## PANDANGAN SOSIAL EKONOMI DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT PETANI DI JAWA

## Nur Khoiriyah
Dosen Institut Pesantren Mathali’ul Falah Email: nurkhoiriyah.kampus2016@gmail.com

## Abstact
The life of the farming community is still very far from prosperous. This is evident from the data presented statistically relevant data on poverty and education levels. With such reality is, there should be a variety of efforts to resolve this problem. The resolution attempts to start the real state of the farming communities, for that, this article will provide an overview of the socio-economic and religious views of the farming community in the literature. Based on this basis, the author tries to give a deeper formulation related to the farming community problem solving.
Keywords: Farm Society, Economic-Social, and Religius.

## Abstrak
Kehidupan masyarakat petani masih sangat jauh dari kata sejahtera. Hal ini terlihat dari data yang  tersaji  secara  statistik  terkait  data  kemiskinan  dan  tingkat  pendidikan.  Dengan  realitas seperti ini, perlu dilakukan berbagai upaya penyelesaian masalah ini. Upaya penyelesaian harus mulai dari keadaan riil masyarakat petani, untuk itu, tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai  pandangan  sosial  ekonomi  dan  keagamaan  masyarakat  petani  secara  kepustakaan. Berdasarkan  basis  inilah,  penulis  mencoba  memberikan  rumusan  secara  lebih  mendalam  terkait pemecahan masalah masyarakat petani.
Kata Kunci: Masyarakat Petani, Sosial Ekonomi, dan Keagamaan.

## A. Pendahuluan
Kehidupan  petani  sangat  identik  dengan  keterbelakangan  dan  kemiskinan. Dengan  BPS  Jawa  Tengah  tahun  2015  menunjukkan  daerah-daerah  dengan  pola perekonomiannya  non  pertanian  memiliki  tingkat  kemiskinan  lebih  rendah. 1 Secara bersamaan data Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan kabupaten menunjukkan hal yang  cenderung  sama.  Beberapa  kabupaten  dengan  basis  perekonomian  pertanian memiliki tingkat partisipasi rendah. 2
Ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  petani  yaitu kebudayaan  dan  keagamaan.  Masyarakat  petani  memiliki  karakter  yang  berbeda
1 Diunduh dari https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/20 pada 10/03/2017
2 Diunduh dari https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10 pada 10/03/2017
dengan masyarakat lainnya. Kegiatan perekonomian yang mengikat masyarakat hidup di wilayah pedesaan menjadi keterikatan antara manusia dengan lahan. Sebagaimana disinggung dalam berbagai literatur sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan, kota selalu diidentikkan dengan pekerjaan industri dan jasa, sedangkan desa identik dengan agraris. 3 Pola perekonomian yang berbeda ini menyebabkan pola kehidupan berbeda yang terkadang tidak dipahami oleh masyarakat di luar komunitas yang ada.
Dari aspek keagamaan masyarakat petani lebih relijius. Beberapa indikatornya adalah  keberadaan  santri,  pesantren,  dan  kyai  di  dalam  suatu  daerah.  Data  Kanwil Departemen  Agama  Jawa  Tengah  tahun  2015  menunjukkan  daerah  dengan  basis pertanian  memiliki  jumlah  santri,  kyai,  dan  pesantren  cenderung ebih  banyak. 4
Pemikiran ini mungkin bertentangan dengan realitas keagamaan terbaru di Indonesia. Di  masyarakat  muslim erkotaan  mulai  bermunculan  kegiatan  keagamaan yang  lebih masif dengan beragam artikulasi.
Dari alur di atas memberikan hipotesis, bahwa tingkat kemiskinan masyarakat petani terkait dengan kebudayaan, dan pemahaman keagamaan mereka.  Kenapa hal ini  bisa  terjadi?  Bagaimana  sebenarnya  pandangan  masyarakat  petani  terkait  sosial ekonomi  dan  keagamaan  mereka?.  Dua  hal  inilah  yang  akan  penulis  bahas  secara mendalam dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan telaah literatur terkait pandangan sosial  ekonomi  dan  keagamaan  masyarakat  petani.  Dengan  menggunakan  data-data statistik yang tersedia dari pemerintah melalui website, penulis memaparkan keadaan sosial  ekonomi  dan  keagamaan  masyarakat  serta  menggunakan  berbagai  literatur sebagai  alat  penglihatan  secara  lebih  kritis  terhadap  realita  yang  ada.  Penulis menawarkan problem  solving pada  masalah  yang  ada  dengan  mengkritisi  kebudayaan dan membentuk cara berfikir agama yang terbuka.

## B. Memahami Petani: Perekonomian Subsisten di Pedesaan
James C. Scott dalam bukunya yang berjudul The Moral Economy of the Peasant: Rebellion  and  Substence  in  Southeast  Asia memberikan  gambaran  mengenai  kehidupan petani  secara  umum  di  Asia  Tenggara.  Meski  secara  eksplisit  Victor  memberikan
3 Alfien Pandaleke, Sosiologi Perkotaan, (Bogor: Maxindo Internasional, 2015), hlm. 10
4 Diunduh dari https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1101 pada 10/03/2017
kritik pada Scott karena menganggap kaum petani itu sangat  lemah dan hanya bisa memikirkan perekonomian pada hari itu saja, ada beberapa hal yang bisa dipelajari. 5
Ada  dua  tesis  dari  pemikiran  Scott  yaitu  “Dahulukan  Selamat”  dan “Distribusi Resiko” yang disimpulkan berdasarkan studi kehidupan petani di Burma dan Vietnam. 6 Tesis ini relevan dengan dengan keadaan pertanian yang ada di negara ini. Perilaku ekonomi masyarakat petani berbeda dengan masyarakat kapitalis. Hal ini berbeda karena unit konsumsi dan produksi dilakukan oleh unit yang sama.  Tujuan atau goal yang ingin dicapai dalam masyarakat petani masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten).
Anggota  keluarga  perunit  yang  cenderung  lebih  besar  dibanding  dengan masyarakat  kapitalis  menjadi  beban  ekonomi  yang  cukup  besar.  Selain  itu,  semua bagian dalam kegiatan ekonomi pertanian mulai dari memilih bibit, teknik bercocok tanam,  penentuan  waktu,  rotasi  tanam  dan  sebagainya  dilakukan  secara  bersama dengan tingkat keberhasilan panen yang tidak menentu. Hal inilah yang mendorong munculnya  prinsip  pengutamaan  keselamatan  dalam  sistem  perekonomian  mereka. Soerjono  Soekanto  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pengantar  Sosiologi  memberikan gambaran mengenai pertanian subsisten. Cara bertani tradisional tidak efesien karena belum menggunakan teknologi yang baru. 7
Pola  perilaku  perekonomian  masyarakat  petani  lebih  mendahulukan penghindaran terhadap resiko. Pola-pola inovasi seperti melakukan investasi  seperti pembuatan  sumur  pompa,  mengubah  cara-cara  bertanam  dan  menggunakan  bibit padi unggulan sangat jarang dilakukan. Perilaku ini membentuk kehidupan ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan atau subsistensi yang stabil.
Selain  minimnya  inovasi,  tingkat  bencana  dalam  pertanian  menjadikan pendahuluan  selamat  menjadi  semakin  kuat  dalam  masyarakat  petani.  Kegagalan panen  karena  faktor  alam  Kegagalan  panen  karena  faktor  alam  seperti  banjir  dan
5 Victor  T.  King,  Moral  Ekonomi  Petani:  Antara  Subsistensi  dan  Resistensi  diunduh  dari http://etnohistori.org/moral-ekonomi-petani-antara-subsistensi-dan-resistensi.html pada 14/03/2017
6 James  C.  Scott, Moral  Ekonomi  Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi  di  Asia  Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1981),  hlm. 17
7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 136
kemarau panjang contoh bencana yang cukup besar bagi masyarakat petani. 8 Banjir di beberapa  wilayah  Jawa  menjadi  bencana  yang  datang  setiap  tahun.  Hal  ini menyebabkan  gagal  panen  masyarakat  petani  karena  produksi  pertanian  buruk bahkan  gagal.  Pada  musim  kemarau  panjang,  sumber  air  yang  tersedia  tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga menimbulkan krisis pada masyarakat.
Masa  krisis  tidak  serta  merta  membuat  masyarakat  petani  mati  kelaparan. Sebagaimana  konsep  umum  dalam  pertanian  subsisten,  lahan  yang  sempit  biasanya ditanami  dengan  berbagai  macam  tanaman  umbi-umbian,  atau  kacang-kacangan lainnya  sehingga  tingkat  kebutuhan  dalam  unit  keluarga  bisa  dipenuhi.  Selain  itu, homogenitas  dan  ikatan  kekeluargaan  juga  menjadi  salah  satu  penjamin keberlangsungan  kehidupan.  Hal  ini  terlihat  dari  kebiasaan  menitipkan  anak  ke saudara-saudara sekitar rumah saat mereka harus pergi ke luar daerah. Keadaan yang sangat  minim  dan  bahkan  menghadapi  kebuntuan  ini  membuat  perekonomian masyarakat petani bahkan susah untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Scott sebagai pencetus “Dahulukan Selamat” memiliki alur logika yang dalam. Dalam  hal  memilih  jenis  bibit  dan  cara-cara  bertanam,  masyarakat  petani  lebih memilih  meminimkan  terjadinya  bercana  ketimbang  memaksimalkan  penghasilan rata-rata.  Strategi  ini  mengesampingkan  pilihan  yang  memberikan  harapan  yang mendatangkan hasil bersih rata-rata tinggi dengan risiko kerugian yang besar. Selain itu,  pemilihan  jenis  tanaman  lebih  mempertimbangkan  pemenuhan  kebutuhan dibanding dengan hasil untuk dijual. 9
Distribusi  risiko  dalam  masyarakat  petani  terlihat  dalam  pengambilan  pajak secara “paksa” oleh pemerintah di beberapa negara tempat penelitian Scott. Dalam diagram  di  bawah  ada  gambaran  mengenai  dua  jenis  pemungutan  pajak  yaitu menunjuk  pada  satuan  jumlah  yang  tetap  pada  semua  musim  dan  menunjuk  pada satuan  prosentase  hasil  panen.  Pola  pertama  memperlihatkan  bahwa  dengan penentuan  jumlah  tetap  pajak  akan  memberikan  stabilitas  pendapatan  pemerintah,
8 James  C.  Scott, Moral  Ekonomi  Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi  di  Asia  Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1981),  hlm. 24
9 James  C.  Scott, Moral  Ekonomi  Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi  di  Asia  Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1981),  hlm. 28
tetapi  tidak  sesuai  dengan  etika  subsistensi.  Etika  subsistensi  ini  mencakup  adanya hak-hak  yang  dimiliki  oleh  petani  untuk  tetap  hidup  dalam  keadaan  apapun. Sedangkan  dalam  pola  kedua  terdapat  etika  subsistensi.  Hal  ini  bisa  terlihat  dari pengambilan prosentasi hasil panen. Jika masyarakat petani mendapatkan hasil panen melimpah makan akan mengeluarkan pajak yang cukup besar. Jika masyarakat petani mendapatkan  hasil  yang  rendah  bahkan  gagal,  mereka  tetap  mengeluarkan berdasarkan prosentase pendapatan. Meski secara jumlah dua mekanisme ini bisa jadi lebih banyak yang kedua, namun secara etika, dan kesadaran masyarakat, pola yang kedua lebih banyak dianggap manusiawi. 10
Sumber : James C. Scott, Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara
Dari penjabaran di atas keadaan sosial pola perekonomian masyarakat petani bisa  digambarkan  sebagai  alur  yang flat. Bermacam  pilihan  pola  pengembangan ekonomi lebih banyak menggunakan logika dahulukan selamat. Pilihan bibit, inovasi penanaman,  manajemen  pengelolaan  sampai  pada  produksi  semua  ditangani  secara
10 James  C.  Scott, Moral  Ekonomi  Petani:  Pergolakan  dan  Subsistensi  di  Asia  Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1981),  hlm. 45
internal dalam satu unit. Selain itu, prospek pemenuhan kebutuhan yang masih sangat besar menjadi salah satu pertimbangan lainnya. Resiko bencana yang tidak menentu semakin  menambah  pola  perekonomian  dalam  sektor  ini  semakin  tida  menentu. Keadaan seperti ini tidak sepenuhnya sama dengan petani Indonesia, terutama daerah Jawa. Namun demikian pola-pola tertentu seperti pola tanam tradisional, pengelolaan yang masih satu unit dan minimnya inovasi masih banyak terjadi di berbagai daerah pertanian di Jawa.

## C. Pandangan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani
Berbicara  mengenai  sosial  keagamaan,  tidak  bisa  terlepas  dari  konteks kebudayaan suatu masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, keberadaan suatu agama tidak terlepas  dari  unsur  kebudayaan  lokal.  Secara  konsep,  para  ahli  ilmu  sosial memberikan  gambaran  luas  dalam  mengartikan  kebudayaan.  Hal  ini  mencakup seluruh  total  dari  pikiran,  karya  dan  hasil  karya  manusia  yang  tidak  berakar  kepada nalurinya, oleh karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia melalui proses belajar. 11
Koentjaraningrat  memberikan  gambaran  pada  unsur-unsur  kebudayaan terdiri  dari  sistem  religi  dan  upacara  keagamaan,  sistem  dan  organisasi  masyarakat, sistem  pengetahuan,  bahasa,  kesenian,  sistem  mata  pencaharian  hidup,  dan  sistem teknologi dan peralatan. 12 Urutan ini dibuat mulai dari nilai-nilai yang kuat dan sudah diubah, sampai pada nilai yang lemah dan mudah berubah.
Pembahasan  ini,  sistem  religi  dan  upacara  keagamaan  masyarakat  petani sangatlah kental. Berbagai ritual dalam tahapan produksi sektor agri ini banyak sekali, mulai dari masa tanam sampai musim panen. Ritual ini bisa dilakukan secara individu, maupun  secara  massal.  Ritual  individu  biasanya  dilakukan  oleh  perorangan  dalam rangka  memulai  penanaman,  seperti  sesajen-sesajen.  Pada  awalnya  kegiatan  ini menimbulkan pertentangan dan perdebatan dari perspektif nilai agama. Namun pada perkembangannya  pelurusan  niat  dan  sikap  akulturasi  budaya  yang  disesuaikan dengan nilai-nilai agama bisa mendamaikan permasalahan ini. Ritual yang dilakukan secara  massal  biasanya  dilakukan  dalam  lingkup  luat  suatu  masyarakat.  Ritual  ini seperti sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain. Dalam prespektif masyarakat hal ini menjadi bentuk rasa syukur pada Tuhan atas berbagai nikmat yang diberikan. Namun
11 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 2 12 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 3
jika dilihat secara sosiologis, hal ini bisa menjadi salah satu penggerak keeratan sosial masyarakat.
Sebagai  sikap  ilmiah  dan  kritik  kebudayaan,  Ignas  Kleden  memberikan gambaran  mengenai  sikap  para  ilmuwan  sosial  mengenai  kebudayaan.  Sebagaimana konsen  ilmu-ilmu  sosial  yang  menyelidiki  tentang  apa  yang  sudah  ada  atau  relitas, begitupula  cara  para  ilmuwan  ini  mencetuskan  terkait  kebudayaan.  Kebudayaan adalah realitas yang sudah diciptakan, sudah dihasilkan, sudah terbentuk, atau sudah dilembagakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dilihat sebagai hasil produk jikapun dilihat sebagai bentuk proses maka yang dilihat adalah prosesnya yang sudah ada, bagaimana sudah ada, dan sebagaimana sudah berjalan. 13
Dalam  pandangan  ilmuwan  sosial  Indonesia,  Koentjaraningrat  kebudayaan termanifestasian  dalam  tiga  bentuk  yaitu  sistem  ide-ide,  sistem  tingkah  laku,  dan perwujudan benda-benda budaya. 14 Sistem ide-ide ini dilihat sebagai sebuah tatanan nilai atau norma yang sudah terbentuk dalam satu komunitas. Konsentrasinya tidak pada  proses  perumusan  atau  pembuatan  kesepakatan  suatu  nilai  itu  dibentuk. Sedangkan sistem tingkah laku, melihat pola-pola interaksi yang sudah ada.
Dalam konteks masyarakat petani di Jawa, dilema perubahan kebudayaan ini tidak banyak terjadi, baik dari proses perubahan nilai, perubahan sistem pengetahuan maupun  dari  segi  perilaku.  Proses  perubahan  nilai  dikatakan  tidak  terjadi  ketika melihat masyarakat petani yang orientasinya lebih pada pemenuhan kebutuhan saja. Tidak  banyak  orientasi  untuk  mengembangkan  atau  ekspansi  pasar  pada  hasil produksi tanam. Sedangkan dalam pengembangan nilai dan pengetahuan bisa dilihat dari  pola  perekonomian  masyarakat  yang  minim  inovasi  dan  penggunaan  teknologi baru. Pola inovasi ini sangatlah lamban jika dibandingkan dengan sektor lain dalam masyarakat  modern.  Sedangkan  pola  perubahan  tingkah  laku  masyarakat  petani bahkan  bisa  dikatakan  tidak  mengalami  pergeseran  sama  sekali.  Dengan  tingkat homogenitas  kelompok  dan  ikatan  nilai-nilai  kekeluargaan  berbasis  keagamaan, kelompok  ini  membentuk  pola  perilaku  yang  mengikat  sangat  erat  masyarakat.
13 Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 166 14 Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 168
Pelanggaran  nilai-nilai  berupa  perilaku  yang  tidak  diharapkan  akan  menimbulkan pergunjingan yang luar biasa.
Menurut  Koentjaraningrat  sistem  religi  dan  upacara  keagamaan  merupakan hal yang tidak mudah berubah. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengantar oleh Munawir Abdul Fattah, pertarungan antara modernisasi dan mempertahankan tradisi yang dilakukan oleh petani di Indonesia sudah lama dan terus saja terjadi. 15 Banyak sekali  ritual  yang  berdimensi  sosial  kemasyarakatan  seperti  tahlilan,  ziarah  kubur, dziba’an, dan lain-lain.
Pembahasan sosial keagamaan ini tidak akan mempersoalkan beberapa ritual keagamaan  massal  tersebut,  tetapi  lebih  memperhatikan  cara  pandang  masyarakat petani dalam memahami ajaran agama Islam. Dalam berbagai literatur klasik terutama kitab  kuning  maupun  buku-buku  kontemporer,  ada  dua  pembahasan  penting,  yaitu ubudiyah dan muamalah. Ubudiyah mencakup Kitab Taharah, Kitab Salat, Kitab Zakat, Kitab  Puasa  dan  Kitab Haji  dan  Umrah  sedangkan  muamalah  membahas Jual  beli, hutang  piutang  dan  lain-lain  Selain  keduanya  berbagai  pembahasan  juga  dijelaskan secara rinci,seperti pembagian waris, pernikahan, Jinayat, Hudud dan sebagainya. 16
Pemaknaan  tektual  yang  banyak  dilakukan  adalah  penyempitan  pola pembagian zakat pada penerimanya. Dalam arti tekstual zakat difahami sebagai kadar harta  yang  tertentu,  yang  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dengan beberapa  syarat. 17 Secara  garis  besar,  empat  madzhab  memberikan  gambaran mengenai  penerima  zakat  yaitu: faqir,  miskin, amil, muallaf,  hamba,  orang  yang  berutang, sabilillah, dan musafir. Secara lebih mendalam Sulaiman Rasjid memberikan gambaran mengenai  hikmah  adanya  zakat  meliputi,  pertolongan  untuk  orang  yang  lemah  dan susah  agar  dia  dapat  menunaikan  kewajibannya  terhadap  Allah,  dan  terhadap makhlukNya, memberikan pendidikan diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan, sebagai  ucapan  syukur  dan  terima  kasih  atas  nikmat  kekayaan  yang  diberikan kepadanya,  menjaga  kejahatan-kejahatan  yang  akan  timbul  dari  si  miskin  dan  yang susah, serta guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si
15 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. vii 16 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. Xiii-xviii 17 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 192
miskin  dan  si  kaya. 18 Kegiatan  yang  sering  dilakukan  adalah  adanya  penyaluran langsung  dari muzakki pada mustahiq .  Hal  ini  secara  hukum fiqhiyah tidak  dilarang.
Sebagaimana jawaban pertanyaan yang ditulis dalam karyanya Kiai Sahal Mahfudh. 19
“Tanya:  Bolehkah  zakat  saya  diserahkan  langsung  kepada  faqir  miskin. Jawab  :  adapun  penyampaian  zakat  fitrah  langsung  kepada  faqir  miskin (tanpa  melalui  amil  atau  panitia  zakat)  boleh-boleh  saja.  Diperkenankan juga  diwakilkan  kepada  orang  lain,  karena  zakat  termasuk  ibadah kebendaan ( amaliyah ). Lain halnya dengan ibadah fisik, seperti sholat yang harus dikerjakan sendiri. ( al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh : III, 1972-1976)”.
Zakat membentuk relasi tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga berkaitan dengan umat.  Zakat  bertujuan  memberdayakan mustahiq agar  menjadi muzakki .  Beberapa lembaga  seperti  Lembaga  Amil  Zakat  Dompet  Dhuafa  Republika.  Lembaga  amil zakat  atau  LAZ  mengelola  zakat  secara  sistematis  dan  profesional.  Lembaga  ini memiliki  visi  menjadi  lembaga  pengelola  zakat  terunggul  yang  amanah  dan profesional.  Untuk  mencapai  visi  tersebut,  lembaga  ini  memiliki  misi  optimalisasi pengelolaan  ZIS  yang  berkualitas,  terukur,  dan  berdayaguna  dalam  mewujudkan kemandirian  masyarakat.  Lembaga  ini  memiliki  tujuan  meningkatkan  kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah, meningkatkan penghimpunan dana ZIS, meningkatkan penghimpunan  dana  ZIS,  meningkatkan  sumber  daya  manusia,  meningkatkan profesionalitas lembaga, dan meningkatkan sinergi dan profesionalitas jaringan. 20

## D.  Mengubah  Cara  Pandang  Kebudayaan,  dan  Keagamaan  Menuju Kesejahteraan Petani
Meminjam pembagian tipologi yang dipakai oleh Siti Aminah, dari sisi sosial ekonomi  petani  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  petani,  petani  dengan  lahan  terbatas,  dan petani  tanpa  lahan. 21 Masing-masing  tipologi  memiliki  karakteristik  yang  berbeda. Tipologi petani sangat responsif terhadap teknologi baru, berorientasi pasar, memiliki sikap inovatif, berani mengambil resiko dan memiliki jaringan kerja sama yang lebih
18 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 218 19 Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 163 20 Proyek Peningkatan  Zakat dan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2003 “ Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia”,  hlm. 27
21 Siti Aminah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 31
luas  dari  pada  kelompok  petani  lainnya.  Petani  dengan  lahan  terbatas  memiliki orientasi  pasar,  namun  belum  memiliki  sumber  daya  memadai.  Mereka  memiliki kemauan untuk berkembang, namun perlu ada peningkatan kapasitas dan perluasan akses permodalan dan pasar sedangkan petani tanpa lahan kondisinya paling kurang menguntungkan.  Selain  ada  keterbatasan  aset,  petani  ini  sangat  bergantung  kepada petani  yang  lebih  maju.  Pendapatan  rumah  tangga  sangat  rendah,  sehingga  harus bekerja juga di luar sektor pertanian.
Penggambaran  kondisi  masyarakat  patani  yang  dipakai  dalam  kerangka penelitian James C. Scott adalah kategori petani dengan lahan sempit dan tanpa lahan. Sehingga yang terjadi adalah muncullah etika subsistensi dan term dahulukan selamat. Hampir  sama  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Scott,  beberapa  masalah  yang dikemukakan  oleh  Aminah  meliputi  akses  lahan  yang  menurun,  pengorganisasian petani,  perlindungan  harga  produk,  dan  layanan  penyuluhan  dari  pemerintah  yang terbatas. 22 Akses  lahan  yang  menurun  dalam  konteks  masyarakat  Jawa  disebabkan beberapa faktor, seperti bergantinya orientasi pertanian pada perekonomian lain dan pola pembagian warisan dalam masyarakat.
Selama  ini  terdapat  Gapoktan  yang  merupakan  organisasi  kelompok  petani. Namun dalam pengorganisasiannya lebih bersifat formalitas penyaluran bantuan saja. Belum ada peran pengembangan yang lebih komprehensif. Ketika masa panen raya petani menghadapi risiko harga sehingga harus merugi karena belum ada mekanisme perlindungan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan sistem pasar yang semi terbuka seperti saat ini, kestabilan harga hasil produksi sangat minim. Saat bencana datang masyarakat petani mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara mitigasi dari pemerintah masih sangat minim dan ruangnya masih sangat sempit.
Dilihat  dari  realitas  pola  perekonomian,  kebudayaan,  dan  keagamaan masyarakat petani di atas perlu langkah strategis dalam untuk mendorong terciptanya kesejahteraan  masyarakat  petani,  antara  lain  mendorong  perubahan  pola perekonomian  yang  lebih  berkembang  melalui  pemberdayaan  komunitas  petani, mendorong  kebijakan  pemerintah  yang  berpihak  pada  masyarakat  petani,  dan melakukan dorongan pemahaman agama yang kontekstual.
22 Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 30
Perubahan pola perekonomian yang lebih berkembang melalui pemberdayaan komunitas  petani  sangat  penting  dilakukan.  Berdasarkan  tipologi  masyarakat  petani yang  memiliki  tingkat  keeratan  sosial  yang  kuat,  pemberdayaan  melalui  komunitas akan  menjadi  sangat  strategis.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Siti  Amanah, pemberdayaan  berkaitan  dengan  adanya  kekuatan  mulai  dari  indifidu  seseorang. Representasi  adanya  power  tampak  pada  posisi,  pengambilan  keputusan,  dan pengaruh.  Secara  definitif,  Amanah  memberikan  gambaran  bahwa  pemberdayaan merupakan  upaya  perubahan  dalam  struktur  sosial  masyarakat,  karena  proses power sharing , peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan. 23
Secara lebih aplikatif Soetomo memberikan gambaran mengenai karakteristik pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Pola ini mencakup tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, mekanisme  proses  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan pembangunan  perlu  difasilitasi  dan  bentuk  institusi  sosial  yang  cukup  mengakar dalam  masyarakat  yang  bersangkutan. Kedua, pemberian  kewenangan  kepada masyarakat  lokal  dalam  pengambilan  keputusan  yang  didukung  oleh  kapasitas masyarakat. Kapasitas yang dimaksud meliputi kapasitas dalam identifikasi persoalan dan  kebutuhan,  identifikasi  sumber  daya  dan  peluang,  serta  kapasitas  pengelolaan sumber daya. Ketiga, desentralisasi yang mengandung makna pendelegasian wewenang kepada masyarakat lokal. 24
Keadaan  komunitas  yang  berdaya  memiliki  empat  indikator.  Indikator pertama,  suatu  komunitas  mampu  mengidentifikasi  masalah  dan  kebutuhannya. Indikator  kedua,  komunitas  mampu  mencapai  kesempatan  tentang  sasaran  yang hendak dicapai dan skala prioritas. Indikator ketiga, komunitas mampu menemukan dan  menyepakati  cara  dan  alat  mencapai  sasaran  yang  telah  disetujui.  Indikator keempat  adalah  komunitas  mampu  bekerjasama  rasional  dalam  bertindak  mencapai tujuan. 25 Keempat indikator inilah yang menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberdayaan suatu komunitas dalam masyarakat.
23 Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 2
24 Soetomo, Strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 401
25 Ambar Teguh Sulistiyani, kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 82
Mendorong  kebijakan  pemerintah  yang  berpihak  pada  masyarakat  petani harus menjadi agenda utama dari sektor kebijakan. Program kelembagaan lokal dan program  pemberdayaan  baru  menjadi  program  percontohan  dari  pemerintah. Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi  Pertanian (P3TIP) merupakan  program  pilot  projek  sistem  penyuluhan  pertanian,  perikanan,  dan kehutanan.  Proyek  ini  dilaksanakan  tahun  2007-2011  melaui  program  yang  diawali dengan penelitian dan penyuluhan pertanian yang memenuhi kebutuhan petani dalam menghadapai  perkembangan  ekonomi  global.  Tujuan  program  ini  untuk memberdayakan  patani  dan  organisasi  petani  dalam  meningkatkan  produktifitas, pendapatan  dan  kesejahteraan  petani  melalui  peningkatan  aksesibilitas  terhadap informasi,  teknologi,  modal  dan  sarana  produksi,  pengembangan  agribisnis  dan kemitraan usaha. 26
Proses  pemberdayaan  ini  menggunakan  pendidikan  orang  dewasa  yang partisipatif. Proses kegiatan dilakukan mulai dari kajian desa secara partisipatif dengan fasilitasi  oleh  penyuluh  swadaya  yang  dipilih  secara  demokratis  oleh  dan  untuk masyarakat. Program ini mencakup lima komponen kegiatan utama yaitu komponen penguatan  sistem  penyuluhan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  petani,  komponen penguatan kelembagaan dan kemampuan petugas, komponen peningkatan kapasitas Balai  Pengkajian  Teknologi  Pertanian  (BPTP)  dalam  pengkajian  dan  diseminasi teknologi pertanian, komponen perbaikan pelayanan informasi dan teknologi untuk petani, dan komponen penguatan dan perbaikan dukungan kebijakan dan manajemen pusat. 27 Sebagai salah satu permasalahan yang mendesak pengembangan semacam ini tidak  hanya  dijadikan  sebagai  percontohan,  namun  harus  segera  diterapkan  di berbagai daerah.
Melakukan  dorongan  pemahaman  agama  yang  kontekstual  sangat  penting. Dalam  pandangan  dan  cara  beragama  masyarakat  Islam  pada  umumnya,  terutama masyarakat petani lebih banyak menggunakan pola talfiq qouli atau mengikuti secara tektual.  Permasalahannya  adalah  dengan  pandangan  ini  menjadikan  banyak  sekali permasalahan  belum  bisa  terselesaikan.  Salah  satunya  terkait  pandangan  mengenai
26 Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 41 27 Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 43
zakat  dan  semangat  yang  diusung  di  dalamnya.  Semangat  mengubah  panerima menjadi  pemberi  zakat  adalah  proses  pemberdayaan  bagi  semua lapisan  masyarakat islam, tida terkecuali masyarakat petani.
Dalam  konteks  masyarakat  petani  banyak  sekali  pola  pemikiran  yang  masih tertutup.  Pemahaman  yang  didapatkan  dari  beberapa  Kyai  atau  Ulama  dianggap sebagai teks suci yang tidak bisa diganggu gugat. Beberapa pemahaman terkait pola perekonomian  yang  lebih  mengedepankan narimo  ing  pandum menjadi  ciri  khas pemikiran  masyarakat  petani.  Padahal  itu  bertentangan  dengan  semangat  yang diusung dari konsep zakat. Semua sektor, baik pertanian, perdagangan, dan lain-lain diwajibkan  untuk  melaksanakan  zakat.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  memberikan motivasi  bahwa  semua  muslim  diwajibkan  untuk  bisa  lebih  berdaya  agar  hidupnya lebih sejahtera. Motivasi ini juga senada dengan maqosidussyariah.

## E. Penutup
Masalah  kemiskinan  dan keterbelakangan  yang  sampai  sekarang  masih  lekat dengan petani yang mendesak untuk segera diatasi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang  mendalam,  kritis,  dan  komprehensif. Pola  perekonomian  masyarakat  yang mendahulukan  selamat  dengan  mekanisme  berbagi  resiko  merupakan  salah  satu gambaran pilihan perekonomian subsistens mereka. Pola ini muncul karena berbagai hal, salah satunya struktur sosial yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat petani  untuk  bangkit  dari  keterpurukan  ini.  Selain  itu,  dalam  konteks  sejarah, pemerintah  belum  bisa  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  usaha  pensejahteraan masyarakat pedesaan ini.
Berbagai hal yang dianggap sebagai faktor pengikat perekonomian subsisten banyak  diberikan  pada  petani,  terutama  petani  berlahan  sempit  dan  petani  tanpa lahan. Tidak adanya inovasi, tidak adanya jaringan, meminimalisir resiko, minimnya lahan, dan masih banyak lagi. Dilihat dari sosial keagamaan terdapat pola pemahaman yang  eksklusif.  Sebagai  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  homogenitas  dan kebersamaan  yang  tinggi,  terdapat  nilai-nilai  yang  dijunjung  secara  lebih  tinggi. Namun  sayangnya  terkadang  nilai-nilai  kebudayaan  yang  terakulturasi  dengan  nilai agama  ini  dimaknai  sebagai  pemahaman  yang  suci.  Sehingga  pemikiran-pemikiran yang  baru  sangat  susah  diterima  dalam  masyarakat  petani.  Salah  satunya  adalah
pemikiran terkait zakat produktif. Nilai-nilai motivasi untuk mengejar kesejahteraan umat  tida  banyak  dipahami  oleh  masyarakat.  Dalam  konteks  inilah  perlu  dilakukan tiga  langkah  strategis,  mulai  dari  pola  pemberdayaan  perekonomian  masyarakat melalui  pemberdayaan  komunitas  petani,  mendorong  kebijakan  keberpihakan pemerintah yang lebih masif, sampai pada memberikan pemahaman keagamaan yang lebih terbuka.

## Daftar Pustaka
Amanah, Siti dan Narni Farmayanti, 2014. Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Asmani,  Jamal  Ma’mur,  2007. Fiqh  Sosial  Kiai  Sahal  Mahfudh  Antara  Konsep  dan Implementasi, Surabaya: Khalista.
Fattah, Munawir Abdul, 2011. Tradisi Orang-orang NU, Yogyakarta: LkiS.
Kleden, Ignas, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES.
Koentjaraningrat, 2015. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia.
Mahfudh, Sahal, 2011. Dialog Problematika Umat, Surabaya: Khalista.
Pandaleke, Alfien, 2015. Sosiologi Perkotaan, Bogor: Maxindo Internasional.
Proyek  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimas  Islam  dan Penyelenggara Haji, 2003. “ Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia”,
Departemen Agama RI.
Rasjid, Sulaiman, 2007. Fiqh Islam, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
Scott, James C. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,
Jakarta: LP3ES.
Soekanto, Soerjono, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soetomo, Strategi Pembangunan Masyarakat, 2013 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media.
Victor  T.  King, Moral  Ekonomi  Petani:  Antara  Subsistensi  dan  Resistensi diakses  dari http://etnohistori.org/moral-ekonomi-petani-antara-subsistensi-dan-
resistensi.html pada 14/03/2017
Diakses melalui https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1101 pada 10/03/2017
Diakses  melalui  https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/20  pada 10/03/2017
Diakses  melalui  https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10  pada 10/03/2017