Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia
Rizki Ramdani Akbar 1 , Sonia Oktafiani 2 , Niken Putri Ayu 3 , Faisal Hidayat 4 , Miftahurrahmah 5
1234 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
5 Institut Agama Islam Pariaman faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id

## Absract
Islamic economics is an economic system based on sharia rules and the main legal references are the Qur'an and Sunnah. This system is constantly evolving. Sharia tax policies have existed since the time of the Prophet SAW. The profit-sharing mechanism for the Islamic State is fay', ghanima, kharaj, jizyah, ushur and khums, just like during the time of Caliph Ustman bin Affan. The purpose of this study is to reveal  the  Islamic  economics  in  the  Uthman  bin  Affan  period.  The  research  method  used  is  library research.  The  results  of  the  study  show  that  the  form  of  Islamic  economics  in  the  era  of  Ustman  bin Affan (644-656) can be derived from the policies of zakat, kharaj, jizyah and price control.
Keywords: Fiscal Policy, Rasulullah SAW, Uthman Bin Affan

## Abstrak
Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berdasarkan aturan syariah dan referensi hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini terus berkembang. Kebijakan pajak syariah sejak zaman  Nabi  SAW  telah  ada.  Mekanisme  bagi  hasil  Negara  Islam  yaitu  fay',  ghanima, kharaj,  jizyah,  ushur,  khums,  seperti  pada  masa  Khalifah  Ustman  bin  Affan.  Tujuan  dari penelitian ini untuk  mengungkap  ekonomi Islam  pada  periode Ustman bin  Affan. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  penelitian  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bentuk  ekonomi  Islam  pada  era  Ustman  bin  Affan  (644-656)  dapat diturunkan dari kebijakan zakat, kharaj, jizyah dan pengendalian harga.

## Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Rasullulah SAW, Utsman

## Pendahuluan
Kegiatan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Kesejahteraan hidup manusia dapat diperoleh dari ekonomi. Islam sebagai agama yang lengkap diatur oleh pengalaman empiris Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan nilai-nilai ekonomi. Kita sering mendengar istilah  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  ekonomi  berdasarkan  prinsip-prinsip yang  digunakan  oleh  Islam.  Pemikiran  ekonomi  Islam  telah  berkembang  sejak  zaman  Nabi SAW,  dan  rekan  serta  muridnya  melanjutkannya  hingga  saat  ini.  Utsman  bin  Affan  adalah salah  satu  tokoh  Islam  yang  membangun  ekonomi  negara  pada  masa  Khalafurasidin.  Pada
Received: 24-10-2023                   Revised: 26-12-2023
Accepted: 10-01-2024
masa  pemerintahannya,  ia  mampu  menjalankan  kebijakan  fiskal  dan  anggaran  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Nama  lengkap  Utsman  bin  Affan  adalah  Utsman  bin  Affan  bin  Abi  al  Ash  bin Umayya bin Abdusi Syams bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Huzaima bin  Mudrika  bin  Ilyas  bin  Muzar  bin  Nizar  bin  Maaddu  bin  Adnan.  Utsman  lahir  di  kota Mekkah  pada  tahun  573,  lima  tahun  setelah  Raja  Abrahah  menyerang  Ka'bah  yang  dikenal dengan Tahun Gajah.
Utsman bin Affan masih memiliki garis  keturunan ibu dengan Rasulullah (sallallahu alayhi  wa  sallam)  dan  ibunya  adalah  bibi  Nabi  Muhammad.  Ibunya  bernama  Arua  binti Qurayz  bin  Rabi'ah  bin  Khubaib  bin  Abdusi  Syams  dan  neneknya  Ummu  Hakim  al-Baida binti  Abdul  Muthalib,  dia  adalah  bibi  Nabi..  Utsman  adalah  salah  satu  dari  10  orang  yang Allah  Ta'ala  umumkan  akan  masuk  Jannah,  selain  orang-orang  awal  yang  masuk  Islam. Utsman  bin  Affan  memiliki  wajah  yang  cantik,  kepribadian  lembut,  tinggi  sedang,  rambut tebal  dan  kulit  sawo  matang.  Meskipun  Utsman  dikenal  sebagai  orang  kaya,  namun akhlaknya  sangat  rendah  hati  dan  sebagian  besar  kekayaannya  juga  digunakan  untuk kesejahteraan Islam.(Zakki et al., 2022)
Dalam islam, kebijakan fiskal menjadi kewajiban hak negara dan menjadi hak rakyat. Pembelanjaan  pemerintah  dalam  koridor  negara  islam  untuk  memenuhi  pemuasan  semua kebutuhan  primer  setiap  individu  dan  kebutuhan  sekunder  dan  mewah  tergantung  pada tingkat keahlian anda sebagai orang yang tinggal  dalam  bermasyrakat. Dengan penjaminan kebutuhan primer, negara telah membangun suatu insfrastruktur ekonomi dengan pemerataan ekonomi  yang  adil,  karena  setiap  orang  masih    kurang  memiliki  kemampuan  dari  segi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar.(Rahmawati, 2008)
Kebijakan  fiskal  merupakan  langkah-langkah  yang  diambil  pemerintah  mengubah rezim fiskal atau pengeluaran untuk mengatasi tantangan ekonomi. Menurut Sukirno (2010), kebijakan  fiskal  merupakan  tindakan  pemerintah  dalam  menerapkan  perubahan  pajak  dan belanja publik untuk mempengaruhi total belanja perekonomian. Menurut Supraitno (2005), kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  dari  pemerintah  yang  menggunakan  pendapatan  dalam mencapai tujuan ekonomi.
Menurut  Mannan  (1995),  kebijakan  fiskal  merupakan  tindakan  pemerintah  untuk melaksanakan pengubahan sistem fiskal dan pengeluaran untuk mengatasi masalah ekonomi yang  dihadapi  negara.  Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu: Kebijakan fiskal adalah kebijakan mencakup pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk menjamin  kelancaran  kegiatan  ekonomi.  Kebijakan  fiskal  bertujuan  untuk  memaksimalkan pertumbuhan  ekonomi,  menstabilkan  harga  dan  tingkat  output,  serta  merangsang  atau meningkatkan  lapangan  kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi  (Hidayat,  2023).  Kebijakan  fiskal Utsman  bin  Affan  ditujukan  untuk  mengatur  pendapatan  dan  pengeluaran  keuangan  publik. Dalam  Islam,  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  seorang  pemimpin  nasional  tidak  terlepas dari  prinsip-prinsip  Islam.  Kara  (2005)  mengklasifikasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam, antara lain prinsip tauhid, rubia, khilafah dan zakiya.(Zakki et al., 2022)
Instrumen kebijakan fiskal merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang berkaitan erat dengan pajak. Dari sisi fiskal, jelas bahwa perubahan tarif pajak yang berlaku
akan  berdampak  pada  perekonomian.  Ketika  pajak  diturunkan,  konsumsi  meningkat  dan industri  dapat  meningkatkan  produksinya.  Sebaliknya,  peningkatan  pajak  mengurangi konsumsi dan mengurangi output industri secara keseluruhan.
Ada  beberapa  pekerjaan  mantan  pengacara  .yang  mendiskui  mengenai  tentang keuangan  publik  dan  isu-isu  kebijakannya.  Salah  satunya  adalah  kitab  al-Kharaj.  Karya monumental ini dinisbahkan kepada seorang ulama besar Qady Abu Yusuf. Dengan kekuatan analisis  yang  di  atas,  Abu  Yusuf  mencoba  menganalisis  masalah  keuangan.  Dan  itu menguraikan  beberapa  kebijakan  yang  harus  diadopsi  untuk  kesejahteraan  rakyat.(Dr. Sabahuddin Azmi, 2005)
Adapun instrumen-instrumen yaitu:
1. Anggaran Defisit
2. Anggaran Surplus
3. Anggaran Berimbang
Tujuan  dari  kebijakan  fiskal  Islam  untuk  menciptakan  masyarakat  berdasarkan pemerataan kekayaan melalui keseimbangan nilai material maupun spiritual. Kebijakan fiskal dalam  ekonomi  Islam  memiliki  kepentingan  yang  sama  dengan  kebijakan  fiskal  dalam ekonomi  konvensional  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan  menetapkan  kebijakan ekonomi.
Pada saat yang sama, kebijakan fiskal ekonomi Islam memiliki tujuan tertentu. Dalam ekonomi  kapitalis,  jika  kebijakan  fiskal-anggaran  mendorong  pertumbuhan,  stabilitas,  dll. Jika ada tujuan yang valid dan dapat diterima dalam ekonomi Islam, tujuan ini akan menjadi awal dari tujuan politik Islam selanjutnya: penaklukan umat Islam dan penyebaran dakwah ke seluruh  dunia.  dunia.  dunia.  Karena  keberadaan  kebijakan  fiskal  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  pencapaian  tujuan  tersebut,  tujuan  ini  harus  dianggap sebagai kebijakan publik daripada kebijakan fiskal (Oktaviana & Harahap, 2020).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  penelitian kepustakaan. Menurut Moleong (2008), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dan  perilaku orang yang diamati. Penelitian ini memiliki metodologi kualitatif yang menjaga orisinalitas data dari sudut pandang kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini merupakan data primer dan  data  sekunder  dan  data  primer  dikumpulkan  dari  buku-buku  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini,  dari  berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  keuangan  dan ekonomi di era Khalifah Utsman. apa kosong Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi  topikal  berupa  buku,  artikel.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu metode  terdokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  lebih  lanjut  dengan  menggunakan metode analisis isi.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Kondisi  kehidupan  Islam  awal  tidak  jauh  berbeda  dengan  gambaran  kehidupan selanjutnya,  hanya  saja  masih  berwarna  sederhana  dan  tidak  serumit  kehidupan  masyarakat Islam  selanjutnya.  Masalahnya    masih  terletak  pada  komunitas  Muslim  yang  di  Mekkah, Madinah dan bagian lain Jazirah Arab, dan tidak tersebar di seluruh wilayah Islam. Sebelum Migrah,  tidak  begitu  banyak  tindakan  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  dan  banyak  Nabi Muhammad,  para  sahabatnya  dan  umat  Islam  lainnya  secara  makro,  tetapi  tindakan  ini terbatas pada penyebaran "rasa" Islam.  Ada kegiatan di luar dakwah Islam, namun kegiatan tersebut  ditujukan  untuk  keuntungan  pribadi,  termasuk  kegiatan  ekonomi.  Sistem  ekonomi yang terbentuk sebagai hasil dari kombinasi variabel ekonomi adalah sistem simultan di mana beberapa  sistem  ekonomi  digabungkan.  Sebagai  bagian  dari  perekonomian,  sistem perpajakan  memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  nasional,  terutama  dengan kaitan  kekuasaan  negaranya  yang  terlibat  dalam  pengaturan  perekonomian  (Hidayat  et  al., 2023).
Pada masa Rasulullah SAW bagian penerimaan APBN terdiri dari kharaj, zakat, khums, jizyah,  dan  penghasilan  lainya.  Di  segi  pengeluaran  terdiri  dari  pengeluaran  untuk kepentingan  berdakwah,  pendidikan  dan  kebudayaan,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, kesejahteraan  sosial,  dan  belanja  pegawai.  Jumlah    penerimaan  zakat  dan  khums  dihitung secara proporsional yang dalam tertera dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Sistem zakat tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari suatu  hasil usaha yang di jalankan.(Fauzan, 2019)
Pentingnya  kebijakan  ekonomi,  khususnya  pada  kebijakan  fiskal  yang  diperkenalkan nabi  untuk  menstabilkan  pemerintahan  Islam  (Karim,  2009:  90).  Di  antara  para  pendatang dan  seluruh  umat  Islam  di  Madinah  dan  Hijaz,  kesejahteraan  umat  Islam  berangsur-angsur membaik.(Oktaviana & Harahap, 2020)
Sumber sumber pendapatan Negara :

## 1) Fai
Fai  merupakan  semua  hasil  harta  yang  dikuasai  oleh  kaum  Muslim  dari  harta orang  kafir  tanpa  pengerahan  pasukan  berkuda  maupun  unta,  atau  ditaklukkan  tanpa kesulitan  dan  peperangan.Contoh  harta  Fai  adalah  harta  yang  diperoleh  kaum  Muslim dari Yahudi Bani Nadhir; kampung halaman dan harta-harta yang ditinggalkan dari kaum kafir karena gentar menghadapi kaum Muslim (Oktaviani et al., 2023).
2) Ghanimah
Ghanimah adalah objek yang bergerak dan bergerak. Barang-barang diambil dari perang. Anggota tim mempertaruhkan nyawa mereka dan menggunakan keahlian mereka dalam  perang  untuk  menerima  4/5  dari  jumlah  total  dan  sisanya  untuk  kaum  dan keluarga Nabi.(Mubarok, 2021)

## 3) Kharaj
Kharaj berasal dari bahasa Arab dan artinya jalan keluar. Istilah ini mengacu pada pajak yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh kekuatan Islam. Kharaj pertama kali  diperkenalkan  pada  masa  pemerintahan  Nabi  setelah  Pertempuran  Khaibar.  Tuhan memberkati  dia  dan  saw,  dia  mengizinkan  orang  Yahudi  di  Khaibar  untuk mengembalikan tanah dengan syarat mereka membayar Islam setengah dari hasil panen sebagai  kharaj  (pajak).  Namun,  jika  Kharaj  setara  dengan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  di  Indonesia,  maka  PBB  ditentukan  berdasarkan  luas  wilayah  dan  besaran pembayaran Kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan :
a. Bagaimana bentuk tanah
b. Jenis dari tanaman itu
c. Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah
d. Nilai dari hasil produksi. (Alfiah, 2017)
4) Jizyah
Jizyah berarti cukup dan berkaitan. Dari sudut pandang Jizya, itu adalah tanggung jawab  umat  Islam,  dan  banyak  harta  yang  harus  dikaitkan  dengan  orang-  orang  yang melakukan  kontrak  dengan  umat  Islam  Ahli  Kitab.  Menurut  Sayyid  (1999),  jizya merupakan  hak  yang  telah  diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  seorang  muslim  dari orang  yang  tidak  beriman  sebagai  tanda  ketakwaan  kepada  agama  Islam.  Ketika seorang kafir membayar jizya, umat Islam wajib melindungi jiwa dan hartanya. Hal ini karena zakat dikenakan pada umat Islam dan jizyah dikenakan pada non-Muslim bukan manfaat  sosial-ekonomi  dan  mereka  menerima  manfaat  dan  keamanan  lainnya  dari Daulah  Islam.  Non-Muslim  dikenakan  jizya  tergantung  di  mana  mereka  tinggal  dan ketaatan mereka kepada pemerintah Islam. Jizya tidak dikenakan pada perempuan dan anak-anak meskipun mereka kaya. (Dr. Yadi Janwari, 1969)

## 5) Ushur
Ushur  meruapakan  pajak  impor  yang  dikenakan  pada    pedagang,  dibayarkan setahun  1x  dan berlaku pada  barang  di  atas  200  dirham.  Penutupan  bea  masuk  adalah 5%  dan 2,5%  untuk  pedagang Muslim.  Rasulullah  menempuh  kebijakan penghapusan semua  bea  masuk  untuk  memperlancar  perdagangan  dan  memperlancar  arus  ekonomi perdagangan  untuk  mengembangkan  perekonomian  negara-negara  yang  dikuasainya.
Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan pemerintah.
6) Khumus
Khums,  atau  pajak  proporsional,  adalah  persentase  hasil  rampasan  perang  yang diterima oleh tentara Muslim untuk rampasan setelah perang.
Ketidaksepakatan  muncul  antara  ulama  Sunni  dan  Syiah.  Ulama  Syiah mengatakan  bahwa  20%  hummus  harus  berasal  dari  sumber  pendapatan.  Dan  para ulama  percaya  ini  hanya  berlaku  untuk  harta  hasil  rampasan  perang.  Abu  Ubayd
mengatakan humus bukan hanya hasil perang, tetapi mineral yang ditemukan.(Ifhadiyanti, 2022)

## Kebijakan Fiskal Utsman Bin Affan
Kebijakan fiskal selama era utsman bin affan sebagian besar identik dengan kebijakan di bawah  Khalifah  Umar.  Satu-satunya  perbedaan  adalah  transparansi  dan  penilaian  zakat, pembayaran muzakki untuk mencegah penyalahgunaan pengumpulan zakat dan yang lainnya berkaitan  dengan  kharaj  dan  jizya,  di  mana  banyak  tanah  publik  dialokasikan  untuk  tujuan rehabilitasi.  Akibatnya,  negara  mengalami  peningkatan  pendapatan  dan  pergeseran  ketiga karena adanya kebijakan pembinaan.(Mardianto et al., 2022)
Pengembangan sumber daya alam, Utsman bin Affan terlibat dalam produksinya. saluran air, pembangunan jalan dan membentuk organisasi kepolisian Untuk memastikan kelancaran operasi transaksi. Dalam distribusi kekayaan Baitul Maal yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan, Utsman bin affan mengikuti Prinsip Kebajikan seperti Umar Bin Khattab, tapi masih dipertahankan  Skema  bantuan  dan  kompensasi  dan  memberinya  uang  publik.  dari  sudut pandang  manajemen  Zakat  yang  diberikan  kepada  Utsman  bin  Affan  berwenang  untuk mengukur  jumlahnya  pengeluaran  pemilik  zakat  untuk  hartanya.  Untuk  itulah  ia  dibuat menghindari  masalah  masalah  manajemen  property  ini  tidak  jelas  bagi  kolektor  yang  tidak bermoral. (Miskiyah et al., 2022)
Utsman  merumuskan  kebijakan  fiskal  untuk  mendukung  pembangunan  negara  yang ditetapkan  pada  pemerintahan  sebelumnya.  Kebijakan  fiskal  Utsman  mengatur  kebijakan zakat, kharaj, jizyah dan pengendalian harga (Hidayat et al., 2023).

## 1) Zakat
Zakat  berarti  tumbuh,  berkembang,  bersuci  menurut  bahasa.  Artinya  zakat mensucikan  dan  mengembangkan  pahala  harta  seseorang  yang  disebut  zakat.  Zakat bertujuan  untuk  mensucikan  jiwa  orang  kaya  dari  keserakahan  dan  menghilangkan kedengkian  di  antara  orang  miskin,  Zakat  juga  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk menghilangkan  ketimpangan  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Islam  menjunjung  tinggi zakat  sebagai  harta  yang  ditujukan  pada  ranah  sosial  untuk  mewujudkan  sistem ekonomi  yang  adil  dan  makmur  di  dunia  dan  akhirat.(Dr.K.H.Didin  Hafidhuddin, 2002)
Utsman  bin  Affan  memiliki  kebijakan  tentang  pengelolaan  zakat  dimana Utsman menunjuk setiap muzakki untuk menilai harta yang akan diberikan zakatnya. Langkah  ini  bertujuan  untuk  melindungi  zakat  dari  kendala  dan  masalah  verifikasi aset yang mungkin luput dari perhatian para pemungut zakat nakal. Apalagi, Utsman meyakini  bahwa  harta  yang  masuk  ke  kantong  umat  Islam  itu  dibangun  setelah dikurangi semua utang para muzakki. (Rahmawati, 2016)

## 2) Karaz dan Jizyah
Bakri (1983), mengutip al-Ahkam al-Sultaniyya, mengatakan bahwa Kharaji adalah milik budak tanah dan berhak mengambilnya. Menurut Ra’ana (1992), Kharaj adalah  sistem  pemungutan  pajak  dari  hasil  pertanian  yang  efektif  diterapkan  pada masa Umar bin Khattab.
Jizyah  berarti  cukup  dan  berkaitan.  Dari  sudut  pandang  Jizya,  umat  Islam bertanggung  jawab  dan  mengenakan  pajak  kepada  mereka  yang  melakukan  kontrak dengan  pemilik  buku  Muslim.  Menurut  Sayyid  (1999),  jizya  merupakan  hak  yang diberikan  oleh  Allah  SWT  kepada  umat  Islam  dari  orang-orang  kafir  sebagai  tanda ketundukan  kepada  agama  Islam.  Ketika  seorang  kafir  membayar  jizya,  umat  Islam wajib melindungi jiwa dan hartanya.
Pada  masa  pemerintahan  Utsman  bin  Affan,  terjadi  kebijakan  pergantian pemerintahan  dan  gubernur.  Ini  menggandakan  pendapatan  perbendaharaan  dari kharaj  dan  jizyah.  Ottoman  kemudian  menerapkan  kebijakan  mengalokasikan  tanah bersama  kepada  individu  untuk  memulihkannya.  Alhasil,  negara  mendapat pemasukan 50 juta dirham, meningkat 41 juta dirham atas Umar bin Khattab.(Hasan, 2018)
3) Usyur
Usyur secara harfiah berarti persepuluhan. Usyur adalah hak yang diberikan kepada  umat  Islam  oleh  Allah  SWT  di  Kementerian  Perdagangan  kafir  harbi  (kafir yang  berperang  melawan  umat  Islam)  dan  kafir  muahid  (kafir  yang  setuju  dengan umat Islam). Jika Anda melintasi perbatasan ke negara Islam, Anda melakukan riba. Jumlah  pembayaran  yang  mudah  dibagi  menjadi  dua  bagian.  Yang  pertama  adalah untuk  orang-orang  kafir  yang  melintasi  perbatasan  negara-  negara  Islam,  kemudian setengah  dari  kemudahan  yang  telah  disepakati  sebelumnya  antara  mereka  dan  para pemimpin  negara.  Jumlah  ini  tidak  mutlak  seperti  pada  masa  Umar  bin  Khattab. Kedua,  bagi  orang  kafir,  riba  itu  sendiri  sama  dengan  riba,  yaitu  1/10  dari  kekuatan jual  beli.  Hal  ini  dianggap  benar  karena  kaum  kafir  juga  memberlakukan  Harvey terhadap para pedagang muslim yang melewati wilayah mereka.(Hidayati, 2018)

## Simpulan
Kebijakan  fiskal  pada  zaman  Rasulullah  dan  utsman  bin  Affan  tidak  terlalu  jauh berbeda  hukumnya  karena  masih  menurut  ajaran  agama  islam  berdasarkan  Al-Qur’an  dan Hadits,  tetapi  ada  beberapa  perbedaan  penerapannya  yang  di  sesuaikan  dengan  perubahan zaman  yang  dapat  disimpulkan  dari  hasil  dan  pembahasan,  yang  telah  di  paparkan  oleh penulis diatas yaitu pada kebijakan fiskan pada masa Utsman bin Affan yang berfokus pada zakat, karaz, jizya.
Pada  pengelolaan  zakat  oleh  pemerintahan  Utsman  bin  Affan  memiliki  kebijakan tentang  pengelolaan  zakat  dimana  Utsman  menunjuk  setiap  muzakki  untuk  menilai  harta yang  akan  diberikan  zakatnya.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  melindungi  zakat  dari  kendala dan  masalah  verifikasi  aset  yang  mungkin  luput  dari  perhatian  para  pemungut  zakat  nakal. Apalagi,  Utsman  meyakini  bahwa  harta  yang  masuk  ke  kantong  umat  Islam  itu  dibangun setelah dikurangi semua utang para muzakki.
Pada  pengelolaan  karaz  dan  jizya  oleh  pemerintahan  Utsman  bin  Affan,  terjadi kebijakan  pergantian  pemerintahan  dan  gubernur.  Ini  menggandakan  pendapatan perbendaharaan  dari  kharaj  dan  jizyah.  Ottoman  kemudian  menerapkan  kebijakan mengalokasikan  tanah  bersama  kepada  individu  untuk  memulihkannya.  Alhasil,  negara mendapat pemasukan 50 juta dirham, meningkat 41 juta dirham atas Umar bin Khattab.

## Daftar Pustaka
Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. Al- Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (1).
Dr. Sabahuddin Azmi. (2005). Menimbang ekonomi Islam : keuangan publik, konsep perpajakan dan peran bait al-mal .
Dr. Yadi Janwari, M. . (1969). Pemikiran ekonomi Islam : dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer (N. N. Muliawati (ed.); Cetakan pe).
Dr.K.H.Didin Hafidhuddin, M. S. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern .
Fauzan, I. (2019). The the Thingking of Islamic Economy in Muhammad Prophet Era
(Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad). Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 5 (1, March), 51–61.
Hamid, Ahmad Munir, Ahmad Fathur Rozi, and Siti Nur Mahmudah. "Islamic Economic Advantages and The Law No. 5 of 1999 in Preventing Monopoly Practices."
Enrichment: Journal of Management 11.1, Novembe (2020): 122-127.
Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi
islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 19 (2), 75–91.
Hidayat, F. (2023). PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH DAN PENDAPATAN
PERKAPITA TERHADAP PERMINTAAN IMPOR INDONESIA DARI CINA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. ISLAMINOMICS: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE , 13 (1), 10–20.
Hidayat, F., Miftahurrahmah, M., Rais, M., & Mardhiah, A. (2023). ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011- 2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi , 9 (2).
Hidayati, N. (2018). ‘Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 1 (1), 73–86.
Ifhadiyanti, N. (2022). Resume Instrumen Dan Komponen Kebijakan Fiskal Islami .
Mardianto, D., Wafia, N. U., Toyyibi, A. M., Lala, A. A. T., Radiansyah, A., Idayanti, R., Wibowo, F. W., & Sujono, R. I. (2022). Pengantar Ekonomi Islam . Sada Kurnia Pustaka.
Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah , 6 (1), 69–83.
Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia , 8 (1), 81–98.
Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN . 26 (01), 283–307.
Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi , 1 (3), 19–30.
Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 11 (2 Des), 361–436.
Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. OECONOMICUS Journal of Economics , 1 (1), 21–48.
Zakki, S., Mubarok, S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan . 1 (3), 240–244.