Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam e-ISSN: 2775-2933 Volume 3, Issue. 4, 2022, pp. 398-405

## Penyelenggaraan  Administrasi  Dalam  Mendukung  Good Goverance
Dinda Oktania Siregar *1 , Elida Florentina Sinaga Simanjorang 2 , Yudi Prayoga 3
1,2,3 Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia
Email: dindaoktania930@gmail.com buelida.dosenku@gmail.com prayogayudi03@gmail.com Submitted: 10-11-2022 Revised : 30-12-2022 Accepted: 23-01-2023
ABSTRACT. The paradigm shift from government to governance emphasizes cooperation in equity and balance which leads to public administration. Participation, the rule of law, transparency, responsiveness, consensus building, equality, effectiveness and efficiency, and responsibility are the governance proposed in this research. The subject and object of this research are the General Affairs and Finance section of the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly  of South Labuhanbatu Regency.  The research aims to analyze whether or not there is  an  influence of administration in supporting the implementation of good governance. This study used the descriptive qualitative method. This study’s data were collected through observation and structured interviews with related employees. The theoretical implications  of  this  study  indicate  that  administration  influences  supporting  good  governance.  This  proves  that administration has an important role in terms of community service, with good service it  can be stated that good governance  has  been  implemented  in  the  general  and  financial  sections  of  the  secretariat  of  the  Regional  People's Representative Council of South Labuhanbatu Regency. The practical implications of this research can be useful for organizational leaders, namely in encouraging increased employee performance in the general and financial departments through good administration.
Keywords : Administration, Good Governance, Finance.
HTTPS://DOI.ORG/10.31538/MUNADDHOMAH.V3I4.307
How to Cite Siregar,  D.  O.,  Simanjorang,  E.  F.  S.,  &  Prayoga,  Y.  .  (2023).  Penyelenggaraan  Administrasi Dalam Mendukung Good Goverance . Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(4), 398-405.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  sistem  pemerintahan  suatu  negara  dapat  di  nilai  dari  kemampuan pemerintahan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya,  yaitu  sebagai  pelayan masyarakat. Pemerintahan merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh sebuah organisasi melalui nama  kekuasaan  suatu  negara  yang  pada  saat  menjalankan  fungsinya  melibatkan  prosedur pemilihan pemerintah, pergantian pemerintah dan akuntabilitas, kehormatan dan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk merancang dan menggunakan kebijakannya  (Jameel et al., 2019).    Pemerintahan  negara  di  Indonesia  terdiri  atas  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kekuasaan sebagai badan legislatif daerah yang memiliki hak dan kewajiban atas pemerintahan daerah dengan tugas utama yaitu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setelah era reformasi, pemerintahan yang baik mulai berkembang di Indonesia. Berbagai isu yang muncul adalah kekuatan pendorong di balik ini. Konstitusi, lembaga tinggi negara lainnya yang tidak  berfungsi  secara  efisien,  dan  penindasan  kontrol  sosial  yang  dihasilkan  dari  keterlibatan
publik, semuanya menjadi alasan tuntutan pemerintah orde baru, yang menempatkan presiden di jantung  otoritas.  Namun  dalam  praktiknya,  mereka  belum  menemukan  pemahaman  yang  kuat tentang apa itu good governance , sehingga sulit untuk mewujudkan ide ini dengan sukses. Pemerintah mengambil keputusan untuk menjadikan good governance sebagai landasan atau inti dari cita-citanya, (Handayani dan Nur, 2019).
Tata pemerintahan yang baik tidak hanya di lihat dari prosedur yang di jalankan, tetapi juga dilihat dari struktur yang mampu mengarahkan hubungan sosial-ekonomi dan politik ke arah yang lebih  baik  dari  sebelumnya.  Guna  mencapai  tata  pemerintahan  yang  baik  maka  diperlukan good goverance . Good  goverance merupakan  paradigma  baru  dalam  tatanan  pengelolaan  kepemerintahan, pergeseran  paradigma  dari government kearah governance yang  menekankan  pada  kolaborasi  dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar governanc e, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik  yang  disebut  dengan  kepemerintahan  yang  baik  (good  governance), governance banyak dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah,  sektor  publik,  hukum,  dan  pelayanan  publik, Good Governance memiliki karakteristik sebagai berikut, partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap,  membangun  konsensus,  kesetaraan,  efektif  dan  efisien,  bertanggungjawab  (Setiawan, 2018). Good goverance di tandai dengan kepercayaan publik, hal itu dikarenakan kedua hal tersebut memiliki  keterikatan  secara  langsung. Good  goverance akan  melahirkan  kepercayaan  di  kalangan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjalankan pemerintahan yang  demokratis.  Desentralisasi  pemerintahan  tertuju  pada  sesuatu  yang  diperintahkan  untuk dilakukan oleh pemerintah modern dalam mencapai pemerintahan yang baik. Keadilan, kejujuran, kesetaraan,  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas,  mengacu  pada  proses  penyelenggaraan pemerintahan melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang luas di bidang ekonomi, sosial, dan politik serta pemanfaatannya.
Selaku  pelayan  publik,  pemerintah  juga  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan demikian untuk mencapai tujuan pemerintahan harus dibarengi dengan  peningkatan  kinerja  pengelolaan  pelayanan  publik.  Menurut  Simanjorang,  dkk (Simanjorang et al., 2021) untuk memenuhi maksud dan tujuannya, lembaga membutuhkan kinerja pegawai yang efektif. Kompetensi kerja, komitmen kerja, dan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada kinerja pegawai. Selain itu, Simanjorang juga mengemukakan bahwa memperbaiki kinerja pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan sasaran  utama  pelatihan  (Simanjorang,  2019).  Pelatihan  dibutuhkan  untuk  mengisi  kekurangan kinerja.  Pengelola  pelayanan  publik  biasa  di  rangkum  dalam  suatu  sistem  adminisitrasi.  Sistem administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang pegawai atau lebih yang berlandaskan pada rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi (Marliani,  2018).  Selain  itu,  administrasi  juga  sering  dikatakan  sebagai  sistem  tata  usaha.  Setiap organisasi di tuntut untuk memiliki system administrasi yang mampu menempatkan fungsi aparatur pemerintah pada tempatnya. Sistem pemerintahan pada Sekretariat DPRD memiliki tiga peranan penting, antara lain yaitu urusan administrasi, urusan persidangan serta urusan data dan informasi. Urusan  administrasi  pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Labuhanbatu  Selatan terdiri  dari  keprotokoleran,  kehumasan,  pengaduan  masyarakat,  kepegawaian  dan  organisasi, perencanaan  dan  keuangan,  administrasi  keuangan,  evaluasi  dan  pelaporan, pengelolaan  Barang Milik Negara, serta administrasi umum.
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: 1) Apa saja kegiatan administrasi pada  bagian  umum  dan  keuangan  sekretariat  DPRD  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan?  2)  Apa Faktor  pendukung  dan  Faktor  penghambat  Kinerja  Bagian  Umum  dan  Keuangan  Dalam penyelenggaraan administrasi di sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan? 3) Bagaimana Kinerja administrasi pada bagian umum dan keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mewujudkan Good Goverance?
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  ada atau tidak pengaruh dari penyelenggaraan administrasi dalam mendukung terlaksananya good goverance.

## LANDASAN TEORI

## Penyelenggaraan Administrasi
Secara umum, administrasi di definisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat,  pengardipan  dokumen  dan  pencatatan  peristiwa  yang  terjadi  (Anisa  Martadala  et  al., 2021). Administrasi merupakan proses pelayanan terhadap publik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam memberikan pelayanan secara maksimal (Saggaf et al., 2014).
(Leman,  2019)  mengutip  pengertian  keputusan  administrasi  pemerintahan  dan  tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan undang-undang no 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan,  dimana  administrasi  merupakan  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  dalam  penyelanggaraan  pemerintahan,  sedangkan  administrasi pemerintahan merupakan perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan  dan/atau  tidak  melakukan  perbuatan  konkreat  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan sebuah pelayanan masyarakat yang  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk  melakukannya  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat nya (Barat, 2018).

## Good Goverance
Secara umum Goverance diartikan sebagai kebiasaan, praktik, nilai-nilai, dan organisasi yang termasuk  di  dalamnya  kekuasaan  suatu  negara  dan  dijalankan  dengan  melibatkan  prosedur pemilihan  pemerintah,  penggantian  pemerintahan  serta  pertanggungjawaban  pemerintah, kehormatan dan hak warga negara serta kesanggupan negara untuk menyusun dan menggunakan kebijakan, good  goverance tidak  hanya  prosedur  tetapi  juga  suatu  struktur  yang  mengarahkan kehidupan sosial-ekonomi dan politik hubungan dan itu berlaku untuk banyak fitur atau elemen seperti administrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan suara, daya tanggap dan supremasi hukum (Jameel et al., 2019).
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah  penggunaan  wewenang  ekonomi  politik  dan administrasi  untuk  mengelola  berbagai  urusan  negara  pada  setiap  tingkatannya  dan  merupakan instrument  kebijakan  negara  untuk  mendorong  terciptanya  kondisi  kesejahteraan  integritas  dan kohevitas sosial dalam lingkungan masyarakat (Barat, 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  kualitatif  merupakan istilah  yang  digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  untuk  suatu  kajian  penelitian  yang  sifatnya deskriptif dan umum nya di pakai dalam fenomena sosial, deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan 5W+1H (What, who, when, where, why,  and  how) terkait  fenomena  yang  terjadi  hingga  akhirnya  dikaji  secara  mendalam  untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).
Subjek  dari  penelitian  ini  merupakan  pihak-pihak  yang  menjadi  sasaran  penelitian  atau sumber yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini subjek penelitian merupakan pegawai yang bekerja pada bagian umum dan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Guna  melakukan  penelitian,  maka  di  perlukan  data-data  yang  sifatnya  mendukung penyelesaian penelitian. Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara terstruktur dan observasi.  Wawancara  terstruktur  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan
menganalisis  situasi  yang  ada  dan  menemukan  masalah  yang  terjadi  secara  nyata  dengan menghubungkannya  dengan  penyebab  dari  masalah  tersebut  secara  bersamaan,  sedangkan observasi di definisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat kegiatan yang dilakukan secara langsung (Syam, 2018). Penelitian ini juga di dukung dengan data sekunder. Data sekunder di definisikan sebagai data yang di peroleh melalui  sumber yang tidak langsung  diberikan  kepada  pengumpul  data,  melainkan  lewat  orang  lain  atau  lewat  dokumen (Sugiyono,  2017).  Pada  artikel  ini,  proses  analisis  data  dilakukan  secara  ekstensif  dengan menggunakan  metode  pengumpulan  data  skunder  yaitu  melalui  studi  pustaka (literature  review). Tujuan  tinjauan  pustaka  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  solusi  dari  permasalahan dengan mencari berbagai referensi atau sumber terkait, termasuk buku, artikel ilmiah, dan temuan penelitian.  Pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dengan  cara  menganalisis  data  dan  informasi yang terkait dengan permasalahan yang terjadi pada bagian umum dan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Labuhanbatu  Selatan  dibentuk  dengan  Peraturan Bupati  Labuhanbatu  Selatan  Nomor  42  Tahun  2016,  dimana  susunan  organisasi  nya  terdiri  dari  kepala sekretariat, bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan serta bagian fasillitas penganggaran dan pengawasan. Pada Bagian Umum dan Keuangan terdapat tugas dan fungsi nya.

## Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Keuangan
Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraaan kegiatan di bidang Program dan Keuangan.
Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan perencanaan program kerja pada Subbagian Program dan Keuangan;
2. Penyusunan RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
3. Penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
4. Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
5. Pemverifikasian keuangan dan pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan;
6. Pengkoordinasian kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
7. Penyusunan dan pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
8. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
9. Pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sekretariat DPRD;
10. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
11. Pengkoordinasian  kepada  PPTK  dan  Bendahara  dalam  pelaksanaan  belanja  dan pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
13. Persiapan  penganalisaan  laporan  keuangan  dan  penyusunan  dokumen  Laporan  Kinerja (LKj);
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
15. Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD;
16. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
17. Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
18. Pemberian saran dan pertimbangan, telaahaan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
Subbagian  Tata  Usaha  dan  Kepegawaian  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Bagian Umum  dan  Keuangan  dalam  merumuskan  kebijakan,  mengkoordinasikan,  melaksanakan  dan mengendalikan penyelenggaraaan kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian.
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
1. Penyusunan perencanaan program kerja pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Pelaksanaan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
3. Pelaksanaan tata naskah dinas dan sistem kearsipan
4. Penyelenggaraaan  jasa  surat  menyurat,  dan  penyediaan  alat  tulis  kantor,  barang  cetakan serta penggandaan;
5. Penyelenggaraan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan untuk Anggota DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
6. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja;
8. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan beban kerja;
9. Penyediaan  jasa  administrasi  keuangan,  jasa  tenaga  penunjang  administrasi/teknis pemerintah daerah
10. Penyelenggaraan  urusan  Asuransi  kesehatan  (medical  checkup)  Pimpinan  dan  Anggota DPRD
11. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian
12. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
13. Pelaksanaan analisis  kebutuhan  dan  perencanaan  penyediaan  tenaga ahli  fraksi  dan Tim Ahli DPRD
14. Penyiapan  bahan  administrasi  pembuatan  daftar  urut  kepangkatan  (DUK)  dan  formasi pegawai
15. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
16. Pemberian  saran  dan  pertimbangan,  telaahan,  laporan  dan  analisa  kepada  atasan  sesuai bidang tugas dan fungsinya
17. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lainnya  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  sesuai petunjuk serta perintah atasan.

## SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
Subbagian  Rumah  tangga  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Bagian  Umum  dan Keuangan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang Rumah Tangga. Subbagian Rumah Tangga mempunyai fungsi:
1. Penyusunan perencanaan program kerja pada Subbagian Rumah Tangga;
2. Pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan  pengaturan  dan  pemeliharaan  halaman  dan  taman  di  Komplek  Sekretariat DPRD
4. Pelaksanaan pengaturan dan pengolahan kemananan komplek Sekretariat DPRD
5. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
6. Persiapan pengadaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
7. Pelaksanaan pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
8. Perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
9. Penyelenggaraan  penyediaan,  pengurusan,  penyimpanan,  dan  pengeluaran  barang  untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
10. Persiapan pengaturan dan pengelolaan BBM kendaraan dinas di Sekretariat DPRD
11. Pelaksanaan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
12. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
13. Pemberian  saran  dan  pertimbangan,  telaahan,  laporan  dan  analisa  kepada  atasan  sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
14. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lainnya  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  dan  sesuai petunjuk serta perintah atasan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Bagian Umum dan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalankan asas- asas pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan bahwa good goverance telah terlaksana dengan baik. Terlaksananya good  goverance juga  tidak  terlepas  dari  penyelenggaraan  administrasi  yang  baik. Penyelenggaraan administrasi yang baik pada bagian umum dan keuangan dapat terlaksana dengan beberapa faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor pendukung yang dikemukakan oleh beberapa narasumber, salah satu nya yaitu Ibu Aprilia Anggi Lestari selaku Staff Administrasi Umum, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaran administrasi terdapat beberapa  faktor  pendukung  yang  dapat  memudahkan  sistem  administrasi  yang  baik  terlaksana. Faktor pendukung tersebut antara lain, hubungan antar pegawai dan budaya organisasi. Kemudian pendapat selanjutnya  dikemukakan  oleh  Achmad Hidayat selaku  Staff  Administrasi  Sub Bagian Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa hubungan baik antar pegawai membuat penyelenggaraan administrasi di bagian umum dan keuangan lebih mudah terlaksana. Dan selanjutnya berdasarkan pendapat  dari  bapak  Afandi  Romadon  Harahap  selaku  Staff  Administrasi  Sub  Bagian Penatausahaan Keuangan, dimana beliau menyatakan bahwa Faktor pendukung nya yaitu adanya hubungan  baik  yang  terjalin  antar  setiap  pegawai,  hubungan  yang  baik  membuat  pegawai  lebih mudah untuk saling bekerjasama dan berkomunikasi, dengan begitu sistem administrasi akan lebih mudah terlaksana. Dengan adanya faktor pendukung tersebut, membuat para pegawai di bagian umum dan keuangan bekerja dengan lebih nyaman dan penuh semangat. Hal tersebut tentunya memberikan  dampak  bagi  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  atau  biasa  dikatakan pelayanan publik.
Pelayanan  administrasi  pada  bagian  umum  dan  keuangan  dikatakan  baik  karena  mampu melayani  masyarakat  dengan  perlakuan  yang  jujur,  melayani  dengan  sewajarnya,  dan  memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Pelayanan administrasi tentunya dapat mendukung good goverance, sehingga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan good goverance telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah yang semakin membaik, serta kondisi sosial juga ikut membaik. Selain itu good goverance juga di tandai dengan perubahan di lingkungan instansi, seperti hal nya terjadinya komunikasi untuk berbagi  informasi  dengan  lebih  baik,  transparansi  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  sistem manajemen yang berubah menjadi lebih baik.
Selain  faktor  pendukung,  juga  terdapat  faktor  penghambat.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  beberapa  narasumber,  maka  dapat  dijabarkan  faktor  penghambat  nya  sebagai  berikut. Pertama, berdasarkan wawancara dengan narasumber Bernama Afandi Romadon Harahap selaku Staff  Administrasi  Sub  Bagian  Penatausahaan  Keuangan,  beliau  menyatakan  bahwa  Faktor penghambat nya yaitu pegawai yang keahliannya berbeda dengan tanggung jawab kerja nya, hal tersebut tentu saja akan menghambat pekerjaannya. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada bapak Ahmad Hidayat, beliau menyatakan bahwa Pegawai yang memiliki kemampuan di bawah kebutuhan  yang  diperlukan,  itu  membuat  pegawai  tersebut  akan  kesulitan  dalam  melaksanakan pekerjaan  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Terakhir  dilakukan  wawancara  dengan  ibu  Aprilia Anggi  Lestari,  beliau  menyatakan  bahwa  Terdapat  faktor  penghambat  yang  akan  membuat penyelenggaraan  administrasi  pada  bagian  umum  dan  keuangan  akan  terlaksana.  Faktor penghambat  tersebut,  antara  lain  yaitu,  pegawai  yang  kurang  berkompeten  dan  memiliki kemampuan yang kurang sesuai dengan pekerjaannya serta fasilitas yang kurang memadai.
Keberhasilan Kinerja Bagian Umum dan Keuangan dalam Mendukung good governance di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlihat dari 1. Kemudahan  dalam  pengurusan,  hal  tersebut  terbukti  dari  pada  saat  masyarakat  melakukan pemberian  surat  atau  berkas-berkas,  diberikan  kemudahan  seperti  selesainya  berkas-berkas tersebut  dan  sampainya  surat  tersebut  kepada  anggota  DPRD  yang  dituju  lebih  cepat  dari sebelumnya.
2. Mendapatkan  pelayanan  yang  wajar,  seperti  masyarakat  yang  dilayani  secara  setara  tanpa memperhatikan status sosial nya;
3. Ketepatan waktu, hal tersebut terlihat dari pada saat masyarakat mengurus berkas-berkas yang kemudian  diselesaikan  dengan  waktu  yang  dijanjikan  tanpa  meminta fee dari  masyarakat tersebut;
4. Mendapat perlakuan yang jujur, hal tersebut seperti pegawai yang memberitahukan mengenai apakah pimpinan nya dapat menandatangani berkas tersebut atau tidak, itu dijelaskan dengan detail mengenai alasannya;
5. Sarana dan prasarana, itu terbukti dari masyarakat yang dimudahkan dalam melakukan proses administrasi, seperti di bantu untuk mencetak berkas atau memfotocopoy berkas-berkas yang kurang, tanpa perlu pergi keluar untuk melakukan hal tersebut.

## KESIMPULAN
Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi memiliki pengaruh  dalam  mendukung  good  governance.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  penyelenggaraan administrasi memiliki peran penting dalam hal pelayanan masyarakat, dengan pelayanan yang baik maka  dapat  dinyatakan  bahwa  good  governance  sudah  di  terapkan  pada  bagian  umum  dan keuangan  sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan. Penyelenggaraan  administrasi  dalam  mendukung  good  governance  memiliki  beberapa  faktor penghambat  seperti  sumber  daya  manusia  yang  kurang  berkompeten  dalam  menjalankan wewenang terkait pekerjaan bada bagian umum dan keuangan, selain itu juga kurangnya fasilitas pendukung yang dapat memudahkan pegawai dalam bekerja. Selain itu juga terdappat beberapa faktor pendukung seperti hubungan baik antara kepala secretariat dengan pegawai-pegawai yang berwenang pada bagian umum dan keuangan, serta budaya organisasi yang dapat membangun rasa kekeluargaan tanpa mengesampingkan sikap profesionalisme dalam bekerja.
Implikasi  praktis  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  pimpinan  organisasi,  yaitu  dalam mendorong  peningkatan  kinerja  pegawai  pada  bagian  umum  dan  keuangan  melalui penyelenggaraan administrasi yang baik.

## REFERENSI
Anisa Martadala, D., Redi Susanto, E., & Ahmad, I. (2021). Model Desa Cerdas Dalam Pelayanan Administrasi  (Studi  Kasus:  Desa  Kotabaru  Barat  Kecamatan  Martapura  Kabupaten  Oku Timur). Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI) , 2 (2), 40 – 51.
Barat, P. P. (2018). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Jameel,  A.,  Asif,  M.,  &  Hussain,  A.  (2019).  Good  governance  and  public  trust:  Assessing  the mediating  effect  of  E-government  in  Pakistan. Lex  Localis , 17 (2),  299 – 320. https://doi.org/10.4335/17.2.299-320(2019)
Leman,  M.  Y.  (2019).  Fungsi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Indonesia. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah , 19 (1), 97 – 113. https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss1.70
Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh , 5 (4), 17 – 18.
Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. Quanta , 4 (1), 44 – 51. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497
Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern. Jurnal Ad’ministrare , 1 (1), 20 – 27.
Simanjorang,  E.  F.  S.  (2019).  PENGARUH  PELATIHAN,  LINGKUNGAN  KERJA  DAN PROMOSI  TERHADAP  KEPUASAN  KERJA  KARYAWAN  PADA  PT.  KAPUAS BESAR  DESA  AEK  KOTA  BATU  KABUPATEN  LABUHANBATU  UTARA. Jurnal Ecobisma , 6 (1), 46 – 59. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/19 Simanjorang,  E.  F.  S.,  Limbong,  C.  H.,  &  Harahap,  N.  J.  (2021). ANALISIS  FAKTOR PENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LABUHANBATU . Business
Management Journal.
https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/view/2449
Syam,  E.  (2018).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Manajemen  Data  Mahasiswa  Dan  Dosen Terintegrasi.
It Journal Research and Development , 2 (2), 45 – 51. https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2(2).1220