Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali
Rizal Pambudi1, Winda Permata Sari2,  Marisa Kurnianingsih3, Aristya Windiana Pamuncak4, Andria Luhur Prakoso5,  Muchamad Iksan6
123456 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
* Email korespondensi: mk122@ums.ac.id (+67 857 2515 1010)
Received: 30 Desember 2020; Revision: 10 Februari  2021; Accepted: 30 Maret 2021

## Abstrak
Pledoi adalah suatu tahap pembelaan yang dilakukan terdakwa untuk dapat melakukan sanggahannya mengenai  tuntutan  yang  dituntutkan  oleh  penuntut  umum.  Di  dalam  undang-undang  telah  mengatur mengenai  pledoi  didalam  pemeriksaa  sidang  pengadilan,  yakni  pada  pasal  182  ayat  1  KUHAP. Walaupun tidak secara menyeluruh pembahasannya, namun cukup jelas untuk dapat dimengerti. Pledoi ini dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun, dalam pakteknya masih dapat ditemui kesalahpahaman dalam melakukan pledoi ini, seperti isi dari pledoi itu sendiri hanya meminta keringanan hukuman saja dan juga masih terdapat pledoi yang dilakukan secara lisan dalam persidangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membantu memberi pemahaman kepada peserta mengenai hak terdakwa dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan pledoi. Sosialisai ini bertujuan untuk memberikan  pelatihan  bagi  Terdakwa  di  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Boyolali  agar  para  Terdakwa mengetahui dan sadar betapa pentingnya Pembelaan/Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan jika Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pun mereka mampu memperjuangkan haknya untuk  melakukan  Pembelaan  atas  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.    Pemenuhan  hak  Terdakwa  akan memberikan rasa keadilan dalam persidangan.
Kata Kunci : Hukum, Pledoi, Terdakwa,
Pambudi, R., Sari, W., Kurnianingsih, M., Pamuncak, A., Prakoso, A., & Iksan, M. (2021). Sosialisasi Bantuan Hukum  dan  Pelatihan  Pembuatan  Pledoi  Sebagai  Pemenuhan  Hak  Terdakwa  di  Rumah  Tahanan Boyolali. Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 2 (1). doi: https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.58
This is an open access article under the CC – BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)  hasil  amandemen  keempat  Undang-Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD 1945), yang menyatakan “Negara  Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan  dibatasi  oleh  norma-norma  hukum  yang  berlaku  (Rifai  2014).  Hukum  pada  dasarnya
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
dibuat  dengan  tujuan  untuk  dapat  memberikan  perlindungan  dan  ketertiban  di  dalam masyarakat supaya terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Akan tatapi dalam prakteknya  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran  pelanggaran  serta  penyimpangan- penyimpangan  terhadap  tujuan  hukum  itu  sendiri,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja (Paramitha 2020). Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan dengan keinginan  agar  peradilan  dilaksanakan  secara  sederhana,  dengan  proses  yang  cepat  dan dengan  pembiayaan  yang  murah  (Suriani  and  Ismail  2020).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia istilah Terdakwa berasal dari kata “Dakwa” yakni tuduhan, atau dapat dijabarkan dengan  suatu  pengaduan  atau  tuntutan  yang  diajukan  kepada  hakim.  Sedangan  untuk  kata “terdakwa” sendiri ialah orang yang didakwa (dituntut atau dituduh) telah melakukan tidak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dakwaan JPU  terhadap  terdakwa  berbentuk  subsidiaritas,  maka  dari  itu  Majelis  Hakim mempertimbangkan dakwaan primar terlebih dahulu (Hamzah 2012). Hak daritersangka atau terdakwa  pidana  untuk  mendapatkan  pembelaan  hukum  merupakan  suatu  hak  fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana untuk  mendapatkan  pembelaan  hukum  dari  seorang  pembela  yang  terakreditasi.  Menurut KUHAP Pasal  1 butir 15 menerangkan mengenai  pengertian Terdakwa,  yakni: “Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan’’(Munir and Fuady 2015).
Terdakwa memiliki beberapa hak yang diperolehnya selama berjalananya persidangan yang  terkait  oleh  pemeriksaan  terdakwa  di  Pengadilan,  Berikut  hak-hak  terdakwa  didalam pasal 50-68 KUHAP, antara lain:
a. Pasal 50: Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan dialidi
b. Pasal 51: hak untuk mengetahui dnegan jelas dan bahasa yang dimengerti oelhnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
c. Pasal  52:  hak  untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  dan  hakim seperti tersebut dimuka
d. Pasal 53 ayat 1: hak untuk mendapatkan juru bahasa
e. Pasal 54-56: hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
f. Pasal 65: hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli a de charge
g. Pasal 68: hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.
Dari sekian hak-hak terdakwa yang di atur dalam KUHAP terdapat juga hak terdakwa didalam  persidangan  untuk  melakukan  pembelaan  atau  disebut  dengan  Pledoi.Pembelaan dapat  dilakukan  setelah  Jaksa  Penuntut  Umum  selesai  membacakan  surat  tuntutannya (Undang-Undang  1981).  Pembelaan  (Pledoi)  bertujuan  untuk  mendapatkan  putusan  hakim
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
yang dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan atau dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Effendi 2016).
Praktiknya masih  banyak ditemui Terdakwa yang tidak membuat  Pembelaan/Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dikarenakan ketidaktahuan Terdakwa khususnya Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka dengan demikian ada salah satu Hak Terdakwa yang hilang.
Melihat  permasalahan  tersebut  maka  dilakukan  Sosialisasi  di  Rumah  Tahanan Boyolali dengan judul ‘’Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan  Hak  Terdakwa  di  Rumah  Tahanan  Boyolali’’.  Sosialisai  ini  bertujuan  untuk memberikan  pengetahuan  bagi  Terdakwa  di  Rumah  Tahanan  boyolali  agar  para  Terdakwa mengetahui  dan  sadar  betapa  pentingnya  Pembelaan/Pledoi  atas  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum, maka dari itu Hak untuk melakukan Pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak hilang.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  sosialisasi.  Lewat  proses  sosialisasi, Terdakwa  yang  berada  di  Rumah  Tahanan  Boyolali  dapat  mengetahui  betapa  pentingnya Pledoi untuk menjamin Hak mereka terpenuhi, selain itu dengan Pelatihan Pembuatan Pledoi tersebut  Terdakwa  dapat  membuat  Pledoi  walaupun  tidak  didampingi  dengan  Penasihat Hukum. Materi Sosialisasi mencakup:
1. Hak-hak terdakwa sesuai dengan KUHAP.
2. Pengertian dan Tujuan Pembuatan Pledoi sesuai dengan pasal 182 ayat 1 KUHAP
3. Sistematika pembuatan Pledoi
4. Kapan Pledoi dibuat
Kegiatan  ini  dilaksanakan  kerja  sama  antara  Badan  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum (BKBH)  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  dengan  Rumah  Tahanan Boyolali dan dilaksanakan di Rumah Tahanan Boyolali. Peran mitra ini ialah sebagai peserta sosialisasi serta penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang telaksananya sosialisasi. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL
Sejak awal perencanaan dan penyusunan proposal program pengabdianmasyarakat ini telah melibatkan mitra guna mengetahui secara pasti masalah yang dihadapi, sehingga selama
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
kegiatan  pengabdian  masyarakat  berlangsung  dapat  berjalan  lancar  dan  tanpa  ada  kendala yang berarti. Pelaksanaan kegiatan masyarakat di Rumah Tahanan Boyolali kelas IIB berupa sosialisasi Pelatihan Pembuatan Pledoi untuk memenuhi  Hak Terdakwa karena masih banyak warga yang kurang memahami pentingnya Pledoi dalam persidangan setelah Penuntut Umum membacakan tuntutannya, khususnya Terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum.

## Gambar 1  Tim dan Mitra pemberi sosialisasi

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialiasi tentang Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa. Sosialiasasi ini melalui 3 tahap, yaitu tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap  pelaporan.  Pada  tahap  persiapan  tim mempersiapkan  serta  mengumpulkan  materi  yang  dibentuk  dalam  power  point  yang  akan dipresentasikan saat tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan tim melaksanakan kegiatan sosialisasi  di  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Boyolali  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  06 November 2020
Pada  tahap  persiapan  tim  melaksanakan  survey  lapangan  di  lokasi  yaitu  Rumah Tahanan  Kelas  IIB  Boyolali    serta  berdiskusi  dengan  perwakilan  mitra  guna  menentukan materi yang dibutuhkan pada saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Berdasarkan hasil diskusi
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
tersebut akhirnya ditentukan bahwa materi yang dibutuhkan mengenai pelatihan pembuatan Pledoi sebagai pemenuhan Hak bagi Terdakwa. Materi dipilih karena Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali masih belum paham betapa pentingnya mengajukan Pembelaan/Pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Sebelum  melakukan  kegiatan  sosialisasi,  langkah  pertama  yang  tim  lakukan  ialah penyusunan  materi  presentasi  dalam  bentuk  power  point.  Materi  diambil  berdasarkan referensi  perundang-undangan  dan  jurnal-jurnal  yang  ada.    Materi  pertama  menjelaskan mengenai hak-hak Terdakwa menurut KUHAP yang salah satu Hak Terdakwa tersebut adalah Terdakwa  berhak  didampingi  penasehat  hukum,  bahkan  jika  Terdakwa  tidak  mampu  yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun maka negara harus menyediakan penasehat hukum gratis  untuknya.  Hal  ini  harus  diberikan  pemahaman  kepada  Terdakwa  karena  selama  ini, Terdakwa banyak yang takut menggunakan penasehat hukum dengan alasan persidangan akan menjadi  lama.  Padahal  dengan  tidak  didampingi  penasehat  hukum,  Terdakwa  sudah kehilangan  haknya  untuk  menghadirkan  keadilan  di  persidangan,  yang  mana  seharusnya persidangan  tidak  berat  sebelah  dan  Terdakwa  dapat  menyusun  pembuktian  yang meringankan.
Terdakwa memiliki beberapa hak yang diperolehnya selama berjalananya persidangan yang  terkait  oleh  pemeriksaan  terdakwa  di  Pengadilan,  Berikut  hak-hak  terdakwa  didalam pasal 50-68 KUHAP, antara lain:
A. Pasal 50: Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan dialidi
B. Pasal 51: hak untuk mengetahui dnegan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
C. Pasal  52:  hak  untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik  dan  hakim seperti tersebut dimuka
D. Pasal 53 ayat 1: hak untuk mendapatkan juru bahasa
E. Pasal 54-56: hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan F.  Pasal 65: hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli a de charge G. Pasal 68: hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.
Materi kedua menjelaskan Pengertian dan tujuan pembuatan Pledoi berdasarkan Pasal 182  ayat  1  KUHAP.  Pengertian  Pledoi  adalah  suatu  tahap  pembelaan  yang  dilakukan terdakwa  untuk  dapat  melakukan  sanggahannya  mengenai  tuntutan  yang  dituntutkan  oleh penuntut  umum.  .  Walaupun  tidak  secara  menyeluruh  pembahasannya,  namun  cukup  jelas untuk  dapat  dimengerti.  Pledoi  ini  dilakukan  secara  tertulis  dan  dibacakan  di  muka persidangan. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan  hukum.  Dalam  materi  ini  dijelaskan  mengeai  pentingnya  pledoi  bagi  Terdakwa.
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
Materi ini bertujuan memberikan pemahaman pada peseta bahwa Pledoi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dibuat, karena Pledoi ini sendiri merupakan hak bagi Terdakwa untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.
Materi  ketiga  menjelaskan  mengenai  sistematika  pembuatan  Pledoi,  materi  ini memberikan  pelatihan    kepada  Terdakwa  agar  bisa  membuat  Pledoi  sendiri  jika  Terdakwa tidak  didampingi  penasehat  hukum.  Dari  materi  ini  peserta  dapat  membuat  Pledoi  secara tertulis  dengan  benar  untuk  dibacakan  dimuka  persidangan  dan  mengetahui  apa  saja  yang harus dituliskan didalam Pledoi. Komponen yang terdapat dalam Pledoi adalah :
1. fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan merupakan bagian dari pembelaan hak- hak terdakwa.
2. adanya  kekeliruan  penuntut  umum  baik  mengenai  jenis  tindak  pidananya,  keliru  dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keliru menghubungkan keterangan saksi dengan barang bukti.
3. ada  ketidak  sesuai  soal  apa  yang  diuraikan  dalam  surat  dakwaan  dengan  apa  yang dibuktikan dalam surat tuntutan.
4. adanya pengenyampingan alat-alat bukti.
5. adanya perbedaan keterangan saksi dalam BAP dengan apa yang diterangkan saksi dalam persidangan.
6. adanya pengajuan barang bukti yang tidak relevan.
7. keterangan saksi yang melemahkan, keterangan saksi yang memberatkan dan keterangan saksi  yang  meringankan  atau  melemahkan  dakwaan  yang  dibaikan  penuntut  dan  lain sebagainya.
Materi keempat menjelaskan kapan Pledoi dibuat, Pada dasarnya Pledoi adalah sebuah pembelaan,  maka  Terdakwa  dapat  membuat  Pledoi  setelah  Jaksa  Penuntut  Umum membacakan  Tuntutannya.  Dengan  menjawab  tuntutan  diharapkan  hakim  memiliki pertimbangan lain dalam hal memutus perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali dapat membuat Pledoi secara mandiri, agar Hak Terdakwa dapat terpenuhi.
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
Gambar 2 memperlihatkan pada saat tim menyampaikan materi dalam bentuk power point, Penyampaian materi berlangsung di Aula Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali.
Peserta aktif memperhaikan jalannya kegiatan sosialisasi.
Setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, selanjutnya adalah diskusi akhir dan evaluasi oleh tim bersama dengan perwakilan mitra. Berdasarkan evaluasi diperoleh hasil yang cukup  memuaskan  ditandai  dengan  perwakilan  mitra  yang  berterima  kasih  atas  kegiatan sosialisasi  yang  dilaksanakan,  dan  bertambahnya  pengetahuan  Terdakwa  mengenai  haknya
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
selama  persidangan  serta  Terdakwa  mempunyai  bekal  ilmu  untuk  menyusun  pledoi  secara mandiri.  Hasil  akhir  dari  kegiatan  sosialisasi  ini  adalah  seluruh  peserta  dapat  mengetahui banyak penjelasan detail mengenai Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali.

## SIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini membantu memberi pemahaman kepada peserta mengenai hak terdakwa dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan pledoi. Dari sosialisasi tersebut diharapkan Terdakwa memahami hak-haknya dan Sosialisai ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi Terdakwa di Rumah Tahanan Kelas IIB Boyolali agar para Terdakwa  mengetahui  dan  sadar  betapa  pentingnya  Pembelaan/Pledoi  atas  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum. Bahkan jika Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pun mereka mampu  memperjuangkan  haknya  untuk  melakukan  Pembelaan  atas  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum.  Pemenuhan hak Terdakwa akan memberikan rasa keadilan dalam persidangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Program  pengabdian  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik  atas  kerja  sama  dengan  Rumah Tahanan kelas IIB Boyolali yang telah bersedia menjadi peserta prlatihan sekaligus sebagai tempat Pelaksanaan Pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi,  Tolib.  2016. Praktik  Peradilan  Pidana  Kemahiran  Berbicara  Pidana  Pada Pengadilan Tingkat Pertama . Malang: Setara Press.
Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua . Jakarta: Sinar Grafika.
Munir, Fuady, and Sylvia Laura L. Fuady. 2015. Hak Asasi Tersangka Pidana . Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama.
Paramitha, Ade Inggit. 2020. “Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan  Hukum  Pidana  Islam.” Al-Qanun:  Jurnal  Kajian  Sosial  Dan  Hukum  Islam 1(1):99–116.
Rifai, Eddy. 2014. “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” vol 26 no.
Suriani,  and  Ismail.  2020.  “PENGARUH  PANDEMI  COVID-19  TERHADAP PELAKSANAAN Suriani , 2 Ismail I . PENDAHULUAN Penegakan Hukum Bagian Dari  Usaha  Yang  Dilakukan  Guna  Menciptakan  Tata  Tertib  Yang  Dapat  Memberi Rasa  Aman  Dan  Tentram  Di  Dalam  Masyarakat  .  Tindakan  Preventif  Maupun Tindak.” (September):787–800.
Rizal Pambudi, Winda Permata Sari,  Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak,

## Andria Luhur Prakoso,  Muchamad Iksan
Undang-Undang. 1981. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” Kpk 1951(8):1–142.