## KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP NASABAH NON-MUSLIM

## Ita’ Fi’la Rusyida
Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Email : itafila@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  termasuk  pada  negara  berkembang  dengan  pertumbuhan  penduduk yang  pesat.  Masyarakat  di  Indonesia  termasuk  pada  masyarakat  yang  konsumtif. Sehingga  menimbulkan  persaingan  di  antara  pelaku  usaha,  untuk  berinovasi dengan usaha agar dilirik oleh konsumen. Untuk berinovasi atau mengembangkan usahanya,  para  pelaku  usaha  membutuhkan  suntikan  dana  atau  penambahan modal. Sumber modal yang dapat digunakan adalah dengan cara meminjam uang kepada perbankan dengan cara mengadakan perjanjian kredit. Perbankan Syariah menjadi salah satu pilihannya. Walaupun di perbankan Syariah tetap dapat terjadi suatu  sengketa.  Sengketa  ekonomi  Syariah  adalah  permasahan  dalam  bidang perbankan  Syariah  atau  lembaga  keuangan  Syariah  lainya.  Masyarakat  yang beragama  non  islam,  banyak  yang  tertarik  untuk  menggunakan  jasa  dari perbankan  Syariah.  Dalam  prakteknya,  ada  dua  cara  untuk  menyelesaikan sengketa  ekonomi  Syariah  yaitu  litigasi  dan  non  litigasi.  Litigasi  melalui lingkungan peradilan, yaitu pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU No. 3 tahun 2006, dan non litigasi menggunakan cara diluar pengadilan yaitu  dengan  cara  :  musyawarah,  mediasi,  arbitrase,  dan  basyarnas.  Jika  terjadi sengketa  terhadap  nasabah  non-muslim  maka  penyelesaian  dapat  dilakukan  di Pengadilan  Agama  atau  dengan  diluar  pengadilan,  sesuai  dengan  pilihan  hukum kehendak para pihak yang tercantum dalam perjanjian.

## Kata Kunci : Sengketa, Litigasi, Non-litigasi

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berkembang,  dengan  tingkat  pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal tersebut berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia  juga  mengalami  peningkatan.  Masyarakat  di  Indonesia  termasuk kedalam masyarakat yang konsumtif sehingga membuat para pelaku usaha untuk berlomba-lomba menciptakan produk-produk yang dilirik dipasaran.  Karena itu, banyak pelaku ekonomi yang membutuhkan modal awal untuk mengembangkan usahanya  atau  menciptakan  bisnis  baru.  Suatu  lembaga  yang  menyediakan  atau mengelola  uang  dari  masyarakat  dengan  sistem  simpanan  dan  menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan sistem pinjaman atau kredit atau dengan cara lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu Bank. 1 Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis bank  yang  yang  dikenal  oleh masyarakat,  yaitu bank  konvensional  dan  bank  Syariah.  Perbedaan  antara  bank  konvensianal (umum) dengan bank Syariah adalah pada prinsip dalam menjalankan usahanya. Jika  bank  umum  yang  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  menggunakan sistem  bunga,  sedangkan  bank  Syariah  yaitu  lembaga  keuangan  yang  dalam menjalankan  kewenangannya  berpegang  pada  prinsip-prinsip  syariat  islam, sehingga tidak mengenal bunga tetapi dengan system bagi hasil keuntungan.
Indonesia  merupakan  negara  hokum,  untuk  menjamin  kepastian  hokum perbankan  di  Indonesia,  maka  lahirlah  undang-undang  tentang  Perbankan  yaitu UU  No.  7  Tahun  1992.  UU  ini  membuka  peluang  bagi  pendirian  perbankan syariah. Diuraikan pada Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bank boleh mendapatkan bunga  atau  imbalan  bagi  hasil  keuntungan.  Dari  hal  tersebut  melahirkan perbankan  syariah  pertama  yang  ada  di  Indonesia,  yaitu  Bank  Muamalat Indonesia  dan  diikuti  oleh  berdirinya  lembaga  keuangan  syariah  yang  lainnya. Pada  Tahun  1998,  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dirubah  untuk pertama kali menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Dalam  UU  ini  menjelaskan  bahwa  perbankan syariah  adalah  bagian  dari  perbankan  nasional  dan  diperbolehkannya  konvensi dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah. Adanya perubahan UU perbankan  tersebut  dapat  memperkuat  landasan  hukum  berdirinya  bank  dengan sistem syariah. Dengan menggunakan UU tentang Bank Indonesia No 23 Tahun
1 Chefi  Abdul  Latif, Pembiayaan  Mudharabah  dan  Pembiayaan  Musyarakah  di  Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol II/Nomor 01/Januari 2020, hal. 10
1999,  Bank  Indonessia  mendapatkan  kewenangan  untuk  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sesuai  dengan  prinsip  Syariah,  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh pemerintah.  Kemudian  lahirlah  UU  No  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah. UU tersebut menjelaskan tentang semua hal terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, prosedur dan proses dalam  menjalankan  bisnis,  hal  tersebut  merupakan  pengertian  dari  Perbankan Syariah.
Salah  satu  jenis  produk  dari  perbankan  sayariah  adalah  pembiayaan. Pembiayaan dalam UU Perbankan Syariah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 25; 2
“ pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan istishna;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
e. transaksi  sewa  menewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi multijasa .”
Pembiayaan  dalam  perbankan  Syariah  pada  dasarnya  sama  dengan pembiayaan  yang  ada  pada  bank  konvensional,  yang  membedakan  pada keuntungan  yang  didapat  oleh  bank.  Jika  pada  perbankan  konvensional  sistem yang digunakan adalah bunga, sedangkan pada perbankan Syariah keuntungan di dapat  dari  bagi  hasil.  Dalam  setiap  penggunaan  produk  perbankan  baik konvensional  ataupun  Syariah,  sengketa  dapat  saja  terjadi  antara  pihak-pihak yang berada dalam suatu kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian atau akad. Sengketa yang biasa terjadi antara pihak bank dengan mudharib antara lain salah  satu  pihak  ingkar  terhadap  kesepakatan  perjanjian  atau  akad,  perbuatan melawan  hukum,  pelanggaran  terhadap  perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  kedua belah  pihak  (pihak  bank  dan  pihak  mudharib/pengelola)  ataupun  keadaan memaksa. Maka daripada itu untuk menangani permasalahan tentang perbankan
2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
sayariah  perlu  adanya  kepastian  hokum.  Mengingat  system  yang  digunakan untuk menjalankan usahanya adalah  prinsip Syariah islam.
Perbankan  Syariah  tidak  dikhususkan  untuk  masyarakat  yang  beragama islam  saja,  tetapi  ada  juga  yang  beragama  non  islam  yang  tertarik  dengan perbankan  Syariah.  Dalam  hal  nasabah  bank  Syariah  yang  beragama  muslim yang bersengketa, maka sudah jelas diatur tentang penyelesaianya menggunakan UU Tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, yang memperluas kewenangan Peradilan  Agama,  terdapat  pada  Pasal  49  yaitu  penyelesaian  sengketa  ekonomi Syariah.  Namun  jika  masyarakat  yang  beragama  non-muslim  yang  bersengketa dengan  perbankan  Syariah,  maka  penyelesaian  sengketanya  disamakan  dengan masyarakat muslim pada umumnya. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas,  maka  penulis  akan  membahasa  terkait  penyelesaian  sengketa  ekonomi Syariah  terhadap  nasabah  non-muslim  pada  perbankan  Syariah  dan  Lembaga penyelesaian mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Perbankan Syariah
Sebelum kita berbicara tentang perbankan syariah, perlu memahami apa itu bank. Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan di Indonesia . Secara terminologis,  bank  adalah  lembaga  keuangan  di  suatu  negara  yang  didirikan untuk  menghimpun,  mengelola,  dan  mengatur  segala  hal  yang  berkaitan dengan keuangan. UU perbankan Syariah menyebutkan bahwa “bank adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk  lainya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat .”  UU  No.  10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  mencantumkan  pengertian  bank  ialah “Lembaga  usaha  yang  menghimun  uang  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan,  kemudian  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat .”
Ada  berbagai  macam  jenis  bank.  Bank  berdasarkan  fungsinya,  yaitu bank  umum,  dan  bank  perkreditan  rakyat.  Bank  Umum  adalah  bank  yang
melakukan  usahanya  secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan  prinsip Syariah  dalam  menjalankan  kewenangannya  di  bidang  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. 3
UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa arti  perbankan  Syariah  yang  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (1),  yang  berbunyi “segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank  Syariah  dan  unit  usaha Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.” Perbankan  Syariah  dalam menjalankan usahanya berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI). 4 Adapun 5 (lima) ciri-ciri perbankan Syariah yaitu : 5
a. Laba,  yang  mana  dalam  perbankan  Syariah  menggunakan  system  bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian;
b. Beban  biaya  hal  tersebut  hanya  dikenakan  sampai  batas  waktu  perjanjian sisa utang selepas perjanjian dilakukan dengan membuat perjanjian baru;
c. Penghitungan  laba  menggunakan  presentase  sedangakan  untuk  biaya administrasi  tidak  ada,  karena  prosentase  dikhawatirkan  akan  melipat gandakan;
d. Pada Perbankan Syariah tidak dikenal laba pasti, kepastian laba ditentukan setelah laba tersebut didapatkan;
e. Tidak  memberikan  pinjaman  berupa  uang  tunai,  namun  dalam  bentuk pembiayaan untuk mengadakan barang dan jasa.
Perbankan  Syariah  juga  mempunyai  beberapa  prinsip  dalam  menjalankan usaha,  yaitu: Pertama ,  dilarang  menggunakan  riba; kedua, mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual beli; ketiga, keadilan; keempat, melindungi  dalam  keadaan  susah; kelima, saling  mendorong  untuk meningkatkan prestasi. 6
3 https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx diakses tgl 3-12-2022
4 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoneisa, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015) hal. 12
5 Ahmad Wardi Muslich, Faqih Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2015) hal. 516
6 Ibid, hal. 510-514
Perbankan  Syariah  tidak  membatasi  hanya  melayani  nasabah  yang beragama islam saja. Namun untuk masyarakat  yang beragama non-muslim, boleh  menggunakan  jasa  dari  perbankan  Syariah.  Banyak  factor  yang mempengaruhi  masyarakat  non-muslim  menggunakan  jasa  perbankan Syariah,  diantaranya  karena  pelayanan  yang  baik,  angsuran  yang  jumlahnya tetap, keuntungan dari bagi hasil dan margin, dan masih banyak lagi.

## 2. Regulasi Perbankan Syariah
UUD  1945  sebagai  dasar  dari  semua  peraturan  yang  ada  telah  mengatur tentang kekuasaan kehakiman  yang di  maktub dalam Pasal  24 ayat  (2),  yang menyebutkan  bahwa  “ Kekuasaan  Kehakiman  di  lakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  Badan  peradilan  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan Meliter,  dan  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.” 7 Ada juga UU tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun  2009  yang  merupakan  perubahan  dari  UU  No.  4  Tahun  2004,  pada Pasal  2  menyebutkan  bahwa  “ Penyelenggaraan  kekuasaan  kahakiman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1,  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  ada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  mahkamah konstitusi.”
Sebelum adanya UU kekuasaan kehakiman, sudah ada UU No. 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pada  Pasal  6 ayat  1  menyebutkan  bahwa  “ sengketa  atau  beda  pendapat  perdata  dapat diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang didasarkan  oleh  itikad  baik  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara litigasi  di  Pengadilan  Negeri.” Penyelesaian  dengan  cara  alternative  disebut juga dengan penyelesaian sengketa non litigasi, dengan beberapa macam cara, yaitu mediasi, musyawarah, arbitrase. Ada juga UU tentang Peradilan Agama
7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
No  3  Tahun  2006,  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa  ekonomi Syariah,  yang  terdapat  pada  Pasal  49,  menyebutkan  bahwa  “ Pengadilan agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:  a.  perkawinan;  b.  waris;  c.  wasiat;  d.  hibah;  e.  wakaf;  f.  zakat;  g. infaq; h. shadaqah; dan i.  ekonomi syari’ah .”  Arti kata-kata  “ antara  orang- orang yang beragama islam” pada  Pasal  49  tersebut  diatas,  dapat  dijelaskan bahwa “termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai  dengan  ketentuan  pasal ini.” Dari  penjelasan  tersebut  terdapat  asas  penundukan  diri,  yaitu  dimana semua  pihak,  baik  yang  beragama  islam  atau  non  islam,  yang  menggunakan jasa dari perbankan Syariah dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah,  dengan  sukarela  tanpa  paksaan,  maka  secara  otomatis  telah menundukan  diri  untuk  mematuhi  hokum  islam. Sehingga,  apabila  terjadi permasalahan  ekonomi  Syariah  dikemudian  hari  diselesaikan  di  Pengadilan Agama,  bukan  di  pengadilan  umum  berdasarkan  asas  penundukan  diri,  baik sengketa pihak yang beragama islam maupun non-islam.
Perbankan  Syariah  di  Indonesia  diatur  pada  UU  No.  21  Tahun  2008. Sebelum  adanya  undang-undang  ini,  peraturan  tentang  perbankan  Syariah terdapat pada UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Untuk penyelesaian sengketa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  Undang-undang  perbankan Syariah adalah sengketa dalam bidang ekonomi Syariah yang mungkin terjadi. Penyelesaian  sengketa  tentang  perbankan  Syariah  dapat  diselesaikan menggunakan 2 (dua) macam alternative, yaitu satu, melalui peradilan agama; dua,  diluar  pengadilan  agama,  jika  sudah  diperjanjikan  dalam  isi  Perjanjian, namun  :  musyawarah,  mediasi  perbankan,  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (BASYARNAS)  atau  lembaga  arbitrase  lain,  melalui  pengadilan melalui peradilan umum.
Ada  pula  Putusan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  9.19/PBI/2007  tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan
Penyaluran  Serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah,  yang  menambah  kepastian hokum dalam penyelesaian permasalahan dalam bidang ekonomi Syariah.

## 3. Sengketa Perbankan Syariah
Dalam  Bahasa  Inggris  Sengketa  disebut  juga  dengan conflik atau dispute. Kedua  kata  itu  mempunyai  arti  perselisihan,  perbedaan  kepentingan diantara  dua  pihak  atau  lebih. 8 Kata conflik merupakan  kaya  serapan  dalam Bahasa  Indonesia,  yaitu  “konflik”,  sedangankan  kata dispute dalam  Bahasa Indonesia bermakna sengketa. 9 Jika dilihat sekilas kedua kata tersebut konflik dan sengketa memunyai makna yang sama. Namun ternyata keduanya adalah kata  yang  mempunyai  arti  mendasar  yang  berbeda.  Dapat  dipahami  bahwa konflik merupakan perselisihan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang  ada  pada  seseorang  terhadap  dirinya  sendiri,  orang  lain,  atau  terhadap organisasi. 10 Apabila  konflik  terjadi  pada  seseorang  dan  di  ungkapkan  maka konflik  akan  berkembang  menjadi  sengketa.  Konflik  tidak  dapat  dihindari, tetapi  sengketa  dapat  di  hindari  apabila  konflik  dapat  di  kendalikan  sebaik mumgkin.
Dalam  menjalankan  kewenangan  berusaha  perbankan  Syariah  terbuka kemungkinan terjadinya suatu perselisihan antara nasabah dengan pihak bank Syariah.  Sengketa  ekonomi  Syariah  adalah  permasalahan  atau  konflik  dalam bidang ekonomi Syariah antara lembaga pembiayaan dengan nasabah. Banyak factor  yang  memicu  timbulnya  sengketa,  salah  satu  factor  adalah  tidak terpenuhinya  akad  yang  telah  diperjanjikan  atau  telah  disepakati  antara nasabah dengan pihak bank Syariah. Atau bisa saja karena tidak terpenuhinya prinsip  Syariah  dalam  akad. 11 Ada  beberapa  factor  secara  umum  yang  dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam akad di perbankan Syariah, yaitu :
8 Abdul Rasyid, Tiska Andita Putri, Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal Judicial Vol. 12, No. 2, Agustus 2019, Hal. 166
9 A. Mujahidin, Kewenangan & Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hal. 46-47
10 Mohamad Muspawi, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi), Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014, Hal. 45
11 A. Mujahidin, Kewenangan… hal. 41
a. Wanprestasi (cidera janji)
Wanprestasi  atau  cidera  janji  yaitu  apabila  salah  satu  pihak  yang  telah terikat dalam suatu akad (kontrak), telah lalai atau tidak dapat melakukan pemenuhan dalam yang diperjanjikan tersebut.
Contoh  wanprestasi  dalam  perbankan  Syariah  sebagai  berikut  :  apabila nasabah  lalai  atau  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran  atau  pelunasan pembiayaan  yang  telah  disepakati  sesuai  dengan  tanggal  jatuh  tempo kepada bank syariah.
b. Perbuatan melawan hukum
Perbuatan  melawan  hokum  pada  perbankan  Syariah  sama  seperti  pada perbuatan  melawan  hokum  yang  terdapat  pada  KUH  Perdata  Pasal  1365, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Karena pada dasarnya  belum  ada  ketentuan  secara  tegas  yang  mengatur  tentang perbuatan melawan hokum dalam kompilasi hokum ekonomi Syariah.
c. Force majure
Yaitu suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat  malakukan kewajibanya disebabkan oleh suatu keadaan diluar kemampuan manusia. Force majure dapat  menjadi  sengketa  karena  keadaan  atau  kejadian  tersebut  dapat diterima atau diakui oleh pihak lain apa tidak sebagai force majure. Dalam akad  biasanya  tercantum  klausula  tentang  force  majure  dengan  syarat- syarat  sebagai  berikut  :  kewajiban  pihak  yang  berdampak  langsung (nasabah)  dari  force  majure  untuk  melaporkan  keadaannya  secara  tertulis kepada  pihak  yang  bersangkutan  (bank)  dengan  batas  waktu  yang  sudah ditentukan,  apabila  telah  lalai  dalam  pelaporan  hingga  batas  waktu  yang ditentukan maka dianggap bukan sebagai force majure. 12
12 Abdul Halim Muhamad Sholeh, Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama,
Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No, 1, 2015, Hal. 73

## PEMBAHASAN
1. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam
Islam  telah  mengatur  sedemikian  rupa  tentang  cara  penyelesaian sengketa  yang terjadi  dalam kehidupan manusia, yaitu penyelesaian  sengketa dengan kekuasaan kehakiman dan diluar kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa  dengan  kekuasaan  kehakiman  dirinci  lagi  menjadi;  Kekuasaan Al- Hisbah, kekuasaan Al-Madzalim, kekuasaan Al-Qadla.
1) Al-Hisbah
Adalah  suatu  lembaga  resmi  negara  yang  mempunyai  wewenangan untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau  kesalahan  yang  ringan,  yang berdasarkan  sifatnya  tidak  dimerlukan  proses  peradilan  dalam penyelesaiannya.  Kewenangan  lembaga  ini  terbatas  pada  pengawasan terhadap pelaksanaan kebaikan dan melarang orang dari ketidakbaikan.
2) Al-Madzalim
Pemerintah  membentuk Al-Madzalim sebagai  badan  untuk  membela orang-orang  yang  teraniaya,  yang  disebabkan  dari  sikap  ketidakadilan dari  pejabat  negara  atau  keluarganya,  yang  biasanya  sulit  untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.
3) Al-Qadha
Al-Qadha mempunyai  arti  memutuskan  atau  menetapkan  yang bermakna  menetapkan  hukum  syara  pada  suatu  kejadian  untuk diselesaikan  secara  adil  dan  mengikat.  Kewenangan  dari Al-Qadha adalah menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan persoalan al- akhwal  asy-syakhsiyah (persoalan  keperdataan,  yang  termasuk  dalam hukum keluarga) dan masalah jinayat (tentang pidana).
Sedangkan penyelesaian sengketa diluar kekuasaan kehakiman berdasar hukum  islam  yaitu  perdamaian  ( Al-Sulh) atau  arbritase (at-Tahkim) .
Perdamaian  ( Al-Sulh )  dalam  syariat  islam  sangat  di  anjurkan  karena  dengan adanya perdamaian dapat menjaga tali silaturahmi. Hal tersebut sebagaiman di anjurkan dalam Al-Qur’an, Sunah Rosul, dan Ijmak.
- Dalam QS Al-Hujurat : 9, yang artinya :
“ Dan  jika  ada  dua  golongan  dari  orang-orang  mu’min  berperang maka  damaikanlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua golongan  itu  berbuat  aniaya  terhadap  golongan  yang  lain  maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali,  kepada  perintah  Allah;  jika  golongan  itu  telah  kembali (kepada  perintah  Allah),  maka  damaikanlah  antara  keduanya dengan  adil  dan  berlaku  adillah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang berlaku adil.”
- Dalam QS As-Shad : 36, yang artinya :
“dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara  mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka…”
- Dalam QS An-Nisa : 35, yang berarti :
“Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya, maka  kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Menurut  Hadist  dari  Abu  Daud,  al-Tirmizi,  Ibnu  Majah,  al-Hakim,  Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar Bin Auf, bahwa Rosulullah Saw,  yang artinya :
“ perjanjian  diantara  orang-orang  muslim  itu  boleh  kecuali perjanjian  yang  menghalalkan  yang  haram  atau  menghalalkan yang  haram  dan  orang  muslim  itu  boleh  bermuamalah  sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali muamalah yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram.”
Perdamaian  yang  disebutkan  disini  merupakan  pemenuhan  terhadap  3 rukun  yaitu  ijab,  qabul  dan  lafadz  dari  akad  perdamaian.  Syarat  syahnya akad perdamaian antara lain:
1) Subyek
Dalam  melakukan  perdamaian  ada  syarat  cakap  bertindak  menurut hokum  terhadap  bubyek  atau  orang,  dan  orang  tersebut  harus  orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan akad perdamaian agar dapat melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian.
2) Obyek
Obyek  dari  akad  perdamaian  dapat  berbentuk  harta,  baik  yang mempunyai  wujud  atau  tidak  berwujud  dan  dapat  diketahui  dengan jelas  sehingga  tidak  menimbulkan  ketidakpastian  yang  dapat  memicu timbulnya perselisihan lagi.
3) Permasalahan yang boleh didamaikan
Peemasalahan    yang  diperbolehkan  dalam  perdamaian  hanya  bentuk pertikaian  harta  benda  yang  dapat  dinilai  dan  sebatas  hanya  kepada hak-hak manusia yang dapat diganti.
4) Pelaksanaan perdamaian
Dapat dilakukan didalam maupun diluar sidang pengadilan.

## 2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Perdata
Penyelesaian  sengketa  termasuk  dalam  hokum  perjanjian,  yang  mana penyelesaian sengketa merupakan hak dari para  pihak  yang melakukan suatu perjanjian, karena erat kaitanya dengan pilihan hokum. Dalam hokum perdata perjanjian  diatur  dalam  KUH  Perdata  Pasal  1338  jo  1320,  yang  ada hubungannya  dengan  asas  kebebasan  dalam  berkontrak  yang  harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik. 13 Penyelesaian  sengketa  menggunakan  cara litigasi berarti para pihak memilih untuk penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama,  dan  dengan  hasil  putusan yang  bersifat  hokum  tetap  atau in  kracht. Sedangkan  jika  memilih menggunakan  cara  nonlitigasi,  maka  para  pihak  memilih  menyelesaikan sengketa  diluar  pengadilan  dengan  memilih  pilihan  alternative  forum,  yaitu  :
13 Abdul Ghafur Anshori, Tanya Jawab Perbankan Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2008), Hal. 103
musyawarah, media, arbitrase, sesuai dengan ketentuan pada UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. 14
Pasal  55  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  yang menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  tentang  perbankan  Syariah  dapat diselesaikan  menggunakan  2  (dua)  macam  alternative,  yaitu  satu,  melalui peradilan  agama;  dua,  diluar  pengadilan  agama,  apabila  sudah  diperjanjikan dalam  isi  akad,  namun  tetap  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  syariat  islam, dengan  memperhatikan  upaya-upaya  sebagai  berikut  ini  :  musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)  atau  lembaga  arbitrase  lain,  melalui  pengadilan  melalui peradilan  umum.  Terdapat  pula  pada  Putusan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 9.19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 15

## 3. Lembaga Yang Berwenang
Sengketa  perbankan  Syariah  dapat  diselesaikan  menggunakan  2  (dua) cara,  yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa  menggunakan cara litigasi  maka  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dalam  lingkungan  peradilan, melalui  pengadilan  agama  di  wilayah  terjadinya  sengketa.  Penyelesaian sengketa  menggunakan  cara  non  litigasi  berarti  menggunakan  system musyawarah, mediasi, arbitrase.
1. Penyelesaian sengketa secara litigasi
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  dilakukan  di  pengadilan  yang ditunjuk  oleh  undang-undang.  Pada  penyelesaian  sengketa  dengan  akad syariah,  maka  yang  berwenang  untuk  menangani  sengketa  adalah Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 junto Pasal 49 UU  No  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama.
14 Ibid., Hal. 104
15 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009, hal. 225
Sengketa  ekonomi  Syariah  yang  menjadi  wewenang  dari  Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : 16
a. Sengketa  antara  lembaga  keuangan  dan  lembaga  perbankan  Syariah dengan nasabah,
b. Sengketa  antara  sesama  lembaga  keuangan  dengan  lembaga pembiayaan atau perbankan Syariah,
c. Sengketa  antara  orang-orang  muslim,  yang  dalam  perjanjian disebutkan  dengan  jelas  bahwa  perjanjian  dengan  menggunakan prinsip-prinsip Syariah islam.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  yang  dimaksud  dengan  Peradilan  Agama  adalah  “ peradilan  bagi orang-orang  yang  beragama  Islam” Selanjutnya,  Pasal  49  ayat  (1)  UU No.  7  Tahun  1989  menyatakan  bahwa  “ Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  a perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.”
Seiring  dengan  berkembangnya  kebutuhan  hukum  di  lingkungan masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang beragama islam, UU No. 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dirubah  menjadi  UU  No.  3  Tahun 2006.  Salah  satu  bentuk  perubahanya  adalah  diperluasnya  kewenangan Peradilan  Agama  dalam  penyelesaian  sengketa.  Pengadilan  Agama diberikan  kewenangan  baru  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi syariah. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menyatakan  bahwa  “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah .”
16 Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah”, Makalah Diklat Calon Hakim Angakatan 2 , (Banten, 2007), hal.8
Adapun  yang  dimaksud  dengan “antara  orang-orang  yang  beragama Islam ”  sebagaimana  yang  maksud  dalam  penjelasan  Pasal  49  UU  No.  3 Tahun  2006,  adalah,  “ termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai dengan  ketentuan  pasal  ini.” Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dalam perkara  ekonomi  syariah  asas  personalitas  keislaman  tidak  bisa diimplemetasikan.  Untuk  sengketa  ekonomi  syariah  berlaku  ‘asas penundukan  diri.’  Artinya,  semua  pihak,  termasuk  non-Muslim,  yang melakukan  transaksi  berdasarkan  akad  syariah  atau  menjalankan  bisnis syariah, maka secara sadar ia telah menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum  Islam  yang  menjadi  dasar  aktivitas  ekonomi  syariah.  Oleh  karena itu, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang melibatkan non-Muslim sebagai  salah  saatu  pihak  yang  bersengketa,  maka  penyelesaian sengketanya  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama,  bukan  di  pengadilan umum  berdasarkan  asas  penundukan  diri  sebagaimana  yang  telah dijelaskan di atas.
2. Penyelesaian sengketa secara non litigasi
a. Musyawarah
Musyawarah atau negosiasi adalah suatu proses konsensual yang dapat digunakan  oleh  para  pihak  yang  sedang  bersengketa  untuk  bersama- sama memperoleh jalan kesepakatan diantara pihak yang bersengketa. Dalam hal ini musyawarah atau negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa menghadirkan perantara. Dalam suatu lembaga perbankan dalam  struktur  pengurusan  terdapat  jabatan-jabatan  fungsional  ada yang  mempunyai  tugas  untuk  menyelesaikan  perkara  dalam perbankan.
b. Mediasi
Mediasi  yaitu  suatu  proses  penyelesaina  perkara  melalui  proses negosiasi dengan melibatkan seorang mediator. Peran mediator dalam proses  mediasi  adalah  sebagai  penengah  dan  tidak  memiliki kepentingan apapun sehingga sikap mediator adalah netral. Keputusan yang  diambil  dalam  proses  mediasi  adalah  kesepakatan  yang  diambil oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa,  sedangkan  mediator  tidak dapat  intervensi  terhadap  keputusan  yang  diambil  oleh  kedua  belah pihak  yang  bersengketa.  Dalam  tahapan  mediasi  keputusan  yang diambil bersifat win-win solution dan keputusan yang telah disepakati oleh  kedua  belah  pihak  kemudian  dituangkan  dalam  suatu  akta perdamaian  untuk  kemudian  diperkuat  dengan  penetapan  pada pengadilan agama. Pengertian mediasi diatas sesuai dengan Perma No. 02 tahun 2003 pada Pasal 1 butir 6 yaitu “ Mediasi adalah penyelesaian sengketa  melalui  proses  prundingan  para  pihak  yang  dibantu  oleh mediator”. Dalam Pasal 1 butir 5 dijelaskan juga pengertian mediator, yaitu “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang  berfungsi  membantu  para  pihak    dalam  mencari  berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. 17
Di  Indonesia  terdapat  lembaga  mediasi,  yaitu  Pusat  Mediasi Nasional  (PMN),  lembaga  independent  yang  fungsinya  sebagai lembaga  alternative  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Dalam  proses mediasi  terdapat  2  (dua)  hasil  yang  mungkin  akan  tercapai.  Pertama, apabila  terjadi  suatu  kesepakatan,  maka  kedua  belah  pihak  akan menandatangani  suatu  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  suatu perjanjian.  Kedua,  apabila  tidak  tercapai  suatu  kesepakatan,  maka salah  satu  pihak  akan  mengundurkan  diri  dari  mediasi,  dengan  cara menuliskan  sebuah  surat  pengunduran  diri  yang  ditujukan  kepada mediator.
17 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2006), hal . 119
c. Arbitrase
Dalam  proses  arbritase  para  pihak  bersepakat  untuk  menyelesaikan sengketanya  kepada  pihak  yang  netral  (tidak  berpihak).  Dalam pelaksanaan  arbritase  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  menunjuk pihak  yang  akan bertindak sebagai  arbriter dan hukum apa  yang akan digunakan.  Pada  dasarnya  arbritar  merupakan  hakim  swasta  yang memiliki  kemampuan  untuk  membuat  putusan  terkait  sengketa  yang sedang  terjadi,  dimana  putusan  yang  dihasilkan  dalam  tahap  arbritase bersifat  final  and  banding  serta  putusan  yang  dihasilkan  bersifat  win- lose solution.
Pada sengketa ekonomi Syariah terdapat pulah arbitrase Syariah, yang dapat  dipilih  dalam  penyelesaian  sengketa  pada  sengketa  ekonomi Syariah. Terdapat lembaga arbitrase Syariah di Indonesia yaitu Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS).  Basyarnas  digunakan sebagai  alternative  penyelesaian  sengketa  di  perbankan  Syariah  atau pada  bidang  lembaga  keuangan  Syariah.  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) mendirikan basyarnas, dengan kewenangan untuk menyelesaikan  sengketa  dalam  bidang  muamalat  dari  hubungan keuangan,  jasa,  dan  lain-lain.  Beberapa  keunggulan  dari  basyarnas adalah sebagai berikut :
1. Basyarnas  menjamin  kerahasiaan,  karena  dalam  melakakun penyelesaian sengketa basyarnas melakukan sidang secara tertutup, sehingga  akan  terjaga  kerahasiaannya  dan  menjaga  martabat  dari para pihak.
2. Efisien waktu, karena selama 180 hari basyarnas harus sudah dapat memutusan perkara, dengan biaya yang murah.
3. Keputusan  bersifat final  dan  binding, karena  setelah  selesainya proses  sidang  dan  telah  terjadi  kesepakatan,  maka  kedua  belah pihak harus melaksanakan hasil dari kesepakatan tersebut dan tidak ada upaya hokum lain setelahnya.
4. Kedua belah pihak  yang bersengketa secara sukarela penyerahkan perkaranya  kepada  pihak  (arbiter)  yang  dipercaya,  untuk menyelesaikan sengketanya. 18
Selain  keunggulan,  ada  kelemahan  dari  basyarnas,  yaitu  tidak seimbangnya  antara  perkembangan  dalam  bidang  ekonomi  Syariah dengan  perkembangan  dari  basyarnas  itu  sendiri,  sebagai  salah  satu lembaga  yang  dipercaya  dalam  penyelesaian  sengketa  di  bidang ekonomi Syariah.

## PENUTUP
Penyelesaian  sengketa  dalam  bidang  ekonomi  Syariah  di  Indonesia  dapat dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  pertama,  melalui  jalur  litigasi,  yang  berarti menggunakan  lingkungan  peradilan  Agana  yang  berwenang  dalam  penyelesaian sengketa,  baik  sengketa  antara  lembaga  pembiayaan  atau  perbankan  Syariah dengan  nasabah  muslim.  Kedua,  melalui  jalur  non  litigasi  yaitu  menggunakan musyarawah, mediasi,  arbitrase dan peradilan umum.  Basyarnas juga merupakan lembaga  yang  di  anggap  ideal  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  Syariah  di Indonesia,  dengan  berbagai  kelebihanya,  diantaranya  dijamin  kerahasiaannya, cepat dalam pengambilan keputusan dengan biaya yang murah.
Apabila  terjadinya  sengketa  ekonomi  antara  perbankan  Syariah  dengan nasabah  yang  beragama  non-muslim,  maka  cara  penyelesaianya  sama  dengan penyelesaian  sengketa  antara  perbankan  Syariah  dengan  nasabah  muslim.  Dapat menggunakan jalur litigasi  dan non-litigasi.  Pengadilan Agama menjadi  lembaga litigasi  yang  berwenang  menangani  sengketa  ekonomi  Syariah,  baik  nasabah muslim dan non-muslim. Karena nasabah non-muslim dianggap menundukan diri terhadap prinsip-prinsip Syariah islam yang menjadi pedoman perbankan Syariah.
18 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 167

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif,  Chefi, Pembiayaan  Mudharabah  dan  Pembiayaan  Musyarakah  di Perbankan  Syariah, Jurnal  Ilmu  Akuntansi  dan  Bisnis  Syariah,  Vol II/Nomor 01/Januari 2020
Halim Muhamad Sholeh, Abdul, Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan
Peradilan Agama, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No, 1, 2015
Hasan, Zubairi, Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional , Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2009
Manan, Abdul, “Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah”,
Makalah Diklat Calon Hakim Angakatan 2 , (Banten, 2007)
Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoneisa, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2015)
Mujahidin, A., Kewenangan & Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010)
Muspawi, Mohamad, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi), Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2014
Rasyid, Abdul, Tiska Andita Putri, Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal Judicial Vol. 12, No. 2, Agustus 2019
Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2006)
Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait :
BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
Wardi Muslich, Ahmad, Faqih Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2015)
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx diakses tgl 3- 12-2022

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia No. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Putusan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  9.19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip
Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah