## Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik
Dian Herlambang, Dodi Yudo Setyawan dianherlambang03@yahoo.com . dodi369369@gmail.com . Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya,

## Abstrak
Di Indonesia, perdagangan elektronik dapat dikatakan sangat berkembang. Pada tahun 2007 ada kasus yang dapat dikatakan sebagai kasus perdagangan elektronik pertama. Data tersebut dapat dilihat berdasarkan kajian dan saran yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang kasus MoU antara Pemerintah Indonesia dan Microsoft. Penelitian ini  ditulis  untuk  mengetahui  pelaksanaan  aturan  hukum  persaingan  usaha  dan  kebijakan KPPU di bidang persaingan usaha dalam kaitannya dengan perdagangan elektronik. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif. Data dalam penelitian ini  terutama  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan,  terutama  pada  bahan  hukum  primer  di bidang  persaingan  usaha.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Hal  ini terkait erat dengan penelitian yang dapat dikategorikan oleh penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih abstrak-teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor bisnis e- commerce  masih  tidak  mengarah  pada  praktik  persaingan  anti-bisnis  meskipun  masih memasuki radar pengawasan. Ini mungkin karena perdagangan elektronik itu sendiri adalah bentuk perdagangan baru.
Kata kunci: E-commerce, Persaingan Usaha, Kebijakan

## Abstract
In Indonesia, electronic commerce can be said to be very developed. In 2007 there was a case which can be said to be the first case of electronic commerce. The data can be seen based on studies  and  suggestion  that  was  carried  out  by  the  Business  Competition  Supervisory Commission  on the case of the MoU between the Government of Indonesia and Microsoft. This study was written to determine the implementation of the rules of business competition law and the policy of the KPPU in the field of business competition in relation to electronic commerce. In this study two approaches were used, namely the normative approach. The data in this study are mainly obtained from library research, especially on primary legal materials in  the  field  of  business  competition.  The  data  analysis  used  is  qualitative  method.  This  is closely  related  to  research  which  can  be  categorized  by  normative  legal  research  that approach  is  more  abstract-theoretical.  The  results  of  the  study  show  that  the  e-commerce business sector still does not lead to anti-business competition practices even though it still enters the surveillance radar. This may be due to electronic commerce itself is a new form of trade.
Keywords: E-commerce, Business Competition, Policy

## I. PENDAHULUAN
Pesatnya  arah  perkembangan  perdagangan  elektronik  di  Indonesia  sudah  tidak  dapat dihind1ari  lagi.  Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Berdasarkan  amanat  dari undang-undang,  maka  kemudian  lahirlah  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  Kehadiran KPPU diharapkan mampu menjadi watchdog atau pengawas dalam lalu lintas perdagangan atau kegiatan usaha di seluruh Indonesia.
Pada  tahun  2007  terjadi  kasus  yang  dapat  dikatakan  sebagai  kasus  pertama  kali  tentang perdagangan  elektronik,  data  tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan  kajian  dan  masukan  yang pernah dilakukan oleh KPPU pada kasus MoU antara Pemerintah Indonesia dan microsoft. Kasus ini terjadi karena jejak rekam Indonesia di bidang pembajakan perangkat lunak dapat dikatakan sangat tinggi, sehingga kemudian inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membayar lisensi microsoft untuk penggunaannya yang sebelumnya ilegal terutama di  kantor-kantor  pemerintah.  Namun  pandangan  dan  pendapat  KPPU  adalah  meskipun bermaksud  dengan  mengatasi  persoalan  pembajakan  perangkat  lunak,  di  mana  menurut catatan  KPPU  bahwa  sekitar  87%  yang  digunakan  di  masyarakat  adalah  perangkat  lunak ilegal, tetapi langkah tersebut sangat bertentangan dengan prinsip anti monopoli, sehingga KPPU menyarankan pemerintah untuk membatalkan MoU tersebut karena berpotensi untuk terjadinya  monopoli  penyedia  perangkat  lunak  selain  Microsoft  di  instansi  pemerintah. (KPPU, 2007)
Di  Uni  Eropa,  ternyata  kasus  Microsoft  adalah  kasus  pertama  yang  berkaitan  dengan  anti persaingan usaha di bidang perdagangan elektronik yang terjadi pada tahun 2009. Pada kasus tersebut Komisi Eropa menuduh microsoft melakukan pelanggaran persaingan usaha karena internet  eksplorer  dibundel  dengan  windows  sehingga  kemudian  regulator  mengklaim internet  eksplorer  tidak  adil  dan  tidak  proporsional  membuka  pasar  browser  di  Eropa, sehingga hasil putusannya microsoft membayar denda  yang dijatuhkan kepadanya sebesar 3,4 milyar dollar Amerika. (Majalah ICT, 2017)
Kasus yang sedang terjadi saat ini, dan berkembang adalah Persaingan Usaha Uni Eropa yang menuding  google  melakukan  praktek  monopoli  melalui  sistem  operasi  android.  Kasus  ini hampir mirip dengan kasus microsoft sebelumnya di mana kasus microsoft tersebut menjadi rujukan untuk pertimbangan dalam penyelesaian kasus. Meski demikian, google merasa tidak
melakukan  praktek  monopoli  melalui  sistem  operasi  android,  karena  google  mengklaim bahwa  android  tidak  memblokir  produsen  perangkat  dari  jasa  pra-instalasi  yang  bersaing dengan google, dan tidak melakukan pemblokiran.
Beberapa industri mengajukan keluhan, antara lain dari fairsearch, microsoft, nokia, oracle, mengatakan bahwa google mengunci produsen ponsel melalui perjanjian yang secara efektif memaksa  mereka  untuk  memasang  aplikasi  google.Kemudian  dari  ponsel  tersebut  untuk mengumpulkan data penggunanya dan kemudian google menjual iklan.Terdapat dua tuduhan yang  diajukan  kepada  google,  pertama  bahwa  google  menikmati  hasil  pencarian  dalam layanan belanja online dari para pesaingnya, dan kedua pelanggaran pencarian online pada situs web pihak ketiga yang menggunakan mesin pencari google.
Fenomena  berkenaan  dengan  perdagangan  elektronik  tersendiri  muncul  akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Perdagangan elektronik sendiri dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli suatu objek dagang melalui media elektronik.  Hal  ini  berakibat  yakni  penjual  dan  pembeli  tidak  melakukan  transaksi  secara tatap muka.
Pihak  yang  menjual  barang  melalui  media  elektronik  secara  tidak  langsung  dapat diklasifikasikan sebagai seorang yang menjalankan kegiatan usaha. Hingga saat ini, jumlah orang yang memanfaatkan media elektronik untuk menjalankan usaha semakin hari semakin bertambah. KPPU sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu bertugas mengawasi kegiatan persaingan usaha, dan memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan secara elektronik.
Indonesia dan sistem hukum Eropa dapat dikatakan mempunyai pertautan erat dalam sejarah hukum yang panjang. Mengingat Indonesia adalah pewaris sistem hukum eropa kontinental yang  merupakan  peninggalan  kolonial  Belanda.  Meski  saat  ini,  dapat  dikatakan  bahwa hukum  Indonesia  dapat  mengadopsi  dari  perkembangan  praktek  hukum  baik  anglo  saxon maupun  eropa  continental.  Namun  tetap  perlu  diperhatikan  bahwa  perkembangan  hukum yang terjadi di eropa sangat penting untuk ditelaah lebih dalam. Sehingga dengan demikian perkembangan yang ada secara global dapat dijadikan pijakan untuk penyempurnaan hukum di Indonesia. (Rumokoy.dkk, 2014)
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berkenan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan KPPU dan  fenomena perdagangan elektronik  a quo. Rumusan masalah  yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah: a) Apakah pelaksanaan dari berbagai ketentuan/aturan hukum persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ada kaitannya dengan perdagangan elektronik telah sesuai  ketentuan/aturan hukum  persaingan usaha?  b)  Bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam perdagangan elektronik, dan kendala-kendala apa yang dihadapi?
Dengan penelitian ini, peneliti berharap hasil dari  penelitian dapat  memberikan kontribusi positif dalam dunia akademik berkenaan dengan hukum persaingan usaha dan dapat memberi gambaran terkait kondisi di lapangan sehubungan dengan perdagangan elektronik.

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan penelitian ini dilakukan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan secara normatif dengan  didukung  oleh  pendekatan  secara  empiris.  Pendekatan  secara  normatif  dilakukan dengan  studi  kepustakaan  dan  kajian  bahan-bahan  hukum  seperti  perundang-undangan maupun peraturan lainnya (S. Soekanto, dan Mamudji, 2001). Sedangkan pendekatan empiris dilakukan  melalui  penelitian  di  lapangan  untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  melalui pengamatan  secara  langsung  dan  wawancara  dengan  para  informan  mengenai  kebijakan Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam upaya perdagangan elektronik.
Jenis  Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  hukum  normatif-empiris.  Pendekatan masalah  dilakukan  secara  yuridis-normatif  yakni  dengan  menelaah  undang-undang  serta regulasi yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap isu yang diteliti. Data  yang digunakan dalam penelitian terdiri dari  dua macam,  yaitu data  primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang berasal dari studi langsung di lapangan. Pada penelitian ini, studi  lapangan  dilaksanakan  di  KPPU  dan  data  diperoleh  melalui  mekanisme  wawancara terhadap beberapa orang yang dipilih secara purposive.
Data  sekunder  adalah  data  yang  berasal  dari  penelusuran  kepustakaan,  dalam  hal  ini berkenaan  dengan  dokumen  hukum  formal  atau  literatur-literatur  lain  yang  bersifat menunjang dalam penelitian ini.
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa data dari hasil studi pustaka terhadap bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  tertier  maupun  hasil  penelitian  lapangan  dianalisis dengan  metode  kualitatif.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini  yang  dapat dikategorikan dengan penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak- teoretis. (Maria S,W. Soemardjono, 2001)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perdagangan Elektronik
Revolusi yang terjadi di bidang teknologi informasi menghadirkan kemudahan yang dapat dinikmati  saat  ini  di  seluruh  dunia.  Salah  satu  perkembangan  selanjutnya  yang  dapat dinikmati  adalah  adanya  perdagangan  elektronik.  Di  Indonesia  perdagangan  elektronik secara resmi masuk ke dalam peraturan sejak adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Meskipun sebelumnya berdasarkan penelusuran Sukarmi (2008) transaksi  elektronik  telah  ada  di  dalam  Undang-Undang  sebelum  adanya  Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. (Sukarmi, 2008)
Adapun  definisi  Perdagangan  Elektronik  berdasarkan  OECD  (John  Dickie,  2005)  adalah sebagai  berikut:  Electronic  commerce  refers  generally  to  all  forms  of  commercial transactions involving both organisations and individuals, That are based upon the electronic processing and transmission of data, including text, sound and visual images. It also refers to the  effects  that  the  electronic  exchange  of  commercial  information  may  have  on  the institutions  and  process  that  support  and  govern  commercial  activities.  (Perdagangan elektronik  secara  umum  untuk  seluruh  bentuk  dari  transaksi  komersial  yang  melibatkan keduanya  yaitu  organisasi  dan  individu,  yang  berdasarkan  atas  proses  elektronik  dan transmisi  data,  termasuk  teks,  suara  dan  gambar  visual.  Juga  merujuk  pada  akibat  dari pertukaran  elektronik  dari  informasi  komersial  yang  dimiliki  oleh  institusi  dan  prosesnya yang mendukung dan mengatur aktivitas komersial).
Sedangkan  berdasarkan  European  Commission.  yang  dimaksud  dengan  perdagangan elektronik adalah sebagai berikut: Electronic commerce covers mainly two types of activity- the  electronic  ordering  of  tangible  goods,  which  still  must  be  physically  delivered  using traditional  channels  such  as  postal  services  or  commercial  couriers;  and  direct  electronic
commerce-the online ordering, payment and delivery of intangible goods and services such as  computer  software,  entertainment  content,  or  information  services  on  a  global  scale. (Perdagangan  elektronik  mencakup  secara  umum  dua  tipe  aktivitas-pemesanan  elektronik dari barang  yang berwujud, yang masih harus secara fisik dikirim dengan jalur tradisional seperti  jasa  pengiriman  atau  kurir  komersial;  dan  perdagangan  elektronik  langsung- pemesanan online, pembayaran dan pengiriman dari barang  yang tidak berwujud  dan jasa seperti  misalnya  perangkat  lunak  komputer,  konten  hiburan,  atau  jasa  informasi  di  skala global).
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak ada yang secara  langsung  dimaksud  dengan  perdagangan  elektronik,  akan  tetapi  yang  dimaksud dengan  transaksi  elektronik  berdasarkan  Pasal  1  ayat  2  dinyatakan,  bahwa  transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat rinci menjelaskan bahwa aspek penting  dari  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  adalah  adanya perkembangan  Hukum  Ciber  dan  pengaturan  dalam  perdagangan  elektronik.  Misalnya,  di dalam  penjelasan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dijelaskan  bahwa, kedudukan dokumen resmi di atas kertas menjadi setara dengan dokumen elektronik.

## 2. Hukum Persaingan Usaha
Terminologi  hukum  persaingan  usaha  terdiri  atas  tiga  kata  yakni  hukum  dan  persaingan usaha. Kata hukum, menurut Abdulkadir (2014) diartikan sebagai segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi  yang  tegas  apabila  dilanggar.  Sedangkan  menurut  Van  Doorn,  hukum  diartikan sebagai  skema  yang  dibuat  untuk  menata  (perilaku)  manusia,  tetapi  manusia  itu  sendiri cenderung  terjatuh  diluar  skema  yang  diperuntukkan  baginya.  Ini  disebabkan  faktor pengalaman,  pendidikan,  tradisi,  dan  lain-lain  yang  mempengaruhi,  dan  membentuk perilakunya. (Muhammad Abdulkadir, 2014)
Menurut  Sinaga  dan  Wibowo  (2005),  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  ini  adalah produk  undang-undang  yang  lahir  atas  desakan  dari  International  Monetary  Fund  (IMF),
sebagai  syarat  agar  mendapatkan  bantuan  dari  IMF  untuk  mengatasi  krisis  ekonomi  di Indonesia.
Sebelum tahun 1999 dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang yang berkaitan  dengan  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Berbeda halnya  dengan  Filipina  yang  sudah  memiliki  undang-undang  tersebut  sejak  tahun  1930, kemudian Amerika Serikat melalui the Sherman Antitrust Act sejak tahun 1980, dan Jerman telah mempunyai undang-undang tentang Unfair Competition (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) sejak tahun 1909. (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000)
Sejak  menjadi  undang-undang  pada  tahun  1999,  persoalan  persaingan  usaha  tidak  sehat kemudian  menjadi  salah  satu  Norma  dan  aturan  baru  di  tengah  praktek  perekonomian  di Indonesia. Reformasi 1998 dan perbaikan ekonomi hingga mewujudkan demokrasi di bidang ekonomi menjadi salah satu dasar agenda penegakan hukum supaya terwujudnya persaingan usaha yang sehat.
Pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Persaingan usaha tidak sehat  yang terjadi di  wilayah perdagangan elektronik  adalah suatu perkembangan pesat yang berkembang saat ini. Di Indonesia, kasus yang pertama kali terjadi, dan patut untuk sebagai kasus rujukan di dalam persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan perdagangan elektronik adalah melalui MoU antara pemerintah RI dengan Microsoft yang terjadi pada tahun 2007. Sedangkan di Uni Eropa sendiri kasus antara Microsoft dengan Komisi Uni Eropa terjadi di tahun 2009.
Hal yang membedakan adalah berdasarkan perbandingan dokumen yang ada, jika pada kasus MoU Pemerintah RI dengan Microsoft pihak KPPU memberikan saran dan masukan supaya pemerintah RI menghentikan MoU tersebut, maka lain halnya dengan Komisi Eropa yang menggugat microsoft di pengadilan hingga mencapai 3,4 milyar dollar Amerika.

## 3. Kebijakan KPPU dalam Perdagangan Elektronik
Sebagai sebuah organ pemerintahan, KPPU sebagaimana organ lainnya memiliki tugas dan wewenang  untuk  menjalankan  fungsinya.  Tugas  KPPU  yang  berkaitan  secara  langsung dengan urusan perdagangan atau kegiatan usaha antara lain: melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak  sehat;  melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau  tindakan  pelaku  usaha yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat; melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat; mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.
Kemudian  berkenaan  dengan  wewenang  dari  KPPU  yang  berhubungan  langsung  dengan kegiatan  usaha  melalui  media  elektronik  antara  lain:  Menerima  laporan  dari  masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha  tidak  sehat;  Melakukan  penelitian  tentang  dugaan  adanya  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat; Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pihak yang baik memiliki keterkaitan atas laporan tersebut; Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuang undang-undang ini mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya  kerugian  di  pihak  pelaku  usaha  lain  atau  masyarakat;  Memberitahukan  putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
Pelaksanaan dari ketentuan hukum persaingan usaha yang berada di KPPU yang berkaitan dengan perdagangan elektronik ini dapat kita lihat pada beberapa perusahaan E-dagang yang terbukti  masuk  dalam  radar  pantauan  KPPU.  Dalam  melaksanakan  fungsinya,  KPPU memiliki satgas-satgas. (KPPU, 2018)
Tiap-tiap  satgas  memiliki  fokus  tugas  masing-masing.  Termasuk  di  bidang  perdagangan elektronik, KPPU memiliki satgas khusus untuk mengkaji fenomena tersebut. Disini terlihat, bahwa fungsi  pengawasan KPPU  yang  terdapat  dalam ketentuan hukum  persaingan usaha yang  berkaitan  dengan  perdagangan  elektronik  dilaksanakannya  secara  baik.  Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dari ketentuan hukum persaingan usaha di KPPU yang berkaitan  dengan  perdagangan  elektronik  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum persaingan usaha.
Kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di bidang perdangan elektronik saat ini masih bersifat pemantauan atas kegiatan perdagangan elektronik tersebut. kendatipun ada pelanggaran yang terjadi adalah hanya seputar masalah konsumen seperti barang yang diterima  tidak  sesuai  dengan  pesanan.  Dan  hal  tersebut  tidak  masuk  dalam  ranah  KPPU. Regulasi tentang perdagangan elektronik berada dalam ranah kementerian perdagangan. Dan saat  ini  rancangan  peraturan  pemerintah  tentang  transaksi  perdagangan  melalui  sistem elektronik saat ini masih digodok oleh berbagai pemangku kepentingan.  Komisi Persaingan usaha atau KPPU menilai sektor bisnis perdagangan elektronik masih belum mengarah pada praktik anti-persaingan usaha kendati tetap masuk dalam radar pengawasan.
Kabag Humas KPPU, M. Zulfirmansyah mengatakan selama ini tidak ada perusahaan yang mampu  mendominasi  pangsa  pasar  perdagangan  elektronik  di  Indonesia.  Semua  memiliki penggunanya  masing-masing.  Menurutnya,  sejauh  tidak  ada  penguasaan  pasar  yang  dapat menyebabkan  praktik  anti-persaingan  usaha,  tidak  masuk  dalam  penyelidikan  oleh investigator  lebih  lanjut.  Namun,  cakupan  sektor  bisnis  tersebut  berisiko  baik  dari  sisi jangkauan maupun jenis produk yang dijual. Terlebih, lanjutnya, kalau terdapat perusahaan yang  menjual  seluruh  produk  dan  jasa  tanpa  ada  segmentasi  khusus.  Jika  perusahaan perdagangan  elektronik  mampu  membuat  penggunanya  memiliki  ketergantungan,  maka berisiko melakukan pelanggaran.
KPPU sendiri dalam wawancaranya dengan peneliti menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi  pengawasan  atas  persaingan  usaha,  secara  umum  kendala  yang  dihadapi  adalah berkenaan soal data yang terhubung dengan alat bukti. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh KPPU adalah seputar lemahnya wewenang  dari KPPU dalam hal  pemanggilan pihak yang memiliki kaitan dalam kasus  yang ditangani oleh KPPU itu sendiri. Oleh karena itu,
pihak KPPU menginginkan perubahan peraturan untuk memperkuat KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha.
Kemudian  dalam  hal  upaya  pencegahan  dan  pemaksaan  oleh  KPPU  untuk  mereduksi fenomena  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat,  maka  KPPU  menempuh  cara  antara  lain: melakukan penelitian atau riset berkaitan dengan persaingan usaha dalam rangka memetakan gejala-gejala persaingan usaha yang terjadi untuk kemudian memecahkan solusinya.
Selain itu, upaya lain yang ditempuh oleh KPPU antara lain melakukan kegiatan monitoring di  lapangan  secara  langsung.  Lalu  berkenaan  dengan  upaya  yang  bersifat  represif,  KPPU menyadari  bahwa  kewenangan  yang  dimilikinya  bersifat  terbatas,  sehingga  untuk menimbulkan  efek  pemaksaan  KPPU  berkoordinasi  dengan  organ  pemerintah  lain  untuk melakukannya, salah satu organ tersebut adalah pihak kepolisian.
Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik sebuah pemahaman bahwa, kebijakan KPPU dalam konteks  pengawasan  persaingan  usaha  di  bidang  perdagangan  elektronik  hingga  saat  ini belum  memiliki  suatu  tantangan  pasti.  Persaingan  usaha  di  perdagangan  elektronik  masih bersifat biasa saja. Hal ini mungkin saja disebabkan karena perdagangan elektronik sendiri merupakan  suatu  bentuk  baru  dari  suatu  perdagangan  sehingga  KPPU  belum  memiliki kendala apapun dalam melaksanakan fungsinya di bidang perdagangan elektronik.

## IV. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian tentang aspek hukum persaingan usaha dalam perdagangan elektronik serta untuk menjawab permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu pelaksanaan dari pengawasan KPPU yang terdapat dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang  berkaitan  dengan  perdagangan  elektronik  dilaksanakannya  secara  baik.  Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dari ketentuan hukum persaingan usaha di KPPU yang berkaitan  dengan  perdagangan  elektronik  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum persaingan usaha. Kemudian, kibijakan KPPU dalam konteks pengawasan persaingan usaha di  bidang  perdagangan  elektronik  hingga  saat  ini  belum  memiliki  suatu  tantangan  pasti. Persaingan usaha di perdagangan elektronik masih bersifat biasa saja. Hal ini mungkin saja
disebabkan karena perdagangan elektronik sendiri merupakan suatu bentuk baru dari suatu perdagangan  sehingga  KPPU  belum  memiliki  kendala  apapun  dalam  melaksanakan fungsinya di bidang perdagangan elektronik.

## 2. Saran
Beberapa  saran  yang  berkaitan  dengan  aspek  hukum  persaingan  usaha  dalam perdagangan  eletronik  yaitu  seiring  perkembangan  zaman,  perkembangan  perdagangan  di media elektronik semakin mengarah kepada kompleksitas. Hal ini kemudian dapat menjadi bahan refleksi untuk agar ke depan pengaturan atau regulasi tentang hukum persaingan usaha supaya  disesuaikan  dengan  kehendak  zaman.  Dan  dalam  rangka  terciptanya  suatu  hukum yang  bersifat  responsif  tersebut.  Seharusnya  para  pembentuk  perundang-undangan  harus lebih peka terhadap isu sosial yang selalu terkembang di masyarakat. Dalam hal ini di bidang perdagangan  elektronik.  Dengan  cara  melakukan  perubahan-perubahan  atas  aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan elektronik yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Dickie,  John.  2005. Producers  and  Consumer  in  EU  E-Commerce  Law .  Hart  Publishing.
Oxford Portland Oregon.
KPPU. 2007. Laporan KPPU tentang MoU Pemerintah RI dengan Microsoft
Majalah  ICT. Google  Tolak  Tudingan  Uni  Eropa  dan  Nyatakan  Android  Tidak  Anti Kompetisi. http://www.majalahict.com/google-tolak-tudingan-uni-eropa-dan- nyatakan-android-tidak-anti-kompetisi. Diakses tanggal 20 April 2017.
Rumokoy. Donald Albert. dan. Frans Maramis. 2014. Pengantar Ilmu Hukum . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soemardjono, Maria S,W. 2001. Pedoman Pembuatan usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Sukarmi. 2008. Cyber Law: Kontrak Elektronik dan Bayang-Bayang Pelaku Usaha . Pustaka Sutra. Bandung.
Wibowo.  Destivano.  Dan.  Harjon  Sinaga.  2005. Hukum  Acara  Persaingan  Usaha .  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Yani.  Ahmad.  Dan.  Gunawan  Widjaja.  2000. Seri  Hukum  Bisnis:  Anti  Monopoli .  Raja Grafindo Persada. Jakarta.