## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 2 (3) (2018): 173- 183
DOI: 10.21787/mp.2.3.2018.173-183
Keywords : Cooperation, local government, PPP, Energy Conservation, Public Road Lighting
Kata Kunci : Kerja sama, pemerintah daerah, KPBU, Konservasi Energi, Penerangan Jalan Umum

## *Korespondensi
Phone      : +62 857-1187-3673 Email       : rayferza@gmail.com
K���� S��� P��������� D ����� ������ B ���� U���� K ��������� E����� ����� E�������� E����� �� S����� P��������� J ���� U��� (PJU)
Melati A yuning P ranasari 1 , Ray Ferza 2*
1,2 BadanPenelitiandanPengembangan (BPP) KementerianDalam- Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 –Senen, Jakarta
Dikirim: 12 November 2018; Direvisi: 25 November 2018; Disetujui: 30 November 2018
Abstact The  implementation  of  energy  conservation  for  energy ef�icien cy and  Public  Street  Lighting  (PJU)  has  not  run  optimally.  Several  previous studies have presented technological options and economic policies for the implementation  of  energy  conservation  for  energy ef�icien cy  in  the  Public Road  Lighting  sector.  While  to  strengthen  energy ef�icien cy  policies,  the Government  has  a  regional  government  cooperation  policy  with  business entities. This study aims to analyze the implementation and problems of PPP policy (Government Cooperation with Business Entities) Energy Conservation for  Energy Ef�ici ency  in  the  PJU  sector.  The  method  used  in  this  study  is a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  This  study  produces conclusions  as  follows.  In  its  implementation,  the  energy  conservation PPP policy for energy ef�icien cy and PJU has been carried out by the local government and proven to be able to reduce the burden on local governments in �inancing the management of PJU, especially the cost / budget ef�ic iency of the PJU in the APBD. The implementation of energy conservation PPP policy is included in the category of complex cooperation because the mechanism for payment of energy ef�icien cy services is based on payment from saving, the Government does not cover the initial costs (zero investment) and does not bear the risk of state losses ( zero risk). Business entities that will bear the risk of �inancial losses due to technical implementation if they cannot prove the  existence  of  savings.  The  PPP  policy  issues  that  emerged  included  the absence of technical guidelines related to the implementation of PPP on the initiative of energy conservation business entities for energy ef�icien cy and PJU, in which the unsolicited project PPP scheme has not found a potential complaint/ indication of state �inancial losses because so far still ful�ills the principle of prudence.
Intisari Pelaksanaan konservasi energi untuk e�isiensi energi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum berjalan secara optimal. Beberapa studi terdahulu telah  mengemukakan  opsi  teknologi  dan  kebijakan  ekonomis  bagi pelaksanaan konservasi energi untuk e�isiensi energi di sektor Penerangan Jalan  Umum.  Sementara  untuk  memperkuat  kebijakan e�isiensi energi, Pemerintah mempunyai kebijakan kerja sama pemerintah daerah dengan badan  usaha.  Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  dan permasalahan  kebijakan  KPBU  (Kerja  Sama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha) Konservasi Energi untuk E�isiensi Energi sektor PJU. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Kajian  ini  menghasilkan  simpulan  sebagai  berikut.  Dalam pelaksanaannya, kebijakan KPBU konservasi energi untuk e�isiensi energi dan  PJU  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan  terbukti  mampu mengurangi  beban  pemerintah  daerah  dalam  pembiayaan  pengelolaan

## BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450 © Melati Ayuning Pranasari, Ray Ferza
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
PJU khususnya efisiensi biaya/anggaran PJU dalam APBD. Pelaksanaan kebijakan KPBU konservasi energi masuk ke dalam kategori kerja sama yang bersifat kompleks karena mekanisme pembayaran jasa efisiensi energi berdasarkan pada  kinerja/pembayaran  dari  penghematan  ( payment from saving ), Pemerintah tidak menanggung biaya di awal ( zero investment ) dan tidak menanggung risiko kerugian negara (zero risk ). Badan usaha yang akan menanggung risiko  kerugian  finansial  akibat  implementasi  teknis apabila tidak dapat membuktikan adanya penghematan. Adapun permasalahan kebijakan KPBU yang mengemuka antara lain masih adanya kekosongan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan KPBU atas prakarsa badan usaha  konservasi  energi  untuk  efisiensi  energi  dan PJU, dalam skema KPBU unsolicited project hingga saat ini  belum  ditemukan  adanya  aduan  potensi/indikasi kerugian keuangan negara karena sejauh ini masih memenuhi azas kehati-hatian.

## I. Pendahuluan
Ketersediaan layanan infrastruktur sangat penting dalam mendukung daya saing nasional dan daerah. Hasil studi empiris Calderon dan Serven dalam (Wibowo, 2016, p. 1) enyatakan stok infrastruktur berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan negatif terhadap kesenjangan kesejahteraan. Pemerintah sangat menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur, sehingga salah satu prioritas dalam pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019 adalah pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Sementara anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah  (APBN/D)  tidak  sepenuhnya mampu membiayai. Menurut Wibowo (2016, p. 1),  emerintah  melalui  (APBN/D)  hanya  mampu menutup 41,25 %-nya saja, sisanya diharapkan dapat dibiayai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 22,23 % dan badan usaha sebesar 36,52 % melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lebih spesifik lagi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS). Presiden Jokowi menjadikan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama dan menekankan perlunya melibatkan badan usaha sektor privat, termasuk investor luar negeri dalam pembiayaan proyek infrastruktur, serta melakukan perubahan paradigma pembangunan dari yang government based goals (tujuan berdasarkan pemerintah) menuju shared goals ( tujuan yang tersebar). Suatu cara pandang baru dalam membangun, ketika pemerintah tidak lagi tunggal dalam melaksanakan pembangunan tetapi melibatkan banyak pihak, dalam hal ini termasuk pihak swasta.
Guna memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur, KPBU merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang diharapkan dapat
menyediakan layanan infrastruktur dengan lebih efisien, terukur, berkualitas, efektif, dan tepat sasaran (detik.com, 2016). Sesuai dengan nawacita dan arah pembangunan nasional, sektor perhubungan, listrik dan energi, komunikasi serta perumahan rakyat merupakan sektor-sektor prioritas. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 363 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a. daerah lain;  b.  pihak  ketiga;  dan/atau  c.  lembaga  atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengingat hal tersebut di atas, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) terkait dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha. Perpres No 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama KPBU, dalam pasal 5  ayat (1) disebutkan, infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, sementara dalam ayat (2) terdapat 19 jenis kerja sama pembangunan infrastruktur, di mana salah satunya adalah kerja sama infrastruktur konservasi energi.
Sejalan dengan amanat ini pemerintah daerah juga diharapkan bisa membuat kebijakan dan terobosan dalam hal penggunaan energi dan material yang lebih hemat energi, sehingga bisa dilakukan penghematan dari segi biaya tagihan listrik dan biaya pemeliharaan serta biaya pengadaan setiap tahunnya. Dengan adanya penghematan yang signifikan,  tentunya  kedepan  pemerintah  daerah akan mampu sedikit demi sedikit mencukupi kebutuhan fasilitas penerangan jalan di daerahnya masing-masing Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sebuah infrastruktur fasilitas umum/publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, salah-satunya dalam rangka mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan seperti  kecelakaan dan tindak kejahatan (Painter & Farrington, 1999, p. 117). Oleh karena itu, hal ini merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan penerangan jalan dimaksud. Memang disadari bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan ideal PJU sebagai suatu fasilitas  umum  juga  banyak  ditemui  tantangan/ permasalahan seperti yang dijelaskan dalam studi terdahulu sebagai berikut.
Studi terkait PJU telah dilakukan, di antaranya di Provinsi DKI Jakarta oleh (Al Irsyad, Wintolo, & Hartono, 2010, hal. 91) yang mebmberi jawaban bahwa terdapat langkah-langkah riil yang dapat
dilakukan untuk mendapat penghematan di sektor Penerangan Jalan Umum, (Nancy, 2016) telah melakukan studi untuk daerah dengan karakteristik seperti Kabupaten Tomohon, Pajak PJU dapat memberikan kontribusi maksimal jika diupayakan kegiatan untuk penambahan daya dan perbanyak jumlah pelanggan listrik. Disamping langkah riil untuk memberikan penghematan dan kontribusi pajak PJU, terdapat studi lain yang bersifat teknis seperti yang dilakukan oleh (Mardikaningsih, Sutopo, & Astuti, 2016) bahwa teknologi PJU berbasis tenaga surya layak diaplikasikan untuk mewujudkan penghematan serta penataan meterisasi PJU juga mampu mewujudkan penghematan (Effendi & Razonta, 2015). Penghematan atau efisiensi dalam mengoperasikan lampu jalan telah dikaji oleh (Kyba, Hanel, & Holker, 2014, hal. 4), pada kajian tersebut ditekankan, penghematan bagi penerangan jalan umum  harus  mengalami  redefinisi,  yang  meliputi hal-hal sebagai berikut; penerangan jalan umum digunakan hanya pada saat yang tepat; penentuan maksimal daya terang lampu jalan; dan penentuan satuan kilowatt per jam dan kilowatt per tahun.
Setelah disajikan beberapa sudut studi yang dilakukan dengan berbagai disiplin ilmu, penelitian ini berupaya menyajikan hal yang berbeda, yakni mengkaji penerangan jalan umum dari perspektif kebijakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha. Sejauh ini studi terkait kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dilakukan oleh (Dinata, 2013) melalui naskah tesisnya yang berfokus pada kronologi pelaksanaan kebijakan. Adapun studi ini berupaya untuk mengulas permasalahan dari pelaksanaan kebijakan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha konservasi  energi  untuk  efisiensi  energi  di  sektor PJU. Studi ini juga menggunakan Regulasi terkait kerja sama terbaru yakni, Peraturan Presiden No 18 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagai salah satu dasar analisis.
Banyak permasalahan yang sering ditemui dalam hal pengelolaan PJU, baik yang bersifat teknis, administratif, sosial kemasyarakatan, dan permasalahan lainnya. Misalnya pada aspek masalah internal seperti, Minimnya data lampu terpasang, tingginya sambungan PJU ilegal, pembayaran listrik melampaui perkiraan konsumsi dan tagihan tidak sesuai dengan pemakaian aktual (Berlian, et al., 2014, hal. 5), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami titik impas  bahkan  defisit  sehingga  pemerintah  daerah kesulitan membayar, perawatan PJU tanpa anggaran yang memadai, pertumbuhan lampu swadaya akibat penduduk bertambah, Lampu boros energi sering dipasang di perkampungan masih menggunakan tarif Abonemen, Jenis lampu mengandung merkuri swabalast berdaya besar (>125W) armatur caping yang boros energi, masih belum ada meteran maka
belum ada jaringan PJU tersendiri yang terpisah dari jaringan PLN, Pemasangan instalasi PJU ada yang mengganggu pemandangan dan mengancam keselamatan, Tidak ada transparansi untuk melacak hubung sambung antara data lapangan dengan administrasi, koordinasi pengelolaan yang belum sempurna sering terjadi pemadaman listrik karena beban, penataan lampu ala kadarnya dan distribusi PJU belum merata, payung hukum pengelolaan dan  investasi  efisiensi  PJU  yang  belum  pasti  dan Pasang baru dan tambah daya tidak dapat dilayani karena beban peralatan PLN sudah overload. (Fathurrokhman, 2015, hal. 1) Salah satu sumber permasalahan  dari yang diuraikan diatas adalah belum ada regulasi yang jelas mengatur terkait hal ini, sementara segala aktifitas  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah harus mengacu pada regulasi baik regulasi dari pusat maupun daerah ( regulatory framework ) (Bulkeley, et al., 2009). Mengingat fenomena kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha di masa depan Indonesia, maka dibutuhkan  regulasi sebagai petunjuk teknis untuk dipraktikkan secara praktis, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai masalah kerja sama, agar ada suatu kepastian hukum, bagi dunia usaha maupun stakeholder dalam membangun perekonomian daerah dan nasional. Oleh karena itu, Penelitian berfokus pada implementasi dan hambatannya dalam kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha berbasis konservasi energi di sektor penerangan jalan umum.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam rumusan masalah sebagai berikut: pelaksanaan dan problematika KPBU, dan konservasi energi untuk efisiensi energi di sektor PJU.
II. Metode
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif. Menurut Cresswell (1994) “Riset kualitatif berfokus pada proses yang berjalan berikut dengan hasil dari proses tersebut. Peneliti terutama menaruh perhatian dalam memahami bagaimana sesuatu hal terjadi. ”. (Cresswell, 1994) Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan fenomena kebijakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha beserta dampak kualitasnya dengan karakteristik yang sederhana tetapi fokus dan terstruktur. Jenis penelitian
ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan implementasi KPBU di sektor PJU dalam bentuk unsolicited project. Teknik pengumpulan data dilakukan secara in-depth interview dan Focus Group Discussion . Teknik tersebut digunakan masing- masing untuk menggali lebih dalam perspektif dari objek tunggal secara mendalam sesuai dengan kompetensi dan pengalaman interviewee yang telah ditentukan secara purposive kemudian FGD untuk mendapatkan  klarifikasi  dan  triangulasi  secara simultan berdasarkan lalu lintas diskusi yang dimoderasi oleh satu orang. Selain itu data juga dikoleksi dari beberapa sumber sekunder baik itu dalam bentuk elektronik maupun dokumen yang diperoleh berdasarkan kegiatan pengumpulan data di lokus penelitian.
Kajian ini dilaksanakan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungangung. Dilaksanakan di Kabupaten Magetan karena telah berhasil melakukan kerja sama unsolicited project berbasis konservasi energi di sektor penerangan jalan umum dan hasil dari kerjsama ini berhasil menghemat atau melakukan efisiensi dalam pembiayaan untuk PJU  sehingga  mampu  mengehemat/  mengefisiensi APBD. Sementara Kabupaten Tulungangung ada permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama unsolicited project berbasis konservasi energi di sektor penerangan jalan umum.
III. Hasil dan Pembahasan A. Pelaksanaan  KPBU  Konservasi  Energi untuk Efisiensi Energi Dan PJU Pelaksanaan kebijakan dalam studi ini dianalisis menggunakan teori dari (Hamdi, 2015) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dipenuhi dengan dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi, di samping itu pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal determinan seperti partisipasi kelompok sasaran, sumber daya, substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, dan interaksi jejaring kerja.
Gambar 1. Dimensi dan Determinasi kebijakan Sumber: Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi (Hamdi, 2015, p. 35) Paradigma baru pembangunan di bidang energi menurut Commission on Sustainable Development
(2002) bahwa untuk membangun energi nasional berkelanjutan diperlukan kebijakan yang kondusif yang  didukung  dengan  kemandirian  finansial, teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah juga memandang pentingnya pembangunan energi nasional. Oleh karena itu, pentingnya melakukan konservasi energi salah satunya guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Berdasarkan UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan bahwa konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya  energi  nasional  serta  meningkatkan  efisiensi pemanfaatannya. Di mana dalam pelaksanaannya, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah semata, namun merupakan tanggung jawab bersama. Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan energi meliputi penyediaan energi baru dan terbarukan.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam UU No 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, disebutkan bahwa konservasi energi tersebut menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  pengusaha dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah  daerah berkewajiban mewujudkan upaya pembangunan energi yang berkelanjutan melalui penerapan kebijakan konservasi energi dengan melibatkan dunia usaha, industri dan masyarakat untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta rasionalisasi untuk  penghematan  energi  dan  efisiensi  PJU. Dalam mewujudkan komitmen penerapan konservasi  energi  untuk  efisiensi  energi  dan  PJU, beberapa pemerintah daerah telah menginisiasi pelibatan  badan  usaha/swasta  melalui  skema KPBU antara lain Pemerintah Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungangung dan Kabupaten Pati yang dilaksanakan atas prakarsa dan biaya Badan Usaha (unsolicited project), di mana pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan melalui penunjukan langsung dan pembayaran jasa kepada badan usaha pelaksana dilaksanakan dengan skema berbasis kinerja efisiensi energi.
Kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha juga telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah boleh melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan usaha. KPBU konservasi energi sendiri merupakan salah satu amanat dari Peraturan Presiden No 38 Tahun  2015 tentang Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Di mana salah satu infrastruktur yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan badan usaha adakah infrastruktur konservasi energi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf k Perpres No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama

## Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur  dan  Pasal  3  huruf  j  Permen  PPN/ Kepala Bappenas No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Penerangan Jalan Umum (PJU) termasuk dalam infrastruktur konservasi energi, bukan infrastruktur jalan dan infrastruktur fasilitas perkotaan, sehingga apabila proyek PJU dilaksanakan berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015 maka proyek PJU tersebut seharusnya termasuk dalam infrastruktur konservasi energi. Namun dalam implementasinya pemerintah daerah memasukkan PJU ini dalam pembangunan infratsruktur jalan dan infrastruktur fasilitas perkotaan.
Konservasi energi bersifat wajib untuk dilaksanakan dan merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana amanat dalam UU No 30 Tahun 2007 dan PP No 70 Tahun 2009, bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan biaya  konservasi  energi/efisiensi  PJU.  Pemerintah juga mengamanatkan melalui Perpres No 30 Tahun 2015 dan peraturan pelaksananya dengan skema pembayaran jasa kepada BUP Energy Service Company (ESCO) dalam permendagri No 96 Tahun 2016 dan SE Mendagri 193/3119/SJ yaitu dengan availability payment dan payment for saving . Sehingga, konservasi energi/proyek PJU akan lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan melalui KPBU unsolicited . Penanganan PJU sendiri bukanah hal yang mudah dan berbiaya besar, kenyataan dilapangan, tagihan rekening listrik untuk PJU cukup besar dan membebani APBD (Dinata, 2013). Berdasarkan data dari lapangan, PJU sendiri sebelum adanya KPBU ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Di mana, pengelolaan PJU dilakukan secara swakelola oleh pemerintah daerah yang berimplikasi belum terwujud adanya penghematan energi dan efisiensi PJU sebagaimana ditunjukan oleh fakta dalam Focus Group Discussion yang diadakan di Badan Litbang Kemendagri sebagai berikut: Beban rekening PJU cukup tinggi di daerah; Masih sering terjadi pencurian daya listrik PJU; Masyarakat sering memasang sendiri PJU tanpa melaporkan kepada Pemerintah daerah dan pemasangan PJU oleh masyarakat tersebut, langsung dibebankan oleh PLN pada tagihan rekening PJU; dan Besaran pembayaran tagihan PJU dari waktu ke waktu terus bertambah besar yang disebabkan adanya kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL) dan pengelolaan PJU yang belum efisien dan efektif.
Mengingat permasalahan tersebut maka daerah perlu melakukan KPBU konservasi energi untuk efisiensi  energi  dan  PJU.  Namun  demikian,  sudah ada beberapa daerah yang berhasil melakukan kerja sama dan berhasil menghemat tagihan rekening
PJU enggan melanjutkan kerja samanya karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya belum komprehensifnya pengaturan terkait kerja sama yang bersifat unsolicited project . Hal ini disampaikan oleh Direktur CV. Harsari (badan usaha yang kerap bekerja sama dengan daerah pada konservasi energi untuk penerangan jalan umum) ketika menjadi narasumber Focus Group Discussion di Badan Litbang Kemendagri. Dalam penghematan ini memang peru memanfaatkan teknologi, terutama jika terdapat HAKI di dalamnya, belum ada peraturan yang secara jelas mengatur hal tersebut. Pelibatan pihak swasta/ badan usaha dalam konservasi energi, belum semua daerah memahami prosedurenya, terutama melalui skema KPBU. Pemerintah daerah masih mengalami keraguan dalam pengadaan badan usaha melalui mekanisme penunjukkan langsung, Hal ini karena adanya ketentuan yang ketat mengenai mekanisme penunjukkan langsung dalam pengadaan badan usaha untuk KPBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Perpres No 38 tahun 2015 yang berbunyi:
1.  Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila: a.  merupakan KPBU kondisi tertentu; atau b. prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan satu peserta.
2.  Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a.  Pengembangan atas Infrastruktur yang telah dibangun  dan/atau  dioperasikan  sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama;
b.  Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya
Di Kabupaten Pati telah melaksanakan KPBU konservasi energi untuk PJU dengan bentuk kerja sama rasionalisasi Penerangan Jalan Umum antara pihak ketiga (Rekanan) dengan Pemerintah Kabupaten Pati disebut dengan istilah Unsolicited Project. Dalam kerja sama ini pihak ketiga atau badan usaha menanggung seluruh resiko, baik resiko financial maupun resiko kinerja (financial&performance risk). Di Indonesia, bentuk kerja sama semacam ini masih sangat terbatas. Namun, menurut UNEP (2006) praktek kerja sama semacam ini sudah lazim. Istilah yang lazim digunakan dalam kerja sama tersebut adalah ESCO Shared Saving Performance Contract. ESCO adalah perusahaan  privat/swasta  yang  menyediakan  jasa penghematan energi atau jasa penurunan beban secara komprehensif kepada kliennya.
Dalam KPBU dimana kepala daerah selaku penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) wajib
melakukan pembayaran kepada badan usaha sesuai dengan kinerja badan usaha berdasarkan kontrak kerja sama. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau  kriteria  sebagaimana  ditentukan  dalam perjanjian KPBU. Tatacara pembayaran ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Berdasarkan pasal 5 pada permendagri tersebut disebutkan bahwa perjanjian KPBU paling sedikit memuat:
a.  Output dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas layanan yang disediakan oleh badan usaha pelaksana kepada masyarakat;
b.  Perhitungan pembayaran ketersediaan layanan yang merupakan dasar perhitungan kewajiban pemerintah daerah sebagai PJPK kepada badan usaha pelaksana;
c.  Sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja;
d.  Waktu pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah daerah sebagai PJPK kepada badan usaha pelaksana; dan
e.  Mekanisme pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah daerah sebagai PJPK kepada badan usaha pelaksana.
Waktu pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah daerah sebagai PJPK kepada badan usaha pelaksana dilakukan setelah infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja mekanisme pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah daerah sebagai PJPK kepada badan usaha pelaksana disesuaikan dengan indikator kinerja atas layanan yang disediakan oleh badan usaha pelaksana kepada masyarakat. Jangka waktu pembayaran sesuasi dengan pasal 30 yaitu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU.
Dalam proses penganggarannya daerah masih mengalami keraguan terkait dengan obyek belanja dalam APBD. Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam perjanjian KPBU dan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan.
Namun demikian jika melihat dari bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh Kabupaten Magetan, Pati dan Tulungagung, badan usaha akan memperoleh pembayaran jasa jika terbukti telah
ada penghematan minimal 25%, namun jika gagal maka badan usaha tidak berhak memperoleh pembayaran, selain itu juga segala biaya awal terkait dengan infrastruktur ditanggung oleh badan usaha atau pemerintah daerah ( zero investment) , hal ini karena efisiensi penggunaan energi dengan menerapkan Energi Saving Performance Contract (ESPC), sangat menguntungkan pemerintah daerah karena Pemerintah daerah tidak perlu menanggung risiko kegagalan kinerja apabila tidak tercapai efisiensi.
Keberadaan ESCO pada dasarnya telah mendapatkan pengaturan di dalam Pasal 23 ayat (3) UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan model bisnis kerja sama berbasis kinerja di sektor PJU ini telah dicoba untuk diterapkan di sektor publik, di mana dalam  skema  kerja  sama  efisiensi  PJU  berbasis kinerja yang diusung oleh ESCO ini, pemerintah daerah tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penyediaan infrastruktur untuk efisiensi dan konservasi energi PJU atau sering diistilahkan dengan Pemerintah Zero Investment , karena penyediaan infrastruktur atau Sistem Efisiensi Energi PJU menjadi tanggungjawab ESCO, termasuk pembiayaannya. Kemudian atas jasa penyediaan infrastruktur atau sistem efisiensi dan konservasi energi tersebut, ESCO mendapatkan pembayaran apabila tercapai efisiensi energi dalam persentase tertentu yang disepakati. Selanjutnya pembayaran jasa tersebut diambil dari pos anggaran pembayaran rekening PJU yang setiap tahunnya telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian tidak diperlukan penganggaran tersendiri bagi pembayaran jasa ESCO atas penghematan energi listrik PJU yang terjadi ( KJD Law Firm ). Model bisnis kerja sama berbasis kinerja yang diusung oleh ESCO merupakan suatu model bisnis yang baru dan belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan terkait dengan perkembangan model-model kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Secara garis besar, berdasarkan fakta dan tata cara pelaksanaan kerja sama efisiensi PJU dengan model bisnis kerja sama berbasis kinerja yang diusung oleh ESCO yang sebelumnya telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa terdapat karakteristik khusus yang ada dalam kerja sama efisiensi PJU berbasis kinerja tersebut, di antaranya (KJD Law Firm).:
a.  Mitra kerja sama adalah pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota;
b. Ruang lingkup kerja sama efisiensi PJU termasuk dalam kegiatan pengelolaan energi, khususnya
konservasi energi dalam proses pengusahaan jasa energi, di bidang ketenagalistrikan di mana kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup infrastruktur;
c.  Dalam kerja sama tersebut, pemerintah kabupaten/  kota  tidak  menyediakan  dana, karena seluruh biaya investasi menjadi beban dari  ESCO,  sehingga  pemerintah  kabupaten/ kota tidak perlu menganggarkan untuk penyediaan  infrastruktur  efisiensi/konservasi energi dan pengadaan jaringan meterisasi dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut;
d.  Selama masa kerja sama, ESCO melakukan pemasangan peralatan efisiensi PJU, pemeliharaan peralatan, termasuk penggantian kabel dan pemotongan ranting dahan yang menggangu, di mana hal tersebut termasuk pula dalam ruang lingkup perawatan dan pemeliharaan yang pada dasarnya telah dianggarkan  oleh  pemerintah  kabupaten/ kota dalam pos anggaran biaya perawatan dan pemeliharaan, namun dengan adanya ESCO, pemerintah  kabupaten/kota  tidak  perlu  lagi menganggarkan biaya tersebut;
e.  Sebagai imbalan jasa, selama masa kerja sama ESCO akan mendapatkan pembayaran jasa apabila tercapai penurunan beban rekening PJU sebesar  nilai  efisiensi  penghematan  rekening PJU tersebut, yang bersumber dari pos anggaran rekening PJU, di mana sebagian dari nilai efisiensi  penghematan  rekening  PJU  tersebut tidak diserahkan seluruhnya kepada ESCO, melainkan  terdapat  pembagian  hasil  efisiensi tersebut kepada pemerintah daerah mitra kerja sama;
f.  Di akhir masa kerja sama, aset dan seluruh peralatan  yang  dipergunakan  dalam  efisiensi PJU yang diadakan oleh ESCO akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota, sedangkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) masih melekat kepada ESCO; dan
g.  Dari pengelolaan PJU tersebut pemerintah kabupaten/  kota  dapat  menarik  pajak  kepada masyarakat sebagai pendapatan daerah, di mana selama masa kerja sama kewenangan penarikan pajak tersebut tetap berada pada pemerintah daerah dan tidak dialihkan kepada ESCO.
Kerja sama telah dilakukan oleh daerah lokus dalam bentuk unsolicited project . Namun demikian, karena masih kurangnya pemahaman yang utuh dan menyeluruh pihak Pemerintah daerah terkait skema dan proses KPBU untuk solicited project dan unsolicited project, kebijakan kerja sama tidak berlangsung lama. Sejatinya Konsep kerja sama ini sudah dijelaskan dalam Perpres No 38 Tahun 2015,
termasuk dengan proses pengadaan badan usaha, namun daerah masih ragu dalam pelaksanaannya. Karena KPBU konservasi energi masuk ke dalam kategori kerja sama yang bersifat kompleks dan tertentu ( unsolicited) . Dalam perpres tersebut telah disebutkan terkait dengan mekanisme pembayarannya, yaitu dengan: pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;  Pembayaran Ketersediaan Layanan ( Availability Payment ); dan/ atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Availability payment merupakan skema pembangunan infrastruktur dengan cara bekerja sama dengan swasta. Pada skema availability payment , perintah menawarkan swasta untuk membangun secara utuh konstruksi infrastruktur komersial. Setelah infrastruktur itu beroperasi, pemerintah membayar biaya pembangunan konstruksi tersebut dengan cara mencicil sesuai waktu perjanjian. Namun, untuk KPBU dengan skema ESCO ini lebih sesuai jika mekanisme pembayaran jasa  efisiensi  energi  PJU  dari  penghematan  hasil kinerjanya ( payment from saving ) dengan model bisnis kerja sama berbasis kinerja yang diusung oleh ESCO dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode pembayaran berdasarkan hasil dari penghematan/ kinerja tidak secara tegas termasuk dalam skema pembayaran yang telah diatur, namun bisa dimasukkan dalam skema pembayaran bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada akhir kerja sama, pemerintah berpotensi menerima penyerahan aset dari badan usaha.
Berdasarkan informasi dari daerah lokus kajian banyak manfaat yang diperoleh setelah dilakukan kerja sama dengan badan usaha/swasta. Mengingat pemerintah daerah tidak sepenuhnya mampu mengelola PJU itu sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari KPBU konserasi energi untuk efisiensi energi dan PJU:
1.  Penghematan biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan,  serta sarana dan prasarana biaya lainnya terkait PJU sehingga anggarannya bisa dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang lebih prioritas.
2. Penghematan  energi  dan  efisiensi  pembayaran rekening PJU berhasil dilakukan secara signifikan pada Kabupaten Magetan sebesar 25%-49%, Kabupaten Tulungagung sebesar 30%-60%, dan Kabupaten Pati sebesar 84%.
3. Efisiensi penggunaan energi dengan menerapkan Energi Saving Performance Contract (ESPC), sangat menguntungkan pemerintah daerah karena Pemerintah daerah tidak perlu menanggung risiko kegagalan kinerja apabila tidak tercapai efisiensi.
4.  Pemerintah daerah tidak mengeluarkan biaya
atas pelaksanaan tahap awal (zero investment).
5.  Menghindari tindak pencurian arus listrik yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  efisiensi pengelolaan PJU.
6.  Tersedianya layanan infrastruktur yang berkualitas dengan tetap menjaga prinsip penghematan energi dan efisiensi PJU.
7.  Menghemat penggunaan energi sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga mampu mengendalikan ketersediaan cadangan sumber daya energi nasional.
8.  Kontribusinya dalam menekan pemanasan global akibat pelepasan CO2 ke udara, yang berdampak pada pencegahan efek rumah kaca.
9.  Penyerahan aset setelah masa perjanjian berakhir kepada pemerintah daerah, yang mencakup hak kepemilikan, hak pengelolaan, kewajiban pemeliharaan atas peralatan yang terpasang, tidak termasuk kepemilikan Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI),  hak  penggandaan/ memperbanyak, hak publikasi untuk bisnis dan hak menggunakan penghematan energi dan efisiensi PJU.
10. Pemindahan hak menggunakan teknologi penghematan  energi  dan  efisiensi  PJU  melalui pembayaran lisensi atau pemberian royalti kepada badan usaha yang memiliki HKI.
11. Pemerintah daerah berpotensi mendapatkan kontribusi dari badan usaha akibat adanya penghematan  energi  dan  efisiensi  PJU  yang dianggarkan sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD.
Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, pelaksanaan KPBU dengan skema unsolicited project bukan tanpa masalah, pelaksanaan KPBU yang telah dilakukan oleh kabupaten magetan dan pati cenderung lancar kalaupun ada masalah masih bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Namun demikian, pelaksanaan KPBU di kabupaten tulungangung menimbulkan permasalahan dan masuk dalam ranah hukum. Permasalahan yang dialami oleh kabupaten tulungagung dengan badan usaha dalam KPBU konservasi energi untuk PJU berawal dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghentikan pembayaran kepada badan usaha dengan pertimbangan dan kelebihan pembayaran, penghentian pembayaran ini merupakan bentuk pelanggaran (wanprestasi), karena perjanjian atau kontrak dinyatakan sah untuk dilakukan.

## B.  Problematika  KPBU  konservasi  energi untuk efisiensi energi dan PJU
Dalam pelaksanaan kerja sama tidak terlepas dari problematika, karena pada prinsipnya kerja sama melibatkan banyak pihak dengan berbagai
kepentingan. Meskipun kerja sama harus dilakukan dengan prisip saling menguntungkan, namun dalam pelaksanaannya masih juga ditemukan permasalahan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa meskipun KPBU telah berhasil dilakukan dan tujuan KPBU tercapai, namun daerah masih ragu untuk melanjutkan kerja sama karena kurangnya petunjuk teknis, bahwa daerah takut melakukan kesalahan, dan kejadian seperti yang dialami oleh Kabupaten Tulungagung terulang kepada daerah lain. Meskipun selama kerja sama berlangsung belum pernah ada temuan dari BPK dan pemerintah daerah juga tidak ada kerugian sama sekali.
Berikut adalah problematika yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan KPBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU:
1.  Adanya perbedaan pemahaman antara Pemerintah daerah dengan DPRD terkait KPBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU.
2.  Kesulitan pada saat konsolidasi data mengenai identifikasi pelanggan yang belum dimeterisasi dengan PLN.
3.  Belum tersedianya petunjuk teknis yang jelas mengenai mekanisme dan prosedur pra perjanjian kerja sama dan pengadaan badan usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) melalui prakarsa badan usaha (unsolicited project) antara lain: •  pengajuan proposal penawaran;
•  penyampaian surat minat;
•  evaluasi proposal oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan persyaratan teknis;
•  tindak lanjut penyampaian minat;
•  mengukur indikator kinerja;
•  pengadaan badan usaha;
•  penandatanganan perjanjian kerja sama.
4.  Terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas mengenai pelaksanaan KPBU konservasi energi untuk penghematan energi dan PJU antara lain: •  penyerahan aset setelah selesai masa perjanjian kerja sama;
•  metode yang digunakan oleh badan usaha dalam menilai aset yang diserahkan setelah selesai masa perjanjian;
•  pemindahan hak menggunakan teknologi penghematan energi dan efisiensi PJU;
•  kontribusi dari badan usaha akibat adanya penghematan energi dan efisiensi PJU;
•  evaluasi penghematan ( saving energi ) dan ketersediaan layanan infrastruktur efisiensi energi dan PJU yang baru;
•  tata cara pembayaran jasa kepada badan usaha dengan menggunakan skema availability payment dan atau kesepakatan kedua  belah  pihak  dan/atau  bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak;
•  pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan.
5.  Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Pemerintah daerah yang menguasai secara menyeluruh baik aspek teknologi maupun metode yang tepat dalam rangka mewujudkan penghematan  energi  dan  efisiensi  PJU  yang berkesinambungan.
6.  Belum tersosialisasikanya kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibanya terkait dengan pajak PJU, sehingga wajib dikenakan pembayaran pajak PJU dari biaya rekening listrik agar pelayanan PJU dapat terselenggara secara berkualitas.
Dari sisi Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015, Peraturan ini sebetulnya sudah dengan optimal mendukung perkembangan kebijakan konservasi  energi  untuk  efisiensi  energi  di  sektor penerangan jalan umum. Hanya saja, Jika kita mengacu pada ketentuan pengertian “badan usaha adalah  Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi”. Hal ini membatasi keleluasaan Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama, mengingat pelaku usaha yang membidangi sektor konservasi energi juga melibatkan badan usaha diluar yang digariskan oleh regulasi tersebut, yakni Commanditaire Venootschap (CV),

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, beberapa dinamika dan problematika yang dihadapi dalam implementasi KPBU konservasi energy untuk penghematan energi dan efisiensi PJU sebagai berikut:
KPBU  konservasi  energy  untuk  efisiensi energy dan PJU mampu mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaan pengelolaan PJU  khususnya  efisiensi  biaya/anggaran  PJU dalam APBD meskipun masih adanya kekosongan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan KPBU konservas  ienergi  untuk  efisiensi  energy  dan  PJU (khususnya  KPBU  atas  prakarsa  badan  usaha/ unsolicited project ). Hal ini membuat daerah masih ragu melakukan KPBU.
Kurangnya pemahaman Pemerintah daerah bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf k Perpres No 38 Tahun 2015 dan Pasal 3 huruf j Permen PPN/ Kepala Bappenas No 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Penerangan Jalan Umum (PJU) termasuk dalam infrastruktur konservasi energi, bukan infrastruktur jalan dan infrastruktur fasilitas perkotaan, sehingga apabila proyek PJU dilaksanakan berdasarkan Perpres No 38
Tahun 2015 maka proyek PJU tersebut seharusnya termasuk dalam infrastruktur konservasi energy;
Selain itu, Masih kurangnya pemahaman yang utuh dan menyeluruh pihak pemerintah daerah terkait skema dan proses KPBU untuk solicited project dan unsolicited project ; KPBU konservas ienergi masuk kedalam kategori kerja sama yang bersifat kompleks dan tertentu ( unsolicited ).
Di  sisi  lain,  pembayaran  jasa  efisiensi  energy berdasarkan  pada  kinerja/pembayaran  dari penghematan ( payment from saving ). Pemerintah tidak menanggung biaya di awal ( zero investment ) dan tidak menanggung risiko kerugian Negara ( zero risk ). Dalam skema KPBU unsolicited project hingga saat  ini  belum  ditemukan  adanya  aduan  potensi/ indikasi kerugian keuangan Negara karena sejauh ini dicermati masih memenuhi azas prudential (azaskehati-hatian). Badan usaha akan menanggung risiko  kerugian  finansial  akibat  implementasi teknis apabila tidak dapat membuktikan adanya penghematan. Pada akhir kerja sama, pemerintah berpotensi menerima penyerahan asset dari badan usaha.
Untuk itu, penting menyusun Payung hukum/regulasi  yang  jelas  dan  tegas  mengenai mekanisme dan prosedur pra perjanjian kerja sama dan pengadaan badan usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) melalui prakarsa badan usaha ( unsolicited project ) yang mengatur antara lain mengenai: pengajuan proposal penawaran; penyampaian surat minat; evaluasi proposal oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan persyaratan teknis; tindak lanjut penyampaian minat; mengukur indikator kinerja; pengadaan badan usaha; dan penandatanganan perjanjian kerja sama.
Selanjutnya perlu menyusun pedoman teknis mengenai pelaksanaan KPBU konservasi energi untuk  penghematan  energi  dan  efisensi  PJU  yang mengatur antara lain mengenai: Penyerahan asset setelah selesai masa perjanjian kerja sama; pemindahan hak menggunakan teknologi penghematan energy dan efisiensi PJU;  Kontribusi dari badan usaha akibat adanya penghematan energy dan  efisiensi  PJU;  evaluasi  penghematan (saving energi) dan ketersediaan layanan infrastruktur efisiensi  energy  listrik  PJU  yang  baru;  tata carapembayaran jasa kepada badan usaha dengan menggunakan skema availability payment dan atau kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan/atau  bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; dan pengaturan mengenai penyelesaian apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak.
Dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan berusaha di bidang konservasi energi,
Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi usulan penyempurnaan atas ketentuan umum “Badan Usaha” sebagaimana diatur dalam Perpres No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dengan menambahkan bentuk badan usaha tidak hanya Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi, namun juga termasuk perusahaan perorangan atau Commanditaire Vennootschap (CV) yang  memiliki/memegang  Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Melakukan sosialisasi yang lebih luas berbagai  kebijakan/aturan  yang  terkait  dengan konservasi energi dan KPBU untuk penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan pemahaman kepada Pemerintah daerah, DPRD, pengusaha, dan masyarakat; Melakukan sosialisasi dalam rangka penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan pemahaman kepada Pemerintah daerah dan DPRD terkait dengan kebijakan dan implementasi KPBU konservasi energi untuk penghematan energi dan efisiensi PJU.
Mendorong Pemerintah daerah agar melakukan KPBU konservasi energi untuk penghematan energi dan  efisiensi  PJU,  sebagai  wujud  pelaksanaan kewajiban pemerintah kabupaten/kota melakukan upaya  efisiensi  energi  minimal  20%  dari  rata-rata pemakaian 6 bulan sebagaimana amanat UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Inpres No 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; Pemerintah daerah dan DPRD perlu memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada badan usaha atas jasa layanan yang diberikan dalam rangka KPBU konservasi energi  untuk  penghematan  energi  dan  efisensi PJU selama masa perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan;
Pembayaran jasa atas layanan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan setelah layanan siap beroperasi, memenuhi output dan indikator kinerja efisiensi  energi  sesuai  yang  disepakati  sehingga Pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan biaya investasi ( zero investment for local government ). Dalam rangka pengadaan badan usaha pelaksana dalam KPBU yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, perlu segera dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) No 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan unsolicited project.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua Tim dan narasumber yang terlibat selama proses penelitian. Khususnya kepada Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungangung

## V. Daftar Pustaka
Al Irsyad, M., Wintolo, M., & Hartono. (2010). Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta: Survei, Potensi, dan Keekonomian. Ketenagalistrikan dan Energi terbarukan,
9 (2),  89-98.  Retrieved  from  http://ketjurnal. p3tkebt.esdm.go.id/ketjurnal/index.php/ket/ article/view/104
Berlian, A., Al Irsyad, M., Emo, S., Widyanto, P., Augusta, T., & Muhammad, A. (2014). Analisis Potensi Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta dan Kota Bandung. Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, 13 , 1-14. Retrieved from http://ketjurnal.p3tkebt. esdm.go.id/ketjurnal/index.php/ket/article/ view/65/28.
Bulkeley, H., Schoeder, H., Janda, K., Zhao, J., Armstrong, A., Chu, S. Y., & Ghosh, S. (2009). Cities and Climate Change: The role of Insitutions, Governance, and Urban Planning. Marseille. 28-30 Juni 2009: Tyndall Centre for Climate Change Research.
Cresswell, J. W. (1994). Research Design. Sage Publications.
Dinata, C. (2013). Model Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Penanganan Penerangan Jalan Umum PJU di Kabupaten Magetan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Effendi, A., & Razonta, N. (2015). Penataan dan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara. Jurnal Teknik Elektro-ITP, 4 (1). Retrieved from https://ejournal.itp.ac.id/index.php/telektro/ article/view/222/217
Fathurrokhman, M. (2015, Oktober 18). PJU Pintar Indonesia . Retrieved from sindoindonesiablog: https://sindoindonesiablog.wordpress.com/ tag/permasalahan-pju/
Gregory, P. R., & Stuart, R. C. (2003). Comparing Economic Systems in The Twenty First Century. Boston : Houghton Miffin.
Hamdi, M. (2015). Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. hns. (2016, September 7). detik.com. Retrieved from  finance.detik.com:  https://finance.detik. com/berita-ekonomi-bisnis/d-3292877/
infrastruktur-tak-hanya-pakai-apbn-pupr- bukan-berarti-negara-tak-ada-uang Kyba, Hanel, & Holker. (2014). Redefining Efficiency for Outdoor Lighting. Energy and Environmental Science , 1-9. doi:10.1039/C4EE00566J Mardikaningsih, I. S., Sutopo, W., & Astuti, R. W.
(2016). Studi Kasus Analisis Teknis dan Ekonomis Penerapan Penerangan Jalan Umum Bertenaga Sel Surya. Industrial Engineering Conference . Retrieved from http://idec.industri.ft.uns.ac.id/wp-content/ uploads/2017/11/Prosiding2016_ID048.pdf Nancy, N. M. (2016). Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi,
4 (3),  32-43.  Retrieved  from  https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/emba/article/ view/13388
Painter, K., & Farrington, D. P. (1999). Street Lighting and Crime: Diffusion of Benefits in The Stoke- On-Trent Project. Crime Prevention Studies, 10 , 77-122. doi:10.1.1.362.602 Wibowo, A. (2016). Perkembangan Terkini dalam Pembiayaan Infrastruktur yang Melibatkan Partisipasi Badan Usaha. Konferensi Nasional Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta (pp. 1-9). Daerah Istimewa Yogyakarta. 26- 27 Oktober 2016: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.