Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
The Rules for the Distribution of Community Inheritance in Tellu Siattinge District, Bone Regency in the View of Islamic Law
Tarmizi, Supardin, Kurniati Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: tarmizi88sep@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima* 17 Agustus 2020 Revisi I* 15 September 2020 Revisi II* 20 November 2020 Disetujui* 10 Desember 2020
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengemukakan  kaidah  pembagian  harta warisan  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone  dan selanjutnya  dikaji  dalam  pandangan  hukum  Islam.  Jenis  penelitian  ini adalah  field  research  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  tiga pendekatan yaitu teologis normatif (syar’i), yuridis formal dan sosiologi. Sumber  data  utama  yaitu  wawancara  terhadap  tokoh  agama,  tokoh masyarakat  dan  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge.  Selanjutnya data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumen. Data  kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  tiga  tahapan  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kaidah  pembagian  harta  warisan  masyarakat  di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ada dua yaitu mendahulukan kesepakatan  daripada  penentuan  mutlak  seperti  dalam  hukum  kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak yang  mutlak  diperoleh  dari  ahli  waris  yang  lain  kemudian  prinsip  ini belaku  melalui  kesepakatan  bersama  antara  ahli  waris.  Kaidah pembagian  harta  warisan  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih mawāriṡ,  namun  karena  kaidah  pembagiannya  dilakukan  atas  dasar kesepakatan  bersama  (islah)  dan  saling  membantu,  sedang  hal  tersebut dibolehkan dalam Islam, maka hal itu dibolehkan dengan catatan selama hak-hak  setiap  ahli  waris  diperhatikan  dan  tidak  terjadi  konflik  dalam pembagian harta warisan.

## Kata Kunci : Kaidah, Pembagian Harta Warisan, Hukum Islam.
This  research  aims  to  put  forward  the  rules  for  the  distribution  of community  inheritance  in  Tellu  Siattinge  District,  Bone  Regency  and further  studied  in  the  view  of  Islamic  law.  This  type  of  research  is qualitative  descriptive  field  research  by  using  three  approaches  namely normative  theological  (syar'i),  formal  juridical  and  sociology.  The  main data source namely interviews  with religious leaders, community leaders and  the  community  in  Tellu  Siattinge  District,  Bone  Regency. Furthermore,  the  data  is  collected  through  interview,  observation  and document  study.  The  data  is  then  processed  and  analyzed  with  three
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions.  The  results  showed  that  the  rules  for  the  distribution  of community inheritance in Tellu Siattinge District, Bone Regency there are two  namely  puts  agreement  over  absolute  determination  as  in  Islamic inheritance  law  and  prioritize  the  needy  heirs  rather  than  the  absolute rights  obtained  from  the  other  heirs  then  this  principle  applies  through mutual  agreement  between  the  heirs.  The  rule  of  distribution  of community  inheritance  in  Tellu  Siattinge  District,  Bone  Regency  not according  to  Islamic  law  especially  in  fikih  mawāriṡ,  however,  because the distribution principle is carried out on the basis of mutual agreement (islah)  and  help  each  other,  while  this  is  permitted  in  Islam,  then  it  is permissible provided that the rights of each heir are considered and there is no conflict in the distribution of inheritance.
Keyword: Rules, Distribution of Inheritance, Islamic Law .

## A. PENDAHULUAN
Setiap  makhluk  hidup  pasti  akan  mati,  kapan  seseorang  akan  mati  tidak  ada orang  yang  mengetahuinya  karena  kematian  adalah  rahasia  Allah.  Setiap  orang  harus siap  jika  sewaktu-waktu  maut  menjemput  sebab  kematian  tidak  dapat  dikejar  ataupun dihindari.    Ketika  kematian  telah  menghampiri  seseorang  maka  ia  akan  meninggalkan seluruh  anggota  keluarganya  dan  harta  benda  yang  ia  miliki  semasa  hidupnya.  Maka diperlukan  aturan  yang  akan  membahas  tentang  proses  perpindahan  harta  peninggalan dan ahli waris yang berhak.  Adapun aturan yang mengatur masalah yang timbul setelah kematian  adalah  hukum  kewarisan  atau  dikenal  juga  fikih  mawāris  yang  mengatur proses peralihan  hak dari pewaris kepada ahli waris.
Dasar  hukum  fikih  mawāris  yang  menjelaskan  ketentuan  pembagiannya  jelas tersurat dalam QS al-Nisā/4: 7, 11, 12, 176 dan beberapa ayat lainnya. Sedangkan dasar hukum kewarisan di Indonesia adalah INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jumlah pasal sebanyak 44, pada buku II tentang kewarisan pasal 171 sampai pada pasal 214.  Sedangkan ayat ketentuan pembagian harta warisan tersebut  dipertegas  oleh  QS  al-Nisā/4:  13  Allah  swt.  telah  mengatur  porsi  warisan  di atas sebagai ketentuan melalui firman-Nya.

## ِٰاللّ ُد ُۡٔذُح  َكۡهِح ؕ َِِٓۡۡ  ٍَُِّۡذِه رِ  ُش رََٓۡ ۡۡل  َِٓخ َۡۡح  ٍِۡي  ٖۡ ِش َۡۡح  جََُٰ ُّۡه ِِۡذُُّ   َّن ُُٕۡ َس َٔ َ ٰاللّ ِِِِطُّ  ٍَۡي َٔ
ؕ
ُىِۡۡظَعۡنل ُص َٕۡفۡنل َكِن رر َٔ
Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  niscaya  Allah  memasukkannya  ke  dalam surga  yang  mengalir  di  dalamnya  sungai-sungai,  sedang  mereka  kekal  di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. 1
Nabi  Muhammad  saw.  juga  mempertegas  perintah  membagikan  harta  warisan kepada ahli waris yang berhak dalam HR Bukhari : 6746.
1 Quran Kemenag in Word .
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
ِِّۡبَأ  ٍَْع   ط ُٔ َط ٍِْب ِ َّاللّ ِذْبَع ٍَْع  ح ْٔ َس  ٍَْع  ُِّْ َسُص ٍُْب ُذُّ ِضَُّ  ََُثَّذَح   و َِْسِب ٍُْب ُتََّۡيُأ  ََُثَّذَح ط َّبَع  ٍِْبل ٍَْع
ُ َّاللّ َّٗهَص ِّيِبَُّنل  ٍَْع
مَُ َس َٗن َْٔ ِلَِِ  ُضِئل َشَفْنل  ْجَك َشَح  ًََِ  َِٓهَْْأِب  َضِئل َشَفْنل لُٕق ِْۡنَأ َل َق َىَّهَُ َٔ َِّْۡهَع شَكَر ). ٖس  خبنل ِلٔس 2 (
Telah  menceritakan  kepada  kami  Umayyah  bin  Bistham  telah  menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari  Ibnu  'Abbas  dari  Nabi  ṣallallāhu  'alaīhi  wasallam,  beliau  bersabda: "Berikanlah bagian farāiḍ (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya).
Melalui  turunnya  ayat  dan  hadis  tentang  kewarisan,  dapat  dimaknai  bahwa esensi  kewarisan  dalam  al-Qur‟an  adalah  proses  pelaksanaan  hak-hak  pewaris  kepada ahli  warisnya  berupa  pembagian  harta  warisan  melalui  tata  cara  yang  telah  ditentukan oleh  nas.  Lebih  khususnya  dapat  dicatat  bahwa  jika  seseorang  telah  meninggal,  maka siapa  ahli  waris  yang  terdekat  dan  berapa  bagian  yang  diterima  oleh  setiap  ahli  waris harus  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dalam  al-Qur‟an. 3 Ketetapan  dalam  pembagian harta  warisan  yang  tercantum  dalam  al-Qur‟an  pada  dasarnya  tidak  boleh  ditolak  bagi ahli  waris  yang  berhak,  sebelum  terlebih  dahulu  dilaksanakan  pembagian  harta warisan. 4 Dengan  demikian  hukum  membagi  harta  warisan  sesuai  ketentuan  fikih mawāris adalah wajib.
Praktik  pembagian  harta  warisan  dalam  masyarakat  dewasa  ini  masih  sering dijumpai  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  tidak  mengikuti  sistematika  hukum Islam. Olehnya itu akan sangat rancu jika sudah ada anjuran membagikan harta warisan berdasarkan hukum Islam namun masih belum diindahkan dan tidak jarang pembagian itu berujung pada konflik keluarga dan  berakhir pada putusan pengadilan. Karena cara yang  digunakan  beraneka  ragam  seperti  musyawarah  atau  bersepakat  dan  cara-cara lainnya.  Akan  tetapi  hal  itu  tidak  selamanya  dipersalahkan  karena  ada  juga  tata  cara pembagian  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  pembagian  menurut  hukum  Islam  namun maslahat  pembagiannya  tercapai.  Sistem  pembagian  harta  warisan  yang  berbeda-beda ini  tentunya  mempunyai  kaidah  yang  diperpegangi  oleh  masyarakat  sehingga  kaidah pembagian harta warisan ini sangat menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam. Pasalnya,  setiap  sistem  pembagian  yang  diterapkan  mempunyai  kaidah  tersendiri  dan kaidah ini ada yang sesuai hukum Islam dan ada yang tidak sesuai hukum Islam.
Cara  pembagian  harta  warisan  masyarakat  cukup  beraneka  ragam  dengan mengedepankan  kebiasaannya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  penelitian  seperti  di Kabupaten  Wajo,  masyarakat  lebih  banyak  berdamai  dalam  membagi  harta  warisan. Adapun bagian warisan menurut hukum Islam yakni 2:1 antara laki-laki dan perempuan
2 Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhim ibn Mugīrah al-Bukhāri, Ṣāḥih al-Bukhāri, Jilid  IV  (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 269.
3 Ali  Parman, Kewarisan  dalam  al-Qur’an:  Suatu  Kajian  Hukum  dengan  Pendekatan  Tafsir Tematik (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 27.
4 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam (Cet III; Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 50-51.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
sedangkan dalam hukum adat berlaku 1:1 atau sama rata. 5 Selanjutnya, pembagian harta warisan  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  di  Kabupaten  Sidrap,  juga  lebih  banyak dijumpai yang menggunakan sistem pembagian setara atau 1:1 yang bertolak belakang dengan  hukum  kewarisan  Islam. 6 Begitu  juga  menurut  Asni  Zubair  bahwa  pembagian harta  warisan  masyarakat  di  Kelurahan  Macanang  Kabupaten  Bone  lebih  didominasi oleh  hukum  adat  yang  berlaku.  Sistem  pembagiannya  yaitu  harta  warisan  dibagi  saat pewaris masih hidup, hanya dibagikan pada anak-anaknya saja dan besar bagian antara laki-laki  dan  perempuan  disamakan. 7 Beragamnya  sistem  pembagian  harta  warisan tersebut disebabkan karena penerapan hukum adat yang berbeda-beda pula.
Beberapa  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  telah  dikemukakan  tersebut dalam  pelaksanaannya  bisa  saja  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Namun  ada  alasan membolehkan  pelaksanaannya  yaitu  apabila  kaidahnya  sudah  sesuai  dengan  hukum Islam  yang  menginginkan tercapainya keadilan dan kerukunan dalam pembagian  harta warisan.  Kaidah  pembagian  harta  warisan  dinilai  penting  sebagai  pertimbangan kebolehan  membagi  harta  warisan  bagi  orang  yang  minim  pemahamannya  terkait pembagian  harta  warisan.  Terjadinya  penyimpangan  sistem  tersebut  disebabkan  oleh bertahannya  hukum  adat dan pertimbangan untuk kebaikan pada kemudian  hari, tetapi diharapkan  memenuhi  prinsip  dan  kaidah  keadilan  dalam  hukum  Islam. 8 Menurut Ahmad  Azhar  Basyir,  kewarisan  adat  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  harus mendapatkan  kejelasan  dari  hukum  Islam  apakah  kewarisan  adat  sesuai  atau  tidak dengan hukum Islam. Jika sesuai maka sistem kewarisan adat ini tetap boleh dijalankan dan sebaliknya jika tidak sesuai hendaknya ditinggalkan. 9 Untuk itu, kaidah pembagian harta warisan masyarakat sangat penting diketahui dan dikaji dalam pandangan hukum Islam  termasuk  kaidah  pembagian  harta  warisan  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
Kecamatan Tellu Siattinge adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak  di  sebelah  utara  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Bone.  Adapun  sistem pembagian  harta  warisan  yang  diterpakan  umumnya  menerapkan  sistem  kekeluargaan yang pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh setiap ahli waris sehingga pembagiannya  berlangsung  khidmat.  Namun  terkadang  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan  berujung  pada  konflik  dan  mengakibatkan  hubungan  sesama  ahli  waris menjadi tidak  baik.  Adanya kasus dalam  hal  pembgian  harta  warisan  membuat hal  itu dipertanyakan kaidah atau prinsip pembagian harta warisan yang diperpegangi. Karena, setiap  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan  tentunya  mempunyai  kaidah yang  diperpegangi  baik  sesuai  hukum  Islam  atau  tidak  sesuai.  Namun  sejauh  ini pengkajian  terkait  kaidah  pembagian  harta  warisan  belum  digali  secara  mendalam
5 Ismail  Saleng, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Menurut  KHI  dan  Ade’  Māna’  Bugis Wajo , Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018), h. ii.
6 Wirani Aisiyah Anwar, Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap, al-Qad{a>u: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019), h. 249.
7 Asni  Zubair, Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  di  Kelurahan  Macanang Kecamatan  Tanete  Riattang  Barat ,  al-Risālah  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam,  Volume  1  Nomor  1 (Nopember 2014), h. 55-56.
8 Sofyan  Mei  Utama, Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti  dan  Prinsip  Keadilan  dalam  Hukum Waris Islam , Jurnal Wawasan Hukum, Volume 34 Nomor 1 (Februari 2016), h. 71.
9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Cet. XX; Yogakarta: UII Press, 2018), h. 154.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
termasuk dalam masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge sehingga belum dapat dipastikan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat dibolehkan atau tidak.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  field  research  deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini menggunakan  tiga  pendekatan  yaitu  teologis  normatif  (syar‟i),  yuridis  formal  dan sosiologi.  Pendekatan  teologis  normatif  (syar‟i),  merupakan  pendekatan  dengan mengacu pada ketentuan agama sebagai dasar hukum yang terdiri dari al-Qur‟an, hadis, hasil  ijtihad  dan  kaidah-kaidah  fikih  yang  selanjutnya  disebut  hukum  Islam.  Adapun pendekatan  yuridis  formal  dilakukan  dengan  menelaah  perundang-undangan  yang berlaku secara yuridis di Indonesia yaitu INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tepatnya  pada  Buku  II  yang  membahas  hukum  kewarisan. Sedangkan  pendekatan  sosiologi  digunakan  sebagai  acuan  dalam  memperhatikan  pola perilaku  dalam  masyarakat.  Perilaku  yang  dimaksud  adalah  kebiasaan  masyarakat  di Kecamatan Tellu Siattinge dalam membagi harta warisan.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  terbagi  tiga  yaitu  data  primer,  sekunder  dan tersier. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil  wawancara  terhadap  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  setempat serta  pengamatan  terhadap  perilaku  masyarakat  dalam  membagi  harta  warisan.  Data sekunder  merupakan data tambahan  yang  bersumber  dari pedoman  hukum Islam  yaitu al-Qur‟an,  hadis,  kaidah-kaidah  fikih  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  kewarisan. Adapun  data  tersier  yang  dimaksud  yaitu  jurnal  dan  buku-buku  rujukan  terkait  fikih mawāris dan hukum kewarisan

## C. PEMBAHASAN Pengertian Hukum Kewarisan Islam
Hukum  kewarisan  secara  umum  merupakan  hukum  yang  mengatur  tentang proses  perpindahan  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  yang  ditinggalkan  oleh seseorang yang meninggal  dunia dalam  hal ini  pewaris kepada  ahli warisnya,  penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan penentuan berapa bagian yang diperoleh masing-masing  ahli  waris.    Pada  asasnya,  hanya  hak  dan  kewajiban  yang  menyangkut harta  benda  saja  yang  dapat  diwariskan.    Sedangkan  dalam  Komplasi  Hukum  Islam (KHI)  pada  pasal  171  huruf  a  dijelaskan  bahwa  hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang mengatur  tentang  perpindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing- masing.
Ilmu farāiḍ  mempunyai  banyak  keistimewaan  di  antarannya  merupakan  perintah dari  Rasulullah  saw.  kepada  para  sahabatnya  untuk  dipelajari  dan  mengajarkannya kepada  umat  Islam,  Rasulullah  saw.  mengingatkan  pula  bahwa  ilmu  farāiḍ  termasuk capat  diabaikan  dan  dilupakan,  bersamaan  dengan  itu  ilmu  farāiḍ  dijuluki  sebagai  1/3 bahkan  ada  yang  menganggap  1/2  dari  ilmu  pengetahuan.  Ulama  juga  sepakat  bahwa mempelajari  ilmu  farāiḍ  hukumnya  wajib  secara  kolektif  (farḍu  kifāyah)  dan  bagi  ahli- ahli tertentu menggolongkan sebagai farḍu „aīn.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Merujuk  dari  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  kewarisan Islam merupakan  hukum yang  timbul karena  kematian seseorang  yang mengatur  proses perpindahan  harta  kekayaan  pewaris  kepada  ahli  waris  yang  meliputi  penentuan  ahli waris  yang  berhak  mewarisi,  bagian  yang  berhak  didapatkan  dan  tata  cara memperolehnya  melalui  rukun, syarat dan asas pembagian  harta warisan .
Selanjutnya hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga pada  khusunya  dan  hukum  perdata  pada  umumnya.  Hal  ini  karena  hukum  kewarisan sangat  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  manusia  sebab  setiap  manusia  pasti menngalami  peristiwa  hukum  dalam  hal  ini  kematian.    Artinya,  proses  peralihan kepemilikan hak baru dilaksanakan jika ada dari salah seorang kerabat meninggal dunia dan hartanya dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya.

## Kaidah Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam
Adapun  kaidah-kaidah  yang  berkenaan  dengan  pembagian  harta  warisan meliputi  kaidah  fikih,  prinsip  dan  asas  pembagian  harta  warisan.  Adapun  bahasannya berikut ini:
1. Kaidah-kaidah Fikih Seputar Pembagian Harta Warisan
Sebelum  dijelaskan  mengenai  kaidah  fikih  dalam  pembagian  harta  warisan, terlebih  dahulu  dijelaskan  terkait  urgensi  dari  adanya  kaidah  fikih  sebagai  pemikiran praktis  dalam  hukum  Islam  tanpa  menghilangkan  esensi  dari  hukum  Islam  itu  sendiri. Hal  ini  karena  selain  ilmu uṣul fikih  sebagai  metodologi  utama  dalam  mendalami  dan memahami  hukum  syariah,  ada  pula  metodologi  pelengkap  yang  berfungsi mempermudah  dalam  mendalami  dan  memahami  hukum  Islam  ini  yaitu qawā’id fiqhiyah yang  didefinisikan  sebagai hukm  kulli (hukum  umum)  yang  memuat juz’iyah (sebagian besar bagian-bagiannya), sehingga dengan mengetahui hukum umum ini akan diketahui juga hukum bagian-bagiannya. Qawā’id fiqhiyah merupakan generalisasi dari hukum-hukum fikih yang telah ada, disusun dengan metode induktif sehingga ia sangat bervariasi  sesuai  dengan  hukum  fikih  yang  memang  bervariasi  menurut  argumen  para fukaha‟. 10 Namun  terkadang  kaidah  fikih  muncul  dari  hasil  ijtihad  karena  disesuaikan dengan  konteks  kemajuan  zaman  sehingga  kehadirannya  sangat  dibutuhkan  dalam menyelesaikan masalah baru terutama dalam masalah kewarisan.
Kaidah-kaidah  fikih  ( al-qawā’id  al-fiqhiyah )  juga  merupakan  kaidah-kaidah frekuentif  atau  makro  yang  mengatur  pesoalan-persoalan  mikro  dalam  fikih  yang serupa.  Ia  termasuk  pada  klasifikasi  ketentuan-ketentuan  hukum  fikih  ( al-ahkām fiqhiyah ). 11 Kaidah-kaidah  fikih  selain  terdapat  dalam  hal  ibadah,  terdapat  juga  dalam hal muamalah yang mengatur hukum kekeluargaan dalam hal ini kewarisan.
a. Kaidah Pertama
َِْدُِٕ ُِٕب  ُد ِشَُّ َلاَِ  تَُِِل َِٕب كن  َٓنل َٗنِإ َٗنْدَأ  ٍَْي طمُك
Setiap  orang  yang  dihubungkan  kepada  yang  meninggal  melalui  perantaraan, maka ia tidak mewarisi selama perantara itu ada.
10 Abuddin Nata, Masail Fiqhiyah (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 38.
11 Nashr  Farid  Muhammad  Washil  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Al-Mudhālu  fī  al- Qawā’id al-Fiqhiyah wa Aṡaruhā fī al-Ahkāmi al-Syariat, terj. Wahyu Setiawan, Qawā’id Fiqhiyah (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
Misalnya  antara  bapak  dan  kakek  bahwa  kakek  tidak  mewarisi  selama  bapak dari  orang  yang  meninggal  masih  ada,  dikarenakan  kakek  dihubungkan  melalui  bapak terhadap orang yang meninggal dunia. Begitu juga dengan cucu laki-laki tidak mewarisi selama masih ada anak laki-laki dari orang yang meninggal, dikarenakan cucu laki-laki dihubungkan  oleh  anak  laki-laki  terhadap  orang  yang  meninggal.  Justeru  hasil  ijtihad juga biasanya yang menghasilkan kaidah fikih sehingga kehadirannya sangat diperlukan jika dikontekskan dengan perubahan zaman.
b. Kaidah Kedua
ِِّق  ُْٕقُِۡب َُّث َس َٔ  ًئَْۡش َد َس َٔ ٍَْي طمُك
Setiap orang yang mewarisi  sesuatu, maka ia  mewarisi  pula  hak-haknya  (yang bersifat harta).
Misalnya hak khiyar terhadap barang, dikarenakan dalam jual beli tetap ada hak khiyar. Begitu  juga  hak  terhadap  utang,  gadai  atau  hak  cipta  yang  diwariskan  bahwa kedudukan  ahli  waris  dalam  hal  ini  menduduki  seperti  kedudukan  pewaris.  Pelunasan utang  juga  harus  diperhatikan  dan  didahulukan  sebelum  pembagian  harta  warisan dilakukan  karena  bisa  saja  harta  warisan  telah  selesai  dibagikan  dan  tidak  disisakan harta untuk pelunasan utang.
c. Kaidah Ketiga
ْقَلأل  ٌََّأ

## ُُِّْي  َفَعْضَلأل  ُبَُُّْۡۡ ُتَبل َشَق ٖ َٕ
Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah.
Misalnya saudara laki-laki seibu sebapak menghalangi saudara laki-laki sebapak untuk  mendapatkan  harta  warisan.  Artinya  jika  ahli  waris  terdiri  dari  saudara  laki-laki seibu  sebapak  dan  saudara  laki-laki  sebapak,  maka  yang  berhak  mendapatkan  harta warisan adalah saudara seibu sebapak saja. Hal  ini dikarenakan saudara  laki-laki seibu sebapak  kekerabatannya  lebih  kuat  karena  melalui  garis  ibu  dan  bapak.  Kaidah  ini hanya  berlaku  apabila  derajat  kekerabatannya  sama  karena  sama-sama  saudara  dari orang yang meninggal dan hanya berlaku pada kasus ‘aṣābah.
d. Kaidah Keempat
ٍَُِّّْذنل ِدلَذَُ َذْعَب َِّۡإ َتَك ْشِحَۡ
Tidak  ada  harta  peninggalan  kecuali  setelah  dibayar  lunas  utang  (orang  yang meninggal).
Misalnya,  sebelum  utang  orang  yang  meninggal  dunia  dilunaskan,  maka  tidak ada  pembagian  harta  warisan.  Sebagaimana  diketahui  dalam  hukum  Islam,  harta warisan  belum  dibagi  jika  belum  diambil  biaya  penyelenggaraan  jenazah,  biaya perawatan dan utang. Jika masih ada sisanya dipotong kembali untuk wasiat maksimal sepertiga.  Kemudian  sisanya  dibagi  kepada  ahli  waris  sesuai  ketentuan  hukum kewarisan  Islam.  Kaidah  ini  dipertegas  lagi  dengan  kaidah  ini  “tidak  ada  hak kepemilikan harta bagi ahli waris kecuali setelah dilunasinya utang”.
e. Kaidah Kelima
ِل ًَنل ِّمُكِب ُتَّۡ ِص َٕنل ّح ِصََُّۡ
Tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta.
Kaidah  ini  kemudian  diperjelas  oleh  hadis  Nabi  yang  menerangkan  bahwa wasiat  maksimal  sebanyak  sepertiga  dari  harta  peninggalan  dan  sepertiga  itu  sudah
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
cukup banyak. Kaidah ini pula yang harus diperhatikan bahwa wasiat tidak boleh habis dibagikan atau lebih banyak dari harta warisan.

## f. Kaidah Keenam
ِل ًَنل ِجَْۡبِن ُُّن ًََِ َُّن  َد ِسل ََٔۡ ًٍَِِْۡهْسًُْنل ٍَِي َث َي  ٍَْي طمُك
Setiap orang Islam yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada baitul mal. 12
Pembagian  harta  warisan  dilakukan  dengan  menentukan  terlebih  dahulu  ahli warisnya  dimulai  dari  ahli  waris  utama.  Jika  tidak  ada  ahli  waris  utama,  maka dilanjutkan  menentukan  ahli  waris zawil  arham .  Jika  tidak  ada  keduanya,  maka  harta pewaris tersebut diserahkan kepada baitul mal. Ini biasanya terjadi pada seorang mualaf yang meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai satupun ahli waris.

## 2. Prinsip Pembagian Harta Warisan
Terdapat  beberapa  kaidah  prinsip  pada  kewarisan  Islam  yang  dideskripsikan oleh  pakar-pakar  hukum  Islam.  Mahmud  Syaltut  dan  Grand  Syekh  al-Azhar sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Muhammad  Amin  Suma    membagi  lima  kaidah  dasar pembinaan hak mewarisi dalam Islam khususnya hak memperoleh bagian harta warisan itu sendiri ( istihqāq al-irṡi ). 13 Adapun penjabarannya berikut ini:
a. Kewarisan dilandaskan pada hubungan kekerabatan ( nāsab ) dan perkawinan ( ‘alāqatay al-qarābah wa al-zaujiyah ).  Kekerabatan  yang  dimaksud  karena orang tua dan kelahiran anak ( al-ābā wa al-abnā ), dan kekerabatan saudara dengan  seginya  yaitu  saudara  seayah  dan  seibu,  saudara  seibu  dan  seayah. Sedangkan pada hubungan perkawinan hanya mewarisi dari suami dan isteri.
b. Permasalahan  gender  tidak  dipersoalkan  apakah  dari  perempuan  atau keibuan  (matrilinial)  maupun  dari  laki-laki  atau  kebapakan  (patrilinial). Tidak dipersoalkan juga usia ahli waris apakah itu kanak-kanak atau dewasa semua berhak mewarisi.
c. Ahli waris dari garis keturunan ke atas dan ke  bawah,  yaitu al-uṣūl dan al- furū’, tidak  ada  yang  gugur  sama  sekali  terlebih  digugurkan  dalam memperoleh  bagian  warisan  apapun  keadaannya  dan  bagaimanapun kondisinya  meskipun  keberadaan  dari  ahli  waris  tersebut  dapat  mengubah bagian warisan antara yang satu dengan ahli waris yang lain.
d. Hak kewarisan saudara  laki-laki  ataupun saudara  perempuan pada dasarnya tidak  ada  (terhalang),  disebabkan  keberadaan  orang  tua  meskipun  mereka menempati tempat bapak atau ibu dengan perolehan 1/3 sampai 1/6.
12 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis , Edisi Pertama (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 126-128.
13 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks , h. 63-64.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
e. Jika  kelompok  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan  berkumpul,  maka  ahli waris  laki-laki  mendapatkan  kelipatan  dari  bagian  ahli  waris  perempuan (2:1).
3. Asas-asas Pembagian Harta Warisan
Asas-asas  hukum  kewarisan  Islam  diambil  dari  al-Qur‟an  dan  penjelasan tambahan  dari  Nabi  Muhammad  saw.  sebagai  kaidah  tambahan  akan  tetapi  sangat mempengaruhi  sistem  pembagian  harta  warisan.  Bahkan  kerap  kali  pembagian  harta warisan  yang  dilakukan  berdasarkan  kebiasaan  masyarakat  melanggar  atau  tidak memenuhi  asas  pembagian  harta  warisan.  Adapun  asas-asas  yang  dimaksud  adalah sebagai berikut:
a. Asas  „ ijbāri. Sebagaimana  yang  dijelaskan  Amir  Syarifuddin  kemudian dikutip oleh Muhammad Amin Suma bahwa dalam hukum kewarisan Islam, peralihan  harta  pewaris  kepada  ahli  waris,  itu  berlaku  dengan  sendirinya tanpa  ada  usaha  apapun  oleh  ahli  waris  ataupun  dari  pewaris.  Kata  „ ijbāri yang  sinonim  dengan  kata ilzam, maksudnya  bersifat  mengikat  juga  berarti memaksa.  Muhammad  Amin  Suma mengartikan  kata  „ ijbāri dengan mengikat dan menerima apa adanya ( given ). 14 Dengan demikian asas „ ijbāri merupakan asas yang mutlak berlaku dengan sendiri dan harus diterima oleh siapapun.
b. Asas  bilateral.  Artinya  bahwa  seseorang  mempunyai  hak  mewarisi  dari pihak  kerabat  laki-laki  dan  pihak  kerabat  perempuan.  Dasar  dari  asas  ini terdapat  pada  QS  al-Nisā‟/4:  7,  11,  12  dan  176.  Oleh  sebab  itu  pewarisan dalam  Islam  tidak  mengenal  adanya  sistem  pembagian  harta  warisan  yang hanya melalui satu garis keturunan.
c. Asas  individual.  Artinya  harta  warisan  yang  diberikan  kepada  ahli  waris merupakan  harta  milik  secara  perorangan.  Jadi  jika  harta  warisan  telah dibagikan, kepemilikan harta itu sepenuhnya menjadi milik ahli waris untuk digunakan sesuai keperluannya.
d. Asas keadilan berimbang. Artinya dituntut adanya keseimbangan antara hak dan  kewajiban  bahwa  keseimabangan  yang  dimaksud  antara  hak  yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban  yang  harus dikakukannya. Daud  Ali sebagaimana dikutip Otje Salman  mengemukakan bahwa pada sistem waris Islam, harta peniggalan  yang diterima oleh ahli waris pada dasarnya adalah pelanjutan  tanggungjawab  pewaris  terhadap  keluarganya.  Oleh  karenanya bagian  yang  diterima  masing-msing  ahli  waris  berimbang  dengan tanggungjawabnya masing-masing terhadap keluarganya.
e. Asas  akibat  kematian.  Artinya  proses  peralihan  harta  warisan  hanya  terjadi ketika ada yang meninggal dunia. Ini sejalan dengan syarat pembagian harta warisan yaitu matinya pewaris dan hidupnya ahli waris yang kemudian baru dapat dikatakan pembagian harta warisan ketika asas ini terpenuhi. 15
14 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks , h. 65.
15 Otje Salman, Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Waris , Edisi Pertama (Cet. II; Bandung: Alumni, 2007), h.66-67.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
f. Asas  pembagian  seketika.  Maksudnya  adalah  setelah  pewaris  meninggal dunia,  maka  harta  warisan  pewaris  harus  segera  diperhitungkan  dan dibagikan  kepada  ahli  waris  yang  berhak  menerimanya. 16 Hal  ini  karena penyebab utama sengketa harta warisan yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu  harta warisan tidak dibagi  segera setelah pewaris  meninggal sehingga asas  pembagian  seketika  ini  penting  diterapkan  guna  menghindari sengketa. 17 Manfaat  dari  asas  ini  adalah  ditunaikannya  kewajiban  pewaris kepada  ahli  waris  dengan  segera  dan  tidak  menunda  lagi  terlebih  jika  ahli waris membutuhkan harta warisan itu untuk kepentingan mendesak.
g. Asas ketulusan ( integrity ). Yakni pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam, dibutuhkan  ketulusan  hati  untuk  menaatinya  dikarenakan  terikat  dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
h. Asas  penghambaan  diri  ( ta’abudi ).  Yaitu  pada  pelaksanaan  pembagian warisan  secara  hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  ibadah  kepada  Allah swt.
i. Asas  hak-hak  kebendaan  ( huqūqul  maliyah ).  Maksudnya,  hanya  hak  dan kewajiban  pada  kebendaan  yang  dapat  diwariskan  untuk  ahli  waris. Sedangkan  hak  dan  kewajiban  dalam  hal  hukum  kekeluargaan  atau  yang bersifat pribadi, seperti suami atau isteri, keahlian dalam suatu ilmu, jabatan dan semacamnya tidak dapat diwariskan.
j. Asas  hak-hak  dasar  ( huqūqun  ṭabaiyah ).  Yaitu  hak-hak  dari  ahli  waris sebagai  manusia.  Maksudnya,  walaupun  ahli  waris  itu  seorang  bayi  yang baru  lahir  atau  seorang  yang  sakit  dan  menghadapi  kematian,  sedangkan  ia masih  hidup  saat  pewaris  meninggal  dunia,  begitu  pula  suami  atau  isteri yang belum bercerai, meskipun tempat tinggalnya telah terpisah, maka dapat mewarisi harta tersebut.
k. Asas  membagi  habis  harta  warisan.  Pembagian  harta  peninggalan  hingga tidak  tersisa  adalah  makna  dari  asas  ini. 18 Harta  warisan  harus  dibagikan sampai  habis  pada  ahli  waris  yang  berhak  dan  jika  memiliki  sisa  dan  tidak ada lagi ahli waris maka dapat disumbangkan ke Baitul Mal.
Beberapa  asas  pembagian  harta  warisan  ini  merupakan  hal  yang  dijadikan sebagai  prinsip  dasar  dalam  hukum  kewarisan  Islam  yang  harus  terpenuhi  atau terpenuhi  dengan  sendirinya  tanpa  unsur  paksaan.  Kemudian  alasan  diangkatnya  asas pembagian  harta  warisan  pada  pembahasan  kaidah  pembagian  harta  warisan  karena melihat  asas  itu  merupakan  makna  kaidah  secara  bahasa.  Jadi  asas  pembagian  harta warisan tidak jauh dari lingkup bahasan kaidah pembagian harta warisan.

## Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone
16 Syamsulbahri  Salihima, Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  dalam  Hukum  Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 49.
17 Harijah  Damis, Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Damai  (Analisis  Putusan  Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam) , Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012), h. iii.
18 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Edisi Pertama (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 6-7.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
Kaidah  pembagian  harta  warisan  merupakan  prinsip  atau  pertimbangan dilakukannya  suatu  pembagian  harta  warisan.  Dalam  tradisi  kewarisan  masyarakat Kecamatan  Tellu  Siattinge,  prinsip  pembagian  harta  warisan  sangat  berpengaruh terhadap  berlangsungnya  pembagian  harta  warisan.  Adapun  prinsip  pembagian  harta warisan  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  terbagi  dua  yaitu  mendahulukan kesepakatan  daripada  pembagian  sebagaimana  hukum  Islam  dan  mendahulukan  ahli waris yang membutuhkan daripada hak-hak ahli waris lainnya sebagaimana pengkajian berikut:

## 1. Mendahulukan  Kesepakatan  daripada  Penentuan  Bagian  Menurut  Hukum Waris Islam
Prinsip pembagian harta warisan dalam tradisi kewarisan masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge yaitu mendahulukan kesepakatan (mengedepankan musyawarah). Hal ini dapat  dilihat  dari  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan,  tidak  diterapkan  rumus pembagian sebagaimana dalam fikih mawāriṡ atau dalam KHI. Dalam pembagian harta warisan  masyarakat, orang  yang  membagikan  harta warisan tinggal  membagikan  harta berdasarkan  jumlah  atau  nilainya  saja  misalnya  sepetak  tanah  dan  rumah.  Jenis  harta tersebut dibagikan kepada ahli waris tanpa disesuaikan dengan bagian yang seharusnya didapatkan dalam sistem kewarisan Islam  yang telah  menetapkan  bagian-bagian untuk setiap  ahli  waris  tidak  lebih  dan  tidak  kurang.  Pembagiannya  hanya  melakukan penunjukan  harta  kepada  ahli  waris  dan  diputuskan  dengan  bermusyawarah. 19 Setiap jenis  harta  dihitung  berdasarkan  banyaknya  dan  objek  pembagian  adalah  peruntukan harta  untuk  setiap  ahli  waris  sesuai  kesepakatan,  bukan  sesuai  ketentuan  bagian  yang telah diatur dalam hukum Islam.
Alasannya  untuk  menghindari  kecemburuan  antara  ahli  waris  apabila  ada  yang mendapatkan banyak atau sedikit bagian sehingga pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan  saja.  Kemudian  masyarakat  telah  terbiasa  membagikan  harta  warisan secara  musyawarah  meskipun tidak  mengikuti ketentuan  bagian dalam  hukum Islam. 20 Ini  juga  merupakan salah  satu sifat  masyarakat  Kecamatan Tellu Siattinge  yaitu saling menghormati  dan  menghargai  keputusan  orang  yang  dituakan  sehingga  jika  ada  ahli waris  yang  merasa  dirugikan  dalam  kesepakatan,  maka  ahli  waris  itu  menerimanya dengan lapang dada sehingga kesatuan dalam keluarga tetap utuh.
Masyarakat  lebih condong  mengedepankan kesepakatan  bersama karena  sistem pembagian  harta  warisan  yang  dianut  adalah  sistem  musyawarah.  Hal  ini  karena pembagian  dengan  bersepakat  dianggap  lebih  praktis  dan  sudah  menjadi  tradisi  dalam masyarakat. Selain  itu,  sistem  pembagian  yang  digunakan  pada  dasarnya  berdasarkan kesepakatan  sehingga  apabila  kesepakatan  telah  tercapai,  maka  pembagian  harta warisan  dianggap  telah  berhasil. 21 Dengan  adanya  kesepakatan  yang  diterima  secara sukarela  oleh  para  ahli  waris,  itu  sudah  menandakan  keberhasilan  dalam  pembagian warisan dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge.
19 Isra‟ Mattugengkeng (56 Tahun), Mantan Kepala KUA Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 23 Januari 2020.
20 Muhammad  Rasyid  (29  Tahun),  Salah  satu  Penyuluh  Agama  Islam  KUA  Kecamatan  Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 28 Januari 2020.
21 Abdul  Muin  (64  Tahun),  Imam  Desa  Lea  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 6 Februari 2020.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Penentuan  bagian  yang  tidak  menerapkan  rumus  ini  bergantung  pada kesepakatan  antara  ahli  waris  saja.  Artinya  yang  diutamakan  adalah  kesepakatan daripada rumus pembagian warisan sebagaimana yang disyariatkan. Selain karena sudah menjadi  tradisi,  pemahaman  masyarakat  mengenai  ketentuan  pembagian  harta  warisan sesuai hukum Islam masih cukup minim dan pembagian hanya dilakukan oleh anggota keluarga  saja  tanpa  melibatkan  tokoh  agama  ataupun  tokoh  masyarakat.  Pembagian harta  warisan  yang  dilakukan  masyarakat  cenderung  tertutup  dan  hanya  keluarga  atau orang-orang  dekat  yang  mengetahui. 22 Selain  karena  tradisi,  pemahaman  masyarakat akan sistem hukum waris Islam yang masih minim menjadi alasan diterapkannya sistem kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan sebagaimana  dalam  hukum  kewarisan  Islam  menjadi  opsi  kedua  dan  biasanya  baru berlaku apabila ada kasus yang pembagiannya dipecahkan di Pengadilan Agama.

## 2. Mendahulukan  Ahli  Waris  yang  Membutuhkan  daripada  Hak  Ahli  Waris Lainnya
Mendahulukan  yang  berhak  terjadi  dalam  hal  penentuan  bagian  yang  diterima ahli waris dalam tradisi kewarisan masyarakat Bugis.  Prinsip mendahulukan ahli waris yang membutuhkan dalam pembagian harta warisan masyarakat  ini ditanamkan karena setiap ahli waris memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda dilihat dari keadaan ekonominya. Ada yang ekonominya serba cukup dan ada juga ekonominya yang masih serba kekurangan. Untuk menyeimbangkannya, semua anak mendapatkan bagian sesuai tingkat kesejahteraan dan keperluan ekonominya  sehingga ada saling tolong-menolong melalui  pembagian  harta  warisan. 23 Masalah  perekonomian  merupakan  penyebab adanya prinsip ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pada ahli waris yang kekurangan dalam  ekonominya.  Penerapan  prinsip  ini  dapat  dijumpai  apabila  bagian  yang didapatkan  laki-laki  dan  perempuan  disamaratakan  atau  bahkan  jika  perempuan mendapat lebih banyak daripada laki-laki.
Masyarakat dalam  membagi  harta warisan  lebih  mendahulukan ahli waris  yang membutuhkan untuk mendapatkan banyak bagian daripada penentuan bagian dilakukan sesuai kadar yang berhak didapatkannya. Mendahulukan ahli waris yang membutuhkan adalah  bentuk  kebersamaan  ahli  waris  dan  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  ahli waris  yang  membutuhkan  banyak  bagian  karena  keadaan  finansialnya  masih  serba kekurangan. 24 Kemudian  ahli  waris  yang  perekonomiannya  cukup  ini  tidak  ingin melihat saudaranya kesulitan dalam perekonomian. Selain itu, ahli waris yang mendapat banyak  harta  saat  pewaris  masih  hidup,  tidak  mendapat  harta  warisan  ketika  pewaris telah  meninggal  karena  menyadari  bahwa  bagiannya  lebih  dahulu  telah  diambilnya. 25 Dalam  tradisi  peralihan  harta  yang  dilakukan  masyarakat  Bugis,  tidak  ada  perbedaan antara  harta  dibagikan  saat  pewaris  masih  hidup  ataupun  setelah  pewaris  meninggal
22 Abd. Rahman (49 Tahun), Salah satu Tokoh Agama di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 8 Februari 2020.
23 Burhanuddin  (74  Tahun),  Imam  Desa  Tajong  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 27 Januari 2020.
24 A.  Mukhtar  (55  Tahun),  Salah  satu  Penyuluh  Agama  Islam  KUA  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 17 Februari 2020.
25 A.  Kasmir  (43  Tahun),  Imam  Desa  Lanca  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 28 Januari 2020.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
sehingga  setiap  harta  yang  didapatkan  sebelumnya  akan  menjadi  bagiannya  dan dihitung sebagai warisan setelah pewaris meninggal.
Prinsip kebutuhan atau hak mendapatkan warisan tergantung dari keluarga yang membagi  warisan.  Ada  beberpa  keluarga  yang  membagi  harta  warisan  berdasarkan kebutuhan  atau tingkat  ekonomi  ahli  waris,  sehingga  ahli  waris  yang  memiliki  tingkat ekonomi  lebih  rendah  mendapatkan  bagian  lebih  banyak.  Namun,  adapula  keluarga yang  membagi  harta  warisan  berdasarkan  hak  menerima  harta  warisan  namun  hal  ini tidak  banyak  dilakukan  masyarakat.  Pertimbangannya  yaitu,  bagi  laki-laki  yang  telah dinikahkan dalam adat Bugis dengan jumlah “ doi’ balanca ” (uang belanja) yang cukup besar,  serta  adanya  “ sompa ”  (mahar)  berupa  tanah  atau  emas  yang  diberikan  kepada calon  mempelai  wanita,  anak  yang  dibiayai  sampai  pendidikan  tinggi,  pertimbangan kebutuhan  dan  lain-lain.  Namun  kesemuanya  tersebut  tentu  dengan  kesepakatan bersama dengan ahli waris melalui duduk bersama dalam musyawarah bersama dengan tokoh  masyarakat. 26 Kebutuhan  ahli  waris  semacam  ini  juga  yang  menjadi pertimbangan  sehingga  banyak  harta  pewaris  yang  dibagikan  ketika  masih  hidup  dan menyisakan  sedikit  harta  yang  dibagikan  setelah  pewaris  meninggal,  sedang  harta warisan  itu  diperuntukan  bagi  ahli  waris  yang  belum  mendapatkan  bagian  ketika pewaris masih hidup.
Namun  perlu  ditanamkan  bahwa  adanya  prinsip  ini  sebagai  bentuk  kepedulian pada  ahli  waris  yang  tingkat  perekonomiannya  serba  kekurangan  dan  penerapannya membutuhkan  kesepakatan  semua  ahli  waris.  Hal  ini  untuk  mencegah  kekhawatiran apabila penerapan prinsip ini dijadikan kesempatan oleh ahli waris untuk mendapatkan keuntungan  pribadi  sedang  perekonomiannya  berkecukupan.  Sebaiknya  yang diutamakan ialah yang berhak menerima harta warisan. Sebab, tingkat kebutuhan akan mengarahkan  mereka  malas,  karena  hanya  berharap  pada  harta  warisan  dan  tingkat kebutuhan tidak bisa menjadi ukuran sebab, tingkat kebutuhan berbeda-beda. 27 Sengaja bermalas-malasan untuk mendapatkan bagian bukan maksud dari penerapan prinsip ini dan cara tersebut bukan cara yang dibolehkan untuk mendapat banyak bagian.
Hal  yang  melatarbelakangi  sistem  pembagian  warisan  masyarakat  yang dilakukan  berdasarkan  kebiasaannya  yaitu  masyarakat  belum  sepenuhnya  memahami ketentuan  pembagian  harta  warisan  secara  rinci  dalam  hukum  kewarisan  Islam. Kemudian pembagian yang dilakukan sesuai kebiasaanya dinilai lebih mudah dan setiap keluarga  bebas  menentukan  sistem  pembagian  yang  diinginkan. 28 Masyarakat  dalam membagi harta warisan, tidak menghitung harta berdasarkan harganya namun membagi harta warisan berdasarkan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhannya.

## Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Kaidah  Pembagian  Harta  Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
26 Siti  Aisyah  (24  Tahun),  Salah  satu  Aparatur  Desa  Itterung  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 23 Januari 2020.
27 Rusfikal  (30  Tahun),  Salah  satu  Masyarakat  Desa  Ajjalireng  Kecamatan  Tellu  Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 11 Februari 2020.
28 Mustamin  (50  Tahun),  Salah  satu  Imam  Dusun  di  Desa  Mattoanging  Kecamatan  Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Wawancara, Tellu Siattinge – Bone, 25 Januari 2020.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Hukum  Islam  yang  mengatur  aktifitas  manusia  mukalaf  dalam  hubungannya dengan Khāliq dan  sesama  makhluk  hidup  itu  berusaha  menetapkan  nilai  berdasarkan sumber-sumber  hukum  Islam  pada  segala  aktifitas.  Hal  ini  karena  setiap  ada  aktifitas, harus  pula  ada  hukum,  untuk  itu  hukum  Islam  yang  bersifat  fleksibel  yang  biasa dikumandangkan para ahli dituntut konkretsitas dalam pembuktiannya. 29 Maka dari itu, kaidah  pembagian  harta  warisan  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten Bone  perlu  mendapatkan  kepastian  hukum  menurut  hukum  Islam  sebagai  penentu sesuai atau tidaknya kaidah tersebut dalam hukum Islam.

## 1. Kaidah Mendahulukan Kesepakatan
Pembagian harta warisan oleh masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge, dilakukan atas  dasar  permusyawaratan  sehingga  memunculkan  prinsip  mengutamakan kesepakatan daripada penentuan bagian secara mutlak sebagaimana dalam hukum waris Islam.  Kesepakatan  ini  ada  karena  sistem  kewarisan  masyarakat  Kecamatan  Tellu Siattinge  menjadikan  musyawarah  sebagai  penentu  keberhasilan  pembagian  harta warisan.  Namun  bagian  yang  diperoleh  ahli  waris  tidak  menentu  karena  harta  yang diserahkan  orang  tua  kepada  anaknya  akan  diperhitungkan  sebagai  warisan  dan  itu dilakukan  berdasarkan  kesepakatan. Selain  itu,  sulitnya  menghitung  semua  harta warisan  dalam  bentuk  uang  kemudian  dibagi  sesuai  kadar  yang  telah  ditentukan membuat masyarakat lebih memilih bersepakat dalam membagi warisan dan itu dinilai lebih praktis.
Sedangkan  permusyawaratan  adalah  perkara  yang  dibolehkan  dalam  al-Qur‟an pada QS al-Syur:38.
ُقِفُُُّْ ْىُٓرُْق َص َس  ًَِّي َٔ  َْۖىََُُْٓۡب ٖ رس ُْٕش ْىُْ ُشْيَل َٔ ََۖةٕرهَّصنل لُٕي َقَل َٔ ْىِِّٓب َشِن ل ُْٕب ََۡخُْل ٍَُِّْزَّنل َٔ ٌَ ْٕ Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah antara  mereka;  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang  Kami berikan kepada mereka. 30
Musyawarah atau bersepakat juga diatur dalam QS ali-Imran/3:159.
ْىَُُْٓع  ُفْعٱَِ َۖ َكِن َْٕح  ٍِْي ۟لٕطضَفََلَ ِبْهَقْنٱ َظِۡهَغ  ًّظَِ  َجُُك  َْٕن َٔ َۖ ْىَُٓن  َجُِن ِ َّللَّٱ ٍَِّي  تًَْح َس  ًَِبَِ ٍَِۡهِّك َٕ َخًُْنٱ  طب ُُِّۡ َ َّللَّٱ ٌَِّإ   ِ َّللَّٱ َٗهَع ْمَّك ََٕخَِ  َجْي َضَع لَرِإَِ َۖ  ِشْيَ ْلأٱ ِِٗ ْىُْ ْسِٔ َش َٔ ْىَُٓن  ْشِفْغَخُْٱ َٔ Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  ma'afkanlah  mereka, mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 31
Ayat di atas memberikan keterangan mengenai kebolehan bermusyawarah dalam segala  hal  termasuk  dalam  pembagian  harta  warisan.  Untuk  itu  musyawarah  harus
29 Kurniati, Kapita Selekta Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.
1.
30 Quran Kemenag in Word .
31 Quran Kemenag in Word .
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
dilakukan  dengan  pertimbangan  yang  tepat  dan  keputusan  yang  seadil-adilnya.  Dalam hal  pembagian  harta  warisan,  sebelum  pembagian  dilakukan  secara  kekeluargaan hendaknya  semua  ahli  waris  menyadari  bagiannya  yang  didapat  dalam  hukum  waris Islam kemudian boleh merelakan bagiannya kepada ahli waris yang lain. Ini merupakan bentuk menjaga hak-hak setiap ahli waris agar tidak dimakan secara batil oleh ahli waris yang  lain  manakala  ahli  waris  yang  diambil  bagiannya  tidak  ikhlas  memberikan bagiannya.
Kebolehan  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  ahli  waris  itu  diakomodasi  oleh KHI pasal 183 bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian  harta  warisan,  setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya”. 32 Kemudian hal  itu  dilakukan  atas  dasar  kesadaran  dan  kesepakatan  bersama  tanpa  adanya  unsur paksaan dan tekanan dari manapun. 33 Namun kebolehan dalam pembagian secara damai harus dilakukan sesuai prosedur dalam hukum Islam dan KHI.
Setiap ahli waris  mempunyai  bagian  yang telah ditentukan  sebagai  haknya dan ahli waris yang lain tidak boleh mengambilnya tanpa memintanya terlebih dahulu. Harta warisan yang ingin diambil berdasarkan kesepakatan haruslah disepakati oleh ahli waris yang diambil bagiannya. Hal ini senada dengan dua kaidah di bawah ini.
a. Kaidah Pertama
َّ رل لاب شۡغنل كهي ِٗ  ف شصخُّ ٌل ذح ۡ ص ٕخُّ ۡ
Seseorang  tidak  dibolehkan  mengambil  harta  orang  lain  tanpa  sebab  yang dibenarkan oleh syara’.
b. Kaidah Kedua
يع شش ببُ مب ذحل ل  ي زِ  ُّ ٌل ذح ۡ ص ٕخُّ ۡ
Seseorang  tidak  dibolehkan  mengelola  harta  orang  lain  tanpa  izin  (dari pemiliknya). 34

## 2. Kaidah Mendahulukan Ahli Waris yang Membutuhkan
Begitu  juga  halnya  prinsip  mendahulukan  ahli  waris  yang  membutuhkan daripada ahli waris yang berhak sebagaimana sistem kewarisan Islam karena ahli waris dapat menyesuaikan diri dengan jumlah bagian yang diambilnya sesuai kebutuhan atau keadaan  perekonomiannya.  Namun  ahli  waris  tidak  serta  merta  mengambil  bagiannya sesuai kebutuhan tanpa ada kesepakatan dari ahli waris yang lain. Hal ini karena setiap ahli waris memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda sehingga ahli waris yang mampu  dan  mendapatkan  banyak  bagian  akan  merelakan  bagiannya  untuk  membantu saudaranya.
Syaikh  al-Syingqithi  sebagaimana  dikutip  oleh  Umar  bin  Abdullah  al-Muqbil juga berpandangan bahwa didahulukan pihak yang sering mengalami kekurangan harta daripada yang sering bertambah, karena itu hikmah pembagian warisan sangat jelas dan terang,  kecuali  yang  sengaja  mengingkarinya,  atau  Allah  butakan  hatinya  karena
32 Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, buku II, bab III, pasal 183
33 Supardin, Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan , h. 72.
34 Jaih  Mubarok, Kaidah  Fiqh:  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi (Cet.  I;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada. 2002). h. 111.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
kekufuran dan  maksiat. 35 Ini  merupakan salah  satu bentuk tolong  menolong dalam  hal pembagian  harta warisan. Sedangkan tolong-menolong dalam kebaikan  merupakan  hal yang dibolehkan sebagaimana dalam QS al-Maidah/5:2.
َٓلاَق ۡنل  َۡ َٔ َٖۡذَٓۡنل  َۡ َٔ َول َشـَۡۡنل  َش َّۡٓشنل  َۡ َٔ ِ ٰاللّ  َشِٕٮٓ َعَش ل ٕۡطه ُِۡح  َۡ ل َُُٕۡيرل  ٍَُِّۡزَّنل  َٓطَُّ ـٰۤرُّ ٍَ ِّۡۡيٓرل  ٰۤ َۡ َٔ َذِٕٮ
ۡنل ًَل َٕ ۡض ِس َٔ  ۡىِِّٓب َّس  ٍِّۡي  ًلا ۡضَِ  ٌَ ُٕۡغَخـۡبَُّ َول َشـَۡۡنل  َجَۡۡب ؕ ل ُۡٔد َِ ۡص َِ  ۡىُخۡهَهَح لَرِل َٔ ؕ ۡىُكََُّي ِش َُّۡۡ  َۡ َٔ ل ُۡٔذَخ ۡعَح  ٌَۡل  ِول َشـَۡۡنل ِذ ِۡ ۡسًَۡنل  ٍَِع  ۡىُك ۡٔطذَص  ٌَۡل   و َٕۡق  ٌُر ََُش ۘ رٕۡقَّخنل َٔ  ِّشِبۡنل َٗهَع ل َُٕۡ َٔ َعَح َٔ ٖ َۖ َۡ َٔ ٌِل َٔۡذُعۡنل َٔ  ِىۡثِ ۡۡل َٗهَع ل َُٕۡ َٔ َعَح َۖ َ ٰاللّ لُٕقَّحل َٔ ؕ ِِ َقِعۡنل ُذ ُِّۡذَش َ ٰاللّ  ٌَِّل
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan  (mengganggu) binatang-binatang  had-ya,  dan  binatang-binatang  qalā-id,  dan  jangan  (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia  dan  keredhaan  dari  Tuhannya  dan  apabila  kamu  telah  menyelesaikan ibadah  haji,  maka  bolehlah  berburu.  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencian(mu) kepada  sesuatu  kaum  karena  mereka  menghalang-halangi  kamu  dari  Masjidil haram,  mendorongmu  berbuat  aniaya  (kepada  mereka).  Dan  tolong- menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 36
Tolong-menolong  dalam  hukum  Islam  sangat  dianjurkan  sebagai  bentuk kepedulian terhadap sesama. Termasuk dalam pembagian harta warisan, menolong ahli waris  yang  membutuhkan  dengan  merelakan  bagian  yang  dimilikinya  akan  semakin mempererat  hubungan  sesama  keluarga.  Akan  tetapi,  perlu  diingat  kembali  bahwa sebelum  membagi  harta  warisan  berdasarkan  tingkat  kebutuhan  ahli  waris,  terlebih dahulu diminta persetujuan dari masing-masing ahli waris. Tujuannya agar hak-hak dari ahli waris yang diambil bangiannya tidak dimakan secara bathil karena sejatinya setiap harta merupakan tanggungjawab orang yang memilikinya.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Kaidah  masyarakat  di  Kecamatan  Tellu  Siattinge  Kabupaten  Bone  dalam membagi  harta  warisan  berdasarkan  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  terbagi menjadi dua, yaitu mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum  kewarisan  Islam  dan  mendahulukan  ahli  waris  yang  membutuhkan  daripada hak-hak  yang  mutlak  diperoleh  dari  ahli  waris  yang  lain  kemudian  prinsip  ini  belaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Kaidah kewarisan masyarakat Bugis di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam terutama  dalam  fikih mawāriṡ ,  namun  karena  sistematika  dan  kaidah  pembagiannya dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  bersama  ( islah )  dan  dilandasi  musyawarah,  sedang islah dan  musyawarah  yang  baik  dibolehkan  dalam  hukum  Islam,  maka  hal  itu  boleh
35 Umar Bin Abdullah al-Muqbil, Qawāiḍ Qur’aniyah: 50 Qā’iḍah Qur’aniyah fī nafsi wal hayat , terj.  Muhamad  Yasir, 50  Kaidah  al-Qur’an:  Untuk  Jiwa  dan  Kehidupan (Cet.  I;  Jakarta:  Pustaka  al- Kautsar, 2015), h. 77.
36 Quran Kemenag in Word .
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
Tarmizi, Supardin, Kurniati
saja  dengan  catatan  selama  hak-hak  setiap  ahli  waris  diperhatikan  dan  tidak  terjadi konflik dalam pembagian harta warisan.

## Saran
Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  sebaiknya  dilakukan  sesuai  ketentuan fikih mawāriṡ dan  hukum  kewarisan  Islam  sebagai  aturan  yang  seadil-adilnya,  namun apabila  para  ahli  waris  ingin  bersepakat,  maka  hak-hak  setiap  ahli  waris  harus diperhatikan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  setiap  ahli  waris  dapat  mengetahui  berapa bagian  yang  seharusnya  didapatkan  dan  ahli  waris  dapat  merelakan  bagiannya  dengan ikhlas  serta  untuk  menghindari  konflik  dalam  lingkungan  keluarga.  Jika  dikhawatirkan mengambil  hak  dari  ahli  waris  yang  berhak  menerima  bagian  dan  terjadi  kecemburuan antara  ahli  waris,  sebaiknya  harta  segera  dibagikan  dalam  bentuk  hibah  saat  pewaris masih  hidup.  Selanjutnya,  aturan  kewarisan  dalam  pasal  183  KHI  mengenai kesepakatan  bersama  ahli  waris  lebih  banyak  diterapkan  oleh  masyarakat  dibandingkan penentuan  ahli  waris  dan  bagian  yang  berhak  didapatkan  sebagaimana  dalam  fikih mawāriṡ dan hukum kewarisan Islam. Sedangkan pasal 183 hanya membahas kebolehan pembagian  harta  warisan  dengan  cara  bersepakat  tanpa  ada  ketentuan  lanjutan.  Untuk itu,  masih  perlu  pengkajian  mengenai  ketentuan  lanjutan  pada  pasal  183  KHI  agar masyarakat  tidak  keliru  dalam  memahami  maksud  dari  pasal  tersebut  dan  tetap memperhatikan hak-hak setiap ahli  waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Wirani Aisiyah. Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap. al- Qad{a>u: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2019).
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Waris Islam. Cet. XX; Yogakarta: UII Press, 2018. al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhim ibn Mugīrah. Ṣāḥih al-Bukhāri. Jilid IV Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
Damis,  Harijah. Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Damai  (Analisis  Putusan Pengadilan  Agama  di  Sulawesi  Selatan  Perspektif  Hukum  Islam) .  Disertasi. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012.
Djazuli,  A. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah  yang  Praktis .  Edisi  Pertama.  Cet.  V;  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”.
Kurniati. Kapita  Selekta  Hukum  Islam. Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University  Press, 2014.
Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti  dalam  Sistem  Pembagian  Waris  Ditinjau  dari  Hukum  Waris  Islam dan Kompilasi  Hukum Islam .  Jurnal Ilmiah Islam  Futura, Volume 19  Nomor 1 (Agustus 2019).
Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Edisi Pertama Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Mubarok,  Jaih. Kaidah  Fiqh:  Sejarah  dan  Kaidah  Asasi. Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. 2002.
Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam.
al-Muqbil,  Umar  Bin  Abdullah. Qawāiḍ  Qur’aniyah:  50  Qā’iḍah  Qur’aniyah  fī  nafsi wal  hayat .  terj.  Muhamad  Yasir. 50  Kaidah  al-Qur’an:  Untuk  Jiwa  dan Kehidupan. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. Hukum Waris Islam. Cet. I; Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2015.
Nasution,  Amin  Husein. Hukum  Kewarisan:  Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran Mujtahid  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Cet  III;  Kota  Depok:  PT  Rajagrafindo Persada, 2014.
Nata, Abuddin. Masail Fiqhiyah. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014. Parman,  Ali. Kewarisan  dalam  al-Qur’an:  Suatu  Kajian  Hukum  dengan  Pendekatan Tafsir Tematik. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
Perangin, Effendi. Hukum Waris. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. Quran Kemenag in Word .
Saleng,  Ismail. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Menurut  KHI  dan  Ade’  Māna’ Bugis Wajo , Tesis. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018. Salihima, Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam  Hukum Islam  dan  Implementasinya  pada  Pengadilan  Agama. Cet.  II;  Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
Salman,  Otje  dan  Mustofa  Haffas. Hukum  Waris  Islam. Cet.  III;  Bandung:  Refika Aditama, 2010.
Salman,  Otje. Kesadaran  Masyarakat  terhadap  Hukum  Wari. Edisi  Pertama  Cet.  II; Bandung: Alumni, 2007.
Suma,  Muhammad  Amin. Keadilan  Hukum  Waris  Islam  dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Supardin. Fikih  Mawāris  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia:  Studi  Analisis Perbandingan. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Utama,  Sofyan  Mei. Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti  dan  Prinsip  Keadilan  dalam Hukum  Waris  Islam .  Jurnal  Wawasan  Hukum,  Volume  34  Nomor  1  (Februari 2016).
Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Al-Mudhālu fī al- Qawā’id al-Fiqhiyah wa Aṡaruhā fī al-Ahkāmi al-Syariat. terj. Wahyu Setiawan.
Qawā’id Fiqhiyah. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2009.
Zubair,  Asni. Praktik  Pembagian  Harta  Warisan  Masyarakat  di  Kelurahan  Macanang Kecamatan Tanete Riattang  Barat . al-Risālah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1 (Nopember 2014).