Muhammad  Fakhrul.  et  al  (2022)  Keamanan  Nasional  Sebagai  Sebuah  Konsep  Sistem  Pertahanan  dan Keamanan Bagi Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (7)
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## KEAMANAN S NASIONAL SEBAGAI SEBUAH KONSEP SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN BAGI INDONESIA
Muhammad Fakhrul, Abdul Rivai Ras, Koesnadi Kardi Universitas Indonesia, Indonesia Email: fakhrulmuhammad190388@gmail.com, rivai_ras@yahoo.com, koesnadikardi@yahoo.com

## Abstrak
Nilai  luhur  yang  terkandung  dalam  Pembukaan  “UUD  1945”  adalah  keinginan luhur  para  pendiri  negara  Indonesia  tentang  hal  yang  dibutuhkan  suatu  negara dalam  menyelanggarakan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  bersifat visioner.  “Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia”  mempunyai  arti  yang  sangat luas  karena melindungi segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  meliputi;  (1)  perlindungan warga negara  yang  dalam  pengertian  universal  sering  diartikan  sebagai  “keamanan manusia”  dan  hak  asasi  manusia;  (2)  perlindungan  masyarakat;  dan  (3) perlindungan  negara.  Konsep  sistem  Keamanan  Nasional  Bangsa  Indonesia  yang digagas  oleh  para  pendiri  bangsa  pada  dasarnya  menggambarkan  kondisi  dan keadaan keamanan secara komprehensif pada tataran global, regional dan nasional. Namun  konsep  gagasan  sistem  Keamanan  Nasional  Indonesia  masih  mengalami banyak  kekurangan  baik  itu  dari  tataran  idealisme  maupun realisme,  dengan  kata lain nilai  –  nilai  Keamanan Nasional yang  terkandung  dalam  Pembukaan UUD 1945 tidak dapat secara otomatis dioperasionalkan jika tidak ditransformasikan  ke dalam  tubuh  UUD  1945  dan  peraturan  perundang-undangan  di  bawahnya  yang menjabarkan  tentang  tekhnis  pelaksanaan  konsep  sistem  Keamanan  Nasional Bangsa  Indonesia.  Maka  di  butuhkan  sebuah  regulasi  yang  sejalan  dengan  tataran idealime UUD 1945 namun bersifat dinamis dengan menyesuaikan kondisi keadaan sistem Keamanan Nasional Bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang .
Kata Kunci: Keamanan, Pertahanan, Keamanan Nasional, Ketahanan Nasional

## Abstract
The  noble  values  contained  in  the  Preamble  of  the  "UUD  1945"  are  the  noble desires of the founders of the Indonesian state about what is needed by a country in  carrying  out  the  life  of  a  nation  and  state  that  is  visionary.  "Protecting  the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia" has a very broad meaning because it protects the entire Indonesian nation and the entire homeland of  Indonesia,  including;  (1)  protection  of  citizens  which  in  a  universal  sense  is often  defined  as  "human  security"  and  human  rights;  (2)  community  protection; and (3) state protection. The concept of the Indonesian National Security system, which was initiated by the founders of the nation, basically describes the security conditions  and  conditions  comprehensively  at  the  global,  regional  and  national levels.  However,  the  concept  of  the  idea  of  the  Indonesian  National  Security
system  still  suffers  from  many  shortcomings,  both  at  the  level  of  idealism  and realism, in other words the National Security values contained in the Preamble to the  1945  Constitution  cannot  be  automatically  operationalized  if  they  are  not transformed into the body of the 1945 Constitution and laws and regulations. the invitation  below  which  describes  the  technical  implementation  of  the  concept  of the  Indonesian  National  Security  system.  So  we  need  a  regulation that  is in  line with  the  idealistic  level  of  the  1945  Constitution  but  is  dynamic  in  nature  by adjusting  the  current  and  future  conditions  of  the  Indonesian  National  Security system.

## Keywords: Security, Defence, National Security, National Resilience

## Pendahuluan
Perkembangan  globalisasi  yang  membawa  nilai-nilai  demokrasi  dan  hak  asasi manusia  kini  telah  membangkitkan  kesadaran  universal  untuk  menyelamatkan  umat manusia dari potensi ancaman perang antar negara, perang saudara, konflik antar etnis, konflik  komunal  dan  berbagai  bentuk  ancaman  fisik  dan  non  fisik  lainnya  yang membahayakan.  kelangsungan  hidup  manusia.  secara  umum.  Hal  ini  terjadi  karena ketidakmampuan atau kegagalan negara dan masyarakat internasional untuk mengelola aspekspolitik,  ekonomi,  militer  danslingkungan.  Sejak  semangat  demokrasi  global berkembang pesat, saat ini banyak negara yang mengubah sistem pemerintahannya dari yang  sebelumnya  menganut  sistem  totaliter  atau  otoriter  menjadi  berubah  menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Saat ini, sektor keamanan tidak lagi hanya dilihat sebagai  domain  militer,  jauh  dari  itu,  domain  militer  kini  telah  menjelma  menjadi domain  multisektor.  Sektor  keamanan  saat  ini  tidak  hanyaibertujuan  untuk mengamankan  kepentingansnegara,  tetapi  lebih  jauh  lagi  untuk  mengamankan keselamatan  warga  negara  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  konsep  di  bidang  keamanan dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh yang meliputi: pertahanan negara ( defence ), keamanan dalam negeri  ( internal security ),  keamanan publik  ( public security ),  dan keamanan manusia ( human security ). Evolusi di bidang keamanan yang telah dilakukan Indonesia  mulai  dari  era reformasi  hingga  saat  ini  masih  dianggap  menimbulkan berbagai permasalahan yang diwarnai oleh permasalahan konsep dan sistem keamanan nasional.  Permasalahan  tersebut  dilihat  melalui  berbagai  perspektif  dan  fenomena seperti perdebatan tentang makna keamanan nasional dan keamanan negara itu sendiri; perdebatan tentang tugas dan fungsi keamanan versus pertahanan; peraturan yang sesuai dan sejalan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan di Indonesia; serta kedudukan lembaga  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  fungsi  pertahanan  dan  keamanan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Berangkat  dari  pemikiran,  fenomena  dan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu dirumuskan  konsep  sistem  Keamanan  Nasional  bagi  Bangsa  Indonesia.  Ada  beberapa pemikiran  yang  melatarbelakangi  rumusan  konsep  sistem  Keamanan  Nasional  bagi Bangsa  Indonesia,  antara  lain  menempatkan  rumusan  sistem  Keamanan  Nasional Indonesia  ke  dalam  konsep  Keamanan  Nasional  Indonesia  yang  menitikberatkan  pada
kepentingan nasional Indonesia berdasarkan falsafah dan amanat Pancasila. Pembukaan Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun s 1945.  Konsep  sistem Keamanan  Nasional  juga  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  keamanan i nasional bangsa s Indonesia  berdasarkan s pertimbangan s empiris,  teoritis,  serta  perkembangan dinamika  lingkungan  strategis  yang  ada.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengakomodir kepentingan bangsa Indonesia yang beragam dan untuk selalu seirama dengan dinamika perkembangan  potensi  ancaman  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  saat  ini  dan  di  masa yang akan datang.
Pemahaman  bersama  tentang  keamanan  nasional  juga  menjadi  bagian  yang sangat  penting  sebagai  upaya  menjawab  permasalahan  dan  polemik  terkait  efektivitas pelaksanaan  dan  operasionalisasi  fungsi  keamanan  nasional.  Konsep  Keamanan Nasional  Indonesia  harus  diwujudkan  melalui  kesepakatan  bersama  antara  pemikiran dan  perspektif  akademisi,  praktisi,  politisi,  birokrasi,  militer  dan  elemen  masyarakat sipil  dengan  tetap  berlandaskan  pada  kepentingan  nasional  bangsa  Indonesia  guna mewujudkan stabilitas pertahanan  dan keamanan Indonesia dengan  tetap memperhatikan  dasar  –  dasar  demokrasi,  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi semua  pihak  yang ikut  serta  dalam  penyelenggaraan  Keamanan  Nasional.  Konsep sistem  Keamanan  Nasional  seperti  itu  diharapkan  mampu  merespon  dinamika  dan perkembangan  lingkungan  strategis  yang  dihadapi  Indonesia.  Pelaksanaan  konsep sistem  Keamanan  Nasional  yang  dikelola  bersama  oleh  seluruh  kementerian  dan lembaga  terkait  serta  para  ahli  di  bidangnya  masing-masing,  bersifat  visioner  dan adaptif terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia ke  depan.  Saat  ini  konsep  keamanan  di  era  globalisasi  sangat  dipengaruhi  oleh kesadaran  akan  pentingnya  demokrasi  dan  HAM  bagi  keamanan  manusia  itu  sendiri. Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  paradigma  dalam  konsep  keamanan nasional.  Konsep  keamanan  nasional  yang  semula  hanya  berorientasi  pada state centered security kini telah bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya meliputi state centered security dan people centered security .

## Tabel 1 Matriks Konsep Keamanan
Sumber: “Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional, 2016”
Tradisional Non Tradisional Asal Ancaman Negara musuh “Non negara: domestik dan transnasional” Sifat Ancaman Kapabilitas militer “Non militer: geografi, kependudukan, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan” Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan Negara “Negara, organisasi internasional, individu” Nilai inti Kemerdekaan nasional, integrasi teritorial, kedaulatan “Kesejahteraan ekonomi, HAM, perlindungan terhadap lingkungan hidup”
Bambang Pranowo  juga  menjabarkan jika  ketahanan  nasional  merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua dimensi kehidupan nasional yang dapat  berkembang  dan terpadu  dalam  menghadapi ancaman,  tantangan,  gangguan dan hambatan (ATGH) . Konsep ketahanan nasional adalah    gambaran    pengejawantahan dari  Pancasila  dan  UUD  1945,  yang  dalam  hal  ini,  sila  ketiga  dari  Pancasila diterjemahkan dalam UUD 1945 sebagai negara kesatuan” (Bambang Pranowo, 2010) . Pada hakikatnya keamanan saat ini bukan hanya berkaitan dengan kepentingan negara tetapi  berkaitan  juga  dengan  kepentingan  individu  dan  masyarakat  secara  umum  serta terkait  dengan  perkembangan  lingkungan  strategis  global.  Dalam  perkembangannya, keamanan  kini  menjadi  lebih  komprehensif  sehingga  secara  pelaksanaan  dan pengelolaannya  menjadi  tanggung  jawab  bersama.  Tingkat  kompleksitas  dan perkembangan  dinamika  potensi  ancaman  saat  ini,  baik  ancaman  yang  bersifat tradisional maupun non – tradisional telah mengalami pergeseran bentuk dan intensitas. Berbagai  bentuk  potensi  ancaman  tersebut  dapat  berbentuk  terorisme,  kejahatan  etnis, ancaman perang dagang dan ekonomi, separatisme, perdagangan manusia, CBRN  – E, pandemi  kesehatan  serta  penyelundupan  senjata  dan  narkotika.  Dalam  menjawab tantangan tersebut maka diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif dalam  seluruh  sektor  yang mampu  untuk  bergerak  melampaui  pandangan atau  konsep keamanan tradisional  yang  hanya  berfokus  pada  ancaman militer.  Dihadapkan  dengan kenyataan kondisi dan perkembangan potensisancaman tersebut maka diperlukan suatu konsep  keamanan  nasional  yang  komprehensif  dan  integratif  dengan  pemanfaatan peluang  yang  ada  secara  maksimal  untuk  merespon  potensi  ancaman  yang  dapat muncul  sewaktu  waktu.  Konsep  sistem  keamanan  nasional  tersebut  harus  didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait keamanan dan pertahanan yang saat  ini  bersifat  parsial  dan  sektoral  sesuai  tugas  dan fungsi  kementerian  dan lembaga negara yang terkait. Dibutuhkan sebuah pemahaman bersama tentang konsep keamanan nasional  yang  sinergis  dari  seluruh  pihak  terkait  dalam  mewujudkan  tujuan  nasional bangsa. Sudut pandang yang sinergis tersebut kemudian akan sangat membantu dalam merumuskan substansi  sistem  Keamanan  Nasional  bangsa  Indonesia,  bahkan dapat dikembangkan  lebih  jauh  menjadi masukan bagi  UU  Keamanan  Nasional  sebagai payung  hukum  yang  mengatur  semua  elemen  yang  terlibat  dalam  keamanan  nasional dalam menjalankan sistem keamanan nasional sebagai tanggung jawab bersama.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dan hasil penelitian bersifat deskriptif. Menurut Neuman, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan representasi detail tegas sebuah keadaan, social setting atau hubungan” (Newman,  2013) .  Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  konsep  sistem keamanan nasional secara global dan nasional serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan konsep keamanan nasional. Dalam melakukan penelitian ini  penulis  berupaya  mengumpulkan  data-data  baik  data  primer  maupun  sekunder
terkait  konsep  sistem  keamanan  nasional  yang  ada  di  level  nasional  maupun internasional  untuk  kemudian  dilakukan  analisa  mendalam  hingga  mendapatkan kesimpulan  seperti  tertuang  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  yang  dimaksud  adalah literatur  yang  terkait  dengan  keamanan  nasional  baik itu  berupa  buku  maupun  jurnal ilmiah.  Sementara  data  sekunder  yang  dimaksud  adalah  informasi  berupa  artikel maupun  catatan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  nasional  baik  pada  media  cetak maupun media digital.
Menurut Creswell  “analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  akan  berjalan beriringan  dengan  bagian-bagian  lain  dari  peningkatan  penelitian  kualitatif,  yakni pengumpulan  data  dan  penyalinan  temuan” (Creswell  &  Poth,  2016) .  Adapun  teknik validasi  data  yang  digunakan  adalah  input  data  untuk  mendapatkan  kesimpulan  dari jumlah  data  yang  diperoleh.  Data  yang  salah  akan  menghasilkan  kesimpulan  yang salah, begitu pula sebaliknya (Alwasilah, 2008) .

## Hasil dan Pembahasan
Keamanan  nasional  merupakan  sebuah  gagasan  yang  sudah  ada  pasca  Perang Dunia II. Dihadapkan dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis global saat itu yang memasuki era perang dingin ( cold war ), Isu – isu seperti spionase, globalisasi dan  teknologi,  dan  terorisme  berkembang  menjadi  sebuah  bentuk  ancaman  baru  bagi seluruh  negara  di  dunia.  Akibatnya,  konsep  keamanan  nasional  menjadi  hal  baru yang dianut  secara  global  pada  saat  itu  sebagai  jawaban  dari  perkembangan  global  saat  itu. Setelah  era  perang dingin  usai,  risiko  keamanan  seperti  kejahatan  terorganisir, perkembangan tekhnologi dan senjata nuklir serta terorisme menjadi topik utama dalam pembahasan keamanan nasional global. Pengertian 'keamanan manusia' juga menambah dimensi baru  pada  perluasan konsep  keamanan,  sejak  United  Nations  Development Programme (UNDP) menjadi wacana kebijakan dalam laporan keamanan Pembangunan Manusia  tahun  1994.  UNDP  menjelaskan  bahwa  “manusia  kemudian  memberikan landasan  teoretis  untuk  pengembangan  konsep  'tanggung  jawab  untuk  melindungi' ( responsibility to protect ) sebagai agenda kebijakan yang secara resmi disahkan di tahun 2005  World  Summit  Outcome” .  Adapun  isi  dari  konsep  ini  adalah  “ that  the  distinct human populations of sovereign states and the international community are recognized as objects to be protected from the threat of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes  against  humanity ”.  Pada tahun 2004, Laporan Panel  Tingkat Tinggi  Sekretaris Jenderal  PBB  mengidentifikasi  bahwa  “ancaman  ekonomi  dan  sosial,  kejahatan terorganisir  transnasional,  dan  konflik  antarnegara,  konflik  internal,  terorisme,  dan senjata  pemusnah  massal  sebagai  ancaman  keamanan  global”.  Sejalan  dengan kenyataan  bahwa dunia  yang  semakin mobile tampaknya  tidak  berdampak  nyata terhadap keamanan nasional jika diterjemahkan melalui definisi tradisional.
Isu terhadap human security juga menambah cakupan baru dalam perkembangan konsep keamanan nasional. Pada tahun 1994, United Nations Development Programme (UNDP)  menjadikan  isu  keamanan  manusia  menjadi  sebuah  laporan  kebijakan  dalam laporan  keamanan  Pembangunan  Manusia.  UNDP  menjelaskan  bahwa  “isu  keamanan
manusia telah memberikan landasan teoritis bagi pengembangan konsep responsible to protect (tanggung  jawab  untuk  melindungi)  sebagai  sebuah  pengembangan  kebijakan dalam isu keamanan nasional yang secara resmi disahkan pada World Summit Outcome pada tahun 2005”. Salah satu hal krusial dari human security ini adalah mengamankan populasi manusia yang berbeda dari negara – negara yang berdaulat dan diakui sebagai objek yang dilindungi dari potensi ancaman genosida, kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan.  Perkembangan isu  keamanan  nasional  berikutnya  dibahas  pada rapat Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan pada tahun 1992 dan menyebutkan bahwa  “ instability  in  the  economic,  social,  humanitarian  and  ecological  fields  as  a potential threat to global peace and security” . Berdasarkan hasil laporan panel tingkat tinggi sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2004 telah berhasil mengidentifikasi potensi ancaman ekonomi dan sosial, kejahatan terorganisir transnasional, konflik antar negara, konflik internal,  kejahatan,  dan  senjata  pemusnah massal  sebagai  potensi  ancaman keamanan global. Fakta bahwa negara – negara di dunia tampaknya menyadari dampak nyata  pada  keamanan  nasional  mereka  ketika  memahami  beberapa  potensi  ancaman yang  dibahas  pada  saat  itu yang mayoritas  di  dominasi  oleh  potensi  ancaman tradisional.
Pengaruh  globalisasi  telah  memberikan  pengaruh  yang  cukup  signifikan terhadap  perkembangan  isu  keamanan  yang  bersifat  tradisional  dalam  tiga  cara  yaitu Globalisasi  memberikan  dampak  yang  cukup  luas  kepada peningkatan  kapasitas  dan otonomi yang berarti bahwa kekuatan relative dari aktor negara  vs aktor non  - negara, kekuatan  sosial  dan  dorongan  pasar.  Krishner  menjelaskan  bahwa  “hal  yang  paling signifikan  dari  dampak  globalisasi  adalah  surutnya  kekuatan  dan  pengaruh  kedaulatan suatu  negara.  Hal  ini  terlihat  dalam  menurunnya  otonomi  kebijakan  makro  ekonomi dalam hal pengelolaan yang berhubungan dengan produksi suatu negara. Ekspansi yang dramatis  dibidang  teknologi  komunikasi  seperti  TV,  satelit,  telpon  seluler,  komputer, dan  jaringan  internet yang biasanya  disebut  sebagai  ‘lingkungan hypermedia ’ menunjukkan contoh  yang  signifikan  terhadap  turunnya pengaruh  suatu  negara secara tradisional” (Krishner,  2011) .  Faktor  lingkungan hypermedia juga  secara  signifikan mempengaruhi dominasi kekuatan yang dimiliki suatu negara.

## Konsep Keamanan Nasional Modern
Keamanan  nasional  kini  secara  jamak  diterjemahkan  menjadi  sebuah  konsep pemerintahan yang bertujuan untuk menjaga negara dan warga negaranya dari berbagai ancaman  krisis  'nasional'  melalui  berbagai  proyeksi  kekuatan,  seperti  kekuatan  politik, diplomasi,  kekuatan  ekonomi,  kemampuan  militer,  dll.  Bagi  Berkowitz,  “keamanan nasional  didefinisikan  sebagai  kemampuan  suatu  bangsa  untuk  melindungi  nilai-nilai internalnya dari ancaman eksternal” (Berkowitz, Morton, and Bock, P.G, 1965) . Konsep keamanan nasional berkembang dominan di Amerika Serikat (AS) setelah Perang Dunia II.  Awalnya,  konsep  keamanan  nasional  hanya  terfokus  pada  kemampuan  militer. Namun,  dalam  perkembangan  selanjutnya,  keamanan  nasional  telah  berkembang menjadi  berbagai  hal,  termasuk  masalah  non-militer.  Amerika  Serikat  pertama  kali
mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional 1947, yang disebut Undang-Undang Keamanan  Nasional  1947.  Undang-undang  tersebut  merekonstruksi  banyak  hal  yang dilakukan  pemerintah  AS  di  bidang  militer  dan  intelijen  setelah  Perang  Dunia  II. Adapaun  isi  dari  Undang-Undang  tersebut  adalah  “ merged  the  Department  of  War which was later changed to the Department of the Military and the Department  of the Navy  (Department  of  the  Navy)  into  the  Global  Military  Establishment  (National Military Establishment). In addition, the law creates a separate Department of the Air Force  unit  from  the  Air  Force.  Following  the  amendments,  the  law,  along  with  the Truman  Doctrine  and  Marshall  Plan,  became  an  important  part  of  the  US Government's strategy during the Cold War ”.
Hal  menarik  dalam  UU  Keamanan  Nasional  ini  setelah  di  amandemen  adalah tidak  ada  batasan  atau  definisi  khusus  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  keamanan nasional itu sendiri. Khrisner berpendapat bahwa “Keamanan nasional akhir – akhir ini dimaknai oleh sebuah negara sebagai sesuatu yang telah dikonstruksi, termasuk konsep 'kepentingan'  politik  dan  ekonomi.  Selama  pemerintahan  Presiden  Obama,  konsep  ini dipromosikan oleh pemerintah AS ke seluruh dunia” (United States Government, n.d.) . Yang  lebih  mengkhawatirkan,  konsep  ini  kemudian  secara  terang  –  terangan  disebut sebagai  landasan  dan  tujuan  utama  keamanan  nasional  AS  dalam  upaya  untuk melindungi  kepentingan  sekutunya.  Selanjutnya  Pemerintah  Inggris  menyebutkan bahwa  “AS  kemudian  dapat  membenarkan  pembatasan  hak  asasi  individu  jika  nilai  – nilai  konstitusional  negara  sekutunya  merasa  terancam.  Interpretasi  yang luas  ini  tentu menimbulkan  permasalahan  terkait  dengan  penegakan  hukum  terkait  isu  hak  asasi manusia  internasional.  Mengenai  kepentingan  nasional  dalam  kaitannya  dengan keamanan, pemerintah Inggris mengartikan 'kepentingan' sebagai sesuatu hal yang dapat mempengaruhi  kondisi  politik  dan ekonomi  suatu  negara tersebut.  Saat ini  pemerintah Inggris  menyatakan  bahwa  kepentingan  keamanan  nasional  sebagai  kewajiban  utama pemerintah”.  Kebijakan  ini  mendahulukan  negara di  atas  hak perseorangan  warga negaranya.
Seperti  AS,  Inggris,  dan  sebagian  besar  negara Eropa,  tidak secara  khusus mendefinisikan  istilah  “keamanan  nasional”  dalam  kebijakan  negara  mereka.  Alasan yang diungkapkan  di  situs  resmi  pemerintah Inggris  menjelaskan bahwa  “Pemerintah dan  Parlemen  belum  mendefinisikan  istilah  tersebut  untuk  menjaga  fleksibilitas  yang diperlukan untuk memastikan bahwa istilah tersebut dapat beradaptasi dengan keadaan yang dapat berubah – ubah” Lebih lanjut terkait dengan masalah kebijakan pemerintah Inggris tersebut, istilah “keamanan nasional” diambil dari hal – hal yang mengacu pada keamanan dan kesejahteraan  negara  Inggris secara keseluruhan.  Kata  'bangsa' juga memiliki arti tidak terbatas hanya kepada Inggris sebagai entitas geografis atau politik namun juga termasuk warga negara Inggris. Baik AS dan Inggris memiliki badan yang bertanggung  jawab  atas  ancaman  keamanan  nasional.  Di  Inggris, badan yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dikenal  sebagai MI5. Badan ini merupakan badan intelijen  yang  berperan dalam  menangani  potensi  ancaman  terhadap keamanan nasional, antara lain terorisme, spionase, ancaman siber, dan senjata pemusnah massal.
Ancaman terhadap keamanan nasional  yang  dimaksud  oleh  pemerintah Inggris  adalah “ancaman  yang  timbul  dari  tindakan  sektor  industri  atau  bentuk  kekerasan  lain  yang disebabkan oleh kegiatan teroris”. Terkait perihal keamanan nasional, penyelidikan oleh MI5  hanya  dapat  dilakukan  jika  kasus  tersebut  secara  khusus  memiliki  maksud  atau motif  untuk  menggulingkan  atau  melemahkan  demokrasi  parlementer  Inggris.  Jadi, hanya  kasus-kasus  dengan  tujuan  seperti  itu  yang  akan  diselidiki  oleh  MI5.  Dalam konteks  keamanan  nasional,  konteks  kasus  hanya  membahayakan  keamanan  publik, belum  tentu  membahayakan  kondisi  parlemen  Inggris.  Oleh  karena  itu,  keselamatan publik  juga  harus  menjadi  perhatian  khusus  dalam  konteks  keamanan  nasional  di Inggris. Dalam menghadapi ancaman tersebut, cara kerja Badan ini adalah dalam bentuk intra  –  lembaga  dan kemitraan.  Perannya dalam  melindungi  keamanan  nasional  tidak hanya memerangi dan menyelidiki tetapi juga menasihati dan mengidentifikasi ancaman di masa depan.
Di  AS,  lembaga  yang  berkompeten  terhadap  keamanan  nasional  ialah  National Security Agency (NSA). Badan ini bertanggung jawab dalam masalah kriptologi terkait dengan  sinyal intelijen  yang  disebut  SIGINT  ( Signal  Intelligent )  serta  jaminan  produk dan  layanan  informasi,  dan  memfasilitasi  pengoperasian  jaringan  komputer  dalam membuat  keputusan  yang  berguna  bagi  AS  dan  sekutunya  dalam  kondisi  dan  situasi apapun.  Seperti  negara  Inggris  dan  AS,  Kanada  juga  mengartikan  keamanan  nasional dengan  sangat  luas.  Pemerintah  Kanada  menjelaskan  bahwa“,  mereka  baru  –  baru  ini mengesahkan undang – undang tentang keterbukaan informasi publik yang memberikan pendekatan  baru  terhadap  kesadaran  informasi  total,  atau  setidaknya  pandangan pemerintah  tentang  informasi  yang  dimiliki  dan  dibagikan  oleh  satu  Lembaga”. Selanjutnya  Kanada  mendefinisikan  ancaman  sebagai  kegiatan  yang  dapat  merusak eksistensi negara itu sendiri. Undang – undang ini banyak mendapat kritikan dari publik karena  luasnya  konsep  ancaman  yang  dirumuskan.  Berbeda  dengan  konsep  keamanan nasional  yang  diadopsi  oleh  Australia,  Di negara  tersebut  ada s badan  yang  melakukan pemantauan  terhadap keamanan nasional.  Undang  –  undang  di  Australia ini menjelaskan yang  dimaksud dengan  tugas pemantauan  tersebut  bertujuan untuk meninjau,  atas  inisiatif  subjek  yang  diawasi  itu  sendiri.  Acuan  kegiatan  pengawasan tersebut  mengacu  kepada  undang-undang  anti-terorisme  dan  keamanan  nasional Australia  dan  undang-undang  Persemakmuran  lainnya  sejauh  hal  itu  berkaitan  dengan undang-undang  anti-terorisme  dan  keamanan  nasional  Australia  dengan  tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak individu; dan tetap proporsional dengan setiap ancaman  terorisme  atau  ancaman  terhadap  keamanan  nasional,  atau  keduanya.  Semua permasalahan  yang  berkaitan  dengan  potensi  ancaman  terorisme  atau  keamanan nasional  berada  langsung  dibawah  yurisdiksi  Perdana  Menteri  Australia . Fungsi pengawasan  ini  meningkatkan  akuntabilitas  negara  dan  meningkatkan  kemampuan negara  dalam  menangani  masalah  keamanan nasional  agar  dapat  dipertanggung jawabkan secara transparan kepada publik. Berbeda dengan negara barat lainnya seperti Kanada,  yang memiliki  kebijakan ad  hoc keamanan  nasional  tanpa  banyak  bentuk transparansi  yang  dapat  mengarah  pada  kemungkinan  penyalahgunaan  kekuasaan
( abuse of power ).

## Konsep Keamanan Nasional Indonesia
“ Keamanan  adalah  suatu  cara  faktor  yang  sangat  berperan  penting  yang  harus dimiliki  suatu  Negara.  Apalagi  jika  Negara  tersebut  adalah  Negara  maju  atau  Negara berkembang  yang  dimana  faktor  keamanan  berperan  penting  untuk  meningkatkan tingkat  ekonomi  Negara  tersebut.  Karena  dengan  tingkat  keamanan  yang  baik  maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan berjalan seiring dengan tingkat keamanan tersebut. Kegiatan  perekonomian  dan  investasi  akan  berjalan  lancar  di  suatu  Negara  jika didukung dengan tingkat keamanan yang baik. Sesuai dengan lima kekuatan keamanan nasional, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan keamanan dan pertahanan adalah  meningkatkan tiga  sasaran  utama pembangunan  di  bidang pertahanan  dan keamanan  melalui  Dalam  Rancangan Teknokratik RPJMN  2020-2024  Indonesia Berpenghasilan Menengah  –  Tinggi  yang Sejahtera,  Adil,  dan  Berkesinambungan  di terangkan bahwa  “ Minimum Essential Force (MEF),  kontribusi  industri  pertahanan dalam  negeri,  dan  angka  prevalensi  penyalahgunaan  narkoba.  Ancaman  lain  terkait keamanan  di  Indonesia  antara  lain  intoleransi  SARA,  demokrasi  prosedural, ketimpangan  reformasi  birokrasi,  tingginya  perilaku  korupsi,  dan  belum  optimalnya penegakan  hukum  di  Indonesia”  Ancaman  berupa intoleransi  terhadap SARA  sendiri, berupa meluasnya  58,4%  tingkat  penolakan  terhadap  berbagai  pemimpin yang memaksa, dan politik identitas yang dikejar oleh para front runners di beberapa daerah selama  Pilkada. Indeks  Demokrasi  masih  menunjukkan  kesenjangan  prosedural, dibuktikan  dengan  kesenjangan  kebebasan  sipil  78,75%,  hak  politik  72,49%,  dan demonstrasi  massa  29,22%  yang  berakhir  dengan  kekerasan  antara  tahun  2015  dan 2017.  Isu  perbatasan  antara Malaysia,  Papua Nugini,  Timor Leste,  Filipina,  Malaysia, Singapura,  Australia,  China  dan Thailand  belum  menemukan  titik terang.  Karena efek dari  perbatasan  yang  muncul,  Rigitan  dan  Sipadan  dihancurkan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak menyadari perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi ancaman  disekitarnya.  Munculnya  separatisme  di  Papua  tidak  jauh berbeda  dengan  daerah  rawan konflik  lainnya. Menurut  Decky Wospakrik, Organisasi Papua Merdeka  (OPM)  tidak  senang  dengan kebijakan pemerintah  Indonesia  selama Papua tetap  ada  di  Indonesia.  Perlawanan  OPM  terhadap pemerintah Indonesia bertujuan  untuk  melepaskan diri  dari  Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).  Perlawanan dan  perjuangan OPM  terus  berlangsung  di  berbagai  daerah  di  Papua  dari  tahun  1967 hingga  2001.  Disusul  dengan  rentetan  penembakan  di  kawasan  pegunungan  yang bertujuan mengganggu keamanan Papua”.
Dinamika ancaman pertahanan Indonesia ke depan ditunjukkan dengan pesatnya pertumbuhan  persenjataan  dan  meningkatnya  ancaman  perang  inkonvensional. Ketegangan  antara  Amerika  Serikat,  China  dan  negara-negara  ASEAN  juga menyebabkan  konflik  yang  belum  terselesaikan  terkait  konflik  di  Laut  China  Selatan. Sementara itu, ancaman dalam negeri terus berupa ancaman separatisme dari kelompok kriminal  bersenjata  Papua  dan  berbagai  bencana  alam  yang  mematikan. Ancaman selanjutnya disebut ancaman siber terhadap perkembangan teknologi digital new hybrid
of technology yang dapat  menimbulkan interferensi,  spionase  kepada  pemerintah, turunnya  sektor  ekonomi,  dan  ketidakpercayaan  kepada  pemerintah.  Serangan siber yang  terjadi  pada  periodeJanuari  –  Agustus  2018  yang  diantaranya:  “pencurian data ( network trojan )  sebesar  31,71%;  serangan  pengambil alih sistem  ( Access privilege user )  sebesar  22,91%;  serangan  untuk  melumpuhkan  sistem  dengan  program denial of service ( DoS attempt ) sebesar 13,98%; serangan pencurian informasi ( information leak ) sebesar  10,79%;  dan  serangan  upaya pencurian informasi  ( information leak attempt ) sebesar  12,62%.  Perbedaan  konsepsi  pertahanan dan keamanan  yang  diterapkan  di Indonesia  adalah  dengan  melihat  peraturan/konstitusi  dan  kelembagaan  organisasi. Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  konsep pertahanan dan keamanan memiliki pengertian yang berbeda-beda oleh masing-masing lembaga,  berdasarkan TAP  MPR Nomor  VI/MPR/2000  tentang Pemisahan TNI  dan Polri,  TAP MPR  Nomor VII/MPR/  2000  tentang  Peran TNI  dan Polri,  Undang  – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara,  dan  Undang  –  Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang TNI. “Secara  kelembagaan  Polri  bertanggung  jawab langsung  kepada Presiden,  sedangkan  TNI  berada  di  bawah  koordinasi  Kementerian Pertahanan.  Asas yang  diterapkan  untuk  meningkatkan ketahanan  meliputi  asas kesejahteraan  dan  keamanan,  asas  kekeluargaan,  asas wawasan  ke  dalam,  dan  asas kelengkapan.  Hakikat  ketahanan  nasional  adalah  mengatur  dan  menyelenggarakan keamanan  dan  keselamatan  berdasarkan  kekeluargaan  yang  memiliki  nilai  –  nilai keadilan,  kebijaksanaan,  gotong  royong  dan  tanggung  jawab,  membina  kondisi kehidupan yang bersumber dari nilai – nilai kemandirian, dan bersifat menyeluruh dan komprehensif dalam cakupan” (Mulyono, 2018) .
Untuk mewujudkan pertahanan yang komprehensif dan  saling mendukung, TNI dan  Polri  tidak  hanya  bertanggung  jawab  sebagai  kekuatan  utama,  tetapi  juga melibatkan  peran  serta  seluruh  kementerian,  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan masyarakat terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh UUD s 1945. Usaha mempertahankan dan memberikan keamanan s negara ini dilakukan melalui Sishankamrata m dimana rakyat dijadikan  komponen  pendukung.  Dengan  meningkatnya  jumlah  ancaman s yang mengganggu s keamanan  dan  pertahanan s Indonesia,  diharapkan  akan  ada  kerangka hukum  untuk  sistem  keamanan  nasional.  Saat s ini  Jepang  sudah s memiliki  undang- undang tentang personel keamanan, namun tidak menimbulkan efek sinergis satu sama lain  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena itu,  Indonesia,  seperti  banyak  negara lainnya, memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  keamanan  nasional, dan diharapkan dapat ditegakkan dengan dibentuknya Dewan Keamanan Nasional.

## Kesimpulan
Amerika Serikat menetapkan pada masa Perang Dingin bahwa konsep keamanan nasional  sangat relevan  kaitannya  dari  pendekatan sudut  pandang militer  sebagai pendekatan tradisional.  Pada  akhir  Perang  Dingin,  terjadi  perubahan  yang  signifikan, terutama terkait  dengan  upaya  terkait  perang melawan terorisme.  Saat  kita  mendekati
era Perang Dingin, konsep keamanan nasional menjadi tidak relevan untuk ditafsirkan. Namun,  dalam  konteks  saat  ini,  istilah  tersebut  sangat  kabur.  Tidak ada  definisi yang juga dapat dijadikan acuan di tingkat internasional, terutama terkait dengan kepentingan ekonomi  dan  politik serta perang melawan terorisme.  Ini  meninggalkan  ruang  untuk kesewenang-wenangan.  Sejauh  menyangkut  hak asasi manusia,  standar  Johannesburg dan  kemungkinan  masing-masing  individu  mempertimbangkan  ukuran  negara  sebagai bentuk keamanan nasional mempengaruhi pemangku kepentingan.  Mereka harus dapat mengujinya melalui lembaga yang bersifat independen dan kompeten.
Bagi  Indonesia,  sangat  diperlukan  payung  hukum  yang  menjaga  keamanan nasional.  Jika  dibandingkan  dengan  negara  lain,  Indonesia  belum  memiliki  payung hukum dan software yang mengatur keamanan nasional. Diharapkan ke depan Indonesia memiliki  payung  hukum  dan  perangkat  lunak  mengenai keamanan  nasional  sehingga seluruh  komponen  bangsa  Indonesia  mengetahui  peran,  tugas,  fungsi  dan  tanggung jawab  masing-masing  dalam  menjaga  stabilitas  nasional.  Dengan  demikian,  ketahanan bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi  ancaman  yang  datang  dari  dalam  dan  luar  dapat diminimalisir secara optimal.

## BIBLIOGRAFI
Alwasilah,  A.  Chaedar.  (2008). Pokoknya  Kualitatif,  Dasar-Dasar  Merancang  dan Melakukan  Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  keempat ,  Jakarta:  PT.  Dunia  Pustaka Jaya. Google Scholar
Bambang  Pranowo,  M.  (2010). “Multidimensi  KetahananiNasional.” Jakarta:  Pustaka Alvabet.
Berkowitz,  Morton,  and  Bock,  iP.G,  Eds.  (1965). Americans  Nationals  Security .  New York: FreesPress.
Creswell, John W., & Poth, Cheryl N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches . Sage publications. Google Scholar
Krishner,  Jonathan.  (2011). Globalisation  and  National  Security .  New  York:
Taylor&Francis Group.
Mulyono, Hari. (2018). “Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Matrikulasi Lembaga Ketahanan Nasional.” Jakarta: Lemhannas.
Newman,  W.  Lawrence.  (2013).  Metode  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif. PT. Indeks , 7 . Google Scholar
United States Government. (n.d.). NationalmSecuritymStrategy (Washington: 2010) .

## Copyright holder:
Muhammad Fakhrul, Abdul Rivai Ras, Koesnadi Kardi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: