Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PASCA DIPERLUASNYA OBJEK PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01/PID.PRA/2022/PN.
JBG)
Winny Savitri 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia E-mail: frans@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
Pretrial  agencies  aim  to monitor  the  acts  of  coercive  efforts made  by  investigators  or  public prosecutors against suspects. Along with the development of the pretrial object in terms of the determination  of  suspects  regulated  in  the  Constitutional  Court  Decision  Number  21/PUU- XII/2014 dated April 28, 2015 which decided the determination of suspects as pretrial objects has created its own legal problems. Especially on the difficulty of distinguishing between proof for pretrial and proof for the subject matter. With the acceptance of the determination of the suspect as a pretrial object, the pretrial judge must test the evidence as a minimum requirement for the determination of the suspect in the pretrial hearing process. The aim of this research is to realize how the procedure for determining suspects after the expansion of pretrial objects. This study applied normative juridical methods based on primary and secondary data through literature studies. This research result is that the procedure for determining suspects must be complemented by an examination of potential suspects with the need for laws and regulations as implementers of the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 to be used as guidelines  by  law  enforcement  officials,  namely  investigators,  both  prosecutors  and  police  in determining  suspects  so  that  there  is  no  multi-interpretation  in  phrase 2  (two)  evidence  and accompanied by examination of potential suspects.
Key Words : Examination, Determination, Suspect, Pretrial

## ABSTRAK
Lembaga  praperadilan  mempunyai  tujuan  untuk  memantau  tindakan  upaya  paksa  yang dilaksanakan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  tersangka.  Bersamaan  dengan diperluasnya objek  praperadilan dalam  hal penetapan tersangka yang diatur dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  tertanggal  28  April  2015  yang  keputusan penetapan  tersangka  sebagai  objek  praperadilan  sudah  menyebabkan  persoalan  hukum tersendiri. Sangat sulit untuk membedakannya antara bukti praperadilan dengan bukti perkara pokok. Dalam menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, hakim pra peradilan harus  mempertimbangkan  alat  bukti  sebagai  syarat  minimal  penetapan  tersangka  dalam praperadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pada penetapan tersangka  pasca  diperluasnya  objek  praperadilan.  Penelitian  ini  mempergunakan  metode yuridis normative berlandaskan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari studi  ini  ialah  prosedur  penetapan  tersangka  harus  disertai  dengan  pemeriksaan  calon tersangka dengan diperlukannya  kebijakan  perundang-undangan sebagai  pelaksana Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  21/PUU-XII/2014  agar  dijadikan  pedoman  oleh  aparat  penegak hukum yaitu penyidik baik kejaksaan dan kepolisian dalam penetapan tersangka sehingga tidak terjadi multitafsir dalam frasa 2 (dua) alat bukti dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Kata Kunci : Pemeriksaan, Penetapan, Tersangka, Praperadilan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## PENDAHULUAN
Lembaga praperadilan adalah institusi yang dibentuk atas dasar pemikiran untuk memegang  kendali  atas  aparat  penegak  hukum  supaya  dalam  pelaksanaannya  tidak melakukan  penyelewengan  kekuasaan.  Lembaga  praperadilan  ditetapkan  pada  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dengan  tujuan  sebagai  sarana memantau  terhadap  perbuatan  pemaksaan  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  atau penuntut  umum  terhadap  tersangka  agar  perbuatan  tersebut  bisa  efektif diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.(Kusumastuti, 2019)
Pada proses perkara pidana, pejabat yang paling depan untuk menangani perkara tersebut  adalah  aparat  kepolisian.  Aparat  dari  kepolisian  adalah  yang  pertama menyeleksi  kasus  tersebut  sebelum  diajukan  ke  kejaksaan  dan  pengadilan.  Lembaga praperadilan  ini  seperti  lembaga  yang  memeriksa,  mengevaluasi,  mencari  baik  dan buruk,  sah  atau  tidak,  perbuatan  pejabat  melaksanakan  tindakan  keras  terhadap tersangka.  KUHAP  menyebutkan  dan  menempatkan  terdakwa  atau  tersangka  pada kedudukan  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  mempunyai  harkat  martabat  kemanusiaan yang seutuhnya.
Tersangka  adalah  subyek  hukum  baik  bagi  orang  perseorangan  ataupun  badan hukum  yang  diperiksa  dan  diadili  karena  disangka  melaksanakan  tindak  pidana. Penyebutan  tersangka  dengan  sendirinya  akan  berubah  menjadi  terdakwa  jika  pada saat  subyek  hukum  tersebut  diduga  membuat  tindak  pidana,  perkaranya  akan dilimpahkan ke pengadilan. Identifikasi tersangka oleh aparat kepolisian dilaksanakan atas  dasar  bukti-bukti  yang  diperoleh  selama  penyidikan  dan  selama  penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 KUHAP No. 14, tersangka ialah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan  melakukan  perbuatan  atau  keadaan  yang  patut  diduga  sebagai  tindak pidana. Tersangka merupakan subyek hukum, objek proses penyidikan dan penuntutan sebelum diadili.
Pada objek praperadilan sendiri telah diatur secara khusus dan rinci pada Bab X Pasal  77  KUHAP.  Pada  pengembangannya,  perjanjian  praperadilan,  seperti  yang ditetapkan  pada  Pasal  1  angka  10  juncto  Pasal  77  KUHAP,  seringkali  tidak  mampu mencapai  kebenaran  tindakan  aparat  penegak  hukum  yang  melanggar  Hak  Asasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Manusia (HAM) dengan mengesahkan seseorang sebagai tersangka dalam penegakan hukum pidana. Guna meminimalisir tindakan semena-semena tersebut terhadap aparat penegak  hukum  yang  bisa  melanggar  HAM,  sehingga  ruang  lingkup  kewenangan institusi  praperadilan  sudah  diperluas  atas  dasar  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.21/PUU-XII/2014  tertanggal  28  April  2015  yang  sudah  memperluaskan  objek pemeriksaan praperadilan dan menguatkan fungsi praperadilan guna mampu mengkaji dan menilai legalitas, khususnya dalam penetapan tersangka.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana menetapkan  tersangka  sebagai  objek  pra  peradilan  sudah  mengakibatkan  persoalan hukum terkhusus. Sangat sulit untuk memisahkan antara bukti praperadilan dan bukti perkara  pokok.  Dalam  menerima  penetapan  tersangka  sebagai  objek  pra-peradilan, hakim pra peradilan harus mempertimbangkan instrumen bukti sebagai syarat minimal penetapan  tersangka  dalam  praperadilan.  Putusan  MK  didasarkan  pada  pola argumentasi  yang  didasarkan  pada  pengakuan  bahwa  asas  due  process  of  law merupakan  dampak  dari  suatu  aturan  hukum  yang  seharusnya  diimplementasikan dalam system peradilan pidana.
Kaitannya  dengan  penelitian,  ditemukan  ada  penelitian  yang  dibuat  oleh  Sahri Sebayang(Kaidah & Sebayang, 2020) berjudul “ Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan  Hak-Hak  Tersangka  Dalam  Pemeriksaan  Di  Tingkat  Penyidikan  (Studi Pengadilan  Negeri  Medan) ” yang  melakukan  analisis  terkait  dengan  peranan  pra peradilan  sebagai  upaya  tindakan  berkenaan  dengan  perlindungan  hak-hak  terangka pada pemeriksaan di tingkat penyidikannya.
Selanjutnya  terdapat  penelitian  lain  yang  dilaksanakan  oleh  Shandy  Herlian Firmansyah  dan  Achmad  Miftah  Farid(Firmansyah  et  al.,  2022) dengan  judul  “ Politik Hukum  Praperadilan  sebagai  Lembaga  Perlindungan  Hak  Tersangka  Ditinjau  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  Mengenai  Penetapan Tersangka ” yang  melakukan  pengamatan  pada  ranah  politik  hukum  praperadilan sebagai sarana perlindungan hak bagi seorang tersangka.
Kemudian penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh Roberts(Roberts et al., 2019) ber judul  “Perluasan  Kewenangan  Pra peradilan  Sebagai  Lembaga  Pencari  Keadilan Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014”  yang  melaksana kan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kajian terkait formulasi hukum atas perluasan kewenangan praperadilan pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
Sebagaimana ketiga penelitian di atas, kebaharuan dari penelitian ini ialah hendak menganalisis  bagaimana  prosedur  penetapan  tersangka  pasca  diperluasnya  objek praperadilan yang telah ditetapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU- XII/2014  dengan  melaksanakan  studi  kasus  terhadap  Putusan  Praperadilan  No. 01/Pid.Pra/2022/PN. Jbg

## METODE PENELITIAN
Pada studi ini, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian  hukum  yuridis  normatif  ialah  ilmu  yang  mempelajari  suatu  masalah  dari sudut pandang norma hukum yang diberlakukan. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan menafsirkan isi hukum, diperlukan bahan penelitian berbentuk dokumen hukum  primer dan  dokumen hukum  sekunder.  Pendekatan  yang penulis pergunakan adalah  Statute  Approach  (pendeketan  perundang-undangan),  Case  Based  Approach (pendekatan  kasus)  dan  Conceptual  Approach  (pendeketan  konsep)  yang  diputuskan oleh  Pengadilan  Negeri  Jombang  serta  sudah  memiliki  kekuasaan  hukum  yang konsisten. Teknik penghimpunan data yang dipergunakan pada peneitian ini ialah studi kepustakaan  yang  dilaksanakan  dengan  cara  membaca,  mempelajari,  mencatat,  dan mengevaluasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Prosedur Penetapan Tersangka Pasca Diperluasnya Objek Praperadilan
Kekuasaan  sebuah  negara  yang  memiliki  batasan  yang  ditentukan  oleh  hukum dan negara wajib untuk memberikan jaminan dengan adanya penegakan hukum agar mendapatkan  keadilan.  Penegakan  hukum  dilaku]sanakan  dengan  suatu  proses  dan prosedur  hukum  yang  diberlakukan.  Selain  berfokus  kepada  peraturan  perundang- undangan,  penegakan  hukum  ini  juga  berfokus  kepada  perangkat  yang  menegakkan hukum seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan, serta lembaga pemasyarakatan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Salah satu ciri yang memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yaitu setiap sendi kehiupan Indonesia diatur oleh suatu aturan yang jelas atau hukum yang  jelas.(Sutriadi  &  Simangunsong,  2022)  Pada  suatu  negara  hukum,  penerapan hukum dilaksanakan dengan proses dan prosedur hukum yang diberlakukan. Berbagai prinsip  tersebut  menentukan  standarisasi  hukum  internasional  yang  melekat  yang haruslah dipatuhi oleh seluruh negara.(Michael & Kleden, 2018)
Penegak  hukum  merupakan  manusia  biasa  yang  tidaklah  luput  dari  salah  dan khilaf.  Sebagai  penjamin  HAM  serta  memungkinkan  aparat  penegak  hukum  untuk melaksanakan tugas mereka secara konsisten, KUHAP melakukan pembentukan suatu lembaga  yang  dikenal  dengan  praperadilan.  Seperangkat  ketentuan  yang  terdapat dalam hukum pidana yang mengelola berbagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh negara dan yang bisa digolongkan sebagai tindak pidana dan akan mendapat ancaman pidana menurut beratnya perbuatan itu.(M.A.S & Simangunsong, 2022)
Habeas  Corpus  bermula  dari  tradisi  hukum  Anglo-Saxon,  adalah  pendahulu munculnya proses praperadilan. (Rahman et al., 2019) Lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 mengenai  Hukum  Acara  Pidana  atau  biasa  dinamakan  KUHAP  membawa  perubahan yang mendasar berkenaan dengan hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Sebagai hukum acara pidana  KUHAP ialah hukum yang landasan hukumnya berdasarkan asas legalitas,  yang  bermaksud  yaitu  seluruh  pelaksanaan  KUHAP.  KUHAP  menetapkan bahwa kewenangan praperadilan pengadilan ditentukan pada KUHAP Pasal 1 Ayat 10, kemudian diatur lebih lanjut pada KUHAP Pasal 77 s/d Pasal 83.
Praperadilan adalah suatu institusi yang timbul atas asas menyelenggarakan suatu tindakan  pengawasan  terhadap  aparat  penegak  hukum  supaya  tidak  terjadi penyalahgunaan  dalam  menjalankan  kewenangannya.  Praperadilan  memiliki  maksud dan motif atau tujuan tertentu. (Darwin et al., 2019) Instutusi praperadilan diatur oleh KUHAP  dengan  tujuan  untuk  mengendalikan  tindakan  pemaksaan  penyidik  dan penuntut umum terhadap terdakwa agar perbuatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif  sebagaimana  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  untuk  fungsi  dari lembaga  praperadilan  ini  yakni  pengawasan  vertikal  internal  dan  eksternal  serta pengawasan  horizontal  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  agar  dapat  saling menangani  gugatan-gugatan  pra-peradilan.  Pada  dasarnya,  masyarakat  mungkin
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
merasa bahwa alasan keberadaannya ialah guna kepentingan menegakkan hukum dan prosedur hak asasi manusia terus dipantau dan diawasi dalam segala tahapan proses pemerikasaan sampai tahap persidangan.(Ramadhan et al., 2021) Adanya praperadilan pada  pelaksanaan  system  peradilan  sebagai  jaminan  untuk  seseorang  supaya  tidak ditahan atau ditangkap tanpa alasan yang absah.(Sofyan et al., 2020)
Pada  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  pejabat  yang  langsung  menangani perkara tersebut adalah aparat kepolisian. Aparat dari kepolisian adalah yang pertama menyeleksi  kasus  tersebut  sebelum  diajukan  ke  kejaksaan  dan  pengadilan.  Penyidik memutuskan  adanya  penetapan  seseorang  sebagai  tersangka  adalah  upaya  tindakan lanjut  dari  suatu  proses  hkum  penyelidikannya  yang  dilaksanakan  oleh  kepolisian. Sebagaimana ketetapan Paasal 1 angka 5 KUHAP : “Penyidikan ialah rangkaian tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menelusuri dan mendeteksi adanya dugaan peristiwa pidana untuk menetapkan mampu atau tidak dilaksanakannya penyidikan berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang- undang”. Lembaga praperadilan ini seperti lembaga yang  memeriksa,  mengevaluasi,  mencari  baik  dan  buruk,  sah  atau  tidak,  perbuatan pejabat  melaksanakan  tindakan  keras  kepada  tersangka.  KUHAP  menyebutkan  dan memposisikan  terdakwa  atau  tersangka  yang  berkedudukan  sebagai  makhluk  Tuhan yang  dikaruniai  martabat  kemanusiaan  yang  seutuhnya.  Lazimnya  Praperadilan dilakukan untuk menguji apakah standar prosedur terkait upaya paksa (penangkapan, penggeledahan, penahanan, pemeriksaan surat, penyitaan atau penetapan Tersangka) dari lembaga penegak hukum terutama Kepolisian sudah dilakukan sesuai hukum acara yang benar atau tidak. (Sengi, 2022)
Tersangka  adalah  subyek  hukum  baik  dalam  pengertuab  individu  ataupun perusahaan  yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  karena  diduga  melaksanakan  tindak pidana. Penyebutan tersangka dengan sendirinya akan berubah menjadi terdakwa jika pada saat subyek hukum tersebut yang diduga melaksanakan tindak pidana, perkaranya akan  dilimpahkan  ke  Pengadilan.  Identifikasi  tersangka  oleh  aparat  kepolisian dilaksanakan  atas  dasar  bukti-bukti  yang  diperoleh  selama  penyelidikan  dan  selama penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat 14 KUHAP, tersangka ialah seseorang dengan dasar pembuktian  permulaan  melaksanakan  tindakan  atau  kondisi  yang  haruslah  diduga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sebagai tindak pidana. Tersangka merupakan subyek hukum yang sedang diperiksa dan dituntut sebelum dibawa ke pengadilan.
Objek  praperadilan  juga  diatur  secara  merinci  pada  Pasal  77  KUHAP  yang berbunyi:
“ Pengadilan  Negeri  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini terkait :
1. Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian,  penyidikan  atau penghentian penuntutan.
2. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. ”
Pada pengembangannya, peraturan praperadilan seperti ditetapkan pada Pasal 1 ayat 10 juncto Pasal 77 KUHAP yang mengatur terkait dengan hukum pidana formil yaitu bagaimana  langkah  pelaksanaan  praperadilan(Made  et  al.,  2020),  seringkali  tidak mungkin untuk menetapkan kebenaran tentang perlakuan aparat penegak hukum yang melanggar  HAM  dengan  melakukan  penetapan  seseorang  sebagai  tersangka  dalam proses  pidana.  Untuk  meminimalisasi  perlakuan  semena-mena  oleh  aparat  penegak hukum  yang  dapat  melanggar  HAM,  maka  ruang  lingkup  kewenangan  lembaga praperadilan dikembangkan atas dasar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April  2015  yang  memperluaskan  objek  pemeriksaan  pra  peradilan  dan  menguatkan fungsi  pra  peradilan  untuk  dapat  meninjau  dan  memutuskan  kelayakan,  khususnya dalam mengidentifikasi tersangka. Identifikasi penyidik terhadap tersangka adalah titik awal bagi penyidik untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum.(Wijaya, 2022)
Bahwa KUHAP sendiri pada dasarnya secara spesifik tidak menentukan bagaimana cara menetakan seseorang sebagai tersangka, namun di dalam KUHAP diatur tentang pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan dan pengertian tersangka. Dari ketiga pengertian  tersebut  diperoleh  gambaran  bahwa  seseorang  akan  dapat  menjadi tersangka  apabila  didalam  dirinya  telah  terpenuhi  adanya  bukti  permulaan  sebagai dasar bukti permulaan tersebut seseorang tadi  dianggap patut sebagai pelaku tindak pidana.  Dengan  keputusan  MK  No.  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015,  bukti permulaannya  yaitu  setidaknya  dua  alat  bukti  tersebut  dilakukanlah  proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, putusan haruslah mengandung fakta-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
fakta  yang  telah  diungkapkan  secara  sah  dan  dibuktikan  di  pengadilan  serta pertimbangan  huum  yang  menjadi  dasar  putusan  tersebut.( View  of  Kajian  Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014  Tentang  Penambahan  Objek  Penetapan  Status  Tersangka  Dalam Praperadilan , n.d.)
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menetapkan tersangka sebagai objek pra-peradilan sudah mengakibatkan problematika hukum  tersendiri.  Sangat  sulit  untuk  memperbedakan  antara  bukti  praperadilan  dan bukti  perkara  pokok.  Dalam  menerima  penetapan  tersangka  sebagai  objek praperadilannya,  hakim  pra  peradilan  harus  mempertimbangkan  alat  bukti  sebagai syarat minimal penetapan tersangka dalam praperadilan. Putusan MK didasarkan pada pola  argumentasi  yang  didasarkan  pada  pengakuan  bahwa  asas  due  process  of  law merupakan  konsekuensinya  dari  suatu  aturan  hukum  yang  seharusnya diimplementasikan pada sistem peradilan pidana.
Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ttanggal 28 April 2015 pada halaman 98 bahwasanya menurut Mahkamah, dalam rangka memenuhi asas kepastian keadilan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 28D, ayat ( 1) UUD 1945 dan sesuai dengan asas lex  stricta dan asas lex certa di dalam hukum pidana, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” seperti dimaksud pasal  1  Ayat  14,  Pasal  17  dan  Pasal  21  Ayat  (1)  KUHAP  haruslah  dijelaskan  dengan setidaknya  dua  alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  Pasal  184  KUHAP  serta  dengan pemeriksaan calon tersangka, terkecuali tindak pidana penetapan tersangka tersebut, memungkinkan dilaksanakan tanpa kehadiran calon tersangka (in absentia). Artiannya, untuk tindak pidana dimana tersangka dapat diketahui tanpa kehadirannya, tidak perlu mempertimbangkan pemeriksaaan calon tersangka.
Bahwasanya  ketika  KUHAP  diundangkan  pada  tahun  1981,  ditetapkannya tersangka belum  menjadi persoalan penting dan kontroversial pada kehidupan sosial Indonesia.  Pada  saat  itu  pemaksaan  secara  tradisional  dipahami  terbatas  pada penangkapan,  penahanan,  penuntutan  dan  penyidikan,  tetapi  saat  ini  bentuk pemaksaan  telah  mengalami  berbagai  modifikasi  atau  perkembangan,  salah  satunya adalah  “penentuan  tersangka  oleh  penyidik”  berupa diberikannya  status  atau  label
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tersangka kepada seorang tanpa batasan waktu dengan jelas, dimana orang tersebut dituntut oleh negara agar menerima status tersangka tanpa ada harapan mengajukan gugatan untuk memeriksa keabsahan dan orisinalitas tujuan dari ditetapkannya sebagai tersangka.  Walaupun  hukum  haruslah  sekaligus  bertujuan  pada  tujuan  keadilan  dan kemaslahatan, namun semakin kompleks kehidupan masyarakat, semakin hukum harus diimplementasikan  secara  ilmiah  dalam  bahasa  yang  lebih  baik  dan  lengkap (Pertimbangan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014).
Bahwasanya  perluasan  obyek  uji  pra  peradilan  pasca  lahir  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015,  telah  menambah  norma  baru dalam  hal  penetapan  tersangka  yang  haruslah  terpenuhi  oleh  penyidik  dalam penyidikan tindak pidana, yakni disamping sudah dipenuhinya dua alat bukti (vide pasal 184  KUHAP)  serta  dengan  calon  pemeriksaan  tersangka,  sehingga  hak-hak  tersangka tetap dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Pasca lahirnya putusan MK tersebut bukan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya karena dalam  literatur  dan  Undang-Undang  juga  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  tentang pemeriksaan calon tersangka dan hal tersebut menjadi benturan norma hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena ada dalam pertimbangan hukum namun dalam amar putusan tidak disebutkan.
Pada Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 01/Pid.Pra/2022/PN.Jbg tertanggal 27 Januari 2022 atas nama M. Subchi Azal atau biasa di panggil dengan panggilan Mas Bechi terhadap ditapankannya sebagai Tersangka atas pradugaan tindak pidana seperti dimaksudkan pada Pasal 285 KUHP atau Pasal 294 KUHP oleh Jombang Satreskim Polres Jombang (Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor) dengan dalil-dalil Pemohon, yang menegaskan bahwasanya penetapan Tersangka tidak sah dikarenakan tidak didahului dengan Pemeriksaan Calon Tersangka maupun karena tidak adanya klarifikasi kepada Pemohon pada saat menjadi Terlapor.
Sebagaimana pemeriksaan pada  persidangan,  dan  seluruh bukti  yang  diberikan oleh Termohon dan Pemohon, hakim melakukan penolakan permohonan pra-peradilan termohon.  Penolakan  tersebut  beralasan  bahwasanya  dalil-dalil  Pemohon  tidak beralasan  menurut  hukum  dikarenakan  penetapan tersangka terhadap diri  Pemohon yang dilaksanakan oleh Termohon dengan disertai dengan bukti-bukti yang dihadirkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
telah dilandaskan pada dua instrumen bukti yang menjamin seperti dimaksudkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP beserta pemeriksaan calon tersangkanya.
Pada  awalnya  dari  kasus  ini,  adanya  dugaan  kejadian  tindak  pidana  Pasal  285 KUHP dan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP yang dilaksanakan Pemohon dan Pemohon dari sejak  saat  panggilan  pertama  tidak  diketahui  keberadaannya  hingga  terdapat  surat permohonan  sidang  praperadilan  yang  diajukan  melalui  kuasa  hukumnya  yang notabene diawali dengan surat kuasa maka perlu dipertanyakan keabsahan dari tanda tangan  dalam  surat  kuasa  tersebut  yang  mana  keberadaan  Pemohon  yang  tidak diketahui karena pada saat pemanggilan pertama tidak hadir dengan alasan sakit dan kemudian  pada  panggilan  kedua,  Pemohon  juga  tidak  menunjukkan  itikad  baik  dan masih tidak diketahui keberadaannya.
Pada  hukum  acara,  khususnya  pidana,  proses  ditetapkannya  tersangka  ialah bagian terakhir dari penyidikan yang  mempunyai definisi, yakni upaya pencarian dan menghimpun bukti terkait suatu perkara dan mengungkapkan seseorang sebab kondisi dari  tindakannya  harus  dicurigai  sebagai  pelaku  kejahatan.  Seorang  yang  dianggap sebagai tersangka tidak diberi jangka waktu tertentu kapan status  tersangkanya akan berakhir.(Effendi,  2020)  Mengenai  hak  tersangka  untuk  didampingi  dan  diperiksa  di bawah paksaan untuk menghadap di pengadilan, sehingga hak ini juga harus diberikan bagi mereka yang masih dengan label status calon tersangka.
Sebelum seorang terdakwa dipidana dan menjadi pelaku tindak pidana, haknya untuk  dimintai  keterangan  dengan  hadir  di  setiap  persidangan  maupun  sebelum persidangan  yaitu  pada tahap  penyidikan,  ialah wajib dan  menjadi  bagian  dari  HAM. Berdasarkan fakta hukum itu, maka pelaksanaan memeriksa calon tersangka ini penting dan sudah seharusnya masuk pada kewajiban oleh aparat penegak hukum sebagaimana prosedur hukum yang berlaku dalam hal penetapan tersangka yang sudah mempunyai landasan hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang sudah bersifat final serta mengikat.
Bahwasanya penetapan tersangka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 mewajibkan kepada penyidik untuk memenuhi ketentuan dua alat bukti  ditambah  dengan memeriksa  calon  tersangkanya  (pertimbangan pada  halaman 98)  namun  dalam  amar  putusannya  pertimbangan  tersebut  tidak  diatur  tentang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
ketentuan yang dimaksud maka hal tersebut diperlukan adanya aturan petunjuk berupa peraturan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan agar menjadi sebuah norma yang mengikat, dikarenakan hukum acara pidana harus bersifat lex scripta dan lex certa sebagai pelaksana Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, jadi apabila tidak diatur dengan aturan pelaksana maka berlaku ketentuan yang berlaku umum yaitu pada Pasal 183  dan  Pasa  184  KUHAP.  Dengan  aturan  pelaksana  berupa  peraturan  pemerintah dan/atau  peraturan  perundang-undangan  akan  dijadikan  pedoman  oleh  aparat penegak  hukum  yaitu  penyidik  baik  kepolisian  maupun  kejaksaan  dalam  penetapan tersangka  sehingga  tidak  terjadi  multitafsir  dalam  frasa  du)  alat  bukti  berserta pemeriksaan calon tersangkanya.

## KESIMPULAN
Sebelum seorang terdakwa dipidana dan menjadi pelaku tindak pidana, haknya untuk  dimintai  keterangan  dengan  hadir  di  setiap  persidangan  maupun  sebelum persidangan yaitu pada tahap penyidikan, ialah wajib dan menjadi bagian dari hak asasi manusia.  Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  sehingga  dalam  memeriksa  calon tersangka  ini  penting  dan  sudah  seharusnya  masuk  dalam  kewajiban  oleh  aparat penegak hukum layaknya prosedur hukum yang berlaku dalam hal penetapan tersangka yang sudah mempunyai landasan hukum yaitu Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang sudah bersifat final serta mengikat.
Maka prosedur sebelum penetapan tersangka harus disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut telah memberikan garis  yang  tegas  dan  jelas  kepada  penyidik  syarat  penetapan  tersangka  yaitu  dua instrumen  bukti  serta  adanya  pemeriksaan  pada  calon  tersangka  tetapi  tetap diperlukannya ketetapan perundang-undangan sebagai pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dengan demikian apabila tidak diatur dengan aturan pelaksana maka berlaku ketentuan yang berlaku umum yaitu pada Pasal 183 dan Pasa 184  KUHAP.  Dengan  aturan  pelaksana  berupa  peraturan  pemerintah  dan/atau peraturan perundang-undangan akan dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam penetapan tersangka sehingga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tidak terjadi multitafsir dalam frasa dua alat bukti berserta dengan pemeriksaan calon tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana. JURNAL  MERCATORIA , 12 (1),  68 – 79. https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V12I1.2363
Effendi,  E.  (2020).  Relevansi  Pemeriksaan  Calon  Tersangka  sebelum  Penetapan
Tersangka. Undang: Jurnal Hukum , 3 (2), 267 – 288. https://doi.org/10.22437/UJH.3.2.267-288
Firmansyah, S. H., Farid, A. M., & Artikel, R. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014  mengenai  Penetapan  Tersangka. Jurnal  Penegakan Hukum Dan Keadilan , 3 (2), 90 – 103. https://doi.org/10.18196/JPHK.V3I2.15195 Kaidah,  J.  H.,  &  Sebayang,  S.  (2020).  Praperadilan  Sebagai  Salah  Satu  Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka  Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan  Negeri  Medan). Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 19 (2), 329 – 383. https://doi.org/10.30743/JHK.V19I2.2445
Kusumastuti,  E.  (2019). Penetapan  Tersangka  Sebagai  Objek  Praperadilan .  MNC Publishing.
M.A.S,  W.  J.,  &  Simangunsong,  F.  (2022).  MAKNA  KEPENTINGAN  UMUM  DIDALAM DEPONERING. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , 2 (2), 235 – 245. https://doi.org/10.53363/BUREAU.V2I2.32
Made,  I.,  Kusuma,  W.  W.,  Sepud,  M.,  Made,  N.,  &  Karma,  S.  (2020).  Upaya  Hukum Praperadilan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia. Jurnal  Interpretasi Hukum , 1 (2), 73 – 77. https://doi.org/10.22225/JUINHUM.1.2.2438.73-77
Michael,  T.,  &  Kleden,  K.  L.  (2018).  MENYOAL  PEMAHAMAN  HAK  DALAM  PRINSIP-
PRINSIP YOGYAKARTA 2007. DiH: Jurnal
Ilmu Hukum . https://doi.org/10.30996/DIH.V0I0.1794
Rahman,  W.,  Majapahit  Nomor,  J.,  &  Tenggara  Barat,  N.  (2019).  WEWENANG PRAPERADILAN:  MEMERIKSA  DAN  MEMUTUS  PENETAPAN  STATUS  TERSANGKA. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE ’ JURE:  Kajian  Ilmiah  Hukum , 4 (1),  166 – 177. https://doi.org/10.35706/DEJURE.V4I1.1868
Ramadhan,  R.,  Dan,  H.,  Fadlian,  A.,  Singaperbangsa,  U.,  Korespondensi,  K.,  Rio,  :,  & Hutasuhut,  R.  (2021).  PRAPERADILAN  ATAS  PENETAPAN  TERSANGKA  DILUAR KETENTUAN KUHAP. JURNAL ILMIAH LIVING LAW , 13 (2), 91 – 99. Roberts, K., Prodi, M. H., Hukum, I., Hukum, F., Batam, U., Intelkam, D., & Riau, P. (2019). PERLUASAN  KEWENANGAN  PRAPERADILAN  SEBAGAI  LEMBAGA  PENCARI KEADILAN  PASCAPUTUSAN  MAHKAMAH  KONSITUSI  NOMOR  21/PUU-XII/2014. CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) , 2 (1), 64 – 79. https://doi.org/10.36987/CIVITAS.V2I1.1075
Sengi,  E.  (2022).  Benarkah  Praperadilan  Menguji  Aspek  Formil  (Analisis  Hukum Penetapan  Tersangka  dalam  Putusan  Nomor:  01/Pid.Pra//2021/PN.Tob). Wajah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Hukum , 6 (2), 232 – 240. https://doi.org/10.33087/WJH.V6I2.901
Sofyan,  H.,  Ali,  D.,  Suhaimi,  S.,  &  Mansari,  M.  (2020).  Penolakan  Permohonan Praperadilan  Terhadap  Penetapan  Tersangka  dan  Penyitaan  (Kajian  Putusan Nomor  01/Pra.Pid/2016/PN-Mbo). Media Syari ’ ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 21 (1), 73 – 89. https://doi.org/10.22373/JMS.V21I1.3923
Sutriadi,  D.,  &  Simangunsong,  F.  (2022).  DINAMIKA  PERSINGGUNGAN  HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (2), 5013 – 5028. https://doi.org/10.47492/JIP.V3I2.1768
View of Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas  Putusan  Nomor  21/PUU-XII/2014  tentang  Penambahan  Objek  Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan . (n.d.).
Wijaya, F. (2022). Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural  Yang  Substantif. Neoclassical  Legal  Review:  Journal  of  Law  and Contemporary Issues , 1 (1), 56 – 70. https://doi.org/10.32734/NLR.V1I1.9606