Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan Shafa Salsabila shafa.salsabila.428@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This thesis examines the Division of Joint Property in Divorce from the Perspective of Justice Theory using 2 court decisions, namely the Banjarmasin Religious Court and the Banten High Religious  Court. Based on  Law Number 1  of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islam Law, and the Decision of Religious Court Judges. This study aims to determine the legal consequences arising from the judge's consideration in determining the case of division of joint property  and analyze  the  judge's  consideration  in  determining  the  case  of  division  of  joint property based on the theory of justice according to Aristotle and Islamic Law. Formulation of the problem: (1) What  are the legal consequences for the  judge's consideration in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and decision Number 91/Pdt.G/2021/ PTA.Btn? (2) How is the analysis of the judge's consideration in the division of joint property in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and decision Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn in the perspective of the  theory  of  justice? This  study  used  normative  juridical  legal  methods. Regarding  joint property in marriage, many people ignore it, so there is often an uproar after the judge decides on the divorce between husband and wife. In Article 97 of the Compilation of Islamic Law "The widow or widower gets half of the joint property", but in the decision of the Religious Court Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, the panel of judges set  aside  the  article  by  not  dividing  the  joint  property  equally. So  that  article  97  of  the Compilation of Islamic Law is less effective in resolving cases of division of common property which  causes  blurring  of  norms  and  requires  judges  to  make  decisions  based  on  their beliefs. And the judge's consideration in deciding cases is included in the theory of distributive justice by dividing the object of common property according to what he has done so that it reflects the value of justice.
Keywords: Common Treasure; Divorce; Theory of Justice

## Abstrak
Skripsi  ini  mengkaji  tentang  Pembagian  Harta  Bersama  Dalam  Perceraian  Ditinjau  dari Perspektif  Teori  Keadilan  dengan  menggunakan  2  putusan  pengadilan  yaitu  Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Tinggi Banten. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Hakim Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  yang ditimbulkan  dari  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  perkara  pembagian  harta bersama  dan  menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  perkara  pembagian harta bersama berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles dan Hukum Islam. Rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat  hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm  dan  putusan  Nomor  91/Pdt.G/2021/PTA.Btn?  (2)  Bagaimana analisis  pertimbangan  hakim  dalam  pembagian  harta  bersama  pada  putusan  Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn dalam perspektif
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 225 – 241 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
teori keadilan?. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Terkait harta bersama  dalam  perkawinan  banyak  masyarakat  yang  mengabaikannya  sehingga  sering terjadi  keributan  setelah  hakim  memutuskan  perceraian  antara  suami  dan  isteri.  Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama”, namun  pada  putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm  dan  Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn,  majelis  hakim  mengeyampingkan  pasal  tersebut  dengan  tidak membagi  rata  harta  bersama.  Sehingga  dalam  pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  kurang efektif  dalam  menyelesaikan  perkara  pembagian  harta  bersama  yang  menyebabkan terjadinya  kekaburan  norma  dan  mengharuskan  hakim  untuk  mengambil  keputusan berdasarkan  keyakinan  yang  dimiliki.  Dan  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan perkara termasuk ke dalam teori keadilan distributif dengan membagi obyek harta bersama sesuai dengan apa yang telah dilakukannya sehingga sudah mencerminkan nilai keadilan. Kata Kunci : Harta Bersama; Perceraian; Teori Keadilan

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif  Teori  Keadilan  menggunakan  putusan  Nomor  1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm  dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif . Terkait  pembagian  harta  bersama  dalam  perceraian.  Banyak  masyarakat    yang  masih meremehkan  mengenai  harta  bersama  dalam  perkawinan  sehingga  setelah  terjadinya perceraian sering terjadi perebutan harta bersama di Pengadilan tempat pihak berperkara. Dalam perkawinan, tidak terlepas dari adanya kewajiban suami dan isteri sehingga jika terjadi  perceraian  harus  dilihat  dari  hal  tersebut,  maka  pembagian  harta  bersama  bisa dibagi  sesuai    dengan  porsinya  masing-masing.  Pada  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan janda atau duda akan mendapat separuh dari harta bersama, namun dalam beberapa  putusan  majelis  hakim  tidak  berpedoman  kepada  pasal  tersebut  dikarenakan pada peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci jika terjadi  masalah  hukum  pada  pembagian  harta  bersama.  Hal  tersebut  mengakibatkan terjadinya  kekaburan  norma  dan  mengharuskan  hakim  untuk  mengambil  keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP). Artinya, perkawinan tidak hanya sekedar ikatan batin atau lahir saja namun harus seimbang antara keduanya. 1 Dimana perkawinan berlaku untuk seluruh makhluk hidup baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Dari perkawinan dapat menyatukan dua insan antara pria dan wanita yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Bukan  hanya  itu,  dalam  perkawinan  harus  menjalankan  kewajiban  masing-masing  agar tidak ada yang merasa kecewa karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya.
1 Tinuk Dwi Cahyani. Hukum Perkawinan . Malang : UMMPress. 2020. hal. 2.
Namun,  pada  kenyataanya  banyak  perkawinan  yang  berakhir  dengan  perceraian dikarenakan sering  terjadi keributan dalam rumah tangga atau adanya kekerasan dalam rumah  tangga.  Dari  perceraian  tentunya  ada  akibat  hukum,  diantaranya  putusnya perkawinan, antara suami dan isteri tidak boleh hidup atau tinggal  dalam satu rumah lagi, dan adanya pembagian harta bersama.

## 1. Perceraian
Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  mengatur  bahwa  perkawinan  dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Namun, pada penelitian ini penulis hanya akan membatasi  putusnya     perkawinan karena perceraian.
Istilah perceraian digunakan untuk menggambarkan peristiwa hukum tertentu, seperti putusnya  perkawinan  antara  suami isteri karena  alasan-alasan hukum, prosedur  hukum tertentu  dan  akibat  hukum  tertentu,  yang  harus  ditetapkan secara tegas di pengadilan. 2 Kehidupan perkawinan semakin kompleks setiap harinya dimana pasangan suami dan isteri  dituntut  untuk  bisa  menghadapi  segala  situasi  dengan  segala  kemampuan  yang dimiliki.  Konflik  yang  muncul  dari  upaya  untuk  menyelesaikan  masalah  ketika  tidak terselesaikan maka akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.
Dari kondisi tersebut, yang sering terjadi pertengkaran pada akhirnya hanya membuat salah  satu  pihak  merasa  kecewa  dan  merasa  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  tidak berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Dalam  konflik  tersebut,  antara  suami  dan  isteri  harus berunding  untuk  menghilangkan  rasa  kecewa  yang  sudah  didapatkan,  jika  perundingan tersebut berhasil maka hubungan akan membaik, namun jika perundingan tidak berhasil maka hubungan kemungkinan akan berakhir dengan perceraian.
Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, apabila kedua  belah  pihak  merasa  tidak  adanya  lagi  kecocokan  diantara  keduanya  untuk melanjutkan  perkawinan  tersebut.  Misalnya,  adanya  perdebatan  atau  percakapan  tanpa akhir antara suami dan isteri, adanya perkataan yang tidak menyenangkan dan kekerasan di  dalam  rumah  tangga,  sehingga  bercerai  adalah  solusi  terbaik  untuk  mengakhiri perkawinan.
Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saioedin “Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat  perselisihan  bahkan  ada  kehendak  baik  dari  suami  maupun  isteri  untuk
2 Armevya  Sepma  dan  Yeni  Erwita.  Pemberian  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan Agama Jambi. Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law. Vol. 1, No.2. 2020., hal. 347.
pemutusan  perkawinan.  Perceraian  selalu  berdasar  pada  perselisihan  antara  suami  dan isteri”. 3
Menurut  Karim  “Perceraian  merupakan  cerai  hidup  antara  suami  dan  isteri  sebagai akibat  dari  adanya  kegagalan  dalam  menjalankan  kewajiban  dari  peran  masing-masing pihak, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir  dari  adanya   ketidakstabilan   dalam perkawinan  kemudian memilih unutk berpisah secara resmi yang diakui oleh hukum yang berlaku. 4
Definisi perceraian tidak dijelaskan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  hanya  saja  mengatur mengenai kewenangan pengadilan untuk  menyelesaikan  gugatan  perceraian  yang  diajukan  ke  pengadilan  yaitu  Pengadilan Agama.
Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Perceraian hanya dapat terjadi di depan pengadilan, baik karena adanya ucapan talak oleh suami (cerai talak) atau adanya gugatan cerai oleh
istri  (cerai  gugat)  yang  di ajukan ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam agama islam cerai telah sah jika diucapkan seketika oleh suami, namun tetap harus melalui proses hukum di  pengadilan. Hal ini dilakukan  agar  dapat melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum atas perceraian tersebut. 5
Perceraian tentunya tidak dapat dilakukan hanya dengan cara hukum saja, maksudnya untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena sangat penting terutama bagi pengadilan yang bertanggung jawab untuk  memutuskan  apakah  sebuah  perceraian  itu  layak  atau  tidak.  Termasuk  segala keputusan yang berkaitan dengan konsekuensi perceraian  yang  sangat dipengaruhi oleh alasan-alasan perceraian.  Misalnya, tanggung jawab mantan suami kepada mantan isteri atau pembagian harta bersama.
Bukan  hanya  terhadap  suami  atau  isteri  atau  anak  tapi  juga  berpengaruh  terhadap pembagian  harta  bersama  yang  dihasilkan  selama  perkawinan  itu  berlangsung.  Harta
3 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang Dan Keluarga. Bandung : Alumni Universitas Airlangga. 1986. hal. 109.
4 Siti Nur Aisyah. Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John Rawls . Tesis. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021. hal. 87.
5 Budi Susilo. Prosedur Gugatan Cerai . Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2007. hal. 17.
bersama  di  bagi  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam,  mengatur bahwa : “Janda atau   duda  cerai  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
Padahal, perkawinan itu terdiri dari dua insan manusia antara seorang suami dan isteri yang hidup dan tinggal bersama, dimana setiap pasangan memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu  yang  berbeda,  dan  latar  belakang  yang  berbeda.  Yang  akibatnya,  masing-masing individu dapat mengalami ketidakpuasaan sehingga menimbulkan konflik. Karena, ketika sebuah  perkawinan itu  berakhir  dengan  perceraian,  maka akan  ada masalah  yang harus dihadapi  oleh    masing-masing  pihak  maupun  terhadap  anak  yang  dihasilkan  dalam perkawinan tersebut. Sehingga kesimpulan dari perceraian adalah putusnya perkawinan secara hukum dan sah.

## 2. Harta Bersama
Harta bersama di ajukan ke Pengadilan Agama setelah Pengadilan menetapkan bahwa suami dan isteri telah resmi bercerai. Harta bersama tentunya tidak terlepas dari kewajiban suami  dan  isteri  :  “  Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”(Pasal 34 UUP).
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan (Pasal 35 UUP), tidak memperdulikan siapa yang memperolehnya, atas nama siapa, yang terpenting jika dihasilkan selama perkawinan maka otomatis menjadi harta bersama. Namun, dalam hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama  antara suami dan isteri dalam perkawinan kecuali adanya perjanjian dalam perkawinan tersebut. Karena dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi tidak dijelaskan dengan tegas mengenai hal itu, sehingga ini merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan ijtihad. 6
Di  jelaskan  dalam  pasal  85  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  :  “Adanya  harta  bersama dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing suami atau isteri”. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta  bersama,  meskipun  sudah  terikat  dalam  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan bahwa setiap pasangan, baik suami maupun isteri memliki harta pribadi.
Apabila barang tersebut dibeli dengan  uang pribadi atau berasal dari harta pribadi baik suami atau isteri, maka barang tersebut murni milik pribadi dan bukan bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Harta  tersebut tetap milik pribadi suami atau isteri atau yang
6 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan. Yogyakarta : Liberty. 2004. hal. 99.
disebut dengan harta bawaan yang merupakan harta yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Harta bersama dalam perkawinan pada waktu penggunaannya, kedua pihak suami dan isteri harus menyetujuinya, karena harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama  suami  dan  isteri dalam perkawinan. Jika  terjadi  perselisihan  antara  suami  dan  isteri  tentang  harta  bersama,  maka  dapat diajukan ke Pengadilan Agama.
Banyak  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  membuat  perjanjian  perkawinan  sebelum melakukan  akad  nikah, sehingga  banyak  masalah pembagian harta bersama  yang jarang diselesaikan secara tuntas dan memuaskan. Padahal, perjanjian perkawinan sangat penting sebagai  pedoman  jika  pasangan  suami  dan  isteri  terjadi  perselisihan  finansial  atau perselisihan  lainnya,  dalam  hal  ini  perceraian  yang  tidak  bisa  diselesaikan  secara musyarawarah. Masyarakat sering mengabaikan pembuatan  perjanjian perkawinan dalam harta  bersama  karena  menganggap  perkawinan  itu  sakral  sehingga  tidak  tepat  untuk membicarakan mengenai harta benda antara suami dan isteri. 7

## 3. Teori Keadilan
Dalam  pembagian  harta  bersama  tentunya  tidak  terlepas  dari  rasa  keadilan.  Dimana Majelis  Hakim  harus  mempertimbangkan  nilai  keadilan  dalam  sebuah  putusan.    Secara umum,  keadilan  merupakan  istilah  yang  relatif  tidak  semua  sama,  maksudnya  adil  bagi seseorang belum tentu itu adil bagi orang lain.
Seseorang  harus  berhubungan  dengan  kebijakan  publik  dimana  keadilan  dianggap. Setiap  tempat  memiliki  skala  keadilan  yang  berbeda  dan  setiap  skala  sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan moralitas  masyarakat. Untuk menjaga kelestarian  dan  kebahagian  umat  manusia,  keadilan  berperan  penting  dalam  menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban.
Keadilan  merupakan  persoalan  pokok  di  dalam  hukum.  Dikalangan  umum,  keadilan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  hukum.  Namun,  banyak  juga  yang  menganggap  keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini. 8
Keadilan  menurut hukum  atau  keadilan  hukum merupakan  keadilan  yang  ditetapkan oleh  hukum  jika  ada  pelanggaran  terhadap  hal  tersebut  maka  akan  di  tentukan  melalui
7 Nur  Awaliyah  Haq. Analisis  Masqashid  Al  Syariah  Terhadap  Pembagian  Harta  Bersama  Pada Putusan  Pengadilan  Agama  Kendal  Nomor  2374/Pdt.G/2019/PA.KDL .  Skripsi.  Semarang  :  UIN Walisongo. 2020. hal. 12-13.
8 Rommy Haryono Djojorahardjo. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakum Di Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum dan Peradilan . Vol. 5, No.1. 2019. hal. 88-89.
hukum.  Hal ini berarti  jika seseorang melanggar sebuah  keadilan, maka  akan  dikenakan hukum  sesuai  dengan  proses  hukum  yang  berlaku  di  setiap  negara  yang  bersangkutan dimana ia melanggar hukum tersebut.
Beberapa  ahli  mendefinisikan  keadilan,  diantaranya  yaitu Aristoteles mendefinisikan keadilan merupakan kepatuhan pada hukum, suatu kebajikan, atau  moral yang  berkaitan dengan  penentuan  hubungan antara orang-orang. Plato mendefinisikan keadilan itu diluar kemampuan  manusia  biasa,  dimana  keadilan  hanya  dapat  ditemukan  dalam  perundang- undangan  yang  dibuat oleh para  ahli  yang  berpengalaman  dalam  bidang  tersebut. Frans Magnis Suseno mendefinisikan keadilan adalah keadaan dimana semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. W.J.S Poerwadaminto mendefinisikan keadilan itu tidak timpang sebelah  dan  tidak  sewenang-wenangnya. John  Rawls mendefinisikan  keadilan  sebagai fairness , maksudnya struktur dasar masyarakat untuk mencapai ketenangan yaitu dengan keadilan. Thomas Hobbes mendefinisikan  keadilan merupakan tindakan yang didasarkan pada  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Dari  berbagai  definisi  yang  dikemukakan  oleh beberapa ahli terdahulu, penulis akan memilih teori keadilan menurut Aristoteles.
Aristoteles menganggap keadilan sebagai keutamaan yang sempurna,  dimana   keadilan harus   diterapkan   sepenuhnya.  Aristoteles  menganggap keadilan lebih baik dari yang lain karena dilakukan demi kenyamanan semua orang, oleh karena itu untuk mencapai keadilan itu membutuhkan setiap masyarakat  untuk mengikuti  aturan  yang berlaku  di  Indonesia. Dalam  hukum  yang  ideal,  keadilan  selalu  mengatur  hak  dan  kewajiban  tanpa  melihat siapapun  orangnya,  rasnya,  maupun  hal  yang  harus  menjadi  pertimbangan.  Misalnya, memberikan  perlindungan  kepada  semua  orang  agar  bisa  melakukan  kebebasan, memberikan  kesempatan  yang  sama  baik  terhadap  penghasilan  yang  sama  tanpa  harus membedakan etnis dan asal usulnya.
Aristoteles  membedakan  keadilan  menjadi  dua  jenis  yaitu  keadilan  distributif  dan keadilan  kumulatif. Namun jika  dikaji  lebih  dalam pembagian keadilan terbagi  tiga  jenis yaitu 9 :
a. Keadilan legal berarti bahwa semua orang diperlakukan dengan cara yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa setiap orang harus dilindungi dan tunduk ke hukum yang ada tanpa diskriminasi.
b. Keadilan  komutatif  berarti  hubungan  yang  adil  antara  individu  dan  negara.  Keadilan komutatif mengacu pada hubungan horizontal antara warga negara.
9 Maulvi  Muhammad  Ikhwan. Pembagian  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  Dalam  Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Teori Keadilan . Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2020. hal. 42
c. Keadilan distributif berarti keadilan dalam bidang ekonomi.
Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang menerima apa yang  menjadi  haknya  sehingga  sifatnya  sebanding  sesuai  dengan  porsinya.  Hak  yang diberikan dapat berupa benda yang tidak dapat dibagi seperti perlindungan dan maupun benda  yang  habis  di  bagi  seperti  benda-benda  yang  dapat  diberikan  untuk  pemenuhan kebutuhan  individu  pada  warga  dan  keluarganya.  Contoh  keadilan  distributif  adalah seorang buruh bangunan akan diberi gaji sesuai dengan hasil yang telah dikerjakannya oleh atasannya.
Keadilan kumulatif yaitu keadilan tanpa melihat dari apa yang telah dilakukannya atau kembali  kepadanya  dalam  proses  keadilan  kumulatif.  Obyeknya  beragam  mulai  dari kepentingan fisik maupun moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, dan hal-hal yang sebelumnya tidak dimiliki tetapi kemudian diperoleh secara legal. Ini membuat orang lain bertanggung jawab untuk menghormatinya dan mengganti rugi jika hak tersebut dikurangi, rusak  atau  tidak  berfungsi  dengan  baik  dan  benar.  Contoh  keadilan  kumulatif  adalah seseorang  yang  melanggar  peraturan  akan  diberi  sanksi  tanpa  melihat  jasa  maupun kedudukan yang dimilikinya sekarang maupun di masa lalu.
Dari penjelasan diatas mengenai definisi keadilan, dapat ditemukan kesimpulan bahwa keadilan  merupakan  nilai  untuk  menciptakan  hubungan  antar  individu-individu  dengan memberikan hak seseorang sesuai dengan prosedur dan harus dibagi secara proporsional. Selain itu, jika ada yang melanggar keadilan, maka akan di beri hukuman sebagai alternatif untuk  menyelesaikan  secara  adil  dan  benar. 10 Keadilan  yang  sempurna  tidak  hanya mencapai kepuasan pribadi saja tetapi juga kepuasaan orang lain. Kepuasan yang di dapat orang-orang merupakan nilai-nilai keadilan.
Jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, keadilan itu bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia. Dalam hukum islam, keadilan diberikan kepada setiap orang tanpa pandang  bulu,  seperti  tanpa  membedakan  yang  kaya  dan  miskin,  yang  laki-laki  dan perempuan, yang beragama islam atau tidak.
Menurut  Al-Bazdawi  mengungkapkan  bahwa  Tuhan  wajib  menepati  janji  untuk memberikan upah kepada siapapun yang berbuat baik sehingga dan memberikan hukuman kepada siapapun yang berbuat jahat sehingga bisa mendapatkan keadilan. Keadilan yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah melaksanakan hukum Tuhan.
10 W. Friedman. Teori dan Filsafat Hukum . Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1993. hal. 65.
Dalam hukum islam disebut dengan keadilan ilahiyah artinya apakah seseorang dapat mengetahui  baik  dan  buruk  untuk  menegakkan  keadilan  tanpa  bergantung  pada  wahyu atau hanya dapat diketahui melalui Allah SWT.
Dalam segala bidang kehidupan harus menerapkan keadilan termasuk keadilan dalam bidang  hukum  dan  peradilan.  Hukum  yang  diberlakukan  harus  menerapkan  nilai-nilai keadilan.  Keadilan  bisa diartikan  sebagai  kesamaan  untuk memperoleh  kesempatan dan kebebasan. Keadilan hukum itu termasuk keseluruhan hukum, sehingga keadilan distributif dan keadilan kumulatif terdapat dalam keadilan hukum. Suatu perundang-undangan dibuat agar  orang-orang  mendapatkan  keadilan.  Sehingga  dalam  hal  keadilan  seorang  hakim dibutuhkan teliti dalam memeriksa kasus-kasus yang diterimanya. 11
Dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam  menyebutkan  bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 12 Aturan  yang diuraikan diatas tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai  peran  suami  dan  isteri  yang  dapat  mempengaruhi  pembagian  harta  bersama dalam kasus perceraian.
Kurang efektifnya suatu perundang-undangan dapat disebabkan karena undang-undang yang  tidak  jelas atau kabur,  aparat atau  otoritas  yang  tidak  konsisten  atau individu dari masyarakat  yang  tidak  mendukung  pelaksanaan  undang-undang  tersebut. 13 Oleh  karena itu, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yaitu Putusan  Nomor  1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm  dan  Nomor  91/Pdt.G/2021/PTA.Btn,  untuk membuktikan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kurang efektif untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dalam perkawinan.
Tidak  sesuainya  putusan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  mengenai  pembagian  harta bersama selama perkawinan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebabkan karena norma  yang  mengatur  mengenai  pembagian  harta  bersama  yang  timbul  selama  masa perkawinan jika ada masalah hukum seperti dua kasus diatas, maka peraturan perundang- undangan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut. Dimana pasal 97 Kompilasi Hukum Islam belum memberikan penyelesaian masalah harta bersama secara keseluruhan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma dan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

## B. Pembahasan
11 Fauzi Almubarok. Keadilan Dalam Perspektif Islam. Journal ISTIGHNA. Vol. 1, No.2. 2018. hal.
136.
12 Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
13 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi. Cetakan ke-4. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2016. hal. 201.

## 1. Akibat Hukum Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta bersama
Pembagian  harta  bersama  setelah  terjadi  perceraian  dilaksanakan  berdasarkan beberapa  ketentuan  peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  yakni  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, peraturan hukum yang berlaku tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai peran suami dan isteri yang  dapat  mempengaruhi  pembagian  harta  bersama  jika  terjadi  masalah  hukum  pada perkara yang disengketakan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya  membahas  harta  bersama  yang  didapat  dalam  perkawinan  dan  pembagian  harta bersama  setelah  terjadinya  perceraian.  Sehingga  jika  terjadi  perceraian  dan  terdapat masalah  hukum  seperti  bagaimana  mempertimbangkan  peran  suami  isteri  yang mempengaruhi pembagian harta bersama dalam perkawinan menjadi sulit karena tidak ada aturan yang di jelaskan secara rinci dan tegas mengenai hal tersebut.
Dalam  hal  ini,  penulis  melakukan  studi  kasus  Pembagian  Harta  Bersama  dalam perceraian yang terjadi pada tahun 2021 :
a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam  Putusan  Nomor  1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm
Perkara  ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang resmi bercerai pada tanggal  24 Juni 2014. Adapun selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan yaitu berdasarkan keterangan pihak Penggugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil dari kerja keras Penggugat dalam melunasi cicilan rumah.
Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  perkawinan,  obyek  sengketa  yang diperkarakan  dibeli  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  menggunakan  fasilitas  Kredit Kepemilikan  Rumah  (KPR)  dalam  jangka  waktu  14  tahun  atau  144  bulan  dengan  harga Rp94.000.000,-  (Sembilan  puluh  empat  juta  rupiah)  dengan  uang  muka  sebesar Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) yang mana pembayaran cicilan setiap bulan dibayar oleh Penggugat dari cicilan pertama bulan Juni 2007 sampai lunas pada tanggal 9 Agustus 2021. Sebelum pembayaran cicilan kredit KPR lunas, perkawinan Penggugat dan Tergugat putus  karena  perceraian dan  Penggugat  tetap  membayar  cicilan  kredit  dengan menggunakan uang sendiri sampai lunas.
Pada  dasarnya  dalam  menetapkan  pembagian  harta  bersama  antara  Penggugat  dan Tergugat, dalam persidangan untuk memberikan bukti yang jelas harus dihadiri Penggugat dan Tergugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
Tidak  adanya  keterangan  dari  Tergugat  tentunya  membuat  persidangan  menjadi terhambat,  karena  untuk  menyelesaikan  perkara  pembagian  harta  bersama  antara Penggugat dan Tergugat harus di temukan bukti yang kuat dan konkret agar bisa dibagi sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Karena  dalam  pembagian  harta  bersama dalam  perceraian  didasarkan  pada  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa : “Janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama”.
Namun pada perkara di atas, dalam sistem perundang-undangan baik dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dasar untuk  menyelesaikan  perkara  tidak  diatur  sehingga  hakim  tidak  berpedoman  kepada peraturan perundang-undangan dan melakukan terobosan hukum baru atau menetapkan putusan dilakukan dengan keyakinan hakim.
b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn Perkara  ini terjadi pada Penggugat dan Tergugat yang telah resmi bercerai pada tanggal 23  Desember  2020.  Adapun  selama  perkawinan  berlangsung,  Penggugat  dan  Tergugat mempunyai  harta  bersama  berupa  sebidang  tanah  yang  berupa  bangunan  diatasnya berukuran 57M 2 , sebidang tanah yang berupa bangunan diatasnya berukuran 33 M 2 , Satu unit sepeda motor Merk Honda GL Pro III, dan Satu unit mobil Merek Toyota Type Rush 1.5S.
Pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  Putusan  Nomor  91/Pdt.G/2021/PTA.  Btn yaitu berdasarkan jawaban Tergugat dan Penggugat bahwa kedua bidang tanah merupakan obyek sengketa harta bersama, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagai  bukti  yang  sempurna,  mengikat  dan  menentukan  bahwa  kedua  obyek  sengketa merupakan  harta  yang  di  peroleh  Penggugat  dan  Tergugat  selama  dalam  perkawinan. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena  harus  dipertimbangan  lebih  dulu  mengenai  formal  gugatan,  khususnya  terhadap letak dan batas kedua obyek sengketa yang berdempetan dengan ukuran luas dan sertifikat yang berbeda antara yang satu dengan  yang lain. Namun, penyebutan batas-batas dalam surat gugatan persis sama, maka dipandang obyek sengketa tidak jelas atau kabur. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.
Selanjutnya Pertimbangan Hakim, ada obyek harta bersama yang belum di bagi yaitu 1 unit kendaraan mobil Merk Toyota Rush 1.5 S warna putih. Penggugat menuntut agar dibagi masing-masing  1/2  bagian.  Berdasarkan  jawaban  replik  dan  duplik  didapati  adanya pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menghibahkan obyek perkara tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut ikut membayar Down Payment (DP) sehingga ketika cicilan lunas Tergugat  dengan sukarela menghibahkan kepada anaknya.
Namun, Penggugat menyangkal hibah tersebut karena dilakukan oleh Tergugat secara sepihak  dan  sumbangan  Down  Payment  dari  anak  tersebut  dianggap  oleh  Penggugat merupakan bakti anak kepada orang tua yang sudah lumrah terjadi dalam keluarga, apalagi mobil  tersebut  dipakai  oleh  mereka  bersama.  Bahwa,  berdasarkan  bukti-bukti  yang diajukan  ditemukan  fakta  hukum  bahwa  pengalihan  hibah  kepada  anaknya  merupakan tanpa izin Penggugat sehingga hibah tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa, Majelis Hakim pada tingkat pertama sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 dan sepakat menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat berhak 2/5 bagian atau 40% dan Tergugat berhak 3/5 bagian atau 60%.
Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa terdapat perbedaan jawaban dari Penggugat dan Tergugat mengenai hibah yang diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga hakim memutuskan untuk membatalkan hibah tersebut. Adanya perbedaan jawaban dalam persidangan  membuat  penyelesaian  perkara  menjadi  terhambat,  karena  dalam menyelesaikan perkara tersebut harus menemukan fakta mengenai hibah tersebut. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diketahui bahwa janda atau duda akan mendapat separuh dari harta bersama. Hal ini harus dibuktikan dengan  dasar  hukum  yang jelas,  sementara  dalam  peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama jika terjadi masalah hukum seperti dua perkara diatas.
Hakim  pada  dasarnya  harus  mengambil  keputusan  yang  bijak  dan  teliti  sebelum menetapkan putusan, karena kalau hakim keliru dalam menetapkan putusan, maka salah satu pihak yang berperkara akan sangat dirugikan. Dalam halnya pembagian harta bersama, mengenai cicilan yang mana hanya salah satu pihak yang berkontribusi lebih banyak untuk mengeluarkan uang atau penetapan apakah obyek tersebut termasuk ke dalam hibah atau tidak.
Masalah lain yang timbul mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan jika terjadi  perceraian  bagi  yang  bukan  beragama  islam,  hakim  tentunya  tidak  bisa menggunakan  atau  menerapkan  pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  dasar pertimbangan  dalam  menetapkan  putusan,  maka  dari  itu  hakim  harus  menggunakan keyakinannya untuk menetapkan putusan.
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  dimana  setiap  penyelesaian  sengketa  atau penyelenggaraan    harus  dilakukan  berdasarkan  hukum  bukan  karena  keyakinan  hakim dalam  mengambil  keputusan  dan  menetapkannya  ke  dalam  putusan  pengadilan.  Oleh
karena itu, hal ini tentunya pasti tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.
Putusan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  ke  dalam  dua  perkara  di  atas  tentunya bertentangan  dengan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  akhirnya  mengakibatkan adanya pendapat atau penafsiran yang berbeda oleh para hakim sehingga dalam penerapan dari  peraturan  hukum  tersebut  kurang  terlaksana  dengan  efektif.  Hukum  itu  dapat dikatakan efektif jika  tujuannya untuk  mencegah pelanggaran  dan menghilangkan dapat terwujud. Jika terjadi kegagalan dalam penerapan hukum tersebut, maka diharapkan dapat terjadi pembetulan terhadap hukum tersebut. Jika perlu menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, maka hukum di harapkan dapat menyelesaikannya. 14
Maka dapat di ketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapakan Putusan Nomor  1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm  dan  Nomor  91/Pdt.G/2021/  PTA.Btn  adalah mempertimbangkan  kontribusi  yang  lebih  banyak  dikeluarkan  oleh  salah  satu  pihak sehingga pembagiannya tidak sama rata.
Dasar pertimbangan hukum hakim tidak memiliki landasan yang kuat karena Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai pembagian harta bersama yang di bagi setengah  masing-masing  untuk  para  pihak.  Dengan  demikian,  akibat  hukum  atas pertimbangan  hakim menyebabkan  adanya  pembagian  yang tidak  sama  rata  untuk  para pihak mengingat kontribusi salah satu pihak yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Pembagian  Harta  Bersama  Ditinjau  dari Perspektif Teori Keadilan
Pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn diperlukan penafsiran hukum karena jika  harta  bersama  tetap  dibagi setengah-setengah untuk mantan suami dan mantan isteri, maka salah satu pihak akan diperlakukan tidak adil. Sehingga hakim harus teliti dalam memeriksa  perkara pembagian harta bersama. Dalam teori keadilan yang tepat digunakan dalam kedua kasus adalah keadilan distributif. Dimana, mereka yang telah memberi lebih banyak berhak untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari yang sudah di dapatkannya, termasuk harta bersama yang sebagian besar berupa  cicilan yang  hanya  dilunaskan  oleh  salah  satu  pihak  atau  sebagian  besar  diperoleh  dari  nafkah pihak yang bekerja keras.
Dalam  putusan  Nomor  1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm,  bahwa  selama  perkawinan berlangsung    Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  harta  bersama.  Kemudian  terjadi
14 Ibid.
persengketaan  setelah  terjadi  perceraian  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Majelis Hakim  sudah  berupaya  dengan  cara  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  untuk menyelesaikan  perkara  secara  musyawarah  tentunya  dengan  menunggu  atau  mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), namun tidak berhasil.  Obyek perkara yang disengketakan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri  sebuah rumah, dimana obyek tersebut Penggugat memohon agar semua harta ditetapkan sebagai milik Penggugat, namun
ditolak oleh Pengadilan karena tidak bisa mengetahui keterangan dari Tergugat. Alasan  Penggugat  ingin  hakim  untuk  menetapkan  bahwa  harta  bersama  menjadi sepenuhnya milik  Penggugat adalah  karena  obyek  harta  bersama  tersebut di  bayar  oleh Penggugat  hingga  lunas.  Obyek  harta  bersama  dibeli  secara  kredit,  dimana  untuk  uang muka  diberikan  oleh  ibu  Penggugat  kepada  Penggugat  dan  cicilan  bulanan  dibayar  oleh Penggugat  tanpa  ada  campur  tangan  dari  Tergugat.  Selain  itu,  Penggugat  juga mempermasalahkan mengenai hutang atas nama Tergugat, dimana hutang tersebut dibayar lunas  oleh  Penggugat  dan  tidak  adanya  keseimbangan  dari  Tergugat  antara  tugas  dan kewajiban sebagai suami sekaligus seorang ayah. Sehingga Penggugat merasa bahwa tidak adil jika membagi harta bersama secara rata, dikarenakan beberapa alasan diatas. Dan contoh lainnya yaitu pada Putusan Banding Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn. Dalam perkawinan  Tergugat  dan  Penggugat  memperoleh  harta  bersama  namun  belum  dibagi berupa satu unit mobil Toyota Rush. Yang mana pada Tingkat Pertama, obyek sengketa ini tidak termasuk bagian harta bersama karena ada keterangan dari pihak Tergugat bahwa ia sudah  menghibahkan  obyek  ini  ke  anaknya.  Namun,  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama membatalkan hibah tersebut karena uang yang diberikan anak untuk Down Payment mobil tersebut kepada Penggugat dan Tergugat merupakan hal lumrah dari anak kepada orang tua. Sehingga hakim mempertimbangkan obyek tersebut termasuk ke dalam harta bersama. Cicilan obyek harta bersama tersebut dibayar lunas oleh Tergugat meskipun Penggugat ada juga ikut membayar cicilan tapi hanya sedikit tidak sampai lunas.
Selain sengketa tersebut, Tergugat juga memberikan keterangan bahwa adanya beban ganda yang dilakukannya sebagai isteri dimana ia mengurus rumah tangga juga mencari nafkah  untuk  melunasi  cicilan  dan  hutang  yang  disebabkan  oleh  Penggugat.  Padahal mencari nafkah adalah tanggung jawab suami yang sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 34. Dimana Penggugat sebagai seorang suami hanya bisa memenuhi kebutuhan pribadi dari gaji yang diterimanya, bahkan tidak memberikan belanja bulanan kepada isteri, oleh karena itu Tergugat merasa lebih adil jika harta bersama dibagi tidak sama rata.
Dalam Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa isteri befungsi sebagai ibu rumah tangga, yakni isteri yang memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan kata lain isteri lebih banyak  berkontribusi,  maka  isteri  yang  bercerai  hidup  (Janda)  berhak  mendapat pembagian  yang  lebih  besar  di  banding  pembagian  untuk  suami  yang  bercerai  hidup (Duda). 15
Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik dan mampu bekerja harus lebih diberi lebih  banyak  sesuai  dengan  kondisinya  dan  pemberiannya.  Maka  hakim  harus mempertimbangkan  kembali  keadaan  para  pihak  untuk  menegakkan  keadilan  dalam pembagian harta bersama. Perlu di ingat bahwa, hukum bisa berubah sesuai dengan situasi, kondisi, atau keadaan yang ada, seperti halnya masalah pembagian harta bersama  antara suami dan isteri dalam perceraian.
Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama maka menggunakan penegakan hukum dan fungsi kasus untuk melihat alasan di balik peristiwa hukum. Dalam hal pembagian harta bersama pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda mendapat  separuh  dari  harta  bersama.  Namun  karena  hukum  yang  diterapkan  di Pengadilan adalah hukum kasus, maka pembagian harta bersama tidak selalu dibagi sama rata untuk janda atau duda sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut.
Menurut hukum Islam,  hukum  itu  berputar pada  ada tidaknya  illat (Alasan) dan jika dilihat  dari  kedua  kasus  yang  diteliti  sudah  mempunyai  alasan  yang  jelas  sehingga ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kurang tepat jika diterapkan dalam putusan pengadilan  karena  akan  terasa  tidak  adil.  Selain  itu,  pembagian  harta  bersama  juga menggunakan  teori  keadilan  melalui  Maqashid  Syari’ah  dengan  metode  Ta’lili.  Dimana tujuan  penerapannya  maupun  alasan  penerapannya  diprioritaskan  oleh  majelis  hakim. Tujuannya  untuk  kemaslahatan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  pembagian  harta  bersama dalam perceraian adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
Keadilan  yang  diterapkan  dalam  setiap  kasus  harus  menjadi  dasar  dalam  pembagian harta bersama. Keadilan dalam hal ini adalah ketika pembagian tersebut tidak melakukan diskriminasi  terhadap  salah  satu  pihak.  Dalam  hal  ini,  keadilan  yang  dimaksud  adalah keadilan  distributif  yakni  membagi  harta  bersama  sesuai  dengan  porsi  yang  telah dilakukannya  atau  memberikan  hak  kepada  setiap  orang  berdasarkan  keseimbangan. Dampak  dari  penerapan  pembagian  harta  bersama  dalam  perceraian  berdasarkan  nilai keadilan ini menimbulkan adanya pergeseran paragdima tentang pembagian harta bersama
15 Maulvi Muhammad Ikhwan. Op.Cit . hal. 65.
akibat dari perceraian. Hakim memiliki tugas sebagai makhluk yang ditunjuk Tuhan di bumi untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara-perkara  yang  diajukan  ke Pengadilan,  diantaranya  mengenai  perkara  pembagian  harta  bersama  yang  terdapat sengketa. Paragdima hakim sebagai pelaksana dan juru bicara undang-undang tetap sama. Akan tetapi, fokus saat ini adalah pada peran hakim sebagai penegak hukum yang membuat keputusannya berdasarkan hukum dan keadilan.
Dari  dua  perkara  diatas,  disimpulkan  bahwa  dalam  pertimbangannya  hakim menggunakan  penafsiran  hukum  karena  tidak  akan  menemukan  titik  temu  jika  tetap menggunakan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  perkara  tersebut,  keadilan  yang dimaksud adalah isteri menerima bagian yang lebih banyak daripada bagian suami. Penting diketahui  bahwa  hakim  itu  bertugas  untuk  menyesuaikan  hukum  dan  undang-undang sesuai  dengan  perkembangan  zaman  atau  masyarakat  saat  ini.  Jika  dalam  peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat memberikan keadilan, maka harus menafsirnya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.
Sehingga dalam putusan nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor
91/Pdt.G/2021/PTA.Btn  sudah  mencerminkan  nilai  keadilan  dalam  pembagian  harta bersama dalam perceraian untuk mantan suami dan mantan isteri berdasarkan kontribusi yang lebih besar dalam pengeluaran uang utnuk pelunasan cicilan obyek  harta bersama. Sehingga keadilan distributif dalam kedua kasus ini sudah sesuai diterapkan dalam putusan.

## C. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari pembahasan artikel ini adalah berdasarkan Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn mengenai pembagian harta bersama adalah majelis hakim menetapkan putusan tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum  Islam  yang  menyebutkan  bahwa  janda  atau  duda  mendapat  separuh  dari  harta bersama  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  efektif  lagi diterapkan  dan  adanya  masyarakat  yang  kurang  mendukung  pelaksanaan  peraturan tersebut. Sehingga pasal tersebut kabur yang menyebabkan hakim mengeyampingkan pasal dan  membuat  keputusan  sesuai  dengan  keyakinan  yang  dimiliki  yang  akibatnya  harta bersama tidak di bagi sama rata antara mantan suami dan mantan  isteri. Dimana dalam putusan  Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm majelis hakim membagi  kepada mantan isteri 3/4  bagian  (75%)  untuk  mantan  suami  1/4  bagian  (25%)  dan  dalam  putusan  nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn majelis hakim membagi kepada mantan suami 2/5 bagian (40%) untuk mantan isteri 3/5 bagian (60%). Keputusan tersebut tentu saja tidak diputuskan oleh hakim secara semena-mena tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Karena
hakim tidak boleh mengeyampingkan fakta di persidangan hanya karena keinginan hakim sendiri.
Dalam putusan hakim yang memutuskan bahwa janda dan duda mendapat bagian yang tidak  sama  rata,  hal  tersebut  sudah  mencerminkan  nilai  keadilan  yang  disebut  dengan keadilan  distributif,  dimana  harta  bersama  dibagi  sesuai  dengan  jasa  yang  telah dilakukannya.  Dimana  pembagian  harta  bersama dalam  perceraian  untuk   mantan  isteri mendapat  lebih  banyak  sesuai  dengan  pengeluaran  uang  untuk  pelunasan  cicilan  obyek harta bersama dibandingkan mantan suami.

## D. Daftar Pustaka
Aisyah,  Siti  Nur. Analisis  Putusan  Hakim  Tentang  Pencampuran  Harta  Bawaan  dan  Harta Bersama  Dalam  Perkawinan  Pasca  Perceraian  Perspektif  Teori  Keadilan  John  Rawls . Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2021.
Almubarok, Fauzi. Keadilan Dalam Perspektif Islam. Journal ISTIGHNA. Vol. 1, No.2. 2018. Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan . UMMPress. Malang. 2020.
Djojorahardjo,  Rommy  Haryono.  Mewujudkan  Aspek  Keadilan  Dalam  Putusan  Hakum  Di
Peradilan Perdata. Jurnal Media Hukum dan Peradilan . Vol. 5, No.1. 2019.
Friedman, W. Teori dan Filsafat Hukum . Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993.
Haq, Nur Awaliyah. Analisis Masqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL . Skripsi. UIN Walisongo. Semarang. 2020.
HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Cetakan ke-4. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
Ikhwan, Maulvi Muhammad. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam
Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Teori Keadilan . Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
Jakarta. 2020.
Kompilasi Hukum Islam. Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang Dan Keluarga. Alumni Universitas Airlangga. Bandung. 1986.
Sepma,  Armevya  dan  Yeni  Erwita.  Pemberian  Hak  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  di
Pengadilan Agama Jambi. Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law. Vol. 1, No.2. 2020.
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan. Liberty. Yogyakarta. 2004.
Susilo, Budi. Prosedur Gugatan Cerai . Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2007.