## PENYULUHAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN, UPAYA HUKUM, DAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI RUTAN PONDOK BAMBU
Hery Firmansyah 1 , Angelene Vivian Gunawan 2 , Talitha Marshanda 3 , Grace Bernadette Michelle 4, Jessica Marbun 5
1 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: heryf@fh.untar.ac.id
2 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: angelvivian03@gmail.com
3 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: talithamarsanda18@gmail.com
4 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: grace.205210256@stu.untar.ac.id
5 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: jessica.205210046@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
Legal aid is intended for underprivileged people, the poor (low income), the illiterate (those who cannot read or write or have low education), and those who do not have access to their rights due to pressure from those in more power. One type of detention according to Indonesian positive law is placement in a state detention center (remand center) (M Syafi, 2019). Pondok Bambu Class 1 East Jakarta State Detention Center tries to fulfill the rights of its prisoners both while the case examination process is still ongoing until the criminal execution stage. Indonesian formal criminal law has regulated the technicalities and rights of prisoners during the trial examination at the first level, appeal, cassation, and judicial review up to the implementation of the judge's decision, but the ignorance and reluctance of prisoners to exercise their rights can actually be an obstacle in the fulfillment of their rights. The purpose of this research is to increase knowledge and encourage prisoners to be aware of their legal rights and use pro bono legal aid. Community Service (PKM) in Pondok Bambu Class 1 Detention Center East Jakarta was conducted offline with one-way material presentation involving lawyers and paralegals from PKBH FH Untar. To realize the solution, the PKM was carried out with material presentation, questions and answers, free consultation, and followed up with the registration of defendants as pro bono clients of PKBH FH Untar.
Keywords: Rights of WBP, Trial Process, Appeal, Cassation

## ABSTRAK
Bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin (berpenghasilan rendah), buta huruf (mereka yang tidak bisa membaca atau menulis atau berpendidikan rendah), dan mereka yang tidak mendapat akses terhadap hak-haknya karena tekanan dari pihak yang lebih berkuasa. Salah satu jenis penahanan menurut hukum positif Indonesia adalah dengan menempatkan dalam rumah tahanan negara (rutan) (M Syafi, 2019). Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Kelas 1 Jakarta Timur berusaha memenuhi hak-hak warga binaannya baik selagi masih berlangsungnya proses pemeriksaan perkara hingga tahap pelaksanaan pidana. Hukum formil pidana Indonesia telah mengatur teknis dan hak-hak warga binaan selama pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga pelaksanaan putusan hakim, namun ketidaktahuan dan keengganan para warga binaan untuk menggunakan hak-hak yang dimilikinya justru dapat menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong warga binaan untuk mengetahui hak-hak hukumnya dan menggunakan bantuan hukum pro bono. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Rutan Pondok Bambu Kelas 1 Jakarta Timur dilakukan secara luring dengan pemaparan materi searah yang melibatkan pengacara dan paralegal dari PKBH FH Untar. Untuk mewujudkan solusi, maka PKM dilaksanakan dengan pemaparan materi, tanya jawab, konsultasi gratis, serta ditindaklanjuti dengan pendaftaran warga binaan sebagai klien pro bono PKBH FH Untar.
Kata Kunci: Hak-hak WBP, Proses Persidangan, Banding, Kasasi

## 1. PENDAHULUAN
Dalam konteks pidana, masyarakat berhadapan dengan negara dan aparatnya sebagai lawan di persidangan. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atas ketidakseimbangan posisi tersebut, hukum Indonesia telah mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana melalui KUHAP dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hukum acara
Penyuluhan Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum, dan Hak-Hak Warga Binaan Di Rutan Pondok Bambu
pidana Indonesia menganut asas inkisitor, dimana tersangka dan terdakwa bukan lagi dianggap sebagai objek pemeriksaan sehingga perlakuan terhadapnya dapat semena-mena, melainkan sebagai subjek (Andi Hamzah, 2022). Meskipun terjerat dalam kasus pidana, seseorang tetap memiliki hak-hak konstitusional didepan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Konstitusi yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Sehingga aparatur negara harus tetap menghargai hak-hak yang telah diatur tersebut dalam menjalankan tugasnya menegakkan keadilan.
Penahanan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, tidak dapat dijadikan sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang.(Ruslan Renggong, 2016)
Salah satu jenis penahanan menurut hukum positif Indonesia adalah dengan menempatkan dalam rumah tahanan negara (rutan) (M Syafi, 2019). Menurut Pasal 1 angka (16) Undang Undang Pemasyarakatan, dijelaskan definisi dari rutan adalah, “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.” Sedangkan pelayanan menurut Pasal 1 angka 9 adalah, “Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.” Demikian, rutan mengemban sebuah fungsi pelayanan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tahanan.
Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Kelas 1 berlokasi di Jl. Pahlawan Revolusi No.38, RT.4/RW.3, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Rutan Pondok Bambu mempunyai visi agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misi yang diemban Rutan Pondok Bambu antara lain “Mewujudkan pelayanan hukum dan penegakan hukum yang berkualitas serta mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.” Rutan Pondok Bambu juga memiliki tugas pokok untuk, “Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didiknya dengan menyelenggarakan berbagai fungsi melalui pembinaan dan bimbingan sosial kepada narapidana/anak didik.” Salah satu misi Rutan Pondok Bambu adalah untuk “Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia” (Rutan Pondok Bambu, 2024). Selain itu Rutan Pondok Bambu juga berusaha menjamin hak-hak warga binaan yang telah diberikan KUHAP sepanjang proses pemeriksaan berlangsung dan hak-hak dalam Undang Undang Pemasyarakatan selama waktunya menjalani proses pelaksanaan pidana.
Bantuan hukum adalah layanan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak tersangka dan terdakwa secara hukum mulai dari penahanan hingga putusan pengadilan berkekuatan tetap (H. Andi Ferry Mulyanuddin, 2017). Bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, masyarakat miskin (berpenghasilan rendah), buta huruf (mereka yang tidak bisa membaca atau menulis atau berpendidikan rendah), dan mereka yang tidak mendapat akses terhadap hak-haknya karena tekanan dari pihak yang lebih berkuasa. Bantuan hukum ditujukan bagi orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan tujuannya untuk mendapatkan perwakilan hukum dan mengakses pengadilan (Dino Ferdinanto et.al , 2023). Pemberian bantuan hukum ini memungkinkan tersangka/terdakwa untuk memperluas pemahaman mereka tentang hak-hak setiap individu, terutama selama persidangan masih berlangsung. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH Untar) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara merupakan bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan tahanan terhadap hak-haknya selama proses persidangan perkara pidana.
Berdasarkan analisa situasi mitra, dari sekian banyak kesempatan bantuan hukum yang ditawarkan kepada warga binaan di Rutan Pondok Bambu, terdapat hambatan yang membuat warga binaan Rutan Pondok Bambu enggan untuk menerima bantuan hukum yang ditawarkan PKBH FH Untar. Warga binaan masih sedikit yang mengajukan pertanyaan terlebih lagi ketika ditawarkan konsultasi gratis hingga menerima bantuan hukum pro bono dari PKBH FH Untar. Ketidaktahuan akan hak-hak hukum yang dimiliki menyebabkan keraguan para warga binaan Rutan Pondok Bambu. Hal ini menjadi masalah karena tidak hanya penyidik yang harus menyadari tanggung jawab yang dituntut dari mereka, tetapi juga tersangka dan terdakwa perlu memahami proses persidangan yang mereka jalani dan menyadari hak-hak mereka di bawah hukum. Sangat penting bagi para tahanan untuk memiliki kesadaran hukum tentang hak-hak mereka karena kemiskinan dan ketidaktahuan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hukum (Andi Hamzah, 2022).
Menjadi kendala mitra ketika proses persidangan pidana yang terdiri dari jawab menjawab seperti eksepsi, pembelaan, dan duplik yang memerlukan tenaga hukum profesional yaitu advokat untuk penyusunannya. Pengajuan bukti-bukti untuk meringankan terdakwa juga membutuhkan bantuan advokat. Sementara warga binaan yang tidak mampu untuk mengakses jasa advokat akan terkendala. Ketidakmampuan mendapatkan advokat, keengganan menggunakan bantuan hukum gratis, serta ketidaktahuan akan proses persidangan dan hak-hak hukumnya menjadi hambatan bagi mitra selama proses persidangan perkaranya. Padahal bantuan hukum pro bono adalah gratis dan dapat meringankan putusan pemidanaan bahkan bisa mencapai putusan bebas.
Untuk mengatasi masalah di atas, maka melalui PKM ini telah menargetkan beberapa solusi yaitu :
1. Pemaparan mengenai pemeriksaan persidangan, upaya hukum, dan hak-hak warga binaan di Rutan Pondok Bambu demi mendorong warga binaan menggunakan hak-haknya;
2. Pendampingan konsultasi hukum gratis;
3. Pendampingan pro bono kepada warga binaan yang kasusnya masih berlangsung di pengadilan namun belum mendapatkan advokat.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan di Rutan Pondok Bambu dan merupakan kerjasama antara dosen dan para pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini dilaksanakan secara luring. Mekanisme penyelenggaraan sosialisasi diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara luring.
Dalam kegiatan ini terdapat pengacara serta pembicara yang dilibatkan secara aktif. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Pondok Bambu. Pada penyuluhan ini peserta diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan warga binaan perihal materi yang dibawakan.
Tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pada Rutan Pondok Bambu terdiri dari :
Penyuluhan Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum, dan Hak-Hak Warga Binaan Di Rutan Pondok Bambu
1. Melakukan riset lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Rutan Pondok Bambu;
2. Mengurus perizinan lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Menetapkan rencana jadwal kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menetapkan pembagian kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Menyusun proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang di perlukan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Membuat laporan luaran;
9. Mengirim laporan. Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain :
1. Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada warga Rutan Pondok Bambu;
2. Mendorong para tersangka Rutan Pondok Bambu terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Menyiapkan konsumsi dan transportasi;
4. Menyusun waktu bersama pemateri;
5. Pemberian sertifikat kepada pemateri;
6. Dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rutan Kelas I Pondok Bambu, yang merupakan rumah tahanan negara khusus untuk wanita, terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38, RT.4/RW.3, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemerintah Daerah DKI Jakarta mendirikan Rutan Kelas I Pondok Bambu pada tahun 1974. Dalam Rutan Pondok Bambu, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Rutan ini terdiri dari beberapa paviliun, yaitu Paviliun Anggrek yang terdiri dari 18 kamar hunian untuk narapidana wanita dengan kasus pidana kriminal, Paviliun Bougenville yang memiliki 5 kamar hunian khusus untuk WBP wanita dengan penyimpangan seksual, Paviliun Cendana yang terdiri dari 12 kamar hunian untuk WBP dengan kasus narkotika atau psikotropika dan 1 kamar karantina, serta Paviliun Dahlia yang terdiri dari 12 kamar hunian untuk WBP dengan kasus kriminal dan narkoba dan 3 kamar RPTT (Ruang Pelanggaran Tata Tertib) (Rutan Pondok Bambu, 2020).
Pertama-tama kata sambutan dibawakan oleh Direktur PKBH FH Untar, Dr. Hery Firmansyah, S.H., AFF. WM., M.Hum., MPA. Kemudian penyuluhan dimulai dengan pemaparan materi oleh advokat PKBH FH Untar dengan berjudul “Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum, dan Hak-hak Warga Binaan di Rutan Pondok Bambu”. Dalam pembawaan materi, advokat PKBH FH Untar beberapa kali melempar pertanyaan singkat untuk mengukur pengetahuan warga binaan Pondok Bambu akan tahap-tahap persidangan pidana dan hak-hak tersangka terdakwa. Dari pertanyaan singkat, jawaban yang diberikan beberapa warga binaan masih sangat kurang. Setelah itu, advokat melengkapi dan memberikan penjelasan.
Pemaparan dibuka dengan menyampaikan kepada warga binaan mengenai eksistensi bantuan hukum. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit,
ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, dan kelompok orang dibelanya. Pemberian bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi klien sehingga tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis maka orang yang tidak mampu dari segi perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan lebih mudah untuk memperoleh penasehat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Disamping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

## Gambar 1

## Pelaksanaan pemaparan materi dengan Rutan Pondok Bambu Kelas 1 Jakarta Timur
Kegiatan kedua adalah sesi tanya jawab dari warga binaan yang dijawab langsung oleh advokat PKBH FH Untar. Setelah pemaparan materi, warga binaan Rutan Pondok Bambu terdorong untuk bertanya mengenai tahap-tahap dalam persidangan hingga seputar kasus mereka yang sedang berjalan di pengadilan. Berdasarkan notulensi tanya jawab, berikut pertanyaan yang diajukan oleh warga binaan kepada advokat PKBH FH Untar :

## Tabel 1 Notulen tanya jawab
Pertanyaan Jawaban Penanya 1 Apakah banding atau Peninjauan Kembali bisa hukumannya diperberat? Banding hukumannya bisa diperberat pada kasus tertentu seperti narkotika atau tipikor. Pada Peninjauan Kembali, juga bisa diperberat, namun hanya kasus tertentu juga. Penanya 2 Kenapa waktu dakwaan saya bisa ditahan oleh Penyidik Pasal 242 (kesaksian palsu)? Tidak pernah disidik Pasal 242. Dalam dakwaan ada Pasal 242 dan 310 (pencemaran nama baik) tapi waktu penyidikan tidak ada Pasal 242 hanya Pasal 310. Saya takut mengajukan banding akan diperberat hukumannya.
Sebelumnya, berkas harus dilihat untuk melihat kekeliruan dimana. Terdakwa dasar diadilinya adalah surat dakwaan. Surat dakwaan dasar mengadilinya adalah pasal di penyidikan. Jika tidak pernah disidik Pasal 242, maka bisa menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum. Mengajukan banding adalah pilihan, jika dasar hukumnya kuat, maka diperberat kesempatannya kecil dan biasanya hanya di kasus tertentu. Berdasarkan pengalaman, jika dasar hukumnya kuat kami bela, jangankan banding, bahkan di
Penyuluhan Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum, dan Hak-Hak Warga Binaan Di Rutan Pondok Bambu
Pengadilan Negeri bisa bebas. Jika memang ingin banding, silahkan konsultasikan dengan Penasihat Hukum berkas-berkasnya supaya bisa dianalisis. Penanya 3 Saya terkena Pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Ketika mengajukan banding, jangka waktu untuk tahu diterima atau tidak berapa lama? Setidak-tidaknya 7 hari sejak putusan sudah diutarakan untuk banding atau tidak. Sampaikan dulu secara lisan ingin banding walau belum menerima salinan putusan. Untuk salinan putusan bisa tanyakan kepada administrasi untuk keperluan banding
Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan konsultasi. Dimana Narasumber dari PKBH FH UNTAR memberikan kesempatan bagi warga binaan Rutan Pondok Bambu untuk mengisi sebuah formulir yang telah disediakan untuk mengajukan bantuan hukum mengenai perkara masing-masing warga binaan.

## Tabel 2

## Formulir Konsultasi Warga Binaan Rutan Pondok Bambu
Kasus Pokok Permasalahan Tahanan 1 Penganiayaan Adanya dugaan penganiayaan dimana tersangka dilapor balik oleh seseorang yang dia sendiri telah laporkan sebelumnya atas perbuatan yang sama. Pasal 351 KUHP Tahanan 2 Narkotika Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Pasal 111 (1), Pasal 112 (1)

## Gambar 2
Pelaksanaan tanya jawab dengan Rutan Pondok Bambu Kelas 1 Jakarta Timur

## 4. KESIMPULAN
Dengan melaksanakan proses penyuluhan melalui edukasi tentang “Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum, dan Hak-hak Warga Binaan di Rutan Pondok Bambu”, berhasil memberikan pemahaman kepada para warga binaan Rutan Pondok Bambu mengenai hak-hak yang mereka miliki selama berjalannya proses pemeriksaan perkara pidana hingga saat melaksanakan pidananya. Melalui informasi yang disampaikan dalam penyuluhan, para warga binaan dapat lebih memahami dan terdorong mempergunakan hak-hak individu mereka selama proses pemeriksaan persidangan dan pemasyarakatan.
Solusi PKM tercapai terbukti dengan warga binaan yang selanjutnya mau berkonsultasi mengenai kasusnya yang sedang berjalan di pengadilan. Terdapat juga warga binaan yang akhirnya mau menerima pendampingan persidangan sebagai klien probono dari PKBH FH Untar.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Kami sebagai kelompok dalam pengabdian masyarakat, ingin menyampaikan rasa terima kasih kami atas bantuan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## REFERENSI
Ferdinanto, Dino et. al. (2023). Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lex Privatum Vol.XI No.4.
Hamzah, Andi. (2022). Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Renggong, Ruslan. (2016). Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group
Mulyanuddin, Andi Ferry H. (2017). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum. https://jabar.kemenkumham.go.id/ pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-mas yarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-ke setaraan-dimuka-hukum.
Rutan Pondok Bambu. (2024) Visi, Misi dan Tata Nilai. https://rutanpondokbambu. kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai.
Syafi, M et.al. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Penangguhan Penahanan Pada Tindak Pidana Pengedaran Kosmetik Ilegal di Kota Balikpapan. Jurnal Lex Suprema Vol. 1 No. 2. Sejarah Satuan Kerja (2020). https://rutanpondokbambu.kemenkumham.go.id/profil/ sejarah-satuan-kerja.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan