Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## The Act Protection for Islamic Banks in Financing Land and Rubber Plantation Ownership
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, Dea Helmi Septianto Fakultas Hukum Universitas Jember Email: rahmadiindra@unej.ac.id

## Abstract
Islamic  banks  in  channeling  funds  to  the  public  with  two types,  namely  financing  with  the  profit-sharing  system  and financing  with  the  sale  and  purchase  system  with  deferred payment.  Revenue  sharing  system is  a  system  that  includes procedures  for  the  distribution  of  results  of  operations between  the  fund  provider  and  the  fund  manager.  The system  of  buying  and  selling  with  deferred  payment  is  a system  with  profit  margins,  namely  by  implementing  a system  of  buying  and  selling  at  a  bank  as  a  seller  or  by appointing  a  customer  to  be  used  as  a  bank  agent  to  make purchases of goods and then selling the goods to customers at  the  agreed  base  price  and  profit.  In  practice,  financing through  Islamic  banks  does  not  rule  out  the  possibility  of problems,  such  as  defaults  such  as  the  case  in  the  Muara Enim Religious Court.
Keywords: Legal Protection, Islamic Banks, Financing
Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan Tanah dan Kebun Karet Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, Dea Helmi Septianto Fakultas Hukum Universitas Jember Email: rahmadiindra@unej.ac.id

## Abstrak
Bank  syariah  dalam  penyaluran  dana  kepada masyarakat  dengan  dua  jenis,  yaitu  pembiayaan
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  sistem  bagi  hasil  dan  pembiayaan  dengan sistem  jual-beli  dengan  pembayaran  ditangguhkan. Sistem  bagi  hasil  adalah  sistem  yang  meliputi  tata cara  pembagian  hasil  usaha  antara  penyedia  dana dengan  pengelola  dana.  Sistem  jual  beli  dengan pembayaran  ditangguhkan  adalah  sistem  dengan margin  keuntungan  yaitu  dengan  cara  menerapkan sistem jual  beli  di  bank  sebagai  penjual  atau  dengan mengangkat  nasabah  untuk  dijadikan  sebagai  agen bank untuk melakukan pembelian barang dan kemudian menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  dengan harga  pokok  dan  keuntungan  yang  disepakati.  Pada prakteknya,  pembiayaan  melalui  bank  syariah  tidak menutup  kemungkinan  akan  timbulnya  masalah, seperti  adanya  wanprestasi  seperti  contohnya  pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank Syariah, Pembiayaan

## Pendahuluan
Bank syariah dalam penyaluran  dana  kepada masyarakat  dengan  dua  jenis,  yaitu  pembiayaan  dengan sistem  bagi  hasil  dan  pembiayaan  dengan  sistem  jual-  beli dengan  pembayaran  ditangguhkan.  Sistem  bagi  hasil  adalah sistem  yang  meliputi  tata  cara  pembagian  hasil  usaha  antara penyedia  dana  dengan  pengelola  dana.  Sistem  jual  beli dengan  pembayaran  ditangguhkan  adalah  sistem  dengan margin keuntungan yaitu dengan cara menerapkan sistem jual beli di bank sebagai penjual atau dengan mengangkat nasabah untuk  dijadikan  sebagai  agen  bank  untuk  melakukan pembelian  barang  dan  kemudian  menjual  barang  tersebut kepada  nasabah  dengan  harga  pokok  dan  keuntungan  yang disepakati.
Pembiayaan  adalah  suatu  tindakan  atas  dasar  perjanjian yang  dalam  perjanjian  tersebut  terdapat  jasa  dan  balas  jasa (prestasi  dan  kontra  prestasi)  yang  keduanya  dipisahkan  oleh
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
unsur waktu. 1 Sejak tercapainya kesepakatan tersebut, maka saat itu  pula  lahir  suatu  perjanjian  dan  mengikat  para  pihak  yang melakukanya,  sehingga  mempunyai  kepastian  hukum  seperti undang-undang.  Sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  1338  KUH Perdata  yang  menyatakan  bahwa, ” Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  seperti  Undang-undang  bagi  mereka yang  membuat  perjanjian”  Pada  prakteknya  di  lapangan, umumnya  antara  bank  syariah  selaku  kreditur  dengan  nasabah debitur, sudah menyepakati tentang lamanya pembiayaan, besar keuntungan  yang  akan  diambil,  serta  besarnya    angsuran  yang akan dibayar. 2
Pada  prakteknya,  pembiayaan  melalui  bank syariah tidak menutup kemungkinan akan timbulnya masalah, seperti adanya  wanprestasi  seperti  contohnya  pada  kasus  yang terjadi  di  Pengadilan  Agama  Muara  Enim,  dengan  kasus posisi  sebagai  berikut: 3 Bahwa  pada  tanggal  28  Juni  2013 telah  terjadi  kesepakatan  di  mana  Penggugat  memberikan kredit  kepada  Tergugat  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat puluh  lim  ajuta  rupiah)  dengan  jangka  waktu  36  bulan dengan  margin  20.4  %  pertahun  dihitung  flat  (tetap)  dengan akad  pembiayaan  murabahah  No.  00129/866/04/2013/06, tertanggal 18  Juni  2013 untuk investasi yaitu pembelian tanah dan  kebun  karet  produktif  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat puluh lima juta rupiah) tersebut diatas dengan jaminan Surat Pernyataan  Pelepasan Hak  Atas  Tanah  Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012,  tertanggal  14  Agustus 2012  atas  nama  Defryadi  (Depriadi),  yaitu  sebidang  tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya  yang  terletak  di  kawasan  Desa  Embacang  Kelakar, Kecamatan Kelakar.
Akibat  dari  adanya  akad  pembiayaan murabahah Nomor  00129/866/04/  2013/06,  tersebut  di  atas  maka
1 Veithzal  Rivai  &  Andria  Pertama  Veithzal, Islamic  Financial Management , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4
2 Ibid , hlm.4 3 Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 945/Pdt.G/2014/PA.ME
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tergugat  diwajibkan  mengangsur/mencicil  kredit  setiap bulannya yang di bayar setiap tanggal  28 bulan berjalan dari tanggal  28  Juni  2013  sampai  dengan  tanggal  28  Juni  2016 dengan  perincian  sebagai  berikut  :  Angsuran    pokok    dan margin    Rp.2.015.000,-/perbulan    dengan    ketentuan    apabila terlambat  membayar  sesuai  tanggal  yang  ditentukan  yaitu setiap  tanggal  28,  maka  Tergugat  dikenakan  denda  sebesar 5%  pertahun  dari  angsuran  yang  tertunggak. Akad pembiayaan murabahah Nomor    00129/866/04/2013/06, tersebut    telah  dikuatkan dengan  Akta  Autentik yang dibuat dihadapan Notaris  Kota Prabumulih  Eka  Mila  Maryos,  S.H. dengan  judul  Grosse  Akta  Pengakuan  Utang  Nomor  67, tertanggal  28  Juni  2013.  Baik  Penggugat  maupun  Tergugat sama-sama telah menyetujui seluruh isi dari akta tersebut dan setuju  dengan  membubuhkan  tanda  tangan  yang  telah dilakukan di hadapan notaris tersebut.
Bahwa  sejak  tanggal  28  Juni  2013  sampai  dengan tanggal 28 Desember 2014 (angsuran ke 1 s/d angsuran ke 6) Tergugat  mengangsur  kredit  namun  sejak  tanggal 28 Januari 2014 Tergugat tidak lagi mengangsur/mencicil kredit tersebut. Bahwa  Penggugat  telah  berkali-kali  memperingatkan  baik dengan  surat-surat  maupun  dikunjungi  langsung,  sehingga tunggakan  kredit  sampai  dengan  tanggal  22  Desember  2014 21.906.405,-  (dua  puluh  satu  juta  sembilan  ratus  enam  ribu empat  ratus  lima  rupiah).  Bahwa  dari  uraian  di  atas, perbuatan  Tergugat  tersebut  sangat  merugikan  Penggugat yang  mana  jelas-jelas  sudah  tidak  malaksanakan  akad pembiayaan  murabahah  tersebut  di  atas,  yang  berarti Tergugat  telah  wanprestasi/ingkar  janji,  sehingga  Tergugat harus  memenuhi  prestasi  sebagai  mana  telah  tercantum dalam  akad  tersebut  di  atas.  Berdasarkan  uraian  di  atas menarik  untuk  dikaji  tentang  perlindungan  hukum  kepada bank  syariah  dengan  adanya  wanprestasi  dalam  pembayaran angsuran  pembiayaan  oleh  nasabah  yang  telah  melakukan peminjaman  dana  guna  pembelian  atas  kepemilikan  tanah dan kebun karet.
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Bentuk  Akad  Pembiayaan  Kepemilikan  Tanah  dan  Kebun Karet Pada Bank Syariah
Pada  mekanisme  pemberian  kredit  oleh  bank konvensional  maupun  pembiayaan  oleh  bank  syariah,  bank wajib  memiliki  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang mendalam  atas  iktikad  baik  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah/debitor  untuk  memenuhi  kewajiban atas  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Maka  pentingnya penerapan  prinsip  5  C  bahwa  untuk  memperoleh  keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,  dan  prospek  usaha  dari  nasabah  debitor. 4 Pada prakteknya, pembiayaan murabahah tidak menutup kemungkinan akan timbulnya masalah,  seperti adanya kredit macet  seebagai  salah  satu  bentuk  wanprestasi.  Salah  satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim, dengan kasus posisi sebagai berikut: 5
Bahwa  pada  tanggal  28  Juni  2013  telah  terjadi kesepakatan  di  mana  Penggugat  memberikan  kredit  kepada Tergugat  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat  puluh  lim  juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4 % pertahun  dihitung  flat  (tetap)  dengan  akad  pembiayaan murabahah No.  00129/866/04/2013/06,  tertanggal  18  Juni 2013  untuk  investasi  yaitu  pembelian  tanah  dan  kebun  karet produktif  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat  puluh  lima  juta rupiah)  tersebut  diatas  dengan  jaminan  Surat  Pernyataan
Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012,  tertanggal   14    Agustus
2012  atas  nama  Defryadi  (Depriadi),  yaitu  sebidang  tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya  yang  terletak  di  kawasan  Desa  Embacang  Kelakar,
4 Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek , (Jakarta: Serambi,2003), hlm. 48 5 Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 945/Pdt.G/2014/PA.ME
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Kecamtan Kelakar.
Akibat  dari  adanya  akad  pembiayaan murabahah Nomor  00129/866/04/  2013/06,  tersebut  di  atas  maka Tergugat  diwajibkan  mengangsur/mencicil  kredit  setiap bulannya yang di bayar setiap tanggal  28 bulan berjalan dari tanggal  28  Juni  2013  sampai  dengan  tanggal  28  Juni  2016 dengan  perincian  sebagai  berikut  :  Angsuran    pokok    dan margin    Rp.2.015.000,-/perbulan    dengan    ketentuan    apabila terlambat  membayar  sesuai  tanggal  yang  ditentukan  yaitu setiap  tanggal  28,  maka  Tergugat  dikenakan  denda  sebesar 5%  pertahun  dari  angsuran  yang  tertunggak. Akad pembiayaan murabahah Nomor    00129/866/04/2013/06, tersebut    telah  dikuatkan dengan  Akta  Autentik yang dibuat dihadapan  Notaris  Kota Prabumulih  Eka  Mila  Maryos,  S.H. dengan  judul  Grosse  Akta  Pengakuan  Utang  Nomor  67, tertanggal  28  Juni  2013.  Baik  Penggugat  maupun  Tergugat sama-sama telah menyetujui seluruh isi dari akta tersebut dan setuju  dengan  membubuhkan  tanda  tangan  yang  telah dilakukan di hadapan notaris tersebut.
Bahwa  sejak  tanggal  28  Juni  2013  sampai  dengan tanggal 28 Desember 2014 (angsuran ke 1 s/d angsuran ke 6) Tergugat  mengangsur  kredit  namun  sejak  tanggal 28 Januari 2014 Tergugat tidak lagi mengangsur/mencicil kredit tersebut. Penggugat  telah  berkali-kali  memperingatkan  baik  dengan surat-surat maupun dikunjungi langsung, sehingga perbuatan Tergugat  tersebut  sangat  merugikan  Penggugat dengan tidak malaksanakan  akad  pembiayaan murabahah ,  yang  berarti Tergugat  telah  wanprestasi/ingkar  janji,  sehingga  Tergugat harus memenuhi prestasi sebagai mana telah tercantum dalam akad tersebut di atas.
Terkait  hal  tersebut  di  atas,  dalam  hal  ini  penulis akan melakukan kajian bentuk akad pembiayaan kepemilikan  tanah  dan  kebun  karet  pada  bank syariah dengan  sistem murabahah .  Meskipun  lembaga  keuangan syariah  dibolehkan  meminta  jaminan  dalam  pembiayaan dengan akad murabahah , masih ada pihak yang
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempermasalahkannya. 6 Berdasarkan gambaran dan analisis contoh  kasus  tersebut  di  atas,  pembiayaan murabahah pada saat  ini  sudah  sangat  berkembang.  Pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih  kecil  dan  lebih  mengamankan  bagi shareholder .  Hal tersebut  di  atas  secara  implisit  menunjukkan  bahwa walaupun  pembiayaan murabahah begitu  mendominasi praktek  pembiayaan  perbankan  syariah,  namun  tetap  ada risiko-  risiko  yang  menyertainya.  Adanya  risiko  pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti  mengkaji lebih dalam tentang  praktek pembiayaan murabahah yang selama ini begitu dominan pada perbankan syari’ah. 7 Sebagaimana  telah  disebutkan  di  muka bahwasanya murabahah adalah  penjualan  dengan  harga pembelian  barang  berikut  untung  yang  diketahui.  Pada pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga  perolehan  dan  keuntungan  ( margin )  yang disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Guna  mengajukan pembiayaan  di  bank  dengan  prinsip murabahah sebelumnya bank  terlebih  dahulu  melakukan  analisis  kelayakan.  Selain itu,  bank  juga  mensyaratkan  adanya  agunan  berupa  surat berharga. 8 Penentuan  jenis  akad  pembiayaan murabahah dilakukan dengan terlebih dahulu menanyakan tentang tujuan penggunaan  dana  tersebut.  Jika  nasabah  atau  calon  debitur mengajukan  pembiayaan  untuk  membeli  barang  maka  dapat menggunakan  akad  murabahah.  Penentuan  jangka  waktu pembiayaan murabahah dilakukan  berdasarkan  kesepakatan calon nasabah atau debitur.
Penentuan  margin  pembiayaan murabahah ini  masih berpatokan  pada  besarnya  biaya  operasional.  Setelah  pihak bank  menentukan  besarnya  margin  pembiayaan murabahah , nasabah  masih  bisa  menawarnya  sehingga  margin  yang
6 Muhammad  Abdul  Mun’im  Abu  Zaid,  Nahwa  Tathwiri  Nidhami  al- Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah, , (Mesir: al-Ma’had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, 2000), hlm. 127-128
7 Ibid , hlm. 18.
8 Ibid , hlm. 19.
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ditetapkan  merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. 9
Selanjutnya  pihak  bank  menentukan  akad  pembiayaan dengan  terlebih  dahulu  menanyakan  tujuan  dari  penggunaan dana  tersebut.  Saat  debitur  mengajukan  pembiayaan  untuk membeli  barang  (termasuk  pembelian  barang  dagangan) maka  pihak  bank  akan  menggunakan akad murabahah . Pada umumnya, debitur mengajukan pembiayaan murabahah untuk keperluan  :  (1)  menambah  modal  untuk  membeli  barang dagangan, (2) membeli kendaraan (misal : sepeda motor atau mobil)  untuk  memperlancar  usaha,  (3)  membeli  barang konsumsi, dan beerapa keperluan lainnya. 10
Dikaitkan  dengan  kasus  bahwasanya  telah  diperoleh fakta  hukum  adanya  pembiayaan  dengan  akad  pembiayaan murabahah untuk investasi yaitu pembelian  tanah  dan  kebun karet  produktif  Rp.45.000.000,-  (empat  puluh  lima  juta rupiah)  dengan  jaminan  Surat  Pernyataan  Pelepasan  Hak Atas  Tanah  No.594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012.  Sesuai dengan  prosedur  akad  pembiayaan murabahah di  atas,  pada setiap  pembiayaan  disyaratkan  adanya  agunan  sebagai barang  jaminan.  Menggunakan  agunan  dalam  hutang, menurut  ketentuan  dalam  Al-Qur’an ( QS  Al-Baqarah : 282) dan  Sunnah,  tidak  dengan  sendirinya  tercela.  Al-  Qur’an memerintahkan  Muslim  menulis  kewajiban  mereka  dan  jika perlu  menggunakan  agunan  untuk  hutang.  Nabi  dalam beberapa  kesempatan  memberikan  kepada  kreditor  dengan agunan untuk hutang. Agunan adalah metode  menjamin  hak kreditor  tidak  dibayar,  dan  menghindari  “ makan  hak  orang lain  tanpa  ijin ”.  Pada  praktik  perbankan  syariah  dalam akadnya  disebutkan  bahwa  pembelian  obyek murabahah . Salah satu ketentuan dasar penjualan adalah barangnya harus dimiliki  oleh  penjual  ketika  penjualan  tersebut  berlangsung. Ketentuan  ini  juga  berlaku  dalam  penjualan  dengan  cara murabahah .. Para ulama syariah  terdahulu telah memberikan alasan  secara  rinci  mengenai  pelarangan  tersebut.  Beberapa
9 Akhmad  Mujahidin, Hukum  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta  :  Raja Grafindo, 2016). hlm. 16.
10 Ibid , hlm. 19.
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli murabahah  jenis  ini  di  mana  “belum  ada  barang”  berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang.” 11
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa keberadaan  jaminan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting dalam  kegiatan  ekonomi  pada  umumnya  karena  dalam pemberian  pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan  (baik bank  maupun  bukan  bank)  mensyaratkan  adanya  suatu jaminan,  yang  harus  dipenuhi  para  pencari  modal  kalau  ia ingin  mendapatkan  pinjaman/tambahan  modal  (berupa kredit)  tersebut  baik  untuk  jangka  panjang  maupun  jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk  jaminan  yang  tidak  akan  melumpuhkan  kegiatan usahanya  sehari-hari,  sedangkan  bagi  kreditur  jaminan  yang baik  adalah  jaminan  yang  dapat  memberikan  rasa  aman  dan kepastian  hukum  bahwa  kredit  yang  diberikan  dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. 12
Pada  literatur  fiqih  pun  tidak  tercantum  bahwa jaminan  sebagai  salah  satu  syarat  dari  perjanjian  tersebut. Menurut  Pasal  1  butir  26  Undang  Undang  Nomor  21 Tahun 2008  tentang  Bank  Syariah  (selanjutnya  disebut  Undang Undang  Bank  Syariah)  yang  menormakan  agunan  adalah jaminan  tambahan,  baik  berupa  benda  bergerak  maupun benda  tidak  bergerak  yang  diserahkan  oleh  pemilik  agunan kepada  bank  syariah  dan/atau  unit  usaha  syariah,  guna menjamin  pelunasan  kewajiban  nasabah  penerima  fasilitas. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah,  yang  dimaksud dengan  akad  adalah  kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan  atau  tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 13 Menurut terminologi ulama  fiqih,  akad  dapat  ditinjau  dari  dua  segi,  yaitu  secara
11 Ibid , hlm. 21 12 Ibid , hlm. 22 13 Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani ,  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 15
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
umum  dan  secara  khusus. 14 Secara  umum,  pengertian  akad dalam  arti  luas  hampir  sama  dengan  pengertian  akad  dari segi  bahwa  menurut  pendapat  ulama  Syafi‟iyah,  Malikiyah, dan  Hanabilah,  yaitu:  segala  sesuatuyang  dikerjakan  oleh seseorang  berdasarkan  keinginan  sendiri,  seperti  wakaf, talak,  pembebasan,  atau  sesuatu  yang  pembetukannya membutuhkan  keinginan  dua  orang  seperti  jual  beli, perwakilan  dan  gadai.  Pengertian  akad  secara  khusus,  yakni secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan  kepemilikan)  dan  kabul  (pernyataan penerima  kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu. 15
Pembiayaan murabahah sangat  bermanfaat  untuk nasabah  disaat  kekurangan  dana  dan  membutuhkan  barang, dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya  atau peningkatan  usaha.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  nasabah dapat  meminta  bank  untuk  memenuhi  kebutuhan  dengan pembayaran  yang  dilakukan  secara  cicilan  dalam  kurun waktu  yang  telah  disepakati.  Dengan  diadakannya  suatu perjanjian pembiayaan murabahah oleh bank dengan nasabah maka  timbul  suatu  akibat  hukum  dan  akibat  tersebut  terjadi apabila  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian  telah sepakat,  dalam  hukum  perjanjian  dikenal  dengan  asas konsensualisme  yaitu  yang  dikehendaki  pihak  pertama dikehendaki  pula  oleh  pihak  lainnya,  sehingga  kedua kehendak tersebut bertemu dalam kata sepakat. 16 Pembiayaan adalah  suatu  tindakan  atas  dasar  perjanjian  yang  dalam perjanjian  tersebut  terdapat  jasa  dan  balas  jasa  (prestasi  dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur  waktu. 17
Sejak tercapainya kesepakatan tersebut, maka saat itu pula lahir suatu  perjanjian  dan  mengikat  para  pihak  yang  melakukanya,
14 Rachmat  Syafe‟i, Fiqih  Muamalah ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2001), hlm. 43 15 Ascary, Bank  Dan  Produk  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012), hlm. 35 16 Ibid, hlm. 5 17 Veithzal  Rivai  &  Andria  Pertama  Veithzal, Islamic  Financial Management , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sehingga  mempunyai  kepastian  hukum  seperti  undang-undang. Sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  1338  BW  yang  menyatakan bahwa, ” Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku seperti Undang-undang  bagi  mereka yang membuat perjanjian”
Dikaitkan dengan kasus bahwa telah terjadi kesepakatan  antara  Penggugat  memberikan  kredit  kepada Tergugat  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat  puluh  lima  juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4 % pertahun  dihitung  flat  (tetap)  dengan  akad  pembiayaan murabahah No.  00129/866/04/2013/06,  tertanggal  18  Juni 2013  untuk  investasi  yaitu  pembelian  tanah  dan  kebun  karet produktif  sebesar  Rp.45.000.000,-  (empat  puluh  lima  juta rupiah)  yang  dibayar  dengan  mengangsur.  Terkait  adanya pembelian  secara  angsuran  inilah,  yang  menyebabkan terjadinya  perbuatan  hukum  perdata  yang  melahirkan hubungan hutang piutang dan pinjam meminjam. Sistem jual beli secara angsuran sebenarnya bukanlah merupakan bagian dari  syarat  dan  sistem murabahah , karena murabahah dapat juga dibayar secara tunai. Sistem atau cara pembayaran hutang nasabah  debitur  yang  diberikan  melalui  pembiayaan murabahah umumnya  dilakukan  secara  angsuran,  pada kegiatan perbankan, transaksi secara angsuran ini mendominasi  praktek  pelaksanaan  jual  beli  dengan  sistem murabahah . 18
Sebagai realisasi dari hubungan antara nasabah debitur dengan bank ini biasanya  diikat  dengan  perjanjian  antara  kedua  belah pihak.  Pada dasarnya, sesuai  dengan  prinsipnya  pembiayaan tidaklah  memerlukan  suatu  jaminan  yang  diserahkan  oleh nasabah  debitur  kepada  bank  sebagai  kreditur. 19 Bank  pada prakteknya  memerlukan  jaminan  untuk  mendapat  kepastian hukum bahwa pembiayaan yang diberikan pada nasabah akan dapat  diterima  kembali.  Keberadaan  jaminan  tersebut merupakan  jalan  untuk  memperkecil  resiko  bank  dalam
18 Ibid , hlm.
19 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menyalurkan  kredit.  Pada  ketentuan  Pasal  1  angka  26 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  disebutkan  definisi  jaminan  sebagai  agunan,  yaitu sebagai  jaminan  tambahan,  baik  berupa  benda  bergerak maupun  benda  tidak  bergerak  yang  diserahkan  oleh  pemilik Agunan kepada Bank  Syariah  dan/atau  Unit  Usaha  Syariah, guna  menjamin  pelunasan  kewajiban  Nasabah  Penerima Fasilitas. Guna mengurangi resiko tersebut keberadaan agunan atau  jaminan  pemberian  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor  penting yang harus diperhatikan oleh bank. 20
Murabahah  adalah  jual  beli  barang  pada  harga  asal dengan  tambahan  keuntungan  yang  disepakati  oleh  kedua belah pihak, dimana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya  sebagai  keuntungan  dengan  kesepakatan  dengan pembeli.  Karakteristik  jual  beli  dengan  akad  murabahah adalah  penjual  harus  memberitahu  tentang  modal  atau  harga pembelian  barang  dan  menyatakan  jumlah  keuntungan  yang ditambahnpada  biaya  tersebut.  Akad  murabahah  merupakan salah  satu  produk  penyaluran  dana  ( financing )  perbankan syariah  dengan  model  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli. Syarat akad murabahah menurut KHES :
1. Penjual  harus  jujur  (terbuka)  mengenai  modal  dan keuntungan  kepada  pembeli  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  116  ayat  (3)  KHES:  Penjual  harus memberitahu  secara  jujur  tentang  harga  pokok  barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
2. Kontrak harus terbebas dari riba, sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  116  ayat  (2):  Penjual  harus membeli  barang  yang  diperlukan  pembeli  atas  nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas dari riba.
3. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
20 Akhmad Mujahidin, op, cit ,  hlm. 53.
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitkan dengan  pembelian,  misalnya pembelian dilakukan secara utang;
5. Kontrak  pertama  harus  sah  sesuai  dengan  rukun  yang diterapkan.
Apabila  sudah  dibuat  suatu  akad murabahah yang dibuat  dihadapan  notaris,  yang  kemudian  setelah  berjalan beberapa bulan dan membayar dengan lancar, tetapi beberapa waktu  kemudian  tidak  bisa  meneruskan  pembayaran  dan menggugat  bank  berkaitan  dengan  besarnya  kewajiban nasabah kepada bank yang dianggap margin keuntungan bank terlalu  besar,  tidak  Islami  dan  meminta  untuk  dibatalkan. Maka  apabila  sudah  dibuat  dengan  akta  notaris  dengan pemenuhan  syarat  formil  dan  syarat  materiil  yang  memadai, sudah  dilakukan  dengan  secara  sukarela,  suka  sama  suka tanpa  paksaan  dari  pihak  lain,  besar  kecilnya  margin keuntungan  yang  diperoleh  bank  sudah  disetujui  oleh nasabah,  maka  tentu  tidak  ada  alasan  hukum  untuk mengingkari perjanjian (akad) yang dibuat dihadapan notaris yang ditanda-tangani oleh para pihak.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  bahwa  pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi 21 yang  memerlukan  waktu  lama  dan  secara  berangsur-angsur dana  yang  diinvestasi  tersebut  akan  kembali  kepada  bank. Secara  umum  bentuk-bentuk  pembiayaan  yang  didanai  oleh
21 Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah membedakan investasi dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam Pasal 1 butir 25, definisinya  “penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu...”Investasi  didefinisikan  dengan  “Dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah kepada  bank  syariahberdasarkan  akad  mudarabah  atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk  deposito,  tabungan  atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.”  Kedua  istilah  di  atas  secara operasionalnya  berbeda,  karena  investasi  sumber  dananya  dari  nasabah sedangkan  pembiayaansumber  dananya  dari  bank  syariah.  Menurut  Syafi’i Antonio,  investasi  sama  dengan  pembiayaan  yaitu  kegiatan  usaha  yang mengandung  risiko  karena  berhadapan  dengan  unsur  ketidakpastian,  dengan demikian perolehan laba dan pendapatannya ( return ) tidak tetap dan tidak pasti. Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 2000), hlm. 86
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal  atau  kemitraan.  Jangka  waktu pembiayaan disepakati oleh  pihak  bank  dengan  nasabah  debiturnya  dengan mempertimbangkan  kemampuan  pengembalian  pembiayaan tersebut. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila  nasabah  menyertai  permohonan  dengan  jaminan ( collateral ) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik  debitur  atau  pihak  ketiga  yang  diikat  sebagai  alat pembayar  jika  terjadi  wanprestasi  terhadap  bank  syariah. Jaminan  yang  diberikan  oleh  debitur  kepada  bank  syariah dibutuhkan  untuk  pembayaran  hutang  seandainya  terjadi waprestasi  terhadap  pembiayaan  yang  telah  diberikan  oleh bank  dengan  cara  menguangkan  atau  menjual  jaminan tersebut melalui mekanime yang telah ditetapkan.
Terkait  demikian  dikaitkan  dengan  kasus  yang  dikaji dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Enim  Nomor 945/Pdt.G/2014/PA.ME bentuk akad pembiayaan kepemilikan tanah  dan  kebun  karet  pada  bank syariah antara  Bank  BNI Syariah  KCP  Prabumulih  (Penggugat)  dengan  nasabah (Tergugat)  adalah  akad  murabahah,  dimana  nasabah  dalam hal  ini  bermaksud  membeli  sebidang  tanah  berupa  Kebun Karet  seluas  1  Ha,  dengan  harga  Rp.80.000.000,-  (delapan puluh  juta  rupiah).  Untuk  membeli  kebun  karet  tersebut Tergugat  mengajukan  permohonan  pembiayaan  murabahah kepada Bank BNI Syariah KCP Prabumulih.  Setelah disetujui oleh  Pimpinan  Bank  BNI  Syariah  KCP  Prabumulih,  maka Tergugat  menjadi  nasabah  BNI  Syariah  KCP  Prabumulih (Penggugat)  mengikat  kontrak/perjanjian/akad  pembiayaan dengan  Penggugat,  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  “Akad Pembiayaan  Murabahah”.  Tergugat  mendapat  kuasa [wakalah]  untuk  membeli  tanah  tersebut  atas  nama Penggugat dengan ketentuan bahwa kuasa (wakalah) tersebut menjadi satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud.  Adapun  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat  puluh  lima  juta  rupiah),  yang  ditambah  dengan keuntungan  dari  pihak  Penggugat  sejumlah  Rp.27.540.000,-
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
(dua  puluh  tujuh  juta  lima  ratus  empat  puluh  ribu  rupiah), sama  dengan  Rp.  72.540.000,-  (tujuh  puluh  dua  juta  lima ratus empat  puluh  ribu  rupiah). Akad pembiayaan murabahah Nomor  00129/866/04/2013/06,  tersebut  telah dikuatkan  dengan  Akta  Autentik  yang  dibuat  dihadapan Notaris Kota Prabumulih Eka Mila Maryos, S.H
Bentuk  Penyelesaian  Bank  Apabila  Terjadi  Wanprestasi Dalam  Pembayaran  Angsuran  pada Pembiayaan  Kepemilikan Tanah dan Kebun Karet di Bank Syariah
Sebagaimana  telah  dikemukakan  bahwa  pembiayaan murabahah  dengan  tidak  menutup  kemungkinan  akan timbulnya masalah, seperti adanya kredit macet seebagai salah satu bentuk wanprestasi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di  Pengadilan  Agama  Muara  Enim  dalam  Putusan  Nomor 945/Pdt.  G/2014/PA.ME. 22 Sebagaimana  telah  disebutkan bahwa  dalam  akad  murabahah  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  tercapai  kesepakatan  total  kewajiban  yang harus  dibayarkan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  menjadi Rp.72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
Bahwa terhadap kewajiban sejumlah Rp. 72.540.000,- (tujuh  puluh  dua  juta  lima  ratus  empat  puluh  ribu  rupiah) tersebut, Tergugat harus membayar dengan cara mengangsur atau mencicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali angsuran kepada Penggugat.
Namun  setelah  itu,  tepatnya  mulai  angsuran  ke  7 (tujuh) dan seterusnya Tergugat tidak melakukan pembayaran atau  mengangsur  lagi  sampai  dengan  sekarang.  Terkait demikian,  oleh  sebab  Tergugat  telah  tidak  melakukan pembayaran  angsuran  kepada  Penggugat,  maka  Penggugat menganggap  bahwa  Tergugat  telah  melakukan  ingkar  janji (wanprestasi)  karena  tidak  menjalankan  kewajibannya
22 Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 945/Pdt.G/2014/PA.ME
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebagai  mana  isi  akad  yang  telah  ditandatangani  oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah berusaha menempuh  proses  perdamaian  dengan  Tergugat,  dan  telah pula  memberikan  teguran  dan  peringatan  kepada  Tergugat, akan  tetapi  Tergugat  tetap  tidak  mau  melaksanakan kewajibannya  tersebut  kepada  Penggugat.  Terkait  demikian pada awalnya pihak bank dalam  hal ini telah mengupayakan perdamaian,  namun  demikian  nasabah  tidak  mengindahkan, sehingga  ditempuh  upaya  litigasi,  yaitu  melalui  gugatan  ke Pengadilan dengan gugatan wanprestasi.
Penggugat  merasa  berhak  untuk  mengakhiri  Akad Pembiayaan  Murabahah  tersebut  dan  selanjutnya  mohon kepada Pengadilan Agama agar menetapkan bahwa Tergugat telah  melakukan  perbuatan  ingkar  janji  [wanprestasi]  dan kemudian  menghukum  Tergugat  untuk  melunasi  sisa  utang Tergugat  kepada  Penggugat  dengan  perincian  sebagai  mana yang  telah  disepakati  di  dalam  materi  akad  bahwa  oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi: “Jika pada hari  yang  telah  ditentukan,  Tergugat  yang  telah  dipanggil dengan  patut,  tidak  datang  menghadap  dan  tidak  menyuruh orang  lain  menghadap  untuknya,  maka  gugatan  diputus dengan  verstek,  kecuali  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa gugatan  itu  melawan  hukum  atau  tidak  beralasan”,  maka perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya Tergugat [vertstek].
Terkait  demikian,  apabila  Tergugat  tidak  hadir  di persidangan, maka Majelis  Hakim  tidak  dapat  melaksanakan prosedur  mediasi  di  pengadilan  sebagaimana  dikehendaki oleh  ketentuan  Pasal  154  R.Bg.,  serta  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Namun  demikian,  Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat  agar  menyelesaikan  sengketa  ini  melalui  jalan musyawarah  untuk  mufakat  dengan  Tergugat,  akan  tetapi upaya  Majelis  Hakim  tersebut  tidak  berhasil  bahwa  yang
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dimaksud  dengan  wanprestasi  menurut  Akad  Pembiayaan Murabahah  dalam  perkara  ini  adalah  sebagai  mana  yang tertuang  di  dalam  ketentuan  Pasal  14  Bab  Peristiwa  Cidera Janji (Wanprestasi) ayat (1) yang berbunyi :  Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian- kejadian/ peristiwa-peristiwa di bawah ini:
1. Nasabah  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah ditetapkan dalam akad ini
2. Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo;
3. Nasabah  melakukan  perbuatan  dan  atau  terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan nasabah sehingga  kewajiban  nasabah  kepada  bank  menjadi tidak terjamin sebagai mana mestinya.
Ketentuan  tentang  wanprestasi  tersebut  di  atas telahpula  diatur  di  dalam  Bab Perbuatan  Ingkar  Janji Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah ( KHES ) ,  dengan ketentuan Pasal 36, bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
b) melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak sebagaimana dijanjikan;
c) Melakukan apa yang  dijanjikannya, tetapi  terlambat; atau
d) Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak boleh dilakukan;
Terkait demikian lebih lanjut pada ketentuan Pasal 37, dikemukakan bahwa:
“ Pihak  dalam  akad  melakukan  ingkar  janji,  apabila dengan  surat  perintah  atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  itu
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
telah  dinyatakan  ingkar  janji  atau  demi  perjanjiannya sendiri  menetapkan,  bahwa  pihak  dalam  akad  harus dianggap  ingkar  janji  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”.
Terhadap  perbuatan  wanprestasi  diperlukan  lebih dahulu  suatu  proses,  seperti  Pernyataan  lalai  ( inmorastelling, negligent  of  expression,  inter  pellatio,  ingeberkestelling ) sebagai  mana  ketentuan  Pasal  1243  KUH  Perdata,  selama  di dalam  perjanjian  tersebut  tidak  terdapat  klausul  yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi ( summon )/peringatan. Ketentuan
tersebut telah diperkuat  oleh  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor 186  K/Sip/1959 tanggal 1  Juli 1959 yang menyatakan: “apabila  perjanjian  secara  tegas  menentukan  kapan pemenuhan perjanjian,  menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan  alpa  memenuhi  kewajiban  sebelum  hal  itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.
Pengadilan
Agama merupakan
salah satu
penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  yang  tugas  dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.  Keberadaan  sistem  Hukum Islam  di Indonesia  sejak  lama  dikukuhkan  dengan  berdirinya  sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di  Indonesia.  Bahkan  dengan  diundangkannya  Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi  Pengadilan  Agama  semakin  kokoh.  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan  pada  tanggal  29  Desember  1989  dengan Lembaran  Negara  RI  tahun  1989  Nomor  49  salah  satu substansinya  bertujuan  mempertegas  kekuasaan  Peradilan Agama  sebagai  salah  satu  Peradilan  Pelaksana  Kekuasaan Kehakiman. 23 Kekuasaan  atau  kewenangan  dipertegas
23 Mahadi, Pedoman  Hakim  Agama  Dalam  Persidangan, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur), 2010, hlm. 90
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  mendefenisikan  alternatif  kewilayahan  dan  bidang- bidang  hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga  jelaslah  Yurisdiksi  kewenangan  bidang-bidang hukum  perdata  antara  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Agama  dengan  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum.
Undang  Undang  tersebut  kemudian  dirubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  yang  kemudian  dirubah  kembali  menjadi  Undang Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Undang-Undang Nomor
7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis  formal  kelembagaan  Peradilan  Agama  semakin  kokoh dan  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dan  sejajar  dengan  tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.
Pada  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang  Undang Nomor  50  Tahun  2009  disebutkan  bahwa  Peradilan  Agama adalah  peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam. Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2  disebutkan bahwa  Pengadilan  adalah  pengadilan  agama  dan  pengadilan tinggi  agama  di  lingkungan  peradilan  agama.  Peradilan Agama  merupakan  salah  satu  badan  peradilan  pelaku kekuasaan  kehakiman  untuk  menyelenggarakan  penegakan hukum  dan  keadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan  perkara tertentu  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq, shadaqah,  dan  ekonomi  syari'ah.  Adanya  penegasan kewenangan  Peradilan  Agama  tersebut  dimaksudkan  untuk memberikan  dasar  hukum  kepada  pengadilan  agama  dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran  atas  Undang-  Undang  tentang  Perkawinan  dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah  Syar'iyah  dalam  melaksanakan  kewenangannya
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
aitan d
di bidang jinayah berdasarkan qanun . 24
Pada  ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan  9  (sembilan)  kewenangan  Pengadilan  Agama  dari yang  sebelumnya  cuma  7  (tujuh)  kewenangan.  Kesembilan kewenangan  tersebut  adalah  kewenangan  untuk    menangani persoalan    hukum    umat  Islam  di  bidang  (1)  perkawinan,  (2) waris,  (3)  wasiat,  (4)  hibah,  (5)  wakaf,  (6)  infaq,  (7) shadaqah,  (8)  zakat  dan  (9)  ekonomi  syari’ah.  Jadi  ada tambahan 2 kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi  syariah.  Bila  ada  persoalan  hukum  atau  sengketa tentang zakat dan ekonomi syari’ah  maka  tempat penyelesaiannya  adalah  di  Pengadilan  Agama.  Terkait adanya  eksekusi  karena  wanprestasi  dalam  pembiayaan syari’ah  dengan  jaminan  fidusia,  termasuk  salah  satu kewenangan  atau  kompetensi  pengadilan  agama  karena berk  engan kegiatan perekonomian syari’ah.
Berdasarkan uraian  pembahasan tersebut di  atas,  dapat dikemukakan  bahwa  penyelesaian  yang dilakukan  bank apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran angsuran pada pembiayaaan  kepemilikan  tanah  dan  kebun  karet  di  bank syariah dilakukan  melalui  penyelesaian  non-litigasi  terlebih dahulu  yaitu  melaui  prosedur  pemanggilan  nasabah  oleh  bank syariah  untuk  penyelesaian  wanprestasi  melalui  prosedur negosiasi.  Namun  demikian  berdasarkan  fakta  di  persidangan diketahui bahwa nasabah tidak ada itikad baik menyelesaikannya,  sehingga  harus  dilakukan  upaya  litigasi  ke Pengadilan Agama untuk prosedur gugatan wanprestasi.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  dapat  dikemukakan bahwa:  Bentuk  akad  pembiayaan  kepemilikan  tanah  dan  kebun
24 Ibid ,  hlm.  92. Qanun artinya:  qanun”  (   نو  نا  ق  )  dalam  bahasa  Arab memiliki  kesamaan  dengan  kata  “kanon”  (  κανών)  dalam  bahasa  Yunani  atau “kaneh”  (  הנק  )  dalam  bahasa  Ibrani.  Semua  kata-kata  itu  memang  bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
karet  pada  bank syariah adalah  akad murabahah sebagaimana kajian  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Muara  Enim  Nomor 945/Pdt.G/2014/PA  antara  Bank  BNI  Syariah  KCP  Prabumulih [Penggugat] dengan nasabah (Tergugat), dimana nasabah dalam hal ini bermaksud membeli sebidang tanah berupa Kebun Karet seluas  1 Ha,  dengan  harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).  Penyelesaian  yang  dilakukan  bank  apabila  terjadi wanprestasi  dalam  pembayaran  angsuran  pada  pembiayaaan kepemilikan    tanah  dan  kebun  karet  di  bank syariah dilakukan melalui  penyelesaian  non-litigasi  terlebih  dahulu  yaitu  melaui prosedur  pemanggilan  nasabah  oleh  bank    syariah  untuk penyelesaian  wanprestasi  melalui  prosedur  negosiasi.  Namun demikian  berdasarkan  fakta  di  persidangan  diketahui  bahwa nasabah tidak ada itikad baik menyelesaikannya, sehingga harus dilakukan  upaya  litigasi  ke  Pengadilan  Agama  untuk  prosedur gugatan wanprestasi.
Untuk  saran  disebutkan  bahwa:  Kepada  pihak  debitur khususnya dan kepada para pihak dalam perjanjian umumnya hendaknya  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  masing- masing  sehingga  tidak  terjadi  wanprestasi  yang  merugikan orang  lain  yang  mewajibkan  orang  lain  tersebut  mengganti kerugian  tersebut.  Para  pihak  dalam  perjanjian  hendaknya mempunyai  itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan kesepakatan  para  pihak.  Kepada  Bank  syariah  hendaknya tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap  transaksi  komersial  saja,  tetapi  juga  dituntut  untuk mengimplementasikan nilai-nilai  syariah yang  sesuai dengan Al Qur’an dan eksistensi bank syariah tidak bisa terlepas dari ketentuan  perbankan  pada  umumnya  seperti  ketentuan tentang  prinsip  kehati-hatian,  rahasia  bank  dan  lembaga jaminan..  Bank  syariah  seharusnya  menerapkan  lembaga jaminan rahn sebagai salah satu lembaga jaminan disamping kafalah.  Prinsip kaffah juga  harus  diterapkan  pada  kembaga penyelesaian  sengketa.  Kepada  pemerintah  hendaknya melakukan  modifikasi  dalam  bidang  muamalah  sangat dimungkin  kan  asalkan  sesuai  dengan maqasid  asy-syariah
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna  mencapai  tujuan  itu,  syariat  Islam  ada  yang  bersifat dinamis  dalam  artian  dapat  berubah  sesuai  kebutuhan. Ketentuan  tentang muamalah khususnya  yang  menyangkut masalah  perbankan  kemungkinan  untuk  diijtihadkan  sesuai kebutuhan zaman.
. Daftar Pustaka
Akhmad  Mujahidin, Hukum  Perbankan  Syariah ,  Raja  Grafindo, Jakarta, 2016.
Akbar  Kurnia  Wahyudi, Pembiayaan  Murabahah  dalam Operasional  Bank  Syariah  ;  Dalam  Teori  dan  Praktek , (Jakarta : Buana Ilmu Persada, 2002.
Ahmad  Qirom  Syamsudin  Meliala, Pokok  Pokok  Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya , Yogyakarta:
Liberty, 1985.
Alfi Fahmi Adicahya, Pembiayaan Murabahah , Surabaya : Ilmu
Inti Persada Press, 2009.
Dyah Ochtorina Susanti, Tesis Magister: “ Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan  Murabahah  Dengan  Sistem  Bai’u  Salam Ditinjau  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Islam  (Studi  Pada BPRS  Daya Artha  Mentari Bangil-Pasuruan) ”, Universitas
Brawijaya, Malang, 2006.
Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam Transaksi  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah, Sinar  Grafika, Jakarta, 2012.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Jaminan  Fidusia ,  Jakarta:
Grafindo Persada, 2000.
Herry  Kurniawan, Bank  Syariah  dalam  Percaturan  Perbankan Nasional , Jakarta : Bintang Ilmu Pressindo, 2009.
Irham  Fahmi, Manajemen  Perbankan  Konvensional  &  Syariah, Cetakan ke-1, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2005. Muhammad Sadi Is, 2015, Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi  Sebagai  Institusi  Intermediasi  Dan  Agen  Investasi,
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, & Dea Helmi Septianto
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Cita Intrans Selaras, Malang, 2015. Veithzal  Rivai  &  Andria  Pertama  Veithzal, Islamic  Financial Management , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ); Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Anton  Prabowo,  dalam  Makalah: Mekanisme  Pembiayaan Murabahah , dalam artikel di internet diunduh tanggal: 25
Oktober 2011.
Cristina  Etika  Santi  Dewi, Jaminan  Fidusia  dengan  Objek  Benda Inventory  pada  Perjanjian  Kredit  Bank  CIMB  Niaga, Program Pascasarjana, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010.