyentuh nurani, dan tidak melukainya dengan debat. Demi tercapainya perdamaian konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak  merasa  puas  dengan  cara  penyelesaian  sengketa  tersebut.  APS  dilandasi  adanya kesepakatan  yang  oleh  para  pihak  dianggap  paling  baik.  Dianggap  baik  artinya  bahwa walaupun  jalan  kesepakatan  untuk  menyelesaikan  sengketa  ini  harus  dilakukan  dengan kesediaan  untuk  saling  berkorban,  maka  pengorbanan  ini  dinilai  paling  wajar  dan  dengan biaya  yang  tidak  mahal,  jika  dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur litigasi. 8
Dalam  kehidupan  pedesaan  APS  ini  sungguh  sangat  penting  karena  unsur  dari  APS yang bisa berguna untuk menjaga perdamaian. Pedesaan sebagai bentuk gemeinschaft dimana kehidupan bersama dimana  anggota-anggotanya diikat oleh  hubungan batin yang murni dan bersifat  alamiah  serta  bersifat  kekal.  Dasar  hubungan  adalah  rasa  cinta  dan  perasaan  batin yang juga bersifat nyata dan dalam setiap masyarakat. Lingkungan desa digolongkan sebagai gemeinschaft by place, yaitu suatu paguyuban yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong menolong. 9
Apabila melihat fungsi APS maka seorang Kepala Desa bisa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  wilayah  desanya.  Kepala  Desa  Jurung  bisa digolongkan sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa yang dialami warganya. Tanggung jawab  dari  menyelesaikan  sengketa  dan  apabila  kepala  desa  tidak  melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, kepala desa akan dikenai sanksi sesuai  dengan  Pasal  28  ayat  (1)  UU  Desa  yang  menyatakan  kepala  desa  yang  tidak melaksankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi  administratif  berupa  teguran  lisan  dan’atau  teguran  tertulis.  Sanksi  teguran  lisan maupun  tulisan  ini  sifatnya  wajib.  Pasal  28  ayat  (2)  mewajibkan  memberi  sanksi administrative  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  tidak  dilaksanakan,  dilakukan  tindakan pemberhentian  sementara  dan  dapat  dilanjutkan  dengan  pemberhentian.  Artinya,  ketika
7 Made and Ujianti.
8 Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 81–89, https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.
9 Rosyani,  “KEBERLANJUTAN  KEHIDUPAN  MASYARAKAT  DESA  DAN  KAITANNYA  DENGAN PERUSAHAAN  PERKEBUNAN  (Kajian  Pemanfaatan  Lahan  Dan  Kehidupan  Masyarakat  Sekitar Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Di  Provinsi  Jambi),” Ekoton 9,  no.  1  (2009):  11–24, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/EKOTON/article/view/276.
sengketa  yang  terjadi  di  Desa  Jurung  terjadi  dan  Kepala  Desa  Jurung  tidak  mengindahkan atau  bersikap acuh  tak  acuh ketika  permintaan  sengketa  terjadi  maka  Kepala  Desa  Jurung akan  diberikan  teguran  lisan  atau  tulisan.  Ketika  sanksi  pertama  berupa  teguran  lisan  atau tulisan  juga  tidak  membuat  Kepala  Desa  Jurung  untuk  menyelesaikan  sengketa  maka  akan diberikan sanksi kedua berupa sanksi administrative. Sanksi  kedua ini,  apabila Kepala Desa Jurung  tetap  tidak  berupaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  maka  Kepala  Desa  Jurung  bisa diberhentikan sementara dan bisa dilanjutkan dengan pemberhentian permanen.
Kepala  Desa  Jurung  selain  mengelola  pemerintahan  di  wilayah  kerjanya,  juga  diberi kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah dan menjalankan tugas pemerintahan umum. Kepala Desa memiliki banyak peran kepemimpinan, seperti mendorong orang lain, membantu, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Kepala Desa Jurung selaku pemimpin tingkat pemerintahan paling rendah, harus dapat memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik termasuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakatnya dengan menempuh jalan perdamaian.

## Penggunaan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Jurung
APS hadir karena adanya tuntutan dan adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan. Lembaga peradilan terkadang tidak responsif. Keputusan pengadilan tidak mampu  untuk  menyelesaikan  masalah  di  tengah  masyarakat.  Selain  itu,  kemampuan  para hakim  bersifat  generalis.  Adanya  berbagai  ungkapan  yang  mengurangi  citra  pengadilan. Pencegahan  terjadinya  sengketa  akan  memperkecil  sengketa.  Keunggulan  dari  APS dibanding  melalui  litigasi,  diantaranya  ialah  adanya  sifat  kesukarelaan  dalam  proses  karena tidak  adanya  unsur  pemaksaan,  prosedur  yang  cepat,  keputusannya  bersifat  non  judicial, prosedur  rahasia,  fleksibilitas  dalam  menentukan  syarat-syarat  penyelesaian  masalah,  hemat waktu  dan  hemat  biaya,  tingginya  kemungkinan  untuk  melaksanakan  kesepakatan  dan pemeliharaan hubungan kerja.
Salah satu jenis APS yang paling mudah dipahami adalah mediasi. APS ini meletakkan seorang  mediator  sebagai  pemimpin  untuk  menjumpakan  perselisihan  antara  pihak  yang bersengketa.  Menurut  Joseph  Spence,  ada  tiga jenis  mediator.  Yang  pertama adalah ,  social network  mediators yang  bekerja  untuk  menyelesaikan  sengketa  karena  mereka  memiliki hubungan  sosial  dengan  pihak  yang  bersengketa.  Yang  kedua  adalah authoritative mediators ,  yang  berusaha  membantu  pihak  yang  bersengketa  menyelesaikan  konflik  dan memiliki  posisi  yang  kuat,  atau  otoritas,  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  akhir  proses mediasi.    Ketiga ,  independent  mediators ,  yaitu  mediator  yang  menjaga  jarak  antar-pribadi maupun  dengan  persoalan  yang  tengah  dihadapi.  Fungsi  kepala  desa  sebagai  penyelesai perselisihan  pada  dasarnya  merupakan  mediasi  yang  memiliki  bentuk  antara social  network mediators dan authoritative mediators. 10
Teknis mediasi meletakkan para pihak yang bersengketa duduk bersama di dalam satu forum yang ditengahi oleh seorang mediator. Mediator ini tidak mengambil keputusan tetapi mempertemukan  kedua  belah  pihak  untuk  saling  memahami  dan  mencari  jalan  keluar  dari sengketa.  Setelah  kedua  belah  pihak  saling  mengutarakan  maksud  dan  mencapai  titik  temu, mediator  akan  memfasilitasi  untuk  membuat  kesepakatan  bahwa  kedua  belah  pihak  saling
10 Sri  Lestari  Rahayu,  Mulyanto,  “PENGUATAN  FUNGSI  KEPALA  DESA  SEBAGAI  MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA.”
berdamai.  Belum  ada  aturan  baku  yang  meregulasi  hukum  acara  dalam  mediasi,  tetapi sebagian besar menitikberatkan kepada kebiasaan yang ada di daerah setempat.
Apabila melihat wilayah Desa Jurung berada di wilayah Kabupaten Bangka yang kental dengan budayanya sendiri. Sepintu sedulang warisan berharga nenek moyang orang Bangka yang mencerminkan suatu kehidupan sosial masyarakat berdasarkan sifat kegotong-royongan atau  berat  sama  dipikul  ringan  sama  dijinjing 11 .  Sepintu  Sedulang  merupakan  slogan masyarakat  Bangka  Belitung  yang  dapat  menggambarkan  secara  jelas  akan  karakter husnudzon  masyarakat  Melayu  Bangka  sehingga  pendatang  bisa  hidup  harmonis  dengan penduduk  pribumi  asal  tidak  mengganggu  dan  merusak  ekosistem  yang  ada.  Kearifan  lokal ini  masih  eksis  hingga  kini  dalam  kehidupan  masyarakat. 12 .  Kearifan  lokal  biasa dikonsepsikan  sebagai  kebijakan  setempat (local  wisdom) ,  pengetahuan  setempat (local knowledge) atau  kecerdasan  setempat (local  genious) .  Kearifan  lokal  ini  merupakan kecerdasan  manusia  yang  dimiliki  oleh  kelompok  etnis  tertentu  yang  diperoleh  melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. 13 .
Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan akan sangat membantu mengurangi jumlah perkara yang masuk ke peradilan negara yang saat ini sudah terlalu penuh. Peradilan informal,  yang  diharapkan  dapat  memberikan restorative  justice, akan  lebih  efektif menyelesaikan banyak sengketa perdata dan perkara pidana adat, seperti kasus "sandal jepit" atau  delik  aduan.  Dengan  menggunakan  kearifan  lokal  sebagai  dasar  pertimbangan  dengan bermaterikan  kebijaksanaan  dan  pengetahuan  asli  suatu  masyarakat  yang  berasal  dari  nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur  tatanan kehidupan masyarakat.  Proses  mediasi di Desa Jurung  memperhatikan  dan  menggunakan  kearifan  lokal  sepintu  sedulang  sebagai  inti pertimbangan  Kepala  Desa  Jurung  dalam  proses  mediasi.  Sehingga  dalam  hal  ini  kearifan lokal  itu  bukan  hanya  nilai  budaya,  tetapi  nilai  budaya  dapat  dimanfaatkan  untuk  menata kehidupan  masyarakat  dalam  mencapai  peningkatan  kesejahteraan  dan  pembentukan kedamaian terutama di Desa Jurung.

## KESIMPULAN
Desa  saat  ini  sudah  memiliki  tradisi  dalam  demokrasi,  dimana  keterbukaan, permusyawaratan,  serta  partisipasi  sudah  menjadi  pilar  utama  dalam  proses  pengambilan keputusan,  begitu  juga  dengan  pemilihan  kepala  desa  yang  dilaksanakan  secara  langsung sudah  menjadi  tradisi  setiap  desa  di  Indonesia  dalam  berdemokrasi.  Kepala  desa  memiliki wewenang sebagai penyelesai sengketa sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU Desa memberikan tanggung  jawab  Kepala  Desa  untuk  melaksanakan  pemerintahan  desa,  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Pada Pasal
11 Nidya  Juni  Parti,  “Implementasi  Pendekatan  Eksistensial  Humanistik  Berbasis  Tradisi  Nganggung  Untuk Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat Kepulauan Bangka,” Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling) 2, no. 1 (2018): 314–20, http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/504/480.
12 Nurviyanti  Cholid,  “Nilai-Nilai  Moral  Dalam  Kearifan  Lokal  Budaya  Melayu  Bangka  Dan  Implikasinya Terhadap  Layanan  Bimbingan  Dan  Konseling  Masyarakat,” Scientia:  Jurnal  Hasil  Penelitian 4,  no.  2 (2019): 243–53, https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935.
13 Rabiatul Adawiyah Siregar  and Diah Kusyani,  “Semiotika Pada Tradisi  Nganggung Dalam Novel  Dwilogi Padang  Bulan  Karya  Andre  Hirata,” Prosiding  Seminar  Nasional  Linguistik  Dan  Sastra  (SEMANTIKS) , 2020, 458–64, https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/download/45038/28761.
26  ayat  (4)  huruf  k  UU  Desa  menjadikan  Kepala  Desa  memiliki  tanggung  jawab  dan  tugas untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. APS yang bisa digunakan oleh Kepala Desa Jurung  dalam  menyelesaiakan sengketa  harus  berpedoman  kepada  kearifan  lokal yang hidup  yaitu  sepintu  sedulang.  Kearifan  lokal  sebagai  dasar  pertimbangan  dengan bermaterikan  kebijaksanaan  dan  pengetahuan  asli  suatu  masyarakat  yang  berasal  dari  nilai luhur  tradisi  budaya  untuk  mengatur  tatanan  kehidupan  masyarakat  dan  pembentukan kedamaian terutama di Desa Jurung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  Kepada  Universitas  Bangka  Belitung  (UBB)  atas  pendanaan  pengabdian kepada masyarakat melalui Skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan pada tahun 2022 dengan Nomor Kontrak Pengabdian LPPM No: 299.P/UN50/L/PM/2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahya  Palasari,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.  “Penyelesaian Sengketa  Secara  Damai  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 2 (2022): 688–97. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52016. Cholid,  Nurviyanti.  “Nilai-Nilai  Moral  Dalam  Kearifan  Lokal  Budaya  Melayu  Bangka  Dan Implikasinya  Terhadap  Layanan  Bimbingan  Dan  Konseling  Masyarakat.” Scientia: Jurnal Hasil Penelitian 4, no. 2 (2019): 243–53. https://doi.org/10.32923/sci.v4i2.935. Dewi,  Ni  Made  Trisna.  “Penyelesaian  Sengketa  Non  Litigasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa Perdata.”
Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 81–89. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.
Made,  Ni,  and  Spasutari  Ujianti.  “Penegakan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Transaksi.” Jurnal Interoretasi Hukum 1, no. 1 (2020): 173–78.
Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said.  “METODOLOGI  NORMATIF  DAN EMPIRIS  DALAM  PERSPEKTIF  ILMU  HUKUM.” Jurnal  Penegakan  Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
Parti,  Nidya  Juni.  “Implementasi  Pendekatan  Eksistensial  Humanistik  Berbasis  Tradisi Nganggung  Untuk  Meningkatkan  Spiritualitas  Masyarakat  Kepulauan  Bangka.” Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling) 2, no. 1 (2018): 314– 20. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/504/480.

## Rosyani. “KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DAN KAITANNYA  DENGAN  PERUSAHAAN  PERKEBUNAN  (Kajian  Pemanfaatan Lahan  Dan  Kehidupan  Masyarakat  Sekitar  Perusahaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Di Provinsi
Jambi).” Ekoton 9, no. 1 (2009): 11–24. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/EKOTON/article/view/276.
Satria,  Adhi  Putra.  “Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Indonesia.”
Kosmik Hukum 20, no. 1 (2020): 13.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991.
Siregar, Rabiatul Adawiyah, and Diah Kusyani. “Semiotika Pada Tradisi Nganggung Dalam Novel  Dwilogi  Padang  Bulan  Karya  Andre  Hirata.” Prosiding  Seminar  Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS) , 2020, 458–64.
https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/download/45038/28761.
Sri  Lestari  Rahayu,  Mulyanto,  Anti  Mayastuti.  “PENGUATAN  FUNGSI  KEPALA  DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA.” Yustisia 5, no. 2 (2016): 340–60.
Syafrida.  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Sebagai  Solusi  Mewujudkan Asas  Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah,” no. 1 (2004): 1–14.