Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59

## PRAKTIK PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES DI INDONESIA

## Adam Ilyas
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 simplesemua@gmail.com

## Abstract
Evidence  is  an  important  component  in  the  case  to  decide  a  criminal  case  because  with  the evidence that will give rise to the judge's belief in the truth of a crime that has been committed by the  defendant.  Because  of  the  importance  of  evidence  tools  so  that  it  is  also  important  the application of Exclusionary Rules. In this paper discussed about the application of Exclusionary Rules, problems in the application and solutions to the problem. As a result, in Indonesia has not implemented  the  principle  of  Exclusionary  Rules  because  there  are  problems  in  the  rules  and law enforcement, thereby creating legal uncertainty, legal injustice, and even forming a corrupt culture of law enforcement in Indonesia so that a revision of the Criminal Code is required.
Key word: Evidence; Exclusionary Rules; Integrity of the Court; Human Rights.

## Abstrak
Alat  bukti  merupakan  sebuah  komponen  penting  dalam  hal  untuk  memutuskan  suatu  perkara tindak  pidana  karena  dengan  alat  bukti  itulah  yang  akan  menimbulkan  keyakinan  hakim  atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah  dilakukan oleh terdakwa.  Karena pentingnya alat bukti sehingga penting pula adanya penerapan Exclusionary Rules . Dalam tulisan ini dibahas mengenai  penerapan Exclusionary  Rules, permasalahan  dalam  penerapan  dan  solusi  atas permasalahan  tersebut.  Hasilnya, praktiknya  di  Indonesia  belum  secara  mutlak  menerapkan prinsip Exclusionary  Rules ini  karena  permasalahan  dari  aturan  dan  penegak  hukumnya, sehingga  seringkali  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  ketidakadilan  hukum,  dan  bahkan membentuk  kultur  korup  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut  diperlukan adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perkuatan penerapan prinsip Exclusionary Rules untuk memberikan perlindungan terhadap integritas pengadilan dan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Alat bukti; Exclusionary Rules ; Integritas Pengadilan; Hak Asasi Manusia.

## A. Pendahuluan
Exclusionary  Rules adalah  istilah  yang dikenal  dalam  hukum  Amerika  yang bermula  dari  doktrin  “ Fruit  from  the poisonous  tree ”  yang  memiliki  makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan (Pangaribuan,  Mufti,  &  Zikry,  2017). Prinsip Exclusionary  Rules sebenarnya  ada dan  berlaku  sejak  tahun  1914  pada  kasus weeks  vs.  united  states akan  tetapi penggunaan  istilah Exclusionary  Rules
mulai  dikenal  ketika  disebut  pada  kasus Mapp  Vs  Ohio  pada  tahun  1961. Berdasarkan  perkara  Mapp  Vs  Ohio,  istilah Exclusionary  Rules mengandung  4  (empat) pelanggaran,  yakni:  1).  Kesaksian  yang didapat  secara  melawan  hukum;  2). Kesaksian yang didapatkan dengan melanggar Amandemen Ke-5 dan Ke-6 yang berkaitan dengan prinsip Non-Self
Incrimination ;  3).  Penggeledahan  dan penyitaan yang bertentangan dengan Amandemen  Ke-4  yang  berkaitan  dengan
perlindungan atas hak milik pribadi; dan 4). Bukti  lainnya  yang didapat  secara  melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar  prinsip Due  Process  of  Law (Atmasasmita, 1983) . Terdapat dua pendekatan terkait  legitimasi Exclusionary Rules ini,  yakni  yang  pertama  adalah pendekatan  normatif,  dan  kedua  adalah pendekatan  faktual.  Pendekatan  normatif memfokuskan  pada  larangan  penegak hukum  untuk  menggunakan  alat  bukti  yang diperoleh  dari  cara  melawan  hukum, sedangkan pendekatan faktual memfokuskan pada  pengertian  bahwa  mengenyampingkan bukti  yang  diperoleh  secara  ilegal  dapat memberikan deterrence  effect kepada penegak  hukum  (Zikry,  2014).  Pemahaman ini  berpegangan  pada  adagium  “lebih  baik membebaskan  1000  orang  yang  bersalah daripada  menghukum  1  orang  yang  tidak bersalah”,  dipertegas  dengan  pernyataan Supreme  Court yang  menyatakan  bahwa pemerintah (dalam hal ini aparat kepolisian) tidak  diizinkan  mendapat  keuntungan  dari kesalahannya sendiri (Oaks, 1970). Jika  melihat  implementasi  prinsip
Exclusionary  Rules di  Jerman  maka diketahui  bahwa  prinsip  ini  diterapkan secara  khusus  untuk statement yang diperoleh  melalui  perlakuan illegal seperti kekerasan  dan  perbuatan  lain  yang dilarang. Di Jerman sendiri praktik
Exclusionary Rules bermula dari ketidakpercayaan  terhadap  polisi  yang acapkali  memperoleh  dan  menggunakan bukti secara melawan hukum.
Lain halnya dengan di Indonesia, justru keberlakuan Exclusionary  Rules ini tidak serta  merta  membuat  bukti  tersebut  tidak dapat diajukan, hanya “derajat”
pembuktiannya saja yang menjadi berkurang (Atmasasmita,  1983).  Oleh  karena  itu memang  secara  faktual  di  Indonesia  masih menjadi perdebatan mengenai lebih mengutamakan kelancaran dalam melakukan pembuktian atau lebih
mengutamakan  perlindungan  terhadap  Hak Asasi Manusia.
Dalam  tulisan  ini  akan  dijelaskan mengenai  permasalahan  dalam  praktik
penerapan Exclusionary Rules di  Indonesia. Permasalahan  dalam  tulisan  ini  sekaligus juga  menunjukkan state  of  the  art dan berikutnya  akan  menegaskan  kebaruan  dari pembahasan  dalam  tulisan  ini.  Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ada Frasa “alat bukti yang sah” yang  setidak-tidaknya  mengandung  dua  arti penting.  Yakni  yang  pertama  mengenai macamnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara pidana,  dan  yang  kedua  adalah  cara memperoleh  alat  bukti  tersebut.  Tetapi permasalahannya  bukti  dan  alat  bukti merupakan dua hal yang berbeda, alat bukti yang  sah  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak termasuk barang bukti. Jadi sebenarnya secara mendasar yang menjadikan  bukti  masih  dapat  diajukan adalah  karena  permasalahan  perbedaan pengertian  antara  alat  bukti  dan  barang bukti, yang mana antara Criminal Procedure Law Amerika  Serikat  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ternyata  memiliki  perbedaan  pengertian mengenai hal tersebut.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mencoba untuk  menjelaskan  apakah Exclusionary Rules sudah  diterapkan  dalam  praktik penegakan  hukum  di  Indonesia,  dimana pengaturan mengenai Exclusionary Rules di Indonesia,  permasalahan  apa  yang  dihadapi dalam penerapan prinsip Exclusionary Rules serta  hubungannya  dengan  perbedaan definisi alat  bukti dengan barang bukti, dan yang  terakhir  adalah  apa  akibat  dari  tidak diterapkannya  prinsip Exclusionary  Rules secara sempurna di Indonesia.

## B. Pembahasan
1. Penerapan Exclusionary  Rules di Indonesia
Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti  sangat  menentukan  putusan  hukum yang  diambil  oleh  hakim.  Bahwa  dalam persidangan  sebelum  hakim  menjatuhkan vonis,  selalu  didahului  dengan  pemeriksaan para  saksi  dan  bukti-bukti  lain  yang dianggap  dapat  mendukung  jalannya  proses
persidangan  terutama  dalam  perkara  pidana (Rusyadil,  2016).  Dalam  sistem  hukum Indonesia  alat  bukti  dan  barang  bukti merupakan dua hal yang berbeda. Terminologi  barang  bukti  yang  tidak ditemukan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  menyebabkan  timbul kekosongan hukum yang dapat mempersulit proses  pemeriksaan  dan  pembuktian  (Eato, 2017)  atau  seringkali  tidak  memberikan kepastian  hukum  bagi  tersangka/terdakwa karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur mengenai  “barang  bukti  yang  sah”.  Namun demikian, dapat didefinisikan bahwa barang bukti  adalah  benda  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud yang  telah  dilakukan  penyitaan  oleh penyidik  untuk  keperluan  pemeriksaan dalam  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan  alat  bukti  adalah  segala  sesuatu yang  ada  hubungannya  dengan  suatu perbuatan,  dimana  dengan  alat-alat  bukti tersebut  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan pembuktian  guna  menimbulkan  keyakinan hakim  atas  kebenaran  adanya  suatu  tindak pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa (Sasangka, Hari & Rosita, 2003). Mengenai kekuatan  pembuktian,  barang  bukti  tidak memiliki  kekuatan  pembuktian,  kecuali kemudian  dapat  diidentifikasi  oleh  alat bukti. Sebagai contoh,  pistol yang digunakan  untuk  membunuh  akan  memiliki kekuatan  pembuktian  jika  diakui  oleh keterangan  terdakwa.  Jadi,  barang  bukti  itu tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  harus diberikan  keterangan  oleh  saksi  (Louis Pantow,  2018).  Dapat  dikatakan  bahwa barang  bukti  merupakan  bukti  yang berbicara  kepada  dirinya  sendiri,  dan membuktikan  alat  bukti  untuk  membuatnya berbicara  (Pangaribuan  et  al.,  2017). Meskipun  dalam  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana tidak  menyebut  prinsip Exclusionary  Rules secara  eksplisit,  namun  dapat  dimaknai dalam  pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  prinsip Exclusionary Rules ini tertuang, yakni yang menyatakan:
“ Alat Bukti yang sah ialah:
a. Keterangan saksi:
b. Surat;
c. Petunjuk;
d. Keterangan Terdakwa.”
Adanya  frasa  “alat  bukti  yang  sah” mengartikan  makna  bahwa  setiap  alat  bukti sebagaimana  diatur  di  pasal  184  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana adalah  harus  alat  bukti  yang  sah  baik  cara memperolehnya maupun jenis alat buktinya. Dengan  telah  jelasnya  aturan  mengenai prinsip Exclusionary  Rules di  Indonesia seharusnya  penegak  hukum  mengartikan frasa “alat bukti yang sah” berarti alat bukti yang  tidak  sah  harus dikesampingkan.  Oleh karena  itu  telah  diketahui  maksud  dari pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak diadili dengan alat bukti  yang  tidak  sah.  Hal  tersebut  juga terdapat  dalam  putusan  Mahkamah  Agung No.1531 K/Pid.Sus/2010 yang menyatakan:
“Bahwa  oleh  karena  itu,  mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara - cara penangan seperti dalam perkara a quo,  karena  pembuat  undang  -  undang sudah  memikirkan  dan  mengantisipasi, bahwa  pada  suatu  ketika  akan terjadinya  praktek  rekayasa  alat bukti/barang  bukti  untuk  menjadikan orang  menjadi  tersangka.  Apabila  hal ini  dibenarkan  maka  mudahnya  orang jadi  tersangka,  sehingga  polisi  dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb..”
Namun,  pada  praktiknya  masih  banyak sekali  penerapan  “alat  bukti  yang  sah”  ini justru  dikesampingkan  dan  dibenturkan dengan  asas  peradilan  yang  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (4) UU  No.  48  Tahun 2009. Asas ini mengartikan bahwa peradilan cepat  sangat  diperlukan  sebelum  ada keputusan  hakim  (Eddy,  2017)  dan  hal tersebut  seharusnya  tidak  boleh  lepas  dari perwujudan  Hak  Asasi  Manusia.  Dianggap sebagai  pertentangan  dengan  asas  tersebut karena  apabila  bukti/alat  bukti  yang diperoleh  secara  tidak  sah  tersebut  tidak
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59
dipertimbangkan  sama  sekali  maka  akan menghambat proses peradilan. Sebagaimana dikatakan  sebelumnya  bahwa  di  Indonesia suatu bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak serta merta membuat bukti tersebut tidak  dapat  diajukan,  hanya  “derajat” pembuktiannya  saja  menjadi  berkurang (Atmasasmita,  1983).  Pendapat  tersebut menunjukkan  bahwa  antara Dass  Sollen dengan Das  Sein tidak berjalan selaras atau bahkan bertentangan. Untuk  membuktikan  apakah  prinsip Exclusionary  Rules secara  praktik  telah diterapkan  atau  belum,  dapat  dilihat  dari hasil  penelitian  LBH  Jakarta  pada  rentang 2007-2008  dengan  responden  367  orang  di wilayah  Jabodetabek,  menemukan  bahwa 83,65%  responden  mengalami  penyiksaan ketika diperiksa polisi (Gatot, 2008). Survey tersebut  dilanjutkan  pada  tahun  2012  dan hasilnya menunjukkan bahwa angka penyiksaan tetap bahkan meningkat. Walaupun  penyiksaan tersebut terjadinya  di tingkat penyidikan, namun akan serta merta berpengaruh  dengan  alat  bukti  yang digunakan  untuk  memutus  perkaranya. Bagaimana  bisa  hasil  pemeriksaan  polisi tersebut  berpengaruh?  Untuk  menjawab pertanyaan  tersebut,  penulis  uraikan  seperti berikut: bahwa pengakuan seorang tersangka sebagai  hasil  dari  praktik  penyiksaan seharusnya  tidak  dapat  dijadikan  dasar pembuktian  atau  dasar  dalam  menentukan bersalah atau tidaknya
seseorang sebagaimana asas Exclusionary Rules ini. Sebenarnya  Pasal  117  dan  Pasal  52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah  mengatur  mengenai  keterangan  saksi dan  tersangka  harus  diberikan  tanpa  ada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.  Namun,  pada  praktiknya  masih sering  dijumpai  tersangka  yang  sudah menjadi  terdakwa  mengakui  apa  yang disangkakan  karena  paksaan  atau  siksaan, mengalami  kesulitan  untuk  membuktikan saat  proses  persidangan  tentang  adanya penyiksaan  yang  dialaminya  karena  sistem pembuktian  yang  dianut  Indonesia  yaitu negatief  wettelijk  beweijs  theorie atau  teori pembuktian menurut Undang-Undang secara
negatif. Ketika seorang terdakwa mengatakan  telah  dipaksa  mengaku  karena disiksa,  atau  mengaku  bahwa  barang  (yang membuat  dia  diadili)  tersebut  bukan miliknya,  akan  terganjal  dengan  sistem pembuktian  di  Indonesia  yang  menganut sistem pembuktian negatief wettelijk beweijs theorie atau  teori  pembuktian  menurut Undang-Undang  secara  negatif  atau  juga karena berlakunya asas actori incumbit onus probandi, artinya  siapa  yang  menuntut, dialah  yang  wajib  membuktikan  sehingga jaksalah  yang  memiliki  kewajiban  untuk membuktikan.
Terdakwa atau penasehat hukum hanya mempunyai  hak  untuk  melumpuhkan pembuktian  yang  diajukan  penuntut  umum, sesuai dengan cara yang dibenarkan undang- undang (Nugroho, 2017). Penyangkalan atas pembuktian  penuntut  umum,  menurut penulis  akan  sulit  dilakukan  ketika mekanisme  yang dilakukan ketika  terdakwa mengaku disiksa adalah dengan menghadirkan  saksi  verbalisan.  Dengan demikian  terdakwa  tidak  dapat  melakukan pembuktian,  sehingga  apabila  terdakwa mengungkap  terjadi  suatu  paksaan  berupa kekerasan  terdakwa  tidak  memiliki  ruang untuk  membuktikan  dan  sebaliknya  yang membuktikan  adalah  jaksa  dengan  cara menghadirkan  saksi verbalisan, pada akhirnya  berujung  pada  kriminalisasi  orang yang  tidak  bersalah.  Berdasarkan  Pasal  52 dan  Pasal  117  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  dapat  dikaitkan dengan  prinsip Non  Self  Incrimination dari tersangka/terdakwa  (hak  dari  tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban  pembuktian) dan Pasal  189  Ayat (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (Keterangan  terdakwa  hanya  dapat dipergunakan  bagi  dirinya  sendiri).  Hak Asasi  Manusia  dalam  hal  ini  tersangka ataupun  terdakwa  sebagaimana  tercermin pada  Pasal  52  dan  117  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  haruslah
diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka itu bersumber pada free  will (kehendak  bebas)  sehingga baik  hakim  maupun  penyidik  tidak diperkenankan  untuk  mencari  keterangan yang  tidak  diberikan  secara  bebas.  Tidak dipenuhinya  persyaratan  ini  menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak  sah  (Sasmita,  2011).  Dengan  bukti uraian  tersebut  secara  praktik  berarti  dapat dikatakan bahwa prinsip Exclusionary Rules belum berjalan dengan sebagaimana mestinya di Indonesia.
2. Permasalahan  Penerapan  Prinsip Exclusionary Rules di Indonesia
Dalam penerapannya Exclusionary Rules di  Indonesia,  masih  terdapat permasalahan mendasar antara mendahulukan semangat membongkar kejahatan  dengan  perlindungan  Hak  Asasi Manusia.  Sebagaimana  penulis  contohkan sebelumnya,  salah  satu  permasalahannya adalah terkait perolehan keterangan tersangka  di  penyidikan  yang  ternyata diperoleh  melalui  kekerasan  tidak  serta merta  dapat  dikecualikan.  Walaupun  hasil pemeriksaan oleh pihak penyidik tidak lebih dari  sekedar  pedoman  bagi  hakim  untuk menjalankan  pemeriksaan  (Mono,  2007) tetapi  dalam  alam  praktik  pengadilan, apabila  terdakwa  dan  penasehat  hukumnya mengungkap  bahwa  ada  sebuah  keterangan yang  pengakuannya  berdasar  pada  paksaan penyidik, maka hakim tidak serta merta akan mencabut pengakuan tersebut atau menganggap  keterangan  tersebut  tidak  ada melainkan  akan  terlebih  dahulu  menempuh mekanisme verbalisant, padahal berdasarkan asas Exclusionary  Rules ini  seorang terdakwa  dapat  mencegah  penuntut  umum untuk  mengajukan  bukti  di  pengadilan sebagai  bukti  yang  dapat  diterima  karena diperoleh  secara  inkonstitusional.  Prinsip Exclusionary  Rules juga  dapat  menolak bukti probative dengan konsekuensi meniadakan  tuntutan  jaksa.  Hal  yang demikian  tidak  terjadi  di  sistem  hukum Indonesia,  justru  akan  terlebih  dahulu menempuh  mekanisme verbalisant yang
menghadirkan  saksi  verbalisan,  padahal biasanya setiap sistem hukum mengesampingkan  alat  bukti  yang  telah dipertimbangkan  jika  alat  bukti  tersebut tidak  relevan  atau  tidak  dapat  dipercaya (Dressler, 2002).
Saksi  verbalisan  atau  disebut  juga dengan  saksi  penyidik  adalah  seorang penyidik  yang  bersaksi  atas  suatu  perkara pidana  karena  terdakwa  menyatakan  bahwa Berita  Acara  Pemeriksaan  telah  dibuat  di bawah  tekanan  atau  paksaan  (Rasyidi, 2017).  Dalam  proses  beracara  pidana mekanisme verbalisant dalam hal
pencabutan  keterangan  adalah  mekanisme yang  sulit  diterima  akal  sehat,  karena penyidik  yang  melakukan  penyidikan terhadap  terdakwa  akan  dipanggil  ke persidangan  untuk  didengar  keterangannya terkait proses pemeriksaan perkara. Menjadi suatu  hal  yang  mudah  ditebak  jawabannya, penyidik  yang  diperiksa  tentu  tidak  akan mengakui  ada paksaan atau  kekerasan yang dilakukan  kepada  tersangka  karena  dengan mengakui  hal  tersebut  bukan  hanya  dapat berimplikasi  pada  dimungkinkan  dicabut keterangan  tersebut,  melainkan  pada  saat yang  sama  ia  juga  mengakui  bahwa  ada paksaan  atau  kekerasan  yang  ia  lakukan terhadap terdakwa, sama saja halnya dengan penyidik  tersebut  mengakui  bahwa  ia  telah melakukan tindak pidana.
Oleh  karena  itu  sudah  menjadi  barang pasti  penyidik  yang  didengar  keterangan  di hadapan  persidangan  tersebut  tidak  akan mengakui  adanya  paksaan  dan  kekerasan yang  ia  lakukan  untuk  mendapatkan pengakuan  terdakwa.  Akibatnya  keterangan yang  didapat  penyidik  terkait  pengakuan tersangka  dalam  proses  penyidikan  akan tetap  dijadikan  acuan  dalam  persidangan. Selain  itu,  alasan  logis  lainnya  terkait hubungan  antara  keterangan  saat  proses penyidikan  dengan  pemeriksaan  perkara  di pengadilan adalah dalam kegiatan penyidikan,  penyidik  mengumpulkan  bukti- bukti  untuk  membuat  terang  tentang  tindak pidana  yang  terjadi.  Demikian  pula  dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus
tersangka, setidak-tidaknya
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59
penyidik  harus  menguasai  alat  pembuktian yang disebut sebagai  bukti permulaan. Jadi, meskipun  kegiatan  upaya  pembuktian  yang paling penting dan menentukan itu di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan  sarana  pembuktian  itu  sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan (Rozi,  2019).  Dengan  begitu  secara  logika saat  proses  penyidikan  sudah  terdapat kesalahan, yakni dalam proses pengumpulan bukti  itu  dilakukan  cara  melawan  hukum atau  tidak  secara  sah,  maka  akan berpengaruh dengan pembuktian di
pengadilan  karena  bukti  adalah  sesuatu untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran  suatu  dalil,  pendirian  atau dakwaan (Haryanti, 2013).
KUHAP  sebagai the  rule dalam beracara,  menganut  secara  ketat  3  (tiga) prinsip legalitas (Pribadi, 2018).
Konsekuensi  logis  dari  prinsip  legalitas tersebut,  maka  dalam  mencari  kebenaran materiil,  penegak  hukum  baik  itu  penyidik, penuntut  umum,  hakim,  penasihat  hukum harus  menggunakan  cara-cara  yang  diatur dalam  ketentuan  KUHAP  (Rahim,  Rahim, Rahim, Rahim, & Rahim, 2020).
Menyimpang  dari  KUHAP  sebagai due process  of  law ,  maka  hal  tersebut merupakan exclusinary  of  rule , unlawfull legal  evidence ,  maupun illegally  acquired evidence , yang berujung
pada dibebaskannya  terdakwa  (Hiariej,  2012). Namun,  permasalahan  di  sini  yang menjadikan prinsip Exclusionary Rules tidak berjalan sebagaimana mestinya di Indonesia adalah  terletak  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri. Walaupun telah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  terkait  alat bukti  yang  sah,  namun  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sama sekali  tidak  mengatur  mengenai  akibat hukum  terhadap  bukti-bukti  yang  diperoleh secara  tidak  sah.  Selain  itu  tidak  adanya pengaturan  mengenai  lembaga  independen manakah yang berwenang untuk
menentukan  ketidakabsahan  peroleh  bukti yang tidak sah.
Dengan  adanya  kekosongan  hukum  ini justru  lebih  membawa  peran  Pengadilan dalam  hal  ini  hakim  untuk  melakukan Rechtsvinding terhadap perbuatan-perbuatan yang  tidak  ditemukan  aturannya  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Apabila dikatakan bahwa praperadilan  berfungsi  sebagai  sarana pengawasan  terhadap  Tindakan  kepolisian dalam  hal  penyidikan  maupun  kejaksaan dalam  hal  penuntutan  (Atmoko  &  Bobby, 2018), menurut pendapat penulis praperadilan  hanya  bersifat  pasif  atau  tidak aktif,  artinya  baru  bekerja  apabila  ada inisiatif.  Bisa  dibayangkan  jika  yang menjadi tersangka adalah orang yang secara kemampuan  ekonomi  tidak  memadai,  akan menjadi  tidak  mungkin  untuk  membayar pengacara  apalagi  untuk  mengajukan praperadilan,  padahal  belum  tentu  dia bersalah, bahkan berpotensi untuk dikriminalisasi  secara  melawan  hukum dengan  rekayasa-rekayasa  bukti.  Oleh karena  tidak  akseptabelnya  mengenai prosedur  yang  melindungi  hak  tersangka atau  orang  lain  yang  mengalami  kekerasan atau pemaksaan oleh aparat penegak hukum dalam  proses  pengumpulan  bukti  dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  membuat  keleluasaan  penegak hukum  untuk  melakukan  tindakan  yang semena-mena  termasuk  dalam  hal  mencari bukti.  Dengan  demikian  praperadilan dipandang  kurang  efektif  dalam  mengawasi upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hokum  (Afandi,  2016).  Berbeda  jika dibandingkan  di  Amerika, Exclusionary Rules di United  States  Supreme  Court, dengan  jelas  mengatur  tentang  penempatan akibat  hukum  bagi  penyidik  maupun tersangka terhadap perolehan alat bukti/bukti  yang  dilakukan  dengan  cara yang tidak sah.
Selain  itu,  perbedaan  makna  bukti  dan alat  bukti  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  pidana  juga  membuat  bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak serta  merta  menggugurkan  pemanfaatan barang  bukti  tersebut.  Dalam Criminal
Procedure  Law Amerika  Serikat  yang disebut  sebagai  bukti  adalah:  1). Real Evidence ( Bukti sungguhan); 2).
Documentary Evidence ( Bukti documenter);
3). Testimonial  Evidence  ( Bukti kesaksian); dan,  4). Judicial  Evidence  ( Pengamatan hakim).  Di  Indonesia  apa  yang  disebut sebagai real  evidence adalah  yang  dikenal sebagai  barang  bukti.  Perbedaannya  adalah bahwa jika di Amerika Serikat real evidence merupakan  bukti  yang  dipandang  paling bernilai dibandingkan bukti lainnya, sementara  di  Indonesia  bukti  semacam  ini tidak  berkekuatan  pembuktian.  Alat  bukti yang  sah  di  Indonesia  adalah  sebagaimana yang  ada  di  Pasal  184  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Dari  daftar alat-alat  bukti  yang  sah,  tampak  bahwa barang  bukti  tidak  disebutkan  sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah.  Dengan  kata  lain,  barang  bukti bukanlah alat bukti (Lokas, 2015). Sehingga penerapan  prinsip Exclusionary  Rules di Indonesia  hanya  berlaku  untuk  alat  bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Selain  itu,  yang  membedakan  antara ketentuan  alat  bukti  yang  sah  dengan Exclusionary  Rules di  Amerika  Serikat adalah,  berkaitan  dengan  jenis  bukti  itu sendiri.  Sebagaimana  telah  penulis  uraikan, alat  bukti  dan evidence di  sistem  hukum Amerika  Serikat  memiliki  perbedaan mencolok  tentang  bagaimana  memandang barang  bukti.  Prinsip Exclusionary  Rules berguna untuk melindungi  setiap orang dari apa  yang  disebut  dengan illegal  searches dan illegal  seizure dengan  doktrin fruits from  poisonous  tree, sementara  itu  di Indonesia,  perolehan  barang  bukti  secara melawan hukum tidak serta merta menggugurkan  pemanfaatan  barang  bukti tersebut.  Oleh  karena  itu  kiranya  perlu dilakukan  revisi  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  untuk  memperbaiki kekurangan tersebut, yakni dengan memasukkan  barang  bukti  ke  dalam  alat bukti  yang  sah  dengan  alasan  bahwa  dari sudut pandang kepentingan praktis sebenarnya  jika  barang  bukti  dipandang
sebagai alat bukti akan lebih mempermudah pembuktian  (Louis  Pantow,  2018)  dan  juga akan  memberikan  kepastian  hukum  bagi tersangka/terdakwa.
Selain  itu,  penulis  juga  berpendapat bahwa  perlu  kiranya  untuk  menambahkan apa  yang  dinamakan  hakim  pemeriksa pendahuluan  ke  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Hakim pemeriksa pendahuluan adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, serta berwenang pula  memberikan  izin  bagi  penyidik  untuk melakukan upaya paksa. Jika kemudian hari Hakim  pemeriksa  pendahuluan  tersebut menemukan  dan  menilai  penyidik  melawan hukum dalam perolehan bukti, maka Hakim pendahuluan  dapat  menolak  bukti  tersebut (Pangaribuan  et  al.,  2017).  Pengaturan tentang  hakim  pendahuluan  ini  adalah jawaban  dari  permasalahan  penulis  di  atas baik  mengenai  mekanisme  pra-peradilan yang pasif juga  mengenai  kepastian  hukum bahwa  bukti  yang  dihadirkan  adalah  wajib bukti  yang  diperoleh  secara  sah  menurut hukum. Pengaturan ini penulis nilai sebagai pengaturan  yang  progresif  dalam  rangka reformasi  hukum  acara  pidana  sehingga tidak  hanya  memikirkan  penanganan  kasus yang  cepat  dan  berbiaya  murah  tetapi  juga berperspektif hak asasi manusia.
Contoh konkrit permasalahan penerapan prinsip
Exclusionary Rules
yang dihubungkan  dengan  proses  penyidikan  ada di  kasus  Dede  Lutfi  Alfiandi  pembawa bendera  saat  adanya  demo  menolak  Revisi Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan Korupsi di depan Gedung Dewan Perwakilan  Rakyat.  Dalam  persidangan muncul  pengakuan  yang  mengejutkan masyarakat  Indonesia,  Lutfi  mengatakan dalam  persidangan  bahwa  ia  mengalami proses  kekerasan  dalam  bentuk  disetrum agar mau mengakui bahwa ia melempar batu saat  terjadinya  demo.  Bukti  bahwa penerapan prinsip Exclusionary Rules belum berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya  di kasus ini adalah bahwa Dede Lutfi Alfiandi tetap divonis bersalah dan dihukum 4 bulan penjara.  Walaupun  benar  bahwa  hakim  itu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
bebas  dalam  memberikan  penghargaan  atau penilaian  terhadap  bahan  bukti  (Fauzan, 2015).  Namun,  kasus  tersebut  bertentangan dengan  pernyataan  dari  Max  M  Hock  yang menyatakan bahwa ada dua  tipe  bukti  yang tidak  dapat  memperkuat  suatu  kasus, pertama ,  jika  terjadi  pertentangan  antara satu dengan yang lain yang mana bukti-bukti tersebut  berasal  dari  sumber  yang  berbeda dan  tidak  dirujuk. Kedua, bukti  yang  tidak dapat  digunakan  karena  diperoleh  secara ilegal yang disebut dengan tainted evidence (Houck, 2009).
Seharusnya  jika  melihat  pendapat  Max M Hock, Dede Lutfi Alfiandi diputus bebas, karena  yang  pertama,  alasan  saat  ia ditangkap  dengan  sangkaan  yang  disangka oleh  jaksa  tidak  relevan;  kedua, saat  proses penyidikan ia mengalami kekerasan sehingga  ia  terpaksa  mengakui  suatu perbuatan  yang  tidak  ia  lakukan.  Dengan begitu  dalam  pemeriksaan  memang  hakim haruslah  objektif  dan  mendengar  kedua belah  pihak  yang  berperkara.  Karena  sikap objektivitas hakim itulah, maka  pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian  bebas.  Artinya,  hakim  bebas untuk  meyakini  atau  tidak  meyakini sekalipun alat-alat bukti tersebut adalah alat bukti  yang  sah.  Jika  alat  bukti  yang diperoleh dengan cara sah saja hakim masih memiliki kewenangan untuk tidak meyakini, apalagi  bahwa  kemudian  diketahui  jika  alat bukti  tersebut  tidak  sah,  maka  hakim seharusnya tidak meyakininya. Perlu diingat bahwa  tujuan  hukum  acara  pidana  adalah untuk  mencapai  kebenaran  materiil,  yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Agar tujuan  tersebut  dapat  tercapai,  maka  tindak pidana  yang  terjadi  harus  digali  sampai  ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti  yang  sah  yang  diajukan  dalam  sidang pengadilan.  Dengan  tercapainya  kebenaran material  itu,  maka  terwujud  juga  nilai keadilan  substantial  dalam  penegakan hukum  pidana in  concreto (Ramiyanto,
2017) .
Oleh karena  itu, terbukti uraian penulis terkait  sejak  dari  proses  penyidikan seharusnya  prinsip Exclusionary  Rules
sudah  harus  diperhatikan,  walaupun  di dalam  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  pidana  yang  dikatakan  alat bukti  yang  sah  tidak  termasuk  keterangan tersangka, namun apabila dilihat dari uraian serta contoh konkrit tersebut, terlihat bahwa keterangan tersangka juga berpengaruh pada proses  pengambilan  putusan  oleh  Majelis Hakim  karena  pada  dasarnya  aspek pembuktian  telah  dimulai  pada  tahap penyelidikan  hingga  penjatuhan  vonis  oleh hakim (Ipakit, 2015).
3. Akibat Belum Sempurnanya Penerapan Exclusionary  Rules di
Indonesia
Sebagai  sebuah  prinsip, Exclusionary Rules tentu  memberikan  sebuah  manfaat baik  apabila  diterapkan  dan  diatur sebagaimana  mestinya.  Manfaat  baik tersebut  bukan  hanya  kepada  terdakwa, tetapi juga kepada institusi penegak hukum. Sebagaimana  diketahui  bahwa  penerapan Exclusionary  Rules erat  kaitannya  dengan integritas  dari  pengadilan.  Begitu  pula sebaliknya,  apabila  prinsip Exclusionary Rules ini  tidak  diterapkan  dengan  baik, maka  akan  membawa  dampak  buruk  untuk institusi  penegak  hukum  terlebih  lagi  untuk tersangka/terdakwa.  Suatu  akibat  adanya penyimpangan  dari  prinsip Exclusionary Rules bagi  tersangka/terdakwa  adalah  sama saja Hak Asasi Manusia tersangka/terdakwa telah  dilanggar.  Akibat  tidak  diterapkannya prinsip Exclusionary Rules dengan baik bagi institusi  penegak  hukum  (dalam  hal  ini Pengadilan) adalah akan menjadikan pengadilan  tidak  memiliki  integritas.  Selain itu,  akibat  yang  memiliki  dampak  paling besar  dan  paling  berbahaya  bagi  kultur penegakan hukum Indonesia adalah terciptanya  budaya  korup.  Budaya  korup tersebut  dapat  terjadi  karena  terjadinya praktik  rekayasa  alat  bukti/barang  bukti untuk  menjadikan  seseorang  menjadi tersangka, dengan rekayasa  tersebut  potensi untuk  terjadinya  pemerasan  sangat  besar. Selain  untuk  mencari  keuntungan  dengan memeras,  sering  kali  terjadi  rekayasa tersebut  adalah  pesanan  dari  orang-orang
yang  memiliki  kepentingan  untuk  men- tersangkakan  orang  lain.  Penegak  hukum
(polisi dan jaksa) juga terkadang menggunakan  rekayasa  alat  bukti/bukti  ini untuk  kepentingan  jabatan  dan  masa  depan karir kepangkatan atau dapat dikatakan demi memenuhi  target  yang  diberikan  oleh pimpinan. Apabila praktik ini terus menerus dibiarkan,  akan  menjadikan  kultur  hukum korup  yang  dapat  merusak  sistem  hukum nasional,  yang  pada  akhirnya  tidak menegakkan hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan,
kepastian,  dan  kemanfaatan.  Namun,  justru mempertimbangkan kepentingan- kepentingan  pribadi.  Hal  yang  dimulainya dengan  rekayasa,  akan  terus  berlanjut sampai  pada  proses  pemeriksaan  di pengadilan  bahkan  tidak  jarang  diputus bersalah, walaupun orang tersebut sebenarnya  tidak  melakukan  apa  yang disangkakan.  Dengan  uraian  tersebut menunjukkan  betapa  luasnya  dampak  tidak diterapkan  dengan  sebagaimana  mestinya prinsip Exclusionary Rules. Bahkan dampak tersebut membentuk suatu kultur buruk yang akan merusak sistem hukum di Indonesia.
Untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang  telah  disebutkan  sebelumnya  tentu bukan hal yang mudah. Tingkat perkembangan  hukum  di  Indonesia  sangat dipengaruhi  tingkat  peradaban  atau  kultural masyarakat  dan  kebijakan  pengambil keputusan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan sebuah  perjuang  besar  dan  waktu  yang panjang  secara  nasional,  tertata  dan terlaksana  untuk  menumbuhkan  penegakan hukum  yang  berkeadilan  dan  tidak melanggar  hak  asasi  manusia  serta  tidak berpihak  kepada  kelompok  ataupun  orang- orang  yang  memiliki  kepentingan  pribadi yang menggunakan kekuasaan negara untuk mempidanakan  seseorang  secara  melawan hukum.  Serta  langkah  penting  yang  harus segera  dilakukan  menurut  penulis  adalah untuk  merevisi  Kitab  yang  disebut-sebut sebagai  karya  agung  bangsa  Indonesia karena  masih  terdapat  kekosongan  hukum yang  penulis  nilai  itu  merupakan  hal mendasar  yang  seharusnya  diatur  di  dalam
kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya, dapat
disimpulkan bahwa prinsip Exclusionary  Rules secara  implisit  telah diatur  di  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Adanya  frasa  “alat bukti yang sah” tersebut menjadikan makna bahwa  setiap  bukti  sebagaimana  diatur  di Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  adalah  harus  bukti  yang  sah baik cara memperolehnya maupun jenis alat bukti  tersebut.  Permasalahannya  walaupun secara implisit telah diatur, Indonesia belum secara  sempurna  menerapkan  prinsip Exclusionary Rules. Hal tersebut dibuktikan dengan  masih  terjadinya  kekerasan  yang dilakukan  oleh  penyidik  kepada  tersangka dengan tujuan agar tersangka mau mengakui sangkaan  yang  disangkakan  kepadanya. Akibatnya,  hal  tersebut  berimplikasi  pada perolehan  bukti  yang  tidak  sah  yang  pada akhirnya digunakan untuk memutus tersangka tersebut saat proses di pengadilan. Permasalahan  tersebut  diperparah  dengan tidak  diaturnya  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  mengenai akibat  hukum  terhadap  bukti-bukti  yang diperoleh  secara  tidak  sah  dan  mengenai lembaga independen manakah yang berwenang untuk
menentukan ketidakabsahan peroleh bukti yang diperoleh dengan  cara  tidak  sah  tersebut.  Selain  itu, yang  menjadikan  permasalahan  dalam penerapannya  adalah  adanya  perbedaan antara  ketentuan  “alat  bukti  yang  sah” dengan  “ Exclusionary  Rules”. Alat  bukti di Indonesia  dan evidence di  sistem  hukum Amerika Serikat memiliki perbedaan tentang bagaimana  memandang  barang  bukti. Dengan perbedaan itu menjadikan apa yang disebut  sebagai  “bukti”  dalam  prinsip Exclusionary  Rules belum  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Yang sudah ada di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah  hanya  “alat  bukti”  yang  berisi  di antaranya  keterangan  saksi  dan  lain
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 49-59
sebagainya  bukan  “barang  bukti”.  Artinya “alat  bukti  yang  sah”  yang  semula dipersamakan  dengan Exclusionary  Rules apabila  diteliti  lebih  lanjut  tidaklah  sama karena  dalam  pasal  184  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  disebut sebagai  alat  bukti  yang  sah  tidak  memuat barang  bukti  atau  bukti,  sedangkan  yang ditekankan  dari  prinsip Exclusionary  Rules adalah terkait dengan barang bukti sehingga dalam penerapannnya menimbulkan permasalahan  di  antaranya  ketidakpastian hukum,  ketidakadilan  hukum,  dan  rusaknya kultur  penegakan  hukum  yang  pada akhirnya bermuara pada kultur korup. Adapun  saran  yang  dapat  diusulkan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah  untuk  melakukan  revisi  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan  tersebut,  yakni  memasukkan “barang  bukti”  ke  dalam  bagian  dari  “alat bukti yang sah” dan juga menambahkan apa yang dinamakan hakim pemeriksa pendahuluan  ke  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  agar tercapainya penegakan hukum yang berperspektif  Hak  Asasi  Manusia  dan sebagai bentuk penguatan penerapan prinsip Exclusionary Rules di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  F.  (2016).  Perbandingan  Praktik Praperadilan  Dan  Pembentukan  Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan  Pidana  Indonesia. Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 28 (1), 93. https://doi.org/10.22146/jmh.15868
Atmasasmita,  R.  (1983). Bunga  Rampai Hukum  Acara  Pidana .  Bandung: Binacipta.
Atmoko,  A.  D.,  &  Bobby.  (2018). Kedudukan  Hukum  Penyidik  Terhadap Obyek  Praperadilan. Jurnal  Hukum Bisnis , 2 (1).
Dressler, J. (2002). Encyclopedia of crime &
justice. In Choice Reviews Online (Vol. 39).  https://doi.org/10.5860/choice.39- 5554
Eato,  Y.  N.  (2017).  Keabsahan  Alat  Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. Lex Crimen , 6 (2).
Eddy,  O.  S.  H.  (2017). Hukum  Acara Pidana . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Fauzan,  H.  (2015). Kaidah-kaidah  Hukum Yurisprudensi  ,  Norma  -norma  Baru Dalam Hukum Kasus . Jakarta: Kencana.
Gatot.  (2008). Mengungkap  Kejahatan Dengan  Kejahatan;Survey  Penyiksaan di  Tingkat  Kepolisian  Wilayah  Jakarta Tahun 2008 . Jakarta.
Haryanti,  D.  (2013).  Peranan  Visum  Et Refertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di  Persidangan  dalam  Tindak  Pidana Perkosaan. Jurnal  Constitutum , 13 (1), 603.
Hiariej,  E.  O.  .  (2012). Teori  &  Hukum Pembuktian . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Houck,  M.  (2009). Essentials  of  Foresic Science:  Trace  Evidence .  New  York:
An Imprint of Infobase Publishing.
Ipakit,  R.  (2015).  Urgensi  Pembuktian  Alat Bukti  Dalam  Praktek  Peradilan  Pidana.
Lex Crimen , IV (2).
Lokas,  R.  (2015).  Barang  Bukti  Dan  Alat Bukti  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex et Societatis , III (9).
Louis  Pantow,  F.  (2018).  Hubungan  Alat Bukti Dan  Barang  Bukti  Dalam  Sistem Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Lex Crimen , 7 (4).
Mono,  H.  (2007). Praktik  Berpekara Pidana . Malang: Bayu Media.
Nugroho,  B.  (2017).  Peranan  Alat  Bukti Dalam  Perkara  Pidana  Dalam  Putusan Hakim Menurut Kuhap. Yuridika , 32 (1), 17.
https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.478
0
Oaks,  D.  H.  (1970).  Studying  the Exclusionary  Rule  in  Search  and
Seizure. The University of Chicago Law Review , 37 (4), 665. https://doi.org/10.2307/1598840
Pangaribuan, A. M. ., Mufti, A., & Zikry, I.
(2017). Pengantar  Hukum  Acara Pidana Di Indonesia . Rajawali Pers.
Pribadi,  I.  (2018).  Legalitas  Alat  Bukti Elektronik  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana. Jurnal  Lex  Renaissance , 3 (1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art 4
Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A.  H.  A.,  Rahim,  A.  R.,  &  Rahim,  A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana  pada  Tingkat  Pemeriksaan Persidangan. Pleno  Jure , 9 (1),  47–57. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1. 389
Ramiyanto,  N.  (2017).  Bukti  Elektronik Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Dalam Hukum  Acara  Pidana  /  Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal  Law. Jurnal  Hukum  Dan
Peradilan , 6 (3), 463. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.4 63-486
Rasyidi,  A.  F.  (2017).  Legalitas  Penyidik
Sebagai  Saksi  Dalam  Pemeriksaan Persidangan  Tindak  Pidana  Narkotika (Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011,  1531  K/Pid.Sus/2010, Dan  2588  K/Pid.Sus/2010). Jurnal Penelitian  Hukum  De Jure , 16 (3),  353. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v1 6.353-369
Rozi,  F.  (2019).  Sistem  Pembuktian  Dalam Proses  Persidangan  Pada  Perkara Tindak  Pidana. Jurnal  Yuridis  Unaja ,
1 (2), 19–33.
https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486
Rusyadil,  I.  (2016).  Kekuatan  alat  bukti dalam  persidangan  perkara  pidana. Jurnal Hukum PRIORIS , 5 (2), 128–134.
Sasangka, Hari & Rosita, L. (2003). Hukum Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana . Bandung: Mandar Maju.
Sasmita,  R.  (2011).  PENERAPAN  ATAS
PRADUGA TAK BERSALAH DALAM  PRAKTEK  PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi  Kasus  Di  Kota  Mataram). Law Reform , 7 (1), 50. https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12501 Zikry,  I.  (2014).  Mengenal  “Exclusionary Rules.”  Retrieved  June  21,  2020,  from LBH Jakarta website: https://www.bantuanhukum.or.id/web/ mengenal-exclusionary-rules/