## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI WILAYAH KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI
The Implementation Of Policy And Rural Fund Allocation (Add) In Ringinrejo County, Kediri Regency, East Java
Pailan 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Secara yuridis keberadaan desa diakui oleh undang-undang dan dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul  dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa).  Secara  garis  besar  pelaksanaan  tersebut  terangkum  dalam  hak  otonomi  daerah  dan sebagai  konsekuensi  logis  dari  adanya  kewenangan  dan  tuntutan  dari  pelaksanaan  otonomi  desa  adalah tersedianya dana yang cukup.  Alokai Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Praktik Alokasi Dana Desa sering menjadi permasalahan bagi desa sehingga pelaksanaanya kurang maksimal. Yang paling disoroti dalam penelitian ini  adalah  terkait  dengan  pertanggungjawaban  ADD  yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku terutama mengenai kebijakan tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sesuai dengan  Petunjuk  Tenknis  Alokasi  Dana  Desa  Nomor  412.6/1843/418.63/2015  Perihal  Petunjuk  Teknis Alokasi  Dana  Desa  Kabupaten  Kediri  Tahun  2015.  Studi  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan survey guna memperoleh gambaran terperinci tentang fenomena  dan  fakta  yang  ditemukan.  Hasil  penelitian  ini  juga  cukup  mengejutkan  dimana  implementasi kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  di  desa-desa  se-Kecamatan  Ringinrejo  Kabupaten  Kediri  masih  belum maksimal  sehingga  perbengaruh  terhadap  proses  pencairan  dana  desa,  penyusunan  APBdes  tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan oleh desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBdes rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standard dan rawan manipulasi.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan ADD; Alokasi Dana Desa;  Kecamatan Ringinrejo Kediri

## Abstract
The existence of the villages in Indonesia recognized by law and they are expressed as a unit of community with specific boundaries.  Villages  authorized  to  regulate  and  manage  the  affairs  of  the  government,  the  interests  of  the  local community based community initiatives, the right of the origin and/or customary rights recognized and respected in the administration  system  of  the  Republic  of  Indonesia  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Based on their jurisprudence, villages in Indonesia have their autonomy rights to maintain their local governance and policy. As a logical consequence of their powers and demands of the implementation of a village is the availability of sufficient funds. The Rural Fund Allocation (ADD) is one  of  the  villages’  funds  resource  taken  from  the  equalization  funds  received  from  the  Regency  holder  Kediri.  The practice of the allocation of rural fund allocation (ADD) mostly suffered to its procedure. The most prominent problem within this research is due to missing of the accountability and the lack of the right system that explicitly written in the Technical  Direction  from  the  related  governance  No.  412.6/1843/418.63/2015  about  the  technical  details  of  the allocation of rural funds year of 2015. This study uses  qualitative methodology with the phenomenology and survey approach to reveal and deep understanding of the facts and phenomena related to the research topic. We finally revealed several  facts  that  prove  the  weaknesses  relating  to  the  policy  on  implementing  rural  funds  (ADD)  in  villages  of Ringinrejo Country, Kediri Regency that directly influences to the transfer process of the rural funds to the villages,
weakness on ABPDes accountability and the lack of transparency. Therefore, the fund's accountability in the villages is the  natural  subject  to  the  money  manipulation.Keywords:  Policy  Implementation  on  Rural  Funds  Allocation,  Rural Funds Allocation (ADD), Ringinrejo County.
Keywords : ADD policy implementation; rural fund allocation; kecamatan ringinrejo

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  Desa  secara  yuridis  formal diakui dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  tahun   2014  tentang Desa.  Berdasarkan    ketentuan  ini  Desa  diberi pengertian    sebagai    kesatuan    masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal-usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Agar  dapat  melaksanakan  perannya dalam  mengatur  dan  mengurus  komunitasnya, desa  berdasarkan  Undang-Undang    Nomor  6 Tahun  2014  pasal  18    disebutkan    kewenangan desa meliputi
kewenangan
dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan  dan  tuntutan  dari  pelaksanaan otonomi  desa  adalah  tersedianya  dana  yang cukup.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi kemampuan  penyelenggaraan  otonomi  daerah, adalah  kemampuan  struktural  organisasinya, kemampuan  aparatur  daerah,  kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta kemampuan  keuangan  daerah  (Rachim,  Abd: 2015).  Sadu  Wasistiono  (2006:  107)  menyatakan bahwa  pembiayaan  atau  keuangan  merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Untuk mengatur  dan  mengurus  rumah-tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai  sebagai  dukungan  pelaksanaan  dan kewenangan yang dimilikinya.
Implementasi  otonomi  bagi  desa  akan menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah  desa  untuk mengurus,  mengatur,  dan  menyelenggarakan rumah-tangganya  sendiri.  Seiring  dengan  itu beban dan tanggung-jawab desa akan bertambah pula. Namun demikian penyelenggaraan
pemerintahan
tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan terutama pertanggungjawaban dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kendala umum  yang  dirasakan  sebagaian  besar  desa terkait  keterbatasan  dalam  hal  keuangan  desa. Seringkali  Anggaran  dan  Pendapatan  Desa (APBDes)  tidak  berimbang  antara  penerimaan dengan  Pengeluaran.  Kenyataan  yang  demikian disebabkan  oleh  empat  faktor  utama  yaitu  (1) desa  memiliki  APBDes  yang  kecil  dan  sumber pendapatan  sangat  tergantung  pada  bantuan yang  sangat  kecil  pula,  (2)  kesejahteraan masyarakat  desa  rendah,  (3)  rendahnya  dana operasional  desa  untuk  menjalankan  pelayanan, dan  (4)  bahwa  banyak  program  pembangunan masuk ke desa tetapi masih dikelola oleh dinas.
Kabupaten  Kediri  merupakan  salah  satu daerah  otonomi  yang  ada  di  jawa  timur  yang telah  melaksanakan  prinsip-prinsip  otonomi daerah  yang  terus  berusaha  mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang dinamis, kondusif dan bersih. Bukti  nyata  pemerintah  kabupaten  Kediri  dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah  desa  adalah  dengan  meningkatkan pemberian  alokasi  dana  kepada  desa  guna mendukung  penyelenggaraan,  kewenangan  dan urusan rumah tangga sendiri.
Fokus Penelitian Yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemindahbukuan  dana  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  dari  rekening  Kas  Umum Daerah (RKUD) ke rekening Giro kas desa. 2. Perencanaan pelaksanaan
penatausahaan
maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.
3. Pencapaian  tujuan  pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). 4.
Faktor-faktor  yang  mendukung dan  yang  menghambat  implementasi  Alokasi Dana Desa (ADD).
Dalam  penelitian  ini  peneliti  berusaha mengungkap  aspek-aspek  tersebut  berdasarkan sudut pandang teori kebijakan publik sesuai dari tema  dari  penelitian  ini.  Menurut  William  N. Dunn  dalam  bukunya  Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik  (terjemahan  Wibawa,  Samodra dkk.,  1994)  implementasi  kebijakan  ditentukan oleh  isi  kebijakan  dan  konteks  implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang
dipengaruhi  oleh  kebijakan,  jenis  manfaat  yang akan  dihasilkan,  derajat  perubahan  yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana  program,  dan  sumber  daya  yang dikerahkan.  Sementara  itu  konteks  implementasi kebijakan berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan  dan  strategi  aktor  yang  terlibat, kareakteristik  lembaga  dan  penguasaan  dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.
Subarsono  (2005:  90)  dalam  bukunya mengutip  pendapat  George  C  Edward  mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  publik  yaitu  (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), dan  (4)  struktur  birokrasi.  Keempat  variabel tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain. Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  keempat variabel tersebut:
1) Variabel komunikasi yaitu proses
informasi mengenai
kebijaksanaan dari
pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya;
2) Variabel struktur birokrasi mencakup  bagaimana  struktur  pemerintah, bagian  tugas  yang  ada  dan  koordinasi  yang dilakukan;
3) Variabel  sumber  daya;  manusia, informasi  dan  sarana-prasarana  yang  tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
4) Variabel
sikap merupakan variabel  kecenderungan-kecenderungan  atau disposisi aparat pelaksana.
Atas  dasar  hal  yang  telah  diuraikan  di atas  dan  dalam  rangka  untuk  mengoptimalkan pemerintahan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan desa,  pemberdayaan    masyarakat  desa  dan pelaksanaan pembangunan desa maka pemerintah  kabupaten  Kediri  mengeluarkan petunjuk  teknis  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  tahun  anggaran  2015    yang  ditujukan kepada  Camat  dan  Kepala  Desa  se-kabupaten Kediri.  Petunjuk  Teknis  (JUKNIS)  tersebut mengatur  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  hakan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Sesuai peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun  2015  tentang  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dijelaskan bahwa arah penggunaan dana Alokasi Dana  Desa  (ADD)  agar  didasarkan  pada  skala prioritas  tingkat  desa  yang  merupakan  hasil MUSRENBANGDES.  Pelaksanaan  Alokasi  Dana Desa (ADD) wajib dilaporkan oleh tim pelaksana desa (TPK) secara berjenjang kepada tim fasilitasi tingkat  kecamatan  dan  tim  fasilitasi  tingkat kabupaten.  Untuk  tingkat  desa  yaitu  tim
pelaksana  kegiatan  tingkat  desa  (TPK)  wajib menyampaikan  laporan  bulanan  penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencakup perkembangan  pelaksanaan  dan  penyerapan dengan  menggunakan  format  yang  telah ditetapkan.  Disamping  itu  pada  setiap  tahapan pencairan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  tim pelaksana  desa  wajib  melaporkan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kegiatan fisik kepada tim fasilitasi kecamatan sedangkan pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES.
Sistem  pengelolaan  dana  desa  yang dikelola  oleh  pemerintah  desa  termasuk  di dalamnya    mekanisme  dan  penghimpunan pertanggungjawaban    merujuk  pada  Undang- Undang    No.  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  aturan  tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah termasuk didalamnya  pemerintah  desa  menganut  prinsip money  follows  function  yang  berarti  bahwa pendanaan  mengikuti  fungsi  pemerintah  yang menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  masing- masing  tingkat  pemerintahan.  Dengan  kondisi tersebut  maka  transfer  dana  menjadi  penting untuk  menjamin  tercapainya  standar  pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002).
Konsekuensi  dari  pernyataan  tersebut adalah  desentralisasi  kewenangan  harus  disertai dengan  desentralisasi  fiskal.  Realisasi  dari desentralisasi  fiskal  di  daerah  mengakibatkan adanya alokasi dana desa (ADD), yang diberikan ke  desa  paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus) dari perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
Dalam mendistribusikan ADD pemerintah  Kabupaten  Kediri  menerapkan  azas adil  dan  merata.  Azas  adil  ditempuh  dengan mengalokasikan bagaian ADD secara proporsional  berdasarkan  variabel  kemiskinan, pendidikan  dasar,  kesehatan,  keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah  dusun  dan  jumlah  aparat  pemerintah desa.  Sedangkan  azas  merata  besaranya  sama untuk  setiap  desa  yang  selanjutnya  disebut  dana desa  minimum  (ADDM).  Menurut  Kepala  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan Desa  (BPMPD)  Kabupaten  Kediri,  Satirin menjelaskan besar ADD yang dianggarkan dalam APBD  Kabupaten  Kediri Tahun  2015  sebesar  Rp. 124 milyar. Besaran anggaran tersebut empat kali lipat  dari  anggaran  sebelumnya  sebesar  Rp.  31 milyar.  Besar  anggaran  dari  ADD  yang  diterima masing-masing  desa  tahun  2015  berkisar  Rp.  290
juta  hingga  Rp.  670  juta.  Menurutnya  dana  yang ditransfer  ke  desa  dikonsentrasikan  untuk kebutuhan  masyarakat  terutama  swasembada pangan  yang  penganggarannya  di  tingkat  desa ada  pada  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB). Realisasi  besaran  anggaran  yang  diterima  di Kecamatan  Ringinrejo  minimal  Rp.339.998.000 (desa  Nambaan),  sedangkan  yang  tertinggi diterima  desa  Deyeng  sebesar  Rp.433.514.000. Kecamatan  Ringinrejo  merupakan  kecamatan baru  (kecamatan  pengembangan)  di  kabupaten Kediri sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian  tentang  implementasi  kebijakan Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Selain  itu,  penelitian di  desa-desa  Kecamatan  Ringinrejo  dilakukan dengan  pertimbangan  bahwa  peneliti  selaku anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD) di salah  satu  desa  di    kecamatan  Ringinrejo  ingin mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan alokasi  dana  desa  di  desa-desa  kecamatan Ringinrejo.
Pada  kenyataanya  pengelolaan  ADD  di desa-desa kecamatan Ringinrejo belum sepenuhnya    berhasil  karena  beberapa  faktor. Yang  paling  disoroti  adalah  terkait  dengan pertanggungjawaban  ADD  yang  belum  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  laporan  hasil  pemeriksaan Inspektorat  Kabupaten  Kediri  atas  pengelolaan keuangan desa terhadap 6 (enam) desa di wilayah kecamatan Ringinrejo, khususnya untuk pengelolaan  ADD  belum  sepenuhnya  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana  desa  dijumpai  juga  pada  kemampuan pengelola  alokasi  dana  desa  baik  dari  unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  kegiatan  yang belum transparan. Diantaranya adalah kurangnya komunikasi  antara  unsur  pemerintahan  desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun  tokoh-tokoh  masyarakat  maupun komponen  masyarakat  yang  mempunyai  potensi dalam  MUSRENBANGDES  penggunaan  alokasi dana  desa  sebagaimana  tidak  disebutkan  dalam surat  Bupati  Nomor  412.6/1843/418.63/2015 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  alokasi dana desa, Kepala Desa belum begitu melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam  bantuan  alokasi  dana  desa  pemberdayaan masyarakat  lebih  banyak  ditangani  oleh  Kepala Des  aatau  Tim  Pelaksana  yang  ditunjuk  oleh Kepala  Desa. Disamping itu,  dalam  penyelesaian administrasi  kegiatan  juga  sering  terlambat, sehingga  sering  terjadi  keterlambatan  dalam
pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II.
Tentunya  hal  ini  tidak  sejalan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kediri  Nomor  6 Tahun  2006  Tentang  Sumber  Pendapatan  Desa dalam  Prinsip-prinsip  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  bahwa  seluruh  kegiatan  yang didanai  oleh  Dana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan
ditatausahakan,
dilaporkan
dan dipertanggungjawabkan  secara  akuntabel  dan transparan  sesuai  ketentuan  undang-undang yang berlaku.

## B. KERANGKA TEORI

## 2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa
Pengertian  desa  menurut  Permendagri nomor 113 tahun 2014 : “desa dan desa adat atau yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.  Sementara  pemerintahan desa menurut  Permendagri  nomor  113  tahun  2014  : “penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintahan  desa  diselengggarakan oleh  pemerintah  desa,  dimana  pemerintah  desa berdasarkan  Permendagri  nomor  111  tahun  2014 adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelanggaran pemerintahan desa.

## 2.1.2 Undang-Undang Desa
Undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa)  disahkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  pada  tanggal  15  Januari  2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
2.1.3 Akuntabilitas 2.1.3.1  Pengertian Akuntabilitas Pengertian akuntabilitas publik menurut (Mahmudi,  2010:  23)  adalah  “kewajiban pemerintah  (agent)  untuk  mengelola  sumber daya,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal)”.
2.1.3.2  Jenis-Jenis Akuntabilitas
1. Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran
(accuntability for probity and legality) 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas keuangan atau finansial

## 2.1.4 Akuntansi  Desa  dan  Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntansi  desa  menurut  (Sujarweni,  2015:  17) adalah  :  “pencatatan  dari  proses  transaksi  yang terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan  nota-nota kemudian  dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  desa”. Sedangkan pengelolahan keuangan desa berdasarkan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014 meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, pembinaan  dan  pengawasan  keuangan  desa. Proses  pengelolaan  keuangan  desa  berjalan selama  1  (satu)  tahun  anggaran  mulai  tanggal  1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif.  Menurut  (Sarosa,  2012:  7)  penelitian kualitatif  adalah  “penelitian  yang  mencoba memahami  fenomena  dalam  seting  dan  konteks naturalnya  bukan  di  dalam  laboraturium  dan peneliti  tidak  berusaha  untuk  memanipulasi fenomena  yang  diamati”.  Pada  penelitian  ini peneliti  mendiskripsikan  pengelolaan  keuangan desa  di  Desa  Ringinrejo  yang  meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggugjawaban,  pembinaan  dan pengawasa  pengelolaan  keuangan  desa  serta mengkomparatifkan kesesuaianya dengan undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang desa.
Pada  penelitian  ini  teknik  pengumpulan data menggunakan teknik:
1. Wawancara,  merupakan  salah  satu  alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan  data  penelitian  kualitatif  karena memungkinkan  peneliti  mengumpulkan  data yang beragam dari responden.
2. Dokumentasi,  teknik  pengumpulan  data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat  memberikan  informasi  terkait  data penelitian.
3. Studi  kepustakaan,  dilakukan  untuk mengumpulkan  data  yang  bersumber  dari literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan topik penelitian.
Penelitian  ini  mengunakan  prosedur analisis  data  kualitatif  model  Miles  dan Huberman  (Emzir:  2012.  129).  Terdapat  tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: 1. Reduksi  data,  data  yang  diperoleh  dari lokasi  penelitian  (data  lapangan)  dituangkan
dalam  uraian  atau  laporan  yang  lengkap  dan terperinci.
2. Penyajian  data,  bertujuan  memudahkan peneliti  untuk  melihat  gambaran  secara keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari penelitian.
3. Penarikan kesimpulan atau verifkasi data, dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus- menerus  selama  penelitian  berlangsung.  Sejak awal  memasuki  lapangan  dan  selama  proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis  dan  mencari  makna  dari  data  yang dikumpulkan  dengan  mencari  pola,  tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

## D. PEMBAHASAN
1. Pemindahbukuan  dana  Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  dari  RKUD  ke  rekening  kas giro  desa  sudah  sesuai  dengan  aturan  dalam JUKNIS Bupati Kediri Nomor:
412.6/1843/418.63/2015.  Akan  tetapi  masih ditemui  kendala  dalam  proses  pencairan  oleh desa ataupun pendistribusian dari kepala desa ke bendahara.
2. Implementasi  Kebijakan  Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Ringinrejo Kabupaten  Kediri  berjalan  cukup  lancar.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  tahap  persiapan  berupa penyusunan  Daftar  Usulan  Rencana  kegiatan (DURK),  penyelesaian  setiap  kegiatan  sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.
Dalam penyusunan APBdes satuan harga baku  barang  dan  jasa  belum  ada.  Penyusunan APBdes  tidak  sepenuhnya  menggambarkan kebutuhan yang diperlukan oleh desa. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban  APBdes  rendah  serta pertanggungjawaban  keuangan  desa  belum sesuai standard dan rawan manipulasi.
3. Pencapaian  tujuan  pemberian
Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal. Hal ini dapat  dilihat  dari  pencapaian  tujuan  Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan  pemeritahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan,  meningkatnya  kemampuan lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian pembangunan  serta  mendorong  peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.
Pertama  peningkatan  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,  pencapaian  tujuan  ini  telah terlaksana  secara  optimal.  Pencapaian  tujuan  ini menjadi  optimal  dikarenakan  desa-desa  di
wilayah  Kecamatan  Ringinrejo  adalah  desa  yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan  bantuan  dana  guna  peningkatan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan.  Berdasarkan  data  yang penulis  temukan  di  wilayah  Kecamatan Ringinrejo, yaitu Pendapatan asli desa memberikan  kontribusi  pada  pendapatan  desa sebesarRp. 4.335.684.900,- atau 21,20 %. Sedangkan  Alokasi  Dana  Desa  di  wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten
Kediri memberikan kontribusi sebesarRp. 4.353.022.000,- atau  21,29%,  maka  ADD  sangat  menunjang peningkatan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kedua, peningkatan kemampuan lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian pembangunan.  Pencapaian  tujuan  ini  belum berjalan  secara  optimal,  karena  lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan  rencana  kegiatan  sedangkan  dalam pelaksanaan  dan  pengendalian  tidak  dilibatkan. Ketiga  peningkatan  partisipasi  swadaya  gotong- royong  masyarakat.  Pencapaian  tujuan  inimasih sangat  rendah.  Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh  dilapangan  mengenai  proses  kegiatan pembangunan  yang  dibiayai  dari  ADD  terlihat bahwa  hanya  Rp.  207.227.450,-  dari  Total anggaran  Alokasi  Dana  Desa  di  wilayah Kecamatan Ringinrejo  yang  sebesar  Rp. 4.353.022.000,-  atau  hanya  sebesar4,7%  saja adanya  partisipasi  dan  swadaya  masyarakat. Belum  optimalnya  pencapaian  tujuan  ini dikarenakan  karena  kondisi  perekonomian masyarakat  yang  kurang  mendukung.  Namun demikian  masyarakat  masih  berpartisipasi, swadaya dan gotong-royong dalam bentuk tenaga dan material.

## Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan ADD
Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri adalah:
a) Adanya sosialisasi yang dilakukan tim kabupaten maupun kecamatan.
b) Adanya kejelasan
informasi/komunikasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana.
c)  Adanya  konsistensi  dalam  pencapaian pesan.
d)  Adanya  kemampuan  para  pelaksana untuk mendorong masyarakat.
e)  Adanya  kemampuan  para  pelaksana untuk melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah.
f)  Adanya  kelengkapan  sarana  dan prasarana.
g) Adanya persepsi yang mendukung. h) Adanya peran BPD dalam pengawasan.

## Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan ADD
Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri adalah:
a) Rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa.
b)  Kurang  respon  para  pelaku  ADD, rendahnya  kinerja  tim  pelaksana  ADD,  belum berperannya  lembaga  kemasyarakatan  desa, kurang tepatnya sasaran.
c)  Aspek  regulasi  dan  kelembagaan (belum lengkapnya peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan ADD).
d) Belum efektifnya pengawasan.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Setelah  dilakukan  penelitian  secara mendalam  ternyata  permasalahan  implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa di kecamtan Ringinrejo kabupaten Kediri terletak pada  proses  pencairan  oleh  desa  ataupun pendistribusian  dana  ADD  dari  kepala  desa  ke bendahara. Selain itu, masalah juga terdapat pada penyusunan  Daftar  Usulan  Rencana  kegiatan (DURK)  dan  adanya  faktor-faktor  penghambat yaitu  rendahnya  tingkat  pendidikan  aparatur desa,  lemahnya  kinerja  tim  pelaksana  Alokasi Dana  Desa,  belum  detailnya  peraturan  dan petunjuk  teknis  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa dan tidak adanya pengawasan yang ketat.

## F. REFERENSI
Moleong,  Lexy  .J.  2006.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Patilima,  Hamid.  2010.  Metode  Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
Rachim, Abd. 2015. Barometer Keuangan Negera. Yogyakarta: CV Andi Offset
Sadu,  Wasistiono  &Tahir,  M.    Irwan.    2006. Prospek  Pengembangan  Desa. Fokusmedia: Bandung.
Subarsono,  A.G.2005.  Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.2015.Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Uhar,  S.  2012.  Metode  Penelitian:  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Tindakan.  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Wibawa,  Samodra,  dkk.  1994. Evaluasi  Keijakan Publik.    Jakarta:    PT.    Raja  Grafindo Persada.
Sumber Internet: Kamus Bahasa Indonesia Daring: www.kbbi.web.id Situs Resmi Kabupaten Kediri: www. kedirikab.go.id
Sumber Naskah:
Petunjuk  Tenknis  Alokasi  Dana  Desa  Nomor
412.6/1843/418.63/2015  Perihal  Petunjuk Teknis  Alokasi  Dana  Desa  Kabupaten Kediri Tahun 2015..