Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5497

## SIKAP INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERPINDAHAN IBU KOTA ISRAEL DARI TEL AVIV KE YERUSALEM
DI PBB (2014-2019)
Adettia Gama 1 Universitas Padjadjaran 1
g.adettia98@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  peran  yang  dilakukan  oleh Indonesia  untuk  menyelesaikan  konflik  perpindahan  Ibu  Kota  Israel  dari  Tel  Aviv  ke Yerusalem  di  PBB  dari  periode  2014  sampai  2019.  Metode  penelitian  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur  dengan  mengakumulasi  berbagai  informasi  dari hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya  serta  menelaah  dokumen  resmi  dan  media  massa mengenai  status  Israel  dan  Palestina  dalam  sistem  Internasional.  Penelitian  ini  menggunakan analisis  konsep National  Roles dari  K.  J.  Holsti.  Hasil  penelitian  bahwa  Indonesia  bertindak sebagai Bastion  of  Revolution  Liberator atau  negara  yang  bertindak  untuk  menghilangkan penjajahan atau sikap anti-kolonial dan prinsip ideologi yang sama menjaga perdamaian tanpa menggunakan  hasrat  untuk  persatuan  etnis  atau  pendekatan  militer.  Kesimpulan  didapatan bahwa Indonesia masih konsisten untuk mendukung keberadaan Palestina dengan pendekatan soft power atau diplomasi.
Kata Kunci: Indonesia, Konsepsi Peran Negara, Prinsip Ideologi, Sikap Anti-kolonial, Yerusalem

## ABSTRACT
The purpose of this study is to identify and describe the role played by Indonesia in resolving the conflict over the transfer of Israel's capital city from Tel Aviv to Jerusalem at the United Nations  from  2014  to  2019.  The  research  method  uses  qualitative  methods  with  a  literature study approach by accumulating various information from the results of studies. beforehand as well  as  reviewing  official  documents  and  mass  media  regarding  the  status  of  Israel  and Palestine  in  the  international  system.  This  study  uses  the  concept  of  National  Roles  analysis from  K.  J.  Holsti.  The  research  results  show  that  Indonesia  acts  as  a  Bastion  of  Revolution Liberator or a state that acts to eliminate colonialism or anti-colonial attitudes and the same ideological  principles  maintain  peace  without  using  a  desire  for  ethnic  unity  or  a  military approach.  The  conclusion  is  that  Indonesia  is  still  consistent  in  supporting  the  existence  of Palestine with a soft power or diplomacy approach.
Keywords: Anti-Colonial Attitudes, Ideological Principles, Indonesia, Jerusalem, National Roles Conception

## PENDAHULUAN
Pada  6  Desember  2017  Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perpindahan Kedutaan
Besar  Amerika  Serikat  dari  Tel  Aviv  ke Yerusalem  sebagai  pengakuan  Ibu  Kota Israel.  Pengumuman  yang  dilakukan  oleh
Presiden  Trump  dianggap  sebagai  cara untuk mendorong dan mempercepat perdamaian  antara  Palestina  dan  Israel dalam  sistem  internasional.  Pengumuman ini  dianggap  sebagai  permulaan  dari pendekatan  baru  di  dalam  konflik  yang terjadi antara kedua negara (Government U. S.,  2017).  Agenda  tersebut  telah  diatur sejak  tahun  1995  yang  dimulai  dengan adanya  kongres  Amerika  Serikat  ke-104 yang mengadopsi Undang-Undang Kedutaan  Besar  Yarussalem  (Jarusalem Embassy Act). Undang-Undang ini mendesak pemerintah federal untuk memindahkan  Kedutaan  Amerika  ke Yerusalem  sebagai  pengakuan  Ibu  Kota Israel. Tindakan ini disahkan dan ditegaskan  oleh  suara  bulat  Senat  pada  5 Juni 2017 (Government U. S., 2017).
Keputusan Pemerintah Amerika
Serikat  untuk  memindahkan  Kedutaan Besar  Amerika  Serikat  dari  Tel  Aviv  ke Yerusalem  dan  merekognisi  kota  tersebut sebagai  Ibu  Kota  Israel  menimbulkan protes dari banyak pihak di seluruh belahan dunia.  Sehingga,  hal  ini  menimbulkan gejolak  protes,  adanya  demonstrasi  di berbagai  tempat,  dan  beberapa  berpotensi akan  menimbulkan  kekerasan  terkhusus terhadap warga Amerika Serikat (Olinzena, 2017).
Untuk menanggapi kasus ini, Dewan Keamanan  PBB,  pada  18  Desember  2017 mengadakan  sidang  agar  memperoleh pemungutan  suara  untuk  menengahi  dan menyetujui  resolusi  yang  menentang  sikap unilateral Amerika Serikat terhadap pengakuan  Yerusalem  dalam  penyelesaian
pemantik  konflik  yang  terjadi.  Naskah resolusi yang diajukan oleh Mesir menegaskan  bahwa: “Any  decisions  and actions  which  purport  to  have  altered  the character, status or demographic composition  of  the  Holy  City  of  Jerusalem have no legal effect, are null and void and must  be  rescinded  in  compliance  with relevant  resolutions  of  the  Security Council,  and  in  this  regard  calls  upon  all States  to  refrain  from  the  establishment  of diplomatic  missions  in  the  Holy  City  of Jerusalem” (Security  Council  Resolution 478 (1980)
Hal  ini  ditanggapi  oleh  anggota Dewan  Kemanan  PBB,  sebanyak  14  dari 15  anggota  menyetujui  terhadap  resolusi tersebut  dan  satu  anggota  menolak.  Dalam hal  ini,  Amerika  Serikat  sebagai  anggota tetap mengeluarkan tanggapan negatif serta mengeluarkan  vetonya.  Secara  otomatis, draft  resolusi  yang  diajukanpun  ditolak, walaupun  mendapatkan  dukungan  dari empat  anggota  tetap  dan  10  angota  tidak tetap  Dewan  Keamnan  PBB  (News  U.  N., 2017).  Untuk  menanggapi  hal  ini,  Turki dan  Yaman  sebagi  perwakilan  OKI  dan Liga  Arab  meminta  Majelis  Umum  PBB mengadakan  Sidang  Umum  PBB  pada  21 Desember  2017,  di  New  York  untuk menengahi  permasalaan  tersebut.  Dengan mengadakan  Sidang  Umum  PBB  dengan melibatkan  seluruh  anggota.  Sikap  ini merupakan  respon terhadap kegagalan dari Dewan Kemanan PBB dalam pengambilan keputusan  mengenai  status  Yerusalem (U.N., 2017).
Prosedur yang diminta oleh perwakilan OKI dan Liga Arab berdasarkan resolusi  PBB  yang  telah  tertulis  dan meminta  untuk  diadakannya “Emergency Special Sessions“ . Sesi khusus ini berguna sebagai  pertimbangan  terhadap  masalah yang  terjadi  dengan  tujuan  membuat rekomendasi  secara  tepat  dan  akuntabel
kepada  seluruh  anggota  supaya  terjadinya tindakan  kolektif.  Ini  terjadi  jika  Dewan Keamanan gagal untuk melakukan tindakan atau  terdapatnya  suara  yang  tidak  bulat  di antara  anggota  tetap  Dewan  Keamanan (U.N., 2017).
Sesi  ini  dimulai  kembali  setelah diadakan  pada  tahun  2009  ketika  Majelis Umum PBB mengadakan sebuah pertemuan  di  Yerusalem  Timur  dan wilayah  yang  merupakan  teritori  Palestina. (U.N.,  2017).  Sidang  umum  menghasilkan 128  negara  yang  berada  dalam  status  (in favour), mendukung terhadap resolusi yang ditawarkan  oleh  Majelis  Umum  PBB. Sedangkan  yang  lainnya,  35  negara mengambil sikap abstentions dan sembilan negara  bersikap against terhadap  resolusi tersebut  (U.N.,  2017).  Negara  yang berstatus in favour di dalam Majelis Umum PBB  meminta  semua  peserta  sidang mematauhi  resolusi  yang  telah  disetujui mengenai  status  Yerusalem  tersebut.  Akan tetapi,  resolusi  yang  dipakai  dalam  majelis umum tersebut bersifat tidak mengikat para anggota  dan  tidak  membawa  kepada kekuatan  hukum  internasional  seperti tindakan atau resolusi yang disepakati oleh Dewan  Keamanan  Tetap  PBB.  Sehingga dampaknya, negara-negara dibebaskan untuk  mengambil  sikap  atau  tindakan terkhusus  berkaitan  pada  kasus  ini.
Begitupun
Amerika Serikat untuk
memindahkan  kedutaanya  serta  mengakui Yerusalem  sebagai  ibu  kota  Israel  (U.N.,
2017). Dunia  masih  melihat  secara  jernih bahwa  terdapatnya  kepentingan  negara adidaya, Amerika Serikat,
untuk melakukan  tindakan  unilateralnya.  Hal  ini tercermin  dari  hasil  suara  sidang  Dewan
Kemanan  PBB  bahwa  Amerika  Serikat mengeluarkan  veto  pada  saat  14  angota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang ditawarkan. Indonesia
merupakan  bagian  anggota  yang  setuju terhadap  resolusi  pada  saat  sidang  majelis umum  PBB  terlaksana.  Sebagai  negara yang  berdaulat,  Indonesia  siap  berperan terhadap  isu  kemanusiaan  serta  bersikap untuk  menciptakan  perdamaian  dunia (Mersudi,
2018). Komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo pada era Kabinet  Kerja  untuk  selalu  memberikan dukungan  terhadap  kemerdekan  Palestina sejak  tahun  2014  sampai  2019  terlihat secara  konkrit.  Dalam  rentang  waktu tersebut menunjukan adanya proses konsistensi  pemerintah  Indonesia  untuk mampu mendorong kemerdekaan Palestina secara  absolut.  Visi  ini  selalu  dipegang teguh  dan  terpatri  di  dalam  setiap  elemen yang ada di Indonesia terkhusus pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo bahkan visi yang dibentuknya bukan datang secara kebetulan.
Pada  artikel  ini,  penulis  akan membahas  bagaiamana  Indonesia  pada masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo dari  tahun  2014-2019  berperan  dalam penyelesaian  konflik  perpindahan  ibu  kota Israel dari Tel Aviv  ke Yerusalem di PBB dengan  menggunakan  konsep    peran nasional (National Roles Conception) yang ditulis oleh K. J. Holsti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi literatur yaitu mengakumulasi berbagai  informasi  dari  hasil  penelitian- penelitian sebelumnya serta dokumen resmi dan  media  massa  tentang  status  Israel  dan Palestina  dalam sistem internasional. Pisau analis  yang  digunakan  dalam  studi  ini adalah National Roles Conception dari K. J.
Holsti. Studi ini berfokus pada pertanyaan, apa selanjutnya? Bagaimana Peran Indonesia  dalam  Penyelesaian  Konflik Perpindahan  Ibu  Kota  Israel  dari  Tel  Aviv
ke  Yerusalem  di  PBB  pada  periode  2014- 2019? dan apa yang upaya yang dilakukan oleh  Indonesia  untuk  mecapai  kesepakatan internasional dalam mewujudkan kebijakan asing  Indonesia  yang  anti-penjajahan  dan idelogi menjaga perdamaian?

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Penulis mulai memaparkan hasil riset berkenaan peran Indonesia dalam penyelesaian  konflik  perpindahan  ibu  kota Israel dari Tel Aviv  ke Yerusalem di PBB mulai  dari  tahun  2014  sebagai  tahun dimulai  era  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo hingga tahun 2019 sebagai periode akhir Kabinet Kerja. Penulis menggunakan konsepsi Peran Nasional   bahwa Indonesia merupakan  negara  yang  bertindak  sebagai Bation  of  Revolution  Liberator yang bersumber  dari  beberapa  parameter  yaitu Ideological  Principles dan Anti-colonial Attitudes dan  tidak  menggunakan Desire for  Ethnic  Unity berdasarkan  kepada Pembukaan  Undang-Undang  1945  alinia pertama, “Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan  itu  adalah  hak  segala  bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Kemerdekaan  untuk  segala  bangsa dan anti-kolonialisme telah menjadi doktrin bagi semua elemen yang  ada  di  Indonesia. Ikut  serta  untuk  melaksanakan  perdamaian dunia dan melakukan perlawanan penjajahan  dunia  menjadi  dua  doktrin utama kebijakan luar negeri Indonesia yang masih sampai saat ini konsisten disuarakan dan  terpatri.  Selama  masih  ada  yang terjajah,  tentu  Indonesia  telah  selalu menjadi  garda  terdepan  dalam  menangani isu  tersebut  sesuai  dengan  kapasitas  dan kapabilitas yang dimilikinya. Narasi tersebut  menjadi  dasar  kebijakan  luar negeri Indonesia sebagai landasan bagi para
pemimpin  negara  untuk  bersikap  dalam sistem  internasional.  Hal  ini  terlihat, bagaimana Amerika Serikat telah mengambil  keputusan  untuk  mengakui Yerusalem  sebagai  ibu  kota  Israel  dan memindahkan  Kedutaan  Besar  AS  sebagai pengakuan de jure suatu wilayah, Indonesia masih  tetap  konsisten  terhadap  kebijakan luar negeri yang dibentuknya agar memberikan  dukungan  penuh  terhadap kemerdekaan  Palestina  dan  menegakkan keadilan sesuai dengan hukum internasional yang sudah disepakati. Sumber “Prinsip-prinsip
Ideologi” Indonesia.
Isu Palestina menjadi isu yang begitu penting  bagi  Republik  Indonesia  dari  awal kemerdekaan  sampai  Indonesia  saat  ini berdiri. Hal ini terbukti dengan ucapan para pemimpin
Indonesia yang terus menyuarakan kemerdekaan Palestina secara utuh  tanpa  ada  syarat.  Seperti  yang ditekankan  oleh  Presiden  Joko  Widodo dalam  perkataanya  pada  pencalonan  diri sebagai  presiden Republik  Indonesia  tahun 2014  yang  mengatakan,  ”Kita  komitmen mendukung penuh Palestina sebagai negara merdeka  dan  berdaulat“.  (RI,  2016) (Dengan  prinsip  tersebut  pada  dasarnya sudah berlandasakan kepada kebijakan luar negeri  Indonesia  yang  terdapat  pada Pembukaan UUD 1945, ikut melaksanakan perdamaian  dunia  dan  anti-kolonialisme, yang  telah  menjadi  hal  fundamental ideologi  para  pemimpin  Indonesia  selama 75  tahun.  Walaupun  pemimpin  Indonesia berganti  akan  tetapi  konsistensi  ideologi yang  dibawa  oleh  para  pemimpin  setiap masa  tetap  terjaga  dan  terpatri  dalam  diri bangsa.
Sumber “Perilaku Anti-Kolonial” Indonesia Sewaktu Presiden Soekarno memberikan  pidato  pada  ulang  tahun
Republik  Indonesia  yang  ke-21,  di  mana Presiden  Soekarno  menyebutkan,  “Kita harus  bangga  bahwa  kita  adalah  satu bangsa  yang  konsekuen  terus,  bukan  saja berjiwa  kemerdekaan,  bukan  saja  berjiwa anti-imperialisme,  tetapi  juga  konsekuen terus  berjuang  menentang  imperialisme. Itulah  pula  sebabnya  kita  tidak  mau mengakui  Israel”  (Mukhti,  2020).  Perilaku Indonesia  terhadap  anti-kolonialisme  dan anti-imperialisme  telah  terbentuk  sejak lama.  Kemerdekaan  Indonesia  menjadikan seluruh  elemen  bangsa  Indonesia  tidak menginginkan  lagi  untuk  dijajah  dan menjajah  bangsa  lain,  bahkan  bangsa Indonesia  mengutuk  adanya  penjajahan. Perilaku  tersebut  dilegitimasi  oleh  para founding  father ke  dalam  Pembukaan UUD  1945  serta  adanya  sikap  tegas Indonesia  dengan  mengadakan  KAA  di Bandung  dan  masuknya  Indonesia  ke dalam bagian negara Non-Blok.
Sumber “Hasrat untuk Persatuan Etnis”
Indonesia. Dalam konsepsi Bastion of Revolution Liberator ini, Holsti
menyandingkan  Indonesia  dengan  negara- negara lain seperti China, Kuba, dan Korea Utara.  Sumber  “Hasrat  untuk  Persatuan Etnis”  yang  dilakukan  oleh  China,  Kuba, dan  Korea  Utara  tidak  serta-merta  juga dilakukan  oleh  Indonesia.    Dalam  riset yang  dilakukan,  penulis  tidak  menemukan aksi  Indonesia  untuk  menjalankan  hasrat untuk  persatuan  etnis  terkhusus  dalam kasus  konflik  Palestina-Israel.  Dalam referensi  tambahan  yang  diriset  oleh penulis melalui data sekunder, yaitu dalam buku North  Korea’s  Foreign  Policy:  The Dprk’s  Part  on  The  International  Scene
and  Its  Audiences yang  ditulis  oleh  Lenka Caisova  menyatakan  bahwa  salah  satu negara  yang  menganut  Konsepsi  Peran Nasional  sebagai Bastion  of  Revolution Liberator adalah  Korea  Utara.  Dalam Konsepsi Peranan Nasional ini Korea Utara memiliki pernyataan bahwa adanya kesiapan  untuk  membangun  pasukan  yang berani melawan, mondominasi, dan menaklukan kekuatan besar dunia terkhususnya  Amerika  Serikat  (Caisova, 2018).
Dalam  peran  ini  Lenka  Caisova menyampaikan  juga  bahwa  Korea  Utara menekankan adanya aktivitas tertentu yang dilakukan  untuk  membebaskan  dunia. Korea  Utara  berani  untuk  menyatakan bahwa terdapatnya pasukan yang memerdekakan dunia dan mempromosikan solidaritas  antara  sesama  bangsa.  Secara aktif,  Korea  Utara  akan  menghancurkan tatanan  internasional  yang  lama,  dan membangun  sebuah  tatanan  dunia  yang baru  berlandaskan  kepada  persamaan  dan keadilan. Sejauh riset yang telah dilakukan oleh penulis, Indonesia untuk mewujudkan perdamaian  dunia  terkhususnya  pada  isu konflik  Palestina-Israel  belum  menemukan terdapatnya instrumen perdamaian layaknya  Korea  Utara.  Indonesia  secara massif  lebih cenderung mewujudkan perdamaian  dengan  intrumen softpower atau pendekatan diplomasi daripada hardpower atau pendekatan militer. Hal ini terlihat  dari  bahasa  yang  digunakan Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Retno Marsudi bahwa di tingkat global, diplomasi Indonesia  selalu  berkontribusi  pada  isu perdamaian  dan  isu  kemanusiaan  secara global, kemudian di bidang perdamaian, isu Palestina  terus  menjadi  salah  satu  prioritas politik  luar  negeri  Indonesia.  (Mersudi,
2018)

## PEMBAHASAN
Kronologis Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yurusalem.
Dimulai  dengan sejarah  Timur Tengah,  sebagaimana  diketahui  oleh  para ahli dan sejarawan Timur Tengah, wilayah Timur  Tengah  terdiri  dari  Arab  Peninsula, Afrika Utara, Asia
Barat, dan Mesopotamia.  Timur  Tengah  sejak  zaman kuno  telah  menjadi  pusat  perhatian  dunia, dikarenakan  letak  wilayah  yang  strategis, membuat  negara-negara  berpacu  untuk menguasai  wilayah  vital  ini.  Wilayah  ini juga  menjadi  asal  dari  agama-agama monotheistis seperti Zoroastrianisme (Majusi),  Yahudi,  Kristen,  dan  Islam  yang menjadi  identitas  fundamental  manusia (Kamrava,  2005).  Timur  Tengah  secara ekonomi,  politik,  budaya,  dan  agama adalah  wilayah  yang  telah  dianggap sensitif. Hal ini terjadi sejak wilayah Timur Tengah  menjadi  asal  beberapa  peradaban paling  awal.  Ini  menjadi  hal  yang  sulit untuk  menentukan  titik  permulaan  dari sejarah  politik.  Walaupun  para  peneliti sudah  melakukan  pencarian,  sekiranya masih ada yang memengaruhi perkembangan sejarah dan politik jalannya peristiwa untuk waktu kemudian (Kamrava,
2005) .
Di  dalam  sejarahnya  juga,  Islam memberikan  pengaruh  terhadap  wilayah Timur  Tengah  sejak  abad  ke-7  Masehi. Agama  Islam  menjadi  sebuah  sistem kepercayaan  dan  sebuah  fenomena  sejarah politik  yang  memberikan  kesan  tersendiri terhadap  Timur  Tengah.  Evolusi  dan Kemunculan  Islam  membuat  dinamika tersendiri  juga  untuk  menentukan  takdir negara-bangsa di dunia saat ini. Kemudian, jejak  dari  sejarah  Timur  Tengah  yang merupakan  pengaruh  dari  kelahiran  dan ekspansi Islam yang salah satunya memicu adanya Kesultanan Turki Utsmani (Kamrava,  2005) . Setelah  lima  abad
Kesulthanan  Turki  Utsmani  memberikan pengaruh  terhadap  sistem  perpolitikan  dan perekonomian dunia, pada akhirnya mengalami kemunduran bahkan
keruntuhan dan setelah itu segera digantikan  dengan  eksistensi  kekuatan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa.
Abad  ke-19  merupakan  waktu  yang paling  lama  bagi  Kesultanan  Turki Utsmani,  dikarenakan  Turki  Utsmani  telah mulai kehilangan kekuatan. Hal ini terbukti, di  mana  bagian  teritorial  Turki  Utsmani seperti  Krimea,  Balkan,  Kaukasus,  Afrika Utara  telah  mulai  dikuasai  oleh  Bangsa Eropa.  Kerajaan  Inggris  sudah  mulai mendominasi  abad  tersebut  yang  disusul oleh Kerajaan Russia, Jerman, dan Prancis. Walaupun demikian, masing-masing kerajaan  tersebut  juga  bersaing  satu  sama lain  untuk  menguasai  abad  tersebut (Kamrava,  2005) . Setelah  Perang  Dunia  I berakhir,  secara  langsung  dan  jelas,  PD  I mengarahkan kepada kemerdekaan kebebasan  Turki  dari  sistem  monarki  ke sistem  republik  pada  tahun  1919-1923,  di mana  Mustafa  Kemal  Ataturk  menjadi inisiator  dan  promotor  untuk  mengalihkan sistem  monarki  menjadi  sistem  republik. Terdapatnya pemberontakan yang dilakukan  oleh  kelompok  Ataturk  yang memiliki mosi kekecewaan terhadap kesultanan, juga dimanfaatkan oleh negara- negara pemenang perang  yaitu  Inggris  dan Perancis  untuk  membagi  wilayah  teritorial Turki  Utsmani  ke  dalam  wilayah  mereka. Sehingga  hal  ini  berdampak  terhadap pembuatan perjanjian
Sykes-Picot (Kamrava, 2005) .
Pada  tahun  1916  perjanjian  rahasia yang terlaksana antara Kerajaan Inggris dan Prancis  yang  dinamakan  perjanjian  Sykes- Picot.  Adanya  persetujuan  dari  sekutu mereka  pada  saat  itu  yaitu  Italia  dan Kerajaan  Rusia.  Secara  bersama,  negara sekutu  menyepakati  untuk  meyerahkan
lingkaran  pengaruh  yang  awalnya  dikuasai oleh  Kesultanan  Turki  Usmani.  Perjanjin ini  berdasarkan  pemikiran Triple  Entente yang telah mampu menagalahkan Kesultanan  Turki  Usmani  pada  Perang Dunia  Pertama  (Savrun,  2017).  Negosiasi perjanjian  ini  berlangsung  antara  23 November 1915 dan 3 Januari 1916 dengan diwakilkan  oleh  diplomat  negara  Inggris dan  Prancis  yaitu  Sir  Mark  Sykes  dan Francois  Georgeos  Picot  dan  diratifikasi pada  tanggal  9  dan  16  Mei  1916.  Dalam perjanjian  ini  terdapatnya  pembatasan sewenang-sewenang  oleh  Inggris  dan Prancis yang hanya melakukan pembatasan sesuai  dengan  kuntungan  masing-masing mereka (Savrun, 2017).
Dalam  pembagian  garis  wilayah Sykes-Picot  tersebut,  Inggris  mengambil beberapa  wilayah  Turki  Utsmani  seperti Palestina,  Yordania,  Irak  Selatan,  dan beberapa  wilayah  kecil  yaitu  Acre  dan Haifa  agar  memperoleh  kemudahan  izin untuk  melewati  wilayah  Maditerania. Kemudian  Prancis  memperoleh  wilayah Turki  Tenggara,  Suriah,  dan  Libanon (Mikaberidze, 2011). Tujuan adanya perjanjian  Sykes-Picot  agar Triple  Entente mampu memberikan lingkup pengaruh dan kontrol  secara  definitif  terhadap  wilayah Turki  Utsmani  yang  merupakan  wilayah strategis  dan  kaya  akan  sumber  daya mineral terkhusus minyak. Kemudian, pada tanggal  2  November  tahun  1917,  dengan adanya Perjanjian Sykes Picot, maka secara jelas  Deklarasi  Balfour  langsung  diinisiasi oleh Perdana Menteri Inggris, Arthur James Balfour  yang  awalnya  menjabat  sebagai Sekretaris  Kementrian Luar Negeri  Inggris untuk  memberikan  dukungan  deklarasi terhadap  “pendirian  rumah  nasional  bagi rakyat  Yahudi“.  Dibuktikan  dengan menyampaikan sebuah  perjanjian di dalam surat  publik  yang  disampaikan  kepada tokoh  Yahudi  Inggris,  Lord  Walter
Rothschild, yang berisikan: “ His Majesty’s Government view with favour the establishment  in  Palestine  of  a  national home  for  the  Jewish  people,  and  will  use their  best  endeavours  to  facilitate  the achievment  of  this  object,  it  being  clearly understood  that  nothing  shall  be  done which may prejudice the civil and religious rights  of  existing  non-Jewish  communities in  Palestine,  or  the  rigths  and  political status  enjoyed  by  Jews  in  any  other country.“
Deklarasi Balfour merupakan kelanjutan konstitusi Yahudi yang merupakan  Kongres  Pertama  Zionis  di Basle,  Swiss  pada  tahun  1897  yang  secara menyuluh  dalam  pembahasan  kongres tersebut menyampaikan, “Masyarakat Yahudi  berkeinginan  untuk  membangun sebuah rumah untuk masyarakat Yahudi di bawah  kemananan  hukum  publik  yang sah“.  Pada  bulan  November,  pemimpin
Zionis Inggris, Chaim Weizmen mengatakan, “There  is  a  British  proverb abaut  the  camel  and  the  tent.  At  first  the camel  sticks  one  leg  in  the  tent,  and eventually it slips into it.  This must be our policy“ (Kramer, 2017).
Maka,  hal  ini  pun  memang  terjadi. Selama  era  mandat  Inggris  terhadap Palestina  mulai  dari  tahun  1922  sampai 1947  yang  berasal  dari  LBB  saat  itu, Inggris menyeru untuk melakukan imigrasi secara  besar-besaran  terhadap  masyarakat Yahudi terutama yang berasal dari wilayah Eropa Timur. Hal ini semakin masif terjadi dikarenakan  pasca  terjadinya Holocaust di Jerman  pada  1930-an,  di  mana  imigran Yahudi  berusaha  mencari  tempat  yang aman  dan  tersedia  untuk  keutuhan  dan kesejahteraan  mereka  beserta  keluarga (Hardoko, 2012).
Inggris  menyerahkan  isu  wilayah Palestina  kepada  PBB,  yang  menimbulkan resolusi  181  tahun  1947  yang  berisikan tentang berakhirnya era mandat Inggris dan terbaginya wilayah Palestina ke dalam dua wilayah  merdeka,  yaitu  negara  Yahudi (Israel) dan negara Arab-Palestina.
Kemudian kota Yerusalem menjadi wilayah kepemilikan internasional.
Masyarakat Arab-Palestina melakukan penentangan  terhadap  tindakan  Inggris  ini. Sebelumnya,  terdapat  kebijakan  Inggris untuk  mengizinkan  adanya  gelombang migrasi  yang  dilakukan  oleh  bangsa Yahudi, sehingga masyarakat Arab- Palestina  melakukan  penentangan  dan angkat senjata (Hardoko, 2012).
Kemudian, bangsa Yahudi
melakukan  proklamasi  bahwa  terdapatnya negara  Israel  yang  mewadahi  masyarakat Yahudi  menyeluruh  secara  legal.  Hal  ini dilakukan oleh mereka pada tanggal 14 Mei 1948.  Jelang  satu  hari  pelaksanaan proklamasi  yang  diumumkan  oleh  David Ben  Gurion,  deklarasi  peperangan  pun diumumkan  oleh  Mesir,  Arab  Saudi, Yordania,  Suriah,  Libanon,  dan  Irak sebagai  tindakan  protes  dan  dukungan terhadap  Palestina.  Maka  pada  tanggal  15 Mei  1948  peperangan  Arab  dan  Israel pertama  dimulai  (Hardoko,  2012).  Hal  ini menunjukkan  kebenaran  empati  yang dimiliki oleh negara-negara tersebut terhadap  ketidakadilan  yang  dilakukan terhadap Palestina.
Pada awal terjadinya perang, pasukan Arab  memiliki  kuantitas  dan  kualitas pasukan yang lebih unggul. Alhasil, mereka secara  mudah  menguasai  wilayah-wilayah yang  telah  dukuasai  oleh  bangsa  Yahudi. Pada  saat  itu,  Pasukan  Libanon,  Suriah, Irak, dan Yordania melakukan penyerangan ke  wilayah  Haifa  dan  Galilea,  sedangkan Mesir  menyerang  sampai  ke  wilayah  Tel Aviv. Akan tetapi, adanya koordinasi yang
buruk antara pasukan-pasukan koalisi Arab sehingga  pada  saat  terakhir  membuat Libanon  menarik  pasukannya  (Hardoko, 2012)
Untuk merespon penyerangan pasukan  Arab,  Israel  yang  telah  memiliki otoritas  negara  tidak  mau  menyerahkan secara  mudah  wilayah  yang  sudah  mulai dikuasai  oleh  pasukan  Arab.  Pada  tanggal 26  Mei  1948,  pasukan  Israel  membentuk Pasukan  Pertahanan  Israel  (IDF),  yang anggota  dari  pasukan  ini  terdiri  dari berbagai macam militan Israel, di antaranya:  Palmach;  Haganah;  Lehi;  dan Irgun  (Hardoko,  2012).  Dalam  proses perkembangan  penyerangan,  IDF  lebih banyak mengerahkan pasukan jika dibandingkan dengan pasukan koalisi Arab yang  pada  awalnya  lebih  unggul  dari  pada pasukan  IDF.  Hal  ini  dapat  terlihat,  pada awal  tahun  1949,  Israel  memiliki  115.000 personel  tentara  sementara  itu  pasukan koalisi  Arab  hanya  mempunyai  55.000 personel  yang  dapat  dikerahkan  (Hardoko, 2012)
Selama  sembilan  bulan  melakukan pertempuran,  pada  tahun  1949,  akhirnya menemukan  penyelesaian  perang,  kedua belah  pihak,  Israel  dan  pasukan  koalisi Arab,  Libanon,  Suruiah,  Mesir,  dan Yordania.  Hasil  dari  perang  dapat  dilihat selain genjatan senjata, pihak Israel mampu berhasil  untuk  menguasai  78  persen wilayah  mandat  Palestina.  Sedangkan Yordania  memperoleh  Tepi  Barat  dan Yerusalem  Timur,  Mesir  menguasai  Jalur Gaza.  Israel  juga  mendapatkan  mandat kekuasaan  terhadap  Yerusalem  Barat (Hardoko,  2012).  Hal  ini  berimplikasi terhadap penyebaran penduduk Palestina di berbagai  tempat.  Di  mana  dapat  terlihat sebanyak  750.000  masyarakat  Palestina melakukan  imigrasi  keluar  wilayah  yang telah  menjadi  bagian  wilayah  Israel  dan tidak  diizinkan  kembali  ke  wilayah
tersebut.  Dalam  surat  yang  ditulis  oleh Perdana  Menteri  Israel,  David  Ben-Guron yang  diarahkan  ke  PBB  pada  tanggal  2 Agustus  1949,  berisikan  untuk  menolak imigran Palestina untuk kembali ke wilayah Israel. Pemerintah Israel mengatakan solusi terbaik untuk imigran tersebut adalah untuk ditempatkan  ke  negara  lain  dan  bukan dikembalikan  ke  wilayah  Israel  (Hardoko, 2012)
Penolakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Israel, menimbulkan
perlawanan oleh bangsa Palestina kembali. Mesir  yang  pada  awalnya  tidak  ikut campur,  pada  akhirnya  ikut  serta  untuk memberikan  fasiltas.  Tidak  hanya  aktif untuk  melatih  tetapi  juga  mempersenjatai para sukarelawan Palestina dari Jalur Gaza yang disebut Fadayeen . Kelompok ini yang terus gencar dan aktif untuk melaksanakan penyerangan terhadap wilayah Israel (Hardoko,  2012).  Pada  tahun  1964, Organisasi  Pembebasan  Palestina  (PLO) berdiri.  Adanya  eksistensi  PLO  memilki tujuan  untuk  memperoleh  kemerdekaan Palestina  secara  absolut,  serta  intrumen yang mereka gunakan adalah senjata. PLO berambisi untuk membuat wilayah Palestina  berdiri  kembali  layaknya  tapal batas  Mandat  Palestina  sebelum  terjadinya perang  1948.  Kemudain,  PLO  juga mempunyai  tujuan  untuk  menghilangkan Zionisme dari Palestina yang pada akhirnya dapat  menentukan  nasib  sendiri  terhadap bangsa  Palestina  tanpa  dimarginalisasi bahkan dikolonialisasi oleh bangsa manapun  terkhusus  Yahudi  (Hardoko, 2012).
Pada  saat  bersamaan,  Mesir  selalu mendanai bahkan melatih para sukarelawan Palestina.  Kemudian,  pemerintah  Mesir secara reguler juga melakukan peningkatan terhadap personil tentara yang ditempatkan di  Gunung  Sinai  dekat  perbatasan  Israel. Suriah  dan  Yordania  juga  melakukan
peningkatan  terhadap  kuantitas  personil tentara  meraka  di  perbatasan  Israel  yang menunjukkan  gelagat  ancaman  (Hardoko, 2012).  Akibat  sikap  yang  dilakukan  oleh Mesir,  Israel  melakukan  penyerangan kembali  pada  tanggal  5  Juni  1967.  Maka hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  “Perang Enam  Hari  (Al-Naksa)“  yang  kembali mengubah  wajah  wilayah  Palestina.  Israel melakukan tahap awal penyerangan dengan dua  gelombang  serangan  udara  yang  bisa mengahancurkan  286  pesawat  tempur Mesir.  Respon  dari  pihak  militer  Mesir terhadap  serangan  tersebut  terlalu  minim sehingga pihak Israel pun telah memastikan bahwa  Angkatan  Udara  Mesir  telah dilumpuhkan (Hardoko, 2017).
Pasukan  Angakatan  Darat  Israel dalam  tiga  hari  juga  mampu  menguasai Gunung  Sinai  yang  awalnya  Mesir  telah menempatkan pasukannya di lokasi tersebut.  Pada  tanggal  8  Juni  1967, Presiden  Mesir,  Gamal  Abdul  Nasser, melakukan  kesepakatan  genjatan  senjata dengan  Israel.  Yordania  pada  hari  pertama juga  menyerang  Israel  dengan  menembaki Kota  Yerusalem,  walaupun  Israel  telah meminta Yordania untuk tidak ikut campur (Hardoko, 2017). Arteleri Yordania menembaki  Tel  Aviv.  Angkatan  Udara Yordania  juga  menyerang  beberapa  kota Israel.  Setelah  adanya  upaya  gencatan senajata yang ditolak oleh pihak Yordania, maka  Israel  juga  melakukan  penyerangan. Selang  beberapa  hari,  pada  tanggal  8  Juni 1967,  Israel mampu  menguasai  Tepi  Barat dan Yerusalem (Hardoko, 2017).
Dari arah yang berbeda, pada tanggal 7  April  1967  Israel  telah  dahulu  membom Suriah  dengan  pesawat  tempur  yang dimilikinya. Suriah juga melakukan penyerangan  balasan  dari  Dataran  Tinggi Golan  dengan  melakukan  penembakan beruntun dan bertubi-tubi ke wilayah Israel. Pada  tanggal  10  Juni  1967  Israel  berhasil
melakukan  genjatan  senjata  dengan  Suriah setelah  mampu  menguasai  Dataran  Tinggi Golan.  Dalam  perang  ini  memperlihatkan kemenangan  mutlak  Israel  berikutnya terhadap  tiga  negara  yang  termasuk  ke dalam  koalisi  Arab  (Hardoko,  2017). Dampak  dari  perang  enam  hari  ini  adalah Israel  dapat  menduduki  Jalur  Gaza  dan Tepian  Barat  yang  banyak  dihuni  oleh kependudukan  Palestina  yang  merupakan hasil perang Arab-Israel tahun 1948. Maka kependudukan  Palestina  telah  berada  di bawah  kekuasaan  Israel  sejak  berakhirnya “Perang Enam Hari“ tersebut. Pasca perang juga  mengalihkan  fokus  para  militan Palestina  agar  mampu  membebaskan  Jalur Gaza  dan  Tepi  Barat  yang  dianggap berperan penting untuk memperoleh kemerdekaan  seluruh  Palestina  (Hardoko, 2017).
Kota  Yerusalem  juga  menjadi  liang konflik.  Pada  tahun  1980  Israel  secara unilateral  menyatukan  Yerusalem  Barat dan  Timur  sekaligus  melakukan  rekognisi bahwa  Kota  Yerusalem  merupakan  ibu kota Israel. Hal ini membuat Palestina juga melakukan  klaim  bahwa  Kota  Yerusalem adalah  ibu  kota  Palestina.  Maka,  dengan adanya  saling  klaim  tersebut  membuat masing-masing  negara  megalami  konflik berkepanjangan  hingga  sampai  saat  ini bahkan  melibatkan  banyak  aktor  dalam sistem internasional (Hardoko, 2017).

## Sikap Amerika Serikat terhadap Israel
Sejak dideklarasikan berdirinya Israel pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat telah memulai untuk memberikan dukungan penuh terhadap eksistensi  Israel. Hal  ini  terlihat  pada  dukungan  AS  secara unilateral mengenai kependudukan Israel di tanah Palestina secara ilegal. James Zogby,
pendiri
Arab-America Institute, menyebutkan bahwa sudah terjadinya erosi dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan
oleh  AS  (Zogby,  2019).  Awalnya,  dalam kebijakan AS menyebutkan bahwa pemukiman  yang  ditempati  oleh  Israel merupakan  “ilegal“,  lalu  menyebutkan sebagai  “hambatan  untuk  perdamaian“, kemudian  bergeser  lagi  dengan  sebutan sebagai  “rintangan  untuk  negosiasi“.  Pada akhirnya, terdapat perubahan dari menentang  “semua  pemukiman“  berubah menjadi menentang “dibangunnya
pemukiman  baru“.  Akhirnya,  pada  bulan November  2019,  pihak  AS  membuat pernyataan  bahwa  adanya  pemukiman Israel  di  Tepi  Barat  merupakan  hal  yang tidak melanggar terhadap hukum internasional (Zogby, 2019). Dengan  terpilihnya  Donald  Trump sebagai Presiden AS, sekurangnya beberapa  kebijakan  luar  negeri  yang dilakukan  oleh  pemerintah  AS  mengenai pemukiman  Israel  ini:  Pada  tanggal  5  Juni 2017,  Undang-Undang  Kedutaan  Besar Yerusalem  atau Jerusalem  Embassy  Act disahkan  oleh  pemerintah  AS.  Dalam undang-undang ini berisikan tentang adanya desakan untuk  pemerintah AS agar memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv  ke  Yerusalem,  sekaligus  sebagai pengakuan  Yerusalem  sebagai  ibu  kota baru Israel (Government U. S., 2017).
Pada  tanggal  6  Desember  2017,
Trump  melakukan  deklarasi  secara  resmi bahwa  AS  mengakui  Yerusalem  sebagai ibu  kota  Israel.  Tindakan  ini  berimplikasi kepada  Yerusalem  Timur  yang  pada dasarnya  ini  telah  ditetapkan  sebagai  ibu kota  Palestina.  Bahkan Israel  telah menduduki wilayah tersebut 10 tahun yang lalau  secara  ilegal  dengan  cara  mengusir kependudukan  Palestina  yang  hidup  dan menetap di Yerusalem Timur (Government U.  S.,  2017).  Pada  bulan  Maret  2019, Presiden  AS,  Donald  Trump,  mengakui wilayah kedaulatan Israel terhadap Dataran Tinggi  Golan  yang  secara de  jure diakui
sebagai  wilayah  Suriah  yang  diduduki Israel  sejak  Perang  enam  hari  Arab-Israel pada tahun 1967 (Lavingston, 2020).
Pada bulan November 2019, Presiden Trump  memberikan  pernyataan  bahwa pemukiman Israel pada wilayah Tepi Barat tidak  terdapatnya  pelanggaran  hukum internasional. Secara jelas, tindakan kependudukan  Israel  di  wilyah  tersebut telah  menganggu  kependukan  masyarakat Palestina  yang  sudah  bertempat  tinggal  di sana  bahkan  memperburuk  keadaan  yang sudah  terjadi  sejak  1948.  Hal  ini  merusak mosi  kepercayaan  masyarakat  Timur Tengah untuk  berdamai.  Tindakan ini juga merusak emosional masyarakat global yang mengetahui tindakan
sewenang-
sewenannag dari masyarakat Israel. Tindakan yang dilakukan oleh AS merupakan  bentuk  tindakan  konsistensi untuk memberikan dukungan kepada Israel guna    memperkuat  eksistensi  Israel  pada tatanan internasional. Hal ini juga disebutkan  oleh  Pemerintah  AS  supaya tercapainya  perdamaian  yang  absolut  dan utuh,  serta  dapat  membangun  kedamaian dan  keamanan  di masa  mendatang terkhusus  pada  regional  Timur  Tengah. Dukungan Pemerintah AS disebutkan tidak lepas dari status quo Kota Yerusalem yang merupakan  kota  suci  tiga  agama  besar dunia (Government U. S., 2017).
Nickolay  Mladenov,  Koordinator Khusus  PBB  untuk  Proses  Perdamaian Timur  Tengah,  juga  menyatakan  bahwa, konflik  yang  terjadi  pada  Israel  dan Palestina  belum  terlihat  secara  signifikan berubah ke arah positif menuju perdamaian selama  laporan  dari  periode  20  September hingga  18 Desember  2017.  Situasi keamanan  di  Israel  yang  menduduki wilayah  Palestina  menjadi  lebih  tegang ditambah dengan adanya keputusan Presiden  Donald  Trump  pada  6  Desember dengan  adanya  pengakuan  Yerusalem
sebagai  ibu  kota  Israel.  Hal  ini  terbukti dengan  adanya  penembakan  roket  dari Gaza  dan  bentrokan  antara  Palestina  dan pasukan keamanan Israel (News U. , 2017).
Adanya  kebijakan  AS  mengenai pengakuan perpindahan ibu kota Israel dari Tel  Aviv  ke  Yerusalem  secara  unilateral dan  pemindahan  Kedutaan  Besar  Amerika Serikat  melanggar  resolusi  Majelis  Umum PBB  No.  181  tahun  1947  yang  berisikan mengenai  Yerusalem  merupakan  wilayah yang berada di bawah kendali internasional.
Maka  melihat  timbulnya  kasus tersebut,  DK  PBB,  pada  tanggal  18 Desember  2017  mengadakan  sidang  agar memperoleh  pemungutan  suara  untuk menengahi  dan  menyetujui  resolusi  yang menentang  sikap  unilateral  AS  terhadap pengakuan  Yerusalem  dalam  penyelesaian pemantik  konflik  yang  terjadi.  Naskah resolusi yang diajukan oleh Mesir menegaskan  bahwa: “Any  decisions  and actions  which  purport  to  have  altered  the character, status or demographic composition  of  the  Holy  City  of  Jerusalem have no legal effect, are null and void and must  be  rescinded  in  compliance  with relevant  resolutions  of  the  Security Council,  and  in  this  regard  calls  upon  all States  to  refrain  from  the  establishment  of diplomatic  missions  in  the  Holy  City  of Jerusalem”
Hal  ini  ditanggapi  oleh  anggota  DK PBB,  sebanyak  14  dari  15  anggota menyetujui  terhadap  resolusi  tersebut  dan satu  anggota  menolak.  Dalam  hal  ini,  AS sebagai anggota tetap mengeluarkan tanggapan  negatif  dan  mengeluarkan vetonya.  Secara  otomatis,  draft  resolusi yang diajukanpun ditolak, walaupun mendapatkan dukungan dari empat anggota tetap  dan  10  angota  tidak  tetap  Dewan Keamnan  PBB.  AS  telah  cukup  banyak melakukan  veto  dalam  majelis  sidang  DK PBB. Tercatat, AS telah menggunakan hak
vetonya  sebanyak  83  kali  dan  merupakan terbanyak ke dua setelah USSR/Rusia yang melakukan  veto  sebanyak  143  kasus. Dalam  total  83  veto  yang  dilakukan  oleh AS, sebanyak 43 kasus mengenai pembelaan  terhadap  Israel  dalam  sidang DK  PBB,  lebih  dari  setengah  veto  yang dilakukan oleh AS (Report, 2020). AS juga memberikan  bantuan  militer  sekitar  3 miliar  US  dollar  kepada  Israel  tiap tahunnya (Alabaster, 2017).

## Sikap  Indonesia  dalam  Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Israel dari Tel
Aviv ke Yerusalem di PBB (2014-2019)
Sejak tahun 1945 merdeka, Indonesia selalu memberikan dukungan penuh terhadap  Palestina  baik  secara  materil maupun  non-materil.  Indonesia  selalu berdiri  di  sisi  Palestina  dengan  menolak keberadaan  Israel.  Seperti  yang  pernah disampaikan  oleh  Menteri  Luar  Negeri Indonesia  era  Kabinet  Kerja,  Retno Marsudi, “Palestina sebagai jantung politik luar  negeri  Indonesia,  setiap  helaan  napas diplomasi  Indonesia,  di  situ  terdapat perjuangan  untuk  Palestina“.  Hal  ini memang terbukti, Palestina menjadi sorotan penting  bagi  negara  Indonesia  (Mersudi, 2019).
Sejak era Presiden
Indonesia pertama, Presiden Soekarno, hingga pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo, Indonesia  dalam  kapasitas  dukungannya secara  konsisten  selalu  menggaungkan untuk  menghapuskan  penjajahan  di  atas dunia, sehingga dukungan terhadap Palestina selalu dibicarakan dalam berbagai forum  baik  secara  bilateral  maupun multilateral guna menggalang banyak suara dukungan  dari  berbagai  negara  secara global  untuk  mengakui  kemerdekaan Palestina  secara  absolut.  Komitmen  dan konsistensi  Presiden  Joko  Widodo  untuk selalu  memberikan  dukungan  terhadap
kemerdekan  Palestina  sejak  periode  2014- 2019  dapat  terlihat.  Dukungan  terhadap kemerdekaan  Palestina  telah  diucapkan sejak  Presiden  Joko  Widodo  mencalonkan diri  sebagai  presiden  pada  tahun  2014. Presiden  Joko  Widodo  pada  sesi  debat presiden  mengatakan,  ”Kita  komitmen mendukung penuh Palestina sebagai negara merdeka  dan  berdaulat”  (Team,  2014). Dalam  peringatan  60  tahun  KAA  di Bandung  pada  April  2015  yang  berfungsi sebagai  pendorong  kerja  sama  Selatan- Selatan  untuk  selalu  mengedepankan  Isu Palestina.  Presiden  Joko  Widodo  di Gedung  Merdeka,  Bandung  pada  tanggal 24  April  dalam  pidatonya  mengatakan “Kemerdekaan  Palestina  harus  terus diperjuangkan “.  Sehingga,  hasil  dari deklarasi  tersebut  mendorong  seluruh peserta  konferensi  memberikan  dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina  (RI T. P., 2016).
Dalam  KAA,  adanya  kesepakatan untuk membentuk Declaration on Palestine yang  menggarisbawahi  dukungan  negara- negara  Asia-Afrika  terhadap  perjuangan masyarakat  Palestina  untuk  memperoleh kemerdekaan  dan  mengusahakan  agar tercipta two-state solution . Dalam
konferensi  juga  mendorong  pembentukan Deklarasi  Penguatan New  Asia  Africa Strategic  Partnership ,  yang  di  dalamnya terdapat  penegasan  kembali  dukungan negara-negara  Asia-Afrika  bagi  penguatan bantuan  terhadap  Palestina  (KIPS,  2019). Proses tindakan Indonesia mulai membuahkan  hasil,  terlihat  pada  bulan September 2015, sebanyak 136 negara dari 193  total  anggota  PBB  memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Terkhusus regional Eropa berdasarkan  laporan  Kementerian  Luar Negeri Indonesia juga mengalami peningkatan  dalam  memberikan  daya
dukung  terhadap  kemerdekaan  Palestina (KIPS, 2019).
Kemudian,  hal  positif  juga  telah terlihat  dalam  tatanan  internasional,  di mana  pada  tanggal  29  November  2012, Palestina telah mulai diakui sebagai negara observer (non  member  observer  state)  di dalam  PBB  melalaui  resolusi  Majelis Umum PBB No. 67/19, di mana Indonesia mengambil  peran  dalam  forum  tersebut sebagai co-sponsor resolusi  yang  dipakai. Selanjutnya,  pada  tanggal  30  September 2015,  di  Markas  Besar  PBB  New  York, bendera  Palestina  secara  resmi  dikibarkan yang  langsung  disaksikan  oleh  Presiden Palestina,  Mahmud  Abbas (KIPS,  2019). Kemudian,  pada  tanggal  14-16  Desember 2015,  Indonesia  kembali  menjadi  tuan rumah acara multilateral yaitu International Conference  on  the  Question  of  Jerusalem yang  bekerja  sama  dengan  OKI  dan CEIRPP (United Nations Commitee on the Inalinable  Rigths  of  the  Palestine  People) yang melakukan pertemuan khusus membahas  isu  Yerusalem  yang  dianggap sebagai  salah  satu  dari  enam outstanding core issues dari penyelesaian konflik Israel- Palestina  (pemukiman  ilegal  Israel,  isu pengungsi,  pembatasan kemanan ,  dan  air) (KIPS, 2019).
Adanya Konsulat Republik Indonesia yang  berada  di  Ramalah,  merupakan aktualisasi  lanjutan  bentuk  dukungan Indonesia  terhadap  keberadaan  Palestina dalam  tatanan  internasional.  Konsulat  ini diresmikan pada 13 Maret 2016 di Amman, KBRI  Yordania.  Dalam  sambutannya Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Retno Marsudi,  menyebutkan  bahwa  adanya konsulat  ini  bertujuan  untuk  memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Palestina, memperat  persaudaraan  rakyat  kedua negara (KIPS, 2019).
Retno  Marsudi  menyebutkan  secara tegas  bahwa  dukungan  Indonesia  terhadap Palestina  tidak  akan  pernah  padam. Peresmian  tersebut  turut  dihadiri  oleh Menteri  Luar  Negeri  Palestina  Riyad  Al- Maliki,  para  Duta  Besar  negara-negara ASEAN  dan  OKI  di  Yordania,  Ketua Komisi  I  DPR  RI  Mahfudz  Siddiq,  Duta Besar  RI  Yordania  Teguh  Wardoyo,  serta para  tokoh  juga  pejabat  pemerintahan Palestina  dan  Yordania  (KIPS,  2019). Selanjutnya, pada hari Kamis, 7 Desember 2017,  sehari  pasca  terdapatnya  fenomena pengakuan  unilateral  oleh  Presiden  AS, Donald  Trump,  di  mana  mengakui Yerusalem  sebagai  Ibu  Kota  Israel  dan akan  memindahkan  kantor  Kedutaan  besar AS ke Yeruslaem. Sehingga, Presiden Joko Widodo memberikan kecaman keras terhadap  fenomena  yang  terjadi.  Dalam konferensi  pers  di  Istana  Bogor,  Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap
Indonesia  secara  tegas,  “Saya  dan  rakyat Indonesia  tetap  konsisten  dengan  rakyat Palestina  memperjuangkan  haknya”  (Ali, 2017).
Presiden  Joko  Widodo  menganggap bahwa keputusan Presiden Trump terhadap status Yerusalem merupakan suatu pengakuan sepihak yang keputusan tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Kemaanan PBB sedangkan Amerika Serikat  merupakan  bagian  dari  Dewan Keamanan Tetap PBB. Pengakuan ini juga ditegaskan  oleh  Presiden  Joko  Widodo bahwa  hal  ini  bisa  mengguncang  stabilitas kemanan  dunia  (Indonesia,  2017).  Pasca kejadian  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo pertama  sekali  mengajak  seluruh  anggota OKI  secara  bersama  mengenyampingkan berbagai perbedaan untuk mendukung serta membela  Palestina.  Isu  perpindahan  ibu kota  Israel  menjadi  hal  penting  yang membuat  dunia  internasional  memberikan perhatian  khusus  terhadap  fenomena  ini
diakarenakan  secara  moral  melukai  rasa keadilan manusia (Indonesia, 2017).
Pada  tanggal  13  Desember  2017, Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan KTT  Luar  Biasa  OKI  di  Istanbul,  Turki, menyampaikan  enam usulan poin terhadap fenomena  sikap  AS  terhadap  Yerusalem sebagai  ibu  kota  Israel,  di  antaranya (Putsanra, 2017): Sikap OKI harus menolak secara  tegas  pengakuan  unilateral  AS terhadap  status  Yerusalem. Two  State Solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem  Timur  sebagai  ibu  kota Palestina;  Melakukan  tindakan  persuasif terhadap  semua  negara  yang  mempunyai Keduataan  Besar  di  Tel  Aviv,  Israel,  agar tidak  mengikuti  keputusan  AS  untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem;  Semua  anggota  OKI  mampu sebagai  promotor  untuk  menggerakan dukungan  negara  yang  belum  mengakui kemerdekaan Palestina, agar segera melaksanakannya;  Negara  OKI  yang mempunyai  hubungan  bilateral  dengan Israel,  agar  mengambil  langkah-langkah diplomatik  dan  coba  meninjau  kembali, apakah  sesuai  dengan  berbagai  resolusi OKI  selama  ini;  Negara  OKI  harus menjalankan kebersamaan
untuk meningkatakan bantuan kemanusiaan,
peningkatan  kapasitas,  dan  kerja  sama ekonomi  kepada  Palestina;  OKI  harus mampu  menjadi  promotor  bagi  gerakan  di berbagai forum internasional dan multilateral  untuk  memberikan  dukungan terhadap  Palestina,  termasuk  di  Dewan Kemanan dan Majelis Umum PBB.
Selanjutnya, pernyataan untuk kemerdekaan  Palestina  juga  disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada saat pertemuan Menteri Luar Negeri  KTT  Luar  Biasa  OKI  di  Istanbul. Retno  menyampaikan  bahwa  demokrasi harus dihormati dan diaktualisasikan secara optimal  dalam  tatanan  internasional.  Peran
negara  Indonesia  secara  tegas,  konsisten, dan jelas yang disesuaikan dengan amanah konstitusi  menunjukkan  bahwa  kasus Palestina  merupakan  isu  bersama  yang harus dituntaskan (Mersudi, 2018).
Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  juga menemui beberapa petinggi negara, seperti Ayman  Safadi  (Menteri  Luar  Negeri Yordania),  dan  Riyad  Al-Maliki  (Menteri Luar  Negeri  Palestina)  setelah  KTT  Luar Biasa  OKI  berakhir  untuk  membahas  isu yang sama mengenai tindak lanjut pemeberian  dukungan  terhadap  wilayah Palestina.  Kemudian,  Menteri  Luar  Negeri Indonesia juga menemui Fedrica Mogherini (High  Representative  of  the  European Union  for  Foreign  Affiars  and  Security Policy and Vice-President European Commission)  di  Brussel,  Belgia  untuk membicarakan penanganan konflik Palestina terkhusus sikap unilateral Amerika  Serikat  dalam  pemindahan  ibu kota  Israel  ke  Yerusalem  (Mersudi,  2018). Pada  tanggal  21  Desember  2017,  hari  di mana  Majelis  Umum  PBB  membahas  isu perpindahan  ibu  kota  Israel  ke  Yerusalem yang  dimuat  dalam  bentuk  “ Emergency Special  Sessions ”,  yang  menghasilkan  128 negara  berada  pada  status  (in  favour), mendukung terhadap resolusi yang ditawarkan  oleh  Majelis  Umum  PBB, Sedangkan  negara  lainnya,  35  negara mengambil sikap abstentions dan sembilan negara  besikap against terhadap  resolusi tersebut.  Negara-negara  yang  berstatus against adalah: Amerika Serikat; Honduras;
Marshall  Island;  Guatemal;  Nauru;  Togo; Negara  Federasi  Micronesia;  Palau;  Israe (U.N., 2017).
Pasca  pelaksanaan  sidang  Majelis Umum  PBB  yang  membahas  fenomena kebijakan  AS  terhadap  perpindahan  ibu kota Israel, Indonesia masih tetap menggaungkan kecaman terhadap kebijakan  unilateral  AS  tersebut.  Sehingga
Indonesia  menghimbau  dan  mendorong negara-negara  anggota  PBB  lainnya  untuk tidak mengikuti langkah yang diambil oleh AS.  Kebijakan  AS  memang  telah  terlihat melanggar  berbagai  resolusi  MU  dan  DK PBB  yang  berimplikasi  terhadap  ancaman proses  perdamaian  dan  bahkan  terhadap perdamaian  itu  sendiri  (KIPS,  2019). Selanjutnya,  pada  tahun  2019,  Indonesia memperoleh  kesempatan  terpilih  sebagai anggota  Dewan  Kemanan  Tidak  Tetap PBB.  Pada  tanggal  1  sampai  31  Mei, Indonesia  memperoleh  kepercayaan  untuk bertindak sebagai presidensi dewan tersebut. Maka, dengan adanya kesempatan ini Indonesia mencoba
untuk memanfaatkan secara optimal, salah satunya  untuk  kepentingan  kemerdekaan Palestina. “Menabur Benih Perdamaian” (Investing  in  Peace)  menjadi  tema  yang diangkatkan oleh Indonesia dalam pennyelenggaran serangkaian kegiatan utama,  di  antaranya:  1.  Sidang  Terbuka mengenai  Misi  Pemeliharaan  Perdamaian PBB;  2.  Sidang  Terbuka  mengenai Perlindungan  Warga  Sipil  dalam  Konflik Bersenjata;  3.  Diskusi  Informal Arria-
Formula mengenai isu Palestina.
Kelanjutan kegiatan tersebut, para perwakilan  RI  di  PBB  menjalankan kegiatan  yang  cukup  masif,  yaitu  adanya pertemuan 15 briefing terbuka, 14
konsultasi  tertutup,  dua  sidang  terbuka tingkat  menteri,  dan  tiga  pertemuan Arria- Formula khususnya  membahas  terhadap pemukiman  illegal  Israel  di  wilayah Palestina  (RI,  2019).  Pada  tanggal  22  Mei 2019,  para  diplomat  Indonesia  di  PBB melakukan  penyelenggaraan UN  Security Council  Briefing yang  langsung  dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi,  yang  secara  langsung  membahas isu  Timur  Tengah.  Kegiatan  tersebut  juga dihadiri  oleh  anggota  Dewan  Keamanan
PBB secara menyeluruh. Briefing dilaksanakan  bertujuan  untuk  memperoleh informasi  terbaru  terkait  situasi  Timur Tengah  terkhusus  Palestina,  Yaman,  dan Suriah (RI, 2019).
Isu  Palestina  memperoleh  perhatian khusus dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Isu Palestina telah mengalami keterpurukan sejak  Januari  tahun  tersebut  bahkan  jauh sebelumnya. Pada kasus terbaru bulan Mei, adanya  pelarangan  yang  dilakukan  oleh Israel atas kehadiran organisasi internasional  di  Hebron.  Setelah  itu pemukiman  atau  kependudukan  ilegal masih  dijalankan  oleh  Israel  secara berlanjut  (RI,  2019).  Adanya  tigal  hal penting  yang  juga  menjadi  perhatian  lebih terhadap  masyarakat  Palestina.  Pertama, adanya urgensi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil Palestina.  Kedua,  melakukan  pendesakan terhadap  komunitas  internasional  untuk melakukan pengambilan aksi konkrit dalam penanganan  kekerasan  humaniter  yang terjadi  di  Palestina.  Ketiga,  adanya kelanjutan  proses  negosiasi  damai  agar dapat  memastikan  keadilan  bagi  semua pihak, terkhusus Palestina-Israel (RI, 2019).
Kemudian,  terkait  isu  pemukiman illegal  Israel,  Indonesia  meyatakan  secara tegas  bahwa  Israel  harus  menghentikan segera  pembangunan  pemikiman  illegal yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan  yang  diplopori  oleh  diplomat Indonesia  di  PBB  pada Arai  Formula Meeting yang bertemakan “Israeli Settlements  and  Settlers:  Core  of  the Occupation, Protection Crisis, and
Obstruction of Peace . Kasus yang dilakukan oleh Israel secara tegas dinyakan oleh  Retno  Marsudi  bahwa  hal  yang  tidak dapat  diterima  (RI,  2019).  Menteri  Luar Negeri  Indonesia  menyampaikan  data statistik pemukimakan illegal yang diadakan  oleh  Israel  telah  berlipat  ganda.
Yang  awalnya  tercatat  110.000  di  bulan Sepetember 1993 kemudian menjadi
620.000  pada  akhir  2017.  Maka,  hal  ini menjadi penghalang utama terhadap proses perdamaain  antara  Israel  dan  Palestina. Terdapat tiga poin utama uang disampaikan oleh  Menlu  RI  terkait  permasahan  ini,  di anataranya (Rezasyah, 2019):
Komunitas  internasional  memiliki responsibilitas bersama agar dapat mengakhiri  kebijakan  pemikiman  illegal Israel;  Pembangunan  pemukiman  illegal Israel  di  wilayah  Palestina  terkhusus  di Yerusalem  Timur  berdampak  semakin mengurangi  harapan  solusi  dua  Negara; Adanya  pembangunan  pemukiman  illegal Israel  ialah  sumber  dari  bermacam pelanggaran  hukum  termasuk  pelanggaran HAM terhadap bangsa Palestina.
Berbagai  cara  dan  upaya  yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjadikan kemerdekaan Palestina dapat teraktualisasikan  secara  konkrit.  Upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  pun dapat berbuah  positif, yaitu: pertama, pada tanggal  14  November  2019  menegaskan dan menekankan bahwa terdapatnya kedaulatan  Palestina  beserta  sumber  daya alam yang dimiliki (Nations,  2019); kedua, pada  tanggal  3  Desember  2019,  MU  PBB mengeluarkan  lima  resolusi  mengenai Timur  Tengah,  yang  berisi  tentang dorongan  secara  tegas  kepada  negara- negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan  status  Yerusalem,  terkecuali dengan  cara  yang  sah,  melalui  negosiasi dan  persetujuan  bebagai  anggota  secara menyeluruh (Nations, 2019).

## SIMPULAN
Melalui  Konsepsi  Peran  Nasional dari  Holsti  yang  digunakan  sebagai kerangka  konseptual  untuk  menganalisis sikap Indonesia dalam penyelesaian konflik perpindahan  Ibu  Kota  Israel  dari  Tel  Aviv
ke  Yerusalem  di  PBB  pada  periode  2014 sampai 2019 dapat disimpulkan bahwa riset Holsti  yang  diadakan    pada  tahun  1965- 1967 yang merupakan waktu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru serta saat itu juga terjadi  Perang  Dingin  menunjukkan  tidak adanya perubahan perilaku Indonesia untuk menyikapi  isu  Palestina.  Hal  ini  terbukti berdasarkan  riset  yang  telah  dilakukan, dimulai dari Pemerintahan Presiden Soekarno  sampai  Pemerintahan  Presiden Joko  Widodo    periode  2014  sampai  2019 masih  menggunakan  Konsepsi  Peran Nasional  sebagai Bastion  of  Revolution Liberator dengan  parameter  pembuktian melalui  sumber-sumber  yang  disampaikan oleh  Holsti  yaitu  bersumber  dari  prinsip- prinsip ideologi (ideological principles) dan perilaku anti-kolonial (anti-colonial attitudes) sesuai dengan landasan kebijakan luar  negeri  Indonesia  yaitu  Pembukaan UUD 1945 alinia pertama. Kemudian, pada riset  ini,  penulis  juga  menemukan  bahwa Indonesia  tidak  menyikapi  perdamaian dunia terkhusus isu Palestina melalui hasrat untuk  persatuan  etnis  (desire  for  ethnic unity), dikarenakan Indonesia lebih cenderung  menggunakan softpower atau pendekatan diplomasi  perdamaian  tanpa adanya  tindakan  militer  atau hardpower untuk  mewujudkan  kebijakan  luar  negeri Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alabaster,  O.  (2017,  Juli  13).  Trump  to Slash  Middle  East  Aid  Cash  as Disasters  Mount.  Middle  East  Eye.
London. Diakses dari https://www.middleeasteye.net/news/ trump-slash-middle-east-aid-cash- disasters-mount Ali, M. (2017, Desember 07). 4 Ketegasan Jokowi Dukung Kemerdekaan .
Diakses dari
https://www.liputan6.com/news/rea d/3187861/4-ketegasan-jokowi- dukung-kemerdekaan-palestina Caisova, L. (2018). North Korea’s Foreign Policy:  The  DPRK’S  Part  on  the
International Scene and Its Audiences. Routledge. London https://doi.org/10.4324/9781351 028103
Government,  U.  S.  (2017).  Statement  by
President  Trump  on  Jarusalem . Washington  DC:  The  Official Website of United States Government. Diakses dari https://it.usembassy.gov/statement- president-trump-jerusalem- december-6-2017/
Hardoko, E. (2017, Desember 11). Konflik Israel-Palestina  (9):  Perang  6  Hari dan  Pendudukan  Palestina.  Jakarta: KOMPAS.com. Diakses dari https://internasional.kompas.com/r ead/2017/12/11/11000081/konflik -israel-palestina-9-perang-6-hari- dan-pendudukan-palestina
Holsti,  K.  J.  (1970).  National  Role
Conception in the Study of Foreign Policy.  Univesity  of  Columbia. Diakes dari http://maihold.org/mediapool/113/ 1132142/data/Holsti.pdf . Kamrava,  M.  (2005).  The  Modern  Middle East  Political  History  Since  The First World War. Barkeley: University of California Press. Indonesia,  B.  (2017,  Desember  7). Yerusalem 'Ibu Kota Israel': Presiden dan Para Pemimpin Dunia Kutuk  Keputusan  Trump.  London:
BBC News.Com. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dun ia-42261446
KIPS,  D.  (2019).  Isu  Palestina.  Jakarta Pusat:  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia. Diakses dari
https://kemlu.go.id/portal/id/read/23 /halaman_list_lainnya/isu-palestina Kramer,  M.  (2017).  “The  Forgotten  Truth About  The  Balfour  Declaration”,.
Advencing Jewish Thought, Mosaic. Diakses dari https://mosaicmagazine.com/essay/i srael-zionism/2017/06/the- forgotten-truth-about-the-balfour- declaration/
Lavingston,  I.  (2020).  Israeli  Settlements. Bloomberg.  New  York.  Diakses dari https://www.bloomberg.com/quickt ake/israeli-settlements
Mersudi,  R.  (2018).  Pernyataan  Pers
Tahunan  Menteri  Luar  Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri  Indonesia.  Jakarta.  Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/75 8/pidato/pernyataan-pers-tahunan- menteri-luar-negeri-ri-tahun-2018
Mersudi,  R.  L.  P.  (2019).  Pernyataan  Pers
Tahunan  Menteri  Luar  Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri  Indonesia.  Jakarta.  Diakses dari
https://kemlu.go.id/portal/id/read/55
/pidato/pernyataan-pers-tahunan- menteri-luar-negeri-ri-tahun-2019 Mikaberidze,  A.  (2011).  Conflict  and Conquest  in  the  Islamic  World:  A Historical Encyclopedia. ABC- CLIO. California
Mukhti, M. (2020). Sukarno dan Palestina . Historia. Jakarta. Diakses dari https://historia.id/politik/articles/suk arno-dan-palestina-Dw5OP
Nations,  U.  (2019).  Second  Committee Approves  6  Resolutions,  Including on  Compensation  for  Oil  Slick  off Lebanon's  Coast,  Sovereignty  od Palestinians over the Natural
Resources.  United  Nations.  New York. Diakses dari https://www.un.org/press/en/2019/g aef3526.doc.htm
News,  U.  N.  (2017).  General  Assembly demands all States comply with UN resolutions  regarding  status  of Jerusalem . United  Nations.  New York. Diakses dari https://news.un.org/en/story/2017/1 2/640152-general-assembly- demands-all-states-comply-un- resolutions-regarding-status News, U. N. (2017). Middle East: Security Council  Fails  to  Adopt  Resolution on  Jerusalem.  New  York:  United Nations. Diakses dari https://news.un.org/en/story/2017/1 2/639772-middle-east-security- council-fails-adopt-resolution- jerusalem
Olinzena.  (2017).  Security  Message  for U.S.  Citizens:  President  Trump’s Announcement  that  the  United States  Recognizes  Jerusalem  as the Capital . Abuja:  U.S  Embassy  & Consulate in Nigeria. Diakses dari https://ng.usembassy.gov/security- message-u-s-citizens-president- trumps-announcement-united- states-recognizes-jerusalem-capital/
Putsanra, D. V. (2017). Enam Usulan OKI Terkait Pemindahan Ibu Kota Israel ke  Yerusalem . Jakarta:  Tirto.id. diakses dari https://tirto.id/enam-usulan-oki- terkait-pemindahan-ibu-kota-israel- ke-yerusalem-cBEQ Rezasyah,  T.  (2019).  Peran  Diplomat Indonesia  dalam  Memperjuangkan Palestina di PBB (Masa Presidency of  the  UNSC  Mei  2019).  Jurnal ICMES. 3 (2). 122-136.
https://doi.org/10.35748/jurnalicm es.v3i2.55
RI,  Kemenlu.  (2019).  FM  Marsudi  Chairs The  UN  Security  Council  Meeting Discussion Situation in The Middle East.  Jakarta  Pusat:  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/en/ read/307/view/menlu-ri-pimpin- pertemuan-dewan-keamanan-pbb- mengenai-situasi-di-timur-tengah RI,  T.  P.  (2016).  2  Tahun  Pemerintahan Jokowi-Jk  Akselarasi  Mewujudkan Indonesia  Sentris.  Jakarta  Pusat: Kantor  Staf  Presiden  Republik Indonesia
Savrun,  E.  (2017).  From  Sykes-Picot Present; The Centenary Aim of The
Zionism  on  Syria  and  Iraq. ResearchGate. Team,  T.  (2014).  Debat  Capres,  Jokowi Dukung Palestina Merdeka.
Jakarta: Tribunnews.com . https://www.tribunnews.com/pemil u-2014/2014/06/22/debat-capres- jokowi-dukung-palestina-merdeka Zogby, J. (2019). US Complicity in Israel’s Violations  of  International  Law. Washington  DC:  Arab-American Institute. https://www.aaiusa.org/us_complici ty_in_israel_s_violations_of_intern ational_law