## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SE-KECAMATAN NUSA PENIDA TAHUN 2017
Pande W iwik Widiantari 1 , Kadek Rai Suwena 1 , Anjuman Zukhri 2
Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {wiwikwidiantari27@gmai.com 1 , kadeksuwena@yahoo.co.id 1 , anjumanzukhri@undiksha.ac.id 2 }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  ini  untuk  mengetahui  penganggaran  keuangan  desa  pada kantor  desa  di  Kecamatan  Nusa  Penida  tahun  anggaran  2017  dan  realisasi pelaksanaan  keuangan  desa  pada  kantor  desa  se-Kecamatan  Nusa  Penida  tahun anggaran 2017.  Data  diperoleh dengan  melakukan    wawancara    dan  dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Populasi dari penelitian  ini  yaitu  enam  belas  desa  di  Kecamatan  Nusa  Penida  dan  sampelnya adalah  empat  desa  di  Kecamatan  Nusa  Penida  tahun  2017.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penganggaran keuangan desa pada kantor desa di Kecamatan Nusa  Penida  tahun  anggaran  2017  mengalami  defisit  dan  realisasi  pelaksanaan keuangan desa pada kantor desa di Kecamatan Nusa Penida tahun anggaran 2017 mengalami  defisit  karena  jumlah  realisasi  pendapatan  desa  di  Kecamatan  Nusa Penida lebih kecil dari pada jumlah belanja desa di Kecamatan Nusa Penida.
Kata kunci: keuangan desa, otonomi desa dan peraturan

## Abstract
This  research  aims  to was  to  find  out  the  budgeting  of  village  finances  in  village offices  in  Nusa  Penida  Sub-district  fiscal  year  2017  and  the  realization  of implementation village financial at village offices in as Nusa Penida Sub-district fiscal year 2017. Data was obtained by conducting interview and documentation. Methods of data analysis used were descriptive analysis method. The population of this study are  sixteen  villages  in  Nusa  Penida  Subdistrict  and  the  sample  is  four  villages  in Nusa  Penida  sub-district  in  2017 . The  results  showed  that  the  village  finance budgeting  in  village  offices  in  Nusa  Penida  sub-district  in  fiscal  year  2017  had  a deficit  and  the  realization  of  village  finance  in  village  office  in  Nusa  Penida  sub- district in the budget year of 2017 had a deficit because the total revenue of villages in Nusa Penida sub-district was smaller shopping village in Nusa Penida District .
Keywords : village finance, village autonomy and regulations

## PENDAHULUAN
Menurut   Widjaja   (2003:4) “Secara historis  desa  merupakan  cikal  bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum negara  bangsa  ini  terbentuk ”.  Struktur sosial  sejenis desa, masyarakat  adat,  dan lain  sebagainya  telah  menjadi  institusi sosial     yang    mempunyai    posisi     yang sangat  penting.  Menurut  Undang-Undang
Nomor  22  Pasal  94  Tahun  1999, “bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa  dan  badan  perwakilan  desa  dimana pemerintahan    desa    terdiri    atas    kepala desa   dan   perangkat   desa   (sekretaris desa,  bendaharawan  desa,  kepala  seksi dan  kepala  dusun )”,  sedangkan  Badan Perwakilan  Desa  (BPD)  sesuai  Pasal  104 adalah  wakil  penduduk  yang  dipilih  dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai
pertanggungjawaban selama melaksanakan       tugas yang telah
fungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.
Undang-undang    Nomor    6    Tahun 2014  tentang  desa  termasuk  produk Undang-undang  yang  sangat  istimewa. Salah  satu  keistimewaan  Undang-undang desa  yaitu  menetapkan  desa  sebagai entitas  masyarakat  dan  pemerintah  desa yang  memiliki  otonomi  dalam  mengatur pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan    sarana    dan   prasarana desa,  pengembangan  potensi  ekonomi lokal,    pemanfaatan    sumber    daya    alam dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi: tahap perencanaan, Berdasarkan Undang-Undang    Republik Indonesia nomor  12  Tahun  2008  Perencanaan pembangunan  daerah  didasarkan  pada data dan  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut  Suharto (2010:71) ”Perencanaan pada hakekatnya adalah  sebuah  proses  yang    penting  dan menentukan  keberhasilan  suatu  tindakan dengan  demikian,  kunci  keberhasilan dalam pengelolaan atau  manajemen tergantung    dalam                        proses perencanaannya  untuk  mensejahterakan anggotanya ”.          Pelaksanaan:  Seluruh kegiatan yang berkaitan denga pengeluaran  dan  penerimaan  desa  dalam rangka  pelaksanaan  kewenangan  desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Penerimaan  dan  pengeluaran  desa hendaknya    mempunyai    bukti    yang lengkap  dan  sah  agar  nantinya  bisa dipertanggungjawabkan.  Penatausahaan merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran wajib  dilakukan  oleh  bendahara  desa. Pelaporan  Menurut  Widjaja  (2003:155) “secara  umum pelaporan merupakan satu fase  penting  dalam  siklus  manajemen ”.
Selain  dapat  dijadikan  alat  evaluasi  dari hasil  kinerja  seseorang  atau  pimpinan lembaga  atau  organisasi  terhadap  pihak- pihak  yang  memberi  mandat  dan  menjadi alat  evaluasi  bagi  diri  sendiri  guna memperbaiki kinerja pada periode selanjunya.     Manajemen     pemerintahan
desa,  pelaporan  memiliki  fungsi  sebagai media                akuntabilitas                atau
ditetapkan dan dipertanggungjawaban yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan    dan    kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.  Laporan  pertanggungjawaban merupakan suatu laporan  yang dibuat dan dipertanggungjawabkan    dalam    suatu forum  tertentu  dan  dalam  jangka  waktu tertentu  (Widjaja  2003:155).  Pemerintah desa    diharapkan    secara    mandiri mengelola  pemerintahan  dan  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki,  termasuk didalamnya  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan  milik  desa.  Begitu  besar  peran yang  diterima  desa,  tentunya  disertai dengan  tanggungjawab  yang  besar  pula. Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  wajib menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam tata  kelola  pemerintah  desa  yang  harus dipertanggungjawabkan                  kepada masyarakat    sesuai    ketentuan    yang berlaku.
Pengelolaan  keuangan  merupakan salah  satu  kegiatan  administrasi  yang sangat  penting  dalam  kepemerintahan. Pengelolaan  keuangan  dilakukan  dengan prinsip  tata  kelola  yang  baik        agar menjamin              akuntabilitas.  Menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan    pertanggungjawaban    keuangan desa ”.  Tepatnya  pengelolaan  keuangan desa  akan  berdampak  positif  dalam kemajuan dan pembangunan desa, begitupun  sebaliknya  apabila  pengelolaan keuangan  kurang  tepat  maka  akan berdampak  negatif  dalam  kemajuan  dan pembangunan  desa  yang  nantinya  dapat merugikan  pemerintah  dan  masyarakat desa.
Penyajian        laporan        keuangan menjadi  salah  satu  fase  penting  dalam siklus  manajemen  untuk  dijadikan  alat evaluasi  dari  hasil  kinerja  keuangan. Pelaporan  dalam  manajemen  pemerintah desa  memiliki  fungsi  sebagai  media akuntabilitas    atau    pertanggungjawaban
e-ISSN  : 2599-1426
selama  melaksanakan  tugas  yang  telah ditetapkan dalam bentuk laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaporan  keuangan  yang  baik  dan  benar akan    mengurangi    dan    menghindari adanya  penyelewengan  atau  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme. Penyusunan  laporan  keuangan  harus menggunakan asas pengelolaan keuangan  yaitu  transparansi,  akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.
Jumlah  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa  pada  salah  satu  desa  yang dilakukan  penelitian  awal  di  Nusa  Penida tahun  anggaran  2016  yaitu  pendapatan desa  sebesar  Rp.  2.247.567.879,24  dan belanja desa Rp. 2.876.374.229,1. Besarnya  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  di  Nusa  Penida harus    dikelola    dengan   baik    dan   benar agar    tidak    terjadi    penyimpangan    pada saat pelaksanaan dan dapat menyebabkan kerugian bagi pembangunan  desa  maupun  pemerintah desa.  Pemerintah  desa  dalam  mengelola keuangan  desa  wajib  menyusun  laporan realisasi
pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja   desa.   Laporan   ini   dihasilkan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban agar kekeliruan dalam pelaksaan dapat diminimalisir.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka    tujuan   dari    penelitian    ini    adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan  desa  serta  kontribusi  terhadap pembangunan  desa  se-  Kecamatan  Nusa Penida.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif yaitu   suatu   penelitian   yang   bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami  dan  menjelaskan  pengelolaan keuangan desa.  Lokasi  penelitian ini  yaitu di  Kecamatan  Nusa  Penida,  Kabupaten Klungkung,  Provinsi  Bali.  Populasinya adalah   enam   belas   desa   yang   ada   di
Kecamatan
Nusa Penida.
Sampel penelitian  yang  dijadikan  unit  penelitian adalah  empat  desa  di  Kecamatan  Nusa Penida.  Diambilnya  empat  desa  tersebut karena  dalam  penelitian  ini,  peneliti mengelompokan  desa  menjadi  empat wilayah  yaitu  desa  bagian  utara,  timur, selatan,  dan  barat.  Desa  yang  mewakili setiap  wiyah  yaitu  Desa  Kutampi  (bagian utara),  Desa  Suana  (bagian  timur),  Desa Tangglad  (bagian  selatan),  dan  Deasa Klumpu  (bagian  Barat).  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif
berdasarkan  hasil  wawancara  dan  studi dokumen.  Sumber  data  yang  digunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  metode wawancara  dan  metode  dokumentasi. Reduksi data dilakukan untuk mendapatkan  data  yang  lebih  tepat  dan jelas,  mempermudah  penelitian  untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya,  dan  mencari  kembali  ketika dibutuhkan  oleh penelitian.  Penyajian data dilakukan  terhadap  data  yang  diperoleh dari    proses    wawancara    dan    studi dokumen.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif . Analisis Deskriptif      Menurut  Sugiyono  (2005:  21) “analisis  deskriptif  adalah  suatu  metode yang  digunakan  untuk  menggambarkan atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan yang lebih jelas.
Kriteria  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut.
Silpa           :Pelampauan         penerimaan pendapatan terhadap belanja
Defisit         :Realisasi    pendapatan    lebih kecil     dari     pada     realisasi belanja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Berdasarkan     hasil     penelitian    di empat  desa  se-Kecamatan  Nusa  Penida yaitu  desa  Kutampi  Kaler,  Desa  Suana, Desa    Tanglad    dan    Desa    klumpu mengenai  penganggaran  keuangan  desa tahun  anggaran  2017  menunjukkan  hasil seperti  yang  tertera  pada  tabel  1  berikut ini.
Tabel 1. Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa Kutampi Kaler ( bagian utara)Tahun 2017
Pendapatan                                                           Belanja No Mata anggaran Jumlah (Rp) Mata anggaran Jumlah (Rp) Pendapatan asli Bidang 1 desa 27.000.000,00 penyelenggaraan 620.114.040,21 2 Dana desa 916.845.977,00 pemerintah desa Bidang pembanguna 1.813.783.224,78 3 Alokasi dana desa 1.072.265.548,24  Bidang pembinaan masyarakat 551.539.399,00 4 Pajak dan retribusi Bidang pemerdayaan 172.939.813,00  masyarakat 135.394.800,00 5 Bantuan keuangan 650.000.000,00  Bidang tak terduga khusus 0,00 Total 2.846.251.338,24 Total 3.120.831.463,99
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat bahwa  penganggaran  pendapatan  Desa Kutampi Kaler bersumber dari pendapatan asli       desa       yang       berjumlah       Rp. 27.000.000,00;   dana   desa   sebesar   Rp. 916.845.977,00; alokasi dana desa sebesar  Rp.  1.072.265.548,24;  pajak  dan retribusi sebesar Rp. 172.939.813,00;  dan bantuan  keuangan  khusus  sebesar  Rp. 650.000.000,00.          Total          anggaran pendapatan   Desa   Kutampi   Kaler   tahun 2017 sebesar Rp. 2.846.251.338,24.
Angaran belanja Desa Kutampi Kaler yaitu bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa sebesar Rp. 620.114.040,21; bidang pembanguna              sebesar              Rp. 1.813.783.224,78;     bidang     pembinaan masyarakat  sebesar  Rp.  551.539.399,00; bidang  pemerdayaan  masyarakat  sebesar Rp.  135.394.800,00;  dan  bidang  tak terduga  sebesar  Rp.  0,00.  Total  jumlah anggaran  belanja  Desa  Kutampi  Kaler sebesar    Rp.  3.120.831.463,99;  sehingga keuangan  Desa  kutampi  Kaler  mengalami defisit Rp. 274.580.125,75. Tabel 2  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa Suana ( bagian timur) Tahun 2017 Pendapatan                                                          Belanja No Mata anggaran Pendapatan asli Jumlah (Rp) Mata anggaran Bidang Jumlah (Rp) 1 desa 6.212.923,79 penyelenggaraan 738.847.794,13 2 Dana desa 909.754.422,00 pemerintah desa Bidang pembanguna 1.948.872.152,65 3 Alokasi dana desa  1.108.173.032,05  Bidang pembinaan 501.185.878.,58 4 Pajak dan 183.941.225,00 masyarakat Bidang pemerdayaan 77.172.000,00 5 retribusi Bantuan 900.000.000,00 masyarakat Bidang tak terduga 0,00

## keuangan khusus
Total                3.108.081.602,84                    Total                 3.266.077.825,36
Berdasarkan  tabel  2  dapat  dilihat bahwa  penganggaran  pendapatan  Desa Suana  bersumber  dari  pendapatan  asli desa  yang  berjumlah  Rp.  6.212.923,79; dana  desa  sebesar  Rp.  909.754.422,00;
alokasi      dana      desa      sebesar      Rp. 1.108.173.032,05;  pajak  dan  retribusi sebesar    Rp.    183.941.225,00;    dan bantuan  keuangan  khusus  sebesar  Rp. 900.000.000,00.         Total         anggaran
pendapatan  Desa  Suana  tahun  2017 sebesar  Rp.  3.108.081.602,84.  Angaran belanja Desa Suana yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar  Rp.  738.847.794,13;  bidang pembanguna              sebesar              Rp. 1.948.872.152,65;     bidang     pembinaan masyarakat  sebesar  Rp.  501.185.878,58; bidang pemerdayaan masyarakat sebesar
Rp.    77.172.000,00;    dan    bidang    tak terduga sebesar Rp. 0,00.
Total  jumlah  anggaran  belanja  Desa Suana   sebesar   Rp.   3.266.077.825,36, dengan  demikian  keuangan  Desa  Suana mengalami       defisit       sebesar       Rp. 157.996.222,52  tutup  dengan  sisa  lebih pembiayaan    anggaran       Desa    Suana tahun anggaran 2016.
Tabel 3. Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa Tanglad ( bagian selatan)Tahun 2017
No Pendapatan Mata anggaran          Jumlah (Rp) Belanja Mata anggaran    Jumlah (Rp) 1 Pendapatan asli desa 52.591.864,00 Bidang penyelenggaraan 702.944.544,00 pemerintah desa 2 Dana desa 861.815.632,00 Bidang pembanguna 1.790.650.562,00 3 Alokasi dana desa 1.133.427.461,00  Bidang pembinaan 756.381.381,00 masyarakat 4 Pajak dan retribusi 164.295.507,00 Bidang pemerdayaan 8.892.250,00 Bantuan masyarakat 5 keuangan 850.000.000,00 Bidang tak 0,00 khusus                                                    terduga
Total                 3.062.130464,00                     Total                  3.258.868.737,00
Berdasarkan  tabel  3.  dapat  dilihat bahwa  penganggaran  pendapatan  Desa Tanglad  bersumber  dari  pendapatan  asli desa  yang  berjumlah  Rp.  52.591.864,00; dana  desa  sebesar  Rp.  861.815.632,00; alokasi      dana      desa      sebesar      Rp. 1.133.427.461,00;  pajak  dan  retribusi sebesar Rp. 164.295.507,00; dan bantuan keuangan        khusus        sebesar        Rp. 850.000.000,00. Total anggaran pendapatan  Desa  Tanglad  tahun  2017 sebesar  Rp.  3.062.130464,00.  Angaran belanja  Desa  Tanglad  yaitu  bidang penyelenggaraan    pemerintah    desa sebesar Rp. 702.944.544,00; bidang pembanguna              sebesar              Rp. 1.790.650.562,00; bidang pembinaan masyarakat  sebesar  Rp.  756.381.381,00; bidang  pemerdayaan  masyarakat  sebesar Rp.  8.892.250,00;  dan  bidang  tak  terduga sebesar  Rp.  0,00.  Total  jumlah  anggaran
belanja                 Desa                 Tanglad. sebesar  Rp.  3.258.868.737,00,  dengan demikian keuangan Desa Tanglad mengalami        defisit        sebesar        Rp. 196.738.273  kemudian  akan  di  tutup dengan selisish lebih pembiayaan anggaran  Desa  Tanglad  tahun  2016. Selisih  lebih  pembiayaan  anggaran  tahun 2016    harus    dimanfaatkan    dengan    baik agar keuangan tahun 2018 tidak mengalami defisit. Penganggaran keuangan Desa Tanglad dilakukan
berdasarkan  musyawarah  desa  yang dilakukan pada bulan juli tahun sebelumnya  sesuai  dengan  rencana  kerja pemerintahan,  kemudian  disusun  oleh sekretaris  desa  yang  nantinya  akan  di setujui    oleh   kepala   desa    dan    akan disetujui  bersama  dalam  musyawarah desa.
Tabel 4 Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa Klumpu (bagian barat)Tahun 2017 Pendapatan                                                          Belanja No Mata anggaran Jumlah (Rp) Mata anggaran Jumlah (Rp) 1 Pendapatan asli desa 11.000.000 Bidang penyelenggaraan 796.640.622,00 pemerintah desa 2 Dana desa 989.317.874,00 Bidang pembanguna 2.201.147.297,00 Alokasi dana desa 1.217.790.877,00  Bidang pembinaan 601.321.000,00 3 masyarakat 4 Pajak dan retribusi 205.945.740,00 Bidang pemerdayaan masyarakat 100.129.000,00 5 Bantuan 900.000.000,00 Bidang tak terduga 0,00 keuangan khusus Total               3.324.054.491,00                        Total                  3.699.237.919,00
Berdasarkan   tabel   4   dapat   dilihat bahwa  Total  anggaran  pendapatan  Desa Klumpu     tahun     2017     sebesar     Rp.
3.324.054.491,00  sedangkat  total  jumlah anggaran  belanja  Desa  Klumpu  sebesar
Rp. 3.699.237.919,00.
Sehingga
keuangan  Desa  Klumpu  tahun  anggaran 2017    mengalami    defisit    sebesar    Rp. 375.184.428,00 dan akan  ditutupi  dengan silpa tahun anggaran 2016.
Realisasi     pelaksanaaan     keuangan merupakan   keseluruhan   kegiatan   yang
telah  dilakukan  oleh  seluruh  desa  yang ada di Kecamatan Nusa Penida berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi pelaksanaan keuangan desa tahun anggaran  2017  di  empat  desa  sampel penelitian   di   Kecamatan   Nusa   Penida yaitu  desa  Kutampi  Kaler  (bagian  utara), Desa Suana (bagian timur), Desa Tanglad (bagian selatan) dan Desa klumpu (bagian barat)  menunjukkan  hasil  seperti  yang tertera pada tabel berikut ini.
Tabel 5 Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Kutampi Kaler ( bagian utara)Tahun 2017
Pendapatan                                                          Belanja No Mata anggaran Jumlah (Rp) Mata anggaran Jumlah (Rp) 1 Pendapatan asli 20.295.144,96 Bidang 584.051.150,00 desa penyelenggaraan pemerintah desa 2 Dana desa 916.845.977,00  Bidang pembanguna 1.696.734.825,00 3 4 Alokasi dana desa Pajak dan retribusi 1.072.265.548,24 153.635.608,00 Bidang pembinaan masyarakat Bidang 506.487.000,000 106.282.800,00 pemerdayaan masyarakat 5 Bantuan 650.000.000,00 Bidang tak terduga 0,00 keuangan khusus Total                2.826.234.278,19                 Total                      2.893.555.775,00
Berdasarkan  tabel  5  terlihat  bahwa penganggaran  pendapatan  Desa  Kutampi Kaler    bersumber    dari    pendapatan    asli desa  yang  berjumlah  Rp.  20.295.144,96; dana  desa  sebesar  Rp.  916.845.977,00; alokasi      dana      desa      sebesar      Rp.
1.072.265.548,24;  pajak  dan  retribusi sebesar  Rp.  153.635.608,00;  dan bantuan keuangan        khusus        sebesar        Rp. 650.000.000,00. Total anggaran pendapatan   Desa   Kutampi   Kaler   tahun 2017    sebesar    Rp.    2.826.234.278,19.
Angaran belanja Desa Kutampi Kaler yaitu bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa sebesar Rp. 584.051.150,00; bidang pembanguna              sebesar              Rp. 1.696.734.825,00; bidang pembinaan masyarakat                sebesar                Rp. 1.696.734.825,00;   bidang   pemerdayaan masyarakat  sebesar  Rp.  106.282.800,00; dan  bidang  tak  terduga sebesar  Rp. 0,00. Total  jumlah  anggaran  belanja  Desa Kutampi          Kaler          sebesar          Rp. 2.893.555.775,00.   Jadi   keuangan   Desa Kutampi  Kaler  pada tahun anggaran 2017 mengalami defisit.
Jumlah defisit keuangan Desa Kutampi Kaler   sebesar   Rp.   67.321.496,81   dan akan ditutupi dengan selisih lebih pembiayaan  anggaran  keuangan  Desa Kutampi Kaler  tahun anggaran 2016. Jadi jumlah  defisit  keuangan  Desa  Kutampi Kaler    tahun    anggaran    2017    yang    riel harus ditutupi dengan selisih lebih pembiayaan   anggaran   Desa    Kutampi Kaler  tahun  anggaran  2016  sebesar  Rp. 67.321.496,81.
Berdasarkan tabel 1 dan 5 dapat dilihat bahwa  anggaran  pendapatan  dan  belanja Desa  Kutampi  Kaler  dengan  realisasi pendapatan  dan  belanja  Desa  Kutampi Kaler  mengalami  perbedaan.  Jumlah anggaran    pendapatan    Desa    Kutampi Kaler  pada  tahun  anggaran  2017  sebesar Rp.    2.846.251.338,24    dan    jumlah anggaran  belanja  Desa  Kutampi  kaler tahun    anggaran    2017    sebesar     Rp. 3.120.831.463,99, sedangkan jumlah realisasi  pendapatan  Desa  Kutampi  Kaler tahun anggaran 2017 sebesar Rp.2.826.234.278,19  dan  jumlah  realisasi belanja Desa Kutampi Kaler tahun anggaran         2017         sebesar         Rp. 2.893.555.775,00.    Jadi    jumlah    defisit keuangan  Desa  Kutampi  Kaler  tahun anggaran  2017  yang  riel  harus  ditutupi dengan    selisih    lebih    pembiayaan anggaran  Desa  Kutampi  Kaler  tahun anggaran         2016         sebesar         Rp. 67.321.496,81.
Tabel 6. Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Suana (bagian timur) Tahun 2017
Pendapatan                                                          Belanja No Mata anggaran Jumlah (Rp) Mata anggaran Jumlah (Rp) Pendapatan asli Bidang 1 desa 8.779.600,66 penyelenggaraan 679.744.700.00 2 Dana desa 909.754.422,00 pemerintah desa Bidang pembanguna 1.918.949.701,00 3 Alokasi dana desa 1.108.173.032,05 Bidang pembinaan masyarakat 456.929.600,00 4 Pajak dan retribusi 163.367.648,00 Bidang pemerdayaan masyarakat 72.862.000,00 Bantuan 5     keuangan khusus    900.000.000,00     Bidang tak terduga                      0,00 Total                3.090.074.702,71                       Total                 3.128.482.001,00
Berdasarkan  tabel  6  terlihat  bahwa penganggaran  pendapatan  Desa  Suana bersumber   dari   pendapatan   asli   desa yang  berjumlah  Rp.  8.779.600,66;  dana desa sebesar Rp. 909.754.422,00; alokasi dana desa sebesar Rp. 1.108.173.032,05; pajak      dan      retribusi      sebesar      Rp. 163.367.648,00;  dan  bantuan  keuangan khusus sebesar Rp. 900.000.000,00. Total anggaran  pendapatan  Desa  Suana  tahun 2017    sebesar    Rp.    3.090.074.702,71.
Angaran belanja Desa Suana yaitu bidang penyelenggaraan    pemerintah    desa sebesar Rp. 679.744.700.00; bidang pembanguna              sebesar              Rp. 1.918.949.701,00; bidang pembinaan masyarakat  sebesar  Rp.  56.929.600,00; bidang  pemerdayaan  masyarakat  sebesar Rp.    72.862.000,00;    dan    bidang    tak terduga  sebesar  Rp.  0,00.  Total  jumlah anggaran  belanja  Desa  Suana  sebesar Rp.  3.128.482.001,00.  Berdasarkan  data
diatas  keuangan Desa Suana pada tahun 2017    mengalami    defisit    sebesar    Rp. 38.407.298,29.  Keuangan  Desa  Suana yang  mengalami  defisit  akan  ditutupi dengan silpa tahun 2016.
Berdasarkan    tabel    2    dan    6    dapat dilihat  bahwa  anggaran  pendapatan  dan belanja  Desa  Suana  dengan  realisasi pendapatan  dan  belanja  Desa  Suana mengalami  perbedaan.  Jumlah  anggaran pendapatan  Desa  Suana  pada  tahun anggaran         2017         sebesar         Rp. 3.108.081.602,84   dan   jumlah   anggaran
belanja Desa Suana tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.166.077.825,36,
sedangkan  jumlah  realisasi  pendapatan Desa    Suana    tahun    anggaran    2017 sebesar  Rp.  3.090.074.702,71 dan  jumlah realisasi  belanja  Desa  Suana  tahun anggaran         2017         sebesar         Rp. 3.128.482.001,00.  Jadi jumlah  defisit keuangan  Desa  Suana  tahun  anggaran 2017   yang   riel   harus   ditutupi   dengan selisih  lebih  pembiayaan  anggaran  Desa Suana tahun  anggaran 2016 sebesar  Rp. 38.407.298,29.
Tabel 7. Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tanglad (bagian selatan) Tahun 2017
Pendapatan                                                           Belanja
No        Mata anggaran         Jumlah (Rp)            Mata anggaran       Jumlah (Rp)
1 Pendapatan asli 45.585.881,42 Bidang desa penyelenggaraan pemerintah desa 652.859.630,00 2 Dana desa 861.815.632,00 Bidang pembanguna 1.689.508.270,00 3 Alokasi dana desa 1.133.427.461,00  Bidang pembinaan masyarakat 675.044.000,00 4 Pajak dan 145.789.545,00 Bidang pemerdayaan 8.467.250,00 retribusi masyarakat 5 Bantuan keuangan 850.000.000,00 Bidang tak terduga 0,00

## khusus
Total                3.036.618.519,33                        Total                  3.025.879.150,00
Berdasarkan tabel  7 terlihat bahwa penganggaran  pendapatan  Desa  Tanglad bersumber   dari   pendapatan   asli   desa yang  berjumlah  Rp.  45.585.881,42;  dana desa sebesar Rp. 861.815.632,00; alokasi dana  desa  sebesar  Rp.  1.133.427.461,00 pajak      dan      retribusi      sebesar      Rp. 145.789.545,00;  dan  bantuan  keuangan khusus sebesar Rp. 850.000.000,00. Total anggaran    pendapatan    Desa    Tanglad tahun           2017           sebesar           Rp. 3.036.618.519,33.  Angaran  belanja  Desa Tanglad  yaitu  bidang  penyelenggaraan pemerintah        desa        sebesar        Rp. 652.859.630,00; bidang pembanguna sebesar  Rp.  1.689.508.270,00;  bidang pembinaan    masyarakat    sebesar     Rp. 675.044.000,00;     bidang     pemerdayaan
masyarakat    sebesar    Rp.    8.467.250,00; dan  bidang  tak  terduga sebesar  Rp.  0,00. Total  jumlah  anggaran  belanja  Desa Tanglad  sebesar  Rp.  3.025.879.150,00. Jadi keuaangan Desa Tanglad pada tahun 2017    mengalami    silpa    sebesar    Rp. 10739.369,33. Silpa tersebut akan digunakan untuk belanja  desa pada tahun anggaran selanjutnya.
Berdasarkan  tabel  3  dan  7  dapat dilihat  bahwa  anggaran  pendapatan  dan belanja  Desa  Tanglad  dengan  realisasi pendapatan  dan  belanja  Desa  Tanglad mengalami  perbedaan.  Jumlah  anggaran pendapatan  Desa  Tanglad  pada  tahun anggaran         2017         sebesar         Rp. 3.062.130.464 dan jumlah anggaran belanja Desa Suana tahun anggaran 2017
sebesar  Rp.3.258.868.737,00,  sedangkan jumlah    realisasi    pendapatan    Desa Tanglad   tahun  anggaran  2017  sebesar Rp. 3.036.618.519,33 dan jumlah realisasi belanja   Desa   Tanglad   tahun   anggaran
2017  sebesar  Rp.  3.025.879.150,00.  Jadi selisih  lebih  pembiayaan  anggaran  tahun 2017   sebesar   Rp.   10739.369,33   akan digunakan   untuk   belanja  Desa  Tanglad tahun anggaran 2018.
Tabel 8. Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Klumpu ( bagian barat) Tahun 2017
Pendapatan                                                          Belanja No Mata anggaran Jumlah (Rp) Mata anggaran Jumlah (Rp) 1 Pendapatan asli 14.981.888,76 Bidang 705.409.528,00 desa penyelenggaraan 2 Dana desa 989.317.874,00 pemerintah desa Bidang pembanguna 2.052.525.900,00 3 Alokasi dana 1.217.790.876,73  Bidang pembinaan 543.682.975,00 desa masyarakat 4 Pajak dan retribusi 181.990.991,00  Bidang pemerdayaan masyarakat 99.334.000,00 5 Bantuan keuangan 900.000.000,00 Bidang tak terduga 0,00 khusus Total                3.304.081.630,49                        Total                 3.400.952.403,00
Pada  tabel  8  terlihat  penganggaran pendapatan  Desa  Klumpu bersumber  dari pendapatan asli  desa yang berjumlah Rp. 14.981.888,76;   dana   desa   sebesar   Rp. 989.317.874,00;     alokasi     dana     desa sebesar  Rp.  1.217.790.876,73;  pajak  dan retribusi sebesar Rp. 181.990.991,00;  dan bantuan  keuangan  khusus  sebesar  Rp. 900.000.000,00.          Total          anggaran pendapatan   Desa   Klumpu   tahun   2017
realisasi  pendapatan  dan  belanja  Desa Klumpu  mengalami  perbedaan.  Jumlah anggaran  pendapatan  Desa  Klumpu pada tahun    anggaran    2017    sebesar     Rp. 3.324.054.491,00   dan   jumlah   anggaran belanja   Desa   Klumpu   tahun   anggaran 2017 sebesar Rp. 3.699.237.919, sedangkan   jumlah   realisasi   pendapatan Desa    Klumpu    tahun    anggaran    2017 sebesar  Rp.3.304.081.630,49  dan  jumlah sebesar  Rp.  3.304.081.630,49.   Angaran
realisasi    belanja   Desa   Klumpu  tahun belanja  Desa  Klumpu  yaitu  bidang
anggaran         2017         sebesar Rp. penyelenggaraan       pemerintah       desa sebesar    Rp.    705.409.528,00;    bidang pembanguna              sebesar              Rp. 2.052.525.900,00; bidang pembinaan masyarakat                sebesar                Rp. 2.052.525.900,00;  bidang  pemerdayaan masyarakat  sebesar  Rp.  99.334.000,00; dan  bidang  tak  terduga sebesar  Rp. 0,00. Total    jumlah    anggaran    belanja    Desa Klumpu   sebesar   Rp.   3.400.952.403,00, maka keuangan Desa Klumpu pada tahun 2017    mengalami    defisit    sebesar    Rp. 96.870.772,51  dan  akan  dibantu  dengan selisih  lebih  pembiayaan  anggaran  tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2016.
Berdasarkan    tabel    4    dan    tabel    8 dapat  dilihat  bahwa anggaran pendapatan dan     belanja     Desa     Klumpu     dengan
3.400.952.4033,00.    Jadi    jumlah    defisit pendapatan Desa Klumpu tahun anggaran 2017  yang  real  harus  ditutupi  dengan selisih  lebih  pembiayaan  anggaran  Desa Klumpu tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 96.870.772,51.

## Pembahasan
Berdasarkan            hasil    penelitian dapat  dijelaskan  bahwa      penganggaran keuangan  desa  pada  kantor  desa  di Kecamatan  Nusa  Penida  tahun  anggaran 2017  terdapat  pendapatan  dan  belanja desa.  Pendapatan  desa  bersumber  dari pendapatan  asli  desa,  dana  desa,  alokasi dana  desa,  pajak  dan  retribusi,  dan bantuan  keuangan  khusus,  sedangkan belanja      desa      terdiri      dari      bidang
penyelenggaraan    pemerintah    desa,
bidang  pembanguna,  bidang  pembinaan masyarakat, bidang pemerdayaan masyarakat,  dan  bidang  tak  terduga. Penganggaran  keuangan  desa  di  Nusa Penida  tahun  anggaran  2017  mengalami defisit dan kemudian akan dibantu dengan silpa  tahun  anggaran  sebelumnya  yaitu tahun  anggaran  2016.  Seluruh  anggaran pendapatan dan belanja desa direncanakan  dengan  baik  sesuai  dengan RKP  (rencana  kerja  pemerintah  desa) tahun 2017.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilihat  dalam  tabel  realisasi  pendapatan dan  belanja  desa  di  Kecamatan  Nusa Penida  pada  tahun  2017  sebagian  besar keuangan desa mengalami defisit, dikarenakan  pendapatan  desa  lebih  kecil dari   jumlah   belanja   desa.    Terjadinya defisit
dikarenakan dalam perancanaannya  pendapatan  desa  belum ditambahkan   dengan   silpa   pada   tahun 2016, namun dalam realisasi pelaksanaan belanja desa tahun 2017 silpa pada tahun 2016   ikut   digunakan.   Jadi   defisit   yang terjadi   pada   keuangan   desa   di   Nusa Penida  akan  dibantu  dengan  silpa  tahun 2016,  karena  menurut  peraturan  menteri dalam  negeri  no  114  tahun  2014  tentang pengelolaan  keuangan  desa  silpa  tahun anggaran  sebelunya      harus  digunakan untuk  belanja  pada  tahun  anggaran selanjutnya.
Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mondale,  2017)  yang berjudul “  Analisis problematika keuangan desa   (studi   perbandingan   pada   Desa Blang  Kolak  I  dan  Desa  Blang  Kolak  II, Kabupaten
Aceh Tengah )”, dalam penelitian tersebut bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan  keuangan   di  dua   desa   ini yang  dimulai  dari  tahap  perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.    Keuangan desa di Kecamatan Nusa penida mengalami perbedaan antara perencanaan dan realisasinya. Realisasi pelaksanaan keuangan   desa   di    Kecamatan   Nusa Penida    tidak    seimbang    dimana pendapatan  keuangan  desa  lebih  kecil daripada belanja desa di Kecamatan Nusa Penida  sehingga  menyebabkan  defisit keuangan pada tahun 2017 .

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Laporan  Keuangan  yang  disusun oleh  Kantor  Desa  di  Kecamatan  Nusa Penida  pada  tahun  anggaran  2017  yang dibuat  mulai  dari  tahap  Penganggaran keuangan di beberapa desa di Kecamatan Nusa  Penida  tahun  anggaran  2017 mengalami  defisit,  yaitu  di  Desa  Kutampi Kaler  Sebesar  Rp.  274.580.125,75,  Desa Suana  sebesar  Rp.  157.996.222,52,  Desa Tanglad  sebesar  Rp.  196.738.273,00  dan Desa          Klumpu          sebesar          Rp. 375.184.428,00.  Realisasi  pelaksanaan keuangan di beberapa desa di Kecamatan Nusa  Penida  tahun  anggaran  2017 mengalami  defisit,  yaitu  di  Desa  Kutampi Kaler  Sebesar  Rp.  67.321.496,81,  Desa Suana  sebesar  Rp.  38.407.298,29  dan Desa  Klumpu  sebesar  Rp.  96.870.772,51 sedangkan keuangan  pada Desa Tanglad tahun  anggaran  2  016  mengalami  surplus sehingga    memiliki    selisih    lebih pembiayaan     anggaran     sebesar     Rp. 10.739.369,33.

## Saran
Kantor  Desa  di  Kecamatan  Nusa Penida    Tahun    anggaran    selanjutnya dalam realisasi pelaksanaan
keuangannya  agar  menyesuaikan  dengan APBD  yang  telah  di  buat  dan  realisasi pendapatan       sebelumnya    agar    tidak terjadi defisit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan Keuangan Desa.
---------.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 tentang Desa
---------.      Undang-undang      Pemerintah Daerah  2008  (UU  RI  Nomor  12 Tahun 2008). 2008. Sinar Grafika
---------.  UU  No.  12  Tahun  2008  tentang Pemerintahan
---------.  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa
Mondale,  T.F,  Aliamin,  Heru,  F.  2017. “Analisis Problematika
Pengelolaan     Keuangan     Desa
(Studi  Perbandingan  pada  Desa Blang  Kolak  I  Dan  Desa  Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah) ”. Jurnal perspektif ekonomi Darussalam.
Aceh: universitas  syiah  Kuala,  Vol  3 (2):196-212
Sugiyono.   2005. Memahami   Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Widjaja.   2003. Otonomi   Desa .   Jakarta: Rajawali Pers.