## EQUITY EQUALITY DAN SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN

## Emy Yusdiana
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh Email: win_mesir@yahoo.com
Abstrak . Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan equity  equality dalam sistem pendanaan pendidikan di Indonesia  yang  meliputi  pembahasan  makna,  strategi  dan  upaya  pemerintah  dalam  melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia, pengaruh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, serta sistem pendanaan  pendidikan.  Secara  prinsip,  keadilan  pendidikan  bermakna  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Faktor-faktor  kultural,  perbedaan  individual,  bias  jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan, letak geografis dan lainnya, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, selalu memunculkan ekses layanan pendidikan dan pembelajaran yang disinyalir kurang layak. Tujuan  penetapan  kebijakan  ekuitas  atau  keadilan  pendidikan  dasar  sebagai  prioritas  bahwa  semua  anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar secara efektif dan memperoleh keterampilan-keterampilan dasar (equire basic skill) sebagai bekal hidup. Faktor rendahnya kualitas sarana fisik,  rendahnya  kualitas  guru  rendahnya  kesejahteraan  guru,  rendahnya  prestasi  siswa  kurangnya pemerataan  kesempatan  pendidikan,  mahalnya  biaya  pendidikan  serta  faktor  geografis  atau  daya  jangkau berpengaruh  langsung  terhadap  pemerataan  dan  keadilan  di  bidang  pendidikan.  Realitas  menunjukkan, makin  terpencil  suatu  daerah,  makin  sulit  masyarakat  daerah  tersebut  untuk  disentuh  dengan  layanan pendidikan  yang  baik,  kesadaran  masyarakat  akan  pendidikan  rendah,  di  samping  mereka  hidup  dalam daerah  kemiskinan.  Kondisi  inilah  yang  antara  lain  memunculkan  fenomena  ketidakadilan  atau ketimpangan fasilitas pendidikan di negara-negara berkembang.
Kata kunci : equity, equality, pendanaan pendidikan .

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  suatu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  bersifat  universal, semua manusia tanpa kecuali membutuhkan pendidikan, karena itu kehadiran pemerintah dalam  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  yang  bersifat  universal  dimaksud  sangat dinantikan  oleh  setiap  anak  bangsa,  disisi  lain  tuntutan    Pembukaan  Undang-undang Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa;  salah  satu  tujuan  mendirikan  negara  Indonesia adalah  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Pada  tataran  Undang-undang  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  11  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa “pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  menjamin  tersedianya  anggaran  guna terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang  berusia  tujuh  sampai  lima belas  tahun”  disisi  lain  “setiap  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Berdasarkan landasan hokum diatas agenda pembangunan Nasional memprioritaskan  pembangunan  pendidikan  disamping  agenda  besar  nasional  lainnya. Untuk  mencapai  dan  mempercepat  regulasi equity  equality dan  sistem  pendanaan pendidikan, pemerintah telah berupaya melalui otonomisasi dan desentralisasi pendidikan yang  lahir  dari  gerakan  reformasi  dalam  bidang  pendidikan,  secara  umum  reformasi pendidikan  menuntut  diterapkannya  prinsip  demokrasi,  desentralisasi,  keadilan  dan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dalam hubungannya  dengan  pendidikan,  pada  prinsipnya  tuntutan  tersebut  menyangkut pembaharuan sistem pendidikan.

## Jurnal As-Salam, 2(1) Januari - April 2018
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
Merujuk pada visi Pendidikan Nasional yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan  sebagai  pranata  sosial  yang  kuat  dan  berwibawa  untuk  memberdayakan semua  warga  negara  Indonesia  yang  berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas sehingga  mampu  menjawab  tantangan  zaman  yang  selalu  berubah  (Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003, 2006:151).    Maka  secara  umum  otonomisasi  dan  desentralisasi pendidikan  mencakup  tujuh  hal: Pertama ,  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  bermutu; kedua ,  peningkatan  kemampuan  akademik, profisional  dan  kesejahteraan  tenaga  kependidikan; ketiga ,  pembahasan  sistem pendidikan  (sekolah  dan  luar  sekolah)  sebagai  pusat  nilai  sikap,  kemampuan  dan partisifasi masyarakat; keempat, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan  prinsip  desentralisasi,  otonomi  dan  manajemen; keenam ,  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  sedini  mungkin  secara  terarah,  terpadu  dan  menyeluruh (Azyumardi Azra, 2002:4)
Lebih tegasnya, menyangkut dengan desentralisasi dalam aspek regulasi, menurut Fransiska  Kemmerer,  ada  empat  bentuk  desentralisasi,  yakni ,  pertama; pengalihan kewenanangan  ke  pengaturan  tingkat  yang  lebih  rendah  dalam  jajaran  birokrasi  pusat, kedua; pendelegasian  yaitu  pengalihan  kewenangan  ke  badan  kuasa  pemerintah  atau badan  yang  dikelola  secara  publik, ketiga; devolusi,  yakni  pengalihan  kewenangan  ke unit  pemerintah  daerah, keempat; swastanisasi,  berupa  pendelegasian  kewenangan  ke badan usaha swasta atau perorangan (Fransisca Kemmener, h.4).
Berkaitan pendanaan pendidikan nasional pemerintah telah mengatur dalam suatu bab  tersendiri  dalam  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional  yakni  pada bab XIII  pasal  46,47,48 dan 49 bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan pasal 46 sumber pendanaan pasal 47 pengelolaan dana pendidikan pasal 48 dan pengalokasian dana pendidikan pasal 49 dijelaskan tentang pendanaan pendidikan menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  (pusat),  pemerintah  Daerah (propensi  dan  kabupaten/kota)  dan  masyarakat  pasal  46  ayat  dalam  hal  ini  masyarakat diartikan  sebagai  kelompok  warga  negara  Indonesia,  non  pemerintah  yang  mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, dijelaskan bahwa semua  warga  negara  Indonesia  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran  tanpa terkecuali, baik ”yang kaya” maupun ”yang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan  (terpencil).  Untuk  itu,  pendidikan  di  Indonesia  terutama  akses  memperoleh pendidikan  bagi  masyarakat  miskin  dan  terpencil  menjadi  suatu  masalah  klasik  yang memerlukan  langkah-langkah  strategis  dari  pemerintah  untuk  menanganinya,  sehingga pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang  telah  lama  menjadi  masalah  dapat  terurai  sehingga  semboyan education  for  all dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa.
Tulisan  ini  berupaya  menguraikan  berkaitan  dengan equity  equality dan  sistem pendanaan  pendidikan  yang  meliputi  pembahasan:  makna  equity  equality,  strategi  dan upaya  Pemerintah  dalam  melaksanakan  pemerataan  pendidikan  di  Indonesia,  pengaruh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia serta sistem pendanaan pendidikan.

## Pembahasan.
1. Makna Equity dan Equality
Secara  etimogi equity  equality yakni; equity bermakna  keadilan  dalam memperoleh  kesempatan  pendidikan  yang  sama  diantara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat  dan equality persamaan  mengandungn  arti  persamaan  kesempatan  untuk memperoleh  pendidikan.  Istilah  tersebut  sama  halnya  seperti  yang  diungkapkan  oleh Sudarman Danin (2004 : 247), sedangkan Rusman (2012 : 5)  menyatakan bahwa equity bermakna meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasar penjelasan di atas equity equality bermakna keadilan dan persamaan yang  merata/akses  terhadap  pendidikan,  dengan  kata  lain  semua  penduduk  usia  sekolah harus  memperoleh  kesempatan  pendidikan,  sementara  itu  akses  terhadap  pendidikan dinyatakan  adil  bilamana  antar  kelompok  bisa  menikmati  pendidikan  secara  sama, dengan demikian barulah tercapai semboyan education for all.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat,  tidak berat  sebelah, tidak memihak, berpihak kepada  yang benar,  berpegang pada kebenaran (Depdiknas, 2002 ; 8). Dalam persfektis Islam Kata adil (al-'adl) berasal dari bahasa  Arab,  dan  dijumpai  dalam  Alquran,  sebanyak  28  tempat  yang  secara  etimologi bermakna pertengahan (Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy 1981: 448-449).
Pengertian  adil,  dalam  budaya  Indonesia,  berasal  dari  ajaran  Islam.  Kata  ini adalah  serapan  dari  kata  Arab ‘adl (M.Dawam  Rahardjo,  2002:369).  Secara  etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al’adl berarti perkara yang tengah-tengah (Ahmad Warson Al-Munawwir,  1997:906).  Dengan  demikian,  adil  berarti  tidak  berat  sebelah,  tidak memihak,  atau  menyamakan  yang  satu  dengan  yang  lain (al-musâwah) .  Istilah  lain  dari al-‘adl adalah al-qist,  al-misl (sama  bagian  atau  semisal).  Secara  terminologis,  adil berarti mempersamakan  sesuatu dengan  yang lain, baik  dari segi  nilai  maupun dari segi ukuran,  sehingga  sesuatu  itu  menjadi  tidak  berat  sebelah  dan  tidak  berbeda  satu  sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran (Abdual Aziz Dahlan, et.  All  1997:25)  .  Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,  keadilan  adalah  meletakkan  sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan  kepada  seseorang  sesuatu  yang  menjadi  haknya  (Ahmad  Azhar  Basyir, 2000:30). Alquran memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya pada Q.S Al-Nahl : 90
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  Berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat mengambil pelajaran.( Q.S Al-Nahl:90)
Keadilan  seperti  terlihat  di  atas,  bukan  mempersamakan  semua  anggota masyarakat,  melainkan  mempersamakan  mereka  dalam  kesempatan  mengukir  prestasi. Sehubungan  dengan  itu,  Murtadha  Muthahhari    (1981:53-56).  menggunakan  kata  adil
dalam  empat  hal, pertama, yang  dimaksud  dengan  adil  adalah  keadaan  yang  seimbang; kedua, persamaan  dan  penafian  (peniadaan)  terhadap  perbedaan  apa  pun; ketiga, memelihara  hak-hak  individu  dan  memberikan  hak  kepada  setiap  orang  yang  berhak menerimanya.
Menurut  Juhaya  S.Praja,  dalam  Islam  perintah  berlaku  adil  ditujukan  kepada setiap  orang  tanpa  pandang  bulu.  Perkataan  yang  benar  harus  disampaikan  apa  adanya walaupun  perkataan  itu  akan  merugikan  kerabat  sendiri.  Keharusan  berlaku  adil  pun harus  ditegakkan  dalam  keluarga  dan  masyarakat  muslim  itu  sendiri,  bahkan  kepada orang  kafir  pun  umat  islam  diperintahkan  berlaku  adil.  Untuk  keadilan  sosial  harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria,  mereka  harus  diperlakukan  sama  dan  mendapat  kesempatan  yang  sama  (Juhaya S.Praja, 1995:73). Senada dengan itu, Sayyid Qutb (1984:224). menegaskan bahwa Islam tidak  mengakui  adanya  perbedaan-perbedaan  yang  digantungkan  kepada  tingkatan  dan kedudukan.
Beberapa  pendapat  diatas  keadilan  dan  persamaan (equity  equality) bila  dikaitkan dengan  Undang-undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa;  salah  satu  tujuan  mendirikan negara  Indonesia  adalah  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.  Pada  tataran  Undang- undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  11  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  “pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  menjamin  tersedianya anggaran  guna  terselenggarnya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang  berusia  tujuh sampai lima belas tahun” sisi lain “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu”.  Ini  berarti  bahwa  betapa  pentingnya  keadilan dan  persamaan (equity  equality) diterapkan  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia, sehingga  semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa  terkecuali,  baik  ”yang  kaya”  maupun  ”yang  miskin”  dan  masyarakat  perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Ada tiga model keadilan pendidikan, yaitu;
1) Keadilan secara horizontal yaitu perlakuan ( treatment ) yang sama terhadap orang kelompok atau institusi yang sama.
2) Keadialn  secara  vertikal,  yaitu  perlakuan  yang  berbeda  untuk  orang-orang, kelompok, atau lembaga yang berbeda.
3) Keadilan  pendidikan  secara  terintegrasi,  beranjak  dari  asumsi  bahwa ketidakadilan pada suatu generasi tidak selalu abadi.
2. Strategi  dan  upaya  Pemerintah  Dalam  Melaksanakan  Pemerataan  Pendidikan  di Indonesia
Memenuhi  keinginan masyarakat  serta untuk  meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah telah dilakukan pemerintah seperti peningkatan jumlah anak yang  ikut  merasakan  pendidikan,  akses  terhadap  pendidikan  ini  dihitung  berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum.
Menurut  Sudarman  Danim  ada  dua  hal  yang  harus  dilakukan  pemerintah  untuk mecapai  ekuitas  pendidikan  dalam  kata  lain equity dan equality pendidikan  antara  lain: Pertama, untuk menggaransi bahwa setiap orang dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Kedua, Untuk  menjamin  siswa-siswi  yang  potensial  tidak  terhalang  aksesnya  pada pendidikan  karena  mereka  miskin,  wanita,  dari  etnis  minoritas,  bermukim  di  wilayah terpencil  secara  geografis (live  in  geographically  remote  regions) atau  memiliki kebutuhan-kebutuhan  khusus  dilihat  dari  persfektif  pendidikan  (Sudarman  Danim, 2004:249) Sesuai dengan pendapat diatas, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas
dari  6  ke  9  tahun,  yaitu  dengan  tambahan  3  tahun  pendidikan  setingkat  SLTP  seperti dimandatkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  2  Mei  1994.  Hal  ini  sejalan  dengan  semangat "Pendidikan  untuk  Semua"  yang  dideklarasikan  di  konferensi  Jomtien  di  Muangthai tahun  1990  dan  Deklarasi  Hak-Hak  Azasi  Manusia  Sedunia  Artikel  29  yang  berbunyi: "Tujuan  pendidikan  yang  benar  bukanlah  mempertahankan  'sistem'  tetapi  memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya".
Pada tataran akses kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.
Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya  yang  dapat  menginformasikan  suatu  pesan  dari  satu  daerah  ke  daerah  lain dalam  waktu  yang  bersamaan.  Eksistensi  televisi  sebagai  media  komunikasi  pada prinsipnya,  bertujuan  untuk  dapat  menginformasikan  segala  bentuk  acaranya  kepada masyarakat  luas.  Sebagai  media  yang  memanfaatkan  luasnya  daerah  liputan  satelit, televisi  menjadi  sarana  pemersatu  wilayah  yang  efektif  bagi  pemerintah.  Pemerintah melalui  TVRI  menyampaikan  program-program  pembangunan  dan  kebijaksanaan  ke seluruh pelosok tanpa hambatan geografis yang berarti.
Saat  ini  juga  telah  dirintis  Televisi  Edukasi  (TV-E)  Media  elektronik  untuk pendidikan  itu  dirintis  oleh  Pusat  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi  Pendidikan (Pustekkom),  lembaga  yang  berada  di  bawah  Departemen  Pendidikan  Nasional (Depdiknas). Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang  dapat  menunjang  tujuan  pendidikan  nasional.  Di  beberapa  negara-negara berkembang untuk memperoleh akses pendidikan secara baik sangat tinggi, sebaliknya di negara-negara berkembang lainnya, sebagian komunitas memiliki akses rendah terhadap pendidikan.  Perbedaan  itu  dapat  dikelompokkan  atas  beberapa  dimensi,  yaitu  jenis kelamin,  latar  belakang  sosial,  latar  belakang  ekonomi,  daerah  pedesaan  dan  perkotaan, perbedaan ras, perbedaan bahasa dan perbedaan agama.

## 3. Pengaruh Kurangnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Masih  kurangnya  pemerataan  pendidikan  di  Indonesia  yang  terjadi  selama  ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:
1) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik.
Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya  rusak,  kepemilikan  dan  penggunaan  media  belajar  rendah,  buku perpustakaan  tidak  lengkap.  Sementara  laboraturium  tidak  standar,  pemakaian teknologi  informasi  tidak  memadai  dan  sebagainya.  Bahkan  masih  banyak sekolah  yang  tidak  memiliki  gedung  sendiri,  tidak  memiliki  perpustakaan,  tidak memiliki laboraturium dan sebagainya.
2) Rendahnya Kualitas Guru Keadaan  guru  di  Indonesia  juga  amat  memprihatinkan.  Kebanyakan  guru  belum memiliki  profesionalisme  yang  memadai  untuk  menjalankan  tugasnya sebagaimana  disebut  dalam  pasal  39  UU  No  20/2003.  yaitu  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  pembelajaran,  menilai  hasil  pembelajaran,
melakukan  pembimbingan,  melakukan  pelatihan,  melakukan  penelitian  dan melakukan pengabdian masyarakat.
3) Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya  kesejahteraan  guru  mempunyai  peran  dalam  membuat  rendahnya kualitas  pendidikan  Indonesia.  Dengan  pendapatan  yang  rendah,  terang  saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah  lain,  memberi  les  pada  sore  hari,  menjadi  tukang  ojek,  pedagang  mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.
4) Rendahnya Prestasi Siswa.
Rendahnya  sarana  fisik,  kualitas  guru,  dan  kesejahteraan  guru,  maka  berimbas pada  pencapaian  prestasi  siswa.  Anak-anak  Indonesia  ternyata  hanya  mampu menguasai  30%  dari  materi  bacaan  dan  ternyata  mereka  sulit  sekali  menjawab soal-soal  berbentuk  uraian  yang  memerlukan  penalaran.  Hal  ini  mungkin  karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.
5) Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan Masih rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada setiap jenjang  pendidikan  di  Indonesia  menunjukkan  rendahnya  relevansi  Pendidikan dengan  kebutuhan  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  lulusan  yang menganggur. Ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini  disebabkan  kurikulum  yang  materinya  kurang  fungsional  terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
6) Mahalnya biaya pendidikan Pendidikan  bermutu  itu  mahal,  kalimat  ini  yang  sering  muncul  untuk menjustifikasi  mahalnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  masyarakat  untuk mengenyam  bangku  pendidikan.  Mahalnya  biaya  pendidikan  dari  taman  kanak- kanak  (TK)  hingga  Perguruan  Tinggi  (PT)  membuat  masyarakat  miskin  tidak boleh sekolah.
7) Faktor geografis atau daya jangkau
Faktor  geografis  atau  daya  jangkau  berpengaruh  langsung  terhadap  pemerataan dan keadilan di bidang pendidikan. Realitas menunjukkan, makin terpencil suatu daerah,  makin  sulit  masyarakat  daerah  tersebut  untuk  disentuh  dengan  layanan pendidikan yang baik, kesadaran masyarakat akan pendidikan rendah, di samping mereka  hidup  dalam  daerah  kemiskinan.  Kondisi  inilah  yang  antara  lain memunculkan fenomena ketidakadilan atau ketimpangan fasilitas pendidikan.

## 4. Sistem Pendanaan Pendidikan
Ekuitas  ( equity  equality) dalam  persfektif  sistem  pendanaan  pendidikan,  kebijakan pemerintah  untuk  mewujudkan  ekuitas  jenjang  pendidikan  dasar  terbagi  pada  dua dimensi : Pertama; membuka peluang luas bagi anak usia jenjang pendidikan dasar untuk diterima  di  lembaga  sekolah  dengan  perlakuan  yang  adil.  Keadilan  dimaksuk  adalah menghilangkan sama sekali atau setidaknya seoptimal mungkin adanya bias jender, status soasial,ekonomi  dan  keterisolasian  secara  geografis. Kedua; penyediaan  anggaran  yang mencukupi  bagi  terwujudnya  inisiatif  keadilan  disertai  ukuran-ukuran  khusus  secara material pendidikan, sehingga peserta didik dapat mencapai perolehan pembelajaran pada
tingkat  kemampuan  dan  keterampilan  dasar  yang  diperlukan  untuk  secara  aktif  dapat berperan pada system sosial dan kelembagaan ekonomi. (Sudarman Danim, 252).
Ekuitas  atau  keadilan  adalah  cara  biaya    dan  keuntungan  investasi  di  distribusikan kepada  kelompok  masyarakat  yang  berbeda  kemampuannya  secara  ekonomi  dan lingkungan kehidupannya, dengan kata lain ekuitas pendanaan pendidikan merujuk pada pembelajaan keluarga untuk keluarga berdasarkan status ekonomi.
Kebijakan  pemerintah  untuk  mengalokasikan  anggaran  yang  mencukupi  dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan di bidang pendidikan didasari pertimbangan bahwa  sebagian  masyarakat  sama  sekali  tidak  dapat  membayar  biaya  atau  karena keluarga  sama  sekali  tidak  dapat  terhindar  dari  kehilangan  pekerjaan.  Sementara  itu, “ukuran-ukuran  khusus’’  bermakna  bahwa  konsentrasi  pemerintah  harus  terfokus  pada jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar. Menurut Bank Dunia, pemerintahan suatu Negara harus mampu mengambil kebijakan khusus. Beberapa kebijakan dimaksud meliputi;
a) Berani  merekrut  guru wanita untuk  menentukan  model-model peran bagi  remaja putri;
b) Membuat pendidikan khusus yang terjangkau;
c) Menggunakan  dua  bahasa  atau  lebih  di  daerah-daerah  yang  memiliki  diversitas linguistik;
d) Menyelenggarakan program perbaikan kesehatan;
e) Mengadakan perbaikan nutrisi penduduk (Sudarman Danim:253)
Dalam skema Bank Dunia, kebijakan ekuitas pendidikan melibatkan beberapa faktor dominan, yaitu
a) Ukuran-ukuran financial
b) Ukuran-ukuran khusus
c) Remaja putri sebagai target utama
d) Diversitas bahasa
e) Kelompok-kelompok lain yang tidak diuntungkan. (Sudarman Danim, 253)
1) Ukuran-Ukuran Khusus
Ukuran-ukuran  khusus (special  measures) berkaitan  dengan  kebutuhan  untuk merangsang remaja putri bersekolah. Beberapa negara membuat program khusus bagi remaja  putri,  seperti  yang  dilakukan  di  Bangladesh  dan  Brazil.  Di  Bangladesh dilembagakan  program  penyadaran  pendidikan  bagi  komunitas  perempuan (commonityfemale  education  awareness  program). Di  Brazil  dilembagakan Pacto Fela  Infacia untuk  anak-anak  yang  tidak  diuntungkan (Nation  at  Risk) termasuk remaja putri.
2) Remaja Putri sebagai Target Beberapa  Negara  dan  komonitas,  remaja  putri  hampir  selalu  dinomorduakan  dalam skema pendidikan. Salah satu cara yang ditempuh adalah merekrut sebanyak mungkin guru  wanita,  sehingga  mereka  menjadi  model  peran  yang  dapat  merangsang  remaja putri untuk bersekolah.
3) Populasi Khusus
Program-program  khusus  untuk  meningkatkan  nutrisi  dan  kesehatan  bagi  anak-anak sekolah dapat membuka akses dan keadilan untuk menempuh pendidikan. Termasuk
dalam  skema  populasi  khusus  ini  adalah  anak-anak  dari  kelompok  minoritas,  anak- anak yang tidak diuntungkan, anak-anak yang berisiko, dan kelompok anak abnormal. Pembiayaan  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  tidak  normal  ini  umumnya  mahal sehingga digiring ke arah pendidikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

## 4. Diversitas Bahasa
Bangsa-bangsa atau suku bangsa yang bersifat multibahasa, menggunakan dua bahasa pengantar  sangat  mendongkrak  kemampuan  anak  didik  di  bidang  membaca pemahaman.  Awalnya,  anak-anak  belajar  dengan  menggunakan  bahasa  ibu  untuk kemudian mentransfer keterampilan membaca ke bahasa kedua.
Sekaiatan biaya pendidikana bagi keluarga miskin, biaya langsung dan tidak langsung masih  dirasakan  terlalu  mahal  untuk  menggaransi  pendaftaran  anak-anaknya  ke sekolah, dan juga untuk keperluan operasional belajar. Biaya langsung tersebut sangat besar untuk ukuran keluarga miskin, sementara pemerintah secara umum tidak selalu dapat  menyediakannya.  Kalaupun  dana  pemerintah  tersedia  untuk  itu,  sistem distribusinya  sangat  sulit,  khususnya  di  daerah-daerah  penduduk  yang  bermukim secara  nomaden  atau  sangat  terisolasi.  Biaya-biaya  untuk  keperluan  operasional pendidikan mencakup :
a) Biaya transportasi
b) Pembelian buku
c) Pembelian lembar kerja siswa
d) Pembelian seragam sekolah
e) Pembelian alat-alat tulis
f) Pembelian untuk kegiatan belajar ekstrakelas dan lain-lain. (Sudarman 254)
Ekuitas (equity equality) pendidikan dalam aspek sistem pendanaan  berkaitan dengan aspek  distribusi,  terutama  distribusi  anggaran  pendidikan  menurut  justifikasi  tertentu. Distribusi anggaran pendidikan biasanya  dianalisis  dengan terlebih  dahulu memperlihatkan  frekuensi  kemunculan  nilai  yang  berbeda  dari  variabel  antar  kelompok yang berbeda pula dalam suatu kelompok masyarakat.

## Kesimpulan
Ekuitas (equity equality) pendidikan termasuk dalam skema pemerataan kesempatan. Pemerataan  kesempatan  pendidikan (equality  of  educational  opportunity) menganut dimensi  aksesibiltas  pendidikan (educational  accessibility) dan  ekuitas  atau  keadilan pendidikan (educational  equality) itu  sendiri.  Secara  prinsip,  keadilan  pendidikan bermakna bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Faktor-faktor  kultural,  perbedaan  individual,  bias  jender,  kemampuan  ekonomi keluarga,  lingkungan,  letak  geografis  dan  lainnya,  meskipun  terbuka  hak  dan  peluang yang  sama,  selalu  memunculkan  ekses  layanan  pendidikan  dan  pembelajaran  yang disinyalir kurang layak.
Tujuan penetapan kebijakan ekuitas atau keadilan pendidikan dasar sebagai prioritas bahwa semua anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar  secara  efektif  dan  memperoleh  keterampilan-keterampilan  dasar (equire  basic skill) sebagai bekal hidup.
Bank  Dunia  berpendapat  bahwa  peningkatan  status  pendidikan  bagi  anak-anak  dari keluarga  miskin,  remaja  putri,  dan  penduduk  asli  yang  bermukim  di  daerah-daerah terpencil akan membantu mereka dalam memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan mereduksi kemeskinan.
Faktor  rendahnya  kualitas  sarana  fisik,  rendahnya  kualitas  guru  rendahnya kesejahteraan  guru,  rendahnya  prestasi  siswa  kurangnya  pemerataan  kesempatan pendidikan,  mahalnya  biaya  pendidikan  serta  faktor  geografis  atau  daya  jangkau berpengaruh  langsung  terhadap  pemerataan  dan  keadilan  di  bidang  pendidikan.  Realitas menunjukkan,  makin  terpencil  suatu  daerah,  makin  sulit  masyarakat  daerah  tersebut untuk  disentuh  dengan  layanan  pendidikan  yang  baik,  kesadaran  masyarakat  akan pendidikan  rendah,  di  samping  mereka  hidup  dalam  daerah  kemiskinan.  Kondisi  inilah yang  antara  lain  memunculkan  fenomena  ketidakadilan  atau  ketimpangan  fasilitas pendidikan di negara-negara berkembang.

## Daftar Pustaka
Alquran Nul Karim
Azra Azyumardi, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Kompas, 2002), h. 4.
Abd  al-Baqiy  Muhammad  Fu'ad, Al-Mu'jam  al-Mufahras  li  Alfaz  Al-Qur'an  al-Karim , (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 448-449.
Al-Munawwir  Ahmad  Warson,  Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif 1997), h. 906.
Basyir  Ahmad  Azhar, Negara  dan  Pemerintahan  dalam  Islam ,  (Yogyakarta:  UII  Pres, 2000), h. 30.
Danim  Sudarman, Ekonomi  Sumber  Daya  Manusia :  (Bandung:  CV.  Pustaka  Setia, 2004), h. 247.
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8
Dahlan  Abdual  Aziz,  et.  all,  (editor), Ensiklopedi  Hukum  Islam,  jilid  2 ,  (Jakarta:  PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 25.
Kemmener  Fransisca, Desentralisasi  of  Schooling  in  Developing  Nations ,  dalam The Encyclopedia of Education, h. 4.
Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1986), h. 42
Praja  Juhaya  S., Filsafat  Hukum  Islam ,  (Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas  LPPM UNISBA, 1995), h. 73.
Peraturan Pemerintah nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.
Rahardjo M.Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003, tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Bab Penjelasan (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 151.
Qutb  Sayyid,  “ Keadilan  Sosial  dalam  Islam”, dalam  John  J.  Donohue  dan  John  . Esposito, Islam dan Pembaharuan, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 224.