Terakreditasi

## Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan
Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
Annisa Fianni Sisma, Rahayu Subekti *
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia *rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## Abstract
Accountability  for  the  use  of  environmental  recovery  guarantee  funds  by  the government  and  business  actors/activities  is  an  important  issue  in  environmental protection  and  recovery  efforts.  This  guarantee  fund  is  intended  to  support  the implementation  of  environmental  recovery  and  rehabilitation  activities  generated  by business  actors/activities.  However,  there  are  concerns  regarding  the  effectiveness, accountability, and transparency in the use of these funds. Therefore, it is necessary to examine  there  is  an  accountability  mechanism  for  accountability  and  technical  use  of these  funds  in  Indonesia  or  not.  The  research  aims  to  analyze  the  concept  of  liability related to  the use of environmental recovery guarantee funds. This research is  a legal research with a statutory approach. The results show that the amount of guarantee funds for the restoration of environmental functions is difficult to determine because it may only be  seen  for  a  long  time  and  it  is  difficult  to  determine  the  parameters  of  its  economic value.  Accountability  and  technical  use  of  these  funds  have  not  been  regulated  in Indonesia. In fact, one of the objectives of knowing the mechanism for using guarantee funds for the restoration of environmental functions is the fulfillment of the principle of accountability in organizing the state in accordance with the General Principles of Good Government. In addition, the nominal amount should be conveyed transparently to the public. Then, the technical implementation of overcoming environmental pollution and/or damage, and/or restoring functions with these funds cannot be monitored because it is not  published. In fact, the public has the right to  play an active role in  environmental protection  and  management  and  obtain  information  related  to  the  environment. Regulations  regarding  this  matter  can  be  applied  to  the  Environmental  Information System that  can be accessed online by the public which  contains the nominal  amount, technical accountability, and mechanism for using guarantee funds for the restoration of environmental functions.
Keywords:  Environmental  Guarantee  Fund;  Environmental  Liability;  Use  of Environmental  Fund;  Environmental  Law;  Environmental  Guarantee Fund Liability

## Abstrak
Pertanggungjawaban  penggunaan  dana  penjaminan  pemulihan  lingkungan  hidup oleh  pemerintah  dan  pelaku  usaha/kegiatan  merupakan  isu  penting  dalam  upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Dana penjaminan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang dihasilkan oleh  pelaku  usaha/kegiatan.  Namun,  terdapat  kekhawatiran  terkait  efektivitas, akuntabilitas,  dan  transparansi  dalam  penggunaan  dana  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  perlu meneliti  ada  atau  tidaknya  mekanisme  pertanggungjawaban  pertanggungjawaban  dan penggunaan teknis dana  tersebut di  Indonesia. Penelitian bertujuan untuk  menganalisis konsep   pertanggungjawaban   yang   berkaitan   dengan   penggunaan   dana penjaminan
pemulihan  lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  besaran  dana  penjaminan  untuk pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  sulit  ditetapkan  karena  mungkin  baru  saja  terlihat dalam  waktu  yang  lama  dan  sulit  untuk  menentukan  parameter  nilai  ekonominya. Pertanggungjawaban  dan  penggunaan  teknis  dana  tersebut  belum  diatur  di  Indonesia. Padahal, salah satu tujuan diketahuinya mekanisme penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  adalah  terpenuhinya  asas  akuntabilitas  dalam menyelenggarakan  negara  yang  sesuai  dengan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik (AUPB). Selain itu, hendaknya besaran nominal disampaikan secara transparan ke masyarakat.  Kemudian,  teknis  pelaksanaan  penanggulangan  pencemaran  dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau pemulihan fungsi dengan dana tersebut tidak dapat dimonitoring  karena  tidak  dipublikasikan.  Padahal,  masyarakat  memiliki  hak  untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memperoleh informasi terkait lingkungan hidup. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat diberlakukan pada  Sistem  Informasi  Lingkungan  Hidup  yang  dapat  diakses  secara online oleh masyarakat yang memuat besaran nominal, teknis pertanggungjawaban, dan mekanisme penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Kata  Kunci:  Dana  Penjaminan  Fungsi  Lingkungan  Hidup;  Pertanggungjawaban Lingkungan;  Penggunaan  Dana  Lingkungan  Hidup;  Hukum Lingkungan Hidup;  Pertanggungjawaban  Dana  Penjaminan  Fungsi Lingkungan Hidup

## Pendahuluan
Kesadaran  akan  pentingnya  lingkungan  hidup  telah  menjadi  salah  satu  konsep utama  dalam  kehidupan  setiap  individu  karena  semua  aktivitas  manusia,  termasuk kegiatan perekonomian, memiliki hubungan langsung dengan lingkungan hidup (Goesty et all, 2018). Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup sangatlah penting untuk diwujudkan pengaturannya seideal mungkin dalam perundangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2022, Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/76/300 mengakui bahwa hak untuk memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah bagian dari hak  asasi  manusia  (HAM).  Indonesia,  salah  satu  negara  anggota  PBB  pun  wajib mendukung pemenuhan  hak tersebut  (Binawan  &  Soetopo,  2022). Setiap manusia pun turut  wajib  melindungi  dan  memperbaiki  lingkungan  demi  generasi  kini maupun  nanti (Hermawan, 2022).
Kendati demikian, ketentuan PBB yang menjunjung tinggi hak tersebut sejak lama belum mengikat secara sah karena masih berupa gagasan umum. Rumusan di dalamnya baru akan berlaku apabila telah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan di setiap negaranya termasuk Indonesia. Oleh sebab itulah, pemerintah pun telah menegaskannya pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Hak ini muncul karena rusak dan tercemarnya lingkungan hidup (Sodikin, 2021).
Tak  hanya  itu,  terdapat  undang-undang  dengan  hierarki  di  bawahnya  yang mengatur perihal yang sama. Peraturan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) juncto Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (UU No. 6/2023) yang mengatur terkait lingkungan hidup. Kemudian ada pula yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PP  No.  22/2021)  yang  merupakan peraturan pelaksana undang-undang tersebut.
UU  No.  32/2009  menegaskan  pada  Pasal  3  yakni  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya serta dilindunginya hak atas  lingkungan  hidup  (Eleanora,  2012).  Pasal  65  UU  No.  32/2009  juga  menegaskan lingkungan hidup yang optimal dan sehat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Lingkungan hidup mencakup segala aspek ruang, entitas, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakan mereka yang berpengaruh terhadap alam, keberlanjutan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks  ini,  lingkungan  hidup  dapat  diartikan  sebagai  hubungan  yang  terjalin  antara makhluk hidup dan alam sekitarnya.
Adanya  sebuah  upaya  pada  prinsipnya  akan  membuat  adanya  perubahan  pada lingkungan.  Perubahan  tersebut  cenderung  merupakan  dampak  yang  buruk  dan berpotensi  mencemari  atau  merusak  lingkungan.  Artinya,  keberadaan  usaha  maupun kegiatan tersebut pun turut mempengaruhi kemampuan fungsi lingkungan. Potensi lain yakni dampak buruk yang tak terhindarkan. Oleh sebab itulah, fungsi tersebut haruslah dipulihkan kembali seperti sebelumnya. Tujuannya agar fungsi lingkungan hidup menjadi seperti sebelumnya atau bahkan menjadi lebih baik.
Salah satu gagasan yang dimuat dalam aturan di atas dan berkaitan dengan fungsi tersebut  yakni  Dana  penjaminan  untuk  memulihkan  fungsi  lingkungan  hidup. Sebelumnya,  dana  ini  disebut  dalam  PP  No.  46/2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Selaras dengan pengaturannya, dana ini menjadi sebuah alat pendanaan lingkungan hidup.
Dana yang menjadi instrumen tersebut ini diatur khususnya pada Pasal 55 UU No. 32/2009 juncto UU No.  6/2023.  Dana  tersebut wajib disediakan  oleh  setiap  pemegang Persetujuan Lingkungan. Lokasi penyimpanan dana itu yakni di bank negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikutnya, pihak ketiga pun dapat memulihkan fungsi lingkungan  hidup  dengan  dana  tersebut  apabila  ditetapkan  penunjukannya  oleh Pemerintah Pusat.
PP No. 22/2021 yang memuat ketentuan lebih rinci mengatur terkait dana tersebut. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur berupa mekanisme lebih lanjut terkait pertanggungjawaban penggunaan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup  di  Indonesia,  baik  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  maupun  pelaku usaha  kepada  masyarakat  khususnya  pihak  yang  terdampak.  Tidak  ada  aturan  yang memuat  penggunaan  teknisnya,  sehingga  dana  tersebut  pun  tidak  dapat  dipastikan kegunaannya  benar-benar  untuk  memulihkan  fungsi  lingkungan  hidup  maupun pertanggungjawabannya.  Kondisi  ini  membuat  tidak  tercapainya  transparansi  karena masyarakat  tidak  mengetahuinya.  Masyarakat  yang  tidak  mengetahuinya  akan berdampak pada minimnya kesadaran atas lingkungan.
Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk membahas apakah terdapat konsep dan penerapan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  penjaminan  pemulihan  lingkungan hidup  di  Indonesia  oleh  pemerintah  maupun  pelaku  usaha  sudah  ideal  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Pasalnya,  salah  satu  tujuan  diketahuinya  mekanisme penggunaan dana tersebut yakni terpenuhinya asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban  dalam  menyelenggarakan  negara  yang  sesuai  dengan  AUPB (Syaprillah, 2018). Pembahasan mengenai hal tersebut juga diperlukan karena pengaturan dana  tersebut  pada  sektor  usaha  huku  migas  pada  Pasal  11  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor  15/2018  menimbulkan  ketidakadilan,  ketidakpastian,  bahkan  kerugian (Mashdurohatun, 2023).
Seperti  yang  telah  berlaku,  instrumen  pendanaan  lingkungan  hidup  mengatur tanggung  jawab  terhadap  pemulihan  lingkungan,  yang  salah  satunya  adalah  kebijakan dana  tersebut.  Dana  ini  digunakan  untuk  memastikan  para  pelaku  usaha  atau  kegiatan
yang  berpotensi  merusak  lingkungan  memiliki  tanggung  jawab  dan  sumber  daya  yang cukup untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah operasi mereka. Oleh sebab itu, diperlukan serangkaian prosedur yang melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, instansi  penyimpan  dana  tersebut,  pemerintah,  dan/atau  pihak  ketiga  yang  ditunjuk memulihkan  lingkungan  hidup  dengan  biaya  dari  pelaku  usaha  untuk  melaksanakan pemulihan tersebut.
Hal ini perlu dipahami lebih lanjut agar dapat diketahui ada tidaknya mekanisme pertanggungjawaban  sehingga  dapat  dievaluasi  agar  penggunaan  dana  tersebut kedepannya semakin lebih baik, efektif, tepat guna, dapat diperiksa lebih lanjut sebagai bahan evaluasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian mengenai ada atau  tidaknya  pengaturan  dana  tersebut  yang  mencakup  mekanisme  penggunaan  dana tersebut  oleh  pelaku  usaha  ataupun  pemerintah,  pengawasan  dari  masyarakat,  dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah terhadap masyarakat agar transparan.

## Metode
Riset  ini  dijalankan  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  ( statute  approach ) sebagai landasan metodologi. Artinya, pelaksanaan penelitian ini yakni dengan mengkaji berbagai aturan yang terkait dengan isu yang tengah diteliti. Tak hanya berupa peraturan perundang-undangan  yang  hierarkinya  sama  tetapi  juga  peraturan  yang  hierarkinya  di bawah maupun di  atasnya  (Marzuki,  2022).  Kemudian, sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer yakni UUD NRI 1945, UU No. 32/2009, UU No. 6/2023, dan PP No. 22/2021. Sementara itu, bahan hukum sekunder juga turut digunakan yang berupa buku, jurnal, karya ilmiah, situs internet, laporan maupun literatur lain yang terkait dengan isu yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif untuk memberi gambaran atau merumuskan permasalahan dan memperoleh saran terkait permasalahan.  Seluruh  bahan  hukum  tersebut  akan  dikumpulkan  dengan  teknik  studi pustaka,  sehingga  peneliti  dapat  mengetahui  kaitannya  dan  urgensinya.  Peneliti  akan melakukan  telaah  terhadap  seluruh  aturan  perundangan  dan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  yang  kemudian  diteliti  lebih  lanjut  ada  atau  tidaknya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut di dalamnya.

## Hasil dan Pembahasan
Pencemaran maupun kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan sudah seharusnya diperhatikan  oleh  berbagai  pihak  seperti  pemerintah,  pelaku  usaha,  masyarakat  umum, masyarakat  terdampak,  organisasi  yang  memang  bergerak  di  bidang  lingkungan  hidup, dan lain sebagainya. Pasalnya, pihak-pihak tersebut saling berperan dan berkaitan dalam melindungi  lingkungan  maupun  mencemari  bahkan  merusaknya.  Untuk  melaksanakan perlindungan  tersebut,  semua  pihak  mengadopsi  prinsip  pencemar  membayar  sebagai salah satu prinsip yang diterapkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas tersebut termaktub pada Pasal 2 UU No. 32/2009 yang mewajibkan adanya penanggungan  biaya  pemulihan  dari  pelaku  usaha  yang  menyebabkan  polusi  atau kerusakan pada lingkungan.
Implementasi prinsip tersebut adalah dengan membayar kompensasi kerugian yang dapat ditetapkan oleh hakim, yang juga dapat melibatkan tindakan hukum khusus seperti pemasangan atau perbaikan unit pengolahan limbah. Tindakan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan memenuhi standar kualitas lingkungan hidup  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  tujuan  umumnya  adalah  untuk  mengembalikan fungsi lingkungan hidup, serta menghilangkan atau mengatasi penyebab polusi dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gagasan  mengenai  asas  pencemar  membayar  pertama  kalinya  diperkenalkan  oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) tepatnya tahun 1972. Organisasi  ini  merupakan  organisasi  internasional  yang  memiliki  program  kerja  sama untuk  menemukan  solusi  atas  berbagai  masalah  termasuk  di  bidang  lingkungan  hidup, khususnya pembuatan kebijakan. Organisasi ini terdiri atas 37 negara anggota. Indonesia memang tidak termasuk negara anggotanya, tetapi merupakan salah satu dari sekian negara non-anggota OECD yang bekerja sama dengan organisasi tersebut. OECD menerangkan asas  tersebut  merupakan  prinsip  yang  bertujuan  untuk  berlangsungnya  alokasi  biaya tindakan  untuk  mencegah  dan  mengendalikan  polusi  demi  penggunaan  dumber  daya lingkungan secara rasional. Selain itu, prinsip tersebut turut digunakan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional (OECD, 2022).
Prinsip  ini  artinya  pencemar  wajib  menanggung  biaya  yang  digunakan  untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut yang diputuskan oleh otoritas publik. Tujuannya yakni  demi memastikan lingkungan dalam  kondisi  yang baik.  Dalam konteks ini, biaya tindakan  tersebut  harus  termasuk  dalam  harga  barang  dan  jasa  yang  berpotensi menyebabkan polusi selama proses produksi atau konsumsi. Tidak boleh ada subsidi yang menciptakan distorsi dalam perdagangan maupun investasi internasional (OECD, 2022).
Di Indonesia, asas ini diatur untuk pertama kalinya pada UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni tepatnya pada Pasal 34 ayat (1). Hingga kini, asas tersebut  masih  diberlakukan.  Keberadaan  asas  ini  diharapkan  mampu  membuat  pelaku pencemar merasakan efek jera (Sahala & Najicha, 2022).
Secara  prinsip,  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  lingkungan  atau  menciptakan kondisi  tersebut,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat  dianggap  sebagai pencemar. Namun pencemar itu wajib dilihat secara vis-à-vis atau berhadap-hadapan atau tidak  saling  memihak  dengan  kondisi  yakni  pemilik  atau  operator  fasilitas  saat pembuangan  zat  berbahaya,  yang  mengoperasikan  saat  terjadinya  pembuangan  zat tersebut,  yang  mengatur  perawatan  atau  pembuangan  zat  tersebut,  dan  entitas  yang menerima zat berbahaya dan mengirimkannya ke fasilitas untuk dibuang atau perawatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini pencemar adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan (Tando & Handriadita, 2019).
Seperti yang telah diketahui, Indonesia ialah negara dengan berbagai sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut  dapat  dimanfaatkan oleh  manusia, tetapi hendaknya tetap diperhatikan dan digunakan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, serta sebijak mungkin.  Tindakan  pencemaran  maupun  perusakan  terhadap  lingkungan  atas  aksi eksploitatif berlebihan tidak dibenarkan, sehingga pemerintah pun menetapkan berbagai peraturan mengenai lingkungan hidup yang salah satunya merupakan representasi dari asas pencemar membayar (Khalid Ali, Hastri, & Rachman, 2023). Asas pencemar membayar ini juga diwujudkan dalam adanya dana tersebut. Dana penjaminan ini diartikan sebagai biaya  yang  dapat  diuangkan  kembali  atau  yang  dikenal  dengan deposit  refund  system . Secara sederhana, hal ini berarti biaya ini akan ditanggung oleh konsumen saat membeli produk,  namun  dapat  dikembalikan  kepada  konsumen  ketika  mereka  mengembalikan produk yang sudah digunakan ke lokasi tertentu (Sahala & Najicha, 2022).
Menurut UU No. 32/2009 juncto UU No. 6/2023, dana penjaminan tersebut harus diwajibkan  oleh  pihak  yang  memiliki  persetujuan  lingkungan.  Dana  tersebut  akan disimpan  di  bank  pemerintah  pada  lokasi  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah Pusat.Pengaturan  ini  kemudian  ditentukan  lebih  lanjut  dalam  PP  No.  22/2021.  Para pemegang Persetujuan Lingkungan juga diharuskan menyediakan dana tersebut. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam pengendalian  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  serta  sebagai  upaya internalisasi biaya lingkungan hidup.
Dapat  diketahui  dana  penjaminan  itu  wajib sifatnya  dan  disimpan  di  tempat  yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. Tujuan lain penyediaan dana ini adalah agar pelaku usaha  turut  terlibat  dan  bertanggung  jawab  karena  telah  melakukan  tindakan  yang mempengaruhi lingkungan.  Dana tersebut  juga dapat  disediakan dalam berbagai  bentuk yakni dana jaminan untuk reklamasi, pascatambang, asuransi pengelolaan limbah jenis B3, maupun  jenis  lain  yang  sesuai  peraturan  sektor  teknis  yang  terkait.  Dana  tersebut tercantum  pada  Surat  Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  pada  pembahasan kewajiban penanggung jawab usaha. Dana tersebut itu disiapkan sesuai dengan peraturan perundangan.  Selain  itu,  dana  tersebut  juga  tercantum  dalam  Persetujuan  Pernyataan Kesanggupan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  hal  kewajiban  para  Entitas  yang memiliki tanggung jawab terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut.
Adapun bukti kepemilikan atas dana tersebut diperlukan sebagai syarat mendapatkan Persetujuan  Teknis  Pengelolaan  Limbah  B3  untuk  kegiatan  Pengumpulan  Limbah  B3. Selain itu, bukti tersebut juga diperlukan sebagai syarat pengajuan tertulis kepada menteri dan akhirnya agar dapat memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3. Syarat ini juga  diperlukan  bagi  pihak  yang  ingin  melakukan  Pemanfaatan,  Pengolahan,  dan Penimbun  Limbah  B3.  Setelah  itu,  dana  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan pemulihan kualitas air dalam batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terdeteksi adanya pencemaran pada air.
Pemerintah pusat maupun daerah yakni adalah menteri, gubernur, atau bupati/wali kota  sesuai  wewenang  masing-masing  menentukan  pihak  ketiga  untuk  menanggulangi Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup.  Pihak  ketiga tersebut  melakukannya  dengan  beban  biaya  pihak  yang  menghasilkan,  pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3; dan yang melakukan dumping atau  pembuangan  Limbah  B3.  Biaya  tersebut  merupakan  hasil  dari  dana  yang dialokasikan  untuk  mengatasi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup.  Dana tersebut  terkait  dengan  limbah  B3,  yang  merupakan  limbah  yang  mengandung  bahan berbahaya atau beracun yang mampu merusak dan mencemari lingkungan hidup karena sifat  dan  konsentrasinya.  Bahkan  limbah  B3  juga  dianggap  berbahaya  bagi  kesehatan manusia.
Pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat  menunjuk  pihak  ketiga  untuk  melakukan pemulihan  fungsi  lingkungan  hidup  dengan  biaya  yang  ditanggung  oleh  pihak  yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan tersebut. Hal ini terjadi apabila pemulihan tidak  dilakukan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tindakan  penanggulangan pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dilakukan.  Biaya  pemulihan  juga dibiayai melalui dana tersebut.
PP  No.  22/2021  juga  menggarisbawahi  tujuan  dari  dana  tersebut,  yaitu  untuk mengatasi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  serta  memulihkan  fungsi lingkungan  hidup  yang  terpengaruh  oleh  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan tertentu. Penggunaan dana tersebut wajib dilakukan pada tahapan  pra-konstruksi,  konstruksi,  komisioning,  operasi,  pemeliharaan,  dan/atau  pasca operasi  sesuai  dengan  tahapan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Persetujuan  Lingkungan. Kegiatan untuk penanggulangan mencakup memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat,  menghentikan  sumber  pencemaran,  mengisolasi  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup,  serta  melibatkan  upaya  lain  yang  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kegiatan pemulihan fungsi lingkungan  hidup  yang  terkena  dampak  pencemaran  dan/atau  kerusakan  meliputi penghentian sumber pencemar dan pembersihan pencemar, tindakan remediasi, tindakan rehabilitasi, tindakan restorasi, dan/atau usaha lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terdapat perbedaan pengertian mengenai tindakan remediasi, tindakan rehabilitasi, tindakan  restorasi.  Remediasi  artinya  sebuah  usaha  pemulihan  pencemaran  lingkungan yang bertujuan memperbaiki kualitas atau mutu lingkungan hidup. Sedangkan rehabilitasi ialah  usaha  memulihkan  agar  fungsi,  nilai,  serta  manfaat  lingkungan  hidup  dapat  baik kembali  mencakup  langkah-langkah  untuk  mencegah  kerusakan  lahan,  memberikan perlindungan, dan melakukan perbaikan pada  ekosistem. Restorasi  sendiri adalah usaha yang  dilakukan  untuk  memulihkan  lingkungan  hidup  dan  komponennya  agar  kembali berfungsi  seperti  keadaan  semula.Seperti  yang  telah  dijelaskan,  para  pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana tersebut. Dana ini dapat dikelola secara mandiri  tetapi  hanya  untuk  jenis  usaha  dan/atau  kegiatan  tertentu  saja.  Artinya,  tidak semua  pelaku  usaha  dan  amengelola  dana  tersebut  secara  mandiri.  Dana  tersebut  yang disediakan oleh pelaku usaha itu ada dalam berbagai bentuk. Bentuk penyimpanan tersebut yakni  simpanan  bersama,  deposito,  bank  garansi,  dan  opsi  lain  yang  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dana tersebut dapat disediakan melalui polis asuransi atau instrumen keuangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan milik pemerintah.
Keberadaan  dana  tersebut  dapat  diverifikasi  melalui  bukti  kepemilikan  dan/atau pernyataan  yang  mengindikasikan  tujuan  penggunaan  dana  tersebut  untuk penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  serta  pemulihan fungsi  lingkungan  hidup.  Pernyataan  tersebut  setidaknya  mencakup  informasi  lengkap tentang identitas pengusaha, jumlah dana yang dijamin, dan tujuan penggunaan dana.
Kewajiban  penempatan  atau  penyediaan  dana  tersebut  kemudian  dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan. Selain itu, pencantuman juga dilakukan dalam Perizinan Berusaha.  Terdapat  ketentuan  mengenai  jangka  waktu  penempatan  atau  penyediaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Besaran dana tersebut dapat dianggap sulit ditetapkan karena pencemaran dan/atau kerusakan mungkin saja baru terlihat dalam waktu yang lama dan sulit untuk menentukan parameter nilai ekonominya (Muhjad, 2015). Hal ini dapat berbeda-beda dalam setiap kasus yang muncul.
Namun,  PP  No.  22/2021  menentukan  bahwa  besaran  dana  tersebut  ditentukan dengan  beberapa  kriteriaKriteria  tersebut  mencakup  evaluasi  terhadap  dampak  dan/atau risiko lingkungan hidup yang mungkin terjadi, media lingkungan hidup atau sumber daya alam  (SDA)  yang  berpotensi  tercemar  dan/atau  rusak,  tingkat  keparahan,  durasi,  jenis tindakan yang diperlukan untuk  menangani  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang akan dilakukan. Di samping  itu,  juga  terdapat  penentuan  mengenai  pemulihan  kinerja  atau  layanan  jasa lingkungan  hidup  yang  akan  dilakukan,  estimasi  waktu  yang  diperlukan  untuk penanggulangan,  perencanaan  dan  pengawasan  terhadap  tindakan  penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup,  serta  kriteria  lain  yang  sesuai  dengan  karakteristik  lokasi  dan  jenis  setiap  usaha dan/atau  kegiatan.  Perhitungan  mengenai  besaran  dana  tersebut  dilakukan  pada  tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Menteri yang bertanggung jawab atas bidang terkait usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan izin usaha akan mengatur  aspek-aspek  seperti  mekanisme,  prosedur  perhitungan,  dan  penetapan  jumlah dana  yang  harus  disediakan.  Namun  hendaknya  besaran  nominal  dana  tersebut ditunjukkan secara transparan ke masyarakat.
Dana tersebut hanya dapat digunakan jika adanya keputusan dari pemerintah pusat atau  daerah  (Raya,  2022).  Pihak  ketiga  juga  dapat  menggunakannya  jika  dipilih  oleh pemerintah  serta  wajib  memenuhi  kekurangan  biaya  jika  dana  itu  tidak  mencukupi. Meskipun dana disediakan, hal tersebut tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab  mereka  untuk  secara  aktif  mengendalikan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan yang mereka lakukan.
Tindakan  untuk  mengatasi  pencemaran  lingkungan  hidup  dan  memulihkan  fungsi lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, terdapat dua fungsi dana yang berkaitan  dengan  hal  tersebut,  yaitu  dana  penanggulangan  pencemaran  lingkungan  dan dana tersebut. Kedua fungsi ini diatur dalam PP No. 22/2021. Fungsi dana penanggulangan pencemaran  lingkungan  hidup  dan  dana  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu mengatasi dampak negatif dan merestorasi fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat aktivitas  penghasilan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pemanfaatan,  pengolahan, penimbunan, dan/atau pembuangan limbah B3. Dalam PP No. 22/2021, kedua fungsi ini memiliki peran penting  dalam penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan. Kemudian yang terkait dengan limbah B3 yakni  pelengkapan syarat  untuk memperoleh persetujuan  teknis  pengelolaan  untuk  pengumpulannya,  pelengkap  syarat  memperoleh rekomendasi  usaha  pengangkutan  dan  terbitnya  Perizinan  Berusaha  pengangkutannya, syarat  untuk  mendapatkan  persetujuan  lingkungan  dalam  usaha  pemanfaatannya,  syarat untuk  memiliki  persetujuan  teknis  pengelolaanya,  syarat  untuk  memiliki  persetujuan teknis pengelolaan limbah untuk  penimbunannya, melakukan tindakan untuk mengatasi pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  atas  beban  biaya  siapapun  yang menghasilkannya, mengumpulkannya, pengangkutannya, pemanfaatannya, pengolahannya, dan/atau penimbunannya.
Selain  itu,  siapapun  yang  melakukan dumping dalam  waktu  24  adanya  jam  sejak diketahuinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  melakukan  pemulihan fungsi  lingkungan  hidup  atas  biaya  tersebut  maksimal  30  (tiga  puluh)  hari  sejak penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan, tahapan apa saja yang menggunakan dana tersebut sesuai tahapan pada Persetujuan Lingkungan; lokasi penyimpanan  yakni  di  bank  negara  yang  telah  dipilih;  pengecualian  untuk  jenis  usaha tertentu  yang  dapat  mengelola  dana  itu  secara  mandiri  dengan  kriteria  usaha  dan/atau kegiatan itu yang termasuk kategori berisiko rendah dan menengah terhadap lingkungan hidup  serta  tidak  menggunakan  SDA  yang  fase    perencanaannya  dapat  melakukan perubahan terhadap lingkungan alam dan memiliki rencana untuk periode setelah operasi usaha  dan/atau  kegiatan  tersebut,  bentuk  penyediaan  dana  yakni  bank  garansi,  deposito berjangka,  tabungan  bersama  dan/atau  lainnya  sesuai  hukum  yang  berlaku,  dan  polis asuransi  maupun  instrumen  keuangan  lainnya,  tetapi  dengan  syarat  bahwa  instrumen keuangan  tersebut  dikeluarkan  oleh  lembaga  keuangan  milik  negara  yang  dipilih pemerintah,  bukti  keberadaan  dana  tersebut  ditunjukkan  dengan  bukti  pemilikan  dana penjaminan  dan/atau  pernyataan  peruntukan  dana  tersebut  untuk  tujuan  di  atas;  jangka waktu  penempatan  yang  diatur  dalam  undang-undang  mengenai  izin  usaha  memiliki ketentuan terkait dana yang harus disediakan sebagai jaminan untuk memulihkan fungsi lingkungan; besarannya ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria yang dijelaskan dalam Pasal  476  Peraturan  Pemerintah  No.  22  tahun  2021;  waktu  penghitungan  besaran  dana yakni  saat  perencanaan  usaha  dan/atau  kegiatan;  izin  penggunaan  dana  tersebut  oleh pengusaha berdasarkan keputusan pemerintah puasat atau daerah termasuk terkait pihak ketiga  yang  ditunjuk;  dan  ketentuan  pelaku  usaha  wajib  penuhi  kekurangan  jika  dana tersebut  tidak  mencukupi  dan  adanya  dana  itu  tidak  seketika  membebaskan  kewajiban pelaku usaha mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Sementara  itu,  teknis  pelaksanaan  penanggulangan  pencemaran  lingkungan, maupun  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  suatu  usaha  dan/atau kegiatan  yang  dilakukan  dengan  dana  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  monitoring  oleh masyarakat karena tidak diatur demikian. Pengaturan yang ada yakni terkait penggunaan dana, tindakan apa saja yang dilakukan dengan dana tersebut, pengawasan tindakan pelaku usaha  dan/atau  pemerintah  yang  menggunakan  dana  tersebut  oleh  masyarakat,  tidak
dipublikasikannya informasi real time kapan dan dimana penggunaan dana tersebut, dan proses evaluasi terhadap tindakan atas dana tersebut.
Penanggulangan  keadaan  darurat  tersebut  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk atasi keadaan bahaya yang menjadi ancaman terhadap keselamatan setiap manusia. Situasi ini  dianggap  menghasilkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  yang  perlu  ditindaklanjuti segera agar tingkat dampaknya diminimalisir. Keadaan tersebut dianggap sebagai keadaan darurat  dengan  mempertimbangkan  sumber  atau  bahan  yang  menyebabkan  keadaan darurat seperti B3 maupun limbahnya, dibutuhkan penanganan yang cepat dan memadai untuk mencegah dampak yang lebih buruk, mengancam keselamatan jiwa, dan berpotensi menyebabkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  jika  tidak  segera  ditangani.  Pelanggaran terhadap  norma  lingkungan  berdampak  yakni  munculnya  bencana  hingga  mengancam nyawa (Ginting, 2022).
Meskipun  Pasal  70  ayat  (1)  UU  No.  32/2009  menyebutkan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam  melindungi  dan  mengelola lingkungan hidup, peran ini dapat meliputi berbagai hal seperti pengawasan, memberikan saran,  pendapat,  usulan,  menyampaikan  keberatan  atau  aduan,  serta  menyampaikan informasi  dan  laporan.  Tujuan  dari  peran  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  terhadap  lingkungan,  mendorong  kemandirian  dan  partisipasi  masyarakat, merespons tindakan pengawasan sosial, serta melestarikan budaya dalam rangka menjaga fungsi  lingkungan  hidup.  Alasan  lainnya  yakni  dana  tersebut  bertujuan  pula  untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak.
Alasannya  yakni  karena  masih  kurangnya  pelaku  usaha  maupun  masyarakat Indonesia  untuk  mematuhi  aturan  lingkungan.  Faktor  penyebab  kurangnya  kesadaran masyarakat  terhadap pentingnya kelestarian lingkungan yakni  karena belum memahami konsekuensi  pencemaran  dan/atau  kerusakan.  Padahal  peran  masyarakat  sebagai pengawas sosial, pemberi opini, informasi, dan sebagainya sangat penting (Sabardi, 2014). Faktor  lainnya  yakni  belum  sadar  bahwa  lingkungan  hidup  adalah  kepentingan  publik. Partisipasi  masyarakat  dapat  menentukan  langkah  yang  seharusnya  diambil  untuk perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  beserta  SDA-nya.  Hal  ini  sebagai penerapan nilai keadilan masyarakat (Imran, 2013).
Jika ketentuan ini tetap berlaku demikian dan tidak ada perbaikan, maka kesempatan masyarakat untuk berperan aktif pun tidak berfungsi dengan baik karena tidak diakomodir. Padahal,  upaya  perlindungan  terhadap  lingkungan  haruslah  melibatkan  berbagai  pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, maupun masyarakat. Tidak hanya itu,  Indonesia  juga  dapat  dianggap  belum  serius  dalam  berkomitmen  terkait  pengakuan negara atas hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai HAM universal (Raseukiy, 2022). Tidak akan ada pengawasan, saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan dari masyarakat terkait tepat atau  tidaknya  tindakan  penanggulangan  tercemar  dan/atau  rusaknya  lingkungan  hidup; dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dampaknya, tindakan tersebut tidak dapat dievaluasi secara berkala dan lebih rinci sehingga mampu menjadi perbaikan bagi tindakan penanggulangan  dan/atau  pemulihan  berikutnya.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  mekanisme penggunaan  dana  tersebut  oleh  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  maupun  pemerintah, pengawasan  dari  masyarakat,  dan  pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha  dan/atau kegiatan  maupun  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  menjadi  pihak  terdampak  rusak dan/atau tercemarnya lingkungan hidup.
Prinsip  yang  menjadi  dasar  masyarakat  terlibat  dalam  mengelola  dan  melindungi lingkungan  hidup  yakni  prinsip  partisipasi  masyarakat,  kesetaraan,  dan  transparansi. Kemudian  ada  pula  asas  partisipatif  pada  Pasal  2  UU  No.  32/2009  (Nopyandri,  2014). Selain  menjadi  sarana  agar  masyarakat  dapat  turut  berperan  aktif,  ketentuan  ini  juga
merupakan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, sehingga pengaturan tersebut hendaknya dapat diterapkan. Pasalnya, salah satu kendala pengawasan yakni kurangnya minat Petugas Pengawas Lingkungan Hidup, sehingga jumlah pejabat tersebut pun kurang. Tak  hanya  itu,  terdapat  pula  pejabat  pengawas  yang  lalai  dalam  mengawasi.  Apabila masyarakat turut berperan, maka dampak terhadap lingkungan pun dapat terminimalisir. Semakin terminimalisirnya dampak terhadap lingkungan, maka generasi mendatang pun sama mudahnya dengan generasi masa kini dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dalam  tulisan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan mengenai  mekanisme  penggunaan  dana  tersebut  oleh  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan maupun pemerintah, pengawasan dari masyarakat, dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun pemerintah terhadap masyarakat tidak diatur lebih lanjut. Seharusnya,  pengaturan  pertanggung  jawaban  mengenai  dana  tersebut  diatur  oleh pemerintah. Pengaturan mengenai hal tersebut diperlukan agar terjadi transparansi dalam mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul, serta membuat masyarakat  terdorong  untuk  terlibat  dan  sadar  atas  pentingnya  perlindungan  terhadap lingkungan hidup. Cara yang dapat diterapkan yakni dengan membuat pengaturan tersebut yang  teknisnya  dicantumkan  dalam  Sistem  Informasi  Lingkungan  Hidup  yang  dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang turut memuat besaran nominal dana tersebut.

## Daftar Pustaka
Ali, Muhammad Khalid, Evi  Dwi  Hastri, &  A A Muhammad Insany Rachman. (2023). Asas Pencemar Membayar ( Polluter Pays Principle ): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum  Pelaku  Usaha  yang  Melanggar  Baku  Mutu  Air  Limbah. Jurnal  Panah Keadilan, 2(1), 52-68.
Anis Mashdurohatun. (2023). Reconstruction of Post Operational Funding Regulations on Oil  and  Natural  Gas  business  activities  Based  on  Justice  Value . International Journal of Business, Economics, and Law , 28 (3), 188-196.
Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2022). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 9 (1), 121-156.
Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ADIL: Jurnal Hukum , 3 (2), 217-238.
Goesty,  P. A.,  Samekto, A.,  &  Sasongko,  D.  P.  (2012). Analisis  Penaatan  Pemrakarsa Kegiatan  Bidang  Kesehatan  Di  Kota  Magelang  Terhadap  Pengelolaan  Dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Lingkungan , 10 (2), 89-94.
Ginting, J. (2022) Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat. Al Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan , 3(1), 83-91.
Imran,  S.  (2013).  Fungsi  tata  ruang  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  Kota Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3), 457-467.
Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Muhjad, M. H. (2015). Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing.
Nopyandri. (2014). Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jurnal Inovatif , 7(3), 33-44.
OECD.  (2022). Background  Note:  The  Implementation  of  the  Polluter  Pays  Principle. OECD.
Raseukiy, Sayyidatiihayaa Afra Geubrina. (2022). Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak  atas  Lingkungan  yang  Bersih,  Sehat,  dan  Berkelanjutan  Sebagai  Hak  Asasi Manusia Universal. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 9 (1) 1-24.
Raya,  M.  Y.  (2022).  Instrumen  Ekonomi  Pada  Dana  Jaminan  Untuk  Pemulihan  Fungsi Lingkungan Hidup. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (1), 96-105. Sabardi,  L.  (2014).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Yustisia , 3 (1), 169-173.
Sahala,  A.  R.,  &  Najicha,  F.  U.  (2022).  Penerapan  Asas  Pencemar  Membayar. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 209-216. Sapto  Hermawan  and  Winarno  Budyatmodjo  (2022).  Implementasi  Demokrasi Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lautan Indonesia. Undang: Jurnal Hukum 5 (1), 181-206.
Sodikin.  (2021).  Perumusan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  yang  Baik  dan  Sehat  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Serta  Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya. Supremasi Jurnal Hukum, 3(2), 106-125.
Syaprillah,  A.  (2018). Buku  Ajar  Mata  Kuliah  Hukum  Lingkungan .  Yogyakarta: Deepublish.
Tando,  A.  A.,  &  Hindriadita,  T.  E.  (2019).  Aktualisasi  Pengelolaan  Dana  Lingkungan Hidup  di  Indonesia:  Mencegah  Penyimpangan  Prinsip  Pencemar  Membayar  dan Earmarking. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 5 (2), 160-185. Yanti,  A.,  &  Fitri,  W.  (2022).  Sanksi  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dalam  Undang- Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. Mulawarman Law Review, 7(1), 31-48.