## KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT SEKITAR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

## SOCIAL-ECONOMIC DISPARITY IN COMMUNITIES SURROUNDING OIL PALM PLANTATIONS IN TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY, JAMBI PROVINCE
Muhamad Hasan Sebyar* 1 , Martina Ayu Wulandari 1
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Mandailing Natal , Indonesia *Email penulis korespondensi: muhamadhasan@stain-madina.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait dampak sosial ekonomi industri kelapa  sawit  terhadap  masyarakat  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Provinsi  Jambi,  terutama  dalam konteks  kesenjangan  sosial  ekonomi.  Penelitian  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  fenomena  ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta upaya untuk mengurangi  kesenjangan  sosial  ekonomi  yang  ada.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field research), jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  sosiologi  (sociological  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan beberapa hal; pertama; untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendistribusian lahan oleh pemerintah  untuk  di  sewa  atau  digunakan  kepada  masyarakat.  Kedua;  untuk  mengatasi  mahalnya  biaya pembukaan lahan dan perawatan kelapa sawit, ada beberapa langkah yang dapat  diambil. Salah satunya adalah  melalui  pendekatan  berbasis  agroekologi  dan  memberikan  subsidi  untuk  pembukaan  dan pengelolaan lahan pertanian. Ketiga; untuk mengatasi masalah permodalan dan informasi yang terbatas, hal ini  dapat  dilakukan  dengan  kolaborasi  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani kecil dan pemilik lahan yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit. Pemerintah juga harus menyiapkan satu platform yang terpercaya, teruji, dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat  diakses  melalui  aplikasi  smartphone  ataupun  website,  yang  berisi  informasi  tentang  harga  pasar, ketersediaan  pupuk  dan  obat,  praktik  pertanian  yang  baik,  pelatihan  dan  pendidikan,  dan  pengumuman lainnya  secara  real-time.  Ini  dapat  membantu  mengatasi  hambatan  geografis  dan  infrastruktur  yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal terhadap informasi.
Kata Kunci: kesenjangan sosial ekonomi, perkebunan, kelapa sawit

## ABSTRACT
This research aims to analyze and provide solutions regarding the socio-economic impacts of the oil palm industry on  the  communities  in  Tanjung  Jabung  Barat  Regency,  Jambi  Province,  particularly  in  the  context  of  socio- economic disparity. Better research and understanding of this phenomenon can be the basis for designing more inclusive and sustainable policies, as well as efforts to reduce existing socioeconomic disparities. This research is a field research, the type of research chosen is descriptive qualitative research. The approach used is the sociological approach and the case approach. The results of this study show that to overcome this problem several things need to be done; first; To achieve social and economic justice, it is important to address inequality in land tenure in a fair and sustainable way. This can be done by distributing land by the government to be rented or used to the community. Second; To overcome the high cost of land clearing and oil palm maintenance, there are several steps that can be taken.  One  of  them  is  through  an  agroecology-based  approach  and  providing  subsidies  for  the  clearing  and management of agricultural land. Third; To overcome the problem of limited capital and information, this can be done  with  the  collaboration  of  various  stakeholders,  including  governments,  financial  institutions,  agricultural research institutions, and civil society organizations. One step that can be taken is to provide wider and affordable access to credit and loans for smallholders and landowners who want to get involved in the palm oil industry. The government must also prepare a platform that is trusted, tested, and complete so that it can be accessed by all parties. This digital platform can be accessed through a smartphone application or website, which contains information about market prices, availability of fertilizers and medicines, good agricultural practices, training and education, and
other announcements in real-time. This can help overcome geographical and infrastructural barriers that may hinder local people's access to information.
Keywords : socioeconomic inequality, plantations, oil palm

## PENDAHULUAN
Pertanian  memiliki  peran  krusial  dalam  ekonomi  nasional,  tidak  hanya  sebagai penyedia makanan untuk populasi, tetapi juga sebagai penyumbang devisa, pencipta lapangan kerja, dan penunjang perkembangan sektor lain, khususnya dalam menyediakan bahan baku untuk industri. Pengembangan pertanian menjadi pilar penting dalam pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas. Salah satu sektor pertanian yang mendapat perhatian khusus adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam skala besar, maupun oleh petani secara mandiri. Namun, dalam perjalanannya subsektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamika baik di tingkat nasional  maupun  global.  Industri  berbasis  kelapa  sawit  memberikan  kontribusi  penting terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  pengurangan  kemiskinan,  dan  perbaikan  distribusi pendapatan  (Rohmelawati,  2020).  Ekspansi  kelapa  sawit  juga  berdampak  positif  pada pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan investasi, produksi, dan penerimaan devisa.  Industri  kelapa  sawit  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan rumah tangga yang terlibat dalam usaha kelapa sawit.
Industri  kelapa  sawit  telah  menjadi  salah  satu  sektor  ekonomi  yang  penting  di Indonesia, menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Helviani et  al.,  2021).  Salah  satu  daerah  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  industri  ini  adalah  Desa Purwodadi,  Kecamatan  Tebing  Tinggi,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Provinsi  Jambi. Desa  ini  merupakan  salah  satu  pusat  produksi  kelapa  sawit  yang  cukup  besar  di  Jambi. Pertumbuhan  industri  kelapa  sawit  di  Desa  ini  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Seiring dengan berkembangnya industri ini, terdapat sejumlah perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik secara  positif  maupun  negatif.  Secara  ekonomi,  industri  kelapa  sawit  telah  menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang membuka lahan sawit untuk dijual  ke  perusahaan,  sebagian  bekerja  di  perkebunan  kelapa  sawit  sebagai  pegawai perusahaan,  buruh  tani  atau  pekerja  harian,  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Selain itu, beberapa warga juga memperoleh manfaat dari peningkatan  infrastruktur  yang  disediakan  oleh  perusahaan  kelapa  sawit,  seperti  jalan  baru, sekolah, dan fasilitas kesehatan (Berlianto & Ruspianda, 2022).
Namun,  meskipun  kontribusinya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  sangat signifikan, pertumbuhan industri kelapa sawit juga menimbulkan sejumlah masalah sosial di Desa Purwodadi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kesenjangan sosial ekonomi adalah fenomena di  mana  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  akses  dan  pengendalian  atas  sumber  daya ekonomi,  pendapatan,  dan  akses  terhadap  layanan  sosial  antara  kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Di sekitar perkebunan kelapa sawit, kesenjangan ini termanifestasi dalam  berbagai  cara,  termasuk  perbedaan  pendapatan  antara  pemilik  kebun  kelapa  sawit, pekerja  perkebunan  dan  masyarakat  lokal  yang  tidak  memiliki  kebun  kelapa  sawit.  Latar belakang ini menyoroti perlunya memahami secara lebih mendalam dampak sosial ekonomi industri kelapa sawit terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam konteks kesenjangan sosial ekonomi. Penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini dapat menjadi dasar  untuk  merancang  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  berkelanjutan,  serta  upaya  untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  jenis  penelitian  yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskripti (Sukiati, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi ( sociological approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Teknik Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Dalam pengumpulan  data  Peneliti  melakukan  pengamatan  langsung  (observasi)  di  lapangan  untuk memahami  secara  mendalam  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  di  Desa  Purwodadi Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Provinsi  Jambi.  Setelah  itu peneliti  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat  lokal,  petani  kelapa  sawit,  perwakilan perusahaan  kelapa  sawit,  dan  pihak  terkait  lainnya  (Ramadhan,  2022).  Peneliti  melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah responden kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih  luas  tentang  pengalaman  dan  perspektif  mereka  terkait  industri  kelapa  sawit  dan dampaknya. Informan terdiri 16 orang dengan rincian 3 orang dari pihak perusahaan, 5 orang dari masyarakat lokal, 5 petani kelapa sawit, 2 orang pengurus Desa, dan 1 Orang pengurus koperasi kelapa sawit. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk cerita setelah dianalisis tanpa mencantumkan nama informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Kesenjangan Ekonomi di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit
Dampak Keberadaan Industri Kelapa Sawit salah satunya adalah kesenjangan ekonomi (Hardianti,  2021).  Dampak  dari  kesenjangan  ekonomi  di  sekitar  perkebunan  kelapa  sawit dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal. Pertama-tama, kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.  Masyarakat  yang  kurang  mampu  secara  finansial  menghadapi  kesulitan  dalam memperoleh lahan atau modal untuk terlibat dalam industri kelapa sawit, sementara mereka yang lebih berkecukupan mendominasi sektor tersebut. Hal ini dapat menciptakan dinamika yang tidak seimbang dalam perekonomian lokal, dengan sebagian masyarakat mendapatkan manfaat  yang  lebih  besar  daripada  yang  lain.  Selain  itu,  kesenjangan  ekonomi  juga  dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang lebih mampu memiliki akses yang lebih baik ke sekolah tinggi dan fasilitas kesehatan yang lebih berkualitas, sementara mereka yang kurang mampu terbatas dalam hal tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam taraf pendidikan dan kesehatan antara berbagai kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengekalkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Dampak lain dari kesenjangan ekonomi adalah ketegangan sosial di antara masyarakat. Ketidakpuasan  dan  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  mereka  yang  kurang  mampu  secara ekonomi  dapat  menyebabkan  ketegangan  antara  berbagai  kelompok  masyarakat.  Konflik antara petani kecil dan perusahaan kelapa sawit atau antara masyarakat lokal dan pendatang dapat menjadi lebih dalam, hal ini terjadi akibat ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan (Utari et al., 2021). Selain itu, kesenjangan ekonomi juga merugikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan  di  wilayah  tersebut.  Ketidaksetaraan  dalam  distribusi  pendapatan  dapat mengurangi  daya  beli  masyarakat,  sehingga  dapat  membatasi  pertumbuhan  konsumsi  dan investasi  lokal.  Hal  ini  dapat  menghambat  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang dalam perekonomian wilayah tersebut.
Untuk  mengatasi  dampak  dari  kesenjangan  ekonomi  di  sekitar  perkebunan  kelapa sawit, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini termasuk langkah-langkah
untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  lahan  dan  peluang  ekonomi,  memperkuat infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, diharapkan bahwa wilayah sekitar perkebunan kelapa sawit dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua penduduknya.
Dalam  mengeksplorasi  dampak  kesenjangan  ekonomi  di  sekitar  perkebunan  kelapa sawit,  penting  untuk  mempertimbangkan  implikasi  lebih  lanjut  yang  mungkin  timbul  dari ketidaksetaraan  tersebut.  Salah  satu  dampak  yang  signifikan  adalah  pada  pemerataan pembangunan  dan  kemakmuran  di  wilayah  tersebut.  Kesenjangan  ekonomi  dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di antara wilayah yang lebih makmur dan yang kurang berkembang. Wilayah yang terpinggirkan secara ekonomi  mungkin  menghadapi  kendala  dalam  memperoleh  akses  terhadap  infrastruktur penting  seperti  jalan,  air  bersih,  dan  listrik.  Ini  tidak  hanya  memperburuk  kondisi  hidup masyarakat di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan.
Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat yang  berada  dalam  tekanan  ekonomi  dapat  menyebabkan  deforestasi,  degradasi  tanah,  dan pencemaran lingkungan lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan lingkungan secara langsung, tetapi  juga  dapat  mengancam  keberlanjutan  jangka  panjang  dari  industri  kelapa  sawit  itu sendiri. Degradasi lingkungan yang berkelanjutan dapat mengurangi produktivitas lahan dan memperburuk  kondisi  hidup  masyarakat  lokal,  menciptakan  sebuah  siklus  yang  sulit  untuk dipecahkan (Muktasam, 2004).
Selanjutnya,  kesenjangan  ekonomi  juga  dapat  menyebabkan  ketidakadilan  dalam sistem politik dan sosial di wilayah tersebut. Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi mungkin memiliki akses yang lebih terbatas ke pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam representasi politik dan alokasi sumber daya publik, yang pada gilirannya dapat memperdalam ketidaksetaraan dan ketegangan sosial di  wilayah  tersebut.  Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  kesenjangan  ekonomi  bukanlah sesuatu yang mutlak negatif. Dalam beberapa kasus, kesenjangan ekonomi dapat memotivasi inovasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  besar  (Rohmelawati,  2020).  Misalnya, kesenjangan  ekonomi  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  mencari  cara-cara  baru  untuk meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi,  yang  pada  gilirannya  dapat  menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Namun, ini hanya berlaku jika kesenjangan tersebut tidak terlalu ekstrem dan jika ada infrastruktur sosial dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung mobilitas sosial dan kesetaraan peluang.
Dengan  demikian,  untuk  mengatasi  dampak  negatif  dari  kesenjangan  ekonomi  di sekitar perkebunan kelapa sawit, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai  pemangku  kepentingan.  Ini  termasuk  langkah-langkah  untuk  meningkatkan  akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi, serta mempromosikan dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kesenjangan  ekonomi di  sekitar perkebunan  kelapa  sawit  dapat  diatasi,  dan  wilayah  tersebut  dapat  mencapai  pembangunan yang  inklusif  dan  berkelanjutan  bagi  semua  penduduknya.  Dalam  mengeksplorasi  dampak kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit, kita juga perlu mempertimbangkan aspek  sosial  yang  terkait.  Salah  satu  dampak  yang  mungkin  terjadi  adalah  meningkatnya ketegangan sosial dan konflik antara berbagai kelompok masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat  menciptakan  perasaan  ketidakpuasan  dan  ketidakadilan  di  antara  masyarakat  yang kurang  mampu  secara  ekonomi,  yang  mungkin  merasa  bahwa  mereka  tidak  mendapatkan
bagian yang adil dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. Ketegangan semacam ini dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik antara petani kecil dan perusahaan kelapa sawit, atau antara masyarakat lokal dan pendatang yang mungkin dianggap mendapat perlakuan istimewa.
Selain itu, kesenjangan ekonomi juga dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi  mungkin  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  seperti makanan, perumahan, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat mengakibatkan  peningkatan  tingkat  stres,  penyakit,  dan  ketidakstabilan  sosial  di  wilayah tersebut.  Selain  itu,  masyarakat  yang  kurang  mampu  juga  mungkin  memiliki  akses  yang terbatas  terhadap  pendidikan  dan  pelatihan,  yang  dapat  menghambat  kemampuan  mereka untuk meningkatkan keterampilan dan mobilitas sosial mereka.
Dampak  dari  kesenjangan  ekonomi  juga  dapat  dirasakan  dalam  hal  kesejahteraan psikologis dan emosional masyarakat. Perasaan tidak aman secara ekonomi dan ketidakpastian tentang masa depan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya di antara masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat mengganggu hubungan sosial dan  komunitas  (Nurjannah  &  Budastra,  2004),  serta  mengurangi  kualitas  hidup  secara keseluruhan. Selain dampak-dampak tersebut, kesenjangan ekonomi juga dapat mempengaruhi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan lainnya di masyarakat. Perempuan sering kali merupakan bagian dari kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, dan mereka mungkin menghadapi hambatan tambahan dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Hal  ini  dapat  menghambat  kemampuan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan ekonomi dan mendorong kesenjangan gender yang lebih besar dalam wilayah tersebut (Nazri, 2022).
Untuk  mengatasi  dampak  dari  kesenjangan  ekonomi  di  sekitar  perkebunan  kelapa sawit,  diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  termasuk  langkah- langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak dan penghasilan yang stabil, memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan, serta mempromosikan inklusi sosial dan  ekonomi  bagi  semua  kelompok  masyarakat.  Penting  juga  untuk  memastikan  bahwa pembangunan  ekonomi  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut  bersifat  inklusif  dan  berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi semua penduduknya. Langkah-langkah konkret yang  dapat  diambil  termasuk  penyediaan  bantuan  dan  dukungan  kepada  petani  kecil  dan masyarakat lokal dalam meningkatkan produktivitas dan akses mereka terhadap pasar, serta penguatan  infrastruktur  sosial  dan  ekonomi  di  wilayah  tersebut.  Ini  dapat  mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan layanan keuangan yang inklusif, dan  program-program  bantuan  sosial  yang  ditargetkan  kepada  kelompok  rentan.  Selain  itu, penting  juga  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  dan  praktik-praktik  pembangunan  yang diadopsi  oleh  perusahaan  kelapa  sawit  juga  memperhatikan  dampak  sosial  dan  ekonomi mereka terhadap masyarakat lokal, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari industri tersebut didistribusikan secara adil di seluruh wilayah tersebut. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan bahwa dampak negatif dari kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat dikelola dengan efektif, dan wilayah tersebut dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua penduduknya. Ini akan memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang positif, tanpa meninggalkan siapapun di belakang.

## Kesenjangan Kepemilikan Lahan Menyebabkan Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan  kepemilikan  lahan  adalah  kondisi  di  mana  terdapat  perbedaan  yang signifikan dalam kepemilikan dan kontrol atas tanah antara berbagai kelompok masyarakat. Penyebab utama dari kesenjangan kepemilikan lahan di sekitar perkebunan kelapa sawit bisa
disebabkan oleh faktor historis, politis, dan ekonomi. Kebijakan agraria yang tidak adil dan praktik-praktik land grabbing menyebabkan akumulasi tanah oleh pihak-pihak yang lebih kuat ekonominya, seperti  perusahaan kelapa sawit dan masyarakat  menengah ke atas, sementara masyarakat  lokal  hanya  memiliki  sawit  sesuai  pembagian  jatah  dari  pemerintah  dan  susah untuk  mengembangkan  perkebunan  baru.  Meskipun  demikian,  perlahan-lahan  kontribusi dalam perekonomian yang berasal dari sub-sektor perkebunan kelapa sawit sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Kelapa sawit mengubah petani miskin menjadi pengusaha secara umum, keberhasilan pengembangan kelapa sawit Indonesia telah mengubah 3,7 juta keluarga miskin (petani) menjadi pengusaha kelapa sawit (Mega & Nirmalasari, 2022). Namun, masih menyisahkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang jika tidak diatasi secara berkelanjutan.
Kesenjangan  kepemilikan  lahan  dapat  menjadi  pemicu  utama  dari  kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit. Keterbatasan akses terhadap tanah dan sumber daya  alam  dapat  menghambat  kemampuan  masyarakat  lokal  untuk  mengembangkan  usaha pertanian atau bisnis lainnya, sehingga memperdalam ketimpangan ekonomi antara mereka dan pemilik  tanah  yang  luas  atau  perusahaan  kelapa  sawit.  Dalam  konteks  ini,  upaya  untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit juga harus mencakup upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan  kepemilikan  lahan.  Ini  bisa  melibatkan  implementasi kebijakan agraria yang lebih adil, perlindungan hak tanah masyarakat lokal, dan pemberdayaan ekonomi  bagi  petani  kecil  untuk  memiliki  dan  mengelola  lahan  secara  mandiri.  Dengan demikian, pengurangan kesenjangan kepemilikan lahan dapat menjadi langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit.
Menurut  beberapa  pihak  para  pendatang  lebih  mendominasi  dibandingkan  warga pribumi di sekitar kawasan industri, gejala ini ditimbulkan karena adanya kesenjangan hidup dan  pendapatan  pada  masyarakat,  sehingga  timbul  kecemburuan  sosial  yang  akhirnya mendorong sikap untuk berperilaku anarkis. Keberadaan industri pada kenyataannya juga dapat menimbulkan merosotnya nilai-nilai moral, kebudayaan dan agama (Hardianti, 2021). Namun, sebagian orang memanfaatkan nama adat untuk meraup kepentingan golongannya saja, tentu hal ini juga tidak dibenarkan. Sebagian masyarakat tidak memiliki lahan, sementara sebagian lainnya  memiliki  lahan  yang  luas,  hal  ini  justru  dapat  meningkatkan  ketimpangan  yang signifikan dalam kepemilikan tanah di sekitar perkebunan kelapa sawit (Adinda et al., 2022). Kondisi  ini  dapat  menjadi  sumber  utama  ketidaksetaraan  ekonomi  dan  sosial  di  wilayah tersebut. Masyarakat yang tidak memiliki lahan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan mata  pencaharian  dan  memperbaiki  kondisi  ekonomi  mereka,  sementara  mereka  yang memiliki lahan yang luas memiliki lebih banyak sumber daya dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Fenomena ini terjadi karena tidak ada perhatian pemerintah terhadap kesenjangan  tersebut,  setidaknya  pemerintah  bisa  membuka  lahan  hak  guna  dan  bantuan modal, untuk dikelola oleh mereka yang tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.
Kehadiran pendatang yang tidak memiliki kebun juga menjadi faktor tambahan yang menyumbang ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Kondisi ini dapat menciptakan dinamika sosial  dan  ekonomi  yang  kompleks  di  mana  pendatang  menghadapi  kesulitan  dalam menemukan  sumber  daya  dan  penghidupan  di  wilayah  tersebut.  Hal  ini  bisa  menciptakan ketegangan sosial dan persaingan yang meningkat antara pendatang dan masyarakat lokal atas sumber daya terbatas yang tersedia di wilayah tersebut, termasuk lahan pertanian. Kesenjangan dalam  kepemilikan  lahan  juga  timbul  akibat  disparitas  dalam  modal  yang  dimiliki  oleh masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan finansial antara kelompok-kelompok masyarakat
menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Masyarakat yang memiliki modal finansial yang lebih besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk membeli dan buka lahan perkebunan kelapa sawit, sementara masyarakat dengan modal yang terbatas kesulitan untuk bersaing dalam hal tersebut. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan lahan  sering  kali  mencerminkan  ketidaksetaraan  dalam  distribusi  modal  di  masyarakat. Beberapa orang yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa atau pihak bank memiliki peluang lebih besar memperoleh akses permodalan yang memadai, sementara masyarakat biasa susah memperoleh permodalan.
Beberapa  masyarakat  menambah  sumber  pendapatannya  dengan  membuka  lahan perkebunan kelapa sawit. Pendapatan masyarakat semakin meningkat dikarenakan masyarakat mulai sadar akan peluang ekonomi yang ada (Putri, 2022), dan karena kebutuhan hidup yang semakin  meningkat.  Namun  disayangkan  bagi  masyarakat  lokal  sangat  mahal  biaya  untuk membuka kebun baru. Sehingga hanya pemodal besar dan orang yang memiliki akses akan modal lah yang dapat membuka lahan baru untuk ditanami kelapa sawit. Pendistribusian lahan oleh pemerintah untuk di sewa atau digunakan kepada masyarakat dalam kegiatan berkebun kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kesenjangan dalam  kepemilikan  lahan.  Tindakan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  akses  yang  lebih  adil kepada  masyarakat  untuk  mengembangkan  usaha  pertanian  mereka  dan  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi.  Dengan  mendistribusikan  lahan  kepada  masyarakat  secara  lebih merata,  diharapkan  dapat  mengurangi  ketidaksetaraan  dalam  kepemilikan  lahan  dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk yang tidak memiliki lahan, untuk terlibat dalam industri kelapa sawit. Langkah ini juga dapat membantu meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  dan mempromosikan  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif.  Namun,  terkadang  pendistribusian lahan tidak mencapai keadilan yang diharapkan, karena cenderung hanya diarahkan kepada sejumlah orang tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap lahan  dan  kesempatan  ekonomi,  serta  meningkatkan  ketegangan  sosial  di  masyarakat. Kesimpangsiuran  dalam  pendistribusian  lahan  bisa  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti nepotisme, korupsi, atau pengaruh politik, yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pembagian yang tidak adil.

## Mahalnya Biaya Pembukaan Lahan dan Perawatan Kelapa Sawit
Mahalnya biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit telah menjadi salah satu faktor utama yang dihadapi oleh petani dan pemilik kebun kelapa sawit di Purwodadi. Hal ini penting menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi petani, keberlanjutan industri kelapa sawit, dan lingkungan. Mahalnya biaya tersebut mencakup berbagai  hal  seperti  pembelian  benih  yang  berkualitas,  penggunaan  pupuk  yang  mahal  dan pendistribusian tidak merata, pestisida, dan herbisida, upah tenaga kerja saat panen, serta biaya- biaya lain yang terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan lahan dan tanaman. Peningkatan harga  input  ini  menjadi  beban  finansial  yang  signifikan  bagi  petani,  terutama  bagi  yang memiliki  kebun  dalam  skala  kecil  atau  menengah.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan mahalnya biaya pengelolaan lahan adalah ketergantungan pada teknologi modern dan bahan kimia (Purnamayani et al., 2022). Meskipun teknologi modern dan penggunaan bahan kimia tertentu  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  mengendalikan  hama  dan  penyakit,  biaya pembelian  dan  penggunaan  produk-produk  ini  seringkali  tinggi.  Petani  seringkali  terjebak dalam  siklus  di  mana  mereka  harus  terus-menerus  menginvestasikan  uang  untuk  membeli bahan-bahan ini agar tetap menghasilkan kelapa sawit yang berkualitas.
Selain  itu,  kenaikan  harga  bahan  bakar  juga  berkontribusi  pada  mahalnya  biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit. Bahan bakar diperlukan untuk operasi traktor, pompa irigasi, dan transportasi hasil panen. Kenaikan harga bahan bakar, yang seringkali tidak
sebanding dengan kenaikan harga jual kelapa sawit, menyebabkan beban tambahan bagi petani. Peningkatan biaya hidup juga menambah mahalnya biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit. Ini berdampak pada upah yang harus dibayar oleh petani kepada pekerja mereka, kosumsi, serta pada biaya-biaya lain yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari  dalam  proses  perawatan  perkebunan  kelapa  sawit.  Selain  itu  pada  musim  hujan dapat mengganggu produksi kelapa sawit dan meningkatkan biaya pada proses perawatan dan pemanenan.  Dampak  dari  mahalnya  biaya  pengelolaan  lahan  dan  perawatan  kelapa  sawit sangat dirasakan oleh petani, terutama mereka yang memiliki kebun dalam skala kecil. Biaya tinggi ini dapat mengurangi profitabilitas usaha mereka, bahkan dapat menyebabkan kerugian finansial. Selain itu, mahalnya biaya ini juga dapat menghambat pertumbuhan sektor kelapa sawit secara keseluruhan, karena dapat mengurangi minat petani untuk terjun ke dalam industri ini atau membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.
Beberapa  karyawan  juga  mengalami  kendala  yang  sama,  pendapatan  karyawan  di perusahaan  kelapa  sawit  cukup  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dikarnakan,  rata-rata  yang kerja di perusahaan kelapa sawit memiliki gaji 2 juta rupiah – 5 juta rupiah tergantung status pekerjaan  diperusahaan  tersebut  (Y.  Setiawan  &  Nuryadin,  2021).  Namun,  rata-rata  dari mereka akan mengeluhkan terkait biaya membuka lahan atau replanting dan biaya perawatan kelapa sawit. Karena gaji mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah  ini,  ada  beberapa  langkah  yang  dapat  diambil.  Salah  satunya  adalah  melalui pendekatan  berbasis  agroekologi  yang  menekankan  pada  penggunaan  metode  organik  dan praktik  berkelanjutan  dalam  pengelolaan  lahan  dan  perawatan  tanaman.  Metode  ini  dapat membantu mengurangi ketergantungan petani pada bahan kimia yang mahal dan mengurangi biaya  pengelolaan  lahan  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  dukungan  dari  pemerintah  dan lembaga-lembaga  pembangunan  dapat  membantu  mengurangi  beban  finansial  bagi  petani. Subsidi  untuk  pembukaan  dan  pengelolaan  lahan  pertanian,  seperti  biaya  buka  lahan  dan replanting,  pupuk  organik  atau  alat-alat  pertanian  yang  efisien  energi,  dapat  membantu mengurangi  biaya  pengelolaan  lahan.  Program  pelatihan  dan  bimbingan  dapat  memberikan pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diutuhkan  oleh  petani  untuk  mengelola  lahan  mereka dengan cara yang efisien dan berkelanjutan.
Seringkali pendistribusian pupuk subsidi tidak merata (Setiawan et al., 2020), karena faktor-faktor  nepotisme,  korupsi,  dan  politik  golongan.  Hal  ini  menyebabkan  petani  harus membeli pupuk di toko-toko dengan harga yang 2 kali lipat (tidak subsidi). Oleh karena itu, diperlukan  peningkatan  akses  petani  ke  bahan-bahan  untuk  membantu  mengatasi  mahalnya biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit. Tentu hal ini memerlukan platform yang menghubungkan petani dengan ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pupuk dan lainnya. Dengan hal ini, diharapkan mahalnya biaya pengelolaan lahan dan perawatan kelapa sawit  dapat  dikurangi,  yang  akan  menguntungkan  petani,  industri  kelapa  sawit  secara keseluruhan, dan lingkungan.

## Akses Permodalan dan Informasi Terbatas
Akses terbatas terhadap permodalan dan informasi merupakan hak yang menyebabkan kesenjangan  ekonomi  di  sekitar  perkebunan  kelapa  sawit  semakin  besar.  Permodalan  yang terbatas  menjadi  hambatan  utama  bagi  masyarakat  lokal  yang  ingin  terlibat  dalam  industri kelapa  sawit.  Banyak  petani  kecil  atau  mereka  yang  tidak  pemilik  lahan  sangat  sulit mendapatkan akses modal yang cukup untuk membuka lahan, membeli benih yang berkualitas, pupuk,  atau  pestisida  yang  diperlukan  untuk  memulai  atau  mengelola  kebun  kelapa  sawit. Tanpa modal yang memadai, petani tidak mampu untuk mengoptimalkan produksi, justru hal ini  dapat  mengurangi  pendapatan  mereka  dan  memperburuk  kesenjangan  sosial  ekonomi. Selain  itu,  akses  terbatas  terhadap  informasi  juga  menjadi  kendala  yang  signifikan  bagi masyarakat  lokal.  Sebagian  besar  akses  hanya  bagi  pejabat  desa,  anggota  koperasi,  dan
perusahaan serta keluarganya. Padahal informasi yang tepat dan terperinci tentang permodalan, praktik  pertanian  yang  baik,  teknologi  pertanian  terbaru,  pasar,  dan  peluang  ekonomi  dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas mereka dan mengoptimalkan hasil panen mereka. Namun, masyarakat lokal sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke sumber informasi ini, baik karena kurang terbukanya penyaluran informasi, keterbatasan infrastruktur komunikasi atau karena kurangnya aksesibilitas ke program-program pelatihan dan pendidikan.
Ketidakmampuan  untuk  mengakses  informasi  tentang  harga  pasar  yang  berlaku, misalnya,  dapat  membuat  petani  kurang  dapat  mengoptimalkan  pendapatannya  dan memanfaatkan  peluang  ekonomi  yang  ada  (Zainuddin,  2019).  Seringkali  petani  menjual sawitnya dengan harga murah, karena tidak tahu harga pasar yang sebenarnya. Begitu pula, ketidakmampuan untuk memperoleh informasi tentang praktik pertanian yang berkelanjutan atau  solusi  teknologi  pertanian  inovatif  dapat  menghambat  petani  dalam  meningkatkan produktivitas  mereka  dan  mengurangi  ketergantungan  mereka  pada  bahan-bahan  pertanian yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani  kecil  dan  pemilik  lahan  yang  ingin  terlibat  dalam  industri  kelapa  sawit.  Ini  dapat dilakukan  melalui  program-program  pemerintah  atau  kemitraan  dengan  lembaga  keuangan mikro  atau  lembaga  keuangan  inklusif  lainnya.  Penting  juga  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  lokal  terhadap  informasi  melalui  penyediaan  program-program  pelatihan  dan pendidikan yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga riset pertanian, universitas, atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian  dan  pembangunan  pedesaan.  Program-program  ini  dapat  membantu  petani  dalam memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  mereka  butuhkan  untuk  meningkatkan produktivitas mereka, mengelola kebun kelapa sawit mereka secara efisien, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.
Di era digitalisasi seperti sekarang ini, semua orang dapat mengakses informasi dengan cepat (Ramadhan, 2022), melalui youtube dan media lainnya, namun hal ini tidak akurat dan belum teruji. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan satu platform yang terpercaya, teruji, dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat diakses melalui  aplikasi  smartphone  ataupun  website,  yang  berisi  informasi  tentang  harga  pasar, ketersediaan  pupuk  dan  obat,  praktik  pertanian  yang  baik,  pelatihan  dan  pendidikan,  dan pengumuman  lainnya  secara  real-time  (Mahran  &  Sebyar,  2023).  Ini  dapat  membantu mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal  terhadap  informasi.  Dengan  mengambil  langkah-langkah  ini,  diharapkan  bahwa  akses terbatas terhadap permodalan dan informasi di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat diatasi, dan masyarakat lokal dapat lebih baik memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh industri kelapa sawit. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat lokal secara keseluruhan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, menyumbang  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Pertumbuhan industri kelapa sawit di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat  juga  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  secara  sosial  dan  ekonomi  terhadap masyarakat lokal. Secara ekonomi, industri kelapa sawit telah menciptakan peluang kerja bagi
masyarakat  setempat.  Banyak  dari  mereka  yang  membuka  lahan  sawit  untuk  dijual  ke perusahaan, sebagian bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai pegawai perusahaan, buruh tani atau pekerja harian, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Selain  itu,  beberapa  warga  juga  memperoleh  manfaat  dari  peningkatan  infrastruktur  yang disediakan oleh perusahaan kelapa sawit, seperti jalan baru, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Namun, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan, pertumbuhan  industri  kelapa  sawit  juga  menimbulkan  sejumlah  masalah  sosial  di  Desa Purwodadi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi karena adanya perbedaan  yang  signifikan  dalam  akses  dan  pengendalian  atas  sumber  daya  ekonomi, pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
Saran
Saran yang dapat diberikan pada penelitian meliputi pertama ; untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, penting untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan lahan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendistribusian lahan oleh pemerintah  untuk  di  sewa  atau  digunakan  kepada  masyarakat. Kedua; untuk  mengatasi mahalnya  biaya  pembukaan  lahan  dan  perawatan  kelapa  sawit,  dapat  dilakukan  melalui pendekatan  berbasis  agroekologi  yang  menekankan  pada  penggunaan  metode  organik  dan praktik  berkelanjutan  dalam  pengelolaan  lahan  dan  perawatan  tanaman.  Metode  ini  dapat membantu mengurangi ketergantungan petani pada bahan kimia yang mahal dan mengurangi biaya  pengelolaan  lahan  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  dukungan  dari  pemerintah  dan lembaga-lembaga keuangan dengan memberikan subsidi untuk pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya buka lahan dan replanting, pupuk organik atau alat-alat pertanian yang  efisien  energi,  dapat  membantu  mengurangi  beban  finansial  bagi  petani.  Selain  itu, diperlukan juga peningkatan akses petani ke bahan-bahan pertanian melalui platform digital yang menghubungkan petani dengan ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pupuk dan lainnya. Ketiga; untuk mengatasi masalah permodalan dan informasi yang terbatas, dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap kredit dan pinjaman untuk petani kecil dan pemilik lahan yang ingin terlibat dalam industri kelapa sawit.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  program-program  pemerintah  atau  kemitraan  dengan lembaga  keuangan  mikro  atau  lembaga  keuangan  inklusif  lainnya.  Penting  juga  untuk meningkatkan  akses  masyarakat  lokal  terhadap  informasi  melalui  penyediaan  program- program pelatihan dan pendidikan yang bisa diakses secara digital langsung dari pemerintah. Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  menyiapkan  satu  platform  yang  terpercaya,  teruji,  dan lengkap sehingga dapat diakses oleh semua pihak. Platform digital ini dapat diakses melalui aplikasi smartphone ataupun website, yang berisi informasi tentang harga pasar, ketersediaan pupuk  dan  obat,  praktik  pertanian  yang  baik,  pelatihan  dan  pendidikan,  dan  pengumuman lainnya secara real-time. Ini dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur yang mungkin menghambat akses masyarakat lokal terhadap informasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada semua informan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih juga untuk Martina Ayu Wulandari, M.Pd yang telah membantu menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda, A. R. A., Arkanudin, A., Purnama, D. T., & Batualo, I. D. (2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat adat: Studi etnografi pada masyarakat Dayak Ribun di sekitar perkebunan kelapa sawit Parindu Kabupaten Sanggau. Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial , 6 (2), 242–254.
https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21523
Berlianto, A., & Ruspianda, R. (2022). Dampak Keberadaan Pabrik Kelapa Sawit Pt.Sinar Utama  Nabati  (Sun)  Terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  Sungai  Bawang, Kecamatan  Singingi,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Provinsi  Riau. Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer , 5 (2), 187–195.
Hardianti,  M.  H.  (2021).  Dampak  Keberadaan  Industri  Kelapa  Sawit  PT.  Perkebunan Nusantara  IV  Sosa  Terhadap  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. In Perpustakaan Universitas Islam Riau . Universitas Islam Riau.
Helviani,  H.,  Kasmin,  M.  O.,  Juliatmaja,  A.  W.,  Nursalam,  N.,  &  Syahrir,  H.  (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Perkebunan Kelapa Sawit PT. Damai Jaya Lestari  di  Kecamatan  Tanggetada  Kabupaten  Kolaka,  Sulawesi  Tenggara,
Indonesia. Agro Bali : Agricultural Journal , 4 (3), 467–479.
https://doi.org/10.37637/ab.v4i3.773
Mahran,  A.  Z.,  &  Sebyar,  M.  H.  (2023).  Pengaruh  Peraturan  Menteri  Perdagangan (PERMENDAG)  Nomor  31  Tahun  2023  terhadap  Perkembangan  E-commerce  di Indonesia  Muhamad  Hasan  Sebyar. Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Sosial , 1 (4),  51–67. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1440
Mega, M., & Nirmalasari, Z. D. D. (2022). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Social Economic  Condition  Of  Communities  Around  Palm  Plantation  PT  .  Citra  Niaga Perkasa. Jurnal Artikel , 5 (2), 394–404.
Muktasam. (2004). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan ( Hkm ) di Batukliang Utara – Lombok  Tengah  Social  and  Institutional  Analysis  of  Community  Forest Managament  in  North  Batukliang  –  Central  Lombok. Agrimansion , 04 (02),  168– 183.
Nazri, M. F. H. (2022). Reaksi Tokoh Perempuan terhadap Ekspansi Perkebunan Kelapa .
11 , 232–243. https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jentera/article/download
/3247/1931
Nurjannah,  S.,  &  Budastra,  K.  (2004).  Unsur  -  Unsur  Model  Pembangunan  Ekonomi Pedesaan Tinjauan Teoritis. Agrimansion , 5 (1), 34–40.
http://agrimansion.unram.ac.id/index.php/Agri/article/view/125
Purnamayani, R., Dariah, A., Syahbuddin, H., Tarigan, S. D., & Sudradjat, S. (2022). Best Practices  Pengelolaan  Air  Perkebunan  Kelapa  Sawit  di  Lahan  Gambut. Jurnal Sumberdaya Lahan , 16 (1), 9. https://doi.org/10.21082/jsdl.v16n1.2022.9-21
Putri, M. (2022). Impact of the Existence of Oil Palm Processing Companies on Social Economic Conditions of Pemuar Village Community . 24 (3), 1270–1280. Ramadhan,  Q.  G.  (2022). Dampak  Sosial  Ekonomi  Pembangunan  Perkebunan  Kelapa Sawit  Terhadap  Masyarakat  di  Kecamatan  Tikke  Raya  Kabupaten  Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat . Institusi Pemerintahan Dalam Negeri. Rohmelawati.  (2020). Dampak  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Terhadap  Sosial  Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kecamtan Menthobi . 9 (1), 31–34.
Setiawan, B. D., Arfa’i, A., & Nur, Y. S. (2020). Motivasi, Permasalahan Dan Alternatif
Solusi  Program  Siska  (Sistem  Integrasi  Sapi  Dan  Kelapa  Sawit)  Di  Kabupaten Pasaman Barat. Buletin Ilmiah Nagari Membangun , 3 (2), 141–152. https://doi.org/10.25077/bina.v3i2.205
Setiawan, Y., & Nuryadin, M. R. (2021). Dampak Perusahaan Kelapa Sawit terhadap Pendapatan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Sekitar  di  Kecamatan  Pulau  Laut Tengah Kabupaten Kotabaru . 4 (2), 6. Sukiati. (2017). Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar . Perdana Publishing.
Utari, S. R., Zubir, Z., & Lindayanti, L. (2021). Analisa Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Antara Masyarakat Dengan Perusahaan (STUDI TENTANG PTPN V,  PT  SRK  1980-2019)1. NUSANTARA :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 8 (5), 1332–1336.
Zainuddin,  M.  (2019).  Implikasi  Kolaborasi  Pemerintah  Daerah  Dan  Pihak  Swasta Terhadap  Produksi  Petani  Kelapa  Sawit. Jurnal  Sosio  Sains , 5 (2),  108–114. http://journal.lldikti9.id/sosiosains