## ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBIAYAAN GRIYA DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI BSM CABANG SITUBONDO
Oleh:
Rasuli
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso stisalmaliki121@gmail.com

## ABSTRACT
This study was conducted at the Bank Mandiri Syariah (BSM) Situbondo Branch, with the conclusion that BSM is a bank with fairly reliable management, allowing it to survive and compete  with  non-Islamic  (conventional)  banks.  BSM  has  many  features  and  cooperation programs, including cooperation in the purchase of homes on credit, namely Griya financing products. Griya BSM financing is a murabahah-based short, medium, or long-term loan used to fund the acquisition of new and old residential (consumer) properties in a developer context.
The practice of griya financing using murabahah agreements in BSM Situbondo Branch, Islamic Economic Analysis of griya financing using murabahah agreements in BSM Situbondo Branch,  and  Risk  management  Analysis  of  griya  financing  using  murabahah  agreements  in BSM Situbondo Branch are the limitations of the problems used in this study.
This  study  came  to  various  conclusions,  such  that  implementing  griya  financing transactions at BSM KCP Situbondo in the context of Fikih Mu'amalah is less acceptable when employing murabahah agreements, and that it is preferable to use the rahn account, according to the author.
Keywords : Griya; Murabahah; Islamic Bank

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  di  Bank  Mandiri  Syariah  (BSM)  Cabang  Situbondo,  dengan alasan karena BSM dianggap bank yang memiliki menejemen yang cukup handal, sehinngga mampu bertahan dan bersaing dengan bank-bank non syariah (konvensional), banyak fitur dan program-program  kerjasama  yang  ditawarkan  oleh  BSM  yang  antara  lain  adalah  kerjasama dalam pembelian rumah secara kredit yaitu produk pembiayaan Griya. Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah.
Dalam penelitian ini batasan masalah yang digunakan antara lain: Praktik pembiayaan griya  dengan  menggunakan  akad  murabahah  di  BSM  Cabang  Situbondo,  Analisis  Ekonomi Islam  terhadap  pembiayaan  griya  dengan  mengggunakan  akad  murabahah  di  BSM  Cabang Situbondo,  dan  Analisis  manajemen  Risiko  pembiayaan  griya  dengan  menggunakan  akad murabahah di BSM cabang situbondo.
Dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan antara lain Implementasi transaksi pembiayaan griya di BSM KCP Situbondo dalam Perspektif Fikih Mu’amalah kurang sesuai jika menggunakan akad murabahah, menurut penulis lebih baik menggunakan akad rahn.
Kata Kunci: Griya; Murabahah; Bank Syariah.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  praktik  ekonomi  syariah  khususnya  dalam  pemanfaatan  lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari’at Islam dalam segenap  aspek  kehidupan  termasuk  bidang  ekonomi.  Kesadaran  untuk  menjauhi  sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syariah, sekaligus  mempunyai  andil  dan  peran  sosial  yang  penting  untuk  menggerakkan  aktivitas ekonomi  dan  kebutuhan  khusus  masyarakat.  Dalam  konteks  inilah, Fikih Muamalat dituntut dinamis  dalam  arti,  tidak  hanya  sekedar  menjadi  bahan  ilmu  yang  menjadi  kajian  di  dalam kelas,  tetapi  dapat  diaplikasikan  dalam  praktik  muamalat  di  lembaga  keuangan denganmenggunakan instrumen keuangan syariah sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia saat ini.
Demi terwujudnya sistem keuangan yang adil dan efesien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat  harus  terwadahi  keinginannya  dalam  berinvestasi  dan  berusaha,  sesuai  dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hasyr (59) : 7
َ َ لاَوَىَبَرَق َ لاَىَذَلَوَ َلَوَسَرلَلَوََه َلَلَفَىَرَقَلاََلَهَاََنَمََهَلَوَسَرَىَلَعَََاللََّٰءَاَفَاََاَم َََنَوَكَيَ َ لَََيَكَََلَيَبَسلاََنَباَوََنَيَكَس ََلْاَوَىَمَتَي ََتاَوََاَوَهَتَناَفََهَنَعََمَكىَهَنَاَمَوََهَوَذَخَفََلَوَسَرلاََمَكىَتَاََاَمَوَََمَكَنَمََء َاَيَنَغََلَاََنَيَبََََةَلَوَد َََبا َقَعَلاََدَيَدَشَََاللََّٰنَاََََاللَّٰاوَق

## Artinya :
Apa saja  harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr (59) : 7). 1
Ekonomi berdasarkan syari’ah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini, walaupun sebenarnya kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak jaman Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan kebumi. 2 Oleh karena itu banyak  pro
1 al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  1431  H.  Mujamma’  al  Malik  Fahd  li  Thiba’at  al  Mush-haf  Ma: Percetakan al-Qur’an Raja Fahd. Cet. Ke-4, h.916
2 Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, 2006. Ekonomi Qur’ani, Malang: UIN Malang Press. Cet. Ke-1, h.61
kontra  ekonomi  yang  dihadapi  manusia,  maka  ahli  pikir  mulai  memikirkan  bagaimana mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.
Pada  masa  sekarang  ini  banyak  bermunculan  perbankan  syari’ah  dengan  banyaknya perkembangan syari’ah. Kelahiran institusi keuangan syari’ah di Indonesia membawa suasana kompetisi yang menarik dalam wacana bisnis perbankan. Selain kehadiran bank konvensional, masyarakat  kita  kini  disuguhi  pilihan  alternatif  untuk  menginvestasikan  dana  yang  mereka miliki, tentu melalui kehadiran jasa perbankan syari’ah. Jasa perbankan syari’ah menawarkan produk  dengan  skema  yang  berbeda  dari  bank  konvensional.  Sesuai  dengan  gelar  “syari’ah” yang disandangnya, perbankan syari’ah mengklaim prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam sebagai  pembeda  identitasnya  dari  bank-bank  konvensional.  Dimana  hal  tersebut  kemudian direspon  pemerintah  melalui  pengakuan  terhadap  bentuk  jasa  perbankan  dengan  landasan syari’ah dalam bentuk peraturan perundang- undangan
Lembaga  keuangan  syariah  dibentuk  sebagai  perwujudan  dari  adanya  kesadaran masyarakat  terhadap  aplikasi  ajaran  Islam    dengan  menggunakan  sistem  ekonomi  Islam. Lembaga  keuangan  Syariah  harus  menjalankan    setiap  operasionalnya  berdasarkan    prinsip– prinsip  dan hukum  yang ada  dalam  Islam  (syariah)  sebagai  wujud  karakteristik  lembaga itu    sendiri.  Berdasarkan    fatwa  MUI  No.  1  Tahun  2004,  bermuamalat  dengan  Lembaga Keuangan  Konvensional  untuk  wilayah  yang  sudah  ada  kantor    atau    jaringan  Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Fatwa dari MUI itu secara  tidak  langsung  mengharuskan  lembaga keuangan  syariah  harus  mempunyai  perbedaan dengan  lembaga  keuangan  konvensional yaitu  perbedaan  untuk  mematuhi  prinsip  dan  norma syariah yang berlaku. Apalagi saat ini masyarakat ragu-ragu atau bahkan tidak mau menggunakan bank syariah dengan alasan bahwa belum yakin apakah prinsip syariah diterapkan dengan benar.
Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga  kelompok  yaitu,  lembaga  keuangan  bank,  lembaga  keuangan  bukan  perbankan  seperti asuransi, pegadaian dan lembaga pembiayaan. Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem syariah tidak  berbeda  dalam  hal  penggunaan  instrument  keuangannya,  yaitu  dapat  menggunakan bermacam-macam akad (perjanjian)  yang  sesuai  syariah  dalam  transaksinya. 3 Sedang perbedaannya  dengan  lembaga  keuangan  konvensional,  di  samping  sudah  jelas  tidak menggunakan  sistem  bunga,  juga  dalam  tujuannya  lembaga  keuangan  syariah  tidak  hanya
3 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.
Vol. 3 No. 1 September 2021
mencari keuntungan semata ( profit oriented ), tetapi juga mempunyai tujuan sosial yaitu turut mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. 4
Salah  satu  lembaga  keuangan  syari’ah  yang  saat  ini  eksis  dibidangnya  ialah  Bank Syari’ah  Mandiri.  Kehadiran  BSM  sejak  tahun  1999,  sesungguhnya  merupakan hikmah   sekaligus  berkah  pasca  krisis  ekonomi  dan  moneter  1997-1998.  Sebagaimana diketahui,  krisis  ekonomi  dan  moneter  sejak  Juli  1997,  yang  disusul  dengan  krisis  multi- dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam  kondisi  tersebut,  industri  perbankan  nasional  yang  didominasi  oleh  bank-bank konvensional  mengalami  krisis  luar  biasa.  Pemerintah  akhirnya  mengambil  tindakan  dengan merestrukturisasi  dan  merekapitalisasi  sebagian  bank-bank  di  Indonesia,  bank  syariah  di Indonesia memang saat sekarang ini sudah dalam ke adaan yang cukup baik akan tetapi masih kurang dalam hal penanganan bagi nasabah yang bermasalah, untuk kami menawarkan bebapa langkah  yaitu  meneapkan  semaksimal  mungkin    untuk  mencoba  menggunakan  manajemen risiko dalam bank syariah pada saat ini, karena bank yang maju seperti bank konvensional sudah menerapkan yang demikian. Untuk itu bank-bank syariah harus memaksimalkan manajemen risiko yang berlandaskan karakteristik ekonomi islam.
Dalam tersebut PT Bank Mandiri Syariah harus memaksimalkan penerapan manajemen risiko,  karena  Bank  syariah  sangat  rentan  terhadap  resiko  sehingga  sangat  diperlukan manajemen  risiko  untuk  mengatasi  hal-hal  tersebut.  Manajemen  risiko  didefinisikan  sebagai rangkaian  prosedur  dan  metodelogi  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah tersebut. 5 Manajemen  risiko  merupakan  suatu  proses  analisis  yang  dilakukan  oleh  lembaga keuangan syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak ( feasible )
Lembaga  keuangan  syariah  melakukan  analisis  pembiayaan  dengan  tujuan  untuk mencegah  secara  dini  kemungkinan  terjadinya default oleh  nasabah.  Analisis  akan menghasilkan  keputusan  yang  tepat.  Analisis  pembiayaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), 46.
5 Sri indah niken Sari, 2012. Perbankan Syariah. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-1. h. 175
dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. 6
PT  Bank  Syariah  Mandiri  hadir,  tampil  dan  tumbuh   sebagai  bank  yang  mampu memadukan  idealisme  usaha  dengan  nilai-nilai  rohani,  yang  melandasi  kegiatan operasionalnya.  Harmoni  antara  idealisme  usaha  dan  nilai-nilai  rohani  inilah  yang  menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
Dari semua produk yang ada di BSM ada satu produk pembiayaan yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat hususnya di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Situbondo, yaitu produk pembiayaan Griya. Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah.
Rumah  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia,  sebagaimana  halnya  makanan  dan pakaian. Rumah memiliki arti penting bagi sebuah keluarga, karena rumah merupakan tempat untuk istirahat dan mencurahkan kasih sayang setelah sibuk bekerja atau beraktivitas di luar. Maka tidak heran apabila permintaan masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah.
Namun harga rumah yang terus membumbung menyebabkan jarang orang yang mampu membeli  rumah  secara  tunai.  Peluang  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  banyak  lembaga pembiayaan dan perbankan untuk menawarkan produk konsumtif yang banyak dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).  Berbagai fasilitas kemudahan mulai dari proses pengajuan, keringanan biaya admnistrasi, rendahnya tingkat suku bunga dan sebagainya pun ditawarkan sebagai daya tarik. Sayangnya, suku bunga bank konvensional yang fluktuatif dan tidak pasti terkadang  membuat  orang  merasa  ragu  untuk  mengambil  kredit  kepemilikan  rumah  dari perbankan. Namun, Lembaga Keuangan syari’ah berusaha untuk memberikan jalan keluar atau perantara dalam membeli rumah atau merenovasi rumah yang nyaman dan layak untuk di huni juga sesuai dengan syari’at Islam.
Yang  membedakan  antara  murabahah  dan  jual  beli  biasa  adalah  penjual  harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok objek penjualannya, sehingga penjual dan  pembeli  dapat  melakukan  negoisasi  (tawar  menawar)  harga  jualnya, 7 dengan  demikian terjadi  kesepakatan  bersama.  Jadi  singkatnya  murabahah  adalah  jual  beli  barang  dengan
6 Ismail,2011 . Perbankan syariah . Jakarta: Kencana Prenada  Media Group. Cet. ke-1. h.120
7 Ahmad Gozali, Serba-serbi Kredit Syari'ah Jangan ada Bunga diantara Kita , (Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, 2005), 21
Vol. 3 No. 1 September 2021
menyatakan harga perolehan dan margin 8 keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebab hal ini yang menjadi karakteristik dari murabahah. 9
Dalam daftar istilah buku himpunan DSN (Dewan Syari’ah Nasional) dijelaskan bahwa yang  dimaksud  dengan  murabahah  adalah  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai laba(keuntungan  penjual),  hal  ini  dilakukan  dengan  cara  memberi  tahu  harga  asli  dari keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak penjual dan pembeli menawarnya  dengan melalui negosiasi. 10
Berkaitan dengan konsep murabahah yang ada di dalam Fikih Mu’amalah perlu kiranya dipadukan  kesesuaiannya  dengan  praktik  transasksi  pembiayaan  griya  yang  ada  di  BSM Cabang  Situbondo,  yang  mana  pada  praktiknya  ketentuan  margin  yang  diperoleh  oleh  BSM tidak transparan, pada saat pembelian properti menggunakan praktik utang-piutang, penyerahan uang  langsung  diberikan  pada  nasabah  bukan  pihak  BSM  yang  membelikan  keperluan nasasabah dan banyak lagi hal-hal yang belum penulis ketahui. Hal ini menurut penulis kurang sesuai  jika  akad  yang  digunakan  adalah murabahah. Oleh  karena  itu,  penulis  memandang masalah  ini  perlu  untuk  diteliti  sehingga  ditemukan  kejelasan  sesuai  atau  tidakkah  produk pembiayaan Griya dengan Syari’at Islam.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilaksanakan  di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Situbondo, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan secra cermat, mendalam dan  rinci  sehingga  dapat  mengumpulkan  data  yang  sangat  lengkap  dan  dapat  menghasilakn informassi yang menunjukkan kualitas tertentu. 11 Jenis penelitian kualitatif dipilih karena jenis penelitian ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan intensif untuk memperoleh  pengetahuan  tentang “Implementasi  Transaksi  Pembiayaan  Griya  dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi kasus di BSM KCP Situbondo)”.
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  (field  research),  yang berarti  bahwa  peneliti  berangkat  ke  lapangan  untuk  mengadakan  pengamatan  tentang  suatu
8 Margin adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan  dalam transaksi jual beli barang, margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah di tengah jalan. Baca Ahmad Gazali, Ibid ., 94
9 Adiwarman Karim, Bank Islam Analis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 103
10 Wiroso , Jual Beli Murabahah , (Yogyakarta, UII Press, 2005) hal. 14
11 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2007), Cet. Ke-3, 15.
fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau insitu sehingga pendekatan ini terkait erat denagn pengamatan berperan serta. 12

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Paparan Data Penelitian
PT  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM)  memiliki  beberapa  jenis  produk  yang  ditawarkan kepada  masyarakat  dengan  menggunakan  akad  murabahah,  salah  satu  produk  yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri  (BSM) adalah Pembiayaan Griya atau Konsumer BSM.  Pembiayaan  Konsumer  BSM  adalah  produk  pembiayaan  yang  disediakan  untuk mewujudkan impian nasabah memiliki rumah, mobil, atau melakukan renovasi rumah. Skim yang digunakan adalah skim pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual- beli. Keunggulan Pembiayaan Konsumer BSM adalah cicilan tetap, marjin kompetitif, proses yang mudah dan singkat, serta sesuai dengan syari’ah.
Pembiayaan Griya BSM secara umum diklasifiaksi menjadi 4 macam, 13 yatu:
1. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi
Pembiayaan  Griya  BSM  Bersubsidi  adalah  pembiayaan  untuk  pemilikan  atau pembelian  rumah  sederhana  sehat  (RS  Sehat/RSH)  yang  dibangun  oleh  pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.
Akad yang digunakan adalah akad murabahah . Akad murabahah adalah akad jual beli  antara  bank  dan  nasabah,  dimana  bank  membeli  barang  yang  dibutuhkan  dan menjualnya  kepada  nasabah  sebesar  harga  pokok  ditambah  dengan  keuntungan  margin yang disepakati.
Manfaat :
a. Membantu menambah uang muka nasabah sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar nasabah mampu menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marginnya
b. Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
Fitur:
a. Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
b. Proses permohonan yang mudah dan cepat
c. Maksimal harga rumah yang dapat dibiayai sesuai dengan kebijakan pemerintah
12 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Rosdakarya, 2009) 26.
13 Hasil temuan data dokumentasi, surat perjanjian BSM KCP Situbondo
d. Jangka waktu pembiayaan yang panjang
e. Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM
2. Pembiayaan Griya BSM DP 0%
Pembiayaan  Griya  BSM  DP  0%  adalah  pembiayaan  untuk  pembelian  rumah  tinggal (konsumer),  baik  baru  maupun  bekas  di  lingkungan developer maupun non  developer tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi).
Akad yang digunakan adalah akad murabahah . Akad murabahah adalah akad jual beli antara  bank  dan  nasabah,  dimana  bank  membeli  barang  yang  dibutuhkan  dan  menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Manfaat:
a. Memberikan  keringanan  bagi  nasabah  berupa  pemberian  fasilitas  pembiayaan  sebesar  100% dari nilai traksasi rumah yang dibiayai (tanpa uang muka)
b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
Fitur :
a. Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
b. Proses permohonan yang mudah dan cepat
c. Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second
d. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar
e. Jangka waktu pembiayaan yang panjang
f. Fasilitas autodebet BSM atas gaji yang disalurkan melalui Tabungan BSM.
3. Pembiayaan Griya BSM Optima
Pembiayaan  pemilikan  rumah  dengan  tambahan  benefit  berupa  adanya  fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas agunannya  masih  dapat  meng-cover  total  pembiayaannya  dan  dengan  memperhitungkan kecukupan debt to service ratio Nasabah.
Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Griya BSM Optima  adalah pembiayaan  untuk  pembelian  rumah  tinggal  (konsumer)  yang  telah  bersertifikat,  baik  baru maupun  bekas  di  lingkungan developer maupun  non developer ,  dan  memungkinkan  bagi Nasabah  untuk  menambah  fasilitas  pembiayaannya  guna  pemenuhan  kebutuhan  konsumer lainnya sepanjang DSR dan coverage atas agunannya masih meng- cover total pembiayaannya. Manfaat:
a. Nasabah dapat mengajukan fasilitas pembiayaan tambahan untuk digunakan tujuan pembiayaan halal lainnya, tanpa harus menyerahkan agunan tambahan. Dalam hal ini agunan Pembiayaan Griya BSM juga harus meng- cover pembiayaan tambahan lainnya
b. Pembiayaan sampai  dengan 100% dari nilai  obyek pembiayaan tambahan, selama total nilai plafon  Pembiayaan  Griya  BSM  dan  pembiayaan  tambahan  ≤  nilai  likuidasi  agunan,  setelah dilakukan taksasi atau retaksasi atas agunan untuk pembiayaan Griya BSM yang telah berjalan
c. Meningkatkan retensi dan loyalitas terhadap Nasabah Pembiayaan Griya BSM yang berkualitas baik. Untuk pengajuan pembiayaan tambahan atas penurunan outstanding Pembiayaan Griya BSM ( existing ), hanya diberikan bagi Nasabah dengan kategori lancar selama 1 (satu) tahun terakhir
d. Untuk take over fasilitas PPR dari bank lain. Dengan o utstanding pokok Nasabah yang telah berkurang,  calon  Nasabah  dapat  memindahkan  fasilitas  PPR-nya  plus  pembiayaan  untuk memenuhi  kebutuhannya  yang  lain,  seperti  untuk  pembelian  motor,  elektronik, home appliance , dan sebagainya.
Fitur :
a. Proses permohonan yang mudah dan cepat
b. Fleksibel untuk menambah pembiayaan lain selain rumah
c. Maksimum plafon pembiayaan fleksibel selama agunan masih mencukupi
d. Jangka waktu pembiayaan yang panjang
e. Fasilitas autodebet BSM atas gaji yang disalurkan melalui Tabungan BSM.
4. Pembiayaan Griya BSM
Pembiayaan Griya BSM  adalah pembiayaan jangka  pendek, menengah, atau panjang untuk  membiayai  pembelian  rumah  tinggal  (konsumer),  baik  baru  maupun  bekas,  di lingkungan developer maupun non developer , dengan sistem murabahah.
Akad:
a. Akad yang digunakan adalah akad murabahah
b. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang  dibutuhkan  dan  menjualnya  kepada  nasabah  sebesar  harga  pokok  ditambah  dengan keuntungan margin yang disepakati.
Manfaat :
a. Membiayai  kebutuhan  nasabah  dalam  hal  pengadaan  rumah  tinggal  (konsumer),  baik  baru maupun bekas
b. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
Fitur :
a. Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan
b. Proses permohonan yang mudah dan cepat
c. Fleksibel untuk membeli rumah baru atau second
d. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp5 milyar
e. Jangka waktu pembiayaan yang panjang
f. Fasilitas autodebet dari Tabungan BSM.
Pembiayaan Kendaraan Bermotor
BSM  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  pembiayaan  untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah.
Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:
a. Jenis kendaraan: Mobil dan motor
b. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas..
Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).
Setelah penulis mengadakan penelitian, data-data yang diperoleh dari lapangan penulis akan  memaparkan  mengenai  Implimentasi  pembiayaan  griya  di  BSM  KCP  Situbondo  yang pada praktiknya transaksi ini menggunakan akad murabahah .
Dalam penyaluran dana yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah yakni akad jual beli dengan harga asal ditambah margin keuntungan, akad murabahah ini merupakan akad  yang  penerapannya  mudah  dilaksanakan  karena  margin  sudah  disepakati  diawal pembelian,  sehingga  nasabah  bisa  mengatur  keuangan  untuk  pengangsurannya  di  kemudian hari.
Nasabah  yang  akan  mengajukan  permohonan  pembiayaan  harus  mengisi  formulir terlebih  dahulu  disertai  dengan  rincian  barang  yang  dibutuhkan  beserta  harganya,  sehingga diketahui berapa total dana yang dibutuhkan. Selain itu, nasabah harus melengkapi persyaratan yang ditentukan serta menyerahkan jaminan. Dalam hal ini pihak bank juga mengadakan survey lokasi  sebagai  pertimbangan  apakah  data  yang  diajukan  oleh  calon  debitur  tersebut  benar adanya.
Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Maulana, di bagian marketing.
“untuk  prosedur  pengajuannya  bisa  melewati  marketing  masing-masing  terlebih  dahulu kemudian  calon  nasabah  diminta  datang  ke  bank  untuk  mengisi  formulir  dan  menyetorkan
persyaratan  dan  jaminan,  untuk  selanjutnya  diadakan  survey  oleh  marketing  masing-masing untuk  menentukan  apakah  benar-benar  ada  rumah  yang  ingin  dibeli  atau  lahan  untuk membangun  rumah  baru  atau  bisa  saja  yang  di  survey  jaminannya  jika  itu  berbentuk  surat berhaga seperti sertifikat tanah.” 14
Beberapa  nasabah  menyatakan  bahwa  prosedur  permohonan  pembiayaan  tidak  sulit yang  penting  persyaratannya  lengkap,  mempunyai  jaminan,  dan  benar-benar  untuk  modal membeli  atau  renovasi  rumah,  karena  jika  ada  kesulitan  nasabah  langsung  bisa  kordinasi dengan marketing masing-masing.
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Hadori  salah  satu  nasabah  di  BSM  KCP Situbondo.
“saya pernah mengajukan permohonan pembiayaan untuk merenovasi rumah saya. Kemudian saya  melengkapi  persyaratan  yang  diminta  oleh  BSM  dan  setelah  itu  rumah  saya  di  survey, setelah melakukan survey barulah akad tersebut terjadi dan saya langsung mendapatkan uang untuk  belanja  keperluan  saya.  Akad  yang  ditawarkan  oleh  BSM  yaitu  akad murabahah dan wakalah, menurut saya sangat mudah untuk pengajuan pembiayaan ini di BSM, yang terjadi ke saya, pihak BSM langsung datang sendiri ke toko saya sehingga saya tidak pernah datang ke BSM dari mulai pengajuan sampai angsuran setoran saya ke BSM . ” 15
Secara husus, Implimentasi transaksi pembiayaan griya di BSM KCP Situbondo penulis bagi kedalam beberapa kriteria, yaitu:
a. Pembiayaan dan penggunaannya
Dengan  adanya  perjanjian  pembiayaan,  nasabah    mengakui  dengan  sebenarnya  dan secara sah  telah memerima fasilitas pembiayaan dari bank sejumlah uang yang merupakan total harga barang yang diperlukan, dengan perjanjian tersebut pula secara sah nasabah dinyatakan berhutang kepada bank.
Nasabah  harus  mengerti  dan  menyetujui  bahwa  pembiayaan  akan  dipergunakan  oleh nasabah  hanya  untuk  kepentingan  sebagimana  dijelaskan  dalam  surat  permohonan  realisasi pembiayaan (yakni untuk membeli barang-barang keperluan membeli atau merenovasi rumah), jika  fasilitas  pembiayaan  akan  digunakan  untuk  kepentingan  lain  maka  harus  mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank 16 .
Demikian yang telah terstulis dalam dokumen BSM KCP Situbondo, akan tetapi setelah penulis  mencoba  untuk  wawancara  dengan  beberapa  nasabah,  pada  praktinya  tidaklah demikian. Sebagaimana hasisl wawancara dengan Bpak. Hadori:
14 A. Maulana, Wawancara dengan CBRM di BSM KCP Situbondo, Situbondo 08 Agustus 2016
15 Muhamat Hadori, Wawancara dengan salah satu nasabah BSM KCP Situbondo, Sukorejo 31 Agustus 2016
16 Hasil temuan data dokumentasi, surat perjanjian BSM KCP Situbondo
“untuk  masalah pembiayaan dan penggunaanya saya merasa itu semua terserah saya. Benar memang pada saat pengajuan yang menjadi laporan saya untuk merenovasi rumah, akan tetapi uang yang saya dapatkan tidak semuanya untuk membeli material bangunan melainkan barang- barang lain yang tidak ada hubungannya dengan renovasi rumah. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya saya tidak sempat membaca berkas yang diberikan oleh pihak BSM untuk saya tandatangani  dan  disana  juga  tudak  ada  pernyataan  secara  detail  melalui  lisan  mengenai penggunaan uang yang saya dapatkan dari BSM, pada prinsipnya ya saya dapat pinjaman dari BSM, begitu saja.” 17
Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama Bpak. Minhaji:
“kalau  boleh  saya  terus  terang  mengenai  penggunaa  uang  yang  saya  dapatkan  dari  BSM memang tidak sesuai dengan laporan yang saya ajukan. Ini terjadi karena pada awalnya saya mengajukan  pembiayaan  yang  menurut  saya  cukup  sedikit,  namun  dari  pihak  BSM memberikan pernyataan bahwa ada batas minimal untuk pinjaman pembiayaan renovasi rumah  sehingga  mau  tidak  mau  saya  harus  mengikuti  aturan  tersebut.  Saat  saya  sudah menghabiskan sebagian dana yang dicairkan oleh BSM dan renovasi saya sudah selesai, maka sisa dari uang tersebut saya belanjakan untuk keperluan yang lain.” 18
b. Jangka waktu, angsuran, dan biaya-biaya
Nasabah tidak diberi jangka waktu atau batasan untuk menghabiskan seluruh uang yang dikeluarkan BSM dan harus menyerahkan bukti pembelian berupa nota atau catatan, atau bisa juga  dengan  mendokumentasi  hasil  pekerjaan  renovasi  rumahnya.  Hasil  wawancara  dengan Bpk. Andri
“sesuai dengan ketetapan yang ada di dokumen BSM bahwa uang yang kami pinjamkan ke debitur  tidak  ada  jangka  waktu  penggunaan  uang  tersebut,  kami  menyepakati  uang  akan direalisasikan untuk yang kedua kalinya apa bila uang tersebut sudah harus terbelajakan dan habis dalam jangka watu yang tidak terbatas terhitung sejak uang tersebut telah cair. Mengapa demikian,  karena  kami  mencairkan  uangnnya  secara  berangsur  angsur.  Setelah  nasabah menghabiskan  uangnnya,  pihak  sebitur  diwajibkan  untuk  membawa  nota  pembelian  dan diserahkan kepada pihak kreditor atau BSM, setelah itu baru pihak BSM akan mencairkan uang utnuk yang kedua kalinya dan terus begitu selanjutnya.” 19
Dalam  murabahah  ini  nasabah  membayar  harga  jual  bank  dengan  cara  mengangsur, hasil wawancara dengan Bpk. Andri
“Pembayaran yang dilakukan oleh debitur sudah atau harus sesuai dengan kesepakat akad di awal  yaitu  sejumlah  harga  jual  dari  BSM  sebagaimana  konsep  akad murabahah yang  kami dapatkan dari  Fatwa DSN MUI. Pada praktiknya pembayaran secara angsuran ini dilakukan setelah pekerjaan debitur telah selesai  semua jika uang itu untuk  renovasi  rumah, jika untuk pembelian rumah, maka setelah transaksi pembelian tersebut sudah selesai pihak debitur harus mulai membayar ke BSM atau pada saat jatuh tempo”. 20
17 Muhamat Hadori, Wawancara dengan nasabah BSM KCP Situbondo, Sukorejo 31 Agustus 2016
18 Minhaji, Wawancara dengan nasabah BSM KCP Situbondo, Sukorejo 31 Agustus 2016
19 Andri Sugiarto, Wawancara dengan Back Office di BSM KCP Situbondo, Situbondo 28 Agustus 2016 20 Andri Sugiarto, Wawancara dengan Back Office di BSM KCP Situbondo, Situbondo 28 Agustus 2016
Angsuran dibayar pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya dengan jangka waktu sesuai dengan permintaan nasabah. Nominal angsuran tentukan dengan besarnya harga jual bank yang dibagi limit waktu pengangsuran 21 . Untuk para karyawan yang mempunyai gaji tetap di suatu perusahaan maka pembayarannya dicicil setiap setiap bulan dengan cara  membuka rekening terlebih dahulu di BSM kemudian setelah sampai pada tanggal penerimaan gaji, gaji tersebut masuk ke rekening BSM dan akan langsung terpotong sejumlah cicilan di bulan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan pada nasabah dengan gaji tetap.
Hasil wawancara dengan Ibu Riska Auliya, karyawan dengan gaji tetap di  UD. KDS Situbondo.
“Saya membayar cicilan setiap bulan lewat rekening BSM saya. Biasanya pihak BSM langsung memotong gaji saya di rekening saya. Hal ini telah kami sepakati diawal akad.” 22 .
Dalam hal ini nasabah mempunyai dua rekening, satu untuk tabungan dan lainnya untuk pembiayaan.  Rekening  pembiayaan  ditutup  setelah  nasabah  lunas,  akan  tetapi  rekening tabungan dapat dilanjutkan tanpa batasan waktu. Hasil wawancara dengan Bpak. Maulana “Untuk  nasabah  yang  mempunyai  gaji  tetap,  maka  cara  untuk  mengangsur  pinjamannya  ke pihak  BSM  dengan  cara  mensyaratkan  nasabah  untuk  membuka  rekening  baru  di  BSM  dan membuat  kesepakatan  bahwa  setiap  gajinya  yang  keluar  agar  langsung  masuk  ke  rekening BSM. Secara otomatis dari gaji yang masuk akan terpotong sebesar 40% untuk angsuran, dan 60% untuk nasabah.”
Pembiayaan  ini  diberikan  dalam  jangka  waktu,  terhitung  dari  tanggal  pencairan, sedangkan  pembayaran  kembali  pembiayaan  berikut  margin  keuntungan  jual  beli  akan dilakukan  oleh  nasabah  kepada  bank  selambat-lambatnya  pada  tanggal  jatuh  tempo  setiap bulannya selama (0 kali) dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut : angsuran dibayar setiap  bulannya  sebesar  cicilan  harga  jual  bank  (harga  asal+margin/0  bulan)  sesuai  daftar angsuran terlampir.
Semua  pembayaran  kembali/pelunasan  angsuran  pembiayaan  berikut  margin keuntungan  jual  beli,  dan  biaya-biaya  lainnya  oleh  nasabah  kepada  bank  dilakukan  melalui rekening nasabah atau dengan cara lain yang disetujui oleh bank, untuk maksud tersebut bank diberi  kuasa  oleh  nasabah  untuk  mendebet  rekening  nasabah  guna  pembayaran  kembali pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, dan biaya-biaya lainnya.
Apabila pembayaran kembali  pembiayaan tersebut  jatuh pada hari minggu, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja, maka nasabah akan melakukan pembayaran pada hari
22 Riska Auliya, Wawancara dengan Nasabah BSM KCP Situbondo, Situbondo 19 Agustus 2016
berikutnya yang bukan hari libur. Namun jika hari minggu atau hari libur lainnya jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada bulan berjalan.
Nasabah  diwajibkan  membayar  biaya  administrasi  sebelum  atau  pada  saat penandatanganan surat perjanjian.
Apabila sehubungan dengan pembiayaan ini perlukan adanya Notaris, Asuransi, materai dan/ jasa-jasa lainnya, maka segala biaya tersebut  ditanggung dan dibayar secara tunai oleh nasabah.

## c. Pengutamaan pembayaran
Nasabah akan melakukan angsuran pembayaran secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini dari pada kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Semua bukti yang dikeluarkan oleh bank atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh nasabah 23 .
d. Syarat-syarat realisasi pembiayaan
Nasabah  harus  menyerahkan  surat  permohonan  realisasi  pembiayaan  yang  berisi perincian mengenai barang-barang yang akan dibiayai dengan pembiayaan, serta hal-hal yang diperlukan  sehubungan  dengan  realisasi  pembiayaan  tersebut,  paling  lambat  1  (satu)  hari sebelum tanggal ditetapkan 24 .
Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya adalah:
1) WNI cakap hukum
2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan
3) Maksimum pembiayaan 70% dari harga beli rumah
4) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih. Dokumen yang diperlukan:
1) Fotokopi KTP pemohon
2) Fotokopi Kartu Keluarga
3) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
4) Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja
5) Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir
6) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp50 juta
7) Fotokopi rekening telepon dan listrik
8) Fotokopi SHM/SHGB
23 Hasil temuan data dokumentasi, surat perjanjian BSM KCP Situbondo
24 Ibid.

## 9) Fotokopi IMB dan Denah Bangunan. 25
Nasabah wajib membuka rekening tabungan pada bank sebelum realisasi pembiayaan dan  harus  memenuhi  semua  persyaratan  yang  ditetapkan  di  dalam  surat  penawaran  yang dikeluarkan oleh bank.
Realisasi  pembiayaan  dilakukan  setelah  penandatanganan  perjanjian  pembiayaan  itu dan  setelah  semua  pengikatan  jaminan  dan  lampiran-lampiran  yang  berkenaan  denga pembiayaan  ini  ditandatangani  sebagaimana  mestinya  serta  dokumen-dokumen  asli  barang jaminan telah diserahkan oleh nasabah.
e. Wanprestasi
Wanprestasi  diberlakukan  bila  nasabah  melakukan  cidera  janji,  yaitu  tidak  menepati kewjibannya kepada bank sesuai perjanjian. 26

## f. Peristiwa cedera janji
Cedera janji dianggap terjadi apabila :
1) Nasabah lalai dalamn melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, maka bank dan nasabah sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu jatuh tempo tidak berlaku lagi, sehingga bank dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut.
2) Terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan lainnya menurut perjanjian tersebut ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3) Nasabah mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan negeri untuk dinyatakan pailit atau terhadapnya  dilancarkan  suatu  tindakan  yang  apabila  dalam  waktu  60  (enam  puluh  )  hari takwim tidak dicabut, akan menjurus pada suatu pernyataan pailit dari nasabah.
4) Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam perjanjian  pasal 4 tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.
5) Nasabah  melanggar  dan/atau  tidak  dapat  memenuhi  peraturan-peraturan  dan  ketentuan- ketentuan dalam perjanjian pembiayaan atau tidak dipenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan  oleh  bank  baik  dalam  surat  penawaran  atau  surat  lainnya,  atau  jaminan  yang diberikan.
6) Apabila  Barang-barang  milik  nasabah,  baik  sebagian  ataupun  seluruhnya,  disita  oleh pengadilan.
26 Hasil temuan data dokumentasi, Produk dan Prinsip Pembiayaan BSM KCP Situbondo
7) Kekayaan  nasabah    yang  merupakan  jaminan  menurut  penilaian  bank  menjadi  kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya nasabah 27 . Apabila terjadi hal-hal seperti diatas maka seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada bank secara seketika dan sekaligus,  dan  bank  dapat  mengambil  tindakan  apapun  yang  dianggapnya  perlu  sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian, dokumen atau surat-surat yang tersebut dalam perjanjian ini atau sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali pembiayaan.
g. Jaminan
Meskipun murabahah merupakan  akad  jual  beli,  akan  tetapi  sangat  perlu  adanya jaminan dari nasabah. Jaminan ini merupakan salah satu syarat di cairkannya pembiayaan, dan juga sebagai antisipasi jika dikemudian hari nasabah melakukan kecurangan atau tidak mampu untuk  membayar,  dengan  demikian  bank  dapat  menjual  jaminan  tersebut  untuk  menutupi hutang nasabah.
Hasil wawancara dengan Bpk. Andri
“jaminan untuk pembiayaan griya itu sebenarnya kami sebut dengan istilah agunan, karenan menurut  kami  jaminan  itu  bukanlah  berbentuk  barang  melainkan  sebuah  kepercayaan,  tapi kalau agunan bisa berbentuk benda atau surat-surat berharga.” 28
Selain adanya jaminan dan beberapa syarat diatas, pihak bank juga mengadakan survey ke  tempat  yang  telah  ditentukan  untuk  memastikan  kebenaran  adanya  usaha  serta  sebagai pertimbangan untuk menentukan kelayakan usaha tersebut untuk dibiayai.
Apabila  terjadi  suatu  peristiwa  cidera  janji  dari  nasabah  terhadap  bank,  maka  bank berhak menjual / menyita jaminan berdasarkan surat perjanjian dan nasabah tidak berhak untuk menuntut pembeli dari pada jaminan tersebut, menyita barang jaminan tersebut dari tangan si pembeli,  ataupun  menebus  kembali  barang  jaminan  tersebut.  Terlepas  dari  telah direalisasikannya penjualan kembali kekayaan tersebut oleh bank, nasabah tetap bertanggung jawab  atas  sisa  pembiayaan  yang  belum  dibayar  dan/atau  uang-uang  lainnya  yang  harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh fasilitas pembiayaan dibayar lunas 29 .
Terhadap  jaminan  yang  diserahkan,  dilakukan  pengikatan  terhadap  jaminan  tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan surat  perjanjian. Pemilik jaminan menyerahkan secara
27 Hasil temuan data dokumentasi, surat perjanjian PT. BSM KCP Situbondo
28 Andri Sugiarto, Wawancara dengan Back Office di BSM KCP Situbondo, Situbondo 28 Agustus 2016
29 Hasil temuan data dokumentasi, surat perjanjian PT. BSM KCP Situbondo
fiducia kedalam milik bank, dan bank menerima penyerahan secara fiducia kedalam miliknya (berupa surat-surat).
Penyerahan secara fiducia kedalam milik bank dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1) Pemilik jaminan boleh mempergunakan barang jaminan tersebut, akan tetapi harus memelihara barang jaminan itu dengan baik dan wajib memperbaiki semua kerusakannya secepat mungkin, dimana seluruh biaya yang timbul karenanya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik jaminan.
2) Bank harus diberi kesempatan untuk setiap saat memeriksa keadaan barang jaminan tersebut.
3) Apabila nasabah telah menunggak/tidak membayar angsuran sebanyak 3 (tiga ) kali, maka bank berhak  mengambil  barang  jaminan  tersebut  dari  tempatnya  berada  dan  diberi  kuasa  untuk menjual  secara  dibawah  tangan  seharga  pantas  menurut  pertimbangan  bank.  Dalam  rangka penjualan tersebut, bank berhak menghadap pada pihak manapun, mengadakan pembicaraan, menetapkan  syarat  dan  perjanjiannya,  menerima  uang  dan  menandatangani  kwitansinya, menyerahkan  apa  yang  dijual  kepada  pembelinya,  mengurus  balik  nama  surat-surat  tersebut atas nama pembeli, serta berbuat apapun yang dianggap perlu, tidak terkecuali.
4) Setelah  penjualan  dibawah  tangan  itu  dilakukan,  maka  bank  berhak  menahan  hasil penjualannya  sejumlah  hutang  nasabah  saat  itu  yang  terdiri  dari  jumlah  pokok  pembiayaan ditambah fee atas jasa layanan dan biaya apapun lainnya yang harus ditanggung oleh nasabah, jumlah tersebut dianggap sebagai pembayaran oleh nasabah kepada bank; kelebihannya (bila ada) harus dikembalikan seketika oleh bank kepada pemilik jaminan, setelah diperhitungkan biaya  pelaksanaan  penjualannya,  sedangkan  kekurangannya  (bila  ada)  harus  dilunasi  oleh nasabah seketika dan sekaligus.
5) Bila  sebelum  bank  menggunakan  haknya  untuk  menjual  barang  jaminan  itu,  nasabah  telah membayar kembali seluruh hutangnya berdasarkan perjanjian seperti diatas , maka bank dengan sendirinya dianggap telah menyerahkan kembali barang jaminan kedalam milik nasabah.
6) Penyerahan  barang  jaminan  kedalam  milik  bank  secara  fiducia  terjadi  secara  sah  menurut hukum, sehingga pemilik jaminan mulai saat itu menggunakan barang jaminan tersebut bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pemakai.
7) Kuasa  tersebut  diatas  akan  gugur  dengan  sendirinya  jika  nasabah  telah  melunasi  seluruh hutangnya  berdasarkan  perjanjian  antara  bank  dengan  nasabah,  dan  nasabah  memperoleh kembali seluruh dokumen jaminan pembiayaan dari bank.
8) Kuasa  tersebut  diatas  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  ini,  karena  itu tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 KUH perdata Indonesia atau karena subab-sebab apapu juga. Dengan adanya kuasa-
kuasa itu, pemberi kuasa tidak berhak melakukan sendiri atau mengangkat orang lain sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan yang telah dikuasakan kepada bank.
Dengan ini pula pemilik jaminan menanggung kepada bank:
1) Bahwa ia adalah satu-satunya pemilik sah barang jaminan itu;
2) Bahwa barang jaminan itu tidak dalam keadaan disita, dijual, dijaminkan kepada pihak lain dan tidak tersangkut suatu perkara.
Selama berlakunya perjanjian pemberian jaminan dengan penyerahan Hak Milik secara fiducia ini :
1) Barang jaminan itu tidak boleh dijual, dialihkan, ataupun disewakan tanpa persetujuan tertulis dari bank;
2) Bank berhak menjamin ulangkan barang jaminan itu pada pihak lain dengan ketentuan setiap saat nasabah melunasi hutangnya, pada saat itu pula bank wajib megembalikan barang jaminan tersebut kepada pemilik jaminan.
3) Pemilik jaminan dan nasabah menyatakan menerima baik dan tunduk kepada segala peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan bank tentang perjanjian ini.
h. Penentuan margin / harga jual bank
Murabahah  merupakan  transaksi  jual  beli  yang  penerapannya  mudah  dilaksanakan karena besarnya margin atau harga jual bank sudah ditentukan di awal terjadinya akad sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
Hasil wawancara dengan Bpk. Maulana.
“untuk penentuan margin itu adalah kebijakan bank yang dilihat dari biaya pengeluaran untuk operasional bank seperti sewa gedung, listrik, air dan lainnya sehingga diketahui rata-rata dalam perbulannya kemudian margin pembiayaan disetarakan dengan rata-rata pengeluaran tersebut, untuk disini biasanya 1,8 bisa diatas itu tergantung negosiasi dan plafon, seandainya 1,8 sudah dianggap cukup ya cukup segitu” 30
Penentuan  margin  ini  pun  tidak  mutlak  dari  bank  akan  tetapi  masih  ada  unsur negosiasi/tawar  menawar  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak.  Karena  bank  tidak  ingin memberatkan nasabah dan juga tidak ingin dirugikan. Akan tetapi, ada batas standar tentang ketentuan  margin  di  BSM  KCP  Situbondo  yang  mana  ketentuna  ini  langsung  dari  Bank Indonesia. Ketentuan margin dari BI pada saat ini ialah sebesar 12%. Sebagaimana wawancara dengan Bpak. Maulana:
“untuk ketentuan margin yang diterapkan oleh BSM ini menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesaar 12% untk saat ini, kemudia BSM bisa saja menjualnya  di  atas  ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  harga  di  pasaran  dan  dari  sinilah  yang dimaksud dengan adanya tawar menawar antara BSM dengan nasabah. Akan tetapi, BSM tidak
30 A. Maulana, Wawancara dengan CBRM di BSM KCP Situbondo, Situbondo 08 Agustus 2016
akan pernah menjual produk pembiayaan ini di bawah ketentuan 12%. Angka segitu sih kecil menurut saya, karena angka tersebut adalah anuitasnya, sedangkan flatnya BSM mendapatkan margin nol koma, tidak sampai satu.” 31
Pada  biasanya  nasabah  yang  melakukan  negosiasi  adalah  nasabah  baru,  akan  tetapi untuk  nasabah  yang  sudah  lama  dan  berlangganan  tidak  lagi  melakukan  negosiasi  karena mereka  sudah  tahu  harga  jualnya  sehingga  terkadang  dari  pihak  bank  yang  memberi  diskon sebagai apresiasi untuk para pelanggan.
Diskon  ini  juga  berlaku  bagi  nasabah  yanng  melunasi  pinjamannya  sebelum  jatuh tempo. Sebagaimana wawancara dengan Bpak. Hadori:
“Yang saya ketahui pada saat itu, pihak BSM mengatakan kepada saya kalau misalkan saya melunasi  pinjaman  saya  tidak  sampai  jatuh  tempo,  maka  saya  hanya  wajib  membayar  uang pokok pinjaman dan bunga untuk dua bulan kedepan. Pernyataa ini di luar akad, hanya sekedar informasi saja.” 32

## i. Surat kuasa pembelian/Wakalah
Setiap  nasabah  yang  mengajukan  permohonan  mendapatkan  uang  dan  surat  kuasa membeli bukan barang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bpk. Maulana.
“Setelah permohonan nasabah diterima, nasabah langsung mendapatkan uang sebanyak total harga yang sudah tertera dalam surat permohonan disertai surat kuasa membeli (al-wakalah) atas nama bank, setelah  barang datang pihak bank mengadakan survey dan nasabah diminta menyerahkan nota pembelian” 33
Sebagaimana penjelasan diawal bahwasanya akad murabahah ini merupakan akad jual beli barang dengan harga asal ditambah margin keuntungan. Yang mana bank bertindak sebagai penjual  dan  nasabah  bertindak  sebagai  pembeli,  akan  tetapi  bank  merasa  kesulitan  untuk nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  renovasi  rumah  dikarenakan  banyak  material  yang harus dibeli, dengan demikian bank memberi kuasa pada nasabah bersangkutan untuk mewakili bank  dalam  membeli  barang-barang  yang  sudah  tercantum  di  formulir  permohonan  disertai dengan surat kuasa pembelian barang (al-wakalah). Dan pada saat yang sama barang tersebut dijual kembali pada nasabah dengan harga yang telah disepakati di awal (harga jual bank).
Mengenai penyerahan nota pembelian salah satu nasabah mengaku hanya memberikan catatan  pembelian  bahkan  ada  yang  tidak  menyerahkan  apapun  pada  bank,  diantaranya sebagaimana hasil wawancara dengan Bpak. Wisri
“Saya tidak pernah menyerahkan nota, karena saya lansung membeli barang dari toko bangunan dan bank pun tidak mempermasalahkan hai ini. Setelah uang yang dicairkan oleh BSM telah
32 Muhamat Hadori, Wawancara dengan nasabah BSM KCP Situbondo, Sukorejo 31 Agustus 2016
33 Muhamat Hadori, Wawancara dengan nasabah BSM KCP Situbondo, Sukorejo 31 Agustus 2016
habis, saya tinggal bilang untuk dicairkan yang kedua kalinya tanpa harus menunjukkan nota apa lagi foto, dan begitu seterusnya” 34
Menariknya  saat  nasabah  menjadi  wakil  dari  BSM  untuk  membeli  barang  yang dibutuhkan oleh nasabah, barang tersebut langsung nasabah manfaatkan tanpa sepengetahuan atau kordinasi dengan pihak BSM kalau nasabah telah selesai membeli barang yang dibutuhkan tanpa ada akad jual beli dengan pihak BSM sebagaimana hasil wawancara dengan Bpak. Wisri “Untuk penggunaan barang biasanya saya langsung mempergunakan barang yang telah saya beli dari toko bangunan tanpa adanya kordinasi dengan pihak BSM kalau saya sudah membeli barang yang saya butuhkan karena memang BSM tidak mensyaratkan hal ini.” 35
Terkait  dengan  penyetoran  nota  bukti  pembelian  berbeda  dengan  yang  dialami  oleh Bpak.Minhaji, sebagaimana hasil wawancara denga beliau:
“Yang saya alami, ketika saya mengajukan pembiayaan yang diminta oleh BSM bukanlah nota, melainkan  rekap  anggaran  yang  saya  buat.  Rekap  ini  saya  berikan  di  awal  pengajuan  dan selanjutnya tinggal pelaksaan saja tanpa harus menyetor nota pembelanjaan ke pihak BSM.” 36
j. Hukum yang mengatur
Perjanjian  dalam  pembiayaan  murabahah  diatur  dan  ditafsirkan  sesuai  dengan ketentuan hukum Indonesia.
k. Penyelesaian perselisihan 37
1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka Nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat auatu perselisihan melalui musyawarah untuk  mufakat  tidak  menghasilakan  keputusan  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak, maka  dengan  ini  Nasabah  dan  Bank  sepakat  untuk  menunjuk  dan  menetapkan  serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRSE MUAMALAH INDONESIA (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tatacara dan prosedur berabitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
3) Putusan  BADAN  ARBITRSE  MUAMALAH  INDONESIA  (BAMUI)  bersifat  final  dan megikat.
l. Ketentuan tambahan 38
34 Wisri, Wawancara dengan salah satu dosen IAI Ibrahimy Sukorejo, Sukorejo 30 Agustus 2016
35 Ibid
36 Minhaji, Wawancara dengan nasabah BSM KCP Situbondo, Sukorejo 31 Agustus 2016
37 Hasil temuan data dokumentasi, surat perjanjian PT. BSM KCP Situbondo
38 Ibid.
1) Pembayaran  angsuran setiap bulannya harus disetor langsung ke bank  (baik  dengan  cara datang sendiri atau melalui marketing), penyetoran dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari bank.
2) Pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah melalui bank lain (transfer) dan ditujukan ke  rekening  atas  nama  PT.  BSM  KCP  Situbondo  di  bank  koresponden,  nasabah memberitahukan penyetoran tersebut kepada bank disertai bukti setor/transfer yang sah dari bank yang dimaksud, penyetoran tersebut dianggap sah apabila dana telah diterima/masuk ke rekening PT. BSM KCP Situbondo, di bank koresponden tersebut.
3) Atas permintaan nasabah ataupun terhadap nasabah yang nunggak sehingga angsuran harus diambil  oleh  petugas  bank  ke  tempat  nasabah,  maka  biaya  pengambilan  dikenakan  pada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Setiap angsuran yang masuk oleh pihak bank akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan dan/atau denda yang mungkin ada pada bulan-bulan sebelumnya, khususnya bagi nasabah yang pernah menunggak dalam pembayaran angsurannya.
5) Nominal maupun tanggal pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pembiayaan (angsuran terakhir)  harus  sesuai  dengan  kartu  angsuran  nasabah.  Keterlambatan/kekurangan pembayaran  angsuran,  dari  tanggal  dan  jumlah  yang  ditentukan,  kepada  nasabah  akan dikenakan denda.
6) Hal-hal  lain  yang  belum  cukup  diatur  dalam  surat  perjanjian,  diatur  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  ke  dalam  surat  atau  akta  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan surat perjanjian.

## Pembahasan Hasil Penelitian

## Proses terjadinya akad/perjanjian
Setelah penulis mengadakan penelitian, data-data yang diperoleh dari lapangan, penulis akan  membahas  dan  mengkombinasikan  antara  prantik  implimentasi  transaksi  pembiayaan griya di  KCP  Situbondo  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dengan  konsep  akad murabahah, wakalah dan rahn dalam fikih mu’amalah.
Dalam penyaluran dana di BSM KCP Situbondo pada saat ini produk pembiayaan griya merupakan  produk  yang  banyak  diminati  oleh  nasabah.  Produk  ini  pada  praktinya menggunakan  akad murabahah yakni  akad  jual  beli  dengan  harga  asal  ditambah  margin keuntungan,  akad  murabahah  ini  merupakan  akad  yang  penerapannya  mudah  dilaksanakan karena margin sudah disepakati diawal pembelian, sehingga nasabah bisa mengatur keuangan untuk pengangsurannya di kemudian hari.
Beberapa  nasabah  menyatakan  bahwa  prosedur  permohonan  pembiayaan  tidak  sulit yang  penting  persyaratannya  lengkap,  mempunyai  jaminan,  dan  benar-benar  untuk  modal membeli  atau  renovasi  rumah,  karena  jika  ada  kesulitan  nasabah  langsung  bisa  kordinasi dengan marketing masing-masing. 39
Setelah  permohonan  pembiayaan  dengan  beberapa  syarat  yang  di  berikan  oleh  BSM telah  terpenuhi,  kemudian  terjadilah  kesepakatan  pembiayaan.  Dengan  adanya  perjanjian pembiayaan, nasabah  mengakui dengan sebenarnya dan secara sah  telah memerima fasilitas pembiayaan  dari  bank  sejumlah  uang  yang  merupakan  total  harga  barang  yang  diperlukan, dengan perjanjian tersebut pula secara sah nasabah dinyatakan berhutang kepada bank.
Menurut konsep fikih mu’amalah Bai’ murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah  dengan  keuntungan.  Bai’ murabahah merupakan  akad  yang  boleh  secara  syara’. Jumhur  ulama’  dari  para  sahabat,  tabiin  dan  imam  madzhab  memberi  keringanan  dalam kebolehannya. Namun, malikiyah menghukumi khilaful aula.
Dalam  pengertian  lain murabahah diartikan  sebagai  transaksi  jual-beli  atas  barang  tetentu, dimana  penjual  menyebutkan  dengan  jelas  barang  yang  diperjualbelikan,  termasuk  harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. 40
Pada dasarnya prinsi jula beli ialah akad jual beli baru akan terjadi dan dapat dikatan sah jika barang yang akan diperjual-belikan sudah ada di tempat terjadinya akad, demikian pula konsep akad murabahah yang penulis pahami barang yang akan diperjual-belikan jelas barang dan  bentuknya  serta  ada  di  tempat  terjadinya  akad.  Sesungguhnya  dalam  konsep  akad murabahah  juga  ada  model  pemesanan  barang  dengan  kriteria  tertentu.  Akan  tetapti,  yang penulis temukan hanya terpaku pada anggaran nasabah yang lebih menitik beratkan pada harga tidak pada barang dan nominal harga.
Salah satu dari persyaratan pembiayaan griya ini, nasabah juga diminta sebuah jaminan oleh BSM dengan ketentuan bahwa jaminan tersebut nilai jualnya melebihi dari uang yang di pinjam  ke  BSM.  Meskipun murabahah merupakan  akad  jual  beli,  akan  tetapi  sangat  perlu adanya  jaminan  dari  nasabah.  Jaminan  ini  merupakan  salah  satu  syarat  di  cairkannya pembiayaan, dan juga sebagai antisipasi jika dikemudian hari nasabah melakukan kecurangan atau  tidak  mampu  untuk  membayar,  dengan  demikian  bank  dapat  menjual  jaminan  tersebut untuk menutupi hutang nasabah. 41
39 Lihat paparan data halaman 75.
40 Lihat kajian teori halaman 13.
41 Lihat paparan data halaman 83.
Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tentang ketentuan dalam akad murabahah bahwa Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka biaya yang telah dikeluarkan harus dibayar dari  uang  muka  yang  telah  disetorkan.  Jika  nilai  uang  muka  kurang  dan  kerugian  harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.
Secara teori dengan memandang konsep akad murabahah yang menggunakan prinsip jual-beli  menurut  penulis  istilah  jaminan  berbeda  arti  dengan  uang  muka,  walaupun  setelah penulis wawancara dengan bagian back officer di BSM KCP Situbondo istilah jaminan tersebut diartikan  dengan  kata  agunan  dimana  nasabah  diminta  jaminan  berbentuk  benda  atau  surat- surat berharga yang mempunyai nilai tinggi. Istilah jaminan biasa digunakan di dalam produk- produk jasa seperti : akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan qard. Jika melihat dari teori dan praktiknya produk jasa ini telah sesuai dengan ketentua syara’.
1. Penentuan margin / harga jual bank
Murabahah  merupakan  transaksi  jual  beli  yang  penerapannya  mudah  dilaksanakan karena besarnya margin atau harga jual bank sudah ditentukan di awal terjadinya akad sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
Penentuan  margin  ini  pun  tidak  mutlak  dari  bank  akan  tetapi  masih  ada  unsur negosiasi/tawar  menawar  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak.  Karena  bank  tidak  ingin memberatkan nasabah dan juga tidak ingin dirugikan. Akan tetapi, ada batas standar tentang ketentuan  margin  di  BSM  KCP  Situbondo  yang  mana  ketentuna  ini  langsung  dari  Bank Indonesia. Ketentuan margin dari BI pada saat ini ialah sebesar 12%. 42
Dalam fikih mu’amalah telah jelas bahwa prinsip-prinsip dasar dalam jual beli: Pertama,   دوجو ىضرلا yaitu saling rela antara pembeli dan penjual. Kedua, رارغلا مدع yaitu tidak ada spekulasi. Ketiga, ابرلا مدع tidak mengandung riba. Keempat,رارضلا مدع tidak ada dharar. Secara umum, prinsip ini menjadi prinsip seluruh praktik jual beli, hususnya juga akad murabahah apa lagi berkaitan dengan margin. 43
Agar  tidak  tampak  pengambilan  margin  tersebut,  pihak  BSM  mensiasatinya  dengan adannya tawar-menenawa antara BSM dan nasabah walaupun andaikan nasabah tahu bahwa margin yang bank dapatkan tidak akan pernah kurang dari 12%. 44 Prinsip kejujuran sudak tidak tampak dalam hal ini, kemudian  nasabah telah tidak sadar kalau para nasabah juga dibebani
43 Lihat kajian teori halaman 18.
44 Lihat paparan data halaman 87-89.
dengan biaya asuransi, akte notaris, dan lain sebagainya. Pada dasarnya rincian biaya ini ada dan tertulis pada surat perjanjian, namun karena terlalu banyak berkas yang harus di baca oleh nasabah sehingga terjadinya perjanjian tersebut tidak terlalu detail seperti yang telah tertulis di surat perjanjian.
Yang  lebih  menarik,  saat  nasabah  misalnya  pada  kontrak  awal  atau  akad  awal mempunyai  batas  waktu  angsuran  selama  10  tahun  dan  satelah  berjalan  4  tahun  nasabah tersebut  bisa  melunasinya,  maka  ketika  itu  tiba-tiba  kontrak  di  awal  berubah  dengan  cara nasabah hanya membayar uang pokok yang 6 tahun dan ditambah harga bunga 2 bulan sisanya. 2. Surat kuasa pembelian/Wakalah
Setiap  nasabah  yang  mengajukan  permohonan  mendapatkan  uang  dan  surat  kuasa membeli  bukan  barang.  Setelah  terjadinya  akad murabahah antara  pihak  BSM  dengan nasabahnya,  BSM  memakai  akad  yang  kedua,  yaitu  akad wakalah dan  menjadikan  nasabah sebagai  wakil  dari  BSM  untuk  belanja  segala  kebutuhan  nasabah.  Setiap  nasabah  yang mengajukan permohonan mendapatkan uang dan surat kuasa membeli bukan barang.
Sebagaimana  penjelasan  diawal  bahwasanya  akad murabahah ini  merupakan  akad  jual  beli barang  dengan  harga  asal  ditambah  margin  keuntungan.  Yang  mana  bank  bertindak  sebagai penjual  dan  nasabah  bertindak  sebagai  pembeli,  akan  tetapi  bank  merasa  kesulitan  untuk nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  renovasi  rumah  dikarenakan  banyak  material  yang harus dibeli, dengan demikian bank memberi kuasa pada nasabah bersangkutan untuk mewakili bank  dalam  membeli  barang-barang  yang  sudah  tercantum  di  formulir  permohonan  disertai dengan surat kuasa pembelian barang (al-wakalah).
Sesuai dengan data yang penulis dapatkan bahwa nasabah yang menjadi wakil dari bank langsung  mebelanjakan  uang  yang  diberikan  oleh  BSM  dan  menggunakannya  tanpa  harus laporan kembali ke pihak BSM kalau nasabah tersebut telah membeli barang yang ia butuhkan. Mengapa demikian, karena akad murabahah telah terjadi sebelum nasabah tersebut membeli segala keperluan yang ia inginkan. 45
Melihat dari praktik terjadinya akad wakalah di BSM BSM KCP Situbondo sepertinya menurut  penulis  BSM  KCP  Situbondo  memakai  konsep Al-Wakalah  al-Amamah, yakni perwakilan  yang  lebih  luas  dari  al-muqayyadah  tetapi  lebih  sederhana  dari  al-muthlaqah. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari. Dalam praktik perbankan syari’ah, wakalah ini sering kali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas  keterbatasan  dari  pelaksanaan  suatu  akad.  Misalnya  untuk  pelaksanaan murabahah ,
45 Lihat paparan data halaman 89-90.
seharusnya  bank  syari’ahlah  yang  membeli  suatu  aset  yang  akan  diikat  dalam  bentuk  akad murabahah . Namun dalam praktiknya, hal tersebut kadang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, bank membuatkan wakalah kepada calon nasabah, untuk membeli barang atas nama bank bersangkutan.  Setelah  barang  secara  prinsip  menjadi  milik  bank,  barulah  dibuatkan  akad murabahah antara  nasabah  dan  bank,  untuk  mengalihakan  kepemilikan  tersebut  kepada nasabah.
Walaupun sebenarnya di BSM KCP Situbondo juga berpedoman pada konsep wakalah yang dikeluarkan oleh  fatwa  NO:  10/DSN-MUI/IV/2000.  Tentunya pada  akad wakalah juga bisa saja terjadi rusak dikarenakan wakil yang ditunjuk tidaklah amanah atau bisa saja si wakil tidak tahu tentang konsep wakalah, atau bisa saja dari pihak BSM tidak menjelaskan secara detail mengenai konsep wakalah yang sesuai dengan konsep fikih mu’amalah. Menurut penulis, akad wakalah yang  saat  ini  diterapkan  di  BSM  memang  ada  kesenjangan  antara  teori  dan praktiknya sehingga penulis lebih sepakat jika pada produk pembiayaan griya memakai akad rahn.
Dari seluruh praktik pembiayaan griya dengan menggunakan akad murabahah kalau di bandingkan  dengan  akad rahn berdasakan  data  yang  telah  penulis  temukan  lebih  mendekati akad rahn. Sebagaimana secara umum konsep rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai  ( rahin ) kepada penerima gadai ( murtahin ) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar ataas barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad,seperti hibah, pinjam meminjam, titipan,  dan qirad .  Semua  termasuk  akad  tabarru  (derma)  yang  dikatakan  sempurna  setelah memegang ( al - qabdu ).

## Temuan Penelitian
Temuan penulis mengenai implementasi transaksi pembiayaan griya yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Situbondo belum seluruhnya sesuai dengan teori murabahah melainkan lebih dekat dengan teori rahn yang sudah baku dan sesuai dengan prinsip syari’ah. Sehingga perlu adanya perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap masih kurang sesuai. Temuan ini secara singkat penulis rangkum dalam bentuk bagan sebagai berikut:

## D. KESIMPULAN
Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BSM, setelah itu BSM mensurvey tempat nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Jika hasil survey sesuai dengan pengajuan nasabah dan nasabah telah memenuhi seluruh persyaratannya, maka nasabah mendapatkan uang untuk dibelikan barang sesuai dengan permintaan, posisi nasabah dalam hal ini  disamping  sebagai  pihak  qabil  (penerima)  juga  sebagai  wakil  dari  bank  untuk  membeli barang. Nasabah tidak diwajibkan untuk  melaporkan hasil pembeliannya  ke BSM dan harga jual atau margin yang didaptkan oleh BSM ditentukan pada awal terjadinya akad murabahah walaupun masih belum ada barang yang diperjual-belikan. Proses realisasi keuangan kepada nasabah tidak langsung seluruhnya melainkan secara termin. Angsuran ditarik setiap bulan pada hari  kerja  dengan  sistem  tabungan  (wadiah)  terlebih  dahulu  kemudian  setelah  sampai  jatuh tempo pembayaran secara otomatis di debet pada rekening pembiayaan, jika melunasi sebelum jatuh  tempo,  maka  akad  mendapatkan  discon  dengan  hanya  membayar  bunga  2  bulan
BANK NASABAH SUPPLIER PENJUAL
Vol. 3 No. 1 September 2021
selanjutnya.  Implementasi  transaksi  pembiayaan griya di  BSM  KCP  Situbondo  dalam Perspektif  Fikih  Mu’amalah  kurang  sesuai  jika  menggunakan  akad murabahah, menurut penulis lebih baik menggunakan akad rahn.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992 Abdul Sami’ Al Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2014
Arsip KJKS BMT-UGT Sidogiri, Tentang Tata cara Penyelsaian Permohonan Pembiayaan.
Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, Bandung:Refika Aditama, 2011
Bagong Suyanto dan Sutina. Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media,  2005 Frassminggi Kamasa, The Age of Deception: Riba’ Dalam Globalisasi Ekonomi, Global dan Idonesia, Jakarta: Gema Insani, 2012
Gema Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006 Ibnu Hajar, Terjeh. Bulughul al-maram min adil al-lati al-ahkam. Bandung: Alma’arif, 1995 Imam  Nahe’I  &  Asrah  Maksum, Mengenal  Qawa’id  Fiqhiyyah, Situbondo:  Ibrahimy  Press 2011
Imron Rosidi, Sukses  Menulis  Karya Ilmia: Suatu  Pendekatan  Teori  dan Praktik, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya:  Banyumedia Publising, 2005
Kamus Hukum Edisi Lengkap, Surabaya: Pestaka Tinta Mas 1997
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jakarta: Kencana, 2009
Lexi J. Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana 2012
M. Dumairi Nor, & dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007 Moh. Asro Maksum, & Zubari. Dasar-Dasar Akutansi Syari’ah, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009/2010
Moh.  Djakfar, Teologi  Ekonomi:  Membumikan  Titah  Langit  Kerana  Bisnis, Malang:  UIN Maliki Press, 2010
Moh. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam: Gelit Perbankan Syariah di Indonesiat, Malang: UIN Malang Press, 2009
Moh. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik , Depok: Gema Insani, 2009