## EDITORIAL
Keragaman  adalah  realitas  Indonesia  yang  tidak  bisa ditolak.  Keragaman  elemen  yang  membentuk  masyarakat politik (negara) Indonesia terlihat jelas dalam sejarah berdirinya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika  (berbeda-beda  namun  tetap  satu)  secara jelas  menyatakan  bahwa  keragaman  Indonesia  tidak  bisa dihomogenisasi.  Indonesia  adalah  satu  dalam  keragaman. Semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika    itu  telah  mengantarkan Indonesia  sebagai  salah  satu  contoh    negara  yang  mampu memelihara  realitas  keberagamannya  dan  mendapatkan manfaat dari keragaman tersebut.
Toleransi  antar-kelompok  masyarakat  yang  lahir  dari semangat  Bhinneka  Tunggal  Ika  ini  merupakan  modal  sosial yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia, dan itu harus terus dipelihara  untuk  menjaga  keutuhan  Indonesia  yang  beragam, baik suku, agama,  ras dan antar-golongan (SARA). Sayangnya, khususnya di Era Reformasi, toleransi yang adalah kunci untuk menjaga  persatuan  dan  kesatuan  yang  beragam  itu  kerap mengalami  pasang  surut,  dan  kemudian  menimbulkan  konflik antar-kelompok yang beragam di negeri ini.
Dalam  perjalanan  waktu,  toleransi  antar-kelompok  di Indonesia  itu  tidak  selalu  terjaga  dengan  baik.  Ada  banyak konflik  antar-kelompok  masyarakat  di  negeri  ini  yang kemudian  mengubah  wajah  Indonesia  yang  terkenal  dengan toleransinya,  menjadi  negara  penuh  dengan  kekerasan  antar- kelompok  masyarakat.  Ironisnya,  pada  banyak  konflik  antar-
kelompok  di  negeri  ini  negara  seakan  tidak  hadir.  Akibatnya konflik  antar-kelompok  di  negeri  ini  bukan  hanya  membawa kerugian harta benda, tetapi juga nyawa manusia.
Salah  satu  kerusuhan  antar-kelompok  yang  mencoreng wajah  Indonesia  yang  terkenal  dengan  toleransinya  adalah Kerusuhan  Mei  1998.  Tim  Gabungan  Pencari  Fakta  (TGPF) yang  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB) enam  menteri,  yaitu  SK  Menteri  Pertahanan/Panglima  ABRI, Menteri  Kehakiman,  SK  Menteri  Luar  Negeri,  SK  Menteri Negara  Urusan  Peranan  Wanita,  dan  SK  Jaksa  Agung, melaporkan  bahwa  peristiwa  pada  tanggal  13-15  Mei  1998 terjadi  secara  sengaja,  terencana,  terdapat  pola,  sistematis,  dan diduga  merupakan  hasil  pertarungan  politik  dari  elit  untuk memperebutkan kekuasaan. 1
Kerusuhan antar-kelompok di Indonesia yang berlangsung  cukup  lama,  selama  hampir  setahun,  terjadi  pada tahun  1998,  yaitu  konflik  antar-kelompok  etnis  di  Sambas dengan  kelompok  etnis  Madura,  di  Kalimantan  Barat.  Selama periode  konflik  tersebut  banyak  korban  jiwa  berjatuhan  dari kedua  belah  pihak,  dan  kurang-lebih  68.000  warga  setempat mengungsi.  Konflik  berdarah  antar-kelompok  ini  mengejutkan masyarakat  Indonesia.  Konflik  ini  juga  mengakibatkan  kedua kelompok hidup dalam prasangka dan ketegangan. 2
1 Tim HWRG (ed), Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia (Jakarta: Yayasan Tifa, 2008), 20-21.
2 Ibid., 26-27.
Konflik  antar-kelompok  yang  sama  yang  terjadi  di Sambas,  kemudian  juga  di  Kota  Sampit,  Kalimantan  Tengah, yang  meledak  pada  18  Februari  2001.  Konflik  di  Kalimantan Tengah  ini  berlangsung  selama  sepuluh  hari.  Konflik  tersebut menelan  korban  jiwa  dari  kedua  belah  pihak.  Sekitar  341  dari kelompok Madura dan 16 orang dari kelompok Dayak, ratusan rumah dibakar dan dirusak. 3
Kerusuhan antar-kelompok dalam skala besar juga terjadi di  Kota  Ambon,  Maluku,  yang  bermula  dari  konflik  antara preman  asal  Sulawesi  Selatan  dengan  sopir  angkutan  kota (angkot)  Ambon,  yang  kemudian  meluas  menjadi  konflik antara kelompok masyarakat Ambon dan kelompok masyarakat Bugis, Buton dan Makassar. Karena konflik tersebut kemudian  membawa-bawa  agama,  maka  kemudian  menjadi konflik  antar-kelompok  masyarakat  Kristen  Ambon  dengan kelompok masyarakat Islam Ambon. Konflik ini  menjadi salah satu  konflik  terbesar  dan  terlama  di  negeri  ini,  dan  dapat dikatakan  sebagai  bencana  nasional  yang  mengakibatkan hilangnya  banyak  nyawa,  serta  harta  benda.  Konflik  yang membawa-bawa  nama  agama  juga  terjadi  di  Maluku  Utara yang  melibatkan  dua  kelompok  masyarakat  yang  berbeda agama. 4
3 Ibid.
4 Hikmat Budiman dan Landry H. Subianto, Komunalisme dan Demokrasi (Jakarta: Interseksi 2003), 104.
Konflik  yang  membawa-bawa  agama  dalam  skala  besar juga  terjadi  di  Poso,  Sulawesi  Tengah.  Laporan  jurnalistik menyebutkan konflik  Poso sebagai tragedi tiga babak. Pertama tanggal  25-30  Desember  1998,  kedua  15-21  April  2000,  dan ketiga  tanggal  23  Mei-10  Juni  2001.  Ditilik  dari  sisi  dinamika kelompok  ( in  group-out  group ),  kerusuhan  ini  merupakan konflik  horizontal  antara  kelompok  Islam  dan  Kristen.  Konflik bermula dari perkelahian antarpemuda (kriminal) berkembang menjadi  kerusuhan  bernuansa  SARA  dan  tidak  terkendali, mengakibatkan  tumpulnya  pemerintahan,  perekonomian, transportasi  dan  aktivitas  sosial  kemasyarakatan  lainnya. Agama  sesungguhnya  bukan  merupakan  pemicu  utama,  tapi lebih  berperan  sebagai  faktor  pengiring  yang  datang belakangan, dimanfaatkan sebagai penggalang solidaritas. 5
Kekerasan  antar-kelompok  baru-baru  ini  juga  terjadi  di Tolikara,  Papua.  Konflik  ini  diduga  ada  kaitannya  dengan agama. Pada peristiwa ini bukan hanya bangunan yang menjadi sasaran  amuk  massa,  tapi  juga  mengakibatkan  korban meninggal dan luka parah. Belum selesai persoalan ini, kembali meletus konflik antar-kelompok di Singkil, Aceh. Dugaan sama juga  muncul,  yakni  karena  persoalan  agama.  Lagi-lagi  yang menjadi  sasaran  amuk  massa  adalah  rumah  ibadah.  Terjadi pembakaran rumah ibadah. Pada peristiwa ini juga ada korban meninggal dan luka-luka.
5 Chandra Setiawan, Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 156-157.
Mirisnya,  kekerasan  antar-kelompok  di  negeri  ini  kerap tidak  dapat  selesai  dengan  baik.  Artinya,  kejadian-kejadian kekerasan  itu  tidak  pernah  tuntas  diselesaikan  pemerintah. Akibatnya kejadian yang sama terus berulang. Dan hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat toleransi antar-kelompok, khususnya antar-kelompok agama yang berkonflik. Pemerintah Indonesia  juga  kerap  tidak  menyadari  bahwa  konflik  yang membawa-bawa  nama  agama  itu  bukanlah  konflik  agama, melainkan konflik yang menggunakan agama untuk kepentingan lain di luar agama.
Orientasi  beragama  menjadi  referensi  bagaimana  cara seseorang mempraktikkan atau hidup menampakkan kepercayaan dan nilai religiusnya. Orientasi religius ini terbagi dua,  yakni  orientasi  intrinsik  dan  orientasi  ektrinsik.  Orientasi intrinsik  sebagai  motivasi  untuk  mencapai  tujuan  agama  itu sendiri.  Orang  yang  termasuk  tipe  orientasi  religius  ini, hidupnya  menampakkan  keyakinan  agama  untuk  kepentingan yang diyakininya. Komitmen terhadap nilai yang diyakini lebih penting  dibandingkan  ibadah  yang  tampak.  Orang  religius bertipe  ini  secara  mendalam  terlibat  keyakinan  dan  nilai  yang dianut  dengan  cara  mau  berkorban  bahkan  mengalahkan kepentingan  dirinya  sendiri.  Motivasi  agama  pada  orang tersebut  menjadi  inspirasi  langkah-langkah  kehidupannya. Orientasi  religius  intrinsik    mengimplikasikan  agama  sebagai motivasi  dan  sumber  yang  memberi  pengharapan  dalam menjalani kehidupan.
Sementara  orang  yang  tergolong  religius  ekstrinsik menggunakan  agama  sebagai  alat  untuk  mencapai  sesuatu  hal
yang  bukan  tujuan  agama.  Motif  orientasi  religius  ekstrinsik hanya  sebatas  nilai  dan  keyakinan  sosial  atau  yang  tampak. Tipe  ini  adalah  gambaran  orang  yang  mengejar  tujuan  untuk kepentingan pribadi dan menggunakan agama untuk mencapai kedudukan sosial dan kekuasaan. Religius ekstrinsik dikatakan sebagai  pertanda  kurang  dewasanya  dalam  beragama dibandingkan yang intrinsik. 6
Berdasarkan hal di atas jelaslah, bahwa pemerintah harus berani  bersikap  tegas  dalam  menangani  konflik  antar- kelompok  masyarakat,  termasuk  yang  membawa-bawa  nama agama,  karena  sesungguhnya  itu  bukan  konflik  agama, melainkan  lebih  patut  disebut  tindakan  biadab  yang memanfaatkan  nama  agama  dari  orientasi  beragama  yang ekstrinsik.
Terkait dengan pentingnya pembahasan mengenai konflik antar-kelompok  masyarakat  khususnya  yang  diduga  karena faktor agama, jurnal Societas Dei pada volume II edisi 2 ini akan menyajikan  5  artikel  yang  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  untuk  perubahan  masyarakat  ke  arah  yang  lebih baik.
Artikel  pertama  karya  Benyamin  Intan,  Ph.D.  berjudul, ‚Misi  Kristen  di  Indonesia:  Kesaksian  Kristen  Protestan‛ menjelaskan  mengenai  kehadiran,  dan  pergumulan  gereja- gereja Protestan di Indonesia dalam menjalankan misi Allah di Indonesia.  Kemudian  artikel  Prof.  Dr.  Christine  Schirrmacher
6 Sumarno, Teori dan Aplikasi Metode Penelitian (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 133.
dari Universitas Bonn, Jerman yang berjudul ‚The Sharia-based Understanding  of  Religious  Freedom  and  Women’s  Rights  in Conflict  with  the  Secular  Constitutional  State‛  menjadi pemikiran  penting  untuk  Indonesia  yang  saat  ini  masih menghadapi  persoalan  dengan  hadirnya  peraturan-peraturan yang bernafaskan agama tertentu.  Artikel Dr. (Cand) Binsar A. Hutabarat,  M.Th.,  yang  berjudul,  ‚Pendapat  Pimpinan- pimpinan  Gereja  di  Bekasi  tentang  Izin  Pendirian  Rumah Ibadah  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Tahun  2006‛  dapat menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  untuk  merespon usulan  masyarakat  mengenai  pencabutan  Peraturan  Bersama Menteri  (PBM)  yang  kini  kembali  marak  dikumandangkan. Selanjutnya artikel Adrian Jonatan, M.Th., berjudul ‚Kontribusi Pemikiran  Egbert  Schuurman  mengenai  Permasalahan  dan Solusi Teknologi Modern‛ diharapkan menolong agama-agama untuk  bersikap  kritis  terhadap  teknologi  yang  tidak  selalu berdampak  positif. Artikel  Yakub  Kartawidjaya,  yang  berjudul ‚The  Theology  of  Death  in  Cantata  BWV  106  BY  J.  S.  Bach:  A Critical  Study,‛  menjadi  artikel  terakhir  yang  secara  khusus menyoroti Cantata karya Bach.