## PRAKTIK DISKURSIF INTEGRASI-INTERKONEKSI ILMU PENGETAHUAN AMIN ABDULLAH SEBAGAI PERGULATAN INTELEKTUALISME DI INDONESIA
Moch. Muwaffiqillah Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: wafiqmuhammad@iainkediri.ac.id
Info Artikel Submit    : 29 Juli 2021 Revisi      : 16 Agustus 2021 Diterima  : 25 Agustus2021
Publish   : 27 September 2021

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  praktik  distruktif dalam  pemikiran  Amin  Abdullah  terkait  integrasi- interkoneksinya  sebagai  wujud  proses    intelektuualisme  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  library reasearch  untuk  menganalisis  pemikiran-pemikiran  Amin Abdullah  tentang  Integrasi-Interkoneksi  yang  mewujudkan dirinya sebagai bentuk pergulatan intelektualisme diIndonesia.
Ada  pun  proses  yang  penelitian  ini  meliputi,  dokumentasi pustaka  yang  terhubung  dengan  tema  dan  topik,  serta penyusunan  data-data  yang  telah  ditemukan  menggunakan metode  kualitatif.    Penelitian  ini  menghasilkan  temuan:  1) Praktik  diskursif  “Integrasi - Interkoneksi  Ilmu  Pengetahuan” yang  dimainkan  oleh  Amin  Abdullah  sebagai  pergulatan intelektualisme  di  Indonesia.  Dimulai  dengan  membongkar epistemologi  dan  metodologi  pengetahuan  keagamaan  lalu menawarkan konsepsi integrasi-interkoneksi agama dan sains.
2) Tidak hanya ‘dipungut’ paksa dan dicangkokkan begitu saja dalam  PTKI,  tetapi  keilmuan  yang  dikembangkan  memiliki nilai distingtif dengan yang berada di perguruan tinggi umum. Kata kunci Praktik  Diskursif,  Integrasi-Interkoneksi  Sains,  Amin  Abdullah, Intelektualisme Indonesia.

## Pendahuluan
Barangkali  nama  Amin  Abdullah  sudah  sedemikian  masyhur  dibelantara pengetahuan di Indonesia. Jaring Laba-laba ( Spider web ) sedemikian melegenda di kalangan PTKI  khususnya.  Tak  kurang  beberapa  karya  telah  ditulis  dalam  rangka  mengurai pemikirannya, mulai dari artikel ringan hingga karya serius dengan label Integrasi-Interkoneksi

## INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id
Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-) Person Knowledge and Institution, jilid 1 dan 2  yang ditulis Waryani Fajar Riyanto.
Dalam  dunia  pendidikan  Indonesia,  UIN  Sunan  Kalijaga  dulunya  IAIN  Sunan Kalijaga,  di  mana  Amin  Abdullah  mengabdikan  pengetahuan  dan  dedikasinya,  bukanlah perguruan tinggi yang mentereng dibanding dengan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemenristek-dikti (sekarang) atau kemendikbud atau kemendiknas (dahulu)  seperti UI, UGM, ITB dan masih banyak lagi lainnya. Perguruan tinggi di bawah Kemenristek-dikti atau  kemendiknas  seperti  itu  selalu  menjadi  destinasi  utama  para  lulusan  SLTA  yang menginginkan kuliah. Sudah begitu para alumnus sudah malang melintang di dunia birokrasi negeri ini dan bahkan menjadi teknokrat sepanjang negara ini berdiri.
Tetapi  transformasi  IAIN  menjadi  UIN  telah  mengangkat  martabat  dan  muruah PTKI menjadi diperhitungkan dalam kancah perguruan tinggi nasional. Perubahan ini tentu bukanlah  layaknya  permainan  sulap  atau  sihir.  Di  dalamnya  tentu  terjadi  perdebatan danpergulatan dalam rentang waktu yang tidak sedikit. Problem bahwa perguruan tinggi ini berada  dalam  naungan  Kemenag  saja  sudah  menjadi  persoalan  tersendiri  belum  lagi perdebatan banyak hal yang menyita tenaga dan pikiran. 1
Karenanya  tulisan  ini  hendak  membaca  Praktik  Diskursif    “Integrasi -Interkoneksi Ilmu  Pengetahuan”  Amin  Abdullah  sebagai  Pergulatan  Intelektualisme  di  Indonesia. Bagaimana  para  sarjana  agama  ini  merangsek  untuk  mendapat  tempat  dalam  panggung pengetahuan  Indonesia.  Menempatkan  perguruan  tinggi  mereka  tetap  sebagai  perguruan tinggi keagamaan tetapi menyelenggarakan pendidikan umum sebagaimana perguruan tinggi umum  di  bawah  keneristek-dikti  tetapi  tetap  dibawah  kendali  para  sarjana  agama — tentu tulisan  ini  tidak  berpretensi  untuk  menunjukkan  bahwa  Amin  Abdullah  dengan  segala pemikirannya  sebagai  satu  satunya  atau  sebagai  faktor  utama  terangkatnya  derajat  ilmu pengetahuan keagamaan.
1 Lihat M. Amin Abdullah, “Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama  (Dari  Paradigma  Positivistik-Sekularistik  ke  arah  Teoposentrik-Integralistik)  dalam  M.  Amin Abdullah, dkk. Integrasi Sains-Islam: Mempersatukan Epistemologi Islam dan Sains (Yogyakarta: Suka Press, 2004).

## Amin Abdullah dan Integrasi-Interkoneksi Ilmu Pengetahuan
Gagasan  integrasi  interkoneksi  Amin  Abdullah  dimulai  dari  polemik  yang diuraikannya dalam buku Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ? Yang terbit tahun 1996. 2
Nuansa polemikal dari buku itu menyiratkan gugatannya pada kenyataan bahwa studi agama berada dalam dua posisi kontradiktif yakni normatif atau historis. Atau jika dalam bahasa Richard C. Martin terjebak dalam dikhotomi fideistic subjectivism dan scientific objectivism. 3
Dalam  konteks  normativitas  pemahaman  terhadap  keislaman  selama    ini  sering dipahami  sebagai  dogma  yang  baku.  Hal  ini  karena pada  umumnya  normativitas  ajaran wahyu  ditelaah  lewat  pendekatan doktrinal  teologis.  Pendekatan  ini  berangkat  dari  teks kitab    suci    yang  pada    akhirnya    membuat    corak    pemahaman    yang    tekstualis    dan skripturalis.  Sedangkan  dalam  konteks  historisitas,  agama  bisa  ditelaah  dalam  konteks historisitas  pemahaman  dan  interpretasi  orang  perorang  atau  kelompok-perkelompok terhadap norma ajaran yang dipeluknya. 4
Selanjutnya  untuk  mengurai  polemik  itu  ia  menawarkan  pendekatan  integrasi interkoneksi. Asumsi  dasar  yang  dibangun  pada  paradigma  ini  adalah bahwa  dalam memahami  kompleksitas  fenomena  kehidupan  yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri  sendiri.  Kerjasama,  saling  membutuhkan,  dan  bertegur  sapa antar- disiplin  ilmu  justru  akan  dapat  memecahkan  persoalan  yang dihadapi oleh manusia, karena tanpa saling bekerja  sama antar-disiplin ilmu akan menjadikan narrowmindedness . 5
Karenanya  Amin  memulakan  dengan  perlunya  sebuah  pendekatan  agama  yang berwajah ganda ( double face) dalam studi agama di Indonesia, yakni pendekatan yang bersifat
2 Buku itu merupakan kumpulan makalah dan atau artikel di Jurnal yang merentang antara tahun 1991 samapi  dengan  1994.  Lihat  M.  Amin  Abdullah, Studi  Agama:  Normativitas  atau  Historisitas? (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
3 Richard C. Martin, “Islam and Religious Studies: An Introductory Essay” dalam Martin Approach to Islam in Religious Studies (Arizona: The University of Arizona Press, 1985), 2.
4 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996). v.
5 M.  Amin  Abdullah,  “Membangun  Kembali  Filsafat  Ilmu -ilmu  Keislaman:  Tajdid dalam Perspektif Filsafat Ilmu” dalam A. Syafi’ i Ma ’ arif, dkk.,  Tajdid  Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, (ed.) Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir (Yogyakarta: MT PPI & UAD Press, 2005), 45. Penjelasan tentang integrasi-interkoneksi ini diurai secara lengkap dalam buku biografi M. Amin Abdullah. Lihat Waryani Fajar  Riyanto, Integrasi-Interkoneksi  Keilmuan:  Biografi  Intelektual  M.  Amin  Abdullah  (1953-...) (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013) 765.
teologis-normatif dan sekaligus pendekatan yang bersifat historis-kritis. Kedua pendekatan itu tidak terpisah satu sama lain, melainkan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, ibarat sekeping mata uang logam ( two sides in one coin) di mana antara kedua permukaannya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh, namun dapat dibedakan.  Walaupun dalam praksisnya di antara keduanya kadang terjadi ketegangan ( tension ), namun ketegangan tersebut diharapkan bersifat kreatif ( creative tension ) bukannya ketegangan yang bersifat destruktif ( destructive tension ).
Ketegangan kreataif selamanya akan mewarnai masyarakat beragama yang bersifat pluralistik seperti di tanah air. 6
Integrasi  dan  interkoneksi  antar-disiplin  ilmu,  baik  dari  keilmuan sekuler  maupun keilmuan  agama,  akan  menjadikan  keduanya  sa ling terkait satu sama lain, “bertegur sapa”, saling mengisi kekurangan dan kelebihan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian,  ilmu  agama (ilmu keislaman)  tidak  lagi  berkutat  pada  teks-teks  klasik,  tetapi  juga menyentuh pada ilmu-ilmu sosial kontemporer. Dengan  paradigma  ini,  maka  tiga  wilayah  pokok  dalam ilmu pengetahuan, yakni  natural sciences,  social sciences,  dan  humanities  tidak lagi berdiri sendiri tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya. 7
Jaring Laba-laba ( Spider Web )
6 Abdullah, Studi Agama. vi.
7 M.  Amin  Abdullah, Islamic    Studies    di    Perguruan    Tinggi:    Pendekatan    Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

## Posisi dan Pelembagaan Integrasi-Interkoneksi Pengetahuan

## Socio-Academic Setting: Ruang Publik Pengetahuan Indonesia
Ruang  publik  pengetahuan  kita  secara  dikhotomis  terbagi  menjadi  pendidikan dibawah  naungan  Kemendikbud  sekarang  Kemenristek-Dikti  dan  dibawah  naungan Kemenag. Pendidikan yang berada dalam susuan Kemenristek-Dikti atau yang selama ini kita kenal dengan pendidikan umum menempati skala prioritas utama karena telah memenuhi cita  dan  selera  pasar.  Pendidikan  seperti  ini  telah  berhasil  mengembangkan  dinamikanya dengan  berdialektika  terhadap  proses  sosial  yang  sedang  mengalir  menuju  muara industrialisasi.
Perguruan  Tinggi  di  bawah  naungan  Kemenristek-Dikti  sudah  sedemikian  mapan dalam ruang publik pengetahuan kita. Dalam diri mereka terkandung legitimasi sebagai agen pengetahuan  yang  sejati.  Kementerian  mereka  pemegang  palu  otoritas  tentang  apakah sesuatu  itu  disebut  pengetahuan  atau  bukan.  Dalam  pundak  mereka-lah  amanat “mencerdaskan kehidupan” yang termuat dalam UUD 1945 dipasrahkan.
Sedangkan  yang  kedua  adalah  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian Agama atau Kemenag. Pendidikan dengan klasifikasai seperti ini menempati strata  kedua  dibandingkan  dengan  pendidikan  dibawah  naungan  Kemenristek-Dikti. Semacam  pendidikan mu‘adalah bagi  perguruan  tinggi  yang  biasa  kita  sebut  “Umum”  itu. Pendidikan Kemenag adalah bentuk yang lebih sistematis dari pendidikan agama yang dahulu dikembangkan oleh dunia pesantren. Pendidikan semacam IAIN pada awal berdirinya tahun 1960 adalah gagasan seorang KH. Wahid Hasyim dengan semangat agar lembaga ini menjadi wahana  untuk  menempa  ilmu  pengetahuan  yang  lebih  tinggi  dan  profesional.  Artinya lembaga  ini  di  orientasikan  menjadi  semacam  agen  perubahan  dari  masyarakat  yang
tradisionalis  menjadi  masyarakat  modern  dengan  berbasiskan  keagamaan  yang  kokoh. Karena itulah, pengetahuan dan keilmuan agama di Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu yang  sudah  diberi  semangat  “perubahan”  yang  membedakan  pengetahuan  agama  pa da umumnya.  Maka  dengan  semangat  perubahan  itu  pula  perguruan  tinggi  agama  berusaha mensinergikan antara tuntutan sikap keberagamaan yang kokoh disatu pihak dan tuntutan perubahan sosial dipihak lain.
Ide dan gagasan menjadi Universitas Islam disambut dengan riuh bukan hanya karena spreading keilmuwannya  mejadi  lebih  luas.  Lebih  daripada  itu  bisa  dianggap  untuk meningkatkan martabat perguruan tinggi keagamaan dalam konteks pengetahuan Indonesia. Karena  itu,  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  (PTKI)  disibukkan  oleh  upaya  untuk ‘mendamaikan’ ilmu agama dan ilmu umum yang sampai sekarang disparitasnya sedemikian lebar. Usaha yang nampak menjadi luar biasa dengan menguras daya dan dana yang besar adalah  alih  status  IAIN/STAIN  menjadi  UIN  dalam  rangka  menyetarakan  diri  dengan perguruan tinggi di bawah asuhan Kemenristek-Dikti.
Wacana  yang  dikembangkan  bersamaan  dengan  kehadiran  UIN  dan  pendekatan interdisipliner  dalam Islamic  studies adalah  upaya  mengintegrasikan  ilmu  umum  dan  ilmu agama. Amin Abdullah mengajukan reintegrasi ilmu agama dan ilmu umum. Paradigma yang ingin  dikembangkannya  adalah  teoantoprosentris-integralistik,  dengan  menjadikan  agama, wahyu, sebagai teologi ilmu serta grand theory ilmu. Dengan ini ia ingin mengajukan paradigma keilmuan yang komprehensif yang dapat memenuhi dua hasrat epistemologis sekaligus yaitu ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dengan demikian diharapkan dikhotomi yang selama ini terjadi dapat didamaikan. 8
Gairah  untuk  mempersatukan  dua  keilmuan  ini  menemukan  momentumnya bersamaan dengan usaha agar tidak menjadi Perguruan Tinggi kelas dua setelah Perguruan Tinggi  yang  berada  dibawah  naungan  Diknas  sekaligus  untuk  meneguhkan  identitas perguruan Tinggi Agama Islam agar berbeda dengan perguruan tinggi umum tersebut. Usaha untuk  mengalihkan  status  IAIN  menjadi  UIN  atau  pembukaan  Program  Studi  umum  di PTAI adalah langkah awal yang dilakukan oleh para akedemisi dibawah naungan Kemenag
8 Lihat Amin Abdullah, “Reintregasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama” dalam Perta, vol. V/ no. 1/ 2002 ,48-5.
ini. Implikasi dari usaha untuk meneguhkan identitas ini adalah ‘keharusan’ memberi corak ‘profetis’ terhadap keilmuan umum yang dimasukkan dalam institusi pendidikan tinggi ini.
Ilmu  umum  dan  agama  yang  berbeda  induk  epistemologinya  ini,  yang  sedang diusahakan  untuk  didamaikan  tersebut,  seringkali  saling  menegasikan  antara  yang  satu dengan yang lainnya, bahkan cenderung bersifat destruktif. Karena perbedaan epistemologis ternyata tidak sekedar masalah bagaimana dua ilmu ini akan diserap, tetapi lebih merupakan masalah  yang  berada  diluar  kontrol  kesadaran  epistemologis  tersebut  yang  di  dalamnya tersimpan  reduksi  atas  pengetahuan  manusia,  karena  benar  dan  tidaknya  pengetahuan manusia  ini  “hanya”  ditentukan  oleh  “mazhab  epistemologis”nya.  Demikian,  wacana integralisasi  ilmu  agama  dan  umum  ini  telah  disemarakkan  melalui  seminar  dan  naskah akademik  di  beberapa  Jurnal  untuk  memenuhi  gagasan  tentang  integrasi  ilmu  agama  dan umum tersebut. 9
Yang dimaksud dengan ilmu umum dan ilmu agama di sini adalah lebih merujuk pada dasar  epistemologisnya,  tidak  untuk  meneguhkan  bahwa  ilmu  agama  memiliki  otoritas ketuhanan karena bersumber dari teks-teks agama dan karenanya memiliki tingkatan yang dan  ilmu  umum  memiliki  bermuatan  sekuler  sehingga  menegasikan  dogma  dan  doktrin agama  sebagai  pengetahuan.  Karena  jika  yang  dilakukan  adalah  peneguhan  akan  adanya otoritas  ketuhanan  dalam  ilmu  agama  dan  muatan  sekuler  dalam  ilmu  umum  pasti  akan terjebak pada hirarkhisasi ilmu pengetahuan manusia. Hirarkhisasi ilmu pengetahuan terjadi karena  adanya  pandangan  bahwa  satu  ilmu  lebih  utama  daripada  ilmu  lainnya  karena
9 Wacana Islamisasi ilmu pengetahuan di mulai oleh al- Faruqi lihat dalam Isma’il Raji al Faruqi, Islamisasi Pengetahuan  ter.  Anas  Mahyuddin  (Bandung:  Pustaka,  1995),  21.  Berikutnya,  sejumlah  nama  seperti Seyyed Hossen Nasr, Syed al-Naquib Alatas dan beberapa kalangan lainnya, juga telah mengintrodusir kemungkinan  integralisasi  epistemologi  ilmu  agama  dan  pengetahuan  umum.  Sekedar  contoh  adalah tulisan Amin Abdullah “Reintregasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama” dalam Perta, vol. V/ no. 1/ 2002 , juga masih penulis yang sama dalam buku Integrasi Sains-Islam; Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains (Yogyakarta: Pilar Media dan Suka Press, 2004) yang menggambarkan proses integrasi epistemologis ini dengan “Jaring laba - laba” -nya. Juga tulisan Imam Suprayogo dalam buku Pendidikan Integralistik Memadu Sains dan Agama (Malang: Bayu Media, 2003).  Sebelumnya, di Indonesia, dalam istilah yang berbeda dan tujuan yang berbeda, Kuntowijoyo mengajukan gagasan atas terlahirnya ilmu sosial profetik. Lihat Kuntowijoyo, Paradigma Islam interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991)
sebentuk  pandangan  hidup  ( worldview )  yang  disandangnya. 10 Dengan  demikian,  berikutnya yang terjadi adalah hirarkhisasi terhadap pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dengan memberi label kepada ilmu tersebut mana yang unggul dan mana yang tidak unggul. Karena alat ukur yang berbeda maka mengakibatkan unggul dan tidak unggul hanyalah sebuah klaim sepihak saja.
Maka dengan segala plus dan minusnya, dikhotomi yang dilakukan para ilmuwan atau siapapun  tidak  relevan  untuk  melakukan  hirarkhisasi  terhadap  ilmu  pengetahuan.  Karena pastinya  setelah  terjadi  hirarkhisasi  ilmu  tentunya  akan  terjadi  hirarkhisasi  ilmuwan  yang menyandangnya.  Hirarkhisasi  ilmuwan  tentu  akan  memiliki  implikasi  terhadap  strata sosialnya. Di sinilah bermuara proses praktik diskursif ilmu pengetahuan manusia.

## Pertarungan Praktik Diskursif dalam Ruang Publik “Ilmu Pengetahuan” Indonesia
Asumsi utama dalam diskursus sebagaimana yang dinyatakan oleh Foucault adalah bahwa memiliki wacana ( discourse ) merupakan cara satu-satunya untuk mengetahui realitas.
Memahami pemikiran atau pernyataan haruslah menggunakan suatu wacana tertentu. Karena kita  diharuskan  menggunakan  suatu  wacana  tertentu  maka  wacana  tersebut  menerapkan kekuasaan kepada kita. Dalam bahasa Jones, siapa kita — apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui,  apa  yang  kita  katakan — diproduksi  oleh  berbagai  wacana  yang  kita  hadapi  dan gunakan. 11 Jadi subyektivitas dan identitas manusia diciptakan oleh wacana-wacana di mana subyektivitas  dan  identitas  itu  dikandung.  Dan  karenanya  wacana  memberikan  cara  satu- satunya  untuk  “menjadi”  seseorang.  Jalinan  antara  pikiran,  bahasa,  pengetahuan,  dan tindakan — di  mana  seluruhnya  merupakan  jejaring  wacana — disebut  praktik  diskursif. 12
Karenanya praktik diskursif adalah jangkar sosial di mana ia menjadi tambatan bagi seluruh aktivitas sosial.
Ada  banyak  pengertian  mengenai  diskursus,  dalam  pengertian  yang  paling  luas, wacana  berarti  sesuatu  yang  ditulis  atau  dikatakan  atau  dikomunikasikan  dengan
10 Jika  seseorang  hidup  dalam  nuansa  yang  religius  pastinya  akan  menomorduakan  ilmu  non-agama, sebaliknya  jika  seseorang  hidup  memiliki  pandangan  bahwa  ilmu  pengetahuan  umum-lah  yang  telah menghantarkan manusia menuju kejayaannya hari ini pastilah ia akan menomorduakan ilmu agama.
11 Pip  Jones, Pengantar  Teori-teori  Sosial:  Dari  Teori  Fungsionalisme  Hingga  Post-Modernisme  terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 203.
12 Jones., 202.
menggunakan tanda-tanda, dan menandai hubungan yang lainnya dengan strukturalisme dan fokus-fokus  dominannya  pada  bahasa.  Namun  menurut  pengertian  Foucault,  wacana didefinisikan  sebagai  bidang  dari  semua  pernyataan  ( statement ),  kadangkala  sebagai  sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktek regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan. 13
Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai melekat pada kehendak untuk mengetahui.  Melalui  wacana,  kehendak  untuk  mengetahui  terumus  dalam  pengetahuan. Wacana  bukan  muncul  begitu  saja  akan  tetapi  diproduksi  oleh  zamannya  masing-masing. Menurut Foucault, pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut; wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi  dari  perspektif  yang  paling  dipercaya  dan  dipandang  paling  benar.  Persepsi  kita tentang suatu objek dibatasi oleh praktek diskursif. 14
Dalam koteks ini kuasa senantiasa hadir dalam wacana atau diskursus. Dalam hal ini discursive-practice (praktik  diskursif)  yang  ditarik  dari  karya-karya  Michael  Foucault,  akan membuka lebih banyak kemungkinan bagi analisis terhadap wacana serta kaitannya dengan praksis  politik.  Sebab,  salah  satu  keunggulan  dari  penghampiran discursive-practice adalah kepekaannya terhadap kuasa yang dianggap senantiasa hadir dalam setiap wacana. Dengan menggunakan penghampiran demikian, setiap wacana lantas disikapi sebagai sesuatu yang terbuka untuk dikaji dari segenap sudut baik yang mudah dikenali atau yang tersembunyi dan baik  dari  posisi  yang  berkuasa  maupun  yang  dikuasai.  Upaya  penghampiran  ini  akan membantu menunjukkan bukan saja bagaimana makna diproduksi dan direproduksi dalam wacana,  tetapi  juga  bagaimana  suatu  wacana-tandingan  ( counter-discourse )  dibuat  dan ditampilkan.  Kuasa,  demikian  Foucault,  dalam  dirinya  senantiasa  juga  mengandaikan perlawanan ( resistance ). Lewat wacana tertentu hubungan-hubungan kekuasaan diciptakan dan didistribusikan  dalam  batang  tubuh  masyarakat,  demikian  pula  lewat  wacana  tertentu diandaikan  keberadaannya  dan  bahkan  diciptakan. Dicursive-practice sebagai  penghampiran akan membuka banyak kemungkinan bagi kita dalam melakukan eksplorasi yang jauh dalam
13 Lydia. “Foucault Untuk Pemula” (Yogyakarta: Kanisius, 2001) 100.
14 Syafieh  Yanti,  “Pengetahuan  dan  Kekuasaan  dalam  Perspektif  Foucault”  dalam https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html diunduh  tanggal  29-10- 2017
rangka interpretasi makna yang di dalamnya melibatkan pula proses-proses hegemomi dan hegemomi-tandingan ( counter-hegemony ). 15 Praktik diskursif ini berlangsung dalam satu ruang kontestasi yang umumnya disebut dengan public sphere atau ruang publik. Jurgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik ( public sphere ) merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan. Ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu seolah-olah sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. 16 Meski demikian, Habermas menegaskan bahwa sesungguhnya ruang publik adalah  sebuah  ruang  otonom  dari  negara  dan  pasar.  Ia  otonom  karena  tidak  hidup  dari kekuasaan  administratif  maupun  ekonomi  kapitalis,  melainkan lebenswelt atau civil  society.
Tetapi lebih lanjut Habermas menegaskan bahwa ruang publik merupakan arena diskursif, yang berbeda dan terpisah dari ekonomi dan negara, di mana melaluinya para warga berdialog dan berpartisipasi dan bertindak melalui dialog dan debat. 17
Memasukkan pengetahuan dalam ruang publik bukanlah perkara yang tidak memiliki landasan logisnya. Hal ini bermula dari klaim validitas universalnya ilmu alam yang merangsek pada seluruh landasan berpengetahuan manusia. Ciri umum berpikir ilmiah sesungguhnya adalah  hasil  dari  klaim  validitas  universal  ini,  yang  pada  gilirannya  membantu  dalam meyebarkan ideologi masyarakat industri. Ignas Kleden, dengan mengacu pada Habermas, menyatakan bahwa klaim validitas universal amat didukung oleh universalisasi-universalisasi kepentingan  teknis  yang  pada  gilirannya  memberikan  nilai  tertinggi  kepada  kerja  manusia yang  membenarkan  industrialiasasi  yang  berorientasi  pada  penguasaan  dan  kontrol  teknis atas alam dan masyarakat. 18
Selanjutnya kini kita dapat memahami klaim validitas universal ini berkembang. Ilmu pengetahuan, industri dan masyarakat industri merupakan jejak logis yang ditapaki peradaban
15 Muhammad A.S, Hikam, “Bahasa dan Politik: Penghampiran ‘Discursive - Practice’” dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru (Bandung: Mizan, 1996) 86.
16 Secara genealogis Habermas menguraikan bahwa dalam city-state Yunani Kuno, Ruang (sphere) dalam pengertian polis, yang terbuka bagi masyarakat merdeka. Ruang publik sejatinya adalah  bios politikos (kehidupan politik/publik) di mana berlangsung diskusi-diskusi (lexis) ataupun tindakan bersama (praxis) saat  perang  ataupun  berkompetisi.  Jurgen  Habermas, Ruang  Publik:  Sebuah  Kajian  Tentang  Kategori Ruang Publik. Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1989). 4.
17 Gusti  A.  B.  Menoh, Agama  Dalam  Ruang  Publik:  Hubungan  anatara  Agama  dan  Negara  dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2015) 85.
18 Ignas Kelden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (Jakarta: LP3ES, 1987) 5.
Barat dalam kurun waktu 200 tahun lebih. 19 Hal in terjadi atas dua alasan yakni: pertama, masyarakat  baru  yang  didasarkan  atas  ilmu  pengetahuan  dan  industri/teknologi  dianggap lebih  baik  dari  masyarakat  yang  dibangun  atas  kekuatan  agama  dan  militer.  Kedua,  cara berpikir ilmiah diambil sebagai model universal  bagi segala jenis sistem kognitif, yang dapat diterima  oleh  bangsa  dan  kebudayaan  manapun  dan  harus  menjadi  satu-satunya  metode dalam menangani segala masalah, termasuk agama, moral dan budaya. 20
Ilmu  pengetahuan  muncul  dalam  peradaban  Barat  secara  hegemonik  telah memaklumkan  dirinya  sebagai  satu-satunya  pemenang  dan  memperoleh  legitimasi  sosio- intelektual pada abad 19. Mulailah terjadi hirarkisasi makna, sekurang-kurangnya menurut ilmuwan ilmu alam yang mengklaim ada ilmu yang pasti ( science = ilmu alam) dan ilmu yang tidak  pasti.  Dengan  begitu  “ilmu”  tanpa  imbuhan  apapun  telah  disamakan  terutama— seringkali secara eksklusif — bermakna ilmu alam. 21 Dengan demikian perebutan legitimasi sebagai  ilmu  yang  menandai  kontestasi  dari  praktik  diskursif  politik  pengetahuan  telah bermula  dalam  sejarah  peradaban  Barat.  Dan  ilmu  alam  telah  memenangkannya  dalam rentang waktu yang amat panjang.
Dalam  pada  itu,  ilmu-ilmu  sosial  sudah  sedemikian  jauh  meninggalkan  dan menanggalkan filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan dengan tanpa kompromi sedikitpun. 22 Hal ini terjadi karena ilmu-ilmu sosial menemukan akar historisnya pada dimensi realitas yang menuntunnya untuk terus melakukan adaptasi-adaptasi faktual.
Awalnya,  pada  ilmu-ilmu  sosial  diajukan  pola  pemikiran  deterministik  sehingga diharapkan mampu mendapatkan hukum-hukum ( laws ) keteraturan sehingga kepastian akan pengetahuan  sosial  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Asumsi  yang  dikembangkan  tentang kehadiran  hukum-hukum  deterministik  yang  diklaim  oleh  ilmu-ilmu  eksak  dan  hendak
19 Kleden, 4. 20 Kleden, 4.
21 Immanuel Wallerstein, Lintas Batas Ilmu Sosial ter. Oscar (Yogyakarta: LKiS, 1997) 7-8 22 Bahkan  Bachelard,  filosof  Prancis,  Mengatakan  bahwa  jika  filsafat  masih  berkehendak  untuk  eksis, maka ia harus ‘mengalah’ pada ilmu pengetahuan dan menjadi ‘prajurit’ ilmu pengetahuan, jika hal ini tidak dilakukan, maka filsafat harus bersiap untuk menggali lubang kuburnya sendiri. Lebih jelasnya ia mengatakan:“ilmu pengetahuan sungguh -sungguh menciptakan filsafat. Filsafat harus belajar dari ilmu pengetahuan  dan  tidak  boleh  berusaha  untuk  menguasai  ilmu  pengetahuan  dengan  mengeluarkan petunjuk-petunjuk atau aturan- aturan.” Lihat K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis, (Jakarta: Gramedia, 2001), 165.
diadopsi oleh kalangan ilmuan ‘ as}h}a>b ’ August Comte dengan Fisika Sosial -nya, ternyata harus  diingsutkan  oleh  realitas  bahwa  kehidupan  sosial  tidak  akan  terbaca  oleh  hukum- hukum fisik tersebut.
Namun demikian ilmu-ilmu sosial telah memapankan dirinya dengan berbagai cara yang di antaranya adalah dengan mengubah pola determinisme absolut menuju determinisme statistika.  Berikutnya  pemikiran  deterministik  ini  banyak  ditinggalkan  kalangan  ilmuwan sosial  yang  kemudian  menggantinya  dengan  probabilitas.  Untuk  itu,  “probabilitas  relatif” menjadi  istilah  penting  dalam  mengembangkan  ilmu-ilmu  sosial. 23 Penciptaan  beragam disiplin  ilmu  sosial  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  umum  abad  kesembilanbelas  untuk melindungi dan memajukan ilmu pengetahuan obyektif tentang realitas atas dasar penemuan- penemuan empiris (yang bertentangan dengan spekulasi). 24 Dengan demikian ilmu sosialpun tidak mau ketinggalan dengan ilmu pasti dalam rangka ikut menentukan ke mana peradaban dunia  diarahkan.  Bahkan  pembagian  wewenang  menjadi  hal  yang  niscaya.  Ilmu  pasti melakukan  eksplorasi  terhadap  alam  sebagai  obyek  dan  sekaligus  menaklukkannya, sedangkan  ilmu  sosial  mengeksplorasi  manusia  dari  berbagai  dimensinya  dan  sekaligus menaklukkannya.
Ada  baiknya  jika  merenungkan  apa  yang  disampaikan  Wallerstein  tentang perseteruan ilmu sosial dan ilmu alam, ia mengatakan:
‘Perjuangan epistemologis’ atas apa yang merupakan pengetahuan yang sah ( legitimate ) bukan lagi perjuangan terhadap siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang alam (ilmuwan alam jelas telah memenangkan hak-hak eksklusif atas domain ini sejak abad kedelapanbelas), tetapi mengenai siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang dunia manusia. 25
Demikian halnya pengetahuan yang telah terinstitusionalisasi dalam perguruan tinggi tersebut.  Masing-masing  memperebutkan  makna  kebenaran  dan  kemenangannya  sendiri. Menjadi Universitas Islam dengan beragam program studi umum merupakan poin penting dalam rangka membesarkan PTKI. Dari sini mulai berlaku kontestasi tentang siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang dunia manusia.
23 Lihat Maurice Duverger, Sosiologi Politik ter. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT RajGrafindo Persada dan YIIS, 1996), 2-5.
24 Wallerstein, Lintas..,20. 25 Wallerstein, Lintas …, 9
Karenanya  barangkali  benar  anggapan Chris  Barker  yang  menyatakan  bahwa  para pemikir Cultural Studies memandang bahwa produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau obyektif,  melainkan soal posisionalitas,  persoalan  darimana  seseorang  berbicara,  kepada  siapa  dan  demi  tujuan apa. 26 Barangkali  masuknya  Amin  Abdullah  dalam  Asosiasi  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia adalah  ‘kemenangan’  praktik  diskursif  yang  selama  ini  dimainkannya.  Rekrutmen keanggotaannya yang elitis ini membuat tidak banyak ilmuwan yang bisa masuk di dalamnya. Hari ini hanya ada 61 anggota dari organisasi para ilmuwan  Azyumardi Azra adalah nama lain dari PTKI yang juga masuk di dalam asosiasi mentereng ini.
Kemenangan ini bisa berarti pengakuan oleh kalangan elit ilmuwan atas rekam jejak ilmiah yang ditorehkan Amin Abdullah dalam dunia keilmuan. Bagaimana ia menorehkan ragam  pemikiran  dan  menjejalkan  integrasi-interkoneksi  dalam  ruang  publik  pengetahuan Indonesia.  Praktik  diskursif  ( discursive  practices )  sebagai  proses  produksi,  distribusi,  dan konsumsi  teks  dipandang  penting  sebagai  sebuah  medium  dan  pergulatan  kuasa,  dan konstruksi sosial. 27

## Kesimpulan
Praktik diskursif 28 “Integrasi - Interkoneksi Ilmu Pengetahuan” yang dimainkan oleh Amin  Abdullah  sebagai  pergulatan  intelektualisme  di  Indonesia.  Dimulai  dengan membongkar  epistemologi  dan  metodologi  pengetahuan  keagamaan  lalu  menawarkan konsepsi  integrasi-interkoneksi  agama  dan  sains  ia  telah  menempatkan  universitas  Islam negeri dalam posisi yang terhormat ketika ‘memungut’ program studi yang selama ini menjadi hak ekslusif perguruan tinggi umum. Tidak hanya ‘dipungut’ paksa dan dicangkokkan begitu saja dalam PTKI, tetapi keilmuan yang dikembangkan memiliki nilai distingtif dengan yang
26 Chris Barker, Cultural Studies: Teori dan Praktek (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004) 6.
27 Yudi  Latif, Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa:  Genealogi  Intelegensia  Muslim  Indonesia  Abad  ke  20 (Bandung: Mizan, 2005) 59.
28 Sesungguhnya  jika  persektif  ini  memakai inward  looking (melihat  dari  dalam  perjuangan  untuk menyejajarkan dengan perguruan tinggi umum secara diskursif) yang dilakukan oleh M. Amin Abdullah dengan integrasi-interkoneksinya adalah termasuk bagian dari counter-discursive. Tetapi jika menelisik dari perspektif outward looking di mana Amin Abdullah juga menjajakan diskursus integrasi-interkoneksi ke  banyak  PTKI  maka  hal  itu  termasuk discursive-practice. Tetapi discursive-practice maupun counter- discursive memiliki modus operandi yang sama.
berada di perguruan tinggi umum. Dari sini bermula dari praktik diskursif menuju praktik politik pengetahuan. Hal ini tentu juga menguntungkan kepada kementerian agama untuk mengangkat derajat perguruan tinggi yang dinaunginya yang selama ini dianggap perguruan tinggi kelas dua. Dengan menyandang nama Universitas Islam mereka mulai bersaing dan berkontestasi tidak hanya dengan perguruan tinggi umum di Indonesia, tetapi juga dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Chris Barker, Cultural Studies: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
Gusti A. B. Menoh, Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan anatara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
Ignas Kelden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES, 1987.
Imam Suprayogo dalam buku Pendidikan Integralistik Memadu Sains dan Agama. Malang: Bayu Media, 2003.  Kuntowijoyo, Paradigma Islam interpretasi Untuk Aksi. Bandung: Mizan, 1991.
Immanuel Wallerstein, Lintas Batas Ilmu Sosial ter. Oscar. Yogyakarta: LKiS, 1997.
Isma’il Raji al Faruqi, Islamisasi Pengetahuan ter. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1995.
Jurgen  Habermas, Ruang  Publik:  Sebuah  Kajian  Tentang  Kategori  Ruang  Publik .  Terj.  Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1989.
K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis, Jakarta: Gramedia, 2001.
Lydia. “Foucault Untuk Pemula” . Yogyakarta: Kanisius, 2001.
M.  Amin  Abdullah,  “Membangun  Kembali  Filsafat  Ilmu -ilmu  Keislaman:  Tajdid dalam Perspektif  Filsafat  Ilmu”  dalam  A.  Syafi’i  Ma’arif,  dkk.,    Tajdid    Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, (ed.) Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir. Yogyakarta: MT PPI & UAD Press, 2005.
---------- ,  “Etika Tauhidik sebagai  Dasar  Kesatuan  Epistemologi  Keilmuan  Umum  dan Agama (Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke arah Teoposentrik-Integralistik) dalam M. Amin Abdullah, dkk. Integrasi Sains-Islam: Mempersatukan Epistemologi Islam dan Sains. Yogyakarta: Suka Press, 2004.
---------- , “Reintregasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama” dalam Perta, vol. V/ no. 1/ 2002 .
----------, Islamic    Studies    di    Perguruan    Tinggi:    Pendekatan    Integratif-Interkonektif ,  Adib Abdushomad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
----------, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996). v.
----------, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Maurice Duverger, Sosiologi Politik terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: PT RajGrafindo Persada dan YIIS, 1996.
Muhammad A.S, Hikam, “Bahasa dan Politik: Penghampiran ‘Discursive - Practice’” dalam Yudi  Latif  dan  Idi  Subandy Ibrahim  (ed.), Bahasa  dan  Kekuasaan:  Politik  Wacana  di Panggung Orde Baru. Bandung: Mizan, 1996. Pip  Jones, Pengantar  Teori-teori  Sosial:  Dari  Teori  Fungsionalisme  Hingga  Post-Modernisme terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Richard  C.  Martin,  “Islam  and  Religious  Studies:  An  Introductory  Essay” dalam  Martin Approach to Islam in Religious Studies. Arizona: The University of Arizona Press, 1985.
Syafieh  Yanti,  “Pengetahuan  dan  Kekuasaan  dalam  Perspektif  Foucault”  dalam https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html diunduh tanggal 29-10-2017
Waryani  Fajar  Riyanto, Integrasi-Interkoneksi  Keilmuan:  Biografi  Intelektual  M.  Amin  Abdullah (1953-...). Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
Yudi  Latif, Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa:  Genealogi  Intelegensia  Muslim  Indonesia  Abad  ke  20. Bandung: Mizan, 2005.