## Konstruksi Realitas Pemberitaan Kebijakan Vaksinasi Berbayar Di Portal Berita Online

## Yona Voria Janesia
Universitas Indonesia Jl. Salemba Rata No. 4, Kec. Senen, Kota Jakarta E-mail:yona.voria@ui.ac.id
Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 2022

## Abstract
This study aims to determine the framing of the news regarding the paid vaccination policy or “Vaksin Gotong Royong (VRG)” in  Republika Online and Tempo.co. This research is a qualitative  research  with a constructionist  paradigm. The research method  used is framing analysis by Robert  N. Entman. The framing of Republika Online and Tempo.co news is analyzed through four framing elements, which are problem definition, determining  the cause of  the problem, making  moral  decisions,  and  emphasizing  problem  solving.  The  result  shows  that  Republika  Online  and  Tempo.co construct the issue of paid vaccination policy with different framing. Republika Online constructed a paid vaccination policy  as  a  strategic  and  rational  effort  to  deal  with  Covid-19.  Meanwhile,  Tempo.co  framed  the  issue  of  the  paid vaccination  policy  as  a  polemic  that  drew  a  lot  of  criticism  and  rejection.  The  discourse  strategies  used  by  the  two media can be observed through the way journalists choose diction, writing headlines, selecting sources, and the body of the news as a whole.
Keywords: news construction; framing; paid vaccination policy.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  framing  pada  pemberitaan  mengenai  kebijakan  vaksinasi  berbayar  atau “Vaksin  Gotong Royong  (VRG)”  di Republika  Online  dan  Tempo.co.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan paradigma konstruksionis. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing oleh Robert N. Entman. Framing  pada  berita  Republika  Online  dan  Tempo.co  dianalisis  melalui  empat  elemen  framing  yaitu  pendefinisian masalah,  penentuan  penyebab  masalah,  pembuatan  keputusan  moral,  dan  penekanan  penyelesaian  masalah.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Republika  Online  dan  Tempo.co  mengkonstruksi  isu  kebijakan  vaksinasi  berbayar dengan  framing  yang  berbeda.  Republika  Online  mengkonstruksi  kebijakan  vaksinasi  berbayar  sebagai  upaya penanganan  Covid-19  yang  strategis  dan  rasional.  Sedangkan  Tempo.co  membingkai  isu  kebijakan  vaksinasi berbayar sebagai polemik yang mendatangkan banyak kritik dan penolakan. Strategi wacana yang digunakan kedua media  tersebut  dapat  diamati  melalui  cara  wartawan  dalam  pemilihan  diksi,  penulisan  headline,  pemilihan narasumber, dan tubuh berita secara keseluruhan.
Kata kunci : konstruksi berita; framing; kebijakan vaksinasi berbayar.
doi: https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.2315
© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## PENDAHULUAN
Dengan  merebaknya  penyebaran  virus  Corona  atau  Covid-19,  pemerintah  telah memberlakukan pembatasn sosial pada aktifitas warga untuk mencegah penyebaran virus yang merenggut nyawa di berbagai penjuru dunia. Beberapa bentuk pembatasan diantaranya adalah dengan  pengalihan  kerja  di  rumah,  melarang  kerumunan  orang,  memakai  maskter  dan  juga anjuran  untuk  menggunakan  transaksi online .  Anak  sekolah  pun  terkena  dampak  dari maraknya  penyebaran  virus  Covid-19.  Guru  dan  murid  sulit  melakukan  pendekatan  personal karena waktu belajar mengajar yang relative singkat dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung (Rahardaya, 2021)
Sejak  kemunculan  kasus  pertama  Covid-19  di  Indonesia,  berita  mengenai  isu  krisis kesehatan  global  tersebut  kini  menjadi  sorotan  bagi  media  massa  maupun  media online di Indonesia.  Masyarakat  mendapatkan  informasi  mengenai  Covid-19  juga  dari  media  sosial bahkan dengan gaya humor yang tetap bersifat informative dan edukatif (Susanti, 2021) Selain itu  pemerintah  juga  melakukan  komunikasi  ke  masyarakat  untuk  memberikan  informasi  dan meningkatkan kesadaran publik Indonesia untuk dapat berperilaku hidup sehat dan  mengikuti protokol  kesehatan  agar  penanganan  COvid-19  dapat  berjalan  baik,  efektif  dan  berhasil (Paramasari, 2021).
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  menyusun  beragam  kebijakan  di  berbagai  sektor terutama  sektor  ekonomi  dan  sosial  sebagai  upaya  penanganan  krisis  akibat  Covid-19 (Wiryawan,  2020).  Salah  satu  program  penanganan  Covid-19  yang  dilakukan  pemerintah adalah  upaya  pemberian  vaksinasi  terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  berlaku  sejak Januari  2021.  Pelaksanaan  program  tersebut  tertuang  dalam  Perpres  No.  99  Tahun  2020 tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Nadia, 2021).
Pada proses pelaksanaannya, program pemberian vaksinasi tidak terlepas dari kendala dan  tantangan  yang  dihadapi.  Pertengahan  Juni  2021,  terjadi  lonjakan  kasus  Covid-19  di Indonesia.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  lonjakan  cepat  jumlah  kasus  Covid-19  di Indonesia adalah dominasi varian delta SARS-CoV-2  yang menyebar di masyarakat (Gunadi, 2021),  sehingga  upaya  pemerintah  untuk  memperluas  cakupan  vaksinasi  Covid-19  sangat diperlukan.  Sejak  meledaknya  angka  kasus  Covid-19  tersebut,  mencuat  isu  adanya  inisiatif untuk  vaksinasi  berbayar  atau  disebut  sebagai  Vaksin  Gotong  Royong  (VGR)  oleh  sektor swasta di luar vaksin pemerintah. Dengan harapan bahwa program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat seperti target pemerintah sehingga sektor esensial nantinya bisa bekerja (Asmara, 2021).
Ketentuan vaksinasi Gotong Royong individu ini diatur dalam Permenkes No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkes No 10/2021 mengenai Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19  (Azizah,  2021).  Adapun  rancangan  vaksinasi berbayar tersebut dilayani oleh PT  Kimia  Farma (Persero) dengan menggunakan vaksin jenis Sinopharm yang diimpor dari China. Namun, seiring diskusi di ruang publik mengenai Vaksin Gotong Royong mencuat, kebijakan terkait vaksinasi berbayar tersebut menimbulkan polemik dari  berbagai  pihak.  Pasalnya,  vaksinasi  berbayar  dinilai  tidak  etis  karena  kesehatan  rakyat adalah  tanggung  jawab  pemerintah,  sedangkan  vaksinasi  berbayar  dipandang  beberapa  pihak sebagai bisnis pemangku kepentingan di tengah-tengah kondisi krisis. Alih-alih sebagai upaya percepatan  perluasan  cakupan  vaksinasi  untuk  menekan  angka  Covid-19,  vaksinasi  berbayar digadang-gadang  hanya  menguntungkan  pihak  tertentu  dan  menimbulkan  keresahan  bagi masyarakat.
Di tengah polemik yang bergulir mengenai pengadaan vaksinasi berbayar, media massa memiliki  peran  yang  sentral  dan  krusial  sebagai  sumber  informasi  yang  diharapkan  mampu mengurangi segala ketidakpastian bagi masyarakat. Media massa, tidak terkecuali media berita
online, memiliki  peranan  yang  strategis  dalam  menanggapi  berbagai  persoalan  termasuk menjadi  salah  satu  bentuk  edukasi  dini  yang  langsung  menyasar  terhadap  masyarakat  luas dengan  efektif  dan  efisien  (Syaipudin,  2020).  Namun  pada  praktiknya,  media  tidak  bisa melepaskan  diri  dari  tarik  menarik  ( withdrawal )  kepentingan  dan  kekuasaan  (Wafi  &  Haes, 2020).  Oleh  karena  itu,  banyak  yang  meyakini  bahwa  sebuah  peristiwa  yang  sama  dapat diberitakan  secara  berbeda  oleh  media  karena  bingkai  ( frame )  yang  berbeda  (Santi,  2012). Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat framing berita  vaksinasi  berbayar  di  dua  media  berita online yang  berbeda  yang  memiliki  dua  ideologi  yang  berbeda  yaitu  Republika  Online  dan Tempo.co.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk framing yang dilakukan  oleh  Republika  Online  dan  Tempo.co  dalam  pemberitaan  vaksinasi  berbayar  yang gencar diberitakan sejak awal Juli 2021. Dengan menggunakan analisis framing, penelitian ini diharapkan  dapat  memperoleh  isu-isu  yang  diseleksi  dan  aspek-aspek  yang  ditonjolkan  dari kebijakan vaksinasi berbayar dalam berita-berita dari kedua media tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR
Fakta dari suatu peristiwa yang disajikan oleh media dalam sebuah berita telah melalui proses  yang  panjang  karena  apa  yang  disajikan  oleh  media  tidak  terlepas  dari  ideologi  atau kepentingan  media  itu  sendiri.  Artinya,  pemberitaan  dalam  media  massa  tergantung  pada perspektif  wartawan  yang  memiliki  subjektivitas  dan  terpengaruh  situasi  internal  organisasi media dan kekuatan eksternal yang ada (Santi, 2012). Konsep ini disebut sebagai framing atau cara  media  dalam  membingkai  berita. Framing adalah  pendekatan  untuk  mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis  berita  (Eriyanto,  2015).  Dengan  demikian,  analisis framing mampu  membongkar bagaimana realitas dibingkai oleh media.
Konstruksi  realitas  pada  prinsipnya  adalah  menceritakan,  mengkonseptualisasikan peristiwa,  keadaan,  dan  benda  (Karman,  2012).  Pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh  media melalui produk medianya dibangun dan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Terdapat motif di balik  setiap  pesan  yang  ditampilkan  dalam  produk  medianya,  baik  berupa  berita, headline , liputan  khusus,  dan  sebagainya  (Chairani  &  Kania,  2014).  Pada  konteks  penelitian  ini,  setiap media mampu menyuguhkan sudut pandang terkait kebijakan vaksinasi berbayar sesuai dengan realitas yang dibangun. Oleh karena itu, bentuk konstruksi dan cara media membingkai berita tidak terlepas dari subjektivitas wartawan dan nilai-nilai yang dipegang oleh media.
Cara media membingkai suatu peristiwa dalam berita menurut konsep analisis framing Robert  N.  Entman  adalah  melalui  dua  dimensi  utama  yaitu  seleksi  isu  dan  penekanan  serta penonjolan  aspek-aspek  tertentu  dari  realitas  atau  isu.  Dalam  proses  konstruksi,  media memiliki kecenderungan untuk menyeleksi isu dan menonjolkan isu tersebut  dengan berbagai strategi  wacana  yang  dimilikinya  (Eriyanto,  2015).  Proses  seleksi  dengan  memperhitungkan aspek realitas yang berbeda, sehingga beberapa aspek peristiwa lebih menonjol dari yang lain serta  memberikan  informasi  dalam  konteks  tertentu,  sehingga  beberapa  aspek  tertentu  lebih mendapat sorotan daripada yang lain (Sobur, 2012). Realitas yang dikonstruksi media melalui teknik framing dapat diamati melalui penyajian berita baik penonjolan aspek dari isu tertentu, penulisan headline, pemilihan narasumber, hingga pemilihan diksi dalam penulisan berita.
Pembingkaian  pada  isu  kebijakan  vaksinasi  berbayar  juga  dapat  diamati  pada  media berita nasional yang gencar menginformasikan seputar kebijakan vaksinasi berbayar sejak awal Juli  2021  di  antaranya  Republika  Online  dan  Tempo.co.  Direktur  utama  Republika  Online yaitu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut  sebagai  salah  satu  yang  menggagas  program  vaksinasi  berbayar  bersama  dengan  dari Komite  Penanganan  Covid-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  yang  dipimpin  Menteri Koordinator  Bidang  Perekenomian  Airlangga  Hartarto  (Putri,  2021).  Dengan  posisinya
tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa Republika Online dalam setiap pemberitaanya termasuk saat menyorot kebijakan vaksinasi ini rentan dipengaruhi adanya kepentingan pandangan dari sosok  Erick  Thohir.  Adapun  Tempo.co  dipilih  sebagai  komparasi  karena  Tempo.co  dikenal sebagai media nasional yang identik dengan kritik kekuasaan sebagai idealismenya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menerapkan  paradigma konstruksionis.  Penelitian  kualitatif  merupakan  metode  yang  lebih  menekankan  pada  aspek pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  untuk penelitian  generalisasi  (Siyoto  &  Sodik,  2015).  Paradigma  konstruksionis  mempunyai penilaian  sendiri  bagaimana  media,  wartawan,  dan  berita  dilihat.  Bagi  pandangan konstruksionis,  fakta  atau  peristiwa  dalam  suatu  berita  adalah  hasil  konstruksi  dan  bersifat subjektif (Eriyanto, 2015). Secara garis besar, penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap analisis teks berita untuk mengetahui bagaimana media mengeksplorasi isu kebijakan vaksinasi berbayar serta penekanan aspek-aspek dari isu tersebut.
Metode  yang  digunakan  adalah  analisis framing dari  Robert  N.  Entman  untuk mengetahui konstruksi dan pembingkaian berita kebijakan vaksinasi berbayar  yang dilakukan oleh  Republika  Online  dan  Tempo.co.  Fokus  penelitian  ini  adalah  teks  berita  dengan  topik kebijakan vaksinasi berbayar yang diberitakan di Republika Online dan Tempo.co periode 10- 16  Juli  2021.  Pada  periode  tersebut,  isu  seputar  kebijakan  vaksinasi  berbayar  menjadi  topik hangat  di  berbagai  media  termasuk  kedua  media  tersebut.  Dari  sejumlah  berita  pada  periode tersebut,  peneliti  memilih  masing-masing  lima  berita  dari  Republika  Online  dan  Tempo.co dengan  teknik purposive  sampling. Teknik  sampling  ini  berkaitan  dengan  pilihan  strategi terkait  dengan  siapa,  di  mana,  dan  bagaimana  peneliti  melakukan  penelitian  sehingga pemilihan sampel berkaitan dengan tujuan penelitian (Plays, 2008).
Teknik  analisis  data  penelitian  sebagaimana  metode  yang  digunakan  yaitu  analisis framing model  Robert  N.  Entman  untuk  menganalisis  dan  menyeleksi  isu  yang  ditonjolkan dalam  sajian  berita.  Data  yang  telah  diperoleh  selanjutnya  diolah  dengan  mengacu  pada analisis framing model  Entman  tersebut.  Analisis framing model  Entman  merujuk  pada  dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek.
Untuk  melihat  bagaimana  pembingkaian  Republika  Online  dan  Tempo.co  dalam memberitakan kebijakan vaksinasi berbayar, teks berita dianalisis berdasarkan elemen-elemen dalam framing Entman.  Elemen  pertama  yaitu  pendefinisian  masalah  ( define  problem ), mengacu  pada  bagaimana  peristiwa  dipahami  oleh  wartawan  termasuk  konsepsi  dan  skema interpretasinya.  Kedua,  penyebab  masalah  ( diagnose  causes )  yaitu  elemen  yang  membingkai siapa  ( who )  atau  apa  ( what )  yang  dianggap  sebagai  aktor  dari  suatu  peristiwa.  Ketiga, keputusan  moral  ( moral  judgment )  yaitu  elemen  untuk  membenarkan  atau  memberi argumentasi  pada  pendefinisian  masalah  yang  bertujuan  untuk  mendukung  gagasan  tersebut. Keempat,  penekanan  penyelesaian  ( treatment  recommendation )  yaitu  elemen  terkait penyelesaian atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu (Eriyanto, 2015).
Penyajian  data  hasil  penelitian  berupa  hasil  analisis  terhadap  teks  berita  yang dikomparasikan  antara  berita  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dari  Republika  Online  dan Tempo.co  berdasarkan  analisis framing model  Entman.  Penyajian  data  ( displaying  data ), dimungkinkan  agar  informasi  (hasil  penelitian)  yang  diperoleh  menjadi  lebih  menarik, berguna dan  mudah dipahami (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isu terkait kebijakan vaksinasi berbayar mulai gencar diberitakan Republika Online dan Tempo.co  sejak  awal  Juli  2021.  Berdasarkan  hasil  pengumpulan  artikel  berita  yang dipublikasikan  pada  periode  10-16  Juli  2021,  penulis  memilih  masing-masing  lima  artikel berita sesuai dengan kebutuhan dalam proses analisis dan pengkajian objek yang diteliti. Berita yang dipilih adalah berita yang menitikberatkan pada isu program vaksinasi berbayar sebagai suatu kebijakan yang dicanangkan pemerintah.
Tabel 1. Judul Artikel Berita Republika Online No. Judul Tanggal Terbit 1 Vaksinasi Gotong Royong  Harus Didukung,  Kurangi Beban Negara 12 Juli 2021 2 Vaksin  Gotong  Royong  Sejalan  dengan  Rasa  Keadilan Masyarakat 13 Juli 2021 3 Erick  Thohir   Jawab   Tuduhan   Seputar   Vaksin   Gotong Royong 13 Juli 2021 4 Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong 14 Juli 2021 5 Hipmi  PT  Dukung  Program  Vaksinasi  Gotong  Royong Pemerintah 15 Juli 2021 Sumber: Hasil Penelitian Tabel 2. Judul Artikel Berita Tempo.co No. Judul Tanggal Terbit 1 KSPI  Persoalkan  Rencana  Vaksinasi  Individu  Berbayar: Berpotensi Komersialisasi 12 Juli 2021 2 Epidemiolog  Bilang  Vaksin  Covid-19  Berbayar  Bisa  Picu Diskriminasi 13 Juli 2021 3 Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar 13 Juli 2021 4 Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis 14 Juli 2021 5 Pemerintah Ngotot  Vaksin  Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif Cuan 15 Juli 2021 Sumber: Hasil Penelitian

## Frame  Republika  Online:  Kebijakan  Vaksinasi  Berbayar  Sebagai  Upaya  Pemerintah Menangani Kondisi Krisis
Selama  kurun  waktu  10-16  Juli  2021,  terdapat  kurang  lebih  37  artikel  berita  yang dilaporkan  dan  dipublikasikan  oleh  Republika  Online  seputar  kebijakan  vaksinasi  berbayar. Jumlah  artikel  berita  tersebut  sedikit  lebih  banyak  dibandingkan  berita  kebijakan  vaksinasi berbayar yang ditulis oleh Tempo.co.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pada  aspek  seleksi  isu  Republika  Online  menampilkan informasi  mengenai  dukungan  secara  positif  terhadap  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dari berbagai  pihak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  pemilihan  narasumber  dalam  berita-berita Republika Online yang notabene adalah pihak pemerintah (anggota Komisi IV DPR, politikus Partai Nasdem, mantan staf khusus Kantor Staf Presiden, dan lainnya), pengamat, dan lembaga yang  bergerak  di  bidang  industri  terkait  yang  mendukung  kebijakan  tersebut,  termasuk  Erick Thohir  selaku  Menteri  BUMN  yang  juga  Direktur  Utama  Republika.  Sebagian  besar narasumber  tersebut  mendukung  adanya  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dilihat  dari  isi wawancara atau pendapat yang dikutip oleh Republika Online.
Adapun pada dimensi penonjolan aspek, Republika Online memilih menggunakan kata Vaksin  Gotong  Royong  (VGR)  untuk menyebut kebijakan  program  vaksinasi  berbayar  di
hampir seluruh berita yang diamati. Penggunaan sebutan Vaksin Gotong Royong sebagaimana nama  yang  diusung  pemerintah  tersebut  ditujukan  untuk  menampilkan  citra  yang  baik mengenai kebijakan vaksinasi berbayar. Citra baik tersebut dikonstruksi Republika Online agar program  vaksinasi  berbayar  ini  terkesan  tidak  komersil  atau  berkaitan  dengan  citra  negatif lainnya  bagi  khalayak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kalimat  yang  tertera  dalam  setiap headline berita maupun tubuh berita Republika Online.
1. Pendefinisian masalah ( defining problems )
Hasil  analisis  terhadap  identifikasi  masalah  ( defining  problems )  yang  dikembangkan oleh Republika Online terhadap kebijakan vaksinasi berbayar adalah sebagai upaya pemerintah dalam  menangani  kondisi  krisis  akibat  pandemi.  Sehingga,  kebijakan  vaksinasi  berbayar dikemas sebagai kebijakan strategis yang patut didukung oleh korporasi, swasta, dan segenap lapisan masyarakat, sebagaimana pada Tabel 3.
Tabel 3. Elemen Defining Problems Berita Republika Online Judul Defining Problems dalam Teks Berita Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara Vaksinasi Gotong Royong merupakan bentuk partisipasi membantu  pemerintah  mengurangi  beban biaya Negara dalam menangani pandemi Covid-19. Vaksin  Gotong  Royong  Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat Kebijakan VGR mendapat dukungan dan apresiasi dari beberapa pengamat karena dinilai sebagai terobosan pemerintah dalam menghadapi kondisi krisis. Erick  Thohir   Jawab   Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong Tuduhan  terhadap  VGR   yang   menggunakan   dana APBN disanggah oleh Erick Thohir. Ini  Saran  KPK  Untuk  Vaksin Gotong Royong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah potensi pidana  yang  muncul terkait vaksin Gotong Royong. Hipmi  PT  Dukung  Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah Kebijakan  VGR  mendapat  dukungan  dari  Ketua Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia  Perguruan Tinggi  Universitas  Gadjah  Mada  (Hipmi-PT  UGM) Geraldy  Sam  dan  Ketua  Umum  BPP  Hipmi  terkait rencana  vaksin  gotong  royong  berbayar  atau  mandiri untuk bisa mempercepat target vaksinasi nasional.
Sumber: Hasil Penelitian
Definisi  isu  kebijakan  vaksinasi  berbayar  tersebut  dikemukakan  dalam  berbagai  sudut pandang.  Pada  artikel  berita  yang  berjudul  “Vaksinasi  Gotong  Royong  Harus  Didukung, Kurangi  Beban  Negara”  (12  Juli  2021),  Republika  Online  menunjukkan frame yang  dapat dilihat  dari  cara  bagaimana  wartawan  mendefinisikan  masalah  yang  tertera  pada  kutipan  di tubuh berita berikut:
“Vaksinasi Gotong Royong Merupakan bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah”.
Pendefinisian masalah tersebut dipertegas wartawan dengan mengutip hasil wawancara bersama  salah  satu  narasumber  yaitu  anggota  Komisi  VI  DPR,  Nusron  Wahid,  yang mendukung  secara  positif  gerakan  VGR  dengan  argumen  bahwa  kebijakan  Vaksin  Gotong Royong  mampu  mengurangi  beban  biaya  negara  dalam  menjalankan  program  pemberian vaksinasi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pada  kutipan  tidak  langsung  selanjutnya, Republika  Online  juga  menuliskan  Vaksin  Gotong  Royong  sebagai  cermin  dari  dimensi keadilan sebagaimana yang disarikan dari hasil narasumbernya bersama Nusron Wahid.
Anggota  Komisi  VI  DPR,  Nusron  Wahid,  juga  menyambut  positif  gerakan  Vaksinasi Gotong  Royong  berbayar.  Nusron  mengajak  semua  pihak  untuk  tidak  apriori. "Saya  kira  ini positif. Sebab, dia (orang yang ingin vaksinasi berbayar) merasa dirinya mampu. Tidak mau
membebani negara. Makanya bersedia bayar," ujar Nusron.
Pada  artikel  lainnya,  penekanan  Republika  Online  dalam  membentuk frame positif melalui  pendefinisian  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dilakukan  dengan  menggunakan headline “Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat”. Kalimat pada headline tersebut  mengemukakan  bahwa  kebijakan  vaksinasi  berbayar  tidak  bertentangan  dengan kebijakan  Presiden  Jokowi  yang  menggratiskan  pelaksanaan  vaksin,  justru  dinilai  sebagai kebijakan cerdas karena sesuai dengan asas keadilan masyarakat.
"Ini  kebijakan  legitimate,  bagi  saya  fair  dan  cerdas  dalam  perspektif  menghadapi tekanan  pandemi  Covid-19  multisektor,"  kata  mantan  staf  khusus  Kantor  Staf  Presiden tersebut.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  lima  artikel  berita  Republika  Online,  terdapat  dua  isu yang diangkat dari sisi kritik terhadap vaksinasi berbayar. Namun, pengambilan sudut pandang dan  penyajian  fakta  pada  dua  artikel  tersebut  tetap  menunjukkan  definisi  masalah  kebijakan vaksinasi berbayar dari frame yang mendukung secara positif. Pada artikel berita “Erick Thohir Jawab  Tuduhan  Seputar  Vaksin  Gotong  Royong”  (13  Juli  2021),  wartawan  memilih  diksi “tuduhan”  pada  penulisan headline berita  yang  bermakna  menunjuk  dan  mengatakan  bahwa sesuatu  itu  bersifat  kurang  baik,  dibandingkan  diksi  “kritik”  yang  mengandung  makna kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya,  pendapat,  dan  sebagainya.  Sudut  pandang  yang  diambil  pun  berasal  dari  Erick  Thohir yang membantah VGR menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meyakini  bahwa  program  VGR  berjalan  secara  transparan.  Erick  Thohir  mengaku  telah mendengar  tuduhan  VGR  menggunakan  vaksin  hibah.  Namun,  wartawan  Republika  Online tidak menyertakan sudut pandang dari narasumber yang melayangkan tuduhan yang dimaksud.
Pada artikel lainnya yang berjudul “Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong” (13 Juli  2021),  isu  adanya  potensi  sejumlah  potensi  pidana  yang  muncul  terkait  vaksin  Gotong Royong. Meskipun demikian, penonjolan aspek dalam penulisan berita tersebut menunjukkan sudut  pandang  dari  pihak  KPK  terhadap  vaksinasi  berbayar  sebatas  saran  bukan  bentuk penolakan.  Informasi  yang  disajikan  adalah  saran  dari  KPK  berupa  langkah-langkah  mitigasi guna  mencegah  timbulnya  tindakan  pidana  tersebut.  Dengan  demikian,  kebijakan  vaksinasi berbayar  di  antara  lima  artikel  Republika  Online  tersebut  didefinisikan  dalam frame yang positif.
2. Penyebab masalah ( diagnose problems )
Berdasarkan hasil analisis pada elemen penyebab masalah ( diagnose problems ) dari isu kebijakan  vaksinasi  berbayar,  Republika  Online  lebih  menonjolkan  bahwa  penyebab permasalahannya adalah karena dua hal. Pertama, kondisi krisis seperti munculnya virus varian baru  yaitu  Delta,  kurangnya  tenaga  kesehatan,  melonjaknya  angka  kasus  Covid-19,  dan tingginya  jumlah  kasus  meninggal.  Kedua,  pihak-pihak  yang  mengkritik  atau  menolak kebijakan vaksinasi berbayar tersebut.
Pengemasan  berita  tersebut  menunjukkan  urgensi  dilaksanakannya  program  Vaksin Gotong  Royong.  Cara  wartawan  Republika  Online  menentukan  kondisi  krisis  akibat  virus varian  Delta  dan  memuncaknya  angka  kasus  Covid-19  sebagai  penyebab  masalah, menampilkan  sisi  urgensi  yang  tinggi  di  balik  kebijakan  vaksinasi  berbayar. Frame yang terbentuk  kemudian  adalah  bahwa  pentingnya  realisasi  kebijakan  vaksinasi  berbayar  untuk menangani  kondisi  krisis  akibat  pandemi.  Secara  umum,  penyebab  masalah  pada  tiap  artikel judul berita terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4. Elemen Diagnose Problems Berita Republika Online Judul Diagnose Problems dalam Teks Berita Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian Delta,  muncullah  aspirasi  agar sebagai  upaya percepatan vaksin. Vaksin  Gotong  Royong  Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat Sejumlah pihak  yang  langsung  menyerang  pemerintah atas kebijakan Vaksin Gotong Royong Erick   Thohir  Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong Kondisi  kekurangan  tenaga  kesehatan,  varian  delta yang  tingkat  penularan  cepat,  dan  banyaknya  jumlah yang meninggal Ini  Saran  KPK  Untuk  Vaksin Gotong Royong Penjualan VGR ke individu melalui Kimia  Farma masih  berisiko  tinggi  terjadi  korupsi  meskipun  sudah dilengkapi dengan permenkes Hipmi  PT  Dukung  Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah Maraknya penyebaran varian Delta akhir-akhir ini.

## Sumber: Hasil Penelitian
Di  samping  akibat  kondisi  kritis  sebagai  penyebab  masalah,  terdapat  satu  artikel  di mana  Republika  Online  memperkirakan  penyebab  masalah  dalam  isu  kebijakan  vaksinasi berbayar  adalah  sejumlah  pihak  yang  dinilai  menyerang  pemerintah  atas  kebijakan  Vaksin Gotong Royong. Masalah tersebut dikemukakan dalam artikel berita berjudul “Vaksin Gotong Royong  Sejalan  dengan  Rasa  Keadilan  Masyarakat”  (13  Juli  2021).  Pernyataan  tersebut dikemukakan  dari  sudut  pandang  Ketua  Perkumpulan  Kader  Bangsa,  Dimas  Oky  Nugroho, melalui kutipan berita berikut:
Dimas  menyayangkan  sejumlah  pihak  yang  langsung  menyerang  pemerintah  atas kebijakan  Vaksin  Gotong  Royong  ini.  "Vaksin  gratis  untuk  rakyat  kan  tetap  berjalan, sementara  vaksin  berbayar  bagi  segmen  industri  dan  kalangan  menegah  atas  juga  dibuka, kualitas vaksin dan pelayanannya tetap sama baiknya," ucapnya.
Berdasarkan  kutipan  berita  tersebut,  dapat  diinterpretasikan  bahwa  bentuk  kritik  dari berbagai pihak terhadap kebijakan vaksinasi berbayar dianggap sebagai kendala atau penyebab masalah  pada isu  ini.  Namun,  Republika Online  tidak  menampilkan  seperti  apa  bentuk  kritik dan pihak mana saja yang dianggap menyerang pemerintah atas kebijakan VGR tersebut.
Adapun  pada  artikel  berita  berjudul  “Ini  Saran  KPK  Untuk  Vaksin  Gotong  Royong” memposisikan  adanya  penyebab  masalah  lain  dalam  isu  kebijakan  vaksinasi  berbayar  yaitu penjualan  VGR  ke  individu  melalui  Kimia  Farma  masih  berisiko  tinggi  terjadi  korupsi meskipun  sudah  dilengkapi  dengan  permenkes.  Masalah  tersebut  dikemukakan  oleh  ketua KPK,  Firli  Bahuri,  yang  merincikan  penyebab  masalah  dari  resiko  terjadinya  korupsi  dapat timbul  baik  diri  sisi  medis  maupun  control  vaksin.  Dengan  demikian,  ada  potensi  potensi kemunculan reseller ,  efektivitas  program  yang  rendah,  dan  jangkauan  Kimia  Farma  yang terbatas.  Pada  artikel  ini,  tidak  lantas  tampak  penolakan  dari  pihak  KPK  terhadap  program VGR karena sifatnya berupa saran dan himbauan.
3. Keputusan moral ( moral judgment )
Hasil  analisis  pada  elemen  keputusan  moral  ( moral  judgment ),  Republika  Online mengedepankan  informasi  yang  meyakinkan  khalayak  bahwa  kebijakan  vaksinasi  berbayar adalah  keputusan  tepat  untuk  menyiasati  kondisi  krisis  dan  strategi  pemerintah  untuk mempercepat penanganan isu kesehatan akibat Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Keputusan moral yang dibangun Republika Online melalui isi pemberitaan mengesankan opini khalayak bahwa program VGR aman dan dinilai efektif baik dari segi pelaksanaan maupun sisi medisnya.
Tabel 5. Elemen Moral Judgment Berita Republika Online Judul Moral Judgment dalam Teks Berita Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara Menurut  Nusron  (Anggota  Komisi  VI  DPR),  program VGR mencerminkan dimensi keadilan. Vaksin  Gotong  Royong  Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat Dimas  Oki  Nugroho  (mantan  staf  khusus  Kantor  Staf Presiden)  menilai,  Vaksin  Gotong  Royong  sebagai kebijakan legitimate, adil  dan  cerdas  dalam  perspektif menghadapi tekanan pandemi Covid-19. Erick   Thohir  Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong Vaksinasi  merupakan  proteksi  awal  menghadapi cepatnya penularan varian Delta dan juga tingginya tingkat kematian. Ini  Saran  KPK  Untuk  Vaksin Gotong Royong Pemerintah  agar  transparan  terkait  data  alokasi  dan penggunaan  vaksin  gotong  royong  memastikan  tidak terjadi praktik-praktik kecurangan dalam seluruh proses pelaksanaan  vaksin  gotong  royong.  Data  menjadi  kata kunci agar pelaksanaan vaksin gotong royong dapat berjalan dengan baik. Hipmi  PT  Dukung  Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah Dari  program  vaksin  mandiri,  Geraldy  berharap,  dapat mempercepat  target  vaksinasi  pemerintah.  Sehingga dapat mempercepat pulihnya seluruh aktivitas kegiatan yang  nantinya  akan  berdampak  kepada  pulihnya perekonomian  negara,  khususnya  bagi  pengusaha UMKM.
Sumber: Hasil Penelitian
Elemen framing ini juga dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefenisian masalah  yang  sudah  dibuat,  dalam  hal  ini  yaitu  adanya  kebijakan  vaksinasi  berbayar. Keputusan moral dari kebijakan vaksinasi berbayar yang dikonstruksi Republika Online terdiri dari dua aspek  yaitu alasan moral untuk isu kesehatan dan alasan moral untuk isu pemulihan ekonomi.  Pada  artikel  berita  berjudul  “Vaksinasi  Gotong  Royong  Harus  Didukung,  Kurangi Beban  Negara”  (12  Juli  2021),  pesan moral  yang  dibangun  Republika  Online  adalah  nasihat tentang  mengutamakan  semangat  gotong  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  dukungan  pada pemerintah terhadap program vaksinasi berbayar sebagaimana pada kutipan berita berikut:
Dalam  situasi  yang  tidak  mudah,  dan  pemerintah  terus  membuka  ruang  komunikasi dan  koordinasi,  maka  semangat  gotong  royong  terus  dikedepankan.  Menurut  Hasto, percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya.
Pada  artikel  berita  Republika  Online  yang  berjudul  “Vaksin  Gotong  Royong  Sejalan dengan  Rasa  Keadilan  Masyarakat”  (13  Juli  2021),  nilai  moral  yang  digunakan  untuk melegitimasi  kebijakan  vaksinasi  berbayar  adalah  munculnya  pertentangan  rasa  keadilan  jika pemberian  vaksin  tidak  diberlakukan  secara  sesuai  antara  kalangan  menengah  rentan  hingga menengah ke bawah dan kalangan yang mampu.
“Vaksin gratis dijalankan menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah  ke  bawah.  Apabila  mereka  yang  termasuk  the  have  atau  mungkin  warga  negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan,” ujar Airlangga.
Pernyataan tersebut kemudian dipertegas dengan sudut pandang narasumber dari Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, yang juga mendukung kebijakan vaksinasi berbayar  sebagai  langkah  inovatif  pemerintah  dengan  mengedepankan  kepentingan  upaya pemulihan ekonomi masyarakat untuk melegitimasi kebijakan vaksinasi berbayar.
Ketua  Perkumpulan  Kader  Bangsa,  Dimas  Oky  Nugroho  memuji  langkah  inovatif pemerintah  terkait  kehadiran  program  vaksin  individu.  Dalam  situasi  kebutuhan  rill percepatan  pelaksanaan  vaksinasi  dan  upaya  pemulihan  ekonomi,  kata  Dimas,  inisiatif Kemenkes, Kementerian BUMN, dan Kimia Farma sudah tepat.
4. Rekomendasi penyelesaian masalah ( treatment recommendations )
Berdasarkan hasil analisis pada elemen treatment recommendations, atas seluruh berita polemik  kebijakan  vaksinasi  berbayar,  Republika  Online  merekomendasikan  untuk  tetap mendukung  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dengan  mempercayakan  pemerintah  dalam  proses pelaksanaannya harus disertai sistem yang jelas, sehingga program Vaksin Gotong Royong ini direkomendasikan sebagai langkah tepat dalam upaya penanganan kondisi krisis.
Tabel 6. Elemen Treatment Recommendations Berita Republika Online Judul Treatment Recommendations dalam Teks Berita Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara Irma  Suryani  Chaniago  (Politikus  Partai  Nasdem) mengingatkan  kepada  para  pengkritik  untuk  berhenti membuat  gaduh  dengan  komentar-komentar  negatif terhadap program vaksinasi mandiri. Vaksin  Gotong  Royong  Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat Dalam  kondisi  krisis,  negara  harus  mengalokasikan anggaran  yang  tepat  sasaran  sekaligus  memenuhi  rasa keadilan.  Mereka  yang  mampu  terutama dari  kalangan kelas  menengah  ke  atas  sudah  seharusnya  membayar vaksin  untuk  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19 secara cepat. Erick   Thohir  Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong Erick berencana pelaksanaan program vaksinasi gotong royong  akan  menggandeng  asosiasi   selain  Kadin semisal HIPMI hingga asosiasi industri mebel. Ini  Saran  KPK  Untuk  Vaksin Gotong Royong "Perlu  dibangun  sistem  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksin gotong royong  secara transparan,  akuntabel," kata Ketua KPK Firli Bahuri. Hipmi  PT  Dukung  Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah Kombinasi antara  vaksinasi  gratis  dan  juga  mandiri dapat saling melengkapi sebagai alternatif pilihan untuk mempercepat perluasan cakupan vaksinasi masyarakat. Sumber: Hasil Penelitian
Rekomendasi  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan-pernyataan  para  narasumber  yang mengusulkan  perencanaan  program  Vaksin  Gotong  Royong.  Rekomendasi  tersebut  tidak hanya berupa saran namun juga penjelasan terkait bagaimana cara para pihak pelaksana terkait menjalankan rencana kebijakan tersebut. Dari pihak Menteri BUMN selaku inisiator kebijakan vaksinasi  berbayar  mengemukakan  rencana  pelayanan  program  Vaksin  Gotong  Royong  yaitu bekerja  sama  dengan  Kimia  Farma  pada  tahap  awal  perencanaan  sebagaimana  pada  kutipan berikut:
Erick  mengatakan  Kimia  Farma  sebagai  anggota  holding  BUMN  farmasi  memiliki 1.300  klinik  yang  dilengkapi  tenaga  kesehatan  dan  dokter  yang  bisa  dimanfaatkan  melayani vaksinasi  gotong  royong.  Untuk  tahap  awal,  ucap  Erick,  delapan  klinik  Kimia  Farma  akan menjadi pionir program vaksinasi gotong royong untuk individu .
Republika  Online  juga  memberikan  porsi  bagi  rekomendasi  yang  disampaikan  oleh KPK  selaku  pihak  di  luar  pelaksana  program  vaksinasi  berbayar.  KPK  turut  mengawasi program tersebut dengan menekankan peran pemerintah agar sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan Vaksin Gotong Royong dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang dikutip dalam tubuh berita berjudul “Ini Saran  KPK Untuk Vaksin Gotong Royong” (14 Juli 2021).
Rekomendasi  penyelesaian  masalah  atas  adanya  kritik  terhadap  kebijakan  vaksinasi berbayar  dikemukakan  pada  artikel  berjudul  “Vaksinasi  Gotong  Royong  Harus  Didukung, Kurangi  Beban  Negara”  (12  Juli  2021).  Republika  Online  menuturkan  hasil  wawancara bersama  Irma  Suryani  Chaniago,  politikus  Partai  Nasdem,  bahwa  kritik  ataupun  komentar negatif  tentang  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dinilai  hanya  membuat  gaduh.  Alih-alih menyerap  kritik  tersebut,  narasumber  menegaskan  untuk  berhenti  memberikan  komentar negatif terhadap program Vaksin Gotong Royong tersebut.
“Irma  mengingatkan  kepada  para  pengkritik  untuk  berhenti  membuat  gaduh  dengan komentar-komentar negatif terhadap program vaksinasi mandiri ini ”.

## Frame Tempo.co: Polemik dalam Kebijakan Vaksinasi Berbayar
Berita  tentang  kebijakan  vaksinasi  berbayar  yang  dilaporkan  oleh  Tempo.co  selama kurun  waktu  10-16  Juli  2021  terdapat  kurang  lebih  30  artikel  berita.  Sebagian  besar,  berita- berita terkait kebijakan vaksinasi berbayar disajikan dalam kanal berita nasional.
Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi seleksi isu yaitu terkait pemilihan fakta dari kebijakan vaksinasi berbayar, Tempo.co menampilkan aspek kompleksitas kebijakan vaksinasi berbayar  berupa  kritik  dan  kontroversi  terhadap  kebijakan  tersebut.  Secara  keseluruhan, Tempo.co  lebih  banyak  menampung  suara  dari  pihak  kontra  atau  yang  mempermasalahkan kebijakan  vaksinasi  berbayar.  Berbeda  dengan  Republika  Online  yang  memberikan  sebagian besar  ruang  untuk  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  sebagai  sumber  informasi  utama, Tempo.co menyajikan narasumber yang lebih beragam pada lima artikel berita yang dianalisis. Narasumber  tersebut  terdiri  dari  berbagai  kalangan  di  antaranya  organisasi  buruh  yaitu Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI),  Koalisi  Warga  untuk  Keadilan  Akses Kesehatan,  Koalisi  Lapor  Covid-19,  kalangan  akademik  yaitu  epidemiolog,  pihak  Kimia Farma dan dari pihak pemerintah itu sendiri.
Adapun  pada  dimensi  penonjolan  aspek  yaitu  terkait  cara  penulisan  fakta,  Tempo.co tetap  menampilkan  sudut  pandang  yang  berimbang  meskipun  yang  ditonjolkan  pada pemberitaannya  adalah  ragam  kritik  dan  permasalahan  yang  ditujukan  untuk  kebijakan vaksinasi berbayar. Tempo.co menyediakan dua sisi sudut pandang sehingga memenuhi unsur cover both sides dalam penulisan berita.
Sedangkan  analisis  terhadap headline berita,  wartawan  Tempo.co  tidak  secara  khusus menyebut  kebijakan  vaksinasi  berbayar  sebagai  program  Vaksin  Gotong  Royong  (VGR) sebagaimana  pada headline Republika  Online.  Pemilihan  diksi  untuk  program  tersebut  di headline Tempo.co  lebih  banyak  menggunakan  “vaksin  berbayar”,  “vaksinasi  individu berbayar”,  atau  “vaksin  Covid-19  berbayar”.  Perbedaan  antara  penyebutan  nama  kebijakan atau program tersebut pada headline Republika Online dan Tempo.co menampilkan citra yang berbeda.  Citra  yang  ditampilkan  Tempo.co  melalui  pemilihan  diksi  pada headline tersebut mengandung unsur komersil yang melekat pada program vaksin berbayar.
1. Pendefinisian masalah ( defining problems )
Hasil analisis terhadap elemen pendefinisian masalah ( defining problems ), Tempo.co secara umum mendefinisikan isu terkait kebijakan vaksinasi berbayar sebagai polemik di mana kebijakan ini  mengundang  banyak  kritik  dan  persoalan  dari  berbagai  pihak.  Maka, frame yang  dikonstruksi Tempo.co adalah bahwa kebijakan vaksinasi berbayar bukan langkah yang tepat untuk menangani kondisi krisis justru menimbulkan keresahan dan persoalan-persoalan baru. Pendefinisian masalah tersebut secara umum diuraikan dalam Tabel 7.
Tabel 7. Elemen Defining Problems Berita Tempo.co Judul Defining Problems dalam Teks Berita KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi  Individu  Berbayar: Berpotensi Komersialisasi KSPI  mempermasalahkan  pemberian  vaksin  yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin gotong royong  maupun  vaksin  berbayar  secara  individu  yang rencananya dikeluarkan oleh Kimia Farma Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi Keberadaan  vaksin  Covid-19  berbayar  individu kontraproduktif  terhadap  langkah  penanggulangan Covid-19 di Indonesia Sederet  Kritik  terhadap  Program Vaksinasi Berbayar Kebijakan  vaksinasi  berbayar  mendatangkan  sejumlah kritikan yang disampaikan sejumlah pihak dan institusi terkait program tersebut Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar  Membuat  Publik  Ragu Kualitas Vaksin Gratis Program  vaksin  berbayar atau  vaksin  gotong  royong dapat membuat  publik  ragu  dengan kualitas  vaksin pemerintah Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif Cuan Koalisi  Warga  untuk  Keadilan  Akses  Kesehatan mencurigai  pemerintah  yang  lebih  mementingkan ekonomi  ketimbang  kesehatan  dalam  menangani pandemi
Sumber: Hasil Penelitian
Pada  elemen  pendefinisian  ini,  kebijakan  vaksinasi  berbayar  dianggap  permasalahan yang  berkaitan  dengan  isu  komersialisasi  vaksin,  masalah  etis  kemanusiaan,  dan  isu kepercayaan  publik.  Pada  artikel  berita  Tempo.co  yang  berjudul  “KSPI  Persoalkan  Rencana Vaksinasi  Individu  Berbayar:  Berpotensi  Komersialisasi”  (12  Juli  2021),  konsepsi  dan konstruksi  wartawan  Tempo.co  terkait  kebijakan  vaksinasi  berbayar  adalah  potensi komersialisasi  vaksin  sehingga  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu.  Pada  berita  tersebut, Tempo.co  menyitir  keterangan  tertulis  dari  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia (KSPI).
“Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi  oleh  produsen  yang  memproduksi  vaksin  dan  pemerintah  sebagai  pembuat regulasi,  terhadap  konsumen  dalam  hal  ini  rakyat  termasuk  buruh  yang  menerima  vaksin,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.
Wartawan  Tempo.co  juga  secara  lengkap  merangkum  ragam  kritikan  terhadap kebijakan vaksinasi berbayar dari berbagai sumber baik dari wawancara langsung, keterangan tertulis,  hingga  opini  melalui  media  sosial.  Rangkuman  sejumlah  kritik  tersebut  dilaporkan pada  artikel  berita  berjudul  “Sederet  Kritik  terhadap  Program  Vaksinasi  Berbayar”  (13  Juli 2021).  Cara  bagaimana  wartawan  Tempo.co  menghimpun  kritikan  dari  berbagai  sumber menampilkan upaya Tempo.co dalam menonjolkan kompleksitas kebijakan vaksinasi berbayar. Bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  didefinisikan  secara  murni  sebagai  suatu  upaya  penanganan pandemi Covid-19, melainkan ada politik kepentingan di balik kebijakan tersebut.
Pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan  Tempo.co  pada  15  Juli  2021,  wartawan Tempo.co  menuliskan headline “Pemerintah  Ngotot  Vaksin  Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif  Cuan”.  Penggunaan  diksi  “Ngotot”  pada headline menunjukkan  Tempo.co  ingin menekankan  bahwa  pemerintah  terlalu  memaksakan  kehendak  untuk  mewujudkan  program vaksinasi  berbayar.  Citra  yang  dikonstruk  oleh  wartawan  Tempo.co  pada  isi  berita  tersebut menampilkan kejanggalan pada kebijakan vaksinasi berbayar  yaitu adanya motif bisnis untuk pihak-pihak tertentu.
2. Penyebab masalah ( diagnose problems )
Berdasarkan hasil analisis pada elemen penyebab masalah ( diagnose problems ) dari isu kebijakan  vaksinasi  berbayar,  Tempo.co menempatkan  pihak  pemerintah  dan  BUMN  sebagai aktor utama penyebab masalah dalam polemik kebijakan vaksinasi berbayar. Pihak pemerintah dalam hal ini termasuk Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan pihak-pihak terkait, dinilai memiliki kepentingan di balik kebijakan vaksinasi berbayar. Kepentingan tersebut tidak lain  adalah  kepentingan  ekonomi.  Alasan  tersebut  yang  membuat  banyak  pihak  mengkritisi bahkan  menolak  adanya  kebijakan  vaksinasi  berbayar.  Tabel  8  berikut  menunjukkan  elemen penyebab masalah dalam berita Tempo.co.
Tabel 8. Elemen Diagnose Problems Berita Tempo.co Judul Diagnose Problems dalam Teks Berita KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi  Individu  Berbayar: Berpotensi Komersialisasi Produsen  vaksin  dan   pemerintah   selaku  pembuat regulasi berpotensi mengkomersilkan vaksin Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi Pemerintah  adalah  pihak  penyebab  masalah  atas langkah penanggulangan Covid-19 yang tidak tepat Sederet  Kritik  terhadap  Program Vaksinasi Berbayar Pemerintah, Presiden RI, dan pihak industri farmasi milik  BUMN  sebagai penyebab  masalah dalam isu kebijakan vaksinasi berbayar Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar  Membuat  Publik  Ragu Kualitas Vaksin Gratis Menteri  Kesehatan  dinilai  aneh  dalam  menyelesaikan persoalan stok vaksin Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif Cuan Pemerintah dan pihak BUMN   sebagai aktor kepentingan   yang    diuntungkan  dalam  kebijakan vaksinasi berbayar
Sumber: Hasil Penelitian
Wartawan  Tempo.co  mengemas  berita-berita  terkait  penyebab  masalah  dalam kebijakan  vaksinasi  berbayar  secara  kritis.  Pemerintah  dan  BUMN  dinilai  sebagai  penyebab masalah  dalam  polemik  vaksinasi  berbayar  karena  kebijakan  tersebut  memicu  banyak persoalan  bagi  publik.  Salah  satunya  adalah  adanya  diskriminasi  antara  pengguna  vaksin berbayar  dan  pengguna  vaksin  gratis.  Sikap  kontra  terhadap  kebijakan  vaksinasi  berbayar ditegaskan oleh epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman yang mengatakan bahwa keberadaan  vaksin  Covid-19  berbayar  kontraproduktif  terhadap  langkah  penanggulangan Covid-19  di  Indonesia.  Tempo.co  menyitir  kutipan  hasil  wawancaranya  pada  artikel  berita berjudul  “Epidemiolog  Bilang  Vaksin  Covid-19  Berbayar  Bisa  Picu  Diskriminasi”  (13  Juli 2021).
"Kalau  bicara  vaksin  itu  jangan  sampai  ada  terkesan  vaksin  bagus  untuk  yang  bisa bayar,  itu  gak  boleh.  Selain  tak  etis,  itu  diskriminatif,"  kata  Dicky  saat  dihubungi  Tempo, Selasa, 13 Juli 2021.
Tempo.co  juga  mengkonstruksi  citra  pemerintah  yang  lekat  dengan  adanya  motif ekonomi di balik program-program atau kebijakan yang dibuat. Konsepsi dan konstruksi citra tersebut  ditampilkan  wartawan  Tempo.co  dengan  menekankan  kasus-kasus  sebelumnya  yang terjadi.  Kasus  ekspor  benur  dan  korupsi  bantuan  sosial  masyarakat  pada  masa  pandemi menjadi  dua  contoh  bentuk  ketidakpercayaan  publik  terhadap  pemerintah.  Berdasarkan pengalaman  tersebut,  maka  muncul  kecurigaan  akan  terjadi  hal  yang  sama  pada  program vaksinasi  berbayar.  Pengemasan  berita  tersebut  menampilkan  ketidakmampuan  pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Sebagaimana pada kutipan teks berita berikut:
Anggota koalisi lainnya dari YLBHI, Muhammad Isnur, mengaku khawatir program ini hanya untuk ajang mencari keuntungan. Ia mengatakan sudah bukan barang baru ketika ada
program pemerintah yang berujung pada praktik lancung. Ia mencontohkan ekspor benur dan bantuan  sosial  masyarakat  terdampak  pandemi.  Dua  program  ini  menyeret  sang  menteri  ke pengadilan .
3. Keputusan moral ( moral judgment )
Hasil  analisis  pada  elemen  keputusan  moral  ( moral  judgment ),  Tempo.co  mengaitkan kebijakan  vaksinasi  berbayar  dengan  moral  kemanusiaan.  Melalui  pengemasan  beritanya, Tempo.co  menyiratkan  bahwa  pemerintah  justru  berlaku  tidak  sepantasnya  dengan mengadakan vaksinasi berbayar di tengah kondisi krisis pandemi Covid-19.  Keputusan moral yang  dibangun  Tempo.co  menunjukkan  bahwa  langkah  pemerintah  membuat  kebijakan vaksinasi  berbayar  adalah  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  peran  pemerintah  yang bertanggung jawab atas penanganan pandemi Covid-19.
Tabel 9. Elemen Moral Judgment Berita Tempo.co Judul Moral Judgment dalam Teks Berita KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi  Individu  Berbayar: Berpotensi Komersialisasi Pemberian vaksin kepada rakyat  termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19 adalah tugas negara. Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi Prinsip  vaksin  dalam  masa  pandemi adalah gratis  agar menjamin  kesetaraan dan akses  yang  merata untuk semua penduduk tanpa diskriminasi. Sederet  Kritik  terhadap  Program Vaksinasi Berbayar Pasokan  vaksin  masih  terbatas.  Praktik  jualan  vaksin adalah  tindakan  biadab.  Epidemiolog  percaya  hati nurani  Budi  Gunadi  Sadikin  untuk  punya  keberanian menghapus  konsep  vaksinasi  berbayar  karena  tidak sesuai konstitusi dan UU Karantina. Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar  Membuat  Publik  Ragu Kualitas Vaksin Gratis Pemerintah  harusnya berkomitmen  untuk  melindungi rakyatnya,  melakukan perdagangan  vaksin  hanya  akan menguntungkan pihak tertentu. Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif Cuan KPC-PEN  dibentuk  untuk  mengimbangi public  health dan economy  recovery ,  tapi dalam perjalanannya  lebih mengedepankan ekonomi
Sumber: Hasil Penelitian
Dalam  frame  Tempo.co,  penanganan  pandemi  Covid-19  termasuk  dengan  pemberian vaksin  adalah  tugas  dan  tanggung  jawab  negara.  Pada  dasarnya,  upaya  penanggulangan pandemi  Covid-19  oleh  pemerintah  harus  didukung  oleh  setiap  elemen  bangsa  termasuk pemberian vaksin. Meskipun aspek yang ditonjolkan Tempo.co adalah kritik terhadap program vaksinasi  berbayar,  Tempo.co  mengawali  lead  berita  dengan  pernyataan  dukungan  terhadap pemerintah  untuk  menangani  Covid-19.  Pada  artikel  berjudul  “KSPI  Persoalkan  Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi” (12 Juli 2021), lead berita dituliskan sebagai berikut:
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya pemerintah  untuk  melawan  pandemi  Covid-19  dengan  cara  vaksinasi.  Pemberian  vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran Pandemi  Covid-19,  menurut  mereka,  adalah  tugas  negara.  Oleh  karena  itu,  KSPI  menilai apapun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya kepada seluruh rakyat menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dan  pengusaha,  termasuk  dimulainya  program  vaksin gotong royong dan vaksin berbayar secara individu.
Namun,  dengan  mengadakan  layanan  vaksinasi  berbayar,  sikap  pemerintah  justru bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Hal itu karena vaksinasi berbayar dinilai  tidak  sesuai  prinsip  terkait  kesetaraan  akses  kesehatan.  Maka,  masalah  yang  muncul adalah diskriminasi pelayanan vaksin.  Sebagaimana kutipan berita pada artikel “Epidemiolog
Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi” (13 Juli 2021).
Dicky  mengatakan  prinsip  vaksin  dalam  masa  pandemi  adalah  gratis  agar  menjamin kesetaraan  dan  akses  yang  merata  untuk  semua  penduduk  tanpa  diskriminasi.  Hal  itu  akan membantu peningkatan cakupan vaksinasi .
Langkah pemerintah dalam menangani kondisi krisis juga dinilai lebih mementingkan persoalan  ekonomi  dibandingkan  kesehatan  publik,  terbukti  dengan  adanya  kebijakan vaksinasi berbayar. Sudut pandang tersebut dikemukakan oleh Perwakilan Koalisi  dari  Lapor Covid-19,  Amanda  Tan,  melalui  wawancaranya  dengan  Tempo.co.  Berikut  kutipan  dalam berita Tempo.co.
"KPC-PEN  dibentuk  untuk  mengimbangi  public  health  dan  economy  recovery,  tapi dalam perjalanannya lebih mengedepankan ekonomi," kata Amanda, pada Rabu, 14 Juli 2021.
4. Rekomendasi penyelesaian masalah ( treatment recommendations )
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  elemen treatment  recommendations ,  Tempo.co menekanan  penyelesaian  masalah  atas  polemik  kebijakan  vaksinasi  berbayar  adalah  dengan membatalkan  kebijakan  tersebut  dan  tetap  menggratiskan  pemberian  vaksin  untuk  seluruh lapisan  masyarakat.  Rekomendasi  tersebut  berdasarkan  sudut  pandang  berbagai  narasumber dengan  berbagai  pertimbangan.  Secara  umum,  Tabel  10  menunjukkan  elemen treatment recommendations pada berita Tempo.co.
Tabel 10. Elemen Treatment Recommendations Berita Tempo.co Judul Treatment Recommendations dalam Teks Berita KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi  Individu  Berbayar: Berpotensi Komersialisasi Pemberian vaksin untuk buruh dan setiap warga negara digratiskan. Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19  Berbayar  Bisa  Picu Diskriminasi Jika memang vaksin harus berbayar, ia mengatakan saat ini adalah bukan saat yang tepat karena pandemi masih berlangsung.  Vaksin  baru  bisa  dikomersilkan  hanya jika penyakit sudah menjadi endemi, penyakit  yang sudah melewati masa kritisnya. Sederet  Kritik  terhadap  Program Vaksinasi Berbayar Program  Vaksinasi  Gotong  Royong  Individu  tersebut harus ditolak. Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar  Membuat  Publik  Ragu Kualitas Vaksin Gratis Pemberian vaksin harus gratis, tidak boleh dikomersilkan. Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif Cuan Kebijakan vaksinasi berbayar harus dibatalkan.

## Sumber: Hasil Penelitian
Rekomendasi  penyelesaian  masalah  dalam  berita-berita  Tempo.co  diperkuat  dengan argumen-argumen  dari  para  narasumber.  Tidak  hanya  rekomendasi  untuk  membatalkan kebijakan  vaksinasi  berbayar,  rekomendasi  tersebut  juga  disertai  dengan  langkah  alternatif yang  disarankan  sebagai  solusi  untuk  pemerintah.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh perwakilan  KSPI  yang  mengharapkan  pemberian  vaksin  digratiskan.  Said  Iqbal  selaku perwakilan KSPI, memberikan saran penyelesaian atas persoalan vaksinasi sebagai berikut:
Bilamana  pemerintah  membutuhkan  anggaran  tambahan  untuk  menyelenggarakan vaksin gotong royong ini, Iqbal menyarankan agar pemerintah menaikkan sedikit nilai pajak badan  perusahaan  (PPH  25)  dan  mengambil  sebagian  anggaran  Kesehatan yang  dalam  UU Kesehatan besarnya adalah 5 persen dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.
Tempo.co  juga  menyajikan  sudut  pandang  epidemiolog  mengenai  penekakan penyelesaian  masalah  kebijakan  vaksinasi  berbayar.  Menurut  Dicky  Budiman,  epidemiolog dari  Griffith  University,  bagaimanapun  kondisi  Indonesia  masih  krisis  pandemi  tidak memungkinkan  untuk  mengadakan  layanan  vaksinasi  berbayar.  Dengan  demikian,  kebijakan vaksinasi  berbayar  pada frame ini  menegaskan  bahwa  layanan  vaksinasi  berbayar  adalah kebijakan yang tidak tepat, karena itu sebaiknya kebijakan itu dibatalkan.
Jika  memang  vaksin  harus  berbayar,  ia  mengatakan  saat  ini  adalah  bukan  saat  yang tepat karena pandemi masih berlangsung. Vaksin baru bisa dikomersilkan hanya jika penyakit sudah menjadi endemi, penyakit yang sudah melewati masa kritisnya.
Pada  artikel  berita  Tempo.co  dengan headline  “ Sederet  Kritik  terhadap  Program Vaksinasi  Berbayar”  (13  Juli  2021),  wartawan  Tempo.co  menghimpun  beragam  kritik  dari berbagai  sumber.  Tempo.co  menghimpun  sumber  yang  seluruhnya  secara  tegas  menyuarakan untuk  menolak  kebijakan  vaksinasi.  Salah  satu  yang  disorot  wartawan  Tempo.co  yaitu  kritik dari  seorang  ekonom  senior,  Faisal  Basri,  yang  secara  tegas  menolak  kebijakan  vaksinasi berbayar melalui unggahannya di media sosial.
"Pasokan vaksin  masih terbatas.  Praktik jualan  vaksin  adalah tindakan  biadab," ujar dia dalam cuitannya di akun @FaisalBasri, Minggu, 11 Juli 2021. Ia pun meminta pemerintah untuk  melarang  praktik  tersebut.  "Pemerintah  harus  melarangnya,  apalagi  yang  jualan BUMN," kata dia .
Tempo.co juga memilih penekanan penyelesaian masalah dari Perwakilan Koalisi dari Lapor  Covid-19  untuk  disajikan  di  beritanya.  Pemerintah  seharusnya  melakukan  upaya  lain seperti peningkatan testing dan tracking sebagai upaya penanggulangan Covid-19. Pada artikel berita  Tempo.co  dengan headline  “ Pemerintah  Ngotot  Vaksin  Berbayar,  Koalisi  Curiga  Ada Motif Cuan” (15 juli 2021), kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:
Menurut  Amanda,  Badan  Usaha  Milik  Negara  mestinya  diminta  untuk  membantu peningkatan  pengetesan  (testing)  dan  pelacakan  kontak  (tracing)  ketimbang  menjadi penyelenggara vaksin Covid-19 berbayar.
Frame yang  dibentuk  Tempo.co  menampilkan  apa  yang  dikonsepi  oleh  wartawan Tempo.co  melalui  laporan  beritanya  yaitu  bahwa  penyelesaian  polemik  kebijakan  vaksinasi berbayar  adalah  dengan  membatalkan  kebijakan  tersebut.  Tiga  elemen framing sebelumnya yang  dikembangkan  Tempo.co  pada  akhirnya  juga  mempengaruhi  bagaimana  rekomendasi penyelesaian  yang  disarankan.  Bagi  Tempo.co,  penanganan  Covid-19  melalui  layanan vaksinasi berbayar bukan langkah yang tepat.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika Online dan Tempo.co mengkonstruksi isu kebijakan vaksinasi berbayar dengan framing yang berbeda. Bentuk framing berita sangat bergantung dengan situasi internal organisasi termasuk kepemilikan media. Republika Online mengkonstruksi  kebijakan  vaksinasi  berbayar  sebagai  upaya  penanganan  Covid-19  yang strategis  dan  rasional.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  posisi  Erick  Thohir  sebagai  Direktur Utama  Republika  Online  sekaligus  Menteri  BUMN  memiliki  keterkaitan  pada  proses konstruksi  berita  mengenai  kebijakan  vaksinasi  berbayar.  Republika  Online  lebih  banyak menyajikan  sudut  pandang  dari  narasumber  yang  pro  terhadap  kebijakan  vaksinasi  berbayar. Kebijakan  vaksinasi  berbayar  dibingkai  Republika  Online  sebagai  langkah  pemerintah  yang direkomendasikan pada khalayak untuk didukung.
Sedangkan  Tempo.co  membingkai  isu  kebijakan  vaksinasi  berbayar  sebagai  polemik yang  mendatangkan  banyak  kritik  dan  penolakan.  Tempo.co  mengedepankan  sudut  pandang dari berbagai pihak yang kontra terhadap kebijakan vaksinasi berbayar. Bentuk framing
tersebut  dapat  dikaitkan  pula  dengan  Tempo.co  sebagai  media  yang  tidak  memiliki  afiliasi dengan  pemerintah  dan  berprinsip  untuk  meliput  peristiwa  dan  menuliskannya  secara  tajam, cerdas dan berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmara, Chandra Gian. “Kisah Vaksin Berbayar yang Akhirnya Dibatalkan Jokowi!” CNBC  Indonesia ,  17  Juli 2021. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210717113633-4-261639/kisah-vaksin-berbayar-yang- akhirnya-dibatalkan-jokowi/1 .
Azizah,  Khadijah  Nur.  “Ada  Vaksin  Covid-19  Berbayar  di  Kimia  Farma,  Ini  Harga  dan  Jenis  Vaksinnya” detikhealth ,  11  Juli  2021. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5638953/ada-vaksin-covid-19- berbayar-di-kimia-farma-ini-harga-dan-jenis-vaksinnya .
Chairani, Desita., & Kania, Dessy . "Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo: Analisis  Framing  pada  Laporan  Utama  Majalah  TEMPO  dan  Majalah  Gatra.  Journal  Communication Spectrum, Vol. 3, no.2 (2013): 121-139.
Eriyanto. “Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.” Yogyakarta: LKIS. 2015.
Gunadi.  “Ini  Penyebab  Varian  Delta  Begitu  Dominan  dalam  Ledakan  COVID-19.  Mampukah  Vaksin Melawannya?”  The  Conversation,  13  Juli  2021  https://theconversation.com/ini-penyebab-varian-delta- begitu-dominan-dalam-ledakan-covid-19-mampukah-vaksin-melawannya-163490 .
Karman.  “Media  dan  Konstruksi  Realitas:  Analisis  Framing  Terhadap  Pemberitaan  Koran  Tempo  Mengenai Kasus  Ledakan  Bom  di  Masjid  Mapolres  Cirebon.”  Jurnal  Studi  Komunikasi  dan  Media  Vol.16, no.1 (2012): 27-46.
Nadia,  Siti.  Kebijakan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19.  15  Januari  2021. https://persi.or.id/wp- content/uploads/2021/01/paparan_adinkes_rakernassus.pdf .
Paramasari, Silvia Nevane. “Strategi  Komunikasi  Kesehatan dalam Upaya Membangun Partisipasi  Publik pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, Vol. 5, No.1 (2021): 123-132
Plays,  T.  “Purposive  sampling  In  L.  M.  Given  (Ed.) The  Sage Encyclopedia  of  Qualitative  Research, (2):  697- 698. 2008.
Putri,  Budiarti  Utami.  “Epidemiolog  Sebut  Airlangga  dan  Erick  Thohir  Dalang  Gagasan  Vaksin  Berbayar.” Tempo.co, 14 Juli 2021. https://nasional.tempo.co/read/1483143/epidemiolog-sebut-airlangga-dan-erick- thohir-dalang-gagasan-vaksin-berbayar .
Rahardaya, Astrid Kusuma. “Strategi Akomodasi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Secara Daring Selama Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, Vol. 5, No,1 (2021): 110-112.
Santi, Sarah. “Frame Analysis: Konstruksi Fakta dalam Bingkai Berita.” Forum Ilmiah, Vol. 9, No.3 (2012): 219- 232 .
Siyoto, Sandu, & Sodik, M. Ali. “Dasar Metodologi Penelitian” . Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
Sobur, Alex. “Analisis Teks Media: Suatu Pengantar” . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
Susanti,  Santi.  “Humor  dan  Covid-19:  Makna  Pesan  dalam  Akun  Instagram  @t_faturahman.” Jurnal  Lensa Mutiara Komunikasi, Vol. 5, No. 1 (2021): 1-9
Syaipudin,  Latif.  “Peran  Komunikasi  Massa  di  Tengah  Pandemi  Covid-19:  Studi  Kasus  di  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung.” Kalijaga  Journal  of Communication , Vol. 2, No. 1 (2020): 14-34.
Wafi, Ahmad Abdul, & Haes, Putri Eka. (2020). “Kredibilitas Portal Berita Online Dalam Pemeberitaan Covid- 19:  Studi  kasus  Tribun  Bali  Periode  Maret-Juni  2020.” Jurnal  Masyarakat  Merdeka, Vol.  3,  No.  1 (2020): 31-37.
Wiryawan, I Wayan . “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid- 19) di Indonesia” . Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar (pp. 179-188). 2020. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar
Zellatifanny, Cut Medik & Mudjiyanto, Bambang. Tipe Penelitian Deskripsi dalam Komunikasi. Jurnal Diakom, Vol. 1, No. 2 (2018) : 83-90.