## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA
Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {choryayu26@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, djodyganteng@gmail.com}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  mengalami kerugian  yang  disebabkan  oleh  konsumen  di  Kota  Singaraja  serta  (2)  mengetahui  akibat  hukum  terhadap konsumen  yang  tidak  melakukan  itikad  baik  berupa  tidak  melakukan  pembayaran  terhadap  barang  yang  sudah dipesan  dalam  sistem pre  order (PO).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni  sampel  yang  akan  dipilih  berdasarkan  pertimbangan/penelitian  subjektif  dari  peneliti. Pengolahan  dan  analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  diketahui bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  mengalami  kerugian  adalah  berupa  ganti  kerugian dan/atau  sanksi  pidana  terhadap  konsumen  bilamana  konsumen  tetap  tidak  mengganti  kerugian  sebagaimana dimaksud  dan  perbuatannya  telah  memenuhi  unsur  pidana.  Akibat  hukum  terhadap  konsumen  yang  tidak melakukan  itikad  baik  dalam  bertransaksi  yaitu  (1)  Menimbulkan  tanggung  jawab  mutlak  ( strict  liability ) terhadap  kerugian  yang  dialami  pelaku  usaha;  (2)  Menimbulkan  gugatan  ganti  kerugian  dari  pelaku  usaha;  (3) Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP.
Kata kunci : pelaku usaha, konsumen, kerugian.

## Abstract
This  research  aims  to  (1)  determine  legal  protection  for  business  actors  who  experience  losses  caused  by consumers in Singaraja City and (2) know the legal consequences for consumers who do not carry out good faith in the form of not making payments for goods that have been ordered in the pre order (PO) system. This type of research is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling withform,  purposive  sampling  namely  the  sample  to  be  selected  based  on  consideration  /  subjective  research from the researcher. Processing and data analysis was done in a descriptive qualitative manner. Based on this research,  it  can  be  seen  that  legal  protection  for  business  actors  who  experience  losses  is  in  the  form  of compensation and / or criminal sanctions against consumers if the consumer  still does  not compensate for the losses as intended and their actions have fulfilled the element of crime. The legal consequences for consumers who  do  not  carry  out  good  faith  in  transactions  are  (1)  causing  absolute(liabilitystrict  liability)  for  losses suffered by business actors; (2) Causing a lawsuit for damages from business actors; (3) Cause criminal charges based  on  the  criminal  provisions  in  the  ITE  Law,  CHAPTER  13  UUPK  and  /  or  criminal  provisions  in  the Criminal Code.
Keywords: business actors, consumers, losses

## PENDAHULUAN
Pandemi  virus  corona  yang  sampai saat  ini  masih  merebak  di  masyarakat mengakibatkan  adanya  perubahan  kebiasaan belanja konsumen yang kini beralih ke belanja online . Perubahan kebiasaan belanja masyarakat  juga  didukung  oleh  data-data statistik.  Data  tersebut  sesuai  catatan  yang dilaporkan oleh Exabytes, perusahaan penyedia  layanan  hosting  di  Indonesia  yang mencatat bahwa jumlah pelanggan e- commerce mengalami  peningkatan  hingga 38,3  persen  selama  masa  pandemi  virus corona yang dimulai sejak bulan Januari 2020 hingga  Juli  2020  (Koesno,  2020).  Akibat  dari masyarakat  diharuskan  untuk  menghabiskan waktu di rumah saja selama masa pandemi ini, menjadikan e-commerce menjadi  peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Terdapat beberapa alasan e-commerce digemari  oleh  pelaku usaha untuk melakukan perdagangan didalamnya. E-commerce memiliki  jangkauan yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan  toko offline biasanya.  Waktu  yang  diperlukan  juga sangat  fleksibel  karena  tidak  memerlukan waktu  khusus  untuk  mempromosikan  barang yang  diperdagangkan,  sehingga  pelaku  usaha online shop dapat melakukan aktivitas lainnya. Sistem Pre  Order (PO)  merupakan sistem  yang  sering  digunakan  oleh  pelaku usaha  dalam  melakukan  perdagangan.  Sistem PO  adalah  sistem  pembelian  barang  dengan memesan  dan  membayar  terlebih  dahulu diawal,  dengan  masa  tenggang  waktu  tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang (Wahyuni, 2019). Dalam sistem PO ini pelaku usaha  tidak  perlu  untuk  menyediakan  barang secara  langsung  saat  berjualan,  tetapi  hanya perlu  memiliki  katalog  atau  foto  produk  yang akan  diposting  di  media online yang digunakan  sebagai  media  berjualan.  Pada  era globalisasi  ini  terdapat  banyak  media online yang dapat digunakan sebagai media perdagangan  secara online ,  salah  satu  media online yang diminati oleh pelaku usaha online shop adalah Instagram.
Instagram  merupakan  media online yang  dapat  digunakan  untuk  membagikan gambar  maupun  video.  Walaupun  bukan media  yang  secara  khusus  digunakan  untuk melangsungkan  transaksi  jual  beli  tetapi karena  Instagram  memiliki  peluang  dalam kegiatan bisnis maka pelaku usaha menggunakan instagram untuk mempromosikan dagangannya dilakukan dengan  cara  memposting  foto-foto  maupun video  dagangannya  dengan  tujuan  postingan tersebut akan dilihat oleh para pengikutnya di Instagram  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah followers .  Semua  transaksi  jual  beli melalui  internet  ini  dilakukan  tanpa  ada  tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasarkan  transaksi  jual  beli  tersebut  atas rasa kepercayaan satu sama lain.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  atau  UUPK guna  melindungi  konsumen  yang  sering dirugikan.  Mengingat  lemahnya  kedudukan konsumen  pada  umumnya  dibandingkan dengan  kedudukan  pelaku  usaha  yang  lebih kuat  dalam  banyak  hal.  Yang  mana  pada  hal ini  konsumen  selaku  pihak  yang  memerlukan barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  oleh pelaku  usaha  diharuskan  mengikuti  aturan yang  telah  ditetapkan  sepihak  oleh  pelaku usaha.
Namun  faktanya  dalam  bertransaksi secara online ,  kerugian  tidak  hanya  dapat dialami  oleh  konsumen.  Saat  ini  juga  sering terjadi  kerugian  yang  dialami  oleh  pelaku usaha  yang  disebabkan  oleh  konsumennya. Kerugian  yang  dialami  oleh  pelaku  usaha disebabkan  oleh  tidak  terpenuhinya  prestasi yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pihak konsumen.  Walaupun  dari  kedua  belah  pihak sama-sama  belum  menuaikan  prestasinya namun  dari  pihak  pelaku  usaha  telah memproses  barang  yang  telah  dipesan  oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya. Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  melakukan pembayaran  maka  pesanan  tersebut  akan menyebabkan kerugian dikarena pelaku usaha yang  seharusnya  mendapatkan  keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya.
Terdapat beberapa tindakan konsumen yang  menyebabkan  kerugian  pada  pelaku usaha  diantaranya  adalah  melakukan hit  and run (calon  pembeli  yang  telah  melakukan konfirmasi untuk membeli suatu produk, tetapi tidak  melakukan  pembayaran  saat  pesanan telah  selesai  diproses  oleh  pelaku  usaha), memalsukan  bukti  pembayaran,  melakukan pembatalan pesanan secara sepihak, memblokir  akses  yang  dapat  dihubungi  oleh pelaku  usaha,  dan  lain  sebagainya.  Salah  satu kasusnya juga dialami oleh salah satu pemilik online  shop yang  mendapatkan  orderan  fiktif dari seseorang konsumen yang bernama Bayu Kurniawan.  Bayu  memesan  beberapa  barang dan  ia  mengatakan  telah  melakukan  transfer ke  rekening  penjual.  Namun  ternyata  bukti transfer tersebut telah dipalsukan. Saat penjual menghubungi  nomor  telephonnya  ternyata tidak  bisa  dihubungi  dan  alamat  yang diberikan  oleh  Bayu  tersebut  merupakan alamat yang tidak benar (Biodatasiapar, 2017).
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan sebelumnya  pada  latar  belakang  masalah, dapat  dilihat  bahwa  telah  terjadi  kesenjangan antara das  sollen dan das  sein sehingga  pada akhirnya  menimbulkan  suatu  permasalahan hukum. Adapun terhadap permasalahan hukum  tersebut  penting  untuk  dibahas  lebih lanjut  dalam  bentuk  suatu  penelitian  hukum guna  terselenggaranya  perlindungan  hukum terhadap  para  pihak,  terutama  pihak  yang dirugikan.  Adapun  penelitian  hukum  yang akan dilakukan yakni dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha
Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota
Singaraja”.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  yakni  penelitian  yang  dilakukan beranjak  dari  adanya  kesenjangan  antara das sollen dan das sein . Adapun sifat penelitian ini adalah
deskriptif, yakni bertujuan
menggambarkan  secara  nyata  keadaan  atau gejala-gejala  yang  ada  dalam  masyarakat. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer ( Field  Research ),  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  lapangan  penelitian  yang bersumber  dari  sumber  pertama  di  lapangan baik  responden  maupun  informan  yang
berkaitan dengan penelitian (Azikin, 2014:30). Data  sekunder  ( Library  Research )  adalah suatu  data  yang  diperoleh dan  bersumber  dari penelahaan  studi  pustaka  berupa  literatur- literatur,  karya  ilmiah  (hasil  penelitian), peraturan  perundang-undangan,  dokumentasi dari  berbagai  instansi  dan  data-data  yang sudah  didokumenkan  dalam  sumber  hukum yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti (Ishaq, 2017:30). Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  yakni  teknik  studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan  adalah non  probability  sampling artinya  dalam  penelitian  ini  tidak  ada ketentuan  pasti  berapa  sampel  yang  harus diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya (Waluyo,  2008:46).  Data-data  yang  telah terkumpul  selanjutnya  dilakukan  penyajian data  secara  deskriptif  kualitatif  dan  sistematis untuk  mendapatkan  jawaban  dari  pemasalah yang timbul dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku Usaha Online  Shop yang  Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Singaraja E-commerce merupakan bentuk sistem perdagangan  barang  dan/atau  jasa  yang menggunakan internet sebagai media perantaranya. Karakteristik yang paling
menonjol  dari e-commerce dalam  dunia perdagangan adalah ruang dan jarak yang luas antara  penjual  dan  pembeli.  Hal  tersebut menyebabkan penjual dan pembeli tidak harus bertemu  untuk  melakukan  transaksi  dan dengan menggunakan media internet menjadikan  transaksi  tersebut  mudah  diakses kapanpun  dan  dimanapun.  Utamanya  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  secara online baik  dari  pihak  pelaku  usaha  maupun konsumen mendasarkan transaksi tersebut atas kepercayaan. Artinya, antara para pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain dikarenakan tidak saling bertemunya para pihak  secara  langsung  dalam  melakukan transaksi jual beli online .
Sebelum melakukan transaksi jual beli online ,  para  pihak  harus  mengetahui  terlebih
dahulu  syarat-syarat  perjanjian  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain :
1. Adanya  kesepakatan  kedua  belah pihak; 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu;
4. Adanya kausa/sebab yang halal. Indonesia  sebagai  Negara  hukum
menjamin pengakuan dan perlindungan
terhadap fundamental  right bagi  seluruh rakyatnya, tak terkecuali pula dalam melakukan  suatu  transaksi  baik  secara konvensional  maupun online .  Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  atau  UUPK  guna  melindungi konsumen  yang  sering  dirugikan.  Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya  dibandingkan  dengan  kedudukan pelaku  usaha  yang  lebih  kuat  dalam  banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak  yang  memerlukan  barang  dan/atau  jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Namun  faktanya dalam  bertransaksi  secara online ,  kerugian tidak  hanya  dapat  dialami  oleh  konsumen. Saat  ini  juga  sering  terjadi  kerugian  yang dialami  oleh  pelaku  usaha  yang  disebabkan oleh  konsumennya.  Kerugian  dalam  hukum dapat  dipisahkan  menjadi  dua  klasifikasi, yakni:  Pertama,  kerugian  material  yakni kerugian  yang  dapat  dihitung  jumlahnya berdasarkan  nominal,  kerugian  ini  biasanya terjadi  dalam  kasus  Wanprestasi;  Kedua, kerugian immaterial yakni kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal,  kerugian  ini  biasanya  terjadi  dalam kasus PMH (Ardhya, 2020:189).
Dalam  melakukan  transaksi  secara online para pihak diharapkan tetap
memperhatikan  UU  ITE  yang  merupakan  UU yang  mengatur  mengenai  informasi  dan transaksi  elektronik.  Terhadap  Terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian dengan  adanya  unsur  pemalsuan  data  dapat diancam  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE,  yakni:  Setiap Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan
yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selain  UU  ITE,  UUPK juga  memiliki hubungan  hukum  dengan  hukum  lainnya, salah  satunya  adalah  hubungan  perlindungan hukum  dengan  hukum  pidana.  Hal  tersebut tercermin  pada  BAB  13  Undang-Undang  ini mengenai  sanksi.  Salah  satu  pihak  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan- ketentuan  yang  ada  di  dalam  UUPK  ini tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal  yang  dilanggar.  Kepada  pelaku  usaha yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  dalam UUPK  maka  akan  mengacu  ke  BAB  13, sedangkan terhadap konsumen yang melakukan  pelanggaran  tidak  diatur  di  dalam BAB  13  tersebut.  Maka  ketentuan  yang berlaku  adalah  ketentuan  hukum  pidana bilamana  konsumen  tidak  melakukan  ganti kerugian  terhadap  tindakannya  yang  telah merugikan  pelaku  usaha.  Hal  tersebut  sesuai dengan  asas  hukum  “ Lex  specialis  derogate lex  generalis” yang  artinya  aturan  hukum yang  khusus  akan  mengesampingkan  aturan hukum  yang  umum.  Dimana  ketentuan  Pasal 378 KUHP yang merupakan lex generalis dari ketentuan pidana yang terdapat dalam BAB 13 UUPK.
Dalam  bukunya,  Yahman    (Yahman, 2014)  menggolongkan  unsur-unsur  tindak pidana  penipuan  yang  diatur  dalam  Pasal  378
KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu : a. Unsur-unsur objektif yaitu membujuk/menggerakan  orang  lain dengan alat pembujuk/penggerak : 1) Memakai nama palsu;
2) Martabat/keadaan palsu;
3) Rangkaian  kata  bohong,  tipu muslihat;
4) Menyerahkan sesuatu barang;
5) Membuat utang;
6) Menghapuskan piutang.
b. Unsur-unsur  subjektif  yang  terdiri  dari
: 1) Dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain;
2) Dengan melawan hukum Tindakan konsumen yang memberikan  alamat  serta  nomor  handphone palsu serta memalsukan bukti transaksi berupa bukti  transefer  ATM  kepada  pihak  pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan rangkaian  kebohongan  dengan  menggunakan informasi  atau  data  yang  isinya  tidak  benar atau palsu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ancaman hukuman yang didapatkan  terhadap  konsumen  yang  terbukti telah  melakukan  penipuan  maka  akan  terjerat hukuman  pidana  penjara  selama-lamanya empat  tahun  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  378 KUHP.
Namun jika kerugian yang
ditimbulkan  akibat  tindak  pidana  tersebut kurang dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu  rupiah),  maka  tindak  pidana  penipuan tersebut  termasuk  dalam  golongan  penipuan ringan,  sehingga  konsumen  yang  melakukan tindakan  penipuan  dapat  terjerat  hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan  denda  paling  banyak  Rp.  900.  Hal tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  379  KUHP yang  menjelaskan  tentang  tindak  pidana penipuan ringan  yang berbunyi :
“Perbuatan  yang  diterangakan  pada  Pasal 378  KUHP,  jika  barang  yang  diberikan bukan  ternak  dan  harga  barang  itu  atau hutang  atau  piutang  itu  tidak  lebih  dari dua  ratus  lima  puluh  rupiah  dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara  selama-lamanya  tiga  bulan  atau denda  sebanyak-banyaknya  15  kali  enam puluh rupiah”.
Terlepas  dari  tindak  pidana  penipuan yang  dilakukan  oleh  konsumen  tersebut termasuk dalam tindak pidana penipuan ringan atau  tidak.  Tetap  saja  suatu  tindakan  yang menyebabkan  kerugian  terhadap  orang  lain tidak dapat dibenarkan dalam melakukan suatu transaksi  jual  beli.  Setiap  orang  yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap orang  lain  perlu  mendapatkan  hukuman  agar mendapatkan  efek  jera  agar  tidak  melakukan tindakan serupa kembali di kemudian hari.
Langkah  yang  dapat  diambil  oleh pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  haknya kembali dapat diawali dengan cara
kekeluargaan. Namun apabila konsumen tidak menghiraukan  atau  bahkan  tidak  dapat dihubungi  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut  secara  kekeluargaan  dengan  adanya unsur  tidak  beritikad  baik,  maka  konsumen tersebut dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan  ke  pihak  kepolisian  untuk  dapat diproses secara pidana.
Akibat  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang Tidak  Melakukan  Itikad  Baik  Berupa Tidak  Melakukan  Pembayaran  Terhadap Barang yang Sudah di Pesan Dalam Sistem Pre Order (PO)
Akibat  hukum  adalah  suatu  akibat yang  ditimbulkan  oleh  hukum  terhadap  suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat  hukum  merupakan  suatu  akibat  dari tindakan  yang  dilakukan,  untuk  memperoleh suatu  akibat  yang  diharapkan  oleh  pelaku hukum.  Akibat  yang  dimaksud  adalah  akibat yang  diatur  oleh  hukum,  sedangkan  tindakan yang  dilakukan  merupakan  tindakan  hukum yaitu  tindakan  yang  sesuai  dengan  hukum yang berlaku (Soeroso, 2006 : 295).
Perjanjian  dalam  transaksi  jual  beli baik secara konvensional maupun online akan selalu  menimbulkan  akibat  hukum  diantara para pihak. Akibat hukum yang timbul berupa hak  dan  kewajiban.  Hak  dan  kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur secara jelas di  dalam  UUPK.  UUPK  ini  diciptakan  guna melindungi  para  pihak  dalam  melakukan transaksi.
Beritikad  baik  sangatlah  penting dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang dan/atau jasa. Apabila suatu transaksi dilaksanakan dengan dasar beritikad baik baik dari  pihak  pelaku  usaha  maupun  konsumen, tentu terjadinya tindak pidana penipuan dalam suatu  transaksi  jual beli online akan terminimalisir  kemungkinannya.  Itikad  baik mempunyai 2 (dua) arti, antara lain
(Dananjaya, 2018 : 7) : 1. Arti  objektif,  bahwa  perjanjian  yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan; Maksudnya dalam suatu transaksi  jual  beli  terdapat  suatu keharusan  yang  harus  dipenuhi  oleh
para  pihak  untuk  tidak  melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilan,  dengan  harapan  untuk dapat  menimbulkan  keadilan  bagi para  pihak  dan  tidak  menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Arti  subjektif,  yaitu  pengertian  itikad baik  yang  terletak  dalam  sikap  batin seseorang.
Maksudnya  guna  mencegah terjadinya wanprestasi dalam melakukan  transaksi  jual  beli online yang  mana  para  pihaknya  tidak bertemu secara langsung maka prinsip  dari  itikad  baik  yang  terletak dalam  sikap  batin  seseorang  sangat diperlukan. Sistem Pre  Order (PO)  dalam transaksi e-commerce sudah  sangat  lumrah digunakan. Sistem ini adalah sistem pembelian dalam  dunia  bisnis  dimana  barang  yang diinginkan  tidak  tersedia  secara  langsung, sehingga  memerlukan  beberapa  waktu  untuk mendapatkan  barang  tersebut.  Setiap online shop di  Instagram  memiliki  cara  tersendiri mengenai mekanisme pemesanan barang yang ditawarkan,  mengenai  tata  cara  pembayaran, serta  jasa  pengiriman  barang  yang  digunakan saat pesanan diantarkan ke pihak konsumen.
Media Instagram sebagai media untuk melakukan  transaksi  jual  beli online ,  dari pihak pelaku usaha sudah memenuhi kewajibannya  untuk  memproses  barang  yang telah dipesan oleh konsumen. Karena menggunakan  sistem Pre  Order (PO)  maka kedua belah pihak akan sama-sama memenuhi prestasinya  ketika  barang  yang  dipesan  oleh konsumen  sudah  berada  di  tangan  pelaku usaha.  Namun  ada  saja  konsumen  yang melakukan  pembatalan  terhadap  barang  yang dipesan secara sepihak sehingga pelaku usaha mengalami  kerugian  yakni  uang  modal  yang seharusnya  didapatkan  serta  keuntungannya tidak jadi untuk didapatkan oleh pelaku usaha.
1. Menimbulkan tanggung  jawab  mutlak ( strict  liability )  terhadap  kerugian yang dialami pelaku usaha
Strict  liability atau  tanggung jawab  mutlak  adalah  suatu  bentuk
pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh  seseorang  yang  dalam  kegiatan yang  dilakukannya  dapat  berakibat menimbulkan kerugian dan bertanggungjawab  atas  kerugian  yang timbul  sebagai akibat  yang  wajar  dari kegiatan  tersebut. Strict  liability berarti bahwa tanggung jawab dan/atau  ganti  kerugian  dilakukan secara  langsung  begitu  timbul  suatu kerugian  (Windari,  2015  :  114).  Jadi dalam  suatu  proses  peradilan,  pihak pengugat  tidak  perlu  melakukan pembuktian  terkait  kesalahan  yang dilakukan oleh pihak tergugat. Melainkan  hanya  perlu  membuktikan bahwa  telah  terjadi  suatu  kerugian yang  diderita  penguggat  sebagai akibat  dari  perbuatan  tergugat  dan pihak tergugatlah yang akan membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan tanggung jawabnya. Tanggung  jawab  dalam  KUH Perdata dapat bersumber dari wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum. Tanggung jawab yang bersumber  dari  wanprestasi  diawali oleh  adanya  perjanjian  yang  tentunya melahirkan  hak  dan  kewajiban  oleh para  pihak  yang  terlibat.  Apabila dalam  melakukan  hubungan  hukum terhadap  perjanjian  tersebut  terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban  yang  dibebankan  maka pihak  tersebut  dapat  dinyatakan  telah melakukan  wanprestasi  dan  atas perbuatannya  tersebut  maka  ia  dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sedangkan  tanggung  jawab  yang bersumber  pada  perbuatan  melawan hukum  didasarkan  adanya  hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban  yang  bersumber  pada hukum. Terhadap  pelaku  usaha  yang merasakan kerugikan yang diakibatkan  oleh  perbuatan  konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dengan
diterapkannya  prinsip strict  liability , maka  para  pelaku  usaha  yang  merasa dirugikan  atas  tindakan  konsumen yang  tidak  bertanggungjawab  atas barang  yang  telah  dipesan  dapat menuntut  kompensasi  atau  ganti  rugi tanpa  harus  mempermasalahkan  ada atau  tidaknya  unsur  kesalahan  dari pihak konsumen. Dengan adanya kata sepakat  di  awal  transaksi  terjadi,
berarti  konsumen  telah  menyetujui aturan-aturan dalam
melakukan
transaksi  di online  shop tersebut  dan bersedia  menjalankan  kewajibannya sebagai  konsumen,  bilamana  terbukti tidak demikian maka  konsumen harus bertanggung  jawab  atas  tindakannya tersebut.
2. Menimbulkan  gugatan  ganti  kerugian dari pelaku usaha
Menurut  Rancangan  Undang- Undang  Hukum  Acara  Perdata  pada Pasal  1  angka  (2)  “Gugatan  adalah
tuntutan hak yang mengandung sengketa  dan  diajukan  ke  pengadilan untuk mendapatkan putusan”. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan  hak  adalah  tindakan  yang bertujuan  memperoleh  perlindungan yang  diberikan  oleh  pengadilan  untuk mencegah main hakim sendiri
( eigenrechting ).  Oleh  karena  itu, bahwa  gugatan  adalah  suatu  tuntutan yang  disampaikan  kepada  Ketua
Pengadilan  Negeri  yang  berwenang oleh  seseorang  mengenai  suatu  hal akibat  adanya  persengketaan  dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan  tersebut  menurut  tata  cara tertentu  yang  kemudian  melahirkan keputusan  terhadap  gugatan  tersebut (Asikin, 2015 : 19).
Gugatan ganti rugi merupakan suatu  tindakan  atau  upaya  yang digunakan  untuk  menuntut  hak  atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya.  Gugatan  ganti  rugi  ini berguna  untuk  memulihkan  kerugian yang  diderita  oleh  penggugat  melalui
putusan  pengadilan.  Tuntutan  hak  ini adalah  tindakan  yang  bertujuan  untuk memperoleh  perlindungan  hak  yang diberikan  oleh  pengadilan  untuk mencegah adanya main hakim sendiri. Dalam  mengajukan  tuntutan  hak  di pengadilan,  pengugat  harus  memiliki kepentingan  yang  cukup  dan  layak serta mempunyai dasar hukum sehingga  pihak  pengadilan  dapat menerima  hal  tersebut  sebagai  dasar tuntutan hak. Pelaku  usaha online  shop telah mengalami kerugian yang disebabkan  oleh  konsumennya  yang didukung  dengan  bukti screenshot percakapan  antara  para  pihak  saat melakukan transaksi hingga konsumen melakukan wanprestasi tersebut. Sehingga pelaku usaha dapat mengajukan  gugatan  atas  tindakan konsumennya tersebut. 3. Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan  ketentuan  pidana  pada UU  ITE,  BAB  13  UUPK  dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP
Dalam  suatu  transaksi  jual beli  baik  secara online maupun konvensional, para pihak yang terlibat didalamnya  akan  memiliki  hak  dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak mampu atau  tidak  menjalankan  kewajibannya maka  hak  yang  seharusnya  dimiliki oleh pihak lainnya akan menjadi tidak terpenuhi.  Hal  tersebut  dikarenakan oleh  hubungan  timbal  balik  antara kewajiban dan hak dari para pihak.
Tidak  menutup  kemungkinan bahwa dalam melakukan transaksi ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan  kewajibannya.  Apabila hak  daripada  salah  satu  pihak  tidak terpenuhi  dikarenakan  oleh  pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya  maka  pihak  yang  tidak melaksanakan  kewajibannya  tersebut akan menerima sanksi. Terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian dengan adanya unsur  pemalsuan  data  dapat  diancam
pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  45A  ayat  (1)  UU  ITE,  yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Dalam UUPK, terdapat sanksi terhadap pelaku usaha yang
melanggar  pasal  yang  telah  diatur dalam  Undang-Undang  ini.  Sanksi tersebut  diatur  dalam  BAB  13  yang mengatur  tentang  sanksi  administratif dan  sanksi  pidana.  BAB  13  tersebut hanya  mengatur  mengenai  sanksi terhadap  pelaku  usaha  namun  tidak menyebutkan  tentang  sanksi  terhadap konsumen.  Maka  disinilah  berlaku salah  satu  asas  hukum  yaitu  “ Lex specialis derogate lex generalis” yang artinya  aturan  hukum  yang  khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Yang mana sanksi pidana dalam  BAB  13  UUPK  merupakan aturan  hukum  yang  khusus.  Namun saat  BAB  13  UUPK  ini  tidak mengatur  tentang  sanksi  terhadap konsumen, maka aturan hukum umum yang  merupakan  KUHP  yang  akan berlaku  untuk  menentukan  sanksi kepada  konsumen  sesuai  dengan  apa yang telah ia perbuat apabila perbuatan  tersebut  memenuhi  unsur- unsur dari tindak pidana di KUHP.
Terhadap  pelaku  usaha  yang telah  memenuhi  prestasinya  yaitu dengan  menyediakan  barang  yang telah  dipesan  oleh  konsumen  dengan menggunakan  sistem pre  order yang
mana  konsumen  harus  menunggu beberapa waktu untuk bisa mendapatkan barang yang  diinginkan. Namun  saat  pelaku  usaha  hendak menyerahkan  barang  tersebut,  pihak konsumen malah melakukan beberapa tindakan  yang  akhirnya  menyebabkan
tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak konsumen.  Prestasi  tersebut  adalah melakukan pembayaran terhadap pesanannya.  Walaupun  penyerahan barang  belum  dilakukan  oleh  pelaku usaha  namun  tetap  saja  tindakan konsumen merupakan suatu wanprestasi. Tindakan konsumen yang memalsukan alamat, nomor handphone,  bahkan  bukti  transfer yang  tentunya  menyebabkan  kerugian bagi  pelaku  usaha.  Ketika  unsur penipuan  di  Pasal  378  KUHP  dalam suatu  transaksi online terpenuhi  maka pihak  pelaku  usaha  sebagai  pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan laporan atas tindak pidana penipuan.
Melakukan tuntutan hak
memiliki  beberapa  jenis  gugatan, salah  satunya  adalah  gugatan  biasa. Gugatan  biasa  dalam  perkara  perdata terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan  tergugat.  Dalam  perkara  perdata, untuk  mengajukan  tuntutan  hak  dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lisan maupun tertulis.
Pengajuan    tuntutan    hak melalui    gugatan  biasa  merupakan suatu  pengajuan  tuntutan  hak  oleh subjek  hukum    yang    satu    kepada subjek  hukum    lainnya    atas    suatu sengketa    keperdataan,  baik  berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan    hukum,  dimana  pada  diri pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak (gugatan) mengalami kerugian langsung  maupun  kerugian  meteriil sebagai akibatnya.
Selain  gugatan  biasa,  terdapat pula  gugatan  secara class  action atau gugatan  perwakilan  (Ardhya,  2020  : 194).  Pengaturan  mengenai class action di  Indonesia  terdapat  dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pengertian  dari class  action adalah suatu  prosedur  pengajuan  gugatan oleh  1  (satu)  orang  atau  lebih  yang mengajukan  gugatan  untuk  dirinya sendiri dan sekaligus mewakili
sekelompok  orang  yang  jumlahnya banyak,  yang  memiliki  kesamaan fakta  atau  kesamaan  dasar  hukum antara  wakil  kelompok  dan  anggota kelompok.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut : 1. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pelaku  usaha  yang  dirugikan  oleh konsumen yaitu berupa ganti kerugian  dan/atau  sanksi  terhadap konsumen  bilamana  konsumen  tetap tidak mengganti kerugian sebagaimana  dimaksud.  Meskipun pada BAB 13 UUPK tidak ditentukan  sanksi  pidana  terhadap konsumen khususnya, namun demikian  bukan  berarti  konsumen dapat  terhindar  dari  sanksi  pidana. Sanksi  pidana  dapat  diberlakukan terhadap konsumen apabila perbuatan konsumen telah memenuhi unsur  pidana.  Kaitannya  dengan permasalahan  yang  terjadi  di  Kota
Singaraja  maka  dalam  hal  ini konsumen  dapat  dituntut  dengan Pasal  berlapis  berdasarkan  ketentuan Pasal  378  KUHP  yang  merupakan lex  generalis dari  ketentuan  pidana yang  terdapat  dalam  BAB  13  UUPK dan/atau  sanksi  pidana  dalam  Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
2. Apabila  salah  satu  pihak  dalam perjanjian  memenuhi  unsur  itikad tidak baik dalam bertransaksi,
dimana  dalam  hal  ini  yang  terjadi  di kota singaraja konsumen tidak melaksanakan  kewajibannya  maka adapun akibat hukum terhadap konsumen  adalah  sebagai  berikut: (a).  Menimbulkan  tanggung  jawab mutlak  ( strict  liability )  terhadap kerugian  yang  dialami  pelaku  usaha;
(b).  Menimbulkan  gugatan  ganti
kerugian  dari  pelaku  usaha;  (c). Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan  ketentuan  pidana  pada UU  ITE,  BAB  13  UUPK  dan/atau ketentuan pidana dalam KUHP.

## SARAN
Berdasarkan  permasalah  diatas,  adapun  saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi pemerintah, harus lebih memperhatikan kepastian hukum mengenai  perlindungan  hukum  tidak hanya kepada konsumen saja melainkan  juga  kepada  pelaku  usaha. Karena  pada  dasarnya  kerugian  tidak hanya  dapat  dialami  pada  konsumen tetapi  dapat  pula  dialami  oleh  pelaku usaha
2. Bagi  pelaku  usaha,  diharapkan  lebih dapat  berhati-hati  saat  menerima pesanan  barang  yang  dijual  dalam sistem pre  order terutama  melalui media online .  Ketentuan  uang  muka dalam  melakukan  transaksi pre  order diharapkan  dapat  mencegah  dan meminimalisir  kerugian  saat  terjadi pembatalan  sepihak  yang  dilakukan oleh konsumen.
3. Bagi  pihak  konsumen,  diharapkan dapat  memahami  mengenai  hak  dan kewajibannya  selaku  konsumen  dan mengedepankan  itikad  baik  sebagai dasar  sebelum  melakukan  pemesanan dalam suatu transaksi jual beli online . 4. Bagi  para  pihak,  demi  menghindari kerugian  yang  mungkin  saja  terjadi pada salah satu pihak dalam melakukan  transaksi  di  Instagram yang bukan merupakan media jual beli yang resmi dan para pihak diharapkan agar memilih untuk melakukan transaksi  pada  media marketplace resmi lainnya  yang  di  dalamnya terdapat lembaga penyelesaian sengketa  agar  proses  transaksi  lebih terjamin keamanannya. DAFTAR PUSTAKA BUKU Asikin, Z. (2015). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Azikin, A. d. (2014). Pengantar  Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum.
Bandung: Alfabeta. Soeroso,  R.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Waluyo,  B.  (2008). Penelitian  Hukum  Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Yahman.  (2014). Karakteristik  Wanprestasi dan  Tindak  Pidana  Penipuan. Jakarta: Kencana.

## JURNAL
Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk
Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan  Listrik  Negara  (PT.  PLN Indonesia)  (Studi  Kasus  Pemadaman Serentak  Pada  Beberapa  Daerah  di Indonesia). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vo. 8 No. 2 .
Dananjaya, I. G. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Online. Bagian Hukum Bisnis Fakultas
Hukum Universitas Udayana .
Windari, R. A. (2015).   Pertanggungjawaban
Mutlak  (Strict   Liability) Dalam Hukum Perlindungan   Konsumen. Jurnal   Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1 . Koesno, D. A. (2020, Agustus 25).
Jumlah Pelanggan E- commerce
Tercatat Meningkat 38,3% Selama
Pandemi.
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum   Perdata Kitab Undang-Undang Hukum   Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan   Konsumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2002  Tentang  Acara  Gugatan Perwakilan Kelompok