POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023), 106-127
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

## David Kamaluddin El Barito* dan Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Universitas Brawijaya
*Email: davidkamaluddin@student.ub.ac.id,

## Abstract
In  the  open  proportional  legislative  election  system,  the  relationship  between  the  legislative  candidates  and  their constituents is the primary factor that determines their electability in parliamentary seats. Especially in areas with a high population,  it  causes  hard  efforts  for  a  legislative  candidate  to  spread  his  influence  in  society,  even  though  in unconstitutional ways. As a result, the pathology of democracy will slowly emerge and undermine the existing political system. Therefore, the model of the legislative candidate's approach to constituents is considered to be an important thing to study. Not limited to AAM, who is the legislative candidate with the highest electability who succeeded in defeating 107 competitors from 13 different political parties in the 2019 Tulungagung District legislative election in the electoral district of  Tulungagung  II,  which  is  the  electoral  district  with  the  largest  population  in  Tulungagung  Regency,  so  this  is  a question mark about what kind of approach he applied to achieve this victory. Fundamentally, this research is a qualitative research,  using  in-depth  interviews  and  document  studies  as  data  collection  techniques,  which  are  then  validated  using source triangulation techniques based on the Political Linkage Theory by Herbert Kistchelt as the analytical tool. As for the research, the results showed that there was a tendency for AAM to use clientelist linkage as a model for his political linkage with three forms of exchange, first, direct gifts in the form of money, clothing, food and other goods; second, special access  in  the  form  of  benefits  in  public  affairs  through  public  institutions;  and  third,  preferential  access  to  jobs  in  the public/private  sector  regulated  by  public  officials.  In  addition,  this  study  found  two  "contradictory"  facts  between theoretical assumptions and the reality that occurred in the field, namely first, there was no specific targeting of parties receiving goods/services in political exchanges, so that the goods/services were still given even to constituents whose side is politically unpredictable; second, the occurrence of opportunistic defection by constituents to AAM even though he has carried out an iterative exchange control.
Keywords: legisla tive ca ndida tes; co nstituents; po litica l excha nges; legisla tive electio n; po litica l link a ge
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
How to Cite : Barito, D, K, E., Rohman, A, Z, F. (2023). Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulunga- gung  II  dalam  Pemenangan  Pileg  Kabupaten  Tulungagung  Tahun  2019 . POLITICOS: Jurnal Politik  dan Pemerintahan, 3 (2): 106-127. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.106-127

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)

## I.  PENDAHULUAN
Diterapkannya sistem demokrasi perwakilan  di  Indonesia  mengisyaratkan bahwa  rakyat  memiliki  kedudukan  yang kuat  di  suatu  negara. Adapun  dengan kedudukan  tersebutlah  maka  rakyat  di  sini memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib mereka  sendiri.  Akan  tetapi,  dengan terbatasnya  stabilitas  dan  sistem  politik yang  ada,  maka  dilaksanakanlah  Pemilu (Pemilihan  Umum)  dalam  bentuk  Pileg (Pemilu  Legislatif)  guna  memilih  wakil- wakil  rakyat  untuk  duduk  di  parlemen dalam  rangka  memperjuangkan  segala kepentingan politik dan aspirasi masyarakat yang  berbeda-beda,  sehingga  terintegrasi dalam  satu  kebijakan  publik  yang  bersifat
universal.
Dari  kondisi  tersebut,  maka  hadirlah partai  politik  dengan  salah  satu  fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik “ berlomba -lomba ” dalam menempatkan serta mendelegasikan kader-kadernya guna menduduki  kursi  pemerintahan  dalam rangka  memengaruhi  kebijakan  publik  di setiap aspeknya berdasarkan visi, misi, arah gerak, hingga pada ideologi partai pemenang  pemilu  yang  bersangkutan (Budiarjo,  2008,  p.  408).  Namun  demikian, keberhasilan partai politik dalam mendominasi  kursi  pemerintahan  juga ditentukan  berdasarkan  bagaimana  strategi mereka  dalam  menjalin  hubungan,  relasi, maupun komunikasi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, dari sinilah

## Abstrak
Dalam  sistem  pileg  proporsional  terbuka,  hubungan  antara  caleg  dengan  konstituen  menjadi  faktor  primer yang  menentukan  elektabilitas  mereka  dalam  kursi  parlemen.  Terlebih  pada  wilayah  dengan  jumlah penduduk  tinggi  menyebabkan  adanya  upaya  keras  bagi  seorang  caleg  untuk  menebarkan  pengaruhnya  di masyarakat walaupun dengan cara-cara inkonstitusional. Akibatnya, patologi demokrasi secara perlahan akan timbul dan merusak sistem politik yang ada. Maka dari itu, model pendekatan caleg kepada konstituen dinilai menjadi hal penting untuk dikaji. Tidak terbatas pula pada AAM yang merupakan caleg dengan keterpilihan tertinggi  yang  berhasil  mengalahkan  107  orang  pesaingnya  dari  13  partai  politik  yang  berbeda  pada  Pileg Kabupaten  Tulungagung  tahun  2019  di  Dapil  Tulungagung  II,  yang  merupakan  Dapil  dengan  jumlah penduduk terbanyak se-Kabupaten Tulungagung, sehingga yang demikian ini menjadi tanda tanya mengenai pendekatan  seperti  apakah  yang  ia  terapkan  untuk  meraih  kemenangan  tersebut.  Secara  fundamental, penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumen sebagai  teknik  pengumpulan  datanya,  yang  kemudian  divalidasi  dengan  teknik  triangulasi  sumber berdasarkan Po litical Link age Theo ry oleh Herbert Kistchelt sebagai pisau analisisnya. Adapun dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa adanya kecenderungan AAM dalam menggunakan clientelist linkage sebagai model pertautan politiknya dengan tiga bentuk pertukaran, pertama, hadiah langsung berupa uang, sandang, pangan, dan  barang lainnya; kedua, akses spesial berupa  keuntungan dalam  urusan publik melalui lembaga publik; dan ketiga, akses istimewa terhadap pekerjaan di sektor publik/swasta yang diatur oleh pejabat publik. Selain itu, dalam penelitian ini  ditemukan dua fakta “ kontradiktif ” antara asumsi teori dengan realitas yang terjadi  di lapangan,  yakni pertama , tidak  adanya  penargetan  tertentu  atas  pihak-pihak  penerima  barang/jasa dalam  pertukaran  politik,  sehingga  barang/jasa  tersebut  tetap  diberikan  walaupun  kepada  konstituen  yang secara  politis  tidak  terprediksi  arah  keberpihakannya; kedua ,  terjadinya  pembelotan  oportunistik  oleh konstituen kepada AAM walaupun suatu kontrol pertukaran telah ia lakukan secara iterasi.
Kata kunci: Caleg; konstituen; pertukaran politik; pileg; tautan politik.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
awal  mula  pertautan  politik  ( po litical linkage )  antara  aktor  politik  dengan  konstituen terbentuk.
Dalam  kacamata  teoretis,  suatu  kajian mengenai  tautan  politik  ( po litical linkage ) telah  menarik  perhatian  Clark,  seorang Profesor  Ilmu  Politik  dari  Newcastle University, UK, yang dalam pandangannya, linkage dipahami  sebagai  suatu  kondisi  di  mana pemimpin  politik  bertindak  sesuai  dengan keinginan,  kebutuhan,  dan  permintaan publik  dalam  proses  perumusan  kebijakan. Yang  dalam  prosesnya,  kepentingan  publik tersebut diperjuangkan dengan menggunakan  beberapa  sarana/instrumen sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  lembaga intermediari dalam  mengagregasi  dan merepresentasikan  opini  publik  kepada pemerintah, seperti: 1). Kelompok kepentingan  dan  kelompok  penekan;  2). Gerakan  sosial  baru;  dan  3).  Partai  politik. Adapun  dalam  hal  ini,  partai  politik merupakan  lembaga  yang  paling  menonjol dalam  demokrasi  representasi  (Clark,  2003, pp. 6 – 7).
Sedangkan  menurut  K.  Aarts  (dalam Clark,  2003,  p.  4), link age dipahami  sebagai suatu ikatan antara warga negara, organisasi  sosial,  dan  sistem  politik.  Yang mana  jika  dipahami  secara  berkelanjutan, maka link age secara  mendasar  akan membahas  mengenai  tiga  elemen  dasar yang  saling  berkaitan,  yakni:  1).  Warga negara;  2).  Aktor/lembaga intermed iary ; dan 3). Link age urusan publik.
Selain  itu,  Bow  (2010,  p.  11)  juga memahaminya sebagai suatu bentuk
hubungan,  ikatan  ataupun  koneksi  yang terjadi antara warga negara secara individual,  organisasi  sosial,  dan  sistem politik.  Yang  mana  hubungan,  ikatan  serta koneksi  tersebut  pada  dasarnya  akan berjalan  secara  organisasional  baik  melalui proses  formal  maupun  informal  dalam organisasi sosial maupun politik.
Dari ketiga pendapat para ahli di atas, secara  holistik  dapat  diketahui  bahwa linkage politik sangat erat kaitannya dan bahkan tidak  dapat  dilepaskan  dengan  organisasi yang  secara  kelembagaan  memiliki  fungsi dalam  mengagregasi  maupun  menjalankan suatu  kepentingan  yang  bersifat  politis seperti  partai  politik  maupun  lembaga lainnya  yang  memiliki  fungsi  politik.  Maka dari  itu,  hadirnya  partai  politik  di  sini berperan sebagai aktor utama dalam proses pertautan  sebagaimana  yang  dinyatakan oleh  Clark  di  atas.  Akan  tetapi,  setelah bertransformasinya pileg dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka  pada  tahun  2009  menyebabkan terjadinya  pergeseran  peran  di  mana  partai politik  bukan  lagi  sebagai  aktor  utama dalam proses pertautan kepada konstituennya,  melainkan  kepada  caleg  itu sendiri yang secara pribadi bersaing sebagai kandidat  elekoral  di  suatu  wilayah.  Oleh karena  itu,  dalam  fenomena  ini  konsep political linkage sebagaimana  pandangan  ketiga para  ahli  di  atas  mengalami  keterbatasan dalam  memahami  tautan  politik  yang dilakukan oleh figur politik secara personal.
Maka  dari  itu,  dibutuhkan  suatu instrumen  yang  secara  rigid  mampu menjelaskan  tindakan  aktor  politik  secara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
individu  dalam  mencapai  kepentingan politiknya  tanpa  melibatkan  partai  politik dalam prosesnya. Oleh karena itu, digunakanlah  konsep po litical link age oleh Herbert Kitschelt yang didalamnya memuat asumsi-asumsi teori serta penjelasan mengapa aktor politik secara personal dapat bertindak  politis  dalam  meraih  kursi kemenangan politiknya.
Adapun secara fundamental, keterlibatan  figur  politik  dalam  suatu pertautan  tidak  dapat  dipandang  sebelah mata,  mengingat  figur  politik  merupakan faktor  sentral  yang  menjalankan  sistem politik  yang  telah  ada,  sehingga  dalam prosesnya banyak dijumpai berbagai macam  dinamika  politik  yang  terjadi. Sebagai  contoh,  dengan  diterapkannya sistem  pileg  proporsional  terbuka  di Indonesia saat ini, terlebih dengan banyaknya  jumlah  penduduk  khususnya pada  tiap-tiap  daerah  membuat  tingkat persaingan  pileg  semakin  ketat.  Akibatnya, timbulah  distabilitas  politik  dikarenakan adanya  upaya  keras  bagi  seorang  caleg melalui berbagai macam pendekatan terencananya
untuk menebarkan pengaruhnya  di  masyarakat  walaupun dengan cara-cara yang inkonstitusional.
Hal  ini  juga  dikarenakan  adanya  dua kebutuhan  yang  saling  bergantungan, Pertama , masyarakat
cenderung
membutuhkan kebijakan yang
menguntungkan  diri  ataupun  kelompok mereka. Kedua ,  seorang  caleg  cenderung berkeinginan  untuk  terpilih  atau  diplih kembali  dalam  agenda  pileg.  Dari  kondisi tersebut,  maka  munculah  sebuah  relasi
yang  terjalin  diantara  keduanya  sehingga membentuk  suatu  pertautan  antara  caleg dengan konstituen.
Akan  tetapi,  suatu  pertautan  antara caleg  dengan  konstituen  tersebut  pada akhirnya dapat membuka peluang terhadap munculnya patologi demokrasi yang berdampak pada terciptanya
inkonstitusional  politik  sebagai  berikut, pertama , munculnya suatu kekhawatiran di mana  segala  kampanye  dan  janji-janji politik yang ditawarkan oleh caleg bukanlah  benar-benar  untuk  memberikan program  dan  kebijakan  yang  bermanfaat untuk  rakyat,  namun  semata-mata  hanya dijadikan  sebagai “ iming-iming ” belaka guna  memperoleh  simpati  dari  konstituen yang bersangkutan. Kedua , rusaknya tatanan  sistem  kenegaraan,  di  mana kebijakan  publik  yang  telah  ditetapkan tidak  murni  merepresentasikan  kebutuhan masyarakat secara umum, melainkan hanya berlaku  bagi  orang-orang  atau  kelompok tertentu saja sebagai dampak dari diterapkannya “ politik  balas  budi ” dari caleg  kepada  konstituen  melalui  kontrak politik di masa lalu. Ketiga , mengakibatkan lahirnya penyakit-penyakit politik yang lain seperti  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  oligarki, otoritarinisme, dan lain-lain.
Oleh  karena  itu,  guna  mempermudah pemahaman  mengenai  kajian  tautan  politik antara  caleg  dengan  konstituennya,  maka diberikanlah  satu  contoh  studi  kasus  pada fenomena  tautan  politik  AAM  (anggota DPRD  Kabupaten  Tulungagung  periode 2019-2024 dari Fraksi PKB) dengan konstituennya  di  Dapil  Tulungagung  II
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
yang  meliputi  tiga  kecamatan,  yakni Kecamatan Ngunut, Kecamatan
Sumbergempol  dan  Kecamatan  Boyolangu dalam Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019.
Adapun  dipilihnya  AAM  dalam  studi kasus  kali  ini  didasarkan  pada  aspek keterpilihannya  sebagai  caleg  yang  berhasil memperoleh  suara  tertinggi  dengan  total perolehan  sebanyak  8.728  suara  pada daerah  pemilihan  (dapil)  Tulungagung  II, yakni  dapil  dengan  jumlah  penduduk terbanyak se-Kabupaten Tulungagung (231.262  jiwa)  jika  dibandingkan  dengan dapil-dapil  yang  lain.  Apabila  diamati secara  mendalam,  maka  terpilihnya  AAM dalam lingkaran penduduk Dapil Tulungagung  II  tidak  bisa  dipandang “ sebelah  mata, ” mengingat  banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat persaingan yang ketat pun mampu mengantarkannya untuk menduduki peringkat  pertama  sebagai  caleg  dengan perolehan  suara  terbanyak  pada  Pileg Kabupaten  Tulungagung  tahun  2019  yang mampu mengalahkan 107 orang pesaingnya dari  13  partai  politik  yang  berbeda  (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang  demikian  ini  maka  munculah  suatu pertanyaan  mendasar  yakni  strategi  tautan politik  seperti  apakah  yang  ia  terapkan sehingga  mampu  mengantarkannya  pada posisi puncak keterpilihan seperti ini.

## II.METODE
Secara  fundamental,  penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif.  Yang
dalam  prosesnya,  suatu  riset  digunakan untuk  memahami  peristiwa  yang  terjadi pada  subjek  penelitian  seperti  perilaku, pandangan,  maupun  dorongan  secara holistic yang  dijelaskan  melalui  pendeskripsian kata-kata  dan  diterapkan  ke  berbagai metode  alamiah  (Moleong,  2005,  p.  6). Selain itu, penelitian kualitatif juga digunakan  untuk  mengkaji  objek  alamiah yang  instrumen  utamanya  terletak  pada sang  peneliti,  sehingga  penelitian  ini menggunakan  alat  analisis  yang  berangkat dan  diakhiri  oleh  sebuah  teori  (Sugiyono, 2016, p. 61). Penelitian ini juga lebih bersifat dinamis,  di  mana  sebuah  fenomena  masih tetap dapat diteliti walaupun terus mengalami perubahan, penambahan, maupun  pergantian  sehingga  penjelasan dalam penelitian nantinya akan menghasilkan  deskripsi  yang  kaya  akan fenomena (Sofaer, 1999, p. 1109). Maka dari itu,  dijalankanlah  penelitian  ini  dalam bentuk kualitatif guna memahami fenomena  politik  yang  ada,  yang  mana fenomena  tersebut  tidak  dapat  dijabarkan melalui  angka-angka  statistik,  namun memerlukan  interaksi  dan  komunikasi intensif antara peneliti dengan pihak terkait sehingga  menghasilkan  deskripsi  mengenai substansi  fenomena  yang  ada  dengan mengacu  pada Po litical  Link age  Theo ry oleh  Herbert  Kitschelt  sebagai  pisau analisisnya.
Adapun  dalam  prosesnya,  suatu  data diperoleh  melalui  dua  metode,  yakni wawancara  mendalam  bersama  AAM beserta dengan tujuh (7) orang konstituennya  di  Dapil  Tulungagung  II berdasarkan teknik purpo sive sampling dan POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
snowball  sampling di  tiga  kecamatan  yang berbeda,  yakni  Kecamatan  Boyolangu, Kecamatan  Sumbergempol  dan  Kecamatan Ngunut,  serta  dengan  metode  studi dokumen  melalui  instansi  KPU,  BPS,  dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Yang kemudian data tersebut dianalisis sebagaimana menurut Miles dan Huberman (2005, pp. 29 – 31) yang didalamnya mencakup tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Setelah  itu,  guna  memvalidasi  data  yang ada,  maka  dilakukanlah  teknik  triangulasi sumber  sebagai  metode  yang  digunakan untuk meningkatkan keabsahan data.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana yang dinyatakan Herbert Kitschelt  dalam  teorinya “ Political  Linkage Theory ”, linkage merupakan  suatu  bentuk  hasil interaksi (keterkaitan atau pertautan) antara principals (warga  negara  ataupun  pemilih) dengan agents (kandidat  elektoral  ataupun pejabat  terpilih)  (Kitschelt,  2000,  p.  847). Adapun link age tersebut  kemudian  ia klasifikasikan  ke  dalam  tiga  bentuk,  yakni clientelist  linkage , programmatic  linkage ,  dan charismatic  linkage. Maka, apabila  mengacu pada  hasil  kajian  di  lapangan  dalam memahami  tautan  politik  AAM  dengan konstituennya  di  Dapil  Tulungagung  II dalam pemengan Pileg Kabupaten Tulungagung  tahun  2019,  diperoleh  fakta sebagai berikut:

## Bentuk Linkage dalam Tautan Politik AAM
Berdasarkan  indikasi-indikasi  yang diperoleh  melalui  pendekatan  AAM  dalam
menjalankan  pertautan  politiknya  dengan konstituen  di  Dapil  Tulungagung  II, diperoleh  suatu  fakta  bahwa  telah  terjadi praktik “ clientelist linkage ” olehnya dengan  cara  melakukan  pertukaran  politik dalam bentuk pemberian barang/jasa kepada  konstituen  yang  bersangkutan berupa “ uang  bensin ” dengan  nominal  Rp. 50.000,00 hingga Rp. 100.000,00. Uang yang diberikan  tersebut  sejatinya  tidak  hanya dipahami  sebagai  manifestasi  dari  adanya kepedulian sosial saja, namun lebih dari itu di  mana  upaya  tersebut  memuat  unsur politis  yang  tinggi,  yakni  seorang  politisi berusaha menciptakan ikatan politik dengan  konstituennya  melalui  simbol  uang yang  ia  berikan  sehingga  menghasilkan sinyal “ perintah ” dari  AAM  kepada konstituen  tersebut  agar  berkenan  untuk memilih  dirinya  dalam  agenda  elektoral mendatang.
Permainan Psikologis Politik dalam Hubungan Patron-Client AAM
Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Bow (2010, p. 3), bahwa untuk memecahkan kebuntuan  atau  meningkatkan  posisi  tawar (bergaining  position),  dibutuhkan  suatu upaya  untuk  mengikat  seseorang  atau kelompok  tertentu  sehingga  tidak  hanya sebatas  pada  isu  saja.  Dalam  hal  ini, keterkaitan  dapat  diartikan  sebagai  sifat kooperatif  atau  koersif,  dan  bisa  juga prospectibe (janji,  ancaman)  atau retrospective (penghargaan, pembalasan). Adapun dalam studi  kasus  di  sini,  tautan  politik  antara AAM dengan konstituennya telah membentuk suatu hubungan yang dinamakan patro n-client ,  yang  dalam  hal  ini
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
AAM  sebagai patro n bertindak  dalam memberikan  barang/jasa  berupa  bantuan pembangunan  lembaga  pendidikan  (SD Islam  dan  Mushola  Ar-Rohmah)  dan bantuan  kesehatan  kepada  konstituennya yang bertindak sebagai clie nt , yang kemudian client
tersebut akan
menyumbangkan  suaranya  untuk patro n pada kegiatan pileg mendatang berdasarkan  adanya  politik  balas  budi  dari client yang  bersangkutan.  Apabila  dipahami secara  sederhana,  maka  kedua  hubungan tersebut  dapat  diterjemahkan: “ Aku  beri kau  uang,  maka  kau  beri  aku  suara. ” Oleh karena  itu,  dengan  adanya  kondisi  yang demikian  ini  maka  secara  tidak  langsung suatu  kontrak  politik  telah  dijalankan  oleh mereka berdua.
Adapun  dalam  prosesnya,  hubungan tersebut pada akhirnya menciptakan kondisi kekhawatiran diantara para client di mana  mereka  akan  terancam  kehilangan barang/jasa  yang  mereka  inginkan  apabila patron tersebut  (AAM)  tidak  terpilih  dalam agenda  elektoral  di  kemudian  hari.  Hal  ini dikarenakan adanya korelasi antara keterpilihan  AAM  dengan  kewenangan politik  yang  ia  miliki  setelah  terpilih menjadi anggota DPRD seperti kewenangan formal untuk memberikan bantuan pembangunan dapil melalui anggaran pokir yang  ia  miliki.  Oleh  karena  itu,  apabila patron tersebut  gagal  terpilih  dalam  agenda elektoral  berikutnya,  maka  barang/jasa serupa  sebagaimana  dengan  yang  telah patron berikan sebelumnya (bantuan pembangunan  lembaga  pendidikan  dan bantuan  kesehatan)  belum  tentu client peroleh lagi di kemudian hari, dikarenakan
suatu  kursi  DPRD  telah  diduduki  oleh orang  yang  berbeda,  sehingga  suatu keuntungan  dalam  bentuk  pemberian barang/jasa  tidak  lagi  diperoleh  secara fleksibel  olehnya.  Hal  tersebut  disebabkan adanya  sistem  seleksi  dari patro n kepada client, di  mana  seorang patron tidak  akan membuang-buang  sumber  daya  materinya untuk  seseorang  yang  tidak  pasti.  Maka dari  itu,  peluang  terpenuhinya  keuntungan barang/jasa  yang client inginkan  sangatlah kecil,  terlebih  bagi  mereka  ( client )  yang tidak  teridentifikasi  menjadi  bagian  dari pendukungnya.
Di  luar  itu,  permainan  psikologis politik  juga  dapat  terjadi  pada  arah  yang berlawanan, dimana client dapat menciptakan  kondisi  kekhawatiran  kepada seorang patro n apabila  tidak  mampu memenuhi  apa  yang client butuhkan. Sebagaimana  fenomena  yang  terjadi  pada aktivitas  politik  dimana  para  pemimpin kaum miskin kota di suatu wilayah di Brazil “ melelang ” suara komunitas mereka kepada  penawar  keuntungan  tertinggi, sehingga  mereka  (kelompok  kaum  miskin kota)  akan  memberikan  suaranya  kepada patron yang bersangkutan (Gay, 1994, pp. 101 – 114).  Hal  ini  tentunya  akan  memengaruhi persepsi dan prioritas patro n karena mereka berusaha untuk memperebutkan kekuasaan atas  suara  yang  dimiliki  kaum  miskin  kota tersebut.  Akan  tetapi,  kondisi  seperti  ini tidak ditemukan dalam fenomena clientelist linkage AAM.
Lahan  Subur  Pemanfaatan  Clientelist Linkage AAM di Dapil Tulungagung II
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Cukup  tingginya  angka  kemiskinan penduduk serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan tumbuh  suburnya  pertukaran  politik  di Dapil  Tulungagung  II.  Secara  fundamental, hal  ini  dapat  terjadi  karena  didasari  dua alasan, pertama ,  masyarakat  miskin  dan berpendidikan rendah di Dapil
Tulungagung II cenderung bersikap pragmatis  dengan  mengabaikan  masa depan  dan  tidak  memikirkan  kondisi lingkungan  jangka  panjang.  Hal  ini  terlihat melalui  adanya  keinginan  tinggi  dari masyarakat  di  Dapil  Tulungagung  II  untuk memperoleh  keuntungan  langsung  dalam bentuk “ sangu ” walaupun  dengan  nominal yang sedikit hanya untuk memenuhi sistem pakan  ternak  (sapi)  mereka  saja;  sehingga dapat  ditafsirkan  bahwa  hanya  demi  satu ataupun  dua  lembar  rupiah,  masyarakat tersebut  mengabaikan  nasib  daerahnya untuk jangka waktu satu periode mendatang.  Adanya  pola  pikir  seperti  ini maka  terciptalah  suatu  kebiasaan  di masyarakat  yang  kemudian  membudaya dan sangat sulit untuk dihilangkan. Kedua , terbatasnya  kemampuan  mobilitas  fisik orang  miskin  menciptakan  lahirnya  pola tempat  tinggal  yang  mengelompok.  Hal  ini berkorelasi  dengan  karakteristik  Dapil Tulungagung  II  sebagai  dapil  dengan jumlah  penduduk  terbanyak  se-Kabupaten Tulungagung, yang mana dengan banyaknya  jumlah  penduduk  tersebut mengindikasikan bahwa adanya
keterbatasan  mobilitas  fisik  masyarakat setempat hingga membentuk suatu perkumpulan  masyarakat  dalam  kuantitas yang  banyak  untuk  menetap  di  suatu
wilayah tertentu, maka dari situlah terbentuknya pola tempat tinggal mengelompok  bagi  masyarakat  miskin  di Dapil  Tulungagung  II.  Akibatnya,  kondisi seperti  ini  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh AAM untuk melangsungkan serta melanggengkan pendekatan clientelist linkage- nya dengan cara melakukan pertukaran politik kepada konstituen sebagai  reaksi  dari  tersedianya  lahan  subur atas peluang elektoral yang ada.
Apabila  diperhatikan  secara  saksama, pada  dasarnya  tindakan  yang  dilakukan oleh  AAM  tersebut  merupakan  bentuk realisasi dari sistem marketing politik. Yang mana  sebelum  menyusun  langkah  strategis dalam menjalin pertautan dengan konstituennya,  seorang  politisi  terlebih dahulu  menentukan  segmentasi, targeting dan po sitio ning pasar  dengan  berbagai kriteria  seperti  klasifikasi  usia,  jenis kelamin,  kondisi  sosial  ekonomi,  tingkat pendidikan, etnis dan aspek lainnya. Hal ini dikarenakan  setiap  masyarakat  tersusun dalam  struktur  dan  lapisan  sosial  yang berbeda-beda (Firmanzah, 2008, p. 209).
Maka dari itu, dengan telah terpetakannya  dua  aspek  dalam  kriteria  di atas,  yakni  kondisi  sosial  ekonomi  dan tingkat  pendidikan  membuat  AAM  dengan sumber  daya  pribadi  yang  ia  miliki  dapat menyusun  bagaimana  arah  gerak  maupun strategi  yang  harus  ia  ambil  dalam melakukan  pertautan  dengan  masyarakat tersebut  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan yang ada.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Strategi  Peraupan  Suara  dalam  Jumlah Besar oleh AAM
Kitschelt (2000, p. 849) dalam teorinya mengklasifikasikan  pertukaran  politik  ke dalam  dua  jalan  yang  berbeda, pertama , pada client yang “ kaya sumber daya namun miskin  suara, ” maka  pertukaran  politik yang dijalankan dengan memberikan barang/jasa  dari client kepada patro n baik berupa  bantuan  finansial  maupun  materi lainnya  agar client tersebut  memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar darinya seperti  kontrak  pekerjaan  umum,  kebijakan publik  yang  menguntungkan  mereka, subsidi,  monopoli  ekonomi,  dan  lain sebagainya. Kedua ,  pada client yang “ kaya suara  namun  miskin  sumber  daya, ” maka pertukaran  dijalankan  dengan  memberikan insentif  dari patro n kepada client baik berupa  uang  maupun  barang/jasa  lainnya dengan  maksud  agar client tersebut berkenan  untuk  memberikan  dukungan suara kepada patro n yang bersangkutan.
Apabila  merujuk  pada  studi  kasus  di sini,  ditemukan  suatu  fakta  bahwa  adanya kecenderungan  AAM  dalam  menjalankan pertukaran  politiknya  pada  kriteria  yang kedua,  yakni  pada client yang “ kaya  suara namun miskin sumber daya. ” Adapun yang dimaksud “ kaya  suara ” di  sini  adalah kuantitas  masyarakat  secara  luas,  yakni masyarakat  secara  keanggotaan  terdiri  dari kumpulan  orang-orang  yang  menetap dalam  satu  wilayah  tertentu,  sehingga masyarakat  di  sini  berdiri  bukan  sebagai satu individu melainkan terdiri dari banyak individu  secara  berkelompok;  sedangkan makna “ miskin  sumber  daya ” di  sini
dipahami sebagai ketidakmampuan
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  pada  aspek ekonomi,  sarana  dan  prasarana,  maupun pada  aspek  lainnya.  Hal  ini  terlihat  dari adanya  ketergantungan  masyarakat  atas pemberian  barang/jasa  yang  AAM  berikan kepada  mereka.  Selain  itu,  makna “ miskin sumber  daya ” oleh  masyarakat  di  sini  juga dibuktikan  melalui  data  yang  diperoleh melalui Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung  sebagaimana  dengan  yang telah  dijelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya (lihat  catatan  kaki  nomor  3).  Data  tersebut menunjukkan  adanya  angka  kemiskinan penduduk  yang  cukup  tinggi  yakni  hingga mencapai  angka  88.224  jiwa  atau  berkisar 38,14% (hampir mencapai 40%) dari jumlah penduduk  di  Dapil  Tulungagung  II  secara keseluruhan  (231.262  jiwa).  Sejalan  dengan angka  kemiskinan  tersebut,  hal  ini  dapat dijadikan  sebagai  peluang “ empuk ” bagi AAM  untuk  memaksimalkan  pendekatan clientelist  linkage -nya  melalui  pemberian keuntungan dalam bentuk bantuan pembangunan  infrastruktur  dan  prasarana yang dapat dilihat dalam table 1.
Terlihat beberapa bantuan pembangunan  telah  diberikan  oleh  AAM, sehingga  dengan  diberikannya  fasilitas tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  sumber lumbung  suara  banyak  bagi  AAM.  Hal  ini dikarenakan bukan individulah yang menjadi target pasar elektoralnya, melainkan  masyarakat  secara  luas  yang mampu  menghasilkan  suatu  keuntungan besar  darinya.  Yang  demikian  ini  dapat terjadi  karena  pada  dasarnya  barang/jasa tersebut  diberikan  dalam  bentuk  barang
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
publik ( public go o d s ), yang dalam penggunaannya  barang  tersebut  tidak hanya  dinikmati  oleh  satu  ataupun  dua orang saja, melainkan oleh seluruh masyarakat  yang  ada,  sehingga  dengan hadirnya bantuan tersebut dapat menimbulkan  penilaian  di  masyarakat  di mana  AAM  sebagai  anggota  DPRD  telah mampu  memenuhi  apa  yang  masyarakat butuhkan.  Dari  sinilah  muncul  suatu kesadaran  diantara  masyarakat  perihal
siapakah  caleg  yang  pantas  mereka  pilih dalam  pileg  berikutnya  berdasarkan  bukti nyata  yang  telah  ia  berikan,  bahkan  tanpa diminta  oleh  AAM  secara  langsung.  Lebih dari  itu,  masyarakat  juga  dapat  melakukan gerakan akar rumput yang ditujukan untuk menghimpun suara masyarakat agar secara bersama-sama menyumbangkan suara mereka kepada AAM dalam Pileg Kabupaten  Tulungagung  tahun  2019.  Dari sinilah kemudian suara dalam jumlah besar
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
NO DESA BANTUAN PEMBANGUNAN ANGGARAN (Rp.) PEROLEHAN SUARA (dalam rata-rata) 1 Wates Jalan Desa 150.000.000 1.521 suara Masjid Baiturrohman 50.000.000 Masjid Baitul Ulum 50.000.000 Mushola Al-Muslimun 25.000.000 Mushola Al-Hidayah 25.000.000 Mushola Jami’annur 25.000.000 2 Bendiljati Kulon Jalan Desa 150.000.000 879 suara TK Islam, SD Islam Bayanul Azhar 200.000.000 Pondok Pesantren, MA, dan MTs Darul Falah  200.000.000 Masjid Bayanul Azhar 50.000.000 Mushola Nurul Ghofur 25.000.000 3 Mirigambar Jembatan Mirigambar - Sambidoplang 150.000.000 556 suara Jalan Desa 150.000.000 Pavingisasi 100.000.000 Pematusan Mirigambar - Wates 100.000.000 Jambanisasi (4) 11.000.000/jamban Masjid Baitus Sidiq 50.000.000 Masjid Al-Husna 50.000.000 Masjid Al-Mubarokah 50.000.000 Mushola Al-Wustho 25.000.000 4 Bendiljati Mushola Jami’atun Nusa 25.000.000 577 suara Wetan Mushola Al-Ikhlas 25.000.000 Mushola Al-Ihsan 25.000.000 5 Sumberdadi Masjid Baiturrohman 50.000.000 468 suara Masjid Darus Sholihin 50.000.000 6 Sambijajar Masjid Baitur Rohman 50.000.000 319 suara Mushola Al-Muslimun 25.000.000 7 Tambakrejo Masjid An-Nur 50.000.000 244 suara Mushola NU Al-Islam 25.000.000 8 Bukur Jambanisasi (5) 11.000.000/jamban 183 suara 9 Junjung Jambanisasi (3) 11.000.000/jamban 151 suara 10 Pandansari Jambanisasi (9) 11.000.000/jamban 113 suara 11 Sobontoro Jalan Desa 200.000.000 365 suara Lampu Penerangan Jalan Desa 10.000.000 12 Wajak Kidul Masjid Al-Ikhlash 50.000.000 342 suara 13 Balesono Mushola SD Islam Ar-Rohmah 25.000.000 84 suara
Tabel 1. Bantuan Pembangunan Dapil melalui Pokir AAM, 2016-2018

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
mengalir  pada  dirinya.  Hal  ini  terlihat melalui diperolehnya suara hingga mencapai angka 1.500 untuk satu desa, yang mana  ini  belum  mencakup  bagi  desa  yang lain.
Secara  fundamental,  fenomena  di  atas telah  menunjukkan  bagaimana  marketing politik  telah  bekerja.  Yang  mana  dengan hadirnya  produk  politik  langsung  di masyarakat  dalam  bentuk  pembangunan dapil sebagaimana yang telah disebutkan di atas  membuat  para  pemilih  dapat  lebih mengenal para kandidat yang akan bertarung  dalam  kontestasi  politik.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  marketing  politik berangkat dari marketing komersial dimana pilihan  rasional  (rational  choice)  menjadi aspek penting bagi para pemilih. Maksudnya  adalah  dalam  menentukan pilihan rasionalnya, para pemilih tentu akan memilih  kandidat  elektoral  yang  memiliki produk politik yang dapat menguntungkan pemilihnya,  dan  pada  studi  kasus  di  sini produk  politik  tersebut  secara  jelas  telah diberikan oleh AAM melalui pembangunan dapil  dalam  berbagai  aspek  sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari situlah mengapa  AAM  berhasil  meraup  suara dalam jumlah besar dalam Pileg Kabupaten Tulungagung  2019  tersebut  (Burhanudin, 2015, pp. 20 & 37).
Bentuk  Pertukaran  Barang/Jasa  dalam Clientelist Linkage AAM
Secara
fundamental,
Kitschelt
(Kitschelt  &  Wilkinson,  2007,  pp. 299 – 300) mengklasifikasikan  pertukaran  barang/jasa ke dalam lima bentuk sebagai berikut:
Hadiah langsung, berupa uang, pangan,  pakaian,  peralatan  serta  barang/ jasa  lainnya  yang  dipertukarkan  secara langsung;
Akses  spesial  kepada client untuk dapat  memperoleh  keuntungan  dalam urusan-urusan  publik  melalui  lembaga- lembaga publik;
Akses istimewa kepada client terhadap pekerjaan di sektor publik atau swasta yang diatur oleh pejabat publik;
Akses  istimewa  kepada client dalam bentuk  keterlibatannya  dengan  kontrak pemerintah atau proyek-proyek pemerintah; dan
Membentuk  aturan-aturan  ataupun kebijakan  yang  menguntungkan client melalui  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh lembaga pemerintah.
Adapun dari kelima bentuk pertukaran  politik  di  atas,  diperoleh  hasil bahwa  terdapat  tiga  bentuk  pertukaran barang/jasa  yang  AAM  berikan  kepada konstituennya  dengan  penjabaran  sebagai berikut:

## Pertukaran  Politik  dalam  bentuk  Hadiah Langsung
Dalam  studi  kasus  di  sini,  hadiah langsung  yang  diberikan  oleh  AAM meliputi  tiga  hal,  yakni  uang  dengan nominal  Rp.50.000,00  hingga  Rp.100.000,00 dengan  dalih  sebagai  pengganti  biaya bensin;  sandang  berupa  sarung  yang diberikan  setiap  menjelang  hari  lebaran;
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
serta pangan berupa makanan dan minuman  yang  diberikan  secara  fleksibel tanpa perhitungan waktu khusus.
Adapun pada dasarnya, bentuk pertukaran  semacam  ini  dinilai  sebagai pendekatan  paling  praktis  bagi  seorang politisi. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya,  suatu  barang  dapat  diberikan secara  langsung  tanpa  melalui  momen tertentu dengan pelibatan peran kelembagaan  formal  secara  administrasi, regulasi  maupun  birokrasi  yang  ada, sehingga pertukaran politik dapat dilaksanakan dengan menggunakan kebebasan  personalnya  melalui  materi pribadi  (harta  kekayaan)  yang  ia  miliki. Oleh  karena  itu,  model  pertukaran  seperti ini pada dasarnya dapat diatur secara bebas oleh AAM tanpa melibatkan pihak manapun dalam realisasinya.
Pertukaran  Politik  dalam  bentuk  Akses Spesial  kepada  Client  untuk  Memperoleh Keuntungan  dalam  Urusan-Urusan  Publik melalui Lembaga-Lembaga Publik
Dalam  studi  kasus  ini,  akses  spesial berupa  keuntungan  dalam  urusan-urusan publik  melalui  lembaga  publik  diberikan oleh AAM dalam bentuk bantuan kesehatan untuk  pengobatan  gratis  atau  berbiaya ringan. Adapun bantuan kesehatan tersebut merupakan  salah  satu  urusan  publik  yang dikelola  oleh  pemerintah  melalui  lembaga publik yang lain, yakni Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD)  Dr.  Iskak  Kabupaten Tulungagung.
Secara fundamental, pertukaran
politik  dengan  bentuk  seperti  ini  berbeda dengan  bentuk  hadiah  langsung,  di  mana dalam  prosesnya  suatu  pertukaran  politik tidak  dapat  diberikan  secara  langsung  oleh AAM  karena  adanya  proses  administrasi, regulasi serta birokrasi yang secara kelembagaan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh konstituen bersangkutan seperti  surat  keterangan  tidak  mampu (SKTM)  dari  desa  setempat,  KK  serta  KTP yang bersangkutan, sehingga dengan terpenuhinya  seluruh  persyaratan  tersebut barulah  AAM  dengan  kewenangan  yang  ia miliki  dapat  menindaklanjutinya  kepada birokrasi  RSUD  terkait  untuk  diproses hingga benar-benar terealisasi secara gratis. Oleh  karena  itu,  kondisi  yang  demikian  ini pada  dasarnya  menciptakan  keterbatasan gerak oleh AAM dalam mengimplementasikan  diskresi  politiknya, sehingga  ia  tidak  dapat  bergerak  secara fleksibel  dalam  memberikan  barang/jasa kepada  konstituen  yang  telah  menjadi target pertukarannya sewaktu-waktu.
Pertukaran  Politik  dalam  bentuk  Akses Istimewa kepada Client terhadap Pekerjaan di  Sektor  Publik  atau  Swasta  yang  diatur oleh Pejabat Publik
Dalam  konteks  ini,  akses  istimewa berupa  pekerjaan  di  sektor  publik/swasta telah  diberikan  oleh  AAM  dalam  bentuk pembangunan  infrastruktur  di  beberapa sektor,  yang  diantaranya  meliputi  sektor transportasi (jalan desa, pavingisasi, jembatan, dan penerangan jalan); pendidikan (sekolah dan pondok pesantren); keagamaan (masjid dan mushola);
pengairan; hingga pada
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
pembangunan yang bersifat semi individual seperti jambanisasi (lihat tabel 1) . Dalam hal ini,  pekerjaan  publik  tersebut  diatur  oleh dua pejabat publik, yakni pertama , AAM itu sendiri,  berperan  sebagai  wakil  rakyat dalam menghimpun serta menyerap aspirasi  konstituennya  guna  diperjuangkan dalam  bentuk  pembangunan  dapil  melalui Pokir  (Pokok-Pokok  Pikiran  Dewan)  di setiap  tahunnya,  yang  kemudian  pokir tersebut  akan  diharmonisasikan  dengan RKPD  Dinas  PUPR  dalam  pembahasan RAPBD  untuk  tahun  kerja  berikutnya. Kedua ,  Bupati  Kabupaten  Tulungagung melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  yang  bertugas untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD maupun RKPD.
Sebagaimana
dengan bentuk pertukaran  politik  yang  telah  dijelaskan pada nomor 2 di atas, dalam pertukaran ini suatu  pekerjaan  publik  juga  tidak  dapat diberikan secara langsung ataupun spontan kepada  konstituen. Hal  ini  dikarenakan adanya proses kelembagaan melalui administrasi,  regulasi  serta  birokrasi  yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pejabat publik  yang  bersangkutan.  Adapun  dalam hal ini, proses kelembagaan harus dijalankan  melalui  proses  perencanaan pembangunan  terlebih  dahulu  melalui tahapan-tahapan  yang  cukup  panjang  dan kompleks  sehingga  menghasilkan  suatu dokumen perencanaan pembangunan seperti  RKPD,  RPJMD,  maupun  RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 PP No.  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan  Daerah  serta  dalam  aturan turunannya  yakni  Permendagri  No.  54 Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan  PP  No.  8 Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya kondisi seperti ini maka terciptalah keterbatasan  gerak  oleh  AAM  dalam mengimplementasikan  diskresi  politiknya sehingga  ia  tidak  dapat  bergerak  secara leluasa  dalam  memberikan  barang/jasa kepada  konstituen  yang  telah  ia  targetkan sewaktu-waktu. Meskipun begitu, pertukaran  politik  seperti  ini  tetap  akan selalu  dapat  direalisasikan  oleh  politisi dikarenakan  adanya  landasan  hukum  yang mengaturnya  secara  rigid,  sehingga  para politisi  tentu  akan  melanggengkan  praktik pertukaran  politiknya  dengan  berlindung dibalik kata “ by regulation ” sehingga mereka menganggap  model  pertukaran  seperti  ini bukanlah suatu tindakan yang ilegal.
Dibentuknya Hubungan Hierarki Organisasional  dalam  Clientelist  Linkage AAM
Berdasarkan kajian di lapangan, diperoleh  suatu  fakta  bahwa  dalam mengefektifkan pertukaran politiknya, dibentuklah  suatu  hubungan  yang  bersifat hierarki  organisasional  oleh  AAM  dalam bentuk  piramida  yang  terdiri  dari  tiga bagian,  yakni pertama, pada  lantai  dasar, client yang dalam hal ini merupakan konstituen AAM  bertindak  sebagai  pihak  yang menerima  barang/jasa  yang  diberikan  oleh pialang,  yang  mana  pada  umumnya
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
pemberian tersebut diberikan dalam bentuk hadiah  langsung  berupa  uang  (sangu). Kedua , pada lantai tengah, bro k er (pialang) yang  dalam  hal  ini  merupakan  tim  sukses dari  AAM  bertindak  sebagai  distributor ataupun “ tangan  kanan ” dengan  tugas untuk menyalurkan dan memberikan barang/jasa  hingga  sampai  ke  tangan client (konstituen). Selain itu, dalam studi kasus di sini  seorang bro k er juga  diharuskan  untuk melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan  yang  disertai  dengan  praktik  uji coba “ pencoblosan ” berdasarkan  media visual  dalam  bentuk  surat  suara  buatan yang  telah  dilampirkan  foto  AAM.  Setelah sosialisasi  selesai  dilaksanakan,  barulah kemudian  suatu  keuntungan  dalam  bentuk uang  (sangu)  secara  langsung  diberikan oleh bro k er kepada orang yang bersangkutan  sebagai  simbol  pengikat antara  AAM  dengan  orang  tersebut sehingga  mereka  berkenan  untuk  memilih AAM  pada  kepentingan  pilegnya  di kemudian hari. Dalam hal ini, peran bro k er berjalan dengan baik, karena pada dasarnya, bro k er berasal  dari  komunitas kecil  dan  jaringan  lokal  yang  memahami kondisi  lingkungan  tempat bro k er tersebut melakukan  aktivitas  politiknya  (Auyero, 2000, p. 301). Oleh karena itu, bro k er di sini telah  memiliki  hubungan  yang  kuat  dan telah  bertahan  lama  dalam  komunikasi tertentu  kepada  jaringan-jaringan  yang  ia miliki  seperti  tetangga,  keluarga  maupun rekan  kerja,  sehingga  informasi  yang  ia miliki  pun  bersifat  kompleks  dan  valid dikarenakan  peran  strategisnya  dalam berkontribuasi di setiap agenda masyarakat
membuat dirinya paham akan karakteristik, keadaan hingga pada  orientasi politik yang ada  di  lingkungan  sekitanya  (Ulia,  2016,  p. 30).
Adapun  pada  lantai ketiga yakni puncak piramida, patro n yang dalam hal ini merupakan  AAM  itu  sendiri  bertindak sebagai pihak yang merencanakan, mengatur  serta  mengendalikan  kegiatan pertukaran politik melalui komando yang ia berikan  dengan  proses briefing terlebih dahulu  sebagai  bentuk  pembekalan  kepada para brok er- nya  sesuai  dengan  rencana yang  telah  ditetapkan  sebelumya.  Adapun dalam studi kasus di  sini, bentuk komando yang ia berikan adalah dengan menugaskan broker- nya  untuk  masuk  ke  beberapa  desa sesuai dengan penargetan electoral mapping -nya  guna  meraup  suara  dari masyarakat  di  desa  tersebut  melalui  upaya sosialisasi  pemilihan,  simulasi  pencoblosan hingga  memberikan  suatu  ikatan  politik dalam  bentuk “ sangu ” (uang)  sebagaimana dengan yang telah disebutkan di atas.
Pelaksanaan Diskresi Politik dalam Penyaluran Barang/Jasa
berdasarkan

## Kewenangan Politik yang dimiliki
Dalam  studi  kasus  di  sini,  suatu keuntungan  dalam  bentuk  barang/jasa dapat  disalurkan  oleh  AAM  berdasarkan otoritas  pribadinya  melalui  kewenangan politik  yang  ia  miliki  sebagai  Anggota DPRD  khususnya  Ketua  Komisi  D.  Yang mana  dengan  kewenangan  tersebutlah  ia dapat mendelegasikan kekuasaannya untuk memenuhi kebutuhan atas barang/jasa yang konstituennya butuhkan dengan cara
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
memberikan advokasinya terhadap pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan titik-titik  permintaan  konstituen,  seperti infrastruktur  jalan,  sekolahan,  masjid, mushola,  jembatan,  penerangan  jalan, saluran irigasi, hingga pada aspek perumahan  yakni  jambanisasi  sebagaimana dengan yang telah disebutkan pada tabel 1. Adapun  pada  dasarnya,  diberikannya barang/jasa tersebut tidak dimaknai sebagai suatu tindakan inskonstitusional oleh AAM, melainkan  sebagai  suatu  upaya/etikad  baik bagi  dirinya  untuk  menjalankan  amanat regulasi  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan adanya landasan hukum atau regulasi yang mengaturnya dalam bentuk pokir, sehingga para  politisi  tentu  akan  berlindung  dibalik kata “ by  rules  and  by  regulations ” dalam menjalankan pertukaran politiknya. Adapun kondisi  ini terlihat dari bagaimana AAM  dengan  kewenangan  yang  ia  miliki telah  menciptakan  suatu  diskresi  politik darinya,  di  mana  ia  dapat  bertindak  secara bebas  dalam  menetapkan  suatu  kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur tersebut.
Adapun  selain  diskresi  politik,  salah satu  dampak  lain  yang  dihasilkan  dari adanya kewenangan politik tersebut adalah dimilikinya  suatu  kemampuan  dalam memengaruhi sistem kerja satuan organisasi lain yang dalam hal ini adalah Dinas PUPR untuk  dapat  patuh  dan  bergerak  dalam menjalankan  suatu  hal  sesuai  dengan  apa yang
AAM
perintahkan, yakni merealisasikan pembangunan dapilnya sesuai  dengan  yang  telah  termuat  dalam pokirnya. Apabila diamati secara mendasar, tentu  hal  ini  telah  melenceng  dari  esensi
lembaga legislatif itu sendiri yang notabenenya merupakan “ pengawas ” daripada pemerintah dan bertindak sebagai “ konseptor ” bukan “ eksekutor. ” Akan tetapi pada realitasnya, kewenangan sebagai  anggota  legislatif  tersebut  justru dapat dimanfaatkan olehnya untuk menjadi sebuah “ kendaraan ” yang mampu mengantarkannya  untuk  bertindak  secara lebih  luas  daripada  sebagai  seorang “ pengawas ” semata.  Meskipun  demikian, tindakan  tersebut  tetap  saja  dapat  terjadi karena  adanya  landasan  yuridis  yang mengaturnya,  sehingga  tindakan  tersebut seolah-olah  masih  berada  dalam  koridor aturan  formal  dan  tidak  menyalahi  aturan yang ada.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya kondisi  yang  demikian  ini,  maka  AAM dengan  kewenangan  politik  berdasarkan hak pokir yang ia miliki mampu memanfaatkan  situasi  strategisnya  untuk memperkuat  dukungan  massa  (konstituen) atas dirinya pada agenda elektoral mendatang.  Hal  ini  terbukti  melalui diperolehnya  suara  dalam  jumlah  yang banyak hingga mencapai 1.500 suara untuk satu  desa,  yang  mana  ini  belum  mencakup bagi desa yang lain.
Adapun  dalam  perspektif  kekuasaan, kondisi  seperti  ini  telah  dinyatakan  oleh Giddens  dan  Held  (1987,  p.  114),  yang dalam  pandangannya  menyatakan  bahwa kekuasaan  diwujudkan  dalam  suatu  proses sosial  yang  objektif,  yang  memelihara  dan memperluas  cara  produksi  tertentu  serta dijamin  oleh  pemerintah  dan  negara. Dengan demikian, anggota legislatif dengan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
fungsi  legislasinya  sebagai  pembentuk kebijakan telah merancang dan merencanakan  aturan  yang  sedemikian rupa agar aturan tersebut dapat memberikan  wadah  khusus  bagi  mereka (Anggota  DPRD)  untuk  dapat  melibatkan power- nya  dalam  mengintervensi  berbagai kebijakan  maupun  program  yang  ada, sehingga  intervensi  tersebut  seolah-olah tidak  dilakukan  secara  sepihak,  namun sebagai  bentuk  objektivitas  dari  peran kekuasaan  yang  ada.  Hal  ini  dapat  terjadi karena stand ing  po sitio n aturan  tersebut telah  berada  dalam  koridor  hukum  yang dijamin  oleh  pemerintah  dan  negara. Akibatnya, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pemilik kekuasaan untuk melangsungkan serta melanggengkan kepentingan  politisnya  dengan  berlindung dibalik  kata “ by  rules  and  by  regulations ”. Dengan  demikian,  secara  tidak  langsung para pemegang kekuasaan telah menanamkan  hak  imunitas  pada  diri mereka sendiri.
Strategi
Meningkatkan
Kredibilitas
Personal  melalui  Pelemahan  Kredibilitas Lawan Politik (Pesaing Elektoral)
Aspek  kredibilitas  di  sini  berarti bahwa  seorang patron telah  memiliki  nilai kepercayaan  yang  tinggi  di  mata client karena  telah  berhasil  menunjukkan  bukti nyatanya  dalam  memberikan  barang/jasa yang client harapkan  sesuai  dengan  janji politik  yang  ia  canangkan.  Adapun  pada studi  kasus  di  sini,  kredibilitas  AAM  di Dapil  Tulungagung  II  terbilang  sangat tinggi.  Hal  ini  diketahui  berdasarkan penilaian  ketujuh  konstituennya  dalam
kegiatan wawancara, yang mana kredibilitas  tersebut  timbul  melalui  adanya pengamatan yang dilakukan oleh konstituennya  di  Dapil  Tulungagung  II berdasarkan  kinerjanya  selama  periode pertama  ia  menjabat  (2014-2019).  Adapun dalam  hal  ini,  kinerja  tersebut  dilihat melalui  adanya  upaya  pembangunan  dapil yang  bersumber  dari  anggaran  pokirnya, sebagaimana dengan yang telah disebutkan pada tabel 1. Adapun diberikannya fasilitas publik tersebut semata-mata tidaklah hanya dianggap  sebagai  manifestasi  dari  bentuk profesional  AAM  dalam  menjalankan amanat  regulasi  mengenai  pokirnya  saja, namun  lebih  dari  itu  di  mana  fasilitas publik  tersebut  diberikan  sebagai  media branding untuk mempromosikan dirinya sebagai Anggota  Dewan  yang  berintegritas  dan amanah  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan  segala  aspirasi  yang masyarakat  butuhkan.  Sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Schwarzkopf  (2011,  p.  4) bahwa  dalam  pandangan  marketing  politik warga  negara  dapat  dipahami  sebagai konsumen  sedangkan  aktor  politik  sebagai pasar.  Oleh  karena  itu,  aktor  politik  akan berusaha  secara  maksimal  untuk  dapat memberikan “ wajah baik ” maupun tawaran menarik  atas  nilai  dalam  kualitas  yang dimiliki  agar  masyarakat  menjadi  tertarik dan  yakin  untuk  menentukan  pilihan politiknya.
Adapun selain berguna untuk meningkatkan probabilitas keterpilihan dirinya dalam agenda elektoral mendatang, kredibilitas  dengan  standar  tinggi  juga dapat AAM jadikan sebagai “ senjata politis ”
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
untuk  melemahkan  kredibilitas  pesaing politiknya  di  dapil  yang  sama.  Adanya pemberian  bantuan  pembangunan  yang nyata olehnya mampu mendoktrin persepsi masyarakat  tentang  dirinya,  di  mana masyarakat  akan  bertindak  secara  rasional by  experiences berdasarkan  fakta  empiris  yang mereka peroleh sebelumnya untuk memilih caleg  yang  telah  memiliki  kontribusi  dan bukti nyata atas kinerjanya selama ini, yang tak lain adalah AAM itu sendiri. Akibatnya, munculah  suatu  pendangan  minim  yang mengarah pada caleg lain dikarenakan tidak dimilikinya modal politik berupa “ kepercayaan ” yang melekat dalam sanubari  masyarakat  tersebut,  terlebih  bagi pesaing  elektoral  baru  non  petahana  yang belum memiliki kesempatan untuk membuktikan  kinerjanya  melalui  upaya pembangunan  yang  diadvokasi  olehnya. Maka dari itu, kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kekalahan modal politik berupa “ kepercayaan ” bagi pesaing elektoral dalam kacamata  masyarakat,  sehingga  hal  ini berdampak pada tertujunya satu pandangan  khusus  yang hanya mengarah pada  satu  subjek  politik  berdasarkan kredibilitas tinggi yang dimiliki. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh  salah  satu  konstituen  AAM  di Kecamatan  Sumbergempol  yakni  Bapak  N, di  mana  dalam  keterangannya  tersebut  ia menyampaikan  bahwa  dalam  menentukan preferensi pilihan politiknya, suatu pandangan  hanya  terfokus  pada  AAM  saja tanpa  mengamati  hadirnya  entitas  caleg yang  lain.  Menurutnya,  hal  ini  ia  lakukan karena telah terpenuhinya aspek
kepercayaan  dalam  dirinya  berdasarkan bukti  nyata  atas  capaian  pembangunan yang telah AAM berikan.
Berkaitan dengan hal itu, maka o utput dari  kredibilitas  AAM  dapat  dilihat  secara empiris  melalui  hasil  Pileg  Kabupaten Tulungagung  tahun  2019  lalu,  yang  mana berdasarkan  hasil  pemungutan  suara  yang ada,  AAM  terpilih  sebagai  caleg  dengan perolehan  kursi  pertama  sebagai  Anggota DPRD  di  Dapil  Tulungagung  II  yang berhasil mengalahkan 107 orang pesaingnya dari  13  partai  politik  yang  berbeda.  Hal  ini tentu  merupakan  suatu  pencapaian  yang luar biasa darinya, melihat kemampuannya dalam menyingkirkan ratusan lawan politiknya baik yang bersumber dari dalam maupun  dari  luar  partai  politiknya  itu sendiri  (PKB).  Oleh  karena  itu,  sebuah kewenangan yang dimiliki seorang petahana  ( incum bent )  “ selama  menjabat ” merupakan harga yang mahal bagi dirinya, karena dengannyalah ia mampu melakukan investasi  elektoral  melalui brand ing politik dengan memanfaatkan kewenangan yang ia miliki  untuk  melakukan  pembangunan dapil  melalui  anggaran  dalam  pokirnya. Dari sini dapat diketahui bahwa fakor inilah yang  menjadi  penyebab  mengapa  seorang petahana ( incumbent ) sulit untuk dikalahkan pada agenda elektoral berikutnya.

## Kontradiktif Teori
Selama proses analisis teori dilaksanakan,  ditemukan  dua  buah  fakta kontradiktif  antara  asumsi  teori  yang  ada dengan  data  yang  peneliti  temukan  di
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
lapangan, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai  kritik  atas  asumsi  teori  yang  ada. Maka  dari  itu,  dipaparkanlah  dua  buah fakta  kontradiktif  dari Po litical  Link age Theory oleh Herbert Kitschelt dalam pembahasan berikut:
Kontradiksi  1:  Diberikannya  Keuntungan Barang/Jasa kepada Masyarakat non
Konstituen Dalam teorinya, Kitschelt
menyebutkan bahwa terdapat suatu penargetan  tertentu  atas  pihak-pihak  yang menerima  barang/jasa  yang  dipertukarkan, yang  dalam  hal  ini  barang/jasa  tersebut hanya  diberikan  kepada  seseorang  yang dianggap secara pasti sebagai pemihak dari patron yang  bersangkutan  dalam  agenda elektoral, sehingga dalam prosesnya, pertukaran  politik  tidak  diberikan  kepada seluruh  masyarakat  yang  ada  (Kitschelt  & Wilkinson, 2007, pp. 10 & 251).
Akan  tetapi,  dalam  fenomena  tautan politik  AAM  di  sini  ditemukan  suatu  fakta yang “ kontradiktif ” antara  asumsi  teori yang  ada  dengan  realitas  yang  terjadi  di lapangan,  di  mana  suatu  keuntungan  atas barang/jasa  tidak  hanya  diberikan  terbatas pada  konstituennya  saja,  melainkan  tetap diberikan  meskipun  kepada  pihak-pihak yang  tidak  teridentifikasi  secara  politik apakah  mereka  memilih  dirinya  ataupun tidak  pada  agenda  elektoral  di  masa  lalu. Hal  ini  terlihat  melalui  diberikannya bantuan  pembangunan  masjid  dan  fasilitas jamban  di  beberapa  rumah  warga  yang notabenenya bukanlah bagian dari pendukungnya.  Tidak  berhenti  sampai  di
situ,  bahkan  pemberian  barang/jasa  juga tetap  AAM  berikan  tanpa  memandang teritorial wilayah politiknya sendiri,
sehingga jika “ pihak yang tidak teridentifikasi ” tersebut  berada  di  luar wilayah  dapilnya,  maka  pertukaran  politik tetap  memungkinkan  untuk  dilaksanakan. Dalam  studi  kasus  di  sini,  keuntungan kepada  masyarakat  di  luar  dapil  terlihat dengan  diberikannya  bantuan  kesehatan secara  gratis  oleh  AAM  kepada  salah  satu warga  yang  berdomisili  di  Kecamatan Kalidawir,  yang  mana  kecamatan  tersebut bukanlah bagian dari teritorial politiknya di Dapil  Tulungagung  II,  melainkan  bagian dari teritorial politik Dapil Tulungagung III. Oleh  karena  itu,  dari  fenomena  tersebut dapat dipahami bagaimana suatu keuntungan  atas  barang/jasa  tidak  hanya AAM  berikan  kepada  konstituen  pastinya saja, melainkan juga kepada pihak lain yang tidak teridentifikasi secara politik.
Kontradiksi  2:  Terjadinya  Pembelotan Oportunistik oleh Konstituen kepada AAM
Dalam
teorinya, Kitschelt menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan pertukaran  politiknya,  seorang patro n berpeluang  untuk  mengalami  suatu  risiko umum  yang  akan  menimpanya,  yakni munculnya  pembelotan  oportunistik di mana client dapat mengingkari kesepakatan setelah mereka dibayar (ambil uangnya dan pergi).  Hal  ini  dapat  terjadi  karena pertukaran  politik  tidak  ditunaikan  dalam satu  waktu  secara  bersamaan,  melainkan ditunaikan  seiring  waktu. Oleh  karena  itu, untuk  menghindari  terjadinya  pembelotan oportunistik  tersebut,  maka  seorang patro n
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
perlu  melakukan  pengontrolan  kepada client dengan  cara  melakukan  transaksional politik  secara  iterasi,  yakni  kegiatan  yang dilakukan  secara  berulang-ulang  guna menciptakan  kepercayaan  diantara  kedua belah  pihak  serta  memprediksi  apakah client tersebut dapat menunjukkan tanda-tanda keberpihakannya  ataukah  tidak  kepada patron yang  bersangkutan  melalui  keputusan, kesepakatan  dan  komitmen  dirinya  dalam agenda  elektoral  mendatang.  Akan  tetapi, yang  perlu  digarisbawahi  di  sini  adalah transaksional  politik  secara  iterasi  tersebut hanya  dapat  bertahan  apabila  salah  satu ataupun dua dari kondisi berikut terpenuhi, Pertama , kondisi kognitif, yakni kondisi di mana seorang
patro n mampu mengidentifikasi
tingkat preferensi konstituen  atas  dirinya  di  dapil  tersebut. Kedua , kondisi  motivasional,  yakni  kondisi di  mana client telah memiliki  sikap sukarelawan  serta  kepatuhan  spontan kepada patro n dalam kepentingan elektoralnya. Maka  dari  itu,  apabila  salah satu  ataupun  dua  dari  kondisi  tersebut tidak terpenuhi, maka seorang patro n perlu mengembangkan sebuah kontrol pertukaran  dengan  cara  yang  beragam (Kitschelt  &  Wilkinson,  2007,  p.  8). Sebagaimana  yang  terjadi  di  Connecticut, salah  satu  negara  bagian  di  Amerika Serikat,  dimana  pada  saat  itu  munculnya suatu  kekhawatiran  oleh  anggota  elit Protestan  akan  hilangnya  kekuasaan  saat waralaba meluas, sehingga mereka menciptakan  dan  melembagakan “ hukum pengganti ” pada  tahun  1801  dengan membuat  sistem  pemungutan  suara  yang semula  bersifat  tertutup  dan  rahasia
menjadi  bersifat  terbuka  dan  publik, sehingga  dengan  terbukanya  pemungutan suara  tersebut  membuat  kelompok  elit Protestan  mampu  mengidentifikasi  siapa saja  pemilih  yang  tidak  berpihak  atas  diri mereka (Dahl, 1961, p. 16).
Adapun  dalam  studi  kasus  di  sini, guna  menjamin  terhindarnya  pembelotan oportunistik oleh client , maka dilakukanlah pengontrolan pertukaran oleh AAM dengan cara melakukan transaksional politik berupa uang, sandang (sarung) dan pangan secara  iterasi  kepada  konstituennya,  yakni ketika  menjelang  pileg,  setiap  menjelang lebaran  hingga  pada  saat  kegiatan  reses dilaksanakan.  Hal  ini  ditujukan  untuk memperkuat rasa kepercayaan antara AAM kepada  konstituennya  dan  begitu  pula sebaliknya,  sehingga  dari  rasa  kepercayaan tersebutlah  AAM  dapat  membaca  ataupun memprediksi  bagaimana  tingkat  preferensi konstituen  atas  dirinya  melalui  keputusan, kesepakatan  serta  komitmen  yang  mereka (konstituen)  berikan  pada  dirinya  dalam agenda pileg mendatang.
Adapun  dijalankannya  transaksional politik  tersebut  pada  dasarnya  telah memenuhi dua kondisi sebagaimana prasyarat dalam pertukaran politik, pertama ,  kondisi  kognitif,  yakni  sebelum melakukan  pertukaran  politiknya,  suatu pendekatan  dalam  bentuk  safari  politik terlebih  dahulu  AAM  bangun  guna mengidentifikasi arah keberpihakan (preferensi)  seseorang  yang  akan  menjadi konstituen  barunya,  sehingga  melalui identifikasi  tersebutlah  AAM  kemudian dapat  menilai  apakah  orang  tersebut  layak
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
atau  tidak  untuk  ia  beri  suatu  keuntungan berupa  uang  sebagai  bentuk  ikatan  dari dirinya. Kedua ,  kondisi  motivasional,  hal ini  terlihat  melalui  pernyataan  yang disampaikan  oleh  ketujuh  konstituennya dalam kegiatan wawancara, yang dalam hal ini  dukungan  elektoral  mereka  berikan kepada AAM secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan sedikitpun darinya. Meskipun  demikian,  suatu  pertukaran politik sebagai simbol pengikat antara AAM dengan  konstituennya  tetap  penting  untuk dilaksanakan,  hal  ini  ditujukan  untuk memperkuat  kesetiaan  dan  keberpihakan mereka  (konstituen)  atas  dirinya  untuk beberapa  waktu  kedepan  bahkan  hingga pada waktu yang tidak terbatas.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  terlihat bagaimana  kontrol  pertukaran  melalui transaksional  politik  secara  iterasi  telah dilakukan  oleh  AAM.  Namun  berdasarkan temuan  yang  ada,  diperoleh  suatu  fakta yang “ kontradiktif ,” dimana  risiko  umum dalam clientelist  link age sebagaimana dengan yang telah disebutkan di atas secara riil  telah  terjadi  pada  AAM,  yakni pembelotan  oportunistik  dari  konstituen kepada  dirinya.  Hal  ini  diketahui  melalui informasi yang disampaikan oleh salah satu konstituen  sekaligus  tim  suksesnya  yakni Bapak  IS,  yang  dalam  hal  tersebut  ia mengatakan bahwa pembelotan oportunistik terlihat melalui adanya ketimpangan  suara  yang  muncul,  di  mana jumlah  barang/jasa  yang  diberikan  kepada konstituen  tidak  sebanding  dengan  jumlah suara  yang  masuk  pada  agenda  elektoral, bahkan  selisih  angka  yang  terjadi  pun sangatlah tinggi yakni dari 1000 orang yang
mereka  beri,  hanya  350  suara  saja  yang berhasil tertampung masuk, sehingga istilah “ ambil uangnya dan  pergi ” secara riil telah terjadi di sini.
Adapun studi kasus di atas secara jelas membuktikan  adanya  ketidaksinkronan terhadap  asumsi  teori  yang  ada,  di  mana dalam  menghindari  terjadinya  pembelotan oportunistik  oleh clie nt ,  diperlukan  sebuah kontrol  pertukaran  dengan  cara  melakukan transaksional  politik  secara  iterasi  kepada client . Akan tetapi, walaupun kontrol pertukaran  tersebut  telah  dilaksanakan, namun  pembelotan  oportunistik  masih  saja dapat terjadi kepadanya kendati pengontrolan  pertukaran  tersebut  telah memenuhi  aspek  kognitif  dan  aspek motivasionalnya.

## IV.SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam menjalankan pendekatannya, AAM cenderung  menggunakan clientelist  linkage sebagai  model  dalam  pertautan  politiknya dengan konstituen di Dapil Tulungagung II dalam pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019. Yang mana dalam prosesnya,  pertukaran  politik  tersebut dijalankan  melalui  tiga  bentuk  pertukaran, yakni pertama, hadiah  langsung  berupa uang, sandang, pangan, dan barang lainnya; kedua, akses  spesial  berupa  keuntungan dalam  urusan  publik  melalui  lembaga publik; dan ketiga, akses istimewa terhadap pekerjaan  di  sektor  publik/swasta  yang diatur oleh pejabat publik.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Berkaitan  dengan  praktik clientelist linkage yang  AAM  lakukan,  ditemukan  dua buah  fakta “ kontradiktif ” antara  asumsi teori  yang  ada  dengan  realitas  yang  terjadi di  lapangan,  yakni pertama , tidak  adanya penargetan tertentu atas pihak-pihak penerima  barang/jasa  dalam  pertukaran politik,  sehingga  barang/jasa  tersebut  tetap diberikan  walaupun  kepada  konstituen yang  secara  politis  tidak  terprediksi  arah keberpihakannya; kedua , terjadinya pembelotan  oportunistik  oleh  konstituen kepada  AAM  walaupun  suatu  kontrol pertukaran  telah  ia  lakukan  secara  iterasi. Maka  dari  itu,  berdasarkan  dua  temuan “ kontradiktif ” tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan,  sehingga  hal  ini  mengisyaratkan bahwa  penerapan  asumsi  teori  yang  ada tidak  lagi  berlaku  pada  dua  fenomena clientelist linkage AAM di atas.

## DAFTAR PUSTAKA
Auyero,  J.  (2000).  The  Logic  of  Clientelism  in Argentina:  An  Ethnographic  Account. Jo urnal of Latin American Review , 35 (03).
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tulungagung.
(2020). Kabupaten  Tulungagung  dalam  Angka
2020 . https://tulungagungkab.bps.go.id/ publication.html?Publikasi%5BtahunJudul% 5D=2020&Publikasi%5BkataKunci% 5D=Kabupaten+Tulungagung+dalam+angka+2 020&Publikasi%5BcekJudul% 5D=0&yt0=Tampilkan
Bow,  B.  (2010). The  Po litics  of  Link age:  Po w er,
Interdependence,  and  Ideas  in  Canada-US Relations . UBC Press.
Budiarjo,  M.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik:  Edisi Revisi . Gramedia Pustaka Utama.
Burhanudin,  M.  (2015). Strategi  Mark e ting  Po litik Calon  Legislatif  Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan  (PDI-P)  pada  Pemilu  Legislatif  2014 di  Kabupaten  Sidoarjo [Skripsi,  Universitas Airlangga]. https:// repository.unair.ac.id/16630/
Clark,  A.  (2003). Parties  and   po litical  link age: Towards a comprehensive framework for analysis .
Dahl,  R.  A.  (1961). Who   go verns?  De mo cracy  and power in an American city . Yale University Press.
Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. (2020). Angk a Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 .
Firmanzah. (2008). Mark eting  Po litik :  Antara Pemahaman  dan  Realitas .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Gay,  R.  (1994). Po pular o rganizatio n and  d emo cracy in  Rio  de  Janeiro:  A  tale  of  two  favelas .  Temple University Press.
Giddens,  A.,  &  Held,  D.  (1987). Perd ebatan  Klasik dan  Kontemporer  mengenai  Kelompok,  Kekuasaan dan Konflik. Edisi 1 . Rajawali Pers.
Kitschelt,  H.  (2000).  Linkages  between  Citizens  and
Politicians in Democratic Polities. Comparative  Political  Studies , 33 (6 – 7),  845 – 879. https://doi.org/10.1177/001041400003300607
Kitschelt, H., & Wilkinson, S. (Eds.). (2007). Patro ns, clients,  and  policies:  Patterns  of  democratic accountability and political competition . Cambridge University Press.
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Tulungagung.
(2019). Daftar  Calon  Tetap  Anggota  DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 . https://kputulungagung.id/hasil- pemilu/hasil-pemilu-legislatif-tahun-2019/
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). Qualitative Data Analysis (terjemahan) . UI Press.
Moleong,  L.  J.  (2005). Meto dolo gi  Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Schwarzkopf,  S.  (2011). The  Co nsumers  as  Vo ter, Judge,  and  Jury:  Historical  Origins  and  Poltical
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
Consequences  of  a  Marketing  Myth .  Sage Publication.
Sofaer,  S.  (1999). Qualitative metho d s: What are the y and  why  use  them?.  Health  Services  Research . 34 (5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC1089055/
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Tim  Pelaksana  Pokir  AAM.  (2016). Bantuan Pembangunan Pokir AAM 2016-2018 .
Ulia, S. (2016). Peran Broker Politik dalam Pemilihan Legislatif:  Studi  Kasus  Peran  Urang-Urang
Lapau  dalam  Memenangkan  Calon  Anggota Legislatif  di  Pemilihan  DPRD  Kota  Pariaman
Tahun  2014. Universitas  Ind o nesia .  https:// lib.ui.ac.id/m/detail.jsp? id=20432146&lokasi=lokal
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License