## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.2751
Peran Otonomi Daerah Dalam Membangun Perekonomian Kabupaten/Kota di Indonesia
Adji Kurniawan 1 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Adji Kurniawan
 adjikurniawan.htnui@gmail.com

## Page: 47 - 63
History: Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword:
[ Regional Autonomy, Economy, Legislation .] Kata Kunci: [Otonomi Daerah, Perekonomian, Peraturan Perundang-Undangan.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0
International License .
[This handover of affairs from the central government to the regions was clarified  again  with  the  promulgation  of  Law  Number  23  of  2014 concerning Regional Government, but the impact This regional autonomy is not in line with the wishes of the constitution. Because inequality and economic  policies  between  the  center  and  regions  or  with  surrounding areas result in the process of improving the economy being hampered and will even give rise to poverty trends. For this reason, the problems in this research  discuss  aspects  of  regional  autonomy  strategies  in  developing and  building  a  good  regional  economy.  The  research  method  used  is normative  juridical  research  which  is  based  on  literature  review  and applicable laws and regulations. The prospect of regional autonomy for regional economic development can be implemented through the role of regional  government  as  an  entrepreneur,  facilitator,  coordinator  and stimulator  for  the  community  to  participate  in  improving  the  regional economy. To support this, there are regional autonomy strategy efforts that can be carried out by regional governments, namely through business development  strategies,  human  resource  development  and  community development.]

## Abstrak
[Penyerahan  urusan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  ini diperjelas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  namun  dampak  otonomi daerah  ini  tidak  sejalan  dengan  keinginan  konstitusi.  Pasalnya ketimpangan dan kebijakan ekonomi antara pusat dan daerah ataupun dengan daerah sekitarnya mengakibatkan proses peningkatan ekonomi terhambat dan bahkan akan menimbulkan tren kemiskinan. Untuk itu permasalah  dalam  penelitian  ini  membahas  pada  aspek  strategis otonomi  daerah  dalam  mengembangkan  dan  membangun perekonomian  daerah  yang  baik.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  normatif  yuridis  yang  didasarkan  pada  studi kepustakaan dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Prospek otonomi  daerah  bagi  perkembangan  perekonomian  daerah  dapat dilaksanakan melalui peranan pemerintah daerah sebagai entepreneur, fasilitator, kordinator dan stimulator bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam peningkatan perekonomian daerah. Dalam menunjang itu, terdapat  upaya  strategis  otonomi  daerah  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah daerah, yaitu melalui strategi pengembangan dunia usaha, pengembangan suber daya manusia, dan pengembangan masyarakat.]

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Otonomi Daerah dalam memberikan suatu kewenangan yang mana  kewenangan  dari  otonomi  daerah  telah  diberikan  sebesar- besarnya kepada wilayah oleh pemerintah pusat dalam melakukan pelaksanaan-pelaksanaan  dari  tata  kelola  suatu  wilayah  daerah dalam  pengembangan  daerah  pada  sistem  hukum  tata  negara  di Indonesia yang mana bertujuan untuk dapat  mempercepat adanya capaian dari suatu kesejahteraan dari masyarakat Indonesia dengan melalui  suatu  peningkatan-peningkatan  dari  layanan  pemerintah darah,  pemberdayaan  masyarakat  di  pemerintah  daerah  tertentu, dan  untuk dapat berpartisipasi di dalam masyarakat daerahnya.
Selain  itu,  dengan  diberikannya  otonomi  daerah  yang  luas kepada daerah,  yang mana dapat  diharapkan  suatu  wilayah  dalam meningkatkan  suatu  daya  yang  dapat  bersaing  dengan  mana pemerintah  daerah  dapat  memperhatikan  suatu  prinsip-prinsip demokrasi, dari kesetaraan, keadilan, keistimewaan, kekhasan, dan potensi  serta  suatu  keragaman  wilayah  dalam  Negara.    Sistem pemerintahan berbasis hukum tata negara dapat memberikan suatu kewenangan yang maksimal kepada Daerah-daerah yang bertujuan untuk  dapat  mempercepat  suatu  pencapaian-pencapaian  dari kesejahteraan  masyarakat  umum  melalui  adanya  peningkatan- peningkatan  layanan  didaerah,  pemberdayaan  masyarakat  daerah, dan  suatu  partisipasi  secara  aktif  di  dalam  masyarakat.    Otonomi daerah ialah suatu keadaan yang mana akan memungkinkan suatu wilayah  untuk  berjalan  secara  optimal  dalam  mewujudkan  semua potensi  yang  terbaik yang  telah  dimilikinya.  Adapun menurut  dari kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  otonomi  daerah  merupakan  suatu hak  dalam  melakukan  adanya  kewenangan  dalam  tanggung  jawab wilayah untuk dapat mengatur dan dapat mengurus suatu urusan di
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
49
dalam internalnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 1
Otonomi  daerah  merupakah  salah  satu  bentuk  kebebasan yang  diberikan  oleh  negara  kepada  kepala  daerah:  Walikota  atau Bupati,  untuk  mengurusi  daerahnya  sendiri.  Walaupun  demikian, tidak  semuanya  berjalan  dengan  baik.  Permasalahan  dilapangan membuktikan  banyak  Walikota  dan/atau  Bupati  yang  justru  tidak selaras  dalam  menjalankan  otonomi  daerah.  Hal  ini  menimbulkan problematika,  sebagaimana  yang  telah  terjadi  adanya  kesenjangan fiskal antara satu dengan daerah lainnya yang terjadi karena adanya keragaman  potensi  pada  setiap  daerah  sehingga  momentum peningkatan  pada  ekonomi  pembangunan  daerah  tidak  berjalan secara  laras,  sebagai  contoh  yang  terjadi  di  Kota  Bogor  dan Kabupaten  Bogor  yang  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik (“BPS”) mencatat kalau kemiskinan di Ko ta Bogor menembus 7,10 %, sedangkan  di  Kabupaten  Bogor  7,73  %. 2 Dampaknya  banyak gelandangan  dan  aksi  premanisme  yang  terjadi  sudut-sudut  Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. 3
Bukan  hanya  itu,  permasalahan  Pemerintahan  Daerah semakin pelik ketika visi misi antara Pemerintah Pusat tidak selaras. Permasalahan ini merupakan masalah kuno, sebagaimana diketahui Kepala Daerah selalu memiliki program kerjanya secara sendiri dan terkadang  tidak  berkesinambungan  dengan  program  pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah penerbitan izin usaha antara pusat dan daerah  yang  masih  tumpang  tindih,  sebagaimana  diketahui  telah terbit  suatu  sistem  perizinan  berusaha  yaitu  OSS  RBA,  tetapi faktanya  banyak  pemerintah  kota  atau  kabupaten,  seperti  antara Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2020
1 Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Criksetra , 5 (1).
2 Irlandi  Paradizsa  Dirja,  Kendala  dan  Optimalisasi  Pelaksanaan  Undang-Undang  Terkait Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi Pendidikan 18, No, 1, hlm 52 3 Sonni  Agung  Saputra,  Kemiskinan  Kesenjangan  Sosial  Masih  Terjadi  di  Bogor, https://www.rri.co.id/daerah/519299/kemiskinan-kesenjangan-sosial-masih-terjadi-di-bogor , diakses pada tanggal 29 Mei 2024
tentang Pelayanan Berizin Usaha Teringtegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PMPTSP)  DKI  Jakarta  No  20 Tahun  2020  tentang  Penggunaan  Kode  Klasifikasi  Baku  Lapangan Usaha  Indonesia  Pada  Perizinan  Bidang  Perdagangan.  Permendag tersebut  mengatur  surat  izin  usaha  perdagangan  (SIUP)  termasuk dalam penetapan klasifikasi baku lapangan pada usaha penanaman modal,  tetapi  pada  Kepdis  PMPTSP  20/2020  memiliki  klasifikasi baku lapangan berbeda dengan Permendag tersebut. 4
Peliknya  persoalan  tersebut  menjadikan  program  otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menjadi mandek dan  kendala  bagi  keberlangsungan  program  otonomi  daerah  itu sendiri. Tentu dampaknya bukan hanya secara teknis semata, tetapi masyarakat  sebagai  objek  program  tentu  akan  merasakan kekecewaan  karena  perkembangan  otonomi  daerah  yang seharusnya menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Kota/Kabupaten.  Data  Badan  Pusat  Statisik  Indonesia  (BPS) menunjukan bahwa pada Tahun 2023 lalu telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,46 juta orang dari 25,90 juta orang, berbeda dari  Tahun  2022  sebelumnya  yang  hanya  turun  sebesar  0,26  juta orang. Lebih lanjut, data itu menunjukan bahwa peran penunrunan kemiskinan  ini  terjadi  bukan  hanya  karena  tindakan  pemerintah pusat  saja,  tetapi  pemerintah  daerah  melalui  kewenangan  dan kebijakan membantu  mempercepat pengentasan kemiskinan. Tren positif  ini  yang  ingin  terus  berlanjut,  bila  tidak  masyarakat  akan merasa kalau otonomi daerah hanya sekedar “amanah belaka yang diberikan konstitusi.
Otonomi  daerah  harus  dijadikan  sebagai  paradigma kebebasan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mengurusi
4 Mochammad Januari Rizki, Tumpang Tindih Regulasi Permendag dan Kepdis PMPTSP Jakarta Dinilai  Hambat  Investasi, https://www.hukumonline.com/berita/a/tumpang-tindih-regulasi- permendag-dan-kepdis-pmptsp-jakarta-dinilai-hambat-investasi-lt5efae1d6ed9f5/, diakses pada tanggal 29 Mei 2024
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
urusannya secara independen dan mandiri. Kebijakan yang tumpang tindih dan kesenjangan fiskal antara daerah pusat menjadi salah satu pokok  permasalahan  pemerintah  daerah  untuk  bisa  memainkan perannya secara penting. Padahal berbicara esensi daripada otonomi daerah  itu  sendiri,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Prof Soepomo,    bahwa  otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk penghormatan  pada  tiap  kultur  adat  istiadat  daerah  sejarah,  pada tingkatan Negara Kesatuan. Seyogyanya daerah tentu memiliki cerita dan  ciri  khasnya  masing-masing,  sehingga  antara  satu  sama  lain tidak  bisa  disamaratakan.  Salah  satu  alasan  mengapa  otonomi daerah  harus  berjalan  sebagaimana  yang  telah  dimandatkan  oleh UUD  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  karena  otonomi  daerah  menjadi  penyimbang kepentingan  antara  daerah  dengan  Pemerintah  Pusat.  Tujuannya agar jangan sampai ada kebijakan atau program pemerintah pusat yang  justru  menghilangkan  ciri  khas  daerah  itu  sendiri,  alih-alih melaksanakan  pembangunan  demi  kepentingan  negara.  Oleh karenanya,  Pemerintah  Pusat  harus  menyadari  batasan  yang menjadi  kewenangannya  dengan  pemerintah  daerah,  agar  peran daerah yang memang diperuntukan masyarakat bisa berjalan secara konkrit dan dirasakan oleh daerah.
Otonomi  daerah  memang  terlihat  begitu  sederhana.  Para pejabat  daerah  dapat  memainkan  peran  penting  keperluan  dan kepentingan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  daerah  itu sendiri,  tetapi  faktanya  peran  otonomi  daerah  seringkali  tidak terlihat  dan  barangkali  tmenimbulkan  kekecewaan  di  tengah masyarakat.  Peran  strategis  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Derah  tidak  selalu menjadi  instrumen  hukum  yang  baik,  karena  terkendala kepentingan para aparat dan/atau adanya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.

## B. Perumusan Masalah
Beranjak  dari  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk menganalisis dan mengkaji isu hukum mengenai:
1. Bagaimana peran otonomi daerah bagi perkembangan ekonomi kota/kabupaten  yang  didasarkan  pada  upaya  strategis kemajuan ekonomi kota/kabupaten?
2. Bagaimana  peran  pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam pembangunan ekonomi daerah yang baik ?

## II. METODE PENELITIAN
Menurut  pandangan  Soerjono  Soekanto,  metode  penelitian dapat dikatakan sebagai suatu teknik dalam melakukan suatu kegiatan secara  ilmiah  yang  dapat  mengandalkan  suatu  pendekatan  secara ilmiah  dengan  mana  mengikuti  suatu  pemikiran  yang  telah  diatur sebelumnya oleh ahli metode penelitian untuk dapat mengkaji suatu permasalahan hukum.
Metode  penelitian  atau  metode  riset  ini  dapat  diartikan sebagai  alat  analisis  sebagai  suatu  riset  yang  akurat  untuk  dapat menyelesaikan  suatu  masalah  yang  akan  di  teliti. 5 Untuk  itu,  studi dalam  bentuk  artikel  jurnal  ilmiah  dapat  ditempuh  dengan menggunakan pendekatan  hukum  normatif dan memanfaatkan data yang tersedia melalui Open Source , seperti buku literatur, jurnal ilmiah, media  terakreditasi,  dan  laporan  yang  seluruhnya  bersumber  dari sumber  nasional  maupun  internasional.  Setelah  mengumpulkan semua  data  dan  informasi,  penulis  akan  melakukan  analisis  hukum dan  evaluasi  kualitatif  dengan  memecah  informasi  menjadi  kalimat yang  terstruktur,  berurutan,  logis,  konsisten,  dan  efektif.  Hasilnya akan  dijelaskan  secara  deskriptif  analitis  dalam  bentuk  hukum. 6
Bertujuan agar informasi dapat diinterpretasikan dengan mudah dan
5 Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek) . Jakarta: Jakad Media Publishing.
6 Agung,  R.,  A  Satria,  F.  S.,  &  Saleh,  D.  (2021). Penagantar  Analisis  Data .  Trade  Union  Rights Center.https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen- indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
53
hasil analisis hukum penulis mengenai peran penting otonomi daerah dalam memajukan daerah-daerah kabupaten kota di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran  Otonomi  Daerah  Untuk  Perkembangan  Ekonomi
Kabupaten/Kota.
Definisi  otonomi  daerah  secara  normatif  yuridis  tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selaras  dengan  pengertian yuridis tersebut, indikator suatu otonomi daerah dapat dilihat dalam 4 (empat) indikator, yaitu : 7
1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
2. Untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah  tangga  daerah tersebut,  maka  daerah  memerlukan  aparatur  sendiri  yang terpisah  dari  aparatur  pemerintah  pusat,  yang  mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya ;
3. Urusan rumah tangga daerah
itu diatur dan
diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri ;
4. Mempunyai  sumber  keuangan  sendiri  yang  dapat  membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat diketahui secara hakiki  konsep  otonomi  daerah  memiliki  arti  sebagai  keleluasan daerah untuk mengambil kebijakan dan/atau keputusan politik  dan administrasi atas itikadnya sendiri. Merujuk pada konsep kebebasan ini otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pejabat daerah untuk  mengambil keputusan atas inisiatif sendiri. Oleh karena itu, kemandirian  daerah  menjadi  penting,  tanpa  campur  tangan
7 Fathkul Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Jurnal Hukum Fiat Justisia 8, No 1, (2014), hlm 71.
pemerintah pusat. 8 Kebebasan yang dimaksud secara latelar bukan berati membuat pejabat bebas dari pengawasan pemerintah pusat, sebab dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diketahui  bahwa  pelimpahan  kekuasaan  kepada  daerah dilaksanakan  dengan  memang  prinsip  negara  kesatuan,  artinya relasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  akan  berakhir  pada tanggung jawab pemerintah pusat. 9 Dalam segi kepentingan politik, keduanya dapat dianggap bermitra satu sama lain untuk mencapai pada  pembangunan  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini  tertuang  dalam Pasal  7  Ayat  (2)  UU  Nomor  23  Tahun  2004  yang  mengatakan presiden  memegang  tanggung  jawab  akhir  atas  penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah  melakukan  pembangunan  wilayah  kabupaten  kota  ialah adanya  suatu  pengelolaan  otonomi  keuangan  daerah  yang  dapat mencakup  seluruh  adanya  perencanaan,  adanya  pelaksanaan, adanya pencatatan, adanya pelaporan, adanya pertanggungjawaban, dan  adanya  suatu  pengawasan  dari  pemberian  otonomi  daerah. Pemberian  otonomi  daerah  dari  pemerintah  pusat  yang  dapat mencakup adanya suatu hak dan kewajiban daerah yang dapat untuk dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  kekayaan  daerah Kabupaten/Kota  selama  dilakukannya  kepemilikan  atau  dikuasai oleh  negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  dan  pihak  lain  sesuai dengan perundang-undang dan peraturan yang berlaku pada sistem negara hukum. 10 Otonomi Daerah memberikan kewenangan penuh kepada  wilayah  untuk  mengelola  daerah  mereka  sesuai  dengan
8 Yoyo  Sudaryo,  Devyanthi  Sjarif,  &  Nunung  Ayu  Sofiati,  (2017), Keuangan  Di  Era  Otonomi Daerah , Yogyakarta: Andi OFFSET, hlm 45 10 Pratolo, S. Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai  Instrumen  Manajemen  Dalam  Kebijakan  Alokasi  Belanja  Pelayanan  Publik. Jurnal Akuntasi Dan Investasi , 12 . No 1 (2018). Hlm 84
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
prinsip-prinsip  demokrasi,  kesetaraan,  keadilan,  keistimewaan, kekhasan, dan potensi serta keragaman wilayah di Indonesia.
Insturmen  otonomi  daerah  memiliki  prospek  untuk mengembangkan  daerah  yang  setidaknya  dapat  ditinjau  dalam beberapa aspek, seperti :
1. Aspek  ideologi  :  memuat  falsafah  bangsa  khususnya  Pancasila sebagai  pedoman  hidup  dan  dasar  negara,  memuat  nilai-nilai yang mengakui  kesucian persatuan dan kesatuan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, keadilan dan perlindungan sosial bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  nilai-nilai  tersebut  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) dapat diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Aspek politik : pemberian otonomi dan wewenang kepada daerah merupakan  bentuk  pengakuan  dan  kepercayaan  dari  pusat kepada  daerah.  Pengakuan  dan  kepercayaan  ini  dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, memperkuat persatuan dan solidaritas nasional.
3. Aspek  ekonomi  :  tujuan  pemberdayaan  kapasitas  daerah  akan memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  perekonomiannya,  yang  berdampak  signifikan terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dari  daerah tersebut sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan.
4. Aspek  sosial  budaya  :  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam keberagaman aspek sosial budaya daerah maupun suku bangsa merupakan  nilai  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup daerah.
Uraian aspek di atas menjadi modal dasar mengapa otonomi daerah  menjadi  sesuatu  yang  penting  dalam  konsep  negara kesatuan.  Selain  menjujung  tinggi  demokrasi  daerah  melalui mekanisme  desentralisasi  atau  dekonsentrasi.  Otonomi  daerah menjadi  identitas  bagi  tiap  daerah  untuk  tetap  mempertahankan kondisi  kultur  adat  istiadatnya  dari  pelaksanaan  penyelenggaran
oleh  pemerintah  pusat.  Peran  otonomi  daerah  ini  tidak  dapat berjalan tanpa hadirnya pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan otonomi daerah.
Perkembangan  daerah  yang  berbasis  pada  sudut  pandang ekonomi ini dapat dilakukan dengan beragam metode atau cara yang secara  otonomi  daerah  merupakan  bagian  dari  peran  pemerintah daerah dalam mengembankan ekonomi daerah yang terdesentralisasi. 11 Ada  4  (empat)  peran  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dalam bidang ekonomi, yaitu antara lain sebagai : 12
1. Entepreneur  :  peran  pemerintah  daerah  sebagai  wirausaha merupakan  tanggung  jawab  menjalankan  usaha  di  wilayahnya. Dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  dapat  mengendalikan pemerintahan  daerah.  Pemerintah  daerah  harus  mampu mengelola  kekayaan  pemerintah  daerah  dengan  lebih  baik  dan ekonomis  agar  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pemerintah daerah.
2. Koordinator: pemerintah daerah harus mampu berperan sebagai koordinator  pembangunan  ekonomi  di  daerahnya,  terutama dengan  menetapkan  kebijakan  atau  mengusulkan  strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif untuk pembangunan daerahnya.
3. Fasilitator: pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator pembangunan  dengan  memperbaiki  perilaku  lingkungan (perilaku  atau  budaya masyarakat)  di daerahnya.  Hal ini harus dilakukan  untuk  mempercepat  proses  pembangunan  dan  tata cara  perencanaan,  serta  menata  tata  ruang  (zonasi)  kawasan dengan  lebih  baik.  Peran  fasilitator  tidak  hanya  menyediakan atau  memperbaiki  lingkungan  saja  tetapi  pemerintah  daerah
11 Didi Djadjuli, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara 5, No 2, (2018), hlm 14
12 Sri  Kusriyah,  Politik  Hukum  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Dalam  Perspektif  Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum 3, No 1, (2016), hlm 4.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
harus membantu dunia usaha dengan memberikan kemudahan perizinan  kepada  investor  yang  ingin  menanamkan  modalnya dan mencegah pelestarian lingkungan alam sekitar.
4. Stimulator:  pemerintah  daerah  dapat  berperan  sebagai stimulator  dalam  pendirian  dan  pengembangan  usaha  melalui tindakan terutama yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk memasuki daerah dan mempertahankan usaha-usaha yang sudah ada di wilayah ini. Stimulasi tersebut dapat dilakukan antara lain dengan  membuat  materi  promosi  pengembangan  kawasan industri, menghasilkan output produk-produk usaha mikro, kecil, menengah  (UMKM)  dan  koperasi,  membantu  UMKM  dan koperasi menyelenggarakan pameran, dan lain-lain.

## B. Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Untuk  Pembangunan  Ekonomi Daerah Yang Baik.
Pelaksanaan Otonomi Daerah muncul pada saat perubahan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi yang mana perubahan reformasi  itu  juga  mempengaruhi  suatu  sistem  pemerintahan  di Indonesia, yaitu dari sistem hukum yang sentralistik menjadi sistem pemerintahan  yang  desentralistik.  Dengan  dasar  hukum  yang dikeluarkannya pada saat itu ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  yang  kemudian  digantikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  dan  dirubah  lagi  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  era  dari  adanya otonomi  daerah  dalam  pemerintahan  pusat  diberikan  kepada pemerintah daerah untuk dapat dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat  di  kabupaten/kota  sehingga  dapat  menenangkan  dan mengurangi tuntutan daerah untuk memisahkan diri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah
ini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik memiliki tujuan-tujuan sebagai mana berikut : 13
1. Pilihan  dari  adanya  kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  strategis dapat  diambil  dalam  menjaga  kebersamaan  bangsa  dengan melalui penerapan otonomi daerah, di mana sifat khas dari suatu daerah  tetap  dapat  untuk  dipertahankan  dengan  memberikan kewenangan-kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota  yang  seimbang  dalam  mengurus  suatu  rumah tangga  daerah  masing-masing.  Pemerintah  pusat  yang  mana dapat  bertanggung  jawab  untuk  dapat  memberikan  suatu bantuan  dan  membimbing  daerah-daerah  agar  tetap  berada dalam koridor visi dan misi pemerintah pusat.
2. Dengan  memberikan  kewenangan  otonomi  daerah  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah dapat memperkuat adanya sentralisasi ekonomi untuk wilayah- wilayah dengan memungkinkan dari adanya pemerintah daerah dalam  mengelola  potensi-potensi  ekonominya  sendiri  sesuai dengan  proporsi  yang  tepat  dari  pemerintah  pusat.  Jika  suatu potensi ekonomi tersebar secara merata dan berkelanjutan, maka adanya fondasi ekonomi nasional akan menjadi sangat solid.
3. Adanya  pemberian  kewenangan  kepada  daerah  akan  dapat mendorong  adanya  peningkatan-peningkatan  pada  demokrasi politik  di  daerah  dengan  mengedepankan  upaya  desentralisasi yang  akan  dilakukan  secara  terus-menerus  dan  seimbang  bagi masyarakat di Kabupaten/Kota.
Transformasi inilah yang dimulai dari sistem pemerintahan dengan  model  sentralisasi  menuju  desentralisasi  telah  berimbas sangat luas pada pelaksanaannya di dalam aspek-aspek di kehidupan masyarakat  daerah  Kabupaten/Kota  dari  adanya  aspek  sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik serta adanya aspek hukum di
13 Desi  Sommaliagustina,  Implementasi  Otonomi  Daerah  dan  Korupsi  Kepala  Daerah, Jurnal Hikmah Muhaimin 1, No 1, (2019), hlm 23
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
komunitas.  Desentralisasi  yang  diberikan  Pemerintahan  pusat kepada pemerintah daerah yang mana dapa menjadi suatu landasan pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  memiliki  tiga  sasaran  utama, yakni  politik,  administrasi  dan  sosial  ekonomi. 14 Keberadaan kewenangan yang luas dari Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat  istimewa  dan  vital  dalam  merencanakan  secara  strategis sistem  pemerintahan  daerah  untuk  melakukan  perencanaan pembangunan di wilayah setempat.
Pelaksanaan  kebijakan  otonomi  daerah  ini  menjadi  baik tidak  terlepas  dari  prinsip Good  Governance merupakan  faktor- faktor pendukung dari adanya keberhasilan otonomi daerah. Dimana pemerintahan  baik  yang  di  pusat  atau  yang  di  daerah  dapat memenuhi  kriteria  dari  pemerintahan  yang  baik good  governance seperti  adanya  seleksi  dan  penunjukan  petugas  yang  ahli  dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pelaksanaan aspek dan  fungsi  pemerintahan  di  wilayah  tersebut.  Menjalankan  setiap tanggung  jawab  hukum  yang  telah  diberikan  atas  setiap  aksi  dan keputusannya  kepada  masyarakat  yang  berada  di  daerah kabupten/kota.
Parameter  adanya  suatu  tata  kelola  daerah  yang  optimal ( optimal  regional  governance )  adalah  melalui  adanya  pemberian- pemberian dari suatu layanan yang berkualitas kepada masyarakat serta dapat untuk memberdayakan warga-warga dalam seluruh atau setiap proses pembangunan. Untuk dapat mencapai dari adanya tata kelola  daerah  yang  optimal  dan  berjalan  dengan  baik,  diperlukan adanya kesetiaan dan partisipasi aktif dari pihak pemerintah daerah dan  masyarakat  di  daerah  kabupaten/kota.  Maka,  dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah dibutuhkan kepemimpinan yang  unggul  dari  kepala  daerah  yang  memiliki  keterampilan,
14 Mastur.  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Dan  Dampaknya  Terhadap  Hukum  Dan  Perubahan Sosial. Qistie Jurnal Ilmu Hukum 8. No 1 (2022). Hlm 77
inovatif,  responsif,  jujur,  dapat  dipercaya,  berbudi  pekerti  luhur, Menjunjung tinggi prinsip dan memiliki pemahaman kepemimpinan yang menghargai kearifan lokal merupakan hal yang penting.
Prinsip Good  Governance dapat  dijalankanya  di  banyak sektor kegiatan pemerintah, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Pendapatan  daerah  yang  seringkali  menjadi  kendala  membuat pemerintah daerah sulit menyelenggarakan otonomi daerah secara merata. Walhasil hanya kebutuhan strategis saja yang diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah. Ekonomi yang menjadi persoalan ini seharusnya  dapat  di  dorong  lebih  jauh  guna  mengejar  fiskal  yang tertinggal.  Sehubungan  dengan  itu,  prinsip Good  Governance yang salah  satunya  adanya  pemerintah  yang  bervisi  strategis. 15 Visi strategis  merupakan  prioritas  primer  bagi  para  pejabat  dan rakyatnya agar dapat mencerminkan sudut pandang yang baik dalam memanajemen  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  dengan kepedulian untuk mencapai segala target yang telah dirumuskan. 16
Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  merumuskan blueprint atau  map  biru  yang  dapat  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  dalam rangka memprakarsai perkembangan ekonomi daerah.
Pembangunan  harus  dilaksanakan  secara  strategis,  yang  dalam konteks  peningkatan  ekonomi  daerah  dapat  dilakukan  dengan  3 (tiga) strategi yaitu : 17
1. Strategi pengembangan dunia usaha
Dunia  usaha  merupakan  tulang  punggung  ekonomi  daerah.
Masyarakat  yang  aktif  dalam  melakukan  perdagangan  jual-beli akan  meningkatkan  daya  pendapatan  ekonomi  daerah  salah satunya  melalui  pungutan  pajak.  Daya  tarik  pada  dunia  usaha
15 Hendrawati Hamid, (2020), Manajemen Pembangunan Daerah , Makkasar: Garis Khatulistiwa, hlm 89
16 Andi  Ni’Mah  Sulfiani,  Penerapan  Prinsip -Prinsip  Good  Governance  Dalam  Pelayanan  BPJS Kesehatan Di Kota Palopo, Jurnal Administrasi Publik 18, No 1, 2021, hlm 100
17 Didi Djaduli, Op.cit , hlm 18
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
menjadi bentuk ketahanan ekonomi daerah kuat dan sehat serta akan menunjang tiap sektor kegiatan perekenomian lainnya.
2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek terpenting  dalam  proses  pembangunan  ekonomi,  sehingga pembangunan  ekonomi  tanpa  peningkatan  kualitas  dan keterampilan sumber daya manusia tidak dapat dihindari.
3. Strategi Pengembangan Masyarakat
Strategi  pengembangan  masyarakat  ini  bertujuan  untuk memberdayakan  kelompok  masyarakat  tertentu  di  suatu wilayah. Kegiatan-kegiatan ini baru-baru ini berkembang dengan baik  di  Indonesia,  dimana  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang umum  tampaknya  tidak  menguntungkan  kelompok  tertentu dalam  masyarakat.  Hasil  dari  strategi  ini  adalah  memberikan benefit  sosial  bagi  masyarakat  dengan  menciptakan  beragam lapangan  kerja  guna  menunjang  kebutuhan  hidup  masyarakat dengan  cara  mendapat  pendapatan  melalui  kegiatan  usaha tersebut.
Penerapan  prinsip  otonomi  daerah  seharusnya  menjadi kunci  bagi  daerah  untuk  meningkatkan  perekonomiannya. Kebebasan mengurus daerahnya itu sendiri harus dimaknai sebagai peluang  untuk  memanfaatkan  potensi  daerah  sebagai  tulang punggung perekenomian. Salah satunya dengan adanya kemudahan akses  untuk  berusaha.  Dengan  demikian  masyarakat  sebagai pelaksana  daripada  kebijaksanaan  tersebut  akan  antusias  terlibat dalam perkembangan otonomi daerah ini. Terlebih lagi, dalam sudut pandang  ekonomi    Dalam  situasi  tersebut,  desentralisasi  daerah akan  memfasilitasi  berbagai  inisiatif  pemerintah  lokal  untuk menyediakan  fasilitas  investasi,  mempermudah  proses  perizinan bisnis,  dan  membangun  infrastruktur  yang  mendukung pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tersebut.  Sebagai  hasilnya, desentralisasi  daerah  akan  membawa  masyarakat  ke  tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dalam aspek sosial dan budaya, desentralisasi daerah harus dikelola dengan baik agar  tercipta  dan  dipertahankan  harmoni  sosial,  sambil mempertahankan  nilai-nilai  lokal  yang  mendukung  kemampuan masyarakat untuk menanggapi dinamika kehidupan sekitarnya. 18

## IV. KESIMPULAN
Peran  otonomi  daerah  memiliki  prospek  yang  luas  bagi perkembangan  ekonomi  kabupaten  atau  kota,  yaitu  bertujuan  untuk meningkatkan kapasitas daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  ikut  serta  mengembangkan  dan  meningkatkan perekonomian melalui kegiatan usaha terpadu. Upaya mengembangkan ekonomi daerah ini dapat dilalui dengan beragam tindakan, antara lain pemerintah  daerah  berperan  sebagai:  entepreneur  yang  berari pemerintah harus dengan baik mengelola harta kekayaanya, kordinator yang artinya pemerintah sebagai pembentuk kebijakan perekonomian daerah,  fasilitator  pemerintah  berperan  sebagai  tempat  untuk membangun dan memperbaiki perilaku masyarakatnya, dan stimulator yang  berarti  pemerintah  berperans  serta  dalam  meningkatkan  iklim kegiatan  berusaha  salah  satunya  melalui  kemudahan  perizinan  dan promosi pengembangan kawasan daerah.
Otonomi  daerah  sebagai  instrumen  bagi  pemerintah  daerah untuk membangun perekenomian harus dilaksanakan melalui: Pertama, strategi pengembangan dunia usaha dengan cara mengajak masyarakat untuk  turut  aktif  dalam  kegiatan  perdagangan,  sebagai  pembeli  atau penjual.  Kedua,  strategi  pengembangan  sumber  daya  manusia  yaitu meningkatkan  kompetensi  masyarakat  dalam  pengetahuan  dan keterampilan dengan cara mengadakan pelatihan atau bimtek. Ketiga, strategi  pengembangan  masyarakat  yaitu  dengan  memberdayakan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu di suatu daerah.
18 Ali, Z. 2009. Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 23
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
63

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: A, Purwati. 2020, Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Jakad Media Publishing. Hamid,  Hendrawati.  2020, Manajemen  Pembangunan  Daerah .  Makkasar: Garis Khatuliswtiwa. Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati. 2017, Keuangan Di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta: Andi OFFSET. Z, Ali. 2009, Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Dirja,  Irlandi  Paradizsa.  "Kendala  dan  Optimalisasi  Pelaksanaan  Undang- Undang Terkait   Otonomi  Daerah." Jurnal  Ekonomi  Pendidikan 18, no. 1 (2022).
Djadjuli,  Didi.  "Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Daerah." Dinamika: Jurnal Ilmu   Administrasi Negara 5, no. 2 (2018).
Kusriyah,  Sri.  "Politik  Hukum  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Dalam
Perspektif Negara Kesatuan  Republik  Indonesia." Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 1 (2016).
Mastur.  "Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dan  Dampaknya  Terhadap  Hukum dan Perubahan   Sosial." Qistie Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2022): 77.
Muin,  Fathkul.  "Otonomi  Daerah  Dalam  Perspektif  Pembagian  Urusan Pemerintah  Daerah  dan  Keuangan  Daerah." Jurnal  Hukum  Fiat Justisia 8, no. 1 (2014).
S, Safitri. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia." Criksetra 5, no. 1 (2016).
Sommaliagustina, Desi. "Impelementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah." Jurnal Hikmah Muhaimin 1, no. 1 (2019).
Sulfiani, Andi Ni'Mah.  "Penerapan Prinsip-Prinsip Good  Governance Dalam Pelayanan BPJS   Kesehatan  Di  Kota  Palopo." Jurnal  Administrasi
Publik 18, no. 1 (2021).
S, Pratolo. "Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan
Keuangan Daerah  Sebagai  Instrumen  Manajemen  Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik."  Jurnal  Akutansi dan Investasi 12, no. 1 (2018). Website :
Rizki, Mochammad Januari. Tumpang Tindih Regulasi Permendag dan Kepdis PMPTSP
Jakarta Dinilai Hambat Investasi. Januari 30, 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/tumpang-tindih-regulasi- permendag-dan- kepdis-pmptsp-jakarta-dinilai-hambat-investasi- lt5efae1d6ed9f5/ (accessed Mei 29, 2024). Saputra,  Sonni  Agung.  Kemiskinan  Kesenjangan  Sosial  Masih  Terjadi  di Bogor. Januari 17, 2024.
https://www.rri.co.id/daerah/519299/kemiskinan-kesenjangan- sosial-masih- terjadi-di-bogor (accessed Mei 30, 2024).