Yeny Setiarini, Adi Sujatno, Umar Aris (2023) Analisis Yuridis Pekerjaan Tambah Kurang dalam Proyek Pembangunan  Fasilitas  Penunjang  pada  Pasar  Bukit  Duri, (8)  9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## ANALISIS  YURIDIS  PEKERJAAN  TAMBAH  KURANG  DALAM  PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG PADA PASAR BUKIT DURI
Yeny Setiarini, Adi Sujatno, Umar Aris Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: Yeny.setiarini2006@gmail.com, adisujatno@iblam.ac.id, umararis@iblam.ac.id

## Abstrak
Masyarakat Indonesia cenderung melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional ataupun pasar modern. Namun saat ini fasilitas pasar tradisional masih belum banyak dan belum layak. Berdasarkan data dari Perumda Pasar  Jaya  sampai  saat  ini  40%  pasar  tradisional  di  wilayah  Jakarta  tidak  layak untuk ditempati dan harus direvitalisasi total. Salah satunya adalah pasar bukit duri. PT TDPM berhasil memanangkan tender proyek penunjang fasilitas pasar bukit duri yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  pasar.  Namun  pada  tahap  proses pekerjaan terjadi beberapa pekerjaan tambah kurang yang terjadi. Pada penelitian ini peneliti telah meneliti apakah pekerjaan tambah kurang yang terjadi pada proyek penunjang fasilitas pasar bukit duri sesudah sesuai dengan peraturan presiden no 54 tahun  2010?  Dan  Bagaimana  fakta  pelaksanaan  pekerjaan  tambah  kurang  pada project  pasar  bukit  duri  PT  TDPM?  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti faktanya pekerjaan tambah yang dilakukan PT TDPM tidak sesuai dengan peraturan presiden no 54 tahun 2010 dimana bobotnya hampir 16% dari nilai proyek. Untuk mengatasi hal ini harus dilaksankan pekerjaan kurang serta beberapa item pekerjaan diberikan secara sukarela oleh pihak TDPM dengan harapan menjaga relasi dengan pengelola proyek. Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan rekomendasi untuk mengkaji ulang ketentuan bobot pekerjaan tambah kurang yang maksimalnya hanya 10% berdasarkan peraturan presiden no 54 tahun 2010. Jika tidak di kaji ulang dapat menyebabkan potensi KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Kata  kunci: Jasa  Konstruksi;  Pekerjaan  Tambah  Kurang;  Peraturan  Presiden  No  54 Tahun 2010.

## Abstract
Indonesian people tend to make transactions to meet their daily needs in traditional markets or modern markets. But currently traditional market facilities are still not many and not feasible. Based on data from Perumda Pasar Jaya, until now 40% of traditional markets in the Jakarta area are not suitable for occupancy and must be completely revitalized. One of them is the Bukit Duri market. PT TDPM succeeded
Syntax Literate , Vol. 8, No. 9, September 2023
in winning a tender for the Bukit Duri market facility supporting project organized by the market organizer. However, at this stage of the work process, some more less work occurs. In this study, researchers have examined whether less work occurred in the Bukit Duri Market Facility Support Project after complying with Presidential Regulation No. 54 of 2010? And what is the fact that the implementation of work is less in PT TDPM's Bukit Duri market project? This study used observational data collection techniques, documentation and interviews. Based on research that has been conducted by researchers, the fact is that the additional work carried out by PT TDPM is not in accordance with presidential regulation no. 54 of 2010 where the weight is almost 16% of the project value. To overcome this, less work must be carried  out  and  some  work  items  are  given  voluntarily  by  TDPM  in  the  hope  of maintaining  relationships  with  project  managers.  Based  on  this,  the  researcher gave recommendations to review the provisions for less added work weight, which is only a maximum of 10% based on Presidential Regulation No. 54 of 2010. If not reviewed, it can lead to potential KKN Corruption, Collusion, and Nepotism.

## Keywords: Construction Services; Work is added less; Presidential Regulation No. 54
of 2010.

## Pendahuluan
Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  bonus  demografi  (Sutikno,  2020). berdasarkan data pada sensus penduduk tahun 2020 sekitar 70,72% masyarakat Indonesia merupakan usia produktif (Bps, 2022). Berdasarkan hal tersebut menunjukan bahwa saat ini  tingkat  konsumsi  serta  transaksi  meningkat.  Masyarakat  Indonesia  cenderung melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional ataupun pasar modern (Pramudiana, 2017);(Zikwan, 2020).
Jakarta sebagai ibukota Indonesia dengan penduduk terpadat ini memiliki jumlah pasar  tradisional  sebanyak  151unit  yang  sebagian  besarnya  dikelola  oleh  pemerintah daerah. Jakarta pusat menjadi daerah dengan pasar tradisional terbanyak yakni sebesar 46 pasar.  Namun  jumlah  pasar  tradisional  yang  ada  di  wilayah  jakarta  tidak  sebanding dengan kepadatan penduduk diwilayah tersebut.
Berdasarkan data dari Perumda Pasar Jaya sampai saat ini 40% pasar tradisional di  wilayah  Jakarta  tidak  layak  untuk  ditempati  dan  harus  direvitalisasi  total.  Jumlah tersebut ekuivalen dengan total 63 pasar di wilayah jakarta. Dari 63 pasar tersebut 20unit diantaranya  dapat  diklasifikasikan  kondisinya  saat  ini  sangatlah  buruk  sehingga dibutuhkan  percepatan  untuk  melakukan  revitalisasi  guna  menjaga  keamanan masyarakat.  Proses  revitalisasi  ini  juga  telah  didukung  oleh  pemerintah  daerah  DKI Jakarta.  Selain  revitalisasi  diperlukan  pembangunan  pasar  tradisional  baru  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
PT TDPM mendapatkan putusan sebagai pemenang dalam tender pasar bukit diri yang  telah  diselenggarakan  oleh  pihak  pengelola  pasar.  Sebelum  memulai  project dibutuhkan beberapa administrasi seperti kontrak kerja, surat perintah kerja dan lainnya,
untuk menjaga kewajiban serta hak bagi pemberi kerja maupun pekerja dibuatlah sebuah Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fasilitas (Hansen, 2015). Penunjang Pasar Bukit duri yang didalamnya meliputi ruang lingkup kerja, biaya pelaksanaan, lokasi kerja, jangka  waktu  kerja,  hak  serta  kewajiban para  pemberi  kerja,  pekerjaan tambah  kurang dan lain sebagainya.
Peraturan  mengenai  pekerjaan  tambah  kurang  terdapat  dalam  perjanjian  kerja konstruksi antara PT TDPM dengan pengelola pasar. Klausul pekerjaan tambah kurang berisikan aturan serta tata cara dalam  pemberian pekerjaan tambah kurang (Ayu et al., 2023).  Aturan  tersebut  juga  mengatur  hal-hal  yang  diperbolehkan  untuk  melakukan pekerjaan  tambah  kurang  ataupun  yang  tidak  diperbolehkan.  Aturan  tersebut  juga mengatur mengenai waktu pengerjaan apabila diadakannya pekerjaan tambah kurang.
Namun pada prakteknya memang seringkali fakta lapangan tidak sesuai dengan perjanjian  kerja  serta  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  ketentuan  pekerjaan tambah  kurang  yang  terdapat  pada  perpres  serta  pada  kontrak  kerja  antara  PT  TDPM dengan  pengelola  Pasar,  penelitian  ini  ingin  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan pekerjaan  tambah  kurang  pada  proyek  pasar  bukit  duri.  Serta  penelitian  ini  juga  ingin mengetahui bagaimana analisis yuridis pekerjaan tambah kurang pada project pasar bukit duri.
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana  pelaksanaan  pekerjaan  tambah  kurang  pada  project  pasar  Bukit  Duri  PT TDPM menurut Peraturan Presiden no 54 tahun 2010? 2) Bagaimana fakta pelaksanaan pekerjaan tambah kurang pada project pasar bukit duri PT TDPM?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pada  penelitian  ini  akan  menelaah asas-asas  hukum  serta  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  perjanjian  kerja konstruksi.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada  generalisasi  (Sugiyono,  2019).  Sumber  data  yang  diambil  pada  penelitian  ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.
Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari in depth interview dengan perwakilan  dari  TDPM  dan  observasi  yang  telah  dilakukan  di  pasar  bukit  duri.  Dalam penelitian  data  sekunder  diperoleh  dari  karya  ilmiah,  konsep  hukum,  jurnal,  artikel, hingga data dari pihak ketiga, serta informasi dan dokumen lainnya yang dapat membantu memberikan  informasi  terkait  dengan  penelitian  ini  (Natalesmana,  2022).  sedangkan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
Syntax Literate , Vol. 8, No. 9, September 2023
1)  Bahan  Primer;  a)  Peraturan  Presiden  no  54  tahun  2010  tentang  pengadaan barang/ jasa. b) Kontrak dan BAST pasar bukit duri. c) Undang-undang no 7 tahun 2017.
2) Bahan Sekunder; a) Buku yang membahas permasalahan hukum. b) Kamus- kamus hukum. c) Bahan pendukung informasi lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  pada  projek pembangunan fasilitas pendukung dan penunjang pasar bukit duri, ditemukan bahwa pada saat proses realisasi terdapat bobot pekerjaan tambah sebesar 16%. Sehingga berdasarkan data tersebut berikut adalah analisis yang telah dilakukan oleh peneliti:
1) Analisisi Peraturan Presiden no 54 tahun 2010
Peraturan presiden no 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa, berisi mengenai  pengaturan  tata  cara  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  sederhana,  jelas  dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang  efektif  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (Pane, 2017). Salah satu hal yang diatur dalam peraturan presiden ini adalah pekerjaan tambah kurang. Pada pasal 87 membahas mengenai perubahan kontrak yakni: (1) Dalam hal  terdapat  perbedaan antara  kondisi  lapangan  pada  saat  pelaksanaan,  dengan  gambar dan/atau  spesifikasi  teknis  yang  ditentukan  dalam  Dokumen  Kontrak,  PPK  bersama Penyedia (Agus Arif Rakhman, 2022);(Christy et al., 2017).
Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi Sopian (2019): 1)  menambah  atau  mengurangi  volume  pekerjaan  yang  tercantum  dalam  Kontrak;  2) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.  (2) Pekerjaan tambah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan  ketentuan:  4)  tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; 5) Tersedianya anggaran.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.  terdapat beberapa ketidak  sesuaian  yang  terjadi  dilapangan.  Dimana  pekerjaan  tambah  yang  harus  di kerjakan pada proyek ini nilainya melebihi batas yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden no 54 tahun 2010. Berdasarkan realisasi pekerjaan tambah yang ada sebenarnya adalah 16% jika sudah di subtitusi dengan pekerjaan kurang.
Kebanyakan  pekerjaan  tambah  yang  dilakukan  sifatnya  adalah  mutlak  untuk menunjang  proyek  namun  tidak  bisa  terlihat  secara  langsung  dari  tampilan  fisik  luar bangunan seperti contoh pekerjaan bocoran pembangunan, membuat instalasi saluran air, dan pelebaran septitank yang tidak dapat dilihat dari luar secara langsung.
2) Analisis Berdasarkan Kontrak Kerja antara TDPM dengan Pengelola pasar
Berdasarkan  kontrak  kerja  Fasilitas  Penunjang  Pasar  Bukit  Duri  tertulis  klausa mengenai pekerjaan tambah kurang. Pada pasal 3 terlihat pekerjaan tambah kurang harus
memiliki  nilai  maksimal  sebesar  10%.  Namun  pada  saat  realisasinya  terlihat  bahwa pekerjaan  tambah  kurang  bobotnya  melebihi  10%.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut dilakukan pekerjaan kurang yang ternyata tetap tidak bisa memenuhi bobot 10% dan tetap diangka  16%.  Sehingga  demi  menjaga  kredibilitas  dan  relasi  PT  TDPM  memutuskan untuk tidak memasukkan 6% diantaranya kedalam progres terperinci sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 di gambar.

## Kesimpulan
Berdasarkan peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa serta kontrak kerja antara PT TDPM dan , dalam hasil  penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan pasal 87 ayat 2 mengenai ketentuan sebesar maksimal 10% pekerjaan tambah kurang dalam sebuah proyek tidak sesuai dengan kejadian  nyata di proyek penunjang fasilitas pasar Bukit Duri dimana dalam proyek ini bobot pekerjaan tambah  kurang  pada  saat  realisasi  adalah  16%  untuk  menyesuaikan  dengan  ketentuan diajukan pekerjaan kurang dalam proyek ini namun tetap tidak bisa menyesuaikan dengan bobot yang seharusnya, sehingga pekerjaan tambah yang lebih dari 10% tidak di tagihkan ke  pihak  pengelola  pasar  untuk  menjaga relasi  dan  harapan  akan mendapatkan  proyek lainnya
Pekerjaan  tambah  kurang  yang  terjadi  pada  proyek  ini  sebagian  besar  sifatnya memang mutlak yang tidak terhitung pada proses perencanaan oleh konsultan perencana, apabila  tidak  dilakukan  pekerjaan  tambah  ini  maka  proyek  tidak  bisa  berjalan  dan bangunan  tidak  dapat  berfungsi  sebagai mana mestinya.  Alasan  pekerjaan  tambah  pun karena unsur keselamatan orang yang beraktivitas di pasar tersebut.
Contoh pekerjaan tambah kurang yang dilakukan adalah: pembuatan saluran air yang ternyata sudah tidak berfungsi, perluasan saptitank, serta pengerjaan bocoran atap yang bisa saja semakin parah dan roboh. Namun memang ada beberapa item pekerjaan tambah yang disebabkan oleh keinginan client seperti perubahan design dan sebagainya.

## BIBLIOGRAPHY
Agus Arif Rakhman, M. M. (2022). Buku kerja pejabat pembuat komitmen: Kupas Tuntas Pengelolaan Kontrak Versi Perpres No. 12 Tahun 2021 Edisi Ketiga . Prenada Media.
Ayu, D. S., Ikhwansyah, I., & Trisnamansyah, P. (2023). Studi Perbandingan Klaim Atas Pekerjaan  Tambah  Kurang  Pada  Fidic  Silver  Book  2017  Dan  Hukum  Positif  Di Indonesia. Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance , 3 (1), 1157–1170.
Christy,  A.  V.,  Widyadana,  I.  G.  A.,  &  Budiman,  J.  (2017).  PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN VOLUME PADA KONTRAK UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN APARTEMEN X DAN HOTEL Y DI SURABAYA. Dimensi Utama Teknik Sipil , 4 (1), 31–39.
Hansen, S. (2015). Manajemen kontrak konstruksi . Gramedia Pustaka Utama.
Natalesmana,  D.  B.  (2022). TANGGUNG  JAWAB  PENYELENGGARA  SISTEM ELEKTRONIK  TOKOPEDIA  ATAS  KEBOCORAN  DATA  PENGGUNA  YANG DIRETAS  OLEH  PIHAK  KETIGA  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  TRANSAKSI ELEKTRONIK . FAKULTAS HUKUM UNPAS.
Pane,  M.  D.  (2017).  Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah,  suatu Tinjauan  Yuridis  Peraturan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah. Jurnal  Media Hukum , 24 (2), 147–155.
Pramudiana, I. D. (2017). Perubahan perilaku konsumtif masyarakat dari pasar tradisional ke  pasar  modern. PERUBAHAN  PERILAKU  KONSUMTIF  MASYARAKAT  DARI PASAR TRADISIONAL KE PASAR MODERN , 1 (1), 35–43.
Sopian, A. (2019). Perubahan Pekerjaan Dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi .
Sugiyono,  P.  D.  (2019).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D  (Sutopo. Bandung: CV. Alfabeta . https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670
Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia , 12 (2), 421–439.
Zikwan,  M.  (2020).  Dampak  Perkembangan  Pasar  Modern  di  Lingkungan  Pasar Tradisional  di  Mimbo  Situbondo. Iqtishodiyah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam ,
6 (2), 180–196.

## Copyright holder:
Yeny Setiarini, Adi Sujatno, Umar Aris (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: