## ANALISIS PENETAPAN BEBAN KERJA GURU BK DI KOTA PALEMBANG
Syska Purnama Sari 1 , Januar Eko Aryansah 2
1 Universitas PGRI Palembang, Jl Jenderal Ahmad Yani 9/10, Kota Palembang
2 Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang -Prabumulih KM 32,  Kab. Ogan Ilir Corresponding author: syskapurnamasari@gmail.com

## ABSTRACT
The  success  of  an  educational  institution  integrates  the  performance  of  each individual conducting organizational activity. Guidance and counseling are part of the activities  that  are  running  in  the  educational  institutions.  Legally  there  are  some regulations governing  workload  assignments for school  counselors, but  in  reality the many  divisions  of  assignments  given  to  school  counselors  are  disproportionate.  This research aims to present data and factual analysis of workload assignment for school counselors in Palembang. Research using quantitative design, with survey method, to 20  school  counsellors  in  MGBK  Palembang.  The  results  showed  that  70%  of  school counsellors  gained  equal  24-hour  students  '  equivalence  to  the  national  regulation. But  in  the  provision  of  assignments,  school  counselors  are  much  busy  with administrative  affairs.  Therefore,  coordination  and  consultation  functions  between school counselors, school principals, and supervisors need to be addressed in order to provide the main tasks and functions of school  counselors more optimally in  serving the  students  and  in  accordance  with  the  central  government  policy  contained  in  the Ministry regulations.
Keywords : workload, school counselor, counseling regulation
Diterima: 6 April 2020, Revisi: 15 Mei 2020, Dipublikasikan: 1 Juni 2020

## PENDAHULUAN
Pengorganisasian  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  berisi  tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasaan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna  mencapai tujuan dan  sasaran tertentu. Dalam organisasai  apapun kinerja  anggota organisasi  menjadi  hal  utama  yang  perlu  menjadi  perhatian  bagi  para  manajer  agar tujuan  organisasi  tersebut  dapat  tercapai  secara  lebih  efektif.  Pendidik  atau  guru merupakan  salah  satu  bagian  dari  anggota  organisasi  dalam  dunia  kependidikan  yang beban  kerjanya  menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk  diamati  agar  tujuan  dari  dunia kependidikan  tersebut  dapat  terukur  dan  tercapai  sesuai  dengan  tujuan  awal  dunia pendikan yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa secara luas dan menyeluruh.
Keberhasilan  suatu  organisasi  lembaga  pendidikan  mengintegrasikan    kinerja setiap  individu  yang  melakukan  aktivitas  organisasi.  Bimbingan  dan  konseling merupakan  bagian  dari  aktivitas  yang  berjalan  di  lembaga  pendidikan.    Secara  legal, keberadaan  bimbingan  dan  konseling  dalam  pelayanan  pendidikan  di  sekolah ditegaskan dalam  beberapa perundang undangan.  Dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 konselor/guru Bimbingan dan  Konseling  (BK)  dalam sistem pendidikan  nasional merupakan  salah  satu  kualifikasi  pendidik,  yang  menjadikan  kedudukannya    sejajar dengan  kualifikasi  guru,  dosen,  pamong  belajar,  tutor,  widyaiswara,  fasilitator,  dan instruktur. Sejajarnya peran guru BK dengan guru mata pelajaran menunjukkan bahwa kegiatan layanan pun perlu diorganisir dengan baik agar kinerja yang diberikan menjadi optimal.
Dale  Timpe  (2012)  mendefinisikan  kinerja  sebagai    hasil  pekerjaan  seorang  n selama  periode  tertentu  yang  dibandingkan  dengan  berbagai  standar,  target/  sasaran/ kriteria  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu  dan  telah  disepakati  bersama.  Standar kerja dan tuntutan layanan bimbingan dan konseling di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  nomor  111  tahun  2014  tentang  Bimbingan  dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah beserta lampirannya. Pasal 12  ayat  2  dan  3.  Permen  tersebut  merupakan  acuan  pengorganisasian  manajemen  , pengorganisasian, dan standar administrasi bimbingan dan konseling yang harus diikuti seluruh institusi pendidikan (sekolah).
Secara umum, beban kerja guru setara (ekuivalen) dengan 24 jam per minggunya. Ekuivalensi  ini  berdampak  pada  penggajian,  dan  tunjangan  yang  akan  diterima  oleh guru,  sesuai  dengan  Permendikbud  No  15  Tahun  2018,  yang  menggantikan  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.
Dalam peremendikbud tahun 2013, standar ekspektasi kerja dari guru BK adalah menyelenggarakan  layanan  (1)  pelayanan  dasar,  (2)  pelayanan  pengembangan,  (3) pelayanan  peminatan  studi,  (4)  pelayanan  teraputik,  dan  (5)  pelayanan  diperluas (Permendikbud,  2013).  Selain  itu,  secara  konseptual  tanggung  jawab  kerja    guru BK/Konselor adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya secara optimal dan berperan aktif dalam pembentukan manusia yang produktif.  Pengembangan  ini  siswa  meliputi    pengembangan  kemampuan  intelektual, keterampilan , pengembangan nilai dan pengembangan sikap.
Ketika  penetapan    beban  kerja  tersebut  tidak  dioraganisir  dengan  baik,  ataupun tidak  tetapkan  sesuai  standar  akan  berdampak  kepada  kinerja  yang  tidak  efektif  dan efisien, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan institusi pendidikan.  Sementara itu ekspektasi kerja yang kompleks dan banyak memungkinkan terjadinya kejenuhan  / kelelahan kerja ( burn out ) dan stres kerja.
Poerwandari (dalam Rhomadoni et.al, 2015) berpendapat pengelolaan beban kerja yang  realistis  merupakan  cara  yang  tepat  untuk mencegah  kelelahan  bekerja.  Idealnya kelima  kinerja  yang  diamantkan  dalam  permendikbud  dibagi  pada  prosesntasi  yang
proporsional,  seperti  yang  diuraikan  dalam  Panduan  Operasional  Pelaksananaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, yang dikeluarkan pada tahun 2017.
Penjelasan  lainnya  terdapat  pada    Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 angka 6 bahwa “Yang dimaksud dengan “mengampu  layanan  bimbingan  dan  konseling”  adalah  pemberian  perhatian, pengarahan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kepada  sekurang-kurangnya  150  (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal  di  kelas  dan  layanan  perseorangan  atau  kelompok  bagi  yang  dianggap  perlu dan  yang  memerlukan.  Namun  kenyataannya  banyak  pembagian  tugas  yang  diberikan pada  guru  BK  tidak  proporsional.  Hingga  saat  ini,  banyak  penelitian  yang mengidnetifikasi  persoalan  pengaturan  beban  kerja  dan  perhitungan  jam  kerja  yang kurang sesuai dengan peraturan yang telah disahkan pemerintah.
Penelitian  yang dilakukan Rachmawati et. al.  (2013) menunjukkan tidak adanya jam  kelas  bagi  guru  BK  menghambat  manajemen  program  layanan  BK  di  SMAN    3 Semarang.    Persoalan  jam  khusus  BK  masuk  kelas  untuk  memberikan  layanan  dasar memang  menjadi  persoalan  yang  banyak  dirasakan  guru  BK,    padatnya  jam  mata pelajaran  selalu  dijadikan  dasar  untuk  tidak  memasukkan  jam  layanan  BK  di  kelas, sehingga guru BK harus menunggu jam kosong atau mengganti guru yang tidak hadir.
Hasil  penelitian  lain,  dilakukan  oleh    Riswani  (2018)  menemukan  bahwa keseluruhan  guru  BK  di  Riau  memiliki  jumlah  siswa  asuh  yang  lebih  dari  standar misalnya  ada  yang  memiliki  siswa  asuh  sebanyak  250-300  siswa.  Dalam  penelitian tersebut pun ditemukan persoalan  jam kerja yang tidak pasti, guru BK dapat bekerja 24 jam karena harus memberikan layanan siswa diluar  jam sekolah, adanya guru BK yang rangkap jabatan, guru harus membantu guru lain untuk mengatasi masalah belajar siswa dan menjamin siswa untuk mengikuti segala aturan di sekolah.
Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan perlunya identifikasi dan analisis serupa mengenai penetapan beban kerja guru BK di Kota Palembang. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam mengevaluasi instansi pendidikan dalam mengimplementasikan manajerial yang sesuai dengan perundang-undangan.

## METODE
Penelitian  menggunakan  desain  kuantitatif,  dengan  metode survey yang  berfokus kepada menemukan gambaran kesesuaian antara penetapan beban kerja kepada guru BK Sekolah  Menengah  Atas  di  Kota  Palembang,  dengan  peraturan  pemerintah  yang diterbitkan  oleh  Kemendikbud.  Peneltian  menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan kepada sampel penelitian.
Beberapa    aspek  yang  dikaji  antara  lain  1)  ekuivalensi  jam  kerja  dengan  jumlah siswa  binaan,  2)  presentase  tuntutan  kinerja  setiap  kegiatan  bimbingan  ,  dan  3) ekuivalensi  perhitungan  kinerja  dengan  jam  kerja  yang  dibebankan.    Data  penelitian diperoleh  melalui  survey  kepada  perwakilan  20  guru  BK  SMA  di  Kota  Palembang melalui kegiatan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Panduan  Operasional  Penyelenggaraan  Bimbingan  dan  Konseling  di  Sekolah (POP  BK),  secara  ideal  24  jam  kerja  guru  BK  dalam  satu  minggu  setara  dengan  150 siswa yang menjadi siswa bimbingan. Perhitungan ekuivalensi lainnya dapat dilakukan dengan menyetarakan 3 kelas bimbingan dengan 24 jam kerja.
Dalam  kuesioner,  sampel  penelitian    mengisi  kolom  mengenai  jumlah  siswa binaan  dan  yang  dibebankan  untuk  setiap  guru  BK  di  Sekolah,  untuk  mengecek kesesuaian  antara  penetapan  jam  kerja  dengan  standar  pada  POP  BK.  Kesesuaian penetapan  jam kerja dengan  standari tersebut disajikan pada  hasil  survey  di Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1. Hasil Survey Mengenai Ekuivalensi Jam Kerja Dengan Jumlah Siswa Binaan
Dalam  Gambar  1  digambarkan  bahwa  mayoritas  sekolah  menetapkan  jam  kerja beradasarkan  jumlah  siswa  binaan.  Secara  deskriptif,  70%  sekolah  tempat  sampel berkerja  menggunakan  pola  yang  sama  dengan    Undang-Undang  mengenai  pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Sedangkan 30%  responden mengakui sekolahnya tidak menetapkan beban kerja berdasarkan rasio siswa. Dalam kelompok kategori “tidak sesuai”  responden  mengisi  pertanyaan  selanjutnya  berkenaan  dengan  cara  sekolah menetapkan  beban  kerja,    diketahui  bahwa  70%  kelompok  ini  mengakui  sekolah menetapkan  jam  kerja  berdasarkan  perhitungan  SKS  kehadiran  di  kelas,  20% berdasarkan pembagian jumlah guru BK, dan 10%  nya karena sekolah hanya memiliki 1 orang guru BK.
Kebijakan  mengenai  beban  kerja  guru  BK,  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2008  Tentang  Guru  Pasal  54  butir  6  disebutkan bahwa  Beban  kerja  guru  bimbingan  dan  konseling  atau  konselor  yang  memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
Sehubungan dengan tuntutan kerja yang diterima oleh guru BK di sekolah  dalam POP BK  diuraikan pembagian beban kerja keempat komponen layanan. Layanan dasar merupakan  komponen  utama  yang  memiliki  beban  kerja  yang  lebih  banyak  dibanding lainnya. Hasil survey yang dilakukan disajikan pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Hasil Survey Pembagian Tugas Guru BK di Sekolah Indikator Beban Tugas Lebih sering ditugaskan Kurang diberikan tugas Melakukan pelayanan klasikal dalam layanan Dasar 60 40 Melakukan Bimbingan Kelompok 80 20 Pengembangan Media 75 25 Kegiatan Administratif 30 70 Melakukan pengentasan Masalah (Konseling dan Konferensi Kasus) 45 55 Mendapatkan tugas tambahan 80 20
Jika  melihat  hasil  pada  Tabel  1,  cukup  bertolak  belakang  dengan  panduan  yang seharusnya.  Mayoritas  guru  BK  mendapatkan  beban  tugas  lebih  banyak  secara administratif,  jika  dibandingkan  dengan  memberikan  layanan  di  kelas  dan  melakukan kegiatan  bimbingan.  Persoalan  jam  kelas  yang  tidak  tersedia  merupakan  persoalan utama yang dirasakan oleh guru BK, dampaknya guru BK harus mencari waktu kosong. Dampak lain adalah pengembangan media dan program menjadi tidak optimal, akhirnya siswa  hanya  mendapatkan  layanan  konseling,  yang  seharusnya  siswa  lebih  banyak mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari guru BK.
Kebijakan  mengenai  alokasi  jam  BK  masuk  kelas  dalam    Permendiknas  Nomor 22  Tahun  2006  tentang  struktur  kurikulum  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah dinyatakan  bahwa  kegiatan  bimbingan  dan  konseling  merupakan  kegiatan pengembangan  diri  dan  kegiatan  pengembangan  diri  tersebut  memiliki  alokasi  waktu ekuivalen 2 jam pengembangan diri dan menurut  pembelajaran per minggu.
Suwatno  &  Priansa  (2011)  menjelaskan  dalam  menetapkan  beban  kerja hendaknya  mempertimbangkan  tiga  indikator  berikut  jam  kerja  efektif,  latar  belakang pendidikan, dan jenis pekerjaan yang diberikan. Dalam POP BK jam kerja efektif telah diatur berdasarkan jumlah siswa binaan yaitu 150 siswa binaan. Alokasi jenis pekerjaan dalam  POP BK  dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Alokasi dan Perhitungan Beban Kerja Guru BK Berdasarkan POP BK Program Persentase Waktu Layanan Dasar 35 – 45% 35% X 24 = 8,4 Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual 15 – 25% 25% X 24 = 6,0 Layanan Responsif 25 – 35% 25% X 24 = 6,0 Dukungan Sistem 10 – 15% 15% X 24 = 3,6 Jumlah jam 24,0
Pengalokasian  beban  kerja  yang  tidak  tepat  berdasarkan  kompetensi,  tugas  ,  dan fungsi  akan  menyebabkan  kejenuhan  kerja  ( burn  out )  pada  guru.    Jika  dibandingkan antara hasil  surey pada tabel  1 dengan pengalokasian pada tabel 2, kemungkinan guru BK  mengalami  kejenuhan  bekerja.  Hal  tersebut  dikarenakan  kebanyakan  beban  kerja
yang  diberikan  berupa  kegiatan  administratif,  bukan  kegiatan  profesinoal  seperti memberikan layanan dasar dan konseling secara responsif.
Tantangan  dari  beban  kerja  guru  BK  adalah  melakukan  tugas  yang  beganda. Secara umum, individu akan mengalami kesulitan menghindari tugas berganda sehingga secara otomatis akan  meningkatkan  beban kerja secara  mental, terutama  jika diberikan batas  waktu.  Jika  guru  BK  dituntut  lebih  banyak  melakukan  kegiatan  administratif, sementara ditengah- tengah pekerjaan ada keharusan melakukan konseling  saat itu pun guru  BK  harus  memutuskan  pekerjaan  yang  akan  didahulukan.  Seperti  yang diungkapkan  Claessens  dan  et.  al  (2010)  yang  saat  menghadapi  tugas  yang  beragam, keputusan  harus  ditentukan,  mana  yang  akan  dikerjakan  lebih  dahulu,  mana  yang kemudian.
Pimpinan  sekolah  memiliki  peran  penting  dalam  menetapkan  beban  kerja  yang tepat  dan  mengacu  kepada  perundang  undagan    yang  harus  diikuti  dalam  menetapkan tugas  pokok  dan  fungsi    bimbingan  dan  konseling.    Pada  dasarnya  kebijakan  kepala sekolah  idealnya  menjadi  turunan  dari  kebijakan  nasional.  Fattah  (2012)  menjelaskan dalam  mengambil kebijakan, kepala sekolah  memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan  pencapaian  beberapa  utilitas  (nilai).    Rekomendasi  kepala  sekolah dalam menentukan beban kerja guru BK  diharapkan dapat mengacu kepada perundang- undangan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  meningkatkan  nilai  efektivitas  keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

## PENUTUP
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kebijakan  dalam  penetapan  beban  kerja berdasarkan  ekuivalensi  jam  kerja  dengan  siswa  bimbingan  sudah  sesuai  dengan undang- undang, sebanyak 70% telah dilakukan pada sekolah tempat responden bekerja. Dalam  pengalokasian  beban  kerja  per-kewajiban,  secara    umum  belum  sesuai  dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fungsi koordinasi dari pusat hingga kepada  pimpinan  sekolah  harus  diperkuat  agar    arah  kebijakan  sekolah  dalam menentukan  beban  kerja  guru  BK  dapat  seragam  dan  tidak  ambigu.  Untuk  itu  hal  hal yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut :
1. Sosialiasi  kebijakan  dan  panduan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling  di  sekolah perlu dilakukan kepada kepala sekolah
2. Koordinasi  dan  konsultasi  antara  guru  BK  dengan  pimpinan  sekolah  harus menggunakan  acuan  yudirdis  yang  jelas  dan  dipahami  bersama  setiap  poinnya antara guru BK dengan kepala sekolah.
3. P4TK BK harus mensosialisasikan kepada pengawas mengenai arah kebijakan dan peran bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga mejadi satu pemahaman yang dapat mencegah ambiguitas antara kepala sekolah dan guru BK di Sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Claessens, B.J.C., Eerde, W., Rutte, C.G., & Roe, R.A. (2010). Things to do today…: a Daily  study  on  task  completion  at  work.  Applied  Psychology:  an  Interna-  tional review. 52(2), 273-295
Dale  Timpe  A.  (2009). Memimpin  Manusia,  Seri  Ilmu  Dan  Seni  Manajemen. Bisnis, Gramedia Asri Media, Jakarta
Fattah,  Nanang.  (2012). Analisis  Kebijakan  Pendidikan .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya
Rachmawati,  U.  (2013).  Manajemen  Bimbingan  dan  Konseling  Tanpa  Alokasi  Jam Pembelajaran  di  SMAN  3  Semarang. Indonesian  Journal  of  Guidance  and Counseling: Theory and Application , 2 (1). Riswani, R. (2018). Kejenuhan di Kalangan Guru Bimbingan dan Konseling di SMAN Provinsi  Riau. Educational  Guidance  and  Counseling  Development  Journal , 1 (2), 92-104.
Romadhoni,  L.  C.,  Asnomy  T.,  &  Suryatni,  M.  (2015).  Pengaruh  beban  kerja, lingkungan  kerja,  dan  dukungan  sosial  terhadap burnout pustakawan  di  Kota Mataram. Jurnal Ilmu  Perpustakaan,  Informasi,  dan  Kearsipan  Khizanah  Al- Hikmah , 3(2), 125-145
Permendiknas  No.  22/2006  tentang  standar  isi  dan  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah
Permendiknas  No.  27  Tahun  2008  tentang  standar  kualifikasi  akademik  kompetensi konselor
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014
Suwatno,  H.,  &  Priansa,  D.  J.  (2011). Manajemen  SDM  dalam  organisasi  Publik  dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.