e-ISSN 2528-2581
Vol 2 No 1, Januari 2017

## Daftar Isi

## Michella Yessica Handiyono
Pengaruh Brand  Image terhadap  Kinerja  Perusahaan  dengan
Customer Loyalty sebagai Variabel Intervening ............................ 1-18 Dwiyani Sudaryanti, Yosevin Riana Pengaruh  Pengungkapan  CSR  terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan.............................................................................. 19-31

## Syaiful Bahri
Pengaruh Free Cash Flow, Laba Bersih, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI) ................................................................................... 32-49 Sura Klaudia, Dewi Rimba Riwayanti, Aminatunnisa Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM ...................................................................... 50-64 Kiki Intan Kumalasari, Ainur Rahma Wardany, Septi Kumalasari Menuju Berakhirnya Program Tax Amnesty .............................. 65-78
Hanif Yusuf Seputro, Sulistya Dewi Wahyuningsih,
Siti Sunrowiyati
Potensi Fraud dan  Strategi  Anti Fraud Pengelolaan  Keuangan Desa ....................................................................................... 79-93 I Nyoman Darmayasa Telaah Kritis Desentralisasi Fiskal di Indonesia ........................ 94-107

## TELAAH KRITIS DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

## I Nyoman Darmayasa
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya, MT. Haryono 169, Malang 65145
Surel: mangdarma@yahoo.com
Abstrak.  Telaah  Kritis  Desentralisasi  Fiskal  di  Indonesia. Penelitian  ini bertujuan  mengkritisi  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kritis dengan metode telaah literatur. Hasil telaah literatur  menujukkan  bahwa  tujuan  desentralisasi  fiskal  adalah:  1) mendekatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  2)  menghilangkan kesenjangan vertikal dan horizontal, 3) menumbuhkembangkan demokratisasi, dan  4)  menumbuhkan  efek  penyebaran  antar  daerah.  Penelitian  ini mengajukan  beberapa  rekomendasi  untuk  perbaikan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah. Perbaikan tersebut terdiri dari perbaikan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kata Kunci: Desentralisasi  Fiskal,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Otonomi Daerah.
Abstract. Critical Review of Fiscal Decentralization in Indonesia. This study aims to criticize fiscal decentralization in Indonesia. This research uses a critical approach with literature review method. The results of the literature study indicate that the objectives of fiscal  decentralization  are:  1)  to  bring  public  services  closer  to  the  community,  2)  to eliminate  vertical  and  horizontal  gaps,  3)  to  foster  democratization,  and  4)  to  foster spreading effects among regions. This research proposes some recommendations for the improvement  of  central  and  regional  fiscal  balance.  The  improvements  consist  of improvements to the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH).
Keyword: Fiscal Decentralization, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus, DAK), Profit Sharing Fund (DBH), Regional Autonomy.
Pelaksanaan  otonomi  daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak  awal  kemerdekaan  Republik Indonesia,  dan  mengalami  proses evolusi yang cukup panjang. Hal ini antara  lain  tercermin  dari  telah diberlakukannya  Undang-undang (UU)  Nomor  22  Tahun  1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1957, dan kemudian disempurnakan dengan UU Nomor
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
18  Tahun  1965  tentang  Pokok- pokok  Pemerintahan  di  Daerah.
Selanjutnya,  dengan  UU Nomor  5 Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dilakukan penyempurnaan kembali atas kebijakan  otonomi  daerah  dengan fokus otonomi pada daerah tingkat II.  Namun  demikian,  kebijakan otonomi  daerah  tersebut  tidak dapat  diimplementasikan  dengan baik,  terutama  karena  adanya berbagai  kendala  yang  ditemui,  di antaranya kurang lengkapnya peraturan  pelaksanaan  dari  UU tersebut. Dalam perkembangannya, seiring  dengan  semakin  maraknya tuntutan  demokrasi  dan  otonomi daerah, pada tahun 1999 diterbitkan  dua  UU  di  bidang otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal, yaitu  UU  Nomor  22  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya  kedua  UU  tersebut pada dasarnya merupakan tonggak penting dari pembaharuan kebijakan  desentralisasi  fiskal  dan otonomi  daerah  di  Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan  secara  konsisten ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 yang mengamanatkan  agar  otonomi daerah dan pembagian sumber daya alam  yang  lebih  adil  dan  merata segera dilaksanakan, dan memenuhi  ketentuan  UU  Nomor 25 Tahun 1999 yang mengamanatkan agar desentralisasi fiskal  harus  dilaksanakan  paling lambat dua tahun sejak UU tersebut dikeluarkan, maka kebijakan desentralisasi  fiskal  dan  otonomi daerah  secara  tegas  dan  efektif diimplementasikan  sejak  1  Januari 2001. Implementasi kebijakan perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  tersebut  tercermin  antara lain  dari  peningkatan  alokasi anggaran  belanja  ke  daerah  secara sangat  signifikan  dalam  periode tersebut.  Sejalan  dengan  itu,  guna mengakomodasi amanat UU Nomor  25  tahun  1999  yang menyatakan  bahwa  pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan  daerah  ditujukan untuk membantu membiayai pelaksanaan  fungsi  yang  menjadi kewenangannya, sebagai konsekuensi  logis  dari  adanya pembagian kewenangan/fungsi dimaksud, maka kebijakan desentralisasi  fiskal  melalui  APBN dilakukan dengan mengikuti prinsip money  follows  function (Farhan, Sucipto, Khadafi, & Hakim, 2012). Berdasarkan  hasil  kajian  dan evaluasi atas  pelaksanaan otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal, maka  sebagai  wujud  nyata  dari komitmen  untuk  melaksanakan kebijakan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  dalam  tahun 2004 telah dilakukan penyempurnaan atas UU Nomor 22 Tahun  1999  dan  UU  Nomor  25 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan perubahan terakhir UU Nomor  23  Tahun  2014,  dan  UU Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah.  Pemikiran yang mendasari kebijakan
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
penyerahan kewenangan ke daerah, yang  diikuti  secara  konsisten dengan  desentralisasi  fiskal  dan otonomi daerah, adalah keyakinan bahwa  pemerintah  daerah  yang langsung berhadapan dengan rakyat, akan memiliki kemampuan yang  lebih  baik  dalam  melayani kebutuhan  rakyatnya.  Aspirasi rakyat  akan  mudah  dan  cepat terekam,  dan  kemudian  akan diterjemahkan  dalam  kebijakan, program,  dan  kegiatan  untuk memenuhi aspirasi rakyat tersebut. Sejalan dengan peningkatan anggaran  yang  dikelola  daerah, sudah selayaknya perlu diikuti oleh peningkatan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola,  memanfaatkan  secara optimal, dan mempertanggungjawabkan anggaran  belanja  ke  daerah  secara baik. Evaluasi selama ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum memperlihatkan kualitas kepemimpinan  dan  pengelolaan pemerintahan, termasuk kemampuan  dan  komitmen  kuat untuk  menjalankan  pemerintahan yang  baik  dan  bersih  ( good governance  and  clean  government ). Kondisi ini diperlukan agar desentralisasi wewenang dan keuangan  ke  daerah  mampu menghasilkan  kualitas  pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Sudah  15  tahun  otonomi  dan desentralisasi fiskal diimplementasikan. Sampai dengan Penelitian  ini  disusun  jumlah pemekaran  wilayah  adalah  34 provinsi,  420  kabupaten,  dan  94 kota.  Menjadi  suatu  pertanyaan
apakah  daerah  otonom  tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi  renungan  para  peneliti sektor  publik  apakah  transfer  dari pusat  berupa  (DAU,  DAK,  dan DBH) telah mampu  meningkatkan kemandirian daerah.
Pemberlakuan  UU  No.  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan UU No 33 tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  merupakan suatu  reformasi  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola  berbagai  sumber  daya yang dimiliki. Diharapkan pelaksanaan otonomi daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah  pusat,  daerah  menjadi lebih  mandiri,  yang  salah  satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan  asli  daerah  (PAD) dalam  hal  pembiayaan  daerah. Otonomi  daerah  harus  mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi  lebih  mandiri,  dengan meningkatnya kontribusi pendapatan  asli  daerah  (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2008). Persentase pengeluaran infrastruktur terhadap Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia  mengalami  peningkatan dari 1,5 % pada tahun 2008 hingga 2  %  dalam  APBN  2014.  Adam
(2012)  pengeluaran  pembangunan untuk  infrastruktur  bagi  Negara berkembang  adalah  sekitar  5-6% dari  GDP.  Dalam  APBN  2014,
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 salah  satu  dari  kebijakan  adalah peningkatan belanja modal, terutama untuk infrastruktur. Pemerintah  pusat  mengalokasikan dana Rp 205,8 triliun untuk belanja modal dalam APBN 2014. Adi  (2006)  dan  Laras  &  Adi (2008) menunjukkan adanya perbedaan  kesiapan  daerah  dalam memasuki  era  otonomi  daerah. Gan  (2005)  menyimpulkan  Dana
Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber  pendanaan  yang  penting bagi pemerintah daerah, DAU bisa didistribusikan  untuk  mengatasi ketimpangan  pendapatan  antar daerah  baik  horizontal  maupun vertikal.
Peran  strategis  pajak  dan retribusi  daerah  memang  telah memberikan  kontribusi  signifikan dalam  sumber  penerimaan  PAD (Ahmad,  2006).  Akan  tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Waluyo (2007) melakukan  penelitian  mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap  pertumbuhan  ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah  di  Indonesia,  dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berdampak positif maupun berdampak  negatif.  Wong  (2004) pembangunan infrastruktur industri memberikan  dampak  terhadap kenaikan PAD. Secara nasional PAD berpengaruh negatif terhadap belanja  daerah  hal  ini  disebabkan karena  porsi  PAD  sebagai  sumber pendapatan  daerah  sangat  kecil, hanya sekitar 5-10% dari total PAD sedangkan belanja pegawai berpengaruh  signifikan  negatif
terhadap belanja modal pemerintah daerah  di  Indonesia  dalam  kurun waktu  2008  sampai  dengan  2012 (Jiwatami, 2013).
Penelitian  yang  menyoroti tentang  desentralisasi  fiskal  dan otonomi  daerah  telah  banyak dilakukan.  Penelitian  Darmayasa (2014)  meneliti  tentang  pengaruh DAU terhadap belanja modal pada kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Bali,  hasil  penelitiannya  DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja  modal.  Penelitian  lainnya dilakukan  oleh  Darmayasa  & Suandi  (2014)  yang  menggunakan data  34  provinsi  di  Indonesia menemukan  bahwa  DAU  dan DBH berpengaruh terhadap alokasi belanja  modal  sedangkan  DAK tidak berpengaruh. Penelitian yang terkait dengan penyusunan anggaran daerah dengan ASB juga dilakukan  oleh  Darmayasa  (2013) dengan temuan formula ASB pada Kabupaten Jembrana. Berdasarkan beberapa penelitian  sebelumnya  dan  realitas pelaksanaan  desentralisasi  fiskal maka, Penelitian  ini  menekankan pada telaah kritis dari implementasi desentralisasi fiskal . Penelitian ini mengkritisi kelemahan  desentralisasi  fiskal yang  sudah  diterapkan  selama  15 tahun dengan memberikan beberapa usulan rekomendasi perbaikan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  kualitatif  yaitu literature review atau telaah literatur. Pengumpulan data dalam penelitian  ini  adalah  dengan mengumpulkan  berbagai  literatur
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017
berkaitan  dengan  riset  kualitatif, riset  kritis  dan  berbagai  riset  yang menggunakan  aliran  pemikiran dalam  kritis.  Analisa  yang  saya lakukan  adalah  dengan  mencari benang  merah  berbagai  literatur tersebut  yang inline dengan  tema besar Penelitian ini. Pada riset yang berjudul The  Place  of  Literature
Review  in  Grounded  Theory  Research oleh  Dunne  (2011)  menyatakan bahwa literature  review merupakan pondasi  yang  penting  dalam membangun  riset  dan  memiliki posisi  penting  dalam  riset grounded theory .  Saya  menyimpulkan  bahwa posisi penting telaah literatur untuk penelitian grounded theory ini adalah pada  struktur  umum grounded theory, yakni  struktur  umum tersebut berupa teori dan perbedaannya dengan literatur yang ada (Creswell, 2007:80). Beberapa manfaat dari penelitian telaah literatur yang saya tekankan dalam penulisan Penelitian  ini  antara  lain:  1) mengidentifikasi  hubungan  antara teori atau konsep dengan praktik, 2) membedakan penelitian yang patut dan layak dicontoh, 3) menghindari replikasi  yang  tidak  disengaja  dan tidak  perlu,  4)  mengidentifikasi kekuatan  dan  kelemahan  dari berbagai  pendekatan  penelitian yang telah dimanfaatkan (Onwuegbuzie,  Leech,  &  Collins, 2012).  Secara  umum  penelitian dengan  metode  ini  akan  dapat meningkatkan kemampuan membaca dan memahami penelitian  akademik  yang  mana kemampuan tersebut adalah penting  (Gordon  &  Porter,  2009) dalam  Penelitian  ini  ditekankan
terutama  untuk  peneliti  akuntansi sektor publik (ASP).

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Kebijakan  desentralisasi  fiskal sejak  tahun  2001  telah  membawa konsekuensi  pada  perubahan  peta pengelolaan  fiskal  yang  cukup mendasar. Hal ini antara lain dapat dilihat  dari  semakin  besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan  oleh  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah,  yang diimplementasikan  dalam  bentuk transfer  belanja  ke  daerah  dalam APBN,  yang  dari  tahun  ke  tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan  azas  desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan  untuk  memungut pajak/retribusi ( tax assignment ) dan pemberian  bagi  hasil  penerimaan ( revenue  sharing ),  serta  bantuan keuangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli  daerah  (PAD),  serta  dana perimbangan,  yang  meliputi  dana bagi  hasil  (DBH),  dana  alokasi umum  (DAU),  dan  dana  alokasi khusus  (DAK).  Sebagai  salah  satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan alokasi anggaran belanja ke daerah diarahkan antara lain untuk: 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. 2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi,  dan  partisipasi masyarakat;
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 3. Mengurangi  kesenjangan  fiskal antara pusat dan daerah ( vertical fiscal imbalance ) dan antar daerah ( horizontal imbalance ).
4. Meningkatkan pelayanan publik.
5. Meningkatkan efisiensi anggaran. Pada  tahun  2001,  alokasi belanja  ke  daerah  baru  mencakup dana perimbangan, dan sejak tahun 2002, alokasi belanja ke daerah juga mencakup  dana  otonomi  khusus untuk  Provinsi  Papua  sebagai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan dana penyeimbang atau dana penyesuaian  yang  dialokasikan kepada daerah-daerah yang menerima  DAU  lebih  kecil  dari tahun  sebelumnya.  Mulai  tahun 2008, Pemerintah akan mengalokasikan  dana  otonomi khusus  untuk  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  sesuai  dengan
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan  Aceh.  Alokasi  dana perimbangan  tersebut  terdiri  atas alokasi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi  umum  (DAU),  dan  dana alokasi khusus (DAK).
1. Dana Bagi Hasil (DBH) Besarnya  realisasi  DBH,  yang terdiri dari DBH pajak dan DBH SDA,  selain  dipengaruhi  oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung  kepada  peraturan perundang-undangan  mengenai besarnya persentase bagian daerah  penghasil.  Pembagian DBH  pajak  dan  SDA  diatur dalam  UU  Nomor  33  Tahun 2004. 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Distribusi  alokasi  DAU  per daerah  dipengaruhi  oleh  data kebutuhan  fiskal  daerah,  yang secara  umum  mengindikasikan perkiraan  besarnya  kebutuhan anggaran  yang  diperlukan  oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.  Indikator  dalam perhitungan  kebutuhan  fiskal, secara garis besar terbagi menjadi dua  kelompok  besar,  yaitu indikator  kependudukan  dan indikator kewilayahan. Indikator kependudukan  terbagi  menjadi tiga  indikator  yaitu  indeks penduduk (IP), indeks pembangunan  manusia  (IPM), dan  indeks  PDRB  per  kapita. Sementara  indeks  kewilayahan terbagi  menjadi  dua  komponen yaitu  indeks  luas  wilayah  (IW), dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).  Dalam  pengalokasian DAU  ke  daerah  setiap  tahun, Pemerintah  dan  DPR  sepakat untuk memberikan bobot dalam bentuk  persentase  untuk  setiap indeks  penduduk,  IPM,  PDRB per  kapita,  IW,  dan  IKK.    IKK merupakan  data  kewilayahan yang telah mengakomodasi tingkat kemahalan yang disebabkan oleh akses transportasi  pada  daerah-daerah kepulauan  dan  terpencil.  Data IKK  ini  merupakan  hasil perhitungan  oleh  BPS,  terkait dengan  aspek  kemahalan  bahan bangunan dengan mempertimbangkan intensitas pemakaian  bahan  bangunan menurut  jenisnya  di  seluruh daerah.  IKK  yang  digunakan dalam  formula  DAU,  adalah IKK  setiap  daerah  yang  telah
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 dibagi dengan rata-rata nilai IKK seluruh daerah. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah  tertentu  dalam  rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: a. Mendanai  kegiatan  khusus yang  ditentukan  Pemerintah atas dasar prioritas nasional. b. Mendanai  kegiatan  khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kendala Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pelaksanaan  desentralisasi  di Indonesia pada prinsipnya bertujuan untuk lebih menciptakan kemandirian, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya secara menyeluruh  dalam  wadah  NKRI. Dalam  kaitan  itulah  diperlukan dukungan  ekonomi  dan  politik dalam  penyelenggaraan  urusan pemerintahan.  Namun  demikian, implementasi desentralisasi tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan,  yang  tidak  saja disebabkan oleh beberapa hal yang berasal  dari  ketetapan  dalam  UU, namun  juga  permasalahan  di  luar ketentuan  perundangan.  Beberapa permasalahan  dan  tantangan  yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Hubungan antara UU Desentralisasi dengan UU Sektoral Penegasan hubungan kewenangan  administrasi  dan keuangan  antara  pemerintah provinsi  dengan  pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerancuan  dalam  penyediaan anggaran.  Kerancuan  tersebut berdampak  kepada  pengaturan teknis oleh kementrian/lembaga (K/L) yang  tidak  selaras  dengan pengaturan  norma  dan  standar kewenangan teknis antara pusat dan  daerah.  Oleh  karena  itu, mekanisme  pendanaan  yang dilaksanakan  berdasarkan  azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan  tugas  pembantuan  dalam banyak hal masih dilaksanakan secara tumpang tindih.
2. Kebijakan Hold  Harmless dalam Pengalokasian DAU Kebijakan hold  harmless yang menghendaki  tidak  adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil daripada DAU yang diterimanya pada tahun sebelumnya. 3. Peraturan Daerah yang Mendorong Timbulnya Ekonomi  Biaya  Tinggi  dan Menghambat Investasi. Pungutan-pungutan  liar,  dapat mengganggu  iklim  investasi, karena  investor  dihadapkan dengan berbagai macam pungutan  yang  kecil-kecil  yang dapat meningkatkan biaya pemenuhan  perpajakan  dan retribusi ( compliance cost ).
4. Standar Pelayanan Minimum Penyediaan pelayanan pendidikan  dasar,  kesehatan dasar, dan penyediaan air bersih diserahkan  kembali  kepada masyarakat, karena tidak menghasilkan penerimaan. 5. Pengelolaan Keuangan Daerah
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Pengelolaan  keuangan  daerah sesuai  dengan  PP  Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah masih  mengalami  hambatan. Pada  sisi  perencanaan  dan penganggaran, penerapan anggaran berbasis kinerja belum optimal  dan  belum  sesuai harapan 6. Pemekaran Daerah Pembentukan  daerah  otonom baru dapat menimbulkan permasalahan, jika tidak didukung  oleh  kemampuan ekonomi  dan  keuangan  yang memadai. Pemekaran Wilayah Pembentukan  daerah  pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan  pelayanan  publik guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Oleh  karena  itu  pembentukan daerah  harus  mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi,  potensi  daerah,  luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan  aspek  sosial  politik, sosial  budaya,  pertahanan  dan keamanan  serta  pertimbangan  dan syarat  lain  yang  memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya  tujuan  dibentuknya daerah  dan  diberikannya  otonomi daerah. Pemerintah dapat menetapkan  kawasan  khusus  di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus  dan  untuk  kepentingan
nasional  misalnya  dalam  bentuk kawasan  cagar  budaya,  taman nasional,  pengembangan  industri strategis,  pengembangan  teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir,  peluncuran  peluru  kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan  bebas,  pangkalan meliter,  serta  wilayah  eksploitasi, konservasi  bahan  galian  strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium nasional, laboratorium sosial lembaga permasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan  khusus  diatas.  Evaluasi kebijakan  Pemekaran  Wilayah dilakukan dengan: 1. Perumusan Masalah (Penyusunan Agenda) Perumusan masalah merupakan aspek yang paling krusial tetapi paling  tidak  dipahami  dalam analisis kebijakan. Analis kebijakan  sering  gagal  dalam memecahkan  masalah  karena pada  dasarnya  mereka  tidak tahu  secara  pasti  apa  masalah sesungguhnya. Jadi, bagaimana solusi  yang  dikeluarkan  bisa benar  jika  masalahnya  saja salah. Lebih susah menentukan masalah  yang  sebenarnya  dari pada  menentukan  solusi  yang harus dilakukan. Untuk menentukan pemecahan masalah kita lihat dari kompleksitasnya, kadang masalah sederhana pun memerlukan langkah yang sama kompleksitasnya. Tingkat
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 kompleksitas masalah menentukan metode dan teknik yang tepat untuk mencari solusi pemecahan masalah. 2. Peramalan (Formulasi Kebijakan) Peramalan  ( forecasting )  adalah suatu prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial  masa  depan  atas  dasar informasi  yang  telah  ada tentang  masalah  kebijakan. Dengan  banyaknya  daerah pemekaran mengalami penurunan hal ini mengindikasikan  apa  yang sebelumnya  diramalkan  dalam proses  penyusunan  kebijakan pemekaran wilayah belum tercapai.  Banyak  hal  yang mungkin terjadi apakah peramalannya  yang  kurang akurat atau hanya menonjolkan dari  segi  positifnya  saja  yang hanya  bertujuan  untuk  meng- goalkan proses pemekaran suatu wilayah. 3. Rekomendasi (Adopsi Kebijakan) Pertanyaan  yang  harus mampu  dijawab  dalam  suatu Rekomendasi  kebijakan  adalah “ Apa yang harus dikerjakan” sehingga  semua  rekomendasi kebijakan berupa suatu pernyataan yang bersifat tindakan  tidak  hanya  sekedar penadaan (seperti pada peramalan)  evaluatif  (seperti pada evaluasi) karena berkaitan erat  dengan  persoalan  aksi mana yang paling tepat. Berdasarkan  kebijakan publik pemekaran wilayah rekomendasi atau tindakan apa yang harus diambil oleh pihak- pihak  yang  terkaik  seperti DPOD melakukan studi kelayakan  untuk  melakukan kajian yang mendalam mengenai kelayakan pemekaran suatu  wilayah,  yang  menjadi permasalahan adalah bagaimana  akuratnya  hasil pengkajian  tersebut,  apakah hanya didominasi oleh kekuatan lobi-lobi politik untuk mendekati DPR sehingga memperlancar penetapan pemekaran  wilayah  dengan mengabaikan substansi pemekaran wilayah itu sendiri. 4. Pemantauan (Implementasi Kebijakan) Pemantauan ( monitoring ) merupakan  prosedur  analisis kebijakan publik yang digunakan  untuk  memberikan informasi  tentang  sebab  dan akibat  dari  kebijakan  publik.  4 fungsi pemantauan dalam analisis  kebijakan,  meliputi; Kepatuhan ( compliance ), Pemeriksaan ( Auditing ), Akuntansi, dan Eksplanasi. Setelah  terbentuknya  suatu pemekaran  wilayah  yang  telah ditetapkan  oleh  DPR  melalui UU, perlu diadakan pemantauan  apakah  daerah yang dimekarkan tersebut kondisi  masyarakatnya  lebih baik  dari  sebelum  adanya pemekaran.  Ada  daerah  yang dimekarkan  sudah  hampir  6 tahun  malah  belum  bisa membangun kantor sendiri lalu bagaimana daerah tersebut bisa memperhatikan  kesejahteraan
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 rakyatnya, kondisi daerah seperti  ini  harus  dipantau lebih intensif baik dari segi kepatuhan dari  daerah  yang  dimekarkan dengan perundangan, dilakukan pemeriksaan  secara  berkala mengenai  kinerja  daerah  yang dimekarkan,  dan  melakukan pemantauan  bagaimana  proses pembukuan (akuntansinya). 5. Penilaian (Penilaian Kebijakan) Evaluasi berkenaan dengan produksi  informasi  mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan  pada  kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan  pada  tujuan  atau sasaran.  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja  yang  bermakna,  yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan  dibuat  jelas  atau diatasi. Kebijakan mengenai pemekaran wilayah telah diambil  sehingga  semua  pihak yang  terkait  harus  melakukan penilaian  apakah  kebijakan yang  telah  ditetapkan  tersebut sudah  berjalan  dengan  efektif. Berdasarkan  hasil Focus  Group Discussion (FGD) dapat disimpulkan  hal-hal  yang  perlu ditindaklanjuti  sehingga tujuan utama  dari  pemekaran  wilayah bisa tercapai. Rekomendasi Kebijakan Perimbangan  Keuangan  Pusat- Daerah Berdasarkan  berbagai  uraian mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan ini saya usulkan  beberapa  rekomendasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki  UU  No.  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah  dalam kategori DAU, DAK, dan DBH. Rekomendasi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU sebagai transfer yang bisa dialokasikan  sesuai  kebutuhan daerah menjadi tidak efektif karena habis  terserap  untuk  kebutuhan belanja pegawai (Farhan, 2012:20). Berdasarkan  fenomena  tersebut, saya mengusulkan perbaikan dalam formula  dan  kebijakan  DAU sebagai berikut:
1. Menaikkan besaran DAU menjadi 30 % dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) 2. Pembagian DAU antara Provinsi  dan  Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan proporsi  pembagian  urusan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena model pembagian 10 % provinsi dan 90 % kabupaten/kota tidak mempertimbangkan  rasio  dari lebih  cepatnya  pertumbuhan daerah  otonom  baru  hasil pemekaran pada kabupaten/kota  dibandingkan provinsi. 3. Formula DAU sebaiknya lebih sederhana,  mudah  dipahami dan transparan. 4. Diperlukan forum atau kelembagaan dana perimbangan yang menentukan besaran DAU. 5. Mengganti indeks-indeks dengan Analisa Standar Belanja (ASB) pada
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 6. Metode perhitungan kebutuhan fiskal  dapat  menggunakan ABC ( Activity Based Cost ). Rekomendasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelaksanaan  DAK  semakin jauh dari tujuannya. Prioritas DAK semakin  banyak,  sehingga  tidak jelas arah dari kebijakan yang akan dicapai  (Farhan,  2012:23).  Sesuai dengan  kondisi  tersebut,  saya mengajukan  rekomendasi  DAK sebagai berikut: 1. Formula DAK, kriteria, variabel,  indeks  dan  cara perhitungan alokasi DAK harus dipublikasikan dan dapat diuji. 2. Untuk  memastikan  kepastian pendanaan  bagi  daerah  dalam menyusun  anggaran,  maka DAK  harus  menggunakan Medium Term Expenditure Framework minimal 2 tahun ke depan. 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-  tugas  pembantuan sudah  seharusnya  direlokasi menjadi  transfer  DAK  untuk bidang kemiskinan. 4. Pemberlakuan dana pendamping  sebaiknya  tidak disamaratakan antar daerah. Rekomendasi  Dana  Bagi  Hasil (DBH) Pembagian DBH dengan proporsi  tertentu,  sampai  saat  ini juga  tidak  memiliki  argumentasi yang  jelas.  Pada  sisi  lain,  berbagai proporsi perhitungan dan data yang dipergunakan  untuk  menghitung
DBH  sangat  kompleks,  dan  tidak memiliki data pembanding, kecuali dari  pihak  pemerintah  pusat (Farhan,  2012:25).  Mengacu  pada realitas tersebut, saya mengusulkan perbaikan  dalam  Alokasi  DBH sebagai berikut: 1. Belum ada penjelasan mengapa DBH  terdiri  hanya  dari  PBB (Pajak  Bumi  Bangunan)  Non Perdesaan Perkotaan, PPh OP, dan  Cukai  Rokok.  Sedangkan di Macedonia (PPN merupakan  komponen  DBH), di Jepang PPh Badan merupakan komponen DBH. 2. Perlu melakukan forum pembahasan  bersama  dengan Daerah  untuk  memperoleh konsensus secara nasional yang ditungkan dalam UU. 3. Perlu  dipertimbangkan  DBH Non  Pajak  khususnya  dari sektor migas dan pertambangan sebagian  dialihkan  menjadi endowment fund dan kembalikan menjadi biaya pemulihan lingkungan dan dampak kesejahteraan sosial. KESIMPULAN Berdasarkan  telaah  kritis  lima belas tahun pelaksanaan desentralisasi  fiskal  telah  ada perubahan  beberapa  kali  UU  yang mengatur  tentang  pemerintahan daerah.  UU  No.  22  tahun  1999 dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004  dan  perubahan  terakhir dengan  UU  No.  23  Tahun  2014.
Namun  belum  diimbangi  dengan perbaikan  atau  perubahan  dalam Perundangan yang mengatur mengenai  perimbangan  keuangan pusat dan daerah. UU No. 25 tahun 1999 telah dirubah dengan UU No.
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 33 tahun 2004, untuk menyesuaikan dengan  kondisi terkini  dan  hasil  telaah  kritis desentralisasi fiskal diusulkan beberapa rekomendasi perbaikan. Prinsip-prinsip  yang  diusulkan menjadi  landasan  dalam  setiap pengaturan komponen dana perimbangan adalah: 1) transparansi,  2)  akuntabilitas,  3) partisipasi,  4)  kesetaraan,  5)  uang mengikuti kewenangan, 6) sederhana, 7) insentif dan disinsentif,  8)  kerangka  transfer jangka menengah, 9) daftar tertutup dana  perimbangan.  Rekomendasi perbaikan  terhadap  perimbangan keuangan pusat dan daerah diusulkan  sesuai  dengan  kriteria dana perimbangan itu sendiri yaitu DAU, DAK, dan DBH. Rekomendasi  perbaikan  DAU adalah:  1)  diperlukan  Forum  atau kelembagaan  dana  perimbangan yang menentukan besaran DAU, 2) mengganti  indeks-indeks  dengan Analisa  Standar  Belanja  (ASB) pada pemenuhan Standar Pelayanan  Minimal  (SPM),  3) menggunakan  ABC  ( Activity  Based Cost ) untuk perhitungan kebutuhan fiskal.  Rekomendasi  perbaikan adalah:  1)  formula  DAK,  kriteria, variabel, indeks, dan cara perhitungan  alokasi  DAK  harus dipublikasikan  dan  dapat  diuji,  2) DAK harus  menggunakan Medium Term Expenditure Framework minimal  2  tahun  ke  depan,  3) pemberlakuan  dana  pendamping diupayakan  tidak  disamaratakan antar daerah. Rekomendasi perbaikan  DBH  adalah:  1)  Perlu melakukan  forum  pembahasan bersama  dengan  daerah  untuk memperoleh  konsensus  secara
nasional  yang  ditungkan  dalam UU, 2) DBH dari sektor migas dan pertambangan  sebagian  dialihkan menjadi endowment  fund dan dikembalikan menjadi biaya pemulihan lingkungan dan dampak kesejahteraan sosial. Kendala  yang  dihadapi  dalam implementasi  desentralisasi  fiskal yang  paling  ditekankan  adalah maraknya pemekaran wilayah yang sering  diumpamakan  seperti jamur di musim hujan. Kebijakan pemekaran  wilayah  merupakan salah  satu  kebijakan  publik  yang telah  melalui  proses  penyusunan kebijakan publik yaitu: 1) perumusan  masalah  (penyusunan agenda),  2)  peramalan  (formulasi kebijakan), 3) rekomendasi (adopsi kebijakan), 4) pemantauan (implementasi  kebijakan),  dan  5) penilaian (penilaian kebijakan). Keterbatasan  Penelitian  ini adalah hanya mengkritisi pelaksanaan implementasi desentralisasi  fiskal  dengan  telaah literatur.  Penelitian  ini  belum mampu  menggali  realitas  yang terdapat dalam pelaksanaan desentralisasi  fiskal  secara  utuh. Diharapkan  penelitian  berikutnya menggunakan  metode  lainnya sehingga  mampu  mengungkap permasalaah yang lebih kontekstual.
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017

## DAFTAR RUJUKAN
Adam,  Latif.  (2012).  Perlunya Solusi Pembiayaan Infrastruktur dalam Mendukung Akselerasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.  Disampaikan  pada diskusi PIP di Jakarta. Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan antara  Pertumbuhan  Ekonomi
Daerah, Belanja Pembangunan dan  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi  pada  Kabupaten  dan Kota  se  Jawa  Bali). Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Sektor Publik, 8 (1) : 1450 -1465.
Adi,  Priyo  Hari.  (2008).  Relevansi Transfer  Pemerintah  Pusat Dengan  Upaya  Pajak  Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa). The  2 nd National  Conference UKWMS . Surabaya, 6 September 2008. Ahmad,  Waluya  Jati.  (2006). Peranan  Pajak  dan  Retribusi
Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (Studi  Pada Daerah  Tingkat  II  Di  Jawa Timur),
Jurnal  Humanity , 2:
Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Malang.
Creswell,  J.  W.  (2007). Qualitative Inquiry  &  Research  Design Choosing among Five Approaches (2nd ed.). USA: Sage Publications Inc. Darmayasa,  I.  N.  (2013).  Analisis Standar  Belanja  (ASB)  untuk Mencapai Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kabupaten Jembrana. In Simposium  Nasional  Akuntansi Vokasi  II (pp.  154 – 166).
Badung:  Politeknik  Negeri Bali, 17-18 Mei 2015. Darmayasa, I. N. (2014). Pengaruh
DAU,  PAD,  dan  Belanja
Peagawai  terhadap  Belanja Modal Pemerintah Daerah. In Simposium  Nasional  Akuntansi Vokasi III (pp. 88 – 99). Padang:
Politeknik Negeri Padang, 12- 14 Juni 2014. Darmayasa, I. N., & Suandi, I. K. (2014). Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi. In
Simposium  Nasional  Akuntansi XVII (pp.  1 – 22).  Mataram: Universitas  Mataram,  24-27 September 2014. Dunne, C. (2011). The place of the literature  review  in  grounded theory  research. International Journal  of  Social  Research Methodology , 14 (2),  111 – 124.
http://doi.org/10.1080/13645
579.2010.494930 Dunn,  William  N.    (2003) Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta Farhan, Y. (2012). Naskah Rekomendasi  Kebijakan  Revisi Perimbangan Keuangan . Jakarta: Seknes Fitra. Farhan,  Y.,  Sucipto,  Y.,  Khadafi, U.  S.,  &  Hakim,  L.  (2012). Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah . Jakarta: Seknes Fitra. Gan, Wang, Chen. (2005).
Intergovermental  Fiscal  Transfer
System  a  New  Model  From  a Comparison  Between  Sweden  and China . Kristianstad University. Gordon,  T.  P.,  &  Porter,  J.  C. (2009). Reading And Understanding Academic Research  In  Accounting:  A Guide  for  Students. Global
I Nyoman Darmayasa Jurnal PETA Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Perspectives on Accunting Education , 6 , 25 – 45. Jiwatami, Sandhyakalaning.
(2013). Pengaruh  Kemandirian Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan
Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  (Pada Kabupaten/Kota  di  Indonesia
Periode  2008-2012) .  Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado,  25-28  September 2013 Laras, Wulan Ndadari & Adi, Priyo Hari. (2008). Perilaku Asimetris  Pemerintah  Daerah terhadap  Transfer  Pemerintah Pusat. The 2 nd National
Conference  UKWMS. Surabaya,
6 September 2008. Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., &  Collins,  K.  M.  T.  (2012). Qualitative Analysis Techniques  for  the  Review  of the  Literature. The  Qualitative
Report , 17 (56), 1 – 28.
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan Daerah Waluyo,  Joko.  (2007). Dampak Desentralisasi  Fiskal  terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan  Pendapatan  antar Daerah  di  Indonesia. Parallel Session  IA  di  Wisma  Makara, Kampus UI-Depok, 12 Desember 2007 Wong, Jhon D. (2004). The Fiscal Impact  of  Economic  Growth and  Development  on  Local Government  Capacity. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial  Management. Fall 1s6.3 : 413-423.