INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6349-6359 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
(Studi Kasus Pasal 37 UU IKN)
Anisa Safitri 1 🖂 , Supentri 2 , Indra Primahardani 3
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
Email: anisasafitri3004@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) tidak terlepas dari gejolak  dan  dinamika  di  tengah  masyarakat.  Hal  tersebut  di  karenakan  mekanisme  pembentukan regulasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011, sehingga di indikasi cacat formil dan materiil, kemudian pengesahan regulasi juga tergolong cepat yakni selama 42 hari dan partisipasi masyarakat serta sosialisasi juga turut serta dipertanyakan pada regulasi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan  UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN). Metode penelitian  ini  adalah deskriptif  kuantitatif,  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  bahwa  nilai persentase rata-rata alternatif jawaban responden yaitu sebesar 44,23% yang berada pada kategori “Kurang  Baik”.  Dengan  demikian ,  dapat  disimpulkan  bahwa  Persepsi  Mahasiswa  PPKn  FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) berada pada tingkat “ Kurang Baik”.
Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Persepsi Mahasiswa, Undang-undang No.3 Tahun 2022

## Abstract
The issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (IKN) is inseparable from the turmoil and dynamics in society. This is because the mechanism for forming this regulation is not fully in accordance with Law No. 12 of 2011, so that there are indications of formal and material defects,  then  the  ratification  of  the  regulation  is  also  relatively  fast,  namely  for  42  days  and community participation and outreach are also questioned in this regulation. The purpose of this study was to find out how the perceptions of PPKn FKIP University of Riau students towards the ratification of Law No. 3 of 2022 concerning the State Capital (Case Study of Article 37 of the IKN Law). This research method is descriptive quantitative. Based on the results of the study, it was found that the average percentage value of alternative respondents' answers was 44.23% which was in the "Not Good" category. Thus, it can be concluded that the Perceptions of PPKn FKIP University of Riau Students towards the Ratification of Law Number 3 of 2022 (Case Study of Article 37 of the IKN Law) are at the “less good” level.
Keywords: State Capital, Student Perceptions, Law No. 3 of 2022

## PENDAHULUAN
Ibu kota negara merupakan salah satu kota yang didesain sebagai pusat pemerintahan dalam  praktik  penyelenggaran  negara.  Ibu  kota  sebagai  simbol  suatu  negara  identik  dengan istilah  “kota  multifungsi”  (Hutasoit,  2018:110).  Sebagai  kota  multifungsi  tentu  bukan  hal  yang mudah  dalam  segi  pengelolaannya,  diperlukan  usaha  yang  ekstra  dalam  menjaga  dan mempertahankan ibu kota dari segala bentuk ancaman. Hadirnya kesalahan dalam pengelolaan ibu kota negara tentu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.
Senada  dengan  hal  di  atas,  apabila  di  suatu  ibu  kota  negara  ditemui  berbagai permasalahan yang kompleks, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh negara yakni memindahkan ibu kotanya (Ridho, 2020:40). Namun, sebelum itu tentu diperlukan pula berbagai analisis dan diskusi yang mendalam dengan melihat sudut pandang dari berbagai aspek bidang seperti  aspek  ekologis,  keruangan,  kewilayahan  bahkan  dampak  sosial,  ekonomi  dan  politik lainnya.
Di  Indonesia,  gagasan  mengenai  pemindahan  ibu  kota  negara  sudah  sangat  lama  di rencanakan  dan  bahkan  sudah  ada  sejak  jaman  kolonial  Belanda,  namun  gagasan  ini  selalu berhenti  di  tahap  wacana.  Hingga  akhirnya,  pemerintah  bersama  parlemen  telah  menyepakati dan menyetujui terkait landasan hukum pemindahan ibu kota negara pada tanggal 15 februari 2022 yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.
Hal  yang  perlu  diketahui  sebelum  perumusan  regulasi,  untuk  proses  pembentukan undang-undang harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya (i) tidak bertentangan dengan konstitusi  negara  dan  (ii)  sesuai  dengan  ketentuan  pembentukan  undang-undang  Nomor  12 tahun 2011 jo, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Hal ini koheren dengan konteks negara hukum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan bahwa penyelenggaran negara harus berdasarkan hukum (Halilah, 2021: )
Terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 bukan berarti hal ini tanpa gejolak dan dinamika di tengah masyarakat.  Hal tersebut di karenakan adanya komponen yang terlupakan yakni  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan  dan pengesahan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2022.
Senada  dengan  hal  di  atas,  berkaitan  dengan  minimnya  partisipasi  masyarakat  dapat dilihat dari proses perancangan regulasi yang tergolong cepat untuk suatu RUU yang memiliki pengaruh  terhadap  masyarakat  luas  yaitu  selama  42  hari,  padahal  jika  diperhatikan  rata-rata waktu  pembentukan  undang  di  Indonesia,  pada  tahap  penyusunan  hingga  pembahasan membutuhkan waktu selama 130-160 hari. Hal yang membuat durasi tersebut lama di karenakan adanya  tahap  partisipasi  publik,  di  mana  pembentuk  undang-undang  berkewajiban  untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, diskusi, sosialisasi  serta diskusi dalam bentuk seminar ataupun lokakarya (Mahardika, A.G., & Saputra, R., 2022:15).
Hal  lainnya  yang  mengindikasikan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  minim partisipasi  masyarakat  yakni  dari  segi  transparansi,  di  mana  dalam  hal  proses  pembentukan rancangan undang-undang dari 28 agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya 7 agenda yang dokumen  dan  informasinya  dapat  diakses,  sedangkan  21  agenda  sisanya  tidak  dapat  diakses oleh masyarakat (Musu, 2022:91). Berdasarkan hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  menyatakan  bahwa  dalam  membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, salah satunya yaitu asas keterbukaan. Maka dari itu, terkait penyusunan, pembahasan  dan  pengundangan  regulasi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bersama  pemerintah memiliki kewajiban untuk bersikap transparansi.
Di samping itu pula, selain tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, hal tersebut juga tidak selaras dengan pasal 37 yang terlampir di Bab VIII UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat yang terdiri dari konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi  dan  keterlibatan lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Di
mana, meskipun secara tertulis partisipasi masyarakat telah diatur di dalam pasal 37 UU No.3 Tahun 2022, namun secara fakta di lapangan hal tersebut tidak seperti yang diharapkan. Senada dengan  hal  ini,  dapat  dilihat  dari  adanya  gugatan  cacat  formil  yang  diajukan  oleh  elemen masyarakat  ke  Mahkamah  Konstitusi  untuk  ditangguhkan judical  review.  Salah  satu  yang mengajukan  gugatan  cacat  formil  ialah  warga  negara  yang  tergabung  dalam  Poros  Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 ke MK pada  Rabu,  2  Februari  2022  karena  merasa  janggal  atas  terburu-burunya  regulasi  tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemindahan ibu kota memang kepentingan bersama atau hanya kepentingan suatu golongan (Erwanti & Waluyo, 2022:47).
Tidak  hanya  masyarakat  yang  merasa  janggal  terkait  terbitnya  regulasi  ini,  namun Mahasiswa  PPKn  FKIP  Universitas  Riau  juga  turut  serta  mempertanyakan  keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Hal tersebut dapat dibuktikan  dengan  hasil  pra  observasi  yang  dilakukan  terhadap  mahasiswa/i  aktif  semester genap  Program  Studi  PPKn  FKIP  Universitas  Riau  bahwasanya  sebanyak  58%  mahasiswa/i memang  sudah  cukup  mengetahui  terbitnya  regulasi  ini,  namun  mempertanyakan  5  indikator yang  tertulis  di  Pasal  37  UU  IKN  yang  terdiri  dari  konsultasi  publik,  musyawarah,  kemitraan, penyampaian  aspirasi  dan  keterlibatan  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Sehingga, hadirnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  deskriptif.  Populasi  di  dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i aktif semester genap angkatan 2020, 2021 dan angkatan 2022 Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau. Subjek penelitian ini berjumlah 236 orang, Suharsimi Arikunto (2010:112) mengemukakan bahwa dalam pengambilan sampel dengan jumlah populasi yang  lebih  dari  100  orang,  maka  dapat diambil  10%-15%  atau  20%-25%,  dalam  hal  ini  peneliti menetapkan pengambilan sampel 25% dari 236 yaitu 25 100 × 236 = 59 orang, agar memenuhi kuota, maka digenapkan menjadi 60 orang.
Teknik  menentukan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  teknik quota  Sampling,  oleh karenanya responden di setiap angkatan masing-masing terdiri dari 20 orang di setiap angkatan. Kemudian, untuk menentukan responden yang terdiri dari 20 orang di setiap angkatan, peneliti menggunakan  teknik  pengambilan  sampel  secara Sampling  Insidental.  Sampling  Insidental
adalah  teknik  pengambilan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  artinya  siapa  saja  yang  secara kebetulan  bertemu  dengan  peneliti,  maka  dapat  digunakan  sebagai  sampel  bila  orang  yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2021:133).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik pengumpulan data primer yang terdiri dari kuesioner dan wawancara, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari jurnal, internet, undang-undang, buku dan hasil penelitian terdahulu.
Pada  penelitian  ini,  data  hasil  kuesioner  akan  dianalisa  menggunakan  analisis  tabel tunggal.  Secara  detail,  langkah-langkah  dalam  mengolah  data  yang  telah  diperoleh  adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan semua data yang diperoleh.
b. Mengklasifikasi alternatif jawaban responden.
c. Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden yang diukur menggunakan rumus persentase.
𝑃 = 𝑓 𝑛 × 100% (Sudijono, 2012).
Keterangan:
P = Besar persentase alternatif jawaban
𝑓 = Frekuensi alternatif jawaban
𝑛 = Jumlah frekuensi
% = Persentase
d. Menyajikan dalam bentuk tabel.
e. Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  merupakan regulasi  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan  pemindahan  ibu  kota  negara  dari  Jakarta  ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hadirnya dasar hukum tersebut tentu  bukan  suatu  permasalahan,  namun  akan  menjadi  masalah  jika  proses pembentukannya tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  pembentukan  peraturan  Perundang-undangan.  Hal  inilah  yang  menjadi  sorotan  dari berbagai  pihak  termasuk  di  dalamnya  mahasiswa  Program  Studi  PPKn  FKIP  Universitas  Riau yang juga turut serta memberikan persepsinya mengenai pengesahan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN).
Berdasarkan hasil penelitian, maka telah diketahui hasil dari penelitian ini. Selanjutnya, untuk memperjelas hasil dari penelitian, berikut akan dipaparkan pembahasan hasil penelitian ini.
Tabel 1. Rekapitulasi  Jawaban  Responden  tentang  Persepsi  Mahasiswa  PPKn  FKIP Universitas  Riau  Terhadap  Pengesahan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN).
No. Indikator Alternatif Jawaban Persentase Rata-rata SS S TS STS F % F % F % F % 1. Konsultasi Publik 20 18,92 34,2 64,69 8,6 16,38 0 0 44% 2. Musyawarah 33,5 40,68 22,5 46,84 3,5 9,81 0,5 1,67 38% 3. Kemitraan 2 2,06 9 15,00 40 66,67 9 15 73% 4. Penyampaian Aspirasi 9 20,45 40 68,18 9 10,23 2 1 42% 5. Keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan 25 25,62 32,33 66,20 2,66 8,16 0 0 41% Jumlah 89,5  107,73  138,03  260,91  63,76  111,25  11,5  17,67 238 Rata-rata 17,9 21,54 27,60 52,18 12,75 22,25 2,3 3,53 47,6
Berdasarkan  rekapitulasi  jawaban  tentang  indikator  konsultasi  publik  berada  pada persentase  (44%).  Berdasarkan  interval  25,01%-50,00%,  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Konsultasi Publik” termasuk pada kategori “Kurang Baik”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwasanya terkait konsultasi publik pada Undang-undang IKN memang belum sepenuhnya dilaksanakan termasuk dalam hal penyebarluasan RUU secara elektronik dan non elektronik tidak semua draft agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses oleh publik. Responden berpendapat bahwa UU IKN bukan kebutuhan rakyat saat ini dan belum cukup merepsentasikan kepentingan publik serta
tidak sesuai dengan prosedur pembentukan regulasi yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elsa  Benia  dan  Ghina  Nabilah (2022) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang- undang Ibu Kota Negara (IKN)” menyatakan bahwa dalam  pembentukan  UU  IKN,  politik  hukum  yang  ada  di  dalamnya  tidak  menggambarkan kebutuhan masyarakat, terbukti dari dangkalnya analisis pada naskah akademik sampai dengan indikasi cacat formil dan materiil karena pembentukan yang terburu-buru sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan  dalam  proses  pembentukan  UU  IKN  terkhususnya  dalam  hal pengakomodasian partisipasi publik.
Esensinya,  tujuan  dari  hadirnya  konsultasi  publik  agar  diketahui  kebijakan  yang bertolakbelakang  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  atau  peraturan  yang dianggap merugikan masyarakat banyak (Wahyunengseh, 2018:33). Oleh karena itu, konsultasi publik sangat diperlukan dalam suatu perumusan undang-undang.
Berdasarkan  rekapitulasi  jawaban  tentang  indikator  musyawarah  berada  pada persentase  (38%),  berdasarkan  interval  25,01%-50,00%,  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Musyawarah” termasuk pada kategori “Kurang Baik”
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwasanya terkait musyawarah pada Undang-undang  IKN  masih  belum  sepenuhnya  mengutamakan  konsep  musyawarah  dalam mengambil  keputusan  untuk  kepentingan  bersama,  hal  ini  dapat  diketahui  dari  minimnya partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  UU  IKN  bahkan  responden  berpendapat  bahwa pemerintah  bukannya  fokus  pada  pemulihan  ekonomi  pasca  pandemi  Covid-19  untuk kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  justru  memprioritaskan  proyek  pembangunan  ibu  kota  baru dengan anggaran  yang  sangat  tidak  sedikit  dan  bukan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini.  Hal  ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yakni sila ke-4 tentang nilai musyawarah, maka dari itu, musyawarah dalam UU IKN belum terlaksana sebagaimana prinsip-prinsip yang telah diatur dalam nilai musyawarah.
Terkait hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Otti Ilham Khair (2022)  yang  menganalisis  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  termasuk  sila  ke-4  sebagai  landasan filosofis belum dikaitkan secara rinci dan menyeluruh atas pertimbangan apa sehingga RUU IKN ini  diperlukan,  tidak  adanya  pertimbangan  pandangan  hidup,  kesadaran  dan  cita  hukum  yang
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dalam perumusan regulasi ini. Meski pada  hakikatnya,  Indonesia  menganut  faham  demokrasi  yang  artinya  kekuasaan  tertinggi (kedaulatan)  untuk  mengatur  negara  ada  di  tangan  rakyat,  sehingga  segala  keputusan seharusnya mempertimbangkan dan melibatkan rakyat (Supentri, 2018:38).
Esensinya menurut Saputra dan Laksana (2020) peran Pancasila merupakan hal utama dalam pembentukan suatu peraturan karena Pancasila merupakan ideologi sekaligus pedoman dalam penyelenggaran kehidupan bermasyarakat. Berkenaan dengan musyawarah sangat erat kaitannya dengan sila ke-4, di mana tujuan dari sila keempat Pancasila adalah mencari titik temu antar  perbedaan  pendapat,  mencari  kebulatan  dan  mencari  persatuan,  sehingga  dalam mengambil  suatu  keputusan  yang  tujuannya  untuk  kepentingan  bersama  seharusnya dilaksanakan secara musyawarah. Hal ini di karenakan di dalam musyawarah terkadang dijumpai anggota  musyawarah  yang  setuju  dan tidak  setuju,  sehingga  adanya  musyawarah  diharapkan terbentuk suatu kesepakatan.
Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator kemitraan berada pada persentase (73%),  berdasarkan  interval  50,01%-75,00%,  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Kemitraan” termasuk pada kategori “Baik”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwasanya dalam hal pembangunan proyek IKN, menurut responden sebaiknya menggunakan skema kemitraan, hal ini di karenakan jika  pembangunan  proyek  IKN  dilakukan  menggunakan  skema  kemitraan,  maka  proyek  akan lebih cepat selesai dan terbantu dalam hal pendanaan, oleh karenanya secara tidak langsung hal ini  dapat  mengurangi  beban  anggaran   negara  yang  saat  ini  masih  dalam  kondisi  krisis  pasca Pandemi Covid-19.
Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator penyampaian aspirasi berada pada persentase  (42%),  berdasarkan  interval  25,01%-50,00%,  maka  hal  ini  menunjukkan  bahwa Persepsi  Mahasiswa  PPKn  FKIP  Universitas  Riau  Terhadap  Pengesahan  Undang-undang  Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Penyampaian Aspirasi” termasuk pada kategori “Kurang Baik”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden,  bahwasanya  terkait  penyampaian aspirasi tidak dilakukan secara lisan dan tulisan terkhususnya dalam dalam tahap pembahasan UU IKN, hal ini dapat dilihat dari berbagai kritik seperti salah satu guru yang sempat mengirimkan kritikan  tertulis  terkait  UU  IKN,  namun  tidak  dipertimbangkan  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut
membuktikan  bahwa  pemerintah  tidak  memberi  ruang  bebas  berpendapat  dalam  hal pembentukan Undang-undang IKN.
Hal  ini  selaras  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nor  Fadillah  (2022) bahwasanya berdasarkan fakta-fakta hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya partisipasi publik, kemudian hal ini juga sejalan dengan pasal 5 Huruf G Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwasanya  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk memberikan  masukan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga transparansi dan partisipasi menjadi pokok penjabaran asas keterbukaan.
Terkait  hal  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Frans  Yudistira Sembiring (2023) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang -undang Nomor 3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara”  yang  menyimpulkan  bahwa  proses  pembentuka n Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  hanya  sedikit  melibatkan partisipasi rakyat secara luas dan juga minim transparansi, di mana berdasarkan alasan pokok permohonan oleh pemohon dalam putusan MK Nomor 25/PPU-XX/2022. Kemudian hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar, sehingga keputusan yang penting seperti memindahkan ibu kota negara harus dilakukan dengan memperhatikan masukan, usulan dan kepentingan rakyat.
Berdasarkan rekapitulasi jawaban tentang indikator minimnya keterlibatan lain sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  berada  pada  persentase  (41%),  berdasarkan  interval 25,01%-50,00%, maka hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau  Terhadap  Pengesahan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) dalam hal “Keterlibatan lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan ” termasuk pada kategori “Kurang Baik”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, bahwasanya terkait keterlibatan lain seperti  masyarakat,  civitas  akademika  dan  masyarakat  adat  dalam  tahap  perencanaan, penyusunan dan pembahasan UU IKN masih tergolong minim dan bahkan diperoleh pengakuan dari salah satu warga adat di daerah lokasi ibu kota yakni di Penajam Paser Utara bahwa beliau tidak pernah dilibatkan dan bahkan rumahnya dipatok sebagai kawasan IKN.
Hal ini selaras pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gazhy Diemas Prahadi (2022)  dkk  dengan  judul  “Cedera  Demokrasi  Dalam  Undang - undang  Ibukota  Nusantara” bahwasanya  meski  pemerintah  sudah  menerbitkan  UU  No.3  Tahun  2022  tentang  IKN,  namun
komponen yang terlupakan yakni keterlibatan rakyatnya sendiri, sehingga tidak sesuai dengan prinsip  demokrasi  bahwa  rakyat  yang  memiliki  peran  besar  dalam  menentukan  jalan pemerintahan.
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  mahasiswa  PPKn  FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  (Studi  Kasus  Pasal  37  UU  IKN)  berada  pada  kategori  “Kurang  Baik”.  Hal  ini  dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai persentase 47,6%, di mana rentang ini berada pada interval 25,01%-50,00%, sehingga termasuk pada kat egori “Kurang Baik”.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas Riau terhadap pengesahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Studi Kasus Pasal 37 UU IKN) berada pada kategori “Kurang Baik”. Hal ini dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai persentase 44,23%, di mana rentang ini berada pada interval 25,01%- 50,00%, sehingga termasuk pada kategori “Kurang Baik”.
Senada dengan hal di atas, hal yang menjadikan hasil persepsi mahasiswa PPKn FKIP Universitas  Riau  terhadap  pengesahan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2022  berada  pada kategori  “Kurang  Baik”  di  karenakan  pada  tahap  pembentukkannya  tidak  disusun  dengan perencanaan yang berkesinambungan. Hal yang lebih krusial yakni pada tahap pembahasan UU IKN  tidak  secara  masif  melibatkan  dan  mempertimbangkan  pendapat  masyarakat,  hal  ini dibuktikan dari hasil data yang diperoleh dan berada pada persentase 31%, sehingga dalam hal ini kesempatan publik untuk memberikan kritik ataupun saran seakan-akan dibatasi, oleh karena minimnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  hal  musyawarah  menjadikan  UU  IKN  tidak  sesuai dengan asas kedayagunaan sebagaimana yang diatur di Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang  pada  pokoknya  tidak  mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  diindikasikan bahwa regulasi tersebut cacat secara formil dan materiil serta menciderai demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 806 – 825.
Erwanti, F. L. P., & Waluyo. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, 1(1), 44 – 56.
Fadillah,  N.  (2022).  Tinjauan  Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 11(1), 45 – 65.
Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 56 – 65.
Hutasoit,  W.  L.  2018.  Analisa  Pemindahan  Ibukota  Negara.  Dedikasi,  19(2),  108 – 128. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989.
Khair, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara. Jurnal Inovasi Riset Akademik, 2(1), 1 – 10.
Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota  Negara  Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Dan Perundang-Undangan, 2(1).
Musu, C. A., Prasetyo, M. A., Adhie, A. J., Gustawinata, M. A., & Marwandy, M. I. (2022). Undang-undang Ibu Kota Negara Baru : Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya. Iblam Law Review, 2(2), 79 – 97.
Prahadi, G. D., Rayhan, M. Y., Ataturk, R. N., & Adikencana, S. H. D. (2023). Defects Of Democracy  In  The  Laws  Of  The  Capital  Of  Nusantara  Cedera  Demokrasi  Dalam Undang-Undang Ibukota Nusanrara. Law Journal, 3(1), 113 – 120.
Ridho,  A.  J.  2020.   Kebijakan  Pemindahan  Ibu Kota  Negara  Republik  Indonesia  Dalam Perspektif  Fikih  Siyasah.  Tesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Riki,  M.  M.  2021.  Pemindahan  Ibu  Kota  Republik  Indonesia  Menurut  Politisi  di  Kota Palembang.  Skripsi,  Program  Studi  Ilmu  Politik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Sembiring, F. Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Jurnal Lex Privatum, 11(4).
Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (3rd ed.). Alfabeta.
Supentri.  (2018).  Nilai-nilai  Pancasila  Dalam  Tradisi  Pacu  Jalur  Kabupaten  Kuantan Singingi. Jurnal PPKn & Hukum, 13(1), 33 – 47.
Wahyunengseh, R. D. 2018. Forum Konsultasi Publik: Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 32-42.