INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11108-11117 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Sumantri 1 ✉ ,Rahmat 2 , Ari Dermawan 3
(1) Prodi Sistem Informasi, STMIK Royal
(2) Prodi Ilmu Hukum, Universitas Asahan
(3) Prodi Manajemen Informatika, STMIK Royal
Email: sumantrisuherman35@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  kerangka  pembangunan  kualitas  sumber  daya  manusia,  permasalahan  stunting yang merupakan  salah  satu  bagian  dari  double  burden  malnutrition  (DBM)  mempunyai  dampak  yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan  stunting  salah  satu  prioritas  kegiatan  yang  termuat  dalam  Rencana  Aksi  Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting,  pendampingan  semua  calon  pengantin/calon  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  dan  surveilans keluarga berisiko stunting. Panduan ini sangat penting sebagai dasar Tim Pendamping Keluarga yang terdiri  dari  Bidan,  Kader  TP  PKK  dan  Kader  KB  serta  Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  untuk memperkuat  pelaksanaan  pendampingan  keluarga  di  seluruh  Desa/Kelurahan.  Adapun  menjadi masalah rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan yuridis aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya  percepatan  penurunan  stunting  sesuai  peraturan  presiden  nomor  72  tahun  2021,  dan bagaimana penerapan aplikasi elsimil bagi masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang- undangan, buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  serta media elektronik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yag didalamnya ada penerapan aplikasi  elsimil, dan dalam penerapan aplikasi elsimil dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari
Kader Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Bidan dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
Kata Kunci : Tinjauan, Yuridis, Aplikasi, Stunting

## Abstract
Within the framework of developing the quality of human resources, the problem of stunting which is one part of the double burden of malnutrition (DBM) has a very detrimental impact both in terms of health and in terms of economic productivity and in the short and long term. In Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning accelerating the reduction of stunting, one of the priority activities contained in the National Action Plan for the Acceleration of Stunting Reduction (RAN PASTI) is the implementation  of  assistance  for  families  at  risk  of  stunting,  assistance  for  all  prospective brides/prospective couples of childbearing age (PUS) and family surveillance at risk of stunting. This guide is very important as the basis for a Family Assistance Team consisting of Midwives, TP PKK Cadres and Family Planning Cadres as well as the Team for the Acceleration of Stunting Reduction to strengthen  the  implementation  of  family  assistance  in  all  villages/wards.  The  problem  with  the formulation of the problem is how to review the elsimil application for the community in an effort to accelerate the reduction of stunting according to presidential regulation number 72 of 2021, and how to apply the elsimil application for the community in an effort to accelerate the reduction of stunting. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to this research and electronic media. The results of the discussion show that Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning accelerating the reduction of stunting is one of the priority activities contained in the National Action Plan  for  the  Acceleration  of  Stunting  Reduction,  which  includes  the  application  of  the  elsimil application, and the application of the elsimil application is carried out by the Family Assistance Team (TPK), which consists of Team Cadre Village/Kelurahan PKK activists, midwives and family planning cadres to provide assistance to families at risk of stunting.
Keywords: Review, Juridical, Application, Stunting

## PENDAHULUAN
Indonesia perlu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan,  dilakukan  percepatan  penurunan sfunting.  Oleh  sebab  itu  dikeluarkan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  72  tahun  2021  tentang Percepatan Penurunan Stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif,  dan  berkualitas  melalui  koordinasi,  sinergi,  dan  sinkronisasi  di  antara kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.
Mewujudkan  generasi  emas  2045  merupakan  impian  Indonesia.  Diharapkan  pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumber daya manusia berkualitas, yakni sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak  pada  penyiapan  generasi  penerus  bangsa  yang  berkualitas.  Salah  satu  tantangan pembangunan  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  adalah  stunting.  Stunting  adalah  kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan  pertumbuhan  fisik  serta  gangguan  metabolisme,  sedangkan  dampak  jangka panjangnya  adalah  menurunnya  kemampuan  perkembangan  kognitif  otak  anak,  kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah  serta  tidak  memiliki  daya  saing  di  dalam  dunia  kerja.  Stunting  merupakan  ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukan, bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 27,67 persen dari persen pada tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari toleransi maksimal stunting yang ditetapkan oleh WHO. Untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden Repubik Indonesia telah mencanangkan  target  optimis  menjadi  14  persen  pada  tahun  2024.  Untuk  itu,  percepatan penurunan  stunting  memerlukan  strategi  dan  metode  baru  yang  lebih  kolaboratif  dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir.
Salah  satu  pembaruan  strategi  percepatan  penurunan  stunting  adalah  pendekatan keluarga  melalui  pendampingan  keluarga  berisiko  stunting  untuk  mencapai  target  sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak 0-59 bulan. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko
stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  serta  Kader  Keluarga  Berencana  untuk melaksanakan  pendampingan  keluarga  berisiko  stunting.  Tim  pendamping  keluarga  akan berperan sebagai ujung tombak percepatan
penurunan stunting. Mereka akan mengawal proses percepatan penurunan stunting dari hulu, terutama  dalam  pencegahan,  mulai  dari  proses  inkubasi  hingga  melakukan  tindakan pencegahan lain dari faktor langsung penyebab stunting.
Besarnya  peran  pendamping  keluarga  berisiko  stunting  dalam  mengawal  percepatan penurunan stunting, maka diperlukan sumber daya pendampingan yang berkualitas. Panduan ini menjadi dasar pelaksanaan pendampingan keluarga sekaligus penyediaan/pembentukan tim pendamping keluarga oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan menjadi acuan bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat Desa/Kelurahan.
pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan akan memberikan gambaran tentang:
a. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pendampingan keluarga;
b. Pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga;
c. Mekanisme pembentukan tim pendamping keluarga;
d. Mekanisme monitoring dan evaluasi pendampingan keluarga.
Sasaran Panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa/Kelurahan meliputi :
a. Tim  Percepatan  Penurunan  Stunting  Pusat  s.d  Desa/Kelurahan,  dan  Pengelola  Program Pembangunan Pusat s.d Desa/Kelurahan
b. Tim Penggerak PKK Pusat s.d Desa/Kelurahan
c. Pengurus dan Anggota Ikatan Bidan Indonesia dan/atau Organisasi Profesi lainnya
d. Pengelola Pusat Pelayanan Masyarakat
e. Pengelola Pos Pelayanan Terpadu
f. Para Tenaga Penggerak Program di Lini Lapangan, dan
g. Para Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting di
Desa/Kelurahan terdiri dari :
a. Arah kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting;
b. Konsep dasar pendampingan keluarga yang meliputi pengertian pendampingan keluarga, sasaran pendampingan keluarga, dan kriteria, mekanisme kerja, tugas, pembagian tugas tim pendamping keluarga, pendampingan yang berkelanjutan serta peran Penyuluh KB/PLKB dalam pendampingan keluarga;
c. Gambaran mekanisme  pembentukan tim pendamping keluarga yang meliputi  persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan;
d. Gambaran mekanisme monitoring evaluasi dan pelaporan.
Pendampingan  Keluarga  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi  penyuluhan, fasilitasi  pelayanan  rujukan  dan  fasilitasi  pemberiaan  bantuan  sosial  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  akses  informasi  dan  pelayanan  kepada  keluarga  dan/atau  keluarga  beresiko stunting  seperti  ibu  hamil,  ibu  pasca  persalinan,  anak  usia  0 – 59  bulan,  serta  semua  calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian  dari  pelayanan  nikah  untuk  deteksi  dini  faktor  risiko  stunting  dan  melakukan  upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.
Tim  Pendamping  Keluarga  adalah  sekelompok  tenaga  yang  dibentuk  dan  terdiri  dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi  pelayanan  rujukan  dan  fasilitasi  penerimaan  program  bantuan  sosial  kepada  calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.  Dalam  berbagai  kondisi,  komposisi  tim  pendamping  keluarga  dapat  disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
Arah  kebijakan  pelaksanaan  pendampingan  keluarga  dalam  upaya  percepatan penurunan  stunting  di Desa/Kelurahan mengacu pada 4 (empat) hal di bawah ini, yaitu :
1. Tujuan strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu :
a. Menurunkan  prevalensi  stunting;  Meningkatkan  kualitas  penyiapan  kehidupan berkeluarga;
b. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
c. Memperbaiki pola asuh;
d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
e. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
2. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran
meliputi;
a. Remaja;
b. Calon pengantin;
c. Ibu hamil & Ibu Pasca Persalinan;
d. Ibu menyusui; dan
e. Anak berusia O (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
3. Dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu :
a. peningkatan  komitmen  dan  visi  kepemimpinan  di  kementerian/lembaga,  pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. peningkatan  konvergensi  intervensi  spesifik  dan  sensitif  di  kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi. Adapun rumusan masalah yang menjadi  fokus  dalam penelitian  ini, yaitu :
1. Bagaimana  Tinjauan  Yuridis  Aplikasi  Elsimil  Bagi  Masyarakat  Dalam  Upaya  Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021?
2. Bagaimana Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting ?
Tujuan Penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  Tinjauan  Yuridis  Aplikasi  Elsimil  Bagi  Masyarakat  Dalam  Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
2. Untuk  mengetahui  Penerapan  Aplikasi  Elsimil  Bagi  Masyarakat  Dalam  Upaya  Percepatan Penurunan Stunting.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan  informasi  tentang  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Sumber data bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah
yang  akan  diteliti,  berupa  peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan
yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer,  yaitu  hasil  karya  di  kalangan  hukum  yang  ada relevansinya  dengan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti  berupa  buku-buku,  pendapat- pendapat para sarjana yang berhubungan dengan jurnal ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan sebagainya.
Metode  Pengumpulan  Data  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  suatu penelitian Kepustakaan (library research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga peraturan perundang-undangan. Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun,  serta  dikelompokan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Pengolahan  data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sesuai dasar hukum, yaitu :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  43  tahun  2019  tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2017  tentang  Gerakan  Pemberdayaan  dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada BAB II Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Pasal 2 (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Shtnting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.(2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. menurunkan prevalensi Sfimting;
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting.
Penerapan  Aplikasi  Elsimil  Bagi  Masyarakat  Dalam  Upaya  Percepatan  Penurunan Stunting,  sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting. Aplikasi tersebut dapat dilihat pada link tersedia yaitu https://elsimil.bkkbn.go.id.
ELSIMIL adalah aplikasi skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin). Setiap pasangan Catin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di Desa/Kelurahan yang sama dengan wilayah domisili Catin. Catin mengakses aplikasi berbasis Mobile (download aplikasi ELSIMIL di PlayStore), adapun Petugas Pendamping yang terdiri  dari  Kader  KB,  Kader  PKK,  dan  Bidan,  mengakses  aplikasi  berbasis  website  di https://elsimil.bkkbn.go.id.
Tujuan aplikasi ELSIMIL adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan Catin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Caranya, melalui pengisian kuesioner terkait beberapa variabel.  Pengisian  kuesioner  dilakukan  setelah  Catin  melakukan  pemeriksaan  di  fasilitas
kesehatan (Faskes).
Sistem  ELSIMIL  akan  melakukan  scoring  secara  otomatis  untuk  menentukan  apakah kuesioner Catin mendapat hasil Ideal (Hijau) atau Berisiko (Merah). Hasil kuesioner akan menjadi panduan  bagi Petugas Pendamping untuk melakukan  pendampingan terhadap Catin. Selain edukasi, pendampingan juga dilakukan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen,  tergantung  kebutuhan  Catin.  Pengisian  kuesioner  akan  menghasilkan  Surat Keterangan  atau  Sertifikat  ELSIMIL  yang  selanjutnya  akan  menjadi  salah  satu  berkas  untuk administrasi pendaftaran nikah di KUA atau Dukcapil.

## SIMPULAN
Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan sfunting. Oleh sebab itu dikeluarkan  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  72  tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan Stunting. Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah  daerah kabupaten/kota, pemerintah  desa,  dan pemangku kepentingan. Tinjauan Yuridis Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Penerapan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aplikasi tersebut dapat dilihat pada link tersedia yaitu https://elsimil.bkkbn.go.id.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (2017).  Buku saku    desa  dalam  penanganan  stunting.    Buku  Saku  Desa  Dalam  Penanganan Stunting, 42.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2016).  Situasi  Balita  Pendek.  ACM  SIGAPL APL  Quote Quad, 29 (2), 63 – 76. https://doi.org/10.1145/379277.312726
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Penilaian Status Gizi.
Kementerian   Kesehatan   Republik   Indonesia.   (2018).   Hasil   Utama   Riset   Kesehata
Dasar (RISKESDAS). Journal  of Physics A: Mathematical and Theoretical,  44 (8), 1 – 200. https://doi.org/10.1088/1751  8113/44/8/085201