How to cite: Bella Christine, Christine S.T. Kansil (2022) Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Setelah Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi, (7)  09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13936
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## HAMBATAN  PENERAPAN  PERLINDUNGAN  DATA  PRIBADI  DI  INDONESIA SETELAH  DISAHKANNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  27  TAHUN  2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Bella Christine 1* , Christine S.T. Kansil 2 1*,2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: 1* bella.205200040@stu.untar.ac.id; 2 christinek@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  hak  privasi  dan  hak  asasi  yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sehingga hak tersebut dijamin melalui Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak disahkannya Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia telah memiliki payung hukum mengenai perlindungan data pribadi warga negara. Undang- undang  tersebut  mengatur  bagaimana  hak  dan  kewajiban  antara  Pengendali  Data Pribadi  dan  Subjek  Data  Pribadi.  Namun,  satu  tahun  setelah  diundangkannya  dan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data Pribadi,  masih  terdapat  berbagai  pelanggaran  data  pribadi.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa terdapat tantangan serta hambatan penerapan dari undang- undang  tersebut.  Maka  dari  itu,  melalui  penelitian  ini  akan  dikaji  mengenai bagaimana  hambatan  penerapan  perlindungan  data  pribadi  setelah  disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Kata Kunci : Hambatan; Perlindungan Data Pribadi.

## Abstract
Personal data protection is one of the privacy rights and human rights possesed by the Indonesian citizens, so that right is guaranteed through the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia.  Since  the  enactment  of  Law  Number  27  of  2022  on Personal  Data  Protection,  Indonesia  has  had  a  legal  umbrella  regarding  the protection of citizens’ personal data. This Law regulates the rights and obligations between Data Controller and Personal Data Subjects. However, one year after the promulgation  and  ratification  of  Law  Number  27  of  2022  on  Personal  Data Protection, there are still various personal data violations. This indicates that there
are challenges and obstacles in implementing the Law. Therefore, this research wll examine the obstacles to implement personal data protection after the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection.

## Keywords: Obstacle; Personal Data Protection.

## Pendahuluan
Dunia  semakin  terhubung  satu  sama  lain  melalui  teknologi  informasi  yang  terus berkembang.  Perkembangan  teknologi  informasi  membawa  perubahan  dalam  berbagai sektor  industri  hingga  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Seiring  dengan  pesatnya perkembangan teknologi informasi, data pribadi dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh berbagai pihak, yang tertu hal ini berdampak pada privasi individu. Terlebih, pada masa kini sudah diterapkan era Society 5.0 dimana Society 5.0 berkonsep bahwa masyarakat harus memanusiakan  manusia  dengan  teknologi  (Heri,  et.  al.  2021).  Dengan  adanya  konsep memanusiakan manusia dengan teknologi, maka masyarakat mau tidak mau harus mampu hidup  berdampingan  dengan  teknologi  itu  sendiri,  sehingga  terjadi  berbagai  fenomena digitalisasi  aspek  kehidupan  seperti  penggunaan  layanan  kesehatan,  pembuatan  identitas resmi,  pembuatan  akun  media  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Adanya  fenomena  tersebut menyebabkan  masyarakat  seringkali  dihadapkan  pada  situasi  dimana  mereka  harus menyerahkan data pribadi untuk keperluan registrasi. Tentu ketika masyarakat menyerahkan data pribadinya untuk melakukan registrasi dan lain sebagainya, mereka berharap agar data tersebut  dapat  diproses  dengan  aman  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.  Namun kenyataannya pada dewasa ini di Indonesia, masih banyak kasus pelanggaran perlindungan data pribadi seperti salah satunya kasus kebocoran data pribadi. Pada akhirnya, perlindungan data pribadi merupakan suatu isu yang mau tak mau wajib dihadapi masyarakat pada era ini (Pratana, 2021).
Perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak pribadi atau hak privat (Niffari, 2020). Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai: UUD NRI 1945), hak atas privasi yang juga termasuk di dalamnya  yaitu hak atas perlindungan diri pribadi, merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (Djafar, 2019). Adapun perlindungan tersebut telah  dijamin  berdasakan  konstitusi  melalui  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  yang berbunyi:  “ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabah, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi” . Danrivanto Budhijanto  berpendapat  bahwa perlindungan terhadap hak pribadi atau hak pribadi akan meningkatkan hubungan antar individu dan masyarakatnya, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan kemandirian atau ekonomi atas kontrol dan menerima kepantasan, serta meluaskan toleransi dan mengurangi perilaku diskriminasi
maupun perbuatan semena-mena pemerintah (Budhijanto, 2010). Adanya jaminan melalui UUD NRI 1945 tersebut ditambah dengan manfaat dengan terjaminnya hak privasi dan hak pribadi masyarakat dari kasus kegagalan perlindungan data pribadi maka pemerintah sudah sewajibnya turut andil serta dalam melindungi warga negara dari kasus-kasus pelanggaran data pribadi data pribadi.
Sejak  20  September  2022,  Indonesia  telah  memiliki  payung  hukum  untuk perlindungan  data  pribadi  yaitu  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut sebagai: “UU PDP”). Kehadiran UU PDP sangat dinantikan mengingat masifnya transaksi data pribadi di Indonesia yang jumlahnya sudah tidak dapat dihitung dengan jari setiap harinya. Melalui UU PDP, maka dalam hal ini negara memberikan suatu upaya perlindungan preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi warga negara. Adapun Samuel Abrijani yang merupakan Direktur  Jenderal  Aplikasi  Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika menyampaikan bahwa UU PDP memberikan manfaat seperti perlindungan hak fundamental masyarakat, memajukan reformasi praktik pemrosesan data pribadi baik dalam sektor publik maupun sektor privat, serta sebagai upaya untuk meningkatkan standar industri (Rizki, 2022). UU  PDP  membebani  pengendali  data  pribadi  (selanjutnya  disebut  sebagai:  “ Data Controller ”) berbagai  macam  kewajiban  data  pribadi  seperti  bagaimana  cara  menyimpan, memproses,  dan  memusnahkan  data  pribadi  yang  dikumpulkan,  bagaimana  persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Data Controller , apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan  oleh Data  Controller ,  hingga  bagaimana  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh Data  Controller ketika  terjadi  kegagalan  perlindungan  data  pribadi  (misalnya:  kebocoran data pribadi karena peretasan, dan lain sebagainya). Di sisi lain, UU PDP juga memberikan pengaturan tentang hak-hak  yang dimiliki oleh subjek  yang data pribadinya dikumpulkan oleh Data Contorller .
Meski  telah  memberikan  pengaturan  yang  komprehensif  untuk  perlindungan  data pribadi  warga  negara,  nyatanya  masih  banyak  kasus-kasus  kebocoroan  data  pribadi  yang merugikan  banyak  warga  masyarakat  sebagai  korban  dan  tidak  mendapatkan pertanggungjawaban apa pun. Sepanjang tahun 2023 ini, setidaknya terdapat 4 (empat) kasus besar kebocoran data pribadi terjadi yang terjadi di bawah naungan beberapa institusi besar di Indonesia. Adapun jumlah data pribadi masyarakat Indonesia yang membuat dapat diakses oleh  publik  adalah  kurang  lebih  405,4  juta  data  pribadi,  dengan  rinician  sebagai  berikut: (Alhabsy, 2023).
Padahal  sesuai  dengan amanat  Pasal  39 ayat  (1)  UU PDP,  ditegaskan bahwa pada pokoknya Data  Controller wajib  melakukan  pencegahan  agar  data  pribadi  tidak  dapat diakses  secara  sah  dengan  menggunakan  sistem  keamanan  secara  andal,  aman,  dan bertanggungjawab.  Lebih  lanjut,  jikalau-pun  kasus  kebocoran  data  pribadi  tidak  dapat dihindarkan  maka  pada  nyatanya  pengendali  data  pribadi  tidak  mendapatkan  sanksi  yang sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  pada  akhirnya  kasus  kebocoran  data
pribadi  tersebut  dilupakan  begitu  saja.  Tentu  kedua  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa terdapat hambatan atau tantangan dalam penerapan UU PDP yang mana dalam hal ini ingin peneliti kaji dan teliti.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menulis  penelitian  ini  adalah  dengan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara menelisik  bahan pustaka dan bahan sekunder belaka melalui penelaahan  atas  peraturan  perundang-undangan  serta  berbagai  literatur  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Soekanto  &  Mamudji,  2015).  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  penelitian  ini  adalah  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach )  dan  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ).  Penelitian  hukum  dengan pendekatan  kasus  dilakukan  melalui  penelaahan  terhadap  berbagai  kasus  yang  berkaitan dengan isu yang dihadapi yang mana kasus tersebut telah terdapat putusan pengadilan inkrah (Marzuki,  2019).  Kajian  pokok  dalam  pendekatan  kasus  adalah ratio  decidendi atau reasoning pada  pertimbangan  pengadilan  atas  putusan  kasus  tersebut.  Sedangkan,  pada penelitian komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan atas undang-undang atau putusan hakim antara negara yang satu dengan negara yang lain (Marzuki, 2019).
Pada penelitian hukum tidak dikenal dengan adanya data, maka untuk mendapatkan solusi  atas  suatu  isu  hukum  diperlukan  sumber-sumber  penelitian  berupa  bahan  hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder (Marzuki, 2019). Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. United  Nations  Guidelines  for  the  Regulations  of  Computerized  Personal  Data  Files 1990 (selanjutnya disebut sebagai: “UN GRCPDF 1990”);
2. APEC Privacy Framework ; dan
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:
1. Buku-buku;
2. Jurnal;
3. Artikel; dan
4. Karya tulis ilmiah lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peraturan Pelaksana UU PDP Masih Belum Disahkan Maupun Dirampungkan Bahwa UU PDP mengamanatkan 10 (sepuluh) pembentukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana untuk mengamalkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kesepuluh amanat tersebut terdapat pada Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56
ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa sampai dengan  setahun  setelah  disahkannya  UU  PDP,  tidak  ada  satupun  peraturan  pemerintah yang  diamanatkan  tersebut  yang  sudah  sah  berlaku.  Hal  tersebut  menimbulkan ketidakjelasan  hingga  kekosongan  hukum  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  di Indonesia.  Tidak  adanya  penegakkan  hukum  atau  regulasi  yang  kuat  dan  tegas, menyebabkan  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  data  pribadi  warga  negara  semakin berkembang pesat (Firdaus, 2022). Lebih lanjut dengan tidak adanya peraturan pelaksana, dikhawatirkan dapat menimbulkan penafsiran liar terhadap UU PDP.
Bahwa apabila terjadi pelanggaran data pribadi maka sudah sewajarnya pemilik data pribadi tersebut meminta ganti rugi dan/atau menggugat Data Controller yang telah melakukan pelanggaran, yang mana hal tersebut tersurat pada Pasal 12 ayat (1) UU PDP. Akan tetapi mekanisme dan tata cara terkait dengan bagaimana upaya gugatan dilakukan, pengadilan  mana  yang  berwenang  untuk  mengadili  perkara  perlindungan  data  pribadi, tidak  dirincikan  dalam  UU  PDP,  melainkan  akan  diatur  lebih  lanjut  melalui  peraturan pemerintah. Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, peraturan pemerintah guna mengatur ketentuan  Pasal  12  ayat  (1)  UU  PDP  tersebut  sampai  dengan  saat  ini  tidak  ada. Tidak adanya  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  mengenai  penegakkan  hukum  terhadap pelanggaran  data  pribadi  menimbulkan  kekosongan  hukum  dan  ketidakjelasan  terkait dengan mekanisme ganti rugi maupun pengajuan gugatan.
Bahwa pembentukan peraturan pemerintah yang lama atau tidak kunjung dibentuk memang  tidak  membawa  pengaruh  keberlakuan  suatu  undang-undang,  akan  tetapi  hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas dari suatu undang-undang (Yusuf, 2022). Lebih lanjut,  dengan  tidak  adanya  peraturan  pelaksana  dari  suatu  undang-undang  berpotensi akan memunculkan tafsiran liar dari suatu undang-undang karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara teknis dan rinci dalam penerapannya (Yusuf, 2022). Dengan belum adanya  peraturan  pelaksana  untuk  UU  PDP,  hal  ini  menghambat  keefektivitasan keberlakukan  UU  PDP,  sehingga  meskipun  UU  PDP  sudah  sah  namun  penerapan  dan manfaat yang dapat dirasakan bagi warga masyarakat terhambat.
Jika mengambil konsep stufenbau theorie yang digagas oleh Hans Kelsen, bahwa suatu  norma  memiliki  jenjangnya  atau  berlapis-lapis  dan  berlaku  sesuai  dengan hierarkinya. Konsep tersebut bermakna bahwa norma hukum berlaku dengan dasar yang lebih tinggi dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi secara berkesinambungan hingga norma tertinggo yaitu Norma Dasar (Grundnorm) (Putra & Akbar, 2022). Melalui konsep  Kelsen  tersebut,  maka  membawa  implikasi  yang  signifikan  pada  pemahaman struktur hukum. Dalam kerangka ini, undang-undang sebagai regulasi yang lebih umum harus  selalu  diikuti  dengan  peraturan  pelaksana  di  bawahnya  agar  tidak  terjadi  mis- konsepsi terhadapnya. Dengan kata lain, agar undang-undang dapat berlaku secara efektif maka diperlukan peraturan pelaksana yang lebih detail dan konkret.
Hal  tersebut  juga  berlaku  dengan  UU  PDP.  UU  PDP  terhambat  penerapan konkretnya  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  pelaksana  yang  mengatur  secara mendetail.  Dengan  demikian  agar  UU  PDP  dapat  diterapkan  dan  manfaatnya  dapat dirasakan  lebih  efektif  bagi  warga  masyarakat  Indonesia,  pemerintah  harus  mampu sesegera  mungkin  membentuk  serta  mengesahkan  10  (sepuluh)  peraturan  pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP tersebut.
B. Belum Ada Pembentukan Lembaga Independen Khusus Untuk Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Melanjuti  pembahasan  pada  poin  sebelumnya  dimana  implikasi  dari  belum rampungnya  berbagai  peraturan  pelaksana  UU  PDP  menyebabkan  terhambatnya efektivitas  UU  PDP.  Bahwa  Pasal  58  UU  PDP  mengamanatkan  pembentukan  sebuah lembaga sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Adapun lembaga  perlindungan  data  pribadi  tersebut  bertanggungjawab  kepada  Presiden  serta memiliki  15  (lima  belas)  wewenang  dalam  upaya  penyelenggaraan  perlindungan  data pribadi. Lebih lanjut, Pasal 61 UU PDP mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai tata cara wewenang pelaksanaan lembaga tersebut akan diatur lebih  lanjut dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi, dikarenakan belum adanya satupun peraturan pemerintah sebagai peraturan  pelaksana  dari  UU  PDP,  menyebabkan  terhambatnya  pembentukan  lembaga khusus untuk perlindungan data pribadi di Indonesia.
Lembaga  perlindungan  data  pribadi  bersifat  sangat  dibutuhkan  dan  penting mengingat  adanya  dasar  hukum  yang  kuat  yaitu  pada  Pasal  58  UU  PDP  serta  melihat kondisi kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia yang kian meningkat tiap tahunnya. Lembaga  tersebut  berperan  serta  bertugas  dalam  mengawasi,  melindungi,  dan menegakkan  hak  privasi  individu  serta  mengawasi  penggunaan  data  pribadi  oleh pengendali data pribadi. Bahwa terdapat peran krusial yang dimiliki oleh lembaga tersebut dalam menjaga keamanan data pribadi dan memastikan bahwa praktik perlindungan data pribadi  di  Indonesia  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang terkait,  sehingga  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  Indonesia  dalam penggunaan data pribadi pada era digital ini khususnya era Society 5.0 saat ini.
Pengadaan lembaga independen khusus perlindungan data pribadi, bukan hanya sekedar mandat dari UU PDP, melainkan juga merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum  internasional,  antara  lain  UN  GRCPDF  1990  dan  APEC  Privacy  Framework. Bahwa  berdasarkan  UN  GRCPDF  1990,  dinyatakan  secara  eksplisit  bahwa  syarat minimum daripada perlindungan data pribadi pada suatu negara, adalah dengan adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Sedangkan APEC Privacy Framework, merupakan suatu kerangka kerja privasi oleh organisasi kerjasama ekonomi negara-negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  yaitu  Asia  Pacific  Economic  Coorperation (APEC).  Kerangka  kerja  privasi  yang  dirumuskan  oleh APEC  dikeluarkan  pada  tahun 2004 dan kemudian diamandemen pada tahun 2015 (Djafar, 2019). Bahwa dalam Pasal
10 APEC Privacy Framework diterangkan bahwa APEC setuju agar tujuan dari kerangka kerja  ini  (kerangka  kerja  privasi)  tercapai,  maka  orang  atau  organisasi  (negara)  dapat menginstruksikan individu ataupun suatu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan  memproses  mentransfer  atau  mengungkapkan  informasi  pribadi  atas namanya (Christine, 2021).
Oleh karena itu, hambatan perlindungan data pribadi di Indonesia juga dipengaruhi karena belum adanya lembaga independen khusus di bidang perlindungan data pribadi. Padahal, pengadaan lembaga tersebut tidak hanya amanat dalam UU PDP melainkan juga berdasarkan interumen hukum internasional di bidang data privasi dan/atau data pribadi. Maka  dari  itu,  terdapat  urgensi  bagi  pemerintah  untuk  dapat  segera  menerbitkan  serta mengesahkan peraturan pemerintah terkait dengan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sehingga lembaga independen perlindungan data pribadi di Indonesia dapat segera  dibentuk  dan  menjalankan  kewenangannya.  Lebih  lanjut,  perlu  diingat  bahwa hukum  seharusnya  lebih  daripada  sekedar  seperangkat  kaidah  sosial  saja,  hukum  juga mencakup lembaga serta proses yang diperlukan untuk mewujudkannya sebagai hukum yang efektif (Kusumaatmadja, 1986).

## Kesimpulan
Bahwa  berdasarkan  kedua  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa yang menjadi hambatan penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia meskipun sudah terdapat UU PDP adalah pertama belum diundangkannya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU  PDP. Hal  tersebut menjadi  hambatan karena dapat  memunculkan perbedaan berbagai tafsiran maupun pemaknaan UU PDP. Kedua adalah sebagai implikasi dari  belum  diundangkannya  peraturan  pemerintah  membuat  tidak  dapat  dibentuknya lembaga  independen  khusus  untuk  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia.  Lembaga independen khusus perlindungan data pribadi merupakan suatu syarat minimum dan bersifat wajib  bagi  suatu  negara  menurut  UN  GRCPDF  1990.  Lebih  lanjut,  melalui  lembaga independen khusus data pribadi tersebut maka memberikan kejelasan terkait dengan pihak mana  yang  memiliki  kewenangan  dan  otoritas  untuk  penegakan  kasus-kasus  pelanggaran perlindungan data pribadi warga negara di Indonesia.
Melalui  pembahasan  serta  kesimpulan  di  atas  tersebut,  maka  diharapkan  dan disarankan  bagi  pemerintah  untuk  segera  dapat  mengundangkan  10  (sepuluh)  peraturan pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU PDP. Lebih lanjut, pemerintah juga perlu segera membentuk lembaga independen khusus perlindungan data pribadi sebagai mana  diamanatkan  pada  Pasal  58  UU  PDP,  sehingga  lembaga  ini  diharapkan  mampu memberikan  pengaturan  secara  komprehensif  dan  menjadi  lembaga  yang  mampu memberikan solusi untuk permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Alhabsy,  S.  (2023).  4  Kasus  Kebocoran  Data  di  Semester  I  2023,  Mayoritas  Dibantah. Retrieved from http://news.gunadarma.ac.id/2023/07/130723/
Bella,  C.  (2021).  Mandate  of  Procurement  of  Independent  Commision  for  Personal  Data Protection In Indonesia Reviewed From International Legal Instruments. International Journal of Social Service and Research, 1(2), 64-71.
Budhijanto, D. (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. PT Refika Aditama.
Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan. Mimbar Hukum.
Firdaus,  I.  (2022).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Hak  Privasi  Terhadap  Data  Pribadi  dari Kejahatan Peretasan. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 4(2), 23- 31.
Heri, et al. (2021). Revolusi Industri 5.0 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi Desa. Jurnal Ilmiah “Neo Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari, 2(1), 35-45.
Kusumaatmadja,  M.  (1986).  Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Nasional. Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Prenadamedia Group.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti.
Muhamad  J.  Rizki.  (2022).  Kominfo  Paparkan  Beragam  Manfaat  Penting  Kehadiran  UU PDP.  Retrieved  from https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-paparkan- beragam-manfaat-penting-kehadiran-uu-pdp-lt6360ac5d1f1e3/
Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang- Undangan Di Negara Lain). Jurnal Yuridis, 7(1), 105-119.
Pratana,  I.  (2021).  Urgensi  Pengaturan  Mekanisme  Pemanfaatan  Data  Pribadi  Dalam Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Rawang  Rencang:  Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 701-702.
Putra, B. M., & Akbar, M.  I. (2022). Implikasi Peniadaan Peraturan Pemerintah Terhadap Undang-Undang  Ekonomi  Kreatif.  Jurnal  APHTN-HAN  Asosiasi  Pengajar  Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 1(i2), 290-308.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
Yusuf,  M.  (2022).  Keberlakuan  Peraturan  Dalam  Undang-Undang  Yang  Tidak  Kunjung Diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Sebagai  Peraturan  Pelaksananya.  Jurnal  Resotasi Hukum Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, 5(1), 66-86.

## Copyright holder:
Bella Christine, Christine S.T. Kansil (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: