## KAJIAN EMPIRIS TINGKAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA

## Sucahyo Heriningsih
FE UPN “Veteran” Yogyakarta email : heriningsih_s@yahoo.co.id

## Abstrak
This  study  aims  to  empirically  examine  the  effect  of  the  level  of  accountability  and  performance of  the  organization  of  local  governments  on  the  level  of  corruption  in  the  districts  and  cities  in Indonesia. using LPPD in 2010 and LKPD in 2010, with a sample size of 36 counties and cities. Level of Accountability is measured with a variable rate (audit opinion, SPI weakness, and Adherence to  legislation)  and  the  implementation  of  the  Local  Government  Performance  (Key  Performance Indicators / IKK ). Results of regression test show that the measured level of accountability (audit opinion, SPI Weakness level, the degree of compliance with environmental legislation) and the delivery of local government performance ( IKK scores of LPPD) did not affect the level of corruption in the government district and city in Indonesia.
Kata  Kunci:  Tingkat  akuntabilitas,  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD),  Tingkat

## Korupsi

## PENDAHULUAN
Reformasi  yang  terjadi  di  Indonesia yang  berawal  disekitar  tahun  2000  an    telah membawa  angin  segar  bagi  pemerintah  daerah di  berbagai  daerah  untuk  bisa  mengatur  dan mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan dikeluarkannya  UU  No.  25  tahun  1999  tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah , dan kemudian di revisi dengan adanya UU No.32 tahun  2004  lebih  menegaskan  kewenangan Pemda  dalam    pelaksanaan    otonomi  yang diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  sistem  pemerintahan  daerah yang    sudah  ada.  Adanya  otonomi  daerah tentunya  memberikan  banyak  peluang  para pimpinan untuk  lebih mandiri  dalam mengatur semua  sektor  secara  otonom.  Namun  demikian tidak  bisa  di  pungkiri  bahwa  dengan  adanya otonomi daerah telah banyak terjadi kasus-kasus korupsi  terungkap dan terjadi di daerah.
Berikut ini beberapa kepala daerah yang pernah dan akan berhadapan dengan pengadilan: Syamsul  Arifin ,  Gubernur  Sumatera  Utara, terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-
2007, Agusrin  Najamudin,  Gubernur  Bengkulu, terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu  tahun  2006-2007.  Thaib  Armaiyn, Gubernur Maluku Utara, tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007. Mochtar Muhammad, Wali  Kota  Bekasi,  terpidana  kasus  suap  dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Sunaryo,  Wakil  Wali  Kota  Cirebon,  terpidana kasus  penyelewengan  dana  belanja  barang  dan jasa  senilai  Rp  4,9  miliar  dalam  APBD  Kota Cirebon  2004.    Eep  Hidayat,  Bupati  Subang, terpidana kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi  dan  bangunan  senilai  Rp  14  miliar  tahun 2005-2008.  Satono,  Bupati  Lampung  Timur, terpidana  kasus  korupsi  penggelapan  dana rakyat  dalam  APBD  sebesar  Rp119  miliar  dan menerima suap Rp 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan  Rakyat,  Tripanca  Setiadana,  pada 2005. Fauzi Siin, Bupati Kerinci, terpidana kasus suap dana APBN 2008. John Manuel Manoppo, Wali  Kota  Salatiga,  tersangka  kasus  korupsi proyek  pembangunan  Jalan  Lingkar  Selatan Salatiga.  (Tempo  omline,  Sabtu,  09  Februari 2013 | 05:51 WIB).
Kasus  korupsi  di  atas  adalah  hanya
sebagai contoh dari bebarapa kasus korupsi yang terjadi  di  daerah,  yang  kemungkinan  terjadi karena  adanya  pergesaran  kekuasaan pusat di daerah. Desentralisasi  dan otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah meningkatkan efisiensi,efektifitas, dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah  untuk tercapainya good  governance (Mardiasmo, 2009).  Di  dalam  UU  no  32  tahun    2004  selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga  mewajibkan  agar  setiap  kepala  daerah membat  laporan  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat.   LPPD merupakan  laporan  evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  dan  informasi  laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang  menjadi  tanggungjawab  dan  karakteristik dari  masing-masing  Pemerintah  daerah  masing- masing.
Dalam  LPPD  lebih  menekankan  pada evaluasi  kinerja  dan  tatacara  penyelenggaraan pemerintah  daerah  (EKPPD),  sesuai  dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri No.73 tahun2009, tentang  tata  cara  pelaksanaan  evaluasi  kinerja penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Nilai indeks  komposit  kinerja  (IKK)  peyelenggaran pemerintah daerah merupakan total penjumlahan hasil yang meliputi indeks capaian kinerja dengan tingkat  indeks  capaian  kesesuaian  materi.  Hasil EKPPD tahunnan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  otonomi atau pembentukan, penghapusan/ penggabungan daerah otonom. EKPPD merupakan suatu sistem yang  pengukuran  dengan  menggunakan  IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan mandiri oleh  pemerintah  daerah  dengan  yang  dilakukan oleh  Tim  Daerah  dan  Tim  Nasional  EPPD (Tim  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah).  Sehingga  IKK  (Indikator  Kinerja Kunci) merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan  keberhasilan  penyelenggaraan suatu urusan pemerintah.
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, LPPD tidak akan terlepas dari pengawasan para auditor  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), sehingga  tercipta  kondisi  yang  kondosif  dan akan  mudah  teridentifikasi  adanya  kecurangan. Laporan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah
dalam  penelitian  ini  menggunakan  pengukuran yang berasal dari hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang setiap tahun secara rutin di audit. Dari hasil audit atas LKPD akan diperoleh opini dari auditor atas kinerja dari pemerintah daerah juga.
Dengan  demikian  baik  laporan  dalam LPPD  maupun  LKPD  kedua  dua  nya  adalah menunjukkan  sebuah  laporan  kinerja  yang harus  dipertanggungjawabkan  oleh  Kepala daerah.  Harpannya  akan  teridentifikasi  lebih cepat  kemungkinan-kemungkinan  terjadinya ketidak  wajaran  dalam  penyelenggaraan  suatu pemerintahan.  Penelitian  merupakan  kajian empiris  yang  menguji  secara  empiris  dua  hasil laporan  kinerja  pemerintah  daerah    dan  bila di  hubungan  dengan  tingkat  korupsi.  Logika penalaran  yang  dikembangkan  penulis  adalah bila  kedua  laporan  baik  hasil  dari  LPPD  nya menunjukkan  angka  yg  tinggi  demikian  juga opini  auditor  yang  bagus  maka  seharusnya tingkat korupsi nya menjadi lebih rendah/ sedikit. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis tahun 2013 yang menguji pengaruh  opini  audit  dan  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  terhadap  tingkat  korupsi pemerintah daerah menunjukkan secara statistic membuktikan  bahwa  variabel  opini  dan  kinerja keuangan    tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat korupsi  di  pulau  Jawa.  (Heriningsih,  2013). Serta dari penelitian Susilo dan Shiddig ( 2013) yang menguji pengaryh karakteristik pemerintah (ukuran  daerah,  tingkat  ketergantungan  kepada pusat, kekayaan daerah, belanja modal )  dengan temuan audit (temuan audit dibandingkan dengan total anggaran) terhadapKinerja Pemda (LPPD), hasil  menunjukkan  bahwa  Sedangkan,  variabel temuan  audit  BPK  dengan  proksi  temuan  audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan  daerah  dengan  proksi  PAD  dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap  skor  kinerja  Pemda  kabupaten/kota di  Indonesia,  dan  variabel  yang  lain  tidak berpengaruh secara statistik.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  dan eberapa hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh kinerja yang diukur dengan IKK hasil dari LPPD dan (opini audit, kelemahan pada SPI serata ketaatan pada perundang-undangan) yang merupakan  hasil  dari  LKPD,  terhadap  Tingkat korupsi .

## TINJAUAN PUSTAKA
Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah Akuntabilitas    Pemerintah  Daerah merupakan  tingkat  pengukuran  kinerja  yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga indikator pengukuran  yang digunakan dalam penelitian ini yang  merupakan  tiga  hasil  yang  terdapat  dalam LKPD yang telah diaudit. Opini auditor menjadi pusat  perhatian  dalam  setiap  laporan  kinerja suatu  entitas  demikian  juga  dengan  penelitian ini  sehingga  dengan  menggunkan  penalaran bahwa  jika  Pemerintah  daerah  memperoleh opini  WTP  (wajar  tanpa  pengecualian)  maka harapannya  akan  semakin  bagus  kinerja pemerintah  daerah  dan  pastinya  korupsi  tidak dapat  terjadi.  Sedangkan  jika  terdapat      tingkat kelemahan  pada  Sistem  pengendalian  internal maka  tentu  terdapat  tambahan  masukan  untuk pemperbaiki  pengendalian  agar  lebih  efektif  di tahun  berikutnya.  Yang  ke  tiga  ketaatan  pada perundang-undangan  dapat  dikatakan  bahwa semakin  banyak  ditemukan  ketidaktaatan  maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi. (heriningsih, 2013).

## Kinerja Penyelengara Pemerintah Daerah
Kinerja penyelenggaran pemerintah daerah  adalah  capaian  atas  penyelenggaraan urusan  pemerintah  daerah  yang  diukur  dari masukan,  proses,  keluaran,  hasil,  manfaat, dan/atau  dampak.  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah  daerah  (EDDP)  adalah  suatu  proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap  kinerja  penyelenggaraan  pemerintah daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi  daerah  dan  kelengkapan  aspek-aspek penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  baru dibentuk.  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan pemerintah  daerah  (EKPPD)  adalah  suatu proses  pegumpulan  dan  analisis  data  secara sistematis  terhadap  kinerja  penyelenggaraan pemeintah  daerah  dengan  menggunakan  sistem pengukuran  kinerja.  EKPPD  dilakukan  oleh Tim  Nasional  dan  Daerah  yang  membantu presiden  dalam  dalam  melaksanakan  evaluasi penyelenggaran  pemerintahan  daerah  secara nasional  (Permendagri  No  73  tahun  2009). Dengan  demikian  dapat  dijelaskan  bahwa EKPPD    merupakan  evaluasi  ditingkat  internal pemerintah,  dimana  jika  indek  IKK  nya  tinggi
maka  menunjukkan  kinerja  penyelenggara pemerintah  Daerah  (LPPD)  berjalan  efektif dan  efisien,  yang  bila  dikaitkan  dengan  tingkat korupsi  maka  jika  hasil  indeks  IKK  nya  bagus maka Tingkat korupsi akan rendah.

## Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah
Tingkat  korupsi  yang  terjadi  di  suatu daerah tentunya sangat sulit untuk diidentifikasi. Tentusaja  kebanyakan  korupsi  yang  terjadi  saat ini  karena  sifat  dari  korupsi  itu  sendiri  yang merupakan  suatu  tindakan  yang  tersembunyi yang  memang  disengaja  oleh  palkunya.  Dalam penelitian ini tingkat korupsi yang dipakai dengan memodifikasi  angka  indeks  persepsi  korupsi yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  Transparansi Internasional  Indonesia.  Skor  IPK  antara  angka 1 dan 10, dimana 1 (angka minimal atau korupsi didaerah  banyak  sekali),  dan  10  menunjukkan (  angka  maksimal  atau  korupsi  didaerah  sedikit yang terjadi). Berdasarkan angka indeks tersebut maka jika IPK = 1  maka diasumsikan (Tingkat korupsi 9), demikian juga untuk IPK =10 maka (tingkat korupsi 1).  (heriningsih, 2013).
Dari penjelasan hubungan dari ketiga variabel di atas maka dapat di hipotesiskan:
H1:   Terdapat  pengaruh  opini  audit  terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah
H2:   Terdapat  pengaruh  Tingkat  Kelemahan SPI terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah
H3: Terdapat pengaruh tingkatketaatan terhadap  perundang-undangan  terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah
H4: terdapat pengaruh Kinerja penyelenggaran pemerintah  daerah  terhadap  tingkat korupsi di pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang  diambil  dari  BPS  Indonesia  dan perpustakaan  data  BPK,  sedangkan  tingkat korupsi  di  pemerintah  daerah  diambil  dari  situs Http:  www.  Ipkindonesia.org.  Berikut  ini  tabel pemilihan sampel.

## Variabel Penelitian

## Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah merupakan  variabel  independen  yang  diukur dengan  tiga  indikator  (opini  audit,  kelemahan Sistem  pengendalian  internal  dan  ketaatan  pada perundang-undangan)
a.  Opini Audit Opini Audit merupakan variabel Independen  yang  diukur  mengunakan  variabel dummy.  Laporan    audit  Independen  merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini  auditor  yang  merupakan  pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan  kriteria  Standar  akuntansi  Pemerintah. Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP/ unqualified opinion ),  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP/ Qualified  opinion ),  Tidak  Wajar  (TW/ Adverse opinion )  dan  Tidak  Memberikan  Pendapat (TMP/ Disclaimer opinion ).  Variabel  ini  diukur dengan menggunakan variabel dummy , Kategori unqualified yang  terdiri  dari  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP/ unqualified  opinion )  diberi nilai dummy 1 dan kategori non unqualified yang terdiri  dari  Wajar  dengan  Pengecualian  (WDP/ Qualified  opinion ),  Tidak  Wajar  (TW/ Adverse opinion )  dan  Tidak  Memberikan  Pendapat (TMP/ Disclaimer opinion ) diberi nilai dummy 0 (heriningsih, 2013)
b.  Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Kelemahan  SPI  di  ukur  dengan menggunakan  jumlah  temuan  pelanggaran  atas SPI  yang  diungkapkan  dalam  laporan  hasil pemeriksaan  (LHP)  dari  BPK.  (heriningsih, 2014)

## c.  Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
Ketaatan  terhadap  Peraturan  Perundang- Undangan di ukur dengan menggunakan jumlah temuan  pelanggaran  atas  ketaatan  terhadap undang-undang  yang diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK.(heriningsih, 2014)

## Kinerja Penyelengara Pemerintah Daerah
Pengukuran  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten  dan  kota  merupakan  variabel independen,  dengan  menggunakan  skor  skor IKK    yang  merupakan  hasil  dari  laporan evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  LPPD  2010. Peneliti  ini  menggunakan  hasil  EKPPD  tahun 2010,  karena  dengan  menggunakan  data  tahun terkini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi yang relevan untuk kondisi saat ini tentang skor IKK  yang  berkisar  nilai  0  (kinerja  minimal)  -4 (kinerja maksimal). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penilaian portfolio secara desk  evaluation terhadap    data  yang dimuat  dalam  LPPD  tahun  2010  dan  penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang  dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemeringkatan kinerja Pemda ini baru  pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang  diterbitkan  di  Jakarta  tanggal  14  Agustus 2009  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri.  (Susila dan Shiddiq, 2013).

## Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah
Variabel  dependen  dalam  penelitian ini  adalah  tingkat    korupsi  pemerintah  daerah. Tingkat    korupsi  yang  dipakai  dalam  penelitian ini  adalah  memodifikasi  angka  indeks  persepsi korupsi  yang  di  terbitkan  oleh  Lembaga Transparansi Internasional Indonesia.
1= angka indek minimal  berarti tingkat korupsi daerah banyak terjadi

## Tabel 1
Pemilihan sampel Populasi: Kota dan kabupaten yang  memiliki indek Kinerja Kunci th 2010 432 kabupaten dan kota Kota dan kabupaten yang  memiliki indek persepsi korupsi th 2010 36 kabupaten dan kota Jumlah sampel yang di observasi 36 kabupaten dan kota
10 = angka indek maksimal yang berarti tingkat korupsi di daerah sedikit yang terjadi Berdasarkan angka indeks tersebut maka dapat di asumsikan bahwa jika IPK=1 dapat diasumsikan tingkat  korupsi  (TK=10),  atau  sebaliknya jika  IPK=10  maka  dapat  diasumsikan  tingkat korupsinya (TK=1)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Hasil  analisis  data  penelitian  akan diuraikan  dengan  statistic  diskriptif  .    Hasil analisis  deskriptif  variabel  penelitian  disajikan tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation opini 36 .00 1.00 .3056 .46718 spi 36 .00 16.00 7.4167 3.28959 uu 36 4.00 23.00 9.4722 4.03900 LPPD 36 1.05 3.24 2.4499 .46073 tkorupsi 36 3.29 6.39 5.1108 .61211 Valid N (listwise) 36
Variabel  opini  audit  nilai  rata-rata menunjukkan  0,3056    dan  untuk  variabel kelemhana terhadap SPI nilai rata-rata mencapai 7,4167 yang berarti masih banyak yang memiliki kelemahan terhadap SPI dengan minilal 0 maka kasus  kelemahan  SPI  di  36  kota  dan  kabutapen yang  sebagai  samppel  dalam  penelitian  ini termasuk  masih  sedikit    0,  karena  bila  dilihat nilai maksimal kelemahan SPI bisa mencapai 16 . Sedangkan ketaatan pada perundang-undangan menunjukkan nilai rata-rata 9,4722 yang berarti masih banyak ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
Variabel    kinerja      Penyelengara Pemerintah  Daerah    menunjukkan  angka  rata-
rata  2.4499  hal  ini  menunjukkan  dari  jumlah sampel  36  kabupaten  dan  kota  sebagian  besar nilai  skor  IKK  nya  bagus  karena  nilai  rata-rata sudah hampir mencapai skor tertinggi yaitu 4.
Variabel  Tingkat  korupsi  menunjukkan angka  rata-rata  5,1108  yang  dapat  dikatakan bahwa tingkat korupsi berdasarkan survey yang di lakukan oleh lembaga Transparansi Indonesia maka sebagain besar kota dan kabupaten memiliki tingkat korupsi yang hampir 5 persen dari point indeks tertinggi yaitu 10.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan menggunakan  regresi  berganda  yang  terdapat pada tabel 3 berikut ini:

## Tabel 3
Regression Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .204 a .042 -.082 .63669
a. Predictors: (Constant), LPPD, opini, spi, u u
b. Dependent Variable: tkorupsi Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.048 .692 7.292 .000 opini .080 .233 .061 .341 .735 spi -.024 .033 -.130 -.731 .471 uu .021 .027 .139 .774 .445 LPPD .008 .235 .006 .032 .975
a. Dependent Variable: tkorupsi
Berdasarkan tabel 3 maka persamaan regresi berganda yang dihasilkan sebagai berikut:
Y= 5,048 + 0,080 x1 – 0,024 x2 + 0,021 x3 + 0,008 x4
Dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat diinterpretasikan bahwa jika opini audit, ketaatan pada  perundang-undangan  dan  pengukuran kinerja  penyelenggaran  pemerintahan  rendah maka tingkat korupsi akan cenderung rendah juga. Sedangkan untuk kelemahan terhadap SPI maka jika  kelemahan  SPI  nya  rendah  maka  dapat  di mungkinkan  akanterjadi banyak  terjadi korupsi. Dengan  demikian  hasil  dari  model  regresi  ini untuk  variabel    X2  dan  X3,  mendukung  teori yang diajukan peneliti.
Pengujian  Opini  Audit  terhadap  Tingkat Korupsi (Hipotesis 1)
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai  probabilitas  untuk  variabel  opini  auditor adalah  0,735,  karena  di  atas  0,05  maka  H1  di tolak.  Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan secara  statistic  variabel  opini  dengan  tingkat korupsi di kabupaten dan kota di Indonesia tidak berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika opini WTP (opini terbagus pun belum tentu menjamin adanya bebas korupsi).

## Pengujian Tingkat Kelemahan SPI Terhadap Tingkat Korupsi (Hipotesis 2)
Hasil pengujian untuk variabel kelemahan SPI menunjukkan angka propabilitas 0,471, yang berarti di atas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Kelemahan  terhadap  SPI  juga  secara  statistic membuktikan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini dapat dikatakan bahwa walaupun SPI  di  suatu  pemerintahannya  bagus,  namun masih  sangat  memungkinkan  adanya  bahaya korupsi yang bisa terjadi.
Pengujian  Ketaatan  Terhadap  Perundang- Undangan (Hipotesis 3)
Demikian  juga  untuk  variabel  ketaatan terhadap perundang-undangan juga menunjukkan angka yang sama yaitu diatas 0,05 atau di angka probabilitas nya mencapai 0,445. Hal ini sangat mungkin terjadi bahwa walaupun tidak  adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan namun  bisa  saja  masih  terjadi  indikasi  korupsi terjadi.
Pengujian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  terhadap  Perundang- undangan (Hipotesis 4) Berdasarkan laporan LPPD yang merupakan  laporan  penilaian  kinerja  oleh pihak  internal  pemerintah  maka  secara  statistic menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas mencapai angka 0,975 yang di atas 0,05.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi berganda  maka  dapat  di  jelaskan  bahwa  model penelitian  telah  mendukung  teori  bahwa  baik vaiabel opini audit, ketaatan terhadap perundang undangan dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah memiliki arah positif di model regresinya , yang berarti semakin tinggi variabel independen makan tingkat korupsi juga akan naik, sedangan untuk  ketaatan  terhadap  SPI  memiliki  arah negative. Sehingga dapat dikatakan bahwa model ada  yang  mendukung  teori  dan  ada  juga  yang perlu  dikaji  ulang  dalam  penelitian  berikutnya, karena masih belum mendukung teori.
Secara  empiris  dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah bisa diukur dengan LPPD maupun LKPD. Dimana keduanya merupakan dua laporan yang tujuan nya sama yaitu untuk pengukuran kinerja walaupun  isi  laporan  nya  agak  berbeda.  LPPD merupakan  Laporan  untuk  internal  pemerintah sedangakan  LKPD  laporan  kinerja  yang  telah diaudit  oleh  pihak  ekternal  yaitu  BPK,  ternyata dengan  menggunakan  data  dari  LKPD  maupun LPPD  tidak  dapat  mendukung  hipotesis, yang  mengkaitkan  dengan  tingkat  korupsi  di pemerintah daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat akuntabilitas  yang  diukur  (opini  audit, tingkat  Kelemahan  SPI,  tingkat  ketaatan terhadap  perundang-undangan)  dan    Kinerja penyelenggaran  pemerintah  daerah  (skor  IKK dari LPPD) tidak berpengaruh  terhadap tingkat korupsi  di  pemerintah  kabupaten  dan  kota  di Indonesia.

## KETERBATASAN  DAN  SARAN
Penelitian  ini menggunakan sampel yang hanya memiliki indek persepsi korupsi dan yang memiliki  skor  IKK  dimana  tidak  semua  kota dan  kabupaten  memiliki    di  Indonesia  ,  hal  ini yang mungkin menjadi perlu untuk diteliti ulang dengan  menggunakan    alat  pengukuran  yang berbeda  misal    untuk  tingkat  korupsi  dengan melihat  data  pelanggaran  hokum  yg  terjadi  di pemerintah  daerah.  Penelitian  sepengetahuan peneliti  belum  banyak  sehingga  belum  banyak yang bisa diperbandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dollery.  B.  E,  and  Grant.  B,  2011, Economic Efficiency  versus  Local  Democracy? A  Evaluation  of  Structural  Change  and Local  Democracy  in  Australian  Local Government ,  Journal of Interdisciplinary Economics.
Department  of  Local  Government  and Planning,  2011, Financial  management (sustainability) Guideline , Australia Geys. Benny, Friedrich. Heinemanm, Alexander
Kalb, 2007, Value for money? Measuring German  Lokal  Government  Efficiency. Proceedings  Conference  Govermance
research unit , Berlin, Germany. Guthrie.  J,  1998, Application  of  Accrual
Accounting  in  the  Australian  Public Sector  – hetoric  or  Reality?  Financial Accountability and Management , Februari, Vol. 14 No. 1. Halim,  Abdul.  2008. Akuntansi  Keuangan
Daerah . Salemba Empat. Jakarta.
Heriningsih,  Sucahyo,  dan  Marita,    2013,
Pengaruh  Opini  Audit  dan  Kinerja Keuangan  Daerah  Terhadap  Tingkat Korupsi  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris pada Pemerintah kabupaten dan Kota  di  Pulau  Jawa), Buletin  Ekonomi, Vol 11, No.1. FE UPNVY, Yogyakarta. Heriningsih, Sucahyo, dan Rusherlistyani, 2014, Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan  SPI,  dan  Ketaatan  pada Perundang-undangan  yang  Dianalisis dari  opini  Auditor,  Prosiding  Seminar Nasional  dan  Call  Paper  Sinau  3,  UPN “Veteran”  Yogyakarta,  Jakarta,  Jawa Timur. Hughes,  O.  E.,  1998, Public  Management and  Administration .  2nd  Ed.,  London: MacMillan Press Ltd.
Jackson,  Peter  M.  (Editor).  1995. Measures for  Success  in  the  Public  Sector:  A Public  Finance  Foundation  Reader.
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).
Jones,  Rowan  &  Pendlebury,  Mourice,  2000, Public Sector Accounting , 5 th Ed. London: Financial Times- Prentice Hall.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Andy Offset:Yogyakarta. Nurcholish,  H.  (2005). Teori  dan  praktik pemerintahan  dan  otonomi  daerah . Gramedia Widiasarana Indonesia. Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas laporan  Keuangan  pemerintah  daerah (LKPD)  terhadap  tingkat  koropsi Pemerintah  daerah  di  Indonesia , Skripsi., Undip.