Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305
Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan
Kelembagaan Masyarakat Adat
di Kabupaten Bungo
Afif Syarif
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email Corresponding Author: afifsyarif56@yahoo.com
Abstrak: Pertambangan  batubara  sebagai  kekayaan  alam  yang  tak  terbarukan,  pengelolaannya  harus  dilakukan seoptimal  mungkin,  efesien,  transparan,  berkelanjutan  dan  bewawasan  lingkungan,  serta  berkeadilan  agar memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  secara  berkelanjutan.  Untuk  itu  kepastian  hukum pengelolaan  pertambangan  batubara  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  mewujudkan  keadilan  bidang pertambangan  batubara  di  Kabupaten  Bungo.    Desain  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk : (1) mencari konsep dan/atau model pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat  dan  hak-asasi  manusia  atas  lingkungan  hidup;  (2)  mengkaji  konsep  keadilan  terhadap  pengelolaan pertambangan  batubara  sebagai  sumber  daya  alam;  serta  (3)  melihat  kewenangan  pemerintah  daerah  terhadap pengelolaan pertambangan batubara di kabupaten Bungo. Untuk itu perlu dikaji model pengelolaan pertambangan batubara yang dapat memberikan konstribusi kongkrit dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan terhadap sumber daya alam batubara di Kabupaten Bungo.

## Kata Kunci: Keadilan; HAM; Kepastian Hukum

## 1. Pendahuluan
Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam  yang ada di daerah merupakan yang tak terbarukan pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 ayat  (3) untuk mengatur, mengurus,  mengawasi  pengelolaan  pertambangan  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat ( Ahmad Readi, 2015 : 407 ). Tujuannya batubara sebagai sumber daya alam merupakan modal utama  yang  bersifat  fundamental  untuk  memenuhi  kebutuhan  umat  manusia,  pengelolaannya mempertimbangkan potensi manfaat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Disamping itu pertambangan  batubara  merupakan  salah  satu  bidang  yang  mendukung  perekonomian  negara dan daerah, pengelolaannya berwawasan lingkungan.
Mengingat  pertambangan  batubara  sebagai  kekayaan  alam  yang  tak  terbarukan, pengelolaannya  harus  dilakukan  seoptimal  mungkin,  efesien,  transparan,  berkelanjutan  dan bewawasan  lingkungan,  serta  berkeadilan  agar  memperoleh  manfaat  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan ( Yance Arizona, 2012 : 128 ) Atas dasar inilah, issu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan batubara dalam konteks pembangunan daerah  tidak  seimbang    di  Provinsi  Jambi.  Permasalahannya,  dari  9  (sembilan)  kabupaten  di Provinsi Jambi 7 (tujuh) diantaranya penghasil  tambang batubara termasuk kabupaten Bungo yang saat ini bermasalah dalam pengelolaannya.
Melihat carut marutnya pengelolaan pertambangan batubara  di kabupaten Bungo saat ini memunculkan berbagai konflik norma atau tumpang tindih pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan perizinan yang dikuasai oleh pemegang IUP batubara di kabupaten Bungo.  Oleh
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305
karena  itu  setelah  keluarnya  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah diharapkan,  pembaharuan  hukum  pertambangan    dalam  pengelolaan  pertambangan  batubara yang  pengawasan  dilakukan  pemerintah  provinsi  harus  berbasis  penguatan  kelembagaan masyarakat  adat.  Untuk  itu  penguatan  kelembagaan  masyarakat  adat  merupakan  model    yang diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat disekitar lokasi tambang batubara dalam mewujudkan  keadilan  terhadap  sumber  daya  alam  batubara.  Disamping  itu  regulasi pengelolaan pertambangan batubara berbasis kelembagaan masyarakat adat diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam yang berkeadilan di kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
Setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, para bupati tidak  lagi  berwenang  dalam  melakukan  pengelolaan  pertambangan  batubara  melalui penetapkan WIUP/IUP  yang sebelumnya merupakan kewenangan bupati. Sehubungan dengan hal  ini,  terjadilah  tarik-menarik  kekuasaan  bidang  pengelolaan  pertambangan  batubara  antara para bupati dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan batubara di Provinsi Jambi.
Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada artikel ini adalah mengenai  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  batubara  berbasis  kesejahteraan  rakyat melalui  model  penguatan  kelembagaan  masyarakat  adat  di  kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi. Untuk  itu  permasalahan  dapat    dirumuskan  sebagai,  berikut,  antara  lain  :  (i)  sejarah pertambangan batubara di  kabupaten Bungo ;  (ii) kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo ;  (iii) pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan  dilokasi tambang batubara yang terdapat di kabupaten Bungo dengan spesifikasi  penelitian  mengamati  dan  mencari  pola  dan  aturan  tradisional  (lokal)  yang  masih berlaku  dan/atau  mungkin  berlaku  diyakini  oleh  masyarakat  setempat  di  bidang  tambang batubara di kabupaten Bungo. Untuk itu desein dan metode penelitian yang digunakan adalah melalui : ( i) Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.
Ada dua indikator  yang akan dianalisis dalam penelitian ini, pertama kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan  kedua  model  pengelolaan  pertambangan  batubara  berbasis  penguatan  kelembagaan msyarakat  adat  di  kabupaten  Bungo.  Untuk  dilakukan  pengumpul  data  melalui  wawancara kepada  :  (1)  ketua-ketua  adat,  (2)  tokoh-tokoh  adat,  (3)  tokok  masyarakat  disekitar  tambang batubara  dan  (4)  Kepala  Desa  sebagai  pejabat  formal  sebagai  data  primer.  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  melalui  kajian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam bagi masyarakat lokal/adat di kawasan tambang batubara kabupaten Bungo.
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara : (i) wawancara dan kuisioner yang disusun dalam bentuk terbuka dan tertutup berupa pertanyaan untuk para responden yang dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini.  Jawaban  responden  merupakan  data  primer,  adapun materi  pertanyaan  diarahkan  tentang  kerusakan  lingkungan  akibat  kegiatan  usaha  tambang batubara.
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305
Data yang diperoleh melalui penelitian ini diproses secara kuanlitatif dan kualitatif dengan mepergunakan  perhitungan  secara  sederhana  dan  memakai  tabel  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang  akan  dibahas.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  dengan  mempergunakan angka-angka sebagai pendukung dalam pembahasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Sejarah Pengelolaan Pertambangan Batubara Provinsi Jambi
Provinsi  Jambi  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  potensi  kekayaan tambang  yang  cukup  besar.  Berbagai  kandungan  mineral  seperti  minyak  bumi  dan  batu bara  terdapat di wilayah kabupaten Bungo, salah  satu diantaranya  sumber daya mineral  yang cukup penting di  kabupaten Bungo  adalah batu bara. Walaupun kabupaten Bungo merupakan salah satu provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia, namun seberapa jauh kandungan cadangan  batubara  di  kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi  tersebut  dapat  memberikan sumbangan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  disekitarnya.  Belum  terlihat  eksistensi tambang  batubara  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  disekitar  penambangan batubara tersebut .
Di Provinsi Jambi pertambangan  batubara  diatur dengan “Indische Mijnwet” 1899 yang menyebutkan    Pemerintah  Daerah  diberi  hak  menguasai  benda-benda  tambang  ( delfstoffen ) yang  tidak  disebut  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  " Indische  Mijnwet ", Staatsblad 1899  No.  214  jo Staatsblad 1919 No. 4  yang terdapat di tanah-tanah Negeri bebas ( Vrij Landsdomein ). Dalam menjalankan  kewenangan  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di  atas,  berlaku  mutatis  mutandis ketentuan-ketentuan yang termaktub  dalam  peraturan  tentang  syarat-syarat  umum mengenai pemberian  izin  mengambil  benda-benda  tambang  dimaksud,  yang  dimuat  dalam Staatsblad 1926 No. 219 (sejak beberapa kali diubah dan ditambah). Ketentuan tersebut di atas, berakhir setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
Dalam  konteks  ini  pemerintah  Provinsi  Jambi  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  Kabupaten  diwilayah  Provinsi  Jambi  untuk  memberikan  KP  kepada  pemerintah kabupaten  berdasarkan  undang-undang  otonomi  daerah.    Berdasarkan  kewenangan  tersebut beberapa daerah kabupaten di  Provinsi  Jambi telah mengeluarkan berbagai  KP/IUP   batubara sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini ;

## Tabel 1. Prakiraan KP Batubara yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi
No Kabupaten Jenis KP Jumlah Luas (Ha) Eksplorasi Operasi Produksi 1 Batang Hari 21 30 51 52.433,10 2. Bungo 20 23 43 11.039,40 3. Merangin 4 8 12 42.661,00 4. Muaro Jambi 12 29 41 57.706,00 5. Sarolangun 22 47 69 93.380,50 6. Tebo 21 36 57 80.571,80 7. Tanjabbar 4 10 14 77.333.00 Jumlah 104 183 287 415.124,80
Sumber: hasil penelitian pada kantor ESDM Provinsi Jambi
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305
Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat jumlah KP/IUP di kabupaten Bungo berdasarkan daerah penghasil tambang batubara dengan jenis KP ekplorasi dan KP operasi produksi dengan jumlah  43  IUP  dengan  luas  11.039,40  hektar.  Berdasarkan  jumlah  KP/IUP  batubara  di kabupaten  Bungo  tersebut  adalah  bertitik  tolak  dari  Kontrak  Karya  (KK)  ;  Perjanjian  Karya Perusahaan  Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  yang  kemudian  dikonversikan  menjadi  KP/IUP berdasarkan  UU  otonomi  daerah.  Artinya  pemberlakuan  KP/IUP  Batubara  tersebut  masih mengacu pada UUPP No. 11 Tahun 1967 dan masih  berlaku saat diberlakukan otonomi daerah berdasarkan  UU  No.  22  Tahun  1999  dan  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  pengaturannya berdasarkan UU otonomi daerah.
Di  Provinsi  Jambi  keberadaan  usaha  pertambangan  batubara  baru  berkembang  setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999    tentang  Pemerintahan  Daerah. Sebelumnya,    yang  mempunyai  kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  tambang batubara adalah  pemerintah  pusat.  Hal ini  dilatarbelakangi  oleh  sistem pemerintahan daerah, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 terhadap pertambangan batubara bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan  yang berkaitan  dengan pertambangan batubara, baik yang  berkaitan  dengan  penetapan  izin  kuasa  pertambangan,  kontrak  karya,  perjanjian  karya, pengusahaan  pertambangan  batu  bara,  maupun  yang  lainnya,  ditetapkan  pejabat  yang berwenang  dan  memberikan  izin  adalah  Menteri,  dalam  hal  ini  adalah  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral.
Dengan  adanya  pembaharuan  hukum  di  bidang  pertambangan  batubara  berdasarkan  UU Minerba No. 4 Tahun 2009 tidak terlepas dari sistem otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun  2004.  Implikasinya  terjadilah  pembagian  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  dalam mengatur  dan  mengurus  sumber  daya  alam  batubara  dalam  kerangka  asas  desentralisasi. Desentralisasi merupakan esensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, artinya di bidang pertambangan batubara, daerah diberikan kewenangan melakukan pengaturan usaha pertambangan melalui peraturan daerah.
3.2. Kewenangan
Daerah Dalam
Pengelolaan Pertambangan
Batubara
BerdasarkanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Minerba  secara  tegas  telah  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  untuk  melakukan pengelolaan  bahan  tambang  batubara.  Ketentuan  ini  terlihat  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  6  :  Pasal  7  ;  dan  Pasal  8  UU  No.  4  Tahun 2009  tentang  Minerba,  walupun  UU  No.  11 Tahun 1967 tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan.
Seiring  dikeluarkannya  UU  Minerba  Nomor  4  Tahun  2009  sebagai  penganti  UU  No.  11 Tahun  1967  di  bidang  pertambangan  batubara  pemerintah  pusat  diberikan  amanat  dan wewenang untuk  menata kembali  perizinan di  sektor pertambangan. Penataan tersebut  tertuju pada  bentuk  pengelolaan  tambang  batubara,  yang  semula  dalam  bentuk  Kuasa  Pertambangan (KP)  diganti  menjadi  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP).  Atas  dasar  inilah  terjadilah  perubahan kewenangan antara   pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang batubara. Untuk mengkaji pembagian kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 penulis uraikan pada tabel di bawah ini :
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305
Tabel 2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Tambang Batubara Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009
No. Kewenangan Pusat Kewenangan Provinsi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaiaan konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan   lintas wilayah kab/kota dan/atau wilayah laut 4 mil s/d 12 mil Pemberian IUP dan izin pertambangan rakyat (IPR) , pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan   lintas wilayah kab/kota sampai dengan 4 mil 2. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penanganannya berada pada batas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 42 mil dari garis pantai. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kab/kota dan/atau wilayah laut 4 mil s/d 12 mil Pemberian IUP dan IPR, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kab/kota dan wilayah laut sampai 4 mil 3. Pemberian IUP, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan lansung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai Pemberian IUP, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan lansung lintas kab/kota dalam wilayah laut 4 mil s/d 12 mil dari garis pantai
Sumber: Hasil Penelitian
Memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam usaha tambang  batubara  berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  2009  terlihat  begitu  dominannya  pemerintah pusat  dan  provinsi.  Sementara  kewenangan  pemerintah  kabupaten  akan  memunculkan permasalahan  dalam  implementasinya,    Akibat  tumpang  tindih  kewenangan  antara  provinsi dengan  kabupaten  dan/atau  antar  daerah  kabupaten  dalam  hal  adalah  berkaitan  dengan  :  (i) Penetapan  WUP  ;  Pengaturan  pemegang  IUP  dan  IUPK  ;  (iii)  Pengaturan  hak  adat  atas pertambangan batubara.
Bertolak  dari  pembagian  kewenangan  tersebut,  terlihat  pemerintah  pusat  dan  provinsi begitu  dominan  dalam  hal  :  (1)  penetapan  WIUP  ;  (2)  Pengaturan  pemegang  IUP  dan  IUPK dan  ;  (3)  Pengaturan  tentang  sanksi  pidana.  Kondisi  ini  apabila  dikaitkan  dengan  otonomi daerah  tidak  mencapai  tujuan,  sebab  otonomi  tidak  semata-mata  hanya  dipersepsikan  sebagai kewenangan  saja  dalam  pengelolaan  pertambangan  batubara  di  daerah,  akan  tetapi  tanggung jawab  yang  harus  dilaksanakan  tentang  pendataan  usaha  tambang  batubara  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305

## 3.3. Model  Pengelolaan  Pertambangan  Batubara  Berbasis  Penguatan  Kelembagaan Msyarakat Adat di Kabupaten Bungo
Rumit dan kompleksnya pengelolaan pertambangan batubara perlu melibatkan masyarakat adat  atas  nama  kepentingan  umum  ( algemeen  belang:public  interest )  untuk  mencegah terjadinya tumpah-tindih  pengelolaan pertambangan berbasis masyarakat  adat  perlu mendapat perhatian  dari  pemerintah.  Dalam  konteks  ini  Gatot  Supramono  mengatakan,  pembangunan pertambangan  batubara  harus  menyesuaikan  dengan  perubahan  lingkungan  strategis  untuk mendorong  otonomi  daerah,  hak  asasi  manusia,  lingkungan  hidup  dengan  melibatkan  peran masyarakat.
Substansi  hukum  tersebut  di  atas,  merupakan  amanat  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-  hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.
Tindak lanjut terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur Pasal 18B UUD 1945 tersebut,  maka  dibentuklah  “Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara”  disingkat  AMAN  pada Tahun  1999.    Melalui  kongres  pertama  AMAN  diputuskan,  pengakuan  masyarakat  adat  oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, dengan dasar masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang dikelola lembaga adat.
Di Provinsi  Jambi keberadaan masyarakat  adat  diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah, menginventarisir ; mengamankan ; memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan alam untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Perda  Nomor  5  Tahun  2007  ini  memberikan  peluang secara  normatif  terhadap  masyarakat  adat  melalui  kelembagaan  masyarakat  adat  dalam penerapan  penegakan  hukum  lingkungan  bidang  usaha  pertambangan  batubara.  Untuk  itu pembaharuan  hukum  bidang  pertambangan  batubara  dapat  dilakukan  melalui  penguatan kelembagaan masyarakat adat yang akan disesuaikan dengan ketentuan hukum adat masyarakat setempat melalui izin kepala adat dan/atau masyarakat adat. Dalam kaitan pembaharuan hukum bidang  pertambangan  batubara  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  mengatur  “sepanjang masih hidup” artinya bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi yang pluralis.
Ketentuan tersebut di atas, merupakan model pembaharuan hukum pertambangan melalui eksistensi  kelembagaan  masyarakat  hukum  adat  dalam  pengelolaan  pertambangan  batubara. Ketentuan    dapat  dijadikan  konsep    pengelolaan  pertambangan  batubara  berbasis  penguatan kelembagaan  masyarakat  adat  melalui  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  disekitar  tambang batubara  dan  dapat  dijadikan  sebagai  pembarahuan  hukum  bidang  pertambangan  batubara. Sehingga  dengan  adanya  pengakuan  terhadap  masyarakat  lokal/adat  dalam  hukum  nasional, seyogyanya  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  nasional  maupun  daerah  terutama yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dapat  sebagai  sumber  hukum  dalam kerangka pembaharuan hukum pertambangan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam batubara di kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  pengelolaan  pertambangan  batubara bebasis penguatan kelembagaan masyarakat  adat  di  kabupaten Bungo merupakan perwujudan kemakmuran  rakyat  yang  berkeadilan  terhadap  sumber  daya  alam  pertambangan  batubara, untuk  itu  pembaruan  hukum  pertambangan  merupakan  kata  kunci  agar  perwujudtan kemakmuran rakyat dapat terwujud melalui Perda di kabupaten Bungo
Disaran  kepada  pemerintah  kabupaten  Bungo  yang  merupakan  bagian  dari  pemerintahan Provinsi  Jambi  yang  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  potensi  kekayaan tambang  yang cukup  besar.  U n t u k   i t u   kandungan  mineral  seperti  b a t u b a r a   y a n g tersimpan  dalam  jumlah  besar  dalam  perut  buminya  dapat  memberikan  sumbangan  dalam peningkatan  kesejahteraan  rakyatnya  disekitar  tambang  batubara  tersebut..  Untuk  itu eksistensi  tambang  batubara  perlu  diwujudkan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  rakyat disekitar penambangan batubara di kabupaten Bungo.

## Daftar Pustaka
Akbar Saleng, Hukum Pertambangan , Yokyakarta, UII Press, 2004
----------------, Resiko-resiko  Dalam  Eksploitasi  dan  Eksplorasi  Pertambangan  serta Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Dari  Perspektif  Hukum  Pertambangan. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.2,  Jakarta, 2007
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan di Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Ahmad  Redi, Dinamika  Kosepsi  Penguasaan  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam .  Jurnal Konstitusi, Vol 12 No. 2, Jakarta, 2015
Bagir  Manan, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara ,  Mandar  Maju, Bandung, 1995
Fenty  U.Puluhulawa, Pengawasan  Sebagai  Instrumen  Penegakan  Hukum  Pada  Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara . Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Univ Jenderal Sudirman, Vol 11 No. 2, Purwokerto, 2011.
Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 , Jakarta: Mutiara
Marta  Pigome, Politik  Hukum  Pertambangan  Indonesia  dan  Pengaruhnya  Pada  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  Era  Otonomi  Dearah. Jurnal,  Masalah-Masalah  Hukum,  Vol  40, No. 2 edisi April, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Semarang, 2011
Muhammad  Nazaruddin, Sumber  Daya  Alam  Mineral  dan  Batubara,  Tergolong  Suber  Daya Alam Yang Tidak Terbarukan . Jurnal, Minerba Dalam Warta Minerba, Jakarta, 2014
Hayatul  Ismi, Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Mineral  dan  Batubara .  Jurnal  Ilmu  Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No. 2, Edisi Februari, Pakan Baru, 2014
Jurnal Sains Sosio Huaniora                                                                           P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019                                                                        E-ISSN: 2580-2305
Hartati, Reformasi  Pengelolaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  Dalam  Pemerintahan Otonomi  Daerah .  Jurnal  Konstitusi,  Pusat  Kajian  Konstitusi  dan  Kebijakan  Publik,  Vol IV No. 1, Edisi Juni, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011.
Satjipto  Rahardjo, Peranan  Hukum  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Rakyat .  Jurnal Hukum  Pro  Justitia,  Vol,  25  No.  3  Edisi  Juli  2007,  Semarang,  Fakultas  Hukum Universitas Dipenegoro, 270
Salim,  HS,  , Hukum  Pertambangan    Pertambangan  Mineral  &Batubara. Penerbit,  Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Yance  Arizona, Konstitusionalitas  Penguasaan  Negara  atas  Sumber  Daya  Alam .  Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 1 Tahun 2012