## OPTIMALISASI PENERAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENANGANAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RESAPAN AIR (Studi Kasus: Kawasan Resapan Air Kabupaten Ciamis)
Oleh:
Zefri 1)
Hasan Ma’mun 2)
Universitas Krisnadwipayana Jakarta 1,2)
E-mail:
zefriunkris@gmail.com 1)
z.zefri@yahoo.com 2)

## ABSTRACT
This  research  is  about  Optimizing  the  Application  of  RTRW  in  the  Handling  of  Space Utilization  of  Water  Catchment  Areas  (Case  Study:  Water  Catchment  Areas  of  Ciamis Regency).  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  how  the  typology  of  the potential  and  problems  of  water  catchment  areas  in  Ciamis  Regency;  how  to  apply  the function of the RTRW in handling the use of water catchment areas in Ciamis Regency. The aim of this research is to optimize the application of the RTRW in an effort to realize the consistent function of water catchment areas in Ciamis Regency. The analytical methods that will be used include: weighting, super imposing maps, and qualitative descriptive. The results obtained: 1) In the existing conditions, there are land uses that are not suitable for water catchment areas, such as settlements and seasonal agriculture. Existing settlements have  the  potential  to  continue  to  grow  in  line  with  the  demands  of  population development that will continue to grow; 2) The ability of the area to absorb rainwater in the  research  location  varies  in  potential.  Likewise,  the  potential  for  settlement development  in the research location has different capabilities.  Ideally, the potential for settlement development is in a location that has low water absorption capacity. However, the facts that occur at the research location are inconsistencies. So that there needs to be a direction  to  accommodate  all  of  these  potentials  while  still  optimizing  the  water absorption function; 3) Local government efforts to convert all research sites into forest areas will be faced with obstacles in freeing existing settlements, converting rice fields into forests and potential developments that need to be anticipated. On this basis, the concept of  zero  run  off  settlement  development  and  agroforestry  is  expected  to  be  a  solution  to accommodate  the  potential  for  settlement  development  and  seasonal  agriculture  while still paying attention to the preservation of the function of water catchment areas.
Keywords : Optimization of RTRW, Handling of Space Utilization, Water Catchment Area

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Optimalisasi  Penerapan  RTRW  dalam  Penanganan  Pemanfaatan  Ruang Kawasan  Resapan  Air  (Studi  Kasus:  Kawasan  Resapan  Air  Kabupaten  Ciamis).  Rumusan  Masalah dalam  penelitan    ini  adalah    bagaimana    tipologi  potensi  dan  permasalahan  kawasan  resapan  air  di Kabupaten  Ciamis;  bagaimana  penerapan  fungsi  RTRW  dalam  penanganan  pemanfaatan  ruang kawasan  resapan  air  di  Kabupaten  Ciamis.    Tujuan  yang  akan  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah Optimalisasi Penerapan RTRW dalam upaya mewujudkan fungsi kawasan  resapan air di Kabupaten Ciamis  yang  konsisten.  Metode  analisis  yang  akan  digunakan,  meliputi:  pembobotan,  super  impose peta,  dan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  diperoleh:  1)  Pada  kondisi  eksisting  terdapat penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai  untuk  kawasan  resapan  air,  seperti  permukiman  dan  pertanian
semusim.  Permukiman  yang  ada  berpotensi  untuk  terus  berkembang  sejalan  dengan  tuntutun perkembangan penduduk yang akan  terus berkembang; 2) Kemampuan  kawasan dalam  meresapkan air  hujan  di  lokasi  penelitian  berbeda-  beda  potensinya.  Demikian  halnya,  dengan  potensi perkembangan permukiman di lokasi penelitian memiliki kemampuan yang berbeda- beda. Idealnya potensi perkembangan permukiman berada pada lokasi yang memiliki kemampuan resapan air yang rendah.  Namun  fakta  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  adanya  ketidak  selarasan.  Sehinga  perlu  ada arahan  untuk  mengakomodir  seluruh  potensi  tersebut  dapat  terakomodir  dengan  tetap mengoptimalkan  fungsi  resapan  air;  3)  Upaya  pemerintah  daerah  untuk  menjadikan  seluruh  lokasi penelitian  menjadi  kawasan  hutan  akan  dihadapkan  dengan  kendala  dalam  membebaskan permukiman  yang  sudah  ada,  mengkonversi  sawah  menjadi  hutan  dan  potensi  perkembangan  yang perlu  diantisipasi.  Atas  dasar  tersebut  dengan  konsep  pengembangan  permukiman zero  run  off dan agroforestri diharapkan menjadi solusi untuk mengakomodir potensi perkembangan permukiman dan pertanian semusim dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi kawasan resapan air.
Kata Kunci: Optimalisasi RTRW, Penanganan Pemanfaatan Ruang, Kawasan Resapan Air

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Ciamis,  ada bagian  wilayah  Kabupaten  Ciamis ditetapkan sebagai kawasan lindung  berupa  kawasan  resapan air      seluas  kurang  lebih    9.182 (Sembilan  ribu  seratus  delapan puluh dua) Hektar atau sekitar 6,42
%  dari    total  luas  wilayah Kabupaten  Ciamis  yang  memmiliki luas  wilayah  143.020  Ha.  Kawasan resapan air tersebar di 9 kecamatan dari  26  kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Ciamis.  Adapun  9 kecamatan  yang  memiliki  kawasan resapan  air  di  Kabupaten  Ciamis,
yaitu Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti,  Panjalu,  Lumbung, Kawali, Cipaku, Sadananya, Sindangkasih  dan  Panumbangan. Lihat  gambar  1.1  dan  1.2  di  bawah ini.  Namun,  disisi  lain  Kabupaten Ciamis memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan 2 wilayah administrasi kota, yaitu  Kota  Ciamis  dan  Kota  Banjar, sehingga Kabupaten Ciamis diharapkan dapat menyangga perkembangan  ke-2  wilayah  kota tersebut  dan  tentunya  Kabupaten Ciamis  akan  menerima  limpahan perkembangan  dari  2  wilayah  kota tersebut.
Kabupaten Ciamis
merupakan salah satu pintu gerbang  Provinsi  Jawa  Barat,  yaitu berbatasan  dengan  Provinsi  Jawa Tengah. Berdasarkan
aspek kependudukan selama kurun waktu tahun 2012-2016 Kabupaten Ciamis memiliki  tingkat  pertumbuhan penduduk  relatif  besar,  yaitu  2,34 %/ tahun.
Secara  internal,  pada  kawasan resapan air sudah tumbuh kawasan permukiman
dan sebagian kawasan  resapan  air  di  Kabupaten Ciamis termasuk wilayah perkotaan. Hal ini tentunya pemukiman  yang  ada  berpotensi terus  tumbuh  dan  berkembang terutama pada bagian yang memiliki
tingkat pendorong perkembangan  yang  relatif  tinggi. Selain  itu,  pemanfaatan  lahan  tidak terbangun untuk kegiatan pertanian apabila tidak sesuai dengan kondisi lahan  dapat  mengurangi  bahkan merusak  fungsi  kawasan  sebagai resapan  air.  Atas  dasar  kondisi tersebut, perlu adanya
upayapenanganan  dari  Pemerintah Kabupaten  Ciamis  dalam  upaya mengoptimalkan  keberlangsungan fungsi  kawasan  resapan  air  di Kabupaten  Ciamis  pada  saat  ini maupun  sebagai  upaya  antisipasi perkembangan yang tidak terkendali.
Pemerintah Kabupaten
Ciamis melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)
Nomor  15  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
(RTRW)  Kabupaten  Ciamis  Tahun 2011-2031 menetapkan ada bagian dari Kecamatan Cikoneng, Cihaurbeuti,  Panjalu,  Lumbung, Kawali, Cipaku, Sadananya, Sindangkasih  dan  Panumbangan sebagai  kawasan  resapan  air. Namun,  faktanya  sebelum  Perda RTRW tersebut ditetapkan terdapat bagian  kawasan  air  sudah  menjadi permukiman  penduduk.  Bahkan ada  bagian  wilayah  sudah  menjadi ibukota  kecamatan  (urban  area) dengan  area  permukiman  yang berpotensi  untuk  terus  berkembag. Hal ini akan mengakibatkan kawasan resapan air tidak berfungsi secara optimal. Selain itu, mayoritas  penduduk  yang  bekerja pada
sektor agraris perlu
diantisipasi  dalam  pemanfaatan kawasan  untuk  kegiatan  pertanian yang  tidak  mendukung  fungsi kawasan  resapan  air.  Berdasarkan kondisi  tersebut  di  kawasan resapan  air  pada  kondisi  eksisting sudah  terjadi  konflik  ruang  dan potensial untuk semakin berkembang sejalan dengan potensi pendorong  perkembangan  yang ada . Tujuan  yang  akan  dicapai  dari penelitian  ini  adalah  Optimalisasi Penerapan  RTRW  dalam  upaya mewujudkan fungsi kawasan resapan  air  di  Kabupaten  Ciamis yang  konsisten. Sebagai  upaya pengendalian  dan  pemanfaatan ruang, penyusunan program penanganan  kawasan  resapan  air dan  upaya  memanfaatkan  kawasan
resapan  air  yang  berwawasan lingkungan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tingkat  Potensi  Kemampuan Resapan Air
Kawasan Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi  untuk  meresapkan  air  hujan sehingga merupakan tempat pengisian  air  bumi  (akifer)  yang berguna  sebagai  sumber  air. Perlindungan  terhadap  kawasan resapan  air  dilakukan  untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan  air  hujan  pada  daerah tertentu untuk keperluan penyediaan  kebutuhan  air  tanah dan  penenggulangan  banjir,  baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.  Kriteria  kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi,  struktur  tanah  meresapkan air  dan  bentuk  geomorfologi  yang mampu  meresapkan  air  hujan secara  besar-besaran.  (Keputusan
Presiden Republik Indonesia, Nomor:  32  Tahun  1990,  Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Aspek-aspek yang harus
diperhatikan  dalam  menentukan daerah  resapan  air,  diantaranya adalah  kondisi  kemiringan  lereng, jenis tanah dan curah hujan. Ketiga aspek  tersebut  dan  hungannya dengan infilitrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1 Hubungan Kemiringan Lereng dengan Infiltrasi No Lereng (%) Deskripsi Infiltrasi Harkat 1 <8 Datar Besar 5 2 8-15 Landai Agak besar 4
3 15-25 Bergelombang Sedang 3 4 25-40 Curam Agak kecil 2 5 >40 Sangat curam Kecil 1 Sumber: Fahmi, 2016:5 Tabel 2 Hubungan Jenis Tanah dengan Infiltrasi No Jenis tanah Infiltrasi Harkat 1 Kompleks Entisol Besar 5 2 Andisol Agak besar 4 3 Inceptisol Sedang 3 4 Kompleks Ultisol Agak kecil 2 5 Tanah Alluvial Kecil 1 Sumber: Maria, Lestiana, 2014:80 Tabel 3 Hubungan Curah Hujan dengan Infiltrasi No Klas Curah Hujan Rerata Tahunan (mm) Infiltrasi Harkat 1 I < 2500 Kecil 1 2 II 2500 - 3500 Sedang 2 3 III 3500 - 4500 Agak besar 3 4 IV 4500 - 5500 Besar 4 5 V >5500 Sangat besar 5 Sumber: Fahmi, 2016:6 2. Konsep Zero  run  off untuk  lahan terbangun
Zero  Delta  Q  Policy  (ZDQP)  adalah suatu kebijakan untuk mempertahankan besaran debit run off/debit  limpasan  supaya  tidak bertambah  dari  waktu  ke  waktu, dan  memperbesar  kesempatan  air untuk  berinfiltrasi  ke  dalam  tanah.
(Wangsasusana, Soekarno,
Dwijoyanto, 2012: 2)
3 .Konsep Agroforestry Alih-guna  lahan  hutan  menjadi lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah,  erosi,  kepunahan  flora  dan fauna,  banjir,  kekeringan  dan bahkan
perubahan lingkungan global.  Agroforestri  adalah  salah satu sistem pengelolaan lahan yang mungkin  dapat  ditawarkan  untuk mengatasi  masalah  yang  timbul akibat  adanya  alih-guna  lahan
hutan  menjadi  pertanian  dan sekaligus  juga  untuk  mengatasi masalah  pangan.  Secara  sederhana, agroforestri berarti menanam pepohonan  di  lahan  pertanian. Agroforestri,  suatu  cabang  ilmu pengetahuan  baru  di  bidang pertanian  dan  kehutanan  yang mencoba  menggabungkan  unsur tanaman  dan  pepohonan.  (Hairiah, Sardjono, Sabarnurdin, 2003:1).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk melakukan analisis
diperlukan  data-  data  pendukung sebagaimana  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4 Kegiatan Analisis, Metode Analisis dan Data Dibutuhkan
No. Analisis Metode Analisis Data Dibutuhkan 1 Tingkat potensi kemampuan resapan air  Pembobotan  Super Impose Peta  Peta Jenis Tanah
 Peta Curah Hujan
 Peta kelerengan
 Peta administrasi desa
 Peta Penggunaan Lahan 2 Tingkat potensi perkembangan kawasan:  Pembobotan  Super Impose Peta  Aksesibilitas Pembobotan Peta fungsi jaringan jalan  Kemampuan Daya Tarik Pembobotan Peta sistem pusat kegiatan  Kemampuan Berkembang Pembobotan Peta sebaran lahan terbangun 3 Ketersediaan ruang potensial untuk pengembangan permukiman dan pertanian. Super Impose Peta  Peta Kelerengan  Peta Tutupan Lahan 4 Sebaran Tipologi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air  Super Impose Peta  Deskriptif Kualitatif Hasil analisis sebelumnnya 5 Menyusun asumsi/ konsep dasar penyusunan strategi. Deskriptif Kualitatif 6 Menyusun strategi Deskriptif Kualitatif

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Potensi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan
Air
1. Tingkat Potensi Kemampuan
Resapan Air Penilaian tingkat potensi kemampuan resapan  air  menggunakan  variabel/ parameter  curah  hujan,  kelerengan, jenis  tanah  dan  tutupan  lahan  yang ada. Lihat tabel  di bawah ini.

## Tabel 5 Tingkat Potensi Kemampuan Resapan Air
No Lokasi Jml Skor Nilai Indeks Luas (Ha) Sebaran Klasifikasi Potensi 1 1 8 471 4,66 Cihaurbeuti Rendah 2 2 9 529 55,8 Cihaurbeuti, Cikoneng, Panumbangan, Singdangkasih Rendah 3 3 10 588 223,32 Cihaurbeuti, Cikoneng, Kawali, Lumbung, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih Rendah 4 4 11 647 685,18 Semua Kecamatan Rendah 5 5 12 706  1.576,58 Semua Kecamatan Rendah 6 6 13 765 2145,5 Semua Kecamatan Tinggi 7 7 14 824  2.868,28 Semua Kecamatan Tinggi 8 8 15 882  1.152,03 Semua Kecamatan Tinggi 9 9 16 941 333,79 Semua Kecamatan Tinggi 10 10 17 1.000 11,92 Cihaurbeuti, Cipaku, Kawali, Lumbung, Panjalu, Panumbangan Tinggi Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 2. Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya
Kelestarian fungsi kawasan resapan air di wilayah studi diantaranya akan dipengaruhi  oleh  potensi  pengembangan kawasan budidaya. Hal ini sejalan dengan adanya
tuntutan kebutuhan pengembangan  ruang  untuk  kegiatan budidaya,  yaitu  tuntutan  pengembangan permukiman  sejalan  dengan  penduduk yang  akan  terus  berkembang.  Selain  itu sesuai  dengan  basis  perekonomian kawasan  berupa  pertanian  termasuk pertanian  tanaman  semusim,  maka
kebutuhan  ruang  untuk  pengembangan pertanian  semusim  perlu  diantisipasi kemungkinan pengembangannya.

## a. Potensi Perkembangan Desa- Desa
Kemampuan  perubahan  kawasan  atau potensi  perkembangan  desa-  desa  akan dinilai berdasarkan aksesibilitas, kemampuan  daya  tarik  dan  kemampuan tumbuh. Semakin tinggi tingkat perubahan  kawasan,  maka  akan  semakin tinggi  ancaman  gangguan  terhadap kelestarian  kawasan  resapan  air.  Hal  ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 6 Kemampuan Berkembang Desa
No. Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Aksesi bilitas Kemampu an Daya Tarik Kemampuan Tumbuh dan Pergeseran Lahan Pertanian Jumlah Nilai Indeks Klasfisika si 1 Kec. Cihaurbeuti Desa Cihaurbeuti 1.000 666 597 2.263 918 Tinggi Desa Cijulang 200 333 0 533 216 Rendah Desa Padamulya 800 666 354 1.820 738 Tinggi Desa Pamokolan 800 666 419 1.885 764 Tinggi Desa Pasirtamiang 800 666 447 1.913 776 Tinggi Desa Sukahaji 200 333 38 571 232 Rendah Desa Sukahurip 200 333 203 736 298 Rendah Desa Sukamaju 200 333 369 902 366 Rendah Desa Sukasetia 1.000 666 260 1.926 781 Tinggi Desa Sumberjaya 1.000 666 610 2.276 923 Tinggi 2 Kecamatan Cikoneng Desa Darmacaang 200 333 0 533 216 Rendah Desa Nasol 200 333 191 724 294 Rendah 3 Kecamatan Cipaku Desa Bangbayang 200 333 6 539 219 Rendah Desa Ciakar 200 333 56 589 239 Rendah Desa Cipaku 200 333 0 533 216 Rendah Desa Sukawening 200 333 0 533 216 Rendah 4 Kecamatan Kawali Desa Sindangsari 200 333 54 587 238 Rendah Desa Talagasari 200 333 0 533 216 Rendah 5 Kec. Lumbung Desa Cikupa 200 333 0 533 216 Rendah Desa Lumbung 400 666 84 1.150 466 Rendah Desa Rawa 400 666 60 1.126 457 Rendah Desa Sukaharja 200 333 41 574 233 Rendah 6 Kec. Panjalux Desa Ciomas 800 333 438 1.571 637 Tinggi Desa Kertamandala 400 1.000 509 1.909 774 Tinggi Desa Mandalare 400 333 267 1.000 406 Rendah Desa Panjalu 800 1.000 378 2.178 883 Tinggi Desa Sandingtaman 800 333 350 1.483 601 Tinggi 7 Kec.Panumbangan Desa Banjarangsana 400 333 415 1.148 466 Rendah Desa Golat 800 666 1000 2.466 1000 Tinggi
No. Kecamatan/ Desa/ Kelurahan Aksesi bilitas Kemampu an Daya Tarik Kemampuan Tumbuh dan Pergeseran Lahan Pertanian Jumlah Nilai Indeks Klasfisika si Desa Kertaraharja 200 666 163 1.029 417 Rendah Desa Madanglayang 800 333 642 1.775 720 Tinggi Desa Panumbangan 800 666 537 2.003 812 Tinggi Desa Payungsari 400 333 24 757 307 Rendah Desa Sindangherang 800 666 169 1.635 663 Tinggi Desa Sindanmukti 200 333 138 671 272 Rendah Desa Sukakerta 800 666 322 1.788 725 Tinggi Desa Tanjungmulya 800 666 285 1.751 710 Tinggi 8 Kecamatan Sadananya Desa Bendasari 200 666 0 866 351 Rendah Desa Gunungsari 200 333 0 533 216 Rendah Desa Tanjungsari 200 333 10 543 220 Rendah 9 Kecamatan Sindangkasih Desa Budiasih 200 333 9 542 220 Rendah Desa Budiharja 200 1.000 96 1.296 526 Tinggi Desa Sukamanah 200 1.000 165 1.365 554 Tinggi Desa Sukaresik 200 333 12 545 221 Rendah Sumber: Hasil Analisis, 2020 b. Kesesuaian Lahan Potensial Pengembangan  Permukiman  dan Pertanian Semusim Sejalan  dengan  perkembangan  penduduk yang  akan  terjadi  berimplikasi  terhadap tuntutan kebutuhan ruang untuk pengembangan  permukiman.  Kesesuian lahan  potensial  untuk  pengembangan permukiman dan pertanian semusim akan ditentukan berdasarkan
kondisi penggunaan  lahan  aktual  dan  faktor kelerengan.  Untuk  lebih  jelasnya  lihat tabel di bawah ini.

## Tabel 7

## Ketersediaan Ruang Potensial Untuk Pengembangan Permukiman
dan Kegiatan Pertanian Tanaman Semusim No Potensi Perkembangan Luas (Ha) Sebaran 1 Lahan Tidak Potensial 3.552,12 Semua Kecamatan 2 Permukiman Eksisting 1.079,58 Semua Kecamatan 3 Pertanian Sawah 2.153,79 Semua Kecamatan 4 Lahan Potensial Pengembangan Budidaya 2.216,79 Semua Kecamatan Sumber: Hasil Analisis, 2020 c. Potensi  Pengembangan  Kawasan Budidaya
Potensi pengembangan kawasan budidaya merupakan  hasil  penialaian  dengan  cara super  impose  dan  pembobotan  antara
aspek  potensi  perkembangan  desa-  desa dengan  ketersediaan  lahan  potensial untuk pengembangan kawasan budidaya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 8
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya No Potensi Perkembangan Luas (Ha) Sebaran 1 Lahan Tidak Potensial 3.552,12 Semua Kecamatan 2 Permukiman Eksisting 1.079,58 Semua Kecamatan 3 Pertanian Sawah 2.153,79 Semua Kecamatan
4 Potensi Perkembangan Tinggi 1.479,31 Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih 5 Potensi Perkembangan Rendah 737,48 Semua Kecamatan
Sumber: Hasil Analisis, 2020

## 3. Tipologi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air
Berdasarkan  hasil  superimposed  dan pembobotan  antara  potensi  kemampuan kawaasan  dalam  meresapkan  air  dengan potensi pengembangan kawasan,
sedikitnya  ditemukan  7  tipologi  sebagai berikut:
1. Zona 1 (Tidak Potensial Budidaya) Zona ini merupakan area yang berada pada  kelerengan  >  15  %.  Pada  zona ini  perlu  ada  upaya  pencegahan terhadap  bencana  longsor  sekalligus peningkatan kualitas kawasan sebagai resapan air.
2. Zona 2 (Permukiman Eksisting) Zona  permukiman  merupakan  zona yang  sangat  tidak  sesuai  untuk kawasan  resapan  air  berlokasi  secara menyebar.  Zona  ini  seluas  1.064,04 Ha  atau  12,05  %  dari  total  kawasan resaan air.
3. Zona 3 (Pertanian Sawah Abadi) Zona  ini  merupakan  lawan  sawah yang  potensial  untuk  ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan yang ada di kawasan resapan air. Sawah termasuk jenis  penggunaan  lahan  yang  tidak sesuai  untuk  kawasan  resapan  air. Secara  keseluruhan  zona  ini  terdapat seluas  2.153,52    Ha  atau  24,40  %  dari total kawasan resapan air..
4. Zona 4 (Potensial Pengembangan
Permukiman dan Pertanian Semusim)
Zona  ini  merupakan  area  paling potensial untuk pengembangan kegiatan  permukiman  dan  pertanian, yaitu  lahan  bukan  permukiman  dan sawah yang berada pada kelerengan <
15  %.  Pengembangan  permukiman  di zona  ini  harus  disertai  dilengkapi persyaratan permukiman yang
mampu  menjaga  kelestarian  sebagai
kawasan  resapan  air.  Selain  itu, pengembangan  kegiatan  pertanian tidak  menurunkan  fungsi  kawasan sebagai  respan  air.  Selanjutnya,  zona potensial  pengembanan  permukiman dan  pertanian  semusim  sedikitnya dapat  dikelompokan  menjadi  4 tipologi  yang  ditentukan  berdasarkan kemampuan/  potensi  kawasan  dalam meresapkan air hujan dengan tingakat potensi kawasan untuk pengembangan  kegiatan  budidaya permukiman  dan  pertanian  semusim. Adapun  4  tipologi  tersebut,  sebagai berikut:
A. Zona  4.A,  yaitu  zona  potensi resapan tinggi dan potensi perkembangan  kawasan  tinggi. Zona  ini  potensial  kritis  sebagai akibat potensi perkembangan yang tinggi  yang  akan  mengancam untuk  terjainya  alih  fungsi  lahan menjadi permukiman pada
kawasan  yang  memiliki  potensi resapan air yang tinggi.
B. Zona  4.B,  yaitu  zona  potensi resapan  rendah  dan  potensi perkembangan  tinggi.  Zona  ini merupakan  zona  paling  potensial untuk pengembangan permukiman karena potensi perkembangan  yang  tinggi  berada pada  kawasan  yang  memiliki potensi resapan air rendah.
C. Zona  4.C,  yaitu  zona  potensi resapan tinggi dan potensi perkembangan  rendah.  Zona  ini potensial  kritis  sebagai  akibat potensial  untuk  terjadinya  alih fungsi  menjadi  lahan  pertanian semusim  pada  kawasan  yang memiliki  potensi  resapan  air  yang tinggi.
D. Zona  4.D,  yaitu  zona  potensi resapan  rendah  dan  potensi perkembangan  rendah.  Zona  ini
merupakan  zona  paling  potensial untuk  pengembangan  pertanian semusim karena potensi perkembangan yang rendah berada pada  kawasan  yang memiliki  potensi  resapan  air rendah.
Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

## Gambar 4 Tipologi Potensi dan Permasalahan Kawasan Resapan Air

## B. Konsep Dasar Penanganan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW
Konsep  dasar  perumusan  upaya  untuk mewujudkan  optimalisasi  RTRW  dalam pemanfaatan  ruang  kawasan  resapan  air di wilayah penelitian melalui mengakomodir  kondisi  yang  ada  dan mengantisipasi kecenderungan perkembangan dimasa mendatang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu: 1. Tidak mengembangkan kegiatan budidaya  permukiman  dan  pertanian semusim  pada  kawasan  dengan kelerengan  >  15  %  untuk  menjaga kestabilan  lereng  dan  sekaligus menjaga  kelestarian  fungsi  kawasan resapan air.
2. Tetap  mempertahankan  permukiman eksisting yang ada. Hal ini didasarkan pada kendala kemampuan pendanaan
pemerintah  daerah  untuk  merelokasi permukiman yang sudah ada. 3. Tetap mempertahankan kawasan pertanian  sawah  yang  ada.  Hal  ini sejalan  dengan  kebijakan  pemerintah daerah  yang  menetapkan  sawah  yang ada  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Mengembangkan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan pada kawasan- kawasan yang memiliki tingkat potensi perkembangan  tinggi  dengan  tetap memperhatikan  kemampuan  kawasan dalam meresapkan air hujan.
5. Mengembangkan  pertanian  semusim pada  kawasan  yang  memiliki  tingkat perkembangan  relatif  rendah  dan memperhatikan  kemampuan  kawasan dalam meresapkan air hujan.
6. Mengembangkan dan menata permukiman  dengan  konsep  zero  run off.
7. Mengembangkan dan menata kegiatan pertanian melalui konsep agroforestri.
C. Penanganan Pemanfaatan Ruang Kawasan Resapan Air Sebagai Optimalisasi Penerapan RTRW

## Kabupaten Ciamis
Berdasarkan konsep dasar pengembangan kawasan resapan, maka upayapenanganan  pemanfaatan  ruang pemanfaatan  kawasan  resapan  air  yang diusulkan sebagai berikut:

## 1. Pelestarian Kawasan
Pelestarian kawasan dilakukan dengan cara mempertahankan penggunaan  lahan  perkebunan  dan tanaman hutan pada kawasan berkelerengan  >  15  %  (sebagian  zona 1)  untuk  tujuan  menjaga  kestabilan lereng dan mempertahankan kemampuan kawasan dalam
meresapkan air hujan.

## 2. Perbaikan Kawasan
Perbaikan  kawasan  dengan  cara sebagai berikut:
a. Mengganti tanaman semusim dengan  tanaman  hutan  pada kawasan  dengan  kelerengan  >  15 %  (sebagian  zona  1)  untuk  tujuan menjaga  kestabilan  lereng  dan meningkatan kemampuan kawasan  dalam  meresapkan  air hujan.
b. Mengembangkan  sumur  resapan melalui  bantuan  pemerintah  pada kawasan  permukiman  eksisting sebagai salah satu upaya
mewujudkan  konsep  zero  run  off.
Upayaini  diarahkan  pada  Zona
Tipologi-2,  yaitu    pada  lokasi permukiman-  permukiman  yang sudah  tumbuh  pada  kawasan
resapan  air.  Secara  keseluruhan zona  ini  memiliki  luas  sekitar 1.064,04    Ha  yang  tersebar  di seluruh  kawasan  resapan  air, terutama di kawasan perkotaan.
c. Mengembangkan  tanaman  hutan secara  terpadu  pada  kawasan pertanian  sawah  eksisting  sesuai konsep  Agroforestri.  Hal  ini dilakukan pada tipologi zona 3.
3. Penetapan Ketentuan Pengembangan Permukiman Zero Run Off Secara Ketat
Upayaini  diarahkan  pada  tipologi  Zona 4A, yaitu zona potensi resapan tinggi dan potensi  perkembangan  kawasan  tinggi. Upayadidasarkan  kepada  pertimbangan pengembangan  permukiman  diarahkan pada  bagian  kawasan  yang  memiliki potensi  perkembangan  tinggi.  Namun, disisi  lain  pada  lokasi  yang  sama merupakan  kawasan  yang  memiliki tingkat  kemampuan  resapan  air  hujan yang  tinggi. Untuk  tetap  memperhatikan kelestarian  fungsi  kawasan  resapan  air, maka    pengembangan  permukiman disertai  dengan  penerapan  konsep  zero run  off  secara  ketat,  yaitu  seluruh komponen  ruang  permukiman  tidak diperkenankan menghasilkan peningkatan  aliran  air  ke  dalam  sistem drainase  maupun  sungai.  Komponenen ruang  tersebut  meliputi  rumah  tinggal, fasilias pelayanan, jaringan jalan, jaringan utilitas.
Secara  lebih  spesifik,  ketentuan  zero run  off  yang  dapat  diterapkan, sebagai berikut:
a. Wajib  menyediakan  sumur resapan  pada  setiap  kavling bangunan  untuk  menyerapkan seluruh  air  hujan  ke  dalam  air tanah  pada  setiap  kavling bangunan.
b. Wajib  menyediakan  lubang resapan  biopori  untuk  lebih mengoptimalkan  air  hujan
yang  meresap  ke  dalam  tanah.
Sarana  ini  ditempatkan  pada bagian- bagian lahan terbangun  yang  limpasan  air permukaannya tidak terjangkau oleh sumur resapan. c. Wajib penggunaan material mudah meresapkan air hujan
d. Wajib septik tank ramah lingkungan secara ketat
e. Wajib  menyediakan  tandon/ kolam  resapan  agar  air  hujan yang  jatuh  dalam  kawasan teresapkan secara optimal.

## 4. Penetapan Sebagai Zona Priortias Pengembangan Permukiman
Upayaini  diarahkan  pada  tipologi Zona  4B,  yaitu  zona  potensi  resapan rendah  dan  potensi  perkembangan tinggi.  Tipologi  ini  merupakan kondisi  yang  paling  sesuai  untuk pengembangan  permukiman,  yaitu pengembangan permukiman diarahkan pada bagian kawasan yang memiliki potensi perkembangan tinggi  dan  memiliki  kemampuan dalam  meresapkan  air  hujan  relatif rendah. Namun, dalam upaya menjaga  kelestarian  fungsi  kawasan sebagai resapan air, maka pengembangan  permukiman  disertai dengan  penerapan  konsep  zero  run off  tidak  secara  ketat,  yaitu  hanya sebagian komponen ruang permukiman yang tidak diperkenankan menghasilkan peningkatan  aliran  air  ke  dalam sistem  drainase  maupun  sungai. Komponenen ruang tersebut meliputi rumah tinggal, fasilias pelayanan dan jaringan  utilitas.  Sedangkan  jaringan jalan dan penyediaan tandon/  kolam resapan  tidak  mutlak  diwajibkan. Masyarakat  permukiman  perdesaan biasanya memiliki kemampuan ekonomi  relatif  rendah,  sehingga  hal ini  tidak  terlalu  membebani  kepada masyarakat perdesaan.

## 5. Pengembangan Pertanian Semusim
Terpadu Tanaman Hutan Sektor  pertanian  merupakan  sektor basis bagi Kabupaten Ciamis umumnya  dan  kawasan  resapan  air khususnya.  Kegiatan  pertanian  yang tidak sesuai dengan kawasan resapan air dapat menurunkan fungsi kawasan  resapan  air.  Disisi  lain, kegiatan  pertanian  yang  diminati penduduk  setempat  seringkali  tidak mendukung  fungsi  kawasan  resapan air.  Idealnya  kawasan  resapan  air seluruhnya kawasan hutan. Salah satu alternatif  solusinya  dengan  cara agroforestri, yaitu menanam tanaman tahunan berkayu (pohon) dan tanaman pertanian/ tanaman
semusim  pada  lahan  yang  sama  bagi petani di kawasan resapan air. Hal ini selain  akan  meningkatkan  fungsi kawasan  resapan  air  sekaligus  akan meningkatkan  pendapatan  petani. Agar  kegiatan  pertanian  di  kawasan resapan air memiliki peluang pemasaran
yang tinggi dan
menguntungkan  bagi  masyarakat diarahkan  untuk  memilih  komoditi unggulan.
Upaya  ini  diarahkan  pada  tipologi Zona 4C, yaitu Zona Potensi Resapan Tinggi  dan  Potensi  Perkembangan Rendah. Kawasan ini memiliki tingkat perkembangan rendah, sehingga lebih sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian  dibandingkan  kegiatan permukiman.  Namun,  dalam  upaya menjaga  kelestarian  fungsi  kawasan sebagai resapan air, maka pengembangan  pertanian  semusim disertai  dengan  penerapan  konsep agroforestri.  Sesuai  dengan  potensi resapan yang tinggi, maka pengembangan  tanaman  semusim dikembangkan secara terpadu dengan jenis  tanaman  yang  paling  sesuai untuk  kawasan  resapan  air,  yaitu tanaman hutan.

## 6. Pengembangan Pertanian Semusim Terpadu Tanaman Perkebunan
Upaya  ini  diarahkan  pada  tipologi Zona 4D, yaitu Zona Potensi Resapan Rendah  dan  Potensi  Perkembangan
Rendah.Tipologi ini merupakan kondisi  yang  paling  sesuai  untuk pengembangan  pertanian  semusim, yaitu kawasan yang memiliki potensi perkembangan  yang  rendah  lebih sesuai  untuk  dikembangkan  sebagai kawasan  pertanian  dibandingkan dengan  kawasan  permukiman. Selain itu  kawasan  ini  memiliki  tingkat
resapan yang rendah, sehingga paling sesuai  sesuai  untuk  pengembangan kegiatan pertanian semusim. Namun, dalam  upaya  menjaga  kelestarian fungsi  kawasan  sebagai  resapan  air, maka    pengembangan  pertanian semusim  disertai  dengan  penerapan konsep  agroforestri.    Sesuai  dengan potensi  resapan  air  relatif  rendah, maka diberikan toleransi untuk boleh mengembangkan  pertanian  semusim secara terpadu boleh dengan tanaman perkebunan  (tidak  harus  dengan tanaman hutan).
Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

## Gambar 5 Usulan Penanganan

## 5. SIMPULAN
Pada  kondisi  eksisting  terdapat penggunaan  lahan  yang  tidak sesuai  untuk  kawasan  resapan  air, seperti permukiman dan pertanian semusim.  Permukiman  yang  ada berpotensi untuk terus berkembang sejalan dengan perkembangan  penduduk  yang akan  terus  berkembang.  Demikian halnya  dengan  pertanian  semusim perlu  diantisipasi  perkembangan ruangnya.
Kemampuan kawasan dalam meresapkan  air  hujan  berbeda- beda potensinya. Demikian halnya, dengan  potensi  perkembangan permukiman memiliki kemampuan  yang  berbeda-  beda pula. Idealnya potensi perkembangan permukiman
berada  pada  lokasi  yang  memiliki kemampuan  resapan  air  yang rendah.  Namun  fakta  yang  terjadi adanya  ketidakselarasan,  sehinga perlu ada arahan untuk mengakomodir  seluruh  potensi tersebut dan tetap dapat mengoptimalkan  fungsi  resapan air. Upaya  pemerintah  daerah  untuk menjadikan sebagian besar kawasan  hutan    dihadapkan dengan kendala pembebasan permukiman  yang  sudah  ada,
kendala  dalam  merubah  sawah menjadi hutan dan potensi perkembangan  permukiman  yang perlu  diantisipasi.  Atas  dasar tersebut dengan konsep pengembangan  permukiman  zero run off dan agroforestri diharapkan  menjadi  solusi  untuk mengakomodir potensi perkembangan  permukiman  dan pertanian  semusim  dengan  tetap memperhatikan  kelestarian  fungsi kawasan  resapan  air  sebagaimana sudah  ditetapkan  dalam  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Ciamis.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alfianto.  2017.  Analisa  Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Pengembangan Permukiman Menggunakan  Metode  Scoring (Studi  Kasus:  Surabaya  Timur). Tuga  Akhir.  Jurusan  Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember Surabaya. Chay  Asdak.  2007.  Hidrologi  dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press. Chayati,  Supriyadi,  2016.    Evaluasi
Efektifitas  Saluran  Drainase Dengan  Sistem  Delta  Zero  Q Policy  di  Perumahan  Griya Mitraland  Kabupaten  Sumenep. Jurnal.    Program  Studi  Teknik Sipil, Universitas Wiraraja.
Fahmi,  Hamzah  Haz,  2016.  Analisa Kondisi  Resapan  Air  Dengan Menggunakan  Sistem  Informasi Geografis di Kabupaten Gunung Kidul. Naskah Publikasi. Program Studi Geografi Univerisitas Muhamadiyah Surakarta. Ferijal,  T.  2012.  Prediksi  Hasil Limpasan  Permukaan Dan  Laju Erosi Dari Sub Das Krueng Jreu
Menggunakan  Model  SWAT. Jurnal  Agrista.  Program  Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian  Universitas  Syiah Kuala Banda Aceh. Hairiah,  Sardjono,  Sabarnurdin. 2003. Bahan Ajaran Agroforestri. Bogor. Indoenesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia,  Nomor:  32  Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Maria,  Lestiana.  2014.  Pengaruh Penggunaan  Lahan  Terhadap Fungsi Konservasi Air Tanah di Sub DAS Cikapungdung. Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan.  Pusat  Penelitian Geoteknologi LIPI. Peraturan  Bupati  Ciamis  No.  17
Tahun 2017 Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No. 11/ PRT/2014 Prahasta,   Eddy.   2005.   Konsep   - Konsep  Dasar  Sistem  Informa si Geografis. Bandung : CV. Sumadi,  Franklin,  Makainas,  2017. Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan  di  Kota  Tmohon. Jurnal. Program Studi Perencanaan  Wilayah  dan  Kota Universitas  Sam  Ratulanggi Manado
Sarbidi.  2015.  Metoda  Penerapan Zero  Run  Off  Pada  Bangunan Gedung  Dan  Persilnya  Untuk Peningkatan  Panen  Air  Hujan Dan  Penurunan  Puncak  Banjir.
Jurnal Permukiman. Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman    Badan  Litbang Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat.
Siahaya, Ludia. 2005. Evaluasi lahan untuk  tata  guna  lahan  di kawasan resapan air sumber air
Batu  Gajah  Kota  Ambon.  Tesis. Universitas Gadjah Mada. Maria,  Lestiana.  2014.  Pengaruh Penggunaan  Lahan  Terhadap
Fungsi Konservasi Air Tanah di Sub DAS Cikapungdung. Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan.  Pusat  Penelitian Geoteknologi LIPI. Nurhapni, Burhanudin. Kajian Pembangunan  Sistem  Drainase Berwawasan  Lingkungan  Di Kawasan  Perumahan .  Jurnal .
Program  Studi  Perencanaan
Wilayah  dan  Kota,  Fakultas Teknik,Universitas Islam Bandung Wicaksono,  Teguh.  2011.  Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Perumahan Untuk Tujuan  Komersial  Di  Kawasan Tlogosari  Kulon  Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro Semarang. Wibowo Mardi. 2006. Model Penentuan  Kawasan  Resapan Air  Untuk  Perencanaan  Tata Ruang Berwawasan Lingkungan. Jurnal. Peneliti Geologi  Lingkungan  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Wangsasusana, Soekarno, Dwijoyanto.2012. Kajian Konsep Zero Delta Q Policy Terhadap Adanya Kebijakan Pemekaran Wilayah Kota Banjar Jawa Barat. Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Air - Institut Teknologi Bandung, Kelompok Keahlian Sumber Daya Air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumbe r Daya Air Satuan Kerja Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum