## Peningkatan Kesadaran Masyarakat di Kelurahan Bener Tegalrejo Yogyakarta Terhadap Bahaya Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum
Murti Ayu Hapsari 1

## Abstrak:
Perkawinan di bawah umur merupakan hal yang masih banyak terjadi di masyarakat, banyak dampak negatif muncul akibat perkawinan di bawah umur mulai dari potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga  sampai  dengan  potensi  kematian  ibu  dan  anak  yang  diakibatkan  kehamilan  yang  terlalu  dini. Perkawinan  idealnya  dilakukan  oleh  pasangan  yang  secara  fisik  dan  emosional  sudah  bisa  dikatakan dewasa,  dengan  demikian  bisa  diasumsikan  pasangan  tersebut  dapat  bertanggungjawab  terhadap  diri sendiri dan terhadap orang lain. Pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur juga berkaitan erat dengan  pemenuhan  hak-hak  anak  yang  seharusnya  dapat  terpenuhi  namun  tertutup  aksesnya  karena dianggap  sudah  dewasa  dan  harus  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Terhadap  permasalahan  ini pemerintah  akhirnya  mengeluarkan  revisi  UU  No.1  Tahun  1974  terkait  dengan  batas  minimum  usia perkawinan  bagi  perempuan,  yang  semula  adalah  16  tahun  menjadi  19  tahun  sebagai  bentuk tanggungjawab  negara  untuk  melindungi  warga  negaranya..  Berdasarkan  hasil  survey  dari  Tim  KKN Universitas Janabadra, perangkat desa setempat memandang isu ini sebagai salah satu isu penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya penyuluhan  hukum  terkait  UU  No.  16  Tahun  2019  jo  UU  No.1  Tahun  1974.  Tujuan  dari  kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan sosialisasi terkait perubahan usia minimum perkawinan untuk masyarakat di Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Yogyakarta. Metode pelaksanaan penyuluhan ini  dimulai  dari  tahap  persiapan  dilakukan  koordinasi  dengan  Tim  KKN  Universitas  Janabadra  untuk menentukan waktu dan tempat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan persiapan untuk mencari bahan dan  materi  yang  akan  disampaikan.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dengan  pemaparan  materi  yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Output dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah adanya pemahaman masyarakat atas perubahan ketentuan usia minimal dalam perkawinan serta pemahaman hukum atau konsekuensi hukum akibat menikahkan anak di bawah umur.
Kata kunci : Penyuluhan Hukum; Perkawinan Remaja; UU Perkawinan.

## Abstract:
Underage marriage is something that still happens a lot in society, there are many negative impacts that arise due to underage marriage, ranging from the possibility of violence in the household to the potential for maternal and child deaths that occur too early. Marriage is ideally carried out by a partner who is physical and can be said to be an adult, thus being able to be responsible for himself and for others. Prevention of underage marriages is also closely related to the fulfillment of children's rights which should be fulfilled but their access is closed because they are considered adults and have to take care of their own household. To this problem finally issued a revision of Law No. 1 of 1974 related to the minimum marriage limit for children especially women, who were originally 16 years old to 19 years old as a form of responsibility to protect their citizens. Based on the survey results from the Janabadra University Community
1 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Yogyakarta, Indonesia. E- mail: murtiayu@janabadra.ac.id
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jrnal DAS SEIN 1 (2) 2021
Service Team, village officials view this issue as one of the important issues that must be submitted by the community, the request was followed up with legal counseling related to Law no. 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974. The preparation stage was coordinated with the Janabadra University Community Service Team to determine the time and place, then continued with preparations to look for materials and materials to be delivered to the fish. The implementation of the activities carried out with the presentation of the material followed by a question and answer session with the counseling participants.
Keywords: Legal Counseling; Child Marriage; Marital law.
How to cite ( Chicago Style):
Hapsari,  Murti  Ayu.  2021.  “Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat  di  Kelurahan  Bener  Tegalrejo  Yogyakarta  Terhadap  Bahaya Pernikahan di Bawah Umur Melalui Penyuluhan Hukum”. Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 2 (1): 68 – 78

## Pendahuluan
Regulasi tentang perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di usia  anak  akan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  tumbuh  kembangnya.  Dampak negative ini juga terkait erat dengan potensi tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, serta hak sosial anak. Konvensi Hak Anak (KHA) yang berlaku sebaga instrumen internasional tentang hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan dituangkan dalam UU No.23 Tahun 2002. Dikeluarkannya  dua  instrument  tersebut  bertujuan  untuk  mewujudkan  perlindungan dan  kesejahteraan  anak  dengan  mengadopsi  prinsip  “kepentingan  terbaik  bagi  anak” (Fadlyana and Larasaty 2016)Perkawinan idealnya dilakukan pada usia yang menurut standar  masyarakat,  yang  notabene  selalu  berkembang  seiring  perkembangan  jaman, agar  tujuan  utama  dari  perkawinan  terwujud  yaitu  dapat  membina  keturunan  yang berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
Idealnya seseorang dengan berlangsungnya sebuah pernikahan dianggap dapat memenuhi kebutuhannya dengan pasangan. Sementara ini kondisi rohani serta mental memainkan  peran  bagi  individu  karena  secara  emosional  telah  dapat  mengendalikan nafsunya.  Dengan  kata  lain,  kematangan  emosional  menjadi  aspek  penting  untuk menjaga  kerukunan  dalam  sebuah  perkawinan.  Pasangan  yang  telah  matang  secara emosional  dapat  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  keluarga dengan  cara  yang  rasional  (Fahrezi  and  Nurwati  2020).  Salah  satu  indikator  untuk mengukur  kedewasaan  seseorang  adalah  melalui  usia  seseorang,  di  mana  menjadi
© 2021 – Hapsari, M. A. Under the license CC BY-SA 4.0
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
dewasa  memiliki  arti  bahwa  seseorang  tersebut  telah  dapat  bertanggungjawab  atas tindakan dan pikirannya. Dalam konteks ini pilihan seseorang untuk menikah membawa konsekuensi  bahwa  yang  bersangkutan  bertanggungjawab  tidak  hanya  pada  dirinya sendiri namun juga pada pasangannya, dan pula pada anaknya di masa depan.
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dipersyaratkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16  tahun.  Seiring  dengan  meningkatnya  pengetahuan  dan  literasi  serta  gigihnya kampanye  melawan  perkawinan  remaja  atau  perkawinan  di  bahwa  umur,  UU  No.1 Tahun 1974 diubah setelah hampir 3 dekade diberlakukan dengan dikeluarkannya UU No.  16  Tahun  2019.  Berdasarkan  Undang-undang a quo  ketentuan  batas  umur perkawinan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  disamakan,  yaitu  19  tahun.  Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa:
“Namun  tatkala  pembedaan  perlakuan  antar  pria  dan  wanita  itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak- hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak  sipil  dan  politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  pendidikan,  sosial, dan  kebudayaan,  yang  seharusnya  tidak  boleh  dibedakan  semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga  disebutkan  Pengaturan  batas  usia  minimal  perkawinan  yang merupakan diskriminasi”
Penjelasan umum UU No. 16 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa pengaturan batas  usia  minimal  perkawinan  yang  berbeda  antara  pria  dan  wanita  tidak  saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  melainkan  juga  telah menimbulkan  diskriminasi  terhadap  pelindungan  dan  pemenuhan  hak  anak sebagaimana  dijamin  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945.    Lebih  lanjut  UNICEF mendefinisikan  perikahan  dini  sebagai  pernikahan  yang  dilakukan  pada  usia  kurang dari 18 tahun atau pernikahan di usia remaja, dan hal ini bertentangan dengan hak anak untuk  mendapat  pendidikan,  kesenangan,  serta  kebebasan  berekspresi.  (Rustiana, Hermawan, and Triana 2020)
Argumen hukum ini diperkuat dengan adanya dimensi psikologis, dikutip dari Jefri  Setyawan  dkk  dalam  peneelitiannya  dinyatakan  bahwa  perkawinan  yang http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
dilangsungkan oleh seseorang yang belum cukup usia berpotensi besar menjadi sebuah trauma. Trauma disebabkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas perkembangan yang muncul setelah perkawinan yang tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri  yang  dimiliki.  Ketidaksiapan  juga  dilatarbelakangi  oleh  proses  identifikasi  diri remaja yang sulit dicapai karena setelah perkawinan berlangsung, remaja tersebut akan dipandang sebagai orang dewasa bahkan calon orang tua. Perkawinan di usia remaja juga  rentan  akan  kegagalan  dalam  meraih  kesejahteraan  psikologis,  yang  terkait  erat dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Setyawan et  al.  2016).  Permasalahan  akan  semakin  kompleks  apabila  pasangan  remaja  tidak memiliki  kapasitas  kemapanan  secara  ekonomi  untuk  menyokong  kebutuhan  dasar untuk hidup.  Persoalan kedewasaan seorang individu kadang tidak tergantung pada usia, namun usia remaja merupakan masa krusial peralihan dari anak-anak ke dewasa. Di  masa  ini  umumnya  remaja  belum  terbangun  kepribadian  yang  matang  dan kematangan  dalam  berpikir  dan  menentukan  pilihannya  sendiri  (Syalis  and  Nurwati 2020). Berdasarkan hal tersebut salah satu cara menggunakan instrument hukum untuk merumuskan  kebijakan  berkaitan  dengan  batas  minimum  pernikahan  dan  dengan konsisten mengeksekusinya dengan segala sumber daya yang ada. (Berliana et al. 2021)
Latar belakang inilah yang membuat DPR menyepakati untuk meningkatkan usia legal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara dengan usia legal pernikahan bagi laki-laki. Pencegahan Perkawinana Anak juga menjadi salah satu sasatan  RPJM  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah)  Nasional  2020-2024  serta disusunnya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. (Lisa and Diana, Contreras Suarez  Susan  2019).  Lebih  lanjut  berdasarkan  Permendesa  PDTT  No  13  Tahun  2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, disebutkan prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah termasuk pencegahan perkawinan anak. Disamping itu, adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang wewenang penuh bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan  desa,  melakukan  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa, sehingga  bisa  bertanggung  jawab  atas  tata  kelola  pemenuhan  hak  anak  dan perlindungan khusus anak  (DIY 2021). Salah satu point penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya yang berada dalam  area  lokal  dan  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  desa  diserahkan  hak pengeloaannya secara mandiri  kepada  pemerintah  desa (Igirisa et al. 2020).
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  pusat  berkembangnya  kebudayaan Jawa, yang notabene memandang masalah seksualitas sebagai hal yang tabu. Namun realitas berkata lain ketika data yang digali mengatakan bahwa di Kabupaten Sleman angka pernikahan dini atau pernikahan remaja mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dari 135 perkara menjadi 150 perkara (Husna, Demartoto, and Respati S 2016).  Berdasarkan  Fungsional  Penggeran  Swadaya  Masyarakat  Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, angka perkawinan anak di DIY mengalami peningkatan di tahun 2018. Indonesia sendiri berada di peringkat 7 di dunia untuk kategori angka absolut perkawinan usia anak tertinggi. Sedangkan di ASEAN, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Kamboja (Suparjo 2019).
Kekhawatiran akan dampak negatif perkawinan remaja dirasakan oleh perangkat desa  Kelurahan  Bener  Tegalrejo  Yogyakarta  dan  menyampaikan  permohonan  untuk diadakan  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum  dengan  tema  terkait  melalui  Tim  KKN Universitas  Janabadra.  Menindaklanjuti  permohonan  tersebut  Fakultas  Hukum Universitas Janabadra melakukan penyuluhan dengan menekankan pada konsekuensi hukum serta sosial dari pernikahan remaja. Sebagai gambaran umum, Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo merupakan kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang padat penduduk, dengan mata pencaharian yang beragam dan merupakan daerah yang padat dengan pendatang dari luar kota.

## Luaran
Luaran dari kegiatan pengabdian ini antara lain adalah:
a. Luaran dalam bentuk laporan akhir KKN mahasiswa
b. Luaran dalam bentuk laporan akhir penyuluhan hukum di Kelurahan Bener Kemantren Tegalrejo Yogyakarta
c. Artikel Jurnal yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat.

## Metode Pelaksanaan
Permulaan  pelaksanaan  dilaksanakan  dengan  LP3M  Universitas  Janabadra sebagai  penyelenggara  KKN  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  yang  telah bermitra, salah satunya adalah dengan Kemantren Tegalrejo. Sebelum keberangkatan ke lokasi, mahasiswa yang tergabung dalam kelompok KKN diberikan pembekalan terlebih dahulu  oleh  penyelenggara.  Pembekalan  KKN  mencakup  bagaimana  cara  melakukan http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
survey  di  lokasi  KKN  termasuk  dengan  bagaimana  menyusun  rumusan  identifikasi permasalahan  untuk  kemudian  dituangkan  dalam  program-program  kerja  selama pelaksanaan KKN.
Proses  identifikasi  masalah  oleh  Tim  KKN  dilakukan  dengan  dua  metode, pertama  dengan  metode  observasi  yaitu  mengamati  langsung  lokasi  KKN  untuk menemukan permasalahan apa yang ada dan bisa dicarikan solusinya. Kedua adalah dengan  melakukan  pertemuan  langsung  dengan  perangkat  desa  untuk  melakukan hearing terkait permasalahan yang ada di lokasi. Program penyuluhan hukum terkait UU Perkawinan merupakan salah satu inisiasi dari perangkat dewa, yaitu Ketua RW yang memandang  perlu  dilakukan  edukasi  kepada  masyarakat  setempat  berhubungan dengan  isu  terkait.  Inisisasi  tersebut  langsung  ditindaklanjuti  oleh  Tim  KKN  dengan menyusun  proposal  program  kerja  dan  laporan  observasi  dan  survey  di  lapangan. Pelaksanaan  penyuluhan  hukum  dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  mengenai  suatu  peraturan  hukum  dari masyarakat  (Ernis  2018).  Penyuluhan  hukum  merupakan  salah  satu  sarana  untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah dan juga sebaliknya.
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini yaitu:
1) Melakukan koordinasi dengan Tim KKN sebagai persiapan awal termasuk untuk dapat mendapat gambaran tentang bahan dan materi apa yang perlu dipersiapkan untuk penyuluhan hukum.
2) Persiapan  materi  sesuai  dengan  kesepakatan  dengan  Tim  KKN  yang  telah berkoodinasi dengan perangkat desa setempat. Dalam hal ini materi difokuskan lebih pada edukasi pada masyarakat untuk lebih memahami lebih dalam terkait UU Perkawinan beserta perubahannya.
3) Penentuan  lokasi  yang  dibantu  oleh  perangkat  desa  setempat,  sesuai  dengan komunikasi  dan  bantuan  kerjasama  partisipatif  dari  masyarakat  ditentukan bahwa lokasi yang dipilih adalah balai desa setempat.
4) Tahap pelaksanaan dari kegiatan penyuluhan hukum melibatkan mahasiswa dari Tim  KKN  selaku  sebagai  panitia  kegiatan  dan  juga  membantu  dalam kelangsungan proses sebagai moderator dan/atau MC kegiatan.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
5) Kegiatan  penyuluhan  hukum  dilaksanakan  dengan  metode  diskusi  partisipatif yang dibuka dengan pemberian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh partisipan warga.

## Hasil dan Pembahasan
Pernikahan atau Perkawinan, sesuai dengan nomenklatur yang digunakan dalam undang-undang  merupakan  suatu  ikatan  antar  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah menginjak usia dewasa dalam ikatan yang sakral. Sakral dalam hal ini berkaitan dengan hubungan  keduanya  yang  menjadi  sah  secara  agama,  dan  juga  secara  hukum  negara apabila  kemudian  dicatatkan.  Menikah  merupakan  titik  awal  dari  kehidupan berkeluarga yang baru dan pernikahan yang harmonis merupakan dambaan dan tujuan utama dari setiap pasangan—di mana merupakan gerbang awal bagi pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami.
UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  menjelaskan  bahwa  pembangunan  keluarga  dan  perkembangan kependudukan  merupakan  upaya  terencana  untuk  mewujudkan  penduduk  yang tumbuh  seimbang  dan  mengembangkan  kualitas  penduduk  di  seluruh  dimensi. Ketentuan  ini  mencita-citakan  bahwa  pembangunan  keluarga  dan  melanjutkan keturunan hendaknya diikuti dengan meningkatnya kualitas individu tersebut dalam masyarakat. Artinya keturunan yang nantinya dilahirkan juga dapat menjadi seorang individu  yang  berkualitas  serta  dapat  mendatangkan  kontribusi  positif  bagi  keluarga serta  bagi  masyarakat  sekitarnya.  Pernikahan  hendaknya  dipandang  sebagai  suatu proses  yang  tidak  hanya  dilangsungkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisiologis  saja, namun  juga  membuat  pasangan  individu-individu  ini  mencapai  kapasitasnya  yang maksimal dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kematangan secara emosional dan kemampuan untuk dapat menggunakan rasio dengan baik ketika menghadapi pasangan dalam  keluarga  sangatlah  penting.  Masuknya  negara  dalam  mengatur  persoalan perkawinan  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggungjawab  negara  untuk  menjamin generasi-generasi  mendatang  mendapatkan  perlindugan  dan  jaminan  dari  orang  tua masing-masing untuk kemudian dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai individu sehingga nantinya  dapat  tumbuh  berkembang  menjadi  sosok  individu  yang  berguna  bagi  diri sendiri dan negaranya.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
Menindaklanjuti  tanggung  jawab  tersebut,  UU  No.1  Tahun  1974  menetapkan asas-asas dan prinsip perkawinan yang di dalamnya mencakup tujuan perkawinan, yaitu “untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  dan  mencapai  kesejahteraan spiritual  dan  material”.  Berdasarkan  beberapa  syarat  sah  perkawinan,  diantaranya terdapat syarat bahwa calon pasangan suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, serta  memastikan  bahwa  hak  serta  kedudukan  keduanya  seimbang  baik  dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.
Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan pembukaan oleh MC yang berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam Tim KKN Universitas Janabadra dan kemudian dilanjutkan  sambutan  dari  Ketua  RW  setempat  yang  menyambut  baik  maksud  dan kedatangan  pemateri  dan  adanya  kegiatan  penyuluhan  hukum.  Dalam  sambutannya Ketua RW menyatakan maksud bahwa inisiasi yang disampaikan oleh Tim KKN untuk menyelenggarakan  penyuluhan  hukum  adalah  berangkat  dari  kekhawatirannya terhadap  generasi  muda  yang  memutuskan  untuk  menikah  di  usia  remaja.  Atas kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antara  Tim  KKN  Universitas  Janabadra  dengan perangkat desa acara ini tersampaikan dengan baik kepada warga dan dihadiri oleh 28 orang warga.
Kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  selain  untuk  memberikan  edukasi  pada masyarakat  tentang  adanya  perubahan  ketentuan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974, khususnya terkait dengan batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 menentukan bahwa batas usia minimal untuk kedua calon mempelai adalah 19 tahun, mengganti ketentuan di undang-undang sebelumnya, UU No. 1 tahun 1974 yang  menentukan  adanya  perbedaan  antara  batas  usia  minimal  bagi  calon  mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki (batas usia untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun, dan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan).
Dalam penyuluhan hukum ini masyarakat juga diberikan gambaran terkait latar belakang  serta  tujuan  diubahnya  ketentuan  usia  minimal  dalam  UU  Perkawinan. Diantaranya  adalah  untuk  melindungi  remaja  dari  pernikahan  di  bawah  umur  dan sebagai bentuk perwujudan kewajiban negara untuk melindungi anak. Selain itu juga untuk  menghindari  adanya  diskriminasi  berbasis  gender.  Dipaparkan  juga  latar belakang secara sosiologis dan dari dimensi kesehatan bahwa perkawinan remaja atau anak di bawah umur akan meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan anak. Di samping itu juga akan menutup akses bagi remaja untuk mendapat pendidikan yang layak.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
Pemateri juga memberikan beberapa contoh data dari lapangan, seperti data dari United  Nation  Children  Fund (UNICEF)  yang  mengungkapkan  bahwa  perkawinan  di bawah  umur  akan  menyebabkan  komplikasi  di  saat  proses  kehamilan  dan  juga  saat proses  melahirkan.  Hal  tersebut  merupakan  penyebab  kematian  kedua  terbesar  pada anak  perempuan  di  rentang  usia  15-19  tahun.  Bersumber  dari  data  yang  sama, dinyatakan bahwa bayi yang terlahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki peluang/  ada  potensi  meninggal  sebelum  bayi  tersebut  genap  berusia  1  (satu)  bulan. Akibat  dari  kekurang  matangan  seseorang  ketika  melangsungkan  pernikahan  juga menimbulkan potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena adanya relasi kuasa yang kuat di mana salah satu pihak merasa menguasai pihak yang lain yang dirasa lebih lemah, yang dalam hal ini biasanya merupakan pihak perempuan. Penelitian yang dilakukan di LMIC ( Low Middle Income Countries ) menemukan bahwa anak yang dilahirkan  dari  ibu  yang  berusia  kurang  dari  19  tahun,  20%  sampai  30%  lahir  secara premature dan memiliki bobot yang kurang (Rumble et al. 2018).
UNICEF, dalam hal ini mewakili UN (United Nations) untuk mempromosikan kepada negara-negara terkait pentingnya hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA). KHA Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.  Terminologi  “melekat”  mengandung  arti  bahwa  hak  tersebut  bukan pemberian negara, namun hak itu menjadi bagian dari kehidupan anak.   Dalam hal ini KHA memberikan kewajiban bagi negara untuk segala hak yang terkait hak dasar (fisik, mental,  dan  sosial),  hak  terkait  pendidikan,  serta  hak  anak  untuk  mengembangkan kepribadian serta kehormatannya (Bahter 2020).
Lebih lanjut juga dielaborasikan terkait kasus-kasus nyata perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, di mana mengutip data dari BPS pada tahun 2017 terdapat sekitar 22,9%  perempuan  yang  berusia  20-24  tahun  yang  disurvey  melakukan  pernikahan  di bawah umur kemudian kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan mengalami kerentanan akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangannya. Maltrunisi  dan  anak  stunting  juga  dipaparkan  menjadi  salah  satu  akibat ketidakmatangan fisik anak dibawah umur ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Pemaparan materi ditutup dengan adanya kemungkinan pemidanaan bagi seseorang  yang  melarikan  perempuan  yang  belum  dewasa  tanpa  persetujuan  orang tua/walinya walaupun perempuan tersebut menyetujuinya.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
Setelah  sesi  pemaparan  materi,  dilanjutkan  dengan  sesi  tanya  jawab  dengan peserta  penyuluhan  hukum.  Pertanyaan  yang  dilontarkan  berbagai  macam,  salah satunya terdapat salah satu warga yang memang memiliki concern atau kepeduliannya pada  pernikahan  di  bawah  umur.  Terdapat  pula  beberapa  peserta  yang  mengajukan pertanyaan seputar kehidupan masyarakat sehari-hari yang butuh solusi dari perspektif hukum, seperti bagaimana konsekuensinya apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan di  kantor  catatan  sipil  ataupun  di  Kantor  Urusan  Agama  dan  pertanyaan-pertanyaan lainnya.  Mendengar  pertanyaan  dari  peserta,  pemateri  jadi  lebih  bahwa  kegiatan penyuluhan  hukum  idealnya  dilaksanakan  secara  berkelanjutan  dan  tersistem  agar tercipta masyarakat yang sadar dan melek akan hukum. Dengan masyarakat yang melek hukum, maka masyarakat sadar akan kewajiban serta haknya sebagai warga negara dan nantinya dapat melakukan tindakan yang tepat ke depannya.
Dengan dilakukannya penyuluhan hukum ini masyarakat diharapkan mengerti akan  adanya  perubahan  ketentuan  usia  minimal  untuk  calon  mempelai  dalam pernikahan  serta  dampak  negatif  dan  bahaya-bahaya  multidimensi  dari dilangsungkannya  perkawinan  di  bawah  umur.  Di  penghujung  acara  pemateri  juga memberikan  gambaran  terkait  bagaimana  proses  panjang  serta  perjuangan  hingga akhirnya UU No. 1 Tahun 1974 khususnya ketentuan terkait batas usia minimal untuk menikah  untuk  perempuan  bisa  dinaikkan  dari  usia  16  tahun  ke  usia  19  tahun,  dan bagaimana proses ini merupakan proses yang seyogyanya dilaksanakan bersama, baik dari segi pemerintah selaku perumus kebijakan, serta masyarakat sebagai unsur kontrol negara serta kontrol satu sama lain. Bagi kalangan akademisi, penyuluhan hukum secara khususnya merupakan salah satu sarana meningkatkan kapasitas keilmuan serta tidak meninggalkan akar rumput yaitu pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.

## Kesimpulan
Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini adalah bagian dari tri dharma perguruan  tinggi  yang  memiliki  tanggungjawab  untuk  berperan  serta  untuk  melakukan edukasi, tidak hanya edukasi pada mahasiswa namun juga edukasi  sebagai salah satu bentuk bentuk  pelayanan  pada  masyarakat.  Secara  khusus,  sesuai  dengan  tema  yang  diangkat penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait perubahan batas usia minimal bagi calon mempelai dalam perkawinan. Penentuan batas usia
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
minimal  di  pernikahan  secara  umum  kegiatan  ini  bertujuan  agar  di  masa  depan  dapat terbentuk generasi muda yang berkualitas serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan dan bangsanya, hal tersebut dimulai dari diri sendiri dan tentu saja keluarga. Penyuluhan  ini  juga  memberikan  pemahaman  bagi  masyarakat  bagaimana  negara hakikatnya  hadir  untuk  menjamin  kebutuhan  serta  hak-hak  warga  negara,  dalam  hal  ini kaitannya dengan hubungan privat yaitu perkawinan.

## Referensi
Bahter,  Kumala  Tesalonika.  2020.  “Peranan  UNICEF  Dalam  Aspek  Hukum  Internasional Terhadap  Perlindungan  Atas  Hak-Hak  Anak.” LEX  ET  SOCIETATIS 8  (2). https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492.
Berliana,  Sarni  Maniar,  Putu  Arry  Novelina  Kristinadewi,  Praba  Diyan  Rachmawati,  Rista Fauziningtyas, Ferry Efendi, and Angeline Bushy. 2021. “Determinants of Early Marriage among  Female  Adolescent  in  Indonesia.” International  Journal  of  Adolescent  Medicine  and Health 33 (1). https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0054.
DIY, DP3AP2. 2021. “Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Peraturan Desa.” Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk. 2021. https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579- pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa.
Ernis, Yul. 2018. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.”
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18 (4). https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496.
Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. 2016. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” Sari Pediatri 11 (2). https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41. Fahrezi, Muhammad, and Nunung Nurwati. 2020. “PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN.” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7 (1). https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142.
Husna,  N,  A  Demartoto,  and  H  Respati  S.  2016.  “Factors  Associated  with  Early  Marriage  in Sleman,  Yogyakarta.” Journal  of  Health  Promotion  and  Behavior 1  (2):  87–98. https://doi.org/10.26911/thejhpb.2016.01.02.04.
Igirisa,  Irawati,  Rustam  Tohopi,  Fenti  Prihatini  Tui,  and  Juriko  Abdussamad.  2020.  “UPAYA PENGEMBANGAN  POTENSI  DESA  MELALUI  PENANGGULANGAN  RISIKO BENCANA  DI  DESA  BALAYO  DAN  DESA  DUDEPO  KECAMATAN  PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO.” Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik 6 (1). https://doi.org/10.37606/publik.v6i1.25.
Lisa,  Cameron,  and  Wieczkiewicz  Diana,  Contreras  Suarez  Susan.  2019.  “Konsekuensi
Pernikahan Anak Di Indonesia.” MAMPU. 2019. https://melbourneinstitute.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0016/3500611/Exsum-
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021
Child-Marriage_ind_FIN.pdf.
Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. 2018. “An  Empirical  Exploration  of  Female  Child  Marriage  Determinants  in  Indonesia.” BMC Public Health 18 (1). https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0.
Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, and Yudi Triana. 2020. “Pencegahan Pernikahan Dini.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1).
Setyawan, J., R. Marita, I. Kharin, and M. Jannah. 2016. “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur.” Jurnal Penelitian Psikologi 7 (2).
Suparjo,  Wuri  Damaryanti.  2019.  “Perkawinan  Usia  Dini  Di  DIY  Meningkat.”  2019. https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/sosial/697094/perkawinan-usia-dini-di-diy-meningkat. Syalis,  ELPRIDA  RIYANNY,  and  Nunung  Nurwati  Nurwati.  2020.  “Analisis  Dampak Pernikahan  Dini  Terhadap  Psikologis  Remaja.” Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial 3  (1). https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192.
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/                                          Jurnal DAS SEIN 1 (2) 2021