## Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Ni Made Trisna Dewi Universitas Dwijendra, Denpasar-Bali, Indonesia madetrisnadewishmh@gmail.com

## Abstrak
Jasa  transportasi  udara  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat,  hal  tersebut  ditandai  dengan  banyaknya bermunculan berbagai penyedia jasa transportasi udara di pasar Indonesia. Banyak hak-hak penumpang yang tidak diperhatikan atau dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pihak maskapai terutama jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan salah satunya kasus keterlambatan jadwal penerbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara jika terjadi keterlambatan jadwal penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, 2) Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh penumpang pesawat udara jika telah dirugikan akibat terjadinya keterlambatan jadwal penerbangan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang- Undangan.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  pihak  maskapai  bertanggung  jawab  atas  keterlambatan  jadwal penerbangan yang menyebabkan kerugian pada penumpang, disini pihak maskapai menerapkan konsep tanggung jawab hukum praduga  bersalah  (presumption  of  liability).  Namun    disatu  sisi  terdapat  syarat  dimana  apabila  keterlambatan  tersebut dikarenakan faktor cuaca dan teknis operasional maka maskapai tidak diwajibkan memberikan ganti rugi kepada penumpang sesuai  dengan  Pasal  146  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009. Proses  terjadinya  kegiatan  ganti  rugi  antara  konsumen  dan maskapai  dapat  dilakukan  ketika  konsumen  melayangkan  somasi  ke  pihak  maskapai,  namun  apabila  tidak  diindahkan konsumen dapat menempuh jalur pengadilan atau jalur diluar pengadilan sesuai undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Kata Kunci : Jasa tr anspor tasi udar a ; keterlambatan jadwal penerbangan ; penumpang

## Abstract
Air  transportation  services  are  currently  experiencing  very  rapid  development,  this  is  indicated  by  the  emergence  of  many various  air  transportation  service  providers  in the  Indonesian  market.  Many passenger  rights are  not  properly  cared  for  or fulfilled by the airline, especially if things happen that are not desired, one of which is the case of flight schedule delays. The formulations of the problems in this study are: 1) What is the legal protection for airplane passengers if there is a delay in flight schedules according to Law No.1 of 2009, 2) What are the efforts that aircraft passengers can make if they have been harmed due to flight schedule delays. This type of research is normative legal research. This study uses the Legislative Approach. The conclusion of this research is that the airline is responsible for delays in flight schedules that cause losses to passengers, here the airline applies the concept of presumption of liability. However, on the one hand, there is a condition where if the delay is due  to  weather  and  technical  operational  factors,  the  airline  is  not  required  to  provide  compensation  to  passengers  in accordance with Article 146 of Law Number 1 of 2009. The process of compensation activities between consumers and airlines can be carried out when the consumers fly. a summons to the airline, but if it is ignored, the consumer can take court or outside the court route according to law number 8 of 1999 concerning consumer protection.
Keywords: Air transportation services; flight schedule delays; passengers
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 122 Published: 25/07/2021
How To Cite:
Dewi, N, M, T. ( 2021). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 122 - 129. https://doi.org/10.22225/ kw.15.2.2021.122-129

## I.  PENDAHULUAN
Transportasi  udara  merupakan  transportasi yang  relatif  lebih  diminati  dibandingkan  dengan transportasi  darat  maupun  transportasi  laut sehingga  disebut  sebagai  the  most  regulated transportation.  Hal  ini  dibuktikan  dengan banyaknya maskapai penerbangan yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Transportasi  udara  pada  saat  ini  merupakan alternatif pilihan yang paling efektif karena cepat, efisien,  dan  ekonomis  bagi  pengangkutan  antar daerah  dan  antar  pulau  terutama  antara  daerah terpencil dan pulau–pulau besar baik pengangkutan  barang  maupun  pengangkutan orang atau penumpang (Wiradipradja, 1989).
Penerbangan  merupakan  bagian  dari  sistem pengangkutan  yang  mempunyai  karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan  teknologi  tinggi,  padat  modal, manajemen  yang  handal,  serta  memerlukan jaminan  keamanan  dan  keselamatan  yang optimal,  perlu  dikembangkan  potensi  dan peranannya  yang  efektif  dan  efisien,  serta membantu  terciptanya  pola  distribusi  nasional yang  mantap  dan  dinamis.  Di  Indonesia, perkembangan  jumlah  perusahaan  maskapai penerbangan dalam memenuhi mobilitas masyarakat, setelah banyak maskapai penerbangan  menciptakan  iklim  yang  kompetitif antar  maskapai  penerbangan  dalam  memberikan penawaran terbaik kepada konsumennya.
Tujuan diselenggarakannya penerbangan berdasarkan Pasal 2 Undang–undang Nomor 1 (b) Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  adalah  untuk memperlancar  arus  perpindahan  orang  dan  atau barang  melalui  udara  dengan  mengutamakan keselamatan,  kenyamanan  dan  melindungi angkutan udara tersebut dalam rangka memperlancar  kegiatan  perekonomian  nasional. Adanya  sistem  pengangkutan  udara  memberikan dampak yang positif bagi masyarakat diantaranya adalah  efisiensi  waktu  dan  tenaga,  namun transportasi  udara  juga  memiliki  beberapa kekurangan seperti yang diungkapkan oleh YLKI (Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia)  bahwa masyarakat  mengeluhkan  tentang  keterlambatan jadwal  penerbangan  sementara  waktu.  Beberapa kasus  keterlambatan  penerbangan  terjadi  karena berbagai alasan.
Menurut Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  yang  berisi “Pengangkut  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan
penumpang,  bagasi,  atau  kargo,  kecuali  apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan  tersebut  oleh  faktor  cuaca  dan teknis  operasional”  dan  Pasal  147  ayat  1  dan  2 yang  berisi  langkah  tanggung  jawab  yang  harus dilakukan oleh pihak pengangkut.
Adapun  didalam  pengangkutan  udara,  antara pengangkut  dan  konsumen  jasa  penerbangan mengikatkan diri kedalam perjanjian pengangkutan yang berbentuk tiket pesawat. Jadi, ketika  penumpang  telah  membeli  tiket  pesawat yang  digunakan  untuk  menggunakan  jasa penerbangan,  maka  saat  itu  penumpang  telah mengikatkan  diri  terhadap  ketentuan–ketentuan dan  peraturan  yang  ada  pada  tiket  pesawat  dan mendapat  perlindungan  dalam  pemanfaatan  jasa penerbangan.  Febrina  Rizka  Lilya  Wati  David mengatakan bahwaPerlindungan hukum konsumen  bagi  penumpang  sebagai  pengguna jasa  maskapai  penerbangan  merupakan  perihal yang  patut  menjadi  pokok  bahasan  penting  bagi undang-undang  yang  mengatur  tentang  badan usaha  angkutan  udara  karena  kewajiban mengganti kerugian atas keterlambatan penerbangan  dan  pembatalan  penerbangan ditanggung  oleh  pihak  badan  usaha  angkutan udara, karena hal tersebut merugikan penumpang sebagai  pengguna  jasa  penerbangan (Febrina Rizka Lilya Wati David, 2020).
Tiket pesawat merupakan dokumen berbentuk cetak,  melalui  proses  elektronik,  atau  bentuk lainnya,  yang  merupakan  salah  satu  alat  bukti adanya  perjanjian  angkutan  udara  antara penumpang  dengan  pengangkut,  dan  hak penumpang  untuk  menggunakan  pesawat  udara atau diangkut dengan pesawat udara.
Menurut Rando Pohajow  ada beberapa aspek yang  perlu  diperhatikan  sehubungan  dengan pencegahan  dan  perlindungan  konsumen  bahkan semua  pihak  yang  terlibat  dalam  transportasi udara,  yaitu  aspek  keselamatan  penerbangan, aspek  kemanan  penerbangan,  aspek  kenyamanan selama  penerbangan,  aspek  pelayanan,  aspek penentuan  tarif  atau  ongkos  penerbangan,  aspek perjanjian angkutan udara, aspek pengajuan klaim dan  aspek  perlindungan  melalui  asuransi (Pohajow, 2016).
Hubungan maskapai dengan penumpang sudah memiliki  perjanjian  yang  tertulis  dalam  tiket pesawat.  Tiket  pesawat  menjadi  bukti  perjanjian antara  pihak  maskapai  dengan  penumpang tentang  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah pihak.  Kewajiban  penumpang  adalah  membayar
Halaman 123
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang -

## Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
tiket pesawat sesuai harga yang telah ditentukan, semantara kewajiban maskapai adalah memberangkatkan penumpang yang telah membeli  tiket  dan  bertanggung  jawab  atas beberapa  masalah  seperti  keterlambatan  jadwal penerbangan  sebagaimana  yang  tertulis  dalam Pasal  2  huruf  E  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan:
“Pengangkut  yang  mengoperasikan  pesawat udara  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian terhadap keterlambatan angkutan udara.”
Kasus keterlambatan  penerbangan  jika dihubungkan  dengan  hukum  pengangkutan  maka pihak  maskapai  tidak  melakukan  kewajibannya dengan  baik  dan  benar  sehingga  dapat menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  atau penumpang  tersebut.  Konsumen  yang  dirugikan dalam kasus ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak maskapai. Dalam kenyataannya di lapangan,  perjanjian  antara  penumpang  dan maskapai  tidak  berjalan  baik.  Penumpang  masih kesulitan dalam mendapatkan hak–haknya seperti pada  kasus–kasus  diatas  karena  ketidakpastian dari  pihak  maskapai.  Kejadian  dilapangan memperlihatkan  bagaimana  lemahnya  hubungan antara  pihak  maskapai  dan  penumpang.  Pihak maskapai  dan  penumpang  sebaiknya  memilki perlindungan  hukum  yang  jelas  sehingga  kedua belah  pihak  dapat  menjalankan  kewajibannya dengan  baik  serta  mendapatkan  hak  jelas  dan pasti.
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut  diatas  maka  untuk  lebih  mengarahkan dalam penyusunan penelitian
ini, permasalahannya  dapat  dirumuskan  sebagai berikut;  1)  Bagaimanakah  perlindungan  hukum bagi  penumpang  pesawat  udara  jika  terjadi keterlambatan  jadwal  penerbangan  menurut Undang–Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan?  2)  Apakah  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  penumpang  pesawat  udara  jika telah  dirugikan  akibat  terjadinya  keterlambatan jadwal penerbangan?

## II.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  normatif.  Penelitian hukum  normatif  atau  metode  penelitian  hukum kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada  norma  (law  in  the  book)  dan  memerlukan data  sekunder  atau  badan  hukum  yang  dijadikan sebagai data utama (Soekanto & Madmuji, 2009).
Peneliti menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan yang menurut Peter Mahmud  Marzuki,  Pendekatan  Perundang- undangan (statue approach) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang–Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan Perundang– Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
Bahan–bahan  hukum  Primer  yang  digunakan adalah:  a)  Kitab  Undang–Undang  Hukum Perdata,  b)  Undang–Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, c) Undang –Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang penerbangan,  d)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  e)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli,  f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun  2000  Tentang  Angkutan  Udara,  g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011  Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut Angkutan Udara, h) Peraturan Menteri
Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  (Delay Management).  Data  Sekunder  dalam  penelitian ini  didapat  melalui  studi  pustaka  yang  akan dianalisis  dengan  metode  analisis  kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah cara menganalisa  data  yang  ada  untuk  mendapatkan gambaran  secara  menyeluruh  dan  jelas  tentang perlindungan  hukum  penumpang  maskapai  jika terjadi keterlambatan penerbangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang
Pesawat  Udara  Niaga  Jika  Terjadi  Keterlambatan Jadwal Penerbangan
Sebagai  badan  usaha  atau  badan  hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggung jawaban apabila melakukan kesalahan.  Ada  beberapa  jenis  tanggung  jawab dalam  arti  (responsibility)  atau  juga  disebut tanggung jawab moral dan tanggung jawab dalam arti  (liability)  atau  juga  disebut  tanggung  jawab secara  yuridis.  Menurut  Djokosantoso  Moeljono mengatakan  bahwa  Responsbility  (the  state  of fact being responsibility) yang memiliki arti  “the state  of  being  answerable  foran  obligation,  and includes  judgment,  skill,  ability,  and  capacity” Hal  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan (Azheri, 2010).
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Pokok  dalam  suatu  sistem  perlindungan hukum  bagi  konsumen  jasa  angkutan  udara adalah kepentingan konsumen karena konsumenlah  yang  menjadi  inti  dari  seluruh kegiatan  angkutan  udara.  Tanpa  konsumen  tidak ada  justifikasi  bagi  investasi  untuk  sarana  dan prasana  angkutan  udara  yang  begitu  besar. Pentingnya  peran  konsumen  pasti  akan  lebih dirasakan oleh penyedia jasa angkutan udara jika telah  mempunyai  saingan  dalam  industry angkutan  udara  dimana  bagi  para  konsumen tersedia  pilihan  antara  beberapa  perusahaan penyedia jasa angkutan udara yang sama baiknya, baik dari segi peralatan maupun pelayanan.
Suatu  sistem  perlindungan  hukum  bagi penumpang  maskapai  penerbangan  adalah  terdiri dari peraturan Perundang-Undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek, baik yang langsung maupun  tidak  langsung  mengenai  kepentingan dari  penumpang  pesawat  udara  tersebut.  Dari sistem perlindungan hukum tersebut dapat dilihat unsur-unsur perlindungan konsumen.
Terkait dengan keterlambatan angkutan udara, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan  menjelaskan  definisi  keterlambatan sebagai, “Terjadinnya perbadaan waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan  realisasi  waktu  keberangkatan  atau kedatangan”.  Jenis-jenis  keterlambatan  jadwal penerbangan kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatann Penerbangan  (Delay  Management)  Pada  Badan Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  di Indonesia.
Selain  adanya  pengaturan  tentang  hak  dan kewajiban  konsumen,  tanggung  jawab  pelaku usaha,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menentukan  tata  cara  penyelesaian  sengketa konsumen.  Pengaturan  tentang  penyelesaian sengketa  dapat  ditafsirkan  sebagai  upaya  hukum yang  dapat  ditempuh  oleh  penumpang.  Adanya ruang  penyelesaian  sengketa  secara  khusus didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  memberikan  berbagai  manfaat  bagi berbagai  kalangan,  bukan  saja  konsumen  tetapi juga  pelaku  usaha  itu  sendiri,  bahkan  juga  bagi pemerintah.  Setiap  pihak  hendaknya  memiliki kesempatan yang sama karena hal itu merupakan perwujudan  keadlian  masyarakat  (social  justice). Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan perlindungn  konsumen  tersebut,  maka  usaha  itu
memerlukan  perhatian  dan  keterlibatan  banyak pihak,  yaitu  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan masyarakat.  Dengan  demikian  perlindungan hukum  bagi  setiap  pihak  yang  memiliki kepentingan  akan  dapat  dilindungi  secara  jelas dan  adil  karena  telah  diatur  di  dalam  perturan Perundang-Undangan yang harus ditaati.
Tanggung  Jawab  Maskapai  Penerbangan  Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat  Udara  Yang  Mengalami  Keterlambatan Jadwal Penerbangan
Badan  usaha  pengangkutan  udara  niaga  waib memberikan  pelayanan  yang  layak  pada  setiap penumpang sesuai dengan kesepakatan pelayanan yang  disepakati,  perjanjian  pengangkutan  yang dimaksud  dapat  dibuktikan  dengan  tiket penumpang  dan  dokumen  muatan.  Dokumen- dokumen  tersebutlah  yang  akan  menjadi  bukti pertanggung  jawaban  pihak  maskapai  kepada penumpang  jika  sewaktu-waktu  terjadi  kerugian yang  dialami  oleh  penumpang  pesawat  udara yang diakibatkan oleh kelalaian pihak maskapai.
Keterlambatan yang terjadi dalam pengangkutan  udara  apabila  disebabkan  karenaa kesalahan pengangkut, pihak maskapai penerbangan  wajib  memberikan  pelayanan  yang layak kepada penumpang  atau memberikan ganti rugi  yang  secara  nyata  dialami  oleh  penumpang atau pemilik barang. Pelayanan yang layak dalam ketentuan  ini  adalah  pelayanan  dalam  batas kelayakan sesuai dengan kemampuan pengangkut kepada penumpang selama meunggu keberangkatan,  antara  lain  berupa  penyediaan tempat  dan  konsumsi  secara  layak  atau mengupayakan  mengalihkan  pengangkutan  ke pengangkutan  udara  niaga  lainnya  sesuai  dengan perjanjian  yang  telah  disepakati.  Maskapai penerbangan  terlambat  dalam  memberangkatkan penumpangnya atau dengan kata lain tidak sesuai dengan  jadwal  keberangkatan  sebagaimana  yang tertera dalam tiket pesawat, maka dapat dikatakan bahwa  pihak  maskapai  penerbangan  telah  lalai dalam  memenuhi  isi  perjanjian  pengangkutan udara.  Dengan  demikian  akibat  hukum  atas kelalaian pihak maskapai tersebut.
berlaku  ketentuan  yang  diterapkan  dalam Buku  III  KUH  Perdata  pada  Pasal  1234  yang menyatakan  sebagai  berikut  “Penggantian  biaya, rugi,  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan,  berubah  mulai  diwajibkan,  apabila  si berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi perikatannya,  tetap  melalaikannya,  atau  jik sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuat  dalam
Halaman 125
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang -

## Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
tenggang  waktu  yang  telah  dilampaukannya”. Jadi  pengangkutan  itu  termasuk  perjanjian  yang diatur dalam KUH Perdata Buku III yang berarti hukum  pengangkutan  itu  sendiri  merupkan  dari hukum  perdata.  Secara  teoritis,  dikatakan  bahwa tuntutan  ganti  kerugian  berdasarkan  alasa perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila  memenuhi  empat  unsur,  seperti:  a) Adanya  perbuatan  melanngar  hukum,  b)  Adanya kerugian,  c)  Adanya  hubungan  kausalitas  antara kerugian  dan  perbuatan  melanggar  hukum,  d) Adanya.
Secara  Konstitusional  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009  Tentang  Penerbangan  dan  peraturan pelaksananya,  keterlambatan  wajib  diberikan ganti  kerugian  sejauh  keterlambatan  tersebut memang  disebabkan  oleh  kesalahan  dari pengangkut  tapi  pengangkut  juga  dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor hal -hal  yang  diluar  kekuasaan  manusia  (force majeur).  Ganti  kerugian  adalah  suatu  kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  ketika  terjadi suatu keterlambatan angkutan udara. Jumlah ganti kerugian  atas  keterlaambatan  penerbangan  lebih dari  4  jam  terhitung  sejak  waktu  keberangkatan atau  kedatangan  yang  dijadwalkan  dengan realisasi  keberangkatan  atau  kedatangan  sebesar Rp.  300.000,00  (tiga  rauts  ribu  rupiah)  per penumpang atau diberikan ganti rugi sebesar Rp. 150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah) bilamana pihak maskapai penerbangan menawarkan  tempat  tujuan  lain  yang  terdekat dengan  tujuan  akhir  penumpang  dan  pihak maskapai menyediakan tiket penerbangan lanjutan  atau  menyediakan  pengangkutan  lain sampai ketempat tujuan bilamana tidak ada moda pengangkutan lain selain angkutan udara. Terkait dalam  hal  penerbangan  dialihkan  kepada penerbangan  lain,  penumpang  dibebaskan  dari biaya  tambahan,  termasuk  peningkatan  kelas pelayanan  atau  apabila  terjadi  penurunan  kelas atau  sub  pelayanan,  maka  terhadap  penumpang wajib  diberikan  sisa  uang  keelebihan  dari  tiket yang  dibeli  oleh  penumpang (Martono  & Pramono, 2013).
Upaya  Hukum  Penumpang  Pesawat  Udara  Yang Mengalami  Kerugian  Akibat  Keterlambatan  Jadwal Penerbangan
Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
menyatakan:
Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak yang bersengketa
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2)  tidak  menghilangkan  tanggung  jawab pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang
Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaiian sengketa  konsumen  diluar  pengadilan,  gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa
Berdasarkan  ketentuan  diatas  maka  dapat dikemukakan  bahwa  penumpang  pesawat  udara sebagai  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh pihak  maskapai  penerbangan  sebagai  pelaku usaha  dapat  melakukan  gugatan.  Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau jalur luar pengadilan.
Dikaitkan  dengan  penumpang  pesawat  udara sebagai konsumen transportasi udara niaga, maka pasal  tersebut  juga  dapat  diberlakukan  yaitu bahwa  penumpang  yang  dirugikan  oleh  pihak maskapai penerbangan dapat mengajukan gugatan terhadap  perusahaan  penerbangan  tersebut. Penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  melalui pengadilan  atau  diluar  pengadilan.  Mengenai penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan  “Penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

## Upaya Hukum Yang Ditempuh Penumpang Pesawat
Udara  Melalui  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Diluar Pengadilan
Upaya-upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan kedua  belah  pihak,  penumpang  dan  pihak maskapai  penerbangan  untuk  tidak  sampai  ke pengadilan  biasanya  menggunakan  upaya  hukum
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Non litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan untuk  mendapatkan  hasil  yang  bisa  disebut  win- win  solution.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  dengan  cara  arbitrase diantaranya  Mediasi,  Negosiasi,  dan  Konsiliasi. Negosiasi  sebagai  salah  satu  cara  tepat  untuk menyelesaikan masalah kerugian akibat keterlambatan jadwal  penerbangan  sebab  metode ini  mempunyai  kelebihan  daripada  melalui  jalur pengadilan  atau  litigasi  karena  metode  negosiasi tidak  memerlukan  biaya  atau  barang  bukti  untuk membuktikan  sebagaimana  yang digunakan pada upaya hukum litigasi. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian  sengketa  para  pihak  tanpa  melalui proses  peradilan  di  pengadilan  dengan  tujuan untuk  mencapai  kesepakatan  bersama  atas  dasar kerjasama yang lebih harmonis dan lebih kreatif.
Pada  prinsipnya  proses  negosiasi  dengan melibatkan dua orang atau lebih yaitu para pihak yang  saling  membutuhkan  keterlibatkan  satu sama  lain  untuk  mencapai  hasil  bersama,  para pihak  yang  bersangkutan  menganggap  proses negosiasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan  sengketa  karena  itu  para  pihak harus  mempunyai  harapan  akan  sebuah  hasil akhir yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
Dengan  metode  negosiasi  yaitu  melakukan pertemuan  dan  melakukan  kesepakatan  antara pihak  maskapai  penerbangan  yang  bersangkutan dengan  penumpang  pesawat  udara  yang  telah dirugikan,  dari  hasil  perundingan  tersebut diperoleh kesepakatan bersama antar kedua belah pihak  untuk  menyetujui  dari  apa  yang  telah disepakati,  dengan  adanya  kesepakatan  bersama tersebut  diperoleh  suatu  kepastian  hak-hak penumpang  yang  dirugikan  telah  diberi  ganti kerugian  sebagai  bentuk  tanggung  jawab maskapai penerbangan atau pengangkut.
Upaya  Hukum  Penumpang  Pesawat  Udara  Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
BPSK  adalah  institusi  non  struktural  yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan  permasalahan  konsumen  diluar pengadilan  secara  murah,  cepat,  dan  sederhana. Badaan ini sangat dibutuhkan di daerah dan kota seluruh  Indonesia.  Anggota-anggotanya  terdiri dari perwakilan aparatur pemerintahan, konsumen,  dan  pelaku  usaha.  Penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang bermasalah dengan produk/jasa yang dikonsumsinya  akan  dapat  memperoleh  haknya
secara  lebih  mudah  dan  efisien  melalui  peranan BPSK.  Selain  itu  badan  penyelesaian  sengketa konsumen  bisa  menjadi  sebuah  akses  untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum  yang  sejajar  baik  untuk  penumpang pesawat  udara  sebagai  konsumen  maupun  pihak maskapai  penerbangan  sebagai  pelaku  usaha. Dalam  menangani  dan  mengatur  permasalahan konsumen,  BPSK  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa.
Upaya  Hukum  Penumpang  Peswat  Udara  Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen  dapat  dipilih  dengan  cara  mediasi, konsiliasi,  dan  arbitrase.  Dalam  prosesnya  para pihak  yang  bersengketa  atau  bermasalah  dalam hal  ini  penumpang  pesawat  udara  dengan  pihak maskapai  penerbangan  bersepakat  memilih  cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya  dituangkan  dalam  bentuk kesepakatan  (agreement)  secara  tertulis,  yang wajib  ditaati  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa  dan  peran  LPKSM  hanya  sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter. Penentuan butir -butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat  didalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang mengakui keberadaan  LPKSM  dapat  ditemukan  pada  Pasal 44  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Bagi  penumpang  pesawat  udara  yang mengalami  kerugian  dalam  mengguakan  jasa transportasi udara dapat menyelesaikan sengketanya  melalu  lembaga  perlindungan swadaya  masyarakat,  ditempat  sesuai  dengan domisili  penumpang  yang  bersangkutan.  Salah satu organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan  konsumen,  yang  merupakan benttuk  dari  lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat,  adalah  Yayasn  Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI)  yang  aktif memberikan advokasi bagi para konsumen.
Upaya  Hukum  Penumpang  Pesawat  Udara  Melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan
Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang  berlaku  dengan  memperhatikan  ketentuan dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Perlindungan
Halaman 127
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang -

## Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Konsumen.  Penumpang  pesawat  udara  sebagai konsumen  yang  ingin  melakukan  gugatan terhadap  pihak  maskapai  penerbangan  melalui jalur  pengadilan  maka  penumpang  yang bersangkutan  harus  memenuhi  ketentuan  dan prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Adapun langkah-langkah yang harus disiapkan antara lain:
Menyusun gugatan
Mempersiapkan alat bukti atau dokumen yang berhubungan  dengan  pengangkutan  udara, semisal tiket pesawat udara
Membuat rincian kerugiann yang dialami Menyusun  kronologis  atau  proses  dari  mulai pembeliann  tiket,  check  in,  boarding  pass,  dan proses menunggu di bandar udara pemberangkatan  hingga  diberangkatkan  dan  tiba di bandar udara tujuan
Sedangkan dasar hukum yang dapat digunakan antara lain:
Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 Tentang penerbangan.
Upaya-upaya  seperti  itulah  yang  dapat dilakukan  penumpang  pesawat  udara  sebagai konsumen  pengguna  jasa  penerbangan  untuk dapat  menuntut  hak-hak  mereka  kepada  pihak maskapai  penerbangan  sebagai  tanggung  jawab atas terjadinya keterlambatan jadwal penerbangan yang merugikan penumpang.

## IV. SIMPULAN
Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara jika terjadi keterlambatan jadwal penerbangan  sebagai  tanggung  jawab  dari  pihak maskapai  penerbangan  terhadap  penumpang pesawat  udara  menerapkan  konsep  tanggung jawab  hukum  praduga  bersalah  (presumption  of liability).  Pemberian  kompensasi  wajib  dberikan oleh pihak maskapai penerbangan atas keterlambatan penerbangan yang terjadi dan juga atas kerugian yang telah dialami oleh penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan udara. Perlindungan  hukum  terhadap  penumpang pesawat udara sebagai konsumen dan juga aturan mengenai  pemberian  kompensasi  terhadap penumpang  yang  dirugikan  diatur  didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011  Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut Angkutan  Udara  dan  juga  Peraturan  Meneteri
Perhubungan  Nomor  89  Tahun  2015  Tentang Penanganan  Keterlambatan  Penerbangan  yang dapat dibuktikan dengan Tiket pesawat udara.
Upaya yang dapat dilakukan bagi penumpang pesawat  udara  yang  mengalami  kerugian  dapat mengajukan  gugatan  atau  klaim  kepada  pihak maskapai  penerbangan,  dengan  melayangkan somasi  terlebih  dahulu,  jika  pihak  maskapai penerbangan  tidak  mengindahkan  somasi  yang dilayangkan  penumpang  pesawat  udara  dapat menempuh  jalur  penyelesaian  gugatan  atau sengketa  yang  dapat  ditempuh  melalui  2  (dua) jalur  yaitu  jalur  pengadilan  dan  jalur  diluar pengadilan.  Kedua  model  penyelesaian  sengketa tersebut  diakui  didalam  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Konsumen  bebas  untuk memilih  model penyelesaian sengketanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Azheri, B. (2010). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate  social  responsibility)  Dalam Kegiatan  Pertambangan  Di  Sumatera  Barat . Universitas Brawijaya, Malang.
Febrina Rizka Lilya Wati David. (2020). Perlindungan Hukum  Bagi  Penumpang  Sebagai  Pengguna Jasa  Angkutan  Udara  Atas  Keterlambatan Penerbangan. Jurnal  Kertha  Semaya , 8 (3). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthasemaya/article/download/57272/33567
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Martono, H. K., & Pramono, A. (2013). Hukum Udara Perdata . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun 2011  Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut Angkutan Udara
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  89  Tahun 2015  Tentang  Penanganan  Keterlambatan Penerbangan ( Delay Management ) Pada Badan Usaha  Angkutan  Udara  Niaga  Berajadwal  Di Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2000  Tentang Angkutan Udara
Pohajow,  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Bagi Penumpang  Pesawat  Udara  Menurut  Undang- Undang  No.  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan. LEX PRIV ATUM , 4 (6). Retrieved  from  https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexprivatum/article/view/12718
Soekanto,  S.,  &  Madmuji,  S.  (2009). Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Wiradipradja,  E.  S.  (1989). Tanggung  Jawab Pengangkutan  Dalam  Hukum  Pengangkutan Udara Nasional dan Internasional . Yogyakarta:
Liberty.
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Jika Terjadi Keterlambatan Jadwal Penerbangan Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan