## PELAKSANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKOSISTEM DAN EKONOMI WISATA SUMATERA
UTARA (STUDI BALAP F1H2O  DI LOKASI DANAU TOBA)
Oleh: Robinson 1)
Rudy Hartono 2)
Marolop ButarButar 3)
Universitas Prima Indonesia 1,2,3)
E-mail: robinson@unprimdn.ac.id 1)
rudyhartono@unprimdn.ac.id 2)
marolopbutarbutar@unprimdn.ac.id 3)

## ABSTRACT
The environment is the most important part of human life, especially for future generations. The  application  of  the  environment  until  now  requires  special  attention,  especially  for sustainable  development.  This  is  of  particular  concern,  especially  with  the  existence  of  a fairly large event, namely the F1H2O race which is being held in one of the places that has just been legalized as a global geopark, namely in Lake Toba, North Sumatra, Indonesia. This research method uses an empirical juridical method, namely testing the events that occurred compared with the applicable laws  and regulations. The results of the analysis  of this study are that the regulations governing the environment and the roles and rules under the law are good,  so  strict  application  of  existing  regulations  is  only  needed.  The  need  for  special attention, especially the mental development of the community and the officials who run it, is not clear that there is still a lack of understanding of the community and the implementation of  sustainable  development  which  has  an  effect  not  only  on  now  but  also  on  future generations.  Supervision  of  the  F1H2O  race  is  considered  to  have  succeeded  in  attracting interest  from  investors  and  event  organizers,  but  this  has  also  attracted  several  responses such as the government's lack of interest in local culture as a special value that should not be discarded.
Keywords: Environment, F1H2O Racing, and Sustainable Development

## ABSTRAK
Lingkungan  menjadi  bagian  terpenting  dari  kehidupan  manusia  terutama  untuk  generasi mendatang.  Penerapan  lingkungan  hingga  sekarang  membutuhkan  perhatian  yang  khusus terutama  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  menjadi  perhatian  khusu  terutama dengan  adanya  acara  yang  cukup  besar  yakni  balap  F1H2O  yang  di  adakan  disalah  satu tempat  yang  baru  disahkan  sebagai  grobal  geopark  yakni  di  Danau  Toba,  Sumatera  Utara, Indonesia, Metode penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris yakni menguji kejadian yang terjadi dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis dari penelitian ini yakni pengaturan yang mengatur tentang lingkungan hidup serta peran serta aturan dibawah Undang-Undang telah baik, sehingga hanya perlu penerapan  yang tegas atas pemberlakuan Peraturan yang ada. Perlunya perhatian khusus terutama pengembangan mental dari  masyarakat  serta  pejabat  yang  menjalankan,  tidak  jepas  juga  masih  minimnya pemahaman  masyarakat  serta  penerapan  pembangunan  berkelanjutan  yang  memiliki  efek
tidak hanya pada sekarang tetapi juga pada generasi yang akan datang. Pengawasan atas balap F1H2O dinilai telah sukses menarik minat bagi investor maupun pengada acara, tetapi hal ini juga menarik beberapa tanggapan seperti masih kurangnya pemerintah menarik budaya lokal sebagai nilai khusus yang tidak boleh dibuang.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Balap F1H2O, Dan Sustainable Developmen

## 1. PENDAHULUAN
Lingkungan  adalah  kesatuan  dari  ruang serta  isinya.  Bila  dilihat  dari  lingkungan dengan  yang hidup didalamnya maka akan dikenal  juga  dengan  lingkungan  hidup. Seiring  dengan  waktu  yang  berkembang manusia  mulai  mengusakan  bagaimana lingkungan  menjadi  hal  yang  bervariatif, dari  hal  sederhana  seperti  tempat  tinggal, tempat  mencari  nafkah,  melakukan  hobby hingga wisata.
Hal  yang  dilakukan  tersebut  membuat perubahan  georgafi  seiring  berkembang jaman.  Banyak  sekali  perubahan  tersebut membawa dampak  yang baik dan ada juga yang  kurang  baik.  Dengan  tumbuhnya kesadaran manusia atas pentingnya lingkungan  terhadap  kehidupan  itu  sendiri yakni  pada  konfrensi  PBB  tahun  1972  di Stackholm yang melahirkan deklarasi yang kemudian  dikenal  sebagai  hari  lingkungan hidup sedunia. Dengan adanya deklarasi ini kemudian memunculkan pihak dan deklarasi  berikutnya  yang  mengarah  pada kesadaran  dan  pembentkan  sebuah  istilah yakni  pembangunan  berkelanjutan  atau lebih  dikenal  dengan  istilah  sustainable development. Istilah sustainable development yang berarti bahwa
pengunaan  atas  alam  yang  dilakukan  oleh manusia haruslah memikirkan efek terhadap  generasi  yang  akan  datang. Dengan  terbitnya  Resolusi  Majelis  Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/RES/76/300 menyatakan hak lingkungan hidup yang sehat, bersih serta berkelanjutan  sebagai  bagian  dari  HAM atau hak asasi manusia.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan, selain  itu  juga  banyaknya  kebudayaan karena  suku,  budaya  yang  bervariatif membuat Indonesia sebagai kekayaan yang tidak  ternilai  dimata  dunia.  Tidak  hanya dari  budaya  tersebut,  juga  dikarenakan banyaknya  nilai  keindahan  alam  yang sangat  menarik  bagi  mata  dunia  sehingga tidak  sebagai  candaan  bahwa  Indonesia menjadi  negara  impian  bahkan  paru-paru dunia.  Di  pulau-pulau  dari  sabang  sampai maraoke.  Bahwa  adanya  tempat  wisata yang  mulai  dikembangkan  terekspos, seperti  menjadikan  Danau  Toba  sebagai Grobal  Geopark  oleh  UNESCO.  Pada febuari  2023  yang  lalu  juga,  telah dilakukan  balap  air  dilokasi  Danau  Toba. Hal  ini  tentu  menjadi  daya  Tarik  tidak hanya secara domestic tetapi juga terhadap mata  dunia.  lomba  tau  kompetensi  peratu
motor  sekala  internasional  untuk  motor perahu yang diselengarakan oleh internasional  motonautique  juga  sering disebut sebagai F1H2O yang dipromosikan oleh H2O racing, jga dikenal sebagai  kejuaraan  dunia  perahu  motor formula 1.
Dibandingkan  dengan  warisan  budaya, dimana  mencakup  dengan  demonstrasi yang komtemporer, dengan tidak berwujud,  dam  bukti  dari  masa  yang  telah lewat,  aktifitas  kreatif  oleh  manusia  yang telah  diwariskan  dari  generasi  kepada generasi yang berikutnya dianggap sebagai bagian  dari  komunitas  serta  masyarakat pada umumnya dinilai dan telah dipertahankan  untuk  generasi  mendatang untuk  keuntungan  pribadi  masing-masing. warisan  ini  penting  karena  sumber  dari budaya,  yang  membawa  ingatan  dan inspirasif,  sekaligus  berkontribusi  pada intentitas  dalam  komunitas  nasional  serta lokal,  merupakan  dasar  rasa  kohesi  dan tempat  sosial.  Di  masyarakat  perdesaan yang  masih  membawa  budaya  tradisional dalam  perdesaan,  masih  membawa  nilai- nilai yang msih membawa nilai kebijakasanaan yaang yang masih mengelola  sumber  daya  alam,  karena manusia sendiri masih tidak terikat dengan konsumerisme duniawi. Biasanya masyarakat  dalam  perdesaan  yang  ada  di Indonesia masih membawa dan kental atas
kearifan dalam interaksinya terhadap alam. memang  awal  masih  dikenal  dengan religius  yang  bersifat  magis,  tetapi  seiring berjalannya waktu terikatnya telah berubah menjadi  makna  tas  hidup  hingga  perlu  di letarikan  dan  dijaga.  Tentu  perlunya pengawasan  bagaimana  kejuaraan  ini  akan dilakukan  secara  bertahap  dan  akan mempengaruhi  faktor  ekonomi  hingga kepada masyarakat yang terhubung dengan lokasi  kejuaraan  ini  dilakukan.  Sejalan dengan  hal  itu,  maka  perkembangan terhadap  pembangunan  berkelanjutan  atau sustainable development juga menjadi titik berat  bagaimana  pengawasan  terhadap lomba  ini  tetap  dapat  berlangsung.  Tetapi, tidak akan merusak atau membuat dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
Juga  perlu  mempertimbangkan  hal penting
yakni bagaimana mempertimbangkan  agar  kegiatan  tetap dapat bertahan serta juga tidak meninggalkan  hal  yang  harus  dijaga. Bahwa juga ada penelitian yang menyatakan bahwa penduduk adalah kelompok  pemangku  kepentingan  yang paling terlibat, dan wisatawan paling tidak terlibat  dibandingkan  dengan  pemerintah dan bisnis. Hasil juga menunjukkan bahwa lebih  banyak  perhatian  diberikan  pada indikator  objektif  dibandingkan  dengan indikator  subjektif.  Juga  membandingkan terhadap  peraturan  perundangan  seperti
Undan-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan,
serta PERMENPAREKRAF  No.  3  Tahun  2021. Melihat bagaimana penerapan dari pelaksaan  tersebut  apakah  masih  sejalan ataukah  perlu  pembenaran  dari  penerapan pelaksaana  hingga  pengaturan  agar  dapat mempertahankan  lingkungan  tetapi  juga mendukung  kegiatan  yang  dilaksanakan. Sehingga  menjadikan  judul  penelitian  ini
yakni Pelaksanaan sustainable
development dalam peningkatan kesejahteraan  ekosistem  dan  ekonomi wisata Sumatera Utara (studi balap F1H2O di  lokasi  Danau  Toba).  Penelitian  ini mengunakan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana peraturan tentang pemeliharaan lingkungan yang berlaku?
2. Bagaimana hal yang perlu diperhatikan  dalam  pengembangan dengan berbasis lingkungan?
3. Bagaimana dukungan serta
penerapan  pengawasan  lingkungan pada balap F1H2O di Danau Toba?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini mengunakan teori sustainable development  yang berarti  tetap dapat  menjalankan  pembangunan  atas ekonomi  serta  keadilan  atas  sosial  juga tidak  mengorbankan  serta  memperbaiki kerusakan  atas  lingkungan.  Konsep  ini
melihat  bagaimana  memenuhi  kebutuhan mmasyrakat  masa  kini  tanpa  mengabaikan atau  memperhatikan  dampak  terhadap generasi  mendatang.  Sebagai  progress perubahan dimana sumberdaya, arah investasi, sera pembangunan secara seimbang  dan  secara  sinergis  saling memperkuat  potensi  masa  kini  maupun yang akan datang.

## 3. METODE PENELITIAN
Kerangkat  teoritis  dalam  pelaksaan penelitian  ini  yakni  mengunakan  landasan pemikiran  yang  diuji  terhadap  peraturan perundang-undangan, tujuan utamanya untuk  dapat  menentukan  apakah  telah dilaksanakan  pembangunan  berkelanjutan dalam  pelasanaan  lomba  F1H2O  yang dilaksanakan  di  danau  toba.  Dengan menguji bagaimana dampak secara langsung  perubahan  serta  perkembangan serta  perbandingan  dengan  teori  serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga  penelitian  ini  dikategorikan mengunakan metode yuridis empiris.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Tentang Pemeliharaan

## Lingkungan
Kerusakan lingkungan serta pencemaran yang terjadi di alam lebih cepat dibadingkan  dengan  upaya  pemeliharaan atau  pemulihan  serta  perbaikan.  Hal  ini mengindifikasi bahwa, kondisi alam masih
dalam  hal  yang  kurang  menjadi  pusat perhatian  dari  pembangunan  di  Indonesia. Terjadinya  hal  ini  juga  dikarenakan  masih kurangnya  pengambilan  keputusan  dari pusat  serta  daerah  yang  terlalai  atas pelestarian lingkungan. Yang menimbulkan, bencana di darat, udara serta perairan. sehingga memunculkan pertanyaan  bagaimana  peran  masyrakat Indonesia sebagai pengerak dalam menangulanggi  dampak  negarif  muncul yang berkemungkinan menyebabkan timbulnya  bencana  lingkungan  atau  alam tersebut,  dengan  niat  pembangunan  dan perdangangan  bebas,  sering  sekali  tidak memperhatikan atau memperhatikan ekpolaris  atas  lingkungan  serta  sumber daya  alam  atas  udara,  darat  dan  perairan, serta  mineral  yang  ada  oleh  para  investor dan juga oleh pemerintah. Hingga, kerusakan atas ekosistem hingga hancurnya  ekosistem  itu  sendiri.  Yang paling  ditakuti,  rusaknya  atau  hancurnya ekosistem itu dalam bentuk akhir atau final yang  artinya  telah  rusak  secara  permanen, sudah  tidak  dapat  di  perbaharui  atau kembali lagi ke bentuk awalnya. dan hal ini pasti berdampak langsung terhadap generasi  mendatang  yakni  pada  kehidupan manusia itu akan berubah.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  yang  terdapat  dalam  batang  tubuh peraturan  tersebut  berbunyi  sebuah  kata-
lata  yakni  bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat.  UUD  1945  ini menjadi  dasar  atas  konstitusional  terhadap bagaimana  pengelolaan  lingkungan  hidup yang ada di Indonesia.
UUPPLH  atau  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hdup,  dalam Pasal  1  butir  9  menyatakan  bahwa sumberdaya  alam adalah unsur lingkungan hidup  terdiri  atas  sumber  daya  non  hayati serta  hayati  yang  secara  keseluruhan membentuk  keadaan  ekosistem.  dan  juga pada  butir  16  dalam  Pasal  1  tersebut menyebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup  sebagai  tindakan  manusia  yang menimbulkan perubahan baik secara langsung  maupun  tidak  mengunakan  fisik, kimia,  dan/atau  hayati  yang  melampaui kriteria  baku  atas  kerusakan  lingkungan hidup. Kondisi atas perwujutan jenis HAM atau  Hak  asasi  manunis,  yakni  dengan hukum  perlu  menjalankan  hubungan  yang saling  terikat  atau  terhubung  dengan  tiga nilai dasar.  nilai ini termaksud dalam jenis HAM dalam lingkungan hidup yaitu sehat, bersih,  dan  berkelanjutan  sebagai  hak manusia untuk dapat menciptakan kesejahteraan yang hidup serta bermartabat tersebut  dapat  terwujud.  dari  nilai-nilai tersebut,  keadilan  adalah  tujuan  hukum
yang utaa karena:
1. Keadilan  dalam  hal  penghargaan, perlakuan,  serta  pengakuan  atas
hidup yang baik bagi semua manusia dalam  keunikannya  dalam  konteks masing-masing; dan
2. jaminan  kepastian  akan  keadilan diberikan  untuk  menetapkan  HAM itu sendiri.
Hal  Yang  Perlu  Diperhatikan  Dalam Pengembangan Dengan Berbasis

## Lingkungan
Pengawasan yang lemah atas penegakan serta  pelaksanaan  hukum  dinilai  sulit dilakukan  demi  pemenuhan  dukungan lingkungan  yang  sehat,  bersih  serta berkelanjutan. kurang optimal yang dilakukan  oleh  pengawasan  terkait  dengan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup menjadi kompleks. hal itu menyebabkan persoalan yang timbul berakibat  semakin  rendahnya  peluang tertangkapnya pelaku atas perbuatan pelanggaran hingga:
1. pelanggar merasa daripada mengikuti peraturan  perundang-undangan  atau manfaat  dari  memahami  hukum sendiri  lebih  baik  atau  mendapatkan keuntungan dengan melanggar aturan tersbeut; dan
2. sanksi sebagai alat pemberi efek jera
dinilai  kurang  dapat  berjalan  bagi masyrakat karena:
a. pelanggar  mendapatkan  sanksi yang  lebih  bersifat  personal; dan
b. lemahnya  peluang  ditangkap serta  penegasan  sanksi  berat yang diberikan kepada seseorang.
ketentuan  Pasal  151  UU  Minerba, dinilai  kurang  dapat  ditegakan  sehingga penegarakan atas persoalan butuh terobosan hukum sehingga dapat mengimbangi atas pengunaan sanksi administrasi sesuai ketentuan atas persoalan yang ada, seperti pernah dilakukan  pencabutan  2.078  izin  tambang yang dilakukan pada januari 2022 silam.
Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan agar  dapat  menciptakan  ketertiban  hukum atas  lingkungan  yang  sehat  di  Indonesia, Yakni:
a. Mengatur  perbuatan  hukum  dengan hubungan antar subjek hukum dengan  apa  yang  dikerjakan  yang berdampak terhadap SDA dan sumber  daya  buatan  termaksud sumber daya genetika;
b. Pengendalian  atas  kegiatan  yang berefek pada kegiatan sosial;
c. Mengembangkan pendanaan terhadap  pelessatarian  lingkungan hidup  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku;
d. Menetapkan  kebijaksanaan  nasional atas  pengelolaan  lingkungan  dan
penataan ruangan
dengan memperhatikan  nilai  agama,  adat istiaat  serta  nilai  yang  ada  dalam masyarakat;
e. Mengelola lingkungan hidup secara terpadu;
f. Mewujudkan,  menumbuhkan  serta mengembangkan pengelolaan tanggung jawab terhadap
pengelolaan lingkungan hidup;
g. Mewujudkan menumbuhkan dan mengembangkan bagaimana
pengelolaan lingkungan hidup
dengan  para  pengambil  keputusan lingkungan hidup;
h. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan  serta  peningkatan kemitraan antara masyrakat, pemerintah  serta  investor  atau  dunia usaha  dalam  pelestarian  lingkungan hidup dan peningkatan daya tampung lingkungan hidup;
i. Pengembangan serta penerapan kebijakan  nasional  yang  menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;
j. Pengembangkan  dan  menerapkan perangkat  yang  bersifat  preemtif, preventif, dan proakti dalam pencegahan  yang  menurunkan  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
k. Pemanfaatan dan pengembangan
teknologi yang ramah lingkugan;
l. Penyelengaraan penelitian atas lingkungan hidup;
m. Penyampaian  sosialisasi  informasi atas lingkungan hidup dapat menyebar dalam masyarakat;
n. Memberikan  penghargaan  kepadda individu yang berjasa terhadap lingkungan hidup;
o. Mengawasi  oenataan  atas  kegiatan yang  berhubungan  dengan  penataan lingkungan hidup;
p. Melakukan  pengendalian  terhadap dampak lingkungan hidup;
q. Melakukan paksaan pemerintah terhadap  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kehiatan  dalam  pencegahan dan mengakhidi terjadinya pelanggaram,  sera  menanggulangi akibat yang timbul akibat pelanggaran, serta melakukan tindakan atas penyelamatan,
pengaggulan dan serta pemulihan ats beban  biaya  penangung  jawab  usaha dan/atau kegiatan;
r. Mendorong  tanggung  jawab  usaha dalam  bentuk audit  lingkungan hidup;
s. Membentuk  lembaga  penyedia  jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan  hidup  yang  bebas  serta tidak  berpihak,  serta  bertindak  atas kepentingan masyrakat, jika
mengetahui  masyarakat  menderita akibat pencemaran lingkungan hidup; dan
t. Melakukan  penyidikan  atas  tindak pidana lingkungan hidup.
Dalam  konsideran  “pada  huruf  a”  UU
No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa:
“Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang- Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  pada  Pasal  3  memiliki tujuan yakni:
a) melindungi
wilayah dari pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup; yang  dimaksud  adalah  bagaimana melakukan  upaya  dalam  bentuk pengawasan  serta  penegakan  dari hal-hal yang dapat merusak lingkungan.
b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
upaya  yang  dilakukan  berdasarkan dan  bertujuan  untuk  bagaimana menjaga  kesehatan  dari  manusia yang memiliki hubungan dari manusia.
c) menjamin
kelangsungan
kehidupan  makhluk  hidup  dan
kelestarian ekosistem; mengawasi bagaimana proses berjalannya  lingkungan  agar  siklus dari  ekosistem  tidak  terganggu  dan menjamin  segala  kehidupan  yang berhubungan dengan lingkungan tetap dapat terjaga.
d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
bentuk upaya agar fungsi dari tempat hidup maupun dari lingkungan sendiri  dapat  terjaga  sehingga  dapat berjalan  sejalan  dengan  kehidupan mahluk  hidup  yang  tinggal  di dalamnya.
e) mencapai  keserasian,  keselarasan, dan  keseimbangan  lingkungan hidup;
menekankan bagaimana bentuk keseimbangan oleh lingkungan hidup perlu  terjaga  sehingga  dapat  berjalan bersama.
f) menjamin  terpenuhinya  keadilan generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan;
pengaruh  dari  dampak  lingkungan tidak hanya untuk kepenuhan kebutuhan  masa  dari  satu  sisi  saja tetapi  juga  dari  beberapa  sisi  yakni dari  masa  sekarang  juga  menjadi pertimbangan tetapi tidak melupakan efek kepada generasi mendatan.
g) menjamin pemenuhan dan
perlindungan  hak  atas  lingkungan
hidup sebagai HAM; menjamin  bagaimana  perlindungan atas  hak  lingkungan  itu  berdasarkan Hak asasi manusia.
h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
mengelola  dan  memakai  sumber daya  alam  yang  ada  tidak  hanya kepada pemakaian tetapi juga mempertimbangkan  efek  yang  ada kedepannya.
i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mendukung proses pemakaian yang  tidak  melupakan  generasi mendatang.
j) mengantisipasi isu lingkungan global.
hal yang diperhatikan tidak melupkana  efek  dan  akibat  dari permasalahan grobal. Ketentuan Undang-Undang ini memiliki kebijakan  hukum  agar  melindungi  serta mengelola  lingkungan  hidup  agar  manusia dapat  berkembang  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  dari  manusia  sendiri.  ada beberapa  hal  juga  dapat  menurunkan produktivitas dari lingkungan yakni kurangnya  pengawasan,  komunikasi  yang buruk  antar  pengawas,  tidak  mengusai teknologi  serta  keterampilan  yang  masih lemah,  juga  tidak  adanya  pengakuan
terhadap lingkungan.
Hal  ini  membuat  perkembangan  atas lingkungan menjadi kurang baik. Sehingga sangat  penting  peran  pemerintah  serta instansi  terkait  agar  dapat  membuat perpanjangan  tangan  agar  kepedulian  serta pengetahuan atas lingkungan menjadi lebih baik.
Dukungan Serta
Penerapan Pengawasan  Lingkungan  pada  balap F1H2O di danau Toba
Ditjen  Hubdat  memberikan  dukungan yakni berupa adanya jalur transportasi yang berasal  dan  kembali  ke  lokasi  kegiatan, adanya  perjalanan  dengan  3  unit  konteinet yang  memiliki  dimensi  40  kaki  dari pelabuhan  Belawan  hingga  Balige,  juga adanya  penyusunan  rekayasa  pada  jalanan menuju  arah  tempat  dilakukan  kegiatan. dilaorkan bahwa jalur perjalanan transportasi  dari  serta  ke  lokasi  kegiatan mendapatkan pengawalan ke Lokasi Balige dari  Belawan  dengan  lintas  kontainer cukup  dengan  pengjalanan  7  jam  dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, rekayasa lalu lintas atau jalan ini juga dilakukan disekitar area balap venue F1H2O yaitu menuju dan keluar  Balige.  Hal  pendukung  lainnnya adanya  dibuatnya  peta  potensi  pengerakan mobilitas  darat  menuju  daerah  diadakan lomba  yakni  Balige.  Dari  Dishub  Toba akan  membantu  evaluasi  menyusun  area
Benue  F1H2O.  juga  dilakukan  evaluasi terkait kantong-kantong parkir yang difokus pada jalan Lumbang Silintong.
Serta adanya partisipasi masyrakat yang mengambil bagian dalam menjual souvenir serta penyewaan kursi dalam melihat ajang balap  yang  membuka  venue  tempat menonton  balapan  selama  tiga  hari.  Ia menyediakan tempat menonton yang dipatok  seharga  Rp.  50ribu/bangku.  Tenda yang  ia  dirikan  pun  dilakukan  secara swadaya dengan masyarakat sekitar. hal ini menjadi  pemasukan  tambahan  terhadap masyrakat sekitar.
Dengan  adanya  penerapan  kegiatan  ini tentu  akan  menjadi  pemasukan  baru  bagi daerah sekitar serta negara. lalu pengawasan terhadap lingkungan perbaikan  terhadap  semua  infrastruktur atas  pendukungan  kegiatan  balap  F1H2O ini  dinilai  membantu  kepada  masyrakat yang  ada  di  perjalanan  menuju  lokasi diadakan lomba ini yakni di daerah Balige, Danau Toba Sumatera Utara.
Selain  dengan  dampak  positif,  dengan peningkatan  sumber  pemasukan  tersebut juga.  dapat  dilihat  adanya  dampak  negatif, seperti  menguranginya  nilai  historis  yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
Masyarakat  menilai  dampak  yang  didapat tidak sembanding dengan apa yang didapat oleh investor. Sebenarnya dapat melalukan peningkatan  nilai  jual  dari  kearifan  lokal yang  dapat  dijual  dengan  adanya  event
besar ini. masyarakat sekitar juga mengharapkan  dengan  adanya  event  ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga memperbaiki permasalahan lingkungan  seperti  pembungan  limbah domestik  juga  terhadap  mafia  tanah  yang menjadi  racun  bagi  kawasan  Danau  Toba, juga tidak lepas dengan adanya pengawasan  terhadap  pelepasan  ikan  yang bersumber  dari  daerah  tersebut  dapat terancam punah, dan dengan kegiatan budi daya  ikan  juga  menghasilkan  limbah organik  yang  cukup  banyak  and  pada akhirnya    menghasilkan  proses  nitrifikasi. Sehingga  diharapkan  dengan  adanya  event yang  diadakan  lagi  atas  balap,  F1H2O  ini dapat  memperhatikan  dan  membantu masyarakat  sekitar  serta  perlunya  peran pemerintah  atas  perbaikan  permasalahan lingkungan yang ada.

## 5. SIMPULAN
1. Pengaturan  Tentang  Pemeliharaan Lingkungan sudah memenuhi kebutuhan  dibantu  dengan  beberapa pengaturan  menteri  dan  juga  daerah dalam  penanganan  lingkungan  serta pemeliharaan yang dibutuhkan. tetapi, banyak sekali penerapan yang masih  diharapkan  dapat  berjalan sesuai dengan keinginan oleh peraturan yang ada.
2. Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam
pengembangan dengan berbasis lingkungan  yakni  kesiapan  mental tidak  hanya  dari  masyrakat  tetapi instansi pemerintah serta tenaga ahli. karena  sangat  tidak  memungkinkan menjalankan pengembangan lingkungan yang bekelanjutan
bilamana sumber daya manusia yang dimiliki masih terkesan sangat minim. selain itu juga adanya oknum yang masih tidak menjalankan kewajiban  sebagaimana  meskinya membuat pengembangan
pengawasan lingkungan masih sangat perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan  atas  lingkungan  pada balap  F1H2O  di  Danau  Toba  masi memerlukan dukungan serta penerapan  yang  lebih  ketat.  tidak hanya  dari  segi  pemerintah  yang sudah  sukses  menjalankan  lomba tersebut hingga mendapatkan pengakuan  dari  Internasional.  tetapi disisi  lain,  masih  ada  masyarakat yang merasa hilangnya budaya lokal yang  harus  berjalan  sebagaimana meskinya. sejalan dengan sustainable development yang
memperhatikan  bagaimana  dapat berjalannya kebutuhan
pengembangan  tanpa  mengorbankan baik  kesehatan  lingkungan  juga terhadap  budaya  masyarakat  lokal
itu sendiri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agung Wardana. 2007. Perusakan
Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM, Tidak Diterbitkam,2007.
Indonesia.  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
Machmud,  Syahrul.  (2012).  Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Graha: Yogyakarta.
Rahmadi, Takdir. (2019). Hukum
Lingkungan di Indonesia.
RajawaliPRess: Depok.
Santoso, Aris Prio Agus, Gerandus Gegen,
dan  Sukendar.  (2022).  Pengantar Hukum Lingkungan.
Pustakabarupress: Yogyakarta.

## Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  PERLINDUNGAN  DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Artikel Jurnal :
Budihardjo,  E.  (2010).  Pembangunan  kota berkelanjutan dalam persepektif sosial budaya  dan  tata  kelola.  Workshop Pelestarian Fungsi Barito untuk mendukung Pembangunan Kota
Berkelanjutan, Banjarmasin 25
September 2010.
Communities  and  Local  Government
(2009), Draft Planning Policy
Statement  15:  Planning  for  the Historic  Environment,  Communities and  Local  Government  Publications, London, available at: www.communities.gov.uk/documents/ planningandbuilding/pdf/consultation historicpps.pdf
Conboy,  Maria  G.S.  Soetopo.  Hukum  dan Pembangunan Ekonomi Nasional:
Kumpulan  Tulisan  dan  Pemikiran 2014-2021.  Jakarta:  Diadit  Media.
2022.
Laurensius Arliman S. (2018). EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA. LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume  5  Nomor  1  Desember  2018 available online at http://lexlibrum.id/index.php/lexlibru m/article/view/116/pdf
Fadhillah,  Fajri.  Hak  atas  Lingkungan
Hidup  yang  Baik  dan  Sehat  dalam Konteks  Mutu  Udara.  Seri  Lembar Informasi: Pencemaran Udara,
Desember  2018,  No.  4.  Jakarta:
Greenpeace,  Walhi,  Walhi  Jakarta,
Indonesian  Center  for  Environmental Law. 2018.
Hubda.dephub.co.id. (2023). Dukung
Pelaksanaan  F1H20  di  Toba,  Ditjen Hubdat Siapkan Sarpras dan Rekayasa
Lalin.  Dilihat  pada  27  Febuari  2023 dari
https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran- pers/dukung-pelaksanaan-f1h20-di- toba-ditjen-hubdat-siapkan-sarpras- dan-rekayasa-lalin/
Kompasiana.com. (2023). Konten ini telah tayang  di  Kompasiana.com  dengan judul "Manuver F1H20 untuk "Tutupi"  Problematikan  Danau  Toba dari Dunia Internasional", dilihat pada 27 Febauri 2023
dari https://www.kompasiana.com/tulisanr eceh/63eb14684addee1e824cca26/ma nuver-f1h20-untuk-tutupi- problematikan-danau-toba-dari-dunia- internasional
Marhaeni  Ria  Siombo.  (2011).  Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan.  JURNAL  HUKUM  NO. 3 VOL. 18 JULI 2011: 428 - 443 dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/423 1-Article%20Text-5240-6346-10-

## 20160302.pdf
PANJAITAN,  Jelita  et  al.  Pemanfaatan
Kembali Sampah Organik Dan Non//Organik  Untuk  Meningkatkan Kreatifitas Dan Produktifitas
Mahasiswa  Dalam  Pengembangan Tanaman  Hidroponik  Di  Fkip-Uda. Jurnal  Darma  Agung,  [S.l.],  v.  29,  n. 3,  p.  350–358,  dec.  (2021).  ISSN 2654-3915. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde
x.php/jurnaluda/article/view/1218>. Date  accessed:  27  Febuari  2023.  doi: http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i 3.1218 .
Sandi,  Ferry.  Ribuan  Izin  Tambang Dicabut  Jokowi,  Begini  Nasibnya Sekarang. https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20220926131515-4-374976/ribuan- izin-tambang-dicabut-jokowi-begini- nasibnya-sekarang. diakses pada tanggal 12 Januari 2023.
Sumutprov.  (2023).  Masyarakat  Ambil
Bagian  Pada  F1H20  Danau  Toba, Perekonomian Makin Bergeliat dilihat pada 27 Febuario 2023 dari https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/ masyarakat-ambil-bagian-pada-f1h20- danau-toba-perekonomian-makin- bergeliat
Suliantoro,  Bernardus  Wibowo,  Caritas Woro  Murdiati  Runggandini.  (2018). “Konsep  Keadilan  Sosial  dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen  J.  Warren.”  Respons:  Jurnal Etika Sosial, Vol. 23, No. 1, 2018.