## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 2, November 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200 DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3558

## OPTIMALISASI PERAN KOPERASI NELAYAN MELALUI KOLABORASI DENGAN FINTECH (STUDI DI KOPERASI MINA BAHARI ‘45 PANTAI DEPOK BANTUL)
OPTIMIZING THE ROLE OF FISHERMAN COOPERATIVES THROUGH COLLABORATION WITH FINTECH
(STUDY AT KOPERASI MINA BAHARI '45 PANTAI

## DEPOK BANTUL)
Erna Tri Rusmala Ratnawati 1 , Fifink Praiseda Alviolita 2 , Gusti Fadhil F. L 3 1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram , Email: ernatr@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram , Email: fifinkpraiseda@gmail.com 3 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Email: gustifadhil@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  pesisir  di  kampung-kampung  nelayan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sangat berpotensi  untuk  diberdayakan  guna  mengoptimalkan  kekuatan  ekonomi  rakyat.  Hal tersebut  selaras  dengan  cita-cita  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia.  Namun, problematika  yang  dihadapi  Koperasi  Mina  Bahari  „45  Pantai  Depok,  Bantul,  Daerah Istimewa  Yogyakarta  sebagai  salah  satu  koperasi  nelayan  berbadan  hukum  yang  ada  di Indonesia  yakni  selain  persoalan  penguatan  lembaga  juga  permodalan  dalam  hal pembiayaan  juga  persaingan  dengan  rentenir.  Guna  mengatasi  permasalahan  tersebut, penulis  betujuan  melakukan  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  yuridis  empiris, dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis  dan  teknis  analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi peran koperasi nelayan sebagai lembaga berbadan  hukum  dalam  menghadapi  tantangan  revolusi  industri  4.0  di  masa depan  untuk menjangkau masyarakat pesisir yang diklasifikasikan sebagai masyarakat unbankable.
Kata kunci: Masyarakat Pesisir, Koperasi. Revolusi Industri 4.0

## Abstract
Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis.  However,  the  problems  faced  by  Mina  Bahari  Cooperative  ‘45  Depok  Beach,  Bantul,  Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem  and  short  of  capital  in  terms  of  financing  as  well  as  competition  with  moneylenders.  This research  is  using  empirical  juridical  methods,  with  sociological  juridical  approaches  and  technical analysis  of  descriptive  qualitative  data.  The  aim  of  this  research  is  to  optimize  the  role  of  fishing
cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable.
Keywords: coastal communities, cooperative. industrial revolution 4.0

## Pendahuluan
Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan,  dan  capaian  tahun  2018  adalah  sebanyak  7,25  juta  ton  atau mencapai 76,64% dari target tahun 2018 yaitu sebesar 9,46 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 80,98% produksi perikanan tangkap  di  laut  yaitu  sebesar  6,71  juta  ton  dan  sisanya  sebesar  41,32%  atau mencapai 0,53 juta ton berasal dari perairan umum daratan. 1
Tabel 1 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 Komoditi Utama Tahun 2015 2016 2017 2018 Perikanan tangkap di laut 6.204.668 6.115.469 6.424.114 6.716.050 Perikanan tangkap di PUD 473.134 464.722 467.821 532.247 Total (ton) 6.677.802 6.580.191 6.891.935 7.248.297

## Tabel 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas,  volume  produksi  perikanan  tangkap  pada  tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 pada periode yang sama mengalami peningkatan  sebesar  5,17%.  Produksi  perikanan  tangkap  di  laut  juga
1 Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Laporan  Kinerja  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Tahun 2018 , hlm. 91, https://kkp.go.id/artikel/9313-laporan-kinerja-kkp-2018, diakses pada 07 November 2019.
Tahun 2018 Renstra KKP 2015- 2019 Target Realisasi % Capaian % Kenaikan 2017-2018 Target 2019 9,46 7,25 76,64 5,17 10,47
mengalami  peningkatan  sebesar  3,6%  dan  sebesar  9,07%  peningkatan produksi perairan umum. 2
Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar di dunia selain Cina. Namun, keunggulan tersebut belum diikuti  dengan  kemampuan  dalam  meningkatkan  nilai  tambah.  Ekspor produksi  perikanan  Indonesia  masih  berada  di  bawah  Cina  dan  Vietnam. Indonesia juga tidak termasuk dalam lima besar negara pengekspor produk perikanan  dunia.  Ke  depan,  Indonesia  masih  memiliki  peluang  yang  besar untuk  meningkatkan  ekspor  produk  perikanan  karena  adanya  pergeseran gaya hidup sehat yang mendorong peningkatan konsumsi produk perikanan secara global. Walaupun demikian, mengingat tuntutan perdagangan global dengan  tingkat  persaingan  yang  tinggi,  Indonesia  juga  perlu  meningkatkan daya  saing  produk  perikanannya  dengan  menghasilkan  beragam  produk kompetitif  dengan  mutu  yang  baik  dan  sesuai  standar  keamanan  bahan pangan. 3
Mempertimbangkan  besarnya  potensi  di  sektor  kelautan,  nelayan tradisional  sampai  hari  ini  masih  banyak  yang  hidup  di  bawah  garis kemiskinan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi usaha yang subsisten,  modal  usaha  kecil,  teknologi  sederhana  dan  bersifat one  day fishing. 4 Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  Badan  Pusat  Statistik pada  September  2017  merilis  data  jumlah  nelayan  miskin  berkontribusi sekitar  20%  dari  total  penduduk  miskin  di  Tanah  Air  atau  sekitar  5,2  juta orang.  Bank  Dunia  menetapkan  jumlah  pendapatan  nelayan  di  Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 520.000 per bulan. 5
Selain  itu,  masyarakat  pesisir  juga  masih  banyak  yang  belum memanfaatkan  jasa  layanan  keuangan  formal untuk  kebutuhan  pribadi
2 Ibid , hlm. 92
3 Direktorat  Kelautan  dan  Perikanan,  Kedeputian  Bidang  Kemaritiman  dan  Sumber  Daya Alam  BAPPENAS,  (2016), Kajian  Strategi  dan  Industrialisasi  Perikanan  Untuk  mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah , hlm. 2.
4 Maulana  Firdaus  dan  Cornelia  Mirwantini  Witomo,  (2014), Analisis  Tingkat  Kesejahteraan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar Di Sendang Biru, Kabupaten Malang,  Jawa  Timur, Jurnal  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan,  Volume  9,  Nomor  2, Http://Ejournal-Balitbang.Kkp.Go.Id/Index.Php/Sosek/Article/Download/1218/1115 , diakses pada 06 November 2019. 5 Remon Samora, (2018), Akses Keuangan Bagi Kaum Nelayan , https://news.detik.com/kolom/d-3979437/akses-keuangan-bagi-kaum-nelayan,
diakses pada 08 November 2019.
maupun  untuk  kegiatan  usaha (unbankable) ,  hal  ini  ditunjukan  dari rendahnya  tingkat  penabung  di  daerah  pesisir  dan  kredit  ke  sektor perikanan. 6 Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas  yaitu  dengan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  berkelanjuntan. Oleh  karena  itu  diperlukan  kontribusi  sektor  keuangan  yang  lebih  luas dengan  memperluas  akses  layanan  jasa  keuangan  kepada  masyarakat  dan pelaku  usaha.  Namun,  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya  dan masyarakat  perikanan  khususnya  ternyata  masih  banyak  yang  belum melakukan akses kepada lembaga perbankan. Secara umum, pada tahun 2017 bank  dunia  menyebutkan  bahkan  masih  95  juta  penduduk  Indonesia  yang masih tergolong unbanked people. 7
Di  tengah  problematika  peran  bank  dalam  mengembangkan  potensi masyarakat pesisir, muncul kesadaran dari masyarakat untuk pemberdayaan diri ( self empowering) melalui koperasi sebagai lembaga sosial-ekonomi untuk “menolong  diri  sendiri  secara  bersama-sama”. 8 Upaya  ini  sejalan  dengan amanat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi  merupakan  organisasi  perekonomian  yang  berasaskan kekeluargaan  dengan  mengutamakan  rasa  persaudaraan  dan  solidaritas  di antara para anggotanya. 9 Peran koperasi yang amat vital bagi pertumbuhan ekonomi  secara  umum  dapat  dilihat  bahwa  Kontribusi  koperasi  terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terus menanjak dan mencapai 5,1% pada 2018. Lima tahun lalu, tepatnya pada 2014, kontribusi koperasi terhadap PDB hanya  1,71%. 10 Namun  dengan  masih  tingginya  angka  kemiskinan mengindikasikan  bahwa  peran  koperasi  bagi  pertumbuhan  masyarakat
6 Departemen  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia,  (2016), Kajian  Potensi  Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan , hlm. i.
7 The  Global  Findex  Database ,  (2017),  hlm  35,  https://globalfindex.worldbank.org/,  diakses pada 07 November 2019.
8 Sri  Edi  Swasono,  (2005), Koperasi  :  Nilai-Tambah  Ekonomi,  Nilai  Tambah  Sosial-Kultural Sokoguru Perekonomian , Jakarta, Penerbit Yayasan Hatta, hlm. 1.
9 Christiana  Okti  Pratiwi  dan  Albertus  Sentot  Sudarwanto,  (2016), Revitalisasi  Fungsi Kelembagaan  Koperasi  Nelayan  Sebagai  Badan  Hukum  Untuk  Mensejahterakan  Nelayan  Menuju Perikanan Berkelanjutan , Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni.
10 Ai  Rika  Rachmawati,  (2019), Kontribusi  Koperasi  Terhadap  PDB  Capai  5,1% , https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2019/06/26/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb- capai-51 , diakses pada 19 November 2019
pesisir  belum  dilakukan  secara  maksimal.    Selain  itu  koperasi  menghadapi tantangan  di  tengah  perkembangan  digitalisasi  layanan  keuangan  dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  yang  dilakukan oleh fintech.
Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis perlu dilakukan penelitian secara  komprehensif  untuk  menjawab  bagaimana  peran  koperasi  guna membantu  peningkatan  pembangunan  ekonomi  masyarakat  pesisir  dan langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  koperasi  dalam  menghadapi  tantangan agar tetap mampu berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir,  serta  merevitalisasi  peran  koperasi  sebagai  sokoguru  perekonomian dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  menentukan  rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah Upaya Optimalisasi Peran Koperasi dalam  hal  ini  koperasi  Nelayan  Mina  Bahari  ‟45  Pantai  Depok  Bantul Yogyakarta dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0?.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  empiris.  Yuridis  Empiris adalah  penelitian  yang  mempelajari,  mengindentifikasi,  dan  menganalisa hukum  yang  diterapkan  di  masyarakat  untuk  mengetahui  kebenarannya dengan hukum yang berlaku. 11

## Pendekatan Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Sosiologis  yakni suatu  pendekatan  masalah  dengan  mengkaji  peraturan  yang  berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan. 12 Selain itu  penulis  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual  Pendekatan konseptual  ( conseptual  approach) pada  pendekatan  ini  peneliti  akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang
11 H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.30
12 Roni Hanijito Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34
ada. 13

## Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian Lokasi yang ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah Koperasi Mina Bahari „45 Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Jenis Data
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  dua  jenis  dan  sumber data,  data primer dan data sekunder yaitu 14 data primer ( primary data ) adalah data yang didapat secara langsung dari responden. 15 Data yang langsung diperoleh dari lapangan  ( field  research )  yang  berupa  hasil  wawancara  berdasarkan pemahaman,  persepsi,  tindakan,  sikap,  pengalaman  dan  penjelasan  dari pihak anggota, pengurus maupun nelayan di Pantai Depok Bantul DIY. Data sekunder ( secondary data ) yaitu informasi yang berasal dari studi kepustakaan ( library  research )  yang  berupa  buku-buku,  arsip,  dokumen-dokumen,  hasil- hasil  penelitian,  laporan,peraturan-peraturan  perundang-undangan,  dan literatur  serta  media  elektronik. 16 Data  sekunder  yang  penulis  peroleh khususnya  ini  kemudian  akan  dikaji  serta  diolah  oleh  penulis  berdasarkan penggabungan  dengan  data  primer.  Sedangkan  data  sekunder  ( secondary data )  diperoleh  melalui  sumber  yang  berasal  dari  Koperasi  Mina  Bahari  „45 Pantai  Depok,  Bantul,  Yogyakarta  sebagai  instansi  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Data  sekunder  ini  juga  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan berupa  buku-buku  referensi  hukum,  pendapat  ahli  hukum,  hasil  penelitian sebelumnya  dan  jurnal  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik Descriptive  Analitic  Method (Metode  Analisa  Deskriptif),  yaitu  suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/ kata-kata hasil wawancara  dari  subyek  penelitian,  mendiskripsikan,  menggambarkan,  dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan  teori-teori  dan  penjelasan  yang  berkaitan  permasalahan  yang  ada sehingga  pembahasan  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  dalam  suatu
13 Ibid , hlm. 136 14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 12
15 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 123
16 Ibid ., hlm. 125
kesimpulan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:
1. Pengurus Koperasi Mina Bahari ‟45 Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta.
2. Sadi, warga Desa Parang tritis, Bantul sekaligus pemilik warung makan “Mbak  Rini”  di  Pesisir  Pantai  Depok  (Anggota  sekaligus  pelaku  usaha pada Unit Koperasi Mina Bahari ‟45 Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta)
3. Bambang,  Nelayan  asal  Cilacap,  warga  pesisir  pantai  Depok  (Nelayan Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta)

## Pembahasan
Unbankable adalah kebalikan dari istilah bankable. Bentuk informal dari istilah bank ability atau dalam bahasa Indonesia yaitu kemampuan bank yang berarti  kemampuan  sebuah  bank  untuk  meminjamkan,  mengelola  uang nasabah  nasabah. 17 Secara  harfiah  istilah unbankable adalah  nasabah  yang tidak  memenuhi  persyaratan  bank.  Setidaknya  terdapat  2  (dua)  pengertian dari istilah unbankable people yang sering ditemukan dalam berbagai literatur . Pertama, unbankable people diartikan sebagai masyarakat yang belum memiliki rekening di bank. 18 Kedua, adalah yang mengartikan unbankable people adalah populasi  masyarakat  yang  belum  bisa  dilayani  oleh  bank, 19 atau  tidak memenuhi  persyaratan  bank. 20 Unbankable  people muncul  dikarenakan rendahnya  tingkat  literasi  keuangan  di  masyarakat.  Literasi  keuangan menurut  OJK  merupakan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  keyakinan  yang
17 Kamus  Bank  Indonesia,  https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=M  ,diakses  pada  11 November 2019.
18 Deni  Danial  Kesa,  (2019), Realisasi  Literasi  Keuangan  Masyarakat  dan  Kearifan  Lokal:  Studi Kasus  Inklusi  Keuangan  Di  Desa  Teluk  Jambe  Karawang:  Jawa  Barat ,  Jurnal  Sosial  Humaniora Terapan, Volume 1, Nomor 2, Januari-Juni, https://www.journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/57/31, diakses
pada 11 November 2019.
19 Krisna  Wijaya,  (2019), Peer  to  Peer  Lending:  Pelajaran  dari  China ,  No:  A.13,  April, http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf, diakses pada 11
November 2019.
20 Ratih Setyo Rini dan Eko Aristanto, (2019), Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tingkat  Suku  Bunga  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank  Pembangunan  Daerah  Melalui  Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi dan Pendapatan Operasi (BOPO), Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD DI Yogyakarta, dan BPD Jawa Timur , Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Mei, https://www.researchgate.net/publication/335546156_PENGARUH_PENYALURAN_KRE
DIT_USAHA_RAKYAT_KUR_TINGKAT_SUKU_BUNGA_TERHADAP_KINERJA_KEUAN GAN_BANK_PEMBANGUNAN_DAERAH_MELALUI_NON_PERFORMING_LOAN_NPL _DAN_BIAYA_OPERASI_DAN_PENDAPATAN_OPERASI_BOPO, diakses pada 11
November 2019.
mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  untuk  meningkatkan  kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. 21
Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber  kehidupan  perekonomiannya  bergantung  secara  langsung  pada pemanfaatan  sumberdaya  laut  dan  pesisir  melalui  kegiatan  penangkapan dan  budidaya. 22 Masyarakat  pesisir  juga  dapat  diklasifikasikan  sebagai masyarakat unbankable.
Dalam  kerangka  sosiologis,  masyarakat  pesisir,  khususnya  masyarakat nelayan,  memiliki  perilaku  yang  berbeda  dengan  katakanlah  masyarakat petani/ agraris. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan karena karakteristik sumberdaya  yang  menjadi  input  utama  bagi  kehidupan  sosial  ekonomi mereka. Masyarakat nelayan akrab dengan ketidakpastian yang tinggi karena secara alamiah sumberdaya perikanan bersifat invisible sehingga sulit untuk diprediksi . Kesulitan  melepaskan  diri  dari  belenggu  kemiskinan  karena mereka  didera  oleh  beberapa  keterbatasan  di  bidang  kualitas  sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi programprogram pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir  hingga  saat  ini  masih  belum  optimal  dalam  memutus  mata  rantai belenggu  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Dalam keadaan  ekonomi  yang  tidak  menentu,  membuat  nelayan  harus  mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. 23

## Koperasi Nelayan
Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.  Bentuk kegiatan perekonomian yang sesuai dengan  bunyi  dari  pasal  tersebut  adalah  koperasi.  Koperasi  merupakan
21 Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2017), Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan  Indonesia ,  hlm.77, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi- Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-(Revisit-2017)-/SNLKI%20(Revisit%202017)-new.pdf, diakses pada 11 November 2019.
22 Derta  Rahmanto  dan  Endang  Purwaningsih, Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Pulau Untungjawa  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  dan  Kemandirian  Nelayan ,  Jurnal Hukum  Adil,  Vol.  7,  No.  1,  hlm.  113,  https://media.neliti.com/media/publications/53790- ID-pemberdayaan-masyarakat-pesisir-pulau-un.pdf, diakses pada 15 November 2019.
23 Neneng Komariah, (2015), Literasi Informasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pemberdayaan Perempuandi  Kecamatan  Cipatujah  Tasikmalaya. Vol.3,  No.2,  Desember,  hlm.  155-166, http://jurnal.unpad.ac.id/jkip/article/view/9997/4714, diakses pada  18 November 2019.
organisasi  ekonomi  yang  berasaskan  kekeluargaan    dengan  mengutamakan rasa  persaudaraan,  solidaritas  dan  persaudaraan  diantara  para  anggota. Kehadiran koperasi untuk mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya. Merespon hal tersebut, pemerintah melahirkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  yang  menegaskan  mengenai  hakikat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  dalam  tata  perekonomian  nasional  yang  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  azas  kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi. Dalam  hal  koperasi  nelayan  atau  koperasi  perikanan  adalah  suatu  badan usaha  bersama  yang  bergerak  dalam  bidang  perkonomian,  yang  anggota- anggotanya  terdiri  dari  pengusaha,  pemilik  alat  perikanan,  buruh  atau nelayan  yang  kepentingan  serta  mata  pencahariannya  langsung berhubungan dengan usaha perikanan. 24

## Problematika  Pembiayaan  untuk  Masyarakat  Pesisir  di  Koperasi  Mina Bahari   ‘45 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Cita-cita  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  hendaknya  melihat potensi  industrialisasi  perikanan  agar  dapat  dibangun  dan  diperkuat  guna memberikan  rasa  adil  dam  kesejahteraan  yang  merata.  Oleh  karenanya, industrialisasi harus bertumpu pada usaha-usaha ekonomi kerakyatan bukan pada usaha-usaha besar seperti misalnya koperasi nelayan sebagai kekuatan ekonomi  rakyat  di  pesisir  dan  kampung-kampung  nelayan  yang  ada  di seluruh  wilayah  Indonesia  yang  masih  berpotensi  untuk  diberdayakan. 25
Selaras  dengan  hal  tersebut,  penulis  dalam  penelitian  ini  memilih  Koperasi Mina  Bahari  45  yang  berada  di  Pantai  Depok,  Bantul,  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Guna  membahas  lebih  lanjut  terlebih  dahulu  penulis  sajikan alasan  pemilihan  lokasi  penelitian  serta  profil  dari  lokasi  penelitian  yang dipilih sebagai berikut:
24 John Anugerah, Sedikit Penjelasan Mengenai Koperasi ,
https://www.kompasiana.com/yohn/57d36e792b7a6182078b4567/sedikit-penjelasan- mengenai-koperasi?page=all, diakses pada 20 November 2019.
25 Koperasi  dan  UKM,  Koperasi  Perikanan  di  Pentas  Industrialisasi,  Majalah  Cooperative, Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  No.  3,  Edisi  Mei,  2017,  diakses  dari www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/edisi_mei_2017.pdf,7 November 2019, hlm. 2

## Profil Koperasi Mina Bahari 45
Berdasarkan  landasan  hukum  Undang-Undang  No.  25  tahun  1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan potensi sumberdaya alamnya, Pantai  Depok  Parangtritis  menjadi  sentra  penangkapan  ikan  terbesar  di Kabupaten  Bantul  beserta  sentra  warung  kuliner  dari  hasil  tangkapan nelayan.  Selama  ini,  pelaku  utama  perikanandi  wilayah  Depok  Parangtritis menambah  penghasilan  mulai  mengembangkan  usaha  sebagai  nelayan, pengolah,  pemasar,  petambak  udang,  pelaku  kegiatan  wisata  bahari,  serta pedagang kuliner ikan dengan cara yang sangat tradisional. Adanya lembaga perekonomian  yang  berkedaulatan  sehingga  mampu  menaungi  pelaku utama  perikanan  adalah  harapan  seluruh  masyarakat  Pantai  Depok Parangtritis Bantul.
Dalam perkembangannya setelah menerima pendidikan dan pelatihan tentang  Manajemen  Usaha  dan  Kelembagaan  Koperasi  dari  Dinas Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  (Diperindagkop)  Kabupaten Bantul berinisiatif membuat untuk mengembangkan perekonomian berbasis sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  melalui  pendirian  lembaga  Koperasi Wisata yang lebih modern. Berdasarkan musyawarah dan mufakat tanggal 20 Mei  2000  terbentuklah  Kelembagaan  Ekonomi  dalam  Bidang  Wisata  Bahari Terpadu  yang  dinamakan  Koperasi  Mina  Bahari  ‟45  yang  mempunyai  cita- cita bahwa Depok, Parangtritis menjadi kawasan perikanan terpadu dengan menumbuhkembangkan  agribisnis  kelautan,  perikanan  tanaman  pangan, tanaman hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, memfasilitasi pemasaran produk dan kuliner.
Tabel 3 Profil Koperasi Mina Bahari ’45 Pantai Depok, Parangtritis,

## Yogyakarta
1.  Latar Belakang Terbentuknya Koperasi :  Hasil  tangkapan  nelayan  pantai  Depok bagus  dan  prospek  dikembangkan  wisata kuliner dibuat wadah koperasi 2.  Jenis Usaha Koperasi :  Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Unit Simpan Pinjam,  Warung  Serba  Ada,  Pabrik  Es,
Kolam  Renang,  Parkir,  pasar  Ikan,  dan Pedagang Kaki Lima (PKL) 3.  Visi dan Misi :  Pelayanan  sektor  keuangan  dengan  suku bunga rendah 4.  Bentuk kerjasama dengan instansi lain :  Kerjasama dalam permodalan, pengembangan, infrastuktur kawasan pantai  Depok,  serta  kerjasama  pengadaan ikan bagi pedagang ikan 5.   Prospek Pengembangan Usaha :  Sangat  prospek  dengan  JJLS  dan  kawasan selatan sebagai pintu gerbang DIY 6.  Persaingan dan kendala yang Dihadapi Koperasi Usaha :  Banyaknya lembaga keuangan yang masuk di  kawasan  Pantai  Depok  termasuk rentenir 7.  Peranan Koperasi Usaha di Masyarakat :  Memberikan  layanan  permodalan  yang murah, mudah dan terarah serta kebutuhan sembako  tambak  udang  dan  alat  tangkap ikan 8.  Tujuan  Usaha  Simpan Pinjam :  Memberikan  jasa  pengembangan  kepada para anggota dan perluasan pemberdayaan para anggota. 9.  Tujuan  Usaha  Simpan Pinjam : 1. Meningkatkan  akeses  pendanaan bagi para anggota 2. Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas para anggota 3. Membantu  peningktan  pendapatan dan kesejahteraan para anggota pada umumnya.
Kendala strategis yang dihadapi oleh Koperasi Mina Bahari „45 adalah dana atau modal untuk dapat memberikan pelayanan kepada para anggota dan  calon  anggota.  Hal  tersebut  selaras  dengan  penguatan/  revitalisasi lembaga  koperasi  berbadan  hukum  yang  menurut  penelitian  terdahulu menyatakan  bahwa  tidak  hanya  untuk  pelayanan  kepada  para  anggota namun  juga  meningkatkan  kesejahteraan  anggota,  melindungi  dan memfasiltasi usaha-usaha anggota.
Apabila  ditinjau  dari  bidang  kelembagaan  dilihat  pula  dari kedudukan koperasi tersebut sebagai badan hukum. Sesuai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang  tentang  Perkoperasian  ini  diatur  tentang  cara  koperasi memperoleh  kedudukannya  sebagai  badan  hukum.  Upaya  revitalisasi  atau
penguatan  kembali  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi. Pasal 1 ayat (2) pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah  Nomor  25/  Per/M.KUKM/IX/2015  dijelaskan  bahwa  : “Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi  dalam  mengupayakan  agar  Koperasi  yang  Tidak  Aktif  dapat menjadi  Koperasi  aktif,  dan  Koperasi  Aktif  menjadi  Koperasi  yang  lebih besar.” Ruang lingkup Revitalisasi Koperasi sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor 25/Per/M.KUKM/  IX/2015  salah  satunya  meliputi  bidang  kelembagaan. Penguatan  kelembagaan  koperasi  nelayan  merupakan  solusi  yang  sangat strategis dan relevan. Peran dari koperasi nelayan layak diperankan kembali melalui  penguatan  kembali  atau  revitalisasi  secara  kelembagaan  agar koperasi  nelayan  sebagai  suatu  lembaga  berbadan  hukum  mampu meningkatkan  kesejahteraan  anggota,  melindungi  dan  memfasilitasi  usaha anggota. 26
Maka, menurut penulis upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi koperasi  yang  tidak  aktif  dapat  menjadi  koperasi  aktif,  dan  koperasi  aktif menjadi  koperasi  yang  lebih  besar  adalah  dengan  peningkatan  permodalan dengan  melakukan  integrasi  dengan  instansi  terkait  dalam  hal  ini  adalah bank  dan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yakni fintech untuk menjangkau  masyarakat  pesisir  yang  diklasifikasikan  sebagai  masyarakat unbankable dengan  efektif  dan  efisien  agar  dapat  melakukan  kegiatan pembiayaan  kepada  anggota  dan  calon  anggota  serta  jenis-jenis  usaha Koperasi Mina Bahari ‟45.
Kebutuhan  yang  cepat  dan  mudah  akan  dana  segar  yang  telah diwujudkan dalam Layanan Pinjam Meminjam secara Elektronik merupakan perwujudan  nyata  daripada  perkembangan  teknologi  yang  memudahkan pengguna  dalam  melakukan  pinjam  meminjam  tanpa  harus  menghabiskan waktu  yang  lama  untuk  datang  ke  bank.  Sektor  perbankan  yang  identik dengan  pelayanan  jasa  keuangan  mulai  terintegrasi  bahkan  dapat  pula terdampak  digantikan  oleh  perusahaan-perusahaan  baru  yaitu  Perusahaan
26 Christiana Okti Pratiwi dan Albertus Sentot Sudarwanto, Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi  Nelayan  Sebagai  Badan  Hukum  Untuk  Mensejahterakan  Nelayan  Menuju Perikanan Berkelanjutan, https://media.neliti.com/media/publications/164504-ID- revitalisasi-fungsi-kelembagaan-koperasi.pdf, hlm. 76
fintech yang bergerak di bidang ini. Dampak yang ditimbulkan dari kemajuan dan  perkembangan  teknologi  khususnya  telekomunikasi,  multimedia,  dan teknologi  informasi  telah  merubah  tatanan  organisasi  dan  hubungan  sosial kemasyarakatan karena perkembangan tersebut dengan cepat masuk dalam aspek  kehidupan  manusia  sehari-hari.    Model  bisnis  para  pelaku  usaha fintech secara  umum  hanya  diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang belum berbentuk Undang-Undang. Sejauh ini, pengaturan perusahaan fintech di  Indonesia  hanya  diatur  sebatas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yakni “POJK  Nomor  77/P.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi”  atau  selanjutnya  disebut  POJK  Pinjaman fintech .  Perusahaan  penyelenggara  jasa  Pinjam-Meminjam  berbasis  IT  atau perusahaan fintech di  luar  Indonesia  memang  sangat  beragam  jenisnya.
Untuk  perusahaan fintech di  Indonesia  saat  ini  yang  telah  dikembangkan antara lain adalah:
a. Startup pembayaran
b.  Peminjaman atau lending
c.  Perencanaan keuangan atau personal finance
d.  Investasi ritel
e.  Pembiayaan atau crowdfunding
f.  Remitansi
g.  Riset keuangan
Masyarakat  memiliki  ketertarikan  yang  sangat  besar  karena  pada sistem  penyelenggaraan  dalam  usaha  pinjaman Fintech memudahkan  dan mempercepat berbagai proses dalam bidang keuangan, mulai dari jangkauan hingga  jenis  layanan  yang  diberikan,  apalagi  jika  dibandingkan  dengan layanan keuangan perbankan secara konvensional. Perkembangan teknologi yang  menunjang  dan  mendukung  inovasi  selalu  hadir  dan  bisa  diberikan demi  kenyamanan  pengguna.  Fleksibilitas  dari fintech itu  sendiri  juga dimanfaatkan  oleh  pebisnis  sebagai  pengembang software aplikasi, penggunaan teknologi tersebut.
Inovasi  Kolaborasi  Bank,  Fintech,  dan  Koperasi  Melalui  Pola  Executing dan  Channeling  dan  Joint  Financing  Guna  Menjangkau  Masyarakat Unbankable di Pesisir Pantai Depok, Bantul, D.I. Yogyakarta
Secara  global  terdapat  31%  populasi  orang  dewasa  yang  tidak memiliki akses terhadap keuangan, alasan yang paling banyak dikemukakan
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tidak Punya Uang Tidak Membutuhkan
Beban (Bunga, Biaya Admin, dll) Menggunakan Akun Milik Anggota Keluarga Lain Jauh Dari Rumah Kurang Transparan
Tidak Percaya
Alasan Agama
adalah  tidak  punya  uang  (60%),  Tidak  membutuhkan  (30%),  responden  ini masih berpeluang untuk menggunakan layanan keuangan apabila terjangkau dan  diperlukan  di  masa  yang  akan  datang.  Bunga  Bank,  Biaya  Admin,  dll (26%),  menggunakan  akun  milik  anggota  keluarga  lain  (26%),  jauh  dari rumah  (22%),  merasa  kurangnya  transparansi  (20%),  Ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan (16%), dan karena alasan agama (6%). 27 Tabel 4 Survey Terhadap 31 % Unbankable People secara Global Tahun 2017 28
Salah  satu  alasan  yang  menyebabkan  kemunculan unbankable  people adalah  adanya  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  perbankan. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Sadi,  warga  Desa  Parang  tritis,  Bantul sekaligus  pemilik  warung  makan  “Mbak  Rini”  di  Pesisir  Pantai  Depok  ini mengungkapkan  bahwa  Ia  lebih  mempercayai  Koperasi  Mina  Bahari  45 untuk mengajukan pinjaman guna mengembangkan usahanya dibandingkan bank ataupun fintech .  Sadi  yang  sudah hampir 20 tahun menjadi anggota  di Koperasi Mina Bahari 45 ini mengatakan bahwa ketidaktertarikannya untuk melakukan transaksi di bank atau fintech karena prosesnya rumit, bunganya tinggi,  dan  merasa  bahwa  lebih  nyaman  bertransaksi  di  Koperasi  Mina Bahari  45  karena  sudah  mengenal  dekat  para  pengurusnya.    Ketika
27 The Global Findex Database 2017 , op, cit hlm.40 28 Ibid.
ditanyakan  apabila  terdapat  suatu  inovasi  layanan  pinjaman  yang menjanjikan proses yang mudah, dan bunga ringan pun, Sadi mengaku akan tetap memilih koperasi sebagai tempat untuk mengajukan pinjaman. 29
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Bambang,  Nelayan    asal  Cilacap yang  sudah    9  tahun  beroperasi  di  kawasan  Pantai  Depok  ini  mengaku bahwa  meski  telah  memiliki  rekening  di  Bank  BRI,  Ia  tetap  enggan mengajukan  pembiayaan  untuk  keperluan  melaut  di  bank  karena  merasa prosedurnya  terlalu  rumit  dan  bunganya  besar.  Bambang  lebih  memilih untuk meminjam modal kepada teman atas dasar kepercayaan  untuk seperti pembelian alat tangkap, perawatan kapal, dan keperluan lainnya. 30
Dari keterangan di atas didapatkan bahwa ketidakpercayaan ( distrust) terhadap intitusi perbankan dan Fintech menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat  pesisir  pantai  depok  enggan  untuk  mengajukan  pinjaman  ke bank.    Selain  itu  terdapat  ketakutan  masyarakat  terhadap  bunga  dan  biaya admin yang akan dikenakan bank kepada nasabah yang terlalu tinggi, hal ini menunjukan tingkat literasi keuangan yang masih rendah.

## Bagan 1. Persepsi UMKM & Nelayan Pantai Depok Terhadap Bank dan
Fintech
Tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  Koperasi  Mina  Bahari  45 bagi  masyarakat  pesisir  Pantai  Depok  setidaknya  dipengaruhi  oleh  2  (dua) hal,  yaitu:  (1)  Asas  Kekeluargaan  Koperasi.  Ditunjukan  lewat  kedekatan
29 Hasil Wawancara dengan Pak Sadi, Pemilik Rumah Makan “Mbak Rini” di Pesisir Pantai Depok pada  9 November 2019.
30 Hasil Wawancara dengan Pak Bambang, Nelayan Pantai Depok pada 9 November 2019.
BANK dan
FINTECH UMKM & NELAYAN PANTAI DEPOK KEPERCAYAAN KEPADA PENGURUS, BUNGA RINGAN, PROSES MUDAH KETIDAK PERCAYAAN (DISTRUST), PROSES RUMIT DAN PANJANG, KEKHAWATIRAN  TERHADAP BUNGA DAN BIAYA ADMIN PERBANKAN KOPERASI
MINA BAHARI 45
ALTERNATIF: TEMAN/KERABAT, RENTENIR
anggota  dengan  para  pengurusnya.  Baik  itu  kedekatan  tempat  tinggal maupun  kedekatan  secara  emosional.  (2)  Asas  Demokratisasi.  Pengelolaan yang  dilakukan  secara  demokratis  dan  terbuka  menjamin  terwujudnya transparansi  dalam  pengelolaan  koperasi.  Kedua  hal  ini  membuat  anggota Koperasi  Mina  Bahari  45  lebih  nyaman  dalam  bertransaksi  di  koperasi dibandingkan perbankan dan fintech .
Untuk memaksimalkan penyaluran pinjaman dan pembiayaan secara merata  kepada  masyarakat  pesisir  Pantai  Depok,  maka  dapat  dilakukan upaya  kolaboratif  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  Bank,  Fintech,  dan Koperasi.  Bank  sebagai  lembaga  penghimpun  dan  pengelola  dana masyarakat memiliki sumberdaya utama yang dibutuhkan bagi para pelaku UMKM  dan  Nelayan,  yaitu  uang. Fintech memiliki  sumberdaya  teknologi yang  terus  berkembang  sehingga  dapat  memperluas  akses  dan  proses pengumpulan data nasabah secara cepat ke seluruh daerah pelosok. Koperasi memiliki kepercayaan ( trust) dari masyarakat maka jadikan koperasi sebagai mitra  penyalur  pinjaman.  Apabila  ketiga  Lembaga  ini  mampu  untuk berkolaborasi    maka  upaya  pembiayaan  ke  UMKM  dan  Nelayan  dapat berjalan secara optimal.
Ada 3 (tiga) cara yang dapat digunakan dalam upaya kolaborasi dari 3
(tiga) lembaga tersebut, yaitu Channeling, Executing, dan Joint Financing:
1. Channeling
Bagan 1.1 Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi dengan Pola
Channeling
Dalam  bagan  ini,  bank  dapat  menyalurkan    Program  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  dengan  melibatkan fintech. Kemudian fintech bekerja  sama dengan  koperasi  nelayan  sebagai  mitra  penyalur  pinjaman  kepada  anggota
MASYARAKAT PESISIR (UMKM & NELAYAN)
BANK JARINGAN DISTRIBUSI PENYALURAN
PINJAMAN SECARA LUAS MITRA PENYALUR PINJAMAN FINTECH ( P2P,Crowdfunding, KOPERASI KOPERASI KOPERASI C H A N N E L I
koperasi.  Ketentuan  yang  berlaku  dalam  Permenkop  &  UMKM No.03/Per/M/KUKM/III/2009
mengenai
channeling tetap dapat diberlakukan dengan melakukan beberapa modifikasi kebijakan.
Risiko  pemberian  kredit  kepada  anggota  koperasi,  ditanggung  oleh bank  umum.  Koperasi  hanya  bertindak  selaku  penyalur/agen  yang  tidak menanggung risiko, namun tetap melaksanakan prosedur penyaluran kredit sesuai yang disepakati dan senantiasa menjaga dan memelihara agar  kredit tetap  lancar.  Untuk  itu  koperasi  dapat  menerapkan  Prinsip  5C  ( character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan 7P ( party, purpose, payment, profitability,  protection,  prospect,  personality) dalam  menyeleksi  anggota  yang hendak menyalurkan pinjaman . Di sini fintech berperan sebagai operator dan platform yang melakukan pengelolaan dan fasilitator proses pembiayaan serta memiliki fungsi distribusi penyaluran pinjaman secara luas dan masif. 31
2. Executing
Bagan 2.1. Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi dengan Pola Executing
Dalam  bagan  ini,  perbankan  dapat  berperan  menjadi  2. pertama, sebagai shadow  investor atau  investor  bayangan.  Artinya  bank  melakukan penyaluran  program  KUR  melalui fintech dan  diteruskan  oleh  koperasi sebagai  mitra  penyalur  pinjaman.  Sebagai  investor  bayangan,  tidak diberitahukan  bahwa  program  pembiayaan  tersebut  dimotori  oleh  bank.
31 Robin  Hui  Huang,  (2018), Online  P2P  Lending  and  Regulatory  Responses in  China:  Opportunities  and  Challenges ,  Eur  Bus  Org  Law  Rev,  19:63–92, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2991993,  diakses  pada  14  November 2019.
BANK FINTECH ( P2P,Crowdfunding, etc ) KOPERASI A MASYARAKAT PESISIR (UMKM & NELAYAN) KOPERASI B KOPERASI C JARINGAN DISTRIBUSI PENYALURAN PEMBIAYAAN SECARA LUAS MITRA PENYALUR PINJAMAN
Kedua, sebagai outsourcing platform, polanya sama seperti investor bayangan, namun secara terbuka dan transparan dijelaskan bahwa ini adalah program penyaluran  KUR  oleh  pihak  perbankan,  bekerja  sama  dengan  perusahaan fintech dan  koperasi. 32 Dalam  bagan  ini  risiko  kredit  kepada  anggota koperasi, ditanggung oleh Koperasi; Analisa kelayakan usaha dan keputusan pemberian  kredit  kepada  koperasi  sesuai  ketentuan  Prinsip  5C  ( character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan 7P ( party, purpose, payment, profitability,  protection,  prospect,  personality) dalam  menyeleksi  anggota  yang hendak mengajukan pinjaman . sedangkan kriteria, besarnya plafon kredit dan jumlah  anggota  koperasi  peminjam  ditetapkan  sepenuhnya  oleh  Koperasi. Fintech berperan sebagai penyalur distribusi pinjaman ke  sejumlah koperasi secara  luas  hingga  dapat  menjangkau  area  operasional  perbankan  dan koperasi.
3. Joint Financing
Bagan 3.1 Kolaborasi Bank, Fintech, dan Koperasi dengan Pola Joint Financing
Bagan ini memungkinkan adanya kerja sama permodalan pembiayaan yang  dilakukan  oleh  perbankan  dengan fintech .  Selain  urusan  permodalan pembiayaan, fintech turut  berperan  sebagai  penyalur  distribusi  pembiayaan secara  cepat  dan  massif  ke  sejumlah  koperasi  yang  ada  di  daerah  pesisir. Model  kolaborasi  ini  dapat  meminimalisir  kerugian  yang  dialami  oleh
32 OJK Rancang
2 Skema Kerja Sama Bank Syariah dan Fintech ,
https://finansial.bisnis.com/read/20190121/90/880822/ojk-rancang-2-skema-kerja-sama- bank-syariah-dan-fintech, diakses pada 14 November 2019.
BANK
FINTECH ( P2P,Crowdfunding, etc )
KOPERASI A KOPERASI B
KOPERASI C UMKM, NELAYAN, & MASYARAKAT PESISIR
KERJASAMA PERMODALAN & JARINGAN
DISTRIBUSI PENYALURAN PEMBIAYAAN SECARA
LUAS
MITRA PENYALUR PINJAMAN
perbankan  karena  risiko  pemberian  kredit  kepada  anggota  koperasi ditanggung  secara  Bersama-sama  oleh  bank  dan  perusahaan fintech ,  sesuai porsi pembiayaan masingmasing yang disepakati sebelumnya . Dalam bagan ini,  koperasi  berperan  sebagai  mitra  penyalur  pinjaman.  Bank  dan fintech mendapatkan  keuntungan  dari  bunga  sedangkan  koperasi  mendapatkan keuntungan dari imbalan penyaluran dana ( distribution fee).

## Kesimpulan
Potensi sumber daya laut Indonesia dapat mecapai 1,4 triliun.  Potensi ini  tidak  dapat  dimaksimalkan  apabila  institusi  keuangan  terkait  tidak mampu  untuk  merangkul  dan  memfasilitasi  masyarakat  pesisir  melalui bantuan  permodalan.  Koperasi  Mina  Bahari  45  yang  telah  memiliki  ribuan anggota memiliki masalah utama permodalan dalam mengurusi unit simpan pinjam.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  kolaborasi  yang  inovatif  dan efektif  dalam  membantu  permodalan  masyarakat  pesisir  yang  terdiri  dari UMKM dan Nelayan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara menyeluruh.
Kolaborasi  bank,  fintech,  dan  koperasi  melalui  linkage  program merupakan  kerjasama  yang  saling  menguntungkan.  Bank  mendapatkan keuntungan dari bunga dan perluasan akses layanan keuangan secara massif. Fintech  mendapatkan  keuntungan  berupa  imbalan  penyaluran  pinjaman serta  pengumpulan  data  nasabah  secara  cepat,  luas,  dan  masif  melalui intrumen  teknologi.  Koperasi  yang  memiliki  masalah  permodalan  dapat terbantu dengan kehadiran permodalan dari bank, sehingga  koperasi dapat menyalurkan pembiayaan anggotanya atau masyarakat pesisir yang memiliki kendala  permodalan  karena  masuk  dalam  kategori  unbankable. 33 Usulan bagan  pembiayaan  ini  juga  sesuai  dengan  visi  Strategi  Nasional  Keuangan Inklusif  yang  bertujian  untuk  mewujudkan  system  keuangan  yang  dapat diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi,  penanggulangan  kemiskinan,  pemerataan  pendapatan  dan terciptanya stabilitas system keuangan di Indonesia.
33 Yosman  Leonard  Silubun  dan  Yuldiana  Zesha  Azis,  2017.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Keabsahan Cover Note Sebagai Jaminan Kredit Di Bank, Jurnal Restorative Justice , 1 (2), 146- 165.

## Daftar Pustaka Buku
Departemen  Pengembangan  UMKM  Bank  Indonesia,  (2016), Kajian  Potensi Keuangan Unbanked People pada Sektor Perikanan Direktorat  Kelautan  dan  Perikanan,  (2016), Kajian  Strategi  dan  Industrialisasi Perikanan Untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah , Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  (2018 ),  Laporan  Kinerja  Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, Jakarta Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2017),  Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan Indonesia, Jakarta
Pengurus  Koperasi,  Proposal  Pembiayaan  Simpan  Pinjam  Koperasi  Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok Parangtritis Bantul DIY
Sri-Edi  Swasono,  (2005) Koperasi  :  Nilai-Tambah  Ekonomi,  Nilai-Tambah  Sosial- Kultural Sokoguru Perekonomian, Penerbit Yayasan Hatta, Jakarta

## Jurnal
Christiana  Okti  Pratiwi  dan  Albertus  Sentot  Sudarwanto,  (2016), Revitalisasi Fungsi  Kelembagaan  Koperasi  Nelayan  Sebagai  Badan  Hukum  Untuk Mensejahterakan  Nelayan  Menuju  Perikanan  Berkelanjutan, Privat  Law, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni, Tahun 2016 Deni  Danial  Kesa,  (2019), Realisasi  Literasi  Keuangan  Masyarakat  dan  Kearifan Lokal:  Studi  Kasus  Inklusi  Keuangan  Di  Desa  Teluk  Jambe  Karawang:  Jawa Barat ,  Jurnal  Sosial  Humaniora  Terapan,  Volume  1,  Nomor  2,  Januari- Juni, 2019
Derta Rahmanto dan Endang Purwaningsih, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau  Untungjawa  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  dan Kemandirian Nelayan , Jurnal Hukum Adil, Vol. 7, No. 1
Kementerian Koperasi dan UKM, (2017) Koperasi dan UKM, Koperasi Perikanan di Pentas Industrialisasi , Majalah Cooperative, No. 3, Edisi Mei. Komariah, N. Yusup, P. M. Rodiah, S. & Saepudin, E. (2015). Literasi Informasi Masyarakat  Pesisir  Dalamprogram  Pemberdayaan  Perempuandi  Kecamatan Cipatujah Tasikmalaya. Vol.3/No.2, Desember 2015 Krisna  Wijaya,  (2019 ),  Peer  to  Peer  Lending:  Pelajaran  dari  China ,  No:  A.13, April 2019
Maulana Firdaus  dan  Cornelia  Mirwantini  Witomo,  (2014), Analisis  Tingkat Kesejahteraan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar  Di  Sendang  Biru,  Kabupaten  Malang,  Jawa  Timur, Jurnal  Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Volume 9, Nomor 2. Ratih Setyo Rini dan Eko Aristanto, (2019), Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat  (KUR),  Tingkat  Suku  Bunga  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank Pembangunan Daerah Melalui Non Performing Loan (NPL) & Biaya Operasi dan  Pendapatan  Operasi  (BOPO),  Studi  Kasus  BPD  DKI  Jakarta,  BPD  DI Yogyakarta,  dan  BPD  Jawa  Timur ,  Jurnal  Akuntansi  Berkelanjutan Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Mei 2019
Robin  Hui  Huang,  (2018), Online  P2P  Lending  and  Regulatory  Responses  in China: Opportunities and Challenges , Eur Bus Org Law Rev (2018) 19:63– 92 .
Yosman Leonard Silubun dan Yuldiana Zesha Azis, 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan  Cover  Note  Sebagai  Jaminan  Kredit  Di  Bank, Jurnal  Restorative Justice , 1 (2), 146-165.

## Internet
Bank Indonesia, Kamus Bank Indonesia, diakses dari https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=M, 11 November 2019 Bisnis.com ,  OJK  Rancang  2  Skema  Kerja  Sama  Bank  Syariah  dan  Fintech, https://finansial.bisnis.com/read/20190121/90/880822/ojk-rancang-2- skema-kerja-sama-bank-syariah-dan-fintech, diakses: 14 November 2019 Detik.com, Akses  Keuangan  Bagi  Kaum  Nelayan ,  diakses  dari: https://news.detik.com/kolom/d-3979437/akses-keuangan-bagi- kaum-nelayan, 08 November 2019
Liputan6.com,  Potensi  Sumber  Daya  Kelautan  RI  Capai  Rp  1,4  Triliun https://www.liputan6.com/bisnis/read/4041956/potensi-sumber- daya-kelautan-ri-capai-rp-14-triliun, diakses: 14 November 2019 Pikiran  Rakyat.com,  “ Kontribusi  Koperasi  Terhadap  PDB  Capai  5,1 %”,  diakses dari https://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/2019/06/26/kontribusi-koperasi-terhadap-pdb- capai-51, 19 November 2019
World  Bank, The  Global  Findex  Database ,  2017,  diakses  dari: https://globalfindex.worldbank.org/, 07 November 2019

## Wawancara
Wawancara dengan Pak Sadi, Pemilik Rumah Makan “Mbak Rini” di Pesisir Pantai Depok pada  9 November 2019
Wawancara dengan Pak Bambang, Nelayan Pantai Depok pada 9 November 2019