Kebijakan Luar Negeri U-turn Yordania Terhadap Suriah Pasca-Perang Melawan Terorisme
Dyah Purbo Arum Larasati Pendiri Ruang Studi Terorisme @noheroescape Alumni Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau e-mail : dyahpurboarum@gmail.com

## Abstract
Jordan  is  one  of  the  Arab  countries  that  played  an  essential  role  in  the war in Syria. The battle began with anti-government demonstrations in Syria in 2011, then turned into an armed conflict after forming armed militias affiliated with Al Qaeda, and continued with the establishment of ISIS in 2013. Currently, Syria has won the war against terrorism, although terrorist militias still control a relatively small  area  in  Syria.  Since  2021,  Arab  countries  that  initially  supported  armed militias  have  taken  foreign  policy's  u-turn,  namely  returning  to  normalization efforts with Syria. This study aims to explain the reasons for the normalization of diplomatic relations carried out by Jordan towards Syria. This study uses Robert D. Putnam's two-level games theory and is carried out qualitatively by collecting data  through  literature  studies  and  interviews  with  humanitarian  activists  in Syria. This study finds that Jordan's foreign policy's u-turn towards Syria has two goals.  First,  it  wants  to  improve  its  domestic  problems,  namely  the  economic downturn, one of which occurred due to the influx of refugees, security issues, water  availability.  Second,  Jordan  wants  to  achieve  international  targets, whereas Jordan, a Western ally, wants to reduce Iran's influence in the Middle East region.
Keywords: foreign policy u-turn, Jordan, Syria, terrorism, two level games theory.

## Abstrak
Yordania  merupakan  salah  satu  negara  Arab  yang  berperan  penting  dalam perang di Suriah. Perang tersebut berawal dari aksi-aksi demo antipemerintah Suriah  pada  tahun  2011,  lalu  berubah  menjadi  konflik  bersenjata  setelah terbentuknya  milisi-milisi  bersenjata  yang  berafiliasi  dengan  Al  Qaida;  dan berlanjut  dengan  terbentuknya  ISIS  pada  tahun  2013.    Saat  ini  Suriah  telah berhasil  memenangkan  peperangan  melawan  terorisme  tersebut,  meskipun
sebagian kecil wilayah di Suriah masih dikuasai milisi-milisi teroris. Sejak tahun 2021,  negara-negara  Arab  yang  semula  memberikan  dukungan  kepada  milisi bersenjata  terlihat  memutar  balik  ( u-turn )  kebijakan  luar  negerinya,  yaitu kembali  melakukan  upaya  normalisasi  dengan  Suriah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menjelaskan  alasan  normalisasi  hubungan  diplomasi  yang  dilakukan Yordania  terhadap  Suriah.  Penelitian  ini  menggunakan  teori two  level  games Robert D. Putnam dan dilakukan dengan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui  studi  literatur  dan  wawancara  dengan  aktivis  kemanusiaan  di  Suriah. Temuan penelitian ini adalah bahwa keputusan Yordania untuk memutar balik kebijakan  luar  negerinya  terhadap  Suriah  memiliki  dua  tujuan.  Pertama, Yordania ingin memperbaiki masalah domestiknya, yaitu keterpurukan ekonomi, yang  salah  satunya  terjadi  akibat  derasnya  pengungsi;  masalah  keamanan; ketersediaan air. Kedua, Yordania ingin mencapai target internasional, dimana Yordania  yang  merupakan  aliansi  Barat  ingin  mengurangi  pengaruh  Iran  di kawasan Timur Tengah.
Kata  Kunci: kebijakan  luar  negeri u-turn , Suriah,  teori two  level  games, terorisme, Yordania.

## Pendahuluan
Konflik di Suriah dimulai dengan aksi-aksi demo menuntut demokratisasi pada tahun 2011 dan kemudian berubah menjadi konflik bersenjata pada tahun 2012, yaitu ketika  kelompok-kelompok  oposisi  memutuskan  untuk  angkat  senjata.  Kelompok- kelompok  ini  mendapatkan  bantuan  dari  negara-negara  NATO,  terutama  Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Turki. Keterlibatan NATO di Suriah ini dapat dikalkulasikan sebagai bentuk strategi militer dan intelijen dengan tujuan mendominasi Timur Tengah. Turki membantu ribuan petempur Free Syrian Arab Army (Rozoff, 2012). Prancis juga secara resmi mengakui telah memberikan bantuan militer ‘tidak mematikan’ ( non-lethal military aid ) kepada milisi pemberontak (Al Arabiya, 2012). Di sisi lain, campur tangan Israel juga tidak dapat diabaikan dalam perang Suriah, meski posisinya baru diketahui di sekitar tahun 2012 (Williams, 2012). Begitu juga dengan CIA dan Mossad, yang semakin membawa dampak buruk  bagi  keterbelakangan negara  Suriah hingga  satu  dekade  ini (Ignatius, 2012).
Selain  negara  NATO,  negara-negara  Arab  Teluk  juga  berperan  penting  dalam Perang Suriah, antara lain Yordania. Keterlibatan Yordania mulai terdeteksi oleh media pada Desember 2011. Saat itu,  ketika perang di Irak mulai mereda, media mainstream memberitakan  bahwa  tentara  Amerika  Serikat  yang  ditugaskan  di  Irak  akan  ditarik
pulang  dan  dikirim  ke  tanah  airnya.  Namun,  media  alternatif  memberitakan  hal sebaliknya,  tentara  AS  ini  justru  dipindahkan  ke  Yordania,  tepatnya  di  kawasan Pangkalan  Udara  King  Hussein  di  Al  Mafraq.  Al  Mafraq  merupakan  sebuah  daerah perbatasan di Yordania, berjarak kurang lebih 10 kilometer dari Suriah. Al Mafraq pernah menjadi basecamp upaya penggulingan pemerintah sah Suriah oleh Yordania, Inggris, dan Israel, yakni Presiden Nureddin Al Attasi, pada tahun 1960-an. Selain itu, di Yordania, tepatnya  di sebelah barat kota Salt, terdapat juga pembangunan kamp militer lainnya, ditujukan  untuk  menampung  para  serdadu  Suriah  yang  membelot  pasca  Arab  Spring (Sulaeman, 2017).
Peran Yordania dalam membantu kelompok-kelompok bersenjata di Suriah juga diungkapkan  oleh  media  terkemuka  Amerika  Serikat,  The  New  York  Times  (NYT). Menurut NYT, sejak 2012, Direktur CIA, David H. Petraeus, telah mengusulkan program rahasia  untuk  mempersenjatai  dan  melatih  milisi  pemberontak.  Awalnya  Presiden Obama  menolak,  namun  akhirnya  menyetujuinya,  tepatnya  setelah  dilaksanakannya lobi  yang  intens  dari  Raja  Abdullah  II  (Yordania)  dan  Perdana  Menteri  Benjamin Netanyahu (Israel). NYT melaporkan bahwa pusat pelatihan para pemberontak ini ada di  Yordania  dan  Turki  (Mazzetti,  Goldman,  &  Schmidt,  2017). Akibat  peran  Yordania dalam  membantu  penggulingan  rezim  di  Suriah,  hubungan  diplomatik  kedua  negara menjadi sangat memburuk.
Namun,  pada  tahun  2021, Yordania  tiba-tiba  memutuskan  untuk  kembali menormalisasi  hubungannya  dengan  Suriah.  Fenomena  inilah  yang  menjadi  fokus penelitian di artikel ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif berbasis studi pustaka dan wawancara dengan seorang humanitarian activist asal Prancis, Pierre Le Corf, yang beraktivitas di Suriah selama masa perang hingga kini. Penelitian ini juga menggunakan teori two  level  games oleh  Robert  D.  Putnam,  untuk  menganalisis  alasan  Yordania menormalisasi  hubungan  diplomatiknya  terhadap  Suriah.  Dalam  hal  ini,  penulis mengupas tekanan-tekanan yang dihadapi Yordania baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai kunci variabel dari penggunaan teori two level games . Penulis juga akan menjelaskan indikasi keterlibatan pengaruh asing dalam persetujuan kerjasama kedua negara tersebut.
Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan artikel  ini,  yaitu  Henkel  (2020),  meneliti  kesulitan  negara-negara  Arab  dalam menormalisasi  hubungan  terhadap  Suriah  di  masa  Bashar  al-Assad.  Dalam penelitiannya,  Henkel  menemukan  bahwa  normalisasi  hubungan  bilateral  negara- negara  Arab  terhadap  Suriah  menjadi  tren  atas  dasar  kepentingan  nasional  mereka masing-masing,  contohnya  Yordania  dan  Lebanon  yang  terpuruk  akibat  desakan ekonomi  dan  derasnya  isu  pengungsi.  Meski  begitu,  Henkel  juga  menemukan  bahwa
penting  bagi  Amerika  dan  negara-negara  Eropa  untuk  mempertimbangkan  kebijakan mereka, terutama dalam mengisolasi Suriah melalui tekanan ekonomi dan politik. Hal ini ditekankan Henkel bahwa kekacauan dalam negeri Yordania dan Lebanon (sebagai aliansi Barat) turut berdampak pada kekuasaan geopolitik Barat, terlebih Moscow yang memiliki  kepentingan  di  Timur  Tengah  semakin  diwaspadai.  Selain  itu,  penulis  juga merujuk pada artikel Krasna (2021), menemukan bahwa normalisasi bilateral Yordania terhadap  Suriah  terjadi  menimbang  rapuhnya  ekonomi  di  Yordania,  derasnya  arus pengungsi,  kurangnya  persediaan  air,  dan  rentannya  keamanan  perbatasan,  serta kepentingan  Raja  dalam  mengembalikan  nama  baiknya  di  hadapan  masyarakat. Sementara  itu,  Saukani  (2020),  menemukan  bahwa  kerajaan  monarki  Yordania dipengaruhi  oleh  tren  nasionalisme  dalam  sistem  kebijakan  luar  negerinya,  yaitu terdapatnya  kecenderungan  dalam  membangun  hubungan  yang  erat  di  antara  para suku, negara, militer, dan rezim Hashemite.
Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan U-turn (putar balik) luar negeri  Yordania  dalam  menormalisasi  hubungannya  terhadap  Suriah  dengan menggunakan  teori two  level  games oleh  Robert  D.  Putnam,  terutama  pasca  Suriah berhasil memerangi terorisme di wilayah kedaulatannya. Pembahasan selanjutnya akan dibagi  dalam  beberapa  sub  judul,  yaitu  krisis  dan  teori two  level  games ,  ketahanan Suriah  dalam  perang  melawan  terorisme,  kepentingan  nasional  Yordania  dalam kerangka  normalisasi,  strategi  Yordania  menyeimbangkan  tekanan  dalam  dan  luar negeri, hasil kebijakan luar negeri Yordania terhadap Suriah, dan simpulan.

## Krisis dan Teori Two Level Games
Kata ”krisis” dapat merujuk pada keadaaan yang memaksa seseorang atau suat u aktor  untuk  mengeluarkan  keputusan  krusial.  Dalam  studi  Hubungan  Internasional, krisis dikalkulasikan sebagai periode singkat ketika seseorang atau sejumlah kelompok dihadapkan pada sebuah konflik yang dipandang sebagai ancaman besar. Krisis tersebut dianggap  mampu  mengganggu  kepentingan  vitalnya,  dan  dalam  waktu  singkat membutuhkan  reaksi  untuk  bertindak.  Dalam  keadaan  ini,  krisis  atau  konflik  dapat meningkat eskalasinya menjadi perang, atau perang sendiri kemudian dapat dihindari dengan  sejumlah  kesepakatan,  sehingga  status quo  ante dapat  diletakkan  kembali (Griffiths, et al., 2002).
Pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara di masa krisis sangat penting untuk dipertimbangkan. Sehubungan dengan ini, teori two level games oleh Robert D. Putnam  merujuk  pada  seberapa  besar  pengaruh  dan  strategi  suatu  negara  ketika bermain  di  dua  level,  yaitu  di  tingkat  internasional  (level  pertama),  serta  di  tingkat
domestik (level kedua). Kedua level tersebut akan mendesak negara yang tengah berada dalam krisis untuk berpikir cerdas dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang akan menjadi winsets negara  tersebut. Winset diartikan  sebagai  hasil  yang  kemungkinan besar  dapat  diterima  oleh  kelompok  kepentingan  domestik  yang  nantinya  akan diratifikasi sebagai peraturan/perundang-undangan, atau kelompok domestik tersebut juga  dapat  memberikan  beberapa  bentuk  dukungan  pemerintah  lainnya. Winsets ini dapat  diteliti  dari  sejumlah  faktor,  yaitu  preferensi  atau  koalisi,  kelembagaan pemerintah, serta strategi negosiasi (Anggorono, 2018).
Two level games menjelaskan, bahwa di level nasional akan terdapat kelompok- kelompok  domestik  yang  menuntut  kepentingan  mereka,  dengan  berusaha  menekan para pembuat kebijakan atau pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang mereka kehendaki.  Sementara  itu,  pemerintah  akan  terdorong  membangun  koalisi  di  antara kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan di level internasional, pemerintahan nasional akan memaksimalkan kemampuan mereka demi memenuhi tekanan domestiknya, serta meminimalisir konsekuensi buruk yang telah dan akan terjadi di level internasional. Pada intinya, tidak akan ada satu atau dua permainan dalam konsep ini yang akan diabaikan oleh  para  pembuat  keputusan  pusat,  terutama  selama  negara  yang  terlibat  saling bergantung namun tetap berdaulat (Putnam, 1988: 434).
Dasar teori two level games adalah untuk menjelaskan aktor-aktor yang terlibat di  meja  negosiasi,  terutama  ketika  kebijakan  politik  luar  negeri  masing-masing pemerintah  nasional  tersebut  dirumuskan. Namun pada  kesempatan  ini,  penulis  juga akan  menjelaskan  tentang  keterlibatan  negara  lain (power yang  tidak  ikut  secara langsung di meja negosiasi) namun mampu mempengaruhi satu atau dua pemerintah nasional tersebut dalam memutuskan tahap-tahap kebijakannya. Selain itu, meski dalam two  level  games harus  menjelaskan  koalisi  dan  kelembagaan  pemerintah,  namun penulis  akan  lebih  menekankan  tentang  kekacauan  di  tubuh  dalam  negeri  Yordania, yang dalam hal ini tersebar di beberapa bidang masalah, serta dominasi dalam struktur pemerintahan  kerajaan  monarki.  Penulis  juga  akan  menganalisis  faksi  umum  yang dominan tersebar di Yordania, bersamaan dengan kecenderungan suara mereka yang terbatas.  Hal  ini  penulis  tujukan  sebagai  preferensi  atas  tekanan  domestik,  yang nantinya  akan  menjadi  alasan  bagi  pemerintah  Yordania  untuk  menyeimbangkan strategi kebijakannya di dua level.

## Ketahanan Suriah dalam Perang Melawan Terorisme
Kondisi  yang  dialami  Suriah  hampir  sama  dengan  yang  dialami  Irak  ketika Saddam  Husein  memerintah.  Dimana  ketika power aliansi  Barat  mulai  melemah,  dan para  petempur  nyaris  kalah  di  medan  perang,  maka  salah  satu  pilihan sebelum dijatuhkannya  sanksi  koersif,  ialah  Barat  bersama  koalisi  akan  menyebarkan disinformasi  global.  Disinformasi  ini  menyatakan  bahwa  Suriah  telah  memperkaya arsenal  weapons- nya.  Media-media mainstream yang  memakai  prinsip  Pentagon tersebut  cepat  dalam  memberi  dakwaan  pada  pengeboman  gedung  sekolah,  rumah sakit, dan fasilitas umum yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Namun, ketika teroris yang  mengaku  ‘berjihad’  datang  menumpahkan  darah,  media -media  tersebut  justru memilih  diam  (Bartlett,  2021).  Meski  begitu,  ketika  tahun  demi  tahun  berganti, ketabahan rakyat serta pemerintah Suriah tetap ada, diiringi dengan bantuan kelompok aliansi seperti Iran, Hezbollah, dan Rusia. Sejak 2019 sebagian besar wilayah di Suriah telah dibebaskan oleh pemerintah. Namun masih ada sejumlah kawasan yang diduduki kelompok militan.
Sejumlah  wilayah  yang  masih  dalam  upaya  liberalisasi  dari  kelompok  militan sampai  hari  ini  di  antaranya  adalah  Dara  al-Balad  (Dabin,  2021),  Homs,  Deir-Ezzor, Lattakia,  Aleppo,  Hama,  Idlib,  Raqqa,  dan  Hasakah,  dengan  khususnya  sejumlah  kota yang berada di dalam provinsi itu seperti Hariyah town, Musawara village, Ras al-Ain, Ablin,  Azaz city, Kobane,  al-Resafa,  al-Tanf,  kota  tua  bersejarah  Palmyra,  Arihah,  Tell Abyad, Kah, dan kota Mashon (Southfront, 2021).
Kebanyakan  wilayah  yang  belum  diliberalisasi  tersebut  masih  terkepung  dan dikuasai  oleh  kelompok  kepentingan,  seperti  ISIS,  Hay’at  Tahrir  al -Sham,  kelompok Kurdi, tentara Turki, dan militer Israel. Lebih jelas, peta front perang Suriah terbaru 1 Desember 2021 dapat diteliti pada gambar di bawah ini. Terdapat beberapa simbol di dalam  peta,  di  antaranya  menunjukkan  nama  penguasa  wilayah  sesuai  warna  kotak petunjuk tersedia, serta bentuk sumber daya alam apa yang tumbuh di sekitar wilayah tersebut.

## Sumber: Southfront.org, 2021
Selain  harus  berperang  melawan  milisi-milisi  bersenjata,  Suriah  berjuang menghadapi sanksi unilateral yang dijatuhkan Barat sejak 2011.  Sejak tahun 2019, AS memberlakukan  embargo  yang  disebut Caesar  Syria  Civilian  Protection  Act (disingkat Caesar Act ). Sanksi di bawah Caesar Act menargetkan orang asing yang memfasilitasi akuisisi barang, jasa, atau teknologi rezim Assad yang mendukung aktivitas militer rezim serta  industri  penerbangan  dan  produksi  minyak  dan  gasnya. Caesar  Act juga memberikan sanksi bagi mereka yang mengambil keuntungan dari konflik Suriah dengan terlibat dalam kegiatan rekonstruksi di negara tersebut. AS mengklaim bahwa sanksi ini tidak  dimaksudkan  untuk  menyakiti  rakyat  Suriah,  melainkan  untuk  meningkatkan akuntabilitas Assad atas kekerasan yang dilakukannya ( to promote accountability for the Assad regime’s violence ) (state.gov, 2019).
Namun realitasnya, implementasi Caesar Act semakin merintangi Suriah keluar dari krisis panjang, akibat gempuran terorisme yang terjadi selama ini. Caesar Act tidak hanya  menyerang  pemerintah  Assad,  namun  menyerang  sebuah  negara  berdaulat beserta seluruh rakyatnya. Sanksi ini dijatuhkan Barat untuk menghindari usaha-usaha Suriah  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar (basic  services), seperti  makanan, minuman,  air  bersih,  listrik,  bahan  bakar,  obat-obatan,  hingga  pendapatan,  dan lapangan  pekerjaan.  Di  awal  tahun  2020,  ketika  pandemi  COVID-19  mulai  menyebar,
Suriah harus menghadapinya dalam kondisi belum lepas dari Caesar Act (Beeley, 2020). Kondisi  tersebut  mendorong  penulis  untuk  terhubung  dengan  seorang humanitarian activist asal  Prancis  Pierre  Le  Corf,  yang  kini  tinggal  di  Aleppo.  Percakapan  penulis dengan Pierre Le Corf, 2020:
”... I try to deal with all of that. Here is been quite heavy because of sanctions, because I am in Syria, and that’s really really really really heavy because you know because I am trying to help, but they just shoot me in the legs at the two or three months or something. And inside the country is same you know. Like in Syria I have so many people who appreciate what I do, but if I have to go in the side of the cafe and for the example like some people, like people in Syria some of them, they think that I am a spy. I am a spy for France for example. And French think I am a spy for Syria, and terrorist thinks I am a spy for Russia. So (laugh) it’s quite crazy,  because  everything  that  I  am  trying  to  do  basically  it’s  always  like  a  … around the … a like a …and around a… suspicion and it’s really hard because they make everything hard.”
Penjelasan  Le  Corf  ini  sealur  dengan  yang  diberitakan  SANA  atau Syrian  Arab News  Agency (Mousa,  2014) , bahwa  perang  satu  dekade  Suriah  selain  membawa kerugian materiil juga menimbulkan beban psikologis. Hal ini mendesak beberapa pihak nasional maupun internasional untuk mencetuskan program bantuan psikologis kepada warga terdampak perang. Kondisi sulit ini membuat pemerintahan Assad menyambut baik pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara Arab, termasuk Yordania.

## Kepentingan Nasional Yordania dalam Kerangka Normalisasi
Yordania  merupakan  negara  yang  sangat  terbuka  terhadap  gelombang pengungsi yang datang ke wilayahnya. Namun pada dasarnya, Yordania juga telah lama menghadapi krisis di berbagai bidang. Hal ini dapat diteliti dalam isu meluasnya tekanan domestik  dan  ketidakstabilan  regional.  Misalnya  pada  Juni  2021  lalu  (Arraf,  2021), terjadi  kasus  penangkapan  dan  penyidikan  terhadap  tiga  figur  ternama  yang  dekat dengan keluarga kerajaan.
Hal di atas masih merupakan satu dari ragam masalah domestik Yordania. Di sisi lain,  keberlangsungan  perang  di  negara  tetangga  seperti  Irak  dan  Suriah  turut mempengaruhi ekonomi negara ini. Sama halnya dengan perang Palestina-Israel yang secara langsung membuat Yordania tersudut di antara konflik tetangga dan aliansinya (Awadallah,  2015).  Adapun  dalam  isu  pengungsi,  kebijakan  Yordania  telah  menjadi bumerang tersendiri bagi perekonomian negara tersebut. Akibat masalah pengungsi ini,
tidak  sedikit  juga  terjadi  benturan  sosial  antara  pengungsi  yang  masuk  ke  wilayah Yordania dengan masyarakat asli/ lokal di sana (Sweis, 2021).
Contoh lain dari beban yang dipikul Yordania akibat pengungsi dapat dicermati dalam upaya Kementerian Pendidikan Yordania, yaitu yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan pengungsi, merekrut guru, dan memberlakukan sistem pendaftaran gratis terhadap  anak-anak  pengungsi  Suriah (Human  Right  Watch,  2016).  Dengan  jumlah pengungsi Suriah yang bermukim di Yordania saat ini mencapai ±1,3 juta jiwa  (Ersan, 2021),  serta  jumlah  total  rakyat  Yordania  mencapai  ±  10  juta  jiwa  (World  Population Review, 2021), hal ini membuat Yordania sangat terbebani dalam hal ekonomi.
Tingginya jumlah pengungsi di Amman juga membuat pasokan air di negara ini semakin  menipis.  Yordania  dikategorikan  sebagai  negara  kedua  terkering  di  dunia dengan sumber daya air per tahun kurang dari 80 meter kubik per orang. Angka yang sangat jauh dari batas normal internasional yang seharusnya, yaitu 500 meter kubik per orang (The Free Press Journal, 2021). Oleh karena itu, dampak negatif akibat pengungsi ini menjadi alasan bagi Yordania sejak tahun 2015 menutup jalur perbatasannya dengan Suriah.  Penutupan  jalur perbatasan tersebut juga  semakin bulat menimbang  semakin meningkatnya para petempur asing yang mengusik keamanan Yordania (Ersan, 2021). Misalnya, dalam isu keamanan ini dapat disinggung ke kasus pembunuhan pilot Yordania Muath al-Kasasbeh oleh ISIS pada 2015 lalu (Kilani, 2021).
Di sisi lain, penutupan jalur perbatasan  Yordania – Suriah membuat masyarakat kehilangan  mata  pencaharian,  sehingga  mendorong  meletusnya  protes-protes  sipil  di Yordania. Hal ini mengingat penduduk Yordania yang sebelum perang Suriah meletus mayoritas  mengandalkan  profesi  dagang  di  jalur  perbatasan  Suriah,  salah  satunya  di wilayah sekitar perbatasan Daraa dan Ramtha (Tokmajyan, 2021). Di samping itu, sejak perang Suriah dimulai tahun 2011, neraca perdagangan Yordania ikut terjun bebas, dari angka $615M menjadi $94M ( Department of Statistic , 2020). Berdasarkan keterpurukan yang dialami Yordania ini, hal-hal tersebut menjadi pertimbangan kerajaan untuk terus bertungkus-lumus  memperbaiki  ekonomi  domestik  yang  kendur.  Dalam  pandangan penulis,  kondisi  domestik  inilah  yang  mendorong  Yordania  untuk  menormalisasi hubungan diplomatiknya terhadap Suriah.

## Strategi Yordania Menyeimbangkan Tekanan Dalam dan Luar Negeri
Analisis  Asharq  Al-Awsat  (2021),  menyebutkan  bahwa  dokumen  dan  sejumlah lampiran  rahasia  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Yordania,  yaitu  sebagai  upaya Yordania menormalisasi hubungan diplomatik terhadap Suriah.  Hasil analisis Al-Awsat
ini  juga  dikutip  Sharif  (2021a)  yang  mengemukakan  bahwa  AS  mendukung  strategi Amman  tersebut  dengan  mengusulkan  sejumlah  langkah  bertahap  dengan  tujuannya untuk  mengubah  perilaku  ( behavior) dari  rezim  Assad.  Hal  ini  ditekankan  Yordania terhadap Amerika mengingat kegagalan mereka selama sepuluh tahun terakhir dalam menjatuhkan rezim Assad.
Adapun  lebih  jelasnya,  urgensi  dari  dokumen  yang  dianalisis  Asharq  Al-Awsat (2021)  tersebut membahas:
1. Pertama, Amerika dan tentara koalisinya yang berada di timur laut Suriah dan di markas  militer  Al-Tanf  dekat  perbatasan  Irak-Yordania  akan  keluar.  Hal  ini nantinya  sejalan  dengan  upaya  yang  mesti  dipenuhi  pemerintah  Suriah,  yaitu mengurangi  pengaruh  Iran  di  negaranya.  Meski  demikian,  dokumen  tersebut menyebut akan tetap melegitimasi kepentingan Rusia di Suriah.
2. Kedua,  berisi  revisi  yang  membahas  kebijakan  negara  Arab  dalam  upaya meruntuhkan  rezim  Suriah  di  masa  lalu (regime  change) ,  kini  diganti  menjadi harapan mereka bahwa perilaku rezim Suriah akan berubah secara bertahap (a gradual  change  in  the  behavior  of  the  Syrian  regime) .  Hal  tersebut  dilakukan negara-negara  Arab  dan  aliansinya  dengan  mempertimbangkan  kegagalan kebijakan mereka selama sepuluh tahun di Suriah.
Dokumen ini juga mengusulkan sebuah pendekatan baru yang akan dikerjakan oleh pemerintah Yordania dengan meminta kerjasama di pihak Suriah, yaitu berfokus untuk  memunculkan  solusi  politik  di  Suriah,  mengakhiri  krisis  kemanusiaan,  serta implikasinya  terhadap  stabilitas  keamanan  di  negara  tersebut  maupun  di  kawasan regional.  Utamanya,  dokumen  tersebut  menggarisbawahi  pentingnya  menumpas terorisme,  mengakhiri  kegiatan  penyelundupan  obat-obatan  di  jalur  perbatasan,  dan membatasi  pengaruh  Iran.  Terdapat  sejumlah winsets yang disebutkan  oleh  Yordania dalam  strategi  negosiasi  di  level  internasionalnya  ini,  yaitu,  jika  pemerintah  Suriah mendukung  proposal  tersebut,  mereka  akan  mendapat  insentif.  Insentif  ini  direfleksi sebagai  nilai  positif  atas  upaya  Suriah  menyejahterakan  masyarakatnya,  di  antaranya dapat mendorong kembalinya pengungsi, yaitu masyarakat Suriah yang masih terlantar akibat perang di berbagai negara, serta agar dapat dijadikan alasan bagi negara-negara Arab untuk menerima kembali Suriah di Liga Arab (Asharq Al-Awsat, 2021).
Yordania telah menetapkan lima langkah utama yang akan direalisasikan guna meningkatkan kerjasamanya dengan Suriah, di samping dalam kerangka memperbaiki problematika  domestiknya.  Lima  langkah  tersebut,  yang  sebagiannya  sudah diimplementasikan,  adalah  mengembangkan  pendekatan  bertahap  sebagai  bentuk solusi  politik  yang  berdasarkan  Resolusi  UNSC  2254,  mengumpulkan  dukungan  dari
kawasan  regional  dan  internasional,  meminta  persetujuan  Rusia  dalam  pendekatan yang dibuat, memutuskan mekanisme untuk melibatkan rezim Suriah, dan yang terakhir berupa  implementasi  penuh  Resolusi  DK  PBB  2254  (Asharq  Al-Awsat,  2021).  Dewan Keamanan PBB menyebutkan bahwa Resolusi 2254 disepakati sebagai bentuk dukungan terhadap  pemerintah  dan  rakyat  Suriah  agar  dapat  mengatur  negara  mereka  sendiri tanpa campur tangan aktor lain, serta menghentikan segala bentuk terorisme (United Nations, 2015).
Sejalan  dengan  dokumen  yang  diungkapkan  oleh  Asharq  Al-Awsat,  Sanchez (2021)  menyatakan  bahwa  Yordania  menginisiasi  kerjasama  saluran  pipa  gas  Arab ditujukan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  pengaruh  Iran  di  Suriah  dan kawasan  regional,  di  samping  untuk  memperoleh  profit  dari  rekonstruksi  yang  akan dibangun Yordania bersama sejumlah negara Arab yang terlibat dalam kerjasama pipa gas tersebut. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat membantu Lebanon keluar dari krisis  ekonominya  dan  mengakhiri  ketergantungan  minyak  dan  gas  yang  didatangkan Hezbollah  dari  Iran.  Harapan  negara  Arab  ini  juga  merupakan  harapan  Barat  sebagai aliansi,  yaitu  seperti  yang  dipaparkan  Heller  (2021),  bahwa  Amerika  akan  menopang kerjasama pipa gas demi membantu ekonomi Lebanon lepas dari pengaruh Hezbollah. Hal ini akan dilakukan Amerika dengan memberikan dukungannya kepada World Bank.
Kerjasama di bidang ekonomi dalam pembangunan pipa gas Arab jika dianalisis juga  termasuk  strategi  Yordania  di  level  internasional.  Kerjasama  ini  mengatur pengiriman gas Mesir ke Lebanon melalui teritorial Yordania dan Suriah. Pembicaraan mengenai  hal  ini  dilakukan  dalam  pertemuan  tingkat  tinggi  regional  yang  berhasil menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral keempat negara. Khususnya bagi  Suriah,  inilah  pertemuan  tingkat  tinggi  regional    pertama  kalinya  sejak  perang dimulai. Sharif (2021b) menyebutkan, dalam level selanjutnya keempat negara sepakat untuk  mengirim  listrik  Yordania  ke  Lebanon  melalui  wilayah  Suriah.  Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Suriah, Bassam Tohme mengatakan, kerjasama ini  akan  menguntungkan  negaranya,  sebab  Suriah  akan  mendapat  bagian  gas  sesuai kesepakatan. Gas tersebut nantinya akan digunakan Suriah sebagai pembangkit listrik.
Kerjasama  ekonomi  yang  melibatkan  keputusan  Raja  Yordania  Abdullah  II  dan pemerintahan Assad ini telah mendapat jaminan dari Washington, bahwa Yordania tidak akan dijatuhi sanksi seperti Caesar Act. Begitu juga dengan Mesir yang tergabung dalam kerjasama  pipa  gas  tersebut  (Sharif,  2021b).  Hal  ini  jika  dianalisis  kembali,  sangat bertalian  dengan  persetujuan  Washington  terhadap  berdirinya  kerjasama  ekonomi tersebut, yaitu dilansir Lister (2021), bahwa Kedutaan Besar Amerika di Beirut memberi peluang serta menjadi peran kunci atas munculnya kerjasama pipa gas.
Dukungan  Amerika  dalam  kerjasama  ini  dicermati  bertolak  belakang  dengan pernyataan Joe Biden pada Juli lalu, yaitu saat bertemu Raja Abdullah di Washington. Biden mengatakan bahwa Amerika tidak akan mengakui kepemimpinan Assad, hingga terjadi  perubahan  politik  di  Suriah.  Meski  begitu  Biden  juga  berkata,  bahwa  Amerika tidak  akan  menghalangi  maupun  mendorong  negara  lain  untuk  menormalisasi hubungannya dengan Suriah (Haboush, 2021).
Keseriusan  Yordania  menormalisasi  hubungannya  terhadap  Suriah  demi menyelesaikan  masalah  domestik  juga  tampak  dari  semakin  meningkatnya  intensitas pertemuan  kedua  negara.  Misalnya,  pada  pertemuan  bilateral  September  2021 menghasilkan keputusan untuk membuka jalur perbatasan Jaber-Naseeb. Pembukaan jalur perbatasan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat sekitar.  Sebelum  perang,  jalur  tersebut  sangat  ramai  dan  menjadi  penyokong  nilai ekonomi  keduanya.  Pertemuan  di  bulan  September  dan  pembukaan  kembali perbatasan  Jaber-Naseeb,  berlanjut  pada  pertemuan  tingkat  tinggi  selanjutnya,  yaitu pada  3  Oktober  2021  membahas  kerjasama  ekonomi,  energi,  serta  pertanian. Pembahasan  kerjasama  ini  awalnya  hanya  ditujukan  di  sektor  ekonomi  dan perdagangan, kemudian berlanjut ke normalisasi penuh hubungan politik kedua negara. Hal tersebut sejalan dengan harapan Amman untuk membawa Suriah ke lingkaran Liga Arab kembali, yaitu sebelum Arab Summit dilaksanakan tahun 2022 mendatang (Helmy, 2021).
Yordania juga berharap untuk dapat memperbaharui pembicaraan kedua negara dalam  kerjasama  sumber  daya  air.  Yordania  berharap  agar  Suriah  mau  menyuplai kerajaan itu dengan air Sungai Yarmouk. Sebagai konsesinya, Yordania akan menyuplai listrik ke Suriah, serta menyuplai kebutuhan untuk merekonstruksi negara itu di bagian tenggara (The Syrian Observer, 2021). Meski begitu, sampai hari ini kerjasama di bidang sumber daya air belum menemui tahap lanjut.
Kenihilan  tahap  lanjut  dalam  kerjasama  sumber  daya  air  ini  kemudian mendorong  Yordania  bekerjasama  dengan  Israel.  Berdasarkan  kesepakatan  terbaru, kedua  negara  berencana  membangun  dan  mengalirkan  panel  surya  secara  luas  dari Yordania ke Israel, yaitu dengan menggunakan areal gurun pasir yang tidak terpakai di Yordania  dengan  mengandalkan  bantuan  negara-negara  teluk.  Adapun  nantinya  di Israel,  panel  surya  tersebut  digunakan  sebagai  penggerak  listrik,  untuk  kemudian mendesalinasi  dan  mentransfer  air  kembali  ke  Yordania  (Ersan,  2021).  Kerjasama  ini menuai demonstrasi sipil beberapa minggu terakhir di Yordania. Protes massa mayoritas muncul dari berbagai kelompok, seperti faksi Islamis, kelompok kiri , kelompok suku, dan serikat pekerja . Menurut mereka, proyek ini harus dibatalkan karena dipandang akan menjebak  Yordania,  serta  dapat  mengancam  keamanan  nasional  bagi  generasi
mendatang.  Di  samping  itu,  penolakan  rakyat  Yordania  juga  didasari  atas  kekerasan Israel terhadap Palestina yang belum berhenti (Al-Khalidi, 2021a).
Sekalipun  Yordania  telah  menetapkan  langkah-langkah  yang  tercantum  dalam dokumen  resminya,  yang  diharapkan  dapat  dilaksanakan  juga  oleh  Suriah,  muncul sejumlah kendala yang merintangi implementasi dokumen tersebut. Pertama, harapan untuk  mengurangi  pengaruh  Iran di  Suriah  terlihat  mustahil terwujud. Realitas politik menunjukkan bahwa Suriah-Iran semakin dekat. Tidak hanya di level politik, melainkan juga ekonomi, agama, dan budaya. Hal ini disampaikan Dr. Raz Zimmt, ahli studi Iran di INSS (Institute for National Security Studies) di Universitas Tel Aviv. Zimmt memprediksi bahwa  tidak  akan  terjadi  pengurangan  pengaruh  Iran  di  Suriah  dalam  kurun  waktu dekat. Penyebabnya karena peran Iran yang sangat besar di Suriah, khususnya dalam membantu  Suriah  membebaskan  sebagian  besar  wilayahnya  dari  tangan  teroris (Svetlova,  2021).  Jika  Suriah  memang  ingin  mengurangi  peran  Iran,  dapat  dipastikan akan membutuhkan waktu dan pertimbangan khusus.
Sementara  itu,  Iran  justru  merespons  positif  upaya  normalisasi  negara  Arab dengan Suriah. Iran mendukung segala upaya normalisasi yang dilakukan negara-negara Arab  terhadap  Suriah  (Tehran  Times,  2021b).  Duta  Besar  Iran  untuk  Suriah,  Mehdi Sobhani,  mengutarakan  kepada  Al  Ahed  News,  bahwa  normalisasi  itu  tidak  akan mempengaruhi  relasi  Iran  dengan  Suriah,  sebab  kedua  negara  telah  berada  dalam kerjasama level tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sobhani menegaskan bahwa  tidak  ada  yang  berubah  dalam  tujuan  Barat  dan  aliansinya,  hanya  saja penggunaan taktik yang digunakan saat ini berbeda (Tehran Times, 2021a).
Kendala lainnya adalah berkaitan dengan proyek kerjasama energi, yaitu gas dan listrik, Suriah-Yordania. Menteri Perhubungan Yordania, Ghassan Al-Zamel, di Amman menyatakan  bahwa  Suriah-Yordania-Lebanon  telah  menyetujui  proyek  penyaluran listrik dari Yordania ke Lebanon via Suriah, namun kapan proyek itu dioperasikan masih belum jelas ditetapkan. Zamel menjelaskan, jaringan listrik di sana sudah rusak selama perang Suriah berlangsung, dan baru diperbaiki dua bulan yang lalu, sehingga beberapa kendala  masih  ada.  Zamel  menambahkan,  bahwa  Beirut  juga  masih  berharap  Bank Dunia  segera  membiayai  jalannya  infrastruktur  proyek  tersebut.  Namun,  sampai sekarang belum ada indikasi kesiapan terkait pendanaan. Beirut sangat mengharapkan kelancaran  proyek  tersebut  mengingat  negaranya  masih  dililit  hutang,  dan  terdesak dalam level ketidamampuan untuk membayar tunggakan sejak Maret 2020 lalu. Hal itu yang membuat ekonomi Lebanon semakin memburuk (Oweis, 2021).
Di  balik  beberapa  kendala  itu,  kebijakan  luar  negeri  Yordania  dapat  dinilai berhasil dari sisi munculnya dukungan dan persetujuan dua kekuatan yang berkompetisi
di Suriah, yakni Amerika Serikat dan Rusia (Al-Khalidi, 2021b). Selain itu, keberhasilan Yordania  dalam  upaya  melanjutkan  kerjasama  ekonomi  juga  tersebar  di  sejumlah jangkauan  lainnya,  yaitu  dengan  dibukanya  kembali  perbatasan  Nassib – Jaber,  serta diresmikannya Joint  Free  Zone di  bawah perjanjian  kerjasama  ekonomi kedua  negara (Jordan  News  Agency,  2021) . Joint  Free  Zone ini  ditujukan  untuk  menerima  kembali segala bentuk investasi lokal, regional, dan internasional.
Respon  publik  domestik  atas  kebijakan  luar  negeri  Yordania  terhadap  Suriah umumnya pasif. Mayoritas kelompok atau faksi-faksi umum di Yordania selama ini absen dalam memberikan kecaman maupun dukungan terhadap kerjasama Yordania-Suriah. Upaya normalisasi hubungan Yordania-Suriah hampir tidak mendapat atensi publik di media  lokal  maupun  nasional.  Respons  berbeda  ditunjukkan  publik  atas  kerja  sama Yordania-Israel, yaitu banyak faksi yang menyatakan penolakan. Namun demikian, MoU kedua negara tetap disepakati. Terkait respons publik ini, terlihat bahwa apapun yang diputuskan  pemerintah  Yordania  tidak  selalu  berkorelasi  dengan  kehendak  rakyat. Saukani  (2020)  menulis,  Yordania  bukanlah  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi dalam  pemerintahannya.  Yordania  menganut  sistem  monarki  konstitusional  dengan bentuk  pemerintahan  parlementer,  dengan  seorang  raja  menjadi  kepala  negara. Namun,  meski  menganut  sistem  monarki  konstitusional  dalam  pemerintahannya, Yordania  turut  menjalankan  nilai-nilai  demokrasi  yang  diatur  dalam  hukum,  dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan media dan akademik.
Saukani  (2020)  juga  menjelaskan  bahwa  kelompok  kepentingan  di  Yordania memiliki  kesempatan  dan  pengaruh  besar  dalam  mempengaruhi  pemerintahannya, yaitu  ketika  memutuskan  suatu  kebijakan.  Namun,  penyampaian  aspirasi  kelompok- kelompok  tersebut  tidak  sebebas  dengan  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi. Saukani  mengutip  Yom  (2014:  8)  menambahkan  bahwa  kelompok-kelompok  suku  di Yordania umumnya diisi oleh suku Arab Bedouin. Mereka merupakan suku yang selama ini  menopang  kerajaan, paling  antusias di  antara  para pendukung  kerajaan  yang  lain, serta  menjadi  tulang  punggung  rezim  Hashemite.  Saukani  turut  mengutip  Oudat  & Alshboul (2010:70) menyebutkan bahwa bagaimanapun suku selalu terhubung dengan raja di masyarakat Yordania, alhasil legitimasi sosial raja berasal dari klaim tradisional tentang kekerabatan, agama, dan kinerja sejarah. Lebih dari itu, suku-suku tersebut juga menikmati legitimasi institusional dalam proses hukum, karena raja bekerja erat dengan suku-suku, dan dengan cara tertentu dianggap sebagai pemimpin suku.
Pada intinya, kondisi di atas mendefinisikan bahwa kekuasaan raja berhubungan dengan  pengaruh  kelompok  suku  di  sana.  Namun  dalam  beberapa  hal  khusus, keputusan raja dapat menjadi sebuah keputusan tetap yang tidak dapat diganggu gugat.

## Hasil Kebijakan Luar Negeri Yordania terhadap Suriah
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dan  telah  dijelaskan  di  bagian  sebelumnya, maka  penulis  membuat  tabel  analisis  di  bawah  guna  merangkum  keberhasilan  dan kegagalan atas kebijakan dalam dan luar negeri Yordania sebagai berikut.

## Tabel 1. Langkah Utama Yordania dalam Upaya Normalisasi dan Perealisasian UNSC
2254
Sumber Tabel: Analisis Penulis terhadap Langkah Utama Yordania dalam Upaya Normalisasi dan Perealisasian UNSC 2254
Berikutnya adalah analisis penulis terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan Yordania  dalam  rangkaian  kerjasama  terhadap  Suriah,  beserta  hasil  yang  diraih sekarang. Analisis tersebut penulis rangkum dalam bagan berikut ini.
Bagan 1. Analisis Langkah Spesifik Yordania dalam Kerangka Kerjasama
Sumber: Analisis Penulis terhadap Langkah Spesifik Yordania dalam Kerangka

## Kerjasama
Penulis  menguji  kebijakan  luar  negeri U-turn Yordania  terhadap  Suriah  ini dengan  menggunakan  teori two  level  games oleh  Robert  D.  Putnam,  dengan  rumus diagram sebagai berikut:
Sumber: Robert D. Putnam ( 1988: 441)
Rumus diagram di atas menjelaskan bahwa Y dan X adalah aktor (negara). X M dan Y M adalah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh masing-masing aktor. Adapun Y 1 dan X 1 adalah keuntungan minimal yang dapat diperoleh oleh masing-masing negara. Di
antara  Y 1 dan  X 1 ada  Y 2 .  Y 2 ini  dapat  digambarkan  sebagai  perjanjian  yang  akan ditandatangani antar aktor ketika menghadiri suatu forum perjanjian. Jika Win-Set dari Y berpindah ke Y 2 , maka perjanjian masih mungkin terjadi antara Y dan X karena belum melewati ke batas minimal X yaitu X 1 . Berbeda jika kepentingan Y berpindah ke Y 3 maka kesempatan untuk membentuk perjanjian antara Y dan X mungkin tidak akan terjadi, hal ini dikarenakan Y telah melewati batas minimum X yaitu X 1 .
Rumus  di  atas  diterapkan  untuk  menjelaskan  keadaan  tawar-menawar  yang secara tidak langsung ditunjukkan dari sikap  Suriah terhadap lima usulan utama yang ditetapkan Yordania,  yaitu  dalam  upaya  mengimplementasi  UNSC  2254 dengan  utuh. Dari rumus tersebut didapatkan hasil berikut:

## Sumber: Analisis Penulis terhadap Kebijakan Luar Negeri Suriah-Yordania
Rumus  di  atas  menggambarkan  kebijakan  luar  negeri  Suriah  dalam  interaksi politik  luar  negerinya  bersama  Iran  terhadap  Yordania.  Gambar  di  atas  menjelaskan bahwa  Y  adalah  Yordania,  sedangkan  X  adalah  Suriah  yang  ingin  menormalisasi hubungan diplomatik kedua negara dan kembali menjalin kerjasama di sejumlah bidang. Gambar di atas menggambarkan kepentingan minimum kedua negara Y 1 dan X 1 yaitu menormalisasi hubungan bilateral Yordania-Suriah. Namun, kebijakan Yordania dengan sebelumnya  meminta  persetujuan  Washington  di  bulan  Juli  dan  Kremlin  di  bulan Agustus lalu, telah menghasilkan lima langkah utama. Disebutkan bahwa Yordania akan menetapkan mekanisme guna melibatkan rezim Suriah, salah satunya berharap Suriah akan mengurangi pengaruh Iran di negaranya, dan sebagai timbal balik Amerika beserta koalisi  akan  keluar  dari  wilayah  timur  laut  Suriah  serta  markas  militer  Al-Tanf  dekat perbatasan Irak (Lucas, 2021).
Menanggapi poin tersebut Yordania (Y) dan Suriah (X) setuju untuk melanjutkan tindakannya, karena poin tersebut masih mencakup kepentingan kedua negara. Meski begitu,  sehubungan  dengan  belum  munculnya  tindakan  progresif  dari  pihak  koalisi terutama untuk menepati kesepakatan keluar dari wilayah peperangan yang disepakati yaitu  Al-Tanf  dan  timur  laut  Suriah,  maka  di  sisi  yang  bersamaan  Suriah  semakin
meningkatkan  intensitas  kerjasamanya  dengan  Iran.  Bahkan  dilaporkan  oleh  Tehran Times (2021b) kerjasama kedua negara saat ini telah memasuki level tertinggi dari masa- masa sebelumnya.
Berdasarkan  kebijakan  Suriah  tersebut  dapat  didefinisikan,  bahwa  Suriah mengambil kebijakan ini atas dasar kepentingan utamanya, yakni melihat Iran sebagai teman bekerjasama yang dapat dihandalkan. Kebijakan Suriah diartikan sebagai upaya mengkalkulasikan keamanannya agar tetap mampu bertahan (defense) terutama di saat Caesar Act dan sisa terorisme masih membebani ruang ekonomi dan keamanan Suriah.
Diagram  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  sekalipun  kerjasama  Yordania  dan Suriah masih mengalami kendala, serta kerjasama Iran-Suriah yang meningkat memberi sinyal terbalik dari kebijakan yang disepakati di awal, namun kondisi ini tidak menutup kemungkinan  bagi  Yordania-Suriah  untuk  membuat  kesepakatan  kembali.  Sebab, kondisi Suriah saat ini belum melampaui batas minimum atas kepentingan yang diusung, yaitu  jika  Y 3 terjadi.  Hasil  kebijakan  yang  diperoleh  rumus  di  atas  juga  tidak  dapat dilepaskan dari strategi negosiator kedua negara, khususnya dalam hal ini Yordania agar dapat  melobi  kepentingan  aliansinya.  Adapun  jika  menimbang  koalisi  dalam  negeri, seperti  yang  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  dalam  hal  ini  belum  tampak  dukungan maupun penolakan dari faksi politik maupun kelompok suku di Yordania.  Sebaliknya, kekuasaan  raja  masih  menjadi  pertimbangan  utama  demi  kelancaran  kerjasama  dan normalisasi ini, baik di level domestik maupun internasional.

## Simpulan
Sejak  tahun 2021,  setelah  satu  dekade  berperan  dalam  upaya  penggulingan rezim  di  Suriah,  Yordania  memutuskan  untuk  memutar  balik  ( u-turn )  kebijakan  luar negerinya dengan cara melakukan upaya normalisasi diplomatik dengan Suriah. Upaya Yordania  menjalin  kerjasama  dengan  Suriah  merupakan  bentuk  strategi  bermain  di banyak  tempat  dengan  satu  langkah.  Dianalisis  dengan  teori two  level  games oleh Robert  D.  Putnam,  ditemukan  bahwa  perubahan  kebijakan  luar  negeri  Yordania dilakukan  di  tengah  keterdesakannya  menghadapi  permasalahan  domestik,  yaitu keterpurukan ekonomi, salah satunya karena keberadaan pengungsi yang datang dari Suriah, masalah ketersediaan air, hingga isu keamanan.
Selain  itu,  terlaksananya  normalisasi  dan  kerjasama  dengan  Suriah  juga  tidak dapat  dilepaskan  dari  target  internasional,  yaitu  upaya  meredam  pengaruh  Iran  di kawasan.  Yordania  dan  Barat  memiliki  kepentingan  untuk  membawa  Lebanon  keluar dari  pengaruh  Hezbollah  dan  ketergantungan  gas  dari  Iran.  Menurut  Yordania,  jika
Suriah berhasil mengurangi keterlibatan Iran di negaranya serta mendukung rangkaian kerjasama, Suriah akan mampu keluar dari krisisnya, dan dapat diterima kembali di Liga Arab. Namun saat ini, hal tersebut belum dapat direalisasikan Suriah mengingat aliansi Yordania  yaitu  Barat  belum  memenuhi  kesepakatan  lebih dulu,  sehingga  yang  terjadi adalah Suriah-Iran semakin mempererat kerjasamanya. Kondisi ini mendesak Yordania untuk  berpikir  lebih  strategis  dalam  memutuskan  kebijakan,  baik  terhadap  pasangan kerjasamanya,  Suriah,  maupun  implementasi  kebijakan  di  dalam  negerinya,  untuk rakyat Yordania.
Saat ini kebijakan yang berhasil dilakukan Yordania masih berada di tahap awal, yaitu  keberhasilan  memperoleh  dukungan  Rusia  dan  Amerika;  pembukaan  jalur perbatasan  Nassib-Jaber;  pelaksanaan  diskusi  bilateral  Suriah-Yordania  dengan sejumlah negara yang terlibat kerjasama; serta disepakatinya pembentukan Joint Free Zone melalui  Menteri  Perdagangan  Suriah-Yordania,  ditujukan  sebagai  bentuk keberlanjutan kerjasama ekonomi dan regulasi pertukaran nilai dagang kedua negara.
Keberhasilan  kecil  Yordania  dalam  kerangka  normalisasi  ini  tidak  dapat dilepaskan dari faktor dalam negerinya. Khususnya keberadaan faksi sipil yang dominan mematuhi kebijakan politik kerajaan monarki ini. Meski begitu, jika Yordania ingin satu per satu masalah domestiknya berakhir, Yordania harus mempertimbangkan lebih bijak keputusan  yang  diambil.  Sebab,  misalnya  dalam  isu  pengungsi  Suriah  di  Yordania, mereka tidak akan pulang ke negaranya jika rekonstruksi belum sepenuhnya menjamin kehidupan.  Begitu  pula  Suriah.  Negara  tersebut  kemungkinan  besar  akan mempertahankan  hubungan  dengan  Iran  yang  telah  banyak  membantunya  selama perang melawan terorisme. Oleh sebab itu, Suriah-Yordania mesti mempertimbangkan lebih  lanjut  kebijakan  negaranya,  khususnya  Yordania  agar  dapat  memahami  batas maksimum  Suriah  dalam  bernegosiasi.  Hal  ini  ditujukan  supaya  keduanya  dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yaitu demi mencapai pemenuhan Resolusi UNSC 2254.

## Daftar Pustaka
Al Arabiya News. (2012). France Gives Non-Lethal Military Aid to Syrian Opposition: PM.
[online]. Dalam: https://english.alarabiya.net/articles/2012/08/22/233570 [diakses 22 Desember 2021]
Al-Khalidi,  S.  (2021a).  Protest  Jordanians  against  Water  for  Energy  deal  with  Israel .
Nasdaq, [online].  Dalam:  https://www.nasdaq.com/articles/jordanians-protest- against-water-for-energy-deal-with-israel [diakses 28 November 2021].
Al-Khalidi, S. (2021b). Jordan’s Abdullah Receives first Call from Syria’s Assad since Start of  Conflict. Reuters, [online].  Dalam:  https://www.reuters.com/world/middle- east/jordans-abdullah-receives-first-call-syrias-assad-since-start-conflict-2021- 10-03/  [diakses 27 Oktober 2021].
Arraf, J. (2021). Royal Drama Unfolds in Court, but A Prince at the Center of It Is Absent.
New York Times, [online]. Dalam: https://www.nytimes.com/2021/06/26/world/middleeast/jordan- bassem-awadallah-trial-prince-hamzah.html [diakses 14 November 2021].
Asharq  Al-Awsat,  (2021).  Secret  Document  for  Normalization  of  Ties  with  Damascus
Includes Exit of Foreign Forces. Aawsat, [online].
Dalam: https://english.aawsat.com/home/article/3300336/secret-document- normalization-ties-damascus-includes-exit-foreign-forces  [diakses  14  November 2021].
Awadallah,  B,  I.  (2015).  Jordan's  Five  Biggest  Challenges,  from  ISIS  to  The  Palestinian
Question. CNN , [online]. Dalam:
https://edition.cnn.com/2015/06/23/opinions/jordan-five-challenges/index.html [diakses 27 Oktober 2021].
Bartlett, E. (2021). Western Media Quick to Accuse Syria of 'Bombing Hospitals'  - But When Terrorists Really Destroy Syrian Hospitals, They Are Silent. Reuters, [online]. Dalam: https://www.rt.com/op-ed/519071-syria-msm-bombing-hospitals/ [diakses 20 Oktober 2021].
Beeley,  V.  (2020).  As  Syria  Struggles  Under  Covid- 19  Lockdown,  America’s  Sc orched Earth  Policy  Ensures  Food  Insecurity. Mint  Press, [online].  Dalam: https://www.mintpressnews.com/as-syria-struggles-under-covid-19-lockdown- americas-scorched-earth-policy-ensures-food-insecurity/269376/    [diakses  20 Oktober 2021].
Dabin,  B.  (2021).  US  Occupation  Continues  to  Loot  Syrian  Grain  from  Hasaka. SANA,
[online]. Dalam: http://www.sana.sy/en/?p=217135 [diakses 27 Oktober 2021].
Department of Statistic, (2021). External Trade. [online] Dalam:
http://dosweb.dos.gov.jo/economic/externaltrade/  [diakses 26 November 2021].
Ersan, M. (2021). Jordan and Syria Put Politics Aside and Begin Rebuilding Diplomatic Links. [online] Middle East Eye. Dalam: https://www.middleeasteye.net/news/syria-jordan-diplomatic-ties-rebuild-
politics-aside [diakses 30 Oktober 2021].
Griffiths,  M,.    dkk.  (2002). International  Relations:  The  Key  Concepts  Second  Edition. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group
Haboush, J. (2021). US Talking to Egypt, Jordan to Help Lebanon’s Fuel, Energy Needs: Senior US Diplomat. [online] Al Arabiya. Dalam:  https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/08/19/US-to-help-
Lebanon-with-electricity-Lebanese-presidency [diakses 20 November 2021].
Heller, S. (2021). Lights on in Lebanon: Limiing the Fallout from U.S. Sanctions on Syria.
War on The Rocks ,  [online]. Dalam: https://warontherocks.com/2021/11/lights- on-in-lebanon-limiting-the-fallout-from-u-s-sanctions-on-syria/ [diakses 20 November 2021].
Helmy, N. (2021). Chinese and Gulf States Rapprochement with Syria. [online] Modern Diplomacy.  Dalam:   https://moderndiplomacy.eu/2021/11/25/chinese-and-gulf- states-rapprochement-with-syria/amp/ [diakses 17 November 2021].
Henkel, S, C. (2020). The Difficult Normalisation of Relations between Arab Countries and Bashar al – Assad. [online] SWP. Dalam: https://www.swp- berlin.org/10.18449/2020JR01/ [diakses 16 November 2021].
Human Right Watch, (2016). Barriers to Education for Syrian Refugee Children in Jordan. [online].  Dalam:  https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their- future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan  [diakses  27  Oktober 2021].
Ignatius,  D.  (2012).  Looking  for  a  Syrian  Endgame. Washington  Post, [online]. Dalam: https://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-syria- approaches-the-tipping-point/2012/07/18/gJQAFoCvtW_story.html  [diakses  16 November 2021].
Jordan News Agency, (2021). Jordanian – Syrian Joint Free Zone Reopened Today. [online] Dalam:
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=39325&lang=en&name=en_news [diakses 21 November 2021].
Kilani,  A.  (2021). Jordan’s  Diplomacy  in  Syria,  Part  1. [online]  Mews  Line  Institute. Dalam: https://newlinesinstitute.org/syria/jordans-diplomacy-in-syria-part-1/ [diakses 28 Oktober 2021].
Krasna, J. (2021). Jordan: With Relations with Washington and Jerussalem back in Order, a  Flurry  of  Diplomatic  Activity .  Jurnal  Tel  Aviv  Notes, [online].  Dalam:
https://dayan.org/content/jordan-relations-washington-and-jerussalem-back- order-flurry-diplomatic-activity [diakses 20 November 2021].
Lister,  C.  (2021).  Biden’s  Inaction  on  Syria  Risks  Normalizing  Assad -and  His  Crimes .
Foreign  Policy, [online].  Dalam:   https://foreignpolicy.com/2021/10/08/biden- syria-policy-assad-war-crimes/ [diakses 18 November 2021].
Lucas, S. (2021). R eport: Jordan’s Plan for Normalization with Assad– Iran Curbed in Syria, US  to  Withdraw,  Russia  Bolstered .EAWorld  View, [online].  Dalam: https://eaworldview.com/2021/11/jordan-normalization-assad-syria-iran-us- russia/ [diakses 28 November 2021].
Mazzetti, M., Goldman, A., & Schmidt. (2017). Behind the Sudden Death of a 1$ Billion
Secret C.I.A. War in Syria. New York Times, [online].
Dalam: https://www.nytimes.com/2017//08/02/world/middleeast/cia-syria- rebel-arm-train-trump.html [diakses 20 Desember 2021].
Mousa, B. (2014). Syrian Expatriates Launch Project to Offer Psychological Support for Children In Syria. [online] SANA. Dalam: http://sana.sy/en/?p=10036   [diakses 27 Oktober 2021].
Oudat,  M.  A.,  dan  Alshboul,  A.  (2010).  “Jordan  First”:  Tribalism,  Nationalism  and Legitimacy of Power in Jordan. Intellectual Discourse, 18,  65-96.
Oweis, K, Y. (2021). Syria Minister Says Electricity Line with Jordan Being Repaired. The National News, [online]. Dalam: https://www.thenationalnews.com/mena/jordan/2021/10/06/syrian-minister- says-electricity-line-with-jordan-being-repaired/?outputType=amp  [diakses  16 November 2021].
Prabowo, A. (2018). Kebijakan Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya Pada Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo  (2014 – 2016). [online]  UII.  Dalam: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11794 [diakses 14 November 2021].
Putnam, R, D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games. Cambridge: The MIT Press
Rozoff, R. (2012). Are Turkey and NATO Contemplating A Military Intervention Against Syria  Ahead  the  Chicago  Summit? [online]  Global  Research.  Dalam: https://www.globalresearch.ca/are-turkey-and-nato-contemplating-a-military- intervention-against-syria-ahead  -of-the-chicago-summit/30328  [diakses  27 Oktober 2021].
Sanchez, V, S. (2021). Normalization with Syria ‘a Breakthrough’ for Jordan’s Regional Role. [online] Amwaj Media. Dalam:  https://amwaj.media/article/normalisation- with-assad-how-it-impacts-jordan-s-ties-with-ksa-and-the-uae
[diakses 20
November 2021].
Saukani,  M,  I.  (2020). Konsistensi  Kebijakan  Yordani  Untuk  Tetap  Menawarkan  Solusi Dua  Negara  dalam  Konflik  Israel-Palestina. [online]  UII.    Dalam: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28434 [Diakses 23 Agustus 2021].
Sharif, O, Al. (2021a). Is Jordan’s Energy Diplomacy a Step Towards Normalising Syria’s Regime? [online] English Al Araby. Dalam: https://english.alaraby.co.uk/analysis/jordans-energy-diplomacy-
gateway-normalising-assad?amp [diakses 20 November 2021].
Sharif, O, Al. (2021b). Why Washington has Provided King Abdullah with Political Cover to Engage the Assad Regime. [online] Mei@75. Dalam:
https://www.mei.edu/publications/why-washington-has-provided-king-abdullah- political-cover-engage-assad-regime [diakses 20 Desember 2021].
Southfront,  (2021). Military  Situation  in  Syria  on  December  1,  2021  (Map  Update). [online].  Dalam:   https://southfront.org/military-situation-in-syria-on-december- 1-2021-map-update/ [diakses 2 Desember 2021].
Sulaeman, D, Y. (2017). Salju di Aleppo. Jakarta Selatan: PT Mitra Media Mustika dan ICMES Publisher
Svetlova, K. (2021). Can the Arab Countries Squeeze Iran Out of Syria? [online] The Media Line. Dalam: https://themedialine.org/top-stories/can-the-arab-countries- squeeze-iran-out-of-syria/ [diakses 27 November 2021].
Sweis,  R,  F.  (2021).  Resentment  Grows  Against  Syrian  Refugees  in  Jordan. New  York Times, [online]. Dalam: https://www.nytimes.com/2013/05/09/world/middleeast/09iht-m09-jordan-
syria.html [diakses 28 Oktober 2021].
Tehran Times. (2021a). Iran – Syria Cooperation Continues at Highest Level: Ambassador. [online]. Dalam: https://www.tehrantimes.com/news/467465/Iran-Syria- cooperation-continues-at-highest-level-ambassador [diakses 26 November 2021].
Tehran Times. (2021b). Iran-Syria Ties Stronger Than Ever. [online]. Dalam https://www.tehrantimes.com/news/467277/Iran-Syria-ties-stronger- than-ever  [diakses 26 November 2021].
The  Free  Press  Journal.  (2021). Huge  Protests  in  Amman  against  Jordan – Israel  Solar Power for Water Deal. [online].
Dalam:   https://www.freepressjournal.in/amp/world/huge-protests-in-amman- against-jordan-israel-solar-power-for-water-deal [diakses 1 Desember 2021].
The Syrian Observer. (2021). Why Jordan is Pushing to Normalize Ties with the Syrian Regime. [online].  Dalam:     https://syrianobserver.com/features/68630/why- jordan-is-pushing-to-normalise-ties-with-the-syrian-regime.html [diakses 16 November 2021].
Tokmajyan, A. (2021). Thwarting Jordan’s Bahhara Trade with Syria Risks Social Unrest in Ramtha.
[online] Carnegie MEC. Dalam: https://carnegie- mec.org/2021/04/19/thwarting-jordan-s-bahhara-trade-with-syria-risks-social- unrest-in-ramtha-pub-84351 [diakses 12 Oktober 2021].
United  Nations.  (2015). Security  Council  Unanimously  Adopts  Resolution  2254  (2015), Endorsing  Road  Map  for  Peace  Process  in  Syria,  Setting  Timetable  for  Talks, [online].  Dalam:   https://www.un.org/press/en/2015/sc12171.doc.htm  [diakses 15 November 2021]
US  Department  of  State.  (2020). Caesar Syria  Civilian  Protection  Act. [online]. Dalam: https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/index.html
[diakses 22 Desember 2021]