Purwanto,  Ary,  (2021)  Peran  polri  dalam  upaya  penegakan  hukum  positif  terhadap  masyarakat hukum  adat  di  wilayah  hukum  puncak  jaya,  Papua, 3 (5). https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i5.1214 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

## PERAN  POLRI  DALAM  UPAYA  PENEGAKAN  HUKUM  POSITIF TERHADAP  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  DI  WILAYAH  HUKUM PUNCAK JAYA, PAPUA

## Ary Purwanto
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia Email: arypurwanto99@gmail.com

## Abstract
The  Puncak  Jaya  people  are  an  indigenous  people  who  still  use  customary  law  to resolve criminal cases. The use of customary law to settle criminal cases in Puncak Jaya  is  thought  to  be  more  successful  because  it  can  fully  resolve  criminal  cases. Since  the  use  of  positive  state  legislation  to  resolve  criminal  proceedings  is considered incapable of meeting the interests of both parties and may lead to tribal wars.  Polri  is  a  law  enforcement  agency  tasked  with  maintaining  stability  and enforcing positive law in the resolution of criminal cases. The issue would then arise as the community is  more likely to  use common law to  resolve criminal  cases. This study was conducted in Puncak Jaya Regency, and it is a normative juridical study in which  the  data  for  this  study  was  collected  through  a  literature  review.  The  state recognizes the existence of customary law, as specified in Article 18B paragraph (2) of  the  1945  Constitution.  Because  of  cultural  customs,  the  Puncak  Jaya  community tends  to  resolve  criminal  cases  using  customary  law.  Besides,  customary  law  is thought to be more able to accommodate the interests of those involved in criminal proceedings, owing to the presence of customary fines as punishment for customary offenses.  The  National  Police,  in  carrying  out  its  function  as  a  law  enforcement officer,  must  be  aware  of  the  presence  of  customary  law  as  a  state-recognized  law and live in the Puncak Jaya culture. Finally, law enforcement's function is to ensure that all parties involved in criminal cases are satisfied.
Keywords: customary law; the role of police; indigenous people

## Abstrak
Masyarakat  Puncak  Jaya  adalah  masyarakat  adat  yang  masih  menggunakan  hukum adat  untuk  menyelesaikan  kasus  pidana.  Penggunaan  hukum  adat  untuk menyelesaikan  kasus  pidana  di  Puncak  Jaya  diduga  lebih  berhasil  karena  dapat sepenuhnya menyelesaikan kasus pidana. Karena penggunaan undang-undang negara positif  untuk  menyelesaikan  proses  pidana  dianggap  tidak  mampu  memenuhi kepentingan  kedua  belah  pihak  dan  dapat  menyebabkan  perang  suku.  Polri  adalah lembaga  penegak  hukum  yang  bertugas  menjaga  stabilitas  dan  menegakkan  hukum positif dalam penyelesaian kasus pidana. Masalah ini kemudian akan muncul karena masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum umum untuk menyelesaikan kasus kriminal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya, dan merupakan kajian yuridis  normatif  di  mana  data  untuk  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  tinjauan literatur.  Negara  mengakui  adanya  hukum  adat,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal 18B  ayat  (2)  UUD  1945.  Karena  adat  budaya,  masyarakat  Puncak  Jaya  cenderung
menyelesaikan kasus pidana menggunakan hukum adat. Disamping itu, hukum adat diduga lebih mampu mengakomodasi kepentingan mereka yang terlibat dalam proses pidana,  karena  adanya  denda  adat  sebagai  hukuman  atas  pelanggaran  adat.  Polri, dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  aparat  penegak  hukum,  harus  mewaspadai kehadiran  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  diakui  negara  dan  hidup  dalam  budaya Puncak Jaya. Terakhir, fungsi penegak hukum adalah memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana merasa puas.
Kata Kunci: hukum adat; peran polisi; masyarakat adat

## Pendahuluan
Perjalanan  sejarah  berlakunya  hukum  di  Indonesia  mencatat  bahwa  banyak  para ahli  hukum  justru  mempelajari  hukum  adat  sebagai  hukum  yang  hidup  di  masyarakat Indonesia (Abubakar, 2013).
Keberadaan hukum adat di Indonesia diakui oleh negara, hal tersebut dapat dilihat dalam  pasal  18  B  Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  sebagai  hasil amandemen  kedua,  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Hukum  adat  di  Indonesia merupakan  pencerminan  dari  kepribadian  bangsa,  yang  merupakan  penjelmaan  jiwa bangsa  tersebut  dari  abad  ke  abad.  Adat  yang  dimiliki  oleh  daerah-daerah  adalah berbeda-beda,  meskipun  dasar  Negara  sifatnya  satu  yaitu  ke-Indonesiannya.  Hal tersebut juga yang menjadi landasan akan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu (Ismi, 2012).
Di  wilayah  Papua,  dalam  menyelesaikan  sengketa  pidana  masyarakat  masih identik  untuk  menggunakan  hukum  adat.  Penyelesaian  sengketa  dengan  hukum  adat bukanlah  tanpa  alasan,  mengingat  masyarakat  Papua  bisa  dikatakan  sedikit  lebih tradisional  dibandingkan  dengan  suku  lain  yang  ada  di  Indonesia.  Penerapan  hukum adat  juga  dilaksanakan  untuk  meminimalisir  konflik  selanjutnya  yang  mungkin  saja terjadi.  Polisi  Republik  Indonesia  (Polri)  adalah  alat  negara  yang  berperan  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Purba, 2011). Sebagai  aparat  penegak  hukum  yang  berperan  dalam  upaya  penegakan  hukum,  maka peran Polri sangat penting dalam penegakan hukum positif nasionai terkait penyelesaian perkara  pidana  di  Papua.  Namun  kemudian  akan  muncul  masalah  ketika  masyarakat cenderung  untuk  lebih  menggunakan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  masah  pidana alih-alih menggunakan hukum positif Negara, dalam hal ini berdasarkan kepada hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Papua khususnya masyarakat yang tinggal di  wilayah  pegunungan  merasa  bahwa  hukum  positif  Negara  kurang  dapat  memenuhi kepuasan di  kalangan mereka.  Untuk masyarakat yang berada di  wilayah pegunungan,
seperti  kasus-kasus  pidana  umum  yang  terjadi  seperti  kasus  penganiyaan,  perzinahan atau  bahkan  pembunuhan  maka  penyelelesaiannya  dengan  cara  adat,  yaitu  denda  atau ganti  kepala.  Maka  dari  itu  akan  sangat  penting  untuk  melihat  bagaimana  peran  Polri dalam  upaya  penegakan  hukum  positif  di  Papua,  tertutama  di  wilayah  pegunungan tengah Papua (Tuharea, 2014).

## Metode Penelitian
Peneltian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Kemudian melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  terhadap  data  yang telah  dikumpulkan  dan  diolah.  Maka  dari  itu,  penelitian  adalah  sarana  bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  doktriner,  dimana penelitian  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  studi  kepustakaan.  Karena  data-data  yang diperoleh  untuk  kemudian  diteliti  tersebut  berasal  dari  perpustakaan  sepanjang  data yang diperoleh mengandung kaidah hukum (Ishaq & SH, 2017).
Untuk  memahami  adanya  hubungan  antara  ilmu-ilmu  hukum  dengan  hukum positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif; atau mungkin juga hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “gegevens van het recht”.
Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu :
a. Bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat.  Adapun bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah:  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesua  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Sistem,  Manajemen  dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  2019). Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Papua,  Undang-Undang  Dasar  1945  DAN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
b. Bahan  hukum  sekunder,  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah  Rancangan  Undang-Undang,  buku-buku,  jurnal-jurnal,  penelitian-penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
c. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  tersier  dalam  penelitian ini adalah: kamus, ensiklopedia, dan bahan lainnya.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  pustaka  yang  berupa  data  sekunder  sebagai data utamanya. Terkait dengan hal itu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  dilakuakn  dengan  melakukan  studi  pustaka  dengan  melakukan penelusuran  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  tentang  hukum
maupun  topik  terkait,  jurnal-jurnal  serta  sumber  online  yang  dapat  dipertanggung jawabkan.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  metode  kualitatif.  Pada metode  kualitatif,  seluruh  data  yang  berhasil  dikumpulkan  akan  disortir  dan diklasifikasikan.  Kemudian  data  tersebut  akan  diintepretasikan  dan  disajikan  dalam bentuk uraian yang sistematis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
1. Peran  Kepolisian  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Positif  di  Wilayah  Puncak Jaya, Papua
Masyarakat  Puncak  Jaya  adalah  masyarakat  hukum  adat  yang  sangat menghargai  adat  istiadat  serta  kebiasaan-kebiasaan  yang  ada.  di  Puncak  Jaya Penerapan  hukum  adat  lebih  dominan  diterapkan  dibandingkan  dengan  hukum positif nasional. Hal tersebut terjadi karena keberadaan hukum adat sendiri sudah ada  sejak  lama  dan  sudah  menjadi  bagian  dari  masayarakat  Puncak  Jaya (Munandar, 2019).
Keberadaan kepolisian sebagai  aparat  negara yang bertugas untuk  menjaga ketertiban  dan  keamanan  serta  menegakkan  hukum,  diakui  oleh  masyarakat Puncak  Jaya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  peran  Polisi  sebagai  mediator  atau negosiator ketika terjadi kasus tindak pidana di Puncak Jaya. Polres Puncak Jaya melakukan  upaya  medisi  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  tidak pidana dengan restorative justice (Syarief, 2014) .
Dimana  Kepolisian  Resor  puncak  Jaya  hanya  memfasilitasi  dan  menjadi mediator  tanpa  boleh  melakukan  intervensi  kepada  pihak  yang  terlibat  kasus tindak  pidana.  Karena  sepenuhnya  keputusan  penyelesaian  kasus  tindak  pidana berada  pada  pihak  yang  terlibat,  pihak  pelapor  dan  pihak  terlapor.  Kapolres Puncak  jaya  juga  akan  bertugas  menjadi  negosiator  ketika  terjadi  perang  antar suku  atau  perang  antar  kampung,  Kapolres  akan  menjadi  negosiator  bersama dengan Dandim dan Bupati.
Peran  dari  Kepolisian  Resor  Puncak  Jaya  terletak  dalam  upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan penerapan restorative justice . Walau  lebih  mengedepankan  hukum  adat  dibandingkan  hukum  positif  nasional, masyarakat  Puncak  Jaya  menghargai  dan  mengakui  keberadaan  Polisi  sebagai aparat  penegak  hukum.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  keterlibatan  Polisi  dalam upaya mendamaikan pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana.
Ketika  terjadi  perang  adat,  ada  masa  ketika  Kapolres  akan  memberikan arahan  kepada  masyarakat  yang  ikut  berperang.  Ketika  pemerintah  memberikan wejangan  atau  arahan  kepada  masyarakat  ketika  perang  suku  terjadi,  masyarakat juga  masih  mendengarkan  dengan  saksama  arahan  tersebut.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  masyarakat  Puncak  Jaya  masih  mengakui  dan  menghargai keberadaan pemerintah, melalui keberadaan Kapolres dan Dandim.

## Gambar 4 Kapolres memberikan arahan kepada pihak-pihak yang berperang
2. Kendala  yang  Dihadapi  Polri  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Positif  di Puncak Jaya, Papua
Masyarakat  Puncak  Jaya  merupakan  masyarakat  adat  yang  mendiami wilayah  di  pegunungan  tengah  Papua,  di  Puncak  Jaya.  Masyarakat  Papua  dan yang mendiami wilayah pegunungan terutama, terkenal sebagai masyarakat yang sering berperang baik itu perang antar suku maupun perang antar kampung. Bisa dikatakan  bahwa  berperang  adalah  cara  masyarakat  Puncak  Jaya  dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Walau  masyarakat  Puncak  Jaya  sering  berperang,  namun  tidak  semua masalah  selalu  diselesaikan  dengan  perang  kampung/  suku.  Terkadap  beberapa masalah  bisa  diselesaikan  dengan  negosiasi  dan  mediasi.  Pada  ratah  inilah Kepolisian  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  yang terjadi,  sehingga  jangan  sampai  berlanjut  hingga  ke  perang  antar  suku/  antar kampung.  Penerapan restorative  justice sebagai  suatu  upaya  yang  diterapkan kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana di Polres Puncak Jaya.
Penerapan hukum adat lebih diminati di Puncak Jaya dibandingkan dengan hukum  positif  negara.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarkat  Puncak  Jaya  yang belum  mengetahui  serta  memahami  sepenuhnya  akan  keberadaan  hukum  positif nasional  tersebut.  Hal  tersebut  yang  kemudian  menjadi  kendala  bagi  pihak kepolisian dalam menerapkan hukum positif nasional di Puncak jaya.
Masyarakat Puncak Jaya sudah hidup dengan hukum adat sejak dahulu kala, jauh  ke  belakang  sejak  masa  nenek  moyang  mereka.  Lokasi  Puncak  Jaya  yang
berada di pegunungan Papua dengan akses transportasi terbatas, ketiadaan fasilitas listrik  yang  memadai  serta  fasilitas  internet  menjadikan  Puncak  Jaya  tidak  dapat mengakses  informasi  yang  bebas.  Sangat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan daerah  yang  memiliki  akses  transportasi  dan  ketersediaan  listrik  serta  internet yang  memadai.  Kemudian  keberadaan  wilayah  Puncak  Jaya  yang  memang  bisa dikatakan  sangat  jauh  dari  pusat  pemerintahan  provinsi  terlebih  pusat pemerintahan negara, menjadi alasan lainnya.
Hal  tersebut  kemudian  menjadi  kendala  lain  yang  mengakibatkan terbatasnya  informasi  masuk  ke  uncak  Jaya,  sehingga  masyarakat  tidak  terbiasa untuk  mengetahui  hal-hal  yang  berada  diluar  daerah  dan  berada  diluar  dari kebiasaan  hidup  yang  mereka  jalani,  termasuk  di  dalamnya  keberadaan  akan hukum positif nasional.
Hukum  adat  di  Papua  identik  dengan  membayar  denda  sebagai  hukuman yang berlaku bagi pelaku. Pembayaran denda dianggap sebagai ganti rugi pelaku kepada korban atas apa yang sudah pelaku lakukan, sebagai alat untuk mengganti kerusakan/  kehilangan  yang  disebabkan  oleh  pelaku.  Dalam  menentukan  jumlah denda  adat  masyarakat  Papua  identik  dengan  mematok  harga  yang  fantastis, ratusan  juta  hingga  miliar  rupiah.  Uang  hasil  denda  adat  tidak  hanya  diberikan kepada korban saja, tapi juga akan diberikan kepada saudara-saudara dari korban yang masih satu suku atau satu kampung. Jadi jika sudah pembayaran denda adat, maka yang memperoleh dana adat bukan hanya korban tapi juga masyarakat satu kampung (Retnowulan, 2017).
Hal  tersebut  yang  kemudian  tidak  didapatkan  ketika  suatu  kasus  tindak pidana diselesaikan dengan hukum  pidana positif nasional. Selayaknya hukuman dalam tindak pidana hukum positif, maka biasnaya pelaku akan dihukum dengan kurungan  penjara  bukan  dengan  denda  uang  atau  denda  adat.  Anggapan masyarakat bahwa hukuman belum dilaksanakan ketika belum terjadi pembayaran denda adat.
Selain  memegang  teguh  nilai-nilai  serta  adat  istiadat  yang  ada,  masyarakat Puncak Jaya juga mempercayai dan menghormati hal-hal yang berbau mistis. Hal tersebut  dapat  dilihat  ketika  terjadi  kasus  penemuan  mayat,  masyarakat  akan langsung  membakar  mayat  yang  ditemukan  karena  dianggap  meninggalnya dengan  tidak  wajar.  Jadi  masyarakat  percaya  bahwa  seseorang  yang  meninggal dengan cara tidak wajar, mayatnya harus dibakar.
Hal  tersebut  tentu  saja  menjadi  kendala  bagi  Polisi  dalam  melakukan tugasnya,  karena  tidak  akan  bisa  lagi  dilakukan  olah  TKP  (Tempat  Kejadian Perkara),  bahkan  mayat  tersebut  tidak  akan  bisa  diautopsi  untuk  diketahui  apa penyebab  kematiannya.  Padahal  melakukan  olah  TKP  sangat  penting  bagi  polisi dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  mencari  tahu  apa  yang  terjadi  dengan kematian tersebut.
Bakar  batu  merupakan  suatu  ritual  yang  sakral  bagi  masyarakat  Papua, khususnya Puncak Jaya. Prosesi Bakar Batu tidak hanya dilakukan sebagai tanda
bahwa sudah berakhirnya perang, namun Bakar Batu juga dilakukan ketika perang akan  dimulai.  Ketika  proses  Bakar  Batu  sebelum  terjadinya  perang,  di  situ nantinya  akan  ketahuan  apakah  perang  bisa  dilanjutkan  atau  tidak  berdasarkan dari  tanda-tanda  alam  yang  ditunjukkan  ketika  Bakar  Batu  dilaksanakan.  Jadi masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta keyakinan yang ada di masyarakat.
B. Pembahasan
1. Peran  Kepolisian  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Positif  di  Wilayah Puncak Jaya, Papua
Jika  merujuk  kepada  Pasal  5  Ayat  1  UU  Kepolisian,  Kepolisian  memiliki peran  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Penegakan hukum mensyaratkan polisi untuk berdiri diatas peraturan hukum (Siregar, 2014). Namun  di  sisi  lain  Polisi  juga  harus  mengemban  tugas  sosial  kemasyarakatan, yang mana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan gap di dalam implementasinya, karena di satu sisi polisi harus  tetap  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku. Namun  juga  di  satu  sisi  juga  harus  mempertimbangkan  nilai-nilai  yang terkandung  di  masyarakat,  dimana  tak  jarang  nilai-nilai  tersebut  tidak  sejalan dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang terjadi di Puncak Jaya, Polisi sebagai aparat negara yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum positif yang ada di dalam  negara.  Namun  di  satu  sisi,  Puncak  Jaya  merupakan  wilayah  yang  masih menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai luruh budaya. Dimana masyarakat masih belum  mengetahui  sepenuhnya  akan  keberadaan  hukum  adat,  sehingga  ketika kasus  tindak  pidana  terjadi  seringnya  kasus  tindak  pidana  tersebut  akan diselesaikan di luar dari pada hukum positif nasional.
Pihak  kepolisian  tidak  bisa  memaksakan  bahwa  suatu  kasus  harus diselesaikan dengan jalur pidana atau tidak, karena keputusan tersebut sepenuhnya terletak  pada  pihak  yang  terlibat  kasus  tindak  pidana.  Pihak  kepolisian  Puncak Jaya hanya sebatas  menjadi  mediator dari  jalannya proses yang  sudah disepakati bersama.  Hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  Puncak  Jaya  merupakan masyarakat  yang  masih  menerapkan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  kasus tindak pidana yang terjadi (Nurwijayanti, 2019).
Penerapan  hukum  adat  di  Puncak  Jaya  merupakan  solusi  dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya, mengingat masyarakat Puncak Jaya  yang  sering  berperang  jika  merasa  kepentingannya  tidak  diakomodir  atau mereka  tidak  mendapatkan  keupuasan  akan  suatu  perkara  yang  terjadi.  Hal tersebut  dikarenakan  masih  berlakunya  istilah  darah  dibalas  darah,  dan  kepala dibalas  dengan  kepala  di  Puncak  Jaya (Nurani,  Absori,  &  Khudzaifah  Dimyati, 2019).
Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut seperti yang tertera pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa Negara mengakui dan  menghormati  kesataun-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.  Maka  dari  itu  hukum  adat  yang  ada  di  Puncak  Jaya  diakui keberadaannya  oleh  negara,  sebagai  hukum  adat  yang  masih  digunakan  oleh masyarakat  Puncak  Jaya  serta  tidak  melanggar  aturan  dan  prinsip  NKRI  yang berada  dalam  konstitusi.  Keberadaan  hukum  adat  di  Puncak  Jaya  bisa  dilihat sebagai  hukum  yang  menyatukan  masyarakat  Puncak  Jaya  yang  sedang berkonflik.  Kasus-kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Puncak  Jaya  akan  selesai jika  diselesaikan  dengan  hukum  adat,  hal  tersebut  dikarenakan  masyarakat  yang masih mengakui dan menghormati adat istiadat yang mereka miliki.
Keberadaan  hukum  adat  dan  peradilan  adat  sebagai  bagian  dari  sistem kehakiman  yang  ada  di  Papua  juga  terdapat  pada  Pasal  50  Ayat  1  UU  Otsus bahwa,  kekuasaan  kehakiman  di  Provinsi  Papua  dilaksanakan  oleh  Badan Peradilan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  ditambahkan pada  Ayat  2  UU  yang  sama  bahwa,  di  samping  kekuasaan  kehakiman sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  1,  diakui  adanya  peradilan  adat  di  dalam masyarakat  hukum  adat  tertentu. Masyarakat  Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari suku-suku  yang  mendiami  wilayah  pegunungan  tengah  Papua,  yang  terdiri  dari Suku Lani/Dani, Suku Damal, Suku Dawa, Suku Wano, Suku Nduga, Suku Turu dan  Sebagian  kecil  pendatang.    Namun  suku  Dani  merupakan  suku  mayoritas yang mendiami wilayah Puncak Jaya.
Ketika terdapat suatu kasus tindak pidana di Puncak Jaya dan ada satu pihak yang  merasa  keinginannya  tidak  diakomodir,  maka  pihak  tersebut  akan  marah- marah  serta  melakukan  ancaman.  Dimana  hal  tersebut  bisa  saja  menyebabkan pecahnya  perang  antar  suku  atau  perang  antar  kampung.  Seperti  yang  sudah disebutkan  di  awal,  bahwa  masyarakat  Puncak  Jaya  merupakan  masyarakat komunal.  Ketidakpuasan  dari  masyarakat  ketika  keinginannya  tidak  terpenuhi itulah yang kemudian dapat memunculkan satu masalah baru ketika penyelesaian kasus  tindak  pidana  terjadi  di  Papua.  Mulai  dari  maasalah  kecil  hanya  ancam- mengamcam  sampai  terjadi  perang  suku.  Hal  tersebut  yang  kemudian  menjadi pertimbangan  pihak  kepolisian  Puncak  Jaya,  untuk  mengikuti  kemauan masyarakat  agar  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  di  Puncak  Jaya dengan  hukum  adat.  Dalam  memberikan  kepuasan  bagi  semua  lapisan masyarakat.
Pada akhirnya fungsi hukum  juga untuk  memberikan kepuasan, jadi ketika masyarakat sudah mendapatkan kepuasan, kedua belah pihak sudah mendapatkan kepuasan  maka  bisa  dikatakan  bahwa  polisi  sudah  melakukan  perannya  dalam melakukan  upaya  penegakan  hukum.  Dimana  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penegakan  hukum  secara  konkret  dapat  dilihat  dengan  berlakunya  hukum positif  di  dalam  praktik  yang  harus  ditaati.  Jadi  memberikan  keadilan  di  dalam suatu  perkara  berarti  memutuskan  hukum  in  concreto  di  dalam  menjamin  dan mempertahankan  ditaatinya  suatu  hukum  materiil  dengan  menggunakan  cara prosedural  yang  ditetapkan  oleh  hukum  formal.    Menyelesaikan  kasus  tindak pidana  dengan  restorative  justice  merupakan  upaya  yang  dilakukan  polisi  untuk melakukan penegakan hukum  dengan memberikan keadilan bagi  dua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana.
Sudikno Mertokusumu menjelaskan bahwa dalam upaya penegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)
Hukum haruslah dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan  bahwa  hukum  dapat  diterapkan  dalam  hal  terjadi  peristiwa yang konkrit.
b. Manfaat (zweckmassigkeit)
Manfaat  sebagai  pelaku  dalam  pelaksanaan  hukum  mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum tersebut. keberadaan hukum adalah untuk manusia,  maka  manusia  juga  harus  mendapatkan  manfaat  dari  hukum tersebut.
c. Keadilan (gerechtigkeit)
Dalam proses penegakan hukum, sangat penting yang namanya keadilan.
Barang  siapa  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum,  maka  harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang melanggar hukum.
Penerapan  restorative  justice  di  Puncak  Jaya  sudah  memenuhi  unsur penegakan  hukum  yang  disebutkan  oleh  Sudikno  Martokusumo  tersebut. Dimana  penerapan  keadilan  restoratif  dapat  memberikan  kepastian  akan ditegakkannya  hukum  atas  pelanggaran  tindak  pidana  yang  terjadi.  Pelaku dari  tindak  pidana  akan  mempertanggung  jawabkan  tindakannya,  mengakui kesalahannya,  meminta  maaf  serta  mengembalikan/  mengganti  rugi kerusakan/  kehilangan  yang  dia  perbuat.  Sehingga  hal  tersebut  diharapkan mampu untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, agar ke depannya dia tidak  akan  melakukan  tindakan  yang  sama  lagi.  Jadi  dalam  pelaksanaan keadilan  restoratif  ketiga  unsur  dalam  menegakkan  hukum  dapat  dipenuhi, yaitu penegakan hukum itu sendiri, manfaat yang diperoleh bukan hanya oleh satu pihak melainkan semua pihak. Dan yang ketiga adalah keadilan.
2. Penegekan Hukum Positif di Puncak Jaya
Penegakan  hukum  positif  di  Puncak  Jaya  dilaksanakan  oleh  Polri  sebagai aparat  penegak  hukum  yang  bertugas  dalam  penegakan  hukum.  Menurut Baringbing, Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan  dalam  hukum  agar  dapat  menjadi  suatu  kewajiban  yang
ditaati  oleh  masyarakat.    Soerjono  Soekanto  menambahkan  bahwa  penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah.  Lalu  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Tujuan  utama  dari  penegakan  hukum  adalah  untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian yang ada di masyarakat. Restorative justice  sebagai  pendekatan  dalam  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Puncak  Jaya  dalam  upaya  penerapan  hukum positif  di  Puncak  Jaya.  Upaya  penegakan  hukum  di  Puncak  Jaya  dilaksanakan Polri  dengan  menerapkan  metode  pendekatan  keadilan  restoratif.  Hal  tersebut berklandaskan  kepada  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018  Tanggal  27 Juli 2018.
Landasan  diberlakukannya  keadilan  restoratif  berlandaskan  kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice).  Pendekatan  restorative justice  akan  menghasilkan  bahwa  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  akan diselesaikan dengan hukum adat.
Hukum  adat  adalah  aturan  yang  tidak  tertulis  yang  hidup  di  dalam masyarakat adat suatu daerah, dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari nenek moyang sebelum  mereka.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  hukum  adat  dan  kedudukannya dalam  tata  hukum  nasional  tidak  dapat  dipungkiri  walaupun  hukum  adat  tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.
Masyarakat  Papua  telah  menerapkan  hukum  adat  sejak  jaman  dahulu, bahkan  sebelum  dibentuknya  Polres  Puncak  Jaya  di  Kabupaten  Puncak  Jaya. Keberadaan  hukum  adat  sudah  diwarisi  masyarakat  Puncak  Jaya  sejak  jaman pendahulunya, sejak jaman nenek moyangnya. Hukum adat di Puncak Jaya hidup di  dalam  masyarakat  dan  menjadi  metode  yang  diguanakan  masyarakat  dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi.
Lawrence  M.  Friedman  berpendapat  bahwa  untuk  melihat  berhasil  atau tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada:
1) Substansi hukum (legal substance)
Dalam  teori  Lawrence,  substansi  hukum  dikatakan  sebagai  sistem substansial  yang  menentukan  bahwa  bisa  atau  tidaknya  hukum  tersebut dilaksanakan.
2) Struktur hukum/ pranata hukum (legal structure)
Dalam  teori  Friedman  dikatakan  bahwa  sistem  struktural  yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.
3) Budaya hukum (legal culture)
Hukum  merupakan  sikap  manusia  terhadap  hukum  yang  lahir  melalui kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.
Jadi  menurut  Lawrence,  ada  tiga  ukuran  untuk  melihat  berhasil  atau tidaknya  suatu  penegakan  hukum,  yaitu  1)  Substansi  hukum,  2)  Struktur hukum, dan 3) Budaya hukum. Kemudian akan dibahas secara satu persatu.
Substansi hukum. Menurut Lawrence substansi hukum dikatakan sebagai suatu  sistem  substansial  yang  menentukan  bahwa  bisa  atau  tidaknya  hukum tersebut dilaksanakan. Hukum adat tentu saja bisa dilaksanakan dan sah untuk dilaksanakan. Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut terdapat dalam  Pasal  18B  Ayat  (2)  UUD  1945,  dimana  disebutkan  bahwa  Negara mengakui dan menghormati kesataun-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Struktural  hukum.  Dalam  penegakan  hukum  terdapat  badan-badan struktural  yang  membantu  hukum  tersebut  untuk  ditegakkan.  Polri  memiliki tugas  sebagai  aparat  penegak  hukum,    jadi  Polri  adalah  aparat  yang  bertugas dalam melakukan penegakan hukum di Puncak Jaya.
Budaya  Hukum.  Hukum  adat  lahir  dari  nilai-nilai,  kepercayaan  serta harapan  masyarakat  adat  Puncak  Jaya.  Hukum  adat  di  Puncak  Jaya  hidup  di dalam masyarakat dan akan tetap berada dalam masyarakat, karena hukum adat merupakan  bagian  dari  masyarakat  Puncak  Jaya.  Tentunya  hal-hal  yang terdapat di dalam hukum adat masyarakat Puncak Jaya tidak akan bertentangan dengan adat istiadat juga kebiasaan masyarakat Puncak Jaya. Hukum adat yang ada  dalam  masyarakat  Puncak  Jaya  juga  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai yang ada dalam NKRI.
3. Kendala yang Dihadapi oleh Polri dalam Upaya Penegakan Hukum Positif di Puncak Jaya, Papua
Masyarakat  Puncak  Jaya  merupakan  masyarakat  hukum  adat  yang mendiami  wilayah  di  Kabupaten  Puncak  Jaya,  Papua.  Masyarakat  Puncak  Jaya sangat  memegang  teguh  nilai-nilai  luhur  serta  adat  istiadat  dan  kebiasaan  yang ada.  Sejak  dahulu  penerapan  hukum  adat  atas  setiap  kasus  tindak  pidana  yang terjadi  di  Papua  sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  Puncak  Jaya,  hukum  adat sudah  menjadi  bagian  dari  masyarakat  Puncak  Jaya.  Pada  dasarnya  masyarakat mengakui  akan  keberadaan  hukum  positif  nasional,  masyarakat  juag  mengakui akan  keberadaan  Polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum.  Hal  tersebut  bisa  dilihat bahwa ketika terjadi tindak pidana, masyarakat akan datang ke kantor polisi. Juga ketika  terjadi  perang  adat,  Kapolres  merupakan  salah  satu  pihak  yang  menjadi mediator.
Namun  keberadaan  hukum  adat  sudah  menjadi  identitas  dari  Masyarakat Adat  Puncak  Jaya,  sudah  ada  sejak  dahulu  bersama  dengan  leluhur  mereka  dan jika  dibandingkan  dengan  keberadaan  hukum  politik  nasional  tentu  sangat berbeda.  Oleh karena itu mengenalkan sesuatu  yang baru bukanlah perkara yang mudah,  membutuhkan  kerjasama  dari  semua  pihak.  Karena  tak  jarang  terkadang masyarakat justru bingung dan tidak mengetahui sepenuhnya jika terdapat hukum positif nasional.
Jika  bersumber  kepada  hukum  positif  negara,  maka  seharunya  penegakan hukum atas kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya berpedoman kepada KUHP.  Namun  di  Puncak  Jaya  jika  terjadi  kasus  tindak  pidana,  masyarakat meminta  kepada  kepolisian  agar  kasus  yang  terjadi  diselesaikan  secara  hukum adat  saja.  Jadi  dalam  proses  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  tersebut,  polisi bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian kasus yang terjadi.
Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini,  berbentuk  ke  dalam  lisan  maupun  tulisan  yang  keberlakuan  hukum  tersebut mengikat secara khusus dan umum. Dimana hal tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu Negara.  Hukum positif nasional akan lebih sulit diterapkan di tengah masyarakat  yang  lebih  cenderung  untuk  menerapkan  hukum  adat  dalam menyelesaikan  kasus  tidank  pidana.  Begitu  pula  yang  terjadi  di  Puncak  Jaya, Polisi  sebagai  aparat  hukum  yang  bertugas  dalam  memelihara  keamanan  serta menegakkan  hukum,  memiliki  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya menerapkan hukum positif nasional di Puncak Jaya.
Penerapan  hukum  positif  nasional  di  wilayah  yang  memegang  teguh  yang masyarakatnya  belum  terbiasa  sepenuhnya  akan  keberaadaan  hukum  positif nasional, seperti Kabupaten Puncak Jaya tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kepolisian Resor Puncak Jaya.  Bukannya  Polisi  tidak  memberitahu  untuk  menyelesaikan  kasus  tindak pidana  yang  dihadapi  warga  untuk  diselesaikan  dengan  hukum  positif  nasional, namun yang kemudian menjadi kendala adalah keberadaan hukum positif nasional yang  masih  terasa  asing  di  tengah  masyarakat  serta  hukum  adat  yang  sudah menjadi  bagian dari masyarakat.  Dalam banyak  kasus  tindak pidana yang terjadi di  Puncak  Jaya,  masyarakat  lebih  cenderung  untuk  menyelesaikan  kasus  tindak pidana  yang  terjadi  dengan  hukum  adat  atau  secara  kekeluargaan,  dibandingkan diselesaikan dengan hukum positif nasional yang berlandaskan kepada KUHP.
Permasalahan hukuman yang diterima pelaku atas kasus tindak pidana yang dilakukannya,  menjadi  salah  satu  pertimbangan  yang  menjadikan  masyarakat Puncak  Jaya  enggan  untuk  menerapkan  hukum  positif  nasional.  Jika  mendasar kepada hukum positif nasional dalam hal tersebut adalah KUHP, jika terjadi suatu kasus  tindak  pidana  maka  pelaku  tindak  pidana  akan  dihukum  dengan  kurungan penjara. Namun jika menerapkan hukum adat, maka pelaku akan dihukum dengan membayar denda adat (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018).
Terkait  denda  adat  yang  terjadi  di  Papua  secara  umum  dan  Puncak  Jaya secara  khusus,  masyarakat  Puncak  Jaya  tidak  pernah  meminta  nominal  yang rendah  sebagai  denda  adat.  Nominal  yang  dikeluarkan  berkisar  ratusan  hingga miliaran  rupiah.  Hal  ini  kemudian  yang  tidak  akan  didapatkan  oleh  masyarakat ketika kasus tindak pidana diselesaikan secara hukum pidana nasional.
Masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat komunal, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai bersama yang dengan mudah menggugah kesadaran orang  untuk  merasa,  berfikir  dan  bertindak  secara  bersama-sama.  Ciri  lain  dari masyarakat  komunal  adalah  memiliki  ikatan  yang  kuat  sesama  saudara.  Hal tersebut pada dasarnya memiliki sisi yang baik, karena masyarakat akan kuat dan saling  membantu  antara  satu  dan  yang  lain.  Namun  hal  tersebut  juga  ternyata mempunyai sisi negatif, ketika dengan alasan  yang sama menjadikan masyarakat tidak bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian.
Ketika terjadi suatu kasus tindak pidana dan polisi sudah mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, kemudian polisi akan melakukan pencarian ke kediaman  pelaku.  Ternyata  sesampainya  di  kediaman  pelaku,  keluarga  bahkan tetangga  dari  pelaku  akan  berusaha  menutup-nutupi  keberadaan  pelaku. Mengatakan bahwa pelaku tidak tinggal di tempat itu atau alasan-alasan lainnya. Hal  tersebut  tentu  saja  tindakan  yang  menghambat  kinerja  polisi  dalam menangkap  pelaku  dari  tindak  pidana  dan  menegakkan  hukum  serta  menjaga keamanan.  Padahal  penegakan  hukum  dan  menjaga  keamanan  merupakan  tugas pokok Polri.
Menjadi  kebiasaan  masyarakat  Puncak  Jaya  untuk  membakar  setiap  mayat yang meninggal dengan cara tidak wajar, hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat  Puncak  Jaya.  Dimana  proses  pembakaran  mayat  tersebut  jutru menghalangi  tugas  Polisi  dalam  melakukan  pengidentifikasian  akan  penyebab meninggalnya  mayat  tersebut.  Dengan  dibakarnya  mayat  tersebut,  maka  proses olah TKP tidak akan bisa dilakukan dengan sepenuhnya.

## Kesimpulan
Masyarakat  Puncak  Jaya  merupakan  masyarakat  hukum  adat  yang  memegang teguh nilai dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan leluhurnya. Hukum adat sebagai hukum  yang  berasal  dari  masyarakat  Puncak  Jaya,  dan  telah  hidup  bersama  dengan masyarakat  Puncak  Jaya.  Keberadaan  hukum  adat  diakui  oleh  negara,  hal  tersebut terdapat  dalam  Pasal  18B  Ayat  (2)  UUD  1945,  dimana  disebutkan  bahwa  Negara mengakui dan menghormati kesataun-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Kepolisian Resor Puncak Jaya adalah aparat penegak hukum yang berugas dalam memelihata  keamanan  dan  penegakan  hukum  di  Puncak  Jaya.  Tujuan  utama  dari penegakan  hukum  adalah  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian  yang  ada  di  masyarakat.  Restorative  Justice  sebagai  pendekatan  dalam
menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Puncak Jaya dalam  upaya  penerapan  hukum  positif  di  Puncak  Jaya.  Upaya  penegakan  hukum  di Puncak  Jaya  dilaksanakan  Polri  dengan  menerapkan  metode  pendekatan  keadilan restoratif.  Hal  tersebut  berklandaskan  kepada  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018.
Hukum adat tidak akan bisa dihilangkan dari masyarakat, mengingat hukum adat telah  hidup  sejak  lama  dengan  masyarakat  Puncak  Jaya.  Maka  keadilan  restoratif sebagai  solusi  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor  Puncak  Jaya  dalam  upaya penegakan  hukum  positif  di  Polres  Puncak  Jaya.  Dimana  dengan  keadilan  restoratif hukum tetap berjalan, kedamaian serta ketertiban masyarakat juga akan berjalan. Karena pada  akhirnya  tujuan  dari  keberadaan  hukum  adalah  untuk  memberikan  kepuasan kepada semua pihak yang terlibat kasus tindak pidana.

## BIBLIOGRAFI
Abubakar,  Lastuti.  (2013).  Revitalisasi  hukum  adat  sebagai  sumber  hukum  dalam membangun  sistem  hukum  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum , 13 (2),  319–331. Google Scholar
Ishaq,  H.,  &  SH,  M.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi  Tesis Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta . Google Scholar
Ismantoro  Dwi  Yuwono,  S.  H.  (2018). Penerapan  Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan Seksual Terhadap Anak . Media Pressindo. Google Scholar
Ismi,  Hayatul.  (2012).  Pengakuan  dan  perlindungan  hukum  hak  masyarakat  adat  atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (1).

## Google Scholar
Munandar,  M.  Aris.  (2019). Pohon  Impian  Masyarakat  Hukum  Adat:  Dari  Substansi Menuju Koherensi . Uwais Inspirasi Indonesia. Google Scholar
Nurani,  Siti  Syahida,  Absori,  S.  H.,  &  Khudzaifah  Dimyati,  S.  H.  (2019). Tindak Pidana Perkosaan: Studi Tentang Aspek Transendental Pada Putusan Pengadilan Di Nusa Tenggara Timur . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Google Scholar
Nurwijayanti,  Nurwijayanti.  (2019). Rekonstruksi  Pengaturan  Penyidikan  Tindak Pidana  Penggelapan  Yang  Berbasis  Restorative  Justice .  Universitas  Islam  Sultan Agung. Google Scholar
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  (2019). Sistem,  Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia .
Purba,  Bantu.  (2011). Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Konstitusional Masyarakat  Hukum  Adat  Suku  Sakai  (Studi  Tentang  Peraturan  Hukum  dan Implementasinya  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  yang  Menimbulkan  Konflik
Masyarakat  Suku  Sakai  di  Kabupaten  Siak  dan  Kabupaten  Bengkalis  Pr . Universitas Islam Indonesia. Google Scholar
Retnowulan, Intan. (2017). Analisis hukum pidana Islam terhadap uqubah pemerkosaan dalam  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  hukum  jinayat .  UIN  Walisongo.
Google Scholar
Siregar,  Chairil  Nur.  (2014).  Membangun  Perilaku  Masyarakat  Atambua  Melalui Pemanfaatan  Potensi  Daerah  Dan  Keamanan  Perbatasan  Republik  Indonesia Dengan Republik Demokratik Timor Leste. Jurnal Sosioteknologi , 13 (2), 147–159.
Syarief,  Elza.  (2014). Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan . Kepustakaan Populer Gramedia.
Tuharea,  Farida.  (2014).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyalahgunaan  Visa Menurut  Undangundang  Nomor  06  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian. Legal Pluralism: Journal of Law Science , 4 (2). Google Scholar
Copyright holder: Ary Purwanto (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: