Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 633-638| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4033.633-638

## SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali,Indonesia komangayusriagustin@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Polisi  pada  hakekatnya  adalah  lembaga  dan  fungsi  pemerintah  yang  bergerak  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Banyaknya  godaan  menyebabkan  aparat  kepolisian  melakukan  pelanggaran  atau tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak  pidana  dan  mengkaji  sanksi  hukum  dan  aturan  hukum  yang  mengatur  permasalahan  dalam  pengaturan hukum  terhadap  aparat  kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  bentuk  sanksi  hukum  terhadap  tindak pidana  pembunuhan.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan data sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  membaca  Undang-undang  tentang  kepolisian.  Analisis  data  dilakukan dengan  studi  kasus,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dianalisis,  serta  disajikan  secara  deskriptif- analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana  pembunuhan,  dimana  pelanggaran  kode  etik  memiliki  konsekuensi,  akan  diadili  oleh  komisi  kode  etik profesi.  Sanksi  hukumnya  adalah  seorang  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  diproses  melalui  sidang pengadilan  umum,  menjalani  sanksi,  menjalani  sidang  kode  etik  dengan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat. Pengenaan sanksi disiplin diputuskan dalam sidang disiplin bagi anggota kepolisian yang melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.
Kata kunci: Pengaturan hukum, Polisi, Sanksi

## Abstract
The police are essentially government institutions and functions that are engaged in maintaining public security and order. The number of temptations causes the police to commit violations or criminal acts. This study aims to understand the legal arrangements against police officers who commit crimes and examine legal sanctions and legal rules that regulate problems in legal arrangements against police officers who commit criminal acts and forms of legal sanctions against the crime of murder. The research method uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials and secondary data. Data collection is done by reading  the law  on the police. Data analysis  was carried out  by case studies namely;  the  legal  materials  obtained  in  the  research  were  processed  and  analyzed,  and  presented  in  a descriptive-analytical manner. The results of the study indicated that legal arrangements for police officers who commit  murder  crimes,  where  violations  of  the  code  of  ethics  have  consequences,  will  be  tried  by  the commission  of  the professional code of  ethics. The legal sanction is that a police officer who commits a crime will  be  processed  through  a  general  court  trial,  undergo  sanctions,  and  undergo  a  code  of  ethics  trial  with dishonorable  dismissal.  The  imposition  of  disciplinary  sanctions  is  decided  in  a  disciplinary  hearing  for members of the police who violate police discipline and code of ethics.
Keywords: Legal Regulation, Police, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Hukum merupakan seperangkat  norma  atau  kaidah  yang  berfungsi  untuk mengatur tingkah  laku manusia    dengan    tujuan    untuk    ketentramana    dan  kedamaian  dalam  masyarakat.  Hukum  dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi (Arliman. S, 2019) .
Hukum  pidana  merupakan  hukum  yang  bertujuan  untuk  melindungi  individu  atas  adanya kejahatan dalam masyarakat serta membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Serta  untuk  membuat  tindak  kejahatan  berkurangnya (Pramono,  2015) ; (Makhrus  Munajat,  2009) . Proses penyidikan yang penting untuk mengungkap suatu kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan
dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang karena cara penyidik yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah dan dipidana.
Peraturan  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  bahwa  pada  dasarnya  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  itu  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan  umum  seperti  halnya  warga  sipil pada  umumnya.  Demikian  yang  disebut  dalam  pasal  29  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (UU  Kepolisian).  Anggota  Polri  juga  tunduk pada  Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik  Profesi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003). Sedangkan  kode  etik  kepolisian  diatur  dalam  Perkapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Perkapolri  14/2011).  Kepolisian  pada  hakikatnya adalah  suatu  lembaga  dan  fungsi    pemerintahanyang  bergerak  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni,  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2008) .
Penelitian  terdahulu  pernah  mengkaji  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  namun sampai  saat  ini  kasus  kasusu  tinda  pidana  tang  melakukan  pembunuhan.  Pertama (Ayu  et  al.,  2021) mengkaji  penegakan  hukum  oleh  pihak  kepolisian  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  anak    oleh  ibu kandung ( studi kasus di polres gianyar ).  Anggota Polri yang   melakukan   tindak   pidana   wajib ketentuan  hukum  dengan  mengikuti  proses  sidang      peradilan  disiplin  polri  ataupun  langsung melaksanakan  Sidang  Kode  Etik  Polri (Pradana,  2016) .  Kajian  penelitian  sebelumnya  menjadi landasan  dalam  penelitian  saat  ini.  Penelitian  saat  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memahami pengaturan  hukum  terhadap  anggota  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  serta memperluas  wawasan  yang  menyangkut  tentang  permasalahan  pengaturan  hukum  terhadap  anggota polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  dan  untuk  memahami  sanksi  hukum  dan  aturan- aturan hukum yang mengatur terkait permasalahan dalam pengaturan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana serta bentuk sanksi hukum tindak pidana pembunuhan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  dengan  melakukan  pengkajian berdasarkan  bahan-bahan  hukum  berupa  literatur  hukum,  peraturan  Perundang-undangan  dan  kitab Undang-undang  hukum  pidana  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  dan  juga ketetapan  hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dan  konseptual.  Sumber bahan  hukum  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dengan  membaca  Undang-undang  tentang  kepolisian.  Analisis  data  dilakukan  dengan  studi  kasus yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  tersebut  diolah  serta  dianalisis  dan penyajian  secara  deskriptif  analitis,  yaitu  penyajian  dibuat  dengan  konsep  menggambarkan  secara lengkap  tentang  aspek-aspek  tertentu  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  kemudian  dianalisa keberadaanya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum (Saleh, 1983) ; (Nurhafifah & Rahmiati, 2015) . Merujuk pada pengertian tentang tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada aturan yang dilanggar.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia,  hal  ini  juga  dianut  dan  tertuang pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana didalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
Dalam  hal  ini  barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Menurut Effendi, (2011) unsur-unsur tindak pidana dibagi sebagai berikut:
1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat
Banyak  kasus pembunuhan yang terjadi dengan berbagai macam motif yang melatarbelakangi tindakan  tersebut  seperti  dendam,  politik,  hingga  membela  diri.  Tindakan  pembunuhan  dapat dilakukan  dengan  berbagi  cara,  yang  paling  umum  dan  sering  digunakan  oleh  plaku  pembunuhan yaitu dengan cara menggunakan senjata api ataupun senjata tajam, racun, maupun menggunakan bom. Adapun  unsur-unsur  yang  dapat  ditarik  pada  pasal  338  KUHP  tentang  tindak  pidana  pembunuhan adalah  sebagai  berikut (Amalia,  2018) .  Perbuatan  itu  harus  disengaja,  dengan  kesengajaan  itu  harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.
Walaupun  anggota  kepolisian  termasuk  warga  sipil,  namun  terhadap  anggota  polisi  berlaku ketentuan  Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik  Profesi.  Peraturan  Disiplin  Polri  diatur  dalam PP  No.  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Sebagai  manusia  biasa  seorang  anggota  polisi  memiliki  kadar  kekuatan iman  dan  ketaatan  terhadap  peraturan,  baik  menyangkut  disiplin  maupun  kode  etik.  Banyaknya godaan  terutama  yang  berwujud  materi  menyebabkan  adanya  oknum-oknum  anggota  Polisi  tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.
Meskipun anggota polisi memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil yaitu terikat oleh lingkup peradilan  umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi adalah seorang warga sipil dan bukan  termasuk  subjek  hukum  militer.  Namun,  karena  profesinya  sebagai  anggota  polisi,  maka anggota  polisi  tersebut  juga  tunduk  pada  Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik  Profesi.  Secara    jelasnya proses    pengaturan  hukum  dan  tata    cara    peradilan    yang    dijatuhkan  kepada  anggota  polisi  adalah anggota  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana,  seperti  contoh:  melakukan  pembunuhan,  maka  akan diproses  perkara  dalam  sidang  peradilan  umum  terlebih  dahulu,  setelah  adanya  putusan  dan  selesai menjalankan  sanksi  yang  diterima,  selanjutnya  anggota  polisi  tersebut  akan  menjalankan  sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

## 2. Sanksi Hukum Terhadap Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia. Perkembangan kejahatan juga diiringi dengan  perkembangan  pelaku  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penjatuhan  pidana  yang tepat  dan  proses  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  tepat,  agar  tidak  terjadi  perkembangan  tindak pidana  dan  residivis (Hutajulu  et  al.,  2014). Kejahatan  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  gejala sosial  yang  akan  selalu  dihadapi  oleh  setiap  manusia,  masyarakat,  dan  bahkan  negara.  Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas (Waluyo, 2002) .
Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  melindungi,  mengayomi  dan  melayani  masyarakat Indonesia  diberikan  tugas  untuk  melakukan  pencegahan,  pemberantasan  dan  penanggulangan  tindak pidana.  Keberadaan  polisi  sebagai  pelaksanaan  awal  sistem  peradilan  wajib  melakukan  tugas  dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa  oknum polisi yang menyalahgunakan  wewenangnya  sebagai  aparat  penegak  hukum  dengan  ikut  dalam  kasus pembunuhan.  Tentu  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  hilangnya  rasa  percaya  masyarakat  terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pembunuhan yang terjadi (Utomo, 2005) .
Setiap  anggota  Polri  bertanggung  jawab  melaksanakan  tugas-tugas  kepolisian  agar  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  setiap  tindakan  anggota  Polri  tidak boleh  melawati  batas-batas  tertentu.  Batasan  tersebut  disebut  dan  diatur  menurut  Kode  Etik Keprofesian  Polri  sebagai  landasan  serta  pedoman  dalam  menjalankan  tugas  setiap  anggota  Polri.
Kode  etik  profesi  Polri  sendiri  telah  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Bahkan dalam pasal 1 angka (5) dijelaskan bahwa:Kode etik profesi polri yang selanjutnya disingkat KEPP  adalah  norma-norma  atau  aturan-aturan  yang  merupakan  kesatuanlandasan  filosofis  atau  etik yang  berkaitan  dengan  perilaku  dan  juga  ucapan  tentang  perihal-perihal  yang  patut,  dilarang, diwajibkan, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab jabatan.
Tindak  kekerasan  juga  lebih  dikenal  dengan  tindak  kejahatan,  dan  hingga  saat  ini  belum memiliki  Hukum  Positif  yang  mengatu  sehingga  upaya  penegakan  Hukum  melalui  peradilan sangatlah lemah. Keberlakuan dan efek dari kode etik Polri sendiri masih berdasar kepada kesadaran moral  anggotanya  (POLRI).  Penegakan  etika  profesi  ini  tidak  memiliki  Hukum  Positif  dan  sanksi yang  keras  berbeda  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  memang  bersifat  memaksa  serta memiliki  sanksi  yang  harus  dilaksanakan.  Penegakan  pada  kode  etik  Polri  dipandang  remeh  oleh beberapa  orang,  hal  ini  disebabkan  kurangnya  penegakan  dalam  setiap  pelanggarannya.  Sehingga menurut  penulis  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  adalah  memperbaiki  moral  dari  pada  anggota POLRI, seperti halnya melakukan penyuluhan yang bertema kan etika dan moral. Semua itu hanya lah upaya  karena  sejatinya  segala  hal  tersebut  bergantung  pada  moral  yang  hanya  dapat  diperbaiki  oleh dirinya sendiri atau adanya kesadaran dari setiap individu.
Sanksi kode etik terhadap polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan, bahwa pada dasar penyidikan  terhadap  Anggota  Polri  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  adalah  adanya  laporan atau pengaduan dari masyarakat.Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan  Pengaduan  Bidang  Profesi  dan  Pengamanan  (Kasi  Yanduan  Bid.  Propam),  selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit  Penyidik  (Kanit  Idik)  untuk  melakukan  pemanggilan  dan  pemeriksaan  terhadap  anggota dimaksud berikut saksi korban dansaksi-saksilainnya.
Jika  dari  hasil  pemeriksaan  Kanit  Idik  atau  anggota  Idik,  mengarah  pada  tindak  pidana,  maka Kabid  Propam  setelah  meminta  saran  dan  pendapat  hukum  pada  Bid.Binkum  melimpahkan  perkara tersebut  kepada  Dit  Reskrim  (untuk  tingkat  Mapolda)  atau  Kasi  Propam  melimpahkan  perkara  ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan. Di  samping  itu  juga,  hasil  penyidikan  masih  belum  menyentuh  akar  permasalahan  yang  sebenarnya atau  kurang  dilakukan  pendalaman  terhadap  kasus  yang  ada,  dan  tidak  jarang  berdampak  pada penghentian  penyidikan  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti  atau  kasus  yang  ditangani  bukan  perkara pidana  dan  atau  kasus  anggota  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  sudah  diselesaikan  melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana  dan  diselesaikan  melalui  mekanisme  sidang  disiplin  (internal  Polri),  bukan  berarti  proses pidana  telah  selesai,  namun  dapat  dilimpahkan  kepada  fungsi  Reserse  untuk  dilakukan  penyidikan lebih  lanjut,  sepanjang  pihak  korban  menginginkannya,  demikian  pula  dengan  pelanggaran  terhadap Peraturan  Kapolri  No.  Pol:  7  Tahun  2006  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri.  Dalam  konteks  ini tergantung  pada  kebijakan  Ankum  dalam  menyikapi  permasalahan  anggotanya.  Setiap  pelanggaran hukum  dan  atau  tindak  pidana  yang  melibatkan  atau  pelaku  perbuatan  tindak  pidana  adalah  anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri  adalah  atasan  yang  karena  jabatannya  diberi  kewenangan menjatuhkan  hukum  disiplin  kepada  bawahan  yang  dipimpinnya.  Pentingnya  peranan  Ankum  ini, dapat  menentukan  anggotanya  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  termasuk  tindak  pidana,  untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum  harus  sepengetahuan  Ankum,  karena  Ankum  mempunyai  kewenangan  penuh  dan  dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.
Pelanggaran  terhadap  aturan  disiplin  dan  kode  etik  akan  diperiksa  dan  bila  terbukti  akan dijatuhi  sanksi.  Penjatuhan  sanksi  disiplin  serta  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  tidak  menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan [lihat Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28  ayat  (2)  Perkapolri  14/2011.  Oleh  karena  itu,  polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  tetap akan  diproses  secara  pidana  walaupun  telah  menjalani  sanksi  disiplin  dan  sanksi  pelanggaran  kode etik.  Adapun  proses  peradilan  pidana  bagi  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara
umum  dilakukan  menurut  hukum  acara  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 3/2003). Kemudian terkait dengan Sidang Kode Etik, sidang itu menurpakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang  KKEP”) untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri  (“KEPP”)  yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP 2/2003.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  hal  ini  berarti  penjatuhan  hukuman  oleh  Aknum  secara  subyektif kepada  terperiksa  yang  melakukan  pelanggaran  pada  persiadangan  disiplin  akan  diproses  secara Peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya. Penjatuhkan sanksi  hukuman  disiplin  yang  ringan  bahkan  berat  belum  membebaskan  terperiksa  dari  sanksi pelanggaran  disiplin,  karena  harus  melalui  lagi  proses  Penyidikan  pda  Peradilan  umum.  Jika  hukum tertulis  yang  mengatur  suatu  bidang  kehidupan  tertentu  dan  bidang-bidang  lainnya  yang  berkaitan berada dalam kepincangan.
Penjatuhan  sanksi  disiplin  serta  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  tidak  menghapus  tuntutan pidana  terhadap  anggota  polisi  yang  bersangkutan  Pasal  12  ayat  (1)  PP  2/2003  jo. Pasal  28  ayat  (2) Perkapolri  14/2011].  Terkait  sidang  disiplin,  tidak  ada  peraturan  yang  secara  eksplisit  menentukan manakah  yang  terlebih  dahulu  dilakukan,  sidang  disiplin  atau  sidang  pada  peradilan  umum.  Yang diatur  hanya  bahwa  sidang  disiplin  dilaksanakan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  Ankum menerima  berkas  Daftar  Pemeriksaan  Pendahuluan  (DPP)  pelanggaran  disiplin  dari  provos  atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum [Pasal 23 PP 2/2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.:  Kep/44/IX/2004  tentang  Tata  Cara  Sidang  Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 44/2004)]. Sedangkan, untuk sidang KKEP,  jika  sanksi  administratif  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Pelanggar  KKEP  adalah  berupa rekomendasi  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH),  maka  hal  tersebut  diputuskan  melalui Sidang  KKEP  setelah  terlebih  dahulu  dibuktikan  pelanggaran  pidananya  melalui  proses  peradilan umum  sampai  dengan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  Pasal  22  ayat  (2) Perkapolri  14/2011).  Sanksi  administratif  berupa  rekomendasi  PTDH  dikenakan  melalui  Sidang KKEP  terhadap:  (lihat  Pasal  22  ayat  (1)  Perkapolri  14/2011)  pelanggar  yang  dengan  sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara empat tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum teta dan pelanggaran yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf I”.
Terkait  dengan  tindak  pidana  pembunuhan  oleh  angota  polisi,  ketentuan  mengenai  hukum pidana  terkait  pembunuhan  dalam  Pasal  338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  mana pembunuhan diancam dengan  hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus  dilakukan  proses  peradilan  umum  terlebih  dahulu  sebelum  sidang  KKEP.  Lebih  lanjut,  fungsi Seksi  Propam  dengan  yang  bertugas  langsung  melaksanakan  pengawasan  dan  penindakan  dapa dijalankan  secara  maksimal  terhadap  anggota  Polri  yang  bermasalah.  Oleh  karena  itu  apabila  Tugas dan  tanggungjawab  Propam  Polri  ingin  dapat  berjalan  secara  maksimal  dan  sesuai  harapan.  Secara hukum  polisi  maupun  warga  sipil  memiliki  status  hukum  yang  sama.  Maka  dari  itu,  sanksi  yang diterima warga sipil akan sama dengan sanksi yang akan diterima oleh polisi yang terbukti melakukan tindak  pembunuhan.  Sanksi  Pidana  Pembunuhan  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan  menjadi  2(dua)  golongan,  yaitu  pertama  berdasarkan  unsur  kesalahannya,  kedua berdasarkan objeknya.
Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu  Kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dilakukan  dengan  sengaja  (dolus  misdrijven).  Kejahatan  ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Selanjutnya kejahatan terhadap  nyawa  yang  dilakukan  dengan  tidak  sengaja  (culpose  misdrijven).  Tindak  pidana  ini  diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.
Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan  menjadi  3  macam    yaitu  kejahatan  terhadap  nyawa  manusia  pada  umumnya,  diatur  pada Pasal  338,  339,  340,  344,  dan  345  KUHP.  Sedangkan  Kejahatan  terhadap  nyawa  bayi  pada  saat dilahirkan  atau  sesaat/tidak  lama  setelah  dilahirkan,  perbuatan  ini  diatur  dalam  Pasal  341,  342,  dan
343  KUHP.  Kejahatan  terhadap  nyawa  bayi  yang  masih  ada  dalam  kandungan  atau  masih  berupa janin,  dimuat  dalam  Pasal  346,  347,  348,  dan  349  KUHP.  Pada  pembahasan  ini  penulis mengkategorikan  tindak  pidana  pembunuhan  atau  kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dilakukan  polisi maupun  warga  sipil  menjadi  dua  macam  yaitu  kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dilakukan  dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  pembunuhan  diatur  dalam  Bab XIX  pasal  338  tentang  kejahatan  terhadap  nyawa.  Pengaturan  hukum  polisi  yang  melakukan  tindak pidana  pembunuhan  akan  di  proses  perkara  dalam  sidang  peradilan  umum,  setelah  adanya  putusan dan  selesai  menjalankan  sanksi  yang  diterima,  selanjutnya  anggota  polisi  akan  menjalankan  sidang peradilan  kode  etik  dengan  sanksi  pemecatan  secara  tidak  hormat.  Sanksi  hukum  terhadap  anggota polisi  yang  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan,  menurut  Undang-undang  Kepolisian  Nomor  2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaian sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional menetapkan  pribadi-pribadi  polisi  sebagai  faktor  sentral  dalam  menegakan  hukum.  Adapun penjatuhan sanksi hukum disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota kepolisian telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas  adapun  saran  yang  penelitu  berikan  yaitu  bagi  aparat  penegak  hukum, seharusnya mentaati aturan-aturan kepolisian serta dalam kode etik kepolisian, dapat melihat aturan- aturan  disiplin  kepolisian,  sehingga  anggota  hendaknya  menjaga  martabat  kepolisian  dan  selalu mentaati  peraturan  yang  telah  diterapkan  di  dalam  UU  No  2  Tahun  2002.  Bagi  masyarakat,  jika anggota  polisi  melakukan  tindak  pidana  maka  harus  ditindak  tegas,  sehingga  tidak  meresahkan masyarat sekitar, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota polisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  I.  Q.  A.  (2018).  Akibat  Hukum  Pembatalan  Perjanjian  dalam  Putusan  Nomor  1572 K/PDT/2015  Berdasarkan  Pasal  1320  dan  1338  KUH  Perdata. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune , 1 (1), 61–72.
Arliman.  S,  L.  (2019).  Mewujudkan  Penegakan  Hukum  Yang  Baik  Di  Negara  Hukum  Indonesia.
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 11 (1), 1–20.
Ayu, D., Laksmi, M., Ketut, N., Adnyani, S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  anak  oleh  Ibu  Kandung  (  Studi  Kasus  di  Polres Gianyar ). E-Journal Komunitas Yustisia , 4 (2), 646–657. Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar) . PT. Refika Aditama: Jakarta. Hutajulu, M., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Marlina. (2014). Analisis Hukum Pidana Pencurian Ikan di Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Studi  Putusan  No:03/PID.  SUS.P/2012/PN.MDN. Law Journal , 2 (1), 230–247. Makhrus Munajat. (2009). Hukum Pidana Islam di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Teras.
Nurhafifah,  &  Rahmiati.  (2015).  Pertimbangan  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  Terkait  hal  yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 17 (66), 341–362.
Pradana, E. C. C. (2016). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana. Journal Varia Justicia , 2 (1), 190–203.
Pramono,  D.  (2015).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  yang  Dibuat  oleh  Notaris. Lex  Jurnalica , 12 (3), 248–258.
Sadjijono.  (2008). Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi  NegaraLaks  Bang . Pressindo
Saleh, R. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . ksara Baru: Jakarta. Utomo, W. H. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia . Prestasi Pustaka: Jakarta. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.