## PERMOHONAN EKSEKUSI  KEPADA PENGADILAN NEGERI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN YANG DIGELAPKAN 

## SETIA BUDI
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Jln. Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo Kota Payakumbuh e-mail:seti4.8udi@gmail.com

## Abstract
The execution of fiduciary guarantee execution is stipulated in Article 29 of Law Number 42 Year  1999  concerning  Fiduciary  Guaranty  which  states  that  execution  of  fiduciary  guarantee execution can be done by executing executorial title, sale by public auction, or sale under the hand with  agreement  of  both  parties,  but  in  practice  sometimes  found  when  executing  fiduciary guarantees  on  one  of  its  borrowers,  the  guarantee  has  been transferred  and  controlled  by  a third party without the consent of the creditor. Therefore, this paper aims to find out how the process of fiduciary fraud execution against bad debts and how the legal protection against the creditors in the credit  agreement  of  the  bank  against  the  problem  digelapkannya  fidusia  guarantee  by  the  debtor party.
Keywords: Execution, Agreement, Fiduciary Guarantee.

## Abstract
Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia  dapat  dilakukan dengan  cara  pelaksanaan  titel  eksekutorial,  penjualan melalui  pelelangan umum,  atau  penjualan  di  bawah  tangan  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak,  namun  dalam prakteknya  terkadang  ditemukan  ketika  aka  melakukan  eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  pada salah satu debiturnya, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditur. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  digelapkan  terhadap  kredit  macet  dan  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  pihak  kreditur  dalam  perjanjian  kredit  bank  terhadap  masalah digelapkannya benda jaminan fidusia oleh pihak debitur.
Kata kunci : Eksekusi, Perjanjian, Jaminan Fidusia.
 Naskah diterima: 07 Sebtember 2017, direvisi: 20 Sebtember 2017, disetujui untuk terbit: 27 Sebtember 2017

## PENDAHULUAN`
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia dapat  dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan titel  eksekutorial,  penjualan  melalui pelelangan  umum,  atau  penjualan  di bawah  tangan  dengan  persetujuan  kedua belah  pihak,  namun  dalam  prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi  terhadap  jaminan  fidusia  pada salah  satu  debitur,  jaminan  tersebut ternyata  telah  beralih  dan  dikuasai  oleh pihak  ketiga  tanpa  persetujuan  dari  pihak bank.
Pihak  kreditur  yang  dalam  perjanjian kreditnya tidak menggunakan jasa asuransi,  tentu  akan  menderita  kerugian apabila  benda  yang  dijadikan  jaminan tidak  bisa  dieksekusi.  Padahal  pada Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  sudah dijelaskan  bahwa  Sertifikat  Jaminan Fidusia  memiliki  kekuatan  eksekutorial yang  setara  dengan  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Perbuatan  debitur  tersebut  jelas bertentangan  dengan  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang
mengalihkan, menggadaikan,
atau menyewakan  kepada  pihak  lain  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis empiris yang mana dalam penelitian ini membahas tentang permohonan eksekusi  kepada Pengadilan Negeri berkaitan dengan perjanjian fidusia terhadap jaminan yang digelapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia  pada  umumnya  dimulai  dari proses pengajuan permohonan kredit oleh calon  debitur  kepada  pihak  bank  atau kreditur,  dan  kemudian  permohonan tersebut  diproses,  diperiksa  kelengkapan persyaratan  dan  jaminan  serta  dilakukan survei  calon  debitur  hingga  nantinya permohonan tersebut disetujui dan dilakukan  penandatanganan  perjanjian kreditnya.
Perjanjian kredit antara pihak kreditur atau  bank  dengan  debitur,  akan  diikuti dengan  perjanjian  pembebanan  jaminan fidusia  yang  akan  dibuat  dihadapan Notaris.  Akta  jaminan  fidusia  tersebut didaftarkan hingga
diterbitkanlah
Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mempunyai  kekuatan  eksekutorial  sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia  harus  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia  yang menyatakan bahwa pembebanan  benda dengan  jaminan fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dalam bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta jaminan fidusia. Pasal 11 Undang-Undang
Jaminan Fidusia tersebut juga menerangkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur
tentang  pembebanan  dan  pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan dan pendaftaran  jaminan  fidusia  diatur  pada Pasal  4  sampai  Pasal  18  Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Akta Jaminan Fidusia biasanya ditandatangani bersamaan dengan
Perjanjian  Kredit  antara  debitur  dengan pihak  bank  atau  kreditur,  kemudian debitur juga menandatangani Surat Kuasa
Pembebanan Jaminan Fidusia yang isinya menyatakan bahwa pihak kreditur mewakili  kepentingan  pemberi  kuasa (debitur)  melakukan  tindakan  hukum untuk  mendaftarkan  jaminan  fidusia  ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sesuai dengan  Pasal  11  dan  Pasal  12  Undang-
Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan  bahwa  benda  yang  dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dan pendaftaran jaminan fidusia
dilakukan pada Kantor Pendaftaran
Fidusia.
Perjanjian  kredit  antara  pihak  bank
atau kreditur dengan debiturnya, dilakukan karena para pihak tersebut telah sepakat  dan  tunduk  pada  isi  perjanjian. Kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pihak bank  atau  kreditur  berupa  kepercayaan dalam  arti  pihak  debitur  akan  membayar hutangnya  tepat  pada  waktunya,  hal  ini sebagaimana  Teori  Kepercayaan  yang dikemukakan oleh Schoordijk ( Vertrouwens theorie ). Schoordijk
berpendapat  bahwa  kekuatan  mengikat perjanjian harus dicari dalam kepercayaan yang dimunculkan atau dibangkitkan pada pihak lawan.
Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung  risiko  yang  tinggi,  oleh karena  itu  debitur  umumnya  diwajibkan menyediakan  jaminan  berupa  agunan (kebendaan  tertentu)  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  berkualitas  tinggi,  dan mudah  dicairkan  yang  nilainya  minimal sebesar  jumlah  utang  yang  diberikan kepadanya.  Jaminan  tersebut  merupakan sarana  perlindungan  bagi  keamanan kreditur,  yaitu  kepastian  atas  pelunasan utang  debitur  atau  pelaksanaan  suatu prestasi  oleh  debitur  atau  oleh  penjamin debitur.  Keberadaan  jaminan  merupakan persyaratan  untuk  memperkecil  resiko bank  dalam  menyalurkan  kredit,  oleh karena itulah muncul perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan secara fidusia.
Istilah  fidusia  berasal  dari  bahasa Belanda,  yaitu fiducie ,  sedangkan  dalam bahasa  Inggris  disebut fiduciary  transfer of  ownership ,  yang  artinya  kepercayaan. Dalam  berbagai  literatur,  fidusia  lazim disebut dengan istilah eigendom overdract
(FEO) ,  yaitu  penyerahan  hak  milik berdasarkan atas kepercayaan. Pengalihan hak  kepemilikan  adalah  pemindahan  hak kepemilikan  dari  pemberi  fidusia  kepada penerima  fidusia  atas  dasar  kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi
objeknya  tetap  berada  di  tangan  pemberi fidusia. 1
Pada pelaksanaan pemberian jaminan fidusia,  hak  kepemilikan  yang  berpindah adalah  berupa  jaminan  yang  diberikan oleh debitur kepada pihak bank, misalnya berupa  kepemilikan  kendaraan  roda  4 (empat),  dan  objeknya  tersebut  tetap berada  di  tangan  debitur.  Sebagaimana dijelaskan  pada  bagian  dari  Pasal  15 Perjanjian  Kredit  salah  satu  bank,  yang menyatakan  bahwa  penyerahan  hak  milik atas dasar kepercayaan telah diterima oleh pihak  bank  dan  oleh  pihak  bank diserahkan  kembali  kepada  pihak  debitur sesuai  dengan  hukum fiduciare ,  untuk dipakai  secara  cuma-cuma  atau  dipinjam oleh pihak debitur.
Proses eksekusi jaminan fidusia yang digelapkan  terhadap  kredit  macet  diawali dengan pemberian surat peringatan secara bertahap  sebanyak  3  (kali)  kepada  pihak debitur,  namun  karena  masih  tidak  ada itikad  baik  dari  debitur  maka  pihak  bank akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia tersebut.  Permasalahan  muncul  ketika akan melakukan eksekusi jaminan ternyata jaminan tersebut telah digelapkan oleh pihak debitur, dengan
mengalihkannya  pada  pihak  ketiga  tanpa ada  persetujuan    dari  pihak  bank  atau kreditur,  oleh  karena  itulah  pihak  bank melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan permohonan  eksekusi  kepada  Ketua
Pengadilan Negeri setempat. Pada
1 Salim  HS,  2011, Perkembangan  Hukum Jaminan Di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 55-56
persidangan  pertama  dengan  agenda mediasi,  kedua  belah  pihak  akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai.
Dalam  proses  eksekusi  jaminan fidusia  dilaksanakannya  sesuai  dengan Pasal  15,  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a,  dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia,  namun  pihak  bank  yang  tidak mendapatkan  itikad  baik  dari  debitur, dengan  berpindahnya  dan  dikuasainya objek  jaminan  fidusia  oleh  pihak  ketiga, akhirnya mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat  agar  tercapai  keadilan  dan kepastian  hukum  dalam  pelunasan  utang debitur. Pasal 20 Undang-Undang
Jaminan  fidusia  sudah  mengatur  bahwa jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dalam  tangan  siapapun  benda  tersebut berada,  kecuali  pengalihan  atas  benda persediaan  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia.
Perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati  diawal  perjanjian.  Perjanjian kredit  yang  dilakukan  oleh  para  pihak terjadi  karena  para  pihak  telah  sepakat dan tunduk pada isi perjanjian.
Kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pihak kreditur  berupa  kepercayaan  dalam  arti pihak  debitur  akan  membayar  hutangnya tepat  pada  waktunya  ternyata  tidak terlaksana,  dan  ketika  eksekusi  akan dilaksanakan,  objek  jaminan  fidusianya pun  juga  telah  beralih  dan  dikuasai  oleh pihak  ketiga.  Pihak  bank  dalam  hal  ini
tentunya  ingin  memperoleh  kepastian hukum  atas  masalah  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  debitur.  Kepastian  hukum disini  berarti  dapat  diputuskan  mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang telah digelapkan oleh debitur.
Jika  dianalisis  berdasarkan  Teori Kepercayaan,  maka  pihak  debitur  tidak lagi menjaga apa yang sudah dipercayakan diawal, padahal dalam Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata  dijelaskan bahwa  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Artinya, perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak ditentukan  isinya  oleh  para  pihak  dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, ketentuan  ini  memiliki  suatu  kekuatan mengikat  karena  perjanjian  yang  dibuat memiliki  kekuatan  mengikat  layaknya sebagai  suatu  undang-undang  bagi  para pihak yang membuatnya.
Suatu perjanjian juga harus dilandaskan pada itikad baik,
sebagaimana  dijelaskan  dalam  ketentuan Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata,  bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Asas  itikad  baik  ini merupakan  pembatasan  asas  kebebasan berkontrak.  Para  pihak  dalam  membuat perjanjian tidak bermaksud hendak
”membohongi”,
”menipu”,
atau
”mencurangi” lawannya. Asas itikad baik
juga  merupakan  landasan  utama  dari  dan dalam membuat dan melaksanakan sebuah perjanjian, sehingga perjanjian itu nantinya  dapat  dilaksanakan  dengan
sebaik-baiknya  oleh  para  pihak  yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. 2
Itikad  baik  ini  dapat  dibedakan  atas itikad  baik  pada  waktu  akan  mengadakan hubungan  hukum  atau  perjanjian,  dan itikad  baik  pada  waktu  melaksanakan hak-hak  dan  kewajiban  yang  timbul  dari hubungan hukum atau perjanjian tersebut. Itikad baik  pada waktu  akan mengadakan hubungan  hukum  atau  perjanjian  tidak lain  adalah  perkiraan  dalam  hati  sanubari yang  bersangkutan  bahwa  syarat-syarat yang  diperlukan  untuk mengadakan hubungan  hukum  atau  perjanjian  secara sah  menurut  hukum  sudah  terpenuhi semuanya. Inilah yang dinamakan dengan kejujuran. Adapun itikad baik pada waktu melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban yang  timbul  dari  suatu  hubungan  hukum atau  perjanjian  tidak  lain  daripada  itikad baik  pada waktu  melaksanakan hubungan hukum  atau  perjanjian  yang  telah  dibuat tersebut.
Itikad  baik  juga  terletak  pada  hati sanubari  manusia  yang  selalu  ingat, bahwa  dalam  melaksanakan  perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang  mungkin  menimbulkan  kerugian terhadap  pihak  lawan.  Suatu  perjanjian yang  dilaksanakan  dengan  itikad  baik akan  tercermin  pada  perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian, dan ini akan memberikan  ukuran  objektif  tentang  ada tidaknya itikad baik itu.
2 Djoni  S.  Gozali  dan  Rachmadi  Usman, 2012, Hukum  Perbankan ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hlm. 342.
Dalam  perjanjian  kredit  pada  bank selain  adanya  itikad  baik  ini,  sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus  merasa  yakin  bahwa  kredit  yang diberikan  benar-benar  akan  kembali. Keyakinan  tersebut  diperoleh  dari  hasil penilaian  kredit  sebelum  kredit  tersebut disalurkan.
Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak  dalam  perjanjian  kredit  bank terhadap  masalah  digelapkannya  benda jaminan  fidusia  oleh  pihak  debitur  selain terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga dapat  kita  lihat  pada  aturan-aturan  yang telah  tercantum  pada  Akta  Jaminan Fidusia  yang  dibuat  oleh  Notaris,  yang telah  ditandatangani  oleh  pihak  bank  dan debitur  dihadapan  notaris,  pada  intinya telah  mengatur  hal-hal  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  pihak  kreditur  sebagai perlindungan hukum apabila terjadi masalah-masalah dikemudian hari,
disamping itu Sertifikat Jaminan
Fidusianya juga dapat memberikan perlindungan bagi penerima fidusia berupa  hak  didahulukan  dari  kreditur lainnya  atas  pelunasan  utang  debitur apabila debitur melakukan cidera janji.
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  ini  juga dapat  dipersamakan  dengan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  yang  mana  sama- sama  mempunyai  kekuatan  eksekutorial. Jika pada akhirnya aturan yang seharusnya  bisa  memberikan  kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak kreditur  tidak  bisa  didapatkan,  maka karena  itulah  pihak  kreditur  dapat
mengambil  jalan  untuk  mengajukan permohonan  eksekusi  pada  Pengadilan Negeri setempat.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia pada suatu bank pada umumnya dimulai dari proses pengajuan  permohonan  kredit  oleh calon  debitur  kepada  pihak  bank  dan kemudian permohonan tersebut diproses, diperiksa kelengkapan persyaratan dan jaminan serta dilakukan  survei  calon  debitur  hingga nantinya permohonan tersebut
disetujui dan dilakukan penandatanganan perjanjian kreditnya.
Perjanjian  kredit  akan  diikuti  dengan perjanjian pembebanan jaminan fidusia  yang  akan  dibuat  dihadapan Notaris. Akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan hingga diterbitkanlah Sertifikat  Jaminan  Fidusia,  yang mempunyai kekuatan  eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
2. Proses  eksekusi  jaminan  fidusia  yang digelapkan  terhadap  kredit  macet diawali dengan pemberian surat peringatan secara bertahap sebanyak 3 (kali)  kepada  pihak  debitur,  namun jika  masih  tidak  ada  itikad  baik  dari debitur maka pihak bank atau kreditur dapat  mengeksekusi  objek  jaminan fidusia tersebut. Permasalahan muncul ketika  akan  melakukan  eksekusi jaminan  ternyata  jaminan  tersebut telah  digelapkan  oleh  pihak  debitur, dengan  mengalihkannya  pada  pihak
ketiga  tanpa  ada  persetujuan    dari bank  atau  kreditur,  oleh  karena  itulah pihak  bank  melalui  kuasa  hukumnya mengajukan  permohonan  eksekusi kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat.
3. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pihak kreditur dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah digelapkannya benda  jaminan  fidusia  oleh  pihak debitur  selain  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  juga  dapat kita  lihat  pada  aturan-aturan  yang telah  tercantum  pada  Akta  Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris, yang telah  ditandatangani  oleh  pihak  bank dan  debitur  dihadapan  notaris,  pada intinya  telah  mengatur  hal-hal  yang dapat dimanfaatkan oleh pihak kreditur  sebagai  perlindungan  hukum apabila terjadi masalah-masalah dikemudian hari, disamping itu Sertifikat  Jaminan  Fidusianya  juga dapat  memberikan  perlindungan  bagi penerima fidusia berupa hak didahulukan dari kreditur lainnya atas pelunasan utang debitur apabila debitur melakukan cidera janji. Sertifikat  Jaminan  Fidusia  ini  juga dapat  dipersamakan  dengan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  yang  mana sama-sama mempunyai kekuatan eksekutorial.  Jika  pada  akhirnya aturan yang seharusnya bisa memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur  tidak  bisa  didapatkan,  maka karena  itulah  pihak  kreditur  dapat
mengambil  jalan  untuk  mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri setempat.

## SARAN
1. Pada  pelaksanaan  pemberian  jaminan fidusia pihak bank sebelum menyetujui  pemberian  kredit  kepada debitur  hendaknya  dapat  lebih  teliti dan  berhati-hati  dalam  melihat  watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), situasi  ekonomi (condition  of  economic) dan  agunan (collateral) dari  pihak  debitur,  hal  ini dilakukan  agar  pihak  bank  dapat meminimalisir  kasus  kredit  macet pada debitur-debiturnya.
2. Bagi pihak debitur, sebelum memutuskan  untuk  menandatangani Perjanjian  Kredit  dengan  pihak  bank, sebaiknya  lebih  dipahami  isi  pasal demi  pasal  yang  terdapat  pada Perjanjian  Kredit  tersebut.  Debitur hendaknya  lebih  mengerti  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajiban  dari masing-masing  pihak,  mengerti  dan paham  atas  setiap  konsekuensi  yang akan diterima jika mengingkari kesepakatan  yang  telah  diperjanjikan diawal. Jika  dirasa  bunga  dari pinjaman nantinya akan  memberatkan dikemudian  hari,  akan  lebih  baik  jika modal  untuk  usaha  diperoleh  dengan pinjaman  yang  bunganya  tidak  terlalu memberatkan.
3. Dalam setiap perjanjian kredit dengan jaminan  fidusia,  hendaknya  selalu didaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusianya pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  agar terbit  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang
merupakan suatu bentuk perlindungan hukum  bagi  pihak  kreditur.  Adanya
Sertifikat Jaminan Fidusia yang
mempunyai kekuatan  eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  akan sangat membantu dalam proses eksekusi  jaminan  apabila  debitur cidera janji.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang berjudul: “ PERMOHONAN EKSEKUSI  KEPADA PENGADILAN

## NEGERI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN  FIDUSIA  TERHADAP
JAMINAN YANG DIGELAPKAN”.
Penulis  menyadari  bahwa  tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak  mungkin  karya  ilmiah  ini  dapat diselesaikan.  Oleh  karena  itu  pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak  Dr.  Eviandi  Ibrahim  S.H., M.Hum selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja
Payakumbuh
2. Seluruh  rekan-rekan  Dosen  Sekolah Tinggi  Ilmu  Hukum    Putri  Maharaja yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2011.
Djoni  S.  Gozali  dan  Rachmadi  Usman,
Hukum  Perbankan ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012
Handri  Raharjo, Hukum  Perjanjian  di Indonesia, Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2009.
Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan , Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo,
2008.
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, S eri  Hukum  Harta  Kekayaan  Hak Tanggungan , Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Jakarta:  Sinar Grafika,
2009.
Lexy  J  Moeleng, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis,
Menata  Bisnis  Modern  di  Era
Global, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2008.
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
M.  Yahya  Harahap, Ruang  lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata ,  Jakarta:  PT  Gramedia,
1991.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Prenada  Media,
2005.
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008. Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit: Konsep Perjanjian  Kredit  Sindikasi  yang Berasaskan  Demokrasi  Ekonomi , Yogyakarta:  Laksbang  Grafika, 2014. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan  Di  Indonesia ,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2012. Subekti, Hukum  Perjanjian ,  Jakarta:
Intermasa, 2010.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata  Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006.
Thomas  Suyatno,  dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Wiryono  Projodikoro, Asas-Asas  Hukum
Perjanjian , Bandung: Mandar Maju, 2004.

## Peraturan Perundangan-undangan:
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (BW)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana