## TINJAUAN YURIDIS  HAK ANAK DARI PERKAWINAN SIRI  PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  46/PUU-VIII/2010
Oleh : Ibrahim 
Nurbaeti, Yunardi *

## ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang  masalah  anak  di  luar  perkawinan  yang  telah  di  uji materil  ( judicial  review )  Pasal  43  ayat  (1)  undang-undang perkawinan,  sehingga  Tulisan  ini  mengkaji  kekuatan  hukum putusan    mahkamah  konstitusi  nomor  46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan  keperdataan antara  anak dari perkawinan siri    dengan  ayah    biologisnya  dan    ruang  lingkup  hak keperdataan dalam kaitannya   dengan hubungan antara  anak dari    perkawinan  siri      dengan    ayah    biologisnya sebagaimana    putusan    Mahkamah  Konstitusi    Nomor 46/PUU-VIII/2010
Kata Kunci :   Hak  Anak  Dari  Perkawinan,  Pasca  Putusan

## Mahkamah Konstitusi

## A. Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  hukum  alam  yang  harus dilaksanakan    umat  manusia    agar    dapat  mencapai kebahagiaan hakiki di dunia. Setiap  manusia  yang  membina rumah tangga  yang harmonis,  yang  lebih  dikenal  dengan sakinah, mawaddah  warohmah  ( Harmonis,  cinta    dan  kasi
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi. *Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.
sayang). 1 Dalam    Undang-Undang    Nomor  1    Tahun  1974 tentang    Undang-Undang  Pokok  Perkawinan,    Pasal  1 dinyatakan    bahwa:  Perkawinan    Ikatan  lahir    batin    antara seorang  pria  dengan  wanita    sebagai  suami  isteri    dengan tujuan    untuk  membentuk  keluarga,    rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan    menurut      KUHPerdata  perkawinan    adalah persatuan  antara    seorang  laki-laki  dengan  perempuan  yang bertujuan    hidup    bersama  yang  langgeng  dan    diakui  oleh negara. 2
Ada  beberapa    prinsip  pergaulan    antara    suami  dan isteri  yaitu:  pergaulan  yang    makruf/baik  (saling  menjaga rahasia  masing-masing); pergaulan  yang sakinah (aman dan tentram);  peragulan  yang    mawaddah  (saling    mencintai selama  masih  muda);  dan  peragulan  yang  rohmah  (rasa saling  menyantuni terutama  masa  tua). 3
Imam    Ghazali,    ahli  tasawuf    dan    filosof  Islam, sebagaimana    dikutip  Idris  Ramulyo,  menyatakan    bahwa setidaknya    ada    beberapa    tujuan    dan  faedah  perkawinan diantaranya:
1. Memperoleh keturunan yang  sah yang akan  melanjutkan serta  memperkembangkan  suku-suku  bangsa.
1 Idris  Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Cet. ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 4. 2 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
3 Idris Ramulyo, Op., Cit, hal. 6.
2. Menumbuhkan  kesungguhan  berusaha    mencari  rezeki penghidupan  yang      halal,  dan    memperbesar tanggungjawab. 4
Apabila    dilihat    istilah    yang  berkembang  dalam masyarakat,  jenis-jenis    perkawinan  atau  nikah    terdapat beberapa  istilah, ada  yang  menamakan   kawin syah, kawin di bawah tangan, atau  nikah sirih.  Apapun  jenis  dan istilah perkawinan  tersebut   di atas, bila  mereka  mempunyai anak, tentu    berdampak  terhadap  status  dari    anak    yang  mereka peroleh.  Bagi  mereka    yang  melangsungkan  perkawinan sesuai    dengan    ketentuan    yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang    No.1  Tahun    1974  tentang  Undang-Undang  Pokok Perkawinan, dimana perkawinannya  dilaksanakan dihadapan pejabat  Kantor    Urusan  Agama  (KUA)    tidak  menjadi persoalan.  Akan  tetapi    bagi  mereka    yang    melangsungkan perkawinan    bukan    dihadapan  pejabat  yang  sah    yang  telah ditentukan oleh pemerintah tentu  menjadi persoalan.
Bila  dilihat  tujuan  orang  melangsungkan  perkawinan pada  prinsifnya  untuk  membina    rumah  tangga  yang harmonis,  namun    demikian,  pada  kenyataan  tidak  semua perkawinan    yang  dilangsungkan  oleh  seseorang  sesuai dengan    apa    yang    diinginkan  oleh  setiap  pasangan.  Secara faktual,  dalam kehidupan  masyarakat  terutama  umat Islam tidak sedikit  di jumpai perkawinan  yang awalnya dibangun
4 Ibid., hal. 27
dengan susah payah akhirnya  bubar karena  kemelut  rumah tangga yang  melanda. Lamanya suatu perkawinanpun bukan suatu  jaminan  untuk  dapat    mewujudkan  ketentraman    dan kedamaian suatu  rumah tangga.
Sepasang    suami  istri  yang  merasa    tidak  seiring- sejalan  dalam  menjalani  rumah  tangga,  sering    kali mengajukan    gugatan  perceraian  di  pengadilan.  Hal  ini dilakukan  dengan berbagai  alasan tanpa  memikirkan akibat yang timbal terutama  terhadap anak-anak  mereka, baik  dari segi moril  maupun  materil.
Akibat  dari  Perceraian  pada  gilirannya  menyebabkan anak    yang  menanggung    derita    berkepanjangan.  Salah satunya  adalah  dalam  hal    penguasaan  atau  pemeliharaan terhadap  anak,  hak-hak  anak,  siapa  yang    diberi  wewenang secara legal memelihara  anak. Kasus semacam  ini  sebagai bagian   dari  akibat terjadinya hubungan yang tidak harmonis atau akibat perceraian.
Dalam hukum Islam anak menempati kedudukan yang sangat  starategis  dalam  keluarga,  yakni  sebagai  buah  kasih sayang  kedua  orang  tuanya  dan  sebagai  pelengkap kebahagiaan  mereka,    juga  anak  merupakan  amanah  dan karunia  Allah  SWT,  bahkan  anak  di  anggap  sebagai  harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan harta kekayaan lainya. 5 Oleh  karena  itu  setiap  orang  tua  harus  memberikan
5 Ibid. , hal. 156.
perlindungan terhadap anaknya, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan  anaknya  karena  setiap  amanah  yang  di karuniakan oleh allah haruslah di jaga sebaik-bainya, dengan melalui perkawinan yang sah lah manusia dapat berkembang sesuai  dengan  jalannya  sehingga  dapat  memperoleh keturunan yang baik pula.
Ajaran Islam membolehkan dan mensahkan pergaulan yang  berdasarkan  perkawinan  yang  sah  berarti  memenuhi syarat-syarat  perkawinan  itu  sendiri.  Pergaulan  yang demikian  itu  dinamakan  “bersetubuh  dalam  arti  dua  jasmani menjadi  satu  tubuh”.  Hal  ini  hanya  di  bolehkan  dengan adanya  perkawinan  yang  sah  sesuai  dengan  syarat-syarat yang  ditentukan,  dan  Allah  sangat  melarang  perbuatan  zina karena  perbuatan  ini  tidak  sesuai  dengan  ajaran  yang  ada dalam  islam,  dan  Allah  telah  melarang  perbuatan  yang mendekati  zina,  sebagaimana    firman-Nya  dalam  Al-Qur’an sura Al- Isra’ ayat 32:
Artinya : Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina; sesungguhnya  zina  itu    adalah  suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun  1974    yang    diajukan  oleh  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias Machica  Binti  Mochtar  Ibrahim.  Machica  menggugat  Pasal 43  ayat  (1)  dan  pasal  2  ayat  (1),  terkait    upayanya    untuk mendapatkan    pengakuan  hukum    atas    anak  hasil
perkawinan  sirinya      dengan  mantan  Menteri  Sekretaris Negara era Presiden Soeharto, yakni almarhum Moerdiono.
Machica  merasa  nasib  anaknya  Muhammad  Iqbal tidak  diakui  keluarga  besar  Moerdiono,  dan  Ia  mengajukan permohonan  uji  materil  ( judicial  review )  ke  Mahkamah Konstitusi  berkenaan  dengan  Pasal  43  Ayat  (1)  UU  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Adapun Pasal yang digugat Machica  berbunyi:    “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya”.  Dan  pasal  2  ayat  (2)  yang berbunyi  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Mahkamah  Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan terhadap uji  materi  pasal  2  ayat  (2)  dengan  pertimbangan  tertentu karena  pasal  tersebut  telah  sesuai  dengan  amanat  negara untuk  melindungi  setiap warga  negaranya  dan  pasal  tersebut tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Kemudian  mengenai pasal  43  ayat  (1)  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  uji materi  pasal  tersebut.  Menurut  pertimbangan  Mahkamah Konstitusi  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UU  perkawinan bertentangan  dengan  UUD  1945,  sehingga    berbunyi    pasal tersebut  diubah  menjadi:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan  atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum
mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Putusan    Mahkamah  Konstitusi    ini    tentu  saja    telah membawa paradigma baru  dalam  sistem hukum perdata dan hukum keluarganya  yang  berlaku  di Indonesia. Pengabulan uji    materi  tersebut  dituangkan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi    No.  46/PUU-VIII/2010    dengan    tanggal pengucapan 17 Februari 2012.
Namun putusan tersebut banyak menuai kontroversial ada  yang  Pro  dan  ada  pula  kontra,  sebagian  pendapat menyatakan  bahwa  putusan  tersebut  akan  memberikan perubahan  hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  upaya perlindungan hak-hak anak  di mata hukum  dan masyarakat umumnya.  Sadangkan  pendapat  lainya  di  kalangan masyarakat berkembang pemahaman bahwa putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  akan  banyak  menimbulkan kerumitan  dan  persoalan  baru  telah  mengubah  syariat  Islam menyangkut  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia  dan mengubah  tatanan  kehidupan  umat  Islam  yang  selama  ini berlaku,  bahkan  sebagian  besar  masyarakat  menyatakan bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.
Permasalahan  ini  semakin  hari  semakin  banyak menjadi  bahan  perbincangan  setelah  Mahkamah  Konstitusi (MK)  tersebut  yang  memutuskan  anak  yang  lahir  di  luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Syaratnya,  hubungan  darah  itu  dibuktikan  berdasar  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  atau  alat  bukti  lain  menurut hukum.  Keputusan  yang  didukung  para  pegiat  perlindungan hak  anak  itu  di  tentang  sebagian  tokoh  Islam,  keputusan inilah  yang  banyak  mengundang  reaksi  khususnya  dari  para tokoh-tokoh  umat  Islam.    Termasuk  para  ulama  dari  MUI, Ketua  MUI  Ma’ruf  Amin  melihatnya  sebagai  MK  telah menjadikan kedudukan anak hasil  zina sebagai sama dengan anak  yang  lahir  dari  hubungan  perkawinan  yang  sah. Sehingga  membuat  lembaga  perkawinan  menjadi  kurang relevan. 6

## B.  Perumusan Masalah
Adapun    yang    menjadi  rumuskan  masalah    yang penulis  angkat  dalam penelitian  ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  kekuatan  hukum  putusan    mahkamah konstitusi  nomor  46/PUU-VIII/2010  terhadap  hubungan keperdataan  antara    anak  dari  perkawinan    siri    dengan ayah  biologisnya.?
2. Apa    ruang  lingkup  hak  keperdataan  dalam  kaitannya dengan  hubungan  antara    anak  dari    perkawinan  siri
6 D.Y.  Witanto, Hukum    Keluarga  Hak    dan  Kedudukan  Anak Luar Kawin Pasca  Keluarnya Putusan  MK. Tentang  Uji Materiil  UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 219.

## dengan    ayah    biologisnya    sebagaimana    putusan
Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 ?
C. Tinjauan  Yuridis    Hak  Anak  Dari  Perkawinan  Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 1.  Kekuatan  Hukum  Putusan    Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan
Keperdataan  Antara    Anak  Dari  Perkawinan  Siri Dengan Ayah  Biologisnya
Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang  masalah  anak  di  luar  perkawinan  yang  telah  di  uji materil  ( judicial  review )  Pasal  43  ayat  (1)  undang-undang perkawinan  yang  berbunyi  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya akhirnya kini harus dibaca “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan  atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Setelah  keluarnya  putusan  mahkamah  konstitusi tersebut  banyak  menuai  kontroversial  yang  pro  dan  kontra, baik  dari  kalangan  ahli  hukum  maupun  ahli  agama.  Adapun yang  menyebabkan  kontroversi  tersebut  tentang  kedudukan anak luar kawin tersebut, hak warisnya, dan lain sebagainya.
Hal  inilah  banyak  dari  kalangan  pakar-pakar  hukum berpendpat  bahwa  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut telah merubah tatanan umat beragama di Indonesia, kini anak luar  kawin  dapat  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya,  keluarga  ibunya,  bapaknya  begitupun  dengan keluarga  bapaknya,  walupun  juga  tidak  sedikit  yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebabkan putusan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap  hak-hak  anak,  dan  tidak  ada  lagi  anak-anak  yang tersisihkan  akibat  dari  perbutan  dosa  kedua  orang  tuanya hingga anak yang menjadi korban.
Dalam  pandangan  Majelis  Mujahidin  menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi  menyangkut  perubahan UU  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  43  ayat  (1) telah  menodai  keyakinan  ummat  beragama  di  Indonesia, karena  tidak  satupun  agama  yang  menyatakan  bahwa  anak hasil hubungan di luar pernikahan seperti zina, kumpul kebo atau  semen  leven,  mempunyai  kedudukan  keperdataan  yang sama  dengan  anak  hasil  pernikahan,  hal  tersebut  di sampaikan oleh amir majelis mujahidin Indonesia Muhammad Thalib dalam siaran pers dengan detik.com pada hari  Rabu  7  maret  2012.  Selanjutnya  dinyatakan  bahwa dampak  buruk  dari  keputusan  tersebut  akan  memfasilitasi kebejatan  moral,  prostitusi,  wanita  simpanan,  pasangan selingkuh.  Jika  hamil  dan  melahirkan  anak,  mereka  tidak
perlu  khawatir  karena  hak  perdata  mereka  di  lindungi  oleh keputusan  mahkamah  konstitusi  tersebut,  sementara  ahli waris pihak laki-laki pelaku hubungan seks di luar nikah akan terdzalimi karena  hak-haknya  terampas  di  sebabkan perbuatan yang tidak mereka lakukan.
Majelis  Mujahidin  menilai  Mahkamah  Konstitusi tidak cermat lagi memberikan keputusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat beragama, dan lebih  condong  kepada  paham  sekularisasi  hukum  tanpa meminta  pendapat  dan  saran  para  ahli  dalam  bidang  agama Islam khususnya.
Selanjutnya  dari  pendapat  di  atas  bahkan  Majelis Mujahidin berniat menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi    dengan  alasannya  dalil-dalilnya    lebih  kurang seperti yang telah disebutkan di atas. Menurut M.Nurul Irfan yang  juga  bertindak  sebagai  saksi  ahli  dalam  uji  materi undang-undang perkawinan dalam bukunya Nasab dan status anak  dalam  hukum  Islam  menyatakan,  ada  tiga  catatan penting  yang  perlu  di  ulas  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  menimbulkan  polemik  ini  yaitu, Pertama , tentang  cakupan  makna  kata  di  luar  kaawin. Kedua, tentang cakupan  makna  hubungan  darah. Ketiga ,    tentang  cakupan makna kata hubungan perdata. 7
7 M.  Nurul  Irfan, Nasab  &  status  Anak  dalam  Hukum  Islam , Jakarta: Amzah, 2012. hal.  45.
Dari  ketiga  persepsi  di  atas  penulis  sepakat  dengan pendapat  M.  Nurul  Irfan  tersebut,  karena  dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  mangandung  beberapa  makna  yang perlu  mendapatkan  penjelasan  lebih  akurat  lagi  sehingga masyarakat  awam  tidak  salah  persepsi  dan  salah  paham terhadap  putusan  MK  itu,  masyarakat  akan  mudah  menilai dari kata-kata dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mengikuti  pemahaman  ia  sendiri  selama  putusan  tersebut belum  ada  penjelasannya  secara  terperinci  apa  yang  yang  di maksud  anak  luar  kawin  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi itu.
Pertama,  tentang  makna  cakupan  anak  di  luar perkawinan  dalam  Mahkamah  Konstitusi  di  sebutkan”  anak yang  di  lahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungna perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  dan  laki-laki sebagai  ayahnya.  Anak  yang  di  lahirkan  di  luar  perkawinan memiliki  dua  pengertian,  pengertian  pertama  yang  lahir sebagi  akibat  nikah  siri  atau  nikah  di  bawah  tangan  dan pengertian  kedua  berarti  anak  yang  lahir  sebagi  akibat perzinahan.
Dari pengertian di atas anak dari hasil pernikahan siri sudah  jelas  ia  dapat  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibu  dan  bapaknya  dan  keluarga  ibunya,  sebab  dalam pelaksanaannya  telah  sesuai  syarat  dan  rukunya  menurut
hukum Islam, hanya saja tidak di catat oleh negara seperti di sebutkan  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  perkawinan  “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku”.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  seorang  yang melakukan  pernikahan  siri  tidak  mempunyai  kekekuatan hukum karena tidak di ketahui dan tidak di akui ke absahanya oleh negara sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut di  anggap  tidak  sah  atau  anak  di  luar  perkawinan,  padahal tidak  karena  perkawinan  tersebut  telah  sesuai  dengan  syarat dan rukunya dalam Islam.
Kembali  lagi  kepada  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  menolak  dan  tidak  mengabulkan  permohonan  uji materil  ( judisial  review )  Undang-Uundang Perkawinan pasal 2  ayat  (2)  selain  pasal  43  ayat  (1)  yang  di  ajukan  oleh Hj.Aisyah  Mukhtar  bin  Ibrahim  menyangkut  penikahan sirinya dengan Alm. Moerdiono mantan Menteri era Soeharto yang  banyak  menuai  kontroversi  setelah  Mahkamah Konstitusi    mengabulkan  Uji  materi  Undang-Undang Perkawinan  pasal  43  ayat  (1)  dan  menolak  pasal  2  ayat  (2). Pencatatan  itu  perlu  untuk  kepastian  hukum,  maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang  terjadi  sebelum  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  ini berlaku dan di jalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.
Mahkamah  Konstitusi  menilai  adapun  faktor  yang menentukan  sahnya  perkawinan  adalah  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  agama  dari  masing-masing  pasangan  calon mempelai.  Diwajibkannya  pencatatan  perkawinan  oleh negara  melalui  peraturan  perundang-undangan  merupakan kewajiban  administratif.  Sekiranya  pencatatan  dimaksud dianggap  sebagai  pembatasan,  pencatatan  demikian  menurut Mahkamah  Konstitusi    tidak  bertentangan  dengan  ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang- undang  dan  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain,  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis  [vide  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945].  Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945.
Di  kalangan  ulama  juga  banyak  pendapat  masalah pernikahan  siri/  pernikahan  di  bawah  tangan  ada  yang membolehkan  dan  ada  juga  yang  tidak.  Karena  pentingnya pencatatn  oleh  negara  pernikahan  tampa  pencatatan  akan banyak  menirnibulkan  dampak  dari  segi  hukum,  maupun perlindungan  negara  kepadanya,  baik  itu  kepada  anak,  hak waris  anak  dan  istri  tentu  dapat  merugikan  para  istri  dan
anak-anaknya,  akan  tetapi  laki-laki  yang  melakukan pernikahan tersebut terkadang tidak mau tau tentang hal itu.
Menurut  Quraish  Shihab  Betapapun  perbedaan  itu, namun  para  ulama  sepakat  melarang  pernikahan  yang  di rahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan  berita  pernikahan,  bagaimana  kalau  saksi- saksi itu di minta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam syafi’i  dan  abu  hanifah  menilainya  sah-sah  saja,  sedangkan imam  malik  menilai  bahwa  syarat  yang  demikian membatalkan  pernikahan  ( Fasakh ).  Perbedaan  pendapat  ini lahir dari dari analisis para saksi. 8
Namun  demikian  dalam  kontek  ke-Indonesian, walaupun  parnikahan  demikian  di  nilai  sah  menurut  hukum agama,  namun  perkawinan  ini  di  bawah  tangan  dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar  ketentuan  yang  di  tetapkan  oleh  pemerintah  dan DPR  (ulil  amri).  Al-  Qur’an  memerintahkan  setiap  muslim untuk  mentaati  ulil  amri  selama  tidak  bertentagan  dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatn tersebut, ia bukan saja  tidak  bertentangan,  tetapi  justru  sangat  sejalan    dengan semangat Al-Qur’an.
8 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:  pesan,  kesan  dan kesersian  Al-Qur’an  volume  1  surah  Al-Fatihah,  surah  Al-Baqarah , Jakarta: lentera hati, 2002. hal. 68.
Pada  pasal  5  ayat  (1)  juga  menyebutkan  tujuan  dari pencatatan  perkawinan  tersebut  agar  terjamin  ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam setiap perkawinan harus di  catat.  Dalam  hal  ini  penulis  menilai  masalah  pencatatan perkawinan  tidak  bisa  di  pandang  sepele,  sebab  melalui peristiwa hukum penikahan tersebut akan di catat oleh negara dan  merupakan  kewajiban  administratif,  sehingga  negara dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak seorang  warga  negara,  meskipun  demikian  perkawinan  yang tidak  tercatat  secara  hukum  agama  tetap  sah.  Namun  akan lebih  baiknya  perkawinan  itu  tercatat  dan  dapat  di  ketahui sehingga semua warga negara dapat terlindungi hak-haknya.
2. Ruang  Lingkup  Hak  Keperdataan  Dalam  Kaitannya dengan  Hubungan  Antara    Anak  Dari    Perkawinan Siri      dengan    Ayah    Biologisnya    Sebagaimana Putusan    Mahkamah  Konstitusi    Nomor    46/PUU- VIII/2010
Kedudukan  anak  merupakan  suatu  hal  yang  berarti, karena  anak  merupakan  buah  hati  dari  pasangan  suami  istri, dan  anak  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya, menyangkut pula masalah waris si anak. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya di tetapkan hak  kepemilikan  harta  bagi  setiap  manusia,  baik  laki-laki
maupun  perempuan  dengan  cara  yang  legal.  Pembagian warisan  baik  menurut  hukum  perdata  dan  hukum  Islam adalah  diutamakan  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah dengan si pewaris sesuai dalam pasal 832 KUHPerdata serta dalam  surat  An-Nisa  Ayat  7  Allah  berfirman  yang artinya:“ Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
Ayat di atas menerangkan bahwa setiap anak laki-laki maupun  perempuan  sudah  di  atur  secara  jelas  setiap  anak akan mendapatkan bagian, yang menjadi catatan adalah yang di sebutkan di atas untuk bagian anak sah, Dan yang menjadi persoalan  adalah  anak  yang  lahir  luar  kawin  dan  pembagian warisannya  antara  hukum  perdata  (BW)  dan  hukum  Islam, karena adanya perbedaan asas yang dipakai.
Hubungan anak  yang lahir luar kawin terhadap orang tuanya  menurut  hukum  perdata  (BW)  pada  dasarnya  tidak ada  hubungan  hukum,  tetapi  hanya  hubungan  biologis  saja, kecuali  kalau  kedua  orang  tuanya  mengakuinya.  Sedang menurut hukum  Islam, hubungan anak  yang lahir luar kawin terhadap  orang  tuanya  adalah  hanya  mempunyai  hubungan hukum  dengan  ibunya  saja,  tidak  dengan  laki-laki  yang menyebabkan ia lahir.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 disebutkan tentang kedudukan anak yaitu di atur dalam pasal 42 yaitu “Anak  yang sah adalah anak  yang dilahirkan dalam atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Kemudian  di sebutkan  lagi  dalam  pasal  43  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Dan ayat  2  berbunyi  “Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas selanjutnya  akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.” Peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat dua di atas belum  ada  relisasinya  hingga  sekarang  oleh  pemerintah, dengan  demikian  berdasarkan  pasal  66  KUHPerdata,  maka sebelum  ada  pengturanya  maka  mengenai  kedudukan  anak luar kawin berlakulah ketentuanlam dalam KUH perdata.
Dalam  KUH  Perdata  tersebut  juga  mengatur  tentang anak luar kawin yang telah di akui sehingga ia menjadi anak sah,  begitu  juga  pemerintah  mendirikan  lembaga  pengakuan anak  sengaja  di  ciptakan  untuk  melindungi  anak  atau  anak- anak yang di benihkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan  sah.      hak  waris  anak  luar  kawin  akan mendapatkan bagian bagi anak luar kawin yang telah di akui menurut KUHPerdata dan bukan anak luar kawin yang belum di  akui.  Anak  luar  kawin  yang  yang  di  akui  dengan  sah  itu ialah  anak  yang  di  benihkan  oleh  suami  atau  istri  dengan orang lain yang bukan istri atau suami yang sah.
Dalam  perspektif  sistem  hukum  kewarisan  perdata barat,  pengertian  anak  luar  kawin  di  bedakan  atas  anak  luar kawin  yang  di  akui  dengan  sah  dan  anak  sumbang  (zinah). Perbedaan  status  anak  luar  kawin  yang  telah  di  akui  sah dengan  anak  yang  di  buahkan  sepanjang  ikatan  perkawinan sah  akan  tampak  jelas  bila  di  adakan  pembagian  harta warisan.  Hak  anak  luar  kawin  yang  telah  di  akui  sah  atas harta  warisan  orang  tua  yang  mengakuinya  senantiasa  lebih kecil jika di bandingkan dengan hak anak sah.
Ketentuan  dalam  pasal  863  KUHPerdata  indonesia telah mengatur hak kewarisan anak luar perkawinan tersebut seperti berikut:
1. Mendapat  1/3  (sepertiga)  dari  bagian  yang  mereka sedianya  harus  mendapatakannya,  seandainya  mereka anak-anak  yang  yang  sah,  apabila  pewaris  meninggalkan keturunan yang sah, atau seorang suami atau istri.
2. Mendapat  ½  (seperdua)  dari  harta  warisan,  apabila pewaris  tidak  meningalkan  keturunan  maupun  suami  atau istri,  akan  tetapi  meninggalkan  keluarga  sedarah  dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka.
3. Mendapat  3/4  (tiga  perempat),  apabila  pewaaris  hanya meninggalkan  sanak  saudara  dalam  garis  derajat  yang lebih jauh; dan
4. Mendapat  seluruh  harta  warisan,  apabila  pewaris  tidak meninggalkan ahli waris yang sah.
Sekilas  gambaran  di  atas  menurut  KUH  Perdata mengenai  hak  waris  anak  luar  kawin  dan  anak  luar  kawin yang telah di akui. Maka dapat di simpulkan, antara undang- undang  perkawinan  dan  KUHPerdata  berbeda,  dalam  UU perkawinan  tersebut  tentang  anak  yang  di  lahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  peradata  dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia tidak dapat mewarisi dari keluarga bapaknya. Dalam KUH perdata masalah anak di luar  perkawinan  ini  dapat  mewarisi  sepanjang  anak  tersebut telah di akui oleh kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang  sah  meskipun  bagianya  lebih  kecil  dan  bebeda  dengan anak sah yang sebenarnya.
Setelah  terbitnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  .46/PUU-VIII/2010  melalui  putusan  mengenai  uji materi  undang-undang  perkawinan    yang  tertanggal pengucapannya  17  februari  2012  lalu,  kini  seorang  anak  di luar  perkawinan  dapat  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan  ayahnya  sepanjang  dapat  di  buktikan  oleh  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum,  termasuk  hubungan  keperdataan  dengan  keluarga ayahnya.
Hal  ini  berlawanan  dengan  hukum  yang  di  ajarkan dalam  Islam,  dan  banyak  yang  tidak  mendukungnya
keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Walaupun  sedikit yang mendukung,  dengan  alasan-alasan  mereka  yang  mempunyai pandangan dan dasar-dasar sendiri. Dalam hukum Islam anak luar  kawin  tidak  saling  mewarisi  antara  anak  dan  ayah biilogisnya,  karena  tidak  ada  hubungan  nasab  antara keduanya  sama  sekali,  namun  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  menyangkut  hak  waris  anak  untuk  dapat memberikan  perlindungan  hak  anak  luar  kawin,  akan  tetapi kadar harta warisan yang di peroleh belum dapat di tentukan karena  hak  warisnya  nanti  akan  di  buat  oleh  pejabat  yang berwenang atau menunggu putusan pengadilan dengan bukti- bukti yang telah di tentukan sesuai dengan putusan tersebut.
Menurut  H.M.Nurul  Irfan  bahwa  jika  hendak  di sinkronisasikan dengan konsep dasar hukum Islam jangan di beri  nama  waris  karena  syaratnya  harus  ada  hubungan kekerabatan  yang  sah.  Sebab  dari  putusan  MK  tersebut menyangkut semua anak, baik untuk menerima hak warisnya, nasab dan lainnya menjadi sama dengan anak sah lainya. 9
Berdasarkan  pendapat    di  atas  memang  untuk  anak luar kawin tidak bisa di beri nama waris, untuk perlindungan haknya  bisa  dengan  yang  lainya  seperti  hibah,  wasiat  dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dalam kitab sunan ibnu majah juga  di  sebutkan  bahwa  rasulullah  saw    bersabda:  “ barang
9 M. Nurul Irfan, Op., Cit . hal.  47
siapa  yang  menzinahi  seorang  budak  perempuan  ,  atau wanita  merdeka  ,  maka  anaknya  adalah  anak  hasil- perzinahan. Dia tidak mewarisi, dan tidak dapat di warisi ”.
Dalam  hadits  di  atas  tentunya  dapat  kita  ambil kesimpulan  mengenai  hak  anak  luar  kawin/  anak  zina maupun anak nikah siri dalam putusan Mahkamah Konstitusi di  atas  sedikit  rancu  mengenai  anak  luar  kawin  yang  di maksud,  sehingga  banyak  menuai  kontroversi  dari  kalangan masayarakat, ahli hukum maupun ahli agama, sebab putusan ini  akan  memberikan  dampak  yang  sangat  luas  terutama tetang  hak  warisnya,  dan  perubahan  bagi  sistem  hukum  di Indonesia  tentang  anak  di  luar  perkawinan  khususnya  akan sangat  tampak  dan  dirasakan  semakin  hari  oleh  masyarakat, apakah  putusan  ini  akan  memberikan  dampak  yang  positif ataupun negatif.

## D. Kesimpulan
1.  Kekuatan hukum Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010  terhadap  hubungan    keperdataan antara    anak  dari  perkawinan  siri    dengan  ayah biologisnya,  sampai  saat  ini    terhadap  putusan    tersebut belum    bisa    diterapkan    karena    sebagian  besar      pihak keluarga   Moerdiono  tidak  mengakui  status    anak  siri tersebut  dan juga  belum  memberikan hak waris  kepada
anak  yang  ada  pada    Aisyah  Mochtar    yang    lebih dikenal  dengan Machica  Mochtar.
2.    Bahwa  ruang  lingkup  hak  keperdataan  dalam  kaitannya hubungan  antara    anak  dari    perkawinan  siri      dengan ayah    biologisnya    sebagaimana    Putusan    Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010, dimana sekarang anak  dari  hubungan    nikah  siri    mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya,  keluarga  ibunya,  bapaknya begitupun dengan keluarga bapaknya, sepanjang dapat di buktikan  oleh  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum,  termasuk  hubungan keperdataan  dengan  keluarga  ayahnya.  Walupun    ada pula  yang  tidak  mendukung  putusan  Mahkamah Konstitusi,    namun  putusan  tersebut  dapat  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  anak,  dan  tidak  ada  lagi anak-anak  yang  tersisihkan  akibat  dari  perbutan  dosa kedua orang tuanya hingga anak yang menjadi korban.

## E.  DAFTAR  PUSTAKA
Ahmad  Warson  Munawwir, Al  Munawir:  Kamus  arab Indonesia Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. XIV,
1997.
Abdul    Rahman    Gozali, Fiqh  Munakahat ,  cet.ke-  3,  Edisi Pertama,  Jakarta: Kencana, 2008.
Ali  Afandi,  Hukum  Waris, Hukum  Waris  Keluarga , dan
Hukum  Pembuktian, Jakarta:   IKKAPI, 1986.
D.Y. Witanto, Hukum  Keluarga Hak  dan Kedudukan Anak Luar  Kawin  Pasca    Keluarnya  Putusan    MK. Tentang    Uji  Materiil    UU  Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
Happy  Susanto,  Nikah    Siri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan  Ditinjau  Dari    Hukum  Positif,  Jakarta:  Visi Media, 2007.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan  Indonesia, Cet ke-
I, Bandung: Mandar  Maju, 1990.
Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta : Bumi Aksara. 1990.
Idris  Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , Cet. ke-4.Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Martiman  Prodjohamidjojo, Hukum  Perkawinan    Indonesia ,
Jakarta: Karya  Gemilang, 2007.
Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: PT.Ramedia
Widiasarana Indonesia, 2000.
M.  Nurul  Irfan, Nasab  &  status  Anak  dalam  Hukum  Islam , Jakarta: Amzah, 2012.
M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:  pesan,  kesan  dan kesersian  Al-Qur’an  volume  1  surah  Al-Fatihah, surah Al-Baqarah , Jakarta: lentera hati, 2002.
Nikah  siri  dalam  pandangan  ulama”, hhp://Dakwatuna com/2013/03/31  /  nikah-siri-dalam-pandangan- ulama , diakses tanggal 3 juli 2013.
Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delliquency (Pemahaman dan
Penanggulangannya ). Bandung: Citra Aditya Bakti 1997.
Witanto, Hukum Keluarga Hak dan  Kedudukan Anak  Luar Kawin , Cet-ke-1, Jakarta: Pustaka  Raya, 2012.
Wahbah  Zhuhaili, Fiqh  Iman    Syafi’i 2,  Alih  Bahasa Muhammad  Afifi,  Abdul  Hafiz,  Cet-  Ke-1, Jakarta: Al Mahira, 2010.
Zainuddin  bin    Abdul  Azia  Al-Malibari  Al  Fannani, Diterjemahlan  oleh  Moh. Anwar, Baharuddin
---------------- Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974 .
--------------- Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
--------------- Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Online, http:// badan bahasa kemendiknas go.id/kbbi /,
diakses tanggal, 3  Juli 2013.
--------------- PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.