IMPLEMENTASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERHADAP BANGUNAN GEDUNG PERHOTELAN DI KOTA BATAM Noverina Syukura Linanda *
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

## Abstract
Development in Batam is developing very rapidly because Batam is a city located in Riau Islands Province. In reality, there are many regulations that related to the problem of development, so that there is less legal certainty in Building Permit or often  short  with  IMB,  There  are  more  hotel  buildings  in  Batam  that  violate  the regulations  because  they  do  not  have  Building  Permit  or  they  have  already Building Permit but they violate the Local Regulation of Batam City Number 2 of 2011  on  Building  in Batam.  The  Sociological  Juridical Approach  is  used  in  this research. It found that  the implementation of the regulations has not carried out effectively,  especially  the  distance  between  hotel  buildings  that  are  not  in accordance  with  the  rules  that  have  been  applied.  Lack  of  public  awareness  to obey  the  regulations  has  cause  the  ineffectiveness  of  the  Local  Regulation  of Batam City number 2 of 2011 on Building.
Keywords : building permit, hotel, Batam.

## Abstrak
Pembangunan  di  Kota  Batam  sedang  berkembang  dengan  sangat  pesat  karena Batam  merupakan  kota  yang  terletak  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Dalam kenyataannya  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  pembagunan terdapat  didalam  banyak  peraturan,  sehingga  menimbulkan  kurang  adanya kepastian  hukum  yang  terdapat  pada  Izin  Mendirikan  Bangunan  atau  sering  di singkat dengan (IMB), Masih terdapat banyaknya bangunan hotel di Kota Batam yang  melanggar  karena  tidak  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  maupun  yang telah  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  namun  melanggar  aturan  terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2011 tentang bangunan gedung di Kota Batam. Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian menemukan bahwa penerapan peraturan belum berjalan dengan efektif terutama terhadap jarak bebas antar bangunan hotel yang beralih fungsi dari yang dulunya  adalah  ruko  menjadi  bangunan  hotel  yang  mana  tidak  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  diterapkan.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk mengikuti peraturan belum efektif terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
Kata kunci: izin mendirikan bangunan, hotel, Batam.

## A. Latar Belakang Masalah
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  mengenai  Izin  Mendirikan Bangunan,  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  disebutkan  bahwa  Izin
* Alamat Korespondensi : noverina.sy.l@gmail.com
mendirikan  bangunan  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru, mengubah,  memperluas, mengurangi,  dan.atau merawat  bangunan  gedung  sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. 1
Sedangkan  variable  kedua  yaitu  mengenai  masalah  Tata  Ruang  sebagai dampak  pemberlakuan  Izin  Mendirikan  Bangunan.  Ruang  adalah  wadah  yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai  sutu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan  makhluk  lain  hidup, melakukan  kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan  hidupnya,sedangkan  tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 2
Di  dalam  Peraturan  WaliKota  Batam  ini  telah  di  atur  sedemikian  rupa  agar pembangunan  yang  dilakukan  oleh  investor  sesuai  dengan  arahan  dan  keinginan Pemerintah  Kota  Batam.  Seperti  pengaturan  jarak  bebas  antar  bangunan, sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), peralihan fungsi bangunan untuk membangun perhotelan dan lain – lain. Hal ini berdampak baik bukan saja untuk pengembang namun baik bagi masyarakat Kota Batam dan juga Pemerintah Kota Batam itu sendiri.
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  maupun  infrastruktur  di  Kota  Batam mengalami peningkatan dan perlu dilakukannya kajian dan analisis yang menjadi tolak ukur prosedur terhadap perizinan mengenai pembangunan itu sendiri. Yang dimaksud Prosedur didalam penelitian ini adalah mengenai Implikasi Pengaturan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  bangunan  Perhotelan  Terhadap Tata  Ruang  di Kota  Batam.  Hal  ini  menjadi  fokus  kajian  yang  sangat  penting,  karena  Kota Batam  merupakan  kawasan  perdagangan  bebas  yang  saat  ini  dalam  bidang pembangunan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pariwisata  kota  mengalami peningkatan.
Pengawasan  bangunan  perhotelan  di  Kota  Batam  sangatlah  penting  bagi pengembangan  ekonomi  kota.  Pengawasan  yang  dimaksud  adalah  usaha  untuk menjaga  kesesuaian  pemanfaatan  ruang  dengan  fungsi  ruang  yang  ditetapkan dalam  rencana  tata  ruang.  Fungsi  pengawasan  dimaksudkan  untuk  menghindari konflik pemanfaatan ruang. 3
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung  Di Kota Batam Terhadap Bangunan  Gedung Perhotelan Di Kota Batam”.
B. Perumusan Masalah
a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan  Gedung  di  Kota  Batam  terhadap  bangunan  perhotelan  di  Kota Batam?
1 Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
2 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3 Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 88.
b. Apakah kendala yang di alami dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung di Kota Batam?
c. Bagaimana solusi agar dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011  Tentang  Bangunan  Gedung  di  Kota  Batam  dapat  berjalan  dengan efektif di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Dalam  tesis  ini,  peneliti  akan  menggunakan  penelitian  yuridis Sosiologis/Empiris,  karena  data  yang  diambil  dan  diteliti  oleh  peneliti  adalah dengan  memadukan  bahan-bahan  hukum  yang  merupakan  data  sekunder  dengan data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan.  Yuridis  Sosiologis  adalah  penelitian hukum  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  data  primer  atau  data  lapangan,  meneliti  efektivitas  suatu Undang-Undang  dan  penelitian  yang  ingin  mencari  hubungan  (korelasi)  antara berbagai  gejala  atau  variabel  sebagai  alat  pengumpul  datanya  terdiri  dari  studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). 4
Obyek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  sosiologis,  maka  data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil  wawancara  dan  observasi  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan- bahan  hukum  primer  dan  sekunder. 5 Sehubungan  penelitian ini  adalah  penelitian hukum  empiris/sosiologis,  maka  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh  melalui  metode  wawancara  (interview)  dan  observasi  terkait permasalahan  yang  akan  diteliti  yang  ditujukan  kepada  pejabat  pada  instansi terkait.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Batam  dengan  sasaran  utama  adalah melihat pelanggaran yang terjadi hanya pada bangunan hotel baik itu yang belum memiliki  izin  mendirikan  bangunan  maupun  yang  sudah  memiliki  izin. Data primer  di  ambil  dengan  cara  mengukur  garis  sempadan  bangunan  hotel, menghitung  luas  ruang  terbuka  hijau,  mendokumentasikan  pelanggaran  yang terjadi,  mewawancarai  pemilik  hotel.  Untuk  data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer,  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Bangunan  Gedung.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  buku,  makalah, jurnal  hukum,  laporan  hasil  penelitian  dan  karya  ilmiah  yang  berhubungan  dan relevan dengan objek penelitian  yang dilakukan. Dan bahan hukum tersier, yaitu kamus  hukum,  kamus  bahasa  Indonesia,  kamus  bahasa  inggris,  ensiklopedia, Wikipedia, internet, situs tertentu yang diakui dan lain-lain.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  langsung dengan  responden  yaitu  instansi  terkait  mengenai  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  tesis  ini.  Instansi  yang  dimaksud  adalah  Dinas  Cipta  Karya  dan Tata Ruang  Kota Batam dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota  Batam.  Pengamatan  langsung  kelapangan  yaitu  pada  beberapa  hotel  yang telah  terbangun  di  Kota  Batam  baik  yang  udah  memiliki  Izin  Mendirikan
4 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 34.
5 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,1996, Hlm. 52.
Bangunan  maupun  yang  belum  memiliki  Izin  Mendirikan  Bangunan  dengan melakukan  mengukur  garis  sempadan  bangunan  hotel  dan  dicocokkan  dengan hukum  yang  berlaku,  mengukur  jarak  bebas  antar  bangunan  dan  dicocokkan dengan hukum yang berlaku, menghitung luas ruang terbuka hijau yang kemudian dicocokkan  dengan  hukum  yang  berlaku.  Studi  Dokumen,  yaitu  Peneliti melakukan  studi  dokumen  terhadap  buku-buku  dan  literatur-literatur  yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan  untuk  menganalisis  peraturan  hukum  terhadap  bangunan  gedung perhotelan  yang  ada  di  Kota  Batam,  apakah  peraturan  terlalu  berat  untuk diterapkan dengan keadaan di lapangan atau masyarakat yang belum taat hukum.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  analisis  deskriptif  terhadap  data kualitatif yang hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan temuan dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  objek  penelitian bangunan  hotel  yang  berada  di  Kota  Batam  yang  berjumlah;  5  (lima)  unit.  Dari semua  hasil  wawancara  kepada  pemilik  bangunan  hotel  yang  dianggap komprehensif  adalah  5  (lima)  orang.  Selain  itu,  peneliti  juga  melakukan wawancara  kepada  instansi  pemerintah  yang  menangani  masalah  terkait  yaitu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diwakili oleh Kepala Bidang Tata Ruang  selaku  bidang  yang  menangani  Rekomendasi  Keterangan  Rencana  Kota (KRK)  dan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota Batam, yang mana kepala bidang tata ruang menjelaskan bahwa untuk Garis Sempadan  Bangunan  (GSB)  serta  Jarak  Bebas  Antar  Bangunan  telah  tercantum pada  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  tahun  2011  Tentang  Bangunan Gedung,  disitu  tidak  jelas  dijabarkan  terkait  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB), namun  memang  perlu  adanya  peraturan  baru  mengenai  Garis  Sempadan Bangunan  (GSB)  pada  jalan-jalan  besar  hingga  jalan-jalan  lingkungan  di  Kota Batam.  Koefisien  Dasar  Hijau  (KDH)  tidak  dijabarkan  pada  Peraturan  Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Tapi merujuk pada Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang dijelaskan pada undang-undang tersebut bahwa minimal dalam suatu lahan baik  yang  kosong  maupun  telah  ada  bangunan  wajib  memiliki  10%  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  dari  luas  lahan.  Jadi  hal  itu  standar  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) minimal yang harus dipenuhi, dan lebih baik jika lebih dari 10% dari luas lahan.
Terkait jarak bebas antar bangunan yang  ada dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung bertujuan untuk kebaikan dan  keselamatan  bersama,  yaitu  jika  terjadi  kebakaran  ataupun  gempa  bumi  ada jalur  evakuasinya.  Beliau  mengatakan  jarak  bebas  antar  bangunan  itu  berlaku untuk  setiap  bangunan  baik  rumah  maupun  hotel,  jika  terkait  kasus  ruko  yang beralih  fungsi  menjadi  hotel  yang  dimaksud  merupakan  ruko  deret,  maka diberikan jarak bebas antar bangunan 3 meter samping kanan atau kiri bangunan.
Sedangkan  untuk  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  masih  menerima  fatwa  planologi  yang  dikeluarkan  oleh  BP  Batam  dalam
pengurusan  IMB  selain  rekomendasi  Keterangan  Rencana  Kota  (KRK)  yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota batam.
Dalam  pelaksanaanya  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  hanya  menerima  rekomendasi-rekomendasi  dari  dinas-dinas  teknis terkait,  sehingga  persyaratan-persyaratan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang masuk  ke  kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota Batam sudah mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait. Berdasarkan hasil observasi penelitian di dapatkan hasil observasi sebagai berikut:
Gambar 1. Hasil Observasi 1 (Hotel Milik Bapak Lim Siang Huat)
Gambar tersebut diambil pada tanggal 19 Februari 2018 pada pukul 10.00 Wib, di Komplek Anugrah Mas Kota Batam. Bangunan ini merupakan ruko yang beralih fungsi  menjadi  hotel  milik  Bapak  Lim  Siang  Huat  yang  sedang  tahap pembangunan,  terlihat  pada  bagian  merah  sebelah  kanan  dan  kiri  tersebut  tidak memiliki jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang berjarak 0 meter dari lahan bangunan tersebut, dan pada bagian depan gambar hanya berjarak 1,5 Meter dari lahannya  yang  seharusnya  setengah  dari ruang  milik  jalan  karena  termasuk jalan lingkungan yaitu 4 meter dari ROW 8 meter. Jarak bebas antar bangunan 3 meter pada  bagian  samping  kiri  dan  belakang.  Pada  bagian  penghijauan  bangunan tersebut belum memenuhi dari 10% minimal penghijauan dari luas lahan dengan luas  lahan  bangunan  tersebut  sebesar  362  m²,  dan  terlihat  luas  area  penghijauan hotel  milik  Bapak  Lim  Siang  Huat  ini  belum  terdapat  penghijauan,  yang seharusnya dari luasan minimal yang harus dipenuhi adalah 36,2 m².
Gambar 2. Hasil Observasi 2 (Hotel Milik Bapak Edy dan Herman)
Gambar 3. Hasil Observasi 3 Hotel Milik Bapak Edy dan Herman)
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  02  Maret  2018  pada  pukul  11.00  Wib,  di jalan  Imam  Bonjol  Komplek  Nagoya  Square  Kota  Batam.  Bangunan  ini merupakan  hotel melati  milik  Bapak  Edy  dan  Bapak  Herman  yang  sedang  tahap pembangunan  untuk  membangun  tambahan  bangunan  di  belakangnya  yang merupakan  foodcourt  Gambar  4.3,  pada  Gambar  4.2  terlihat  pada  bagian  merah tersebut  tidak  memiliki  jarak  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB)  kiri  dan  yang berjarak 0 meter dari lahan bangunan tersebut sehingga langsung menemui jalan, yang  seharusnya  mempunyai  GSB  depan  setengah  dari  ruang  milik  jalan  karena termasuk jalan lingkungan yaitu 6 meter dari ROW 12 m dan GSB samping kanan yaitu 3,5 m dari ROW 7 m, kiri & belakang jarak bebas antar bangunan 3 m untuk mencegah kebakaran karena beralih fungsi menjadi hotel tetapi tidak diatur dalam Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Bangunan  Gedung.  Pada  bagian penghijauan  bangunan  tersebut  belum memenuhi  dari  10%  minimal  penghijauan dari luas lahan dengan luas lahan bangunan tersebut sebesar 452 m², dan terlihat luas  area  penghijauan  hotel  milik  Bapak  Edy  dan  Bapak  Herman  ini  belum terdapat  penghijauan,  yang  seharusnya  dari  luasan  minimal  yang  harus  dipenuhi adalah 45,2 m².
Gambar 4. Hasil Observasi 4 (Hotel Milik PT. Inti Surya Makmur Balindo)
Gambar 5. Hasil Observasi 5 (Hotel Milik PT. Inti Surya Makmur Balindo)
Gambar tersebut diambil pada tanggal 25 Mei 2018 pada pukul 13.00 Wib, Hotel Leon Inn di Komplek Pertokoan Jodoh Square Blok D No.39&40 Kelurahan Sei. Jodoh  Kecamatan  Batu  Ampar.  Bangunan  ini  merupakan  hotel  milik  PT.  Inti Surya Makmur Balindo, terlihat pada bagian merah tersebut memiliki jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB) depan hanya berjarak 1,5 meter, GSB kanan 0 meter, dan belakang 1,5 meter dari lahan bangunan tersebut yang seharusnya mempunyai GSB  depan  setengah  dari  ruang  milik  jalan  karena  termasuk  jalan  lingkungan yaitu 4 meter dari ROW 8 meter dan GSB samping kiri yaitu 4 meter dari ROW 8 atau  dan  belakang  seharusnya  jarak  bebas  antar  bangunan  3  meter,  dan  terlihat luas  area  penghijauan  Hotel  Leon  Inn  ini  belum  memenuhi  kebutuhan penghijauan  10%,  yang  seharusnya  dari  luasan  minimal  yang  harus  dipenuhi adalah 36,2 m².
Gambar 6. Hasil Observasi 6 (Hotel Milik PT. Gardan Muren Pusata)
Gambar 7. Hasil Observasi 7 (Hotel Milik PT. Gardan Muren Pusata)
Gambar  tersebut  diambil  pada  tanggal  20  Juli  2018  pada  pukul  11.00  Wib,  di Komplek Pertokoan King Business Center Kota Batam. Bangunan ini merupakan hotel milik PT. Gardan Muren Pusata yang sedang tahap pembangunan dari ruko untuk  menjadi  hotel  ,  terlihat  pada  bagian  merah  tersebut  memiliki  jarak  Garis Sempadan  Bangunan  (GSB)  depan  hanya  berjarak  1  meter,  GSB  kanan  1  meter, dan belakang 1 meter dari lahan bangunan tersebut yang  seharusnya mempunyai GSB  depan  setengah  dari  ruang  milik  jalan  karena  termasuk  jalan  lingkungan yaitu  8  meter  dari  ROW  16  meter  dan  GSB  samping  kanan  yaitu  4  meter  dari ROW  8  atau  dan  belakang  seharusnya  jarak  bebas  antar  bangunan  3  meter.  dan terlihat  luas  area  penghijauan  hotel  milik  PT.  Gardan  Muren  Pusata  ini  belum terdapat  penghijauan,  yang  seharusnya  dari  luasan  minimal  yang  harus  dipenuhi adalah 30,4 m².
Gambar 8. Hasil Observasi 8 (Hotel Milik Bapak Wahab)
Gambar 9. Hasil Observasi 9 (Hotel Milik Bapak Wahab)
Gambar tersebut diambil pada tanggal 19 Februari 2018 pada pukul 10.00 Wib, di Komplek  Anugrah  Cipta  Mandiri  Kelurahan  Batu  Besar  Kecamatan  Nongsa. Bangunan  ini  merupakan  hotel  melati  milik  Bapak  Wahab  yang  sedang  tahap pembangunan  terlihat  pada  bagian  merah  tersebut  tidak  memiliki  jarak  Garis Sempadan  Bangunan  (GSB)  kiri  dan  kanan  yang  berjarak  0  meter  dari  lahan bangunan  tersebut,  GSB  depan  dan  belakang  sebesar  1,5  meter  yang  seharusnya mempunyai  GSB  depan  setengah  dari  ruang  milik  jalan  karena  termasuk  jalan lingkungan yaitu GSB depan 6,5 meter dari ROW 13 meter dan GSB belakang 6 meter  karena  berada  di  ROW  12  meter  dan  GSB  samping  kanan  dan  kiri seharusnya  memiliki  jarak  bebas  antar  bangunan  3  meter  untuk  mencegah kebakaran karena beralih fungsi menjadi hotel tetapi tidak diatur dalam Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Bangunan  Gedung.  Pada  bagian penghijauan  bangunan  tersebut  belum memenuhi  dari  10%  minimal  penghijauan dari luas lahan dengan luas lahan bangunan tersebut sebesar 452 m², dan terlihat luas  area  penghijauan  hotel  milik  Bapak  wahab  ini  belum  terdapat  penghijauan, yang seharusnya dari luasan minimal yang harus dipenuhi adalah 45 m².
Hasil  penelitian  pusataka Adapun  didalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung diatur tata cara penerbitan izin dalam  pengajuan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  mana  adalah  harus memenuhi  rekomendasi  teknis  sebagai  fungsi  bangunan  gedung  yang  dapat dibangun  pada  lokasi  yang  bersangkutan,  Ketinggian  maksimum  bangunan gedung  yang diizinkan, Jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah  dan  KTB  yang  diizinkan,  Garis  sempadan  dan  jarak  bebas  minimum
bangunan  gedung  yang  diizinkan,  KDB  maksimum  yang  diizinkan,  KLB maksimum  yang  diizinkan,  KDH  maksimum  yang  diizinkan,  KTB  maksimum yang diizinkan, Jaringan utilitas kota, Informasi teknis lainnya yang diperlukan. 6
Didalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Bangunan Gedung penetepan untuk Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak Bebas Antar Bangunan menyebutkan pada pasal 17 berbunyi :
(1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud  dalam Pasal  14  ayat  (2)  merupakan  ketentuan  minimal  untuk  garis  sempadan bangunan  gedung,  jarak  antara  bangunan  gedung  dengan  batas-batas  persil, jarak antar bangunan gedung dan jarak antara as jalan  dengan pagar halaman yang diizinkan.
(2) Garis sempadan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi garis sempadan bangunan gedung terhadap as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan/atau jaringan saluran utama tegangan ekstra tinggi yang ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
(3)  Garis  sempadan  bangunan  gedung  sebagaimana    dimaksud  pada  ayat  (2) terhadap  batas  Ruang  Milik  Jalan  (rumija)  jika  tidak  ditentukan  lain, ditetapkan dengan ketentuan minimal :
a.  bangunan di tepi jalan arteri sebesar seperempat dari ruang milik jalan;
b.  bangunan di tepi jalan kolektor sebesar seperempat dari ruang milik jalan;
c.  bangunan  di  tepi  jalan  antar  lingkungan  (lokal)  sebesar  setengah  dari  ruang milik jalan;
d.  bangunan di tepi jalan lingkungan sebesar setengah dari ruang milik jalan;
(4)  Jarak antara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terhadap batas-batas  persil  bangunan  di  tepi  jalan,  bangunan  di  tepi  jalan  kolektor, bangunan  di  tepi  jalan  antar  lingkungan  (lokal),  bangunan  di  tepi  jalan lingkungan  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  RTRW        Kota  Batam, RDTRKP dan RTBL;
(5)  Jarak  antar  bangunan  gedung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    untuk bangunan  gedung  rendah,  bangunan  gedung  sedang  dan  bangunan  gedung tinggi, diatur sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Kota Batam, RDTRKP dan RTBL.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Bangunan  Gedung  pemerintah  Kota  Batam  juga  di  jelaskan  terkait  Sanksi  dan Denda yaitu pada pasal 163 sampai 166 :
Pasal 163
(1)  Walikota  dapat  mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau  sanksi  denda kepada  pemilik  dan/atau  pengguna  bangunan  gedung  yang  melanggar ketentuan pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung.
6 Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
(2)  Sanksi  dan  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan berdasarkan fakta di lapangan sesuai laporan hasil pemeriksaan.
(3)  Pengenaan  sanksi  administratif  dan/atau  sanksi  denda  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan juga bagi pemilik/pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
Pasal 164
(1)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  163  ayat  (1)  dan ayat (2) meliputi pada tahap pembangunan dan/atau pemanfaatan berupa: a.  peringatan    tertulis,  jika  pemilik  melanggar  Pasal  5,    Pasal  8,  Pasal  9, Pasal  12,  Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15,  Pasal  16,  Pasal  17  ,  Pasal  18, Pasal  22,  Pasal  23,  Pasal  27,  Pasal  36,  Pasal  45,  Pasal  47,  Pasal  57, Pasal  59,    Pasal  70,  Pasal  72,  Pasal  85,  Pasal  86,  Pasal  87,  Pasal  91,
Pasal  92,  Pasal  93,  Pasal  95,  Pasal  101,  Pasal    109,  Pasal  110,  Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 120 ayat (4).
b.  pembatasan  kegiatan  pembangunan,  jika  pemilik  bangunan  gedung tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan tetap tidak  melakukan  perbaikan  atas  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud pada huruf a;
c.  pembekuan  IMB,  jika  pemilik  bangunan  gedung  yang  telah  dikenai sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  selama  14  (empat  belas) hari  kalender  dan  tetap  tidak  melakukan  perbaikan  atas  pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d.  penghentian  sementara  atau  tetap,  pencabutan  IMB,  dan  perintah pembongkaran  bangunan  gedung,  jika  pemilik  bangunan  gedung  yang telah  dikenai  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  selama  14 (empat  belas)  hari  kalender  dan  tetap  tidak  melakukan  perbaikan  atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan juga kepada pemilik dan/atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
(3)  Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) sebesar  1  %  (satu  per  seratus)  dari  nilai  total  bangunan  gedung  yang dimaksud,  jika  pemilik  dan/atau  pengguna  bangunan  gedung  terlambat melakukan perpanjangan SLF bangunan gedung.
(4)  Sanksi  denda  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) diberlakukan  juga  kepada  pemilik  dan/atau  pengguna  prasarana  bangunan gedung yang berdiri sendiri.
Pasal 165
(1)  Pemilik  bangunan  gedung  yang  melaksanakan  pembangunan  bangunan gedung  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  12 dikenakan  sanksi  penghentian  sementara  pelaksanaan  konstruksi  sampai diperolehnya IMB.
(2)  Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki IMB sebagaimana dimaksud Pasal 12 dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
(3)  Selain  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  kepada pemilik dan/atau pengguna  prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri dapat dikenakan sanksi denda.
Pasal 166
(1)  Pembongkaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  164  ayat  (1)  huruf  d harus  dilakukan  oleh  pemilik  bangunan  gedung    dalam  jangka  waktu  30 (tiga puluh) hari kalender, atau oleh Pemerintah Kota apabila setelah jangka waktu  yang  diberikan  terlampaui  dan  tidak  dilakukan  pembongkaran  oleh pemilik.
(2) Pemilik bangunan gedung dikenai denda administratif setinggi-tingginya 10 %  (sepuluh  per  seratus)  dari  nilai  total  bangunan  gedung  tersebut berdasarkan berat-ringannya pelanggaran jika pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kota.
(3) Penetapan besarnya sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat pertimbangan dari TABG.
(4) Denda  administratif sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) diberlakukan juga kepada pemilik dan/atau pengguna prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
Efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang  Bangunan  Gedung  terhadap  bangunan  perhotelan  di  Kota  Batam. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum antara lain : 7
1. Faktor Hukumnya Sendiri
Kaidah  hukum  berhubungan  erat  dengan  pembentukan  hukum  itu sendiri  apakah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat ataukah  hanya  sebuah  pesanan  belaka  (komoditas  politik)  yang  pada akhirnya upaya penegakan hukum hanya akan sia-sia dan hanya bermakna catatan-catatan  yang  tertuang  dalam  aturan,  dalam  arti  hanya  bernilai simbolik.  Hukum  tidak  akan  efektif  sesuai  fungsinya  karena  tidak  dapat mengakomodasi  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  secara  umum.  Dalam praktek  penyelenggaraan  hukum  yang  berlaku  dapat  terjadi  pertentangan antara  hukum  itu  sendiri  dan  keadilan,  seperti  pada  penerapan  Peraturan Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung, belum  berjalan  dengan  efektif  terutama  terhadap  Garis  Sempadan Bangunan  (GSB)  dan  jarak  bebas  antar  bangunan  hotel  yang  tidak  sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan.
2. Faktor Penegak Hukum
Adanya  penegak  hukum  berfungsi  untuk  menyempurnakan  tujuan hukum,  yakni  terpenuhinya  ketertiban  dan  rasa  keadilan  masyarakat. Penegak  hukum  adalah  pemegang  hak  dan  kewajiban  dalam  pengawasan
7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 42.
dan  berlaku  efektifnya  sebuah  peraturan  atau  hukum  itu  sendiri.  Karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri, dapat dikatakan bahwa penegak hukum  adalah  hukum  yang  berjalan  (aktif),  untuk  merubah  masyarakat tentu  penegak  hukum  seharusnya  paham  pada  aturan  dan  terlebih  dahulu mengimplementasikan  hukum  dalam  dirinya  sendiri.  Dimana  penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung terkait penegak  hukum  dalam  hal  ini  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Didalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Bangunan  Gedung  Dinas  Tata  Kota  sebagai  instansi  terkait  dalam mengeluarkan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  mana  sekarang telah  dipecah  menjadi  2  (dua)  dinas  dan sekarang  untuk  izin  terkait  IMB dikeluarkan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.
b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Didalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Bangunan  Gedung  dijelaskan  pemerintah  kota  wajib  menyediakan keterangan  rencana  kota  dan  disini  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang sebagai  instansi  terkait  dalam  mengeluarkan  rekomendasi  Keterangan Rencana Kota (KRK).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau  fasilitas tersebut, tidak akan mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan peranan yang aktual. Untuk faktor sarana atau fasilitas sendiri sebenarnya telah  layak  karena  sekarang  pelayanan  untuk  Izin  Mendirikan  Bangunan gedung  sendiri  sudah  ada  di  Mal  Pelayanan  Publik  (MPP)  dimana  semua pengurusan  perizinan  berada  disana  dan  juga  masih  ada  di  Kantor  Dinas Bersama.
4. Faktor Masyarakat
Kesadaran  masyarakat  pada  intinya  berhubungan  dengan  budaya,
Zainuddin Ali menyatakan, berfungsinya hukum tergantung faktor derajat kepatuhan.  Derajat  kepatuhan  dalam  masyarakat  juga  akan  menentukan tertib hukum yang sebenarnya.   Didalam peraturan daerah ini masyarakat mempunyai peranan yang penting dimana masyarakat dapat memantau dan menjaga  ketertiban  dalam  seluruh  proses  penyelenggaraan  bangunan gedung.
5. Faktor Kebudayaan
Untuk  faktor  kebudayaan  sendiri  tidak  terlalu  mempengaruhi  dalam penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Bangunan  Gedung  khususnya  pembangunan  hotel  karena  untuk  budaya penduduk  di  Kota  Batam  yang  penduduknya  adalah  pendatang  yang mempunyai  berciri  khas  suku  melayu  dan  juga  ada  etnis  tionghoa  yang mana dalam pembangunan hotel yang terletak di peruntukan perdagangan
dan jasa tidak mengharuskan untuk membangun dengan ciri khas tertentu karena telah bercampur dengan budaya modern.
Kendala-kendala  dalam  menerapkan  izin  mendirikan  bangunan  hotel  di Kota Batam adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri Dalam  praktek  penyelenggaraan  hukum  yang  berlaku  dapat  terjadi pertentangan  antara  hukum  itu  sendiri  dan  keadilan,  seperti  pada penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Bangunan  Gedung,  bagi  pemilik  gedung  yang  hotel  dengan  skala  kecil atau  hotel  melati  apalagi  yang  beralih  fungsi  bangunan  yang  dulunya adalah ruko menjadi hotel ini sulit untuk mengikuti aturan garis sempadan yang  berlaku  atau  jarak  bebas  antar  bangunan  karena  keterbatasan  dari lahan bangunan tersebut dan tidak ada klasifikasi pembagian GSB karena berlaku  untuk  segala  fungsi  peruntukan  bangunan  begitu  juga  dengan KDH  tidak  tertera  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
2. Faktor penegak hukum
Pemerintah  Kota  Batam  di  hadapkan  pada  masalah  yaitu  kurangnya pengawasan  dan  sosialisasi  kepada  pemilik  bangunan  terhadap  penerapan Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Bangunan Gedung,  khususnya  terhadap  hotel  ini,  terlebih  lagi  dalam  melaksanakan penindakan pemerintah ada terdapat duplikasi tugas pengawasan bangunan yang  berada  di  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Kota  Batam  dan  juga Bidang  Pengawasan  dan  Pengaduan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum Berdasarkan kenyataan dilapangan kendalanya dalam faktor sarana atau fasilitas  sudah  bisa  dikatakan  layak  hanya  saja  kantor  dalam  pengurusan perizinan Izin  Bangunan  Gedung masih terbagi 2 (dua) di Mal Pelayanan Publik dan Kantor Dinas Bersama sehingga menyulitkan dalam koordinasi antar bidang.
Tidak adanya fasilitas berupa peralatan untuk membongkar bangunan yang telah melakukan pelanggaran sehingga tidak memberikan efek jera karena masyarakat  masih  ada  yang  membangun  tidak  berdasar  pada  peraturan yang berlaku.
4. Faktor Masyarakat
Dalam  penerapan  peraturan  ini  terkadang  masyarakat  jugalah  yang melanggar  peraturan  tersebut,  masyarakat  kurang  apresiasi  dalam menerapkan  peraturan  ini  yang  mana  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  mengikuti  peraturan  yang  berlaku  dan  dilihat  dari  pola  pikir kebiasaan  masyarakat  yang  sedikit  banyaknya  mengetahui  adanya peraturan  ini  tapi  tidak  termotivasi  ingin  mengurus  IMB  dikarenakan dihadapkan  pada  beberapa  kendala  yaitu  merasa  mempersulit  mereka dalam  proses  mengurus  IMB,  mindset  masyakat  terkait  birokrasi  yang begitu  rumit  terhadap  kepengurusan  IMB  membuat  masyarakat  kesulitan
dalam  proses  kepemilikan  IMB  sehingga  muncullah  calo-calo  yang menawarkan  jasa  untuk  mengurus  pembuatan  IMB  mereka  dengan konsekuensi  memberikan  imbalan.  Dan  juga  mindset  masyarakat  terkait waktu karena jangka waktu cukup lama sehingga banyak masyarakat yang menyelesaikan  proses  kepemilikan  IMB  pada  saat  sedang  membangun bahkan  setelah  bangunan  selesai  didirikan.  hal  ini  adalah  kendala menerapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.
5. Faktor Kebudayaan
Untuk  faktor  kebudayaan  sendiri  sebenarnya  tidak  menjadi  kendala dalam penerapan peraturan ini, tapi sebaiknya ada mengacu pada ciri khas melayu untuk menjadi daya tarik wisata.
Solusi  agar  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Bangunan  Gedung  dapat  berjalan  dengan  efektif  di  Kota  Batam  adalah sebagai berikut:
1. Faktor Hukumnya Sendiri Dimana  perlunya  pembahasan  lebih  lanjut  untuk  peralihan  fungsi pembangunan  hotel  yang  berada  dilahan  pertokoan  terhadap  peraturan Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB)  dan  jarak  bebas  antar  bangunan  yang peruntukannya  diterapkan  untuk  segala  jenis  bangunan  yang  mana  tidak ada  klasifikasi  khusus  untuk  fungsi  hunian,  fungsi  sosial  budaya,  apalagi terkait  studi  kasus  peneliti  yang  berada  difungsi  usaha  khususnya perhotelan  maka  disini  peneliti  memberikan  solusi  agar  Peraturan  Daerah Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung  berjalan maksimal dan dapat diterapkan oleh masyarakat. Yang mana perlu adanya penambahan  klasifikasi  dalam  penetapan  GSB  dan  jarak  bebas  antar bangunan  terhadap  hotel  yang  dibangun  diarea  pertokoan  untuk keselamatan dalam pencegahan kebakaran/jalur inspeksi yang mana terkait hotel  melati  skala  sedang  dan  kecil  memiliki  ruang  gerak  yang  tidak sebesar  hotel  berbintang,  sehingga  dapat  dipertimbangkan  kembali mengenai  peraturan  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB)  dan  jarak  bebas antar  bangunan  yang  terkait  tidak  bisa  disamakan  dalam  semua peruntukan.
2. Faktor Penegak Hukum
a) Pengawasan dalam Pengendalian Penyelengaraan Bangunan Gedung Telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2
Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung  dalam  pasal  161  dan  162 mengenai fungsi pengawasan terhadap bangunan gedung, namun faktanya dalam  penerapan  dilapangan  sering  terjadinya  miss  dimana  ada  2  (dua) instansi  yang  mempunyai  fungsi  sama  dalam  pengawasan  bangunan sehingga perlu adanya koordinasi antar dinas terkait dalam pelaporan Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  telah  dikeluarkan.  Dan  hendaknya dalam pengawasan ini dilaksanakan oleh instansi yang mengeluarkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) jadi terfokus regulasinya dalam pengawasan bangunan.
b) Pemberian sanksi yang tegas
Telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2
Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung  dalam  pasal  163  sampai  dengan pasal  166  terkait  pemberian  sanksi  dan  denda  terhadap  pelanggaran  yang terjadi, namun pasal ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Perlu  adanya  tindak  tegas  dalam  pengeksekusian  langsung terhadap pemilik bangunan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum Untuk  mempermudah  koordinasi  dimana  semua  pengurusan  perizinan berada disana tetapi hanya dalam mekanisme hendaknya ditingkatkan lagi dimana disini gedung Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ada 2 (dua) di Mal Pelayanan Publik dan di Kantor Dinas Bersama Batam Center  hendaknya  memusatkan  kantor  menjadi  satu  gedung  untuk memudahkan koordinasi antara bidang terkait dalam berkoordinasi apalagi terkait  pengaduan  masyarakat  yang  mengakibatkan  diharuskannya pembongkaran  dan  menyediakan  alat  untuk  pembongkaran  agar  menjadi efek jera.
4. Faktor Masyarakat
Kapan  suatu  aturan  atau  peraturan  daerah  dianggap  tidak  efektif berlakunya?  jawabannya  tentu  saja  jika  sebagian  besar  warga  masyarakat tidak menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat terlihat  menaati  aturan  atau  peraturan  daerah  tersebut,  maka  ukuran  atau kualitas  efektifitas  aturan  atau  peraturan  daerah  itu  pun  masih  dapat dipertanyakan.  Disini  diperlukan  sosialisasi  dalam  penerapan  Peraturan Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung.
Setelah  aturan  itu  dilakukan  secara  terus  menerus  dan  di  sosialisasikan kemudian menghasilkan kebiasaan dalam pola pikir, maka tatanan hukum akan memainkan perannya, hukum akan berada pada posisi ditengah yakni diantara kebiasaan masyarakat. Disini diharapkan peran pemerintah dalam menyemarakkan  perizinan  pembangunan  khususnya  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  perhotelan  diera  otonomi  daerah  sekarang  ini  untuk meningkatkan retribusi pajak daerah Kota Batam.
5. Faktor Kebudayaan
Untuk  faktor  kebudayaan  sendiri  sebenarnya  tidak  menjadi  kendala dalam penerapan peraturan ini, tapi sebaiknya ada mengacu pada ciri khas melayu untuk menjadi daya tarik wisata.

## E. Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian  dan  pembahasan  mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung  Di  Kota  Batam  Terhadap  Bangunan  Gedung  Perhotelan  Di  Kota Batam, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:
a. Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  Bangunan  Gedung  terhadap  bangunan  perhotelan  di  Kota
Batam  belum  maksimal,  karena  masih  terdapat  kekurangan  yakni faktor masyarakat yang belum sadar hukum untuk mengikuti peraturan belum efektif seperti membangun tanpa memperhatikan peraturan yang telah  berlaku  dan  membangun  sebelum  mengurus  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  dan  tidak  sedikit  yang  tidak  mengetahui  tentang
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Bangunan Gedung kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat khususnya  pemilik  bangunan  perhotelan  tentang  peraturan  daerah menyebabkan masyarakat seolah acuh tak acuh saja terhadap peraturan tersebut,  hal  ini  menjadi  menjadi masalah  dalam  penerapan  Peraturan Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Bangunan Gedung.Menurut  teori  efektivitas  hukum  Soekanto  Soerjono  untuk mengukur  sejauh  mana  efektivitas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  menangani persoalan propaganda di Indonesia khusus dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani dengan faktor-faktor seperti faktor hukum dan faktor  penegak  hukum  telah  efektif  sedangkan  faktor  sarana  atau fasilitas  yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masih kurang efektif.
b. Tidak  adanya  klasifikasi  peraturan  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB) dan jarak bebas antar bangun serta Koefisien Dasar Bangunan (KDH) pada  bangunan  hotel  baik  itu  hotel  berbintang  hingga  hotel  melati. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Bangunan Gedung tidak terdapat pengelompokan lebih lanjut terhadap peraturan hotel tersebut, karena peraturan yang sama tentang Garis  Sempadan  Bangunan  tetap  sama  antara  peruntukan  bangunan untuk hotel melati ataupun hotel berbintang ataupun peruntukan untuk fungsi  hunian,  dengan  keterbatasan  lahan  yang  dimiliki  lebih  sulit untuk  memenuhi  peraturan  yang  telah  diterapkan  tersebut.  serta terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  dalam  pengawasan  bangunan gedung yang mengakibatkan kevacuman dalam pengawasan bangunan dan  tidak  adanya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  tentang  Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, khususnya bangunan hotel yang berada di Kota Batam.
c. Peran  pemerintah  sebagai  penegak  Peraturan  Daerah  Kota  Batam Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Bangunan  Gedung  dapat  dikatakan sudah  baik,  adanya  syarat  –  syarat  serta  rekomendasi  yang  harus dipenuhi oleh masyarakat dalam hal ini pemilik bangunan menjadikan masyarakat  khususnya  pemilik  bangunan  wajib  mentaati  hukum  yang berlaku.  Dalam  upaya  memaksimalkan  penerapan  Peraturan  Daerah
Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung menurut penulis ada 2 (dua) solusi yang dapat di jadikan alternatif, yaitu :
1. Pengawasan
2. Pemberian sanksi yang tegas

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Rahardjo  Adisasmita, Pembangunan  Kawasan  dan  Tata  Ruang ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers,1996. Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.