## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SELAAWI KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT
Widdy Yuspita Widiyaningrum 1 , Wiguna 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Jawa Barat Indonesia Email: widdyyuspita80@gmail.com
2 Pemerintahan Desa Selaawi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Indonesia Email: wiguna8933@gmail.com

## ABSTRAK
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dibahas dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa.  Dengan  adanya  pandemi  covid-19 berbagai  kebijakan  dibuat  untuk  mempercepat  penanggulangan  penyebaran  covid-19 hingga  ke  tingkat  desa  pemerintah  menerbitkan  Permendes  Nomor  7  Tahun  2020 Perubahan  Kedua  yang  mengatur  mengenai  perubahan  prioritas  dana  desa  untuk: Penanggulangan Covid-19, Padat karya tunai desa, Bantuan langsung tunai. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  efektivitas  program  tersebut dengan  mengunakan  teori  Martani  dan  Lubis  (1987)  melalui  tiga  pendekatan  yang pertama  Pendekatan  Sumber  kedua  Pendekatan  Proses  dan  yang  ketiga  Pendekatan Sasaran.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif  analisis.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  proses  pengumpulan  data  peneliti  melibatkan beberapa pengurus Perangkat Desa yang menjadi  objek penelitian kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu diinterprestasikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa sudah menerapkan penggunaan anggaran tahun 2020 yakni pencegahan  dan  penanganan  covid-19,  Padat  karya  tunai  dan  Bantuan  langsung  tunai dengan  merubah/mengeser  anggaran  pembangunan.  Efektivitas  serapan  anggaran  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  tingkat  pencapaian  kinerja  Pemerintah Desa  dalam  Pencegahan  dan  penanganan  covid-19,  Padat  karya  tunai  dan  Bantuan langsung tunai Pemerintah Desa telah menerapkan tingkat keefektifan walaupun belum sempurna. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, kepala urusan keuangan  desa dan tim  pelaksana  kegiatan serta menyampaikan aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat.
Kata Kunci: Efektivitas; Pengelolaan Anggaran Desa; APBDes.

## ABSTRACT
The  Village  Fundling’s  (pengelolaan  Anggaran  Desa)  is  the  government's  annual financial plan that was discussed and jointly approved by the village government and the village’s high assembly (badan permusyawaratan desa) for the draft revenue and spending budget  discussed  on  village  development  planning  deliberations.  In  case  the  covid-19 pandemic,  various  policies  were  made  to  accelerate  the  response  to  recovering  from
covid-19, to the village level the government issued Permendes No. 7 of 2020 Perubahan Kedua which regulates changes in village fund priorities for: Covid-19 Countermeasures, Village cash-intensive, direct assistance for direct funds (bantuan langsung tunai). This paper  is  going  to  find  out  and  understand  the  effectiveness  of  the  program  by  using martani and lubis theory (1987) through the three approaches: first source approach, then the process and last the target approach. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach to  analyze. Data is  collecting by observations, interviews some participant (the villages employee) and documentation. In the process of collecting data, researchers involve several village’s administrators who becomes the object of research, then data which has been obtained is processed and analyzed after it is interpreted. The results are showed that the village has implemented the 2020 budget use for prevention and  handling  the  side  effect  of  covid-19,  cash-intensive  and  direct  cash  assistance  by changing  /  adjusting  the  development  budget.  The  effectiveness  of  budget  uptake obtained  from  the  results  of  this  study  shows  the  level  of  achievement  of  village government performance in the prevention and handling of covid-19, cash-intensive and direct  cash  assistance  of  the  village’s  government  has  implemented  a  level  of effectiveness although that’s not perfectly at all. The management of the Village Revenue and direct funds (bantuan langsung tunai) must be more effective in the need to improve the quality of human resources of the village apparatus, especially the village head, the head of village financial affairs and the implementation team of activities and convey the aspirations of the village government to the central government.
Keywords: Effectiveness; Village Budget Management; APBDes.

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2021, Disetujui: November 2021, Dipublikasikan: Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.118

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang-undang  tersebut negara  menjamin  tanggung  jawab  untuk  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar menjadi  desa yang memiliki landasan kuat guna  mewujudkan roda pemerintahan serta pembangunan  desa  dan  masyarakat  yang  sejahtera  (Laksmi,  2015).  Kemudian  desa  di harapkan  mampu  membentuk  desa  dimana:  Desa  tidak  hanya  menjadi  objek  penerima manfaat  melainkan  desa  menjadi  subjek  pemberi  manfaat  bagi  warga  masyarakat setempat.  Menjadi  salah  satu  komponen  desa  memiliki  jiwa  gotong  royong  guna meningkatkan  aset  desa  sebagai  sumber  pencaharian  masyarakat.  Desa  memiliki
kemampuan guna menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta keperluan masyarakat setempat (Pradana, 2021).
Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik yang memenuhi prinsip Good Governence yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel  (Pradana,  2021).  Salah  satu  instrument  yang  menjadi  tolok-ukur  dalam  tata kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  adalah good  governance berupa  anggaran.  Dalam pengelolaan keuangan desa dibekali dengan pedoman pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Proses  pengelolaan  harus memperhatikan  antara  input,  output  dan  outcome  yang  dihasilkan  perencanaan  jangka Panjang serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut.
Undang-Undang desa telah memastikan desa berada digaris  depan pembangunan dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut pemerintah desa patut mengambil langkah terkait kebijakan pemerintah pusat yang telah menggelontorkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata. Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Dana  Desa  merupakan  dana  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi  desa  dan  di  salurkan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) kabupaten/kota serta digunakan dalam membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan  keuangan  desa  agar  dana  yang  jumlahnya  sangat  terbatas  dapat dipergunakan  secara  efektif,  efisien,  ekonomis  dan  berkeadilan  (Halim,  2007).  Secara efektif  maksudnya  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut  harus  dapat  mencapai tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  di  capai  (Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah,  2014). Dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa merupakan  Rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  desa  yang  dibahas  dan  disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan desa. Penyusunan APBDes disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan  akuntabel.  Anggaran  tidak  hanya  dipandang  dari  sisi  tataran  teknis  peraturan perundangan  semata  karena  aspek  anggaran  tidak  terlepas  dari  faktor  manusia  yang memiliki peranan penting di dalam proses penganggaran (Pradana, 2020).
Pada tahun anggaran 2020 terdapat perubahan anggaran dana desa untuk seluruh desa  di  Kabupaten  Garut.  Pemerintah  Desa  Selaawi  Kecamatan  Talegong  Kabupaten Garut menerima anggaran dana desa tahun anggaran 2020 sesuai dengan Perdes Nomor 9  tahun  2020  mengenai  perubahan  kedua  atas  Perdes  Nomor  6  Tahun  2019  tentang anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  yang  sebelumnya  sebesar  Rp.  1.948.070.913,  - berubah menjadi Rp. 1.962.688.948, - dengan rincian pendapatan sebagai berikut:
Tabel 1. Anggaran Pendapatan Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut
No Uraian Anggaran Rp Bertambah /Berkurang Persen (%) Semula Menjadi 1. Pendapatan Asli Desa 8.300.000 8.100.000 (200.000) 98% 2. Dana Desa 1.210.721.000 1.199.914.000 (10.807.000) 99% 3. Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi 36.371.981 41.479.100 5.107.119 14% 4. Alokasi Dana Desa 560.581.640 530.879.557 (29.702.083) 95% 5. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000 130.000.000 0 100% 6. Bantuan Keuangan Kabupaten Kota 0 40.000.000 40.000.000 - 7. Pendapatan lain-lain 2.096.292 12.316.292 10.220.000 58% JUMLAH 1.948.070.913 1.962.688.948 14.618.036
Sumber: Data dari APBDes Perubahan Desa Selaawi Kec. Talegong Kab. Garut tahun 2020 (data diolah)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11  Tahun  2019  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  disebutkan  mengenai  alokasi dana  desa  pada  tahun  2020  harus  memberikan  manfaat  perubahaan  yang  besar  serta berdampak  langsung  bagi  pengembangan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat pengendalian kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
Pasca  ditetapkannya  Covid-19  sudah  menyebabkan  pandemi  global  yang berdampak  terhadap  segala  aspek  kehidupan  masyarakat.  Efek  yang  ditimbulkan  dari pandemi  Covid-19  yang  besar  terutama  pada  bidang  kesehatan,  sosial  dan  ekonomi mewajibkan  pemerintah  membuat  kebijakan  dengan  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi darurat  yang  sedang  terjadi  yang  mengakibatkan  kelumpuhan  di  setiap  lini  yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana (Adisasmita, 2011).
Adanya  pandemi  Covid-19  berbagai  kebijakan  dibuat  untuk  mempercepat penanggulangan penyebaran Covid-19 hingga ke tingkat desa pemerintah yang semula menterbitkan  Permendes  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa yang tidak dijelaskan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 harus diubah  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  terjadi  dengan  menerbitkan  Permendes
Nomor  7  Tahun  2020  Perubahan  Kedua  yang  mengatur  mengenai  perubahan  prioritas dana desa untuk:
1. Penanggulangan Covid-19.
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Bantuan Langsung Tunai
Meskipun Desa Selaawi Kecamatan Talegong menjadi salah satu wilayah dengan zona  hijau  tetapi  hal  ini  justru  yang  membuat  pemerintah  daerah  setempat  untuk melakukan peningkatan kewaspadaan sedari dini maka pengelolaan APBDes tahun 2020 di Desa Selaawi yang semula sudah direncanakan dan disusun mengalami perubahan dan diprioritaskan  untuk  Penanganan  Covid-19,  Padat  Karya  Tunai  (PKT)  dan  Bantuan Langsung Tunai.
Kebijakan  penganggaran  dengan  menggunakan  pendekatan Refocusing anggaran dalam  penanganan  Covid-19  pada  pemerintahan  desa  tentunya  harus  menggunakan pendekatan  kehati-hatian.  Hal  ini  melihat  dari  konsekuensi  terbengkalainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya penganggaran yang baru  dampak  yang  jelas-jelas  terbukti  adalah  dengan  terbengkalainya  kebijakan  yang dijalankan  sebelumnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dibidang  infrastruktur (Dunn,  2005).    Ketika  keadaan  infrastruktur  di  sebuah  desa  lemah  perekonomian  desa berjalan dengan cara yang kurang efisien yang menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi  berujung  pada  perusahaan  dan  bisnis  yang  kekurangan  daya  saing  karena  biaya bisnis yang tinggi, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan perjalanannya terlalu susah. Berikut tabel  Penggunaan  Anggaran  untuk  Penanganan  Covid-19,  Padat  Karya  Tunai,  dan Bantuan Langsung Tunai:
Tabel 2. Anggaran Penanganan Covid-19 No Uraian Jumlah Sumber Dana 1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa 8.519.000 Dana Desa 2. Sterilisasi, Pengadaan Bahan/kesehatan, CTPS, Sosialisasi 98.100.000 Banprov 3. Gerakan Seribu Masker 4.200 buah x 5.000 21.000.000 Dana Desa JUMLAH TOTAL 127.619.000
Sumber: Data dari APBDes Perubahan Desa Selaawi, Tahun 2020 (data diolah)
Namun  dalam  keberlangsungannya  langkah  pemerintah  desa  dalam  penanganan covid-19 masih kurang efektif hal itu terlihat beberapa masyarakat desa  Selaawi masih
belum  mengerti  langkah-langkah  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  menghambat penyebaran  virus-19  ini.  Dijumpai  bahwa  orang-orang  tidak  mengindahkan  larangan pemerintah agar melakukan social distancing dan physical distancing (tidak berkerumun) di sejumlah tempata juga dijumpai masyarakat yang tidak memakai masker dan enggan mencuci tangan dengan sabun atau cairan disinfektan.
Tabel 3. Anggaran Padat Karya Tunai Desa No Uraian Satuan Jumlah Sumber Dana A. Padat Karya Tunai Desa 48.625.000 Dana Desa 1. Pembukaan Jalan Baru 288 Meter 48.625.000 JUMLAH TOTAL 48.625.000
Sumber: Data dari APBDes Perubahan Desa Selaawi, Tahun 2020 (data diolah)
Menurut  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun  2020,  Padat  Karya  Tunai  adalah  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa khususnya  yang  miskin  dan  marginal  yang  bersifat  produktif  dengan  mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat . Kegiatan  berupa  pembangunan  infrastruktur  seperti  pembangunan  jalan  masih  kurang efektif  bagi  penduduk  miskin  yang  terlibat  dalam  proyek  tersebut,  sebagai  tenaga  kuli harian sesungguhnya manfaatnya sangatlah temporer bahkan nyaris tidak berbekas.
Tabel 4. Anggaran Bantuan Langsung Tunai dan Sembako
No Uraian Satuan Harga Satua Jumlah Sumber Dana A. Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) 504.000.000 Dana Desa 1. BLT DD April s/d Juni 140 KPM 600.000 252.000.000 2. BLT DD Juli s/d Desember 140 KPM 300.000 252.000.000 B. Bantuan Pangan (Sembako) 80.000.000 ADD 1. Beras 5 kg 1.000 KK 13.000 65.000.000 2. Minyak Goreng 1 liter 1.000 KK 15.000 15.000.000 JUMLAH TOTAL 584.000.000
Sumber: Data dari APBDes Perubahan Desa Selaawi, Tahun 2020 (data diolah)
Menurut  Permendes  Nomor  7  tahun  2020  kriteria  calon  keluarga  yang  berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke  dalam  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako  dan Kartu  Prakerja.  Pendataan  calon  penerima  BLT  desa  akan  mempertimbangkan  Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dari  Kementerian  Sosial  (Kemensos). Secara
umum  kemiskinan  adalah  bilamana  masyarakat  berada  pada  suatu  kondisi  yang  serba terbatas  baik  dalam  aksesibilitas  pada  faktor  produksi,  peluang/kesempatan  berusaha, pendidikan,  fasilitas  hidup  lainnya  (Akhir,  2012).  Program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  di  latarbelakangi  upaya  mempertahankan  tingkat  konsumsi  Rumah  Tangga Sasaran  (RTS)  sebagai  akibat  adanya  pandemi  yang  berdampak  akan  perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak (Fernando, 2020).
Keberlangsungan  bantuan  langsung  tunai  masih  kurang  efektif  adanya  penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima juga sebaliknya ada  yang  terlihat  layak  namun  tidak  menerima  data  penerima  yang  tidak  akurat  dan manfaatnya  uangnya  kurang  bermanfaat.  Berikut  tabel  daftar  Penerima  Bantuan Langsung Tunai Desa Selaawi yang menurut peneliti tidak layak menerima:
Tabel 5. Daftar Penerima BLT DD Desa Selaawi Tahun 2020 No Nama Penerima NIK Tanggal Lahir Alamat Lengkap 1 Yayan Henrdawan 3205372005950002  20-05-1994 Kp.Selaawi 001/001 2 Imat 3205370610950003  06-12-1993 Kp.Selaawi 3 004/002 3 Mamat 3205370802500001  08-02-1950 Kp.Selaawi 3 004/002 4 Dani 3205373005930001  30-05-1993 Kp.Babakan Ciyuda 004/002 5 Kosim Mustopa 3205370304920005  11-01-1994 Kp.Cinyawar 002/003 6 Riki Ruspandi 3205371307950002  13-07-1995 Kp.Cinyawar 003/003 7 Pardi 3205370506800004  05-08-1980 Kp.Cinyawar 003/003 8 Sarmana 3205371207940001  05-07-1994 Kp.Cinyawar 004/004 9 Widi Heryadi 3205370902000001  09-02-2000 Kp.Cinyawar 004/004 10 Tetin Priani 3205374306990001  03-06-1999 Kp.Cinyawar 004/004 11 Mulyono 3205371601900001  26-01-1990 Kp.Cinyatuh 005/004 12 Rian Saputra 3205371708920002  17-08-1992 Kp.Cinyatuh 005/004 13 Dayep Saputra 3205370905970004  09-05-1997 Kp.Selaawi II 002/005 14 Priatna 3205371808780004  18-06-1978 Kp.Munjul 005/006 15 Tedi Purwanto 3205370901910002  09-01-1991 Kp.Mekar Hanja 002/007 15 Daman 3205370807940002  08-07-1994 Kp.Hanja 003/007 17 Uyan Irawan 3205370410940002  04-10-1994 Kp.Sirang Cibinong 004/007 18 Didin Danto 3205371206720004  12-06-1972 Kp.Sirang Cibinong 004/007 19 Wawan. A 3205371006010001  09-07-1999 Kp.Sirang Cibinong 004/007 20 Sesep Pirman 3205371402930001  14-12-1993 Kp.Panyeredan 001/007 21 Tardin 3205371301840001  13-01-1984 Kp.Mekar Hanja 002/007 22 Dadang 3205370705950001  07-05-1995 Kp.Urug 007/008
No Nama Penerima NIK Tanggal Lahir Alamat Lengkap 23 Dudi Koswara 3205370801840001  08-01-1984 Kp.Urug 007/008 24 Ujang Karmin 3205371212820002  12-12-1982 Kp.Urug 007/008
Sumber: Data dari Daftar Penerima BLT DD Desa Selaawi (data diolah)
Berdasarkan tabel dan uraian diatas menunjukan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah  desa  untuk  Penanganan  Covid-19,  Padat  Karya  Tunai,  Bantuan  Langsung Tunai dan Sembako dengan mengunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Bantuan  Provinsi  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  namun  dalam  keberlangsungannya tersebut masih kurang efektif (Hastuti, 2013).
Efektivitas  pada  hakikatnya  berorientasi  pada  pencapaian  tujuan  yang  telah ditentukan sebelumnya maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  Efektivitas  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Masa Pandemi Covid-19. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dan menyajikannya hasil penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan  judul  “Efektivitas  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  Perspektif  Permendes  Nomor  7  Tahun  2020  Perubahan  Kedua  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.”

## IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  paparan  latar  belakang,  maka  permasalahan  yang  bisa  diidentifikasi peneliti adalah:
1. Pandemi Covid-19 merubah anggaran belanja untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan  Covid-19  yang  berdampak  terbengkalainya  penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan Pembangunan Infrastruktur.
2. Langkah  pemerintah  desa  dalam  penanganan  Covid-19  masih  kurang  efektif. Dijumpai  bahwa  orang-orang  tidak  mengindahkan  larangan  pemerintah  agar melakukan social  distancing dan physical  distancing (tidak  berkerumun) masyarakat  yang  tidak  memakai  masker  dan  enggan  mencuci  tangan  dengan sabun atau cairan disinfektan.
3. Pembangunan  Padat  Karya  Tunai  kurang  efektif  bagi  penduduk  miskin  yang terlibat  dalam  proyek  tersebut  sebagai  tenaga  kuli  harian  sesungguhnya
manfaatnya  sangatlah  temporer  bahkan  nyaris  tidak  berbekas  dengan diberikanya upah.
4. Bantuan Langsung Tunai masih kurang efektif adanya penerima dana bantuan yang  sebenarnya  tidak  layak  menerima  namun  menerima  juga  sebaliknya  ada yang terlihat layak namun tidak menerima data penerima yang tidak akurat dan pemanfaatan uangnya dipergunakan untuk hal yang kurang bermanfaat.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  yang  telah  dikemukakan  di atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana Efektivitas  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Perspektif Permendes  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Di  Masa Pandemi Covid-19 di Desa Selaawi?

## KERANGKA PEMIKIRAN
Menurut  Martani  dan  Lubis  (1987)  menyatakan  efektivitas  merupakan  unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan  sebelumnya.  Jadi  efektivitas  sebagai  konsep  yang  sangat  penting  dalam organisasi  karena  menjadi  ukuran  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Karena pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri (Umi, 2015).
Martani  dan  Lubis  (1987)  menyebutkan  3  (tiga)  pendekatan  utama  dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:
1. Pendekatan  sumber.  Pendekatan  ini  mengukur  efektivitas  dari  sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan sumber- sumber yang dibutuhkan.
2. Pendekatan proses. Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas  pada  aspek output yaitu  dengan  mengukur  keberhasilan  organisasi publik dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigras  Nomor  11  Tahun  2019  dijelaskan  prioritas  dana  desa  tahun  2020 diantaranya:  a.  Pelaksanaan  pembangunan  desa  dengan  pola  padat  karya  tunai;  b. Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); c. Pengembangan anak usia dini holistic intergratif (paud hi); d. Pelaksanaan Keamanan pangan di desa; e. Pelayanan Pendidikan bagi  anak;  f.  Pengembangan  ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga;  g.  Pencegahan penyalagunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba;  h.  Pembelajaran  dan  pelatihan  kerja;  i. Pengembangan  Desa  inklusi;  j.  Pengembangan  produk  unggulan  desa/Kawasan perdesaan;  k.  Pembentukan  dan  pengembangan  Bumdesa/Bumdesa  Bersama;  l. Pembangunan  dan  pengelolaan  pasar  desa;  m.  Pembangunan  embung  desa  terpadu;  n. Pengembangan  desa  wisata;  o.  Pendayagunaan  sumberdaya  alam  dan  teknologi  tepat guna; p. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi; q. Pencegahan dan penanganan bencana alam; r. Kegiatan tanggap darurat bencana alam; s. Sistem informasi desa;  t.  Pengembangan  keterbukaan  informasi  pembangunan  desa;  u.  Pemberdayaan hukum di desa.  Prioritas Penggunan dana desa tersebut dialihkan menjadi:
a. Penanggulangan Covid-19 di desa
b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

## METODE PENELITIAN
Menurut Emzir  (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian  interpretatif  yang  bersumber  dari  kepercayaan  dalam  hal  ini  pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah legitimate. Pada penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai  instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.
Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang  digunakan  untuk  meliputi  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  (sebagai  lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Pemilihan  jenis  penelitian kualitatif  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  lebih  dapat  mengungkap  peristiwa  dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni efektivitas pengelolaan anggaran
pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  Perspektif  Permendes  Nomor  7  Tahun  2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di masa pandemi covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum  efektivitas  bisa  diartikan  dengan  seberapa  jauh  tercapainya  tujuan dari suatu  organisasi  atau program.  Efektivitas dalam penelitian ini berarti tercapainya tujuan  pelaksanaan  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  di  Masa  Pandemi  Covid-19  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  di  Desa Selaawi  Kecamatan  Talegong  Kabupaten  Garut  dengan  cara  melihat output yang dihasilkan melalui pelaksanaan program-program Pencegahan dan penanganan covid-19, Padat karya tunai desa dan Bantuan langsung tunai desa.
Mengukur tingkat  efektivitas Pencegahan dan  penanganan  covid-19, Padat  karya tunai dan Bantuan langsung tunai di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut peneliti  menggunakan  teori  dari  Martani  dan  Lubis  yaitu  tingkat  efektivitas  diukur menggunakan  3  (tiga)  pendekatan  yaitu  Pendekatan  sumber (resource  approach), Pendekatan  proses (process  approach) dan  Pendekatan  sasaran (goals  approach ).
Selanjutnya dijabarkan melalui hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Sumber (Resource Approach)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  APBDes  adalah  peraturan  desa  yang memuat  sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  desa  dalam  kurun  waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Pendapatan  desa  merupakan  penghasilan  yang  diperoleh  desa  yang  bersumber  dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer ataupun pendapatan lain-lain desa. Pendapatan transfer Desa Selaawi berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi,  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  serta  Bantuan  Keuangan  Kabupaten.  Sumber pendapatan desa pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas-asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran  secara  efektif.  Untuk  mengetahui Pendekatan  sumber (resource  approach) Pencegahan  dan  penangan  covid-19,  Padat karya tunai dan Bantuan langsung tunai di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut peneliti mewawancarai informan kepala Desa Selaawi beliau mengatakan:
“Desa  Selaawi  mempunyai  sumber  anggaran  tahun  2020  diantaranya Pendapatan  Asli  Desa  sebesar  Rp.  8.100.000,  Dana  Desa  sebesar  Rp.
1.199.914.000, Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi sebesar Rp. 41.479.100, Alokasi  Dana  Desa  sebesar  Rp.  530.879.557,  Bantuan  Keuangan Provinsi  sebesar Rp. 130.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten Kota sebeara Rp. 40.000.000 semua itu termuat dalam APBDes.”
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Sekretaris  Desa  Selaawi  dalam  kutipan wawancara yang berbunyi:
“Sejak diterbitkannya Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa prioritas pengunaaam dana desa diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan covid-19, Bantuan langsung tunai, Padat karya tunai untuk menjalankan peraturan  tersebut  kami  pemerintah  desa  mengambil  dari  sumber anggaran Bantuan Provinsi dan Dana Desa.”
Untuk  lebih  jelasnya  peneliti  mendapatkan  sumber  data  penganganggaran Penanganan dan Pencegahan covid-19, Padat karya tunai dan Bantuan Langsung Tunai dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 6. Sumber Anggaran Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Padat Karya Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa Selaawi Tahun 2020
No Uraian Anggaran Rp Sumber Anggaran 1. Penanganan Covid-19 98.100.00 Bantuan Provinsi 2. Penanganan Covid-19 8.519.000 Dana Desa 3. Gebrak Seribu Masker 21.000.000 4. Bantuan Langsung Tunai 504.000.000 5. Pembukaan Jalan Baru (PKT) 48.625.000
Sumber: Data dari APBDes Perubahan Desa Selaawi Tahun 2020 (data diolah)
Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas (Rinda, 2020). Adapun rasio efektivitas yang digunakan Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996 yaitu:
1) Hasil  perbandingan  antara  pendapatan  dengan  realisasi  belanja  yang  di prioritaskan jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2) Hasil  perbandingan  antara  pendapatan  dengan  realisasi  belanja  yang  di prioritaskan jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
3) Hasil  perbandingan  antara  pendapatan  dengan  realisasi  belanja  yang  di prioritaskan jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
4) Hasil  perbandingan  antara  pendapatan  dengan  realisasi  belanja  yang  di prioritaskan jika tangka pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
5) Hasil  perbandingan  antara  pendapatan  dengan  realisasi  belanja  yang  di prioritaskan jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.
Berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan  melalui  analisis  efektivitas  dapat dipaparkan  Efektivitas  Pengelolan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  APBDes Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Selaawi sebagai berikut:

## Tabel 7. Rekapitulasi Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selaawi Tahun 2020
Pendapatan Desa (Rp) Anggaran Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (%) Padat Karya Tunai (%) Bantuan Langsung Tunai dan Sembako (%) Pendapatan Asli Desa 8.100.000 - 0.0% - 0.0% - 0.0% Dana Desa 1.199.914.000     29.519.000 2.5% 48.625.000   4.1%  504.000.000 42.0% Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi 41.479.100 - 0.0% - 0.0% - 0.0% Alokasi Dana Desa 530.879.557 - 0.0% - 0.0% 80.000.000 15.1% Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000 98.100.000 75.5% - 0.0% - 0.0% Bantuan Keuangan Kabupaten Kota 40.000.000 - 0.0% - 0.0% - 0.0% Pendapatan lain 12.316.292 - 0.0% - 0.0% - 0.0% Jumlah 1.962.688.949   127.619.000 77.9% 48.625.000 4.1%  584.000.000   57.1%

## Sumber: Data dari APBDes Perubahan Desa Selaawi Tahun 2020 (data diolah)
Dari hasil penelitian mengenai pendekatan sumber pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur serta mengambil sumber anggran dari Bantuan Provinsi dan Dana Desa  dalam  Penanganan  dan  pencegahan  covid-19,  Bantuan  langsung  tunai  dan  Padat karya tuni. Desa telah mengunakan sumber tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Sedangakan berdasarkan kriteria rasio efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa  di  Desa  Selaawi  tahun  2020  berada  dalam  kategori  tidak  efektif  karena tingkat efektivitasnya berada pada angka rata-rata 46.3%.

## 2. Pendekatan Proses (Process Approach)
Proses  merupakan  suatu  tahapan-tahapan  yang  diterapkan  dari  suatu  pekerjaan sehingga  hasil  yang  dicapai  dari  pekerjaan  tersebut  mampu  menggambarkan  baiknya prosedur  yang  digunakan.  Pemerintah  Desa  sebagai  pelaksana  yang  melaksanakan
program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  hingga  pertanggungjawaban  secara  tertib  dan  transparan. Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Selaawi sebagai berikut:

## 1) Tahap Perencanaan
Perencanaan  adalah  awal  dari  sebuah  kegiatan  bila  perencanaan  itu  dilakukan dengan tepat dan baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan yang efektif. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa  Kepala  Desa  selaku  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  mempunyai kewenangan  menyusun  APBDes.  APBDes  merupakan  pembiayaan  terhadap  program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa (Supriyono, 2004).
Perencanaan  anggaran pendapatan dan belanja desa di  Desa Selaawi oleh kepala desa  dengan  BPD.  APBDes  yang  ditetapkan  oleh  kepala  desa  dan  BPD  merupakan APBDes  yang  ditetapkan  dari  hasil  penyusunan  rancangan  APBDes  yang  dibuat  oleh Kepala  Desa  dengan  mendengarkan  aspirasi  masyarakat  desa  setiap  tahun  harus melaporkan  laporan  pertanggungjawabkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa. Sekretaris  Desa  menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  berdasarkan RKPDes  sekretaris  desa  menyampaikan  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes kepada kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama  dalam  rangka  memperoleh  persetujuan  bersama.  Rancangan  Peraturan  Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  yang telah disetujui  bersama sebelum ditetapkan  oleh  kepala  desa  paling  lambat  3(tiga)  hari  kerja  disampaikan  kepada Bupati/Walikota  untuk  dievaluasi.  Bupati/Wali  Kota  harus  mengevaluasi  rancangan APBDes hasil evaluasi tersebut kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa.
2) Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  tertuang  dalam Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  bahwa  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa pelaksanaan  pengelolaan  APBDes  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  serta perubahan  dalam  APBDes  dan  semuanya  tercatat  dan  pelaksana  kegiatan  yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan  didesa  berjalan  secara efektif.
Pengelolaan  APBDes  pada  tahap  pelaksanaan  di  atas  menggambarkan  bahwa pengelolaan APBDes dalam tahap pelaksanaan APBDes tahun 2020 di Desa selaawi telah terlaksana  dengan  baik  dan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  diantaranya  yaitu  bahwa semua  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan  kewanangan  desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  dan  Pemerintah  desa  dilarang  melakukan pungutan sebagai penerimaan desa juga.

## 3) Tahap Penatausahaan
Penatausahaan APBDes yaitu bahwa kegiatan ini yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Menurut Permnedagri Nomor 20 tahun 2018 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam  bidang  keuangan  berdasarkan  prinsip  standar  serta  prosedur  tertentu  sehingga informasi  aktual  (informasi  yang  sesungguhnya)  berkenaan  dengan  keuangan  dapat segera  diperoleh.  Tahap  ini  merupakan  proses  pencatatan  seluruh  transaksi  keuangan yang terjadi dalam satu  tahun anggaran. Hasil dari penatausahaan adalah  laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
Pada tahap Penatausahaan diatas bahwa setiap kegiatan atau program yang sumber dananya dari APBDes telah di catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, juga bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dibuatkan surat perintah pencairan dana, surat perintah membayar langsung, kwitansi penggunaan anggaran  dan  surat  permintaan  pembayaran  langsung  belanja  pengeluaran.  Jadi  pada tahap penatausahaan yang telah dilakukan di Desa Selaawi telah memenuhi syarat serta efektif dengan hasil yaitu laporan keuangan yang tercatat catat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu juga bukti transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sesuai dengan Peratuaran.
4) Tahap Pelaporan
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung  jawabnya  melalui  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  kepada  kepala desa. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada dan dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban yang ada sudah
memenuhi  LPJ,  LPPD  dan  bukti-bukti  dalam  realisasi  keuangan  anggaran  pendapatan dan belanja desa.

## 5) Pertanggungjawaban
Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala  desa  tentang  keterangan  pertanggungjawaban  kepala  desa  disampaikan  kepada Bupati/Walikota  melalui  Camat.  Waktu  penyampaian  paling  lambat  7  tujuh  hari  kerja setelah peraturan desa ditetapkan.
Desa Selaawi sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggung jawaban melalui pengumpulan di  Kecamatan. Pengelola APBDes tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan semester dan laporan akhir kegiatan  kemudian  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pengelolaan keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  efektif,  transparan  dan  akuntabel.  Informasi- informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program APBDes  di  Desa  Selaawi  telah  menerapkan  tingkat  keefektifan  walaupun  belum sempurna.  Pengelolaan  APBDes  tetap  dituntut  pertanggungjawaban  pada  setiap pembelanjaan  uang.  Dengan  demikian  apabila  hal  tersebut  dilakukan  secara  terus menerus tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada maka dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan APBDes yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Selaawi dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Siklus Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Sumber: (padk, 2018)

## 3. Pendekatan Sasaran (Goals Approach)
Penggunaan anggaran Dana Desa harus tepat sasaran agar memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga penyusunan rencana anggaran Dana Desa harus memprioritaskan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada tahun 2020  ini  tidak  bisa  dipungkiri  bahwasannya  semua  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Garut terdampak  sebuah  wabah  covid-19  dimana  Desa  Selaawi  adalah  desa  yang  tidak ditemukannya kasus yang terkonfirmasi positif covid-19. Dengan adanya pandemi covid- 19 Pemerintah Desa Selaawi bergerak cepat dalam memutus rantai penyebaran covid-19 di  Desa  Selaawi  meskipun  termasuk  pada  zona  hijau,  salah  satunya  dengan  cara melakukan perubahan APBDes. Sebelum dilakukan perubahan APBDes di Tahun 2020 Desa  Selaawi  mendapatkan  anggaran  APBDes  sebesar  Rp.  1.948.070.913.-  setelah perubahan menjadi Rp. 1.962.688.948.- dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 antara lain:
1. Kegiatan  Pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19  sebesar  Rp.  127.619.000.- antara lain:
a. Pembentukan Satgas Covid-19
b. Penyemprotan disinfektan dilaksanakan di rumah warga, jalan dan tempat fasilitas umum  yang  ada  di  Desa  Selaawi  penyemprotan  dilaksanakan  selama  14  kali penyemprotan.
c. Pembagian masker ke masyarakat dan tempat cuci tangan di area faslitas umum.
Mengetahui  keberhasilan  pemerintah  desa  dalam  Pencegahan  dan  penanganan covid-19 realisasi output dari Penanganan dan pencegahan covid-19 diambil kesimpulan bahwa  pendekatan  sasaran goals  approach kinerja  pemerintah  desa  mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Satgas covid-19 masih harus terus memperbaiki segala macam isu  dan  tantangan  yang  dihadapi  dengan  lebih  agresif  dan  memiliki  semangat  yang konsisten sehingga mampu berjuang untuk menangani pandemi dengan profesional dan optimal.  Pada  konteks  ini  produktivitas  satgas  covid-19  juga  terkait  dengan  partisipasi masyarakat  jika  partisipasi  masyarakat  baik  maka  kinerja  satgas  covid-19  juga  akan semakin meningkat dan efektif.
2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Kegiatan  Padat  Karya  Tunai  Desa  Selaawi  di  laksanakan  dalam  bentuk Pembangunan jalan baru RT 06 sebesar Rp. 48.625.000.- Kegiatan PKT Desa Selaawi mengerahkan 50 masyarakat dalam bentuk pemberian upah sebesar Rp. 65.000 per hari selama 14 hari kerja. Melalui program padat karya tunai yang menggunakan dana desa di
mana suatu pembangunan di desa dilakukan secara swakelola dan pekerja pembangunan diupah harian atau setiap minggunya. Dengan demikian dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja melainkan juga untuk membayar upah pekerja. Padat karya tunai yang terkawal dikatakan efektif diharapkan padat karya tunai ini  dapat  menjadi  solusi  untuk  menekan  tingkat  pengangguran  dan  tingkat  kemiskinan artinya dengan program padat karya tunai masyarakat secara langsung dapat menerima uang tunai yang dimaksud dari hasil kerja yang mereka kerjakan.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Angaran Dana Desa Selaawi dalam Bantuan Langsung Tunai masuk dalam kategori Belanja  Tidak  Terduga  Sub  Bidang  Penanggulangan  Bencana  dengan  total  Rp. 504.000.000.- Pencairan BLT-DD dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Selaawi di bagi menjadi 3 Tahap yakni:
a. Tahap I bulan April, Mei dan Juni dengan besaran Rp. 600.000/KPM dengan total 140 KPM.
b. Tahap II bulan Juli, Agustus dan September dengan besaran Rp. 300.000/KPM dengan total 140 KPM.
c. Tahap  III  bulan  Oktober,  November  dan  Desember  dengan  besaran  Rp. 300.000/KPM dengan total 140 KPM.
Dalam  rangka  penanganan  dampak  covid  19  khususnya  dampak  ekonomi pemerintah Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang ditetapkan. Jika dilihat efektifitasnya dari program tersebut terkait dengan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Selaawi dapat disimpulkan sudah tepat dan mengikuti mekanisme yang ada. Pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh Kepala Desa dan berdasarkan hasil  data  sekunder  dilapangan  menyatakan  demikian  dan  untuk  aspek  ketepatatan sasaran dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

## KESIMPULAN
Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes terdiri dari pendapatan asli  desa,  pendapatan  transfer  ataupun  pendapatan  lain-lain  desa.  Pendapatan  Transfer
Desa Selaawi berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Sejak diterbitkanya Permendes Nomor 7 tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa bahwa dana desa diprioritaskan untuk  penanganan  dan  pencegahan  covid-19,  Bantuan  langsung  tunai  dan  Padat  karya tuni.  Dalam  menjalankan  peraturan  tersebut  Pemerintah  Desa  Selaawi  mengunakan sumber anggaran dari Bantuan provinsi dan Dana Desa. Melaksanakan program tersebut desa  mengalami  hambatan  keterlambatan  pencairan  dana  desa  serta  adanya  kebijakan yang berubah-ubah. Pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  dengan  merubah  sumber  anggaran kegiatan  pembangunan  yang  diawali  dengan  musyawarah  khusus.  Pemerintah  Desa berhasil  mendapatkan  sumber-sumber  angaran  untuk  Desa  dan  melaksanakan  program telah  menerapkan  tingkat  keefektifan  walaupun  belum  sempurna  Sedangkan  Proses Pemerintah  Desa  Selaawi  sebagai  pelaksana  yang  melaksanakan  program-program melalui  mekanisme  yang  sesuai.  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  hingga  pertanggungjawaban.  Perencanaan  dilakukan  Sekretaris  Desa  untuk dibahas dan disepakati bersama. Pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan dilengkapi dengan  dokumen-dokumen  yang  telah  diverifikasi  Sekretaris  Desa  dan  disahkan  oleh Kepala  Desa.  Penatausahaan  dilakukan  Bendahara  tiap  Desa  dengan  mencatat  setiap penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  tiap  akhir  bulan.  Laporan realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan oleh setiap Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan  semester  pertama  dan  laporan  semester  akhir  tahun.  Pertanggungjawaban pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran. Proses tersebut dapat dikatakan efektif.
Sedangkan  Sasaran  Penggunaan  APBDes  diprioritaskan  untuk  penanganan  dan pencegahan covid-19, Bantuan langsung tunai dan Padat karya tunai. Padat karya tunai yang  menggunakan  dana  desa  di  mana  suatu  pembangunan  di  desa  dilakukan  secara swakelola dan pekerja pembangunan di upah harian atau setiap minggunya tidak hanya digunakan  untuk  membeli  bahan  material  saja  melainkan  juga  untuk  membayar  upah pekerja. Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada  masyarakat  melalui  mekanisme  yang  ditetapkan  sudah  tepat  dan  mengikuti mekanisme yang ada Pemerintah Desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Sebagian masyarakat  secara  sadar  dan  kritis  mengikuti  mekanisme  pembatasan  sosial  tetapi
sebagian lagi belum berpartisipasi masyarakat desa selaawi masih belum mengindahkan larangan  pemerintah  agar  melakukan sosial  distancing dan phisical  distancing (tidak berkerumun) masyarakat yang tidak memakai masker dan enggan mencuci tangan dengan sabun atau cairan disinfektan.  Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggapi  covid-19 di Desa  Selaawi  Kecamatan  Talegong  Kabupaten  Garut  sesuai  dengan  Regulasi  yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang  Prioritas  Pengunaan  Dana  Desa  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  terlaksananya program-program yang diatur dalam regulasi tersebut sebagai upaya Penanganan covid- 19, Bantuan langsung tunai dan Padat  karya tunai.  Respon masyarakat  terhadap upaya pemerintah Desa Selaawi menggambarkan hal yang positif meskipun beberapa hal masih menunjukkan  respon  negatif.  Pemerintah  Desa  telah  menerapkan  tingkat  keefektifan walaupun  belum  sempurna  dengan  terlaksananya  program  tersebut  serta  upaya  yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pencegahan covid-19.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  sebagai  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dibahas  dalam  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa. Anggaran  desa  di  Desa  Selaawi  Kecamatan  Talegong  Kabupaten  Garut  melalui Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua yang mengatur mengenai perubahan prioritas  dana desa untuk:  Penanggulangan Covid-19, Padat  karya tunai  desa, Bantuan langsung  tunai.  Penerapan  efektivitas  serapan  anggaran  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  ini  menunjukkan  tingkat  pencapaian  kinerja  Pemerintah  Desa  dalam Pencegahan  dan  penanganan  covid-19,  Padat  karya  tunai  dan  Bantuan  langsung  tunai Pemerintah  Desa  telah  menerapkan  tingkat  keefektifan  walaupun  belum  sempurna. Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  harus  lebih  efektif  perlu  adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, kepala urusan  keuangan  desa,  dan  tim  pelaksana  kegiatan  serta  menyampaikan  aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Akhir,  Hasbi.  2012. BLT  Temporary  Unconditional  Cash  Transfer  (SocialAssistance Program and Public Expenditure Review 2) . Jakarta: The World Bank.
Carly Erfly Fernando Maun. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid-19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
Chabib  Soleh  dan  Heru  Rochmansjah.  2014. Pengelolaan  Keuangan  Desa. Bandung:
Fokusmedia .
Dunn  W.N.  2005.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Emzir.  2010.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif  dan  Kualitatif.  Jakarta:
Rajawali Pers.
Fernando,  Carly  Erfly.  2020. “Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid-19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” . Jurnal Politico, Vol.9, No 2.
Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta:
Salemba Empat.
Hastuti.  2013.  Pemantauan  Cepat  Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat  (BLSM). Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
Ima Kumalasari, Slamaet muchsin, Sunariyanto. 2020. Efektivitas Strategi Penanganan Covid-19  Melalui  Penerapan  Kebijakan  Kampung  Tangguh  Berdasarkan Permendagri  No.20  Tahun  2020  Tentang  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Laksmi, A.C. 2015. Continuing Professional Development for The Auditing Profession: Evidence from Indonesia . RMIT University.
Nordiawan D. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. Jakarta.
Pradana,  Irvan  Oktariansa.  2021.  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan Periode April – September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Rinda, Nofotna Zalukhu. 2020. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.
Supriyono,  R.A.  2004. Pengaruh  Variabel  intervening  Kecukupan  Anggaran  dan Komitmen  Organisasi  terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Anggaran  dan Kinerja Manajer di Indonesia.

## Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). XIII. Bandung: Alfabeta.
Anonim. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Umi,  Yunianti.  2015. Analisis  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa (APBDesa)
Padk.  2018.  Pusat  Analisis  Determinan  Kesehatan. http://www.padk.kemkes.go.id ,  di unduh 1 November 2020
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigras  Nomor  11
Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Tranmigrasi  Nomor  7 Tahun  2020  Perubahan  Kedua  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2020