## NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME, POSTSTRUKTURALISME DAN  POSTKOLONIALISME
Oleh I Nengah Suastika
Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Undiksha

## ABSTRAK
Nasionalisme  merupakan  jiwa  dan  semangat  yang  membentuk  ikatan bersama,  baik  dalam  hal  kebersamaan  maupun  dalam  hal  pengorbanan  demi bangsa dan negara. Namun pasang surut rasa kebangsaan yang ditunjukkan oleh masyarakat  Indonesia  mengindikasikan  belum  mengakarnya  nasionalisme  pada hati  sanubari  setiap  anak  bangsa.    Kondisi  ini  terlegitimasi  dengan  adanya gerakan sparatisme yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Nasionalisme  Indonesia  hanya  bergema  ketika  ada imprialisme  atau  ancaman  yang  datang  dari  luar  saja.  Sehingga  patut dipertanyakan  lebih  dalam,  apakah  nasionalisme  Indonesia  hanya  terbentuk dalam  tataran  “ grand  narrasi ”  yang  diikrarkan  oleh  para  pendiri  bangsa  dan kalangan  elit  politik  saja?.  Guna  kepentingan  politik!.  Sementara  pondasi  dasar yang semestinya dibangun oleh akar rumput tidak memahami hakekat dan makna dasar  nasionalisme  Indonesia.  Bahkan  “terkesan”  nasionalisme  Indonesi  belum menemukan  “bentuk  yang  pasti”,  yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh penyelenggara  negara  dan  generasi  penerus  bangsa.  Sehingga,  apa  yang didengung-dengungkan  oleh  “penguasa”  tidak  sejalan  dengan  tindakan  dan  tata laku  yang  terrefleksikan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Berkenaan dengan  itu,  tampaknya  perlu  kita  analisis  kembali  nasionalisme  masyarakat Indoensia berdasarkan perspektif  postmodern.
Kata Kunci: nasionalisme, postmodernisme, poststrukturalisme.

## I. PENDAHULUAN
Perubahan dan dinamaika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam masyarakat dan kebudayaan. Adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa “perubahan” merupakan suatu phenomena yang senantiasa mewarnai perjalanan sejarah  setiap  masyarakat  dan  kebudayaannya.  Tidak  ada  satu  masyarakatpun yang statis secara absolut. Setiap masyarakat akan mengalami transformasi dalam arti  waktu,  sehingga  tidak  akan  ada  satu  masyarakatpun  yang  memiliki  potret yang  sama,  kalau  kita  cermati  dalam  alokasi  waktu  yang  berbeda,  apakah  itu
masyarakat modern atau masyarakat tradisional, meskipun dengan laju perubahan yang  bervariasi.  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari  kemampuan  manusia  dalam megembangkan  metode  dan  strategi  pengetahuan  untuk  mengungkap  dunia dengan  semua  realitasnya.  Diawali  dari  zaman  klasik,  abad  pertengahan,  zaman modern  sampai  pada  zaman  sekarang  manusia  secara  terus  menerus mengmbangkan  berbagai  macam  metode  dan  strategi  dalam  mengungkap hakekat diri dan dunianya (Huijbers, 1982).
Pergantian  dan  perubahan  zaman  itu  senantiasa  ditandai  dengan ditemukannya  metode  dan  strategi  baru  oleh  manusia  dalam  mengkaji  diri  dan lingkungannya. Bahkan saat ini cara berpikir modern yang “ampuh dan mujarap- pun”  sudah  dianggap  kering  dan  usang  oleh  pendukung  postmodern,  karena belum  mampu  mewujudkan  apa  yang  dijanjikan  pemikir  modern.  Sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Lyotard  (1984)  dalam  abad  modern  ilmu  pengetahuan atau sains  yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jenis pengetahuan yang valid,  tidak  dapat  melegitimasi  klaimnya  itu,  karena  aturan  main  sains  bersifat inheren    dan  ditentukan  oleh  konsensus  diantara  para  ilmuan  itu  sendiri.  Sains melegtimasi dirinya secara kongkrit dengan bantuan beberapa narasi besar ( grend narratives )  seperti  hermeneutika  makna,  subjek  yang  rasional  dan  dan kesejahteraan  untuk  manusia  sebagai  kepercayaan  yang  optimis  tentang kemajuan. Narasi atau kisah-kisah besar itu tidak berdasarkan legitimasinya pada peristiwa yang terjadi pada awal mula (seperti penciptaan oleh Tuhan) melainkan pada  masa  depan  dalam  suatu  ide  yang  harus  diwujudkan.  Seperti  keyakinan bahwa kemajuan umat manusia seluruhnya akan tercapai melalui perkembangan teknologi  ilmiah  yang  bersifat  kapitalistik.  Modus  semacam  ini  tidak  dapat dipertahankan  lagi,  karena  kebanyakan  proyek  yang  berangkat  dari  narasi  besar telah gagal. Oleh karena itu pengkajian terhadap realitas harus dilakukan dengan melakukan dekonstruksi, yaitu aksi pembongkaran, pemisahan, dan penghancuran  konstruksi  dalam  suatu  sistem  teks,  dengan  tujuan  untuk melakukan  investigasi  dan  explorasi  terhadap  aspek-aspek  dan  hal-hal  yang terdefer atau  yang  tertunda  (Derrida,  1976).  Bagi  Derrida  dekonstruksi  selalu merupakan dekonstruksi atas sebuah “teks”, karena sebuah  teks tidak bermakna
tunggal  melainkan  selalu  terbuka.  Tujuan  dekonstruksi  adalah  membebaskan pluralitas  makna  teks  dari  represi  yang  dilakukan  struktur  maupun  pengarang, sehingga  dekonstruksi  membongkar  unsur-unsur  kekuasaan  yang  muncul  dalam kesadaran.
Dalam  konteks  nasionalisme  Indonesia  yang  bergema,  karena  adanya imprialisme Barat, perlu dikaji kembali berdasarkan perspektif dekonstruksi dan posmodern.  Mengingat  kesadaran  kebangsaan  masyarakat  Indonesia  hanya “mengaum”  ketika  menghadapi  ancaman  yang  datang  dari  luar.  Sehingga  patut dipertanyakan  lebih  dalam,  apakah  nasionalisme  Indonesia  hanya  terbentuk dalam  tataran  “ grand  narrasi ”  yang  diikrarkan  oleh  para  pendiri  bangsa  dan kalangan  elit  politik  saja?.  Guna  kepentingan  politik!  Sementara  pondasi  dasar yang semestinya dibangun oleh akar rumput tidak memahami hakekat dan makna dasar nasionalisme Indonesia. Sehingga berbagai bentuk penyimpangan terhadap hakekat  nasionalisme  terus  terjadi.  Sebagaimana  di  katakan  oleh  Asumadi  Azra (2002)  bahwa  dasar  kebersamaan  yang  telah  dibangun  para  pendiri  bangsa  kini dihadapkan  pada  tantangan  menurunnya  moralitas  masyarakat,  memudarnya nilai-nilai  nasionalisme,  terabaikannya  identitas  nasional,  meningkatnya  konflik antar etnis, ras dan agama, dan semakin mengutnya isu disintegrasi bangsa.  Hal ini  diperkuat  oleh  analisis  Jayanegara  (2008)  yang  menyatakan  telah  terjadi degradasi  kesadaran dan upaya penghapusan terhadap empat pilar aset  nasional, yaitu : NKRI, Bhineka Tunggal  Ika, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang ditandai  dengan  adanya  keinginan  beberapa  daerah  untuk  memisahkan  diri, terjadinya konflik  antar ras, suku, agama, golongan, adanya upaya memasukkan piagam Jakarta untuk mengganti pembukaan, dan adaya upaya untuk mengganti Ideologi  Pancasila  dengan  ideologi  lain.  Hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai  upaya terstruktur  yang  akan  meruntuhkan  rasa  nasionalisme  masyarakat  Indonesia. Bahkan  “terkesan”  nasionalisme  Indonesia  belum  menemukan  “bentuk  yang pasti”,  yang  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  penyelenggara  negara  dan  generasi penerus  bangsa.  Sehingga,  apa  yang  didengung-dengungkan  oleh  “penguasa” tidak  sejalan  dengan  tindakan    dan  tata  laku  yang  teraplikasi  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemuda  yang “mengikuti trens mode ala Barat”,
tapi  pola  pikirnya  masih  “endeso”.    Apakah  ini  merupapakan  bentuk “imprialisme modern”  yang sengaja membangun karakter masyarakat  Indonesia dengan “budaya Baratnya” (terombang-ambing)?.
Berdasarkan  analisis  konseptual  dan  kondisi  empirik  di  atas,  tampaknya pengkajian  nasionalisme  dalam  perspektif  postmodern,  postruktural  dan postkolonial sangat urgen untuk dilakukan. Mengingat dalam konteks pandangan postmodern  yang  berangkat  dari  narasi  kecil  yang  melegitimasikan  praktek- praktek  pengetahuan  termasuk  nasionalisme,  kita  akan  memahami  “benang merah” nasionalisme Indonesia.

## II. METODE PENULISAN
Pada  penulisan  artikel  ilmiah  ini  penulis  menggunakan  metode kepustakaan  yaitu  memperoleh  data  dan  bahan-bahan  bacaan  dari  berbagai sumber yang bertalian dengan nasionalisme, postmodernsime, poststrukturalisme dan  postkolonialisme.  Data  mengenai  konsep  dasar  nasionalisme  dalam perspektif  postmodernsime,  poststrukturalisme  dan  postkolonialisme  ini kemudian  dianalisis  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  naratif.  Penulisan  ini bersifat  deskriptif,  yaitu  penulis  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan aktual  mengenai  konsep  dasar  nasionalisme  Indonesia  dalam  perspektif postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme.

## III. PEMBAHASAN

## 1. Nasionalisme dalam Perspektif Postmodern
Nation adalah jiwa dan  semangat  yang membentuk  ikatan bersama, baik dalam  hal  kebersamaan  maupun  dalam  hal  pengorbanan  (Ernes  Renan,  1990). Identitas  nasional  merupakan  produksi  kesadaran  kesatuan  identitas  (nasional) tidak  pertama-tama  mucul  berdasarkan  kesadaran  akan  kesatuan  latar  belakang budaya,  etnis,  agama,  atau  golongan  sosial,  tetapi  lebih  merupakan  “strategi” (produk)  sosial,  budaya  dan  politik  untuk  membangun,  memproduk  dan memproduksi  identitas  diri  ( self  identity )  baru  sebagai  penegasan  identitas  yang diimposisikan  kekuatan  penjajah.  Para nasionalis menganggap  negara  adalah
berdasarkan beberapa  “kebenaran politik” ( political  legitimacy ). Bersumber dari teori  romantisme  yaitu  “identitas  budaya”,  debat  liberalisme  yang  menganggap kebenaran  politik  adalah  bersumber  dari  kehendak  rakyat,  atau  gabungan  kedua teori itu.
Ikatan  nasionalisme  biasanya    tumbuh  di  tengah  masyarakat  saat  pola pikirnya  mulai  merosot,    karena  adanya  penjajahan.  Bendit  Anderson,  (1999) mengatakan  nasionalisme  muncul  karena  adanya  imprialisme  dalam  bidang politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  hukum  dan  aspek-aspek  lainnya.    Ikatan  ini terjadi  saat  manusia  mulai  hidup  bersama  dalam  suatu wilayah tertentu  dan  tak beranjak  dari  situ  untuk  mempertahankan  hidupnya.  Saat  itu,  naluri mempertahankan  diri  sangat  berperan  dan  mendorong  mereka  untuk mempertahankan  negerinya,  tempatnya  hidup  dan  menggantungkan  diri.  Dari sinilah  cikal  bakal  tubuhnya  ikatan  nasionalisme  diantara  kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin saja terdiri dari beragam ras, agama, etnik, budaya dan daerah.  Namun,  bila  suasanya  aman  dari  serangan  musuh  dan  musuh  itu  terusir dari negeri itu, maka nasionalisme akan mengalami pergeseran makna dan bentuk perjuangannya.
Nasionalisme  merupakan  sebuah  penemuan  sosial  yang  paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu  pun ruang sosial  di  muka bumi  yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya  perang  dingin  dan  semakin  merebaknya  gagasan  dan  budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan  adanya  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang  berkembang  dengan sangat  akseleratif,  tidak  dengan  serta-merta  membawa  lagu  kematian  bagi nasionalisme.  Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena  politik  karena  dia  berakar  pada  etnisitas  dan  budaya  pramodern. Kalaupun  nasionalisme  bertransformasi  menjadi  sebuah  gerakan  politik,  hal tersebut  bersifat  superfisial  karena  gerakan-gerakan  politik  nasionalis  pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya ketika terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana
mendapatkan  kembali  harga  diri  etnik  sebagai  modal  dasar  dalam  membangun sebuah  negara  berdasarkan  kesamaan  budaya  (John  Hutchinson,  1987). Perspektif  etnonasionalisme  yang  membuka  wacana  tentang  asal-muasal nasionalisme  berdasarkan  hubungan  kekerabatan  dan  kesamaan  budaya. Nasionalisme  memiliki  kapasitas  memobilisasi  massa  melalui  janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas.
Dari  sudut  pandang  postmodrn  gerakan  nasionalisme  mengakar  pada entitas  yang  melekat  pada  pendirian  dan  kedirian  manusia  yang  memiliki keragaman  identitas,  pola  pikir,  tata  laku,  dan  pedoman  hidup  yang membedakannya dengan yang lain. Oleh karena itu tak ada satu bangsapun yang dapat “mereduksi” bangsa lainnya  karena alasan ketidakmapuan, kurang berdaya atau  lebih  rendah  dari  bangsanya.  Seabagaimana  dikatakan  Helius  Sjamsudin (2007),  bahwa    pemikir  posmodern  dan  dekontruksi  adalah  belajar mengkontekstualisasi,  mentoleransi  relativismen  dan  pluralisme.  Mereka menolak  pikiran  tentang  kebenaran  universal  ( universal  truth )  yang  mencari metanarrative atau grand  theory .  Mereka  menolak  otoritas  yang  secara  implisit atau  eksplisit  mendukung  hak  istimewa  dari  suatu  teori  atas  teori  yang  lain. Mereka  menggantikannya  dengan  suatu  titik  pandang  partial  dan  relativistik dengan  menekankan  ketidak  pastian  dan  dasar  menengahi  dalam  pembangunan teori.  Bagi  postmodern,  gerakan  imprialisme  yang  dilakukan  oleh  bangsa penjajah  merupakan  bentuk  dominasi  atas  bangsa  yang  lainnya,  karena  merasa lebih  mapan,  lebih  modern,  lebih  pintar,  lebih  terhormat  dan  memiliki “kekuasaan”  untuk  memimpin  bangsa  yang  lemah.  Asumsi  dasar  dari  proses imprialisme  adalah  kemamapan  bangsa  penjajah,  perkembangan  teknologi,  dan pengetahuan  ilmiah  yang  dapat  diperlakukan  secara  universal  pada  semua masyarakat yang ada di dunia, tanpa memandang keragaman budaya, adat, tradisi dan kondisi sosial-geografis masyarakat yang dijajah.
Pemahaman  komprehensif  tentang  nasionalisme  sebagai  produk modernitas  hanya  dapat  dilakukan  dengan  juga  melihat  apa  yang  terjadi  pada masyarakat  di  lapisan  paling  bawah  ketika  asumsi,  harapan,  kebutuhan,  dan kepentingan  masyarakat  pada  umumnya  terhadap  ideologi  nasionalisme
memungkinkan  ideologi  tersebut  meresap  dan  berakar  secara  kuat  (Eric Hobsbawm,  1990).  Nasionalisme  hidup  dari  bayangan  tentang  komunitas  yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Imagined  Communities ,  Anderson,  (1999)  berargumen  bahwa nasionalisme  masyarakat  pascakolonial  di  Asia  dan  Afrika  merupakan  hasil emulasi  dari  apa  yang  telah  disediakan  oleh  sejarah  nasionalisme  di  Eropa. Kondisi  ini  seolah-olah  menegaskan,  bahwa  nasionalisme  yang  berkembang  di Asia  dan  Afrika  merupakan  sebuah  pengulangan  sejarah  yang  telah  dikonsep oleh  bangsa  Barat.  Untuk  itu  pengkajian  nasionalisme  mesti  dilakukan berdasarkan  pada  narasi  kecil  yang  melegitimasi  proses  pembentukan nasionalisme  secara  nasional  itu  (Lyotard,  1984).  Nasionalisme  Barat  bangkit dari  reaksi  masyarakat  yang  merasakan  ketidaknyamanan  budaya  terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat kapitalisme dan industrialisme. Namun, Partha Chatterjee memecahkan dilema nasionalisme antikolonialisme ini dengan memisahkan dunia materi dan dunia spirit yang membentuk institusi dan praktik sosial  masyarakat  pascakolonial.  Dunia  materi  adalah  “dunia  luar”  meliputi ekonomi, tata
negara, serta sains dan
teknologi.
Dunia spirit, pada sisi lain, adalah sebuah  “dunia dalam”  yang membawa tanda esensial  dari  identitas  budaya.  Dunia  Spirit  tidaklah  statis  melainkan  terus mengalami transformasi karena lewat media ini masyarakat pascakolonial dengan kreatif  menghasilkan  imajinasi  tentang  diri  mereka  yang  berbeda  dengan  apa yang  telah  dibentuk  oleh  modernitas  terhadap  masyarakat  Barat.  Sebagaimana dikatakan Soekarno yang mengklaim bahwa Pancasila bukan hasil kreasi dirinya, melainkan sebuah konsep yang berakar pada budaya masyarakat Indonesia yang terkubur  selama  350  tahun  masa  penjajahan.  Pancasila  merupakan  kristalisasi nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  “dikostruksi”  para  pendiri  bangsa  sebagai identitas nasional (Soediman Kartohadiprodjo, 2010).
Tampak  jelas,  bahwa  proses  nasionalisme  masyarakat  Indonesia merupakan gerakan kebangsaan yang ditujukan untuk membebaskan “nusantara” dengan  beraneka  ragam  adat,  tradisi,  dan  budayanya  dari  kaum  imprialis,  yang kapitalis,  matrealis  dan  ekspolitatif.  Sejalan  dengan  pandangan  postmodrn  yang
sangat  menghargai  pluralisme  adata,  tradisi,  budaya  sebagai  bentuk  penolakan atas  totalitas,  keseragaman,  universalitas,  homologi  yang  menjadi  tututan pandangan modrn. Bentuk nasionalisme Indonesia yang kemudian di landasi dan dipayungi  dengan  Pancasila,  menjadikan  masyarakat  Indonesia  sebagai masyarakat  menghargai  keberagaman  dalam  persatuan,  atau  persatuan  dalam keberagaman  (Azumadi  asra,  2002).    Dengan  demikian  akan  memungkinkan terjadinya  sikap  yang  toleran,  harmoni  dan  damai  diantara  masyarakat.  Pada masyarakat  multikulturalisme,  sebuah  masyarakat  (termasuk  juga  masyarakat bangsa  seperti  Indonesia)  mempunyai  sebuah  kebudayaan  yang  berlaku  umum dalam  masyarakat  tersebut  yang  coraknya  seperti  sebuah  mosaik.  Di  dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang  membentuk  terwujudnya  masyarakat  yang  lebih  besar,  yang  mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaic (Suparlan, 2002).

## 2. Nasionalisme dalam Perspektif Postruktural
Lahirnya    aliran  Postrukruralisme  merupakan  reaksi  penyempurnaan sekaligus  penentangan  terhadap  aliran  Strukturalisme.  Seperti  diketahui  bahwa strukturalisme  dapat  dipahami  sebagai  usaha  untuk  menemukan  struktur  umum yang  terdapat  dalam  aktivitas  manusia.    Perhatian  utama  strukturalisme  adalah struktur bahasa dan ini merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai linguistic turn (lingkaran  bahasa)  yang  secara  dramatis  mengubah  sifat  ilmu-ilmu  sosial dan  fokus  ilmuwan  ilmu  sosisal  kebanyakan  bergeser  dari  struktur  sosial    ke struktur  bahasa  (George  Ritzer,  2010).    Adapun  tokoh  utamanya  adalah  Claude Levi-Strauss  anthropolog  Prancis,  yang  memperluas  kajian  Saussure  tentang bahasa  ke  persoalan-persoalan  anthropologis.  Di  samping  itu  juga  tokoh-tokoh semiotic  lainnya,  seperti  Ferdinand  de  Saussure,  Roland  Barthes  dan  Louis Althuser.
Postrukturalisme  tersebut  dipopulerkan Jacques Derrida pada awal  abad ke-20  (1980an)  di  Perancis  dan  Amerika.  Postrukturalisme  merupakan  sebuah aliran  yang  sangat  berkembang  dan  mutakhir,  terutama  dalam  kajian  sastra  dan kritik sastra. Menurut pandangan Derrida, kekurangan pendekatan Strukturalisme
(linguistik)  terletak  pada  pengandalan  anggapan-anggapan (pre-supposition) yang  tidak  pernah  dipertanyakan  lagi,  dan  menggunakan  konteks  sains  terlalu sempit.  Derrida  menentang  hal  tersebut  dengan  konsepsinya  mengenai  desain sebagai  suatu  penyingkapan  ( design  as  a  closure) ,  yang  dilakukan  dengan dekonstruksi (deconstruction) .
Postrukturalisme  beranggapan  bahwa  bahasa  tidak  hanya  dilihat  sebagai alat  untuk  memahami  realitas  obyektif  belaka,  melainkan  terpisah  sifatnya  dari subyek  sebagai  penyampai  pernyataan.  Subyek  di  sini  diartikan  sebagai  faktor sentral  dalam  kegiatan  wacana  dan  hubungan-hubungan  sosialnya.  Oleh  karena itu,  Postrukturalisme  meletakkan  dekonstruksi  sebagai  elemen  yang  sangat penting  dalam  pengungkapan  makna  yang  disembunyikan  penulisnya (hidden meaning).
Poststrukturalisme adalah salah satu area dalam politik kontemporer yang paling menarik dan vital, sayangnya masih belum banyak dipahami dalam jagad politik.  Mereka  yang  mengidentifikasi  diri  mereka  sebagai  golongan poststrukturalis,  menurut  Mackenzie  biasanya  menjauhkan  diri  mereka  dari paradigma  dominan  dalam  teori  politik.  Oleh  karena  itu  poststrukturalis  adalah kritik terhadap Liberalisme, Marxisme, teori kritis, teori pilihan rasional (rational choice)  dan  berbagai  macam  teori  feminis  dan  varian-variannya.  Mereka mempertanyakan  fondasi  dari  teori  politik  terutama  arti  dari  “hal  sosial”  ( the social ) dan “hal politik” ( the political ).
Menurut  paham  strukturalisme,  kenyataan  tertinggi  dari  realitas  adalah struktur.  Struktur  itu  sendiri  adalah  saling  hubungan  antar-konstituen,  bagian- bagian,  atau  unsur-unsur  pembentuk  keseluruhan,  sebagai  penyusun  sifat  khas, atau  karakter  dan  koeksistensi,  dalam  keseluruhan  bagian-bagian  yang  berbeda (Derrida,  1976).  Bila  nasionalisme  dilihat  secara  struktural,  bisa  disimpulkan bahwa  nasionalisme  bisa  ada  karena  adanya  sistem  perbedaan  ( system  of difference ),  dan  inti  dari  sistem  perbedaan  ini  adalah  oposisi  biner (binary opposition ).  Sistem  perbedaan  ini  adalah  antara  imprialisme  dan  nasionalisme, penjajah  dengan  semangat  kebangsaan.  Dalam  oposisi  biner  ini  terdapat  hirarki yaitu perbedaan status  berdasarkan struktur dan kedudukan,  yang pada akhirnya
menyebabkan  terjadinya  kesenjangan,  karena  yang  satu  dianggap  lebih  superior dari  pasangannya  atau  yang  lainnya.  Misalnya,  jiwa  diangap  lebih  mulia  dari badan,  rasio  dianggap  lebih  unggul  dari  perasaan,  maskulin  lebih  dominan  dari feminin, dan sebagainya. Tentu saja dalam konteks imprialisme, bangsa penjajah dianggap  lebih  unggul  dibandingkan  dengan  bangsa  yang  dijajah,  sehingga segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kaum  penjajah  terlegitimasi,  karena kedudukannya yang superior.
Nasionalisme  atau  semangat  kebangsaan  hadir  dan  mengemuka  untuk melakukan  dekonstruksi  atas  proses  imprialisme  yang  dianggap  tidak  berdasar dan  penuh  dengan  arogansi.  Lahirnya  nasionalisme  disebabkan  karena  terjadina imprialisme,  yang  dilakukan  oleh  suatu  bangsa  terhadap  bangsa  lainnya. Sebagaimana  dikatakan  oleh  Benedict  Anderson,  (1999)    munculnya  gerakan nasional  untuk  memisahkan  dan  memerdekakan  diri  dari  negara  yang  dinggap kolonial  sebagai  bentuk  kesadaran  nasional  untuk  memangun nation  state yang baru.  Secara  analisi  ada  tiga  aspek  nasionalisme,  yaitu;  (1)  aspek  kognitif,  (2) aspek goal/value orientation , dan (3) aspek apektif. Aspek pengetahuan akan diri dan  penjajah,  kondisi  berharga  oleh  perlakuan  yang  semena-mena,  untuk mendapatkan  hidup  bebas  dan  merdeka,  dan  tindakan  kelompok  yang menujukkan situasi dan pengaruh akibat perlakuan penjajah (Kartodirdjo, 1999). Kondisi  ini  menurut  Derrida  merupakan  makna  dan  kebenaran  yang  dicari melalui proses simbol yang diperoleh dari pengalaman mental yang dialami oleh pelaku.  Untuk  itu  strategi  pertama  dekonstruksi  adalah  membalikkan  oposisi- oposisi  yang  sudah  ada,  yaitu  legitimasi  penguasa  atas  rakyat  yang  dikuasai. Dengan  demikian  kekuasaan  yang  diperoleh  dari  “kekejaman”  tanpa  legitimasi dari  rakyat  yang  dikuasai  akan  menimbulkan  gerakan  nasional  yang  menutut terjadinya perubahan dan pembebasan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.
3. Nasionalisme dalam Perspektif Postkolonial
Kolonialisme  atau  penjajahan  Eropa  yang  telah  berlangsung  lebih  dari tiga  abad  diseluruh  penjuru  benua,  telah  mengakibatkan  banyak  sekali perubahan-perubahan  mendasar  pada  garis-garis  kultural  terjajah.  Dominasi
budaya  yang  berlangsung  secara  intensif  dalam  waktu  yang  relatif  lama  telah menghasilkan  tidak  hanya  hilangnya  kekhasan  lokal,  namun  lebih  dari  itu  juga telah memupuk mental Eropa sentris, budaya Eropa menjadi sebuah budaya yang adiluhung  serta  dapat  menjadi  tolak  ukur  kebenaran  dan  justifikasi  keunggulan adat  istiadat.  Hal  itulah  yang  kemudian  merasuki  mental-mental  pribumi,  dan seolah  menjadi  manusia  yang  beradab  kalau  sudah  dapat  berperilaku  seperti orang  Eropa.  Tidak  hanya  adat  istiadat,  bahkan  segala  konsep  mental  yang  ada dalam  benak  pribumi  selalu  eropa  sentris.  Hanya  sebagian  kecil,  orang-orang yang tetap merasa sebagai manusia-manusia inlander yang teguh mempertahankan kediriannya sebagai individu.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dalam penghayatan realita hidup  dan  kebudayaannya  terbelah;  lebih  dari  itu allienated .  Setengah  asing terhadap  diri  sendiri,  apalagi  terhadap  situasi  dan  keadaan  sekelilingnya (Mangunwijaya,  1984).  Bhuvaneswari  Bhaduri,  seorang  perempuan  muda berusia  sekitar  16-17  tahun,  ditemukan  tewas  menggantung  diri  di  sebuah apartemen  di  Calcutta  Utara  tahun  1926.  Kematiannya  menimbulkan  banyak tanda tanya. Sebagian orang menduga Bhuvaneswari memilih bunuh diri karena tak kuasa menanggung malu akibat hamil di luar nikah. Namun, dugaan itu tidak berdasar, pihak keluarga memastikan bahwa ia menggantung diri setelah selesai menstruasi.  Sekitar  sepuluh  tahun  kemudian  baru  diketahui  teka-teki kematiannya.  Bhuvaneswari  diketahui  sebagai  seorang  anggota  kelompok bersenjata  pejuang  kemerdekaan  India.  Keputusan  untuk  bunuh  diri  karena  ia merasa  tak  sanggup  untuk  melakukan  pembunuhan  politik  yang  dipercayakan kelompok  bersenjata  tersebut  kepadanya.    Kondisi  ini  menunjukkan,  bagaimana ketidakmampuan  subaltern  dalam  menyuarakan  isi  hatinya  dengan  orang  yang menindasnya. Subaltern merupakan istilah bagi kelompok sosial subordinat yang menjadi  korban  hegemonik  kekuasaan,  yang  dipopulerkan  oleh  pemikir  sosial asal  Italia,  Antonio  Gramsci.  Gagasan  Gramsi  diperkenalkan  di  India  oleh Ranajit Guha, Sejarawan India, yang mendirikan Kelompok Kajian Subaltern.
Makanya, tidak perlu heran meskipun kolonialisme (penaklukan) fisik itu telah usai, namun penjajahan pikiran , jiwa, dan budaya masih terus berlangsung.
Penjajahan  pikiran  ( colonising  the  mind )  termasuk  senjata  utama  kalangan penjajah  untuk  membuat  bangsa  terjajah  tunduk  dalam  kekuasaan.  Dan, penjajahan  model  ini  tidak  mudah  untuk  dilawan.  Artinya,  kolonialisme  itu, dalam  kaca-mata  para  pengkaji  postcolonial,  akan  diusahakan  untuk  tetap langgeng.  Orang-orang  terjajah  akan  senantiasa  dimarginalkan,  diasingkan, dibaca,  serta  dikendalikan  oleh  kaum  imperialis  penjajah.  Serta  mental  mereka terus  dirusak  dengan  stigma  negatif  sebagai  bangsa  kalah,  terbelakang,  miskin, dan lain sebagainya.
Dengan  dekonstruksi,  postkolonialisme  menjadi  kritik  atas  “kerangka pikiran” Barat yang mapan, superiorior, maju, beradab terhadap dunia non-Barat yang  terbelakang  sehingga  mesti  diarahkan,  dicerahkan,  diterjemahkan  menurut standar  “humanisme  Barat”.  Upaya  pem-barat-an  ini  dilakukan  secara  lembut, dari  kurikulum  pendidikan  di  sekolah  hingga  narasi  ekonomi-politik-globalisasi internasional  oleh  imperialisme.  Eksploitasi  intelektual  dan  mental  “Dunia Ketiga”  diarahakan  dengan  sistematis  oleh  “Dunia  Pertama”.  Pemikir  seperti Ferdinand  de  Saussure  meletakkan  konsep  “oposisi  biner”  untuk  men- dekonstruksi  wacana  yang  terstruktur  dalam  politik,  kekuasaan  dan  kesadaran pengetahuan. Oposisi itu akhirnya berubah menjadi kebenaran yang di mitoskan. Ide  oposisi  menjadi  tambahan  pisau  analisa  bagi  teori  postcolonial,  yang  akan membongkar bangunan wacana, pengetahuan dan bahasa yang sangat bias hirarki kekuasaan.
Dalam  soal  pengetahuan  misalnya,  mengaju  pemikiran  Michel  Foucault dalam  manuskrip  terkenalnya  The  Archaeology  of  Knowledge,  Foucault  telah membuka  tabir  superstruktur  sistem  dominasi  atas  diskursus,  dan  relasi  kuasa dengan  pengetahuan.  Dengan  pandangan  Foucault  ini  teori  postcolonial  akan menunjukkan  bagaimana  Barat  yang  mendominasi  pengetahuan  orang-orang Timur  dengan  berbagai  cara.  Misalnya  dengan  mengontrol  buku  teks,  majalah, surat kabar, televisi, dan media lainnya. Media Barat mencuci otak negara bekas jajahan. Bagaimana MTv dan pop culture lainnya dengan mudahnya masuk dan melakukan  penetrasi  ke  dalam  relung-relung  kesadaran  anak  muda  di  negara Dunia  Ketiga.  Pembongkaran  bagaimana  bekerjanya  imperialisme  Barat  (Eropa
dan  Amerika)  terhadap  dunia  Islam,  Timur  Tengah  dan  “Timur”  hingga  kini misalnya,  oleh  Edward  Said  menjadi  bukti  akan  hal  ini.  Karya  besarnya “Orientalism”  (1978),  menunjukkan  bagaimana  ia  men-dekonstruksi  perilaku kultural dan epistemologis Barat  yang ingin terus menguasai  “Timur”. Menurut Said,  “Timur”  yang  primitif  dipakai  sebagai  cermin  untuk  membesarkan  citra Eropa sebagai pelopor peradaban. Selain itu, mitos dan stereotipe tentang Timur dimanfaatkan  sebagai  sarana  pembenaran  Eropa  untuk  melakukan  kolonialisasi: menguasai, menjinakkan, dan mengontrol keberadaan the others .

## IV. KESIMPULAN
Nasionalisme adalah jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik  dalam  hal  kebersamaan  maupun  dalam  hal  pengorbanan.  Perjuangan nasionalisme  adalah  untuk  melepaskan  diri  dari  aneka  bentuk  ikatan  dan dominasi  kesuasaan  sosial  dan  politik  lama,  seperti  suku  bangsa,  raja  feodal, dinasti,  untuk  kemudian  menyerahkan  kekuasaan  tertingginya  pada  negara kebangsaan. Dari sudut pandang postmodrn gerakan nasionalisme mengakar pada entitas  yang  melekat  pada  pendirian  dan  kedirian  manusia  yang  memiliki keragaman  identitas,  pola  pikir,  tata  laku,  dan  pedoman  hidup  yang membedakannya dengan yang lain. Oleh karena itu tak ada satu bangsapun yang dapat “mereduksi” bangsa lainnya  karena alasan ketidakmapuan, kurang berdaya atau lebih rendah dari bangsanya.
Nasionalisme  dilihat  secara  struktural,  bisa  ada  karena  adanya  sistem perbedaan ( system of difference ), dan inti dari sistem perbedaan ini adalah oposisi biner (binary  opposition ).  Sistem  perbedaan  ini  adalah  antara  imprialisme  dan nasionalisme,  penjajah  dengan  semangat  kebangsaan.  Dalam  oposisi  biner  ini terdapat hirarki yaitu perbedaan status berdasarkan struktur dan kedudukan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kesenjangan, karena  yang satu  dianggap lebih  superior  dari  pasangannya  atau  yang  lainnya.  Tentu  saja  dalam  konteks imprialisme, bangsa penjajah dianggap lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang  dijajah,  sehingga  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kaum  penjajah terlegitimasi,  karena  kedudukannya  yang  superior.  Menurut  pandangan
poststukturalis  nasionalisme  hadir  dan  mengemuka  untuk  melakukan dekonstruksi atas proses hirarki yang dianggap tidak memberikan perlakuan dan hak  yang sama pada setiap manusia,  yang semestinya memiliki potensi dan hak yang sama.
Secara  fisik  penjajahan  atau  imprialisme  telah  berakhir,  namun imprialisme  terhadap  pikiran,  jiwa,  dan  budaya  masih  kental  mewarnai masyarakat  dunia  ketiga,  termasuk  Indonesia.  Dominasi  budaya  yang berlangsung  secara  intensif  dalam  waktu  yang  relatif  lama  telah  menghasilkan tidak hanya hilangnya kekhasan lokal, namun lebih dari itu juga telah memupuk mental Eropa sentris, budaya Eropa menjadi sebuah budaya yang adiluhung serta dapat menjadi tolak ukur kebenaran dan justifikasi keunggulan adat istiadat. Hal itulah  yang  kemudian  merasuki  mental-mental  pribumi,  dan  seolah  menjadi manusia yang beradab kalau sudah dapat berperilaku seperti orang Eropa. Tidak hanya adat istiadat, bahkan segala konsep mental yang ada dalam benak pribumi selalu  Eropa  sentris.  Hanya  sebagian  kecil,  orang-orang  yang  tetap  merasa sebagai  manusia-manusia inlander yang  teguh  mempertahankan  kediriannya sebagai individu dan budaya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdullah, T. (2001). Nasionalisme dan Sejarah . Bandung : Satya Historika
Anderson,  B.  (1999). Komunitas-Komunitas  Imajiner:  Renungan  Tentang  Asal- Usul dan Penyebaran Nasionalisme . Omi Intan Naomi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Inisist.
Derrida,  J.  (1976). Of  Gramatology .  Baltimore  and  London:  John  Hopkins University Prees
Ernes. R. (1990).  What is A Nation? Dalam Nation dan Narration : Diedit oleh Partodirdjo, Sarsono (1999). Multidimenis Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan. Yogyakarta: Kanisius.
Huijbers, T.  (1982). Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah . Bandung: Kanisius.
Kartohadiprodjo,  S.  (2010). Pancasila  Sebagai  Pandangan  Hidup  Bangsa Indonesia . Jakarta: Gatra Pustaka.
Kohn. H. (1965). Nationalism Its Meaning and History . Malabar Florida: Robert E. Krieger Publising Compeny.
Lyotard.,  J.  F.  (1984). The  Postmodern  Condition:  A  Report  of  Knowledge . Minneapolis: University of Menneosota Prees.
Rosenau, P. M. (1992). Post-Modernism and The Social Science; Insights, Inroad dan Intrusions . Princeton: Princeton University Prees