AL, Lq+hrnlJll
Vol. 4 No. 1, ,anuari - Juni 2010
Ketua Penyunting Sekretads  Penlrunting Anggota  Penl'unting
ISSN:197a-6670

## St,Y#.N,+lJIl
Jamal Abdul Aziz lin Solil<hin
H.M. Daelamy, SP
Ansori A. Luthfi Hamidi fudrvan Suraji Endar,g Widud Editot Bahasa Supdyanto funa Heriyanti Tata Usaha/Sitkulasi Siti  Faizah  Hidayatr Dyah  Ratri  Fiyani

## Penetbit
Jurusan  Syariah STAIN Puru'ckeno
Frekuensi Terbit Dnkalseahun
Alamar  Redaksi
Jurusan  Syari'ah STAIN Purvrokertc Jl. Jend. Ahmad Yani 40A  Purwokerto 53126 \elp. (0281) 63 562a Fa-.r- (028 1 )636553 Email:  mal_duiaziz@yahoo.co.id
Al-Manaltlj addah jurnal ilmiah  Jurusan  Syariah STAIN PurwoLeno yang terbit dua kali  dalam seahun.  Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam  dalam berbagai  sudut  pandang  keilmuan.  Reda.ksi  mengundang  para ahli dan  segenap civitas akademika unok menulis artikel sesuai dengan  tema  besar  jumal  ini. Artitel lang dimuat  tidak selalu mencerminkam  pandalgan rcdaksi  ataupun institusi Iain yang terkait dengan  penerbitan  juroal ini.
Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2010 ISSN:1978-6570 KONSEP NUSYUZ  D,\II'N,{  MAZI{AB SYAFI'I
PERSPEKTIF KEADII-A}J GE,I.JDER Dui Meitayni 7

## GRASI DAI,AM PERSPEKTIF HUKUM ISI*A},{

## DAN  HUKUM  POSITIF INDONESIA
IndadanouJ 23

## GOOD GO\.ERNANCE DAI,\M PERSPEKTIF

## HUKUMISI.AM
Aief Ailia Bacbnan 41

## PELANGGARAN HAK  KETSYAAN INTELEKTUAL

## DAI.AM  PERSPEKTIF HUKU}I ISLAM
Inan Mtstofa 53

## PORNOGRAFI DAI.AM  PERSPEKTIF HUKUM ISI-fuM
DANHUKUMPOSITIF ' Viui Anjanti 7i

## MENYOAI  HUKUM MEROKOK

## DAIIM
PERSPEKTIF HUKUM

## iSIIM
M  .M*i
91

## MENUJU PENEGAKAN HUKUM

## YANG LEBIH BERKEADII-AN DAN RESPONSIF
Mrb. Bacbral Ulun 113

## Al', MS.N,+HIf

## PEI.ANGGARAN  HAK  KEKAYAAN INTELEKTUAL GIAIO) DALAM PERSPEI(TIF HUKUM ISI-AM
lnan Mustofa*

## Absttact
Th stu$ of dolatiott ba,ard irrklbdval Pnlxg Jnn th islanic lant ltcrspaiw  is nt mtach. Meanabib it nal! nuds pntAion
Jnn bs itref. Thb W bqin its disnsion t,itl) tl)e Pntediort of prolxr, in klarrr, tlx itzprtane of fqh lor inhlbctval ?nPrt, d$ning th violation hn, tonlard irrlelltltlal ?nPe/! and  tlte hst
Pirrt ir ahst tk uiolation Jnn fub ptpaiw.
IGta kunci: IIAKI, nar.lalab, at nV

## A. Pendahuluan
Persoalan mengenai pembaiakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual @AKI) di Indonesia sesungguhnya  adalah hal baru da.lam studi hukum, baik hukum positif apalagi hukum  Islam. Hal ini terbukti pada munculnya banyak  masalah ketika produk  hukum mengenai hal  tersebut di landingkan  pada  masyarakat. Sampai saat ini, penerapan hukum pada bidang Hak  Kekayaan  Intelektual  masih dihadapkan  pada  sebuah dilema. Di satu  sisi, penegakan itu adalah konsekuensi  bagi Indonesia untuk sebagai  salah satu tnggota lYorld Tradc  Organiqatioz (WTO), tapi pada sisi lain ternyata  rakyat Indonesia  sendiri  sama  sekali belum mampu untuk meninggalkan
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januad  -Juni 20'10 53
' Penulis  edaleh dosen J urusan Spriah STAIN Jurai Siwo Metro-l,ampung dan alumni Pascasarjana UIN Sunan  Kalilaga Jogiakana  Program  Studi Hukum lslam.
budaya  pembajakm dm  phgiaslt Masalah  pembaiakan  dan plagiasi ini semakin menemukan celahnya  ketika  peralatan  teknologi sudah sedemikian  maju dan seolah memberikan  fasilitas  terhadap  pelang- garaan hak milik intelektual itu dengan  berbagai  cara  seperti pembajakan buku, filrn dan beberapa  alat  multimedia.  Para oppor- tunis  memanfaatkan pelanggaran ini untuk mefldapatkan  keuntungan besar  dengan c^r^ y^tg mudah serta  biaya sedikit tanpa  pernah memikirkan kerugian pihak  lain,  seperti si pencipta dan negara.2
Meskipun keberadaan Hak atas Kekayaan intelektual pada dasamya rda yrng  dihasilkan oleh  dan memedukan  bentukan alam seperti  indikasi  geografis,  namun  kebanyakan HAKI lebih dialamat- kan kepada "kegiatan" manusia. Lzhftnya sebuah karya yang dihasilkan  oleh  "manusia" dengan berbekal  kemampuan intelektudi- tasnya itu secara otomatis  memunculkan  hak  dan  kewaliban. Seder- hananya, hak yang melekat pada diri si pencipa dan kewajiban yang mengikat  orang lain  inrlah  yang  kemudian menuntut peran hukum untuk mengawalnya, baik peran dalam  bentttk preuntif maupun repretf.3 TeAebih  dengan adanya asumsi bahwa persinggungan  antara hak  dan  kewaiiban itu sangat mungkin ter)adi.
Mengenai hal ini, Indonesia sudah patut  berbangga hati karena sudah mempunyai perangkat  hukur::, (L.egal Framen'ork) yang jelas mengenai dilindunginya Hak atas Kekayaan Intelektual setelah beberapa kali  mengalami  penyempumaan,  yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 29 Tahun  2000  tentang  Varietas Tanaman,
54
' Setelah disahkann,va  undang-undang  yang terkait dengan ha* cipt4  Pcmeintah scring  melakukan  tt).qing d^ razia  terhadap produk-produk yang  melaoggat hak cipta. Sweeping bcsar-besaran yang  pemah  dilakukan  pihak pememirintah  ftepolisieo) pada awd tahun  2003 adalah sweeping  terbesat  yang pernah dilakukan di Indonesia.  Pada saat itu, swceping  dilakukan  di  pusat-pusrt  peniua.lan  vcd,  kaset,  mp3  den  lain  semacarnnya.  Begitu banyak  hasil  bajakan yang  didapatkan  oleh pemerintah  dan pada akhiroya semuanya dimusnahkan. Adit Ariwirawan, Ehrpattti ILAKI Bta McnPctpatah Kcniskina4  Maizlah Keadilao tcmbaga Pcrs  Mahasisc,a  Fakultas Hukum Universitas  Islam  Indonesia,  Edisi II/
Tahun XXXI/2O(X, hal. 48. 2 Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungen  Hak Kekayaan Intclcktud," dalam Itmal Al-Matand  $ogyakarta: Jurusan  Syariah FIAI U11,2ffi2), hil. 2. I Asmuni, "Hak Milik Iotelektual  dalam Penpektif  Fiqh lslalllu,)'dixn  Jtnal Al- Manand (Yogyakarta: lurusan Syariah FIAI  UIl, 2002),  hel.29.
Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Undang-undang Nomor 30 Tahun  2000  Tentang Rahasia Dagang,
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang  Desain Industri,
Undang-undang Nomot 32 Tahun 2000 Tenang Desain  Tata lrt k Sirkuit Terpadu,  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun  2001 Tentang Merk, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun  2002 tentang Hak Cipa. Selain dalam bentuk  Undang-undang  baru produk bangsa Indonesia  sendiri, diatur luga mengenai persaingan  curang  yang  telah  lama diatur  dalam Kiab Undang-undang  Hukum Perdata  pasal  1365 tentang Perbuaan Melawan Hukum (PMFI).4
Berdasarkan  seperangkat regulasi di atas, terdapat dua macam hzk yairlr  ?enarrra Hak Cipa yang meliputi  hak cipta  dan  hak-hak lain yang terkait dengan  hak cipta; dan kcdtta,HtkM:ltkPerindustrian yang meliputi Paten dan Paten  Sederhana, Merk,  Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata I-etak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Inti dari pengaturan  Hak aas Kekayaan Intelektual  tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak sebuah karya intelektual dari tindakan-tindakan "curang" yang dilakukan  orang  lain.
Melihat wacana  seperti itu, pembahasan  mengenai HAKI ini akan sangat menarik untuk diperbincangkan. Setidaknya untuk mengetahui bagaimana  pembaiakan terhadap HAKI di Indonesia, dan  dalam wilayah  yang lebih ideal dapat  memberikan  solusi agar kelak Indonesia bebas dari  praktek pembaiakan  terhadap Hak  'orang lain' dalam  bidang  Kekayaan Intelektual.
Untuk  mewuiudkan  hasil yang maksimal (yaitu: bagaimana wacana pembajakan F{AKI di masyarakat  dan  bagaimana memberan- tasnya),  maka dalam  makalah ini, penulis  bermaksud  memaparkan sedikit  tentang btgaumzot  Islam memaknai dan menghargai  hak seseorang, dan bagaimana  pula  pembajakan  terhadap HAKI dalam pandangan Hukum Islam.5
' Rachmedi Usman, Htktm HaL atat Krh4pan laxbhttal: Pcrtindtagaa  daa Dinari H*tarya di Idoncria  @andung  P T Alumni,  2m3), hd.18.
5 Rakyat Indonesia  zdalzh R igiott  Cotr,rtt iU y^ng sangat mcnghargai @ahkan
d-Manihil, Vol.  4 No.l,Januari  -Juni 2010 5 5

## B. Perlindungan Hak dalam Islam
Islam begitu besar perhatiannya  terhadap  hak milik seseotang. Banyak nass yang menlelaskan bagaimana  hak milik seseorang diatur oleh Islam (al Qur'an ataupun hadits) Salah  satunya adalah pengaturan Islam terhadap cara seseorang memperoleh sesuatu britng zgtr sesuai dengan ketentuan syari'at.
Menurut  Al-Ghazali, tujuan  utama hukum Islam (naqarid al- sbai'ab) adalah untuk  memelihara  lima hal pokok , yutr zgamt, jrwa, akal, keturunan  dan harta.6  Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat.T
Di dalam Islam, hukum  mencuri yang merupakan pel^ngg r^n tethadap hak milik, ditegaskan di dalam Al-Qur'an:  'I-aki-kki yng mnrui dat percmptar, )arrg menmi,  pototghh k"cdru langanya (sebagai)
pembahsan bagi Ea larg nereka furjakatt dar sebagai ilesaan dai Alhb. Allah Maba Perkasan  dan Maha Bjaksana' (Q.S. Al-Ma'idah: 38 ). Nabi  Muhammad SAW  juga pernah bersaMa tenang bahaya mencuri bagi  suatu masyarakat dan ketegasan hukumnya: Deni Allab! Ktlat sekiranla  Fatinah  binti M anmad lang mncti, pasti akat ktpotong tangannla.' S.iwayat  Bukhari)
Ketegasan aturan mengenai 'mencuri'  ini  menunjukkan penga- kuan Islam  akan hak milik, perlindungannya, dan  mengatur  perpin- dahannya secara adil. Di dalam  Islam, mencuri tidak hanya dianggap merugikan  orang  yang dicuri secara indiwidual,  tapr juga  metugikan masyarakat  luas,  bangsa, aau kemanusiaan itu sendiri.  Bahkan secara vertical  mencuri itu juga  termasuk  menzalimi Allah S\0'T.8
mensakralkan) peratuBn-peraturan  yang  berdasarkan agama. IihatJaih Muburok, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di lndonesia,"  dalam UM.\I4, No. 48/XXXVI/II/2003, hal. t13-121.  Schingga dengen  demikian, memasukken pcretusn-pcr.tur.n agama  delam pcmcrintahan scsungguhoye scbuah alternatif menumbuhkan jiwa taat hukum bagi maslztakat.
" ln-Shinbi,  al-Mttt'iJaqit  (Beirut D;r al-Kutub  d-'Ilrniyah,  2003), II: 4. ' Amir Mu'allim, "Maqigid  al-Shai'ah:  Fungsi dan  Kcduduknya  ddam Pcoetapao Hukum," dalam Jmy' al-Mapaid  Fdrn Vl Desembcr, I 997, ha.l.  2. 3 Aii Hermewan, "Fiqh Htk Cipt+" dalzm ncdia.i .l.ot& dilorrrbad prda taogal 1 6 Mei 2006.
56 Al-Manlhii, VoL4 Nol,Januari  -Juni 2010

## C. Urgensi Fikih Hak
Kekayaan Intelektual
Undang-Undang No. 19 tahun  2002 tentang  hak cipa menye- butkan bahwa hak  cipta adalah hak  eksklusif  bagi pencipta atau penerima  hak untuk  mengumumkan atau memperbanyak  ciptaannya atau memberikan izin untuk  itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut  peraturan  perundeng-undangan yang  berlaku.e
Berbeda dengan hukum  positif,  jika ditinjau  dari  hukum Islam, secara eksplisit  permasalahan ini belum diatur oleh nasg, baik al- Qur'an  maupun  hadits  Nabi  SAW Para ulama yang hidup pada  masa tibi' al-tibi'in (300  tahun setelah nabi saw wafat)  sering  mengklasifi- kasikan  permasalahan  semacam itu dengan istilah permasalahan ijtihadiyah. Istilah ini masih populer di kalangan ulama hingga sekarang, di mana  perkara-perk.ara  yang belum  diatur dalam  al Qur'an secara detail dan belum pula pernah terjadi pada masa rasul saw
o UU No 19 tahuo  2002  tcntaog Hak Hak Cipta (Banduog Penerbit Citra Umbara, 2Oo3).
Al-Manihii, vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 57
Hukuman  potong tangan, yang sering diPandang sebagi  tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang  sena merta  diialankan apt ad,ztya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya  tidaklah dilakukan  tanpa  konteks. Para ahli hukum  Islam sering mencontoh kisah  yang teriadi  dalam masa khalifah kedua Umar bin Khattab yang tidak menghukum  Pencuri tapi iustru mengancam  akan menghukum sang Pemilik  barang  yang dicuri.
Sedemikian lengkapnya pengaturan Islam tentang hak milik seseorang, maka tidak  berlebihan  iika dikatakan bahwa  Pengaturan dalam Islam sesungghnya lebih lengkap dari pada hukum posititf dalam perkara  hak milik. Islam  mengatur bagaimana  mendapatkan, memelihata,  memberikan,  mengalihkan hak  miLik  dan lain sebagainya,
5g[agaimana  pula  Islam mengatur bagaimana keuntungan yang  akan didapatkan seseorang dan masyarakat bila mematuhinya dan ba,gairr,a,na, pula sanksi yang harus ditempuh seseorang  jika melanggarnya.
sehingga tiada pula penielasan darinya, mak perkara itu disebut masalah ijtihadiyah. Dalam hal ini  termasuk permasalahan penentuan hukum pembajakan  hak cipta oleh seseorang.
Konsekuensi  dari  pengklasifiksian  suatu perkara  kepada permasa- lahan ijtihadiyah adalah penet  Fun hukum terhadap petkara itu  harus dipertimbangkan dad segala bidang dengan  ketentuan hukum yang tidak statis pula, melainkan  dinamis.  Karena  perkara ijtihadiyah yang telah  ditetapkan  hukumnya sekarang ini belum tentu sesuai dengan masa yang  akan  datang,  atau  bisa iadi hanya  pertimbangan tempat.
Aninya, bisa ladi di satu wilayah hukum terhadap  sesuatu perkara berbeda  dengan wilayah  lain walaupun  pada satu waktu itu juga.
D. Menentukan Hukum Pelanggaran terhadap  Hak Kekayaan Intelektual
Hak milik intelektual dalam khazanah  diskursus ilmu kelslaman  termasuk  dalam  bidang  mu'malah.  Masalah  mu'amalah dalam arti yang  luas, aturan-aturan hukumnya dituangkan  oleh Allah dalam bentuk  gatis-garis besarnya saia dan bersifat Tanni (i,d* pasi). Benitik tolak dari garis-garis  besar tersebut,  manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi "kekuasaan"  untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan  terhadap  permasalahan- permasalahan  kehidupan  yang  mengitarinya  dan  yang tidak  mampu dijawab oleh zagr.
Salah  satu altematif  pemecahan iru adalah munculnya  konsep naqisid al-Sbai'al yang dibawa oleh al-Shitib-i dengan  magnum opusflya al-Mw,iJaqnt fi Util al-Shai'ab.  Kandungan naq,isid  al- Sbai'ah adalah  kemaslahatan.  Kemaslahatan itu, melalui analisis naq,isid al-Sbai'ab tidak  hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi sebagai  upaya dinamis untuk mengembangkan hukum dan mem iki makna filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.ro Penekanan naql;id al-S bai'ab yang dilakukan
'n Asafri Jaya Baki, Konr.p Maqitid zl-S.yaiblt Mcnutt Al-S_ralibi 0^k rta:. Yl. RaiaGraindo Persd4 1996), hal 65.
Al-M anihii, Vol. 4 No. 1  , Januari - J uni 201 0
58
oleh al-shigibi secara umum benitik tolak  dari kandungan /yat'^y^t al-Qur'an  yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.r I
Kaitan teori ini dengan  pembahasan  hak milik dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa  dalam menggali kandungan khazanah fikih Islam tenang hak milik serta menemukan  ketetapan hukumnya dengan  berasaskan  pa,dt konsep naqlid agt-s1ai'a h, kxena  persoalan hak milik dalam konteks modern  termasuk  persolan yang baru  dan belum dikenal  dalam ilmu kelslaman  klasik, sehingga membutuhkan perangkat iitihad yaitu teoi naq,iid  ay-yai'ab.
Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa  pembajakan adalah  permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang belum diatur dalam na;s secara eksplisit. Sehingga dalam  menentukan hukumnya harus melalui  penelitian  ulama terhadap  realitas  masyarakat dan akhirnya digali hukumnya  dengan  menggunakan  metode  ugul fiqh sebagai  alamya.
Jika  dilihat  dari kasus  yang terjadi di Indonesia,  penentuan hukum pembajakan dapat  diselesaikan  dengan menggunakan  metode naslahah  mtrsalabl2 ftepentingan  umum).  Karena pada  dasarnya,
tt N-shirlibi , al-Mwa.fa4;t , rL G7. t'? Secara etimologi  nalbpab seier\s  dengan k^o narrla'db, Uz;l ukuren dan aninya. Kate nat| lab\ab  meruyzkzn aa/ar yzngmenglndung^rnkara al-.tal;h seprr:kztt nan[a'ah yang mcngandung ztti al-aaf'. Kzta nubbab yzng  sccara etimologis  meruyakan bmtuk m$rzd dank*z  nalilil, bermeknan  setiep  scsuetu  yang  mengandung  manfaat  baik  dcngao cera  mcndetengkzn  sesu2tu  yang bergune meupuo deogao mcoolak  s€suttu yrng membaheyakan.  Sedeng[en s*zn tetmitxiogjs  azs.h[al yaitu  manfaat  yang  mcnjadi  tuiuan Jlali' untuk  hambe-Nyr  Manfet delem etti suetu  yang nikm.t atau  yeng men&tangkan kenikmzten. Lihat Ram{rn d-Rii, Daoibil  al-Mathlxb f al-Sbai  ab al+Eafoab  @<:nc Mu'zssrseh al-Risalah,  1986), hal.  231''lzz al-Dln ibn  'Abd ,l-S.Err\ Qdw'id al-Ab6 r l Mamlib al-Ania (Bciruc Dar  al-Kutub  d-'Ilrniyah,  t.t.), hal.7-8. lsolzh  aatlalab ntnabh populcr iuge  dcngeo i sdzh al-Itti.slib zlar al-Itiddl al-atral- Mcskiprun memiliki kesamaan yarg mcndasar, yaitu hcndak rncodepattao kcmaslahatan  dcngen kduemye suatu hukum deri suatu perkera  tertcotu, daLm  peodcfcnisian  ketiga istilah itu tidak  berbeda secara esensid. kli6{ sccara bah.s..d4Lh meountut  suztu kcmaslahatan (lalz} al.ilE . *dzr,dcur secaa istilah,  rirr,r6l  didcfcnisikan srbagei "suatu  metode pengzmbilan hukum tcrhadap suatu pcristiwa  yang ti&k memiliki desat  baik  dari  nes  mzupuo iimak  ulama dengan tujuan untuk  mcwujudken  suatu  kcm*lehztan yang meyakioken  walaupun  tidak ada  jaminan tcncotu  dan sFrak." IJbih lcngk p lihet ltbd al-r{zlz i\M d-Rahmio  ibn .A.[ Rabi'ah, Adillzb al-Tatbi' al-M*htalif f al-I.bt1jqi bib; alQi;r: al-InibrAn, al*n iL, ol-Ifi  ib Qiyad: Jimi'zh d Imam ibn al-Se'ud  al IsEni,. 19 ), hal;221-222.
Al-Mmihii, Vol. 4 No.l, Januari -Juni 2010 59
terbentuknya suatu hukum  tiada lain  kecuali  bemrjuan  untuk  mewu- iudkan kemashlahatan di masyarakat. Bahkan  lebih  liberal lagi dinyatakan  bahwa  nass-pun  pada akhimya dapat  dikesampingkan dalam rangka  mewujudkan  kemashlahaan itu.r j
Dalam konteks  sejarah, permasalahat naglabah ntrsalab iugt pernah  diterapkan oleh para sahabat.  Misa.lnya, dikisahkan  ketika suatu ketika terjadi paceklik,  ada  kasus pencurian  yang  dilaporkan kepada Umar untuk dihukum,  tetapi Umar  menolak  menghukumny4 alasannya  karena pada waktu itu musim paceklik  dan orang  itu mungkin saja terpaksa mencuri karena takut  mati kelaparan. Sebaliknya Umar malah pernah mengancam, "Kalau  kamu terus menerus  melaporkan pencuri hartamu  padahal kamu kaya,  malah nanti tangan  kamu  yang  akan saya potong,  karena kamu yang meniadi sebab orang ini lapar."  Dalam kisah lain disebutkan ada dua orang hamba  sahaja yang mencuri  dari tuannya  karena tidak diberi  makanan yang cukup, Umar  tidak menghukumnya,  tapi iustru mengancam akan memotong  tangan ruannya. Kisah serupa  )uga  bisa didapati pada suatu kisah ketika beberapa budak milik Hadb ibn Abi Balta'ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga, dan menyembelihnya. Umar bin Khaplab  menerima  pengaduan tetapi tidak segera menjatuhkan hukuman  melainkan  lebih dahulu  benanya kepada  budak-budak itu tentang  sebab-musabab  mengapa sampai mencuti. Ternyata mereka benar-benar terpaksa untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Umar benar-benar  marah, Hadb segera dip-ggl dan dipaksanya untuk mengganti unta yang dicuri budak-budaknya.  Sementara budak-budak itu sendiri ia bebaskan dari segala tufltutan.
Ini menunlukkan bahwa  dalam  pelaksanaannya, hukum itu melihat  konteks  atau  pra-kondisinya.  Setiap keputusan hukum memiliki ^pt y^ng disebut sebagai 'illat (sebab, rasioJegis tentang kenapa hukum itu ditetapkan).  Jadi kalau pra-kondisinya  tidak terpenuhi  maka hukum itu tidak bisa dijalankan.
rr tJbih laniut lihat Yusd?dri, Ptaan Kryatingn  Uana dztan  RcaLnabusi Htkta: Kajia,t Kon$P H&',r, Iiz,, Noj,rd&r Af-Til ( yakarta: UII Prcss, . 2000),  hal.  67-110.
60 A-ManIhii, Vol. 4 Nol,Januari  -Juni 2010
Dalam  kaitannya  dengan HAKI, terpadat  dua pendapat yang saling  berseberan gan.Petdap* pian* menyatakan  bahwa  hak milik ntelektoal  (ntelhcual Pnpetl Ngltx IPR) itu harus dilindungi  karena merupakan  prasyarat inovasi dan pembangunan. Jika tidak dilin- dungi, maka orang akan malas menemukan sesuatu akibamya inovasi terhambat, dan dalam kondisi  tertentu hal ini akan menghambat  laiu pembangunan.  Kemakmuran  bangsa  akan  berkutang  dan ini ielas merugikan. Seotang penemu  juga telah menginvestasikan waktu, tenaga,  uang, dan  sumberdaya  lainnya,  sehingga  sangat panas apabila
^p^ y^ng  sudah  dikeluarkan itu dihargai.
Bagi mereka yang sependapat  dengan cara  pandang  sepeni ini, maka pencurian  terhadap  hak milik intelektual sama saja dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam jelas melarang tindakan z-alim suatu pihak  terhadap  pihak lain.ra
Pendapat  kedru, menyat*tn bahwa hak milik intelektual ini justru merugikan  kepentingan publik ftemaslahatan  umum)  karena akan  semakin  memperkecil hak-hak publik meniadi  hak-hak private (individu atau perusahaan).
Pendapat yang menarik bisa dilihat pada tulisan George Monbioq  di Guardian, tzrggal 12 Marct 2002, yangbetitfid ?aknt Nonsensc'. Dari nrlisan iru kita bisa memahami  bahwa  @in  patent hanya  menguntungkan segelintir perusahaan swasta  bukan masyarakat umum. Dibuktikan pula melalui analisis  sejarah ekonomi Erich Schiff,  bahwa  tidak  benat kalau patent tidak dilindglgl 6aL2 inovasi akan terhambat. Dicontohkan bahwa  Swiss dan Belanda, adalah dua r,eg r^ y^ng  dalam  seiarahnya tidak mau  menerapkan undang-undang patent, baoyak industrinya yang mencuri patent, namun  justru saat itulah berkembang  penemuan-penemuan  dan perusahaan-perusahaan besar dari sana.  Beberapa perusahaan Swiss seperti Nesde dan Ciba; iuga  perusahaan  Belanda  seperti Unilever dan Philips, adalah  perusahaan  yang tumbuh karena 'berkah'  mencuri patent atau tidak adanya aturan patent itu. Namun perusahaan-
'' He.m"*an,  'Fiqh.," hal. 3
Al-Manlhil, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 61
perusahaan itu sekarang berbalik  melakukan  lobblJobbl unttk memperketat  aturan  patent.
Tatik menarik di antara dua kubu  inilah,  paling tidak, yang bisa memberi  gambaran tenang pe.rlunya kelelian  dan  kehati-hatian untuk mengambil  keputusan  mengenai HAKI. Kalau dikembalikan kepada hukum Islam maka kita bisa memakai kidrh: "idqa ta'iradat al aatkbatitti qtddima a'gamr btai", xrilnya, apabila teriadi dua maslahat  yang  bertentangan,  maka ambillah yang memiliki kemaslahatan  yang lebih besar.

## E. Pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektud dalam  Perspektif
Fikih Islam
Fiqh Islam memasukkan HAKI dalam al-n,61,  sehingga, keberadaan  undang-undangnya sebagai bentuk perlindungan terhadap  karya secara umum  tidak bertentangan  dengan syari'ah. Hak seorang dalam Hak Milik Intelektual (selaniumya dinrlis HAMI) adalah berupa laqq 'ayi ndli ghayr mtjarrad ftak kehartabendaan yang permanen).l5 Disebut  dengtn l1aqq 'a1nV6 kereta seseorang mempunyai  kekuasaan  penuh untuk menggunakan  dan  mengem- bangkan  haknya itu.
Sedangkan dinamakan dergzn l2aqq mili karena obyek dari F{AMI adalah al-ndl.  Sedrngkan  penamaarmya  dtsebut der,gn baqq gairu mtjanad (haqq a aqanar)  ka:,enz  baqq mqjarrad tidak dapat berubah  walaupun  dicabut atau digugurkan  oleh pemiliknya.  Dengan kzittlajrn haqq nlarrall idzkmennggalkan bekas apabila digugurkan oleh pemiliknya. Berbeda  dengan IIAMI sebtgzl baqq n aqanarymg apabila digugurkan aau dimaafkan  meninggalkan  bekas terhadap
F Asmuni, "Hak Milik," hd. 30-31. " Haqq 'ayi addz.hhek sescoong ymg  ditetapkao sy,re'  terhadap  suatu bcnda  sehingga ie memiliki kekr.rasaan penuh  unrok  menggunakan  dan mcngembaogtan  haknya. Lihlt Tlm ked^ksi, EnlihhPdi Hthb,  ltha (zkttrz: Pf.lchtiar Baru Van Hoeve, 2000), II: 488. '' Scdaogkan yang dimaksud dengo laqq nlarad rd ah hak mumi  yang tidak meningalkan bekas (pengaruh) apabila digugurkan  melalui perdamaian  atau  pemaafan. Lihat  lbtahlm Fadn d-Dabtrc, Daaan al-Maa;f': Dindnh Mtqiraaahj al-Fiqh al-kbd w o.l- Qauit al-Madai @etuc D:ar al 'Ammar, 2000), hal. 320.
62 Al-Marahit, vol- 4 No.l,Januari Juni  2010
orang yang dimaafkan.  Misalnya  apabila  seseorang meninggalkan laqq nili atas karyatya di depan penerbit, maka  karya itu boleh dimanfaatkan  oleh siapa  saja padahal  sebelumnya  hanya bisa dapat dimanfaatkan oleh  pemiliknya saia. Ketika llaqq nnli suatu  karya digugurkan oleh pemiliknya, maka  status hukumnya pun berubah.r8
Seialan dengan peodapat di atas, Az-Zarqi' memasukkan FIAMI yang ia sebut  dengan istilah al-bry q al-adabiyaD  juga ke dalam hak material (al-baqiq alnalfoab). Kedudukan al-btqiq al-adabfoab ini sejajar dengan  al-baqq  al-gakhsh  dzn al-haqq al-'ayi.  Lebih lanjut ia menyebutkan  bahwa FIAMI meliputi  hak cipta,  hak pengarang, dan hak yang berkaitan dengan penemuan  lainnya dalam bidang seni maupun  teknologi. Akan tetapi Az-Zarqa'  lebih cenderung menyebut HAMI dengan  ist:lzh haqq al-ibtihdr  karena sekupnya lebih luas dari prda al-htqiq al-adablyab,le Selanjutnya,  Muhammad Usman Syabir lebih menspesifikkan HAMI sebagai btqiq  na'naujlah yang merupakan  bagian dari bsqnq nAlfoah.
Dengan  dernikiao, kedudukan HAMI dalam hukum  Islam  (fqb) adalah  sah,  karena sudah meliputi beberapa hak  yang telah dikonsepsikan oleh para fukaha sebelumnya. Di zntara, hak-hak itu antara lain laqqblni nnfi ghalnt mtjanad,  al-fuqnq al-adabjlab, btqiq ma'nan iyah, dm bqfiq al-ibtikir.
Kajian  soal HAKI dalam Islam juga telah  dilakukan oleh Maima'  al-Fiqh alJslirri. Datam  hal ini lembaga ini mengeluarkan keputusan Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentzng btqiq na'nan foah Pertama Narna, dag. ng, alamat dan merekny'4 serta hasil cipaan (<arang-mengarang) dan hasil kreasi  adalah  hak- hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya yang  dalam  abad
tr Asmuni. "Hak  Milik,", hal.  35.
'e Menurutoya, FIAMI merupakan  pcrsoalao baru  yang  lahir sebagai fibat drri sistem kehidupan  modern  dalam berbagai bidang tenrtama  ekonomi  dan  kebudrlz.:n. Tuiuzn d:ri HAMI adalah uotuk mcmbeti  motivasi Lcpada umat  lslam untuk mehhirkan karya  dan penemuen-penemuan  baru. Lihat Musp6 Ahm^A.l-Z.er+', al-Fiqb ol-lfitij (Eztbib al- Jadid @eiat Dir al-Fikr, t.t), III: 21.
Al-Manihii, Vol.4 No.l,Januari  -Juni 2010
63
moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai  ekonomis yzng diakui orang sebagai  kekayaan. Oleh karena itu, hak- hak seperti inr tidak boleh  dit nggar.
Kcdsa. Perr:il/.k h^k-hak  non-material sepeni  nama dagang alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan  terhadap  haknya in:, dan bisa  ditransaksikan dengan  s€iurnlah  uaog dengan  syzrat terhindar  dari b€$agai ketidakpastian dan tipuan,  seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang  bersifat material.
IQtiga Hak cipta,  karang-mengaraog  dan  hak  cipta  lainnya dilindungi oleh syara'. Perniliknye  mempunyai  kewenangan terha&pnya dan tidek  boleh dilanggar.
Majelis  Ulama  Indonesia (VIU!, lembaga  yang menjadi  wadah atau majelis  yang menghimpun para  ulama,  zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan  gerak  dan  langkahJangkah umat  Islam  Indonesia dalam meur:iudkan cita-cita bersama. Menurut MUI, perlindunngan Hak Cipta tidak bertenangan  dengan syariat Islam.r
MUI Bahkan  mengeluarkan fatwa  khusus berkaitan  dengan perlindungan HAKI, yaitu  fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Pendapat MUI menggolongkan  Hak  Cipta sebagai barang berharga  yang boleh  dimanfaatkan secara syara' (hukum  Islam), mengutip pendapat  cendekiawan muslim Beirut, Fat$ al-Durayni dalam  kitabnya flaqq al-IUiEr fi al-Fiqb al-IsDni al-Mryiran Mayita:  thna  dai ktlangar LIaThab Maliki, S1af i, dan Hanbat berpndapat  babnu hak cipta  atas ciptaan yng oriinal dan manfaat  tngolong bana Mtarya, tebagainana benda liht bobb dinanfaatkan semra yara' (hrfun Islan).z
64 Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
'Hukum Online, "Mcngkaji Hak  Kckayaan Intclektud da.i Kacamata  Hukurn IslarrL" btluaothrc.am, tenanggal  25  Januari  2003. Dilor'nlud talggn 16 Mci 2006. " Fzfi d-Drrayrt, Ilaqq al-Ibtidr j al-Fin  al-kEni  al-Mtqiran, @eirt  Dir d.-Fllr.t d-Mu'is-ir, I 984), IV 20.
Selain fatwa No. 1 tahun 2003  tersebut,  pada tahun 2005, MUI iuga  meneluarkan  fatwa tenteng  Pedindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKD. bagian kedua fatwa ini menet^pk^n: ?erlama, Dalam hukum Islam, HAKI dipandang  sebagai  salah satu lryiq nilillab (hak  kekayaan) yang mendapat  perlindungan  hukum (nasbin) sebryimanr nil Q<ekzyazn). kfuq HAKI yang mendapat pedindungan  hukum  Islam sebagaimana dimaksud angka  1 tersebut adalah FIAKI yang tidak bertentangan  dengan hukum  lslam. I(etiga, HAKI dapat  diiadikan  obyek  akad (al-na'qid 'dafi), buk *rd mt'ipadab (pertukaran,  komersial), maupun akad labarm'it (non- komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. IGe@at, Settzp bentuk pelanggaran  terhadap HAKI, termasuk  namun tidak terbatas pada menggunakan,  mengungkapkan,  mem-buat, memakai, menlual, mengimpor, meng-ekspor, mengedarkan,  menyerehkan,  menyedia- kan, mengumumkan, memperbanyak,  menjiplalq memalsu,  memba- iak HAKI milik orang lain secara tanpa hak  merupakan  kezaliman dan hukumnya adalah  baran.
Berkenaan  dengan hak kepengarangan (haqq al-td'q, s l^h satunya hak cipta,  perlu dipertimbangkan pendapat  Wahbah  al- Zuhayfi. Ilmuwan  muslim  ini  belpendapat bahwa  hak  kepengarangan dilindungi  oleh hukum Islam. Karenanya,  mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan  pelanggaran  atau keiahatan terhadap  hak  pengarang.z
Berdasarkan alasan tersebut menurut MUI pelanggaran  hak cipta hukumnya  adalah  haram. "Pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiaq  tapi  juga merupakan perbuatan  zalim. Memanfaat- kan  hak orang  lain, sama halnya dengan mencuri."2l
Menurut Ma'ruf  Amin, maraknya  pelanggaran terhadap HAKI, khususnya tindak pembajakan,  mematikan  kteativitas seniman  dalam  berkarya. Ma'ruf  Amin juga  mengatakan  bahwa
Al-Manihii, Vol. 4 No.l, Januati - Juni 2010 65 2 Wahbah  al-Zuhayfi, Al-Fiqb alltliai ta Adilbab @ruc dar al-Fik d-Mu'esir, 1998), M862. ! Hal ini ditegaskan oleh Kctua Umum  Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Arrir! se.t dikeluarkannya  fatwe MUI tentang pernh{akel
fatwa ini bukan segala- galanya, tapi merupakan sebuah pendekatan moral,2a
Berbagai  pemyataan  ulama dan keputusan  lembaga di atas merupakan  bentuk  nyata perhatian  dan upaya perlindungan  meteka terhadap  hak kekayaan intelektual.  Pendapat-pendapat di atas pada dasamya adalah fikih hak kekayaan intelektual  yang masih berserak.
Oleh karena itu perlu rumusan  khusus konstruksi fikih hak  kekayaan intelektual sebagai jawaban hukum Islam terhadap perkembangan hak di era modem.

## F. Penutup
Realia  pembaiakan  di Indonesia sudah masuk  dalam kategori parah. Seakan-akan aktifitas ini telah menladi  budaya di negara ini.
Maka, wajar  iika pihak  pemerintah sangat kewalahan  memberantas 'kegiatan masyatakat' ini. Tapi,  apapun  ceritanya, pembaiakan sesunggunya akan menimbulkan  kerugian yang sangat luar biasa di masyarakat. Tidak terbatas hanya pada ketugian finansial saja, melainkan kerugian  dalam  bidang  etos kerja dan pemikiran yang inovatif juga akan dirasakan.  Sebaliknya,  suatu negara yang bebas dari pembajakan akan lebih kreatif mengeluarkan  ide-ide baru yang cemerlang  sehingga  dapat memberikan kontribusi  keilmuan yang baik bagi rakyat dan negaranya.
Peran hukum Islam fuga  sangat diperlukan dalam  hal ini, untuk meredam aktivitas pembajakan  sekaligus  meningkatkan pola pikir masyerakat  sudah  seharusnya hukum Islam  melalui  para pakatnya, berperan memberikan kontribusi kepada negara, atau setidaknya hanya memberikan petunjuk kepada umat,  mana jalan yang  benar untuk selaniutnya diterapkan, dan  mana yang  salah untuk  selaniutnya ditinggalkan.
Meskipun dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa pembajakan HAKI dalam fikfi Islam adalah  haram, namun  demikian hukum Islam belum megatur  secara detail tentang praktek
/ bia
Al-Man;hii, Vol.4 No.l,Januari Juni 2010
pembaiakan ini. Oleh karena itu menjadi  tugas kita semua untuk memberikan  penjelasan  kepada masyarakat  bagaimana Islam memandang praktek pembajakan  terhadap HAKI. Dengan demikian,
akan lebih nyata bahwa Islam pada dasarnya memang komprehensif, termasuk  mengatur hukum kekayaan intelektual secara detail.
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 67

## DAFTAR PUSTAKA
Abd al-Salam, 'lzz -D-rn. Qan'i'id al-Alkin f Masilib al-Anin. Beirut Dir al-Kutub  al-'Ilmiyah, t.t.
Al-Dabbo, Ibrah-im Fidil. Danin al-Man,if':  Dirisah Mtq,iranah f al-Fiqh al-Isldni va al-pinrtn aLMadan. Beirut: Dir al
Ammir, 1997.
Al-Bn ji, Sa'id Ramidan. Qawibi1 al-Maslaltab fi al-Sbai'alt al-
Islinfuah. Beirur Mu'assasah al-Risilah, 1986.
Al-Durayni, Fathi. Haqq al-lbtikir f al Fiqb al-Islini al-Mryiran.
Beirut: D-ar al-Fik al-Mu'isir, 1984.
AIi Rabj'ah, Abdul Aziz Abdut Rahman bn, Adillan  al-Tayi': al- M,tkhtaif rt alllttijij bibi al piat, al Istibsi4 al kfi;lib, al krtsbib, Ji'ah al Imam bin Su'ud al Islami.  tanpa  penerbit,
1984.
Al-SMdb-i. Al-MwiJaqit. Beirut: Dir al-Kutub at-'Ilmiyah, 2003.
AJ-Zuhay[, Wahbah. Al-FQb al-lsEni wa Adilhtuh, 9 jilid. Beirut:
Dar al-Fikr  al-Mu'igir, 1998.
Ariwirawan, Adit. "Ekspansi HAKI Bisa Memperparah Kemiskinan," d am  Majalab Keadilan. Lembaga Pers Mahasisura Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Edisi  II /Tahun  XXXI/2004.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqi;id al-Sbai'ab Mentntt al-Sb;tibi.
Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 1996.
Gautama,  Sudargo. Se!-Segi Hak Milik lntehlehal Bandung Fresco,
1990.
Hermawan, Aii. "Fiqh Hak Cipta," d rm media.isnet.org. Diakses pada tanggal  16 Mei 2006.
"Mengkaji  Hak Kekayaan Intelektud dari Kacamata Hukum Islam," dahm Htksn Online, te*anggzl 25 Janlni 2003.  Diakses pada tanggal  16 Mei 2006.
68
Al-Manihij, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Asmuni. "Hak Milik Intelektual  dalam Perspektif Fiqh  Islami,"
dzlam furnal Al-MattarT Edisi IX. Yogyakarta:  Jurusan Syariah FIAI Ull,20O2.
Mu'allim, Amir. "Maqagid al-Shai'ah: Fungsi  dan  Kedudukannya dalam  Peneapan Hukum," ddam Jmal al-Manaid  Edtsi
W Desember, 1997.
Mubarolq  Jaih. "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," dalam UNISIA: Jtnal llm*Ilnr Sosial No. 48DO(X\UUI
2003.
Muhammad, Abdulkadir.  Kajiar Hrkm Ekononi Hak Kekalaan Intebletsal Bandung: Citra Aditya  Bakti, 2001.
Syafrinaldi. Sejarah dan Teoi Perlir&rngan Hak Kckqaan  Inteleknal,
da,lzm Jnnal Al Manaid Edisi IX. Yogyakarta:  Jurusan
Syariah FIAI U11,2002.
Tim Redaksi. EttsiHopedi Htkm Islan, 6 iilid. Jakana:  PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Usman,  Rachmadi. Htbrn Hak alat kfuyaan Innbktuat Perlirdrngan dan  Dimensi Htkrnnla Di Indonesia. Bandung P.T. Alumni, 2003.
UU No.  19 tabm  2002 te ang Hak Hak Crpta. Bandung:  Penerbit Citra  Umbara  Februari 2003.
Yusdati. Peranan Kepentingm Unm Dalan Ruktulisari Htkln:  kjiatt Konrcp Htkum Islan Najandditt At Ttf. Yogyakattz: Ull Press,2000.
lJ-Zarq ' , Musfafa  Ahmad.  At-Fiqb  al-lsEni f iapbib al-Jadi4 3 ithd.
Beirut Dar d Fikr, t.t.
Al-Manahij, Vol. 4 No.1,Januari -Juni 2010 69
Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Jaouari  -Juni 2010