## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## Optimalisasi Peran Panglima Laot Terhadap Ketertiban Wilayah Pesisir di Aceh
Jalaluddin 1* , Budi Handoyo 2 , Anhar Fazri 3 , Mukhlizar 4
1* Jalaluddin;  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Teuku  Umar,  Aceh,  Indonesia, jalaluddin@utu.ac.id . 2 Budi Handoyo; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teugku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia, fusushikam85@gmail.com
3 Anhar  Fazri;  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Teuku  Umar,  Aceh,  Indonesia, anhar.fazri@utu.ac.id .
4 Mukhlizar;  Jurusan  Tarbiyah  dan  Keguruan,  STAIN  Teungku  Dirundeng  Meulaboh,  Aceh,  Indonesia, mukhlizar@staindirundeng.ac.id . * Jalaluddin; jalaluddin@utu.ac.id .

## INFO ARTIKEL
Abstract Riwayat Artikel Diterima: Direvisi:
Diterima:
Diterbitkan:
Panglima  Laot in  Qanun  number  10  of  2008  concerning Customary  Institutions  in  Aceh.  Laot  in  Acehnese  grammar means sea and Panglima itself means Leader. Panglima Laot in this  case  is  part  of  the  customary  institutions  in  Aceh  as  a special  region  that  has  a  distinctive  regional  implementation. Panglima  Laot  has  existed  since  the  reign  of  Sultan  Iskandar Muda,  who  had  a  vital  role  in  leading  the  army  of  his  time. Citing this name, Panglima Laot today is more directed to the function  of  maintaining  maritime  order  through  upholding traditional  values  that  are  still  believed  by  the  fishing community  in  Aceh.  However,  the  role  of Panglima  Laot is degraded  by  the  functions  and  powers  of  law  enforcement officials  who  have  a  more  optimal  role  in  carrying  out  this role.  So  it  is  important  to  study  how  to  optimize  Panglima Laot  in  the  order  of  the  Aceh  coastal  area.  The  research method  used  is  sociological  juridical  or  empirical  juridical. Panglima  Laot 's  urgency  in  building  order  among  coastal communities in Aceh is reflected in  the Regional Regulations which  accommodate  the  role  and  function  of  the Panglima to always  be  involved  in  law  enforcement,  especially  according to  custom  in  Aceh.  For  this  reason,  optimizing  the  role  of Panglima  Laot can  be  carried  out  by  placing  capable  human resources  in  exercising  authority  in  that  position,  both  in communication,  public  administration  skills  and  also  being trusted as individuals capable of upholding customary law by the people of the Aceh region.
Keywords: Panglima Laot , Coastal, Aceh.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal views  of  the  authors  and  do  not  represent  the  views  of  this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Aceh  sebagai  daerah  yang  juga  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  adat,  memiliki kerterikatan  yang sangat  kuat  dalam  keberlakuan  hukum  positif.  Sehingga  dalam  menjaga ketertiban  laut  pun,  harus  menyelaraskan  eksistensi  adat  dan  hukum  yang  berlaku.  Maka, lahirlah  istilah  Panglima  Laot  dalam  peran-peran  penting  tokoh  adat  di  Qanun  nomor  10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat di Aceh.  Laot dalam Tata Bahasa Aceh berarti laut dan Panglima itu sendiri berarti Pemimpin. Panglima Laot dalam hal ini merupakan bagian dari kelembagaan adat di Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki pelaksanaan daerah yang khas.
Lembaga  Adat  di  Aceh  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  sistem  kelembagaan  untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana Panglima Laot berfokus kepada wilayah laut. Sebagai suatu  sistem,  maka  akan  dihadapkan  pada  berbagai  konsekuensi  yang  harus  dipahami bukan  saja  oleh  pimpinan  tetapi  juga  anggota  yang  lain.  Sehingga  peran  dan  fungsi  harus memiliki  sinergitas.  Maka  sistem  dalam  hal  ini  bermaksud  untuk  menciptakan  sebuah tatanan yang utuh dan bermakna, tentunya ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan  dan  mengikat  untuk  berinteraksi  satu  sama  lain  dan  secara  simultan  untuk berproses menuju cita-cita bersama. 1
Pasal  28  Qanun  Nomor  10  Tahun  2008,  menguraikan  terdapat  6  (enam)  tugas  yang menjadi tujuan dihadirkannya Panglima Laot itu di era hukum positif saat ini. Diantaranya juga  adalah  membantu  pemerintah  dalam  bidang  perikanan  dan  kelautan.  Yang  mana  ini didukung  dengan  kewenangan  yang  dapat  dilakukan  melalui  advokasi  kebijakan  bidang kelautan  dan  perikanan,  sehingga  dapat  terwujud  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat nelayan  di  Aceh.  Dapat  diartikan  juga  bahwa  Panglima  Laot  memiliki  kewenangan  dalam bidang pengembangan dan  penegakan adat  laot,  peraturan  dan  pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laot, melalui peran dan fungsi yang dicantumkan dalam Qanun tersebut.
1 Muhyadi, “ Optimalisasi Peran SDM Dalam Mencapai Tujuan Organisasi ” ( Jurnal Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi 10, 2001) hlm. 2.
Sejatinya  bila  diperhatikan  secara  singkat,  Panglima  Laot  ini  sudah  ada  sejak  masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang memiliki peran vital untuk memimpin angkatan perang pada masanya. Mengutip nama tersebut, Panglima Laot dewasa ini lebih mengarah kepada  fungsi  menjaga  ketertiban  laut  melalui  penegakan  nilai-nilai  adat  yang  masih  di yakini  oleh  masyarakat  nelayan  Aceh.  Atau  dengan  kata  lain,  Panglima  laot  ini  memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengeta dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan  ketentuan  hukum  adat  laot. 2 Namun  peran  Panglima  Laot  terdegradasi  dengan fungsi  dan  wewenang  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki  peran  yang  lebih  optimal dalam  melaksanakan  peran  tersebut.  Sehingga  penting  untuk  mengkaji  bagaimana optimalisasi panglima laot dalam ketertiban wilayah pesisir Aceh?. Sehingga kajian ini dapat menjadi khazanah berfikir dalam meningkatkan kapasitas Panglima Laot untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat nelayan di Aceh.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis  (social- legal  approach)  atau  yuridis  empiris,  yang  mana  melalui  manusia  atau  masyarakat  dalam hal ini sebagau subjek untuk dilakukan analisis. 3 Yuridis karena bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan  hukum  terkait  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan Ketertiban  di  wilayah  pesisir  Aceh.  Sosiologis  dan/atau  empiris  karena  bertujuan  untuk memahami apakah ada kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dengan pelaksanaan fungsi  di  lapangan,  khususnya  di  wilayah  hukum  Provinsi  Aceh.  Di  sini  hukum  tidak sekedar  dipandang  sebagai  seperangkat  norma  dimana  keberlakuannya  dapat  efektif  atau tidak,  tetapi  berkaitan  erat  dengan  adanya  pengaruh  faktor-fakror  non-hukum  itu  sendiri, termasuk  juga  didalamnya  adalah  lembaga-lembaga  adat  yang  berhubungan  dengan wilayah  pesisir.  Adapun  dalam  penyusunan  dan  penulisan  akan  menggunakan  spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis bermaksud bahwa  penelitian ini agar memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala sesuatu, baik perundang-undangan  maupun  teori-teori  hukum.  Sehingga  sumbernya  adalah  sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
2 Muhammad Adli Abdullah, Revitalisasi Pemerintahan Mukim (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 107
3 Chairul Huda , Metode Penelitian Hukum; Pendekatan Yuridis Sosiologis (Semarang: IKAPI Jawa Tengah, 2021), hlm. 23

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi Panglima Laot Terhadap Wilayah Pesisir di Aceh
Struktur  adat  masyarakat  Aceh  mengenal  Panglima  Laot  sebagai  pelaksana  dalam memfasilitasi  hukum  adat  di  Aceh  agar  senantiasa  hidup  ditengah-tengah  kegiatan kenelayanan melalui fungsi-fungsi tertentu. Pada konteksnya, Panglima Laot di Aceh dapat disebut  juga  sebagai  pemimpin  para pawang (pemilik  kapal/kapten  kapal)  terhadap uleebalang (pemimpin  sebuah  wilayah).  Maka  patutlah,  hari  ini  panglima  laot  berada  pada struktur  pemerintahan  adat  di  Aceh  yang  disebut Mukim dan  mukim  ini  merupakan gabungan  dari  beberapa  Gampong  (satuan  kelurahan  atau  desa).  Panglima  Laot  lhok merupakan  seseorang  yang  harusnya  taat  beragama,  seorang  pawang  laot  atau  setidak- tidaknya  pernah  menjadi  pawang  laot,  bisa  membaca  dan  menulis,  berdomisili  di  wilayah lhok  besangkutan.  Syarat  Panglima  Laot  kabupaten  adalah  taat  beragama,  pernah  menjadi pawang laot Ihok, bisa membaca dan menulis, berdomisili ditempat dia ditugaskan. 4
Jika ditinjau berdasarkan Qanun tentang Lembaga Adat di Aceh, maka dapat dilihat bahwa wilayah kerja Panglima Laot ini disebut dengan istilah Lhok . Lhok dapat diartikan juga sebagai  daerah  pesisir    tempat  nelayan  melabuhkan  perahu,  menjual  ikan  atau  bahkan menjadi  tempat  domisili  masyarakat  nelayan.  Sehingga  Panglima  Laot  sangat  erat  dengan kehidupan masyarakat daerah Aceh yang berada di wilayah pesisir. Tentu ada hal-hal yang menyebabkan mengapa demikian pentingnya Panglima Laot hadir dilingkungan Pesisir Aceh. Tercata sampai tahun 2023, secara administrasi Pemerintahan Provinsi Aceh terdapat 18 kabupaten dan 5 kota. Kabupaten sebagaimana dimaksud adalah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil ,Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Luas, Aceh Jaya. Sedangkan kota yang ada di Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa Subulussalam dan Kota Sabang.
Selama  proses  perkembanganya,  Provinsi  Aceh  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan nama, mulai dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh (DIA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  (NAD)  dan  pada  saat  ini  menjadi  Provinsi  Aceh.  Sebagaimana  Jabatan Pemerintahan pada umumnya, di Aceh juga memiliki Bupati sebagai kepala pemerintahan kabupaten, Walikota sebagai kepala pemerintahan di kota, imum mukim sebagai pemangku pimpinan di kemukiman dan Keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong yang dipilih
4 Dedy Supriadi Adhuri, Konflik-Konflik Kenelayanan; Distribusi, Pola, Akar Masalah & Resolusinya (Berkeley: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006), hlm. 34
oleh masyarakat, sementara camat sebagai kepala pemerintah kecamatan yang ditunjuk oleh bupati atau walikota setempat.
Berdasarkan  posisi  geografis,  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Aceh  beberapa diantaranya terletak di kawasan pesisir dan ada juga yang terletak di kawasan pedalaman, hingga  dataran  tinggi.  Kabupaten  atau  kota  sebagaimana  dimaksud  yang  terletak  di kawasan  pesisir  adalah  Kabupaten  Aceh  Barat,  Nagan  Raya,  Simeulue,  Aceh  Barat  Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Besar, Pidie,  Pidie  Jaya,  Bireuen,  Aceh  Utara,  Aceh  Timur,  Aceh  Tamiang,  Aceh  Jaya  dan  Kota Subulussalam.  Sementara  itu  Kabupaten  Aceh  Tengah,  Aceh  Tenggara,  Benar  Meriah  dan Kabupaten Gayo Luas, terletak di wilayah pedalaman yang tidak memiliki wilayah pesisir.
Wilayah pesisir adalah wilayah transisi antara darat dan laut yang mana bagian laut masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Sehingga, bagian daratannya juga masih dipengaruhi oleh keadaan lautan seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan air asin. Wilayah pesisir dapat dikatakan sebagai wilayah paling dekat yang  terdampak  akibat  perubahan  keadaan  dari  masing-masing  wilayah.  Sehingga  ini berimplikasi  kepada  dinamika  kegiatan  masyarakat  yang  ada  didaratan  cenderung  lebih memilih  memanfatkan  laut  untuk  mendukung  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Maka  dapat dikatakan  bahwa  wilayah  pesisir  sangat  rentan  terhadap  perubahan  lingkungan  secara global karena keadaan ekosistem akuatiknya. 5
Wilayah pesisir sebagaimana yang telah diuraikan, memberikan suatu makna bahwa kehidupan  masyarakat  pesisir  merupakan  wilayah  ekosistem  yang  dinamis  serta mempunyai  habitat  yang  kaya  dan  beragam,  bahkan  saling  berhubungan  antara  habitat tersebut  sehingga  membentuk  ekosistem  yang  berkelanjutan.  Selain  mempunyai  potensi yang  besar,  wilayah  pesisir  juga  adalah  ekosistem  yang  paling  mudah  terkena  dampak kegiatan  manusia,  misalnya  dikarenakan  kegiatan  pembangunan,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung, sehingga berdampak buruk bagi ekosistem pesisir itu sendiri.
Wilayah pesisir yang merupakan daerah transisi antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi  oleh  perubahan  di  darat  dan  laut  adalah  defenisi  yang  juga  sejalan  dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-  pulau  Kecil.  Ruang  lingkup pengaturan  Wilayah  Pesisir  dan  juga  Pulau-Pulau  Kecil  meliputi  daerah  peralihan  antara wilayah darat dan wilayah laut yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan di darat dan laut.
5 Heri Ariadi, Dinamika Wilayah Pesisir (Malang: UB Press, 2023), hlm. 10
Wialayah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil menurut batas yurisdiksi Negara yang memiliki pengakuan terhadapnya.
Transisi antara wilayah daratan dan juga lautan telah membentuk satu wilayah pesisir telah yang ekosistemnya beragam serta sangat produktif, tentu ini berimplikasi kepada nilai ekonomi  yang  luar  biasa  terhadap  keberlansungan  hidup  manusia.  Konsekuensi kemakmuran ini adalah masalah pengelolaan yang berupa konflik pemanfaatan dikarenakan berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir untuk mengekstraksi keuntungan sebesar- besarnya.
Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki ekosistem unik, lingkungan sekitar  juga  harus  memiliki  kepedulian  terhadap  wilayah  ini,  sehingga  sepatutnya memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan konsep pembangunan berkelanjutan ( sustainable  development ).  Wilayah  pesisir  di  kota-kota  besar  dapat  dilihat  sebagai  wilayah yang makmur dikarenakan potensi perekonomian yang tidak terbatas, akibat keberagaman yang  hidup  didalamnya.  Akses  transportasi  yang  multi  jalur,  menjadikan  wilayah  pesisir dimungkinkan mudah akses melalui jalur laut. Sedangkan hasil bumi kian melimpah karena percampuran geografis wilayah tersebut.
Ciri umum wilayah laut dan termasuk juga pesisir adalah kawasan yang strategis. Hal ini  tentu  saja  dikarenakan  topografinya  yang  relatif  mudah  dikembangkan  dan  memiliki akses yang sangat  dinamis, dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana akses tambahan. Kawasan pesisir juga kawasan yang berlimpah akan sumber daya alam, baik yang terdapat di  wilayah  daratan  maupun  wilayah  lautannya,  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhan manusia (Prof. Dr. M. Ali 2020, 20-22). 6
Maka  berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  potensi  sumber  daya  di wilayah  pesisir,  pada  pokoknya  dapat  berkembang  pesar  jika  tidak  dimonopoli  oleh kepentingan  tertentu.  Pembangunan  yang  berkelanjutan  serta  totalitas  dalam mempertahankan,  menjadi  kunci  keberhasilan  pengelolaan  wilayah  pesisir.  Oleh  karena adanya  nilai-nilai  tertentu  yang  ingin  dipertahankan,  maka  ini  akan  menjadi  daya  tarik tersendiri  dalam  pembangunan  pada  aspek  ketertiban  masyarakat.  Maka  harus  ada pengaturan yang relevan untuk mengubungkan factor-faktor yanga ada. Mengingat bahwa wilayah pesisir Aceh termasuk juga sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam serta ekosistem  yang  paling  produktif  diantara  ekosistem  lainnya,  maka  kawasan  pesisir sesunggunya  memiliki  daya  tarik  yang  luar  biasa  bagi  manusia  untuk  digunakan  sumber
6 M. Ali, DKK, Wajah Pesisir Aceh (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 20-22
daya  alamnya.  Aktivitas  manusia  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  cenderung berlebihan,  bahkan  pada  titik  merusak  ekosistem  sehingga  semakin  hari  bertambah kerusakan  dan  implikasinya  terhadap  kualitas  fungsi  ekosistem  dimaksud  menurun signifikan. Oleh karenanya, Aceh sebagai Entitas Daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur  dalam  kehidupan  adat,  sepatutnya  dapat  dipertahankan  melalui  andil  yang konstruktif oleh Panglima Laot.

## 2. Optimalisasi Peran Panglima Laot
Kunci  keberhasilan  Panglima  Laot  terletak  pada  faktor  sumber  daya  manusianya. Kelengkapan  fisik,  fasilitas,  dan  sarana  yang  memadai  sangat  diperlukan.  Demikian  juga mekanisme  kerja  yang  efisien.  Hal  ini  juga  yang  dibutuhkan  Panglima  Laot  dalam menjalankan  peran  yang  optimal  untuk  andil  terhadap  pembangunan  ketertiban  laut  di Aceh. Akan tetapi semuanya itu tidaklah cukup. Berbagai faktor tersebut baru memberikan manfaat  optimal  apabila  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  handal.  Yang diperlukan bukan saja kemampuan profesional sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing orang, tetapi juga kesadaran dan kemauan bekerjasama dalam suatu tim  yang  kompak.  Kapasitas  itu  hanya  dimiliki  oleh  Panglima  Laot  yang  juga  memiliki kesadaran hukum, sehingga senantiasa berkoordinasi dengan tim kerja yang dalam hal ini adalah  lembaga  adat  dan  aparat  penegak  hukum  serta  pemerintah  yang  memegang wewenang  terhadap  laut.  Maka  motivasi  untuk  senantiasa  mengembangkan  diri  sesuai dengan  tuntutan  keadaan,  juga  sangat  diperlukan.  Dengan  demikian  di  satu  sisi  kinerja Panglima Laot akan semakin efisien dan pada sisi yang lain kelangsungan Lembaga adat di Aceh juga terjamin.
Ketertiban wilayah pesisir di laut sangat berkaitan dengan beragamnya konflik yang mungkin terjadi. Konflik dapat dipahami sebagai situasi yang wajar dalam masyarakat, hal ini  tentu  saja  karena  tidak  satu  anggota  masyarakat  pun  yang  tidak  pernah  mengalami konflik antara dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik hanya akan hilang jika masyarakat itu  sendiri  juga  hilang.  Walaupun  konflik  umumnya  dilatarbelakangi  oleh  perbedaan karakteristik  seseorang  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Perbedaan-perbedaan  tersebut mestinya sebuah keadaan yang dapat diselesaikan, demikianpun itu menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
Sedangkan  dalam  kaitannya  masyarakat  pesisir  Aceh,  terdapat  beberapa  isu  yang menjadi  latar  belakang  terjadinya  konflik,  khususnya  seiring  pelaksanaan  otonomi  daerah
dan paradigma pembangunan kelautan. Permasalahannya antara lain: (1) Sifat milik bersama (common property) dengan akses terbuka (open acces) sumber daya, (2) Kondisi lingkungan pesisir yang semakin terdegradasi, (3) Pesisir rentan terhadap perubahan lingkungan (global warming  yang  berimplikasi  pada  kenaikan  muka  air  laut,  aktivitas  di  darat  yang memberikan  dampak  pada  lingkungan  pesisir  melalui  fungsi  daerah  aliran  sungai  sebagai penghubung) dan ancaman bencana berupa banjir air pasang serta tsunami,  (4) Pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi salah satu konsentrasi kantong kemiskinan, (5) Terbatasnya akses teknologi  dalam  mendukung  pembangunan,  (6)  Konflik  pemanfaatan  ruang  semakin meningkat karena beragamnya kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya (7) Kebijakan dan peraturan pendukung dalam pengelolaan pesisir kurang kondusif. 7
Konflik  dikalangan  masyarakat  kerap  kali  terjadi,  apalagi  jika  persoalannya dilatarbelakangi  oleh  faktor  ekonomi.  Ia  dapat  hadir  kapan  saja  ketika  satu  kepentingan tidak sesuai dengan kepentingan yang lain dalam tatanan masyarakat tersebut. Konflik yang timbul dalam suatu masyarakat tidak selalu bersifat destruktif (merusak) dan menimbulkan ketidak  nyamanan.  Terkadang  justru  memiliki  dampak  yang  positif  dan  dapat  digunakan untuk  motivasi  dalam  peningkatan  kualitas  kehidupan  dimasa  yang  akan  dating.  Karena dapat memecahkan masalah dan membentuk dasar dari perubahan social kearah yang lebih baik. Sehingga tidak jarang juga memiliki dampak negative berupa tidak tercapainya tujuan, terhambatnya komunikasi,bahkan menimbulkan sikap-sikap permusuhan.
Penanganan konflik yang diupayakan oleh pemerintah daerah sampai saat ini masih saja  seringkali  mengalami  hambatan  dan  belum  memiliki  penyelesaian  yang  relevan. Sehingga  konflik  yang  terjadi  tampak  berlarut-larut.  Pemahaman  pengambil  kebijakan terhadap  konflik  yang  terjadi  dilingkungan  pesisir  dirasa  masih  belum  optimal.  Padahal, seorang  seorang  Panglima  Laot  (misalnya)  sudah  seharusnya  memiliki  keterampilan komunikasi  dan  kapabilitas  penanganan  konflik  sehingga  dapat  membantu  pihak-pihak yang  berkonflik  dalam  mengambil  keputusan  untuk  mendukung  ketertiban  masyarakat pesisir  di  Aceh  secara  efektif  dan efisien.  Kemampuan  penyelesaian  konflik  oleh Panglima Laot yang efektif sangat dibutuhkan sehingga dapat memperkecil timbulnya efek destruktif dari konflik tersebut. Selain itu juga diperlukan analisis untuk memahami akar dari sebuah konflik serta faktor penyebab lainnya yang mendukung timbulnya konflik tersebut.
Maka  dari  itu  penting  untuk  diperhatikan  peran  dan  fungsi  Panglima  Laot  dalam proses  Konflik,  khususnya  dalam  untuk  mencapai  ketertiban  yang  maksimal  dikalangan
7 Aris Subagiyo, Dkk, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Malang: UB Media, 2017), hlm. 13
masyarakat peisisr adalah adanya kemampuan untuk mengidentifikasi kondisi (syarat) yang menciptakan  kesempatan  untuk  kemunculan  konflik  itu.  Kedaan  tersebut  tidak  selamanya mengarah  kepada  konflik  secara  langsung,  tetapi  puncak  kondisi  itu  sehingga  konflik  itu muncul.  Hal  ini  dibutuhkan  kemampuan  yang  berbasis  pengalaman  melalui  proses-proses kehidupan  agar  dapat  menjadi  sebuah  keterampilan,  sehingga  mampu  menyederhanakan (yang juga dapat dipandang sebagai penyebab atau sumber konflik)  komunikasi, struktur, dan pribadi.

## 3. Panglima Laot dalam Pembangunan Laut di Aceh
Sebagai  suatu  sistem  sosial,  Panglima  laot  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dukungan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat, maka sebuah negara sekalipun  akan  mengalami  degradasi  dalam  berbagai  aspek.  Hubungan  Panglima  Laot dengan  masyarakat  harus  dibangun  dengan  baik,  khususnya  dengan  masyaraka  pesisir  di Aceh.  Antara  Panglima  Laot  dengan  masyarakat  bagaikan  mata  uang  yang  melekat  satu sama  lain.  Panglima  Laot  memerlukan  masukan  dari  masyarakat  dalam  menyusun  dan mengembangkan  program  yang  relevan,  sehingga  sesuai  dengan  harapan  masyarakat. Sedangkan  masyarakat  membutuhkan  peran  Panglima  Laot  untuk  mempertahankan  nilai- nilai adat Aceh di Laut sesuai dengan yang diharapkan. Hubungan Panglima Laot dengan masyarakat  akan  berjalan  harmonis  jika  pemerintah  daerah  dan  segenap  unsur  penegak hukum  proaktif  melibatkan  masyarakat  dalam  menyusun  dan  mewujudkan  program sumber daya perairan yang berkemajuan.
Sumber  daya  perairan  secara  umum  terdiri  atas  perairan  tawar  dan  perairan  asin (laut).  Perairan  tawar  dapat  kita  temukan  dalam  bentuk  danau,  waduk,  situ,  kolam, genangan,  rawa,  oxbow,  lake  (genangan  air  yang  terbentuk  dari  belokan  sungai  yang terputus), dan bentuk lain. Sedangkan perairan asin dapat berupa estuaria, perairan pesisir (teluk, fyord, padang lamun, terumbu karang, selat dan lautan). Berbagai tipe dari ekosistem tersebut  masing-masingnya  memiliki  karakteristik  sendiri-sendiri,  baik  topografi,  ekologi, habitat  dan  makhluk  hidupnya.  Sehingga  memerlukan  cara  pengelolaan  (manajemennya) yang berbeda dan melibatkan komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjaganya. 8
Komunikasi antara lembaga dengan masyarakat perlu diciptakan oleh Panglima Laot. Komunikasi akan efektif apabila Panglima Laot telah menyiapkan rancangan program sesuai
8 Nessa, Andi Iqbal Burhanuddin, M. Natsir, Pengantar Ilmu Kelautan & Perikanan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 38
yang  harusnya  melibatkan  masyarakat  secara  terbuka  dan  memiliki  gambaran  yang  jelas manfaatnya  oleh  masyarakat.  Prinsip  saling  membutuhkan  dan  rasa  saling  memiliki  akan melahirkan kebersamaan untuk sebuah daerah.
Menjalin  hubungan  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  tidak  terlepas  dari prinsip-  prinsip  yang  dijadikan  nilai-nilai  luhur  didaerah  tersebut  yang  telah  ditetapkan bersama dan diakomodir dalam Qanun. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan adalah:
a) Senantiasa  mendasari  usaha  mencitakan  ketertiban  dengan  itikad  baik  untuk membangun citra yang positif.
b) Senantiasa didasarkan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan.
c) Senantiasa  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  adat  yang  bersesuaian  dengan keberlakuan hukum positif.
d) Senantiasa menjalankan peran dan fungsi secara bertanggung jawab, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun masyarakat.
e) Senantiasa berperan aktif dalam membangun ketertiban diwilayah pesisir
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  Panglima  Laot  dapat  mencapai  tujuan  dalam pembangunan  laut  di  Aceh,  sebagai  wilayah  pesisir  yang  madani.  Sebab  Panglima  Laot dalam perannya membangun laut, tidak bisa berjalan secara mandiri tanpa keterlibatan para pihak yang juga semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diyakini tersebut.

## KESIMPULAN
Urgensi Panglima Laot dalam membangun ketertiban dikalangan masyarat pesisir di Aceh  tercermin  dalam  Peraturan  Daerah  yang  mengakomodir  peran  dan  fungsi  Panglima tersebut  untuk  senantiasa  dilibatkan  dalam  penegakan  hukum,  khususnya  secara  adat  di Aceh. Untuk itu Optimalisasi peran Panglima Laot dapat dilakukan dengan menempatkan sumber daya manusia yang kapabel dalam melaksanakan wewenang dalam jabatan tersebut, baik  dalam  komunikasi,  kemampuan  administrasi  publik  dan  juga  dipercaya  sebagai individu  yang  mampu  menegakkan  hukum  adat  oleh  masyarakat  daerah  Aceh.  Dengan demikian  stagnansi  peran  Panglima Laot  dapat  ditanggulangi  seiring  peningkatan  kualitas tersebut. Secara sarana prasarana ini dapat kemudian berkembang dengan kompetensi yang cukup dalam menjalankan roda kepemimpinan ketertiban laut di Aceh.
Abdullah, Muhammad Adli. 2019. Revitalisasi Pemerintahan Mukim. Banda Aceh: Bandar Publishing. Adhuri,  Dedy  Supriadi.  2006. Konflik-Konflik  Kenelayanan;  Distribusi,  Pola,  Akar  Masalah  & Resolusinya. Berkeley: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ariadi, Heri. 2023. Dinamika Wilayah Pesisir. Malang: UB Press.
Aris Subagiyo, Dkk. 2017. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Malang: UB Media. Huda,  Chairul.  2021. Metode  Penelitian  Hukum;  Pendekatan  Yuridis  Sosiologis. Semarang:  IKAPI Jawa Tengah.
Muhyadi.  2001.  “Optimalisasi  Peran  SDM  Dalam  Mencapai  Tujuan  Organisasi.” Efisiensi;  Kajian Ilmu Administrasi 10.
Nessa,  Andi  Iqbal  Burhanuddin  &  H.M.  Natsir.  2018. Pengantar  Ilmu  Kelautan  &  Perikanan. Yogyakarta: Deepublish.
M. Ali, DKK. 2020. Wajah Pesisir Aceh. Aceh: Syiah Kuala University Press.