## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

## Putri Dyani Larasati
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga Nomor 4-5, Surabaya, Jawa Timur, 60286 email : putridlarasati@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi  di  masyarakat  ialah mengenai  utang  piutang  yang  berujung  pada  keadaan  pailit.  Debitor selaku  pihak  yang  memiliki  utang  kepada  pihak  lain  dan  pihak  yang memiliki piutang disebut kreditor. Kreditor memberikan sejumlah piutang terhadap debitor dengan syarat bahwa debitor wajib melunasi keseluruhan utang  yang  telah  diperjanjikan.  Jika  debitor  tidak  mampu  melunasi kewajibannya secara keseluruhan, maka dapat dimohonkan pailit. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitor. Sebuah perseroan terbatas dinyatakan  pailit,  maka  segala  harta  kekayaan  yang  dimilikinya merupakan  harta  pailit  mengacu  pada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004.  Merek  merupakan  aset  yang  bergerak  namun tidak  bewujud (intangible  asset) .  Akibat  dari  putusan  pailit  dapat menyebabkan pengalihan hak atas merek sesuai dengan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata kunci: merek, kepailitan, harta pailit.

## Abstract
The  most  common  problem  in  the  role  of  society  is  about  the  debts that  lead  to  bankruptcy.  The  debtor  as  the  party  who  has  the  debt  to  the other party and the party who has the receivable is called the creditor. The creditor  provides  a  number  of  receivables  to  the  debtor  provided  that  the debtor is required to pay off the outstanding debt. If the debtor is unable to pay off its liabilities as a whole, then it can be applied for bankruptcy. The bankruptcy ruling creates legal consequences for debtors. A limited liability company is declared bankrupt, then all its property is a bankrupt property referring to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 Year 2004. Brand is a intangible assets. The consequences of a bankruptcy ruling may result in the transfer of rights to a mark pursuant to Article 41 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.
Keywords: brand, bankruptcy, bankruptcy property.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  perekonomian  yang  terjadi  di  Indonesia  berhubungan erat dengan para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha  cenderung  ingin  produk  barang  dan/atau  jasanya  dikenal  oleh masyarakat  luas.  Setiap  orang  atau  organisasi  perusahaan  yang  ada,  akan sangat  peduli  akan  pentingnya  sebuah  nama  dan  simbol  yang  digunakan dalam  menjalankan  bisnis  dan  pemasaran  barang  dan  jasa 1 .  Dalam  pangsa pasar,  nama-nama  dan  simbol-simbol  tersebut  dikenali  sebagai  merek (trademark) ,  nama  usaha (business  name) dan  nama  perusahaan (company name) 2 .
Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa  yang  bersangkutan 3 .  Kebutuhan  akan  merek  sebagai  simbol  mengenai asal  usul  barang  semakin  ditekankan  manakala  semakin  maju  alat transportasi,  teknologi  yang  berkembang  pesat  dan  semakin  seringnya pelaku  usaha  mengadakan  promosi  pada  produk  barang  dan/atau  jasa. Dengan  adanya  merek  akan  mencegah  terjadinya  persaingan  usaha  tidak sehat  karena  merek  dapat  membedakan  asal  usul,  kualitas  dan  keaslian produk barang dan/atau jasa.
Ketatnya  persaingan  antara  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha lainnya,  mendorong  setiap  pelaku  usaha  untuk  melakukan  suatu  inovasi produk barang dan/atau jasa yang digeluti. Untuk menciptakan suatu inovasi dan mengembangkan kegiatan bisnisnya,  pelaku usaha tentu membutuhkan dana  yang  besar  dan  mencukupi.  Terkadang  penghasilan  suatu  usaha  tidak selalu  mendapatkan  laba  yang  diharapkan  dan  justru  kerugian  yang didapatkan.  Dalam  era  globalisasi  ini,  kebutuhan  dana  yang  instan  sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dimana pun. Salah satu cara ialah melakukan utang piutang terhadap pihak lain.
Perseorangan  atau  badan  usaha  yang  telah  dinyatakan  pailit  oleh Pengadilan  yang  berwenang,  demi  hukum  telah  kehilangan  haknya  untuk menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaanya  yang  termasuk  harta  pailit sesuai  dengan  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU. Seorang  kurator  setelah  diadakan  pengangkatannya,  sudah  harus  segera memulai tugas dan kewenangannya untuk segera mengamankan harta pailit, misalnya  dengan  segera  menyimpan  surat  harga  milik  debitor,  dokumen,
1 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Global  dan  Integrasi Ekonomi) ,  Jakarta,  Kencana  Prenadamedia  Group  (selanjutnya  disebut  Rahmi  Jened  I), 2015, Hlm. 3.
2 Ibid.
3 Djumhana,  M  dan  Djubaedillah,  R, Hak  Milik  Intelektual  (Sejarah,  Teori  dan Praktiknya di Indonesia) , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 229.

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik debitor sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 4 .
Perolehan  hak  atas  merek  didapatkan  dari  permohonan  pemilik merek  terhadap  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut Dirjen HKI) untuk mendapatkan suatu tanda bukti bahwa ia adalah pemilik yang  sah  dan  memperoleh  perlindungan  hukum.  Merek  merupakan  aset yang  bergerak  namun  tidak  bewujud (intangible  asset) . Intangible  asset merupakan  bagian  dari  harta  pailit  sesuai  dengan  Pasal  1131  BW  yakni segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak, baik  yang  sudah  ada  maupun  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
Akibat  dari  putusan  pailit  dapat  menyebabkan  pengalihan  hak  atas merek  sesuai  dengan  Pasal  41 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  yakni  hak  atas  merek  terdaftar dapat  beralih  atau  dialihkan,  karena:  pewarisan,  wasiat,  wakaf,  hibah, perjanjian  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Jika  sebuah  perseroan  terbatas  dinyatakan  pailit,  maka  hak kekayaan  intelektual  (selanjutnya  disebut  haki)  yang  salah  satunya  berupa merek  merupakan  bagian  dari  harta  pailit  tetapi  perlu  ditinjau  terlebih dahulu kapan merek tersebut diajukan permohonan pendaftaran merek, atas nama  siapa  pendaftaran  merek  dan  jangka  waktu  perlindungan  merek apakah masih berlaku atau telah berakhir.
Proses  pengalihan  hak  atas  merek  apabila  termasuk  dalam  harta pailit,  akan  diurus  oleh  Kurator  yang  telah  ditunjuk  kewenangannya. Pengalihan hak atas merek harus dicatat melalui permohonan kepada Dirjen HKI dan dimuat dalam Daftar Umum Merek  yang selanjutnya diumumkan dalam  Berita  Resmi  Merek.  Pengalihan  hak  atas  merek  tidak  terlepas  dari perhitungan  nilai  merek  yang  dilakukan  oleh  jasa  penilai  atau appraisal . Penilaian  kembali  hak  atas  merek  sebenarnya  dapat  dilakukan  oleh  suatu perseroan  terbatas  yang  bersangkutan  atau  bahkan  lebih  baik  jika menggunakan  penilai  perseorangan, appraisal  company atau  perusahaan jasa  penilai.  Dasar  perhitungan  nilai  ekonomisnya  tentu  didasarkan  pada penilaian  reputasi  merek  di  dunia  perdagangan  barang  dan/atau  jasa, jangkauan wilayah pemasaran dan/atau pendaftarannya di beberapa negara 5 . Pengakuan hak atas merek dapat ditinjau dari besarnya nilai manfaat yang  diberikan  merek  terhadap  laju  perkembangan  usaha  milik  debitor pailit.  Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  penilaian  mengenai  hak  atas
4 Simanjuntak,  R,  (2009,  20,  Mei),  Efektifitas  UU  Kepailitan  dalam  Perspektif Kurator  Dikaitkan  dengan  Pemberesan  Harta  Pailit  Perseroan  Terbatas, Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 28, Nomor 1, Hlm. 37.
5 Rahmi Jened I, Op. Cit. , Hlm. 215.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
merek  perlu  ditinjau  kembali  dalam  hal  terjadi  kepailitan.  Sehingga membutuhkan  suatu  kajian  hukum  untuk  menentukan  apakah  merek menjadi  suatu  harta  pailit  jika  pemilik  merek  dinyatakan  pailit  dan bagaimana  eksekusi  hak  kekayaan  intelektual  yang  berupa  merek  jika perseroan  terbatas  dinyatakan  pailit.  Maka  judul  yang  diambil  dalam  tesis ini  adalah  “Merek  sebagai  Harta  Pailit  Terkait  dengan  Perseroan  Terbatas yang dinyatakan Pailit”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  timbul permasalahan  sebagai  berikut:  a)  apakah  merek  menjadi  harta  pailit  jika pemilik  merek  tersebut  dinyatakan  pailit?  b)  bagaimana  eksekusi  merek sebagai  hak  kekayaan  intelektual  yang  merupakan  bagian  harta  pailit  jika perseroan terbatas dinyatakan pailit?

## METODE PENELITIAN
Penulisan  tesis  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yang  berupa doctrinal  research dan theoritical research  dan  menggunakan case approach (pendekatan  kasus),  pendekatan  peraturan  perundang-undangan ( statute approach) , conceptual approach .

## PEMBAHASAN
Yang  dimaksud  dengan  hak  kebendaan (zakelijkrecht) ialah  hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas  sesuatu  benda  dan  dapat  dipertahankan  terhadap  siapapun  juga 6 . Terdapat perbedaan  mengenai hak-hak kebendaan dan hak-hak perseorangan.  Suatu  hak  kebendaan,  memberikan  kekuasaan  atas  suatu benda,  sedangkan  suatu  hak  perseorangan (persoonlijkrecht) memberikan suatu  tuntutan  atau  penagihan  terhadap  orang 7 .  Suatu  hak  kebendaan  dapat dipertahankan  terhadap  setiap  orang  yang  melanggar  hak  itu,  sedangkan suatu  hak  perseorangan  hanya  dapat  dipertahankan  terhadap  sementara orang  tertentu  saja  atau  terhadap  suatu  pihak 8 .  Dari  pembagian-pembagian jenis  benda  yang  mempunyai  akibat-akibat  yang  sangat  penting  dalam hukum 9 :
1. Benda tidak bergerak
a. benda bergerak karena sifatnya diatur dalam Pasal 506 BW.
b. benda  tidak  bergerak  karena  ketentuan  undang-undang  diatur dalam Pasal 508 BW.
6 Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Benda , Yogyakarta, Liberty, 2000, Hlm. 24.
7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 2003, hlm. 63.
8 Ibid . 9 Subekti, Op. Cit., Hlm. 61.

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
c. benda  tidak  bergerak  karena  tujuannya  diatur  dalam  Pasal  507 BW.
2. benda bergerak
a. benda bergerak karena sifatnya diatur dalam Pasal 509 BW.
b. karena ketentuan undang-undang diatur dalam Pasal 511 BW.
Terdapat 2 (dua) jenis hak yang melekat pada hak atas merek, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat pada merek atas suatu kreatifitas yang merupakan hak milik individual dan patut diberikan sebuah perlindungan  hukum.  Hak  ekonomi  tersebut  berupa  keuntungan  sejumlah uang  yang  diperoleh  karena  penggunaan  haki  itu  sendiri  atau  karena penggunaan  dari  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  lisensi 10 .  Suatu  merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada pemegang hak atas merek, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun itu. Hak atas merek diberikan pada pemegang hak atas merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa 11 . Pengertian Hak Atas Merek diatur dalam Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  Dan Indikasi Geografis. Merek dipandang dari segi kedudukannya sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut haki). Merek berdampingan  dengan  haki  yang  lainnya,  yakni  hak  cipta,  paten,  rahasia dagang,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu  dan  indikasi geografis.  Merek (trademark) sebagai haki pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin) 12 dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain 13 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  hak  atas  merek  merupakan  suatu  hak kebendaan. Sesuai dengan pengertian hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Maksud  dari  hak  eksklusif  atas  merek  berfungsi  seperti  suatu monopoli,  hanya  berlaku  untuk  barang  dan/atau  jasa  tertentu.  Hak  atas merek diberikan kepada pemegang hak atas merek yang beritikad baik serta diberikan pengakuannya oleh Negara apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran  atas  mereknya.  Bagi  pemegang  hak  atas  merek  yang  telah mendaftarkan  mereknya,  patutlah  ia  memiliki  kepastian  hukum  bahwa  ia yang berhak atas merek tersebut.
Berikut  ini  elemen  merek  yang  memberikan  kemampuan  perlindungan
10 Gatot  Supramono, Menyelesaikan  Sengketa  Merek  Menurut  Hukum  Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 13.
11 Djumhana, M dan Djubaedillah, R, Op.Cit., Hlm. 233.
12 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif , Surabaya, Airlangga University Press, 2007 (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), Hlm. 160-161.
13 Rahmi Jened I, Loc. Cit.,

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
sebagai merek, yaitu 14 :
1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Penggunaan untuk perdagangan barang atau jasa
Merek  tidak  hanya  sebagai  identitas  suatu  produk  barang  dan/atau  jasa melainkan  berperan  pula  dalam  menunjukkan  reputasi  dari  produsen dan/atau  suatu  produk  barang  dan/atau  jasa.  Semakin  tinggi  reputasi  suatu barang  dan/atau  jasa,  semakin  dikenal  pula  merek  tersebut  di  masyarakat luas.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis,  terdapat  3  (tiga)  jenis  merek,  yakni  merek  dagang, merek jasa dan merek kolektif.
Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran yang disebut stelsel  konstitutif atau first  to  file  system 15 .  Asumsi  hukum  timbul  bahwa Pemohon  pertama  yang  mengajukan  pendaftaran  dengan  itikad  baik (good faith/te  geode  trow) adalah  pihak  yang  berhak  atas  merek,  sampai  terbukti sebaliknya 16 . Hak ini merupakan hak eksklusif artinya orang lain tidak dapat memakai  merek  yang  sama  untuk  jenis  barang  yang  serupa.  Hanya permohonan  yang  diajukan  oleh  pemilik  merek  yang  beritikad  baik  saja yang  dapat  diterima  untuk  didaftarkan.  Adapun  syarat  mutlak  suatu  merek yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  orang  ataupun  badan  hukum  yang  ingin memakai suatu merek, supaya merek tersebut dapat digunakan dan diterima, yakni merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing) .  Tanda  yang  digunakan  mempunyai  kekuatan  untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Dengan  adanya  putusan  pernyataan  pailit,  debitor  tidak  lagi berwenang  melakukan  pengurusan  dari  segala  perbuatan  hukum  atas  harta kekayaan  yang  termasuk  dalam  kepailitan  dan  demi  hukum  kepengurusan tersebut beralih kepada kurator 17 . Berkenaan dengan kekuasaan pengurusan pada  perseroan  terbatas  atau  badan  hukum  lainnya  milik  debitor  pailit, kekuasaan  direksi  tersebut  beralih  kepada  Kurator.    Perbuatan  pengurusan pada perseroan terbatas dilakukan oleh Direksi yang dapat dibedakan atas 2 (dua)  perbuatan,  yaitu beheren dan beschicking atau van  eigendom. Perbuatan  pengurusan (beheren) itulah  yang  merupakan  wewenang  murni dari  Direksi,  yaitu  yang  ditandai  sebagai  perbuatan  yang  biasa  dilakukan
14 Ibid., Hlm. 60.
15 Ibid., Hlm. 144. 16 Ibid.
17 J Hartanto, A, J, Hukum Jaminan dan Kepailitan (Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian  Hasil  Penjualan  Benda  Jaminan  Debitor  Pailit) , Surabaya,  Laksbang  Justitia, 2015, Hlm. 72.

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
sehari-hari 18 .  Sebaliknya,  perbuatan  kepemilikan (beschicking/eigendom) sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari melainkan perbuatan khusus/istimewa  dan  bukan  lagi  wewenang  dari  direksi 19 .  Untuk  direksi dapat  melakukan  perbuatan  ini  harus    terlebih  dahulu  memperoleh persetujuan dari organ lainnya, yaitu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  mungkin  pula  Dewan  Komisaris  menurut ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar 20 . Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1)  Undang-Undang  Kepailitan dan PKPU  menjelaskan  bahwa  organ  perseroan  tersebut  tetap  berfungsi  dalam pelaksanaannya  jika  menyebabkan  berkurangnya  harta  pailit,  maka pengeluaran  uang  yang  merupakan  bagian  harta  pailit  adalah  wewenang Kurator.  Pengurus  perseroan  hanya  dapat  melakukan  tindakan  hukum sepanjang  menyangkut  pendapatan  bagi  perseroan.  Dalam  hal  pengeluaran uang  atas  beban  harta  pailit,  Kurator  yang  berwenang  memberi  keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Yang dimaksud dengan harta pailit meliputi  seluruh  harta  kekayaan  debitor  pailit  dan  segala  sesuatu  yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Ada beberapa barang-barang milik debitor pailit yang oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikecualikan dari  harta  pailit.  Dikaitkan  dengan  kepemilikan  hak  atas  merek,  hak  atas merek  merupakan  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  yang  mempunyai nilai  komersial  yang  sangat  tinggi.  Tanda  kepemilikan  suatu  bukti  hak merek  dapat  dilihat  dari  sertifikat  merek  yang  diperoleh  sejak  Merek tersebut terdaftar.
Sejalan  dengan  kondisi  seluruh  harta  kekayaan  debitor  pailit  yang berada dalam sita umum akibat putusan pailit dari pengadilan, debitor pailit tidak  lagi  dapat  melaksanakan  perbuatan  hukum  yang  terkait  dengan  harta kekayaan  yang  dimilikinya.  Untuk  melaksanakan  perbuatan  hukum menyangkut  harta  kekayaannya  dilakukan  oleh  Kurator  yang  berada  di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Pada  umumnya  perusahaan  yang  menggunakan  jasa  penilai  adalah perusahaan  yang  ingin  mendapatkan  pinjaman  kredit  dari  bank  untuk mengembangkan suatu usahanya atau perusahaan yang  sedang bermasalah, misalnya  perusahaan  yang  memiliki  kredit  macet,  perusahaan  yang  pailit dan lain sebagainya. Bagi perusahaan yang bermasalah, penilaian suatu aset yang  dimiliki  dilakukan  untuk  menentukan  harga  suatu  aset  yang  hendak dilakukan lelang. Untuk menilai aset yang dimiliki, dibutuhkan jasa penilai
18 Rudhi  Prasetya, Teori  &  Praktik  Perseroan  Terbatas ,  Jakarta,  Sinar  Grafika, 2011, Hlm. 20.
19 Ibid. 20 Ibid.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
yang  sanggup  menilai  aset  perusahaan  secara  objektif  berdasarkan  sudut pandang dan teknik penilaian yang diatur dalam profesi penilaian.
Definisi  Penilai  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 56/PMK.01.2017  tentang  Perubahan  Atas  PMK  Nomor  101/PMK.01/2014 Tentang  Penilai  Publik  adalah  seseorang  yang  memiliki  kompetensi  dalam melakukan  kegiatan  Penilaian,  yang  sekurang-kurangnya  telah  lulus pendidikan awal Penilaian (yaitu Pendidikan Dasar Penilaian I dan  II  yang diselenggarakan  oleh  asosiasi  penilai  (MAPPI) 21 .  Sesuai  dengan  Pasal  5 ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  56/PMK.01.2017  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik, Bidang jasa penilaian meliputi :
a. penilaian properti sederhana;
b. penilaian property;
c. penilaian bisnis; dan
d. pernilaian personal property.
Hak  atas  merek  termasuk  dalam  kategori  aset  tidak  berwujud.  Untuk mengetahui  nilai  hak  atas  merek  yang  dimiliki  perseroan  terbatas  yang dinyatakan  pailit,  dapat  ditelusuri  melalui  laporan  keuangan  debitor  pailit. Dalam kolom laporan keuangan, hak atas merek merupakan salah satu jenis aset  tidak  berwujud (intangible  asset) . Intangible  asset adalah  aset non- monetary atau aset yang nilainya tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu dengan  memperhatikan  nilai  pasar,  yang  dapat  diidentifikasi  tanpa  wujud fisik dan memberikan hak dan manfaat ekonomi kepada pemilik aset. Merek merupakan aset tak berwujud  terkait dengan pemasaran (marketing related intangible  assets) yakni  yang  digunakan  pada  pemasaran  atau  promosi produk ataupun jasa.
Perusahaan  Jasa  Penilai  dalam  melakukan  kegiatan  penilaian berpedoman  pada  Standar  Penilaian  Indonesia  (SPI).  Untuk  melakukan kegiatan penilaian, seorang Penilai harus melalui beberapa tahap, yaitu :
1. Tahap  identifikasi  semua  unsur  yang  berkaitan  dengan    kegiatan penilaian
Pada  tahap  ini  penilai  harus  menentukan  batasan  permasalahan, seperti  pemeriksaan  terhadap  semua  barang  yang  menjadi  obyek penilaian,  apakah  jenis  barang  tersebut  termasuk  barang  bergerak atau tidak bergerak dan diidentifikasi secara rinci, tahap kedua ialah mengidentifikasi  status  hukum  barang-barang  tersebut,  tahap  ketiga ialah  melakukan  penilaian  pertanggal,  karena  suatu  barang  jika dilakukan  penilaian  pada  kondisi  yang  berbeda  akan  menimbulkan
21 Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan, Profesi  Penilai  Publik  dan  Usaha  Kantor Jasa Penilai Publik (Panduan dan Pedoman Perizinan) , Jakarta, Bidang Pembinaan Profesi Penilai Publik dan Aktuaris, 2015, Hlm. 5.

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
nilai  yang  bebeda  pula  dan  mengidentifikasi  tujuan  penilaian digunakan untuk apa.
Terkait  dengan  perseroan  terbatas  yang  dinyatakan  pailit,  hal  ini bertujuan  untuk  menentukan  berapa  nilai  harta  debitor  pailit  yang wajar  dan  pantas  untuk  dijual  dibawah  tangan  atau  melalui  lelang. Tahap terakhir ialah menentukan batasan nilai pasar yang wajar.
2. Tahap survey pendahuluan dan rencana penilaian
Pada tahap ini penilai akan melakukan kegiatan antara lain :
a. mencari data-data pendukung yang dibutuhkan
b. mencari sumber data
c. kebutuhan tenaga kerja
d. melakukan penjadwalan
e. membuat bagan arus penyelesaian
3. Tahap pengumpulan data
Data yang dicari dan dianalisis, berupa data:
a. data umum meliputi lokasi yaitu wilayah lingkungan obyek penilaian;
b. data khusus data properti yang akan dinilai yaitu:
1. jenis kekayaan hak milik
hak  kepemilikan  dapat  dinyatakan  dalam  berbagai  dokumen yang  sah  menurut  hukum.  Contohnya  berupa  sertifikat merek.
2. jangka waktu aset untuk  mengetahui  masa  maanfaat  aset  tidak  berwujud  yang menjadi obyek penilaian.
4. Tahap  melakukan  penerapan  3  (tiga)  pendekatan  penilaian  yang utama, yaitu 22 :
a. pendekatan biaya (cost approach) .
b. pendekatan data pasar (market data approach) .
c. pendekatan pendapatan (income approach) . pendekatan  yang  berdasar  pada  tingkat  keuntungan  yang mungkin dihasilkan oleh obyek penelitian pada saat ini dan pada waktu yang akan datang.
Dalam  penilaian  atas  merek  yang  merupakan  suatu  aset  tidak berwujud biasanya menggunakan nilai pasar sebagai dasar penilaian dengan menerapkan  Standar  Penilaian  Indonesia  101.  Hal  ini  dilakukan  agar
22 Komite  Penyusun  Standar  Penilaian  Indonesia  dan  Masyarakat  Profesi  Penilai Indonesia, Kode  Etik  Penilai  Indonesia  &  Standar  Penilaian  Indonesia  Ed.  VI ,  Jakarta, 2015, Hlm. 18.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penilaian  aset  tidak  berwujud  dilaksanakan  oleh  para  Penilai  dengan  lebih konsisten  dan  lebih  berkualitas  sehingga  bermanfaat  bagi  pengguna  jasa penilai.  Penilaian  atas  aset  tidak  berwujud  berpedoman  pada  Standar Penilaian Indonesia (SPI) 320.
Merek  sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud  memiliki  ciri  khas yang menyebabkan eksekusi merek  yang termasuk dalam harta pailit milik debitor dapat menjadi suatu masalah. Bagaimana cara kurator mengeksekusi suatu harta pailit yang sifatnya bergerak tidak berwujud terlebih lagi merek tersebut  dikuasai  oleh  debitor  pailit  dan  bagaimana  menilai  harga  merek agar tidak merugikan pemilik merek. Dalam menjalankan tugasnya, kurator haruslah  tidak  memiliki  benturan  kepentingan  baik  dengan  pihak  debitor maupun  kreditor  agar  tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  Kurator  harus memperhatikan  beberapa  hal  dalam  melaksanakan  penjualan  harta  debitor pailit, yaitu :
1. menetapkan harga tertinggi dalam penjualan harta pailit;
2. mengambil keputusan mengenai harta pailit apa saja yang harus segera dijual dan/atau harta mana yang disimpan terlebih dahulu agar nilai atas barang tersebut dapat meningkat di kemudian hari.
Penjualan  semua  harta  pailit  milik  debitor  pailit  termasuk  benda bergerak  dan/atau  benda  tidak  bergerak.  Kurator  harus  bertanggung  jawab atas keselamatan harta pailit, karena itu kurator harus segera mengusahakan keselamatan  harta  pailit  misalnya,  segera  menyimpan  surat-surat,  uang, barang-barang,  perhiasan,  efek-efek,  dan  surat  berharga  lainnya 23 .  Kurator harus menempuh langkah-langkah dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu :
1. Pengumuman dan Rapat Kreditor
Langkah pertama yang harus dilakukan kurator dalam melaksanakan tugas  pemberesan  harta  pailit  adalah  melakukan  pengumuman  mengenai debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia  dan dalam sekurang- kurangnya 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal pernyataan putusan pailit diterima oleh Kurator dan hakim pengawas sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pengumuman kepailitan yang dialami debitor, harus memuat:
1. nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
2. nama hakim pengawas;
3. nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
4. nama,  alamat,  dan  pekerjaan  anggota  panitia  kreditor  sementara, apabila telah ditunjuk;
23 M.  Hadi  Subhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan,
Jakarta , Kencana Prenadamedia Group, 2008, Hlm. 136.

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
5. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.
Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor  pertama  yang  harus  diselenggarakan  dalam  jangka  waktu  paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan.
2. Melanjutkan Usaha (On Going Concern)
Kurator  juga  berwenang  atas  persetujuan  panitera  kreditor  untuk melanjutkan  usaha (going  concern) yang  digeluti  oleh  debitor  jika  akan menguntungkan  pada  harta  pailit.  Jika  debitor  yang  pailit  ialah  perseroan terbatas,  maka  langkah  ini  merupakan  langkah  yang  strategis.  Sebelum kurator  memutuskan  untuk  melanjutkan  usaha  di  pailit,  maka  harus dipertimbangkan  bahwa  dengan  dilanjutkan  usaha  debitor  akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan  dari  manakah  modal  kerja  itu  akan  didapat  apakah harus melakukan utang baru ataukah tidak 24 .
3. Rapat Verifikasi (pencocokan piutang)
Rapat  verifikasi  diadakan  dengan  dipimpin  oleh  hakim  pengawas. Rapat  ini  bertujuan  untuk  mencocokkan  utang-utang  debitor  pailit  sebagai penetuan  klasifikasi  tentang  tagihan-tagihan  yang  masuk  terhadap  harta pailit,  untuk  merinci  berapa  besar  piutang  yang  dapat  dibayarkan  kepada masing-masing  kreditor.  Rapat  ini  dihadiri  oleh  hakim  pengawas  sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus dating sendiri tidak boleh  diwakilkan,  semua  kreditor  baik  menghadap  sendiri  dan diperbolehkan  mewakilkan  kepada  kuasanya  dan  kurator.  Apabila  debitor pailit adalah badan hukum perseroan terbatas maka yang wajib hadir adalah direksi  perseroan  tersebut.  Dalam  rapat  verifikasi ini akan  terjadi  bantahan mengenai kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak privilege /retensi  atau  hak-hak  lainnya  atau  pihak  kurator  menyatakan bantahan/penolakan.
Apabila  rapat  berifikasi  piutang  telah  selesai,  maka  kurator  harus memberikan laporan mengenai harta pailit, dengan memberikan keterangan pada  kreditor  tentang  apa  yang  mereka  pandang  perlu 25 .  Kurator  wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara  diakui,  sedangkan  piutang  yang  dibantah  termasuk  alasannya dimasukkan  ke  dalam  daftar  tersendiri  sesuai  dengan  Pasal  117  Undang- Undang Kepailitan dan PKPU. Berita Acara Rapat Verifikasi piutang harus ditempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor  kurator  agar  dapat  dilihat  dan  dibaca  secara  cuma-cuma  oleh  tiap
24 M. Hadi Subhan, Op.Cit ., Hlm. 137.
25 Ibid., Hlm. 140.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
orang yang berkepentingan.

## 4. Perdamaian (accord)
Berdasarkan  Pasal  145  ayat  (1)  Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU,  debitor  pailit  diberikan  kesempatan  oleh  undang-undang  untuk mengajukan  rencana  perdamaian  kepada  semua  kreditornya.  Perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh debitor setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan  niaga.  Pada  pasal  ini  memberikan  syarat  bahwa  harus  terlebih dahulu  menyelesaikan  rapat  pencocokan  piutang  oleh  kurator  sebelum rencana  perdamaian  tersebut  dibicarakan.  Para  kreditor  yang  tidak  hadir dalam  rapat  tidak  berpengaruh  terhadap  diterima  atau  tidak  diterimanya perdamaian  tersebut,  meski  jumlahnya  signifikan 26 .  Jika  rencana perdamaian  tersebut  telah  disetujui  oleh  rapat  kreditor,  maka  rencana perdamaian  tersebut  disahkan  oleh  pengadilan  niaga.  Pengesahan perdamaian ini disebut dengan homologasi.
Dalam  sidang  homologasi  ini,  hakim  akan  memutuskan  apakah rencana  perdamaian  tersebut  ditolak  ataukah  dihomoligasi.  Pasal  170 Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  mengatur  bahwa    kreditor  dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor telah  lalai  memenuhi  isi  perdamaian  tersebut  dan  debitor  wajib  untuk membuktikan  bahwa  perdamaian  telah  terpenuhi.  Konsekuensi  yang  harus diterima  oleh  debitor  sejalan  dengan  Pasal  291  ayat  (2)  Undang-Undang Kepailitan  dan  PKPU  menyatakan  dalam  putusan  pengadilan  yang membatalkan perdamaian, maka debitor juga harus dinyatakan pailit.
5. Insolvensi
Jika  debitor  tidak  menawarkan  upaya  perdamaian,  debitor  pailit menawarkan  upaya  perdamaian  namun  ditolak  oleh  para  kreditornya, debitor  menawarkan  perdamaian  dengan  persetujuan  kreditor  atau  upaya perdamaian  telah  disahkan  namun  debitor  tidak  memenuhi  isi  dari perdamaian lalu pengadilan membatalkan perdamaian tersebut, maka proses selanjutnya ialah insolveni. Konsekuensinya adalah harta pailit milik debitor akan  segera  dilakukan  pemberesan.  Kurator  akan  mengadakan  pemberesan dan  penjualan  di  muka  umum  atau  di  bawah  tangan  serta  menyusun pembagian dengan izin hakim pengawas.
Setelah dilakukannya pemberesan harta pailit, terdapat kemungkinan akan terjadi suatu kondisi harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang  debitor  kepada  kreditornya  atau  sebaliknya  harta  pailit  tidak dapat  mencukupi  pelunasan  terhadap  utang-utang  debitor  kepada  para kreditornya.  Pemberesan  dan  penjualan  harta  pailit  di  muka  umum dilakukan  dengan  cara  lelang. Bahwa lelang  sebagai  sarana  pemberesan
26 Ibid ., Hlm. 141.

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
harta pailit dan penjualan harta pailit debitor di muka umum termasuk dalam kategori lelang eksekusi sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan  putusan  atau  penetapan  lembaga  peradilan,  dokumen  yang dipersamakan  dengan  itu  atau  dokumen-dokumen  lain  yang  sesuai  dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam rangka penegakan hukum.
Prosedur  eksekusi  lelang  harta  pailit  dalam  hal  ini  berupa  hak  atas merek, yaitu:
1. Kurator  kepailitan  yang  diangkat  melalui  putusan  pengadilan  niaga pada pengadilan negeri dengan seizin hakim pengawas mengajukan permohonan  secara  tertulis  untuk  melakukan  eksekusi  harta  pailit milik debitor.
2. Apabila  pengadilan  menerima,  ditindak  lanjuti  dengan  penetapan sita  eksekusi  terhadap  harta  pailit,  diikuti  dengan  penyitaan  harta pailit.
3. PN mengeluarkan penetapan sita eksekusi.
4. Berdasarkan penetapan sita eksekusi, kurator  mengajukan
permohonan  lelang  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)    setempat  untuk  ditetapkan  tanggal pelelangannya.
5. Setiap  pelaksanaan  lelang  dipersyaratkan  adanya  nilai  limit.  Dalam hal  lelang  eksekusi,  Kurator  menetapkan  nilai  limit  hak  atas  merek yang diserahkan sebelum pelaksanaan lelang.
6. Kurator melakukan pengumuman lelang pada surat kabar harian. Hal ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan  peminat.  Dalam  hal  merek sebagai  salah  satu  harta  pailit  merupakan  benda  bergerak  tidak berwujud.  Sehingga pengumuman  lelang  untuk  lelang  eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian  paling  singkat  6  (enam)  hari  kalender  sebelum  pelaksanaan lelang sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 27/PMK.06.2016.
Dokumen-dokumen persyaratan lelang yang harus disiapkan, yaitu :
1. Dokumen yang bersifat umum :
a. salinan/ fotocopy surat keputusan penunjukan penjual;
b. daftar barang yang akan dilelang;
c. syarat lelang tambahan dari penjual/pemilik barang (apabila ada)
2. Dokumen yang bersifat khusus :
a. salinan/ fotocopy putusan dan/atau penetapan pengadilan;
b. salinan/ fotocopy penetapan sita oleh Ketua Pengadilan;
c. salinan/ fotocopy Berita Acara Sita;

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
d. salinan/ fotocopy perincian  hutang/jumlah  kewajiban  debitor pemilik harta pailit yang akan dilelang yang harus dipenuhi;
e. salinan/ fotocopy pemberitahuan  lelang  kepada  debitor  pemilik harta pailit yang akan dilelang;
f. asli dan/atau fotocopy bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak,  atau  apabila  bukti  kepemilikan/hak  tidak dikuasai,  harus  ada  pernyataan  tertulis/surat  keterangan  dari debitor  pemilik  harta  pailit  bahwa  barang-barang  tersebut  tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. Terkait  dengan  hak  atas  merek  yang  menjadi  salah  satu  harta pailit  milik  debitor,  jika  hak  atas  merek  tersebut  masih  dalam proses  permohonan  perpanjangan  jangka  waktu,  disertai  pula bukti permohonan perpanjangan merek.
Dalam  prakteknya,  proses  lelang  harta  pailit  dapat  menimbulkan berbagai  masalah.  Salah  satunya  pihak  kreditor  merasa  harga  limit  lelang terlalu  mahal  atau  tidak  wajar  dan  debitor  merasa  dirugikan  karena penjualan  harta  pailitnya  dalam  hal  ini  merek,  tidak  laku  karena  harga limitnya  terlalu  tinggi  sehingga  tidak  ada  peminat.  Sesuai  dengan  pasal  44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06.2016 menyebutkan bahwa penjual  (dalam  hal  lelang  eksekusi  adalah  kurator)  menetapkan  nilai  limit dengan  berdasarkan  penilaian  oleh  penilai  atau  penaksiran  atau  penaksir. Untuk mengatasi hal-hal diatas, sebaiknya penentuan harga limit melibatkan jasa  penilai  atau appraisal yang  mampu  menaksir  harga  harta  pailit  milik debitor yang hendak dilelang. Apabila telah dilaksanakan lelang, tetapi tidak ada satupun peminat yang membeli harta pailit yang berupa merek dan telah dilakukan lelang ulang, tetap tidak ada penawaran. Maka pembelian merek dapat  ditempuh  dengan  cara  penjualan  di  bawah  tangan  antara  debitor pemilik merek dan calon pembeli.
Dalam ruang lingkup hukum perdata, hak yang melekat pada merek memiliki  sifat  kebendaan.  Sifat  kebendaan  yang  melekat  pada  merek merupakan  salah  satu  dari  hak  kekayaan  intelektual,  yang  mengandung  2 (dua)  hak  yaitu  hak  ekonomi  dan  hak moral.  Hak  ekonomi  yaitu  hak  yang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk royalti atas penggunaan suatu merek. Hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atas hasil kerja keras dan kreatifitasnya, dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Sehingga orang lain  dapat  menerima  keuntungan  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  merek tersebut.  Sedangkan  hak  moral  yaitu  hak  yang  selalu  melekat  kepada pemilik merek. Hak ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
Hak merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan pemakaiannya  meliputi  barang  atau  jasa.  Sesuai  dengan  ketentuan

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
perundang-undangan yang berlaku bahwa hak merek diberikan pengakuannya oleh Negara, maka pendaftaran atas merek merupakan suatu kewajiban apabila pemilik merek ingin mendapatkan pengakuan secara sah dimata hukum bahwa ia adalah orang yang berhak atas merek tersebut.
Hak  Merek  dikategorikan  sebagai  benda  bergerak  yang  tidak berwujud (intangible  aset) .  Pengalihan  atas  benda  bergerak  yang  tidak berwujud  berlaku  Pasal  613  BW.  Hak  atas  merek  terdaftar  yang  memiliki sifat  kebendaan  dapat  beralih  atau  dialihkan  karena:  pewarisan,  wasiat, wakaf,  hibah,  perjanjian  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Pengalihan  hak  atas  merek  diatas  dimohonkan pencatatannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  dibidang  hukum.  Permohonan  pengalihan  hak  atas  merek disertai  dengan  dokumen  pendukungnya.  Pencatatan  pengalihan  hak  atas merek  yang  terdaftar  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek.  Pengalihan hak  merek  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  kepailitan  pemilik  hak  atas merek.
Apabila pengalihan hak atas merek di muka umum atau lelang tidak berhasil, maka pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan atas izin dari hakim pengawas. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan di bawah tangan apabila:
1. proses penjualan di muka umum atau lelang tidak berhasil dan tidak ada peminat.
2. ada  kesepakatan  antara  pemilik  hak  atas  merek  dan  calon  pembeli hak atas merek.
3. pengalihan hak atas merek dapat menghasilkan harga yang tertinggi dan dapat menguntungkan segala pihak.
4. tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
Pengalihan hak atas merek tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus  dilakukan  secara  akta  notarial  karena  dalam  hal  ini  terjadi  peralihan hak  kepemilikan 27 .  Pembuatan  akta  notarial  mengenai  peralihan  hak  atas merek merupakan kewenangan dari Notaris. Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Dalam  pembuatan  Akta  tersebut,  notaris  harus  meminta kelengkapan  dokumen  yang  diperlukan,  mengecek  identitas  para  pihak, mengecek  anggaran  dasar  dan  melakukan  segala  sesuatu  yang  menjadi kewenangan notaris yang berkaitan dengan pembuatan Akta pengalihan hak atas merek. Untuk pengalihan hak atas merek, Notaris meminta kelengkapan dokumen, yaitu :
27 Rahmi Jened I, Op.Cit., Hlm. 216.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
1. identitas pengurus perseroan terbatas;
2. anggaran  dasar  perseroan  terbatas  yang  memiliki  merek  yang  telah dinyatakan pailit;
3. salinan/ fotocopy putusan  pengadilan  yang  menyatakan  perseroan terbatas yang bersangkutan telah dijatuhi pailit;
4. salinan/ fotocopy risalah lelang yang menyatakan bahwa lelang tidak ada penawaran;
5. daftar hak atas merek yang hendak dialihkan kepemilikannya;
6. fotocopy sertifikat merek;
7. fotocopy permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  merek  apabila merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan;
Setelah  semua  dokumen  yang  dibutuhkan  telah  lengkap,  Notaris  membuat akta  pengalihan  hak  atas  merek  dan  dihadiri  paling  sedikit  2  (dua)  saksi. Setelah  penandatanganan  akta  tersebut,  Notaris  membuat  salinan  Akta Pengalihan Hak Atas Merek sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk calon pemilik merek, 1 (satu) untuk pemilik merek sebelumnya dan1 (satu) untuk keperluan pengalihan hak atas merek  yang hendak didaftarkan pada Dirjen HKI.
Sesuai dengan Keputusan Dirjen HKI Nomor: HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tentang  Formulir  Permohonan  Merek,  dalam  permohonan  pengalihan  hak atas  merek  harus  disertai  dengan  dokumen  pendukungnya.  Adanya pencatatan pengalihan hak atas merek untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan  suatu  kepastian  hukum  bagi  pihak  ketiga.  Berbeda  dengan pengalihan  hak  atas  merek  yang  tidak  dicatatkan  dalam  Daftar  Umum Merek  dan  tidak  diumumkan  pada  Berita  Resmi  Merek,  maka  hak kebendaan  atas  merek  tidak  pernah  lahir,  yang  lahir  hanyalah  hak perorangan dan dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja. Hal ini  berlaku  terhadap  merek-merek  yang  tidak  terdaftar.  Untuk  pengalihan hak  atas  merek,  pemerintah  tetap  mengenakan  biaya  dan  ketentuan mengenai  biaya  yang  dikenakan  akan  ditetapkan  dalam  peraturan  menteri. Akibat adanya permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, pemilik hak  atas  merek  yang  baru  berhak  menggunakan  merek  tersebut  sesuai dengan peruntukkannya.

## KESIMPULAN
Merek  merupakan  benda  bergerak  namun  tidak  berwujud  yang memberikan hak ekslusif berupa hak ekonomis dan hak moral yang melekat pada  pemilik  merek  sehingga  menjadikan  merek  sebagai  suatu  aset kepemilikan  yang  bernilai  tinggi.  Terkait  dengan  pemilik  merek  yang dinyatakan  pailit,  merek  yang  dimilikinya  merupakan  harta  pailit  sesuai

## MEREK SEBAGAI HARTA PAILIT TERKAIT DENGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG DINYATAKAN PAILIT (Putri Dyani Larasati)
dengan Pasal 1131 BW jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Upaya eksekusi hak atas merek atas pelaksanaan putusan pengadilan jika perseroan terbatas dinyatakan pailit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu  melalui  pelelangan  umum  dan  penjualan  di  bawah  tangan  yang dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemilik  hak  atas  merek  dan  calon pembeli  hak  atas  merek.  Hak  atas  merek  yang  termasuk  yang  termasuk dalam harta pailit milik perseroan terbatas dapat diketahui jika pendaftaran atas  merek  tersebut  didaftarkan  atas  nama  perseroan  terbatas  yang bersangkutan.  Peran  jasa  penilai  sangat  diperlukan  dalam  rangka menghitung  nilai  wajar  atas  merek  tersebut  sehingga  tidak  merugikan pemilik merek dan calon pembeli merek.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadi,  M,  S,  (2008), Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di Peradilan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hartanto,  A,  J,  (2015), Hukum  Jaminan  dan  Kepailitan  (Hak  Kreditor Separatis  Dalam  Pembagian  Hasil  Penjualan  Benda  Jaminan
Debitor Pailit) , Surabaya: Laksbang Justitia.
Jened, R, (2007), Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekslusif ,
Surabaya: Airlangga University Press.
________, (2015), Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi) , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  (PPPK),  (2015), Kode  Etik  Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia Tahun 2015 , Jakarta. Prasetya,  R,  (2011), Teori  &  Praktik  Perseroan  Terbatas ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Soedewi, S, (2000), Hukum Perdata: Hukum Benda , Yogyakarta: Liberty. Subekti, (2003), Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa.

## Jurnal
Simanjuntak,  R,  (2009,  Mei,  20),  Efektifitas  UU  Kepailitan  dalam Perspektif  Kurator  Dikaitkan  dengan  Pemberesan  Harta  Pailit Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28 No.1, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Peraturan Perundang-undangan Burgerlijk Wetboek .
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  42  Tahun  2016 tentang  Pelayanan  Permohonan  Kekayaan  Intelektual  Secara Elektronik.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  67  Tahun  2016 tentang Pendaftaran Merek.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06.2016  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Undang-Undang Nomor 37 Nomor 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajian Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
Djumhana, M dan Djubaedillah,  R, (2014), Hak Milik Intelektual (Sejarah,
Teori dan Praktiknya di Indonesia) , Bandung: Citra Aditya Bakti.