## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2151 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Yuridis Kewenangan Perawat Dalam Pengobatan Bekam Pada Praktik Keperawatan Mandiri
1 Gerardus Gegen, 2 Aris Prio Agus Santoso
1 STIH Pelopor Bangsa Depok, 2 Universitas Duta Bangsa Surakarta
1 gerardusgegen@gmail.com, 2 arisprio_santoso@udb.ac.id Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  28 June 2021 Publication : 11 July 2021 In providing cupping treatment, health workers must apply patient safety so that malpractice does not occur, because in this digital era everything suspected of  malpractice  has  been  widely  glimpsed  by  justice  enforcers  considering  the presence  of  complementary  therapies  currently  still  causing  controversy  about ethical  or  not  when  applied  in  nursing  services.  In  addition,  the  standard operating  procedures  for  complementary-alternative  services  have  not  been clearly  described.  The  problem  in  this  study  is  how  the  authority  of  nurses  in cupping treatment in independent nursing practice, and how the legal protection of cupping treatment in independent nursing practice This research method uses a  normative  juridical  approach,  with  secondary  data  collection.  To  find  out whether  there  is  a  synchronization  between  the  applicable  regulations  and  the practice in the field. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that nurses have the authority to perform cupping treatment  obtained  from  non-formal  education  as  long  as  the  nurse  has competence in the field in question and this authority is also strengthened by the existence of authority in limited circumstances. Nurses who perform cupping get preventive legal protection, which is protected by state institutions through laws and regulations that apply to nursing practitioners.
Keywords: nursing authority, cupping treatment,  independent  nursing practice.
Article Info Abstrak Article history: Article Accepted:  28 Juni 2021 Publication : 11 July 2021
Dalam  memberikan pengobatan bekam tenaga kesehatan harus  menerapkan patient safety agar tidak terjadi malpraktik, karena di era digital ini segala sesuatu yang  dicurigai  malpraktik  sudah  banyak  dilirik  oleh  para  penegak  keadilan mengingat  hadirnya  terapi  komplementer  saat  ini  masih  menimbulkan kontroversial  tentang  etis  tidaknya  apabila  diterapkan  dalam  layanan keperawatan.  Di  samping  itu  batasan  standar  prosedur  operasional  pada pelayanan  komplementer–alternatif  juga  belum  terdeskripsi  secara  jelas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan perawat dalam pengobatan  bekam  pada  praktik  keperawatan  mandiri,  dan  bagaimana perlindugan  hukum  pengobatan  bekam  pada  praktik  keperawatan  mandiri Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan pengumpulan data sekunder. Untuk  mengetahui apakah ada sinkronisasi  antara peraturan  yang  berlaku  dengan  praktik  di  lapangan.  Data  yang  diperoleh dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa perawat  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengobatan  bekam  yang diperoleh  dari  pendidikan  non  formal  asalkan  perawat  tersebut  memiliki kompetensi  di  bidang  yang  dimaksud  dan  kewenangan  tersebut  diperkuat  pula dengan  adanya  kewenangan  dalam  keadaan  keterbatasan.  Perawat  yang melakukan  bekam  mendapatkan  pengayoman  hukum  secara  preventif  yaitu dilindungi oleh lembaga-lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksana keperawatan.
Keywords: kewenangan perawat,
pengobatan bekam, praktik keperawatan mandiri.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
1 Gerardus Gegen
1 STIH  Pelopor  Bangsa  Depok, 2 Universitas  Duta Bangsa Surakarta Email: gerardusgegen@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang harus  diwujudkan  negara  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam  Pancasila  dan  Pembukaan  UUD  (1945).  Oleh  karena  itu,  setiap  kegiatan  dan  upaya untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  non  diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan,  dan  berkelanjutan  yang sangat  penting  artinya  bagi  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa,  pembentukan sumber daya manusia Indonesia, dan pembangunan nasional.
Salah  satu  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  adalah  melalui  pengobatan komplementer  dan  alternatif.  Karena  perkembangan  terapi  komplementer  akhir-akhir  ini menjadi  sorotan  banyak  negara.  Pengobatan  komplementer  dan  alternatif  menjadi  bagian penting dalam pelayanan kesehatan misal di Amerika Serikat dan negara lainnya. Estimasi di Amerika  Serikat  627  juta  orang  adalah  pengguna  terapi  alternatif  dan  386  juta  orang  yang mengunjungi  praktik  konvensional.  Data  lain  menyebutkan  terjadi  peningkatan  jumlah pengguna terapi komplementer di Amerika dari 33% pada tahun 1991 menjadi 42% di tahun 1997.
Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2001 sebanyak 57,7% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri tanpa bantuan medis, 31,2% di antaranya menggunakan tanaman obat tradisional dan 9,8% memilih cara pengobatan tradisional lainnya.
Dari  tinjauan  terhadap  RPJMN  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah)  2015- 2019 tampak tidak ditemukan secara spesifik dasar pembangunan kesehatan. Dalam RPJMN tersebut upaya promotif dan preventif masih kurang mendapat penekanan yang saksama. Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya penguatan upaya kesehatan masyarakat.
Praktik  keperawatan  mandiri  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya  penyelenggaraan kesehatan  perorangan.  Dengan  hadirnya  praktik  keperawatan  mandiri,  diharapkan  upaya preventif dan promotif dapat menjadi lebih baik untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang  ada  di  masyarakat.    Pengobatan  komplementer-alternatif  merupakan  bagian  dari  ilmu keperawatan  holistik  yang  mencakup  bio-psiko-sosio-spiritual  yang  ditujukan  kepada individu,  keluarga,  dan masyarakat  baik sakit  maupun  sehat  yang  mencakup  seluruh  proses kehidupan manusia.
Semakin  meningkatnya  peminatan  masyarakat  dengan  pengobatan  komplementer- alternatif,  beberapa  perawat  di  daerah-daerah  mulai  melakukan  pengobatan  komplementer- alternatif pada praktik keperawatan mandiri.
Berkaca  dari  maraknya  malpraktik  pengobatan  komplementer-alternatif,  disebabkan antara  lain  oleh  tiadanya  peraturan  tegas  dari  pemerintah.  Terutama  minimnya  pengawasan praktik, ditambah belum adanya undang-undang yang secara jelas mendeskripsikan mengenai pengobatan  komplementer-alternatif,  dan  mengingat  lingkup  praktik  perawat  yang  masih minim,  bisa  mengakibatkan  terjadinya  risiko  malpraktik.  Pidana  dalam  pengobatan komplementer-alternatif bisa terjadi di mana saja dan kapan saja apabila perawat telah lalai, tidak mengantongi izin/ lisensi  yang jelas, tidak memiliki kompetensi, dan melanggar batas kewenanganya.
Bekam  merupakan  salah  satu  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  sedang berkembang  di  masyarakat  Indonesia.  Pelayanan  kesehatan  tradisional  ini  merupakan  salah satu  perawatan  kesehatan  tertua  di  dunia:  berusia  ribuan  tahun  dan  telah  dipraktikkan  oleh berbagai  macam  peradaban  besar  kuno  di  dunia,  termasuk  Mesir,  Persia,  Babilonia,  Cina, India,  Yunani  dan  Romawi.  Oleh  karena itu,  tidak mengherankan  jika  bekam  diminati  oleh semua kalangan.
Di Indonesia, orang yang memanfaatkan kesehatan tradisional (kestrad) cukup banyak. Dalam survey Riset Kesehatan Dasar (RKD) 2013, didapatkan 30,4% keluarga di Indonesia memanfaatkan pelayanan kestrad (yankestrad). Adapun dalam RKD tahun 2018 didapatkan 31,4% orang pernah memanfaatkan pelayanan  yankestrad. Dari  yang pernah memanfaatkan
yankestrad, 98,5% memanfaatkan pelayanan penyehat tradisional (hattra). Jenis upaya kestrad yang  dimanfaatkan  terbanyak  (65,3%)  adalah  keterampilan  manual  yang  di  dalamnya termasuk bekam.
Dalam  memberikan  pengobatan  bekam  tenaga  kesehatan  harus  menerapkan patient safety agar  tidak  terjadi  malpraktik,  karena  di  era  digital  ini  segala  sesuatu  yang  dicurigai malpraktik sudah banyak dilirik oleh para penegak keadilan. Seperti yang terjadi pada kasus 10 (sepuluh) tahun terakhir,yang dikutip dari  news.detik.com tanggal 21 Juli 2010, bahwa ada seorang  pensiunan  guru  di  Jombang  Jawa  timur  yang  tewas  setelah  melakukan  pengobatan tradisional bekam di rumah Siti Mufritah yang bekerja sebagai ahli bekam. Siti  Mufritah yang telah  puluhan  tahun  membuka  praktik  bekam  dirumahnya  di  desa  Pundong  Jombang  Jawa Timur inipun langsung berurusan dengan kepolisian.
Kasus  di  atas  merupakan  kasus  yang  telah  dilakukan  oleh  orang  selain  tenaga kesehatan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan, tetapi diperoleh dari pelatihan-pelatihan maupun mewarisi bakat turun temurun dari keluarganya. Kasus di atas bisa saja  menimpa  perawat  yang  melakukan  pelayanan  komplementer-alternatif  dalam  praktik keperawatan mandirinya. Apabila perawat lalai dan kurang berhati-hati dalam melaksanakan pelayanan  komplementer  dan  alternatif,  dapat  dipastikan  bahwa  hal  serupa  akan  terjadi, mengingat hadirnya terapi komplementer saat ini masih menimbulkan kontroversial tentang etis  tidaknya  apabila  diterapkan  dalam  layanan  kesehatan.  Di  samping  itu  batasan  standar prosedur operasional pada pelayanan komplementer–alternatif juga belum terdeskripsi secara jelas.  Sampai  sejauh  ini  memang  belum  ada  kasus  perawat  yang  dipidanakan  karena melakukan pengobatan komplementer–alternatif namun perawat tetap harus berhati-hati dan waspada  dalam  menjalankan  kewenanganya  sebagai  perawat  yang  melakukan  pengobatan komplementer-alternatif. Walau demikian, tidak selamanya teknik pengobatan komplementer itu membahayakan pasien, asalkan dapat dipraktikkan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan  orang-orang  yang  telah  memiliki  lisensi  ijin  praktik  resmi  yang  dapat  dipertanggung jawabkan keamananya.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang  menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kewenangan  perawat  dalam  pengobatan  bekam  pada  praktik  keperawatan mandiri.
2. Bagaimana perlindugan hukum pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri.
2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Kewenangan
Dalam Black Law Dictionary kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktik  kekuasaan,  tetapi  kewenangan  juga  diartikan  dalam  konteks  menerapkan  dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan  yuridiksi  bahkan  kewenangan  di  kaitkan  dengan  kewibawaan,  charisma,  dan bahkan kekuatan fisik.
Menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR,wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.
Menurut  P.  Nocolai  kewenangan  berkaitan  dengan  kemampuan  untuk  melakukan perbuatan  hukum  tertentu  yaitu  tindakan-tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan akibat  hukum,  dan  mencakup  mengenai  timbul  dan  lenyapnya  akibat  hukum,  sedangkan kemampuan berkaitan erat dengan kompetensi.
2.2. Pengobatan Bekam
Bekam  merupakan  salah  satu  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  sedang berkembang di masyarakat Indonesia.  Bekam sudah dikenal sejak zaman dulu. Pada zaman Nabi  Muhammad,  beliau menggunakan  tanduk  kerbau atau  sapi,  tulang  unta,  gading  gajah.
Adapun  masyarakat  pada  zaman  Cina  kuno  menyebut  hijamah  sebagai  “perawatan  tanduk” karena tanduk menggantikan kaca. Sementara itu, orang-orang di Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk hijamah. Dalam artikelnya, Curtis mengemukakan bahwa bekam sudah ada di  dalam  catatan  kedokteran  tertua (Papyrus Ebers), yang  ditulis  1550  SM  pada  era  Mesir kuno.
Bekam dapat digunakan sebagai terapi untuk gangguan menstruasi, demam, gangguan nafsu  makan  dan  berbagai  macam  nyeri.  Selain  itu,  bekam  juga  merupakan  terapi  suportif untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit.
Pengobatan bekam terbagi menjadi dua jenis, yakni bekam basah dan bekam kering. Bekam  kering  mencakup  bekam  luncur,  bekam  api,  dan  bekam  tarik.  Yang  membedakan antara bekam basah dan bekam kering, adalah ada tidaknya darah yang dikeluarkan. Teknik bekam  luncur  dilakukan  dengan  meng-kop  bagian  tubuh  tertentu,  lalu  meluncurkan  kop tersebut ke bagian tubuh yang lain. Sedangkan bekam tarik dilakukan dengan cara meng-kop beberapa detik kemudian kop ditarik dan ditempelkan kembali pada kulit.
Pada  proses  terapi  pembekaman,  terjadi  bendungan  lokal,  di  mana  stimulasi  titik meridian, menyebabkan hipoksia dan radang, sehingga dapat memperbaiki mikrosirkulasi dan fungsi sel dengan cepat. Lima belas hari setelah terapi bekam, terjadi peningkatan elastisitas spektrin yang dapat menstimulasi kerja sistem kekebalan tubuh: sel pembunuh alami (Natural Killer  cells), sehingga  daya  tahan  tubuh  meningkat  baik  sebagai  pencegahan  maupun perlawanan  terhadap  penyakit.  Meridian atau potent  points merupakan  suatu  sistem  saluran yang  membujur  dan  melintang  di  seluruh  tubuh  yang  secara  kedokteran  tidak terlihat  nyata tetapi  dapat  dibuktikan  keberadaannya  dengan  radioaktif  teknesium  perteknetat,  yang menghubungkan  permukaan  tubuh  dengan  organ  dalam  tubuh,  organ  satu  dengan  organ lainnya, organ dengan jaringan penunjang-jaringan penunjang lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang bereaksi bersama apabila ada rangsangan dari kulit.

## 2.3. Praktik Keperawatan Mandiri
Menurut  Undang-Undang  No.38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  yang  disebut praktik  keperawatan  adalah  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  perawat  dalam  bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu sendiri merupakan rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkunganya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Sedangkan menurut PPNI, Praktik keperawatan adalah tindakan pemberian  asuhan  keperawatan  profesional  baik  secara  mandiri  maupun  kolaborasi  yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ilmu keperawatan. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, dan mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya secara personal.
Praktik keperawatan mandiri adalah praktik perorangan atau berkelompok di tempat praktik  mandiri  di  luar  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  (Fasyankes).  Praktik  keperawatan mandiri diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan yang bertujuan utuk memandirikan klien yang  membutuhkan  bantuan  karena  ketidaktahuan,  ketidakmampuan,  dan  ketidakmauan memenuhi kebutuhan dasar dan merawat dirinya.
Praktik keperawatan mandiri adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan milik perawat yang didirikan untuk menjalankan asuhan keperawatan secara mandiri dalam lingkup UKP (Upaya Kesehatan Perorangan).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  Peneliti memilih melakukan metode ini dengan pertimbangan karena  situasi  yang  masih  terkendala  Covid-19  jika  penelitian  tersebut  dilakukan  dengan pendekatan empiris. Tipe desain penelitian  yang digunakan adalah Descriptive Design . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder yaitu
yang diperoleh melalui kepustakaan dan juga sumber hukum perundang-undangan. Selanjutnya data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kulitatif,  yaitu  untuk  menjawab  permasalahan bagaimana  kewenangan  perawat  dalam  pengobatan  bekam  pada  praktik  keperawatan  mandiri, dan bagaimana perlindugan hukum pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kewenangan Perawat dalam Pengobatan Bekam pada Praktik Keperawatan Mandiri Kewenangan  merupakan  kekuasaan  formal  yang  berasal  dari  undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum)  yang  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang,  maka  ia  berwenang  untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna  yang  sama  dengan  wewenang  karena  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya.
Kekuasaan  untuk  menetapkan  batasan  alternatif-alternatif  bertindak  bagi  seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya adalah pembuatan aturan- aturan hukum sebagai aturan main dalam kehidupan masyarakat yang disertai dengan sanksi hukum  tertentu  untuk  menjamin  terselenggaranya  ketertiban  dan  ketenteraman  dalam hubungan-hubungan  sosial.  Kekuasaan  adalah  kemampuan  umum  untuk  menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu  sistem  yang  merupakan  kewajiban-kewajiban  yang  diakui  dengan  acuan  kepada pencapaian  tujuan-tujuan  kolektif  mereka  dan  bila  ada  pengingkaran  terhadap  kewajiban- kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu siapapun yang menegakkannya.
Dari  konsep  di  atas,  jika  ditarik  ulur  maka  diperoleh  rumus  bahwa  kewenangan merupakan  kekuasaan  yang  diperoleh  subjek  hukum  atas  dasar  kemampuan  yang  dimiliki untuk  menjalankan  suatu  wewenang  tersebut  sedangkan  kemampuan  sendiri  berkaitan erat dengan kompetensi.
Wibowo,  menyebutkan  bahwa  kompetensi  adalah  suatu  kemampuan  untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas  yang dilandasi atas keterampilan dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh  sikap  kerja  yang  dituntut  oleh  pekerjaan  tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh  profesionalisme  dalam  suatu  bidang  tertentu  sebagai  sesuatu  yang  terpenting,  sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikatornya adalah; pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Sedangkan Moh. Uzer Usman menyebutkan bahwa, seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu dari hal ini maka kompetensi juga diartikan sebagai  suatu  hal  yang  menggambarkan  kualifikasi  atau  kemampuan  seseorang,  baik  yang kualitatif maupun kuantitatif.
Kompetensi diporeh dari: Formal (Pendidikan dari Perguruan Tinggi) Non Formal (Pelatihan, Warisan, dan Tradisi).
Terkait  dengan  pengobatan  bekam,  Bekam  merupakan  pengobatan  rakyat  atau pengobatan  tradisional  yang  digunakan  sebagai  salah  satu  jenis  terapi  komplementer  atau alternatif  yang  telah  banyak  dipraktikkan  di  seluruh  dunia.  Bekam  merupakan  salah  satu intervensi medis tertua yang dipercaya ada sejak 3000 sebelum masehi. Catatan paling awal tentang bekam adalah dalam Ebers Papyrus, salah satu buku teks kedokteran tertua di dunia. Buku ini menuliskan bahwa bekam telah ada di Mesir pada tahun 1.550 tahun sebelum masehi (SM) dengan mekanisme kerja membuang zat asing dari dalam tubuh. Dari ketentuan ini saja sudah jelas bahwa bekam merupakan warisan leluhur, dan tradisi turun temurun dalam bidang pengobatan alternatif. Hal ini sudah jelas bahwa pengobatan bekam merupakan Pendidikan non formal melalui warisan dan tradisi. Di samping itu juga telah banyak organisasi-organisasi yang  menyelenggarakan  pelatihan  bekam  seperti; Perkumpulan  Induk  Organisasi  Kesehatan
Tradisional Indonesia  (PIKTI),  Perhimpunan  Ahli  Bekam  Sunah  Indonesia  (PABSI), Perkumpulan  Bekam  Indonesia,  dan  lain  sebagainya  yang  juga  mengeluarkan  sertifikasi keahlihan di bidang bekam.
Disamping itu, pada Pasal 21 ayat (1) huruf m Permenkes No. 26 tahun 2019 Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  Tentang  Keperawatan, disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat berwenang melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer  dan  alternatif.  Yang  mana  komplementer  dan  alternatif  sebagaimana  yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Perawat Holistik Indonesia, bahwa bidang keperawatan ini meliputi; bekam, akupresur, hipnoterapi, dan herbal. Disamping itu, pada Pasal 21 ayat (1) huruf  m  jika  dikaitkan  dengan  Pasal  30    tentang  keadaan  tertentu  dapat  dimaknai  bahwa perawat  selain  melakukan  pengobatan  bekam  juga  dapat  melakukan  pengobatan  untuk penyakit  umum  dalam  hal  tidak  terdapat  tenaga  medis.  Meskipun  ketentuan  ini  dihadang dengan  bunyi  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  yang  mengatakan  bahwa  kewenangan  yang  merupakan penugasan  Pemerintah  ini  ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas  Kesehatan  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota  dengan  memperhatikan  kompetensi  Perawat  dan  telah  mengikuti  orientasi dan/atau pelatihan.
Sampai  sejauh  ini  belum  ada  peraturan  tentang  keadaan  keterbatasan  tertentu  yang dikeluarkan  oleh  kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  kesehatan  setempat  sehingga  berlaku  asas  Nullum  delictum  nulla poena sine praevia lege poenali, yang artinya, tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas  kekuatan  dalam  ketentuan  pidana  dalam  UU  yang  telah  ada  lebih  dahulu  daripada perbuatan  itu.  Jadi  meskipun  tanpa  perintah  penugasan  Pemerintah,  perawat  tetap  dapat menjalankan  keadaan  keterbatasan  tersebut  mengingat  bahwa  tujuan  pengobatan  ini  juga ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan Pemerintah melalui pelayanan primer.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perawat  memiliki kewenangan dalam melakukan pengobatan bekam yang diperoleh dari pendidikan non formal. Perawat berwenang melakukan pengobatan asalkan perawat tersebut memiliki kompetensi di bidang yang dimaksud dan mampu membuktikan kepada masyarakat, organisasi profesi serta Pemerintah melalui sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Suatu kompetensi jika tidak dapat dibuktikan  dengan  sertifikasi  maka  tidak  akan  ada  gunanya,  sebaliknya  jika  memiliki sertifikasi namun tidak berkompeten juga akan sia-sia saja, sehingga kedua hal ini harus saling dilengkapi  bagi  perawat  yang  melakukan  pengobatan  bekam  pada  praktik  keperawatan mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diduga dan tidak di inginkan dalam pelayanan asuhan keperawatan.
4.2. Perlindungan Hukum Pengobatan Bekam pada Praktik Keperawatan Mandiri Satjipto  Raharjo  menyatakan  bahwa,  perlindungan  hukum  adalah  memberi pengayoman  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum.
Menurut  Soedikno  Mertokusumo,  perlindungan  hukum  adalah  jaminan  hak  dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.
Menurut Sukendar dan Santoso, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
a. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
b. Perlindungan  hukum  represif  adalah    langkah  atau  cara  yang  dilakukan  apabila  suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.
Perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  selalu  berkaitan  erat  dengan  kekuasaan Lembaga Negara yang meliputi:
a. Legislatif  yang  bertugas  membuat  undang  undang.  Lembaga  legislatif  meliputi  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR.
b. Eksekutif  yang  bertugas  menerapkan  atau  melaksanakan  undang-undang.  Lembaga eksekutif  meliputi  presiden  dan  wakil  presiden  beserta  menteri-menteri  yang membantunya.
c. Yudikatif  yang  bertugas  mempertahankan  pelaksanaan  undang-undang.  Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.
Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
b. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
c. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran,  mendapatkan  ganti  kerugian  atau  tindakan  pemulihn  atas  pelanggaran haknya.
d. Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atautindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.
Sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  kepada  perawat  yang  melakukan  pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri, sebenarnya hal tersebut sudah terlihat dalam upaya hukum preventif yang dibuat oleh Lembaga Negara, yakni; UU No. 38/ 2014, dan Permenkes No. 26/2009.
Selain  yang  peneliti  sampaikan  di  atas,  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi perawat,  Dinkes  Kab/Kota  juga  telah  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam menjamin  keselamatan  pasien  dalam  pelayanan  komplementer-alternatif  pada  praktik keperawatan  mandiri.  Melalui  Organisasi  Profesi  yang  merupakan  perwakilan  dari  Dinas Kesehatan, bertugas melakukan monitoring terhadap kendala-kendala yang dihadapi perawat dalam menjalankan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Hal ini ditujukan untuk melakukan pencegahan terhadap risiko terjadinya malpraktik. Apabila terjadi dugaan malpraktik, maka harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mediasi. Dinas  Kesehatan pasti juga memastikan bahwa perawat yang melakukan pelayanan komplementer-alternatif pada praktik keperawatan mandiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelayanan yang diberikan.
Sebagaimana  Pasal  36  huruf  a  UU  No.  38  tahun  2014  tentang  Keperawatan  yang berbunyi:
“Perawat  dalam  melaksanakan  Praktik  Keperawatan  berhak  memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan”.
Kemudian Pasal 58 ayat (2) UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan berbunyi: “Setiap orang yang tidak memiliki STR, tidak memiliki SIPP, tidak memasang papan nama  praktik  keperawatan  mandiri, tidak  memiliki  kompetensi ,  akan  dikenakan sanksi  administratif  berupa;  teguran  lisan,  peringatan  tertulis,  denda  administratif, dan pencabutan izin”.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  perawat  dalam transaksi  terapeutik  di  bidang  pelayanan  kesehatan  dilindungi  oleh  pemerintah  melalui peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  pelaksana  keperawatan.  Pasien  yang menerima pengobatan bekam juga mendapatkan jaminan keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

## 5. KESIMPULAN
Dari seluruh hasil pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan:
1. Bahwa  perawat memiliki  kewenangan  dalam melakukan  pengobatan  bekam  yang  diperoleh dari  pendidikan  non  formal.  Perawat  berwenang  melakukan  pengobatan  asalkan  perawat tersebut  memiliki  kompetensi  di  bidang  yang  dimaksud  dan  mampu  membuktikan  kepada masyarakat, organisasi profesi serta Pemerintah melalui sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Suatu kompetensi jika tidak dapat dibuktikan dengan sertifikasi maka tidak akan ada gunanya, sebaliknya jika memiliki sertifikasi namun tidak berkompeten juga akan sia-sia saja, sehingga kedua hal ini harus saling dilengkapi bagi perawat yang melakukan pengobatan bekam pada praktik keperawatan mandiri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diduga dan tidak di inginkan dalam pelayanan asuhan keperawatan.
2. Bahwa  perawat  dalam  transaksi  terapeutik  di  bidang  pelayanan  kesehatan  mendapatkan pengayoman hukum secara preventif yaitu dilindungi oleh lembaga-lembaga negara melalui peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  pelaksana  keperawatan.  Pasien  yang menerima pengobatan bekam juga mendapatkan jaminan keselamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aris Prio Agus Santoso, 2019, Tesis: Analisis Yuridis Kewenangan Perawat Dalam Pelayanan Komplementer-Alternatif Pada Praktik Keperawatan Mandiri , Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
----------, 2020, Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media.
----------, 2020, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------,  2020, Hukum  Kesehatan  (Pengantar  Program  Studi  Sarjana  Hukum), Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Burhan Ashsofah, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.
Daryanto, 1997, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap , Surabaya: Apollo.
Dirjen Yankestrad Kemenkes, 2016, Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Tahun 2016, Jakarta: Kemenkes. DPP PPNI, 2017, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, Jakarta : DPP PPNI. Gerardus  Gegen,  dan  Aris  Prio  Agus  Santoso,  2019, Etika  Profesi  Keperawatan  dan  Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media. Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers.
---------------, 2014, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah , Yogyakarta: FH UII Press. Hapsara  HR,  2016, Penguatan  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara , Bandung: Pustaka Setia .
Salim dan Erlies, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian  Tesis dan Disertasi , Jakarta: Rajawali Pers
---------------, 2017, Penerapan Teori Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Satjipto Rahardjo, 2000 , Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty. Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono, 2010, Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta .
Universitas  Katolik  Soegijapranata,  2015, Petunjuk  Penulisan  Usulan  Penelitian  dan  Tesis , Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
Titik  Triwulan,  dan  Shinta  Febran,  2010, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Jakarta:  Prestasi Pustaka.
Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL ILMIAH
Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi, “Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi  Covid-19  Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Ketenagakerjaan”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.
Aris Prio Agus Santoso, et.all, “Analisis Yuridis Pemberian Upah di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit”, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 5, No. 3, 2021.
Aris  Prio  Agus  Santoso,  dan  Tatina  Siska  Wardani, “Analisis  Yuridis  Kewenangan  Perawat Dalam  Pemberian  Obat-Obatan  Label  Merah  Pada  Praktik  Keperawatan  Mandiri”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1, 2020.
Aris  Prio Agus Santoso, et.all , “ Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021.
Aryono, Rina Arum Prastyanti, “ Protection Of Children From Violence In Social Media In The New Normal Era ”, Veteran Justice Journal, 2, No. 1, 2020. Hanik Badriyah Hidayati, dkk, “ Bekam Sebagai Terapi Alternatif Untuk Nyeri ”, Neurona Vol. 36, No. 2, 2019.
Lestari Dewi , Muhammad Jamhari, dan Isnainar , “ Kajian Tanaman Pemanfaatan Obat Sebagai Obat Tradisional Di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutung ”, Jurnal Vol. 5 No. 2, 2017.
Salman Luthan, “ Dialektika Hukum dan Kekuasaan ”, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 14, 2000. Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, dan Aris Prio Agus Santoso, “ Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Atas  Garansi  Produk  Dalam  Hukum  Bisnis”, Call  For  Paper HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
Muhammad Ridwan Adhitya, Nurika Suci Wulan, Putri Nur Azizah, dan Aris Prio Agus Santoso,
“ Legal Protection Of Women Victims Of Domestic Violence In Terms Of Human Rights (Normative Study Of The Surakarta Case Area)” , IJLLE, Vol. 1, No. 2, 2020.
Widyatuti, “ Terapi Komplementer Dalam Keperawatan ” Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 22, No. 1, 2008.
Yenni Risniati, dkk, “ Pelayanan Kesehatan Tradisional Bekam: Kajian Mekanisme, Keamanan dan Manfaat “, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 3, No. 3, 2019.

## PERATURAN
RI, Undang-Undang Dasar tahun 1945. RI, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. RI, Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan..
RI,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  26  tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.