## Intizar
Vol. 28, 1 (Juni, 2022), pp. 11-18 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v28i1.12300 Copyright © Maskur et al
Intensitas  Kasus  Cerai  Gugat  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan
Maskur 1 , Syamsu Madyan 2 , Nur Hasan 3
1 Universitas Islam Malang, Indonesia; jilestari.29@gmail.com
2 Universitas Islam Malang, Indonesia; syamsumadyan@unisma.ac.id
3 Universitas Islam Malang, Indonesia; nurhasan@unisma.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Divorce Lawsuits; Case Intensity; Religious Courts. This study aims to describe and analyze the intensity of divorce cases, the causes of divorce, and the efforts made by the Bangil Religious Court judges in minimizing the high divorce cases. This research uses a  descriptive  method.  Data  collection  techniques  used  include interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this  study  indicate  that  the  Covid-19  pandemic  can  affect  divorce originating from divorce cases and there is an increase from before the  Covid-19  pandemic.  The  cause  of  divorce  during  the  Covid-19 pandemic is due to several factors, one of the most common factors being  economic  factors.  One  of  the  efforts  made  by  the  Bangil Religious  Court  judges  in  minimizing  the  high  number  of  divorce cases is through mediation.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Maskur Universitas Islam Malang, Indonesia; jilestari.29@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Manusia telah memiliki naluri untuk melakukan interaksi dengan sesamanya semenjak dilahirkan ke dunia. Interaksi hadir dalam kehidupan manusia sebagai sesuatu yang vital. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di  dalamnya  yang  memainkan  peran  secara  aktif.  Interaksi  sosial  juga  lebih  dari  sekedar  terjadinya hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  melainkan  terjadi  proses  saling  mempengaruhi  (Manna dkk., 2021).
Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki- laki dan perempuan. Di era sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, serta banyak pula  tantangan  yang  dihadapi  sehingga  dapat  menimbulkan  keretakan  dalam  rumah  tangga  yang berujung  pada  perceraian.  Perceraian.  Perceraian  pada  hakikatnya  adalah  suatu  proses  dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang- undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa  perceraian  hanyalah  satu  sebab  dari  putusnya  perkawinan,  disamping  sebab  lain  yakni kematian dan putusan pengadilan (Firdaus dkk., 2020).
Perceraian pada era zaman yang semakin modern merupakan hal yang sudah dianggap tidak tabu dalam  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perceraian  bukan  semakin  berkurang  tetapi  malah semakin meningkat pada perkembangan keluarga yang juga semakin modern di masa sekarang. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemikiran- pemikiran oleh pasangan yang juga sudah berbeda ideologi maupun konsep (Sholehah, 2017).
Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak  191.013  kasus.  Pada  tahun  2012  terdapat  212.595  kasus.  Pada  tahun  2013  terdapat  250.360 kasus.  Hingga  pada  tahun  2014,  terdapat  268.381  kasus.  Pada  tahun  2015  sebanyak  253.900  kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat ceraia sebanyak  276.700.  pada  tahun  2018  sebanyak  307.800.  hingga  akhirnya  pada  tahun  2019  sebanyak 355.800 kasus. Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 7.030 (Manna dkk., 2021).
Pada  dasarnya  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian  sangat  unik  dan  kompleks  dan masing- masing keluarga berbeda satu sama lain. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga yang penulis bahas disini adalah faktor ekonomi, tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila suami yang tidak memiliki pekerjaan.(Gusmartasia, 2020).
Beberapa tahun terakhir perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi, yang semakin membingungkan adalah ketika adanya Virus Covid-19 (atau Corona Virus) yang telah muncul pertama kali  di  kota  Wuhan  China  pada  akhir  tahun  2019  lalu.  Setelah  muncul,  pada  perkembangannya penyebaran  virus  ini  terus  mengglobal  hingga  pada  akhirnya,  tepatnya  pada  Rabu  11  Maret  2020, organisasi  kesehatan  dunia,  World  Health  Organization  (WHO),  menetapkan  bahwa  tingkat penyebarannya sudah sampai pada level pandemi. Covid-19  yang mulai meluas  di seluruh penjuru dunia khususnya Indonesia, sehingga dalam situasi pandemi inilah perceraian semakin banyak terjadi (Mauliza, Yuhermansyah, & Wahyuni, 2021).
Pandemi  COVID-19  menghambat  berbagaikegiatansehari-hari.  Kegiatan-kegiatan  tersebut terpaksa  dilakukan  dari  rumah,  mulai  dari work  from  home ,  sekolah  daring,  hingga  kuliah  daring. Kondisi  seperti  ini  membuat  interaksi  keluarga  menjadi  lebih  intens  dari  hari-hari  sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga  juga  meningkatkan  keintiman  hubungan  mereka.  Beberapa  keluarga  menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam  keluarga  juga  dapat  menimbulkan  konflik,  salah  satunya  yaitu  perceraian.  Berbagai  faktor menjadi  pemicu  dalam  perceraian  di  masa  pandemi  ini,  misalnya  menurunnya  perekonomian, perselisihan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Apriasari dkk., 2021).
Indonesia mengalami penurunan di sektor perekonomian secara global, pandemi Covid 19 telah berdampak  kepada  perubahan  peta  ekonomi  rumah  tangga,  baik  dalam  hal  pemasukan  maupun pengeluaran.  Sehingga,  tidak  jarang  kehidupan  rumah  tangga  kehilangan  fungsi  keseimbangannya. Banyak  keluarga  yang  mengalami shock (guncangan)  ekonomi  akibat  pandemi  yang  mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini dengan perceraian. Berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang kemudian berdampak pada kondisi  ekonomi  dan  kesejahteraan  rumah  tangga,  seperti  kebijakan Lockdown dan Social  Distancing yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, kebijakan tersebut  dapat  memutus  rantai  penyebaran  virus  dan  meminimalisir  terpaparnya  virus  tersebut, namun di sisi lain kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali, karena sepi kemudian banyak usaha yang tutup, baik sementara bahkan bisa jadi selama-lamanya (Ramdani & Nurwati, 2021). Dampak dari Pendemi terhadap keretakan rumah tangga
atau  perceraian  ini  hampir  terjadi  di  seluruh  daerah  di  Indonesia,  salah  satunya  di  Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bangil, Perkara perceraian tertinggi merupakan perkara cerai  gugat.  Jumlah  perkara  yang  diterima  pada  tahun  2018  sebanyak  2.004  perkara  (baik  perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.455 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 549 perkara. Pada tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 2.239 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.555 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 684 perkara.
Pada  tahun  2020  perkara  yang  diterima  sebanyak  2.021  perkara  (baik  perkara  gugatan, permohonan,  dan  sisa  perkara  tahun  lalu),  untuk  perkara  cerai  gugat  sebanyak  1.610  perkara  dan perkara  cerai  talak  sebanyak  411  perkara.  Sedang  pada  tahun  2021  perkara  yang  diterima  sebanyak 2.146 perkara (baik perkara gugatan, permohonan, dan sisa perkara tahun lalu), untuk perkara cerai gugat sebanyak 1.657 perkara dan perkara cerai talak sebanyak 489 perkara.
Dari  data  tersebut  maka  jelas  bahwa  dengan  tingginya  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama Bangil tentunya memiliki beberapa faktor tertentu, baik dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari prosedur  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  oleh  seorang  pegawai  (hakim),  walaupun  seorang pegawai  (hakim)  sudah  memiliki  kode  etik  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  telah  dilaksanakan sesuai  undang-undang  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  prosedur  dalam  melaksanakan penyelesaian perkara tersebut mungkin saja ada hal-hal yang masih kurang maksimal.
Penelitian ini menggunakan acuan penelitian terdahulu untuk menunjukan pembaharuan dalam dunia penelitian. Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi COVID – 19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)  (Sari, 2021), penelitian terdahulu kedua berjudul Tingginya Kasus Cerai Gugat di  Pengadilan  Agama  Padang  Kelas  IA  (Firdaus  &  Gusmartasia,  2020),  penelitian  terdahulu  ketiga berjudul Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu (Jamil & Fakhruddin, 2015), penelitian terdahulu keempat berjudul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pperceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Istri (Judiasih, 2021), dan penelitian terdahulu yang kelima berjudul Fenomena Tingginya  Angka  Cerai-Gugat  dan  Faktor  Penyebabnya:  Analisis  Reflektif  Atas  Kasus-Kasus Perceraian  di Madura (Maimun et al., 2018). Perbedaan antara penelitian terdahulu tersebut  dengan penelitian  ini  adalah  pada  studi  kasus  yang  diangkat,  dimana  penelitian  ini  terfokus  pada permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang terjadi  di  Pengadilan  Agama  Bangil  Kabupaten  Pasuruan.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Maman (Zulvayana,  2018)  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  fenomena  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Teknik  pengumpulan  data  yang biasa  digunakan  dalam  penelitian  kuantitatif  jenis  ini,  menurut  Creswell  (Supratiknya,  2015)  pada umumnya  dan  desain  penelitian  survei  pada  khususnya  adalah  berbagai  jenis  kuesioner  dan wawancara  terstruktur.  Jenis  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  observasi  dan wawancara.
Selanjutnya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis setiap data yang diperoleh dari lapangan, pengamatan, dan bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan  kepada  orang  lain.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  mengorganisasikan  data, memecahnya menjadi unit-unit analisis, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih dan memilah antara hal-hal yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan (Abubakar, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Intensitas Perceraian Selama Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Bangil Pasuruan
Selama  masa  Pandemi  Covid-19  setidaknya  berdampak  terhadap  berbagai  sektor  kehidupan masyarakat salah satunya peningkatan angka perceraian. Permasalahan ini didasarkan pada hilangnya pekerjaan  dan  lemahnya  perekonomian  sehingga  muncul  permasalahan  internal  di  dalam  keluarga yang  berakhir  dengan  perceraian.  Hal  tersebut  terjadi  hampir  disemua  wilayah  di  Indonesia  tidak terkecuali di Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa keretakan rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan antara pasangan suami-isteri sehingga  akhirnya  terjadilah  perceraian.  Hasil  di  lapangan  juga  menunjukan  bahwa  intensitas perceraian disebabkan oleh beberapa hal seperti meninggalkan kewajiban/hak suami-isteri dan terus berselisih/Syiqoh.  Kondisi  Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  membuat  sebagian  besar  suami  di Kabupaten  Pasuruan  meninggalkan  kewajibannya  untuk  menafkai  keluarga  akibat  kehilangan pekerjaan karena di PHK oleh perusahaan.
Di sisi lain, kondisi ekonomi yang menurun berdampak pada sebagian istri tidak mendapatkan haknya untuk dinafkai oleh suami sehingga lebih memilih untuk bercerai dan tidak lagi melanjutkan kehidupan  rumah  tangganya  yang  sedang  dalam  kondisi  terendah  akibat  dari  Pandemi  Covid-19. Tidak  jarang  juga  dengan  kondisi  ekonomi  yang  sedang  memburuk  menjadi  pemicu  perselisihan dalam rumah tangga sehingga terjadi perdebatan hingga berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam permasalahan ini, baik meninggalkan kewajiban maupun perselisihan dapat dilihat dari dua hal yakni hukum negara dan hukum islam sebagaimana diuraikan berikut:
a. Meninggalkan kewajiban
Faktor  yang  menyebabkan  seorang  suami  cenderung  meninggalkan  kewajiban  rumah  tangga, pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh  Allah  dalam  surat  At-Thalaq  ayat  6.  Allah  memberikan  kewajiban  kepada  suami  untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.
b. Terus berselisih
Pengertian shiqah menurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan”. Adapun  menurut  istilah  ahli  tafsir,  shiqah  yaitu  pertentangan,  dan  dikatakan  shiqah  yaitu perbantahan,  perselisihan  dan  permusuhan.  Sedangkan  asal  kata  shiqah adalah  “as - Syiqun”  ya ng artinya “sisi”, karena masing -masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan. Terus berselisih  dalam  keluarga  tidak  akan  mencapai  rumah  tangga  yang mawaddah  wa  rahmah .  Membina rumah tangga harus didasarkan rasa kasih sayang di antara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak  mau  saling  mengontrol  diri  dalam  setiap  ada  permasalahan,  maka  perselisihan  akan  rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.
1) Krisis  moral  merupakan  faktor  yang  hendak  mengeksplorasi  tentang  tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga (marital rape). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada isterinya. Praktek patologis lebih sering bersumber dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk- mabukan,  memakai  obat-obatan  terlarang  atau  melakukan  zina  dan  sebagainya.  Karena itulah  emosi  seorang  suami  mudah  tersulit. Dalam  keadaan  tertekan  itulah  biasanya  isteri melakukan  cerai  gugat  ke  pengadilan  agama  untuk  diputuskan  perkawinannya.  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan  hidup  rukun sebagai suami istri dalam Kompilasi Hukum perkawinan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Bab XVI Pasal 116) yang berlaku di Indonesia.
2) Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi’i dan
Imam  Ahmad  berpendapat  bahwa  isteri  tidak  mempunyai  hak  untuk  meminta  cerai.  Tapi hakim  mengancam  suami  dan  melarangnya  menganiaya  walaupun  dengan  menengahi antara  keduanya,  sampai  suami  tidak  lagi  menganiaya.  Sedangkan  ulama  Malikiyah berpendapat  bahwa  isteri  mempunyai  hak  untuk  memilih  apakah  ia  mau  menetap  terus bersama  suami  itu  dan  merasa  cukup  dengan  peringatan  hakim  terhadap  suami,  atau  ia menuntut cerai.
Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya. Dengan  melihat  ketentuan  mengenai  alasan  yang  melatarbelakangi  cerai  gugat  tersebut,  disamping adanya  ketentuan  bahwa  perceraian  itu  harus  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa.  Pada  asasnya  walaupun  cerai  gugat  dalam  perkawinan  tidak  dilarang,  namun hakim tidak boleh begitu saja memutuskan  perceraian tanpa adanya alasan-alasan  yang  kuat  untuk melakukan perceraian.
Menurut hasil penelitian pada tahun 2018 hingga 2021 terdapat kenaikan yang sangat signifikan yang  berkaitan  dengan  perkara  cerai  gugat  sebelum  adanya  pandemi  covid-19  dan  pada  waktu terjadinya  pandemi  covid-19  di  pengadilan  agama  Bangil,  sedangkan  faktor  penyebab  terjadinya perkara  cerai  gugat  sangat  beragam  disamping  faktor  ekonomi  juga  faktor  perselisihan  dan pertengkaran  terus  menerus  sebagai  akibat  salah  satunya  adalah  dari  berkembangnya  medsos (WhatsApp,  Facebook,  Instagram  dll.).  Memang  faktor  ini  sangat  banyak  berpengaruh  karena perkembangan IT yang sangat pesat sehingga pasangan suami istri banyak yang terdampak dari hal tersebut yang mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga. Seharusnya pihak pengadilan Agama melakukan kampanye yang masih di setiap wilayah, edukasi buruknya perceraian dan akibat hukum dari perceraian itu sendri seperti apa.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  tingginya  perceraian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada dua hal baik meninggalkan kewajiban maupun terus terjadinya perselisihan/Syiqoh antara suami dan istri. Dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang  terjadi  semakin  memperburuk  keadaan  sehingga  permasalahan  yang  ditimbulkan  dalam keluarga tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sehingga berujung pada perceraian.
Di sisi lain, baik meninggal kewajiban maupun perselisihan/ shiqah yang terjadi antara suami dan istri tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari aspek hukum negara maupun dilihat dari sudut padang  hukum  islam.  Sebagaimana  dalam  hukum  islam  bahwa  Allah  menempatkan  suami  untuk memenuhi  kebutuhan  ekonomi  bagi  isteri,  sehingga  konflik  yang  terjadi  jelas  bertentangan  dengan kaidah hukum dalam islam. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga juga menunjukan adanya krisis moral dari suami dan istri serta belum adanya kesepahaman yang terbangun antara keduanya selama membangun rumah tangga sehingga dengan mudah bercerai ketika terjadi konflik yang tidak diinginkan.

## 3.2. Upaya  Hakim  Dalam  Meminimalisir  Tingginya  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama Bangil
Dalam  setiap  perkara  perceraian  yang  terjadi,  hakim  memiliki  peran  penting  dalam meminimalisir perceraian tepatnya pada tahapan mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.  Begitupun  yang  terjadi  di  pengadilan  agama  bangil  Kabupaten  Pasuruan  dengan melonjaknya kasus perceraian selama masa Pandemi Covid-19, hakim memegang peran penting dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Meskipun konflik telah terjadi sejak awal dalam internal namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dapat menjadi penentu dari konflik apakah kedua belah pihak yang berperkara berakhir rujuk ataukah bercerai.
Menurut  bapak  Riduan  sebagai  seorang  hakim  dan  berdasarkan  pengalaman  beliau  dalam menangani banyak kasus perceraian, para hakim peradilan agama tidak menerima reward bila berhasil menceraikan banyak pasangan suami-istri. Justru, para hakim peradilan agama sangat bahagia apabila
berhasil  membuat  suami-istri  yang  datang  ke  pengadilan  agama  membatalkan  niat  mereka  untuk bercerai. Yang perlu diingat, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh  menolak  perkara  yang  diajukan  masyarakat.  Karena  itu,  pengadilan  agama  pun  tidak  boleh menolak  perkara  perceraian  apabila  ada  masyarakat  yang  mengajukan.  Selain  itu,  yang  tidak  boleh diabaikan, suami-istri yang hendak bercerai  harus menjalani proses mediasi sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim.
Hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukan  bahwa  upaya  hakim  yang  selaku  mediator  dalam mendamaikan  suami  isteri  sangat  penting  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Bangil,  demi  mencegah terjadinya  perceraian,  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  pada  pokoknya  menekankan  bahwa mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, upaya mendamaikan bagi suami isteri yang ingin bercerai yaitu melalui mediasi.
Secara  mekanisme  apabila  mediasi  tidak  dilakukan,  maka  putusan  yang  dibuat  majelis  hakim akan  batal  demi  hukum.  Untuk  mengurangi  perkara  perceraian  itu  yang  dilakukan  adalah  dengan mempersulit  perceraian  agar  para  pihak  membatalkan  niatnya  untuk  bercerai,  kemudian  mengenai orangnya yang berperkara harus ada penyuluhan hukum, dan juga dengan menuntaskan pendidikan setidaknya  pendidikan  dasar  bahkan  bisa  sampai  sarjana  itu  lebih  bagus  lagi  supaya  wawasan pengetahuannya lebih mendalam. Untuk persidangan dalam perkara cerai, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat hadir, maka kedua  belah pihak tersebut  untuk melakukan  mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator.
Mediasi dibuat dengan tujuan agar menjadi lapisan proses dalam sebuah perkara gugatan dengan tujuan meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga pada tahapan mediasi ini kedudukan dan peran hakim  sangat  dibutuhkan.  Penempatan  hakim  dalam  proses  perceraian  sangat  ditekankan  pada tahapan  mediasi  sehingga  seluruh  upaya  dilakukan  agar  kedua  pihak  berperkara  dapat  berakhir dengan damai. Hal inilah yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama bangil di tengah maraknya perceraian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan selama Pandemi Covid-19 berlangsung.
Dari  observasi  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  tidak  jarang  dari  beberapa  kasus  yang  terjadi selama masa Pandemi Covid-19 setidaknya ada upaya-upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh hakim  sehingga  tidak  semua  kasus  berakhir  dengan  perceraian  melainkan  berakhir  rujuk  kembali membina keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Berbagai pertimbangan di sampaikan oleh hakim mulai dari kondisi psikis pasangan ketika berpisah, masa depan anak, hubungan keluarga dan  pertimbangan  lain  kerap  di  sampaikan  oleh  hakim  dalam  proses  mediasi.  Hal  ini  menunjukan bahwa selain menjalankan tugasnya, hakim di pengadilan agama bengil juga menjalankan perannya untuk menyelesaikan konflik antara pasangan suami-istri yang berperkara.
Selain itu, hasil penelitian di lapangan juga menunjukan bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil tidak sepenuhnya berjalan dengan baik (maksimal), dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak, sehingga seorang mediator hanya berusaha semampunya  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  kebanyakan  mediasi  gagal  dan  lanjut dipersidangan  selanjutnya.  Uyapa  lain  yang  dilakukan  oleh  hakim  di  pengadilan  agama  bengil Kabupaten Pasuruan yakni dengan membuat mekanisme yang lebih alot yakni jika salah satu pihak tidak  hadir  maka  sidang  ditunda  untuk  memanggil  pihak  yang  tidak  hadir  tersebut.  Prosedur  ini dibuat  dengan  tujuan  bahwa  kedua  pihak  berperkara  dapat  dihadirkan  secara  bersamaan  agar menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi dengan jalan damai.
Meskipun  upaya-upaya  tersebut  tidak  dapat  dipastikan  memberikan  hasil  positif  sebagaimana yang diinginkan, namun setidaknya menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan khususnya oleh pihak  pengadilan  agar  meminimalisir  perceraian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  maka  secara umum  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  hakim  di  Pengadilan Agama  Bangil  baik  melalui  prosedur  maupun  pertimbangan-pertimbangan  yang  dapat  membuat kedua pihak  yang berperkara berakhir rujuk. Upaya ini dilakukan oleh  hakim di pengadilan agama
bengil pada tahapan mediasi dimana kedua pasangan dipertemukan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan  yang  terjadi.  Meskipun  tidak  semua  upaya  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak berjalan  mulus,  namun  setidaknya  hakim  di  pengadilan  agama  bengil  telah  menunjukan  perannya dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Pasuruan yang terjadi selama masa Pandemi Covid- 19.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pertama,  pandemi  Covid-19  mempengaruhi  tingginya pekara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Bangil, sehingga perlu adanya  upaya dari hakim yakni dengan mengoptimalkan mediasi. Mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa dapat  menyelesaikan  dan  menarik  kembali  proses  persidangan  (mencabut  gugatannya).  Menurut hakim mediator Pengadilan Agama Bangil, kegagalan mediasi dalam proses perkara perceraian secara umum  memandang  bahwa  penyebab  dari  kegagalan  mediasi  itu  terjadi  karena  para  pihak  tidak beritikad baik selalu bersikeras  ingin bercerai karena persoalan  yang ada  dalam  rumah tangga para pihak  seperti  masalah  ada  orang  ketiga,  meninggalkan  salah  satu  pihak,  meninggalkan  kewajiban, ekonomi; KDRT, salah satu pihak pindah agama, dan lain-lain. Jika perceraian itu diselesaikan dengan baik,  dan  perkara  tersebut  tidak  menumpuk  maka  perkara  itu  tidak  sampai  ke  Pengadilan  Tinggi Agama  dan  Mahkamah  Agung.  Menurut  Bapak  Riduan  jika  perdamaian  tersebut  lebih  membawa mudarat  bagi  kedua  belah  pihak  akan  lebih  baik  jika  dibiarkan  untuk  bercerai  daripada  setiap  hari bertengkar  terus  menerus.  Akan  tetapi  jika  perdamaian  tersebut  lebih  banyak  membawa  pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak maka itu yang mesti dikejar untuk mengupayakan perdamaian. Menurut  hakim  mediator  tersebut  kegagalan  mediasi  perceraian  itu  bukan  karena  disebabkan  oleh hakim mediator yang kurang pandai memediasi. Akan tetapi kegagalan mediasi itu disebabkan karena perselisihan para pihak yang sudah sekian bulan, sekian tahun lamanya sehingga ketika ke pengadilan para pihak ingin cerai langsung tanpa  harus  dimediasi lagi, karena pengadilan yang beracuan pada aturan  Mahkamah  Agung  harus  dilakukan  mediasi  sebelum  masuk  pokok  perkara  sidang.  Maka dengan  terpaksa  para  pihak  mengikuti  aturan  tersebut.  Kedua,  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat keberhasilan mediasi yaitu: a) keinginan kuat para pihak untuk bercerai; b) sudah terjadi konflik yang berkepanjangan; serta c) faktor psikologi atau kejiwaan.

## REFERENSI
Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian . Banjarmasin: Antasari Press.
Apriasari, H., & Al-jannah, F. M. (2021). Divorce in the Covid-19 Pandemic Era : An Integrative Study : Perceraian  di  Era  Pandemi  Covid-19 :  Sebuah  Kajian  Integratif. Jurnal  Proceding  of  Inter-Islamic University Conference on Psychology, 1(1), 1 – 11.
Gusmartasia, A. (2020). Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA Firdaus.
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat , 3(1), 61 – 68.
Jamil,  A.  (2015).  Isu  dan  Realitas  di  Balik  Tingginya  Angka  Cerai-Gugat  di  Indramayu. Jurnal Multikultural & Multireligius , 14(2), 138 – 159.
Judiasih, S. D. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.
Jurnal Muslis Haritage , 6(2), 506 – 528. https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328.
Maimun,  Toha,  M.,  &  Arifin,  M.  (2018).  Islamuna  Fenomena  Tinggihnya  Angka  Cerai-Gugat  Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura. Jurnal Studi Islam , 5(2), 157 – 167.
Manna,  N.,  S.,  Dorisa,  S.,  &  Oktaviani,  M.  (2021).  Cerai  Gugat:  Telaah  Penyebab  Perceraian  Pada Keluarga di Indonesia. Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Humaniora , 6(1), 11 – 21.
Mauliza, N., Yuhermansyah, E., & Wahyuni, Y. S. (2021). Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Di
Mahkamah Syar ’ iyah Lhokseumawe ). Jurnal El-Hadhanah, 1(2). 18-34.
Ramadhani, S. R., Nurwati, N., & Padjadjaran, U. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(1), 145-160.
Solehah, M. (2017). Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karier di Surabaya (Studi Deskriptif  terhadap  Kalangan  Wanita  Karier  yang  Menggugat  Cerai  Suami .  Surabaya:  Universitas Airlanga.
Sari, F., W., I. (2021). Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Taman  Kabupaten  Sidoarjo) .  Malang:  Universitas  Islam Negeri.
Supratiknya,  A.  (2015). Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif  Dalam  Psikologi .    Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
Zulvayan. (2018). Penolakan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur ( Studi Penetapan  Pengadilan Agama Manna Nomor 0024 / Pdt . P / 2018 / PA . Mna ). Jurnal Qiyas , 3(2), 179 – 193.