Herani  N  (2022)  Urgensi  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Reforma Agraria , Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7 (10), E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## URGENSI  PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIK  LENGKAP  SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
Herani N, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: heranassar95@gmail.com, farida.pada@unhas.ac.id, srisusyanti@ymail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menemukan implementasi pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam mewujudkan reforma agraria dan untuk mengetahui dan  mendeskripsikan  urgensi  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  dalam mewujudkan reforma agraria. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah fakta dilapangan. Metode penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder kemudian data dikumpulkan dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa;  (1) Implementasi pendaftaran tanah sistematik lengkap telah dilaksanakan di desa Melle dan  desa  Watu  mulai  dari  persiapan  sampai  penyuluhan  dan  pelaksanaan terimplementasi  dengan  baik  namun  pada  tahap  penerbitan  terdapat  kendala  yang berakibat target penerbitan sertipikat tidak terpenuhi (2) Urgensi pendaftaran tanah sistematik  lengkap  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  objek  tanah, subyek, dan status kepemilikan terhadap pemilik tanah serta menata aset. Kemudian, melalui  penataan  akses  dengan  indikator  adanya  sertipikat  yang  dapat  digunakan sebagai jaminan memperoleh modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai  peserta  yang  ikut  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap. Pelaksanaan  reforma  agraria  dengan  kinerja  yang  tersistem  dengan  baik  akan menghasilkan manfaat yang merata dirasakan di seluruh aspek lingkungan kehidupan masyarakat,  tidak  hanya  pada  aset  tapi  juga  kepada  akses  yang  membaik  demi kesejahteraan sosial yang merata.
Kata Kunci: Urgensi, PTSL, Pelaksanaan, Reforma Agraria

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  find  the  implementation  of  complete systematic land registration in realizing agrarian reform and to identify and describe the urgency of complete systematic land registration in realizing agrarian reform. This  type  of  research  is  empirical  legal  research  conducted  by  researching  and examining the facts in the field. The research method uses primary data sources and secondary data and then the data collected is analyzed descriptively qualitatively. The results showed that; (1) Implementation of complete systematic land registration has  been  carried  out  in  Melle  and  Watu  villages  starting  from  preparation  to counseling and implementation is well implemented but at the issuance stage there
are obstacles that result in the certificate issuance target being not met (2) Urgency of complete systematic land registration to provide certainty law on land objects, subjects,  and  ownership  status  of  land  owners  as  well  as  managing  assets.  Then, through  structuring  access  with  indicators  of  certificates  that  can  be  used  as collateral to obtain capital to improve the welfare of the community as participants who  participate  in  complete  systematic  land  registration  activities.  The implementation of agrarian reform with a well-systematic performance will produce benefits that are evenly distributed throughout all aspects of the community's life, not only in assets but also in improved access for equitable social welfare.
Keywords: Urgency, PTSL, Implementation, Agrarian Reform

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang bercorak agraris, dimana tanah sangat penting bagi masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tanah adalah hal yang utama dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kebutuhan manusia untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan serta menggunakan tanah yang terus meningkat  memicu  terjadinya  konflik  dalam  lingkungan  masyarakat  (Herdiansyah, 2019).
Kemudian  dalam  upaya  melindungi  hak  milik  terhadap  tanah,  pemerintah berkewajiban memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap pemilik tanah melalui pendaftaran tanah yang hingga terbitnya sertipikat sebagai bukti autentik yang juga  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  dalam  masyarakat  terhadap pemilikan tanah (Anatami, 2017).
Pentingnya  sertipikat  tanah  dalam  hal  ini  yang  dilakukan  melalui  program pendaftaran tanah sistematik lengkap sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki yang  sejalan  dengan  tujuan  reforma  agraria  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Hanya saja, program pendaftaran tanah  secara  sistematik  lengkap  yang  mendukung  terwujudnya  pelaksanaan  reforma agraria harus dipahami benar urgensinya (Jamaluddin et al., 2021).
Maka  dari  itu,  pemberian  sertipikat  atas  bidang-bidang  tanah  penting  dalam rangka  melakukan  penataan  aset  melalui  penatagunaan  tanah  demi  mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan dari reforma agraria serta adanya jaminan kepastian hukum bagi kepentingan pemilik tanah (Nugroho et al., 2020). Hal ini tentu dapat memicu timbulnya konflik atau sengketa pertanahan karena pengakuan pemilikan  tanah  antar  masyarakat  terhadap  bidang  tanah  yang  mana  mereka  tidak memiliki bukti autentik atas bidang tanah tersebut.
Adapun target pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dilakukan percepatan untuk target realisasi semua bidang tanah di wilayah Republik Indonesia harus terdaftar sampai tahun 2025 sehingga terwujud pula reforma agraria dalam hal penataan aset  melalui  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (Riduan  et  al.,  2020). Adapun sumber dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN bahwa target penyelesaian pendaftaran tanah pada bidang tanah yang belum terdaftar pada tahun
2022 yaitu 22.444.710 bidang tanah dan targetnya 10.000.000 bidang tanah. Di daerah Kabupaten Bone itu sendiri, target pengukuran bidang tanah dalam program PTSL pada tahun 2020 yaitu 7.020 bidang tanah dan tahun 2021 yaitu 8.071 bidang tanah.
Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, terkait dengan pelaksanaan reforma  agraria  atau  pembaruan  agraria  pemerintah  telah  mengeluarkan  serangkaian aturan  dan  kebijakan  untuk  penataan  aset  melalui  percepatan  pendataan  seluruh  tanah yang  ada  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  program  PTSL  yang  dilaksanakan  oleh Instansi terkait salah satunya pelaksanaan PTSL di wilayah desa daerah Kabupaten Bone.
Penulis  mengambil  sampel  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  kesamaan  topik dalam penelitian ini yatu penelitian (Yana et al., 2020) Hasil penelitian dalam jurnal ini bahwa  efektivitas  suatu  program  percepatan  pendaftaran  tanah  di  Kantor  Badan Pertanahan  Kabupaten  Bintan  pada  dasarnya  dilakukan  dengan  memperbandingkan tujuan, sasaran serta target yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan hasil nyata yang telah dicapai. Untuk mengetahui efektivitas reformasi agraria melalui program PTSL di kabupaten Bintan, peneliti menggunakan teori (Budiani, 2007) dengan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.  Hal  yang  membedakan  penelitian  Wily  Yana  dkk  dengan  penelitian  penulis dapat dilihat dari variabel utama judulnya, dalam penelitian Wily Yana dkk menggunakan variabel  “efektivitas”  sedangkan  dalam  penelitian  penulis  menggunakan  variable “urgensi”.
Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam mewujudkan reforma agrarian dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam mewujudkan reforma agrarian.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk  dapat  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  serta  meneliti  bagaimana  bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Adapun  lokasi  penelitian  yang  dipilih  dalam  hasil penelitian ini adalah Desa Melle dan Desa Watu yang berada di daerah Kabupaten Bone. Adapun  yang  menjadi  sasaran  peneliti  dalam  pengambilan  data,  yakni  masyarakat pemilik  tanah  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah sistematik  lengkap  di  Kabupaten  Bone.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari wawancara langsung dengan pihak terkait yang melaksanakan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, data sekunder dalam  hasil  penelitian  ini  adalah  data  dari  kamus  bahasa  Indonesia  oleh  Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, cetakan keempat yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007 dan kamus hukum oleh Simorangkir yang diterbitkan oleh Aksara baru pada tahun 1980.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  Dalam  Mewujudkan Reforma Agraria
Dalam pelaksanaannya Kementerian ATR/BPN mengeluarkan petunjuk teknis PTSL yang diterbitkan per-tahun sebagai acuan pelaksanaan PTSL. Juknis tersebut. Secara umum, berikut tahapan implementasi PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone di Desa Melle dan Desa Watu:

## 1. Persiapan PTSL
Persiapan untuk pelaksanaan PTSL menjadi kewenangan dari pihak Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bone.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Andi  Tenri Seling  selaku  Koordinator  Kelompok  Substansi  Pendaftaran  Hak  Tanah  yang merangkap  sebagai  sekretaris  pelaksana  PTSL  di  Kabupaten  Bone  dikatakan bahwa:
“ Setelah  melakukan  perencanaan  dan  penetapan  lokasi  berdasarkan pertimbangan  data  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar,  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Bone  menyiapkan  sarana  dan  prasarana    untuk pelaksanaan  kegiatan  PTSL,  sumber  daya  manusia  dan  pembentukan  panitia pelaksana  PTSL.  Jadi  adapun  dokumen  persiapan  pelaksanaan  PTSL  adalah surat keputusan penetapan lokasi dan surat keputusan tim pelaksana .” 2. Penyuluhan
Penyuluhan ini bertujuan untuk memberi edukasi dengan memperkenalkan program  PTSL  kepada  masyarakat  di  desa  bahwa  PTSL  merupakan  program pelayanan  sertipikat  gratis  dari  pemerintah,  yang  merupakan  jalan  pintas  bagi masyarakat yang ingin memperoleh sertipikat dengan proses yang mudah dan relatif cepat.  Penyuluhan  PTSL  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bone  yang dilaksanakan  di  Kantor  Desa  Melle  dan  Kantor  Desa  Watu  dan  dihadiri  Kepala Desa bersama Sekretaris, Bintara pembina desa , Kepala dusun, Tokoh masyarakat, dan masyarakat dari desa berlangsung dengan baik sebagaimana disampaikan oleh Jumardi selaku sekretaris Desa Melle dan hal yang sama dikatakan Mardi Saleh selaku sekretaris Desa Watu saat ditemui di Kantor desa.

## 3. Pelaksanaan PTSL
Program  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  di  Kabupaten  Bone  mulai dilaksanakan  yang  mencakup  pendataan  untuk  menentukan  target  bidang  tanah yang  terdaftar  dalam  program  PTSL.  Setelah  itu,  dilaksanakanlah  kegiatan prasertipikasi  sebelum  dilakukan  pengukuran  terhadap  bidang  tanah  yang  akan didaftar. Pelaksanaan PTSL Kabupaten Bone dimulai pada tahun 2017 dan masih berjalan sampai saat ini.
Tabel 1. Data jumlah peserta PTSL di Desa Melle Dusun Melle Atakka Gattungeng Masalle Peserta 133 175 271 398 Jumlah Peserta 977 Peserta PTSL di Desa Melle Sumber: Data sekunder dari kantor Desa Melle tahun 2020.
Dari Tabel 1 (satu), dapat diketahui peserta PTSL di Desa Melle terdaftar sebanyak  977  (sembilan  ratus  tujuh  puluh  tujuh)  peserta  yang  masing-masing berasal dari:
a. Dusun Melle sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) peserta;
b. Dusun Atakka sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) peserta;
c. Dusun Gattungeng sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu peserta; dan
d. Dusun Masalle sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) peserta.
Tabel 2. Data jumlah peserta PTSL di Desa Watu Dusun Watu Atakka Gattungeng Masalle Peserta 133 175 271 398 Jumlah Peserta 977 Peserta PTSL Desa Melle Sumber: Data sekunder dari kantor Desa Watu tahun 2021.
Dari Tabel 2 (dua), dapat diketahui peserta PTSL di Desa Watu terdaftar sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) peserta yang masing-masing berasal dari:
a. Dusun Watu sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) peserta;
b. Dusun Atakka sebanyak 91 (sembilan puluh satu) peserta;
c. Dusun Gattungeng sebanyak 58 (lima puluh delapan) peserta; dan
d. Dusun Masalle sebanyak 72 (tujuh puluh dua) peserta.
Dari  dua  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  telah  dilakukan  penatan  aset melalui  program  PTSL  di  dua  desa  tersebut,  meskipun  pelaksanaannya  tidak sepenuhnya  berhasil,  tapi  dengan  adanya  pendataan  yang  telah  dilakukan  oleh panitia  pelaksana  di  desa  tersebut  dapat  menjadi  pertimbangan  untuk  tahun berikutnya  dilakukan  peningkatan  realisasi  sehingga  dapat  mencapai  suatu  desa lengkap.  Berikut tabel data pelaksanaan PTSL di Desa Melle dan Desa Watu:
Tabel 3. Data Pelaksanaan PTSL di Desa Melle Desa Target PBT Sertipikat Kluster 4 Melle 1.596 1.362 20 Sumber: Data Sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone tahun 2020
Dari Tabel 3 (tiga), dapat diketahui bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Melle terdapat target pengukuran bidang tanah sejumlah 1.596 (seribu lima ratus sembilan puluh enam) dan capaian sertipikat dari target tersebut adalah 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) serta terdapat 20 bidang tanah dalam kluster 4 yang berarti sudah  bersertipikat  sebelum  pelaksanaan  PTSL.  Dalam  skala  10-100%  (sepuluh sampai  seratus  persen)  keberhasilan  pelaksanaan  PTSL  di  Desa  Melle  mencapai 80% desa lengkap.
Tabel 4. Data Pelaksanaan PTSL di Desa Watu Desa Target PBT Sertipikat Kluster 4 Watu 1.800 458 20 Sumber: Data Sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tahun 2021
Dari  Tabel  4  (empat),  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  PTSL  di  Desa Watu  terdapat  target  pengukuran  bidang  tanah  sejumlah  1.800  (seribu  delapan ratus) dan capaian sertipikat dari target tersebut adalah 458 (empat ratus lima puluh delapan)  serta  terdapat  20  bidang  tanah  dalam  kluster  4  yang  berarti  sudah bersertipikat sebelum pelaksanaan PTSL. Desa Watu pelaksanaan PTSL pada tahun 2021  belum  mencapai  target  desa  lengkap,  berbeda  dengan  Desa  Melle, ketimpangan yang cukup jauh pelaksanaan PTSL di Desa Watu antara penerbitan sertipikat  dari  jumlah  target  bidang  tanah.  Adapun  persentase  keberhasilannya hanya 40% (empat puluh persen) dari skala 100% (seratus persen).
Keberhasilan pencapaian target sertipikat dalam jumlah yang relatif banyak menghampiri target pengukuran bidang tanah tidak lain karena adanya partisipasi masyarakat untuk aktif mendaftarkan bidang tanah yang dimiliki dalam program PTSL yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone di Desa Melle dan Desa Watu.
Jadi, dari pemerintah desa melakukan penyeragaman biaya persiapan PTSL untuk keperluan prasertipikat seperti pembelian patok, materai dan keperluan lain dalam kegiatan pengukuran masing-masing bidang tanah milik masyarakat. Kepala desa berperan secara aktif dalam membantu dan mendukung pelaksanaan PTSL di desanya  karena  sudah  menjadi  tugasnya  sebagai  pemimpin  penyelenggaraan pemerintahan  desa  juga  sebagai  upaya  melaksanakan  pembangunan  desa  dan perlindungan masyarakat desanya terhadap konflik pertanahan.
4. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
Penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan target dan produk akhir dari pelaksanaan PTSL. Pada tahapan ini, peserta PTSL memperoleh sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya. Penyerahan sertipikat dilakukan pada saat tahun anggaran berjalan atau paling lambat pada triwulan satu tahun berikutnya.
Gambar 1. Agenda Penyerahan Sertipikat Tanah Tahun 2020
Sumber: Data sekunder yang diakses melalui www.bone.go.id tahun 2020
Gambar  empat  adalah  agenda  penyerahan  sertipikat  tanah  secara  simbolis  oleh Muhalis Menca sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone kepada Andi Fahsar M. Padjalangi sebagai Bupati Bone. Penyerahan bertempat di Hotel Novena Watampone.
Penerbitan sertipikat di Desa Melle dan Desa Watu tidak ada yang memenuhi atau mencapai target pengukuran bidang tanah. Berdasarkan pada tabel dua dan tiga dan tabel empat terkait dengan pelaksanaan PTSL di Desa Melle dan Desa Watu yang tercatat ada 1.362 sertipikat yang telah diterima masyarakat sebagai peserta PTSL di desa dan 458 sertipikat di Desa Watu. Desa lengkap itu sendiri adalah desa yang seluruh bidang tanah dalam  desa  tersebut  sudah  terdaftar  secara  lengkap  dan  valid  secara  spasial  maupun tekstual, dengan data yang valid dan lengkap tersebut pemerintah dapat melihat potensi desa untuk dikembangkan ke skala yang lebih besar yakni kabupaten lengkap.
Gambar 2 . Bentuk skala desa lengkap menjadi kabupaten lengkap Sumber data : Sekunder dari buku Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis- 100.HKtabel.02.01/I/2022
Gambar  lima  diatas  memperlihatkan  bentuk  dari  skala  desa  lengkap  hingga  ke skala  yang  lebih  besar  lagi  yaitu  terbentuknya  kota  atau  kabupaten  di  lengkap. Pelaksanaan PTSL yang dilakukan di desa demi desa penting demi tercapainya suatu desa
lengkap  yang  semua  bidang  tanahnya  telah  terukur  secara  keseluruhan  dalam  desa tersebut dengan mengingat adanya fakta bahwa masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar.
Adapun output dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yaitu :
1. Kepada pemilik tanah diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
2. Kantor  Pertanahan  sebagai  lembaga  garis  depan  dalam  pendaftaran  tanah,  haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, abik  untuk  pemerintah  sendiri,  sehingga  dapat  merencanakan  pembangunan  negara dan juga bagi masyarakat;
3. Tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar, Informasi itu penting untuk  dapat  memutuskan  sesuatu  yang  diperlukan  dimana  terlibat  tanah,  yaitu  data fisik  dan  data  yuridis,  termasuk  satuan  rumah  susun,  informasi  tersebut  bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah atau bangunan yang ada (Salle et al., 2010).
Dalam hal ini, pentingnya sertipikat itu sendiri sebagai pembuktian hak atas tanah yang  dimiliki  sehingga  mengurangi  adanya  kasus  sengketah  tanah  dan  berkurangnya konflik yang disebabkan oleh tanah yang belum bersertipikat. Selanjutnya secara lebih rinci  rasionalisasi  dari  perlunya  reforma  agraria  ini  sebenarnya  mencakup  lima  aspek sebagai berikut:
1. Aspek hukum, yaitu untuk terciptanya kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat atas tanah, terutama lapisan bawah dan khususnya rakyat tani;
2. Aspek sosial, yaitu untuk terwujudnya “keadilan”. Struktur agraria yang relatif merata akan dirasakan lebih adil, se- hingga keresahan dan kemungkinan konflik pun dapat di- hindarkan;
3. Aspek  politik,  yaitu  demi  terjaminnya  “stabilitas”.  Struktur  agraria  yang  adil  akan meredam  keresahan,  yang  pada  gilirannya  dapat  menjadi  perekat  persatuan  dan kesatuan;
4. Aspek psikologis, yaitu terciptanya suatu suasana social euphoria dan family security (menurut istilah A.T. Mosher, 1976), sedemikian rupa sehingga para petani menjadi termotivasi untuk mengelola usahataninya dengan lebih baik;
5. Aspek ekonomi, yaitu bahwa semua itu pada gilirannya dapat menjadi sarana awal untuk terwujudnya peningkatan produksi.
Dengan kepemilikan bukti hak atas tanah berupa sertipikat ini yang bernilai ekonomis,  dimana  tanah  tersebut  dapat  digadaikan  dengan  memberikan  sertipikat kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan oleh debitur selain itu tanah dapat dengan mudah dijual dengan rasa aman oleh pihak lain karena pemilik bidang tanah memiliki sertipikat hak atas tanah yang dapat dilakukan peralihan hak atas tanah yang sudah dibeli. Maka dari itu setiap bidang tanah yang dimiliki masyarakat di desa maupun di kelurahan  harus  diberikan  kepastian  hukum  berupa  sertipikat  karena  jika  dibiarkan meskipun dikuasai tapi tidak dapat dibuktikan jika tanah tersebut dapat diambil alih oleh  pihak  lain  yang  memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut,  mengingat  sistem
pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif bertendensi positif. Hal tersebut yang  kemudian  menjadi  rawan  konflik  pertanahan  bilamana  dibiarkan  tanah  hanya dikuasai  tanpa  alas  hak,  sedangkan  mempunyai  sertipikat  saja  masih  rawan  terjadi sengketa  atau  problematika  yang  sering  terjadi  saat  ini  adalah  mafia  tanah  dengan berbagai modus, mengingat sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia adalah sistem pendaftaran negatif bertendensi positif.

## B. Urgensi  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan Reforma Agraria
Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk  diselesaikan.  Dengan  demikian  mengandaikan  ada  suatu  masalah  dan  harus segera ditindak lanjuti. Urgensi berarti suatu hal yang penting, dalam hal ini urgensi atau  pentingnya  PTSL  itu  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  reforma  agraria. Melaksanakan  reforma  agraria  berarti  membangun  Indonesia  mulai  dari  desa  dan program PTSL ini sebagai wujud dari pelaksanaannya.
Reforma  agraria  hadir  untuk  mempersempit  ketimpangan  penguasaan  dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh sehingga terwujud keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut juga menjadi salah satu indikator  dari  pelaksanaan  PTSL  murni  di  Kabupaten  Bone  supaya  dapat  memberi manfaat kepada seluruh masyarakat desa di Kabupaten Bone yang rata-rata bekerja sebagai petani.

## Tabel 5. Jumlah penduduk Desa Melle dan Desa Watu berdasarkan pekerjaan
Pekerjaan Desa Watu Desa Melle Petani 441 446 Pedagang/Wiraswasta 303 82 Pns/Tni/Polri 42 22 Karyawan Swasta 71 19 Nelayan 66 4 Tenaga Kontrak 45 65 Buruh 132 46 Pensiunan 16 - Tidak Bekerja 437 968 Sumber data : Sekunder dari kantor Desa Melle dan Desa Watu tahun 2019
Berdasarkan  Tabel  5  (lima)  diatas,  sasaran  PTSL  di  desa  dengan  melihat potensi  desa  yang  mana  rata-rata  penduduk  adalah  petani  menjadi  prioritas  dalam pelaksanaan PTSL di desa tersebut. Tercatat penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Watu dan Desa Melle sebagai berikut:
a. Petani:  empat  ratus  empat  puluh  satu  penduduk  di  Desa  Watu  dan  empat  ratus empat puluh enam di Desa Melle
b. Pedagang atau wiraswasta: tiga ratus tiga di Desa Watu dan delapan puluh dua di Desa Melle
c. PNS atau TNI atau Polri: empat puluh dua di Desa Watu dan dua puluh dua di Desa Melle
d. Karyawan swasta: tujuh puluh satu di Desa Watu dan sembilan belas di Desa Melle
e. Nelayan: enam puluh enam di Desa Watu dan empat di Desa Melle
f. Tenaga  Kontrak:  empat  puluh  lima  di  Desa  Watu  dan  enam  puluh  lima  di  Desa Melle
g. Buruh: seratus tiga puluh dua di Desa Watu dan empat puluh enam di Desa Melle
h. Pensiunan:  enam  belas  di  Desa  Watu  dan  belum  tercata  ada  pensiunan  di  Desa Melle
i. Tidak bekerja: empat ratus tiga puluh tujuh di Desa Watu dan sembilan ratus enam puluh delapan di Desa Melle
Dengan  pelaksanaan  PTSL  di  Desa  Melle  dan  Desa  Watu  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang  jauh  antara  masyarakat  yang  berada  di  desa  dan  masyarakat  di  perkotaan. Menurut Mosher, pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian.
Sedikitnya ada empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agraria yang dapat diidentifikasi, yaitu:
a. Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria;
b. Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah;
c. Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; Ketidakserasian  antara  berbagai  produk  hukum,  sebagai  akibat  dari pragmatisme dan kebijakan sektoral.
Reforma  Agraria  tahapan  awalnya  adalah  “registrasi  tanah”  dengan output memperoleh  “peta”  struktur  penguasaan  tanah.  Dari  reforma  agraria  inilah  dibuat program pensertipikatan tanah secara gratis yang kemudian lahir Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.
Dari sudut filosofi, Undang-Undang Pokok Agraria sesungguhnya merupakan jawaban atas ketidakadilan dari peraturan perundang-undangan agraria zaman kolonial terhadap kedudukan rakyat indonesia yang sebagian besar menggantungkan dirinya dari  sektor  pertanian.  Jawaban  itu  direalisasikan  dalam  bentuk  ketentuan  yang menggariskan perlunya perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah dengan menata kembali hubungan hukum antara orang dengan tanah dan orang dengan orang yang  berhubungan  dengan  tanah.  Tampaknya  UUPA  memang  didesain  untuk meningkatkan  kedudukan  mereka  yang  mendasarkan  penghidupannya  di  bidang pertanian seperti pembatasan pemilikan tanah pertanian dan larangan pemilikan tanah secara absente bagi hasil pertanian dan sebagainya.
Mengingat banyaknya masyarakat pemilik tanah yang merantau ke kota yang artinya  rata-rata  tanah  yang  akan  dilakukan  pengukuran  terkendala  karena  pemilik tanah yang bersebelahan tidak dapat dihadirkan karena berada diluar desa. Dalam hal bilamana  tanah  yang  tidak  dikerjakan  secara  aktif  tersebut  adalah  tanah  pertanian, maka ini sudah menjadi objek dari tanah (absentee).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  urgen  dilaksanakan  program  pendukung reforma agraria dengan tahapan sebagai berikut:
1. Penataan Aset (asset reform)
Aset  dalam  hal  ini  adalah  tanah  sebagai  objek  dari  pelaksanaan  PTSL.
Dalam aspek keagrariaan dari pelaksanaan PTSL itu sendiri dilihat ketika tahapan pelaksanaan  pengecekan  ulang  bidang  tanah  yang  dimiliki,  pengukuran  dan melakukan  perbaikan  apabila  masih  terdapat  bidang  tanah  yang  belum  tepat posisinya dengan memetakannya kembali. Melalui program PTSL ini diharapkan semua  bidang  tanah  masyarakat  terukur  dan  memiliki  legalitas  berupa  sertipikat tanah. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar tercipta tujuan hukum dalam lingkup hidup masyarakat. Dengan  demikian,  untuk  memperoleh  rasa  aman  dalam  pemakaian  tanah tidak  cukup  hanya  didasarkan  pada  fakta  penguasaan  tanah  semata,  tetapi  juga diperlukan bukti dokumen berupa catatan-catatan tanah.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dengan  adanya  jaminan  kepastian  hukum  ini adalah untuk menimbulkan rasa mantap dan rasa aman. Timbul rasa mantap, kalau ada kepastian mengenai hukumnya:
a. Tertulis (kodifikasi);
b. Sederhana, dalam artian mudah dimengerti oleh siapa saja;
c. Konsisten dalam pelaksanaannya/penerapannya.

## 2. Penataan Akses (acces reform)
Access reform diwujudkan sebagai program pemberdayaan pasca sertipikasi atau legalisasi aset . Dalam hal ini, pemberdayaan terhadap masyarakat yang telah mengikuti pendaftaran tanah sistematik lengkap dan telah memperoleh sertipikat. Dengan  demikian,  pemberdayaan  disini  terkait  dengan  kegiatan  memberikan kemampuan kepada masyarakat agar dapat mengupayakan akses ekonomi sebagai sumber peningkatan taraf hidupnya. Jadi, oleh pemerintah desa setelah pelaksanaan PTSL  wajib  melakukan  pemberdayaan  terhadap  masyarakatnya  yang  telah memperoleh sertipikat.
Hal tersebut juga menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan PTSL murni di Kabupaten Bone supaya dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat desa yang rata-rata bekerja sebagai petani dan peternak.
Penataan akses yang dilakukan dengan pemberdayaan dalam hal ini yaitu untuk menjamin agar sertipikat yang diberikan dapat berkembang secara produktif dan  berkelanjutan.  Dari  keberlanjutan  ini,  dapat  merekatkan  kesenjangan  sosial ekonomi  yang  timpang  antara  masyarakat  pedesaan  dan  masyarakat  perkotaan.
Untuk mengukur volume dari manfaat adanya program PTSL kepada masyararakat disajikan tabel sebagai berikut:
Tabel 6. Manfaat yang diperoleh Peserta PTSL Peserta PTSL Pasca PTSL Persentase (%) 10 Peserta (Desa Melle dan Desa Watu) 2 peserta menjaminkan sertipikat yang dimiliki kepada lembaga perbankan. 1 peserta menjual tanahnya 7  peserta  yang  telah  memiliki sertipikat  hanya  sebagai  pengamanan aset yang dimiliki 30 % : Acces reform 70 % : Asset reform
Sumber : Olah data Primer tahun 2022
Tabel  enam  adalah  hasil  olah  data  primer  tahun  2022  yang memperlihatkan ada 10 (sepuluh) Peserta PTSL yang dipilih secara acak di Desa Melle dan Desa Watu:
a. Dua peserta yang berprofesi sebagai petani dan peternak menggunakan sertipikat sebagai  jaminan  kepada  lembaga  perbankan  untuk  memperoleh  modal.  satu diantaranya  adalah  peternak  dan  satu  lagi  adalah  petani.  Si  petani  tersebut menggunakan  modal  yang  diperoleh  untuk  meningkatkan  produktivitas pertaniannya  dengan  membeli  satu  buah  mesin  pembajak  sawah  yang  disebut traktor. Sedangkan peserta yang memiliki peternakan ayam, menggunakan modal yang diperoleh untuk membeli pakan ternak ayam dan perbaikan kandang ayamnya.
b. Satu peserta menjual tanahnya yang merupakan tanah perkebunan, dengan adanya sertipikat  yang  diperoleh  dari  pasca  PTSL,  memudahkan  pemilik  kebun  untuk menjual  lahan  perkebunannya.  Hasil  dari  penjualan  tanah  perkebunannya dimanfaatkan  untuk  membangun  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  yaitu usaha jual campuran; dan
c. Delapan  peserta  lainnya  adalah  petani.  Sertipikat  yang  dimiliki  hanya  disimpan sebagai pengaman terhadap aset yang dimiliki.
Dengan persentase dari keseluruhan peserta ada 30% (tiga puluh persen) dari peserta  pasca  PTSL  yang  menggunakan  sertipikat  tanahnya  untuk  pengembangan usahanya  dan  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  peserta  hanya  menyimpan  sertipikat tersebut.
Data diatas menunjukkan bahwa pasca PTSL diperlukan adanya pemberdayaan terhadap  masyarakat  agar  keseluruhan  dari  masyarakat  dapat  secara  merata meningkatkan taraf hidupnya dengan memperoleh sumber ekonomi yang diusahakan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Jadi, pengaturan yang baik terhadap aset yang  dimiliki  bukan  dengan  menyimpan  saja,  tapi  digunakan  untuk  memperoleh penghasilan  lain.  Jadi  pemberdayaan  dilakukan  agar  ada  usaha  mandiri  dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam hal perekonomian.
Jadi, manfaat dari pelaksanaan PTSL yang dirasakan oleh peserta PTSL yaitu akses  yang  dapat  diperoleh  peserta  PTSL  melalui  upaya  pemberdayaan  adalah mengakses  permodalan  melalui  dari  lembaga  perbankan.  Menurut  Ketaren: “Pemberdayaan  adalah  sebuah  “proses  menjadi”  bukan  sekedar  “proses  instan” dimana didalamnya terdapat 3 tahapan, yaitu:
1. Penyadaran  Memberikan  pemahaman  terhadapat  masyarakat  terkait  pentingnya proses  pemberdayaan  guna  peningkatan  kapasitas/kemampuan  mereka  menjadi lebih  baik,  Hal  ini  dikarenakan  tujuan  dari  proses  ini  adalah  peningkatan kesejahteraan mereka.
2. Pengkapasitasan Capacity  Building atau  yang  lebih  sederhananya  adalah memberikan  sesuatu  akses  terhadap  masayarakat  terkait  dengan  peningkatan kemampuan  masayarakat  yang  akhirnya  dapat  mensejahterkan  masyarakat  itu sendiri. Kondisi ini sangat spesifik sehingga harus mengutamakan keinginan dan kehendak masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dalam tahapan pertama diatas harus dapat membaca kondisi potensi wilayah yang akan menjadi sasaran. Misalnya pemberdayaan masyrakat di pegunungan akan berbeda dengan masyarakat pesisir. Pengkapasitasan  disini  dalam  upaya  memberikan  kemampuan  lebih  baik  kepada perorangan maupun masyarakat secara kolektif sebagai sebuah community.
3. Pendayaan  suatu kondisi dimana masyarakat secara individu maupun kelompok yang telah diberikan kemampuan lebih pada tahap ini telah mampu mengelola dan mengatur  keungulan  yang  spesifik  telah  mereka  terima,  dilanjutkan  dengan pemberian  kewenangan  kepada  masyarakat  secara  mandiri  sesuai  dengan kemampuan mereka.”
Kemudian  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  reforma  agraria  merupakan restrukturisasi penguasaan tanah, jadi dalam pelaksanaan PTSL ditemui ada ketimpangan penguasaan tanah inilah yang akan dievaluasi menjadi objek target reforma agraria untuk diredistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah dan hal inilah yang menjadi sumber kesejahteraan yang merata di wilayah Republik Indonesia. Sejalan  dengan  kegiatan  legalisasi  aset  yang  telah  dimiliki  oleh  masyarakat.  Data perencanaan dalam reforma agraria sebagai dasar untuk mempertimbangkan masyarakat yang  belum  memiliki  tanah  dengan  teknis  pembagian  tanah  yang  pemilik  tanah  yang melebihi  luas  batas  maksimum  kepemilikan.  Tingginya  permintaan  tanah  antara  lain dilatarbelakangi dengan tingginya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tanah saat ini dianggap sebagai suatu komoditi bisnis yang sangat potensial menghasilkan keuntungan, seperti bisnis di bidang pembangunan perumahan  ,  bisnis  apartemen,  pertokoan  dan  sebagainya.  Dengan  demikian  terlihat betapa pentingnya masalah pendaftaran tanah diangkat ke permukaan yang kesemuanya diarahkan pada pemberian bentuk kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah yang dimiliki oleh subyek pemegang hak atas tanah yaitu orang dan badan hukum.

## Kesimpulan
Pendaftaran tanah sistematik lengkap telah dilakasanakan di Desa Melle dan Desa Watu dengan fakta bahwa pada tahapan persiapan, penyuluhan, dan pelaksanaan berjalan dengan  baik  namun  pada  tahapan  penerbitan  sertipikat  terdapat  kendala  sehingga sertipikat  yang  terbit  tidak  sesuai  dengan  target  pengukuran  bidang  tanah  di  dua  desa tersebut.  Beberapa  faktor  yang  mendorong  masyarakat  di  desa  untuk  terlibat  dalam program PTSL adalah prosedur yang mudah karena dibantu secara aktif oleh aparat desa dan petugas dari kantor Pertanahan itu sendiri, juga waktu yang relatif cepat dan biaya PTSL yang terjangkau dibanding dengan mengurus sendiri di Kantor Pertanahan.
Kemudian, output dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap sebagai wujud  pelaksanaan  reforma  agraria  dilihat  dari  tujuannya  yang  sejalan  dengan  tujuan reforma agraria dan tujuan hukum yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu, tercapai suatu desa lengkap yang merupakan cikal bakal untuk skala yang lebih besar yaitu terbentuknya kabupaten lengkap.

## BIBLIOGRAPHY
Anatami,  D.  (2017).  Tanggung  jawab  siapa,  bila  terjadi  sertifikat  ganda  atas  sebidang tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (1), 1–17.
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input , 2 (1), 49–57.
Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2), 144–151.
Jamaluddin, J., Nursadrina, N., Nasrullah, M. N. M., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Rangka Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Pada  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Makassar. Jurnal Pallangga Praja (JPP) , 11–17.
Nugroho, A., Suharno, S., Setiowati, S., & Kistiyah, S. (2020). Problematika Reforma Agraria  Di  Kabupaten  Bantul  Dan  Kabupaten  Gunung  Kidul,  Daerah  Istimewa Yogyakarta .
Riduan,  R.,  Yusuf,  M.,  &  Sintaman,  P.  I.  (2020).  Efektifitas  Pelaksanaan  Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Di  Kecamatan  Sukamara Kabupaten Sukamara. Pencerah Publik , 7 (1), 29–36.
Salle, A., Saleng, S., Pide, A. S. M., Patittingi, F., Nur, S. S., & Lahae, K. (2010). Bahan Ajar Hukum Agraria. Makassar: AS Publishing .
Yana, W., Muhammad, A. S., & Edison, E. (2020). Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 8 (2), 133–146.

## Copyright holder:
Herani N (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: