## MEDIASI DI BP4 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
Paryadi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau semangatmas@gmail.com
Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  mengurai  faktor-faktor  kurang  efektifnya  BP4  dan  solusi urgensitasnya. Salah satu misi dari BP4 adalah mediasi untuk mencegah perceraian, tapi  pelaksanaanya  kurang  efektif  dalam  mencegah  perceraian.  Penulisan  ini menggunakan  pendekatan  normative.  Hasil  penelitian,  peran  BP4  saat  ini  belum efektif dalam menjalankan fungsinya, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor (1) Posisi BP4 yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Pengadilan Agama terkait dalam penyelesaian kasus perceraian (2) Kurangnya keberpihakan pemerintah kepada BP4 terutama  dalam  anggaran  finansial(3)  Kurangnya  sosialisasi  tentang  fungsi  BP4 kepada Masyarakat.  Solusinya regulasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perceraian harus di hadapan hakim Pengadilan Agama perlu diperlukan pembaharuan  dengan  taqshisul  qadha,  re-interprestasion  dan  syiasah  syariyah. Sosialisasi ke masyarakat lebih intens tentang urgensitas BP4.

## Keyword : Mediasi, BP4 dan Perceraian

## A. Pendahuluan
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pembahasan  studi  al- Qur’an,  bahwa  konflik suami  istri  dalam  rumah  tangga  ada  dua  macam  yaitu nusyuz dan syiqaq. Dalam mengatasi kedua konflik yang biasa terjadi di rumah tangga, al- Qur’an menjelaskan solusi alternatif secara filosofis dan teknis penyelesaiannya yaitu cara i ṣlāḥ (damai).
Untuk konflik dengan kasus nuzyus maka penyelesaian sengketa antara suami istri dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan bertahap dan edukatif . 1 Selanjutnya dalam kasus rumah tangga bentuk konflik syiqaq maka harus solusinya dengan cara mengutus ḥ akam (juru damai) antara pihak keluarga suami dan keluarga istri. 2
Sebenarnya solusi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga berupa sengketa  atau  konflik  melalui  juru  damai  dengan  cara  mediasi  atau tahkim sudah sejak dulu dikenal dalam praktik hukum Islam. 3 Kemudian untuk memudahkan dan mengoptimalkan  mediasi  yaitu  dengan  pelembagaan  melalui  Badan  Pembinaan,
1 Ini  adalah  solusi  dari  permasalahan  rumah  tangga  yang  bersifat nusyuz ,  diatur  oleh  Allah dalam al Qur’an al - Nisā’ [4] ayat 34.
2 Solusi yang Allah berikan dalam surat al- Nisā’ [4]  ayat 34. Adalah. Pertama adanya Ḥākam atau yang disebut sebagai juru damai. Hakam ini adalah orang yang dipercaya yang berasal ” dari pihak suami dan  istri.  Menurut  Wahbah  al-Zuhaily  mengatakan  bahwa hakam atau  utusan  ini  dapat  dari kalangan anggota keluarga atau kalangan advokat atau mediator yang profesional (al- khabīr). Karena memang  seorang Ḥākam harus  memiliki  ilmu  dan  keahlian  dalam  bidang  mediasi  dan  harus  bisa menjaga kerahasiaan masalah kliennya atau orang yang konflik ( khifāẓan ‘ala asrār al -zaujiyyah) . Oleh karena itu menurut Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa lebih aman dan utama jika Ḥ akam berasal dari pihak anggota keluarga pihak yang bersengketa. Wahbah al-Zuhaily, a-Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqidah wa ’l - Syari’ah wa ’l -Manhaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 58-59.
3 Siti Musawwamah, “ Mediasi Integratif Di Pengadil an Agama Pamekasan”, Jurnal Nuansa STAIN Pamekasan , Vol. 11 No. 2 Juli – Desember 2014, hlm 346
Penasehatan  dan  Pelestarian  Pernikahan  (BP4)  yang  ada  di  setiap  Kantor  Urusan Agama (KUA) hingga tingkat nasional di Jakarta. Tapi realita yang terjadi BP4 hanya menjadi lembaga formalitas yang tidak berjalan fungsi dan perannya di masyarakat.
Selanjutnya  dalam  mengatasi  konflik  atau  sengketa  perbedaan  pendapat (perkara), maka biasanya para pihak selalu melakukan kesepakatan untuk berupaya menemukan  cara-cara  penyelesaian  yang  tepat. 4 Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan yaitu: bahwa proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator atau advokat untuk menyelesaikan sengketa. 5 Mediator adalah profesi yang profesional dan netral dengan kode etik untuk membantu para pihak dalam  menyelesaikan  proses  sengketa  dengan  tanpa  menggunakan cara  memutus atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian  dengan  hukum  tertentu. ” 6 Ada  banyak penelitian tentang mediasi tapi tidak melibatkan BP4, demikian juga ada penelitian BP4  tidak  memberikan  solusi  atau  rekomendasi  yang  konkrit  untuk  menguatkan mediasi di BP4 sebelum perceraian di Pengadilan Agama (PA).
Tujuan  dibentuknya  BP4  salah  satunya  sebagai  lembaga  mediasi  tingkat paling  bawah  yang  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat.  Posisinya  sangat strategis dan mulia yang menekan angka perceraian dengan mediasi menjadi salah satu misinya. Tapi dalam kenyataan pelaksanaannya hanya sebuah nama formalitas, tidak berfungsi efektif dan tidak memiliki kekuatan struktural yang kuat atau hukum yang mengikat bagi orang yang bermasalah dalam pernikahan untuk bermediasi di BP4.
Ada banyak tulisan yang membahas tentang peran BP4, diantaranya dalam Jurnal Fikrah yang ditulis oleh Fitrotin Jamilah menyebutkan ada 4 kasus  dari 5 kasus yang  ditangani  oleh  BP4  berhasil  rujuk  kembali  dan  4  pasang  suami  istri  tersebut menerima  bersatunya  kembali  keluarga  yang  dibina  dan  tidak  terjadi  perceraian. Selanjutnya  1  kasus  tidak  berhasil  didamaikan  atau  berlanjut  pada  proses perceraian. 7
Fitrotin  Jamilah  memaparkan  tiga  kendala.    Pertama,  saat  ini  masyarakat kebanyakan  memiliki  gaya  hidup  yang  bergaya  cepat dalam memenuhi  kebutuhan hidup dan mengatasi permasalahan kehidupan, termasuk dalam mengatasi konflik
4 Jumadiah, “ Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum pada edisi Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186
5 Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6 Ibid.,
7 Fitrotin Jamilah , “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Islam”, Al-Fikrah Vol. 2 No. 1, Juni 2019: 45-59. Hlm 57-58. https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/18827 , 09.53 AM. 27/11/2020
keluarga dengan solusi cepat yaitu  perceraian. Yaitu dengan cara pintas membayar kuasa hukum untuk menyelesaikan masalahnya segera selesai tanpa harus rumit dan bertele-tele memikirnya putusan permasalahannya. Kedua, adanya UU Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan  yaitu pasal 25 yang intinya bahwa sebuah rumah tangga yang mengalami permasalahan suami istri dan perceraian di ujung tombak maka pihak suami istri yang bermasalah tidak harus ke KUA tapi dapat langsung ke Pengadilan Negeri. Ketiga, kebanyakan  petugas BP4 kurang aktif atau jemput bola untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Jiwa keterpanggilannya  masih  rendah  untuk  menyelesaikan  masalah  perkawinan.  Para petugas hanya menunggu datangnya orang-orang yang bermasalah atau melaporkan masalah keluarganya, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bahwa kecil kemungkinan  suami  istri  yang  akan  datang  ke  kantor  BP4.  Jika  perkawinan mengalami masalah pembatalan perkawinan maka mereka mendatangi  Pengadilan Negeri. 8
Ada tulisan Wildana Setia Warga Dinata di jurnal De jure menyatakan bahwa (BP4) seharusnya melakukan usaha pencegahan (preventif) dan usaha penanganan (kuratif). Usaha preventif dilakukan saat pasangan tersebut belum menikah dengan memberikan pembekalan optimal tentang problem solving rumah tangga. Sedangkan usaha kuratif dilakukan ketika pasangan suami istri tersebut telah melangsungkan pernikahan  dengan  terus  melakukan  pembinaan  atau  parenting. 9 Meski  tidak disebutkan tingkat keberhasilan dari upaya BP4 di Jember, tapi ini ada kebijakan lokal atau  kreatifitas  pejabat  setempat  untuk  mengoptimalisasi  peran  BP4.  Usaha  ini adalah bentuk pengembangan dari yang tertulis dalam Surat Keputusan ( SK) Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975. Selanjutnya diperbaharui dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1981.
Ada  penelitian  Haniah  Ilhami  yang  mengkaji  revitalisasi  fungsi  Badan Penasehatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  dalam  usahanya  melakukan mediasi  pada  sengketa  perkawinan  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  (PA) D.I.Yogyakarta. Penelitian ini mendapatkan perubahan pada kelembagaan BP4. Yaitu pada  dasar  hukum,  bentuk  kelembagaan,  hubungan  structural  dan  fungsional kelembagaan  dengan  Kementerian  Agama.  Terkait  dengan  ketentuan  sistem kepegawaian/kepengurusan dan anggaran pendanaan 10
8 Ibid., hlm. 57
9 Wildana Setia Warga Dinata, “ Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum , Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 78-88, hlm.87, https://www.researchgate.net/publication/304357975 ,  10.13 AM, 27/11/2020
10 Haniah Ilhami, “ Revitalisasi of Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan
BP4 D.I. Yogyakarta dalam upaya melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama yaitu  melakukan kerjasama yang baik dengan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta dan Wonosari dengan menempatkan beberapa mediator bersertifikat dari BP4 dan mengalokasikan anggaran pendanaan untuk kegiatan mereka.
Meita Djohan Oe menyebutkan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari sengketa yang berujung pada banyaknya perceraian adalah kurangnya kerjasama dan komunikasi  yang  baik  antara  BP4  dan  (PA)  Pengadilan  Agama  dalam  melakukan mediasi  terhadap  pasangan  suami  istri  yang  bermasalah  dalam  perkawinannya 11 Sebenarnya  sudah  ada  langkah  yang  strategis  dengan  bekerja  sama  antara  BP4 dengan  Pengadilan  Agama  tapi  tidak  terikat  sehingga  ada  beberapa  pasangan langsung ke Pengadilan Agama.
Ardya Englando Baker mengkaji pelaksanaan mediasi di Pekan baru terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu jalannya proses pelaksanaan mediasi, yang terdiri dari faktor internal adalah kurangnya tenaga dan mediator yang bersertifikat, faktor  eksternal  adalah  salah  satunya  belum  ada  regulasi  dari  pemerintah  berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang khusus mengatur tata cara pelaksanaan mediasi di BP4. 12 Ini adalah masalah yang umum terjadi di BP4 di banyak wilayah di Indonesia.
Fajar Romadhon dan kawan-kawannya meneliti BP4 ” di Kecamatan ” Ciampea Bogor Jawa Barat yang belum bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator  dikarenakan  beberapa  hal  yang  mempengaruhi.  Pertama  tidak  adanya kejelasan  sumber  dana  khusus  untuk  BP4,  kedua  terbatasnya  program  sosialisasi program  BP4,  ketiga  keterbatasan  sarana  prasarana  yang  menunjang  kinerja  BP4, kurangnya tenaga yang ahli dan professional BP4 dalam mediasi, sistem yang tidak mengikat  masyarakat  hanya  sebatas  anjuran  untuk  konsultasi  dan  banyak  tokoh masyarakat atau tokoh agama yang belum bias diajak kerjasama dan diberdayakan secara  maksimal  dalam  mediasi. 13 Hasil  penelitian  juga  termasuk  yang  terjadi  di
(BP4) In Performing Court- Annexed Mediation For Marital Disputes in Religious Court in DI Yogyakarta” “ dalam ” jurnal “ MIMBAR HUKUM ” pada edisi “ Volume ” 29, “ Nomor 1 ” Febriari ” 2017, “ h. 96-107. h. 96, , 10.37 AM, 28/11/2020 11 “ Meita Djohan ” Oe, “Tugas Pokok dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan”, dalam “ Jurnal Keadilan ” Proggresif , Edisi Volume 5 Nomor 1 Maret 2014 , h. 48., 13.09, 28/11/2020 12 Ardya Englando Baker, “ Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pakanbaru” , dalam ” Jurnal ” JOM ”“ Fakultas Hukum ” pada edisi ” Volume ” “ V ” Edisi ” 2 ” “ Juli-Desember 2018, h 13., 13.18 WIB, 28/11/2020 13 Fajar Romadhon, Eka Sakti Habibullah, Fachri Fahruddin, “ Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memediasi Perceraian Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor” “ Al Maslahah  dalam ” Jurnal Hukum ” Islam dan Pranata ” Sosial Islam , “ Vol: 5 /No: 10 2017 ,h.
738, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/469-1095-2-PB.pdf , 13.48 wib, 28/11/2020
banyak BP4 di daerah-daerah.
Noval Besse meneliti praktik Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam penelitiannya menemukan bahwa  seluruh  permasalahan  keluarga  yang  akan  bercerai  dapat  diselesaikan  dan terhindar  dari  perceraian. 14 Ini  yang  menarik  untuk  dikaji  karena  sangat  berbeda dengan BP4 di daerah lain. Petugas BP4 Kabupaten Minahasa Utara dalam mengatasi permasalahan  perkawinan  menggunakan  beberapa  metode  yang  diterapkan. Pertama  metode  informative  yaitu  memberikan  penerangan,  pencerahan  atau sekedar  informasi  kepada  masyarakat;  Kedua  metode  sugesti  dan  persuasif,  yaitu petugas  BP4  berusaha  mempengaruhi  klien  atau  pasangan  suami  istri  yang bermasalah  agar  mau  mengikuti  nasehat-nasehat  yang  diberikan.  Ketiga    metode edukatif,  yaitu  BP4  memberikan  nasehat  yang  bersifat  mendidik  dan  memberikan pelatihan seperti parenting kepada suami istri. Keempat metode diskusi, yaitu BP4 melakukan  pemecahan  masalah  suami  istri  dengan  menjelaskan  masalah  yang dihadapi  klien  dan  akibatnya.  Kelima    metode  ceramah  atau  tausyiah  untuk menenangkan hati mereka agar tidak galau. Walhasil dengan menerapkan metode- metode tersebut, seluruh mediasi dapat berjalan dengan efektif dan sukses. 15
Aulia Natasha Rastie dan Sri Pursetyowati meneliti tentang “ banyaknya para pihak  yang ” berperkara  di “ Pengadilan  Agama “ melakukan  mediasi ” dalam  proses perceraian tanpa “ mengetahui adanya keberadaan BP4. “ Penelitian yang “ dilakukan di “ kota  Bandung  ini, ” menyimpulkan  BP4 “ kurang  efektif “ terutama  pada ” upaya mediasi “ dalam  proses “ perceraian.  Dikarenakan ” kurangnya  sosialisasi “ atau penyuluhan “ kepada  masyarakat “ mengenai  bimbingan ” khususnya  tentang ” perkawinan, faktor “ biaya karena “ tidak adanya anggaran ” . Kekuatan hukum “ dalam menggunakan mediasi di BP4 ” ini hanya sebatas “ perjanjian antara ” suami dan istri yang harus ” bertanda tangan “ di atas materai “ yang diketahui “ oleh KUA ” . 16
Tujuan penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa mediasi adalah cara yang efektif untuk mencegah perceraian dan urgensi BP4 sebagai lembaga mediasi yang efektif dalam mencegah perceraian. Sistematika pembahasan dalam tulisan ini diawali  dengan  latar  belakang,  mengkaji  telaah  beberapa  artikel  di  jurnal  tentang mediasi  di  BP4  dan  mendudukkan  originalitas  tulisan  ini.    Selanjutnya  tulisan  ini
14 Noval Besse, “ Praktik Mediasi Pada Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara, JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 1, https://www.researchgate.net/publication/329518465 , 13.57, 28/11/2020 15 Ibid ., hlm 1 16 Aulia  Natasha  Rastie  dan  Sri  Pursetyowati,  “  Efektifitas ” Fungsi  Mediasi ” Dalam Proses ” Perceraian,” dalam jurnal “ Wacana Paramarta ” : Jurnal Ilmu Hukum “ Vol.15 No.2 2016, hlm. 14, http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1015456
membahas makna dan dalil hukum  mediasi dalam Islam. Kemudian historitas BP4 dan dinamika perkembangan hingga sekarang secara normative. Bahasan berikutnya ada mencari solusi agar BP4 bisa lebih fungsional dalam perannya di bidang mediasi mencegah perceraian.

## B. Pembahasan

## 1. Makna Dan Landasan  Hukum Mediasi
Kata  mediasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KKBI),  memiliki  arti sebagai  proses  untuk  pengikutsertaan  pihak  ketiga  atau  orang  lain  dalam penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai  penasihat  atau  penengah. 17 Pengertian mediasi  yang  diberikan  KKBI  di  atas  memiliki  3  unsur  penting. Pertama, bahwa mediasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa,  perselisihan  atau  konflik  antar dua  pihak  atau  lebih. Kedua, bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  mediasi penyelesaian sengketa merupakan pihak-pihak eksternal atau berasal dari luar pihak yang konflik. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik bertindak sebagai penasihat  dan  tidak  memiliki  kewenangan  atau  interes  dalam  pengambilan keputusan.
Kemudian dalam surah al- Ḥujurāt pada ayat 10, Allah menjelaskan bahwa akan dinilai ibadah bagi muslim yang mengupayakan perdamaian bagi muslim lainnya yang sedang  mengalami  perselisihan  dan  pertengkaran.  Namun proses  perdamaian  tidak dilakukan dengan paksaan tapi perdamaian harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Ketentuan mediasi yang khusus terkait perselisihan suami- istri Allah mengatur dalam QS. An-Nisa ayat ” 35 ” yang artinya,
“ Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga  perempuan,  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. ”
Solusi  alternatif  penyelesaian  perselisihan  suami  istri  bertujuan  agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka  penyelesaiannya  adalah  perceraian.  Upaya  dan  solusi  yang  ditawarkan  Al- Qur’an di atas, sesuai dengan peraturan atau perundang -undangan yang berlaku di Negara ini. Dalam hal ini adalah UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi kaum muslimin di Indonesia.
17 Tim Penyusun .. Kamus Pusat Pembinaan .. dan Pengembangan Bahasa, .. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), ( Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569
Kemudian dalam pasal  39  ayat  (1)  jo  Pasal  115  KHI,  menyebutkan  bahwa: Perceraian  suami  istri  hanya  dapat  dilakukan  dan  disahkan  di  depan  sidang pengadilan, setelah pihak pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mediasi dan ternyata tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
Inti dari pada  Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat (1) di atas menyatakan bahwa perceraian  memiliki  syarat-syarat  yaitu  baru  diizinkan  apabila  usaha-usaha perdamaian  untuk  menyatukan  suami-isteri  atau  mediasi  telah  dilakukan,  namun tetap tidak berhasil didamaikan. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut  harus  diproses  dan  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  termasuk pemberian penilaian hukum atas tidak berhasilnya upaya mediasi tersebut.

## 2. Historitas Dan Dinamika BP4
BP4 merupakan satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan dan pencegahan perceraian, hal itu tertuang “ dalam Surat “ Keputusan (SK) “ Menteri  Agama “ Nomor  85 “ Tahun  1961. ” 18 Ini  adalah  sejarah  awal  dari pembentukan  BP4  sebagai  lembaga  yang  sangat  diharapkan  menjadi  ujung  tombak  dalam mengatasi perceraian saat itu
Oleh  sebab  itu  BP4  memiliki  peranan  urgen  dan  diharapkan  mampu meminimalisir  angka  perceraian  sehingga  BP4  dituntut  untuk  mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat. 19
Secara sosiologi BP4 termasuk organisasi sosial karena lahir adanya desakan sosiologi  masyarakat.  BP4  sebagai  organisasi  sosial  karena  adanya  desakan permasalahan dan kepentingan  individu-individu  dalam  masyarakat. Kepentingan- kepentingan itu seharusnya disalurkan dalam lembaga formal dan tidak disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial. 20
Secara  historis  saat  ada  kerjasama  antara  Pengadilan  Agama  (PA) dan BP4 yaitu  agar  suami  istri  yang  akan  bercerai  sebelum  ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk didamaikan. Selanjutnya jika tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama dengan rekomendasi  BP4. Sehingga  saat  itu,  angka  perceraian  bisa  diminimalisir  dan  dikendalikan  dengan adanya kerjasama PA dan BP4.
18 Zubaidah Mucthar, Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat  Perkawinan dan Keluarga, No 221, edisi Maret ( Jakarta: BP4 Pusat,), hlm. 36.
19 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Hasil Munas Ke XIV (BP4) (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), hlm. 5.
20 Abdulsyani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 115.
Tetapi setelah ditetapkan UUP Pasal ” 39 ayat (1) sebagai berikut: “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  yang  berwenang  setelah pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak.”
Konsekuensi dari UUP di atas sangat signifikan terhadap hubungan PA dan BP4 terutama dalam proses perceraian. Usaha untuk mendamaikan (mediasi) adalah menjadi  kewajiban  pihak  Pengadilan  Agama.  Sebab  masalah  perceraian  menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga berdasarkan SK Menag No.30 tahun 1970 nama BP4 diubah  kepanjangannya  menjadi:  “Badan  Penasihat  Perkawinan,
Perselisihan dan Perceraian.
Perubahan  atas  UU  No.14  tahun  1970  UU  menjadi  Peradilan  Agama  No.7 tahun 1989 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Konsekuensinya bahwa pasangan  suami  istri  yang  bersengketa  dan  akan  melakukan  perceraian  dapat langsung  mendaftar  ke  (PA)  Pengadilan  Agama  tak  harus  koordinasi  ataupun konsultasi atau mediasi terlebih dahulu ke BP4 .
Selanjutnya  ditetapkannya  UU  No.20/1997  Tentang  PNBP  (Pendapatan Negara  Bukan  Pajak)  tapi  belum  sempat  dilaksanakan.  Kemudian  Orde  Reformasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.73/1999 Tentang Cara Penggunaan PNBP yang baru. Salah satu point penting Peraturan Pemerintah tersebut bahwa dana yang berasal dari PNBP hanya dapat digunakan oleh pihak yang memungutnya.
Sehingga  dengan  adanya  Peraturan-Peraturan  tersebut,  BP4  terkena dampaknya secara nyata. Sejak  orde reformasi, BP4 tidak dapat mendapatkan dana operasional secara langsung dari Kemenag sebab BP4 tidak ada dana non budgeter dari  NR  (Nikah  dan  Rujuk).  Sehingga  sangat  fatal  karena  seluruh  jajaran  BP4  dari pusat  hingga  daerah  atau  kecamatan.  Akibatnya  BP4  tidak dapat  menjalankan program  dan kegiatannya  yang penting  seperti  kursus  calon pengantin  oleh KUA. Kondisi stagnasi BP4 ” yang  kondisinya seperti  ibarat kerakap  di  atas batu,  hidup segan dan mati tak mau. Kondisi itu sangat lama dari tahun 1998 ” – 2008, yaitu kurun waktu ” 10 tahun.
Kemudian dalam Munas ke XIV BP4 tahun 2009 di Jakarta, muncul paradigma baru  sebagai  solusi  alternative  dari  ketidakpastian  kedudukan  BP4.  Selama  ini dikatakan semi  resmi kedudukannya di  lingkungan  Depag.  BP4  bukan  sebagai lembaga  pemerintah dan  bukan sebagai  swadaya  masyarakat  sehingga  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  program.  Saat  mencari  sumber  dana  ke  pemerintah terhalang  UU  No.20/1997  Tentang  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak). Kemudian  tetapi  mencari  dana  ke  masyarakat  juga  kesulitan  karena  selama  ini
dipahami BP4 itu bagian Departemen/Kementerian Agama.
Berdasarkan permasalahan  yang  kompleks  diatas  maka  Munas  ke  XIV  mengambil  keputusan penting yaitu perlunya BP4 mandiri dengan merubah AD dan ART.
Selanjutnya secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan  sebagai  berikut:  Pertama  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  BAB  XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian Pertama, Pasal 115 :
“Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”
Bagian Kedua, Pasal 131 ayat (2) :
“Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata  cukup  alasan  untuk  menjatuhkan  talak  serta  yang  bersangkutan tidak  mungkin  lagi  hidup  rukun  dalam  rumah  tangga,  Pengadilan  Agama menjatuhkan  keputusannya  tentang  izin  bagi  suami  untuk  mengikrarkan talak.”
Kedua pasal 143:
“Dalam  pemeriksaan  gugatan  perceraian hakim  berusaha  mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara
belum  diputuskan usaha  menda- maikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”
Ketiga pasal 144:
“Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”
Keempat PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 32:
“Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian”

## 3. Problematika  Mediasi Di BP4
Mediasi  pasangan  rumah  tangga  yang  sedang  konflik  atau  di  ambang perceraian seharusnya di BP4 yaitu melekat pada KUA kecamatan. Yaitu tempat di mana  mereka  dulu  melaksanakan  akad  nikah.  Sebenarnya  pernah  berjalan  sangat efektif keberadaan BP4 dalam mediasi untuk mencegah perceraian.
Namun beberapa tahun terakhir ini, keberadaan BP4 tidak lagi efektif dalam mediasi untuk mengatasi atau mencegah perceraian. Ada beberapa sebab :
- UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang tidak memfungsikan kembali BP4 dalam proses mediasi dalam proses perceraian.
-  Tidak  terikat  Undang-Undang,  aturan  dan  sistem  pada  masyarakat  hanya
sebatas anjuran untuk konsultasi.
-  Terbatasnya  sosialisasi  keberadaan  BP4  sebagai  lembaga  resmi  untuk mediasi pasangan suami istri yang konflik
-  Tenaga  professional  BP4  juga  terbatas  dan  kurang  terlatih  atau berpengalaman. Ini mungkin karena
- Tidak adanya sumber dana khusus untuk BP4,
- Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang belum bisa diberdayakan secara maksimal untuk peran mediasi
- Terbatasnya sarana prasarana yang meliputi ruang kantor, peralatan dll. Menurut Soerjono Soekanto, syarat efektif atau tidaknya suatu hukum sangat ditentukan oleh beberapa hal. Faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak baik buruk  atau  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor- faktor tersebut diantaranya: 21
Yaitu  konsekuensi  hukumnya  yang  harus  ada  kepastian  tentang  mediasi melalui BP4, penegak hukum yang bekerja profesionalitas dan memiliki moral yang  baik,  sarana  dan  fasilitas  hukum  untuk  efektifitas  dalam  penegakkan hukum dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum sehingga memiliki daya dukung terhadap penegakkan hukum.

## 4. Revitalisasi Fungsi Mediasi Di Bp4
Sebenarnya  mediasi  atau taḥkīm merupakan  bentuk  alternatif  dari  proses perundingan pemecahan masalah yang tepat. Yaitu mulia, sederhana,  dengan biaya murah,  cepat,  efektif,  efisien,  dan  menghasilkan  kepuasan  serta  ketenangan  bagi semua pihak yang bersengketa. Walau demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan ḥakam dalam menyelesaikan sengketanya.
Tantangan  perkembangan  zaman  yang  modern  dan  cenderung  instan mengantar  mental  masyarakat  juga  mau  cepat.  Termasuk  di  dalamnya  masalah pernikahan dan perceraian. Menikah cenderung mau cepat-cepat dengan menikah di bawah umur, atau lebih ekstrim dengan pergaulan bebas.
Perceraian yang dari tahun ke tahun terus meningkat prosentasinya. Bahkan ada  fenomena  antri  di  Pengadilan  Agama  untuk  mendaftar  perceraian.  Ketika pendaftaran perceraian dan gugat cerai banyak, maka proses mediasi di Pengadilan Agama tidak optimal. Atau mungkin terburu-buru dalam memutuskan permasalahan perceraian.
Pembaruan  hukum  sangat  identik  dengan  perubahan.  Tentu  perubahan  ke arah yang lebih baik yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini.
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafido, 2007), hlm. 8
Karenanya  pembaruan  dalam  undang-undang  atau  Peraturan  Pemerintah,  lebih mengacu pada suatu konsep yang lebih baik tentang tata cara mediasi di masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, dalam perumusan pembaruan hukum Islam dalam  UU No. 7 Tahun 1974 pasal 39 tentang Perkawinan BAB VIII yaitu putusnya perkawinan serta akibatnya. Diantaranya dengan berbagai method ijtihad
Pertama Taqshisul  Qadha yaitu  pasal  39  yang  menjelaskan  tentang penyelesaian pemutusan perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak . ”  Proses mendamaikan ini perlu melibatkan BP4 sebagai untuk rekomendasi awal dalam proses mediasi.
Kedua,  Menggunakan  metode re-interpretation atau penerapan  metode menafsirkan kembali dalil-dalil dari al- Qur’an, hadis dan ijma’ yang menjadi sandaran hukum. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39, proses mendamaikan sengketa rumah tangga diatur dalam bagian tersendiri terpisah dengan melibatkan BP4
Ketiga,  metode siyāsah  shar’iyyah. Metode  ini  lebih  menekankan  kebijakan administratif terhadap hukum material yang ada dalam aturan perundang-undangan. Bahwa  kebijakan  penguasa  atau  pemerintah  menjadi  kekuatan  hukum  tentang mediasi  di  BP4  untuk  mencegah  perceraian.  Kebijakan  untuk  menjadikan rekomendasi BP4 sebagai syarat untuk mengurus perceraian di PA
Sehingga keberadaan BP4 tetap penting, sebagai lembaga pertama untuk bisa menjadi mediasi bagi pasangan yang hendak cerai. Harus ada payung hukum yang menjadi  pegangan  bagi  BP4  menjadi  mediasi  di  tingkat  kecamatan  atau  KUA  dan ikatan  keharusan  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  mediasi  di  BP4  sebelum  ke Pengadilan Agama.
Konsekuensi  dari  payung  hukum  itu  tentu  ada  beberapa  hal  yang  harus diadakan dan dikuatkan pada BP4 yaitu :
- Pelatihan pembekalan mediator di tingkat BP4 kecamatan agar professional dan menguasai skill keilmuan mediasi
- Penganggaran bagi mediator dan operasional BP4 di tingkat kecamatan
- Pengadaan  sarana  prasarana  yang  memungkinkan  BP4  bisa  bekerja  secara optimal
- Sosialisasi mediasi di BP4 kepada masyarakat juga bagian terpenting. Diharapkan dengan optimalisasi BP4 bisa mengurangi angka perceraian dan tidak menumpuk di Pengadilan Agama.

## C. Kesimpulan
Perceraian adalah solusi terakhir atau pintu darurat bagi sebuah pernikahan. Sebagai pintu darurat maka tidak boleh banyak yang melewati atau keluar melalui pintu darurat ini.  Artinya harus ada usaha sedemikian rupa untuk mencegah agar tidak banyak orang yang melewati pintu perceraian.
Salah satu kebijakan pemerintah yang strategis adalah pembentukan BP4 di setiap  kecamatan,  kota/kabupaten,  propinsi  dan  pusat.  Namun  keberadaannya masih  bersifat  formalitas,  kurang  fungsional,  kurang  tersosialisasikan  kepada masyarakat.
Ada  beberapa  saran  dari  peneliti  bahwa  sangat  penting  untuk  reformasi Undang-Undang Perkawinan yang memberikan payung hukum terhadap urgensitas BP4 jika memang masih dipertahankan.
Kemudian  terkait  peran  dan  fungsi  BP4  di  masyarakat  yang  tidak  pernah dirasakan atau keberadaannya di masyarakat tidak pernah dirasakan ada. Dengan realita  seperti  ini  lebih  baik  dihilangkan.  Apalagi  pemerintah  sedang  banyak menghapus lembaga-lembaga negara yang tidak efektif dengan alasan mengurangi anggaran.
Kemudian  solusi  untuk  mediasi  Pengadilan  Agama  harus  mengoptimalkan mediator setempat bisa menjadi alasan pengganti salah satu peran BP4. Sehingga meski  secara  kelembagaan  BP4  dihapus  tapi  perannya  tetap  bisa  berjalan  secara optimal  untuk  mendamaikan  permasalahan-permasalahan  suami  istri  di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Syani, Sosiologi “ Sistematika, “ Teori, dan Terapan ” (Jakarta: PT Bumi “ Aksara,
2002),”.
Badan  Penasihatan ” Pembinaan dan  Pelestarian ” Perkawinan, Hasil  Munas “ Ke  XIV
(BP4) “ (Jakarta: BP4 “ Pusat, 2009) ”
Besse, Noval, “ ” Praktik Mediasi “ Pada Badan ” Penasehat, Pembinaan ” dan Pelestarian Perkawinan ” di  Kabupaten  Minahasa ” Utara, JURNAL “ AQLAM – Journal ” of Islam  and ” Plurality --  Volume “ 3,  Nomor  2 ” ,  Desember  2018,  13.57, 28/11/2020
Djohan,  Meita  Oe,  “Tugas Pokok dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan  dalam  Mediasi  Permasalahan  Perkawinan”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 5 ” Nomor 1 ” Maret ” 2014 .
Englando,  Ardya  Baker,  “  Pelaksanaan Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa Perceraian  oleh  Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4)  Kota  Pekanbaru” ,    Jurnal  JOM  Fakultas  Hukum Volume  V ” Edisi ” 2  Juli ” - Desember ” 2018.
Ilhami,  Haniah ,  “Revitalisasi  of  Badan  Penasehatan,  Pembinaan,  dan  Pelestarian Perkawinan  (BP4)  In  Performing  Court-Annexed  Mediation  For  Marital Disputes  in  Religious  Court  in  DI  Yogyakarta” Mimbar  Hukum. Volume  29,
Nomor 1, Februari 2017,., https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/18827, 10.37 AM, 28/11/2020
Jamilah, Fitrotin, “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan  Perkawinan  Islam”, Al-Fikrah Vol.  2  No.  1,  Juni  2019:  45-59. https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/18827, 09.53 AM. 27/11/2020
Jumadiah, Proses  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Melalui  Mediasi  di  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei- Agustus 2012, ISSN 1978-5186
Muchtar, Kamal , Asaz-Asaz Hukum Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
Mucthar, Zubaidah, Fungsi dan Tugas BP4, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan
Keluarga, No 221, edisi Maret ( Jakarta: BP4 Pusat,)
Musawwamah,  Siti,  Vol.  11  No.  2  Juli – Desember  2014, “ Mediasi  Integratif  Di Pengadilan Agama Pamekasa n”, Jurnal Nuansa STAIN Pamekasan .
Jumadiah, “ Proses  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Melalui  Mediasi  di  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei- Agustus 2012, ISSN 1978-5186.
Natasha, Aulia Rastie dan Sri Pursetyo wati, “ Efektifitas Fungsi Mediasi dalam Proses Perceraian, jurnal Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum Vol.15 No.2 2016, http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1015456.
Romadhon, Fajar, Eka Sakti Habibullah, Fachri Fahruddin, “ Peranan Badan Pena sehat
Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  dalam  Memediasi  Perceraian  Studi
Kasus Kecamatan Ciampea Bogor” Al ” Maslahah “ Jurnal ” Hukum ” Islam ” dan ” Pranata Sosial ” Islam , ” Vol: ” 5 / ” No ” : 10 2017 , file:///C:/Users/ASUS/Downloads/469-1095-2-PB.pdf, 13.48 wib, 28/11/2020.
Setia,  Wildana  Warga  Dinata,  “Optimalisasi  Peran  Badan  Penasehatan,  Pembinaan, dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dalam  Rangka  Pembentukan  Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum , Volume 7 Nomor  1,  Juni  2015,  https://www.researchgate.net/publication/304357975,
10.13 AM, 27/11/2020.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Penegakkan Hukum, Jakarta: Raja Grafido, 2007.
“ al-Zuhaily,  Wahbah. ” a-Tafsir  al-Munir “ fi  al- ‘Aqidah ” wa’l - Syari’ah ” wa  ’l -Manhaj.
Beirut: Dar al-Fikr, ” 1991.