Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## POTENSI KECURANGAN (FRAUD) DALAM KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN COVID-19
Made Subianta Adnyana 1) , Harti Budi 2)
1.    Mahasiswa Prodi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 2.    Dosen Prodi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
*email: made123012011073@std.trisakti.ac.id
DiPublikasi: 01/01/2023 https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.162-174

## Abstract
The purpose of this research is to find out the potential for fraud that can occur in the process of claiming reimbursement for COVID- 19 patient services. This research is a case study qualitative research through in-depth interviews with informants who are experienced auditors in examining the claims process. All informants who have been interviewed stated that the potential for fraud can occur at all stages in the claim process starting from patient service at the hospital, filing a claim by the hospital, verification by BPJS Kesehatan, and payment by the Ministry of Health. The potential for fraud stated by all informants (100%) occurred at the claim submission stage, where the hospital management filed a claim for a COVID-19 patient with a length of stay exceeding what actually happened and submitted a patient who did not meet the criteria for a COVID-19 patient.
Keywords: COVID-19; Fraud; Claim Reimbursement; Healthcare; Hospital

## Abstrak
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses klaim penggantian biaya pelay anan pasien COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang merupakan auditor berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan atas proses klaim. Seluruh informan yang telah diwawancari menyatakan bahwa potensi kecurangan dapat terjadi pada seluruh tahap dalam proses klaim yang dimulai sejak pelayanan pasien di rumah sakit, pengajuan klaim oleh rumah sakit, verifikasi oleh BPJS Kesehatan, dan pembayaran oleh Kementerian Kesehatan. Potensi kecurangan  yang  dinyatakan  oleh  seluruh  informan  (100%)  terjadi  pada  tahap  pengajuan  klaim,  di  mana  manajemen  rumah  sakit mengajukan  klaim pasien  COVID-19  dengan Length  of  Stay melebihi yang  sebenarnya terjadi  dan  mengajukan  pasien yang  tidak memenuhi kriteria pasien COVID-19.
Kata kunci: COVID-19; Kecurangan;Klaim Penggantian; Layanan Kesehatan; Rumah Sakit

## I. PENDAHULUAN
Sejak awal terjadi pandemi COVID-19 di bulan April 2020,  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  bahwa seluruh  biaya  perawatan  pasien  yang  terpapar COVID-19  akan  ditanggung  negara.  Kebijakan  ini sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 59  Tahun  2017  tentang  Pembebasan  Biaya  Pasien Penyakit  Infeksi Emerging Tertentu.  Kementerian Kesehatan  membayar  klaim  penggantian  biaya pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp13,55 Trilyun kepada  rumah  sakit  (RS)  dengan  nilai  tunggakan pembayaran  mencapai  Rp6,62  Trilyun  pada  tahun 2020.  Di  tahun  2021,  jumlah  pembayaran  klaim penggantian  biaya  pelayanan  pasien  COVID-19 meningkat  pesat  mencapai  Rp83,24  Trilyun  dengan nilai  tunggakan  pembayaran  mencapai  Rp20,10 Trilyun. Tingginya nilai tunggakan pembayaran oleh
Kementerian  Kesehatan  kepada  RS  menunjukkan adanya besarnya nilai keterlambatan pembayaran oleh Kementerian Kesehatan kepada RS. Ditambah dengan adanya  penurunan  pendapatan  dari  layanan  rutin rumah sakit, RS dan pelayanan pasien dapat terhenti karena  rumah  sakit  mengalami  kesulitan  keuangan. (Ambarwati, 2021).
Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah telah berupaya mencegah dan menangani kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kecurangan  ( Fraud )  Serta  Pengenaan  Sanksi Administrasi  Terhadap  Kecurangan  ( Fraud )  Dalam Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan.  Hasil analisis  pengaruh  dimensi fraud triangle dalam

## Potensi Kecurangan (Fraud) dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
kebijakan pencegahan fraud terhadap Program JKN di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nasional Dr Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa potensi fraud di RS dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan  rasionalisasi  (Sadikin  &  Adisasmito,  2016). Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya  potensi fraud di  RSUD  Dr.  Achmad Moechtar Bukittinggi yaitu pemahaman yang berbeda antara  verifikator,  petugas coder dan  Dokter Penanggung  Jawab  Pasien  (DPJP)  tentang  diagnosis dan  terdapat  kesenjangan  penetapan  tarif  riil  rumah sakit  dengan  tarif  INA  CBGs  (Mitriza  &  Akbar, 2019).
Dalam seminar “Pencegahan Fraud dalam Penanganan  Covid-19”  yang  digelar  secara  daring oleh Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  Indonesia  Chapter  pada  tanggal  10  April 2021,  Direktur  Utama  BPJS  Kesehatan  Ali  Ghufron Mukti  menyampaikan  bahwa  dalam  menjalankan tugas khusus dari pemerintah untuk melakukan proses verifikasi  klaim  rumah  sakit  atas  kasus  COVID-19, BPJS Kesehatan menerapkan sejumlah langkah untuk mencegah  potensi fraud .    Ghufron  menjelaskan bahwa  dalam  verifikasi  klaim  COVID-19,  ada beberapa  titik  potensi fraud yang  harus  diwaspadai, misalnya  ketidaksesuaian  identitas  pasien.  Risiko fraud bisa  ditemukan  pada  profil  rumah  sakit, kompetensi,  sarana-prasarana,  tata coding ,  dan  input klaim  pada  aplikasi.  Terdapat  sejumlah  tantangan dalam mencegah fraud pada klaim Covid-19, seperti regulasi yang baru terbit setelah pelayanan diberikan kepada  pasien,  pemahaman  terhadap  regulasi  yang belum  sama,  belum  optimalnya  kepatuhan  terhadap regulasi  dan  kebijakan  yang  berlaku,  serta  adanya pasien COVID-19 yang memiliki identitas lebih dari satu  nomor  dalam  pengajuan  klaim  oleh  RS.  BPJS Kesehatan  telah  melakukan upaya pencegahan fraud melalui  sosialisasi  dan  asistensi  teknis  kepada stakeholders .  Dengan  verifikasi by  system dan menggunakan  aplikasi  khusus,  Ghufron  berharap potensi fraud juga  dapat  dideteksi  sedini  mungkin (Humas, 2021).
Perang  melawan fraud perawatan  kesehatan  penting bagi  setiap  masyarakat,  karena  setiap  dolar  yang dihemat  dari  kecurangan  dapat  digunakan  untuk memastikan bahwa orang memiliki akses ke layanan
kesehatan yang lebih banyak atau lebih baik, sehingga dapat  menyelamatkan  nyawa.  (Stowell  et  al.,  2018). Di  Amerika  Serikat,  sumber  daya  penegakan  kasus kecurangan  berdampak  positif  terhadap  jumlah individu  yang  masuk  ke  dalam  daftar  pengecualian program  layanan  masyarakat  akibat  kecurangan dalam  penagihan  (Flasher  &  Lamboy-Ruiz,  2019). Terjadinya klaim palsu merupakan bagian kecil, tetapi berdampak pada keuangan, integritas, dan nilai sistem layanan  kesehatan.  Diperkirakan  kerugian  finansial akibat penyalahgunaan kecurangan layanan kesehatan menelan  biaya  3-10%  per  tahun  dari  semua  biaya kesehatan  AS  (Alonazi,  2020).  Di  Zimbabwe, pemerintah diusulkan untuk mengalokasikan anggaran kegiatan edukasi dan menciptakan kesadaran  tentang  penyebab  dan  akibat  dari double billing fraud .  Kurangnya  kesadaran  di  masyarakat meningkatkan terjadi double billing fraud (Chisunga et al., 2021).
Pengendalian  internal  sangat  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud dalam  lingkungan  rumah  sakit apabila  diterapkan  dengan  baik  dengan  menekankan pada keefektifan pengendalian internal dan kekuatan lingkungan  pengendalian  (Rosyida,  2018).  Pada RSUD Buru Maluku, pelaksanaan clinical pathway di ruang  pelayanan  rawat  inap  belum  dilaksanakan secara  optimal  yang  disebabkan  ketidakpatuhan petugas  kesehatan  dalam  menjalankan  pedoman clinical  pathway dan  kurangnya  monitoring  dan evaluasi dari pihak manajemen RSUD. Oleh sebab itu, Rumah Sakit perlu memperbaiki kebijakan operasional  tentang  potensi fraud pada clinical pathway pasien  JKN  antara  lain  dengan  cara sosialisasi  penguatan  tata  kelola  rumah  sakit  yang berprinsip Good  Corporate  Governance dan Good Clinical  Governance serta  meningkatkan  program monitoring dan evaluasi secara rutin pada implementasi clinical  pathway (Bin  Thahir  & Darmadja,  2022).  Potensi  kecurangan  juga  dapat terjadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama  (FKTP) dan  fasilitas  kesehatan  tingkat  menengah  (FKRTL) berupa potensi seperti pengelolaan dana kapitasi yang tidak  tepat,  maksimalisasi  jumlah  klaim, upcoding , ketidakpuasan  terhadap  gaji  yang  diterima,  serta pengendalian  dan  pengawasan  internal  yang  tidak memadai  (Fatimah  et  al.,  2021).  Pimpinan  harus

## Potensi Kecurangan (Fraud) dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
berperan  dalam  mengembangkan  kebijakan  dan sistem  audit  yang  berkaitan  dengan  aturan  dan pembiayaan di FKTP (Fathurrohman & Dewi, 2018). Potensi kecurangan terjadi di RSUD Tenriawaru yang disebabkan  oleh  penyedia  layanan  kesehatan  yaitu petugas  kesehatan  dan coders rumah  sakit.  Delapan jenis  potensi  bentuk  penipuan  termasuk upcoding , readmission ,  perawatan  yang  tidak  perlu, phantom billing ,  kesalahan keystroke , unbundling layanan fragmentasi,  dan  layanan  dibatalkan  menjadi  fokus dalam  deteksi  dini fraud oleh  verifikator  BPJS Kesehatan (Palutturi et al., 2019). Sistem pencegahan dan deteksi dini fraud JKN berbasis aplikasi komputer dinyatakan  valid,  reliabel,  dan  efektif  digunakan sebagai  sistem  pencegahan  dan  deteksi  dini  potensi fraud pada  pelayanan  peserta  JKN  rawat  inap  di
rumah sakit (Santoso et al., 2018).
Kecurangan  pada  asuransi  swasta  dan  program jaminan  kesehatan  nasional  (JKN)  telah  banyak diteliti,  namun  belum  ditemukan  ada  penelitian  di indonesia  yang  mengungkap  potensi  kecurangan dalam  klaim  penggantian  biaya  pelayanan  pasien COVID-19.  Kondisi  ini  mendorong  peneliti  untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui  potensi  kecurangan  yang  dapat  terjadi dalam  proses  klaim  penggantian  biaya  pelayanan pasien  COVID-19.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat membantu pihak RS, BPJS Kesehatan  dan Kementerian  Kesehatan  untuk  menyusun  strategi pencegahan  kecurangan  dalam  klaim  pelayanan pasien  COVID-19  di  masa  pandemi  yang  belum berakhir ini.

## II.TINJAUAN PUSTAKA
Fraud (Kecurangan)
(Karyono, 2013) menyatakan bahwa Fraud merupakan  suatu  penyimpangan  dan  perbuatan melanggar  hukum  ( illegal  act ),  yang  dilakukan dengan  sengaja  untuk  tujuan  tertentu  contohnya menipu  atau  memberikan  gambaran  keliru  ( mislead ) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang- orang  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar  organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan  baik  pribadi  maupun  kelompok  yang memanfaatkan  peluang-peluang  secara  tidak  jujur, yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung merugikan  pihak  lain.  Dalam  Pelaksanaan  Program Jaminan  Kesehatan  disebutkan  bahwa  Kecurangan ( fraud )  adalah  tindakan  yang  dilakukan  dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program  Jaminan  Kesehatan  dalam  Sistem  Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan ( Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan  (Fraud)  Serta  Pengenaan  Sanksi Administrasi  Terhadap  Kecurangan  (Fraud)  Dalam Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan ,  2019). Dalam  teori  segitiga,  perilaku fraud didukung  oleh
tiga  unsur  yaitu  adanya Pressure , Perceived Opportunity , dan Rationalization (Tuanakotta, 2016). Tiga unsur itu digambarkan dalam segitiga sama sisi karena bobot/ derajat ketiga unsur tersebut sama.

## Klaim  Penggantian  Biaya  Pelayanan  Pasien COVID-19
Pemerintah  menetapkan  Petunjuk  Teknis  (Juknis) Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID- 19  bagi  Rumah  Sakit  Penyelenggara  Pelayanan COVID-19  yang  menjadi  acuan  bagi  rumah  sakit penyelenggara  pelayanan  COVID-19,  pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan  dalam  pelaksanaan  penggantian biaya  pelayanan pasien  COVID-19  ( Petunjuk  Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Bagi  Rumah  Sakit Penyelenggara  Pelayanan  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) ,  2021).  Sampai  dengan  30  Juni 2021,  juknis  tersebut  ditetapkan  melalui  Keputusan Menteri  Kesehatan  (KMK)  yang  telah  empat  kali diterbitkan sesuai tabel berikut.
Tabel 1. Daftar KMK Juknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19 bagi Rumah Sakit
Penyelenggara Pelayanan COVID-19 No Nomor KMK Tanggal Ditetapkan Masa Berlaku Pelayanan

## Potensi Kecurangan (Fraud) dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
1 HK.01.07/MENKES/238/2020 6 April 2020 28 Januari s.d 14 Agustus 2020 2 HK.01.07/MENKES/446/2020 22 Juli 2020 15 Agustus 2020 s.d 19 April 2021 3 HK.01.07/MENKES/4344/2021 5 April 2021 20 April s.d 30 September 2021 4 HK.01.07/MENKES/4718/2021 21 Mei 2021 20 April s.d 30 September 2021
Nilai pembayaran klaim COVID-19 sejak tahun 2020 dan 2021 dihitung dengan norma tarif seperti tercantum pada tabel berikut.
Tabel 2 Daftar Norma Tarif Pembayaran Klaim COVID-19
No Nomor KMK Tanggal Ditetapkan Norma Tarif Rawat Jalan Norma Tarif Rawat Inap 1 HK.01.07/MENKES/238/2020 6 April 2020 Tarif INA CBG a + ((n x b)-a)-c 2 HK.01.07/MENKES/446/2020 22 Juli 2020 Tarif INA CBG a + ((n x b)-a)-c-d 3 HK.01.07/MENKES/4344/2021 5 April 2021 Tarif INA CBG a + ((n x b)-a)-c-d 4 HK.01.07/MENKES/4718/2021 21 Mei 2021
Tarif INA CBG a + ((n x b)-a)-c-d
Keterangan: a = Tarif INA-CBG n = Jumlah Length of Stay (LOS) b = Tarif per Hari (Cost per Day) c = APD dan obat-obatan dari bantuan Dari  penjelasan  tabel  di  atas  dapat  disederhanakan bahwa  sampai  dengan  tanggal  30  September  2021, nilai klaim dihitung berdasarkan Length of Stay (LoS) dikali Cost  Per  Day dikurangi  Alat  Pelindung  Diri (APD) dan obat-obatan yang berasal dari APBN dan layanan  penunjang  yang  tidak  dilakukan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  LoS  atau  jangka  waktu  pasien
dirawat di rumah sakit menjadi sangat penting dalam menentukan  jumlah  yang  harus  dibayar  oleh Kementerian Kesehatan.
Masa  berakhirnya  penjaminan  klaim  COVID-19 untuk pasien rawat inap, sesuai masing-masing juknis, diatur seperti tercantum pada tabel berikut.
Tabel 3 Daftar Masa Berakhirnya Penjaminan Klaim COVID-19 No Nomor KMK Tanggal Ditetapkan Masa Berakhirnya Penjaminan menurut Juknis Klaim COVID-19 1 HK.01.07/MENKES/238/2020 6 April 2020 Pasien  COVID-19  yang  sudah  dinyatakan  sembuh (status pulang) dengan bukti pemeriksaan laboratorium RT-PCR (sesuai dengan buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19). 2 HK.01.07/MENKES/446/2020 22 Juli 2020 ● Secara  umum,  pada  pasien  gejala  ringan  dan sedang, penjaminan berakhir saat selesai isolasi, adanya
3 HK.01.07/MENKES/4344/2021
5 April 2021

## Potensi Kecurangan (Fraud) dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19
No Nomor KMK Tanggal Ditetapkan Masa Berakhirnya Penjaminan menurut Juknis Klaim COVID-19 4 HK.01.07/MENKES/4718/2021 21 Mei 2021 perbaikan  klinis  menurut  DPJP,  tanpa Follow  Up RT- PCR (tidak wajib)
●
Pasien  gejala  berat,  selesai  isolasi,  adanya perbaikan  klinis  menurut  DPJP,  wajib Follow  Up RT-
PCR
● Secara spesifik, batasan penjaminan dibedakan untuk pasien yang mulai dirawat: ⮚ sejak  tanggal  28  Januari  2020  sampai  dengan 14 Agustus 2020; ⮚ sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 19 April 2021 dan sejak tanggal 20 April 2021
Dalam  juknis  juga  disebutkan  bahwa  pasien suspek/probable/konfirmasi COVID-19 dapat dilakukan alih rawat non isolasi dengan kondisi sudah memenuhi  kriteria  selesai  isolasi  tetapi  masih memerlukan  perawatan  lanjutan  untuk  kondisi tertentu  yang  terkait  dengan  komorbid/  penyakit
penyerta, co-insidens dan  komplikasi  dengan pembiayaannya dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga). Berikut adalah gambar alur proses klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 menurut petunjuk teknis.
Gambar 1. Alur Proses Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien COVID-19
Berdasarkan gambar di atas, proses pengajuan klaim penggantian  biaya  pelayanan  pasien  COVID-19 dimulai  sejak  pasien  yang  memenuhi  kriteria  pasien COVID-19 dilayani di rumah sakit. Setelah pelayanan selesai, RS mengajukan klaim secara kolektif kepada Dirjen  Yankes  cq.  Direktur  PKR  ditembuskan  ke BPJS  Kesehatan  dan  Dinkes  kabupaten/kota.  BPJS Kesehatan kemudian melakukan verifikasi administasi  dan  pelayanan  pasien  COVID-19  paling lambat  7  hari  dengan  mengeluarkan  Berita  Acara Hasil  Verifikasi  (BAHV)  dan  menyampaikannya kepada  Kementeian  Kesehatan  untuk  dilakukan
proses pembayaran. Dalam hal terdapat klaim dispute, maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Klaim  Dispute  (TPKD)  yang  dibentuk  oleh  Menteri Kesehatan. Atas hasil penyelesaian kasus dispute oleh TPKD  yang  dinyatakan  layak  bayar,  Tim  kemudian menyampaikan  BAHV  TPKD  kepada  Kementerian Kesehatan  untuk  dilakukan  proses  pembayaran. Sebelum  proses  verifikasi  oleh  BPJS  dilaksanakan, RS  juga  dapat  mengajukan  pembayaran  uang  muka maksimal 50% dari setiap jumlah klaim yang diajukan kepada Kementerian Kesehatan. Berdasarkan BAHV yang  diterima  dari  BPJS  Kesehatan  maupun  TPKD,

## Potensi Kecurangan (Fraud) dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Kementerian  Kesehatan  melakukan  pembayaran  ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja melalui transfer ke rekening RS setelah memperhitungkan Uang Muka yang pernah dibayarkan sebelumnya.

## Jenis Fraud Pada Layanan Kesehatan
Jenis-jenis  fraud  pada  layanan  kesehatan  (Stowell  et al.,  2018)  diantaranya  berupa  Skema Billing , Kickback ,  kecurangan Medicaid dan Medicare serta kecurangan yang dilakukan rumah sakit atas prosedur yang tidak perlu. Skema billing meliputi: melibatkan pernyataan  palsu,  pernyataan  yang  salah  atau kelalaian  yang  disengaja  yang  berdampak  penting pada manfaat yang dibayarkan, billing untuk layanan atau  peralatan  yang  tidak  diberikan, billing untuk layanan atau peralatan yang tidak diperlukan, billing ganda untuk layanan atau peralatan yang sama, billing phantom  pasien  atau  pasien  yang  meninggal, Upcoding yaitu  penagihan  untuk  layanan  atau peralatan  diganti  dengan  tarif  yang  lebih  tinggi daripada  yang  sebenarnya  diberikan. Kickback merupakan imbalan yang diberikan untuk mempengaruhi penyediaan layanan kesehatan kepada pasien. Kickback secara  khusus  berbahaya  karena dapat  merusak  pengambilan  keputusan  penyedia medis.  Sebagian  besar  penipuan Medicare dan Medicaid terdiri dari kecurangan penagihan dan dapat didefinisikan  sebagai  penagihan Medicare atau Medicaid secara  sengaja  untuk  layanan  yang  tidak
pernah  diberikan  atau  diterima.  Rumah  sakit melakukan  kecurangan  dalam  bentuk  prosedur  yang tidak  perlu.  Rumah  sakit  secara  sengaja  menaikan status  pasien  ke  terapi  yang  lebih  mahal  walaupun alternatif  biaya  yang  lebih  rendah  menawarkan  hasil yang lebih baik bagi pasien.
Selain  itu,  pelbagai  jenis  penipuan  dapat  dilakukan oleh  penyedia  layanan  (Waghade,  S.  S.,  & Karandikar,  2018).  Penyedia  layanan  dapat  menagih layanan  medis  yang  tidak  benar-benar  dilakukan. Penyedia  layanan  dapat  menagih  untuk  setiap  tahap prosedur  medis  seolah-olah  itu  adalah  perawatan terpisah  ( Unbundling ).  Penyedia  layanan  dapat menagih  layanan  medis  yang  lebih  mahal  daripada yang sebenarnya dilakukan. Agar mendapat pembayaran  asuransi,  penyedia  layanan  dapat melakukan layanan medis yang tidak perlu. Penyedia layanan  mungkin  salah  mengartikan  perawatan  yang tidak ditanggung sebagai perawatan yang ditanggung secara  medis  agar  mendapat  pembayaran  asuransi. Untuk memvalidasi prosedur medis yang sebenarnya tidak diperlukan, penyedia layanan dapat memalsukan diagnosis  dan/atau  riwayat  pengobatan  pasien.  Jenis kecurangan lainnya adalah kecurangan oleh operator asuransi berupa Fake reimbursements dan Misrepresenting  beneﬁt  /  service  statements serta kecurangan konspirasi yang melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya aktivitas kecurangan yang mencakup pasien dan dokter atau perusahaan asuransi.

## III.METODE PENELITIAN

## Sampel dan Teknik Pengumpulan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  studi kasus  dengan  menggunakan purposive  sampling . Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  auditor  atau pemeriksa yang berpengalaman melakukan pemeriksaan  terkait  proses  klaim  penggantian  biaya pelayanan pasien COVID-19. Penelitian ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara semiterstruktur. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa jenis  wawancara  ini  sudah  termasuk  dalam  kategori in-depth  interview ,  di  mana  dalam  pelaksanaannya lebih  bebas  bila  dibandingkan  dengan  wawancara terstruktur.  Tujuan  dari  wawancara  jenis  ini  adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,
di  mana  pihak  yang  diajak  wawancara  diminta pendapat, dan ide-idenya.

## Metode Analisis Data
(Sugiyono,  2018)  menjelaskan  bahwa  analisis  data dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah  selesai pengumpulan data dalam perioder tertentu. Pada saat wawancara  peneliti  sudah  melakukan  analisis terhadap  jawaban  yang  diwawancarai.  Bila  jawaban yang  diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa  belum memuaskan,  maka  peneliti  akan  melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. (Miles, 1984)
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisa  data kualitatif dilakukan secara  interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah  jenuh.  Penelitian  ini  menggunakan  alat  bantu analisis  data  kualitatif  yaitu software Nvivo  12  Pro
untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan atas hasil analisis data. Validitas yang tinggi dapat tercapai dengan  menggunakan  NVivo  karena  peneliti  dapat melakukan analisis dengan efektif di Nvivo (Bandur, 2019).

## IV.HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  penelitian  studi  kasus  ini  adalah  untuk mengetahui potensi  kecurangan  apa  saja  yang mungkin  terjadi  dalam  proses  klaim  penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Obyek penelitian ini adalah pelayanan pasien di rumah sakit, pengajuan klaim  oleh  rumah  sakit,  verifikasi  klaim  oleh  BPJS Kesehatan,  serta  pembayaran  oleh  Kementerian Kesehatan  berdasarkan  persepsi  auditor  yang
berpengalaman melakukan pemeriksaan terkait klaim COVID-19.  Peneliti  telah  melakukan  wawancara kepada delapan auditor yang terdiri dari empat auditor internal  pemerintah  dan  empat  auditor  eksternal pemerintah  yang  seluruhnya  memiliki  pengalaman dalam  pemeriksaan  atas  proses  klaim  COVID-19 dengan data sebagai berikut.
Tabel 3. Data Demografi Informan Jabatan Informan Jumlah (Orang) Pemeriksa Madya 1 Pemeriksa Muda 4 Pemeriksa Pertama 3
Hasil wawancara yang dikelola menggunakan sofware Nvivo 12 Pro menunjukkan adanya potensi kecurangan dalam pada seluruh tahapan proses klaim seperti pada gambar berikut.
Gambar 2. Hasil Pengolahan Informasi Potensi Kecurangan Melalui Nvivo 12
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Potensi  Kecurangan  Dalam  Pelayanan  Pasien  di RS Skema billing merupakan  jenis  skema  penipuan layanan  kesehatan  yang  paling  umum  berupa pernyataan  palsu,  pernyataan  yang  salah  atau kelalaian  yang  disengaja  dan  berdampak  penting dalam penentuan manfaat yang dibayarkan (Stowell et al.,  2018).  Untuk  memvalidasi  prosedur  medis  yang sebenarnya tidak diperlukan, penyedia layanan dapat memalsukan diagnosis dan/atau riwayat medis pasien (Waghade, S. S., & Karandikar, 2018).
Informan  6  berpendapat  terkait  potensi  kecurangan pada pelayanan pasien di RS sebagai berikut:
Menurut  saya,  dalam  pelayanan  pasien,  potensi kecurangan dalam pelayanan pasien COVID-19 di RS
yang  paling  berpotensi  terjadi  adalah  diagnosa dokter  yang  tidak  sesuai  kondisi  sebenarnya  dan dicatat  secara  tidak  lengkap  pada  dokumen  rekam medis.  Tenaga  medis  juga  dapat  secara  sengaja menunda pengujian PCR, laboratorium dan radiologi agar pasien dirawat lebih lama, termasuk merekayasa tanggal terbit hasil pengujian.
Enam  dari  delapan  informan  (75%)  menyatakan bahwa  seorang  DPJP  berpotensi  secara  sengaja mengeluarkan  diagnosa  palsu  yang  menunjukkan seorang  pasien  bergejala  COVID-19  dan  layak menerima  pelayanan  rawat  inap  di  rumah  sakit  (RS) Rujukan  COVID-19.  Lima  dari  delapan  informan (62,5%)  juga  menyatakan  bahwa  seorang  DPJP  dan perawat  berpotensi  secara  sengaja  mencatat  riwayat
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
medis  secara  tidak  lengkap  untuk  menyembunyikan kondisi  pasien  yang  dapat  mempengaruhi  hasil verifikasi  klaim.  Selain  itu,  Enam  dari  delapan informan (75%) menyatakan bahwa pihak manajemen RS  dapat  secara  sengaja  tidak  menempatkan  pasien COVID-19  di  ruang  isolasi  yang  merupakan standar ruang  rawat  inap  pasien  COVID-19.  Yang  berkaitan erat  dengan  klaim  COVID-19,  lima  dari  delapan informan  (62,5%)  menyatakan  bahwa  seorang  DPJP dan perawat dapat secara sengaja merekayasa tanggal terbit hasil uji laboratorium RT PCR untuk penegakan diagnosa  dan follow  up perbaikan  kondisi  agar  LoS yang diajukan dapat menjadi lebih panjang dari yang sebenarnya.  Untuk  memperpanjang  LoS,  Tiga  dari delapan  informan  (37,5%)  menyatakan  bahwa seorang  DPJP  dan  perawat  dapat  secara  sengaja menunda  jadwal  uji  laboratorium  RT  PCR.  Hal  ini dilakukan  agar  pasien  dapat  dirawat  lebih  lama  dari yang  seharusnya  sehingga  LoS  yang  diajukan  dapat menjadi  lebih  panjang  dari  yang  seharusnya.  Dua informan  (25%)  juga  menyatakan  adanya  potensi kecurangan  dalam  pelayanan  pasien  di  RS  berupa pemberian  obat  yang  tidak  sesuai  diagnosa sebenarnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung diagnosa palsu yang dilakukan DPJP.

## Potensi Kecurangan Dalam Pengajuan Klaim oleh RS
Skema billing terdiri  dari  kecurangan  atas  layanan atau  peralatan  yang  tidak  diberikan,  peralatan  yang tidak  diperlukan, billing ganda  untuk  layanan  atau peralatan  yang  sama, billing phantom  pasien  yang telah meninggal, serta penagihan untuk layanan atau peralatan dengan tarif yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya diberikan.(Stowell et al., 2018).
Informan  4  berpendapat  terkait  potensi  kecurangan dalam pengajuan klaim oleh RS sebagai berikut:
Menurut  pendapat  saya,  dalam  proses  pengajuan klaim, potensi kecurangan yang paling terjadi adalah yang  kecurangan berkaitan  dengan  rekayasa  berkas klaim, pengajuan Length of Stay melebihi sebenarnya dan  pengajuan  klaim  yang  tidak  sesuai  dengan kondisi sebenarnya.
Enam  dari  delapan  informan  (75%)  menyatakan bahwa  Manajemen  RS  dapat  secara  sengaja  dapat melakukan double  billing yang  salah  satunya ditagihkan ke  Kementerian  Kesehatan  sebagai  klaim COVID-19  dan  ditagihkan  juga  kepada  pasien  atau keluarga  pasien,  ataupun  kepada  pihak  penjamin lainnya,  misalnya  ke  JKN  dan  perusahaan  asuransi swasta  lainnya.  Tiga  dari  delapan  informan  (37,5%) juga menyatakan bahwa Manajemen RS dapat secara sengaja  mengajukan  klaim  atas  pasien  yang  tidak pernah mendapat perawatan di RS tersebut maupun di RS  lain  (klaim  fiktif).  RS  secara  sengaja  menyusun seluruh  dokumen  berkas  klaim  palsu  untuk mendukung  klaim  fiktif  tersebut.  Selain  itu,  empat dari  delapan  informan  (50%)  menyatakan  bahwa Manajemen  RS  dapat  secara  sengaja  merekayasa berkas  klaim  dengan  tujuan  agar  pasien  dapat memenuhi kriteria pasien COVID-19, dapat memperpanjang LoS yang ditagihkan, dan mendapatkan  tarif  klaim  yang  lebih  tinggi  dari  yang seharusnya.
Seluruh  informan  (100%)  menyatakan  bahwa Manajemen  RS  secara  sengaja  mengajukan  pasien yang  sesungguhnya  tidak  memenuhi  kriteria  pasien COVID-19, khususnya pada kasus pasien suspek yang tetap  diajukan  meski  hasil  laboratorium  RT-PCR untuk  penegakan  diagnosa  menyatakan  pasien tersebut  negatif  COVID-19.  Empat  dari  delapan informan  (50%)  menyatakan  bahwa  Manajemen  RS mengajukan  tarif  yang  lebih  tinggi  dari  yang seharusnya  mereka  dapatkan,  diantaranya  pihak  RS merawat  pasien  di  ruang  isolasi  non  tekanan  negatif namun menagihkan klaim dengan tarif di ruang isolasi tekanan  negatif  yang  nilai  tarifnya  lebih  tinggi. Seluruh  informan  (100%)  menyatakan  bahwa Manajemen  RS  dapat  secara  sengaja  mengajukan klaim dengan jumlah LoS melebihi jumlah hari rawat inap  yang  sebenarnya  dengan  merekayasa  tanggal masuk atau tanggal keluar pasien.
Dalam klaim COVID-19, tarif klaim juga memperhitungkan  layanan  penunjang  dan  harus menjadi pengurang nilai klaim apabila pihak RS tidak melaksanakan layanan tersebut kepada pasien. Enam dari  delapan  informan  (75%)  menyatakan  bahwa Manajemen RS dapat mengajukan layanan penunjang kepada  pasien  yang  sebenarnya  tidak  pernah
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
dilakukan,  seperti  pemeriksaan  radiologi  dan pemeriksaan  darah.  Lima  dari  delapan  informan (62,5%)  menyatakan  bahwa  manajemen  RS  secara sengaja menagihkan klaim atas pemulasaran  jenazah yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh pihak RS.  Kondisi  ini  dapat  terjadi  pada  kasus  di  mana jenazah pasien COVID-19 diambil secara paksa oleh pihak keluarga atau dilakukan oleh pihak lain di luar RS.  Dua  dari  delapan  informan  (25%)  menyatakan potensi  kecurangan  dalam  proses  pengajuan  klaim oleh  RS  yaitu  pengajuan  berkas  klaim  yang  tidak lengkap  secara  sengaja  karena  terdapat  konspirasi dengan verifikator BPJS Kesehatan untuk meloloskan verifikasi.  Dua  dari  delapan  informan  (25%)    juga menyatakan  bahwa  managemen  RS  juga  dapat mengajukan  tarif  klaim  atas  pemakaian  ventilator yang  tidak  memenuhi  standar  yang  dimaksud  dalam ketentuan  tarif  klaim.  Sedangkan  satu  dari  delapan informan (12,5%) menyatakan bahwa manajemen RS dapat  menerbitkan  hasil  laboratorium  palsu  untuk mendukung  diagnosa  palsu.  Satu  dari  delapan informan (12,5%) menyatakan bahwa manajemen RS dapat  secara  sengaja  mengajukan  klaim  atas  pasien yang  sama  sebanyak  dua  kali  pada  periode  yang berbeda.

## Potensi Kecurangan Dalam Verifikasi Klaim oleh BPJS Kesehatan
Kecurangan  dapat  dilakukan  oleh  operator  asuransi berupa Fake  Reimbursements dan Misrepresenting Beneﬁt  /  Service  Statements (Waghade,  S.  S.,  & Karandikar,  2018).  Operator  asuransi  diantaranya terdiri dari petugas administrasi dan verifikasi klaim. Informan  7  berpendapat  terkait  potensi  kecurangan pada  verifikasi  klaim  oleh  BPJS  Kesehatan  sebagai berikut:
Menurut  saya,  Karena  BPJS  Kesehatan  hanya bertugas  melakukan  verifikasi,  maka  kecurangan dapat  terjadi  dalam  proses  verifikasi  dengan  hasil yang  tidak  sesuai  kondisi  sebenarnya  dalam  berkas klaim,  termasuk  meloloskan  klaim  yang  tidak  layak dan  memverifikasi  klaim  yang  sudah  masuk  masa kedaluwarsa  dan  dinyatakan  sesuai  agar  nantinya dapat dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan
Dalam klaim COVID-19, enam dari delapan informan (75%)  menyatakan  bahwa  Verifikator  BPJS  dapat secara sengaja menerbitkan hasil verifikasi yang tidak sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  tercantum dalam berkas klaim yang diajukan oleh RS, di mana pasien  sebenarnya  layak  diklaimkan  namun  oleh verifikator  dinyatakan  dalam  hasil  verifikasi  dengan status  tidak  sesuai  atau  dispute.  Hal  ini dapat  terjadi karena verifikator berharap adanya suap dari pihak RS yang  merasa  dipersulit  dalam  proses  verifikasi sebagaimana  dinyatakan  oleh  satu  dari  depalan informan.  Empat  dari  delapan  informan  (50%)  juga menyatakan  bahwa  Verifikator  dapat  secara  sengaja menerbitkan  hasil  verifikasi  dengan  status  sesuai, namun  sesungguhnya  berdasarkan  berkas  klaim, pengajuan  pasien  tersebut  tidak  layak  untuk  diganti biaya  pelayanan  pasiennya.  Setiap  pelayanan memiliki masa kedaluwarsa pengajuan yang berbeda- beda  tergantung  dari  masa  berakhirnya  pelayanan pasien  tersebut.  Empat  dari  delapan  informan  (50%) menyatakan  bahwa  verifikator  dapat  secara  sengaja meloloskan klaim kedaluwarsa untuk diverifikasi dan kemudian  dinyatakan  layak  dengan  status  sesuai ketika  sistem  verifikasi  BPJS  tidak  mampu mendeteksi  klaim  kedaluwarsa  tersebut.  Selain  itu, satu  dari  delapan  informan  (12,5%)  menyatakan bahwa  verifikator  BPJS  Kesehatan  dapat  secara sengaja meloloskan klaim pelayanan sama dan pasien sama  yang  diajukan  ke  JKN  dan  klaim  COVID-19 ( Double billing ).

## Potensi  Kecurangan  Dalam  Pembayaran  Klaim oleh Kementerian Kesehatan
Jenis kecurangan konspirasi melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya aktivitas kecurangan yang mencakup pasien  dan  dokter  atau  perusahaan  asuransi (Waghade, S. S., & Karandikar, 2018). Dalam klaim COVID-19  manajemen  RS  dapat  berkonspirasi dengan  Kementerian  Kesehatan  selaku  pihak  yang melakukan pembayaran klaim.
Informan  4  berpendapat  terkait  potensi  kecurangan dalam pembayaran klaim oleh Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
Jadi secara umum, saya melihat potensi kecurangan yang  dapat  terjadi  dalam  pembayaran  klaim  oleh
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Kementerian  Kesehatan  adalah  suap  oleh  pihak  RS kepada  tim  validasi  klaim  atau  PPK  untuk mempercepat  dan  memproritaskan  pembayaran kepada  RS  tersebut.  Selain  itu,  PPK  juga  dapat sengaja  membayar  dua  kali  BAHV  yang  sama, membayar  lebih  dari  seharusnya  dan  membayar tanpa adanya pengajuan uang muka atau BAHV.
Keterlambatan  pembayaran  klaim  menyebabkan  RS yang  melayani  pasien  COVID-19  mengalami kesulitan  keuangan  (Ambarwati,  2021).  Hal  ini mendorong  pihak  RS  untuk  melakukan  segara  cara agar  pembayaran  klaim  dapat  dipercepat.  Enam  dari delapan informan (75%) menyatakan bahwa manajemen  RS  berpotensi  melakukan  suap  kepada tim  validasi  klaim  dan/  atau  PPK  agar  pembayaran kepada pihaknya dapat diprioritaskan untuk diverifikasi dan segera dibayarkan. Lima dari delapan informan  (62,5%)  juga  menyatakan  bahwa  PPK secara  sengaja  menyetujui  pembayaran  dua  kali  atas klaim  pasien  yang  sama  ataupun  Berita  Acara  Hasil Verifikasi (BAHV) yang sama. Selain itu, tim validasi klaim juga dapat secara sengaja mengajukan dokumen pembayaran yang sama dan memanfaatkan kelalaian PPK  memverifikasi  dokumen  pembayaran  sehingga secara tidak sengaja PPK menyetujui pembayaran dua kali.  Atas  kecurangan  tersebut,  pihak  RS  menerima dua kali pembayaran tersebut di rekening.
Tiga  dari  delapan  informan  (37,5%)  menyatakan bahwa  PPK  dapat  secara  sengaja  melebihkan  nilai pembayaran klaim kepada RS tertentu. Selain itu, tim validasi  klaim  dapat  secara  sengaja  mengajukan dokumen  pembayaran  yang  nilai  pembayarannya telah  dilebihkan.  Kemudian  dengan  memanfaatkan kelalaian  PPK  dalam  memverifikasi  dokumen pembayaran.  PPK  secara  tidak  sengaja  menyetujui pembayaran tersebut. Atas kecurangan tersebut, pihak RS  menerima  pembayaran  dengan  nilai  lebih  dari yang  seharusnya.  Selain  kelebihan  pembayaran,  tiga dari  delapan  informan  (37,5%)  menyatakan  bahwa PPK juga dapat secara sengaja melakukan pembayaran  klaim  kepada  RS  tertentu  tanpa  adanya pengajuan  uang  muka  maupun  penerbitan  BAHV dengan  status  sesuai.  Tim  validasi  klaim  juga  dapat secara  sengaja  mengajukan  dokumen  pembayaran yang  tidak  disertai  informasi  pengajuan  uang  muka
dan  BAHV  dengan  status  sesuai  dan  memanfaatkan kelalaian  PPK  memverifikasi  dokumen  pembayaran sehingga  secara  tidak  sengaja  PPK  menyetujui pembayaran tersebut. Atas kecurangan tersebut, pihak RS  menerima  pembayaran  yang  tidak  atau  belum menjadi  haknya.  Satu  dari  delapan  informasi  juga menyatakan  bahwa  PPK  dapat  secara  sengaja memerintahkan  pembayaran  atas  klaim  yang seharusnya  telah  dinyatakan  kedaluwarsa  oleh  BPJS Kesehatan  namun  lolos  proses  verifikasi  dan dinyatakan sesuai dalam BAHV.
Dari  uraian  di  atas,  terdapat  dua  potensi  kecurangan yang dinyatakan oleh seluruh informan (100%), yaitu mengajukan  LoS  melebihi  yang  sebenarnya  dan mengajukan  pasien  yang  tidak  memenuhi  kriteria pasien  COVID-19.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dua potensi kecurangan tersebut paling berpotensi terjadi dalam  klaim  COVID-19.  Peneliti  juga  menemukan bahwa  kecurangan  yang  berkaitan  dengan  LoS  dan kriteria pasien COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium  RT-PCR  sangat  menentukan  jumlah pembayaran klaim COVID-19 kepada RS.
Dalam  program  JKN,  Menteri  Kesehatan  telah mengatur  bahwa  semua  pihak  terkait  harus membangun  sistem  pencegahan  kecurangan  ( fraud ) melalui penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan  kecurangan,  pengembangan  budaya pencegahan  kecurangan,  pengembangan  pelayanan kesehatan  berorientasi  kendali  mutu  dan  kendali biaya, serta pembentukan tim pencegahan kecurangan ( fraud ).  Pada  klaim  COVID-19,  pemerintah  belum menetapkan  ketentuan  penanganan  dan  pencegahan kecurangan serta pengenaan sanksi terhadap kecurangan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membangun  sistem  kecurangan  ( fraud )  yang melibatkan  pihak  RS,  BPJS  Kesehatan,  dan Kementerian  Kesehatan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  masing-masing.  Tim  pencegahan  kecurangan ( fraud ) JKN dapat dilibatkan juga dalam pencegahan klaim  COVID-19.  Pemerintah  juga  juga  harus menyusun Whistleblowing  System untuk  menjaring adanya  pengaduan  dari  masyarakat  atas  kecurangan dalam pelayanan pasien COVID-19 di RS, pengajuan klaim,  verifikasi  BPJS  Kesehahat  dan  pembayaran oleh Kementerian Kesehatan.

## Potensi Kecurangan (Fraud) dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License

## V. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa  terdapat potensi  kecurangan  klaim  COVID-19  pada  seluruh tahap  dalam  klaim  penggantian  biaya  pelayanan pasien COVID-19, mulai dari pelayanan pasien di RS, pengajuan klaim oleh RS, verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan,  dan  pembayaran  oleh  Kementerian Kesehatan. Potensi kecurangan yang dinyatakan oleh seluruh  informan  (100%)  dapat  terjadi  yaitu  pada tahap pengajuan klaim oleh RS, di mana manajemen RS dapat mengajukan LoS melebihi yang sebenarnya dan mengajukan pasien yang tidak memenuhi kriteria pasien  COVID-19.  Berbeda  dengan  kecurangan
layanan kesehatan pada umumnya, potensi kecurangan yang terjadi berkaitan dengan penentuan jumlah  LoS  dan  kriteria  pasien  COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium RT-PCR yang sangat menentukan  jumlah  pembayaran  klaim  COVID-19 kepada RS. Di masa pandemi COVID-19, penelitian ini hanya dilakukan melalui wawancara secara daring. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengumpulan data  melalui  observasi  langsung  untuk  mengetahui potensi  kecurangan  dalam  proses  klaim  pelayanan pasien COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Alonazi, W. B. (2020). Fraud and Abuse in the Saudi Healthcare System:  A  Triangulation  Analysis. The  Journal  of  Health  Care Organization, Provision, and Financing , 57 , 1–8. https://doi.org/10.1177/0046958020954624
Ambarwati,  W.  (2021).  Pembiayaan  Pasien  COVID-19  dan Dampak Keuangan terhadap Rumah Sakit yang Melayani Pasien COVID-19 di Indonesia Analisis Periode Maret 2020 – Desember 2020. Jurnal  Ekonomi  Kesehatan  Indonesia , 6 (1),  23–37. https://doi.org/10.7454/eki.v6i1.4881 Bandur,  A.  (2019). Penelitian  Kualitatif:  Studi  Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVIvo 12 Plus (Pertama). Mitra Wacana Meida. Bin  Thahir,  C.,  &  Darmadja,  S.  (2022).  Analisis  Kebijakan Operasional Tentang Fraud Clinical Pathway Pasien JKN Rawat Inap  RSUD  Buru  Maluku. Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat (The Public Health Science Journal) , 1 (1), 42–56.
Chisunga,  D.,  Mohamed,  N.,  &  ...  (2021).  Fraud  Detection Techniques  To  Prevent  Double  Billing  Fraud:  Case  of Zimbabwe’S  Medical  Aid  Societies. Academy  of  Strategic Manajemen Journal , 20 (6), 1–11.
Fathurrohman,  N.,  &  Dewi,  A.  (2018).  Potential  Fraud  in  The Primary  Healthcare. Jurnal  Medicoeticolegal  Dan  Manajemen Rumah Sakit , 7 (3), 1–8. https://doi.org/10.18196/JMMR.7373 Fatimah,  R.  N.,  Misnaniarti,  M.,  &  Syakurah,  R.  A.  (2021). Potential  Fraud  in  The  Implementation  of  National  Health Insurance  in  The  Health  Sector:  Systematic  Review. JMMR (Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit) , 10 (3), 1–14.
Flasher,  R.,  &  Lamboy-Ruiz,  M.  A.  (2019).  Impact  of Enforcement  on  Healthcare  Billing  Fraud:  Evidence  from  the USA. Journal of Business Ethics , 157 (1), 217–229. https://doi.org/10.1007/S10551-017-3650-Z
Humas.  (2021).  Langkah  BPJS  Kesehatan  Cegah  Potensi  Fraud dalam Klaim Covid-19. BPJS Kesehatan . Karyono. (2013). Forensic fraud . CV Andi Offset.
Miles, M. . & H. A. . (1984). Analisis Data Kualitatif . Universitas Indonesia.
Mitriza, A., & Akbar, A. (2019). Analisis Pengendalian Potensi
Fraud  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Achmad  Moechtar Bukittinggi. Jurnal  Kesehatan  Andalas , 8 (3),  493–499. https://doi.org/10.25077/JKA.V8I3.1032 Palutturi, S., Makkurade, S. R., Ahri, R. A., Suzana, A., & Putri, E.  (2019).  Potential  for  fraud  of  health  service  claims  to  BPJS health  at  Tenriawaru  public  hospital,  bone  regency,  Indonesia. Ijicc.Net , 8 (5), 493–499. https://www.ijicc.net/images/vol8iss5/8509_Palutturi_2019_E_R
.pdf
Pencegahan  dan  Penanganan  Kecurangan  (Fraud)  Serta Pengenaan  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Kecurangan  (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan . (2019). Petunjuk  Teknis  Klaim  Penggantian  Biaya  Pelayanan  Pasien Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  bagi  Rumah  Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) . (2021).
Rosyida, I. A. (2018). Implementasi Pengendalian Internal Pada Pencegahan dan Pendektesian Fraud Rumah Sakit Di Bojonegoro. Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri , 3 (1), 47–63.
Sadikin, H., & Adisasmito, W. (2016). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud  Triangle  Dalam  Kebijakan  Pencegahan  Fraud  Terhadap Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  RSUP  Nasional  Cipto Mangunkusumo. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 1 (2), 28– 34. https://doi.org/10.7454/eki.v1i2.1871 Santoso, B., Hendrartini, J., Djoko Rianto, B. U., & Trisnantoro, L.  (2018).  SYSTEM  FOR  DETECTION  OF  NATIONAL HEALTHCARE INSURANCE FRAUD BASED ON COMPUTER APPLICATION. Public Health of Indonesia , 4 (2), 46–56. https://doi.org/10.36685/PHI.V4I2.199 Stowell, N. F., Schmidt, M., & Wadlinger, N. (2018). Healthcare fraud under the microscope: improving its prevention. Journal of Financial Crime , 25 (4), 1039–1061. https://doi.org/10.1108/JFC- 05-2017-0041
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed Methods) . Alfabeta. Tuanakotta,  T.  M.  (2016). Theodorus  Forensik  &  Audit Investigatif (Dua). Salemba Empat.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License
Waghade, S. S., & Karandikar, A. M. (2018). A comprehensive study  of  healthcare  fraud  detection  based  on  machine  learning. International  Journal  of  Applied  Engineering  Research , 13 (6), 4175–4178.