COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## SUBSTANTIVE V. EXCEPTION PROVISION DALAM GATT: STUDI KASUS INDONESIA DI WTO

## Jessica Priscilla Suri
Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia jessicapsuri@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: November 15, 2023 Accepted: December 27, 2023 This  research  delves  into  the  dynamic  interplay  between  substantive provisions and exception clauses within the General Agreement on Tariffs and
Trade  (GATT).  Focusing  on  the  case  of  Indonesia  in  the  World  Trade Organization  (WTO),  the  study  employs  a  comprehensive  methodology involving  legal  analysis  and  a  case  study  approach.  Through  this investigation,  the  research  aims  to  unravel  the  intricate  implications  of substantive versus exception provisions in the context of international trade agreements.
Keywords: Substantive provisions, Exception clauses, GATT.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji interaksi dinamis antara ketentuan substantif dan klausa pengecualian dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Dengan fokus pada kasus Indonesia di  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO),  penelitian  ini  menggunakan  metodologi komprehensif  yang  melibatkan  analisis  hukum  dan  pendekatan  studi  kasus.  Melalui penyelidikan  ini,  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkap  implikasi  rumit  antara  ketentuan substantif dan pengecualian dalam konteks perjanjian perdagangan internasional.
Kata Kunci: Ketentuan substantif, Klausa pengecualian, GATT

## I. PENDAHULUAN
Sebagai  negara  demokrasi  yang  sedang  berkembang  dalam  menyeimbangkan kebijakan  nasionalnya,  Indonesia  seringkali  dihadapkan  pada  situasi  unik.  Pada  satu  sisi, Indonesia perlu menunjukan eksistensinya dalam perdagangan internasional dan mendukung liberalisasi perdagangan, di sisi lain Indonesia memerlukan ruang kebijakan yang luas untuk menguatkan  perekonomian  dalam  negeri  dan  memenuhi  kebutuhan  sosial  yang  beragam. Indonesia merupakan anggota World Trade Organization (WTO) dan dengan demikian terikat dalam perjanjian perdagangan internasional di bawah kerangka WTO salah satunya General Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  sebagai  perjanjian  perdagangan  internasional multilateral yang mengatur mengenai ketentuan perdagangan barang secara umum. Terkait dengan konteks liberalisasi dan pentingnya menjaga ruang kebijakan Indonesia, penggunaan ketentuan  Pasal  XX General  Exceptions dalam  GATT  secara  bijaksana  menjadi  sangat penting.  Ketentuan general  exceptions, berfungsi  bagi  negara  pihak  untuk  dapat menjustifikasikan kebijakan-kebijakan berdasarkan rationale non-trade policy yang mungkin tidak konsisten dengan WTO law.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Dengan  kemampuan  pembuat  kebijakan  dalam  menavigasi  dan  memanfaatkan ketentuan  pengecualian  umum,  Indonesia  dapat  memastikan  bahwa  kebijakan-kebijakan nasionalnya  dapat  terjustifikasi  dan  dapat  menyeimbangkan  tujuan  pembangunannya sembari juga menjaga komitmennya terhadap peraturan perdagangan internasional.
Setiap  negara  pasti  memiliki  peraturan  nasional  yang  membatasi  akses  pasar perdagangan  internasionalnya  untuk  melindungi  kepentingan  nasionalnya,  termasuk Indonesia.  Terdapat  konflik  penilaian  atas  globalisasi  yang  disebabkan  rezim  liberalisasi perdagangan dunia, dimana kebebasan pembuatan kebijakan dan status politik suatu negara akan terikat dengan kepentingan politik global. WTO melalui instrumen hukum yang berada di  bawahnya  bertujuan  untuk  menstimulasi  perdagangan  bebas  yang  adil,  namun  negara berkembang maupun least developed countries (LDCs) seringkali menghadapi permasalahan dalam  menghadapi  ambisi  global  tersebut.  Seringkali  negara  berkembang  mengadopsi kebijakan  yang  terlalu  melindungi  industri  domestiknya  dengan  meminimalisir  pengaruh negatif impor seperti kasus Indonesia dalam kasus DSB 477 (Selandia Baru v. Indonesia) dan DSB 478 (Amerika Serikat v. Indonesia) terkait dengan Measures Concerning the Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Product , DSB 484 (Brazil v. Indonesia) terkait dengan Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products . Tahun 2014 dimana Indonesia melangsungkan konsultasi dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat merupakan tahun dimulainya dimulainya kasus DS 477 dan DS 478 terkait dengan Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan. Selandia Baru dan Amerika Serikat  berargumen  bahwa  kebijakan  yang  Indonesia  terapkan  bersifat  restriktif  terhadap akses pasar kedua negara tersebut, dan melanggar ketentuan substantif WTO, sementara Indonesia menyampaikan sebaliknya. Tidak ditemukannya titik tengah pada tahap konsultasi atas perbedaan pandangan tersebut, Selandia Baru dan Amerika Serikat mengajukan kasus ini ke DSB WTO dengan klaim bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan substantif GATT yakni Article XI paragraph (1) tentang Elimination of General Quantitative Restrictions, Article III paragraph (4) tentang National Treatment on Internal Taxation and Regulation, diluar GATT adalah pelanggaran terhadap Article 4 paragraph (2) Agreement on Agriculture (AoA) , Article 3 paragraph (2) Import  Licensing  Agreement (ILA).  Indonesia  kemudian  menyampaikan pembelaan  bahwa  kebijakannya  yang  diklaim  tidak  sesuai  tersebut  dapat  terjustifikasi berdasarkan Article XX GATT tentang General Exceptions, serta telah sesuai dengan hak- nya yang dijamin dalam Article XI paragraph 2 letter (c) (ii) GATT. Namun dalam putusannya panel  menolak  pembelaan  Indonesia  berdasarkan General  Exceptions, dan Indonesia diberikan tugas untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya.
Selain kasus DS 477 dan 478 kebijakan Indonesia terhadap importasi daging ayam juga menjadi perhatian dalam penyelesaian sengketa di WTO melalui kasus DSB 484 (Brazil v.  Indonesia)  terkait  dengan Measures  Concerning  the  Importation  of  Chicken  Meat  and Chicken Product. Dalam kasus ini Brazil mengajukan klaim bahwa larangan importasi daging ayam  dan  produk  ayam  dari  Brazil  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  substantif  GATT  di antaranya  adalah  Article  III:4,  Article  X:1,  Article  X:3,  dan  Article  XI:1  GATT.  Beberapa larangan  tersebut  berkaitan  dengan  peraturan  Indonesia  terkait  dengan  persyaratan  halal, label untuk daging ayam dan produk ayam impor dan ketentuan non-tariff measure lainnya. Indonesia menyampaikan justifikasi berdasarkan Article XX (b) dan (d) General Exceptions GATT.  Panel  dalam  putusannya  menolak  pembelaan  Indonesia  dan  menyatakan  bahwa kebijakan Indonesia tidak dapat terjustifikasi maupun tidak memenuhi persyaratan “necessity” berdasarkan Article XX GATT.
Merujuk  pada  dua landmark  cases terkait  importasi  yang  melibatkan  Indonesia sebagai respondent dengan  posisi  defensif  yang  menggunakan Article XX  GATT  sebagai dasar  pembelaan,  Panel  secara  konsisten  tidak  teryakini  dengan  justifikasi  Indonesia berdasarkan general  exception  provisions. Meskipun  dapat  dipahami  bahwa general exceptions  provision merupakan  kreasi  “fleksibilitas”  yang  dibuat  oleh  para  pembuat perjanjian,  namun  nyatanya  pemanfaatannya  tidak  fleksibel.  Dalam  setiap  kasus  dipahami akan  terdapat  pro-kontra  terkait  dengan  pembelaan  dari  masing-masing  pihak  terhadap
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kepentingannya masing-masing. Indonesia dikenal sebagai negara dengan struktur ekonomi yang  masih  mengutamakan  sektor  pertanian  dan  industri  produk  alam,  dan  komponen terdepan dari rantai sektor tersebut yang terdampak oleh karena perubahan regulasi adalah petani. Sebagai negara agraris dengan kategori negara berkembang, dapat dipahami bahwa motivasi  di  belakang  diadopsinya  kebijakan-kebijakan  tersebut  adalah  untuk  mencapai swasembada  pangan  sebagai  tujuan  nasional.  Ditemukan  beberapa  penelitian  yang menemukan bahwa pembatasan-pembatasan yang diberlakukan Indonesia terhadap produk impor  adalah  untuk  melindungi  petani  lokal.  Bahkan  terdapat  perhitungan  bahwa implementasi dari putusan DS 477 dan 478 yang mengharuskan adanya ketentuan liberalisasi impor  produk  hortikultura,  hewan  dan  produk  hewan  akan  secara  langsung  melukai  bisnis petani dan peternak kecil karena tidak mampu berkompetisi dengan produk impor.
Indonesia merupakan negara demokrasi yang sedang berkembang, negara demokrasi dikenal sebagai negara yang terhitung sering menggunakan flexibility tools seperti General Exceptions untuk  menjustifikasi  kebijakan  nasionalnya  yang  “disinyalir”  menyimpang  dari ketentuan substantif perjanjian internasional. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, Indonesia perlu  menemukan  formulasi  untuk  dapat  menguatkan  sektor  usaha  nasional  dalam menghadapi perkembangan liberalisasi perdagangan di masa depan. Pertanyaan yang akan diteliti  lebih  lanjut  dari  tulisan  ini  adalah,  apakah  Indonesia  dengan  ini  sudah  merancang peraturan domestiknya sesuai dengan GATT 1994? Lantas berdasarkan putusan DSB WTO terhadap  sengketa  Indonesia  dengan  negara  mitra  dagangnya,  bagaimana  Indonesia  bisa memanfaatkan exception provision GATT 1994 dan mengantisipasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan  WTO  dalam  membentuk  kebijakan  perdagangan  domestiknya?.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  analisis  doktrinal  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer, sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  pendekatan peraturan  baik  yang  terdapat  dalam  sumber  hukum  internasional  maupun  peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisa sumber hukum primer, sekunder maupun tersier yang tertulis, kemudian juga akan melakukan studi kasus melalui putusan DSB WTO atas sengketa implementasi GATT agreement Indonesia.  Pada  bagian  selanjutnya  dari  tulisan  ini  akan  membahas  mengenai interpretasi  ketentuan general  exception  provision dalam  GATT, substantive v. general exception provision GATT dalam kasus Indonesia di WTO, dan selanjutnya tulisan ini akan membahas  mengenai  antisipasi  kebutuhan policy  space oleh  Indonesia  dengan memanfaatkan  GATT general  exceptions  provision lalu  dilanjutkan  dengan  penutup  yang berisi rekomendasi penulis.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang mungkin relevan melibatkan pengumpulan dan analisis data hukum,  serta  studi  kasus  khususnya  terkait  Indonesia  di  WTO.  Mungkin  juga  melibatkan wawancara  dengan  para  ahli  atau  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  proses tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Interpretasi Ketentuan General Exception Provision dalam GATT Sebagaimana  tercermin  dalam  rumusan  paragraf  3  pembukaan  GATT,  dapat dipahami bahwa tujuan dibentuknya GATT adalah untuk meliberalisasi perdagangan di antara negara  anggotanya  dengan  cara-cara  seperti  pengurangan  tarif,  eliminasi  hambatan perdagangan  serta  penghapusan  perlakuan-perlakuan  diskriminatif  pada  perdagangan internasional. Sehingga dalam batang tubuh GATT sendiri tertulis berbagai macam ketentuan substantif untuk  mendukung  tujuan-tujuan  tersebut.  Adapun  prinsip-prinsip  utama  GATT adalah Most-Favoured Nation rule, prinsip reduction and binding of national tariffs, national treatment rule, dan larangan transparency . Meskipun sistem dalam perjanjian-perjanjian WTO mengedepankan liberalisasi perdagangan, namun perjanjian WTO juga membuka ruang bagi implementasi  kebijakan  domestik  yang  terlegitimasi  bagi  anggota-anggotanya.  Pada
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
prinsipnya Article XX tentang General Exception dan Article XXI tentang Security Exception dibentuk  agar  anggota  WTO  dapat  mencegah  penyalahgunaan  haknya  berdasarkan perjanjian-perjanjian WTO, dan penggunaan terhadap kedua article tersebut dapat menjadi sebab yang terjustifikasi.
GATT  mengandung  2  (dua) article yang  secara  khusus  mengatur  mengenai exceptions, yakni Article XX  tentang General  Exception dan  Article  XXI  tentang Security Exception. Article XX General Exception yang seringkali menjadi dasar pembelaan Indonesia dirinya dihadapan badan penyelesaian sengketa WTO. Article XX tentang General Exception terdiri  dari  10  (sepuluh)  macam  pengecualian  yang  tertulis  dalam paragraph (a)  sampai dengan  (j)  yang  meliputi  kepentingan  anggota  yang  beragam  mulai  dari  perlindungan terhadap public moral hingga harta dengan nilai artistik. Implikasi dari ketentuan tersebut dan yang menjadi dasar pembeda antara Article XX dengan XXI adalah, daftar jenis pengecualian berdasarkan Article XX bersifat terbatas, dan tujuan pengenaan exception diluar dari yang ditentukan dari Article XX tidak dapat terjustifikasi berdasarkan Article XX. Substantive provision atau ketentuan substansial dari GATT dalam konteks ini dapat dipahami sebagai ketentuan selain ketentuan exception yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagai pelaku perdagangan internasional. Kewajiban substantif dalam GATT di antaranya diatur dalam Article I tentang General Most-Favoured Nation Treatment, Article  III  tentang National  Treatment  on  Internal  Taxation  and  Regulation, dan Article XI tentang General Elimination of Quantitative Restrictions. Dengan adanya exception provisions disamping substantive  provision, pihak  dalam  perjanjian  memiliki policy  space untuk mengadopsi measure tertentu yang tidak konsisten dengan substantive provision GATT untuk tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Article XX General Exceptions. Meskipun pihak dalam GATT memiliki ruang tersebut, tidak serta merta suatu pihak dapat mengeluarkan kebijakan yang arbitrary dengan dasar Article XX General Exceptions. Berdasarkan preseden-preseden WTO Dispute  Settlement  Body, penerapan  Article  XX General  Exceptions perlu  melalui beberapa layer pemeriksaan  hingga  dapat  terjustifikasi.  Bahkan  berdasarkan  statistik  96% persen kasus pemeriksaan penyelesaian sengketa yang mengklaim justifikasi berdasarkan Article XX General Exceptions dinyatakan gagal.
Merujuk  pada  penelitian-penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  yang  didasari  atas telaah dalam putusan DSB WTO, apabila suatu negara mengambil kebijakan berdasarkan Article  XX General  Exceptions, negara  tersebut  harus  memenuhi  beberapa legal  test agar kebijakan  tersebut  dapat  terjustifikasi  berdasarkan  Article  XX General  Exceptions. Apabila dirangkum, tiga elemen yang menjadi tolak ukur adalah:
a)  Subjek Permasalahan atau Cakupan
Tolak ukur berdasarkan subjek permasalahan atau cakupan adalah ketika kebijakan yang  diambil  suatu  anggota  WTO  berhubungan  dengan  isu-isu  yang  menjadi  subjek permasalahan  atau  cakupan  dari subparagraph (a)  hingga  (j) Article XX General Exceptions. Isu-isu  tersebut  di  antaranya  terkait  dengan  isu  moral  publik,  kesehatan masyarakat,  konservasi  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat  diperbarui  dan  isu ketenagakerjaan  di  penjara  ( prison  labor ). Filter berdasarkan  subjek  permasalahan merupakan  tahapan  pemeriksaan  pertama  untuk  membuktikan  suatu  kebijakan  dapat dikecualikan  berdasarkan Article XX General  Exceptions. Praktik  ini  sudah  diakui berdasarkan preseden dalam kasus US- Gasoline DS 2, bahwa selain lulus terhadap uji berdasarkan chapeau Article XX General Exceptions, kebijakan tersebut pertama harus diuji berdasarkan subjek permasalahan atau cakupan.
b)  Kualifikasi “necessary”, “ related to ”
Pemeriksaan  lanjutan  dengan  membuktikan  bahwa  kebijakan  yang  diambil  benar- benar “diperlukan” atau “berhubungan dengan” isu-isu yang terdapat dalam subparagraph (a)  hingga  (j)  menjadi  unsur  yang  harus  diuji  untuk  membuktikan  bahwa  justifikasi pengecualian telah memenuhi kualifikasi “diperlukan” seperti dalam subparagraph (a), (b), (d),  dan  (j)  atau  “berhubungan  dengan”  seperti  dalam subparagraph (c),  (e), (g). Berdasarkan kasus Brazil – Measures Affecting the Imports of Retreaded Tyres DS 332,
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
pengujian bahwa agar suatu kebijakan dapat dinyatakan “diperlukan”, kebijakan tersebut tidak  harus  “sangat  diperlukan”  atau  “ indispensable ”,  namun  kebijakan  tersebut  harus secara  khusus  berkontribusi  terhadap  pemenuhan  tujuan  yang  dimaksud.  Kontribusi dapat  dinyatakan  ada  apabila  terdapat  hubungan  yang  nyata  antara  kebijakan  yang diterapkan serta tujuan yang dimaksud. Sementara pemeriksaan berdasarkan kualifikasi “berhubungan dengan” pada dasarnya lebih mudah dibuktikan karena kata “berhubungan dengan” memberi efek interpretasi yang luas.
c) Chapeau dari Article XX General Exceptions Pemeriksaan  selanjutnya  berdasarkan Chapeau merupakan layer pemeriksaan dimana  banyak  anggota  WTO  tidak  dapat  memenuhi  kualifikasi  berdasarkan Chapeau Article XX General Exceptions. Terdapat 3 (tiga) elemen yang menjadi filter berdasarkan Chapeau Article  XX General  Exceptions, pertama  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak diterapkan  sebagai  diskriminasi  yang  sewenang-wenang  ( arbitrary )  dan  tidak  dapat dibenarkan  ( unjustifiable ,  dan,  penerapan  tersebut  dianggap  sebagai  pembatasan terselubung ( disguised restriction ) dalam perdagangan internasional.
d)  Alternatif Measure Lainnya Tidak Tersedia
Pemanfaatan Article XX General Exceptions berdasarkan putusan-putusan DSB WTO pada dasarnya dinyatakan dapat dirujuk apabila alternative measure yang secara wajar konsisten  dengan  ketentuan  GATT  masih  tersedia.  Sehingga,  dapat  dipahami  bahwa pengambilan kebijakan yang “inkonsisten”, yang ingin terjustifikasi berdasarkan Article XX General Exceptions merupakan opsi terakhir.

## Substantive v. General Exception dalam Kasus DS 477 dan DS 478
Dalam Kasus DSB 477 dan 478, Selandia Baru dan Amerika Serikat mengajukan klaim bahwa terdapat 18 (delapan belas) ketentuan terkait importasi Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan substantif GATT sebagaimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1. Subtantif GATT
No.  Measure
1. Limited application windows and validity periods
2. Periodic and fixed import terms
3. 80% realization requirement
4. Harvest period requirement
5. Storage ownership and capacity requirements
6. Use, sale and distribution requirements for horticultural products
7. Reference prices for chillies and fresh shallots for consumption
8. Six-month harvest requirement
9. Import licensing regime for horticultural products as a whole
10. Prohibition  of  importation  of  certain  animals  and  animal  products, except in emergency circumstances
11. Limited application windows and validity periods
12. Periodic and fixed import terms
13. 80% realization requirement
14. Use,  sale  and  distribution  of  imported  bovine  meat  and  offal requirements
15. Domestic purchase requirement
16. Beef reference price
17. Import licensing regime for animals and animal products as a whole
18. Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand
Terdapat beberapa ketentuan substantif GATT yang diklaim oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat telah dilanggar oleh Indonesia yakni Article XI:1 tentang General Elimination
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
of  Quantitative  Restrictions .  Terdapat  juga  klaim  bahwa  Indonesia  melanggar  Article  III:4 tentang National  Treatment  on  Internal  Taxation  and  Regulation dan di  luar  GATT,  panel Article 3.2 Import Licensing Agreement, namun dalam pemeriksaan awalnya panel menolak untuk  memeriksa  klaim  tersebut  dengan  alasan  bahwa  penemuan  Panel  terkait  dengan pemeriksaan berdasarkan Article XI:1 dan tidak ditemukannya alasan pembenar berdasarkan General Exceptions sudah cukup memastikan resolusi efektif pemeriksaan sengketa. Terhadap  klaim  tersebut,  Indonesia  mengajukan  pembelaan  bahwa measure yang diadopsi oleh Indonesia dapat terjustifikasi berdasarkan subparagraph (a), (b) dan (d) Article XX General Exceptions. Indonesia menyampaikan bahwa merujuk Article XX(a), Indonesia membutuhkan measure 5, 6, 9, 14, 15, 17 diperlukan untuk menjamin persyaratan halal bagi Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam.  Namun dalam  pemeriksaannya,  Panel  tidak  dapat  menemukan  koneksi  antara  kebijakan  halal Indonesia dengan measures tersebut. Terkait dengan Article XX(b), Indonesia menyampaikan bahwa kebutuhan atas measure 1 sampai dengan 18 adalah untuk melindungi hidup manusia, hewa atau tumbuhan, menimbang bahwa kondisi iklim tropis Indonesia, peraturan-peraturan terkait  dengan  penyimpanan,  persyaratan  produk  diperlukan  untuk  menjamin  kesegaran untuk kesehatan. Namun dalam pemeriksaannya, Panel tidak dapat menemukan bahwa teks peraturan yang mengandung measures tersebut memiliki indikasi formulasi sebagai peraturan yang dibuat untuk “ protect human, animal or plant life or health .” Selanjutnya Article XX(d) Indonesia menyampaikan pembelaan bahwa measure 1 sampai dengan 6, 9 sampai dengan 14 dan 17, diperlukan untuk mencapai legitimate public policy objectives tertentu termasuk customs enforcement. 1 Namun, sama seperti analisa panel terhadap 2 subparagraph (a) dan (b),  Panel  tidak  menemukan  bahwa  teks  peraturan  yang  mengandung measures tersebut memiliki  indikasi  formulasi  sebagai  peraturan  yang  dibentuk  untuk customs  enforcement sebagaimana diklaim oleh Indonesia.
Selain itu, pembelaan dan bukti-bukti yang Indonesia ajukan tidak dapat memenuhi unsur  pemeriksaan  berdasarkan Chapeau  Article XX.  Merujuk  pada  elemen  dari Chapeau Article XX  yang  perlu  dipenuhi  sebagai  basis  justifikasi  yakni  pertama,  bahwa  kebijakan tersebut tidak diterapkan sebagai diskriminasi yang sewenang-wenang ( arbitrary ) dan tidak dapat  dibenarkan  ( unjustifiable ,  dan,  penerapan  tersebut  dianggap  sebagai  pembatasan terselubung ( disguised restriction ) dalam perdagangan internasional. 2 Indonesia tidak dapat membuktikan  ketiganya  karena  Panel  tidak  dapat  menemukan  ketentuan  pembatasan berdasarkan teks yang sama terhadap produk domestik, sehingga argumen Indonesia bahwa rezim perizinan impornya telah sesuai dengan Chapeau Article XX General Exceptions ditolak oleh Panel. 3 Adapun putusan Panel terhadap kasus tersebut adalah measure Indonesia tidak konsisten dengan Article XI:1 tentang General Elimination of Quantitative Restrictions. Panel menyampaikan  bahwa measure 1  sampai  dengan  7  dan  9  menyebabkan  efek  limitatif terhadap importasi, measure 8 dan 10 merupakan larangan importasi, measure 11 sampai dengan 17 memiliki efek membatasi impor, dan measure 18 merupakan pembatasan yang memiliki efek limitasi terhadap importasi.

## Substantive v. General Exception dalam Kasus DS 484
Pada kasus DSB 484, Brazil mengajukan klaim kehadapan DSB WTO atas measure atas produk daging ayam dan produk ayam yang diadopsi Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Adapun measure terkait adalah sebagaimana terdapat dalam tabel. Tabel 2. Measure No.  Measure
1. Positive list requirement
1 New Zealand v. Indonesia, … Loc.Cit.
2 Japan Ministry of Economy, Trade and Industry, Op.Cit., hal. 329.
3 New Zealand v. Indonesia, …Op.Cit., hal. 263, 7814
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
2. Intended use requirement
3. Certain aspects of Indonesia’s import licensing regime
4. Undue delay in the approval of the veterinary health certificate
5. Halal labelling requirements
6. Transportation requirement
Terhadap measures tersebut, Brazil memohon kepada panel untuk memeriksa bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan substantif GATT sebagaimana tertulis dalam Article XI:1 terkait dengan larangan umum importasi daging ayam dan produk ayam, prosedur perizinan yang restriktif. Selain itu Brazil juga mengajukan klaim bahwa beberapa peraturan domestik Indonesia tidak sesuai dengan Article III:4 GATT. Diluar GATT, Brazil juga mengajukan klaim bahwa measure Indonesia tidak sesuai dengan Article 4.2 Agreement on Agriculture, Article 3.2 Agreement  on  Import  Licensing  Procedure, dan Article 8  dan Annex C Sanitary  and Phytosanitary Agreement.
Dalam putusannya, panel memeriksa bahwa ketentuan positive list yang diterapkan Indonesia menyebabkan dan secara langsung berfungsi sebagai legal ban untuk importasi produk  sehingga  inkonsisten  dengan Article XI  GATT.  Indonesia  kemudian  mengajukan pembelaan  berdasarkan Article XX(d) General  Exceptions bahwa positive  list tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan dengan persyaratan halal yang berlaku secara domestik dan penegakan  kepabeanan  serta  untuk  menghindari  praktik  penipuan  terkait  dengan  halal. Meskipun dalam pemeriksaannya panel memberikan konfirmasi bahwa positive list memang didesain  untuk  memastikan  kepatuhan  persyaratan  halal  berdasarkan  peraturan  domestik Indonesia, namun measure ini tidak “lulus” memenuhi elemen “ necessary ” dalam Article XX(d) karena dengan hanya menggunakan prosedur sertifikasi halal, positive list requirement pada dasarnya tidak diperlukan.
Terkait  dengan  kebijakan intended  use bahwa  produk-produk  impor  dibatasi  hanya kepada hotel, restoran, catering dan peruntukan khusus lainnya, dengan dibatasinya pilihan importir tersebut, Panel memutus bahwa measure ini inkonsisten dengan Article XI GATT. Indonesia  mengajukan  pembelaan  berdasarkan Article XX(b)  dan  (d).  Meskipun measure intended  use terbukti  dibuat  untuk  mencegah  penjualan frozen  chicken ke  tempat  dengan temperatur  tropis  untuk  melindungi  kesehatan  manusia,  namun measure ini  tidak  dinilai “ necessary ”  karena  terdapat  opsi  lain  yang  sebenarnya  Indonesia  bisa  tetapkan  untuk menggantikan measure ini  seperti  misalnya  persyaratan  memiliki  “ cold  storage ”,  sehingga measure ini tidak dapat terjustifikasi berdasarkan Article XX(b). Selain itu, panel juga memutus bahwa measure ini  tidak  sesuai  dengan Article XX(d)  karena measure yang  diterapkan Indonesia tidak necessary karena terdapat opsi less-trade-restrictive lain yang Indonesia bisa terapkan  untuk  mematuhi  peraturan  domestik  terkait  perlindungan  konsumen  dengan persyaratan “ cold storage ” tersebut.
Selain  itu  terkait  dengan  prosedur  perizinan  impor, measure Indonesia  dinyatakan tidak konsisten dengan Article XI GATT dan tidak dapat terjustifikasi berdasarkan Artilce XX(d) GATT  terkait  dengan  pembatasan  periode  permohonan,  masa  berlau  persetujuan  impor, persyaratan pencantuman data jenis, jumlah produk dan Pelabuhan masuk serta negara asal. Persyaratan  pengangkutan  langsung  juga  dinyatakan  melanggar Article XI  GATT,  dan measure label halal tidak konsisten dengan Article III:4 GATT. Namun terhadap measure label halal  dan  persyaratan  pengangkutan  langsung,  panel  memutus  bahwa  Brazil  gagal mendemonstrasikan  bahwa measure Indonesia  tersebut  tidak  konsisten  dengan  ketentuan GATT.
Jalan untuk Memanfaatkan General Exception Provision
Merujuk pada putusan dan pernyataan Panel dalam pemeriksaan DS 477, 478 dan 484,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  secara  umum  terdapat  dalam  pembelaan Indonesia. Indonesia umumnya tidak dapat membuktikan linkage antara peraturan domestik
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
yang berlaku dengan tujuan tercapainya exceptions yang terdapat dalam subparagraph dari Article XX General Exceptions. Kedua adalah Indonesia tidak dapat menunjukan “ necessity ” dari  dibentuknya measure domestik  tersebut  untuk  mencapai  tujuan  yang  terdapat  dalam subparagraph dari Article XX General  Exceptions. Namun  pada  dasarnya  bukan  berarti Indonesia tidak membutuhkan policy space untuk mencapai tujuan kebijakan yang dimaksud dalam rangka pembentukan peraturan-peraturan tersebut.
Umumnya  pemanfaatan  penggunaan Article XX General  Exceptions oleh  negara- negara  dilakukan  ketika measure domestiknya  diuji  secara  formal  oleh  karena measure tersebut  melanggar  ketentuan  substantif  GATT,  bukan  karena  bahwa measure tersebut terkualifikasi  berdasarkan  salah  satu subparagraph Article  XX General  Exceptions. Dalam dokumen  kasus  DS  477,  478  dan  484,  pernyataan-pernyataan  Indonesia  mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengeluarkan measure tersebut untuk kepentingan lainnya diluar subparagraph Article  XX General  Exceptions yang  tidak  terlihat  secara  jelas  dalam pembelaannya yakni swasembada pangan. Hal yang sama terjadi juga dalam kasus DS 484 dimana  Indonesia  mencoba  untuk  menjustifikasikan measure -nya  berdasarkan Article XX GATT  yang  secara  umum  condong  pada  perlindungan  produk  untuk  memenuhi  ketentuan halal. Namun, berdasarkan pemeriksaan panel, Indonesia memiliki opsi lain yang less-trade restrictive untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  yang  Indonesia  ajukan  sebagai  pembelaan. Merujuk pada pernyataan-pernyataan dalam rekaman dokumen yang ada, Rigod dan Tovar menyampaikan  bahwa  motif  Indonesia  menerapkan  hambatan  perdagangan  untuk  produk ayam  tersebut  adalah  untuk  menjaga  stabilitas  dalam  konteks  harga  domestik  untuk mencapai self-sufficiency goals dan ketahanan pangan. Faktanya banyak kebijakan hukum Indonesia  yang  bersifat  membatasi  perdagangan  dan  menyebabkan  ancaman  bagi  rezim perdagangan  global.  Kebijakan  hukum  Indonesia  pada  sektor  pertanian  sering  kali  diuji konsistensinya dengan hukum WTO, Indonesia juga seringkali mengutip ketahanan pangan untuk  menjustifikasikan  kebijakan  perdagangan  dan  pertaniannya,  demikian  juga  dengan menggunakan alasan halal. Sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang  Pangan  (UU  Pangan)  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  (UU  Perdagangan),  tertulis  dengan  jelas  bahwa  Indonesia  memprioritaskan produksi  pangan  domestik  dan  kesediaan  pangan  nasional  dibandingkan  dengan  produk impor.  Impor  baru  akan  diberlakukan  ketika  cadangan  pangan  nasional  tidak  mencukupi kebutuhan.
Pada  dasarnya  WTO  menyetujui  bahwa  usaha  suatu  negara  untuk  mencapai swasembada pangan adalah tujuan kebijakan yang sah selama tidak melanggar perjanjian di bawah  WTO.  DSB  WTO  juga  tidak  pernah  menyatakan  bahwa  tujuan  yang  ingin  dicapai anggotanya melalui penerapan measure tertentu tidak penting—namun nyatanya argument yang disampaikan oleh anggotanya mungkin, mendukung temuan bahwa measure tersebut tidak necessary karena hambatan perdagangan yang disebabkannya tidak proporsional untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. 4 Pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kedaulatan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk memastikan ketahanan pangan, namun disisi  lain  Indonesia  juga  perlu  mempertimbangkan  kewajibannya  karena  WTO  memiliki kapasitas hukum untuk menegakan prinsip fair-trade nya. 5 Mematuhi perjanjian internasional, dalam  hal  ini  GATT  juga  merupakan  perwujudan  dari  kedaulatan  negara  ketika  negara tersebut mengikatkan dirinya dalam perjanjian internasional itu, salah satu caranya adalah memanfaatkan general exceptions provision bukan sebagai alat pembelaan namun sebagai bahan  pertimbangan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  bagi  ketentuan  terkait perdagangan yang sensitif terhadap sengketa perdagangan. Indonesia pada dasarnya sudah memiliki  mekanisme  untuk  mengidentifikasi  kesesuaian  peraturan  perundang-undangan domestik dengan komitmen dalam perjanjian perdagangan internasional yakni melalui Surat
4 Ingo Venzke, “Making General ExcepPons: The Spell of Precedents in Developing ArPcle XX GATT into Standards for DomesPc Regulatory Policy”, German Law Journal, Volume 12 Nomor 5 (2011) hal. 1138.
5 Muhammad Maulana Iberahim, Ibid., hal. 142.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Edaran  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Perdagangan  Nomor  311  Tahun  2022  tentang Petunjuk Teknis Uji Kesesuaian, dimana terdapat parameter uji kesesuaian antara measure yang  akan  diadopsi  dengan  pengecualian  berdasarkan Article XX General  Exceptions. Merujuk  pada layering pemeriksaan  kesesuaian measure berdasarkan Article XX,  maka terdapat  beberapa  tahap  pemeriksaan  kesesuaian measure dengan  memanfaatkan ketentuan Article XX General Exceptions : - Pemeriksaan kesesuaian berdasarkan subparagraph Article XX
Dalam  proses  ini,  perlu  ada  penelaahan  terhadap  teks  peraturan  perundang- undangan terkait perdagangan barang untuk menguji apakah peraturan perundang- undangan dimaksud memiliki formulasi teks yang benar-benar merefleksikan tujuan- tujuan sebagaimana terdapat dalam subparagraph (a) sampai dengan (j) Article XX General Exceptions. Untuk kepentingan tematik dalam tulisan ini, maka pemeriksaan kesesuaian  hanya  terhadap subparagraph (a),  (b),  dan  (d) Article XX General Exceptions :
• (a) necessary to protect public morals; merujuk  pada  kasus  EC- Seal  Products, dimana European  Communities menerapkan  kebijakan  pelarangan  produk  anjing  laut  untuk  melindungi kesejahteraan anjing laut, namun mengecualikan produk anjing laut hasil dari perburuan  tradisional  oleh  masyarakat indigenous seperti  Inuit.  Meskipun kebijakan tersebut memenuhi tujuan bahwa measure tersebut ditujukan untuk melindungi public  morals namun  tidak  memenuhi  kualifikasi  berdasarkan Chapeau karena  dalam  penerapannya measure ini  diskriminatif  terhadap produsen asing.
• (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; merujuk  pada  kasus  US- Shrimp, dimana  Amerika  Serikat  memberlakukan Endangered  Species  Act tahun  1973,  yang  memuat  larangan  impor  udang yang dipanen menggunakan teknologi yang merusak habitat kura-kura. Dalam putusan Appellate Body, measure yang diterapkan Amerika Serikat merupakan bentuk dari perlindungan lingkungan yang diperlukan, dan memenuhi Chapeau karena diterapkan kepada seluruh produk baik local maupun asing.
• (d) necessary  to  secure  compliance  with  laws  or  regulations  which  are  not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs  enforcement,  the  enforcement  of  monopolies  operated  under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices.
Dalam  kasus  477,  478,  Indonesia  tidak  dapat  membuktikan  adanya linkage antara measure yang  diterapkannya  dengan  justifikasi  berdasarkan subparagraph (d). Merujuk pada kasus Argentina – Leather Argentina dapat membuktikan  bahwa measure yang  diadopsinya  memastikan compliance dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya. Selain itu, measure itu dinilai necessary. Argentina memenuhi elemen necessary karena Resolucion General No. 3431 yang mengatur bahwa barang yang diimpor ke Argentina, otoritas kepabeanan harus mengenakan additional amount diluar pengenaan IVA. Pengaturan terkait sistem pajak pertambahan nilainya yang dinilai tidak konsisten  dengan  Article  III:2  GATT,  didesain  untuk  keperluan compliance terhadap Peraturan Ley del Impuesto al Valor Agregado (General Value Added Tax System) yang sesuai dengan GATT.
- Pemeriksaan kesesuaian berdasarkan necessity, related to Pemeriksaan  kesesuaian  berdasarkan necessity  test umumnya  digagalkan  karena terdapat alternatif kebijakan lain, tidak adanya hubungan antara tujuan yang tertulis dalam subparagraph dari Article XX dengan measures yang menjadi objek sengketa, dan measure terkait  dilakukan  secara  bertahap.  Merujuk  pada Dolphin  Tuna  case, panel  mensyaratkan  pada  Amerika  Serikat  bahwa  Amerika  Serikat  harus  telah
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
mengeksplorasi setiap opsi yang secara masuk akal tersedia untuk mencapai tujuan perlindungan  lumba-lumba  melalui measure yang  konsisten  dengan  GATT  agar kebijakannya terkualifikasi sebagai exception. Sehingga dalam pembuatan peraturan yang  sekiranya  akan  melanggar  ketentuan  substantif  GATT,  Indonesia  perlu mengeksplorasi  dan  membuktikan  bahwa  bentuk  ketentuan  lainnya  yang comply dengan GATT sudah tidak tersedia dan tidak dapat membantu Indonesia mencapai tujuan yang diinginkannya berdasarkan subparagraph (a) sampai (j) Article XX GATT.
- Pemeriksaan kesesuaian berdasarkan Chapeau Ketentuan  yang  terdapat  dalam Chapeau Article  XX  GATT  memiliki  tujuan  utama untuk  mencegah  anggota  WTO  mempergunakan exception  provision secara sewenang-wenang. WTO telah memiliki preseden yang mengkualifikasikan measure sesuai dengan chapeau Article XX GATT. Adapun syarat suatu measure terkualifikasi berdasrkan Chapeau Article XX GATT adalah ketika dasar rasionil dari kebijakan yang diskriminatif  tersebut  memiliki  keterhubungan  dengan  tujuan  dari  kebijakan yang diadopsi,  bahwa  selain  implementasi  dari  kebijakan  tersebut,  tujuan  dari  kebijakan tersebut turut menjadi bahan pertimbangan suatu kebijakan terkualifikasi berdasarkan chapeau Article  XX  GATT.  Beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  suatu  kebijakan dinyatakan tidak sesuai dengan chapeau Article XX adalah kebijakan yang membatasi tersebut  hanya  diterapkan  pada  penyedia  jasa  asing  dan  tidak  pada  penyedia  jasa domestik (merujuk pada kasus US- Gambling ), kedua adalah kurangnya ruang untuk melakukan upaya yang sebanding untuk memungkinkan suatu kelompok memenuhi syarat  untuk  pengecualian  larangan  (merujuk  pada  kasus  EC-Seals),  dan  adanya pengecualian terhadap larangan untuk negara tetangga yang mana pengecualian ini kontradiktif  dengan  tujuan  yang  tadinya  dapat  membenarkan  kebijakan  tersebut (merujuk pada Brazil – Retreaded Tyres).

## KESIMPULAN
Merujuk pada putusan dan pernyataan Panel dalam pemeriksaan DS 477, 478 dan 484,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  secara  umum  terdapat  dalam  pembelaan Indonesia. Indonesia umumnya tidak dapat membuktikan linkage antara peraturan domestik yang berlaku dengan tujuan tercapainya exceptions yang terdapat dalam subparagraph dari Article XX General Exceptions. Kedua adalah Indonesia tidak dapat menunjukan “ necessity ” dari  dibentuknya measure domestik  tersebut  untuk  mencapai  tujuan  yang  terdapat  dalam subparagraph dari Article XX General Exceptions. Mematuhi perjanjian internasional, dalam hal  ini  GATT  juga  merupakan  perwujudan  dari  kedaulatan  negara  ketika  negara  tersebut mengikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  internasional  itu,  salah  satu  caranya  adalah memanfaatkan general  exceptions  provision bukan  hanya  sebagai  alat  pembelaan  namun sebagai bahan pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan bagi ketentuan terkait  perdagangan  yang  sensitif  terhadap  sengketa  perdagangan.  Adapun  untuk memanfaatkan  ketentuan general  exceptions  provision dalam  GATT  dalam  proses pembentukan  perundang-undangan,  perlu  merujuk  pada  kondisi successful  case penggunaan ketentuan dalam Article XX General Exceptions di WTO dengan menggunakan proses  pemeriksaan  kesesuaian  berdasarkan subparagraph  Article XX,  Pemeriksaan kesesuaian  berdasarkan necessity,  related  to, dan  Pemeriksaan  kesesuaian  berdasarkan Chapeau.

## REFERENSI
Bella Oktaviani, “Kasus DS-477 Dan DS-478 Indonesia-New Zealand-America Importation Of Horticultural  Products,  Animals  And  Animal  Product  Dikaitkan  Dengan  Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 3, (2021)
Brandon  L.  Bowen,  “The  World  Trade  Organization  and  Its  Interpretation  of  the  Article  XX Exceptions to the General Agreement of Tariffs and Trade, of Recent Developemnts”
Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 29 No. 1 (2000) hal. 182- 201.
Brazil  v.  Indonesia,  Measures  Concerning  the  Importation  of  Chicken  Meat  and  Chicken Product, DS484, Dispute Settlement Body World Trade Organization Dunoff, Jeffrey & Mark A. Pollack eds., International Law and International Relations: Taking Stock, Cambridge: Cambridge University Press, 2012
Fadhil  Arkaan  Katili,  Karen  Yohana,  Natalia  Yeti  Puspita,  “World  Trade  Organization: Penyelesaian  Sengketa  Dagang  Impor  Ayam  (Brazil  v.  Indonesia),  Majalah  Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Volume 23 Isue 2, (2021
Friedman, Thomas L., The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization 2 nd Edition New York: First Anchor Books, 2000.
General Agreement on Tariffs and Trade (diadopsi 1 April 1995, mulai berlaku 1 April 1995) Haniff Ahamat dan Nasarudin Abdul Rahman, “Halal Food, Market Access and Exception to WTO Law: New Aspects Learned from Indonesia – Chicken Products”, AJWH, Volume 13 Nomor 355 (2018).
Indira Carr, Jahid Bhuiyan et al eds., International Trade Law and WTO, Federation Press, 2012
Japan Ministry of Economy, Trade and Industry, 2015 Report on Compliance by Major Trading Partners with Trade Agreements – WTO, FTA/EPA, and IIA
John  King  Gamble  Jr.  dan  Joy  Bilharz  Kolb,  “Multilateral  Treaties:  An  Assessment  of  the Concept  of  Laterality”,  Loyola  of  Los  Angeles  International  and  Comparative  Law Review, Vol. 3 No. 1, (1980) hal. 19-41.
Kadek Sarna, Nurhasan Ismail dan Harry Supriyono, “After Trade Dispute: is Indonesian Food Sovereignty Threatened?”, Udayana Journal of Law and Culture, Volume 4 Nomor 2, (2020).
Krzystof  J.  Pelc,  Making  and  Bending  International  Rules,  The  Design  of  Exceptions  and Escape Clauses in Trade Law, Cambridge University Press: Cambridge, 2016
Moran, Niall The First Twenty Cases under GATT Article XX; Tuna or Shrimp dear?, diakses dari https://eprints.mdx.ac.uk/28278/1/Moran_SIEL_Paper30.3.pdf Muhammad Maulana Iberahim, Indonesia’s Two Level Game at the WTO: a Political Economy Approach to the International Poultry Trade, Thesis Thammasat University, (2020)
New Zealand v. Indonesia, Measures Concerning the Importation of Horticultural Products, Animals  and  Animal  Products,  DS477,  Dispute  Settlement  Body  World  Trade Organization
Rangel, Daniel, WTO General Exceptions: Trade Law’s Faulty Ivory Tower, Public Citizen: Washington DC, 2022
Rifkah Mufida, “Penerapan Prinsip National Treatment dalam Kasus Sengketa Impor Daging Ayam antara Brasil dan Indonesia”, Justitia Et Pax Jurnal Hukum, Vol. 38 No. 1, (2022) hal. 141 – 172.
Rigod, Boris dan Tovar, Patricia, “Indonesia – Chicken: Tensions between international trade and domestic food policies?”, EUI Working Paper RSCAS No. 58 (2018)
Sihnomo  Abu  Hilmy,  “Legal  Consequences  Dispute  Settlement  Body  Decision  477-478 Concerning  Protection  and  Empowerment  of  the  Farmers”,  Substantive  Justice International Journal of Law, Volume 3 Nomor 1 (2020).
Suardi,  “Pengaturan  World  Trade  Organization  dalam  Hukum  Internasional  Serta  Konflik Kepentingan antara Negara Maju dan Negara Berkembang”, Inspirasi, No. XIII (2012) hal. 1-20.
United States v. Indonesia, Measures Concerning the Importation of Horticultural Products, Animals  and  Animal  Products,  DS478,  Dispute  Settlement  Body  World  Trade Organization
Venzke, Ingo “Making General Exceptions: The Spell of Precedents in Developing Article XX GATT into Standards for Domestic Regulatory Policy”, German Law Journal, Volume 12 Nomor 5 (2011)
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and Trade (The WTO Agreement Series), Jenewa: WTO Publications, 1998.
Yokhebed Arumdika Probosambodo, “The Exception of National Treatment Principle of GATT in Indonesia”, Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 3 No. 1 (2018) hal. 245- 256.