## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan

## Restorative  Justice Oleh  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum
Armunanto Hutahaean 1
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail : antoht@yahoo.com
Abstract: Nowadays, settlement of criminal cases out of the court through restorative justice is essential for Indonesian society. State Police of the Republic of Indonesia as the bearer of the state government's function of law enforcement duties, in addition to provide protection, safeguard and service to public are expected to be able to realize the demands of the community to achieve justice. The public has high expectations for the State Police of the Republic of Indonesia as one of the law enforcement officers, who are authorized by law  as  investigators  to  carry  out  investigations  of  all  criminal  acts  in  the  context  of  law  enforcement. Certainly, law enforcement is carried out according to the priority program of the National Police Chief which carries  the  concept  of  Transformation  towards  a  Predictive,  Responsive  and  Just  Transparency  Police (PRESISI) for the realization of legal purpose.
Keywords: State Police of the Republic of Indonesia, Investigator Police, restorative justice, legal purpose.
How to Site: Armunanto Hutahaean. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 140 – 148. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119

## Introduction
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  dalam  tugas  perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak  pidana yang  sebelumnya  didahului  oleh  tindakan  penyelidikan  oleh  penyelidik 1 . Penegakkan  hukum  yang  dilakukan  tentunya  penegakan  hukum  yang  harus  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).
Dalam  penjabarannya,  Prediktif  dimaknai  sebagai  Pemolisian  prediktif  atau Predictive policing yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi
1 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.
yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai  Rasa  tanggung  jawab  yang  diwujudkan  dalam  ucapan sikap,  perilaku dan  responsive  dalam  pelaksanaan  tugas,  yang  secara  keseluruhan  ditujukan  untuk menjamin  kepentingan  dan  harapan  masyarakat  dalam  menciptakan  keamanan  dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.
Transformasi  menuju  Polri  yang  Presisi  ini  meliputi  4  bidang,  16  Program  prioritas,  51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa  keadilan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  terwujud  dengan  mengedepankan  hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.
Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu  vonis  atau  putusan  pengadilan  harus  sesuai  dengan  hukum  karena  hakim  harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak  memihak.  Karenanya  putusan  yang  ideal  adalah  putusan  yang  mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional 2 .
Diantara  ketiga  asas  tersebut,  yang  sering  menjadi  sorotan  utama  adalah  masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa, “in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost”, (dalam hukum, keadilan akan  dipertimbangkan  sebagai  upaya  dalam  memperlakukan  orang  dan  upaya  untuk mendistribusikan  manfaat  dan  biayanya)  dan  dalam  hubungan  ini  Friedman  juga menyatakan  bahwa, “every  function  of  law,  general  or  spesific,  is  allocati ve”,  (se tiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan suatu alokasi).
Lebih  lanjut,  Prof  Tjip  mengemukakan  bahwa  hukum  tidak  dapat  mengabaikan  dan menutup  diri  terhadap  perubahan  fundamental  yang  terjadi  dalam  dunia sains .  Pada kenyataannya, system masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian jika tidak ingin  melihat  hukum  berjalan  tertatih-tatih  mengikuti  kenyataan,  sudah  semestinya memahami hukum menjadi bagia kesatuan utuh dalam perkembangan revolusi sains . 3
Memperhatikan  latarbelakang  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengangkat permasalahan yang akan dicarikan solusi pemecahannya, sehingga kedepan penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  Polri  mampu  mewujudkan  Keadilan,  Kemanfaatan  dan
2 Arief Sidharta , Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 3
3 Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu hukum “Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”, Surakarta, UMS Press, hal. 11
Kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Permasalahan  yang  akan  penulis  angkat  adalah bagaimana  pelaksanaan restorative  justice oleh  penyidik  dalam  mewujudkan  keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan apa permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

## Discussion
Para  pakar  hukum  menyetujui  bahwa  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum dianggap  sebagai  tujuan  hukum,  namun  dalam  prakteknya,  sulit  untuk  dapat mewujudkan secara bersamaan. Achmad ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan  masalah  ?  Dalam  kenyataan  sering  antara  tujuan  yang  satu  dan  lainnya terjadi  benturan.  Dalam  hubungan  ini  Radbruch  mengajarkan  bahwa  kita  harus menggunakan  asas  prioritas,  prioritas  pertama  selalu  jatuh  pada  keadilan,  baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. 4
Melalui  asas  prioritas  yang  kasuistis,  tujuan  hukum  untuk  mencapai  keadilan, kemanfaatan  atau  kepastian  hukum  semua  tergantung  dari  kondisi  yang  ada  atau dihadapi  didalam  setiap  kasus.  Pada  suatu  kasus  ada  kalanya  keadilan  yang  lebih diprioritaskan  daripada  kemanfaatan  dan  kepastian.  Dalam  kasus  yang  lain  unsur kemanfaatan  menjadi  prioritasnya.  Namun  demikian,  dalam  keadaan  apapun,  hukum haruslah tetap dijadikan dasar pijakan utama, artinya untuk mencapai keadilan maupun kemanfaatan pijakan utamanya adalah tetap aturan hukum yang berlaku. 5
Hukum  mempunyai  tugas  pokok  dalam  menciptakan  ketertiban,  mengingat  ketertiban merupakan  suatu  syarat  pokok  dari  adanya  masyarakat  yang  teratur.  Agar  tercipta ketertiban  dalam  masyarakat,  diusahakan  untuk  mengadakan  kepastian.  Kepastian diartikan  sebagai  kepastian  hukum  dalam  hukum  dan  kepastian  karena  hukum.  Hal  ini disebabkan  pengertian  hukum  mempunyai  dua  segi.  Segi  yang  pertama  adalah bahwa ada  hukum  yang  pasti  bagi  peristiwa  yang  konkret.  Segi  kedua  adalah  adanya  suatu perlindungan  hukum  terhadap  kesewenang-wenangan.  Kepastian  hukum  hakikatnya adalah  suatu  kepastian  tentang  bagaimana  para  warga  masyarakat  menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya. 6
Aspek  teoritis  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  yaitu  apabila  hukum  dan perlindungan  hukum  yaitu  apabila  eksekusi  berjalan  sebagaimana  mestinya  akan memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya eksekusi tersebut, apa yang dicita- citakan  tujuan  hukum  untuk  mencari  kepastian  hukum  menjadi  terlaksana  dan  juga merupakan  perlindungan  hukum  bagi  mereka  yang  mendapatkan  hak  dari  putusan perkara  perdata  tersebut  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  daripada  eksekusi dimaksud. 7
4 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Jakarta, Chandra Pratama, 1996, hal. 95.
5 Ibid , hal. 96.
6 Ibid , hal. 96.
7 Ibid , hal. 416.
Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepatian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum  itu  harus  dapat  dirumuskan  dengan  kaimat-kalimat  didalamnya  tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau  tidak  patuh  terhadap  hukum.  Dalam  praktik  banyak  timbul  peristiwa-peristiwa hukum,  ketika  dihadapkan  dengan  substansi  norma  hukum  yang  mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda- beda  yang  akibatnya  akan  membawa  kepada  ketidak  pastian  hukum.  Sedangkan kepastian  karena  hukum  dimaksudkan  bahwa  karena  hukum  itu  sendirilah  adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. 8
Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap diskursus kepastian hukum.  Radbruch  berbicara  tentang  adanya  cita  hukum,  cita  hukum  ini  akan membimbing  manusia  dalam  kehidupannya  berhukum.  Dan  cita  hukum  tersebut ditopang  oleh  kehadiran  tiga  nilai  dasar (Grundwerten) ,  yaitu  Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmaeszigkeit) dan  Kepastian  hukum (Rechtssicherkeit). Ketiga  nilai dasar  tersebut  tidak  selalu  berada  dalam  hubungan  serasi  (harmonis)  satu  sama  lain. Melainkan  berhadapan,  bertentangan,  ketegangan (spannungsverhaeltnis) satu  sama lain.  Keadilan  bisa  bertabrakan  dengan  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum,  tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya. 9
Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga-tiganya itu disebut  sebagai nilai-nilai  dasar  hukum. ketiga  nilai  dasar  tersebut  adalah  Keadilan, Kemanfaatan/kegunaan (Zweckmaszigkeit) dan  Kepastian  hukum.  sekalipun  ketiga- tiganya  itu  merupakan  nilai  dasar  dari  hukum,  namun  antara  mereka  terdapat  suatu Spannungsverhaltnis ,  suatu  ketegangan  satu  sama  lain.  Hubungan  atau  keadaan  yang demikian itu bisa dimengerti, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu  sama  lain  mengandung  potensi  untuk  bertentangan.  Apabila  kita  ambil  sebagai contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan  kesamping.  Yang  utama  bagi  kepastian  hukum  adalah  adanya  peraturan  itu sendiri.  Tentang  apakah  peraturan  itu  harus  adil  dan  mempunyai  kegunaan  bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. 10
Dalam  perkembangan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  pemidanaan  dengan memenjarakan  pelaku  kejahatan  merupakan  sanksi  yang  utama  terhadap  pelaku kejahatan  yang  terbukti  bersalah  dipengadilan.  Sementara  jika  kita  kaji  lebih  dalam, masyarakat  memerlukan  bukan  hanya  sekedar  pemenjaraan  kepada  pelaku  pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana.
8 Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali , Depok, Prenadamedia Group, 2017, cet. 1, hal. 23.
9 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban , Jakarta, 2006, UKI Press, hal. 135
10 Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, cet. 8, hal.19.
Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara restorative justice atau keadilan restorative.
Keadilan  restorative 11 adalah  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau  pemangku  kepentingan  untuk  Bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula.
Dalam  pandangan  keadilan  restoratif,  kejahatan  bukan  hanya  merupakan  pelanggaran hukum  semata,  melainkan  secara  fundamental  merupakan  pelanggaran  terhadap hubungan  antar  manusia.  Oleh  karena  itu,  keadilan  restorative  menekankan  pada pemulihan  kerusakan  akibat  kejahatan,  melalui  restitusi  materiil  maupun  simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya  ditekankan  bahwa  keadilan  restorative  memberi  fasilitas  bagi  pemuliha komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal 12 .
Selanjutnya  dalam  pemikiran  keadilan  restorative,  mengemukakan  bahwa  jika  terjadi tindak  pidana,  maka  yang  paling  penting  untuk  dilakukan  adalah  bukan  untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, termasuk kerusakan atas tata nilai dalam  suatu  komunitas. 13 Lebih  lanjut  Braithwaite,  J.  mengatakan  cara  dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative adalah sebagai berikut : 14
Pertama ,  dari  sisi  pelaku,  untuk  mencapai  keadilan  restorative,  harus  ada  permintaan maaf  kepada  korban.  Sikap  penyesalan  yang  diekspresikan  semacam  itu  menunjukkan bahwa  pelaku  tindak  pidana  memahami  dampak  dari  perbuatannya  serta  mengakui bahwa  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  adalah  salah  dalam  suatu  masyarakat.  Sikap penyesalan  tersebut  diperlukan  untuk  memperbaiki  hubungan  antara  sipelaku  tindak pidana  dengan  korban  tindak  pidana,  juga  untuk  mengembalikan  peran  sipelaku kejahatan dalam masyarakat.
Kedua, dari  sisi  korban,  melalui  konsepsi  ini,  sikap  penyesalan  ekspresikan  maaf  dari pelaku  tindak  pidana  harus  sinergis  dengan  penerimaan  korban.  Korban  perlu  melihat pelaku  dengan  pengertian  dan  rasa  saying  sebagai  sesame  anggota  masyarakat. Masyarakat modern menyetujui bahwa pemberian maaf dapat mendorong rekonsiliasi. Dengan adanya rekonsiliasi, keinginan korban untuk membalas dendam akan luluh. Hal ini  dapat  menjadi  dasar  emosional  untuk  mendorong  terjadinya  restorasi  hubungan, pelaku tindak pidana dengan korban maupun pelaku tindak pidana dengan masyarakat.
11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
12 Rudy HAN, Ringkasan Disertasi : Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta, 2016, h. 32-33.
13 Ibid…hal. 33
14 Ibid…hal. 33-34.

## Pelaksanaan Restorative Justice
Untuk  menjawab  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat  yang  memenuhi  rasa keadilan  semua  pihak,  Polri  diberi  wewenang  oleh  UU  No.  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang  mengakomodir  norma  dan  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagai  solusi sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  terutama  kemanfaatan  dan  rasa  keadilan masyarakat.  Melihat  itu  semua,  Polri  perlu  mewujudkan  penyelesaian  tindak  pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan  semula  dan  keseimbangan  perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.
Penanganan  tindak  pidana  yang  berdasarkan  keadilan  restoratif  itu  sendiri  harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :
1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2) Tidak berdampak konflik sosial;
3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah  pihak,  kecuali  untuk  tindak  pidana  narkoba,  perdamaian  ini  dibuktikan  dengan adanya  surat  kesepakatan  perdamaian  yang  ditanda  tangani  oleh  para  pihak,  dan Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk  tindak  pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimnulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Apabila  persyaratan  materiil  dan  formil  tersebut  sudah  dapat  dipenuhi,  maka  dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum. 15
15 Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

## Permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya restorative justice
Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai  dasar  hukum,  atau  sering  disebut  sebagai  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum 16 .  Untuk  itu,  dengan  ditetapkannya  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  diharapkan  mampu  memberi  keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara  hukum.  Terkait  penerapan  keadilan  restoratif,  penulisan  menemukan  ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya  yang  harus  segera  dicarikan  penyelesaiannya,  Adapun  permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat  menguntungkan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara.  Namun  kurangnya pengetahuan  penyidik  terkait  konsep  keadilan  restoratif  menjadi  kendala  dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut.  Sehingga  penyidik  beranggapan  bahwa  penyelesaian  perkara  melalui  cara keadilan  restorative  tersebut  hanya  sebagai  upaya  perdamaian  biasa.  Padahal  dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi. Selain itu, kultur  kinerja  penyidik  yang  Sebagian  besar  masih  kolot  dan  masih  melakukan  tugas- tugasnya  melalui  pola  pikir  legistik  dan  menganut  paradigma  positivistik,  hal  ini menimbulkan  keraguan  dalam  diri  penyidik  dalam  melaksanakan  tugasnya  terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian  penyidikan  melalui  mekanisme  keadilan  restorative,  maka  dianggap  akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.
Pihak  berperkara  sangat  terbebani  dengan  adanya  pemeriksaan  tambahan  yang dituangkan  dalam  berita  acara,  dimana  dalam  hal  ini  para  pihak  berperkara  setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.
Didalam  Undang-undang  no.  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dijelaskan bahwa  ada  beberapa  alasan  dalam  hal  penyidik  menghentikan  penyidikan.  Alasan penghentian  penyidikan  tersebut  adalah  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,  peristiwa tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana,  atau  penyidikan  dihentikan  demi hukum  (kedaluarsa  atau  tersangka  meninggal  dunia).  Tidak  dicantumkannya  alasan penghentian  penyidikan  karena restorative  justice didalam  KUHAP  menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
16 Armunanto Hutahaean, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan  Kepastian  Hukum  (suatu  telaah  paradigmatik  tentang  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana korupsi  oleh  polri  daerah  metro  jaya  sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu),  Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 262

## Conclusion
Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan  harapan  masyarakat,  maka  Polri  telah  membuka  peluang  untuk menyelesaikan  perkara  pidana  melalui  mekanisme  restorative  justice.  Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau  Penyidik  harus  terlebih  dahulu  melengkapi  persyaratan-persyaratan  baik  materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik  bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.
Bahwa  masih  banyak  penyidik  yang  menganut  paradigma  positivistik  dan  belum memahami  konsep  dari  keadilan  restoratif,  selain  itu,  didalam  kitab  undang-undang hukum  acara  pidana  (KUHAP)  tidak  terdapat  alasan  penghentian  penyidikan  karena restorative  justice.  Hal  ini  menimbulkan  keraguan  dalam  diri  penyidik  untuk menghentikan penyidikan.

## Acknowledgments
Untuk  mengatasi  permasalahan  yang  timbul,  penulis  memberikan  beberapa  saran sebagai  pemecahan  masalahnya,  yaitu  antara  lain  Perlu  di  lakukan  sosialisasi  secara menyeluruh  sehingga  semua  penyidik  memahami  konsep  dari  keadilan  restorative tersebut. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma penyidik dari positivistik menjadi konstruktif.
Perlu  ada  pengawasan  secara  melekat  terhadap  penyidik,  adanya  batas  waktu  untuk menghentikan  suatu  perkara  yang  telah  diselesaikan  secara  keadilan  restoratif  juga sangat  di  perlukan,  hal  ini  untuk  mengurangi  niat  penyidik  untuk    memperlama pengeluaran  surat  ketetapan  penghentian  penyidikan  dan  jangan  sampai  penyidik menjadikan  penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restoratif  ini  menjadi  sumber pendapatan atau hidden income .
Dalam  pelaksanaan  gelar  perkara  khusus,  seharusnya  tidak  perlu  melibatkan  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  maupun  pemangku  kepentingan,  gelar  perkara khusus cukup dihadiri oleh pihak pelapor maupun terlapor saja dan pengacara masing- masing jika ada, hal ini untuk mempercepat proses pelaksanaan gelar perkara khusus dan memudahkan penyidik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
Perlu dilakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan menambahkan  penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restoratif  menjadi  alasan  dalam penghentian penyidikan.

## References
Ali, Achmad, 1996, Menguak Tabir Hukum , Jakarta, Chandra Pratama.
Heriyanto, AN Rudy, 2016, Ringkasan Disertasi : Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh penyidik Polri, Program Doktor Ilmu Hukum Jayabaya, Jakarta.
Hutahaean, Armunanto, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum  (suatu  telaah  paradigmatik  tentang penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  oleh  polri  daerah  metro  jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
Sidharta , Arief, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi  Yudisial,  Putusan  Hakim  :  Antara  Keadilan,  Kepastian  Hukum  dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
Rahardi, Pudi , 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya.
Rahardjo,  Satjipto,  2004,  Ilmu  hukum “Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan”, Surakarta, UMS Press.
------------------------, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban , Jakarta, UKI Press.
------------------------ , 2014, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Swantoro, Herri, 2017, Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali , Depok, Prenadamedia Group.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif