## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional
Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon
Astuti Nur Fadillah 1 , Anna Maria Salamor 2 , Patrick Corputty 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: astutifadillah@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract Keywords: Legal Counseling; Protection; Children. Introduction: In  the  frequently  modern  era,  many  phenomena  happen  in civilization. Children as the nation's successors need to  be protected from the negative impacts of rapid development, the flow of globalization in the field of communication  and  information,  the  advancement  of  science  and  technology.
The negative impact of the development of this era creates problems involving children, both children as victims, perpetrators, and witnesses who are dealing with the law itself.
Purposes of Devotion: The purpose of this article is to provide a brief overview of the law on child protection. The Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees  the  welfare  of  every  citizen,  including  the  protection  of  children's rights which are human rights.
Method of Devotion: This Community Service activity was carried out at the Ittaqollah  Child  Welfare  Institution  (LKSA)  Ambon  City.  In  this  activity, several stages were carried out including observing the average age and needs of the Ittaqollah Children's Social Welfare Institution (LKSA) of Ambon City, and providing legal counseling on child protection. This service activity is carried out using the lecture and question and answer method which is packaged more attractively.
Results of the Devotion: After carrying out this service activity, it was found that students at the Ittaqollah Child Welfare Institution (LKSA) had minimal knowledge of child protection laws. LKSA Ittaqolah students only know about the age limit of children, but they do not understand their rights as children who have been protected by the state. Moreover, they do not understand that children are very vulnerable to become victims of violations of their rights by adults. In addition, they also still do not understand that nowadays children are not only victims, but children can also commit crimes so that children can face the law. Abstrak Kata Kunci: Penyulihan Hukum;
Perlindungan; Anak.
Latar Belakang: Pada era yang semakin modern ini, banyak fenomena yang  terjadi  pada  masyarakat.  Anak  sebagai  penerus  bangsa  perlu mendapatkan  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunanan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi ini.  Adanya dampak negatif dari perkembangan zaman ini menimbulkan permasalahan yang melibatkan  anak,  baik  anak  sebagai  korban,  pelaku  dan  saksi  yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.
Tujuan Pengabdian: Adapun tujuan dari artikel ini untuk memberikan sedikit gambaran tentang hukum perlindungan anak. Negara Kesatuan Republik  Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap  warga  negaranya,

## Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 54 – 62
E-ISSN: 2775-6203
termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi manusia.
Metode  Pengabdian: Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masayarak  ini dilakukan  di  Lembaga  Kesejahteraam  Sosial  Anak  (LKSA)  Ittaqollah Kota Ambon. Pada kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya yaitu melakukan observasi terhadap rata-rata usia dan kebutuhan pada anak didik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon,  dan  memberikan  penyuluhan  hukum  perlindungan  anak. Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode ceramah dan tanya jawab yang dikemas dengan lebih menarik. Hasil/Temuan  Pengabdian: Setelah  melakukan  kegiatan  pengabdian ini,  ditemukan  bahwa  anak  didik  pada  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial Anak  (LKSA)  Ittaqollah  memiliki  pengetahuan  yang  minim  mengenai hukum  perlindungan  anak.  Anak  didik  LKSA  Ittaqolah  hanya mengetahui  tentang  batas  umur  anak  saja,  tetapi  mereka  kurang memahami  hak-hak  mereka  sebagai  anak  yang  telah  dilindungi  oleh negara.  Terlebih  mereka  belum  memahami  jika  anak  sangat  rentan untuk  menjadi  korban  dalam  pelanggaran  hak-hak  mereka  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Selain  itu,  mereka  juga  masih  belum memahami  bahwa  saat  ini  anak  bukan  hanya  menjadi  korban,  tetapi anak  juga  bisa  melakukan  kejahatan  sehingga  anak  bisa  berhadapan dengan hukum.

## 1. Pendahuluan
Anak  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  juga martabat, dalam menjaga harkat dan martabat pada anak maka diperlukan perlindungan akan  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  anak.  Pada  konstitusi  tertinggi  negara kita,  anak memiliki  peran  yang  sangat  strategis  maka  dari  itu  negara  dengan  tegas  menjamin  hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengertian  anak  menurut  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), temasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak di usia yang yang relatif masih muda sangat rentan dengan mendapat pelanggaran hak yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, pada usia itu anak juga cenderung memiliki sikap dan perilaku yang labil sehingga dengan gejolak emosi yang belum stabil itu mengakibatkann adanya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan pada anak itu sendiri.
Adanya  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  anak  ini  haruslah  sesuai  dengan Konvensi  Hak-hak  Anak  sendiri.  Ketentuan-ketentuan  instrumen  hukum  internasional yang  relevan  untuk  perlindungan  anak,  termasuk  Konvensi  Den  Haag  tentang Perlindungan  Anak  dan  Kerja  Sama  berkenaan  dengan  Adopsi  Antar-Negara,  Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi,  Hukum  yang  Berlaku,  Pengakuan,  Penegakkan,  dan  Kerja  Sama  mengenai Tanggung  Jawab  Pengasuhan  dan  Langkah-  Langkah  untuk  Perlindungan  Anak,  dan Konvensi  Organisasi  Buruh  Internasional  Nomor  182  tentang  Pelarangan  dan  Tindakan
Segera  untuk  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  bagi  Anak.  Sebelum Konvensi Jenewa (KJ) disetujui, masyarakat international melalui Majelis Umum Bangsa- bangsa (MU PBB) telah menyepakati DUHAM. Selanjutnya, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO) telah mensponsori disusunnya Konvensi Anti  Diskriminasi  dalam  pendidikan  1960.  Disusul  kemudian  oleh  ILO  yang  telah menghasilkan  Konvensi  ILO  Nomor  138  Tahun  1973  tentang  usia  minimum  untuk diperbolehkan bekerja. 1
Pada  era  yang  semakin  modern,  banyak  fenomena  yang  terjadi  pada  masyarakat dewasa ini. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunanan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi, kemajuan ilmu pengatuan dan teknologi.  Permasalahan yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban, pelaku dan saksi yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.
Berdasarkan data tentang  anak  yang  bermasalah dengan hukum  (ABH) dari tahun 2010-2015 dapat kita ketahui bahwa, kasus Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011 jumlah kasus  pengaduan  yang  sampai  pada  Komnas  PA  sebanyak  1.851  kasus,  meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus di tahun 2011 itu, terbanyak adalah  kasus  pencurian  (50  %),  kemudian  kasus  kekerasan,  pemerkosaan,  narkoba,  dan penganiayaan.  Hampir  sama  seperti  temuan  KPAI,  dari  kasus-kasus  yang  diadukan  ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data  dari  KPAI  dan  Komnas  PA  di  atas  menunjukkan  masih  sangat  besarnya kecenderungan  penanganan  kasus  ABH  kepada  proses  hukum  formal  hingga  ke persidangan  dan  vonis  pidana,  sebagaimana  perlakuan  pada  kasus  pelanggaran  hukum pada  orang  dewasa.  Padahal  kerangka  kebijakan  perlindungan  anak  mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH. 2
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam kegiatan ini bertopik tentang Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak  Pada  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Ittaqollah  Kota  Ambon. Pengabdian  kepada  masyarakan  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  dilakukan  oleh dosen, kegiatan pengabdian ini melibatkan masyarakat, dimana tujuan dari setiap kegiatan pengabdian untuk menambah pemahaman serta wawasan pada masyarakat.

## 2. Metode Pengabdian
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masayarak  ini  dilakukan  di  Lembaga  Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. Pada kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya  yaitu:  1)  Melakukan  observasi  terhadap  rata-rata  usia  dan  kebutuhan  pada anak  didik  Lembaga  Kesekahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Ittaqollah  Kota  Ambon.  2) Memberikan  penyuluhan  hukum  perlindungan  anak.  Kegiatan  pengabdian  ini
1 Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” Lex Jurnalica 12, no. 1 (2015): 177–91.
2 Ibid.
dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  ceramah  dan  tanya  jawab  yang  dikemas dengan lebih menarik.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Hukum Perlindungan Anak
Dalam  Konvensi  Hak  Anak,  anak  secara  umum  sebagai  manusia  yang  umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbda dengan mungkin diterapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.
Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan nasional:
1) Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan anak adalah orang yang belum dewasa yang belum genap 21 tahun dan belum menikah.
2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
3) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menentukan  belum  dewasa  atau belum cukup umur (minderjaring) adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun (Pasal 45).
4) Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
5) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka q menyebutkan  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum berumur 12 tahun dan belum 18 tahun. Anak yang menjadi  korban  tindak  pidana  adalah  belum  berumur  18  tahun.  Anak  yang menjadi saksi tindak pidanan adalah belum berumur 18 tahun.
Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi  (Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Perlindungan  Anak). Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tolak ukur peradaban dari suatu negara. Upaya atau usaha perlindungan terhadap anak merupakan langkah nyata agar anak dapat hidup,  tumbuh,  berkembang  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Undang-  undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3
Sebelum  anak-anak  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  dewasa,  maka  sebelumnya, terlebih  dahulu  anak-anak  tersebut  akan  mengalami  masa-masa  atau  dunia  anak-anak. Selanjutnya  dunia  anak-anaklah  yang  akan membentuk  dan  mempersiapkan  bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  baik  fisik,  mental,
3 Astuti  Nur  Fadillah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Aksi Perundungan,” JURNAL BELO 5, no. 1 (2019): 86–100.
sosial  dan  berakhlak  mulia.  Upaya  perlindungan  dan  pembinaan  terhadap  anak  perlu dilakukan  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  atas  hak-haknya  serta perlakuan tanpa diskriminas. 4
Dalam  meminimalisir  kasus  yang  merugikan  anak,  Negara/Pemerintah  telah berupaya  memberi  perhatiannya  dalam  wujud  Undang-Undang  tentang  perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.
Pasal 5  ayat 1 pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan untuk mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.
Selain  itu  perhatian  khusus  terhadap  proses  keadilan  restoratif  di  kalangan  anak sangat  diperlukan,  karena  ada  hal-hal  yang  signifikan  untuk  menjadi  fokus  pengaturan yang  memerlukan  peran  aktif  masyarakat,  pelaku,  dan  korban  kejahatan,  termasuk masyarakat  terdampak  dalam  proses  keadilan  retoratif.  Pendekatan  keseimbangan  yang mendasar  juga  harus  dilakukan  yaitu  pertama,  penjatuhan  sanksi  atas  dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan  masyarakat.  Pergeseran  “juvenile  justice  system”  yang  bersifat  punitive  dan retributive serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem keadilan. 5
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa wajib dilakukan diversi dalam semua tahap pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Anak di Pengadilan Negeri. Pasal 8 ayat  1  menjelaskan  bahwa  proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  Anak  dan  orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/Walinya, Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan Keadilan Restoratif.
Seorang  anak  melakukan  tindak  pidana  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  adanya dampak  negatif  dari  arus  globalisasi,  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial
4 Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal),” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 45–52.
5 Yul  Ernis,  “Diversi  Dan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Anak  Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 163–74.
dalam  kehidupan  masyarakat.  Lingkungan  pengaulan  teman  sebaya  dan  lingkungan keluarga  yang  tidak  harmonis  atau  juga  karna  faktor  ekonomi.  Segala  kegiatan perlindungan anak memerlukan dukungan berbagai segala elemen masyarakat.
Orangtua/wali  bertanggungjawab  atas  pendidikan  anak,  kesehatan  dan keselamatannya.  Demikian  pula  ketika  anak  menjadi  siswa  di  suatu  sekolah,  para  guru menjadi pengganti orangtua mengambil peran dan bertanggungjawab terhadap anak saat berada dalam lingkungan sekolah. Anak, orangtua dan guru memiliki hak dan kewajiban dalam  penyelenggaraan  pendidikan  anak  dan  menjamin  keselamatannya  dengan  baik. Banyaknya kasus anak menjadi target atau korban kejahatan menjadi masalah yang sangat memprihatinkan  bagi  banyak  pihak.  Anak  dan  orangtua  juga  guru  perlu  diberi  bekal pengetahuan yang cukup untuk bisa melindungi diri dan anak didik supaya terhindar dari hal-hal yang merugikannya atau menyakitinya. 6

## 3.2 Pelaksanaan Pangabdian Kepada Masyarakat
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon.  Sebelum kegiatan terlaksana, tim pengabdian terus melakukan koordinasi dengan ketua yayasan dan pengurus LKSA mengingat kegiatan ini dilangsungkan pada masa pandemi Covid-19. Tim pengabdian dan pengurus  dari  LKSA  bekerja  sama  dalam  menyediakan  sarana  untuk  membantu berjalannya kegiatan ini. Adapun materi penyuluhan disusun oleh tim pengabdian. Materi penyuluhan  dibuat  dalam  bentuk  power  point  yang  akan  dipresentasikan  pada  peserta pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh 40 anak  didik pada LKSA Ittaqolah dengan rerata umur 5-18 tahun. Dalam melaksanakan kegiatan PKM ini pihak tim pengabdian,  pengurus  LKSA  Ittaqollah  serta  para  peserta  melaksanakannya  dengan protokol kesehatan.
Tabel 1 Daftar Umur, Jumlah dan Status Pendidikan Anak di LKSA Ittaqollah Umur Jumlah Status Pendidikan 18 Tahun 1 orang Mahasiswa 16 Tahun 4 orang MA 15 Tahun 6 orang MA 14 Tahun 6 orang MA 13 Tahun 6 orang MTs 12 Tahun 4 orang MTs 11 Tahun 1 orang MTs 10 Tahun 1 orang MI 9 Tahun 3 orang MI
6 Derta Rahmanto, Endang Purwaningsih, and Evie Rachmawati Nur Ariyanti, “Penyuluhan Hukum Perlindungan  Anak  Bagi  Para  Siswa  Dan  Guru  Sdn  Cempaka  Baru  05  Kemayoran  Jakarta  Pusat,”  Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka
Malang 3, no. 1 (2018): 15–18,
https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.2243.
8 Tahun 2 orang MI 7 Tahun 4 orang MI 6 Tahun 1 orang RA 5 Tahun 1 orang RA

## Sumber: Yayasan Ittaqollah LKSA Ittaqollah Kota Ambon
Kegiatan  PKM  ini  diawali  dengan  membuka  kegiatan  dengan  membaca  doa, kemudian dilanjutkan kegiatan ice breaking dengan mengajak anak-anak LKSA Ittaqollah untuk  bermain  dan  memperkenalkan  para  anggota  tim  PKM.  Kegiatan  Ice  breaking dilakukan dengan pertimbangan anak cenderung memiliki sifat pemalu, sehingga dengan adanya ice breaking ini peserta lebih mudah untuk memahami materi yang akan diberikan. Selanjutnya tim PKM membawakan materi mengenai hukum perlindungan anak.
Gambar 1.1 Ice breaking dengan peserta PKM
Gambar 1.2 Pemaparan Materi

## Gambar 1.3 Para peserta kegiatan PKM
Setelah  pemaparan  materi  tentang  hukum  perlindungan  anak  ini,  kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta PKM, untuk menstimulasi keaktifan peserta PKM ini, setiap anak yang mengajukan pertanyaan akan mendapat hadiahm begitu pula dengan anak  yang  mampu menjawab  pertanyaan dari pemateri juga mendapatkan hadiah berupa alat tulis menulis.

## 4. Kesimpulan
Pada  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  diselenggaran  atas  kerjasama anatara Tim Pengabdian dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Pengurus  Yayasan  Ittaqollah  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Ittaqollah. Diharapkan  setelah  mengikuti  kegiatan  pengabdian  kepada  masayarakar  ini  anak  didik pada LKSA Ittaqollah ini menyadari akan hak-hak dasar sebagai anak yang dilindungi oleh negara. Juga sebagai pencegahan agar anak tidak terjerumus pada lingkungan yang bisa membawa mereka pada permasalahan hukum.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitasa Pattimura, Ketua Yayasan dan seluruh Pengurus Yayasan Ittaqollah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah, dan terutama kepada Anak Didik LKSA  Ittaqollah  yang  sangat  antusias  dalam  mengikuti  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat dari awal hingga akhir acara.

## Referensi
Ernis, Yul. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 2 (2016): 163–74.
Fadillah, Astuti Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan.” JURNAL BELO 5, no. 1 (2019): 86–100.

## Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.”
Lex Jurnalica 12, no. 1 (2015): 177–91.
Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak  Sebagai  Pelaku Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi  Kasus  Di  Polres Tegal).” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 45–52.
Rahmanto, Derta, Endang Purwaningsih, and Evie Rachmawati Nur Ariyanti. “Penyuluhan Hukum  Perlindungan  Anak  Bagi  Para  Siswa  Dan  Guru  Sdn  Cempaka  Baru  05 Kemayoran Jakarta Pusat.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang 3, no. 1 (2018): 15–18. https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.2243.