## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 1, 2021, 1-10

## Pengendalian  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Aktivitas Pertambangan  di  Kecamatan  Pasir  Sakti  (Environmental
Damage  Control  Due  to  Mining  Activities  in  Pasir  Sakti District)
Feri Andriawan 1* , Muhammad Akib 2 , Agus Triono 3
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 1,2,3
feriandriawan41@yahoo.com 1* , akib97@yahoo.com 2 , agus.triono@fh.unila.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 8 Mei 2021 Direvisi pada 16 Juni 2021
Disetujui pada 2 Juli 2021

## Abstract
Purpose: This  study  aims  to  determine  whether  sand  mining activities  in  Pasir  Sakti  District  cause  environmental  damage  and directly  impact  the  community's  life  sector.  There  are  over  1000 hectares of abandoned mining areas. The researcher is interested in examining  problems,  in  this  case,  how  efforts  to  control environmental  damage  caused  by  sand  mining  activities  are progressing  and  what factors  are impeding the  implementation  of environmental damage control.
Research  Methodology: This  research  takes  an  empirical normative  approach  to  the  problem.  This  is  accomplished  by describing and analyzing the results obtained from library data and field observations.
Results: The  findings  indicated  that  a  variety  made  efforts  to implement control of parties, including the Environmental Service, the Police, and the community. Socialization of the community is needed  in  order  to  deter  illegal  mining  and  the  resulting environmental  damage.  As  a  countermeasure,  the  imposition  of administrative  sanctions  in  government  coercion  through  the control  of  illegal  mining  activities.  Additionally,  community involvement in rehabilitating and reforesting former mining areas contributes  to  recovery  should  be  imposed.  These  parties' environmental damage control efforts have been less than optimal due to impeding factors such as a lack of institutional coordination or cooperation among the parties responsible for implementing the control  and  the  absence  of  strict  sanctions  against  illegal  sand miners
Contribution: The  author  proposes  a  review  of  existing  control programs  and  increased  enforcement  efforts  against  illegal  sand miners.
Keywords: Environment, Mining, Control How  to  cite :    Andriawan,  F.,  Akib,  M.,  &  Triono,  A.  (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. Jurnal Ilmiah Hukum dan
Hak Asasi Manusia , 1(1), 1-10.

## 1. Pendahuluan
Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  atau yang selanjutnya disebut (UUPPLH-2009) telah menerangkan begitu jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pasal  1  angka  2  UUPPLH-2009  menjelaskan  arti  perlindungan  dan pengelolaan  sebagai  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang  di  lakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pengertian tersebut secara jelas tujuan yang ingin ditempuh, yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup. Sejalan dengan hal tersebut maka dari itu haruslah adanya tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dijalankan secara sistematis dan terpadu yang  dijalankan  oleh  semua  pemangku  kepentingan  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan kerusakan  lingkungan  hidup,  pemangku  kepentingan  yang  dimaksud  ialah  pemerintah  ataupun masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengatur dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan lingkungan hidup yang paling disoroti ialah kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir kuarsa di Kabupaten Lampung Timur yang sebagian besar  berada  di  Kecamatan  Pasir  Sakti.  Menurut  Pasal  1  angka  36  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung  Timur  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  pasir  kuarsa termasuk ke dalam golongan bahan komoditas tambang mineral bukan logam atau yang sering disebut bahan galian c.
Kecamatan  Pasir  Sakti  merupakan  wilayah  tambang  pasir  galian  c  terbesar  di  Kabupaten  Lampung Timur,  lebih  dari  250  hektare  lahan  produktif  yang  sengaja  di  tambang  pasirnya  untuk  pemenuhan industri  pertambangan  pasir  kuarsa.  Tambang  pasir  tersebut  tersebar  di  beberapa  desa  yaitu  desa Mulyosari,  Rejomulyo,  Labuhan  Ratu,  Kedungringin  dan  desa  Mekarsari. 1 Kegiatan  tambang  pasir galian  c  di  Kecamatan  Pasir  Sakti  beroperasi  sejak  tahun  2011  dengan  menggunakan  alat  berat  dan beroperasi dengan izin yang sah dan berlandaskan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.  15  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Pertambangan  Bahan  Galian  C  dan  juga  pemerintah  desa mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi  Pengangkutan  dan  Tata  Laksana  Galian  C.  Namun  sejak  tahun  2016  dengan diundangkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya  mineral  di  bagi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  provinsi”.  Berdasarkan  bunyi  pasal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  lagi  diberi  wewenang  dengan segala  yang  berkaitan  dengan  kehutanan,  kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral,  semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi maka izin operasi pertambangan  di  seluruh  Kabupaten  Lampung  Timur  di  alihkan  ke  Pemerintah  Provinsi  Lampung. Pencabutan izin operasi tersebut berdampak pada kondisi lingkungan yang makin parah sebab secara fisik bekas tambang pasir yang ditinggalkan begitu luas dan masih ada beberapa perusahaan yang secara ilegal melakukan kegiatan tambang.
Kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  kecamatan  pasir  sakti  berdampak  pada  sektor  kehidupan masyarakatnya  yang  menjadikan  kegiatan  penambangan  tersebut  sebagaimana  pencaharian  atau pekerjaan pokok bagi masyarakat penambang. Secara fisik lahan pertambangan yang begitu luas dengan kedalaman  yang  tidak  menentu  (4-12  meter)  merusak  bentang  alam  wilayah,  operasi  tambang  hasil pengangkutan pasir yang dibawa menggunakan truk-truk besar yang melewati jalan umum, dan jalan raya berdampak pada kondisi kerusakan jalan serta menimbulkan polusi udara. Penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti juga mempengaruhi kualitas ketersediaan air permukaan di wilayah Pasir Sakti, hal ini  dikarenakan  air  hujan  yang  jatuh  dengan mudah  terakumulasi  di  permukaan  kubangan  bekas tambang galian. Hal ini dikeluhkan warga yang berada di sekitar wilayah pertambangan ketika musim kemarau datang ketersediaan air menjadi susah untuk di dapatkan dan apabila musim hujan kualitas air yang berada di sumber mata air permukaan (air sumur) menjadi tak layak konsumsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti dan  faktor-faktor  penghambat  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan  di
1 https://www.kupastuntas.co/2019/10/23/ lokasi-galian-tambang-pasir-ilegal-di-lampung-timur-tersebar-di- empatkecamatan/, diakses pada 15 Desember 2019.
Kecamatan Pasir Sakti. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas: 1)  Bagaimanakah  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan  di  Kecamatan Pasir  Sakti?;  2)    Faktor-faktor apakah  yang  menghambat  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat aktivitas  pertambangan  di  Kecamatan  Pasir  Sakti?  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  masalah normatif  dan  empiris  dengan  data  primer  dan  sekunder,  dan  masing-masing  data  diperoleh  dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang didapat, dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 2.  Hasil dan Pembahasan

## Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti
Pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan  di  Kecamatan  Pasir  Sakti  sudah tercantum secara rinci di Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Bab V Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwasanya upaya pengendalian kerusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada ayat  4  dilanjutkan  bahwasanya  pemerintah  daerah  dan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pengaturan kewajiban tersebut tidak  hanya  berada  dalam  tahap  alokasi  ruang  maupun  administrasi  perizinan.  Dalam  pelaksanaan izinnya  pun  secara  umum  UU  No.  4  tahun  2009  mengatur  kewajiban  bagi  pemegang  izin  untuk mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Salah satunya kemudian diatur lebih detail dalam bentuk pengelolaan sisa tambang agar memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas ke media  lingkungan.  Kewajiban  lainnya  dalam  usaha  pertambangan  yaitu,  melakukan  pemantauan lingkungan  dan  kegiatan  reklamasi  pasca  tambang.  Bahkan  pemerintah  sendiri  diwajibkan  untuk melakukan  pembinaan  dan  pengamanan  teknis  terkait  pengelolaan  lingkungan  hidup  oleh pertambangan rakyat. 2 Hal tersebut berarti mengisyaratkan kepada semua elemen di daerah wajib dan boleh mengambil untuk melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.
Berdasarkan  tinjauan  lapangan  yang  telah  dilakukan,  upaya  pengendalian  kerusakan  lingkungan  di Kecamatan  Pasir  Sakti  yang  sesuai  amanat  Peraturan Bupati  Nomor  07  Tahun  2013,  maka  hasilnya belum  diketahui  penyelenggaraannya,  karena  yang  diperoleh  ialah  berupa  data  program  pelestarian penanganan wilayah pasca tambang di Kabupaten Lampung Timur tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Lampung  Timur  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.  Peraturan  Bupati  No.  61  Tahun  2019  tentang  Kedudukan  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menetapkan adanya pembentukan bidang baru dalam susunan tata kerja yaitu bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dalam Pasal 33 bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menjalankan fungsi diantaranya: 1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
3. Pelaksanaan  penanggulangan  (pemberian  informasi,  pengisolasian,  serta  penghentian)  kerusakan lingkungan
4. Pelaksanaan pemulihan, (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan baik sebelum ataupun sesudah diterbitkannya peraturan tersebut  beberapa  dilaksanakan  secara  persuasif  melalui  pendekatan  sosial  dan  kultural,  serta tindakan berupa penertiban langsung dari masyarakat dan penegak hukum.
Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti yang dilakukan oleh pihak- pihak terkait dilaksanakan melalui tiga upaya yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## Upaya Pencegahan
Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Pasal  9  ayat  (2)  menyebutkan  bahwasanya  pengendalian  kerusakan  lingkungan  hidup  melalui
2 Grahat Nagara, Maret 2017. “ Perkembnagan Sanksi Administratif Dalam Pengutan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam”, Jurnal Hukum Lingkungan Volume 3 Issue 2, hlm 29.
pencegahan meliputi perizinan, penyusunan dokumen lingkungan hidup (dapat berupa Amdal, UKL- UPL  atau  SPPL).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pengendalian  kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti, Upaya pencegahan  dengan  penyusunan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS),  atau  dokumen lingkungan  hidup  belum  pernah  dijalankan  hingga  saat  ini,  dan  hanya  ada  data  program  pelestarian penanganan  wilayah  pasca  tambang  di  Kabupaten  Lampung  Timur  tahun  2018.  Dalam  UUPPLH, KLHS bersama dengan AMDAL, upaya kelola lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), dan  instrumen  lain  diorganisasikan  dalam  kelompok  upaya  pengendalian,  khususnya  dalam  rangka sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14 UUPPLH). KLHS merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan kebijakan, rencana dan program yang dalam kajiannya  dilakukan  telaah  terhadap  perkiraan  dampak  lingkungan  dari  kebijakan,  rencana  dan program.  Telaah  tersebut  memuat  pertimbangan-pertimbangan  aspek  sosial,  ekonomi  dam keberlanjutan lingkungan hidup. 3 Pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  wajib  membuat  KLHS  dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  prinsip pembangunan  berkelanjutan  telah menjadi  dasar  dan terintegrasi  dalam  pembangunan suatu  wilayah dan/atau  Kebijakan,  Rencana  dan  Program.  Selanjutnya  salah  satu  instrumen  pencegahan  kerusakan lingkungan ialah dengan adanya izin lingkungan. Izin Lingkungan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau  kegiatan  yang  wajib  AMDAL  atau  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
AMDAL  diperlukan  bagi  kegiatan  usaha  yang  berdampak  penting  bagi  lingkungan  hidup.  Fungi AMDAL  ditempatkan  secara  vital  untuk  menganalisa  secara  komprehensif  seluruh  komponen lingkungan dan kegiatan serta dampaknya dalam rangka internalisasi pertimbangan lingkungan dalam proses  perencanaan,  pembuatan  program  dan  pengambilan  keputusan. 4 Bagi  kegiatan  yang  tidak berdampak penting tetap memerlukan izin lingkungan yang disebut dengan UKL-UPL. Namun, saat ini izin lingkungan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disederhanakan melalui penghapusan  AMDAL.  Selain  di  dalam  Undang-Undang Omnibus  Law Cipta  Lapangan  Kerja, penghapusan AMDAL dalam rangka penyederhanaan perizinan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup
dan Kehutanan
Republik Indonesia
Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018  tentang  Pengecualian  Kewajiban  Menyusun  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang  telah memiliki  Rencana  Detail  Tata  Ruang (RDTR).  Sejatinya  AMDAL  dan  RDTR  tidak  bias untuk disetarakan RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek/kegiatan tertentu. AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan, sementara RDTR adalah instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan skala regional. 5 AMDAL  yang  diganti  RDTR  justru  menyebabkan  ketidakjelasan  siapakah  pihak  yang  bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL- UPL) pelaku usaha tidak memiliki kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Namun Demikian Dinas Lingkungan Hidup tetap menjalankan upaya pencegahan yang dilaksanakan dengan  sosialisasi  tentang  dampak  buruk  kegiatan  pertambangan  pasir  di  kawasan  padat penduduk/pemukiman  dan  dampaknya  terhadap  kondisi  lingkungan,  namun  kegiatan  tersebut dilaksanakan  pada  tahun  2014.  Adanya  sosialisasi  tersebut  juga  mengarahkan  aparatur  kecamatan beserta masyarakat untuk membentuk suatu peraturan desa yaitu Peraturan Desa Pasir Sakti Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kontribusi Pengangkutan dan Tata Laksana Galian C yang juga merupakan tindak
3 Muhammad Akib,2014, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.108
4 Endra Satmaidi, 2015, Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum.
5 Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, 2020, Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9.
lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Berikut  ini  adalah  isi  peraturan  desa  tersebut  yang  berkaitan  dengan  pembatasan  aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti.
1) Setiap penambang baik perusahaan yang berskala besar ataupun berskala kecil bahkan perorangan harus memperhatikan AMDAL.
2) Paska  penambangan  yang  ditinggalkan  baik  dari  penambang  perorangan,  perusahaan  kecil  atau besar wajib melakukan reklamasi.
3) Setiap penambang harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat, seperti:
a) Pada  Musim  panas  jalan  berdebu  armada  pengangkut  yang  melewati  jalan  masyarakat  harus menyiram dua kali sehari.
b) Penambang harus memperbaiki jalan dan siring yang ada di sepanjang jalur yang dilewati armada pengangkut.
c) Penambang wajib tetap menjaga keberadaan dan kelestarian alam.
d) Setiap armada angkutan diwajibkan menutup pasirnya dengan alat penutup yang standar.
e) Batasan Penambangan yaitu 50 m dari jalan desa, kabupaten dan provinsi, 80 m dari permukiman warga, 15 m dari tempat pemakaman umum, serta 15 m dari fasilitas pemerintahan.
4) Teknis  pelaksanaan  peraturan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dilaksanakan  oleh  pihak penambang/perusahaan angkutan dan dengan pengawasan perangkat desa/masyarakat.
5) Pembiayaan  penambangan  dan  pemeliharaan  serta  kebersihan  sarana  jalan  tersebut  di  atas dibebankan pada perusahaan pertambangan.
6) Fasilitas yang digunakan untuk sarana angkatan perusahaan pertambangan yang melewati fasilitas milik  dinas  Pembangunan  Umum  Pengairan  beserta  perizinan,  pemeliharaan,  dan  pemanfaatan bukan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Pasir Sakti.
Meskipun  demikian,  pelaksanaan  sosialisasi  dan  pembentukan  peraturan  desa  sebagai  upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan belum bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti yang semakin memburuk. Pada  tahun  2018  barulah  dilaksanakan  kembali  pendataan  ulang  lokasi  pertambangan,  jumlah perusahaan  pertambangan  yang  aktif  dan  skala  pertambangan  yang  tujuannya  untuk  mengetahui persebaran dan dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti.

## Upaya Penanggulangan
Upaya Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti setelah  adanya  Peraturan  Daerah  Nomor  07  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  terhitung  dari  tahun  2014  ditetapkan  hingga  tahun  2020  yang  penulis  ketahui berdasarkan tinjauan di lapangan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan ialah sanksi administratif yaitu dengan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan  nyata  untuk  menghentikan  pelanggaran  dan/atau  memulihkan  dalam  keadaan  semula. Penerapan  sanksi  paksaan  pemerintah  dapat  dilakukan  terhadap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan  dengan  terlebih  dahulu  diberikan  teguran  tertulis.  Paksaan  pemerintah  ( Bestuursdwang ) merupakan  suatu  kewenangan  bebas  dalam  artian  pemerintah  bebas  mempertimbangkan  apakah paksaan pemerintah diperlukan atau dapat mengganti sanksi lain. 6 Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah  dapat  dijatuhkan  pula  tanpa  didahului  dengan  teguran  tertulis  apabila  pelanggaran  yang dilakukan menimbulkan:
1) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
2) Dampak  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  jika  tidak  segera  dihentikan  pencemaran  dan/  atau perusakannya; dan atau
3) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.
6 Ridwan HR., 2011, Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24. 4
Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
2) Pemindahan sarana produksi;
3) Penutupan saluran pembuangan limbah atau emisi;
4) Pembongkaran;
5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
6) Tindakan  lain  yang  bertujuan  untuk menghentikan  pelanggaran  dan tindakan  memulihkan  fungsi lingkungan hidup. 7
Tindakan  paksaan  pemerintah  berupa  penertiban  aktivitas  pertambangan  yang  dimaksudkan  untuk menghentikan  sumber  kerusakan  lingkungan  dan  dilakukan  oleh  Kepolisian  Sektor  Pasir  Sakti  dan Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur.
Data  Kepolisian  Sektor  Pasir  Sakti  mengenai  sidak  penertiban  aktivitas  pertambangan  ilegal  dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2020) menyebutkan bahwasanya penertiban aktivitas pertambangan ilegal sudah di laksanakan berulang kali, berikut tabel data pelaksanaan penertiban aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.
1. Penertiban  terhadap  aktivitas  pertambangan  PT.  Jaya  Pasific  Propertindo  di  Desa  Mulyosari  dan Rejomulyo  oleh  Kapolres  Lampung  Timur.  Penertiban  tersebut  dilaksanakan  pada  tahun  2015 dengan hasil ditutupnya lokasi pertambangan tersebut yang di tandai dengan di pasangnya police line di lokasi pertambangan.
2. Penertiban  Pertambangan  ilegal  kembali  di  laksanakan  di  tahun  2016  oleh  tim  gabungan  Polda Lampung,  Korem  043  Gatam,  Brigif  3  Marinir,  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Pertambangan  dan energy,  serta  BPLHD  (sekarang  berubah  Dinas  Lingkungan  Hidup)  terhadap  dua  perusahaan pertambangan  yaitu  PT.  Jaya  Pasific  Propertindo  (JJP)  dan  PT.  Curah  Laju  Utama  (CLU). Pelaksanaan tersebut di pimpin oleh Kompol Ujang Supriatno yang dulu menjadi Kepala Bidang Operasional  Polres  Lampung  Timur,  ia  menyatakan bahwasanya  aktivitas  pertambangan  tersebut sangat  berdampak  besar  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Penertiban  tersebut  berhasil  menyita  20 mesin diesel penyedot dan juga peralatan pertambangan.
3. Tahun 2018 upaya penuntutan dari masyarakat terhadap PT. Jaya Pasific Propertindo, masyarakat menuntut penghentian aktivitas pertambangan PT.JJP yang masih saja aktif melaksanakan aktivtas pertambangannya,  padahal  sudah  ada  penetapan  dari  PT.  Wahana  Rahardja  yang  merupakan BUMD,  bahwasanya  lahan  bekas  pertambangan  akan  dijadikan  sebagai  lahan  percontohan minapolitan/budidaya  perikanan  yang.  Idrus  Efendy  selaku  direktur  PT  Wahana  Rahardja menyebutkan  “Sesuai  dengan  pasal  5  ayat  6  dalam  perjanjian  kerjasama  yang  di  sepakati sebelumnya  PT  JPP  segera  menyampaikan  dokumen  pendukung  perizinan  IUP  OP  nomor B.24/24/Sk/IUP.OP/2014 yang dimiliki PT JPP dari Bupati Lamtim seperti dokumen amdal, izin lingkungan, dokumen rencana penambangan, rencana reklamasi, dokumen rencana pasca tambang, sehingga dapat disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan memenuhi kebutuhan perizinan lainnya”.
Namun upaya tersebut juga belum menuai hasil dari apa yang direncanakan, upaya pengelolaan lahan eks tambang belum juga terlaksana hingga sampai di penghujung tahun 2020 kenyataan di lapangan didapati aktivitas pertambangan ilegal PT.Jaya Pasific Propertindo di Desa Rejomulyo.

## Upaya Pemulihan
Pasal  54  ayat  (1)  UUPPLH-2009  menegaskan:  “Setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.” Selanjutnya ayat (2)  menyatakan:  Pemulihan  fungsi  lingkungan  dapat  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai  berikut:
7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran 1
(a)Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar,(b) Remediasi, (c) Rehabilitasi, (d)  Restorasi,  dan/atau,  (e)  Cara  lain  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Berdasarkan  penelitian  di  lapangan,  dari  awal  adanya  aktivitas  pertambangan  dan ditetapkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur  Nomor  07  Tahun  2013  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ada upaya pemulihan lahan bekas aktivitas pertambangan,  yang  ditemukan  hanyalah  program-program  pemerintah  daerah  yang  disusun  tahun 2018 mengenai “Kajian Wilayah Pasca Tambang di Kecamatan Pasir Sakti” yang belum terlaksana.
Kegiatan  rehabilitasi  lingkungan  merupakan  upaya  pemulihan  fungsi  lingkungan  yang  terlihat  nyata bagi masyarakat setempat. Dengan dilakukannya kegiatan rehabilitasi maka terdapat upaya pemulihan fisik lahan bekas galian tambang, dimana yang mulanya hanya terlihat seperti kubangan tetapi kembali ditanami pohon sebagai upaya pemulihan struktur lahan. Kemudian, kegiatan pembuatan kolam-kolam ikan merupakan alternatif pemanfaatan lahan yang dapat menambah penghasilan masyarakat setempat. Upaya pemulihan dilaksanakan dengan mereboisasi lahan bekas tambang, kegiatan tersebut merupakan inisiatif  masyarakat  yang  terdampak  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas  pertambangan.  Seperti halnya  kegiatan  menanam  pohon  di  sekitar  lahan  bekas  tambang  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Agus Siswanto masyarakat Desa Rejomulyo, dalam wawancara dengan beliau ia mengaku sengaja melakukan kegiatan tersebut atas dasar kesadaran dan keprihatinan akan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan  tersebut.  Melalui  inisiatif  dengan  meminta  rekomendasi  dari  desa  untuk  pengajuan  bibit pohon  ke  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Way  Seputih  Way  Sekampung  (BPDAS-WSS) Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan luas lahan ia miliki di bekas tambang pasir terutama untuk jenis tanaman  yang cocok  di lahan  berpasir,  tahap  pertama  yaitu  menimbun  lokasi  yang  akan ditanami pohon dengan batu keriting dan pasir, lalu memetakan jarak tanaman serta mengolah lahan dengan timbunan tanah subur dan pupuk kompos. Setelah pohon-pohon itu besar sekitar umur 2 tahunan barulah membuat tanggul dan talud agar lebih kuat menahan longsor. 8 Melalui upaya pemulihan dengan menanam berbagai jenis pohon kayu dan buah dengan jumlah ratusan batang mampu mengembalikan fungsi lahan gersang yang bisa ditanami dan tidak lagi berpotensi longsor.
Kondisi perairan di lahan bekas pertambangan pasir yang saat ini berbentuk seperti danau-danau yang menggenang  dan  tidak  termanfaatkan  baik  kepentingan  pertanian  maupun  untuk  kepentingan perikanan.  Padahal  apabila  dilihat  dari  potensi  wilayah,  Kecamatan  Pasir  Sakti  merupakan  wilayah potensial  sebagai  produsen  utama  komoditas  perikanan  di  Kabupaten  Lampung  Timur.  Bahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, No 35/KEPMEN- KP/2013  Tenatang  Penetapan  Kawasan  Minapolitan,  Kecamtan  Pasir  Sakti  merupakan  salah  satu wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  minapolitan  di  Provinsi  Lampung. 9 Hal  tersebut  semakin didukung  dengan  Keputusan  Bupati  Lampung  Timur  Nomor  B.541/04/SK/2014  tentang  Penetapan Kecamatan Pasir Sakti sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur. Adapun demikian program minapolitan yang dicanangkan belum pernah dijalankan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesan bahwa beberapa instansi saling melempar tanggung jawab terkait dengan ketidakseimbangan fungsi lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Sebagian masyarakat mengatakan kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup  seharusnya  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Kabupaten  Lampung  Timur. Adapun  menurut  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Kepala  Bidang  Pengendalian  kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Maya Sakti (2020), bahwasanya Dinas  Lingkungan  Hidup  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  mengurusinya  dan  kegiatan  pemulihan lingkungan hidup di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur merupakan tanggung jawab dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur karena daerah tersebut di dominasi
8 Wawancara dengan Agus Siswanto, tanggal 12 September 2020 di Desa Rejomulyo
9 Lia Ambasari, dkk., 2013, Strategi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Lampung Timur, Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
oleh  pengusahaan  penambangan  pasir.  Hal  seperti  saling  melempar  tanggung  jawab  ini  sepatutnya dihindari karena pengimplementasian kebijakan akan berhasil oleh keterpaduan para pihak.
Sebenarnya  program  minapolitan  sangat  diharapkan  oleh  masyarakat  yang  mempunyai  lahan  bekas tambang ataupun masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh  Bapak  Syamsudin  warga  Dusun  Purna  Jaya  Desa  Kedung  Ringin,  ia  sudah  hampir  dua  tahun mengusahakan lahan  bekas  tambang  pasirnya  dapat  dimanfaatkan  dengan  dijadikan  keramba apung, beliau  membuat  keramba  apung  dengan  modalnya  sendiri,  ia  berharap  bahwasanya  upaya  yang dilakukan bisa menjadi contoh untuk masyarakat lainya guna memanfaatkan lahan bekas pertambangan. Pak Syamsudin juga berharap program minapolitan yang dicanangkan dahulu segera dilaksanakan dan apa  yang  ia  upayakan  menjadi  pendorong  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  program tersebut. 10
Faktor  Penghambat  Pengendalian  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Aktivitas  Pertambangan  di Kecamatan Pasir Sakti

## Kurangnya Kordinasi Pihak-Pihak Terkait
Kordinasi  kelembagaan  dalam  upaya  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaannya. Seperti halnya upaya pelaksanaan kegiatan di lahan bekas pertambangan yang telah diuraikan diatas kegiatan tersebut berupa  upaya  reklamasi  dan  reboisasi.  Pelaksanaan  kewajiban  pasca  tambang  harus  ada  peran kelembagaannya,  karena  agar  pelaksanaan  reklamasi  maupun  reboisasi  oleh  pemegang  IUP  dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi. Namun, di Kabupaten Lampung  Timur  belum  terdapat  lembaga  khusus  yang  mengawasi  terkait  kegiatan  pasca  tambang. Penguatan  kelembagaan  ini  dapat  dilakukan  dengan  penyatuan  beberapa  wewenang  pengelolaan lingkungan  yang  kini  tersebar  pada  beberapa  dinas  daerah.  Instrumen  hukum  yang  dapat  digunakan adalah  melalui  kewenangan  perizinan  lingkungan  yang  secara  formal  telah  diakui  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009.  Melalui  instrumen  izin,  kelembagaan  lingkungan  dapat  melakukan pengawas-an dan sekaligus penegakan hukum. Sebagai konsekuensinya maka model kelembagaan yang tepat adalah berbentuk Dinas Daerah, yang kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  nomenklaturnya  adalah  Dinas  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Daerah. Kelemahan  wewenang  koordinasi  dapat  diatasi  dengan  mewajibkan  izin  lingkungan  sebagai  syarat diterbitkan-nya izin usaha atau kegiatan. Dengan demikian, instansi lain yang memiliki kewenangan perizinan usaha akan selalu berkoordinasi dengan kelembagaan lingkungan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sebelum diterbitkannya izin usaha. 11

## Penegakan Hukum Yang Lemah
Salah  satu  faktor  penghambat  pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti adalah adanya aktivitas pertambangan ilegal yang merambah pada  lahan  yang  akan,  atau  sedang  direncanakan  sebagai  wilayah  yang  akan  dilaksanakan  upaya pemulihan.  Aktivitas  penambangan  yang  dilakukan  baik  dari  perusahaan  maupun  masyarakat masih banyak ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Pasir Sakti diantaranya Desa Rejomulyo, Mulyosari, dan  Mekarsari.  Penambangan  ilegal  semakin  merajalela  dikarenakan  kurangnya  pengawasan  oleh aparat  penegak  hukum.  Sejauh  ini  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penambangan  ilegal hanyalah sebatas tindakan preventif yaituu berupa himbauan dan tindakan preventif dengan penyitaan alat-alat pertambangan dari para pelaku penambangan ilegal. Kepolisian perlu menindak tegas pelaku penambangan ilegal dengan sanksi berupa pidana penjara maupun denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
10 Wawancara dengan Syamsudin, tanggal 14 September 2020 di Desa Kedung Ringin
11 Muhammad Akib dan Muhtadi, 2012, “Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem” , Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5, hlm 162.
Dari aspek substansi materiilnya, UUPPLH telah mengatur pasal-pasal perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi pidananya bagi pencemar dan perusak lingkungan hidup. Sedangkan aspek penegakan hukum, para penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang harus sesuai dengan hukum acara  pidana  yang  berlaku.  Untuk  membatasi  penegak  hukum  agar  tidak  berlaku  sewenang-wenang dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  dan  lebih  menjamin  perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap pencemar  dan  perusak  lingkungan  hidup.  Pemberlakuan  hukum  represif  penegakan  hukum  akan mencerminkan adanya perwujudan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terkandung dalam cita-cita hukum, politik dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. 12
Adanya  Pengawasan  dalam  rangka  upaya  pelaksanaan  pemulihan  atau  penanggulangan  kerusakan lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga agar fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan  baik  dan  terjaminnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Sistem  pengawasan  yang  efektif adalah  sarana  terbaik  untuk  membuat  segala  sesuatunya  berjalan  dengan  baik  dalam  Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana; a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif; b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis; dan  c)  bilamana  laporannya  disampaikan  cukup  cepat. 13 Lebih  lanjut  Prajudi  Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.
Penegakan  hukum  yang  lemah  terhadap  pelaku  penambangan  ilegal  khususnya  dari  perusahaan pertambangan  (PT.  Jaya  Pasific  Propertindo)  yang  masih  saja  melakukan  aktivitas  pertambangan berdampak dari terhambatnya program pembentukan wilayah minapolitan di Kecamatan Pasir Sakti, Padahal rencana sejak tahun 2017 PT. Wahana Rahardja selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menerapkan program minapolitan di kawasan bekas pertambangan, namun belum juga terlaksana karena masih adanya aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

## Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Dalam  pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lingkungan  partisipasi  masyarakat  sebagai  peran  pokok dalam menanggulangi dan melakukan pemulihan sangatlah penting. Sebagaimana kondisi masyarakat di beberapa desa yang terdampak akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. Masyarakat yang  memang  menggantungkan  hidupnya  dalam  menunjang  perekonomian  melalui  usaha pertambangan  pasir  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  pelaksanaan  pengendalian  kerusakan lingkungan. Masyarakat masih banyak yang terlibat sebagai pelaku penambangan ilegal di Kecamatan Pasir  Sakti,  hal  tersebut  didorong  dengan  kemudahan  pemasaran  produk  hasil  pertambangan/bahan galian.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lampung  Timur  dalam menangani  kendala  tersebut  dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  menjaga kondisi  lingkungan  dan  rencana  kegiatan  pasca  tambang.  Sosialisasi  tersebut  diharapkan  mampu merubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya adanya aktivitas pertambangan ilegal terhadap kondisi lingkungan di masa yang akan datang.
Dinas Lingkungan hidup pernah menawarkan untuk melakukan kegiatan kerja rehabilitasi lingkungan di bekas lahan pertambangan milik masyarakat, namun upaya tersebut tidak disepakati oleh masyarakat sekitar, masyarakat masih bersikukuh untuk melanjutkan  aktivitas pertambangan karena alasan mata pencaharian. Sebagai contoh di kawasan Desa Mulyosari, sepanjang jalan Pasir Luhur berpuluh-puluh masyarakat  masih  melakukan  kegiatan  pertambangan  dari  mulai  penyedotan  (ekspoitasi)  hingga  ke proses pengayakan yaitu untuk menghasilkan butiran-butiran pasir yang halus. Namun tetap saja hasil pertambangan  tersebut  disetorkan  kepada  Perusahaan  bukan  untuk  komoditas  keperluan  masyarakat
12 Asep Suherman, oktober 2020, “ Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Bina Hukum Lingkungan Volume 5, hlm 145.
13 Aditia Syaprillah, Oktober 2016, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan” , Bina Hukum Lingkungan Volume 1, hlm 107.
lokal.  Perilaku  itulah  yang  menjadi  penghambat  upaya  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti.

## 3. Penutup
Berdasarkan  analisa  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti dilaksanakan oleh beberapa pihak-pihak yaitu Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Lampung  Timur,  penegak  hukum  (Kepolisian)  dan  partisipasi masyarakat yang ikut serta membantu pelaksanaan pengendalian. Kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  aktivitas  pertambangan  ilegal  yang  berdampak kerusakan  lingkungan.  Upaya  penanggulangan  yang  dilaksanakan  yaitu  sanksi  administratif  berupa paksaan  pemerintah  dengan  penertiban  terhadap  para  pelaku  penambangan  liar  yang  ada  di  lokasi pertambangan, dan pengelolaan wilayah bekas pertambangan menjadi lokasi pariwisata dan keramba apung  sebagai  upaya  pemulihan  terhadap  lahan  bekas  pertambangan.  Namun  upaya  pelaksanaan tersebut masih belum terlaksana dengan optimal, karena masih meninggalkan permasalahan lingkungan yang diantaranya kegiatan pertambangan ilegal dan dampak lingkungan yang berpengaruh pada sektor kehidupan  masyarakat. Faktor-faktor  penghambat  dalam  pengendalian  kerusakan  lingkungan  akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait yang  bertanggung  jawab  terhadap  kerusakan  lingkungan  di  Kecamatan  Pasir  Sakti  serta  kurangnya sumber daya manusia mumpuni yang dimiliki oleh lembaga terkait dan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pertambangan pasir ilegal tidak memberikan efek jera kepada para pelaku, dan  kesadaran  masyarakat  yang  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  dari  aktivitas  pertambangan  di Kecamatan Pasir Sakti.

## Referensi
Akib, Muhammad. (2016). Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional . Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Akib, Muhammad., Muhtadi. (2016). Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem. F iat Justicia Ilmu Hukum.
Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks  Pembangunan  Berkelanjutan .  Jurnal  Rechts  Vinding  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, 9(2).
Ambasari,  L,  dkk.  (2013). Strategi  Pengembangan  Kawasan  Perikanan  Budidaya  di  Kabupaten Lampung Timur. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. Christanto,  Joko.  (2014). Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  , Tangerang  Selatan: Universitas Terbuka.
Grahat Nagara. (2017). Perkembnagan Sanksi Administratif dalam Pengutan Perlindungan  Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum Lingkungan, 3(2). HR, Ridwan. (2011). Hukum Administrasi Negara , Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. https://www.kupastuntas.co/2019/10/23/lokasi-galian-tambang-pasir-ilegal-di-lampung-timur- tersebardi-empat-kecamatan/, diakses pada 15 Desember 2019.
Sarwono,  Sarlito  Wirawan.  (1992). Psikologi  Lingkungan .  Jakarta.  PPS  UI  dan  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Satmaidi,  Hendra.  (2015).  Konsep  Deep  Ecology  Dalam  Pengaturan  Hukum  Lingkungan. Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum .
Suherman,  Asep.  (2020).  Esensi  Asas  Legalitas  dalam  Penegakan  Hokum  Lingkunga .  Bina  Hukum Lingkungan, 5(1).
Syaprillah, Aditia. (201). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Bina Hukum Lingkungan, 5(1).