## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

## URGENSI PERAN AKTIF HAKIM PADA PERADILAN TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK

## Anggita Doramia Lumbanraja
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275 anggitalumbanraja@live.undip.ac.id

## Abstract
Nowadays, cyber  crime have  been  increasing  very  sharply  since  2018.  With  the  limitations  of existing legislation, the judge should take an active role in finding material truth in this criminal cases.  This  article  discusses about  the  urgency  of the  active  role  of  judges  in cyber  crime cases, especially in Electronic Information Crimes. The current Criminal Procedure Code does not  adequately  accommodate  the  needs  of  the  legal  procedural,  especially  in  the  evidentiary provisions.  Therefore,  the  judge  actively  made  a  legal  breakthrough  in  presenting  electronic evidence  as  crime  evidence,  even  though  the  Criminal  Procedure  Code  does  not  regulate  it. However, it is not enough to be there, The Judge should also actively in finding the law.
Keywords : Judge; Crime Evidence; Cyber Crimes

## Abstrak
Dewasa  ini, kasus  Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  meningkat  sangat tajam  sejak  tahun  2018,  beberapa  tahun  setelah  kita  memasuki  Era  Post-Truth.  Dengan keterbatasan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  hakim  harus  berperan  aktif  dalam mencari  kebenaran  materiil  dalam  kasus  tindak  pidana  ini.  Artikel  ini  membahas  mengenai sejauh  mana pentingnya peran  aktif  hakim  dalam  proses  peradilan  Tindak  Pidana  ITE khususnya pada Tindak Pidana Informasi Elektronik. KUHAP yang berlaku saat ini tidak cukup mengakomodir kebutuhan hukum formil, terutama pada ketentuan pembuktian. Oleh karena itu hakim  secara  aktif  melakukan  terobosan  hukum  yakni  menghadirkan  bukti elektronik  sebagai alat  pembuktian  meskipun  tidak  diatur  di dalam  KUHAP. Hakim  harus  berperan  aktif  tidak hanya melakukan penerapan hukum namun harus mampu melakukan penemuan hukum.
Kata Kunci : Hakim; Pembuktian; Tindak Pidana Informasi Elektronik

## A. Pendahuluan
Perkembangan  dan  kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  merupakan  suatu  hal  yang tidak  terelakkan  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  ini.  Perkembangan  dan  kemajuan  di  bidang teknologi  informasi  ini  perlahan  dan  pasti  mempengaruhi  berbagai  aspek  di  kehidupan masyarakat,  salah  satunya  adalah  hukum.  Hal  ini  terjadi  secara  tidak  langsung,  di  mana  di dalam  masyarakat  (lapangan  sosial)  terjadi  dinamika  sosial  dan  perubahahan  kultur  yang bermuara pada permasalahan hukum, yang tentunya, menuntut sebuah penyelesaian hukum.
Kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dengan menggunakan  jaringan  internet  membawa  pengaruh  bagi  perilaku  masyarakat,  termasuk

## Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik
bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lainnya. Oleh karena itu, maka tidaklah heran jika permasalahan hukum yang dijumpai di dalam masyarakat saat ini banyak berkaitan dengan  permasalahan  penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau  transaksi  secara elektronik  yang  dilaksanakan  melalui  sistem  elektronik.    Demi  menjaga  ketertiban  umum  dan demi menjamin kesejahteraan masyarakat, maka hukum haruslah memasuki tahap perubahan. Hukum siber ( cyber law ) merupakan tuntuan yang tidak terelakkan bagi perubahan ini. Hukum siber hadir sebagai penyelesaian hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.
Meningkatnya permasalahan hukum berkenaan dengan informasi dan transaksi elektronik sangatlah terasa akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari besarnya peningkatan jumlah kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masuk ke Pengadilan Negeri pada Tahun 2018. Tercatat 651 kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri selama tahun 2018 1 .
Bukanlah  suatu  fakta  yang  keliru jika  kasus-kasus  ITE  bertambah  banyak  ketika masyarakat  dunia  memasuki  era  Post-Truth  yang  memuncak di  tahun  2016.  Era  ini  ditandai dengan  ketidakjelasannya  informasi  yang  beredar  di  masyarakat,  melalui  media  sistem elektronik ( cyber space ) 2 , apakah itu merupakan suatu kebenaran (fakta) ataukah hanya suatu kebohongan  (rekayasa).  Pencarian  kebenaran  terhadap  suatu  informasi  yang  didapat,  dirasa tidaklah  penting  lagi  dikala  informasi  tersebut  telah  diafirmasi  oleh  banyak  orang.  Masyarakat yang terbuai dengan kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi menjadi tersesat di dalamnya. Kesesatan informasi ini berpotensi menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi pihak  tertentu  yang  terkena  dampak  olehnya.  Hal  ini  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat Indonesia  secara  luas  ketika  masa  Kampanye  Pemilihan  Presiden  tahun  2019.  Simpang siurnya  informasi  di  media  sosial  bahkan  di  media  massa  dapat  menggiring  opini  masyarakat dengan  kesesatan  informasi  yang  secara  sengaja  disebarkan,  sehingga  menimbulkan keresahan di masyarakat.
Permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  berkenaan  dengan  ITE  barulah  menjadi suatu  tindak  pidana  apabila  kasus  ini  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  disyaratkan dalam  ketentuan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  adalah  UU  ITE.  UU  ITE  baru  berlaku sejak tahun 2008 dan mengalami perubahan di tahun 2016. UU ITE hadir sebagai perwujudan dari tuntutan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat yang kemudian diharapkan dapat dijadikan sebagai alat penegakan hukum bagi kejahatan dan pelanggaran di bidang ITE. Oleh karena itu, maka sebelum tahun 2008 permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan ITE belum memiliki  landasan  hukum untuk  memenuhi  asas  legalitas,  sesuatu  yang  dituntu  oleh
1 Tim  Pokja  Laporan  Tahunan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2018, Laporan  Tahunan  2018 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia :  Era  Baru  Peradilan  Modern  Berbasis  Teknologi  Informasi, Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 108.
2 Agus  Raharjo,  2002, Cybercrime  :  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4.
sistem  peradilan  pidana  di  negara  kita.  Kejahatan  dan  pelanggaran  di  bidang  ITE  sebelum tahun  2008  hanya  mengandalkan  peran  aktif  hakim  dalam  melakukan  penafsiran  hukum 3 . Namun sejak adanya UU ITE, cyber crime mendapat tempatnya sendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
UU  ITE  tidak  serta  merta  secara  efektif  mempermudah  penindakan cyber  crime di Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam artikel ini disebut KUHAP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Belum adanya penyesuaian isi KUHAP dengan isi UU  ITE  tentu  menimbulkan  kendala  dalam  lapangan  praktik  hukum.  Hal  ini  menyebabkan hukum  formil  (hukum  prosedural)  dalam  menegakkan cyber  crime berjalan  kurang  efektif, terutama  dalam  urusan pembuktian.  Jika  hakim tidak  aktif  dalam menggali  kebenaran  materiil selama persidangan, maka UU ITE ini akan menjadi kurang efektif sebagai landasan pencarian keadilan. Artinya jika hakim secara konvensional hanya berpedoman pada hukum formal yang ada yakni, KUHAP, maka keadilan substantif akan sulit untuk diwujudkan, yang muncul menjadi hasil akhirnya adalah keadilan prosedural semata.
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang ditemui adalah untuk mewujudkan keadilan substantive terhadap kasus Tindak Pidana Informasi Elektronik akan menjadi sulit jika hakim  hanya  bersandar  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  UU  ITE tidak  akan  cukup  jika  tidak  diimbangi  dengan  peran  aktif  hakim  untuk  mengatasi  ketiadaan ketentuan  hukum  formil  (hukum  procedural)  yang  mengaturnya.  Pertanyaan  mengenai seberapa  penting  peran  aktif  hakim  dalam  membuat  terobosan  hukum  pada  kasus-kasus Tindak Pidana  Informasi  Elektronik  akan  dibahas  lebih  jauh  dalam  artikel  ini  yang  berjudul “Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik”.

## B. Pembahasan

## 1. Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Pidana di Indonesia
Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negative ( negatief  wettelijk  bewijstheorie ).  Menurut  M.  Yahya  Harahap  sistem  pembuktian  ini menggabungkan  antara  sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  hakim  dengan  sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif 4 .  Hal  ini  dapat  kita  temui  pada  Pasal  183
3 Penafsiran hukum yang biasa dilakukan oleh hakim apabila hal yang diatur tidaklah jelas ataupun tidak diatur  secara  eksplisit/terang  terutama  dalam  hal  yang  menyangkut  benda  tidak  berwujud  (Pasal  503 KUH  Perdata)  adalah  dengan  menggunakan  penafsiran  ekstensif  yakni  melakukan  perluasan  makna. Contoh dalam kasus pencurian  listrik, dapat dikenakan Pasal 362 KUHP, dikarenakan kata benda pada pasal  tersebut  ditafsirkan  secara  ekstensif/diperluas  maknanya  sehingga  benda  juga  dimaknai  sebagai aliran listrik. Jika dalam hal ITE, benda dapat juga dimaknai sebagai informasi elektronik
4 Yahya M. Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 278.

## Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik
KUHAP  bahwa  seorang  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  apabila  belum  memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu kita mengenal asas Unus Testis Nullus Testis yang kerap  ditemui  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang secara negatif.
Berdasarkan  sistem  pembuktian  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dalam  hal  pemidanaan seorang  terdakwa,  hakim  haruslah  mendasarkan  pemidanaannya  tersebut  pada  pembuktian yang berganda ( dubbelen grondslag ) yakni pada Undang-Undang dan Keyakinan Hakim. Hal ini sebagaimana  yang  dikemukan  oleh  David  Simons 5 . Pertama, pembuktian  harus  dilakukan menurut  menurut  undang-undang  (undang-undang  telah  menentukan  dan  menyebutkan  alat- alat  bukti  yang  sah  dalam  peradilan  pidana). Kedua ,  keyakinan  hakim  harus  didasarkan dengan alat bukti yang sah 6 .
Pembuktian yang berganda membuat seorang Hakim pada Peradilan Pidana tidak dapat membebaskan  diri  dari  kewajiban  dengan  mendasarkan  putusannya  pada  KUHAP  atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, alat bukti yang dijadikan sebagai dasar pemidanaan hanyalah alat-alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP. Maka menjadi sia-sialah sebuah  keyakinan  hakim  jika  secara  normatif  suatu  alat  bukti  tidak  diatur  dalam  undang- undang.  Tidak  hanya  sampai  di  situ,  penafsiran  ekstensif  yang  boleh  dilakukan  oleh  hakim menjadi  sesuatu  hal  yang  tidak  bisa  berdiri  sendiri  secara  mutlak  jika  tidak  diikuti  dengan pembuktian  berganda.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  masih  kentalnya  tradisi Civil  Law  System yang masih mendominasi sistem hukum di Indonesia.
Dalam pembuktian berganda salah satu komponen di dalamnya adalah keyakinan hakim. Mengapa  demikian?  Dikarenakan  peran  hakim  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia sangatlah besar, sehingga keyakinan hakim menjadi salah satu aspek dari dasar pemidanaan. Menurut Andi Hamzah, seorang hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan bagi para pihak  (Pihak  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Pihak  Terdakwa)  demi  menggali  dan  menemukan kebenaran materiil. Hal ini sangat berbeda dengan hakim di negara Amerika Serikat (menganut asas accusatoir ) yang hanya berperan sebagai wasit ( referee ) 7 .
UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang  ada  di  Indonesia  memberikan kewenangan  bagi  hakim untuk  menemukan  hukum  ( rechtsvinding ).  Meskipun  demikian,  Wirjono  Prodjodikoro  menolak pendapat  bahwa  hakim menciptakan  hukum.  Hakim  hanya  dapat merumuskan  hukum.  Dalam penemuan  hukum,  hakim  hanya  dapat  berlandaskan  pada  yurisprudensi  ( persuasive
5 Simons,  D.  (1925). Beknopte  Handleiding  tot  het  Wetboek  van  Strafvordering .  Haarlem:  De  Erven  F. Bohn, hlm 152.
6 Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 277.
7 Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 102-103
precedent )  dan  doktrin.  Di  Indonesia  hakim  pada  peradilan  pidana  hanya  dapat  menentukan ketentuan hukum pidana apa yang dilanggar oleh seorang terdakwa 8 .
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Hal  ini  berbeda  dengan  alat  bukti  menurut Criminal  Procedure  Law Amerika  Serikat yakni real  evidence,  documentary  evidence, testimonial evidence, judicial evidence 9 .
Dengan  kakunya  peran  hakim  dalam  perihal  pembuktian  dapat  menimbulkan  potensi official misconduct oleh aparat penegak hukum dalam proses pengumpulan barang bukti, yang berakibat menimbulkan kerugian (mencederai hak) bagi tersangka. Hal inilah menjadi perhatian bagi  pembuat  RKUHP,  di  mana  dalam  rancangan  ini  ditemui  sebuah  lembaga  baru  yakni Lembaga  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan.  Hakim  pemeriksa  pendahuluan  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  suatu  alat  bukti  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  tidak  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti 10 .  Hal  baru  seperti  ini  dapat  ditemui  di  negara  Amerika  Serikat, dengan istilah Exclusionary Rules yakni suatu alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  mengakibatkan  batalnya  alat  bukti  tersebut  untuk diajukan  ke  persidangan.  Namun  hingga  detik  ini,  dengan  belum  diundangkannya  RKUHP, maka Exclusionary Rules belum berlaku di Indonesia 11 .
Berdasarkan  uraian  kajian  teoritis  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  hingga  saat  ini, peran  aktif  hakim  pada  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  masih  sangatlah  minim  dikarenakan KUHAP  belum  mengadopsi  kewenangan rechtsvinding yang  ada  di  dalam  UU  Kekuasaaan Kehakiman. Dengan masih berlakunya KUHAP, maka kedudukan hakim hanya sebatas corong undang-undang ( la bouche de la loi ) sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu.
“ Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui pronounce les paroles de la loi, des ètres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur.” 12
Montesquieu menyatakan bahwa para hakim hanya dapat menyuarakan Undang-undang, atau  hanya  sebagai  mulut  dari  Undang-Undang.  Hakim  tidak  dapat  mengubah  kekuatan  dan kekakuan  dari  hukum  itu,  artinya  hakim  tidak  dapat  mengubah,  menambahkan,  mengurangi bahkan  membuat  peraturan  baru,  selain  daripada  undang-undang  yang  berlaku.  Hal  ini dikarenakan pembuatan hukum hanya berada di tangan kekuasaan Badan Legislatif 13 .
8 Wirjono Prodjodikoro, 1967, Bunga Rampai hukum , Jakarta, Ichtiar Baru, hlm 29
9 Andi Hamzah, Op.cit, hlm 287 .
10 Pangaribuan, et.al, Op.cit , hlm 290
11 Romly Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana , Bandung, Binacipta, hlm 54
12 M. Montesquieu, 1872, Esprit Des Lois , Paris, Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie, hlm 134
13 Ibid, hlm 135

## Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik

## 2. Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik
Tindak Pidana Informasi Elektronik merupakan tindak pidana dalam bentuk kegiatan yang dilakukan  melalui  media  sistem  elekronik  atau  yang  disebut  sebagai  Ruang  Siber  ( Cyber Space ).  Kegiatan  di cyber  space ini  bersifat  virtual  namun  mempunyai  dampak  nyata,  yakni memiliki akibat hukum. Namun secara normatif, sebelum berlakunya UU ITE, terhadap kegiatan di cyber  space ini  tidak  dapat  dikenakan  pendekatan  yuridis  berdasarkan  ketentuan  hukum konvensional. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara  terang,  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  landasan  hukum  bagi  kegiatan  di cyber space ini  bisa  disebut  sebagai  suatu  peristiwa  hukum. Dewasa  ini,  kasus  Tindak  Pidana Informasi  Elektronik  yang  paling  sering  didengan  oleh  masyarakat  adalah  mengenai  kasus penyebaran hoax, hal ini mulai santer terdengar ketika memasuki tahun 2018.
Meskipun  diakukan  secara  virtual,  dengan  berlakunya  UU  ITE,  maka  perbuatan  yang dilakukan oleh subjek hukum di cyber space merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat  hukum  yang  dikehendaki.  Untuk  membuktikan  adanya  peristiwa  hukum  di cyber  space maka  diperlukan  suatu  alat  bukti,  yakni  alat  bukti  elektronik.  Menurut  UU  ITE,  meskipun  tidak secara terang disebutkan, alat bukti elektronik dapat berbentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik  dan  Tanda  Tangan  Elektronik  (Pasal  5  UU  ITE). Namun  dalam  ketentuan  ini  ada pengecualian.  Alat  bukti  elektronik  tidak  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  apabila  terkait dengan  pembuatan,  yakni  surat  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis  dan  Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam bentuk akta notariil (Pasal 5 ayat (4) UU ITE) 14 .
Menurut  David  Chaikin,  Alat  Bukti elektronik ( digital evidence ) adalah representasi informasi  yang  disimpan  dalam  computer,  melewati/melalui sebuah  computer,  atau  diekstrasi dari sebuah computer yang menggunakan angka (misalnya binary digits/bits ) yang tidak dapat diakses dengan panca indera manusia dan hanya bisa diterjemahkan dengan bantuan seorang pakar  IT. Media  yang  menyimpan  alat  bukti elektronik  ini tidak  hanya  terbatas  pada  media komputer saja, namun juga melalui media perangkat elektronik lainnya seperti audio, video, alat komunikasi, dan perangkat fotografi 15 .
Alat  bukti  elektronik memiliki  beberapa  karakteristik. Pertama ,  alat  bukti  elekronik  dapat mudah  disalin  dan  dimodifikasi,  namun  tidak  mudah  untuk  disimpan  dalam  keadaan  asli. Kedua , sumber asli dari sebuah alat bukti elektronik sulit untuk dibuktikan. Ketiga , presentasi informasi digital tidak dapat dideteksi (dilihat, diraba dan dirasa) oleh panca indera manusia 16 .
14 Johan Wahyudi,  2012,  “Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  di  Pengadilan”. Jurnal Perspektif , Vol 17, Issue 2, Mei 2012, hlm 123
15 David Chaikin, 2006, “Network Investigations of Cyber Attacks : The Limits of Digital Evidence”, Crime, Law and Social Change , Vol 46 , Issue 4–5, hlm 240-241
16 Shiuh-Jeng  Wang,  2007, “Measures  of  Retaining  Digital  Evidence  to  Prosecute  Computer-Based Cyber-Crimes”. Computer Standards & Interfaces , Vol 29, Issue 2, hlm 217
Menurut  Isma  dan  Koyimatun,  ada  9  (sembilan)  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang alat bukti elekronik, diantaranya UU Dokumen Perusahaan, UU TIPIKOR, UU Terorisme,  UU  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  UU  Narkotika,  UU  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  UU  Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme,  UU  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Hak Cipta 17 . Lebih lanjut lagi, dari kesembilan peraturan perundang-undangan  di  atas,  memiliki  dua  pandangan  yang  berbeda  terhadap  alat  bukti elektronik.  Pandangan  pertama  menganggap  bahwa  pengkategorian  bukti  yang  sudah  ada tidaklah berdiri sendiri. Hal ini bisa kita lihat pada UU Dokumen Perusahaan dan UU TIPIKOR. UU Dokumen Perusahaan memberi perluasan dari makna alat bukti surat (Pasal 184 KUHAP), sehingga  alat  bukti  elektronik  masuk  dalam  peluasan  makna  alat  bukti  surat.  Sedangkan pandangan  kedua  menganggap  bukti  elektronik  merupakan  alat  bukti  yang  berdiri  sendiri. Artinya,  pengaturan  tentang  alat  bukti  elektronik  terpisah  dari  Pasal  184  KUHAP  dan  berdiri sendiri.  Pengaturan  mengenai  hal  ini  dapat  ditemui pada  UU  Terorisme,  UU  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, UU Narkotika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dan UU Hak Cipta 18 .
Alat  bukti  elektronik  telah  direncanakan  untuk  diatur  di  dalam  Rancangan  KUHAP (selanjutnya  dalam  artikel  ini  disebut  sebagai  RKUHAP).  Pengertian  mengenai  alat  bukti elektronik dijabarkan di dalam penjelasan Pasal 177 ayat (1) huruf c RKUHAP.
“ Alat  bukti  elektronik  adalah  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan secara elekronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan/atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memililki makna .” 19
Alat  Bukti  elektronik  telah  direncanakan  untuk  diatur  pada  Pasal  175  RKUHP.  Pasal tersebut  menyebutkan  bahwa alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  tersebut  adalah berupa barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim 20 .
17 Nur  Laili Isma, Arima Koyimatun,  2014, “Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Informasi  Elektronik  Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian Hukum , Vol 1, Issue 2, hlm 111
18 Ibid , hlm 111-112
19 Syaibatul Hamdi,  Suhaimi,  dan  Mujibussalim,  2013,  “Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala , Vol 1, Issue 3, hlm 28
20 Muslim Mamulai,  2017,  “Hakikat  Pembuktian  Melalui  Media  Elektronik  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jurnal Al-Ishlah , Vol 19, Issue 1, hlm 33

## Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik
Dalam  praktik  peradilan  pidana  saat  ini,  telah  ada  beberapa  putusan  pengadilan  yang telah  menggunakan  alat  bukti  elektronik  dalam  proses  pembuktiannya.  Di  antaranya,  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat No.  1361Pid.B/2005/PN.Jak.Pst,  dalam  perkara  pidana  ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan alat bukti elektronik berupa hasil cetak dari call data resource (CDR)  yang  diperoleh  (dikeluarkan)  dari  salah  satu  perusahaan provider telekomunikasi 21 .
Selain  itu  berdasarkan  penelusuran  oleh  Penulis,  ada  beberapa  putusan  lainnya  yang telah  menggunakan  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  di  muka  peradilan. Pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Kendal  No. 72/Pid.Sus/2018/PN.Kdl,  dimana  Jaksa  Penuntut  Umum mengajukan  bukti handphone dan  data-data  di  dalamnya  yang  merupakan  milik  terdakwa, kemudian juga dijadikan sebagai alat bukti yakni sebuah tautan akun facebook milik terdakwa dan screen  capture laman facebook yang  dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  terdakwa  telah melakukan  penyebaran hoax yang  memenuhi  pasal  45  A  ayat  (2)  UU  ITE. Alat  bukti  yang serupa  juga  ada  dalam  Pembuktian  yang  tertulis  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Utara  No.  1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dan  Putusan  Pengadilan  Negri  Sleman  No. 197/Pid.Sus/2018/PN.Smn,  namun  untuk  media  yang  digunakan  selain handphone juga sebagai alat bukti adalah laptop dan data-data di dalamnya.
Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis di sub-bab sebelumnya, bahwasanya peran aktif hakim pada Peradilan Pidana di Indonesia masih sangatlah terbatas dikarenakan KUHAP belum mengadopsi kewenangan rechtsvinding yang ada di dalam UU Kekuasaaan Kehakiman. Namun  meskipun  demikian,  bahwa  bukanlah  salah  jika  Hakim  dapat  menggunakan kewenangannya  yang  diberikan  oleh  UU  Kekuasaan  Kehakiman  untuk  melakukan rechtstvinding. Memang  tidaklah  disebutkan  secara  terang  pada  Pasal  5  ayat  (1)  UU Kekuasaan  Kehakiman,  yang  termaktub  adalah Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Namun oleh beberapa literatur disebutkan bahwa Pasal ini merupakan pasal Rechtsvinding 22 .
Beberapa  putusan  yang  memasukan  alat  bukti  elektronik  sebagai  pembuktian  di  muka persidangan,  adalah  salah  satu  bukti  bahwa  para  hakim  di  Indonesia  telah  memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan seuatu penerobosan hukum yakni berupa penemuan hukum, dikarenakan  terjadinya  kekosongan  hukum  dimana  KUHAP  belum  mengatur  mengenai  alat bukti elektronik. Sehingga di sini, hakim bertindak sebagai quasi-legislative discretion 23 . Quasi- legislative discretion memang umum ditemui pada negara-negara yang didominasi oleh tradisi
21 Josua  Sitompul,  2001, Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace) , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 298
22 Siti  Malikhatun  Badriyah,  2011,  ”Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding)  dan  Penciptaan  Hukum (Rechtsschepping) Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan”, Masalah-Masalah Hukum ,  Vol 40, Issue 3, Juli 2011, hlm 391
23 E.  Philip Soper,  1977,  “Legal  Theory  and  The  Obligation  of  a  Judge :  The  Hart/Dworkin  Dispute”, Michigan Law Review , Vol 75, Issue 3, hlm 513
hukum Common  Law  System .  Oleh  karena  itu,  KUHAP  yang  merupakan  warisan  Hukum Kolonial  Hindia  Belanda  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  tradisi  hukum Civil  Law  System ,  sama sekali tidak memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum.
Dari beberapa putusan yang telah dikemukakan di atas, telah membuktikan bahwa Hakim selain telah  menggunakan  kewenangannya  untuk  melakukan rechtsvinding dan  tidak  sekedar melakukan  penerapan  hukum  ( rechttoepassing ) 24 berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku, hakim  juga  telah  memposisikan  diri  sebagai quasi-legislative yang  membuat  sebuah  diskresi hukum dimana terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, maka para hakim  yang  telah  memutus  dengan  alat  bukti  elektronik  tidaklah  salah.  Hal  ini  dikarenakan hakim  Peradilan  Pidana  memang  dituntut  untuk  secara  aktif  menemukan  kebenaran  materiil dari  suatu  perkara  pidana  yang  diadilinya.  Tentu  mencari  suatu  kebenaran  materiil  tidaklah mudah.  Hakim  dituntut  untuk  secara  aktif  melakukan  hal-hal  yang  dipandang  perlu  bahkan harus  melakukan  penerobosan  hukum  demi  menggali  kebenaran  materiil  yang terkadang terbatas  untuk  didapatkan  dari  pembuktian  yang  ada. UU  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan dasar legitimasi dari seorang Hakim pada Peradilan Pidana untuk dapat secara aktif melakukan penemuan hukum termasuk di dalamnya memperluas penafsiran makna alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menurut  penulis  ada  beberapa  urgensi  peran  aktif  hakim yang harus dilakukan berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Informasi Elektronik.
Pertama ,  suatu  putusan  seharusnya  mampu  mengakomodir tiga  nilai  hukum  yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan 25 . Jika hakim hanya mengandalkan KUHAP yang berlaku  saat  ini,  maka  sulit  untuk  menjamin  kemanfaatan  dan  keadilan  dapat  terwujudkan dalam  sebuah  putusan  hakim.  Dalam  Tindak  Pidana  Informasi  Elektronik,  hakim  tidak  hanya sekedar  menerapkan  suatu  hukum  positif  ke  dalam  sebuah  fakta  hukum.  Hal  ini  dikarenakan peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Informasi Elektronik hanyalah berupa hukum materiil  yakni  UU  ITE.  Sedangkan  hukum  formil  yang  mengatur  tentang  Tindak  Pidana Informasi  Elektronik  belum  ada  (tidak  diatur  dalam  KUHAP).  Hakim  haruslah  berperan  aktif dengan  tidak  hanya  sekedar  melakukan  penerapan  hukum  ( rechttoepassing )  melainkan  juga melakukan  penemuan  hukum. Metode Penemuan  hukum  dapat  berupa Penafsiran  Hukum, Analogi  ( Argumentum  Per  Analogiam ), Argumentum  a  Contrario 26 ¸  Penyempitan  Hukum
24 Siti Malikhatun Badriyah, Op.Cit, hlm 388
25 Gustav Radbruch,  2006,  “Statutory  Lawlessness  and  Supra-Statutory  Law”, Oxford  Journal  of  Legal Studies , Vol 26, Issue 1, hlm 6
26 Argumentum a Contrario adalah sebuah penemuan hukum oleh hakim, apabila didapati suatu peristiwa yang diadili tidak sama dengan peristiwa hukum  yang diatur  oleh ketentuan  hukum yang berlaku, maka terhadap  peristiwa  tersebut  diberlakukan  ketentuan  yang  sebaliknya  dari  ketentuan  hukum  yang  ada tersebut
( Rechtsverfijning ),  Eksposisi 27 . Berdasarkan  putusan-putusan  hakim  yang  telah  memutus perihal  Tindak  Pidana  Informasi  Elektronik,  hakim  yang  memutus  tersebut  melakukan penafsiran  hukum  dengan  metode  Ekstensif,  dimana  hakim  melakukan  perluasan  makna  dari alat bukti surat yang ditulis dalam Pasal 184 KUHAP.
Kedua ,  saat  ini  jumlah  kasus  Tindak  Pidana  Informasi  Elektronik  yang  masuk  ke Pengadilan  Negeri  semakin  meningkat,  seiring  munculnya  sentimen  positif  oleh  masyarakat. Bermunculannya hakim-hakim yang sudah  mulai  ‘berani’  melakukan  penemuan  hukum  dan memunculkan  putusan-putusan  yang menimbulkan  reaksi  positif dari masyarakat.  Hakim tidak hanya  sekedar  mengejar  kepastian  hukum  namun  juga  berusaha  untuk  mengakomodir kemanfaatan  dan  keadilan  dalam  putusannya.  Hal  ini  menimbulkan  rasa  percaya  bagi masyarakat  terhadap  pengadilan  sebagai  suatu  institusi  hukum.  Namun  alasan  mengapa jumlah  kasus  Tindak  Pidana Informasi  Elektronik  yang  masuk  ke  Pengadilan  ini  semakin meningkat,  bukan  hanya  karena  sentiment  positif  masyarakat  namun  adanya  tren  baru  di masyarakat,  di  mana  masyarakat  memandang  bahwa  penyelesaian  suatu  permasalahan hukum  hanyalah  melalui  proses  litigasi.  Hal  inilah  yang  membuat    peningkatan  jumlah  aduan kasus Tindak Pidana Informasi Elektroik yang masuk ke unit cyber crime yang bermuara hingga Proses  Peradilan.  Dengan  banyaknya  jumlah  kasus  ini,  maka  Hakim  haruslah  aktif  dalam mencari kebenaran materiil dalam mengadili kasus Tindak Pidana Informasi Elektronik. Hakim tidak boleh ‘malas’ dalam melakukan penemuan hukum meskipun dengan adanya keterbatasan hukum  yang  berlaku.  Hakim  harus  aktif  menghadirkan  alat  bukti  elektronik  di  persidangan meskipun  (jika  dalam  hal)  tidak  masuk  dalam  alat  bukti  yang  diminta  oleh  para  pihak  (Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa).
Dari  kedua  hal  yang  telah  dikemukakan  oleh  Penulis  di  atas,  maka  peran  aktif  hakim dalam  Tindak  Pidana  Informasi  Elektronik  paling  dibutuhkan  pada  tahap  Pembuktian.  Peran aktif  hakim  dapat  berupa  : Pertama , meminta dihadirkannya  alat  bukti  elekronik  yang dipandang perlu meskipun tidak tercantum dalam KUHAP. Kedua , hakim dapat menggunakan kewenangannya  melakukan  penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  dengan  melakukan  penafsiran ekstensif, memperluas makna alat bukti surat pada Pasal 184 KUHAP.
Peran aktif hakim ini sekaligus mendobrak kekakuan yang dimiliki oleh KUHAP sekaligus menghadirkan keadilan substantif yang dicita-citakan oleh masyarakat luas.

## C. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis di atas,maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut.
27 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar , Yogyakarta, Liberty, hlm 56-73
Pertama ,  Peran  aktif  Hakim  pada  Peradilan  Pidana  di  Indonesia  masih  minim  dan terbatas  pergerakannya oleh  karena  adanya  KUHAP  yang  masih  berlaku  hingga  detik  ini.  Hal ini  dikarenakan  KUHAP  belum  mengadopsi rechtsvinding yang  sebenarnya  telah  termaktub dalam  UU  Kekuasaan  Kehakiman.  Banyak  hakim  yang  belum  berani  dan  hanya  sekedar menerapkan  hukum  positif  yang  ada,  meskipun  telah  diketahui  tidak  salah  seorang  hakim melakukan  penemuan  hukum  di  Indonesia.  KUHAP  merupakan  produk  dominasi  tradisi Civil Law System yang membatasi hakim hanya sebagai corong/mulut Undang-Undang.
Kedua , Penulis  menemukan  dua Urgensi  Peran  hakim  pada  Peradilan  Tindak  Pidana Informasi  Elektronik.  Yang  pertama,  dalam  putusan  hakim  haruslah  mengakomodir  kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Sehingga  hal  ini  menimbulkan  urgensi  hakim  untuk  aktif melakukan  penemuan  hukum.  Yang  kedua,  meningkatnya  jumlah  kasus  Tindak  Pidana Informasi  Elektronik  menuntut  kerja  keras  hakim  untuk  menjaga  sentiment  positif  dari masyarakat.  Hakim  tidak  boleh  ‘malas’  dalam  menghadirkan  alat  bukti  elektronik  sebagai pembuktian  di  kasus  Tindak  Pidana  Informasi  Elektronik,  meskipun  tidak  diatur  di  dalam KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Atmasasmita, R. (1983). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana . Bandung: Binacipta.
Hamzah, A. (2009). Hukum Acara Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap,  Y.  (2003). Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  dan Penuntutan) . Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, S. (2007). Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar . Yogyakarta : Liberty.
Montesquieu, M. (1872). Esprit Des Lois . Paris: Librairie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie.
Pangaribuan,  A.  M.  A.,  Mufti, A.,  &  Zikry,  I.  (2017). Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Raharjo,  A.  (2002). Cybercrime : Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Simons,  D.  (1925). Beknopte  Handleiding  tot  het  Wetboek  van  Strafvordering .  Haarlem:  De Erven F. Bohn.
Sitompul, J.  (2001). Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace) , Bandung : Citra Aditya Bakti
Prodjodikoro, W. (1967). Bunga Rampai hukum . Jakarta: Ichtiar Baru.

## Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik

## Jurnal
Badriyah,  S.  M.  (2011).  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding)  dan  Penciptaan  Hukum (Rechtsschepping) Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan. Masalah-Masalah Hukum, 40 (3), 384–392. https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392
Chaikin,  D.  (2006).  Network  Investigations  of  Cyber  Attacks :  The  Limits  of  Digital  Evidence. Crime,  Law  and  Social  Change , 46 (4–5),  239–256.  https://doi.org/10.1007/s10611-007- 9058-4
Hamdi, S., Suhaimi, S., & Mujibussalim, M. (2013). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala , 1 (3), 25–31.
Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen  Elektronik  Serta  Hasil  Cetaknya  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana. Jurnal Penelitian Hukum , 1 (2), 109–116.
Mamulai,  M.  (2017).  Hakikat  Pembuktian  Melalui  Media  Elektronik  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal  Al-Ishlah , 19 (1),  31–48.  Retrieved  from http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/22/6
Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Oxford Journal of Legal Studies , 26 (1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041
Soper,  E.  P.  (1977).  Legal Theory  and The  Obligation  of  a  Judge : The Hart/Dworkin Dispute. Michigan Law Review , 75 (3), 473–519. https://doi.org/10.2307/1287980
Wahyudi,  J.  (2012).  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  di  Pengadilan. Perspektif , 17 (2), 118–126. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101
Wang,  S.-J.  (2007).  Measures  of  Retaining  Digital  Evidence  to  Prosecute  Computer-Based Cyber-Crimes.
Computer Standards
& Interfaces , 29 (2), 216–223. https://doi.org/10.1016/j.esi.2006.03.008

## Laporan
Mahkamah  Agung.  (2018). Laporan  Tahunan  2018  Mahkamah  Agung :  Era  Baru  Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi . Jakarta.