Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 456 ‐ 831

## PERSEPSI ANGGOTA KEPOLISIAN TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI POLRES SAWAHLUNTO

## Nining Ristia Ningsih
Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP

## Abstract
The porpose the research is how to management of facilities and basic facilities in the Polres Sawahlunto. The population in the research have 25 persons and because the population of the research only a little so all of the population to be sample. Instrument to collect the data inquiry is skala likert. The data is analysis mean skor every indicator. The result of research about that is good that is 3,97. It’s mean management of facilities and basic facilities in Polres Sawahlunto is good.
Kata Kunci : Pengelolaan Sarana dan Prasarana

## PENDAHULUAN
Organisasi merupakan suatu kelompok yang mempunyai serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.  Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut harus memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusianya yang telah ditempatkan untuk melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan keahliannya masing-masing maupun sumber daya lainnya seperti alat-alat yang diperlukan. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan suatu instansi/organisasi diperlukan sarana dan prasarana yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan melalui suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka mengatur, menata dan mengorganisir secara sistematis dan berdayaguna semua sarana dan prasarana yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka menunjang pencapaian tujuan secara efisien dan efektif yang disebut juga dengan manajemen sarana dan prasarana.
Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Kepolisian disebut juga dengan akuntansi Barang Milik Negara yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol:SKEP/330/V/2005 akuntansi Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu urutan kegiatan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mengolah seluruh transaksi Barang Milik Negara (BMN) untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 457 ‐ 831
Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan Barang Milik Negara (BMN), baik yang berbentuk barang tidak bergerak maupun barang bergerak perlu adanya peningkatan dalam ketatalaksanaan dan perangkat penatausahaan Kekayaan Negara. Kekayaan Negara tersebut perlu diadministrasikan secara baik karena jumlah maupun jenisnya setiap tahun selalu bertambah. Oleh karena itu pengurusan Barang Milik Negara perlu mendapat perhatian dan penertiban yang sungguh-sungguh, sehingga dapat diperoleh data yang benar, lengkap dan mutakhir serta dapat dipertanggung jawabkan.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep- 225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971,
Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan akuntansi barang milik/kekayaan Negara secara tertib dan teratur. Salah satu tujuan akuntansi Barang Milik Negara adalah sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari perencanaan dan penentuan kebutuhan barang, pengadaan barang, penyimpanan dan pengendalian barang, pemeliharaan barang, pengawasan barang, dan penghapusan barang.
Pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana. Untuk perencanaan dan penentuan kebutuhan barang diperlukan data inventaris yang benar, lengkap, dan mutakhir sebagai bahan untuk melakukan hitungan secara cermat dan menyeluruh terhadap kebutuhan barang yang diperlukan.
Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto kurang berjalan dengan baik. Hal ini  sesuai dengan pengamatan penulis bulan Juni tahun 2013 bahwa pengadaan sarana dan prasarana belum berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari prosedur pengadaan barang hibah dan Barang Milik Negara (BMN). Dalam pengadaan barang hibah hanya diterima tidak ada pembuatan surat hibah, sehingga barang tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam buku inventaris dan ketika pemeriksaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Namun pada saat penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana telah dilaksanakan dengan cara Musyawarah Rencana Pembangunan atau MUSREBANG yang dilakukan mulai dari tingkat Polsek. Penyimpanan sarana dan prasarana belum dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, hal ini dilihat dari tidak adanya pengklasifikasian barang, barang disimpan di satu gudang penyimpanan.
Masalah lain yang peneliti temui di Polres Sawahlunto adalah inventarisasi sarana dan prasarana yang hampir tidak pernah dilakukan menurut ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan seperti : pengisian buku inventaris intrakomptabel, ektrakomptabel dan buku persediaan yang jarang dilakukan, pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) alat angkutan bermotor, dan senjata api, membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan Daftar Inventaris Lainnya
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 458 ‐ 831
(DIL)  yang jarang dilakukan sesuai dengan perubahan/perpindahan barang, pembuatan kode lokasi, kode barang dan kode registrasi barang yang tidak dilakukan.
Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berjalan menurut mekanisme yang berlaku, hal ini dilihat dari pemeliharaan sarana dan prasarana yang jarang dilakukan, dan pemeliharaan ini hanya dilakukan oleh yang memakai barang hal ini terjadi karena Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang tidak dibuat oleh yang memakai barang. Disamping itu standarisasi jangka waktu atau lama pemakaian barang tidak ada sehingga ada barang-barang yang sudah tidak layak pakai masih di pakai dalam pelaksanaan tugas.
Begitu juga halnya dengan fungsi pengawasan barang atau sarana dan prasarana, dari beberapa fenomena yang terjadi di Polres Sawahlunto menggambarkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kurang terlaksana dengan baik. Untuk itu pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto perlu ditingkatkan agar dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi.

## METODOLOGI
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian di Polres Sawahlunto yang ada pada Bagian Operasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber Daya, Seksi Pengawasan, Seksi Profesi Pengamanan, Seksi Keuangan, dan Seksi Umum yang berjumlah 25 orang. Karena populasi dalam penelitian ini begitu kecil maka keseluruhan populasi penelitian ini dijadikan sampel penelitian. Data kuantitatif mengenai pengelolaan sarana dan prasarana di Polres diperoleh melalui  alat pengumpul data berupa angket dan dianalisis dengan rumus statistik, dan data tersebut akan dianalisis secara naratif untuk mendeskripsikan berbagai hal yang menjadi inti penelitian. Menurut Syahron Lubis (2011:86) bahwa penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Metode deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan pengelolaan sarana prasarana di Polres kota Sawahlunto. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder menggunakan kuesioner atau angket model skala likert dengan lima alternatif jawaban yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data dianalisis dengan menggunakan teknik menghitung skor rata-rata dari setiap indikator.

## HASIL
Deskripsi Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Perencanaan
Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator perencanaan semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 459 ‐ 831
tinggi skor rata-rata jawabannya 4,28 yaitu melakukan analisis kebutuhan barang dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RBMN). Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 3,92 yaitu menuangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Kebutuhan Barang Milik Negara (DKBMN).
Secara umum skor rata-rata perencanaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,15. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari perencanaan sudah baik.
Deskripsi
Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pengadaan
Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator pengadaan, dari semua item ada 4 item yang berkategori baik, 3 item berkategori cukup dan 1 item berkategori kurang. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,16 yaitu melakukan pengadaan barang dengan cara pembelian. Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 1 yaitu melakukan pengadaan barang dengan cara rampasan.
Secara umum skor rata-rata pengadaan barang dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 2,83. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari pengadaan barang  adalah cukup.
Deskripsi
Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Penyimpanan
Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator penyimpanan semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,92 terdapat pada dua aspek yaitu barang- barang yang disimpan terhindar dari sengatan matahari atau air hujan dan menyimpan barang-barang dalam ruangan yang terkunci. Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya 4,12 yaitu gudang tempat penyimpanan barang mempunyai ventilasi yang cukup.
Secara umum skor rata-rata penyimpanan barang dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,67. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari penyimpanan barang  sangat baik.
Deskripsi
Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Inventarisasi
Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator inventarisasi semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,8 yaitu membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah. Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata-rata jawabannya
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 460 ‐ 831
3,64 yaitu menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Unit Pengurus Barang (UPB).
Secara umum skor rata-rata inventarisasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,11. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari inventarisasi sudah baik.
Deskripsi
Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pemeliharaan
Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator pemeliharaan semua item berkategori baik dengan skor rata-rata diatas 3. Tetapi diantara semua item terdapat satu item yang paling tinggi skor rata-rata jawabannya 4,08 yaitu membuat Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). Sedangkan yang paling rendah dengan skor rata- rata jawabannya 3,76 yaitu menyampaikan salinan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) kepada pelaksana penatausahaan pada pengelola barang.
Secara umum skor rata-rata pemeliharaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 3,92. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari pemeliharaan sudah baik.
Deskripsi
Data Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pengawasan
Data mengenai persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator pengawasan hanya ada satu aspek penelitian dan secara umum skor rata-rata pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah 4,12. Artinya pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari pengawasan sudah baik.
Rekapitulasi Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Polres Sawahlunto
Data mengenai rekapitulasi persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana terdapat dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana
No Indikator Skor Rata-Rata 1 Perencanaan 4,15 2 Pengadaan 2,83 3 Penyimpanan 4,67 4 Inventarisasi 4,11 5 Pemeliharaan 3,92 6 Pengawasan 4,12 Rata-Rata 3,97
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 461 ‐ 831
Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan sarana dan prasarana dilihat dari indikator yang paling dominan adalah penyimpanan barang dengan skor rata-rata jawaban 4,67. Sedangkan yang paling rendah adalah pengadaan barang dengan skor rata-rata jawaban 2,83.
Secara umum skor rata-rata persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto adalah 3,97. Artinya persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik.

## PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian tentang persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pada penelitian ini meliputi aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan dan pengawasan.
Pengelolaan sarana dan prasarana Polres adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam rangka mengatur, menata dan mengorganisir secara sistematis dan berdayaguna semua Barang Milik Negara (BMN) baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan kegiatan Kepolisian yang ada menurut fungsinya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Sarana dan prasarana yang dikelola dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam suatu instansi/organisasi. Pada penelitian ini persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dapat diketahui sebagai berikut :
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Perencanaan
Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dengan indikator perencanaan dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari skor rata-rata jawaban responden 4,15.
Perencanaan yang baik akan menggambarkan semua kebutuhan barang yang benar-benar diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan suatu instansi/organisasi serta dapat menggambarkan biaya yang dibutuhkan dalam pengadaannya, sehingga dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana perlu dilakukan musyawarah atau koordinasi yang melibatkan unsur-unsur penting dalam suatu organisasi. Hal ini dilakukan untuk membuka masukan dari berbagai pihak sehingga meningkatkan tingkat kematangan dari sebuah rencana. Menurut Barnawi dan Arifin (2012 : 51) perencanaan yang matang dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana.
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 462 ‐ 831
Jadi, dapat disimpulkan perencanaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana dapat dipenuhi.
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sar a na dan Prasarana Dilihat dari Pengadaan
Hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dengan indikator pengadaan dikategorikan cukup. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata jawaban responden 2,83.
Pengadaan dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dilingkungan Kepolisian pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuh cara yaitu : pembelian, transfer masuk, hibah rampasan, penyelesaian pembangunan, pembatalan penghapusan dan reklasifikasi masuk.
Jadi, dapat disimpulkan pengadaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto masih berkategori cukup. Hal ini perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan.
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Penyimpanan
Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dengan indikator penyimpanan dikategorikan sangat baik. Hal ini terlihat dari skor rata-rata jawaban responden 4,67.
Setelah pengadaan barang terealisasi maka kegiatan selanjutnya adalah menampung/penyimpanan barang-barang tersebut agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Kegiatan yang dilakukan dalam penyimpanan barang meliputi : menerima barang, menyimpan barang dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Barang-barang tersebut disimpan disebuah gudang yang harus diperhatikan beberapa faktor pendukungnya seperti lokasi, kontruksi, macam/bentuk/sifat dan ketentuan tata letak barang didalamnya.
Jadi, dapat disimpulkan penyimpanan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sangat baik. Hal ini perlu dipertahankan karena dengan adanya penyimpanan yang baik maka keamanan barang-barang tersebut akan terjamin.
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Inventarisasi
Hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dengan indikator inventarisasi dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata jawaban responden 4,11.
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 463 ‐ 831
Inventarisasi ini dilakukan dalam usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap Barang Milik Negara (BMN). Disamping itu inventarisasi juga memberikan masukan yang berguna untuk efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan dan penghapusan. Karena menurut Barnawi dan Arifin (2012:67) melalui inventarisasi akan dapat diketahui dengan mudah jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek/ukuran, dan harga barang-barang yang ada.
Jadi, dapat disimpulkan inventarisasi sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pemeliharaan
Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dengan indikator pemeliharaan dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari skor rata-rata jawaban responden 3,92.
Pada prinsipnya kegiatan pemeliharaan dilakukan agar setiap sarana dan prasarana tersebut senantiasa siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pemeliharaan barang dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan ukuran keadaan barang dan pemeliharaan bisa dilakukan dengan memanggil tukang atau ahlinya. Pemiliharaan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara kontinu karena sarana dan prasarana akan mengalami penyusutan kualitas dari waktu ke waktu.
Jadi, dapat disimpulkan pemeliharaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga pemeliharaan sarana dan prasarana lebih baik lagi.
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dilihat dari Pengawasan
Hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto dengan indikator pengawasan dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata jawaban responden 4,12.
Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi, artinya setiap kegiatan akan dimonitoring oleh pimpinan dan diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Pengawasan bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku dan akan membatasi ruang gerak masing-masing fungsi pengelolaan, tetapi merupakan koordinasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga dan biaya dapat dihindari.
Jadi, dapat disimpulkan pengawasan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 464 ‐ 831
Persepsi Anggota Kepolisian Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Polres Sawahlunto
Secara umum hasil penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasaran di Polres Sawahlunto dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari skor rata- ratanya yaitu 3,97. Dari skor rata-rata yang diperoleh terlihat bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto sudah baik. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi, karena dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan dampak bagi pencapai tujuan organisasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi anggota kepolisian tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Polres Sawahlunto mempunyai skor rata-rata 3,97 dan berada pada kategori baik. Mengacu pada kesimpulan diatas maka untuk kedepannya agar lebih baik lagi  diharapkan semua anggota Polres Sawahlunto lebih meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT RINEKA CIPTA.
Barnawi & M. Arifin.2012. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah .Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA.
Depdiknas.2002. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah .Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Hasibuan, Melayu. S. P. 2011. Manajemen (Dasar, Pengertian Dan Masalah). Jakarta : PT Bumi Aksara.
Jalaludin, Rahmat.2003. Psikologi Komunikasi .Bandung : Remaja Rosdakarya.
Mulyani, Sri dkk. 2008. Modul memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Petunjuk Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia .2005.Jakarta : Kepolisian Republik Indonesia.
Poerwodarminto. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 465 ‐ 831
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK. 06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. 2008. Padang : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Siswanto.2012. Pengantar Manajemen .Jakarta : PT Bumi Aksara.
Syahril. 2002. Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Sarana Dan Prasarana.
Padang : UNP.
http://gudangmaterikuliah.administrasi sarana dan prasarana.com diakses pada tanggal 10 November 2011
http://Ridwan.wordpress.com tentang Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran. diakses pada tanggal 14 April 2011
http://sitikarangsari. Materi4_amsfile.com tentang Administrasi Perkantoran SMKN 1 Kebumen diakses pada tanggal 27 September 2012