Diplomasi Middle-Power Indonesia di Masa Pandemi
Albert Triwibowo Rostock Universität
Jessica Martha Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Middle countries are considered to be more vulnerable in crisis management because of their marginal position in the international politics. In the pandemic, middle power diplomacy is expected to fill the void left by developed countries so that they focus on multilateral efforts. This paper argues that Indonesia exercised middle power diplomacy in 2020. This diplomacy is carried out with a commitment to encourage global cooperation in resolving the pandemic through multilateral efforts. The multilateral initiatives are carried out as part of ‘good international citizenship’, and also serves as the mechanism to voice Indonesian aspirations, aspirations related to humanity, efforts to create global norms, and efforts to reach international treaties. This paper is a qualitative research, which is based on a literature study in the form of an official statement from the Government of Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs and is supported by secondary sources.
Keywords : Indonesia; diplomacy; middle power; Covid-19; multilateral

## Abstrak
Negara menengah dianggap lebih rentan dalam manajemen krisis karena posisi marjinal mereka dalam konteks politik internasional. Dalam kondisi pandemi, diplomasi negara menengah diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara-negara maju sehingga fokus pada upaya multilateral. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia, dalam menghadapi pandemi di tahun 2020, fokus pada diplomasi negara menengah. Diplomasi ini dijalankan Indonesia dengan komitmen mendorong kerja sama global dalam penyelesaian pandemi, yang mengedepankan upaya multilateral. Adapun dorongan terhadap kerja sama multilateral untuk menangani pandemi dilakukan sebagai bagian  dari  ‘good  international  citizenship’,  dan  juga  berfungsi  sebagai  penyampaian  aspirasi Indonesia, aspirasi terkait kemanusiaan, upaya menciptakan norma global, serta upaya mencapai perjanjian internasional. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif, yang didasarkan pada studi pustaka berupa pernyataan resmi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta didukung oleh sumber sekunder.
Kata-kata kunci: Indonesia; diplomasi; middle power; Covid-19; multilateral

## Pendahuluan
“Agar dapat berkontribusi diplomasi Indonesia dituntut untuk Anticipative; Adaptive ; dan Agile ”
(Retno Marsudi)
Pandemi telah memberikan dampak terhadap bagaimana diplomasi dijalankan, terutama bagi negara kecil dan menengah ( small states and middle power ). Dalam praktiknya, negara kecil dan menengah dianggap lebih rentan dalam manajemen krisis karena posisi marjinal mereka dalam konteks politik internasional. Oleh karenanya, tak jarang diplomasi negara kecil dan menengah lebih bersifat reaktif dalam rangka membantu komunikasi untuk menghadapi krisis (Wivel et al, 2014). Konsekuensinya, kondisi krisis seperti pandemi covid-19 kemudian dianggap mampu menciptakan kesempatan bagi negara-negara kecil dan menengah untuk lebih aktif dan melakukan kolaborasi dalam penyelesaian krisis (Pedi et al, 2020). Pedi dan Wivel (2020) selanjutnya mengungkapkan bahwa dalam kondisi pandemi covid-19, negara-negara kecil dan menengah dapat menjalankan strategi ‘ smart ’ dan ‘ entrepreneurial ’ terutama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara-negara maju. Dalam hal ini, mereka cenderung untuk melakukan kerja sama di lingkungan regional, antara sesama negara-negara kecil dan menengah serta berupaya menaikan status dalam konteks politik internasional. Akan tetapi, situasi bahwa negara maju memiliki kelebihan dalam hal lingkungan pendukung yang kuat, seperti sistem kesehatan dan lembaga ilmiah yang baik, tetap menjadikan negara maju sebagai bagian penting dalam penyelesaian pandemi (Wieler et al, 2021). Kenyataan bahwa sejauh ini (sampai tulisan ini dibuat pada bulan Juli 2021) hanya terdapat beberapa negara yang mampu mengembangkan vaksin, seperti Amerika, Inggris, Russia, Jerman, China dan India, semakin memperlihatkan bahwa diplomasi negara kecil dan menengah tetap harus mengakomodir kerja sama dengan siapapun yang dianggap dapat menguntungkan.
Pandemi covid-19 telah memberikan dampak bagi seluruh negara dan kawasan di dunia tanpa terkecuali. Salah satu dampak yang paling terasa adalah dampak ekonomi. Secara umum, daampak ekonomi yang signifikan telah terjadi di seluruh dunia karena penurunan produktivitas, hilangnya nyawa, penutupan bisnis, gangguan perdagangan, dan penutupan industri pariwisata (Pak et al, 2020). Sebagai konsekuensi, tingkat kemiskinan meningkat di seluruh kawasan di dunia, seperti di kawasan Amerika Latin dan Karibia (ECLAC, 2020). Sementara itu, kawasan lain seperti Eropa (De Vet et al, 2021) dan Asia Tenggara (Chong, Li & Yip, 2021) juga mengalami dampak ekonomi, khususnya terkait dengan sektor-sektor yang mengandalkan interaksi manusia. Dalam pelaksanaan diplomasi, batasan akan pertemuan diplomasi secara tatap muka membuat berbagai pertemuan multilateral harus ditunda atau dialihkan ke dalam bentuk digital. Diplomasi juga mengalami situasi sulit manakala kecurigaan akan asal usul virus covid-19 mengarah pada satu negara. Dalam hal ini, praktik diplomasi menghadapi banyak tantangan yang jarang terjadi secara sekaligus pada satu waktu (Triwibowo, 2020:103-106).
Bagi Indonesia sendiri, tahun 2020 bahkan dianggap sebagai tahun terberat bagi diplomasi Indonesia, terutama karena meningkatnya persaingan dan ketidakpastian (Utami, 2020). Tantangan pandemi covid-19 bagi Indonesia datang dari berbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi. Pada sektor kesehatan, Indonesia masih dianggap belum mampu menjalankan pemeriksaan tes sesuai dengan syarat minimum WHO. Salah satu penyebab rendahnya jumlah tes adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan. Selain rendahnya jumlah tes, Indonesia juga dianggap belum maksimal dalam upaya pelacakan kontak. Kondisi sistem kesehatan Indonesia semakin mengkawatirkan dengan kondisi fasilitas dan alat kesehatan yang dianggap belum memadai untuk penanganan pandemi (Pratiwi et al, 2021). Indonesia bahkan merupakan salah satu dari negara dengan populasi terbanyak di dunia yang belum memiliki sumber daya dalam mengembangkan vaksin secara mandiri. Dari sisi ekonomi, munculnya pandemi mengakibatkan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan hingga hanya sekitar 2,5% jika tidak sampai pada kondisi terparah yaitu 0%. Selain itu, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi (Nabbs-Keller et al, 2020)., Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan menyentuh angka minus yaitu sebesar 5,32% dan 3,49% (Pratiwi et al, 2021). Selain itu, pandemi telah menyebabkan meingkatnya jumlah orang miskin baru sebesar 8,5 juta orang (Suryahadi et al, 2020), dan jumlah pengangguran sebesar 2,56 juta (Badan Pusat Statistik, 2021).
Dalam menghadapi situasi tersebut, diplomasi Indonesia fokus pada beberapa upaya seperti diplomasi ekonomi, penyelamatan warga negara dan upaya kerja sama kesehatan. Salah satu dampak terbesar pandemi adalah dalam bidang ekonomi, dimana hal tersebut memaksa Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan pada strategi diplomasi ekonomi. Pambudi (2021) menyebutkan, bahwa dalam hal ekonomi, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan strategi diplomasi ekonomi untuk menopang kinerja ekspor impor dan menahan dampak ekonomi sebagai imbas pandemi covid-19. Lebih lanjut, dalam hal keselamatan warga negara dan kesehatan, Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa Indonesia fokus pada upaya penyelamatan warga negara yang berada di luar negeri dan upaya kerja sama dalam bidang kesehatan terutama terkait dengan kolaborasi pencarian vaksin. Senada dengan Setiawan, Wangke (2021) juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mencoba fokus pada upaya diplomasi kesehatan, yaitu berupaya dalam membangun kemandirian bangsa dan kesehatan nasional. Hal tersebut dilakukan terutama melalui diplomasi vaksin secara bilateral dan multilateral.  Tulisan-tulisan tersebut secara garis besar mengarisbawahi arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat inward looking dan ditujukan untuk kepentingan domestik. Tulisan lainnya dari Martha (2020) menyebutkan bahwa diplomasi publik dapat digunakan Indonesia untuk menanggulangi krisis akibat covid-19, terutama dalam kaitannya dengan membangun citra positif negara. Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana respon diplomasi Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 pada tahun 2020? Tulisan ini difokuskan pada tahun 2020, untuk melihat sejauh mana respon diplomasi yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya menghadapi tantangan pandemi, terutama sejak pertama kali muncul dan dianggap sebagai pandemi pada bulan Maret 2020. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia dalam menghadapi pandemi di tahun 2020, fokus pada diplomasi negara menengah
( middle-power diplomacy ) yang mengedepankan upaya multilateral. Diplomasi ini dijalankan Indonesia dengan komitmen mendorong kerja sama global dalam penyelesaian pandemi. Adapun dorongan terhadap kerja sama multilateral untuk menangani pandemi dilakukan sebagai bagian dari ‘ good international citizenship ’, dan juga berfungsi sebagai penyampaian aspirasi Indonesia – akan pentingnya perlindungan warga negara, ketahanan sistem kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi – aspirasi terkait kemanusiaan, upaya menciptakan norma global, serta upaya mencapai perjanjian internasional. Hal ini ditunjukkan antara lain melalui upaya perlindungan warga negara, diplomasi vaksin, insiatif solidaritas global dan juga kerja sama ekonomi dalam kerangka multilateral terkait upaya menghadapi pandemi. Adapun upaya membangun kemitraan ini tidak hanya dilakukan dengan sesama negara menengah, namun juga dengan negara yang lebih maju dan merupakan kekuatan tradisional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bahwa diplomasi Indonesia dituntut untuk antisipatif, adaptif dan tangkas dalam menghadapi tantangan yang ada. Upaya diplomasi yang dijalankan Indonesia ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia bebas-aktif, yang menjadi doktrin yang tepat bagi Indonesia untuk diikuti di sepanjang masa (Anwar, 2003: 2). Dalam hal ini, keaktifan Indonesia dalam kerangka multilateral sejalan dengan prinsip aktif dimana Indonesia terlibat dalam politik internasional dan berupaya memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah global. Di sisi lain, prinsip bebas tercermin dalam upaya Indonesia dalam membina hubungan dengan semua pihak dalam upaya penanganan covid-19.
Diplomasi Middle Power dan Situasi Krisis Pada dasarnya, middle power diplomacy merupakan karakter kebijakan luar negeri negara-negara dalam kelompok kekuatan menengah ( middle power ) yang posisinya berada di antara kekuatan besar ( major power ) dan kecil ( small states ).  Meskipun  definisi  konsep middle power belum bersifat mutlak, namun pengelompokan tersebut didasarkan pada kekuatan, kapasitas, dan pengaruhnya yang tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil dalam ruang lingkup internasional, serta cenderung menunjukkan dukungannya terhadap stabilitas sistem dunia (Jordaan, 2003:165). Selain itu, negara kekuatan menengah pun memiliki peran yang  signifikan,  antara  lain,  sebagai  katalisator  dalam  mempromosikan  isu-isu global, fasilitator dalam membangun kerja sama internasional, serta manajer dalam mengembangkan lembaga dan norma internasional. Pada perkembangannya, aktivitas diplomasi negara kekuatan menengah sering disebut sebagai middlepowermanship , yaitu kecenderungan negara untuk menggunakan kerja sama multilateral dalam menyelesaikan permasalahan global, berkompromi dalam sengketa internasional, dan menerapkan gagasan good  international  citizenship untuk menjalankan aktivitas diplomasi (Cooper et al, 1993:19).
Aktivitas diplomasi negara-negara kekuatan menengah cenderung serupa karena pada dasarnya mereka selalu berpegang pada nilai dan norma internasional. Selain itu, mereka pun proaktif, reformis, dan transparan di arena internasional, sehingga arah kebijakannya mudah diprediksi. Lebih lanjut, beberapa karakteristik aktivitas diplomasi negara kekuatan menengah adalah sebagai berikut. Pertama, negara-negara kekuatan menengah cenderung mengedepankan diplomasi multilateral, khususnya dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan global. Bagi negara-negara kekuatan menengah, aktivitas multilateral akan memaksimalkan daya tawar mereka dalam bernegosiasi, menghindarkan
dominasi dan keputusan sepihak dari great power . Maka dari itu, kerja sama bilateral umumnya dihindari (Lee et al, 2015:3). Mereka pun akan memilih untuk tetap mempertahankan lembaga internasional yang sudah ada, bahkan terkadang membentuk kerja sama dan lembaga internasional baru untuk menyelesaikan permasalahan global.
Diplomasi multilateral sendiri merupakan upaya kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara atau aktor dalam mencapai solusi diplomatik atas permasalahan global (Mahbubani, 2013:248). Upaya multilateral sendiri memiliki beberapa kegunaan atau fungsi. Pertama adalah sebagai wadah penyampaian aspirasi seluruh negara di dunia. Kedua adalah untuk menetapkan tujuan aspirasional bagi kemanusiaan yang dibutuhkan dunia saat ini, seperti misalnya terkait Millenium Development Goals (MDGs). Ketiga adalah terkait dengan fungsi pembentukan norma-norma global untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Selain itu, upaya multilateral juga berfungsi sebagai upaya mencapai perjanjian internasional (Mahbubani, 2013:249-251).
Kemudian, negara kekuatan menengah biasanya dikaitkan dengan posisinya sebagai jembatan ( bridge ) antara negara kekuatan besar dan kecil, atau biasa disebut sebagai brokerage diplomacy (Lee et al, 2015:4). Negara kekuatan menengah pun akan berperan sebagai mediator hingga membuka saluran komunikasi ketika terjadi perselisihan antarnegara. Hal ini dapat dilakukan oleh negara kekuatan menengah karena situasi internasional mengarah pada interdepensi sehingga saling membutuhkan satu sama lain, terutama untuk mengatasi keterbatasan masing-masing. Pada umumnya, kondisi tersebut terjadi dalam bidang ekonomi, misalnya sumber daya, investasi, transfer teknologi atau pun keahlian. Karakterisitik terakhir adalah aktivitas niche diplomacy , yaitu ‘ concentrating resources in specific areas best able to generate returns worth having’ (Lee et al, 2015:3) . Artinya, negara-negara kekuatan menengah biasanya akan memusatkan sumber daya yang dimilikinya untuk terlibat dalam situasi internasional yang dianggap paling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan situasi negara kekuatan menengah yang masih perlu bergantung dengan negara-negara lainnya. Di sisi lain, negara kekuatan menengah pun perlu tetap menjaga eksistensinya dalam hubungan antarnegara. Oleh karena itu, negara kekuatan menengah perlu terus menjaga dan memanfaatkan sumber daya khusus yang dimilikinya. Lebih dari itu, niche diplomacy pun dilakukan oleh negara kekuatan menengah untuk dapat mencapai kebijakan luar negerinya.
Penghargaan akan norma dan nilai internasional dalam diplomasi negara menengah merupakan sesuatu yang penting, namun bukan berarti hal tersebut dijalankan tanpa adanya pertimbangan lain, salah satunya terkait kepentingan nasional. Pertanyaan terkait dengan motivasi yang mendasari middlepowermanship seringkali muncul dalam melihat diplomasi negara menengah. Salah satu pandangan yang mencoba melihat motivasi diplomasi negara menengah adalah pendekatan behavioralis ( behavioural approach ). Pendekatan behavioralis melihat bahwa diplomasi negara menengah dilandasi oleh tidak hanya oleh motivasi pencarian status di dunia internasional, Good international citizenship dapat dilihat sebagai bentuk kalkulasi strategis kepentingan nasional yang didorong oleh nilai atau norma idealis (Efstathopoulos, 2015:23). Evans (2019) mengungkapkan bahwa kepentingan nasional juga dapat dicapai dengan menjalankan peran sebagai good international citizens . Dia mengatakan bahwa, “ The argument is that, by being seriously committed to cooperative international problem-solving, national interest is advanced in two very hard-headed and practically measurable ways .” Lebih lanjut ia menambahkan
bahwa dukungan terhadap norma internasional melalui kerja sama multilateral dapat membawa keuntungan dalam hal resiprositas dan reputasi. Thies dan Sari (2018:400) mengungkapkan, bahwa pilihan kebijakan luar negeri good international citizen s merupakan jalan tengah dari pemikiran realisme dan idealisme. Indonesia berupaya menjalankan statusnya sebagai kekuatan menengah dengan menjadi pemimpin di kawasan, perwakilan negara berkembang, pendukung demokrasi dan sebagai jembatan dalam permasalahan global (Karim, 2018: 4). Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia merupakan salah satu middle power yang aktif melakukan karakteristik yang telah dijelaskan, yaitu mengedepankan diplomasi multilateral, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan global, menjembatani hubungan negara-negara lainnya, dan memanfaatkan ‘ niche ’ yang dimilikinya untuk mencapai tujuan nasionalnya. Aktivitas ini pun dilatarbelakangi oleh kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah dipraktikkan oleh Indonesia sejak lama. Berdasarkan UU RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan bahwa ‘bebas aktif’ merupakan kebijakan luar negeri yang tidak bersifat netral, melainkan bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Selain itu, prinsip ini pun menekankan bahwa Indonesia tidak mengikatkan diri pada salah satu kekuatan, tetapi  tetap  aktif  berpartisipasi  dalam  situasi  konflik  ataupun  permasalahan lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (UU RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri). Semangat untuk tidak megikatkan diri pada salah satu pihak inilah yang kemudian juga membentuk keyakinan Indonesia untuk tidak menjadi objek dalam percaturan politik internasional. Namun di sisi lain, bangsa Indonesia juga menyadari kebutuhan akan relasi dengan dunia luar untuk mendukung pertumbuhan Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam hubungan bilateral dan multilateral adalah sebuah konsekuensi logis pilihan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia (Anwar, 2001:136-137).
Pandemi dan Respons Multilateral Indonesia Di tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri tetap menjalankan diplomasi untuk mendukung kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi, penyesuaian dilakukan seiring dengan terjadinya pandemi covid-19. Dalam hal ini, prioritas diplomasi Indonesia difokuskan dalam upaya penanganan pandemi. Sebagai negara menengah, Indonesia berupaya menjalankan diplomasi dengan mengedepankan upaya penanganan pandemi yang bersifat multilateral. Inisiatif diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia secara umum bisa dikategorikan ke dalam tiga tema besar, yaitu inisiatif terkait perlindungan warga negara, solidaritas global dan kerja sama ekonomi. Ketiga fokus tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19. Bagian ini akan fokus pada upaya Indonesia dalam kerangka multilateral terutama terkait tiga tema tersebut.

## Tabel 1. Respon Diplomasi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020
Respon Diplomasi Aktivitas Inisiatif Perlindungan Warga Negara • Perlindungan bagi warga negara melalui mekanisme multilateral • Diplomasi vaksin Inisiatif Solidaritas Global • Insiatif global dan kawasan dalam solidaritas, kerja sama dan dampak pandemi covid-19 • Dukungan terhadap kesetaraan dalam akses dan ketersediaan vaksin global • Dorongan untuk mekanisme ketahanan dan kesiapsiagaan kawasan dan global terutama untuk menghadapi pandemi Inisiatif Kerja Sama Ekonomi • Mendorong terciptanya travel corridor agreement
• Mendorong kerja sama ekonomi untuk pemulihan ekonomi secara bilateral dan multilateral di kawasan dan global

## Sumber: dikompilasi oleh penulis
Inisiatif Perlindungan Warga Negara Dalam menghadapi pandemi covid-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya diplomasi yang ditujukan bagi perlindungan warga negara baik yang berada di luar maupun dalam negeri. Dalam konteks multilateral, beberapa inisiatif digagas Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan upaya perlindungan warga negara seperti upaya perlindungan warga negara Indonesia dalam konteks kawasan dan global, upaya evakuasi dan repatriasi warga negara Indonesia yang terdampak pandemi, serta upaya diplomasi vaksin bagi pemenuhan kebutuhan vaksin di Indonesia. Dalam hal perlindungan warga negara, Pemerintah Indonesia secara total telah berhasil melakukan repatriasi terhadap 158.446 orang warga negara Indonesia (Utami, 2020). Dari jumlah itu, sebagian merupakan anak buah kapal (ABK) Indonesia, seperti evakuasi ABK Indonesia yang berasal dari kapal Diamond Princess di Yokohama. Melihat posisi ABK yang cukup rentan di masa pandemi, Indonesia berupaya mendorong adanya perlindungan terhadap pelaut terutama pada di masa pandemi covid-19. Upaya ini dilakukan pada sidang majelis umum PBB dan berhasil mendorong disepakatinya resolusi tentang kerja sama antar negara dalam melindungi pelaut ( seafarers ) di tengah masa pandemi. Resolusi tersebut menetapkan pelaut sebagai pekerja sektor penting dan mendorong kerja sama semua pihak ntuk memfasilitasi perjalanan (Kementerian Luar Negeri, 2020j). Di kawasan Asia Tenggara, Pemerintah Indonesia juga berupaya memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di masa pandemi. Salah satu poin terkait keselamatan warga negara disampaikan oleh Indonesia pada pertemuan ke-25 ASEAN Coordinating Council (ACC). Pada kesempatan itu, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi warga negara ASEAN, termasuk pekerja migran, dengan memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Poin tersebut kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada pertemuan KTT ASEAN (Haripin, 2020).
Diplomasi dalam hal perlindungan warga negara juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui diplomasi vaksin.  Diplomasi vaksin secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam mengamankan ketersediaan dan pasokan vaksin bagi Indonesia yang dilakukan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2021). Diplomasi vaksin dilakukan oleh Indonesia, karena Indonesia belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan vaksin secara mandiri, sehingga masih membutuhkan bantuan dan kerja sama negara lain untuk dapat memproduksi vaksin. Secara bilateral, Indonesia mengupayakan kerja sama dengan China, Uni Emirat Arab, serta Inggris dalam rangka pengadaan vaksin. Kerja sama pengembangan vaksin telah dimulai sejak pertengahan 2020 dengan Pemerintah China melalui perusahaan Sinovac (Hakim, 2020). Di tahun 2020, sebanyak tiga juta dosis vaksin Sinovac telah didapatkan Indonesia melalui kerja sama bilateral antara Indonesia dan China (Herawan, 2021). Sedangkan kerja sama dengan Uni Emirat Arab dilakukan melalui G24 yang bekerja sama dengan Sinopharm. Selain itu, kerja sama dengan Inggris dilakukan dengan AstraZeneca (Aluanza, 2020). Adapun diplomasi bilateral tersebut secara total telah menghasilkan lebih dari 75 juta dosis vaksin dari Sinovac, Astrazeneca, dan Sinopharm bagi Indonesia (Rauf, 2021). Langkah kerja sama multilateral juga dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya mengamankan pengadaan vaksin untuk Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri berupaya ikut serta dalam inisiatif GAVI COVAX Facility serta terlibat dalam Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Wabah (Coallition for Epidemic Preparedness Innovations/CEPI). Mekanisme GAVI COVAX sendiri merupakan mekanisme pengadaan vaksin yang diberikan oleh Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) untuk mendukung kesetaraan vaksin guna membantu mengurangi tingkat kematian, melindungi sistem kesehatan, dan melanjutkan layanan penting. Vaksin yang disediakan melalui mekanisme ini bersifat gratis (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021). Berbeda dengan GAVI COVAX, CEPI merupakan mekanisme kerja sama multilateral dalam pengembangan vaksin yang memungkinkan adanya akses atas informasi dan pengetahuan terbaru terkait penelitian dan pengembangan vaksin (Kementerian Luar Negeri, 2020i). Indonesia juga menggunakan forum Pertemuan Tingkat Menteri Alliance for Multilateralism (AoM) untuk menekankan pentingnya WHO sebagai wadah kerja sama dunia serta kerja sama multilateral dalam menjamin pasokan alat medis esensial, alat proteksi diri dan vaksin (Kementerian Luar Negeri, 2020b). Peran aktif Indonesia terkait dengan dorongan akan ketersediaan vaksin yang efektif, terjangkau dan dapat diakses negara berkembang juga disampaikan melalui forum International Coordination Group on COVID-19 (Kementerian Luar negeri, 2020c).
Inisiatif Solidaritas Global Dalam konteks inisiatif multilateral dan upaya penanganan covid-19, Pemerintah Indonesia berkontribusi terhadap resolusi dan inisiatif lainnya di tingkat global dan kawasan. Adapun upaya diplomasi Indonesia fokus pada upaya penanganan pandemi dan juga beberapa isu lainnya terkait dampak yang ditimbulkan pandemi, seperti perlindungan terhadap pelaut, pentingnya upaya global dan kawasan dalam penanganan pandemi, kesetaraan terhadap akses dan ketersediaan vaksin, serta mendorong terciptanya mekanisme ketahanan dan kesiapsiagaan kawasan dan global terutama untuk menghadapi pandemi. Inisiatif Indonesia di tingkat global dimulai dengan menginisiasi resolusi solidaritas
global terhadap pandemi yang berjudul “ Global Solidarity to Fight COVID-19 ” pada sidang Majelis Umum PBB di bulan April 2020. Resolusi ini merupakan resolusi PBB pertama terkait dengan pandemi covid-19 dan memperoleh dukungan dari 188 negara di dunia. Indonesia merupakan inisiator resolusi tersebut bersama lima negara lainnya. Resolusi ini menjadi penting, mengingat pandemi covid-19 membutuhkan komitmen persatuan, kerja sama dan solidaritas di tingkat politik internasional. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, bahwa “Di situasi prihatin seperti ini sangat diperlukan kesatuan, solidaritas dan kerja sama internasional untuk dapat merespons COVID-19 secara tepat dan kolektif” (Kementerian Luar Negeri, 2020a). Dalam forum “ Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All ” Indonesia menekankan mengenai pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk perkuat sistem ketahanan kesehatan global (Kementerian Luar Negeri, 2020k). Selain itu, Indonesia juga mendukung resolusi covid-19 pada tingkat Majelis Umum Kesehatan Dunia atau World Health Assembly (WHA) ke-73 yang menekankan kesatuan global dan evaluasi dalam penanganan covid 19 (Kementerian Luar Negeri, 2020d).
Pada forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengingatkan akan dampak pandemi terhadap sektor sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu terjadinya konflik. Untuk itu, Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bersiap menghadapi tantangan global pasca pandemi (Kementerian Luar Negeri, 2020f). Selain melalui forum PBB, Indonesia juga menggunakan forum multilateral global lainnya seperti APEC, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), Alliance for Multilateralism serta Foreign Policy & Global Health Ministers. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia mendorong isu-isu utama seperti kesetaraan terhadap akses vaksin dan pentingnya upaya multilateral dalam penanganan pandemi. Di tingkat kawasan Asia Tenggara, diplomasi Indonesia mengedepankan respon kawasan terhadap pandemi melalui ASEAN. Beberapa inisiatif Indonesia adalah mendorong dikembangkannya Standard Operating Procedure on Public Health Emergency di kawasan ASEAN. Di samping itu, Indonesia juga terlibat dalam upaya pembentukkan Covid-19 ASEAN Response Fund dalam rangka mengatasi pandemi termasuk pemenuhan ketersediaan alat medis dan obat-obatan di negara ASEAN (Utami, 2020). Di tingkat kawasan, Indonesia juga tetap menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi dan kerja sama pengembangan vaksin covid-19. Hal ini diantaranya disampaikan dalam forum KTT ASEAN (Kementerian Sekretariat Negara, 2020), pertemuan ASEAN – Russia (Kementerian Luar Negeri, 2020e) dan pertemuan ASEAN- Inggris (ASEAN, 2020).
Inisiatif Kerjasama Ekonomi Diplomasi Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 juga dilakukan untuk sektor ekonomi. Selain dalam bidang kesehatan, ekonomi merupakan sektor prioritas yang juga difokuskan Pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan covid-19 terutama mengingat dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi. Adapun kerja sama ekonomi sejatinya telah menjadi fokus sebelum terjadinya pandemi, namun kemudian tetap menjadi fokus setelah munculnya pandemi. Hal  ini  dikarenakan  pandemi  telah  membawa  dampak  yang  signifikan  bagi ekonomi Indonesia. Sebagaimana disampaikan dalam Peryataan Pers Tahunan 2021, refocusing prioritas diplomasi Indonesia dilakukan untuk mendukung upaya mengatasi pandemi, salah satunya terkait dampak sosial ekonomi (Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia, 2021). Selama tahun 2020, terdapat beberapa diplomasi ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagian dari diplomasi ekonomi tersebut menyasar upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti kerja sama Travel Coridor Agreement (TCA), mendorong kesepakatan di tingkat ASEAN terkait pemulihan ekonomi kawasan serta kerja sama ekonomi secara multilateral dan bilateral (MoFA Indonesia, 2020c).
Dalam hal TCA, Indonesia berupaya untuk menjalankan kembali kontak bisnis yang tertunda akibat adanya pandemi. TCA ditujukan agar kegiatan bisnis dan ekonomi tetap dapat berjalan dengan protokol kesehatan yang sesuai. Indonesia telah berhasil mencapai kesepakatan TCA dengan Uni Emirat Arab, Korea Selatan, China dan Singapura. Di samping itu, negosiasi terkait TCA dengan Jepang dan ASEAN juga dilakukan (MoFA Indonesia, 2020c). Di tingkat ASEAN, diplomasi ekonomi Indonesia fokus pada upaya mencapai kesepakatan ASEAN Comprehensive Recovery Framework (Kurniati, 2020). Selain itu, kerja sama ASEAN dengan mitra-mitra ASEAN juga dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti dalam forum ASEAN+3 dan East Asian Summit. Terkait forum ASEAN+3, Indonesia mendorong forum ASEAN+3 untuk menjadi bagian dari solusi penanganan pandemi, khususnya terkait kerja sama pemulihan ekonomi kawasan pasca pandemi (Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, 21 Juli 2020). Selanjutnya, Indonesia juga menginisiasi pertemuan para ahli dalam kerangka East Asia Summit (EAS) Experts Meeting on #Covid19 (Kementerian Luar Negeri, 2020h). Indonesia juga mengupayakan kerja sama ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi secara bilateral dan dalam forum- forum multilateral. Secara bilateral, beberapa kerja sama pemulihan ekonomi dilakukan oleh Indonesia seperti dengan China (MoFA Indonesia, 2020b) dan Kolombia. Dalam kerangka multilateral, diplomasi ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca covid dilakukan melalui forum-forum seperti IORA (Kementerian Luar Negeri, 2020g), APEC (Berty, 2020), dan Pacific Islands Forum (MoFA Indonesia, 2020a).
Diplomasi Multilateral Indonesia di Masa Pandemi Diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia di tahun 2020, khususnya yang terkait dengan upaya menghadapi pandemi covid-19, merupakan diplomasi middle power . Diplomasi ini dijalankan tidak hanya sebagai bagian dari inisiatif sebagai warga internasional yang baik ( good  international  citizenship ) dalam kerangka multilateral, tapi juga berjalan beriringan dengan pertimbangan aspirasi nasional sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam situasi pandemi covid-19. Diplomasi multilateral yang dilakukan berfungsi untuk menyampaikan aspirasi terkait kemanusiaan, upaya pembentukan norma global, serta upaya mencapai perjanjian internasional dalam penanganan pandemic covid-19. Di sisi lain, kerja sama multilateral juga membawa keuntungan bagi penyampaian aspirasi Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu perlindungan warga negara, membangun ketahanan kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi.
Di masa pandemi, diplomasi negara menengah difokuskan pada upaya ‘smart’ and ‘entrepreneurial’ sebagaimana dijelaskan oleh Pedi dan Wivel (2020) terutama dengan menjalankan tiga pola utama, yaitu membangun klaster regional dan hubungan kerja sama, aktivisme internasional sesama negara menengah, dan terakhir berupaya mencari status atau pengakuan di tengah-tengah krisis
(Pedi et al, 2020:615). Upaya diplomasi yang dijalankan oleh negara menengah ini pada dasarnya dilakukan untuk mencari jalan keluar di tengah ketidakpastian pada masa krisis, seperti di masa pandemi covid-19. Pada akhirmya, negara- negara menengah memilih jalan untuk menginisiasi kerja sama dan kolaborasi untuk menghadapi situasi krisis, dimana hal ini cenderung dijalankan secara multilateral. Oleh karena itu, diplomasi negara menengah banyak dilihat sebagai upaya menjadi good international citizen karena berupaya memberikan solusi atas permasalahan dunia yang sedang terjadi (Evans, 2019). Akan tetapi, salah satu hal yang perlu untuk dicermati adalah motivasi good  international  citizen yang sering dikaitkan dengan kalkulasi strategis kebutuhan negara menengah. Dengan kata lain, inisiatif sebagai warga negara dunia dalam konteks multilateral juga ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional (Evans, 2019; Efstathopoulos, 2015). Dalam bahasa Mahbubahni (2013:249), upaya multilateral juga berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi negara-negara yang terlibat atau sebagai ‘Parliament of Man’ . Inisiatif pertama adalah terkait dengan perlindungan warga negara. Dalam konteks perlindungan warga negara, Indonesia mengeluarkan aspirasinya terkait dengan pentingnya upaya perlindungan warga negara dalam masa pandemi covid-19, terutama bagi mereka yang paling terdampak seperti anak buah kapal (ABK). Indonesia mengagas resolusi kerja sama interational untuk melindungi pelaut di tengah pandemi ( International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19 pandemic to support global supply chains ) pada sidang majelis umum PBB. Beberapa poin penting dalam resolusi tersebut antara lain adalah meminta negara-negara untuk menetapkan pelaut sebagai “ key workers ” atau pekerja sektor penting, melaksanakan ketentuan tentang keselamatan pelaut termasuk pergantian awak kapal, dan mendorong kerja sama semua pihak untuk memfasilitasi perjalanan, repatriasi serta akses layanan kesehatan bagi pelaut (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020j). Dengan inisiatif ini, Indonesia mejalankan perannya warga negara internasional yang baik terutama dengan menjadi “jembatan” bagi berbagai kepentingan negara dan kawasan di dunia. Dalam konteks diplomasi middle power , Indonesia juga memainkan peranan penting sebagai katalisator dalam mempromosikan pentingnya isu keselamatan pelaut di masa pandemi. Adapun resolusi ini merupakan resolusi pertama terkait pelaut dan pengelolaan arus barang global yang memberikan perlindungan kepada para pelaut pada saat pandemi covid-19. Dengan kata lain, Indonesia menggunakan diplomasi multilateral sebagai sarana untuk membangun norma global tentang ABK. Di saat yang sama, inisiatif multilateral ini juga mengakomodir aspirasi Indonesia, terutama terkait perlindungan warga negaranya yang banyak bekerja sebagai pelaut. Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa “resolusi ini merupakan bukti nyata kiprah Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar dalam mendorong kerja sama untuk melindungi pelaut terutama dari dampak pandemi COVID-19” (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020j). Selama pandemi covid-19, banyak dari warga negara Indonesia yang direpatriasi adalah ABK. Di awal pandemi, sampai dengan Juli 2020, data Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa terdapat 24.721 ABK warga negara Indonesia yang telah berhasil dipulangkan (Aldila, 2020). Beberapa ABK tersebut berasal dari Jerman sebanyak 1694 kru kapal sampai dengan Mei 2020 (KBRI Berlin, 2020), Inggris sebanyak 206 kru kapal (Amani, 2020), dan dari Perancis sebanyak 720 kru kapal (KJRI Marseille, 2020). Tema repatriasi warga negara juga
ditekankan oleh Pemerintah Indonesia melalui forum multilateral Pacific Islands Forum, dimana Indonesia menekankan pentingnya lalu lintas alat kesehatan dan obat-obatan dan menaati protokol kesehatan dalam repatriasi warga negara Indonesia (MoFA Indonesia, 2020a).
Peran sebagai warga negara internasional yang baik juga dijalankan oleh Indonesia melalui inisiatif multilateral dalam bidang kesehatan, misalnya melalui kerangka PBB. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Indonesia dengan menekankan pentingnya kerja sama multilateral terkait vaksin serta dorongan akan kesetaraan akses vaksin. Dalam kerangka PBB, Indonesia beserta lima negara lainnya menginisiasi resolusi PBB pertama terkait solidaritas global dalam menghadapi pandemi. Salah satu hal penting terkait resolusi tersebut adalah seruan akan pentingnya kerja sama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerja sama pengetahuan para ilmuwan, serta praktik baik dari tiap negara (Kementerian Luar negeri, 2020a). Selanjutnya, sebagai bentuk dari kerja sama dalam mitigasi dampak pandemi, Indonesia secara konsisten juga menyuarakan akses vaksin yang setara bagi semua sejak awal pandemi (Yahya, 2021). Dorongan Indonesia terhadap kesetaraan vaksin bagi semua juga ditunjukan melalui dukungan terhadap penghapusan hak paten vaksin covid-19, terutama dalam rangka menjaga terpenuhinya kapasitas produksi vaksin covid-19. Salah satu dukungan untuk menciptakan kesetaraan akses vaksin adalah melalui mekanisme GAVI COVAX (Yahya, 2021). Selain itu, dukungan untuk pengembangan vaksin secara multilateral juga dilakukan melalui CEPI. Terkait dengan CEPI, Indonesia juga tergabung dalam Dewan Investor CEPI (CEPI Investors Council). Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada CEPI (Budiono, 2020). Oleh karena itu, Indonesia turut berkontribusi melalui mekanisme multilateral untuk menjadi warga internasional yang baik. Melalui inisiatif dan dorongan tersebut, Indonesia telah menjalankan diplomasi middle power baik sebagai katalisator, fasilitator maupun manajer dimana Indonesia berupaya unuk mempromosikan nilai-nilai global, membangun kerja sama internasional dan berupaya mengembangkan norma internasional seperti solidaritas global di masa pandemi, kesetaraan akses vaksin, penghapusan paten dan pengembangan vaksin melalui mekanisme multilateral yang telah ada. Selain itu, Indonesia telah menggunakan diplomasi multilateral sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi terntang nilai kemanusiaan dalam hal akses kesetaraan vaksin, serta menekankan pentingnya hal tersebut diterima sebagai sebuah nilai global.
Di sisi lain, kerja sama multilateral yang dilakukan Indonesia juga bagian dari penyampaian aspirasi Indonesia, dalam hal ini terkait ketahanan sistem kesehatan nasional yaitu terkait ketersediaan vaksin dimana negara-negara seperti Indonesia yang belum memiliki kemampuan pengembangan vaksin juga membutuhkan bantuan dan perhatian internasional. Melalui kerangka kerja sama multilateral pengadaan vaksin GAVI COVAX Facility, Indonesia mendorong pengadaan vaksin yang setara bagi seluruh negara berhasil. Dalam hal ini, dorongan Indonesia telah berhasil mengamankan pasokan vaksin bagi Indonesia sebesar 3% sampai 20% dari total jumlah penduduk (Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, 2020; Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020). Pengadaan vaksin melalui mekanisme GAVI COVAX ini diharapkan mampu memberikan 108 juta vaksin gratis bagi Indonesia (Sulistyawati, 2021). Sebagaimana diketahui, mekanisme pengadaan vaksin melalui GAVI COVAX merupakan peluang bagi negara-negara
kecil dan menengah dalam pengadaan vaksin. Hal ini tentunya penting untuk disampaikan secara multilateral, khususnya mengingat diplomasi multilateral berfungsi sebagai wadah untuk membentuk norma global untuk nilai-nilai kemanusiaan dan dunia yang lebih baik. Bagi Indonesia sendiri, hal ini tentunya akan memperkuat sistem kesehatan Indonesia, karena sampai saat ini Indonesia belum mampu mengembangkan vaksin secara mandiri. Selain jaminan bagi ketersediaan vaksin bagi warga negara Indonesia, kerja sama multilateral juga memungkinkan Indonsia untuk mengembangkan kapasitas dalam hal produksi vaksin covid-19 (Prakoso et al, 2020). Melalui mekanisme CEPI, Indonesia berupaya mendapatkan peluang kerja sama untuk produksi vaksin. Dalam hal ini, CEPI melakukan uji kelayakan terhadap PT. Bio Farma dalam hal produksi dan pengadaan vaksin covid-19. Adapun hasil uji kelayakan CEPI menyatakan bahwa PT. Bio Farma telah memenuhi persyaratan sebagai Potential Drug Product Manufacturer CEPI for Covid-19 (Riana, 2020).
Dalam konteks kerja sama ekonomi, Indonesia melakukan diplomasi negara menengah dengan mengedepankan upaya memfasilitasi investasi dan kegiatan bisnis untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan adalah di kawasan ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia berupaya mendorong disepakatinya TCA untuk mengatur protokol kesehatan bagi wisatawan maupun perjalanan bisnis. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi di kawasan (Kurniati, 2020). Dengan adanya TCA di kawasan, maka diharapkan dapat memulihkan dan membantu kembalinya aktivitas perekonomian Indonesia. Sebelum dengan ASEAN, TCA telah dilakukan dengan beberapa negara seperti China, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Singapura. TCA dianggap telah mampu menggerakan 50% perdagangan Indonesia (Aditya, 2021). Diplomasi multilateral dalam hal ini berfungsi dalam menciptakan perjanjian internasional diantara negara-negara yang terlibat. Dalam kerangka EAS, Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara EAS untuk meningkatkan kerja sama multilateral di tengah situasi pandemi, khusunya untuk mendukung pemulihan ekonomi (Kementerian Luar Negeri, 2020h; Sinaga, 2020). Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dalam sektor ekonomi lainnya, seperti perikanan. Melalui forum multilateral IORA, Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kerja sama perikanan, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 (Kementerian Luar Negeri, 2020g). Pada forum lainnya seperti APEC, Indonesia menekankan pentingnya peran ekonomi digital di masa pandemi terutama untuk mendukung sektor bisnis dan usaha kecil dan menengah. Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi Indonesia, terutama melihat potensi bisnis digital yang dimiliki oleh Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal, 2020). Selain respon multilateral, inisiatif ekonomi secara bilateral oleh Pemerintah Indonesia juga dijalankan, khususnya dalam memastikan kerja sama ekonomi tetap berjalan di tengah pandemi, baik melalu kerja sama CEPA maupun kerja sama ekonomi lainnya.
Melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2020, dapat dilihat bahwa Indonesia menjalankan diplomasi negara menengah. Hal ini dapat dilihat dari upaya dan inisiatif Indonesia dalam kerangka multilateral baik sebagai katalisator, fasilitator maupun manajer, dimana Indonesia berupaya secara aktif memainkan peran sebagai warga internasional yang baik melalui kontribusi pada tataran multilateral dengan menjadi jembatan negara-negara dan kawasan di dunia. Dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia memanfaatkan diplomasi multilateral untuk menyampaikan aspirasi akan nilai kemanusiaan,
norma global, menciptakan perjanjian internasional dan juga menyampaikan aspirasi nasionalnya ( niche diplomacy ), terutama terkait perlindungan warga negara, ketahanan sistem kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi. Artinya, Indonesia berupaya memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, terutama secara multilateral, untuk terlibat dalam situasi internasional dimana hal tersebut memeberikan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia.

## Kesimpulan
Pandemi telah membuat banyak negara menyesuaikan bentuk diplomasi yang dijalankan, terutama bagi negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia. Dalam menghadapi pandemi covid-19 di tahun 2020, Indonesia memberikan respon dengan menjalankan diplomasi negara menengah atau middle power diplomacy . Diplomasi ini dijalankan dengan aktivitas niche diplomacy Indonesia, yaitu tanggap terhadap tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, khususnya melalui kerangka multilateral. Dalam hal ini, Indonesia berupaya untuk aktif secara multilateral untuk menyelesaikan masalah internasional, yaitu pandemi covid-19. Di saat bersamaan, inisiatif Indonesia juga dijalankan untuk menyampaikan aspirasi Indonesia dalam kerangka multilateral, terutama terkait perlindungan warga negara, sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Beberapa inisiatif dalam kerangka multilateral yang dijalankan Indonesia dalam upaya penanganan pandemi covid-19 adalah insiatif solidaritas global melalui PBB, dorongan akan kesetaraan vaksin dan penyediaan vaksin melalui mekanisme GAVI COVAX dan CEPI, resolusi terkait keselamatan pelaut pada masa pandemi melalui PBB, dorongan akan isu keselamatan warga negara dalam kerangka  Pacific  Island  Forum  dan  ASEAN  serta  upaya  pemulihan  ekonomi melalui kerja sama regional seperti EAS dan mekanisme TAC di ASEAN. Apa yang dilakukan oleh Indonesia tentunya sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif dan menjelaskan bahwa di saat pandemi sekali pun, Indonesia tetap berupaya menjadi warga internasional yang baik dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah global. Hal menarik yang kemudian dapat dilihat lebih lanjut adalah apakah yang dilakukan Indonesia pada akhirnya berdampak pada peningkatan status Indonesia di tingkat internasional dan multilateral.
Daftar Pustaka Aditya, N.R. (2021). Menlu Retno: Travel Corridor Arrangement Dorong Aktivasi Ekonomi Tanpa Korbankan Protokol Kesehatan [Online] . 6 Januari. Tersedia di: < https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/15201671/menlu-retno- travel-corridor-arrangement-dorong-aktivasi-ekonomi-tanpa?page=all> [diakses pada 27 Juli 2021].
Aldila, N. (2020). Repatriasi Akibat Pandemi Covid-19, 180 WNI Dipulangkan dari Oman [Online]. 7 Juli. Tersedia di: < https://kabar24.bisnis.com/ read/20200707/15/1262576/repatriasi-akibat-pandemi-covid-19-180-wni- dipulangkan-dari-oman> [diakses pada 28 Juli 2021].
Alunaza, H. (2020) Diplomasi Vaksin Covid-19 Pemerintah Indonesia [Online]. 9 November. Tersedia di: < https://www.untan.ac.id/diplomasi-vaksin-covid- 19-pemerintah-indonesia/> [diakses pada 27 Juli 2021].
Amani, N.K. (2020). Di Tengah Pandemi Corona COVID-19, KBRI London Repatriasi 206 ABK Kapal CMV [Online]. 4 Juli. Tersedia di: < https://www. liputan6.com/global/read/4296121/di-tengah-pandemi-corona-covid-19-kbri- london-repatriasi-206-abk-kapal-cmv> [diakses pada 27 Juli 2021].
Anwar, D.F. (2001). Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Dinamika Global dan Internal . Jurnal Ilmiah Bestari , 14 (32), pp. 128-141.
Anwar, D.F. (2003). Key Aspects of Indonesia’s Foreign Policy. Dalam D.F. Anwar & H. Crouch, Indonesia: Foreign Policy and Domestic Politics, pp. 2-10. Singapore, Singapore:  ISEAS.
ASEAN (2020). Chairman’s Press Release of the Open-Ended Troika Virtual Meeting between ASEAN Foreign Ministers and the Foreign Secretary of the United Kingdom on COVID-19 [Online]. 30 September. Tersedia di < https:// asean.org/storage/2020/09/Final-Chairmans-Press-Release-of-the-Open- ended-Troika-Meeting-between-ASEAN-and-UK.pdf> [Diakses pada 28 Juli 2021].
Badan Kebijakan Fiskal (2020). Indonesia Tekankan Pentingnya Peran Transformasi Digital di Masa Pandemi pada APEC Virtual Finance Ministers Meeting [Online]. 25 September. Tersedia di: < https://fiskal.kemenkeu.go.id/ baca/2020/09/30/062314504174117-indonesia-tekankan-pentingnya-peran- transformasi-digital-di-masa-pandemi-pada-apec-virtual-finance-ministers- meeting> [diakses pada 2 Agustus 2021].
Badan Pusat Statistik. (2021).Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen [Online]. 18 Februari. Tersedia di: < https://www.bps. go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran- terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html> [diakses pada 28 Juli 2021].
Berty, T.T.S. (2020). Hadiri KTT APEC 2020, Presiden Jokowi Tekankan Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 [Online]. 20 November. Tersedia di: < https://www. liputan6.com/global/read/4413913/hadiri-ktt-apec-2020-presiden-jokowi- tekankan-pemulihan-ekonomi-pasca-covid-19> [diakses pada 28 Juli 2021].
Budiono, E. (2020). Menlu: Diplomasi untuk Penuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19 [Online]. 23 Oktober. Tersedia di: < https://infopublik.id/kategori/lawan- covid-19/488764/menlu-diplomasi-untuk-penuhi-kebutuhan-vaksin-covid-
19?show=#> [diaksaes pada 27 Juli 2021]. Chong, T.T.L., Li, X. & Yip, C. (2021). The Impact of Covid-19 on ASEAN. Economic and Political Studies , 9 (2), pp. 166-185. Cooper, A.F. et al. (1993). Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing
World Order . Vancouver: University of British Columbia Press/University of Melbourne Press.
De Vet, J.M. et al. (2021). Impacts of the COVID-19 Pandemic on EU Industries [Online]. Tersedia di: < https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf> [diaksaes pada 27 Juli 2021].
ECLAC. (2020). The social challenge in times of COVID-19 [Online]. 12 Mei.
Tersedia di: < https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45544/1/
S2000324_en.pdf> Efstathopoulos, C. (2015). Middle  Powers  in  World  Trade  Diplomacy.  India,  South Africa and the Doha Development Agenda . Basingstoke: Palgrave Macmillan. Evans, G. (2019) Middle Power Diplomacy [Online]. 17 Mei. Tersedia di: < https:// gevans.org/speeches/Speech692.html> [diakses pada 26 Juli 2021].
Hakim, R.N. (2020). Kembangkan Vaksin Covid-19, Indonesia Jalin Kerja Sama dengan China [Online]. 12 Juni. Tersedia di: < https://nasional.kompas.com/ read/2020/06/12/06092421/kembangkan-vaksin-covid-19-indonesia-jalin- kerja-sama-dengan-china> [diakses pada 28 Juli 2021]. Haripin, M. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia dan Pandemi COVID-19 [Online]. Tersedia di:  < http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik- internasional/1369-politik-luar-negeri-indonesia-dan-pandemi-covid-19> [diakses pada 27 Juli 2021].
Herawan, C. (2021). Pandemi Pacu Diplomasi untuk Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Indonesia [Online]. 6 Januari. Tersedia di: < https://investor. id/opinion/pandemi-pacu-diplomasi-untuk-kesehatan-dan-pemulihan- ekonomi-indonesia> [diakses pada 27 Juli 2021].
Jordaan, E. (2003). The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers. Politikon: South African Journal of Political Studies , 30 (1), pp. 165-181. Karim, M.F. (2018). Middle Power, Status-Seeking, and Role Conceptions: the Cases of Indonesia and South Korea. Australian Journal of International Affairs , 72 (4), pp. 343-363.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. (2020). Kloter Terakhir Kru Kapal Aida 238 WNI Tiba di Jakarta, Total WNI ABK Dipulangkan dari Jerman 1694 Kru [Online]. 18 Mei. Tersedia di: < https://kemlu.go.id/berlin/id/news/6718/ kloter-terakhir-kru-kapal-aida-238-wni-tiba-di-jakarta-total-wni-abk- dipulangkan-dari-jerman-1694-kru> [diakses pada 29 Juli 2021]. Kementerian Luar Negeri. (2020a). Indonesia Sukses Loloskan Resolusi PBB Perdana Tentang Solidaritas Global Atasi COVID-19 [Online]. 3 April. Tersedia di: < https://kemlu.go.id/portal/enThe/read/1160/berita/indonesia-sukses- loloskan-resolusi-pbb-perdana-tentang-solidaritas-global-atasi-covid-19> [diakses pada on 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020b). Menlu Retno Dorong Sistem Multilateral Perkuat Tata Kelola Kesehatan Global [Online]. 17 April. Tersedia di: < https://kemlu. go.id/portal/id/read/1212/berita/menlu-retno-dorong-sistem-multilateral- perkuat-tata-kelola-kesehatan-global> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020c). Ministerial Teleconference Meeting of the International Coordination Group on COVID-19 (ICGC), Menlu RI: Kerjasama Internasional Harus Hasilkan Ketersediaan Vaksin Covid-19 yang Terjangkau dan Dapat Diakses Negara Berkembang [Online]. 18 April. Tersedia di:
< https://kemlu.go.id/portal/id/read/1218/berita/ministerial-teleconference- meeting-of-the-international-coordination-group-on-covid-19-> [accessed on 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020d). Ranres Covid-19 Disahkan WHO, Indonesia Dukung Evaluasi Penanganan Pandemi [Online]. 20 Mei. Tersedia di:
< https://kemlu.go.id/portal/id/read/1317/berita/ranres-covid-19-disahkan- who-indonesia-dukung-evaluasi-penanganan-pandemi> [diakses pada 29 Juli 2021]. Kementerian Luar Negeri. (2020e). Press Briefing Special ASEAN – Russia Foreign Ministers’ Meeting on Covid-19 [Online]. 17 Juni. Tersedia di: < https://kemlu. go.id/portal/id/read/1388/berita/press-briefing-special-asean-russia-foreign- ministers-meeting-on-covid-19> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020f). Indonesia Dorong DK PBB untuk Bersiap Hadapi Tantangan Keamanan Global Paska Pandemi [Online]. 25 September.
Tersedia di: < https://kemlu.go.id/portal/id/read/1719/berita/indonesia- dorong-dk-pbb-untuk-bersiap-hadapi-tantangan-keamanan-global-paska- pandemi> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020g). Revitalisasi Sektor Perikanan Pascapandemi jadi Perhatian di IORA [Online]. 30 September. Tersedia di < https://kemlu.go.id/ portal/id/read/1741/berita/revitalisasi-sektor-perikanan-pasca-pandemi-jadi- perhatian-di-iora> [diakses pada 29 July 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020h). East Asia Summit Experts Meeting: Pertemuan Pakar Virus dan Ahli Epidemiologi Kerja Sama Praktis Perangi Covid-19 [Online]. 15 Oktober. Tersedia di: < https://kemlu.go.id/portal/id/read/1795/ view/east-asia-summit-experts-meeting-pertemuan-pakar-virus-dan-ahli- epidemiologi-kerja-sama-praktis-perangi-covid-19> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020i). Indonesia Dukung Pengembangan Vaksin Global Melalui Kontribusi USD 1 Juta kepada CEPI [Online]. 24 November.
Tersedia di: < https://kemlu.go.id/portal/id/read/1910/berita/indonesia- dukung-pengembangan-vaksin-global-melalui-kontribusi-usd-1-juta- kepada-cepi> [diakses pada 29 July 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020j). Indonesia Berhasil Perjuangkan Resolusi PBB untuk lindungi Pelaut di tengah Masa Pandemi [Online]. 2 Desember.
Tersedia di: < https://kemlu.go.id/portal/id/read/1933/berita/indonesia- berhasil-perjuangkan-resolusi-pbb-untuk-lindungi-pelaut-di-tengah-masa- pandemi> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2020k). Indonesia Prakarsai Resolusi PBB Tentang Penguatan Ketahanan Kesehatan Global [Online]. 15 Desember. Tersedia di:
< https://kemlu.go.id/portal/id/read/1983/berita/indonesia-prakarsai-resolusi- pbb-tentang-penguatan-ketahanan-kesehatan-global> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kementerian Luar Negeri. (2021). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021 [Online]. 6 Januari. Tersedia di:  < https://kemlu.go.id/portal/id/ read/2048/berita/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021>
[diakses pada 29 Juli 2021]. Kementerian Sekretariat Negara. (2020). Presiden Dorong Sinergi dan Kolaborasi antar Negara ASEAN untuk Tangani Covid-19 [Online]. 14 April. Tersedia di: < https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_dorong_sinergi_dan_ kolaborasi_antar_negara_asean_untuk_tangani_covid_19> [diakses pada 29 Juli 2021].
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille. (2020). Gelombang Akhir Repatriasi 17 ABK WNI, Total 720 ABK Berhasil Difasilitasi KJRI Marseille Selama Pandemi [Online]. 1 Juli. Tersedia di:  < https://kemlu.go.id/marseille/ id/news/7408/gelombang-akhir-repatriasi-17-abk-wni-total-720-abk-berhasil- difasilitasi-kjri-marseille-selama-pandemi> [diakses pada 29 Juli 2021].
Kurniati, D. (2020). Dihadiri Jokowi, KTT ke-37 Asean Sepakati 33 Dokumen [Online]. 13 November. Available at: < https://news.ddtc.co.id/dihadiri- jokowi-ktt-ke-37-asean-sepakati-33-dokumen-25507?page_y=1443 > [diakses pada 28 Juli 2021]
Lee, S.J., et al. (2015). Middle Power in Action: The Evolving Nature of Diplomacy in the Age of Multilateralism . EAI MPDI Special Report.
Indonesian Perspective, Vol. 6, No. 2 ( Juli-Desember 2021): 123 - 141
Mahbubani, K. (2013). Multilateral Diplomacy. Dalam A. Cooper, J. Heine & R. Thakur (eds.), The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, pp. 248-261. Oxford: Oxford University Press.
Martha, J. (2020). Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus , pp.121-130. MoFA Indonesia. (2020a). [Twitter] 13 Mei. Tersedia di: https://twitter.com/Kemlu_ RI/status/1260418165793751042 (diakses pada 30 Juli 2021).
MoFA Indonesia. (2020b). [Twitter] 31 Juli. Tersedia di: https://twitter.com/Kemlu_ RI/status/1289002554148311040 (diakses pada 30 Juli 2021).
MoFA  Indonesia.  (2020c).  [Twitter]  22  Oktober.  Tersedia  di:  https://twitter.com/ Kemlu_RI/status/1319243000195682309 (diakses pada 30 Juli 2021). Nabbs-Keller, G. et al. (2020). COVID-19: Australia and Indonesia’s Middle Power Moment [Online]. 16 April. Tersedia di: < https://asialink.unimelb.edu.au/ insights/covid-19-australia-and-indonesias-middle-power-moment> [diakses pada 27 Juli 2021].
Pambudi, A.A. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Dinamika Global , 6 (1), pp. 20-43. Pedi, R. et al. (2020). Small State Diplomacy after the Corona Crisis. The Hague Journal of Diplomacy , 15 (4), pp. 611-623.
Prakoso, et al. (2020). Diplomasi Vaksin Covid-19 Indonesia: Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan [Online]. 17 Desember. Tersedia di: < https://igj.or.id/diplomasi-vaksin-covid-19- indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan- berkeadilan/> [diakses pada 28 Juli 2021].
Pak, A. et al. (2020). Economic Consequences of the COVID-19 Outbreak: the Need for Epidemic Preparedness [Online]. 29 Mei. Tersedia di: < https://www. frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00241/full> [diakses pada 28 Juli 2021].
Pratiwi, A.M. et al. (2020). Kumpulan Rekomendasi Kebijakan. Penanganan Krisis Multidimensional Pandemi Covid-19 [Online]. Tersedia di: < https://www.ksi- indonesia.org/assets/uploads/original/2021/01/ksi-1611332690.pdf> [diakses pada 28 Juli 2021].
Rauf, T. (2021). Diplomasi Vaksin Indonesia di Kancah Dunia [Online]. 11 Juli. Tersedia di: < https://infopublik.id/kategori/gpr-news/548033/diplomasi- vaksin-indonesia-di-kancah-dunia> [diakses pada 28 Juli 2021] Riana, F. (2020). Menlu Retno Sebut CEPI Siap Kerja Sama dengan Bio Farma Produksi Vaksin Covid-19 [Online]. 14 Oktober. Tersedia di: https://nasional. tempo.co/read/1396056/menlu-retno-sebut-cepi-siap-kerja-sama-dengan-bio- farma-produksi-vaksin-covid-19> [diakses pada 30 Juli 2021] Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). Buah Diplomasi Vaksin, Indonesia
Terima Kedatangan Pertama Vaksin dari COVAX Sebanyak 1,1 juta Dosis [Online]. 8 Maret. Tersedia di: < https://covid19.go.id/p/berita/buah-diplomasi- vaksin-indonesia-terima-kedatangan-pertama-vaksin-dari-covax-sebanyak- 11-juta-dosis> [diakses pada 29 Juli 2021].
Sekretariat Nasional ASEAN. (2020). Indonesia Dorong ASEAN Plus Three Untuk Kerja Sama Pemulihan Ekonomi Kawasan Pasca-Pandemi [Online]. 21 Juli. Tersedia di: < http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-dorong- asean-plus-three-untuk-kerja-sama-pemulihan-ekonomi-kawasan-pasca- pandemi> [diakses pada 28 Juli 2021].
Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama. Independen 1 (2), pp. 65-74. Sinaga,  Y.A.  (2020).  Indonesia  dorong  Indo-Pasifik  kerja  sama  atasi  pandemik COVID-19 [Online]. 21 Juli. Tersedia di: < https://www.antaranews.com/ berita/1624470/indonesia-dorong-indo-pasifik-kerja-sama-atasi-pandemik- covid-19> [diakses pada 29 Juli 2021].
Suryahadi, A. et al. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kemiskinan: Estimasi bagi Indonesia [Online]. Tersedia di: < https://smeru.or.id/id/content/ dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kemiskinan-estimasi-bagi-indonesia>
[diakses pada 27 Juli 2021].
Thies, C.G. & Sari, A.C. (2018). A Role Theory Approach to Middle Powers: Making Sense of Indonesia’s Place in the International System. Contemporary Southeast Asia , 40 (3), pp. 397-421.
Triwibowo,  A.  (2020).  Diplomacy  and  Covid-19:  A  Reflection. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus , pp.103-112. Utami, L.D. (2020) Kaleidoskop 2020: Tahun Terberat bagi Diplomasi Perdamaian dan Kemanusian Indonesia [Online]. 29 Desember. Tersedia di: < https://www.
tribunnews.com/nasional/2020/12/29/kaleidoskop-2020-tahun-terberat-bagi- diplomasi-perdamaian-dan-kemanusian-indonesia?page=4> [diakses pada 28 Juli 2021].
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Wangke, H. (2021). Diplomasi vaksin Indonesia untuk Kesehatan Dunia. Info Singkat Hubungan Internasional , 13 (1), pp. 7-12. Wivel, A., et al. (2014). Setting the Scene: Small States and International Security. Dalam C. Archer, A. Bailes & A. Wivel (eds.), Small States and International Security: Europe and Beyond, pp. 3-25. London: Routledge. Wieler, L.H. et al. (2020). Emerging COVID-19 success story: Germany’s push to maintain progress [Online]. 20 Maret. Tersedia di: < https://ourworldindata. org/covid-exemplar-germany> [diakses pada 28 Juli 2021].
Yahya, A.N. (2021). Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi
Semua Negara [Online]. 8 Mei. Tersedia di: < https://nasional.kompas.com/ read/2021/05/08/10235961/indonesia-dorong-kesetaraan-akses-vaksin-covid- 19-bagi-semua-negara> [diakses pada 28 Juli 2021].