## Volume 4 No. 1, Juli  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum  Positif di Indonesia
Rahmawati Kusuma, M. Yazid Fathoni, Hasan Asy’ari Fakultas Hukum, Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Lombok, NTB, Indonesia
Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id , myazidfathoni@unram.ac.id, dan hasanasy ’ ari@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  menginventarisir  pengaturan  yang  terkait dengan  penempatan  Tenaga  Kerja  asing  di  Indonesia  dan  Untuk  mengetahui  sinkronisasi    peraturan penempatan tenaga kerja asing  di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian Normatif, Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konsep  (conceptual  approach),  dan  pendekatan komparatif  (compartive  approach).  Untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja  nasional  terutama  dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang  tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh  tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun  sesuai  dengan  ketentuan  kecuali  pemberi  kerja  orang  perseorangan.  Menyadari  akan  hal tersebut,   pemerintah  telah  memasukkan  aturan-aturan  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan ( UU  Ketenagakerjaan ) pada  Bab  VII  yang   mengatur  mengenai  penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.
Kata Kunci : Penempatan; TKA; Hukum Positif

## Abstract
The purpose of this study is to find out and inventory the arrangements related to the placement of foreign workers in Indonesia and to determine synchronization of regulations on the placement of foreign workers in Indonesia. This research uses the Normative research method. The method used in this normative legal research is  the  statutory  approach, the conceptual approach and the  comparative  approach. To meet the needs of the national labor market, especially in filling the vacancy of expertise and competence in certain fields which cannot be covered by Indonesian workers, foreign workers can be employed in Indonesia as long as in employment relations for certain positions and certain times. Employing foreign workers can be done  by  any  party in  accordance  with  the  provisions except  individual  employer. Recognizing  this,  the government has included rules in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower  (Manpower Law) in Chapter VII which regulates the use of foreign workers in Indonesia.
Keywords: Placement; TKA; Positive Law

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  bangsa  yang  sedang  berkembang  ( development  country )  pada hakekatnya  tidak  terlepas  dari berbagai bentuk  fenomena – fenomena  sosial  yang  ada.
Menghadapi  perkembangan  dunia  dengan  kecanggihan  teknologi  dan  informasi berpengaruh  pula  di  sektor  ekonomi  dimana  globalisasi  ekonomi  telah  diprogramkan dalam  agenda  pembangunan  nasional  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  untuk kesejahteraan  rakyat  dalam  rencana  perbaikan  iklim  ketenagakerjaan.Menyadari sedalam-dalamnya  bahwa  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  bangsa  Indonesia yang  bertujuan  untuk  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  kesejahteraan masyarakat  seluruhnya  diperlukan  penataan  kembali  berbagai  segi  kehidupan masyarakat  dalam  bidang  sosial  ekonomi  umumnya,  khususnya  di  dalam  hubungan perburuhan 1 Pendirian  perusahaan  -perusahaan  besar  di  negeri  ini  adalah  salah  satu faktor penunjang yang amat berperan dalam proses pembangunan bangsa yang sedang dijalani. Dan masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang selalu ada dan akan tetap ada sehubungan dengan pendirian perusahaan tersebut.
Oleh  karena  tenaga  kerja  adalah  faktor  yang  paling  dominan  dalam  suatu perusahaan,  kebutuhan  akan  tenaga  ahli  yang  professional  serta  kebutuhan  akan teknologi -teknologi yang dapatmendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan- perusahaan  swasta,  baik  itu  swasta  asing  maupun  swasta  nasional  menggunakan tenaga-tenaga  asing  sebagai  tenaga  kerja  dengan  tetap  mengutamakan  penggunaan tenaga kerja lokal.Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu sumber daya manusia sebagai  pelaku  pembangunan  yang  memiliki  etos  kerja  yang  produktif,  keterampilan, kreativitas, disiplin dan profesionalisme, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan  dan  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK).  Namun dalam  kenyataannya,  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  ada  belum  dapat  sepenuhnya menguasai  ilmu  pengetahuan  yang  terus  berkembang.  Dan  kelangkaan  Tenaga  Kerja Indonesia  dengan  kualitas  yang  sesuai  kebutuhan  formasi  pada  beberapa  sektor pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang sangat khusus, ternyata tidak mudah bagi pemberi kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi tersebut. Hal ini merupakan faktor  yang  mendorong  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  di  Indonesia  .
1 Ramdlon  Naning.  (1983). Perangkat  Hukum  Hubungan  Perburuhan  (Industrial)  Pancasila .  Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 183
Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang  menimbulkan  berbagai  dampak,  baik  yang  menguntungkan  maupun  yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.
Sebagai  negara  hukum,  yang  ditunjukan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyatakan bahwa ,” Indonesia adalah negara hukum”. Sal ah satu ciri pokok negara hukum adalah adanya kepastian hukum, sehingga keberadaan hukum hukum perlu dirumuskan dalam suatu dalam  suatu  norma  konkrit    untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum sekaligus memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia terdapat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Kemudian  muncul  Perpres  No  72  Tahun  2014.  Tentang Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  ,  kemudian  muncul  Perpres  No  20  Tahun  20018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing  yg fokus pada perijinannya.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  maraknya  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA) khususnya yang berasal dari China yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait  aktivitas  mereka  selama  berada di  wilayah  Indonesia.  Bahkan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (Menkumham)  Yasonna  H  Laoly  menegaskan  bahwa  isu serbuan  10  juta  TKA  asal  China  tidak  benar,  karena  jumlah  TKA  asal  China  yang tercatat  di  Indonesia  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  Republik Indonesia hanya berjumlah 21 ribu dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di kisaran angka 70 ribuan. Sedangkan terkait data yang tercatat di Keimigrasian dimana terdapat  31  ribu  TKA  China,  semua  itu  lantaran  imigrasi  turut  mencatat  seluruh perlintasan  para  TKA  China  tersebut.  Namun  Kapolri  Jenderal  Tito  Karnavian mengatakan  bahwa  isu  TKA  tidak  berizin  asal  China  sudah  selesai  dan  sudah diklarifikasi  oleh  pihak  kementerian  dan  instansi  terkait  sehingga  tidak  perlu dikhawatirkan. 2
2 http//kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kapolri-minta-masyarakat-tak-khawaitkan-isu-tka- lagi . Diakses 19 februari 2019, 10.06 WITA.
Kehadiran  TKA  adalah  suatu  kebutuhan  dan  merupakan  tantangan  yang  harus dihadapi  karena  Indonesia  membutuhkan  TKA  diberbagai  sektor,  dengan  hadirnya TKA dalam perekonomian di negara kita akan menciptakan daya saing yang kompetitif. Penggunaan TKA secara filosofis yaitu asas manfaat,  aspek keamanan, aspek legalitas, yaitu masuknya TKA harus mendapatkan ijin kerja dari  Menteri Tenaga Kerja, sejalan dengan  pengunaan  TKA  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  yang professional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI dengan percepatan ahli teknologi dan peningkatan investasi.
Dengan  demikian  kebutuhan  perangkat  hukum  khususnya  di  bidang ketenagakerjaan  yaitu  TKA  perlu  mendapatkan  perhatian,  karena  keberadaan  TKA yang  bekerja  di  Indonesia  sebagai  bagian  dari  TKI  yang  juga  harus  mendapatkan perlindungan  berdasarkan  pada  peraturan  ketenagakerjaan  Indonesia,  di  sisi  lain pengembangan  peningkatan  keterampilan  pekerja Indonesia  perlu  ditingkatkan  untuk dapat berkompetisi yang sesuai dengan kebutuhan MEA, dan yang terlebih tidak kalah pentingnya adalah peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini peran pegawai pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia.
Dalam  penelitian  ini  diambil  beberapa  masalah  diantaranya  bagaimana pengaturan  penempatan  Tenaga  Kerja  Asing  dan  sinkronisasi    pengaturan  tentang penempatan tenaga kerja asing  di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Sebagai  ilmu hukum  normatif,  maka  ilmu  hukum  memiliki  cara  kerja  yang  khas  dalam  membantu memecahkan  persoalan  hukum  yang  dihadapi  masyarakat.  Adapun  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  iniadalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Dari hasil analisis selanjutnya mencari prinsip- prinsip  hukum,  hubungan-hubungan  antara prinsip  hukum  yang  satu  dengan  prinsip hukum  lainnya,  persamaan  hal-hal  yang  sering  timbul,  dan  sebagainya  kemudian disimpulkan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Menyadari  kenyataan  sejauh  ini  Indonesia  masih  memerlukan  investor  asing, demikian  juga  dengan  pengaruh  globalisasi  peradaban  dimana  Indonesia  sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing.Untuk mengantisipasi  hal  tersebut  diharapkan  ada  kelengkapan  peraturan  yang  mengatur persyaratan  tenaga  kerja  asing,  serta  pengamanan  penggunaan  tenaga  kerja  asing. Peraturan  tersebut  harus  mengatur  aspek-aspek  dasar  dan  bentuk  peraturan  yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI.
Oleh  karenanya  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing,  dilakukan  melalui mekanisme  dan  prosedur  yang  sangat  ketat,  terutama  dengan  cara  mewajibkan  bagi perusaahan  atau  korporasi  yang  mempergunakan  tenaga  kerja  asing  bekerja  di Indonesia  dengan  membuat  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing  (RPTKA) sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  PER.02/MEN/III/2008  Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Pengaturan  Mengenai Tenaga asing di indonesia
a. Permenaker  No.  10  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing
Dalam  Pemenaker  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  tata  cara  Pengguna Tenaga  Asing ,  menggunakan  istilah  yaitu  warga  negara  asing  yang  pemegang visa  dengan  maksud  bekerja  di  Wilayah  Indonesia  (Pasal  1  angka  1).  Adapun Istilah  Tenaga  Kerja  Pendamping  adalah  Tenaga  kerja  yang  ditunjuk  dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih Tehnologi danalih Keahlian (Pasal 1 angka 2).
Pada  prinsipnya,  Permenaker  Nomor  10  Tahun  2018  Tentang  tata  cara pengguna  tenaga  asing  adalah  mewajibkan  pengutamaan  penggunaan  tenaga kerja  Indonesia  di  bidang  dan  jenis  pekerjaan  yang  tersedia  kecuali  jika  ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh
tenaga  kerja  Indonesia,  maka  penggunaan  tenaga  kerja  warga  negara  asing  g diperbolehkan  sampai  batas  waktu  tertentu  (Pasal  2).  Ketentuan  ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga  kerja  asing.Dengan  demikian  penggunaan  tenaga  kerja  asing dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UUK),  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing  (UUPTKA).  Dalam  perjalanannya,  pengaturan  mengenai  penggunaan tenaga  kerja  asing  tidak  lagi  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri,  namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam  UUK,  pengaturan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  dimuat  pada Bab  VIII,  Pasal  42  sampai  dengan  Pasal  49.  Pengaturan  tersebut  dimulai  dari kewajiban  pemberi  kerja  yang  menggunakan  TKA  untuk  memperoleh  izin tertulis;  memiliki  rencana  penggunaan  TKA  yang  memuat  alasan,  jenis  jabatan dan  jangka  waktu  penggunaan  TKA;  kewajiban  penunjukan  tenaga  kerja  WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.
Undang-undang  Ketenagakerjaan  menegaskan  bahwa  setiap  pengusaha dilarang  mempekerjakan  orang-orang  asing  tanpa  izin  tertulis  dari  Menteri. Pengertian  Tenaga  Kerja  Asing  juga  dipersempit  yaitu  warga  negara  asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.Di dalam ketentuan tersebut  ditegaskan  kembali  bahwa  setiap  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  asing  wajib  memiliki  izin  tertulis  dari  Menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk.Untuk  memberikan  kesempatan  kerja  yang  lebih  luas  kepada  tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan tenaga kerja asing dan
melakukan  pengawasan.Dalam  rangka  itu,  Pemerintah  mengeluarkan  sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain :
1) Keputusan  Menteri  tentang  Jabatan  Tertentu  dan  Waktu  Tertentu  (Pasal  42 ayat (5));
2) Keputusan  Menteri  tentang  Tata  Cata  Pengesahan  Rencana  Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));
3) Keputusan  Menteri  tentang  Jabatan  dan  Standar  Kompetensi  (Pasal  44  ayat (2));
4) Keputusan  Menteri  tentang  Jabatan-jabatan  Tertentu  yang  Dilarang  di  Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));
5) Keputusan  Menteri  tentang  Jabatan-jabatan Tertentu  di Lembaga  Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47 ayat (3).
6) Peraturan  Pemerintah  tentang  Besarnya  Kompensasi  dan  Penggunaannya (Pasal 47 ayat 4).
7) Keputusan  Presiden  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Pasal 49).
Sejak Undang-Undang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003,  telah  dilahirkan  beberapa  peraturan  pelaksana  undang-undang  tersebut, antara lain 3 :
1) Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  223/MEN/2003 Tentang  Jabatan-jabatan  di  Lembaga  Pendidikan  yang  Dikecualikan  dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
2) Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing.
3 Keputusan Menteri yang diprakarsai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini merupakan implementasi  UUK.Namun  pelaksanaan  undang-undang  oleh  Keputusan  Menteri  tidak  sesuai  dengan hierarki  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3) Permenkum HAM 11/2020: Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI.  31 Maret 2020
Jabatan-jabatan  yang  dilarang  ( closed  list )  ini  harus  diperhatikan  oleh  si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing.Selain harus mentaati  ketentuan  tentang  jabatan,  juga  harus  memperhatikan  standar kompetansi  yang  berlaku.Ketentuan  tentang  jabatan  dan  standar  kompetensi didelegasikan  ke  dalam  bentuk  Keputusan  Menteri.Namun  dalam  prakteknya, kewenangan  delegatif  maupun  atributif  ini  belum  menggunakan  aturan  yang sesuai dengan UUK.
Kahadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa  bagi  negara  dimana  adanya  pembayaran  kompensasi  atas  setiap  tenaga kerja  asing  yang  dipekerjakan.  Pembayaran  kompensasi  ini  dikecualikan  pada pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  merupakan  instansi  pemerintah,  perwakilan negara  asing,  badan-badan  internasional,  lembaga  sosial,  lembaga  keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan 4 . Besanya dana kompensasi untuk  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  sebesar  US$15,  sedangkan kompensasi  untuk  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  sebesar  US$100 5 .  Dalam rangka pelaksanaan Transfer of Knowledge dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja  Indonesia,  kepada  pemberi  kerja  diwajibkan  untuk  mengadakan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  tenaga  kerja  pendamping  (Pasal  49  UUK). Mengenai hal ini diatur dengan Keputusan Presiden yang sampai saat ini belum ditetapkan.
Untuk  mendapatkan  pengesahan  RPTKA,  pemberi  kerja  TKA  harus mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  dilengkapi  alasan  penggunaan TKA dengan melampirkan :
1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;
2. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang;
4 Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi Nomor 223 Tahun 2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
5 Peraturan  Menteri  Nomor  PER.02/MEN/III/2008  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing
3. Akte  pendirian  sebagai  badan  hukum  yang  sudah  disahkan  oleh  pejabat  yang berwenang;
4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
5. Bagan struktur organisasi perusahaan;
6. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
7. Copy  bukti  wajib  lapor  ketenagakerjaan  yang  masih  berlaku  berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981  tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan
8. Rekomendasi  jabatan  yang  akan  diduduki  oleh  TKA  dari  instansi  tertentu apabila diperlukan.
Pemberi  kerja  TKA  dapat  mengajukan  permohonan  perubahan  RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi :
a. Penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA;
b. Perubahan jabatan; dan/atau
c. Perubahan lokasi kerja.
1) Persyaratan TKA
Bagi  Tenaga  Kerja  Asing  yang  dipekerjakan  oleh  pemberi  kerja  wajib memenuhi  persyaratan  yakni:  memiliki  pendidikan  dan/atau  pengalaman  kerja sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  yang  sesuai  dengan  jabatan  yang  akan didudukinya;  bersedia  membuat  pernyataan  untuk  mengalihkan  keahliannya kepada  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  khususnya  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.
2) Perizinan
Ijin  Menggunakan  Tenaga  Kerja  Asing  (IMTA)  diberikan  oleh  Direktur Pengadaan  dan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Kementerian  Tenaga  kerja  dan Transmigrasi  kepada  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing 6 ,  dengan  terlebih  dahulu
6 Apabila  permohonan  telah  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), Direktur harus  menerbitkan  rekomendasi  (TA-01)  dan  menyampaikan  kepada  Direktur  Lalu  Lintas Keimigrasian  (Lantaskim),  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  waktu  selambat-lambatnya  pada  hari berikutnya dengan ditembuskan kepada pemberi kerja TKA (Pasal 23 ayat (2))
mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan  rekomendasi  visa  (TA-01)  dengan melampirkan (Pasal 23) :
1. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;
2. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
3. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
4. Copy  ijasah  dan/atau  keterangan  pengalaman  kerja  TKA  yang  akan dipekerjakan;
5. Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan
6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja  atas  nama  TKA  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan  surat  pemberitahuan tentang  persetujuan  pemberian  visa,  maka  pemberi  kerja  TKA  mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan (Pasal 24):
1. Copy draft perjanjian kerja;
2. Bukti  pembayaran  dana  kompensasi  penggunaan  TKA  melalui  Bank  yang ditunjuk oleh Menteri;
3. Copy polis asuransi;
4. Copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan
5. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 7 .
3) Perpanjangan IMTA
Mengenai  perpanjangan  Ijin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing  (IMTA) diatur dalam  Pasal  27  dan  Pasal  28.IMTA dapat  diperpanjang  paling  lama  1  (satu) tahun,  bila  masa  berlaku  IMTA  belum  berakhir.Oleh  karena  itu  permohonan perpanjangan  IMTA  selambat-lambatnya  30 (tiga  puluh)  hari  kerja  sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.
Pemberi  kerja  yang  akan  mempekerjakan  TKA  sebagai  pemandu nyanyi/karaoke wajib memiliki ijin tertulis dari Direktur. Jangka waktu penggunaan
7 Dalam  hal  persyaratan  telah  dipenuhi,  Direktur  menerbitkan  IMTA  selambat-lambatnya  3 (tiga) hari kerja (Pasal 24 ayat (2))
TKA sebagai  pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

## 4) Alih Status
Pemberi kerja TKA instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional  yang  akan  memindahkan  TKA  yang  dipekerjakannya  ke  instansi pemerintah  atau  lembaga  pemerintah  atau  badan  internasional  lainnya  harus mengajukan  permohonan  rekomendasi  alih  status  kepada  Direktur.  Rekomendasi disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  Imigrasi  untuk  perubahan  KITAS/KITAP yang digunakan sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan IMTA baru.
5) Perubahan Nama Pemberi Kerja
Dalam  hal  pemberi  kerja  TKA  berganti  nama,  pemberi  kerja  harus mengajukan  permohonan  perubahan  RPTKA  kepada  Direktur  Penyediaan  dan Penggunaan  Tenaga  Kerja  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi.  Setelah RPTKA disetujui, Direktur Penyediaan dan penggunaan Kementerian Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  menerbitkan  rekomendasi  kepada  Direktur  Jenderal  Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP sebagai dasar perubahan IMTA.
6) Perubahan lokasi Kerja
Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib  mengajukan  permohonan  perubahan  lokasi  kerja  TKA  kepada  Direktur Penyediaan  dan  Penggunaan  tenaga  Kerja  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.
7) Pelaporan
Pemberi  kerja  TKA  wajib  melaporkan  penggunaan  TKA  dan  pendamping TKA  di  perusahaan  secara  periodik  6  (enam)  bulan  sekali  kepada  Direktur  atau Gubernur  atau  Bupati/Walikota  dengan  tembusan  kepada  Dirjen.Direktur  atau Gubernur  atau  Bupati/Walikota  melaporkan  IMTA  yang  diterbitkan  secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.
8) Pengawasan
Pengawasan  terhadap  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan  TKA  dilakukan oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan
9) Pencabutan Ijin
Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang mencabut IMTA.
Tenaga kerja asing yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan  dilindungi  dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Undang-Undang Ketenagakerjaan  yang  menyangkut  perlindungan  tenaga  kerja  asing  mengatur antara lain:
a. Izin
b. Jangka waktu
c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing
d. Standar kompetensi
e. Kewajiban penujukan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing
f. Larangan menduduki jabatan tertentu
g. Kewajiban kompensasi
h. Kewajiban memulangkan tenaga kerja asing
Dalam  Perpres  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing  disebutkan,  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  dilakukan  oleh Pemberi  Kerja  TKA  dalam  hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu  dan  waktu tertentu,  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan  kondisi  pasar  tenaga  kerja dalam negeri.
Dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengguna Tenaga Asing yg tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berisikan:
Pasal 2:
1) Pengguna  TKA  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  TKA  dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
2) Pengguna  TKA  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

## Pasal 3:
Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Instansi pemerintah,perwakilan negara asing,badan-badan internasional,dan organisasi internasional;
b. Kantor  perwakilan  dagang  asing,kantor  perwakilan  perusahaan asing,dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia
c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia ;
d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dalam bentuk  perseroan  terbatas  atau  yayasan,atau  badan  usaha  asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
e. Lembaga sosial,keagamaan,pendidikan dan kebudayaan;
f. Usaha jasa impresariat,dan
g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

## D. PENUTUP
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja  nasional  terutama  dalam  mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga  kerja  Indonesia,  maka  tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia sepanjang  dalam  hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu  dan  waktu  tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan  kecuali  pemberi  kerja  orang  perseorangan.  Setiap  pemberi  kerja  yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja  asing  sebagai  pegawai  diplomatik  dan  konsuler.  Ketentuan  mengenai  jabatan tertentu  dan  waktu  tertentu  bagi  tenaga  kerja  asing  ditetapkan  dengan  keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor: KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Asing  Pendatang. Sejalan  dengan perkembangan  era  globalisasi  dan  meningkatnya  pembangunan  di  segala  sektor kehidupan, maka tentunya diperlukan pula kualitas sumber daya manusia yang handal dan  profesional  di  bidangnya.  Tenaga  kerja  lokal  yang  telah  di  didik  dan  di  latih
melalui program pelatihan kerja dapat berperan secara total dan profesional, akan tetapi ada  kalanya  suatu  perusahaan  di  Indonesia  juga  membutuhkan  tenaga  kerja  asing untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya khusus sesuai dengan keahliannya, sehingga tuntutan  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  juga  tidak  dapat  dielakkan.  Menyadari akan hal tersebut,  pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ( UU  Ketenagakerjaan ) pada  Bab  VII yang  mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ramdlon  Naning.  (1983). Perangkat  Hukum  Hubungan  Perburuhan  (Industrial)  Pancasila, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudikno Mertokusumo.( 2001). Penemuan Hukum- Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Soetandyo Wignjosoebroto.( 2002). Hukum-Paradigma, Metode dan Dhinamika Masalahnya,
Jakarta, Elsam dan Huma.

## Peraturan PerUndang-Undangan
Keputusan  Menteri  yang  diprakarsai  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  ini merupakan  implementasi  UUK.Namun  pelaksanaan  undang-undang  oleh Keputusan Menteri tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigarasi  Nomor  223  Tahun  2003  Tentang Jabatan-jabatan  di  Lembaga  Pendidikan  yang  Dikecualikan  dari  Kewajiban Membayar Kompensasi.
Peraturan  Menteri  Nomor  PER.02/MEN/III/2008  Tentang  Tata  Cara  Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengguna Tenaga Kerja Asing

## Website
http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kapolri-minta-masyarakat-tak-khawaitkan- isu-tka-lagi. Diakses 19 februari 2019, 10.06 WITA.