## ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA NO.40 TH.
2014 TENTANG PEDOMAN PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI
*Fauziah Hanum
Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : hanum@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Program  Pemberdayaan  Masyarakat  (PRODAMAS)  adalah  kegiatan  Pemerintah  Kota  Kediri untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sasaran  program  adalah  masyarakat  di  wilayah Rukun  Tetangga  di  Kota  Kediri,  yakni  penguatan  kelembagaan,  pelatihan,  keterampilan  dan kegiatan sosial untuk menambah respon akan kesadaran berpartisipasi dalam perencanaan adalah sebuah  kesulitan  tersendiri.  Pada  waktu  melakukan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  dasar lingkungan  yang  seharusnya  melibatkan  warga  masyarakat  sering  terjadi  hal  sebaliknya  yaitu timbul rasa enggan dari warga karena mereka merasa kegiatan itu hanya memberikan manfaat bagi kelompok  tertentu.  Hasilnya  pelaksanaan  pembangunan  dasar  lingkungan  kurang  memuaskan disebabkan tidak sesuai  dengan  keinginan  warga. Pengawasan  yang  di  harapkan timbul  dengan sendirinya tidak efektif karena pembuatan perencanaan pembangunan serta kegiatan pelaksanaan pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sedikitpun tampaknya masih jauh dari harapan  karena  adanya  anggapan  bahwa  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  adalah  pihak panitia  atau  pemerintah  yang  telah  dibentuk  sehingga  cenderung  masyarakat  tidak  melakukan pengawasan.  Disisi  lain  ada  sikap  masyarakat  yang  kurang  mendukung.  Dengan  alasan  itulah peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan peraturan Walikota Kediri No 40 Tahun 2014 di Kecamatan  Mojoroto  Kota  Kediri.  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ni  adalah  analisis deskriptif. Hasil penelitian  dan  fokus penelitian adalah tahapan perencanaan telah  dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tahapan pelaksana.
Kata Kunci : Prodamas; Pelaksanaan; Pemberdayaan

## Abstract
Comunnity empowerment program (PRODAMAS) is an activity of the Kediri city government to improve community welfare. The target of the program is the community in the neighborhood in Kediri City, namely strengthening institutions, training, skills and social activities to increase the response to the awareness of participating in planning is a difficulty in itself. When building basic environmental facilities and infrastructure that should involve community members, the opposite often occurs, namely reluctance from residents because they feel that these activities only benefit certain groups. The result is that the implementation of basic environmental development is not satisfactory because it is not in accordance with the wishes of the resident. The supervision that is expected to arise by itself is ineffective because the making of development planning and the implementation of development activities that should be carried out by the community is still far
from  being  expected  because  of  the  assumption  that  the  task  of  supervising  is  a  committee  or government that has been formed so that the community tends not to carry out supervision. On the other hand, there is an attitude of society that is less supportive. For this reason, researchers are interested in analyzing the implementation of Kediri Mayor Regulation No. 40/2014 in Mojoroto District, Kediri City. The analysis used in this research is descriptive analysis. The results of the research  and  the  focus  of  the  research  are  that  the  planning  stages  have  been  carried  out  in accordance with the guidelines for implementing the implementation stages.

## Keywords : Prodamas; Implementation; Empowerment

## PENDAHULUAN
Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014, pemerintah pusat memberi kewenangan otonomi pada daerah berupa desentraliasi  baik kabupaten maupun kota  yang  berdasarkan  pada  azas  desentralisasi  dalam  mewujudkan  otonomi  yang  luas, nyata dan bertanggung jawab, adanya otonomi daerah pada  kabupaten dan kota membuat keleluasaan  untuk  pengembangan  potensi  ekonomi  di  wilayahnya  berdasarkan  model yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
Disamping  itu  pemerintah  daerah  baik  kabupaten  maupun  kota  memiliki kewenangan    pada  pemahaman  desentralisasi  melalui Grand  Theory definisi  yang  lain desentralisasi  menurut  Romainells  3  skema  kewenangan  ini  meliputi:  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.
Dalam  tindakan  untuk  mengevaluasi  kegagalan  pemerintah  Kota  Kediri mengambil tindakan beralih ke pendekatan model prespektif dana partisipatif ( Bottom up Planning ).  Untuk  menindaklanjuti  harapan  dan  program  dalam  menjalankan  otonomi daerah yang berkaitan dengan pendekatan model pembangunan partisipatif dan prespektif, pemerintah  Kota  Kediri  mengambil  langkah  mengeluarkan  satu  kebijakan  peraturan pemerintah daerah No. 40 tahun 2014 tentang pedoman program fasilitas pemberdayaan masyarakat.  Program  ini  merujuk  pada  fasilitasi  pemberdayaan  masyarakat/prodamas agar hidup lebih sejahtera. Menurut BAPPEDA Kota Kediri adalah daerah perencanaan pembangunannya melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholders .
Program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Kediri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kurniawati, 2017). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  program  ini  yakni  pendekatan  pemberdayaan masyarakat  yang  mana  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  adalah
tahapannya.  Cakupan  program    ini  adalah  seluruh  aspek  kehidupan  dan  penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik, melalui lembaga kemasyarakatan yang terdapat di  kelurahan  dengan  tugas  pemberian  bantuan  langsung  pada  masyarakat.bantuan  pada program ini diberikan untuk pembinaan 3 aspek kehidupan masyarakat atau dengan nama lain  program  Tri  Bina  yaitu  Bina  Sosial  Ekonomi,  Bina  Sosial,  dan  Bina  Fisik Lingkungan.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  seharusnya  ada keterlibatan  seluruh  warga.  Namun  yang  terjadi  justru  sebaliknya,  perencanaan  dan pelaksanaan pun tampaknya masih jauh dari harapan, karena adanya anggapan pengawas yang bertugas adalah pihak yang memerintah atau panitia pelaksana yang telah dibentuk sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk tidak melakukan pengawasan (Djanggih & Salle, 2017).
Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan terdapat dua sikap masyarakat dalam menanggapi  program  pemberdayaan  masyarakat  dari  pemerintah  daerah.  Sisi  yang pertama adalah  masyarakat yang aktif dan setuju, dan sisi  yang  lain adalah  masyarakat pasif, kurang mendukung dan  acuh tak acuh.
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka rumusan persoalan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Kediri No 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
2. Hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Kediri No 40 Tahun 2014 di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

## TINJAUAN PUSTAKA
Sebelum  peneliti  memahami  makna,  definisi  dari  kebijakan  (Handoyo,  2012) adalah  serangkaian  tindakan  yang  mampunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan
dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu masyalah tertentu.
Sedangkan menurut (Mulyadi, 2016) kebijakan adalah merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan nilai-nilai dan praktik serta tindakan.
Dari  pendapat  dua  ahli  tersebut  diatas  dapat  ditarik  satu  garis  besar  kebijakan adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Keterkaitan  pada penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  kebijakanadalah  kebijakan  pemerintah  yang diartikan sebagaisebuah serangkaian konsep yang menjadi garis besar dasar perencanaan dalam  pelaksanaan  suatu  aktivitas  kerja  dan  cara  cara  bertindak.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Thomas  R.  DYE  yang  diterjemahkan  Leo  Agustinos  bahwa  kebijakan  publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Anggara, 2014).
Berdasarkan  pendapat  Roem  Topar  Masang  dkk  kebijakan  publik  adalah  suatu sistem pembuatan, pelaksanaan dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas (Tahir, 2014) .
Dari  pendapat tersebut  di  atas  dapat  ditarik  garis  besar  bahwa  kebijakan  publik adalah serangkaian tindakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang didalam nya menyangkut kepentingan publik.

## Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
Pada umumnya tugas implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan public  dengan  hasil  kegiatan  pemerintah.  Tugas  Implementasi  meliputi  kreasi  tentang system  pengiriman  kebijakan,  didesain  dengan  cara  khusus  dan  diupayakan  dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut.
Menurut  Erwan  Agus  dkk,  implementasi  kebijakan  publik  adalah  kegiatan mendistribusikan  keluaran  kebijakan  ( to  deliver  policy  output )  yang  dilakukan implementer kepada kelompok sasaran ( target group ) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan,  tujuan  kebijakan  diharapkan  akan  muncul  mana  kala policy  output dapat diterima, dana dimanfaaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto, 2012).
Menurut  Ekowati  menyatakan  implementasi  kebijakan  publik  adalah  sebuah fungsi  dari  implementasi  program  dan  tergantung  pada  hasilnya  sebagai  suatu konsekuensi  studi  tentang  proses.implementasi  kebijakan  adalah  melibatkan  penelitian dan analisa konkrit program aksi yang telah di desain sedemikian rupa sebagai suatu cara mencapai  tujuan  kebijakan  yang  luas.  Keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  implementasi dapat diliahat dari hasil implementasi program yang ditetapkan berdasar ukuran bersifat persial  dari  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  secara  menyeluruh (Abidin, 2012).
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwasannya implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu interaksi serta penyusunan tujuan sarana  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  dengan  mengembangkan  sebab  akibat  yang melahirkan adanya implementasi kebijakan dalam suatu program yang menjadi kegiatan suatu  birokrasi.Selain  itu  implementasi  kebijakan  bisa  dilihat  sebagai  sebuah  bidang kajian.pandangan  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  upaya  para  ahli  untuk  memahami masalah implementasi itu sendiri. Elemen penting dalam sebuah implementasi adalah:
1. Subject matter ( ontology )
2. Cara memahami obyek yang dipelajari ( epistemology )
3. Rekomendasi tindakan yang di perlukan (aksiologi)
Perlu dipahami bahwa implementasi suatu kebijakan atau program dilakukan yang didalamnya  terdapat  berbagai  faktor  antara  lain  kondisi  geografi,  sosial,  ekonomi  dan politik  yang  memiliki  kontribusi  penting  dalam  implementasi  kebijakan  (Ramdhani  & Ramdhani, 2017).

## Pengertian pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  menurut  Sumodiningrat  merupakan  upaya  untuk memandirikan  masyarakat  lewat  perwujudan  potensi  kemampuan  yang  mereka  miliki
untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing- masing (Prasetyo, 2016).
Lebih lanjut Kartasasmita menyatakan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain  memberdayakan  masyarakat  adalah  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat (Noor, 2011) .
Upaya  untuk  memandirikan  masyarakat  melalui  perwujudan  potensi  untuk menentukan  pilihan  kegiatan  yang  paling  sesuai  juga  ditegaskan  oleh  Siswanto menyatakan  secara  empiris  banyak  studi  yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lebih mampu  mengidentifikasi,  menilai  dan  memformulasikan  permasalahannya  baik  fisik, sosial, kultur maupun ekonomi dan kesehatan lingkungan, membangun visi dan aspirasi dan kemudian memprioritaskan intervensi, merencana, mengelola, memonitor dan bahkan memilih teknologi yang tepat.
Menurut  Meriam  upaya  untuk  memampukan  dan  memandirikan  masyarakat pemberdayaan mengandung dua pengertian yakni:
1. Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar koordinasi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
2. Memberikan  kekuasaan,  mengalihkan  kekuasaaan  atau  mendelegasikan  otoritas kepada  masyarakat  agar  msayarakat  memiliki  kemandirian  dalam  pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya dari masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari berbagai hal.

## Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS)
Selama  ini  program  pembangunan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  kurang memiliki  dampak  yang  efektif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Hal ini  terjadi  di  sebabkan  karena  pemerintah  selama  ini  kurang  melibatkan  elemen masayrakat  dan  stakeholder  (pemangku  kepentingan  di  lingkungan  birokrasi  maupun
masyarakat)  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  evaluasi  pembangunan.strategi pembangunan  yang  dijalankan  pemerintah  belum  mampu  mengubah  apapun  kepada masyarakat.  Dampaknya  adalah  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah tidak bisa menjawab permasalahan kebutuhan masyarakat pemerintah Kota Kediri.
Berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Kediri  No  40  Th  2015  pemberdayaan masyarakat  adalah  suatu  strategi  yang  digunakan  dalam  pembangunan  masyarakat sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  kemampuan  dan  kemandirian  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut  perda  No  40  Th  2015  secara  konsepsional  pemberdayaan  masyarakat memiliki 2 pengertian dasar sebagai berikut.
a. Memberi  kekuasaan,  mengalihkan  kekuasaan  atau  mendelegasikan  otoritas  kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun dirinya sendiri dan
b. Lingkungannya secara mandiri.
c. Meningkatkan  kemampuan  masyarakat  melalui  pelaksanaan  berbagai  kebijaksanaan dan  program  pembangunan  agar  kondisi  kehidupan  masyarakat  mencapai  tingkat kemampuan yang diharapkan.
Dalam  rangka  menumbuh  kembangkan,  menggerakkan,  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan fasilitas pemberdayaan masyarakat dari pemerintah Kota Kediri yang dijalankan sesuai prinsip pengelolaan Prodamas yakni sebagai berikut : 1. Transparan
2. Partisipatif
3. Akuntabel
4. Berkelanjutan
Variabel  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat adalah  menurut pendapat Van Meter dan Van Horn  yaitu  komunikasi, sikap pelaksana, dukungan masyarakat
Komunikasi  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program  pemberdayaan masyarakat.  Dengan  adanya  komunikasi  maka  penyampaian  pesan  dari  pemerintah tentang pelaksanaan prodamas akan jelas dan dapat langsung dimengerti oleh kelompok
sasaran (RT), selain itu usulan dari masyarakat lewat komunikasi selanjutnya ditanggapi oleh  pemerintah.  Komunikasi  menurut  Onong  Uchjana  Effendy  adalah  proses penyampaian  suatu  pesan  dari  sekelompok  orang  kepada  orang  lain  untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media (Romli, 2017).
Sedangkan menurut Ani Muhammad komunikasi dibedakan menjadi tiga :
1. Komunikasi  kebawah,  yaitu  arus  pesan  yang  menghindari  para  atasan  atau  para pimpinan  kepada  bawahannya,  pesan  biasanya  berhubungan  dengan  pengarahan, tujuahn, disiplin, perintah, kebijaksanaan umum.
2. Komunikasi keatas, adalah pesan  yang  mengalir  dari bawah kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Tujuannya untuk memberikan balikan memberi saran dan menunjukan pertanyaan, informasi dari bawah dapat berupa laporan yang dicapai, kemajuan dan rencana masa yang akan dating. Menyampaikan masalah yang dihadapi menyampaikan saran ide.
3. Komunikasi  horizontal,  adalah  pertukaran  pesan  diantara  orang-orang  yang  sama tingkatan  otoritasnya,  pesan  biasanya  berhubungan  dengan  tugas,  koordinasi, pemecahan  masalah  dan  sedang  memberi  informasi.  Dalam  kaitannya  dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Sikap pelaksana (pendapat Van Meter dan Van Horn, Grindle, Sebater dan Maz Marion)
“Dalam  pelaksanaan  program  sikap  pelaksana  juga  ikut  menentukan kebersihasilan  program  tersebut,  karena  dengan  adanya  pelaksana  maka  pesan  dari pemerintah maupun usulan dari masyarakat dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program.”
Dalam  Kamus  Besar  Fisikologi  Sikap  (Attitude/pendirian)  dimaksud  sebagai sesuatu predisposisi atau kecenderungan yang relate stabil dan berlangsung terus menerus untuk tingkah laku atau untuk mereka dengan cara tertentu terhadap pribadi lain, objek, lembaga atau tertentu dilihat dari satutitik pandang yang sedikit beda, sikap merupakan kecenderungan untuk mereaksi terhadap orang, institusi atau kejadian baik positif maupun negatif.
Mas  Manian  dan  Sabatier    mengatakan  sikap  pelaksana  sebagai  komitmen  para pelaksana  sebagai  komitmen  para  pelaksana  terhadap  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebagaimana dinyatakan oleh (Akib, 2012) bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau keputusan kebijaksanaan dasar lainnya menstruktur proses keputusan formal, upaya pencapaian tujuan resmi yang dimaksud untuk mengubah perilaku kelompok sasaran tidak akan  membawa  hasil  yang  diharapkan  terkecuali  kalau  pejabat  dalam  badan-badan pelaksana  memilih  kesepakatan  (komitmen)  yang  tinggi  terhadap  upaya  pelaksanaan PRODAMAS.
Dalam  pelaksanaan  prodamas  para  pelaksana  antara  lain  (Perda  No.  40  Tahun 2004).
a. Tim koordinasi prodamas Kota Kediri
b. Tenaga pendamping
c. Tim koordinasi prodamas kecamatan
d. Tim koordinasi prodamas kelurahan
e. Tim swa kelola prodamas
f. Tim perencana
g. Tim pengawas
h. Tim pelaksana
i. RT
Dukungan  masyarakat  /  kelompok  /  publik  menurut  Mazmanian  dan  Sabatier diartikan sebagai masukan-masukan atau input yang berasal dari masyarakat dalam upaya untuk  mendukung  kelancaran  suatu  pelaksanaan  program.  Dukungan  kelompok sasaran/masyarakat akan dilihat dari peran aktif dari tim koordinasi PRODAMAS, tenaga pendamping, tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas dalam. Semua tahapan kegiatan selain  dukungan  kelompok  sasaran  juga  akan  dilihat  dari  kerutinan  masyarakat  dalam menghadiri setiap kegiatan.
Dalam penelitian  ini, peneliti  hanya  ingin  melihat dampak dari adanya program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) menurut Dunn dalam Samodra Wibawa, dkk dampak  kebijakan  adalah  perubahan  kondisi  fisik  maupun  sosial  sebagai  akibat  dari
output  kebijakan.  Dampak  kebijakan  bisa  berupa  dampak  positif  maupun  negatif  atau dampak yang diharapkan maupun yang tak diharapkan.
Restie A Pel membagi dampak kebijakan menjadi 4 kategori yaitu :
a. Direct impact
b. Political impact
c. Economic impact
d. Sosial impact
Dalam kaitannya dengan dampak sosial Riga Adiwoso membagi kedalam 3 jenis dampak yaitu :
a. Dampak  sosial  ekonomi  yang  lebih  menekankan  pada  aspek-aspek  dalam  tingkat individu, kelompok komonitas, maupun daerah dimana kegiatan dilaksanakan.
b. Dampak fisik sosial yaitu dampak yang lebih menekankan kepada dampak sosiologi, termasuk dampak terhadap nilai, sikap, kepercayaan, serta persepsi baik pada tingkat individu maupun kelompok.
c. Dampak sosial budaya, yaitu penekanannya pada individu, kelompok atau penduduk daerah dengan menggunakan bergai disiplin ekonomi termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, maupun ilmu-ilmu sosial lainnya.
Suatu  kebijakan  akan  selalu  membawa  dampak  positif  maupun  negative  atau dampak  yang  diharapkan  maupun  tidak  diharapkan.  Dalam  penelitian  ini  hanya memfokuskan  pada  dampak  sosial  ekonomi  dengan  adanya  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat/PRODAMAS.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan jenis masalah yang diteliti maka jenis penelitian yang peneliti pakai adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan  dengan  pendekatan policy  research ,  ini berarti  sesuatu kegiatan  yang  berupa suatu penelitian  yang dilakukan terhadap  variable mandiri tanpa harus membuat perbandingan variable lain. Tetapi juga berusaha menjawab masalah  penelitian  (Gunawan,  2013).  Selain  hal  tersebut  penelitian  ini  berangkat  dari terjadinya suatu masalah dan merupakan suatu proses penelitian/analisis yang dilakukan pada masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat diberi rekomendasi pada
pembuatan  keputusan  untuk  bertindak  secara  praktis  dalam  menyelesaikan  masalah (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam metode penelitian ini ada 7 teknik dalam pengumpulan data yaitu :  Teknik pengumpulan data terdiri dari  wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi dapat digunakan pada penelitian kuantitatif, kualitatif dan pengembangan. Dokumentasi biasa digunakan pada  penelitian  kualitatif.  Pada  penelitian  kualitatif  digunakan  teknik  triangulasi  untuk menginterpretasikan beberapa teknik pengumpulan data (Rahardjo, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  keseluruhan  analisa  berkaitan  dengan  pedoman  pelaksanaan  dan pelaksanaan analisis program perwali no 40 tahun 2014 pada setiap tahap dapat peneliti menjabarkanSebagaimana hasil penelitian, yang  peneliti sajikan di atas yaitu pada tabel Nomor  1,  Nomor  2,  Nomor  3,  dan  Nomor  4,  maka  untuk  selanjutnya  peneliti  akan memaparkan analisa dari masing-masing tahapan.
1. Tahapan penyusunan data dasar
a. Dalam  penyusunan  data  dasar  di  kecamatan  Mojoroto  dapat  peneliti  evaluasi melalui  pedoman  pelaksanaan  dalam  pedoman  pelaksanaan  dalam  penyusunan data  dasar  kelurahan.  Melakukan  pemilihan  lokasi  dalam  hal  ini  kelurahan  di wilayah  kecamatan  mojoroto  sudah  melakukan  kegiatan  pemilihan  lokasi  yaitu RT/RW di wilayah kelurahan. Hal ini sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
b. Dalam pelaksanaannya seluruh kelurahan di wilayah kecamatan mojoroto dalam pelaksanaannya tiap-tiap kelurahan  membentuk tim pembina kelurahan tapi ada sedikit  perubahan  peran  POKJA  di  ganti  fasilitator  dengan  alasan  kegiatan  ini adalah kegiatan kelompok , pembentukan dan penetapan tim pembina kelurahan, hal ini sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
c. Dalam  melakukan  evaluasi  kerjanya  dengan  identifikasi  masalah,  potensi  dan kebutuhan  masyarakat  dilakukan  dengan  musyawarah  dan  menggunakan  cara- cara sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
Dengan  demikian,  dapat  di  simpulkan  kegiatan  penyusunan  data  dasar  di kecamatan  mojoroto  dilihat  dari  pedoman  pelaksanaan  dan  evaluasi  sudah  di  jalankan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
2. Tahapan perencanaan
Berdasarkan  pemaparan  hasil  penelitian  pada  tabel  no  2  di  atas,  maka  peneliti dapat  menganalisa  membahas  berkaitan  pedoman  pelaksanaan,  pelaksana  dan  evaluasi kecamatan  mojoroto  dalam  tahapan  perencanaan  program  sudah  melaksanakan  sesuai dengan  pedoman  pelaksanaan.  Disitu  berkaitan  dengan  identifikasi  masyarakat  dalam penentuan  data  dasar.  Masing-masing  RT  di  kelurahan  wilayah  Kecamatan  Mojoroto, melakukan  pengorganisasian  masalah  dan  menentukan  peringkat  masalah  yang  paling urgent  untuk  segera  ditindaklanjuti  rata-rata  permasalahan  yang  muncul  di  RT  dan kendalanya  masyarakat  yang  kurang  modal  modal  usaha.  Penetapan  pembentukan organisasi  dan  penetapan  perangkat  masalah  sudah  sesuai  pedoman.  Dalam  kegiatan perencanaan  ini  menentukan  prioritas  pemecahan  masalah  yang  tepat  dengan  melihat potensi yang ada. Sedangkan rencana yang akan dilakukan adalah melakukan penelitian sesuai  dengan  potensi  dengan  tujuan  menambah  pengetahuan  dan  ketrampilan.  Hal  ini pelaksanaan  sudah  sesuai  dengan  pedoman  di  samping  hal  tersebut  di  RT  wilayah Kecamatan Mojoroto pada perencanaan ada pembagian peran. Masyarakat mitra berperan menyampaikan ide gagasan untuk RT sedangkan stakeholder berperan menerima usulan serta menindaklanjuti ini sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau belum.
3. Tahapan pelaksanaan
Ada  pembagian  peran  yaitu  masyarakat  mitra  berperan  sebagai  penggagas  ide, fasilitator  sebagai  penampung  dan  mendampingi  dalam  pembuatan  RTL.  Dan menindaklanjuti  inin  kurang  optimal.  Evaluasi  kegiatan  sudah  sesuai  dengan  pedoman pelaksanaan masyarakat, mitra, tim pembina kelurahan dan tim pemerintah daerah terlibat dalam kebijakan evaluasi program.
Program  fasilitasi  pemberdayaan  masyarakat  bertujuan  meningkatkan  kualitas hidup menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan.Melalui bidang pembangunan, dalam  upaya  penanganan  kemiskinan  dengan  fokus  peningkatan  kondisi  status,
kedudukan,  dan  partisipasi  perempuan  dengan  melibatkan  laki-laki,  ini  dilaksanakan melalui tiga tahapan tersebut adalah :
a. Tahapan perencanaan
b. Tahapan pelaksanaan
c. Tahapan evaluasi
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah :
a. Tahapan  perencanaan  diukur  dengan  indikator  komunikasi,  sikap  pelaksanaan  dan dukungan kelompok.
b. Tahapan  pelaksanaan  diukur  dengan  indikator  komunikasi,  sikap  pelaksana  dan dukungan kelompok.
c. Tahapan  evaluasi  diukur  dengan  indikator  komunikasi,  sikap  pelaksanaan  dan dukungan kelompok.
Dilihat  dari  tahapan  perencanaan.  Sebelum  desa  membuat  perencanaan  terlebih dahulu dialah dengan kegiatan penyusunan data dasar dan melakukan komunikasi dengan warga dibeberapa RT  sesuai dengan program  yang akan dipakai sebagai pedoman desa untuk  membuat  perencanaan.  Dari  tahapan  perencanaan  tersebut  maka  peneliti  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  di  Kecamatan  Mojoroto  dalam  pelaksanaan  program pemberdayaan  dilihat  dari  tahapan  perencanaan  dengan  indikator  komunikasi,  sikap pelaksanaan dan dukungan kelompok menunjukan.
1. Komunikasi sudah berjalan baik
2. Dukungan kelompok baik
3. Kurang memahami cara melakukan identifikasi
Sedagkan  hasil  penelitian  dilihat  dari  tahapan  perencanaan  yang  dilihat  dari indikator komunikasi, sikap pelaksana dan dukungan kelompok sebagai berikut :
Dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  dilihat  dari  tahapan  perencanaan  dengan indikator komunikasi, sikap pelaksanaan dan dukungan kelompok menunjukan.
1. Komunikasi sudah berjalan baik
2. Dukungan kelompok baik
3. Sikap  pelaksana  masih  kurang  efektif  dikarenakan  petugas  pelaksana  kurang memahami cara melakukan identifikasi.
Dari penggalian informasi dari masyarakat dapat dikatakan pada tujuan pelaksana program  pemberdayaan  masyarakat  Kecamatan  Mojoroto  sudah  baik  dan  pelaksana sesuai  aturan  ini  terlihat  dari  komunikasi  dalam  pelaksana  baik,  sikap  melaksanakan dalam pelaksanaan baik dan dukungan kelompo pada pelaksanaan baik.
Dalam  tahapan  evaluasi  ini  oleh  penelitian  untuk  dengan  indikator komunikasi.Indikator  sikap  pelaksana  dan  tanggapan  kelompok  siding  hasil penelitiannya.
Dari mitra dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No. 40 Tahun  2014  tentang  fasilitas  pemberdayaan  masyarakat  mulai  penuh  dasar-dasar, kegiatan perencanaan, kegiatan telah sesuai dan kegaitan evaluasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan walaupun ada juga yang tidak sepenuhnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  yang  berjudul  evaluasi  pelaksanaan  fasilitas  pemberdayaan  di Kecamatan  Mojoroto  Kota  Kediri  dapat  kami  simpulkan  pelaksanaan  program  fasilitas pemberdayaan  masyarakat  dari  setiap  tahapan  dalam  pelaksanaan  pembangunan prasarana lingkungan mulai dari penyusunan data dasar pembuatan perencanaan program pelaksana serta hanya pengawasan.
1. Dalam  pembuatan  data  dasar  yang  dilakukan  di  Kelurahan  sudah  sesuai  dengan ketentuan  ada  sedikit  perubahan  berkaitan  dengan  peran  pokja  diganti  dengan fasilitator dengan alasan program pemberdayaan merupakan program yang bersifat.

## Saran
1. Pemerintah  hendaknya  berusaha  untuk  melibatkan  seluruh  masyarakat  dalam pelaksanaan  program-program  kerja  yang  telah  diciptakan  dalam  hal  ini  Program Pemberdayaan  Masyarakat,  tanpa  memandang  perbedaan  kondisi  ekonomi  sosial masyarakat.
2. Untuk lebih meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan  pembangunan  prasarana  lingkungan  melalui  Program  pemberdayaan
Masyarakat, pemerintah setempat hendaknya memberikan pelatihan, penyuluhan atau peningkatan  kemampuan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  merasa  benar-benar terlibat dalam program ini.
3. Perlunya  peningkatan  intensitas  sosialisasi  Program  Pemberdayaan  (PRODAMAS) oleh pemerintah, agar program ini berada pada tingkat kemitraan ( partnership ), dimana pada tingkat ini partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang  kekuasaan  dalam  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan evaluasi.
4. Untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  swasta  dalam  pembangunan lingkungan  melalui  program  Pemberdayaan  Masyarakat  (PRODAMAS),  dapat dilakukan  lewat  peningkatan  pembinaan  melalui  penyuluhan,  dan  pemerintah  perlu berinisiatif  untuk  meningkatkan  kualitas  seluruh  stakeholder  dalam  setiap  tahap pembangunan,  termasuk  pemerintah  sendiri,  karena  dengan  kualitas  yang  setara diantara  para stakeholder akan  menghindari  konflik  karena  kepentingan  individu maupun golongan.
5. Sedangkan  rekomendasi  atau  saran  untuk  peneliti  selanjutnya  adalah  perlu  dikaji mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi  pendorong  maupun  penghambat  dari partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan  pembangunan  prasarana  lingkungan  melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).

## REFERENSI
Abidin, S. Z. 2012. Kebijakan Publik . Jakarta : Salemba Humanika.
Akib,  H.  2012. Implementasi  kebijakan:  Apa,  mengapa  dan  bagaimana . Jurnal  Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik . CV Pustaka Setia.
Djanggih,  H.,  &  Salle,  S.  2017. Aspek  Hukum  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum . Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) , 12 (2), 165–172.
Gunawan, I. 2013. Metode penelitian kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara , 143 .
Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik . Semarang: Widya Karya .
Kurniawati, N. 2017. Partisipasi Perempuan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur . Universitas Airlangga.
Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik .
Noor, M. 2011. Pemberdayaan masyarakat . CIVIS , 1 (2/Juli).
Prasetyo,  R.  A.  2016. Peranan  BUMDES  dalam  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Pejambon  Kecamatan  Sumberrejo  Kabupaten  Bojonegoro . Jurnal Dialektika , 11 (1), 86–100.
Purwanto,  E.  A.  2012. Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia (Issue 1). 2012.
Rahardjo, M. 2011. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif .
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik . Jurnal Publik , 11 (1), 1–12.
Romli, K. 2017. Komunikasi massa . Gramedia Widiasarana.
Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. Dasar metodologi penelitian . Literasi Media Publishing.
Tahir,  A.  2014. Kebijakan  publik  dan  transparansi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah . Penerbit Alfabeta.