## Modus Kecurangan & Program Anti Kecurangan di Pelabuhan (Studi Kasus Pelabuhan di Jakarta)
Safuan Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia safuan777@gmail.com
Budiandru Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Indonesia budiandru09@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the anti-fraud and fraud in the port sector. Research method used in this research is qualitative approach, with case study. The results of this study found that fraud has been done by employees (employee fraud), management (management fraud), supplier (vendor fraud) and customer (customer fraud) and anti-fraud program, PT Pelindo II has launched IPC Bersih program as a form of implementation of Whistleblowing System. Keyword : fraud, anti-fraud, port, Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Pelabuhan  merupakan  gambaran kecil  atau  “cerminan”  atau  miniatur kecil  suatu  bangsa  dan  merupakan pintu  gerbang  perekonomian  suatu negara.  Wajah  pelabuhan  dari  suatu negara,  dapat  langsung  diketahui bagaimana  budaya  dan  adat  istiadat suatu  bangsa  atau  negara.  Dapat diibaratkan, suatu rumah dapat dikatakan  bersih  atau  tidak,  dapat dilihat dari luar rumah, apabila di luar rumah kotor maka dapat dikatakan di dalam  rumah  tersebut  sama  dengan kondisi  luar  rumahnya.  Kemudian pelabuhan  merupakan  pintu  gerbang perekonomian,
bagaimana
perekonomian  suatu  bangsa  atau negara dapat tergolong dalam “ekonomi biaya tinggi” diantaranya di sebabkan oleh “biaya tinggi” yang ada di  pelabuhan,  baik  biaya  resmi  yang ada  maupun  biaya  di  luar  ketentuan
yang ada alias Pungutan Liar “PUNGLI”.  Pungli  di  pelabuhan menurut Indonesia  Corruption  Watch (ICW) yang mengutip ringkasan hasil studi  dari  Pusat  Studi  Asia  Pasifik Universitas  Gadjah  Mada  bekerja sama dengan United State Agency for International  Development (USAID) tahun 2004 saja mencapai 3 Trilliun/tahun.
Pelabuhan  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah pelabuhan petikemas  atau  terminal  petikemas yang  ada  di  Indonesia  khususnya  di Jakarta.  Dimana  arus  petikemas ekspor  dan  impor  di  Jakarta  saja mencapai 5,44 juta TEUs ( twenty feet container  units )  per  tahun.  Seperti  di kutip  dari  Bisnis  Indonesia,  arus petikemas  di  seluruh  terminal  peti kemas  Pelabuhan  Tanjung  Priok mengalami  kenaikan  sekitar  4,72% menjadi  5,44  TEUs  pada  2016  dari
5,20  TEUs  tahun  lalu.  Hal  ini menjadikan kawasan pelabuhan menjadi sangat penting untuk dikelola secara  professional  dan  bebas  dari
PUNGLI, agar pelabuhan di Indonesia dapat  bersaing  dengan  pelabuhan  di negara lainnya.
Dari  latar  belakang  di  atas,  dapat diketahui bahwa pembenahan pelabuhan  menjadi  bebas  pungli sangat  dibutuhkan,  untuk  itu  penulis tertarik  mengangkat  topik  dalam penelitian  ini dengan judul Fraud dan Anti Fraud di Sektor Pelabuhan”.

## II. KAJIAN LITERATUR

## A. Pengertian pungli
Arti  kata  Pungli  menurut  Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  akronim pungutan  liar;  memungli/me·mung·li/ meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan
sebagainya)  tanpa  menurut  peraturan yang lazim.
Pengertian  Pungli  atau  pungutan liar  dinyatakan  oleh  Solahuddin (2016) sebagai berikut,
Pungutan liar adalah perbuatan  yang  dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri  atau  Pejabat  Negara dengan cara meminta pembayaran  sejumlah  uang yang  tidak  sesuai  atau  tidak berdasarkan  peraturan  yang berkaitan
dengan pembayaran tersebut. Sedangkan  pengertian  lain  dari pungutan liar atau pungli seperti yang dinyatakan  oleh  Ibrahim  (2017:9) berikut ini;
Pungutan  liar  merupakan adanya  pemberian  sesuatu baik  berupa  uang  maupun benda  serta  fasilitas  tertentu terhadap  oknum  pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi  atau  kelompok secara langsung, dengan adanya  tujuan  tertentu  yang tidak  dilandasi  suatu  aturan legal yang mengaturnya.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  pungutan liar atau pungli adalah perbuatan yang dilakukan  seseorang  yang  memiliki wewenang meminta imbalan/upah atas jasa yang telah diberikan kepada orang lain yang tidak ada ketentuan yang sah dan  apabila  tidak  diberikan  maka orang tersebut dipersulit dalam mendapat pelayanan dari yang bersangkutan.
B. Pengertian Fraud Fraud diartikan sebagai kecurangan,  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecurangan berasal dari
kata curang/cu·rang/ a tidak  jujur;  tidak lurus  hati;  tidak  adil, mencurangi /men·cu·rangi/ v berbuat curang terhadap seseorang; menipu;
mengakali; kecurangan/ke·cu·rang·an / n perihal  curang;  perbuatan  yang curang; ketidakjujuran; keculasan.
Fraud menurut ACFE ( Association of Certified Fraud Examiners ) adalah fraud can encompass  any  crime  for  gain  that uses deception as its principal modus operandus. Jika  diterjemahkan  secara luas  kecurangan  bisa  mencakup kejahatan  apapun  untuk  keuntungan
yang  menggunakan  penipuan  sebagai modus operandus utamanya.
Arens, Elder & Beasley (2012:336) menjelaskan tentang fraud dari  2  sisi  yaitu  menurut  konsep hukum yang luas, fraud menggambarkan  setiap  tipuan  yang disengaja yang dimaksudkan mengambil harta  atau  hak  orang  lain. Dalam konteks audit laporan
keuangan, fraud didefinisikan sebagai salah saji yang disengaja atas laporan keuangan.
Sedangkan Coenen (2008:6) menjelaskan definisi fraud atau kecurangan  adalah “Occupational fraud  and  abuse  goes  by  many  other names,  including  internal  fraud, employee  fraud,  employee  theft,  and embezzlement.” Jika  diterjemahkan secara  bebas  adalah  Kecurangan  dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan  dengan  banyak  nama  lain, termasuk
kecurangan internal, kecurangan karyawan, pencurian karyawan, dan penggelapan uang.
Pendapat  lain  dinyatakan  oleh Setianto,  dkk  (2008:3)  menyebutkan Fraud atau kecurangan dapat didefinisikan sebagai berikut;
Suatu penyimpangan atau perbuatan  melanggar  hukum (illegal  acts)  yang  dilakukan dengan  sengaja,  untuk  tujuan tertentu  –misalnya  menipu atau  memberikan  gambaran yang  keliru  (mislead)-  untuk keuntungan pribadi atau kelompok  secara  tidak  fair, baik secara  langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.
Dari beberapa pengertian fraud di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa fraud adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu  maupun  kelompok  yang dapat merugikan orang lain, organisasi atau perusahaan dengan cara mengambil  keuntungan  materi  demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
C. Pungli termasuk Fraud ?
Pada pembahasan di atas, pungutan  liar  pada  hakikatnya  adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta  pembayaran  sejumlah  uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan  peraturan  yang  berkaitan dengan  pembayaran  yang  dilakukan tersebut,  maka  pungutan  liar  telah memenuhi  unsur fraud diatas  dan termasuk  dalam  kategori  kejahatan jabatan,  di  mana  dengan  jabatan  dan kewenangan  yang  dimilikinya,  maka pejabat  atau  pegawai  tersebut  telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk  memaksa  seseorang  untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau  menerima  pembayaran  dengan potongan,  atau  untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Dalam buku Fraud Risk & Control yang disusun oleh Pusat
Pengembangan  Internal  Audit,  yang diterbitkan  oleh Yayasan  Pendidikan Internal Audit (YPIA) Jakarta
mengemukakan  bahwa unsur-unsur fraud yang perlu diidentifikasi keberadaannya sehingga suatu kondisi diyakini fraud adalah sebagai berikut:
a) Ada  yang  dirugikan,  apakah organisasi tempat pelaku bekerja  ataukah  pihak  lain seperti  nasabah  bank  dan investor  atau  Pemerintah  atau masyarakat;
b) Ada  kerugian  yang  dapat dikuantifisir  dari  perbuatan fraud ;
c) Ada yang mendapat
keuntungan  baik  keuntungan materil atau manfaat ekonomis lain;
d) Ada  modusnya  atau  cara bagaimana  pelaku  melakukan fraud termasuk cara/media/alat
pelaku menyembunyikan fraud dan memperdaya korban;
e) Ada  motif  dari  perbuatan fraud ;
f) Ada kesengajaan pada perbuatannya.
Dari  keterangan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pungutan liar atau pungli termasuk dalam kategori fraud .
D. Jenis-jenis Fraud Jenis-jenis fraud yang  dikenal selama  ini  menurut  Setianto  (2008) meliputi antara lain;
a) Employee  Embezzlement atau Occupational Fraud
Jenis kecurangan yang dilakukan oleh karyawan/pegawai karena jabatan  atau  kedudukannya. Korban biasanya adalah organisasi atau perusahaan. b) Management Fraud Jenis kecurangan yang dilakukan  oleh  manajemen, biasanya  dengan  melakukan penyajian  laporan  keuangan yang tidak benar untuk keuntungan  organisasi  atau perusahaan    dengan  cara merekayasa  laporan  keuangan seolah-olah  menguntungkan, tujuannya adalah menarik investor. Korban biasanya investor dan stakeholder lainnya.  Jenis  kecurangan  ini termasuk kedalam ( white collar crime ). c) Investment Scam Jenis kecurangan yang dilakukan  dengan  membujuk investor  untuk  menanamkan modal  pada  suatu  bentuk investasi  dengan  janji  akan memperoleh  keuntungan  yang besar  dengan  waktu  singkat. Awalnya investor akan menerima  hasil  sesuai  yang dijanjikan  namun  kemudian akan berakhir dengan macet.
d) Vendor Fraud Jenis kecurangan yang dilakukan vendor dengan menjual  barang  atau  jasa dengan  harga  yang  terlalu tinggi dibanding dengan kualitas barang atau jasanya.
e) Customer Fraud
Jenis kecurangan yang dilakukan pembeli atau pelanggan.  Kurang  atau  tidak membayar  harga  barang  atau jasa  yang  telah  diterima. Korban  adalah  penjual  barang atau jasa.
f) Computer Fraud
Jenis  kecurangan  dengan  cara merusak  program  komputer, file data, system operasi,  alat atau  media  yang  digunakan yang  mengakibatkan  kerugian bagi  organisasi  yang system komputernya dimanipulasi.
E. Program Pencegah/ Anti Fraud
Dalam  upaya  pencegahan fraud , perusahaan dapat membangun program  pencegahan  atau  anti  fraud. Program  pencegahan  atau  anti  fraud dapat  dilakukan  dengan  merujuk sistem  pengendalian  internal  yang digagas salah satunya oleh COSO ( The Committee on Sponsoring Organizations ) yaitu lingkungan
pengendalian  ( control  environment ), penilaian  risiko  ( risk  assessment ),
aktivitas
pengendalian ( control activities ),  informasi  &  komunikasi
( information  &  communication), dan pengawasan  ( monitoring ).  Prosedur untuk mendeteksi dan mencegah fraud yang  dapat  diimplementasikan  ke dalam  program  kepatuhan yaitu proaktif  dalam  membuat  kebijakan terkait  dengan fraud, pengawasan manajemen  dan  sistem monitoring . ( Association of Certified Fraud
Examiners , 2012; 4.617-4.623).
Dalam sistem monitoring ,  ada 3 cara yang  digunakan  yaitu Reporting Program , Hotline dan Rewards. Setelah program di atas dilaksanakan, maka  audit  khusus  atau  lebih  dikenal dengan fraud audit dilakukan. Menurut  Safuan  (2017;12), fraud audit adalah
merupakan upaya untuk
menentukan sejauh mana organisasi  atau  perusahaan
dirugikan  atas  kasus  yang telah diidentifikasikan
sebelumnya  sehingga  dapat diperkirakan  jumlah  kerugian tersebut.  Audit  ini  meliputi investigasi  laporan  internal dan eksternal serta setiap jenis laporan  yang  sama  untuk dilakukan investigasi, terlepas dari  sumbernya.  Investigasi sering diminta oleh manajemen  dan  fokus  pada dugaan, perilaku tidak teratur. Alasan  untuk audit investigasi meliputi:  pencurian  internal penyalahgunaan aset, dan atau konflik kepentingan.

## III. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian fraud dan anti fraud di sektor pelabuhan antara lain :
a. Mengetahui  jenis  dan  modus fraud yang  terjadi  di  sektor pelabuhan.
b. Mengetahui program anti fraud di sektor pelabuhan.

## IV. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan pendekatan  kualitatif,  dengan  studi kasus ( case study ). Sedangkan prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut.
1) Menentukan  fokus  penelitian kualitatif,
2) Menentukan pertimbangan tipe penelitian kualitatif  (studi kasus)  sesuai  dengan  fokus penelitian,
3) Identifikasi  kasus,  meliputi individu,  sejumlah  individu, suatu program, suatu peristiwa, dan  suatu  aktivitas  terkait dengan fraud di  lingkungan terminal petikemas,
4) Melaksanakan  pengumpulan data meliputi observasi, wawancara,  dokumen,  dan audiovisual,
5) Analisis  data,  dengan  dasar analisis  holistik  semua  kasus. Deskripsi  rinci  kasus  yang
diteliti, riwayat kasus, kronologis  peristiwa,  aktivitas sehari-hari. Analisis tema, analisis  konteks.  Interpretasi makna kasus,
6) Pelaporan  hasil  penelitian, penelitian  melaporkan  secara rinci  kasus/kasus-kasus  yang diteliti secara rinci.

## V. HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa fraud yang  dilakukan  oleh karyawan  ( employee  fraud )  dalam bentuk sebagai berikut:
a) meminta tips masuk ke pelabuhan,
b) pencurian isi container ,
c) manipulasi berat container ,
d) Meminta  tips  kepada  supir truck agar container cepat diangkat,
e) Lembur fiktif,
f) "Closing Time" ,
g) Manipulasi sparepart bekas,
h) Purchase  Request (PR)  – Purchase  Order (PO) Back Date ,
i) Kolusi dengan vendor ,
j) Biaya koordinasi.
Sedangkan fraud yang dilakukan oleh manajemen ( management fraud ) dalam bentuk sebagai berikut,
a) Perusahaan dalam Perusahaan,
b) Perjalanan Dinas,
c) Manipulasi Laporan.
Adapun fraud yang  dilakukan  oleh Pemasok/ Vendor ( Vendor Fraud ) dalam bentuk sebagai berikut:
a) sparepart tidak  orisinil  dan kualitas rendah,
b) kolusi dengan karyawan,
c) subcontract .
Selain  itu, fraud juga  dilakukan  oleh pelanggan  ( customer  fraud )  dalam bentuk sebagai berikut,
a) Memperlambat  pengambilan container mengakibatkan
Dwelling Time ,
b) Pemalsuan dokumen
c) Pencurian isi container ,
d) Manipulasi berat container ,
e) Kerusakan container /barang dari  luar  di  bawa  masuk  ke dalam Pelabuhan mengakibatkan claim dari pihak kapal.
Dari temuan diatas, peneliti hanya memfokuskan pembahasan fraud yang terkait dengan isu pelabuhan saja.
Sedangkan  untuk  program anti
fraud ,  Pelabuhan  Indonesia  II  telah meluncurkan  program  IPC  Bersih sebagai wujud
implementasi
Whistleblowing System.

## VI. PEMBAHASAN
Dalam bab pembahasan ini, peneliti hanya memfokuskan pembahasan  pada fraud yang  terkait dengan isu  pelabuhan saja. Untuk isu diluar pelabuhan sengaja tidak dibahas dalam  pembahasan  kali  ini.  Adapun pembahasan  terbagi  2  yaitu fraud di sektor  pelabuhan  dan  program anti fraud yang dilaksanakan di pelabuhan.
A. Fraud di sektor Pelabuhan
1) Fraud yang dilakukan oleh karyawan (Employee Fraud).
a. meminta tips masuk ke pelabuhan,
Aktivitas truck keluar  masuk pelabuhan melalui pintu/ gate , dimana di  setiap gate teradapat  petugas  yang menjaga,  petugas  jaga  meminta  tips kepada  supir truck dengan  besar bervariasi  dimana  rata-rata  meminta Rp.  2.000,-/ truck .        Hal  ini,  sesuai dengan pemberitaan yang dimuat detik (2012)  yang  mewawancarai  supir truck  di  pelabuhan  tanjung  priok sebagai berikut;
“Setiap    pos,  masing-masing sopir harus mengeluarkan kocek  sebesar  Rp  10.000. Seharusnya  dalam  peraturan jika  supir  sudah  membuat  pas maka  tidak  ada  lagi  pungutan. Tetapi ternyata tidak. Masuk ke pelabuhan, mereka harus bayar pintu  masuk  sebesar  Rp  3.000, uang  rokok  per  petugas  Rp
2.000, pengurusan dokumen Rp 7.000 dan kocek untuk preman.” b. pencurian isi container , Pencurian isi container dilakukan  oleh  supir  bekerjasama petugas  jaga  serta  karyawan,  modus operandinya biasanya supir truck yang akan  melakukan  pencurian,  petugas jaga/security  dan  karyawan  yang mem back-up aktivitas  supir  tersebut, kemudian  barang  hasil  curian  akan disimpan  oleh  supir  dibawah  atau dibelakang jok truck tersebut.
c. manipulasi berat container ,
Peralatan bongkar muat sesuai ketentuan  hanya  dapat  mengangkat container dengan  berat  maksimal  45 ton,  jika  berat  container  diatas ketentuan  yang  ada  maka container tidak  dapat  dilakukan  bongkar  atau muat barang. Dengan adanya ketentuan  tersebut  maka  supir truck beserta oknum karyawan akan berusaha memanipulasi berat yang ada sehingga container dengan berat yang melebihi ketentuan tersebut dimanipulasi  agar  sesuai  dengan ketentuan.
d. meminta tips kepada supir truck jika  ingin container cepat diproses.
Meminta tips kepada supir truck agar  dilayani  lebih  cepat,      oknum operator  biasanya  meminta  tips  yang besarannya antara Rp. 2.000,- sampai dengan  20.000,-  tergantung  posisi container dan tingkat kesulitan dalam proses stack .
e. "Closing Time" , Closing  Time adalah  batas tengat waktu untuk eksportir
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
mengirimkan container ke  pelabuhan sebelum  dimuat  ke  kapal.  Pelabuhan akan  menerapkan  denda  kepada eksportir yang terlambat mengirimkan containernya sesuai tarif yang berlaku.
Namun celah ini dimanfaatkan oknum karyawan untuk mengambil keuntungan dari eksportir yang
terlambat  dengan  memanipulasi  data sehingga  eksportir  yang  terlambat tidak  akan  dikenakan  denda  yang sesuai  ketentuan  atau  dianggap  tidak terlambat  sehingga  uang  denda  dapat diambil  oleh  oknum  karyawan  yang bersanagkutan.
d. biaya koordinasi Biaya  koordinasi  diberikan oknum  karyawan  terhadap  pejabat yang  berwenang  seperti  bea  cukai,
kepolisian,
otoritas pelabuhan, syahbandar  dan  lain-lain.  tujuan pemberian  ini  untuk  mempelancar kegiatan  dan  perizinan  yang  ada. besaran biaya koordinasi ini bervariasi dari Rp. 500.000,- sd Rp. 5.000.000,-
biaya ini dalam perusahaan dimasukkan ke dalam
biaya entertainment.
B. Fraud    juga  dilakukan  oleh pelanggan (Customer Fraud).
1) Memperlambat pengambilan
container mengakibatkan Dwelling Time , Container yang masuk ke
pelabuhan untuk  hari pertama sampai dengan  hari  ke-3  tidak  dikenakan biaya penumpukkan, namun pada hari ke-4 container akan    dikenakan  tarif penumpukan yang besarannya berdasarkan  SK  Direksi  Pelindo  II tahun  2014  dapat  dilihat  dari  tabel berikut:
TARIF PENUMPUKAN 20' 40' Tarif Dasar Penumpukan Rp. 27.200 Rp. 54.400 Masa Penumpukan Masa Bebas : 1-3 Hari Gratis Gratis Masa II : 4-10 Hari 500% X TDP  500% X TDP Masa III : 11 Hari - Seterusnya 700% X TDP 700% X TDP
Karena    biaya  murah  inilah pihak importir tidak ingin terburu-buru mengambil  container  tersebut,  hal inilah  yang  menyebabkan dwelling time .  Untuk  mengantisipasi  praktek fraud ini, pihak pelabuhan menerbitkan  ketentuan  baru  yang tercantum  dalam  Keputusan  Direksi Pelindo II No. HK.568/23/2/1/PI.II/16 yang dapat dilihat dari tabel berikut:
TARIF PENUMPUKAN 20' 40' Tarif Dasar Penumpukan Rp. 27.200 Rp. 54.400 Hari Ke-1 BEBAS BEBAS Hari ke-2 dan seterusnya 900% X TDP 900% X TDP
2) Pemalsuan dokumen, Pemalsuan  dokumen  pengambilan container , modusnya
dengan memalsukan dokumen kemudian mencoba untuk mengeluarkan container .  Hal  ini  dilakukan  oleh oknum  petugas  EMKL  (Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Modus fraud ini juga  diungkapkan  netralnews  sebagai berikut:
“ Mereka mengaku kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen Delivery Order,  untuk  mengeluarkan kontainer  yang  ada  di  depo penitipan”.
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
3) Pencurian isi container , Pencurian  isi container dilakukan oleh  supir  bekerjasama  petugas  jaga serta  karyawan,  modus  operandinya biasanya  supir truck yang  akan melakukan pencurian, petugas jaga/security  dan  karyawan  yang mem back-up aktivitas  supir  tersebut, kemudian  barang  hasil  curian  akan disimpan  oleh  supir  dibawah  atau dibelakang jok truck tersebut.
4) Manipulasi berat container , Peralatan  bongkar  muat  sesuai ketentuan  hanya  dapat  mengangkat container  dengan  berat  maksimal  45 ton,  jika  berat container diatas ketentuan  yang  ada  maka container tidak  dapat  dilakukan  bongkar  atau muat barang. Dengan adanya ketentuan  tersebut  maka  supir truck
beserta oknum karyawan akan berusaha memanipulasi berat yang ada sehingga container dengan berat yang melebihi ketentuan tersebut dimanipulasi  agar  sesuai  dengan ketentuan.
5) Kerusakan container /barang  dari luar  di  bawa  masuk  ke  dalam Pelabuhan  mengakibatkan claim dari pihak kapal.
Modusnya adalah dengan memanfaatkan  kelengahan  petugas dalam memeriksa fisik container, atau memberikan  tips  kepada  petugas pemeriksa agar tidak memeriksa fisik dari container .
C. Program Anti Fraud Untuk pelabuhan di Jakarta melalui  IPC  grup  (PT  Pelabuhan Indonesia  II),  telah  ada  program anti fraud yaitu  dengan  program  “IPC Bersih”.  IPC  Bersih  adalah  sebuah
program  nyata  dari  manajemen  PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (atau disebut juga Indonesia Port Corporation selanjutnya  disingkat IPC) beserta seluruh cabang pelabuhan dan Anak
Perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari  tindakan  curang/ fraud ,  korupsi dan pemerasan.
1) IPC Bersih Salah satu aplikasi yang disediakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia  II  (Persero),  bagi  seluruh stakeholder yang  memiliki  informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan  oleh  Insan  PT  Pelabuhan Indonesia  II  (Persero)  dan  Anak Perusahaan  adalah Whistleblowing System yang  independen.  Bagi  Insan IPC atau stakeholder yang melaporkan akan  diberikan  perlindungan,  baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun  dari  kemungkinan  tindakan balasan oleh si terlapor.
Jenis Fraud yang dapat dilaporkan pada Whistleblowing  System IPC Bersih  adalah  yang  masuk  kedalam kategori berikut; a) tindakan curang, b) korupsi, c) pencurian,  d) pelanggaran kebijakan  dan  peraturan  perusahaan, e) benturan kepentingan, f) penyuapan,  g)  penggelapan,    h) penipuan, i) pemerasan.
2) Alur Proses WBS IPC
Adapun  alur  proses  WBS  IPC adalah  sebagai  berikut;  a)  membuat laporan, b) dikaji oleh analis pihak ke 3 yang independen, c) laporan tertulis 1  hari  kerja,  d)  diteruskan  ke  Komite IPC Bersih, e) investigasi, f)
keputusan, g) penetapan sanksi.
Gambar 1. Alur Proses WBS IPC
3) Hasil  laporan  WBS  IPC  (2015- 2017) berdasarkan kategori Adapun  hasil  laporan  WBS  IPC (2015-2017)  berdasarkan  kategori sebagai berikut;
a) Indikasi Tindak Kecurangan, 2 laporan
b) Indikasi Korupsi, 5 laporan
c) Indikasi Pencurian, 1 laporan
d) Indikasi Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan, 9 laporan e) Indikasi Benturan
Kepentingan, 1 laporan
f) Indikasi Penyuapan, 1 laporan g) Indikasi Penggelapan,
1 laporan h) Indikasi Penggelapan,
1 laporan
i) Indikasi Pemerasan, 4 laporan. 4) Laporan WBS Berdasarkan Saluran yang Tersedia Adapun  hasil  laporan  WBS  IPC (2015-2017) berdasarkan Saluran yang Tersedia sebagai berikut; a) SMS 11 laporan b) Email 7 laporan c) Hotline 4 laporan d) Website 2 laporan Selain  itu,  IPC  juga  berusaha mengoptimalkan  tiga  bidang  yang menjadi  fokus  dalam  peningkatan kinerja  ke  depan  adalah  persiapan fondasi governance, revenue enhancement ,  dan cost  effectiveness . Implementasi  dari  semua  hal  diatas, secara korporat, IPC pada tahun 2016 telah  menyusun  210  SOP  di  berbagai bidang  dan  Direktorat,  pencapaian skor  KPKU  sebesar  532,  termasuk optimalisasi peran SPI (Satuan Pengawasan  Internal)  di  lingkungan
IPC Group maupun peningkatan GCG ( Good Coorporate Governance ) sebagai  payung  dari  seluruh  aktivitas IPC  dalam  lingkup  fungsi  Direktorat Utama.

## VII. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil dari penelitian di atas, adalah sebagai berikut:
1. Pungutan Liar atau Pungli termasuk  kedalam  kategori fraud, yang dampaknya banyak merugikan baik terhadap
perusahaan  maupun stakeholder lainnya.
2. Fraud di sektor pelabuhan, berdasarkan  penelitian  di  atas
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
melibatkan  karyawan  ( employee fraud )  dan  pelanggan( customer fraud ).
Program anti  fraud telah  diluncurkan oleh  IPC  Grup  melalui website https://ipcbersih.tipoffs.info/ , yang dapat  dimanfaatkan  oleh stakeholder dalam  melaporkan  segala  bentuk tindakan  kecurangan/ fraud ,  korupsi dan  pemerasan  Selain  itu,  IPC  juga mengoptimalkan  fungsi  SPI  (Satuan Pengawasan Internal).

## VIII. SARAN
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:
1. Fraud di  sektor  pelabuhan  dapat diminalisir  dengan  komitmen  dan sinergi dari seluruh insan pelabuhan  (Operator  pelabuhan,
Bea  Cukai,  Syahbandar,  Otoritas Pelabuhan  dan Customer )  yang memiliki tanggungjawab di sektor ini.
2. Program anti  fraud tidak  dapat berjalan  tanpa  adanya  sosialisasi keseluruh  insan  pelabuhan.  Agar berhasil dalam pelaksanaanya selain sosialisasi harus ada monitoring secara berkala terhadap  laporan  yang  masuk  dan tindakan  nyata  dari  laporan  yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arens,  Alvin  A.,  Elder,  Randal  J.,
Beasley,  Mark  S.  (2012). Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach .( USA: Pearson
Prentice Hall).h.336.
Association of Certified Fraud Examiners.(2012). Fraud Examiners Manual (International    Edition) .(USA: ACFE,.Inc).hh.4.617-4.623.
Coenen,  Tracy.  (2008). Essentials  of
Corporate Fraud (Canada:John Wiley & Sons, Inc).h.6.
Hot,. Ibrahim. (2017). Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli .(Yogyakarta:Deepublish Publisher).h.9. Pusat  Pengembangan  Internal  Audit. (2015). Fraud Risk & Control .(Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit). h.7. Safuan.  (2017).  Panduan  Praktis Internal Auditor. (Bandung:Alfabeta).h.12. Setianto,  Hari.,  dkk.  (2008). Fraud Auditing (Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit).h.3. Majalah Solahuddin, Moh.,Toha.(2016), Majalah Paraikatte Prograssive & Innovative, Majalah Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan  Edisi  Triwulan  III  – Volume 26. Hal. 2.

## Surat Keputusan
Keputusan  Direksi  Pelindo  II  No. HK.568/23/2/1/PI.II/16

## Website
ACFE ( Association of Certified Fraud Examiners ) http://www.acfe.com/fraud- 101.aspx
Bisnis Indonesia https://ekonomi.bisnis.com/read
/20170130/98/624152/arus- petikemas-tanjung-priok-naik-
472
Indonesia  Corruption  Watch (ICW) http://www.antikorupsi.org/id/c ontent/biaya-pungli- diperkirakan-mencapai-rp-3- triliun-tahun-29070
IPC Bersih https://ipcbersih.tipoffs.info/
IPC http://www.indonesiaport.co.id/ news/ipc/pt-pelindo-ii-(persero)- raih-laba-rp.-2,7-triliun- meningkat-32,87-percent- 533.html
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online https://kbbi.web.id Netralnews
http://www.netralnews.com/ news/  megapolitan/read/  71946/ pencuri.kontainer.ditangkap
Detik https://finance.detik.com/ekono mi-bisnis/1983032/pungli- pelabuhan-tanjung-priok-makin- merajalela-sopir-truk-teriak