## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018 Halaman 251 - 490

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
251 -264
ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL ( SOCIAL JUDGEMENT ) TERHADAP  MANTAN  ANGGOTA  GAFATAR  DI  KABUPATEN  LEBAK  PROVINSI BANTEN Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 265 - 276

## PENGALAMAN  KOMUNIKASI  AGAMA  KOMUNITAS  MUSLIM-KRISTIANI  DI
KEPULAUAN MALUKU Sulaeman  ------------------------------------------------------------------------- 277 - 296 RELEVANSI    PEMAHAMAN  AGAMA  DENGAN  INTERAKSI  SOSIAL  SISWA (STUDI  PADA  SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  NEGERI  (SMAN)  SE-KECAMATAN TANAHSAREAL, KOTA BOGOR) M. Dahlan R.  ---------------------------------------------------------------------- 297 - 310

## PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  DALAM
PEMBELAJARAN  DI  KELAS COMPUTER  BASED  TEST (STUDI  MAN  1  KOTA BEKASI) Saimroh  --------------------------------------------------------------------------- 311 - 326 AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA Ilham  ------------------------------------------------------------------------------ 327 - 346

## KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK
ASASI MANUSIA (HAM)
Dudung Abdul Rohman  ---------------------------------------------------------- 347 - 360 SURAKARTA  BERGERAK  (REKONSTRUKSI  SEJARAH  PERGERAKAN  DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20) Syamsul Bakri  --------------------------------------------------------------------- 361 - 378 IKATAN  KEKERABATAN  DAN  KEDAMAIAN  UMAT  BERAGAMA  (STUDI  KASUS DI  DESA  KERTA  JAYA,  KECAMATAN  PEBAYURAN,  KABUPATEN  BEKASI,  JAWA BARAT) Rudy Harisyah Alam  -------------------------------------------------------------- 379 - 396 PENDIDIKAN  KEPERCAYAAN  TERHADAP  TUHAN  YANG  MAHA  ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH Zakiyah  --------------------------------------------------------------------------- 397 - 418 PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN Syarif Hidayat  --------------------------------------------------------------------- 419 - 432 EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH Lisa’diyah Ma’rifataini  ------------------------------------------------------------ 433 - 448
SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB AL-NAGHAM KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 449 - 466 PERSPEKTIF  SISWA  DALAM  BINGKAI  KEBANGSAAN  (STUDI  KASUS  PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA) Mulyani Mudis Taruna  ------------------------------------------------------------ 467 - 482 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 483 - 486 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 487 - 490

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa  Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses
editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D  (Universitas  Muhamadiyah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H.  Dwi  Purwoko,  M.Si  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Desember 2018

## Dewan Redaksi

## KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

## THE COMPETENCY OF THE RELIGION EXTENSION AGENCY IN COMPILING THE TEXT OF HUMAN RIGHTS MATERIAL (HAM)

## DUDUNG ABDUL ROHMAN

## Abstract
Among the competencies that must be possessed by the Religion Extension Agency is to compile the text of guidance and counseling material. This relates to the mastery and understanding  of  the  Religious  Extension  Agency  on  extension  materials,  both  related to religious and developmental material. For example, the development material that must be understood and delivered is the values of Human Rights (HR) that have become global, national, and local issues, which obviously must be understood by the public. This competency can be measured from 7 aspects, namely the aspect of composing the title, arranging the introduction, arranging the background of the discussion, compiling the contents of the discussion material, compiling the arguments / basics of the discussion, drawing conclusions, and compiling the closing. All of these aspects have criteria and standards that have been required. In the field, there were still some religion extension agencies finding it difficult to compile the text on extension materials. Therefore education and training were held with the material of the technique of compiling human rights material. From this study we obtained the results that the competence of the religion extension agency in compiling the text of human rights material for religious guidance and counseling was in a good qualification, namely 73%. In general, in the practice of compiling these human rights material texts, they were faced with several obstacles that should be overcome, namely psychological, technical, and economic controls. This obstacle could be overcome, if the Religion Extension Agencies improved their competence and consistently carried out their duties in accordance with the demands of their profession.
Keywords : Human  Rights,  Competence,  Counseling  Materials,  Text,  Religion Extension Agency

## Abstrak
Di  antara  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  Penyuluh  Agama  adalah  menyusun naskah  materi  bimbingan  dan  penyuluhan.  Ini  berkaitan  dengan  penguasaan  dan pemahaman  Penyuluh  Agama  terhadap  materi  penyuluhan,  baik  yang  berkaitan dengan  materi  keagamaan  maupun  pembangunan.  Misalnya  materi  pembangunan yang  harus  dipahami  dan  disampaikan  adalah  nilai-nilai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang  sudah  menjadi  isu  global,  nasional,  dan  lokal,  yang  tentunya  harus  dipahami oleh  khalayak.  Kompetensi  ini  dapat  diukur  dari  7  aspek,  yaitu  aspek  menyusun judul,  menyusun  pendahuluan,  menyusun  latar  belakang  pembahasan,  menyusun isi  materi  pembahasan,  menyusun  dalil/dasar  pembahasan,  menyusun  kesimpulan, dan  menyusun  penutup.  Semua  aspek  ini  memiliki  kriteria  dan  standar  yang  sudah dipersyaratkan. Di lapangan ternyata masih ada Penyuluh Agama yang merasa kesulitan dalam menyusun naskah materi penyuluhan. Karena itu diadakanlah pendidikan dan pelatihan (diklat) yang di antara materinya teknik penyusunan naskah materi Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan  yang  selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari penelitian ini diperoleh hasil yang dapat  dideskripsikan,  bahwa  kompetensi  Penyuluh  Agama  dalam  menyusun  naskah materi  HAM  untuk  bimbingan  dan  penyuluhan  agama  memperoleh  kualifikasi  Baik, yakni sebesar 73%. Juga secara umum dalam praktik menyusun naskah materi HAM ini,  mereka  dihadapkan  pada  beberapa  kendala  yang  harus  diatasi,  yaitu  kendali psikologis, teknis, dan ekonomis. Kendala ini dapat diatasi, apabila Penyuluh Agama dapat meningkatkan kompetensinya dan konsisten melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan profesinya. Kata Kunci :  Hak Asasi Manusia, Kompetensi, Materi Penyuluhan, Naskah, Penyuluh Agama.

## Dudung Abdul Rohman
Balai Diklat Keagamaan
Bandung
Jl. Soekarno-Hatta No. 716 Bandung
Email: dungrahmani@yahoo.
com
Naskah Diterima:
Tanggal 5 September 2018;
Revisi 8 November - 12 Desember 2018; Disetujui 12 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Saat ini, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu  global.  Sejak  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  ( Universal  Declaration  of Human  Right ),  atau  yang  lebih  dikenal dengan  Piagam  PBB,  yang  dideklarasikan pada  10  Desember  1948.  Usaha-usaha untuk penegakkan HAM di Negara-Negara anggota  PBB  terus  dilakukan  hingga sekarang. Tak terkecuali di Negara Indonesia yang sudah  meratifikasi Piagam PBB dalam konstitusi  Negara,  sebagaimana  termaktub dalam  UUD  1945  hasil  amandemen  yang dilaksanakan pada awal era Reformasi.
Di  Indonesia,  HAM  telah  berkembang dan  menjadi  isu  nasional  sejak  bergulirnya reformasi  pada  1998.  Seiring  dengan bergulirnya era kebebasan dan keterbukaan, maka  isu  HAM  menyeruak  ke  permukaan. Bahkan  menjadi  materi  amandemen pada  konstitusi  tertinggi  Negara  dengan dimasukkan pada Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J dalam UUD 1945.
Pada perkembangan berikutnya disusunlah  pelbagai  undang-undang  yang berkenaan  dengan  HAM,  di  antaranya:  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM;  UU No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak;  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan KDRT; UU No. 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Bahkan  pada  tahun  2015  tengah  dibahas oleh DPR bersama Pemerintah tentang RUU Perlindungan Umat Beragama. Ini pun erat kaitannya dengan upaya penegakkan HAM di Indonesia. Mengingat belakangan ini banyak terjadi tindakan kekerasan dan konflik atas nama agama. Misalnya, adanya pengrusakan rumah ibadah, pengusiran kelompok agama tertentu,  dan  pertentangan  antarkelompok
agama yang berbeda keyakinan yang terjadi di beberapa daerah.
Isu  HAM  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan berbangsa dan bernegara, maka materi HAM ini perlu dikenali dan dipahami oleh  semua  lapisan  masyarakat  Indonesia. Sehingga  mereka  dapat  bersama-sama dengan  pemerintah  ikut  andil  dalam penegakkan  HAM.  Juga  jangan  sampai terjadi pelanggaran HAM di tengah-tengah masyarakat,  yang  sanksinya  cukup  berat. Apalagi  sekarang  ini,  isu  HAM  menjadi sangat seksi dan sensitif. Apabila ada kasus- kasus  yang  dianggap  merugikan  dan  tidak adil, langsung diangkat permasalahan HAM. Misalkan  pada  beberapa  tahun  terakhir ini  dilakukan  eksekusi  hukuman  mati  bagi narapidana  kejahatan  luar  biasa,  seperti gembong narkoba, pembunuhan berencana dan kejahatan terorisme. Berkaitan dengan  hal  ini,  ada  beberapa  negara menolak  hukuman  mati  ini,  dengan  alasan bertentangan  dan  tidak  sesuai  dengan prinsip-prinsip HAM.
Di  sinilah  perlunya  sosialisasi  konsep dan regulasi tentang HAM di tengah-tengah masyarakat,  sehingga  mereka  menjadi mengerti dan dapat mempedomani regulasi tersebut.  Terkait  hal  ini,  materi  HAM  juga perlu  dipahami  dan  disampaikan  kepada khalayak oleh Penyuluh Agama sebagai ujuk tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan  dengan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  Penyuluh  Agama  perlu  dibekali wawasan dan materi HAM baik secara umum maupun menurut pandangan ajaran agama Islam. Setelah mereka dapat memahaminya, kemudian  mereka  pun  dituntut  untuk dapat  menyampaikannya  kepada  khalayak masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau binaannya.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360
Dalam konteks ini, sesuai dengan tugas dan  fungsinya,  Balai  Diklat  Keagamaan Bandung  menyelenggarakan  Diklat  Teknis Substantif  Peningkatan  Kompetensi  HAM Bagi  Penyuluh  Agama  yang  dikemas dalam  kegiatan  Diklat  Di  Luar  Kampus (DDLK).  Harapannya  agar  Penyuluh  Agama dapat  memahami  materi  HAM  dan  dapat menyusunnya  dalam  naskah  materi  untuk bimbingan  dan  penyuluhan.  Sehingga  dari Diklat  ini  mereka  dituntut  untuk  membuat produks berupa naskah materi HAM untuk bimbingan dan penyuluhan agama.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian  ini  perumusan  masalahnya adalah  bagaimana  kompetensi  Penyuluh Agama dalam menyusun materi HAM untuk kegiatan  penyuluhan  agama,  dan  adakah kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam menyusunnya? Sedangkan tujuannya adalah untuk  mengetahui  kompetensi  Penyuluh Agama  di  dalam  menyusun  materi  HAM untuk  kegiatan  penyuluhan  dan  kendala- kendala yang dihadapi dalam menyusunnya.
Juga penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara  teoritis  dapat  menjadi  referensi dan  memberikan  konstribusi  yang  positif bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan, khususnya  di  bidang  bimbingan  dan penyuluhan  agama.  Sedangkan  secara praktis  dapat  meningkatkan  kompetensi Penyuluh  Agama  dalam  menyusun  naskah materi  penyuluhan  yang  menjadi  tuntutan profesinya.

## Kerangka Konsep

## Kompetensi Penyuluh Agama
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia diungkapkan,  bahwa  kompetensi  adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau  memutuskan  sesuatu  hal.  Kata kompetensi ini berasal dari Bahasa Inggris, yaitu competency atau competence yang dapat  diartikan  kecakapan,  kemampuan, atau wewenang. Kata sifat dari competence adalah competent yang  berarti  cakap, mampu dan tangkas.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (10) disebutkan, bahwa  kompetensi  adalah  kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka kompetensi sangat berkaitan dengan dunia  pekerjaan.  Dalam  dunia  pekerjaan, kompetensi mengandung pengertian pemilikan  pengetahuan,  keterampilan,  dan kemampuan  yang  dituntut  oleh  jabatan tertentu.  Kompetensi  pun  dapat  dipahami sebagai  kemampuan  melaksanakan  tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan (Herry, 1998).
Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya.  Pengetahuan  dan  keterampilan tersebut  dapat  diperoleh  dari  pendidikan atau  pelatihan.  Misalnya,  dalam  bidang penyuluhan, kompetensi memberikan penyuluhan  dapat  dikatakan  merupakan kemampuan  dasar  yang  mengimplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang  dimiliki  oleh  setiap  penyuluh  akan
Kompetensi Penyuluh Agama dalam Menyusun Naskah Materi HAM     (Dudung Abdul Rohman)
menunjukkan  kualitas  dan  profesionalitas penyuluh yang sebenarnya.
Lebih  spesifik  lagi  bagi  penyuluh agama  mesti  memiliki  kompetensi  teknis berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.  Dalam  Peraturan  Menteri Agama  RI  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  Pelatihan Teknis  di  Lingkungan  Kementerian  Agama dalam  Pasal  1  ayat  (2)  diungkapkan, bahwa  kompetensi  teknis  adalah  sejumlah pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap dan  perilaku  yang  diperlukan  untuk  dapat melaksanakan  suatu  tugas  atau  pekerjaan tertentu.
Kaitan  dengan  kompetensi  teknis bagi  penyuluh  agama,  maka  apabila dipetakan  terdapat  empat  kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi teknis administrasi,  substansi,  metodologi,  dan pengembangan  profesi.  Kompetensi  teknis administrasi bagi penyuluh agama misalnya dalam menyusun rencana kerja operasional, mengolah  data  identifikasi  potensi  wilayah atau  kelompok  sasaran,  menyusun  laporan mingguan  pelaksanaan  bimbingan  dan penyuluhan  agama,  serta  menyusun instrumen  pemantauan  dan  evaluasi  hasil bimbingan dan penyuluhan agama.
Kompetensi  teknis  substansi  bagi penyuluh  agama  misalnya  melaksanakan tugas  dalam  menyusun  konsep  materi tertulis  bimbingan  dan  penyuluhan  agama dalam  bentuk  naskah,  mendiskusikan konsep  materi  bimbingan  dan  penyuluhan agama  sebagai  penyaji,  dan  merumuskan kembali materi bimbingan dan penyuluhan agama  berdasarkan  masukan  dalam  forum diskusi.
Kompetensi teknis metodologi
bagi  penyuluh  agama,  misalnya  dalam melaksanakan  bimbingan  dan  penyuluhan agama  kepada  kelompok  sasaran/binaan dengan menggunakan metode dan strategi tertentu,  dan  melaksanakan  konsultasi keagamaan  secara  perorangan  maupun kelompok.  Sedangkan  kompetensi  teknis pengembangan  profesi  bagi  penyuluh agama  misalnya  menyusun  karya  tulis ilmiah tentang penyuluhan berupa makalah, artikel di surat kabar, menerjemahkan atau menyusun buku, juga melakukan pembinaan profesi penyuluhan kepada penyuluh agama yang tingkatannya berada di bawahnya.
Berkenaan dengan kompetensi penyusunan  naskah  materi  penyuluhan agama,  bagi  seluruh  Penyuluh  Agama Fungsional  (PAF)  Ahli  Pertama,  Muda, maupun  Madya,  semuanya  diharuskan memiliki kompetensi di bidang penyusunan naskah  materi  penyuluhan  agama.  Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  rincian tugas berikut ini:
Tabel 1. Tugas Pokok Penyuluh Agama Fungsional (PAF)  Jenjang Ahli Bidang Penyusunan Materi
No Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Ahli Rincian Tugas dalam Menyusun Naskah Materi Bimbingan dan Penyuluhan Agama 1 Pertama (18 Butir) 3) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. 4) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
5) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.
2 Muda (32 Butir) 6) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan.
7) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
8) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet.

## Jurnal PENAMAS
Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360
9) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide. 10) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet. 11) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset. 12) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video/ film. 13) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.
14) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan. 3 Madya (34 Butir) 5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah. 6) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji. 7) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas. 8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber.
9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.
Sumber: Zaenal Muttaqin  (2009:10).

## Langkah-Langkah Penyusunan Naskah Materi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
Di  antara  kompetensi  yang  harus  dimiliki oleh  Penyuluh  Agama  adalah  menyusun materi  bimbingan  dan  penyuluhan  agama secara  lengkap  dalam  bentuk  naskah. Naskah itu sendiri sering dipahami sebagai tulisan  yang  disajikan  dalam  lembaran- lembaran halaman kertas. Karena itu Zaenal Muttaqin  (2009:40)  menjelaskan,  bahwa kaitan dengan tugas pokok Penyuluh Agama dalam menyusun materi penyuluhan dalam bentuk naskah, ketentuannya adalah:
Kegiatan  penyusunan  materi  tertulis  yang akan  dipergunakan  untuk  pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dengan topik  dan  sistematika  tertentu  dan  dibuat
dalam  bentuk  naskah  ketikan  1,5  spasi minimal  10  halaman  kwarto  (A4).  Volume kegiatan  minimal  dalam  setahun  sebanyak 48 naskah. Bahan yang dinilai berupa naskah atau fotokopi. Nilai angka kreditnya bernilai 0,05 setiap naskah.
Langkah-langkah penyusunannya tentu mengikuti  sistematika  yang  sudah  baku. Seperti lazimnya, naskah materi penyuluhan agama itu terdiri dari:
1.  Judul;  merupakan  kepala  dari  naskah materi  penyuluhan  yang  menjiwai dan  mewakili  gagasan  utama  dalam keseluruhan materi. Judul ditulis dengan sederhana, singkat, jelas, dan menarik.
2.  Pendahuluan;  dalam  naskah  materi penyuluhan agama, penyajian pendahuluan berupa mukadimah
(pembukaan) yang berisi salam, tahmid, syahadat,  shalawat,  kutipan  ayat  atau hadits,  serta  ucapan  penghormatan kepada  penyelenggara  dan  khalayak yang  hadir.  Alangkah  baiknya  jika teks  mukadimah  ini  disesuaikan dengan isi materi dan jenis acara yang dilaksanakan.
3.  Latar  belakang  pembahasan;  yaitu gagasan  awal  dan  pengantar  yang menarik  perhatian  khalayak  berupa alasan-alasan  mengapa materi tersebut harus  dan  penting  disampaikan. Penyajiannya  bisa  berupa  paparan, kutipan,  pertanyaan,  dan  pernyataan yang membangkitkan perhatian.
4.  Isi materi  pembahasan;  berupa paparan,  uraian,  dan  penjelasan  yang mendalam,  melebar,  dan  mendasar yang  merupakan  pengembangan  dari pokok  bahasan  materi  penyuluhan yang akan disampaikan. Berarti seluruh pokok  bahasan  yang  disusun  dalam
konsep atau silabus materi penyuluhan harus dijelaskan semua di sini. Isi materi pembahasan  ini  tentunya  yang  paling banyak  porsinya  karena  menyangkut substansi materi.
5.  Dalil/dasar;  berupa  ayat,  hadits, pendapat  para  ulama  atau  pakar  yang menguatkan  dan  meneguhkan  isi materi.  Berarti  penyajiannya  menyatu dengan substansi materi pembahasan.
6.  Kesimpulan; berupa ringkasan,
penegasan,  dan  penekanan  dari keseluruhan  materi  yang  disampaikan. Kesimpulan ini penting disajikan, supaya khalayak  mendapat  catatan-catatan penting  dari  seluruh  pembahasan materi penyuluhan.
7.  Penutup;  dalam  materi  penyuluhan agama,  biasanya  dalam  bagian penutup itu berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan doa penutup.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  hanya bermaksud mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kompetensi teknis penyuluh  agama  di  Kanmenag  Kab.  Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan  standar  yang  sudah  ditentukan. Sebagaimana  dijelaskan  Wardi  Bachtiar (1997:61),  bahwa  metode  deskriptif digunakan  untuk  menghimpun  data aktual. Metode deskriptif ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  sehingga  seorang peneliti  ketika  terjun  ke  lapangan  tidak membawa alat pengumpul data, melainkan langsung  melakukan  observasi  atau pengamatan evidensi-evidensi sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis.
Adapun di antara data yang dianalisis adalah produks  diklat  berupa  naskah  materi  HAM yang sudah disusun oleh peserta.
Berdasarkan  metode  deskriptif,  penulis hanya melakukan observasi sambil kegiatan Diklat Di Luar Kampus (DDLK), yakni DDLK Teknis  Substantif  Peningkatan  Kompetensi HAM  Bagi  Penyuluh  Agama  yang  jumlah pesertanya  sebanyak  30  orang.  Kemudian untuk  memperdalamnya  dilakukan  juga wawancara dengan beberapa orang peserta yang  diperlukan  informasinya.  Lalu  untuk mendalami kompetensi teknis yang dimiliki oleh  penyuluh  agama  di  Kanmenag  Kab. Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dilakukan praktik penyusunan naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan  agama.  Naskah  ini  menjadi produks yang isinya dianalisis sesuai dengan ketentuan  yang  sudah  dipersyaratkan mengenai  kriteria  dan  standar  menyusun naskah  materi  bimbingan  dan  penyuluhan agama. Setelah dikomfirmasi dan divalidasi dengan instrumen 7 aspek dalam menyusun naskah  materi  sebagaimana  dijelaskan di  muka,  maka  dapat  dilihat  kompetensi Penyuluh  Agama  di  Kanmenag  Kab.  Garut dalam menyusun naskah materi HAM untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama yang  akan  disampaikan  kepada  kelompok sasaran atau binaannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Menyusun Naskah Materi HAM
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kompetensi  menyangkut  pengetahuan, keterampilan  dan  kemampuan  seseorang

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360
dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang berkaitan  dengan  profesinya.  Bimbingan dan  penyuluhan  agama  adalah  pekerjaan yang  berkenaan  dengan  profesi  Penyuluh Agama. Berarti mereka dituntut untuk dapat memiliki  kompetensi  berkenaan  dengan penyuluhan agama kepada khalayak, dalam hal ini kelompok sasaran atau binaan.
Di  antara  kompetensi  yang  harus dimiliki  oleh  Penyuluh  Agama  berkenaan dengan rincian tugasnya adalah menyusun naskah  materi  penyuluhan  agama,  baik materi keagamaan maupun pembangunan. Materi  keagamaan  yang  murni  berkenaan dengan pemahaman dan penghayatan nilai- nilai keagamaan, seperti akidah, ibadah, dan akhlak.  Sedangkan  materi  pembangunan berkenaan dengan program-program pemerintah  yang  harus  disosialisasikan dan  disukseskan  dengan  muatan  dan penyampaian menggunakan bahasa agama. Misalnya  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan  zaman  di  antaranya  adalah materi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam perspektif  Islam.  Tentang  materi  ini  dapat dijabarkan  berdasarkan  Modul  Diklat  HAM Dalam  Islam  (Shohib,  2012:21)  sebagai berikut:
•  Hak  atas  hidup,  dan  menghargai hidup  manusia.  Islam  menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia  ibarat  membunuh  seluruh umat  manusia.  Hak  ini  terkandung dalam surah Al-Maidah : 63;
•  Hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenarg wenang. yaitu dalam  surat Al-An’am :  164  dan  surat Fathir : 18;
•  Hak  atas  keamanan  dan  kemerdekaan pribadi  terdapat  dalam  surat An-Nisa : 58 dan surat Al-Hujurat : 6;
•  Hak atas kebebasan beragama memilih keyakinan  berdasar  hati  nurani.  Yang bisa kita lihat secara tersirat dalam surat Al-Baqarah :  256  dan  surat Al-Ankabut : 46;
•  Hak  atas  keamanan  dan  kemerdekaan pribadi  terdapat  dalam  surat An-Nisa : 58 dan surat Al-Hujurat : 6;
•  Hak  atas  persamaan  hak  di  depan hukum  secara  tersirat  terdapat  dalam surat An-Nisa :  1  dan  135,  serta Al- Hujurat : 13;
•  Dalam  hal  kebebasan  berserikat,  Islam juga memberikan dalam surat Ali Imran : 104-105;
•  Dalam  memberikan  suatu  protes terhadap pemerintahan yang zalim dan bersifat  tiran.  Islam  memberikan  hak untuk  memprotes  pemerintahan  yang zalim, secara tersirat dapat diambil dari surat An-Nisa :  148,  surat Al-Maidah : 78-79, surat Al-A’raf : 165, dan surat Ali Imran : 110;
•  Hak  mendapatkan  kebutuhan  dasar hidup  manusia  secara  tersirat  terdapat dalam  surat Al-Baqarah :  29,  surat Ad- Dzariyat : 19, dan surat Al-Jumu’ah : 10; serta
•  Dalam  hak  mendapatkan  pendidikan, Islam  juga  memiliki  pengaturan  secara tersirat  dalam  surat Yunus :  101,  surat Al-‘Alaq :1-5, surat Al-Mujadilah : 11, dan surat Az-Zumar :  9.
Kemudian  setelah  para  peserta, Penyuluh  Agama  di  Kanmenag  Kab.  Garut, memahami  tentang  materi  HAM  dalam perspektif  Islam,  maka  mereka  dituntut
Kompetensi Penyuluh Agama dalam Menyusun Naskah Materi HAM     (Dudung Abdul Rohman)
dapat menyusun naskah materi HAM untuk keperluan  penyuluhan  agama  kepada khalayak.  Akhirnya  terkumpullah  produks berupa naskah materi HAM sebagai hasilnya, berikut ini adalah produksnya.
Tabel 2. Resume Produks Penyusunan Naskah Materi HAM pada DDLK Teknis Substantif Peningkatan HAM Bagi
Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut No Nama Topik Bahasan Pokok Bahasan Judul 1 Dudi Hak Mendapatkan Pendidikan • Dasar-Dasar hak anak dalam pendidikan hasil deklarasi universal HAM • Prinsip-prinsip hak anak dalam pendidikan • Filosofi Islam tentang hak anak dalam pendidikan
• Langkah-langkah pemenuhan hak anak dalam pendidikan • Hal-hal yang melanggar HAM tentang Hak anak dalam pendidikan Pandangan Islam Terhadap Hak Anak dalam Pendidikan 2 Jaja Sujadi Eksistensi
Islam di Era Global • Definisi globalisasi • Benturan barat dengan Islam • Posisi dan sikap Islam terhadap globalisasi
Eksistensi Islam di Era Globalisasi
3 Aceng Mustopa Hak Pengasuhan Anak Di Luar Nikah menurut HAM Islam • Definisi pengasuhan anak • Kedudukan anak di luar nikah
• Hak pengasuhan anak dalam Islam Hak Pengasuhan Anak di Luar Nikah Menurut HAM Islam 4 Iwan Awaludin Hak Kemerdekaan
• Konsep HAM tentang hak setiap manusia mendapatkan perlakuan yang baik • Konsep Islam tentang perbudakan Perbudakan dalam Pandangan Islam 5 Agus Ramlan Hak Mendapatkan Pendidikan • HAM dalam Islam
• Pentingnya mendapatkan pengajaran dan pembelajaran • Pentingnya pendidikan wajar Dikdas Pendidikan Pintu Gerbang Kesuksesan
Sebuah Negara
6 Sopyan Anshori Hak Anak Dalam Perspektif Islam • HAM dalam Islam • Hak anak dalam perspektif Islam • Cara-cara mendidik anak menurut Islam Hak Anak dalam Perspektif Islam 7 Kundang Sapiyudin Hak Beragama
• Pengertian agama • Dasar hukum pentingnya agama dalam sebuah keluarga
• Alasan pentingnya agama dalam sebuah keluarga Pentingnya Pembinaan Agama dalam Keluarga Menurut HAM Islam 8 Abdul Khaliq Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga • Pengertian KDRT • Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga • Pandangan Islam terhadap KDRT KDRT dalam Perspektif Islam 9 Yayan Suryana Hak Anak • HAM dalam Islam • Sanksi pidana dalam hukum Islam • KDRT dalam pandangan HAM Islam
Hukuman KDRT Terhadap Anak dalam Pandangan HAM Islam
10 Furqon Adnan Hak Persamaan Di Depan Hukum • Hak persamaan di depan hukum • Pelanggaran hak persamaan di depan hukum • Hak persamaan di depan hukum menurut tinjauan Islam Hak Persamaan di Depan Hukum Menurut Tinjauan Islam 11 Usman Mauludin Hak Mendapatkan Pendidikan • Pendidikan dalam syiar Islam • Perubahan melalui pendidikan • Pendidikan menjadi budi pekerti yang luhur
Membina Akhlak Melalui Pendidikan
12 Ahmad Sidiq Permana Hak Anak Dalam Pandangan Hukum Islam • UU Perlindungan anak • Sanksi pidana mengenai trafiking • Hak anak dalam pandangan Islam Hak Anak dalam Perspektif Islam 13 Cecep Dodi Kamaludin Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam
• Pengertian toleransi • Hak beragama bagi setiap individu • Pandangan Islam tentang hak beragama dan berkeyakinan Toleransi Beragama dan Berkeyakinan dalam Pandangan
Islam 14 Sutisna Kusnadi Hak Mendapatkan Pendidiakn • Pengertian HAM dalam Islam • Hakikat HAM dalam Islam • Hikmah dan manfaat dari materi HAM dalam Islam Pentingnya Pendidikan Materi HAM dalam Islam bagi
Masyarakat 15 Rahmat Hidayat Hak Mendapatkan Keadilan • HAM dalam Islam • Sanksi pidana dalam HAM • Mendapatkan keadilan hukum Islam
Hak Mendapatkan
Keadilan dalam Pandangan HAM Islam
16 Aep Mulyono Hak Kebebasan Berserikat • Kebebasan bersyarikat • Kebebasan berdemokrasi • Kebebasan berserikat dan berdemokrasi dalam pandangan HAM Islam
Hak Kebebasan Berserikat dan Berdemokrasi dalam Islam
17 Dindin Rohmatudin Hak Mendapatkan Keadilan • Pengertian HAM • Realisasi hak manusia dalam keadilan • Pandangan Islam tentang keadilan Konsep HAM dalam Mendapatkan
Keadilan Menurut Pandangan
Islam

## Jurnal PENAMAS
Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360
18 Lukmanul Hakim Hak Anak • Kedudukan anak dalam Islam • Cara mendidik dalam Islam • Pendidikan anak dalam Islam Cara Mendidik Anak dalam Pandangan HAM Islam 19 Atep Nasibah Ulfah Hak Berkeluarga
• Hak berkeluarga dalam UU HAM
• Hak berkeluarga dalam Islam
• Hak laki-laki dan perempuan untuk berkeluarga menurut UU HAM dan Islam Tinjauan Hak Berkeluarga Menurut UU
HAM dan Islam
20 Yayan Ruyani Hak Untuk Hidup • Hak hidup dalam HAM
• Aborsi • Pandangan HAM Islam tenang aborsi Kontroversi Aborsi dalam Pandangan HAM Islam 21 Abdul Rasad Hak Kebebasan Berserikat • HAM dalam Islam • Pandangan kebebasan dalam HAM Islam • Pandangan berserikat dalam HAM Islam Hak Kebebasan Berserikat dalam Pandangan HAM Islam
22 Aceng Syamsudin Hak-Hak Anak Dalam Pandangan HAM Islam • Pengertian hak anak dalam Islam
• Hak-hak anak menurut UU • Ruang lingkup pendidikan anak menurut Islam Hak Anak Mendapatkan Pendidikan dalam Pandangan Islam 23 Ridwanulloh Sanksi Pukulan Dalam Pandangan HAM Islam • Pendidikan dalam HAM Islam • Sanksi dalam hokum Islam • Sanksi pukulan dalam pandangan Islam Sanksi Pukulan Terhadap Anak Didik dalam Pandangan HAM Islam 24 Cecep Saepurohman Hak Anak Dan Tanggung Jawab Orang Tua • Hak anak • Tanggung jawab orang tua terhadap anak • Tanggung jawab orang tua merupakan hak anak Tanggung Jawab Orang Tua Merupakan Hak Asasi Anak dalam Keluarga
25 Asep Iwan Kurniawan
Berekspresi Dalam Pandangan HAM Islam
• Kebebasan berekspresi menurut HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM • Kebebasan berekspresi dalam pandangan HAM Islam
• Tata cara berekspresi yang sesuai dengan ajaran HAM Islam
Kebebasan Berekspresi dalam Pandangan HAM Islam 26 Aan Asharotul Mutakin Hak Milik Dalam Islam • Hak milik dalam Islam • Konsep harta • Konsep harta dalam Islam Konsep Harta dalam Islam 27 Dikdik Umar Sidik Gratifikasi Bagi PNS DAlam Pandangan HAM Islam • Konsep HAM dalam Islam • Sanksi bagi PNS yang melakukan gratifikasi
• Batasan-batasan gratifikasi bagi PNS dalam Pandangan HAM Islam Gratifikasi Bagio PNS dalam Pandangan HAM Islam 28 Japar Sidik Hak Kesetaraan Gender • Pengertian gender • Hak tentang kesetaraan gender menurut UU HAM • Hak laki-laki dan perempuan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Tinjauan Hak Kesetaraan Gender Menurut UU HAM dan Al-Qur'an- Sunnah 29 Fatroni Euthanasia Dalam HAM Islam • Euthanasia • Hak hidup dalam HAM Islam • Euthanasia menurut HAM Islam Tinjauan HAM Islam Tentang Euthanasia 30 Badrul Munir Gojali - - -
Dari  produk  ini  kemudian  dianalisa sesuai  dengan  kriteria  dan  indikator  yang dipersyaratkan  dalam  menyusun  naskah materi HAM bagi Penyuluh Agama. Adapun indikatornya berdasarkan sistematika dan isi penyajian dalam naskah berikut ini.
Tabel 3. Sistematika dan Isi Penyajian Naskah Materi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
No Sistematika Penyajian Isi  Penyajian Materi Penyuluhan 1 Judul Berisi kepala dari naskah materi penyuluhan yang menjiwai dan mewakili gagasan utama dalam keseluruhan materi. 2 Pendahuluan Berisi mukadimah (pembukaan) yang berisi salam, tahmid, syahadat, shalawat, kutipan ayat atau hadits, serta ucapan penghormatan kepada penyelenggara dan khalayak yang hadir.
3 Latar Belakang Pembahasan Berisi gagasan awal dan pengantar yang menarik perhatian khalayak berupa alasan-alasan  mengapa materi tersebut harus dan penting disampaikan. 4 Isi Materi Pembahasan Berisi paparan, uraian, dan penjelasan yang mendalam, melebar, dan mendasar yang merupakan pengembangan dari pokok bahasan materi penyuluhan yang akan disampaikan. 5 Dalil/Dasar Berisi ayat, hadits, pendapat para ulama atau pakar yang menguatkan dan meneguhkan isi materi.
6 Kesimpulan Berisi ringkasan, penegasan, dan penekanan dari keseluruhan materi yang disampaikan.
7 Penutup Berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan doa penutup.
Dari hasil analisa terhadap produks yang dikumpulkan  dari  peserta,  maka  diperoleh hasil penskoran sebagai berikut:
Tabel 4: Hasil Analisis Produks Terhadap Naskah Materi HAM yang Disusun Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut
No Bidang Kompetensi Indikator Kompetensi Presentasi Hasil Analisis Produks 1 Menyusun Judul Berisi kepala dari naskah materi penyuluhan yang menjiwai dan mewakili gagasan utama dalam keseluruhan materi. 83,30%
2 Menyusun Pendahuluan Berisi mukadimah (pembukaan) yang berisi salam, tahmid, syahadat, shalawat, kutipan ayat atau hadits, serta ucapan penghormatan kepada penyelenggara dan khalayak yang hadir.
60,10% 3 Menyusun Latar Belakang Pembahasan Berisi gagasan awal dan pengantar yang menarik perhatian khalayak berupa alasan-alasan  mengapa materi tersebut harus dan penting disampaikan. 43,30% 4 Menyusun Isi Materi Pembahasan Berisi paparan, uraian, dan penjelasan yang mendalam, melebar, dan mendasar yang merupakan pengembangan dari pokok bahasan materi penyuluhan yang akan disampaikan. 66,70% 5 Menyusun Dalil/Dasar Berisi ayat, hadits, pendapat para ulama atau pakar yang menguatkan dan meneguhkan isi materi. 87,00% 6 Menyusun Kesimpulan Berisi ringkasan, penegasan, dan penekanan dari keseluruhan materi yang disampaikan. 83,40% 7 Menyusun Penutup Berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan doa penutup. 87,00% Jumlah 73,00%
Penelitian  menggunakan  hitungan interval:  1)  Sangat  Baik  (76-100%),  2) Baik  (51-75%),  3),  Sedang  (26-50%),  dan 4)  Kurang  (0–25%).  Berdasarkan  interval tersebut, maka dapat dideskripsikan, bahwa kompetensi  Penyuluh Agama di Kanmenag Kabupaten  Garut  dalam  menyusun  naskah materi  HAM  untuk  kegiatan  penyuluhan dikategorikan  pada  kualifikasi  “Baik” dengan  jumlah  presentase  73%.  Meskipun dalam  kompetensi  teknis  tertentu  mereka mendapat kualifikasi “Sedang”, yakni dalam kompetensi  menyusun  Latar  Belakang, karena  mereka  kesulitan  mrngidentifikasi alasan  dan  gagasan  awal  yang  dipandang aktual  dan  menarik  khalayak  sebagai pengantar  dari  naskah  materi  HAM  yang disusun. Namun secara keseluruhan mereka sudah  memiliki  kompetensi  yang  baik dalam menyusun naskah materi HAM sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diharuskan.

## Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menyusun Naskah Materi HAM
Memang  kompentesi  Penyuluh  Agama dalam  menyusun  naskah  materi  HAM hasilnya  menunjukkan  kualifikasi  Baik sebagaimana digambarkan di atas. Tetapi  bukan  berarti  Penyuluh  Agama  di lingkungan  Kanmenag  Kab.  Garut  yang mengikuti  diklat  lancar-lancar  saja  dalam menyusun  naskah  materi  HAM  untuk penyuluhan.  Berdasarkan  hasil  observasi dan wawancara dengan peserta berkenaan dengan  perasaan  dan  pengamalan  mereka dalam menyusun naskah materi penyuluhan, ternyata  ada  beberapa  kendala  yang dihadapi  dalam  menyusun  naskah  materi HAM  dan  materi-materi  lainnya  untuk kepentingan pelaksanaan penyuluhan yang akan disampaikan kepada kelompok binaan atau pun sasaran.
Kalau  diklasifikasikan,  kendala-kendala yang  dihadapi  oleh  Penyuluh  Agama, ada  yang  bersifat  psikologis,  teknis,  dan keterbatasan  waktu.  Kendala  psikologis diidentifikasi  berhubungan  dengan  aspek dorongan  yang  ada  pada  internal  dirinya untuk menyusun naskah materi penyuluhan agama.  Di  antara  kendala  psikologis  yang mengemuka  dari  hasil  wawancara  adalah kurang termotivasi, kurang percaya diri, dan merasa  malas  untuk  memulai  menyusun tulisan  dalam  bentuk  naskah  materi penyuluhan agama.
Sedangkan kendala teknis diidentifikasi berhubungan  dengan  pengetahuan  dan kemampuan untuk menyajikan pesan-pesan dalam  bentuk  naskah  materi  penyuluhan agama.  Dari  hasil  wawancara  di  antara kendala  teknis  yang  mengemuka  adalah

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360
kurang menguasai materi yang akan disusun, merasa kesulitan untuk memulai menyusun tulisan,  dan  merasa  kurang  memahami tentang model atau teknik yang baik dalam menyajikan  tulisan  dalam  bentuk  naskah materi penyuluhan agama.
Adapun kendala ekonomis diidentifikasi sangat  berkaitan  dengan  stimulan  atau rangsangan  dari  eksternal  sehingga  ada keinginan  dan  dorongan  untuk  menyusun naskah  materi  penyuluhan  agama.  Dari hasil  wawancara maka  diperoleh  informasi, bahwa  kendala  keterbatasan  waktu    yang mengemuka adalah padatnya jadwal mengisi pengajian sehingga kurang ada waktu untuk menyusun  naskah  materi,  masih  terpaku pada  budaya  lisan,  dan  dirasakan  akan kurang  mendapatkan  respons  (tanggapan) dari  khalayak  apabila  menyampaikan materi-materi tertentu yang dianggap aneh atau asing oleh mereka.

## PENUTUP
Penyuluh  Agama  dituntut  untuk  memiliki kompetensi  yang  berkenaan  dengan profesinya.  Kompetensi  di  sini  dapat dipahami  sebagai  sejumlah  pengetahuan, keahlian,  keterampilan,  sikap  dan  perilaku yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu  tugas  atau  pekerjaan  tertentu. Kaitannya  dengan  pelaksanaan  tugas penyuluhan agama, maka sekurangnya ada empat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi  teknis  administrasi,  substansi, metodologi, dan pengembangan profesi.
Di  antara  kompetensi  substansi  yang harus  dimiliki  adalah  menyusun  naskah materi bimbingan dan penyuluhan agama.  Ini  berkaitan  dengan  penguasaan dan pemahaman Penyuluh Agama
terhadap  materi  penyuluhan,  baik  yang berkaitan  dengan  materi  keagamaan maupun  pembangunan.  Di  antara  materi pembangunan  yang  harus  dipahami  dan disampaikan  adalah  nilai-nilai  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  yang  sudah  menjadi  isu global,  nasional,  dan  lokal,  yang  tentunya harus dipahami oleh khalayak.
Bagaimana kompetensi Penyuluh Agama dalam menyusun  naskah materi HAM? Hal ini  dapat  diukur  dari  7  aspek,  yaitu  aspek menyusun  judul,  menyusun  pendahuluan, menyusun  latar  belakang  pembahasan, menyusun isi materi pembahasan, menyusun dalil/dasar pembahasan, menyusun kesimpulan, dan menyusun penutup. Semua aspek  ini  memiliki  kriteria  dan  standar yang  sudah  dipersyaratkan.  Sehingga  dari kriteria  dan  standar  tersebut  dapat  dilihat bagaimana kompetensi Penyuluh Agama di Kanmenag Kab. Garut – yang menjadi lokus dalam  penelitian  ini  –  dalam  menyusun naskah  materi  HAM  untuk  kegiatan penyuluhan agama.
Dari penelitian ini diperoleh hasil yang dapat  dideskripsikan,  bahwa  kompetensi Penyuluh  Agama  di  Kanmenag  Kab.  Garut dalam  menyusun  naskah  materi  HAM untuk  bimbingan  dan  penyuluhan  agama meperoleh  kualifikasi  Baik,  yakni  sebesar 73%.  Meskipun  dalam  kompetensi  teknis tertentu  mereka  mendapat  kualifikasi Sedang, yakni dalam kompetensi menyusun Pendahuluan  dan  Latar  Belakang.  Namun secara  keseluruhan  mereka  sudah  memiliki kompetensi  yang  baik  dalam  menyusun naskah  materi  HAM  sesuai  dengan  yang dipersyaratkan dan diharuskan. Juga dalam menyusun naskah materi HAM ini, Penyuluh Agama dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi, yaitu kendala psikologis,
teknis,  dan  keterbatasan  waktu.  Kendala ini  dapat  diminimalisir,  apabila  Penyuluh Agama dapat meningkatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan profesinya.
Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah, untuk lembaga Balai Diklat Keagamaan Bandung  diharapkan  terus  meningkatkan kompetensi Penyuluh Agama dengan lebih memperbanyak volume dan jenis diklatnya, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai  untuk  menjalankan  tugas  dan fungsi pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya.  Sedangkan  untuk  Penyuluh Agama  mesti  terus  memacu  diri  untuk meningkatkan  pengetahuan,  kemampuan, dan  keterampilannya  yang  berhubungan dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya, sehingga  menjadi  bagian  dari  pegawai Kementerian  Agama  yang  kompeten  dan profesional  dalam  menjalankan  tugasnya. Juga  untuk  organisasi  profesi  seperti Kelompok  Kerja  Penyuluh  (Pokjaluh),
diharapkan  dapat  memfasilitasi  program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan  pengembangan  profesi  Penyuluh Agama agar lebih berkualitas dan memiliki kompetensi  sebagaimana  yang  diharapkan sejalan  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan zaman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Selesainya  penyusunan  penelitian  ini tentunya  tidak  terlepas  dari  dukungan dan  dorongan  beberapa  pihak.  Karena  itu, Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kepala  Balai  Diklat  Keagamaan  Bandung serta  teman  sejawat  Widyaiswara  yang tak  henti-hentinya  memberikan  spirit  dan motivasi  untuk  menyelesaikan  tulisan  ini. Juga  kepada  Tim  Reviewer  yang  telah memeriksa  dan  merekomendasikan  tulisan ini  untuk  dimuat.  Serta  tentunya  kepada Pengelola  Jurnal  ini  yang  telah  berkenan memuat dan menerbitkan tulisan ini.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Isep  Zainal.  2009. Bimbingan  Penyuluhan  Islam  Pengembangan  Dakwah  Melalui  Psikoterapi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosesdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Bachtiar, Wardi. 1997. Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah . Jakarta: Logos.
Corey,  Gerald.  2009. Teori  dan  Praktik  Konseling  &  Psikoterapi (Terj.  E.  Koswara).  Bandung:  Refika Aditama.
Depag RI. 1997. Al-Qur'an dan Terjemahnya . Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
Hendropuspito. 1992. Sosiologi Agama . Yogyakarta: Kanisius.
Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat. 2010. Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional . Bandung: Bidang Penamas.
Kosasih, Ahmad. 2003. HAM dalam Perspektif Islam . Jakarta: Salemba Diniyah.
Muttaqin, Zaenal. 2009. Buku Pedoman Teknis Kepenyuluhan . Bandung: Seksi Penamas Depag Kab.
Bandung.
Tohirin. 2007. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah . Jakarta: Rajawali Pers.
Kompetensi Penyuluh Agama dalam Menyusun Naskah Materi HAM     (Dudung Abdul Rohman)
Shohib. 2012. HAM dalam Pandangan Islam (Modul) . Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
Sudjana, Eggi. 2003. HAM dalam Perspektif Islam . Jakarta: Nuansa Madani.
Sukardi, Dewa Ketut & Kusmawati, Nila. 2008. Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah . Jakarta: Rineka Cipta.
Zaidallah,  Aswisral  Imam.  2005. Strategi  Dakwah  Dalam  Membentuk  Da’i  dan  Khotib  Profesional . Jakarta: Kalam Mulia.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 347 - 360