e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## Efektivitas Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Provinsi Sulawesi Tenggara
( The Effectivness of Community Food Business Develovment Program (PUPM)

## In Increasing Farmer’ Income in South Sulawesi Province)
Muhammad Taslim 1) , Idrus Salam 2) , La Ode Alwi 3)
1) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
1) limmuslim02@gmail.com
2) Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Indonesia
2) idrussalam030897@yahoo.com
3) Pascasarjana Universitas Halu Oleo, Indonesia
3) ld_alwi@yahoo.co.id

## Riwayat Naskah
Naskah diterima: 27 Juli 2019 Naskah direvisi: 12 Agustus 2019 Disetujui diterbitkan: 09 September 2019
Abstract: The studi was carried out in Bombana and Konawe Selatan districts from May to June 2019.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effectiveness  of  the  PUPM  Program  in increasing  the  income  of  farmers  of  Gapoktan  members  in  Southeast  Sulawesi  Province.  The method used in this study is a survey method using primary data and secondary data. Sampling is done  by  quota  sampling.  The  analytical tool  used  is  the  calculation of the  difference  between  the government purchase price (HPP) with the cost of production of rice farming, and comparing the income of farmers at various price levels. Based on the analysis results obtained the value of the Government Purchase Price (HPP) is smaller than the Cost of Production so that it is concluded that  the  determination of  the  HPP  provides  benefits  to  farmers  members  of  Gapoktan,  as  well  as the  average  income  of  farmers  is  shown  that  the  value  of  grain  sales  at  the  Gapoktan  level  is greater  than  the  value  of  grain  sales  at  the  collector  level.  Thus,  it  can  be  concluded  that  the PUPM Program is effective in increasing farmers' incomes.
Keywords: e ffectiveness; government purchase price; cost of goods sold; income
Intisari: Studi  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bombana  dan  Kabupaten  Konawe  Selatan  dari  Bulan Mei hingga Juni 2019. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program PUPM dalam meingkatkan  pendapatan  petani  anggota  gapoktan  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survey  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara  quota  sampling.  Alat  analisis  yang digunakan  adalah    perhitungan  selisih  harga  pembelian  pemerintah  (HPP)  dengan  harga  pokok produksi  usahatani  padi  sawah,  dan    membandingkan  pendapatan  petani  diberbagai  level  harga. Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  nilai  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP)  lebih  kecil  dari Harga  Pokok  Produksi  sehingga  disimpulkan  bahwa  penetapan  HPP  memberikan  keuntungan kepada petani anggota gapoktan, demikian halnya dengan rata-rata pendapatan petani diperlihatkan bahwa  nilai  penjualan  gabah  di  tingkat  gapoktan  lebih  besar  dibanding  nilai  penjualan  gabah  di tingkat  pengumpul.  Dengen  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Program  PUPM  efektif  dalam meningkatkan pendapatan petani.
Kata kunci : efektivitas;  harga Pembelian Pemerintah (HPP);  harga pokok produksi; pendapatan

## I. PENDAHULUAN
Nawa  Cita  atau  agenda  prioritas  Kabinet  Kerja  mengarahkan  pembangunan  pertanian  ke depan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  pangan,  agar  Indonesia  sebagai  bangsa  dapat  mengatur  dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
bentuk kemampuan bangsa dalam  hal:   mencukupi  kebutuhan pangan dari produksi dalam  negeri; mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta  melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.  Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala besar.
Kementerian  Pertanian  menyusun  dan  melaksanakan  7  (tujuh)  strategi  utama  Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi  peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan,  peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian,  pengembangan dan perluasan logistik  benih/bibit,  penguatan  kelembagaan  petani,    pengembangan  dan  penguatan  pembiayaan, pengembangan  dan  penguatan  bioindustri  dan  bioenergi,  serta    penguatan  jaringan  pasar  produk pertanian.
Sejalan  dengan  strategi  utama  P3KP  pada  point  (7)  yang  menitikberatkan  pada  penguatan jaringan pasar produk pertanian sebagaimana dikemukakan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2012  tentang  Pangan  bahwa  pemerintah  berkewajiban  mengelola  stabilitas  pasokan  dan harga  pangan  pokok,  mengelola  cadangan  pangan  pokok  pemerintah,  dan  distribusi  pangan  pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat dan  Pasal 26 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  diuraikan  bahwa  dalam menjamin  pasokan  dan  harga  barang  kebutuhan  pokok  dan  barang  penting,  menteri  menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor.
Pada Tahun 2016, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggulirkan  program  Pengembangan  Usaha  Pangan  Masyarakat  (PUPM)  di  33  provinsi  se- Indonesia  yang  pada  intinya  merupakan  upaya  untuk  memberdayakan  lembaga  usaha  pangan masyarakat atau gabungan  kelompok tani (Gapoktan)  dalam  melayani Toko Tani Indonesia (TTI) dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Dasar  pemikiran  dari  tujuan  tersebut  dilandasi  oleh  harga  komoditas  pangan  yang  selalu berfluktuasi  sehingga  dapat merugikan  petani, pengolah  pangan,  pedagang  hingga  konsumen  dan berpotensi  menimbulkan  keresahan  sosial.  Fluktuasi  pasokan  dan  harga  pangan  yang  tidak menentu,  tidak  hanya  akan  menimbulkan  keresahan  sosial,  tetapi  juga  akan  mempengaruhi pengendalian inflasi.  Sebagaimana dirilis oleh  Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kenaikan harga bahan  pangan  digolongkan  sebagai  komponen  inflasi  bergejolak  ( volatile  foods ),  karena  sifatnya yang  mudah  dipengaruhi  oleh  masa  panen,  gangguan  alam,  harga  komoditas  bahan  pangan domestik dan internasional.
Pada  berbagai  pertemuan  di  tingkat  kementerian  atau  lembaga  pemerintah,  sering dikemukakan bahwa tanggung jawab stabilisator harga pangan berada dibawa kendali Kementerian Perindustrian  dan  Perdagangan  dan  juga  Perum  Bulog.    Sehingga  program  PUPM    yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  Pertanian  melalui  Badan  Ketahanan  Pangan  Pusat  yang pelaksanaannya  berada  pada  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  seolah  tidak  memiliki  legalitas karena isu tumpang tindih program dan tidak sesuai tupoksi.
Tujuan  lain  dari  program  PUPM  adalah  menyerap  gabah  petani  dengan  harga  yang  layak dan  memberikan  keuntungan  yang  wajar  bagi  mereka.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  dengan  menetapkan  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP)  sebagai  acuan pembelian  gabah  bagi  gapoktan.    Besarnya  nilai  HPP  adalah  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Kebijakan  Pengadaan  Gabah/Beras  dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yakni harga gabah di tingkat petani sebesar  Rp. 3.700/Kg.
Provinsi  Sulawesi  Tenggara  di  Tahun  2016  melalui  Badan  Ketahanan  Pangan  Provinsi Sulawesi  Tenggara  memperoleh  dana  bantuan  pemerintah  untuk  program  PUPM  sebesar  Rp. 1.600.000.000,-  (satu  milyar  enam  ratus  juta  rupiah)  dengan  menjadikan  gabah/beras  sebagai komoditi usaha bagi gapoktan.  Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi  Tenggara  Nomor  22  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Gapoktan/Lembaga  Usaha  Pangan Masyarakat  (LUPM),  Tenaga  Pendamping  dan  Toko  Tani  Indonesia  (TTI)  pada  program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, maka ditetapkanlah delapan Gapoktan  di enam kabupaten/kota dengan toko mitra sebanyak 18 TTI dan pada Tahun 2017, pemerintah pusat kembali menggulirkan dana untuk operasional kegiatan PUPM untuk  6  (enam)  gapoktan  sebesar  Rp.  60.000.000/gapoktan  untuk  kelanjutan  kegiatan  pada  tahap pengembangan.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tujuan  yang  diharapkan  dari  program  PUPM  adalah  peningkatan    pendapatan  bagi  petani anggota gapoktan peserta program PUPM. Permasalahan yang muncul adalah “apakah alokasi dana untuk  membiayai  program  PUPM  yang  relatif  besar  tersebut  secara  efektif  dapat  meningkatkan pendapatan  petani?”  Program  dikatakan  efektif  jika  mampu  memberikan  keuntungan  yang  wajar bagi petani dan mewujudkan peningkatan pendapatan mereka.  Efektivitas diartikan sebagai usaha yang  dilakukan  secara  sadar  dan  rasional  untuk  menciptakan  ketetapan  penggunaan  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki  suatu  organisasi  agar  memberikan  manfaat  untuk  meningkatkan kesejahteraan terhadap anggotanya.

## II. METODE STUDI
Studi  dilaksanakan  di  Kabupaten  Bombana  dan  Kabupaten  Konawe  Selatan  pada  Bulan  Mei hingga  Bulan  Juni  2019.    Lokasi  studi  ditentukan  dengan  sengaja  (purposive)  karena  dari  hasil observasi diperoleh informasi bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi dari dua gapoktan pelaksana Program  PUPM  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yaitu  Gapoktan  Mekar  Sari  Desa  Kalaero Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dan Gapoktan Sri Merta Desa Landono II Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
Populasi  pada  studi  ini  adalah  semua  petani  anggota  gapoktan  Mekar  Sari  dan  gapoktan  Sri Merta.    Jumlah  sampel  dari  petani  anggota  gapoktan  ditentukan  dengan  teknik  quota  sampling, yakni  dengan  menentukan  masing-masing  30  responden  dari  setiap  gapoktan  yaitu  sebanyak    60 responden.  Tidak semua anggota gapoktan dijadikan sampel dengan pertimbangan bahwa dengan dana  yang  dikelola  oleh  gapoktan  untuk  pengadaan  gabah  maka  hanya  76  Ton  gabah  yang  bisa diserap gabah oleh gapoktan, jika petani hanya mampu menjual gabahnya 2,5 ton maka total petani yang mampu diserap gabahnya sebanyak 30 petani.
Data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas data primer dan data sekunder.  Data primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  yaitu  dengan  menggunakan  metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada  petani anggota Gapoktan penerima bantuan PUPM, dan data sekunder adalah  data yang  bersumber dari instansi terkait.
Efektivitas  program  PUPM  dalam  meningkatkan  pendapatan  petani  anggota  gapoktan dianalisis dengan cara membandingkan antara Harga Pembelian Pemerintah (Rp. 3.700/kg) dengan Harga  Pokok  Produksi  usahatani  padi  sawah  petani  responden.  Harga  pokok  produksi  persatuan dihitung  dengan  cara  membagi  total  biaya  produksi  dengan  total  jumlah  satuan  produk.    Untuk menghitung  harga  pokok  perkilogram  gabah  digunakan  dengan  rumus  yang  dikemukakan  oleh Mulyadi, 2010 sebagai berikut :
Total Biaya Produksi (Rp)
Harga Pokok Produksi =
Total Produksi Gabah  (Kg)
Dimana :
Total Biaya Produksi = Biaya Variabel + Biaya Tetap
Adapun  selisih  antara  harga  pembelian  pemerintah  dan  harga  pokok  produksi  gabah ditingkat petani dapat dihitung dengan rumus :
ΔP = P 1 – P 2
Dimana : ΔP  = Selisih harga gabah P 1 = Harga pembelian pemerintah P 2 = Harga pokok produksi Jika      : ΔP ˃ 0, Penetapan P 1 menguntungkan bagi petani (efektif) ΔP ≤ 0, Penetapan P 1 tidak menguntungkan  bagi petani (tidak efektif)
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Apabila  harga  pembelian  pemerintah  lebih  besar  dari  harga  pokok  produksi  usahatani  padi sawah,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penetapan  harga  tersebut  sebagai  acuan  harga  pembelian gabah  oleh  gapoktan  telah  memberikan  keuntungan  bagi  petani  anggota  gapoktan  dan dikategorikan bahwa penyerapan gabah oleh gapoktan adalah efektif atau sesuai dengan harapan.
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  Program  PUPM  dikatakan  efektif  jika  dapat  meningkatkan pendapatan  petani,  oleh  karenanya  dilakukan  analisis  pendapatan  usahatani  padi  sawah  petani anggota  gapoktan  yang  ikut  dalam  program  PUPM.  Analisis  ini  dilakukan  dengan  cara membandingkan setiap pendapatan pada diberbagai level harga, yaitu harga pembelian pemerintah (P 1 ), harga di tingkat gapoktan (P 2 ) dan harga di tingkat pengumpul (P 3 )
Adapun rumus untuk penerimaan usahatani padi sawah pada beberapa level harga ditentukan sebagai berikut :
TR 1 = Q.P 1 TR 2 = Q.P 2 TR 3 = Q.P 3
Dimana :   TR 1 : Total penerimaan pada level harga pembelian pemerintah TR 2 : Total penerimaan pada level harga gapoktan TR 3 : Total Penerimaan pada level harga pengumpul
Q : Jumlah produksi GKP
P 1 : Harga pembelian pemerintah
P 2 : Harga pembelian gapoktan P 3 : Harga pembelian pengumpul
Menurut  Gupito , dkk . (2014)  bahwa  pendapatan  dapat  dibedakan  kedalam  2  hal,  yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih.  Pendapatan kotor memiliki pengertian yang sama dengan penerimaan,  yaitu  jumlah  produk  yang  dihasilkan  pada  suatu  periode  produksi  dikalikan  dengan harga per satuan produk terebut. Pendapatan bersih dalam usahatani merupakan selisih antara nilai output  dengan  semua  biaya  yang  dikeluarkan  secara  nyata  (TC  eksplisit)  dalam  suatu  periode produksi.  Pendapatan bersih ini diperhitungkan dengan rumus :
I = TR – TC (eksplisit) Dimana :      I      :  Pendapatan bersih (income)
TR :  Pendapatan kotor (total revenue)
TC :  Biaya total (total cost)
Untuk  mempermudah penghitungan rata-rata pendapatan petani responden berdasarkan harga pembelian pemerintah dan berdasarkan harga di tingkat gapoktan dan pengumpul, maka digunakan analisis perhitungan penerimaan rata-rata dan biaya rata-rata ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan rata-rata pendapatan usahatani padi sawah petani responden.
No. Uraian Pendapatan Rata-Rata Petani Responden Berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (P 1 ) Berdasarkan Harga di Tingkat Gapoktan (P 2 ) Berdasarkan Harga di Tingkat Pengumpul (P 3 ) Sat. Nilai Sat. Nilai Sat. Nilai 1. Produksi Kg A Kg F Kg K 2. Harga Rp B Rp G Rp L 3. Biaya Rp C Rp H Rp M 4. Penerimaan Rp D = A x B Rp I = F x G Rp N = K x L 5. Pendapatan Rp E = D - C Rp J = I - H Rp O = N – M
Sumber :  Rosana, dkk. (2012).
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biaya Produksi
Biaya  produksi  usahatani  padi  sawah  adalah  nilai  semua  korbanan  (input)  yang  digunakan dalam satu kali proses produksi atau musim tanam ditambah dengan pengeluaran yang secara nyata untuk  kepentingan  usahatani.  Menurut  Soekartawi dalam Najomawati  (2012)  bahwa  biaya memegang  peranan  penting  sehubungan  dengan  pengambilan  keputusan  oleh  petani  untuk melakukan  proses  produksi,  karena  dengan  mengetahui  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan,  maka petani  dapat  menentukan  berapa  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan,  sehingga  dapat  menentukan berapa  jumlah  dari  masing-masing  jenis  input  yang  akan  digunakan  dalam  usahatani  yang dikelolanya.  Jika  biaya  usahatani  lebih  tinggi  dari  modal  yang  tersedia  maka  petani  akan mengurangi  jumlah  input  usahataninya  agar  bisa  terjangkau.  Hasil  studi  diperoleh  data  besarnya biaya  yang  dikeluarkan  oleh  petani  padi  sawah  berdasarkan  luas  lahan  seperti  yang  tersaji  pada Tabel 2.
Tabel  2.  Rata-Rata  Jumlah    Biaya  Produksi  Usahatani  Padi  Sawah  Berdasarkan  Luas  Lahan Garapan.
No Luas Lahan (Ha) Rata-Rata Biaya Produksi (Rp) 1. < 1 4.959.208 2. 1 - 2 13.343.145 3. ˃ 2 19.530.833
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2019.
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  berbanding  lurus  dengan luas lahan garapan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan input produksi yang semakin besar, seperti penggunaan  benih  yang  lebih  banyak,  penggunaan  pupuk,  penggunaan  pestisida  dan  biaya  tenga kerja yang semakin besar.

## Produksi Usahatani Padi Sawah
Menurut Debertin dalam Rahmasuciana, dkk. (2010) bahwa produksi adalah proses perubahan beberapa  barang  dan  jasa  atau input (faktor  produksi)  menjadi  barang  dan  jasa  lain  atau  biasa disebut output (produk).  Jenis dan jumlah produksi bergantung pada jenis dan jumlah input yang digunakan.  Dalam  istilah  ekonomi, input merupakan  segala  sesuatu  yang  digunakan  untuk menghasilkan  produk,  sedangkan output adalah  segala  sesuatu  (barang  atau  jasa)  yang  dihasilkan dalam  suatu  proses  produksi. Input yang  biasa  dikenal  dengan  faktor  produksi  dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yakni lahan ( land ), tenaga kerja ( labour ), dan modal ( capital ) Produksi  padi  sawah  merupakan  hasil  fisik  dari  usahatani  padi  sawah  yang  dihasilkan  oleh petani responden dalam satu musim tanam.  Besarnya produksi padi sawah sangat dipengaruhi oleh luas lahan, benih, input produksi lainnya serta metode budidaya yang baik. Produksi yang diperoleh diukur dalam ukuran kilogram gabah kering panen yang sebagian besar dijual dan sebagian lainnya untuk konsumsi rumah tangga, benih dan untuk cadangan pangan.
Luas lahan usahatani padi sawah secara umum akan menentukan jumlah atau volume produksi  padi  sawah  yang  diharapkan.  Lahan  yang  lebih  luas  kemungkinan  akan memberikan  volume  produksi  yang  lebih  banyak  dibanding  dengan  lahan  yang  sempit. Menurut  Najomawati  (2012)  mengutip  pendapat  dari  Mubyarto  (1989)  bahwa  tanah merupakan  salah  satu  faktor  produksi  dan  merupakan  pabriknya  hasil-hasil  pertanian, yakni tempat dimana produksi berjalan dan darimana produksi keluar.  Luas lahan garapan merupakan  modal  awal  untuk  mengembangkan  usahatani,  namun  pemilihan  tanah  yang sesuai  dengan  komoditi  yang  dikembangkan  akan  menyebabkan  perolehan  hasil  yang memadai.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  luas  lahan  garapan  digolongkan  dalam  3  (tiga) bagian  yaitu (1)  lahan  sempit,  jika  luas  lahan  < 1,0 Ha, (2)  lahan  sedang,  jika  luas  lahan antara  1,0  –  2,0  Ha,  (3)  lahan  luas,  jika  luas  lahan  garapan  ˃  2,0  Ha. Rata-rata  jumlah
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
produksi  gabah  usahatani  padi  sawah  petani  responden  berdasarkan  luas  lahan  garapan  disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Rata-Rata  Produksi  Usahatani  Padi  Sawah  Petani  Responden  Berdasarkan  Luas  Lahan Garapan.
No. Luas (Ha) Rata-Rata Produksi (Kg) 1. < 1 1.685 2. 1 - 2 6.568 3. ˃ 2 11.600
Sumber : Data primer diolah, Tahun 2019.
Data pada Tabel 3 menjelaskan bahwa jika semakin luas lahan usahatani, maka semakin besar gabah  yang  dapat  diproduksi  dan  sebaliknya  jika  semakin  sempit  luas  lahan  usahatani  maka semikin  kecil  gabah  yang  dapat  diproduksi.  Besarnya  produksi  gabah  yang  berbanding  lurus dengan  luas  lahan  usahatani  mengindikasikan  bahwa  petani  responden  mampu  mengoptimalkan luas  lahannya  dalam  menggunakan  input  produksi  secara  maksimal.  Kenyataan  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  Lampaga  (2015)  bahwa  luas  lahan  merupakan  salah  satu  faktor  untuk meningkatkan  produktivitas  usahatani  padi  sawah.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  semakin  besar luas lahan maka tentunya produksi dan pendapatan usahatani padi sawah akan bertambah.

## Harga Pokok Produksi
Harga  popok  produksi  adalah  nilai  dari  hasil  perbandingan  antara  biaya  produksi  dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Harga pokok produksi dibutuhkan untuk memperhitungkan harga jual,  memperkirakan  keuntungan,  serta  mengatur  strategi  pengelolaan  usahatani . Dari  data  yang diperoleh  di  lokasi studi,  maka didapatkan  hasil perhitungan  harga pokok produksi usahatani padi sawah seperti tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4   Besaran Harga Pokok Produksi Usahatani Padi Sawah Petani Responden Perhektar.
No. Uraian Satuan Nilai 1. Total Produksi Kg 3.925 2. Total Biaya Rp. 8.993.104 3. Harga Pokok Produksi Rp/Kg 2,291
Sumber : Data primer diolah,  Tahun 2019.
Data  pada  Tabel  4  memperlihatkan  bahwa  harga  pokok  produksi  jauh  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  harga  pembelian  pemerintah  (Rp.  3.700/Kg).  Karena  nilai  harga  pokok produksi  masih  lebih  rendah  dari  harga  pembelian  pemerintah  (HPP)  maka  dipastikan  petani responden memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan yang diperoleh petani responden adalah selisih  dari  nilai  harga  pembelian  pemerintah  dengan  harga  pokok  produksi  usahatani  padi  sawah yaitu sebesar Rp. 1.409/kg.   Artinya bahwa dengan  hanya  menjual  gabah berdasarkan  harga yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  maka  petani  responden  mendapatkan  keuntungan  Rp  1.409  per kilogramnya. Nilai ini  masih  lebih kecil  jika petani  menjual  gabahnya dengan harga yang berlaku ditingkat  gapoktan  ataupun  ditingkat  pengumpul  yakni  rata-rata  keuntungan  sebesar  Rp  1.807/kg dan  Rp 1.714/kg.

## Komparasi Harga Gabah
Harga  adalah  sejumlah  uang  yang  dibebankan  atas  suatu  pr o duk  atau  jasa,  atau  jumlah  dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler dalam Lumintang, 2013).  Harga gabah adalah  nilai  jual  gabah kering panen per  kilogram  yang  ditetapkan  oleh  petani  responden  di  tempat  studi.  Menurut  Sukirno  (2002) bahwa harga-harga hasil pertanian cenderung mengalami  naik turun yang relatif besar. Harga bisa mencapai  tingkat  yang  lebih  tinggi  pada  suatu  waktu  dan  mengalami  kemerosotan  yang  sangat buruk  pada  masa  berikutnya.  Sifat  perubahan  harga  sedemikian  itu  disebabkan  karena  penawaran
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
atas  barang-barang  pertanian  seperti  juga  permintaan  adalah  tidak  elastis,  yang  artinya  persentase perubahan  harga  jauh  lebih  besar  daripada  perubahan  jumlah  barang  yang  diminta  ataupun ditawarkan.
Harga  Pembelian  Pemerintah  adalah  harga  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  harga acuan  oleh  gapoktan  dalam  membeli  gabah  petani  yang  ikut  dalam  program  PUPM.  Harga pembelian  pemerintah  yang  ditetapkan  merujuk  pada  Inpres  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Kebijakan  Pengadaan  Gabah/Beras  dan  Penyaluran  Beras  oleh  Pemerintah  yakni  Gabah  Kering Panen (GKP) sebesar  Rp. 3.700/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) sebesar  Rp. 3.750/kg.
Nilai  harga  pembelian  pemerintah  sebagai  acuan  gapoktan  dalam  membeli  gabah  petani merupakan  pemicu  persaingan  harga  gabah  ditingkat  petani,  sehingga  menempatkan  petani  di posisi  startegis  dalam  menentukan  kemana  gabahnya  akan  dijual.  Karena  persaingan  harga  yang ketat antara gapoktan  dan pengumpul  menyebabkan HPP tidak relevan  lagi untuk  diterapkan oleh gapoktan dalam membeli gabah petani. Penyebab lain fluktuasi harga gabah adalah cuaca pada saat panen,  karena  keadaan  cuaca  menentukan  kualitas  gabah  pada  saat  panen,  yaitu  pada  saat  musim hujan  gabah  memiliki  kadar  air  yang  tinggi  dan  menyebabkan  rendemen  gabah  menjadi  turun sehingga  pedagang  juga  tidak  mau  membeli  gabah  karena  kualitas  gabah  yang  buruk.    Jadi  pada saat  panen  terjadi  hujan  turun  menyebabkan  permintaan  gabah  oleh  pengumpul  menjadi  turun yang akhirnya harga gabah menjadi anjlok, dan begitu pula sebaliknya pada saat cuaca panas harga gabah meningkat. Dengan penetapan HPP sebagai acuan pembelian gabah oleh gapoktan dikatakan efektif  karena  dapat  memberikan  keuntungan  kepada  petani  padi  sawah  peserta  program  PUPM. Variasi harga gabah petani responden pada berbagai tingkat kepentingan diperlihatkan pada uraian yang tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5.  Variasi Harga Gabah Petani Responden pada Berbagai Tingkat Kepentingan
No Tingkat Kepentingan Harga Gabah (Rp)/Kg 1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 3.700,00* 2. Harga Tingkat Gapoktan 4.098,33 3. Harga Tingkat Pengumpul 4.005,83
Sumber : Data primer diolah, Tahun 2019.
*Harga berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015.
Tabel  4  memperlihatkan  bahwa  harga  diberbagai  level  kepentingan  sangat  bervariasi,  HPP adalah  harga  acuan  gapoktan  dalam  membeli  gabah  petani  responden.  Namun  dalam pelaksanaannya  harga  tersebut  sangat  membantu  petani  untuk  meningkatkan  nilai  penjualannya, karena  gapoktan  dan  pengumpul  sangat  bersaing  dalam  memperoleh  gabah  dari  petani  sehingga harga terus  meningkat sampai  kepada titik  yang tertinggi.  Persaingan  harga ditingkat pengumpul dan  gapoktan  menempatkan  petani  pada  posisi  tawar  yang  kuat,  maka  harga  yang  didapat  petani ditingkat  gapoktan  sedikit  lebih  tinggi  dibanding  ditingkat  pengumpul.  Fakta  tersebut  dapat diterima karena gapoktan harus mendapatkan gabah untuk melanjutkan kegiatan mereka walaupun pengumpul  menaikkan  harga,  namun  mereka  tetap  membeli  minimal  dengan  harga  yang  sama. Kenaikan tersebut  masih dimungkinkan  dalam  petunjuk teknis pelaksanaan program PUPM yakni dengan toleransi maksimal 10 persen.

## Analisis Pendapatan
Selanjutnya  diketahui  bahwa  program  PUPM  dikatakan  efektif  apabila  dapat  meningkatkan pendapatan  kepada  petani  peserta  program.  Pendapatan  yang  dihitung  dalam  analisis  ini  adalah pendapatan  usahatani  padi  sawah,  yaitu  rata-rata  penerimaan  petani  dikurangi  dengan  rata-rata biaya  pengeluaran  usahatani.  Perbandingan  rata-rata  pendapatan  petani  anggota  gapoktan  jika menjual  gabahnya  berdasarkan  HPP atau  berdasarkan  harga  di  tingkat  gapoktan  atau  berdasarkan harga di tingkat pengumpul dapat dilihat pada  Tabel 6.
Dari  Tabel  6  dapat  dijelaskan  bahwa  besarnya  penerimaan  yang  diperoleh  petani  responden sangat variatif, hal ini disebabkan oleh variasi harga yang diminta dari berbagai level kepentingan. Di  level  pemerintah  yang  telah  menetapkan  HPP  dalam  Inpres  Nomor  5  Tahun  2015  tentang Kebijakan  Pengadaan  Gabah/Beras    dan  Penyaluran  Beras  oleh  Pemerintah  memiliki  tujuan  yang
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
mulia  dalam  menempatkan  petani  di  posisi  terlindungi  dari  kerugian.  Pada  Inpres  tersebut diuraikan bahwa dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilitas  harga  beras,  pengamanan  cadangan  beras  pemerintah,  dan  penyaluran  beras  untuk keperluan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  telah  ditetapkan  harga  GKP  sebesar  Rp  3.700/kg sehingga diperoleh pendapatan rata-rata responden sebesar Rp 8.849.640 jika  harga tersebut  tidak berubah.  Namun  dengan  menjual  gabahnya  ke  gapoktan,  maka  petani  mendapat  rata-rata pendapatan yang lebih tinggi yakni sebesar Rp 11.085.067,96 dibanding dengan menjual gabahnya ke  pengumpul  yang  hanya  memperoleh  rata-rata  pendapatan  sebesar  Rp  10.565.957,96/musim tanam,  jadi  besarnya  peningkatan  pendapatan  petani  responden  jika  menjual  gabahnya  pada gapoktan  adalah  sebesar  Rp  519.110/musim  tanam.  Besaran  nilai  ini  sangat  dimungkinkan  dan rasional  untuk  terjadi  karena  besaran  harga  ditingkat gapoktan  dipengaruhi  oleh  persaingan  harga yang  begitu  ketat  antara  gapoktan  dengan  pengumpul  dalam  menyerap  gabah  petani  dan  juga menurut petani harga gabah dipengaruhi oleh keadaan cuaca pada saat panen.
Tabel 6.  Perbandingan  Rata-rata  Pendapatan  Petani  Responden  Berdasarkan  Harga  Pembelian Pemerintah (P 1 ), Harga Tingkat Gapoktan (P 2 ) dan Harga di Tingkat Pengumpul(P 3 ).
No. Uraian Pendapatan Rata-Rata Petani  Responden Berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (P 1 ) Berdasarkan Harga di Tingkat Gapoktan (P 2 ) Berdasarkan Harga di Tingkat Pengumpul (P 3 ) Sat. Nilai Sat. Nilai Sat. Nilai 1. Produksi Kg 5.612,00 Kg 5.612,00 Kg 5.612,00 2. Harga Rp 3.700,00 Rp 4.098,33 Rp 4.005,83 3. Biaya Rp 11,914.760,00 Rp 11.914.760,00 Rp 11,914.760,00
4. Penerimaan Rp 20.764.400,00 Rp 22.999.827,96 Rp 22480.717,96 5. Pendapatan Rp 8.849.640,00 Rp 11.085.067,96 Rp 10.565.957,96
Sumber : Data primer diolah, Tahun 2019.
Harga  pembelian  gapoktan  adalah  cenderung  lebih  tinggi  ketimbaang  harga  pembelian pengumpul  atau  minimal  harus  sama  agar  gapoktan  dapat  menyerap  gabah  untuk  kepentingan pelaksanaan program  kegiatan. Fakta ini  mengindikasikan bahwa dengan adanya penetapan  harga pembelian  gabah  oleh  pemerintah  sebagai  acuan  dalam  menyerap  gabah  petani  utuk  kepentingan pelaksanaan  dan  keberlanjutan  program  PUPM  disuatu  lokasi  dapat  mendongkrak  harga  gabah ditingkat  gapoktan  karena  disebabkan  oleh  menguatnya  dan  meningkatknya  posisi  tawar  petani terhadap  harga  GKP.  Petani  memiliki  posisi  kuat  dalam  menentukan  harga  gabahnya  karena mereka bebas dalam  memilih  kemana gabah akan dijual, yang tentunya gabah akan dijual  kepada mereka yang memiliki permintaan harga yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menaikkan taraf hidupnya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penetapan  harga pembelian pemerintah pada program PUPM adalah  efektif  karena dapat memberikan  harga gabah yang layak dengan nillai keuntungan yang wajar kepada petani anggota gapoktan peserta program. Pendapatan petani  dengan  harga di  tingkat gapoktan sedikit lebih besar bila  dibandingkan  dengan pendapatan  petani  dengan  harga  ditingkat  pengumpul,  nilai  selisih  tersebut  mengartikan  bahwa program PUPM dapat meningkatkan pendapatan petani.
Saran,  khususnya  kepada  pemerintah  daerah  agar  dapat  menjadikan  Sulawesi  Tenggara sebagai  sentra  produksi  padi  sehingga  program  PUPM  dapat  digulirkan  kembali.  Program  ini sangat membantu petani dalam meningkatkan taraf hidup, dan manfaatnya bagi masyarakat adalah
e-ISSN: 2502-3292 Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019)  Halaman: 71-79 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
tersedianya beras dengan harga yang terjangkau dengan  kualitas beras yang sama dengan  kualitas medium yang notabene jauh lebih mahal.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro Pusat Statistik Indonesia Tahun 2018. Gupito,  R.W.,  Irham,  L.R.  Waluyati  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Sorgum di Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Agro Ekonomi , .24 (1). Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2015 tentang  Kebijakan  Pengadaan Gabah/Beras  dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah .
Lampaga, Deisye Natalia Amos B (2015).  Analisis Produksi dan Pendapatan Uahatani Padi Sawah di  Desa  Sidondo  1  Kecamatan  Sigi  Biromaru  Kabupaten  Sigi. Jurnal  Agroland ,  22  (2), 147-153.
Lumintang,  F.M.,  (2013).  Analisis  Pendapatan  Petani  Padi  Di  Desa  TEEP  Kecamatan  Langowan Timur. Jurnal EMBA ,  1 (3). Mulyadi (2010). Akutansi Biaya .  Universitas Gajah Mada Yogyakarta Proborini,  A.,  Titik  E  dan  Djoko  S.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Pelaksanaan  Pasar  Murah  Bulog dalam  Menjaga  Stabilitas  Harga  Beras  di  DKI  Jakarta.  Jurnal  Pendidikan  Bisnis  dan Eonomi,.4 (1).
Rahmasuciana, D.Y, Dwidjono H.D. dan Mashuri (2015). Pengaruh Pengadaan Beras dan Operasi Pasar Terhhadap Harga Beras Dalam Negeri. Jurnal Agro Ekonomi , 26 (2).
Rosana, L., Hamid, A., Yusra, A. dan Imelda (2012). Analisis Harga Pokok Padi Sawah  dan Padi Ladang di Kecamatan Samalantan Kabupaten Sengkawang.  Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian , 2 (1). Soekartawi, 2002. Analisis Usahatani .  Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. Undang-Undang  No  18  Tahun  2012  tentang  Pangan. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  227  Tahun 2012 .
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan .    Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014.