Vol. 6. No. 1  (2023) 83-94 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pascaperceraian Menurut
Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Safira Nafa Khairina, Farkhani
Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
Email: safiranafa15@gmail.com , farkhani@iainsalatiga.ac.id
Submitted: Reviewed: Revised: Published: 02-05-2023 04-07-2023 20-07-2023 27-07-2023 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.615

## Abstract
Marriage has legal consequences as well as divorce. divorce in addition to having an impact on husband and wife also has an impact on children because children's rights cannot be fulfilled in full which greatly impacts the child's future life. Parental responsibility does not stop just because of divorce. After divorce, both parents are still obliged to carry out their responsibilities such as providing proper care, education and  maintenance, so that  children continue  to  grow  and  develop  as  they  should.  However,  in  reality, many children do not get the right to proper care, maintenance and education, the court only becomes a competition for ex-husbands and wives to win their rights but their obligations are neglected. Therefore, protection  efforts  are  needed  so  that  children's  rights  are  not  neglected.  This  type  of  research  is qualitative  research  with  a  normative  juridical  approach,  namely  exploring  data  from  the  literature aspect. The results showed that the Law has regulated and protected the rights of children after divorce. The mother is more entitled to maintain the child when the child is not yet mumayyiz or not yet 12 years old and the father is responsible for the cost of maintaining the child but it can change according to the court's decision, so divorce is not the reason for neglecting the protection and maintenance of children. If these provisions are violated, it has violated Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and can be subject to civil and criminal sanctions.

## Keywords: Fulfillment of Obligations, Protection and Maintenance of Children, Divorce Abstrak
Pernikahan menimbulkan akibat hukum begitu juga  dengan perceraian. perceraian selain  berdampak kepada suami istri juga berdampak kepada anak karena hak-hak anak tidak dapat terpenuhi secara utuh yang  sangat  berdampak  pada  kehidupan  anak  kedepanya.  Tanggung  jawab  sebagai  orang  tua  tidak terhenti begitu saja hanya karena perceraian. Setelah perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya  seperti  memberikan  pengasuhan,  pendidikan,  dan pemeliharaan yang layak, sehingga anak tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun kenyataanya  banyak  anak  yang  tidak  mendapatkan  hak  pengasuhan,  pemeliharaan,  dan  pendidikan secara layak, pengadilan hanya menjadi ajang kompetisi para mantan suami istri guna memenangkan hak-haknya namun yang menjadi kewajibanya justru terabaikan. Maka dari itu perlu upaya perlindungan
agar  hak-hak  anak  tidak  terabaikan.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggali data dari aspek kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Perundang-Undangan telah mengatur dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Ibu yang lebih berhak memelihara anak ketika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak namun dapat berubah sesuai dengan putusan  pengadilan,  dengan  begitu  perceraian  bukanlah  alasan  terabaikanya  perlindungan  dan pemeliharaan anak. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka telah menyalahi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.
Kata Kunci: Pemenuhan Kewajiban, Perlindungan dan Pemeliharaan Anak, Perceraian

## A. PENDAHULUAN
Telah  menjadi  sunnatullah  bahwasanya  manusia  ditakdirkan-Nya  dengan  berpasang- pasangan sehingga adanya kehendak keduanya untuk hidup bersama. Dan dapat direalisasikan melalui  pernikahan.  Dalam  pernikahan  keduanya  dapat  merajut  kasih  sayang,  ketentraman, yang  penuh  rahmat  demi  mewujudkan  cita-cita  menjadi  keluarga  yang  Sakinah  mawaddah warrahmah hal ini sesuai dengan firman Allah  dalam Surat Ar-Rum ayat 21:
ِهِتََٰياَء ْنِمَو
ۦ ٓ ْنَأ َقَلَخ مُكَل ْنِ م ْمُكِسُفنَأ اًجََٰوْزَأ ا وُ نُكْسَتِ ل ۟ اَهْ يَلِإ َلَعَجَو مُكَنْ يَ ب ًةَّدَوَّم ًةَْحَْرَو ۟ َّنِإ ِف َكِلََٰذ تََٰياَءَل مْوَقِ ل

## َنوُرَّكَفَ تَ ي
Artinya:
“ Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia  menciptakan  pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Allah)  bagi  kaum yang berpikir ”. 1
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwasanya  seperti  itulah  suasana  pernikahan  bagaimana seharusnya  pasangan  suami  istri  menjalankan  rumah  tangga.  Dengan  suasana  kasih  sayang maka  akan  menimbulkan  ketentraman  dan  keberlanjutan  pernikahan  dapat  terjalin sebagaimana  mestinya.  Sehingga  siap  dan  mampu  dalam  menghadapi  misi  rumah  tangga selanjutnya yaitu menghadirkan keturunan yang berkualitas yang Tangguh dalam kehidupan di dunia dan menjadi anak sholeh/ sholehah yang melanjutkan jihad bangsa dan agama.
Perkawinan diadakan guna membentuk keluarga, yang didalamnya terdapat ketenangan jiwa (sakinah) antara suami istri, kemudian memperoleh kebahagiaan dan kerukunan bersama anak famili (mawaddah), serta di dalamnya terdapat kasih sayang yang tulus dirasakan bersama anak  keturunanya  (rahmah).  Upaya  mencapai  tujuan  pernikahan  tersebut  tidak  lain  adalah selalu  mengaplikasikan  petunjuk  Allah  Swt.  dalam  setiap  aktivitas  rumah  tangga  yang  harus
1 AL-QUR’ANULKARIM (Surat Alr-Rum:21) (Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi, 2017).
diterapkan  oleh  pasangan  suami  istri. 2 Sehingga  siap  untuk  menghadapi  perjalanan  rumah tangga selanjutnya khususnya dalam mendidik anak keturunanya.
Mewujudkan  keturunan  yang  shaleh/  shalehah  merupakan  tujuan  disyariatkan pernikahan  dan  merupakan  impian  bagi  tiap-tiap  keluarga.  Dan  merupakan  kewajiban  yang harus  diusahakan  dalam  tiap  rumah  tangga.  Untuk  mewujudkan  kewajiban  tersebut  maka diperlukan suasana kasih sayang dan tenteram dalam rumah tangga yang tidak keluar dari nilai- nilai keislaman. Hal ini bukan semata untuk kepentingan suami istri tetapi lebih utama untuk kepentingan anak keturunan. Maka dalam rumah tangga suami istri harus bisa menahan ego masing-masing  dan  saling  bekerjasama  dalam  mewujudkan  rumah  tangga  agar  pernikahan berlangsung lama dan dapat terhindar dari  keretakan rumah tangga. 3
Setiap  pernikahan  pastilah  memiliki  masalah  namun  dengan  pernikahan  tersebut merupakan  sarana  bagi  pasangan  suami  istri  untuk  saling  menguatkan,  saling  berkolaborasi, saling  menutupi  kekurangan,  dan  saling  menahan  ego  masing-masing  untuk  mewujudkan hakikat pernikahan yang diridhoi oleh Allah Swt. Sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak menjalankan tugasnya dan keluar dari jalur yang disyariatkan agama maka pernikahan tersebut sudah tidak utuh lagi dan keluar dari petunjuk Allah Swt.
Jalinan Kerjasama antar orang tua dapat terwujud secara utuh apabila keduanya masih terikat dalam hubungan suami istri secara sah dengan demikian maka peranan orang tua dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun harapan tersebut tidak dapat terwujud apabila terjadi keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian yang dampak buruknya sangat berlaku terhadap  anak,  anak  tidak  dapat  merasakan  indahnya  kasih  sayang  kedua  orang  tuanya  dan perjalanan  hidupnya  tidak  disertai  dengan  pengasuhan  secara  utuh  yang  hal  ini  sangat berdampak pada mentalnya.
Oleh karena itu islam menyuruh kita untuk jangan sampai salah dalam memilih pasangan agar terhindar dari keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian yang merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. Yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri namun lebih banyak berdampak kepada anak karena hak-hak anak tidak dapat terpenuhi secara utuh yang akan berdampak pada kehidupan anak kedepanya. Karena korban terbesar dari perceraian adalah anak.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggali data dari aspek kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji menamakan dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum  kepustakaan 4 . Sedangkan
2 Nashrun  Jauhari  Ratna  Suraiya,  “MEMILIH  CALON  PASANGAN  SUAMI-ISTRI  DALAM  PERKAWINAN ISLAM(Tinjauan Psikologi KeluargaIslam),” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 4, no. 2 (2019): hlm. 109.
3 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 176-177.
4 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu  Tinjauan  Singkat),  (Jakarta: Rajawali  Pers,  2001),  hm.  13-14.  Jonny    Ibrahim, Teori,  Metode,  dan  Panelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang: Bayumedia Publishng, 2007), hlm. 300
Soetandyo  Wignjosoebroto  menuliskan  penelitian  hukum  doktrinal, 5 dan  Sunaryati  Hartono menyebut penelitian hukum normatif. 6 Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan literatur tentang asas-asas, konsep, serta prinsip 7 yang mengatur tentang pemenuhan hak perlindungan dan pemeliharaan anak pascaperceraian menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Kemudian dilakukan analisa berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder secara kualitatif.
.
C. PEMBAHASAN
Perceraian Suami Istri
Istilah “Perceraian” terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 disebutkan bahwasanya “perkawinan  dapat  putus  karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan  pengadilan”.  Jadi istilah “perceraian” secara yuridis yaitu putusnya perkawinan yang mengakibatkan terputusnya hubungan suami istri. 8 Istilah Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif perceraian menunjukkan adanya:
a. Tindakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  suami  istri  untuk  memutus  hubungan perkawinan diantara mereka
b. Peristiwa  hukum  yang  memutuskan  hubungan  suami  dan  istri,  yaitu  kematian  suami/istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan pasti dan ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa
c. Putusan  hukum  yang  diputuskan  oleh  pengadilan  yang  berakibat  hukum  putusnya hubungan perkawinan suami istri.
Perceraian dalam istilah Fiqh disebut dengan “talak” yang memiliki arti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian” dalam  istilah Fiqh juga  disebut  sebagai  “ Furqah ”  yang  artinya bercerai atau “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah tersebut dipakai oleh para ahli Fiqh sebagai satu istilah yaitu perceraian suami istri. 9
Perceraian  merupakan  bagian  dari  perkawinan,  dikarenakan  tidak  ada  perceraian  jika tidak bermula dari perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berumah tangga antara  suami  istri,  sedangkan  perceraian  merupakan  akhir  dari  kehidupam  bersuami istri/berumah tangga. 10 Dalam pasal 1 UU  no. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah “Ikatan lahir batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  Bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”. 11 dengan begitu maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan terhentinya hubungan suami istri (rumah tangga) dihadapan Tuhan.
5 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan DInamika Masalahnya , (ed.) Ifdhal Kasim , et. all , (Jakarta: Elsam Huma: 2002), hlm. 147
6 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20 , (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 139
7 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian , (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), hlm. 23
8 Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.
9 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, hlm. 16–17.
10 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162.
11 “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Indonesia, 1974).
Setiap orang menghendaki kehidupan pernikahan yang Bahagia dan sesuai dengan tujuan agamanya,  akan  tetapi  tidak  sedikit  masyarakat  yang  tidak  mampu  mewujudkan  pernikahan yang ia cita-citakan sehingga tidak mampu mempertahankan pernikahan yang berujung pada perceraian.
Islam  secara  rinci  telah  memberikan  ketentuan  mengenai  hak  dan  tanggung  jawab pasangan  suami  istri  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  pernikahan  yaitu  membina  keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Apabila diantara suami istri berbuat diluar hak dan tanggung jawabnya  maka  Islam  telah  memberikan  petunjuk  bagaimana  cara  mengatasinya.  Namun apabila  rumah  tangga  tersebut  telah  mengalami  kerusakan  yang  tidak  dapat  diatasi  dengan cara-cara  yang  telah  ditentukan,  maka  Islam  memperbolehkan  adanya  perceraian,  namun perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. 12
Hadhanah (Pemeliharaan Anak)
Hadhanah  menurut  Bahasa  berarti  melakukan  sesuatu  dekat  tulang  rusuk  seperti menggendong  atau  meletakkan  sesuatu dalam  pangkuan.  Seorang  ibu  waktu  menggendong, menyusukan, merawat anak, erat kaitanya dengan makna tersebut. Hadhanah menurut istilah adalah tugas menjaga dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai ia mampu mengatur dan menjaga dirinya sendiri. 13 Seorang anak pada usia tertentu memerlukan peran  orang  dewasa  dalam  upaya  tumbuh  kembangnya  baik  dalam  fisiknya  maupun  dalam pembentukan  akhlaknya  sehingga  peran  orang  dewasa  sangat  penting  untuk  pembentukan mental dan karakter seorang anak, maka  dari itu Islam sangat menekankan upaya  Hadhanah agar  jangan  sampai  terbengkalai.  Kewajiban  orangtua  dalam  mengasuh,  mendidik  anak haruslah  dilaksanakan,  apabila  keduanya  tidak  dapat  atau  tidak  layak  mengemban  tugas tersebut maka kedua orang tua berkewajiban dalam mencarikan pengasuh agar anak tersebut dapat tumbuh dengan pengasuhan yang baik dan tidak terjerumus pada hal yang negatif.
Tanggung  jawab  sebagai  orang  tua  tidak  terhenti  begitu  saja  hanya  karena  perceraian. Setelah  perceraian  kedua  orang  tua  tetap  berkewajiban  untuk  melaksanakan  tanggung jawabnya  seperti  memberikan  pengasuhan,  pendidikan,  tempat  tinggal  yang  layak,  sehingga anak tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, tidak terhalang oleh perceraian kedua orang tua mereka. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Hak lain yang melekat pada anak adalah termasuk kewajiban orang tua bagi anak yang termuat  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  4 disebutkan  bahwasanya:  “Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 14
12 Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian , hlm. 162.
13 Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , hlm. 166.
14 Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020): hlm. 9.

## Syarat Bagi yang melaksanakan Hadhanah
1. Baligh, Berakal
Hadhanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh karena itu yang diberi tanggung jawab haruslah orang yang sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatanya. Oleh karena itu ibu yang mengidap gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak mengemban tugas  hadhanah.  Ahmad  bin  Hanbal  menambahi  bahwasanya  yang  mengidap  penyakit menular tidak dapat melaksanakan hadhanah.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan
Seseorang  yang  mengemban  tugas  hadhanah  haruslah  mempunyai  kemampuan  dan kemauan dalam memelihara dan mendidik mahdun (anak yang diasuh), dan  tidak terikat dengan pekerjaan yang mengakibatkan terbengkalainya tugas hadhanah.
3. Amanah dan berakhlak baik
Seseorang  yang  mengemban  tugas  hadhanah  hendaklah  dapat  dipercaya  memegang Amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak berhak mengemban tugas hadhanah karena tidak dapat memberikan contoh yang baik serta tidak dapat mengarahkan kehidupan anak ke arah yang lebih baik.
4. Ibu Kandung (belum menikah lagi)
Jika yang melaksanakan hadhanah adalah ibu kandung maka disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Adanya persyaratan tersebut adalah  kekhawatiran bahwasanya suami  kedua tidak  rela  istrinya  disibukkan  mengasuh  anak  dari  suami  pertama.  Namun  persyaratan tersebut  tidak  berlaku  apabila  menikah  dengan  laki-laki  yang  menerima  kenyataan.  Ibnu Hazmin berpendapat bahwa  tidak gugur  hak hadhanah seorang ibu jika menikah  dengan laki-laki lain kecuali jika suami kedua jelas menolaknya.
5. Beragama Islam
Seorang nonmuslim tidak berhak ditunjuk sebagai pengemban hadhanah. Tugas mengasuh termasuk di dalamnya mendidik anak menjadi seorang muslim yang baik, hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

## Periode Hadhanah
Dalam literatur fiqh disebutkan dua periode bagi anak dalam kaitanya dengan hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz.
1. Periode sebelum mumayyiz
Bermula  dari  waktu  lahir  hingga  menjelang  umur  tujuh/  delapan  tahun.  Pada  umur tersebut secara umum anak belum memasuki usia mumayyiz, yang artinya anak belum dapat membedakan hal yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya. Pada periode ini setelah  semua  syarat  tercukupi  para  ulama  menyimpulkan  bahwasanya  pihak  ibu  lah yang berhak melanjutkan tugas hadhanah. Hal ini berdasarkan pada hadist nabi ketika seorang ibu mengadu kepada Rasulullah Saw dimana mantan suaminya hendak merebut anaknya  (yang  belum  mumayyiz)  kemudian  Rasulullah  Saw  bersabda:  “kamu  (Wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain” (H.R  Abu  Daud  dan  Ahmad).  Keputusan  Rasulullah  tersebut  dapat  ditafsirkan
bahwasanya anak pada usia tersebut lebih membutuhkan ibunya. Bahwa seorang ibu lebih memperlihatkan kasih sayang dan lebih mengerti kebutuhan anak (pengasuhan) pada usia tersebut.
2. Periode mumayyiz
Mumayyiz adalah mulai umur tujuh tahun hingga menjelang baligh berakal. Pada usia ini  anak  secara  sederhana  telah  mampu  membedakan  hal  yang  berbahaya  dan  yang bermanfaat  bagi  dirinya  sendiri.  Oleh  karena  itu  dianggap  bisa  menentukan  pilihanya sendiri untuk ikut dengan ibunya atau ayahnya. Seorang Wanita mendatangi Rasulullah dan  berkata  bahwa  mantan  suaminya  hendak  merebut  anaknya  yang  telah  mampu untuk mengangkat air di sumur, kemudian Rasulullah menghadirkan keduanya sekaligus anaknya  dan  mengadili:  “Hai  anak,  ini  ibumu  dan  ayahmu.  Pilihlah  yang  mana  yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya” lalu anak tersebut memilih ibunya. Dalam kasus lain  bilamana  pilihan  anak  tersebut  merugikan  sang  anak,  maka  Rasulullah  menolak melihat pilihan sang anak dan memutuskan berlainan dengan pilihan anak itu sendiri. Karena dalam kondisi tertentu pilihan anak dapat berlainan dengan kemashlahatanya. 15 Dalam  kasus  tersebut  dapat  dilihat  bahwasanya  prinsip  yang  menjadi  pertimbangan adalah  kepentingan  anak  itu  sendiri.  Jika  dalam  kondisi  pilihan  anak  tersebut  tidak menguntungkan,  maka  hakim  boleh  mengubah  putusan  dan  mengalihkanya  pada  yang  lebih maslahat bagi mereka.
Hak Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian
Setelah permasalahan pembagian siapa yang berhak mengemban tugas hadhanah, maka tugas kedua orang tua tidak terhenti sampai situ saja, keduanya tetap berkewajiban menjaga kelangsungan  hidup  anak  dengan  baik  permasalahan  pembiayaan,  pengasuhan,  pendidikan, dan  pemeliharaan  anak  tetap  menjadi  tanggung    jawab  keduanya  sesuai  dengan  yang  telah diamanatkan oleh pengadilan.
Disebutkan  dalam  pasal  41  UU  No.  1  tahun  1974  (UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan),  bahwasanya  ketika  terjadi  perceraian,  baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  dan  bahwa  bapak  yang  bertanggung  jawab  atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Kewajiban sebagai orang tua juga  melekat  pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  4 disebutkan  bahwasanya:  “Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. 16 Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  putusnya perkawinan  orang  tua  tidak  boleh  menjadi  alasan  terabaikannya  perlindungan  dan pemeliharaan anak.
Dalam  pasal  105  disebutkan  bahwasanya  yang  bertanggung  jawab  atas  biaya pemeliharaan anak adalah ayah dan bahwasanya ibu yang lebih berhak memelihara anak ketika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Kemudian ditegaskan kembali
15 Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , hlm. 181-182.
16 Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” hlm. 9.
dalam pasal 149 bahwasanya apabila perkawinan diputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Lalu dipertegas Kembali dalam pasal 156 bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. 17 Terkait dengan besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam dan hal pendidikan dan pemeliharaanya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak. 18 Dalam  pasal  2  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang  kesejahteraan  anak  telah merumuskan  hak-hak  anak  sebagai  berikut:  seorang  anak  berhak  untuk  mendapatkan kesejahteraan,  asuhan,  perawatan  dan  bimbingan  berdasarkan  kasih  sayang  baik  dalam keluarga  maupun  dalam  asuhan  khusus  agar  tumbuh  dan  berkembang  secara  wajar. 19 Anak berhak  untuk  mendapatkan  pengasuhan  dan  perawatan  dengan  sebaik-baiknya  dalam meningkatkan  kehidupan  sosialnya  sesuai  dengan  tumbuh  kembangnya,  serta  berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  lingkungan  yang  membahayakan,  menghambat  dan memberi kerusakan yang mengakibatkan tidak tumbuh secara wajar. Ada istilah mantan suami maupun mantan istri tetapi tidak ada istilah mantan anak, dalam perceraian anak lah memiliki kerugian paling besar dari perceraian kedua orang tuanya, meskipun bercerai orangtua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak sampai anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri.
Namun  pada  kenyataanya  sering  kita  temui  bahwasanya  anak  tidak  mendapatkan  hak pengasuhan,  pemeliharaan,  dan  pendidikan  secara  layak,  pengadilan  hanya  menjadi  ajang kompetisi  para  mantan  suami  istri  antara  menang  dan  kalah.  Justru  hak  pemeliharaan  anak menjadi negatif ketika telah masuk ke pengadilan. seperti kelalaian yang dilakukan ayah dalam memberikan nafkah.
Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:
1. Kewajiban  membiayai  anak  tidak  hilang  karena  putusnya  perkawinan  akibat  adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat  penghasilan  atau  menikah).  Kewajiban  membiayai  tetap  menjadi tanggungan ayah walaupun  pemeliharaan anak  tidak  padanya.  Dengan begitu ayah tetap mempunyai  kewajiban  untuk  membiayai  penghidupan  anak  walaupun  hak  pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
3. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
17 Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia” XIII (2016): hlm. 5.
18 Nora Andini, “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian  (Studi  Komparatif  Prespektf  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia),” Journal  of  Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2018): hlm. 5.
19 Hasep Saputra Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 11, no. 2 (2020): 485.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka  seorang  (mantan)  isteri  dapat  melakukan  permohonan  eksekusi  kepada  ketua Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Negeri  dimana  proses  perceraiannya  dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan  dari  pengadilan  tanpa  alasan  yang  patut,  maka  ketua  Pengadilan  akan mengeluarkan  Surat  Penetapan  yang  memerintahkan  untuk  melakukan  eksekusi  kepada panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan, maka  akan  dikeluarkan  surat  penetapan  oleh  ketua  pengadilan  yang  memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. 20
Tiga pihak yang dianggap berkontribusi dan berperan besar dalam menentukan terjamin atau  tidaknya  hak  pemeliharaan  anak,  khususnya  dalam  kasus  terjadinya  perceraian  antara orang tua, yakni:
1) Hakim di pengadilan
Hakim  tidak  menggunakan  hak  ex  officio,  tidak  memainkan  peran  secara  maksimal dimungkinkan karena tingkat kesadaran, dan dalam batas tertentu tingkat kemampuan.
2) Kebaikan orang tua (ayah)
Bapak  tidak  melaksanakan  isi  putusan  dengan  berbagai  alasan.  Seperti  kewajibanya membayar  nafkah  pemeliharaan  anak  dimungkinkan  karena  kurang  kesadaran  mengenai tanggung jawab, atau kurangnya ekonomi untuk membiayai hak pemeliharaan anak.
3) Keterlibatan istri/ibu ketika proses perceraian
Kaitanya dengan istri/ibu tidak memainkan perannya dalam arti tidak menghadiri sidang proses talak atau tidak memasukkan hak pemeliharaan anak dalam gugatan pada cerai gugat dan dimungkinkan karena kurang pemahaman terhadap perundang-undangan. 21
Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Melalaikan Kewajibanya Kepada Anak Setelah Bercerai Sering kita temui bahwasanya setelah persaingan sengit dalam perceraian dan pembagian hak  hadhanah,  masalah  muncul  kembali,  yaitu  lalainya  orang  tua  dalam  melaksanakan kewajibanya  dalam  memenuhi  hak  anak  setelah  bercerai.  Berdasarkan  data  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA),  korban  kekerasan  menyentuh 21.241  anak  pada  tahun  2022,  terhitung  di  dalamnya  sebanyak    1269  anak  mengalami penelantaran. 22
20 Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2020): hlm. 132.
21 Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” hlm. 5-6.
22 Febriana Sulistya Pratiwi, “Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022,” accessed April  27,  2023,  https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan- pada-2022.
Dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No. 35 tahun  2014  jo  UU  No.  23  Tahun  2022  disebutkan  bahwasanya  setiap  anak  selama  dalam pengasuhan  orang  tua,  atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi  baik  ekonomi maupun  seksual,  penelantaran,  kekejaman,  kekerasan,  penganiayaan,  ketidak  adilan,  dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, maupun pengasuh lainya melakukan segala bentuk  perlakuan  sebagaimana  yang  disebut  diatas  maka  pelaku  dikenakan  pemberatan hukum. 23 Anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan, menghambat,  dan  memberi  kerusakan,  sehingga  mempengaruhi  tumbuh  kembangnya.  Agar selanjutnya anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
Bagi  anak  korban  perceraian  perlindungan  hukum  dari  bentuk  fungsi  hukum diklasifikasikan ke dalam tiga tahap, yaitu:
a. Upaya  preventif,  yaitu  pencegahan  dalam  bentuk  ancaman  terhadap  pelaku  pelanggar hukum, dengan menghadirkan berbagai sanksi hukum tersebut dapat menjadi instrumen guna memberikan efek jera baik secara khusus maupun secara umum dan memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga enggan untuk melaksanakan tindakan melanggar hukum.
b. Upaya  represif,  bila  hukum  telah  dilanggar  maka  harus  segera  dilaksanakan  penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan akan hal tersebut.
c. Upaya  rehabilitatif,  yaitu  mengembalikan  keadaan  semula.  Hukum  berkehendak  agar hukuman  yang  diberikan  berakibat  positif  yaitu  pelanggar  dapat  kembali  menjadi  pribadi yang  lebih  baik,  efek  jera  diharapkan  juga  dapat  menjadikan  seseorang  kembali  menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan diberikan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosia-lisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum sesuai dengan upayanya sebagai hukum rehabilitasi. 24
Orang  tua  yang  melalaikan  kewajibanya  terlebih  dalam  hal  pemberian  nafkah  maka disebut sebagai pelantaran, maka hal tersebut dapat dituntut secara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 bab XI A Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh  melibatkan  Anak  dalam  situasi perlakuan salah dan penelantaran”. 25 Dan dijelaskan pada Pasal 77B bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)”. 26
23 Ahmad Sofiyan, “ULAS KASUS: PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA ANAK,” accessed April 27, 2023, https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/.
24 Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” Jurnal Authentica 1, no. 1 (2018): hlm. 37.
25 “Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Indonesia, 2014).
26 Andini,  “Sanksi  Hukum  Bagi  Ayah  Yang  Tidak  Melaksanakan  Kewajiban  Nafkah  Terhadap  Anak  Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” hlm. 7.
Rendra Topan menjelaskan ada beberapa perbuatan yang di dalamnya termasuk ke dalam kategori  pembiaran  dan  pelantaran  anak,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  perundang- undangan, yaitu: Menempatkan, melibatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam  ketentuan  Pasal  77B  jo.  Pasal  76B  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 27
Orang  tua  yang  tidak  menjalankan  perintah  Undang-Undang  yang  mengabaikan  serta menelantarkan anaknya tanpa sebab yang jelas maka diancam dengan berbagai macam sanksi hukuman denda mulai dari 60 Juta sampai dengan 5 Miliar rupiah. Dengan pidana Penjara atau kurungan mulai dari 3 Tahun sampai 20 Tahun. Khusus untuk penelantaran anak termuat dalam Pasal  76A  Undang-Undang  Perlindungan  anak  yaitu  bahwa  “Setiap  orang  dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil  maupun  moril  sehingga  menghambat  fungsi  sosialnya”.  Dan  pada  Pasal  76B  yang mengatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. 28
Berdasarkan hal tersebut maka segala bentuk perlakuan orang tua atau pengasuh anak pasca  perceraian  dengan  maksud  membiarkan  dan  menelantarkan  anak  sudah  diatur  dalam Perundang-Undangan  yang  mana  sudah  masuk  kategori  pidana,  maka  apabila  menemui kejanggalan yang terindikasi menelantarkan anak untuk segera dilakukan pelaporan, anak perlu dipelihara dan dilindungi hak-haknya.

## D. Penutup
Anak merupakan anugrah Tuhan yang harus kita didik dan pelihara sebaik-baiknya, dalam pernikahan  tidak  selalu  berakhir  dengan  manis  ada  kalanya  penikahan  berakhir  dengan perceraian yang tidak lain anaklah yang pasti menjadi korban, permasalahan tidak terhenti pada penyelesaian pembagian hak hadhanah justru masalah muncul setelah pembagian, orang tua acap kali tak peduli dengan kewajiban dan putusan pengadilan sehingga perlunya tindak lanjut terhadap masalah ini, anak perlu diperjuangkan hak-haknya, dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. 3 pihak yang disebut sumber masalah terhadap permasalahan hadhanah yaitu hakim, mantan suami, dan mantan istri, hakim tidak memaksimalkan tugasnya, sekaligus ayah yang  tidak  melaksanakan  kewajibanya,  dan  istri  yang  tidak  mendatangi  pengadilan  sehingga tidak  dapat  mengajukan  permasalahan  pemeliharaan  anak  atau  tidak  memanfaatkan  hak banding. Berdasarkan hal tersebut menjadikan hak pemeliharaan anak menjadi negatif ketika telah  masuk  ke  pengadilan.  Kelalaian  pelaksanaan  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  atau penelantaran  anak  pasca  perceraian  telah  diatur  dalam  Perundang-Undangan  yang  masuk dalam ranah pidana, sehingga orang tua dengan maksud menelantarkan anak dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
27 Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” hlm. 14.
28 Iksan, Adnan, and Khairunnisa, hlm. 15.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan Dan Perceraian . Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
AL-QUR’ANULKARIM (Surat Alr-Rum:21) . Jakarta Selatan: CV. Mulia Abadi, 2017.
Andini, Nora. “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Prespektf Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2018).
Devy, Soraya, and Doni Muliadi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO).” El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2020): 123.
Effendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer . 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Iksan, Adnan, and Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.”
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020).
Kurniati, Esti. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Jurnal Authentica 1, no. 1 (2018).
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Nasution, Khoiruddin. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”
XIII (2016): 1–10.
Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 11, no. 2 (2020): 479.
Pratiwi, Febriana Sulistya. “Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022.” Accessed April 27, 2023. https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-21241- anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022.
Ratna Suraiya, Nashrun Jauhari. “MEMILIH CALON PASANGAN SUAMI-ISTRI DALAM PERKAWINAN ISLAM(Tinjauan Psikologi KeluargaIslam).” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 105–20.
Sofiyan, Ahmad. “ULAS KASUS: PENELANTARAN DAN PERLAKUAN SALAH PADA ANAK.” Accessed April 27, 2023. https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus- penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/.
“Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Indonesia, 2014. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Indonesia, 1974.
Vol. 6 No. 1 (2023) 83-94