## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Jambi
oleh :
*) M. Sabyan, S.E., M.E.
*) Andri Devita, S.E.

## **)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

## Abstract
This  research  measures  financial  performance  of  local  government  (PAD)  at Jambi city using ratio analysis. Local government fund must be spent based on 3 E principles that is economic, efficient, and effective. Moreover, acountability is not simply showing the ability to expend public funds, but including on how to spend economically, efficient, and effective. The result indicates the average of PAD in Jambi city is above 100%, although the regular expenses are still above PAD. Therefore, the dependence level to the central government is very high.
Keywords : Financial Performance, APBD,Local Financial, Ratio Analysis.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah  daerah harus  mampu mengelola sumber  daya  yang  dimilikinya  secara  efisien  dan  efektif.  Hal    tersebut  dapat  diwujudkan dengan  adanya  kebijakan  desentralisasi  yaitu  melalui  otonomi  daerah.  Pemberian  otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui  peningkatan  pelayanan  publik,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan  hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
Dalam  rangka    mewujudkan    pelaksanaan    desentralisasi    maka    dibentuklah  daerah otonom yang  terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom    sesuai    dengan    ketentuan  Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2004  dan  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur  tentang otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal.  Kedua    Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  pemerintah  daerah  dan  perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  ditegaskan  bahwa  untuk pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  akan  mentransfer  dana perimbangan, yang terdiri dari dana alokasi umum  (DAU), dana alokasi  khusus  (DAK), dan
bagian  daerah    dari    bagi    hasil    pajak  dan  bukan    pajak.    Dana    perimbangan    tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan  ketimpangan  fiskal  dan  adanya  kebutuhan pendanaan daerah  yang  cukup  besar.  Disamping  dari  dana  perimbangan  tersebut,  Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lain-lain daerah yang sah.
Kemampuan  daerah  dalam  mengelola  keuangan  dituangkan  dalam  APBD  yang langsung  maupun  tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  sosial masyarakat.  Evaluasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pembiayaan  keuangan daerah  akan  sangat  menentukan  kedudukan  suatu  pemerintah  daerah  dalam  rangka melaksanakan otonomi daerah.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  rumusan  masalah  penelitian  sebagai  berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD Kota Jambi

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi dalam  membiayai  sendiri  semua  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan di Kota Jambi dalam mengukur keberhasilan kinerja keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah, (Prasetya, 2005).
Keuangan  daerah  adalah  masalah  yang  kompleks,  berkisar  pada  penerimaan  dan pengeluaran daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di daerah dengan sebaik-baiknya  dan  dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah  sebagai  mana  diatur Undang-undang nomor  32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, (Anonim, 2005). Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah  yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil  sumberdaya-sumberdaya  nasional  yang  ada  di  daerah  dan  dana  perimbangan lainnya, serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.
Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  keadilan,  kepatutan  dan manfaatnya untuk masyarakat.Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang baik, maka  diperlukan  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  sendiri  yakni dengan  upaya  peningkatan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  baik  dengan  meningkatkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  baru.Sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  semua  hasil-hasil  yang  diperoleh  daerah  baik  dalam bentuk uang atau material jasa lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau potensi- potensi  yang  ada  yang  berasal  dari  daerah  sendiri.  Tujuan  utama  pengelolaan  keuangan daerah, yaitu (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan (5) pengendalian ( Binder, 1984 ).
Mardiasmo  (2006),  perubahan  yang  fundamental  dalam  sistem  tata  pemerintahan  dan sistem keuangan pemerintahan pusat dan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32  dan  33  Tahun  2004  adalah  pada  sistem  pemerintahan,  perubahan  yang terjadi  adalah berupa  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  yang  luas  dan  nyata  dan bertanggungjawab  kepada  pemerintah  daerah.  Dimana  pemerintah  daerah  dituntut  untuk mampu  memiliki  kesiapannya  untuk  menyiapkan  diri  secara  kelembagaan,  sumber  daya manusia  dan  teknologi  dalam  mewujudkan  otonomi  dan  desentralisasi  secara  nyata, bertanggungjawab dan dinamis.
Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.Untuk itu diperlukan manajemen keuangan  daerah  yang  mampu  mengontrol  kebijakan  keuangan  daerah  secara  ekonomis, efeisien, efektif, transparan dan akuntabel.World Bank (1998:46) menyebutkan bahwa dalam pencapaian  visi  dan  misi  daerah,  penganggaran  dan  manajemen  keuangan  dilaksanakan
dengan  prinsip-prinsip  pokok  yang  meliputi  komprehensif  dan  disiplin,  akuntabilitas, kejujuran,  transparansi,  fleksibilitas,  terprediksi,  dan  informatif.  Selanjutnya  Mardiasmo (2000) mengemukakan elemen penting manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi : akuntabilitas, nilai uang ( value for money ), kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

## Struktur APBD
Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tak  perlu dibayar lagi oleh pemerintah.
Kelompok pendapatan terdiri atas: Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan
2. Belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  atau  kewajiban  yang  diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  satu  tahun anggaran  yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer  adalah  penerimaan/  pengeluaran  uang  dari  suatu  entitas  pelaporan  lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan  atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam penganggaran  pemerintah  terutama  dimaksudkan  untuk  untuk  menutup  defisit  atau memanfaatkan surplus anggaran.

## Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah
Pada  dasarnya  pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  menyangkut  tiga  bidang  analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:
a. Analisis  penerimaan,  yaitu  analisis  mengenai  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
b. Analisis  pengeluaran,  yaitu  analisis  mengenai  seberapa  besar  biaya-biaya  dari  suatu pelayanan  publik  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  biaya-biaya  tersebut meningkat.
c. Analisis  anggaran,  yaitu  analisis  mengenai  hubungan  antara  pendapatan  dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

## Analisis Rasio Keuangan
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana ekstern.  Semakin tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern  (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi)  semakin rendah  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian, semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

## Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Kemampuan  daerah  dikatakan  efektif  apabila  rasio  yang dicapai  minimal  1  (satu)  atau  100  persen.  Namun  semakin  tinggi  rasio  efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

## Rasio Aktifitas
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  dalam  memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  berarti  persentase  belanja  investasi (belanja  pembangunan)  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

## Rasio Pengelolaan Belanja
Rasio  pengelolaan  belanja  menunjukan  bahwa  kegiatan  belanja  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak  lebih  besar  dari  total  pendapatan  yang  diterima  pemerintah  daerah.  Rasio  ini menunjukan  adanya  surplus  atau  defisit  anggaran.  Surplus  atau  defisit  yaitu  selisih  lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  ( growth  ratio )  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari periode  ke  periode  berikutnya.  Dengan  diketahuinya  pertumbuhan  untuk  masing-masing komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

## METODE PENELITIAN Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini, data yang dihimpun terdiri dari data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi, disamping itu juga bersumber dari buku-buku, literatur, internet.

## Analisis Deskriptif Belanja Pemerintah Daerah
Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode analisis  deskriptif  untuk  menjawab  tujuan  dengan  analisa  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD
=
Dimana : RK
= Rasio Kemandirian Keuangan PAD = Pendapatan Asli Daerah TP = Total Penerimaan
b. Menghitung rasio Efektifitas keuangan daerah berdasarkan APBD
=
Dimana :
RE = Rasio Efektifitas Keuangan RPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah TPAD
= Target Pendapatan Asli Daerah
c. Menghitung rasio Aktifitas yang terdiri dari :
Rasio Belanja Langsung terhadap APBD
=
Dimana :
RBL
= Rasio Belanja Langsung BL = Belanja Langsung
TP = Total Pendapatan
Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap APBD
= Dimana : RBTL = Rasio Belanja Tidak Langsung BTL = Belanja Tidak Langsung TP = Total Pendapatan
d. Menghitung rasio pengelolaan Belanja
= 100% Dimana : RPB = Rasio Pengelolaan Belanja
TP = Total Penerimaan TB
= Total Belanja
e. Menghitung rasio pertumbuhan, yaitu dengan cara menghitung : Persentase Pertumbuhan PAD
= − ‒ 1 ‒ 1 100%
Dimana : GPAD = Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah t = Tahun tertentu t-1
= Tahun Sebelumnya PAD = Pendapatan Asli Daerah

## Persentase Pertumbuhan total Pendapatan
= − ‒ 1 ‒ 1 100%
Dimana : GTP = Laju pertumbuhan Total Pendapatan t = Tahun tertentu t-1 = Tahun Sebelumnya TP = Total Pendapatan

## Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung
= − ‒ 1
‒ 1 100% Dimana : GBL = Laju pertumbuhan Belanja Langsung t = Tahun tertentu t-1 = Tahun Sebelumnya BL = Belanja Langsung

## Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung
= − ‒ 1
‒ 1 100% Dimana : GBTL = Laju pertumbuhan Belanja Tidak Langsung t = Tahun tertentu
t-1
= Tahun Sebelumnya BTL = Belanja Tidak Langsung
Sedangkan  untuk  melihat  berapa  besar  kontribusi  Belanja  Langsung  (BL)  terhadap Belanja Daerah (BD) dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:
= 100%
Dimana : KBL
= Kontribusi Belanja Langsung BL = Belanja Langsung BD
= Belanja Daerah
Dan  untuk  melihat  berapa  besar  kontribusi  Belanja  Tidak  Langsung  (BTL)  terhadap Belanja Daerah (BD) dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:
= 100% Dimana : KBTL = Kontribusi Belanja Tidak Langsung BTL = Belanja Tidak Langsung BD = Belanja Daerah

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dalam  pembahasan  hasil  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  bagaimana  kinerja pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Jambi dengan menggunakan  Analisis  Rasio  terhadap  APBD  pada  tahun  anggaran  2009,  2010,  2011  dan 2012. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

## 1. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan Kemampuan pemerintah daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah

## Tabel 1
Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 S/D 2012 No Tahun Total Pendapatan Realisasi PAD Kontribusi PAD (%) 1. 2009 608.555.058.534 55.671.281.870 9,15 2. 2010 692.168.599.886 70.842.049.481 10,23 3. 2011 869.966.667.732 98.999.978.722 11,38 4 2012 1.018.846.008.975 113.091.896.472 11,10 Rata-rata kemandirian Keuangan Daerah 10,47
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)
Berdasarkan perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  diatas  bahwa  kemampuan pemerintah  daerah  Kota  Jambi  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 masih kategori kurang yaitu rata-rata 10,47% kurang dari 50% kemampuan Kota Jambi dalam membiayai  pembangunan.  Namun  demikian  memperlihatkan  selama  periode  tersebut terjadi  peningkatan  dalam  kinerja  pengelolaan  keuangan,  ini  terlihat  pada  tahun  2009 sebesar 9,15%,  pada  tahun  2010  sebesar 10,23%,  pada  tahun  2011  sebesar 11,38%  dan pada tahun 2012 sebesar 11,10 %. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Jambi kurang baik meskipun pada tahun 2010 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 9,15 % menjadi 10,23 % atau 1,08 % dari tahun 2009, dan di tahun 2011 juga mengalami kenaikan dari 10,23 % menjadi 11,38% atau 1,15% dari tahun 2010.Namun pada tahun 2012 rasio
kemandirian  keuangan  mengalami  penurunan  dari  11,38%  pada  tahun  2011  menjadi 11,10% pada tahun 2012 (0,28% dari tahun 2012).

## 2. Ratio Efektifitas
Ratio  Efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## Tabel 2 Efektifitas Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012 No Tahun Target PAD Realisasi PAD Rasio Efektifitas (%) 1. 2009 51.847.106.988 55.671.281.870 107,38 2. 2010 70.151.342.519 70.842.049.481 100,98 3. 2011 85.821.530.834 98.999.978.722 115,36 4. 2012 100.633.402.320 113.091.896.472 112,38 Rata-rata rasio efektifitas 109,02
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)
Dari  perhitungan  rasio  efektifitas  dapat  dilihat  bahwa  efektifitas  pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi Sangat Efektif karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata- rata  dari  tahun  2009  s/d  2012  sebesar  109,02  %  seperti  pada  tahun  2009  yaitu sebesar 107,38 %. Sedangkan  pada  tahun  2010membaik  meski  peningkatannya  secara  proporsi lebih rendah dari tahun sebelumnya  yaitu sebesar 100,98 %. Pada tahun 2011 efektifitas pengelolaan  keuangan lebih  membaik  yaitu  sebesar  115,36%  lebih  tinggi  bila  dibanding realisasi tahun 2009 dan 2010 karena pada tahun 2011 semua pos-pos PAD realisasinya diatas 100% kecuali pos retribusi daerah yaitu sebesar 92,70% tetapi tetap lebih baik bila dibanding  tahun  2010  yang  hanya  70,35%. Namun  pada  tahun  2012  kembali  turun  dari 115,36% menjadi 112,38% atau turun sebesar 2,98% dari tahun 2011.

## 3. Ratio Aktifitas
Rasio  Aktifitas menggambarkan bagaimana  pemerintah daerah  dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung atau pada belanja tidak langsung secara optimal.

## Tabel 3 Realisasi APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012 (Dalam Rupiah) Tahun Total Belanja Belanja Rasio BL (%) Rasio BTL (%) BL BTL 2009 608.100.845.544 216.442.249.426 391.658.596.118 35,59 64,41 2010 669.435.527.164 199.003.408.817 470.432.118.347 29,73 70,27 2011 852.846.534.125 303.869.426.191 548.977.107.934 35,63 64,37 2012 964.758.880.565 369.180.455.795 595.578.424.770 38,27 61,73
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)
Dari perhitungan rasio  aktifitas  diatas  terlihat  bahwa  sebagian  besar  dana dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung tehadap APBD masih  sangat  rendah.  Ratio  belanja  tidak  langsung pada  tahun  2009  adalah  64,41%  dan rasio  belanja  langsung  sebesar  35,59%,  pada  tahun  2010ratio  belanja  tidak  langsung meningkat menjadi 70,27% dan rasio belanja langsung turun menjadi 29,73%, ratio belanja tidak  langsung  pada  tahun  2011  turun  menjadi  64.34%  dan  rasio  belanja  langsung  naik menjadi  35,63%. Di  tahun  2012  ratio  belanja  tidak  langsung  kembali  turun  menjadi 61,73%  dan  ratio  belanja  langsung  naik  menjadi  38,27%. Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  berdasarkan  ratio aktifitas  pemerintah  Kota  Jambi lebih  memprioritaskan belanjanya  pada  belanja  tidak  langsung  dari  pada  belanja  langsung. Meski  terjadi pengurangan proporsi belanja tidak langsung namun rielnya masih tinggi proporsi belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Untuk itu belanja pegawai/ personalia perlu ditekan  oleh  pemerintah  Kota  Jambi guna  dialokasikan untuk  belanja  modal  yang berdampak langsung untuk kepentingan masyarakat Kota Jambi.

## 4. Ratio Pengelolaan Belanja
Rasio pengelolaan belanja  menunjukan  bahwa  kegiatan  belanja  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  memiliki  ekuitas  antar  periode  yang  positif,  yaitu  belanja  yang dilakukan  tidak  lebih  besar  dari  total  pendapatan  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus/ defisit anggaran.

## Tabel 4 Laporan Surplus/Defisit APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012 (Dalam Rupiah) No. Tahun Pendapatan Belanja Surplus/ Defisit Rasio Pengelolaan Belanja 1. 2009 608.555.058.534 608.100.845.544 454.212.990 100,07 2. 2010 692.168.599.886 669.435.527.164 22.733.072.722 103,40 3. 2011 869.966.667.732 852.846.534.125 17.120.133.607 102,01 4. 2012 1.018.846.008.975 964.758.880.565 54.087.128.410 105,61
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)
Dari perhitungan rasio  pengelolaan  belanja  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2012 yaitu diatas 100% sebesar 105,61%  yang  menunjukan  adanya  surplus  pada  tahun  2012  yang  sebesar  Rp. 54.087.128.410 lebih  tinggi dibanding  tahun-tahun  sebelumnya  yang  mengalami surplus anggaran  yaitu  pada  tahun  2009 sebesar  Rp. 454.212.990,  tahun  2010 sebesar  Rp. 22.733.072.722 dan  tahun  2011  sebesar  Rp.17.120.133.607. Ini  bisa  disebabkan  karena meningkatnya  realisasi  atas  pendapatan  dari  pemerintah  Kota  Jambi  pada  tahun  2012 seperti PAD dan DAU.
Peningkatan pendapatan  tersebut  disertai  dengan kemampuan  pemerintah  Kota Jambi dalam menekan realisasi atas belanja yang keseluruhan realisasi belanja pada tahun 2012 di  bawah  100%  dari  target  yang  telah  direncanakan.  Sehingga  total  belanja pemerintah  Kota  Jambi lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  total  pendapatan  Kota Jambi.

## 5. Ra sio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan  menunjukan  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode.

## Tabel 5
Rasio Pertumbuhan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2009 S/D 2012 Keterangan 2009 2010 2011 2012 Realisasi PAD 55.671.281.87 0 70.842.049.481 98.999.978.722 113.091.896.472 Growth PAD 27,25 39,75 14,23 Realisasi Pendapatan 608.555.058.5 34 692.168.599.886 869.966.667.73 2 1.018.846.008.97 5 Growth Pendapatan 13,74 25,69 17,11 Realisasi BL 216.442.249.4 26 199.003.408.817 303.869.426.19 1 369.180.455.795 Growth BL -8,06 52,70 21,49 Realisasi BTL 391.658.596.1 18 470.432.118.347 548.977.107.93 4 595.578.424.770 Growth BTL 20,11 16,70 8,49

## Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)
Dari perhitungan diatas  dapat  diketahui  bahwa  pertumbuhan  APBD KotaJambi pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 menunjukan pertumbuhan positif yang berfluktuatif. Terutama pertumbuhan pendapatan, yang pada tahun 2010 sebesar 13,74% dan pada tahun 2012 sebesar 17,11%.
PAD juga mengalami pertumbuhan yang pada tahun 2010 sebesar 27,25% dan pada tahun  2012  sebesar  14,23%.  pertumbuhan  tersebut  disebabkan  karena  meningkatnya realisasi pos-pos PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain pendapatan, belanja pemerintah Kota Jambi yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung juga mengalami pertumbuhan. Namun pada tahun 2010 Belanja langsung  mengalami  penurunan  sebesar  8,06  %  dari  tahun  sebelumnya.  Setelah  itupada tahun  2011  dan  2012  mengalami  pertumbuhan  masing-masing  sebesar  52,70% dan 21,49%Di  tahun  2011  pertumbuhan  belanja  langsung  meningkat  sangat besar ini disebabkan karena pada tahun 2011 semua pos-pos belanja langsung seperti belanja barang dan  jasa, dan belanja modal mengalami  kenaikan cukup  tinggi akibatnya  pertumbuhan belanja  tidak  langsung  pada  tahun  2011  turun,  yang  mana  pada  tahun  2010
pertumbuhannya  sebesar  20,11%  pada  tahun  2011  sebesar  16,70%.  Dari  analisis  rasio petumbuhan diatas kinerja pengelolaan keuangan Kota Jambi baik karena pemerintah Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Walaupun peningkatan pertumbuhan PAD tahun 2009 s/d 2012 lebih rendah, setidaknya pemerintah mampu meningkatkan Penerimaan PAD dan PAD tetap mengalami pertumbuhan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan,  rata-rata kinerja pengeloaan keuangan Kota Jambi berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata relaisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 109, 02%. Surplus anggaran dari tahun ke tahun juga semakin meningkat bahkan pada tahun 2012Kota Jambi mengalami surplus anggaran  yakni sebesar  Rp 54.087.128.410.  Namun  ada  beberapa  aspek  yang  perlu  diperbaiki  oleh pemerintah Kota Jambi seperti  kemandirian  keuangan Kota Jambi yang  masih  rendah  dan aktifitas  pemerintah Kota Jambi dalam  membelanjakan  dana  yang  sebagian  besar  untuk belanja tidak  langsung  seperti  belanja  pegawai.  Kinerja pengelolaan  keuangan Kota Jambi baik  karena  pemerintah Kota Jambi mampu  meningkatkan  pertumbuhan  pendapatan  yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

## Saran
Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kota Jambi serta kesimpulan diatas, maka saran- saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi antara lain sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Jambi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada
2. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kota  Jambi  dengan  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerja.
3. Meningkatkan  pembangunan  serta  penyediaan  sarana  dan  prasarana  umum  untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Jambi dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Malang : Bayu Media, Malang.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi sektor publik Suatu Pengantar . Penerbit Erlangga. Jakarta
Bastian,  Indra  dan  Supriyanto.  2003. Sistem  Akuntansi Sektor  Publik:  Konsep  untuk  Pemerintah Daerah . Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta
Halim, Abdul.2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah , Salemba Embat. Jakarta Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi: Biro Keuangan Provinsi Jambi
Mardiasmo. 2004. Bunga Rampai: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah .: Andi. Yogyakarta ________. 2004. Akuntansi Sektor Publik .: Andi. Yogyakarta
Pasolong, Harbani.2007. Teori Administrasi Publik .: Alfabeta. Bandung
Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik: Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode .: Aksara Satu. Surabaya
Ulum, Ihyaul. 2005. Akuntansi Sektor Publik ..UMM Press. Malang
Yuwono, Soni. Indrajaya dan Hariyandi. 2005. Penganggaran sektor publik .: Bayu Media Publishing.
Malang
Peraturan pemerintah nomor 25 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Perbandingan  Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jambi  : Dispenda Provinsi.

## Realisasi APBD Tahun 2009-2012Jambi Dalam Angka :BPS.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah