DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR MATA PENCAHARIAN PETANI DI PROVINSI GORONTALO

## The Impact Of Covid 19 On Changes In The Livelihood Structure Of Farmers In Gorontalo Province
Zulham Sirajuddin 1 *, Iswan Dunggio 1 1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Indonesia, 96212
* Email: zulham@ung.ac.id
Naskah diterima: 08/08/2022, disetujui: 07/11/2022

## ABSTRAK
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia, salah  satunya  adalah  petani.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dampak  Covid-19  terhadap  perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani  di Provinsi  Gorontalo.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pandemi  Covid-19  memiiki  dampak  langsung  terhadap  struktur  mata pencaharian petani utamanya pada petani buruh dan serabutan, dan pada petani di  periphery  perkotaan,  serta dampak  tidak  langsung melalui  penurunan  Nilai Tukar  Petani  (NTP)  dan  kemiskinan  pedesaan.  Kebijakan  ke  depan  sebaiknya fokus  pada  sasaran  petani  buruh  dan  buruh  lepas  serabutan,  petani  wilayah periphery,  dan  petani  pangan.  Kebijakan  ke  depan  juga  sebaiknya  mampu menopang kelancaran proses produksi meski di tengah pembatasan sosial akibat pandemi, kelancaran distribusi saprodi, serta membuka lapangan pekerjaan baru di pedesaan.
Kata kata Kunci: Covid-19, NTP, Petani, Struktur Mata Pencaharian.

## ABSTRACT
The  Covid-19  pandemic  has  an  impact  on  the  economy  of  the  Indonesian  community, including farmers. The purpose of this study was to determine the impact of Covid-19 on changes in the livelihood structure of farmers in Gorontalo Province. The method used in
this study is descriptive qualitative  and quantitative. The results  of  this study indicate that the Covid-19 pandemic has a direct impact on the livelihood structure of the main farmers in labor and casual farmers, and on farmers in the suburbs, as well as an indirect impact through a decrease in the Farmer Exchange Rate (FER) and rural areas. Future policies should focus  on the target  of farmer  laborers and casual  laborers in rural  areas and  food  farmers.  It  is  also  recommended  that  future  policies  to  be  able  to  support  the process of production in the middle of social distancing due to the pandemic, distribution of inputs, and enable new jobs in rural areas.
Keywords: Covid-19, farmer, FER, Livelihood Structure

## PENDAHULUAN
Bencana  Covid-19  berkembang  menjadi  pandemi  yang  memiliki  dampak yang sangat luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beragam cara dilakukan pemerintah Indonesia untuk membatasi penularan  Covid-19, diataranya adalah dengan  meminimalisir  kontak  fisik  utamanya  di  daerah-daerah  yang  padat penduduk  melalui  Pembatasan  Sosisal  Berskala  Besar  (PSBB).  Hingga pertengahan  Tahun  2020,  tercatat  18  daerah  yang  telah  memberlakukan  PSBB, termasuk  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Gorontalo.  Untuk  merespon  dampak ekonomi pembatasan kontak fisik, Pemerintah Indonesia menyasar pemenuhan kebutuhan  rakyat  miskin  dan  rakyat  berpotensi  miskin  untuk  mengantisipasi gejolak  yang  diprediksi  akan  menghantam  perekonomian  masyarakat  (Olivia, Gibson, and Nasrudin 2020).
Meski  begitu,  penanganan  penyebaran  Covid-19  dengan  pemberlakuan PSBB  ternyata  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  perekonomian masyarakat. Nasruddin dan Haq (2020) mengungkapkan bahwa PSBB membuat aktivitas  masyarakat  menjadi  terbatas  sehingga  berdampak  pada  rutinitas perdagangan  di  masyarakat.  Sebagai  dampak  makro,  pertumbuhan perekonomian Indonesia turun hingga 5% dan diperkirakan akan terus menurun hingga 2,5% (Yamali and Putri 2020). Hanoatubun (2020) menjabarkan lebih jauh beberapa  dampak  Covid-19  terhadap  ekonomi,  diantaranya  adalah  terjadinya Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  besar-besaran,  inflasi year-on-year ,  serta penurunan kunjungan wisata. Dampak tersebut terjadi cukup banyak di wilayah perkotaan, dimana salah satunya yaitu terhadap UMKM (Amri 2020). Selain itu, pandemi  Covid-19  juga  tercatat  memiliki  beberapa  dampak  negatif  pada kegiatan ekonomi masyarakat petani. Salah satunya, menurut Sarni dan Sidayat (2020), adalah petani sayuran di Ternate yang pendapatannya menurun setelah adanya pandemi. Lebih detail digambarkan oleh Kartika dan Novitriani  (2021), bahwa  di  Desa  Andaman,  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  terdapat  sekitar  13 persen  petani  kehilangan  pekerjaan  utama  sebagai  petani,  dan  80  persen kehilangan  pekerjaan  sampingan.  Gambaran  tersebut  menunjukkan  urgensi
dilakukannya kajian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan dan  pekerjaan  petani  utamanya  di  Provinsi  Gorontalo,  mengingat  minimnya kajian mengenai dampak Covid-19 terhadap perekonomian maupun pendapatan petani, utamanya di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dampak Covid-19 terhadap perubahan struktur mata pencaharian  petani  di  Provinsi  Gorontalo,  dan  (2)  memberikan  rekomendasi dalam  mengantisipasi  dampak  Covid-19  terhadap  mata  pencaharian  petani  di Provinsi  Gorontalo.  Diharapkan,  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  informasi penting  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  tepat  untuk  membantu  keluarga petani agar tidak terkena krisis sebagai dampak pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  gabungan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dipilih agar dapat mendapatkan data  yang  beragam  sehingga  hasil  kajian  lebih  kaya  dan  informatif  (Sugiyono 2018).  Pada  bagian  kualitatif  akan  dilakukan  penelusuran  pustaka  ( literature review )  terhadap  data-data  sekunder  yang  telah  tersedia.  Penelusuran  literatur dengan kata kunci digunakan dalam penelitian ini, dengan kata-kata kunci yang relevan  dengan  topik  yaitu  bagaimana  Covid-19  berdampak  terhadap  struktur pendapatan petani. Penggunaan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dipilih mengingat masih minimnya penelitian empirik mengenai dampak Covid- 19  terhadap  petani  di  Gorontalo.  Dokumen  yang  ditelusuri  adalah  hasil penelitian (artikel ilmiah jurnal dan konferensi, skripsi, thesis, disertasi), maupun penelitian  dan  publikasi  primer  lain  yang  dianggap  penting  yang  lokasi penelitian di Provinsi Gorontalo.
Metode kuantitatif digunakan untuk menampilkan data-data berupa angka yang  dibutuhkan  untuk  menyajikan  hasil  penelitian.  Pengambilan  data dilakukan dengan menggunakan penelusuran secara online baik melalui website resmi lembaga maupun pencaharian sumber data dengan menggunakan Google scholar .  Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta data-data lain yang dianggap mendukung.  Untuk  melengkapi  penelusuran  dokumen  dan  pustaka, penelusuran  dokumen  pembanding  yakni  penelitian  di  lokasi  lain  baik  di Indonesia  maupun  di  wilayah  negara  lain  yang  secara  demografis  memiliki kemiripan  dengan  Provinsi  Gorontalo  juga  dilakukan  untuk  memperoleh gambaran  mengenai  dampak  pandemi  Covid-19  di  beberapa  sehingga  dapat dijadikan  landasan  mengenai  potensi  dampak  Covid-19  terhadap  petani. Penyajian  data  dengan  analisis  tematik  dilakukan  dengan  melihat  keserupaan dan  relevansi  tiap  domain  informasi  yang  diperoleh,  lalu  membuat  konstruksi informasi yang utuh dan dinarasikan dalam tematik.

## Gambar 1. Kerangka Pikir
Gambar  1  menunjukkan  kerangka  pikir  penelitian  yang  dilakukan  untuk melihat  hubungan  asosiatif  antara  variabel.  Dalam  penelitian  ini,  ditelaah bagaimana  pandemi  Covid-19  berpengaruh  langsung  terhadap  perubahan struktur  mata  pencaharian  petani,  serta  bagaimana  pandemi  Covid-19 berpengaruh secara tidak langsung melalui perubahan kesejahteraan petani dan tingkat kemiskinan petani di pedesaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika: Kondisi Eksisting Petani di Gorontalo Pasca Pandemi Covid-19 Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  sejak  awal  2020  berdampak  negatif terhadap  perekonomian  Indonesia,  di  antaranya  adalah  pelemahan  konsumsi atau  daya  beli  rumah  tangga.  Konsumsi  rumah  tangga  yang  pada  kuartal  I Tahun  2019 mencapai 5,02%  turun  hingga menjadi  2,84%  pada  Tahun 2020.  Di Provinsi  Gorontalo,  pandemi  Covid-19  berdampak  pada  kontraksi  sehingga menyebabkan  resesi.  Per  Desember  2020,  terjadi  pelemahan  pertumbuhan ekonomi hingga 0,07%. Pelemahan tersebut terjadi karena menurunnya aktivitas ekonomi  di  tengah-tengah  masyarakat  akibat  batasan  mobilitas  masyarakat dalam berinteraksi.
Petani dan keluarga petani yang tinggal di pedesaan merupakan salah satu masyarakat  terdampak  Covid-19.  Terdapat  beberapa  indikasi  dampak  negatif pandemi  terhadap  masyarakat  pedesaan  meskipun  dampaknya  tidak  sebesar masyarakat perkotaan. Meski begitu, dampak  Covid-19 terhadap pertumbuhan desa  dan  perekonomian  masyarakat  desa  tetap  mengancam  dan  patut diwaspadai,  mengingat  cukup  banyak  penduduk  miskin  merupakan  keluarga petani  yang  tinggal  di  pedesaan,  yakni  sekitar  23,79%,  dibandingkan  di perkotaan yang hanya 4,21%. Penduduk-penduduk miskin pedesaan ini sangat rentan  terdampak  Covid-19.  Dalam  penelitian  ini  komparasi  dilakukan  yakni
dengan membandingkan situasi petani sebelum masa pandemi Covid-19 (Tahun 2019), dengan setelah masuknya Covid-19 (Tahun 2000 dan 2001).
Gambaran  Dampak  Covid-19  Terhadap  Struktur  Mata  Pencaharian  Petani Melalui Perubahan Mata Pencaharian Penduduk Di Pedesaan
Tujuan  pertama  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dampak Covid-19  terhadap  perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani  di  Provinsi Gorontalo.  Identifikasi  tersebut  dilakukan  dengan  menganalisis  perubahan struktur  mata  pencaharian  petani  yang  terlihat  melalui  perubahan  status pekerjaan  utama  pada  lapangan  kerja  utama  yakni  pertanian,  peternakan, perikanan,  dan  kehutanan.  Struktur  mata  pencaharian  merupakan  corak  sosial ekonomi  dalam  suatu  wilayah  yang  memperlihatkan  keragaman  sumber pendapatan  penduduk.  Struktur  mata  pencaharian  dapat  digunakan  untuk melihat  diversifikasi  pendapatan  penduduk  dalam  memenuhi  kebutuhan keluarganya.  Oleh  karena  itu,  dalam  melihat  dampak  pandemi  Covid-19 terhadap  struktur  mata  pencaharian  petani,  salah  satu  pendekatan  yang  dapat dilakukan adalah dengan melihat dan membandingkan perubahan struktur mata pencaharian  antara  sebelum  dengan  setelah  pandemi.  Di  pedesaan,  umumnya sumber mata pencaharian petani adalah pertanian budidaya ( on-farm ), meskipun terdapat  beberapa  mata  pencaharian  lain  yang  dilakukan  petani.  Dilihat  dari aspek  status  pekerjaan  utama,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mendeskripsikan enam kategori pekerjaan petani, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak  tetap  atau  tidak  dibayar,  berusaha  dibantu  buruh  tetap  atau  dibayar, buruh, pekerja bebas (serabutan), dan pekerja keluarga tidak dibayar. Perubahan struktur mata pencaharian pada pekerja pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Perubahan Struktur Mata Pencaharian Petani
Gambar  2  menunjukkan  perubahan  struktur  mata  pencaharian  melalui perubahan  angka  pekerjaan  pada  berbagai  sektor  pertanian,  peternakan,
perikanan, dan kehutanan. Terlihat bahwa dalam jangka satu tahun (2019-2020), jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada subsektor berusaha sendiri,  berusaha  sendiri  dibantu  dengan  buruh  tanpa  upah,  berusaha  sendiri dibantu  dengan  buruh  upah,  pekerja  keluarga,  dan  pekerja  dalam  keluarga mengalami  peningkatan,  sementara  penduduk  bekerja  sebagai  buruh  maupun pekerja  bebas  (serabutan)  mengalami  penurunan.  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa  selama  pandemi  Covid-19,  buruh  dan  pekerja  serabutan  beralih  ke pekerjaan lain. Hal tersebut terjadi sebab upah yang diterima kurang mencukupi sehingga terjadi peralihan ke pekerjaan lain yang dianggap menguntungkan. Hal ini  sesuai  dengan  survei  nasional  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menunjukkan bahwa selama pandemi, 55% pekerja  serabutan,  termasuk  dalam  pertanian,  kehilangan  pekerjaan  akibat menurunnya permintaan untuk bekerja (LIPI, 2020).
Tabel 1. Pergeseran Struktur Mata Pencaharian sebagai Petani
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019 2020 Pertanian 172.483 (30,69%) 182.369 (32,07%) Non-Pertanian 389.604 (69,31%) 386.194 (67,93%) Total 562.087 568.563 Sumber: Badan Pusat Statistik, (2021).
Perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani  juga  terlihat  melalui shifting pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian yakni perdagangan, jasa, pertambangan,  konstruksi,  ataupun  sebaliknya.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa selama rentang waktu satu tahun (2019-2020), terdapat pergeseran struktur mata pencaharian  petani  ditinjau  dari  lapangan  pekerjaan  utama  pada  sektor pertanian dan non pertanian. Terlihat bahwa setelah adanya pandemi Covid-19, masyarakat  yang  melakukan  pekerjaan  pada  sektor  pertanian  di  Provinsi Gorontalo  justru  meningkat.  Hal  ini  terjadi  sebab  terdapat  masyarakat  yang bekerja  di  sektor  non-pertanian  di  kota  dan  terkena  terkena  PHK  sehingga kembali  ke  desa  untuk  bertani.  Indikasi  ini  terlihat  dari  tingginya  angka  PHK selama  pandemi  di  Provinsi  Gorontalo,  dimana  pada  pertengahan  tahun  2020, terdapat  1.746  karyawan  dirumahkan,  dan  118  karyawan  yang  terkena  PHK (Akuba  2020).  Selain  itu,  pemberlakuan social  distancing berdampak  pada pendapatan  jasa  yang  melibatkan  interaksi  sosial  dan  fisik.  Contohnya  adalah usaha  angkutan  umum  atau  bentor,  padahal  cukup  banyak  pengemudi  bentor merupakan  masyarakat  desa  yang  bekerja  sambilan  untuk  mendapatkan penghasilan  di  kota  sehingga  terjadi  imigrasi  temporer  ke  wilayah  urban ataupun  periphery  (daerah  pinggiran  kota).  Menurunnya  pemasukan  pada sektor  jasa  tersebut  berpotensi  mendorong  perpindahan  pekerjaan  dari  sektor non  pertanian  ke  sektor  pertanian,  sehingga  jumlah  maupun  persentase  petani menjadi semakin tinggi di tengah pandemi Covid-19.
Perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani  juga  dapat  diobservasi melalui  data  turunan  per  wilayah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Gorontalo. Pemetaan  masalah  di  tiap  kabupaten  dilakukan  berlandaskan  pada  potensi perbedaan  karakteristik  masalah  tergantung  geografis  wilayah  masing-masing kabupaten. Gambar 2 menunjukkan perubahan struktur pekerjaan petani di lima kabupaten.  Adapun  data  untuk  Kota  Gorontalo  tidak  ditampilkan  sebab merupakan daerah urban dimana jumlah petani tidak begitu tinggi.
Catatan: Kab. Bone Bolango tidak memiliki data 2019 Gambar 3. Perubahan Struktur Mata Pencaharian Sebagai Petani Per Kabupaten (%)
Perubahan  struktur  mata  pencaharian  penduduk  dari  non-pertanian  ke pertanian dan sebaliknya terlihat pada Gambar 3, dimana pada hampir seluruh kabupaten mengalami migrasi dari kegiatan non-pertanian ke pertanian sebagai mata  pencaharian.  Pergeseran  tertinggi  terjadi  di  Kabupaten  Gorontalo  yang mengalami  peningkatan  hingga  2,94%.  Hal  ini  terjadi  sebab  secara  geografis, Kabupaten  Gorontalo  berada  cukup  dekat  dengan  daerah  urban,  baik  Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo maupun beberapa wilayah dalam Kabupaten  Gorontalo  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  periphery  urban  yang pekerjaannya cukup heterogen seperti wilayah Limboto, Telaga, Telaga Jaya, dan Telaga  Biru.  Kaitannya  adalah,  terdapat  potensi  kehilangan  pekerjaan  dan pendapatan  di  sektor  jasa  dan  perdagangan  akibat  pemberlakuan  pembatasan sosial  di  wilayah  perdagangan  dan  jasa  sehingga  rentan  untuk  berpindah  ke bidang  pertanian.  Petani  di  daerah  kabupaten  yang  memiliki  banyak  daerah periphery seperti Kabupaten Gorontalo, umumnya memiliki pekerjaan alternatif (sambilan) di bidang non-pertanian seperti sektor jasa (bentor, ojol), konstruksi (tukang), perdagangan (pasar tradisional), dan lainnya. Pembatasan sosial ( social distancing )  cukup  rentan  untuk  membuat  petani  di  wilayah  periphery  untuk kehilangan  pekerjaan-pekerjaan  tersebut.  Sementara  itu,  Kabupaten  Pohuwato
sebagai  kabupaten  yang  letaknya  terjauh  dari  Kota  Gorontalo  mengalami penurunan jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani.

## Gambaran Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Melalui Beberapa Pendekatan
Dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  kehidupan  petani  juga  dapat dianalisis melalui dampak tidak langsung yakni melalui perubahan pendapatan dan  kesejahteraan  petani,  dimana  ketika  Covid-19  memberikan  dampak terhadap  pendapatan  dan  kesejahteraan  petani,  hal  tersebut  berakibat  pada perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani.  Perubahan  pendapatan  dan kesejahteraan  petani  terlihat  pada  perubahan  Nilai  Tukar  Petani  (NTP),  serta perubahan angka kemiskinan pedesaan.
1. Pendekatan Perubahan Nilai Tukar Petani (NTP)
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mendefinisikan  NTP  sebagai  perbandingan antara  indeks  harga  yang  diterima  oleh  petani  dengan  indeks  harga  yang dibayar oleh petani, dimana NTP ini merupakan perbandingan sebuah indikator proxy  kesejahteraan  petani.  Idealnya,  angka  NTP  berada  di  atas  100.  Keumala dan  Zainuddin  (2018)  berpandangan  bahwa  angka  NTP  mengindikasikan kekuatan  daya  beli  petani  terhadap  barang  non-pertanian,  sehingga  dapat digunakan untuk menilai pendapatan petani. Sejalan dengan itu, Aulia dan Ayu (2017)  juga  berpendapat  bahwa  NTP  dapat  dijadikan  alat  ukur  pendapatan petani  sebab  perubahan  NTP  mengindikasikan  perubahan  kemampuan  riil petani  dalam  memenuhi  kesejahteraan  keluarganya.  Dalam  penelitiannya, Darwis, Maulana, dan Rachmawati (2020) menemukan bahwa terdapat beberapa penyebab  penurunan  NTP  pada  masa  pandemi  diantaranya  yaitu  penurunan indeks  kelompok  makanan  dan  turunnya  harga  komoditas  pertanian.  Hal  ini dapat berakibat pada penurunan insentif petani untuk penanaman pada musim berikutnya.  NTP  Provinsi  Gorontalo  pada  Agustus  2019  (sebelum  pandemi) mencapai  105,12,  dan  setahun  setelahnya  mengalami  penurunan  hingga  99,32, lalu naik pada bulan Maret 2021 yang mencapai 100,01 (BPS, 2021). Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  pada  awal-awal  Covid-19  sempat  terjadi  penurunan pendapatan petani yang tercermin pada penurunan NTP, namun mengalami ke naikan  sejak  bulan  Agustus  2020.  Perubahan  selengkapnya  mengenai  NTP terlihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus 2019 - Maret 2021
Gambar  4  mengindikasikan  bahwa,  petani  tanaman  pangan,  yang merupakan  kelompok  petani  terbesar  di  Provinsi  Gorontalo,  sejak  awal  tahun 2020  telah  mengalami  penurunan  NTP  hingga  dibawah  100.  Penurunan  ini masih berlangsung hingga bulan Maret 2021. Petani tanaman pangan umumnya sangat bergantung pada distribusi barang mulai dari pra-produksi hingga pasca panen. Untuk bisa berproduksi, petani membutuhkan penyaluran benih, pupuk (subsidi  maupun  non-subsidi),  dan  pestisida.  Pandemi  Covid-19  menyebabkan distribusi  barang  terganggu.  Keterlambatan  distribusi  sangat  rentan mengganggu produktivitas lahan sebab petani membutuhkan saprodi yang tepat waktu.  Produktvitas  yang  menurun  dapat  berakibat  pada  menurunnya pendapatan.  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  sebab  petani  tanaman  pangan seperti  padi  dan  jagung  merupakan  petani  mayoritas  dan  cukup  rentan  untuk berada di bawah garis kemiskinan. Khairad (2020) berpendapat bahwa Covid-19 berdampak  pada  subsistem  hulu  ( upstream )  pertanian  salah  satunya  adalah keterbatasan penyaluran saprodi akibat pembatasan mobilisasi.
2. Pendekatan Perubahan Angka Kemiskinan Pedesaan Perubahan  struktur  pendapatan  dan  kesejahteraan  petani  juga  dapat dilihat  melalui  perubahan  persentase  maupun  jumlah  penduduk  miskin  di pedesaan.  Hal  tersebut  digunakan  sebab  homogenitas  yang  tinggi  pada demografi  dan  karakteristik  sosial  ekonomi  penduduk  desa,  dimana mayoritas penduduk  desa  merupakan  keluarga  petani.  Dalam  hal  ini,  penduduk  miskin pedesaan didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per  bulan  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Gambar  4  memperlihatkan
perubahan  angka  kemiskinan  pedesaan  di  Provinsi  Gorontalo  selama  pandemi Covid-19.
Gambar 5. Perubahan Persentase Kemiskinan Pedesaan Maret 2019 - September 2020
Gambar  5  memperlihatkan  bahwa  terjadi  peningkatan  persentase kemiskinan  selama  pandemi  (BPS,  2021).  Kemiskinan  di  pedesaan  utamanya meningkat setelah bulan Maret 2020, atau pasca pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo.  Hal  ini  disebabkan  oleh  terganggunya  distribusi  barang  dan  jasa sehingga  produktivitas  masyarakat  pedesaan  juga  menurun.  Peningkatan persentase kemiskinan sejalan dengan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Gambar 4. Lebih jauh, kenaikan persentase kemiskinan di pedesaan yakni 0,87% masih lebih tinggi dibanding perkotaan yakni 0,21%.

## Rekomendasi  ke  Depan  untuk  Antisipasi  Dampak  Covid-19  terhadap  Petani di Gorontalo
Pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan berlangsung selama beberapa waktu  mendatang.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  penurunan  daya  beli masyarakat  menengah  ke  bawah  sebagai  konsumen.  Penurunan  daya  beli  ini, menurut  Rozaki  (2020),  berdampak  pada  ketahanan  pangan  di  masyarakat akibat kurangnya akses terhadap pangan yang cukup. Di Gorontalo, mayoritas masyarakat  miskin  adalah  mereka  yang berprofesi  sebagai  petani  di  pedesaan. Dalam  kondisi  normal,  petani  yang  mengalami  pelemahan  ekonomi  akibat produktivitas  dan  pemasaran  terganggu  akan  bermigrasi  ke  daerah  periphery dan urban untuk mencari pekerjaan tambahan. Pada kondisi tersebut, perubahan struktur  mata  pencaharian  petani  adalah  dari  kegiatan  pertanian  ke  non- pertanian  utamanya  dengan  skill  dan  modal  rendah.  Namun  pada  situasi pandemik,  hal  tersebut  justru  tidak  memungkinkan  sebab  untuk  mendapatkan akses  pekerjaan  di  kota  pun  menjadi  sulit.  Hal  ini  berpotensi  untuk  menjadi
jebakan  lingkaran  kemiskinan  utamanya  bagi  petani.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  dampak  pandemi  Covid-19  terhadap  struktur mata  pencaharian  petani  di  Provinsi  Gorontalo  terjadi  baik  secara  langsung terhadap  perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani,  maupun  secara  tidak langsung melalui perubahan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, langkah antisipatif mesti dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran
Pertama,  fokus  sasaran  pada  petani  buruh  (buruh  tani)  dan  buruh  lepas. Covid-19 berdampak salah satunya pada buruh tani yaitu mereka yang memiliki lahan  sempit  atau  tidak  punya  lahan.  Persoalan  utama  yang  rentan  dihadapi oleh  petani  buruh  apabila  produktivitas  terhambat  adalah  menurunnya penghasilan, sebab sebagian besar buruh tani memperoleh pemasukan musiman melalui  kerja  di  sawah  dan  ladang.  Di  Provinsi  Gorontalo,  umumnya  musim panen  berlangsung  dua  hingga  tiga  kali.  Namun  jika  ada  hambatan  produksi, musim  panen  bisa  berkurang  atau  produktivitas  menurun.  Hal  ini  rentan mengakibatkan  terganggunya  pendapatan  buruh  tani.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  petani  buruh  yang  paling  rentan  untuk  ditinggalkan petani. Kedua ,  fokus  sasaran  pada  petani  di  wilayah  pinggiran  atau  periphery perkotaan  ( rural-urban  fringe ).  Struktur  mata  pencaharian  penduduk  dari  non- pertanian  ke  pertanian  semata  sangat  banyak  terjadi  di area  periphery.  Jumlah penduduk yang berpindah dari non-pertanian ke pertanian semakin meningkat. Dampak  dari  Covid-19  di  wilayah  perkotaan  ( core  urban ),  utamanya  pasca pembatasan  sosial,  adalah  penurunan  pemasukan  di  sektor  perdagangan  dan jasa.  Hal  ini  dapat  berakibat  pada  kehilangan  pekerjaan  sehingga  mendorong masyarakat  untuk  berpindah  pekerjaan  ke  bidang  pertanian. Ketiga ,  fokus sasaran  pada  petani  tanaman  pangan  yakni  petani  padi  dan  jagung. Sebagaimana  ditunjukkan  hasil  penelitian,  petani  tanaman  pangan  terkena dampak paling besar sehingga NTP turun hingga dibawah 100. Oleh karena itu, kebijakan  ke  depan  mesti  mempertimbangkan  petani  pangan  sebagai  sasaran kebijakan  agar  bisa  mengagkat  NTP  hingga  di  atas  100.  Petani  pangan  sangat bergantung  pada  kelancaran  penyaluran  saprodi  untuk  bisa  berproduksi. Pasokan  yang  lancar  di  pra  tanam,  yakni  benih,  pupuk,  pestisida,  sangat dibutuhkan  agar  petani  pangan  bisa  berproduksi.  Selain  itu,  lancarnya  saluran pemasaran serta harga yang sesuai juga dibutuhkan agar petani tidak merugi. Perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani  umumnya  terjadi  dari  non- pertanian  ke  pertanian,  dengan  peningkatan  yang  cukup  signifikan  di  wilayah pinggiran  perkotaan.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  menurunnya  pendapatan  pada sektor  non-pertanian  seperti  perdagangan  dan  jasa.  Dampaknya,  petani  di wilayah  periphery  yang  umumnya  memiliki  pekerjaan  sambilan  akan kehilangan  pekerjaan  alternatif  sehingga  hanya  menjadi  petani.  Hal  ini  sesuai dengan  studi  yang  dilakukan  oleh  Kartika  dan  Novitriani  (2021),  yang menunjukkan bahwa setelah pandemi Covid-19, lebih dari dua kali lipat petani
kehilangan  pekerjaan  sampingan  sehingga  mesti  total  untuk  bertani.  Sebagai akibatnya,  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  semata  bertani  atau menggantungkan  hidupnya  hanya  kepada  pertanian  menjadi  semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan yang menguntungkan petani benar-benar mesti  jadi  fokus  utama  sebab  sangat  banyak  petani  yang  menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian.
Kebijakan  ke  depan  selain  tepat  sasaran  juga  sebaiknya  tepat  langkah. Potensi  perubahan  struktur  mata  pencaharian  petani,  dari  pertanian  dan kegiatan perdagangan dan jasa ke kegiatan pertanian semata, dapat terjadi di era pandemi Covid-19 ini. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah untuk bisa menjamin kelancaran  usahatani  utamanya  bagi  petani  murni,  petani  pangan,  dan  buruh tani.  Penularan  Covid-19  di  daerah  perlu  dihambat  melalui  pembatasan  sosial dan  ketaatan  terhadap  protokol  kesehatan.  Meski  begitu,  pada  masa-masa tertentu  seperti  saat  menjelang  musim  tanam,  kebutuhan  saprodi  sangat meningkat.  Pada  saat  itu,  untuk  menopang  usahatani  masyarakat  desa,  mesti diusahakan  sehingga  pembatasan  wilayah  tidak  menghambat  penyaluran saprodi. Selain itu, harga juga harus terus dipantau sehingga tidak memberatkan petani  dalam  berproduksi,  utamanya  pada  harga  benih,  pupuk,  pestisida,  dan juga ongkos tenaga kerja. Mayoritas petani tanaman pangan, baik pemilik lahan maupun  buruh,  memperoleh  benih  dan  pupuk  bersubsidi.  Masalah  distribusi benih dan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kelangkaan, utamanya terjadi karena  proses  administrasi  di  tingkat  petani,  yakni  transisi  menuju  Rencana Definitif  Kebutuhan  Kelompok  (RDKK)  yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual menjadi elektrik (eRDKK), serta masih minimnya sosialisasi Kartu Tani yang  digunakan  untuk  mendapatkan  bantuan  subsidi,  sebaiknya  diminimalisir sehingga  proses  produksi  tidak  terganggu.  Dengan  menjamin  ketercukupan tersebut,  akses  petani  terhadap  saprodi,  baik  keterjangkauan  secara  fisik (ketersediaan) maupun keterjangkauan ekonomi (harga) dapat dicapai dan tidak menghambat produksi.
Hasil  penelitian  dari  Sinuraya,  Muslim,  dan  Saptana  (2020)  menemukan bahwa salah satu dampak pandemi Covid-19 adalah semakin banyaknya tenaga kerja  yang  kehilangan  pekerjaan  di  kota  atau  pinggiran  kota  yang  kembali  ke desa untuk bertani, sehingga terjadi lonjakan jumlah petani. Hal ini juga terlihat dalam  penelitian  ini  dimana  pada  beberapa  wilayah  di  Provinsi  Gorontalo, jumlah  petani  semakin  meningkat.  Tantangannya  adalah,  semakin  banyaknya tenaga  kerja  yang  membutuhkan  lapangan  pekerjaan  baru.  Oleh  karena  itu, membuka lapangan kerja baru pertanian sudah saatnya menjadi perhatian oleh pemerintah  daerah.  Mayoritas  perkerjaan  yang  dilakukan  oleh  petani  di  desa adalah  proses  budidaya  ( on-farm ),  sehingga  melonjaknya  jumlah  tenaga  kerja akan  meningkatkan  persaingan  di  tingkat  budidaya.  Salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  adalah  melalui  proses  nilai  tambah  hasil  pertanian  dengan
membuka lapangan usaha baru untuk pengolahan hasil pertanian. Dengan input teknologi  dan  peningkatan  skill  masyarakat  desa  dalam  pengolahan  hasil pertanian,  lapangan  kerja  dapat  dibuka  tanpa  meningkatkan  persaingan  di budidaya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak pandemi Covid-19 terhadap  struktur  mata  pencaharian  petani  di  Provinsi  Gorontalo  baik  secara langsung terhadap perubahan struktur mata pencaharian petani maupun secara tidak langsung melalui perubahan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam jangka  satu  tahun,  terdapat  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  bekerja  pada sektor  pertanian  pada  subsektor  berusaha  sendiri,  berusaha  sendiri  dibantu dengan buruh tanpa upah, berusaha sendiri dibantu dengan buruh upah, pekerja keluarga,  dan  pekerja  dalam  keluarga,  sementara  jumlah  penduduk  bekerja sebagai buruh maupun pekerja bebas (serabutan) mengalami penurunan. Selama pandemi,  terdapat  perubahan  pekerjaan  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  non- pertanian  seperti  perdagangan,  jasa,  pertambangan,  konstruksi,  ataupun sebaliknya.  Dari  sisi  NTP,  meski  sempat  mengalami  penurunan  hingga pertengahan  2020,  NTP  kembali  naik  pada  bulan  Maret  2021.  Petani  tanaman pangan sejak awal tahun 2020 telah mengalami penurunan NTP. Pasca pandemi, jumlah  penduduk  miskin  pedesaan  mengalami  penurunan,  meskipun  secara persentase terdapat peningkatan. Kemiskinan di pedesaan utamanya meningkat setelah bulan Maret 2020, atau pasca pemberlakuan PSBB di Provinsi Gorontalo.

## Rekomendasi Kebijakan
Fokus  sasaran  kebijakan  sebaiknya  pada  petani  buruh  (buruh  tani)  dan buruh lepas sebagai sektor yang terkena dampak cukup besar, juga pada petani di  wilayah  pinggiran  atau  periphery  perkotaan.  Selain  itu,  kebijakan  juga sebaiknya fokus pada petani tanaman pangan yakni petani padi dan jagung yang mengalami penurunan NTP selama pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Akuba,  Wawan.  2020.  “Dampak  COVID-19,  1.746  Karyawan  Di  Gorontalo Dirumahkan, 118 Di PHK.” Kumparan. June 23, 2020. https://kumparan.com/. Amri,  Andi.  2020.  “Dampak  Covid-19  Terhadap  UMKM  Di  Indonesia.” Jurnal Brand 2 (1): 123–30.
Aulia,  Destanul,  and  Sri  Fajar  Ayu.  2017.  “Analisis  Saling  Hubungan  Antara Nilai Tukar Petani Dan Angka Harapan Hidup Di Sumatera Utara.” Jurnal
Kesehatan Masyarakat Andalas 10 (2): 116. https://doi.org/10.24893/jkma.v10i2.195. Badan  Pusat  Statistik.  2021.  “Indicator  Provinsi  Gorontalo.”  2021. https://gorontalo.bps.go.id/.
Darwis, Valeriana, Mohamad Maulana, and Rika R Rachmawati. 2020. “Dampak Pandemi  Covid-19  Terhadap  Nilai  Tukar  Petani  Dan  Nilai  Tukar  Usaha Pertanian.”  In DAMPAK  PANDEMI  COVID-19:  Perspektif  Adaptasi  Dan Resiliensi  Sosial  Ekonomi  Pertanian ,  edited  by  Achmad  Suryana,  I  Wayan Rusastra,  Tahlim  Sudaryanto,  and  Sahat  M  Pasaribu.  Jakarta:  Indonesia: IAARD Press.
Hanoatubun,  Silpa.  2020.  “Dampak  Covid-19  Terhadap  Perekonomian Indonesia.” Journal of Education, Psychology and Counseling 2 (1): 146–53.
Kartika, Norma Yuni, and Sheilia Novitriani. 2021. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap  Pola  Pekerjaan  Petani:  Kasus  Desa  Andaman,  Kecamatan  Anjir Pasar,  Kabupaten  Barito  Kuala,  Provinsi  Kalimantan  Selatan.” Jurnal Kependudukan,  Keluarga,  Dan  Sumber  Daya  Manusia 2  (1):  36–43. https://doi.org/10.37269/pancanaka.v2i1.83.
Keumala, Cut Muftia, and Zamzami Zainuddin. 2018. “Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani ( NTP ) Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi Cut Muftia Keumala Zamzami Zainuddin Pendahuluan Salah Satu Sumber Kebutuhan Utama Manusia Berasal Dari Sektor.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9 (1): 129–49.
Khairad,  Fastabiqul.  2020.  “Sektor  Pertanian  Di  Tengah  Pandemi  COVID-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis.” Jounal Agriuma 2 (2): 82–89. Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia.  2020.  “Survei  Dampak  Darurat  Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” 2020. http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona- terhadap--tenaga-kerja indonesia/22030. Nasruddin, Rindam, and Islamul Haq. 2020. “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  Dan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah.” Jurnal  Prodi  Ekonomi Syariah 7 (7): 639–48.
Olivia, Susan, John Gibson, and Rus’an Nasrudin. 2020. “Indonesia in the Time of Covid-19.” Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies 56  (2):  143–74.
https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581. Rozaki, Zuhud. 2020. “COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia.” Reviews in Agricultural Science 8: 243–60. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.7831/ras.8.0_243. Sarni,  and  Mardiyani  Sidayat.  2020.  “Dampak  Pandemi  COVID  19  Terhadap Pendapatan Petani Sayuran Di Kota Ternate.” In Prosiding Seminar Nasional Agribisnis 2020 , 144–48.
Sinuraya,  Julia,  Chairul  Muslim,  and  Saptana.  2020.  “Pertanian  Sebagai Penyelamat:  Menyediakan  Lapangan  Kerja  Untuk  Buruh  Perkotaan  Pada Masa  Covid-19.”  In DAMPAK  PANDEMI  COVID-19:  Perspektif  Adaptasi Dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian , edited by Achmad Suryana, I Wayan Rusastra,  Tahlim  Sudaryanto,  and  Sahat  M  Pasaribu.  Jakarta:  Indonesia: IAARD Press.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Yamali,  Fakhrul  Rozi,  and  Ririn  Noviyanti  Putri.  2020.  “Dampak  Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4
(2): 384. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179.