## PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA
Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { dekastiti@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com ,
ratnawindari@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  menganalisis  pertanggungjawaban  negara  Australia  terhadap pencemaran  Laut  Timor  akibat  tumpahan  minyak  Montara.  2)  Menganalisis  mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan  penelitian  yang  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data  sekunder  yakni  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  dan  informasi yang  berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Dalam  rangka mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,  data  tersebut  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute,  namun  dilihat  dari  kenyataannya  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  belum  sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan  dan  memberikan  izin  kepada  perusahaan  Thailand  diwilayah  ZEE  negaranya.  2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal  yang  dilaksanakan  oleh  Indonesia  dan  Australia  dimana  negara  Indonesia  mengajukan klaim  terhadap  Australia  dan  menuntut  ganti  rugi  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim  yang  diajukan  negara  Indonesia,  sehingga  proses  negosiasi  tersebut  tidak  mendapatkan hasil.
Kata  Kunci  : Pencemaran  Laut,  Pertanggungjawaban  Negara,  Penyelesaian  Sengketa Internasional

## Abstract
This study aims to 1) analyze the accountability of the Australian state against the pollution of the Timor  Sea  due  to  the  Montara  oil  spill.  2)  Analyze  the  dispute  settlement  of  oil  spill  montara between  Indonesia  and  Australia.  This  research  is  a  research  using  normative  law  research using  statue  approach,  conceptual  approach,  and  case  approach.  Sources  of  legal  materials from this study using secondary data namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection is done by library research method by collecting legal and information material in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. In order to obtain clear exposure, the data is then arranged systematically and analyzed using descriptive method. The results of this study  indicate  that  1)  the  form  of  accountability  of  Australia  countries  using  the  principle  of absolute  or  absolute  responsibility,  but  seen  from  the  fact  that  the  accountability  is  not  in accordance  with  UNCLOS  III  1982  because  the  Australian  state  is  where  the  drilling  is implemented  and  give  permission  to  Thai  companies  in  the  region  ZEE  country.  2)  The settlement  of  disputes  between  Indonesia  and  Australia  in  the  case  of  Timor  sea  pollution
resulting from the montara petroleum spill is a phase of negotiation which is the first stage carried out  by  Indonesia  and  Australia  where  the  state  of  Indonesia  filed  a  claim  against  Australia  and demanded  compensation  for  the  impact  of  the  oil  spill  ,  but  Australia  rejected  the  negotiation process by rejecting the Indonesian state's claim, so the negotiation process did not get results.
Keywords: Sea Pollution, State Responsibility, International Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  subjek  hukum internasional  yang  paling  utama  dan terpenting dibanding subjek hukum internasional lainnya. Negara sebagai subjek  hukum  internasional  yang  utama dan  terpenting  harus  memenuhi  syarat- syarat  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Pasal  1  Konvensi  Montevideo  1933. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak  dan  Kewajiban  Negara,  menyatakan bahwa  karakteristik  suatu  neagara  adalah adanya wilayah negara dengan batas-batas wilayah  yang  jelas  dan  pasti,  selanjutnya adanya  penduduk  sebagai  pendukung jalannya  roda  pemerintahan,  kemudian adanya pemerintahan yang berdaulat sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan  hubungan  dengan  berbagai subyek Hukum Internasional serta pengakuan  dari  Negara  lainnya  (Sefriani, 2016:94-95).
Konvensi  Montevideo  1933  tidak hanya  memberikan  syarat  sahnya  suatu Negara yaitu terdiri dari wilayah, pemerintahan  dan  penduduk  tetapi  juga harus  memenuhi  syarat  lainnya  adalah pengakuan  Negara  lainnya  yang  dimana telah  diakui  sejak  abad  ke-19  di  Eropa sebagai  syarat  keempat  berdirinya  suatu Negara.  Selain  Negara,  terdapat  subyek hukum  internasional  lainnya  yang  terdiri dari  Organisasi  Internasional,  Individu, ICRC  atau  Palang  Merah  Internasional serta kaum
Hukum  Internasional  adalah  hukum yang sifatnya koordinatif bukan subordinatif seperti  halnya  dalam  hukum  nasional. Koordinatif  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah sejajar dimana landasan utama sifat hukum  international  ini  adalah  persamaan kedudukan antar bangsa-bangsa, sedangkan  Subordinatif  maksudnya  ada hubungan  tinggi  rendah  antara  yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah
(penguasa/pemerintah).
Hubungan  Internasional  yang  diatur  oleh
hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa (Sefriani, 2016:3-4).
Hukum internasional mengatur hampir  semua  aktivitas  negara  baik  secara umum  maupun  khusus,  dalam  hal  ini hukum internasional sangat memperhatikan masalah nasionalisme, ekstradisi, penggunaan  kekuatan  bersenjata,  hak asasi  manusia,  perlindungan  lingkungan serta keamanan nasional (Sefriani, 2016:8). Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi karena hubungan-hubungan internasional.
Hubungan  internasional  sangat  diperlukan oleh  suatu  Negara  untuk  berinteraksi dengan  negara  lain  untuk  menciptakan suatu  hubungan-hubungan  internasional yang  baik.  Perwujudan  dari  hubungan- hubungan  internasional  tersebut  dapat berupa  perjanjian-perjanjian  internasional yang  dilakukan  oleh  Negara-negara  di dunia (Parthiana, 2002:1). Hubungan internasional  ditujukan  untuk  menunjukan eratnya  hubungan  antar  negara-negara baik dalam merintis kerjasama dan persahabatan (Syahmin , 1988:13).
Namun belakangan ini banyak terjadi sengketa internasional yang melibatkan hubungan antar negara. Sengketa internasional
merupakan
sengketa  yang  bukan  secara  eksklusif merupakan  urusan  dalam  negeri  suatu negara, hanya menyangkut hubungan antar negara saja mengingat subjek-subjek hukum  internasional  saat  ini  bukan  hanya negara  tetapi  melibatkan  banyak  aktor  non negara  (Sefriani,  2016:298).  Terhadap suatu negara, salah satu sengketa internasional  yang  sering  terjadi  adalah masalah  pencemaran  lingkungan  hidup. Lingkungan  hidup  merupakan  anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya  agar  dapat  tetap  menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan
makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan dan  peningkatan  kualitas  hidup  itu  sendiri. Kerusakan  lingkungan  disebabkan  oleh perbuatan  manusia.  Oleh  karena  itu, tindakan  manusia  yang  merusak  harus dikendalikan  yaitu  dengan  hukum.  Hukum Lingkungan Internasional merupakan seperangkat  aturan  yang  negara-negara berdaulat  terikat  untuk  menerapkannya dalam upaya untuk mencegah dan memitigasi  kerusakan-kerusakan  terhadap lingkungan  dan  ekosistemnya  sebagai akibat kegiatan manusia (Husin, 2016:179).
Upaya-upaya
penyelesaian sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat  internasional  sejak  awal  abad ke-20.  Upaya-upaya  ini  ditujukan  untuk menciptakan  hubungan  antarnegara  yang lebih  baik  berdasarkan  prinsip  perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hukum internasional dikenal dua cara penyelesaian sengketa  internasional  yaitu  secara  damai dan  perang  atau  militer  (Aldolf,  2004:1). Cara  perang  merupakan  cara  yang  telah diakui  dan  diperaktikkan  sejak  dahulu  dan dijadikan  sebagai  alat  dan  kebijakan  luar negeri.  Dalam  hal  ini  aturan-aturan  dasar yang  mengatur  penyelesaian  sengketa adalah Piagam PBB dan Aturan Turunannya. Salah satu tujuan didirikannya PBB  adalah  untuk  memelihara  perdamaian dan  keamanan  internasional.  Dimana  hal tersebut  termuat  dalam  pasal  1  ayat  (1) Piagam PBB.
Pengertian
pencemaran laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP)
No.19/1999  tentang  Pencemaran  Laut merupakan masuknya/dimasukkannya makhluk  hidup,  zat  energi  dan  atau komponen  lain  kedalam  lingkungan  laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya  turun  sampai  ketingkat  tertentu yang  menyebabkan  lingkungan  laut  tidak sesuai  lagi  dengan  baku  mutu  dan/atau fungsinya (Pasal 1 Ayat 2 PP No. 19 Tahun 1999).
Perlindungan  terhadap  lingkungan laut  dapat  dilakukan  secara  nasional,  juga diperlukan  kerjasama  regional  maupun global,  baik  secara  teknis  langsung  dalam menangani  kasus  pencemaran  lingkungan
laut,  maupun  dalam  menangani  kasus pencemaran lingkungan laut, maupun dalam  merumuskan  ketentuan-ketentuan internasional,  guna  melindungi  lingkungan laut  (Pasal  197  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982). Salah satu kasus terkait pencemaran lingkungan yang
menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap  lingkungan  laut  yaitu  tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia.  Pada  tanggal  21  Agustus  2009 sumur  minyak  Montara  yang  bersumber dari  Ladang  Montara  The  Montara  Well Head  Platform  di  Blok  West  Atlas  Laut Timor perairan Australia bocor dan menumpahkan  minyak  jenis  light  crude  oil. Mengalami  tumpahan  minyak  tersebut meluas  hingga  perairan  Celah  Timor  atau Timor  Gap  yang  merupakan  perairan perbatasan  antara  Indonesia,  Australia  dan Timor  Leste  (  Meinarni,  Volume  5).  Luas efek cemaran tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut  sekitar  75%  masuk  wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Bangsa Indonesia, karena memasuki Zona Ekonomi Ekslusif.  Hal  tersebut  mendapat  perhatian sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam hukum  laut  internasional  Pasal  192,  yang menyatakan  bahwa  setiap  negara  harus menjaga  lingkungan  laut,  yang  berarti bahwa dalam pasal ini memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan  bagian  yang  wajib  dijaga  dan dilestarikan  oleh  setiap  negara.  Tumpahan minyak  yang  berasal  dari  ladang  minyak montara, di Laut Timor di lepas pantai utara Western  Australia,  disebabkan  oleh  suatu ledakan  pada  tanggal  21  Agustus  2009. Menyebabkan terjadi kebocoran sekitar 400 barrels  minyak  mentah  setiap  harinya sampai  akhirnya  berhasil  ditutup  74  hari kemudian.
Perkiraan  tentang  luasnya  wilayah yang  tertutup  lapisan  minyak  berkisar antara  6,000  km2  menurut  Australian Maritime  Safety  Authority  (AMSA),  28,000 km2 berdasarkan pencitraan satelit, sampai 90,000  km2  menurut  World  Wildlife  Fund atau  WWF  (Suleiman,  2015:45).  Sejumlah besar  lapisan  minyak  tersebut  memasuki
perairan  yang  berada  dibawah  yurisdiksi Indonesia,
sehingga
diperkirakan mengakibatkan kerugian pada mata pencaharian dari sedikitnya 18,000
nelayan.
Sengketa  Pencemaran  laut  tersebut sangat merugikan negara Indonesia karena pencemarannya membuat mata pencaharian  ataupun  pendapatan  dari negara  Indonesia  khususnya  masyrakat pulau Timor sehingga penulis tertarik untuk mengkaji  tentang  pertanggung  jawaban negara  dalam  kasus  pencemaran  laut Timor  tersebut  dan  Penyelesaian  sengketa internasional terkait pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normative  dengan  mengkaji  suatu aturan-aturan,  prinsip-prinsip,  dan  doktrin- doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini  untuk menghasilkan  suatu  argumentasi  (Geraldi, 2017:3).  Pada  penelitian  ini,  peneliti mengkaji  aspek  penyelesaian  sengketa secara  internasional  terhadap  pencemaran yang  diakibatkan  oleh  tumpahan  minyak Montara  di  Laut  Timor,  dengan  mengkaji aspek penyelesaian sengketa secara internasional  tersebut  diharapkan  dapat membantu pemerintah ataupun masyarakat Indonesia  khususnya  masyarakat  yang terkena dampak pencemaran akibat tumpahan  minyak  montara  tersebut    untuk mendapatkan  keadilan  yang  seadil-adilnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan  (statue approach),  pendekatan konsep  (conceptual approach),  dan  pendekatan  kasus  (case approach). Pendekatan perundang- undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan
mengenai penyelesaian sengketa internasional terhadap  pencemaran  di  laut  timor  akibat tumpahan  minyak  Montara,  dimana  di dalam  pengaturannya  masih  terdapat  hal- hal  penting  yang  tidak  diatur  secara  jelas dan  tegas.  Pendekatan  konsep  digunakan untuk memahami konsep-konsep penyelesaian sengketa internasional terhadap  pencemaran  di  laut  timor  akibat tumpahan  minyak  montara.  Pendekatan kasus  (case  approach)  dilakukan  untuk
mengetahui  kronologi  maupun  akibat  yang ditimbulkan  dari  kasus  tersebut  sehingga dapat  mengetahui  bagaimana  penyelesain sengketa internasional dari kasus tersebut.
a)  Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya  mempunyai  otoritas.  Dalam hal  ini  penulis  mengkaji  ketentuan yang berasal dari hukum internasional  yaitu  dari  Konvensi Hukum  Laut  PBB  1982  (United
Nations Convention On  The Law Of The  Sea  1982,  Done  at  Montego Bay,  Jamaica,  10  Desember  1982. Entered  into  force  on16  November 1994).
b)  Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi,  yaitu  meliputi  buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai pencemaran laut  timor  akibat  tumpahan  minyak montara, hasil-hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa internasional  terkait  pencemaran laut  timor  akibat  tumpahan  minyak montara antara Indonesia dan Australia, pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti,  tulisan  dari  para  ahli  yang berkaitan  dengan  pencemaran  laut timor akibat tumpahan minyak montara serta kamus hukum. c)  Bahan-bahan non-hukum Bahan-bahan non-hukum yaitu bahan  yang  memberikan  petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu kamus  Bahasa  Indonesia,  kamus Ilmiah  Populer,  ensiklopedia,  tulisan yang  terkait  dengan  permasalahan- permasalahan  yang  diangkat  oleh penulis.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  normatif  dilakukan  dengan  studi pustaka  terhadap  bahan-bahan  hukum, baik  baik  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum
tersier dan atau bahan non-hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif,  yakni  menarik  kesimpulan  dari suatu  permasalahan  yang  bersifat  umum untuk  permasalahan  yang  bersifat  konkret yang sedang dihadapi.

## PEMBAHASAN
Pertanggung  Jawaban  Negara  terhadap Pencemaran Laut
Timor akibat Tumpahan Minyak Montara Pertanggungjawaban
negara berhubungan  erat  dengan  suatu  keadaan bahwa  terhadap  prinsip  fundamental  dari hukum  internasional,  negara  atau  suatu pihak  yang  dirugikan  menjadi  berhak  untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.
Karena
itu, pertanggungjawaban negara akan berkenaan  dengan  penentuan  atas  dasar apa  dan  pada  situasi  yang  bagaimana negara  dapat  dianggap  telah  melakukan tindakan  yang  salah  secara  internasional (Ardhiwisastra, 2003:4).
Tanggungjawab  negara  juga  lahir akibat  kegiatan-  kegiatan  yang  merugikan negara  lain,  seperti  kegiatan  lintas  batas nasional, perusahaan yang berada diperbatasan territorial antar negara, eksplorasi  sumber  daya  bawah  laut  lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan,  dan  dapat  merugikan  negara lain. Kesalahan atau kerugian yang menimbulkan tanggungjawab negara mungkin beragam jenisnya. Dengan demikian  suatu  negara  bertanggungjawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tidak  dilaksanakanya  kewajiban-kewajiban kontraktual,  karena  kerugian-  kerugian terhadap warga negara dari negara lain dan sebagainya.  Jika  kegiatan  tersebut  bersifat berbahaya,  maka  negara  yang  wilayahnya dipakai  untuk  kegiatan-  kegiatan  seperti  itu dapat bertanggungjawab secara absolute/mutlak. Namun kegiatan itu normal/biasa sifatnya  maka tanggungjawab negara  bergantung  kepada  kelalaian  atau maksud/niat  dari  tindakan  tersebut  (Adolf, 1991:181).
Masalah  Laut  Timor  bukan  hanya masalah  sepele  dari  sisi  ekologi,  tapi merupakan masalah berbahaya yang mengancam masa depan anak cucu karena
akan berdampak jangka panjang.
Seharusnya  pemerintah  melakukan  kajian ilmiah secara komprehensif dan menyeluruh di Laut Timor agar proses klaim ke  pihak  pencemar  disertai  bukti-bukti ilmiah dan akurat.
PTTEP  Australia  berencana  untuk memberikan ganti rugi 5 juta dolar AS atau Rp  45  miliar  bagi  para  nelayan  dan  petani rumput laut di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), namun Yayasan Peduli Timor Barat  (YPTB)  dengan  tegas  menolak  . Alasannya  jelas,  jumlah  ganti  rugi  tersebut sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang  ditanggung  para  nelayan  dan  petani rumput  laut  sejak  terjadinya  pencemaran laut Timor, seluas 85.000 kilometer persegi. YPTB bahkan mengajukan pengaduan baru dengan melengkapi seluruh data tambahan berkaitan dengan pencemaran akibat ledakan  ladang  minyak  Montara.  Jumlah nelayan  yang  mengalami  kerugian,  jauh lebih  banyak  dibandingkan  yang  diajukan Tim Nasional yang dipimpim Menhub Fredy Numberi.
Meskipun  Kilang  Minyak  Montara tersebut  merupakan  milik  dari  suatu Perusahaan  Thailand,  akan  tetapi  bila melihat  pada  prinsip  tanggung  jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung  jawab  sebagai  negara  tempat pengeboran  dilakukan  dengan  kata  lain Tanggung  Jawab  tersebut  merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut  juga  telah  masuk  dan  mencemari wilayah  perairan  Indonesia  serta  telah menyebabkan  kerugian  bagi  Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.
Pada  oktober  2012,  Pemerintah Federal  Australia  telah  memerintahkan perusahaan  pencemar  Laut  Timor  PTTEP Australia untuk membuka kembali perundingan  dengan  YPTB  yang  telah disepakati  bersama  serta  menutup  izin operasi perusahaan minyak tersebut di Laut Timor sampai kasus Montara terselesaikan. Selanjutnya,  Kasus  pencemaran  ini  dibawa ke  Sidang  APEC  pada  tahun  2013  untuk meminta dukungan masyarakat internasional,  terutama  Presiden  Amerika Serikat Barrack Obama yang akan menghadiri sidang APEC 2013 di Bali pada
Oktober  agar  dapat  memasukkan  kasus petaka  tumpahan  minyak  Montara  di  Laut Timor  sebagai  isu  internasional,  karena berkaitan  dengan  lingkungan  global  dan perubahan iklim dunia (http://azryfebriawan.blogspot.co.id/2013/12 /pencemaran-laut-timor-montar8a-timor- sea.html).
Disatu  sisi,  dapat  diketahui  bahwa Australia  sebagai  negara  pantai  yang memberikan  izin  kepada  PTTEP  untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi di wilayah ZEE nya, juga memiliki tanggung jawab berupa kewajiban- kewajiban untuk membersihkan dan memulihkan  semua  dampak  pencemaran dan  membayar  kompensasi  atas  segala bentuk  kerugian  yang  dialami  oleh  korban pencemaran. Kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 56, Pasal 60, Pasal 194 ayat 2. Klaim ganti rugi diselesaikan  melalui  perundingan  antara kedua negara. Guna menyelesaikan masalah  yang  berkaitan  dengan  ganti  rugi pencemaran laut oleh minyak, dalam hal ini penulis menggunakan prinsip-prinsip seperti  Sic  Utere  Tuo  Ut  Alienum  Non Laedas, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Pencegahan,  Prinsip  Tanggung  Jawab Negara,  dan  lain-lain.  Berkaitan  dengan penyelesaian  klaim  ganti  rugi,  terdapat beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan, antara  lain  perlu  adanya  penelitian  untuk mendapatkan  data  yang  akurat,  serta pengembangan  ketentuan  hukum  nasional terkait  pencemaran  yang  bersifat  lintas batas.
Dalam  hal  ini  pertanggung  jawaban yang harus dilakukan oleh Australia bersifat tanggung  jawab  mutlak  atau  strict    liability hal tersebut dikarenakan  Australia sebagai negara  pantai  memberikan  izin  kepada PTTEP untuk melakukan kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi  di  wilayah  ZEE dari Australia.
Penyelesaian
Sengketa
Terhadap
Pencemaran  yang  Diakibatkan  oleh Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor
Langkah awal
dalam menyelesaikan  suatu      sengketa      adalah
melalui      perjanjian.  Karenanya,  pasal  283 menekankan perlunya bertukar pandangan  melalui  cara-cara  bagaimana sengketa  itu  diselesaikan.  Pasal  283 Konvensi Hukum Laut 1982  atau UNCLOS 1982 Pasal 283 mengenai kewajiban untuk tukar  menukar  pendapat  bahwa  yang pertama  yakni  apabila        timbul        suatu sengketa    antara    Negara-negara    Peserta perihal    interprestasi    atau    penerapan Konvensi   ini,   maka   para   pihak  dalam sengketa        tersebut        harus    secepatnya melakukan    tukar    menukar    pendapat mengenai    penyelesaian      dengan perundingan  atau cara damai lainnya. Para pihak  juga  harus  secepatnya  melakukan tukar  menukar  pendapat    dalam      hal suatu      prosedur      untuk    penyelesaian, sengketa    telah    dihentikan  tanpa  suatu penyelesaian    atau    dalam    hal    suatu penyelesaian  telah  tercapai  dan  keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara
pelaksanaan penyelesaian  tersebut.  Dapat    disimpulkan bahwa    pada    dasarnya    tidak    ada kewajiban    negara    untuk    memilih    satu prosedur    tertentu.    Tidak    ada    pula kewajiban    untuk    menggunakan    prosedur sesuai  urutan  yang  diberikan  oleh
Pasal  33  Piagam  PBB.  Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa    adalah    menyelesaikan sengketanya  secara      damai.    Kegagalan para      pihak      untuk      memperoleh penyelesaian
secepat mungkin
mewajibkan    mereka      untuk      tetap melanjutkan mencari upaya
penyelesaian   damai,   berkonsultasi  satu sama      lain      dengan      cara-cara        yang disepakati bersama. Negara harus senantiasa    menahan      diri      dari      segala tindakan      yang    dapat      memperbesar masalah,      mengancam    perdamaian keamanan,      serta      mempersulit    upaya penyelesaian  damai.  Kewajiban  ini  tidak hanya    untuk    menggunakan    cara-cara penyelesaian    sengketa    secara    damai, tetapi    juga        menjaga        dan        menahan diri        dari    tindakan-tindakan  yang  makin memperburuk      situasi.      Dengan      kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat di selesaikan, negara setidaknya dapat me-managedan
mengontrol  dirinya  untuk  tidak   semakin memperburuk      situasi      yang    dapat menimbulkan        ancaman        terhadap perdamaian keamanan internasional.
Penyelesian    sengketa    yang digunakan  para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian    sengketa    secara    damai. Adapun    beberapa    cara    yang    dapat dilakukan   dalam    penyelesaian      sengketa secara      damai    diantaranya  negosiasi, jasa-jasa  baik,  mediasi,  pencarian  fakta, konsiliasi,  penyelesaian  melalui  PBB  dan penyelesaian melalui organisasi regional.
Pada  tanggal  21  Agustus  2009, terjadi insiden yang menimbulkan pencemaran laut yang berdampak terhadap wilayah  laut  Indonesia  tepatnya  di  Laut Timor.  Dengan  terjadinya  insiden  ini,  maka perusahaan tersebut dituntut untuk menyelesaikan  permasalahan  ini  dengan pihak  yang  dirugikan.  Dalam  hal  ini  pihak yang  dirugikan  adalah  negara  Indonesia, karena sebaran minyak yang tumpah akibat ledakan  tersebut  telah  memasuki  Zona Ekonomi  Ekslusif  Indonesia  (Sumanto, 2013:2).
Berdasarkan Nota
Diplomatik
Kedutaan  Besar  Australia  pada  tanggal  3 September  2009,  jejak  tumpahan  minyak memasuki  wilayah  ZEE  Indonesia  pada tanggal  30  Agustus  2009.  Berkenaan dengan  hal  itu,  berdasarkan  Peraturan Presiden  No.  109  Tahun  2006  tentang Penanggulangan Keadaan
Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Perpres No. 109
Tahun  2006).  Menteri  Perhubungan  selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim  Nasional)  telah  melakukan  beberapa upaya  penanggulangan  tumpahan  minyak di Laut Timor. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah (http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berit akemigasan/detil/253897/Kronologi- Tumpahan-Minyak-Montara.):  Membentuk Posko  Daerah  Penanggulangan Tumpahan Minyak  di  Laut  serta  mengaktifkan  Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Puskodalnas),  Melakukan  observasi  dan pengambilan  sampel  air  laut.  biota  (ikan), dan  sedimen  serta  gumpalan  minyak (tarball)  di  Laut  Timor  dan  melakukan  uji laboratorium  dan  analisis  sampel:  dan
Melakukan  survei  dampak  sosial  ekonomi dan  lingkungan  akibat  tumpahan  minyak  di LautTimor.
Upaya  penanggulangan  tumpahan minyak  oleh  Tim  Nasional  adalah  pertama, observasi  dan  pengambilan  sampel  di  laut Timor dengan hasil, total sebaran tumpahan minyak di Laut Timor berdasarkan pemantauan citra satelit tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 3  Oktober  2009  seluas  16.420  km,  Secara visual  permukaan  di  Laut  Timor  pada daerah  perbatasan  ZEE  Indonesia  - Australia terdapat lapisan minyak dan Hasil uji laboratorium dan analisis sampel air laut dan  tarball  dari  Laut  Timor  mengandung minyak  dan  senyawa  aromatik  serta karakteristik  yang  sama  dengan  sampel minyak mentah (crude oil) dari MontaraWellhead Platform (Suleiman, 2015:45). Dalam menyelesaikan
permasalahan  yang  terjadi,  Indonesia  dan Australia  melakukan  langkah  pertamanya yaitu  dengan  melakukan  negoisasi.  Hal  ini didukung  dari  adanya  beberapa  Menteri Republik  Indonesia  melakukan  koordinasi untuk menangani isu Montara guna menanggulangi keadaan darurat dari tumpahan  minyak  di  laut  serta  melakukan negoisasi  tentang  kompensasi.  Dalam  hal mengenai  besarnya  jumlah  kompensasi, terdapat  beberapa  macam  versi  jumlah kompensasi  yaitu,  Yayasan  Peduli  Timor Barat (YPTB) mengajukan klaim kompensasi  senilai  140  trilyun,  hal  ini  atas dasar  pengambilan  sampel  air  yang  telah ditelitinya.  Freddy  Numberi  mengajukan klaim kompensasi sekitar I Triliun. Pemerintah  mengklaim  kompensasi  hingga 22 Triliun (Sumanto, 2014:7).
Setelah  menerima  klaim  yang  di ajukan  oleh  Indonesia,  Australia  menolak klaim  tersebut  dan  tidak  mengakui  data ilmiah  yang  diajukan  oleh  Pemerintah Indonesia  kepada  Australia.  Tidak  adanya hasil  negoisasi  tersebut  maka  Indonesia dan  Australia  bersepakat  melakukan  draft MOU.  Pada  tanggal  28  Juni  2011  mereka bersepakat melakukan MOU yang direncanakan  untuk  ditandatangani  pada tanggal 2
Agustus 2011. Namun penandatanganan  tersebut  tertunda  akibat pergantian  kabinet  CEO  PTTEP.  Tahap
penyelesaian  secara  damai  di  atas  tidak berjalan  dengan  baik  karena  adanya beberapa  kendala  dari  kedua  negara. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan ketentuan  yang  diatur  dalam  Konvensi Hukum Laut 1982 terkait kasus penyelesaian  pencemaran  lintas  batas antara  Indonesia  dan  Australia  antara  lain adalah Hukum Laut lebih mengatur mengenai
“Tanggung Jawab Setiap Negara” Tidak diaturnya didalamnya perihal nilai  ganti  rugi  yang  harus  diberikan  oleh Negara  yang  melakukan  pencemaran. Meskipun UNCLOS telah mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap Negara dalam mengelola kekayaan hayati yang ada dilaut,  namun  tetap  saja  ada  kendala  yang dihadapi dalam penerapan UNCLOS dalam masalah  yang  terjadi  antara  Indonesia dengan  Australia.  Salah  satunya  adalah penentuan ganti rugi yang dilihat dari sudut materil  tidaklah  diatur  secara  pasti  didalam UNCLOS. Namun UNCLOS mengatur lebih kepada  “kewajiban”  ganti  rugi  dengan  kata lain pertanggung jawaban.
Penanganan dari Australia dilakukan melalui Australian Maritime Safety  Agency  (AMSA).  Lima  belas  menit setelah adanya pemberitahuan akan insiden tersebut. AMSA melakukan mobilisasi  peralatan  dan  pekerja  untuk memastikan tindakan penanggulangan dapat  dilakukan  secepatnya  (Mesra  dkk, 2014:5).
Setelah situasi telah diamati, pesawat AMSA mulai melemparkan dispersan  untuk  meningkatkan  evaporasi alami  dan  pelapukan  minyak.  Tindakan  ini berhasil meminimalisir akibat dari tumpahan minyak  pada  tahapan  awal.  Selanjutnva, penanganan  berupa  oil  boom  dan  skimmer vessels  juga  digunakan  untuk  membantu menghilangkan  tumpahan  minyak  tersebut. Ini  merupakan  metode-metode  yang  efektif untuk  menghilangkan  tumpahan  minyak dan  meminimalisir  akibatnya.  Metode  ini juga  dipergunakan  dalam  penanganan kasus Teluk Meksiko pada tahun 2010.
Secara keseluruhan, AMSA menghitung  sekitar  844.000  liter  campuran air dan minyak berhasil dibersihkan yang di dalamnya mengandung kurang lebih 493.000  liter  minyak.  Dispersan  dianggap sebagai  sarana  yang  cukup  aman  bagi
lingkungan  dibandingkan  minyak  mentah dan  penggunaan  dispersan  ini  juga  sesuai dengan  international  best  practice  for  oil spill response. Dispersan tersebut membantu  meningkatkan  dispersi  alami dari  minyak  dengan  cara  mempercepat proses  pelapukan.  Tujuan  penggunaan dispersan  dalam  insiden  ini  adalah  untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan serta  membatasi  meluasnya  minyak  di wilayah perairan. Dispersan yang digunakan dipilih sesuai dengan kecocokan akan tipe minyak yang bocor dari sumur Montara dan dengan tujuan perlindungan lingkungan. Hal ini merupakan hasil  protokol  uji  ketat  yang  dilakukan AMSA  untuk  memenuhi  standar  prosedur. Dispersan  tersebut  tidak  disemprotkan secara  langsung  kepada  terumbu  karang ataupun  wilayah  lain  yang  dianggap sensitif.  Proses  ini  juga  dilakukan  dengan hati-hati melalui pesawat dan kapal khusus dispersan.
Penanganan secara lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Australia
dengan  melakukan  monitoring  lingkungan, namun Pemerintah
Australia menegosiasikan  untuk  dikembangkannya sebuah  rencana  monitoring  lingkungan jangka  panjang  yang  dibiayai  oleh  PTTEP AA.  Untuk  memastikan  program  tersebut tepat, komprehensif dan transparan. Pemerintah Australia mengikutsertakan sejumlah ahli sains untuk  kemudian membentuk  Technical  Advisory  Group (TAG).  TAG  akan  memberikan  saran selama  program  ini  dikembangkan  dan member  tanggapan  untuk  setiap  proposal kegiatan  ilmiah  sebelum  disetujui  dan diimplementasikan.
Sebuah  program  pengawasan  yang ekstensif juga dibuat untuk memaksimalkan kemungkinan menemukan dan menyembuhkan makhluk hidup yang terkena  imbas  dari  insiden  ini.  Untuk memastikan  bahwa  burung-burung  yang terkontaminasi minyak diberikan penanganan  terbaik  dan  dibangun  sebuah pusat  stabilisasi  di  Ashmore  Reef  Natural Reserve yang merupakan tempat pembiakan  dan  sarang  kelompok  burung laut terbesar di wilayah Australia. Selain itu,
Pemerintah Australia juga menggarisbawahi bahwa terdapat
kemungkinan  adanya  tambahan  waktu  dari bocornya  minyak  dan  gas  bumi  sehingga semakin besarnya bahaya yang diakibatkan.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah Australia  mulai  saat  itu  mewajibkan  bahwa seluruh  proposal  eksplorasi  dan  eksploitasi M1GAS  mengkaji  sebuah  kemungkinan terburuk  (worst  case  scenario)  dalam  hal hilangnya kendali akan sumur dan mendeskripsikan  tindakan  apa  yang  akan dilakukan  untuk  menghindari  (measures  to prevent)  serta  penanganan  untuk  insiden tersebut. Sebagai tambahan, seluruh fasilitas  anjungan  lepas  pantai  yang  baru dan telah disetujui harus memenuhi persyaratan  untuk  mendapatkan  informasi dasar suatu wilayah sebelum adanya suatu peneemaran lingkungan untuk dapat mengkaji akibat-akibat yang mungkin terjadi serta  untuk  mengimplementasikan  sebuah program    monitoring  yang  telah  disepakati dalam hal adanya tumpahan minyak.
Pemerintah  Australia  mendapatkan saran hukum bahwa dalam hal kewenangan  maka  kewenangan  untuk mengatur  (direction  powers)  diberikan kepada  pejabat  yang  ditunjuk  (Designated Authorities),  sesuai  dengan  OPGGS  Act. Berdasarkan saran ini, Pemerintah Australia  menginisiasi  sebuah  amandemen darurat terhadap OPPGS Act. Amandemen itu  adalah  untuk  memberikan  kewenangan kepada menteri yang terkait untuk membuat suatu  investigasi  untuk  insiden  MIGAS lepas  pantai,  terutama  dalam  insiden Montara ini. Amandemen ini diatur, dikeluarkan  dan  diberlakukan  dalam  kurun waktu  dua  minggu  sebagai  cerminan  dari determinasi  Pemerintah  Australia  untuk menangani serta belajar dari insiden ini.
Pemerintah Australia melalui Geoscience  Australia  menyediakan  sarana pemberian  saran  teknis  yang  bersifat independen  terkait  pengeboran,  tipe-tipe dan  ketersediaan  rig,  serta  kajian  untuk kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh  untuk  menghentikan  blowout  dan akibat  lain  yang  potensial  dari  sumur. Pemerintah  Australia  juga  mendukung sebuah  kajian  bersama  terkait  operasi pengeboran  sumur  baru  yang  telah  direvisi dengan tujuan untuk menghentikan bocornya  minyak.  Pemerintah  Australia memfasilitasi  proses  perbaikan    tersebut
dengan  persetujuan  selagi  melakukan kontak  secara  rutin  dengan  Nothern Territory-9  Designated  Authority,  yang memungkinkan  untuk  kegiatan  pengeboran sumur  baru  tersebut  untuk  dilakukan secepatnva.  Turut  serta  dalam  kegiatan  ini juga  para  ahli  dari  Geoscience  Australia. Departemen  Industri  Primer  Victoria,  dan NT  DoR.  Pemerintah  Australia  melalui Departemen  Energi,  Sumberdaya  dan Pariwisata  (DRET)  juga  membentuk  serta memimpin  bantuan  untuk  unit  pengeboran West  Triton  yang  saat  itu  akan  melakukan kegiatan pengeboran sumur baru.
Pada  tanggal  24  November  2010, Komisi  Penyelidikan  mengeluarkan  laporan yang  berisi  100  penemuan  dan  105 rekomendasi.  Disebutkan  juga  bahwa  akar dari  penyebab  terjadinya  blowout  adalah (Maryanto,2013:56): Kegagalan untuk menjaga  posisi  kedua  pembatas  (failure  to maintain  two  well  harriers),  Kegagalan untuk mengecek pembatas (failure to verify harriers), Buruknya manajemen untuk mengatur  perubahan (poor  management  of change control) dan Kurangnya kompetensi dari  awak  sehingga  penentuan  keputusan tidak  berjalan  dengan  baik  (lack  of personnel  competence,  which  led  to deficient decision making).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1  Bentuk  tanggung  jawab  negara Australia terhadap
terjadinya pencemaran laut timor akibat tumpahan  miyak  montara  ialah tanggung      jawab      yang  bersifat Absolut    atau   mutlak (strict  liability) karena negara Australia memberkan izin  kepada  perusahaan  tersebut untuk melakukan pengeboran diwilayah  ZEE  negaranya.  Seperti tertera  dalam  UNCLOS  pasal  139 yaitu,   negara    yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatanya,      harus      dikenakan ganti  kerugian  atas  dampak  yang merugikan negara tersebut.
2  Penyelesaian
sengketa yang
dilakukan  antara  Indonesia  dan Australia  dalam  kasus  pencemaran laut  Timor  akibat  tumpahan  minyak montara  tersebut  adalah  Tahap negosiasi  merupakan  tahap  awal yang  dilaksanakan  oleh  Indonesia dan Australia dimana negara
Indonesia mengajukan klaim terhadap  Australia  dan  menuntut ganti  rugi  terhadap  dampak  yang ditimbulkan  dari  tumpahan  minyak tersebut,  namun  Australia  menolak proses  negosiasi  tersebut  dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia  sehingga  kasus  tersebut tidak  dapat  terselesaiakan  hingga sekarang.
Adapun saran berdasarkan
penelitian ini yaitu :
1  Pemerintah  Indonesia  hendaknya melakukan  langkah-langkah  yang tegas kepada Australia untuk melakukan pertanggungjawaban negara yang sesuai dengan UNCLOS III 1982 agar pencemaran yang  terjadi  di  Laut  Timor  dapat terselesaikan  dengan  cepat  dan pihak-pihak yang
mengalami kerugian  mendapatkan  hak  yang semestinya mereka diterima. 2  Pemerintah  Indonesia  dan  Australia hendaknya  melakukan  penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau  titik  yang  dirasa  oleh  kedua negara  baik  Indonesia  maupun
Australia  mengalami  pencemaran langsung  ataupun  terkena  dampak dari  pencemaran  laut  tersebut. Sebagaimana dijelaskan diats bahwa  Indonesia  memang  telah mengambil  tindakan  atas  kasus pencemaran  yang  terjadi,  yaitu diawali  dengan  pembentukan  posko untuk  memonitor  tumpahan  minyak Montara langsung ke lapangan yang telah  dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).  Akan  tetapi  seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan
keberadaan Tim Nasional
Penanggulangan  Keadaan  Darurat Tumpahan  Minyak  di  Laut,  yang diketuai  Freddy  Numbed,  untuk mengambil  tindakan  cepat  dan tanggap  terhadap  pencemaran  laut maupun  dampaknya.  Selain  itu TIMNAS  Penanggulangan  Keadaan Darurat  tersebut  tentunya  memiliki hak  penuh  sebagai  perwakilan  dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan
kepada Australia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala.  2004.  Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika: Jakarta.
A.K.,  Syahmin.  1988.  Hukum  Diplomatik Suatu Pengantar. Armico: Bandung.
Diantha,  I  Made  Pasek.  2016.  Metode Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum.  Prenada Media Group: Jakarta.
Draft  articles  on  responsibility  of  States  for
Internationally  Wrongful  Acts  (  Draft ILC 2001) Geraldi, Aldo Rico. 2017. Pertanggungjawaban Pemerintah India  Terkait  Tindakan  Pelanggaran Kekebalan  dan Keistimewaan  Yang Dilakukan
Terhadap Perwakilan Diplomatik  Amerika  Serikat  Ditinjau dari  Ketentuan  Hukum  Internasional. Jurnal  Komunikasi  Hukum.  Jurusan Ilmu  Hukum,  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Husin,  Sukanda.  2016.  Hukum  Lingkungan Internasional. Rajawali Pers: Jakarta.
http://azryfebriawan.blogspot.co.id/2013/12/ pencemaran-laut-timor-montar8a- timor-sea.html  (diakses  tanggal  25 Desember 2017)
http://www.migas.esdm.go.id/trackin/beritak emigasan/detil/253897/Kronologi- Tumpahan-Minyak-Montara  (diakses tanggal 12 Januari 2018 )

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No.1 Tahun 2019)
Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982  (United Nations  Convention  on  the  Law  of the  Sea  1982).  The  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea was opened for signature at Montego Bay,  Jamaica,  on  10  December 1982.  It  entered  into  force  on  14 November 1994.
Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. Pengantar
Hukum Internasional.
Binacipta:
Bandung.
Maryanto,  Try.  2013.  Penyelesaian  Atas
Pencemaran Laut Akibat Meledaknya sumur  Minyak  Montara  Milik  PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional. Skripsi. Jurusan  Ilmu  Hukum,  Universitas Tanjungpura. Meinarni,  Ni  Putu  Suci.  “Upaya  Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara Di Laut  Timor”.  Universitas  Udayana,
Desember 2016.
Parthiana, I Wayan. 2002. Hukum
Perjanijian  Internasional  Bagian  1.
CV. Mandar Maju: Bandung.
Sefriani.  2016.  Hukum  Internasional  Suatu
Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
S uleiman,  M.  Ajisatria.  “Pengalaman Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Tumpahan Minyak Montara  Dan  Kebutuhan  Instrumen Hukum  Regional  Asean”.  Opinio Juris, Mei-September 2015.
Sumanto,
Arly. 2013. Penyelesaian Sengketa  Pencemaran Lintas  Batas Akibat  Kebocoran  Sumur  Minyak
Montara Australia Menurut Konvensi Hukum  Laut  1982.  Skripsi.  Jurusan Hukum  Internasional,  Universitas Brawijaya.