Vol. 5 No. 1 June 2024 DOI https://doi.org/10.35878/santri.v5i1.1197 ISSN 2722-8223 (e) | 2830-4659 (p)
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/santri
Dari Ushul Fiqh Menuju Filsafat Fiqh:

## Membaca Gagasan ‘Abd al-Jabbar ar-Rifa’i Tentang Filsafat Fiqh
Ahmad Dimyati Institut Pesantren Mathali’ul Falah Pati, Indonesia Email: dimyati@ipmafa.ac.id

## Abstract
This article intends to elaborate in depth on Abd al-Jabbar ar-Rifa'i's (AJR) thoughts about the philosophy of fiqh. This topic is particular because AJR explicitly uses the term the philosophy of fiqh as a new study in Islamic law, as a new branch of ushul fiqh. To deeply explain the concept of the philosophy of fiqh and its position in Islamic law  studies,  the  author  uses  qualitative  descriptive  research  with  a  philosophical approach, especially the philosophy of science. This research found that AJR limits the philosophy of fiqh in a loose definition, whereas a material object, fiqh, is approached with  a  philosophical  and  sociological  perspective.  The  philosophy  of  fiqh  is  also compared with other traditions in Islamic law studies, such as ushul fiqh and maqashid asy-syari’ah . With these broad boundaries, the AJR concept of the philosophy of fiqh is flexible. It opens up opportunities for developing broad fiqh studies when faced with developments in modern science and responding to various contemporary problems the Muslim community  faces.  The  philosophy  of  fiqh  in  this  article  also  shows  the shifting paradigm cycle in the study of fiqh or Islamic law.
Keywords : Philosophy of fiqh, fiqh, ushul fiqh, maqashid asy-syari’ah .

## Pendahuluan
Kritik terhadap sakralisasi ushul fiqh sudah sejak lama digaungkan oleh kalangan jurist Islam  klasik  maupun  para  pemikir  kontemporer.  Semula perbedaan metode dalam penemuan hukum tersebut hanya terbelah antara ahli hadis (tekstualis) dan ahli ra’yi (rasionalis). Namun seiring persinggungan Islam dengan intelektual Yunani pada abad kedelapan (melalui aktivitas penerjemahan literatur  Yunani  ke  dalam  Bahasa  Siriac  dan  Arab),  filsafat  secara  signifikan mempengaruhi pengembangan ushul fiqh (Praja, 2003, pp. 194–195). Sekedar contoh, Al-Ghazali, memasukkan unsur logika dalam mukaddimah masterpiece - nya, al-Mustashfa  min  ’Ilm  al-Ushul .  Al-Ghazali  menyederhanakan  persoalan logika  ke  dalam  dua  sub  pembahasan,  yaitu al-hadd (batasan)  dan al-burhan (pembuktian) (Al-Ghazali, n.d.). Sementara dalam Mi’yar al-’Ilm dan Mahk al- Nadhar ia  membahas  tentang  logika  secara  lebih  komprehensif.  Dengan masuknya pengaruh filsafat Yunani dalam bidang ushul fiqh menjadikan ilmu
tersebut lebih atraktif. Sebab metode istinbath tidak lagi hanya berputar-putar pada medan teks tetapi juga memberi porsi lebih luas kepada logika. Sayangnya dalam  perkembangannya,  kejumudan  intelektual  islam  telah  menempatkan ushul fiqh (dan ilmu-ilmu keislaman lainnya) pada posisi sakral. Konsep qiyas diikat dengan serangkaian aturan yang memaksa teknik kebahasaan yang rigid dan rumit.
Sementara  dari  kalangan  pemikir  kontemporer,  terdapat  nama  Hasan Turabi yang dengan lantang menyuarakan pentingnya menghasilkan ushul fiqh baru. Ia mencontohkan konsep istishab yang dikembangkan Ibn Hazm sebagai instrumen  pembaharuan  ushul  fiqh.  Mencoba  mengembangkan  ushul  fiqh, sejumlah ulama bahkan berkeinginan melepaskan maqashid asy-syari’ah dari ushul fiqh  dan  menjadi  ilmu  yang  independen.  Hal  itu  didasari  argumen  bahwa maqashid asy-syari’ah selalu menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum islam (Al-Misawi, 2001, p. 90). Masih banyak tokoh lain yang mengajukan beragam pendekatan  baru  bagi  pembaharuan  ushul  fiqh.  Tingginya  atensi  kalangan intelektual  islam  terhadap  bidang  kajian  ini  menegaskan  klaim  Thaha  Jabir Alwani  yang  menyatakan  bahwa  ushul  fiqh  merupakan  temuan  metode terpenting dalam sejarah intelektual islam (T.J. et al., 2003, p. xi).
Studi  yang  menghubungkan  fiqh  dan  ushul  fiqh  dengan  filsafat  ilmu sudah dilakukan banyak penulis. Rosiful Aqli Qosyim dalam artikelnya berjudul Menyelami Ilmu Fiqh dalam Perspektif Filsafat Islam merumuskan pilar fiqh yang mencakup; (1) Ontologi, yaitu ilmu  untuk  mengetahui hukum Allah tentang perbuatan  subyek  hukum  ( mukallaf )  dalam  kategori  wajib,    sunah,    mubah, makruh  atau  haram yang digali dari  dalil-dalil  yang  terperinci ( tafshili ); (2) Epistemologi,  mencakup  3  (tiga)  metode  penyimpulan  hukum,  kebahasaan, penalaran  dan  mempertimbangkan  kemaslahatan  (Aqli,  2015).  Menggunakan perspektif yang sama, Muhyar Fanani membedah keilmuan ushul fiqh melalui publikasinya  berjudul Ilmu  Ushul  Fiqh,  Kajian  Ontologis  dan  Aksiologis. Dalam temuan Muhyar, objek kajian ushûl fiqh adalah yaitu kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Sementara aksiologi ushul fiqh adalah fungsi yang akan dicapai  melalui  kajian  ilmu  ini,  yakni  membantu  memecahkan  problem  yang dihadapi  manusia  ( mujtahid )  dalam  menangkap  maksud  Tuhan  dalam  rangka merealisasikan kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat ( maslahah ) (Fanani, 2009).
Perspektif  agak  berbeda  dikemukakan  Ach.  Khoiri  melalui  tulisannya berjudul Fiqh sebagai Produk Filsafat Hukum Islam. Jika kedua tulisan sebelumnya memposisikan filsafat sebagai alat analisis dalam mengkaji fiqh dan ushul fiqh,
Khoiri justru melihat fiqh sebagai hasil dari filsafat hukum islam. Melalui tulisan tersebut Khoiri menyimpulkan bahwa filsafat hukum islam dipandang sebagai metode  berfikir  mendalam,  radikal  dan  sistematis  untuk  menemukan  tujuan hukum islam (fiqh) (Khoiri, 2018).
Berbeda dengan kebanyakan penulis lain, pemikiran Abd al-Jabbar ar- Rifa’i  (AJR)  bukan  sekedar  memperbarui  ushul  fiqh,  tetapi  membongkar paradigma keilmuan fiqh melalui pisau bedah filsafat (ilmu). Ia tidak melakukan pembaruan  instrumentatif,  tetapi  mempertanyakan  ulang  dimensi  keilmuan ushul fiqh dan fiqh. Kritik terhadap ushul fiqh dengan mengambil titik pijak dari fiqh ini tidak lepas dari kedudukan ushul fiqh sebagai teori untuk menemukan hukum  islam.  Kehadiran  ushul  fiqh  tidak  lepas  dari  fungsinya  untuk menemukan hukum tersebut, terutama Ketika berhadapan dengan teks dhanni sehingga tidak mudah untuk menemukan kesimpulan hukum sebagaimana tugas fiqh . Fiqh sendiri merupakan warisan intelektual paling awal di antara ilmu-ilmu keislaman lain. Sekalipun secara formal ia baru muncul pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah, akan tetapi embrio bidang kajian ini (atau dikenal dengan istilah proto fiqh ) sudah ada sejak awal kedatangan islam. Ketika itu muncul sekelompok para pemuka di bidang fiqh dari kalangan tabi’in yang menjadi  cikal-bakal  mazhab  fiqh  (Karim,  1997,  p.  29).  Istilah  “ proto-fiqh ” meminjam kebiasaan dalam penulisan sejarah pembentukan ilmu, dimana kata proto menurut KBBI  mengandung arti “bentuk paling awal, paling dasar, atau terdahulu (protolitik) (KBBI, 2008). Sehingga yang dimaksud dengan proto fiqh adalah bentuk paling awal dari ilmu fiqh seperti petunjuk langsung dari Nabi SAW mengenai status hukum sesuatu sekaligus sumbernya dari wahyu.
Menggunakan istilah Filsafat fiqh, AJR mempertanyakan kesahihan fiqh, menggugat sumber kebenaran dan menguji kriteria kebenarannya. AJR bahkan memperluas  pertanyaannya  dengan  mempertanyakan  kemampuan  fiqh berdamai dengan berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan gagasan demikian, filsafat fiqh  berbelok  dari  kajian  ushul  fiqh  karena  tidak  ingin  terjebak  pada “keterbatasan”  ushul  fiqh.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  ditujukan  untuk mengelaborasi  lebih  jauh  bagaimana  sesungguhnya  konsep  filsafat  fiqh  AJR? Untuk  memaparkan  dapat  memaparkan  konsep  filsafat  fiqh  ini  penulis menerapkan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Data  diperoleh  terutama  dari  dua tulisan AJR yang berjudul Falsafah al-Fiqh wa Maqashid as-Syari’ah dan Min Ushul al-Fiqh  ila  Falsafah  al-Fiqh,  Muzakarah,  at-Tashnif  al-Maudhu’I,  Hawarat  wa Muzakarat  qadhaya  al-Ushul  wa  al-Manahij. Sedangkan  sumber  sekunder diambilkan dari berbagai literatur dan sumber yang relevan untuk memperkuat
analisis.  Pendekatan  dalam  tulisan  ini  adalah  filosofis,  dimana  penulis menerapkan 3 (tiga) pilar dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi untuk memaparkan pemikiran AJR.

## Hasil dan Pembahasan Karir Intelektual Abd al-Jabbar ar-Rifa’i (AJR)
AJR adalah seorang cendekiawan irak dengan yang mendalami filsafat islam. Lahir di Irak pada tahun 1954. Riwayat pendidikannya unik. Menempuh jenjang  Diploma  di  bidang  pertanian  pada  tahun  1975,  tetapi  kemudian mendapatkan gelar sarjana Studi Keislaman ( Islamic studies/dirasah Islamiyah ) pada tahun  1988. Persinggungannya  dengan  studi  Islam  mengantarkan  dia  untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman. Pada tahun 1990 berhasil menyelesaikan studi masternya di bidang Theology (ilmu Kalam). Dia mendapatkan gelar doktor di bidang tersebut pada tahun 2005 dengan derajat Cum Laude . Sepanjang karirnya hingga saat ini AJR telah menghasilkan 58 karya tulis, terutama berupa buku dan kebanyakan di bidang filsafat Islam (https://www.noor-book.com/).
Beberapa publikasi berupa buku yang dia  tulis antara lain; 1. Tamhid li Dirasah Falsafah ad-Din; 2. Mausu’ah Falsafah ad-Din; Ilm al-Kalam al-Jadid, Madkhal li Dirasah al-Lahut al-Jadid wa Judul al-‘Ilm wa ad-Din; 3. Ad-Din wa al-Igtirab al- Mitafiziqi;  4.  Ad-Din  wa  an-Naz’ah  al-Insaniyah;  5.  Ad-Din  wa  ad-Dhama’  al- Anthulijiyi; 6. Mabadi’ al-Falasafah al-Islamiyah; 7. Al-Hirminiyuthiqa wa at-tafsir ad- dini  li  al-‘alim;  8.  Ad-Din  wa  As’ilah  al-Hadasah  (Muhamad  Arkoun  wa  Musthafa Mulkan wa ‘Abd al-Majid asy-Syarafi wa Hasan Hanafi ); 9. Al-Iman wa at-Tajribah ad-Diniyyah;  10.  Tahdis  ad-Dars  al-Kalami  wa  al-Falsafi  fi  al-Huzah  al- ‘Ilmiyyah; dan 11. Asy-Syaikh Amin al-Khuli, Awwal Hirminiyuthiq fi ‘Alam al- Islam. Selain itu, ia banyak menulis di berbagai jurnal ilmiah, terutama Jurnal Qadhaya Islamiyah Mu’ashirah;
Semua publikasi yang dihasilkan AJR ditulis dalam bahasa Arab, baik yang berbentuk buku maupun artikel ilmiah. Concern-nya pada teologi, filsafat dan fiqh atau hukum islam, sebagaimana terlihat dari sebagian besar tulisannya, menggiring keberaniannya untuk mengajukan studi baru, filsafat fiqh. Bidang ini tidak  sama  dengan  tawaran  “fiqh  baru”  (Rohman,  2021,  p.  12)  seperti  fiqh minoritas, fiqh lingkungan, fiqh maritim ataupun fiqh sosial yang menawarkan pendekatan baru dalam kajian hukum islam. Filsafat fiqh yang ditawarkan oleh AJR  berada  pada  ranah  studi  filsafat  dengan  objek  materiilnya  fiqh.  Bidang kajiannya adalah ilmu fiqh itu sendiri dan bukan kasus atau perbuatan subyek hukum yang menjadi perhatian fiqh.

## Kritik terhadap Tradisi Intelektual Islam
Dalam seminar bertajuk Ma Na’nihi bi al-Kalam al-Jadid wa al-Mutakallim al-Jadid (Apa yang kita pahami tentang Teologi dan Teolog Kontemporer?) yang digelar  oleh  Pusat  Studi  Politik  Arab  Doha  pada  Desember  2020,  AJR menyatakan:
“Studi agama dalam Islam memasuki siklus yang berulang sejak beberapa abad. Setelah produksi ilmu-ilmu sekuler di dunia Islam terhenti, dan visi teologis  dunia  yang  diwariskan  mengambil  alih  dalam  kehidupan  umat Islam, mereka terhalang untuk melihat dunia di luar tembok teologi yang tertutup Masyarakat kontemporer telah menjadi korban dari visi metafisik dunia yang berbicara dalam bahasa orang mati, yang dihasilkan oleh teologi kuno yang tidak lagi memahami kecemasan eksistensial, atau memahami sumber dendamnya” (www.alaraby.co.uk/culture )
Pernyataan di atas mengisyaratkan keresahan pada diri AJR yang melihat adanya  ketimpangan  tradisi  intelektual  islam  kuno  yang  mulai  menghadapi benturan-benturan    baru  seiring  perkembangan  dunia  modern.  Bahwa seharusnya pemahaman agama manusia bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi dengan  dialektika  internal  dirinya  mengenai  fenomena  kontemporer  dengan ukuran-ukuran  norma  agama  yang  diyakini.  Secara  masif  dialektika  tersebut menghasilkan  berbagai  ilmu  dan  pengetahuan  hingga  perundang-undangan baru.
Istilah  dialektika  di  sini  merujuk  pada  inti  teorinya,  yakni  proses penemuan  kebenaran  melalui  hubungan  timbal  balik  terus  menerus.  Secara teknis  hubungan  timbal  balik  tersebut  dapat  melibatkan  trilogi  Tesis-sintesis- antitesis sebagaimana digagas Hegel, bisa juga melibatkan empat elemen totality, contradiction, motion, dan praxis . Singkatnya dialektika sebagaimana dikemukakan Plato  merupakan  metode  berfikir  rasional-filosofis,  bersifat  Umum  (Rosda, 1995,  p.  78).  Dialektika  memiliki  mata  rantai  pemikiran  yang  sangat  Panjang membentang dari era Plato (dialektika klasik), Dialektika Marxis,  mazhab kritis Frankfurt  ( Die  Frankfurter  Schule )  yang  melahirkan  para  tokoh  besar  seperti Theodor  W.  Adorno,    Friedrich  Hegel,  Max  Horkheimer,  Jurgen  Habermas, Axel  Honneth,  hingga  dialektika  relasional  yang  dikembangkan  oleh  generasi Rawlsian (Agger, 2003, p. 40).
Pada kesempatan itu AJR juga mengkritik kelemahan pendekatan teologi tradisional  Islam  yang  dianggap  terjebak  pada  pendekatan inward  looking. Dia menandaskan:
“Makna  keagamaan  yang  dihasilkan  oleh  ilmu  teologi  kuno  tidak  dapat meletakkan dasar bagi hidup berdampingan antara agama dan budaya yang berbeda,  dan  membangun  hubungan  internasional  yang  damai  untuk
mencapai  kepentingan  kolektif  masyarakat.  Mengingat  bahwa  kategori verbal yang diwariskan tidak cocok sebagai titik awal dialog yang tulus dan produktif antar agama, yang hanya dapat membuahkan hasil jika meyakini hak  untuk  berbeda,  menerapkannya  sebagai  starting  poin  setiap  dialog, pemahaman  dan  diskusi  dengan  mereka  yang  berbeda  agama,  serta berupaya  menemukan  apa  yang  penting  dalam  setiap  agama.” (www.alaraby.co.uk/culture).
Pernyataan  AJR  dalam  kedua  kutipan  di  atas  pada  dasarnya mempertanyakan  ulang  kriteria  kesahihan  yang  berkembang  dalam  tradisi intelektual islam kuno. Oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa ilmu teologi klasik sudah kadaluarsa. Karena itu memerlukan upaya untuk mendekonstruksi “ilmu teologi baru”. Ia mengusulkan sebuah kriteria yang dapat menjadi dasar bagi  seorang  pemikir  untuk  diklasifikasikan  sebagai  “teolog  baru”,  yang memandang  wahyu  di  luar  konsepnya  dalam  ilmu  teologi  kuno.  Dengan menggambarkan  wahyu  sebagai  konsep  sentral  sebagai  cabang  berbagai permasalahan teologis.
Gugatan  ini  senada  dengan  keresahan  Arkoun  yang  diungkapkan melalui Critique de la Raison Islamique, dimana ia menyerukan adanya penelitian ulang  mengenai  dasar  dan  batas  pemikiran  (Arkoun,  1994,  p.  112).  Dalam pandangan Arkoun, warisan intelektual islam kuno tidak mencerminkan gerak progresif  yang  mampu  mengimbangi  perubahan  zaman.  Kondisi  tersebut disebabkan  setidaknya  dua  hipotesis; Pertama, produk  intelektual  masa  lalu dianggap permanen, stabil dan transhistoris (melampaui sejarah). Ia diasumsikan tidak pernah terkendala ataupun terpengaruh oleh perbedaan bahasa, struktur sosial, politik dan ekonomi yang terus berkembang. Kedua, produk intelektual masa lalu dianggap memiliki korelasi konstan dengan berbagai dimensi zaman sehingga  selalu  menjadi  acuan    untuk  meluruskan  berbagai  “penyimpangan” yang muncul dalam proses evolusi sosial (Arkoun, 1994). Jika Arkoun banyak meminjam  pendekatan  linguistika,  semiotika  dan  hermeneutika  dalam menawarkan rethinking islam, maka AJR menekankan pentingnya filsafat dalam merumuskan  ulang  kriteria  kebenaran  fiqh  sehingga  melahirkan  filsafat  fiqh. Sebagai  pintu  masuknya,  ia  memilih  teologi  baru  yang  merupakan  tradisi keilmuannya.

## Membatasi Definisi Filsafat Fiqh dan Bidang Kajiannya
AJR menyadari bahwa hingga saat ini belum ada kata sepakat tentang istilah  filsafat  fiqh,  batasan  pengertian,  cakupan  topik,  dan  metodologinya. Demikian  pula  hubungannya  secara  khusus  dengan  fiqh  dan  ushul  fiqh. Sebagian  diskusi  tentang  filsafat  fiqh  dikaitkan  dengan  maqashid  as-syari’ah. Hal itu ditunjukkan oleh istilah-istilah yang digunakan sebagai padanan filsafat
fiqh, seperti ma wara’ ‘ilm al-fiqh (ilmu di balik fiqh), ‘ilm kalam al-fiqh (teologi fiqh), ilm ma’rifah al-fiqh (pengetahuan tentang fiqh), objek fiqh, sosiologi fiqh dan sebagainya (Ar-Rifa’i, 2018).
Menurut  AJR,  kebingungan  dalam  mendefinisikan  filsafat  fiqh  ini dikarenakan luasnya bauran tema kajian  ini. Sebagian menganggap filsafat fiqh bagian  dari studi maqashid asy-syari’ah , tetapi ada juga yang melihat sebaliknya. Sementara  sebagian  pakar  meletakkan  filsafat  sebagai  ilmu  bantu  bagi  fiqh. Meskipun demikian para peminat kajian bidang ini sepakat urgensi bidang kajian ini dalam diskursus kontemporer studi keislaman (Ar-Rifa’i, 2008, p. 20).
Makna  “filsafat”  dalam  frasa  “filsafat  fiqh”  tidak  sama  dengan  definisi yang  umumnya  dikenal  dalam  tradisi  keilmuan  islam.  Sebab  dalam  definisi tersebut ia dipahami sebagai ilmu tentang “eksistensi substansi yang telah eksis” ( al-‘ilm bi ahwal al-wujud min haisu huwa maujud ). Sebuah ilmu yang objeknya adalah eksistensi absolut dan tujuan-tujuan universal yang relevan untuk disematkan pada-Nya  (Ar-Rifa’i,  2008).  Ranah  kajian  dalam  filsafat yang  didefinisikan demikian  tidak  lain  berupa  filsafat  ketuhanan  atau  teologi.  Dalam  filsafat ketuhanan  tugas  seseorang  adalah  memaksimalkan  peran  akal  (filosofis) memahami  esensi  ketuhanan,  bukan  menemukan  tuhan  tentang  zat  yang mutlak.  Batas  studi  filsafat  ketuhanan  berada  pada  merumuskan  berbagai kemungkinan  bangi  manusia  untuk  sampai  pada  kebenaran  tentang  Tuhan (Huijbers, 1977). Bidang ini melahirkan tradisi besar sebagai cabang filsafat dan melahirkan berbagai tokoh terkemuka seperti St. Agustinus (354-430) dengan konsep drama penciptaan yng melibatkan Allah dan manusia; Thomas Aquinas (1225-1274)  yang  berusaha  mendamaikan  logika  Aristoteles  dengan  Wahyu Kristen; Descartes (1596-1650) dengan ide Allah dan The Method of Doubt- nya; Immanuel  Kant  (1724-1804)  yang  menemukan  Allah  dalam  ajaran  moralnya dimana  Allah  adalah  suara  hati,  tujuan  moralitas  dan  pribadi  yang  menjamin siapapun  yang  bertindak  baik  akan  mengalami  kebahagiaan  sempurna;  Hegel (1770-1831)  yang  dikenal  dengan  fisafat  idealismenya;  Schleiermacher  (1768- 1834)  yang  melengkapi  teologi  Kant  dengan  kontemplasi;  Alfred  North Whitehead (1861-1947)   yang dikenal dengan teologi prosesnya, hingga Simuh yang  mengenalkan  konsep Darmogandul dan Wahdatul  Wujud ala  filsafat  Jawa. Pada  wilayah  yang  sama,  teologi  mempelajari  tentang  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  Tuhan  melalui  penyusunan  argumen-argumen  rasional untuk  mendiskusikan  dan  menginterpretasikan  konsep-konsep  keagamaan (Abraham & Rufaedah, 2014).
Memahami filsafat fiqh dapat dianalogikan dengan frasa filsafat hukum dimana kata filsafat menjadi objek formil sebuah ilmu yang dengan karakternya membahas fiqh sebagai objek materiil dari aspek substansinya ( ontology ), tujuan mempelajari dan metode analisisnya ( objek ). Filsafat fiqh mendiskusikan tujuan fiqh,  struktur  pembentuk  keilmuannya  ( the  body  of  knowledge ),  paradigma  dan postulat  yang  dikembangkan,  serta  inter  relasi  yang  terjalin  dengan  disiplin keilmuan lainnya. Filsafat fiqh keluar dari pembahasan dalam fiqh itu sendiri seperti  metode  penemuan  hukum,  perdebatan  ulama  tentang  status  hukum suatu peristiwa, dan hubungannya dengan syari’ah (Ar-Rifa’i, 2008).
Dengan  perspektif  serupa,  Shadiq  Larijani  memilih  konsep  dasar ( foundation, principles, mabadi’ ) untuk menjelaskan posisi filsafat dalam frasa filsafat fiqh.  Menurut  konsep  yang  demikian,  filsafat  fiqh  diartikan  sebagai  prinsip- prinsip ilmiah dalam studi terhadap ilmu fiqh. Prinsip yang dimaksud tidak lain paradigma  yang  diturunkan  menjadi  aksioma  operasional  sebagai  dasar melakukan kajian terhadap fiqh sebagai sebuah ilmu (Ar-Rifa’i, 2008).
Muhammad Mujtahid Syabistari menyederhanakan definisi filsafat fiqh dengan mengajukan pertanyaan inti yang akan dijawab bidang kajian ini, yaitu: apa yang dimaksud dengan ilmu fiqh? (Ar-Rifa’i, 2008) Akan tetapi bagi AJR, pertanyaan tersebut dikembangkan merambah aspek internal maupun eksternal ilmu fiqh. Oleh karenanya, sejumlah derivasi pertanyaan dapat diajukan, seperti : 1)  proses pembentukan ilmu fiqh; 2) pengaruh aspek perkembangan sosial, politik dan ekonomi terhadap ilmu fiqh; 3) kedudukannya dalam studi ilmu-ilmu humaniora;  4)  peluang-peluangnya  berdamai  dengan  ilmu-ilmu  linguistik, yurisprudensi,  psikologi,  pendidikan,  sosiologi  dan  antropologi;    5) hubungannya  dengan  sains  modern;  6)  serta  bagaimana  kontribusinya  dalam pembangunan peradaban islam (Ar-Rifa’i, 2008).
Jika  isu-isu  penting  di  seputar  filsafat  fiqh  sebagaimana  dikemukakan AJR  di  atas  merupakan  definisi  objek,  maka  cakupannya  melampaui  definisi epistemologi  sebagaimana  dikenal  dalam  filsafat  ilmu.  Epistemologi  dalam dunia filsafat paling tidak membicarakan tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan cara memperoleh pengetahuan. Tugas dan fungsinya adalah untuk menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan kebenaran yang dianggap  layak  untuk  diterima  dan  mana  yang  patut  ditolak  melalui  proses pendekatan  metodis  (Halik,  2017).  Epistemologi  menurut  Runes  adalah the branch  of  philosophy  which  investigates  the  origin,  structure,  methods,  and  validity  of knowledge (Hamlyn,  1967,  pp.  8–9) . Itulah  sebabnya  ia  sering  disebut  dengan filsafat pengetahuan karena epistemologi pada dasarnya adalah cabang filsafat
yang membicarakan tentang pengetahuan manusia (Titus et al., 1984, p. 187). Tampaknya gagasan filsafat fiqh AJR lebih tepat dipandang sebagai konstruk dasar bagi keilmuan fiqh di hadapan perubahan intelektual kontemporer. Apa yang ia kerjakan mirip dengan proyek revolusi sains ala Thomas Kuhn, karena berusaha  menemukan  paradigma  baru  dalam  studi  fiqh  dan  ushul  fiqh. Penemuan paradigma baru dalam konteks tersebut diperlukan sebagai respon terhadap anomaly-anomali yang muncul sehingga menimbulkan krisis terhadap fiqh dan ushul fiqh.

## Genealogi Filsafat Fiqh
Studi filsafat fiqh tidak begitu dikenal mazhab ahlussunnah. Ia tumbuh subur  dalam  alam  intelektual  syi’ah.  Sejumlah  tokoh,  terutama  Murtadha Muthahhari diklaim  sebagai  peletak  dasar  studi  ini.  Murtadha  Muthahhari sendiri  banyak  dipengaruhi  oleh  gagasan  gurunya,  Muhammad  Husain  at- Thabathaba’i  mengenai pembaharuan teologi yang dipaparkan dalam bukunya Ushul al-Falsafah wa al-Mazhab al-Waqi’iy . Meskipun karya filsafat, buku tersebut banyak  mengulas  masalah  pengetahuan  dan  sumber-sumbernya,  interpretasi mengenai  ilmu-ilmu  humanisme.  Tujuan  penulisan  buku  ini  terutama  untuk mengritik  filsafat  materialism  dan  dialektika  yang  ketika  itu  menguasai intelektual islam (Ar-Rifa’i, 2008). Tidak mengherankan jika Muthahhari akrab dengan filsafat Barat, mengingat dia secara intens membaca karya-karya  filosof besar  seperti  Freud,  Russel,  Einstein,  Erich  Fromm  hingga  Alexis  Carrel (Muthahhari, 1990, p. ii).
Belakangan  ide  pembaharuan  teologi  tersebut  berkembang  pesat  di tangan sejumlah tokoh reformis islam seperti Jamaluddin al-Afghani dan Washil ad-Din  Khan  yang  menggelorakan  tesisnya  yang  dimuat  dalam  kitab al-Islam Yattahaddi, sebagai berikut:
“Sesungguhnya  metode  dan  gaya  bahasa  teologi  sudah  berubah  seiring perubahan zaman. Oleh karena itu kita harus merumuskan teologi baru untuk menghadapi tantangan era modern” (Ar-Rifa’i, 2008)
Ide pembaruan teologi semakin nyaring seiring tampilnya Baqir Shadr , dengan tiga buah karya monumental, yaitu: Falsafatuna; Al-Usus al-Mantiqiyah li al-Istiqra; dan Mujiz fi Ushul ad-Din. Melalui ketiga buku tersebut, terutama yang disebut  terakhir  Baqir  Shadr  berusaha  membebaskan  teologi  islam  dari kungkungan  Filsafat  Aristotelian  dan  berpaling  pada  metode  deduktif  yang dibangun  di  atas  pondasi  Ushuluddin.  Rumusan  Baqir  Shadr  ini  menandai lahirnya mazhab baru dalam diskursus teologi islam yang disebutnya esensialisme pengetahuan ( al-mazhab az-zati li al-ma’rifah ) (Ar-Rifa’i, 2008). Dalam pandangan Baqir Shar, ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas unsur-unsur umum dalam
prosedur  mendeduksikan  hukum-hukum  Islam.  Bidang  kajiannya  yang  lain utama adalah mengkaji unsur-unsur umum yang masuk ke dalam proses seperti validitas al-zubur  al-‘taf (pengertian  umum  yang  digunakan  untuk  memahami sebuah  nash)  dan al-khabar (hadis)  sebagai dalil (bukti)  dalam  mengambil keputusan hukum islam (Sadr, 2015).
Selain Baqir Shadr, murid at-Thabathaba’i lainnya yang berperan dalam menyebarkan  pembaruan  teologi  islam  terdapat  beberapa  guru  besar  dari Universitas  Al-Hauzah seperti  Abdullah  Jawwadi  Amali,  Shadiq  Larijani, Musthafa  Malikan.  Mereka  dikenal  sebagai  tokoh-tokoh  intelektual  dalam mazhab  syi’ah.  Kelekatan  intelektual  syi’ah  dengan  filsafat  islam  dan  teologi sebagaimana  dijelaskan  di  atas  turut  mewarnai  kemunculan  filsafat  fiqh. Pernyataan Imam Khomaeni yang sangat terkenal menegaskan pengaruh kuat filsafat dalam studi fiqh. Ia menyatakan:
“Sesungguhnya  waktu  dan  tempat  merupakan  dua  unsur  dasar  dalam ijtihad.  Sebab  dengan  menganalisis  hubungan  yang  kuat  dalam  studi politik, sosial, dan ekonomi dalam satu struktur keilmuan dapat melahirkan disiplin kajian baru yang kokoh” (Ar-Rifa’i, 2008)
Pernyataan Imam Khomeini di atas menjelaskan watak asli pengetahuan modern  yang  saling  terkoneksi  ( interkoneksi )  sehingga  mampu  memproduksi ilmu-ilmu baru. Demikianlah pula kelahiran filsafat fiqh pada dasarnya didorong oleh  perjumpaan  fiqh  dengan  ilmu-ilmu  modern  lain,  terutama  filsafat.  Oleh karena itu, AJR juga mengakui jika ilmu ini tergolong baru dalam diskursus fiqh yang  lebih  luas  (Ar-Rifa’i,  2008).  Namun  yang  perlu  dicatat,  bahwa  karakter perjumpaan fiqh dengan ilmu-ilmu lain dalam proses pembentukan filsafat fiqh berbeda (misalnya) dengan fiqh sosial. Pelibatan sains modern dalam fiqh sosial dijelaskan oleh Umdatul Baroroh bertujuan menarik korelasi keputusan hukum menggunakan  metode  fiqh  sosial  agar  mampu  merealisasikan  maslahah (Baroroh, 2020). Dalam bidang kajian yang disebut terakhir, ilmu-ilmu modern sebatas  menjadi  pertimbangan  bagi  operasionalisasi  fiqh  dalam  rangka menemukan hukum baru. Tetapi bagi filsafat fiqh, pelibatan disiplin ilmu lain lebih intens. Hal itu karena filsafat ilmu membutuhkan perluasan perspektif dari bidang kajian lain untuk membentuk the body of knowledge filsafat fiqh. Sebagai studi baru, filsafat fiqh menghadapi banyak tantangan. Bukan saja yang berasal dari belum jelasnya bangunan epistemologi yang kokoh, atau tumpang-tindihnya  pemahaman  sebagian  pengkaji  dengan  ushul  fiqh  dan maqashid asy-syari’ah . Lebih jauh lagi masih terdapat penolakan terhadap bidang ini.  Ironisnya  argumen-argumen  teologis  alih-alih  ilmiah  mendominasi penolakan  terhadapnya.  Pendeknya  filsafat  fiqh  menghadapi  problem
epistemologi  dasar  yang  meliputi  batasan  definisi,  objek,  metode, operasionalisasi, posisinya dalam al-‘ulum asy-syar’iyah (khususnya fiqh, ushul fiqh dan maqashid asy-syari’ah ) (Ar-Rifa’i, 2008).
Faktor-faktor yang Mendorong munculnya Filsafat Fiqh
Filsafat fiqh lahir dari konteks makro kondisi intelektual islam saat ini, khususnya di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kedua ilmu induk yang telah dikaji selama  berabad-abad  dirasa  tidak  lagi  memiliki  kemampuan  menjangkau problematika  sosial  yang  kian  kompleks  seiring  gelombang  modernisasi  dan inovasi-inovasi teknologinya. Ketika intelektual barat melesat berkat rasionalitas positivism,  matematika  dan  fisika  kuantum  yang  menghasilkan  temuan teknologi  massal,  warisan  intelektual  menjadi  usang.  Secara  rinci,  AJR menyebutkan tiga faktor utama yang menjadi konteks lahirnya filsafat fiqh, yaitu:
1. Berdirinya  negara-negara  islam  memberikan  tantangan  baru  dalam bidang-bidang  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  sebelumnya belum  pernah  terpikirkan  dalam  keilmuan  fiqh.  Maslaah-masalah  baru yang  muncul  mendorong  para  peneliti  untuk  menemukan  keselarasan antara  postulat-postulat  fiqh  dengan  ilmu-ilmu  sosial  humaniora  yang muncul  belakangan.  Sementara  fiqh  dan  ushul  fiqh  tidak  lagi  mampu memberi  jawaban  yang  memuaskan  sehingga  mau  tidak  mau membutuhkan bantuan ilmu lain di luar keduanya.
2. Berkembangnya  ilmu-ilmu  sosial  humaniora,  khususnya  yang berhubungan  dengan  ushul  fiqh,  seperti  linguistik,  semiotika,  ilmu hukum  ( jurisprudence ),  filsafat  ilmu,  psikologi,  sosiologi  hingga antropologi.   Gelombang perkembangan ilmu baru ini memaksa para pengkaji  fiqh  dan  ushul  fiqh  merumuskan  ulang  kaidah-kaidah  untuk memberi  ruang  perjumpaan  dengan  ilmu-ilmu  baru  tersebut,  beserta ketegangan-ketegangan epistemologi yang sesekali muncul.
3. Munculnya kebutuhan untuk mereformasi dunia akademik dengan cara mengadopsi  perkembangan  ilmu  modern  dalam  kajian  fiqh  dan  ushul fiqh untuk mengimbangi perkembangan sosial politik islam saat ini (Ar- Rifa’i, 2008).
Kedudukan Filsafat Fiqh di Hadapan Fiqh, Ushul Fiqh dan  Maqashid asy-Syari’ah
Penyamaan  begitu  saja  antara  filsafat  fiqh  dengan  ushul  fiqh  dan maqashid asy-syari’ah adalah sebuah kecerobohan. Sebab keduanya hanya bertemu dengan  filsafat  pada  bagian  yang  sangat  spesifik.    Fiqh  menekankan  pada penyusunan  argumen  teoritis  tentang  kesimpulan  hukum  dan  prosedurnya.
Sedangkan  ushul  fiqh  mempelajari  aturan-aturan  deduksi  hukum  tanpa berupaya  membongkar  latar  belakang  dan  prinsip-prinsip  deduksi  tersebut. Sementara maqashid asy-syari’ah memperhatikan simpul ujung dari fiqh berupa tujuan syari’ah secara umum. Area pembahasan dalam ketiganya berada di luar spektrum  filsafat  fiqh  yang  menelisik  lebih  dalam  pada  konstruk epistemologinya. Area perdebatannya berada pada upaya mengungkap tujuan syari’ah  secara  global,  membuat  batas-batas  hikmah  dan  maslahah  yang ditetapkan  syari’  (Ar-Rifa’i,  2008).  Misi  filsafat  fiqh  tidak  terfokus  pada penyempurnaan  kaidah  deduksi,  dan  eksplorasi  bukti-bukti  serta argumentasinya  sebagaimana  tugas  ushul  fiqh.  Sebaliknya,  filsafat  fiqh melampaui aturan-aturan ini dan merambah isu-isu yang lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan kaidah-kaidah ushul (Ar-Rifa’i, 2018).
Dalam  pandangan  AJR,  hubungan  filsafat  fiqh  dengan  ushul  fiqh, maqashid  asy-syari’ah dan  fiqh  itu  sendiri  merupakan  fakta  yang  tidak  dapat ditolak. Sebab pada dasarnya setiap ilmu lahir dan berkembang dari “asuhan” ilmu  lain.  Atas  dasar  tesis  ini,  AJR  menarik  relasi  hierarkis  antara  ilmu-ilmu tersebut. Ilmu maqashid lahir dari ilmu ushul fiqh, sedangkan  ushul fiqh lahir dari  fiqh.  Jika  ditarik  terus  ke  atas,  akan  didapati  bukti-bukti  otentik  yang menegaskan bahwa ilmu fiqh lahir dan diasuh oleh studi hadis. Dalam rangkaian mata rantai ilmu tersebut posisi filsafat fiqh merupakan saudara kandung ushul fiqh yang sama-sama lahir dari fiqh. Hanya saja filsafat fiqh dimatangkan oleh cabang-cabang keilmuan lain yang berbeda dengan pembentuk ushul fiqh (Ar- Rifa’i,  2018). Filsafat  fiqh  berhutang  kepada  studi  filsafat  agama,  teologi tradisional dan kontemporer, tafsir, hermeneutika, semiotika dan disiplin ilmu- ilmu lain (Ar-Rifa’i, 2018). Berhadapan dengan berbagai disiplin ilmu tersebut menjadikan terbentuknya hubungan interdependensi dan saling mempengaruhi (Ar-Rifa’i, 2008).
Perbedaan  selanjutnya  terletak  pada  tujuan  masing-masing  studi  ini. Tujuan  ushul  fiqh  adalah  menyiapkan  metode  deduksi  hukum  dari  teks-teks hukum, baik melalui penyingkapan makna tersebut maupun menyusun argumen logis untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Kesimpulan tersebut seharusnya memenuhi  kriteria  keandalan  dan  bersifat  objektif.  Dalam  rumusan  al-Juba’i ilmu Ilmu adalah keyakinan atas sesuatu sesuai kenyataannya. Qadhi ‘Abd al- Jabbar mengomentari batasan al-Juba’i dengan mengatakan:
“Jika  definisi  ilmu  mengikuti  al-Juba’i,  maka  keyakinan  seseorang  yang tanpa  melalui  proses  pemikiran  juga  dianggap  ilmu.  Menurutnya,  ilmu adalah suatu makna yang membuat jiwa orang yang mengetahui sesuatu dapat menerimanya.” (Al-Kurdi, 1992, p. 34)
Melihat modus operandinya yang menggunakan deduksi atas teks, dapat dikatakan  bahwa  ushul  fiqh  adalah  mantiqnya  fiqh.  Tujuan  ushul  fiqh sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  berbeda  dengan  induknya  (fiqh),  yaitu hukum itu sendiri.
Sedangkan maqashid  asy-Syari’ah mengarahkan  tujuannya  pada penyingkapan  makna  dan  hikmah  yang  ditetapkan asy-syari’ melalui pemberlakuan  hukum.  Ia  membahas  tujuan  syari’ah  secara  umum  dan  oleh karena itu dapat dilihat sebagai pengembangan dari ushul fiqh (Ar-Rifa’i, 2008). Ulama  bersilang  pendapat  mengenai  apakah maqashid  asy-syari’ah merupakan bagian dari ushul diqh ataukan ilmu yang independent. Pihak yang menghendaki menjadi  ilmu  sendiri  berargumen  dengan  bukti  historis,  yakni  peran  kunci maqashid  asy-syari’ah yang  selalu  menjadi  dasar  pertimbangan  dan  penetapan hukum  sejak  awal.  Prinsip-prinsip tasyri’ seperti  gradual  ( at-tadarruj ), meminimalisir  pembebanan  hukum  ( taqlil  at-takalluf ),  tidak  menimbulkan kerumitan  pelaksanaan  hukum  ( ‘adam  al-haraj )  dan  sebagainya  menjadi  bukti kuat  bagi  eksistensi maqashid  asy-syari’ah sebagai  ilmu  yang  berdiri  sendiri. Meskipun  demikian  arus  dominan ushuliyun meletakkan  sebagai  salah  satu metode atau tujuan penetapan suatu hukum. Ia menjadi bagian dari ilmu ushul fiqh (Helim, 2019, p. 3).
Tujuan  fiqh,  ushul  fiqh  dan  maqashid  asy-syari’ah  sebagaimana dipaparkan berbeda dengan filsafat fiqh. Keberadaan filsafat fiqh adalah untuk mengetahui  dan  merumuskan  aspek  epistemologis  dan  sosiologis  pada  fiqh. Merumuskan  aspek  epistemologis  fiqh  dalam  hal  ini  berarti  melakukan interpretasi  mendalam  dan  mengungkapkan  hakikat  fiqh,  menjelaskan  proses pembentukan  ilmu  fiqh,  menganalisis  dimensi  internal  fiqh  sekaligus  rahasia yang  tersimpan  di  belakangnya.  Filsafat  fiqh  tidak  ditujukan  menghasilkan sebuah kesimpulan hukum ataupun menyediakan instrumen analisis teks hukum (Ar-Rifa’i,  2018).  Sementara  merumuskan  aspek  sosiologis  fiqh  (dengan meminjam  penjabaran  M.  Atho’  Muddzhar)  mencakup  5  (lima)  kerja  ilmiah, yaitu:  (1)  menguji  sejauh  mana  pengaruh  hukum  islam  (fiqh)  terhadap masyarakat  dan  perubahan    masyarakat;  (2)  Bagaimana  perubahan  dan perkembangan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  berpengaruh  terhadap perubahan dalam fiqh; (3) Bagaimana penerapan fiqh oleh masyarakat muslim yang  menganutnya;  (4)  Bagaimana  pola  interaksi  masyarakat  muslim  dengan fiqh, seperti pro dan kontra terhadap positifisasi fiqh ke dalam berbagai regulasi yang  dihasilkan  pemerintah;  (5)  Bagaimana  respon  institusi-institusi  sosial
keagamaan  terhadap  perubahan  fiqh  (Abdullah,  2000,  p.  30)  (Atho  Mudzar, 2000, p. 30).

## Kesimpulan
Sejauh yang penulis baca dari dua sumber tulisan langsung AJR, proyek menggeser ushul fiqh ke filsafat fiqh masih berupa gagasan besar dan mendasar. AJR  belum  merumuskan  Langkah-langkah  operasional  ke  arah  yang  lebih sistematis. Bahkan definisi yang dia ajukan tentang filsafat fiqh juga masih sangat longgar. Frasa filsafat fiqh menekankan perubahan objek formil dari teori-teori kebahasaan  (ushul)  ke  menjadi  filsafat  (epistemologis).  Hal  itu  tampak  dari penyamaan penggunaan frasa filsafat fiqh dengan sosiologi fiqh atau sosiologi hukum, dimana teori-teori sosiologi yang menekankan pada aspek penemuan hukum, pemberlakuan hukum dan perubahan hukum dijadikan sebagai pisau bedah mengkaji fiqh.
Konsep filsafat fiqh AJR lebih dekat dengan gagasan revolusi sains dan pergeseran  paradigma  ( shifting  paradigm )  ala  Thomas  Kuhn.  AJR  berusaha mengidentifikasi  gejala  anomali  di  seputar  fiqh  dan  ushul  fiqh  dan menyimpulkan ancaman krisis epistemologi  yang berpotensi terjadi. Fiqh dan ushul fiqh tidak lagi diperlakukan sebagai normal science. Karena itu diperlukan tawaran  baru  yang  nantinya  akan  bertarung  dengan  teori-teori  lain  untuk membuktikan apakah ia akan diterima oleh academic community ataukah tidak, selanjutnya menjadi new norman science dengan new paradigm- nya.
Sekalipun demikian, keberanian AJR menggunakan objek formil filsafat membawa perubahan yang lebih mendasar, alih-alih meneruskan filsafat hukum islam  yang  sudah  terlanjur  didefinisikan  sebagai Islamic  jurisprudence. Dengan filsafat fiqh, AJR berusaha mempertanyakan substansi fiqh, kriteria kebenaran yang  dianut,  metode  pembuktian  kebenaran  dan  implikasinya  terhadap perubahan kesimpulan hukum yang dihasilkan. Bahkan ketika definisi filsafat fiqh  disejajarkan  dengan  sosiologi  fiqh,  faktor-faktor  eksternal  seperti  sosial, politik hingga ekonomi turut diperhitungkan sebagai variabel pengubah hukum.
Hal  yang  menarik,  membaca  konsep  filsafat  fiqh  AJR  dapat menghasilkan  dua  tesis  penting  bagi  pengembangan  studi  keislaman  (tidak terbatas pada fiqh/ ushul fiqh); Pertama, setiap ilmu lahir dari asuhan ilmu yang lain; Kedua, setiap  upaya  pengembangan  ilmu  selalu  membutuhkan  ilmu-ilmu bantu  lainnya.  Kedua  tesis  yang  sangat  mendasar  ini  menekankan  perlunya pendekatan multidisipliner dalam mengembangkan studi keislaman, khususnya al-‘ulum  asy-syar’iyyah, agar tetap kompatibel dengan perubahan zaman.

## Daftar Pustaka
Abdullah, A. (2000). Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan . Tiara Wacana.
Abraham,  J.,  &  Rufaedah,  A.  (2014).  “Theologization”  of  Psychology  and “Psychologization”  of  Religion:  How  Do  Psychology  and  Religion Supposedly Contribute to Prevent and Overcome Social Conflicts? Procedia Environmental Sciences , 20 , 516–525.
Agger,  B.  (2003). Teori  Sosial  Kritis:  Kritik,  Penerapan  dan  Implikasinya .  Kreasi wacana.
Al-Ghazali, A. H. A. ibn M. ibn M. (n.d.). Al-Mustashfa min ’Ilm al-Ushul . Dar al- Fikr.
Al-Kurdi, R. ‘Abd al-H. (1992). Nazariyat al-Ma’rifah baina alQur’an wa al-Falsafah . Maktabah al-Muayyyad.
Al-Misawi, M. at-T. (2001). Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyah . dar an-Nafais.
Aqli, R. (2015). Menyelami Ilmu Fiqh dalam Perspektif Filsafat Islam. Qolamuna:
Jurnal Studi Islam , 1 (1), 115–132.
Ar-Rifa’i, A. al-J. (2008). Falsafah al-Fiqh wa Maqashid as-Syari’ah (2nd ed.). dar al- Hadi.
Ar-Rifa’i, A. al-J. (2018). Min Ushul al-Fiqh ila Falsafah al-Fiqh, Muzakarah, at- Tashnif al-Maudhu’I, Hawarat wa Muzakarat qadhaya al-Ushul wa al-Manahij (1.438).
Arkoun, M. (1994). Nalar Islami dan nalar modern: berbagai tantangan dan jalan baru. (No Title) .
Atho  Mudzar,  M.  (2000).  Pendekatan  Sosiologi  dalam  Studi  Hukum  Islam, dalam  Mencari  Islam:  Studi  Islam  dengan  Berbagai  Pendekatan. Ed.  M.
Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana .
Baroroh, U. (2020). Understanding Methodology of Fiqh Sosial. Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial , 1 (1), 27–42.
https://doi.org/10.35878/santri.v1i1.202
Fanani, M. (2009). Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis Dan Aksiologis). AL- IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 4 (2), 197–208.
Halik,  A.  (2017).  PRAGMATISME  KOMUNIKASI  MASYARAKAT
PEDESAAN (Rekonstruksi Ruang Sosial Penggunaan Telepon Seluler di Pedesaan). Jurnal Dakwah Tabligh . https://doi.org/10.24252/jdt.v18n1dnk07
Hamlyn, D. W. (1967). History of objek .
Helim, A. (2019). Maqashid al-syari’ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam) . Pustaka Pelajar.
Huijbers, T. (1977). Manusia Mencari ALLAH Suatu Filsafat Ketuhanan . Kanisius.
Karim, S. (1997). Fiqih-Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia .
KBBI. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (III). Balai Pustaka.
Khoiri,  A.  (2018).  Fikih  Sebagai  Produk  Filsafat  Hukum  Islam. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan , 2 (1), 1–14.
Muthahhari, M. (1990). Masyarakat dan Sejarah, terj. M. Hashem. Bandung: Mizan .
Praja, J. S. (2003). Aliran-aliran filsafat dan etika. Jakarta: Kencana .
Rohman,  T.  (2021).  The  Methodology  of  Ijtih{\=a}d  Tat ̟ bi ̟ qi ̟ KH.  Sahal Mahfudh. Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial , 2 (1), 1–16.
Rosda, T. P. (1995). Kamus Filsafat . Remaja Rosdakarya.
Sadr, A. M. B. Al. (2015). A Short History of Ilmul Usul . CreateSpace Independent Publishing Platform.
T.J., A., Al-Shikh-Ali, A. S., DeLorenzo, Y. T., & Staff, I. I. I. T. (2003). Source Methodology  in  Islamic  Jurisprudence .  International  Institute  of  Islamic Thought.
Titus, H. H., Smith, M. S., & Nolan, R. T. (1984). Persoalan-persoalan Filsafat, terj. HM Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang .