## PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka)
I Gusti Ayu Sintiya Widayanti 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
{ yusin1409@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  tentara  anak dalam  konflik  bersenjata  dalam  perspektif  hukum  humaniter  internasional  dan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  yang  direkrut  sebagai  tentara  anak.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Di  dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif selanjutnya data yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis,  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  penggunaan  tentara  anak  dalam konflik  bersenjata  dalam  perspektif  hukum  humaniter  internasional  terdapat  dalam  Konvensi  Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak  dan Protokol Tambahannya. Perlindungan hukum  bagi  anak-anak  yang  direkrut  sebagai  tentara  anak  yaitu  yang  pertama  adalah  perlindungan berdasarkan  Prinsip  Pembeda,  perlindungan  berdasarkan  pasal-pasal  dalam  Konvensi  Jenewa, Protokol  Tambahan  Konvensi  Jenewa  Tahun  1977,  Konvensi  Hak  Anak  dan  Protokol  Tambahannya pada. Selain  itu ada beberapa  instrument hukum lainnya  yang juga mengatur menganai perlindungan terhadap  hak-hak  anak.  yang  juga  mengatur  menganai  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak. Berdasarkan beberapa instrumen hukum di atas maka perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut  menjadi  tentara  anak  di  Sri  Lanka  meliputi:  perlindungan  terhadap  perekrutan  anak  yang berusia  di  bawah  15  ke  dalam  konflik  besenjata,  perlindungan  anak  dari  setiap  serangan  tidak senonoh, perlindungan perlindungan terhadap pelarangan hukuman mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.
Kata Kunci : Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional.

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  legal  arrangements  of  child  soldiers  in  armed  conflict  in  the perspective  of  international  humanitarian  law  and  to  find  out  legal  protection  for  children  recruited  as child  soldiers.  The  research  method  used  in  this  paper  is  a  normative  legal  research  method.  In  this research  the  approach  method  are  the  Statute  Approach,  the  Conceptual  Approach,  and  the  Case Approach.  The  sources  of  legal  material  used  in  this  research  are  primary  legal  materials,  secondary legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  Analysis  of  the  legal  material  is  carried  out  descriptively, Analysis of legal material is carried out descriptively, then the data obtained is arranged systematically, afterward draw conclusions. The results of this research indicate that the legal arrangements the use of child soldiers in armed conflict in the perspective of international humanitarian law are contained in the Geneva Conventions of 1949, Additional Protocols of 1977, Convention on the Rights of the Child and Additional Protocols. Legal protection for children that recruited as child soldiers, the first is protection based  on  the  Distinction  Principle,  legal  protection  based  on  the  articles  of  the  Geneva  Convention 1949, Additional Protocol of the Geneva Convention of 1977, Convention on the Rights of the Child and Additional  Protocol.  In  addition  there  are  several  other  legal  instruments  which  also  regulate  the protection of children's rights. Based on several legal instruments above, the legal protection of children recruited as child soldiers in Sri Lanka includes: protection against the recruitment of children under 15
into  armed  conflict,  protection  of  children  from  any  indecent  attacks,  protection  against  prohibition  of punishment die for children under 15 years old.
Keywords : Child Soldiers, Armed Conflict, International Humanitarian Law

## PENDAHULUAN
Hukum  humaniter  merupakan  salah satu  cabang  dari  ilmu  hukum  internasional, yang  mana  istilah  hukum  humaniter  atau lengkapnya disebut “ International Humnitarian  law  applicable  in  armed conflict ”. Berawal dari istilah hukum perang ( laws of war) yang kemudian sering disebut juga  dengan  hukum  sengketa  bersenjata ( law  of  armed  conflict ),  hingga  akhirnya disebut  sebagai International  Humanitarian Law ( IHL) (Mangku, 2018:4).
Hukum Perang pada awalnya digunakan untuk menyatakan suatu aturan- aturan  perang  antar  negara,  tetapi  karena trauma  perang  dunia  II  yang  menelan banyak  korban  di  kalangan  penduduk  sipil, maka  dilakukan  upaya  menghindarkan  dan bahkan  meniadakan  perang.  Akan  tetapi walaupun  upaya-upaya  untuk  menghindari penggunaan perang sebagai cara penyelesaian  sengketa  telah  dilaksanakan, namun  peperangan  tetap  saja  terjadi  di berbagai  belahan  dunia  (Mangku,  2018:5- 9).
Perang  dunia  I  dan  II  memang  sudah berakhir,  namun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  dewasa  ini  masih  banyak  konflik berkobar  di  seluruh  dunia.  Setiap  hari  kita melihat  siaran-siaran  tentang  kekejaman- kekejaman  yang  dilakukan  di  medan perang.  Perempuan  dan  anak-anak  disiksa dan  dibunuh  dengan  begitu  keji,  sebagian dari  mereka  diusir  dari  rumah  mereka, kehilangan  pekerjaan,  kehilangan  rumah, perempuan-perempuan diperkosa dan pemuda-pemuda dipaksa untuk memanggul senjata.  Begitu  kejamnya  aksi-aksi  yang dilakukan  atas  nama  perang,  yang  tentu saja  hal  tersebut  melanggar  hak  asasi manusia.
Perang  atau  sengketa  bersenjata  yang kita ketahui keberadaannya sampai sekarang  pun  masih  terjadi  di  berbagai belahan  dunia  ini,  merupakan  salah  satu bentuk  peristiwa  yang  hampir  sama  tuanya dengan  peradaban  kehidupan  manusia  di muka  bumi  dalam  sejarah  umat  manusia
(Arlina  Permanasari,  1999:12).  Secara definisi  perang  atau  konflik  bersenjata adalah suatu konflik tertinggi antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, perang  secara  tradisional  diartikan  sebagai penggunaan  kekerasan  yang  terorganisasi oleh unit-unit politik, dalam sistem internasional  perang  akan  terjadi  apabila negara-negara  yang  dalam  situasi  konflik dan  saling  bertentangan  merasa  bawa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan,  dan  dalam  arti  luas  perang menyangkut  konsep-konsep  seperti  krisis, ancaman,  penggunaan  kekerasan,  aksi gerilya, penakhlukan, pendudukan dan juga terror (Ambarwati, et.al, 2010:2-3).
Perang  yang  disebut  juga  dengan sengketa  bersenjata,  yang  mana  sengketa bersenjata  ada  dua  bentuk  yaitu,  sengketa bersenjata  internasional  dan  sengketa bersenjata  noninternasional.  Perbedaan antara  sengketa  bersenjata  internasional dengan sengketa bersenjata noninternasional menurut hukum humaniter internasional  (HHI)  adalah  terletak  pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut.
Sengketa bersenjata internasional digambarkan  sebagai  perang  antara  dua negara  atau  lebih,  sedangkan  sengketa bersenjata noninternasional adalah pertempuran  atau  perang  yang  melibatkan negara  yang  sedang  melawan  kelompok bersenjata  bukan  negara  (pemberontak). Dengan demikian, apabila negara bertempur  dengan  kelompok  pemberontak, situasi  tersebut  tetap  dianggap  sebagai sengketa bersenjata noninternasional meskipun  pertempuran  terjadi  sampai  di luar wilayah teritori negara tersebut (Ambarwati, et.al, 2010:53).    Salah  satu konflik  berkepanjangan  yang  tergolong  ke dalam sengketa bersenjata noninternasional  adalah  seperti  apa  yang terjadi antara pemerintah Sri Lanka dengan pemberontak  Macan  Tamil  ( The  Liberation
Tigers  of  Tamil  Elam yang  selanjutnya disebut LTTE ).
Situasi  pasca  kemerdekaan,  Tamil tergeser  oleh  dominasi  mayoritas  Sinhala. Kebijakan etnosentris oleh pemerintah yang dikendalikan oleh Sinhala mendorong keinginan  memisahkan  diri  oleh  kelompok Tamil.  Konflik  ini  melahirkan  kelompok perlawanan  dari  kalangan  Tamil  yang dikenal  sebagai  LTTE  tahun  1972.  LTTE berkembang menjadi kelompok militer yang kuat dan memperburuk konflik. Konflik etnis dan  politik  ini  telah  menewaskan  puluhan ribu  penduduk  Sri  Lanka, memaksa  hampir setengah  juta  diantaranya  mengungsi, merusak  bisnis,  merusak  kekayaan  dalam skala  masif,  dan  menghabiskan  banyak anggaran (Ciptowiyono, Konflik Indentitas di Sri Lanka, https://www.kompasiana.com/). Melihat  dari  konflik  seperti  yang  terjadi di  Sri  Lanka,  kelompok  anak-anak  dan perempuan  sebagai  warga  sipil  yang seharusnya  dilindungi,  sesuai  dengan  apa yang diamanatkan dalam Konvensi Jenewa,  akan  tetapi    justru  anak-anak  dan perempuan  sering  dijadikan  perisai dan bahkan  sering  menjadi  korban.  Konflik dapat mendorong anak-anak menjadi pengungsi,  buruh,  maupun  tentara.  Situasi konflik  menyebabkan  hak  anak  menjadi terancam atau terlanggar baik yang berkaitan  dengan  hak  hidup,  hak  berada dalam  keluaraga  dan  masyarakat,  hak kesehatan, hak perkembangan, hak perkembangan  kepribadian,  dan  hak  untuk mendapatkan perlindungan.
Mengingat bahwa anak-anak merupakan  senjata  yang  sempurna  karena mereka mudah untuk dimanipulasi dan pula mereka sangat setia serta tidak kenal takut, faktor-faktor  tersebut  dimanfaatkan  oleh pasukan LTTE untuk melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata di Sri lanka. Anak- anak  juga  mudah  di  doktrin  dengan  hal-hal baru, sehingga kehadiran anak-anak dalam konflik  bersenjata  bukan  lagi  sebuah paksaan, namun secara sukarela.
Penggunaan  tentara  anak  merupkan  peran penting  dalam  menjaga  eksistensi  LTTE. Perekrutan  anak  pun  dilakukan  secara represif  dengan  cara  mengadakan  wajib militer dan berpartisipasi dalam pertempuran.  Kasus  ini  terjadi  di  bulan Oktober  1999,  di  mana  tentara  anak  LTTE
berjumlah  49  orang  terbunuh  oleh  tentara pemerintah  Srilanka  dalam  pertempuran  di Oddusudan,  sebelah  utara  Kolombo  (Ebo, Tentara  Anak  Dalam  Gerakan  LTTE  Di  Sri Lanka , https://www.kompasiana.com/). Perekrutan anak dalam konflik bersenjata  dari  sisi  psikologis  sangat berbahaya  dan  merugikan  kepentingan sang  anak.  Perekrutan  anak  terjadi  ketika mereka  berada  di  pengungsian  bersama orang tua mereka. Anak-anak yang direkrut tersebut kemudian dibentuk menjadi pribadi yang  tidak  sesuai  dengan  jati  diri.  Mereka diajarkan  taktik  berperang  dan  ditanamkan rasa  permusuhan  dan  benci,  dalam  pikiran mereka  tertanam  satu  nilai  permusuhan dan  mereka  hanya  berpikir  bagaimana membunuh  dan  mempertahankan  diri  agar tidak menjadi korban pembunuhan, dari sisi hak  asasi  manusia,  perekrutan  anak sebagai tentara merupakan perbuatan yang melanggar  hak  asasi  anak  sebagai  pribadi yang merdeka.
Hukum humaniter menempatkan ketentuan  tentang  perlindungan  anak  dari perekrutan  anak  sebagai  tentara  diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan  penduduk  sipil  tahun  1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol  Tambahan  II  Tahun  1977  yang melarang  perekrutan  anak  sebagai  tentara (Risnain, 2014:366). Uraian di atas menunjukkan  hal-hal  yang  perlu  dicermati dan  sangat  menarik  untuk  dibahas  adalah bagaimanakah  pengaturan  hukum  yang mengatur  tentang  perekrutan  tentara  anak dalam perspektif hukum humaniter internasional dan bagaimanakah perlindungan  hukum  bagi  anak-anak  yang direkrut  sebagai  tentara  dalam  konflik bersenjata.  Sehingga  penulis  tertarik  untuk membuat  sebuah  penulisan  hukum  yang berjudul “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Perspektif Hukum  Humaniter  Internasional  (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Di Sri Lanka)”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, terdapat dua rumusan masalah yaitu:
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  yang mengatur  tentang  tentara  anak  dalam
perspektif hukum humaniter internasional? 2.  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam  penulisan karya  tulis  ilmiah  ini  termasuk  ke  dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup, penelitian terhadap  azas-azas  hukum,  sistematika hukum,  taraf  singkronisasi  hukum,  sejarah hukum dan perbandingn hukum (Soekanto, 1986:51).  Pendekatan-pendekatan  yang penulis  gunakan  dalam  karya  ilmiah  ini adalah  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  menelaah  dan  menganalisis segala  aturan  dalam  hukum  humaniter internasional,  khususnya  Konvensi  Jenewa 1949  IV  tentang  Perlindungan  Penduduk Sipil  dan  Protokol  tambahannya  tahun 1977,  serta  Konvensi  Hak  Anak  Tahun 1989  yang  memiliki  relevansi  dengan rumusan  masalah  yang  terkait  dengan pengaturan hukum yang mengatur mengenai  penggunaan  tentara  anak  serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak- anak  yang  direkrut  sebagai  tentara  anak ditinjau  dari  hukum  humaniter  internasional sehingga  akan  dapat  ditemukan  substansi dari permasalahan yang dibahas.
Pendekatan
konseptual ( conceptual approach )  yakni  dengan  mengkaji  konsep- konsep  dan  teori-teori  yang  berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai penggunaan  tentara  anak  dalam  konflik bersenjata serta bentuk perlindungan hukum  bagi  anak-anak  yang  direkrut sebagai tentara anak. Selain menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  kasus  ( case approach ) yaitu untuk melakukan pendekatan  terhadap  kasus  penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Sri Lanka. Sumber bahan hukum yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari Konvensi  Anak  ( Convention  of  the  Right  of the Child 1989 ), Konvensi Den Haag 1899, Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol Tambahan  1977  dan  ketentuan  yang berasal  dari  hukum  internasional,  bahan hukum sekunder yang terdiri dari dari buku- buku literature tentang  hukum internasional yang  berkaitan    dengan  penelitian,  tentang metode    penelitian,  jurnal  atau  artikel  yang berkaitan  dengan penelitian, pendapat ahli yang    berkompeten    dengan    penulisan penelitian    yang    dilakukan,  dan  bahan hukum    tersier    terdiri  dari  kamus  bahasa indonesia,    kamus  bahasa  inggris,  dan kamus  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang    digunakan  yaitu  teknik  studi dokumen,    dimana  pengumpulan  bahan hukum    melalui  sumber  kepustakaan  yang relevan    dengan  permasalahan  yang dibahas    kemudian  dikelompokkan  secara sistematis    yang    berhubungan    dengan masalah    dalam  penelitian.  Teknik  analisis bahan    hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu teknik deskriftif  dimana pemaparan    apa  adanya  tentang  suatu peristiwa  hukum    yang  terjadi  di  suatu tempat  tertentu  pada    saat  tertentu  agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh  dan  sistematis    terhadap peristiwa yang diajukan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Pengaturan hukum yang mengatur tentang  tentara  anak  dalam  perspektif hukum humaniter internasional
Pertama  yaitu  berdasarkan  Konvensi Jenewa  1949,  Kombatan  dan  penduduk sipil merupakan orang-orang yang dilindungi dalam suatu sengketa bersenjata. Kombatan  yang  telah  jatuh  ke  tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan  perang,  perlindungan  terhadap hak-hak  sebagai  tawanan  perang  diatur dalam  Konvensi  Jenewa  1949  bagian  III. Bagian keempat dari konvensi ini menjelaskan mengenai aturan-aturan tentang  perlindungan  orang-orang  sipil pada waktu perang.  Perlindungan tersebut meliputi  :  Penghormatan  atas  diri  pribadi, hak-hak  kekeluargaan,  keyakinan  dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; Hak untuk berhubungan
dengan  negara  pelindung,  ICRC  dan Palang  Merah  Nasional:  Larangan  untuk melakukan  paksaan  jasmani  dan  rohani untuk  memperoleh  keterangan;  Larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan  penderitaan  yang  berlebihan; Larangan  untuk  menjatuhkan  hukuman secara  kolektif,  larangan  untuk  melakukan intimidasi,  terror  dan  perampokan,  juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; Larangan untuk menjadikan sandera.
Anak merupakan pribadi yang tergolong  ke  dalam  penduduk  sipil  dengan demikian  dalam  konvensi  jenewa  yang mengatur  tentang  perlindungan  anak  bisa kita  lihat  pada  Konvensi  Jenewa  IV  yang memuat  mengenai  perlindungan  terhadap orang-orang  sipil.  Pengaturan  berdasarkan Protokol  Tambahan  Tahun  1977  yaitu Protokol  Tambahan  I  yang  mengatur mengenai  konflik  bersenjata  internasional dan  Protokol  Tambahan  II  yang  mengatur mengenai konflik bersenjata noninternasional,  dalam  kedua  protokol  ini juga dijelaskan mengenai pengaturan terhadap  pelibatan  anak  dalam  konflik bersenjata.
Pengaturan
berdasarkan Konvensi Hak Anak, konvensi ini merupakan  instrumen  yang  merumuskan prinsip-prinsip  yang  universal  dan  norma hukum  mengenai  kedudukan  anak.  Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan  hak  sipil,  hak  politik,  hak ekonomi dan hak budaya yang di dalamnya juga  menjabarkan  mengenai  keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata. Pengaturan berdasarkan Protokol Tambahan  Konvensi  Hak  Anak  yaitu Protokol  Tambahan  Tahun  2000.  Protokol ini  berisi  13  pasal,  dan  sesuai  dengan namanya,  protokol  ini  khusus  berlaku  bagi anak-anak  yang  terlibat  dalam  konflik bersenjata.  Protokol  ini  juga  melengkapi dan  memperjelas  norma  yang  mengatur tentang  pelibatan  anak  dalam  konflik bersenjata  (Enny  Narwati  dan  Lina  Hastuti 2008: 5). Di antara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah Pasal 1, 2 3, 4 dan 6.
HHI telah sedemikian rupa memberikan  aturan-aturan  hukum  yang
berkaitan dengan sengketa bersenjata serta hal-hal  yang  berkaitan  lainnya,  diantaranya adalah  perekrutan  anak  menjadi  tentara. HHI yang dalam prakteknya bertujuan untuk memanusiawikan perang serta memberikan perlindungan  terhadap  korban  perang, dalam  hal  ini  HHI  juga  memuat  aturan tentang  perlindungan  bagi  anak-anak  yang direkrut  menjadi  bagian  dari  angkatan bersenjara.  Salah  satu  aturan  dalam  HHI yang memuat tentang perlindungan terhadap anak-anak yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata dalam Konvensi Jenewa  1949,  konvensi  yang  terdiri  dari empat  bagian  ini,  pada  bagian  keempat yaitu  yang memuat mengenai perlindungan terhadap  orang-orang  sipil  pada  waktu perang  menjelaskan  siapa-siapa  saja  yang dimaksud penduduk sipil, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan. Dalam konvensi  tersebut  dijelaskan  bahwa  anak- anak  digolongkan  ke  dalam  penduduk  sipil yang  juga  harus  dilindungi  pada  waktu perang. Sehingga konvensi jenewa ini telah memberikan  perlindungan  terhadap  anak dimana  statusnya  sebagai  penduduk  sipil. Akan  tetapi  konvensi  ini  tidak  menjelaskan secara  pasti  mengenai  perekrutan  anak menjadi  tentara  anak  serta  keterlibatannya ke dalam konflik bersenjata.
Protokol  tambahan  I  dan  II  Konvensi Jenewa tahun 1977 yang mengatur mengenai
sengketa bersenjata
internasional  dan  sengketa  bersenjata noninternasional. Di dalam protokol tambahan  tersebut  juga  dapat  kita  lihat beberapa  aturan  yang  berkaitan  dengan perekrutan  anak-anak  menjadi  tentara anak.  Namun  yang  perlu  dicermati  dalam situasi seperti apa yang terjadi di Sri Lanka, dimana  konflik  bersenjata  tersebut  terjadi antara Pemerintah Sri Lanka dengan LTTE, yang mana LTTE tersebut melibatkan anak- anak  ikut  sebagai  bagian  dari  kelompok bersenjata,  lalu  aturan  manakah  yang nantinya  digunakan  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak mengingat bahwa konflik yang terjadi di Sri Lanka tersebut bukanlah merupakan konflik internasional.
Berbicara mengenai anak dan keterlibatannya ke dalam kelompok bersenjata,  kita  tidak  bisa  terlepas  dari aturan  hukum  yang  khusus  membahas
mengenai  anak  yaitu  Konvensi    Hak  Anak, karena konvensi ini sudah sedemikian rupa merumuskan  mengenai  kedudukan  anak serta  perlindungan  hukum  bagi  anak-anak dalam keadaan apapun. Selian itu, konvensi ini juga dilengkapi dengan protokol tambahannya yaitu Protokol Tambahan Tahun 2000 yang mana protokol ini  secara  khusus  membahas  keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.
Perlindungan  Hukum  bagi  Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara Anak.
Perlindungan  Hukum  bagi  Anak-anak yang  direkrut  sebagai  Tentara  berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yaitu yang pertama berdasarkan  Prinsip  Pembeda.  Prinsip pembeda ini merupakan suatu prinsip yang membagi penduduk ke dalam dua golongan yaaitu  Kombatan  dan  Penduduk  Sipil (Permanasari.  1999:  73 ) ,  pembedaan  ini perlu  untuk  menentukan  siapa  yang  boleh diserang  dan  siapa  yang  harus  dilindung. Berdasarkan  prinsip  pembeda  ini  maka anak  digolongkan  ke  dalam  penduduk  sipil yang  harus  dilindungi,  namun  kenyataan seperti  yang  terjadi  di  Sri  Lanka  bahwa anak-anak tersebut direkrut menjadi tentara anak dan diperintahkan memanggul senjata maka  bagaimanakah  status  hukum  dari anak tersebut, apakah mereka digolongkan ke  dalam  penduduk  sipil  atau  kombatan, melihat  pada  kenyataan  bahwa  anak-anak tersebut memegang senjata. Dengan demikian  untuk  menentukan  status  hukum dari tentara anak tersebut  dapat dilihat dari beberpa  instrument  hukum  yaitu  :  Pasal  1, 2  dan  3  Konvensi  Den  Haag,  Pasal  13 Konvensi  Jenewa  I  Tahun  1949,  Pasal  43 ayat  (1)  dan ayat (2)  Protokol Tambahan I Tahun    1977,  Pasal  44  ayat  (3)    Protokol Tambahan  I  Tahun    1977,    sehingga berdasasrkan  instrument  tersebut  anak digolongkan sebagai kombatan, yaitu ketika mereka memiliki lambang pembeda khusus, membawa  senjata  secara  terbuka  dan melakukan  operasi  militer  sesuai  dengan peraturan  dan  kebiasaan  internasional, namun  instrument  tersebut  hanya  berlaku bagi tentara anak yang berusia di atas lima belas  tahun,  maka  ketentuan-ketentuan yang  akan  berlaku  bagi  tentara  anak tersebut  adalah  sama  seperti  ketentuan yang  berlaku  kepada  kombatan,  karena
tentara  anak  yang  telah  melebihi  usia  15 tahun menurut Konvensi Jenewa digolongkan  ke  dalam  kombatan.  Maka perlindungan  hukum  bagi  kombatan  akan berlaku juga bagi tentara anak.
Perlindungan  Hukum  bagi  Anak-anak yang  direkrut  sebagai  Tentara  berdasarkan Protokol  Tambahan  Konvensi  Jenewa Tahun  1977.    Perlindungan  berdasarkan Protokol Tambahan I pasal 77:
1.  Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh  dan  pihak  yang    bertikai  harus menyediakan  bantuan  dan  perawatan yang mereka butuhkan.
2.  Pihak yang bersengketa harus
mengambil segala tindakan dan menjauhkan  anak-anak  dari  segala perekrutan anak tersebut menjadi tentara.
3.  Tetapi  dalam  melatih  anak  yang  berusia lima  belas  tahun  tapi  belum  mencapai usia  delapan  belas  tahun,  maka  mereka harus  mengutamakan  mereka  yang tertua.
4.  Perlindungan  khusus  yang  diberikan kepada  anak-anak  ini  diterapkan  baik mereka  dalam  status  tahanan  maupun tidak;  Apabila  anak-anak  ditangkap ditahan/ditawan, ataupun diasingkan karena  hal-hal  yang  berkaitan  dengan konflik bersenjata, mereka harus ditempatkan  ditempat  yang  terpisah dengan  orang  dewasa,  kecuali  orang- orang dewasa tersebut adalah
keluargannya.
5.  Anak-anak tidak boleh dihukum mati. Perlindungan hukum berdasarkan Protokol  Tambahan  II,  yaitu  pasal  Pasal  4 ayat  (3)  huruf  c  telah  memberikan pemaparan yang tegas mengenai keterlibatan  anak  dalam  permusuhan  atau konflik  bersenjata  yaitu  dengan  melarang anak-anak  yang  berusia  di  bawah  lima belas  tahun  untuk  direkrut  dalam  angkatan perang.  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  d  Protokol Tambahan  II  tahun  1977  memberikan pemahaman bahwa mereka yang berusia di bawah  lima  belas  tahun  atau  belum mencapai  umur  lima  belas  tahun  akan mendapatkan  perlindungan  istimewa  jika mereka terlibat langsung dalam permusuhan  apabila  mereka  tertangkap dan  kemudia  menjadi  tawanan  perang.
Pasal  6  ayat  (2)  huruf  h  mengatur mengenai larangan pemberlakuan hukuman mati bagi mereka yang berusia di bawah  delapan  belas  tahun  pada  saat pelanggaran itu dilakukan, larangan itu juga berlaku  bagi  ibu  hamil  dan  ibu  yang memiliki anak yang masih kecil.
Perlindungan  Hukum  bagi  Anak-anak yang  direkrut  sebagai  Tentara  berdasarkan Konvensi  Hak  Anak  yaitu  terdapat  dalam pasal 38 yang secara garis besar memaparkan hal-hal sebagai berikut: 1.  Negara-negara  peserta  dari  konvensi  ini diwajibkan atau diharuskan untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan- ketentuan hukum
humaniter internasional  yang  berlaku  bagi  anak- anak dalam konflik bersenjata.
2.  Memuat  mengenai  kewajiban  negara untuk tidak merekrut anak yang masih di bawah  usia  lima  belas  tahun  dan memberikan  perlindungan  bagi  anak yang terkena dampak konflik bersenjata
3.  Negara-negara  pihak  harus  mengekang diri  agar  tidak  menerima  siapapun  yang belum  mencapai  usia  lima  belas  tahun ke  dalam  angkatan  bersenjata  mereka. Dalam  menerima  diantara  orang-orang tersebut,  yang  telah  mencapai  usia  lima belas  tahun  tetapi  belum  mencapai  usia delapan  belas  tahun  maka  negara- negara pihak harus berusaha memberikan  prioritas  kepada  mereka yang  tertua;  semua  negara  harus mengambil langkah-langkah yang memadai  untuk  mencegah  partisipasi siapapun di bawah usia lima belas tahun dalam pertikaian, baik kelompok pemerintah  mau  kelompok  bersenjata lainnya.
Perlindungan  Hukum  bagi  Anak-anak yang  direkrut  sebagai  Tentara  berdasarkan Protokol  Tambahan  Tahun  2000  yaitu terdapat  dalam  pasal  1,  2,  3,  4  dan  6. Selain  itu  ada  beberapa  instrument  hukum lain yang juga mengatur mengenai keterlibatan  anak  dalam  konflik  bersenjata yaitu: Rome  Statute  of  the  International Criminal  Court,  1988 (Statuta  Roma Pengadilan  Kejahatan  Internasional,  1988); Piagam Afrika tentang Hak-hak dan Kesejahteraan  Anak  tahun  1999  ( African Charter  on  the  Rights  and  Welfare  on  the
Child);  Cape  Town  Principles  and  Best Practices 1997) ; Konvensi ILO ( ILO
Convention Nr. 138: minimum Age Convention  and  ILO  Convention  Nr.  182: Worst  Forms  of  Child  Labour  Convention ); Konvenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan Politik ( International Convenant on Civil and Political Right ); Resolusi Dewan Keamanan PBB  No.  1612  Tahun  2005  ( UN  Security Council  Resolution  Nr.1612  Children  and Armed Conflict Resolution ); Resolusi Dewan  Keamanan  PBB  No.  1261  tahun 1999    dan    Resolusi    Dewan    Keamanan PBB  No.  1314  tahun  2000  ( UN  Security Council    Resolution    Nr.    1261    and    UN Security    Council  Resolution  Nr.  1314 ); Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban  Manusia  tahun  1984  ( American Declaration of the Right and Duties of Man ); Paris  Principle  and  Guidelines  on  Children Associates  with  Armed  Forces  and  Armed Groups  2007 ;  Protokol    Untuk    Mencegah, Menekan,    dan    Menghukum  Perdagangan Manusia  tahun  2000  ( Protocol  to  Prevent, Suppress,    and  Punish  Trafficking  in Persons ).
Prinsip  pembeda  merupakan  prinsip mendasar  dalam  hukum  perang,  dimana prinsip  ini  membedakan  penduduk  sipil dengan  kombatan.  Pembedaan  ini  perlu dilakukan  untuk  mengetahui  siapa  yang boleh  turut  dalam  permusuhan  dan  siapa yang  tidak,  serta  untuk  menentukan  siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Berdasarkan  prinsip  ini,  maka  anak  di golongkan  ke  dalam  penduduk  sipil  yang harus  dilindungi  sesuai  dengana  amanat Konvensi Jenewa 1949. Namun kasus yang terjadi di Sri Lanka yaitu anak-anak direkrut menjadi tentara anak dan dilibatkan langsung  ke  dalam  pertempuran,  lalu bagaimanakah status dari si anak tersebut? Apakah  Ia  tetap  di  golongkan  ke  dalam penduduk sipil yang harus dilindungi atau Ia digolongkan ke dalam kombatan, mengingat bahwa anak-anak tersebut memegang  senjata.  Dalam  beberapa  pasal di  konvensi  telah  dijelaskan  pada  saat kapan  anak-anak  itu  dapat  dikatakan sebagai kombatan, yaitu pada saat mereka memiliki lambing pembeda khusus, membawa  senjata  secara  terbuka  dan melakukan  oprasi  militer.  Serta  anak-anak
yang  statusnya  masih  diragukan  wajib dianggap  sebagai  penduduk  sipil.  Karena tentara  anak  yang  telah  melebihi  usia  15 tahun  digolongkan  ke  dalam  kombatan menurut ketentuan Konvensi Jenewa maka perlindungan  hukum  bagi  kombatan  juga akan berlaku bagi anak-anak tersebut.
Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977, dalam pasal 77 telah dijelaskan perlindungan-perlindungan  yang  diberikan kepada  anak,  salah  satunya  adalah  bahwa para pihak yang bersengketa harus melakukan  segala  upaya  agar  anak  yang belum  berusia  lima  belas  tahun  tidak  ikut ambil  bagian  dalam  peperangan,  dengan demikian dapat kita lihat bahwa, protokol ini tidak  memberikan  penjelasan  secara  jelas dan  terang  mengenai  perlindungan  hukum terhadap tentara anak. Akan tetapi protokol ini    menjelaskan  mengenai  perlindungan apa yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat  langsung  ke  dalam  pertempuran atau  perekrutan  anak-anak  tersebut  ke dalam konflik bersenjata. Protokol Tambahan  II  berlaku  pada  situasi  konflik noninternasional,  jika  dilihat  secara  sekilas isinya hampir sama dengan ketentuan yang ada  dalam  Protokol  Tambahan  I,  namun Protokol Tambahan II memberikan batasan yang lebih longgar mengenai batas usia.
Konvensi Hak Anak Tahun 1989 tidak menjelaskan  secara  langsung  mengenai tentara  anak,  tetapi  konvensi  ini  memberi penjelasan mengenai perlindungan hak-hak anak,  salah  satunya  adalah  keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang terdapat  pada  pasal  38.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  konvensi  hak  anak tersebut merupakan ketentuan umum mengenai  anak  dalam  konflik  bersenjata. Konvensi  Hak  Anak  ini  juga  dilengkapi dengan  Protokol  Tambahan  yaitu  Protokol Tambahan  Tahun  2000,  protokol  ini  dibuat secara  khusus  untuk  membahas  mengenai keterlibatan anak ke dalam suatu pertempuran.  Protokol  ini  memberikan perlindungan kepada anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak untuk dilepaskan  dari  tugasnya  sebagai  tentara anak.
Ada  beberapa  peraturan  lain  yang mengatur  mengenai  keterlibatan  anak dalam konflik bersenjata, yaitu seperti yang telah  di  sebutkan  di  atas.  Sehingga  dunia
internasional telah dengan sedemikian rupa memberikan  perlindungan  terhadap  hak- hak  anak,  karena  berdasarkan  hukum internasional  khususnya  HHI,  anak-anak tidak  boleh  dijadikan  sarana  dalam  medan pertempuran  dengan  demikian  anak-anak tidak  boleh  direkrut  menjadi  tentara  anak, melainkan  bahwa  anak-anak  ini  harus mendapatkan perlindungan secara penuh.
Bentuk  perlindungan  yang  nyata terhadap  anak-anak  yang  direkrut  menjadi tentara  anak  ini  adalah  perlindungan  yang diberikan  oleh  UNICEF  karena  tugas UNICEF  adalah  menyediakan  bantuan darurat  bagi  anak-anak  setelah  Perang Dunia  II.  Sumber  dana  digunakan  untuk kebutuhan  darurat  anak-anak  di  Eropa  dan Cina  paska  perang  berupa  pengadaan pangan, obat-obatan, sandang dan pakaian.  UNICEF  adalah  salah  satu  badan di  bawah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan  kebijakan,  dan  melakukan promosi  isu-isu  mengenai  anak.  Selama lebih  dari  60  tahun,  UNICEF  memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah  memajukan  hidup  anak-anak dan wanita (Maddocks, 2004 : 6).
UNICEF  telah  mengintegrasikan  hak- hak anak ke dalam setiap misinya. UNICEF bekerja  untuk  melindungi  anak-anak  dan perempuan  dari  eksploitasi,  kekerasan  dan penelantaran. Hal tersebut dilakukan dengan  meningkatkan  kesadaran  anggota masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat  tentang  cara  pencegahan penyalahgunaan  eksploitasi,  perdagangan, dan  penelantaran.  Selain  itu,  UNICEF  juga memberi edukasi mengenai pelatihan kejuruan dan kegiatan rekreasi untuk anak- anak  yang  rentan  dan  para  pemuda, termasuk anak jalanan dan pekerja anak.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  penulis  dapat  menyimpulkan sebagai berikut:
1.  Hukum  humaniter  internasional  telah memiliki  beberapa  instrumen  hukum yang  mengatur  mengenai  keterlibatan anak-anak  ke  dalam  konflik  bersenjata atau  perekrutan  anak-anak  sebagai tentara  anak,  yaitu  diantaranya  adalah

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
Konvensi  Jenewa  1949,  dalam  konvensi ini  dijelaskan  bahwa  anak  di  golongkan sebagai  penduduk  sipil  yang  harus dilindungi,  Protokol  Tambahan  tahun 1977,  Konvensi  Hak  Anak  dan  Protokol Tambahannya.
2.  Perlindungan  hukum  bagi  anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak yang pertama itu berdasarkan Prinsip Pembeda  yang  menjadi  dasar  dalam HHI itu sendiri, perlindungan berdasarkan pasal-pasal Konvensi Jenewa  Protokol  Tambahan  I,  Protokol
Tambahan  II,  Konvensi  Hak  Anak  serta perlindungan yang diberikan oleh Protokol  Tambahannya.  Selain  itu  ada beberapa  instrument  hukum  lainnya yang juga mengatur menganai perlindungan  terhadap  hak-hak  anak. Berdasarkan beberapa instrumen hukum di  atas  maka  perlindungan  hukum terhadap anak-anak yang direkrut
menjadi  tentara  anak  di  Sri  Lanka meliputi: perlindungan terhadap
perekrutan  anak  yang  berusia  di  bawah 15 ke dalam konflik besenjata,
perlindungan  anak  dari  setiap  serangan tidak senonoh, perlindungan perlindungan terhadap pelarangan hukuman  mati  bagi  anak-anak  yang berusia di bawah 15 tahun.
Saran  yang  dapat  diberikan  terhadap permasalahan  di  atas  adalah  sebagai berikut:
1.  Para pihak yang terlibat dalam pertikaian,  dalam  hal  ini  LTTE  dengan Pemerintah  Sri  Lanka  dan  juga  negara- negara  di  seluruh  dunia  seharusnya mengawasi  dan    melindungi    anak terhadap    praktik    perekrutan    anak sebagai tentara dan menghukum pelakunya dengan seberat-beratnya,
melaksanakan  ketentuan  yang  terdapat di  dalam  Konvensi  Jenewa  IV  tahun 1949, Protokol Tambahan
serta
Konvensi  Hak  Anak  beserta  protokol tambahannya  serta  semua  instrumen hukum  HHI  yang  berkaitan  dengan perekrutan tentara anak.
2.  Perlu  adanya  sosialisasi  oleh  berbagai organisasi  sosial  mengenai  Hukum Humaniter
Internasional secara
menyeluruh  kepada  pihak    orang    tua
dan    tokoh-tokoh    masyarakat  untuk untuk tidak melibatkan anak-anak mereka  ke  dalam  medan  pertempuran, dan membawa anak-anak dibawah umur ke  penampungan  guna  perlindungan, pembinaan,    pendidikan    dan    hal-hal lain    yang  berkaiatna  untuk    membekali anak-anak  agar  tetap mendapatkan hak mereka  yang  sudah  diatur  dalam Hukum  Internasional  sehingga  prinsip- prinsip  dan  asas-asas  yang  terdapat  di dalamnya pun dapat dijalankan.
3.  Aturan-aturan  tersebut  di  atas  tidak mengakomodir  segala  tindakan  yang yang  melibatkan  anak  sebagai  tentara anak dalam konflik bersenjata. Sehingga diperlukan  suatu  aturan  yang  lebih  jelas beserta  sanksi-sanksi  yang  di  berikan kepada para pelanggarnya.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Ambarwati,  et.al.  2010.  Hukum  Humaniter Internasional  dalam  Studi  Hubungan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Djamil,  Nasir.  2013.  Anak  Bukan  Untuk Dihukum. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Driscoll, William, et.al . 2004. The
International  Criminal  Court: Global Politics  and  The  Quest  for  Justice, The  International  debate  Education Association, New York .
Haryomataram,  1984.  Pengantar  Hukum
Humaniter. Jakarta: CV Rajawali. Ishaq.  2017.  Metode  Penelitian  Hukum. Bandung; Penerbit Alfabeta Istanto, Sugeng. 2010. Hukum Internasional.  Yogyakarta:  Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Malcolm  N,  Shaw.  2008.  International  Law,
Sixth  Edition.  Cambridge  University Press, UK.
Permanasari, Arlina, et.al. 1999. Pengantar
Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003.
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Hukum  Humaniter.  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada
Sunggono,  Bambang.  1997.  Metodologi Hukum.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada.

## Jurnal Ilmiah .
Risnain,  “Problematika  Perekrutan  Anak
dalam
Konflik
Bersenjata dan
Permasalahannya  di  Indonesia”,  Fiat Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum,  (Juli- September  2014).    ISSN:1978-5186, Volume 8 No. 3

## Internet/Website
Ciptowiyono, Konflik Indentitas di Sri Lanka, https://www.kompasiana.com/isharya nto/konflik-identitas-di-sri- lanka_54f7b70aa33311bd208b4830 diakses tanggal 6 April 2018 Ebo,  Tentara  Anak  Dalam  Gerakan  LTTE
Di Sri Lanka,
https://www.kompasiana.com/jasliene bo/tentara-anak-dalam-gerakan-ltte-
di-sri- lanka_5500f9b5a333117f725127a4 diakses tanggal 7 April 2018

## Sumber Bahan Ajar
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  Bahan Ajar  Pengantar  Hukum  Humaniter, dipresentasikan tanggal 16 Mei 2018
Peraturan Perundang-undangan /Perjanjian Internasional Konvensi Den Haag 1899 (Hague
Convention of 1899) . Konvensi  Hak  Anak  1989  ( Convention  of the Right of the Child 1989 ).
Konvensi  Jenewa  1949  Bagian  IV  tentang
Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang ( Geneva Convention  (IV)  on  Civilians,  1949. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva ).
Protokol  Tambahan  I  dan  II  Tahun  1977 ( The  convention  is  supplemented  by the  Additional  Protocol  1977  that governs  the  victims  of  international armed  conflict  (Additional  Protocol  I 1977) and victims of non-international
armed  conflict  (Additional  Protocol  II 1977 ))
Protokol  Tambahan  Tahun  2000  ( Optional Protocol  to  the  Convention  on  the Right of the Children on the Involvement  of  Childern  in  Armed
Conflict ).