## PENINGKATAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN
(CIVIC SKILLS) MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PORTOFOLIO
oleh: Mukhamad Murdiono Jurusan PKn dan Hukum, FISE UNY

## Abstrak
Bergulirnya  era  reformasi  yang  dimotori  oleh  gerakan  mahasiswa membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada  masa  reformasi  Pendidikan  Kewarganegraan  juga  sedang  dalam  proses perubahan  menuju  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru (New Indonesian  Civic  Education). Pendidikan  Kewarganegaraan  paradigma  baru berorientasi  pada  terbentuknya  masyarakat  sipil (civil  society) dengan memberdayakan  warga  negara  melalui  proses  pendidikan  agar  mampu  berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.
Untuk  mencapai  visi  dan  misi  PKn  paradigma  baru  kemudian dikembangkan  tiga  kompetensi  yang  harus  dimiliki  siswa  yang  meliputi: pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowldge), keterampilan  kewarganegaraan (civic  skills), karakter  kewarganegaraan (civic  disposition/traits). Keterampilan kewarganegaraan  yang  akan  dikembangkan  sangat  terkait  erat  dengan  strategi pembelajaran  yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran  kewarganegaraan  di sekolah. Salah satu strategi pembelajaran  yang dapat  meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (civic  skills) adalah  strategi  pembelajaran  PKn  berbasis portofolio.
Strategi  pembelajaran  berbasis  portofolio  diyakini  sebagai  salah  satu strategi  pembelajaran  yang  dapat  melatih  siswa  atau  mahasiswa  berperan  serta secara aktif dalam sistem pemerintahan. Melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis  portofolio  peserta  didik  dilatih  untuk  turut  serta  dalam  mempengaruhi kebijakan  publik  yang  akan  dibuat  oleh  pemerintah.  Strategi  ini  memungkinkan peserta didik, baik siswa  maupun  mahasiswa, berlatih  memadukan antara konsep yang  diperoleh  dari  buku  atau  penjelasan  guru  dengan  penerapannya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Keterampilan  kewarganegaraan  yang  diperoleh  peserta didik  dapat  tercermin  dari  prosedur  pengembangan  portofolio  yang  meliputi identifikasi  masalah,  identifikasi  alternatif  pemecahan  masalah,  pemilihan alternatif,  penentuan  rencana  tindakan (action  plan), pengembangan  portofolio, menyajikan portofolio, dan merefleksikan pengalaman belajar.
Kata  Kunci: PKn  paradigma  baru,  keterampilan  kewarganegaraan,  strategi pembelajaran berbasis portofolio.

## Pendahuluan
Pendidikan  kewarganegaraan  selama  ini  dianggap  sebagai  mata  pelajaran yang  lebih  bersifat  politis  daripada  akademis,  lemah  landasan  keilmuannya,  dan tidak  tampak  sosok  keilmiahannya.  Hal  ini  menjadikan  mata  pelajaran  PKn kurang  menantang  dan  kurang  dimanati  oleh  siswa  atau  mahasiswa.  Anggapan semacam  ini  memang  ada  benarnya,  kalau  dirunut  dari  sejarah  perkembangan mata pelajaran PKn baik di tingkat sekolah dasar, menengah (SMP/SMA) ataupun di  perguruan  tinggi.  Unsur  politis  dalam  pengembangan  materi  Pendidikan Kewarganegaraan sangat kentara sekali pada masa berkuasanya rezim Orde Baru.
Paradigma  pendidikan  yang  dianut  pada  masa  Orde  Baru  lebih mengedepankan  pendidikan  untuk  kepentingan  pembangunan.  Pendidikan dijadikan  sebagai  salah  salah  satu  instrumen  penting  dalam  mewujudkan pembangunan.  Melalui  jargonnya  yang  sangat  terkenal  ”Pembangunan  Manusia Indonesia Seutuhnya”, rezim Orde Baru dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan yang  dijalankan  ternyata  lebih  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  semata. Sementara  aspek-aspek  yang  lain  kurang  mendapatkan  perhatian  yang  lebih serius.  Ironisnya  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  Orde  Baru  lebih  dari  30 tahun,  ternyata  justru  menghasilkan  keterpurukan  di  berbagai  bidang  dan menimbulkan krisis multidimensi. Pengalaman pada masa Orde Baru itu menjadi pelajaran  berharga  tentang  betapa  rapuhnya  suatu  pembangunan  yang  hanya menekankan pada aspek materiil dan kepentingan-kepentingan ekonomi belaka.
Bergulirnya  era  reformasi  yang  dimotori  oleh  gerakan  mahasiswa membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada  masa  reformasi  Pendidikan  Kewarganegraan  juga  sedang  dalam  proses perubahan  menuju  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  paradigma  baru (New Indonesian  Civic  Education). Reformasi  itu  mulai  dari  aspek  yang  mendasar; yaitu  reorientasi  visi  dan  misi,  revitalisasi  fungsi  atau  peranan,  hingga restrukturisasi  isi  kurikulum  dan  materi  pembelajaran.  Seiring  dengan  itu,  dalam sistem  pendidikan  nasional  juga  dilakukan  pembaharuan  kurikulum  dengan konsep  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi (Competence  Based  Curriculum) yang kemudian  disempurnakan  menjadi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP).  Penerapan  konsep  baru  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dan  komitmen bersama dalam melakukan reformasi di bidang pendidikan.
Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya  masyarakat  sipil (civil  society) dengan  memberdayakan  warga negara  melalui  proses  pendidikan  agar  mampu  berperan  serta  secara  aktif  dalam sistem  pemerintahan  negara  yang  demokratis.  Sejalan  dengan  visi  Pendidikan Kewarganegaraan  paradigma  baru,  misi  mata  pelajaran  ini  adalah  meningkatkan kompetensi  siswa agar  mampu  menjadi warga  negara  yang  berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Untuk mencapai hal itu maka  dikembangkan  tiga  kompetensi  yang  harus  dimiliki  siswa  yang  meliputi: pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge), keterampilan  kewarganegaraan (civic skills), karakter kewarganegaraan (civic disposition/traits).
Salah satu aspek penting dalam pengembangan Pendidikan
Kewarganegaraan pardigma baru adalah peningkatan keterampilan kewarganegaraan (civic  skills). Keterampilan  kewarganegaraan  yang  akan
dikembangkan,  terutama  penerapannya  dalam  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan,  sangat  terkait  erat  dengan  strategi  pembelajaran  yang digunakan  dalam  proses  pembelajaran  kewarganegaraan.  Salah  satu  strategi pembelajaran  yang  dapat  meningkatkan  keterampilan  kewarganegaraan (civic skills) adalah  strategi  pembelajaran  PKn  berbasis  portofolio.  Strategi pembelajaran berbasis portofolio diyakini sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dapat melatih siswa atau mahasiswa berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan.  Melalui  penerapan  strategi  pembelajaran  berbasis  portofolio peserta didik dilatih untuk turut serta dalam mempengaruhi kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah.

## Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan
Nuansa  politis  dalam  pengembangan  materi  pembelajaran  PKn  dapat dirunut  dari  sejarah  perkembangan  PKn,  terutama  PKn  persekolahan (SMP/SMA).  Mata  pelajaran  ini  muncul  pertama  kali  pda  tahun  1957  dengan nama  Kewarganegaraan,  yang  isinya  sebatas  tentang  hak  dan  kewajiban  warga negara  serta  cara-cara  memperoleh  dan  kehilangan  (status)  kewarganegaraan. Sebagai  tindak  lanjut  dari  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  Menteri  P  dan  K mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan  panitia  penyusunan  buku  pedoman  mengenai  kewajiban-kewajiban dan  hak-hak  warga  negara  Indonesia  dan  hal-hal  yang  menginsyafkan  warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil  menyusun  buku  ”Manusia  dan  Masyarakat  Baru  Indonesia”  pada  tahun 1962  yang  menjadi  acuan  mata  pelajaran  Civics  yang  telah  muncul  pada  tahun
1961.  Buku  tersebut  berisi  tentang  Sejarah  Pergerakan  Rakyat  Indonesia;
Pancasila;  UUD  1945;  Demokrasi  dan  Ekonomi  Terpimpin;  Konperensi  Asia- Afrika; Hak dan Kewajiban  Warga Negara; Manifesto Politik;  Laksana Malaikat dan  Lampiran-lampiran  Dekrit  Presiden,  Pidato  Lahirnya  Pancasila,  Panca Wardana, dan Declaration of Human Rigths, serta pidato-pidato Presiden lainnya yang  dipaketkan  dalam  Tujuh  Bahan  Pokok  Indoktrinasi  (Tubapi)  (Muchson, 2004: 30).
Berakhirnya  masa  pemerintahan  Orde  Lama,  mengakhiri  pula  isi  mata pelajaran Civics. Artinya, sejak berkuasanya rezim Orde Baru menggantikan Orde Lama  hampir  seluruh  isi  mata  pelajaran  Civics  dibuang  karena  dianggap  sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Pada kurikulum 1968 mata pelajaran ini muncul dengan nama Kewargaan Negara, yang  isinya  di  samping  Pancasila  dan  UUD  1945,  memuat  pula  tentang Ketetapan-Ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN-nya, HAM, serta beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi.
Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini  berubah  nama  menjadi  Pendidikan  Moral  Pancasila  (PMP)  pada  kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P-4),  maka  terjadilah  perkembangan yang  cukup  substantif  mengenai  materi  mata  pelajaran  ini,  yakni  sangat dominannya  materi  P-4  dalam  PMP.  Bahkan  dalam  penjelasan  ringkas  tentang PMP  oleh  Depdikbud  (1982)  dinyatakan  bahwa  hakikat  PMP  tidak  lain  adalah pelaksanaan  P-4  melalui  jalur  pendidikan  formal.  Sidang  MPR  tahun  1983
berhasil  menetapkan  GBHN  baru  yang  di  dalamnya  menginstruksikan  bahwa Pendidikan Pancasila di dalamnya termasuk materi PMP, pendidikan pelaksanaan P4,  dan  Pendidikan  Sejarah  Perjuangan  Bangsa  (PSPB).  Kurikulum  1984  tetap mempertahankan  PMP  dengan  sedikit  perubahan  rumusan  tujuan  dan  pokok bahasan (Soenarjati dan Cholisin, 1989: 7).
Dominanya materi P-4 dalam mata pelajaran ini tetap berlangsung hingga berlakunya kurikulum 1984 maupun kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama  menjadi  PPKn.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  materi  P-4  secara  resmi tidak  dipakai  lagi  dalam  kurikulum  suplemen  1999.  Hal  itu  ditandai  dengan dicabutnya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang mengatur tentang P-4 melalui Ketetapan  MPR  No.  XVIII/MPR/1998.  Hilangnya  materi  P-4  dalam  mata pelajaran  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  di  bidang  pendidikan yang  merupakan  salah  satu  wujud  dari  tunutan  reformasi  di  bidang  pendidikan. Bergulirnya  reformasi  membawa  PKn  menuju  ke  arah  paradigma  baru (New Indonesian  Civic  Education) yang  mengembangkan  tiga  kompetensi  yang meliputi:  pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), karakter kewarganegaraan (civic disposition/traits).

## Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru
Proses  reformasi  yang  mulai  bergulir  sejak  pertengan  tahun  1998 merupakan salah satu upaya penataan kembali terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara  menuju  kehidupan  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  masa-masa sebelumnya. Jika dalam perjalanannya kurang  lebih sembilan tahun  ini reformasi
belum  menunjukkan  perubahan  atau  perbaikan  yang  berarti,  hal  itu  disebabkan oleh  berbagai  faktor. Pertama, aspek-aspek  kehidupan  yang  perlu  ditata sedemikian luas, menyeluruh atau total. Reformasi yang ”kaffah” berarti penataan dan  perbaikan  dalam  segala  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  baik kehidupan  ekonomi,  politik,  sosial-budaya,  hankam,  pendidikan,  dan  bidang- bidang  yang  lain. Kedua, kondisi  warga  negara  itu  sendiri  kurang  siap melaksanakan  reformasi.  Kekurangsiapan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan perubahan  peran  yang  mendadak,  dari  kebiasaan  sebagai  ”objek”  kemudian menjadi ”subjek” dalam kehidupan  bernegara, akan tetapi  lebih disebabkan oleh kemampuan warga negara yang pada umumnya kurang memadai. Oleh karena itu hal  yang  esensial  dalam  reformasi  adalah  pemberdayaan  warga  negara  yang hakikatnya hampir identik dengan demokratisasi (Muchson, 2004: 31).
Reformasi di bidang pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, menyangkut  hal-hal  yang  sifatnya  mendasar  seperti  reorientasi  visi  dan  misi, revitalisasi  fungsi  atau  peranan,  hingga  restrukturisasi  isi  kurikulum  dan  materi pembelajaran.  Reorientasi  terhadap  visi  dan  misi  PKn  misalnya  dengan  jalan melakukan  pembaharuan  terhadap  fungsi  PKn,  yakni  PKn  berfungsi  sebagai wahana  untuk  membentuk  warga  negara  yang  cerdas,  terampil,  dan  berkarakter yang  setia  kepada  bangsa  dan  negara  Indonesia  dengan  merefleksikan  dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
Secara  konseptual  dan  teoretik  sebenarnya  PKn  telah  membekali  peserta didik  dengan  kemampuan  untuk  berpikir  secara  kreatif,  dan  bukan  hanya
memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menghapal materi pelajaran. PKn  mengharuskan  kepada  para  peserta  didik  untuk  memiliki  tiga  kompetensi; yakni  pengetahuan  kewarganegaraan,  keterampilan  kewarganegaraan,  dan karakter kewarganegaraan, yang kemudian dikenal dengan konsep paradigma baru PKn.  Ketiga  komponen  pokok  itu  dikembangkan  dalam  PKn  yang  bermutu, seperti  yang  diajukan  oleh Center  for  Civic  Education pada  tahun  1994  dalam National  Standards  for  Civics  and  Government. Komponen-komponen  tersebut meliputi: civic  knowledge,  civic  skills, dan civic  dispositions (Branson,  1999:  8- 25).
Paradigma  baru  PKn  dapat  diartikan  sebagai  cara  berpikir  baru  tentang PKn. Paradigma baru PKn antara lain bercirikan memiliki struktur keilmuan yang jelas,  yakni  berbasis pada  ilmu politik,  hukum, dan  filsafat  moral/Pancasila  serta memiliki  visi  yang  kuat  untuk nation  and  character  building ,  pemberdayaan warga  negara (citizen  empowerment) yang  mampu  untuk  mengembangkan masyarakat kewargaan (civil society). Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn, yaitu antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak  jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa),  memiliki  visi  untuk  memperkuat state  building (negara  otoriter birokratis,  kooptasi  negara),  yang  bermuara  pada  posisi  warga  negara  sekedar sebagai  kaula/obyek  yang  sangat  lemah  ketika  berhadapan  dengan  penguasa. Akibatnya  semakin  sulit  untuk  mengembangkan  karakter  warga  negara  yang demokratis,  sehingga  menjadi  lahan  subur  bagi  berkembangnya  otoriterisme (Cholisin, 2003: 1).
PKn  paradigma  baru  ini  sering  disebut  sebagai  PKn  yang  bermutu.  PKn yang  bermutu  inilah  sesungguhnya  merupakan  jati  diri  PKn.  PKn  yang  bermutu ini  juga  sesungguhnya  telah  mengandung  di  dalamnya  pemenuhan  tuntutan- tuntutan  dalam  kurikulum  PKn  terbaru  (KTSP).  Fungsi  dan  tujuan kewarganegaraan  yang  ada  dalam  kurikulum  tersebut  sebenarnya  terdapat  tiga komponen penting  yang hendak dikembangkan,  yaitu:  warga negara  yang cerdas (civic  knowledge), warga  negara  yang  terampil (civic  skills), dan  warga  negara yang berkarakter (civic disposition/traits).
Dimensi  pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge) mencakup bidang  politik,  hukum,  dan  moral.  Secara  lebih  terperinci,  materi  pengetahuan kewarganegaraan  meliputi  pengetahuan  tentang  prinsip-prinsip  dan  proses demokrasi,  lembaga  pemerintah  dan  non  pemerintah,  identitas  nasional, pemerintah  berdasar  hukum (rule  of  law) dan  peradilan  bebas  yang  tidak memihak,  konstitusi,  sejarah  nasional,  hak  dan  tanggungjawab  warganegara,  hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik (Depdiknas, 2002:10).
Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civic skills) meliputi keterampilan  partisipasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi  dan  monitoring  jalannya  pemerintahan  dan  proses  pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial keterampilan  mengadakan  koalisi,  kerjasama,  dan  mengelola  konflik.  Sedangkan dimensi  nilai-nilai  kewarganegaraan (civic  values) mencakup  percaya  diri, komitmen,  penguasaan  atas  nilai  religius,  norma  dan  moral  luhur,  nilai  keadilan,
demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan  berserikat  dan  berkumpul,  dan  perlindungan  terhadap  minoritas (Depdiknas, 2002: 11).

## Pembelajaran PKn dengan Strategi Pembelajaran Portofolio
Pendidikan  kewarganegaraan  sebagai  bagian  dari  IPS (social  studies) memiliki  tujuan  yang  berdekatan.  Menurut The  National  Council  for  the  Social Studies (Sunal,  1993:  5)  tujuan social  studies adalah “the  purpose  of  social studies  is  to  prepare  young  people  to  be  humane,  rational,  participating  citizens in a world that is becoming increasingly interdependent”. Tujuan  ini  merupakan sudut  pandang  yang  paling  dominan  dalam social  studies .  Sedangkan  Jarolimek (1986:4) menyatakan misi utama social studies sebagai berikut:
The  major  mission  of  social  studies  education  is  to  help  children  learn about the social world in which they live and how it got that way; to learn to cope with social realities; and to develop the knowledge, attitudes, and skills needed to help shape an enlightened humanity.
Tujuan  dan  misi social  studies tersebut  juga  merupakan  tujuan  dari  PKn, yaitu  membentuk  warganegara  yang  baik (good  citizens). Chapin  (1989:  126) menyatakan  bahwa  “ good  citizens  in  our  local  communities  are  those  who perform  acts  of  conserving  public  property,  coming  to  the  aid  of  someone  in distress,  and  so  on”. Lebih  lanjut  Chapin  menyatakan  bahwa  pendidikan kewarganegaraan bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi warganegara yang  partisipatorik,  memahami  tentang  sistem  pemerintahan  dan  cara  kerjanya, peran  warganegara,  memahami  hak  dan  kewajiban,  dan  membiasakan  untuk membuat pilihan dan keputusan dengan pertimbangan yang baik.
Menurut Martorella (1994: 8) warga negara yang baik sebagai tujuan dari PKn  adalah  warganegara  yang  efektif (effective  citizen), yaitu  warga  negara bersifat  reflektif,  cakap,  dan  memiliki  kepedulian . Lebih  lanjut  Martorella (1994:10) menggambarkan warganegara yang efektif sebagai berikut:
Reflective  individuals  are  critical  thinkers  who  make  decisions  and  solve problems  on  the  basis  of  the  best  evidence  available.  Competent  citizens posses  a  repertoire  of  skills  to  aid  them  in  decision  making  and problem solving.  Concerned  citizens  investigate  their  social  world,  address  issues they  identify  as  significant,  exercise  their  rights,  and  carry  out  their responsibilities as members of a social community.
PKn  bukan  semata-mata  hanya  mengajarkan  pasal-pasal  Undang-Undang Dasar  (UUD).  Tapi  lebih  jauh  PKn  mengkaji  perilaku  warga  negara  dalam hubungannya  dengan  warga  negara  lain  dan  alam  sekitarnya.  Objek  studi  PKn adalah  warga  negara  dalam  hubungannya  dengan  organisasi  kemasyarakatan, sosial,  ekonomi,  agama,  kebudayaan  dan  negara.  Menurut  M.  Numan  Somantri (2001:  276)  termasuk  dalam  objek  studi Civics ialah:  tingkah  laku,  tipe pertumbuhan  pikir,  potensi  yang  ada  dalam  setiap  diri  warga  negara,  hak  dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional,  moral  Pancasila),  usaha  atau  kegiatan  dan  partisipasi  serta tanggungjawab.
Strategi  pembelajaran  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah strategi  yang  bersifat  dialogis-kritis,  pengalaman  langsung (direct  experiences), kolaboratif,  dan  kooperatif.  Strategi  pembelajaran  seperti  ini  menekanakan  pada tiga ranah pembelajaran, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan  apa  yang  dinyatakan  Kirschenbaum  (1995:  24-26)  bahwa  aspek citizenship  education meliputi: knowledge,  appreciation,  critical  thinking  skills,
communication  skills,  cooperation  skills,  and  conflict  resolution  skills. Aspek- aspek  tersebut  lebih  lanjut  dinyatakan  Kirschenbaum  dalam  pelaksanaannya diperlukan  pendekatan  secara  komprehensif  yang  meliputi  inkulkasi (inculcaty) , pemodelan (modeling) ,  fasilitasi (facilitaty) ,  dan  pengembangan  keterampilan
(skills development).
Salah  satu  strategi  pembelajaran  yang  tepat  digunakan  untuk meningkatkan  keterampilan  kewarganegaraan (civic  skills) adalah  strategi pembelajaran  kewarganegaraan  berbasis  portofolio.  Istilah  portofolio  ini  pada awalnya  digunakan  untuk  bidang  seni,  yaitu  biasa  diartikan  sebagai  kumpulan yang  mewakili  sebuah  karya.  Biasanya  para  seniman  seringkali  mengumpulkan karya-karya  seni  mereka  untuk  tujuan  tertentu,  seperti  pameran  karya  seni  yang berpindah-pindah tempat. Secara periodik para seniman akan memamerkan karya seni yang telah terkumpul, dan biasanya karya yang ditampilkan merupakan karya yang terbaik.
Dalam perkembangan selanjutnya istilah portofolio juga diterapkan dalam dunia  pendidikan.  Portofolio  dalam  dunia  pendidikan  berisi  hasil  pekerjaan terpilih  (terbaik)  peserta  didik  yang  menunjukkan  perubahan  perkembangan dalam  belajar. The  Northwest  Evaluation  Association (Barret,  2001:  1) memberikan definisi portofolio sebagai berikut:
A  portfolio  is  a  purposeful  collection  of  student  work  that  exhibits  the student’s  efforts,  progress  and  achievements  in  one  or  more  areas.  The collection  must  include  student  participation  in  selecting  contens,  the criteria  for  selection;  the  criteria  for  judging  merit,  and  evidence  of student self-reflection.
Portofolio  dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  wujud  benda  fisik,  sebagai suatu  proses  sosial  pedagogis,  maupun  sebagai adjective .  Sebagai  suatu  benda fisik  portofolio  itu  adalah  bundel,  yakni  kumpulan  atau  dokumentasi  hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Misalnya hasil tes awal (pretest), tugas-tugas,  catatan  anekdot,  piagam  penghargaan,  keterangan melaksanakan tugas terstruktur, hasil tes akhir (posttest), dan sebagainya. Sebagai suatu  proses  sosial  pedagogis,  portofolio  adalah  kumpulan  pengalaman  belajar yang  terdapat  di  dalam  pikiran  peserta  didik  baik  yang  berwujud  pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), maupun  nilai  dan  sikap (afektif). Adapun  sebagai suatu adjective portofolio sering kali disandingkan dengan konsep  lain,  misalnya dengan  konsep  pembelajaran  dan  penilaian.  Jika  disandingkan  dengan  konsep pembelajaran  maka  dikenal  istilah  pembelajaran  berbasis  portofolio (portfolio based  learning), sedangkan  jika  disandingkan  dengan  konsep  penilaian  maka dikenal  istilah  penilaian  berbasis  portofolio (portfolio  based  assessment) (Dasim Budimansyah, 2002: 1-2).
Dasar  dari  strategi  pembelajaran  portofolio  adalah  teori  belajar konstruktivisme,  yang  pada  prinsipnya  menggambarkan  bahwa  pembelajar membentuk  atau  membangun  pengetahuannya  melalui  interaksi  dengan lingkungannya.  Prinsip  yang  paling  umum  dan  paling  esensial  yang  dapat diturunkan  dari  konstruktivisme,  bahwa  dalam  merancang  suatu  pembelajaran peserta  didik  memperoleh  banyak  pengetahuan  di  luar  sekolah.  Pemberian pengalaman belajar yang beragam memberikan kesempatan untuk mengelaborasikannya. Dengan demikian pendidikan –dalam hal ini pembelajaran
–hendaknya memperhatikan hal di atas dan menunjang proses alamiah ini (Arnie Fajar, 2004: 44).
Penerapan  konstruktivisme  dalam  pembelajaran,  berarti  menempatkan peserta  didik  pada  posisi  sentral  dalam  keseluruhan  program  pembelajaran. Sebagai  contoh  isu  atau  masalah  yang  muncul  digunakan  sebagai  dasar pembahasan,  diskusi,  dan  investigasi  kegiatan  di  dalam  atau  di  luar  kelas. Pembelajaran  berbasis  portofolio  sangat  memperhatikan  dan  bahkan  melakukan hal tersebut dalam proses kegiatan belajar.
Portofolio  dalam  pembelajaran  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek,  yaitu:  dari segi strategi/metode, media, dan evaluasi. Dari segi strategi/metode, pembelajaran portofolio  merupakan  penerapan  strategi  pemecahan  masalah.  Ditinjau  dari  segi media, pembelajaran portofolio  menyangkut pengembangan dan produksi  media. Selanjutnya  ditinjau  dari  segi  evaluasi,  pembelajaran  portofolio  merupakan penerapan teknik evaluasi yang unik (Abdul Gafur, 2003: 3).
Melalui  pembelajaran  portofolio,  di  samping  memperoleh  pengalaman fisik  terhadap  objek  dalam  pembelajaran,  mahasiswa  juga  memperoleh pengalaman  atau  terlibat  secara  mental.  Pengalaman  fisik  dalam  arti  melibatkan mahasiswa  atau  mempertemukan  mahasiswa  dengan  objek  pembelajaran. Pengalaman mental dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada diri  mahasiswa,  dan  memberikan  kebebasan  kepada  mahasiswa  untuk  menyusun (merekonstruksi) sendiri-sendiri informasi yang diperolehnya.
Strategi  pembelajaran  berbasis  portofolio  memberi  keragaman  sumber belajar,  dan  memberikan  keleluasaan  kepada  mahasiswa  untuk  memilih  sumber
belajar yang sesuai sebagai landasan untuk menyusun fenomena alam/masyarakat pada  masing-masing  mahasiswa.  Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu  prinsip  dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yakni berpusat pada peserta didik sebagai  pembangun  pengetahuan.  Artinya  upaya  untuk  memandirikan  peserta didik  untuk  belajar,  berkolaborasi,  membantu  teman,  mengadakan  pengamatan, dan  penilaian  diri  untuk  suatu  refleksi  akan  mendorong  mereka  membangun pengetahuannya  sendiri.  Dengan  demikian  baru  akan  diperoleh  melalui pengalaman  langsung  secara  lebih  efektif.  Dalam  hal  ini  peran  dosen  adalah sebagai fasilitator.
Keterampilan  kewarganegaraan  yang  didapatkan  dengan  menerapkan strategi pembelajaran portofolio adalah  keterampilan  berpartisipasi (participation skills) dan  keterampilan  intelektual (intelectual  skills). Pentingnya  keterampilan berpartisipasi  dalam  demokrasi  digambarkan  oleh  Aristoteles  dalam  bukunya Politics  (340M) (dalam  Branson,1999:  4).  Aristoteles  menuliskan:  ”Jika kebebasan dan kesamaan –sebagaimana menurut pendapat sebagian orang  –dapat diperoleh  terutama  dalam  demokrasi,  maka  kebebasan  dan  kesamaan  itu  akan dapat  dicapai  apabila  semua  orang  tanpa  kecuali  ikut  ambil  bagian  sepenuhnya dalam  pemerintahan”.  Keterampilan  berpartisipasi  tersebut  bisa  dalam  bentuk berinteraksi  terhadap  obyek  yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah  publik, memantau  atau  memonitor  masalah  politik  dan  pemerintahan,  mempengaruhi proses politik baik secara formal ataupun informal (Cholisin, 2004: 19-20).
Keterampilan kewarganegaraan  lain  yang didapatkan dengan  menerapkan pembelajaran  berbasis  portofolio  adalah  keterampilan  intelektual (intelectual
skills) .  Keterampilan  intelektual  ini  meliputi:  keterampilan  mengidentifikasi, menggambarkan  atau  memberikan  ilustrasi,  menjelaskan  atau  mengklarifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengambil pendapat atau posisi, dan mempertahankan  pendapat  atau  posisi.  Keterampilan-keterampilan  ini  bisa didapatkan  oleh  peserta  didik  selama  proses  pembelajaran  berlangsung.  Dengan menerapkan  strategi  pembelajaran  portofolio  sebenarnya  siswa  atau  mahasiswa juga  melatih  keterampilan-keterampilan  tersebut.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari langkah-langkah  yang  dilaksanakan  dalam  mengembangkan  portofolio  yang meliputi:  identifikasi  masalah,  identifikasi  alternatif  pemecahan  masalah, pemilihan  alternatif,  penentuan    rencana  tindakan (action  plan), pengembangan portofolio,  menyajikan  portofolio,  merefleksikan  pengalaman  belajar  (CCE Indonesia, 2003:12-20).

## Kesimpulan
Pendidikan  Kewarganegaraan  paradigma  baru  merupakan  sebuah  agenda besar  yang  bukan  hanya  memperbaiki  atau  menyempurnakan,  melainkan membongkar total ”sebuah bangunan” mulai dari fundamen seperti visi dan misi sampai pada struktur dan konstruksinya. Paradigma baru tersebut mengembangkan  tiga  kompetensi  kewarganegaraan  yang  meliputi: civic knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan), civic  skills (kecakapan/keterampilan kewarganegaraan), dan civic disposition/traits (watak/perilaku kewarganegaraan).
Keterampilan  kewarganegaraan (civic  skills) merupakan  keterampilan  yang dikembangkan  dari  pengetahuan  kewarganegaraan (civic  knowledge) agar pengetahuan  yang  diperoleh  warga  negara  menjadi  sesuatu  yang  bermakna  dan
dapat  dimanfaatkan  dalam  menghadapi  masalah-masalah  kehidupan  berbangsa dan  bernegara. Civic  skills mencakup intelectual  skills (keterampilan  intelektual) dan participation skills (keterampilan partisipasi).
Keterampilan  intelektual (intelectual  skills) sebagai  bagian  dari keterampilan  kewarganegaraan  sangat  penting  untuk  dimiliki  oleh  warga  negara Indonesia  agar  menjadi  warga  negara  yang  berwawasan  luas,  efektif  dan bertanggungjawab.  Keterampilan  intelektual  dalam  prakteknya  diwujudkan melalui keterampilan berpikir kritis yang meliputi: mengidentifikasi,
menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan  dan  mempertahankan  pendapat  yang  berkenaan  dengan  masalah- masalah publik. Sementara keterampilan partisipasi (participation skills) meliputi: berinterkasi, memantau atau memonitor, dan mempengaruhi proses politik.
Keterampilan-keterampilan  kewarganegaraan  tersebut  dalam  proses pembelajaran  PKn  menuntut  adanya  penerapan  strategi  pembelajaran  yang  tepat. Pemilihan  strategi  pembelajaran  yang  tepat  merupakan  salah  satu  faktor  penting yang  dapat  menetukan  keberhasilan  proses  belajar  mengajar.  Salah  satu  strategi pembelajaran  yang  tepat  untuk  meningkatkan  keterampilan-keterampilan kewarganegaraan  seperti  yang  telah  disebutkan  di  muka  adalah  strategi pembelajaran  kewarganegaraan  berbasis  portofolio.  Strategi  ini  memungkinkan peserta didik, baik siswa  maupun  mahasiswa, berlatih  memadukan antara konsep yang  diperoleh  dari  buku  atau  penjelasan  guru  dengan  penerapannya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Keterampilan  kewarganegaraan  yang  diperoleh  peserta didik  dapat  tercermin  dari  prosedur  pengembangan  portofolio  yang  meliputi
identifikasi  masalah,  identifikasi  alternatif  pemecahan  masalah,  pemilihan alternatif,  penentuan  rencana  tindakan (action  plan), pengembangan  portofolio, menyajikan portofolio, dan merefleksikan pengalaman belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Gafur.  (2003). Evaluasi  Implementasi  hasil  penataran  pembelajaran portofolio  kewarganegaraan  (civic)  guru  PPKn  SLTP  di  Propinsi  DIY . Hasil Penelitian tidak Dipublikasikan, UNY.
Arnie  Fajar.  (2003). Portofolio  Dalam  Pembelajaran  IPS. Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Barret,  H.C.  (2001). Eletronic  Portfolios. Diakses  22  Desember  2005  dari http://www.electronicportfolios.org/portfolios/encyclopediaentry.html.
Branson,  M.  S.  (Eds.).  (1999). Belajar  Civic  Education  dari  Amerika. (Terjemahan  Syafruddin,  dkk.)  Yogyakarta:  Lembaga  Kajian  Islam  dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
Center  for  Civic  Education.  (2003). Kami  Bangsa  Indonesia:  Buku  Panduan Guru. Jakarta: CCE Indonesia.
Chapin, J. R. dan Rosemary G. M. (1989). Elementary Social Studies: A Practical Guide, Second Edition. New York: Longman.
Cholisin.  (Oktober 2003). PPKn  Paradigma  Baru dan  Pengembangannya dalam KBK . Makalah  Disampaikan  pada  Training  of    Trainer  (ToT)  Guru SLTP Mata Pelajaran PPKn, di Surakarta.
_______.(2004).  ”Konsolidasi  Demokrasi  Melalui  Pengembangan  Karakter Kewarganegaraan”. Jurnal  Civics:  Media  Kajian  Kewarganegaraan, Vol. 1 Nomor 1. Yogyakarta: Jurusan PPKn, FIS UNY.
Dasim  Budimansyah.  (2002). Model  Pembelajaran  dan  Penilaian  Berbasis Portofolio. Bandung: Genesindo.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2002). Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pengembangan  Silabus  Berbasis  Kemampuan  Dasar  Siswa  Sekolah Menengah  Umum  (SMU)  Mata  Pelajaran  Kewarganegaraan. Jakarta: Ditdikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI.
Jarolimek, J. (1986). Social Studies in Elementary Education,(7 th ed.). New York: Macmillan Pubishing Company.
Kirschenbaum, H. (1995). 100  Ways to  Enhance Values and  Morality in  Schools and Youth Settings. Massachusetts: Allyn & Bacon.
Martorella,  P.  H.  (1994). Social  Studies  for  Elementary  School  Children: Developing  Young  Citizens. New  York:  Macmillan  College  Publishing Company, Inc.
Muchson  Abdurrahman.  (2004).  “Pendidikan  Kewarganegaraan  Paradigma  Baru dan Impelementasinya dalam  Kurikulum  Berbasis Kompetensi”. Jurnal Civic:  Media  Kajian  Kewarganegaraan,  Vol.  1  Nomor  1. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS UNY.
Muhammad  Numan  Somantri.  (2001). Menggagas  Pembaharuan  IPS. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Soenarjati  Muhajir  dan  Cholisin.  (1989). Dasar  dan  Konsep  Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan PMP dan KN.
Sunal, C. S.  dan  Mary E. H. (1993). Social  Studies: and  The  Elementary/Middle School Student. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.
Tentang Penulis :
Mukhamad  Murdiono ,  lahir  di  Tonjong,  Brebes,  30  Juni  1979.  Lulus  Sarjana Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  FIS  UNY  tahun  2003, dengan predikat Cumlaude . Tahun 2004 diterima sebagai staf pengajar di Jurusan PKn  dan  Hukum  FISE  UNY.  Pada tahun  yang  sama  melanjutkan  studi  magister pada  program  studi  Pendidikan  IPS  Pascasarjana  UNY  dan  lulus  tahun  2006. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang Pemerintahan se-Indonesia di STPDN, Jatinangor  (tahun  2002)  dengan  judul  Karya  Tulis  :  “Studi  Deskriptif  Model Birokrasi  Pemerintah  Era  Otonomi  Daerah  di  Kabupaten  Brebes”.  Penelitian relevan  yang  pernah  dilakukan  2  tahun  terakhir:  “Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran Politik Ibnu  Khaldun Tentang Citra Penguasa Ideal” (Penelitian  FISE UNY,  2004),  “Peran  Partai  Politik  dalam  Pendidikan  Pemilih  Pada  Pemilihan Umum  2004  di  Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”  (Penelitian Dosen Muda, Dikti Depdiknas, 2005).