## PAJAK  DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
) Konsep  Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam (
Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani Institut Agama Islam Negeri Metro Email: husnulfatarib@yahoo.com ,

## Abstract
In  most  countries,  taxes  are  one  of  the  main  divisions  in  supporting  the  success  of  national development so that they become collections which have  logical consequences in living in a society, nation and state as a reflection of justice for welfare. The tax is charged to every citizen who has the obligation to pay taxes. In Islamic teachings there is a group of people who are obliged to issue a small portion of the treasure as zakat. Taxes are basically used to finance activities in the construction sector and sector. The tax term in Islamic law which is the source of an unknown state of opinion. Therefore, the scholars differed on the status of tax law in terms of the concept of Islamic law.
Keywords : tax, Islamic law, the concept of tax

## Abstrak
Dikebanyakan  Negara,  pajak  merupakan  salah  satu  devisi  utama  dalam  menunjang keberhasilan  pembangunana  nansional  sehingga  menjadi  pemungutan  yang  memiliki konsekuensi  logis  dalam  hidup  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga  negara  yang  memiliki  kewajiban  membayar  pajak.  Dalam  ajaran  islam  terdapat kelompok orang yang berkewajiban mengeluarkan sebagian kecil hartanyab sebagai zakat. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan unutk membiayai kegiatan kegiatan dalam bidang dan sektor  pembangunann.  Istilah  pajak  dalam  hukum  islam  yang  menjadi  sumber  pendapat negara  tidak  dikenal.  Oleh  karena  itu,  para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum islam.
Kata kunci : Pajak, Hukum Islam, Konsep Pajak

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  hal  penting  bagi  setiap  warga  negara  karena  merupakan pendapatan  utama  bagi  negara  yang  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  kas  negara
disamping adanya pendapatan dibidang yang lain. Selain berpengaruh terhadap kas negara, tentunya  pajak  pun  turut  andil  dalam  mewujudkan  pembangunan.  Dalam  kehidupan bernegara bagi seorang muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah.
Dalam  menentukan  hukum  atas  suatu  hal  yang  berhubungan  masyarakat  seperti pajak,  dalam  syariat  islam  salah  satunya  berdasarkan  kemaslahatan  umum.  Salah  satu kaidah  ushul  fiqh  menyatakan  kemaslahatan  yang  umum  lebih  diprioritaskan  atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti difatwakan oleh tokoh tokoh dari mazhab maliki.
Menurut  (Daud  Rasyid,  2007)  pada  dasarnya  pajak  ( dharibah) sebagai  sumber pendapatan  negara,  dalam  al-qu’an  dan  hadist  tidak  dibenarkan,  karena  islam  sudah mewajibkan zakat bagi orang orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengeni zakat. Namn bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu, dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan ketentuan yang sangat tegas dan  diputuskan  oleh ahlil  halli  wal  aqdi. Pajak  merupakan  salah  satu  bentuk  mu’amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai  berbagai  kebutuhan  negara  dan  masyarakat  untuk  membiayai  berbagai kebutuhan    bersama  (kolektif).  Dengan  tidak  adanya  nash  yang  secara  eksplisit  mengatur mengenai  pajak  dalam  syariat  islam,  berimplikasi  pada  terjadinya  perbedaan  pendapat dikalangan para fukaha mengenai status dan hukum memungut pajak.

## Pembahasan

## Pemahaman Tentang Pajak
Secara  etimologi,  pajak  dalam  bahasa  arab  disebut  dengan  istilah Dharibah yang artinya  mewajibkan,  menentukan,  menetapakan,  memukul,  menerangkan  atau membebankan, dan lain lain.(Munawwiw, 2002).
Dalam  al-qur’an  dharaba  adalah  bentuk  kata  kerja  (fi’il),  sedangkan  bentuk  kata bendanya  (isim)  adalah dharribah yang  dapat  berarti  beban.  Dharibah  dalam  isim  mufrad (kata  benda  tunggal)  dengan  bentuk  jamaknya  adalah  dharib.  Ia  disebut  beban,  karena merupakan  kewajiban  tambahan  atas harta  setelah  zakat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.
Dalam  al-qur’an  (bahasa  arab)  hanya  satu  kali  saja  terdapat  kata  “pajak”  yaitu terdapat pada terjemahaan QS AL-TAUBAH [9]:29
“Perangilah  orang  orang  yang  tidak  beriman  kepada  allah  dan  tidak  (pula)  kepada  hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh allah dan rasullnya dan tidak beragama  dengan  agama  yang  benar  (agama  allah),  (yaitu  orang  orang)  yang  diberikan  al-kitab kepada  mereka,  sampai  mereka  membayar  (jizyah)  dengan  patuh  sedang  mereka  dalam  keadaan tunduk.”
Jadi,  dharibah  adalah  harta  yang  dipungut  secara  wajib  oleh  negara  untuk  selain jizyah dan kharaj , sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Pengertian pajak dalam istilah bahasa arab dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks atau juga Adh- dharibah  yang  artinya  “pungutan  yang  ditarik  dari  rakyat  oleh  para  penarikan  pajak”. Selain  itu  ditemukan  istilah  lain  sejenis  seperti  al-kharaj,  yang  biasa  digunakan  untuk pungutan  pungutan  yang  berkaitan  dengan  tanah  secara  khusus.  Dalam  konteks  sejarah islam kharaj dikebal  sebagai  sejenis  pajak  yang  dikenakan  pada  tanah  yang  terutama ditlakukan oleh kekuasaan senjata, telepas dari pakah sipemilik itu seorang  yang dibawah umur,  seorang  dewasa,  seorang  bebas,  budak,  muslim  ataupun  tidak  beriman.  Adapun menurut  ahli  bahasa,  pajak  adalah  suatu  pembayaran  yang  dilakukan  kepada  pemerintah untuk  membiayai  pengeluaran  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  hal  menyelenggarakan jasa jasa untuk keoentingan umum.
Sedangkan pajak dalam undang undang perpajakan adalah seperti dikatakan oleh Andria  ini  dalam  Buku  Yulies  Tiena  Masriani  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada  negara, yang  terutang  oleh  wajib  pajak  menurut  peraturan  peraturan,  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditujuk,  gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintah. 1
Pajak  merupakan  sebuah  tuntutan  karena  umat  islam  dianjurkan  untuk menunaikan  infak  dan  sedekah.  Pajak  wajib  ditunaikan  selama  untuk  kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja dan sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  sebagai  pencerminan  suatu  keadilan  untuk kesejahteraan,  denagn  berlandaskan  pada  teori  dan  asas  asas  perpajakan  yang  sifatnya
1 Siti Zulaika, Istinbath Jurnal Hukum Vol. 09, No. 1 (Mei 2012): Hlm.10-11.
universil. Untuk kebanyakan negara, pajak merupakan salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.
Ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:
1. Pajak  dipungut  berdasarakan  undang  undang  serta  aturan  pelaksanaan  yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditujukan  adanya  kontra  prestasi  individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak  diperuntukan  bagi  pengeluaran  pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari pemasukannya  masih  terdapat  surplus  dipergunakan  untuk  membiayai  publik investment.
5. Selain bertujuan berjutuan budgeter, pajak juga memiliki tujuan mengatur. 2

## Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak
Para  ulama  sebenarnya  sudah  banyak  yang  menjelaskan  mengenai  sumber pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai belanjanya,
misalnya  Al-Mawardi  (2006,  227)  telah  menjelaskan  bahwa  sumber  pendapatan pemerintah  dapat  berasal  dari ghonimah (harta  rampasan  perang), fai (harta  yang didapatkan  oleh  pemerintah  dari  negara  non-muslim  tanpa  perang), kharaj (pajak  atas tanah), ushur (bea masuk), dan zakat. Akan tetapi, saat ini jenis pendapatan
ghonimah serta fai sudah  tidak  mungkin  lagi  didapatkan  oleh  suatu  negara,  sehingga menurut Chapra (2001, 335) pada zaman ini pemerintah dapat membuat jenis pajak baru yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian para ulama juga  telah  berselisih  pendapat  mengenai  bolehnya  pemerintah  memungut  pajak  lain selain  zakat.  Sebagian  dari  mereka  membolehkan  pemerintah  memungut  pajak,  ini adalah  pendapat  Al-Qardhawi  (2011,  966),  Chapra  (2001,  335),  Ibnu  Taimiyah  dalam Islahi  (1997,  254),  Al-Ghazali  dalam  Al-Qardhawi(2011,1077),  An-Nawawi  dalam  Al- Qardhawi  (2011,  1076),  dan  ulama-ulama  lainnya.Sedangkan  ulama  yang  melarang pemerintah  memungut  pajak  kepada  rakyatnya  adalah  Imam  Ahmad  bin  Hanbal sebagaimana dikutip oleh Al-Hanbali (1993, 157), kemudian Al-Baghawi (1983, 61) serta
2 Muhammad Turmudi, Jurnal Al-‘Adi Vol. 8 no. 1, (Januari 2015): Hlm. 130.
Asy-Syaukani  (2009,279).  Akan  tetapi  menurut  Chapra  (2001,337),  adanya  pendapat yang  melarang  pemerintah  memungut  pajak  disebabkan  karena  pemerintah  yang  ada pada zaman ulama tersebut sewenang-wenang dalam memungut pajak, sehingga rakyat hidup  dalam  kemiskinan  sedangkan  pemerintah  hidup  dalam  kekayaan  yang berlimpah.  Adapun  Al-Qardhawi  (2011,  1079)  menjelaskan  bahwa  pemerintah  boleh melakukan pemungutan zakat dengan syarat empat hal berikut terpenuhi:
1.  Pemerintah  benar-benar  sedang  membutuhkan  uang  dan  sumber  lain  tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
2. Pembagian beban pajak yang adil diantara masyarakat,
3. Pajak hendaknya digunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu,
4. Pajak harus dipungut dengan kesepakatan para ahli ekonomi dan ulama. 3

## Pendapat Ulama Tentang Pajak
Adakah kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat? Menjawab pertanyaan ini, timbul  perbedaan  pendapat  dikalangan  fukaha (ahli hukum  islam).  Sebagian berpendapat mengatakan ada  dan sebagiannya tidak.
1) Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh:
a. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa:
Semua  khulafah  ar-rasyidin,  terutama  Umar,  Ali  dan  Umar  bin  Abdul  aziz dilaporka  telah  menekankan  bahwa  pajak  harus  dkumpulkan  dengan  keadilan dan  kemakmuran,  tidak  diperbolehkan  melebihi  kemampuan  rakyat  untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi pokok mereka  sehari  hari.  Abu  yusuf  mendukung  hak  penguasa  untuk  meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
b. Ibnu khaldun dalam kitabnya muqaddimah
Dengan  cara  yang  sangat  bagus  merefleksikan  arus  pemikiran  para  sarjana muslim  yang  hidup  pada  zamannya  berkenaan  dengan  distribusi  beban  pajak yang  merata  dengan  mengutipn  sebuah  surat  dari  Thahir  Ibn  Husain  kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur disalah satu provinsi.
3 Muhammad Rheza Ramadhan, Vol. 8 No. 1, (Juni 2017): Hlm.90.
Oleh  karena  itu  sebarkanlah  pajak  kepada  semua  orang  dengan  keadilan  dan pemerataan,  perlakuan  semua  orang  sama  dan  jangan  memberi  perkecualian kepada  siapa  saja  pun  karena  kedudukannya  dimasyarakat  atau  kekayaan  dan jangan mengecualika kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya. (Umar Chapra,2002)
2) Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram:
a. Zallum berpendapat: (Abdul Qadim Zallum, Tth)
Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung  jawab  ulil  amri  dan  bertambahnya  perkara  perkara  yang  harus disubsidi. Kadang kala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti fa’i,  jizyah,  hkaraj,  ‘ushr, dan khumus tidak  menandai  untuk  anggaran  belanja negara,  seperti  yang  pernah  terjadi  dimasalalu,  yaitu  masa  rasulullah,  masa khulafa ar-rasyidin, masa muawiyyah, masa abasiyah, sampai masa ustmaniyah, dimana  sarana  kehidupan  semakin  berkembang.  Oleh  karena  itu,  negara  harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal. Baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.
b. Maliki Berpedapat (Abdul Almalukum,2002)
Pajak  tidak  boleh  dipungut  dengan  cara  dipaksa  dan  kekuasaann  semata, melainkan  karena  adanya  kewajiban  kaum  muslimin  yang  dipikulkan  kepada negara,  seperti  memberi  rasa  aman,  pengobatan  dan  pendidikan  dengan pengeluaran seperti nafkah. 4

## Prinsip keadilan antara Pajak dan Zakat menurut Yusuf Qardhawi
beban  keuangan  dalam  zakat  itu  dapat  menyelamatkan  sistem  ekonomi  Islam dalam hal pembebanan. Keadilan zakat yang hakiki menghendaki kesesuaian antara beban dan kemampuan. Suatu saat zakat akn mampu melestarikan kemampuan beban dan situasi kehidupan masyarakat.
Kaidah-kaidah keadilan pajak mencakup semua orang yang dibebani pajak untuk membantu aparat pajak dengan cara tidak menghindari pajak. Keadilan pajak menghendaki seseorang tidak lari dari membayar pajak dan tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah
4 Maman Surahman Dan Fadilah Illahi, Jurnal Amwaluna Vol. 01 No. 02, (Juli 2017): Hlm.170-172.
ditentukan dalam perpajakn serta tidak membebani masyarakat. Menurut Yusuf Qardawi, Prinsip-prinsip keadilan antara pajak dan zakat meliputi 4 prinsip, yaitu;
Pertama adalah prinsip keadilan, yang meliputi: Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak, artinya Setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tana memandang bangsa, warna kulit, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan,  pemerintah,  yang  diperintah,  pemimpin  agama,  pemimpin  negara,  semua sama.  Dalam  pajak  terdapat  asas  kesamaan,  yaotu  bahwa  seseorang  dalam  keadaan  yang sama  hendaknya  dikenakan  pajak  yang  sama.  Dalam  asas  kesamaan equality (asas persamaan) tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Juga Membebaskan  harta  (zakat  dan  pajak)  yang  kurang  senisab  atau  batas  yang  telah ditentukan.
Untuk tercapainya suatu keadilan, Islam dalam kewajiban zakat membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab. Hal ini  dimaksudkan agar pemungutan zakat dari  kelebihan akan mudah bagi jiwa  dan  tidak  berat  bagi  tabiat  manusia. Begitu  pula  dengan  asas  perpajakan  yang membebaskan pajak bagi yang pendapatannya di bawah basic need.

## 1. Larangan berzakat dan pajak dua kali
Keadilan pajak keuangan Islam menetapkan prinsip penyatuan aplikasi zakat dan tidak  ada  zakat  ganda  untuk  mencegah  pemaksaan  bagi  pemilik  harta,  adanya  unsur kedzaliman,  penghalang  harta,  dan  pemeliharaan  kemampuan  beban  harta. Di  antara pelaksanaan prinsip yang paling tampak adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah SAW.

## 2. Besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan
Semakin mudah memperoleh semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.

## 3. Memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak dan zakat
Dengan memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki,  dipngut  dari  pendapatan  bersih.  Keadilan  pajak  mempertimbangkan  beban kemampuan pembayar pajak, sebab pajak
ditentukan tidak berdasarkan nisab, sedangkan zakat diambil  karena ada unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya.

## 4. Keadilan dalam praktek pajak dan zakat.
Islam  memberikan  perhatian  isimewa  dan  hati-hati  terhadap  pelaksana  pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka. Seperti Hadts: “Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah” (Hadits Sahahih)
Kedua adalah  prinsip  kepastian.  Kepastian  pajak  ditetapkan  kepada  para  subjek pajak  dengan  cara  yang  pasti,  tidak  tersembunyi,  baik  mengenai  waktu,  tata  cara,  jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat era  hubungannya  dengan  kestabilan  pajak. Apabila  subjek  pajak  telah biasa  menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka ia pun merasakan adanya kepastian dalam persoalannya.
Stabilnya  pergaulan  hidup  dan  hubungan  manusia  akan  mendorong  ke  arah berkembangnya  kemajuan  ekonomi.  Keadaannya  dapat  disamakan  dengan  pajak. Banyaknya  perubahan  mengenai  aturan-aturan  perpajakn  tidak  diragukan  lagi  akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan di kalangan masyarakat. 36 Kaedah kepastian dalam zakat terlihat karena Allah SWT telah mewajibkan dalam kitabNya dan telah menentukan kadarnya melalui rasulNya.
Prinsip ketiga adalah prinsip kelayakan. Pajak seharusnya dilakukan ketika wajib pajak  itu  dalam  keadaan  senang. 37 Misalnya:  pmungutan  pajak  bumi  dan  bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka
memperoleh uang yaitu pada saat panen. Prinsip ini menekankan untuk menjaga perasaan wajib pajak, dan berlaku sopan terhadap mereka. Hal ini untuk menarik simpatik sehingga mereka  dengan  sukarela  akan  menyerahkan  pajak  itu  tanpa  ada  rasa  ragu  dan  terpaksa karna perlakuan yang kurang baik.
Dalam  memungut  zakat  tidak  diperbolehkan  memungut  harta  yang  terbaik  tapi diperintahkan  untuk  memungut  harta  yang  pertengahan.  Pada  prinsip  ini  menghendaki perolehan  zakat  untuk  melestarikan  harta  dari muzakki, untuk  itu  tidak  boleh  mengambil harta  yang  terbaik  juga  tidak  boleh  mengambil  harta  yang  terjelek,  tetapi  harta  yang dikeluarkan adalah harta yang tengah-tengah.
Prinsip  keempat  dalam  prinsip  keadilan  antara  pajak  dan  zakat  adalah  prinsip ekonomis.Maksud  prinsip  ekonomis  pajak  adalah  ekonomis  dalam  biaya  pemungutan pajak, dan menjauhi berbagi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji  pegawai  pajak,  biaya  administrasi  dan  peralatan,  serta  biaya  transportasi  harus dikeluarkan  oleh  para  wajib  pajak  ke  tempat  kantor  penyetoran  pajak  dan  harus  bersifat ekonomis. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil yang akan diterima. 5

## Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak yaitu:
1) Fungsi  penerimaan  ( budgeir) yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
2) Fungsi  pengatur  (regulerent)  yaitu  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## Karateristik Pajak
Karateristik pajak dapat dibedakan sebagai berikut;
1. Pajak merupakan iuran/kewajiban untuk menyerahkan kekayaan kepada negara
2. Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat
3. Perpindahan/penyerahan iuran bersifat wajib dan dapat dipaksakan
4. Perpindahan tersebut berdasarkan UU atau peraturan yang berlaku
5. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun daerah
6. Pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah
7. Pajak dapat berfungsi sebagai anggaran (budget) dan fungsi mengatur 6

## Syarat Pemungutan Pajak
Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau  perlawanan  maka pemungutan pajak harus memenuhhi syarat berikut;
1. Pemunggutan  pajak  harus  adil  (syarat  keadilan),  sesuai  dengan  tujuan  hukum, yakni  mencapai  keadilan,  undang  undang  dan  pelaksanaan  pemungutan  harus adil.  Adil  dalam  perundang  undangan  diantarnya  mengenakan  pajak  secara
5 Dina yustisi yurista, Vol. 1, (Oktober 2017): Hlm.51-55.
6 Iwan Shidarta, (Bandung: STIE Pasundan, 2015), Hlm.1.
umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing, sedang adil  dalam  pelaksanaan  yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  wajib  pajak  untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan  Undang  Undang  (syarat  yuridis), diindonesia  pajak  diatur  dalam  UUD  1945  pasal  23A  yang  menyatakan  bahwa pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan undang undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak  mengganggu  perekonomian  (syarat  ekonomis),  pemungutan  pajak  tidak boleh menggangu kelancaran  kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan  pajak  harus  efisien  (syarat  finansial),  sesuai  fungsi  budgeir,  biaya pemungutan  pajak  harus  dapat  ditekan  sehingga  lebih  rendah  dari  hasil pemungutannya.
5. Sistem  pemungutan  pajak  harus  sederhana,  sistem  ini  akan  memudahkan  dan mendorong masyarakat dalam mememnuhi kewajiban perpajakannyaa. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

## Pengelompokan Pajak
1) Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan  kepada  orang  lain.  Contoh;  pajak penghasilan.
b. Pajak  tidak  langsung,  yaitu  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh; pajak pertambahan nilai.
2) Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal  atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh; pajak penghasilan.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan  diri  wajib  pajak.  Contoh;  pajak  pertamabahan  nilai  dan  pajak  atas penjualan barang mewah.
3) Menurut pemungutan dan pengelolanya
a. Pajak  pusat  yaitu  pajak  yang  dipungut  ole  pemerintah  pusat  yang  digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh; pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN).
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah.  Contoh;  pajak  daerah  kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran dsb. 7
Hak hak wajib pajak, diantaranya adalah:
1. Hak  membetulkan  sendiri  surat  pemberitahuan  (SPT)  terhadap  kekeliuran  yang telah dibuat, sebagaimana diatur oleh pasal 8 UUKUP 1948.
2. Hak memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan bagi  wajib pajak orang  atau  badan  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  laporan  keuangantahunan  atau neraca  perusahaan  dalam  3  bulan,  apabila  benar  benar  mengalami  kesulitan  atau alasan teknis lainnya.
3. Hak memperoleh kembali (restitusi) kelebihan pembayaran pajak (pasal 11 jo pasl 17 ayat (1) a UUKUP 1948)
4. Hak  mengajukan  keberatan  kepada  drijen  pajak  atas  suatu  surat  pemberitahuan, surat keterangan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan kelebihan dan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan per-pajakan.
5. Hak  mengajukan  banding  kepada  badan  peradilan  pajak  (majelis  pertimbangan pajak/MPP)  atas  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  dirjen  pajak  (pasal  25  dan  26 UU.KUP 1948)
6. Hak  mengadukan  pejabat  yang  membocorkan  atau  mengungkapakan  kerahasiaan yang menyangkut masalah perpajakan wajib pajak

## Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, meliputi:
1) Kewajiban mendaftarkan diri
Kepada setiap wajib pajak ada keharusan mendaftarkan diri ke dirjen pajak, melalui kantor pelayanan pajak (KPP) dalam wilayah di mana wajib tinggal
7 Isroah, (Universitas Negeri Yogya, t.t.), Hlm.8-10.
2) Kewajiban mengambil, mengisi dan menyampaikan (SPT)
Ketentuannya  sebelum  disampaikan  ke  kantor  pelayanan  pajak  setempat,  wajib pajak ada keharusan untuk mendatangani SPT tersebut.
3) Kewajiban mengisi dan menyampaikan spt dengan benar.
Selain  kewajiban  seperti  tersebut  diatas,  kepada  wajib  pajak  juga  diharuskan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
4) Kewajiban menyetor pajak di kas negara.
Pasal  10  ayat  (1)UU.KUP  1948  mewajibkan  kepada  wajib  pajak  untuk  membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau ditempat lain yang ditunjuk oleh  menteri  keuangan.  Dalam  hal  ini  selain  kantor  kas  negara,  tempat pembayaran/penyetorannya  adalah  di  kantor  pos  dan  giro  serta  bank  bank pemerintah  yang  ditunjuk  oleh  kepala  kantor  kas  negara  (keputusan  menteri keuangan No. 948/KMK.O4/1983)
5) Kewajibanmembuat pembukuan dan/ pencatatan.
Kewajiban demikian melekat pada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di indonesia
6) Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak
Dalam  rangka  pemeriksaan  pajak  dari  petugas  pajak  berdasal  pasal  29  ayat  (3) UU.KUP 1948 wajib pajak ada kewajiban:
a. Memperlihatkan  dan  memijamkan  pembukuan  dan  pencatatan,  dokumen yang  menjadi  dasarnya,  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak;
b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c. Adanya keterangan yang diperlukan 8

## Azas Pemungutan Pajak
Ada  tiga  azas  pemungutan  pajak  yaitu  azas  domisili,  azas  sumber,  dan  azas kebangsaan.
1) Azas  Domisili  (azas  tempat  tinggal)    Yaitu  negara  berhak  mengenakan  pajak  atas seluruh  penghasilan  wajib  pajak  yang  bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik
8 Bambang Wahyono, (Jakarta: (SINAR GRAFIKA)., t.t.), Hlm.6-7.
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
2) Azas  Sumber    Yaitu  negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3) Azas  Kebangsaan  Yaitu  pengenaan  pajak  dihubungkan  dengan  kebangsaan  suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan  berkebangsaan  Indonesia  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia.  Azas  ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri. 9
Selanjutnya, sejak UU Nomor 6 Tahun 1983 berlaku sebagai undang undang pajak nasional, asas asas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut adalah seperti dbawah ini.
1. Kesederhanaan ( simplification of law) bhawa undang undang tentang perpajakan agar  disusun  sesederhana  mungkin  sehingga  mudah  dimengerti  isi  maupun susunan kata katanya.
2. Kegotong  royongan  nasional  bahwa  warga  masyarakat  harus  berperan  aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kewaganegaraan.
3. Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban perpajakan keoada wajib pajak sendiri,  pemberian  kepercayaan  diharapakan  agar  warga  sadar  akan  kewajiban kenegaraan  karena  negara  sudah  memberikan  kepercayaan  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar  pajaknya  sendiri.  Kepercayaan  yang  diberikan kepada masyarakat disebut self assessment.
4. Adanya  kesamaan hak dan  kewajiban  antara wajib  pajak  dan fiskus.  Kepastian dan  jaminan  hukum  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  harus dihormati  adanya  asas  asas  kebenaran  da  asas  praduga  tak  bersalah.  Artinya, wajib pajak belum dinyatakan bersalah apabila belum ada ada bukti nyata.

## Sistem Perpajakan Menurut Islam
Sistem perpajakan menurut islam adalah sistem perpajakan yang diterapakan saat pemerintahan  rasulullah  samapai  dengan  pemerintahan  khulafarussyidin.  Pada  zaman tersebut,  anggaran  negara  masih  sangat  seberhana  dan  tidak  serumit  sistem  anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (balance budjet). Pendapatan negara yang dapat sangat berbeda tahunnya, bahkan dari hari kehari.
9 Isroah, Hlm. 12.
Konsep  pajak  sebenarnya  sudah  digunakan  sejak  zaman  rasulullah,  pada  masa pemerintahannya,  rasulullah,  menerapkan  jizyah  (pajak)  yakni  pajak  yang  dibebankan kepada  orang  orang  yang  non  muslim,  khusunya  ahli  kitab,  sebagai jaminan  keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer.
Pada masa khalifah umar, mengistruksikan gubernur agar menarik zakat dari suatu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta budak  budak.  Pasca  penaklukan  syiria,  sawad  (irak),  dan  mesir,  pendapatan  bait  al-mal meningkat secra substansial, kharad dan sawad mencapai seratus juta dinar dan dari mesir dua  juta  dinar.  Dalam  penetapan  kharaj  umar  sangat  teliti  dan  memperhatkan  jangan sampai memberikan beban yang melebihi dari kemampuan menyewa. 10

## Jenis-Jenis Sistem Perpajakan Dalam Islam

## 1. Jizyah (pajak kepala)
Dalam terminologi keunagan islam istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari  penduduk  non  muslim  (ahl-dzimah)  yang  ada  dinegara  islam  sebagai  biaya perlindungan  yang  diberikan  kepada  mereka  atas  kehidupan  dan  kekayaan  serta kebebasan  untuk  menjalankan  agama  mereka.  Jizyah  dikenakan  atas  diri  mereka bukan  atas  harta  mereka.  Jizyah  sebagai  pihak  individu  (kepala)  diambl  dari  pria yang mampu membayarnya. jizyah disyaratkan dalam surat at-Tawbah ayat 29:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan  Rasul-Nya  dan  tidak  beragama  dengan  agama  yang  benar  (agama  Allah), (Yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  Al-Kitab  kepada  mereka,  sampai  mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”(QS. At- Tawbah: 29) .

## 2. Kharaj (Pajak Tanah)
Secara  harfiah,  kharaj  berarti  kontrak,  sewa  menyewa  atau  menyerahkan.  Dalam terminologi  keuangan  islam,  istilah  ini  berarti  pajak  atas  tanah  atau  hasil  tanah, dimana pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara islam.
3. ‘Ushr (Pajak Perdagangan Atau Bea Cukai)
Dilangan  ahli  fiqih,  ‘ushr  (sepersepulu)  memiliki  dua  arti.  Pertama,  sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Kedua, sepersepuluh dari lahan
10 Eka Sriwahyuni, Peranan dan fungsi pajak menurut islam, hal. 2
pertanian  yang  diambil  pedagang  pedagang  kafir  yang  memasuki  wilayah  islam dengan  membawa  barang  dagangan.  Jadi  kebijkan  ini  lebih  mirip  dengan  kebijkan bea  cukai  pada  saat  ini.  Sistem  perpajakn  indonesia  menurut  islam  secara  struktu pemerintahan  indonesia  bukanlah  yang  seutuhnya  negara  islam  tetapi  indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa, selain itu indonesia adalah negara yang masyarakatnya menganut berbagai macam aliran agama. 11
Adapun karateristik pajak (dharibah) menurut syariat sebagai berikut ;
1. Pajak (dharibah) besrsifat temporer, tidak bersifat kontinew, hanay boleh dipungut ketika  dibaitu  mal  tidak  ada  harta  atau  kurang.  Ketika  baitul  mal  sudah  terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak  (dharibah)  hanya  boleh  dipungut  untuk  pembiayaan  yang  merupakan kewajiban  bagi  kaum  muslimin  dan  sebatas  jumlah  yang  diperlukan  untuk pembiayaan wajib tersebut, tidal boleh lebih.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non muslim.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak  yang  dipungut  sesuai  dengan  jumlah  pembiayaan  yang  diperlukan,  tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.
Untuk  konteks  indonesia,  payung  hukum  bagi  Direktorat  Jendral  (Ditjen)  pajak untuk  tidak  terbang  pilih  dalam  menerapkan  aturan  perpajakan  pada  berbasis  syariah  di indonesia  telah  terbit,  yaitu  peraturan  pemerintahan  (pp)  Nomor  25  Tahun  2009  dengan tajuk  pajak  penghasilan  (pph)  atas  bidang  usaha  berbasis  syariah.  Maka  mulai  tahun  ini, prnghasilan  yang  didapat  dari  usaha  maupun  transaksi  berbasis  syariah  baik  oleh  wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. 12
Pajak  Sebagai  Tanggung  Jawab  Individu  dan  Sosial  di  dalam  Islam,  selain  zakat masih  ada  cara  untuk  mendapatkan/  memungut  dana  untuk  kepentingan  perjuangan termasuk  pajak.  Sebagian  ulama  memperluas  pengertian  fisabililah    dengan  kepentingan/ untuk  kemaslahatan  umum.  Sehingga  selama  suatu  negara  memerlukan  dana  untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak.
11 Fitri Kurniawati, Vol. 5 No, 1, (Juni 2009): Hlm.27-28.
12 Ridwansyah, t.t., Hlm.9.
Negara  membayar  pajak  sebagai  konsekuensi  atas  hak  perlindungan  yang diperoleh  dari  pemerintah  yaitu  suatu  kewajiban  untuk  patuh  dan  taat  dalam  membantu negara dalam menjalankan pemerintahan. 13
Kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah:
Artinya: "Hai  orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  (Nya),  dan Ulil Amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah ia  kepada  Allah  (al  Quran)  dan Rasul  (Sunnahnya), jika kamu  benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan lebih baik akibatnya".15 (QS. An-Nisa>': 59).
Dari  ayat  tersebut  jelas  bahwa  manusia  dalam  menjalankan  hidup  beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para U>lil Amri di antara kalian, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya
Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang)  dan  jasa  terhadap  individu  rakyat,  maka  sebenarnya  masalah  ekonomi  terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah dan  hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya.
Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan  pemilikan  negara.tercapainya  pemenuhan  seluruh  kebutuhan  pokok  bagi  setiap individu  rakyatnya.  Semua  itu  bisa  terwujud  kalau  ada  usaha  dari  setiap  individu  untuk bekerja  agar  kebutuhan  pokoknya  terpenuhi,  juga  bagi  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban  itu  dipikul  oleh  Baytul  Mal    (kas  negara)  dalam  memenuhi  setiap  kebutuhan pokok orang tersebut.
Mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  merupakan  suatu  kewajiban  yang  berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya.  Suatu  negara  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok  bagi  setiap
13 Santoso brotodihardjo, (Bandung: PT refika aditama, 2003), Hlm.3-4.
individu  rakyatnya  maka  negara  tersebut  harus  mempunyai  pendapatan  dalam  anggaran belanjanya,  agar  dana  yang  didistribusikan  kepada  rakyatnya  tidak  defisit  maka  negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil.  Untuk  bisa  mencukupi  seluruh  anggaran  pengeluaran  yang  diberikan  kepada  rakyat maka  semua  pos  pada  sisi  pengeluaran  tersebut  memerlukan  dana.  Di  masa  sekarang hampir  seluruh  negara  di  dunia  menetapkan  hukum  pajak  untuk  dapat  menutupi pengeluaran  yang  dialokasikan  kepada  rakyat,  bahkan  pajak  merupakan  satu-satunya sumber  pendapatan  negara  untuk  pembiayaan  kegiatan  pemerintahan.  Jika  tidak  ada pemasukan  dari  sisi  pajak  maka  tidak  ada  kegiatan  pemerintahan,  jadi  pajak  merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.

## Kesimpulan
Secara  etimologi,  pajak  dalam  bahasa  arab  disebut  dengan  istilah Dharibah yang artinya  mewajibkan,  menentukan,  menetapakan,  memukul,  menerangkan  atau membebankan, dan lain lain.(Munawwiw, 2002).
Dalam  al-qur’an  dharaba  adalah  bentuk  kata  kerja  (fi’il),  sedangkan  bentuk  kata bendanya  (isim)  adalah dharribah yang  dapat  berarti  beban.  Dharibah  dalam  isim  mufrad (kata  benda  tunggal)  dengan  bentuk  jamaknya  adalah  dharib.  Ia  disebut  beban,  karena merupakan  kewajiban  tambahan  atas harta  setelah  zakat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban.
Pajak  adalah  suatu  pembayaran  yang  dilakukan  kepada  pemerintah  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan  terhadap  wajib  pajak,  yang  harus  disetorkan  kepada  negara  dengan  ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
Sistem perpajakan menurut islam adalah sistem perpajakan yang diterapakan saat pemerintahan  rasulullah  samapai  dengan  pemerintahan  khulafarussyidin.  Pada  zaman tersebut,  anggaran  negara  masih  sangat  seberhana  dan  tidak  serumit  sistem  anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (balance budjet). Pendapatan negara yang dapat sangat berbeda tahunnya, bahkan dari hari kehari.

## Daftar pustaka
Siti  Zulaika, Zakat  Dan  Pajak  Dalam  Bingkai  Kesejahteraan  Sosial ,  Dalam  Istinbath  Jurnal Hukum Vol. 09, No. 1, Mei 2012;
Muhammad Turmudi, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam ,  Dalam Jurnal Al-‘Adi Vol. 8 no. 1, Januari 2015;
Maman  Surahman  Dan  Fadilah  Illahi, Konsep  Pajak  Dalam  Hukum  Islam  Dalam  Jurnal Amwaluna , Vol. 01 No. 02,  Juli 2017;
Iwan Shidarta, PERPAJAKAN-iwanSidharta STIE Pasundan Bandung-2015.
Isroah, Perpajakan- Universitas Negeri Yogya;
Bambang  Wahyono,  pemeriksaan  dan  peradilan  dibidang  perpajakan,  (Jakarta:  SINAR GRAFIKA);
Fitri  Kurniawati, Analisis  Komparasis  Sistem  Perpajakan  Indonesia  Dengan  Sistem  Perpajakan Menurut Islam , Vol. 5 No, 1, Juni 2009;
Ridwansyah, Aplikasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia (Tinjauan Islam Terhadap Pp No. 25 Tahun 2009);
Santoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum pajak,(Bandung: PT refika aditama 2003).
Muhammad Rheza Ramadhan, integrasi pajak dan zakat diindonesia, Vol. 8 No. 1, januari-juni 2017;
Dina yustisi yurista, Prinsip Keadilan dalam kewajiban pajak dan zakat menurut qardhawi,
Vol. 1, oktober 2017.