Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PROSES PERALIHAN TANAH ULAYAT MENJADI HAK GUNA USAHA OLEH PT. MUTIARA AGAM KABUPATEN AGAM

## Tiara Sumardi

## Universitas Indonesia
Tiarasumardi13@gmail.com
Abstrak. Menurut  Perda  No.  6  Tahun  2008  Pasal  1  ayat  7  Tentang  Tanah  Ulayat  dan Pemanfaatannya, tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan  di  dalamnya  diperoleh  secara  turun  temurun  merupakan  hak  masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi Sumatera Barat. Pasal 28 ayat 1 UUPA,  hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  Negara,  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  29,  guna perusahaan  pertanian,  perikanan,  atau  peternakan.  Kebijakan  pengambilalihan  tanah  terkait  dengan pengaturan mengenai proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-individu oleh  negara  dan  individu-individu  atau  kelompok  masyarakat  lainnya.  Pengambilan  tanah  tersebut berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  yang  diambil  untuk  tujuan  pembangunan  (jalan,  perumahan, industri,  kawasan  perdagangan,  dan  lain-lain)  serta  menyangkut  pengaturan  kembali  penggunaan, pemanfaatan,  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  sejalan  dengan  penatagunaan  tanah.  Penelitian  ini dilakukan terhadap Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Guna Usaha Oleh PT. Mutiara Agam di Nagari  Tiku  Limo  Jorong  Kecamatan  Tanjung  Mutiara  Kabupaten  Agam  yang  rumusan  masalahnya yaitu : 1. Bagaimana Proses peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha, 2. Apa manfaat yang dapat diperoleh  oleh  si  pemilik  tanah  ulayat,  3.  Bagaimana  kedudukan  tanah  ulayat  disaat  penggunaan  hak guna usaha dan setelah berakhirnya hak guna usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  tanah  yang  digunakan  oleh  PT. Mutiara Agam sebagai hak guna usaha dahulunya adalah tanah ulayat nagari dan akan berakhir sampai tanggal  31  desember  2026  mendatang.  Tercantum  di  dalam  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam. Manfaat yang didapat oleh masyarakat nagari Tiku Limo Jorong adalah dengan diberikannya lahan seluas 3.000  hektare  oleh  PT.  Mutiara  Agam  sebagai  kemitraan  plasma,  yang  dikelola  oleh  masyarakat. Kedudukan tanah saat ini adalah hak guna usaha dan apabila sudah berakhir akan kembali kepada bentuk semula dan akan dilakukan perundingan kembali.
Kata kunci : Tanah Ulayat, Hak Guna Usaha, Peralihan
Abstract. The definition of Communal land according to6 th Local Regulation in 1 st article 7 th verseon 2008 about Communal land and its utilization is a heritage land with the natural resources over and in it, obtained  herediterary  and  also  a  part  of  tradition  law  society  rights  in  West  Sumatera  Province. Cultivation  Rights  Land  define  by  28 th article  1 st verse  in  Basic  Agrarians  Principles  is  the  rights  to cultivates the land that directly managed by its state within certain period of timefor agriculture, fishery and farms Incorporates, as it is mentioned in 29 th article of the principles.The policy to take over the land  ownershipis  related  withthe  regulation  of  the  takingover  land  process  owned  by  society  or individuals by states or individuals or other groups of society. This taking over process has a correlation with the utilization of the land for contruction purpose such as roads, residentials, industries, trading areas etc and also correlates with readjustment of the land utilization, ownership and authorizationin line  with land  usefulness.  This  research was  done  to  Mutiara  Agam  Inc  in  Nagari  Tiku  Limo Jorong Tanjung Mutiara District, Agam Regency. The Problems of the research are first, how do the process of taking over communal land into cultivation rights land? Second, what are the benefits of this process for
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
the  owner  of  communal  land?  Third,  How  do  the  status  of  communal  land  when  it  tranforms  into cultivation rights land and after the agreement end? This research was conducted with juridical empiric method. The result of this research shows that the land utilized by Mutiara Agam Inc as cultivation rights land is used to be communal land owned by society and the agreement will end on December 31 th , 2026. The  agreement  was  listed  in  Injuction  of  the  head  of  National  Land  Agency  number  :  14/HGU/1991 about the cultivation right land given to Mutiara Agam Inc. The benefit for the society of Nagari Tiku Limo is the giving of 3000 hectares land by Mutiara Agam Inc as plasm partnership that will be managed by society. The status of the communal land right now is as the cultivation right land and if this agreement ends, the status will be back into the former status after re-negotiation.
Keywords: Communal land, Cultivation rights, Transition.

## PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
Masalah  tanah  adalah  masalah  yang sensitif  bagi  manusia  pada  umumnya  dan masyarakat  Minangkabau  khususnya,  karena tanah  di  Minangkabau  merupakan  salah  satu unsur dalam organisasi matrilineal. “Disamping itu  bagi  orang  Minangkabau  tanah  dianggap sebagai  salah  satu  kriteria  yang  menentukan martabat  seseorang  dalam  kehidupan  nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang  asli  dalam  nagari  yang  lebih  berhak  atas kebesaran dalam nagari”.
Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan  manusia,  mereka  dapat  hidup  dan berkembang  karena  adanya  tanah.  Dalam konsepsi  agama  Islam  dinyatakan  bahwa  tanah adalah  unsur  pembentuk  utama  manusia.  Pada perkembangannya,  tanah  membiasi  banyak fungsi  dan  kegunaannya  baik  itu  fungsi  sosial, ekonomi agama dan politik. Dalam ranah sosial tanah  menjadi  faktor  utama  pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya  tanah  mustahil  kesejahteraan  itu  akan dicapai,  sehingga  dalam  hal  ini  konsep  hak kepemilikan tanah menentukan susunan kehidupan  dalam  suatu  negara.  Fungsi  tanah tidak  hanya  terbatas  pada  sarana  produksi, sosial,  politik,  budaya  saja,  tetapi  juga menyangkut nilai dan bermakna religius.
Dalam hukum adat , hak penguasaan atas tanah  yang  tertinggi  adalah  hak  ulayat,  yang mengandung  2  unsur  yang  beraspek  hukum keperdataan  dan  hukum  publik.  Subyek  hak ulayat  adalah  masyarakat  hukum  adat,  baik
teritorial  ataupun  geneologis,  sebagai  bentuk bersama  para  warganya.  Tanah  ulayat  adalah tanah  bersama  para  warga  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan.
Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Sumatera Barat.  Dan  terdiri  dari  4  macam  tanah  ulayat yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 8,9,10,dan 11 yang berbunyi, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan  didalamnya  merupakan  hak  penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk kepentingan  masyarakat  nagari.  Sedangkan pemerintahan  nagari  bertindak  sebagai  pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
Hak  ulayat  diakui  oleh  UUPA,  tetapi pengakuan  itu  disertai  2  syarat  yaitu  mengenai “eksistensinya”  dan  mengenai  pelaksanaannya, hak  ulayat  diakui  “sepanjang  menurut kenyataannya masih ada”, demikian pasal 3. Di daerah-daerah  dimana  hak  itu  tidak  ada  lagi, tidak  akan  dihidupkan  kembali.  Di  daerah- daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan  dilahirkan  hak  ulayat  baru.  Pelaksanaan hak  ulayat  diatur  juga  di  dalam  pasal  3. Pelaksanaan  hak  ulayat  harus  sedemikian  rupa sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional dan  negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain yang lebih tinggi .
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria yang  lebih  dikenal  dengan  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  merupakan  unifikasi hukum  yang  mengatur  masalah  agraria  di Indonesia  sejak  tahun  1960  sampai  saat  ini. Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  atas dasar  hak  menguasai  dari  negara  sebagai  yang dimaksud  dalam  pasal  2  ditentukan  adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama  dengan  orang  lain  serta  badan-badan hukum.  Menurut  UUPA  hak  atas  tanah  juga tidak  meliputi  pemilikan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya.
Dinyatakan  dalam  pasal  8,  bahwa pengambilan  kekayaan  alam  yang  terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur. Sehubungan  dengan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1) di atas, Pasal 16 mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak  atas  tanah  yang  dapat  diberikan  dan dipunyai  oleh  orang-orang  atau  badan-badan hukum. Hak-hak tersebut adalah :
a.hak milik;
b.hak guna usaha;
c.hak pakai;
d.hak sewa;
e.hak membuka tanah;
f.hak memungut hasil hutan;
Menurut  Pasal  28  ayat  1  UUPA,  hak guna  usaha  adalah  hak  untuk  mengusahakan tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau  peternakan.  Pasal  29  menentukan  bahwa jangka  waktu  yang  dapat  diberikan  untuk  hak guna  usaha  paling  lama  60  tahun  setelah dilakukan  perpanjangan.  Kalau  tidak  diberikan perpanjangan, maka jangka waktunya hanya 25 tahun dan untuk perusahaan-perusahaan dengan usaha  tertentu  dapat  diberikan  jangka  waktu paling lama 35 tahun.
Berdasarkan  pengertian  hak  guna  usaha tersebut  diatas,  maka  tanah  yang  dapat
diperuntukan untuk hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas  sekali  bahkan  sudah  tidak  ada  lagi. Tanah yang luas untuk usaha pertanian/perkebunan  hanya  dikuasai  oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu (selama ini) dilakukanlah penyerahan hak atas tanah oleh masyarakat  hukum  adat  melalui  kepala  adat setempat  kepada  negara  dengan  membayar rekognisi (pengisi adat) sehingga tanah tersebut jatuh menjadi  tanah  negara  dan  baru  kemudian diberikan  kepada  perusahaan  dengan  hak  guna usaha.
Penilitian  ini  dilakukan  di  Nagari  Tiku Limo  Jorong,  Kecamatan  Tanjung  Mutiara, Kabupaten  Agam.  Kabupaten  Agam  adalah kawasan  perbukitan/pegunungan  dan  pesisir yang  didominasi  oleh  kawasan  lindung  dengan basis  ekonomi  pertanian  (perkebunan  lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya  tsunami,  abrasi,  gerakan  tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi.
Dalam penelitian ini, tanah yang saat ini dipergunakan  oleh  PT.  Mutiara  Agam  yaitu berstatus  hak  guna  usaha.  Tanah  yang  terletak pada  Nagari  Tiku  Limo  Jorong  ini  dahulunya sebelum  diambil  alih  adalah  berstatus  tanah ulayat  nagari  dari  Nagari  Tiku  Limo  Jorong. Terletak  pada  Jorong  Ujung  Labung,  Masang, Masang Timur, Labuhan, Muara Putus, Subang- Subang,  dan  Ujung  Labung  Timur.  Proses  ini dimulai  pada  tahun  1983  dengan  penyerahan tanah  hanya  terjadi  antara  Nagari  Tiku  Limo Jorong  dan  PT.  Mutiara  Agam.  Dengan penggunaan  tanah  disekitarnya,  sebelah  utara sebagian besar berupa hutan rawa, sebelah timur sebagian  besar  berupa  hutan  rawa,kebun campuran,  sawah,  kampung,  sebelah  selatan sebagian  besar  berupa  hutan  rawa,  perkebunan kelapa sawit, dan sebelah barat sebagian berupa hutan  rawa  dan  belukar.  Kemudian  barulah perusahaan  yang  bergerak  pada  usaha  kelapa sawit ini, mendapatkan hak guna usahanya dari tahun 1991. Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  :
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
14/HGU/1991  tentang  Pemberian  Hak  Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “PROSES PERALIHAN TANAH ULAYAT  MENJADI  HAK  GUNA  USAHA OLEH  PT.  MUTIARA  AGAM  KABUPATEN AGAM”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah
dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  mekanisme  peralihan  tanah ulayat menjadi hak guna usaha ?
2. Apa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh  si pemilik tanah ulayat ?
3. Bagaimana  kedudukan  tanah  ulayat  disaat penggunaan  hak  guna  usaha  dan  setelah berakhirnya hak guna usaha ?

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan  diatas,  diperlukan  suatu  metode agar  hasilnya  dapat  dipertanggung  jawabkan validitasnya  dalam  penelitian  ini,  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah yuridis empiris, maksudnya yaitu melihat peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada. Terkait  dengan  penelitian  ini  berupaya  melihat mekanisme  peralihan  tanah  ulayat  menjadi  hak guna usaha oleh PT. Mutiara agam di nagari tiku limo  jorong  kecamatan  tanjung  mutiara kabupaten agam.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan  dan  menjelaskan  apa  yang menjadi permasalahan dan kemudian disesuaikan  dengan  ketentuan  atau  norma- norma  hukum  yang  mengaturnya  sebagai landasan  dari  penelitian  ini.  Sumber  data  pada penelitian ini diperoleh dari penelitian perpustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Untuk jenis  datanya  terdapat  jenis  data  primer,  Data primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya,  baik  melalui  wawancara,  observasi maupun  laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak
resmi  yang  kemudian  diolah  oleh  peneliti. Penulis  langsung  terjun  ke  lapangan  untuk mendapatkan  keterangan  dari  pihak-pihak terkait  dalam  hal  ini  adalah  PT.  Mutiara  agam dan  kerapatan  adat  nagari  tiku  limo  jorong. Kemudian,  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian,  skripsi,  dan  peraturan  perundang- undangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Mekanisme  Peralihan  Tanah  Ulayat Menjadi Hak Guna Usaha
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum dalam perkembangan hukum pertanahan di  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  dan menggunakan  lembaga  hukum  yang  pertama, yaitu pencabutan hak-hak atas tanah dan benda- benda  yang  ada  di  atasnya.  Pencabutan, pembebasan,  dan  pelepasan  hak-hak  atas  tanah tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk pembangunan  berbagai  proyek  pemerintah, namun  juga  diperuntukkan  bagi  proyek pembangunan  untuk  kepentingan  umum  oleh pihak  swasta  tetapi  pelaksanaannya  dilakukan dalam  bentuk  dan  cara  yang  berbeda.  Adapun tujuan  pembebasan  yang  dilakukan  oleh  pihak swasta  dipergunakan  untuk  pembangunan berbagai  fasilitas  umum  yang  bersifat  komersil misalnya, pembangunan perumahan/ real estate , pusat-pusat perbelanjaan/ shopping center , pembangunan  jalan  bebas  hambatan,  dan  lain- lain.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 pasal 4 tentang hak guna usaha,  hak  guna  bangunan,  dan  hak  pakai  atas tanah,  tanah  yang  dapat  diberikan  dengan  hak guna usaha adalah :
(1)  Tanah  yang  dapat  diberikan  dengan  Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.
(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak  Guna  Usaha  itu  adalah  tanah  negara  yang merupakan  kawasan  hutan,  maka  pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang  bersangkutan  dikeluarkan  dari  statusnya sebagai kawasan hutan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah  dikuasai  dengan  hak  tertentu  sesuai ketentuan  yang  berlaku,  pelaksanaan  ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
(4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan  Hak  Guna  Usaha  itu  terdapat  tanaman dan/  atau  bangunan  milik  pihak  lain  yang keberadaannya  berdasarkan  atas  hak  yang  sah, pemilik  bangunan  dan  tanaman  tersebut  diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak perwakilan dari PT. Mutiara Agam  yaitu bapak  Amsurman  dt.  Nan  Kodorajo  selaku Asisten CDO (Community Development Officer) PT.  Mutiara  Agam,  menyatakan  bahwa  tanah yang  sekarang  ini  dipergunakan  oleh  PT. Mutiara  Agam  awalnya  pada  tahun  1983 diserahkan  langsung  oleh  ninik  mamak  Tiku Limo  Jorong  kepada  pihak  PT.  Mutiara  Agam tanpa  campur  tangan  pemerintah,  dikarenakan pada  waktu  tahun  1985  itu  daerah  Tiku  Limo Jorong merupakan daerah terisolir, dengan surat pernyataan  penyerahan  tanah  ulayat  nagari tanggal  19  Agustus  1983.  Ninik  mamak  dan masyarakat  mempersilahkan  bagi  siapa  saja yang  mau  mengelola  tanah  didaerah  tersebut, dengan tujuan dapat memajukan daerah tersebut. Penyerahan  tanah  ini  awalnya  seluas  10.000 hektar  lalu  kemudian  berubah  menjadi  8.625 hektare.  Dan  pada  tahun  1990  dilakukan pengurusan hak guna usaha PT. Mutiara Agam atas  tanah  di  Nagari  Tiku  Limo  Jorong.  Hak guna  usaha  inipun  keluar  pada  tahun  1991. Pengurusan  hak  guna  usaha  ini  dilakukan  di kantor BPN Pusat , karena apabila luas tanah hak guna  usaha  lebih  dari  1.000  hektare  maka dilakukan pengurusannya di kantor BPN  pusat. Salah  satu  keuntungan  lainnya  yang  diperoleh oleh  masyarakat  Tiku  Limo  Jorong  yaitu
kemudian  dibuatkan  plasma  seluas  3.000 hektare setelah hak guna usaha tersebut keluar. Awalnya  tanah  ini  terletak  di  jorong  Ujung Labung,  Masang,  Labuhan,  Muara  Putus,  dan Subang-subang, kemudian terjadi pemekaran di Nagari  Tiku  Limo  Jorong  ditambah  dengan jorong Masang Timur dan Ujung Labung Timur.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara  dengan  bapak  sekretaris  Kerapatan Adat  Nagari  Tiku  Limo  Jorong,  bapak Agusmaidi  Sidi  Bandaro  menyatakan  awal penyerahan nya yaitu saat itu Nagari Tiku Limo Jorong mempersilahkan apabila ada yang ingin berinvestasi, dan yang ingin memajukan daerah Tiku  Limo  Jorong,  karena  dulu  daerah  ini merupakan daerah yang terisolir. Di Nagari Tiku Limo Jorong ini hanya mempunyai dua aset, aset sumber  daya  alam  yang  bisa  dimanfaatkan adalah  laut  dan  tanah  yang  luas.  Dalam pemikiran  ninik  mamak  yang  mungkin  bisa mengangkat  perekonomian  masyarakat  adalah yang dua tadi, yaitu tanah dan laut. Pada waktu itu  sudah  ada  beberapa  kali  perusahaan- perusahaan lain nya yang datang ke Nagari Tiku Limo Jorong untuk berinvestasi tetapi waktu itu belum  ada  yang  cocok.  Nagari  Tiku  Limo Jorong  menyambut  baik  ketika  PT.  Mutiara Agam ini ada kesepahaman dengan Nagari Tiku Limo Jorong, sehingga waktu itu juga tidak ada mengurus ke pemerintah daerah, hanya melalui dua  pihak  saja  yaitu  antara  PT.  Mutiara  Agam dan  Nagari  Tiku  Limo  Jorong.  Tanah  yang dipergunakan  oleh  PT.  Mutiara  Agam  ini merupakan  tanah  ulayat  nagari  Tiku  Limo Jorong,  jadi  proses  pemindahan  hak  nya,  surat pelepasan  hak  nya  dari  nagari  kepada  PT. Mutiara Agam, yang telah diserahkan oleh ninik mamak  dengan  adanya  Surat  Pernyataan Penyerahan  Tanah  Ulayat  Nagari  tanggal  19 Agustus  1983,  dan  pelepasan  tanah  kawasan hutan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kehutanan,  tanggal  25  Agustus  1987  No. 258/kpts-II/1987.  Pada  awal  penyerahan  tanah tersebut  hanya  ada  izin  lokasi  dan  izin  prinsip, lalu  barulah  pada  tahun  1991  hak  guna  usaha keluar.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Peralihan tanah ulayat menjadi hak guna usaha  di  Nagari  Tiku  Limo  Jorong  kepada  PT. Mutiara  Agam  ini  semakin  diperkuat  dengan adanya  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  :  14/HGU/1991  tentang Pemberian  Hak  Guna  Usaha  Atas  Nama  PT. Mutiara Agam.
Pada  keputusan ini  disebutkan langkah- langkah  dan  mekanisme  yang  telah  dilakukan sebelum hak guna usaha ini keluar, antara lain : a. PT.  Mutiara  Agam  adalah  badan  hukum yang telah memenuhi persyaratan
memperoleh  hak  guna  usaha  atas  tanah negara, menurut peta situasi khusus tanggal 20  Mei  1990  nomor  01/1990  seluas  8.625 hektare berasal dari tanah ulayat nagari dan tanah kawasan hutan, yang telah dilepaskan berdasarkan  Surat  Penyerahan  Tanah Ulayat Nagari tanggal 19 agustus 1983 dan surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  RI tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 258/Kpts- II/1987,  terletak  di  desa  Ujung  Labung,
Masang,  Labuhan,  Muara  Putus  dan Subang-Subang, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. b. Tanah tersebut dikuasai oleh pemohon (PT.
Mutiara Agam) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat  I  Sumatera  Barat  tanggal  19 Agustus 1986 Nomor SK. 525.26-275-1986 Jo.  Tanggal  21  Januari  1988  Nomor 14/Sekr/BKPMD 1988, tentang izin
Pencadangan  tanah  serta  izin  lokasi  dan pembebasan  tanah  kepada  PT.  Mutiara Agam  atas  tanah  seluas  10.075  hektare untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
c. Menteri  Pertanian  RI  dalam  suratnya tanggal 9 Juli 1984 Nomor KB. 320/457/Mentan/VII/1984 telah memberikan persetujuan prinsip kepada PT. Mutiara Agam untuk mengusahakan komoditi  kelapa  sawit  diatas  tanah  seluas 10.000 hektare.
d. Panitia  Pemeriksaan  Tanah  (Panitia  B) Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  risalahnya tanggal  20  september  1988  jo.  Tanggal  9
Mei 1990 pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan Hak Guna Usaha PT. Mutiara Agam atas tanah seluas 8.625 hektarte.
e. Gubernur  Kepala  Daerah  Tk.  I  Sumatera Barat  dalam  surat  pengantarnya  tanggal  8 September  1990  Nomor  540.1.738/HAT- BPN/1990  mengusulkan  agar  kepada  PT. Mutiara  Agam  dapat  diberikan  Hak  Guna Usaha atas tanah seluas 8.625 hektare untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
f. Team  Pertimbangan  Hak  Guna  Usaha Perkebunan  Besar  dalam  suratnya  tanggal 15 Juni 1991 Nomor 08/Tim HGU/Pert/91, telah  menyampaikan  pertimbangan  kepada Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  agar permohonan  PT.  Mutiara  Agam  dapat disetujui untuk dikabulkan, dengan diberikan  Hak  Guna  Usaha  selama  35 tahun, atas tanah seluas 8.625 hektare untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit.
g. Berdasarkan  hal-hal  yang  tersebut  di  atas dan  mengingat  fungsi  perkebunan  sebagai penghasil devisa negara serta sesuai dengan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang ekonomi dan pembangunan, maka dipandang  telah  memenuhi  syarat-syarat untuk  memberikan  Hak  Guna  Usaha  atas tanah  negara  tersebut  kepada  PT.  Mutiara Agam dalam hal ini pemohon.
Pada keputusan ini, pemberian hak guna usaha  tersebut  disertai  syarat  dan  ketentuan sebagai berikut :
a. Penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan  untuk  memenuhi  ketentuan- ketentuan  Peraturan  Menteri  Pertanian  dan Agraria Nomor 11 tahun 1962 jo. Nomor 2 tahun  1964  yang  telah  diubah  dengan Peraturan Bersama Menteri Pertanian tanggal  20  Agustus  1969  nomor  8  tahun 1969 dan Nomor 2/Pert/OP/8/1969.
b. Luas  dan  batas-batas  yang  pasti  dari  tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini adalah ditentukan berdasarkan hasil pengukuran  dari  Instansi  Badan  Pertnahan Nasional  sebagaimana  tersebut  dalam gambar situasi khusus tanggal 20 Mei 1990 Nomor 01/1990.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
c. Apabila  didalam  areal  yang  diberikan dengan  hak  guna  usaha  ini  ternyata  masih terdapat  pendudukan/penggarapan  rakyat secara  menetap  dan  dilindungi  Undang- Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan
tanggungjawab  sepenuhnya  dari  penerima hak  untuk  menyelesaikan  dengan  sebaik- baiknya  menurut  ketentuan  peraturan  yang berlaku.
d. Tanah  yang  diberikan  dengan  hak  guna usaha  ini  harus  dipergunakan  untuk  usaha perkebunan dengan tanaman kelapa sawit.
e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan,  peruntukan  dan  segala  bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan  hak  guna  usaha  atas  tanah perkebunan tersebut diperlukan izin terlebih dahulu  dari  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional.
f. Penerima hak guna usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlantarnya pengusahaan/kelestarian tanah tersebut,
serta  menjaga  dari  setiap  kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga.
g. Hak  guna  usaha  ini  mulai  berlaku  sejak tanggal  didaftarkan  pada  kantor  pertanahan kabupaten  yang  bersangkutan  dan  akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
h. Hak  guna  usaha  ini  akan  diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun, apabila  pada  waktunya  kelak  menurut penilaian  pemerintah  tanah  perkebunan dengan hak guna usaha ini telah diusahakan dengan  baik  dan  memenuhi  persyaratan- persyaratan yang ditentukan.
Dapat  diurutkan  mengenai  mekanisme peralihan tanah ulayat Nagari Tiku Limo Jorong kepada PT. Mutiara Agam antara lain :
a. Pada tahun 1983, Nagari Tiku Limo Jorong mempersilahkan  kepada  investor  untuk mengelola  tanah  yang  ada  di  Nagari  Tiku Limo  Jorong,  guna  memajukan  daerah tersebut karena pada masa itu Nagari Tiku Limo  Jorong  merupakan  daerah  terisolir, dan terdapat suatu kesepamahan kepada PT.
Mutiara  Agam,  ninik  mamak  Nagari  Tiku Limo  Jorong  pun  melakukan  penyerahan tanah  ulayat  nagari  tersebut  kepada  PT. Mutiara  Agam  dengan  melalui  Surat Penyerahan Tanah Ulayat Nagari tanggal 19 agustus 1983 dan pelepasan tanah kawasan hutan  melalui  surat  Keputusan  Menteri Kehutanan  RI  tanggal  25  Agustus  1987 Nomor 258/Kpts-II/1987.
b. Tanah tersebut dikuasai oleh pemohon (PT.
Mutiara Agam) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat  I  Sumatera  Barat  tanggal  19 Agustus 1986 Nomor SK. 525.26-275-1986
Jo.  Tanggal  21  Januari  1988  Nomor 14/Sekr/BKPMD 1988, tentang izin Pencadangan  tanah  serta  izin  lokasi  dan pembebasan  tanah  kepada  PT.  Mutiara Agam  atas  tanah  seluas  10.075  hektare untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
c. Kemudian Menteri Pertanian juga memberikan persetujuan prinsip kepada PT. Mutiara  Agam  melalui  Surat  Menteri Pertanian RI Nomor KB.320/457/Mentan/VII/1984.
d. Dibentuklah  Panitia  yang  dinamakan Panitia  Pemeriksaan  Tanah  (Panitia  B) Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  risalahnya tanggal  20  september  1988  jo.  Tanggal  9 Mei 1990 pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan Hak Guna Usaha PT. Mutiara Agam atas tanah seluas 8.625 hektarte.
e. Team  Pertimbangan  Hak  Guna  Usaha Perkebunan  Besar  dalam  suratnya  tanggal 15 Juni 1991 Nomor 08/Tim HGU/Pert/91, telah  menyampaikan  pertimbangan  kepada Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  agar permohonan  PT.  Mutiara  Agam  dapat disetujui untuk dikabulkan, dengan diberikan  Hak  Guna  Usaha  selama  35 tahun, atas tanah seluas 8.625 hektare untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit.
f. Kemudian  keluarlah  Keputusan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  : 14/HGU/1991  tentang  Pemberian  Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## B.  Manfaat  yang  Dapat  Diperoleh  Oleh  Si Pemilik Tanah Ulaya
Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat Nagari  Tiku  Limo  Jorong  sebagaimana  yang disebutkan  oleh  Bapak  Agusmaidi  bahwa diberikan kompensasi sebagaimana berdasarkan peraturan  pemerintah  yaitu  peraturan  menteri perkebunan, perusahaan tersebut wajib membangun plasma, yang saat ini luas nya 3.000 hektare  plasma.  Perkebunan  rakyat  3.000 hektare  ini  dari  PT.  Mutiara  Agam  dengan bantuan  teknis,  yang  dikelola  oleh  masyarakat sekitar.  Dan  juga  terdapat  perjanjian-perjanjian tidak  tertulis  lainnya  pada  masa  itu,  seperti adanya penyerahan uang kepada beberapa orang tertentu,  serta  diperbolehkannya  untuk  bekerja di PT. Mutiara Agam.
Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pada pasal  58  ayat  1,  perusahaan  perkebunan  yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan  kebun  masyarakat  sekitar  paling rendah  seluas  20%  (dua  puluh  perseratus)  dari total  luas  areal  kebun  yang  diusahakan  oleh perusahaan perkebunan.
Lebih  lanjut,  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengingatkan kalangan pengusaha  kelapa  sawit  agar  membangun perkebunan  plasma  untuk  masyarakat.  Ia menyatakan,  Kewajiban  plasma  ini  harus ditegaskan  agar  kesenjangan  ekonomi  tidak melebar.  Bagi  yang  belum  mengalokasikan plasma  agar  segera  dilaksanakan.  Setiap pengusaha  perkebunan  diharuskan  membangun plasma  seluas  20%  dari  luas  konsesi  hak  guna usaha. Karena itu, Sofyan memastikan BPN siap membantu  pengusaha  jika  mengalami  kendala dalam  sertifikasi  lahan.  Pola  kemitraan  plasma merupakan amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.
Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan  dengan  menggunakan  perkebunan besar sebagai perusahaan inti yang membimbing perkebunan  rakyat  disekitarnya  sebagai  plasma melalui  lembaga  koperasi  dalam  suatu  sistem
kerjasama  yang  saling  menguntungkan,  saling mengisi,  utuh  dan  berkesinambungan.  Hak-hak petani peserta :
1. Memperoleh  bimbingan  teknis  budidaya tanaman  dan  non  teknis  dari  Dinas  yang membidangi perkebunandanperusahaan sebagai perusahaan  inti.  Bimbingan  dapat  teknis budidaya  tanaman  kelapa  sawit  dan  non teknis  organisasi  (kelembagaan)  sampai dengan  manajemen  ekonomi  rumah  tangga petani.
2. Memperoleh  kredit  investasi  perkebunan pengembangan  kebun  plasma  dan  subsidi bunga  kredit  dari  pemerintah  (apabila pendanaan  dari  pemerintah  sudah  ada, apabila belum dengan bunga komersiil).
3. Mendapatkan  kesempatan  bekerja  di  kebun inti dan kebun plasma, sebagai tenaga kerja dengan  status  PTT,  sesuai  dengan  formasi. Apabila yang bersangkutan promosi sebagai karyawan tetap s/d staf tidak dibenarkan lagi sebagai  petani  peserta  plasma  (sesuai peraturan  perusahaan,  karyawan  tetap  tidak dibenarkan memiliki plasma).
4. Memperoleh  sertifikat  lahan  kebun  plasma secara  bersama-sama  dalam  satu  desa  atau kelompok  tani  dalam  bentuk  sertifikat  hak guna usaha.
5. Membentuk kelompok tani, yang selanjutnya berkembang  menjadi  lembaga  koperasi, dengan dibimbing perusahaan inti. Koperasi dapat melakukan pengawasan pembangunan dan  perawatan   kebun,  produksi  (panen), perlakukan grading, pemupukan, dan pengawasan pekerjaan lainnya di lapangan. Mitra usaha berkewajiban :
1. Memiliki  perkebunan  dan  atau  fasilitas pengelola  yang  dapat  menampung  hasil perkebunan
2. Melaksanakan  pengembangan  perkebunan petani  peserta,  sesuai  dengan  petunjuk operasional  dan  standar teknis yang ditetapkan  oleh  Departemen  Pertanian Direktur Jenderal Perkebunan
3. Bertindak  sebagai  avalis  untuk  pembiayaan pengembangan perkebunan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
4. Mengikut  sertakan  perkebunan  secara  aktif dalam proses pengembangan perkebunan.
5. Membina  secara  teknis  dan  management para  pekebun  agar  mampu  mengusahakan kebunnya baik masa pengembangan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman 6. Membeli  hasil  kebun  dengan  harga  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun
7. Menyelenggarakan  proses  pelaksanaan  dan pengembalian kredit perkebunan.
Masyarakat sekitar yang penulis wawancarai,  yaitu  bapak  Aris  mengatakan bahwa  ia  menerima  kemitraan  plasma  ini  satu kali  dalam  satu  tahun.  Hasil  yang  diterima berdasarkan banyaknya hasil panen dari kebun plasma masyarakat tersebut. Diberikan berdasarkan  satu  kepala  keluarga,  sebesar  Rp. 10.000.000  atau  apabila  hasil  panen  sedikit  ia menerima  sebesar  Rp.  5.000.000.  Warga lainnya  yaitu  bapak  Zal  juga  menyatakan  hal yang sama seperti bapak Aris tadi, ia menerima satu  kali  dalam  satu  tahun  yang  biasanya sebesar  Rp.  10.000.000.  Menurut  kedua  orang warga  ini,  pada  umumnya  semua  masyarakat pribumi  Nagari  Tiku  Limo  Jorong  menerima hasil dari kemitraan plasma tersebut.
Ditambahkan lagi oleh bapak Amsurman  dt.  Nan  kodorajo  perwakilan  dari PT.  Mutiara  Agam,  pada  saat  itu  penyerahan tanahnya dilakukan tanpa melakukan ganti rugi, dengan tujuan dapat memajukan daerah Nagari Tiku  Limo  Jorong,  tetapi  ada  juga  beberapa perjanjian  yang  tidak  tertulis  seperti  beberapa warga  diperbolehkan  untuk  bekerja  di  PT. Mutiara Agam. Serta dibuatkan plasma kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ada, dengan luas 3.000 hektare.
Manfaat  yang  didapat  oleh  pemilik tanah  ulayat  ini  yang  merupakan  tanah  ulayat nagari,  dan  dikuasai  oleh  Nagari  Tiku  Limo Jorong bisa terlihat dari meningkatnya perekonomian  warga  dengan  adanya  PT. Mutiara  Agam,  ditambah  dengan  hadirnya kemitraan plasma. Kemudian warga
mendapatkan  lapangan  pekerjaan,  serta  akses menuju  Nagari  Tiku  Limo  Jorong  lebih  lancar dan mudah dengan adanya pembangunan jalan beraspal,  sehingga  Nagari  Tiku  Limo  Jorong tidak menjadi daerah terisolir lagi.
C. Kedudukan Tanah Ulayat Disaat
Penggunaan  Hak  Guna  Usaha  dan Setalah Berakhirnya Hak Guna Usaha
Tanah yang saat ini digunakan oleh PT. Mutiara  Agam  sebelumnya  merupakan  tanah ulayat  nagari  Tiku  Limo  Jorong,  dan  pada  saat penggunaan  hak  guna  usaha  saat  ini  tidak berstatus  sebagai  tanah  ulayat  nagari,  yaitu sudah menjadi hak guna usaha . Hak guna usaha ini  nantinya  akan  berakhir  pada  tanggal  31 desember  2026  seperti  yang  tercantum  dalam Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor : 14/HGU/1991 Tentang Pemberian Hak Guna  Usaha  Atas  Nama  PT.  Mutiara  Agam. Bapak Amsurman dt. Nan Kodorajo perwakilan dari PT. Mutiara Agam menyatakan, mengingat berdasarkan  peraturan  yang  ada  ,  tanah  ini apabila sudah berakhir masa hak guna usaha nya akan  kembali  diambil  alih  oleh  pemerintah, tetapi  nanti  juga  akan  dilakukan  semacam mufakat  kembali  dengan  ninik  mamak  dan masyarakat  Nagari  Tiku  Limo  Jorong,  apakah akan  diperpanjang  kembali  hak  guna  usaha tersebut  atau  tidak.  Kedudukan  tanah  tersebut sekarang  dalam  hak  guna  usaha  sesuai berdasarkan keputusan tahun 1991, tidak dalam bentuk ulayat.
Sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak Pakai Atas Tanah pada pasal 12 ayat (1) huruf g dan h yang berbunyi :
g.  menyerahkan  kembali  tanah  yang  diberikan dengan  hak  guna  usaha  kepada  negara  sesudah hak guna usaha tersbut hapus.
h. menyerahkan sertifikat hak guna usaha  yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Disebutkan  dalam  Pasal  26  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sesudah  jangka  waktu  hak  guna  usaha  atau perpanjangannya  berakhir  kepada  pemegang hak  dapat  diberikan  pembaharuan  hak  guna usaha diatas tanah yang sama.
Pendapat  berbeda  disampaikan  oleh Bapak Agusmaidi Sidi Bandaro selaku sekretaris Kerapatan  Adat  Nagari  menyatakan,  bahwa kami merasa tidak ada menyerahkan tanah ini ke pemerintah,  penyerahannya  langsung  diberikan kepada  PT.  Mutiara  Agam  dari  Nagari  Tiku Limo  Jorong,  jadi  tanah  ini  nanti  nya  memang kembali  ke  bentuk  semula  yaitu  tanah  ulayat nagari.  Mengenai  apakah  akan  dilakukan perpanjangan  atau  tidak  atas  hak  guna  usaha oleh PT. Mutiara Agam nantinya akan dilakukan perundingan,  apabila  merasa  cocok  kembali tentu  nya  akan  diperpanjang  kembali,  pada prinsipnya masyarakat Nagari Tiku Limo Jorong memang  menginginkan  untuk  diperpanjang, karena  di  sisi  lain  masyarakat  merasakan  ada manfaat  nya  untuk  masyarakat  Nagari  Tiku Limo Jorong itu sendiri.
Bapak  Agusmaidi  menyatakan  juga berpegang  kepada  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi :
(1) Terhadap  tanah  ulayat  yang  terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang,
berdasarkan persetujuan dari penguasa dan atau pemilik tanah ulayat semula;
(2) Terhadap  tanah  ulayat  yang  terdaftar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berakhir,  maka  pengaturan  pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
diserahkan  kepada  penguasa  dan  atau pemilik tanah ulayat semula.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1. Tanah  yang  dipergunakan  oleh  PT. Mutiara  Agam  sebagai  hak  guna  usaha ini  dulunya  merupakan  tanah  ulayat nagari Tiku Limo Jorong. Berawal pada tahun  1983  dengan  cara  penyerahan
tanah  hanya  melalui  Nagari  Tiku  Limo jorong  langsung  kepada  PT.  Mutiara Agam,  oleh  ninik  mamak  dengan  Surat Pernyataan  Penyerahan  Tanah  Ulayat Nagari  tanggal  19  Agustus  1983. Kemudian  barulah  mulai  berlaku  hak guna usaha dari tahun 1991 dan berakhir pada  tanggal  31  desember  2026,  sesuai dengan  jangka  waktu  hak  guna  usaha yaitu  35  tahun.  Tercantum  di  dalam Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam.
2. Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat Nagari  Tiku  Limo  Jorong  saat  ini terdapat 3.000 hektare kemitraan plasma yang  diberikan  oleh  PT.  Mutiara  Agam kepada  masyarakat  Nagari  Tiku  Limo Jorong  dan  dikelola  oleh  masyarakat. Manfaat  lainnya  yaitu  dengan  adanya PT.  Mutiara  Agam  ini  perekonomian masyarakat  Nagari  Tiku  Limo  Jorong menjadi  meningkat  karena  terbukanya lapangan  pekerjaan,  beberapa  warga sekitar  dapat  bekerja  di  PT.  Mutiara Agam,  serta  akses  jalan  menuju  Nagari Tiku  Limo Jorong menjadi lancar, yang mana  nagari  ini  dulunya  adalah  daerah terisolir.
3. Kedudukan tanah yang saat ini dipergunakan  oleh  PT.  Mutiara  Agam adalah hak guna usaha dan apabila sudah berakhir  maka  akan  kembali  menjadi bentuk  semula  namun  tentunya  akan dilakukan  perundingan  antara  PT. Mutiara Agam beserta pihak Nagari Tiku Limo Jorong, apakah nantinya akan tetap dilanjutkan.  Berdasarkan  keterangan sekretaris  kerapatan  adat  nagari  Tiku
Limo Jorong, pada prinsipnya masyarakat ingin memperpanjang kembali  apabila  nantinya  sudah  habis masa waktunya.
A. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan oleh penulis :
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
1. PT.  Mutiara  Agam  dapat  melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pemilik hak  guna  usaha,  seperti  yang  telah disebutkan  pada  Keputusan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  : 14/HGU/1991  tentang  Pemberian  Hak Guna  Usaha  Atas  Nama  PT.  Mutiara Agam. Dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang mengatur mengenai hak guna usaha.
2. Masyarakat dapat memanfaatkan kemitraan  plasma  yang  diberikan  oleh
PT. Mutiara Agam sebaik-baiknya sehingga  dapat  menghasilkan  hasil  yang bisa  lebih  memajukan  perekonomian masyarakat  Nagari  Tiku  Limo  Jorong, sehingga  dapat  merasakan  manfaat  dari adanya  perusahaan  tersebut  di  daerah mereka..  Dan  untuk  perusahaan  dapat memberikan pendampingan kepada
perusahaan  plasma  sebagai  perusahaan inti. 3. Sebaiknya dilakukan perundingan kembali  oleh  pihak  PT.  Mutiara  Agam dan  Nagari  Tiku  Limo  Jorong.  Karena terlihat  disini  perbedaan  pendapat  antara PT. Mutiara Agam dan Nagari Tiku Limo Jorong, bahwa apabila nantinya hak guna usaha  ini  sudah  berakhir.  Pihak  PT. Mutiara Agam menyebutkan bahwa tanah tersebut akan diambil alih oleh
pemerintah dikarenakan statusnya sekarang  hak  guna  usaha,  berdasarkan peraturan yang ada sebelum menjadi hak guna  usaha  tanah  tersebut  dikuasai  oleh negara.  Sedangkan  pihak  Nagari  Tiku Limo  Jorong  beranggapan  tidak  pernah merasa  menyerahkan  tanah  tersebut kepada  pemerintah,  penyerahannya  saat itu  langsung  kepada  PT.  Mutiara  Agam sehingga  tanah  tersebut  nantinya  akan kembali  ke  bentuk  semula  yaitu  tanah ulayat nagari Tiku Limo Jorong.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ali,Zainduddin,  2009, Metode  Penelitian Hukum , Sinar grafika, Jakarta Harsono,Boedi,    2008, Hukum  Agraria Indonesia  :  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, da Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta.
Sarkawi  ,  2014, Hukum  Pembebasan  Tanah Hak  Milik  Adat  Untuk  Pembangunan Kepentingan  Umum ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta
Sutedi, Adrian,  2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
Syarifuddi, Amir, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat
Minangkabau , Gunung Agung, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  no.  16  tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Peraturan  Daerah  Sumatera  Barat  No.9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai atas tanah
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
Undang-Undang  No.  26  tahun  2007  tentang Penataan ruang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999.
Peraturan  Pemerintah  nomor  24  tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah
Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1998 tentang Perubahan HGB atau Hak Pakai atas Tanah Untuk Rumah
Tinggal  yang  Dibebani  Hak  Tanggungan Menjadi Hak Milik.
Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 14/HGU/1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mutiara Agam
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  RI nomor 258/Kpts-II/1987
Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor
SK.525.26-275-1986
jo.
Nomor
14/Sekr/BKPMD 1988 tentang izin
pencadangan tanah serta izin lokasi dan
pembebasan tanah kepada PT.
Mutiara Agam
Surat Menteri
Pertanian RI Nomor KB.320/457/Mentan/VII/1984 Surat  Persetujuan  Ketua  Badan  Koordinasi Penanaman Modal Nomor
124/I/PMDN/1986 jo.
Nomor
336/III/PMDN/1991
Surat  Kepala  Dinas  Perkebunan  Provinsi Sumatera Barat Nomor 525.30/784/525.3/88
Surat  Pengantar  Gubernur  Kepala  Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 540.1.738/HAT-BPN/1990 C.Website
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c l6522/tanah-ulayat http://industri.bisnis.com/read/20170202/99/ 625318/sofyan-djalil-pengusaha-sawit- wajib-bangun-kebun-plasma https://www.slideshare.net/bundatea/kebun- plasma-pola-kemitraan http://www.agamkab.go.id/?agam=profil