Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 September 2018 e - ISSN 2622 - 9714

## PENYELESAIAN ATAS “TANAH SISA”
PADA PENGADAAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG
Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract:  Based  on  Article  35  of  Land  Acquisition  Law  Number  2  Year  2012,  "residual  land"  on Land Acquisition for public purposes may be entirely redeemed at the request of the landowner. In  fact,  the  land  acquisition  for  the  construction  of  Trans - Sumatra  Toll  Road  (JTTS)  inTerbanggi Besar - PematangPanggang, Lampung Province has not been compensated for "residual land".The results of this researchare that the residual land criterias are divided based on the land use, that is agricultural  land  and  non - agricultural  land.  Criterias  for  agricultural  land  are  the  condition  of plant,  the results of  its production, the shape of  land and the access of land. . Criterias for non - agricultural land arethe condition of the land, the comfort of the owner, the shape of the land and the access of the land. The best compensation mechanism of residual land was given at the same time with the trace area. Steps that need to be done are the Director General of Land Acquisition needs  to  provide  technical  guidance  on  the  criteria  of  residual  land  and  the  Land  Acquisition Committee in Lampung should immediately follow up the ownership of the residual land. Keywords: land acquisition, residual land, JTTS, research Intisari:  Berdasarkan  Pasal  35  Undang - undang  Pengadaan  Tanah  Nomor  2  Tahun  2012,  “tanah sisa”  pada  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dapat  diberikan  ganti  kerugian  secara utuh  atas  permintaan  dari  pemilik  tanah.  Senyatanya,  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang Provinsi Lampung belum diberikan ganti kerugian terhadap  “tanah sisa”.  Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa kriteria  tanah  sisa  dibagi  berdasarkan  penggunaan  tanahnya,  yaitu  tanah  pertanian  dan  tanah non pertanian. Kriteria tanah sisa pertanian adalah kondisi tanaman, hasil produksi, bentuk tanah dan  akses  tanah.  Kriteria  tanah  sisa  non  pertanian  adalah  kondisi  tanah,  kenyamanan  pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Mekanisme ganti kerugian tanah sisa yang paling baik digunakan adalah  berbarengan  dengan  ganti  kerugian  trase  tol.  Langkah  yang  perlu  dilakukan  adalah Direktur  Jenderal  Pengadaan  Tanah  perlu  memberikan  petunjuk  teknis  mengenai  kriteria  tanah sisa  dan  Panitia  Pengadaan  Tanah  di  Lampung  harus  segera  melakukan  tindaklanjut  atas kepemilikan tanah sisa.
Kata Kunci: pengadaan tanah, tanah sisa, JTTS, penelitian

## A. Pendahuluan
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  diselenggarakan  melalui  beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada tahapan pelaksaanaan  terdapat  kegiatan  penilaian  dan  pemberian  ganti  kerugian.    Dalam kegiatan penilaian dan pemberian ganti kerugianterdapat salah satu pasal yang menarik mengenai  “tanah  sisa”  dimana  pada  peraturan  sebelumnya  belum  pernah  diatur mengenai hal tersebut yakni Pasal 35 Undang - undang 2 Tahun 2012 yang berbunyi:
“Dalam  hal  bidang  tanah  tertentu  yang  terkena  pengadaan  tanah  terdapat  sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak

## 138 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana
yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.”
Dahulu “tanah sisa” tidak diambil oleh Panitia pengadaan tanah, tidak pernah di- perhitungkan  nilai  kerugiannya,  padahal  kerugian  dari  “tanah  sisa”  bisa  cukup  besar, karena  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi  secara  optimal  (Iskandar  Syah  2015,  47).  Pasal  ini memberikan semangat baru untuk melindungi pemilik tanah dari kerugian dan menun- jukkan  keseriusan  pemerintah  mewujudkan  asas  keadilan,kemanusian,  dan  kesejah - teraan.
Pada  prakteknya, Panitia  pengadaan  tanah  kesulitan  melaksanakan  penilaian  dan pemberian ganti kerugian terhadap “tanah sisa”. Hal ini disebabkan ketidakpastian krite- ria  “tanah  sisa”  yang  tidak  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaannya. Panitia pengadaan tanah tidak memiliki dasar untuk menentukan bah- wa  “tanah  sisa”  tersebut  tidak  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan penggunaannya sehingga pemilik tanah dapat diberikan ganti kerugian atas “tanah sisa” yang  dimiliki.  Disamping  itu,  belum  ada  mekanisme  yang  mengatur  untuk  meminta ganti kerugian “tanah sisa” juga menjadi kendala di lapangan.
Permasalahan mengenai “tanah sisa” ini juga terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan  JTTS  ruas  Terbanggi  Besar  –  Pematang  Panggang.  Ruas  ini  terletak  di Provinsi Lampung. Jalan tol akan dibangun sepanjang ±100 km yang melalui 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kebupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  dan  Kabupaten  Mesuji.  Pada  penelitian  ini,  akan  dikaji  terhadap “tanah sisa” pada Penetapan Lokasi STA 0,000 km – 40,000 km yang meliputi Kabupaten Lampung  Tengah,  Kabupaten  Tulang  Bawang  dan  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat. Pada  Kabupaten  Tulang  Bawang  penelitian  dilakukan  di  Kampung  Kagungan  Rahayu, pada Kabupaten Tulang Bawang Barat penelitian dilakukan di Kampung Wonokerto dan pada  Kabupaten  Lampung  Tengah  penelitian  dilakukan  di  Kampung  Gunung  Batin Udik.  Lokasi  tersebut  dijadikan  lokasi  penelitian  karena  banyak  “tanah  sisa”  bidang tanah  yang  terkena  pengadaan  tanah  dan  lokasinya  terletak  bersebelahan.  Proses  pem- berian ganti kerugian pada lokasi hampir seratus persen selesai.
Proses  pemberian  ganti kerugian  yang  hampir  selesai  tersebut,  namun  belum  dil- akukan  penilaian  dan  pemberian  ganti  kerugian  terhadap  “tanah  sisa”  oleh  Panitia  Pe - ngadaan Tanah. Bahkan pada proses pengukuran tidak dilakukan pengukuran terhadap “tanah  sisa”.  Pihak  yang  berhak  sudah  bertanya  mengenai  “tanah  sisa”  yang  mereka miliki agar diberikan ganti kerugian keseluruhan, tetapi Panitia Pengadaan Tanah belum dapat  memberikan  informasi  secara  jelas  tentang  tata  cara  pengajuan  permohonan  per- mintaan  ganti  kerugian  terhadap  ”tanah  sisa”.  Hal  ini  disebabkan  belum  ada  petunjuk teknis mengenai “tanah sisa”. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Satgas B, Joko
Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 139
Sigit (2017), Panitia Pengadaan Tanah juga mengutamakan ganti kerugian pada trase tol terlebih dahulu.
Pengertian  “tanah  sisa”  berbeda  dengan  pengertian  “sisa  tanah”  pada  kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sesuai penjelasan Pasal 25 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012, “sisa tanah” pada kegiatan pengadaan  adalah tanah  yang  belum  dilepaskan  haknya  dari  Pihak  yang  berhak  sampai  jangka  waktu penetapan lokasi berakhir. Apabila instansi yang memerlukan tanah tetap membutuhkan tanah tersebut, maka proses pengadaan tanah harus diajukan dari awal. Hal tersebut ber- tujuan untuk menjamin keabsahan Pengadaan Tanah pada sisa tanah tersebut.
“Tanah  sisa”  merupakan  bagian  dari  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  se- dangkan sisa tanah merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah. Perma- salahan “tanah sisa” terletak pada ganti kerugiaannya sedangkan sisa tanah akibat dari tidak terpenuhinya pembebasan tanah yang telah ditetapkan pada penetapan lokasi. So- lusi  dari  permasalahan  “tanah  sisa”  berkaitan  dengan  pemberian  ganti kerugiannya  se- dangkan sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya harus dilaksanakan proses ulang. Dengan begitu, istilah “tanah sisa” tentulah berbeda dengan sisa tanah.
Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah  untuk pembangunan JTTS  di  Ruas  Terbanggi  Besar  –  Pematang  Panggang  STA  0 - 40  KM,  yaitu  di  Kampung Kagungan  Rahayu  Kecamatan  Menggala  Kabupaten  Tulang  Bawang;  Kampung Wonokerto  Kecamatan  Tulang  Bawang  Tengah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat;  dan Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan yang akan dikaji yaitu kriteria “tanah  sisa”  yang  seharusnya  diberikan  ganti  kerugian  pada  pengadaan  tanah  dan mekanisme  pemberian  ganti  kerugian  “tanah  sisa”  pada  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  JTTS  Ruas  Terbanggi  Besar  –  Pematang  Panggang  Provinsi  Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kesesuaian antara definisi “tanah sisa” yang  seharusnya  diberikan  ganti  kerugian  dengan  pelaksanaan  ganti  kerugian  “tanah sisa”  di  lapangan  dalam  kaitannya  dengan  luas,  peruntukan  dan  akses  tanah  dan mengetahui  mekanisme pemberian  ganti  kerugian  “tanah  sisa”  menurut ketentuan  dan pelaksanaan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam pelaksanaan Pasal 35  Undang - undang  Nomor  2  Tahun  2012.  Penelitian  ini  akan  memberikan  gambaran mengenai permasalahan tersebut dan mencari penyelesaian atas “tanah sisa” Pengadaan Tanah untuk Pembangunan JTTS di Provinsi Lampung.

## 140 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana

## B. Inventarisasi Tanah Sisa
Jumlah  bidang  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  JTTS  Ruas Terbanggi  Besar  –  Pematang  Panggang  yaitu  2.569  bidang.  Jumlah  bidang  tanah  yang telah terealisasi  pengadaan  tanahnya  sebanyak  1.454  bidang  dengan  persentase 56,60%. Sisa bidang tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya sejumlah 1.115 bidang dengan persentase  43,40%.  Pengadaan  tanah  JTTS  Ruas  ini  dimulai  dari  akhir  tahun  2016 sehingga  jumlah  bidang  tanah  yang  belum  selesai  pengadaan  tanahnya  masih  banyak. Izin  penetapan  lokasi  (IPL)  di  lokasi  penelitian  adalah  Keputusan  Gubernur  Lampung Nomor:  G/678/B.V/HK/2016  Tanggal  30  November  2016  tentang  Penetapan  Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang STA 00+000 km sampai dengan  STA  40+000  km.Lokasi  penelitian ini  dilakukan  di  3  kampung, yaitu  Kagungan Rahayu,  Wonokerto  dan  Gunung  Batin  Udik.  Berikut  data  pembebasan  lahan  di  ketiga Kampung tersebut:
Tabel 1. Data Pembebasan Lahan di Lokasi Penelitian
Sumber: Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Mei 2018
Kampung  Gunung  Batin  Udik  terletak  paling  selatan  daripada  kedua  Kampung lainnya. Jumlah bidang yang terkena pengadaan tanah yaitu 299 bidang tanah.  Realisasi bidang  yang  telah  diberikan  ganti  kerugian  yaitu  284  bidang  tanah  dan  sisa  15  bidang tanah belum dibebaskan. Lima belas bidang tanah yang belum diberikan ganti kerugian tersebut  antara  lain  12  bidang  tanah  sedang  proses  konsinyasi  di  Pengadilan  Negeri Gunung Sugih, 1 bidang tanah dalam tahap penilaian dan 2 bidang tanah berupa jalan. Jenis  penggunaan  seluruh  bidang  tanah  yang  terkena  pengadaan  tanah  berupa  tanah pertanian dan non pertanian.
Kampung  Wonokerto  merupakan  wilayah  administrasi  dari  Kabupaten  Tulang Bawang  Barat.  Kampung  ini  telah  selesai  100%  diberikan  ganti  kerugian.  Bidang  tanah yang  terkena  pengadaan  tanah  sejumlah  108  bidang.  Jenis  penggunaan  seluruh  bidang tanah yang terkena pengadaan tanah di Kampung ini berupa tanah pertanian.
No Nama Kampung Jumlah Bidang yang terkena Bidang yang telah Ganti Rugi % Realisasi Bidang yang telah Sisa Bidang % Sisa Bidang 1 Gunung Batin 299 284 95% 15 5% 2 Wonokerto 108 108 100% - - 3 Kagungan 104 58 55% 46 45%

## Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 141
Kampung  Kagungan  Rahayu  merupakan  wilayah  administrasi  dari  Kabupaten Tulang  Bawang.  Jumlah  bidang  yang  terkena  pengadaan  tanah  berjumlah  104  bidang, tetapi  realisasi  bidang  tanah  yang  diberikan  ganti  kerugian  hanya  55%  yaitu  58 bidang,terdapat  46  bidang  tanah  belum  diberikan  ganti  kerugian.  Hal  ini  dikarenakan adanya  sengketa  kepemilikan  antara  masyarakat  dengan  pemegang  Hak  Guna  Usaha (HGU)  PT.  Citra  Lamtorogung  sebanyak  45  bidang  dan  1  bidang  merupakan  jalan Kampung.
Surat  permohonan  tanah  sisa  yang  diterima Panitia  Pengadaan  Tanah di  Provinsi Lampung  sangat  sedikit,  hanya  sebanyak  5  permohonan  di  ketiga  kampung  tersebut. Ketersedian  informasi  tanah  sisa  sangat  terbatas  sehingga  peneliti  melakukan inventarisasi  tanah  sisa  terlebih  dahulu.  Berikut  rekapitulasi  bidang  tanah  sisa  diolah dari Daftar Inventarisasi Tanah Sisa.
Tabel 2. Rekapitulasi Bidang Tanah Sisa
Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Mei 2018
Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh bidang tanah yang terkena sejumlah 511 bidang  dan  jumlah  seluruh  bidang  tanah  sisa  sejumlah  167  bidang.  Ketiga  kampung memiliki  tanah  sisa  dengan  jenis  penggunaan  tanah  pertanian,  tetapi  hanya  kampung Gunung  Batin  Udik  yang  memiliki  tanah  sisa  dengan  jenis  penggunaan  tanah non  per- tanian sejunlah 21 bidang. Tanah sisa jenis penggunaan tanah pertanian di kampung Ka- gungan Rahayu sejumlah 19 bidang, kampung Wonokerto sejumlah 14 bidang dan kam- pung Gunung Batin Udik sejumlah 113  bidang. Kampung Gunung Batin Udik memiliki jumlah bidang tanah sisa paling banyak dengan jenis penggunaan tanah pertanian.
Inventarisasi  tanah  sisa  pertanian  dilakukan  berdasarkan  4  kriteria,  yaitu  kondisi tanaman, hasil produksi, bentuk tanah dan akses tanah. Berikut ini rincian inventarisasi tanah sisa jenis penggunaan tanah pertanian:
No. Nama Kampung Jenis Penggunaan Tanah Jumlah Bidang yang Terkena Jumlah Bidang "Tanah Sisa" 1 Kagungan Rahayu Pertanian 104 19 2 Wonokerto Pertanian 108 14 3 Gunung Batin Udik Pertanian 113 299 4 Gunung Batin Udik Non Pertanian 21 JUMLAH 511 167
Tabel 3. Rekapitulasi Kriteria Tanah Sisa Jenis Penggunaan Tanah Pertanian
Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Mei 2018
Berdasarkan tabel di atas, jumlah bidang tanah sisa dengan jenis penggunaan tanah pertanian sebanyak 146 bidang. Kriteria tanah sisa yang tidak dapat digunakan kembali paling banyak yaitu tidak dapat mengambil hasil panen sejumlah 144 bidang. Sebagian besar  tanah  sisa  masih  dapat  ditanami  tetapi  sudah  tidak  dapat  diambil  hasil produksinya.  Dari  146    bidang  tanah  sisa,  hanya  2  bidang  tanah  yang  masih  dapat diambil  hasil  produksinya.  Jumlah  bidang  tanah  yang  tidak  dapat  ditanami  hanya sebanyak  47  bidang.  Terdapat  99  bidang  yang  masih  dapat  ditanami  dengan  jenis tanaman karet, singkong dan sawit. Akan tetapi, tanah sisa yang masih ditanami tersebut tidak  dapat  diambil  hasil  produksinya.  Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  akses  dan ongkos produksi lebih tinggi daripada hasil penjualan produksi.
Bidang  tanah  sisa  pertanian  yang  tidak  dapat  diambil  hasil  panen  juga  biasanya berkaitan dengan tidak adanya akses tanah. Bidang tanah sisa yang tidak memiliki akses sejumlah  120  bidang.  Sebelum  adanya  jalan  tol  bidang  tanah  tersebut  memiliki  akses jalan,  tetapi  setelah  adanya  jalan  tol  bidang  tanah  tersebut  tidak  memiliki  akses  jalan. Tidak  adanya  akses  jalan  yang  menghambat  pemilik  bidang  tanah  sisa  untuk  menjual hasil  produksi  pertaniannya.  Bidang  tanah  sisa  yang  tertutup  akses  ini  juga  sebagian besar  memiliki  luas  yang  masih  besar  sehingga  jalan  keluar  untuk  penyelesaian  tanah sisa tersebut perlu diberikan akses jalan kembali.
Berdasarkan  tabel  3,  terdapat  96  bidang  tanah  sisa  memiliki  bentuk  tanah  yang tidak baik. Bentuk tanah sisa tersebut memanjang, segitiga dan tidak beraturan. Bentuk tanah  sisa  yang  tidak  baik  ini  menyebabkan  luas  tanah  menjadi  kecil  sehingga  pemilik bidang  tanah  sisa  tidak  bersedia  mengambil  hasil  produk  pertaniannya.  Hal  ini dikarenakan ongkos produksi lebih tinggi daripada hasil penjualan produksi. Maka dari
No. Nama Kampung Jumlah Bidang Tanah Sisa Tidak Dapat Ditanami Tidak Dapat Dipanen Tidak Ada Akses Bentuk Tidak Baik 1 Kagungan 19 1 19 8 19 2 Wonokerto 14 9 13 12 11 3 Gunung Batin 113 37 112 100 66 146 47 144 120 96 JUMLAH
Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 143
itu, solusi yang semestinya dilakukan tanah sisa tersebut perlu diberikan ganti kerugian. Adapun rincian penyelesaian tanah sisa yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Rincian Penyelesaian Tanah Sisa Pertanian
Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti, Mei 2018
Berdasarkan data di atas, tanah sisa pertanian yang perlu diberikan ganti kerugian sebanyak  96  bidang,  tanah  sisa  pertanian  yang  perlu  dibuat  akses  jalan  sebanyak  49 bidang  dan  tanah  sisa  yang  tidak  perlu  diberikan  ganti  kerugian  1  bidang.  Seluruh bidang  tanah  sisa  di  kampung  Kagungan  Rahayu  perlu  diberikan  ganti  kerugian. Sebanyak 11 bidang tanah sisa di Kampung Wonokerto perlu diberikan ganti kerugian, sebanyak 2 bidang tanah sisa perlu dibuatkan akses jalan. Sebanyak 66 bidang tanah sisa di Kampung Gunung Batin Udik perlu diberikan ganti kerugian dan sebanyak 47 bidang tanah sisa perlu dibuatkan akses jalan. Jadi, sebagian besar penyelesaian tanah sisa perlu diberikan ganti kerugian dan sebagian lain perlu dibuat akses jalan kembali.
Selain tanah sisa pertanian, terdapat tanah sisa non pertanian di kampung Gunung Batin Udik. Inventarisasi tanah sisa non pertanian dilakukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu kondisi tanah, kenyamanan pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Berikut ini rekapitu- lasi kriteria tanah sisa jenis penggunaan tanah non pertanian adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Rekapitulasi Kriteria Tanah Sisa Jenis Penggunaan Tanah Non Pertanian
No. Nama Kampung Jumlah Bidang Tanah Perlu Diberikan Ganti Kerugian Tidak Perlu Diberikan Ganti Perlu Dibuat Akses 1 Kagungan Rahayu 19 19 - - 2 Wonokerto 14 11 1 2 3 Gunung Batin Udik 113 66 - 47 146 96 1 49 JUMLAH No. Nama Kampung Jumlah Bidang Tanah Sisa Tidak Digunakan Tidak Nyaman Tidak Ada Akses Bentuk Tidak Baik 1 Gunung Batin Udik 21 5 21 19 6 21 5 21 19 6 JUMLAH

## 144 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana
Berdasarkan  data  di  atas,  jumlah  bidang  tanah sisa non  pertanian  sejumlah  21  bi- dang,  terdapat  5  bidang  tanah  yang  sudah  tidak  dapat  digunakan  kembali  menjadi  ru- mah hunian yaitu milik Rismaniar, Yustiar, Iskandar, Asbuan dan Ramdona. Ganti keru- gian bidang tanah yang terkena trase telah diberikan tetapi ganti kerugian tanah sisa be- lum  diberikan.  Padahal,  bangunan  rumah  telah  dihancurkan  dan  sudah  tidak  berdiri kembali.Tanah  sisa  non  pertanian  juga  berkaitan  erat  dengan  kenyamanan  pemilik tanah,seluruh tanah sisa non pertanian tidak nyaman untuk menjadi rumah hunian. Hal ini  disebabkan  letak  tanah  dipinggir  jalan  tol  sehingga  tidak  nyaman  serta  akses  jalan tanah sisa tertutup, karenahampir seluruh bidang tanah sisa non pertanian tertutup akses jalannya.  Sejumlah  19  bidang  tanah  telah  kehilangan  akses  jalan  menuju  bidang tanahnya. Di samping itu, terdapat 6 bidang tanah sisa yang bentuk tanah tidak baik.
Berdasarkan  penyebab  adanya  tanah  sisa  di  atas,  penyelesaian  seluruh  tanah  sisa non pertanian dengan cara pemberian ganti kerugian. Sejumlah 21 bidang tanah sisa non pertanian tersebut perlu diberikan ganti kerugian sesuai dengan permasalahan masing - masing  bidang  tanah.  Alasan  utama  yang  perlu  dipertimbangkan  yaitu  kenyamanan pemilik tanah apabila tetap menempati rumah huniannya.

## C. Mekanisme “Tanah Sisa”
Saat  ini,  pelaksanaan  ganti  kerugian  atas  tanah sisa  di lokasi  penelitian belum  di - laksanakan,  disebabkan  Panitia  Pengadaan  Tanah  dalam  hal  ini  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi Lampung  belum dapat menentukan bagaimana tanah yang tidak lagi dapat di- fungsikan  sesuai  dengan  peruntukkan  dan  penggunaanya.  Berdasarkan  wawancara dengan  Kepala  Bidang  Pengadaan  Tanah  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Lampung,  be- lum  ada  pengaturan  yang  jelas  mengenai  tanah  sisa  yang  tidak  lagi  dapat  difungsikan sesuai dengan peruntukkan dan penggunaannya. Panitia Pengadaan Tanah kesulitan da- lam  menentukan  bidang  tanah  tanah  sisa  yang  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai dengan  peruntukkan  dan  penggunaannya,  karena  ganti  kerugiaan  tanah  sisa  belum  di - lakukan  saat  pembebasan  lahan  trase  tol  tetapi  akan  dilakukan  setelah  seluruh  bidang trase  tol sudah dibebaskan terlebih dahulu.
Dengan  demikian,  Panitia  Pengadaan  Tanah  belum  mengidentifikasi  dan menginventarisasi tanah - tanah sisa tersebut. Pada saat tahapan pelaksanaan pengadaan tanah  khususnya  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi  tanah  yang  terkena  jalan  tol, tanah - tanah sisa tersebut diabaikan. Satgas A yang merupakan satuan tugas pengumpul data fisik bidang tanah dimana satgas A ini melakukan pengukuran terhadap batas keli - ling  lokasi  dan  bidang - bidang  tanah.  Akan  tetapi,  saat  melakukan  pengukuran  bidang - bidang tanah yang terkena jalan tol, Satgas A tidak melakukan pengukuran terhadap bi-
Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 145 dang - bidang tanah sisa. Satgas A hanya melakukan pengukuran pada bidang tanah yang terkena trase jalan tol saja dimana bidang tanah tersebut telah dipasang patok oleh Ke- menterian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  Kementerian PUPR). Peta bidang yang dihasilkan oleh Satgas A tidak menggambarkan bidang tanah sisa. Fakta lainnya, anggapan dari Panitia Pengadaan Tanah bahwa ganti kerugian tidak dapat dilakukan di luar areal yang dimuat dalam Penetapan Lokasi.  Sedangkan dalam Izin Penetepan Lokasi hanya memuat areal yang terkena trase tol saja. Oleh karena itu, Panitia Pengadaan Tanah belum melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah sisa.
Panitia  Pengadaan  Tanah  juga  beranggapan  bahwa  untuk  melakukan  ganti  keru- gian atas tanah sisa perlu dilakukan pengadaan tanah dari tahap awal. Tahap awal yang dimaksud yaitu mulai dari tahap perencanaan. Untuk melaksanakan ganti kerugian ter- hadap  tanah  sisa  juga  perlu  dibuat  Penetapan  Lokasi  terlebih  dahulu  dan  berlanjut  ke tahap - tahap pengadaan tanah selanjutnya. Hal ini yang menghambat untuk melakukan ganti kerugian terhadap bidang tanah sisa dengan segera. Pada akhirnya, Panitia Peng - adaan Tanah berkonsentrasi terlebih dahulu pada bidang tanah yang telah memiliki Su- rat Keputusan Penetapan Lokasi.
Dengan  anggapan  di  atas,  Panitia  Pengadaan  Tanah  juga  belum  melakukan  tin- daklanjut  atas  permohonan - permohonan  tanah  sisa  dari  masyarakat.  Padahal  permasa- lahan mengenai tanah sisa terus berlanjut dan bahkan sampai ke ranah pengadilan, sep- erti  yang  terjadi  pada  bidang  tanah  milik  Yesi  Susra  di  Kampung  Gunung  Batin  Udik dan Afif Manaf di Kampung Gunung Batin Udik. Belum ada ketegasan dari Panitia Pe - ngadaan Tanah kapan akan melakukan penyelesaian terhadap bidang tanah sisa. Panitia Pengadaan  Tanah  hanya  mengatakan  bahwa  bidang  tanah  sisa  akan  dilakukan penyelesaiannya nanti setelah semua pembebasan lahan di trase tol selesai terlebih dahu- lu. Dan sebelum penyelesaian tanah sisa juga melakukan pembebasan lahan pada trase - trase  tambahan  terlebih  dahulu.  Jadi  penyelesaian  terhadap  tanah  sisa  akan  dilakukan terakhir.
Untuk  penerimaan  permohonan  tanah  sisa  juga  belum  ditampung  dengan  baik oleh  Panitia  Pengadaan  Tanah.  Sewaktu  peneliti  survey  lokasi,  peneliti  menghimbau kepada masayarakat agar segera mengajukan permohonan mengenai tanah sisa. Sebagi- an masyarakat mengaku bahwa telah menitipkan permohonan mengenai tanah sisa me- lalui Satgas B tetapi peneliti tidak menemukan berkas - berkas permohonan tanah sisa ter- sebut di Kantor Wilyah BPN Provinsi Lampung. Hanya permohonan yang diantar lang- sung  oleh  pemilik  bidang  tanah  ke  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Lampung    yang  ter - simpan  di  tempat  pengarsipan.  Maka  dari  itu,  perlu  dilakukan  penertiban  administrasi mengenai permohonan tanah sisa.

## 146 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana
Kenyataan lainnya, masyarakat yang terkena pembebasan lahan jalan tol ini sebagi- an  besar  berprofesi  sebagai  petani  dan  buruh  tani,  demikian  juga  dengan  tingkat  pen- didikan dan pengetahuan masyarakat sangat minim mengenai pengadaan tanah. Hal ini terlihat  dari  surat  permohonan  yang  tertampung  mengenai  tanah  sisa,masyarakat  yang sudah  mengajukan  permohonan  mengenai  tanah  sisa  ini  rata - rata  berpendidikan  mini- mal  SMA.  Banyak  masyarakat  yang  memiliki  tanah  sisa  tetapi  tidak  mengajukan  per - mohonan  ganti  kerugian,  karena  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  mekanisme permohonan ganti kerugian tanah sisa.
Dalam  tahap  persiapan  seharusnya  sudah  dilakukan  sosialisasi  mengenai  tanah sisa. Kenyataannya, masyarakat belum diberikan informasi mengenai tanah sisa bahkan Panitia  pengadaan  tanah  masih  kebingungan  mengenai  penyelesaian  tanah  sisa. Menurut  peneliti,  perlu  adanya  sosialisasi  mengenai  tanah  sisa  dan  fasilitas  keluhan masyarakat mengenai pengadaan tanah. Demikian juga dengan surat permohonan tanah sisa yang telah diterima memiliki berbagai macam format yang tidak baku. maka, perlu dibuat  format  baku  dalam  pengajuan  permohonan  tanah  sisa.  Surat  permohonan  ini merupakan  dasar  awal  untuk  melaksanakan  penentuan  tanah  sisa.  Hendaknya  dalam format  permohonan  tanah  sisa  dicantumkan  gambar  sketsa  bidang  tanah  sisa,  alasan menjadi tanah sisa yang tidak lagi dapat difungsikan dan foto terbaru dari tanah sisa ter- sebut.  Karena  berkaitan  untuk  menganalisis  terlebih  dahulu  permohonan  yang  masuk. Dengan adanya sketsa bidang tanah, Panitia Pengadaan Tanah dapat menentukan bahwa bidang tanah yang dimohonkan termasuk dalam bidang tanah sisa yang tidak lagi dapat difungsikan. Sedangkan foto terbaru dari tanah sisa tersebut juga untuk kepentingan an- alisis dari sisi penggunaan tanah terkini.
Panitia Pengadaan Tanah mengakui kurangnya pehamanan  mengenai tanah sisa. Apabila masyarakat bertanya mengenai tanah sisa, Panitia Pengadaan Tanah akan men- jawab  nanti  setelah  ganti  kerugian  trase  tol  selesai  atau  mengalihkan  untuk  bertanya kepada instansi yang memerlukan tanah. Dengan begitu, masyarakat kecewa dengan ja- waban  yang  diterima  mengenai  tanah  sisa.  Masyarakat  merasa  seperti  “lempar  bola” sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan  informasi  sesuai  yang  dibutuhkan  mengenai tanah sisa. Padahal masyarakat dirugikan akibat adanya tanah sisa yang belum  diberi- kan ganti kerugian.
Permasalahan  tanah  sisa  ini  menimbulkan  kebingungan  baik  Panitia  Pengadaan Tanah maupun instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini Kementrian PUPR da- lam  dalam  Surat  Direktur  Jendral  Pengadaan  Tanah  Kementerian  ATR/BPN    Nomor 738/29.1 - 600/III/2018  Tanggal  7  Maret  2018  perihal  Permohonan  Petunjuk  Penyelesaian Tanah Sisa dan Tanah Terdampak (Lampiran 2), Dirjen Pengadaan Tanah menjawab su-
Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 147 rat  yang  dikirmkan  oleh  Direktur  Jenderal  Bina  Marga  Kementerian  PUPR  Nomor TN01.01 - Db/87 Tanggal 25 Januari 2018. Dengan surat tersebut, Dirjen Pengadaan Tanah menjawab mekanisme penyelesaian tanah sisa sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.
Dalam  surat  tersebut  menjelaskan  mengenai  Pasal  35  Undang - undang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bahwa  dalam  hal  bidang  tanah  tertentu  yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh  atas  bidang  tanahnya,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “tidak  lagi  dapat  di- fungsikan”  adalah  bidang  tanah  yang  tidak  lagi  dapat  digunakan  sesuai  dengan  pe- runtukan  dan  penggunaan semula ,  misalnya  rumah  hunian  yang  terbagi  sehingga  se - bagian  lagi  tidak  dapat  digunakan  sebagai  rumah  hunian.  sehubungan  dengan  hal  ter - sebut, pihak yang menguasai/memiliki tanah dapat meminta ganti kerugian atas seluruh tanahnya.
Dari  penjelasan  tersebut,  apabila  terjadi  tanah  sisa  yang  dari  sisi  penggunaannya tidak  lagi  dapat  difungsikan  seperti  semula  maka  dapat  dikategorikan  tanah  sisa  yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukkan dan penggunaan. Contoh per- masalahan  yang  diberikan  berupa  jenis  penggunaan  tanah  non  pertanian  belum  dapat menjawab kebingunan dari Panitia Pengadaan Tanah dimana tanah sisa yang tidak lagi dapat difungsikan senyataanya bukan hanya dari sisi penggunaan tanahnya saja. Seperti permasalahan  tanah  sisa  yang  terjadi  di  Provinsi  Lampung,  sebagian  besar  tanah  sisa berupa  tanah  pertanian,  dimana  dari  sisi  penggunaan  masih  dapat  ditanami  tetapi  dari sisi  hasil  produksi  sudah  menurun,  bahkan  sudah  tidak  dapat  diambil  hasilnya.  Per - masalahan  tanah  sisa  berupa  tanah  non  pertanian  juga  banyak  terjadi  akibat  dari  ter- tutupnya akses, karena jika ditinjau dari sisi penggunaan sebagai rumah hunian, rumah huniannya tidak terkena trase tol.  Maka dari itu, surat petunjuk penyelesaian tanah sisa ini  belum  dapat  menjawab  permasalahan  yang  dialami  Panitia  Pengadaan  Tanah mengenai kriteria tanah sisa.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012:
(1) Dalam  hal  terdapat  sisa  dari  bidang  tanah  tertentu  yang  terkena  Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
(2) Sisa  tanah  yang  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  merupakan  bidang  tanah  yang  tidak  lagi  dapat  digunakan  sesuai  dengan peruntukan dan penggunaan semula.

## 148 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana
Sebagaimana  yang  dilakukan  Panitia  Pengadaan  Tanah  di  Yogyakarta.  Langkah awal  dalam  penanganan  mengenai  tanah  sisa  ini  adalah  adanya  permohonan  dari pemilik  tanah  untuk  diganti  secara  utuh.  Dengan  permohonan  tersebut  menjadi  dasar memberikan  ganti  kerugian  atas  tanah  sisa.  Menurut  peneliti,  penyebutan  permohonan tanah  sisa  kurang  tepat digunakan. Penyelesaian  tanah  sisa  membutuhkan  dasar  untuk melakukan  tindaklanjut,  tetapi  alangkah  lebih  baiknya  jika  penyebutan  permohonan tanah  sisa  diganti  menjadi  pernyataan  tanah  sisa.  Pemilik  tanah  sesungguhnya  telah dirugikan  akibat  tanah  sisa  pengadaan  tanah  maka  tidak  sepantasnya  disebut permohonan  tanah  sisa.  Mekanisme  penyampaian  pernyataan  tersebut  tetap  secara tertulis  kepada  panitia  pengadaan  tanah.  Apabila  pemilik  tanah  memiliki  tanah  sisa tetapi  tidak  mengajukan  surat  pernyataan  tanah  sisa,  maka  dapat  dianggap  tanah  sisa tersebut masih dapat difungsikan sesuai dengan peruntukkan dan penggunaannya.
Panitia Pengadaan Tanah beranggapan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap tanah sisa dilakukan setelah pembebasan lahan pada trase tol selesai. Anggapan tersebut merupakan  anggapan  yang  keliru  karena  dalam  surat  Dirjen  Pengadaan  Tanah menyebutkan:
Berdasarkan  Pasal  11  dan  Pasal  13  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Pengadaan  Tanah  antara  lain  menyebutkan,  bahwa  dalam  hal  terdapat  tanah  sisa dari  bidang  tanah  tertentu  yang  sudah  terdaftar  maupun  belum  terdaftar  yang terkena  pengadaan  tanah  dan  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan peruntukkan  dan  penggunaannya,  bidang  tanah  tersebut  diukur  dan  dipetakan secara  utuh  dan  diberikan  ganti  kerugian  atas  dasar  permintaan  pihak  yang berhak.
Anggapan  Panitia  Pengadaan  Tanah  di  Provinsi  Lampung  tidak  tepat. karenapemberian ganti kerugian tanah sisa dilakukan bersama dengan pemberian ganti kerugian  atas  tanah  yang  terkena.  Dalam  surat  tersebut  menyebutkan  dengan  jelas, bahwa bidang tanah sisa diukur dan dipetakan secara utuh. Maka pernyataan tanah sisa juga  hendaknya  sudah  diterima  Panitia  Pengadaan  Tanah  saat  identifikasi  dan inventarisasi  bidang - bidang  tanah.  Hal  tersebut  juga    dijelaskan  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen dari Kementerian PUPR (Edison, 2018):
Tanah  sisa  seharusnya  diberikan  ganti  kerugian  secara  utuh  bersama  dengan bidang tanah yang terkena trase. Masyarakat dapat mengajukan permohonan saat tahap pelaksanaa pengadaan tanah. Sewaktu pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi  diberikan  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja,  masyarakat  dapat mengajukan  sanggahan/keberatan    dengan  mengajukan  permohonan  agar  bidang tanahnya diganti secara utuh.

## Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 149
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  seperti  hal  di  atas,  telah  dilaksanakan  di  Bandara NYIA . Satgas A dapat melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap bidang tanah sisa baik  saat  pengukuran  bidang  yang  terkena  maupun  setelah  pengumuman  dilakukan. Dasar  Satgas  A  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  tanah  sisa  yaitu  surat permohonan  dari  pihak  yang  berhak.  Surat  permohonan  disampaikan  saat  dilakukan pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi dan inventarisasi tanah sisa bersamaan  dengan  tanah  yang  terkena  ini  memberikan  kemudahan  dalam  pe - nyelesaiannya.  Penyelesaian  tanah  sisa  dapat  dilakukan  dengan  segera  sehingga  dapat mencegah timbulnya permasalahan mengenai tanah sisa.
Dalam  hal  penentuan nilai  ganti  kerugian  tanah  sisa  tidak  dijelaskan  dalam  surat Dirjen  Pengadaan  Tanah.  Akan  tetapi,  penentuan  ganti  kerugian  tanah  sisa  ini  dapat mencontoh  dari  pengalaman  pengadaan  tanah  di  Bandara  NYIA.  Dimana  nilai  ganti kerugian  tanah  sisa  berbeda  dengan  tanah  yang  terkena,nilai  ganti  kerugian  tanah  sisa menggunakan  harga  pasar  sedangkan  nilai  ganti  kerugian  tanah  yang  terkena menggunakan harga premium .
Menurut  peneliti,  penilaian  tanah  sisa  ini  dapat  ditentukan  berdasarkan mekanisme yang ditempuh pemilik tanah. Mekanisme ini berkaitan dengan kapan waktu pengajuan  pernyataan  tanah  sisa.  Berdasarkan  Pasal  11  dan  Pasal  13  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2012,  pengajuan pernyataan tanah sisa dilakukan saat pengukuran dan pemetaan bidang sehingga bidang tanah dipetakan secara utuh (tanah sisa dan tanah trase) maka penilaian ganti kerugian dilakukan secara utuh. Penilaian secara utuh ini mengartikan bahwa nilai bidang tanah sisa  dan  tanah  trase  sama.  Hakikatnya,  kerugian  yang  dirasakan  pemilik  tanah  sama antara tanah sisa dan tanah trase.
Batasan waktu pengajuan permohonan tanah sisa tidak terdapat dalam surat Dirjen Pengadaan Tanah tersebut. Berdasarkan pengadaan tanah di Bandara NYIA, mekanisme waktu ganti kerugian tanah sisa sebagai berikut:

## 1. Mekanisme 1
Gambar 1. Mekanisme 1 Penyelesaian Tanah Sisa Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti,2018

## 150 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana
Saat  Satgas  A  melakukan  pengukuran  di  bidang  trase,  pemilik  bidang  tanah  sisa dapat  meminta  tanah  sisa  miliknya  juga  diukur.  Dengan  begitu,  Satgas  A  akan melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tersebut  secara  utuh.  Hasil  pengukuran dan  pemetaan  tersebut  merupakan  data  fisik  bidang  tanah.  Data  fisik  tersebut diumumkan  selama  14  (empat  belas)  hari.  Selama  pengumuman  berlangsung,  pihak yang  berhak  masih  dapat  mengajukan  keberatan  atas  data  fisik,apabila  terdapat keberatan  mengenai  data  fisik  maka  Satgas  A  akan  melakukan  perbaikan  data  terlebih dahulu.  Apabila  tidak  terdapat  keberatan  mengenai  data  fisik  maka  data  fisik  akan diberikan  kepada  Tim  Penilai.  Tim  penilai  akan  melakukan  penilaian  bidang  trase  dan tanah  sisa.  Pemilik  bidang  tanah  sisa  juga  perlu  mengajukan  surat  kepemilikan  bidang tanah  sisa  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan  penilaian.  Dengan  begitu,  ganti  kerugian dilakukan terhadap bidang trase dan tanah sisa bersamaan.

## 2. Mekanisme 2
Gambar 2. Mekanisme 2 Penyelesaian Tanah Sisa Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti,2018
Saat pengumuman data fisik bidang tanah berlangsung, pemilik bidang tanah sisa mengajukan  keberatan.  Panitia  pengadaan  tanah  akan  menindaklanjuti  dengan mengukur bidang tanah sisa dan memperbaiki data fisik yang diumumkan. Apabila data fisik  telah  diumumkan  dan  tidak  ada  keberatan  maka  data  fisik  tersebut  diberikan kepada Tim Penilai. Tim penilai akan melakukan penilaian bidang trase dan tanah sisa, maka ganti kerugian dilakukan terhadap bidang trase dan tanah sisa bersamaan.

## 3. Mekanisme 3
Gambar 3. Mekanisme 3 Penyelesaian Tanah Sisa Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti,2018

## Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 151
Setelah  dilakukan  ganti  kerugian  bidang  trase,  pemilik  tanah  sisa  mengajukan keberatan mengenai tanah sisa. Panitia pengadaan tanah menugaskan kembali Satgas A untuk  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  tanah  sisa.  Hasil  data  fisik  tanah  sisa tersebut kemudian diberikan kepada Tim Penilai, tim penilai akan melakukan penilaian tanah sisa. Ganti kerugian tanah sisa dapat dilaksanakan berdasarkan penilaian tersebut. Bidang  tanah  sisa  dapat  diproses  ganti  kerugiannya  melalui  Panitia  Pengadaan  Tanah selama IPL masih berlaku. Hal ini disebabkan Panitia pengadaan tanah masih ada selama IPL masih berlaku.

## 4. Mekanisme 4
Gambar 4. Mekanisme 4 Penyelesaian Tanah Sisa Sumber : Pengolahan Data oleh Peneliti,2018
Apabila  IPL  telah  habis  masa  berlaku,  pemilik  bidang  tanah  sisa  masih  dapat meminta  ganti  kerugian  tanah  sisa.  Proses  ganti  kerugian  dilakukan  berhubungan langsung  antara  pemilik  bidang  tanah  sisa  dengan  instansi  yang  memerlukan  tanah tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah.
Mekanisme  waktu  ganti  kerugian  yang  paling  ideal  adalah  mekanisme  waktu pertama dan kedua. Mekanisme pertama adalah bidang tanah sisa diukur dan dipetakan secara utuh sewaktu Satgas A melakukan pengukuran di lapangan. Mekanisme ini lebih efisien karena Satgas A dapat langsung melakukan pengukuran bidang trase dan tanah sisa, Satgas A tidak perlu dua kali turun lapangan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya  pengukuran.  Mekanisme  kedua  adalah  saat  pengumuman  hasil  identifikasi  dan inventarisasi  bidang  tanah  trase,  pemilik  tanah  mengajukan  pernyataan  tanah  sisa  dan meminta agar bidang tanah sisa diukur dan dipetakan. Satgas A akan turun ke lapangan melakukan perbaikan data. Biaya pengukuran perbaikan data untuk tanah sisa ini tidak dibebankan  kepada  anggaran  pengadaan  tanah  dan  tidak  juga  dibebankan  kepada pemilik tanah.
Pelaksanaan pengukuran tanah sisa hendaknya segera dibuat petunjuk teknisnya. Mekanisme pengukuran dan biaya pengukuran tanah sisa perlu dibuat aturan yang jelas. Dengan  demikian,  data  fisik  tanah  sisa  yang  telah  tersedia  dapat  langsung  dilakukan penilaian,  sehingga  tanah  sisa  dapat  diberikan  ganti  kerugian  bersamaan  dengan  ganti

## 152 Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana
kerugian  bidang  trase.Idealnya  ganti  kerugian  tanah  sisa  dengan  mekanisme  pertama dan  kedua,  tetapi  permasalahan  tanah  sisa  di  lokasi  penelitian  ini  sebaiknya menggunakan mekanisme ketiga. Hal ini dikarenakan ganti kerugian bidang trase telah dilakukan namun pemilik bidang tanah masih dapat memiliki kesempatan mengajukan pernyataan kepemilikan tanah sisa sebelum IPL berakhir 30 November 2018.
Penyelesaian  tanah  sisa  dengan  segera  memberikan  dampak  positif  bagi  pemilik tanah  dan  panitia  pengadaan  tanah.  Pemilik  tanah  dapat  langsung  menerima  ganti kerugiaan bidang tanahnya secara utuh sehingga tidak ada tenggang waktu ia dirugikan. Misalkan  tanah  sisa  berupa  tanah  pertanian  yang  hasil  kebunnya  tidak  dapat  diambil, apabila  dilakukan  ganti  kerugian  langsung  secara  utuh,  pemilik  tanah  dapat  langsung menggunakannya  dengan  membeli lahan  pertanian  baru.  Sedangkan  apabila  tanah  sisa diselesaikan setelah seluruh trase tol selesai dibebaskan, maka banyak pemilik tanah sisa akan  dirugikan.  Hal  ini  dikarenakan  pemilik  tanah  pertanian  kehilangan  kesempatan mengambil  hasil  kebunnya  selama  menunggu  ganti  kerugian  tanah  sisa.  Apabila  ganti kerugian  tanah  sisa  dilakukan  dengan  segera,  pemilik  tanah  akan  merasa  puas  dengan kegiatan  pengadaan  tanah,  sehingga  penyelesaian  tanah  sisa  dengan  segera  dapat mengurangi  permasalahan  pengadaan  tanah.  Hal  ini  memberikan  dampak  positif  bagi panitia pengadaan tanah.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Kriteria  tanah  sisa  yang  perlu  dilakukan  ganti  kerugian  sebagai  berikut:  a). Inventarisasi  tanah  sisa  pertanian  dilakukan  berdasarkan  4  kriteria,  yaitu  kondisi tanaman,  hasil  produksi,  bentuk  tanah  dan  akses  tanah.  Kriteria  tanah  sisa  pertanian paling banyak terjadi karena tanah sisa tidak dapat diambil hasil produksinya. Dari 146 bidang tanah sisa pertanian, hal tersebut terjadi sebanyak 144 bidang tanah, b) Inventar- isasi tanah sisa non pertanian dilakukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu kondisi tanah, ken- yamanan pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Tanah sisa non pertanian ini hanya ter- dapat di Kampung Gunung Batin Udik sejumlah 21 bidang tanah. Kriteria tanah sisa non pertanian paling banyak terjadi karena pemilik tanah sudh tidak merasa nyaman untuk menggunakan  tanah  tersebut.  Kriteria  tersebut  terjadi  di  seluruh bidang  tanah  sisa non pertanian.
Mekanisme penyelesaian tanah sisa dapat dilakukan sebagai berikut: a) Mekanisme 1: Pada saat Satgas A melakukan pengukuran di bidang yang terkena, Pihak yang berhak dapat  meminta  diukur  tanahnya  secara  utuh  dan  menyampaikan  pernyataan  ke -
Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 153
pemilikan  tanah  sisa  kepada  Panitia  Pengadaan  Tanah.  Selanjutnya  data  diumumkan selama 14 hari. Setelah itu, data diberikan kepada tim penilai dan penilaian bidang tanah sisa dilakukan bersamaan dengan bidang trase. Bidang tanah dinilai secara utuh (bidang trase dan tanah sisa) sehingga memiliki nilai tanah yang sama; b) Mekanisme 2:Pada saat pengumuman  hasil  identifikasi  dan  inventarisasi  bidang  tanah  yang  terkena  dilakukan (jangka  waktu  14  hari).  Pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  keberatan  dengan  surat pernyataan  kepemilikan  tanah  sisa  kepada  Panitia  pengadaan  tanah.  Selanjutnya  mem- perbaiki  data  pengumuman  untuk  menginventarisasi  tanah  sisa  dan  data  diberikan kepada  tim  penilai  serta  penilaian  bidang  tanah  sisa  dilakukan  bersamaan  dengan  bi- dang trase. Bidang tanah dinilai secara utuh (bidang trase dan tanah sisa) sehingga mem- iliki  nilai  tanah  yang  sama;  c)  Mekanisme  3:Setelah  dilakukan  ganti  kerugian  bidang tanah  yang  terkena,  pihak  yang  berhak  masih  dapat  mengajukan  surat  pernyataan kepemilikan  tanah  sisa  kepada  Panitia  Pengadaan  Tanah  selama  IPL  masih  berlaku. Satgas  A  melakukan  pengukuran  tanah  sisa  di  lapangan.  Data  diberikan  kepada  tim penilai  dan  penilaian  bidang  tanah  sisa  dilakukan.  Bidang  tanah  sisa  dinilai  terpisah dengan bidang tanah trase, maka nilai tanah sisa akan berbeda dengan nilai tanah trase; d) Mekanisme 4:Apabila IPL telah habis masa berlaku, Pihak yang berhak dapat meminta ganti kerugian kepada instansi yang memerlukan tanah secara langsung.

## 2. Saran
a. Dirjen  Pengadaan  Tanah  perlumemberikanpetunjukteknisdalammenentukankrite- ria “tanahsisa”. Dalam surat Direktur Jendral Pengadaan Tanah Kementerian ATR/ BPN    Nomor  738/29.1 - 600/III/2018  Tanggal  7  Maret  2018  perihal  Permohonan  Pe- tunjuk Penyelesaian Tanah Sisa dan Tanah Terdampakbelum dapat menjawab per- masalahan dari Panitia Pengadaan Tanah, dimana tanah sisa yang tidak lagi dapat difungsikan,  bukan  hanya  dari  sisi  penggunaan  tanahnya  saja.Seperti  permasala- han tanah sisa yang terjadi di Provinsi Lampung, sebagian besar tanah sisa berupa tanah  pertanian,  dari sisi  penggunaan  masih  dapat  ditanami  tetapi  dari sisi   hasil produksi sudah menurun bahkan sudah tidak dapat diambil hasilnya. Maka perlu dibuat aturan yang jelasmengenaikriteria “tanah sisa”.
b. Panitia Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung segera menyelesaikan kepemilikan- tanah  sisa  dari  masyarakat  dengan  mekanisme  penyelesaian  tanah  sisa  pertama atau  kedua.  Karena  Panitia  pengadaan  tanah  di  Provinsi  Lampung  telah melakukan  sampai  dengan  proses  ganti  kerugian,  maka  dari  dapat  dilakukan penyelesaian tanah sisa dengan mekanisme ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arianto,  T  2012, Restorasi  kebijakan  pengadaan,  perolehan,  pelepasan,  dan  pendayagunaan tanah, serta kapasitas hukum di bidang investasi: manajemen pengadaan dan perolehan, pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dan swasta ,  Tugu  Jogja  Pustaka, Yogyakarta.
Brown,  D  1996, Land acquisition: an examination of principles of law governing the compulsory acquisition or resumption of land in australia and new zealand, Butterworths,  Sydney - Adelaide - Brisbane - Canberra - Melbourne.
Iskandar  Syah,  M  2015, Pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum  :  upaya hukum  masyarakat  yang  terkena  pembebasan  dan  pencabutan  hak ,  Jala  Permata Aksara, Jakarta
Mulyawan,  J  2016, Cara  cepat  pahami  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan ,  Buku  Litera Yogyakarta.
Sitorus,  O  &  Limbong,  D  2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Sugiarto, E 2015, Menyusun proposal penelitian kualitatif: skripsi dan tesis, Suaka Media, Yog- yakarta.
Sugiyono 2008, Memahami penelitian kualitatif, Alfabeta, Bandung.
________2014, Metode penelitian manajemen, Alfabeta, Bandung.
Sumardjono,  M  2015, Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia: dari keputusan pres- iden sampai undang - undang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

## Skripsi
Kurniawan,  B  2017, Pengadaan  Tanah  pada  Kawasan  Hutan  untuk  Pembangunan  Jalan  Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, skripsi  pada  Program  Diploma  IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Puspa  Dewi,  NLM  2017, Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Ba- ru di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa ,  skripsi  pada  Program  Diploma  IV
Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Setiabudi,  H  2016, Implementasi Asas Keadilan dalam Penentuan Besarnya Ganti Kerugian Pen- gadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (Pembangunan  Waduk Gondong  di  Kabupaten  Karanganyar) skripsi  pada  Program  Diploma  IV  Per- tanahan, , Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## Penyelesaian atas “Tanah Sisa” pada Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung 155

## Website
Hukum Online, 2012, Aturan batas minimal rumah dibatalkan. http://
www.hukumonline.com/berita/baca/lt506d1e3a91adf/aturan - batas - minimal - luas - rumah - dibatalkan, diakses 14 - 03 - 2018 jam 08:00.
Hutama  Karya,  2018, Laporan  progres  Pembebasan  Tanah  Ruas  Terbanggi  Besar - Pematang Panggang  sampai  dengan  12  Januari  2018. https://www.hutamakarya.com/ruas - terbanggi - besar - pematang - panggang. Diakses tanggal 05 - 02 - 217 jam 09:26
Loetan,  S  2014, Urgensi Tol Trans Sumatera .  http://id.beritasatu.com/opini/urgensi - tol - trans
- sumatera/81641. Diakses tanggal 19 - 12 - 2017 jam 06:00.
Nugroho,  EA  2017, Jalan  Tol  Dukung  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional .  http://
id.beritasatu.com/home/jalan - tol - dukung - pertumbuhan - ekonomi -
nasional/157611. Diakses Sabtu 23 - 09 - 2017 jam 13:00.