INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), 43-56 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i1.724 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang
Fauzan Misra, Sudarmoko, Apriwan, Amri Hakim, Muhammad Ichsan Kabullah, Fajri Rahman
Universitas Andalas Universitas Abdurrab
fauzanmisra@eb.unand.ac.id, sudarmoko@hum.unand.ac.id, muhammadichsankabullah@soc.unand.ac.id, frahman@soc.unand.ac.id

## Abstract
The local election as an electoral competition cannot be separated from the threat of money politics. This study seeks to explore the pattern of clientelistic relations in the socio-cultural environment and identify the occurance of money politics phenomena in the Riau Governor Election. The results of the study indicate that sociocultural factors play an important role in the local election in Riau. This study also found that there are three types of clientelistic relationships that are built, among others ethnicity-based relationships, broker-based relationships, and constituent service-based relationships. In addition, the results of the study also reveal indications of money politics .
Keywords: Voters, Candidates, Money Politics, Clientelistic, Riau

## Abstrak
Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai kompetisi elektoral tidak lepas dari ancaman politik uang dan pola relasi yang terbangun. Studi ini berupaya mengeksplorasi pola relasi klientalistik dalam lingkungan sosial-budaya masyarakat Riau dan mengidentifikasi keterjadian politik uang dalam pemilihan gubernur Riau. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor sosiokultural memainkan peranan penting dalam pilkada di Riau. Studi ini juga menemukan bahwa terdapat tiga jenis relasi klientalistik yang terbangun yakni relasi berbasis etnisitas, relasi berbasis makelar, dan relasi berbasis pelayanan konstituen. Kemudian, hasil studi juga menunjukkan adanya indikasi politik uang.
Kata Kunci: Pemilih, Kandidat, Politik Uang, Klientelistik, Riau

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Sejak digulirkan pada tahun 2005, kualitas demokrasi elektoral yang ingin diusung dalam setiap Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) semakin tergerus dengan kentalnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan (Surbakti, 2011). Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan oleh kandidat diyakini menjadi salah satu permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Sebagian besar calon kepala daerah telah mempersepsikan uang sebagai kunci utama dalam memenangkan kompetisi elektoral. Tidak pelak, kandidat dituntut untuk mengeluarkan biaya yang besar dalam setiap tahapan pilkada. Mereka memahami bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula dukungan suara yang bakal diperoleh. Berkaca dari studi yang dilakukan Hanafi (2014) di beberapa daerah, calon kepala daerah bisa menghabiskan biaya miliaran rupiah untuk kepentingan sosialisasi, pembentukan tim sukses, dan lain-lain. Angka tersebut akan bertambah besar ketika telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah karena adanya praktik biaya mahar untuk mendapatkan dukungan partai pengusung ataupun mobilisasi relawan dalam pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk maju di jalur independen. Setelah itu, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk biaya pemenangan, kampanye, dan terkadang vote buying. Kesemua ini mencerminkan dominasi uang dalam pilkada, sebuah tanda lahirnya sistem rekrutmen politik yang hanya bersifat prosedural-mayoritarian
(Hadiz dan Robison, 2014).
Tidak
pelak siapapun yang
menduduki posisi kepala daerah, dituntut memiliki modal yang besar. Di sinilah titik
awal korupsi mengingat setiap calon kepala daerah akan berupaya membangun relasi koruptif dengan pemilik modal di tahapan kandidasi dan pemilih ditahapan pemilihan. Ketika seorang kandidat memenangkan pilkada, kepentingan modal akan bercampur dengan kuasa politik yang lambat laun mengukuhkan sebuah kekuasaan yang oligarkis
(Winters, 2011). Tidak jarang, kekuasaan yang dibangun kepala daerah tidak lagi mengindahkan rasa keadilan demi mendapatkan keuntungan sesaat (Isra dkk, 2017). Lebih jauh, praktik ini juga akan melemahkan institusi demokratis, membatasi pelayanan publik, dan menurunkan produktivitas di bidang ekonomi (Ferraz dan Finan, 2007).
Fenomena ini menandakan setiap kepala daerah akan berupaya membangun relasi transaksional dengan lingkungan di sekitarnya. Mereka akan berupaya mengembalikan modal sejak tahun pertama jabatan, dan dilanjutkan akan melakukan praktik rent-seeking dan mengumpulkan modal untuk agenda politik berikutnya di tahun kedua sampai kelima. Siklus tersebut telah membuat banyak kepala daerah terjebak dalam lingkaran korupsi. Dari data yang dirilis Menteri Dalam Negeri pada tahun 2011, terdapat 17 dari 33 gubernur di Indonesia yang telah dijadikan tersangka korupsi (Kompas, 2011). Hal ini patut menjadi atensi serius mengingat pilkada justru gagal melahirkan pemimpin yang berintegritas. Setiap calon kepala daerah berkeyakinan
bahwa mengeluarkan ongkos politik yang besar menjadi sebuah keniscayaan. Akibatnya, keberadaan berbagai UU yang terkait dengan pengaturan pembiayaan pilkada terbukti tidak bisa menjadi payung hukum yang memaksa hadirnya standar moral dari setiap kandidat (Fahmi dkk, 2019). Hal ini
terlihat dari kualitas laporan keuangan dana kampanye pasangan calon kepala daerah yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sekedar memenuhi formalitas administrasi semata. Disaat yang bersamaan, pengaturan pembiayaan sistem pilkada masih berjalan inkonsisten akibat kentalnya kepentingan politik (Fahmi, 2011). Menariknya, sebagian besar calon kepala daerah turut tidak mampu menghitung dengan jelas biaya riil yang dikeluarkan dalam pilkada. Mereka hanya berkeyakinan semakin besar uang yang dikeluarkan dalam pilkada, maka peluang menang akan semakin besar pula. Akibatnya, pilkada bukan lagi menjadi pesta demokrasi melainkan even politik yang sarat dengan praktik klientelistik yang massif.
Menariknya, calon kepala daerah turut tidak mampu menghitung dengan jelas biaya riil yang dikeluarkan dalam pilkada. Hal ini dikarenakan relasi klientelistik yang dibangun kepala daerah sangat bervariasi. Bagi calon kepala daerah incumbent ataupun yang sedang memiliki jabatan politik, mereka cenderung membangun dukungan suara melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seperti pengadaan barang jasa, bantuan sosial dan hibah, dan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN). (Widyoko, 2018; Saragintan dam Hidayat, 2011; Tidey, 2012). Mereka juga cenderung memperluas dukungan kekuasaan politik melalui jaringan di sekitar mereka mulai dari istri (Kabullah dan Fajri, 2021) sampai dengan jaringan pemodal dengan memberi privilege dalam percepatan pengurusan izin seperti izin konsensi lahan perkebunan dan hutan dan izin tambang (Fajri dan Kabullah, 2019). Akibatnya, pengeluaran dalam kontestasi pilkada sangatlah kabur untuk dikalkulasikan termasuk bagi calon kepala daerah sendiri (Kabulah dkk, 2020).
Berangkat dari hal ini maka penelitian ingin mengkaji politik uang dan besaran yang diterima calon pemilih di dalam pilkada termasuk sejauh mana biaya tersebut dikeluarkan mereka dalam berbagai konteks relasi.
Pemilihan Riau sebagai situs penelitian ini dimotivasi oleh keadaan yang menunjukkan gejala tertentu terkait partisipasi politik pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Riau tahun
2018. Dalam kontestasi pilkada tahun 2018, tercatat Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan jumlah partisipasi pemilih terendah secara nasional yakni sebesar 58% dimana hanya 2,14 juta orang yang menyalurkan hak suara dari 3,6 juta orang yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Kompas, 2018). Rendahnya partisipasi dalam pilkada sebenarnya mengasumsikan kecenderungan pemerintahan yang koruptif akibat minimnya kontrol publik. Disamping itu, beberapa hasil terakhir Pilgub Provinsi Riau kerap mencerminkan masalah dimana dimana tiga Gubernur Provinsi Riau secara berturut-turut menjadi
tersangka
korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca terpilih sebagai kepala daerah yaitu Saleh Djasit di 2008, Rusli Zainal di 2014 dan Annas Mamun pada 2014. Publik di Riau banyak menyebut tersandungnya tiga Gubernur Riau dihadapan KPK dengan istilah “hattrick”.
Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
Studi yang memfokuskan dalam melihat relasi klientelistik dalam pilkada sendiri bukan hal yang baru dilakukan. Beberapa studi
melihat politik
klientelisme dari pendekatan strategi elektoral yang dilakukan kandidat (Muhtadi, 2018; Aspinall dan Sukmajati 2016), sumber pendanaan dalam Pilkada
baik melalui pengadaan barang jasa dan pork barrel projects (Widyoko, 2018;
Aspinall dan Berenschot, 2019), mobilisasi sumber daya birokrasi baik bansos dan apartur sipil negara (Tidey,
2012; Fajri dan Kabullah, 2019), serta implikasi yang ditimbulkan dari klientelistik berupa maraknya pemberian izin illegal seperti izin konsensi lahan perkebunan dan hutan (Isra dkk, 2017) dan izin tambang (As’ad, 2016). Akibatnya, pengeluaran dalam pilkada sangatlah kabur untuk dikalkulasikan termasuk bagi calon kepala daerah sendiri. Fenomena tersebut sangatlah miris mengingat mahalnya biaya dalam Pemilu tidak hanya berdampak pada stagnasi tetapi justru mengarah kepada kemunduran demokrasi (Warburton dan Aspinall, 2019). Adapun studi terkait klientelisme dan biaya politik baru dilakukan oleh Berenschot (2018) yang mencoba mengukur derajat korupsi di beberapa daerah melalui indeks persepsi klientelisme. Hanya saja studi tersebut tidak spesifik mengukur klientelistik dalam pilkada. Padahal momen pilkada kerap diikuti dengan maraknya perilaku klientelistik seperti vote-buying atau politik uang yang menyasar masyarakat sebagai kalangan pemilih.
Berangkat dari hal tersebut, fokus utama dari studi ini adalah
mengeksplorasi bagaimana kondisi sosio kultural dan persepsi pemilih terhadap perilaku klientelistik yang dilakukan kandidat dalam pilkada. Hal ini penting untuk dijawab mengingat dengan mengetahui persepsi pemilih terhaap perilaku klientelistik yang dilakukan
kandidat maka akan membantu dalam menentukan pemilihan strategi pencegahan korupsi yang tepat berdasar kontekstualisasi sosial politik pada suatu daerah. Apalagi direfleksikan dari pengalaman yang sudah lewat, kegagalan dalam strategi pencegahan korupsi tidak
lepas dari sulitnya memahami konteks suatu persoalan korupsi menurut pemahaman suatu masyarakat. Padahal kontekstualisasi korupsi di suatu masyarakat juga merupakan elemen fundamental dalam membangun strategi anti-korupsi yang tepat (de Asis, 2006). Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi apakah terjadi politik uang dalam pilkada Riau tahun 2018 dengan menggunakan beberapa indikator relevan seperti jumlah uang beredar dan partisipasi masyarakat dalam beragam kegiatan terkait pilkada.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan unutk mengidentifikasi pola relasi klientalistik yang terbangun dari lingkungan sosiokulturan masyarakat di Riau dan menguji apakah terjadi politik uang dalam pelaksanaan pilkada Riau tahun 2018.
Studi ini mendefinisikan klientelisme dalam pilkada sebagai metode mobilisasi elektoral
dengan menawarkan keuntungan-keuntungan material maupun non-material sebagai imbalan atas dukungan suara yang diberikan pemilih kepada kandidat (Hicken, 2011; Stokes, 2011). Keuntungan material yang dimaksudkan meliputi uang, barang
maupun manfaat lainnya. Hicken (2011) menyatakan bahwa keuntungan
non-material meliputi pekerjaan, akses terhadap pelayanan publik seperti perumahan, pendidikan, jaminan kesehatan, proteksi, ataupun intervensi terhadap birokrasi. Untuk itu, klientelisme yang ingin dikaji dalam artikel ini memfokuskan pada relasi pertukaran yang bersumber dari elemen-elemen diatas.
Pendekatan klientelisme dalam sebuah penelitian bukanlah sesuatu yang baru dilakukan dalam
penelitian-penelitiian bertemakan politik termasuk kajian elektoral. Scott (1977) dalam dalam bukunya yang berjudul

## Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural,
Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang
Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia sudah menggunakan konsep ini untuk melihat perubahan politik di Asia Tenggara.Hubungan yang sifatnya klientelistik itu terjadi apabila dua orang atau lebih mempunyai kepentingan yang sama, yaitu antara patron dan klien. Hubungan ini didefinisikan sebagai kepedulian khusus antara dua orang yang terkait dalam persahabatan instrumental, dimana yang berstatus tinggi dalam bidang sosial-ekonomi memberikan
perlindungan dan keuntungan untuk orang yang berstatus rendah yang telah memberikan jasa dan pelayanan, termasuk pelayanan pribadi kepada patronnya. Gejala patron-klien ini bisa muncul dan bertahan karena adanya kondisi sosial yang mendukungnya.
Kajian biaya politik dalam kontestasi elektoral telah banyak dikaji dalam disiplin ekonomi. Beberapa studi telah mencoba mengukur biaya politik dengan melihat mekanisme pertukaran langsung uang tunai dengan suara (Nichter, 2014). Studi lainnya juga mencoba melihat strategi dalam membeli suara pemilih seperti menawarkan sejumlah uang untuk membujuk para pendukung inti untuk memberikan suara mereka (Cox and Kousser, 1981) atau untuk membujuk pemilih oposisi untuk abstain dalam pemilihan umum. Helmke dan Levitsky (2006) mengungkapkan, Selain uang tunai, pihak sering mendistribusikan berbagai macam lainnya barang-barang material seperti makanan, pakaian, sekantung beras, serta layanan seperti medis perawatan, transportasi ke tempat pemungutan suara, dan bentuk lainnya pada hari pemilihan Hanya saja pada konteks pilkada di Indonesia, belum ditemukan studi yang fokus untuk memetakan pembiayaan pilkada dari sudut pandang kandidat. Padahal fenomena vote buying (Aidt, dkk; 2019)
maupun politik pork barrel yang dilakukan kandidat dalam pilkada di Indonesia sangat kentara terjadi.

## Metode Penelitian
Untuk metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah mix methods yakni gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Dalam pendekatan kualitatif, tim menggunakan teknik dokumentasi yang diantaranya menganalisis data terkait jumlah peredaran uang di tengah masyarakat (M1) dalam kurun waktu satu tahun sebelum Pilgub Provinsi Riau. Disamping itu, tim peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang relevan untuk mengidentifikasi
keterjadian politik uang dalam Pilgub Riau Tahun 2018.
Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan pengumpulan data secara bersamaan dalam penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan agar tahap pengolahan data mentah menjadi dapat menjadi informasi yang lebih bermakna atau memiliki signifikansi teoritis. Studi ini mengadopsi pendekatan dua arah dalam menganalisis data wawancara. Pertama, skema pengkodean dibuat berdasarkan kerangka teoritis dan muncul dari data empiris (Eisenhardt, 1989; Silverman,
2010). Analisis deduktif dimulai dengan skema pengkodean sementara yang dapat diubah kemudian saat data baru diperoleh. Kedua, melalui pendekatan induktif, atau grounded theory, dimulai dengan pengkodean sementara apriori dan 'biarkan data berbicara' sehingga skema pengkodean hanya bergantung pada informasi yang muncul dari data (Saunders et al., 2009; Bryman dan Bell, 2011).
Sebelum melakukan penandaan data mentah menjadi kode utama, peneliti
memulai proses pengkodean dengan open coding untuk mengurangi kompleksitas data. Pengkodean terbuka memerlukan pendekatan yang memungkinkan untuk mendapatkan makna seluas mungkin. Analisis curah pendapat dan pendalaman masalah digunakan untuk membongkar berbagai kemungkinan tafsir terhadap data mentah yang diperoleh selama penelitian (Corbin dan Strauss, 2008). Setelah mempertimbangkan semua arti potensial dan menganalisis konteks datanya, peneliti kemudian melampirkan label atau kode konseptual interpretatif ke data mentah. Selanjutnya, peneliti membaca transkrip wawancara untuk mendapatkan gambaran umum tentang jenis informasi yang ada di dalam data. Kami melihat komentar atau observasi yang lebih spesifik, mengeksplorasi kemungkinan ide yang terkandung di dalamnya, dan mengkodekannya dengan mengalokasikan nama untuk tema
tertentu, sebagaimana disarankan oleh
Corbin dan Strauss (2008) dan Bryman dan Bell (2011). Skema pengkodean membantu peneliti mengurangi
kompleksitas data mentah dan
pengaturannya kembali. Oleh karena itu, proses pengkodean ini diharapkan menghasilkan interpretasi kontekstual dari agen dan tindakan mereka.
Kode-kode tersebut kemudian mengacu pada literatur dan teori yang ada. Peneliti kemudian meninjau semua kode terbuka dan menautkannya ke kode utama yang diturunkan dari kerangka kerja dan metodologi teoretis.
Adapun pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode survey. Survey dilakukan terhadap masyarakat pada berbagai latar
belakang (seperti pedagang, guru, pengusaha, dan petani) di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Survey diarahkan untuk mengetahui kontekstualisasi sosial politik masyarakat termasuk melihat
kecenderungan apakah terjadi politik uang selama Pilgub Provinsi Riau yang lalu. Penyebaran kuisioner menggunakan teknik multiple random sampling kepada responden yang mengikuti Pilgub Provinsi
Riau Tahun 2018 dengan
mempertimbangkan jumlah DPT yang beragam per kecamatan sehingga pada kecamatan yang memiliki DPT besar akan diwakili responden yang lebih banyak pula. Dari pelaksanaan survey pada ketiga daerah tersebut, terkumpul 116 responden yang dapat diolah datanya. Data hasil survey dianilisi menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan frekuensi dan sebaran politik uang yang terjadi.

## Pembahasan Kondisi Sosiokultural dan Politik Riau
a. Sosiokultural Masyarakat Provinsi Riau berdasarkan identitas kultural terkait dengan sebaran geografisnya terbagi menjadi empat kelompok. Pertama, masyarakat
Melayu Pesisir yang dipersepsi sebagai Melayu asli, tersebar di Kabupaten Siak, Bengkalis, Teluk Meranti,
Rokan Hilir, dan Dumai. Kedua, Melayu Daratan yang dipersepsi memiliki kedekatan dengan Minangkabau,
karenanya tidak bersedia bergabung dalam Lembaga Adat Melayu (LAM), tersebar di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupatan Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. Ketiga, Suku Bugis dan Banjar, tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.
Terakhir, masyarakat suku Minangkabau, Jawa, dan Batak tersebar pada hampir semua kabupaten/kota di Propinsi Riau.
Pembagian Suku Melayu sebagai penduduk asli dari Provinsi Riau menjadi Melayu Pesisir dan Melayu Daratan adalah penting dicermati dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Riau, karena semua
Kerajaan Melayu di Riau mempunyai akar dari kerajaan Malaka. Artinya terdapat kesamaan indikator-indikator budaya dari semua masyarakat mulai dari Semenanjung Malaya dibawah Kerajaan Johor, Kepulauan Riau di bawah kerajaan Lingga dan Penyengat, Kerajaan Siak, Kerajaan Indragiri, Kerajaan di Kampar, Kerajaan Minangkabau, dimana semua memiliki tradisi makanan asam pedas, gaya pakaian adat, seni dan struktur rumah, norma dan adat istiadat yang bersumber al-Qur’an dan hadist, sebagaimana tertuang di dalam tambo masing-masing kerajaan yaitu: adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
Berangkat dari kesamaan indikator budaya dari semua masyarakat Melayu, adalah penting untuk ditelusuri mengapa identitas ilusif ini menghegemoni di Provinsi Riau.
b. Kondisi politik
Kondisi politik yang memperkuat identitas Melayu Pesisir dan Daratan berawal semenjak Riau dan Sumatera Barat masih tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada masa itu banyak pejabat di Riau yang dikirim dari
Sumatera Barat. Bahkan pada masa Orde Baru, ketika Presiden Soeharto berkunjung ke Provinsi Riau salah satu pejabat Provinsi tidak membolehkan penyembutan Soeharto dengan penampilan kesenian Melayu. Selain dengan pejabat-pejabat yang mempunyai kekerabatan
dengan Sumatera Barat, rasa termarjinalkan juga terlihat dari kepemimpinan di Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota Provinsi Riau yang selama empat periode dari tahun 2001 sampai saat ini dipimpin oleh Herman Abdullah dan Firdaus yang keduanya berasal dari Kampar. Salah satu informan mengatakan bahwa pola yang terjadi dalam kepemimpinan di Pekanbaru atau Provinsi Riau adalah para
pemimpin cenderung untuk menempatkan orang-orang yang berasal satu kampung dengannya pada jabatan-jabatan strategis, sehingga melahirkan kecemburuan dari masyarakat yang berasal dari wilayah lain. Tidak hanya dalam jabatan birokrasi, pada jabatan-jabatan di universitas-universitas di Riau juga berlaku pola yang sama. Untuk Universitas Riau misalnya dikuasai oleh individu-individu yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Universitas Islam Negeri Riau dikuasai oleh masyarakat kampar, dan Universitas Islam
Riau dikuasai oleh masyarakat dari Rokan Hulu.

## Patronase dan Klientelisme dalam Pilkada
Merefleksikan hasil lapangan, praktik patronase dan klientalisme dalam pilkada Riau 2018 bisa dilihat dalam beberapa pola. Pola pertama, patronase dan klientelisme berbasis etnisitas. Pola kedua, patronase dan klientelisme berbasis makelar politik. Pola ketiga adalah patronase dan klientelisme berbasis pelayanan konstituen. Pola-pola ini terlihat dalam kegiatan-kegiatan pengumpulan dana kampanye politik dan upaya untuk mengumpulkan suara pemilih.
1. Etnisitas dalam praktek patronase dan klientelisme
Propinsi Riau dihuni oleh penduduk
dengan berbagai latar belakang kultural. Secara geografis, sebaran domisili
masyarakat terkait erat dengan latar belakang kultural tersebut. Sebagai contoh, masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat melayu asli mayoritas berdomisili di daerah pesisir timur seperti Kabupaten Siak, Bengkalis, Teluk Meranti, Rokan Hilir, dan Dumai. Sebaliknya, masyarakat melayu daratan secara
Fauzan Misra, Sudarmoko, Apriwan, Amri Hakim, Muhammad Ichsan Kabullah, Fajri Rahman
mayoritas hidup di daerah daratan seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Sengigi, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam pelaksanaan Pilgub Riau ini, isu atau sentimen yang terkait dengan etnisitas (termasuk dalam hal ini adat dan budaya), selalu dijadikan sebagai alat untuk bisa mendapatkan suara, misalnya tentang latar belakang sosial budaya, daerah asal-usul, putra daerah, dan latar belakang keagamaan. Hal ini masih dilakukan sebagai salah satu strategi bagi pemenangan calon kepala daerah. Isu yang paling mencuat dalam Pilgub Riau tahun 2018 ini adalah tentang melayu pesisir yang terepresentasi kepada kandidat Syamsuar, melayu daratan
kepada pasangan Firdaus yang berasal dari Kampar, dan Minang sebagai representasi Andi Rachman.
Selain isu tersebut, strategi lain
dalam konteks etnisitas yang digunakan adalah dengan merekrut tokoh paguyuban atau komunitas adat yang ada di Riau untuk menjadi bagian dalam tim
pemenangan calon kepala daerah. Perekrutan
tokoh masyarakat atau komunitas ini menjadi bagian penting dalam strategi pemenangan calon kepala
daerah. Hasil dari wawancara yang
dilakukan menunjukkan bahwa cara ini cukup efektif karena mereka memiliki basis massa yang jelas, cara komunikasi yang efisien dan tidak formal, memiliki hubungan emosional dalam meyakinkan pilihan calon kepala daerah, dan jalur distribusi materi kampanye dan program yang lebih mudah. Komposisi latar belakang budaya ini juga menjadi
pertimbangan penting dalam menempatkan pasangan calon kepala daerah, untuk merangkum dan mengakomodir keberagaman adat dan budaya yang ada di Riau.
Penggunaan strategi identitas yang dilakukan oleh Syamsuar ternyata tidak
hanya terbatas pada Melayu Pesisir. Masyarkat Kampar yang dipersepsi sebagai Malayu Daratan melalui Lembaga Adat Kampar (LAK) ternyata juga didekati oleh Syamsuar yang istrinya ternyata berasal dari Kampar, untuk mendapatkan suara di kabupaten tersebut, meskipun sudah membuat sesama lembaga-lembaga adat atau paguyuban di Kabupaten bahwa masing-masingnya tidak akan mendukung kandidat tertentu, untuk menjaga kesatuan ditengah masyarakat, akan
tetapi Ketua Lembaga Adat Kampar,
Sartuni Datuak Paduko Majo, terang-terangan secara individu mendukung pasangan Syamsuar-Edi, dimana juga beredar foto dirinya bersama Syamsuar dan Edy yang dipublikasikan oleh Relawan Kampar Bersinar,
sebagaimana terlihat dalam foto di bawah ini.

## sumber: Dok. Goriau.com

## Gambar 1. Pasangan salah satu paslon bersama relawan
Pertimbangan latar belakang adat dan budaya ini juga memiliki peluang untuk mengumpulkan dana kampanye calon kepala daerah. Dari penelusuran yang dilakukan, para penyandang dana kampanye bagi calon kepala daerah di Riau tidak terlepas dari ikatan emosional secara budaya. Mereka tidak berlepas tangan ketika ada calon kepala daerah yang berasal dari suku atau latar belakang budaya yang sama, untuk membantu pembiayaan kampanye.
Hal
ini dilatarbelakangi oleh kebanggaan kepada
anggota suku atau kelompok masyarakat yang maju menjadi calon pemimpin daerah dan adanya keyakinan bagi mereka, bahwa kalau pasangan ini menang, daerah dan budaya mereka akan semakin berkembang dan
tetap
terpertahankan.
Pada posisi tertentu, keikutsertaan kepentingan suku atau kelompok masyarakat ini akan berdampak pada struktur birokrasi di dalam pemerintahan, dan juga perhatian kepala daerah kepada lingkungan adat dan budayanya, jika mereka terpilih menjadi kepala daerah. Potensi praktik nepotisme, termasuk juga praktik penyelewengan pada tingkat tertentu, akan dapat terjadi dengan melihat konteks budaya ini. Seperti pengisian jabatan birokrasi cenderung diisi oleh orang dari kelompok dan juga bantuan-bantuan sosial dari pemerintah yang cenderung diberikan kepada kelompok-kelompok daerah dan budaya yang diwujudkan sebagai bentuk balas jasa atas dukungan yang diberikan pada saat pilkada berlangsung.
2. Patronase dan klientelisme berbasis makelar politik Banyak istilah terkait dengan keberadaan makelar politik ini dalam Pilkada Riau, mulai dari cukong, touke, broker dan bohir. Makelar politik ini bisa dilihat dalam dua sisi, pertama sebagai perantara yang bermain untuk menjembatani kandidat dengan beberapa tokoh politik, maupun pengusaha, dan yang secara langsung menjadi penyokong dana bagi kandidat. Sebagai perantara, makelar politik ini, menyembati kepentingan dari pengusaha maupun tokoh politik dan menegosiasikan jumlah bantuan yang akan diberikan oleh orang tersebut kepada kandidat. Pengusaha ini biasanya adalah para pengusaha perkebunan sawit, minyak, tambang-tambang, dan
pemilik
tempat-tempat hiburan. Bantuan yang diberikan biasanya berupa uang yang nantinya bisa digunakan sebagai bagian dari kegiatan politik kandidat.
Adapun korporasi seperti beberapa perusahaan multi nasional yang beraktivitas di Riau biasanya melakukan pemberian uang sebagai bentuk asuransi dari kegiatan usaha mereka, dalam arti lain sebagai bentuk jaminan, bahwa kepentingan usaha mereka tidak akan terganggu ketika kandidat ini terpilih menjadi Gubernur. Selain jaminan keberlangsungan usaha, kepentingan lain yang menjadi bagian dalam kesepakatan adalah adanya titipan orang-orang dari kelompok pengusaha ini untuk bisa menduduki jabatan birokrasi.
Selain pengusaha-pengusaha tersebut, para makelar politik ini adalah para kontraktor. Mereka ini juga menjadi bagian dari para penyukong dana kampanye kandidat. Hal yang mereka harapkan tentu bukan hanya masalah keberlanjutan usaha mereka, tetapi harapan agar proyek-proyek yang dilaksanakan pada saat kandidat terpilih menjadi gubernur, bisa dilakukan oleh perusahaan mereka.
3. Patronase dan klientelisme berbasis pelayanan konstituen
Dalam konteks pelayanan konstituen ini, bisa terlihat dalam aspek bagaimana pada kandidat, terutama yang sedang menduduki jabatan sebagai kepada daerah cenderung untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada kelompok dan daerah konstituennya. Selain bantuan berbentuk uang (yang seringkali terwujud dalam hibah dan bansos), para petahana yang maju dalam Pilgub Riau juga mencari dukungan elektoral melalui pemberian program/ kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fauzan Misra, Sudarmoko, Apriwan, Amri Hakim, Muhammad Ichsan Kabullah, Fajri Rahman
Para petahana juga berupaya untuk menguasai jabatan birokrasi. Hal ini juga bertujuan untuk mengamankan posisi dan semakin mengefektifkan kegiatan kampanye yang akan dilakukan. Misalnya yang dilakukan oleh Syamsuar pasca terpilih sebagai Gubernur Riau dengan melakukan perombakan besar-besaran sebanyak 737 jabatan di masa awal pemerintahannya. Beberapa posisi strategis diisi oleh loyalis dan keluarganya seperti Yan Prana Jaya Indra Rasyid, bekas bawahannya Kepala Badan Keuangan
Daerah serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak yang ditunjuk sebagai Sekda Provinsi Riau. Selain itu, Syamsuar juga mengangkat menantunya menjadi Kasubag Retribusi Bapenda yang sebelumnya hanya staf biasa di dinas tersebut, istri Sekda dilantik menjadi Kabid Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah yang sebelumnya juga staf biasa, sedangkan adik Sekda dilantik menjadi Sekretaris Dinas Sosial menjadi pejabat Provinsi Riau.
Pola yang sama juga terjadi di lingkungan birokrasi beberapa Calon
Gubernur lainnya seperti Firdaus. Pada periode kedua kepemimpinan Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru, ia semakin mengukuhkan
dinastinya dengan mengangkat menantunya di salah satu jabatan strategis eselon empat di Pemko Pekanbaru dan keponakannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Adapun di luar birokrasi sendiri, Firdaus juga mendorong beberapa keluarganya untuk menduduki jabatan politik diantaranya kakak kandungnya Tarmizi Muhammad anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Golkar sejak 2014 sampai sekarang dan Ginda Purnama sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru dari Partai
Gerindra periode 2019 sampai 2024.
Politik Uang dalam Pilkada
Mengendus politik uang dalam pilkada bukan hal yang mudah dilakukan mengingat praktik yang dilakukan sangat samar. Meskipun
demikian, kecenderungan money politic dalam Pilgub Provinsi Riau tahun 2018 dapat diindikasikan melalui analisis dengan melihat jumlah uang beredar (M1) dalam kurun waktu tahun 2018 sebagaimana yang terlihat pada grafik 1. Analisis terhadap M1 sangatlah relevan kaena praktik money politic di Indonesia masih bersifat tunai sehingga bisa dilacak dari besaran peredaran uangan yang ada di masyarakat.
Sumber: Bank Indonesia (2018) diolah peneliti

## Grafik 1. Jumlah Uang Beredar (M1) di
Provinsi Riau Tahun 2018 (Dalam Milyar)
Pada grafik 1, dapat disimak jumlah uang yang dikeluarkan bank-bank di Kota Pekanbaru sangatlah fluktuatif setiap bulannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa poin menarik pada grafik 1 yang beririsan dengan perhelatan Pilgub Provinsi Riau tahun 2018.
Pertama, jumlah uang beredar tertinggi terjadi pada bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3,34 Triliun. Peningkatan drastis uang beredar dibulan Juni 2018 dapat dinilai wajar karena bertepatan dengan hari raya idul fitri. Hanya saja
asumsi tersebut bisa saja kurang tepat mengingat dibulan yang sama terjadi pelaksanaan Pilgub Provinsi Riau yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018. Artinya, permintaan uang yang tinggi bisa saja tidak hanya disebabkan dari naiknya konsumsi masyarakat tetapi juga bisa diikuti dengan aktivitas money politic yang dilakukan pasangan calon kepala daerah dalam Pilgub Provinsi Riau. Untuk
membuktikan hal tersebut, kami melakukan survey di tiga wilayah yang kepala daerahnya maju Pilgub Provinsi Riau tahun 2018 yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir.
Dari survey yang dilakukan terhadap 116 responden di 3 wilayah (Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Pekanbaru) ditemukan sebanyak 63 responden (54,3%) menyatakan
menerima suap sebelum Pilgub Riau tahun 2018. Dari data tersebut, sebanyak 6 responden (5,17%) mengaku menerima suap sebesar Rp. 50.000, 29 responden
(0,25%) menerima pada kisaran Rp50.000 – Rp. 100.000, dan 28 responden (24,13%) menerima uang dengan besaran
Rp100.000-200.000.
Beberapa responden lain (18,96%) juga mengaku menerima suap dalam bentuk barang diantaranya berupa kain sarung, bahan kain, baju, gelas (mug), jilbab dan sembako. Pemberian tersebut dilakukan saat kampanye, mendatangi tempat berkumpulnya warga (seperti warung), dan di tempat usaha (seperti kedai, warung atau took). Temuan ini mengindikasikan bahwa money politic adalah hal yang cukup jelas terjadi dalam Pilgub Provinsi Riau tahun 2018.
Kedua, praktik money politic yang dilakukan pasangan calon kepala daerah justru dilakukan dari dua bulan sebelum pelaksanaan Pilgub Provinsi Riau. Pada bulan April 2018, jumlah uang yang beredar berkisar Rp. 1,2 Triliun dan naik
siginifikan menjadi Rp. 2,4 Triliun dibulan Mei 2018 dan Rp. 3,3 Triliun dibulan Juni 2018. Artinya peningkatan jumlah uang yang beredar mencapai Rp. 1 Triliun setiap bulannya. Jumlah ini sangatlah signifikan mengingat berdasarkan data statistik ekonomi keuangan Indonesia, pertumbuhan jumlah uang di Kota Pekanbaru hanya mencapai 3,87% dari tahun sebelumnya (Putri, 2017). Dengan demikian, terdapat anomali pertumbuhan drastis uang yang beredar tersebut.
Anomali tingginya permintaan kebutuhan uang sebesar Rp. 1 Triliun setiap bulannya di tiga bulan jelang Pilgub Riau disinyalir salah satunya disebabkan kebutuhan uang tunai yang besar dari pasangan atau tim pemenangan calon. Dua informan menceritakan uang biaya pemenangan disiapkan beberapa bulan sebelum pemilihan, dijemput ditempat-tempat tertentu dan
dikeluarkan dari brankas dan sudah terhitung dengan nominal yang jelas di dalam setiap tas. Salah seorang dari informan menyatakan:
“...Itu duit bukan ditarik dari ATM! Duit itu dijemput ke salah satu toko atau rumah, diambilkan dari brankas dan dilemparkan ke dalam mobil yang menjemput. Rp. 300 juta jumlahnya, setelah dicek memang jumlahnya cocok.”
Pernyataan tersebut menegaskan pola money politic masih bersifat tunai sehingga data jumlah uang beredar M1 memiliki makna yang penting dalam memahami persoalan korupsi dalam Pilgub Provinsi tahun 2018. Dengan demikian, dari dua poin diatas maka dapat dipastikan momen Pilgub Riau tahun 2018 tidak hanya mencerminkan pesta demokrasi yang mahal bagi rakyat melainkan juga merepresentasikan
adanya keharusan bagi setiap calon untuk mengeluarkan cost politic biaya yang besar dalam berbagai aktivitas politik. Tentu saja hal tersebut memaksa setiap calon kepala daerah berbuat segala cara dalam mencari sumber pendanaan baik legal maupun non-legal.

## Penutup
Studi tentang korupsi elektoral dalam Pilgub Provinsi Riau harus diakui sebagai masalah yang sangat kompleks. Bagi masyarakat selaku pemilih, masih ditemukan adanya kecenderungan permisif untuk menerima politik uang yang dilakukan kandidat. Sedangkan bagi kandidat, mereka terjebak untuk melakukan jual beli suara karena relasi yang terbangun berbasiskan
klientelistime. Untuk itu dibutuhkan
atensi yang lebih serius pada persoalan elektoral untuk mampu mengukur biaya riil yang dikeluarkan kandidat dalam pilkada. Besarnya biaya yang dikeluarkan kandidat dalam konstestasi pilkada memberikan sinyal bahwa keberlangsungan pemerintahan yang
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme masih dipertanyakan. Kegagalan, atau keengganan partai politik untuk mengorbitkan kader berprestasi tanpa tuntutan pembayaran mahar atau
komponen lainnya perlu menjadi
perhatian serius para pemangku
kepentingan dan pengambil kebijakan. Hasil studi yang menunjukkan bahwa faktor sosiokultural memainkan peranan penting dalam pilkada di Riau memberikan implikasi penting bahwa ikatan budaya dan latar belakang sosial-budaya seharusnya dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan bagi calon peserta pilkada tanpa harus melibatkan praktik politik uang. Ikatan kuat yang terjalin adalah sebuah modal sosial yang seharusnya diberdayakan sebagai substitusi dari modal uang. Temuan
bahwa relasi berbasis pelayanan jga diidentifikasi sebagai salah satu bentuk relasi klientelistik yang terbangun juga memberikan implikasi bahwa pelayanan publik berkualitas adalah sebuah faktor penentu keberhasilan figur dalam kontestasi pilkada, tidak hanya di Riau. Perhatian dan penegakan hukum yang lebih pasti dan berkeadilan tetap menjadi sebuah kebutuhan dalam upaya
pencegahan politik uang dalam pilkada yang masih terus terjadi.

## Referensi
As’ad, M. U. (2016). Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik: Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di
Kalimantan Selatan. As Siyasah, 1 (1), 34-41.
Aspinall, E. dan M. Sukmajati (2016).
Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. NUS Press. Singapura.
Aspinall, E dan W. Berenschot. (2019).
Democracy for Sale: Pemilu,
Klientelisme, dan Negara di
Indonesia. Yayasan Pustaka Obor
Indonesia. Jakarta.
Berenschot , W . (2018). The political economy of clientelism: A
comparative study of Indonesia’s patronage
democracy. Comparative political studies 51(12): 1563-1593.
Bryman, A. dan E. Bell. (2011). Business Research Methods, third edition. Oxford University Press. Oxford.
Corbin, J. M. dan A. L. Strauss. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for
Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang
developing grounded theory. SAGE Publications. California.
De Asis, M. G. (2006). Anti corruption reform in rule of law programs. Paper. World Bank, Washington DC.
Eisenhardt, K. M. (1989). ‘Building theories from case study research’. Academy of Management Review
14(4): 532–550.
Fahmi, K. (2011). Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Fahmi, K., S. Isra., Z. A. Muchtar, dan H. Tegnan. (2019). The role of the law in safeguarding electoral democracy in Indonesia. Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues 22 (2): 1-6.
Fajri, M. N. dan M. I Kabullah. (2019). PKK, Potensi Pemanfaatan Keuangan Negara, dan Neo-Ibuisme Negara di Sumatera Barat. Jurnal Adhyasta Pemilu 6 (2): 85-97.
Ferraz, C dan F. Finan. (2007). Electoral Accountability and Corruption in Local Governments: Evidence from
Audit Reports. IZA Discussion
Paper No. 2843. Bonn, Jerman.
Hadiz, V. R. dan R. Robison. (2014). ‘The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia’, dalam Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky (eds), Beyond Oligarchy. Cornell University Press. Ithaca. Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia:
Beberapa Catatan Kritis untuk
Partai Politik. Jurnal Penelitian Politik 11 (2): 1-16.
Hicken, A. (2011). Clientelism. Annual Reviews of Political Science. 14: 289–310.
Isra, S., Yuliandri., F. Amsari, dan H. Tegnan. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime, and Justice, 51: 72-83.
Kabullah, M. I. dan Fajri, M. N. (2021). Neo-ibuism in Indonesian politics: election campaigns of wives of regional heads in West Sumatra in 2019 Journal of Current Southesast Asian Affairs 40(1): 136-155.
Kabullah, M. I., Amsari, F., Arifin, W., & Misra, F. (2020). Accountability Dysfunction in Campaign Finance Regulations: A Case Study of the 2018 Jambi Simultaneous General
Elections. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 12(2): 225-236.
Saunders, M., P. Lewis, dan A. Thornhill.
(2009) Research methods for business students. Pearson education. London. Silverman, D. (2010) Doing qualitative research. SAGE Publications. California

## Scott, J. C. (1977). “Patron-client and
Political Change in Southeast Asia” dalam James C. Scott, et. al., (ed.). Friends, Followers and Faction: A Reader in Political Clientelism. Barkeley: University of California Press. California.
Stokes, S. C. (2011). What Killed
Clientelism in the Advanced Democracies?. In APSA 2011 Annual Meeting Paper. Seattle, USA.
Surbakti, A. R., Supriyanto, D., dan Asy'ari,
H. (2011). Merancang sistem politik demokratis: menuju pemerintahan presidensial yang efektif: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Penerbit Kemitraan. Jakarta.
Sylvia T. (2012). Performing the state: everyday practices, corruption and reciprocity in middle Indonesian civil service. Ph.D thesis, Faculty of Social and Behavioural Sciences,
Universiteit van Amsterdam. Retrieved from: http://dare.uva.nl/record/410537
Warburton, E. dan Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia’s Democratic Regression. Contemporary Southeast Asia 41(2): 255-285.
Widyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, 4 (2): 1-24.
Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press. Cambridge