## PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH DI LEMBAGA ADAT ACEH DALAM HUKUM ISLAM
[Fitria Mardhatillah] 1
[Fitri Maghfirah] 2
[Shira Thani] 3
1 [Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
1 [fitriamardhatillah@unimal.ac.id]
2 [Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
2 [fitrimaghfirah96@unimal.ac.id]
3 [Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
3 [shirathani@unimal.ac.id]

## Abstrak
Mawah transactions in Aceh is agree orally without written evidence, potentially leading to  prolonged  disputes.  The  mawah  agreement  does  not  mention  a  time  limit  for  the duration of the agreement with a certain period of time, causing the heirs of the mawah property  manager  to  sue.  If  there  is  a  dispute  in  Acehnese  society  (including  mawah disputes)  it  will  be  resolved  through  peaceful  means  and/or  customary  courts  before being  handed  over  to  the  police.  This  research  approach  uses  an  empirical  juridical approach  that  aims  to  examine  aspects  that  must  be  considered  in  resolving  mawah disputes  and  procedures  for  resolving  mawah  disputes  in  Aceh  Customary  Institutions based on Islamic  law.  The results  showed  that  aspects  of  the  agreement,  legal  aspects and judges need to be observed so that the settlement does not violate Islamic law. The dispute resolution procedure in the Acehnese customary court is in accordance with the settlement in Islam which is in the nature of the settlement in accordance with peace (aṣ- ṣulh) and the form of implementation is in accordance with the judiciary (al-qaḍā) with an  appeal  at  the  Mukim  level  if  Keuchik  unable  to  complete.  Furthermore,  if  the customary court has not been able to be resolved it will be resolved through the Religious court, for Aceh the Religious court is called the Shar'iyah Court.
Keywords : Mawah dispute resolution, Acehnese Traditional Institution
Received: 12 September 2023   Revised: 20 Oktober 2023     Aceppted: 26 Oktober 2023
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Tiga  kegiatan  penting  dalam  aktiviatas  ekonomi  terdiri  dari  produksi, distribusi  dan  konsumsi.  Ketiga  aktivitas  tersebut  dapat  direalisasikan  salah satunya dengan usaha atau bisnis. Perubahan masa dari masa klasik ke masa modern  telah  menuntun  manusia  menjalankan  usaha  atau  bisnisnya  untuk kepentingan mencari keuntungan, baik dengan bekerja (upahan) atau melalui investasi  modal.  Semua  aktivitas  itu  dapat  terjadi  melalui  usaha  dalam mengelola  modal  dan  kerja  keras  dengan  mengembangkannya. 1 Pengembangan modal usaha diupayakan agar memperoleh keuntungan besar serta mendayagunakan faktor-faktor produksi.
Kegiatan  pengembangan  modal  usaha  dalam  bentuk  kerjasama  pada masyarakat Aceh adalah mawah. Kegiatan tersebut telah ada sejak abad ke-16 dan masih tetap eksis di masyarakat sampai sekarang. 2 Praktik mawah di Aceh sangat  populer  dan  telah  menjadi  tradisi. Mawah dalam  masyarakat  Aceh memiliki  tiga  bentuk  umum  kegiatan,  terdiri  dari  pengelolaan  sawah,  kebun dan  binatang  ternak. 3 Praktik  ini  mampu  mengkombinasikan  faktor-faktor produksi yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Praktik mawah memang sangat populer di Aceh, bahkan setiap daerah Aceh  memiliki  pelaksanaan  dan  pembagian  hasil  dengan  ketentuan  yang berbeda  antar  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya. Mawah dalam  konteks adat dan tradisi Aceh merupakan kerjasama dua orang atau kelompok dalam rangka  mengelola  barang  yang  berharga  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan  bagi  kedua  pihak. 4 Pemilik  modal  dapat  mengembangkan hartanya dan pengelola barang memiliki lapangan pekerjaan.
Kegiatan mawah dalam bidang peternakan dilakukan dengan pemberian hewan  ternak  betina  (sapi,  kerbau,  atau  kambing)  kepada  pengelola  dengan perjanjian jika nanti hewan tersebut memiliki satu ekor anak akan dibagi dua antara pemilik hewan dan pengelola. Sedangkan jika hewan tersebut memilki anak 2 ekor maka masing-masing memiliki bagian satu ekor hewan (pemilik 1 ekor  dan  pengelola  1  ekor)  begitu  seterusnya.  Serupa  dengan  bidang perternakan,  dalam  bidang  pertanian  atau  perkebunan,  seseorang memberikan  sebidang  sawah  atau  kebun  pada  orang  lain  untuk  dikelola dengan  kesepakatan  bagi  hasil  atau  keuntungan  akan  dibagi  sesuai kesepakatan  yang  telah  dijanjikan.  Ketika    kesepakatan mawah dilakukan , idealnya  harus  ada  saksi  yang  menyaksikan  kesepakatan-kesepakatan  yang dibuat kedua pihak. 5
1 Shalah ash-Shawi et al, 2004, Ma la yasa’ at-tajira Jahluhu, terj. Abu Umar Basyir, Darul Haq, Jakarta, hlm. 71
2 Abdurrahman.  2014.  Praktek  Mawah  melalui  Mudharabah  dalam  Masyarakat  Aceh. Tesis .  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.
3 https://aceh.tribunnews.com/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat.  Diakses  pada  tanggal  7 September 2023.
4 Mukhtasar et al, 2020, Optimizing the Mawah Concept for the Economy of the Aceh Community, Iqtishoduna , 9 (2): 167-180.
5 Aprilia  Pramita,  2019,  Sistem  Mawah  dalam  Budaya  Masyarakat  Kecamatan  Tripa  Makmur  Nagan  Raya Menurut Perspektif Dakwah, Skripsi , Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Banda Aceh, hlm. 16-18.
Kegiatan mawah memiliki  eksistensi  sampai  saat  ini  karena  proses perjanjian yang mudah atas dasar saling percaya antara pemilik dan pengelola serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika berhasil dalam pengelolaan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki modal, khususnya dalam pengelolaan bentuk hewan  ternak  seperti  sapi,  kerbau,  kambing,  dan  hewan  ternak  lainnya. 6 Unsur  saling  percaya  tanpa  ada  kesepakatan  secara  tertulis  yang  sering menimbulkan  permasalahan  kedua  pihak.  Kesalahpaham  dalam  memahami perjanjian  secara  lisan  dapat  menimbulkan  sengketa  diantara  para  pihak. Teori  dan  praktik  di  lapangan  tidak  menutup  kemungkinan  terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan sengketa di antara para pihak. 7
Perjanjian mawah yang  tidak  tertulis  dapat  menimbulkan  ingkar  janji dalam  pembagian  hasil  dalam  masyarakat.  Pembagian  hasil  pertanian  atau perkebunan  tidak  sesuai  kesepakatan  awal  atau  hewan  ternak  digelapkan dengan  pengakuan  pengelola  bahwa  hewan  mati  atau  hilang  terjadi  dalam praktik mawah di  Aceh.  Fenomena  tersebut  juga  menjadi  perhatian  Majelis Permusyawaratan  Ulama  Aceh  (selanjutnya  disingkat  MPU  Aceh).  Pada tanggal 25-27 Juli 2016 MPU Aceh menyelenggarakan rapat Paripurna IV yang menetapkan  beberapa  saran.  Salah  satu  saran  yakni  para  pihak  dalam kesepakatan mawah diminta untuk membuat perjanjian secara tertulis . 8
Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-undang (selanjutnya  disingkat  UU)  tersebut  memerintahkan  untuk  mengatur  tugas, wewenang,  hak  dan  kewajiban  dalam  melaksanakan  pembinaan  kehidupan adat  dan  adat  istiadat  dengan  membentuk  suatu  Qanun  Aceh. 9 Berdasarkan UU tersebut maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh  Nomor  10  tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat.  Lembaga  ini  berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan  penyelesaian masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan.  Jika  terjadi  sengketa  dalam masyarakat  Aceh,  pemangku  adat  pada  masing-masing  daerah  harus menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa  tersebut  terlebih  dahulu.  Hal tersebut  juga  sejalan  dengan  amanat  Pasal  13  Qanun  Aceh  nomor  9  tahun 2008  yang  menyatakan  bahwa  aparat  penegek  hukum  memberikan kesempatan  agar  sengketa/  perselisihan  diselesaikan  terlebih  dahulu  secara adat gampong.
Hadirnya  Lembaga  Adat  Aceh  (selanjutnya  disingkat  LAA)  dalam mengurangi  perselisihan  antar  pihak  pada  tingkat  aparat  hukum  sangatlah
6 Azharsyah Ibrahim, 2012, Praktik Ekonomi  Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam:  Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala , International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.
7 Safwan,  2015,  Penyelesaian  Sengketa  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  melalui  Peran  Ombudsman  Yogyakarta, Tesis , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1.
8 https://aceh.tribunnews.com/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat  di  akses  pada  tanggal  7 September 2023.
9 Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
dibutuhkan.  Karena  tujuan  didirikannya  LAA  agar  masyarakat  dapat menyelesaikan sengketa dengan biaya peradilan yang murah dan proses yang efektif. Terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa mawah yang dihadapi LAA  (perangkat  adat)  dalam  menyelesaikan  sengketa  perlu  untuk  ditinjau lebih dalam, oleh karena itu, penulis akan melihat  aspek apa saja yang harus diperhatikan  dalam  penyelesaian  sengketa mawah serta  bagaimana penyelesaian  sengketa mawah di  Lembaga  Adat  Aceh  yang  ditinjau berdasarkan hukum  Islam.  Penulis lebih spesifik  mengeksplorasi aspek-aspek yang  perlu  diamati  dalam  penyelesain  sengketa mawah sehingga  sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya, maka  secara  umum  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah sebagai  Untuk  menganalisis  aspek-aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam penyelesaian  sengketa mawah serta  menganalisis  penyelesaian  sengketa mawah di  Lembaga  Adat  Aceh  yang  ditinjau  berdasarkan  hukum  Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang menggambarkan/ menguraikan prosedur penyelesaian sengketa mawah oleh lembaga adat Aceh.
Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan  data  sekunder.  Sumber  data  primer  merupakan  data  yang  bersifat autoritatif,  artinya  mempunyai  otoritas.  Data-data  primer  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim.  Adapun  sumber  data  sekunder berupa  semua  publikasi  tentang  data  seperti  buku-buku,  kamus,  jurnal,  dan pendapat-pendapat atas suatu putusan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam
Terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan perdamaian,  diantaranya  adalah ṣulḥ, arbitrase  ( Taḥkῑm), dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan syariah ( al-Qaḍā’ ). Tiga upaya  tersebut  memiliki  ciri  proses  penyelesaiannya  tersendiri,  seperti halnya  antara sulh dan tahkim ,  kedua  metodenya  berbeda  dimana sulh menekankan  proses  perdamaian  melalui  musyawarah  yang  ditengahi mediator  tanpa  ada  intrepetasi  dari  mediator,  sedangkan  tahkim (arbitrase) proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemilihan dan pengangkatan seorang penengah ( ḥakam ) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.
Upaya  damai  dalam  istilah  fikih  disebut ṣulḥ. Namun  untuk mencapai  hakikat  perdamaian,  prinsip  utama  yang  harus  ada  dari  para
pihak adalah adannya kesadaran untuk selalu merujuk pada Al-qur’an dan Hadits.  Perdamaian  para  pihak  ditempuh  dengan  jalan  musyawarah, upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat  tetap  terjalin  dan  lebih  dapat  menjaga  hubungan  baik  di  antara para  pihak  serta  dapat  lebih  hemat  dari  segi  waktu  dan  biaya.  Jika perdamaian dengan musyawarah tersebut tidak tercapai baru para pihak dapat  menempuh  upaya  lain,  yaitu  melalui  jalur  negosiasi,  mediasi, arbitrase,  serta litigasi  melalui  pengadilan  sebagai  cara  akhir  yang  dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengeta. 10
Sementara itu, Penyelesaian sengketa secara damai melalui taḥkῑm berarti  menjadikan  seseorang  sebagai  penengah  untuk  menyelesaikan sengketa.  Pengangkatan  atau  penunjukan  seorang  wasit  atau  penengah ( ḥakam )  dengan  sukarela  dari  para  pihak  yang  bersengketa. 11 Upaya menghadirkan pihak ketiga biasanya akan ditempuh jika para pihak tidak mampu  mencapai  kesepakatan  damai.  Pihak-pihak  yang  ber taḥkῑm terikat dengan keputusan ḥakam. 12
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara  tertulis  oleh para  pihak  yang  bersengketa. 13 Penyelesaian melalui arbitrase  telah  disepakati  sejak  awal  perjanjian  dibuat.  Namun  tidak menutup  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  diselesaikan  melalui arbitrase  tanpa  ada  kesepakatan  di  awal  atau  setelah  sengketa  terjadi. Para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase  asalkan disepakati  bersama.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perjanjian  arbitrase ( taḥkῑm )  terdapat  dua  macam,  yaitu pactum  de  compromittendo, dan acta compromise.
Pactum  de  compromittendo adalah  kesepakatan  para  pihak  yang membuat  suatu  perjanjian  yang  menetapkan  jika  terjadi  sengketa  di antara  mereka  mengenai  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  akan diselesaikan  melalui  jalur  arbitrase  ( taḥkῑm ).  Kesepakatan  ini  dibuat sebelum  terjadinya  sengketa. Acta  compromise adalah  perjanjian antara dua  pihak  bersengketa  untuk  menyelesaikan  persengketaan  mereka melalui arbitrase. Akte ini dibuat setelah terjadi perselisihan. 14
Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kesamaan dengan proses yang harus ditempuh melalui pengadilan ( al-qaḍā’ ). Qaḍā’ adalah menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan. Penetapan itu  sifatnya  melaksanakan  perintah  agama  dan  bukan  menciptakannya.
10 Abdul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia , Kerasi Total Media, Jogjakarta, hlm. 301-302.
11 Susilawetty,  2013, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa;  Ditinjau  dalam  Perspektif  Peraturan Perundang-undangan , Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 125.
12 Abdul Aziz Dahlan, 1996, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1752.
13 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
14 Akh.  Minhaji  et  al,  2015, Antologi  Hukum  Islam ,  Pascasarjana  UIN  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta,  hlm.  58. Dikutip  dari  tulisan  Syamsul  Anwar  yang  berjudul  Intergrasi  dalam  Hukum  Islam  Kontemporer:  Studi  dan  Alih  Bahasa Teks Standar Syariah tentang Tahkim.
Karena  perintah  seperti  itu  tetap  diperkirakan  adanya,  sedang “penetapan”  itu  sifatnya  “menetapkan  secara  lahir”  dan  bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. 15
Ada  yang  berpendapat  bahwa qaḍā’ adalah  mencampuri  urusan antara  makhluk  dengan  khaliknya,  untuk  menyampaikan  perintah- perintah-Nya  dan  hukum-hukum-Nya  kepada  mereka  berdasarkan  al- Qur’an  dan  Hadits.  Dari  pendapat  tersebut  maka  timbul  pengertian bahwa qaḍā’ ialah  menyelesaikan  sengeta  antara  dua  pihak  dengan hukum  Allah.  Dan  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa qaḍā’ yaitu memutuskan  hukum  antara  manusia  secara  benar  dan  adil  tanpa memihak  kepada  salah  satu  pihak  dengan  memutuskan  hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah.
Abdul Manan mendefinisikan al-qaḍῑ dapat berarti “Peradilan” dan dapat  pula  berarti  “Pengadilan”.  Pengertian al-qaḍā’ dalam  pengertian peradilan  adalah  kekuasaan  negara  dalam  menerima,  memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  hukum  yang  telah ditetapkan al-Qur’an, Hadits dan ijtihad para muhtahid.
Oyo  Sunaryo  Mukhlas  membagi  institusi  yang  berkaitan  dengan dengan  peradilan  Islam  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  lembaga taḥkῑm (arbitrase),  lembaga  hisbah  (Lembaga  yang  menyelesaikan  masalah  atas pelanggaran  ringan), qaḍā’  mazhalim. 16 Selanjutnya, kekuasaan  lembaga peradilan dalam periode pertama peradilan Islam dibagi menjadi dalam 3 bagian  diantaranya  adalah, pertama , Qaḍῑ yang  merupakan  jabatan pengadilan  yang  berwenang  menyelesaikan  perkara  dalam  hukum perdata.  Kedua, muhtasib merupakan  pengadilan  yang  menyelesaikan urusan-urusan  umum  dan  urusan-urusan  pidana  (jinayah),  uqubat  dan lain-lain. Ketiga, madhalim yang system pengadilannya dikendalikan oleh kepala negara. Lembaga ini dapat disamakan dengan mahkamah tertinggi pada  masa  sekarang,  yang  menerima  perkara  dan  memutuskan  perkara pejabat negara (orang besar). 17
Terdapat 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun al-Qur’an  dan  dipraktikkan  Nabi  Muhammad.  Prinsip-prinsip  tersebut adalah  perwujudan  keadilan,  pemberdayaan  sosial,  universalitas  dan martabat  kemanusiaan,  prinsip  kesamaan  ( equality ),  melindungi kehidupan  manusia,  perwujudan  damai,  pengetahuan  dan  kekuatan logika, kreatif dan inovatif, saling memaafkan, tindakan nyata, perlibatan melalui tanggungjawab individu, dan sikap sabar.
15 Muhammad Salam Madkur, 1990, Peradilan dalam Islam , terj. Imron A. M, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.
16 Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 16.
17 T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1970, Sejarah Peradilan Islam , Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 18.

## 3.2 Lembaga Adat Aceh dan Mawah
Lembaga Adat Aceh awalnya berdiri dengan nama Lembaga Adat dan  Kebudayaan  Aceh  (LAKA).  Namun  kemudian  melalui  Kongres  LAKA tanggal  25-27  September  2002  berubah  menjadi  Majelis  Adat  Aceh (MAA).  Sejak  perubahan  tersebut,  program  utama  yang  menjadi  tugas pokok  MAA  adalah  persoalan  Peradilan  Adat. 18 MAA  dibentuk  dengan Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  tanggal  6
Januari  2003.  Bentuk  struktur  organisasi  MAA  berada  pada  tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Mukim, dan Gampong-gampong serta perwakilan  MAA  diluar  daerah. 19 Setiap  wilayah  atau  daerah  Aceh memiliki  peradilan  adat  di  wilayah  masing-masing.  Peradilan  adat dilaksanakan  oleh  majelis  adat  yang  terdiri  dari  tokoh-tokoh  atau personil  yang  diberikan  kewenangan  untuk  itu,  baik  itu  pada  tingkat Gampong maupun pada tingkat Mukim .
Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 pada ayat (2) terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imeum  Mukim,  Imeum  Chik,  Keuchik,  Tuha  Peut,  Tuha  Lapan,  Imeum Meunasah,  Krujruen blang,  Panglima  Laot,  Pawang  Glee/  Uteun,  Petua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda. 20 Sengketa yang terjadi pada masyarakat  akan  ditindaklanjuti  setelah adanya  laporan  dari  salah  satu pihak yang bersengketa kepada Keuchik (Kepala Desa). Laporan tersebut kemudian  dianalisis  oleh Keuchik ,  apakah  sengketa  ini  dapat diselesaikan oleh Keuchik sendiri atau perlu dibantu oleh Lembaga Adat lainnya.  Apabila  sengketa  tersebut  dianggap  kasus  yang  ringan  maka sengketanya  akan  diselesaikan  sendiri  oleh Keuchik .  Namun,  jika sengketa  yang  terjadi  ternyata  masuk  dalam  kategori  sengketa  berat maka Keuchik akan meminta bantuan Imam Gampong, Tuha Peut atau unsur  lembaga  adat  lainnya.  Kesepakatan  yang  dibuat  dalam musyawarah  akan  dituangkan  secara  tertulis  dan  ditandatangani  oleh para  pihak  serta  unsur-unsur  lembaga  adat  yang  ikut  menyelesaikan sengketa  tersebut. 21 Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  adat  ini dinamakan peradilan adat. 22 Mengenai tempat persidangan penyelesaian biasa dilakukan di rumah Keuchik (untuk kasus ringan) dan atau Meunasah (untuk  kasus  berat  yang  dihadiri  lembaga  adat  lain). 23
18 Badruzzaman  Ismail,  2009, Fungsi  Meunasah  sebagai  Lembaga  (Hukum)  Adat  dan  Aktualisasinya  di  Aceh , Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 143.
19 Badruzzaman Ismail, 2012, Sejarah Majelis Adat Aceh , Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 56-57.
20 Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008
21 Kamaruddin et al., 2013, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, Walisongo , Vol. 21, No. 1, hlm. 57-59
22 Abdurrahman,  2009, Peradilan  Adat  di  Aceh;  sebagai  Sarana  Kerukunan  Masyarakat ,  Majelis  Adat  Aceh, Banda Aceh, hlm. 5.
23 Badruzzaman  Ismail,  2007, Mesjid  dan  Adat  Meunasah  sebagai  Sumber  Energi  Budaya  Aceh ,  Majelis  Adat Aceh, Banda Aceh, hlm. 134.
Meunasah sebagai tempat penyelesaian sengkata sejalan dengan tujuan peradilan  adat  Aceh  dengan  menciptakan  peradilan  cepat,  sederhana dan  murah  serta  hasil  keputusannya  akan  membawa  kepada persaudaraan karena diselesaikan secara musyawarah yang mengedepankan perdamaian.
Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat  Aceh  yang  berdasarkan  kepada  azas  bagi  hasil  antara pemilik modal dengan pengelola. Mawah merupakan suatu mekanisme di  mana  seorang  pemilik  aset  menyerahkan  hak  pengelolaan  aset tersebut kepada orang lain dengan hasil yang disepakati. Sistem mawah banyak  dipraktikkan  pada  bidang  pertanian  (sawah,  ladang,  dsb)  dan peternakan (lembu, kambing, unggas, dsb) dimana hasil yang dibagikan sangat  tergantung  pada  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Bagi hasil  yang  disepakati  tergantung  pada  biaya  pengelolaan,  baik  yang langsung maupun tidak langsung. 24
Pada  kompilasi  adat  Aceh, mawah yaitu  mengerjakan  atau memelihara  harta  orang  lain  dengan  mendapat  hak  atau  imbalan  dari usahanya itu. Hak atau imbalan itu bukan sebagai gaji atau sebagai hasil sewa,  tetapi  merupakan  bagi  hasil.  Jenis  harta  seseorang  yang diusahakan  oleh  orang  lain  dengan  cara mawah terdiri  dari  sawah, kebun  dan  ternak. 25 Sistem  ini  muncul  untuk  membantu  masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki harta. Hal ini bertujuan agar pemilik harta  dan  pengelola  (si  kaya  dan  miskin)  dapat  hidup  berdampingan sehingga  pengelola  dapat  menyambung  kehidupan  dan  tidak  mencuri harta  orang  lain.  Bagi  hasil  sesuai  kesepakatan  akad  dan  terkadang dipengaruhi oleh masing-masing daerah/ wilayah. 26
Kesepakatan mawah antara  para  pihak  biasanya  tidak  tertulis, hanya kesepakatan yang dibuat secara lisan (ijab qabul) dengan adanya saksi  (biasanya  orang  tua gampong )  serta  mengikuti  ketentuan  adat yang  ada.  Namun  seiring  dengan  perkembangannya,  kesepakatan mawah dirasa  perlu  untuk  dibuat  secara  tertulis  karena  fakta  di lapangan  terdapat  beberapa  kasus  yang  berlarut  dan  berlanjut  sampai tujuh turun tanpa adanya penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut sulit untuk diselesaikan karena tidak adanya alat bukti.
Permasalahan yang berlarut ini timbul karena kesepakatan mawah yang tidak tertulis dan para saksi yang tidak ada lagi (sudah meninggal dunia),  dikarenakan  pengelolaan  yang  berlangsung  lama,  ahli  waris
24 Azharsyah Ibrahim, 2012, Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala , International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.
25 Darwis A. Soelaiman, 2011, Kompilasi Adat Aceh , CV Surya Mandiri, Bandung, hlm. 152.
26 Mukhtasar et al, 2020, Optimizing the Mawah Concept...
pengelola  beranggapan  bahwa  tanah  atau  hewan  ternak  merupakan milik  orang  tuanya.  Permasalahan mawah lainnya  yang  sulit  untuk diselesaikan pada lembaga adat Aceh adalah penggelapan hewan ternak oleh pengelola. Bentuk penggelapan seperti pengelola mengaku hewan telah  dicuri  atau  hewan  hilang  dihutan  dan  telah  dimakan  harimau tanpa menunjukkan bukti.
3.3 Penyelesaian  Sengketa Mawah Pada  Lembaga  Adat  Aceh  Menurut Hukum Islam
Proses penyelesian sengketa dalam peradilan adat akan ditempuh jika  salah  satu  pihak  melaporkan  perkaranya.  Jika  hal  tersebut  tidak dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  maka  lembaga  adat tidak dapat menyelesaikannya. Pihak yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban/ keluarga korban ataupun oleh pelaku/ keluarga pelaku.  Sistem  penyelesaian  sengketa  di  Aceh  tidak  begitu  tergantung dengan  Kepolisian  karena  sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat  harus terlebih  dahulu  diselesaikan  oleh  lembaga  adat. 27 Dalam  proses penyelesaian  sengketa mawah ,  terdapat  aspek-aspek  yang  harus diperhatikan sehingga penyelesaian sesuai dengan Hukum Islam. Aspek tersebut  yakni  aspek  perjanjian,  aspek  hukum  dan  hakim  dalam penyelesaian  sengketa. 28 Adapun  dalam  hal pertama ,  aspek  perjanjian, secara umum kesepakatan mawah telah memenuhi unsur-unsur pokok suatu akad yaitu dengan adanya para pihak, objek akad, tujuan/ maksud akad, serta sighat (ijab dan qabul). Akad yang fasid dapat menjadi akar masalah  dalam  perjanjian mawah .  Kurangnya  informasi  yang memengaruhi keabsahan kontrak (akad) dapat berupa berkaitan dengan subjek,  kurang  informasi  mengenai  pertimbangan,  kurang  informasi mengenai  waktu  pelaksanaan  (ketidakpastian  periode),  dan  kurang informasi  mengenai  jaminan.  Dalam  perjanjian mawah, kepastian berakhir  akad  (perjanjian)  tidak  disepakati  secara  jelas.  Pengelolaan harta mawah dapat  diteruskan  selama  pengelola  mampu  mengelola harta  tersebut.  Ini  merupakan  akad  yang  fasid  tanpa  adanya  kejelasan periode yang pasti (waktu dengan perhitungan tahun). Bahkan ahli waris pengelola mawah beranggapan bahwa harta yang dikelola adalah milik ayahnya.  Ahli  waris  beranggapan  demikian  sebab  pengeolaan berlangsung  lama  sejak  ahli  waris  kecil  dan  tidak  ada  bukti  perjanjian secara  tertulis.  Pada  pengelolaan  harta dengan  lahan  atau  kebun  akan mudah diselesaikan dengan bukti kepemilikan berupa akte jual beli atau sertifikat tanah. Namun untuk pengelolaan hewan sulit diselesaikan oleh
27 Sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 ayat 2 dan 3.
28 Fitria Mardhatillah. 2017. Analisis Penyelesaian Sengketa Mawah pada Lembaga Adat Aceh, Tesis , Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 105-113.
perangkat  adat  karena  hewan  tidak  dapat  dibuktikan  secara  tertulis. Kesepakatan  mawah  seharusnya  ditentukan  waktu  pengelolaan  yang jelas  misalkan  dipertegas  dengan  periode  2  sampai  5  tahun.  Jika kesepakatan  telah  berakhir,  akad  dapat  diperpanjang  dengan kesepakatan perpanjangan periode baru.
Selain  akad  yang  fasid,  kesepakatan  yang  tidak  tertulis  dapat menimbulkan  sengketa mawah bagi para  pihak.  Sengketa  yang  timbul biasa terjadi setelah pengelola meninggal dunia. Dengan ahli waris yang memperkarakan  harta mawah seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas.
Perjanjian  tertulis  memang  tidak  diharuskan  tetapi  demi  kepentingan agar  tidak  terjadinya  konflik  maka  lebih  baik  ditulis  atau  dicatat  agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena perjanjian mawah yang berlangsung lama. Dokumen-dokumen tertulis dapat menjadi alat bukti. Bukti  dalam  Islam  itu  ada  empat  macam  yakni  pengakuan,  sumpah, kesaksian,  dan  dokumen-dokumen  tertulis  yang  meyakinkan.  Dalil disyariatkannya dokumen sebagai bukti terdapat dalam al-Quran Surah al-Baqarah:  282.  Dalam  ayat  ini,  bukti-bukti  tertulis,  baik  berupa dokumen-dokumen  perdagangan,  laporan-laporan  tertulis,  dan  lainnya termasuk bukti-bukti syar’i. Sudah sepatutnya, perjanjian mawah dibuat secara  tertulis  agar  dapat  menjadi  bukti  kalau  sewaktu-waktu  terjadi sengketa. Dengan adanya perjanjian tertulis, permasalahan akan mudah untuk  diselesaikan  sehingga  tidak  berlarut  sampai  tujuh  turunan. Adanya  celah  melanggar  kesepakatan  dalam  perjanjian mawah juga dapat  menimbulkan  sengketa.  Penipuan  yang  dilakukan  salah  satu pihak,  dalam  hal  perjanjian mawah yakni  pengelola  lahan  tidak  jujur mengenai  hasil  sehingga  berdampak  pada  pembagian  atau  pengelola hewan  ternak  menyampaikan  bahwa  hewan  hilang  namun  faktanya hewan telah dijual.
Kedua ,  aspek  hukum,  pelaksanaan  peradilan  adat  Aceh  didukung oleh  sejumlah  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  qanun  secara khusus untuk menyelesaikan sengketa mawah untuk saat ini belum ada dan  hal  tersebut  juga  yang  disarankan  oleh  MPU  Aceh  agar  ditetapkan qanun  khusus  tentang mawah .  Adanya  qanun  khusus mawah , diharapkan seluruh proses dan pelaksanaan perjanjian sampai prosedur penyelesaian mawah memiliki  aturan  yang  jelas  dan  sesuai  dengan syariat  Islam.  Selama  ini,  pengambilan  keputusan  untuk  kasus-kasus yang terjadi, merujuk pada peraturan umum qanun Aceh dan putusan- putusan  terdahulu  yang  pernah  terjadi  atau  pernah  diselesaikan  oleh urueng  tuha  gampong. Keputusan  yang  diambil  akan  didiskusikan kepada Tengku  Imeum  (Imeum  Meunasah) sehingga  tidak  akan bertentangan dengan syariat Islam.
Ketiga ,  pihak  ketiga  ( Keuchik dan  perangkat  adat  lainnya)  yang membantu  proses  penyelesaian  sengketa  (termasuk mawah )  dapat
dikatakan  seorang  hakim  karena  keputusan Keuchik mengikat  para pihak.  Ada  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  pihak  yang  melanggar perjanjian  dan  proses  penyelesaian  sampai  putusan  merupakan kewenangan Keuchik dan  perangkat  adat  lainnya.  Namun, peningkatan kualitas Keuchik sebagai  hakim  dalam  penyelesaian  sengketa  perlu ditingkatkan  sehingga  syarat  hakim  dalam  hukum  Islam  yakni berkompenten  mengadili  dapat  tercipta  dan  keputusan  yang  dibuat tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Prosedur  penyelesaian sengketa  pada  peradilan  adat  Aceh  sesuai  dengan  penyelesaian sengketa  dalam  Islam  yang  sifat  penyelesaian  sesuai  dengan perdamaian  ( aṣ-ṣulh )  dan  bentuk  pelaksanaannya  sesuai  dengan peradilan  ( al-qaḍā )  dengan  adanya  banding  pada  tingkat Mukim jika Keuchik tidak  mampu  menyelesaikan.  Selanjutnya,  jika  pada  peradilan adat belum  mampu untuk diselesaikan maka  akan diselesaikan  melalui peradilan, untuk Aceh peradilan Agama disebut Mahkamah Syar’iyah.

## 4. SIMPULAN
Proses  penyelesaian  sengketa mawah perlu  memperhatikan  beberapa hal  sehingga  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam. Aspek-aspek  tersebut  yakni  aspek  perjanjian,  aspek  hukum  dan  hakim (perangkat  adat)  yang  menyelesaikan  sengketa.  Pada  aspek  perjanjian  dan hukum,  kesepakatan mawah yang  umum  dilakukan  masyakat  Aceh  secara lisan  (tidak  tertulis)  tanpa  batasan  waktu  berakhirnya  akad  selanjutnya diteruskan  oleh  ahli  waris  pengelola  dapat  menimbulkan  sengketa.  Jika kesepakatan  dibatasi  waktu  dan  dibuatkan  perjanjian  tertulis  akan  lebih mempermudah  para  pihak  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  sehingga hubungan  baik  tetap  terjaga.  Adanya  qanun  khusus mawah dapat  menjadi rujukkan sesuai syariat Islam, baik proses dan pelaksanaan perjanjian ataupun prosedur  penyelesaian mawah .  Kualitas Keuchik sebagai  hakim  dalam penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan sehingga syarat hakim dalam hukum Islam  yakni  berkompenten  mengadili  dapat  tercipta  dan  keputusan  yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  pada  peradilan  adat  Aceh  sesuai dengan  penyelesaian  sengketa  dalam  Islam  yang  sifat  penyelesaian  sesuai dengan  perdamaian  ( aṣ-ṣulh )  dan  bentuk  pelaksanaannya  sesuai  dengan peradilan ( al-qaḍā ) dengan adanya banding pada tingkat Mukim jika Keuchik tidak  mampu  menyelesaikan.  Selanjutnya,  jika  pada  peradilan  adat  belum mampu  untuk  diselesaikan  maka  akan  diselesaikan  melalui  peradilan,  untuk Aceh peradilan Agama disebut Mahkamah Syar’iyah.
5. REFERENSI
Buku:
Dahlan  A.A.,  1996, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  5,  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,
Jakarta.
Anshori A.G., 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia , Kerasi Total Media, Jogjakarta.
Abdurrahman,  2009, Peradilan  Adat  di  Aceh;  sebagai  Sarana  Kerukunan Masyarakat , Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Akh. Minhaji et al, 2015, Antologi Hukum Islam , Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Ibrahim  A.,  2012, Praktik  Ekonomi  Masyarakat  Aceh  dalam  Konteks  Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala , International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.
Ismail B., 2007, Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh , Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
Ismail  B.,  2009, Fungsi  Meunasah  sebagai  Lembaga  (Hukum)  Adat  dan Aktualisasinya di Aceh , Majelis Adat Aceh, Banda Aceh. Ismail B., 2012, Sejarah Majelis Adat Aceh , Majelis Adat Aceh, Banda Aceh. Soelaiman D.A., 2011, Kompilasi Adat Aceh , CV Surya Mandiri, Bandung.
Madkur  M.S.,  1990, Peradilan  dalam  Islam ,  terj.  Imron  A.  M,  PT  Bina  Ilmu, Surabaya.
Mukhlas O.S., 2011, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor. Susilawetty,  2013, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa;  Ditinjau dalam  Perspektif  Peraturan  Perundang-undangan ,  Gramata  Publishing, Jakarta.
ash-Shiddieqy T.M.A., 1970, Sejarah Peradilan Islam , Bulan Bintang, Jakarta.

## Karya Ilmiah:
Mukhtasar  et  al,  2020,  Optimizing  the  Mawah  Concept  for  the  Economy  of  the Aceh Community, Iqtishoduna , 9 (2).
Kamaruddin  et  al.,  2013,  Model  Penyelesaian  Konflik  di  Lembaga  Adat, Walisongo , Vol. 21, No. 1.

## Skripsi, Tesis, Desertasi:
Abdurrahman.  2014.  Praktek  Mawah  melalui  Mudharabah  dalam  Masyarakat Aceh. Tesis . Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Pramita  A.,  2019,  Sistem  Mawah  dalam  Budaya  Masyarakat  Kecamatan  Tripa Makmur Nagan Raya Menurut Perspektif Dakwah, Skripsi , Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Banda Aceh.
Safwan,  2015,  Penyelesaian  Sengketa  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  melalui Peran Ombudsman Yogyakarta, Tesis , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Mardhatillah  F.,  2017.  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Mawah  pada  Lembaga Adat Aceh, Tesis , Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta

## Peraturan perundang-undangan:
Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
Sumber Internet: https://aceh.tribunnews.com/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah- sesuai-syariat. Diakses pada tanggal 7 September 2023.