Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4319

## PENGARUH PENDUDUKAN JEPANG TERHADAP PERKEMBANGAN
MILITER SUMATERA SELATAN TAHUN 1942-1947
Lailatul Munawaroh 1 , Ira Miyarni Sustianingsih 2 , Sarkowi 3
Universitas PGRI Silampari 1,2,3 lailatul0130@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  pengaruh  pendudukan Jepang  terhadap  perkembangan  militer  di  Sumatera  Selatan  tahun  1942-1947. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  sejarah  (historis). Langkah-langkah  yang  digunakan  antara  lain:  Heuristik,  Kritik  Sumber, Interpretasi, dan Historiography . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pendudukan Jepang di  Indonesia, Sumatera Selatan dijadikan sebagai  daerah inti oleh  Jepang  dalam  bidang  ekonomi.  Selain  itu,  para  pemuda  dijadikan  sebagai prajurit  sukarela  (Gyugun)  oleh  Jepang  yang  bertujuan  untuk  membantu balatentara  Jepang  dalam  mempertahankan  kawasan  pendudukan  dari  serangan balasan  Sekutu.  Setelah  pendudukan  Jepang  berakhir  dan  pergi  dari  Sumatera Selatan,  para  mantan  prajurit  sukarela  (Gyugun)  yang  pernah  dibentuk  oleh Jepang  menduduki  posisi-posisi  penting  dalam  masa  perjuangan  kemerdekaan, yang  nantinya  menjadi  pelopor  berdirinya  BKR/TKR  di  Sumatera  Selatan. Simpulan  penelitian  ini  Jepang  membentuk  pusat  pelatihan Gyugun ,  dengan diberikan  doktrin  dan  latihan  dengan  model  militer  Jepang  yang  bersifat  keras dalam  segi  fisik  maupun  mental  agar  menjadi  prajurit Bushido untuk  membantu melawan Jepang melawan sekutu.
Kata Kunci: Milter, Pendudukan Jepang, Pengaruh

## ABSTRACT
This study aims to describe the influence of the Japanese occupation on military developments in South Sumatra in 1942-1947. The method used in this research is historical  research  (historical).  The  steps  used  include:  Heuristics,  Source Criticism, Interpretation, and Historiography. The results showed that during the Japanese occupation of Indonesia, South Sumatra was used as a core area by the Japanese  in  the  economic  field.  In  addition,  the  youths  were  made  as  volunteer soldiers  (Gyugun)  by  the  Japanese  who  aimed  to  assist  the  Japanese  army  in defending  the  occupied  area  from  Allied  counterattacks.  After  the  Japanese occupation ended and left South Sumatra, the former volunteer soldiers (Gyugun) who  had  been  formed  by  the  Japanese  occupied  important  positions  during  the struggle for  independence, which later became the pioneers  of  the establishment of BKR/TKR in South Sumatra. The conclusion of this study is that Japan formed a  Gyugun  training  center,  by  providing  doctrine  and  training  with  a  Japanese military model that was both physically and mentally tough in order to become a Bushido soldier to help fight Japan against its allies.
Keywords: Influence , Japanese Occupation, Military.

## PENDAHULUAN
Jepang  merupakan  negara  yang berada di Asia Timur. Sejak Kekaisaran  Meiji  tahun  1868  dan dimulainya  hubungan  dengan  negara- negara  Barat,  Jepang  melakukan modernisasi  secara  besar-besaran  di segala bidang dan berkembang secara pesat.  Pada  tahun  1940,  Jepang membuat kebijakan wilayah kemakmuran  bersama  Asia  Timur Raya,  yaitu  sebuah  kebijakan  untuk mengurangi  ketergantungan  Jepang atas  sumber  daya  alam  yang  diimpor dari  negara-negara  Barat  namun mengganti  persediaan  sumber  daya alam tersebut dengan cara menempatkan  kekuasaan  Jepang  di wilayah jajahan Sekutu seperti Inggris,  Amerika  Serikat,  maupun Belanda di Asia Tenggara.
Keberhasilan  modernisasi  Jepang setelah  Restorasi  Meiji  membuat Jepang  semakin  maju  dalam  bidang pendidikan,  ekonomi,  pemerintahan, militer,  sosial  budaya  dan  lain sebagainya mengalami kemajuan yang  pesat.  Bangsa  Jepang  sadar, bahwa  untuk  mengimbangi  bangsa Barat  dan  mempertahankan  Jepang, maka  harus  menguasai  ilmu  dan teknologi  bangsa  Barat,  baik  di bidang militer, sosial, ekonomi, pendidikan,  dan  lain  sebagainya. Keberhasilan  Jepang  pasca  Restorasi Meiji membuat Jepang ingin bersaing dengan  negara-negara  Barat  dalam segala  hal,  bahkan  juga  dalam mencari  daerah  kekuasaan  (Rosidi, 1981).
Keadaan itu yang akhirnya membuat  Jepang  memutuskan  untuk berperang  melawan  Sekutu  dengan menyerang dan menghancurkan pangkalan  besar  militer  angkatan  laut milik  Amerika  Serikat  di  Pearl Harbour  Kepulauan  Hawai  pada tanggal  8  Desember  1941  Jepang
menyerang  armada  terkuat  milik Amerika  Serikat.  Hal  tersebut  selaras dengan tujuan Jepang untuk membentuk  lingkungan  Kemakmuran Bersama  Asia  Timur  Raya  dan dampak  dari  semangat Hakko  Ichi  u . Pengertian  dari Hakko  Ichi  u adalah delapan  benang  di  bawah  satu  atap, yang  memiliki  makna  pembentukan suatu  lingkungan  yang  didominasi oleh  Jepang  yang  meliputi  bagian besar  dunia.  Maka  dari  itu  Jepang ingin menguasai seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Poesponegoro, 1979). Dengan pecahnya Perang Asia Pasifik, Jepang kemudian  bergerak  untuk  melakukan ekspansi  wilayah  bagian  selatan  yang disebut ninshin-ron , termasuk Sumatera Selatan yang kala itu sedang dijajah oleh Belanda.
Dalam  gerakannya  ke  Selatan tersebut,  Jepang  juga  menyerbu  ke Indonesia  yang  ketika  itu  sedang dikuasai oleh Belanda. Demikian juga ketika  Jepang  masuk  ke  Indonesia, kekuatan  pasukan  militer  Jepang  lah yang  telah  berhasil  mengusir  Sekutu dari Indonesia. Jepang mulai menduduki  Indonesia  di  wilayah Sumatera  di  bawah  pengendalian Departemen  Pemerintahan  Militer
(Gunseibu)  Tentara  ke-25,  wilayah tersebut dianggap penting bagi Jepang. Zed  (2004)  menyatakan  bahwa:
Pertama, kedudukan geografisnya yang  strategis  dalam  usaha  Jepang mendepak  dominasi  barat  di  kawasan selatan.  Kawasan  ini  terletak  di lintasan hubungan Timur-Barat selama  berabad-abad  dan  kini  Jepang harus memutuskan hubungan- hubungan  itu,  termasuk  hubungan Sumatra dengan Jawa, guna mengaburkan citra nasionalisme
Indonesia  yang  telah  terbentuk  jauh sebelumnya.  Kedua,  erat  kaitannya
dengan  ini,  dari  sudut  strategi  militer Jepang pada masa PD (Perang Dunia) II,  ancaman  serangan  musuh  (sekutu) yang  paling  rawan  diperkirakan  akan muncul  dari  arah  barat  (Ceylon,  kini SriLangka). Tumpuan pertahanan tentara pendudukan, karenanya, harus terletak di seputar Sumatera dan Selat Malaka.  Dengan  sendirinya  Sumatera dan  Semenanjung  Malaya  menjadi vital. Selain itu, wilayah Sumatra juga kaya  akan  sumber  daya  alam  yang dibutuhkan  dalam  perang.  Ketiga, Sumatra  memiliki  sumber  alam  yang kaya,  yang  diperlukan  Jepang  untuk ekonomi  perangnya  pada  masa  PD  II (1939-1945).  Terutama  bahan  bakar minyak,  timah  dan  karet  yang diperlukan  untuk  industri  perang  di dalam  negerinya,  disamping  untuk mobilitas  mesin  perang  di  daerah pendudukan.
Penelitian yang dilakukan (Arma, 2019)  yang  berjudul  “Palembang  Shi pada  Masa  Pemerintahan  Militer Jepang  Tahun  1942-1945”.  Penelitian tersebut merekonstruksi
tentang perkembangan militer mengenai proses  terbentuknya  pemerintahan Palembang shi oleh pemerintah militer  Jepang,  struktur  pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan  pada  masa  pemerintahan tersebut. Penelitian yang dilakukan (Utami,  2013)  berupa  Skripsi  yang berjudul  “Pengaruh  Unsur  Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap
Giyugun  Di  Sumatera  Tahun  1942- 1945  Dan  Dampaknya  Terhadap Pembentukan BKR/TKR Tahun 1945- 1950”.  Yang  merekonstruksi  tentang gambaran  pengaruh  militer  Jepang ketika  berada  di  Indonesia  terhadap pembentukan  watak  dan  karakter pemuda Indonesia. Pembentukan tentara sukarela tersebut telah
merubah  watak  dan  karakter  pemuda
Sumatera  dalam  segi  militer,  pemuda Sumatera  yang  pada  awalnya  tidak pernah  merasakan  pendidikan  militer. Setelah  Jepang  pergi  dari  Indonesia, para  mantan  prajurit  sukarela  yang pernah  dibentuk  oleh  Jepang  tersebut menduduki posisi-posisi penting dalam masa perjuangan kemerdekaan. Mereka  menjadi  pemimpin-pemimpin dalam suatu tentara kesatuan nasional yang memperjuangkan cita-cita bangsa dengan bekal dan kemampuan militer  yang  mereka  dapat  dari Jepang. Sumatera Selatan memiliki wilayah  kedudukan  khusus  dalam strategi  militer  Jepang  di  Pulau Sumatera, terlihat Palembang menjadi daerah pertama yang dituju  Jepang di Pulau  Sumatera.  Wilayah  ini  sejak semula  diperhitungkan  oleh  pasukan tentara  Jepang  sebagai  pintu  masuk bagi  rencana  penyerbuan  Jepang  di Indonesia. Alasannya karena sebagian besar  bahan  vital  yang  diperlukan Jepang,  seperti  minyak,  batubara, timah,  dan  bahan  mentah  karet terdapat  di  daerah  ini.  Namun  yang tak  kalah  penting  adalah  Jepang punya kepentingan khusus atas daerah ini, yakni dengan didudukinya Palembang  terlebih  dahulu  maka Jepang bisa memotong garis Jawa dan sekaligus memblokir aliran pengungsi yang  mundur  dari  Sumatera  dan Singapura ke Jawa (Hanafiah, 1998). Jepang memasuki
wilayah Sumatera  Selatan  pada  tanggal  14 Februari  1942.  Sepak  terjang  yang dilakukan  Jepang  di  Palembang  tidak memperoleh  perlawanan  yang  berarti dari  pihak  Sekutu  karena  serangan Jepang  begitu  membabi  buta  serta banyaknya  pasukan  dan  pesawat terbang  Jepang  yang  mengepung pasukan Sekutu di Palembang. Begitu juga  dengan  rakyat  Palembang  yang memang menyambut baik kedatangan
Jepang  karena  diharapkan  Jepang dapat  menjadi  liberator  yang  akan membebaskan  mereka  dari  dominasi kolonial  Belanda.  Akhirnya  pada tanggal  16  Februari  1942  Palembang dan  sekitarnya  jatuh  ke  tangan Jepang.
Pembentukan  tentara  sukarela tersebut  telah  merubah  watak  dan karakter pemuda Sumatera dalam segi militer,  pemuda  Sumatera  yang  pada awalnya  tidak  pernah  merasakan pendidikan
militer
kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bekal dalam  memperjuangkan  kemerdekaan Indonesia  setelah  pendudukan  Jepang berakhir.  Setelah  Jepang  pergi  dari Indonesia, para mantan prajurit sukarela  yang  pernah  dibentuk  oleh Jepang  tersebut  menduduki  posisi- posisi  penting  sebagai  perwira  yang diberi  pangkat  Sersan  Mayor  dan sebagian diberi pangkat  Sersan dalam masa perjuangan kemerdekaan. Contohnya  Bambang  Utoyo  yang pernah  menjabat  Komandan  Divisi  di Palembang  pada  tahun  1947-1948. Para  anggota Ex  Gyugun menjadi pemimpin dalam suatu tentara kesatuan nasional yang memperjuangkan cita-cita bangsa dengan bekal  dan kemampuan militer yang mereka dapat dari Jepang.
Pentingnya  militer  dalam  setiap negara  juga  dirasakan  oleh  negara Indonesia  dalam  usahanya  untuk memperjuangkan
kemerdekaan
Republik  Indonesia  tahun  1945. Untuk  dapat  mencapai  kemerdekaan tersebut tentu saja memerlukan kekuatan  militer  agar  dapat  melawan
Sekutu yang sedang menjajah Indonesia.  Tetapi,  ketika  itu  rakyat Indonesia  belum  memiliki  bekal militer  yang  cukup  besar  dan  kuat dalam  usaha  perjuangannya.  Sejak negara  Indonesia  dijajah  oleh  Sekutu, rakyat tidak pernah diberikan
kesempatan untuk mendapat pendidikan  militer  yang  layak  dan nantinya  digunakan  sebagai  bekal perjuangan kemerdekaan, rakyat Indonesia hanya diperbudak saja oleh Sekutu. Pada masa pendudukan Jepang inilah para pemuda mendapatkan  pendidikan  militer  atau latihan kemiliteran sehingga momentum  ini  dimanfaatkan  oleh Ex Gyugun untuk pembentukan kemiliteran  yang  merupakan  suatu faktor  yang  penting  dalam  Sejarah nasional Indonesia karena telah mempercepat  proses  kemerdekaan Indonesia dan mempertaham kemerdekaan Indonesia. Di Sumatera Selatan dibentuk lah organisasi  militer  yang  diberi  nama Gyugun pada  15  Oktober  1943.
Gyugun merupakan  salah  satu  bentuk lembaga perjuangan yang secara fisik memperjuangkan  usaha  pertahanan negara. Gyugun yang ada di Sumatera sama  dengan  organisasi  PETA  yang ada  di  pulau  Jawa  hanya  berbeda nama  saja  yang  mempunyai  arti  yang sama  yaitu  tentara  sukarela. Gyugun bukanlah  alat  jepang,  tetapi  dengan fasilitas yang dimiliki Jepang dimanfaatkan sepenuhnya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia (Ratuperwiranegara, 1987).
Pusat pelatihan Gyugun Sumatera bagian  selatan  berada  di  tiga  tempat: Pagar  Alam,  Karang  Dalo,  dan Palembang.  Ketiganya  didirikan  oleh Brigade  Gabungan  (Mixed  Brigade) Tentara  Angkatan  Darat  ke-26  yang bermarkas  di  Lahat.  Pemuda  berasal dari lima keresidenan yang terdapat di Sumatera  bagian  selatan:  Palembang, Jambi,  Bengkulu,  Lampung,  dan Kepulauan Bangka-Belitung.
Tokoh dibentuklah Gyugun Palembang  yang  memegang  peranan penting  yaitu  Hasan  Kasim,  Rivai, Zainal  Abidin  Ning,  Muh.  Nuh,  P.
Hutagalung,  Moh.  Arif,  dan  Efendi, daerah  Lampung  Pangeran  Emir Mohammad  Noor,  Jambi  Abunjani, Bengkulu  Nawawi  Manaf,  Zen  Rani, Hadis Lani, Syafei, Ibrahim dan Zahri Tani,  Kepulauan  Bangka-Belitung  F. Manusama
(Ratuperwiranegara,
1987).
Penelitian  ini  perlu  dilakukan karena  dari  studi  Manu  sama  kasus pendahuluan  yang  telah  dilakukan oleh  peneliti  bahwa  masih  sedikit peneliti  terdahulu  yang  mengkaji tentang  perkembangan  militer  di Sumatera  Selatan  tahun  1942-1947 secara  spesifik.  Oleh  karena  itu, peneliti  ingin  mendeskripsikan  secara jelas mengenai Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Perkembangan
Militer  di  Sumatera  Selatan  Tahun 1942-1947. Pengaruh  pendudukan  Jepang terhadap  perkembangan  militer  di Sumatera  Selatan  memiliki  peranan yang  cukup  besar  dalam  menambah semangat atau keinginan untuk persiapan  kemerdekaan.  Selain  itu untuk  mengetahui  ilmu  perang  dan teknik penggunaan senjata oleh sebab itu para pemuda mengikuti pendidikan kemiliteran Jepang. Khususnya Gyugun yang  merupakan prajurit  tanpa  seragam  pada  awal proklamasi menjadi
pertahanan
Sumatera  Selatan  dalam  menghadapi militer  Jepang  dan  sekaligus  menjadi cikal  bakal  Badan  Keamanan  Rakyat (BKR) Sumatera Selatan yang merupakan  perwujudan  usaha  yang penting untuk mempertahankan
kemerdekaan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang
digunakan  adalah  metode  penelitian sejarah  (historis)  dengan  pendekatan kualitatif.  Tujuannya  adalah  untuk merekonstruksi  masa  lampau  secara
sistematis dan objektif dengan menggunakan  tahapan  yang  dimulai dari: tahapan Heuristik, Kritik,
interpretasi, dan historiography .
Pertama  tahap Heuristik ,  yaitu tahapan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa  lampau,  menggunakan  sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan yang bersumber  dari  koleksi  buku  pribadi, jurnal  dan  juga  dari  perpustakaan Universitas PGRI Silampari. Kedua tahap Kritik , yaitu
kegiatan  meneliti  sumber,  informasi, jejak tersebut secara kritik yang terdiri atas  kritik  eksternal  dan  kritik internal.  Pertama  Tahapan  Kritik Eksternal,  yaitu:  (1)  Apakah  sumber tersebut  memang  dikehendaki  oleh peneliti,  dan  sesuai  dengan  tema penelitian  yang  diambil;  (2)  Apakah sumber  itu  asli  atau  tiruan;  (3) Sumber  tersebut  utuh  atau  telah mengalami  perubahan,  atau  dikenal juga  sebagai  kritik  teks,  dengan melihat  apakah  isi  sumber  tersebut mengalami pengurangan ataupun penambahan  dari  isi  sumber  asli, antara  lain  buku  edisi  revisi.  Kedua Tahapan Kritik Intern, untuk mengetahui  data  tersebut  kredibel atau tidak, peneliti mengklasifikasikan sumber dalam dua bagian,  yaitu:  (1)  Buku-buku  yang menjelaskan tentang
pengaruh pendudukan  Jepang  di  Sumatera
Selatan  tahun  1942-1947.  (2)  Buku- buku  yang  kajian  umumnya  tentang Perkembangan  Militer  di  Sumatera
Selatan tahun 1942-1947. Selanjutnya kedua  klasifikasi  sumber  tersebut dikombinasikan dan diambil kesimpulan agar mempermudah analisa  tentang  pengaruh  pendudukan Jepang terhadap perkembangan
militer  di  Sumatera  Selatan  tahun 1942-1947.
Ketiga  tahap Interpretasi ,  yaitu kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan  daripada  fakta-fakta  yang diperoleh.  Adapun  langkah-langkah interpretasi pada tahap analisis, menguraikan tentang pengaruh pendudukan Jepang terhadap perkembangan  militer  di  Sumatera
Selatan  tahun  1942-1947.  Lalu  pada tahap  sintesis,  uraian-uraian  fakta tersebut  dilakukan  upaya  penyatuan lalu  diambil  sebuah  kesimpulan, seperti  uraian  pengaruh  pendudukan Jepang  di  Sumatera  Selatan  tahun
1942-1947 dalam perkembangan militer  di  Sumatera  Selatan  tahun 1942-1947 yang diperoleh dari berbagai sumber buku yang dikombinasikan  sehingga  menjadi satu  kesatuan  untuk  diambil  sebuah kesimpulan  yang  struktural.  Pada proses analisis ini, peneliti menggunakan metode analisis
deskriptif.  Metode  analisis  deskriptif dalam  penelitian  ini  dimaksudkan agar  sumber  yang  diperoleh  dapat memberikan  informasi  secara  khusus dan bermakna.
Keempat  tahap Historiography , yaitu  kegiatan  menyampaikan  hasil rekonstruksi  imajinatif  masa  lampau itu  sesuai  dengan  jejak-jejaknya. Dengan perkataan lain tahap
historiography itu ialah tahapan kegiatan  penulisan.  Hasil  penafsiran atas  fakta-fakta  itu  kita  tuliskan menjadi  suatu  kisah  sejarah  yang selaras.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pembentukan  Kemiliteran  Jepang di Sumatera Selatan 1942-1947
Militer  merupakan  alat  utama negara  dalam  menjaga  keamanan  dan pertahanan  negara,  terlebih  dalam kondisi  perang.  Peran  militer  Jepang
sebagai  sebuah  organisasi  sangat berpengaruh  dalam  setiap  kebijakan perang  yang  diambil  oleh  pemerintah
Jepang. Setelah Jepang berhasil melaksanakan tujuan utamanya mengusir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dari Indonesia, Jepang mulai menanamkan kekuasaannya  di  Indonesia  dengan membentuk pemerintahan militer diseluruh Indonesia (Mita, 2019). Awal Kedatangan Jepang di Sumatera Selatan Jepang memasuki Palembang pada  tanggal  14  Februari  1942. Sebanyak 700 pasukan payung diterjunkan  dari  udara.  Berselang waktu sehari setelah Jepang mengirimkan pasukan udaranya,
Jepang  juga  mengirimkan  pasukan angkatan  laut  (Kaigun)  agar  dapat masuk  ke  wilayah  kota  Palembang menggunakan  jalur  sungai  Musi. Kekuatan  Belanda  yang  kurang  lebih satu  batalion  di  Palembang  dan sekitarnya  tidak  mampu  menghambat gerak  laju  pasukan  Jepang.  Setelah menguasai Palembang dengan mudah, balatentara  Jepang  segera  menuju Plaju,  Sungai  Gerong,  dan  landasan terbang Talang Betutu, Lahat
Bengkulen  dan  Seluruh  Sumatera Selatan.  Wilayah  Palembang  pada periode  pemerintahan  pendudukan militer Jepang menempati posisi yang istimewa dalam strategi politik militer Jepang  di  Sumatera  yang  dianggap sebagai  daerah  inti  (nuclear  zone), artinya  wilayah  tersebut  ditempatkan sebagai prioritas dalam rencana invasi Jepang  di  Kawasan  Selatan.  Di samping letaknya yang sangat strategis  bagi  kepentingan  politik regional  Jepang  di  Asia  Tenggara, Palembang  juga  memiliki  kekayaan sumber  daya  serta  tenaga  manusia yang  dapat  mendukung  kepentingan
Jepang  dalam  Perang  Asia  Pasifik (Zed, 2003).

## Pembentukan Pemerintahan Militer Jepang di Sumatera Selatan
Dengan masuknya tentara Jepang ke  kota  Palembang  maka  hal  ini berdampak pula pada struktur birokrasi pemerintahan di kota Palembang  yang  sebelumnya  dalam penguasaan pemerintah kolonial Belanda, Palembang ditetapkan sebagai  sebuah  wilayah  otonom  yang dikenal dengan istilah Gameente yang berlaku  sejak  tahun  1906  sampai dengan tahun 1942, hal ini menandakan  bahwa  kota  Palembang telah di perbolehkan untuk mengelola daerahnya  sendiri  dengan  di  kepalai oleh  seorang  wali  kota  dan  ketika berada di bawah penguasaan pemerintah Jepang, Palembang berubah  menjadi  sebuah  wilayah otonom  yang  difungsikan  sebagai daerah perekonomian
sekaligus daerah  militer  yang  disebut  dengan istilah Palembang  Shi (Wali  kota) (Mita, 2019).
Palembang  Shi pada  dasarnya adalah  kelanjutan  dari Stadsgemeente
dengan Burgemeesternya
namun terdapat  beberapa  perbedaan  antara Gameente dan Palembang Shi , Perbedaan  itu  adalah  pada  masa pemerintahan Hindia Belanda Burgemeeste hanyalah  bagian  dari Standsgemeete ,
sehingga kedudukannya tidak dualistis.
Pengaruh  Gyugun  di  Sumatera Selatan
Sumatera  Selatan  pada  masa pendudukan  Belanda  tidak  pernah mendapatkan pendidikan militer.
Hanya pada zaman kolonial pemerintah Belanda menyediakan
sekolah  yang  beraneka  ragam  bagi orang  Indonesia  untuk  memenuhi
kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.  Di  Sumatera  kolonial Belanda memilih untuk tidak melakukan  kontak  langsung  dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi  para  penguasa  lokal  pribumi (Nasution, 2011). Mobilisasi dilakukan dengan memberikan  pendidikan  dan  latihan semi militer dan militer dengan tujuan menyiapkan  tenaga  cadangan  bagi kepentingan  perang  Jepang  dalam menghadapi sekutu. Program
pendidikan  militer  yang  dijalankan Jepang  berlandaskan  dua  asumsi dasar.  Pertama  adalah  semangat (Sishin)  yang  merupakan  hal  penting pada  persenjataan  militer,  dan  kedua adalah  disiplin  mutlak  yang  tidak boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai (Lebra, 1998).
Pihak  Jepang  pada  bulan  Maret 1943  berusaha  membentuk  satuan militer  pribumi  secara  penuh,  yaitu satuan  militer  yang  dipimpin  sendiri oleh orang-orang pribumi.
Pembentukan  satuan  militer  pribumi itu diutamakan di daerah-daerah yang ditinggalkan  oleh  sebagian  besar tentara Jepang untuk mempertahankan wilayah  timur  Indonesia.  Satuan pribumi  itu  dibentuk  karena  situasi Perang  Pasifik  menjadi  semakin gawat.  Tentara  sekutu  telah  mulai melancarkan serangan balasannya dan menahan  gerak  maju  tentara  Jepang.
Dengan demikian kekhawatiran bahwa  tentara  sekutu  akan  menyerbu Indonesia.  Selain  itu,  Jepang  tidak mungkin  lagi  memperbesar  jumlah tentaranya dengan orang-orang Jepang. Tentara Jepang tinggal beberapa  brigade,  yang  prajuritnya sudah  tua-tua  (Ratuperwiranegara,
1987).
Di Sumatera Selatan dibentuk lah organisasi  militer  yang  diberi  nama Gyugun . Gyugun merupakan  salah satu bentuk lembaga perjuangan yang secara  fisik  memperjuangkan  usaha pertahanan negara. Tempat pendidikan Gyugun di  Sumatera Selatan  yaitu  di  Pagaralam.  Kota Pagaralam  dijadikan  markas  yang mengendalikan serta mengawasi kegiatan Gyugun secara  keseluruhan. Pimpinan  Markas  Besar Gyugun di
Pagaralam dijabat oleh seorang perwira Jepang, yaitu Kapten Kawaida. Budaya Militer Jepang dalam Pembentukan  Karakter  Prajurit Gyugun  di  Sumatera  Selatan  1942-
1947
Setelah  lulus  tes,  seluruh  calon anggota Gyugun segera  dibawa  ke tempat  pendidikan  di  Pagaralam. Setelah  tiba  di  Pagaralam,  para  calon anggota  itu  dikumpulkan  dan  diberi penjelasan  antara  lain,  mengenai peraturan,  tata  tertib,  dan  disiplin selama mengikuti pendidikan. Setelah itu, mereka diberi perlengkapan untuk pendidikan dan latihan, yang meliputi pakaian  belacu  (dicelup  hijau),  kaos kaki,  sepatu,  ikat  pinggang,  celana pendek,  bantal  kecil  dan  kelambu, tutup  kepala,  ransel,  dan  tempat minum,  yang  jenisnya  sama  dengan perlengkapan  tentara  Jepang,  tetapi kualitasnya  berbeda.  Perlengkapan untuk perwira ditambah dengan pedang  panjang  untuk  membedakan tingkatan antara prajurit bawahan dan perwira (Tim penyusun sejarah perjuangan Subkoss, 2003).
Perwira Gyugun yang  didik  dan dilatih  di  kamp-kamp  militer  Jepang serta  ditugaskan  disepanjang  garis pantai dan daerah pedalaman Sumatera  adalah  orang-orang  yang kali  pertama  mengenyam  kehidupan
militer.  Gemblengan  keras  militer
Jepang yang berdisiplin tinggi tentunya sangat mempengaruhi watak mereka, dan sedikit banyak membentuk weltanschaung militer. Weltanschaung militer dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup  khas  kaum  militer.  Beberapa atribut  penting  dari  pandangan  hidup seperti keberanian, disiplin dan coercive action , yaitu tindakan pengendalian  dengan  aksi  kekerasan dan proteksi disertai dengan profesionalitas dan eksklusivisme Pembentukan  Badan  Keamanan Rakyat (BKR) Sumatera Selatan Keikutsertaan pemuda dalam Gyugun juga dimotivasi oleh perkembangan  situasi  dan  kondisi pada  saat  itu.  Kekalahan  Jepang  dan menyerahnya  pada  Sekutu  diikuti dengan perintah agar Jepang mempertahankan  status quo ,  tidak akan  merubah  pemerintahan  dan sebagainya. Pimpinan tertinggi Jepang mengambil langkah membubarkan Gyugun serta  melucuti semua persenjataannya. Panglima Tentara ke 25 segera bertindak sesuai arahan  atasannya.  Pada  tanggal  22 Agustus 1945 Panglima Tentara ke-25 juga menyatakan pembubaran Gyugun sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada (Ratuperwiranegara, 1987).
Peranan  bekas Gyugun adalah mendukung dan mengamankan proses perundingan.  Setelah  para  bekas Gyugun  menyadari  pentingnya  badan keamanan milik pemerintah RI, maka mereka  berkumpul  di  masing-masing daerah  guna  menyusun  organisasi yang  bertugas  menjaga  keamanan. Organisasi  tersebut  berdiri  sendiri- sendiri  per  daerah  dan  dibentuk dengan  spontan.  Barulah  sesudah  ada maklumat  resmi  dari  pemerintah, beberapa  waktu  kemudian  badan
organisasi  keamanan  tadi  berubah menjadi  Badan  Keamanan  Rakyat
(BKR) yang hampir semuanya menggunakan  bekas Gyugun sebagai tenaga  inti.  Para  pemuda  dengan  inti bekas Gyugun dapat  melakukan konsolidasi secara penuh dan meningkatkan kemampuan kemiliteran untuk menjaga
kemerdekaan  dari  ancaman  fisik Sekutu.  Diantara  konsolidasi  itu berupa  penyusunan  organisasi  dan peningkatan  latihan  atau  pendidikan kemiliteran (Utami, 2013).
Dampak  semangat  dari Gyugun di  Sumatera Selatan tahun 1942-1947 dalam pembentukan BKR dari kehidupan militernya. BKR merupakan  organisasi  militer  yang dibentuk sendiri oleh pemuda Indonesia.  Prajuritnya  berasal  dari mantan  opsir Giyugun .  Dalam  segi bentuk susunan persenjataan,
kekuatan,  peralatan  maupun  dalam pimpinannya berbeda dengan Gyugun yang  dibentuk  oleh  Jepang.  G yugun berusaha  untuk  mengajarkan  kepada anggotanya  mengenai  penyerangan pasukan  secara  gerilya,  dan  juga menanamkan  semangat  yang  tinggi dalam  membela  negara,  sehingga semangat
nasionalisme dan patriotisme  yang  tinggi  telah  menjadi watak dan karakter pemuda Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

## PEMBAHASAN
Di  Indonesia  Jepang  mempunyai tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu: (1). Pemerintah Militer
Angkatan  Darat  (Tentara  Ke-16) untuk Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta; (2). Pemerintahan Militer  Angkatan  Darat  (Tentara  Ke- 25)  untuk  wilayah  Pulau  Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi; (3). Pemerintahan  Militer  Angkatan  Laut (Armada  Selatan  Ke-2)  untuk  daerah
yang meliputi Pulau Sulawesi, Kalimantan,  dan  Maluku  dengan pusatnya di Makasar (Zed, 2005). Keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Pasifik merupakan sebuah awal Jepang menguasai wilayah Indonesia. Keterlibatan militer  Jepang  pada  Perang  Asia Pasifik dimulai ketika Jepang menyerang dan menghancurkan pangkalan  militer  milik  Amerika
Serikat  yang  berada  di  Pearl  Harbor. Kota  Palembang  merupakan  wilayah pertama  di  Sumatera  yang  berhasil dikuasai  oleh  militer  Jepang  pada tanggal  14  Februari  1942  menjadi pintu gerbang untuk menguasai seluruh  wilayah  Sumatera  (Cici, 2017). Sumatera Selatan merupakan daerah  yang  sangat  penting,  sumber kekayaan  alam  dan  tambang  yang sangat  vital  dan  dibutuhkan  oleh Jepang. Juga Sumatera Selatan merupakan daerah strategis dan
mampu  dijadikan  basis  pertahanan Jepang.  Sebagian  besar  kebutuhan vital tersebut minyak bumi, batu bara, timah,  dan  karet dipasok oleh semutera. Untuk minyak bumi khususnya,  karena  hampir  semua instalasi di tempat lain tidak berfungsi dengan baik karena telah dibumihanguskan  Belanda,  Jepang mengandalkan produksi  minyak bumi daerah  Palembang  dan  sekitarnya. Sekitar 82% minyak bumi berasal dari Plaju  (Sumatera  Selatan)  atau  sekitar 9  juta  barel  dari  11  barel  untuk kebutuhan  operasi  militer  Jepang  di Indonesia,  belum  termasuk  minyak bumi  yang  di  ekspor  ke  Jepang (Ratuperwiranegara, 1987).
Menguasai  Palembang  berarti dapat memblokir kemungkinan
datangnya  bantuan  musuh  (sekutu) dari  Jawa  sekaligus  mempersempit ruang  gerak  pasukan  sekutu  yang
ditarik  mundur  dari  Sumatera  dan Singapura  ke  Jawa.  Baik  dari  segi strategi  militer  maupun  ekonomi, Palembang berada pada urutan pertama  dalam  cetak  biru  invasi Jepang ke Sumatera. Tujuan pendudukan  militer  Jepang  lama- kelamaan menjadi
penindasan.
Romusha atau  kerja  paksa  untuk Palembang  dikenal  dengan  nama Badan Pembantu Pemerintah (BPP).
Dengan  menggunakan  tangan pamong-pamong  pemerintah  Jepang telah  merekrut  tenaga-tenaga  pekerja dari  dusun  dan  kota  dengan  alasan untuk membantu memenangkan perang melawan Belanda dan
Amerika  Serikat.  Dengan  gencarnya gerakan  menjaring  pemuda-pemuda itu dilakukan oleh kaki tangan jepang, sehingga  BPP  menjadi  momok  bagi masyarakat.  Banyak  yang  melarikan diri  ke  hutan  atau  menghilang. Bahkan tokoh-tokoh  pemerintah yang memegang  peranan  dalam  gerakan pengumpulan  tenaga  kerja  sangat dibenci.  Pelarian  yang  dianggap merupakan  pilihan  yang  baik,  yaitu mendaftarkan  diri  menjadi  anggota
Gyugun . Paling tidak dapat
memegang  senjata  dan  tidak  akan mati  kelaparan  ditengah-tengah  kerja paksa.
Keikutsertaan para pemuda dalam Gyugun tidak  terlepas  dari  peran keluarga  dan  ulama.  Pihak  keluarga memberikan dukungan dan izin kepada  mereka  untuk  mengikuti pendidikan  militer.  Keluarga  yang anaknya  menjadi  anggota Gyugun
merasa bangga dan gembira. Keikutsertaan  anaknya  sebagai  siswa
Gyugun  merupakan  usaha  untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka  selama  mengikuti  pendidikan militer  anaknya  menerima  uang  saku sebesar  Rp.  20,00  satuan  yang  cukup besar  dan  sangat  menggiurkan  pada
waktu  itu  (Tim  Penyusun  Sejarah Perjuangan  Subkoss,  2003).  Fatwa dari  kalangan  ulama  bahwa  mati dalam membela tanah air adalah mati syahid  memberikan  motivasi  kepada para  Pemuda  untuk  masuk Gyugun , yang  merupakan  salah  satu  alternatif yang lebih terhormat menjadi Romusha (Ratuperwiranegara, 1987). Daerah Sumatera merupakan daerah  yang  sangat  berarti  bagi pemerintahan  militer  Jepang  hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan oleh  Zed  (2005)  yang  mengatakan bahwa wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya merupakan daerah  inti  di  kawasan  selatan,  dan apabila  Jepang  mundur  di  wilayah Sumatera  maka  Jepang  kehilangan kesempatan untuk dapat menaklukkan Hindia  Belanda.  Sumatera  begitu penting bagi pemerintah militer
Jepang  karena  wilayah  Sumatera merupakan  wilayah  yang  sangat strategis terletak di antara jalur silang pertemuan kawasan timur dan barat di Asia Tenggara. Palembang Secara resmi ditetapkan  sebagai Palembang  Shi pada tanggal 23 Maret 1942 bersamaan  dengan  Pelantikan Shi-co yang  pertama  yakni Syucia dan Sekretaris Shi-Co Ir.  Ibrahim  Zahir
(Hanafiah,  2001).  Undang-Undang lainnya  yang  memperkuat  status  kota Palembang  menjadi  sebuah  wilayah Palembang Shi pada masa pemerintahan  militer  Jepang  juga tertuang  dalam Osamu  Seirei no.  12 tahun  1943  tentang  wilayah Ken dan Shi yang  termuat  dalam Kan  Po (Berita Pemerintah) No. 18 tanggal 29 bulan April. Keputusan yang
dikeluarkan  oleh  tentara  angkatan darat  ke  25  ini  juga  berbarengan dengan  keputusan  yang  dikeluarkan oleh  tentara  angkatan  darat  ke  16  di Jawa  yang  berpusat  di  Jakarta,
bedanya  adalah  jika  di  Sumatera terbagi  menjadi  10  keresidenan  maka di Jawa terbagi menjadi 17 keresidenan, adapun dasar hukum dari keputusan  ini  adalah  berdasarkan pada  Undang-Undang  No.  27  tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan  daerah  (Pesponegoro, 2011).
Untuk kota Palembang pada masa pemerintahan  Hindia  Belanda  pernah menjadi  sebuah  wilayah  kota  praja yang disebut dengan istilah Gameente dan ditetapkan berdasarkan staatsblad no  126  tanggal  1  April  tahun  1906 maka  dari  itulah  akhirnya  pada  masa pemerintah militer Jepang Palembang ditetapkan  menjadi Palembang  Shi dan  tinggal  meneruskan  birokrasi yang ada sebelum akhirnya mengalami perkembangan lebih lanjut (Mita, 2019). Pada masa pendudukan pemerintahan  militer  Jepang  yang sangat  singkat,  yang  hanya  berusia kurang  lebih  3,5  tahun  lamanya pemerintah militer Jepang tidak terlalu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
Kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  militer  Jepang  selalu berkaitan  dengan  kegiatan  militer, baik  kebijakan  dibidang  ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur  dan  kebijakan-kebijakan lainnya.
Di  dalam  kebijakan  militer  yang dilakukan  pemerintah  militer  Jepang adalah  membentuk  suatu  organisasi militer yakni Gyugun yang diharapkan  anggotanya  kelak  mampu membantu pemerintah jepang menghadapi ancaman musuh. Pemerintah  Jepang  mulai  merekrut anggota Gyugun pada akhir September 1943 dan hampir bersamaan  dengan  pembukaan  pusat pelatihan PETA di Jawa.
Pembentukan Gyugun Palembang
sendiri  diikuti  oleh  hampir  300  orang pemuda  dan  masing-masing  dari mereka ada yang ditempatkan di pusat latihan Gyugun di Lahat dan ada juga yang  ditempatkan  di  pusat  latihan Gyugun di  Talang  Betutu  (Said, 1992).
Sementara  itu  Yusuf  (2003) mengatakan  bahwa  terdapat  2  jenis
Gyugun yang ada di Sumatera Selatan diantaranya  yakni Gyugun darat (Gyugun  Kanbu)  dan Gyugun Udara di mana untuk pusat pelatihan Gyugun darat  berada  di  daerah  Pagaralam, Pagaralam  sendiri  terpilih  sebagai pusat  latihan Gyugun  Kanbu karena disebabkan oleh letak geografis
wilayahnya  yang  berada  di  daerah dataran tinggi sehingga memilki hawa yang  sejuk  dan  daerah  yang  subur dengan  demikian  pemerintah  militer Jepang  tidak  perlu  khawatir  lagi dengan ketakutan-ketakutan akan kekurangan bahan makanan sementara itu pusat  pelatihan Gyugun udara berada di daerah Talang Betutu, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Gyugun udara  sangatlah terbatas  jumlahnya  dan  adapun  tugas dari Gyugun udara  ini  adalah  untuk pengamanan kawasan lapangan terbang. Pembentukan Gyugun oleh pemerintahan pendudukan Jepang mendapatkan  tanggapan  positif  dari masyarakat  Sumatera Selatan .  Para pemuda daerah banyak yang
mendaftarkan  diri  sebagai  calon anggota Gyugun menurut  M.  Nuh, seorang pemuda pejuang, ketertarikan mereka masuk Gyugun didorong oleh adanya ajaran yang dikemukakan oleh Wedana  Muara  Enim  Abdul  Rozak dan tokoh masyarakat yang berjabatan sebagai kepala PU (Pekerjaan Umum) di  Lahat,  yaitu  Bay  Salim.  Kedua tokoh ini berkeyakinan bahwa bangsa
Indonesia  pasti  merdeka  dan  dengan gigih menganjurkan agar para pemuda masuk Gyugun .  Apabila  Indonesia merdeka,  mereka  inilah  yang  akan menjadi  Tentara  Nasional,  yang  akan membela dan mempertahankan
kemerdekaan itu (Wawancara, Jacoub Chaidir,  9  Juli  2022,  dalam  buku
Sejarah dan Peranan Subkoss).
Berdasarkan gagasan diatas Jepang sudah tidak mungkin memenangkan perang melawan sekutu.  Satu-satunya  pilihan  adalah strategi  defensif,  yang  memerlukan dukungan penuh dari rakyat setempat.  Untuk  mendorong  rakyat supaya memberikan dukungan penuh kepada Jepang, mereka harus dilibatkan  secara  langsung  dalam perang. Dengan begitu, rakyat merasa bahwa  perang  pasifik  adalah  perang mereka juga. Mereka harus mempertahankan negerinya guna
mencegah  masuknya  kembali  kaum penjajah  dari  Barat.  Rakyat  tidak akan mempunyai  perasaan seperti  itu apabila  mereka  tidak  mempunyai tentara sendiri.
Pusat pelatihan Gyugun Sumatera bagian  selatan  berada  di  tiga  tempat:
Pagaralam, Karang Dalo, dan Palembang (Ibu Kota Sumatera
Selatan).  Ketiganya  didirikan  oleh Brigade  Gabungan  (Mixed  Brigade) Tentara  Angkatan  Darat  ke-26  yang bermarkas  di  Lahat.  Siswa  peserta berasal  dari  lima  keresidenan  yang terdapat  di  Sumatera  bagian  selatan: Palembang, Jambi,
Bengkulu, Lampung,  dan  Kepulauan  Bangka- Belitung.  Pembukaan  pusat  pelatihan
Gyugun sekitar bulan Oktober-
November 1943 (Zed, 2005).
Dalam memenuhi pendidikan militer,  Jepang  membentuk  pelatihan militer  di  Sumatera  Selatan  yaitu Gyugun berpusat  di  Pagar  Alam dipimpin  oleh  Kapten  Kawaida  di
bawah  kendali  tentara  ke-25  Jepang yang  menguasai  Pulau  Sumatera. Gyugun ialah  satuan  militer  tentara sukarela  dari  rakyat  pribumi  yang dibentuk  Jepang  pada  Maret  1943 dalam rangka mempertahankan wilayah  kekuasaan  Jepang  (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss,  2003).  Berdasarkan  pada kutipan  wawancara  Kolonel  Maludin Simbolon  (1995)  bercerita  tentang pendidikan militer Gyugun menyatakan  bahwa:  Sekolah  perwira Gyugun diadakan  di  lereng  gunung Dempo, Pagaralam, Sumatera Selatan. Jumlah calon perwira Gyugun berjumlah  sekitar  250  orang,  tetapi yang  lulus  sesudah  latihan  dan praktek  selama  8  bulan  berkisar  50 orang. Selama pendidikan dan pelatihan, calon-calon perwira diseleksi dari 4 Karisidenan
(Palembang,  Bengkulu,  Lampung, Djambi)  terdiri  dari  pemuda-pemuda yang belum bekerja dengan usia rata- rata  18-30  tahun,  baik  yang  belum menikah  atau  sudah  menikah,  bahkan sudah  berprofesi  sebagai  Pesirah,
Polisi, Guru HIS, Karyawan penyulingan  minyak  BPM  di  Plaju. Sebagai  contoh,  ia  sendiri  sebagai guru dan sudah berkeluarga yang ikut Gyugun ,  dari  polisi  seperti  Hasan Kasim  dan  Abunjani  yang  lulus  dari Sekolah  Pamong  Praja  MOSVIA. Sehingga komposisi dari calon perwira itu sendiri bermacam-macam. Pelatihan pendidikan militer khususnya Gyugun kombinasi  antara semangat Bushido Jepang  dengan nilai-nilai patriotisme Indonesia. Jepang menggembleng prajurit Gyugun dengan semangat keprajuritan, baik fisik maupun mental. Mereka dilatih untuk menjadi pemberani sekaligus berdisiplin tinggi dalam tradisi Bushido . Bushido berarti “jalan  pejuang”  kode  etik  kaum
samurai Jepang  yang  mengutamakan keberanian  dan  kesediaan  berkorban demi tanah air (Utami, 2013).
Pendidikan Gyugun berlangsung selama tiga bulan untuk  calon  bintara dan tamtama, sedangkan untuk tingkat perwira pendidikan
dilanjutkan beberapa  bulan  kemudian.  Waktu pelaksanaan pendidikan sangat banyak juga pengetahuan yang diperoleh  oleh  para  siswa,  antara  lain mengenai  ilmu  perang,  dan  teknik penggunaan senjata, taktik bertempur, sampai  tingkat  pleton  dan  kompi, teori  pertahanan,  pergantian  pasukan, penggunaan senjata baik laras pendek maupun  laras  panjang,  serta  kerja tentara.  Penyelesaian  kurikulum  yang dipaksakan  dan  bahan  pendidikan atau pelatihan yang didapatkan mengakibatkan  proses  belajar  yang berlangsung  tanpa  henti,  misalnya siswa  yang  beragama  Islam  terpaksa menunda tugas keagamaannya, terutama  Sholat  lima  waktu  (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003). Bahan  pendidikan  dan  latihan Gyugun mencakup:  1)  Ilmu  disiplin dan tata cara militer, ilmu persenjataan, taktik dan teknik bertempur,  peraturan  baris-berbaris, dan  pekerjaan  staf.  2)  Latihan lapangan, yang meliputi latihan baris- berbaris,  latihan  bongkar  pasang senjata dan menembak dengan senapan  karaben,  latihan  bertempur beregu  dan  perorangan,  latihan  bela diri  dengan  bayonet  atau  sungkur (Juken Jitzu), dan praktik kerja staf di Hombi Gyugun .
Peraturan  selama  menunjukan disiplin  yang  keras.  Semua  siswa diwajibkan  bercukur  rambut  sampai gundul. Siswa yang melanggar peraturan  dihukum  dijemur  di  bawah panas matahari seharian penuh. Peraturan  yang  paling  berat  adalah
keharusan  memberi  hormat  kepada serdadu-serdadu Jepang, terutama jika melewati  pos-pos  penjagaan  (piket). Siswa diharuskan berhenti, lalu memberi hormat dengan menundukkan badan sampai 90 derajat.  Jika  hal  itu  dilanggar  dan kebetulan dilihat serdadu yang sedang piket, siswa yang bersangkutan dipanggil dan ditempeleng oleh
serdadu  yang  bertugas  sebagai  piket (Masykuri, 1980). Siswa  yang  melanggar  disiplin diberi hukuman dalam bentuk tempelengan,  berdiri  tegap  dalam waktu  yang  lama,  latihan  lapangan yang diperberat, sasen (duduk bersimpuh degan gaya Jepang) selama berjam-jam,  kadang-kadang  dengan senjata yang diletakkan di lipatan kaki (di  belakang  lutut),  pukulan  dengan kopel  oleh  sesama  siswa  secara bergiliran,  dan  lari  jarak  jauh.  Pada pagi hari berikutnya siswa dibangunkan  dengan  bunyi  terompet dan diharuskan bersenam pagi.
Setelah  bersenam  pagi,  mandi,  dan sarapan  pagi,  para  siswa  berbaris dengan  teratur  menuju  ke  suatu tempat, yang ternyata adalah pengguntingan rambut. Selama pendidikan berlangsung, terutama pada  bulan  pertama,  para  siswa dikenakan  karantina.  Mereka  tidak diperbolehkan  keluar  dari  kompleks pendidikan. Pengawasan terhadap siswa  dilakukan  oleh  Komandan Kompi  dan  Komandan  Pleton  tentara Jepang (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003). Waktu  24  jam  diisi  dengan pengaturan  waktu  yang  tegas  dan jelas.  Waktu  tidur  diselingi  dengan jaga  malam,  olahraga,  waktu  latihan kemiliteran,  waktu  makan,  waktu belajar,  dan  waktu  istirahat  diatur dengan  ketat  sehingga  semuanya berjalan dengan lancar sampai
menjadi kebiasaan. Pada waktu makan  para  siswa  harus  duduk berhadapan  dengan  rapi  di  tempatnya masing-masing.  Makanan  dibagikan oleh  pembagi  makanan.  Para  siswa bertugas  sebagai  pembagi  makanan secara  bergiliran.  Mereka  tidak  boleh makan  sebelum  ada  komando  atau aba-aba  makan  (Utami,  2013;  Tim
Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003). Penggemblengan mental juga dilakukan  melalui  makanan  sehari- hari  yang  diberikan.  Selama  20-25 hari pertama jumlah makanan ditingkatkan sejajar dengan peningkatan  jumlah  latihan,  baik kuantitatif  maupun  kualitatif.  Jumlah makanan  yang  diberikan  mencapai maksimumnya, setelah mana menurun secara perlahan-lahan, sedangkan jumlah  latihan  terus  ditingkatkan meskipun  kekuatan  fisik  tidak  lagi bertambah. Yang paling penting ialah seberapa lama seorang prajurit tertentu dapat mempertahankan kekuatan  maksimal  dengan  makanan layak  serendah  mungkin.  Semua latihan  mental  diberikan  berdasarkan perangkat  dan  sistem  nilai  Jepang yang  menganggap  dirinya  keturunan dewata (Ratuperwiranegara, 1987).
Disiplin yang sangat ketat selama mengikuti  pendidikan  mengakibatkan adanya anggota Gyugun yang melarikan  diri.  Namun  banyak  kesan khusus  anggota Gyugun terhadap pihak Jepang selama mengikuti pendidikan  di  Pagaralam.  Secara umum, para anggota Gyugun mengagumi  militer  Jepang  karena dengan postur tubuh yang kecil-kecil, tentara  Jepang  dapat  mengalahkan tentara  Belanda,  yang  tubuhnya  lebih tinggi  dan  besar.  Tentara  Jepang memiliki  keberanian,  disiplin  kuat, dan kemauan bekerja keras. Sebaliknya,  ada  pula  kesan  negatif,
yaitu bahwa tentara Jepang cenderung merendahkan orang Indonesia dengan bertindak  sangat  kasar  antara  lain, dengan  menampar,  memukul  dan mencaci  maki.  Namun  Pendidikan kemiliteran  yang  diadakan  Jepang  itu diikuti  dengan  penuh  semangat  oleh pemuda-pemuda  Indonesia.  Mereka berkeyakinan  jika  suatu  saat  bangsa Indonesia  akan  dapat  merebut  dan mempertahankan kemerdekaannya dengan kekuatan militer (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003). Kehidupan militer memang
penuh  dengan  kekerasan,  baik  secara fisik  maupun  mental.  Kengerian  dari kehidupan  tentara,  apalagi  dalam suasana perang, sangat mempengaruhi watak  mereka. Gyugun digembleng dengan semangat militer dan menerapkan aturan yang sama dengan tentara-tentara Jepang, semua kelompok pemuda di dalam militerisasi  Jepang  intinya  berada  di bawah  pengaruh  propaganda  kaum pergerakan yang bercorak ke Indonesian.  Kombinasi  antara  militer dan  politik,  ditambah  prestasi  pribadi yang pernah diraih, membuat perwira- perwira  gemblengan  militer  Jepang dapat  menjadikan  diri  sebagai  agen- agen  utama  dalam  roda  perjuangan bersenjata  pada  awal  Proklamasi
Kemerdekaan. Kekalahan Jepang dan menyerahnya  pada  sekutu  diikuti dengan perintah agar Jepang mempertahankan  status  quo,  tidak akan  merubah  pemerintahan  dan sebagainya.  Kekuatan  persenjataan yang dimiliki harus diserahkan kepada  sekutu.  Pimpinan  tertinggi Jepang mengambil langkah membubarkan Gyugun serta  melucuti semua persenjataannya. Panglima tentara  ke  16  dan  ke  25  segera bertindak sesuai dengan arahan
atasannya. Dimulai tanggal 20 Agustus 1945 tentara ke 25 menyatakan pembubaran tentara Gyugun sesuai dengan ketentuan yang ada.  Pembubaran Gyugun semua kesatuan  diadakan  dan  diapelkan tanpa  persenjataan.  Setelah  semuanya diberitahu  bahwa  Jepang  menyerah kalah.  Sehubungan  dengan  itu  semua anggota pasukan Gyugun dipersilahkan pulang kampung masing-masing  dengan  mendapatkan pesangon seperlunya. Pasukan tentara Jepang mengambil  senjata-senjata Gyugun yang dikumpulkan serta membawanya pergi  dengan  truk  yang  sudah disiapkan. Anggota Gyugun
menyadari  kekurangan  mereka  tidak waspada,  masih  bodoh  dan  kurang pengalaman.  Senjata  sebagai  modal untuk  perjuangan  bersenjata  telah disia-siakan  begitu  saja,  padahal sangat  diperlukan  untuk  menghadapi Belanda  yang  pasti  ingin  menjajah Indonesia  kembali  sesudah  Jepang menyerah.  Memang Gyugun telah kehilangan  senjata,  namun  masih  ada senjata  lainnya  yang  tidak  hilang, yaitu  senjata  yang  berupa  semangat juang dan jiwa patriotisme.
Indonesia  yang  baru  merdeka, belum  mempunyai  tentara.  Saat  itu baru  dibentuk  Badan  Keamanan Rakyat  (BKR)  yang  diharapkan  akan mampu memelihara keamanan sementara  waktu  sambil  menunggu terbentuknya  tentara  yang  resmi.  Di setiap  daerah  dibentuk  BKR  yang sebagian  besar  anggotanya  berasal dari bekas Gyugun ditambah pemuda- pemuda  yang  bersemangat  membela tanah airnya.
Dalam Ratuperwiranegara (1987),  Presiden  RI  dalam  pidatonya pada  tanggal  23  Agustus  1945  dalam rangka pembentukan
Badan Keamanan  Rakyat  (BKR)  itu  antara
lain:  Karena  itu  saya  mengharap kepada  kamu  sekalian  hai  prajurit- prajurit bekas Peta, Heiho, dan Pelaut beserta  pemuda-pemuda  lain  untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah  dalam  Badan  Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam tentara kebangsaan Indonesia. Bekas Gyugun sebagai  tulang punggung  Badan  Keamanan  Rakyat (BKR)  tidak  ragu-ragu  lagi  bersama rakyat dalam  bidang  bersenjata. Mereka telah mempunyai keterampilan dan kemampuan melancarkan suatu perjuangan bersenjata. Hanya saja untuk melakukan perjuangan haruslah mempunyai  senjata  dan  itu  tidak dipunyai. Dengan semangat perjuangan rakyat Indonesia dipelopori  bekas Gyugun menuntut agar  pihak  Jepang  menyerahkan senjata  kepada  pihak  Indonesia, karena  senjata  juga  sudah  digunakan lagi.  maka  terjadilah  insiden-insiden perebutan senjata antara militer Jepang dengan pemuda bekas Gyugun. Di  Sumatera  sebagian  besar satuan-satuan Jepang tidak menyerahkan begitu saja persenjataannya. Mereka lebih berperang  pada  perintah  atasannya yang melarang menyerahkan
persenjataan  kepada  pihak  Indonesia.
Di  Sumatera  Selatan  terjadi  insiden berupa  pemberontakan  dan  antara para  pemuda  yang  dipelopori  bekas Gyugun dengan pihak Jepang. Pertempuran yang cukup hebat terjadi di  Pagaralam,  yang  membawa  hasil memuaskan, antara lain tentara Jepang  dibuat  lari  tunggang  langgang dan  beberapa  senapan  mesin  dapat direbut. Pertempuran lainnya berlangsung di Sekayu yang dipimpin
oleh  Usman  Bakar.  Dalam  perebutan senjata  ini,  pihak  pemuda  berhasil merampas 7 pucuk senapan. Sedangkan  di  Muara  Dua,  para pemuda yang dipimpin seorang bekas anggota Gyugun bernama  Hasbullah Bakri  berhasil  mencegat  konvoi Jepang  dan  merampas  6  pucuk senapan.  Di  daerah  Lampung  juga terjadi  di  Telukbetung,  dimana  para pemuda  merampas  4  pucuk  karaben dari  markas  Kavaleri  dan  beberapa pucuk  senapan  dari  kantor  polisi Jepang (Ratuperwiranegara, 1987).
Setelah Gyugun dibubarkan  pada tanggal  22  Agustus  1945,  Hasan Kasim  perwira Gyugun Pagaralam angkatan pertama (1944) yang pernah bertugas  di  lapangan  udara  Karang Endah,  dekat  Lahat.  Hasan  Kasim mengambil  prakarsa  berangkat  ke Palembang untuk
memberikan laporan  kepada  AK  Gani.  Kemudian AK  Gani  memerintahkan  Hasan Kasim  untuk  mengumpulkan  teman- temannya sesama bekas Gyugun yang berada di kota Palembang. Setelah itu,
Hasan  Kasim  diberi  kuasa  untuk membentuk Badan Penjaga Keamanan  Rakyat  (BPKR).  Hasan Kasim  diangkat  sebagai  ketua.  Badan Penjaga Keamanan Rakyat diresmikan  pada  bulan  September 1945 (Zed, 2005; Said, 1992). Dengan  semangat  menyala-nyala para pemuda dipelopori bekas Gyugun bergerak  menuju  kantor Water Leiden (Kantor Walikota Palembang)  yang  waktu  itu  menjadi pusat pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan. Para pemuda
mengibarkan  bendera  Merah  Putih pada  keempat  tiang  di  atas  gedung. Pengibaran  bendera  Merah  Putih dilakukan  oleh  perwira Gyugun : Hasan  Kasim,  Moh.  Arif,  Dani Effendi,  Rd.  Abdullah,  dan  Rivai.
Tokoh-tokoh Gyugun yang
memegang  peranan  penting  dalam membentuk Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) Palembang  antara  lain  Hasan  Kasim, Rivai, Zainal Abidin Ning, Muh. Nuh,
P.  Hutagalung,  Moh.  Arif,  dan Effendi  serta  dibantu  para  bekas Heiho  dan  Kaigun.  Markas  besar BPKR yang diresmikan di Palembang terletak  di  Gedung  Sekolah  Mizuho Gakka-en  di  Talang  Semut  yang kemudian  dipindahkan  ke  gedung Methodis  di  jalan  Tengkuruk.  Badan Penjaga  Keamanan  Rakyat  (BPKR) daerah  Palembang  meliputi  BPKR Tanjung Raya-Kayu Agung, Prabumulih,  Lahat,  Lubuk  Linggau, Martapura,  Sekayu,  Rawas,  Tebing Tinggi,  Muara  Dua,  Muara  Enim, Pagaralam, dan Batu Raja (Ratuperwiranegara, 1987). BPKR  yang  telah  terbentuk  di daerah-daerah,  dengan  mudah  dapat membentuk  pasukan  di  daerahnya masing-masing. Permasalahannya adalah  bagaimana  mempersenjatai pasukan-pasukan yang telah dibentuk. Jalan  satu-satunya  ialah  merampas senjata  dari  tangan  Jepang,  dan sekaligus menyingkirkan Jepang dalam  rangka  perebutan  kekuasaan. Akibatnya terjadi pertempuran-
pertempuran  di  beberapa  tempat, antara lain: di Ogan Komering Ilir, di Pagaralam, di Keresidenan Bengkulu, di  Daerah  Sekayu,  di  Teluk  Betung Lampung, di daerah Ranau dan Muara Dua,  di  Palembang,  di  Way  Tuba,
Baturaja, Prabumulih, Lubuk Linggau,  Talang  Padang  dan  tempat- tempat lainnya (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss). Giyugun tersebut merupakan pusat pendidikan militer pertama yang ada  di  Sumatera  Selatan.  Dengan adanya Giyugun tersebut maka masyarakat Sumatera Selatan mendapatkan pengalaman dalam
bidang kemiliteran. Pendidikan militer  yang  diberikan  oleh  Jepang tersebut  telah  membentuk  watak  para prajurit  Sumatera  Selatan  menjadi disiplin dan pantang menyerah. Kemudian  karakter  tersebut  dijadikan sebagai  modal  bagi  kemiliteran  di
Sumatera  Selatan  dalam  membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR Sumatera Selatan diberi nama  Badan  Penjaga  Keamanan Rakyat (BPKR) guna untuk mempertahankan kemerdekaan
Indonesia.
Pada  tanggal  13  November  1945
BPKR berubah menjadi BKR. Hal ini sesuai  dengan  struktur  organisasi personil  yang  diterapkan  pemerintah yaitu sebagai berikut: pimpinan umum  Hasan  Kasim,  wakil  pimpinan umum  Moh.  Rifai,  keamanan  Rifai, organisasi perlengkapan P. Hutagalung, persenjataan Dani Effendi, Rd. Abdullah, diklat
Bambang  Utoyo,  asisten  pendidikan Nefa Hanafiah, kepala Intel Saranggi, dan  staf  Intel  Rasyad  Nawawi, Hasyim,  dan  Faisal.  Pada  tanggal  12 Oktober  1945  Badan  Keamanan
Rakyat (BKR) di Palembang diresmikan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Reorganisasi militer dan perintah dari atas  memang  telah  dijalankan  pada tahun-tahun pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan sesuai dengan kapasitas masing-masing, namun  dualisme  kekuatan  bersenjata antara  tentara  reguler  dan  laskar masih tetap hadir (Zed, 2005).
Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR)  diresmikan  berdirinya  pada bulan  September  1945,  kemudian berproses  dan  berkembang  menjadi Badan  Keamanan  Rakyat  (BKR), pada pertengahan
tahun 1945
berproses  menjadi  TKR  (Tentara Keamanan  Rakyat),  kemudian  pada
pertengahan tahun 1946
TKR disempurnakan  menjadi  TRI  (Tentara Republik  Indonesia),  dan  akhirnya pada  tanggal  3  Juni  1947  keluarlah penetapan  tentang  peresmian  TNI (Tentara  Nasional  Indonesia)  dari Presiden  Republik  Indonesia  (Zed, 2004; Ratuperwiranegara, 1987).
Demikianlah proses pembentukan
BKR  di  Sumatera  Selatan  sampai proses pembentukan tentara di Indonesia sampai saat berdirinya TNI, bekas anggota Gyugun telah mengambil  peranan  besar  dalam  hal pengorganisasian  tentara.  Ini  menjadi indikator bahwa bekas perwira Gyugun benar-benar  potensial  dan mampu mengorganisir kesatuan militer  atau  tentara.  Peranan  bekas anggota Gyugun sejak  proklamasi sampai  terbentuknya  TNI  bukan hanya  dalam  pengorganisasian  saja, tetapi  juga  pada  bidang  lain  yang penting,  yaitu  bidang  pertempuran. Bekas  anggota  atau  perwira Gyugun tampil  di  barisan  depan  dengan memimpin jalannya pertempuran.
Ratuperwiranegara (1987) Contohnya  di  Sumatera  Selatan
bekas  anggota Gyugun ikut  andil dalam pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, seperti Alamsyah, Asnawi, Nuh Macan, Bambang Utoyo yang  ikut  memimpin  pertempuran. Begitu juga selama perang kemerdekaan,  para  bekas  anggota
Gyugun gigih  menahan  serangan agresi  militer  Belanda  I  tahun  1947. Belanda melancarkan serangan Agresi Militer  Belanda  I  serentak  di  pulau Jawa  dan  Sumatera  pada  tanggal  21 Juli  1947.  Ini  menunjukan  betapa besar peranan bekas Gyugun di dalam usaha  mempertahankan  proklamasi kemerdekaan.

## SIMPULAN
Unsur  kemiliteran  Jepang  yang diterapkan dalam Gyugun di Sumatera tahun  1942-1947  merupakan  tradisi yang  dijunjung  tinggi  oleh  Jepang secara turun-temurun. Sejak dibentuknya  pusat  pelatihan Gyugun , para perwira Gyugun diberikan doktrin  dan  latihan  dengan  model militer  Jepang  yang  bersifat  keras dalam  segi  fisik  maupun  mental. Tentara  yang  masuk  menjadi  anggota Gyugun berasal  dari  orang-orang Sumatera  Selatan  yang  sebelumnya belum  pernah  memiliki  pengalaman militer.  Pemuda  Sumatera  Selatan  di doktrin  dan  dilatih  oleh  Jepang berdasarkan  budaya  karakter  militer yang mereka miliki (Bushido). Semangat Bushido yang bersifat keras diberikan  kepada  prajurit Gyugun bertujuan  untuk  membentuk  watak prajurit Gyugun yang  pemberani, pantang menyerah, cinta tanah air dan memiliki  disiplin  tinggi  seperti  yang dimiliki oleh prajurit Jepang. Seorang prajurit Gyugun harus selalu waspada dan  siap  bertempur,  sehingga  para prajuritnya dilatih untuk dapat menggunakan berbagai senjata. Indoktrinasi  yang  diberikan  kepada prajurit Gyugun tersebut pada
akhirnya  memiliki  semangat  tempur yang  tinggi,  terampil  dalam  bidang kemiliteran,  kepercayaan  yang  tinggi, disiplin  tinggi  dan  memiliki  rasa tanggung jawab.
Dampak  dari  semangat Gyugun di  Sumatera  tahun  1942-1947  dalam pembentukan  BKR  tahun  1945-1947 terlihat  dari  kehidupan  militernya. BKR  merupakan  organisasi  militer yang  dibentuk  sendiri  oleh  pemuda Indonesia.  Prajuritnya  berasal  dari mantan  opsir Gyugun .  Peranan  bekas
Gyugun sampai  terbentuknya  BKR
bukan hanya dalam bidang
pengorganisasian  tentara  saja,  tetapi
juga  pada  bidang  lain  yang  lebih penting, yaitu bidang pertempuran. Di dalam  setiap  medan  pertempuran, bekas  anggota Gyugun tampil  di barisan  depan  dengan  memimpin jalannya  pertempuran.  Disiplin  yang tinggi,  kemauan  bekerja  keras,  ulet serta  tidak  mengenal  menyerah  telah dipunyai  setelah  sejak  awal  mula mengenal  dunia  militer.  BKR  masih bersifat  dualistis,  karena  merupakan organisasi  campuran  yang  terdiri  dari bermacam-macam  organisasi  militer (kelaskaran)  serta  organisasi  pemuda yang  bukan  militer.  Tetapi  para pemimpin  BKR  yang  merupakan mantan  prajurit Gyugun tersebut berusaha  untuk  mengajarkan  kepada anggotanya  mengenai  penyerangan pasukan  secara  gerilya,  dan  juga menanamkan  semangat  yang  tinggi dalam  membela  negara,  sehingga semangat nasionalisme
dan patriotisme  yang  tinggi  telah  menjadi watak dan karakter pemuda Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  A.  (2011). Metode
Penelitian Sejarah Islam . Penerbit Ombak. Yogyakarta Ali, M. (1985). Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi . Angkasa. Bandung Arikunto,  S.  (1989). Metodelogi Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta Arsip  Wawancara  Kolonel  Maludin Simbolon yang diwawancarai tahun 1995. Koleksi dari Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya. Azwar,  S.  (2007). Metode  Penelitian .
Pustaka Pelajar. Yogyakarta Bakrie,  C.  R.  (2007). Pertahanan Negara  dan  Postur  TNI  Ideal . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Basri,  M.,  Desiyana,  L.,  Syah,  I.
(2017). Upaya Pemerintah Militer Jepang  Membentuk      Karakter Militansi Pejuang Bangsa Indonesia Tahun 1942-1945. FKIP  UNILA:  Bandar  Lampung. http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.
php/PES/article/view/1123 Basri,  M.,  Febriyani,  C.  P.,  Imron,  A. (2017). Pemerintahan Pendudukan  Militer  Jepang  di Kotaagung  Tahun  1942-1945.
FKIP  Unila:  Bandar  Lampung.
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.
php/PES/article/view/14496 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  (1991). Ensiklopedi Nasional  Indonesia .  Cipta  Adi Pustaka. Jakarta Desmita, D. (2014).
Psikologi Perkembangan  Peserta  Didik .  PT
Remaja Rosdakarya. Bandung Fattah,  A.  (2005). Demiliterisasi Tentara:  Pasang  Surut  Politik Militer 1945-2004. LKIS. Yogyakarta Gadjahnata, G. (2000). Sejarah Teknik Minyak Plaju 1942-1945 Kepeloporan  Semangat  Juang- 1945. Penerbit UNSRI. Palembang Hanafiah, D. (1998). Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Palembang . Pemerintahan Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Palembang. Palembang Herlina,  N.  (2020). Metode  Sejarah: Edisi Revisi 2020 . Satya Historika. Bandung
Herlina,  N.  (2008). Metode  Sejarah . Satya Historika. Bandung
Irwanto,  D.,  &  Alian,  S.  (2014).
Metodologi dan Historiografi Sejarah. Eja Publisher. Yogyakarta Juliana,  J.,  Ibrahim,  B.,  &  Bunari,  B. (2021). Peranan  Abdur  Rahim Damrah dalam Melawan Penjajahan  Jepang  di  Kabupaten Bengkulu  Selatan  (1943-1945). SINDANG:  Jurnal  Pendidikan
Sejarah  dan  Kajian  Sejarah. 4 (1).
41-50. https://doi.org/10.31540/sindang.v 4i1.1357 KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) .  (2005).  PT  (Persero) Penerbitan dan Percetakan. Jakarta Kuntowijoyo,  K.  (2013). Pengantar Ilmu  Sejarah .  Tiara  Wacana.
Yogyakarta Kurasawa,  K.  (1993). Mobilisasi  dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan  Sosial  di  Pedesaan Jawa 1942-1945. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta Lebra, J. C. (1998). Tentara Gemblengan Jepang . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta Mita,  A.  (2019). Palembang  Shi  pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun 1942-1945. Lembaran  Sejarah. 15 (2).  103- 120. https://doi.org/10.22146/lembaran -sejarah.59530 Muhaimin, Y. A. (1982). Perkembangan Militer dalam Politik  di  Indonesia  Tahun  1945- 1966 .  Gajah  Mada  University Press. Yogyakarta Nasution, A. H (1977). Sekitar Perang Kemerdekaan  Indonesia  Jilid  1: Proklamasi .  Disjarah  AD  dan
Angkasa. Bandung
Nawawi, H. (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial . Gajah Mada University Press. Yogyakarta Nazir, M. (2005). Metodelogi Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta
Notosusanto,  N.  (1979). Tentara  Peta Pada  Jaman  Pendudukan  Jepang di Indonesia. PT Gramedia
Pustaka. Jakarta Pahlevi, M. R., Yusuf, S., & Alian, A. (2020). Peran  Kabupaten  Lahat dalam Revolusi Fisik di Sumatera Selatan Tahun 1947-1949. Journal  of  Indonesian  History 9 (2). 167-177. https://doi.org/10.15294/jih.v9i2.4 6967
Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (1988). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .
Balai Pustaka. Jakarta
Ratuperwiranegara,  H.  M.  (1987). Ex PETA  dan  Gyu  Gun  Cikal  Bakal TNI . YAPETA. Jakarta Rosidi,  A.  (1981). Mengenal  Jepang. Pusat  Kebudayaan  Jepang  Jakarta (The Japan Foundation). Jakarta
Said,  A.H.  (1992). Bumi  Sriwijaya
Bersimbah  Darah .  PT  Mampang Indah  Pratama,  Yayasan  Krama
Yudha. Jakarta Santosa,  I.  (1996).  Kolonel  Mauludin Simbolon  Lika-liku  Perjuangan dalam Pembangunan Bangsa.
Yayasan  Bina  Bangsa  Indonesia. Jakarta
Santosa,  I.  (2005). Tarakan  Pearl
Harbor  Indonesia  1942-1945 . Primamedia Pustaka. Jakarta Sari,  E.  K.,  Syah  I.,  &  M,  S.  (2019).
Kontribusi  Eks-Giyûgun  dalam Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) di  Lampung  Tahun  1945 .  FKIP Unila: Bandar Lampung Sulasman, S. (2014). Metode Penelitian Sejarah, Teori, Metode, Contoh Aplikasi . Pustaka Setia. Bandung Surakhmad,  S.  (2012). Pengantar Penelitian Ilmiah . Tarsito. Bandung Tim  Penyusun  Sejarah  Perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan.  (2003). Sejarah  dan
Peranan SUBKOSS Dalam Perjuangan  Rakyat  Sumbagsel 1945-1950 . Dewan Harian Daerah. Palembang Trianto,  J.  R.  (2021). Mobilisasi Bangsa  Indonesia  Pada  Masa Pendudukan Jepang untuk Kepentingan  Perang  Asia  Timur Raya Tahun 1942-1945. ISTORIA:  Jurnal  Pendidikan  dan Sejarah . 17 (1). https://doi.org/10.21831/istoria.v1 7i1.39186 Utami,  I.  (2013). Pengaruh  Unsur Karakter Kemiliteran Jepang Terhadap  Giyugun  Di  Sumatera Tahun 1942-1945 dan Dampaknya Terhadap Pembentukan  BKR/TKR  Tahun 1945-1950. Skripsi:  Universitas Pendidikan Indonesia. Wiranata,  P.,  Safitri,  S.,  Sair,  A. (2018). Perkembangan Pendidikan  di  Palembang  pada Tahun  1942-1950  (Sumbangan Materi Pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Pendidikan). Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah. 7 (1). https://doi.org/10.36706/jc.v7i1.5 302
Zed,  M.  (2004).  ” Giyugun:  Tentara Sumatera  Gemblengan  Jepang, 1942-1945”. Jurnal  Pendidikan
Sejarah.  5(10). 43-76. Zed, M. (2005). Giyugun, Cikal-Bakal Tentara  Nasional  di  Sumatera. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta