Artikel ini terdapat di http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti

## DARMABAKTI

## Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan  Daya  Saing  UMKM  Rempeyek  Udang  Desa  Berahan  Wetan melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal
Imron Choeri 1 ⁎ , Cahyaning Budi Utami 1 , Faiqul Hazmi 1 , Amrina Rosyada 1 , M. Emil Hakim Aba 1 , Muhammad Izzun Nidhom 1
1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Alamat  e-mail: imronchoeri@unisnu.ac.id , utamicahyaning@unisnu.ac.id , faiqulhazmi@unisnu.ac.id , amrina@unisnu.ac.id , kangemil.1999@gmail.com , izzun.almachzumi@gmail.com

## Informasi Artikel
Kata Kunci : Nomor Izin Berusaha Sertifikat Halal Jaminan Produk Halal
Keyword : Business License Number Halal Certification Halal Product Guarante

## Abstrak
Diberlakukannya  UU  Jaminan  Produk  Halal,  setiap  produk  di  Indonesia  harus memiliki  sertifikat  halal.  Pemerintah  melalui  Badan  Penyelenggaran  Jaminan Produk  Halal  menyelenggarakan  setifikasi  halal  gratis  bagi  produk  UMKM. Pengabdian ini bertujuan untuk memfasilitasi pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB),  sosialisasi  syarat,  cara  pengajuan  sertifikasi  halal  dan  pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara self declare bagi pelaku usaha rempeyek udang Desa  Berahan  Wetan,  Demak.  Sasaran  pelaksanaan  yang  dipilih  adalah  ibu-ibu pelaku  usaha  rempeyek  udang  yang  ada  di  Desa  Berahan  Wetan.  Metode  yang digunakan  dalam  pengabdian  ini  adaalah  inhouse  training  berupa  Kegiatan pelatihan  dilaksanakan  di  MTs  Al  Mabrur,  Desa  Berahan  Wetan,  Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Serta melalui Pendampingan selama periode masa pengabdian termasuk monitoring dan evaluasi. Hasil dari program pengabdian berupa  (1)  seluruh  peserta  telah  berhasil  mendaftarkan  NIB;  (2)  pengajuan sertifikasi halal dalam proses di BPJPH.

## Abstract
Along  the  enactment  of  the  Halal  Product  Guarantee  Law,  every  product  in Indonesia  must  have  a  halal  certificate.  Through  the  Halal  Product  Assurance Organizing Agency, the government organizes free halal certification for MSME products.  This  service  aims  to  facilitate  the  registration  of  Business  Permit Numbers (NIB), socialization of requirements, how to apply for halal certification and accompaniment in applying for self-declaring halal certification for shrimp brittle  business  actors  in  Berahan  Wetan  Village,  Demak.  The  chosen implementation targets were the mothers of the prawn peanut brittle business in Berahan  Wetan  Village.  The  method  has  been  using  in  this  community  service program is In-house Training in the form of training activities carried out at MTs Al Mabrur, Berahan Wetan Village, Wedung District, Demak Regency. The results of the service program are (1) all participants have successfully registered NIB; (2) the application for halal certification is in the process at BPJPH.
Imron Choeri, Cahyaning Budi Utami, Faiqul Hazmi, Amrina Rosyada, M.
Emil Hakim Aba, Muhammad Izzun Nidhom

## 1. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia sangat membutuhkan produk-produk halal agar dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan terbebas dari  penyakit  yang  bersumber  dari  makanan yang tidak menyehatkan. Selain itu, pemerintah memproyeksikan  Indonesia  sebagai  pusat produsen  halal  dunia  (Utami,  Hazmi,  Aulia,  & Zahro,  2022).  Tingginya  kebutuhan  produk halal  di  Indonesia  direspon  oleh  pemerintah dengan adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan  bahwa  literasi  mengenai sertifikasi  halal  di  Indonesia  menjadi  hal  yang sangat  penting.  Sertifikasi  halal  pada  produk makanan  dan  minuman  merupakan  bentuk perlindungan  dan  kepastian  hukum  hak-hak konsumen  muslim  muslim  (Syafrida,  2016). Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk
Halal (Kemenkumham, n.d.) mengamanatkan kewajiban pelaksanaan sertifikasi  halal  untuk  produk  makanan  dan minuman mulai 17 Oktober 2019-17 November 2024.  Sementara  itu,  tingkat  pemahaman produsen  terhadap  sertifikasi  halal  masih rendah  (duta.co,  2021),  (KNKS,  2020)  dan masih perlu ditingkatkan (VTR, 2020).
Agenda  sertifikasi  halal  secara  gratis  yang digagas oleh Kementerian Agama di tahun 2022 berfokus  pada  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  makanan  dan  minuman. UMKM  di  Indonesia  menghasilkan  produk sesuai dengan kondisi sekitar baik dalam aspek geografis  maupun  terkait  ketersediaan  bahan baku.  Desa  Berahan  Wetan  merupakan  salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wedung, Kab.  Demak  dan  berada  di  area  pesisir  pantai utara Jawa. Mayoritas penduduk Desa Berahan Wetan  berprofesi  sebagai  petani  (2.156  jiwa), karyawan swasta (728 jiwa), pelaut (218 jiwa)
dan  nelayan  (188  jiwa).  Secara  geografis  Desa Berahan  Wetan  yang  berada  di  dekat  pantai mendukung ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan  produk  hasil  tangkapan  laut yaitu  rempeyek  udang.  Keberadaan  UMKM rempeyek  udang  belum  terarahkan  dengan baik.  Seluruh  UMKM  rempeyek  udang  yang berada di Desa Berahan Wetan belum ada yang memiliki  legalitas  usaha  dan  sertifikat  halal. Legalitas  usaha  menjadi  hal  yang  penting  di tengah  revolusi  industry  4.0.  Melalui  legalitas usaha,  salah  satunya  Nomor  Induk  Berusaha (NIB),  pemilik  usaha  dapat  lebih  mudah mengembangkan  bisnis  yang  dikelolanya  dan menikmati  berbagai  kemudahan  fasilitas  yang disedikan  oleh  pemerintah,  contoh  pada  saat pandemi  Covid-19  tahun  2021,  pemerintah memberikan  Bantuan  Produktif  Usaha  Mikro (BPUM) untuk UMKM yang telah memiliki NIB. NIB  adalah  fasilitas  perizinan  usaha  secara online melalui one single submission (OSS) yang ditujukan untuk mempercepat proses penerbitan  perizinan  sesuai  dengan  standar layanan,  waktu  yang  singkat  dan  biaya  yang terjangkau  (Soejono  et  al.,  2020).  Namun, pemilik usaha rempeyek udang di Desa Berahan Wetan  belum  ada  yang  memiliki  NIB  dan sertifikat  halal.  Produk  rempeyek  udang  yang dihasilkan  Desa  Berahan  Wetan  sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Foto Produk Rempeyek Udang Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM rempeyek udang Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut:
Imron Choeri, Cahyaning Budi Utami, Faiqul Hazmi, Amrina Rosyada, M.
Emil Hakim Aba, Muhammad Izzun Nidhom

## Tabel 1. Permasalahan yang Dihadapi Mitra
No Aspek Bisnis Permasalahan 1. Produksi Rendahnya literasi sertifikasi halal di kalangan  pelaku  usaha sehingga  belum  ada produk  yang  mendapat sertifikat halal. 2. Legalitas Usaha Mitra  belum  memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usaha yang  dimiliki,  sehingga sulit mengakses bantuan yang  disediakan  oleh pemerintah maupun mengakses  permodalan dari Lembaga keuangan.
Solusi  yang  ditawarkan  berdasar  pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Solusi Permasalahan
No  Permasalahan
Solusi
1. Rendahnya literasi sertifikasi  halal di kalangan mitra • Sosialisasi  syarat dan proses
sertifikasi halal.
• Pendampingan penyusunan
dokumen  Sistem Jaminan Halal (SJPH) yang merupakan  salah satu  persyaratan dalam  pengajuan sertifikasi halal. 2. Mitra belum memiliki legalitas usaha Pendampingan pendaftaran  NIB (Nomor Induk
Berusaha)

## 2. Metode Pengabdian
2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian
Waktu pengabdian dilaksanakan pada bulan Agustus  2022,  di  aula  MTs  Al  Mabrur,  Desa Berahan Wetan, Kecamatan
Wedung, Kabupaten Demak.
2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian
Strategi  pelaksanaan  program  pengabdian adalah sebagai berikut:
1. 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan
2.  Pemetaan  masalah  berdasarkan  observasi awal yang dilakukan sebelumnya.
3.  Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  sistem jaminan  produk  halal  dan  pendampingan pendaftaran  NIB.  Dilaksanakan  dengan metode Indoor House Training dalam bentuk workshop  dengan  tujuan  melatih  secara langsung  kegiatan  administratif  dalam pendaftaran NIB dan Pendaftaran Halal
4.  Penyerahan  NIB  kepada  para  pelaku  usaha sebagai bagian dari luaran pengabdian serta dokumen  yang  bermanfaat  dan  dapat digunakan  oleh  mitra  pengabdian  di kemudian hari.
5.  Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk  mengetahui  perkembangan  mitra sudah  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Kegiatan  tersebut  sebagai  dasar  tim pengabdian  melakukan  langkah  tindak lanjut.

## 2.3. Pengambilan Sampel
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai  mitra  adalah  pelaku  usaha  rempeyek udang  yang  ada  di  Desa  Berahan  Wetan, Kecamatan  Menco,  Kabupaten  Demak.  Pelaku usaha terdiri dari ibu-ibu berjumlah 10 orang.

## 2.4. Evaluasi Kegiatan
Tim pengabdi mengadakan evaluasi untuk mengetahui  kelemahan  pada  pelaksanaan program yang telah lalu.
Imron Choeri, Cahyaning Budi Utami, Faiqul Hazmi, Amrina Rosyada, M.
Emil Hakim Aba, Muhammad Izzun Nidhom
Ketiga  tahapan  pasca  pengabdian  dengan rencana  tindak  lanjut  dari  kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan adalah dengan  mendaftarkan  dan  memantau  hasil sertifikasi halal dari usaha-usaha rempeyek udang  tersebut.  Serta  melakukan  publikasi agar  keberlanjutan  pendampingan  usaha tersebut  dalam  dilakukan  oleh  tim pengabdian  lainya  baik  dari  internal maupun external Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Alur  kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana berikut; pertama,  tahapan  persiapan  atau  pra pengabdian  dengan  mempersiapkan  tim pengabdian untuk mengenali mitra pengabdian melalui  silaturahim  dan  komunikasi  di  setiap rumah warga yang mempunyai usaha rempeyek udang  di  desa  berahan  wetan.  Kedua  tahapan pelaksanaan  dilakukan  dilaksanakan  dengan tahapan sebagaimana  berikut ;
3.1  Sosialisasi  syarat dan  proses sertifikasi halal secara self declare
Tahapan  ini  mengundang  pelaku  UMKM rempeyek  udang  Desa  Berahan  Wetan Kecamatan Wedung untuk menghadiri sosialisasi  mengenai  syarat  dan  proses sertifikasi  halal.  Perubahan  kewenangan sertifikasi  halal  membuat  syarat  dan  proses yang  berbeda  dengan  yang  ada  sebelumnya. Perubahan  ini  terkait  dengan  disahkannya  UU No  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal. Secara ringkas perbedaan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel 3. Perbedaan Sebelum dan Setelah Adanya UU
JPH
Sebelum  adanya UU JPH Setelah  adanya UU JPH Sertikasi halal bersifat menunggu Sertifikasi  halal wajib bagi produk perusahaan  yang sukarela mengajukan
untuk disertifikasi yang  beredar  di Indonesia MUI sebagai lembaga utama dalam proses sertifikasi halal BPJPH sebagai lembaga  utama dalam proses sertifikasi halal LPPOM MUI bertugas memeriksa kehalalan  produk dari  bahan  baku hingga proses produksi Lembaga Pemerika Halal (LPH)  bertugas dalam  mengaudit atau  memeriksa produk halal
BPOM  berperan dalam memberikan  izin dalam pemasangan label halal MUI berperan dalam memberikan fatwa Kementerian agama  membuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat MUI  dan  BPJPH melakukan sertifikasi terhadap  auditor halal dan akreditasi LPH Masa berlaku sertifikat selama 2 tahun  dan  belum memiliki legitimasi  hokum yang kuat Masa berlaku sertifikat  selama 4 tahun dan telah memiliki legitimasi  hokum yang kuat Alur proses sertifikasi halal singkat  (Pelaku Usaha- LPPM MUI- MUI) Alur sertifikasi halal panjang (Pelaku Usaha- BPJPH- LPH- BPJPH- MUI)
Imron Choeri, Cahyaning Budi Utami, Faiqul Hazmi, Amrina Rosyada, M.
Emil Hakim Aba, Muhammad Izzun Nidhom

## 3.2  Pendampingan  penyusunan  dokumen Sistem
Jaminan Halal (SJPH) yang merupakan  salah  satu  persyaratan  dalam pengajuan sertifikasi halal
Pada  tahap  ini,  pelaku  UMKM  akan didampingi  dalam  penyusunan  dokumen Sistem  Jaminan  Halal.  Dokumen  SJPH merupakan salah satu dokumen yang harus ada saat  pengajuan  sertifikat  halal,  maka  penting bagi  pelaku  usaha  untuk  memiliki  dokumen SJPH.  Pendampingan  ini  akan  dilakukan  oleh tim  pengabdi  yang  sudah  memiliki  sertifikat pendampingan PPH (proses produk halal).

## Gambar 1. Penyampaian Materi dan Pendampingan Penyusunan Manual SJPH

## 3.3 Pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)
NIB merupakan tanda pengenal bagi pelaku usaha  yang  diterbitkan  oleh  OSS  di  bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM,  2022). NIB  merupakan  bentuk  legalitas  usaha  dan mempermudah  perkembangan  usaha  melalui perizinan  dan  birokrasi.  NIB  juga  merupakan komponen wajib dalam mendaftarkan sertifikasi halal.
Pelaku  usaha  didampingi  secara  lansgsung untuk  dapat  mendaftarkan  usahanya  agar mendapat NIB.

## Gambar 2. Penyampaian dan Pendampingan Pendaftaran NIB

## 3.4 Penyerahan NIB kepada para pelaku usaha
Pada tahap selanjutnya, dilakukan penyerahan dokumen NIB kepada para pelaku usaha.

## Gambar 3. Penyerahan Dokumen NIB

## 4. Simpulan dan Saran
Kegiatan  ini  telah  berjalan  dengan  baik sesuai  dengan  rencana  yang  disusun  di  awal program.  Dokumen  NIB  pelaku  usaha  telah diserahkan  kepada  pelaku  usaha.  Dokumen SJPH  sudah  tersusun  meski  belum  seluruh pelaku usaha memilikinya. Tim pengabdian juga memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal dari para  pelaku  usaha,  namun  karena  lamanya antrian  di  sistem,  sertifikat  tersebut  masih dalam proses.
Peningkatan  softskill  dilakukan  dengan memberikan kesadaran perlunya berorganisasi, saling berbagai informasi dan  megelola emosi masing-masing  usaha  agar  persaingan  antar usaha  dapat  berjalan  secara  alami  dan  saling mendukung  antar  usaha    bukan  sebaliknya saling menjatuhkan. sedangkan untuk peningkatan  hardskill  dengan  memberikan pelatihan  cara  pengelolaan  akun  oss  guna
Imron Choeri, Cahyaning Budi Utami, Faiqul Hazmi, Amrina Rosyada, M.
Emil Hakim Aba, Muhammad Izzun Nidhom
melakukan perawatan pada NIB masing-masing usaha. Serta memantau dan melakukan eskalasi kelanjutan program sertifikasi produk halal.
Pengabdian  selanjutnya  bisa  dilaksanakan dalam  bentuk  pelatihan  packaging  dan pemasaran produk sehingga produk rempeyek udang  semakin  visible  dan  dapat  didanai  oleh perbankan. Saat ini belum ada paguyuban yang dapat dijadikan sarana komunikasi antar usaha yang  sama,  diperlukan  sarana  komunikasi dalam  bentuk  yang  formal  sebagai  sarana berbagai informasi antar usaha.

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Lembaga
Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama  Jepara  atas  dukungan  moral  dan pendanaan kepada tim pengabdian.

## 6. Daftar Pustaka
BKPM. (2022). Cara Mendaftar dan Mendapatkan NIB di OSS. Retrieved from https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/ detail/berita/cara-mendaftar-dan- mendapatkan-nib-di-oss
duta.co. (2021). Literasi Produk Halal dan Sehat Masih Rendah,
Dosen Unair Mengedukasi Masyarakat.
Kemenkumham.  (n.d.).  Peraturan  Pemerintah
Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan
Bidang
Jaminan Produk Halal. KNKS. (2020). Komitmen Pemerintah Wujudkan
Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia.
Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony,
S., Angeliana, W., Katolik, U., … Musi, U. K.
(2020). PENDAMPINGAN
USAHA : PENGGUNAAN ONE SINGLE
SUBMISSION.  Wikrama  Parahita:  Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 4(2), 103 – 108. Syafrida. (2016). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan  dan  Minuman  Memberi Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum Hak-Hak  Konsumen  Muslim.  ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 159 – 172.
Utami, C. B., Hazmi, F., Aulia, R., & Zahro, B. M.
(2022).  Antecedent  of  Knowledge  , Awareness  and  Willingness  of  SMEs Actors to Register for Halal Self Declare Certification. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 29 – 35.
VTR.  (2020).  Kesadaran  Akan  Produk  Halal Perlu Ditingkatkan.