Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri
( Studi Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima )
1 Irfan dan 2 M. Tahir
Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP Bima Jalan Piere Tendean Kel. Mande Tlp.Fax (0374) 42801, Bima 84191, Indonesia
email; irfanfagih@gmail.com – tahirbima74@gmail.com

## Abstrak
Peran  pendamping  desa  adalah  mendampingi  pemerintah  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pemantauan  terhadap  pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini tujuannya untuk mendeskripsikan peran pendamping desa  dalam  mewujudkan  desa  mandiri.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan  studi  riset,  yakni  mengungkap  kejadian  nyata  dilapangan.  Teknik  pengumpulan data  adalah  observasi,  wawncara  dan  dokumentasi.  Responden  penelitian  adalah  kepala  Desa, pendamping  Desa  dan  sekertaris  Desa  BPD,  ketua  Karang  Taruna,  ketua  pemuda.  Hasil  penelitian dianalisis  dengan  display  data,  verifikasi  data  dan  uji  keabsahan  data  lalu  kesimpulan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1. Peran pendamping Desa di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima belum efektif karena pendamping Desa tidak melaksanakan fungsing secara terpadu dan  bersama-sama  dengan  pemerintah  Desa  dalam  membangun  Desa  mandiri,  namun  keberadaan pendamping  Desa  hanya  sebagai  tim  survay,  pengambilan  data  untuk  kebutuhan  pelaporannya,  2. Kendala  pendamping  Desa  dalam  melaksanakan  peran  dan  fugsingnya  adalah  keberadaan  jalanan yang dilalui dari Desa yang satu dengan desa yang lain cukup jauh dan jalanan yang dilalui cukup rusak,  adanya  rasa  malas  yang  tinggiu,  kesadaramn  bekerja  masih  kurang,  keterbatasan  SDM, kedisiplinan kerja yang masih diabaikan, rendahnya tanggungjawab bekerja.
Kata Kunci : Peran, Pendamping Desa, Desa Mandiri.

## Pendahuluan
Pendamping desa memiliki kewenangan penuh untuk mengetahui, melihat  dan  mengontrol  kinerja  pemerintah desa berdasarkan Undang Undang, Peraturan Mentri Desa dan segala sesuatu yang mampu memberikan  kemandirian  terhadap  desa tersebut. Adapun tugas dan fungsi pendamping desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping ialah mewujudkan  desa yang  mandiri dari berbagai macam bidang seperti pemberdayaan  masyarakat,  pembangunan, pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA)  serta bekerjasama  dengan  perangkat  desa  untuk meningkatkan  prakarsa,  kesadaran,  dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan  desa  yang  partisipatif  untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut.
Berdasarkan  peraturan  Menteri  Desa Nomor  3  Tahun  2015  tentang  pendamping desa,  pengertian  pendamping  desa  diartikan sebagai  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan pemberdayaan  masyarakat  melalui  asistensi, pengorganisasian,  pengarahan  dan  fasilitasi desa (Romzah, 2018). Adanya Pendampingan  desa  diharapkan  mampu mendongkrak  perubahan  dalam  masyarakat desa      serta  bergerak      cepat      untuk menyusun  strategi  dalam  menuntaskan kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan sosial,        tentunya        sasarannya    adalah pembangunan   fisik,  sarana  prasarana  desa,
pemberdayaan  masyarakat  dengan  tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan      desa.
Hakikatnya,
pendamping desa dibentuk untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dan kepentingan masyarakat desa.
Kinerja  pendamping  desa  selama  ini ketika mengawal dan menfasilitasi kebutuhan di Desa Karampi masih terbilang  minim.  Karena  hal  ini  dipicu dengan  permasalahan  Desa  Karampi  yang begitu  kompleks.  Baik  mulai  dari  aparatur, infastruktur, ekonomi dan SDM masyarakat.  Pendampingan  desa  ini  tidak akan  mampu  mengatasi  hal  tersebut  secara langsung,  butuh  kerjasama  seluruh  pihak untuk menyelesaikan satu per satu. Selain itu pula,  pendamping  desa  juga  tidak  hanya mengawal  atau  mendampingi  satu  desa  saja, melain 3 desa hingga lebih. Hal ini tentunya sangat  akan  mengganggu  konsentrasi  para pendamping  dalam  mengawal  desanya  dan hal  tersebut  tidak  akan  bisa  maksimal  dan efektif.
Desa  Karampi  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima sangat memerlukan adanya  pendampingan  secara  khusus  dari pendamping  desa.  karena  hal  ini  pula berkaitan  dengan  tingkat  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  Desa  Karampi. sumber  daya  manusia  di  desa  ini  masih sangat  minim,  hal  ini  dibuktikan  dengan sedikitnya  masyarakat  yang  berpendidikan
tinggi.  sehingga  tidak  heran  jika  pekerjaan yang  mereka  tekuni  ialah  sebagai  petani. pendamping desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan  melalui  pemberdayaan  masyarakat desa.
Pemberdayaan  masyarakat  berupaya untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  terutama  dalam  mem  bentuk  dan merubah  perilaku  masyarakat  desa  untuk mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  dan taraf hidup yang berkualitas. Oleh karenanya,  keberadaan  pendamping  desa  ini diharapkan  mampu  mengubah      desa menjadi  lebih  maju,  aman  dan  sejahtera. karena mengacu pada tugas utama Pendamping  Desa  dalam  Permendesa  No.  3 Tahun  2015  ialah  mendampingi  desa  dalam penyelenggaraan pembangunan 3 tahun lebih agar  kinerjanya  selalu  diopitmalkan  untuk kepentingan  desa  dan  masyarakat  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  kinerja yang aktif dan profesional sangatlah dibutuhkan demi suksesnya sebuah  desa.
Namun  kenyataan  sesuai  dengan  apa yang  peneliti  amati  selama  berada  di  desa Karampi  kecamatan  Langgudu  kabupaten Bima pendamping desa hanya datang di desa karampi satu atau dua kali setahun dan tidak bekerja  sesuai  dengan  amanat  UU  yang berlaku  maka  peneliti  juga  merasa  bahwa pemerintah     harusmemberikan     ketegasan terhadap         pendamping         Desa         dan
melaksanakan   evaluasi   kerja  berdasarkan peraturan menteri desa.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Efektifitas Peran Pendamping
Efektivitas  peran  adalah  kepuasan hasil  kerja  atau  perbuatan  baik  bersifat formal  atau  tidak  yang  diperoleh  dari target  yang  direncanakan.  Sedangkan pendamping  desa  adalah  sebuah  jabatan dibawah  naungan  kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan Transmigrasi  Indonesia,  yang  ditugaskan untuk  mendampingi  pemerintah  dalam pemberdayaan  masyarakat  Desa  dalam rangka  mengimplementasikan  Undang- Undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping  Desa  sebagai  mana  yang dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No  47  Tahun  2015 perubahan  atas  peraturan  pemerintah nomor  43  tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  nomor  6 tahun 2014 tentang Desa.Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah :
a. Tenaga  pendamping  lokal  Desa  yang bertugas  di  Desa  untuk  mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  kerja  sama  Desa, pengembangan     BUM    Desa,     dan
pembangunan  yang  berskala  lokal Desa b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa
dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi  Desa dalam  pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat
yang  bertugas  meningkatkan  kapasitas tenaga  pendamping  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Pendamping  Desa  yang  dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi  pemerintah  Desa  dalam melaksanakan  pembangunan  Desa  sesuai dengan  tuntunan  Undang-Undang  dan peraturan  pemerintah  Negara  Republik Indonesia (Komaruddin, 2018).
2. Status Pendamping Desa
Pendamping  Desa  adalah  tenaga pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan Desa.
Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya  adalah      tugas      pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang- Undang
yakni  Pemerintah  dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan  masyarakat  Desa  dengan pendampingan  secara  berjenjang  sesuai dengan  kebutuhan,  yang  secara  teknis dilaksanakan  oleh      satuan      Kerja Prangkat  Daerah  Kabupaten/atau  Kota, dapat  dibantu  oleh  tenaga  pendamping professional  atau  yang  disebut  dengan pendamping Desa.
Pendamping  Desa  bukan  pegawai negeri  ataupun  pejabat  publik,  namun hanya  sebagai  tenaga  kontrak  yang  ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan  dan  pemberdayaan  yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  republik  Indonesia  untuk ditugaskan membantu pemerintah mendampingi
Desa dalam mengimplementasikan  Undang-Undang No  6  Tahun  2014  yakni  tentang penyelenggaraan dan pembangunan Desa (Komaruddin, 2018).
Status  pendamping  Desa  ialah tenaga  kontrak,      yaitu      pendamping Desa  bekerja  dengan  pemerintah  dengan ikatan    kontrak    kerja    yang    memiliki jangka   waktu    yang   telah   ditentukan.
Pendamping  Desa  yang  direkrut  oleh Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  melakukan  kontrak  kerja dengan pihak pemberi kerja (pemerintah)  melalui  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK). Artinya, apabila sudah  habis  masa  kontraknya  maka tugas seorang pendamping Desa dinyatakan  selesai  dan  telah  gugur kewajibanya  untuk  membantu  Desa dampinganya  sesuai  dengan  ketentuan kontrak  kerja  yang  dibuat  dan  disepakati (Komaruddin, 2018).
3. Tugas Pendamping Desa
Tugas  pendamping  Desa  ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan      pembangunan      sesui dengan  peraturan  kemetrian  Desa  untuk melaksanakan  amanat  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam  peraturan Kementerian  Desa  dijelaskan  bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu : a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan  terhadap  pembangunan Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.  Pendamping  Desa  ditugaskan mendampingi  pemerintah  Desa  mulai dari tahap perencanaan,  melaksanakan permusyawaratan       Desa       bersama
masyarakat  Desa,  kepala  Desa  beserta aparatur  Desa  yang  bersangkutan,  dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung  terhadap  proses  berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Komaruddin, 2018). b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan  pengelolaan  pelayanan sosial  dasar,  pengembangan  usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,  pembangunan  sarana  prasarana Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.  Pendamping  Desa,  membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan
lingkungan, mengembangkan      Badan      Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teklogi kepada
masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan  Desa,  seperti  Kantor  Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain. c. Melakukan    peningkatan     kapasitas
bagi  Pemerintahan  Desa,  lembaga kemasyarakatan  Desa  dalam  hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa.  Pendamping  Desa membantu  pemerintah  Desa  dalam melaksanakan  tugas  kepemerintahan, memberikan  ide-ide  inofatif  untuk menciptakan      terobosan-terobosan baru dalam poemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas  masyarakat  (Komaruddin,
2018).
d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat
Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan  masyarakat  di  tuntut untuk mengorganizir masyarakat
Desa,  membina  kelompok-kelompok masyarakat  seperti,  kelompok  tani, lembaga  swadaya  masyarakat,  BUM Desa dan Lain-lain.
e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa  dan  mendorong  terciptanya kader-kader  pembangunan      Desa yang baru.Melakukan pembinaan, pendidikan  dan  pengembangan  kader- kader pemberdayaan masyarakat Desa baik  melalu  pelatihan,  seminar,  dan lain-lain.
f. Mendampingi Desa dalam pembangunan     kawasan     perDesaan
secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa,  dan  masyarakat  Desa  akan menunjang pembangunan kawasa perDesaan yang partisifatif.
Keaktifan masyarakat meluli golongan atau kelompokyang terorganizir diharapkan mampu meningkatkan
keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.
g. Melakukan  koordinasi  pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi  laporan  pelaksanaan pendampingan  oleh  Camat  kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota (Komaruddin, 2018).
B. Desa Mandiri
Kemandirian berarti mengurus dirinya  sendiri  tanpa  bantuan  dari  orang lain,  sedangkan  kemandirian  desa  adalah kewenangan  desa  dalam  mengelola, menata  atau  bekerja  sendiri  untuk mewujudkan  system  pemerintah  desa yang  mandiri  dengan  kekuatan  lokal, misalnya  dengan  memanfaatkan  sumber daya  masyarakat,sumber  daya  alam  dan sumber  lain  yang  akan  mendorong pembangun untuk mewujudkan kemandirian  desa  tersebut.  Didalam  UU Desa  disebutkan  ada  empat  bentuk kewenangan desa, antara lain kewenangan asal-usul,    kewenangan    lokal    berskala
desa,  kewenangan  yang  ditugaskan  oleh pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota. Didit  G  Suharto,  (2016)  mengatakan bahwa  kemandirian  adalah  satu  sikap yang  mengutamakan  kemampuan  diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi  mencapai  satu  tujuan, tanpa menutup diri terhadap perbagai kemungkinan  kerja  sama  yang  saling menguntungkan.  Konsep  mandiri  disini pada hakikatnya bukan konsep yang statis dan sempit, yakni tidak sekadar menempatkan  kemampuan  masyarakat lokal  untuk  membiayai  pembangunan. Konsep mandiri  diartikan lebih luas  yaitu perimbangan  kekuatan  antara  masyarakat dan  pemerintah  desa  atau  desa  dengan supradesa  (pemerintah  diatasnya)  dalam menentukan  arah  dan  tujuan  perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau pemerintahan desa.
Konsep  kemandirian  desa  terakit erat  dengan  hak  otonomi  yang  dimiliki desa.  Otonomi  desa  yang  dikenal  sebagai hak  untuk  menyelenggarakan  rumah tangganya  sendiri  merupakan  pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan  sumber  daya  alam  yang bermamfaat  dan  sumber  daya  manusia yang ikut serta membangun desa. Artinya pembangunan didesa adalah
pembangunan bersama partisipasi masyrakatnya,  hal  ini  juga  berlaku  dalam pengelolaan BUMDes sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## C. Kendala Pendamping Desa
Program pendampingan Desa merupakan program yang bertujuan mempercepat  pembangunan  Desa,  karena banyak  potensi  alam  di  desa  yang  masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidak-mampuan  penguasaan  teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk  desa  yang  menerima  kondisi apa  adanya.  Namun  dalam  peranan pendamping  Desa  memiliki  kendala  yang dapat  memperhambat  kemandirian  desa antara lain :
1. Keterbatasan SDM
2. Kepedulian kerja yang masih kurang
3. Kedisiplinan kerja yang selalu diabaikan
4. Rendahnya Tanggungjawab
5. Salah  paham  bahwa  pendamping  Desa menganggap  bahwa  tugasnya  hanya sekedar  survay  dan  pengumpulan  data dan pelaporana

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi riset,  yakni  mengungkap  kejadian  nyata dilapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi,    wawncara    dan    dokumentasi.
Responden  penelitian  adalah  kepala  Desa, pendamping  Desa  dan  sekertaris  Desa  BPD, ketua  Karang  Taruna,  ketua  pemuda.  Hasil penelitian  dianalisis  dengan  display  data, ferifikasi  data  dan  uji  keabsahan  data  lalu kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Efektifitas Peran Pendamping Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Peran  dan  fungsi  pendamping  Desa tidak semuda membalikkan telapak tangan,  tetapi  terlibat  dalam  setiap kegiatan  Desa  mulai  dari  perencanaan hingga  akhir  dengan  penuh  waktu  harus didampingi. amanat Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam  peraturan Kementerian  Desa  dijelaskan  bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok  yang  harus  dilaksanakan  yakni mendampingi  Desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pemantauan  terhadap pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari
tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat  Desa,  kepala  Desa  beserta aparatur  Desa  yang  bersangkutan,  dan dipimpin  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa,  membuat  rancangan  pembangunan dan   pemberdayaan   secara   demokratis,
menciptakan  pembangunan  partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung  terhadap  proses  berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (Komaruddin, 2018).
Selain  itu  Tugas  Pendampingan Desa  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri Desa,  PDTT  No.  3  Tahun  2015  pasal  12 menyebutkan  tugas  Pendamping  Desa meliputi;  pendampingan  perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa; pendampingan pengelolaan pelayanan sosial dasar, usaha ekonomi  Desa,  sumber  daya  alam, teknologi tepat guna serta sarana prasarana Desa; pendampingan peningkatan  kapasitas  perangkat  Desa, lembaga kemasyarakatan dan kader pembangunan Desa, pendampingan pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat
Desa, pendampingan
pembangunan  kawasan  perdesaan  secara partisipatif, serta melakukan pendampingan di tingkat kecamatan untuk berkoordinasi dalam melaporkan pelaksanaan pendampingan.
Dalam hasil
penelitian menggambarkan
bahwa peran pendamping  Desa  di  wilayah  Desa
Karampi Kecamatan
Langgudu Kabupaten Bima belum efektif karena a. Pendamping Desa
kurang berpartisipasi dalam perencanaan,
melaksanakan  permusyawaratan  Desa bersama  masyarakat  Desa,  kepala Desa  beserta  aparatur  Desa  yang bersangkutan,  dan  dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa.
b. Peran  pendamping  Desa  dibutuhkan waktu  minimal  setiap  minggu  untuk berpartisipasi  dalam  masyarakat  Desa binaannya,  pendamping  Desa  hanya datang  1  kali  dalam  3  bulan  untuk mengambil  data  yang dibutuhkan unruk kelengkapan laporannya.
c. Pendamping  Desa  dapat  dikatakan tidak  terlibat  membantu  pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa.
d. Pendamping  Desa  jarang  membantu pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan tugas kepemerintahan, memberikan ide- ide inofatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam poemerintahan,  bahkan  saat  rapat, mereka sulit untuk menghadirinya.
Dalam  penelitrian  ini  dapat  penulis berikan  kesimpiulan  bahwa  pendamping desa  mempunyai  peran  yang  sangat penting dalam pembangunan dan pemberdayaan  di  desa  dan  manpu membantu  aparatur  pemerintahan  desa dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun program  pemerintahan  di  Desa  Karampi Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima. Peran    pendamping    Deas    mulai    dari
bidang  teknik  yang  mengurusi  urusan teknik  dan  infrastruktur  di  Desa  dan pendamping  desa  bidang  pemberdayaan masyarakat  yang  berperan  melakukan pemberdayaan  masyarakat  baik  secara langsung  maupun  melalui  pengkaderan dan  penguatan  lembaga  lembaga  desa yang  ada  di  Kecamatan  Langgudu Kabupaten Bima, karena jumlah pendamping  Desa  hanya  sedikit,  maka dibantu  oleh  pendamping  lokal  yang berada  di  desa  dan  setiap  pendamping tidak hanya mendampingi satu desa tetapi mendampingi  tiga  sampai  empat  desa, sehingga dengan kurangnya jumlah pendamping  desa  tersebut  menyebabkan fokus  pendampingan  sesuai  dengan  peran pendamping desa tersebut kurang maksimal dan kurang efektif.

## 2. Kendala pendamping Desa Karampi Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima
Kegiatan  apapun  yang  dihadapi setiap manusia pasti mengalami kendala,  Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  di  Desa  Karampi diketahui bahwa terkait dengan kegiatan  pembangunan  desa,  masih belum dapat melaksanakan amanat UU tersebut terutama terhadap pendampingan  yang  dilakukan  oleh pendamping lokal desa (PLD), beberapa hambatan Pendamping  Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan fungsi
pendampingan Desa diantaranya adalah
a. Kendala  pendamping  Desa  adalah jangkauan  Desa yang  menjadi binaanya  sangat  berjauhan  dan kondisi jalanan yang menjadi penghubung  antara  Desa  yang  satu dengan  Desa  yang  lain  cukup  rusak sehingga membuat pendamping Desa  kurang  berpartisipasi  dalam kegiatan Desa.
b. Rendahnya  Partisipasi  Masyarakat karena  pada umumnya masih
belum  secara  partisipatif,  dimana dalam perencanaannya hanya dilakukan  oleh  pemerintahan  desa, baik  dilaksanakan  sendiri  oleh kepala  desa,  aparat  desa,  dan  BPD, maupun  dilakukan  oleh  orang  yang menjadi konsultan dalam perencanaan  pembangunan  desa. Namun sejak bebarapa tahun terakhir sudah melibatkan masyarakat  dalam  melaksanakan perencanaan  melalui  mekanisme musrenbangdes,  walaupun  belum maksimal.
c. Sejak  adanya  pendampingan  yang dilakukan  oleh  pendamping  desa, sudah banyak kemajuan,
diantaranya  melalui  musyawarah perencanaan     pembangunan     desa (Musrenbangdes). Pernyataan
tersebut  menunjukan  bahwa  konsep pembangunan desa telah menempatkan  perlakuan  terhadap masyarakat  dalam  pembangunan pada  posisi  yang  begitu  berarti  dan sentral,  Sehingga  keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan  itu  menjadi  wahana proses  belajar  atau  hanya  sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan  demikian  penekanan  pada aspek “proses”  memiliki arti penting. Proses belajar mengandung makna  bahwa  setiap  kekurangan dan  kelemahan  yang  muncul  dalam proses pelaksanaan program pembangunan  menjadi  informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upayaupaya penanggulangannya.
Selanjutnya
beliau menambahkan: “Namun sayangnya, belum semua komponen masyarakat diundang dalam kegiatan  tersebut.  Pada  umumnya yang diundang dalam musrenbangdes  adalah  tokoh-tokoh masyarakat saja.
d. Masyarakat Desa belum bisa melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah Desa, organisasi  pemuda  untuk  berbagi
dalam  memberikan  ide-ide  demi kelancaran kegiatan pemuda, karena kurangnya pemahaman pendamping Desa  dalam  menjalankan  fungsi pendampingan pada proses
penyusunan  dokumen  perencanaan seperti kurangnya kemampuan teknis  perencanaan  pembangunan desa,  tercermin  dari  dokumen- dokumen  perencanaan  desa  yang belum lengkap.
e. Kepedulian  dan  kesadaran  kerja pendamping  Desa  yang masih minim  karena  Setiap  pekerjaan  dan mendapatkan hasil  yang  baik,  harus memiliki kesadaran
dan tanggungjawab serta peduli terhadap  dampak  yang  terjadi, apabila  tidak  dilakukan  secara profesional.  Selain  itu  k eterbatasan SDM, Kepedulian kerja yang masih kurang,  Kedisiplinan  kerja  yang selalu  diabaikan,  Rendahnya  rasa Tanggungjawab dalam bekerja.

## Kesimpulan
Dalam  penelitrian  ini  dapat  penulis berikan  kesimpiulan  bahwa  pendamping desa  mempunyai  peran  yang  sangat  penting dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  di desa dan manpu membantu aparatur pemerintahan    desa    dalam    perencanaan, pelaksanaan  maupun  program  pemerintahan
di  Desa  Karampi  Kecamatan  Langgudu Kabupaten  Bima.  Peran  pendamping  Deas mulai  dari  bidang  teknik  yang  mengurusi urusan  teknik  dan  infrastruktur  di  Desa  dan pendamping  desa  bidang  pemberdayaan masyarakat yang berperan melakukan pemberdayaan masyarakat baik secara langsung  maupun  melalui  pengkaderan  dan penguatan  lembaga  lembaga  desa  yang  ada di  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten  Bima, karena  jumlah  pendamping  Desa  hanya sedikit, maka dibantu oleh pendamping lokal yang  berada  di  desa  dan  setiap  pendamping tidak  hanya  mendampingi  satu  desa  tetapi mendampingi  tiga  sampai  empat  desa, sehingga dengan kurangnya jumlah pendamping  desa  tersebut  menyebabkan fokus  pendampingan  sesuai  dengan  peran pendamping  desa  tersebut  kurang  maksimal dan kurang efektif.
Sedangkan  kendala  pendamping  Desa adalah  jangkauan  Desa  yang  menjadi binaanya  sangat  berjauhan  dan  kondisi jalanan  yang  menjadi  penghubung  antara Desa yang satu dengan Desa yang lain cukup rusak  sehingga  membuat  pendamping  Desa kurang  berpartisipasi  dalam  kegiatan  Desa. Kemudian  pendamping  Desa  belum  bisa melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah  Desa,  organisasi  pemuda  untuk berbagi  dalam  memberikan  ide-ide  demi kelancaran      kegiatan      pemuda,      karena kurangnya  kepedulian  dan  kesadaran  kerja
pendamping Desa  yang masih minim karena Setiap  pekerjaan  dan  mendapatkan  hasil yang  baik,  harus  memiliki  kesadaran  dan tanggungjawab serta peduli terhadap dampak yang  terjadi,  apabila  tidak  dilakukan  secara profesional.  Selain  itu  k eterbatasan  SDM,
Kepedulian  kerja  yang  masih  kurang, Kedisiplinan  kerja  yang  selalu  diabaikan, Rendahnya  rasa  Tanggungjawab  dalam bekerja.

## Daftar Pustaka
Dwi  A  Lestari,  2019. Peran  Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa (Studi Desa Serang, Kecamatan Karangreja,
Kabupaten  Purbalingga). Skripsi.
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan Pengembangan  Masyarakat  Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Didik  G.  Suharto,  2016. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  47  Tahun  2015  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa
Didik  G.  Suharto,  2016. Membangun Kemandirian Desa.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Adriansyah. 2018. Fungsi Badan Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Pengawasan Desa (Study pada Pemerintah  Desa  Kuala  Lapang
Kecamatan Malinau Barat Kabupaten
Malinau). Gelar  Magister  Ilmu
Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik . Program
Pascasarjana  Universitas  Terbuka. Jakarta
Christina.  M.  2017.  Kinerja  Pendamping Lokal  Desa  Dalam  Peningkatan Pembangunan  Desa  Di  Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi . Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Komaruddin.  2018.  Peran  Pendamping  Desa
Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat
(Studi  Di  Pekon  Paku  Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Gelar  Sarjana  Sosial  (S.Sos)  Dalam Bidang  Ilmu  Ushuluddin .  Fakultas Ushuluddin  Universitas  Islam  Negeri Raden Intan. Lampung
Romzah.  S.  2018.  Optimalisasi  Fungsi Pendamping  Lokal  Desa  Dalam
Pembangunan  Desa  Sukorejo  Dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  dalam  Ilmu  Ushuluddin  dan Filsafat .  Fakultas  Ushuluddin  Dan Filsafat  Universitas  Islam  Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
Watiah.  M.  2011.  Efektivitas  Pembinaan Dinas  Pengelolaan  Pasar  Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung  (Studi  Pada  Pasar  Bambu Kuning  Kota  Bandar  Lampung). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas
Lampung . Bandar
Lampung.
Wiwin. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa  Kabupaten  Bulukumba. Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mencapai Derajat
Sarjana  S-1 .  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Makassar.  Makasar.