INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13801-13813 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal
Yuyut Prayuti 1 ✉ , Mistunah 2
Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara
Email: prayutiyuyut@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Makanan yang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produksi seringkali tidak mempunyai label dan  sertifikat  halal  yang  dapat  menjamin  kehalalannya.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  keraguan dan bahaya  bagi  konsumen,  terutama  bagi  mereka  yang  memperhatikan  kehalalan  makanan  yang dikonsumsi. Penelitian ini tujuannya yaitu untuk dianalisis perlindungan konsumen terhadap makanan yang  diproduksi  oleh  UMKM  yang  tidak  mempunyai  sertifikat  dan  label  halal  pada  produk kemasannya.  Metode  yuridis  normatif  digunakan  pada  penelitian  ini  melalui  penggunaan  data sekunder  dari beberapa  rujukan  sumber  hukum  serta  kehalalan  produk  dengan  mendeskripsikan landasan  yuridis  terhadap  sertifikasi  halal  pada  UMKM. Hasil  dari  penelitian  ini  berupa deskripsi mengenai  perlindungan  konsumen  pada  produk  konsumsi  ataupun  barang  yang tidak  memiliki sertifikasi halal. Kesimpulannya, perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal belum berdasar pada peraturan yang berlaku. Sehingga, dibutuhkan upaya dari  pihak  terkait  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  konsumen  tentang  kehalalan makanan serta memberikan insentif kepada UMKM untuk memperoleh label dan sertifikat halal pada produk mereka .
Keywords: Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, UMKM

## Abstract
Food produced by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) often do not have halal labels and certificates that can guarantee it is halal. This can create doubts and dangers for consumers, especially for those who pay attention to the halal food consumed. This aim of this study is to analyze consumer protection  for  food  produced  by  MSMEs  that  do  not  have  a  halal  certificate  and  labels  on  their packaged products. The normative juridical method is used in this study through the use of secondary data from several references to legal sources and product halalness by describing the juridical basis for halal certification in MSMEs. The results of this study are in the form of a description of consumer protection  for  consumer  products  or  goods  that  do  not  have  halal  certification.  In  conclusion, consumer protection for MSME-produced food without a halal certificate and label is not yet based on  applicable  regulations.  Thus,  efforts  from  related  parties  are  needed  to  increase  consumer awareness and understanding of halal food and provide incentives to MSMEs to obtain halal labels and certificates for their products .
Keywords: Consumer Protection, Halal Certification, MSMEs

## PENDAHULUAN
Label sertifikasi halal pada produk makanan saat ini menjadi isu yang semakin relevan dan  penting.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  banyaknya  jumlah  konsumen  yang memperhatikan  aspek  halal  pada  produk  yang  dikonsumsinya,  entah  itu  karena  faktor agama  maupun  kesadaran  akan  kesehatan.  Namun,  banyak  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) pada industri makanan yang tidak mempunyai label dan sertifikat halal yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan POM keluarkan. Menurut survei yang telah dilaksanakan  oleh  The  Halal  Science  Center  Chulalongkorn  University,  sebanyak  66,7% konsumen  di  Asia  menganggap  penting  untuk  memilihnya  produk  makanan  yang mempunyai sertifikat halal. Di samping itu, label halal juga dianggap sebagai faktor yang bisa dapat meningkatkan daya saing produk kuliner, terutama bagi produsen yang ingin memasarkan  produknya  di  pasar  global.  Dalam  studi  yang  dilakukan  oleh  Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN), label halal diketahui sebagai satu diantara faktor terpenting untuk menariknya minat pasar internasional untuk produk makanan Indonesia.
Bedasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  pada  tahun  2020  UMKM  di Indonesia  jumlahnya  mencapai  64,2  juta  unit.  Namun,  belum  semua  UMKM  memiliki sertifikat halal pada produk makanannya. Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survei pada tahun 2018, menemukan hanya sekitar 20,5% dari 5,7 juta pelaku UMKM yang telah memiliki  sertifikasi  halal  di  Indonesia.  Fakta  ini  mengindikasikan  bahwa  masih  terdapat banyaknya  UMKM  di  Indonesia  yang  persyaratan  sertifikasi  halal  belum  terpenuhi  pada produk makanannya. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun
2020 menyebutkan bahwa  produk makanan yang  tersebar  di pasar sebanyak 41% yang tidak mempunyai lebel halal, sementara 29% produk makanan tidak memenuhi persyaratan kesehatan (BPOM, 2020). Hal ini menjadi masalah karena produk makanan yang diproduksi oleh UMKM seringkali tidak memperoleh label dan sertifikat halal, sehingga mempersulit konsumen dalam memilih produk makanan yang aman dan halal (Waharini & Purwantini, 2018).
Berbagai penelitian yang sudah dilaksanakan dalam  melakukan identifikasi faktor- faktor yang mempengaruhinya produsen UMKM agar mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal. Hasil studi yang dilakukan oleh Andriani dkk (2020) menunjukkan bahwa  pengetahuan  produsen  tentang  sertifikasi  halal,  motivasi  untuk  meningkatkan kualitas produk, dan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait berpengaruh positif terhadap kepatuhan produsen terhadap peraturan perundangan halal. Studi yang dilakukan oleh  Budiarti  dkk (2019) menunjukkan  bahwa pengetahuan konsumen  tentang sertifikasi halal dan label halal berdampak positif kepada minat konsumen dalam membeli produk halal. Tetapi, masih terdapat produsen UMKM yang tidak mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksinya. Salah satu faktor yang menyebabkan  produsen  UMKM  tidak  mematuhi  peraturan  perundangan  halal  adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan produsen terkait peraturan perundangan halal, akibatnya mereka tidak menyadari betapa pentingnya sertifikat halal pada produk makanan yang  diproduksinya (Agustina dkk., 2019). Selain itu,  biaya dan proses yang  rumit untuk mendapatkan sertifikasi halal juga menjadi kendala bagi produsen UMKM untuk mematuhi peraturan perundangan halal.
Ketika produsen  UMKM tidak mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksinya, maka hal ini berdampak negatif terhadap hak-hak konsumen. Konsumen dapat terkena dampak buruk dari konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan. Dampak buruk ini dapat berupa gangguan kesehatan, kerugian finansial, atau  merusak  kepercayaan konsumen  terhadap produsen dan pemerintah (Fauzi, 2017). Sehingga, kesadaran dan pengetahuan produsen UMKM penting untuk ditingkatkan mengenai  peraturan perundangan halal pada produk makanan  yang  diproduksinya.  Pemerintah  dan  lembaga  terkait  juga  perlu  memberikan dukungan dan fasilitas yang memudahkan produsen UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal bagi produk makanan yang mereka hasilkan.  Di samping itu, edukasi dan kampanye kepada  konsumen  tentang  pentingnya  memilih  dan  mengonsumsi  makanan  yang  telah bersertifikasi halal dan memiliki label halal juga menjadi hal yang krusial. Dengan adanya edukasi  dan  kampanye  ini,  diharapkan  konsumen  dapat  lebih  sadar  akan  hak-haknya
sebagai konsumen dan dapat memilih produk makanan yang lebih aman dan halal untuk dikonsumsi (Agustina dkk., 2019).
Beberapa  studi  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  dan  kesadaran produsen  UMKM  terhadap  peraturan  perundangan  halal  masih  rendah,  sehingga diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  mengenai  pentingnya memenuhi standar keamanan dan kehalalan dalam produksi makanan (Yuningsih, 2020). Selain itu, sulitnya akses produsen UMKM terhadap sertifikasi halal juga menjadi kendala dalam  memenuhi  persyaratan halal untuk  produk makanan mereka  (Sukoco  dkk., 2021). Pada  tahun  2019,  Indonesia  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan seluruh produk farmasi, minuman, dan makanan yang ada di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal. Diharapkan hal ini bisa memberi perlindungan terbaik bagi untuk konsumen, serta mendorong produsen UMKM untuk memenuhi persyaratan halal dalam produksi makanan mereka (Nasution dkk., 2021). Lembaga sertifikasi halal perlu memberikan layanan sertifikasi yang terjangkau dan mudah diakses  oleh  produsen  UMKM,  sehingga  mampu  mendorong  produksi  UMKM  agar sertifikasi  halal  diajukan  untuk  produk  makanan  yang  dihasilkannya.  Sementara  itu, produsen  UMKM  perlu  meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  mereka  mengenai pentingnya  memenuhi  persyaratan  halal  dalam  produksi  makanan,  serta  berkomitmen untuk  memenuhi  standar  keamanan  dan  kehalalan  dalam  produksi  makanan  mereka (Sukoco dkk., 2021).
Dalam  menerapkan  perlindungan  konsumen  terhadap  makanan  produksi  UMKM tanpa  sertifikat  dan  label  halal,  terdapat  beberapa  peraturan  perundangan  yang  perlu dipatuhi  oleh  para  produsen  makanan,  di  antaranya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  serta  Peraturan  Menteri  Agama  No.  24  Tahun  2013  tentang Sertifikasi Halal. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturannya tentang kewajiban dan hak konsumen serta konsumen dilindungi oleh pedagang dari  produk  yang  tidak  aman  dan  tidak  layak  dikonsumsi.  Selain  itu,  pada  Peraturan Pemerintah  No.  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  diatur  terkait  tata  cara penulisan label pada kemasan makanan serta persyaratan iklan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen makanan. Sementara itu, pada Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2013 tentang  Sertifikasi  Halal,  aturannya  mengenai  tata  cara  sertifikasi  halal  pada  produk makanan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen makanan agar produknya mendapatkan  sertifikat  halal.  Meskipun  demikian,  masih  terdapat  banyak  UMKM  yang belum mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan persyaratan halal pada
produk  makanan.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  UMKM  terhadap persyaratan halal di antaranya adalah kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan halal, kurangnya  akses  informasi  mengenai  sertifikasi  halal,  serta  tingginya  biaya  untuk memperoleh sertifikasi halal.
Sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi  UMKM  tanpa  sertifikat  dan  label  halal,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan pengetahuan produsen makanan mengenai persyaratan halal, menyediakan akses informasi mengenai  sertifikasi  halal,  serta  memberikan  insentif  bagi  produsen  makanan  yang mematuhi persyaratan halal. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal, perlu dilakukan analisis mengenai pengetahuan  dan  penerapan  peraturan  perundangan  yang  berhubungan  dengan perlindungan konsumen  pada produk makanan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap persyaratan halal. Sehingga, penelitian ini tujuannya yaitu untuk dianalisis  pengetahuan  serta  penerapan  peraturan  perundangan  terkait  perlindungan konsumen pada produk makanan yang tidak mempunyai sertifikat halal, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya kepatuhan UMKM terhadap persyaratan halal

## METODE PENELITIAN
Riset ini memakai metode kepustakaan yuridis normatif yang menelaah lebih lanjut terkait kajian pustaka sekunder yang akan disajikan menjadi kumpulan data yang terdiri dari sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer pada peraturan perundang-undangan yang  tersedia  pada  cipta  kerja  serta  perlindungan  hukum  bagi  para  konsumen  dan produsen pelaku UMKM di Indonesia. data dukungan lainnya melalui pustaka yakni jurnal serta  daftar  rujukan  artikel  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sertifikasi  halal  dan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
P engaturan  dan  penerapan  peraturan  perundangan  mengenai  perlindungan  konsumen pada produk makanan tanpa sertifikat halal
Terdapatnya  berbagai  aturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perlindungan konsumen pada produk makanan di Indonesia, di antaranya:
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Ketentuan dan Prosedur Pemberian Tanda Halal pada Produk Pangan
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2019 tentang Proses Sertifikasi Halal
Peraturan-peraturan  tersebut  menegaskan  bahwa  produsen  makanan  wajib memperoleh  label  dan  sertifikasi  halal,  serta  memenuhi  persyaratan  kesehatan  dan keamanan makanan untuk menjaga hak-hak konsumen. Meskipun peraturan perundangan tersebut  telah  ada,  masih  terdapat  produsen  makanan,  terutama  UMKM,  yang  tidak mematuhi peraturan dan memproduksi makanan tanpa label dan sertifikat halal. Hal itu bisa membahayakan  kesehatan  konsumen  dan  melanggar  hak-hak  konsumen.  Dengan demikian,  diperlukan  upaya untuk meningkatkan pengaturan serta penerapan peraturan perundangan  mengenai  perlindungan  konsumen  pada  produksi  makanan  yang  tidak bersertifikat halal, baik oleh produsen, pemerintah, dan juga konsumen.
Dasar hukum untuk menjaga konsumen dari produk makanan yang tidak sehat serta tidak aman tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan  Pangan  Olahan  dan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (Indonesia, 1999). Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,  pelaku  UMKM  ataupun  produsen  yang  memproduksi  makanan  diwajibkan mematuhi standar keamanan dan kesehatan pangan yang ditetapkan oleh Badan POM. Di samping  itu,  mereka  juga  harus  memberikan  informasi  yang  jelas,  benar,  serta  tidak menyesatkan tentang produksi makanan yang telah mereka hasilkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Olahan mengatur bahwa label  pada  kemasan  produk  makanan  informasinya  perlu  diberikan  secara  jelas  tentang bahan-bahan  yang  digunakan  dan  memenuhi  persyaratan  keamanan  pangan.  Namun demikian, tidak ada persyaratan khusus untuk sertifikasi halal pada produk makanan.
Bagi konsumen Muslim, hak serta kebutuhan untuk memilihnya produk yang sudah bersertifikat halal sangat penting. Oleh karena itu, beberapa organisasi atau badan sertifikasi halal  seperti  LPPOM  MUO  (Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan  Kosmetika Majelis  Ulama  Indonesia)  memberikan  sertifikat  halal  secara  sukarela  kepada  produsen makanan.  Namun  demikian,  masih  banyak  makanan  yang  diproduksi  UMKM  yang  tidak memiliki  sertifikat  halal,  sehingga  peranan  aktif  dibutuhkan  dari  pemerintah  untuk mengawasi  serta  memberikan  bimbingan  kepada  pelaku  usaha  agar  mereka  memenuhi persyaratan  keamanan  dan  kesehatan  pangan  serta  menyampaikan  informasi  yang transparan  dan  tidak  menyesatkan  konsumen.  Pada  akhirnya,  penerapan  aturan perundang-undangan  yang  ada  dan  pengawasan  yang  ketat  dari  pemerintah  dapat membantu  meningkatkan  perlindungan  konsumen  pada  produk  makanan  yang  tidak bersertifikat  halal.  Selanjutnya  setiap  pelaku  UMKM  bisa  pula  memakai  platform  e-
commerce dan sosial media untuk memasarkan produk mereka. Pada tahun 2018 terdapat kasus UMKM yang tidak memiliki sertifikat dan label halal di pasar Senen, Jakarta. Badan POM menemukan 21 produksi makanan dari UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal di Pasar Senen, Jakarta. Produk-produk tersebut antara lain adalah keripik tempe, kerupuk, dan mi instan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  banyak  UMKM  di  berbagai wilayah  di  Indonesia  yang  tidak  mempunyai  label  dan  sertifikat  halal  pada  produksi makanannya.  Penelitian  juga  mengindikasikan  bahwa  pelaku  UMKM  memiliki  kesulitan dalam  memenuhi  persyaratan  sertifikasi  halal  karena  biaya  yang  tinggi  atau  kurangnya pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal yang harus dipenuhi.  Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh  (Widayat dkk., 2022), hanya sekitar 25% UMKM di Kabupaten  Semarang  yang  memiliki  sertifikat  halal.  Hal  serupa  juga  ditemukan  dalam penelitian  oleh  (Triharini,  2022)  di  Bali  dan  (Sjakoer  dkk.,  2022)  di  Jawa  Timur,  di  mana sebagian  besar UMKM tidak memiliki  sertifikat halal  pada produk  makanan  mereka. Hal serupa juga terdapat pada berita yang dilansir oleh salah satu media online  pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 50%  UMKM  di  Kota  Bandung  yang  belum  mempunyai  setifikat  halal.  Salah  satu  faktor penyebabnya adalah masih minimnya pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya untuk sertifikasi halal dan belum adanya regulasi yang tegas dalam penerapan sertifikasi halal bagi para UMKM. Demikian pula dalam hal ini diperlukan adanya usaha  dari  pihak  yang  berkepentingan  agar  memberikan  edukasi  dan  pelatihan  kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penerapan regulasi yang ada untuk meminimalkan risiko bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan produk yang mereka konsumsi. Upaya-upaya tersebut dapat meliputi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk makanan yang aman dan halal.
Demikian juga, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif atau bantuan keuangan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan yang diproduksi tanpa sertifikat  halal,  pemerintah  harus  lebih  aktif  dalam  mengawasi  dan  memastikan  bahwa produsen  makanan,  termasuk  UMKM,  mematuhi  persyaratan  keamanan  dan  kesehatan pangan yang berlaku. Konsumen perlu lebih proaktif dalam memeriksa label dan sertifikat halal pada produk makanan yang mereka beli, serta melaporkannya kepada otoritas yang berwenang jika menemukan adanya makanan yang diproduksi oleh UMKM tidak memenuhi persyaratan  keamanan  dan  kesehatan  pangan.  Perlu  diingat  bahwa  keamanan  dan
kesehatan  pangan  merupakan  hak-hak  yang  konsumen  miliki  perlu  dilindungi  oleh pemerintah dan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat halal, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis dan konsumen. Perbaikan terus menerus harus dilakukan dalam pengaturan dan  implementasi  peraturan  perlindungan  konsumen  terkait  makanan  yang  diproduksi tidak memiliki sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah minimnya  pengawasan  dan  penindakan  hukum  terhadap  pelaku  bisnis  yang  melakukan pelanggaran persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, masih ada juga beberapa pelaku UMKM yang  belum  memahami  dan  mematuhi  persyaratan  sertifikasi  halal,  sehingga  perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif dan efektif. Pemerintah Indonesia telah berupaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  pelaku  usaha  mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui program-program pelatihan dan pendampingan, namun masih  perlu  lebih  banyak  dukungan  dan  kolaborasi  dari  berbagai  pihak.  Demikian  pula, diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam meningkatkan  pengaturan  dan  penerapan  aturan  perundang-undangan  mengenai perlindungan konsumen pada makanan yang diproduksi tanpa sertifikat halal di Indonesia. Dengan  adanya  kerjasama  yang  baik,  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  usaha yang sehat, aman, dan halal bagi masyarakat.

## Tanggung Jawab pelaku UMKM terhadap konsumen produk yang tidak bersertifikasi halal
Bagi pelaku UMKM yang beroperasi pada sektor minuman serta makanan, pentingnya tanggung  jawab  terhadap  konsumen  sangatlah  besar.  Keberadaan  sertifikat  halal  pada produk menjadi krusial, karena tanpa sertifikasi tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari konsumen, terutama bagi mereka yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman. Sebagai pelaku UMKM, pelaku memiliki tanggung jawab untuk selalu memperhatikan bahwa produk yang dihasilkan serta di jual memenuhi  standar  keamanan  dan  kehalalan  yang  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu,  pelaku UMKM  harus  memperhatikan  persyaratan  produk  halal  dengan  sungguh-sungguh  dan memanfaatkan peluang pasar produk halal yang semakin berkembang. Jika produk pelaku UMKM tidak memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM  perlu menginformasikan secara jelas dan transparan tentang bahan baku serta proses produksi produk tersebut. Pelaku usaha juga harus siap memberikan penjelasan dan  informasi yang  dibutuhkan oleh  konsumen tentang kehalalan produknya. Dalam  penegakan hukum, pemerintah  dapat  memberikan sanksi  dan  hukuman  yang  tegas  terhadap  produsen  UMKM  yang  melanggar  peraturan
perundangan halal. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau tuntutan pidana  terhadap  produsen  yang  melakukan  tindakan  kriminal  terkait  produksi  makanan yang  tidak  memenuhi  standar  keamanan  dan  kehalalan  makanan  (Fauzi,  2017).  Dalam keseluruhan,  perlindungan  konsumen  terhadap  makanan  yang  diproduksi  UMKM  tidak mempunyai label dan sertifikat halal merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari produsen, pemerintah, lembaga terkait, dan konsumen.
Jika  pelaku  UMKM  melanggar  peraturan  tentang  produk  halal,  maka  akan  ada beberapa  dampak  yang  harus  ditanggung,  antara  lain:  pelaku  UMKM  yang  melanggar peraturan  tentang  produk  halal  dapat  dikenai  tindakan  hukum,  baik  pidana  maupun perdata,  berdasar  pada  ketetapan  yang  ada,  pelaku  UMKM  yang  tidak  memenuhi persyaratan produk halal dan melanggar aturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak reputasi buruk yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan peluang bisnis yang diharapkan,  pelaku UMKM yang  menimbulkan kerugian  pada konsumen atau pihak  lain karena produk yang tidak memenuhi persyaratan halal dapat dikenai tuntutan ganti rugi dan sanksi administratif.
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan mengenai kewajiban pelaku bisnis terhadap produk halal yang dihasilkannya. Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa produsen atau pelaku bisnis yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal wajib memperoleh sertifikat halal.  Selain  itu,  Pasal  12  ayat  (1)  pada  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa produsen  atau  pelaku  usaha  yang  menghasilkannya  produk  yang  tidak  berkewajiban mempunyai sertifikat halal, namun menyatakan atau menandai produknya sebagai produk halal,  wajib  memperoleh  sertifikat  halal.  Jika  pelaku  usaha  atau  produsen  yang  tidak mematuhi ketetapan tersebut, maka Pasal 23 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa  pelaku  usaha  atau  produsen  yang  kewajiban  sertifikasi  halal  tidak  dipenuhi  bisa diberikan  sanksi  administratif,  diantaranya  denda  administrasi,  mencabut  sertifikat  halal, pembekuan  sementara,  dan  teguran  tertulis.  Selanjutnya  Pasal  27  ayat  (1)  dan  ayat  (2) menyebutkan bahwa pelaku usaha atau produsen yang melakukan tindakan pelanggaran ketetapan  dalam  undang-undang  ini  bisa  diberikan  sanksi  pidana,  diantaranya  didenda maksimal  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliyar  rupiah)  atau  dipenjara  maksimal  lamanya  5 tahun.  Sehingga,  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal memberikan sanksi untuk produsen atau pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan menyatakan atau menandai produknya sebagai produk halal (Indonesia, 2014).  Dengan  demikian,  sangat  penting  bagi  pelaku  UMKM  untuk  memperhatikan
persyaratan  produk  halal  dan  memastikannya  standar  keamanan  serta  kehalalan  sudah dipenuhi  pada  produk  yang  dihasilkannya,  serta  memperoleh  sertifikat  halal  yang diperlukan.  Hal  ini  akan  membantu  pelaku  UMKM  memenuhi  kewajibannya  dan mempertahankan bisnis mereka secara legal.
Dalam  praktiknya,  pelaku  UMKM  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  produk  halal dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi konsumen, termasuk risiko kesehatan dan keamanan makanan. Sebagai konsumen yang cerdas, kita sebaiknya sering mengamati label  halal  dari  produk  yang  nantinya  kita  beli,  terutama  pada  produksi  minuman  serta makanan.  Kemudian,  bisa  pula  kita  melaporkan  pelaku  UMKM  yang  tidak  memenuhi persyaratan produk halal kepada lembaga yang berwenang, seperti Badan POM. Laporan tersebut  dapat  membantu  memperbaiki  sistem  sertifikasi  halal  dan  mendorong  pelaku UMKM  untuk  memperhatikan  persyaratan  produk  halal  dengan  lebih  serius.  Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk menuntut ganti rugi bisa mendapatkan kerugian karena produk  yang  dikonsumsi  tidak  mempunyai  sertifikat  halal,  yang  menjadi  pertanggung jawaban  pelaku  UMKM.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen mengatur hal ini, di mana Pasal 14 menyatakan bahwa produsen atau penyedia jasa  berkewajiban  dalam  bertanggung  jawab  kepada  konsumen  dari  kerugian  yang didapatkan akibat produk yang dihasilkannya.
Pasal  13  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal menjelaskan  bahwa  sanksi  administrasi  bisa  diberikan  jika  pelaku  usaha  yang  tidak memenuhi  persyaratan  yang  sudah  ditetapkan.  Sanksi  administratif  tersebut  meliputi teguran  tertulis,  pencabutan  sertifikat  halal,  pencabutan  izin  usaha,  dan  denda  yang berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, pada Pasal 56 Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 juga mengatur tindakan hukum yang bisa konsumen lakukan apabila kerugian terjadi akibat penggunaan produk yang tidak halal. Perlakuan hukum bisa konsumen  lakukan  entah  itu  dengan  pidana  ataupun  perdata,  tergantung  dari  tingkat kerugian yang diderita. Jika secara perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata kepada  pelaku  bisnis  terkait  dengan  kerugian  yang  diderita.  Sedangkan  secara  pidana, pelaku bisnis dapat dikenai tindakan pidana berupa denda dan/atau penjara berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada. Oleh karna itu, pelaku UMKM harus memperhatikan persyaratan  produk  halal  dengan  sungguh-sungguh  untuk  menghindari  risiko  yang merugikan bagi konsumen dan bisnis mereka. Jika terjadi pelanggaran, pelaku UMKM akan bertanggung  jawab  dan  dapat  dikenai  sanksi  administratif  berupa  tindakan  hukum  dari konsumen  atau  pihak  berwenang.  Namun,  jika  sesuatu  yang  tidak  diharapkan  terjadi akibatnya pelaku usaha tersebut harus melakukan tahapan hukum sesuai dari hak-hak yang
konsumen miliki pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, beberapa langkah yang harus diambil antara lain Melakukan pembayaran atau transaksi ganti rugi pada kerugian yang dialami konsumen, menghentikan kegiatan usaha tersebut yang dapat menimbulkan kerugian konsumen, mewajibkan melakukan penarikan barang dan peredaran distribusi dan mencabut perizinan usaha (Indonesia, 1999).
Terdapatnya sanksi yang aturannya sudah ada pada aturan perundang-undangan, diharapkan  agar  pelaku  UMKM  dapat  lebih  menyadari  pentingnya  melakukan  sertifikasi halal  melalui  MUI  serta  mencantumkan  label  halal  untuk  kemasan  produksi  yang  telah dihasilkannya. Tanggung jawab para pelaku bisnis atau produsen ini tentunya erat kaitannya pada penerapan Undang-Undang serta aturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia. Penegakan hukum tujuannya yaitu untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terwujud pada  pandangan-pandangan  atau  norma-norma  guna  terciptanya,  menjaga,  serta memperkuat  keharmonisan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Selain  itu,  BPJPH  sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam memastikan  bahwa  pelaku  UMKM  memenuhi  persyaratan  produk  halal.  BPJPH  harus mengambil  tindakan  tegas  terhadap  pelaku  UMKM  yang  tidak  memenuhi  persyaratan produk halal, seperti mencabut sertifikat halal dan memberikan sanksi administratif lainnya. Dalam  hal  pelaku  UMKM  membutuhkan  bantuan  dan  dukungan  untuk  memenuhi persyaratan  produk  halal,  BPJPH  dan  lembaga  terkait  lainnya  harus  memberikan pendampingan  dan  bimbingan  untuk  membantu  pelaku  UMKM  memenuhi  persyaratan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar pelaku UMKM tidak merasa kesulitan dan terbebani oleh persyaratan produk halal. Demikian mengenai pelaku UMKM yang bertanggung jawab kepada konsumen terkait produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal dan peraturan yang  mengaturnya.  Pelaku  UMKM  harus  memperhatikan  persyaratan  produk  halal  dan memastikan bahwa produk yang dihasilkannya sudah memenuhi standar keamanan dan kehalalan  di  indonesia.  Hal  ini  akan  memberikan  keamanan  dan  kepercayaan  bagi konsumen serta menjaga keberlangsungan bisnis pelaku UMKM.

## SIMPULAN
Hasil penelitian yang telah  dilakukan peneliti menyimpulkan hal-hal berikut ini:
1. Perlindungan konsumen terhadap labelisasi halal pada produk makanan telah diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  dan  disahkan  oleh  negara  serta pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  yang  sudah diubahnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur
bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"  sebagaimana tercantum  pada Pasal 4. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak produk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang  tidak  mempunyai  sertifikat  dan  label  halal,  dikarenakan  tidak  semua  UMKM mampu memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga, implementasi menjadi terpenting untuk sertifikat halal pada produk makanan guna memastikan kehalalan dan keamanan produk yang masyarakat konsumsi.
2. Undang-Undang  No.  33  tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal  mengatur pertanggungjawaban pelaku UMKM. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa pelaku  usaha  akan  menghadapi  beberapa  dampak  yang  harus  ditanggung,  seperti tindakan  hukum,  reputasi  buruk,  tuntutan  ganti  rugi,  dan  sanksi  administratif diantaranya  mencabut  sertifikat  halal,  denda  administrasi,  dan  peringatan  tertulis. Persyaratan kehalalan yang  pelaku usaha tidak penuhi pada produknya  yang sudah bersertifikat halal. Sesuai dengan  pasal 25 huruf b, akan dikenakan hukuman pidana dipenjara maksimal 5 tahun ataupun didenda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Oleh karena itu, sebagai pelaku UMKM yang bertanggung jawab, mereka harus siap menerima kritik dan saran dari konsumen serta melakukan perbaikan dalam proses produksi jika terdapat kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &  Dharma,  B.  A.  (2019).  Pentingnya  penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk  usaha kecil menengah (UKM). Jurnal  Graha Pengabdian, 1(2), 139–150.
Andriani, R., Pangiuk, A., & Badaruddin, B. (2020). Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah (Studi Mahasiswa Febi Uin Sts Jambi). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
BPOM.  (2020). Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Nomor  9  Tahun  2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024.
Budiarti,  L.,  Wijayanti,  R.  F.,  &  Evelina,  T.  Y.  (2019).  Pengaruh  halal  certification  dan  halal awareness terhadap minat pembelian produk gunaan. Jurnal Administrasi dan Bisnis, 13(2), 150–155.
Fauzi, R. N. (2017). Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Produksi Obat Tradisional (Jamu) Tanpa  Izin  Produksi  Dan  Izin  Edar  (Studi  di  Subdit  I/INDAG  Direktorat  Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).
Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
Sekretariat Negara.
Indonesia.  (1999). Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.
Sekretariat Negara.
Indonesia.  (2014). Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. Sekretariat Negara.
Nasution, N. E., Poerwono, H., Ekowati, J., Rudyanto, M., Nofianti, K. A., & Syahrani, A. (2021). Revitalisasi Usaha Kecil Menengah Dharma Boga Bojonegoro melalui Pelatihan Cara Produksi  dan  Registrasi  Pangan  yang  Baik  Serta  Halal. Panrita  Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 5(2), 219–228.
Sjakoer, N. A. A., Noerhayati, E., Mardiayani, S. A., & Said, M. M. (2022). Gambaran kesiapan UMKM  menuju  industri  halal  Jawa  Timur:  An  Overview  of  Small  and  Medium Enterprise  (SME)  Readiness  towards  The  East  Java  Halal  Industry. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 8(2), 189–200.
Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. (2021). Penyuluhan makanan, bisnis kuliner, dan  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  ukm  kabupaten  pangandaran. Kumawula:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 344–352.
Triharini, S. T. (2022). Mengungkap makna halal (studi fenomenologi penggunaan label halal pada umkm di kecamatan denpasar barat)/Sita Triharini. Universitas Negeri Malang.
Waharini, F. M., &  Purwantini,  A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.
Widayat,  W.,  Suzery,  M.,  &  Ardianto,  H.  T.  (2022).  Analisis  Pemahaman  UMKM  di  Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal. Jurnal Riptek, 16(2), 153–160.
Yuningsih,  N.  (2020). Pengaruh  Label  Halal  Dan  Citra  Merek  Produk  Air  Minum  Dalam Kemasan Terhadap Kepuasan Konsumen (Kajian terhadap Mahasiswa FEBI UIN Ar- Raniry Banda Aceh). UIN AR-RANIRY.