## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA

## PENGABUAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Citra Indah Merina Universitas Bina Darma citraindah@binadarma.ac.id
Ananda Pramesti Ragita Cahyani Universitas Bina Darma anandapramesti31@gmail.com

## ABSTRACT
The  village  is  an  area  that  is  authorized  to  regulate  and  manage  its  own government  affairs.  The  authority  possessed  by  the  village  to  regulate  and manage  its  own  government  affairs  is  commonly  called  village  autonomy. The purpose of the research in  this article aims to  analyze the  management and  accountability  of  the  village  income  and  expenditure  budget  in Pengabuan  Village,  Abab  District,  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  Regency. The  analytical  method  used  by  the  author  in  conducting  this  research  is  to use  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  research  that  have  been described  by  the  author,  it  can  be  concluded  that  in  the  Management  and Accountability  of  the  APBDes  in  Pengabuan  Village  it  has  not  been  fully said to be good, especially on transparency. From the lack of exposure to the community about what activities are being carried out, and exposure to what has been implemented and has not been implemented.
Keywords: Management, Accountability, APBDes

## ABSTRAK
Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Wewenang  yang  dimiliki desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri biasadisebut  otonomi  desa.  Tujuan  penelitian  pada  artikel  ini  bertujuan untuk  menganalisis  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran pendapatan  dan belanja  desa di  desa pengabuan  kecamatan  abab  kabupaten penukal  abab  lematang  ilir.  Metode analisis  yang  digunakan  oleh  penulis dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  penulis,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa  Pengabuan  belum  sepenuhnya  dapat  dikatakan  baik  terutama,  pada asas  transparansi.  Terlihat  dari  kurangnya  pemaparan  kepada  masyarakat perihal  kegiatan  apa  saja  yang  dijalankan,  dan  pemaparan  tentang kegiatan
apa yang telah terlaksana dan belum terlaksana.
Kata kunci : Pengelolaan, Pertanggungjawaban, APBDes

## PENDAHULUAN
Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang  memiliki  kewajiban  untuk  secara  terus-menerus  berpartisipasi  dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  untuk  menunjang dalam persaingan di era  globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah  memberikan  otonomi  kepada  daerah  seluas-luasnya  yang  bertujuan untuk  memungkinkan  daerah  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri agar  berdayaguna  dan  berhasil  guna  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Daling, 2013). Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut berdasarkan UU 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Wewenang yang  dimiliki  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahannya sendiri biasa  disebut  otonomi  desa.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara dan  di  alokasikan untuk  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  dan  akan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat  (Riyanto,  2015).  Namun,  meskipun  pemerintah  desa telah  membuat  kebijakan,  kebijakan  peraturan  tersebut  tidak  mampu mewujudkan  penggunaan  dan  pertanggungjawaban  terhadap  dana  desa.  Hal tersebut  dikarenakan  tidak  adanya  sosialisasi  mengenai  pengelolaan  keuangan desa pada masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat
terhadap  program-program  desa  dan  kemudian  berimbas  pada  rendahnya partisipasi  swadaya masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  desa  menurut  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  pengelolaan  keuangan  desa  harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pemahaman  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  aspek penting  dan mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  pemerintah  desa,  khusunya  perangkat  desa dalam  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  desa.  Namun  yang terjadi  dilapangan  masih  banyaknya  perangkat  desa  yang  belum  memahami sepenuhnya  tentang  peraturan  yang  berlaku  dan  belum  bersifat  transparan terhadap  masyarakat  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  pada dana  desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  lambatnya  proses  pencairan  dana  yang disebabkan  oleh  birokrasi  yang  berbelit  sehingga  efektivitas  dana desa  dalam menggerakkan  perekonomian  desa  belum  optimal  (Masrudiyanto,  2017). Peraturan  Bupati  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  (PALI)  Nomor  4  Tahun  2019 menyatakan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  selanjutnya disingkat  APBDes  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  desa  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  BPD,  dan  ditetapkan dengan  peraturan  desa.  APBDes  terdiri atas  bagian  Pendapatan  Desa,  Belanja Desa,  dan  Pembiayaan.  Pengelolaan  keuangan  desa  oleh pemerintah  desa  harus dikelola  dengan  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  dengan  memperhatikan rasa  keadilan  dan  kepatuhan  serta  mengutamakan  kepentingan  masyarakat setempat. Pelaporan pertanggungjawaban dapat dikatakan baik apabila pelaporan pertanggungjawaban  yang  telah  disampaikan  pada  masyarakat  melalui musyawarah  desa  yang  biasanya  dilakukan  untuk  membahas  hal-hal  yang strategis,  dan  di  hadiri  oleh  BPD  dan  masyarakat  lainnya.  Selain  itu,  laporan pertanggungjawaban dapat disebarluaskan sebagai sarana informasi, tidak hanya disamapikan  kepada  pemerintah  yang  berwenang  saja.  Berikut  adalah  tabel Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Desa  Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020-2021:

## Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Pengabuan Kecamatan Abab
Keterangan Tahun 2020 Tahun 2021 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa 665.647.600 315.575.250 1.248.913.766 923.949.014 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 850.428.150 712.718.000 1.279.453.450 1.240.654.150 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 246.095.300 105.828.900 464.380.700 360.625.700 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 56.228.750 0.00 177.744.600 119.622.400 Bidang  Penanggulangan Bencana 933.560.000 933.560.000 474.800.000 424.800.000
Berdasarkan  tabel  diatas  menunjukan  bahwa  jumlah  realisasi  penggunaan anggaran  desa  di  Desa  Pengabuan  Kecamatan  Abab  pada  tahun  2020  masih rendah  khususnya  dibidang pemberdayaan  masyarakat,  anggaran  tersebut  tidak terealisasikan  dikarenakan  adanya  pemangkasan  anggaran  yang  dilakukan  oleh kabupaten PALI yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penggunaan anggaran desa di Desa pengabuan sudah cukup optimal dari  pada  tahun  sebelumnya.  Tetapi  masih  ada  beberapa  anggaran  yang  belum terealisasi  dengan  semestinya  dikarenakan  kurangnya  perencanaan,  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  aparat  desa  dalam  mengelola  anggaran  tersebut sehingga pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program  dalam  pembangunan  desa  yang  belum  terealisasi  dengan semestinya.  Rencana  pembangunan  desa  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya seperti,  pembangunan  gedung  pasar  karet,  pembangunan  jalan  usaha  tani, pembangunan  tempat  pembuangan  sampah,  dan  sebagainya.  Tetapi,  belum terealisasi  dengan  semestinya.  Alasan  peneliti  memilih  APBDes  sebagai  bahan penelitian  dikarenakan  APBDes  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam pembangunan di desa. Karena apabila APBDes benar- benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik  dipedesaan,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

## TELAAH LITERATUR
Menurut  Sugiman  (2017)  Desa  merupakan  suatu  kesatuan  wilayah  yang  dihuni oleh  sejumlah  keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah  dan  keadaan  bahasa,  adat,  ekonomi serta  sosial  budaya  orang-orang setempat  yang  pada  akhirnya  terbentuklah  desa.  Menurut  Agoes  (2009) transparansi  artinya  kewajiban  bagi  para  pengelola  untuk menjalankan  prinsip keterbukaan  dalam  proses  keputusan  dan  penyampaian  informasi.  Keterbukaan dalam  menyampaikan  informasi  yang  disampaikan  harus  lengkap,  benar,  dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.  Menurut  Mardiasmo  (2006)  akuntabel  adalah  suatu  bentuk pertanggungjawaban  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Menurut Sujarweni  (2015)  partisipasi  adalah  prinsip  bahwa  setiap  warga  Negara  desa yang  bersangkutan  mempunyai  hak  untuk  terlibat  dalam  setiap  pengambilan keputusan  pada  setiap  kegiatan  yang  di  selenggarakan  oleh  pemerintah  desa dimana  mereka  tinggal.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  rangka  pengambilan keputusan  dapat  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Tertib  dan  disiplin anggaran  yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  harus  mengacu  pada  aturan  atau pedoman yang melandasinya. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun  2014  Pasal  2  Pengelolaan keuangan  desa di kelola dalam  masa  satu tahun anggaran  yakni tanggal 1 januari sampai 31 desember.
Pertanggungjawaban  keuangan  desa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015  yaitu  “Selain  penyampaian  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes,  kepala desa  juga  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  kepada  bupati/walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  desa”.  Jadi  pertanggungjawaban  merupakan  suatu kegiatan  menyampaikan  laporan  hasil  dari  kegiatan  sebuah  organisasi,  baik dalam hal penerimaan, pengeluaran yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Bukan  hanya  pertanggungjawaban  kepada  bupati/walikota,  kepala  desa  juga
wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat desa agar tidak terjadi penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa. Menurut Faradhiba,  L.  &  Diana,  N  (2018)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  merupakan  pertanggungjawaban  dari  pemegang  manajemen  desa untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  aktivitas  dan  kegiatan  desa  kepada masyarakat  dan  pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa  dan pembiayaan  desa.  Penyelenggaraan  pemerintah  desa  yang output- nya  berupa pelayanan  publik,  pembangunan  dan  perlindungan  masyarakat  harus  disusun perencanaannya  setiap  tahun  dan  dituangkan  dalam  APBDes.  Sehingga pemerintah  desa  wajib  membuat  APBDes  sebab  APBDes  merupakan  bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap apa yang telah dianggarkan dapat dipastikan telah dilaksanakan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Data  dalam  penelitian  ini  dikelompokan  ke  dalam  dua  jenis  data,  yaitu  data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan  yang  akan  diwawancarai.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang bersumber  dari  dokumen-dokumen yang  sudah  ada,  sehingga  peneliti  tinggal menggutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012).
1. Data Primer
Merupakan  data  yang  diperoleh  berdasarkan  keterangan  dari  semua  pihak (responden)  yang terkait  langsung  dengan  permasalahan  yang  di  teliti, dalam  hal  ini  data  diperoleh  dari  narasumber  secara  langsung  yang berkaitan  dengan  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  di  Desa  Pengabuan  Kecamatan Abab  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  Tahun  2020.  Data  primer adalah  semua  pihak  yang  terkait  langsung  dengan  permasalahan  yang diteliti  yaitu  beberapa  informan  melalui  wawancara,  dengan  memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Data Skunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  telaah  bacaan ataupun  kajian  pustaka,  buku-buku,  atau  literature  yang  terkait  dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti,  internet,  dokumen,  atau  arsip,  dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data  dalam  penelitian.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  Laporan Keuangan  Desa  Pengabuan  Kecamatan  Abab  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir pada Tahun 2020.
Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  ini dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  pewawancara  ( int e rviewer) yang mengajukan  pertanyaan  dan  yang  di  wawancarai  ( interviewee )  yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu  (Moloeng,  2012).  Adapun maksud  dari  wawancara  antara  lain:  mengkontruksi  mengenai  orang, kejadian,  organisasi,  memverifikasi,  dan  memperluas  informasi  yang diperoleh  dari  orang  lain.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan wawancara  yang  dilakukan  secara  langsung  dengan  narasumber  yang berkaitan  dengan  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman  secara  langsung  yang  memungkinkan  peneliti melihat  dan  mengamati  sendiri,  dan  kemudian  mencatat  perilaku  dan kejadian  sebagaimana  yang  terjadi  pada  keadaan  sebenarnya  (Moleong, 2012). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh
data  dan  informasi dalam  bentuk  buku,  arsip,  dokumen,  tulisan  angka  dan gambar  yang  berupa  laporan  serta  keterangan  yang  dapat  mendukung penelitian. Dokumentasi berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan Tahun Anggaran 2020.
Menurut  Moleong  (2010),  Analisis  data  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,memilah-milahnya  menjadi satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  pemerintah  desa  harus terbuka  atas  semua  hal  yang  berhubungan  dengan  pembangunan  desa  kepada masyarakatnya.  Pertama,dalam tahap mewujudkan transparansi pemerintah desa di  Desa  Pengabuan  mengajak masyarakat  untuk  terlibat  aktif  dalam  membuat usulan kegiatan pembangunan desa, Aparatur pemerintah desa tidak mengambil keputusan  secara  sepihak  melainkan  telah  di  diskusikan  bersama  dalam musyawarah  baik  di  tingkat  dusun  maupun  di  tingkat  desa.  Musyawarah ditingkat  desa  dihadiri  oleh  Aparatur  Desa  (Kepala  Desa,  Perangkat  Desa, LPMD),  BPD,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pendidik,  Pemangku Adat, Kader. Hal tersebut didukung dengan adanya notulen rapat dan daftar hadir saat  musrembangdes.  Dalam  musyawarah  masyarakat  diberikan  kesempatan untuk dapat mengetahui informasi mengenai proses perencanaan, informasi yang diketahui  masyarakat  yaitu  mengenai  usulan  program  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  untuk  satu  tahun  anggaran.  Berikut  merupakan  hasil  kutipan wawancara  dengan  kepala  desa.  Pemerintah  desa  di  Desa  Pengabuan  dalam menyampaikan  hasil  pertanggungjawabannya  kepada  masyarakat  belum menggunakan  sistem  informasi  secara  elektorik  seperti  Web,  tetapi  masih menggunakan  papan  informasi/baliho  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Namun dalam papan informasi desa tersebut telah  memuat  informasi  yang  memadai  mengenai  Realisasi  APBDes  yaitu,
Pendapatan desa mulai dari jumlah penerimaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil  pajak  dan  retribusi daerah,  serta  pengeluaran  belanja  desa  yang  meliputi belanja  dibidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  bidang  pelaksanaan pembangunan  desa,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan, bidang  pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.
Tabel 2. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
Dalam  tata  kelola  yang  baik  pemerintah  desa  harus  akuntabel  yang  berarti mempertanggungjawabkan  Pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  secara  periodik  dalam  Pengelolaan  keuangan  desa  yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  Pengelolaan  keuangan  desa.  Pertama,  pada  tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Pengabuan telah di anggarkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  proses  penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  telah  disepakati  bersama  saat  musyawarah  desa
yang  di  hadiri  oleh  BPD  dan  tokoh  masyarakat  lainnya.  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  telah  berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  (RKPDes)  yang  telah  disusun  sejak  bulan  juli  tahun  berkenaan. Pengesahan  rencana  peraturan  desa  mengenai  APBDes  di  Desa  Pengabuan  di sahkan  sebelum  bulan  oktober  tahun  berjalan.  Berikut  hasil  kutipan  wawancara dengan  bendahara  desa.  Pelaksanaan  Pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kaur dan  kasi  dalam  menyusun  dokumen  pelaksanaan  anggaran  dipantau  oleh pendamping desa. Kemudian pada tahap penatausahaan, bendahara desa di Desa Pengabuan  diwajibkan  untuk  melakukan  pencatatan  terhadap  semua  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran desa.  Hasil pencatatan tersebut dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kewenangan tertinggi.  Pada  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  di Desa  Pengabuan  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  setiap  tahunnya kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan yaitu bupati dan camat. Melalui  laporan  yang  diberikan  ke  camat,  PMD,  dan  inspektorat.  Aparatur pemerintah  desa  membuat  semua  bukti  pembayaran  sesuai  kegiatan- kegiatan yang  tertera  dalam  APBDes  untuk  tahun  berjalan.  Yang  bertanggungjawab dalam  melaporkan  keuangan  desa  secara  keseluruhan  yaitu  kepala  desa, sekretaris,  bendahara  dan  aparat  desa  lainnya  juga  ikut  bertanggungjawab  akan tugasnya masing-masing.
Tabel 3. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
No Indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Kesesuaian penerapan Pengelolaan keuangan yang akuntabel di Desa Pengabuan Sudah/belum sesuai
1. Tahap perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes.
b. penyusunan  rancangan  APBdes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan a. Dalam  tahap  perencanaan  Pengelolaan keuangan  desa  telah  di  anggarkan  dalam APBDes.
b. penyusunan rancangan APBdes telah berdasrkan RKPDes. Sudah sesuai

## 2. Tahap pelaksanaan
Jurnal Bina Akuntansi, Januari 2023, Vol.10  No.1 Hal 56-72
a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan  melalui  rekening
desa. b. kaur    dan     kasi     pelaksanaan kegiatan  menyusun  dokumen pelaksanaan anggaran a. Pada  tahap  pelaksanaan  keuangan  desa  di Desa  Pengabuan  telah  dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. kaur dan kasi di Desa Pengabuan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran di dampingi oleh pendamping desa. Sudah sesuai 3. Tahap penatausahaan a. Penatausahaan  dilakukan  oleh kaur  keuangan  sebagai  pelaksana fungsi kegiatan.
b. penatausahaan dilakukan dengan mencatat  setiap  penerimaan  dan pengeluaran dalam buku kas umum. Sudah sesuai a. Pada  tahap  penatausahaan  Pengelolaan keuangan  Desa  Pengabuan  telah  dilakukan oleh bendahara desa.
b. tahap  penatausahaan  di  Desa  Pengabuan telah  dilakukan  dengan  mencatat  setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum. 4. Tahap pertanggungjawaban a.  Kepala  desa  menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi  APBDes  kepada Bupati/Walikota  setiap  akhir tahun anggaran. Sudah sesuai a. Kepala Desa Pengabuan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan.
Dalam  tata  kelola  yang  baik  pemerintah  desa  harus  menerapkan  asas partisipatif  yang  dilihat  dari  seberapa  seringnya  pemerintah  desa  melibatkan peran komponen masyarakat dalam proses  pembangunan  desa.  Pertama  pada tahap  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa masyarakat  telah  dilibatkan melalui  musyawarah  dusun  dan  musyawarah  desa.  Aparatur  desa  di  Desa Pengabuan  mengundang  masyarakat  melalui  undangan  tertulis  maupun undangan  secara  lisan  yang  disampaikan  setiap  kepala  dusun  kepada masyarakatnya.  Masyarakat  yang  diundang  untuk  ikut  dalam  musyawarah terdiri  dari  BPD,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pendidik,  kader, pemangku adat. Hal tersebut dengan dari sekretaris desa.
Tabel 4. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
No Indikator partisipatif menurut
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Kesesuaian penerapan Pengelolaan keuangan  yang  partisipatif  di  Desa Pengabuan Sudah/belum sesuai 1. Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada  BPD  untuk  dibahas  dan disepakati bersama dalam musyawarah Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati  bersama  saat  musyawarah  desa yang  dihadiri  oleh  perangkat  desa,  BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kader, pemangku adat Sudah sesuai 2. Masyarakat  ikut  serta  dalam  kegiatan pemerintah desa Pada tahap perencanaan Pengelolaan keuangan  desa  masyarakat  desa  pengabuan telah  berpartisipasi  dalam  mengusulkan kegiatan  pembangunan  saat  musyawarah dusun  dan  musyawarah  desa.  Dan  pada pelaksanaan  Pengelolaan  keuangan  desa  di Desa Pengabuan masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan Sudah sesuai
Pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  dikelola  dalam  satu  tahun anggaran yaitu pada 1 januari sampai 31 desember sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Dalam  menerapkan  prinsip  tata  kelola  tertib  dan  disiplin  anggaran pertama,  aparatur  desa  membentuk Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes) yang  telah  dirumuskan  dan  ditetapkan  bersama  dalam  musyawarah  desa  untuk masa  kerja  satu  tahun.  RKPDes  yang  telah  disepakati  bersama akan  menjadi APBDes.  Melalui  musyawarah  desa  ada  pembentukan  tim  penyusun  setelah  itu dari rencana yang telah ditetapkan akan dilihat lagi apakah program tersebut bisa di  biyai  atau tidak.  Dari  program-program  yang  sudah  diusulkan  masyarakat, akan  diseleksi  lagi  melalui  palu  indikatif  desa  program  manakah  yang  lebih mendesak  dan  itu  yang  nantinya  akan  di  dahulukan.  Dari  penetapan  program tersbut  maka  akan  dilihat  anggarannya  kemudian  akan  disusun  dalam  RKPDes dan akan ditetapkan dalam APBDes.
Tabel 5. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
No  Indikator  tertib  dan  disiplin anggaran  menurut  Permendagri No. 20 Tahun 2018 Kesesuaian  penerapan  Pengelolaan keuangan  yang  tertib  dan  disiplin anggaran di Desa Pengabuan Sudah/belum sesuai 1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam  tahun  anggaran  tanggal  1 Januari sampai 31 Desember Pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Pengabuan  telah  dikelola  dalam  satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Sudah sesuai 2. Pelaksanaan  anggaran  dilakukan oleh kaur dan kasi Pelaksanaan  anggaran  sudah  dilakukan oleh  pemerintah  desa  termasuk  kaur  dan kasi Sudah sesuai 3. Tata  cara  penggunaan  anggaran diatur dalam peraturan Bupati/walikota mngenai Pengelolaan keuangan desa Tata cara penggunaan anggaran Pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Pengabuan  telah  diatur  dalam  Peraturan Bupati  (PERBUB)  Kabupaten  PALI Nomor  5  Tahun  2020  tentang  tata  cara pembagian  dan  penetapan  rincian dana desa  setiap desa Kabupaten Sudah sesuai
Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  menurut Permendagri  No.  20  Tahun  2018,  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu kepala  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  kepada  bupati/walikota  denan  perantara  camat  setiap  akhir  tahun anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  paling  lambat  3  bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajibannya  dalam pertanggungjawaban  APBDes  kepala  desa  memiliki  kewajiban  untuk menyampaikan  laporan.  Laporan  tersebut  bersifat  periodik  semesteran  dan
tahunan,  yang  disampaikan  kepada  bupati/walikota  melalui  pengumpulan dikecamatan. Untuk laporan semesteran tersebut disampaikan dua kali yaitu pada laporan  semester  pertama  dan  laporan  akhir  tahun.  Untuk  laporan  semester pertama  berisikan  Laporan  Realisasi Pelaksanaan  APBDes,  Laporan  Rincian Realisasi  Penyerapan Dana Desa, Lapora Realisasi Penggunaan Dana Desa dan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Dan laporan semester akhir  diserahkan  paling  lambat  akhir  bulan  januari.  Berikut  hasil  wawancara dengan  kepala  desa.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  di  Desa  Pengabuan  teridiri  dari  laporan  keuangan,  laporan  realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk  ke  desa.  Laporan  pertanggungjawaban  di  Desa  Pengabuan  merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di akhir tahun anggaran. Dalam  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  di  Desa Pengabuan  menggunakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri,  Peraturan  Bupati, Peraturan  Desa yang  dijadikan  sebagai  dasar-dasar  dalam  menyusun  laporan keuangan.  Media  informasi  yang digunakan  Desa  Pengabuan  dalam pemaparan Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  kepada  masyarakat yaitu  berupa  print  out  baliho.  Baliho  ini  ditempelkan  di  depan  kantor  kepala Desa Pengabuan, fungsinya supaya masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mudah dalam mengaksesnya.  Berikut  pernyataan  dari  kepala  desa.  Media  informasi  menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa mencakup laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau  tidak  terlaksana,  sisa  anggaran,  dan  alamat  pengaduan.  Di  Desa Pengabuan  pada  poin  kegiatan  yang  sudah  atau  belum  terlaksana  tidak dipaparkan  kepada  masyarakat,  yang  berakibat  pada  ketidaktahuan  nya masyarakat mengenai kegiatan mana yang sudah atau belum terlaksana. Dan poin pada  alamat  pengaduan  juga  tidak  dipaparkan,  maka  apabila  terjadi ketidaksesuaian  yang  berhubungan  dengan  pemerintah  desa,  masyarakat  tidak bisa mengadu atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal tersebut dikarenakan tidak  adanya alamat  pengaduan  yang  dilampirkan.  Berikut  hasil  wawancara dengan bendahara desa:
Tabel 6. Perbandingan hasil temuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan menurut Permendagri No. 20 Tahun
2018 No Indikator laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Kesesuaian  penerapan  Pengelolaan keuangan  yang  tertib  dan  disiplin anggaran di Desa Pengabuan Sudah/belum sesuai 1. Kepala  desa  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  realisasi  APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan  telah  disampaikan  kepada bupati     melalui     pengumpulan     di
Sudah sesuai
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  hal  ini  menunjukan  bahwa  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa  Pengabuan  belum  sepenuhnya dapat  dikatakan  baik  karena  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Dalam Negeri  No.  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan.  Pengelolaan  keuangan  desa  di desa  pengabuan  pada  asas  transparansi  belum  bisa  dikatakan baik, dikarenakan pada papan informasi yang dipaparkan dalam print out baliho desa hanya memuat
kecamatan. 2. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi APBDes  di  sertai  dengan:  a.  laporan keuangan,  terdiri  atas:  1.  Laporan realisasi  APBDes,  dan  2.  Catatan  atas laporan  keuangan.  b.  laporan  realisasi kegiatan, dan c. daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan terdiri dari laporan keuangan,  laporan  realisasi  kegiatan, dan  daftar  program  sektoral,  program daerah  dan  program  lainnya  yang masuk ke desa Sudah sesuai 3. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan  pemerintah  desa  akhir tahun anggaran Laporan  pertanggungjawaban  di  Desa Pengabuan  merupakan  bagian  dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Sudah sesuai 4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes  di  Desa  Pengabuan  telah  di informasikan kepada masyarakat melalui  media  informasi  yaitu  berupa print out baliho yang di pasang didepan kantor kepala desa. Sudah sesuai 5. Informasi  yang  disampaikan  dalam forum pertanggungjawaban paling sedikit  memuat:  a.  laporan  realisasi APBDes, b. laporan realisasi kegiatan, c. kegiatan  yang  belum  selesai  dan/  tidak terlaksana, d. sisa anggaran, e. alamat pengaduan Informasi  yang  disampaikan  dalam forum  laporan  pertanggungjawaban realisasi  APBDes  di  Desa  Pengabuan tidak  memaparkan  kegiatan  yang belum/  sudah  terlaksana,  dan  tidak memaparkan alamat pengaduan.
Tidak sesuai
informasi  mengenai  APBDes  yang  meliputi  pendapatan desa, dan belanja  desa. Pendapatan desa meliputi, dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dan pengeluaran  belanja  desa  yaitu,  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa, bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan, bidang  pemberdayaan  masyarakat,  dan bidang penanggulangan bencana darurat dan  mendesak  desa.  Tetapi  tidak  tertera  mengenai  kegiatan  apa  saja  yang dijalankan,  kegiatan  apa  saja  yang  terlaksana  dan  belum  terlaksana  dan alamat pengaduan  jika  terjadi  penyelewengan  dana.  Pengelolaan  keuangan  desa  pada tahap  akuntabel  sudah  sesuai  menurut  permendagri,  hal  ini  dibuktikan  dengan Pengelolaan  keuangan  desa  telah  di  anggarkan  dalam  APBDes,  selain  itu penyusunan  APBDes  telah  berdasarkan  RKPDes  tahun  berkenaan.  Pengelolaan keuangan  desa  telah  dilakukan  melalui  rekening  kas  desa,  kaur  dan  kasi  telah menyusun  dokumen  pelaksanaan  anggaran  yang  didampingi  oleh  pendamping desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  pada  tahap  partisipatif,  yang  telah  dibuktikan dengan mengajak  masyarakat  terlibat  dalam  musyawarah  untuk  mendiskusikan dan  menetapkan  rencana  peraturan  tentang  APBDes,  dan  telah  melibatkan masyarakat  dalam  pelaksaan  program  desa,  partisipatif  masyarakat  yaitu membantu memperlancar program desa dengan cara bergotong royong salah satu contohnya  yaitu  dengan  melakukan  pengerasan  jalan  menuju  sawah,  dan jembatan.  Pengelolaan  keuangan  desa  pada  tahap  tertib  dan  disiplin  anggaran, yaitu  Pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Pengabuan  telah  dikelola  dalam  satu tahun  anggaran  yaitu  mulai  1  januari  sampai  31  desember.  Tetapi  dalam menyampaikan  hasil  realisasi  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa  di  Desa Pengabuan masih mengalami keterlambatan dan berakibat pada proses pencairan dana  tahun  berikutnya,  namun  pemerintah  desa  di  Desa  Pengabuan  telah melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  aggaran  sesuai  batas waktu  yang  diberikan  yaitu  paling  lambat  3  bulan  setelah  satu  tahun  anggaran. Berdasarkan hasil analisis diatas, hal ini menunjukan bahwa Pertanggungjaawaban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  di  Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik karena ada beberapa hal yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  menurut  Peraturan  Pemerintah Dalam  Negeri  No.  20  Tahun  2018.  Pada  tahap  pertanggungjawaban  kepada Negara,  pemerintah  desa  Pengabuan  telah  mengumpulkan  Laporan  Realisasi Anggaran yang terdiri dari dua semester kepada bupati melalui pengumpulan di kecamatan. Tetapi saat  pembuatan LRA ini Desa Pengabuan masih kekurangan
tenaga  ahli  yang  paham  mengenai  aplikasi  SISKEUDES.  Pada  tahap pertanggungjawaban  kepada  masyarakat,  pemerintah  Desa  Pengabuan  sudah mempertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  print  out  baliho yang  telah dipasang  di  depan  kantor  kepala  desa,  tetapi  dalam  print  out  baliho tersebut  tidak  mencantumkan  mengenai  kegiatan  yang  sudah  terlaksana  atau belum terlaksana, dan juga tidak mencantumkan alamat pengaduan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  penulis,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban APBDes  di  Desa  Pengabuan  belum  sepenuhnya  dapat  dikatakan  baik  terutama, pada  asas  transparansi.  Terlihat dari  kurangnya  pemaparan  kepada  masyarakat perihal  kegiatan  apa  saja  yang  dijalankan,  dan  pemaparan  tentang  kegiatan  apa yang  telah  terlaksana  dan  belum  terlaksana.  Serta  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawaban  APBDes  masih  memiliki  beberapa  kendala  karena keterbatasan  tenaga  ahli  yang  paham  dalam  mengoperasikan  aplikasi SISKUEDES.  Saran  pada  penelitian  ini  yaitu  Pemerintah  Desa,  harus  lebih memaksimalkan pemahamannya terhadap
Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban  APBDes  yaitu  dengan  memahami  peraturan-peraturan yang  sudah  ditetapkan  serta  mengadakan  pelatihan  mengenai  aplikasi SISKUEDES  untuk  perangkat  desa  yang  belum  memahami  mengenai  aplikasi tersebut agar bisa bekerja sama dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan menghindari  terjadinya  keterlambatan  dalam  penyampaian  laporan.  Selain  itu, Masyarakat  Desa,  diharapkan harus  bersifat  kritis  dan  lebih  peduli  terhadap Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  APBDes  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang menyimpang pada penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, S. & Ardana, I. C. (2009). Etika Bisnis dan Profesi . Jakarta: Salemba Empat.
Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara . Jurnal  EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 1 (3).
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang) .  E-JRA  Vol.  07  No.  07  Agustus  2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Sarana  Governance.  (Jurnal  Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei).
Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). Analisis Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Bebetin Kecamatan Sawan . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika , 7 (1).
Moleong, L J. (2012). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  :  PT Remaja Rosdakarya.
Muttiarni., A., & Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Accounting Profession Journal (APAJI), 2(2), 72-81.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (Add)  di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara . Ejournal Administrasi Negara , 3 (1), 199- 130.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum , 7 (1), 82-95.
Sugiyono. (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung  : Alfabeta.
Sujarweni, V.W. (2015). Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa . Yogyakarta : Pustaka Baru Press.