## PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI  TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH
Junita Sari, Denny Sumantri Mangkuwinata *)
*) Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim, Bireuen
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  makro  ekonomi  terhadap kemiskinan  di  provinsi  Aceh  Tahun  2002-2016.  Adapun  variabel  makro  ekonomi  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu, inflasi, Upah Minimum Regional (UMR) dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, data yang digunakan berupa time series (tahun 2002-2016). Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Adapun  subjek  dalam penelitian ini  adalah  Provinsi  Aceh  dengan  menggunakan  data  selama  15  tahun  yaitu tahun  2002– 2016. Dan objeknya pengaruh variabel makro ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2002-2016.  Dan  metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda  yang  dibantu  oleh  software  IBM  SPSS  Versi  17.0.    Berdasarkan  hasil  penelitian  secara parsial (uji t) untuk inflasi, diperoleh nilai t hitung sebesar 0.929 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil  uji t  untuk  variabel  inflasi  yaitu  t hitung <  t tabel atau  0.929  <  1.796.  Dapat  disimpulkan  bahwa  secara parsial  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh.  Sedangkan  untuk  Upah Minimum Regional (UMR), diperoleh nilai t hitung sebesar 2.372 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil  uji t untuk variabel UMR yaitu t hitung > t tabel atau 2.372 > 1.796. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial UMR  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh.  Dan  pengangguran  diperoleh  nilai  t hitung sebesar 0.104 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil  uji t untuk variabel pengangguran yaitu t hitung < t tabel atau 0.104 < 1.796. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan berdasarkan secara simultan (uji f) diperoleh nilai F hitung sebesar  3.550  dan  F tabel sebesar  3.49.  Dapat  disimpulkan  bahwa    nilai    F hitung >  F tabel atau  3.550  > 3.49.  Dengan  demikian,  dari  hasil  perhitungan  tersebut  inflasi,  UMR  dan  pengangguran  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.
Kata Kunci : Inflasi, Upah Minimum Regional (UMR), Pengangguran, Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional adalah  meningkatkan  kinerja  perekonomian  agar mampu  menciptakan  lapangan  kerja  dan  menata kehidupan  yang  layak  bagi  seluruh  rakyat  yang pada  gilirannya  akan  mewujudkan  kesejahteraan penduduk  di  suatu  negara.  Salah  satu  sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat  kemiskinan.  Kemiskinan  merupakan salah  satu  penyakit  dalam  ekonomi,  sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.
Masalah  kemiskinan  selalu  memperoleh perhatian  utama  di  Indonesia.  Upaya  yang dilakukan  pemerintah  dalam  hal  pengentasan kemiskinan  sangatlah  serius,  hal  tersebut  dapat
dilihat  dari  segi  banyaknya  program  yang dijalankan pemerintah. Terdapat banyak variabel makro  ekonomi  yang  dapat  dijadikan  sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan  yang  ada  pada  suatu  daerah  antara lain  inflasi,  Upah  Minimum  Regional  (UMR) dan pengangguran
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  dengan angka  kemiskinan  yang  masih  di  atas  rata-rata nasional. Penduduk miskin tersebar pada seluruh kabupaten/kota  di  provinsi  Aceh.  Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk  miskin  terhadap  jumlah  penduduk keseluruhan.  Adapun  tingkat  kemiskinan  di provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh (2000-2016)
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Tingkat kemiskinan (%) 2000 4.073.000 15.20 2001 4.114.000 19.20 2002 4.166.040 29.83 2003 4.218.486 29.76 2004 4.075.599 28.47 2005 4.031.589 28.69 2006 4.153.573 28.28 2007 4.223.833 26.65 2008 4.293.915 23.55 2009 4.363.477 21.80 2010 4.494.410 19.95 2011 4.597.308 19.48 2012 4.693.934 18.58 2013 4.791.924 17.72 2014 4.906.835 16.98 2015 5.001.953 17.11 2016 5.096.248 16.43
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017 Berdasarkan  tabel  1  di  atas  pada  tahun  2000 dengan  jumlah  penduduk  4.073.000 jiwa  tingkat kemiskinan  sebesar  15.20%.  Pada  tahun  2001 dengan  jumlah  penduduk  4.114.000  jiwa, kemiskinan  mengalami  peningkatan  menjadi sebesar  19.20%.  Tahun  2002  kemiskinan meningkat  menjadi  sebesar  29.83%,  tahun  2003 mengalami  sedikit  penurunan  menjadi  29.76%. Kemudian pada 2004 jumlah penduduk mengalami penurunan karena terjadinya bencana tsunami,  jumlah  penduduknya  4.075.599  jiwa, persentase  tingkat  kemiskinan  mejadi  sebesar 28.47%.  Hal  ini  disebabkan  oleh  bencana tsunami  yang  menimpa  Provinsi  Aceh.  Tahun 2005  mengalami  penurunan  sebesar  28.69% dengan jumlah  penduduk  4.031.589 jiwa. Tahun
2006  sebesar  28.28%,  jumlah  penduduknya 4.153.573  jiwa.  Dan  tahun  2007  dengan  jumlah penduduk  4.223.833  jiwa,  tingkat  kemiskinan sebesar  26.65%.  Kemudian  tahun  2008  sampai dengan  2014  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi Aceh  cenderung  mengalami  penurunan.  Dari 23.55%  pada  2008  menjadi  16.98%  pada  tahun 2014.  Tahun  2015  dengan  jumlah  penduduk sebesar  5.001.953  jiwa,  tingkat  kemiskinan mengalami  peningkatan  menjadi17,11%.  Dan tahun  2016  jumlah  penduduk  5.096.248  jiwa, kemiskinan  kembali  mengalami  penurunan menjadi  16.43%.  Sedangkan  laju  inflasi  di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:
Tabel 2. Persentase Inflasi Di Provinsi Aceh (2000-2016) Tahun Inflasi (%) 2000 9.59 2001 14.03 2002 10.55 2003 4.03 2004 7.08 2005 34.88 2006 9.98 2007 9.41 2008 11.92 2009 3.72 2010 5.86 2011 3.43 2012 0.22 2013 7.31 2014 8.09 2015 1.53 2016 3.95
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017
Berdasarkan  tabel  2  diatas  dapat  dijelaskan bahwa perkembangan inflasi di Aceh menunjukkan  kondisi  yang  tidak  stabil,.  Pada tahun 2000 persentase inflasi sebesar 9.59 persen kemudian pada tahun 2001 mengalami peningkatan  sebesar  14.03  persen.  Dan  kembali mengalami  penurunan,  pada  tahun  2002  sampai dengan  2004.  Tahun  2005  persentase  inflasi semakin  meningkat sebesar 34.88 persen. Inflasi meningkat disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok  bahan  makanan,  perumahan,  air, listrik,  gas  dan  bahan  bakar  lainnya,  serta transportasi, komunikasi, jasa keuangan, kelompok  makanan  jadi,  minuman,  rokok  dan tembakau,  dan  juga  kelompok  kesehatan, kelompok  pendidikan,  rekreasi  dan  olah  raga. Selanjutnya  di  tahun  2006  kembali  berkurang menjadi  sebesar  9.98  persen.  Pada  tahun  2007
sebesar  9.41  persen.  Kembali  meningkat  tahun 2008  menjadi  sebesar  11.92  persen,  tahun  2009 sebesar  3.72  persen.  Dan  pada  tahun  2010 menjadi  sebesar  5.86  persen.  Pada  tahun  2011 persentase  inflasi  sebesar  3.43  persen,  tahun 2012  mengalami  penurunan  sebesar  0,22  persen dan tahun 2013 sebesar 7.31 persen. Selanjutnya di  tahun  2014  inflasi  di  Provinsi  Aceh  kembali meningkat  sebesar  8.09  persen.  Kemudian  pada tahun  2015  mengalami  penurunan  sebesar  1.53 persen. Dan pada tahun 2016 inflasi sebesar 3.95 persen.
Untuk  perkembangan  tingkat  upah  minimum di Provinsi Aceh, berdasarkan data Kemenakertrans  dari  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan.    Hal  ini  bisa  dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Perkembangan UMP Di Provinsi Aceh (2000-2016) Tahun UMP % 2000 Rp. 265.000 55 2001 Rp. 300.000 13.2 2002 Rp. 330.000 10 2003 Rp. 425.000 28.8 2004 Rp. 550.000 29.4 2005 Rp. 620.000 12.7 2006 Rp. 820.000 32 2007 Rp. 850.000 3.66 2008 Rp. 1.000.000 17.6 2009 Rp. 1.200.000 20 2010 Rp. 1.300.000 8.33 2011 Rp. 1.350.000 3.85 2012 Rp. 1.400.000 3.70 2013 Rp. 1.550.000 10.70 2014 Rp. 1.750.000 12.90 2015 Rp. 1.900.000 8.57 2016 Rp. 2.118.500 11.5 Sumber : Kemenakertrans, 2017
Berdasarkan  tabel  3  menunjukkan  tingkat penetapan upah minimum rata-rata terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun  2000  tingkat  upah  minimum  sebesar  Rp. 265.000  meningkat  sebanyak  55%,  tahun  2001 naik  menjadi  Rp.  300.000  meningkat  sebanyak 13.2%.  Hingga  pada  tahun  2008  tingkat  upah menjadi  sebesar  Rp.  1.000.000,  peningkatannya sebesar  17.6%,  dan  kembali  meningkat  pada tahun-tahun  berikutnya.  Sehingga  kenaikan tertinggi  terjadi  di  tahun  2016,  dari  Rp. 1.900.000  di  tahun  2015  menjadi  Rp.  2.118.500
pada  tahun  2016.  Kenaikan  upah  minimum dinilai  wajar  karena  memang  Kebutuhan  Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya.
Begitupun halnya dengan tingkat pengangguran  di  Provinsi  Aceh  yang  sering mengalami fase naik turun.. Tingkat pengangguran  di  Provinsi  Aceh  berada  di  atas rata-rata  tingkat  pengangguran  nasional  yaitu sebesar  5.81  persen  pada  tahun  2015.  Berikut tabel  1.3  memperlihatkan  persentase  tingkat pengangguran di Provinsi Aceh.
Tabel 4. Tingkat Pengangguran di Provinsi Aceh (2000-2016)
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Pengangguran (%) 2000 4.073.000 4.80 2001 4.114.000 7.71 2002 4.166.040 9.34 2003 4.218.486 8.97 2004 4.075.599 9.35 2005 4.031.589 14.00 2006 4.153.573 10.43 2007 4.223.833 9.84 2008 4.293.915 9.56 2009 4.363.477 8.71 2010 4.494.410 8.37 2011 4.597.308 9.00 2012 4.693.934 9.06 2013 4.791.924 10.12 2014 4.906.835 9.02 2015 5.001.953 9.93 2016 5.096.248 7.57 Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2017 Pada  tahun  2000  jumlah  penduduk  Aceh sebesar 4.073.000 jiwa, dengan tingkat pengangguran  sebesar  4.80  persen.  Pada  2001 dengan  jumlah  penduduk  4.144.000  jiwa, pengangguran  sebesar  7.71  persen.  Dari  tahun 2001  sampai  dengan  tahun  2006  tingkat pengangguran  mengalami  peningkatan.  Hal  ini disebabkan karena pasar tenaga kerja tidak dapat menyerap  dengan  baik  peningkatan  jumlah angkatan  kerja.  Ditahun  2006  jumlah  penduduk sebesar  4.153.573  jiwa,  penganguran  menjadi 10.43 persen, dan tahun 2007 sampai tahun 2011 tingkat pengangguran kembali mengalami penurunan.  Pada  tahun  2011  pengangguran meningkat  menjadi  sebesar  9.00  persen,  dan kembali  meningkat  tahun  2012  sebesar  9.06 persen,  tahun  2013  meningkat  sebesar  10.12 persen.  Kemudian  ditahun  2014  dengan  jumlah penduduk  sebesar  4.906.835  jiwa,  tingkat pengangguran  mengalami  penurunan  menjadi 9.02  persen.  Hal  ini  disebabkan  terjadinya peningkatan  jumlah  angkatan  kerja  dan  jumlah penduduk  yang  bekerja.  Jumlah  angkatan  kerja yang  meningkat  dapat  diserap  dengan  baik  oleh pasar  tenaga  kerja  sehingga  terjadi  peningkatan penduduk yang bekerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.  Seiring  dengan  laju  pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung  kembali  meningkat  pada  tahun    2015 sebesar  9.93  persen  dan  jumlah  penduduknya 5.001.953 jiwa. Kemudian ditahun 2016 kembali mengalami  penurunan  menjadi  sebesar  7.57
persen  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak 5.096.248 jiwa.
Untuk menekan angka kemiskinan Pemerintah  Provinsi  Aceh  sudah  melakukan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan  antara  lain  meningkatkan  program perlindungan  sosial,  meningkatkan  akses  rumah tangga  pada  pelayanan  dasar,  pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Melihat  perkembangan  angka  kemiskinan, yang  berada  pada  posisi  17%    pada  tahun  2015, maka dapat diketahui penanggulangan kemiskinan Aceh belum mampu untuk mencapai target  yang  diharapkan.  Untuk  itu  Pemerintah Aceh perlu menata kembali kebijakan-kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

## TINJAUAN PUSTAKA Variabel Makro Ekonomi
Ilmu  ekonomi  makro  mempelajari  variabel- variabel  ekonomi  secara  agregat  atau  secara keseluruhan.  Variabel-variabel  tersebut  terdiri dari (Nanga, 2011:22):
1. Pendapatan Nasional
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) pendapatan  nasional  merupakan  salah  satu indikator  penting  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi  di  suatu  negara  dalam  suatu periode tertentu.
2. Kesempatan Kerja Atau Pengangguran
Kesempatan  kerja  adalah  semua  pekerja yang  ingin  bekerja  pada  suatu  tingkat  upah tertentu. Dan pengangguran adalah seseorang  yang  sudah  digolongkan  dalam angkatan  kerja,  yang  secara  aktif  sedang mencari  pekerjaan  tetapi  tidak  dapat memperoleh  pekerjaan  yang  diinginkan (Wijayanto, 2010:58).
3. Upah Minimum Upah  minimum  adalah  suatu  standar minimum  yang  digunakan  oleh  para pengusaha  atau  pelaku  industri  untuk memberikan  upah  kepada  pekerja  di  dalam lingkungan  usaha  atau  kerja  (Khabibi, 2013:49).
4. Jumlah Uang Beredar Jumlah  uang  beredar  adalah  daya  beli  yang langsung  bisa  digunakan  untuk  pembayaran bisa  di  perluas  dan  mencakup  alat-alat pembayaran yang mendekati uang. Misalnya deposito  berjangka,  simpanan  tabungan pada bank dan lain-lain.
5. Laju Inflasi Inflasi  merupakan  kondisi  kenaikan  harga barang  dan  jasa  secara  umum  dan  terus menerus.
6. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai kenaikan  PDRB  tanpa  memandang  apakah kenaikan  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan  struktur  ekonomi  terjadi  atau tidak (Arsyad, 2011).
7. Neraca Pembayaran Internasional Neraca  pembayaran  international  adalah transaksi  yang  sistematik  yang  dicatat didalam  ringkasan  yang  digunakan  oleh penduduk  atau  negara  untuk  jangka  waktu tertentu  berupa  transaksi  barang  dan  jasa (Sunyoto, 2014:54).

## Definisi Inflasi
Menurut Mankiw (2012:52), inflasi merupakan  peningkatan  dalam  seluruh  tingkat harga.  Hampir  semua  negara,  menjaga  inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang rendah  dan  stabil,  akan  tercipta  pertumbuhan ekonomi  yang  diharapkan,  perluasan  lapangan kerja,  dan  ketersediaan  barang  dan  jasa  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan menurut  Rizka  (2015:6)  Inflasi merupakan  kondisi  kenaikan  harga  barang  dan jasa  secara  umum  dan  terus-menerus.  Umum berarti  kenaikan  harga  tidak  hanya  terjadi  pada
satu  jenis  barang  saja,  tapi  kenaikan  harga  itu meliputi  kelompok  barang  yang  dikonsumsikan oleh  masyarakat  terlebih  lagi  kenaikan  itu  akan mempengaruhi harga barang lain dipasar. Terus- menerus  berarti  bahwa  kenaikan  harga  terjadi tidak sesaat saja.
Selanjutnya  Miskhin  dalam  Dharmayanti (2011:32),  Inflasi  adalah  kenaikan  tingkat  harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu,  pengusaha,  dan  pemerintah.  Inflasi secara  umum  dianggap  sebagai  masalah  penting yang  harus  diselesaikan  mengingat  dampak  bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan,  pertumbuhan  ekonomi  yang lambat dan pengangguran yang selalu meningkat.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  inflasi merupakan  suatu  keadaan  dimana  terjadi kenaikan  harga  yang  terus  menerus  dari  barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja) yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Inflasi juga merupakan suatu proses kenaikan  harga  dimana  kenaikan  tersebut berpengaruh  atau  berlaku  di  dalam  suatu perekonomian.  Bersamaan  dengan  kenaikan harga-harga  tersebut,  nilai  mata  uang  turun secara tajam pula sebanding dengan harga-harga tersebut.

## Hubungan Inflasi  dengan Kemiskinan
Menurut  Pratiwi  (2013:12)  hubungan  antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua  cara.  Pertama,  inflasi  mengakibatkan  nilai riil  dari  uang  yang  dipegang  menjadi  turun. Ketika  harga  meningkat,  uang  untuk  membeli lebih  sedikit  (daya  beli  menjadi  turun).  Kedua, inflasi  mengakibatkan  bunga  riil  yang  diperoleh dari  menyimpan  uang  di  bank  menjadi  turun sehingga daya beli menjadi turun. Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya .
Inflasi  berpengaruh  terhadap  pendapatan masyarakat dan rumah tangga perusahaan karena lemahnya  daya  beli  masyarakat.  Inflasi  yang tinggi  (di  atas  10%)  dalam  jangka  panjang  akan semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok  yang  berpenghasilan  tinggi  dan kelompok  yang  berpenghasilan  menengah  ke bawah,  antara  kelompok  kaya  dan  kelompok miskin  dan  antara  kelompok  konglomerat  dan kelompok  pengusaha  kelas  menengah  ke  bawah yang  semakin  lama  akan  merusak  tatanan (struktur)  perekonomian  dan  melumpuhkan semua sektor ekonomi potensial untuk ekspor.
Bagi  kelompok  yang  berpendapatan  rendah apabila  terjadinya  inflasi  maka  akan  mengalami penurunan  daya  beli  yang  dimiliki  dalam mencukupi  kebutuhan  sehari-hari.  Inflasi  adalah kenaikan  harga-harga  barang  secara  umum, apabila  harga-harga  naik  secara  drastis  dalam periode  tertentu  maka  tingkat  kemiskinan  juga akan  naik.  Tingkat  kemiskinan  naik  bila masyarakat  tingkat  upahnya  tetap,  jika  tingkat upahnya  tetap  sedangkan  harga  barang-barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan,  karena  terjadi  inflasi  mengakibatkan masyarakat  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan primernya (Nurfitri , 2011:21).

## Definisi Upah Minimum
Menurut  Sukirno  (2012:102)  mengartikan upah  merupakan  pembayaran  atas  jasa-jasa  fisik dan mental dari tenaga kerja oleh pemberi kerja. Upah minimum merupakan usaha untuk mengangkat  derajat  penduduk  berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.
Sedangkan  menurut  Khabibi  (2013:49)  upah minimum  adalah  suatu  standar  minimum  yang digunakan  oleh  para  pengusaha  atau  pelaku industri  untuk  memberikan  upah  kepada  pekerja di  dalam  lingkungan  usaha  atau  kerja.  Tujuan utama  ditetapkannya  upah  minimum  adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.
Adapun  menurut  Dharmayanti,  (2011:27). upah  minimum  regional  adalah  suatu  standar minimum  yang  digunakan  oleh  para  pengusaha atau  pelaku  industri  untuk  memberikan  upah kepada  pegawai,  karyawan  atau  buruh  di  dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya
Disisi lain Pemerintah mengatur pengupahan melalui  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah minimum.  Upah  minimum adalah  upah  bulanan terendah  yang  terdiri  atas  upah  pokok  termasuk tunjangan  tetap  yang  ditetapkan  oleh  Gubernur sebagai  jaring  pengaman.  Penetapan  upah minimum  ini  didasarkan  pada  Kebutuhan  Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.
Kelayakan suatu standar upah minimum yang dibayarkan  harus  didasarkan  pada  kebutuhan para  pekerja  sesuai  dengan  kriteria  di  bawah  ini (Sukirno, 2012:105):
a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
b. Indek Harga Konsumen (IHK)
c. Kemampuan  perusahaan,  pertumbuhannya dan kelangsungannya
d. Standar upah minimum didaerah sekitar
e. Kondisi para pekerja
f. Pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan perkapita

## Definisi Pengangguran
Pengangguran  adalah  penduduk  yang  tidak bekerja  tetapi  sedang  mencari  pekerjaan  atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk  yang  tidak  mencari  pekerjaan  karena merasa  tidak  mungkin  mendapatkan  pekerjaan atau  yang  sudah  mempunyai  pekerjaan  tetapi belum memulai bekerja (BPS:2010).
Menurut Sukirno dalam Wijayanto (2010:58), pengangguran  adalah  seseorang  yang  sudah digolongkan  dalam  angkatan  kerja,  yang  secara aktif  sedang  mencari  pekerjaan  pada  suatu tingkat  upah  tertentu,  tetapi  tidak  dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran  juga  merupakan  suatu  keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan  kerja  ingin  mendapatkan  pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut.
Kesimpulannya, pengangguran
adalah seseorang  yang  ingin  mendapat  pekerjaan  tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan  antara  jumlah  angkatan  kerja  dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah  ini,  Pemerintah  melakukan  pelatihan bagi  tenaga  kerja  sehingga  tenaga  kerja  mampu bersaing  dalam  memperoleh  pekerjaan  serta memiliki  keahlian  sesuai  dengan  lapangan  kerja yang tersedia.

## Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan  kebutuhan  yang  paling  mendasar dalam  kehidupan.  Dan  kemiskinan  merupakan masalah  global  karena  kemiskinan  merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan masalah kemanusiaan  yang  menghambat  kesejahteraan dan  peradapan,  sehingga  semua  orang  sepakat bahwa  kemiskinan  harus  ditanggulangi.  Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah menjadi tepat sasaran (Nanga, 2011:26).
Istilah  kemiskinan  muncul  ketika  seseorang atau  kelompok  orang  tidak  mampu  mencukupi tingkat  kemakmuran  ekonomi  yang  dianggap sebagai  kebutuhan  minimal  standar  hidup
tertentu.  Di  negara  berkembang  kemiskinan biasanya dihubungkan dengan masalah kemakmuran  ( welfare  economics )  yang  merujuk pada  konsumsi  barang  dan  jasa  (Kuncoro, 2011:23).
Menurut  Wijayanto  (2010:10),  Kemiskinan merupakan  masalah  yang  menyangkut  banyak aspek, karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah,  buta  huruf,  derajat  kesehatan  yang rendah  dan  ketidaksamaan  derajat  antar  jenis kelamin  seta  buruknya  lingkungan  hidup.  Salah satu  sebab  kemiskinan  adalah  karena  kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar  seperti  makanan,  pekaian,  perumahan  dan tingkat  kesehatan  dan  pendidikan  yang  dapat diterima.  Disamping  itu  kemiskinan  juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan  miskin  tidak  memiliki  pekerjaan (pengangguran),  serta  tingkat  pendidikan  dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.  Mengatasi  kemiskinan  tidak  dapat dilakukan  secara  terpisah  dari  masalah-masalah pengangguran  dan  masalah  lain  yang  berkaitan dengan masalah kemiskinan.

## Penyebab Terjadinya Kemiskinan
Menurut  Prastyo  (2010:38),  ditinjau  dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh dua macam. Pertama kemiskinan  kultural  adalah  kemiskinan  yang mengacu  pada  sikap  seseorang  atau  masyarakat yang  disebabkan  oleh  gaya  hidup.  Kemiskinan kultural  biasanya  dicirikan  oleh  sikapa  individu atau  sekelompok  masyarakat  yang  merasa  tidak miskin.  Kedua,  kemiskinan  struktural  adalah kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan pendapatan dan kesempatan  kerja  yang  tidak  seimbang  maupun karena  distribusi  pembangunan  yang  hasilnya tidak  merata.  Kemiskinan  struktural  biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.
Selanjutnya  menurut  Kuncoro  (2011:154) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang  dari  sisi  ekonomi.  Pertama,  secara mikro,  kemiskinan  muncul  karena  adanya ketidaksamaan  pola  kepemilikan  sumber  daya yang  menimbulkan  distribusi  pendapatan  yang timpang.  Kedua,  kemiskinan  muncul  akibat perbedaan  dalam  kualitas  sumber  daya  manusia. Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah berarti  produktivitasnya  rendah,  yang  pada gilirannya  upahnya  rendah.  Ketiga,  kemiskinan,
muncul  akibat  perbedaan  akses  dalam  modal. Adanya  keterbelakangan,  ketidaksempurnaan pasar  dan  kurangnya  modal  menyebabkan rendahnya produktivitas.
Rendahnya
produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan  yang  mereka  terima.  Rendahnya pendapatan  akan  berimplikasi  pada  rendahnya tabungan  dan  investasi.  Rendahnya  investasi berakibat  pada  keterbelakangan.  Logikanya adalah  negara  miskin  itu  miskin  karena  dia miskin.

## Hipotesis
Hipotesis  penelitian  merupakan  jawaban sementara  atas  masalah  yang  dirumuskan.  Dari uraian  permasalahan  yang  ada,  maka  penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Inflasi  berpengaruh  positif  terhadap kemiskinan
H 2 :  Upah  minimum  regional  berpengaruh positif terhadap kemiskinan
H 3 :  Pengangguran  berpengaruh  positif terhadap kemiskinan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas
Uji  mulktiolineritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  antar  variabel  independen  mempunyai hubungan  langsung  (berkorelasi)  sempurna.  Jika iya,  maka  ketiga  variabel  independen  tidak  bisa digunakan secara bersama-sama sebagai variabel independen. Jika bebas dari masalah multikolinieritas, maka ketiga variabel independen  tersebut  layak  untuk  digunakan secara  bersama-sama  dalam  pengujian  regresi berganda.
Untuk  mendeteksi  adanya  mulktiolineritas dapat  dilihat  pada  hasil  Colliniearity  Statistics pada  tabel  Coefficients.  Pada  Colliniearity Statistics  tersebut  terdapat  nilai Variance Inflation  Factor  (VIF) dan Tolerance. Model regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  diantara  variabel  indpenden  atau variabel bebas.
Untuk  dapat  mendeteksi  ada  tidaknya mulktiolineritas  didalam  model  regresi  maka dapat  dilihat  dengan  memperhatikan  ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2012:157):
a. Melihat Nilai Tolerance
 Tidak  terjadi  mulktiolineritas,  jika  nilai Tolerance lebih besar 0.10.
 Terjadi mulktiolineritas, jika nilai Tolerance  lebih  kecil  atau  sama  dengan 0.10.
b. Melihat  Nilai  Variance  Inflation  Factor (VIF)  Tidak  terjadi  mulktiolineritas,  jika  nilai
VIF lebih kecil 10.00.
 Terjadi  mulktiolineritas,  jika  nilai  VIF lebih besar atau sama dengan 10.00.
Dengan  demikian  untuk  melihat  ada tidaknya  mulktiolineritas  antar  variabel  bebas pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil output pengujian mulktiolineritas berikut ini: Tabel  5. Uji Mulktiolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1= Inflasi .243 4.118 X2=UMR .995 1.005 X3=Pengangguran .243 4.109 a. Dependent Variable: Y=Kemiskinan
Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS
Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut tampak bahwa variabel bebas (inflasi, UMR, dan pengangguran)  masing-masing  memilki  nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10.00. Sehingga hasil pengujian membuktikan bahwa tidak terjadi korelasi  antar  variabel  independen,  dan  terbebas dari gejala mulktiolineritas.

## b. Uji Autokorelasi
Autokorelasi  bertujuan  untuk  melihat apakah  dalam  model  regresi  ada  korelasi  atau
hubungan  antara  kesalahan  pengganggu  pada tahun  sekarang  dengan  tahun  sebelumnya. Akibat  dari  adanya  autokorelasi  parameter  yang estimasi  menjadi  bias  dan  variannya  minimum, sehingga  tidak  efisien.  Uji  autokorelasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  nilai Durbin  Watson  . Untuk  melihat hasil  pengolahan  data  dalam  mendeteksi  gejala autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 6. Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .701 a .492 .353 4.19290 .886
a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1= Inflasi
Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS
Berdasarkan  tabel  6  dapat  diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 0.886. Bila nilai DW terletak diantara  -2 sampai +2 berarti bebas dari autokorelasi, sehingga model dalam penelitian ini bebas autokorelasi karena nilai DW 0.886 yaitu berada diantara -2 sampai +2.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  suatu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Cara untuk  mendeteksi  heteroskedastisitas  dapat dilakukan  dengan  melihat  grafik  scatterplot. Apabila titik-titik pada grafik scatterplot
menyebar  secara  acak,  serta  tersebar  baik  diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka model  yang  digunakan  lolos  dari  masalah heteroskedastisitas.  Heteroskedastisitas  muncul apabila  kesalahan  atau  residual  dari  model  yang diamati  tidak  memiliki  varian  yang  konstanta dari  setiap  observasi  ke  observasi  lainnya. Artinya  setiap  observasi  mempunyai  reliabilitas yang  berbeda  akibat  pertumbuhan  dala  kondisi yang  melatar  belakangi  tidak  terangkumnya dalam spesifikasi model.
Untuk  melihat  ada  tidaknya  gejala heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini,  maka dapat dilihat grafik scatterplot berikut ini:
Gambar 1. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan grafik scatterplot diatas, terlihat bahwa  tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

## d. Uji Normalitas
Uji  normalitas  menguji  apakah  dalam model  regresi,  variabel  independen  dan  variabel
dependen, keduanya didistribusikan secara normal  atau  tidak  normalitas  data  dalam penelitian  dilihat  dengan  cara  memperhatikan data  (titik)  pada Normal  P-Plot  Of  Regression Standardized  Residual dari  variabel  terikat. Persyaratan  dari  uji  normalitas  data  adalah  jika data  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Gambar 2. Grafik Pengujian Normalitas
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  maka didapatkan  hasil  bahwa  semua  data  berdistribusi secara  normal  dan  tidak  terjadi  penyimpangan, sehingga  data  yang  dikumpulkan  dapat  diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan  dengan  memperhatikan  sebaran  data yang  menyebar  disekitar  garis  diagonal  pada Normal  P-Plot  Of  Regresion  Standardized Residual sesuai  gambar  diatas,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  model  regresi  dalam  penelitian ini berdistribusi normal.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  perbandingan  hasil  penelitian sebelumnya  dan  teori  yang  ada,  maka  peneliti melakukan analisis regresi linear berganda anatar variabel  independen  dan  variabel  dependen dalam  penelitian  ini.  Dimana  yang  menjadi variabel  dependen  adalah  kemiskinan  (Y) sementara  yang  menjadi  variabel  independen adalah inflasi (X1), upah minimum regional (X2) dan pengangguran (X3). Untuk mengetahui hasil penelitian  ini  dapat  dilihat  output  regresi  linear berganda  dengan  menggunakan  program  SPSS Versi  17.0  dan  akan  ditampilkan  pada  tabel berikut ini :
Tabel 7. Hasil Regresi Persamaan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15.154 13.480 1.124 .285 X1= Inflasi .259 .279 .405 .929 .373 X2=UMR .283 .119 .511 2.372 .037 X3=Pengangguran .167 1.595 .046 .104 .919
a. Dependent Variable: Y=Kemiskinan Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS
Berdasarkan  data  dari  tabel  diatas  apabila dimasukkan  dalam  model  penelitian,  maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :
Y = 15.154 + 0.259X 1 + 0.283X 2 + 0.167X 3 Dari  persamaan  model  regresi  diatas maka  hasil  penelitian  dapat  dinyatakan  sebagai berikut :
1. Dalam penelitian ini diperoleh nilai konstanta  yaitu  15.154.  Artinya  jika  inflasi, UMR  dan  pengangguran  dianggap  konstan, maka  tingkat  kemiskinan  provinsi  Aceh adalah sebesar 15.154 persen.
2. Diketahui  nilai  koefisien  regresi inflasi (X1) sebesar 0.259. Artinya setiap kenaikan inflasi sebesar  1%  maka  perubahan  dalam  variabel inflasi akan mempengaruhi tingkat kemiskinan  di  provinsi  Aceh  sebesar  0.259 persen  dengan  asumsi  variabel  inflasi  (X1) dianggap  konstan  atau  tidak  mengalami perubahan.  Dalam  penelitian  ini  dapat disebutkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Diketahui  nilai  koefisien  regresi  UMR  (X2) sebesar 0.283. Artinya setiap kenaikan UMR sebesar  1%  maka  akan  mempengaruhi tingkat  kemiskinan  di  provinsi  Aceh sebesar 0.283  persen  dengan  asumsi  variabel  UMR (X2) dianggap konstan atau tidak mengalami
perubahan.  Dalam  penelitian  ini  dapat disebutkan  bahwa  UMR  berpengaruh  positif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Diketahui  koefisien  regresi  pengangguran (X3)  sebesar  0.167.  Artinya  setiap  kenaikan pengangguran  sebesar  1%  maka  akan mempengaruhi tingkat kemiskinan diprovinsi Aceh  sebesar  0.167  persen  dengan  asumsi variabel pengangguran (X3) dianggap konstan  atau  tidak  mengalami  perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa pengangguran  berpengaruh  positif  terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

## Pembuktian Hipotesis Pembuktian Secara Simultan (Uji F)
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah variabel-variabel  independen  secara  keseluruhan secara statistik mempengaruhi variabel dependen.  Apabila  nilai  F hitung lebih  besar  dari nilai  F tabel maka  variabel-variabel  independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel  dependen,  dan  sebaliknya  apabila  nilai F hitung lebih  kecil  dari  nilai  F tabel maka  variabel- variabel  independen  secara  keseluruhan  tidak berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 8. Hasil uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 187.210 3 62.403 3.550 .051 a Residual 193.385 11 17.580 Total 380.595 14
a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1=Inflasi
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 187.210 3 62.403 3.550 .051 a Residual 193.385 11 17.580 Total 380.595 14
a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1=Inflasi b. Dependent Variable: Y=Kemiskinan Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  terdapat pada  tabel  4.8,  maka  dapat  dilihat  bahwa  F hitung sebesar  3.550  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0.051  dan F tabel pada  tingkat  signifikan  sebesar  5 %  atau 𝛼 =  0.05.    Sedangkan  nilai  F tabel adalah sebesar  3.49  (F tabel  = F  (k;  n-k)).  Hal  ini menunjukkan  bahwa    nilai    F hitung >  F tabel atau 3.550  >  3.49.  Dengan  demikian,  dari  hasil perhitungan  tersebut  dapat  diambil  suatu keputusan bahwa inflasi,
UMR dan pengangguran  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

## Pembuktian Secara Parsial (Uji T)
Uji parsial (uji T) digunakan untuk menguji signifikansi  pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat.  Dalam  penelitian  ini,  uji  T dilakukan  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh inflasi,  UMR,  pengangguran  secara  parsial terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh.  Uji  ini dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  t hitung dengan  t tabel .  Hasil  uji  T  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Uji T Model T Sig. 1 (Constant) 1.124 .285 X1=Inflasi .929 .373 X2=UMR 2.372 0.37 X3=Pengangguran .104 .919
Sumber : Hasil Penelitian (Data Diolah: 2017), SPSS Untuk  menguji  pengaruh  inflasi,  UMR, pengangguran  terhadap  kemiskinan  di  provinsi Aceh  secara  parsial,  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  t pada  tabel  9  di  atas.  Hasil  perhitungan  yang diperlihatkan  pada  tabel  diatas,  dapat  diketahui besarnya  nilai  t hitung untuk  masing-masing variabel dengan tingkat signifikan 𝛼 = 0.05.
1. Inflasi (X1) Diketahui  nilai  sig  untuk  pengaruh  inflasi (X1) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar 0.373  >  0.05.  Dengan  nilai  t hitung sebesar 0.929 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil  uji t untuk variabel inflasi yaitu t hitung < t tabel atau 0.929  <  1.796.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi
Aceh.
2. Upah Minimum Regional (UMR) (X2) Diketahui  nilai  sig  untuk  pengaruh  UMR (X2) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar 0.037  <  0.05.  Dengan  nilai  t hitung sebesar 2.372 dan nilai t tabel sebesar 1.796. Hasil  uji
t untuk variabel UMR yaitu t hitung > t tabel atau 2.372  >  1.796.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  secara  parsial  UMR  berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.
3. Pengangguran (X3)
Diketahui nilai sig untuk pengaruh pengangguran (X3) terhadap kemiskinan (Y) adalah  sebesar  0.919  >  0.05.  Dengan  nilai t hitung sebesar  0.104  dan  nilai  t tabel sebesar 1.796.  Hasil    uji  t  untuk  variabel pengangguran yaitu t hitung < t tabel atau 0.104 < 1.796.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa secara parsial pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Suatu  model  mempunyai  kebaikan  dan kelemahan  jika  diterapkan  dalam  masalah  yang berbeda. Untuk mengukur  kebaikan suatu model digunakan  koefisien  determinasi  (R 2 ).  Nilai koefisien  dterminasi  akan  cenderung  semakin besar  apabila  jumlah  variabel  dan  jumlah  data
yang  di  observasi  semakin  banyak.  Oleh  karena itu,  maka  digunakan  ukuran adjusted R 2 ,  untuk menghilangkan  bias  akibat  adanya  penambahan jumlah  variabel  bebas  dan  jumlah  data  yang  di observasi.  Dalam  penelitian  ini,  koefisien
determinasi diperoleh untuk mengetahui seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen yaitu  inflasi,  UMR  dan  pengangguran  terhadap variabel  dependen  yaitu  kemiskinan  di  provinsi Aceh.
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 .701 a .492 .353
a. Predictors: (Constant), X3=Pengangguran, X2=UMR, X1= Inflasi b. Dependent Variable: Y=Kemiskinan
Dari hasil regresi pengaruh inflasi, UMR dan pengangguran  terhadap  kemiskinan  di  provinsi Aceh,  maka  diperoleh  nilai adjusted  R 2 sebesar 0.353  atau  35.3%.  Hal  ini  berarti  sebesar  35.30 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen (inflasi, UMR,  dan  pengangguran).  Sedangkan  sisanya sebesar (100% - 35.3% = 64.7%)  dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Inflasi  Terhadap  Kemiskinan  Di Provinsi Aceh
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode  regresi  linier  berganda  terhadap  variabel inflasi,  Upah  Minimum  Regional  (UMR),  dan pengangguran. Data yang digunakan berupa time series tahun  2002-2016.  Hasil  dari  pengolahan data didapatkan Y = 15.154 + 0.259X 1 + 0.283X 2 +  0.167X 3 ,  dengan  nilai  adjusted  R 2 sebesar 0.353.
Dari persamaan model regresi linier berganda untuk  variabel  inflasi  dapat  dinyatakan  nilai koefisien  regresi  inflasi  (X1)  sebesar  0.259. Artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1% maka perubahan dalam variabel inflasi akan mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di  provinsi Aceh  sebesar  0.259  persen  dengan  asumsi variabel inflasi (X1) dianggap konstan atau tidak mengalami  perubahan.  Dalam  penelitian  ini dapat  disebutkan  bahwa  inflasi  berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
Sementara  itu  hasil  pengujian  secara  parsial menunjukkan  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  di provinsi  Aceh.  Adanya  hubungan  yang  negatif antara  inflasi  terhadap  kemiskinan,  karena adanya  kondisi  dan  situasi  di  mana  daya  beli masyarakat dalam suatu daerah bersifat heterogen  atau  tidak  sama,  sehingga  selanjutnya
akan  terjadi  realokasi  barang-barang  yang tersedia dari golongan masyarakat yang memilik daya  beli  yang  relatif  rendah  kepada  golongan masyarakat  yang  memiliki  daya  beli  yang  lebih besar.  Kejadian  ini  akan  terus  terjadi  di masyarakat.  Sehingga,  laju  inflasi  akan  berhenti hanya  apabila  salah  satu  golongan  masyarakat tidak  bisa  lagi  memperoleh  dana  (tidak  lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan  tidak  lagi  melebihi supply barang ( inflationary gap menghilang).
Jarak  inflasi  antara  Aceh  dan  nasional semakin  mengecil,  akan  tetapi  inflasi  di  Aceh masih  tercatat  lebih  tinggi  dari  tingkat  nasional. Inflasi yang tercatat sebesar 11 persen pada tahun 2015  disebabkan  oleh  tidak  terpenuhinya kebutuhan  di  pasar  lokal,  juga  meningkatnya harga-harga  komoditas  internasional.  Akan tetapi,  inflasi  yang  terjadi  pada  tahum  2016 masih lebih tinggi dibanding tahun 2015. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode yang lain,  dan  tingkat  inflasi  berbeda  antara  wilayah yang  satu  dengan  wilayah  yang  lain.  Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap kemiskinan di povinsi Aceh.

## Pengaruh  Upah  Minimum  Regional  (UMR) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh
Dari persamaan model regresi linier berganda untuk variabel Upah Minimum Regional (UMR) nilai  koefisien  regresi  UMR  (X2)  sebesar  0.283. Artinya  setiap  kenaikan  UMR  sebesar  1%  maka akan  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di provinsi  Aceh  sebesar  0.283  persen  dengan asumsi  variabel  UMR  (X2)  dianggap  konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam
penelitian  ini  dapat  disebutkan  bahwa  UMR berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
Sedangkan  pengujian  secara  parsial,  variabel UMR  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh  tahun 2002-2016.  Dari  hasil  pengolahan  data,  hal  ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Upah  Minimum  Regional  (UMR)  berpengaruh positif  terhadap  kemiskinan.  Artinya,  semakin meningkat tingkat upah minimum maka pendapatan  masyarakat  juga  meningkat,  dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat sehingga  terbebas  dari  kemiskinan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  langsung  upah minimum  memiliki  hubungan  positif  dan berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan. Upah minimum regional di provinsi Aceh selalu meningkat setiap tahunnya.

## Pengaruh Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan Di Provinsi Aceh
Dari persamaan model regresi linier berganda untuk  variabel  pengangguran  nilai  koefisien regresi  pengangguran  (X3)  sebesar  0.167. Artinya  setiap  kenaikan  pengangguran  sebesar 1% maka akan mempengaruhi tingkat kemiskinan diprovinsi Aceh sebesar 0.167 persen dengan  asumsi  variabel  pengangguran  (X3) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap  tingkat  kemiskinan  di  provinsi  Aceh tahun 2002-2016.
Sedangkan  berdasarkan  pengujian  secara parsial, variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh.  Dalam kasus  ini,  hubungan  antara  pengangguran  dan kemiskinan  tidak  selalu  sesuai  dengan  asumsi teori  ekonomi  yang  ada,  tetapi  memiliki hubungan yang terbalik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  hasil  pengolahan  data  dapat  diketahui nilai  persamaan  regresi  berganda  yaitu  Y  = 15.154  +  0.259X 1 +  0.283X 2 +  0.167X 3 dengan nilai adjusted R 2 0.353.
2. Hasil  pengujian  secara  simultan  (uji  f) menunjukkan  bahwa,  dari  hasil  perhitungan dapat  disimpulkan  bahwa  inflasi,  Upah Minimum Regional (UMR) dan pengangguran berpengaruh signifikan
terhadap  kemiskinan  di  provinsi  Aceh  tahun 2002-2016.
3. Hasil  pengujian  secara  parsial  (uji  t) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap kemiskinan  di  provinsi  Aceh.  Sedangkan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dan pengangguran  tidak  berpengaruh  dan  tidak signifikan  terhadap  kemiskinan  di  provinsi Aceh tahun 2002-2016.

## SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data  maka  penulis  memiliki  beberapa  saran sebagai berikut:
1. Untuk  mengatasi  inflasi  perlu  koordinasi kebijakan  yang  tepat  antara  pemerintah sebagai  otoritas  kebijakan  fiskal  dan  Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
2. Pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  harus lebih  konsisten  dan  fokus  dalam  program- program  penanggulangan  kemiskinan.  Dan yang berhubungan dengan pengangguran dan juga  kemiskinan,  pemerintah  daerah  perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Bagi  akademisi  yang  bermaksud  melakukan penelitian  lebih  lanjut,  hendaknya  dapat menggunakan variabel bebas lain yang lebih relevan dengan kemiskinan, sehingga diperoleh  informasi  yang  lebih  akurat  untuk mengatasi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,
Lincolin.
(2011). Ekonomi
Pembangunan . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik,  (2010). Pengukuran Kemiskinan Di Provinsi Aceh.
Badan Pusat Statistik, (2012). Pengukuran Inflasi Di Provinsi Aceh . Boediono,  (2012). Teori  Pertumbuhan  Ekonomi Seri Sinopsis, BPFE, Yogyakarta. Dharmayanti,  Yeni.  (2011). Analisis  Pengaruh PDRB Upah Dan Inflasi Terhadap Pengangguran  Terbuka  Di  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 1991-2009 . Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
Firdaus,  Muhammad.  (2010). Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif . Bumi Aksara. Jakarta
Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program SPSS . Universitas Diponogoro. Semarang. Ghozali,  Imam.  (2012). Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program IBM
SPSS 20 .Universitas Diponogoro. Semarang. Gujarati, Damodar. (2012). Ekonometrika Dasar . Jakarta: Erlangga. Imelia.  (2012). Pengaruh  Inflasi  Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi . Khabibi,  Achmad.  (2013). Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Surakarta:USM. Kuncoro, Mudrajad. (2011). Ekonomika Pembangunan: Teori Masalah Dan Kebijakan . Yogyakarta: UPP STIM YKP. Kristanto,  Dwi  Prabowo.  (2014). Analisis Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Upah
Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin  Di  Kabupaten  Brebes  Tahun  1997- 2012 . Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. Kemenakertrans.  (2017). Perkembangan  Upah Minimum Regional/Provinsi Di Indonesia Marzuki.  (2010), Metodologi  Riset ,  Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. Maipita,  Indra.  (2014). Mengukur  Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan . Yogyakarta. UPP STIM YKPN. Maksum,  N.I  Earlyanti.  (2010). Ekonomi  SMA  / MA Kelas XI . Piranti Darma Kolakatama, Jakarta.
Nasir.  Mohammad.  (2011). Metode  Penelitian . Jakarta: PT. GhaliaUtama.
Nurfitri,  Yanti.(2011). Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1999-2009. Yogyakarta N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson. (2012). Pengantar Ekonomi
Makro .Edisi Asia. Penerbit Salemba Empat. Nanga, Muana. (2011). Makro Ekonomi .PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Nopirin.(2011). Ekonomi Moneter . BPFE.
Yogyakarta.
Nugroho,  Priyo  Adi.  (2015). Pengaruh  PDRB, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999- 2013 .
Putong,  Iskandar.  (2010). Pengantar  Ekonomi Mikro Dan Makro. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. Indonesia.
Pratiwi, Ardianing. (2013). Determinan Inflasi di Indonesia : Analisis Jangka Panjang  dan  Pendek.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Prasetyo,  P.  Eko.  2009. Fundamental  Makro Ekonomi . Yogyakarta: Beta Offset. Prastyo,  AditAgus.  (2010). Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan  (StudiKasus  35  Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007). Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro Semarang. Putri,  RizkaFebiana.  (2015). Analisis  Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Rahyuda.(2011). Metode  penelitian .  Jakarta.
Indonesia.
Sukirno,  Sadono.  (2012). Makro  Ekonomi  Teori Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers. Yogyakarta. Suliyanto. (2011). Ekonometrika  Terapan:  Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS . CV.Andi Offset. Sumarsono, Sonny. (2010). Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sunyoto,  Danang,  Erni.  (2014). Pengantar  Ilmu Ekonomi Makro. Cetakan kedua. Yogyakarta. Sari,  Cut  Putri  Mellita.  (2015). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kota Lhokseumawe Tahun  2008-2013. Siti  Walida  Mustamin,  Agussalim,  Sri  Undai Nurbayani. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.