Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## KEBEBASAN MAHASISWA DALAM BERPENDAPAT DARI PRESPEKTIF HAM
Amalia Laila Qudsya 1 , Siti Maizul Habibah 2
1 Program Studi Teknik Telekomunikasi, Telkom University Surabaya
2 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya E- mail : amalialaila@student.ittelkom-sby.ac.id 1 , sitihabibah@unesa.ac.id 2

## Abstrak
Dari perspektif HAM, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, kebebasan berpendapat memiliki beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dicapai tanpa tekanan atau ancaman dari pihak lain. "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," menurut  Pasal 28E UUD 1945, ayat  (3). Ini melindungi kebebasan berbicara dalam konteks Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan berpendapat sering dihalangi oleh  berbagai  hal  di  dunia  nyata,  seperti  tekanan  dari  pihak  berwenang,  intimidasi,  dan  ancaman kekerasan.  Akibatnya,  perlu  ada  upaya  untuk  melindungi  kebebasan  berpendapat  dan  memberi  tahu orang tentang pentingnya hak ini.
Kata kunci: kebebasan mahasiswa, berpendapat, perspektif HAM.

## Abstract
From  a  human  rights  standpoint,  students'  fundamental  right  to  free  speech  is  protected  by  the  state constitution  and  fundamental  laws.  For  students  to  be  able  to  express  their  opinions  without  fear  of retaliation or intimidation, they must have the fundamental right to freedom of expression. The state's basic laws and the constitution both safeguard the right to freedom of expression from the perspective of human rights. Of course, there are limitations on the right to free speech that must be observed, such as the  requirement  to  respect  the  legal  system  and  the  human  rights  of  others.  The  1945  Constitution's Article 28E, paragraph (3), which states that "Every person shall have the right to freedom of association, assembly, and expression of opinion," ensures freedom of speech in Indonesia. The freedom of expression is  regulated  by  Law  Number 39  of  1999  Concerning Human  Rights, which  also safeguards  the  right  to freedom of opinion and expression. However, in practice, speech freedom is often curtailed by a variety of  factors,  such  as  official  pressure,  intimidation,  and  threats  of  violence.  Therefore,  it  is  crucial  to strengthen the defense of the right to free speech and increase public understanding of its importance. Keywords: student freedom, expression, human rights perspective.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  berproses  menjadi  negara  hukum  yang  lebih  demokratis,  sekaligus semakin berkembang dengan peradaban hak asasi manusia (HAM) yang lebih baik pasca rezim otoritarian militer Soeharto.(Widowati, 2022) Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia yang melekat, sudah ada sejak lahir dan tidak ada yang dapat menggugatnya karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara untuk melindungi seluruh warga negara. Nilai mereka sangat tinggi dalam hukum dan peraturan Indonesia, bahkan sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia.  Pada  tahun  1948,  Indonesia  mengeluarkan  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia, pemajuan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya memiliki dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945. terhadap UUD 1945. Pembukaannya merupakan  sumber  normatif.  Adapun  hukum  positif  Indonesia,  dalam  pembukaan  UUD  1945 alinea  I  disebutkan  bahwa  “kemerdekaan  adalah  hak  semua  bangsa”,  deklarasi  ini  memuat pengakuan hukum atas hak asasi manusia.
Eksistensi  hak  asasi  manusia  dalam  konsep  negara  hukum  dikaitkan  dengan  peraturan negara  tentang  hak  asasi  manusia,  namun  bukan  berarti  ada  pembatasan  dari  negara  diatur oleh Negara. Hak Asasi Manusia di satu sisi mempunyai sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah,  namun  di  sisi  lain  pemerintah  mempunyai  hak  untuk  membatasi  hak-hak  dasar sesuai  dengan  fungsi  kontrolnya  (Sturing).  Jadi,  meskipun  hak-hak  dasar  tersebut  mempunyai ciri-ciri  yang  membatasi  kekuasaan  pemerintah,  namun  keterbatasan  tersebut  tidak  berarti punahnya  kekuasaan  pemerintah,  yang  pada  hakikatnya  memuat  hak  untuk  mengatur kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  hak  dasar  warga  negara  adalah  hak  atas  demokrasi, kebebasan  untuk  menjalankan,  menjalankan  dan  melaksanakan  hak-hak  demokrasi.  Hak  ini menjadi  bagian  penting  dalam  perjalanan  bangsa  seiring  upaya  demokratisasi  menuju kebebasan demokratis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam suatu sisi Hak Asasi  memiliki  sifat  dasar  yang  membatasi  kekuasaan  pemerintahan,  namun  sebaliknya  pada sisi  lain  pemerintah  diberi  wewenang  untuk  membatasi  hak-hak  dasar  sesuai  dengan  fungsi pengendalian  (Sturing).  Jadi  walaupun  hak-hak  dasar  itu  mengandung  sifat  yang  membatasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kekuasaan  pemerintah,  pembatasan  tersebut  tidak  berarti  mematikan  kekuasaan  pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.(Selian & Melina, 2018)
Kebebasan  berpendapat  adalah  hak  asasi  manusia  dan  bagian  tak  terpisahkan  dari demokrasi.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis, kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  pendapat  sesuai  dengan  hati  nurani  dan  hak memperoleh  informasi  harus  dijamin  karena  kesemuanya  merupakan  hak  asasi  manusia  yang paling  hakiki.(Gettari  et  al.,  2023)  Dalam  konteks  pelajar,  kebebasan  berpendapat  seringkali dianggap sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran dan pengetahuan. Dari perspektif hak  asasi  manusia  (HAM),  kebebasan  berekspresi  dijamin  oleh  berbagai  instrumen  hukum internasional,  termasuk  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik.  Pasal  19  kedua  dokumen  tersebut  menegaskan  bahwa  setiap individu berhak  berpendapat  tanpa  campur tangan dan  berhak  menerima  serta  menyebarkan informasi dan pendapat di semua media, tanpa memandang adanya diskriminasi. Namun perlu diingat  bahwa  kebebasan  berekspresi  bukanlah  hak  mutlak.  Pembatasan  tertentu  mungkin berlaku, seperti pembatasan yang diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain atau  untuk  melindungi  keamanan  nasional,  ketertiban  umum,  kesehatan  atau  moral masyarakat.  Konsepsi  hak  asasi  manusia,  termasuk  di  dalamnya  adalah  hak  kebebasan berekspresi  dan  berpendapat,  dalam  perkembangannya  sangat  terkait  erat  dengan  konsepsi negara hukum.(Roqib et al., 2020)
Dalam  konteks  pelajar, kebebasan berekspresi dapat  memfasilitasi diskusi terbuka dan kritis, yang penting untuk pengembangan akademik dan intelektual. Namun hal ini juga harus diimbangi  dengan  tanggung  jawab  dan  menghargai  pendapat  orang  lain.  Secara  keseluruhan, kebebasan  berekspresi  merupakan  hak  penting  yang  mendukung  pertukaran  ide  dan pengetahuan.  Dalam  lingkungan  akademis,  hal  ini  membantu  menciptakan  lingkungan  belajar yang dinamis dan kreatif.
Dari  sudut  pandang  HAM,  kebebasan  berpendapat  adalah  hak  asasi  manusia  yang dijamin  oleh  konstitusi  dan  hukum  dasar  negara.  Menurut  perspektif  HAM,  kebebasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
berpendapat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  konstitusi  dan  hukum  dasar negara.  Namun,  dari  perspektif  HAM,  kebebasan  berpendapat  juga  memiliki  beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dilakukan tanpa tekanan atau ancaman dari pihak lain. Pada prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesame manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah,  mengedepankan  persamaan  (egaliter)  dihapadan  hukum,  maka  negara  Indonesia menjamin  dan  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  para  warganya,  terutama  dalam  kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniya, hak dasar untuk menikmati pendidikan,  kesehatan,  tempat  tinggal,  lingkungan  yang  layak,  dalam  kondisi  seperti  ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras.(Hsb, 2021)
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat."  Dalam  konteks  Indonesia,  ini  menjamin kebebasan berpendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menjamin  hak  atas  kebebasan berpendapat  dan  berekspresi.  Namun,  kebebasan  berpendapat  seringkali  terbatas  oleh berbagai hal, seperti tekanan dari pihak yang berwenang, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  untuk  memperkuat  perlindungan  terhadap  kebebasan berpendapat  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  hak  ini  dan  tidak terlepas dari peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change.(Sirajuddin et al., 2022)
Hak  atas  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  berarti  hak  untuk  secara  bebas mengungkapkan pendapat dan keyakinan Anda melalui lisan atau tulisan. Dari sudut pandang HAM, konstitusi dan hukum dasar negara menjamin bahwa semua orang, termasuk mahasiswa, memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat mereka. Namun, kebebasan berpendapat memiliki  batasan.  Tidak  boleh  melanggar  hak  asasi  manusia  lainnya  atau  melanggar  hukum yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  mahasiswa  harus  mempertimbangkan  dampak  dari  pendapat dan ide  mereka  terhadap  orang  lain dan  masyarakat  secara umum.  Dalam  hal-nya  kebebasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
berekspresi, dipersoalkannya kebebasan tersebut dapat dilihat di DUHAM. Lebih jelasnya pada Pasal 19, Kebebasan untuk berekspresi digabungkan dan tampaknya menjadi suatu keniscayaan dari  kebebasan  beropini  (hak  mengeluarkan  pendapat),  sekaligus  untuk  mencari,  menerima, dan  memilah  informasi  dan  ide  melalui  segala  media  terlepas  dari  tempat  kedudukan apapun.(Olivia, 2020)
Kebebasan  berpendapat  sering  terbatas  oleh  tekanan  dari  pihak  yang  berwenang, intimidasi,  dan  ancaman  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada  upaya  untuk  melindungi kebebasan berpendapat dan membuat orang sadar akan pentingnya hak ini. Mahasiswa dapat memperjuangkan hak mereka secara damai dan sesuai dengan hukum. Mahasiswa harus dididik tentang  hak  asasi  manusia,  termasuk  kebebasan  berpendapat.  FISIP  dan  Komnas  HAM  telah berusaha  meningkatkan  kesadaran  mahasiswa  tentang  hak  asasi  manusia.  Diharapkan  bahwa hal  ini  akan  membantu  meningkatkan  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebebasan  akademik  juga  merupakan  hak  mahasiswa  yang  penting.  Kebebasan akademik  memungkinkan  mahasiswa  bebas  mengeksplorasi  ide dan  pendapatnya tanpa takut akan  tekanan  atau  intimidasi  dari  pihak  manapun.  Oleh  karena  itu,  kebebasan  akademik  dan kebebasan  berpendapat  merupakan  dua  hal  yang  saling  bergantung  dan  harus  dijaga  dengan baik.  Kebebasan  mahasiswa  untuk  menyampaikan  pandangannya  dalam  perspektif  hak  asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum dasar negara. Mahasiswa harus memahami batasan hak tersebut dan memperjuangkan haknya secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan kebebasan akademik juga penting bagi mahasiswa.
A. Peran  Mahasiswa  Dalam  Penegakkan  HAM  di  Lingkungan  Kampus  Dalam  Konteks Kebebasan Berpendapat.
Mahasiswa  mempunyai  peran  penting  dalam  menghormati  hak  asasi  manusia  di kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan wakil generasi muda di masyarakat,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
secara  naluri  mempunyai  kepekaan  yang  sangat  tinggi  terhadap  permasalahan  sosial disekitarnya.  Mahasiswa  dapat  menjadi  agen  perubahan  sosial  dengan  memperjuangkan hak  asasi  manusia,  termasuk  kebebasan  berpendapat  di  kampus.  Mahasiswa  dapat mengatur  aksi  damai,  diskusi,  lokakarya  dan  kampanye  untuk  meningkatkan  kesadaran tentang  pentingnya  hak  asasi  manusia.  Mahasiswa  dapat  mengutuk  pelanggaran  HAM yang terjadi di kampus.
Mahasiswa dapat memperjuangkan hak asasi manusia secara damai dan sesuai dengan hukum  yang  berlaku.  Mahasiswa  dapat  mengatur  aksi  damai,  diskusi,  lokakarya  dan kampanye  untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang  pentingnya  hak  asasi  manusia. Mahaiswa dapat menjadi pengamat dan kritikus terhadap kebijakan dan tindakan sekolah yang  mungkin  melanggar  hak  asasi  manusia,  termasuk  kebebasan  berpendapat. Mahasiswa  dapat  mengatur  aksi  damai,  diskusi,  lokakarya  dan  kampanye  untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia. Mahasiswa dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul di kampus terkait hak asasi manusia, termasuk  kebebasan  berpendapat.  Mahasiswa  dapat  mengorganisir  dialog  dan  diskusi antar  pihak  yang  berkonflik  untuk  mencari  solusi  terbaik  bagi  semua  pihak.  Mahasiswa dapat  memperjuangkan  kebebasan  berpendapat  di  kampus  dengan  menyampaikan pandangan  dan  gagasannya  secara  bebas  dan  terbuka.  Mahasiswa  dapat menyelenggarakan  diskusi  dan  seminar  untuk  membahas  isu-isu  terkini  terkait  hak  asasi manusia,  termasuk  kebebasan  berekspresi.  Mahasiswa  dapat  menjadi  peneliti  dan mengamati  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  kampus.  Mahasiswa  dapat  melakukan penelitian  dan  mengamati  kebijakan  dan  tindakan  sekolah  yang  mungkin  melanggar  hak asasi  manusia,  termasuk  kebebasan  berpendapat.  Hasil  kajian  dan  observasi  tersebut dapat dijadikan bahan untuk memperjuangkan hak asasi manusia di kampus.
Mahasiswa  mempunyai  peran  penting  dalam  menghormati  hak  asasi  manusia  di kampus, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan  sosial,  mengecam  pelanggaran  HAM,  menjadi pengamat  dan  kritikus,  menjadi mediator,  pelopor  kebebasan  berpendapat  dan  menjadi  peneliti,  pengamat.  Dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mengambil  peran  aktif  dan  konstruktif,  mahasiswa  dapat  memperjuangkan  hak  asasi manusia  di  kampus  dan  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  hak-hak  tersebut. Pergerakan mahasiswa yang hadir di setiap pembabakan sejarah tentu memiliki peran yang besar dalam menjadi penyeimbang dan juga bahkan dalam melakukan perubahan struktur kekuasaan.  Eksistensi  pergerakan  mahasiswa  terus  ada  dan  memiliki  andil  dalam  setiap proses  perpolitikan  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  Gerakan  mahasiswa  ini  kemudian menjadi  kekuatan  politik  tersendiri  dan  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  gerakan- gerakan  reformis.  Indonesia  selalu  melibatkan  para  mahasiswa  dan  juga  para  pemuda  di dalam setiap perubahan sosial dari awal merdeka hingga sekarang.(Mardianti, 2022)
B. Dampak Positif dan Negatif dari Kebebasan Berpendapat Bagi Mahasiswa dan Lingkungan Kampus.
Kebebasan  berpendapat  adalah  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  konstitusi  dan hukum  dasar  negara.  Namun,  kebebasan  berpendapat  juga  memiliki  dampak  positif  dan negatif bagi mahasiswa dan lingkungan kampus.
• Dampak Positif
Kebebasan  berpendapat  dapat  meningkatkan  kreativitas  dan  inovasi  di  kampus. Mahasiswa yang bebas mengemukakan ide dan pendapatnya mampu melahirkan ide- ide  baru  dan  solusi  kreatif  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  di  lingkungan kampus.  Kebebasan  berpendapat  dapat  meningkatkan  partisipasi  mahasiswa  dalam kegiatan  akademik  dan  non-akademik  di  kampus.  Mahasiswa  yang  mampu  bebas mengemukakan  pendapat  dan  gagasannya  akan  lebih  berpartisipasi  aktif  dalam kegiatan kampus. Kebebasan berpendapat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai  isu-isu  penting  hak  asasi  manusia  di  lingkungan  sekolah.  Mahasiswa  yang merasa bebas untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka dapat mengorganisir aksi-aksi  damai,  diskusi,  seminar,  dan  kampanye  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Generasi muda memegang peran penting bagaimana menjadi bangga dengan nilai etnik dan nasionalismenya.(Rusdiyani, 2015)  Kebebasan  berpendapat  dapat  meningkatkan  kemampuan  mahasiswa  dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
berpikir  kritis.  Mahasiswa  yang  merasa  bebas  untuk  mengekspresikan  pendapat  dan ide  mereka  akan  lebih  terbuka  terhadap  sudut  pandang  yang  berbeda  dan  dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Setelah berada dalam lingkungan perguruan  tinggi,  penggunaan  media  sosial  ditingkatkan  fungsinya  yakni  sebagai sarana  pengumpulan  tugas  ke  dosen,  menampilkan  kegiatan  akademik  yang  mereka lakukan,  hingga  berbagi  informasi  dengan  teman  yang  berada  di  perguruan  tinggi lainnya. Sering kali mereka melakukan konsolidasi gerakan aksi protes melalui media sosial.(Madjid & Subuh, 2019)
• Dampak Negatif
Kebebasan  berpendapat  dapat  menimbulkan  konflik  di  lingkungan  kampus. Mahasiswa yang memiliki pendapat dan ide yang berbeda dapat saling bertentangan dan  menimbulkan  konflik  yang  dapat  merugikan  lingkungan  kampus.  Kebebasan berpendapat  dapat  menimbulkan  ketidakharmonisan  di  lingkungan  kampus. Mahasiswa yang memiliki pendapat dan ide yang berbeda dapat saling bertentangan dan  menimbulkan  ketidakharmonisan  yang  dapat  merugikan  lingkungan  kampus. Kebebasan  berpendapat  dapat  menimbulkan  kekerasan  di  lingkungan  kampus. Mahasiswa  yang  berbeda  pandangan  dan  pemikiran  dapat  saling  bertentangan  dan menimbulkan  kekerasan  sehingga  merugikan  lingkungan  kampus.  Kebebasan berpendapat  dapat  menimbulkan  polarisasi  di  kampus.  Mahasiswa  yang  berbeda pandangan  dan  gagasan  dapat  saling  menguatkan  pandangan  dan  menimbulkan polarisasi  yang  dapat  merugikan  lingkungan  kampus.  Kebebasan  berpendapat mempunyai  dampak  positif  dan  negatif  bagi  mahasiswa  dan  lingkungan  kampus. Dampak  positifnya  antara  lain  peningkatan  kreativitas  dan  inovasi,  peningkatan keterlibatan  mahasiswa,  peningkatan  kesadaran  masyarakat,  dan  peningkatan kemampuan  berpikir  kritis.  Pada  saat  yang  sama,  dampak  negatifnya  mencakup pecahnya  konflik,  perselisihan,  kekerasan  dan  polarisasi.  Oleh  karena  itu,  mahasiswa harus memahami dengan jelas batasan kebebasan berpendapat dan memperjuangkan haknya secara damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## C. Media Sosial Sebagai Platform Mahasiswa Mengemukakan Pendapat
Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini.(Rahmawati et al., 2021) Media sosial telah menjadi platform  yang  penting  bagi  mahasiswa  untuk  mengemukakan  pendapat  mereka.  Media sosial  dapat  meningkatkan  partisipasi  mahasiswa  dalam  kegiatan  akademik  dan  non- akademik  di  lingkungan  kampus.  Mahasiswa  dapat  menggunakan  media  sosial  untuk mengemukakan pendapat mereka tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia,  termasuk  kebebasan  berpendapat.  Dengan  menggunakan  media  sosial, mahasiswa  dapat  berinteraksi  dengan  mahasiswa  lainnya  dan  memperluas  jaringan mereka.  Media  sosial  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  isu-isu  penting yang  terkait  dengan  hak  asasi  manusia  di  lingkungan  kampus.  Mahasiswa  dapat menggunakan  media  sosial  untuk  mengorganisir  demonstrasi  damai,  diskusi,  lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia.
Media  sosial  dapat  meningkatkan  kemampuan  berpikir  kritis  mahasiswa.  Mahasiswa dapat  menggunakan  media  sosial  untuk  membaca  dan  mengevaluasi  berbagai  pendapat dan  ide.  Dengan  menggunakan  media  sosial,  mahasiswa  dapat  mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Media sosial dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi di kampus.  Mahasiswa  dapat  menggunakan  media  sosial  untuk  mengekspresikan  ide  dan pandangan  mereka  secara  bebas  dan  terbuka.  Dengan  menggunakan  media  sosial, mahasiswa  dapat  menghasilkan  ide-ide  baru  dan  solusi  kreatif  untuk  masalah  yang dihadapi  di  lingkungan  kampus.  Media  sosial  dapat  meningkatkan  akses  informasi  bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Dengan menggunakan media sosial, mahasiswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang berbeda.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Namun penggunaan media sosial juga mempunyai dampak negatif. Penggunaan media sosial  dapat  menimbulkan  konflik  di  kampus.  Mahasiswa  yang  berbeda  pandangan  dan pemikiran dapat saling bentrok dan menimbulkan konflik yang dapat merugikan lingkungan kampus. Penggunaan media sosial dapat menimbulkan perselisihan di lingkungan kampus. Mahasiswa  yang  berbeda  pandangan  dan  pemikiran  dapat  saling  bertentangan  dan menimbulkan  perselisihan  pendapat  sehingga  dapat  merugikan  lingkungan  kampus. Penggunaan  media  sosial  dapat  menyebabkan  kekerasan  di  kampus.  Mahasiswa  yang berbeda pandangan dan pemikiran dapat saling bertentangan dan menimbulkan kekerasan sehingga  merugikan  lingkungan  kampus.  Penggunaan  media  sosial  dapat  menimbulkan polarisasi di lingkungan kampus. Mahasiswa yang berbeda pandangan dan gagasan dapat saling  menguatkan  pandangan  dan  menimbulkan  polarisasi  yang  dapat  merugikan lingkungan kampus.
Dengan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan pandangannya, mahasiswa harus memahami batasan kebebasan berekspresi dan memperjuangkan haknya secara  damai  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Mahasiswa  juga  harus memperhatikan  dampak  negatif  penggunaan  media  sosial  dan  berusaha  menghindari konflik,  perselisihan,  kekerasan  dan  polarisasi.  Dalam  kaitannya  dengan  interaksi  sosial, pengaruh  perubahan  sosial  terlihat  jelas  di  masyarakat,  karena  orang  lebih  mudah berkomunikasi melalui media sosial, yang juga mengurangi interaksi sosial di dunia nyata. Masyarakat tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga membentuk  gaya  hidup  masyarakat  yang  semakin  tertutup.(Nasrullah,  2015)  Namun, dengan media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini , ide gagasan dan yang lainnya,  akan  tetapi  kebeasan  yang  berlebihan  tanpa  ada  kontrol  sering  menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan.(Istiani & Islamy, 2020)
D. Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Dalam Konteks HAM
Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  konstitusi dan hukum dasar negara. Namun hak atas kebebasan berpendapat juga memiliki batasan yang  harus  dihormati,  seperti  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  lainnya  atau  melanggar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  konteks  hak  asasi  manusia,  kebebasan  berpendapat diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. UUD  1945  merupakan  hukum  dasar  negara  yang  mengatur  hak  asasi  manusia,  termasuk kebebasan  berpendapat.  Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  1945  mengatur  bahwa  “Setiap  orang berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat”.  Mahasiswa sebagai  anggota  masyarakat  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mengemukakan pendapat dan gagasannya. UU HAM No. 39 Tahun 1999 menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Mahasiswa  mempunyai  hak  yang  sama  seperti  masyarakat  lainnya  untuk mengemukakan  pendapat  dan  gagasannya.  Namun  hak  tersebut  juga  memiliki  batasan yang  harus  dihormati,  seperti  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  lainnya  atau  melanggar undang-undang  yang  berlaku.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  mengatur  penggunaan  jejaring  sosial  sebagai  wadah  penyampaian  pendapat. Pelajar dapat menggunakan jejaring sosial untuk mengutarakan pendapatnya namun perlu memperhatikan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  57  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Penggunaan  Jejaring  Sosial  di  Lingkungan  Pendidikan  mengatur  tentang penggunaan  jejaring  sosial  oleh  mahasiswa di  lingkungan  kampus. Mahasiswa  hendaknya memperhatikan etika dan tata cara penggunaan media sosial secara baik dan benar, serta tidak merugikan hak asasi manusia lainnya atau melanggar peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-XIII/2015  mengatur  batasan kebebasan  berpendapat  dalam  rangka  mobilisasi  politik.  Mahasiswa  hendaknya memperhatikan  batasan-batasan  yang  diberlakukan  oleh  undang-undang  ketika menyampaikan pandangannya tentang kampanye politik. Mahasiswa mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lainnya dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya.
Namun  hak  tersebut  juga  mempunyai  batasan  yang  harus  dihormati,  seperti  tidak melanggar  hak  asasi  manusia  lainnya  atau  melanggar  undang-undang  yang  berlaku.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Mahasiswa hendaknya memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berekspresi  dalam  konteks  hak  asasi  manusia,  seperti  UUD  1945,  Undang  undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemanfaatan Jejaring Sosial di Lingkungan Pendidikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIII/2015.
E. Pencegahan Konflik dan Kesalahpahaman yang Timbul dari Kebebasan Berpendapat
Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  konstitusi dan hukum dasar negara. Namun kebebasan berpendapat juga dapat menimbulkan konflik dan  kesalahpahaman  di  kampus.  Mahaiswa  harus  menghargai  perbedaan  pendapat  dan cara pandang yang berbeda. Mahasiswa harus memahami bahwa setiap orang mempunyai hak  yang  sama  untuk  mengemukakan  pendapat  dan  gagasannya.  Dengan  menghargai perbedaan pendapat, mahasiswa dapat mencegah timbulnya konflik dan kesalahpahaman. Dalam  membangun  negara  Indonesia  ke  arah  yang  lebih  baik,  pemerintah  harus  lebih dapat  mendengarkan  dan  menghargai  aspirasi  generasi  muda.(Hidayat  &  Dewi,  2021) Mahasiswa  harus  berkomunikasi  dengan  baik  dengan  mengemukakan  pendapat  dan gagasannya.  Mahasiswa  hendaknya  menggunakan  bahasa  yang  sopan  dan  tidak menyinggung  perasaan orang  lain.  Dengan berkomunikasi dengan  baik, mahasiswa dapat mencegah  timbulnya  konflik  dan  kesalahpahaman.  Mahaiswa  hendaknya  menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyampaikan pendapat dan idenya.
Mahasiswa  hendaknya  memperhatikan  etika  dan  tata  cara  penggunaan  media  sosial secara  baik  dan  benar,  serta  tidak  merugikan  hak  asasi  manusia  lainnya  atau  melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  menggunakan  media  sosial  secara bijak,  mahasiswa  dapat  mencegah  timbulnya  konflik  dan  kesalahpahaman.  Mahasiswa hendaknya  menghindari  penggunaan  bahasa  kasar  dalam  mengungkapkan  pendapat  dan gagasannya. Bahasa yang kasar dapat menyinggung perasaan orang lain dan menimbulkan konflik  serta  kesalahpahaman.  Mahasiswa  hendaknya  menggunakan  bahasa  yang  sopan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dan  tidak  menyinggung  perasaan  orang  lain.  Mahasiswa  hendaknya  menghindari penggunaan  kata-kata  yang  menyinggung  untuk  mengungkapkan  pendapat  dan gagasannya.  Komentar  yang  menghina  dapat  menyinggung  perasaan  orang  lain  dan menimbulkan  konflik  dan  kesalahpahaman.  Mahasiswa  hendaknya  menghindari penggunaan kata-kata yang provokatif dalam mengungkapkan pendapat dan gagasannya. Komentar  yang  provokatif  dapat  menimbulkan  konflik  dan  kesalahpahaman.  Mahasiswa hendaknya  menghargai  perbedaan  pendapat,  berkomunikasi  dengan  baik,  menggunakan jejaring  sosial  dengan  bijak,  menghindari  penggunaan  kata-kata  kasar,  menghindari penggunaan  kata-kata  yang  menyinggung  dan  menghindari  penggunaan  kata-kata  yang menghasut.  Dengan  demikian, pelajar  dapat  memperjuangkan  hak  asasinya  secara  damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Singkatnya,  kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh konstitusi  dan  hukum dasar  negara. Mahasiswa  sebagai  anggota  masyarakat  juga  mempunyai hak  yang  sama  untuk  mengemukakan  pendapat  dan  gagasannya.  Namun  hak  tersebut  juga mempunyai batasan  yang  harus  dihormati,  seperti  tidak  melanggar hak  asasi  manusia  lainnya atau  melanggar  undang-undang  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  mahasiswa  harus  memahami dengan  jelas  batasan  kebebasan  berpendapat  dan  memperjuangkan  haknya  secara  damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan  berekspresi  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  harus dihormati  oleh  mahasiswa.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait  kebebasan berekspresi  di  Indonesia  antara  lain  UUD  1945,  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2019  tentang  pelaksanaan  UU  No.  19  Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Keputusan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  57  Tahun  2020  tentang Pedoman  Pemanfaatan  Jejaring  Sosial  di  Lingkungan  Pendidikan  dan  Keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 35 /PUU-XIII/2015. Dalam menyampaikan pendapat dan gagasan, hendaknya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mahasiswa memperhatikan etika dan tata cara penggunaan media sosial yang baik dan benar, dengan  tidak  merugikan  hak  asasi  manusia  lainnya  atau  melanggar  hukum  yang  berlaku. Mahaiswa juga hendaknya menghindari penggunaan bahasa kasar, hinaan, dan kata-kata yang provokatif. Mahasiswa harus berkomunikasi dengan baik dan menghargai perbedaan pendapat dan cara pandang. Disarankan agar mahasiswa perlu meningkatkan pemahamannya mengenai hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  berekspresi.  Mahasiswa  juga  hendaknya  memperhatikan batasan-batasan  yang  ditetapkan  undang-undang  dalam  mengemukakan  pendapatnya. Mahasiswa  dapat  berpartisipasi  dalam  lokakarya,  diskusi  dan  pelatihan  tentang  hak  asasi manusia dan kebebasan berekspresi untuk meningkatkan pemahaman mereka.
Selain  itu,  mahasiswa  dapat  memperluas  jaringannya  dengan  bergabung  dalam organisasi  atau  komunitas  yang  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  memperjuangkan  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  berpendapat.  Dalam  mengemukakan  pendapat  dan  gagasannya, mahasiswa hendaknya memperhatikan dampak pendapat dan gagasannya terhadap lingkungan kampus  dan  masyarakat.  Mahasiswa  harus  memperjuangkan haknya  secara  damai dan  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Mahasiswa  juga  hendaknya  menghindari  konflik  dan kesalahpahaman  yang  dapat  timbul  dari  kebebasan  berpendapat  dengan  cara  menghargai perbedaan  pendapat  dan  berkomunikasi  dengan  baik.  Konsep  warga  Negara  yang  baik  (good citizen)  tentunya  tidak  lepas  dari  pandangan  hidup  suatu  bangsa  yang  dilandasi  oleh  nilai, norma, moral, dan etika dari warga Negara itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia . Ensiklopedia of Journal , 5 (2), 232 – 236.
Hidayat,  A.  S.  N.,  &  Dewi,  D.  A.  (2021).  Meningkatkan  Kesadaran  Generasi  Muda  Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Journal of Education, Psychology, and Counseling , 3 (Nomer 1), 50 – 57.
Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 29 – 40. https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135
Istiani,  N.,  &  Islamy,  A.  (2020).  Fikih  Media  Sosial  Di  Indonesia. Asy  Syar’Iyyah:  Jurnal  Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam , 5 (2), 202 – 225. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586 Madjid,  A.,  &  Subuh,  R.  D.  O.  (2019).  Penggunaan  Media  Sosial  Di  Kalangan  Santri  Salafi.
ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejahteraan , VI (2), 199 – 213.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralis  Atau  Gerakan  Politis. POLITICOS:  Jurnal  Politik  Dan  Pemerintahan , 2 (2),  82 – 103. https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103 Nasrullah,  M.  (2015). DAMPAK  MEDIA  SOSIAL  TERHADAP  PERUBAHAN  SOSIAL  SUATU MASYARAKAT  Oxince  Gledis  Rakinaung  Semester  III  /  A  Pendidikan  Sosiologi  Universitas Negeri Manado .
Olivia, D. (2020). Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Rio Law Jurnal , 1 (2). https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.409
Rahmawati,  N.,  Muslichatun,  M.,  &  Marizal,  M.  (2021).  Kebebasan  Berpendapat  Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum , 3 (1), 62 – 75. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270
Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan  Berpendapat  Di  Indonesia  Dengan  Di  Amerika  Serikat. Perspektif  Hukum , 20 (1),  43. https://doi.org/10.30649/phj.v20i1.238
Rusdiyani,  E.  (2015).  Pembentukan  Karakter  dan  Moralitas  bagi  Generasi  Muda  yang Berpedoman pada Nilai-nilai Pancasila serta Kearifan Lokal. Seminar Nasional , 33 – 46. Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement. Lex Scientia Law Review , 2 (2), 189 – 198. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589
Sirajuddin,  R.  R.,  Oruh,  S.,  &  Agustang,  A.  (2022).  Peranan  Mahasiswa  Dan  Lembaga  Dalam Membangun  Toleransi  Keragaman  Budaya  Di  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Makassar. JIS: Jurnal Ilmu Sosial , 2 (2), 2548 – 4893.
Suyatno. (2012). Nilai, Norma, Moral, etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap...
PKn  Progresif , 7 (1),  34 – 44.  https://media.neliti.com/media/publications/158683-ID-nilai- norma-moral-etika-dan-pandangan-hi.pdf
Widowati,  R.  I.  W.  (2022).  Analisis  Dampak  Psikologis  Pada  Pengguna  Media  Sosial. Jurnal Penelitian Psikologi , 9 (2), 272 – 283.