Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol.  4,  No.  2 – Juli  2023,  Hal.  245-254  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.245-254

## Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bukittinggi
Radella Elfani, Busyra Azheri, Yulfasni
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia elfaniradella@gmail.com , busyra@law.unand.ac.id , yulfasni@gmail.com

## Abstrak
Pekerjaan  jasa  konstruksi  sering  kali  tidak  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  dan  waktu  yang  telah ditentukan,  baik  itu  karena  faktor  internal  maupun  eksternal.  Salah  satu  contohnya  adalah  pemutusan kontrak yang terjadi pada proyek Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti  Utama  pada  akhir  tahun  2021.  Jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  mekanisme  pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama, mengidentifikasi akibat hukum dari pemutusan kontrak, dan menyajikan solusi dari perspektif hukum terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris  dengan  membandingkan  data  lapangan  dengan  studi  literatur  dan  ketentuan  hukum  normatif. Penelitian  ini adalah kualitatif dan  mempertimbangkan aspek-aspek  hukum  yang terkait dengan kontrak kerja.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Kepastian  hukum  sangat  penting  dalam  mekanisme  pengadaan pekerjaan  konstruksi  pada  proyek  peningkatan  saluran  drainase.  Kepastian  hukum  dapat  memberikan dasar  yang  kuat  bagi  proses  pengadaan  yang  transparan,  adil,  dan  akuntabel  serta  memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan kontrak antara PT. Inanta Bhakti Utama dengan  DPUPR,  SSUK  Nomor  45  angka  45.2  huruf  d  yaitu  Penyedia  dikenakan  sanksi  daftar  hitam. Kesadaran para pihak terkait mengenai konsep kesetaraan dan keadilan juga perlu ditingkatkan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik kontrak kerja konstruksi.
Kata Kunci: Pemutusan Kontrak, Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi

## Abstract
Construction service work often does not run according to predetermined planning and time, both due to internal and external factors. One example is the termination of the contract that occurred in the Primary Drainage Channel Improvement project of the Slaughterhouse to SMPN 1 Kota Bukittinggi by the Public Works  and  Spatial  Planning  Office  of  Bukittinggi  City  against  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  at  the  end  of 2021.  This  journal  aims  to  evaluate  the  contract termination  mechanism  carried  out  by  the  Bukittinggi City  Public  Works  and  Spatial  Planning  Office  against  PT.  Inanta  Bhakti  Utama,  identifies  the  legal consequences of contract termination, and presents solutions from a legal perspective to these problems. The research method used is an empirical approach by comparing field data  with literature  studies and normative  legal  provisions.  This  study  is  qualitative  and  considers  the  legal  aspects  related  to employment contracts. The result of this study is that legal certainty is very important in the procurement mechanism of construction work on drainage channel improvement projects. Legal certainty can provide a strong basis for a transparent, fair, and accountable procurement process and provide legal protection for  the  parties  involved.  Based  on  the  contract  between  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  with  DPUPR,  SSUK Number  45  number  45.2  letter  d  i.e.  Providers  are  subject  to  blacklist  sanctions.  The  awareness  of relevant parties regarding the concept of equality and justice also needs to be increased so that it can be effectively applied in the practice of construction work contracts.
Keywords: Contract Termination, Construction Services, Construction Service Providers.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  memiliki  cita-cita  dasar  negara  yaitu memajukan  kesejahteraan  umum  dan  perekonomian  masyarakat  agar  masyarakat  dapat  leluasa dalam  beraktivitas  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Salah  satu  wujud  negara  Indonesia  dalam memajukan  kesejahteraan  umum  yaitu  dengan  melaksanakan  percepatan  pembangunan infrastruktur.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  IV  Tahun  2020-2024 (selanjutnya  disebut  RPJMN  IV  2020-2024)  menyerukan  tindakan  serupa,  dengan  tujuan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan esensial.
Sektor pembangunan  infrastruktur di  Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kegiatan pada  proyek-proyek  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  tidak  heran  bila  pemerintah  sangat berkepentingan  untuk  mengatur,  menata  dan  menertibkan  kegiatan  usaha  jasa  konstruksi  ini. Keterlibatan  pemerintah  pada  sektor  jasa  konstruksi  ini  bukan  hanya  ditunjukkan  dengan banyaknya  mengeluarkan  regulasi,  akan  tetapi  pemerintah  langsung  menjadi  pelaku  utama dalam  setiap  proses  pengadaan  barang/  jasa  pemerintah.  Ini  menjadi  sangat  wajar  mengingat proyek-proyek pemerintah dibiayai oleh APBN dan APBD, mesti dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat (Malik, 2020).
Implementasi  jasa  konstruksi  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik  atau  dalam  kerangka waktu yang ditentukan. Sebagai hasil dari pertimbangan baik di dalam maupun di luar. Seperti peristiwa  yang  terjadi  pada  pekerjaan  Peningkatan  Saluran  Drainase  Primer  Rumah  Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi, dimana pada akhir tahun 2021 terjadi pemutusan kontrak jasa konstruksi  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi  terhadap  PT. Inanta Bhakti Utama
Hal  ini  terjadi  karena  tidak  dapatnya  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  menyelesaikan pekerjaannya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  didalam  kontrak.  Pada  tanggal  26 Desember 2021, PT Inanta Bhakti Utama mendapatkan surat Pemutusan Kontrak via WhatsApp dalam  bentuk  format  pdf  karena  kurangnya  bobot  pekerjaan  PT  dimana  bobot  pekerjaan  yang selesai  hanyalah  sebesar  62,43%.  Dari  sinilah  dasar  pihak bouwheer ,  mengklaim  PT.  Inanta Bakti  Utama  melakukan  wanprestasi  terhadap  kontrak  jasa  konstruksi  yang  telah  disepakati kedua  belah  pihak.  Ini  sesuai  dengan  amanat  dari  Pasal  47  Ayat  1  Huruf  I  UUJK  yang menyatakan dalam kontrak kerja konstruksi harus mencakup uraian tentang pemutusan kontrak, dan dasar itulah yang dijalankan oleh bouwheer (Muin et al, 2020).
Setelah ditilik kembali, penulis mendapatkan fakta bahwa pemutusan kontrak ini terjadi serta  merta  bukan  hanya  kesalahan  dari  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  yang  terlambat  untuk memenuhi  prestasi  pekerjaan  karena  keterlambatan  presentase  bobot  kerja  dan  waktu.  Akan tetapi  disisi  lain,  ada  indikasi  bahwa  mekanisme  dari  pengadaan  hingga  terjadinya  pemutusan kontrak  ini  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku.  Disini  terlihat  bahwa  rentetan  kejadian ini  merugikan  kedua  belah  pihak.  Pihak  bouwheer  rugi  karena  pekerjaan  tidak  selesai  dan terbengkalai, dan pihak penyedia jasa konstruksi rugi karena tidak dapat mendapatkan hasil dari prestasi  pekerjaan  karena  tidak  menyelesaikan  pekerjaan  tepat  waktu  dan  dikenakan  sanksi putus kontrak serta masuk kedalam perusahaan yang dikenakan daftar hitam (Putra, 2015).
Pada jurnal ini penyusun sudah mengkaji literatur untuk menunjukkan kebaharuan atau novelty dari  hasil  penelitian-penelitian  sebelumya,  yaitu  Tesis  Yulisa,  Program  Pascasarjana Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas  dengan  judul  "Perjanjian  Pemborongan  Bangunan Tanggul  Manual  8  KM  Antara  CV.  Kuala  Indragiri  Dengan  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri Hilir".  Kontraktor  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  batas  waktu  yang telah disepakati dibahas dalam tesis ini. Tesis ini menganalisis penyebab ketidakmampuan CV Kuala  Indragiri  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  dan  sanksi  yang  ditimbulkannya.  Tesis  ini berbeda  dengan  jurnal  penyusun  dalam  hal  penekanan  masalah,  dimana  tesis  ini  fokus  pada faktor-faktor tidak terpenuhinya prestasi pekerjaan oleh kontraktor sendiri, sedangkan penyusun lebih menekankan pada pelaksanaan pemutusan kontrak karena faktornya berasal dari eksternal kontraktor.  Selain  itu,  tesis  ini  membahas  mengenai  sanksi,  sementara  penulis  membahas dampak dari adanya pemutusan kontrak terhadap kontraktor (Yulisa, 2015)
Dalam  menghadapi  sebuah  permasalahan,  maka  penting  untuk  menentukan  pokok permasalahan  yang  akan  dibahas  agar  penyelesaian  masalah  dapat  dilakukan  dengan  lebih efektif.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota Bukittinggi akan melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Inanta Bhakti Utama. Dua masalah utama  akan  diperiksa  dalam  konteks  ini.  Pokok  permasalahan  pertama  adalah  apakah mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas tersebut sudah sesuai dengan aturan yang  berlaku?  Pokok  permasalahan  kedua  adalah  bagaimana  akibat  hukum  dari  adanya pemutusan  kontrak  kerja  konstruksi  baik  terhadap  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  maupun  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi?  Kedua  pokok  permasalahan  ini  akan menjadi fokus utama dalam membahas permasalahan pemutusan kontrak kerja konstruksi antara PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  (Ocktaria, 2017).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  empiris  untuk  mengamati  dan  memahami permasalahan  Pemutusan  Kontrak  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi  terhadap  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dalam  proyek  drainase.  Metode  penelitian dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  dari  data  yang  didapatkan  di  lapangan  dengan  studi literatur  dan  ketentuan  hukum  normatif.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu  menganalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan  teori  yang  ada  dan  mengambil  data  dari  berbagai pandangan  hukum  perdata  dan  regulasi.  Teknik  dokumentasi  digunakan  dengan  mencari  data mengenai kontrak jasa konstruksi dan data yang berhubungan dengan pemutusan kontrak kerja konstruksi  sebagai  bahan  hukum  primer,  Langkah  selanjutnya  adalah  mencari  buku  teks  dan dokumen  pemerintah  yang  relevan  yang  berkaitan  dengan  bidang  studi  Anda.  Data  primer dikumpulkan  dari  wawancara  dengan  informan  kunci,  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan dari  bahan  hukum  primer  seperti  undang-undang,  putusan  pengadilan,  dan  naskah-naskah ilmiah.  Informasi  yang  dikumpulkan  kemudian  digunakan  untuk  membedah  proses  pemutusan kontrak  dan  memeriksa  secara  spesifik  masalah  hukum  yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat dari putusnya kontrak jasa konstruksi (Pusporini, 2018).
Penelitian  ini  dilakukan  agar  dua  isu  utama  yang  mengemuka  saat  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Tata  Ruang  Kota  Bukittinggi  memutuskan  hubungan  dengan  PT.  Inanta  Bhakti Utama  bisa  dibicarakan  secara  kekeluargaan.  Untuk  memulai,  kita  akan  melihat  legalitas prosedur  yang  digunakan  untuk  mengakhiri  kontrak  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang Kota Bukittinggi dan PT. Inanta Bhakti Utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota  Bukittinggi  baru  saja  memutuskan  kontrak  pembangunan  dengan  PT.  Inanta  Bhakti Utama,  dan  penelitian  ini  akan  menganalisis  akibat  hukum  dari  keputusan  tersebut.  Kedua tujuan  ini  merupakan  inti  dari  studi  ini,  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  situasi  seputar pembatalan kontrak dan pengaruhnya terhadap perusahaan konstruksi Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil pendekatan empiris dengan mengamati secara langsung permasalahan pemutusan  kontrak  yang  dihadapi  oleh  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  atas  nama  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Bukittinggi,  kemudian  membandingkan  temuan  kerja lapangan  ini  dengan  penelitian  akademik  sebelumnya  dan  undang-undang  yang  disahkan. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan kerangka teori yang sudah ada sebelumnya untuk  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  temuan  penelitian.  Data  tersebut  dinilai  dari berbagai  perspektif,  antara  lain  hukum  perdata,  UU  Jasa  Konstruksi,  Peraturan  Presiden,  dan lain-lain;  Namun,  hasilnya  tidak  tergantung  pada  jumlahnya.  Pengumpulan  data,  penyusunan data,  dan  analisis  data  adalah  bagian  dari  penelitian  yang  dilakukan.  Untuk  memahami bagaimana  cara  pemutusan  kontrak  dan  kemudian  menganalisis  fakta  permasalahan  hukum yang timbul akibat pemutusan kontrak jasa konstruksi, objek penelitiannya adalah kontrak jasa konstruksi dan data mengenai mekanisme pemutusan kontrak jasa konstruksi. Fakta, informasi, komentar, dan pendapat yang diperoleh dari sampel populasi di lapangan yang diselidiki tentang pemutusan  kontrak  dengan  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dijadikan  sebagai  data  primer  untuk penelitian  ini.  Sampel  penelitian  adalah  sekelompok  individu  atau  organisasi  yang  dipilih  dari
populasi  untuk  dijadikan  objek  penelitian.  Sampel  penelitian  adalah  pihak-pihak  yang  terkait dengan  kontrak  jasa  konstruksi  antara  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi dengan PT. Inanta Bhakti Utama dalam proyek drainase.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi berpijak kepada kontrak jasa konstruksi. Kontrak jasa konstruksi harus didasari oleh prinsip yang tercermin dalam sebuah ungkapan latin yaitu “ pacta sunt  servanda ”  yang  artinya:”perjanjian  haruslah  ditepati”.  Sebuah  kontrak  selalu  diawali dengan  adanya  penawaran  ( offer )  dan  penerimaan  (acceptance).  Tanpa  adanya  penawaran  dan penerimaan sebagai landasan terjadinya sebuah kontrak, maka tidak ada hal yang diperjanjikan. Dan  dengan  demikian,  prinsip  pacta  sunt  servanda  menjadi  tidak  berlaku.  Hukum  kontrak Indonesia  mengatur  legalitas  kontrak  bangunan  di  Indonesia.  Perjanjian  ini  diatur  oleh ketentuan Bab III KUH Perdata, yang didedikasikan untuk pernikahan dan pertunangan.
Kesepakatan  antara  dua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  pembangunan  gedung  atau infrastruktur umumnya dikenal sebagai Kontrak Konstruksi.  Namun Kontrak Karya Konstruksi wajib  mengatur  hubungan  kerja  antara  konsumen  jasa  dan  penyedia  jasa  sesuai  Pasal  46 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi.  Akibatnya,  istilah  "Kontrak Konstruksi"  diganti  dengan  "Kontrak  Kerja  Konstruksi"  untuk  menjelaskan  jenis-jenis perjanjian  tersebut.  Pasal  1  ayat  8  mendefinisikan  Kontrak  Pekerjaan  Konstruksi  sebagai perjanjian antara klien dan penyedia jasa yang mengatur kewajiban dan hak hukum para pihak sehubungan dengan penyerahan Jasa Konstruksi (KONSTRUKSI, 2017)
Kontrak  pekerjaan  konstruksi  adalah  perjanjian  yang  mengikat  secara  hukum  antara pemilik  proyek  dan  penyedia  jasa  konstruksi  dimana  kontraktor  setuju  untuk  menyelesaikan pekerjaan  konstruksi  pada  tanggal  tertentu  dan  dalam  anggaran  dan  jangka  waktu  yang  telah disepakati,  dan  pemilik  proyek  setuju  untuk  membayar  kontraktor  untuk  layanan  mereka.  Hak dan tanggung  jawab kedua belah pihak berdasarkan kontrak pekerjaan bangunan,  serta potensi pelanggaran kontrak, harus ditentukan melalui analisis ini.
Dalam hal terjadi pelanggaran  kontrak oleh salah satu pihak, pemutusan kontrak dapat dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  kontrak,  dan  konsekuensi  hukum  dari  pemutusan  tersebut juga  harus  diperhitungkan.  Dalam  konteks  ini,  yang  dimaksud  dengan  “pengakhiran”  adalah perbuatan salah satu pihak dalam kontrak yang mengakhiri perjanjian karena alasan-alasan yang diatur  dalam  perjanjian.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  hak  para  pihak  untuk  mengakhiri  kontrak, serta  konsekuensi  dari  pemutusan  tersebut,  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  dan  cara  untuk menginformasikan pembatalan kontrak, harus diatur dan dimuat (Slamet, 2016).
Perlu  diperhatikan  apakah  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi  telah    memberikan  pemberitahuan  yang  cukup  dan  tepat  waktu  kepada  PT.  Inanta Bhakti Utama tentang alasan pemutusan kontrak, apakah ada  upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  sebelum  memutuskan  kontrak,  dan  apakah  ada  kesepakatan mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh salah satu pihak. Selain itu, juga perlu diperhatikan apakah  kinerja  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  sesuai  dengan  persyaratan  dalam  kontrak,  termasuk spesifikasi  dan  waktu  penyelesaian  proyek.  Jika  terdapat  pelanggaran  kontrak  yang  dilakukan oleh  PT.  Inanta  Bhakti  Utama,  maka  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota Bukittinggi memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi.
Perlu  diingat  bahwa  kontrak  kerja  konstruksi  merupakan  perjanjian  yang  mengikat kedua  belah  pihak  dan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  persyaratan  dalam  kontrak.  Oleh karena  itu,  pemutusan  kontrak  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  berdasarkan  ketentuan dalam  kontrak,  serta  dengan  mempertimbangkan  implikasi  hukum  dari  tindakan tersebutPelaksanaan  pekerjaan  peningkatan  saluran  drainase  telah  mencapai  tanggal  akhir pelaksanaan.  Surat  Pemutusan  Kontrak  dikeluarkan  oleh  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen) kepada PT. Inanta Bhakti Utama pada tanggal 26 Desember 2021. Pemutusan kontrak dilakukan karena  Kontraktor  Pelaksana  yaitu  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  gagal  memenuhi  target  rencana yang  telah  disepakati  dalam  uji  coba  Tahap  I,  Tahap  II,  dan  Tahap  III.  Laporan  Konsultan
Pengawas menyatakan bahwa progres  kemajuan pekerjaan  hanya mencapai 58,59% dari target rencana 100% setelah waktu pelaksanaan mencapai 100%.
Pasal  32.3  butir  d  SSUK  (Standar  Spesifikasi  Konstruksi  Umum)  menyatakan  bahwa pejabat  yang  berwenang  menandatangani  kontrak  dapat  mengakhiri  perjanjian  secara  sepihak jika Penyedia (Kontraktor Pelaksana) tidak lulus uji coba ketiga sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 UU RI Kode kriminal. Sipil. Selanjutnya, jika penyedia gagal meningkatkan kinerja atau lalai/wanprestasi  dalam  menjalankan  kewajiban  dan  tidak  memperbaiki  kelalaian  dalam  waktu yang  ditentukan,  pejabat  yang  berwenang  menandatangani  kontrak  dapat  mengakhiri  kontrak sesuai dengan SSUK pasal 45.1, yang menggantikan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Direktur  Utama  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  diberitahukan  tentang  dasar  pemutusan kontrak  yang  terjadi  dan  bahwa  kontrak  antara  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dan  PPK  diakhiri secara sepihak. Atas terjadinya pemutusan kontrak oleh DPUPR, terdapat keinginan dari pihak PT.  Inanta  Bhakti  Utama  untuk  memperpanjang  waktu  pelaksanaan  proyek  atau  pengadaan yang  sedang  berjalan.  Permintaan  tersebut  diajukan  pada  saat  SCM  ke-3  pada  tanggal  24 Desember  2021  dan  meminta  untuk  menggunakan  metode  denda  sebagai  salah  satu  solusinya. Namun,  pihak  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen)  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas pengadaan  tersebut  tidak  menyetujui  permintaan  tersebut.  Sebaliknya,  mereka  mengambil langkah dengan melakukan pemutusan kontrak dengan PT.Inanta Bhakti Utama.
Hal  ini  membuat  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  merasa  bahwa  keputusan  DPUPR bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  184/PMK05/2021  tanggal  14 Desember  2021  tentang  Pelaksanaan  Anggaran  Dalam  Rangka  Penyelesaian  Pekerjaan  Pada Masa  Pandemi  Virus  Disease  2019  Yang  Tidak  Terealisasikan  Sampai  dengan  Akhir  tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada tahun Anggaran 2022.
Dalam  PMK  tersebut,  terdapat  aturan  bahwa  pekerjaan  yang  normal  dan  cukup  waktu pelaksanaannya dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dan diberikan waktu selama 90  hari  kalender.  Namun,  PPK  tidak  mengindahkan  aturan  tersebut  dan  tetap  melakukan pemutusan kontrak kepada PT.Inanta Bhakti Utama.
Menurut PJK, jika sekitar 60% pekerjaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu sekitar 120 hari, maka penyedia jasa optimis dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 40% dalam waktu  kurang  dari  90  hari  sesuai  dengan  amanat  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 184/PMK05/2021.  Artinya  pemutusan  kontrak  ini  telah  merugikan  pihak  penyedia  jasa.  Akan tetapi  hal  yang merugikan  terhadap Penyedia ini telah dibatasi oleh klausul  “dapat melakukan pemutusan  kontrak  secara  sepihak  dengan  mengesampingkan  Pasal  1266  dan  1267  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.”  Sehingga  ini  memberikan  peluang  kesewenang-  wenangan oleh salah satu pihak untuk melakukan pemutusan kontrak jasa konstruksi.
Bouwheer  membantah  pernyataan  dari  PJK  bahwa  pemutusan  kontrak  dilaksanakan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  PPK  telah  mengeluarkan  surat  peringatan  dan  surat peringatan  kontrak  kritis  kepada  PJK  karena  mereka  tidak  memenuhi  target  progres  pekerjaan dan tidak memperbaiki kinerja mereka. Karena hal tersebut, PPK berpendapat bahwa PJK tidak mampu  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Persyaratan  untuk memperpanjang  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  minimal  adalah  70%  dari  bobot  pekerjaan  yang harus diselesaikan, namun PT. Inanta Bhakti Utama belum mencapai bobot sebesar 70%.
Pada  akhirnya,  pada  tanggal  28  Desember  2021  berdasarkan  surat  Nomor  I.51/PPK- DP/DPUPR-CK/XII-2021  terdapat  pemberitahuan  yang  diberikan  kepada  PJK  untuk menginformasikan  bahwa  ada  pemutusan  kontrak  pekerjaan  peningkatan  saluran  drainase primer  dari  SMPN  1  hingga  Rumah  Potong  yang  telah  dilakukan  pada  tanggal  26  Desember 2021.  Surat  pemberitahuan  pemutusan  kontrak  dan  surat  putus  kontrak  telah  dikeluarkan  oleh pihak  yang  berwenang.  Selain  itu,  kepada  PT.  Inanta  Bhakti  Utama,  perusahaan  yang bertanggung  jawab  atas  proyek  tersebut,  diminta  untuk  melengkapi  dan  menyiapkan kelengkapan  administrasi  karena  seluruh  administrasi  akan  diperiksa  oleh  Inspektorat  Kota Bukittinggi. PT. Inanta Bhakti Utama juga diminta untuk segera membersihkan lokasi kegiatan dari sisa material dan memobilisasi peralatan secepatnya.
Pemberitahuan  ini  menunjukkan  bahwa  proyek  pekerjaan  peningkatan  saluran  drainase primer  tersebut  telah  dihentikan,  dan  pihak  yang  berwenang  sudah  mengambil  tindakan  untuk memutus  kontrak.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  beberapa  alasan  seperti  keterlambatan proyek,  kualitas  pekerjaan  yang  tidak  memenuhi  standar,  atau  masalah  lainnya  yang mempengaruhi  kemajuan  proyek.  Selain  itu,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kota Bukittinggi  dalam  memeriksa  seluruh  administrasi  menunjukkan  bahwa  pemerintah  setempat serius  dalam  memastikan  bahwa  semua  proyek  yang  dilaksanakan  oleh  kontraktor  berjalan dengan  benar  dan  sesuai  dengan  ketentuan.  Request  kepada  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  untuk segera  membersihkan  lokasi  kegiatan  juga  menunjukkan  bahwa  pihak  yang  berwenang menginginkan  agar  lokasi  proyek  dikembalikan  ke  keadaan  semula  atau  ditinggalkan  dengan rapi setelah kontrak dihentikan.
Asas hukum pacta sunt servanda menyatakan bahwa semua pihak dalam suatu perjanjian wajib  menjunjung  tinggi  ketentuan-ketentuannya.  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hal itu. Menurut pacta sunt servanda, suatu perjanjian yang mengikat dapat  berdiri  sendiri  tanpa  sumpah  atau  upacara  keagamaan  lainnya.  Setiap  kesepakatan  yang dibuat  antara  para  pihak  harus  dihormati  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan dalam  kesepakatan  itu.  Dalam  konteks  kontrak  jasa  konstruksi,  asas  ini  berarti  bahwa  pihak- pihak  yang  terlibat  harus  mematuhi  dan  melaksanakan  semua  kewajiban  yang  telah  disepakati dalam kontrak tersebut.
Dikaitkan  antara  asas pacta  sunt  servanda dengan  kontrak  jasa  konstruksi,  disimpulkan bahwa  kepastian  hukum  menjadi  landasan  yang  penting  dalam  menjalankan  kontrak  tersebut. Para  pihak  harus  menghormati  substansi  kontrak,  mengikuti  ketentuan  yang  telah  disepakati, dan  melaksanakan  kewajiban  masing-masing.  Jika  terjadi  perselisihan  atau  pelanggaran,  asas pacta  sunt  servanda juga  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  bagi  pihak  yang  merasa dirugikan untuk menuntut haknya.
Kepastian  hukum  memiliki  hubungan  erat  dengan  mekanisme  pengadaan  pekerjaan konstruksi  pada  proyek  peningkatan  saluran  drainase.  Kepastian  hukum  menjamin  bahwa proses  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  dilakukan  secara  terbuka,  transparan,  dan  adil.  Proses pengadaan  berdasarkan  Aplikasi  LPSE  dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip keadilan,  keterbukaan,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Kepastian  hukum  dapat  memberikan jaminan  bagi  para  pelaku  usaha  dan  masyarakat  bahwa  proses  pengadaan  dilakukan  secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan  mekanisme  kontrak  juga  harus  memenuhi  aspek  formal  dalam  pembuatan kontrak konstruksi. Menurut Marcus Gunarto, masalah pidana dalam proyek pemerintah sering kali  bermula  dari  cacat  prosedur.  Jika  penyelidik  atau  penyidik  dapat  membuktikan  adanya kesengajaan dalam cacat prosedur tersebut, maka tindak pidana dianggap terpenuhi dan kontrak konstruksi tersebut menjadi tidak sah, mengesampingkan semua kesepakatan perdata yang telah disepakati dalam kontrak.
Para  pihak  harus  memastikan  bahwa  formalitas  dan  prosedur  yang  diperlukan  untuk penugasan  pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan  semua  undang-undang  dan  peraturan  yang relevan untuk mencegah kesalahan prosedur. Kegagalan untuk mengikuti aturan-aturan ini dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  pidana,  bahkan  jika  melakukannya  hanya  karena  kecerobohan. Oleh  karena  itu,  solusi  yang  disarankan  adalah  para  pihak  harus  memiliki  standar  kepatuhan ( compliance )  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  formulir  pemenuhan  prosedur  sebelum  kontrak konstruksi ditandatangani.
Kepastian  hukum  juga  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat dalam  proses  pengadaan  pekerjaan  konstruksi.  Ketika  terjadi  perselisihan  atau  pelanggaran dalam  proses  pengadaan,  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  menggunakan  dasar  hukum  yang jelas  untuk  menuntut  haknya,  sementara  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  dapat  diberikan sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Kepastian  hukum  dapat  membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam sektor konstruksi. Kepastian hukum sangat penting dalam mekanisme pengadaan  pekerjaan  konstruksi  pada  proyek  peningkatan  saluran  drainase.  Kepastian  hukum
dapat memberikan dasar yang kuat bagi proses pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

## Akibat Hukum Pemutusan Kontrak Konstruksi
Kontrak  konstruksi  adalah  perjanjian  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  Bouwheer dan  penyedia  jasa  konstruksi  (selanjutnya  disingkat  PJK)  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  konstruksi  proyek  tersebut.  PJK  harus  memastikan  melaksanakan  pekerjaan berdasarkan  kualitas  dan  kuantitas  pekerjaan  yang  telah  ditentukan  oleh  bouwheer  dengan waktu yang telah ditentukan didalam  kontrak. Hakikatnya, PJK harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanat Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam suatu perikatan, pihak  yang  berutang  (debitur)  wajib  memberikan,  melakukan,  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang menjadi objek perikatan, yang disebut sebagai "prestasi".
Namun, jika terdapat pelanggaran atau ketidakmampuan dari pihak PJK untuk memenuhi objek prestasi tersebut, maka Bouwheer berhak untuk menetapkan bahwa PJK telah melakukan wanprestasi  dan  melaksanakan  konsekuensi  hukum  yang  telah  diatur  didalam  kontrak  antara PJK  dan  Bouwheer  sebagai  akibat  dari  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  PJK.  Wanprestasi tersebut  dapat  berupa  lalai  dalam  memenuhi  objek  prestasi,  memenuhi  objek  prestasi  tetapi tidak  sempurna,  dan  pelaksanaan  objek  prestasi  yang  tidak  tepat  waktu  atau  terlambat (kelalaian) serta tidak memenuhi prestasi secara sempurna. Salah satu sanksi yang berat dalam pelaksanaan kontrak yaitu Pemutusan Kontrak. (Fuady, 1999)
Asas  kepastian  hukum  menekankan  pentingnya  adanya  kejelasan  dan  kepastian  dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pelaksanaan kontrak,  asas ini menjamin bahwa setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak  dapat  mengetahui  dan  mengandalkan  hak  serta kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ketika terjadi wanprestasi oleh PJK, Bouwheer memiliki dasar hukum untuk menetapkan bahwa wanprestasi telah terjadi berdasarkan kontrak yang mereka sepakati.
Berdasarkan  syarat-  syarat  umum  kontrak  (selanjutnya  disingkat  SSUK),  pemutusan kontrak  dengan  PJK  dilakukan  apabila  PJK  terbukti  melakukan  pelanggaran  berdasarkan ketentuan  yang  diatur  dalam  kontrak.  Pasal  1266  dan  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  mengatur  tentang  pemutusan  kontrak,  namun  pada  kontrak  kerja  konstruksi  dalam klausulnya mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 tersebut dan menjadikan klausul pemutusan kontrak  pada  SSUK  sebagai  acuan  oleh  Bouwheer  yang  menandatangani  kontrak  untuk melakukan pemutusan kontrak.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi melakukan pemutusan kontrak tanpa  mengikuti  pedoman  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 184/PMK05/2021  tentang  Pelaksanaan  Anggaran  Dalam  Rangka  Penyelesaian  Pekerjaan  Pada Masa Pandemi Virus Disease 2019 Periode, menurut PT.  Inanta Bhakti Utama. Dilanjutkan ke tahun anggaran 2022 setelah selesai pada akhir tahun anggaran 2021.
Dalam konteks ini, teori kepastian hukum dapat dihubungkan dengan solusi hukum yang dapat  diambil  oleh  PT.  Inanta  Bhakti  Utama.  Menurut  gagasan  yang  dikenal  sebagai  "teori kepastian  hukum",  undang-undang  harus  diatur  dengan  baik  dan  cukup  sederhana  untuk dipahami  semua  orang.  Dalam  skenario  ini,  Peraturan  Menteri  Keuangan  184/PMK05/2021 sudah  mengatur  pelaksanaan  anggaran  dalam  rangka  penyelesaian  pekerjaan  yang  tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Sebagai  solusi  hukum,  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan keputusan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  Bukittinggi  melalui  pengadilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  kepastian  hukum,  di  mana PT.  Inanta  Bhakti  Utama  memanfaatkan  haknya  untuk  mengajukan  gugatan  melalui  proses hukum  yang  jelas  dan  teratur.  Dalam  proses  ini,  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dapat  memperoleh keadilan yang diharapkan, yaitu bahwa aturan yang berlaku harus diikuti oleh semua pihak dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
PT.  Inanta  Bhakti  Utama  harus  menunjukkan  bahwa  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata Ruang  Kota  Bukittinggi  melakukan  pemutusan  kontrak  dengan  cara  yang  tidak  sesuai  dengan
isi perjanjian semula. PT. Inanta Bhakti Utama juga dapat meminta ganti rugi atau penggantian kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemutusan kontrak secara tidak sah. Dengan demikian, solusi  hukum  melalui  pengajuan  gugatan  pembatalan  kontrak  dapat  memberikan  kepastian hukum dan keadilan bagi PT. Inanta Bhakti Utama sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam peristiwa ini.
Namun, PT. Inanta Bhakti Utama juga harus memastikan bahwa argumen dan bukti yang disampaikan  dalam  gugatan  pembatalan  kontraknya  memiliki  dasar  yang  kuat  dan  dapat dibuktikan  secara  sah  di  pengadilan.  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  juga  harus  mempertimbangkan biaya  dan  risiko  pembatalan  kontrak  ini  melalui  sistem  hukum.  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Tata  Ruang  Kota  Bukittinggi  dan  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  dapat  menyelesaikan  perbedaan mereka melalui mediasi atau negosiasi. Namun, jika mediasi tidak berhasil, pengajuan gugatan pembatalan  kontrak  masih  dapat  menjadi  opsi  yang  tersedia  bagi  PT.  Inanta  Bhakti  Utama untuk memperjuangkan haknya.
Syarat  keseimbangan  sebagai  tujuan  yang  dicapai  melalui  kepatutan  sosial  dan pencapaian  eksistensi  immateriil  dalam  jiwa  yang  seimbang.  Kepentingan  individu  dan masyarakat  dipastikan  akan  dijamin  oleh  hukum  yang  objektif.  Jika  substansi  atau  tujuan perjanjian  bertentangan  dengan  moralitas  dan/  atau  ketertiban  umum,  perjanjian  tersebut  akan dinyatakan batal demi hukum, dan pada dasarnya, hal yang sama akan berlaku dalam hubungan dengan perjanjian lainnya.
Berdasarkan kontrak antara PT.  Inanta  Bhakti Utama dengan DPUPR, SSUK Nomor 45 angka 45.2 huruf d yaitu Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Berarti bahwa sesuai dengan Standar  Satuan  Upah  dan  Komposisi  Harga  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (DPUPR),  penyedia  jasa  konstruksi  yang  tidak  memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Namun berdasarkan penelitian penulis pada aplikasi inaproc ,  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  hingga  tanggal  4  April  2023  belum  masuk perusahaan yang dikenakan sanksi daftar hitam.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Tampaknya  kontrak  telah  diputus  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kota  Bukittinggi,  berdasarkan  informasi  yang diberikan  di  atas.  Pasal  32.3  huruf  d  dan  45.1  SSUK  (Standar  Spesifikasi  Konstruksi  Umum) menggantikan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam hal PJK tidak memperbaiki kinerjanya atau  lalai/wanprestasi  dalam  menjalankan  kewajibannya  dan  tidak  memperbaiki  kelalaiannya dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, laporan konsultan pengawas yang menyatakan bahwa progres  kemajuan  pekerjaan  hanya  mencapai  58,59%  dari  target  rencana  100%  setelah  waktu pelaksanaan mencapai 100% juga menjadi dasar pemutusan kontrak.
Meskipun PT. Inanta Bhakti Utama mengajukan permintaan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan proyek  atau pengadaan yang sedang berjalan dengan menggunakan metode denda sebagai  salah  satu  solusinya,  namun  PPK  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas pengadaan  tersebut  tidak  menyetujui  permintaan  tersebut  dan  tetap  melakukan  pemutusan kontrak  dengan  PT.Inanta  Bhakti  Utama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  PPK  telah mempertimbangkan  segala  aspek  dan  memberikan  keputusan  yang  terbaik  untuk  kepentingan proyek dan masyarakat.
Pemutusan  kontrak  jasa  konstruksi  pada  proyek  drainase  tersebut  memiliki  beberapa akibat  hukum  yaitu  dicairkannya  jaminan  pelaksanaan  pekerjaan,  lepasnya  hak  dan  kewajiban dari  PT.  Inanta  Bhakti  Utama  untuk  melaksanakan  pekerjaan  drainase,  dan  PT.  Inanta  Bhakti Utama  dapat  dikenakan  sanksi  daftar  hitam.  Akan  tetapi,  hingga  saat  ini  PT.  Inanta  Bhakti Utama  belum  masuk  perusahaan  yang  dikenakan  sanksi  daftar  hitam  berdasarkan  penelitian penulis pada aplikasi inaproc.

## Saran
a. Berbagai  saran  diletakkan  pada  bagian  ini.  Saran  harus  mengacu  jelas  kepada  pihak yang dituju. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada Penyedia Jasa Konstruksi mengenai aspek  hukum  kontrak  jasa  konstruksi  sehingga  Penyedia  Jasa  Konstruksi  mengetahui mengenai  kedudukannya  sebagai  penyedia  dan  hak-  hak  yang  melekat  kepadanya sebagai  penyedia  jasa  konstruksi  oleh  Unit  Layanan  Pengadaan  Pemerintah  Daerah, Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi,  dan  Pusat  Pembinaan  Pelatihan  dan Sertifikasi Mandiri dalam Bidang Jasa Konstruksi
b. Perlunya  Penyedia  Jasa  Konstruksi  untuk  memahami  isi  kontrak  pekerjaan  konstruksi. Dengan  memahami  isi  kontrak  secara  menyeluruh,  penyedia  jasa  konstruksi  dapat menghindari  kesalahpahaman  yang  dapat  menyebabkan  perselisihan  di  masa  depan. Memahami  persyaratan  teknis,  batas  waktu,  dan  ketentuan  pembayaran  yang  telah disepakati  akan  membantu  dalam  menjaga  komunikasi  yang  jelas  dengan  Pemberi Kerja / Bouwheer .
c. Perlunya  konsultan  Pengawas  untuk  melakukan  pengawasan  yang  ketat  terhadap progres  pekerjaan  konstruksi  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  kontrak.  Dengan memantau  dan  mengevaluasi  pekerjaan  secara  teratur,  dapat  menciptakan  pekerjaan konstruksi  yang  sesuai  dengan  kontrak  dan  memberikan  keuntungan  kepada  Pemberi Kerja maupun Penyedia Jasa Konstruksi.
d. Pemberi  Kerja,  Penyedia  Jasa,  Konsultan  Perencana,  dan  Konsultan  Pengawas  harus menjaga  komunikasi  terbuka  dan  transparan  sepanjang  proyek.  Membangun  hubungan yang baik dan saling memahami antara semua pihak dapat membantu mencegah konflik dan meminimalkan risiko dalam pekerjaan konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Artana,  I.  W.  J.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Laba,  I.  N.  (2019).  Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan Bebas  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  Dilakukan  oleh  Anak  (Putusan  Nomor:
9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP). Jurnal Analogi Hukum , 1 (2). Retrieved from https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1741 Fadhil,  H.  (2022,  Desember  23).  Retrieved  Desember  21,  2022,  from  Detik  News: https://news.detik.com/berita/d-6478239/tangisan-dan-amarah-ke-ferdy-sambo-dari-eks-anak-buah Fuady,  M.  (1999). Hukum  Kontrak  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis. Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti,.
Indonesia,  P.  N.  (2014). Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2014tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007tentang Perpustakaan.
KONSTRUKSI, P. P. (2017). Modul Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi . Bandung . Malik, A. (2020). Pengantar Bisnis Pelaksana Jasa Konstruksi. Yogyakarta: Andi. Muin, A., Bastianon, H., & Darusman, Y. M. (2020). Pemutusan Kontrak dalam kontrak kerja kontruksi yang berdimensi Publik. Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun .
Ocktaria,  T.,  &  Joko,  P.  (2017). PEMBATALAN  SEPIHAK  DALAM  KONTRAK  JASA  KONSTRUKSI DIKARENAKAN ADANYA PERSEKONGKOLAN TENDER (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNDIP). Pusporini,  W.  (2018). Analisis  Yuridis  Pemutusan  Kontrak  Kerjasama  Pemborongan  Antara  Dinas Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  Bidang  Cipta  Karya  Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Trisna Karya dalam Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Kantor (Komplek  Perkantoran  Pemda  Kabupaten)  di  Kulonprogo (Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada). Putra,  C.  S.  P.  (2015). Pemutusan  Perjanjian  secara  Sepihak  oleh  Pengguna  Jasa  Konstruksi  dalam Perjanjian  Pemborongan  Pekerjaan  dengan  Penyedia  Jasa  Konstruksi  (Analisis  Yuridis  Putusan Pengadilan  Negeri  Madiun  Nomor  35/pdt.  g/2013/pn.  kd.  mn) (Doctoral  dissertation,  Brawijaya University).
Slamet,  S.  R.  (2016).  Kesempurnaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Menghindari  Sengketa. Lex  Jurnalica Volume 13 Nomor 3 , 202. Yudho Bhawono. (2019). Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi Terhadap PT. GUNAKARYA  NUSANTARA  di  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  Cidanau-Ciujung-Cidurian  Dalam
Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kecamatan Ciujung Kabupaten Serang (Studi Kasus Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banten  No.  41/PDT/2016/PT.  BTN) (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA). Yulisa, N. (2015). Perjanjian Pemborongan Bangunan Tanggul Manual 8 KM Antara CV. Kuala Indragiri Dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas .