Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017

## SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA PERSETUJUAN ISTRI
Oleh : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI, MH NIDN. 0114038801 Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia  tidak  melarang  adanya perkawinan poligami,  akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas  tanpa aturan, Negara Repoblik Indonesia  mengaturnya  dengan  syarat-syarat  dan  ketentuan  yang  tegas  dan  jelas  sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode  yang digunakan  dalam penulisan skripsi  ini  dengan metode  normatif  empiris  yaitu dengan  melihat  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  telah  memberikan  jaminan perlindungan hukum terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih  sah  /  penetapan  pengadilan.  Sanksi  pidana  terhadap  pihak-pihak  yang  melangsungkan perkawinan  poligami  tanpa  adanya  penetapan  pengadilan  berdasarkan  ketentuan  pasal  279-280 KUHP  diancam  dengan  hukuman  pidana  lima  sampai  tujuh  tahun  terhadap  laki-laki  yang melangsungkan perkawinan.
Hasil  penelitian  juga  menyimpulkan  bahwa  Pemberlakuan  sanksi  pidana  perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih sah / penetapan pengadilan berlaku apabila prosedur melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi. Jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan  dengan  cara  diam-diam  dan  dengan  sengaja  tidak  memberitahu  kepada  istrinyanya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun, dan jika secara  ketentuan  putusan  pengadilan  dinyatakan  bahwa  laki-laki  tersebut  bersalah,  maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  hendaknya  disarankan  untuk  Perlu  diperhatikan  oleh pemerintah  kelemahan  dan  kekurangan  perkawinan  poligami  tanpa  adanya  persetujuan  istri sebelumnya  dengan  merevisi  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  masyarakat  tanpa mengurangi esensinya.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Poligami, Persetujuan

## I. PENDAHULUAN
Poligami  merupakan  salah  satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan
yang kontroversial.  Menurut  Kamus  Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang  dengan  dua  orang  atau  lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan  satu  orang  suami  dengan  dua
istri  atau  lebih.  Kata  poligami,  secara etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani, yaitu  polus  yang  berarti  banyak  dan gamos  yang  berarti  perkawinan.  Bila pengertian  kata  ini  digabungkan,  maka poligami  akan  berarti  suatu  perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.
Ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Negara Republik Indonesia tidak melarang  dilangsungkannya  perkawinan
poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya  bebas  tanpa  aturan, ketentuan  peraturan  perundang-undangan telah  mengaturnya  secara  tegas  dan  jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika  suami  khawatir  tidak  dapat  berlaku adil,  maka  hendaknya  beristri  seorang saja.
Agama  Islam  juga  tidak  melarang adanya  poligami,  akan  tetapi  juga  tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah  yang  jelas  disebutkan  dalam hukum-hukum  al-Qur’an.  Seorang  suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan  utama  yaitu  suami  harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika  suami  khawatir  tidak  dapat  berlaku adil,  maka  hendaknya  beristri  seorang saja.
Kompilasi  Hukum  Islam  (Pasal 55) memberikan syarat  bagi  seorang laki- laki  untuk  beristeri  lebih  satu  orang  pada waktu  bersamaan  sampai  dengan  jumlah empat  isteri  dengan  ketentuan  bahwa seorang  suami  harus  mampu  berlaku  adil terhadap  ister-isteri  dan  anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang  apabila  syarat  utama  tidak mungkin dipenuhi.
Syarat utama yang telah disebutkan  diatas  harus  dibarengi  dengan
syarat  administrasi  yaitu  suami  yang hendak  beristeri  lebih  dari  satu  orang harus  mendapat  izin  dari  Pengadilan Agama  bagi  yang  beragama  Islam  dan izin  dari  Pengadilan  Negeri  bagi  yang selain beragama Islam. Pengajuan permohonan  Izin  dilakukan  menurut  tata cara  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemeritah  No.9  Tahun  1975.  Perkawinan yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua, ketiga  atau  keempat  yang  tidak  memiliki izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Untuk  mendapatkan  izin  dari Pengadilan  Agama,  harus  memenuhi syarat-syarat  tertentu  disertai  dengan alasan  yang dapat dibenarkan. Pengadilan Agama  secara yuridis hanya akan memberikan  izin  kepada  suami  untuk berpoligami  apabila  ada  alasan  bahwa isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan  serta  isteri  tidak  dapat melahirkan keturunan.
Selain syarat utama yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh  izin  Pengadilan  Agama, harus  pula  dipenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  pada  pasal  5  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  yaitu  :  adanya pesetujuan  isteri  serta  adanya  kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
Persetujuan  isteri  atau  isteri-isteri terhadap  suami  yang  ingin  beristeri  lebih dari  seorang  dapat  diberikan  secara tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan isteri  pada  sidang  Pengadilan  Agama  / Pengadilan  Negeri.  Istri  yang  tidak  mau memberikan  persetujuan  untuk  beristeri lebih  dari  satu  orang,  akan  tetapi permohonan  izin  berdasarkan  salah  satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama /  Pengadilan  Negeri  dapat  menetapkan pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan mendengar  isteri  yang  bersangkutan  di persidangan  Pengadilan  Agama,  dan terhadap  penetapan  ini  isteri  atau  suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian  izin  melakukan  poligami diatas,  dapat  dipahami  bahwa  alasannya mengacu kepada tujuan pokok perkawinan  yakni  membentuk  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  (sakinah, mawaddah  dan  rohmah)  berdasarkan ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Apabila  tiga alasan  yang  disebutkan  diatas  menimpa suami  istri  maka  dapat  dikatakan  rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.
Penomena  yang  sering  terjadi dikalangan  masyarakat  bahwa  adanya tindakan  laki-laki  yang  melangsungkan perkawinan  untuk  yang kedua atau ketiga
kalinya tanpa didasari dengan persetujuan dari istri pertama atau izin dari pengadilan setempat.  Tindakan  ini  tentunya  akan merugikan  pihak  perempuan  jika  tidak dilandasi  dengan  ketentuan  hukum  yang memberikan perlindungan terhadap  posisi perempuan.
Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah  dikemukakan  diatas  maka  penting untuk dilakukan pengkajian tentang sanksi pidana  terhadap  perkawinan  poligami tanpa  adamya  persetujuan  istri  yang selanjutnya  penulis  menuangkan  dalam penelitian skripsi yang berjudul: “SANKSI PIDANA
TERHADAP PERKAWINAN  POLIGAMI  TANPA

## ADANYA PERSETUJUAN ISTRI
PERTAMA”.

## II. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  pendahuluan tersebut  diatas,  maka  rumusan  masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan hukum perkawinan  poligami  tanpa  adamya persetujuan istri berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan?
2. Bagaimana  sanksi  pidana  terhadap perkawinan  poligami  tanpa  adamya persetujuan  istri  berdasarkan  Undang- Undang Republik Indonesia?
3. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana  terhadap  perkawinan  poligami
tanpa adamya persetujuan istri berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia?
III. STUDI PUSTAKA 3.1 Tinjauan Hukum Tentang
Perkawinan Poligami
Poligami  merupakan  salah satu  bentuk  perkawinan  yang  sering diperbincangkan  dalam  masyarakat karena  mengundang  pandangan  yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami  adalah  perkawinan  antara seorang  dengan  dua  orang  atau  lebih, namun  cenderung  diartikan  sebagai perkawinan  satu  orang  suami  dengan dua istri atau lebih. 1
Kata poligami, secara etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani, yaitu  polus  yang  berarti  banyak  dan gamos  yang  berarti  perkawinan.  Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan  yang  banyak  atau  lebih dari seorang. 2
Siti Musda Mulia dalam bukunya  yang  berjudul  Pandangan Islam tentang Poligami mendefinisikan poligami sebagai ikatan  perkawinan  yang  salah  satu (suami)  mengawini  beberapa  (lebih
1 M.  Dahlan  Al  Barry,  1994,  Kamus  Modern Bahasa Indonesia, Arloka, Yogyakarta, hal. 606
2 Supardi  Mursalin,  2007,  Menolak  Poligami,
Studi  tentang  Undang-Undang  Perkawinan  dan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 15
dari  satu)  istri  dalam  waktu  yang bersamaan.  Laki-laki  yang  melakukan bentuk perkawinan seperti itu
dikatakan bersifat poligami. 3 Pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan makna bahwa poligami dapat diartikan sebagai  perkawinan  seorang  laki-laki dengan  lebih  dari  seorang  perempuan yang  sah  dalam  satu  waktu  yang bersamaan.  Ketentuan  hukum  yang berlaku  di  negara  republik  indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak  membiarkannya  bebas  tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya  secara  tegas  dan  jelas. Seorang  suami  dapat  melakukan poligami  dengan  ketentuan  utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap  istri-istrinya,  jika  suami khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil, maka hendaknya beristri seorang saja.
Ketentuan  boleh  atau  tidaknya untuk  berpoligami  disebutkan  dalam Alqur’an  Surat  An-Nisa’  ayat  3  yang maknanya :”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang
3 Siti  Musda  Mulia,  1999,  Pandangan  Isam Tentang  Poligami,  Lembaga  Kajian  Agama  dan Gender, Jakarta. ha.l 2
kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau  empat. kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan dapat  Berlaku  adil    maka  (kawinilah) seorang saja.”
Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55)  juga  memberikan  syarat  yang sama  bagi  seorang  laki-laki  untuk beristeri  lebih  satu  orang  pada  waktu bersamaan  sampai  dengan  jumlah empat  isteri  dengan  ketentuan  bahwa seorang  suami  harus  mampu  berlaku adil  terhadap  ister-isteri  dan  anak- anaknya.  ketentuan  tersebut  tentunya akan  terhalang  apabila  syarat  utama tidak mungkin dipenuhi.
Syarat utama yang telah disebutkan  diatas  harus  dibarengi dengan  syarat  administrasi  yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan Agama.
Pengajuan
permohonan  Izin  dilakukan  menurut tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Pemeritah  No.9  Tahun 1975.  Perkawinan  yang  dilakukan dengan  isteri  kedua,  ketiga  atau keempat  yang tidak memiliki izin dari Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Untuk  mendapatkan  izin  dari Pengadilan  Agama,  harus  memenuhi syarat-syarat  tertentu  disertai  dengan alasan  yang  dapat  dibenarkan.  Pasal
77 KHI menegaskan bahwa Pengadilan  Agama  secara  yuridis hanya  akan  memberikan  izin  kepada suami  untuk  berpoligami  apabila  ada alasan:
a. isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri  tidak  dapat  melahirkan keturunan.
Selain  syarat  utama  yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh  izin  Pengadilan  Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan  pada  pasal  5  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya  kepastian  bahwa  suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
Persetujuan  isteri  atau  isteri- isteri  terhadap  suami  yang  ingin beristeri  lebih  dari  seorang  dapat diberikan  secara  tertulis  atau  dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas  dengan  persetujuan  lisan isteri  pada  sidang  Pengadilan  Agama. Manakala persetujuan tidak diperlukan bagi  seorang  suami  apabila  isteri  atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya  dan  tidak    dapat menjadi  pihak  dalam  perjanjian  atau
apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya  2 tahun  atau  karena  sebab  lain  yang perlu mendapat penilaian Hakim.
Istri yang tidak mau
memberikan persetujuan untuk beristeri  lebih  dari  satu  orang,  akan tetapi  permohonan  izin  berdasarkan salah  satu  alasan  yang  diatur  dalam pasal  55  ayat  (2)  dan  57  telah terpenuhi,  Pengadilan  Agama  dapat menetapkan  pemberian  izin  setelah memeriksa dan mendengar isteri  yang bersangkutan di persidangan Pengadilan  Agama,  dan  terhadap penetapan  ini  isteri  atau  suami  dapat mengajukan banding atau kasasi.
Apabila  diperhatikan  ketiga alasan  pemberian  izin  melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa  alasannya  mengacu  kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah  dan  rohmah)  berdasarkan ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Apabila tiga  alasan  yang  disebutkan  diatas menimpa  suami  istri  maka  dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.
Undang-Undang Perkawinan
No.  1  Tahun  1974,  menganut  adanya asas  monogami  dalam  perkawinan.
Hal  ini  tercantum  dengan  jelas  dalam pasal  3  ayat  1  yang  menyebutkan bahwa  pada  asasnya  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan adanya asas monogami tidaklah bersifat  limitatif,  karena  ketentuan Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974 juga menyebutkan Pengadilan  dapat  memberikan  izin kepada  seorang  suami  untuk  beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh  para  pihak  yang  bersangkutan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
3.2 Prosedur Melaksanakan Poligami Seorang suami yang
bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari seorang, wajib mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada Pengadilan.  Untuk  yang  beragama islam  diajukan  kepengadilan  agama setempat,  sedangkan  untuk  yang beragama  selain  islam  diajukan  pada Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut sebagaimana  diatur  dalam  pasal  40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Pengajuan  permohonan  izin seorang  suami  yang  hendak  beristri
lebih  dari  satu  orang  dilakukan menurut  tata  cara  sebagimana  diatur dalam  bab  Bab  VIII  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai kekuatan hukum.
Tata cara teknis pemeriksaanya menurut  Pasal  42  PP  Nomor  9  Tahun 1975 adalah sebagi berikut :
1) Dalam  melakukan  pemeriksaan mengenai  hal-hal  pada  pasal  40 dan 41, Pengadilan harus memanggil  dan  mendengar  isteri yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan  Pengadilan  untuk  itu dilakukan  oleh  hakim  selambat- lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari setelah diterimanya surat permohonan beserta
lampiranlampirannya.
Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat  (2)  dan  pasal  57,  Pengadilan Agama  dapat  menetapkan  pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan  Agama,  dan  terhadap penetapan  ini  istri  atau  suami  dapat mengajukan  banding  atau  kasasi (Pasal 59 KHI).
Apabila Keputusan hakim pada tingkatan akhir peradilan yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap tidak memberikan izin untuk melangsungkan  perkawinan  poligami, maka Pegawai Pencatat nikah / catatan sipil dilarang untuk melakukan pencatatan  perkawinan  seorang  suami yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang sebelum  adanya  izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.( pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975)
Seorang suami yang bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari seorang  maka  wajib  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada pengadilan.  Pasal  40  dan  41  PP Nomor  9  Tahun  1975  menegaskan bahwa
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
a) Ada  atau  tidaknya  alasan  yang memungkinkan seorang suami kawin  lagi  seperti  :  istri  tidak dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai  istri,  istri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan atau  istri  tidak dapat melahirkan keturunan,
b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila
persetujuan  itu  merupakan  lisan,
persetujuan itu  harus  diucapkan di depan sidang pengadilan,
c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami  untuk  menjamin  keperluan hidup  istri-istri  dan  anak-anak, dengan  memperlihatkan  :  surat keterangan  mengenai  penghasilan suami  yang  ditanda-tangani  oleh badan  tempat  bekerja;  atau  surat keterangan pajak penghasilan; atau surat  keterangan  lain  yang  dapat diterima oleh Pengadilan,
d) Ada  atau  tidaknya  jaminan  bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap istri-istri  dan  anak-anak  mereka dengan  pernyataan  atau  janji  dari suami  yang  dibuat  dalam  bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Pengadilan  dalam  melakukan pemeriksaan  mengenai  hal-hal    yang telah disebutkan diatas harus
memanggil  dan  mendengar  istri  yang bersangkutan. Pemeriksaan
Pengadilan  untuk  itu  dilakukan  oleh Hakim  selambat-lambatnya  30  (tiga puluh)  hari  setelah  diterimanya,  surat permohonan beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi pemohon  untuk  beristri  lebih  dari seorang, maka Pengadilan
memberikan  putusannya  berupa  izin untuk beristri lebih dari seorang.
Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan  seorang  suami  yang  akan beristri  lebih  dari  seorang  sebelum adanya izin Pengadilan berupa putusan  yang  menyatakan  suami memiliki  izin  untuk  beristri  lebih  dari seorang.
Prosedur-prosedur hukum yang  telah  disebutkan  diatas  haruslah dilalui  oleh  seorang  suami  yang  akan berpoligami,  tanpa  prosedur  diatas Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan  perkawinan  poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya.
Perkawinan  yang  dilakukan dengan  istri  kedua,  ketiga  atau keempat  tanpa  izin  dari  Pengadilan Agama,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum,  akibatnya  akan  berimplikasi bagi  istri  seperti  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  untuk  melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami  menceraikannya,  harta  gono  - gini,  serta  hak  pembiayaan  terhadap anaknya.
Konsekuensi  lainnya  adalah, bahwa  seorang  anak  akan  tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan  di  catatan  sipil  yang menunjukkan  bahwa  anak  tersebut adalah lahir dari perkawinan  yang sah yang  pada  akhirnya  seorang  anak
hanya  mempunyai  pertalian  hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat  seorang  anak  tidak  akan mendapatkan  warisan  dari  ayahnya tersebut,  karena  tidak  adanya  catatan hukum  yang  menghubungkan  dari keduanya.
3.3 Tinjauan  Hukum  Tentang  Sanksi
Pidana
Hukum  pidana  menentukan sanksi  terhadap  setiap  pelanggaran hukum  yang  dilakukan.  Sanksi  itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan  sengaja  ini  pula  yang  menjadi pembeda  terpenting  antara  hukum pidana dengan hukum yang lainnya.
Istilah  “pidana”  merupakan istilah  yang  lebih  khusus,  yaitu menunjukkan  sanksi  dalam  hukum pidana.  Pidana  adalah  sebuah  konsep dalam  bidang  hukum  pidana  yang masih  perlu  penjelasan  lebih  lanjut untuk  dapat  memahami  arti  dan hakekatnya.
Muladi  dan  Barda  Nawawi berpendapat  bahwa  unsur  pengertian pidana, meliputi:
a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan  atau  nestapa  atau akibat-akibat  lain yang  tidak menyenangkan;
b. pidana itu diberikan dengan sengaja  oleh  orang  atau  badan yang  mempunyai  kekuasaan  (oleh yang berwenang);
c. pidana itu dikenakan pada seseorang  yang  telah  melakukan tindak  pidana  menurut  undang- undang.
Apabila dilihat dari filosofinya,  hukuman  mempunyai  arti yang  sangat  beragam.  R.  Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk  menyebut  istilah  “pidana”  dan ia  merumuskan  bahwa  apa  yang dimaksud  dengan  hukuman  adalah suatu  perasaan  tidak  enak  (sangsara) yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan vonis  kepada  orang  yang  telah melanggar  Undang-undang  hukum pidana.
Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman
(pidana)  itu  bersifat  siksaan  atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang  yang  melanggar  sesuatu norma  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  hukum  pidana,  dan  siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim  dijatuhkan  terhadap  diri  orang yang  dipersalahkan  itu.  Sifat  yang berupa  siksaan  atau  penderitaan  itu harus  diberikan  kepada  hukuman (pidana),  karena  pelanggaran  yang
dilakukan  oleh  seseorang  terhadap norma  yang  ditentukan  oleh  undang- undang  hukum  pidana  itu  merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan  hukum  yang  justru  akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana”.
Secara  garis  besar,  tujuan pidana  menurut  teori  relatif  bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan  ketertiban  di  dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji dalam
bukunya Perkembangan Macam- macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana
mengemukakan  bahwa  tujuan  pokok dari pemidanaan yaitu :
1. Untuk  mempertahankan  ketertiban masyarakat  (dehandhaving  van  de maatschappelijke orde);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita  oleh  masyarakat  sebagai akibat  dari  terjadinya  kejahatan. (het  herstel  van  het  doer  de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
3. Untuk  memperbaiki  si  penjahat (verbetering vande dader);
4. Untuk  membinasakan  si  penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).
Romli Atmasasmita dalam bukunya    Kapita  Selekta  Hukum Pidana  dan  Kriminologi  menyatakan bahwa  Penjatuhan  pidana  kepada pelaku kejahatan mempunyai sandaran pembenaran yaitu:
1. Dijatuhkannya pidana akan
memuaskan perasaan balas dendam  sikorban,  baik  perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun  keluarganya.  Perasaan  ini tidak  dapat  dihindari  dan  tidak dapat  dijadikan  alasan  untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Penjatuhan  pidana  dimaksdkan sebagai  peringatan  kepada  pelaku kejahatan  dan  anggota  masyarakat yang lainnya, bahwa setiap perbuatan  yang  merugikan  orang lain  atau  memperoleh  keuntungn dari  orang  lain  secara  tidak  wajar maka akan menerima ganjarannya. 3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya
kesebandingan  antara  beratnya suatu  pelanggaran  dengan  pidana yang dijatuhkan.
Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief    dalam  bukunya  yang  berjudul
Teori dan Kebijakan Pidana mengemukakan  bahwa:  Pidana  bukan sekedar  untuk  melakukan  pembalasan atau  pengimbalan  kepada  orang  yang
telah  melakukan  suatu  tindak  pidana, tetapi  mempunyai  tujuan  –  tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu  teori  ini  pun  sering  juga  disebut teori  tujuan  (utilitarian  theory).  Jadi dasar  pembenaran  adanya  pidana menurut  teori  ini  adalah  terletak  pada tujuannya.  Pidana  dijatuhkan  bukan “quia  peccatum  est”  (karena  orang membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur”  (supaya  orang  jangan melakukan kejahatan).
Muladi juga berpendapat bahwa  pidana  (punisment)  selalu mengundang unsur-unsur sebagai berikut:
a. Pada hakekatnya  merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa  atau  akibat-akibat  lain yang tidak menyenangkan.
b. Diberikan  dengan  sengaja  oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
c. Dikenakan  kepada seseorang  yang telah  melakukan  tindak  pidana menurut undang-undang.
Andi Hamzah dan Siti  Rahayu berpendapat bahwa “tujuan pemidanaan  dalam  teori  prevensi
adalah  agar  kejahatan  yang  pernah terjadi  tidak  diulangi  lagi.  Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana  dan  agar  tidak  melakukan
tindak  pidana  lagi  di  kemudian  hari. Sedangkan  menurut  teori  prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat  tidak  melakukan  tindak pidana  serupa  atau  tindak  pidana lainnya di kemudian hari”.

## IV. ANALISIS
4.1 Ketentuan  Perkawinan  Poligami Tanpa  Adanya  Persetujuan  Istri Berdasarkan  Ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan
Poligami  adalah  perkawinan antara  seorang  dengan  dua  orang  atau lebih,  namun  cenderung  diartikan sebagai  perkawinan  satu  orang  suami dengan dua istri atau lebih. Perkawinan  yang  dilakukan  dengan istri  kedua,  ketiga  atau  keempat  tanpa izin  dari  Pengadilan  Agama,  tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Poligami merupakan salah satu  bentuk  perkawinan  yang  sering diperbincangkan  dalam  masyarakat karena  mengundang  pandangan  yang kontroversial
Ada  beberapa  akibat  hukum terhadap  perkawinan  poligami  tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah, pertama  akibat  hukum  yang  akan berimplikasi  bagi  istri  kedua  atau selanjutnya,  dan  kedua  akibat  hukum yang  akan  berimflikasi  terhadap  laki- laki yang telah melangsungkan
perkawinan
poligami tersebut.
Implikasi  hukum  tersebut  pula  dapat dilihat  dari  beberapa  aspek,  baik  dari aspek  hukum  administrasi  /  perdata, juga dari aspek hukum pidana.
Akibat  hukum  yang  akan berimplikasi  bagi  istri  kedua  atau selanjutnya  juga  terbagi  kepada  dua bahagian, pertama perkawinan poligami  yang  telah  dicatatkan  di Kantor  Urusan  Agama  atau  Catatan Sipil,  kedua  perkawinan  poligami yang tidak  dicatatkan di kantor urusan agama atau catatan sipil.
Perkawinan poligami yang telah  dicatatkan  di  Kantor  Urusan Agama  atau  catatan sipil  akan berimplikasi  terhadap  akan  terjadinya pembatalan perkawinan melalui
Pengadilan Agama / Pengadilan
Negeri  manakala  jika  pihak  kantor urusan agama telah mengeluarkan akta nikah untuk yang kedua atau kesekian kalinya.
Selanjutnya perkawinan poligami  yang  tidak    dicatatkan  di kantor urusan agama atau catatan sipil akan  berimplikasi  terhadap  Aspek hukum  administrasi  yaitu  kedudukan istri  yang  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  untuk  melakukan  gugatan terhadap  suami  bila  suatu  saat  suami menceraikannya,  harta  gono  -  gini, serta hak pembiayaan terhadap
anaknya.  Konsekuensi  lainnya  adalah, bahwa  seorang  anak  akan  tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan  di  catatan  sipil  yang menunjukkan  bahwa  anak  tersebut adalah lahir dari perkawinan  yang sah yang  pada  akhirnya  seorang  anak hanya  mempunyai  pertalian  hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat  seorang  anak  tidak  akan mendapatkan  warisan  dari  ayahnya tersebut,  karena  tidak  adanya  catatan hukum  yang  menghubungkan  dari keduanya.
Ketentuan Undang-Undang No 1  tahun  1974  memberikan  ulasan tentang alasan tentang dapat dilakukannya  pembatalan  perkawinan yaitu:
1) Perkawinan dilangsungkan di bawah  ancaman  yang  melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
2) Salah  satu  pihak  memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974).  Identitas  palsu  misalnya tentang  status,  usia,  nama  atau agama.
3) Suami/istri yang masih mempunyai  ikatan  perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin  dan  sepengetahuan  pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
4) Perkawinan  yang  tidak  sesuai dengan  syarat-syarat  perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).
Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan  ketentuan  tentang  alasan dapat dilakukannya pembatalan perkawinan  yaitu  Suami/istri  yang masih  mempunyai  ikatan  perkawinan melakukan  perkawinan  tanpa  seizin dan  sepengetahuan  pihak  lainnya. Sejalan  dengan  ketentuan  Undang- Undang  No  1  tahun  1974  diatas, Kompilasi  Hukum  Islam  juga  telah menyempurnakan terkait dengan pembatalan  perkawinan  menjadi  dua kategori  yakni  Perkawinan  yang  batal dengan  sendirinya,  dan  yang  dapat dibatalkan.
Perkawinan  yang  batal  dengan sendirinya  yaitu  perkawinan  yang dilakukan  oleh  suami,  sedangkan  ia tidak  berhak  melakukan  akad  nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya  itu  dalam  iddah  talak  raj‘i, seseorang  menikahi  bekas  istrinya yang  telah  dili‘annya,  seseorang menikahi  bekas  istrinya  yang  pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila  bekas  istri  tersebut  pernah menikah  dengan  pria  lain  yang kemudian  bercerai  lagi  ba‘da  ad- dukhul  dari  pria  tersebut  dan  telah habis masa iddah-nya.
Selanjutnya  perkawinan  yang dilakukan  antara  dua  orang  yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut  Pasal  8  Undang-Undang  No. 1  Tahun  1974,  yaitu:  berhubungan darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke bawah  atau  ke  atas,  berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang tua,  dan  antara  seorang  dengan saudara neneknya, berhubungan semenda  (mertua,  anak  tiri,  menantu, dan  ibu  atau  ayah  tiri),  berhubungan sesusuan  (orang  tua  sesusuan,  anak sesusuan,  saudara  sesusuan,  dan  bibi atau  paman  sesusuan),  istri  adalah saudara  kandung  atau  sebagai  bibi atau  kemenakan  dari  istri  atau  istri- istrinya.
Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami  tanpa  adanya  izin  Pengadilan Agama,  atau  perkawinan  yang  telah berlangsung dan akan tetapi perempuan  yang  dikawini  ternyata kemudian  diketahui  masih  menjadi istri  pria  lain  yang  mafqud  atau perempuan  yang  dikawini  ternyata masih  dalam  iddah  dari  suami  lain. Selanjutnya perkawinan yang
melanggar  batas  umur  perkawinan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan dalam  Pasal  7  Undang-Undang  1
Tahun 1974,
perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Seorang  suami  atau  isteri  juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan adalah dibawah ancaman yang melanggar  hukum,  atau  pada  waktu berlangsungnya  perkawinan  terjadi penipuan  atau  salah  sangka  mengenai diri  suami  atau  isteri.  Ketentuan tersebut  gugur  apabila  ancaman  yang dilakukan  pihak  suami  atau  istri  telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari  keadaanya  dan  dalam jangka  waktu  6  (enam)  bulan  setelah itu  masih  tetap  hidup  sebagai  suami isteri  dan  para  pihak    tidak  dapat menggunakan haknya untuk
mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan.(  pasal  72  Kompilasi Hukum Islam)
Ketentuan  Kompilasi  Hukum Islam  diatas  memberikan  gambaran bahwa  perkawinan  yang  batal  dengan sendirinya sesuai
ketentuan disebabkan oleh karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab atau
terdapat  larangan  yang  menyebabkan terhalangnya  perkawinan  kedua  belah pihak  untuk  selamanya.  Sedangkan perkawinan  yang  dapat  dibatalkan bersumber  dari  luar  atau  terdapat  hal- hal yang larangan pada saat dilangsungkannya  perkawinan  namun bersifat sementara.
Kompilasi Hukum Islam
memberikan penjelasan tentang tatacara  untuk  melakukan  pembatalan perkawinan.  Suatu  perkawinan  dapat dikatakan batal setelah adanya putusan pengadilan  Agama  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  dan berlaku  sejak  saat  berlangsungnya perkawinan.
Pasal  37  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  tahun  1975    tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  perkawinan juga  menegaskan  bahwa    batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.
Selanjutnya  ketentuan  pasal  25  UU No.  1  Tahun  1974  &  Pasal  74 Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan bahwa  Pembatalan  perkawinan  dapat dilakukan  dengan  cara  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan kepada Pengadilan / Pengadilan Agama  yang  mewilayahi  tempat tinggal  suami  atau  isteri  atau  tempat perkawinan dilangsungkan.
Pasal 38 (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menegaskan bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai  dengan  tatacara  pengajuan gugatan perceraian. Gugatan pembatalan  perkawinan  diajukan  oleh pihak  yang  berwenang  atau  kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya  meliputi  tempat  kediaman tergugat.
Permohonan pembatalan perkawinan  hanya  dapat  dilakukan oleh  para  keluarga  dalam  garis keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri atau pejabat yang berwenang mengawasi  pelaksanaan  perkawinan menurut  Undang-Undang.  Selain  itu, pihak  –  pihak    yang  berkepentingan juga  yang  mengetahui  adanya  cacat dalam  rukun  dan  syarat  perkawinan menurut  hukum  Islam  dan  Peraturan Perundang-undangan dapat juga
mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan. 4.2 Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri Berdasarkan  Ketentuan  Peraturan
Perundang-Undangan
Ketentuan hukum yang berlaku di  Negara  Republik  Indonesia  tidak melarang adanya perkawinan poligami,  akan  tetapi  juga  tidak membiarkannya  bebas  tanpa  aturan, Negara
Repoblik Indonesia
mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan  yang  tegas  dan  jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Ketentuan  hukum  memberikan syarat  bagi  seorang  laki-laki  untuk beristeri  lebih  satu  orang  pada  waktu bersamaan  sampai  dengan  jumlah empat  isteri  dengan  ketentuan  bahwa seorang  suami  harus  mampu  berlaku adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak- anaknya.  ketentuan  tersebut  tentunya akan  terhalang  apabila  syarat  utama tidak mungkin dipenuhi.
Syarat utama yang telah disebutkan  diatas  harus  dibarengi dengan  syarat  administrasi  yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan
Agama. Pengajuan permohonan  Izin  dilakukan  menurut tata  cara  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Pemeritah  No.9  Tahun 1975.  Perkawinan  yang  dilakukan dengan  isteri  kedua,  ketiga  atau keempat  yang tidak memiliki izin dari
Pengadilan  Agama,  tidak  mempunyai kekuatan hukum.
Perkawinan poligami yang tidak didasari  dengan penetapan pengadilan  akan  dihadapkan  dengan ketentuan saksi berupa perdata (administrasi)  maupun  sanksi  pidana. Sanksi  administrasi  akan  berimplikasi terhadap pihak – pihak yang berkaitan dengan  dilangsungkannya  perkawinan poligami  tanpa  adanya  persetujuan istri  pertama,  sedangkan  anksi  pidana diberikan kepada suami yang melangsungkan  perkawinan    tanpa adanya  persetujuan  istri  sebelumnya yang  masih  terikat  dalam  perkawinan yang sah.
Pasal  279  KUHP  memberikan ancaman  pidana  penjara  paling  lama lima tahun bagi siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada  menjadi  penghalang  yang  sah untuk  itu,  selanjutnya  Jika  yang melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada  menjadi  penghalang  yang  sah menyembunyikan  kepada  pihak  lain bahwa  perkawinan  yang  telah  ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk itu  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
Ketentuan  Pasal  279  KUHP diatas memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan  sebagai  istri  pertama. Adanya  ancaman  pidana  lima  sampai tujuh  tahun  terhadap  laki-laki  yang melakukan perkawinan padahal perkawiananya  telah  ada  sebelumnya yang  menjadi  penghalang  yang  sah akan menjadi suatu parameter terhadap suami untuk mempertimbangkan jika ingin melangsungkan perkawinan untuk yang  kesekian  kalinya  yang  mana perkawinannya  masih  terikat  dngna pihak lain.
Selanjutnya  jika  seorang  laki- laki melangsungkan perkawinan dengan  cara  diam-diam  dan  dengan sengaja  tidak  memberitahu  kepada istrinyanya,  maka  ketentuan  hukum pidana  juga  memberikan  ancaman penjara  paling  lama  lima  tahun,  jika secara  ketentuan  putusan  pengadilan dinyatakan  bahwa  laki-laki  tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
Ketentuan diatas sesuai dengan pasal  280  KUHP  yang  berbunyi  : ‘Barang siapa mengadakan perkawinan,  padahal  sengaja  tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa  ada  penghalang  yang  sah, diancam  dengan  pidana  penjara
paling  lama  lima  tahun,  apabila kemudian  berdasarkan  penghalang tersebut,  perkawinan  lalu  dinyatakan tidak sah”.
4.3 Pemberlakuan Sanksi Pidana
Terhadap Perkawinan Poligami
Tanpa  Adanya  Persetujuan  Istri Berdasarkan  Ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan
Pemberlakuan  sanksi  Pidana pada  dasarnya  tidak  hanya  sekedar untuk  melakukan  pembalasan  atau pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi mempunyai  tujuan  –  tujuan  tertentu yang bermanfaat. Dalam hal pemberlakuan  sanksi  pidana  ini  juga tidak terlepas dengan adanya pembuktian  yang  dalam  pembahasan Perkawinan  Poligami  Tanpa  Adanya Persetujuan Istri adalah berupa adanya akta perkawinan.
Tujuan dari pembuktian adalah untuk  memperoleh  kepastian  bahwa suatu  peristiwa  atau  fakta  yang diajukan  itu  benar-benar  terjadi  guna mendapatkan  putusan  hakim  yang benar dan adil.
Pasal  183  dan  Pasal  184 KUHAP menyebutkan bahwa
penyidik  sekurang-kurangnya  harus dapat  membuktikan  dua  alat  bukti yang  sah  untuk  dapat  diajukan  ke sidang pengadilan, sehingga
keterangan  saksi  dan  tersangka  yang biasa  selama  ini  dikerjakan  oleh penyidik,  maka  peran  forensik  dalam rangka  penyidikan  sangat  diperlukan dan harus dilakukan karena
kapasitasnya sesuai Pasal 184
KUHAP  adalah  sebagai  Keterangan Ahli  dan  Surat  sebagaimana  diatur pada Pasal 187 huruf c  KUHAP  yaitu Surat  keterangan  dari  seorang  ahli yang  memuat  pendapat  berdasarkan mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu keadaan  yang  diminta  secara  resmi dari padanya.
Adapun  mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas  dan  yang  telah  ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan  adalah  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  No.8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya  disebut  KUHAP)  pada pasal  184  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  Alat  bukti  yang  sah  ialah  : “keterangan  saksi  ;    keterangan  ahli  ; surat  ;  petunjuk  ;  dan  keterangan terdakwa.
Di  dalam  usaha  memperoleh bukti-bukti  yang  diperlukan  guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak  hukum  dihadapkan  pada suatu  masalah  atau  hal-hal  tertentu
yang  tidak  dapat  diselesaikan  sendiri dikarenakan  masalah  tersebut  berada di  luar  kemampuan  atau  keahliannya. Dalam  hal  demikian  maka  bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam  rangka  mencari  kebenaran materiil  selengkap-lengkapnya  bagi para penegak hukum tersebut.
Mengenai  permintaan  bantuan  tenaga ahli  diatur  dan  disebutkan  didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan  :  “Dalam  hal  penyidik menganggap  perlu,  ia  dapat  minta pendapat  orang  ahli  atau  orang  yang memiliki keahlian khusus”.
Mengenai keterangan ahli sebagaimana  disebutkan  dalam  kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya  pada  pasal  1  angka  ke- 28  KUHAP,  yang  menyatakan  : “Keterangan  ahli  adalah  keterangan yang  diberikan  oleh  seorang  yang memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal yang  diperlukan  untuk  membuat terang  suatu  perkara  pidana  guna kepentingan pemeriksaan.
Pada pembahasan bab-bab sebelumnya  telah  diuraikan  bahwa ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Negara  Republik  Indonesia  tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak  membiarkannya  bebas  tanpa aturan,
ketentuan peraturan
perundang-undangan telah mengaturnya  secara  tegas  dan  jelas. Seorang  suami  dapat  melakukan poligami  dengan  ketentuan  utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap  istri-istrinya,  jika  suami khawatir  tidak  dapat  berlaku  adil, maka hendaknya beristri seorang saja.
Ketentuan  meskipun  seorang suami  yang  akan  melangsungkan perkawinan  poligami  merasa  mampu berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya, tidak  hanya  sebatas  ucapan  atau pengakuan  semata,  seorang  suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami haruslah menempuh
prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami yang bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari seorang  maka  wajib  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada pengadilan.  Pasal  40  dan  41  PP Nomor  9  Tahun  1975  menegaskan bahwa
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
a) Ada  atau  tidaknya  alasan  yang memungkinkan seorang suami kawin  lagi  seperti  :  istri  tidak dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai  istri,  istri  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan atau  istri  tidak dapat melahirkan keturunan,
b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan
maupun tertulis, apabila
persetujuan  itu  merupakan  lisan, persetujuan itu  harus  diucapkan di depan sidang pengadilan,
c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami  untuk  menjamin  keperluan hidup  istri-istri  dan  anak-anak, dengan  memperlihatkan  :  surat keterangan  mengenai  penghasilan suami  yang  ditanda-tangani  oleh badan  tempat  bekerja;  atau  surat keterangan pajak penghasilan; atau surat  keterangan  lain  yang  dapat diterima oleh Pengadilan,
d) Ada  atau  tidaknya  jaminan  bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap istri-istri  dan  anak-anak  mereka dengan  pernyataan  atau  janji  dari suami  yang  dibuat  dalam  bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Apabila  prosedur  sebagaimana yang  telah  diuraikan  diatas  tidak
dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan poligami, maka
berlakulah  sanksi  pidana  terhadap pihak  –  pihak  yang  melangsungkan perkawinan  poligami  tanpa  adanya persetujuan  dari  istri yang  sah sebelumnya.  Hal  tersebut  tentunya harus  dibuktikan  dengan  nyata  bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan  poligami  tanpa  adanya
persetujuan istri. Apabila secara nyata benar  telah  diketahui  bahwa  seorang suami telah melangsungkan perkawinan  untuk  yang  kedua kalinya tanpa  adanya  persetujuan  istri  yang dapat  dibuktikan  baik  berupa  bukti petujuk,  keterangan  saksi  dan  lain sebagainya, maka berlakulah penerapan  sanksi  terhadapnya  sesuai dengan  ketentuan  pasal  279  KUHP. Sanksi tersebut  berupa ancaman hukuman  pidana  penjara  selama  lima sampai  tujuh  tahun  terhadap  laki-laki yang  melakukan  perkawinan  padahal perkawinanya  telah  ada  sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah.
Pasal  279  KUHP  memberikan ancaman  pidana  penjara  paling  lama lima  tahun  bagi  siapa  mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa  perkawinan  atau  perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk itu,  selanjutnya  Jika  yang  melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada  menjadi  penghalang  yang  sah menyembunyikan  kepada  pihak  lain bahwa  perkawinan  yang  telah  ada menjadi  penghalang  yang  sah  untuk itu  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
Ketentuan tersebut sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal
279  KUHP.  Selanjutnya  jika  seorang laki-laki  melangsungkan  perkawinan dengan  cara  diam-diam  dan  dengan sengaja  tidak  memberitahu  kepada istrinyanya,  maka  ketentuan  hukum pidana  juga  memberikan  ancaman penjara  paling  lama  lima  tahun,  jika secara  ketentuan  putusan  pengadilan dinyatakan  bahwa  laki-laki  tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
Ketentuan diatas sesuai dengan pasal  280  KUHP  yang  berbunyi  : ‘Barang siapa mengadakan perkawinan,  padahal  sengaja  tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa  ada  penghalang  yang  sah, diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun,  apabila kemudian  berdasarkan  penghalang tersebut,  perkawinan  lalu  dinyatakan tidak sah”.
Selanjutnya  jika  seorang  laki- laki melangsungkan perkawinan dengan  cara  diam-diam  dan  dengan sengaja  tidak  memberitahu  kepada istrinyanya,  maka  ketentuan  hukum pidana  juga  memberikan  ancaman penjara  paling  lama  lima  tahun,  dan jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut  bersalah,  maka  perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab sebelumnya,  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Negara  Republik  Indonesia  tidak melarang adanya perkawinan poligami,  akan  tetapi  juga  tidak membiarkannya  bebas  tanpa  aturan, Negara
Repoblik Indonesia
mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan  yang  tegas  dan  jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan  telah  memberikan  jaminan perlindungan hukum terhadap perkawinan  poligami  tanpa  adanya persetujuan  istri  sebelumnya  yang masih  sah  /  penetapan  pengadilan. Sanksi  pidana  terhadap  pihak  –  pihak yang melangsungkan perkawinan poligami  tanpa  adanya  penetapan pengadilan  yaitu  ancaman  hukuman pidana  lima  sampai  tujuh  tahun terhadap laki-laki yang melangsungkan perkawinan. 3. Pemberlakuan sanksi pidana perkawinan  poligami  tanpa  adanya persetujuan  istri  sebelumnya  yang masih  sah  /  penetapan  pengadilan berlaku apabila
prosedur
melangsungkan perkawinan tidak
dipenuhi. Jika seorang laki-laki melangsungkan  perkawinan  dengan cara  diam-diam  dan  dengan  sengaja tidak memberitahu kepada istrinyanya, maka  ketentuan  hukum  pidana  juga memberikan  ancaman  penjara  paling lama  lima  tahun,  dan  jika  secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan  bahwa  laki-laki  tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz,  Zainuddin,  Fathul  Muin,
Alhidayah, Surabaya.
Abdur Rozak Husein, 1992, Hak Anak Dalam Islam, Jakarta : Fikahati Aneska.

## Abdurahman,  Yahya.  1999,    Hukum-Hukum
Wanita  Hamil  (Ibadah,Perdata  dan Pidana),  Darun Nafis, Bangil.

## Abdurrahman  bin    Abdullah.  2002,  Syarah
Bukhori Muslim, Darul Falah, Jakarta.
Abdurrahman. 1992, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta.
Abidin,  Slamet.  Aminuddin,    1999,  Fiqh Munakahat, Pustaka Setia. Bandung.
Agama,  Departemen.  2007.,  Fiqih    Wakaf  , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta. Agama, Departemen. 2009,  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  Tentang
Wakaf, Depag, Jakarta.
Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, 1984,.Kamus Arab Indonesia
(Yogyakarta  Pondok  Pesantren  Al-
Munawir,
Anwar,  M.  1991,  Dasar-Dasar  hukum  Islam dalam  Menetapkan  Keputusan  di
Pengadilan Agama, Diponegoro, Bandung.
Ash-Shabuni,  1995,  Hukum  Waris  Islam,  Al- Ikhlas, Surabaya.

## At-Tirmidzi,  1998, Al-Jam al-Shohih / Kitab
Nikah,    Bab  14,    Dar  al-Tikr,  Beirut Libanon.
Azhar  Basyir,  Ahmad.  1987,    Hukum  Islam Tentang Wakaf,  Ijarah, Syirkah, PT.Maarif, Bandung.
Aziz Dahlan, Abdul. tt,  Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

## Badan  Kesejahteraan  Masjid  Pusat,  Pedoman
Pembantu  Pegawai  Pencetat  Nikah, (Jakarta: BKN Pusat, 1991 / 1992.

## Daud  Ali,  Mohammad  .  1988,  Sistem
Ekonomi Islam, Zakat  Dan  Wakaf,  IU
Press Jakarta.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
1990,  Kamus  Besar  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam Depag RI 2007, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif  Strategis  Di  Indonesia,
Jakarta.

## Fiqih  Empat  Mazhab,  1988,  Bulan  Bintang,
Jakarta.
H.  A.  Damanhuri,  2007,  Segi-segi  Hukum
Perjanjian Perkawinan
Harta
Bersama, Mandar Maju, Bandung.
Kadir,  Abdul.  1994.  Hukum  Kekeluargaan Indonesia, PT. Citra Atitya, Bandung.
Kamal Pasha Mustafa.2009,
Fikih Islam,Citra Karsa Mandiri, Jogjakarta.
Latif,  M.  Djamil.  1982,    Aneka  Hukum  di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Manan,  Abd.  2006,    Aneka  Masalah  Hukum
Perdata Islam Di Indonesia, Kencana,
Jakarta.
Manan,  Abdul.  1997,    Beberapa  Masalah Tentang  Harta  Bersama  Mimbar Hukum, no. 33.

## Mulia,  Siti  Musda.  1999,  Pandangan  Isam
Tentang  Poligami,  Lembaga  Kajian Agama dan Gender, Jakarta.
Mursalin,  Supardi.  2007,  Menolak  Poligami,
Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Nuruddin,  Amiur.  Tarigan,  Azhari  Akmal.
2006,  Hukum  Perdata  Islam  di
Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No. 1/1974 sampai KHI, Kencana Prenada
Media Group, Jakarta.
Pasaribu,  Chairuman.  Suhrawardi,  1994, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1960,    Hukum Perkawinan  di  Indonesia,  Sumur,
Bandung.
Rahman  Al-Jaziry,  Abd.  1990  M  /  1410  H, Al-Fiqhu  Alal  L-Madzaahibil  Al- Arbaah  Jilid  III,  Darul  Kutub  Al
Ilmiah, Beirut.
Rahman  Ghazali,  Abd.  2003,    Fiqih Munakahat, Prenada Media, Jakarta.

## Rahman,  Al-Jaziry.  2004,  Terjemah  Fiqh
Empat  Madzhab,  Jilid  IV,  Adhi
Grafika, Semarang.
-----------,  Al-Jaziry.  tt,  Kitab  al-Fiqh  ala  al- Madzahib  al-Arbaah,  Maktabahal-
Tijariyah Kubra, Beirut.
Rahman,  Bakri  A.  Sukadja,  Ahmadi.    1981,
Hukum  Perkawinan  Menurut  Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya
Agung, Jakarta.
Rahman,  Fatchur.    1994,  Ilmu  Waris,  Al-
Maarif, Yogyakarta.
Sayyid  Ai  akar  Al-Manshur  bil  Sayyid  al-
Bikri,  I  anatu  Al-Thalibin,  juz  39  Al- Hidayah, Surabaya. Shomad Abd. 2010, Hukum Islam (Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta.
Subekti,  1987,  Hukum  Perjanjian,  Intermasa,
Jakarta.
Syafii, Idris asy.  Al-Umm, Juz V, Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
Tim  Redaksi  Pusat  Bahasa,  2008,  Kamus
Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.