## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS I DENPASAR UTARA

## Dewa Putu Arwidiana, Made Sudiari
Program Studi Keperawatan STIKes Wira Medika Bali dewaarwidiana09@gmail.com
Abstrak  – Visi  dan  Misi  Pembangunan  Bali  periode  tahun  2018-  2023  Nagun  Sat Kerthi Loka Bali, maka arah kebijakan dan program Pembangunan Bali dengan Pola Pembangunan  Semesta  Berencana  yang  dituangkan  dalam  dua  kelompok  program yaitu, program prioritas dan program pendukung. Pengembangan kebijakan sekaligus mendukung kearifan local dan budaya Bali yang kaya dengan adat dan istiadatnya serta mengkombinasikan dengan sumber daya alam. Kolaborasi pelayanan Kesehatan yang bersifat  holistic  melalui  pelayanan  Kesehatan  tradisional    terpadu  dengan  adat  dan sumber daya alam akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan daya Tarik bagi wisatawan. Pelayanan kesehatan tradisional telah menjadi bagian integral dari  sistem  kesehatan  di  banyak  negara.  Namun,  implementasi  kebijakan  pelayanan kesehatan  tradisional  masih  menghadapi  tantangan  yang  signifikan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  implementasi  kebijakan  pelayanan kesehatan  tradisional  di  lokasi  penelitian,  serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner terkait pelayanan kesehatan tradisional. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan  teknik  analisis  secara  univariat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional di di wilayah kerja puskesmas 1 Denpasar Utara menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya dukungan dari sektor  kesehatan  konvensional,  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  pelayanan  kesehatan  tradisional,  serta  keterbatasan  sumber  daya yang  tersedia.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa  faktor  yang  dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait, pendidikan  dan  pelatihan  bagi  praktisi  kesehatan  tradisional,  serta  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pelayanan  kesehatan  tradisional. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi  tantangan  implementasi  kebijakan  pelayanan  kesehatan  tradisional. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional dan memperkuat peran pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem kesehatan secara keseluruhan.
Kata kunci : kesehatyan, layanan, tradisional
Abstract – Abstract – Bali Development Vision and Mission for the period 2018-2023 Nagun Sat Kerthi Loka Bali, the direction of Bali Development policies and programs using the Planned Universal Development Pattern is outlined in two program groups, namely, priority programs and supporting programs. Policy development also supports local wisdom and Balinese culture which is rich in its customs and customs and combines
it  with  natural  resources.  Collaboration  of  holistic  health  services  through  integrated traditional health services with customs and natural resources will improve the quality of life of the community and provide an attraction for tourists. Traditional health services have  become  an  integral  part  of  the  health  system  in  many  countries.  However,  the implementation of traditional health care policies still faces significant challenges. The aim of this research is to describe the implementation of traditional health service policies in the research location, as well as identify the factors that influence the success of this implementation. The research method used is a quantitative descriptive approach with data  collection  through  interviews  and  questionnaires  related  to  traditional  health services.  The  data  collected  was  analyzed  using  univariate  analysis  techniques.  The research results show that the implementation of traditional health service policies in the work  area  of  North  Denpasar  Community  Health  Center  1  faces  several  challenges, including  a  lack  of  support  from  the  conventional  health  sector,  a  lack  of  public understanding and awareness of the importance of traditional health services, and limited resources available. This research also identifies several factors that can increase the successful  implementation  of  traditional  health  service  policies.  These  factors  include strong  collaboration  between  related  parties,  education  and  training  for  traditional health  practitioners,  as  well  as  active  community  participation  in  decision  making regarding traditional health services. This research provides valuable insights for policy makers in overcoming the challenges of implementing traditional health care policies. It is hoped that the results of this research can be used as a reference to improve the quality of traditional health services and strengthen the role of traditional health services in the overall health system.
Keywords : health, service, traditional

## Pendahuluan
Visi dan Misi Pembangunan Bali periode  tahun  2018-  2023  Nagun  Sat Kerthi  Loka  Bali,  maka  arah  kebijakan dan program Pembangunan Bali dengan Pola  Pembangunan  Semesta  Berencana yang  dituangkan  dalam  dua  kelompok program  yaitu,  program  prioritas  dan program  pendukung.  Program  prioritas mencakup  5  bidang  yaitu  1  :  Pangan, Sandang  dan  Papan,    Bidang  2  : Kesehatan  dan  Pendidikan,    Bidang  3  : Jaminan  Sosial  dan  Ketenagakerjaan Bidang  4  :  Adat,  Agama,  Tradisi,  Seni dan  Budaya  Bidang  5  :  Pariwisata Pembangunan 5 Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan
dan  diintegrasikan  di  seluruh  Bali  dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan  potensi  masing-masing  wilayah Kabupaten/Kota. Prioritas program bidang  Kesehatan  dengan  prioritas pelaksanaanya  dengan  membentuk  tim Pengembangan  Pelayanan  Kesehatan Tradisional (Usada Bali) sehingga terbit Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 2019  tentang  Pelayanan  Kesehatan Tradisional Bali. (https://www.balipost.com/news/2019/0 3/28/71809/Program-Nangun-Sat- Kerthi-Loka...html)
Tujuan  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor 55 tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali adalah  untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (Krama ) Bali, sebagai bagian dari  implementasi    mempertahankan keseimbangan dan kesehatan jasmani dan rohani dalam diri sendiri  ( Jane Kerthi) , dan  untuk  memberikan  kepastian  serta perlindungan  hukum  kepada  pelayanan kesehatan tradisional, pengusada, tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali yang terstandar. Pengembangan dan implementasi kebijakan peraturan
gubernur  ini mengharapkan masyarakat memiliki  pilihan  dalam  pelayanan kesehatan,  tidak  saja  mendapatkan pengobatan  secara  modern  yang  ada  di fasilitas  pelayanan  di  rumah  sakit,
Puskesmas dengan dokter dan paramedisnya  juga  pelayanan  kesehatan tradisional  Bali  yang  dikembangkan  di sarana Kesehatan. (https://www.balipost.com/news/2019/0 3/28/71809/Program-Nangun-Sat-
Kerthi-Loka...html). Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional  merupakan  salah  satu kebijakan  publik,  yang  telah  melalui proses  berbagai  pertimbangan  sehingga diputuskan  sebagai  peraturaan  daerah. Kebijakan ini telah disosialisasikan untuk di  implementasikan  pada  unit  pelayanan
Kesehatan. Permasalahannya , bagaimana implementasi mulai
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta evaluasi dari kebijakan Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  55
Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional  di  puskesmas  1  Denpasar Utara ?, apakah dapat di implementasikan untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat atau kendala-kendala apa saja yang menghambat implementasi kebijakan tersebut ?.
Permasalahan  ini  didasarkan  atas hasil  studi  pendahuluan  yang  dilakuklan peneliti  melalui  wawancara  kepada pimpinan puskesmas, pemegang program pelayanan  Kesehatan  tradisional  serta beberapa perangkat desa di wilayah kerja puskesmas,  pada  intinya  menyatakan kesulitan  mengimplemntasikannya,  oleh karena adanya pergeseran pola dan gaya hidup  ( life  style )  masyarakat  perkotaan yaitu  jika  seseorang  mengalami  masalah kesehatan langkah pertama yang dilakukan  adalah  mencari  pertolongan medis  pengobatan  konvensional,  jika dengan  konvensional  tidak  memenuhi harapannya  baru  memikirkan  alternatif khususnya pelayanan kesehatan tradisional.  Permalahannya  kondisi  dan masalah  kesehatan  seseorang  telah menjadi  komplek  (komplikasi)  dengan kesehatan  tradisional  sangat  kecil kemungkinan  untuk  memperoleh  status kesehatan yang optimal.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka dirumuskan  masalah  peneeeelkiytian  ini sebagai  berikut:  apa  saja  kendala implementasi kebijakan Peraturan Gubernur  Bali  Nomor.55  Tahun  2019 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional  di  puskesmas-1  Denpasar Utara?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kendala implementasi kebijakan  publik  tentang  pelayanan Kesehatan tradisional meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakaan  serta  evaluasi  pelayanan Kesehatan  Tradisional  di  puskesmas-1 Denpasar Utara. Tujuan khusus mengidentifikasi komitmen dalam implementasi  pelayanan  pengobatan tradisonal,  mengidentifikasi  partisipasi implementasi  pelayanan  pengobatan tradisonal,  engidentifikasi  pelaksanaan administrasi  implementasi  pelayanan pengobatan tradisonal, mendeskripsikan kendala implementasi kebijakan pelayanan administrasi pelayanan pengobatan tradisional Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif.  Pendekatan  penelitian berangkat  dari  suatu  kerangka  teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman  peneliti  berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan  dalam  bentuk  dokumen data empiris lapangan.
Subyek  penelitian  adalah  sesuatu yang  diteliti  baik  orang,  benda ataupun lembaga /organisasi. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan  dikenai  kesimpulan  hasil penelitian.  Subyek  penelitian  pada
penelitian  ini    adalah  puskesmas  I Denpasar  Utara.  Jenis  data  dalam penelitian adalah data kuantitatif

## Hasil penelitian
Karakteristik subyek penelitian subyek penelitian berdasarkan jenis Pendidikan.

## NO JENIS

## TENAGA
Jml  KETERANGAN 1 Dokter Umum 4 PNS 2 Dokter gigi 3 PNS 3 Sarjana Kesehatan Masyarakat 4 1 PNS, 3 kontrak 4 Sarjana Ayur Weda 1 PNS 5 Sarjana ekonomi 2 kontrak 6 Sarjana kep Ners 2 1 PNS, 1 Kontrak 7 Akademi Keperawatan 5 4 PNS, 1 Kontrak 8 Akademi Kebidanan 7 4 PNs, 3 Kontrak 9 Akademi Kes Lingkungan 1 Kongtrak 10 Analis Kesehatan 1 PNS 11 D3 Farmasi 2 PNS 12 D3 Kes Gigi 1 PNS 13 D3 Akademi Gizi 2 Kontrak 14 Pekarya Keseahatan 3 PNS 15 Cleaning servise 3 Kontrak 16 SMA 3 kontrak 17 Petugas PPTI 1 Kontrak 18 Koordinator Jumantik 4 Kontrak 19 Pengelola limbah medis 2 Kontrak 20 Operator SIK 1 Kontrak Jumlah 52
Data  hasil  penelitian  terkai  data  sumber daya  manusia  hasil  penelitian  secara standarisasi  SDM  memiliki  kemampuan untuk  mengemban  tugas  dan  kewajiban menjalan  peran  dan  fungsi  puskesmas baik  dalam  maupun  luar  gedung. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pimpinan puskesmas secara khusus belum pernah  melaksanakan  sosialisasi  kepada staf  terkait  dengan  teknis  dfan  metoda pelayanan pengobatan tradisional. Menurut peneliti kendala yang menghambat  implementasi  pelayanan pengobatan  tradisional  kemungkinan kurangnya  niat  dan  minat  staf  serta kurang  pemberdayaan  tenaga  untuk memiliki  kompetensi  teknis  dan  metode pengoibatan tradisional. Kendala implemntasi  pula  dipengaruhi  oleh berbagai  factor  sarana  dan  prasarana pendukung. Sebuah kebijakan membutuhkan  waktu  yang  relative  lama dalam  implemntasinya,  oleh  karena kebijakan  di  terbitkan  berdasarkan keputusdan executive dan yudiacativ. Hasil  dari  keputusan  hingga implementasi  membutuhkan  beberapa tahapan  seperti  sosialisasi,  edukasi,  uji coba    serta  survey-survey  pelaksanaan menjadi  kendala  lapangan  yang  selalu dihadapik oleh pelaksana teknis.
Implementasi  kebijakan  pemerintah memerlukan
pengetahuan dan keterampilan  yang  memadai.  Jika pegawai  pemerintah  tidak  memiliki kapasitas  dan  keterampilan  yang  cukup, kebijakan  tersebut  mungkin  tidak  dapat diimplementasikan  dengan  baik.  Ada kemungkinan bahwa beberapa pihak akan
memberikan resistensi atau tidak mematuhi  kebijakan  tersebut,  sehingga menghambat implementasinya.

## Komitmen
Data  hasil  penelitian  terkait  dengan komitmen staf dalam mengimplementasikan pelayanan pengoibatan tradisonal di wilayah puskesmas baik dalam Gedung maupun luar Gedung.
Komitmen,  merujuk  pada  tingkat kepercayaan,  kesediaan,  dan  keterikatan seseorang  atau  kelompok  terhadap  suatu tujuan,  nilai,  atau  tindakan  tertentu. Dalam  konteks  kebijakan,  komitmen mengacu  pada  tingkat  kesediaan  dan keterikatan  pemerintah  atau  pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan.  Data  penelitian  pie  diagram diatas.    komitmen    menunjukkan  bahwa yang  menjawab  sangat  setuju  tidak  ada atau    O,  data  didominasi  dengan pernyataan  t]mjulai  Netral  sampai  tidak setuju  yang  menunjukkan  rendahnya komitmen para staf mendukung implementasi kebijakan.
Indikator  komitmen  adalah  ukuran atau  tanda-tanda  yang  digunakan  untuk mengevaluasi  atau  mengukur  tingkat komitmen  seseorang  atau  kelompok
15. 19.2 3 % Sangat Tdk Net
terhadap  suatu  tujuan  atau  tindakan. Indikator komitmen dapat meliputi:
1. Keputusan  dan  tindakan  nyata: Indikator komitmen dapat dilihat dari keputusan  dan  tindakan  nyata  yang diambil  oleh  pemerintah  atau pemangku kepentingan dalam mendukung atau melaksanakan kebijakan. Misalnya, alokasi anggaran, pembentukan tim pelaksana, atau implementasi program-program terkait.
2. Pengorbanan  atau  investasi:  Tingkat komitmen  juga  dapat  tercermin  dari pengorbanan  atau  investasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  atau pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan kebijakan. Misalnya,  pengalokasian  sumber daya manusia, waktu, atau dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Komunikasi dan dukungan: Indikator komitmen dapat dilihat dari komunikasi  dan  dukungan  yang diberikan  oleh  pemerintah  atau pemangku  kepentingan  terhadap kebijakan.  Misalnya,  pernyataan publik, promosi, atau kampanye yang mendukung kebijakan tersebut.
4. Kolaborasi  dan  kemitraan:  Tingkat komitmen  dapat  tercermin  dari kemauan pemerintah atau pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan berkolaborasi  dengan  pihak  lain dalam implementasi kebijakan.
Misalnya,  pembentukan  forum  atau kelompok  kerja  bersama,  kerjasama lintas  sektor,  atau  konsultasi  dengan pemangku kepentingan terkait.
Analisa  peneliti  bahwa  rendahnya komitmen dimungkinkan karena kurangnya  koordinasi,  komunikasi    dan kolaborasi  antar  unit  kerja.  Kurangnya pemahaman tentang pentingnya
komitmen,  mungkin  tidak sepenuhnya memahami  mengapa  komitmen  itu penting  dan  bagaimana  hal  itu  dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Kurangnya  motivasi  dari  staf,  tidak memiliki motivasi intrinsik atau ekstrinsik  yang  kuat,  mereka  mungkin tidak merasa terdorong untuk berkomitmen  pada  suatu  hal.  Bisa  jadi adanya  rasa  takut  atau  ketidakpastian, oleh  karena  ketakutan  akan  kegagalan atau  ketidakpastian  tentang  hasil  yang mungkin terjadi bisa membuat seseorang enggan  untuk  berkomitmen.  Kurangnya kepercayaan diri juga dapat mempengaruhi  seseorang  merasa  tidak yakin  akan  kemampuan  mereka  untuk memenuhi  komitmen,  mereka  mungkin enggan  untuk  melakukannya.  Perubahan prioritas  program  dapat  berubah  seiring waktu, yang dapat menyebabkan rendahnya  komitmen  pada  hal-hal  yang sebelumnya dianggap penting disamping kurangnya  dukungan  atau  dorongan  dari managerial dapat menurunkan komitmen.

## Partisipasi
Data  penelitian  yang  terkait  dengan partisipasi staf puskesmas dalam implementasi pengobatan tradisional Analisis partisipasi kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan  melibatkan  semua pemangku kepentingan yang relevan dan memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi
masyarakat secara keseluruhan.
Rendahnya  partisipasi  pemangku dan  pelaksanaaan  kebijakan  menurut peneliti diperlukan Identifikasi aktor yang terlibat  melalui  beberapa  langkah  antara lain:
1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi  semua  pihak  yang terlibat  dalam  kebijakan  tersebut.,  hal ini  meliputi  pemerintah,  pemangku kepentingan,  masyarakat  sipil,  sektor swasta,  dan  kelompok-kelompok  lain yang  mungkin  terpengaruh  oleh kebijakan tersebut.
2.Evaluasi tingkat partisipasi: Selanjutnya,  perlu  dilakukan  evaluasi terhadap  tingkat  partisipasi  dari masing-masing  aktor  yang  terlibat dalam  kebijakan.  Apakah  mereka hanya diberi informasi tanpa ada ruang untuk  memberikan  masukan  atau apakah  mereka  terlibat  secara  aktif dalam proses pengambilan keputusan?
Evaluasi ini dapat melibatkan wawancara,  survei,  atau  analisis dokumen.
3. Analisis  keadilan  partisipasi:  Penting untuk menganalisis apakah partisipasi dalam  kebijakan  ini  adil  atau  tidak.
Apakah  partisipasi  tersebut  merata  di antara  semua  pemangku  kepentingan atau  hanya  terbatas  pada  kelompok tertentu?  Apakah  ada  hambatan  atau kendala  yang  mencegah  partisipasi yang adil 4. Evaluasi dampak partisipasi: Selanjutnya,  perlu  dilakukan  evaluasi terhadap  dampak  partisipasi  dalam kebijakan tersebut. Apakah partisipasi telah membantu meningkatkan kualitas kebijakan? Apakah partisipasi tersebut telah  meningkatkan  penerimaan  dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan? Apakah partisipasi tersebut telah  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi dalam proses
pengambilan keputusan.
5. Rekomendasi  perbaikan:  Berdasarkan analisis  partisipasi,  identifikasi  area yang perlu diperbaiki dalam kebijakan tersebut.  Rekomendasikan  langkah- langkah  yang  dapat  diambil  untuk meningkatkan  partisipasi  yang  lebih inklusif  dan  efektif.  Hal  ini  dapat meliputi peningkatan akses informasi, pembentukan  forum  partisipatif, atau peningkatan  kapasitas  aktor  yang terlibat.

## Implementasi pelayanan administrasi
Berdasarkan  data  hasil  penelitian didperoleh  data  gambaran  implementasi pelayanan administrasi Kesehatan
tradisional  menunjukkan  pada  kegiatan yang  sifatnya  rutinitas,  seolah-olah bukanm kegiatan unggulan atau prioritas

## Gambaran Partisipasi
1 2 3 4 5
dari unigt pelayanan puskesmas.Cerminan ini menurut peneliti program  layanan  Kesehatan  tradisional masih  belum  memilik  dampak  internal dan eksternal seperti dtunjukkan pada pie diaghram.
Berdasarkan  data  penelitian  yang berhubungan  implemenetasi  didominasi menjawab netral dan  cendrung kea rah tidak setuju. Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya. Lester  dan  Stewart  (Winarno,  2012)
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur  dan  teknik  yang  bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau tujuan yang diinginkan. Analisis peneliti terhadap rendahnya implementasi sebuah kebijakan  publik  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang sejauh  mana  kebijakan  tersebut  berhasil dijalankan  dan  mencapai  tujuannya. Konteks sosial dan politik yang kompleks juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial  dan  politik  yang  kompleks. Perubahan  kebijakan  atau  prioritas politik,  perbedaan  budaya  atau  norma sosial,  atau  konflik  kepentingan  politik
dapat  menyebabkan  kendala  dalam implementasi  kebijakan.  Rendahnya implementasi  dapat  pula  dipengaruhi karena kurangnya kapasitas administratif atau kelemahan dalam sistem administrasi  publik  dapat  menjadi kendala  dalam  implementasi  kebijakan. Kurangnya  keterampilan,  pengetahuan, atau  pengalaman  dalam  manajemen kebijakan dapat menghambat implementasi yang efektif. Rendahnya implementasi kebijakan,  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai  factor  antara  lain:1.  Kurangnya sumber  daya:  Jika  kebijakan  tidak didukung  dengan  alokasi  sumber  daya yang  memadai,  seperti  anggaran  yang cukup  atau  personel  yang  terlatih,  maka implementasinya akan terhambat.2. Kurangnya  koordinasi  dan  kolaborasi antar  instansi  atau  sektor:  Implementasi kebijakan  sering  melibatkan  berbagai pihak dan sektor yang berbeda. Jika tidak ada  koordinasi  yang  efektif  dan kolaborasi  yang  baik  antara  mereka, implementasi  kebijakan  dapat  menjadi rendah.3. Resistensi atau oposisi:
Beberapa pihak atau kelompok mungkin memiliki kepentingan yang berbeda atau tidak  setuju  dengan  kebijakan  yang diimplementasikan.
Resistensi atau oposisi ini dapat menghambat implementasi  kebijakan.  4.  Kurangnya pemahaman  atau  kesadaran:  Jika  pihak yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  tidak  sepenuhnya  memahami tujuan,  manfaat,  atau  langkah-langkah yang harus dilakukan, maka implementasi kebijakan  dapat  menjadi  rendah.  5.

## Gambaran Implementasi pelayanan
1 2 3 4 5
Kurangnya pemantauan dan evaluasi: Jika tidak  ada  mekanisme  pemantauan  dan evaluasi  yang  efektif  untuk  mengukur kemajuan  dan  hasil  implementasi kebijakan,  maka  ada  kemungkinan rendahnya  implementasi.  6.  Perubahan kebijakan  atau  kebijakan  yang  ambigu: Jika  kebijakan  sering  berubah  atau memiliki  ketidakjelasan  dalam  instruksi atau  panduan,  implementasinya  dapat menjadi  rendah.  7.  Budaya  organisasi yang  tidak  mendukung:  Jika  budaya organisasi tidak mendukung implementasi kebijakan, seperti
kurangnya  dorongan  untuk  inovasi  atau penolakan  terhadap  perubahan,  maka implementasi  kebijakan  dapat  menjadi rendah.  Kurangnya  pemahaman  atau dukungan dari masyarakat: Implementasi kebijakan sering membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Jika masyarakat  tidak  memahami  atau  tidak mendukung  kebijakan,  implementasinya dapat  menjadi  rendah.  Penting  untuk mengidentifikasi  dan  mengatasi  faktor- faktor  ini  agar  implementasi  kebijakan dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini melibatkan  komunikasi  yang  efektif, alokasi  sumber  daya  yang  memadai, koordinasi  yang  baik  antar  instansi  atau sektor,  serta  pemantauan  dan  evaluasi yang terus-menerus.
Keberadaan kebijakan sebagai landasan  hukum  dalam  masyarakat  adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  kepentingankepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan perlu pengaturan terhadap kepentingan- kepentingan  yang  seharusnya  berdasarkan pada  keseimbangan  antara  yang  memberi
kebebasan  pada  individu  dan  melindungi kepentingan  masyarakat.  Tatanan  hukum tersebut  baru  menjadi  kenyataan  manakala subjek  hukum  diberi  hak  dan  kewajiban, aspek  legalitas  merupakan  hak  bagi  setiap warga  negara,  dimana  setiap  warga  negara berhak  untuk  memperoleh  perlindungan hukum  tanpa  adanya  diskriminatif.  Adapun hal  tersebut  dicantumkan  dalam  Pasal  28D ayat 1 Bab X A UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  serta keadilan  yang  mengarah  pada  perlindungan hukum  terhadap  negaranya  yang  meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan  politik,  perlindungan  budaya, dan  perlindungan  lainnya.  Adanya  campur tangan  Negara  tersebut  mempunyai  tujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraaan  bagi warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui  pembentukan  sarana  hukum,  antara lain  melalui  kebijakan  dan  penetapan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  pelayanan  kesehatan  tradisional. Secara  normatif,  dikeluarkannya  pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional yakni dalam Kepmenkes  No.  15  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional Komplementer.  Dalam  ketentuan  tersebut diatur  mengenai  penertiban  ijin  pengadaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradsional. Secara admisnistratif, ini merupakan  bentuk  perlindungan  terhadap para pengguna pelayanan kesehatan tradisional.  Selain  dalam  Kepmenkes tersebut, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan pengaturan  terhadap  pelayanan  kesehatan tradisional melalui Pasal 59, 60 dan 61. Pasal 59  Undang-undang  No.  36  Tahun  2009 menyebutkan  bahwa:  1.  Berdasarkan  cara
pengobatannya, pelayanan
kesehatan tradisional  terbagi  menjadi:  a.  pelayanan kesehatan  tradisional  yang  menggunakan keterampilan;  b.  pelayanan  kesehatan tradisional  yang  menggunakan  ramuan.  2. Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibina  dan  diawasi oleh  Pemerintah  agar  dapat  dipertanggung jawabkan  manfaat  dan  keamanannya  serta tidak  bertentangan  dengan  norma  agama.  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional baik itu yang  menggunakan  keterampilan  maupun ramuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 60 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan  bahwa:  1.  Setiap  orang  yang melakukan  pelayanan  kesehatan  tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat  izin  dari  lembaga  kesehatan  yang berwenang. 2. Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus dapat  dipertanggung  jawabkan  manfaat  dan keamanannya  serta  tidak  bertentangan dengan  norma  agama  dan  kebudayaan masyarakat. Pasal 61 Undang-undang No. 36 Tahun  2009  menyebutkan  bahwa:  1.
Masyarakat  diberi  kesempatan  yang  seluas- luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan  dan  menggunakan  pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.  2.  Pemerintah  mengatur  dan mengawasi  pelayanan  kesehatan  tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan  masyarakat.  Ketiga  Pasal tersebut  mengatur  tentang  jenis  pelayanan kesehatan  tradisional,  perizinan  terhadap penggunaan  alat  dan  teknologi  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan,  danjuga adanya pengawasan. Oleh karena itu,dengan adanya peraturan tentangpelayanan kesehatan tradisional  dalamUU  No  36  tahun  2009
merupakan suatubentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pelayanankesehatan tradisional.
Walaupun  belum  mengatur  secara  khusus tentang  bentuk  perlindungannya,  namun  hal tersebut dapat ditafsirkan secara tersirat.
Ada beberapa cara perlindungan secara hukum,  antara  lain  sebagai  berikut:4  1. Membuat  peraturan  ( by  givingregulation ), yang bertujuan untuk: a. memberikan hak dan kewajiban; b. menjamin hak-hak para subyek hukum. 2. Menegakkan peraturan ( by the law enforcement) Pada undang-undang Nomer 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  telah diturunkan  melalui  tahapan  Peraturan Pemerintah  Nomer  103  tentang  Pelayanan Kesehatan  Tradisional,  namun  pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak yang berwenang perlu dipelajari lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan bagaimana pelaksnaan  perlindungan  hukum  difasilitasi oleh pemerintah daerah pada tingkat bawah. Untuk  itu  diperlukan  pengalaman  terkait mengenai  pelaksanaan  perlindungan  hukum bagi  penyehat  pengobatan  tradisional  di wilayah  kabupaten/kota,  dimana  pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab  dan  wewenang  sebagai pihak/aparatur  negara  yang  diberi  amanat untuk  melaksanakan  perlindungan  hukum tersebut  dan  berhubungan  langsung  dengan para penyehat pengobatan tradisional.
Dalam  perkembangannya,  penerapan kesehatan  tradisional  berkembang  menjadi: (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris,  yang  manfaat  dan  keamanannya terbukti  secara  empiris;  dan  (2)  Pelayanan Kesehatan  Tradisional  Komplementer,  yang manfaat  dan  keamanannya  terbukti  secara ilmiah  dan  memanfaatkan  ilmu  biomedis. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pengaturan dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  mencakup pengaturan dan tata cara serta jenis Pelayanan
Kesehatan  Tradisional  dan  Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Berdasarkan cara pengobatannya, Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer terbagi menjadi: (2) pelayanan yang menggunakan keterampilan; dan  (2)  pelayanan  yang  menggunakan ramuan.  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Empiris dan Pelayanan Kesehatan Tradisional  Komplementer  harus  dibina  dan diawasi  oleh  Pemerintah  agar  dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya  serta  tidak  bertentangan dengan norma agama. Kesehatan merupakan bagian  penting  dari  kehidupan,  sehingga pengobatan  terhadap  suatu  penyakit  sangat dibutuhkan.Berbagai  macam  pengobatan semakin  berkembang,  baik  pengobatan modern  maupun  pengobatan  tradisional. Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  Pasal  1  angka  16 bahwa:  Pelayanan  kesehatan  tradisional merupakan  pengobatan  dan/atau  perawatan dengan  cara  dan  obat  yang  mengacu  pada pengalaman  dan  ketrampilan  turun  temurun secara empiris
yang
dapat
dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di masyarakat. Pengobatan tradisional merupakan penyedia jasa bagi masyarakat.Praktik  pengobatan  tradisional diharapkan  selain  menyembuhkan  dan memulihkan  sakit  bagi  konsumennya  juga harus  menjamin  kepastian  hukum,  bahwa usaha  yang  dijalankannya  menggunakan standar  usaha  pengobatan  yang  layak  dan dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Walaupun UndangUndang  Perlindungan  Konsumen belum  sepenuhnya  melindungi  hak-hak pasien  pengobatan  tradisional,  karena perlindungan  konsumen  di  Indonesia  masih terpaku pada perlindungan terhadap
konsumen  pengguna  barang  dan  jasa  pada bidang industri. Hal ini tentu saja merugikan bagi  para  pemanfaat  jasa  pengobatan tradisional karena belum adanya perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak sebagai  konsumen.  Apalagi  hingga  kini pengobatan tradisional belum dilengkapi atur main yang jelas. Pengobatan tradisional juga tidak  mempunyai  standar  pengobatan  untuk dijadikan  acuan,  seperti  halnya  standar pengobatan  yang  dimiliki  oleh  pengobatan konvensional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  103  Tahun  2014  tentang  Pelayanan Kesehatan  Tradisional  seorang  pengobat tradisional  harus  mempunyai  Surat  Izin Praktik  Tenaga  Kesehatan  Tradisional. Menurut  Pasal  1  angka  5  Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dinyatakan bahwa: Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis  yang  diberikan  kepada  penyehat tradisional  yang  telah  mendaftar  untuk memberikan
Pelayanan Kesehatan Tradisional  Empiris.  Bentuk-Bentuk  Aspek Legalitas Bagi Pelayanan KesehatanTradisional dan Masyarakat
Hukum dikatakan telah memberikan perlindungan  apabila  sudah  ada  pengaturan tentang  hak-hak  subjek  hukumnya.  Artinya, bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  dapat dimengerti dari hak-hak subjek hukum yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan. Berdasarkan
Pasal 28
PeraturanPemerintah  No.  103  Tahun  2014 tentang  hak-hak  penyehat  tradisional  dan klien  serta  hak-hak  tenaga  kesehatan tradisional  dan  klien,  bentuk  perlindungan hukum  bagi  penyehat  tradisional  dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris  meliputi:  a.  memperoleh  informasi yang  lengkap  dan  jujur  dari  klien  atau keluarganya; b. menerima imbalan jasa; dan
c.  mengikuti  pelatihan  promotif  bidang kesehatan.  Berdasarkan  Pasal  29  Peraturan Pemerintah  No.  103  Tahun  2014,  aspek hukum  bagi  tenagakesehatan  tradisional dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan tradisional  komplementer  meliputi:  1. memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar profesi,  standar  pelayanan,  dan  standar prosedur  operasional;  2.  memperoleh informasi  yang  lengkap  dan  jujur  dari pasien/klien  atau  keluarganya;  dan  3. menerima  imbalan  jasa.  Terdapat  perbedaan bentuk aspek legal antara penyehat tradisional dengan  tenaga  kesehatan  tradisional,  yakni penyehat  tradisional  memiliki  hak  untuk mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan  sedangkan  bagi  tenaga  kesehatan tradisional  tidak  ditentukan  hak  ersebut. Tenagakesehatan  tradisional  memiliki  hak memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional, sedangkan bagi penyehat tradisional tidak ada ketentuan tentang hak tersebut.
Analisa Kendala Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional  Di  Puskesmas  I  Denpasar Utara Meninjau data hasil penelitian dari unsur komitmen, partisipasi dan implementasi  yang  didominasi  netral bahkan  cendrung  kearah  tidak  setuju menunjukkan bahwa kendala implementasi  kebijakan  memerlukan evaluasi atau peninjauan kembali. Salah satu upaya mengatasi kendala administrasi dalam implementasi kebijakan,  penting  untuk  memiliki pendekatan  yang  komprehensif  dan berkelanjutan.
Upaya administrasi
melalui memperbaiki kapasitas administratif, proses administrasi, koordinasi, sumber daya, dan manajemen kinerja,  implementasi  kebijakan  dapat menjadi  lebih  efisien  dan  efektif. Terkadang  perencanaan  kebijakan  tidak mempertimbangkan  secara  memadai faktor-faktor implementasi yang mungkin muncul. Rencana yang tidak realistis atau tidak  mempertimbangkan  konteks  yang berubah  dapat  menyebabkan  kendala dalam implementasi kebijakan. Implementasi  kebijakan  sering  kali memerlukan  sumber  daya  yang  cukup,
termasuk anggaran, personel, infrastruktur,  dan  teknologi.  Kurangnya sumber  daya  ini  dapat  menjadi  kendala dalam  melaksanakan  kebijakan  dengan efektif. Terbatasnya anggaran, kurangnya personel  yang  terlatih,  atau  infrastruktur yang  tidak  memadai  dapat  menghambat implementasi  kebijakan.  Implementasi kebijakan sering kali melibatkan berbagai aktor  dengan  kepentingan  yang  berbeda. Jika ada resistensi atau ketidaksepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, implementasi kebijakan dapat terhambat. Perbedaan  pendapat,  kepentingan  yang bertentangan,  atau  kurangnya  dukungan politik  dapat  menjadi  kendala  dalam implementasi  kebijakan.  Implementasi kebijakan  sering  melibatkan  berbagai pihak  yang  harus  bekerja  sama  dan berkoordinasi.  Kurangnya  koordinasi antar  aktor  atau  kurangnya  komunikasi yang  efektif  antara  mereka  dapat menyebabkan kendala dalam implementasi  kebijakan.  Ketidakjelasan peran  dan  tanggung  jawab,  kurangnya
pertukaran  informasi,  atau  kurangnya komunikasi yang terbuka dapat menghambat implementasi kebijakan.
Di  Indonesia  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  tradisional  sudah  mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. Pemerintah RI  telah  membuat  berbagai  kebijakan  dan regulasi  terkait  Yankestrad,  sebagai  dasar pelaksanaanya  baik  berupa  UU,  Peraturan Pemerintah,  Perpres  dan  Kepmenkes  yaitu UU  No.36/2009  Tentang  Kesehatan  (Pasal 47,48,59),  UU  N0.36/2014  Tentang  Tenaga Kesehatan  Nakestrad  adalah  bagian  tenaga kesehatan, PP No.103/2014 tentang Yankestrad, PP No.47/2016 tentang Fasyankes,  Sistem  Kesehatan  Nasional (Perpres No.72/2012), Permenkes No.61/2016  tentang  Yankestrad  Empiris, Permenkes  No.37/2018  tentang  Yankestrad Integrasi,  Permenkes  No.  15/2018  tentang Yankestrad Komplementer, Permenkes No.8/2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA dan  Permenkes  No.9/2016  tentang  Upaya Pengembangan  Kestrad  melalui  Asman TOGA  &  Akupressure.  Kebijakan  tentang pelayanaan kesehatan tradisional di Indonesia juga  sejalan  dengan  strategi  pengobatan tradisional  yang  direkomendasikan  oleh WHO 2014 – 2023. Pada level Provinsi Bali, pelaksanaan Yankestrad telah didukung oleh berbagai  kebijakan  baik  Peraturan  Daerah maupun  provinsi,  pelayanan  kesehatan tradisional di masyarakat diwujudkan dalam program  UKBM  pemanfaatan  TOGA  dan Akupresur  atas  dasar  kebutuhan  masyarakat yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat,  melalui  bimbingan  petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Pengembangan pemanfaatan TOGA dan  akupresur  diselenggarakan  melalui pembentukan  kelompok  asuhan  mandiri, dengan  kegiatan  berkesinambungan  dan pembinaan secara berjenjang oleh
Kementerian  Kesehatan,  Dinas  Kesehatan Provinsi,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota dan Puskesmas dan dilakukan secara bersama antar  lintas  program  kementerian  dan  lintas sektor kementerian terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 pasal 70, mengarahkan masyarakat agar dapat melakukan  perawatan  kesehatan  secara mandiri (asuhan mandiri) yang dilaksanakan melalui  pemanfaatan  TOGA  dan  akupresur, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan serta mencegah  dan  mengatasi  masalah/gangguan kesehatan  ringan  secara  mandiri  oleh individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.  Fasilitator  Puskesmas  yang terlatih memfasilitasi kader dalam melakukan orientasi asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan  akupresur,  yang  selanjutnya  kader kesehatan akan berperan sebagai koordinator sekaligus pembina kelompok keluarga binaan asuhan  mandiri  kesehatan  tradisional  di masyarakat.
ankestrad  juga  dilakukan  selain  di Puskesmas, maupun oleh pengobat tradisional. Dinas kesehatan wajib melakukan pembinaan  dan  monitoring  dan  evaluasi Yankestrad  di  wilayahnya.  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1076 Tahun  2003  Tentang  Penyelenggaraan Pengobatan  Tradisional.  Semua  pengobatan tradisional  yang  menjalankan  pekerjaan pengobatan  tradisional  wajib  mendaftarkan diri  kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat  Terdaftar  Pengobatan  Tradisional (STPT).  (7)  Surat  terdaftar  tersebut  penting, karena penggunaan jasa pengobatan tradisional  berimplikasi  pada  pertanggung jawaban secara kesehatan dan hukum karena apabila efek yang ditimbulkan menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa pada konsumen, maka  konsumen  atau  masyarakat  menjadi
pihak  yang  sangat  merasakan  dampak kerugian dari pengobatan tradisional
tersebut.11  Sistem  Yankestrad  merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional yang bersinergi,  berintegrasi  dengan  pelayanan kesehatan konvensional di fasilitas pelayanan kesehatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan Yankestrad sudah didukung  oleh  berbagai  kebijakan  dan regulasi. Namun demikian, program Yankestrad  bukan  merupakan  program prioritas  dan  belum  masuk  dalam  SPM, sehingga  belum  ada  indikator  yang  harus dicapai. Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya di lapangan sangat tergantung komitmen daerah dan dilaksanakan  sesuai  kondisi  dan  inovasi  di daerah  masing-masing.Berdasarkan  hasil penelitian, di Puskesmas III Denpasar IUtara terdapat  tarif  Yankestrad,  karena  pelayanan Yankestrad yang belum di jamin oleh BPJS. Kondisi  ini  merupakan  tantangan  dalam pelaksanaan  di  lapangan.  Kendala  lainnya adalah  alat  dan  bahan  Yankestrad  belum masuk  e-catalogue  sehingga  Dinkes  harus melakukan  pengadaan  sendiri.  Nakestrad  di Puskesmas  masih  tenaga  kontrak  dan perijinan masih terbatas pada satu kompetensi/modalitas  pelayanan  dan  terkait kebijakan pengawasan SPA yang melakukan pelayanan  tradisional  di  bawah  Dinas Pariwisata,  sedangkan  tenaganya  di  bawah Dinas  Kesehatan.  Dinas  Kesehatan  Kota Denpsar  menyediakan  pemberi  pelayanan pengobatan  tradisional  di  Puskesmas  yaitu tenaga  terampil  Pengobatan  Tradisional, penyuluh  Battra  kepada  kader,  pelatihan resep  herbal,  pengembangan  toga  serta pengobatan  tradisional  akupuntur  dan akupresur di Puskesmas. Permasalahan yang didapat adalah pemberian pelayanan kesehatan  lakinnya  seperti  akupuntur terutama  di  Puskesmas  Denpasar  uta  a  3
belum berjalan secara optimal.

## Simpulan
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Sumber  daya  manusia  Kesehatan  di puskesmas  kurang  berkomitmen untuk  mengimplentasikan  layanan pengobatan tradisional di puskesmas 2. Keterlibatan (partisipasi) staf puskesmas tidak optimal mendukung implementasi  layanan  pengobatan tradisional
3. Adanya  kesiapan  dan  tindakan layanan namun belum optimal dalam kontribusinya.

## Saran
Rendahnya  komitmen,  kurangnya partisipasi disarankan pemegang program dan  pimpinan  puskesmas  menyusun strategi  pemberdayaan  staf  melalui peer riview serta ebvaluasi layanan
administrasi  pelaporan  tertulis  kendala lapangan  kepada  kepala  dinas  kesehatan kota Denpasar.
Pelaksanaan Yankestrad Puskesmas di Kota  Denpasar  sesuai  dengan  kebijakan Kemenkes adalah Yankestrad integrasi yaitu kombinasi  pelayanan  kovensional  dengan Yankestrad komplementer tergantung derajat berat ringannya penyakit dan kondisi pasien. Kasus  terbanyak  yang  ditangani  dengan metode  Yankestrad  adalah  terutama  kasus myalgia. Keluhan Myalgia yang paling sering diderita  oleh  Lansia.Penyakit  yang  sering dialami Lansia yaitu Myalgia atau nyeri otot yang  bisa  terjadi  hanya  sesaat  atau  sampai beberapa  hari,  beberapa  bulan  bahkan menahun  yang  membuat  terganggunya aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari. Pelayanan  Yankestrad  ini  disukai  oleh
masyarakat  karena  ada  alternatif  di  luar pengobatan konvensional dan efek sampingnya relatif kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan. Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. Situmorang, Yuniati. Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan  Dan  Peran  Sentra P3T.  Dit  Bina  Yankes  Tradkom
Kementerian Kesehatan RI.
Samsunjaya  S.  Mengenal  Pengobatan
Modern  dan  Alternatif.  Jakarta: Visindo Media Persada; 2007. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 076/MENKES/SK/VII/2003Tenta ng  Penyelenggaraan  Pengobatan Tradisional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  103  Tahun  2014  Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif  di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang  Kebijakan  Dasar  Pusat Kesehatan Masyarakat.
Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun  2015  –  2019.  Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015
Winarno,  Budi.  2008.  Kebijakan  Publik Teori  dan  Proses.  Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo Kementrian Kesehatan RI. 2015. Rencana Strategis  Kementrian  Kesehatan Tahun  2015  –  20019.  Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2015
Suwitri,  Sri.  2008.  Konsep  Dasar
Kebijakan  Publik.  Universitas Diponegoro, Subarsono AG, 2005. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentangPedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi  Kinerja,  dan  Revisi Kebijakan  Publik  di  Lingkungan Lembaga  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah
Dunn,  W.  N,  2000.  Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua (terjemahan Samodra )
Widodo,  Joko.  2001.  Good  Governance,
Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan  Kontrol    Birokrasi  Pada  Era Desentralisasi dan Otonomi
Daerah. Surabaya : Insancendikia.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2004.  Analisis Kebijaksanaan.  Bumi  Aksara. Jakarta
Soekidjo, Notoatmojo. 2010. Metodologi
Penelitian Kesehatan. Jakarta, PT. Rineka  Cipta  Edisi  Revisi.  36. Lexy. Metode Penelitian Kualitatif.  Remaja  Rosdakarya: Jakarta 1998. Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian. CV. Pustaka Setia: Bandung. Hal 187. 2008 Direktorat  Bina  Pelayanan  Kesehatan Tradisional, Alternatif Dan Komplementer.  2013.  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Direktorat
Bina Yankes Tradisional, Alternatif Dan Komplementer Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan
Publik  :  Konsep  dan  Aplikasi Analisi  Proses  Kebijakan  Publik. Cetakan  Ketiga.  Banyumedia. Malang.