AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKARA HUKUM KEPAILITAN (Studi kasus: Putusan No 62 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga.Sby)
Tandean Laurencia
MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA tandeanlaurencia@gmail.com
Abstarct : “ Bankruptcy and suspension of  debt obligations is one of the dispute resolution mechanisms that parties can choose to resolve problems in an efficient  and  transparent  manner.  This  mechanism  is  governed  by  Law  No.  37  of  200  On  Bankruptcy  and  Suspension  of    Debt  Service (Bankruptcy Law). However, the law encountered many obstacles in the implementation process, mainly related to the protection of consumer rights. This article will cover the bankruptcy of the consumer position  and its implementation. The author notes that the position of consumers in bankruptcy is governed not only  by insolvency law but also by the Civil Code, Law No. 8 of 1999 on the protection of consumer rights. The guidelines on these regulations raise a number of problems, namely the lack of clarity and regulation as well as the violation of the principles of law. As a result, the consumer has a very weak position. Therefore, the law of default should clearly define the position of consumers; while regulations  related  to    its  supervision  must  also    be  strengthened;  and  severe  penalties  should  also  be  imposed  for  any  wrongdoing  by  law enforcement. At the same time, other laws must align their provisions with insolvency laws for effective implementation.
Keywords : Legal Protection, Consumer, Bankruptcy
Abstrak : “ Kepailitan dan penundaan kewajiban  utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih  para pihak untuk menyelesaikan masalah secara ringkas, ekonomis dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam undang-undang nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya, undang-undang kepailitan menimbulkan banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal ini akan mencakup ketentuan mengenai kedudukan konsumen dalam kepailitan dan pelaksanaannya. Penulis mencatat bahwa yang mengatur keadaan konsumen dalam hal kepailitan bukan  hanya  undang-undang  kepailitan  tetapi  juga  KUH  Perdata,  UU  No.  Agustus  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dewan  ini mengangkat sejumlah masalah, yaitu adanya kombinasi ambiguitas dan asynchronous serta pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, undang-undang kepailitan perlu dengan jelas menyebutkan lokasi konsumen, peraturan  pengawasan juga harus diperkuat, dan hukuman berat  bagi  aparat  penegak  hukum  yang  melanggar  harus  ditetapkan.  Sementara  itu,  undang-undang  lain  perlu  menyelaraskan  peraturan dengan undang-undang kepailitan agar bisa diterapkan
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kepailitan

## PENDAHULUAN
“ Dalam  kemajuan  zaman  globalisasi,  semua  bagian  kehidupan  telah  berubah,  terutama  di  bagian keuangan  negara  Indonesia.    Minat  masyarakat  Indonesia  untuk  terlibat  dalam  peningkatan  keuangan semakin besar.  Ini  adalah kemajuan yang sangat baik  bagi perekonomian negara  kita.  Jumlah  organisasi besar  yang  muncul  menunjukkan  pergantian  peristiwa.    Bukan  hanya  organisasi  asing  yang  membanjiri tetapi  sekarang ada banyak  organisasi lokal yang memiliki peluang luar biasa dan bahkan dapat  bersaing secara global. ”
“ Berbicara  tentang  organisasi,  dalam  dunia  bisnis,  tentu  saja  organisasi  pada  umumnya  tidak berjalan  dengan  baik  dan  kondisi  keuangan  yang  teratur  membuat  organisasi  tersebut  tidak  layak  untuk membayar kewajibannya.  Karena dalam perkembangannya suatu organisasi harus mempunyai kewajiban. Organisasi  yang  memiliki  kewajiban  tentu  bukanlah  sesuatu  yang  buruk,  selama  organisasi  itu bagaimanapun  bisa  membalasnya.    Organisasi  seperti  ini  umumnya  disinggung  sebagai  organisasi  yang layak, yang artinya organisasi yang dapat membayar kewajibannya.  Masalah akan muncul jika orang yang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
berutang mengalami masalah dalam pengembalian kewajiban.  Pada akhirnya pemegang rekening berhenti membayar kewajibannya, keadaan berhenti membayar kewajiban dapat terjadi dengan alasan tidak mampu membayar,  atau  tidak  mempunyai  keinginan  untuk  membayar.    Jadi  organisasi  dipailitkan  oleh  pemberi pinjaman karena organisasi tidak dapat membayar kewajibannya.
“ Kepailitan yang terjadi pada organisasi secara teratur mengabaikan hak istimewa pembeli.  Hal ini karena organisasi dengan pilihan insolvensi belum menangani sumber dayanya.  Nasabah digunakan sebagai penyewa sekaligus, khususnya bank yang terakhir melunasi piutangnya tergantung pada UU no.  37 Tahun 2004  dan  PKPU  Hal  ini  diperparah  dengan  anggapan  kebangkrutan  suatu  organisasi  sangat  ekstrim, membuat  pembeli  tidak  mendapatkan  hak  istimewa  mereka  dengan    apapun.    Penting  untuk  memiliki perinci pedoman kebangkrutan operator untuk semua jaminan lebih mungkin keamanan pelanggan mereka. Perubahan elektif menggabungkan perluasan kebebasan pembeli dan komitmen untuk terus melayani klien mereka ketika organisasi yang bersangkutan menghadapi kasus kebangkrutan.
“ Adapun yang dimaksud dengan pasal 11 adalah penyitaan dan eksekusi seluruh kekayaan peminjam (pemegang rekening) untuk melayani setiap banknya (pemegang utang).  Pasal 1 angka 1 UU No.  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan) mencirikan pasal 11 sebagai penyitaan yang luas atas semua  harta  kekayaan  orang  yang  berutang  pailit  yang  penatausahaannya  dan  pelunasannya  diselesaikan oleh  Pengurus  di  bawah  pengurusan  administratif  adjudicator.    Likuidasi  merupakan  upaya  untuk menjamin angsuran kewajiban pemegang rekening kepada pemberi pinjaman.  Pekerjaan ini menawarkan pelunasan  masalah  kewajiban  yang  wajar,  cepat,  terbuka,  dan  menarik.    Melalui  likuidasi,  diyakini  tidak akan  ada  perebutan  sumber  daya  pemegang  rekening;    Kreditur  preferen  memegang  materi  memastikan fokus lebih dekat pada nasib pemberi pinjaman yang berbeda;  dan pemalsuan oleh individu dan bank yang berhutang dapat dijauhi. 1 ”
“ Likuidasi adalah perampasan seluruh harta kekayaan dari pemegang utang pailit dimana kustodian bertindak dalam pengurusan dan pelunasannya serta berada di bawah pengawasan pejabat yang ditunjuk secara administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.  37 Tahun 2004. Ada beberapa syarat agar pemegang utang dapat dinyatakan pailit, antara lain: sekurang-kurangnya ada dua pemberi pinjaman, tidak  mampu  membayar  suatu  kewajiban  pada  waktu  yang  diharapkan  dan  dapat  ditagih  serta  dapat dilunasi.  permintaan mereka sendiri atau sejalan dengan setidaknya satu pemberi pinjaman.  Sehubungan dengan  pengaturan  pemberi  pinjaman,  dalam  kepailitan  ada  tiga  penyewa  yang  mendapatkan  jaminan untuk  remunerasi,  yang  pertama  adalah  Kreditur  preferen  meminta,  khususnya  bank  yang  memegang jaminan materi, kemudian, pada saat itu, bank yang berhak mengajukan karena piutang mereka oleh hukum diberikan  posisi  yang  istimewa  dan  yang  terakhir  adalah  kreditur  preferen  simultan,  khususnya  pemberi pinjaman.  yang dikecualikan dari penyewa dan pemberi pinjaman.
1 Ibid
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
“ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pemberi pinjaman adalah penyewa simultan, bank dan  pemberi  pinjaman.    Secara  eksplisit  sehubungan  dengan  pemberi  pinjaman  dan  kreditur  preferen, mereka  dapat  mengajukan  pernyataan  kebangkrutan  tanpa  kehilangan  kebebasan  jaminan  mereka  atas properti  yang  mereka  miliki  atas  sumber  daya  peminjam  dan  hak  mereka  untuk  melebihi  segala  sesuatu yang  lain.    Sumber  likuidasi  pada  akhirnya  akan  disampaikan  oleh  bagian  dari  kasus  pemberi  pinjaman. Aturan kepailitan menyiratkan bahwa properti peminjam berubah menjadi jaminan bersama untuk semua pemberi pinjaman yang dipartisi oleh pedoman keseimbangan.  Pasal 11 dapat menyebabkan peminjam yang dinyatakan  pailit  pada  umumnya  kehilangan  hak  istimewa  untuk  mengendalikan  dan  menangani  sumber daya yang telah diingat untuk warisan kepailitan.  Pembekuan kesetaraan sosial ini ditegaskan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. terhitung sejak pilihan penegasan likuidasi dibuat.  Penghentian kerangka kerja fungsional di dalam organisasi  dapat  secara positif menjadi efek  pada  beberapa  pertemuan.    Kepailitan  yang  terjadi  memungkinkan  pengabaian  hak  istimewa  dari pertemuan yang berbeda, misalnya kebebasan pembeli organisasi.
“ Kemudian  pada  masa  perubahan  banyak  dibentuk  pedoman  yang  secara  tegas  mengatur  hal-hal umum  dengan  mengubah  keadaan  masyarakat  Indonesia  pada  waktu  itu.  Perbaikan  kondisi  moneter tentunya harus diimbangi dengan rencana-rencana yang disesuaikan dengan kondisi keuangan itu sendiri. Peningkatan ekonomi masyarakat tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya perdebatan di antara para pelaku bisnis. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perjanjian hutang dan piutang dengan tujuan untuk  menentukan  pertanyaan-pertanyaan  ini  sambil  tetap  menjaga  keamanan  kondisi  keuangan perusahaan.    Bahwa  mungkin  saja,  jalannya  kewajiban  ini  umumnya  tidak  berjalan  dengan  baik,  yang menyebabkan beberapa organisasi tidak mampu membayar kewajiban mereka yang mendorong likuidasi.
Likuidasi perusahaan tentunya masih menjadi masalah bagi pembeli yang merasa sangat terbebani mengingat  sampai  saat  ini  situasi  dengan  pembeli  sebagai  pemberi  pinjaman  dalam  kebangkrutan  masih menjadi teka-teki tersendiri mengingat tidak ada yang pasti.
Pembeli  yang  merasa  dirugikan  mutlak  memiliki  pilihan  untuk  menuntut  angsuran  yang diperintahkan  sebagai  kewajiban  perusahaan  yang  harus  dibayar  oleh  organisasi  yang  pailit,  khususnya sebagai  pemberi  pinjaman  dan  pemegang  rekening.  Meskipun  demikian,  dalam  pasal  11,  organisasi  yang dalam  keadaan  pailit  tidak    memiliki  posisi  untuk  menangani  sumber  dayanya  sendiri,  mengingat  untuk memberikan remunerasi kepada pembeli yang merasa disalahgunakan. Jelas, ini lebih lanjut menunjukkan tidak adanya situasi yang wajar terhadap pembeli untuk organisasi yang bangkrut.
Pasal  1  angka  2  UU  Perlindungan  Konsumen,  yang  dimaksud  dengan  pembelanja  adalah  “setiap orang  yang  menggunakan  barang  dagangan  maupun  barang-barang  administrasi  yang  dapat  diperoleh  di daerahnya, baik untuk menolong dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak  begitu  banyak  untuk  ditukarkan”    Makna  pembelanja  ini  kemudian  ditegaskan  oleh  Ahmad  Miru
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
secara pribadi/unsur halal yang memperoleh atau berpotensi menggunakan produk/administrasi mulai dari bisnis penghibur dan tidak benar-benar untuk ditukar. 2 ”
“ Gagasan  pasal  11  pada  dasarnya  dibuat  sebagai  karya  untuk  memastikan  penggantian  kewajiban dari peminjam kepada bank.  Karya ini memberikan jawaban atas persoalan kegagalan membayar kewajiban secara lugas, cepat, dan layak.  Dengan lahirnya gagasan kepailitan, diyakini sumber daya pemegang utang pailit akan terjamin.  Kreditur preferen yang memiliki kebebasan keamanan materi dapat lebih fokus pada hak  istimewa  bank  yang  berbeda.    juga  berbagai  masalah  yang  mungkin  muncul  baik  oleh  orang  yang berutang atau pemegang rekening dapat dihindarkan.  Kebudayaan memasukkan nilai-nilai yang mendasari hukum yang sesuai, nilai-nilai yang merupakan asal mula dinamis dari apa yang dipandang agung (sehingga dianut)  dan  apa  yang  dipandang  buruk  sehingga  dijauhi. 3 Kualitas-kualitas  ini  tercermin  dalam  perilaku otoritas (kepala, otoritas dan hukum), seperti perilaku daerah setempat. 4 ”
“ Demonstrasi kepailitan adalah suatu kegiatan sejauh mengawasi atau menyelesaikan setiap sumber daya  orang  yang  berutang  yang untuk  keadaan  ini  diselesaikan  oleh  wali  atau  kelompok  pengurus  hanya sebagai pegawai administrasi atau pengawas dengan pengawasan otoritas yang ditunjuk Administratif.  Hal ini dapat dilihat dari kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby yang menyatakan bahwa PT. Kertabakti  Raharja  Tbk  adalah  seorang  insinyur  properti  yang  membangun  dan  mempromosikan  sebuah kondominium  di  wilayah  Sidoarjo,  Jawa  Timur,  yang  dikompromikan  dengan  likuidasi  setelah  mencatat sebagian dari pembeli.  PT.  Kertabakti Raharja Tbk sedang menjalani proses hukum PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya.  Purwanto, SH selaku kuasa hukum dari Subanu, SH dan Huda Nurulliah mengklarifikasi urutan  permasalahan  ketika  pelanggannya  Subanu,  SH,  salah  satu  pembeli  unit  kondominium  Jalan Madison  awal  sekitar  tahun  2015  telah  menyelesaikan  sepenuhnya  untuk  akuisisi    Jalan  Madison    unit dalam porsi dengan porsi habis Rp.  455.400.000  sebagaimana tertuang dalam surat penegasan Lunas No. SPI5000584, tanggal 11 Oktober 2015 dari PT.  Kertabakti Raharja Tbk).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum. Studi hukum  juga dikenal sebagai studi hukum teoretis. Metode penelitian hukum adalah penelitian yang didasarkan pada undang- undang  yang  berlaku  dengan  menggunakan  dokumen-dokumen  dan  norma-norma  sosial  populer  yang terkait  dengan  subjeknya.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan penelitian  data  primer.  Data  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  normatif    adalah  pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan
2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, 2011, hal. 7.
3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.5.
4 Abdul Halim Barkatullah, “ Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum ” , Jurnal UKSW, 2013, hal. 15.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
perundang-undangan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pertanyaan  hukum  yang diajukan  dan  case-case  approach  yaitu  pendekatan  pemelajaran  berbasis  kasus.  terkait  dengan  masalah hukum yang diangkat.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Kedudukan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan
“ Pedoman  yang  digunakan  untuk  menjamin  kebebasan  pembeli  dalam  kasus  likuidasi  adalah  UU No.  8 Tahun 1999 tentang (UUPK) Jaminan Pembeli khususnya pasal 4 huruf (a) dan (b), pasal 16, pasal 19, dan pasal 26, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU
(Bab 11 UU) Pasal 36 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan tentang jaminan yang sah bagi pelanggan ketika organisasi/pengusaha lalai untuk mematuhi administrasi dan juga prestasi yang dapat diantisipasi sebelumnya karena melalui tahapan  penilaian oleh pengadilan yang lalu sehingga dalam kasus likuidasi termasuk organisasi tidak dapat disalahkan karena tidak menawarkan jenis bantuan dan prestasi kepada pembelinya.
Pasal  1135  dari  BW  menyatakan,  “Di  antara  pemegang  utang  yang  disukai,  tingkatnya  dikendalikan oleh kualitas yang berbeda dari hak istimewa mereka yang luar biasa".  Berdasarkan Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1134 dan Pasal 1135 KUHP, ada 3 macam pemberi pinjaman dalam kepailitan, yaitu:
1) Kreditur  Separatis,  untuk  menjadi  pemberi  pinjaman  khusus  yang  memegang  sertifikasi material, dikendalikan dalam beberapa undang-undang dan pedoman, khususnya: 5
a. Gadai tergantung pada Pasal 1134 BW.
b. Wali  amanat  tergantung  pada  UU  no.    42  Tahun  1999  tentang  Penjaminan  Wali Amanat.
c. Hak  istimewa  kontrak  diatur  dalam  UU  no.    4  Tahun  1996  tentang  Kredit  Pemilikan Rumah Di Darat dan Benda-benda Yang Diidentifikasi Dengan Tanah.
d. Kontrak pengangkutan diatur dalam Pasal 1162-1232 dari BW.
e. Resi gudang diatur dalam UU no.  9 Tahun 2011 tentang Pembetulan UU no.  2 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
2) Kreditur  Preferen  yang  disukai  adalah  pemberi  pinjaman  yang  memesan  opsi  untuk  pergi sebelumnya karena gagasan tentang piutang mereka diberikan situasi yang unik oleh hukum. 6
Kreditor  Preferen  terbagi  2  yaitu  preferen  umum  (diatur  dalam  Pasal  1149  KUHPerdata)  dan preferen  khusus  (diatur  dalam  Pasal  1139  KUHPerdata).  Preferen  umum  pemenuhan  secara berurutan terdiri atas:
5 Alvin Yahya, “ Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang dengan Hak Preferen ” , Jurnal Repertorium, Edisi 1 Januari- Juni 2014.
6 Ibid.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
1. Tuntutan pengadilan.
2. Biaya magang.
3. Biaya pengobatan terakhir.
4. Upah pekerja.
5. Piutang atas penyerahan bahan pokok kepada pemegang utang dan keluarganya selama setengah tahun terakhir.
6. Piutang  dari  semua  visioner  bisnis  sekolah  inklusi  selama  satu  tahun  terakhir.  Tagihan sekolah asrama dan piutang anak belum dewasa terhadap wali dan kurator. ” Preferen khusus pemenuhan tidak harus secara berurutan, terdiri atas:
1. Tuntutan pengadilan.
2. Sewa perorangan.
3. Label harga barang serba guna yang sudah dibayar orang miskin.
4. Biaya penyimpanan barang dagangan.
5. Gaji tukang kayu.
6. Pemilik hotel.
7. Kompensasi untuk transportasi dan tukang batu, kayu dan pembangunan.
3) Kreditur  konkuren  adalah  kreditor  yang  tidak  termasuk  sebagai  kreditor  separatis  maupun kreditor  preferen. 7 Bagi  kreditor  konkuren  berlaku  ketentuan  Pasal  1131  dan  Pasal  1132 KUHPerdataan. ”
“ Undang-Undang  Kepailitan  adalah  untuk  memastikan  pemberi  pinjaman  simultan  untuk memperoleh  hak  istimewa  mereka  sesuai  aturan  yang  menjamin  kebebasan  pemberi  pinjaman  dengan sumber  daya  pemegang  utang,  khususnya  passu  profesional  rataparte  atau  penyewa  bersama-sama mendapatkan  penggantian  (tanpa  prioritas).  Akibatnya,    penyitaan  keseluruhan  dilakukan  kemudian pilihan  atas  pernyataan  likuidasi  terhadap  orang  yang  berutang  atau  tambahan  disebut  eksekusi  agregat. Demikian juga, kepailitan disebut pedoman  terorganisir, yang merupakan salah satu standar dalam pasal 11 undang-undang  yang  memberikan  rencana  keluar/kesopanan  antar  bank.  Standar  ini  adalah  aturan  yang mencirikan dan memilah berbagai jenis individu yang berutang sesuai dengan kelasnya masing-masing.
Sebagai  pemberi  pinjaman  sekaligus,  pembeli  sebenarnya  harus  menyaingi  penyewa  lain  yang melunasi  piutang  mereka  bersama-sama  dan  juga  sisa  dari  pembubaran  bank  masa  lalu.  Juga,  piutang pembeli tidak dapat dieksekusi langsung seperti kreditur separatis atau kreditur preference.  Akan tetapi, piutang  tersebut  harus  dibayar  setelah  melalui  cara  yang  paling  umum  yaitu  dengan  mencocokkan kewajiban yang batas waktunya dikendalikan oleh adjudicator administratif. Secara keseluruhan, angsuran piutang  kepada  pembeli  baru  dilunasi  kemudian  wali  menyelesaikan  interaksi  angsuran    bagi  bank  yang
7 Ibid.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
fokus  atau  membutuhkan  hak  istimewa.  Keadaan  sekarang  ini  bagaimanapun  akan  diperparah  dengan asumsi itu terjadi begitu saja, keadaan hutang pasal 11 sangat ekstrem sehingga dapat mendorong pembeli sebagai bos pinjaman simultan tidak mendapatkan kebebasan mereka dengan  imajinasi apa pun.
Dalam  UU  Kepailitan,  ada  obat-obatan  yang  sah  yang  dapat  ditempuh  pembeli.  Jika  tidak  puas dengan pilihan hakim terdahulu mengenai pilihan likuidasi dan PKPU, pembeli dapat mengajukan kasasi dan pemeriksaan hukum. Ini  karena berdasarkan pasal 27 UU Likuidasi, dinyatakan bahwa dalam pasal 11, perkara  untuk  memperoleh  pelunasan  perikatan  dari  sumber  pailit  tidak  dapat  diajukan,  tetapi  harus didaftarkan untuk penegasan piutang.  Klaim yang dikelola dalam pedoman yang lalu tidak dapat dicatat dengan alasan tidak sah dan batal.
Darurat  keuangan  pada  tahun  1998  membuat  banyak  orang  yang  berhutang  berpikir  sulit  untuk membayar  kewajibannya.  Begitu  banyak  pertanyaan  kewajiban  muncul.  Untuk  menyelesaikan  kasus kewajiban,  pertemuan  interogasi  dapat  mengambil  prosedur  pasal  11.  Sesuai  Pasal  1  angka  2  UU  No. Undang-undang  Keamanan  Pembeli,  yang  dimaksud  dengan  pembeli  adalah  setiap  orang  yang menggunakan  produk  maupun  administrasi  yang  dapat  diperoleh  secara  lokal,  baik  untuk  menghidupi dirinya  sendiri,  keluarganya,  orang  lain  maupun  hewan  hidup  lainnya  dan  tidak  begitu  banyak  untuk ditukarkan.    Kemudian  ditegaskan  oleh  Ahmad  Miru  secara  pribadi/zat  yang  sah  yang  memperoleh  serta menggunakan  barang  dagangan/administrasi  mulai  dari  bisnis  penghibur  dan  tidak  benar-benar  untuk ditukarkan.
Pembeli dengan tujuan akhir untuk memperoleh serta menggunakan produk/manfaat sebagian besar bersekutu  dengan pelaku bisnis.  Misalnya, dalam kesepakatan dan kesepakatan pembelian, pelaku  bisnis biasanya  memiliki  komitmen  untuk  menyampaikan  tenaga  dan  produk,  sedangkan  pembeli    memiliki komitmen  untuk  melakukan  angsuran.  Untuk  angsuran  yang  telah  dilakukan  oleh  pembeli  berimplikasi pada adanya piutang yang dapat ditagih.
Mengingat  definisi  Pasal  1  angka  2  UU  Bab  11,  pembeli  dapat  diurutkan  sebagai  bank  karena mereka  memiliki  piutang  yang muncul  dari  pengaturan  atau  undang-undang  yang  dapat  dikumpulkan  di bawah pengawasan pengadilan yang stabil.
Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan pembelanja adalah “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan rasa aman kepada pembeli” (Pasal 1 angka 1 UU Asuransi Konsumen).
Mengenai  substansi  hukum,  ternyata  ada  kekurangan  dalam  standar  yang  memeriksa  tempat pembeli,  khususnya  BW,  UU  Bab  11  dan  UU  Pelindungan  Konsumen,  yang  tidak  secara  gamblang mengarahkan  tempat pembeli dalam kepailitan.  Nasabah dalam keadaan pailit adalah  sebagai bank yang diunggulkan.  Rencana  ini  unik  sehubungan  dengan  pedoman  dalam  Undang-Undang  Kepailitan  yang mengatur pembeli sebagai bos pinjaman simultan.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Dalam  hukum,  pengaturan  undang-undang  yang  bersifat  eksplisit  membatalkan  undang-undang yang  bersifat  eksplisit  luas  (lex  specialis  derogat  legi  generalis).    Aturan  yang  harus  diperhatikan  dalam standar ini adalah 8
 ketentuan  yang  terkandung  dalam  aturan  hukum  umum  tetap  berlaku  kecuali  jika  secara  khusus diatur oleh aturan hukum tertentu.
 Ketentuan lex specialis harus sama dengan  ketentuan lex generalis (hukum demi hukum).
 Ketentuan lex specialis harus dalam lingkungan (modus) hukum  yang sama dengan lex generalis.”
“ Perkara  pailit  diidentikkan  dengan  hal  yang  wajar  diatur  dalam  UU  Kepailitan.    Pembeli  yang diklasifikasikan  sebagai  penyewa  simultan  yang  posisinya  tidak  diragukan  lagi  sangat  lemah  jika dibandingkan dengan pemberi pinjaman yang disukai dan tidak sesuai.  Sebagai penyewa simultan, pembeli akan  berada  dalam  permintaan  terakhir  dari  kebutuhan  penggantian  kewajiban  dan  mungkin  tidak mendapatkan  apa  pun  dengan  alasan  bahwa  sumber  daya  yang  bangkrut  telah  disebarluaskan  kepada pemberi pinjaman dan separatis yang disukai.
Dalam pelaksanaannya, pedoman mengenai tempat nasabah dalam kepailitan merupakan kondisi yang bermasalah. Berdasarkan hipotesis himpunan hukum secara keseluruhan dari Freidman, perangkat hukum umum tersebut bekerja dari 3 sub-framework, yaitu substansi, struktur dan  budaya halal. Secara signifikan, pedoman  tentang  tempat  pembeli  dalam  kebangkrutan  memiliki  masalah  yang  diidentifikasi  dengan pedoman yang tidak jelas, misalnya, tidak ada pernyataan tegas tentang tempat pembeli dalam UU.
Masalah  lainnya  adalah  bahwa  ada  pelanggaran  tindakan  yang  diidentifikasi  dengan  kepuasan pencapaian antara Hukum Likuidasi, yang harus berdiri sesuai persetujuan dengan pengurus/pengurus dan Shopper  Assurance  Act,  yang  membutuhkan  pencapaian  untuk  dipenuhi.    Hal  lain  adalah  bahwa  ada pelanggaran terhadap standar pengaturan undang-undang dan pedoman karena pengaturan dalam Pasal 11 UU tidak sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen.
Isu-isu  dalam  UU  Kepailitan  menunjukkan  bahwa  UU  ini  belum  bagus  untuk  jaminan  pembeli. Penyempurnaan signifikan harus dilakukan dengan mengatur kebebasan pembelanja secara jelas dalam UU.
Sangat  baik  mungkin  dengan  menempatkan  pembeli  di  tempat  penyewa  yang  disukai  yang diidentifikasi  dengan  organisasi  yang  diduduki  oleh  administrasi  publik  atau  cenderung  dengan mengembangkan pengaturan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dengan memberikan kebebasan kepada  orang-orang  yang  berhutang  untuk  dalam    setiap  kasus  memiliki  pilihan  untuk  menyelesaikan komitmennya  meskipun  pilihan  pasal  11  telah  dipaksakan  untuk  kepentingan  umum.  Terlebih  lagi, persetujuan  yang  keras  terhadap  pelaksana  hukum  yang  menyalahgunakan  hukum  juga  harus  diberikan untuk memberikan dampak hambatan.
8 Fikri, “ Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia ” , Jurnal Al-Ihkam, Vol.12 No.1 Juni 2017, hal. 158.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Pengawasan  juga  harus  diperluas  untuk  membentengi  desain  legal  UU  Kepailitan.  Selain  itu,  tugas pejabat  administrasi  yang  ditunjuk  harus  lebih  terarah  sehingga  bisa  lebih  dinamis  dalam  menyelesaikan manajemen.  Peningkatan  substansi  dan  legalitas  desain  UU  Kepailitan.    Sebenarnya  ingin  menentukan perdebatan melalui re-chapter 11 saja. Undang-undang yang berbeda perlu mengubah pedoman dengan UU Kepailitan agar bisa dijalankan.

## Kasus Kepailitan Yang Merugikan Konsumen
Kasus  likuidasi  termasuk  nasabah  dalam  status  pailit  PT  Kertabakti  Raharja  Tbk  sedang  menjalani proses  hukum  Penundaan  Kewajiban  Angsuran  (PKPU)  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Surabaya.  Purwanto,  SH  selaku  konsultan  sah  dari  Subanu,  SH  dan    Huda  Nurulliah  mengklarifikasi kronologis permasalahan tersebut ketika pelanggannya Subanu, SH, salah satu pembeli unit kondominium Jalan  Madison  mulai  sekitar  tahun  2015  telah  menyelesaikan  sepenuhnya  untuk  akuisisi  satu  unit  loteng Jalan  Madison  dalam  porsi  dengan  porsi  absolut  Rp  455.400.000  sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian Lunas No. SPI5000584, tanggal 11 Oktober 2015 dari PT. Kertabakti Raharja Tbk).
Undang-undang  Kepailitan  mengatur  bahwa  pengusaha  pailit  atau  pemegang  rekening  tidak  dapat bertindak  dalam  menjalankan  usahanya,  hal  ini  jelas  akan  merugikan  pihak  pembeli  yang  telah menyelesaikan  perikatan  sesuai  pemahaman  dan  mengantisipasi  bahwa  hak  harus  diperoleh  kemudian muncul kesepakatan antara  Undang-undang pasal 11 tidak memuat spesifikasi tentang cara terbaik untuk mengarahkan  Pelanggan  agar  tetap  mendapatkan  kebebasannya  sebagaimana  mestinya.    Pasal  7  Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 menyatakan bahwa komitmen pelaku bisnis meliputi:
a. Dalam dengan rasa tekad yang tulus dalam menyelesaikan latihan bisnisnya.
b. Memberikan  data  yang  benar,  jelas,  dan  asli  mengenai  kondisi  dan  jaminan  tenaga  kerja  dan produk serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani pelanggan secara akurat dan benar serta tidak memihak, pelaku bisnis  dilarang  menindas  pembeli  dalam  menawarkan  jenis  bantuan,  pelaku  bisnis  dilarang memisahkan dalam sifat pemberian kepada pembeli.
d. Memastikan  sifat  tenaga  kerja  dan  produk  yang  dibuat  atau  dipertukarkan  tergantung  pada pengaturan prinsip kualitas tenaga kerja dan produk yang bersangkutan
e. Memberikan  kebebasan  kepada  pelanggan  untuk  menguji  atau  mencoba  tenaga  kerja  dan produk tertentu serta memberikan sertifikasi dan jaminan.
f. Memberi  upah,  balas  jasa  atau  membayar  kemalangan  karena  pemanfaatan,  penggunaan,  dan keuntungan dari tenaga kerja dan produk yang dipertukarkan.
g. Berikan  imbalan  atau  bayaran  jika  ketidaksenangan  atau  pemberian  yang  didapat  atau digunakan tidak sesuai dengan pengertian.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Sementara itu, para pembeli sejujurnya telah memenuhi komitmen mereka sebagaimana diperintahkan oleh  Pasal  5  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Komitmen  pembeli  berdasarkan  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain
a. Membaca  atau  mengikuti  pedoman  dan  sistem  data  untuk  penggunaan  atau  penggunaan produk serta administrasi, untuk keamanan dan kesejahteraan;
b. Memiliki  kepercayaan  diri  yang  besar  dalam  melakukan  pertukaran  untuk  perolehan  produk dan keuntungan tambahan;
c. Bayar seperti yang ditunjukkan oleh standar konversi yang disetujui;
d. Ikuti upaya yang sah untuk menyelesaikan pertanyaan jaminan pembeli dengan tepat.
Subanu  telah  memenuhi  komitmennya  dalam  memenuhi  angsuran  atas  unit-unit  rumah  susun  yang telah dimohonkan seperti halnya komitmen yang berbeda yang telah dinyatakan dalam hubungan otoritatif antara  pembeli  dan  insinyur.  Pengaturan  dalam  UU  Kepailitan  yang  tidak  melengkapi  satu  sama  lain. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasti membuat kerentanan yang sah. Pembeli yang telah menyelesaikan komitmennya dengan tepat yang seharusnya menerima kebebasannya yang sah telah benar- benar mengalami kemalangan karena pilihan likuidasi PT Kertabakti Raharja.
Menurut  Mertokusumo,  jaminan  yang  sah  adalah  jaminan  yang  wajar  terhadap  kegiatan-kegiatan bebas,  yang  mengandung  arti  bahwa  seseorang  akan  benar-benar  ingin  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan dalam keadaan tertentu, ini berarti bahwa dengan anggapan sesuatu tidak diperoleh, maka pada saat itu tidak ada  asuransi yang sah.
Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan yang sah untuk memberikan rasa aman kepada pembeli. Hal lain yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi jaminan yang sah bagi pembeli adalah  tidak  tercapainya  tujuan  pembeliaan.    Jaminan  pelanggan  Dalam  UUPK  terdapat  pengaturan mengenai alasan jaminan pembeli dalam Pasal 3 Jaminan pembeli menitikberatkan pada:
a. Memperluas  perhatian  pembelanja,  kapasitas  dan  kebebasan  untuk  memastikan  diri  mereka sendiri;
b. Meningkatkan  ketenangan  pembeli  dengan  menjaga  mereka  dari  kelimpahan  negatif  dari penggunaan produk dan manfaat tambahan;
c. Memperluas  penguatan  pelanggan  dalam  memilih,  memutuskan  dan  meminta  kebebasan mereka sebagai pembeli;
d. Membuat  kerangka  jaminan  pelanggan  yang  mengandung  komponen  kepastian  hukum  dan pengungkapan data serta akses ke data;
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
e. Mengembangkan  keakraban  dengan  pelaku  bisnis  tentang  pentingnya  asuransi  pelanggan sehingga  mentalitas  yang  tulus  dan  dapat  diandalkan  dalam  menjalankan  pekerjaan berkembang;
f. Bekerja  pada  sifat  barang  dagangan  atau  potensi  manfaat  yang  menjamin  kemajuan  masalah pengiriman  produk  serta  administrasi,  kesejahteraan,  kenyamanan,  keamanan,  dan kesejahteraan pembeli
Disadari bahwa ada dua jenis jaminan yang halal bagi pembeli, yaitu jaminan yang sah secara preventif dan jaminan yang halal yang bersifat menindas. Asuransi yang halal bersifat preventif adalah jaminan yang sah  secara  preventif.  Dengan  asuransi  yang  halal  ini  bersifat  preventif.  Permohonan  penyelesaian  dalam kepailitan dimulai  dari penyewa pemberontak, pemberi pinjaman yang disukai, dan yang terakhir adalah bank simultan. Jika pada jam angsuran kewajiban bos pinjaman pembangkang dan pemberi pinjaman yang disukai,  kewajiban  bank  simultan  dibayar  dalam  hal  ada    cicilan  sisa  Penguatan  pelanggan  harus dimungkinkan  dengan  memperluas  kesadaran,  kapasitas  dan  kebebasan  mereka  dalam  memastikan  diri mereka  sendiri  sehingga  mereka  dapat  meningkatkan  kebanggaan  pembeli  dengan  menjauhi  berbagai  hal negatif  terhadap  pemanfaatan,  penggunaan  dan  penggunaan  tenaga  kerja  dan  produk  yang  mereka butuhkan.    Mendahului  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelanggan  pada  umumnya lemah  dalam  kekuatan  finansial,  instruktif  dan  tawar-menawar  oleh  karena  itu  penting  untuk  memiliki undang-undang yang dapat mengamankan kepentingan pembeli.  Permintaan penyelesaian dalam pasal 11 dimulai  dari  bos  pinjaman  dissident,  pemberi  pinjaman  yang  disukai,  dan  yang  terakhir  adalah  bank simultan.  Jika pada saat beredarnya kewajiban pemberi pinjaman yang tidak setuju dan pemberi pinjaman yang  disukai,  kewajiban  penyewa  simultan  akan  dibayar  dengan  asumsi  ada  sisa  angsuran.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  pembeli  berada  pada  posisi  yang  tidak  berdaya  dan  terakhir  dikontraskan  dengan desainer,  sama  seperti  menghadapi  kemalangan.    Penyajian  pedoman  pari  passu  customize  parte  dalam pasal 11, yang menyiratkan bahwa properti adalah jaminan bersama bagi bank dan pengembaliannya harus disesuaikan secara relatif.  Apropriasi relatif tampaknya masuk akal, namun aktivitas insinyur yang tidak bermaksud  baik  telah  merugikan  pembeli  dalam  skala  besar  dan  membuat  kerentanan  yang  sah  bagi pembeli.    Kondisi  likuidasi  yang  dipenuhi  oleh  desainer  merupakan  jawaban  bagi  para  insinyur,  namun bukan  merupakan  jawaban  bagi  pelanggan.    Kepailitan  menempatkan  pelanggan  yang  membeli  unit kondominium  sebagai  bank  simultan  atau  pemberi  pinjaman  yang  merupakan  tujuan  akhir  dalam permintaan dalam hal penyelesaian.
Pelanggan  sebagai  pembeli  unit  properti  dari  property  engineer.    Mengingat  hubungan  kesepakatan pembelian pada unit properti yang dikerjakan oleh organisasi insinyur.  Kesepakatan dan perolehan tanah dan bangunan dengan cara yang wajar dan uang, menyiratkan bahwa pembayaran telah terjadi dan produk atau unit yang dibeli telah berubah menjadi milik pembeli.  Meskipun sebenarnya, unit properti yang dibeli
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
telah dibatasi untuk memilikinya, tetapi pengalihan secara sah tidak terjadi karena metode yang melibatkan perubahan  nama  untuk  kepentingan  pembeli  menghabiskan  sebagian  besar  hari  (saat)  dengan  demikian, kepemilikan  yang  sah  masih  dimiliki  oleh  organisasi  perancang.    Dalam  peristiwa  putar  terdapat  dua macam  komponen,  yaitu  akomodasi  asli  (feitelijke  turning)  dan  akomodasi  yuridis  (juridische  turning). Pemutaran  dinyatakan  sah  dengan  asumsi  dua  komponen  sakelar  terjadi.    Dilihat  dari  momen  baliknya, terlihat  ada perbedaan  antara pengiriman barang bergerak dan barang tahan lama.   Dengan asumsi  suatu barang  portabel  diserahkan  secara  ganda,  baik  pembalik  feitelijk  dan  pembalik  juridische,  hal  itu  terjadi pada  saat  yang  sama,  dengan  sedikit  memperhatikan  tahapan  di  antara  kedua  komponen  tersebut. Kemudian  lagi,  dengan  asumsi  penyerahan  artikel  tanpa  henti  pada  umumnya  antara  feitelijke  turn  dan yuridische turn.  Ini disebut salah satu akibat yang muncul karena pembagian pasal-pasal yang fleksibel dan teguh dalam BW.
Komitmen Pemerintah dalam Peraturan No. 9/KPTS/M/1995 tentang Aturan Pembatasan Jual Beli dan Perolehan  Rumah  dalam  pedoman  ini  mengarahkan  komitmen  pelaku  usaha  di  bidang  penginapan, properti/insinyur,  khususnya  pertama,    dealer  wajib  melakukan  pembangunan  struktur  seperti  yang ditunjukkan  oleh  waktu  yang  disepakati  sesuai  gambar  bangunan,  denah  lantai  dan  rincian  khusus struktur, yang telah disahkan dan ditandai bersama oleh dua pemain dan ditambahkan, yang membentuk bagian  yang  tidak  dapat  dibedakan  akta  pembatasan  jual  beli  dan  pengadaan  rumah.  Kedua,  Penjual berkewajiban  untuk  menyelesaikan  pembangunan  struktur  dan  menyerahkan  tanah  dan  struktur  rumah pada jadwal yang disetujui oleh Pembeli, kecuali jika ada kondisi yang meyakinkan (Power Majeure) yang melampaui  kemampuan  pedagang,  seperti  peristiwa  bencana  perang,  pemogokan,  huru  hara.  kebakaran, banjir dan hukum atau pendekatan tidak resmi  di  bidang keuangan. Ketiga, pedagang sebelum membuat kesepakatan  atau  berpotensi  membatasi  kesepakatan  dan  akuisisi  rumah  harus  memiliki  hibah  untuk pengesahan pada tingkat dasar untuk rencana usaha dari pemerintah lingkungan dan izin area dari Kantor Pertanahan  Rezim  /  Sipil,  Perjanjian  dari  Kantor  Pertanahan  Pemerintah/Kota,  bahwa  Perancang  telah mendapatkan  tanah.    untuk  perbaikan  penginapan  dan  pemukiman.    Terlebih  lagi  lisensi  struktur. Keempat.    Penjual  wajib  berurusan  dengan  pendaftaran  jaminan  kebebasan  atas  tanah  dan  bangunan rumah, setelah pertukaran hak atas tanah dan struktur rumah atau kesepakatan dan akuisisi rumah (tanah dan  bangunan  di  hadapan  PPAT.  Kelima,  dengan  asumsi  penjual  lupa    untuk  menyampaikan  tanah  dan bangunan rumah sesuai jadwal yang telah disetujui oleh Pembeli harus menanggung akibat keterlambatan pengangkutan  sebesar  2%  (dua  persen)  dari  harga  mutlak  Tanah  dan  Rumah  untuk  setiap  hari keterlambatan. Keenam; Dalam hal  Dealer diketahui tidak mengindahkan komitmennya untuk menangani pendaftaran perolehan kebebasan tanah dan bangunan, Pembeli berhak dan dianggap telah mampu untuk mengatur  dan  melakukan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pendaftaran  pengadaan  barang.    hak  atas tanah dan pekerjaan rumah untuk kantor yang disetujui.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Rincian  Pasal  44  ayat  (3)  UUPK,  menyebutkan  bahwa  LPKSM  memiliki  kewajiban  yang  meliputi latihan-latihan berikut:
1) Data  untuk  memperluas  keakraban  dengan  kebebasan  dan  komitmen  serta  kewaspadaan pembeli dalam melahap barang dagangan dan administrasi.
2) Memberikan nasehat kepada pembeli yang membutuhkan.
3) Membantu kantor terkait dengan tujuan akhir untuk mengakui asuransi pembeli.
4) Bantu  pelanggan  dalam  memperjuangkan  kebebasan  mereka,  termasuk  mendapatkan  keluhan atau gerutuan pembeli.
5) Menyelesaikan  pengelolaan  bersama  dengan  otoritas  publik  dan  daerah  setempat  dalam pelaksanaan asuransi pembeli
Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menegaskan  pengaturan  yang  sama  yang  telah dibuat oleh peminjam. Pada saat pilihan pasal 11 diartikulasikan, ada pengaturan proporsional yang belum atau baru saja dipenuhi,  pihak yang mengadakan persetujuan dengan pemegang rekening dapat meminta kepada  kustodian  untuk  memberikan  jaminan  tentang  kelanjutan  dari  pelaksanaan  kesepahaman  dalam jangka  waktu  yang  disepakati  oleh  pemelihara  dan  pihak  tersebut  dan  jika  kesepakatan  tidak  tercapai. berwenang menentukan jangka waktu. Dalam hal dalam jangka waktu wali tidak memberikan tanggapan atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka kesepahaman selesai dan pihak yang sepakat dengan  yang  berutang  dapat  menjamin    remunerasi  dan  akan  diperlakukan  sebagai  pemberi  pinjaman simultan. Kemudian, pada saat itu, Pasal 37 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa jika secara proporsional  dan telah disepakati bahwa pengangkutan barang yang biasanya dipertukarkan untuk sementara waktu dan pihak yang harus menyerahkan barang itu sebelum pengangkutan selesai dinyatakan pailit,  perjanjian  itu  dibatalkan  dengan  menjalankan  pilihan  pernyataan  pasal  11,  dan    jika  pihak  yang bersengketa  dirugikan  karena  pembatalan,  orang  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  permohonan sebagai  pemberi  pinjaman  sekaligus  untuk  mendapatkan  imbalan  tergantung  pada  pengaturan  Pasal  26, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No.  37 Tahun 2004 di atas, pembeli dapat  mendokumentasikan  suatu perkara dengan juru kunci.  Jika kemudian penjaga mengabaikan permintaan pelanggan, pembeli dapat mengajukan permohonan sebagai penyewa sekaligus ke otoritas yang ditunjuk administratif.
PT  Kertabakti  Raharja  adalah  kasus  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  pilihan  likuidasi  yang mengabaikan  hak  pembeli.  Sehingga  pembeli  dapat  melakukan  tindakan  yang  sah  yang  diidentikkan dengan kebebasannya sebagai pemberi pinjaman sekaligus yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  PKPU.
Dalam likuidasi tersebut, disebutkan ada tiga bank yang mendapat jaminan pembayaran. Diantaranya adalah  kreditur  preferen  yang  tidak  setuju,  khususnya  pemberi  pinjaman  yang  memegang  jaminan, kemudian,  pada  saat  itu,  disukai  penyewa  yang  memesan  opsi  untuk  pergi  sebelumnya  karena    gagasan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
piutang  mereka  oleh  hukum  diberikan  posisi  yang  luar  biasa  dan  yang  terakhir  adalah  bank  simultan, khususnya penyewa yang dikecualikan dari bank dan kreditur.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  No.  34  Tahun  2007  memuat  pengaturan  mengenai likuidasi dimana seorang pemegang rekening yang mempunyai sekurang-kurangnya dua pemberi pinjaman dan tidak melunasi sekurang-kurangnya satu kewajiban yang telah berkembang dan dapat  dikumpulkan dinyatakan pailit oleh suatu pilihan pengadilan, baik atas permintaannya sendiri atau dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu orang pemberi pinjaman. Penjelasan Pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan “Bank” dalam ayat ini adalah pemberi pinjaman sekaligus, penyewa pembangkang dan pihak yang disukai.  Pemberi pinjaman  Secara  eksplisit  dalam  hal  penyewa  nonkonformis  dan  pemberi  pinjaman  yang  disukai,  mereka dapat  mengajukan  permohonan  penegasan  likuidasi  tanpa  kehilangan  hak  jaminan  mereka  atas  properti yang mereka miliki terhadap sumber  daya peminjam dan hak mereka untuk melebihi segala sesuatu yang lain.

## KESIMPULAN
Perlindungan Hukum yang dapat  diberikan  kepada Konsumen Subanu S.H akibatt dipailitkannya pengembang PT Kertabakti Raharja (Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby) dapat berupa  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif dapat dilihat berdasarkan upaya preventif developer prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang  memuat  mengenai  kewajiban  dan  larangan  pelaku  usaha  atau  kewajiban  developer.  Selain  itu perlindungan  hukum  preventif  juga  dapat  dilakukan  melalui  Peran  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat  (LKPSM),  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional  (BPKN)d  dan  peran  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI).  Sedangkan perlindungan  hukum  represif  dapat  dilihat  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  No  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU  yang  melindungi  kreditor  konkuren  secara  represif  yang  menentukan beberapa  hal  misalnya  mengenai  sita  jaminan,  actio  pauliana,  paksa  badan  dan  keberatan  terhadap permohonan  rehabilitasi  yang  menjamin  serempaknya  pimpinan  secara  sewenang-wenang  yang memutuskan beberapa hal, misalnya mengenai penyitaan jaminan, Intimidasi tubuh dan masalah tuntutan restorasi.    Ada  juga  keamanan  hukum  yang  keras  melalui  penuntutan  dan  non-tuntutan  tergantung  pada Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  khususnya  tindakan  Menekan  oleh  Pengadilan  Keseluruhan yang  berisi  pengaturan  untuk  klaim  pelanggaran  penghibur  bisnis  dan  lebih  jauh  lagi  melalui  Kantor Penyelesaian  Pertanyaan  melalui  syafaat  atau  kebijaksanaan  atau  pengurangan.    Keamanan  pembeli  juga harus  dipertimbangkan  menurut  keyakinan  hukum  dalam  kasus  likuidasi  dengan  berfokus  pada  undang- undang  bab  11  nanti  yang  lebih  fokus  pada  kepentingan  pembeli  dan  tes  hutang  sebagai  syarat kebangkrutan untuk menjauhkan pemegang hutang dengan tujuan yang mengerikan.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Bandung: Perpustakaan Reka Cipta. 2013.
L Friedman, Laurent. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusamedia. 2009.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. UU Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
Soekanto, Soerjono. Faktor Penegakan Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
Sutedi, Adrian. Hukum kebangkrutan . Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
Mufti, Moch Zulkarnain. “ Kewajiban Kustodian atas Penjualan Harta  Kepailitan  Di Bawah Harga Pasar ”. Majalah Renaisans Lex. Tidak. 1 buku 1 Januari 2016.
Barkatullah, Abdul Halim. “Budaya hukum masyarakat dalam perspektif sistem hukum”. Majalah UKSW. 2013.
Darminto,  Seto .  “Perlindungan  hukum  bagi  pembeli  apartemen  pra-penjualan  (studi  kasus:  Apartemen  Dukuh  Golf  (PT. Megacity Development))”. Tes. Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam hukum perbankan Syariah di Indonesia. Majalah Al Ihkam. Jilid 12, edisi 1 Juni 2017.
Yahya, Alvin. Perbedaan hukum antara posisi kreditur dari penjamin hutang dan hak istimewa. Majalah Direktori. Edisi 1 Januari, Juni 2016