## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin = a =  f = b =  q = ts =  k = j =  l = h
=  m
=  kh =  n
= d =  w
= dz =  h = r =  ’ = z =  y
= s = sy Untuk Madd dan Diftong = sh = dl
=  â (a panjang) = th
=  î (i panjang)
= zh
=  û (u panjang)
= ‘
=  aw
=  gh =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A RTIKEL
Miftahul Huda
Pemikiran Fiqh
dan Spirit Transformasi Sosial  1-22 Mutawalli Perspektif Muhammad Sa‘îd al-Asymâwî tentang Historisitas Syari’ah  23-58 Ikhwan Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran  HAM (Perspektif Hukum Islam)  59-80 Kasjim Salenda Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam  81-108 Hamid Fahmy Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam  109-140 Rusli Kontroversi Akhbârî-Ushûlî dalam Tradisi Pemikiran Syî‘ah Imâmiyyah  141-168
Lukman Al-Hakim BMT dan Demokratisasi Ekonomi: Membumikan Ekonomi Syari’ah
di Indonesia  169-188 Ahmad Arifi Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab  189-216. Atun Wardatun Kompromi  dan Interseksionalitas Gender dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Co’i Ndai pada Suku Mbojo  217-236.
I NDEKS

## TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Kasjim Salenda 
__________________________________________________

## Abstract
Terminologically,  the  term  of  terrorism  is  not  found  in  Islamic knowledge treasures. However, terrorism as an action has occurred along the Muslim history. This writing tries to trace concepts that contain meanings of terrorism  in  Islamic  law.  Examples  of  the  concepts  are al-irhâb (irhâbiyyah),  al-hirâbah  ( robbery ),  al-baghy  ( rebellion ),  qâthi„  al- tharîq or quththâ„  al-tharîq (hijacking),  and al-„unf (an  antonym  of gentleness).  Actions  meant  in  such  concepts  are  categorized  as  terrorism because  they  bear  violence,  cause  people’s  panic,  material  and  physical damage,  and  have  political  aims.  Such  terror  actions,  even  if  they  are committed  based  on  Jihad  order,  such  as  murder,  hijacking,  bombing, robbery and intimidation are forbidden and can not be legitimized because they are contradictory to Islamic teachings which forbid acts of damaging in the  earth,  to  the  principles  of al-dlarûriyyât  al-khams (preserving  five human basic needs), humanity, justice and deliberation in Islam.
Keywords : Terorisme, al-Irhâb , al-Hirâbah , al-Baghy, Jarîmah, Hudûd, Ta’zîr.
______________
D ISKURSUS terorisme menjadi isu aktual sejak tragedi peledakan dua  menara  kembar  pencakar  langit  WTC  ( World  Trade  Centre ) sebagai  lambang  kebanggaan  ekonomi  di  New  York  dan Gedung  Pertahanan  Pentagon  yang  merupakan  simbol superioritas  pertahanan  Amerika  di  Washington  DC  pada  hari Selasa,  11  September  2001.  Aksi  terorisme  bukanlah  suatu fenomena  baru,  melainkan  sudah  muncul  sejak  terjadinya konstalasi  politik  di  kalangan  Syi‟ah  yang  dipelopori  Hasan  bin Sabah (1057) dan rezim diktator yang berkuasa seperti Vladimir
 Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Syari‟ah  dan  Hukum  Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. email: aisyahk2002@yahoo.com
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Lenin  (w.  1924  M),  Hitler  (w.  1945  M),  dan  Yoseph  Stalin  (w. 1953). 1
Dalam  sejarah  Islam  dikenal  kelompok  sempalan  sekte Assassin  pecahan  kelompok  Syî‟ah  Ismâ‟îliyyah  yang membolehkan  pembunuhan  terhadap  lawan-lawan  politiknya dari Bani Saljuk yang mereka klaim telah sesat pada abad ke-11 dan  ke-13.  Tindakan  mereka  ini  oleh  sebagian  sejarawan dikategorikan sebagai aksi terorisme. Demikian halnya golongan Khawarij  sering  melakukan  tindakan  kekerasan  terhadap  pihak lain yang tidak sepaham, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. 2
Salah  satu  alasan  teroris  melakukan  tindakan  terorisme adalah  faktor  ideologis  yang  erat  kaitannya  dengan  isu fundamentalisme,  radikalisme,  dan  fanatisme  keagamaan.  Pada umumnya  mereka  termotivasi  oleh  semangat  jihad  seperti  yang diungkapkan  oleh  trio  bom  Bali,  Imam  Samudra,  Amrozi,  dan Ali  Gufron.  Tulisan  ini  akan  menganalisa  terorisme  dalam pandangan hukum Islam.
1 Terdapat perbedaan pendapat tentang awal terjadinya terorisme. Lebih Lanjut, lihat Achmad Mubarok, ”Pencegahan Terorisme dengan Pendekatan Islamic  Indigenous  Psychology”, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Bidang Psikologi  Islam  pada  Fakultas  Psikologi  UIN  Syarif  Hidayatullah (Jakarta: Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah,  2005),  19;    Rikard  Bagun, ”Terorisme, Gejala Global?” dalam Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam ,  ed.  Farid  Muttaqin  &  Sukardi  (Bandung:  Pustaka  Hidayah, 2001), 33.
2 Azyumardi Azra, “Jihad dan Terorisme”, dalam Menggugat Terorisme , ed.
Tabrani  Sabirin  (Jakarta:  CV.  Karsa  Rezeki,  2002),  72-3.  Sekte  Assassin sering  juga  disebut  al-Hasyasyin,  dalam  bidang  politik  kelompok  ini berafiliasi kepada Daulah Fathimiyah di Mesir. Lihat Mukhlas Syarkun  dan W.  Ghorara,  “Dunia  Islam  dalam  Benturan  Kepentingan  dan  Peradaban”, dalam Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia , ed. A. Maftuh Abegebriel dkk. (Semarang:  SR-Ins  Publishing,  2005),  470.  Khawarij  berasal  dari  kata “ kharaja ” yang berarti keluar (keluar dari kelompok „Ali bin Abi Thalib). Ada juga yang mengatakan bahwa kata “ khawârij ” itu didasarkan pada pengertian dalam surat Qs. al-Nisâ‟ (4): 100 “Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian  meninggal, maka sesungguhnya  ia  telah  memperoleh  pahala  di  sisi  Allah.  Keterangan  lebih lanjut  tentang    Khawarij  lihat  Abû  Zahrah, Târîkh  Madzâhib  al-Islâmiyyah (Mesir: Dâr al-Fikr al-„Arabî, 1989), 60-124.

## Hukum Islam tentang Terorisme
Term-term  terorisme  dalam  hukum  Islam  bervariasi  antara lain al-irhâb ( irhâbiyyah ), al-hirâbah (perampokan), al-baghy (pemberontakan), qâthi‘ al-tharîq atau quththâ‘ al-tharîq (pembegal), dan al-‘unf (lawan dari kelemahlembutan). Menurut „Abd al-Hayy al-Farmâwî,  term-term  yang  semakna  dengan  terorisme disebutkan  sebanyak  80  kali,  antara  lain al-baghy,  al-thughyân, kesewenang-wenangan  atau  melampaui  batas  (Qs.  al-Hûd  [11]: 112, al-zhulm ,  kezaliman  (Qs.  al-Furqân  [25]:  19, al-i’tida’ , melampaui batas (Qs. al-Baqarah [2]: 190; al- Mâidah [5]: 87, al- qatl ,  pembunuhan  (Qs.  al-  Mâidah  [5]:  32, al-harb , peperangan (Qs.  al-  Mâidah  [5]:  33-34. 3 Penulis  hanya  menjelaskan  tiga istilah saja seperti yang akan diuraikan nanti sebab pembahasan ini  yang  banyak  disebutkan  dalam  kitab-kitab  fiqh,  baik  yang klasik  maupun  kontemporer.  Perlu  ditegaskan  bahwa al-hirâbah (perampokan), al-baghy (pemberontakan), qâthi‘  al-tharîq atau quththâ‘ al-tharîq (pembegal) dikategorikan sebagai terorisme jika memenuhi  kriteria  atau  unsur  terorisme,  misalnya  dilakukan dengan  aksi  kekerasan,  menimbulkan  kepanikan  masyarakat, menimbulkan  kerugian  jiwa  dan  materi  lainnya,  dan  memiliki tujuan politik.

## Al- Irhâb (Irhâbiyyah)
Secara  etimologi,  istilah al-irhâb diambil  dari  kata arhaba- yurhibu yang  berakar  kata rahiba ( ra-hi-ba )  berarti  intimidasi  atau ancaman. 4 Dapat juga bermakna akhâfa (menciptakan ketakutan) atau fazza‘a (membuat  kengerian/kegetaran). 5 Pengertian terminologi  dari al-irhâb adalah  rasa  takut  yang  ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, misalnya pembunuhan, pengeboman, dan  perusakan. Al-Irhâbî berarti  orang  yang  menempuh  jalan
3 „Abd  al-Hayy  al-Farmâwî,  “Islam  Melawan  Terorisme:  Interview”,
Jurnal Studi Al-Qur’an , Vol. I, No. I  Januari 2006, 101-104.
4 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir (Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997), 539.
5 Abû  al-Fadl  Jamâl  al-Dîn  Muhammad  ibn  Mukrim  ibn  Manzhûr  al- Afriqî al-Mishrî, Lisân al-‘Arab , Jilid I (Beirût: Dâr  Shâdir, 1990), 436; Luis Ma‟lûf, Al-Munjid  fî  al-Lughah  wa  al-  A’lâm (Beirut:  Dâr  al-Masyriq,  t.  th.), 282.
teror  dan  kekerasan. 6 Adapun al-hukm  al-irhâbî berarti  bentuk pemerintahan  yang  memerintah  rakyat  dengan  sewenang- wenang,  kekerasan  untuk  mengatasi  berbagai  perselisihan  yang terjadi  dalam  masyarakat  dan  juga  bertujuan  memberantas gerakatan-gerakan separatis.
Term al-irhâb dalam  berbagai  derivasinya  yang  dapat diidentikkan  dengan  makna  terorisme  dapat  ditemukan  dalam berbagai teks-teks al-Qu‟ran antara lain Qs. al- Anfâl (8):60 7 , Qs. al- A‟râf (7):116 8 , dan Qs. al- Hasyr (59):13. 9 Pada ayat pertama, kata terambil dari kata yang berarti takut atau gentar. Kata ini tidak berarti melakukan teror meskipun terorisme dalam bahasa  Arab  terdapat  dalam  kata  yang  seakar  dengan  lafal tersebut,  yakni  “ irhâb ”  (terorisme).  Akan  tetapi,  pengertian semantiknya bukan seperti yang dimaksud oleh kata itu dewasa ini. Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud oleh ayat ini bukan menggetarkan  masyarakat  umum,  orang-orang  yang  tidak bersalah,  dan  bahkan  bukan  semua  orang  yang  bersalah,  tetapi hanyalah  ditujukan  kepada  musuh-musuh  Allah  dan  musuh- musuh  masyarakat  umum  yang  ingin  menimbulkan  mudarat. 10 Allah  memerintahkan  kaum  muslimin  untuk  senantiasa  dalam keadaan  siap  siaga  menghadapi  musuh  Allah  dan  musuh  umat Islam.  Persiapan  itu  dapat  berupa  persiapan  militer  secara menyeluruh,  antara  lain  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas pasukan  tempur,  peralatan  tempur:  pedang,  tombak,  dan  kuda- kuda  yang  tangguh,  serta  menjaga  pos  perbatasan.  Dengan persiapan  seperti  itu  akan  memberikan  dampak  psikologis  bagi musuh  agar  tidak  meremehkan  umat  Islam  dan  bahkan  bisa menimbulkan ketakutan pihak musuh.
6 As„ad  al-Sahamrânî, Lâ  li  al-Irhâb  Na‘am  li  al-Jihâd (Beirut:  Dâr  al- Nafâis, 2003), 12.
7 Qs.  al-Anfâl  (8):  60  berbunyi, ... (kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu).
8 Qs. al-A‟râf  (7): 116,
(maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut).
9 Qs. al-Hasyr (59): 13,
(sesungguhnya
kamu dalam hati mereka lebih ditakuti dari pada Allah).
10 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah:  Kesan,  Pesan  dan  Keserasian  al- Qur’an , Vol. V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 461.
Ulama  berbeda  pendapat  mengenai  penggunaan  hewan seperti  kuda  dan  unta  dalam  peperangan.  Imâm  Abû  Hanîfah tidak memperbolehkan, sedangkan Imâm Syâfi‟î tidak keberatan atas  penggunaan  hewan  tersebut  sebagai  sarana  peperangan berdasarkan  suatu  riwayat  dari  ibn  Umar. 11 Penyebutan  “ “
(kuda)  dalam  ayat  ini  merupakan  bukti  betapa  pentingnya mempersiapkan  diri  dengan  segala  peralatan  perang,  kuda sebagai  andalan  perang  ketika  itu. 12 Dengan  demikian,  dapat dipahami bahwa mempersiapkan diri dengan berbagai peralatan untuk  menghadapi  serangan  musuh  adalah  suatu  keniscayaan, demi membela agama dan negara.
Ayat  ini  pada  dasarnya  memerintahkan  orang-orang  Islam untuk  mempersiapkan  diri  dengan  segala  peralatan  yang diperlukan  dalam  peperangan  sehingga  dapat  membuat  musuh dalam ketakutan dan kegetaran. Al-Râzî (w. 606 H) berpendapat bahwa  kesiapan  menghadapi  musuh  dengan  berbagai perlengkapan  memberi  manfaat  bagi  orang  Islam,  antara  lain orang-orang  kafir  akan  takut  menyerang  kaum  Muslimin; ketakutan orang-orang kafir tersebut mendorong mereka untuk tunduk  di  bawah  pemerintahan  Islam  dengan    membayar jizyah , 13 bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  mereka  akan beriman; mereka tidak akan menolong orang-orang kafir lainnya; kondisi seperti ini akan menambah wibawa dâr al-Islâm . 14
Mempersiapkan  diri  dengan  segala  peralatan  tempur  baik berupa  senjata,  amunisi,  personil  yang  terlatih,  maupun  segala
11 Abû „Abd al-Lâh Muhammad ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, Al- Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân , Juz VIII (Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyyah, t.th.),
26.
12 Wahbah al- Zuhaylî, Al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-
Manhaj , Juz IX (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‟âsir, 1998), 50.
13 Jizyah adalah  upeti  atau  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  Islam dari orang-orang nonmuslim (kafir) sebagai imbalan atas jaminan keamanan diri  dan  harta  mereka.  Pemungutan jizyah dilakukan  setiap  akhir  tahun Qamariyah  dalam  jumlah  yang  bervariasi,  48  dirham  bagi  mereka  yang mampu, 24  dirham  bagi  kelas menengah, dan 12  dirham  bagi  kelas  bawah (miskin).  Dasar  hukumnya  adalah  Qs.  al-Taubah  (9):29.  Lihat  M.  Abdul Mujieb dkk., Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 141-2.
14 Muhammad Rasyîd Ridlâ, Tafsîr al-Manâr , Juz X (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), 53-5.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
penunjang yang diperlukan dalam membela diri bukanlah suatu larangan  selama  tidak  digunakan  untuk  meneror  orang  lain. Berbeda  halnya  dengan  kelompok  teroris  yang  mempersenjatai diri  untuk  tujuan  teror  sehingga  menimbulkan  ketakutan  pihak yang  dijadikan  sasaran.  Oleh  karena  itu,  ayat  ini  memberikan petunjuk kepada umat Islam mengenai cara melindungi diri dari ancaman musuh.
Ayat  kedua  menjelaskan  kasus  Nabi  Musa  a.s.  dan  para tukang  sihir  Fir‟aun.  Aksi  tukang  sihir  menakutkan  orang  yang menyaksikan  demonstrasi  sihir  tersebut;  oleh  karena  itu,  Allah swt.  memerintahkan  Nabi  Musa  a.s.  untuk  melemparkan tongkatnya  dan  tongkat  tersebut  berubah  menjadi  ular  raksasa dan  mengalahkan  atau  membunuh  ular-ular  tukang  sihir. Penonton  pertunjukan  tersebut  merasa  ketakutan  terhadap  aksi ular-ular  itu. 15 Menurut  Rasyîd  Ridlâ,  sebenarnya  peristiwa  ini hanyalah  merupakan  khayalan  belaka  (ilusi)  akibat  pengaruh sihir, bukan sebagai kenyataan dalam bentuk ular sungguhan. 16
Tujuan tukang sihir adalah untuk memperlihatkan kehebatan mereka  dan  sekaligus  menakut-nakuti  masyarakat  agar  tidak melakukan  pembangkangan  terhadap  Tuhan  mereka,  Firaun. Akan  tetapi,  Allah  mengalahkan  arogansi  ahli  sihir  dengan mengubah  tongkat  Nabi  Musa  menjadi  seekor  ular  raksasa. Tampaknya  Allah  tidak  menginginkan  kehendak  tukang  sihir untuk  membuat  orang  banyak  dalam  ketakutan  dan  kengerian. Karenanya  dapat  dipahami  bahwa  membuat  orang  takut,  tidak tenteram,  dan  was-was  merupakan  perbuatan  yang  tidak  baik dan melanggar hak-hak asasi manusia (HAM).
Ayat ketiga mengemukakan tentang keadaan kaum Muslimin dalam menghadapi kaum Yahudi yang  sering melakukan makar terhadap Rasulullah saw. di Madinah, sekaligus menggambarkan bahwa  pada  hakekatnya  kaum  munafik  dan  Yahudi  lebih  takut
15 Sebenarnya  jumlah  tukang  sihir  Firaun  bervariasi  dalam  kitab  tafsir. Menurut  Muhammad  ibn  Ishâq,  jumlahnya  sekitar  lima  belas  ribu, sedangkan menurut  al-Sadî,  jumlahnya  kurang  lebih  tiga  puluh  ribu  orang. al-Qâsim ibn Abî Barrah menyebutkan ada tujuh puluh ribu orang penyihir; akan tetapi, hal ini dianggap sebagai bagian dari cerita-cerita Israiliyat. Lihat „Imâd al-Dîn Abû al-Fidâ‟ Ismâ‟îl ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm , Juz II
(T.tp: Dâr Mishr li al-Tibâ‟ah, t.th.), 242-3.
16 Ridlâ, Tafsîr … , 56-7.
87
kepada  kaum  Muslimin  daripada  kepada  Allah  swt. 17 Sikap orang-orang  Yahudi  lebih  menakuti  kaum  Muslimin  daripada Allah  disebabkan  orang-orang  Yahudi  tidak  mengetahui kebesaran  kekuasaan  Allah  swt.  Selain  itu,  mereka  memandang enteng berbuat maksiat tanpa memperhitungkan  akibatnya  atau balasannya. 18
Berdasarkan  penjelasan  ayat-ayat  di  atas,  dapat  dipahami bahwa yang dimaksud al-irhâb di sini adalah menumbuhkan rasa takut dalam hati musuh, yang pada akhirnya mendorong musuh untuk  menyerah  baik  sebelum  maupun  setelah  terjadi pertempuran.  Sebagai  contoh  adalah  peristiwa  penaklukan  kota Mekkah yang terjadi tanpa peperangan sehingga Nabi bersabda, “Aku  dimenangkan  dengan  rasa  takut.”  Maksudnya, kemenangan yang diraih Nabi bersama kaum Muslimin bukanlah murni  hasil  pertempuran,  tetapi  dikarenakan  Allah  swt. menimbulkan  rasa  takut  di  hati  musuh.  Persoalan  lain  yang berkaitan  dengan  terorisme  dalam  hukum  Islam  adalah al- hirâbah.

## Al- Hirâbah (Perampokan)
Lafal al-hirâbah ( highway  robbery  or  brigandage )  identik  dengan qithâ’ al-tharîq atau qath‘ al-tharîq (pembegal). Terjadi perbedaan penggunaan  dalam  kedua  term  tersebut.  Wahbah  al-Zuhaylî, misalnya, menggunakan istilah al-hirâbah dan qithâ’ al-tharîq ketika membahas  tentang  pembegalan. 19 Akan  Tetapi,  „Abd  al-Qâdir „Awdah  memakai  istilah al-hirâbah. 20 Sekalipun  mereka  berbeda dalam  memberikan  penamaan  atau headlines, pada  prinsipnya kedua  istilah  tersebut  sama,  yakni  aktivitas  yang  berkaitan dengan perampokan.
Al-hirâbah termasuk  tindak  pidana  kriminal  karena mengganggu  stabilitas  keamanan  dan  ketertiban  dalam  suatu
17 Al-Sahamrânî, Lâ… , 14.
18 Abû  Ja‟far  Muhammad  ibn  Jarîr  al-Thabarî, Tafsîr  Jâmi’  al-Bayân  fî
Ta’wîl al- Qur’ân , Jilid XII (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1999), 45.
19 Wahbah al-Zuhaylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Juz VII (Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu‟ashir, 1997), 5462.
20 „Abdul Qâdir „Awdah, Al-Tasyrî’ al-Jinâ’î al-Islâmî  Muqâran al-Qânûn  al-
Wadl’î, Juz. II (Beirut: Muassasat al-Islâmiyah, 1997), 638.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
masyarakat. Aksi tersebut biasanya ditandai dengan penggunaan senjata  yang  bertujuan  menciptakan  kekacauan,  membunuh, merusak  dan  merampas  harta  benda,  menghancurkan  lahan pertanian  dan  peternakan  serta  menolak  eksistensi  paraturan perundang-undangan.  Ada  dua  aspek  yang  melatarbelakangi munculnya  aksi  kejahatan  tersebut,  yakni  ekonomi  dan  politik. Aksi  yang  bertendensi  ekonomi  dilakukan  melalui  aksi penodongan  dan  perampokan  baik  di  rumah,  fasilitas  umum, maupun  di  jalanan.  Secara  politis,  aksinya  berbentuk  resistensi terhadap  undang-undang  atau  peraturan  yang  sah  dan menggerakkan  aksi  teror  dalam  rangka  mengacaukan ketentraman  dan  stabilitas  politik  dan  sosial. 21 Selain  itu,  ulama fiqh  mendefinisikan al-hirâbah dengan  konsepsi  yang  agak berbeda.
Secara  etimologi, al-hirâbah diartikan  perampokan  atau penyamun  atau  pencurian  besar. 22 Lafal  ini  diartikan perampokan  karena  mengambil  harta  orang  lain  secara  terang- terangan,  meskipun  perampok  juga  bersembunyi  dari  aparat pemerintah dan security (keamanan). Secara terminologi, al-hirâbah diekspresikan  dengan  redaksi  yang  bervariasi,  seperti  „Abd  al- Qâdir „Awdah  yang menjelaskan pandangan berbagai mazahab. Menurutnya,  dalam  pandangan  Hanafiyah, al-hirâbah adalah “keluar  untuk  mengambil  harta  disertai  dengan  kekerasan, menakut-nakuti  atau  mengancam  pengguna  jalan  akan membunuh  mereka  atau  merampas  harta  benda  mereka”, sedangkan  menurut  Syâfi‟iyyah, al-hirâbah adalah  “keluar  untuk memperoleh harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan (power) di tempat sepi”.
Imâm  Mâlik  memberikan  pengertian al-hirâbah dengan bahasa yang jelas, yaitu “mengambil harta dengan tipu muslihat, baik  menggunakan  kekuatan  maupun  tidak”. 23 Sekalipun pengertian  yang  diberikan  Hanafiyah,  Syâfi‟iyah,  dan  Imâm
21 Dede  Rosyada, Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 1999), 90-1.
22 Al-Mishrî, Lisân ... , Jilid III, 203.
23 „Awdah, Al-Tasyrî’... , 639-41;  bandingkan dengan „Abd  al-Rahmân  al- Jazîrî, Kitâb  al-Fiqh  ‘alâ  al-Madzâhib  al-Arba‘ah, Juz  V  (Beirut: Dâr  al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), 360.
89
Mâlik  menggunakan  redaksi  yang  berbeda,  pada  dasarnya al- hirâbah merupakan aktivitas pengambilalihan barang-barang atau harta benda pengguna jalan, di rumah  atau dimana saja dengan cara  kekerasan  atau  kekuasaan  baik  itu  hanya  sekadar mengancam  maupun  membunuhnya.  Lebih  umum  lagi, golongan  Zhâhiriyyah  mendefinisikan al-muhârib (perampok) secara  makro,  yakni  “orang  yang  melakukan  tindak  kekerasan dan  mengintimidasi  orang  yang  lewat,  serta  melakukan kerusakan  di  muka  bumi”. 24 Definisi  yang  terakhir  ini menunjukkan  bahwa al-hirâbah itu  termasuk  kekerasan  dan intimidasi  di  jalanan,  mengganggu  stabilitas  keamanan  dalam suatu  masyarakat  atau  negara  karena  secara  ekplisit  tidak menjelaskan tujuan hanya semata-mata untuk mengambil harta. 25 Tampaknya al-hirâbah atau qithâ’  al-tharîq diartikan  sebagai pengambilalihan  harta  benda  milik  orang  lain  secara  terang-terangan dan dengan menggunakan kekerasan. 26 Perampokan dianggap sebagai tindak  pidana  serius,  dilakukan  baik  secara  perorangan  ataupun kelompok  dan  sasarannya  para  pelancong,  pengguna  jalan  atau terhadap  siapa  saja  dan  dapat  terjadi  di  mana  pun.  Jadi,  korbannya adalah  setiap  orang,  baik  yang  tidak  bersalah  maupun  yang  ada masalah  atau  perselisihan  dengan  pelakunya.  Pelaku  perampokan mengambil barang-barang korban dengan menggunakan kekerasan. 27
Berdasarkan  definisi  yang  dikemukakan  berbagai  pakar  di  atas mengindikasikan  bahwa  penjabaran  tindak  pidana al-hirâbah (perampokan) mencakup empat kriteria: pertama, keluar dengan motif untuk  memperoleh  harta  dengan  cara  kekerasan  dan  melakukan intimidasi,  baik  pelakunya  tidak  mengambil  harta  atau  tidak membunuh; kedua ,  keluar  dengan  motif  untuk  memperoleh  harta dengan  cara  kekerasan  dan  melakukan  intimidasi,  pelakunya  hanya mengambil harta, tetapi tidak membunuh; ketiga , keluar dengan motif
24 „Awdah, Al-Tasyrî’… , 640.
25 Ibid.
26 Dalam  pemaknaan  seperti  itu  tampaknya  perampokan  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  pencurian,  dimana  perampokan  dianggap  sebagai sariqah  kubrâ (pencurian  berat)  karena  dilakukan  secara  terang-terangan disertai  kekerasan,  sedangkan  ”pencurian  biasa”  dikelompokkan  sebagai sariqah shughrâ karena aksinya secara sembunyi. Lihat Ahmad Wardi Muslich,
Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 93.
27 Abdur Rahman I Doi, Syari’ah: The Islamic Law (Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd, 1984), 250-1.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
untuk  memperoleh  harta  dengan  cara  kekerasan  dan  melakukan intimidasi,  pelakunya  tidak  mengambil  harta,  tetapi  membunuh; keempat ,  keluar  dengan  motif  untuk  memperoleh  harta  dengan  cara kekerasan dan melakukan intimidasi, pelakunya mengambil harta dan membunuh.
Di  samping  kriteria  di  atas,  tindak  pidana  perampokan setidaknya  memenuhi  beberapa  persyaratan  yang  berkaitan dengan  “pelaku”  dan  “wilayah  operasionalnya”.  Pelaku perampokan disyaratkan memiliki kemampuan, baik kemampuan  kepemilikan  senjata  atau  peralatan  (fasilitas)  yang digunakan  untuk  melakukan  perampokan  atau  strategi  dan teknik perampokan.
Persyaratan  kedua  adalah  kategorisasi  pelaku  perampokan, yakni  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung.  Jumhur  ulama fiqh  (kecuali  Imâm  Syâfi‟î)  berargumen  bahwa  pelaku  yang terlibat  langsung  seperti  mengintimidasi,  mengambil  harta  dan membunuh,  dan  yang  terlibat  secara  tidak  langsung,  misalnya perencanaan  dan  pengkonstruksian  ( mastermind ),  memfasilitasi dikategorikan  sebagai  perampok.  Sebaliknya,  Imâm  Syâfi‟î mengatakan  bahwa  hanya  orang-orang  yang  terlibat  langsung dalam  aksi  perampokan  yang  termasuk  perampok,  sedangkan yang tidak terlibat secara langsung dalam perampokan, sekalipun hadir  di  tempat  tersebut,  tidak  termasuk  perampok,  mereka hanya pembantu. Oleh karena itu, menurut Imâm Syâfi‟î, mereka tidak  dihukum  seperti  perampok,  tetapi  dihukum ta’zîr . 28 Jadi, persyaratan  kedua  adalah  pelaku  yang  terlibat  secara  langsung dan tidak langsung tetap digolongkan sebagai perampok, kecuali pendapat yang dikemukakan Imâm Syâfi‟î.
Persyaratan  ketiga  adalah  dari  segi  gender.  Pada  umumnya pandangan  berbagai  pakar  hukum  Islam  klasik  seperti  Imâm Mâlik,  Imâm  Syâfi‟î,  Imâm  Ahmad,  Zhâhiriyyah,  dan  Syi„ah Zaydiyyah  termasuk  Imâm  al-Thahâwî,  tidak  membedakan  isu gender  dalam  persyaratan  pelaku jarîmah perampokan. Perempuan  (berakal  dan  mukallaf)  yang  terlibat  dalam perampokan  tetap  dihukum  sebagaimana  perampok  laki-laki. Akan tetapi, Imâm Abû Hanîfah berpendapat lain, yakni jarîmah
28 Al-Zuhaylî, Al-Fiqh... , 5464.
91
perampokan  itu  hanya  untuk  laki-laki  saja  bukan  perempuan. 29 Bagi  penulis,  setiap  orang  yang  berakal  sehat  dan  melakukan perampokan  dengan  kesadaran  sendiri  tanpa  paksaan  dan tekanan,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  sama  saja  dalam pengkategorisasian  perampokan  dan  dikenakan  hukuman  yang sama.  Tidak  menutup  kemungkinan  perempuan  justru  menjadi mastermind (perencana) suatu tindak pidana perampokan sehingga tidak fair (adil) jika yang bersangkutan tidak dikenai hukuman. Persyaratan  yang  keempat  adalah  tentang  batas  ( nishâb ) barang hasil perampokan. Imâm Malik  dan sebagian Syâfi‟iyyah berpendapat  tidak  ada nishâb dalam  tindak  pidana  perampokan, sedangkan  Imâm  Ahmad  dan  Syi„ah  Zaydiyyah  memberikan argumentasi  bahwa nishâb 30 barang  yang  dirampok  itu  ada  dan penghitungannya  adalah  keseluruhan  jumlah  yang  diambil  oleh kelompok  tersebut  (jumlah  kolektif),  dan  bukan nishâb yang diambil  secara  personal.  Pendapat  Imâm  Ahmad  dan  Syi„ah Zaydiyyah ini berbeda dengan Imâm Abû Hanîfah dan sebagian Syâfi„iyah  tentang  penghitungan nishâb- nya  harus  sesuai  dengan jumlah yang diperoleh secara individual bukan kolektif. 31 Dalam hal ini,  perbedaan argumentasi tentang  ada atau tidaknya nishâb tampaknya  memiliki  perspektif  yang  berbeda,  yakni  yang mengatakan  “tidak  ada nishâb ” (Imâm  Mâlik  dan  sebagian Syâfi„iyyah)  karena  penekanannya  adalah  aksi  perampokan, sesuai  definisinya  dan  implikasi  yang  ditimbulkan.  Yang mengatakan  “ada nishâb ”  kelihatannya  tidak  memperhatikan implikasinya.
Persyaratan  yang  berhubungan  dengan  pelaku  perampokan ( al-muhârib )  yang  dikategorikan  sebagai al-muhârib antara  lain adalah  penggunaan  senjata  baik  berupa  senjata  dan  peralatan lainya, strategi dan taktik, serta kemampuan bela diri; dilakukan
29 Ibid. , 5465; „Awdah, Al-Tasyrî’... , 642.
30 Menurut  mazhab  Syâfi‟îyyah,  n ishâb -nya  dianalogikan  kepada nishâb pencurian, yakni 4 dinar ke atas; Mazhab Hanafiyah berpendapat nishâb -nya adalah satu dinar atau sepuluh dirham atau yang seharga dengannya; adapun menurut mazhab Hanâbilah, nishâb -nya empat dinar atau tiga dirham. Lihat Al-Jazîrî, Kîtâb... , 362.
31 Muhammad Idrîs al-Syâfi‟î, Al-’Umm, Juz IX (Beirût: Dâr al-Kutub al- „Ilmiyyah,  1993),  280.  Bandingkan  dengan  al-Zuhaylî, Al-Fiqh... ,  468;  al- Jazîrî, Kitâb... , 362.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
secara langsung maupun tidak langsung; pelakunya bisa laki-laki dan perempuan; dan barang yang dirampok mencapai nishâb atau belum.  Selain  persyaratan  yang  berkaitan  dengan  pelaku perampokan, persyaratan tentang wilayah operasinalisasinya juga diperdebatkan.
Pertama , jarîmah perampokan terjadi di wilayah negara Islam ( dawlah  Islâmiyyah ).  Mayoritas  ulama  termasuk  Imâm  Mâlik, Imâm Syâfi„î, Imâm Ahmad dan Zhâhiriyyah tidak mensyaratkan perampokan itu harus terjadi di negara Islam, bisa saja terjadi di luar  kedaulatan  Islam  ( dâr  al-harb) sehingga  pelakunya  tetap dikenakan  hukuman had .  Berbeda  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  kelompok  Hanafiyyah  bahwa  perampokan harus terjadi di negara Islam ( dawlah Islâmiyyah ) dan kalau terjadi selain  di  negara  Islam,  pelaku  perampokan  tidak  diberi  sanksi (hukuman) had. Kedua , perampokan  itu  terjadi  di  tempat  yang  terisolasi, jauh  dari  keramaian.  Kelompok  Mâlikiyah,  Syâfi„iyah  dan Hanabilah berpendapat bahwa perampokan tidak harus terjadi di lokasi  yang  terisolasi,  sedangkan  golongan  Hanafiyah mensyaratkan harus terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Oleh karena itu, menurut kelompok yang pertama, perampokan bisa  saja  terjadi  baik  di  keramaian  maupun  di  tempat  sepi  dan pelakunya sama-sama diberi hukuman.
Ketiga , ada  indikasi  sulitnya  diberi  pertolongan.  Golongan Mâlikiyyah  dan  Syâfi„iyyah  mengatakan  harus  ada  unsur  bahwa orang sulit meminta pertolongan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kasus itu terjadi di daerah yang jauh dari keramaian, tidak efektifnya  petugas  keamanan,  ancaman  perampok  sehingga korban  tidak  berani  meminta  pertolongan.  Menurut  mereka, kalau  ada  pertolongan  pada  kasus  tersebut  berarti  bukan termasuk jarîmah  hirâbah dan  ini  berimplikasi  pada  tidak dijatuhkan  sanksi  hukum  bagi  pelakunya. 32 Perbedaan  tersebut sebenarnya  ada  keterkaitannya  dengan  perbedaan  definisi  yang diberikan oleh pakar hukum Islam seperti yang dikemukakan di awal  pembahasan  ini.  Perbedaan  paling  tidak  akan  berimplikasi pada penetapan hukuman terhadap pelaku perampokan.
32 „Awdah, Al-Tasyrî’… ,  644-5.  Bandingkan  dengan  al-Qurthubî, Al- Jâmi’… , Juz VI, 99.
93
Hukuman  bagi  pelaku al-hirâbah ( al-muhârib )  nampaknya bervariasi  bergantung  pada  tingkat  kejahatan  yang  dilakukan muhârib seperti  yang  dijelaskan  dalam  Qs.  al-Mâidah  (5):  33. 33
Ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi dalam  kasus  suku  al-Uraniyin.  Abû  Dâwûd  meriwayatkan  dari Imâm Mâlik bahwa sekelompok dari suku Ukal dan al-Uraniyin datang  kepada  Nabi  mengadu  tentang  persoalan  kesulitan  yang mereka  hadapi  khususnya  berkenaan  dengan  masalah kekurangan  pangan  dan  mereka  menyatakan  diri  masuk  Islam. Nabi  lalu  memberikan  mereka  sejumlah  unta  untuk  dapat dimanfaatkan,  tetapi  dalam  perjalanan  pulang,  mereka membunuh  pengembala  unta  tersebut,  bahkan  mereka  murtad. Mendengar  berita  tersebut,  Nabi  mengirim  pasukan  tentara untuk  menangkap  mereka,  lalu  mengeksekusinya  dengan memotong  tangan  dan  kaki  mereka,  mencungkil  mata  mereka dengan  besi  panas  dan  melemparkan  mereka  ke  padang  pasir hingga  meninggal,  maka  turunlah  ayat  ini  menegur  tindakan mereka. 34
Terdapat  perbedaan  ulama  dalam  menyikapi  sanksi  hukum untuk jarîmah hirâbah .  Menurut  Imâm  Abû  Hanîfah,  Imâm Syâfi„î, Ahmad bin Hanbal, dan Syi„ah Zaidiyyah, hukuman bagi muhârib (perampok) berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis jarîmah yang  dilakukan.  Adapun  jenis jarîmah hirâbah adalah pertama , menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil  harta, kedua ,  mengambil  harta  tanpa  membunuh,
33 Balasan  bagi muhârib dijelaskan  dalam  Qs.  al-  Mâ‟idah  (5):33  sebagai berikut:
.
(Sesungguhnya  pembalasan  terhadap  orang-orang  yang  memerangi  Allah dan  Rasul-Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka dibunuh  atau  disalib,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari  negeri  (tempat  kediamannya).  Yang demikian  itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka  di  dunia,  dan  di akhirat  mereka  beroleh  siksaan  yang  bear).  Lihat  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah  Al-Qur‟an  Departemen  Agama  RI, Alquran  dan  Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 164.
34 Al-Qurthubî, Al-Jâmi… , Juz VI, 97.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
ketiga ,  membunuh  tanpa  mengambil  harta,  dan keempat , mengambil harta dan membunuh pemiliknya. 35 Menurut mereka, penerapan  hukuman  terhadap  jenis-jenis jarîmah  hirâbah ini didasarkan  pada  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Qs.  al- Mâ‟idah  (5):  33.  Berbeda  halnya  dengan  Imâm  Mâlik  dan Zhâhiriyyah yang menyerahkan kepada ijtihad hakim (penguasa) dalam  menentukan  jenis  sanksi  yang  terdapat  dalam  surat  al- Mâ‟idah  ayat  33  tersebut.  Hanya  saja  Imâm  Mâlik  membatasi pilihan  hukuman  tersebut  untuk  selain  pembunuhan. Menurutnya, hukuman bagi jarîmah pembunuhan adalah dibunuh atau  disalib.  Sementara  Zhâhiriyyah  menyerahkan  sepenuhnya kepada  hakim  untuk  memilih  bentuk  apa  pun  hukuman  yang akan diberikan kepada pelaku perampokan tersebut. 36
Persoalan yang muncul adalah bagaimana jika pelaku tindak pidana  perampokan  lebih  dari  satu  orang  atau  kelompok  lalu dalam  aksinya  tersebut  salah  seorang  di  antara  mereka membunuh.  Menurut  Ibn  Qâsim,  semua  anggota  kelompoknya dibunuh  meskipun  jumlahnya  mencapai  seratus  ribu  orang. Pendapat  yang  sama  dikemukakan  oleh  Ibn  Farhûn  dan ditambahkan  bahwa  walaupun  pembunuhan  tersebut  hanya dilakukan  seorang  anggota  kelompok  tanpa  bantuan  dari anggota  lainnya,  hukumannya  tetap  harus  dihukum  mati semuanya. 37 Argumentasi  yang  senada  juga  dikemukakan  oleh imam  mazhab.  Menurut  Imâm  Abû  Hanîfah,  Imâm  Mâlik, Imâm  Hanbal,  hukuman  sama  untuk  semua  anggota  kelompok meskipun  satu  atau  sebagian  yang  membunuh  sebab  yang lainnya  paling  tidak  memiliki  keterlibatan,  sedangkan  Imâm Syâfi‟î berpendapat bahwa pembunuh dijatuhi hukuman had dan pembantu  (yang  tidak  terlibat  langsung)  dalam  pembunuhan dikenakan  hukuman ta’zîr (dipenjara  atau  diasingkan  atau hukuman lainnya) . 38 Tampaknya Ibn Farhûn ingin memberikan pelajaran  kepada  masyarakat  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan
35 Lihat „Awdah, Al-Tasyrî’… , 647.
36 Ibid.
37 Syams  al-Dîn  Abî  „Abd  al-Lâh  Muhammad  ibn  Farhûn, Tabshîrat  al- Hukkâm  fî  Ushûl  al-  Aqdiyah  wa  Manâhij  al-Ahkâm ,  Juz  I  (Beirut:  Dâr  al- Kutub al-„Ilmiyyah, 1995), 207.
38 Al-Jazîrî, Kitâb… , 362.
95
anggota  suatu  kelompok  berdampak  pada  anggota  lainnya karena  mereka  beraksi  atas  nama  kelompok  sehingga  patutlah jika seluruh anggota menerima sanksi yang sama.
Memperhatikan perbedaan ulama di atas, kelihatannya ulama Zhâhiriyyah  yang  paling  fleksibel  (longgar)  dalam  menjatuhkan sanksi  bagi  semua  jenis jarîmah  hirâbah ,  hanya  mengikuti kehendak  hakim.  Sementara  Imâm  Mâlik  masih  membatasi kebijakan  penentuan  hukuman  oleh  hakim,  yakni  selain jarîmah pembunuhan. Adapun Imâm Abû Hanîfah, Imâm Syâfi„î, Imâm Ahmad bin Hanbal, dan Syi„ah Zaidiyyah mengharuskan hakim mengikuti  hirarki  hukuman  sesuai  yang  tertera  dalam  Qs.  Al- Mâ‟idah (5):33.
Pada  dasarnya  perbedaan  penafsiran  ulama  terhadap  ayat tersebut  terletak  pada  huruf  “ aw ”  ( ).  Jumhur  ulama berpendapat  bahwa  huruf  “ aw ”  ( )  dalam  ayat  tersebut dimaksudkan untuk bayân (penjelasan) dan tafshîl (rincian). Oleh karena  itu,  hukuman  yang  tercantum  dalam  ayat  itu  ditetapkan sesuai  dengan  berat  ringannya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pelaku  perampokan.  Sementara  menurut  Imâm  Mâlik  dan Zhâhiriyyah  huruf  “ aw ”  ( )  tersebut  berfungsi  sebagai takhyîr (pilihan).  Dengan  demikian,  menurut  mereka  ayat  tersebut mengandung  arti  bahwa  hakim  memiliki  kewenangan  dalam menentukan hukuman yang dianggap paling sesuai dengan jenis perbuatan jarîmah yang  dilakukan  oleh muhârib (perampok). Hanya  saja  Imâm  Mâlik  membatasi  pilihan  sanksi jarîmah pembunuhan  antara  hukuman  mati  ( qishâsh )  dan  salib.  Adapun alasannya  adalah  karena  pada  awalnya  setiap  pembunuhan sanksinya  adalah  dibunuh  (hukuman  mati)  sehingga  tidak  tepat jika jarimah pembunuhan  dalam  perampokan  dihukum  dengan potong  tangan  dan  kaki  atau  pengasingan.  Zhâhiriyyah menerapkan takhyîr (pilihan)  dari  huruf  “ aw ”  ( )  dalam  ayat tersebut  secara  mutlak  tanpa  batasan  sehingga  hakim  memiliki otoritas  secara  mutlak  dalam  menentukan  hukuman-hukuman tersebut guna diterapkan pada jenis perbuatan perampokan yang dilakukan  oleh  pelaku. 39 Menurut  Ibn  Hazm,  huruf  “ aw ”  ( ) tersebut  menunjukkan  pilihan;  artinya,  tidak  ada  penggabungan
39 Lihat „Awdah, Al-Tasyrî’… , 647.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
hukuman  sehingga  hakim  dalam  berijtihad  dapat  memilih  dan menetapkan  salah  satu  dari  hukuman-hukuman  tersebut. Misalnya,  jika  hukuman  mati  dilaksanakan,  hukuman  salib, potong, dan pengasingan tidak berlaku laku (gugur). 40 Pendapat Ibn  Hazm  ini  kelihatannya  mewakili  ulama  Zhâhiriyyah  dalam memahami ayat mengenai hirâbah tersebut.
Adapun  bentuk  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana perampokan  disesuaikan  dengan  jenis  tindakannya. Pertama , tindak  pidana  ( jarîmah )  menakut-nakuti  adalah  pengasingan  ( al- nafy ). 41 Pandangan  ini  dikemukakan  oleh  Imâm  Abû  Hanîfah dan  Imâm  Ahmad.  Alasan  mereka  adalah  frase  ayat (atau diasingkan dari tempat domisilinya), sedangkan bagi Imâm Syâfi„î dan Syi„ah Zaidiyyah, sanksinya adalah ta’zîr 42 atau pengasingan.  Alasannya,  kedua  jenis  hukuman  itu  dianggap sama. 43 Kedua, hukuman  bagi  pelaku  perampokan  yang  hanya mengambil  harta  tanpa  membunuh,  menurut  jumhur  ulama (Imâm  Abû  Hanîfah,  Imâm  Syâfi„î,  Imâm  Ahmad  bin  Hanbal, dan  Syi„ah  Zaidiyyah),  hukumannya  adalah  potong  tangan  dan kaki  secara  bersilang  (tangan  kanan  dan  kaki  kiri)  dengan berdasar  pada    frase  ayat
(atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang). 44
Ketiga, hukuman  bagi  yang  membunuh  tanpa  mengambil harta,  menurut  Imâm  Abû  Hanîfah,  Imâm  Syâfi„î,  dan  satu
40 Abû  Muhammad  „Alî  ibn  Ahmad  ibn  Sa„îd  ibn  Hazm, Al-Ishâl  fî  al- Muhallâ  bi  al-  Atsâr , Juz  XII  (Beirût:  Dâr  al-Kutub  al-„Ilmiyyah,  t.th.),  295; Bandingkan dengan al-Qurthubî, al-Jâmi… , 100.
41 Ibid. , 99.
42 Lafal ta’zîr adalah bentuk mashdar (asal kata) dari fi‘il mâdlî berarti mendidik  atau  mencegah  dan  menolak.  Artinya,  mendidik  pelaku  tindak kejahatan  agar  menyadari  pelanggarannya  dan  diharapkan  dapat menghentikannya;  juga  berarti  mencegah  pelaku  kejahatan  agar  tidak mengulangi  perbuatannya.  Lihat  al-Zuhaylî, Al-Fiqh... ,  1197.  Secara terminologi, ta’zîr diartikan hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jarîmah yang  tidak  dikenakan hukum had . Lihat  Abû  al-Hasan „Alî  ibn Muhammad  ibn  Habîb  al-Bashrî  al-Baghdâdî  al-Mâwardî, Al-Ahkâm  al- Sulthâniyyah  wa  al-Wilâyât  al-Dîniyyah (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-  „Ilmiyyah, t.th.), 293.
43 Lihat „Awdah, Al-Tasyrî’... , 648.
44 Al-Qurthubî, Al- Jâmi... , 99.
riwayat  dari  Imâm  Ahmad,  hukumannya  dibunuh  (hukuman mati)  tanpa  disalib,  sedangkan  riwayat  lain  dari  Imâm  Ahmad dan  salah  satu  pendapat  Syi„ah  Zaidiyah,  selain  hukuman  mati juga disalib. 45 Keempat , hukuman  bagi  yang  membunuh  dan  mengambil harta,  manurut  Imâm  Syâfi„î,  Imâm  Ahmad,  Syî„ah  Zaidiyyah, Imâm  Abû  Yûsuf,  dan  Imâm  Muhammad  dari  golongan Hanafiyah,  hukumannya  adalah  dibunuh  (hukuman  mati)  dan disalib  tanpa  potong  tangan  dan  kaki. 46 Sementara  Imâm  Abû Hanîfah  berpendapat  bahwa  hakim  boleh  memilih  salah  satu dari  tiga:  potong  tangan  dan  kaki  lalu  dibunuh  atau  disalib; dibunuh  tanpa  disalib  dan  tanpa  potong  tangan  dan  kaki;  dan disalib  kemudian  dibunuh. 47 Perbedaan  pendapat  tersebut  pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks-teks ayat  di  atas.  Selanjutnya,  akan  dibahas  mengenai  tindak  pidana ( jarîmah ) pemberontakan ( ).

## Al- Baghy (Pemberontakan)
Perlu ditegaskan bahwa al-baghy (pemberontakan) dikategorikan sebagai terorisme jika dilakukan dengan kekerasan, menimbulkan  kepanikan  dan  kerusakan  tatanan  kehidupan masyarakat.  Jadi,  tidak  semua  aksi  pemberontakan  dapat dikelompokkan  sebagai  terorisme.  Sekalipun  tidak  terdapat kesepakatan  tentang  memasukkan al-baghy (pemberontakan) sebagai  bagian  dari  terminologi  terorisme  dalam  Islam,  Badr Nâshir  justru  berpendapat  bahwa al-baghy (pemberontakan) merupakan terorisme. 48 Jarîmah pemberontakan  memiliki  kesamaan  dengan jarîmah perampokan  sehingga  sejumlah  penulis  menggabungkan pembahasan  antara  kedua jarîmah tersebut  dalam  satu  bab,
45 „Awdah, Al-Tasyrî’... ,  652; Bandingkan  dengan al-Qurthubî, Al-Jâmi... , 99.
46 Ibid.
47 Lihat „Awdah, Al-Tasyrî’... , 652.
48 Badr  bin  Nâshir  al-Badr, Al-Irhâb  Haqîqatuh  Asbâbuh,  Mauqif  al-Islâm minh (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1426 H.), 57.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009

## meskipun uraiannya tetap terpisah.
49 Di antara kesamaan antara pemberontakan dan perampokan adalah keduanya menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, sedangkan perbedaannya terletak pada  tujuannya.  Tujuan  perampokan  pada  intinya  adalah merampok  harta  orang  lain  dengan  tindakan  kekerasan, sedangkan  tujuan  pemberontakan  ialah  pengambilalihan kekuasaan  dari  pemerintahan  yang  sah  melalui  kudeta.  Dengan demikian, munculnya tindak pidana perampokan pada umumnya dilatarbelakangi  oleh  faktor  ekonomi,  sedangkan  tindak  pidana pemberontakan lebih didorong faktor politik.
Menurut  bahasa,  kata merupakan  bentuk  kata  jadian
dari fi‘il mâdlî (kata kerja bentuk lampau) ( ) berarti mencari  atau  menuntut  sesuatu; 50 juga  berarti  berkehendak, tetapi  karena  maknanya  berkembang  sehingga  dapat  berarti kehendak yang bukan pada tempatnya, seperti melampaui batas. Dalam  politik  hukum  Islam,  para  pakar  menamai  kelompok yang  melanggar  hukum  dan  ingin  merebut  kekuasaan  dengan lafal (tunggal)  dan (plural)  artinya  yang  lalim, bertindak  sewenang-wenang. 51 Pengertian  ini  digunakan  untuk mencari  dan  menuntut  sesuatu  melalui  cara  kelaliman  dan kesewenang-wenangan.  Secara  terminologi,
didefinisikan oleh para ulama dalam redaksi yang bervariasi. Ulama Mâlikiyyah memaknainya dengan.
Pemberontakan  adalah  menolak  untuk  tunduk  dan  taat  kepada kepala  pemerintahan  yang  sah  dengan  cara  kudeta  untuk menggulingkannya. Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa bughât
( )  menurut  Mâlikiyyah  adalah  kelompok  kaum  Muslimin
49 Lihat  al-  Jazîrî, Kîtâb... ,  418;  Bandingkan  dengan  M.  Quraish  Shihab,
Tafsir  al-Mishbah,  Pesan,  Kesan  &  Keserasian  Al-Qur’an ,  Vol.  XIII  (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 245.
50 Al-Mishrî, Lisân… , Juz I, 321.
51 Munawwir, Kamus... , 98.
52 Lihat: „Abdul Qâdir „Audah, al-Tasyrî’ al-Jinâî al-Islâmî Muqâran al-Qânûn al-Wad’î, Juz II, Cet. XIV (Beirut: Muassasah al-Islâmiyah, 1997), h. 673
99
yang berseberangan dengan kepala negara (kepala pemerintahan) dengan  menolak  hak  dan  kewajibannya  atau  bermaksud menggulingkannya. 53 Ulama Hanafiyah mendefinisikan
54
Pemberontakan  adalah  pembangkangan  terhadap  kepala  negara (kepala  pemerintahan)  yang  sah  dan  benar  dengan  cara  yang tidak  benar.  Adapun  Syâfi„iyyah  dan  Hanbaliyyah  (Hanâbilah) mendefinisikan bughât ( ) sebagai berikut:
55
Pemberontakan  adalah  pembangkangan  suatu  kelompok  yang memiliki  kekuatan  dan  pemimpin  yang  ditaati,  terhadap  kepala negara dengan menggunakan alasan yang tidak benar.
Jika  diteliti  secara  seksama  definisi  yang  dikemukakan  oleh para  ulama  di  atas,  pada  prinsipnya  perbedaan  tersebut  tidak prinsipil  karena  hanya  perbedaan  redaksi  dan  persyaratan  yang harus terpenuhi dalam jarîmah pemberontakan. 56 Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan yang dilakukan oleh sekelompok warga negara terhadap  kepala  negara  (kepala  pemerintahan)  dengan menggunakan  kekuatan  untuk  menjatuhkan  pemerintahan  yang sah.  Selain  itu,  berdasarkan  pengertian  di  atas,  dapat  diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam jarîmah pemberontakan antara lain pertama, adanya  pembangkangan  yang  dilakukan  oleh anggota  masyarakat  yang  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin,
53 Ibid. 54 Ibid. 55 Ibid. , 674 56 Perbedaan  definisi  yang  diberikan  ulama  mengenai bughât dapat ditemui  dalam  redaksi  dan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  suatu  tindak pidana  pemberontakan.  Ulama  Mâlikiyah,  misalnya,  mencantumkan penolakan  terhadap  kepala  negara  dengan  tujuan  merebut  kekuasaan, sedangkan  ulama  Hanafiyyah  hanya  menyebutkan  penolakan  terhadap kepala negara dengan cara yang tidak benar. Adapun ulama Syâfi„iyyah dan Hanbaliyyah  menyebutkan  selain  pembangkangan  juga  adanya  seorang pemimpin  yang  menggerakkannya.  Pada  intinya  kudeta  bertujuan menggulingkan pemimpin negara.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
kedua, menggunakan kekuatan ( power ), dan ketiga, terdapat tujuan yang ingin dicapai, yakni pengambilalihan kekuasaan. Menurut  jumhur  ulama,  suatu  aksi  dapat  dikategorikan sebagai  pembangkangan  (pemberontakan)  jika  gerakan  tersebut ditujukan  kepada  penguasa  yang  adil,  jujur,  dan  berwibawa. 57
Pemberontakan yang ditujukan kepada pemerintahan yang lalim, korup, dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya pada hakekatnya bukanlah termasuk pemberontakan, melainkan suatu keharusan untuk menegakkan al-amr bi al-ma’rûf wa al-nahy an al- munkar .  Karena  itu,  kriteria  suatu  gerakan  termasuk  kategori pemberontakan  atau  tidak  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek, antara  lain  tujuannya  dan  sasarannya.  Adapun  pembangkangan terhadap  penguasa  dapat  berupa  penolakan  terhadap pelaksanaan  kewajiban,  seperti  penolakan  untuk  membayar pajak,  penolakan  untuk  melaksanakan  putusan  hakim,  dan penolakan  terhadap  kewajiban-kewajiban  lainnya,  baik  sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat secara kolektif.
Pembentukan imamah atau pemerintahan merupakan bagian dari fardll  kifâyah ,  seperti  kewajiban  jihad  dan  menuntut  ilmu. Keberadaan  kepala  negara  (kepala  pemerintahan)  merupakan suatu kemutlakan untuk menjalankan urusan-urusan keagamaan dan  kenegaraan.  Walaupun  sebagian  pakar  berpendapat mengenai  keberadaan  imamah  (pemerintahan)  sebagai  suatu keharusan  secara  akal,  sebagian  lainnya  mengharuskan  adanya secara syara‟. 58 Terlepas dari perbedaan tersebut, yang terpenting adalah  keberadaan  kepala  negara  yang  legitimatif  diperlukan untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  demi  mewujudkan kemaslahatan  warga  negara.  Untuk  dapat  merealisasikan  tugas tersebut,  al-Mâwardî  (w.  450  H)  memberikan  beberapa  kriteria bagi  seorang  kepala  negara,  yaitu  adil,  mempunyai  ilmu pengetahuan, memiliki panca indera yang sempurna, sehat fisik, memiliki  jiwa  kepemimpinan  ( leadership ),  memiliki  keberanian atau  ketegasan,  dan  keturunan  atau  kewibawaan. 59 Kriteria tersebut  bukanlah  suatu  kemutlakan,  dalam  artian  dapat  saja ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan suatu bangsa.
57 Muslich, Hukum... , 111.
58 Lihat al- Mâwardî, Al-Ahkâm… , 5.
59 Ibid. , 6.
101
Yang  terpenting  adalah  kemampuan  ( skill )  seseorang  dalam memimpin  tanpa  melihat  postur  tubuh  atau  jenis  kelamin. Demikian  halnya  dengan  faktor  keturunan  pada  dasarnya  tidak bisa  memberikan  jaminan  ( guarantee )  bahwa  hanya  keturunan atau ras tertentu yang bisa memimpin dengan baik. Menurut imam mazhab yang empat (Imâm Abû Hanîfah [w. 150 H.], Imâm Mâlik [w. 179 H.], Imâm Syâfi„î [w. 204 H.], dan Imâm  Ahmad  bin  Hanbal  [w.  241  H.])  dan  Syî„ah  Zaidiyyah, tidak  boleh  melakukan  pembangkangan  terhadap  pemimpin yang fasik 60 selama ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun  dengan  tujuan al-amr  bi  al-ma’rûf  wa  al-nahy  an  al- munkar .  Alasannya,  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  aksi pemberontakan  jauh  lebih  besar  mudaratnya  daripada manfaatnya,  misalnya  terjadinya  pertumpahan  darah,  kekacauan dan  kengerian  yang  dirasakan  warga  masyarakat,  serta  tidak kondusifnya  keamanan  dan  ketertiban.  Akan  tetapi,  menurut pendapat  yang  lemah  ( marjûh ),  jika  seorang  pemimpin  fasik, zalim,  dan  mengabaikan  hak-hak  masyarakat,  ia  harus diberhentikan  dari  jabatannya. 61 Pemberhentian  seorang pemimpin  tidak  harus  dengan  cara  inkonstitusional  (kudeta), melainkan  bisa  dilakukan  dengan  cara  yang  konstitusional, seperti impeachment (minta pertanggungjawaban).
Selain  kriteria  tersebut,  tata  cara  pengangkatan  seorang kepala  negara  juga  penting  diperhatikan  agar  eksistensinya legitimatif.  Terdapat  beberapa  metode  yang  bisa  ditempuh antara lain pemilihan secara langsung oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Misalnya yang dipraktekkan di beberapa negara  dewasa  ini  (Amerika  Serikat  dan  Indonesia);  pemilihan yang  dilakukan  oleh ahl  al-hall  wa  al-‘aqd (semacam  lembaga legislatif),  seperti  pengangkatan  Abû  Bakr  al-Shiddîq  sebagai khalifah  pascawafatnya  Rasulullah  saw.;  penunjukan  langsung oleh  imam  (pemimpin)  sebelumnya,  misalnya  penunjukan
60 Istilah fasik ditujukan kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan, tetapi  tidak  melaksanakan  perintah-perintah-Nya,  bahkan  selalu  berbuat dosa  kecil  dan  terkadang  melakukan  dosa  besar.  Fasik  juga  berarti  orang Islam  yang  berbuat  jahat  atau  tidak  taat  kepada  Allah  swt.  .  Lihat  Mujieb, Kamus... , 75-6.
61 „Awdah, Al-Tasyrî’... , 677.
Khalifah Abû Bakr terhadap penggantinya Umar bin Khatthâb;
imam (pemimpin)
terdahulu membentuk majelis permusyawaratan  yang  terdiri  dari  orang-orang  tertentu  yang bertugas memilih kepala negara yang baru, misalnya penunjukan Khalifah  Umar  bin  Khaththâb  terhadap  enam  orang  sahabat untuk  bermusyawarah  memilih  pemimpin  baru  dan  akhirnya berhasil  memilih  Utsmân  bin  Affân;  melalui  kudeta  atau perebutan  kekuasaan  oleh  pemimpin  baru  terhadap  pemimpin yang  lama,  seperti  kudeta  yang  dilakukan  Abd  al-Malik  bin Marwân  terhadap  Abd  al-Lâh  bin  Zubayr. 62 Metode  suksesi pertama  dan  kedua  menggambarkan  sistem  demokrasi, sedangkan  cara  ketiga  dan  keempat  menunjukkan  sistem demokrasi terpimpin.
Apabila terjadi pertengkaran antara dua kelompok, misalnya terjadi kudeta terhadap  pemerintahan yang sah, menurut ulama mazhab, para pemberontak tersebut harus dilawan. Akan tetapi, sebelum  diadakan  perlawanan  terlebih  dahulu  dilakukan klarifikasi  mengenai  latar  belakang  mereka  melakukan pemberontakan,  untuk  mencari  solusi  penyelesaiannya  seperti yang tertera dalam Qs. al-Hujurât (49): 9. 63 Ayat ini memberikan pedoman  mengenai  cara  penanganan  kasus  pemberontakan, yakni  melalui  metode ishlâh (rekonsiliasi).  Jika  dengan  cara  ini tidak  tercapai  suatu  penyelesaian,  pihak  yang  melakukan pemberontakan harus ditindak. Quraish Shihab lebih cenderung menafsirkan  kata اولتاقف dengan  arti  “tindaklah”  bukan “perangilah”  seperti  yang  biasa  dipahami  mufassir  lain. Menurutnya,  kata  “ iqtatalû ”  tidak  mesti  berarti  “berperang”, tetapi  bisa  juga  bermakna  “berkelahi,  bertengkar.”  Dalam konteks  ayat  ini,  makna  yang  lebih  netral  adalah  tindaklah mereka yang bertengkar. 64
62 Ibid. , 676-7.
63 Terjemahan ayat tersebut adalah:
“Dan  jika  ada  dua  golongan  dari  orang  mu‟min  berperang  maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua  golongan  itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah …”. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen  Agama RI, Al- Quran... , 84.
64 Shihab, Tafsir… , 244.
103
Penerapan metode ishlâh (perdamaian)  dalam menyelesaikan suatu  perselisihan  bertujuan  untuk  memperbaiki  keretakan  atau kerusakan  hubungan  antara  dua  kelompok  dengan  cara menghentikan kerusakan dan meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan  antara  kedua  golongan  yang  berselisih  tersebut.  Jika metode ishlâh tidak  memberikan  penyelesaian,  pihak  yang membangkang terhadap perdamaian harus ditindak baik dengan cara perang maupun dengan cara lainnya. Abu Bakar al-shiddiq pernah  memerangi  para  pembangkang  yang  tidak  mau membayar  zakat  setelah  mereka  dihimbau  dengan  cara bijaksana. 65
Suatu  kudeta  tidak  akan  terealisasi  apabila  personil pemberontak  tidak  memiliki  kekuatan,  baik  dari  segi  jumlah personil, peralatan persenjataan, maupun dukungan logistik dan dana  yang  memungkinkan  mereka  melakukan  perlawanan. Kekuatan,  menurut  perspektif  Hanâbilah,  adalah  perpaduan antara  jumlah  personil  dan  persenjataan. 66 Syâfi„iyyah menambahkan  dengan  keberadaan  seorang  pemimpin  yang kharismatik  dan  ditaati  karena  jumlah  personil  yang  banyak ditambah  dengan  kekuatan  perlengkapan  persenjataan  yang memadai  belumlah  dianggap  sempurna  jika  tidak  ada  seorang pemimpin  yang  mempunyai  jiwa leadership (kepemimpinan)  dan ditaati. 67 Penambahan  Syâfi„iyah  tentang  pemimpin  yang  ditaati tersebut  cukup  beralasan  karena  betapa  pun  besarnya  jumlah angkatan  perang  dan  persenjataan  yang  memadai  dimiliki belumlah  dianggap  mempunyai  kekuatan  untuk  dapat  meraih kemenangan  tanpa  kehadiran  seorang  pemimpin  yang kharismatik.
Mengenai
pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni pertanggungjawaban
sebelum pemberontakan dan
65 Abû  Bakr  Muhammad  ibn  ‟Abd  al-Lâh  al-Ma‟rûf  bi  ibn  al-„Arabî, Ahkâm al-Qur’ân , Juz IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 153; Lihat juga al-Qurthubî, Al-Jâmi… , 208.
66 Abû  Muhammad  „Abd  al-Lâh  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn
Qudâmah, al-Mughnî  ‘alâ  Mukhtashar  al-Kharqî ,  Juz  VIII  (Beirut:  Dâr  al- Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.), 451.
67 Lihat „Awdah, Al-Tasyrî’… , 680.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
pertanggungjawaban  setelah  pemberontakan.  Orang  yang melakukan  pemberontakan  akan  dibebani  pertanggungjawaban atas  semua  pelanggaran  yang  dilakukan  sebelum  pertempuran baik  tindak  pidana  maupun  perdata  dikenakan  sanksi  sebagai jarîmah biasa.  Demikian  halnya jarîmah yang  terjadi pascaselesainya pertempuran, misalnya membunuh, hukumannya adalah qishâsh (hukuman mati).
Adapun  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  saat  terjadinya pemberontakan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yakni tindak  pidana  yang  berkaitan  langsung  dengan  pemberontakan dan  yang  kedua,  tindak  pidana  yang  tidak  berkaitan  langsung dengan pemberontakan. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan  pemberontakan,  seperti  membunuh  para  pejabat, menghancurkan  gedung,  jembatan,  maka  sanksinya  dikenakan hukuman jarîmah pemberontakan, yaitu hukuman mati bila tidak ada  amnesti  (pengampunan).  Jika  para  pemberontak  menyerah dan  meletakkan  senjata,  jiwa  dan  harta  mereka  dijamin keselamatannya,  selanjutnya  diserahkan  kepada  pemerintah apakah  diampuni  atau  dihukum ta‘zîr atas  pemberontakan mereka,  bukan  karena  tindakan  yang  dilakukan  pada  saat pemberontakan terjadi. 68
Tindak  pidana  yang  terjadi  pada  saat  berlangsungnya pertempuran  yang  tidak  berkaitan  langsung  dengan pemberontakan,  misalnya  pemerkosaan  dan  minum  minuman keras  dianggap  sebagai jarîmah biasa  dan  pelakunya  akan dihukum dengan hukuman hudûd. 69 Pertanggungjawaban perdata bila  terdapat  aset-aset  negara  yang  hancur  selama  pertempuran tidak  dikenakan  terhadap  pemberontak,  sedangkan  harta individu yang dihancurkan oleh para pemberontak harus diganti menurut  mazhab  Hanafî  dan  Syâfi„î,  tetapi  sebagian  Syâfi„iyyah mengharuskan  pemberontak  untuk  bertanggung  jawab  atas semua  harta  yang  hancur,  baik  yang  ada  kaitannya  dengan
68 Ibid. , 698.
69 Hukuman hudûd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan merupakan hak Allah. Karenanya, hukuman tersebut bersifat terbatas, yakni tidak  ada  batas  minimal  dan  maksimal,  serta  hak  Allah  lebih  dominan daripada hak manusia. Lihat Mujieb, Kamus… , 106.
105
pemberontakan  atau  tidak  karena  tindakan  mereka  tersebut melawan hukum. 70
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  bagi pelaku  tindak  pidana  pemberontakan  dapat  berupa  hukuman hudûd dan  hukuman ta‘zîr .  Apabila  pemberontak  melakukan pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana ( jarîmah hudûd ) ketika pemberontakan berlangsung, misalnya jarîmah zina, jarîmah pencurian,  mereka  akan  menerima  hukuman hudûd ,  sedangkan jika  para  pemberontak  menyerahkan  diri,  dikenakan  hukuman ta‘zîr .

## Catatan Akhir
Tindakan terorisme yang dilakukan  atas dasar aplikasi jihad, misalnya  pembunuhan,  pengeboman,  pembajakan,  perampokan dan  pengintimidasian,  tidak  dapat  dibenarkan  dan  dapat dikategorikan  sebagai  haram.  Hal  tersebut  berdasarkan  pada beberapa pertimbangan. Pertama , terorisme bertentangan dengan nash-nash yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi (Qs. al-Baqarah  [2]:11;  al-An‟âm  [6]:151;  al-A‟râf  [7]:56,  85;  al- Qashash  [28]:77).  Teks-teks  tersebut  menggunakan shîghat  nahy (larangan),  sedangkan  setiap  larangan  memiliki  hukum  asal haram, terkecuali ada keterangan atau penjelasan yang mengubah hukum  dasar  tersebut.  Ini  sejalan  dengan  kaidah  ushul,  yakni 71 (asal dari larangan itu hukumnya haram). Kedua, terorisme  bertentangan  dengan  prinsip al-dlarûriyyât  al- khams yang  menegaskan  bahwa  umat  Islam  berkewajiban melindungi  lima  kebutuhan  manusia.  Kalau  seseorang membunuh, 72 menciderai,  dan  merusak  harta  manusia  lainnya
70 Lihat „Awdah, Al-Tasyrî’… , 702-3.
71 Jal ả l al-D ỉ n „Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, Al-Asybâh wa al- Nazhâ’ir fî al- Furû’ (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1995 M), 42.
72 Penggunaan shîghat  nahy memiliki  berbagai dalâlah atau  penunjukan hukum,  antara  lain  haram,  makruh  (seperti  hadis  Nabi  yang  melarang memegang  kemaluan  dengan  tangan  kanan  ketika  kencing),  mendidik ( irsyâd )(Qs.. al-Maidah [5]: 10), doa (Qs. Âli Imrân [3]: 8), merendahkan atau tahqîr (Qs.  al-Hijr  [15]:  88),  menjelaskan  akibat  atau bayân  al-‘aqîbat (Qs.
Ibrahim  [14]:  42) , mengungkapkan  keputusasaan  atau ya’s (Qs.  al-Tahrîm ([6]: 7). Lihat  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 196-7.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
berarti  telah  melanggar  hak-hak  dasar  manusia  lainnya  ( human rights ). Ketiga ,  terorisme  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip kemanusiaan,  permusyawaratan,  dan  keadilan  dalam  Islam, padahal prinsip-prinsip tersebut sangat ditekankan dalam Islam. Ketiga  pertimbangan  di  atas  mempertegas  bahwa  hukum terorisme  atau  penyalahgunaan  konsep  jihad  dengan menggunakan  aksi  teror  dalam  Islam  adalah  haram  hukumnya. Wa al-Lâh a‘lam bi al-shawâb .●
Daftar Pustaka
„Abd  al-Hayy  al-Farmâwî,  “Islam  Melawan  Terorisme: Interview”, Jurnal Studi Al-Qur’an , Vol. I, No. I  Januari 2006.
„Abd  al-Qâdir  „Awdah, Al-Tasyrî’  al-Jinâ’î  al-Islâmî  Muqâran  al- Qânûn  al-Wad’î, Juz  II  (Beirut:  Muassasah  al-Islamiyyah, 1997).
„Abd  al-Rahmân  al-  Jazirî, Kîtâb  al-Fiqh  ‘alâ  al-Madzâhib  al- Arba‘ah , Juz V (Beirut: Dîr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999).
Abdur Rahman I Doi, Syari’ah: The Islamic Law (Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd, 1984).
Abû  Abd  al-Lâh  Muhammad  ibn  Ahmad  al-Anshârî  al- Qurthubî, Al-Jâmi li Ahkâm al-Qur’ân, Juz XVI (Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiyah, t.th).
Abû al-Fadll Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhûr al-Afriqî al-Mishrî, Lisân al-‘Arab , Juz I (T.tp.: Dâr al-Ma„ârif,
t.th).
Abû  al-Hasan  „Alî  ibn  Muhammad  ibn  Habîb  al-Bashrî  al- Baghdâdî al- Mâwardî, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th).
Abû  Bakr  Muhammad  ibn  Abd  al-Lâh  al-Ma‟rûf  Ibn  al-„Arabî,
Ahkâm  al-Qur’an ,  Juz  IV  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyah, 1997).
Abû Ja‟far Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî, Tafsîr Jâmi’ al-Bayân fî  Ta’wîl  al-  Qur’ân ,  Jilid  XII  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- „Ilmiyyah, 1999).
Abû  Muhammad  „Abd  al-Lâh  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad  ibn Qudâmah, Al-Mughnî  ‘alâ  Mukhtashar  al-Kharqî ,  Juz  VIII, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th).
107
Abû Zahrah, Târîkh Madzâhib al-Islâmiyyah (Mesir: Dâr al-Fikr al- „Arabî, 1989). Achmad Mubarok, Pencegahan Terorisme dengan Pendekatan Islamic Indigenous  Psychology, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  dalam Bidang  Psikologi  Islam  pada  Fakultas  Psikologi  UIN  Syarif Hudayatullah (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2005). Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum  Pidana  Islam (Jakata:  Sinar Grafika Offset, 2005).
Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jilid  II  (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 2001).
As„ad al-Sahamrânî, Lâ li al-Irhâb Na‘am li al-Jihâd (Beirût: Dâr al- Nafâ‟is, 2003).
Azyumardi  Azra,  “Jihad  dan  Terorisme”,  dalam Menggugat Terorisme , ed. Tabrani Sabirin (Jakarta: Karsa Rezeki, 2002). Charles  Kimball, Five  Warning  Signs  when  Religion  Becomes  Evil (New York: HarperSanFransisco, 2003).
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Social (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999). Departemen  Agama  RI, Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah Alquran, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: CV Toha Putra, 1989).
„Imâd al-Dîn Abû al-Fidâ‟ Ismâ‟îl ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur’ân al- ‘Azhîm , Juz II (T.tp: Dâr Mishr li al-Thibâ‟ah, t.th).
Jal â l al-D î n „Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, Al-Asybâh wa  al-Nazhâ’ir  fî  al-  Furû’ (Beirut:  Dâr  al-Fikr,  1415  H/1995 M).
M.  Abdul  Mujieb  dkk., Kamus  Istilah  Fiqih (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2002).
M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah,  Pesan,  Kesan  &  Keserasian Al-Qur’an , Vol. XIII (Ciputat:  Lentera Hati, 2003).
Mark  Jurgensmeyer, Terror  in  the  Mind  of  God:  The  Global  Rise  of Religious  Violence ,  3 rd Edition  (Barkley  and  Los  Angeles:
University of California Press, 2003).
Muhammad  Idrîs  al-Syâfi‟î, Al-Umm, Juz  IX  (Beirut:  Dâr  al- Kutub al- „Ilmiyyah, 1993).
Muhammad Rasyîd Ridlâ, Tafsîr al-Manâr , Juz X (Beirut: Dâr al- Kutub al- Ilmiyyah, 1999).
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Mukhlas  Syarkun  dan  W.  Ghorara,  “Dunia  Islam  dalam Benturan Kepentingan dan Peradaban”, dalam Negara Tuhan The  Thematic  Encyclopaedia ,  ed.  A.  Maftuh  Abegebriel  dkk (Semarang: SR-Ins Publishing, 2005). Rikard Bagun, ”Terorisme, Gejala Global?”,  dalam Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam , ed. Farid Muttaqin &
Sukardi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).
Syams al-Dîn Abî „Abd al-Lâh Muhammad ibn Farhûn, Tabshirat al-Hukkâm  fî  Ushûl  al-  Aqdiyah  wa  Manâhij  al-Ahkâm ,  Juz  I (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1995). Wahbah  al-Zuhaylî, Al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh, Juz  VII (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu‟âshir, 1997).