Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No. 3 – Nov  2023,  Hal.  401-409  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.8526.401-409

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (STUDI KASUS KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN)

## Meilisa Naiborhu, Tetty Marlina Tarigan
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Naiborhumeilisa@gmail.com, tettymarlina02@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  sebagian  besar  penduduknya  bermata  pencaharian  sebagai      petani. Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  sektor  pertanian,  salah  satunya  adalah  pupuk.  Pupuk Bersubsidi  adalah  barang  dalam  pengawasan  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat  subsidi  dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Hal  ini  merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi  petani  dengan  harga  yang  sudah  ditetapkan.  Namun  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten Asahan  bahwa  penjual  menetapkan  harga  pupuk  bersubsidi  di  atas  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET).  Hal  ini mengakibatkan  petani  harus  membayar  lebih  mahal,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  mereka.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual pupuk bersubsidi dan bagaimana perlindungan hukum  terhadap  petani  dalam  penetapan  harga  jual  beli  pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar Pulau  Kabupaten  Asahan  Perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili. Dalam  kajian  penelitian  hukum,  penelitian  ini termasuk  tipe  penelitian  hukum  empiris  yaitu  sebuah  metode  penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk  melihat hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan  menggunakan  metode Library Research dan Field Research . . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi dan perlindungan hukum terhadap petani dalam  jual beli pupuk  bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili  yaitu dengan ta’wid atau menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penetapan Harga, Wahbah Az-Zuhaili

## Abstract
Indonesia  is  an  agricultural  country  where  most  of  the  population  makes  a  living  as  farmers.  Many  factors affect  the  success  of  the  agricultural  sector,  one  of  which  is  fertilizer.  Subsidized  fertilizers  are  goods  under supervision whose procurement and distribution receive subsidies from the government for the needs of farmers. This is an effort by the government to ensure the availability of fertilizer for farmers at a predetermined price. However,  what  happened  in  Bandar  Pulau  District,  Asahan  Regency  was  that  sellers  set  subsidized  fertilizer prices above the Highest Retail Price (HET). This results in farmers having to pay more, thus causing losses for them. The purpose of this study is to find out how the selling price of subsidized fertilizer is determined and how legal  protection  for farmers  in  determining  the  sale  and  purchase  price  of  subsidized  fertilizer  that  occurs  in Bandar  Pulau  District,  Asahan  Regency,  Wahbah  Az-Zuhaili  Perspective.  In  the  study  of  legal  research,  this research is a type of  empirical legal research, which is a legal research method  that seeks to see the law in  a real sense or can be said to see and examine how the law works in society. Research methods used in research using Library Research and Field Research methods. The results showed that the determination of the sale and purchase  price  of  subsidized  fertilizers  and  legal  protection  for  farmers  in  buying  and  selling  subsidized fertilizers from the perspective of Wahbah Az-Zuhaili is by ta'wid or covering losses incurred due to violations or errors.
Keywords : Legal Protection, Pricing, Wahbah Az-Zuhaili

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris  yang  sebagian  besar  penduduknya  bermata  pencaharian dibidang  pertanian.  Pupuk  merupakan  aspek  penting  dalam  keberlangsungan  pertanian  di  Indonesia untuk  meningkatkan  produksi  dan  produktivitas  pertanian.  Kebijakan  pupuk  bersubsidi  merupakan upaya  pemerintah  dalam  menyediakan  sarana  produksi  pertanian  dalam  jumlah  yang  relatif mencukupi  dengan  harga  yang  terjangkau  oleh  petani.  Pupuk  bersubsidi  adalah  barang  dalam pengawasan  yang  pengadaan  dan  penyalurannya  mendapat  subsidi  dari  pemerintah  untuk  kebutuhan petani. Kebijakan pupuk bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk kegiatan usaha taninya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan  pupuk  bagi  petani  dengan  harga  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  yaitu  Harga  Eceran Tertinggi (HET).
Secara  umum  dan  mendasar,  hubungan  antara  produsen  dengan  konsumen  merupakan hubungan  yang  terus  menerus  dan  berkesinambungan.  Hubungan  tersebut  terjadi  karena  keduanya saling  menghendaki  dan  mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang  cukup  tinggi  antara  yang  satu dengan  yang  lain.  Produsen  sangat  membutuhkan  dan  sangat  bergantung  atas  dukungan  konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.  Sebaliknya,  konsumen  kebutuhannya  sangat  bergantung  dari  hasil  produksi  produsen. (Haris, 2017)
Keadaan  konsumen  yang  berada  pada  posisi  lemah  dimaknai  sebagai  bagian  dari ketidakmampuan  konsumen  dalam  memahami  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  pandangan  ini lahir dikarenakan tidak setiap konsumen memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama menganai hak  dan  kewajiban  yang  berada  dalam  hukum  perlindungan  konsumen.  Faktor  utama  yang  menjadi kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen  akan  haknya  masih  rendah.  Kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  inilah  yang  menyebabkan  konsumen  menjadi  objek  bisnis  untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen berharap agar terhindar dari penipuan maupun dari hal-hal lain  yang bersifat merugikan para konsumen. Kerugian- kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  tersebut  dapat  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan hukum  perjanjian  antara  produsen  dengan  konsumen,  maupun  akibat  dari  adanya  perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. (Miru, 2011)
Pada  dasarnya,  aktivitas  jual  beli  yang  terjadi  di  pasar  didasarkan  dengan  adanya  kebebasan dalam  bersaing.  Persaingan  tersebut  terjadi  baik  diantara  konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Pelaku usaha  memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan  barang  atau  jasa  apa  yang  akan  di  distribusikan. Sedangkan konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih dan membeli barang atau jasa yang akan dibeli  sesuai  dengan  tingkat  daya  belinya.  Karena  sering  terjadi  ketidakstabilan  harga  pasar  dan kurangnya  pengetahuan  konsumen  tentang  bagaimana  metode  menentukan  harga,  kondisi  tersebut bisa  saja  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  mengenal  nilai  kemanusiaan,  yang  hanya memikirkan  keuntungann  materi  dan  menonjolkan  keegoisannya  tanpa  melihat  lingkungan  sekitar hingga akhirnya konsumen dirugikan. (Novita, 2020)
Islam memandang bahwa penentuan harga diserahkan kepada kekuasaan pasar, yaitu kekuatan permintaan  dan  penawaran  secara  rela  sama  rela  sehingga  tercipta  harga  yang  sepadan.  Apabila  ada upaya  untuk  mengacaukan  harga  di  pasaran  sehingga  ada  pihak  yang  dirugikan  akibat  perilakunya tersebut  maka  hal  itu  bertentangan  dengan  keadilan  dan  dia  bersikap  zhalim.  Harga  merupakan komponen  dasar  dalam  kegiatan  jual  beli  karena  harga  merupakan  nilai  tukar  yang  dijadikan  acuan antara  pembeli  dan  penjual  untuk  memperoleh  suatu  produk.  Dalam  fiqh  Islam  dikenal  dua  istilah berbeda  mengenai  harga  suatu  barang,  yaitu  patokan  harga  suatu  barang (as-saman) dan  harga  yang berlaku  secara  aktual  di  pasar (as-si’r). Ulama  fiqh  membagi as-si’r menjadi  dua  macam.  Pertama, harga  yang  berlaku  secara  alami  tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  pedagang  bebas menjual  barang  dengan  harga  yang  wajar  dengan  memperhitungkan  keuntungannya.  Pemerintah dalam  harga  yang  berlaku  secara  alami  tidak  boleh  campur  tangan,  karena  dapat  membatasi kebebasan  dan  merugikan  haka  para  pedagang  atau  penjual.  Kedua,  harga  suatu  komoditas  yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan  keuntungan  yang  wajar bagi para pedagang atau penjual serta melihat keadaan ekonomi yang rill dan daya beli masyarakat.
Namun  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan  terdapat  harga  jual  beli pupuk  bersubsidi  yang  dilakukan  oleh  penjual  kepada  petani  diatas  HET  yaitu  untuk  pupuk  Urea 150.000/50  kg  dan  pupuk  Npk  Phonska  165.000/50  kg.  Penjual  menaikkan  harga  jual  beli  pupuk
bersubsidi  dengan  alasan  terjadinya  pengurangan  penyaluran  atau  proses  pendistribusian  pupuk bersubsidi sehingga mengalami kelangkaan di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan. Berikut ulasan penelitian terdahulu yaitu :
1.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Resnu  Bayu  Amirta  Hsb,  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tahun 2017  yang  berjudul  “Hukum  Jual  Beli  Pupuk  Campuran  Bersubsidi  Menurut  Fiqh  Syafi’i”. Berbeda  dengan  penelitian  saya  yang  membahas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif  Wahbah Az-Zuhaili dan juga tempat penelitian yang berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Pada tahun  2022  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  beli  Online Menggunakan Media Instagram Menurut UU No 8 Tahun 1999 dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi  Syari’ah.  Berbeda  dengan  penelitian  saya  yang  berjudul  perlindungan  hukum  terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhali.
3.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Nizam  Adriyan,  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Bisnis Syariah  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Pada  tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Kota Malang”. Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana penetapan harga pupuk bersubsidi di kota  malang  serta  bagaimana  perspektif  hukum  silam  terhadap  penetapan  harga  eceran  tertinggi pada pupuk di kota malang. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu saya membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli Perspektif  Wahbah Az-Zuhaili serta lokasi yang berbeda.
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.  Bagaimana  penetapan  harga  jual  beli  pupuk  bersubsidi  perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan?
Berdasarkan beberapa masalah yang telah peneliti rumuskan maka secara umum tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :
1.  Untuk  mengetahui  penetapan  harga  jual  beli  pupuk  bersubsidi  perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.
2.  Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  petani  dalam  penetapan  harga  jual  beli  pupuk bersubsidi perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  kajian  penelitian  hukum,  penelitian  ini  termasuk  tipe  penelitian  hukum  empiris  yaitu  sebuah metode  penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. (Dr. Jonaedi Efendi and Prof.  Dr.  Johnny  Ibrahim,  2018)  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan menggunakan metode Library Research dan Field Research. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan  yakni  penelitian  hukum  empiris,  maka  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan sosiologis.  Pendekatan  ini  menggunakan  pendekatan  masalah  mengenai  peristiwa  yang  terjadi  di masyarakat  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penjual  yang  mengakibatkan  kerugian,  dan pendekatan  penelitian  ini  yaitu sesuai  dengan  pemikiran  Wahbah  Az-Zuhaili  dan  UUPK  Nomor  8 Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Petani  Dalam  Penetapan  Harga  Jual  Beli Pupuk  Bersubsidi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan.  Jenis  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Dalam  penelitian  ini  penulis mengambil  sumber  data  primer  dari  kitab  Wahbah  Az-Zuhaili.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  data pokok  yang  memberikan  informasi  atau  data  yang  dapat  memperkuat  data  pokok.  Metode pengumpulan bahwan hukum yaitu observasi dan wawancara.  Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam  studi  lapangan  akan  dianalisis  dan  diambil  kesimpulan  dari  data  yang  telah  diperoleh.  Semua data  yang  diperoleh  untuk  menyimpulkan  data  yang  berkaitan  topik  penelitian,  penulis  menguraikan dan  menghubungkan  sedemikian  rupa  sehingga  disajikan  dalam  penulisan  yang  sistematis  guna menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Bahwa  cara  pengolahan  bahan  hukum  dilakukan
secara kualitatif, yakni menarik kesimpulan dari suatu masalah yang dihadapi. Setelah bahan hukum diolah,  kemudian  dilanjutkan  dengan  teknik  analisis  bahan  hukum  dengan  menggunakan  logika berpikir  deduktif  yaitu  proses  penalaran  dari  satu  atau  lebih  pernyataan  umum  untuk  mencapai kesimpulan yang logis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Penetapan  Harga  Jual  Beli  Pupuk  Bersubsidi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten Asahan
Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah kebebasan  berusaha,  namun  tetap  harus  dibarengi  dengan  kesadaran  untuk  menjaga  batasan-batasan aturan  yang ditetapkan oleh  hukum syara’. Batasan  yang harus diperhatikan yaitu  keadilan, qana’ah, dan kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan yang baik dan halal. Sebagai salah satu faktor  penting  dalam  transaksi  jual  beli,  harga  tidak  selalu  terlepas  dari  faktor  fluktuasi  di  pasar. Terkadang  harga  akan  melambung  tinggi  namun  tidak  dapat  dipungkiri  terkadang  juga  sebaliknya mengalami  penurunan.  Keadaan  naik  dan  turunnya  harga  dapat  disebabkan  oleh  faktor  alam,  yaitu akibat  dari  penawaran  dan  permintaan  atau  akibat  kecurangan  oleh  pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga perlu dilakukan pada saat yang sangat dibutuhkan.
Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  terus  mendorong  penggunaan  pupuk  yang  efisien  melalui berbagai  kebijakan  meliputi  aspek  teknis,  penyediaan  dan  distribusi  maupun  harga  melalui  subsidi. Untuk  mendapatkan  pupuk  bersubsidi  terkadang  banyak  kendala  yang  ditemui  oleh  petani.  Padahal petani sangat membutuhkan, bukan karena produknya tidak ada tetapi proses distribusinya yang tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Sebagai  petani  hal  ini  sangat  mengecewakan  dan  memberatkan karena tingkah distributor dan pengecer membuat petani sulit mendapatkan pupuk tersebut.
Pupuk  merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang  sangat  menentukan  keberlangsungan  usaha petani. Pupuk sebagai bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman.  Pupuk  yaitu  input  produksi  yang  mampu  mengoptimalkan  hasil  produksi  pertanian. Kebijakan  pupuk  bersubsidi  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  menyediakan  sarana  produksi pertanian  dalam  jumlah  yang  relatif  mencukupi  dengan  harga  yang  terjangkau  oleh  petani.  Maka dalam hal ini pemerintah berupaya untuk selalu mengadakan intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut.
Penjual  melakukan  penetapan  harga  diatas  HET  semata-mata  untuk  mendapatkan  keuntungan yang besar, padahal dasar dari sebuah transaksi hanya berdasarkan kerelaan antara pihak-pihak yang terkait,  tidak  ada  pemaksaan  dan  penipuan.  Berikut  Al-Qur’an  yang  menjelaskan  tentang  jual  beli, diantaranya dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yaitu :
ي ا هُّي أ ء  نيِذَّلٱ ُلُكْأ ت   لَ ۟اوُن ما ۟ا  و بْلٱِب مُك نْي ب مُك ل   وْم أ ة  ر   جِت  نوُك ت ن أ   َّلَِإ ِل ِط و ۚ ْمُكنِ م  ٍضا  ر ت ن ع سُفن أ ۟ا  وُلُتْق ت   لَ
نا ك   َّللَّٱ َّنِإ ۚ ْمُك
ا مي ِح  ر ْمُكِب Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’:29).
Allah  SWT  melarang  hambanya  yang  mukmin  memakan  harta  sesamanya  dengan  cara  yang batil  dan  cara-cara  mencari  keuntungan  yang  tidak  sah  dan  melanggar  syariat  seperti  riba,  perjudian dan yang serupa dengan itu, macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan  hukum  yang  sesuai  dengan  syariat.  Oleh  karena  tadlis  termasuk  memakan  harta  secara bathil  karena  merupakan  penipuan  dan  merugikan  pihak  lain.  Semua  perbuatan  yang  diharamkan mengantarkan  seseorang  memakan  harta  secara  bathil  maka  menjadi  haram.  Sebagaimana  dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah : 168
اَهُّيَأَٰٓ َي ٱ ساَّنل ل ك َّمِم ۟او ا ىِف ٱ ِض أرَ ألْ ِت  َو ط خ ۟او عِبَّتَت  َلَ َو اابِ يَط  الً َلَح ٱ ِن  َطأيَّشل ۚ هَّنِإ ۥ نيِبُّم  ٌّو دَع أم كَل
Artinya : “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan,  karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah musuh yang nyata bagimu”.
Harga  merupakan  suatu  pengeluaran  yang  harus  dikeluarkan  konsumen  untuk  mendapatkan produk  yang  diinginkan  guna  memenuhi  kebutuhan  dari  konsumen  tersebut.  Islam  adalah  sistem ekonomi  yang  menjelaskan  tentang  pengambilan  keputusan  dalam  setiap  kegiatan  ekonomi
berdasarkan  dengan  aturan  atau  syariat  islam.  Salah  satu  hadits  yang  dijadikan  dasar  hukum  ulama yang melarang pematokan harga yaitu :
ب سنأ نع كلام ن اعوفرم هنع الله يضر
لا   لَ غ ،الله  لوسر اي : ُسانلا لاق :
ُرْعِ س ف ِ ع س ،انل  ْر الله ىلص الله لوسر لاقف هيلع :ملسو « اقلا رِ ع سُملا وه  الله َّنإ
أ نأ وجرلأ ينإو ، ُقزارلا ُطسابلا  ُضب الله ىقل ٍلام لَو  ٍمد يف ٍةملظمب ينُبِلاطُي مكنم ٌدحأ سيلو Artinya : Dari Anas bin Malik -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa  sallam-  bersabda, “Sesungguhnya  Allah  yang  pantas  menaikkan  dan  menurunkan  harga,  Dia-lah yang  membatasi  dan  melapangkan  rezeki.  Aku  harap  dapat  berjumpa  dengan  Allah  dalam  keadaan tidak seorang pun dari  kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta.”(HR. Ibnu Majah).
Ketentuan  harga  sebenarnya  merupakan  hak  para  pedagang  dengan  memberikan  kebebasan terhadap  harga  pasar  dan  menyerahkan  kepada  mekanisme Supply dan Demand sesuai  dengan permintaan  dan  persediaan,  dalam  arti  apabila  stok  barang  dipasar  sedikit  permintaan  banyak,  maka wajar  saja harga barang  akan  naik. Oleh  karena itu, Rasul menolak menetapkan harga  ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai  kezhaliman.  Manusia  bebas  menggunakan  hartanya,  membatasi  mereka  berarti  menafikan kebebasan  tersebut.  Melindungi  kemaslahatan  pembeli  bukanlah  hal  yang  lebih  penting  dari melindungi  kemaslahatan  penjual.  Jika  hal  ini  sama  perlunya  maka  wajib  membiarkan  kedua  belah pihak  untuk  berijtihad  untuk  kemaslahatan  mereka.  Meskipun  demikian,  apabila  ada  upaya  untuk mengacaukan harga di pasaran sehingga  ada pihak yang dirugikan akibat perilakunya tersebut, maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zhalim. (Djamil, 2012) Sebagimana  yang  terdapat  dalam  kitab  Nazariyah  al-Dhaman,  oleh  Wahbah  Az-Zuhaili,  Damsyiq  : Dar al-Fikr 1998 :
،ا نْي ع  ِر  رَّضلا ُة لا  زِإ   وُه : ِضْيِوْعَّتلا ِو أ ِنا مَّضلا يِف ُّما ع ْلا ُلْص لأ ا  ِأ ط خْلا ِو أ ْيِ د عَّتلاِب ِعِقا  وْلا  ِر  رَّضلا ُة يِطْغ ت   وُه : ُضْيِوْعَّتل كِل ذ   ر َّذ ع ت  ْنِإ ف ،ا حْي ِح ص  ِر ْوُسْك مْلا ِة دا عِإ ك ِنا كْم ِلإْا   دْنِع  نا ك ا م ك ا حْي ِح ص ُهُت دا عِإ  و  ِف لْتُمْلا  ُرْب ج  ْو أ ...  ِطِئا حْلا  ِح لَْصِإ ك ُّيِدْقَّنلا ِو أ ُّيِلْثِمْلا  ُضْيِوْعَّتلا   ب ج  و
Sebagaimana Wahbah Zuhaili memaknai kata Ta’wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi  akibat  pelanggaran  atau  kekeliruan.  Beliau  juga  menjelaskan  bahwa  ketentuan  umum  yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kegiatan dalam bentuk (dharar, bahaya), yaitu :
1. Berupa menutup kerugian dalam bentuk benda seperti memperbaiki dinding
2. Memperbaiki  benda  yang  dirusak  menjadi  utuh  kembali  seperti  semula  selama memungkinkan,  seperti  mengembalikan  benda  yang  dipecahkan  menjadi  utuh  kembali. Apabila  hal  tersebut  sulit  dilakukan,  maka  wajib  menggantinya  dengan  benda  yang  sama (sejenis) atau dengan uang. (Zuhaili, 2011)
Namun  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan  terdapat  harga  jual  beli pupuk  bersubsidi  yang  dilakukan  oleh  UD  Budi  Tani  kepada  petani  diatas  HET  yaitu  untuk  pupuk Urea 150.000/50 kg dan  pupuk Npk Phonska 165.000/50 kg.  Padahal terdapat dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani untuk pupuk Urea 2.250/kg atau 112.500/50 kg dan untuk pupuk Npk Phonska 2.300/kg atau 115.000/50 kg. Penetapan harga yang dibuat oleh bapak Budi sangatlah mahal sehingga merugikan petani terdapat selisih 50.000 untuk pupuk Npk Phonska dan 37.500 untuk pupuk Urea.  Dikarenakan  pupuk  sangat  dibutuhkan  oleh  petani  maka  mereka  terpaksa  membeli  dengan harga  yang  tinggi.  Penjual  menaikkan  harga  jual  pupuk  bersubsidi  dengan  alasan  terjadinya pengurangan penyaluran pupuk bersubsidi  sehingga menyebabkan  kelangkaan di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.
Penetapan harga yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan tersebut menurut Wahbah  Az-Zuhaili  dapat  diketahui  bahwa  penjual  UD  Budi  Tani  telah  melakukan  pelanggaran dengan  menaikkan  harga  jual  di  atas  HET  yang  menyebabkan  kerugian  pada  pembeli  maka  akan dikenakan  ta’wid.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  perspektif  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam  kitab Nazariyah al-Dhaman memaknai ta’wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Penjual menetapkan harga jual beli pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea sebesar  150.000/50  kg  dan  untuk  pupuk  Npk  Phonska  165.000/50  kg.  Oleh  karena  itu  penetapan harga  yang  dilakukan  oleh  penjual  UD  Budi  Tani  tidak  boleh  dilakukan  karena  telah  menimbulkan kerugian  terhadap  pembeli.  Seharusnya  Ud  Budi  Tani  menjual  pupuk  bersubsidi  sesuai  dengan
ketentuan  harga  penebusan  dan  penyaluran  pupuk  bersubsidi  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Pupuk Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 sebagai berikut:
1. Pupuk Urea
: Rp. 112.500/50 kg
2. Pupuk Npk Phonska
: Rp. 115.000/50 kg
Dalam  penelitian  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan  penjual  telah melakukan  pelanggaran  dengan  menetapkan  harga  jual  pupuk  bersubsidi  diatas  HET  sehingga merugikan  salah  satu  pihak  padahal  pemerintah  sudah  mengatur  ketentuan  tentang  harga  pupuk bersubsidi.

## 3.2   Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan
Penetapan  harga  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan  terdapat  harga jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh UD Budi Tani kepada petani diatas HET yaitu untuk pupuk Urea 150.000/50 kg dan pupuk Npk Phonska 165.000/50 kg. Padahal terdapat dalam Perjanjian Jual  Beli  Pupuk  Bersubsidi  Nomor  :031/SPJB/CV.SSM/1/2023  tentang  Harga  Penebusan  dan Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  kepada  petani  untuk  pupuk  Urea  2.250/kg  atau  112.500/50  kg  dan untuk  pupuk  Npk  Phonska  2.300/kg  atau  115.000/50  kg.  Penetapan  harga  yang  dibuat  oleh  bapak Budi  sangatlah  mahal  sehingga  merugikan  petani  terdapat  selisih  50.000  untuk  pupuk  Npk  Phonska dan  37.500  untuk  pupuk  Urea.  Dikarenakan  pupuk  sangat  dibutuhkan  oleh  petani  maka  mereka terpaksa membeli dengan harga yang tinggi. Maka dapat kita ketahui bahwa penetapan harga jual beli pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan  tidak  diperbolehkan karena  mengandung  unsur  tadlis,  yang  mana  dalam  transaksi  jual  beli  tersebut  merugikan  salah  satu pihak.  Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  terhadap  petani  dalam  penetapan  harga  jual  beli  pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili yaitu dengan ta’wid atau ganti rugi.
Dalam  terminologi  ekonomi  menggambarkan  bahwa  para  pembeli  dan  penjual  bersaing  satu sama  lain  dengan  transparan  yang  didasarkan  atas  sendi-sendi  keadilan,  tidak  ada  individu  maupun kelompok,  produsen  maupun  konsumen  apalagi  pemerintah  yang  saling  zhalim  atau  dizhalimi.  Hal tersebut merupakan gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawaran nya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak  ada pihak  yang merasa ditipu  atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu.
Perlindungan  hukum  merupakan  hak  setiap  warga  negara,  dan  dilain  sisi  bahwa  perlindungan hukum  merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu  sendiri,  oleh  karenanya  negara  wajib  memberikan perlindungan  hukum  kepada  warga  negaranya.  Pada  prinsipnya  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat  bertumpu  dan  bersumber  pada  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap harkat  dan  martabat  manusia.  (Putra,  Budiartha,  and  Ujianti,  2023).  Sehingga  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak  tersangka  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  tanpa  membedakannya. Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)
Dalam fiqh memberikan tuntunan tentang hak konsumen untuk memilih (khiyar) dengan siapa dia  hendak  bertransaksi  dan  juga  produk  apa  yang  dia  inginkan.  Tidak  ada  alasan  untuk  menolak keluhan  dari  konsumen  karena  mereka  mempunyai  hak  untuk  meneruskan  transaksi  atau membatalkannya.  Jika  konsumen  merasa  dirugikan,  maka  konsumen  dapat  menggunakan  khiyar untuk  melindungi  hak-hak  sebagai  konsumen.  Jadi  konsep  ini  ini  salah  satu  langkah  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  dari  segala  tipu  daya  paksaan,  penipuan,  kesalahan yang  akan  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Sesungguhnya  fiqh  menjunjung  tinggi  praktik  jual  beli berasaskan  saling  ridha  antara  para  pihak,  bukan  sekedar  mendapat  keuntungan  satu  pihak  dan merugikan pihak lainnya. (Muthiah and Setiawan, 2021)
Hukum  Islam  memberikan  kontribusi  yang  cukup  banyak  sebagai  langkah  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen.  Sebagaimana  kita  ketahui  hukum  islam  mempunyai  tujuan  untuk memelihara  kemaslahatan  hidup  manusia  baik  secara  individu  maupun  sosial.  Islam  mengajarkan kejujuran  dalam  berbisnis  dan  berniaga.  Islam  menganjurkan  untuk  mencari  rezeki  yang  halal,  tidak
haram  secara  zat  dan  cara  memperolehnya  dibenarkan  oleh  syariat.  Haram  karena  cara memperolehnya  seperti  menipu,  merampas,  korupsi,  ikhtiar,  tadlis,  gharar,  riba  dan  lain  sebaginya. Mencari rezeki halal adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim.
Pelaksanaan  jual  beli  pupuk  bersubsidi  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten Asahan  bahwa  penjual  menetapkan  harga  jual  beli  pupuk  bersubsidi  dengan  harga  yang  tinggi  dari harga yang telah ditentukan sehingga petani mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penjual yang tidak  memenuhi  kesepakatan  dengan  melakukan  penipuan,  yang  mana  hal  tersebut  termasuk  dalam jual beli yang mengandung unsur tadlis. Maka perlindungan hukum terhadap petani dalam penetapan harga  jual  beli  pupuk  bersubsidi  menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  yaitu  dengan  ta’wid  karena  telah sengaja melakukan penipuan (tadlis) kepada petani.
Sebagaimana Wahbah Zuhaili memaknai kata Ta’wid yaitu ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Karena dalam penelitian di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten  Asahan  penjual  telah  melakukan  pelanggaran  dengan  menetapkan  harga  jual  pupuk bersubsidi  diatas  HET  sehingga  merugikan  salah  satu  pihak  padahal  pemerintah  sudah  mengatur ketentuan-ketentuan  tersebut,  seharusnya  pembeli  menerima  harga  yang  wajar  terhadap  jual  beli pupuk  bersubsidi  dikarenakan  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Pupuk  Bersubsidi  Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023  tentang  Harga  Penebusan  dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  sudah ditetapkan  kepada  petani  yaitu  untuk  pupuk  Urea  2.250/kg  atau  112.500/50  kg  dan  pupuk  Npk Phonska  2.300/kg  atau  115.000/50  kg.  Namun  UD  Budi  Tani  telah  melakukan  pelanggaran  yang sudah  ditentukan  tersebut.  Karena  setiap  transaksi  harus  mampu  melindungi  kepentingan  dan  hak konsumen  dalam  mengganti  atau  menutup  kerugian  yang  dialami  konsumen.  Hal  ini  berdasarkan bahwa  Islam  telah  memerintahkan  untuk  melaksanakan  bisnis  yang  adil  dan  jujur,  bisnis  yang  tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. (Hasibuan and Tarigan, 2023)
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1 bahwa  Perlindungan  Konsumen  yaitu  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
a.  Perlindungan  Hukum  Preventif  yaitu  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  dengan  tujuan untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta  memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif  yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003)
Dengan terjadinya penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan  dapat  diketahui  bahwa  penjual  melakukan  pelanggaran  yang  sudah  ditentukan  dengan menaikkan  harga  pupuk  bersubsidi  di  atas  HET  sehingga  menimbulkan  kerugian  para  pihak.  Maka dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  secara  rinci  mengenai  sanksi-sanksi  yang dibebankan  bagi  para  produsen/pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan,  diantaranya  sanksi administratif  sesuai  dengan  pasal  60  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yaitu:
1. Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata  cara  penetapan  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya terdapat juga sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 62 yaitu:
1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11,  Pasal  12, Pasal  13  ayat  (1),  Pasal  14,  Pasal  16,  dan  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  d  dan  huruf  f  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Selain sanksi pidana diatas pelaku usaha juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa :
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.
Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kasus ini  juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  38  yang  isinya  pihak  dalam  akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :
a. Membayar ganti rugi;
b. Pembatalan akad;
c. Peralihan resiko;
d. Denda dan/atau;
e. Membayar biaya perkara.
Dari  kelima  sanksi  pada  pasal  38  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  diatas,  maka  yang menjadi  kajian  peneliti  yaitu  membayar  ganti  rugi  terhadap  pihak  yang  telah  dirugikan.  Kerugian yang  terjadi  akibat  dari  perbuatan  penjual  UD  Budi  Tani  telah  melanggar  ketentuan  yang  dengan sengaja  menaikkan  harga  jual  pupuk  bersubsidi  di  atas  HET.  Penjual  tidak  melaksanakan kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Pupuk  Bersubsidi Nomor :031/SPJB/CV.SSM/1/2023 tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
Dalam  pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  disebutkan  sebagai berikut  :  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan kerugian  tersebut”.  Dalam  KUH  Perdata  telah  diatur  tentang  ganti  rugi  akibat  perbuatan  melawan hukum.  Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Bandar  Pulau  Kabupaten  Asahan diketahui bahwa UD Budi Tani melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan menaikkan harga jual pupuk  bersubsidi  di  atas  HET  sehingga  pembeli  mengalami  kerugian.  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan pasal  1365  KUHPerdata  maka  penjual  yang  telah  melanggar  hukum  harus  memberikan  ganti  rugi kepada pihak yang dirugikan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  Perlindungan  Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah  Az-Zuhaili di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan bahwa sepantasnya penjual yang melanggar ketentuan yang sudah diatur maka akan dikenakan ta’wid atau ganti rugi. Sementara mengenai penetapan harga yang  dilakukan  oleh  penjual  tidak  diperbolehkan  karena  mengambil  keuntungan  yang  berlebihan. Padahal dalam etika jual beli tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan karena itu dianggap sebagai penipuan. Islam tidak membatasi pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli, namun  penjual  harus  melakukan  dengan  jujur  tanpa  adanya  hal-hal  yang  dapat  merugikan  pembeli. Karena Islam mengatur hubungan penjual dan pembeli semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

## 4.2 Saran
Masyarakat  khusunya  petani  harus  sigap  menjalankan  setiap  arahan  dari  pemerintah  guna meningkatkan  kesejahteraan  dalam  jual  beli  pupuk  bersubsidi,  dan  bagi  pemilik  kios  agar  sadar hukum  dan  mematuhi  regulasi  yang  ada  guna  mencapai  kemaslahatan  bersama.  Pemerintah hendaknya  melakukan  sosialisasi  terkait  pupuk  kepada  petani  serta  memberikan  sanksi  bagi  pihak- pihak yang melanggar agar peran pemerintah tidak hanya sekedar pembuat aturan namun juga sebagai pihak  yang  mengimplementasi  dan  menindaklanjuti  aturan  yang  telah  dibuatnya.  Lembaga  harus
mengawasi  dan  memeriksa  pelanggaran  harga  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, melakukan  sosialisasi  mengenai  hak-hak  petani  dalam  mendapatkan  pupuk  bersubsidi  perlu ditingkatkan.  Masih  banyak  petani  yang  kurang  memahami  hak-haknya  dalam  mendapatkan  pupuk sehingga sangat rentan dirugikan oleh pelaku usaha .

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan,  Zainuddin,  and  Tetty  Marlina  Tarigan.  2023.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Rumah Bersubsidi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.” UNES Law Review 6(1):1636–44. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/907 Muchsin,  Perlindungan.  (2003).  “Kepastian  Hukum  Bagi  Investor  Di  Indonesia.” Magister  Ilmu  Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta .
https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/17638
Muthiah,  Aulia,  and  Yogabakti  Adipradana  Setiawan.  (2021).  “Perlindungan  Konsumen  Jual  Beli  Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli.” Journal of Islamic and Law Studies 5(1). https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4829 Novita,  Tita.  (2020).  “Analisis  Penetapan  Harga  Menurut  Fikih  Muamalah  Terhadap  Harga  Jual  Kopi  Di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.” https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22668 Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023).
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” Jurnal Konstruksi Hukum 4(1):13–19.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6180 Setiono,  Jurnal  Hukum.  (2004).  “Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum).” Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta .
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/28553/5/T2_322019020_Bab%20II.pdf
Djamil,  F.  (2012). Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Sinar Grafika.
Dr.  Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.  M.  H.,  and  S.  H.  S.  E.  M.  M.  M.  H.  Prof.  Dr.  Johnny  Ibrahim.  2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris . Prenada Media.
Haris, Hamid. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Sah Media. Miru, A. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia . RajaGrafindo Persada. Zuhaili, Wahbah. (1998). “ Nazariyah al-Dhaman , Damsyiq : Dar al-Fikr .