Palita: Journal of Social Religion Research April 2022, Vol. 7, No. 1, hal.67-80 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI: http://10.24256/pal.v7i1.2767
Upaya Masyarakat  Walenrang Dan Lamasi (Walmas) dalam Mengawal Proses Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah
1 Muh Syafi’i Syahrir, 2 Andi Yakub, 3 Ariana 1,2,3, Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90325 Email: piisyahrirmuhammad@gmail.com

## Abstract
This  paper  focuses  on  the  process  and  efforts  of  the  Walenrang  and  Lamasi  (Walmas)  people  to  keep blossoming the Luwu Tengah district that includes various segments of Walmas people. The community of students, local leaders, youth and regional officials participating in the blossoming effort is accelerating. As a socio-political  process,  these  people  dynamics  reflected  local  people's  wants  which  faced  the  central government regulation. This article analyses the function and dynamics of decentralization, that is, regional proliferation in Indonesia. The results of this study show that the Walenrang and Lamasi (Walmas) community movement has reached the requirements for meeting the new district but is constrained by the moratorium given by the central government.
Keyword (s) : Regional Autonomy; Regional blossoming; Social Movement; political dynamics; Luwu; Walmas

## Abstrak
Artikel  ini  fokus  pada  proses  dan  upaya  masyarakat  Walenrang  dan  Lamasi  (Walmas)  untuk  terus berkembang di kabupaten Luwu Tengah yang mencakup berbagai segmen masyarakat Walmas. Komunitas pelajar, tokoh masyarakat, pemuda dan pejabat daerah yang ikut meramaikan upaya akselerasi. Sebagai sebuah  proses  sosial  politik,  dinamika  masyarakat  ini  mencerminkan  keinginan  masyarakat  lokal  yang dihadapkan pada peraturan pemerintah pusat. Artikel ini menganalisa proses dinamika dan desentralisasi, yakni pemekaran daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan masyarakat Walenrang dan Lamasi (Walmas) telah memenuhi syarat untuk membentuk Kabupaten baru, namun terkendala dengan moratorium yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Kata kunci : otonomi daerah; pemekaran wilayah; gerakan soial; dinamika politik; Luwu; Walmas

## Pendahuluan
Setelah lebih dari tiga decade, kontrol yang sangat terpusat dan otoriter oleh rezim Suharto (1966-1998), ada tuntutan internal dan tekanan eksternal terhadap indonesia untuk  menjadi  lebih  demokratis  dan  lebih  terdesentralisasi  dalam  tatanan  bernegara. Tekanan tersebut telah membawa pemerintah pusat dan perwakilan nasional Indonesia mengesahkan undang-undang XX/1999 untuk kebijakan desentralisasi dan pergesaran menuju  otonomi  daerah.  Di  bawah  undang-undang  tersebut  dimaksudkan  untuk mendesentralisasikan  semua  kementerian  (kecuali  kemeterian  Agama,  Luar  negeri, pertahanan,  moneter  dan  fiscal)  pengesahan  legislasi  ini  ini  menjadi  perubahan  luar biasa  dalam  lenskap  politik  kontemporer  Indonesia.  Banyak  pihak  yang  berpendapat
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
bahwa  desentralisasi  akan  membawa  dampak  positif.  Secara  ekonomi,  hal  ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan efisiensi. Secara politis, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, stabilitas politik dan integrasi nasional 1 . Newton  dan  Deth  (2005)  mengemukakan  bahwa  ada  beberapa  argument  utama yang diajukan untuk desentralisasi. Pertama dan terpenting adalah bahwa desentralisasi pada dasarnya bertujuan untuk mendukung dan memperdalam demokrasi. Pemerintah daerah  menambahkan  dimensi  penting  pada  demokrasi  dengan  mengisinkan  orang- orang dalam komunitas kecil untuk berpartisipasi dan memiliki kendali atas urusan lokal mereka.  Kedua  adapatasi  dengan  keadaan  lokal  karena  kebijakan  diputuskan  oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dan pemahaman dengan mereka terhadap kondisi lokalnya. Ketiga, desentralisasi diyakini oleh pemerintah mampu memberikan nilai-nilai dasar  demokrasi  karena  dengan  desentralisasi  otoritas  lokal  akan  menjadi  tempat pelatihan warga negara untuk demokrasi; dan sebagai hasilnya juga berfungsi merekrut lahan untuk politik nasional 2 .
Kebijakan  tersebut  memicu  konflik  kepentingan  di  daerah  untuk  melaksanakan pemekaran  wilayah  secepatnya,  konflik  yang  terjadi  bersifat  horizontal  antara  para pelaku  politik  (pejabat)  yang  menginginkan  jabatan  struktural.  Selain  itu  pemekaran wilayah  didukung  oleh  keadaan  geografis  (luas  wilayah)  dan  jarak  antara  ibu  kota kabupaten/provinsi  dengan  desa  desa  yang  terpencil.  Selain  hal  tersebut  timbulnya desakan dari kalangan masyarakat yang membentuk gerakan politik secara demonstratif ataupun  melalui  jalur  administratif,  sehingga  para  pemangku  kebijakan  harus memperhatikan  hal  tersebut  sesuai  dengan  syarat  pemekaran  wilayah  otonomi  baru yang berlaku, karena semua daerah ingin membentuk wilayah administratif yang baru sehingga  memudahkan  wilayah  tersebut  mempercepat  pembangunan  dan  mengatasi kesenjangan. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah khususnya, ada beberapa aspek yang  mendasar  yaitu  (1)  pemberian  kesempatan  (dekresi)  (2)  melaksanakan  dan membuat kebijakan (3) ada prakarsa dan inisiatif untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah (4) sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan (5) sesuai dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  koridor  negara  kesatuan  Republik Indonesia.
Dari beberapa aspek di atas kita melihat peluang yang diberikan pusat ke daerah sangatlah  besar,  namun  di  satu  sisi  sebagai  aktualisasi  dan  sebagai  amanah  undang undang  bertentangan  dengan  keinginan  masyarakat  yang  menuntut  percepatan pemekaran daerah otonomi baru di daerah Walmas Kabupaten Luwu. Melihat dinamika yang terjadi di wilayah tersebut adanya tarik ulur kepentingan di kalangan elit politik karena berbagai gerakan yang terjadi secara terus menerus telah mengarah ke anarkisme dan menimbulkan korban dari masyarakat yang dibenturkan dengan pihak kepolisisan dan yang sangat disayangkan ialah pemerintah daerah dan sekaligus pemerintah pusat tidak meninjau hal tersebut.
1 Mukrimin,  2018. Decentraliation  and  Ethnic  politics:  A  Reflection  of  Two  Decades    of  Indonesia’s Desentralisation.
2 Mukrimin,  Lahaji,  Andi  Akifa.  2018, Democratisation  and  Decentralisation:  A  Reflection  of  Two Decades Of Indonesia’s Local Autonomy. Vol 18, No. 1
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
Ironi yang terjadi pada isu pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu (Walmas) ialah tidak  adanya  kepastian  tentang  kapan  moratorium  daerah  otonomi  baru  (DOB)  Luwu Tengah akan dicabut. Beberapa pejabat daerah kabupaten luwu di beberapa pertemuan misalnya  dalam  acara  kerukunan  keluarga  luwu  raya  yang  menghadirkan  beberapa pejabat provinsi semua hanya memberi statemen, misalnya saja gubernur sul-sel yang saat  ini  menjadi  tersangka  pernah  mengatakan  akan  mendorong  pembahasan  ini  ke pusat, sejalan dengan itu kedatuan luwu juga mengeluarkan tagar pemekaran luwu harga mati. Jadi isu pemekaran dan proses yang terjadi di walenrang-lamasi ini seolah berada di persimpangan jalan. Bahkan isu yang tersebar pada tataran mahasiswa ialah proses pemekaran  yang  tertunda  selama  bertahun  tahun  tidak  lain  adalah  takutnya  provinsi Sulawesi Selatan melepaskan Luwu Raya yang disangkut pautkan dengan APBD provinsi yang sebagian besar dari Luwu secara keseluruhan.
Jika  benar  demikian  maka  persoalan  pemekaran  murni  tanggung  jawab  provinsi Sulawesi  Selatan.  Hal  yang  paling  mendasar  jika  kita  berbicara  tentang  pemekaran Kabupaten Luwu ialah adanya moratorium yang diberikan oleh pusat, Sedangkan secara administratif telah memenuhi. Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan dalam salah satu wawancara  dengan  beberapa  wartawan  lokal  bahwa  akan  meyakinkan  presiden  ini adalah kebutuhan rakyat. Ditambah lagi keputusan persetujuan pemekaran dari bupati dan DPRD kabupaten dan juga persetujuan dari gubernur sudah diberikan yang sesuai dengan  amanah  pasal  5  ayat  2  peraturan  pemerintah  No.  78  tahun  2007  tentang Pemekaran Daerah.
Ini  juga  sekaligus  membantah  isu  tentang  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi-Selatan yang tidak ingin melepaskan Luwu Raya menjadi provinsi baru. Jadi tidak ada alasan lagi untuk  menunda  pembentukan  daerah  otonomi  baru  (Luwu  Tengah)  dan  sekiranya pemerintah  pusat  mencabut  moratorium  yang  selama  ini  menjadi  penghambat pembahasan.  Karena  ini  persoalan  pelaksanaan  undang-undang  maka  kiranya pemerintah  pusat  harus  melihat  persoalan  ini  secara  nomatif  sesuai  dengan  apa  yang berlaku.  Persoalan  luwu  tangah  adalah  persolan  masyarakat  bukan  persoalan  politik praktis. Dalam persoalan ini perlu adanya diskresi dari pemerintah pusat  ke daerah yang bersangkutan (Walmas).
Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana langkah  masyarakat Walmas khususnya dalam upaya mengawal proses pemekaran Luwu Tengah sebagai daerah otonomi baru. sampai  dengan  saat  ini  yang  diharapkan  menjadi  tekanan  dalam  proses  yang  bersifat administratif  (undang-undang)  untuk  sekiranya  di  terapkan.  Dalam  5  tahun  terakhir misalnya, gerakan yang terbangun adalah gerakan mahasiswa yang membentuk simpul aliansi mengatas-namakan wija to Luwu yang menuntut pencabutan moratorium DOB. Selain  garakan  tersebut    kampanye  pemekaran  juga  pernah  menjadi  tagar  di  jejaring sosial yang berlatar kedatuan luwu yang mengindikasikan peran pihak kedatuan yang mendukung proses ini.
Penelitian  yang  sebelumnya  berkaitan  dengan  atikel  ini  adalah  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Sunarwan  Sulaiman)  dengan  judul  “ dinamika  politik  dalam  proses pembentukan  Kabupaten  Luwu  Tengah”, pada  Jurnal  POLITICS  magister  ilmu  politik unhas  tahun  2017.  Kedua,  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Rawinda  Tangke,
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
Gustaf Tampi dan Joorie Ruru) pada jurnal administrasi public Unsrat Manado, dengan judul “ Evaluasi kelayakan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonomi baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi-Selatan ”, tahun 2021.

## 1. Desentralisasi
Menurut  badan  otonom  PBB,  UNDP,  desentralisasi  merujuk  pada  restrukturisasi atau  reorganisasi  wewenang  sehingga  ada  sebuah  tangguang  jawab  bersama  antara institusipemerintah  pusat  dan  daerah  menurut  prinsip  subsidiaritas,  sehingga  bisa meningkatkan  keseluruhan  kualitas  dan  efektifitas  system  pemerintahan  dan  juga meningkatkan  wewenang  dan  kapasitas  daerah.  Dengan  desentralisasi,  diharapkan mempu  memberikan  peluang  bagi  terciptanya  pemerintahan  yang  baik,  seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial dan  berbagai  keputusan  politik;    membantu  kapasitas  rakyat  yang  masih  dalam  taraf berkembang dan memperluas tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas. 3
Jadi,  beban  dalam  pencarian  tersebut  adalah  memusatkan  pada  usaha mendemonstrasikan kebutuhan akan sebuah strategi dan desentralisasi menjadi norma dan  bukannya  pengecualian.  Fungsi  terpusat,  dimanapun  itu,  haruslah  menjadi koordinasi, informasi dan ketentuan sumber daya yang mendukung berbagai aktivitas dan struktur yang terdesentralisasi. Mekanisme harus dikembangkan untuk menjamin bahwa  perspektif  dari  daerah,  bukannya  pusat  yang  diberikan  prioritas  ketika perselisihan  muncul,  dibandingkan  pandangan  konvensional  yang  melihat  perspektif pusat sebagai yang lebih valid karena dapat melakukan sebuah pandangan menyeluruh. 4 Desentralisasi juga merupakan sebuah fenomena kompleks yang mencakup banyak entitas geografis, aktor kemasyarakatan dan sektor sosial. Entitas geografis mencakup internasional,  nasional,  daerah,  dan  lokal.  Aktor  kemasyarakatan  adalah  termasuk pemerintah,  sektor  privat,  dan  masyarakat  madani  atau civil  society .  Sektor  sosial mencakup  semua  tema  pembangunan  seperti  politik,  sosial,  kultural,  dan  lingkungan. Dalam  mendesain  kebijakan  dan  program  desentralisasi,  sangatlah  penting menggunakan  sebuah  sistem  pendekatan  yang  mencakup  sektor-sektor  sosial  yang tumpang  tindih  dan  syarat-syarat  yang  berbeda  yang  masing-masing  muncul  di dalamnya. Dengan demikian, desentralisasi merupakan campuran fungsi dan hubungan dari pemerintahan, fiskal, dan politik. Dalam desain sistem desentralisasi, ketiganya akan saling tercakup satu sama lain. 5
Reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan daerah disertai dengan otonomi daerah. Ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi, keduanya dapat memberdayakan sumber daya lokal demi  mencapai  taraf  pembangunan  ekonomi  yang  tinggi  di  daerah  masing-masing. Perwujudan  dari  desentralisasi  ini  adalah  otonomi  daerah  yaitu  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pada  tingkat  yang  terendah,
3 Muhammad noor, memahami desentralisasi Indonesia, (Yogyakarta: Interpena, 2012) Hal 5. 4 Muhammad Noor, memahami desentralisasi Indonesia, (Yogyakarta: Interpena, 2012) Hal 8.
5 Muhammad Noor, memahami desentralisasi Indonesia, (Yogyakarta: Interpena, 2012) Hal 9.
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
otonomi  berarti  mengacu  pada  perwujudan free  will yang  melekat  pada  diri  manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan. 6

## 2. Otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mulai efektif dilaksanakan pada tahun 1999, para akademisi melihat hal tersebut sebagai sebuah fenomena sosial yang menarik, karena  setelah  lebih  dari  32  tahun  Indonesia  menjalankan  sistem  sentralisasi pemerintahan,  maka  pelaksanaan  otonomi  dengan  mengganti  sistem  Sentralisasi  ke Desentralisasi  dipastikan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  yang  menarik  untuk diteliti dan dipelajari. Berdasarkan pemahaman tersebut setidaknya ada berbagai alasan untuk mempelajari otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
Pertama,  Indonesia  punya  nilai  signifikan  dalam  perkembangan  ilmu  politik, dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  dan  heterogen,  sehingga  patut  untuk  dijadikan objek  kajian.  Jumlah  penduduk  Indonesia  yang  mencapai  angka  hampir  300  juta  jiwa dengan latar belakang suku, agama dan mendiami wilayah yang memiliki karakteristik lokal yang beraneka ragam, sehingga akan melahirkan sistem lokal yang berlainan pula. Aceh  dengan  sistem  pemerintahan  semi  monarki,  Jogyakarta  dengan  sistem pemerintahan lokal monarki dan daerah lain dengan sistem yang berlainan pula, harus disatukan  dengan  sebuah  sistem  yaitu  desentralisasi  dengan  berdasarkan  konstitusi Negara Indonesia, tentu akan menimbulkan berbagai singgungan dan akan melahirkan permasalahan yang sangat kompleks.
Kedua,  selalu  ada  hal  baru  dalam  perkembangan  Otoda  di  Indonesia.  Dari pemekaran daerah, keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari  awal  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan  landasan  UU  No.  22  tahun  1999 diibaratkan  dearah-daerah  seperti  orang  buta  yang  baru  bisa  melihat,  sehingga memunculkan  istilah  terciptanya  raja-raja  kecil  di  daerah,  bahkan  hubungan  antara pemerintah  kabupaten/kota  dengan  pemerintah  provinsi  menjadi  kurang  harmonis disebabkan  tidak  jelasnya  pembagian  kewenangan  antar  daerah.  Ada  juga  fakta berpindahnya  korupsi  dari  Pusat  ke  daerah.  sebagaimana  di  jelaskan  oleh  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Prof. Djohermansyah Johan tahun 2014  bahwa  2/3  kepala  daerah  terlibat  kasus  korupsi,  kemudian  sampai  sekarang banyak  anggota  legislatif  baik  pusat  dan  daerah  yang  terlibat  korupsi,  ini  akibat overlapping pekerjaan. Sungguh sangat ironi, padahal maksud diluncurkannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.
Sekurang-kurangnya ada 4 Perspektif alasan yang mendasari segi positif otonomi daerah  untuk dilaksanakan yaitu :
Pertama, Otoda adalah sarana untuk perwujudan demokratisasi. Para pendukung Otoda  mengklaim  bahwa  otoda  dapat  memajukan  demokrasi  dalam  artian,  akan menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, menjadikan dukungan rakyat lebih nyata, dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Dengan pemerintahan
6 Rira  Nuradhawati, dimanika  sentralisasi  dan  desentralisasi  di  Indonesia (Cimahi,  E-journal  Fisip Unjani, 2019) No. 1, Vol. 2, hal 9
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
hasil  pilihan  dari  masyarakat  diharapkan  pemerintah  daerah  itu  memahami permasalahan di daerahnya sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan akan lebih mudah.
Kedua, Otoda membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Cohen dan  Peterson  dan  OECD  menjelaskan  bahwa  otonomi  daerah  bisa  memajukan  sebuah sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan kreatif, dan OECD mengemukakan bahwa  otonomi  daerah  dapat  meningkatkan  efektifitas  sektor  publik.  Dengan  jenjang pengambilan keputusan yang lebih pendek, membuat efektifitas pemerintahan semakin baik.  Lebih  lanjut  Rondinelli  dan  Cheema  menegaskan  bahwa  proses  otonomi  daerah menuntut  pembaharuan  struktur  dan  institusi  pemerintahan  serta  pembangunan kemampuan legislatif, maka kita bisa melihat bahwa otonomi daerah akan memberikan peluang untuk mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, sehingga otonomi daerah merupakan sebuah pra-kondisi bagi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance . 7
Ketiga,  Otoda  dapat  mendorong  stabilitas  dan  kesatuan  nasional.  Triesman  dari Bank  Dunia  (1999)  menyatakan  tujuan  utama  otonomi  daerah  ialah  untuk mempertahankan  stabilitas  nasional  saat  berhadapan  dengan  tekanan  kedaerahan. Ketika  sebuah  negara  sangat  terpecah-pecah,  terutama  atas  dasar  letak  geografis  dan etnis, otonomi daerah akan bisa menjadi pendorong atau mekanisme institusional bagi kelompok–kelompok  yang  bertentangan  untuk  terlibat  dalam  proses  tawar  menawar yang bersifat formal sesuai dengan aturan. Dalam konteks Indonesia untuk mengatasi separatisme berkembang maka dengan konsep otonomi daerah dapat direduksi, kasus Aceh dan Papua misalnya yang dapat diselesaikan secara baik dengan otonomi khusus, tak terbayang jika tidak ada otonomi khusus mungkin sampai saat ini kedua daerah ini masih  terlibat  konflik  vertikal  dengan  pemerintah  pusat,  bahkan  dikuatirkan  dapat merembet ke daerah lainnya. 8
Keempat, Otoda memajukan pembangunan daerah. Lebih lanjut Sarundajang (Riant Nugraho, 2000 : 46) menjelaskan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara  prinsipil  terdapat  dua  hal  yang  tercakup dalam otonomi daerah, yang pertama hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah, dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam mengatur daerah, sementara “daerah“ dalam arti local  state  government adalah  pemerintah  daerah  yang  merupakan  perpanjangan tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah keluasan dalam hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai wujud dari manifestasi desentralisasi atau devolusi. 9
7 Ferizaldi, dinamika otonomi daerah di Indonesia, (lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hal17.
8 Ferizaldi, Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia, (lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hal17.
9 Ferizaldi, Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia, (lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hal18
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
Menurut  Irwan,  terdapat  beberapa  elemen  penting  dalam  otonomi  daerah  yang perlu  di  perhatikan  dalam  kaitannya  dengan  upaya  pencapaian  pemerintah  yang  baik (good governance) diantaranya:
1. Otonomi berhubungan erat dengan demokrasi (khususnya grassroots demokrasi).
2. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki diri sendiri.
3. Konsep otonomi mengandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah
4. Daerah otonomi harus memiliki power (termasuk keuangan) utnuk menjalankan fungsinya.
5. Dalam fungsinya, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal. Dalam  hal  ini  otonomi  harus  menciptakan good  governance yang  merupakan prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  yang universal karena  itu  harus  diterapkan dalam konsep pemerintahan Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah 10 .

## 3. Konsep pemekaran
Pemekaran  daerah  menurut  Arif  dalam  Ratnawati  (2005:15)  merupakan  suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujua nmeningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan  kemandirian  daerah  sebagai  salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  otonomi daerah. Pemekaran daerah menurut Arif dalam Ratnawati (2005:15) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan  kemandirian  daerah  sebagai  salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  otonomi daerah.
Dengan  menerapkan  UU  No.  XX/1999  tentang  penataan  pemerintah  daerah, hubungan  antara  pusat  dan  daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten)  telah  bergeser  secara signifikan.  Legislasi  tersebut  diikuti  dengan  implementasi  UU  XXV/1999  tentang perimbangan keuangan daerah dan pemerintah daerah. Sekali lagi produk hukum diubah dengan  UU  XXII/2004  tentang  otonomi  daerah.  Setelah  sepuluh  tahun diimplementasikan,  undang  undang  tersebut  disesuaikan  dan  disempurnakan  dengan diterapkannya UU XXII/2014 tentang pemerintah daerah. Saat ini desentralisasi diatur dengan  UU  X/2015  yang  merupakan  revisi  dari  UU  XXII/2014  tentang  pemerintah daerah. 11
Adapun  pelaksanaannya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  78  Tahun 2007  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah. Pemekaran Daerah merupakan pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah  atau  lebih.  Dalam  hal  pemekaran  ini  dapat  berupa  pembentukan  daerah  yaitu pemberian  status  pada  wilayah  tertentu  sebagai  daerah  provinsi  atau  daerah Kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah Provinsi
10 Dewi Rahma Danirwati, Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah Sumatra Utara (Sumatra: jurnal JIPS, 2018) Vol 2, No 3 11 Mukrimin,  2018. Decentraliation  and  Ethnic  politics:  A  Reflection  of  Two  Decades    of  Indonsia’s Desentralisation.
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
atau daerah Kabupaten/kota. Penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. 12
Gagasan  pemekaran  wilayah  dan  pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  memiliki dasar  hukum  yang  cukup  kuat.  Secara  yuridis,  landasan  yang  memuat  persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu  daerah  yang  dibentuk  berdasarkan  pertimbangan  kemampuan  ekonomi,  potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari  berbagai  daerah  melalui  dua  tahapan  besar  yaitu  proses  teknokratis  (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Berikut akan digambarkan tentang skema proses pengusulan pemekaran di tingkat daerah.

## 4. Gerakan sosial
Dalam referensi sosiologis dikenal adanya berbagai pendapat yang dikemukakan oleh  para  sosiolog  yang  terkait  dengan  pengertian  tentang  apa  sesungguhnya  yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial. Cohen misalnya (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial yaitu gerakan yang  dilakukan  oleh  sejumlah orang    yang    sifatnya    terorganisir    dengan    tujuan    untuk    merubah    atau mempertahankan  sesuatu  unsur  tertentu  dalam  masyarakat   yang  luas.  Lalu,  lebih jauh  Cohen mengemukakan  tentang  adanya  beberapa  ciri  suatu  gerakan  sosial  yang diantaranya: adanya  tujuan yang ingin dicapai (sasaran), terencana serta terdapat suatu ideologi. Sementara itu Zurcher dan Snow dalam buku Michener dan Delamater (1999) merumuskan  definisi  gerakan  sosial  sebagai  kegiatan  yang  sifatnya  kolektif  yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi  tentang  beberapa  isu  tertentu. 13
Selanjutnya,    Touch    dalam    Kuppuswamy    (1979)    mengemukakan  bahwa  yang dimaksud dengan gerakan sosial yaitu suatu usaha sejumlah individu yang secara kolektif bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  muncul    dalam  suatu  masyarakat. Adapun  Blumer  dan Allen  (1980)  menganggap  gerakan  sosial  merupakan sebuah kegiatan  kolektif  untuk  memunculkan  kehidupan  baru.  Kemudian,  Gusfield  dan  Allen (1980)  menganggap  apabila  suatu  gerakan  sosial  sebagai  kegiatan  dan  kepercayaan masyarakat  akan  harapan  adanya  perubahan  beberapa  aspek  dari  kondisi  sosial. Dari berbagai definisi tentang gerakan sosial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya
12 Ruwinda  Tangke,  gustah  Buddi  Tampi,  Joorie  Marhaen  Ruru, evaluasi  kelayakan  pemekaran kabupaten luwu tengah menjadi daerah otonom baru di kabupaten luwu provinsi selawesi selatan, (Manado: Jurnal Adminitrasi Publik, 2021) Vol 7, No. 109, Hal. 21 13 Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial, (Makassar: Hasanuddin Journal Of Sosiologi, 2019) Vol 1, hal 17
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
menunjukkan bahwa sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  gerakan  sosial  yaitu  suatu gerakan  yang  dilakukan  sejumlah orang  yang  sifatnya  terencana  dan  terorganisir dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu sesuai  dengan  misi  gerakan itu. Disamping  itu,  jika  dilihat  dari  cirinya  maka  sebuah  gerakan  sosial memiliki beberapa ciri tersendiri. Kita  sebut  saja  umpamanya  pendapat  yang  dikemukakan  oleh David  Aberle  yang  mana  dia menggunakan kriteria perubahan yang dikehendaki baik itu  di  tingkat  individu  maupun  dilevel  masyarakat    serta    besarnya    perubahan    yang diinginkan. 14
Locer  2002  menjelaskan  bahwa  suatu gerakan  sosial  setidaknya  memiliki  tiga ciri  khas  antara  lain: pertama,  terorganisir.  Dalam  hal  ini, perilaku  yang  ditampilkan para  pendukung  gerakan  sosial  berpedoman   pada  cara  tertentu    yang diorganisir oleh  seorang  pemimpin  itu  melalui  adanya  tugas  yang  dilimpahkan  pada  anggotanya. Kedua, membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Maksudnya  sebuah gerakan sosial dapat  bertahan  dalam  rentang  waktu  yang  relatif  lama  sesuai  dengan  tujuan  gerakan sosial  itu.  Dan  ketiga  sengaja  dibentuk.  Maksudnya  keberadaan  suatu  gerakan  sosial memang  sengaja  dibentuk  oleh  anggotanya    dan    setiap    anggota    gerakan    itu    akan memainkan  peran  sesuai  dengan  tugas  masing-masing. 15
Dalam  demokrasi  langsung,  gerakan  sosial  baru  merupakan  agen  perubahan. Secara  umum  gerakan  sosial  muncul  sebagai  bentuk  ketidakpuasan  dengan  kebijakan yang ada. Bentuk keberhasilan gerakan sosial ditentukan dari sejauh mana perubahan kebijakan  mampu  mengakomodasi  tuntutan  atau  partisipasi  publik  dalam  perumusan kebijakan. Gerakan sosial menegaskan demokrasi langsung yang dianggap lebih dekat dengan  kepentingan  publik  daripada  demokrasi  liberal,  yang  berbasis  delegasi  untuk representasi  rakyat  yang  hanya  bisa  dikontrol  saat  pemilihan,  dan  demokrasi terorganisir  yang  berbasis  mediasi  oleh  partai  politik.  Demokrasi  langsung  bersifat partisipatoris, otoritasnya didelegasikan untuk isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kepentingan  publik,  dengan  syarat  tuntutan  kesetaraan  dan  perlindungan  hak demokratis  untuk  minoritas.  Ia  bersifat  desentral  dan  menekankan  kebijakan  atau keputusan mesti diambil sedekat mungkin dengan kehidupan rakyat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan dengan  observasi  dan  wawancara  terstruktur  dengan  elemen  masyarakat  Walmas mengenai proses dan upaya yang dilakukan dalam rangka mengawal proses pemekaran Luwu  Tengah,  serta  melakukan  kajian  terhadap  naskah-naskah,  buku-buku,  literature dan  peraturan-peraturan  yang  berkenaan  dengan  pemekaran  wilayah  dan  otonomi daerah.  Analisis data dilakukan dengan editing, klasifikasi, tabulasi data dan interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
14 Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial, (Makassar: Hasanuddin Journal Of Sosiologi, 2019) Volume 1, hal 17 15 Andi Haris, Asyraf Bin Hj. AB Rahman, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial, (Makassar: Hasanuddin Journal Of Sosiologi, 2019) Volume 1, hal 18
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80

## Upaya Masyarakat Walmas Dalam Mengawal Proses Pemekaran Kab. Luwu Tengah
Pada  jurnal  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  apa  yang  akan  saya jelaskan  dan  saya  teliti  pada  tulisan  ini  menjelaskan  bahwa  percepatan  pembentukan wilayah Kabupaten Luwu Tengah berdasarkan PP No. 78 tahun 2007 yang telah di penuhi oleh pemerintah kab. Luwu yang merealisasikannya berdasarkan hasil analisis kelayakan pemekaran. Namun kendala saat ini dengan adanya moratorium dari pemerintah pusat, jadi dalam melihat proses pemekaran, maka saya mengajukan tema yang relevan yang ingin menjelaskan upaya masyarakat dan gerakan yang terjadi pada prosesnya.
Banyak  hal  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  menuntut  pemerintah  agar mencabut moratorium. Misalnya saja kampanye yang dilakukan di berbagai media sosial dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan tagar provinsi luwu raya dan luwu tengah harga mati telah banyak beredar yang meningkatkan kepekaan masyarakat khususnya kalangan  mahasiswa  yang  berbondong-bondong  memposting  dan  membagikan  hal tersebut. Gerakan ini tentunya bukan lagi sesuatu yang tidak berdasar atau hanya trend saja. Namun ini adalah bentuk respon masyarakat yang telah lama menanti tuntutannya.
Gerakan masyarakat Walmas secara keseluruhan adalah upaya yang terkoordinasi dari  berbagai  elemen.  Mulai  dari  masyarakat,  pejabat,  tokoh  masyarakat  dan  juga mahasiswa. Dari penelitian yang saya lakukan ada beberapa point penting dalam proses pengawalan  pemekaran  kab.  Luwu  tengah  menjadi  daerah  otonomi  baru,  sebagai berikut:
1. 18  maret  2008,  Pendaftaran  dan  pengajuan  dokumen  usulan  pembentukan  Kab. Luwu Tengah di OTDA DEP.DAGRI (kajian PP. 129)
2. 19  maret  2008,  pendaftaran  dan  pengajuan  dokumen  usulan  pembentukan  Kab. Luwu Tengah di secretariat komisi II DPR-RI.
3. Juli 2008, penyerahan kembali dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu tengah ke OTDA DEP. DAGRI (kajian sesuai PP. 78)
4. Juli 2008, penyerahan kembali document usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah ke secretariat komisi II DPR-RI yang sesuai kajian PP. 78.
5. Juli 2008, pengajuan permohonan FOROM untuk audiensi ke DPR-RI.
6. Juli 2008, audiensi masyarakat Luwu Tengah dengan anggota DPR-RI.
7. 11 oktober 2008, audiensi komite percepatan pemekaran Kab. Luwu tengah di hotel grand menteng Jakarta.
8. Oktober  2008,  Adm.  Pembentukan  Luwu  Tengah  dinyatakan  lengkap  oleh secretariat komisi II DPR-RI (kecuali surat dari PEMPROV).
9. Desember  2008,  tanda  tangan/persetujuan  sebanyak  14  anggota  DPR-RI,  wakil komisi, komisi (syarat minimal 13 orang anggota).
10. Desember  2008–Januari  2009,  penjadwalan  KUNKER  dan  pelaksanaan  KUNKER tim komisi II DPR-RI.
11. Februari 2009, Pengajuan ke pimpina DPR-RI untuk diahas dalam RAPIM DPR-RI
12. Maret  2009,  document  LUTENG  diserahkan  ke  BALEG  untuk  harmonisasi  RUU (penyesuaian data dengan PP 78)
13. Agustus  2009,  dokumen  LUTENG  diserahkan  ke  BAMUS  untuk  penetapan  siding paripurna
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
14. 29 september 2009, peripurna DPR-RI dimasukkan sebagai usulan untuk diajukan sebagai inisiatif DPR-RI
15. Desember  2009,  pengkajian  pimpinan  DPR-RI    sebagai  RUU  inisiatif  DPR-RI  ke presiden untuk mendapatkan AMPRES.
Hal ini adalah bentuk upaya yang dilakukan berbagai elemen masyarakat Walmas yang menginginkan percepatan pemekaran karena kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakan,  selain beberapa point diatas ada juga beberapa hal yang dilakukan atau sebagai batu loncatan mengapa diajukannya Luwu Tengah sebagai calon daerah otonomi baru, sebagai berikut:
1. Lahirnya UU No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan kota palopo maka ibu kota kab. Luwu berpindah ke Belopa dan terdapat 2 kecamatan yang wilayahnya masih kab. Luwu yang diantarai Kota Palopo yakni kec. Walenrang dan kec. Lamasi yang berada di sebelah utara Kota Palopo
2. Seiring perkembangan masyarakat yang ada di wilayah kec. Walenrang dan Lamasi mengalami kesulitan baik dalam pembangunan dan pengurusan hal yang bersifat administratif (pelayanan publik) dikarenakan jarak dengan ibu kota Belopa rata- rata 90 km yang melintasi Kota Palopo. Hal tersebut menjadi bahan diskusi oleh masyarakat Walmas dan tokoh mahasiswa di Makassar untuk mengagas DOB luwu tengah
3. Sejak  tahun  2002,  mulai  diaspirasikan  pembentukan  kab.  Luwu  tengah  oleh mahasiswa (IPMIL) di Makassar
4. Karena PP 129 tentang surat teknis pembentukan DOB minimal 3 Kecamatan maka disahkan  pemekaran  Kecamatan  di  wilayah  Walmas  karena  hanya  ada  dua Kecamatan
5. Gerakan  ini  berlanjut  pada  forum  diskusi  sampai  ke  meja  pemerintah,  sehingga masyarakat mendesak DPRD Luwu dan Bupati Luwu segera memekarkan wilayah Walenrang-Lamasi  menjadi  beberapa  Kecamatan  agar  sesuai  dengan  surat administrasi pembentukan DOB
6. Sampai pada tahun 2007, lahirlah PP baru yakni PP. 78 tahun 2007 yang mengatur teknis pemekaran daerah dipersyaratkan bahkan untuk dibentuk Kabupaten Baru minimal 5 kecamatan, maka masyarakat mendesak pemerintah Kabupaten Luwu bersama  DPRD  Luwu  menyetujui  pemekaran  kecamatan  Walenrang-Lamasi menjadi 6 kecamatan, diantaranya:
1. Kec. Walenrang (induk)
2. Kec. Walenrang Timur
3. Kec. Walenrang Barat
4. Kec. Lamasi (induk)
5. Kec. Lamasi Timur
6. Kec. Walenrang Utara
Inilah upaya yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat di Walenrang-Lamasi dalam upaya mewujudkan terbentuknya daerah otonomi baru (kab. Luwu Tengah). Jadi diluar dari sesuatu yang bersifat administratif, tentunya hanya gerakan demonstrasi dari mahasiswa yang setiap tahunnya merefleksikan keinginan mereka sebagai warga Luwu
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
Raya yang prihatin dengan kondisi yang terjadi. Maka dari itu gerakan demonstrasi ini setiap  tahunnya  di  lakukan  dengan  harapan  mengingatkan  pemerintah  agar memperhatikan  Luwu  Tengah.  Aksi  ini  dilakukan  dalam  mendekati  hari  Perlawanan Rakyat Luwu (23 Januari) setiap tahun dan hari jadi Luwu.

## KESIMPULAN
Pencapaian  dalam  upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Luwu  Tengah  secara keseluruhan (tokoh masyarakat, pejabat, mahasiswa dan tokoh pemuda)  bisa dikatakan berbuah  positif  karena  melihat  hasil  administratif  dan  langkah-langkah  yang  telah tertulis dalam pembahasan telah rampung sesuai dengan standar pemenuhan dan syarat untuk  dimekarkan  sebagai  daerah  otonomi  baru.  Segala  urusan  yang  menyangkut peraturan  pemerintah  dan  UU  telah  sesuai.    Dalam  berbagai  media  juga  Gubernur Sulawesi Selatan  telah mengatakan bahwa akan mendorong hal ini ke pemerintah pusat sebagai tuntutan masyarakat tanpa unsur politik. Yang menjadi penghambat satu satunya ialah adanya moratorium dari pusat yang tidak jelas arahnya kapan akan dicabut. Inilah yang memicu gerakan-gerakan demonstratif di tingkat mahasiswa yang setiap tahunnya harus  turun  ke  jalan  berdemo  dan  menuntut  pemerintah  agar  mencabut  moratorium Luwu Tengah yang tidak jarang berujung bentrok dengan aparat kepolisian.
Jadi urusan pemekaran Luwu Tengah murni di tangan pemerintah pusat tidak lagi berada  pada  tingkat  Kabupaten  dan  Provinsi  dan  belum  ada  alasan  jelas  mengapa moratorium belum dicabut. Adapun saran yang relevan ialah mengawal terus menerus agar  kiranya  moratorium  dicabut  secepatnya,  sehingga  gerakan-gerakan  demonstratif yang  berujung  bentrok  antara  mahasiswa,  masyarakat  dan  pihak  kepolisian  tidak  lagi terjadi.  Selanjutnya  pemerintah  pusat  harus  mempertegas  dan  mengambil  sikap  tidak menggantung  harapan  rakyat  Walmas  yang  selama  ini  menantikan  pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Daniawarti  R.  D.  (2018).  Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Good Governance Di Sumaterah Barat. Jurnal JIPS, Vol. 2 No. 3
Ferizaldi. (2016). Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia , (Lhokseumawe: Unimal Press) Haris A., Rahman A. B., Ahmad W. I. (2019). Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Social. Hasanuddin Journal Of Sociology, Vol. 1 No. 1
Jati  R.W.  (2012).  Inkonsistensi  Paradigma  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia:  Dilema Sentralisasi Dan Desentralisasi. Jurnal konstitusi, Vol. 9 No. 4
Joorie M. R., Gustaaf  B. T., Rawinda T. (2021). Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu  Tengah  Menjadi  Daerah  Otonomi  Baru  Dikabupaten  Luwu  Provinsi Sulawesi-Selatan. JAP, No. 109, Vol. VII
Mukrimin (2013). Integrated or Fragmented Governance: Indonesia's Decentralization.
International Journal of Kybernology, 1(1) : 84-90. http://ijok.lpm.ipdn.ac.id/wp-
Muh. Syafi’i Syahrir, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April 2022, Vol.7, No.1, hal.67-80
content/uploads/2014/11/Integrated-of-Fragmented-Governance-Indonesias- Decentralization.pdf
Mukrimin (2018). Decentralization and Ethnic Politics: A Reflection of Two Decades of Indonesia's  Decentralization. Komunitas:  International  Journal  of  Indonesian Society and Culture, 10(2): 233-245. DOI: 10.15294/komunitas.v10i2.12752
Mukrimin  (2021). Power  Sharing:  Local  Autonomy  and  Ethnic  Politics  and  in  Sulawesi Indonesia. Malang: Pustaka Learning Center.
Mukrimin,  Lahaji,  &  Andi  Akifah  (2018).  Democratization  and  Decentralization:  A Reflection of Two Decades of Indonesia's Local Autonomy. AL-Ulum , 18(1) : 233- 245. DOI: https://doi.org/10.30603/au.v18i1.283
Muqoyyidin,  A.  W.  (2013).  Pemekaran  Wilayah  Dan  Otonomi  Daerah  Pasca  Reformasi Diindonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Kedepan. Jurnal Konstitusi, Volume 10, nomor 2 .
Noor M. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia . (Yogyakarta: Interpena).
Nuradhawati  R.  (2019).  Dinamika  Sentralisasi  dan  Desentralisasi  di  Indonesia. Jurnal academia praja, Vol. 2 No. 1
Prasisko  G.  Y.  (2016).  Gerakan  Sosial  Baru  Indonesia:  reformasi  1998  dan  proses demokratisasi indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 3 No. 2
Sulaiman S. (2017). dinamika politik dalam proses pembentukan kabupaten luwu tengah. the POLITICS Vol. 3 No. 2