## PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA–MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH
(Studi Pada Peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan  Batas Darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)

## Hendri Susilo, Su Ritohardoyo, Ahmad Zubaidi
Prodi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Jl. Teknika Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia Email: hendrisusilo042@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  penetapan  batas  darat  Indonesia  -  Malaysia  dan Implikasinya terhadap ketahanan wilayah (studi pada peran Direktorat Topografi TNI AD dalam penetapan batas darat Indonesia – Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara).  Tujuan  penelitian  (1)  mengkaji  gambaran  tentang Peran Direktorat Topografi TNI AD dalam Penetapan Batas Darat Indonesia – Malaysia, (2) menelusuri  Implikasi  Penetapan  Batas  Darat  Indonesia-Malaysia  yang  dilaksanakan  oleh Direktorat  Topografi  TNI  AD  terhadap  ketahan  wilayah. Pelaksanaan  penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, studi pustaka dan penelusuran data online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Direktorat Topografi TNI AD dalam penetapan batas darat Indonesia – Malaysia meliputi kegiatan penegasan batas/ border demarcation dan Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) tugu batas Indonesia  – Malaysia. Penetapan batas  darat  Indonesia  -  Malaysia  memberikan  penguatan  pada  ketahanan  wilayah  di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
Kata Kunci : Batas Darat , Peran, Direktorat Topografi TNI AD, Ketahanan Wilayah

## Abstract
This  study  discussed  the  determination  of  Indonesia-Malaysia  land  border  and  its implications for regional resilience (A Study of Roles of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the Determination of Indonesia-Malaysia Land Border in Sei Menggaris Nunukan  North  Kalimantan).  The  objectives  of  the  study  were  (1)  to  study  roles  of  the Directorate  of  Topography  of  the  Indonesian  Army  in  the  determination  of  Indonesia- Malaysia  land  border,  (2)  to  study  the  constraints  faced  and  assessed  the  performance effectiveness of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the determination of Indonesia-Malaysia  land  border,  (3)  to  trace  the  implication  of  Indonesia-Malaysia  land border implemented by the  Directorate  of  Topography  of  the  Indonesian  Army on  regional resilience.  This  research  applied  the  qualitative  research  method.  Data  collection  methods were  observations,  in-depth  interviews,  documents  and  literature  review,  and  online  data tracking. The findings indicated that roles of the Directorate of Topography of the Indonesian Army in the determination of Indonesia-Malaysia land border included border demarcation and  Investigation,  Refixation,  and  Maintenance  (IRM)  of  Indonesia-Malaysia  border.  The determination of Indonesia-Malaysia land border strengthened the regional resilience of Sei Menggaris Nunukan North Kalimantan.
Keywords: Land  Border,  Roles,  Directorate  of  Topography  of  the  Indonesian  Army, Regional Resilience

## PENDAHULUAN
Perbatasan negara bagi suatu negara memiliki  arti  penting  karena  tidak  saja menegaskan  batas  kedaulatan  sebuah negara,  tetapi  juga  memiliki  dimensi internasional  karena  disana  terkandung juga kepentingan-kepentingan inter- nasional dari suatu negara (Simela, 2012). Wilayah  perbatasan  satu  negara  akan selalu  bersinggungan  dengan  wilayah perbatasan  darat  atau  laut  negara  lain atau  perairan  internasional.  Ini  artinya, tidak ada negara di dunia ini yang hidup terisolir  tanpa  berbatasan  dengan  negara lain.  Perbatasan  negara  merupakan manifestasi  utama  kedaulatan  wilayah suatu  negara.  Perbatasan  suatu  negara mempunyai  peranan  penting  dalam penentuan  batas  wilayah  kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan  perbatasan  negara  dalam banyak  hal  ditentukan  oleh  proses historis,  politik,  hukum  nasional  dan internasional.  Dalam  konstitusi  suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah (Simela, 2012).
Terbentuknya    wilayah  kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Malaysia  di  Wilayah  Kalimantan,  tidak terlepas  dari  peran  dan  warisan pemerintah  kolonial  Belanda  dan  Inggris sebagai  bekas  negara  penjajahnya,  tentu saja  kedua  wilayah  kedaulatan  ini dipisahkan oleh sebuah garis batas. Garis batas  negara  pada  dasarnya  merupakan perwujudan  aspek  Geopolitik  yang  utuh dari  suatu  negara  sebagai  satu  kesatuan Geografis, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan  Pertahanan  Keamanan  (Batubara, 2017).
Perbatasan  darat  antara  Indonesia  - Malaysia membentang dari Tanjung Datu (Laut  China  Selatan)  sampai  Sei  Pancang di  Pulau  Sebatik  (Laut  Sulawesi). Perbatasan  darat  Indonesia  -  Malaysia mempunyai  panjang  kurang  lebih  2.004 km  (Hadi,  et  al.,  2013).  Perbatasan  ini memisahkan  provinsi  Kalimantan  Utara, Kalimantan  Timur  dan  Kalimantan  Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah
dan  Sarawak  di  Malaysia.  Permasalahan perbatasan  yang  sering  muncul  di wilayah  ini  berupa  sengketa  perbatasan, pelanggaran wilayah perbatasan, pencurian sumberdaya alam, perdagangan ilegal, perdagangan
manusia , penyelundupan,  terorisme  dan narkoba.  Dengan  demikian  perbatasan darat Indonesia – Malaysia penting untuk dikaji  guna  mencari  solusi  bersama. Masalah  pergeseran  patok  perbatasan seperti pada wilayah Sebatik juga menjadi contoh  rentannya  masalah  perbatasan antara  Indonesia  dan  Malaysia.  Berbagai permasalahan  perbatasan  yang  muncul selama ini diselesaikan melalui pertemuan dan  rapat  yang  diwadahi  dalam  sebuah organisasi  yang  disepakati  bersama  yaitu General  Border  Comittee  (GBC) (Batubara, 2017).
Mendasarkan  pada  fakta  yang  ada di  lapangan  atas  kerawanan  yang  sering muncul  di  perbatasan  maka  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  sebagai  sebuah Instrument  of  national  power yang merupakan  salah  satu  kekuatan  nasional negara, disiapkan dalam rangka pertahanan negara dengan tujuan
menegakkan,  menjaga,  melindungi  dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  serta  keselamatan segenap  bangsa  dari  segala  bentuk ancaman, gangguan dan hambatan. Sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  :  34 Tahun  2004 tentang TNI,  dalam pelaksanaan  tugasnya  TNI  terbagi  atas tugas yang bersifat Operasi Militer Perang ( OMP ) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).  OMP  adalah  Operasi  militer dalam  menghadapi  kekuatan  militer negara  lawan,  baik  berupa  invasi,  agresi, maupun  infiltrasi.  OMSP  merupakan Operasi  militer  yang  dilaksanakan  bukan dalam rangka perang dengan negara lain, akan  tetapi merupakan  tugas TNI dalam masa  damai,  yang  salah  satu  tugasnya adalah mengamankan wilayah perbatasan.
Dikaitkan  dengan  perkembangan aktifitas  di  perbatasan  saat  ini,  misalnya
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
pembangunan daerah perbatasan, pembukaan  lahan  untuk  pertanian  dan semakin  kompleksnya  masalah  batas, maka apabila masalah batas negara belum clear, penduduk yang bermukim di daerah perbatasan akan terganggu sehingga pasti ketahanan  wilayah  juga  akan  terganggu. TNI  melalui  Direktorat  Topografi  AD melaksanakan  kegiatan border  demarcation dan
Investigation, Refixation and Maintenance  (IRM) terhadap  tugu  batas negara  Indonesia  –  Malaysia  yang bertujuan memberikan
kepastian terhadap  permasalahan  mengenai  batas darat  negara  Indonesia  –  Malaysia  (Israr, 2012).
Penentuan  batas  sangat  penting untuk  menjamin  kejelasan  dan  kepastian yurisdiksi (jurisdictional clarity and certainty) (Prescott  dan  Schofield,  2005).
Untuk  sebuah  negara  batas  teritorial diperlukan  untuk  pengelolaan  dan administrasi, sehingga negara menentukan batas-batas internasionalnya. Ketidakjelasan  batas  internasional  antar negara  menjadi  salah  satu  penyebab utama  sengketa  teritorial  dan  selanjutnya terjadi  perang  (Srebro  dan  Shoshany, 2013).  Dengan  demikian  kejelasan  batas negara mutlak dilakukan untuk memastikan  kedaulatan  negara,  jika kedaulatan  negara  sudah  pasti  maka dapat  dibangun  ketahanan  wilayah dengan batas yang jelas (Jones, 1945).
Narwoko dan Suyanto (2004), peran merupakan  aspek  dinamis  kedudukan (status).  Artinya  apabila  seseorang melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lainnya  memiliki  ketergantungan,  hal  ini berarti  tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran.
Teori peran menggambarkan interaksi  sosial  dalam  terminologi  aktor- aktor  yang  bermain  sesuai  dengan  apa- apa  yang  ditetapkan  oleh  budaya.  Sesuai dengan  teori  ini,  harapan-harapan  peran merupakan  pemahaman  bersama  yang menuntun  kita  untuk  berperilaku  dalam
kehidupan  sehari-hari.  Menurut  teori  ini, seseorang  yang  mempunyai  peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa,  orang  tua,  wanita,  dan  lain sebagainya,  diharapkan  agar  seseorang tadi  berperilaku  sesuai  dengan  peran tersebut.  Seorang  mengobati  dokter.  Jadi karena  statusnya  adalah  dokter  maka  ia harus  mengobati  pasien  yang  datang kepadanya  dan  perilaku  ditentukan  oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002).
Sebagaimana  telah  dipaparkan  oleh
Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi  yang  mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi  tadi  berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis  menarik  sebuah  kesimpulan bahwa  peran  Direktorat  Topografi  TNI AD  Dalam  Penetapan  Batas  Darat Indonesia-Malaysia  berarti  sebagai  salah satu  lembaga  yang  bertanggung  jawab untuk  melakukan  kegiatan  penetapan batas  darat  negara  dan  menyelesaikan berbagai  permasalahannya  demi  menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Nurjaman  dan  Raharjo  (2005) menyatakan  bahwa  perbatasan  negara adalah  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara lain, dan batas- batas  wilayahnya  ditentukan  dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam  Kontek  penetapan  batas,    Aelenei (2001)  bahwa  definisi  dari  perbatasan adalah sebagai berikut:
“a  defenition  of  the  border;  a  method  of setting,  delimiting  and  marking  it;  the papers  drawn  up  by  the  neighbouring states  stipulating  the  border  line;  the manner  the  state  refered  to  regards  the issue of bilateral border regime; the internal legislation  regarding  the  border  juridical regime” (Aelenei, 2001)
Jones (1945) dalam bukunya Boundary  Marking disebutkan  bahwa lokasi  teritorial  suatu  wilayah  ditentukan berdasarkan  keputusan  politik  (bisa pewarisan  atau uti  possidetis  juris ,  bisa berupa  UU  pembentukan  daerah),  untuk kemudian  selanjutnya  di  delimitasi
batasnya dengan suatu perjanjian (treaty). Untuk  menegaskan  batas  di  lapangan, maka  dilakukan  kerjasama  penegasan batas (demarkasi) atas kesepakatan kedua negara.  Ada  empat  tahapan  dalam penanganan  perbatasan  yaitu:  alokasi (keputusan politik atau warisan), delimitasi (penetapan), demarkasi (penegasan), dan administrasi. Administrasi  yang  dimaksud  adalah proses peng-administrasian yang mencakup kegiatan pengelolaan (maintenance). Penetapan wilayah perbatasan negara  antara  Indonesia  –  Malaysia  di pulau Kalimantan telah dilaksanakan oleh pemerintah  Hindia  Belanda  dan  Inggris pada  rentang  waktu  1891  –  1930.  Untuk penetapan  batas  antara  negara  jajahan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua  negara  tersebut  mamanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan.  Oleh  karena  itu  batas  darat negara  Indonesia  –  Malaysia  di  pulau Kalimantan  mereka  lakukan  dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung  gunung  yang  mengikuti  garis pemisah  air (Watershed). Garis  batas tersebut  dimulai  dari  pulau  Sebatik  di pantai  timur  (Kalimantan  Utara  –  Sabah) ke  arah  barat  sampai  di  Tanjung  Datu  di pantai barat (Kalimantan Barat– Serawak).
Berdasarkan asas Uti Possidetis Juris , batas  darat  antara  Indonesia-Malaysia mewarisi  batas  yang  telah  dituangkan dalam perjanjian-perjanjian
antara Belanda dan Inggris, sebagai berikut : 1. The Boundary Convention antara Belanda dan  Inggris  yang  ditandatangani  di London, tanggal 20 Juni 1891.
2. The Boundary Agreement antara Belanda dan  Inggris  yang  ditandatangani  di London, tanggal 28 September 1915.
3. The Boundary Convention antara Belanda dan  Inggris  yang  ditandatangani  di Hague, tanggal 26 Maret 1928.
Berdasarkan  Tap  MPR  Nomor  : VII/MPR/2000 ditentukan bahwa Tentara Nasional  Indonesia  merupakan  alat Negara  yang  berperan  sebagai  alat pertahanan  NKRI,  dengan  tugas  pokok
menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, yang berdasarkan  pancasila  dan  UUD  1945 serta  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
Dalam pasal 6 UU No. 34 tahun 2004 dinyatakan  bahwa  TNI  sebagai  alat pertahanan  Negara  berfungsi  sebagai:  1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman  militer  dan  ancaman  bersenjata dari  luar  dan  dalam  negeri  terhadap kedaulatan,  keutuhan  wilayah,  dan keselamatan bangsa; 2) Penindak terhadap  setiap  bentuk  angka  1  dan  ;  3) terhadap  kondisi  keamanan  Negara  yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
Selanjutnya  dalam  pasal  7  UU  No. 34  Tahun  2004  dinyatakan  bahwa  tugas pokok TNI yaitu:
1. Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah NKRI  yang  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945  serta  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan.
a. Operasi militer untuk perang (OMP).
b. Operasi militer selain perang (OMSP).
Untuk  mendukung  pelaksanaan tugas  pokok  TNI  AD,  maka  Direktorat Topografi  TNI  AD  (Dittopad)  sabagai Badan Pelaksana Pusat yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar  Angkatan  Darat  (MABESAD) melaksanakan  kegiatan  penetapan  batas darat  Indonesia-Malaysia.  Kegiatan  ini dilaksanakan  dalam  rangka  menegaskan garis  batas  darat,  sehingga  kedaulatan wilayah dan keamanan wilayah perbatasan darat
Indonesia-Malaysia dapat terjaga.
Untuk mendukung tugas dan fungsi Dittopad  tersebut  di  atas,  sesuai  pasal  49 UU No. 34 Tahun 2004 setiap prajurit TNI (Dittopad) berhak memperoleh penghasilan  yang  layak  dan  dibiayai
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
seluruhnya  dari  anggaran  pertahanan negara  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Dalam pasal 50 UU No. 34 Tahun 2004 dijelaskan lebih  rinci  tentang  hak  yang  diperoleh setiap  prajurit  TNI.  Pasal  52  UU  No.  34 Tahun  2004  menjelaskan  bahwa    Prajurit dan  prajurit  siswa  berhak  mendapatkan tanda  jasa  kenegaraan  berdasarkan prestasi  dan  jasa  jasanya  kepada  negara, sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Hak  yang  diberikan  oleh negara  kepada  setiap  prajurit  TNI diharapkan  mampu  mendukung  setiap prajurit  TNI  dalam  menjalankan  peran, fungsi dan tugas pokoknya.
Ketahanan  wilayah  tidak  dapat dipisahkan  dari  ketahanan  nasional (Lemhannas,  1989).  Ketahanan  wilayah merupakan bagian  dari ketahanan nasional  yang  berdasarkan  pengertian  di atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa ketahanan wilayah adalah kondisi dinamik  suatu  wilayah  yang  meliputi segenap  aspek  kehidupan  suatu  wilayah yang  terintegrasi  berisi  keuletan  dan ketangguhan yang mengandung kemampuan  mengembangkan  kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi  segala  tantangan,  ancaman, hambatan  dan  gangguan  baik  yang datang  dari  luar  maupun  dalam  untuk menjamin  identitas,  integritas,  kelang- sungan  hidup  bangsa  dan  negara  serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
Ketahanan Wilayah merupakan sub sistem  dari  ketahanan  nasional.  Artinya ketahanan wilayah adalah bagian integral dan  tidak  terpisahkan  dari  ketahanan nasional  yang  dibutuhkan  oleh  setiap bangsa.  Suatu  bangsa  dalam  mencapai tujuan  nasionalnya  tidak  bisa  lepas  dari pengaruh lingkungannya, baik dari dalam maupun  dari  luar.  Konsep  ketahanan nasional  tidak  bisa  lepas  dari  ketahanan wilayah,  ketahanan  wilayah  sebagai penopang ketahanan nasional. Ketahanan wilayah  adalah  terwujudnya  kondisi dinamis di wilayah yang berisi kemampuan  memberdayakan  segenap potensi  di  wilayah  baik  potensi  geografi
maupun demografi sebagai faktor kekuatan dan ketangguhan untuk mengantisipasi  setiap  potensi  anacaman yang  langsung  atau  tidak  langsung mengancam  stabilitas  dan  ketahanan wilayah.
Sunardi  (1997),  ketahanan  nasional ditopang oleh ketahanan wilayah,
ketahanan  wilayah  harus  ditopang  oleh ketahanan masyarakat, ketahanan masyarakat  harus  diawali  pula  dengan ketahanan keluarga,
sedangkan ketahanan  keluarga  itu  harus  didukung oleh  ketahanan  individu.  Ketahanan wilayah  harus  didukung  dengan  batas wilayah/negara  yang  jelas  pula,  salah satu bentuknya dilaksanakan oleh Direktorat  Topografi  TNI  AD  dalam penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia  sebagai  upaya  mewujudkan ketahanan  wilayah  yang  bermuara  pada ketahanan nasional .

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  Metode  pengumpulan  data menggunakan teknik observasi,
wawancara  mendalam,  dokumentasi, studi  pustaka  dan  penelusuran  data online.  Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu warga Kecamatan Sei Menggaris, sedangkan  sampel  yang  diambil  yaitu kepala pemerintahan dan tokoh masyarakat  di  Kecamatan  Sei  Menggaris. Teknik  Sampling  yang  digunakan  yaitu purposive  sampling .  Teknik  analisis  hasil pada penelitian ini menggunakan reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.
Penelitian  dilaksanakan  di  daerah perbatasan  wilayah  Kecamatan  Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan  Utara  (Kaltara).  Lokasi  ini dipilih  dengan  pertimbangan  yaitu  di wilayah  tersebut  banyak  perubahan penggunaan  lahan  yang  terjadi  di  dekat garis  batas  misalnya  pembukaan  hutan menjadi lahan sawit yang mengakibatkan rusaknya tugu batas Indonesia – Malaysia, adanya  jalan  tikus  yang  mengakibatkan
banyaknya penyelundupan, human traficking dan  pencurian  sumber  daya alam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Daerah Penelitian
Sei  Menggaris  adalah  sebuah kecamatan  yang  termasuk  wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan  Utara,  seperti  terlihat  pada Gambar  1.  Kecamatan  Sei  Menggaris merupakan  pemekaran  dari  Kecamatan
Nunukan  berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  26  Tahun  2011.  Kecamatan  Sei
Menggaris  dapat  diakses  dari  pusat Kabupaten  Nunukan  dengan  transportasi speed  boat dengan  waktu  tempuh  2  jam. Batas-batas  wilayah  Kecamatan  Sei Menggaris yaitu sebagai berikut :
a. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan Wilayah Serudong, Sabah (Malaysia);
b. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
c. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec.
Tulin Onsoi, Kab. Nunukan.
Secara administratif wilayah Kecamatan  Sei Menggaris  dibagi  menjadi 4  desa,  dimana  3  desa  di  antaranya berbatasan  langsung  dengan  wilayah Sabah  Malaysia,  seperti  terlihat  pada Gambar  1.  Luas  wilayah  Kecamatan  Sei Menggaris berkisar 850,48 km 2 (5,97% dari total luas Kabupaten Nunukan).
Jumlah keseluruhan penduduk
Kecamatan Sei Menggaris yaitu 9.299 jiwa,
dengan  rincian  6.495  penduduk  pria  dan 4.504  penduduk  wanita.  Kecamatan  Sei Menggaris memiliki kepadatan penduduk
11,35  jiwa/km 2 (BPS  Nunukan,  2017). Kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Sei Menggaris  masih  belum  merata,  terdapat beberapa  wilayah  memiliki  kepadatan tinggi  dan  wilayah  lainnya  memiliki kepadatan  penduduk  masih  sangat rendah.  Sumber  penghasilan  utama sebagian besar masyarakat Kecamatan Sei Menggaris  adalah  dari  sektor  pertanian. Kecamatan Sei Menggaris mulai berkembang  perkebunan  kelapa  sawit baik  milik  warga  setempat  atau  milik perusahaan  swasta.  Pabrik  pengolahan
Gambar 1. Peta Administasi Kec. Sei Menggaris Kab. Nunukan (Sumber : Anonim, 2012) Desa. Sekaduyan Taka Desa. Samaenre Semaja Desa. Tabur Lestari Desa. Srinanti
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
buah  kelapa  sawit  atau  Crude  Palm  Oil (CPO), juga sudah dibangun di Kecamatan Sei Menggaris.
Sebagai  daerah  yang  berbatasan langsung  dengan  negara  lain,  mobilitas penduduk  Sei  Menggaris  sangat  tinggi. Hal  ini  juga  berdampak  pada  terjalinnya hubungan-hubungan  antara  penduduk dua  negara.    Terkait  dengan  mobilitas penduduk,  terdapat  dua  pola  hubungan yang terbangun. Pertama, hubungan yang sudah ada sebelum ada batasan yang jelas antara  dua  negara.  Hubungan  ini didasarkan pada garis keturunan atau hak wilayah  tanah/lahan.  Kedua,  hubungan yang  terjadi  karena  adanya  mobilitas penduduk  dari  wilayah  Indonesia  yang berasal  dari  luar  Kalimantan  Utara  ke negara Malaysia untuk mencari pekerjaan, sehingga penduduk dengan mudah dapat keluar masuk ke wilayah negara tetangga dengan berbagai kepentingan.

## Lembaga  Direktorat  Topografi  TNI  AD (Dittopad)
Menurut  Peraturan  Kasad  Nomor Perkasad/60/XII/2013 Tanggal 27
Desember  2013  tentang  Organisasi  dan Tugas  Direktorat  Topografi  Angkatan Darat  (Orgas  Dittopad),  Direktorat Topografi  Angkatan  Darat,  disingkat Dittopad  adalah  Badan  Pelaksana  Pusat ditingkat  Mabesad  yang  berkedudukan langsung  dibawah  Kasad,  mempunyai tugas  pokok  membina  dan  menyelengg- arakan  pembinaan  kecabangan,  survei, pengolahan,  produksi  dan  materiil  serta bantuan topografi dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat.
Berkaitan  dengan  penetapan  batas negara,  Dittopad  melalui  Sub  Direktorat Bantuan  Topografi  melaksanakan  tugas sebagai pelaksana kegiatan survei lapangan  dalam  rangka  penetapan  batas darat  Indonesia  –  Malaysia.  Direktur Topografi  TNI  AD  merupakan  Ketua Kegiatan Penegasan Batas/ border demarcation dan Investigation,  Refixation and  Maintenance  (IRM) batas  darat Indonesia – Malaysia.
Peran  Direktorat  Topografi  TNI  AD (Dittopad)  Dalam  Kegiatan  Penetapan Batas Darat Indonesia – Malaysia
Jones  (1945)  menyebutkan  bahwa dalam  penentuan  batas  internasional meliputi  alokasi,  delimitasi,  demarkasi, dan administrasi. Alokasi adalah pembagian secara politis wilayah teritorial antara dua negara (Jones, 1945). Delimitasi adalah pendefinisian di atas kertas dalam bentuk  susunan  kata  atau  di  atas  peta batas  wilayah  negara  (Srebro  dan Shoshany,  2013).  Delimitasi  adalah penentuan  batas  di  dalam  sebuah perjanjian.  Delimitasi  juga  berarti  proses dan prosedur awal sebelum batas tersebut ditegaskan di lapangan. Demarkasi adalah penegasan  batas  di  lapangan  dan administrasi merupakan langkah keempat dari penentuan batas (Jones, 1945). Untuk menegaskan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia  di  lapangan,  maka  dilakukan kegiatan  penegasan  batas  (demarkasi). Dittopad  mempunyai  peran  dalam kegiatan penegasan
Batas/ border demarcation dan Investigation,  Refixation and  Maintenance  (IRM) batas  darat Indonesia – Malaysia.
Peran Dittopad Dalam Kegiatan Penegasan/  Demarkasi  Batas  Darat Indonesia – Malaysia Kegiatan penegasan/demarkasi batas  dilaksanakan  mulai  tahun  1975 sampai  dengan  tahun  2001.  Pelaksanaan di  wilayah  Kecamatan  Sei  Menggaris dilaksanakan  pada  tahun  1975  sampai dengan  tahun  1977.  Sesuai  dengan Standar  Operasional  Prosedur  penegasan batas  darat  Indonesia  –  Malaysia,  maka tahapan  pekerjaan  yang  dilaksankan Dittopad  dalam  penegasan  demarkasi batas yaitu sebagai berikut.
1. Tahapan  pertama,  yaitu  kedua  negara sepakat  untuk  menentukan  daerah yang akan diukur atau ditegaskan pada tahun  anggaran  kerja  yang  akan berjalan (alokasi).
2. Tahapan  kedua,  yaitu  tahap  delimitasi atau penarikan garis batas di atas peta, tahapan ini dilakukan di atas peta yang
telah  disepakati  bersama  oleh  kedua negara.  Pada  tahap  ini  kedua  pihak telah  menyepakati  peta  yang  akan dijadikan  sebagai “guide” dalam penentuan  delimitasi  tersebut. Guide tersebut  bisa  berupa  peta,  foto  udara, yang  penting  referensinya  jelas  dan kedua belah pihak sepakat.
3. Tahapan  ketiga,  yaitu  demarkasi. Kegiatan  demarkasi  diawali  dengan Reconnaisance (Recce  atau  Reki).  Pada tahapan  Recce  ini  kegiatan  yang dilakukan adalah pencarian garis batas yang  sudah  ditarik  di  atas  peta,
“delimitasi”  yang  sesungguhnya  di lapangan.  Recce  dilakukan  secara bersama,  sampai  kedua  belah  pihak sepakat.
4. Tahapan  keempat,  yaitu  pembersihan atau  perintisan (clearing). Kegiatan yang  dilakukan  yaitu  penebangan pohon,  pembersihan  garis  batas  dari semua pohon, ranting dan semak yang menghalangi  dari  tugu  batas  satu dengan tugu batas berikutnya. Selanjutnya  dilakukan  perencanaan penanaman tugu atau pilar di atas peta sesuai  dengan  hasil recce sebelumnya.
Watershed menjadi  acuan dalam penanaman tugu batas.
5. Tahapan kelima, yaitu
peta perencanaan  penanaman  tugu  dibawa ke  lapangan  untuk  dijadikan  kerangka pengukuran  polygon  dan  pengukuran situasi. Dari hasil pengukuran tersebut kemudian  dilakukan  penggambaran sehingga  diperoleh  peta  situasi  di sepanjang  garis  batas.  Dari  peta tersebut  baru  direncanakan  dimana diletakkan  titik-titik  demarkasinya. Karena  sudah  terdapat  peta  situasinya maka  untuk  memposisikan  tugu  batas dapat dilakukan dengan yang diinginkan  sesuai  dengan watershed. Selanjutnya  dilaksanakan  penanaman patok  batas  sesuai  dengan  peta demarkasinya.  Sampai  tahapan  ini  tim survei  bersama  telah  memiliki  peta lokasi  patok  batas  dengan  jarak  saling terlihat  antar  tugu  antara  100-200 meter,  setelah  disetujui  kedua  belah
pihak  maka  tahapan  selanjutnya  yaitu pengukuran poligon (demarcatie).
6. Tahap keenam, yaitu demarkasi. Proses pengukuran  dalam  demarkasi  sama dengan pengukuran situasi, hanya saja ditambah dengan pengukuran pengikatan  terhadap  titik  kontrol geodesi  milik  Malaysia  yang  berasa  di sekitar  perbatasan.  Hasil  pengukuran poligon dan situasi kemudian dihitung kembali  dengan  memberikan  nilai koordinat  batas  yang  sesungguhnya, tentunya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
7. Tahap  ketujuh,  yaitu  penggambaran hasil  ukuran  kedalam  kertas  kalkir “permatris”  dengan  skala  1  :  2.500. sehingga  semua  tugu  batas  berikut detail yang berada di sekitar kanan kiri batas  terlihat  dengan  jelas.  Hasil gambar  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu
Traverse Height Plan yang menggambarkan garis poligon dan Peta Field  Pland yaitu  penggambaran  detail posisi/koordinat  tugu  dan  garis poligon  serta  situasi  medan  selebar  50 meter ke kiri dan ke kanan tugu batas.
Peran  Dittopad  Dalam Investigation, Refixation,  Maintenance  (IRM) Batas Darat Indonesia – Malaysia
Kegiatan Investigation,  Refixation, Maintenance  (IRM) merupakan  kegiatan dalam  rangka  pemeliharaan  tugu  batas Indonesia  –  Malaysia  yang  hilang,  rusak atau  tidak  pada  posisi  yang  benar. Pelaksanaannya  harus  secara  bersama oleh  tim  Indonesia  dan  Malaysia. Kegiatan
Investigation, Refixation, Maintenance  (IRM) dilaksanakan  sejak tahun 2000 untuk sektor timur (Kalimantan  Utara  –  Sabah)  dan  tahun 2001 untuk sektor barat (Kalimantan Barat –  Serawak).  Sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  IRM  tahun  1999, maka  tahapan  pekerjaan  IRM  batas  darat Indonesia-Malaysia yaitu sebagai berikut:
1.  Tahap  pertama, Investigation ,  yaitu pencarian  dan  pendataan  tugu  batas RI-Malaysia yang mengalami
kerusakan  maupun  hilang.  Pada
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
tahapan  ini  kegiatan  yang  dilakukan yaitu  melakukan  pencarian  dan pendataan  tugu  batas  secara  visual, artinya  belum  diketahui  apakah  posisi tugu  tersebut  masih in  position atau sudah out  position. Keterangan  yang didapatkan hanya sebatas kondisi tugu secara  visual  apakah  hilang (missing), masih  dalam  kondisi  baik  ( good condition ) atau sudah rusak ( damage ). 2.  Tahap  kedua,  Rintis (Clearing), yaitu penebangan  pohon/pembersihan  di sepanjang garis batas dengan kelebaran tertentu sehingga antar tugu batas yang berurutan dapat saling terlihat. Dengan demikian  proses  pengukuran  dapat dilaksanakan  tanpa  halangan  pohon/
tumbuhan lainnya. Rintis juga bertujuan membuat jalan yang digunakan  selama  kegiatan  survei berlangsung. 3.  Tahap  ketiga,  Demarkasi  Awal,  yaitu pengukuran traverse sepanjang perbatasan  yang  sudah  di  rintis  guna mengidentifikasi koordinat semua tugu batas.  Memilih  sekurang-kurangnya  3 buah  tugu  batas  yang  kondisinya masih  baik (Good  Boundary  Marker)
yang nantinya akan digunakan sebagai stasiun  referensi  dalam  pelaksanaan survei selanjutnya. Dari hasil demarkasi awal tersebut dapat diketahui  apakah  kondisi  masing- masing  tugu  batas  tersebut  apakah masih  baik (in  position) atau  sudah rusak (out  position). Patok  batas  yang rusak  baik  secara  fisik  (patah,  roboh) maupun yang masih baik tetapi  sudah bergeser (out  position) kemudian dilakukan refixation .
4.  Tahap  keempat,  Refiksasi (Refixation), yaitu    pemasangan  kembali  tugu-tugu batas
yang terbukti melalui
pengukuran  dan  penghitungan  telah bergeser  dari  posisi  semula.  Apabila tugu-tugu  batas  tersebut  kondisinya rusak  atau  hilang  maka  harus diperbaiki  atau  diganti  dengan  tugu batas  yang  baru  yang  ditanam  sesuai dengan posisi semula.
5.  Tahap  kelima, Upgrade Tugu  Batas, yaitu    peningkatan  ukuran  tipe  tugu batas  RI-Malaysia  menjadi  tugu  batas dengan  tipe  yang  lebih  besar. Upgrade Tugu  Batas  dilaksanakan  karena adanya  perubahan  kondisi  medan diperbatasan dan wilayah yang banyak dilalui  warga  masyarakat.  Hal  ini bertujuan  untuk  memperkuat  kondisi fisik patok sehingga tidak mudah rusak oleh  faktor  manusia  maupun  faktor alam.
6.  Tahap keenam, Demarkasi Akhir, yaitu pengukuran  kembali  tugu-tugu  batas yang  telah  diperbaiki  atau  telah ditempatkan pada posisi semula (posisi sebenarnya). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pengecekan akhir untuk semua kegiatan refixation atau untuk memastikan  bahwa  hasil refixation benar,  apabila  masih  belum  benar (tugu masih out position ) maka kegiatan refixation akan diulang lagi.
7.  Tahap  ketujuh, Maintenance ,  yaitu memelihara  dan  memperbaiki  tugu- tugu  yang  rusak  atau  retak  untuk dikembalikan  seperti  bentuk  dan ukuran semula sesuai dengan ketentuan.  Pemeliharaan  tugu  juga dilakukan dengan cara pengecatan dan pembersihan area sekitar tugu.
8.  Tahap kedelapan, Pemasangan Signboard ,  yaitu  kegiatan  pemasangan Signboard untuk  memberi  tanda  pada jalan lintasan kedua belah negara yang terdapat  di  sepanjang  perbatasan. Signboard sebagai tanda akan memasuki  wilayah  batas  negara, dipasang  di  daerah  yang  banyak aktivitas masyarakat.
Kendala Penetapan Batas Darat Indonesia – Malaysia Terdapat dua kendala dalam penetapan  batas  darat  Indoensia  – Malaysia. Pertama, perbedaan interpretasi perjanjian  dan  ketidaksesuaian  kondisi lapangan dengan isi perjanjian menyebabkan perbedaan pendapat antara pihak  Indonesia  dan  Malaysia.  Kedua, kendala  terkait  dengan  pelaksanaan
kegiatan  survei  bersama  penetapan  batas darat  Indonesia-Malaysia,  medan  berat berupa  pegunungan  dan  hutan  lebat menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan survei.
Hasil Survei Bersama Penegasan/ Demarkasi  Batas  Darat  Indonesia  – Malaysia Kegiatan  penegasan  batas  darat
Indonesia  –  Malaysia  telah  dilaksanakan dari  tahun  1975  sampai  dengan  tahun 2000 di sektor timur (Kalimantan Utara  – Sabah) dan sampai dengan tahun 2001 di sektor  barat  (Kalimantan  Barat  – Serawak).
Dari kegiatan tersebut menghasilkan peta Field Pland dan Traverse Height Plan sebanyak 1.318 MLP,
Gambar 2. Traverse Height Plan (Sumber : Dittopad, 2010)
Gambar 3. Field Plan (Sumber : Dittopad, 2010)
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Peta  Field  Pland memuat  nilai koordinat  setiap  tugu  batas.  Hasil Penegasan  batas  yang  lain  yaitu  telah tertanam tugu batas sebanyak 19.328 tugu, dengan  panjang  batas  2004  Km  terdiri dari. Contoh Traverse Height Plan dan Field Pland dapat dilihat pada gambar 2 dan 3.
1. Tugu  batas  di  Wilayah  Kalimantan Timur  dan  Kalimantan  Utara  yang berbatasan  dengan  wilayah  Sabah Malaysia  dengan  panjang  garis  batas
1.038 Km yaitu sebagai berikut.
a. Type A : 4 buah setiap 300 Km
b. Type  B  :  58  buah  setiap  jarak  50
Km
c. Type  C  :  445  buah  setiap  jarak  5 Km d. Type D : 13.037 buah setiap jarak
100-200 Meter
2. Tugu  batas  di  Wilayah  Kalimantan Barat  yang  berbatasan  dengan wilayah  Sarawak  dengan  panjang garis batas 966 Km sebagai berikut.
a. Type A : 3 buah setiap 300 Km
b. Type  B  :  18  buah  setiap  jarak  50 Km
c. Type  C  :  90  buah  setiap  jarak  5 Km
d. Type  D  :  5673  buah  setiap  jarak 100-200 Meter
Gambar 5. Kondisi Fisik Tugu Batas (Sumber : Dittopad, 2004)
Hasil  Survei  Bersama Investigation, Refixation,  Maintenance  (IRM) Batas Darat  Indonesia  –  Malaysia  di  wilayah Kecamatan Sei Menggaris.
Kegiatan Investigation,  Refixation, Maintenance  (IRM) dilaksanakan  setiap
tahunnya
berdasarkan kesepakatan bersama  antara  Indonesia  dan  Malaysia. Untuk wilayah  Kecamatan  Sei  Menggaris dilaksanakan  tahun  2011  sampai  dengan tahun  2016.  Pada  tahun  2017  tidak
Gambar 4. Keterangan Tipe Tugu Batas (Sumber : Dittopad, 2004)
dilaksanakan  kegiatan  IRM  untuk  sektor timur  karena  pihak  Malaysia  tidak bersedia  dengan  alasan  penghematan biaya  oleh  pemerintah  Malaysia.  Tabel  1
berikut  merupakan  hasil  kegiatan  IRM untuk sektor timur di wilayah Kecamatan Sei Menggaris. Tabel 1. Hasil IRM Daerah Kec. Sei Menggaris No  Tahun Sasaran Jumlah Tugu  Jarak 1 2011 Tugu AA2 – A100 101 8,4 Km 2 2012  Tugu A101 – A200 101 9,5 Km 3 2013  Tugu A201 – A500 107 9,4 Km 4 2014  Tugu A501 – A600 102 5,3 Km 5 2015  Tugu A601 – A700 101 7,9 Km 6 2016  Tugu A701 – A800 101 8,5 Km Jumlah 613 49 Km Sumber : Peneliti, 2018 Efektivitas  Kinerja  Dittopad  Dalam Kegiatan Penetapan Batas Darat

## Indonesia – Malaysia
Berkaitan  dengan  peran  Dittopad dalam  penetapan  batas  darat  Indonesia- Malaysia,  maka  hasil  yang  bisa  dijadikan ukuran  untuk  menilai  efektivitas  kinerja Dittopad yaitu sebagai berikut.
1.  Dapat melaksanakan survei penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia dengan berbagai
keterbatasan dan kendala yang ada.
2.  Target  yang  dicapai  dalam  survei penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia yang dilaksanakan Dittopad sudah  selesai  100%.  Masih  ada  10 segmen yang termasuk dalam Outstanding Boundary Problems (OBP), akan  tetapi  penyelesaian  untuk masalah  ini  menjadi  tanggung  jawab Joint  Working  Group  Outstanding Boundary  Problems  (  JWG  OBP) yang diketuai Direktur Wilayah Pertahanan  (Dirwilhan)  Kementrian Pertahanan. 3.  Hasil  yang  dicapai  Dittopad  dalam kegiatan  penetapan  batas  darat Indonesia  –  Malaysia  memberikan manfaat yang signifikan bagi kejelasan  dan  kepastian  batas  darat
Indonesia – Malaysia.
Penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia  masih  menyisakan  10  segmen bermasalah  (OBP)  yang  sampai  saat  ini
masih  terus  dirundingkan  antara  pihak Indonesia  –  Malaysia  untuk  diupayakan penyelesaiannya  sebaik  mungkin.  Dari ketiga ukuran di atas, dapat dilihat bahwa peran  Dittopad  dalam  penetapan  batas darat  Indonesia  –  Malaysia  mempunyai tingkat efektivitas yang baik.
Implikasi Penetapan Batas Darat Indonesia – Malaysia Terhadap
Ketahanan  Wilayah    Di  Kec.    Sei Menggaris
Penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia  di  Kecamatan  Sei  Menggaris berimplikasi  terhadap  ketahanan  wilayah Kecamatan  Sei  Menggaris.  Implikasi penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia  sangat  signifikan  antara  lain  di bidang sebagai berikut.
1. Pada gatra geografi, dengan batas yang pasti  maka  kedaulatan  wilayah  negara akan semakin kuat dan jelas.
2. Pada  gatra  demografi,  kejelasan  batas memberikan
kapastian status kewarganegaraan dan kependudukan. 3. Pada  gatra  Sumber  Kekayaan  Alam, kejelasan batas mengakibatkan pengelolaan lahan menjadi jelas/ tidak lagi  terjadi  sengketa  dengan  negara tetangga.
4. Pada  gatra  ideologi,  bahwa  ideologi Pancasila menjadi satu-satunya
ideologi  sampai  saat  ini.  Ideologi
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
akan  menguat  dengan  sendirinya apabila kesejahteraan warga diperhatikan. 5. Pada  gatra  pertahanan  dan  keamanan, dengan  batas  yang  jelas  maka  kondisi keamanan meningkat hal ini ditunjukkan dengan menurunnya kriminalitas,  penyelundupan  barang dan  pencurian  sumber  daya  alam.
Batas  yang  jelas  juga  mencegah terjadinya konflik di wilayah perbatasan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Peran  Direktorat  Topografi  TNI  AD dalam Penetapan batas darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris dapat  dikategorikan  menjadi  dua tahap. Pertama yaitu mulai tahun 1975 Dittopad  berperan  dalam  kegiatan penegasan  batas/ border  demarcation.
Kedua  yaitu  mulai  tahun  2000  untuk sektor  timur  dan  tahun  2001  untuk sektor  barat  berganti  dengan  kegiatan Investigation, Refixation and Maintenance (IRM).
2. Kendala  dalam  penetapan  batas  darat Indonesia  –  Malaysia  yang  pertama yaitu  kendala  kaitannya  dengan perbedaan  interpretasi  perjanjian/ konvensi yang telah dibuat Inggris dan Belanda  terhadap  kondisi  dilapangan. Perbedaaan pendapat tersebut menimbulkan Out  Standing  Boundary
Problem (OBP) Kendala kedua berkaitan dengan  kegiatan  lapangan  survei penetapan  batas  Indonesia  –  Malaysia. Pegunungan  dan  hutan  lebat  serta sulitnya  akses  menuju  perbatasan menjadi  kendala  dominan  dalam kegiatan  survei  penetapan  batas  darat
Indonesia  –  Malaysia.  Efektivitas kinerja peran Dittopad dalam penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia mempunyai tingkat efektivitas yang baik. 3. Penetapan  batas  darat  Indonesia  – Malaysia  di  Kecamatan  Sei  Menggaris memberikan penguatan terhadap
ketahanan  wilayah  Kecamatan  Sei Menggaris.

## Saran
1. Untuk  Kementerian/  Lembaga  terkait yang  menangani  masalah  perbatasan harus  giat  lagi  mengupayakan  upaya diplomatik mengenai penetapan  batas wilayah  darat  antara  Indonesia  dan Malaysia di Pulau Kalimantan, khususnya  penyelesaian Outstanding
Boundary Problems (OBP) agar sengketa batas  wilayah  darat  antara  Indonesia dan Malaysia ini dapat cepat selesai.
2. Untuk  Direktorat  Topografi  TNI  AD agar  selalu  melatih  baik  secara  teknis maupun fisik serta mental bagi anggota tim  survei  penetapan  batas  darat Indonesia  –  Malaysia.  Tambahan dukungan  akomodasi  dan  mobilisasi juga sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan survei
penetapan batas negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada Direktorat Topografi TNI AD dan Pemerintah  serta  tokoh  masyarakat Kecamatan  Sei  Menggaris  Kab.  Nunukan atas  kesediaannya  membantu  peneliti selama  kegiatan  pengambilan  data  di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aelenai,  V.  (2001). Teoria  Si  Tactica  Del Frontiera  (Theory  The  Tactic  Of Frointier) Vol.2. Ed Pro Transilvania. Bucuresti.
Anonim. (2012). Profil Kabupaten Nunukan , BAPPEDA  Kabupaten  Nunukan  : Tidak dipublikasikan.
Batubara,  H.  (2017), Penetapan  dan Penegasan  Batas  Negara .  Bandung  :
PT. Gramedia Pustaka Utama.
.  (2017). Perbatasan  Tertinggal dan  Diterlantarkan .  Bandung  :  PT.
Gramedia Pustaka Utama.
BPS Nunukan. (2017). Sei Menggaris Dalam Angka. Nunukan  :  BPS  Kabupaten Nunukan.
Dittopad.  (2004). Hasil  Pengukuran  dan Penyesuaian  Datum  dan  Survei Lapangan. Dittopad  Jakarta  :  Tidak dipublikasikan.
. (2010). Album Peta Traverse Height Plan .  Dittopad  Jakarta  :  Tidak dipublikasikan.
.  (2010). Album  Peta  Field  Plan .
Dittopad Jakarta:
Tidak dipublikasikan.
Hadi,  S.,  Abidin,  H.Z.,  and  Priyatna,  K.
(2013). Geodetic Aspects of Delimitation and  Demarcation  of  Land  Boundary between  Indonesia  and  Malaysia  in Sebatik Island . ACR, Bali.
Israr,  H.  (2012) .  Peranan  TNI  AD  Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI . Bandung : Disjarah AD.
Jones,  S.  B.  (1945). Boundary  Making;  A Handbook  for  Statesmen,  Treaty Editors,  and  Boundary  Commissioners.
William S. Hein & Co., Inc., Buffallo, New York.
Lemhannas.  (1989). Kondisi  Ketahanan Nasional  yang  Dipersyaratkan  sebagai Prakondisi dalam Rangka Mengamankan  dan  Menyukseskan Tahap  Tinggal  Landas .  PT.  Ripres Utama : Jakarta
Miles,  M.,  Huberman,  A.M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber Tantang  Metode-Metode  Baru. Jakarta :UI Press.
Mutaali,  L.  (2014). Pengembangan  Kawasan Perbatasan , Yogyakarta: Badan Penerbit Fak. Geografi UGM.
Nurdjaman,  P.,  Rahardjo,  S.P.  (2005). Platform  Penanganan  Permasalahan Perbatasan  antar  Negara. Jakarta  : Departemen Dalam Negeri, Direktorat  Jendral  Pemerintahan
Umum  dan  Direktorat  Wilayah Administrasi dan Perbatasan.
Perkasad/  60/  XII.  (2013). Organisasi  dan Tugas  Direktorat  Topografi  Angkatan Darat. Jakarta : Mabesad.
Prescott,  V.,  Schofield,  C.  (2005). The Maritime  Political  Boundaries  of  the World, Second Edition . Leiden/Boston : Martinus Njhoff Publishers.
Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No  34  tahun  2004  ,  Tentang  Tentara Nasional  Indonesia, ,  Jakarta  : Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2008). Undang- Undang  No  43  tahun  2008  ,  Tentang Wilayah  Negara. Jakarta  :  Sekretariat Negara.
Sarwono,  S.W.  (2002). Psikologi  Sosial: Individu  dan  Teori-Teori  Psikologi Sosial . Jakarta: Grafindo.
Simela,  M.  (2012).  Sengketa  Perbatasan Indonesia-Malaysia : Sebuah Pertaruhan Kedaulatan NKRI , Jurnal Kajian DPR RI Vol. 17 No. 4.
Srebro, H., and Shoshany,  M. (2013). The Process  of  International  Boundary Making. FIG  Publication  No  59, Copenhagen, Denmark.
Sunardi,  R.M.  (1997). Teori  Ketahanan Nasional .  Jakarta  :  Himpunan Alumni  Studi  Ketahanan  Nasional (HASTANAS).