JIGE 5 (2) (2024) 873-887

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2532
Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Kecamatan Kei Besar Besar Kabupaten Maluku Tenggara
Henderika Belnard 1* , Zainal Abidin Rengifurwarin 1 , Stanislaus K. Ohuiwutun 1 Hendry Selanno 1 , Silvius Rejaan 2 , Martinus Renwarin 2 1 Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura , Indonesia 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Sosial Tual , Indonesia Corresponding author email: bernadrunpatti@mail.com

## Article Info
Article history:
Received March  11, 2024 Approved May 08,  2024

## ABSTRACT
There needs to be implementation of village fund management to be able to  measure  the  success  of  the  use  of  funds  in  the  district  of  Maluku Tenggara.  Weak  accountability  and  human  resources  in  support  of  the implementation of these funds and still weak communication between the village  government  and  the  Maluku  South  East  district  government.  In addition,  the  weakness  of  the  control  functions  of  the  Village  Visit Authority  (BPD)  so  that  the  village  government  manages  without  a transparent supervisory function. The research method used is qualitative descriptive by conducting in-depth interviews with selected information. As for the findings of the research, (1) the formal and informal media of the village are able to support the implementation of the policy of the Village Fund.  (2)  the  geographical  factors  affecting  the  planning  of  village development.  (3).  Resources  are  very  supportive  of  the  village  fund planning managers.

## ABSTRAK
Perlu adanya implementasi pengelolaan dana desa untuk dapat mengukur keberhasilan  penggunaan  dana  pada  Kecamatan  Kei  Besar  Kabupaten Maluku  Tenggara.  Lemahnya  akuntabilitas  dan  sumber  daya  manusia dalam  mendukung  pelaksanaan  dana  desa  serta  masih  lemahnya komunikasi  antara  pemerintah  desa  dan  pemerintah  kabupaten  Maluku Tenggara.  Selain  itu,  lemahnya  fungsi  kontrol  dari  Badan Permusyawatan Desa (BPD) sehingga pemerintah desa mengelola tanpa fungsi pengawasan yang  transparansi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  secara  mendalam  dengan informasi yang terpilih. Adapun temuan penelitian adalah (1). media formal dan informal desa mampu mendukung implementasi kebijakan Dana Desa. (2).  Faktor  geografis  desa  yang  berdampak  pada  perencanaan pembangunan  desa.  (3).  Sumber  daya  sangat  mendukung  pelaksanaan perencanaan dana desa Keywords: Village Fund
Management,
Weak Accountability, Communication, Governance, Control Functions
Copyright © 2024, The Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Belnard, H., Rengifurwarin, Z. A., Ohoiwutun, S. K., Rejaan, S., & Renwarin, M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Kecamatan  Kei  Besar  Besar  Kabupaten  Maluku  Tenggara. Jurnal  Ilmiah  Global  Education ,
5 (2), 873–887. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2532

## PENDAHULUAN
Secara  sosiologis,  de ﬁ nisi  desa  digambarkan  sebagai  bentuk  kesatuan  masyarakat  atau komunitas  penduduk  yang  bertempat  tinggal  dalam  suatu  lingkungan  yang  saling  mengenal. Corak  kehidupan  yang  relatif  homogen  serta  banyak  bergantung  pada  alam,  mempunyai  sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat istiadat yang kuat (Lahada, 2018). setidaknya ada tiga tipe  bentuk  Desa  (Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Desa  Departemen  Dalam  Negeri,  2007):  1)  Tipe  ”desa  adat” atau  sebagai self governing  community sebagai  bentuk  Desa  asli  dan  tertua  di  Indonesia.  2)  Tipe ”desa administratif” (local state government) adalah Desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi  sebagai  kepanjangan  negara  dan  hanya  menjalankan  tugas-tugas  administratif  yang diberikan negara. 3) Tipe ”desa otonom” atau dulu disebut sebagai Desa praja atau dapat juga disebut sebagai local self government , seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur  tentang  desa  diantaranya  Undang-Undang tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  tentang  Desa  menekankan  bahwa  negara yang memberikan otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut memang sudah hidup dalam masyarakat  desa  bukan  diberikan  oleh  negara.  Dengan  disahkannya  UU  Desa  maka diprediksikan  desa  akan  memasuki  babak  baru  untuk  penataan  dan  pembangunan  wilayahnya (Mokodompis  et  al.,  2018),  yang  datang  membawa  harapan-harapan  baru  bagi  kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa (Slamet et al., 2017).
Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  merupakan  salah  satu   kecamatan di Kabupaten  Maluku Tenggara  Provinsi  Maluku.  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  terdiri  atas  10 desa.  Ibu  kota kecamatan ini terletak di Weduar. Kecamatan Kei Besar Selatan sebagai kawasan perbatasan dan pintu  gerbang  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius.  Kebijakan  pembangunan  kawasan perbatasan sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2020 difokuskan  pada  upaya  pemenuhan  pelayanan  dasar,  pengembangan  ekonomi  dan  pertahanan keamanan.  Fokus  tersebut  dikolaborasi  dalam  lingkup  kebijakan  di  tingkat  Kabupaten  Maluku Tenggara  meliputi  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM),  penguatan  kapasitas infrastruktur dan konektivitas, pengembangan ekonomi kerakyatan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Hak  dan  kewajiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tersebut  menimbulkan  pendapatan,  belanja,  pembiayaan,  dan pengelolaan  desa.  Sementara  dalam  pasal  72  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  pendapatan  desa bersumber  dari:  pendapatan  asli  Desa,  alokasi  APBN,  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  kabupaten/kota,  alokasi  Dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota;  hibah  dan  sumbangan  yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga;  dan  lain-lain
pendapatan  Desa  yang  sah.  Di  dalam  penjelasan  pasal  72  ayat  (2),  besaran  anggaran  yang peruntukannya  langsung  ke  desa,  ditentukan  10%  dari  dan  di  luar  dana  transfer ke  daerah  (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung  berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk (JP),  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  (LW),  dan  tingkat  kesulitan  geografis  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Keberhasilan  pembangunan  di  daerah  merupakan  rangkaian  keberhasilan  dari  tingkat desa  hingga  kabupaten.  Oleh  sebab  itu  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dilakukan secara  baik  karena  menjadi  bagian  dari  pertanggungjawaban  bupati.  Masyarakat  dan  lembaga desa  juga  dituntut  meningkatkan  perannya  dalam  proses  perencanaan,  serta  pengawasannya terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Hal  itu  untuk  mewujudkan  pemerintahan  desa yang  transparan  dan  bertanggungjawab.  Kendatipun  demikian,  masih  banyak  kelemahan  yang muncul  ketika  dana  ini  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pemberdayaan  dan  pembangunan. Kelemahan  itu  akan  menimbulkan  persoalan  seperti  penyelewengan  dana  desa  sehingga penggunaannya  tidak  tepat  sasaran  sebagaimana  diharapkan  sebelumnya.  Hal  ini  itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya  belum  memiliki  kompetensi  yang  cukup  untuk  mengelola  dana  itu.  Konsep implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  konsep  yang  memiliki  berbagai  perspektif  yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “ to implementation ” (mengimplementasikan) berarti “ to provide means  for  carrying  out (menyediakan  untuk  melakukan  sesuatu); to  give  practical  effect  to ” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat  diperoleh  gambaran  bahwa  “ to  implementation (mengimplementasikan)  berkaitan  dengan suatu aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah,  pedoman  pelaksanaan,  sumber  daya  dan  lain-lain)  sehingga  dari  aktivitas  tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu (Herlina & Hermana, 2018)
Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Untuk  memperkaya  pemahaman  tentang berbagai  faktor  yang  terkait  dalam  implementasi,  maka  pada  bagian  ini  beberapa  teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yakni:  (1)  komunikasi (communication), (2)  sumber daya (resources), (3) disposisi /sikap (dispotition/ attitude), (4) struktur birokrasi (bureucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan desain penelitiannya  adalah  deskriptif  (Zacharias  dan  Rahawarin,  2015),  yaitu  dengan  mengevaluasi implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Kei Besar Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, selama 3 bulan yakni  Juni  2023  sampai  Agustus  2023.  Adapun  unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah implementasi  kebijakan  Dana  Desa  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan.  Untuk  mendapatkan  data mengenai  unit analisis,  maka ditetapkan informan penelitian yang mewakili semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan. Informan penelitian ini adalah  Kepala  Desa  di  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan,  Sekretaris  Desa,  Kasi  Pemerintah, Ketertiban  dan  Keamanan  desa,  Tenaga  Pendamping  yang  bertugas  di  desa  serta  masyarakat
yang mengikuti musrenbang desa berjumlah 6 (enam) orang. Dengan demikian jumlah informan penelitian sebanyak 11 (sebelas) orang. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara pada informan penelitian. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari laporan hasil kegiatan yang termuat dalam RPJM Desa, literatur-literatur,  telaah  pustaka  dan  bahan-bahan  tertulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan Dana Desa
Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan  masalah publik (Slamet  et al., 2017), Arah tindakan sejumlah aktor di dalam  mengatasi  masalah  atau  suatu  persoalan  (Kobak,  2020),  Pilihan  yang  berhubungan dengan  Keputusan  (Herdiana  et  al.,  2021),  kepercayaan  yang  dominan  dalam  Masyarakat Istifazhuddin (2016), Sasuwuk, Lengkong dan Palar (2021), kebijakan publik ( public policy ) adalah tindakan  yang  diterapkan  dan  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah  yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
Senada dengan itu (Hayati, 2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Selain itu, kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sedangkan menurut (Ompi, 2013), Adanya kenyataan bahwa kewenangan dalam lembaga eksekutif mempunyai struktur hierarki (Raharjo et al., 2013), mengatur  diri  sendiri  (Siregar  &  Isnaini,  2014),  Sedangkan  Azizah  dan  Prabawati  (2021), serangkaian  tindakan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

## Aspek Akses
Akses  mengandung  pengertian  terjadinya  kesamaan  kesempatan  bagi  semua  kelompok sasaran, apa pun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.
Hasil  penelitian  terkait  dengan  informasi  dana  desa  dan  penyebarannya  kepada masyarakat,  menunjukkan  bahwa  penyebarluasan  informasi  dana  desa  menggunakan  beberapa media.  Pertama,  penyebarluasan  informasi  dana  desa  melalui  forum  resmi  di  tingkat  desa. Penyebarluasan  informasi  dana  desa  melalui  forum  resmi  ini  dilaksanakan  oleh  kepala  desa, aparat desa, serta ketua dan anggota BPD. Kedua, penyebarluasan informasi DD melalui forum tidak  resmi  namun  terjadwal  secara  periodik  di  tingkat  desa  yang  bertujuan  untuk menyebarluaskan  informasi  dan  menjaring  aspirasi  masyarakat.  Ketiga,  penyebarluasan informasi dana desa melalui forum tidak resmi dan tidak terjadwal di tingkat desa. Forum jenis ketiga  ini  berbentuk  kegiatan  keagamaan,  yang  selain  menjadi  media  siraman  rohani,  juga menjadi media penyampaian informasi desa, tidak terkecuali kebijakan dana desa serta program- program  pembangunan  desa  yang  dibiayai  melalui  dana  desa.  Keempat,  penyebarluasan informasi  melalui  papan  informasi  kegiatan.  Media  informasi  yang  pertama  hingga  ketiga merupakan media yang bersifat terbuka, memungkinkan proses dialogis atau komunikasi 2 arah. Sementara, media yang keempat lebih bersifat satu arah, serta hanya menyampaikan informasi
yang  lebih  terbatas.  Uraian  proses  penyebaran  informasi  dana  desa  beserta  program-program pembangunan  desa  yang  dibiayainya  melalui  media-media  formal  maupun  informal  di  tingkat desa  menunjukkan  bahwa  akses  masyarakat  desa  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  dana desa  maupun  program-program  pembangunan  desa  yang  dibiayai  dengan  dana  desa  menjadi lebih terbuka.
Hal  tersebut  tampak  pada  pengetahuan  masyarakat  akan  dana  desa,  usulan-usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa, serta kehadiran perwakilan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  desa,  termasuk  perencanaan program  pembangunan  desa  yang  akan  dibiayai  dengan  dana  desa.  Kehadiran  masyarakat tersebut tampak pada musrenbangdes yang dihadiri oleh perwakilan kelompok masyarakat terdiri dari anggota PKK, LP3M, BPD, perangkat desa, serta delegasi dusun. Meski demikian, realitas empiris  di  lokasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  usulan-usulan  pembangunan  desa  sebagai implikasi  terbukanya  akses  informasi,  masih  terkendala  dalam  proses  musrenbang  di  mana usulan-usulan masyarakat tidak bisa diterima karena tidak termasuk dalam RPJM Desa.
Pemanfaatan  media-media  di  atas,  pada  akhirnya  mampu  membuka  akses  masyarakat terhadap  informasi  dana  desa  hingga  memungkinkan  masyarakat  mengusulkan  program- program  pembangunan.  Temuan-temuan  penelitian  ini  selaras  dengan  hasil  penelitian Kurrohman  (2015),  bahwa  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Banyuwangi  mempunyai  pola tersendiri untuk dapat meningkatkan partisipasi dan menyerap aspirasi dengan budaya lokal yang dinamai  “tilik  Dusun”.  Temuan  penelitian  ini  pun  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Mahmud (2007)  yang  menyatakan  dalam  komunikasi  pembangunan,  forum  jamaah,  jamiyah/majelis taklim, pengajian umum dan forum pertemuan RT/RW telah terbukti menjadi ajang pertemuan yang  utama  bagi  elemen  masyarakat  dalam  membahas  berbagai  persoalan  yang  terkait  dengan sarana prasarana.
Sebagai  forum  yang  sangat  akrab  dan  menyatu  dengan  aktivitas  keseharian  masyarakat ( community  friendly ),  maka  institusi-institusi  lokal  tersebut  terbukti  lebih  fleksibel  terhadap penerapan  prinsip-prinsip  keikutsertaan,  keterbukaan,  rutinitas  dan  kohesivitas.  Kesesuaian penelitian ini dengan 2 penelitian sebelumnya, pada akhirnya mendukung tesis Purwanto (2015) bahwa  melalui  media  formal  maupun  informal,  pada  akhirnya  membuka  akses  masyarakat terhadap informasi dana desa. Kesamaan akses juga berlaku bagi semua kelompok sasaran, apa pun  karakteristik  individual  maupun  kelompok  yang  melekat  pada  dirinya,  seperti  gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau  kelompok.  Berdasarkan  temuan-temuan  dan  pembahasan  di  atas  dapat  disusun  proposisi sebagai berikut.
Akses masyarakat terhadap informasi dana desa dan program pembangunan lebih terbuka melalui media  formal  dan  informal  desa.  Media  informal  periodik  membuka  akses  untuk  memperoleh informasi  kebijakan  serta  mengusulkan  program-program  pembangunan,  meski  kemudian terhambat  kebijakan  perencanaan  pembangunan  desa  lainnya.  Sekalipun  demikian,  akses masyarakat  yang  terbuka  melalui  media  formal  dan  informal  desa  mampu  mendukung implementasi kebijakan Dana Desa.

## Aspek Bias
Bias  merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah  pelayanan  yang diberikan  oleh  implementer  bias  (menyimpang)  kepada  kelompok  masyarakat  yang  bukan menjadi  sasaran  untuk  menikmati  bantuan  atau  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah
melalui  suatu  kebijakan  atau  program.  Deskripsi  pelaksanaan  program-program  pembangunan desa yang dibiayai melalui dana desa menunjukkan bahwa program-program pembangunan desa tersebut  lebih  mengarah  pada  pembangunan  fisik.  Pilihan  pembangunan  yang  bersifat  fisik tersebut, tidak terlepas dari kondisi serta kebutuhan Masyarakat
Apabila  dikaji  dari  sisi  proses  perencanaan  pembangunan  desa,  pilihan  ke  arah pembangunan fisik telah  sesuai dengan proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya, pilihan ke arah pembangunan fisik tersebut telah melalui tahapan  perencanaan  dari  tingkat  RT  hingga  desa,  serta  memperoleh  rangking  kebutuhan masyarakat  tertinggi  berdasarkan  kriteria  kebutuhan  yang  telah  disusun  pemerintah  Desa. Dengan demikian, tidak ada bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa. Fakta dan data penelitian selanjutnya, menuntun pada makna sebagian besar masyarakat Desa di enam kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara masih berpandangan pembangunan fisik lebih penting dibandingkan dengan pemberdayaan.
Oleh  karena  itulah  pembangunan  fisik  menjadi  pilihan  usulan  program-program pembangunan  dalam  musyawarah  pembangunan  desa  mulai  dari  tingkat  RT  hingga  desa. Pilihan  pembangunan  fisik  desa  tersebut  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kondisi  geografis  dan infrastruktur desa yang kurang memadai. Pilihan strategi pembangunan desa pada pembangunan fisik  menarik  bila  dibandingkan  dengan  perspektif  pembangunan  dari  Nugroho.  Nugroho (2007:43- 44) menjelaskan, pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan  kemakmuran  yaitu,  meningkatnya  konsumsi  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya pendapatan. Salah satu pertanyaan dasar yang perlu dijawab pembangunan perlu diletakan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan  dan  ketidakmerataan  dengan  memberikan  ruang  dan  kesempatan  yang  lebih  besar kepada  rakyat  banyak  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangunan.  Pilihan  ke  arah pembangunan  fisik  telah  memenuhi  kebutuhan  infrastruktur  fisik  desa.  Meski  demikian,  jika dilihat dari tujuan substantif pembangunan yakni maujudnya kesejahteraan masyarakat, pilihan pembangunan fisik tersebut belum mampu mengarah ke arah tersebut.
Uraian  di  atas  menunjukkan,  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  tidak  mungkin  dapat terwujud  tanpa  melalui  proses  pemberdayaan.  Pembangunan  fisik  yang  tidak  disertai  dengan pemberdayaan  akan  berimplikasi  pada  upaya  peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan masyarakat  serta  sustainabilitas  pembangunan  beserta  hasil-hasilnya.  Oleh  karenanya, pembangunan  fisik  harus  disinergikan  dengan  program  pemberdayaan  masyarakat.  Sebagai contoh  dalam  hal  meningkatkan  kemampuan  perencanaan,  pengelolaan  dan  pengawasan. Kemampuan tersebut  harus terus diupayakan, karena kemandirian tidaklah  muncul begitu  saja namun  merupakan  hasil  dari  program  pemberdayaan  masyarakat.  Idealnya  pembangunan fisik harus  tetap  diiringi  dengan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  menuju  masyarakat  mandiri. Uraian  di  atas  menunjukkan,  meski  tidak  ada  bias  terhadap  proses  dan  tahapan  perencanaan pembangunan  desa,  namun  tampak  bias  terhadap  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Bias merupakan  indikator  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah  pelayanan  yang  diberikan  oleh implementor, bias (menyimpang) kepada kelompok bukan sasaran dan penyimpangan kegiatan dari perencanaan (Purwanto, 2015:106-110).
Program  dan  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  berpedoman  pada  pasal  19  PP  No.  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  APBN  serta  pasal  4  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 tahun 2016 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Kedua kebijakan tersebut yang menyatakan bahwa Dana Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:
Pilihan pembangunan fisik desa sebagai akibat dari kondisi geografis desa, tidak bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa, namun tampak bias terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang akan berimplikasi pada implementasi kebijakan Dana Desa.

## Ketepatan Layanan
Aspek  ketepatan  layanan  digunakan  untuk  menilai  ketepatan  waktu  dan  kesesuaian anggaran  penyelenggaraan  pelayanan  dalam  implementasi  suatu  program.  Hasil  penelitian terhadap ketepatan layanan menunjukkan ada keterlambatan jadwal penetapan RKP Desa. RKP Desa  tahun  2023,  jika  sesuai  regulasi  paling  lambat  selesai  pada  September  2020,  namun  baru terealisasi  pada  Maret  2023.  Penetapan  RKP  Desa  digunakan  sebagai  acuan  bagi  desa  dalam menyusun  APBDes,  sehingga  apabila  terjadi  keterlambatan  dalam  penetapan  RKP  Desa  akan mempengaruhi  waktu  penyusunan  dan  penetapan  APBDes.  Ketepatan  waktu  penetapan APBDes  menjadi  salah  satu  syarat  penyaluran  Dana  Desa  dari  kabupaten/kota  ke  desa.  Hasil penelitian  mengenai  aspek  ketepatan  layanan  ini,  selaras  dengan  hasil  penelitian  Rosyadi  dkk. (2008)  yang menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan  ADD  ditemukan beberapa  masalah seperti keterlambatan  dana,  keterlambatan  realisasi  rencana,  dan  penyesuaian  aspek  teknis.  Menurut Purwanto (2005) bahwa suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu sangat penting untuk  dapat  melihat  kinerja  suatu  implementasi,  artinya  keterlambatan  dalam  implementasi program  akan  membawa  implikasi  kegagalan  mencapai  tujuan  program  tersebut.  Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:
Keterlambatan  dalam  penetapan  RKP  Desa  akan  mempengaruhi  waktu  penyusunan  dan penetapan APBDes

## Akuntabilitas
Aspek  akuntabilitas  digunakan  untuk  menilai  pertanggungjawaban  para  implementor dalam  implementasi  kebijakan.  Hasil  penelitian  di  menunjukkan,  Pemerintah  Desa  di  enam kecamatan  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  telah  melaksanakan  pertanggungjawaban pengelolaan  Dana  Desa  secara  horizontal  maupun  vertikal.  Secara  horizontal  melaporkan kepada  BPD  sebagai  wakil  dari  masyarakat,  dan  secara  vertikal  melaporkan  kepada  bupati melalui camat. Kendala akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tampak pada Struktur Organisasi dan  Tata  Kerja  (SOTK)  yang  belum  semua  terpenuhi  dari  sisi  sumber  daya  manusianya,  serta kemampuan  penggunaan  teknologi  informasi  yang  belum  seluruhnya  maksimal.  Kendala  lain, disebabkan  belum  ada  petunjuk  teknis  tentang  administrasi  dan  pelaporan  pengelolaan  Dana Desa  pada  2  tahun  pertama  pelaksanaan  kebijakan  Dana  Desa  sehingga  diperlukan pendampingan bagi para implementor di tingkat desa.
Faktor yang memperlancar proses akuntabilitas adalah pengalaman dan pendidikan para pengelola yang memadai. Selain itu, komunikasi  dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan  kemudahan  pemahaman  terhadap  teknis  administrasi  dan  pelaporan.  Kapasitas sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  handal  bisa  diperoleh  dari  tingkat  pendidikan  formal  dan pengalaman  dalam  mengelola  kegiatan  sebelumnya.  Tingkat  pendidikan  dan  pengalaman tersebut  sangat  membantu  dalam  hal  pemahaman  peraturan  dan  kemampuan  mengoperasikan teknologi  informasi.  Peran  kepala  desa  sebagai  pimpinan  dalam  pemerintahan  desa  sangat strategis untuk memotivasi dan mengkoordinir tim pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kapasitas
SDM  tim  pengelola  Dana  Desa  perlu  ditingkatkan  agar  akuntabilitas  implementasi  kebijakan semakin baik.
Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Israwan (2011)  tentang  pelaksanaan  ADD  di  Kabupaten  Purbalingga  misalnya,  menjelaskan  bahwa akuntabilitas  administrasi  keuangan  penggunaan  anggaran  publik  merupakan  salah  satu  upaya untuk  mewujudkan  akuntabilitas  publik  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja  pemerintah.  Melalui  laporan  administrasi  keuangan  ini,  publik  dapat  menilai  setiap penggunaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Manajemen  yang  matang  juga  akan mengelamini  kegagalan  dalam  implementasi  berbagai  program  pembangunan  di  perdesaan. Demikian halnya dengan penelitian Agus (2009), yang menyatakan bahwa dari sisi administrasi masih  diperlukan  adanya  pembinaan  lebih  lanjut,  karena  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan.
Uraian tentang aspek akuntabilitas di atas, pada akhirnya selaras dengan tesis Purwanto dan  Mardiasmo.  Menurut  Purwanto  (2015)  akuntabilitas  merupakan  salah  satu  indikator  yang untuk  menilai  apakah  tindakan  implementor  dalam  menjalankan  tugas  dapat dipertanggungjawabkan  atau  tidak.  Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggungjawaban  publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  pemerintah  dan masyarakat.  Masyarakat  tidak  hanya  memiliki  hak  untuk  mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi juga  berhak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  atas  rencana  ataupun  pelaksanaan  anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:
Akuntabilitas  penting  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  sudah  sesuai  dengan  prinsip pertanggungjawaban publik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Kesesuaian Program Dan Kebutuhan
Aspek  terakhir  yang  dikaji  adalah  kesesuaian  program  dan  kebutuhan.  Indikator  ini digunakan  untuk  mengukur  apakah  berbagai  keluaran  kebijakan  atau  program  yang  diterima oleh  kelompok  sasaran  memang  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  atau  tidak.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  Dana  Desa  telah  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Kebutuhan  masyarakat  tertuang  dalam  RPJMDes  sebagai  wujud  usulan  atau aspirasi  warga  dalam  program  pembangunan  desa.  Realisasi  usulan  tersebut  kemudian dituangkan dalam APBDes sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penentuan peringkat masalah per dusun.
Pengawasan terhadap implementasi Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan  oleh  pemerintah  kabupaten  melalui  camat.  Implementasi  kebijakan  Dana  Desa  selama  3 tahun  berjalan  relatif  lancar  dan  tidak  ada  temuan  yang  bersifat  pidana.  Kepala  desa  berperan sebagai  kuasa  pengguna  anggaran,  dan  mempunyai  peran  strategis  dalam  implementasi kebijakan  Dana  Desa.  Kemampuan  untuk  menggambarkan  keadaan  masa  depan  desa  yang dipimpinnya  akan  terlihat  pada  program-program  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan. Pendampingan  dibutuhkan  agar  program  yang  dilaksanakan  berjalan  sesuai  regulasi.  Hasil penelitian  mengenai  aspek  kesesuaian  program  dan  kebutuhan  di  atas,  selaras  dengan  tesis Purwanto,  Handoko,  Akib  dan Tarigan,  serta  Terry.  Purwanto  (2015) menjelaskan,  kesesuaian program  dengan  kebutuhan  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  apakah  berbagai kebijakan  yang  dilakukan  atau  program  yang  diterima  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan
mereka atau tidak. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan program dan kebutuhan maka diperlukan fungsi perencanaan dan pengawasan.
Menurut  Handoko  (2001)  pengawasan  penemuan  dan  penerapan  cara  untuk  menjamin bahwa  rencana  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan.  Agar  suatu  program dapat  menghasilkan  output,  maka  baiknya  program  tersebut  direncanakan  sesuai  dengan kebutuhan  kelompok  sasarannya  (Akib  dan  Tarigan,  2008).  Sedangkan  menurut  Terry  (2006) pengawasan itu menentukan apa yang telah dicapai. Artinya menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu  untuk  mengadakan  tindakan-tindakan  pembetulan  sedemikian  rupa,  sehingga  hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:
Implementasi  kebijakan  Dana  Desa  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan masyarakat  tertuang  dalam  RPJMDes  sebagai  wujud  usulan  atau  aspirasi  warga  dalam  program pembangunan desa

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Maluku Tenggara, berpedoman pada teori implementasi dari Donald Van Meter dan  Carl  Van  Horn  (1975)  (dalam  Riant  Nugroho  2009).  Dalam  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dana  desa  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  beberapa kriteria yang digunakan adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana dan Komunikasi.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  di  dalam  implementasi  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan.  Karena  setiap  kebijakan  mempunyai target  waktu yang  harus  diselesaikan, serta punya  tujuan yang akan dicapai untuk kepentingan publik.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  dana  desa,  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang  desa  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor  41  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Teknis  Pengawasan  Dana  Desa  Di  Lingkup Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Berdasarkan  Undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah  tersebut,  para  implementor  sudah  dapat  mengetahui  dan  memahami  apa  isi kebijakan  dan  tujuan  kebijakan  tersebut.  Pemahaman  terhadap  tujuan  dan  isi  kebijakan  ini memang harus dipahami oleh para implementor yaitu . Wawancara dengan Kepala desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan :
“Alam pengelolaan dana desa, kami memahami sepenuhnya bahwa ukuran dan tujuan Kebijakan mengacu  pada  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 41 Tahun 2018”. (wawancara, 2023).
Demikian pula wawancara dengan Kepala Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan :
“Kami tentu saja dilibatkan dalam  kegiatan perencanaan pembangunan desa. Kebijakannya juga sudah  jelas  berpedoman  pada  UU  Nomor  6  Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  serta  Peraturan  Bupati  Maluku  Tenggara  Nomor  41  Tahun  2018  .”  (wawancara, 2023).
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  ditentukan  oleh  pemahaman  para  agen pelaksana  kebijakan  terkait  dengan  standar  dan  sasaran  kebijakan.  Jika  suatu  kebijakan  tidak memilik standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu sangat sulit untuk diimplementasikan. Kebijakan  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  apa  bila  para  pelaksana  kebijakan  dapat
memahami  standar  dan  sasaran  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  di  lapangan  bahwa  ukuran  dan tujuan  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan,  namun Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93/PMK.07/2015  mengamanatkan  prioritas  penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana  Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan  prioritas  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  Adapun  prioritas  penggunaan  Dana  Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2015 menyebutkan  bahwa  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan  desa,  dialokasikan untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  bahwa  implementasi  dana  desa  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  yang  dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, dapat di simpulkan bahwa para agen pelaksana kebijakan telah memahami  standar  dan  sasaran  kebijakan  dengan  baik,  yakni  pembangunan  desa  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  masyarakat  serta penanggulangan kemiskinan.
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap Tahunnya. Efektivitas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maluku Tenggara, selain UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa aturan turunan yang mengatur terkait penggunaan Dana Desa, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa asas tata kelola keuangan desa harus secara transparan, akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Artinya,  setiap  keuangan  desa dapat  dikelola  dengan  terbuka,  termasuk  Dana  Desa;  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui besaran dalam setiap tahun anggaran yang disalurkan pemerintah.
Di  sampingnya  itu,  keharusan  Kepala  Desa  memberikan  pertanggung  jawaban  segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Dana Desa. Hal penting juga,  masyarakat  memiliki  hak  untuk  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  pada  setiap formulasi program penggunaan Dana Desa yang hendak dipakai dalam tahun anggaran. Karena penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengutamakan kebutuhan prioritas atau mendahulukan kepentingan  desa  yang  lebih  mendesak.  Esensialnya,  kebijakan  Dana  Desa  bertujuan menyejahterakan  masyarakat  yang  tinggal  di  pedesaan  yang  selama  ini  kehidupan  mayoritas masyarakat  yang  jauh  dari  perhatian  pemerintah.  Sehingga  pemerintah  berharap,  adanya kebijakan  Dana  Desa  dengan  penyaluran  anggaran  yang  besar  di  setiap  desa,  dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.

## Sumber Daya
Setiap  kebijakan  perlu  didukung  oleh  sumber  daya  baik  sumber  daya  manusia  maupun sumber daya finansial. Sebab, meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik, ditetapkan standar dan tujuan kebijakan, tetapi bila rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minim sumber daya  finansial yang  dimiliki,  maka  implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber daya  yang  dimaksud  Van  Meter  dan  Van  Horn,  dapat  berwujud  sumber  daya  manusia,  yakni kompetensi pelaksana kebijakan dan sumber daya finansial.
Sumber  daya  finansial  merupakan  hal  utama  yang  diperlukan  pada  proses  pelaksanaan kebijakan, karena tanpa ada ketercukupan dana maka segala program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan. Besaran jumlah anggaran dan bagaimana menggunakan serta mempertanggung jawabkan anggaran tersebut merupakan suatu hal penting.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Realisasi  dana  desa  merupakan  tindak  lanjut  program  pemerintah  membangun Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan melalui  peningkatan  pelayanan  publik,  memajukan  perekonomian,  mengatasi  kesenjangan pembangunan antar  desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari  pembangunan.  Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  dana  desa yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pasal  19  ayat  1  dan  2  yang menjelaskan  bahwa  dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan  serta  dana  desa  diprioritaskan untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  diatur  dalam  ketentuan  Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Wawancara dengan Kepala Desa Kliwat Kecamatan Kei Besar Selatan :
“Bersumber dari  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara  yang  diperuntukkan bagi desa  yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.” (wawancara, 2023).
Sumber  daya  manusia  merupakan  sumber  daya  yang  terpenting  dalam  menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan oleh kebijakan  yang telah ditetapkan secara apolitis. Sumber daya manusia yang ada di setiap desa selaku salah satu pelaksana kebijakan penataan ini sebagian besar sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para aparat desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  arahan  yang  diberikan  untuk  kegiatan  pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan dengan baik. Wawancara dengan Kepala Desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan :
“Kalau masalah SDM sebagian sangat mencukupi dan kompetensi yang dimiliki juga sudah sesuai dengan jenis pekerjaan”. (wawancara, 2023).

## Disposisi
Para  Pelaksana  Disposisi  implementor  mencakup  tiga  hal  penting  yaitu  respons implementor  terhadap  kebijakan  yang  akan  mempengaruhi  kemauannya  untuk  melaksanakan kebijakan,  kognisi  yaitu  pemahaman  implementor  terhadap  kebijakan,  dan  intensitas  disposisi implementor,  yakni  preferensi  nilai  yang  dimiliki  oleh  implementor.  Di  dalam  penelitian  ini pengelolaan  dana  desa  adalah  kepala  desa  yang  sudah  memahami  isi  dan  tujuan  kebijakan. Wawancara dengan Kepala Desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan:
“Desa sudah berkoordinasi dengan BPD dalam pelibatan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan itu sehingga semua memiliki peran penting pada pembangunan desa”.
Kebijakan  memang  dibuat  agar  berpedoman  kepada  apa  yang  sudah  ditetapkan  agar tidak  melenceng  dari  isi  kebijakan  itu  sendiri,  jika  tidak  berpedoman  pada  kebijakan  tersebut
pastinya  nanti  akan  ada  sanksi  dari  Pemerintah  karena  keluar  dari  koridor  yang  sudah ditetapkan.  Setiap  arahan  yang  diberikan  oleh  pelaksana  harus  berpedoman  pada  Undang- undang  dan  peraturan  pemerintah,  peraturan  menteri  dan  peraturan  bupati.  Arahan  yang diberikan  juga  di  evaluasi  apakah  arahan  tersebut  dilakukan  dengan  baik,  dan  berjalan  sesuai target  yang  ditentukan  serta  melakukan  evaluasi  setiap  bulannya  untuk  melihat  sejauh  mana progres  arahan  yang  diberikan  terkait  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  unit terkait.
K omunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Dalam  suatu  program  implementasi  kebijakan  perlu  adanya  dukungan  dan  koordinasi dengan  instansi  lain.  Untuk  itu,  diperlukan  koordinasi  dan  kerja  sama  antar  instansi  bagi keberhasilan  suatu  program.  Komunikasi  dan  koordinasi  merupakan  salah  satu  urat  nadi  dari sebuah  organisasi  agar  program-program  tersebut  dapat  direalisasikan  dengan  tujuan  serta sasarannya. Wawancara dengan Kepala Desa Larat Kecamatan Kei Besar Selatan :
“Koordinasi  dilakukan  dengan  cara  menjalin  komunikasi  personal  berguna  untuk  mempercepat proses pengambilan keputusan terkait permasalahan yang harus cepat diselesaikan, hal ini membuat koordinasi menjadi lebih cepat dan efisien”.
Pada  dasarnya  sikap  pelaksana  dipengaruhi  oleh  pandangan  terhadap  kebijakan  yang hendak  dilaksanakan.  Idealnya  kebijakan  dapat  terlaksana  dan  hasilnya  dicapai  sesuai  tujuan kebijakan apabila pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pun demikian, kebijakan itu bisa gagal dan atau hasil dari kebijakan tidak selaras tujuan  yang  diformulasi  awal  karena  disebabkan  pelaksana  kebijakan  kurang  memiliki pemahaman  yang  mumpuni  terhadap  kebijakan;  atau  kebijakan  yang  ditetapkan  tidak berpengaruh  pada  kepentingan  individual;  bisa  juga  disebabkan  kurangnya  preferensi  nilai bertautan  dengan  kebijakan  yang  dilaksanakan.  Dalam  implementasi  kebijakan  Dana  Desa pelaksana kebijakan di desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat  yang  mengawasi  implementasi  Dana  Desa  agar  penggunaan  sesuai  peruntukkan yang  di  maksud  undang-undang.  Jadi  pemerintah  desa  dan  BPD  berperan  penting  sukses  dan tidaknya kebijakan Dana Desa yang disalurkan pemerintah dengan jumlah besar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  implementasi  kebijakan  Dana  terdapat  sikap  pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan Dana  Desa merespons baik kebijakan tersebut dan diimbangi dengan kepatuhan dalam mengelola Dana Desa yang disalurkan pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa  memiliki  komitmen  kuat  membangun  Desa  sehingga penggunaan  dana  desa  memperhatikan  skala  prioritas  program.  Aspek  komunikasi  dan koordinasi antar badan/lembaga dalam implementasi kebijakan Dana Desa berjalan baik melalui kegiatan sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan maupun terhadap pemerintah desa terkait regulasi prioritas penggunaan serta besaran pagu anggaran Dana Desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal yakni : Siklus pengelolaan dana  desa  di  Kecamatan  Kei  Besar  Selatan  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Akses  masyarakat  terhadap  informasi  dana  desa  dan  program  pembangunan  lebih terbuka melalui media formal dan informal desa. Media informal periodik membuka akses untuk memperoleh  informasi  kebijakan  serta  mengusulkan  program-program  pembangunan,  meski
kemudian  terhambat  kebijakan  perencanaan  pembangunan  desa  lainnya.  Sekalipun  demikian, akses  masyarakat  yang  terbuka  melalui  media  formal  dan  informal  desa  mampu  mendukung implementasi kebijakan Dana Desa.
Pilihan  pembangunan  fisik  desa  sebagai  akibat  dari  kondisi  geografis  desa,  tidak  bias terhadap  proses  dan  tahapan  perencanaan  pembangunan  desa,  namun  tampak  bias  terhadap upaya  pemberdayaan  masyarakat  yang  akan  berimplikasi  pada  implementasi  kebijakan  Dana Desa.  Ketepatan  layanan  Ketepatan  waktu  penetapan  APBDes  menjadi  salah  satu  syarat penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa.
Akuntabilitas  penting  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana  desa  sudah  sesuai  dengan prinsip  pertanggungjawaban  publik,  mulai  dari  perencanaan  hingga  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  Kesesuaian  program  dan  kebutuhan.  Implementasi  kebijakan  Dana  Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan atau aspirasi warga dalam program pembangunan desa.
Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  pengelolaan  dana  desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.  Sumber  daya  finansial,  berasal  dari  APBN  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota.  Sumber  daya  manusia,  sangat  mendukung pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan  dana  desa.  Pelaksana  kebijakan  di  desa  terdiri  dari pemerintah  desa  dan  BPD  sebagai  lembaga  representasi  masyarakat  yang  mengawasi implementasi Dana Desa agar penggunaan sesuai peruntukkan yang di maksud undang-undang. Aspek  komunikasi  dan  koordinasi  antar  badan/lembaga  dalam  implementasi  kebijakan  Dana Desa  berjalan  baik  melalui  kegiatan  sosialisasi  dari  pemerintah  kabupaten  kepada  pemerintah kecamatan maupun terhadap pemerintah desa terkait regulasi prioritas penggunaan serta besaran pagu anggaran Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arista, P., Erviantono, T., & Supriliyani, N. W. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung). Jurnal Adminisrare , 3 (2), 21–29.
Azizah, A. N., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Sukowidodo  Kecamatan  Karangrejo  Kabupaten Tulungagung. Publika , 9 (4), 459–474.
Budiono, B. S. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.
37  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  di  Desa Mergosari, Kecamtan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Adminisrare , 3 (1), 1–16.
Detchan,  M.  A.  (2021).  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi  Manado (JAIM) , 7 (1), 249–258.
Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2015). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan  Desa  Di  Kabupaten  Bulungan  Tahun  2011  –  2014. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik , 2 (3), 560–593.
Harsin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Nerongraya Kecamatan Nerongraya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal JEKAPE , 5 (1), 1–17. Hayati, R. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata  Kecamatan  Jaro  Kabupaten  Tabalong. Jurnal  Administrasi  Publik  Dan Administrasi Bisnis , 1 (2), 449–462.
Herdiana,  D.,  Wahidah,  I.,  Nuraeni,  N.,  &  Salam,  A.  N.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. Jurnal Inspirasi , 5 (1), 1–16.
Herlina,  A.,  &  Hermana,  D.  (2018).  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa Terhadap  Efektivitas  Pembangunan  Fisik  di  Desa  Sukatani  Kecamatan  Cisurupan Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 9 (2), 1–8.
Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-
19 Di Sampang. Soetomo Communication and Humanities , 1 (3), 126–136.
Istifazhuddin, A. H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4 (2), 315–326.
Kharisma,  V.  D.,  Anwar,  &  Supranoto.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Pemanfaatan  Alokasi Dana Desa. Ilmu Administrasi Negara , 12 (2), 94–103.
Kobak,  N.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Distrik  Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Jurnal Kebijakan Publik , 3 (3), 136–145.
Lahada,  G.  (2018).  Penerapan  Fungsi  Manajemen  Terhadap  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa Peleru  Kecamatan  Mori  Utara  Kabupaten  Morowali  Utara. Jurnal  Ilmiah  Administratie , 10 (1), 1–8.
Listiyani,  R.  (2021).  Efektivitas  Implementasi  Kebijakan  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun Anggaran 201 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Jurnal Adminisrare , 1 (3), 1–12.
Magdalena, Betaria , Aji Ratna Kusuma, H. S. U. (2013). Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Jurnal Administrative Reform , 1 (2), 605–616.
Mokodompis,  F.  J.  .,  Lengkong,  F.  D.  .,  &  Rompas,  W.  Y.  (2018).  Implementasi  Kebijakan Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pembangunan  Fisik  Di  Kecamatan  Tombulu  Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik , 4 (63), 64–70.
Ompi, A. W. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan  Desa  (Studi  Di  Desa  Pangu  Kec.Ratahan  Kab.Minahasa  Tenggara). Governance , 5 (1), 1–9.
Prihatini,  D.,  &  Subanda,  I.  N.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  dalam Upaya  Pencegahan  Stunting  Terintegrasi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 4 (2), 1–14.
Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. Perspektif , 11 (2), 407– 416.
Raharjo, T., Sjamsuddin, S., & Hardjanto, I. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (  ADD  )  Tahun  2011  Di  Desa  Jembul  Dan  Desa  Sumengko  Kecamatan  Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Wacana , 16 (1), 32–40.
Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa  dalam  Pengelolaan  dan  Peningkatan  Potensi  Desa  (Studi  Kasus  Kec  Kuala Kabupaten Nagan Raya). Seminar Nasional II USM 2017 , 1 (Oktober), 379–392.
Riadi,  S.,  Sawitri,  A.,  &  Suasa.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Jurnal Moderat , 6 (3), 490–500.
Saraan,  M.  I.  K.,  Suwitri,  S.,  &  Yuniningsih,  A.  P.  T.  (2019).  Analisis  Faktor  Penghambat Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Perumnas  Simalingkar,  Pancur  Batu, Kabupaten  Deli  Serdang. Jurnal  Administrasi  Publik  (Public  Administration  Journal) , 9 (2), 151–157.
Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. JAP : Jurnal Administrasi Publik , 7 (108), 78–89.
Setyawan,  D.,  &  Srihardjono,  N.  B.  (2016).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Undang-Undang Desa  Dengan  Model  Edward  III  Di  Desa  Landungsari  Kabupaten  Malang. Jurnal Reformasi , 6 (2), 125–133.
Siregar,  S.  M.,  &  Isnaini.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintahan  Kabupaten Labuhanbatu  Dalam  Pemberian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Tahun  2014  Di  Desa  Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Surya. Jurnal Administrasi Publik , 6 (2), 154–173.
Slamet, A. N., Ogotan, M., & Londa, V. y. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). Jurnal Administrasi Publik , 4 (5), 23–31.
Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di  Kecamatan  Martapura  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur. Jurnal  Kebijakan Pemerintahan , 3 (2), 75–83.
Winarni,  F.,  &  Yuanjaya,  D.  P.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dalam Meningkatan  Pembangunan  Di  Desa  Wukirsari,  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Kajian Ilmu Administrasi Negara , 4 (1), 49–64.