Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1: Juni 2021 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## TRADISI ANGONAN SAPEH PADA MASYARAKAT DESA
LARANGAN LUAR PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH.
Moh. Subhan IAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: orsatpmk@gmail.com
Fahmi Assulthoni IAI Miftahul Ulum Pamekasa Email: soulelousa@gmail.com

## Abstrak
Tradisi kerjasama angonan sapeh sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan. Tradisi ini tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang, karena didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yaitu sikap tolong-menolong  dan  persaudaraan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  tradisi  kerjasama angonan  sapeh yang  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Larangan  Luar  Pamekasan  dalam  perspektif  fikih. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  subjek penelitiannya  adalah  masyarakat  Desa  Larangan  Luar  yang  melakukan kerja  sama angonan  sapeh .  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Masyarakat Desa Larangan Luar tidak hanya memandang tradisi angonan sapeh sebagai kerja sama bisnis semata, akan tetapi di sana juga ada nilai tolong-menolong dan persaudaraan. Tradisi ini sudah sesuai dengan fikih, yakni menggunakan akad.
Kata Kunci : Tradisi, Angonan Sapeh , Fikih

## Abstract
Thetradition  of  angonan  sapeh  cooperation  is  common  among the people of the Larangan Luar Pamekasan Village. This traditionis still well maintained until now, because in it there are noble values, namely the attitude of helping and brotherhood. The purpose of this study is to
find out the tradition of angonan sapeh cooperation carried out by the people of Larangan Luar Pamekasan Village in a fiqh perspective. This study  uses  a  qualitative  approach  with  the  research  subject  being  the people of Larangan Luar  Village who collaborate with angonan sapeh. Data collection techniques using interviews and documentation. The data collected was then analyzed using a descriptive method. The results of the study show that the people of Larangan Luar Village not only view the angonan sapeh tradition as only business cooperation, but the reareal so values of mutual help and brotherhood. This tradition is in accordance with fiqh, withusing a contract.
Keyword :Tradition, CowRearing , Fiqh

## Pendahuluan
Islam  merupakan  agama rahmatal  lil  alamin .  Suatu  agama  yang kehadirannya mampu memberikan situasi dan kondisi damai, sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh makhluk di alam raya ini tanpa terkecuali. 1 Ajaran islam telah mengatur semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek teologi, ritual dan sosial. Dalam segi teologi, Islam memberi rumusan dengan tegas yang harus diyakini oleh semua pemeluknya, bahwa Allah adalah tuhan yang esa dan Nabi Muhammad  adalah utusan-Nya. Demikian halnya dalam aspek ritual yang sudah ditentukan bentuk, jenis dan aturan operasionalnya dalam al-Qur’an dan As-Sunah.
Namun  dalam  ranah  sosial  ( mu’amalah )  yang  terus  berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan perbedaan kondisi, maka al-Qur’an dan  hadits  tidak  memberikan  petunjuk  secara  rinci,  akan  tetapi  hanya memberikan  landasan  hukum  asasi  yang  bersifat  normatif  dan  prinsip- prinsip  umum  ( hukum  kulli )  yang  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan pada setiap wilayah. 2 Hukum diciptakan dalam  rangka  untuk  menolak  kerusakan  dan  memelihara  ketertiban  serta kesejahteraan  masyarakat,  sementara  situasi  dan  kondisi  masyarakat senantiasa  mengalami  perubahan.  Oleh  karena  itu,  aplikasi  dan  aktualisasi hukum harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Artinya, asas atau norma-norma dan prinsip-prinsip hukum tidaklah berubah, namun metode
1 Al qur’an 21; 107
2 Sulaimana Abdullah, Sumber Hukum Islam , (Jakarta: Grafika, 1995), 188
aplikasinya harus diselaraskan dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 3
Agar  dalam  aplikasi  dan  penerapan  hukum  Islam  selaras  dengan kondisi  dan  progresifitas  perkembangan  masyarakat,  maka  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah  tradisi  yang  berkembang  dan  sudah  dipraktikkan  oleh masyarakat tersebut. Sebab dalam masyarakat akan muncul penilaian bahwa cara  atau  model  yang  sudah  ada  dan  dilaksanakan  secara  turun-temurun dianggap  sebagai  cara  atau  model  yang  terbaik  untuk  dilaksanakan  karena diyakini  mampu  untuk  menyelesaikan  segala  persoalan-  persoalan  yang terjadi. Biasanya sebuah tradisi akan tetap dianggap sebagai cara atau model terbaik selama belum ada alternatif yang lain. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan musnah dan punah.
Islam sebagai agama yang universal dan kosmopolit, apabila dilihat dari  rentang  perjalanan  historisitasnya,  terutama  pada  era  ke-emasan  ( the golden age of Islam ) dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, Islam senantiasa bersikap  terbuka  terhadap  pemikiran  dan  tradisi  yang  berbeda  di  luarnya, bahkan  tak  jarang  memberikan  apresiasi  yang  sangat  baik,  dengan mengadopsi dan menjadikannya sebagai satu kesatuaun dari Islam itu sendiri. Dalam  kaidah  fiqhiyah  disebutkan  bhawa  tradisi  dapat  dijadikan (pertimbangan) hukum. 4 Ketika Islam sebagai sebuah agama bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda-beda, maka Islam bersikap terbuka tetapi pada sisi yang  lain  Islam  juga  bersikap  selektif.  Artinya  agama  Islam well  come pada semua tradisi, bahkan tradisi masyarakat jahiliyahpun, tetapi pada sisi yang lain  Islam  akan  melakukan  seleksi  ketat  terhadap  tradisi  tersebut  dengan berpedoman pada norma dan aturan asasi yang bersumber dari al Qu’an dan hadits  nabi.  Sehingga  terkadang  kita  menyaksikan  tampilan  Islam  yang berbeda  dari  tempat  satu  dengan  lainnya,  seperti  bentuk  tradisi  cara berpakaian,  cara  kerjasama  bagi  hasil  dan  lain-lain  yang  memiliki  muatan lokal yang tidak selalu sama. Akan tetapi, jika Islam dihadapkan pada tradisi yang  berkaitan  dengan  bidang  aqidah  (pengesaan  Tuhan),  maka  Islam
3 Fathur Rahman Djamil, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 19.
4 Jalaluddin  Abdurrahman  Abi  Bakar  as-Suyuthi, Al - Asybah  wan  Nadhoir ,  (Beirut,  Darul Kutub Al-. Ilmiyyah, 1403 H), 63.
145 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
bersikap  tegas  dan  tanpa  kompromi,  tidak  bisa  ditawar-tawar  sedikitpun. Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. 5
Disini dibutuhkan kepiawaian dan kebijakan para ahli fikih ( fuqoha’ ) untuk menjelaskan, mendeskrispikan dan merumuskan teks-teks al Qur’an dan  hadits  yang  masih mujmal  dalalahnya atau dzanni  dalalahnya dengan mempertimbangkan tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi suatu rumusan  hukum  yang  praktis  operasional  yang  bisa  dipahami  oleh  semua pihak dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Rumusan hukum  dari  para fuqoha’ tersebut  dalam  keilmuwan  islam  disebut  dengan fikih. Karena fikih adalah hasil pemikiran dan perenungan dari para fuqoha’ terhadap teks-teks al Qur’an dan hadits tentang masalah-masalah hukum, dan fikih bukan sesuatu yang rigid (kaku) terhadap perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, fikih harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap persoalan  hidup  dan  kehidupan  manusia,  karena  dinamika  kehidupan senantiasa  menimbulkan  perubahan.  Sehingga  peluang  kajian  fikih  harus senantiasa  terbuka,  dan  dilakukan  dengan  memperhatikan  implikasi- implikasi  sosial  dari  penerimaan  produk  pemikiran  itu,  di  samping  tetap memelihara  relevansinya  dengan  kehendak  doktrin-doktrin  al-Quran  dan juga Sunnah tentang tingkah laku manusia. 6
Fikih  memberikan  petunjuk  dan  pedoman  kepada  mukallaf, bagaimana  cara  ibadah  yang  benar  dan  sah.  Disamping  itu  fikih  juga memberikan pedoman dalam bermuamalah sesama manusia, agar transaksi yang dilakukan baik dan sah. Oleh karena itu, keberadaan fikih sangat urgen dalam kehidupan manusia.
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  akan  selalu  melakukan  interaksi dengan  sesama  dan  lingkungannya,  sehingga  aktivitas  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  selalu  membutuhkan  pihak  lain.  Kenyataan menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang memiliki modal akan tetapi tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengelolanya.  Sebagian  yang  lain, memiliki  kemampuan  mengelola  dan  mengembangkan  usaha,  tetapi  tidak mempunyai  modal.  Dari  realita  tersebut,  maka  kedua  belah  pihak  bisa melakukan  akad  kerjasama  yang  saling  menguntungkan  dan  membawa berkah.  Dalam  konsep  fikih  muamalah,  akad  kerjasama  tersebut  dikenal dengan mudharabah.
5 Al Qur’an 109; 2.
6 Dede Rosada, Hukum Islam dan Pranata Sosial , ( Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, 1995), 174.
Mudharabah adalah suatu akad kerja sama penyerahan modal dengan jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal  ( Shahibul Mal ) kepada pengelola  ( Mudharib )  untuk  dipergunakan  sebagai  usaha  dengan  ketentuan bagi  hasil  keuntungan  ( Profit  Sharing )  manakala  usaha  yang  dikembangkan menghasilkan  keuntungan.  Pembagian  keuntungan  tersebut  dibagi berdasarkan syarat yang telah disepakati antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal.
Guna menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad,  maka  kedua  belah  pihak  harus  memperhatikan  dan  memahami ketentuan-ketentuan yang berlakuda akan kerjasama, seperti rukun dan syarat mudharabah .
Rukun dan syarat mudharabah meliputi; pertama , pihak yang berakad, antara  pemilik  modal  ( shahibul  mal )  dan  pelaksana  ( mudharib )  disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tasharruf, 7 sehingga pihak tersebut harus  sudah  baligh, berakal  dan dewasa  serta  tidak  ada  unsur  yang menggangu kecapakan tersebut, seperti gila, sakit dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.
Kedua ,  akad mudharabah. Akad  harus  diucapkan  oleh  kedua  pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. 8 Dalam akad mudharabah terdapat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kerjasama yang diucapkan oleh pemilik modal, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan yang diucapkan oleh pengelola modal.
Lafadz-lafadz ijab bisa memakai asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradhah dan muamalah serta  lafadz-lafadz  yang  menunjukkan  makna lafadz  tersebut.  Seperti  pemilik  modal  berkata:  saya  serahkan  modal  ini kepada  kamu  untuk  kamu  kembangkan  selama  empat  tahun  denga pembagian  keuntungan  50%;50%.  Kemudian  pengelola  modal  menjawab: “saya setuju,” atau, “saya terima, dan sebagainya.
Bentuk akad perjanjian kerjasama bisa berupa tulisan atau lisan. Jika pemilik modal dan pengelola sudah sama-sama rela dan terdapat kecocokan diantara mereka maka akad mudharabah -nya telah sah.
7 Kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak lain yang dianggap sah secara syariat.
8 Ismali Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi,Bisnis dan sosial, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012 ) , 143.
Ketiga , modal. Modal yang diserahkan harus diketahui dengan jelas nominal  atau  jumlahnya,  agar  dapat  dibedakan  antara  modal  yang diperdagangkan  dengan  keuntungan  dari  perdagangan  tersebut  yang  akan dibagikan  kepada  dua  belah  pihak,  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati. 9 Sehingga jumhur ulama mensyaratkan modal harus berupa uang yang  bisa  dihitung.  Para  fuqaha  tidak  memperbolehkan  modal mudharabah berbentuk  barang,  karena  barang  tidak  dapat  dipastikan  taksiran  harganya dan  mengakibatkan  ketidakpastian (gharar) besarnya  modal mudharabah . 10
Sedangkan  ulama  mazhab  Hanafi  memperbolehkan  dengan  syarat  nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati dengan nilai nominal yang berlaku pada saat  akad oleh pemilik dana dan pengelola dana . Keempat ,  pekerjaan.  Pekerjaan  yang  diserahkan  bisa  berbentuk keahlian,  ketrampilan, selling  skill,  management  skill ,  dan  lain-laindan  harus berupa usaha halal untuk mengelola dan mengembangkan modal sehingga menghasilkan  keuntungan. Mudharabah bersifat  mutlak,  artinya  pemilik modal  tidak  boleh  melakukan  ketentuan  khusus  kepada  pengelola  harta, seperti menentukan tempat berdagang ataupun menentukan barang-barang dengan jenis tertentu. Karena persyaratan yang demikian telah menyimpang dari tujuan mudharabah , yaitu keuntungan .
Kelima ,  hasil/keuntungan.  Ada  dua  bentuk  bagi  hasil  keuntungan dalam sistem kerjasama mudharabah, profit sharing 11 dan Revenue sharing . P rofit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan  tersebut  (bagi  hasil  pendapatan  bersih).  Sedangkan Revenue sharing perhitungan bagi  hasil  yang  berdasarkan  pada revenue (pendapatan) dari  pengelola  dana,  yaitu  pendapatan  usaha  sebelum  dikurangi  dengan beban usaha untuk mendapatkan keuntungan (bagi hasil pendapatan kotor).
Syarat  yang  berkaitan  dengan  pembagian  keuntungan  harus  jelas prosentasenya.  Bisa  menggunakan  pola  variasi  40  %  untuk  pemilik  modal dan  60%  untuk  pengembang  modal,  atau  50  %  untuk  pemilik  modal  dan
50%  untuk  pengembang  modal  atau  variasi  lain  sesuai    kesepakatan  yang
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 139
10 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafino Persada,  2014), 205. 11 Muhammad, Manajemen Bank Syari ‟ ah, (Yogyakarta , UPP AMP YKPN, 2002), 101
telah dibuat, 12 bukan berdasarkan pada porsi setoran modal yang dinyatakan dengan  nominal  rupiah  tertentu.  Dalam  akad mudharabah besarnya keuntungan maupun kerugian bergantung pada kinerja sektor rielnya, apabila keuntungan  bisnisnya  besar  maka  kedua  belah  pihak  mendapatkan  bagian yang besar.  Namun jika keuntungan yang didapatkan kecil maka kedua belah pihak mendapatkan bagian yang kecil.
Kontrak mudharabah dinyatakan  berhenti  apabila  salah  satu  pihak mati, salah satu pihak menghentikan kontrak atau modal yang dikembangkan oleh  pihak  pengembang  ( mu ḍ arib )  mengalami  kerugian . Pihak  yang mengembangkan modal, tidak menjamin dana bila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali jika pihak pengembang melalaikan amanah, atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan dalam kerjasama tersebut. Akad mudharabah juga akan batal ketika pemilik dana dan pengelola dana menjadi murtad. 13
Angonan sapeh pada prinsipnya persis dengan sistem paruhan atau bagi  hasil.  Bagi  hasil  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  suatu  perjanjian kerja  dengan  upah  atau  imbalan  khusus.  Dikalangan  masyarakat  Desa Larangan  Luar  tradisi angonan  sapeh merupakan  perjanjian  yang  dilakukan antara pemilik sapi dengan pengangon sapi dalam jangka waktu tertentu dan akad  bagi  hasil  yang  dilakukan  di  awal  perjanjian.  Pengangon  adalah seseorang yang memelihara sapi, dimana sapi tersebut diperoleh dari pihak pemilik sapi disertai dengan aturan tertentu mengenai pembagian hasilnya.
Pada  umumnya  sistem  sosial  masyarakat  Madura,  tidak  memiliki corak perbedaan yang amat tajam dengan budaya non-Madura. 14 tetapi dalam aspek sosial muamalah terdapat corak yang khas madura, salah satunya dari bentuk angonan  sapeh. Kegiatan angonan  sapeh dengan  sistem  bagi  hasil ( mudharabah ) sudah  lazim  dilakukan  oleh  masyarakat  Larangan  Luar
Pamekasan  Madura . Tradisi  ini  sudah  sejak  lama  dilakukan  secara  turun- temurun,  karena  masyarakat  menilai  bahwa  kerjasama angonan  sapeh ini memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, antara  pemilik sapi dan pemelihara sapi.
Berdasar pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ingin  mengetahui  lebih  mendalam  tentang  bagaimana  tradisi  praktek  bagi
12 Hendi Suhendi, Fiqh .............. , 139
13 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 235
14 Mohsi, M. LANGGHAR, KOPHUNG DAN BHAQAF Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 14 (1), 14-20, 15.
149 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
hasil angonan sapeh pada masyarakat Larangan Luar Pamekasan Madura dalam perspektif fikih.

## Metode  Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian  ini  adalah  masyarakat  Desa  Larangan  Luar  Pamekasan  yang melaksanakan  kerja  sama angonan  sapeh .  Metode  pengumpulan  data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan  deskriptif  dengan  cara  memilah  data  yang  dihasilkan  dari wawancara  dan  dokumentasi  sebagai  sumber  primer  sedangkan  sumber sekunder  menggunakan  jurnal,  buku  dan  laporan  penelitian  yang  ada relevenasinya dengan pembahasan.

## Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Desa  Larangan  Luar  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di Kecamatan  Larangan,  Kabupaten  Pamekasan,  Provinsi  Jawa  Timur. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Berdasarkan profil Desa,  Larangan  Luar  menjadi  tempat  kantor  kecamatan  Larangan, sementara  jarak  dari  pusat  pemerintahan  Kota  13  Km.  Desa  Larangan Luar  memiliki  luas  wilayah  622.030  Ha,  dengan  lahan  ladang  seluas 102.025  Ha  dan  520.005  Ha  lahan  lainnya.  Jenis  peternakan  di  Desa Larangan Luar meliputi ternak sapi, kambing dan ayam. Kotoran dari hasil ternak tersebut dimanfaatkan untuk pupuk tanaman jagung, pisang, ubi- ubian dan lainnya.
Selain  sebagai  petani,  penduduk  Larangan  Luar  memelihara  sapi dan  kambing  sebagai  tambahan  penghasilan  dan  tabungan  yang  bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu (menjual sapi atau kambingnya) ketika ada kebutuhan mendesak. Sebagian dari mereka ada yang memelihara sendiri, tetapi kebanyakan dari masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang bercukupan  bahkan  bisa  dibilang  lebih,  melakukan  kerjasama  dengan masyarakat lain yang tingkat ekonominya sangat kurang. Alasan mereka melakukan kerjasama ini selain tidak mau repot mencari makanan sapi – jika musim kemarau yang sulit mencari pakan sapi-, mereka juga berniat untuk  membantu  tetangganya  yang  tingkat  ekonominya  lemah.  Tetapi pada penelitian ini, hanya meneliti kerjasama pemeliharaan sapi .
Kegiatan  kerjasama  pemeliharaan  sapi  atau angonan  sapeh (istilah masyarakat  Larangan  Luar)  merupakan  salah  satu  tradisi  yang  sudah berjalan  bertahun-tahun  dan  turun-temurun.    Kerjasama angonan  sapeh merupakan kerja sama antara pihak yang mempunyai sapi dengan pihak pemelihara sapi dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.
Kerjasama angonan sapeh bisa terjadi dengan dua cara. Pertama , pihak yang  memiliki  sapi  berkeinginan  untuk  mendapatkan  hasil  tambahan, tetapi dia tidak bisa memelihara sendiri baik karena sibuk atau tidak ada di tempat (merantau ke Malaysia), sehingga pihak tersebut mencari orang yang bisa dipercaya untuk diajak kerjasama dalam memelihara sapi dengan akad bagi hasil. Kedua , ada pihak yang ingin memelihara sapi tetapi tidak bisa membeli sapi karena keterbatasan dana, maka dia mencari pihak yang mempunyai dana untuk membeli sapi dan ia yang akan memeliharanya, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
Cara pertama terjadi pada  Pak Hari dimana dia tidak memelihara sendiri  sapinya,  melainkan  menyerahkan  pada  Pak  Kurdi.  Salah  satu alasan sapi tersebut diserahkan pada Pak Kurdi, karena Pak Hari  harus merantau  ke  Malaysia  untuk  bekerja. 15 Tetapi  kedua  belah  pihak  sudah membuat perjanjian kerjasama yang telah disepakati, meliputi; harga sapi, cara  pembagian  keuntungan  dan  resiko.  Pada  saat  itu  pak  Hari menyerahkan sapi miliknya yang sudah siap bunting kepada Pak Kurdi untuk dikembang biakkan, dan keduanya sepakat bahwa harga sapi setelah dikurs dengan nilai rupiah yang berlaku saat itu sebesarRp. 15.000.000.
Cara kedua, terjadi pada pak Fitron, dimana dia ingin memelihara sapi,  tapi  tidak  mempunyai  uang  untuk  membeli  sapi.  Akhirnya  dia mendatangi Pak Ahmad -tetangganya yang kaya-, agar dia membeli sapi dan  pak  Fitron  yang  akan  memeliharanya,  dan  Pak  Ahmad  pun menyetujui  keinginan  Pak  Fitron.  Menurutnya  selain  Pak  Fitron  orang baik  dan  dapat  dipercaya,  itung-itung  dia  dapat  membantu  tetangganya yang  kekurangan,  disisi  yang  lain  dia  akan  mendapat  penghasilan tambahan dari kerjasama tersebut. Saat itu Pak Ahmad memberi uang Rp. 8.000.000 kepada Pak Fitron untuk membeli sapi jantan di pasar Keppo. Kerjasama  antara  pak  Ahmad  dan  Fitronpun  terjadi  dengan  aturan
15 Pak Hari, Pemilik sapi, wawancara, di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020.
sebagaimana tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Pak Fitron yakin, dengan kerjasama ini pada saatnya nanti dia pasti akan mempunyai sapi sendiri. 16 Hal senada juga dinyatakan oleh Pak Misrob, bahwa awalnya dia memelihara sapi tetangganya, lama kelamaan dia mempunyai sapi sendiri, hasil dari bagi hasil memelihara sapi tetangganya. 17
Praktik angonan  sapeh yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Larangan  Luar  ada  dua  model,  yaitu  pengembang  biakan  dan penggemukan. Proses kerjasama angonan sapeh dengan model pengembang biakan, dimana pihak pemilik sapi menyerahkan sapi betina yang sudah siap  bunting  kepada  pihak  pemelihara  untuk  dikembang  biakkan  agar beranak.  Selanjutnya  pihak  pemelihara  mengembang  biakkan  sapi tersebut dengan cara mengawinkan sapi betina dengan sapi pejantan atau menggunakan  kawin  suntik.  Lama  kerjasama  tergantung  pada kesepakatan yang dilakukan, tapi rata-rata yang terjadi di masyarakat 4-6 tahun. 18
Sedangkan kerjasama angonan sapeh penggemukan dilakukan hanya untuk  jenis  sapi  jantan.  Biasanya  masyarakat  membeli  sapi  jantan  yang masih  muda  sekitar  berumur  1-2  tahun,  kisaran  harga  Rp.  5.000.000  – 8.000.000.  Alasan  membeli  sapi  jantan  yang  masih  muda,  karena pertumbuhannya cepat. 19 Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan Pak Fitron. Waktu dalam proses penggemukan untuk sapi jantan bisa bervariasi, tergantung dari pihak yang memelihara sapi, tetapi kebanyakan masyarakat  Desa  Larangan  Luar  menjual  sapinya  saat  sapi  sudah mencapai umur 3-4 tahun.
Perjanjian  kerja  sama angonan  sapeh di  masyarakat  Desa  Larangan Luar  dilakukan  secara  lisan  karena  pada  dasarnya  mereka  sudah  saling percaya  dan  sudah  dianggap  lumrah  oleh  masyarakat.  Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan namun tidak pernah ada perselisihan antara  pemilik  sapi  dengan  pemelihara  sapi,  sebab  kedua  belah  pihak
16 Pak  Fitron,  pemelihara  sapi, wawancara ,  di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan  Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020. .
17 Pak  Misrob,  Ppemelihara  sapi, wawancara, di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan  Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020. . 18 Pak  Kurdi,  Pemelihara  sapi, wawancara, di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan  Larangan Kabupaten  Pamekasan. 29 Maret  2020.
19 Bapak  Fitron,  pemelihara  sapi, wawancara ,  di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan  Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020.
sudah  mengetahui  hak  dan  kewajiban  serta  resiko  yang  akan ditanggungnya.
Cara  bagi  hasilnya  untuk  kerjasama angonan  sapeh dengan  model pengembang biakkkan sapi, menggunakan cara membagi anak sapi secara bergantian.  Seumpama  tahun  pertama  dari  pemeliharaan,  sapi  betina beranak satu jenis kelamin jantan, maka anak sapi tersebut menjadi milik pihak  pemelihara  sapi.  Jika pada  tahun  kedua,  sapi  betina  beranak  lagi, maka  anak  sapi  kedua  milik  pihak  yang  mempunyai  indukan  sapi,  dan begitu seterusnya. Setelah anak sapi tersebut berumur 2 tahun, maka anak sapi  tersebut  dijual  dan  hasil  dari  penjualan  dibagi  bersama  sesuai kesepakatan, yaitu 40 % bagi pemilik sapi dan 60 % bagi pemelihara sapi.
Sedangkan bagi hasil untuk kerjasama angonan sapeh dengan model penggemukan, menggunakan porsi fifty:fifty . 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara sapi. Perolehan bagi hasil/keuntungan tergantung dari  besar  kecilnya  atau  sedikit  banyaknya  hasil  yang  diperoleh. Seperti kerjasama  antara  Pak  Ahmad  dan  Pak  Fitron,  dengan  modal  Rp. 8.000.000  dalam  waktu  satu  tahun,  masing-masing  pihak  mendapatkan bagi hasil Rp. 2.000.000. 20

## 2. Pembahasan
Akad mudarabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang saling  menguntungkan  antara  pihak  yang  berakad.  Sebab  pada  akad mudarabah pihak yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal akan terbantu oleh pihak yang mempunyai modal, begitu juga sebaliknya pihak yang mempunyai modal akan diuntungkan. Sebab sejumlah modal yang  diberikan  kepada  penerima  modal  akan  berkembang  dan mendatangkan  keuntungan.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari pengembangan  modal  awal  akan  dibagi  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.
Disinilah terjadinya prinsip ta’awun sesama manusia, dimana orang yang  tidak  mempunyai  modal  ia  akan  terbantu  dalam  berusaha  dan bekerja, dengan pemberian modal dari pihak yang mempunyai kelebihan harta, sehingga  ia bisa bekerja secara layak.
20 Bapak  Ahmad,  pemilik  sapi, wawancara ,  di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan  Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020.
Secara  teknis  akad mudarabah dapat  dikatakan  sebagai  akad kerjasama  usaha  antara  pihak  satu  dengan  pihak  yang  pertama  sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola. 21
Berdasarkan paparan data di atas bahwa tradisi kerjasama angonan sapeh yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Larangan  Luar  Pamekasan termasuk  akad mudharabah, dimana  di  dalamnya  terdapat  hikmah  yang sangat  besar  yaitu  adanya  sifat  tolong-menolong  dan  nilai-nilai persaudaraan, sebagaimana terdapat dalam al Qur’an. 22
ىَوْقَّ تلاَو ِّ ربْلا ىَلَع ْاوُنَواَعَ تَو ِّناَوْدُعْلاَو ِّمْثِّلإا ىَلَع ْاوُنَواَعَ ت َلاَو Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Secara kajian fikih, bahwa tradisi angonan sapeh yang dilakukan oleh masyarakat  Desa  Larangan  Luar  secara  turun-temurun  sudah  sesuai dengan  aturan-aturan  fikih . Dari  aspek  rukun mudharabah, tradisi kerjasama angonan  sapeh tersebut  sudah  memenuhi  kriteria  rukun mudharabah ,  yaitu  1)  adanya  pihak  yang  berakad,  dimana  dalam  hal  ini antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. 2) akad , berupa ijab dan qobul . ( Ijab dilafadzkan oleh  pemilik  modal,  sedangkan qabul diucapkan  oleh pengelola  modal).  3)  modal,  ada  yang  berupa  uang  tunai  dan  ada  yang berupa  sapi  yang  harga  atau  nilainya  sudah  disepakati.  4)  pekerjaan, beruapa  pemeliharaan  sapi  dengan  cara  pengembang  biakkan  dan penggemukan,  dan  5)  hasil/keuntungan.  Pembagian  hasil  keuntungan, ada yang 50%:50 %, ada juga yang $0%:60%.
Sedangkan dari aspek syarat mudharabah, tradisi angonan sapeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar telah memenuhi syarat- syarat kerjasama ( mudharabah ). Syarat pertama, pihak yang berakad. Pihak yang  berakad  dalam  tradisi angonan  sapeh di  Desa  Larangan  Luar,  yaitu antara  pemilik  dana  dan  pengelola  dana  telah  memenuhi  syarat  sahnya sebagai  pihak  yang  diperbolehkan  melakukan tasharruf atau  tindakan hukum. Sebab mereka adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal dan cakap.
Kedua, akad mudharabah . Akad yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kerjasama angonan sapeh sudah sesuai dengan aturan fikih,
21 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah , (Yogyakarta; Ekonomi, 2003), 32
22 Al qur’an 5; 2.
sebab para pihak yang melakukan kerjasama telah mengucapkan ijab dan qabul secara tegas dan jelas dengan lisan dan dilakukan dengan suka rela tanpa  ada  unsur  paksaan,  sehingga  pemilik  modal  sepakat  untuk memberikan uang dan pengelola usaha sepakat  untuk  mengembangkan modal tersebut melalui angonan sapeh. Bahkan  dalam akad tersebut sudah dijelaskan  tentang  modal  pokok  yang  berupa  uang  tunai  ataupun  sapi betina yang sudah siap bunting –yang nilainya/harganya sudah disepakati, batas waktu kerjasama, pembagian keuntungan dan resiko kerugian jika ada. Karena pada prinsipnya akad mudharabah dilaksanakan berdasarkan kepercayaan  dan  perwakilan  ( wakalah ),  maka  pengelola  modal  harus seorang yang bisa dipercaya,sebab dia telah menerima kepercayaan dan perwakilan dari pemilik modal untuk mengelola modalnya.
Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin  minkum (saling  rela).  Dimana  kedua  belah  pihak  harus  rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah . Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pihak pelaksana usaha pun setuju dengan perannnya untuk mengkontribusikan kerja.
Ketiga, modal.  Penyerahan  modal  oleh  pemilik  sapi  kepeda pemelihara  sapi  sangat  jelas,  meskipun  ada  sebagian  masyarakat  Desa Larangan Luar yang menyerahkan modalnya berupa sapi betina yang siap bunting. Tetapi harga sapi tersebut sudah disepakati dalam perjanjian awal yang  telah  mereka  buat  bersama.  Kebolehan  menyerahkan  modal  awal berupa  barang  sebagaimana  pendapat  ulama  mazhab  Hanafi.  Hal  yang tidak diperbolehkan sama sekali oleh para ulama Syafi’i dan Maliki dan akad mudharabah menjadi tidak sah adalah mudharabah dengan hutang atau tanpa  setoran  modal  sama  sekali.  Artinya    pemilik  harta/modal tidak memberikan  kontribusi  apa  pun  kepada  pengelola,  padahal  pengelola telah bekerja.
Ke-empat , pekerjaan. Syarat dari pekerjaan harus berupa usaha halal yang  bisa  dikelola  dan  dikembangkan,  sehingga  modal  awal  bisa berkembang  dan  menghasilkan  keuntungan.  Tradisi  kerjasama angonan sapeh pada masyarakat Larangan Luar sangat jelas kehalalannya, baik dari hewan yang dibuat kerjasama maupun jenis pekerjaan yang dilakukan.
Kelima, bagi  hasil/keuntungan.  Pembagian  keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar telah memenuhi syarat.
Dimana pembagian keuntungan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang  telah  disepakati  bersama  yaitu  menggunakan  sistem profit sharing, dimana  keuntungan  yang  diperoleh  dari  pengembangan  modal berupa  pemeliharaan  sapi  dibagi  bersama  setelah  dikurangi  oleh  biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemelihara sapi selama masa pemeliharaan, dengan porsi fifty:fifty (50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pemelihara sapi).
Melalui sistem profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan  mendapatkan  bagi  hasil  sesuai  dengan  laba  yang  diperoleh  atau bahkan  tidak  mendapatkan  laba  apabila  pengelola  dana  mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.
Jika  dalam  kerjasama  tersebut  terdapat  resiko  kerugian,  maka penanggungan resiko ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, seperti  resiko  kematian  pada  sapi  ataupun  sapi  tersebut  hilang  maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik modal.

## Kesimpulan
Masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan tidak hanya memandang tradisi angonan sapeh sebagai kerja sama bisnis semata, akan tetapi mereka juga mempunyai niatan yang luhur yaitu ingin membantu tetangga mereka yang kekurangan  ekonomi,  sehingga  orientasi  mereka  tidak  hanya  pada material oriented tetapi ada  aspek humanisme yang berupa nilai tolong-menolong dan persaudaraan.
Tradisi angonan  sapeh Masyarakat  Desa  Larangan  Luar  Pamekasan sudah  sesuai  dengan  fikih,  yakni  menggunakan  akad mu ḍ arabah yang  telah memenuhi  rukun  dan  syaratnya;  adanya  pihak-pihak  yang  berakad,  akad, modal, pekerjaan dan pembagian keuntungan.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Sulaimana. Sumber Hukum Islam. Jakarta: Grafika. 1995.
Abi Bakar as-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman., Al - Asybah wan Nadhoir . Beirut:
Darul Kutub Al-. Ilmiyyah, 1403 H.
Ahmad, pemilik sapi. Wawancara . di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020.
Djamil,  Fathur  Rahman. Filsafat  Hukum  Islam. Jakarta:  Logos,  Wacana  Ilmu.
1997.
Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2008.
Fitron,  pemelihara  sapi. Wawancara. di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020. .
Hari,  Pemilik  sapi. Wawancara. di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan  Larangan
Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta: PT Raja
Grafino Persada.  2014.
Kurdi,  Pemelihara  sapi. Wawancara. di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan Larangan Kabupaten  Pamekasan. 29 Maret  2020.
Misrob,  Ppemelihara  sapi. Wawancara. di  Desa  Larangan  Luar  Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan. 29 Maret  2020.
Mohsi, M. LANGGHAR, KOPHUNG DAN BHAQAF Konservasi Kebudayaan Khazanah Keislaman Madura. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 14 (1), 14-20.
Muhammad, Manajemen Bank Syari ‟ ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
Nawawi,  Ismali Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer  (Hukum  Perjanjian,
Ekonomi,Bisnis dan sosial). Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
Rosada, Dede Hukum Islam dan Pranata Sosia . Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
1995.
Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah. Yogyakarta:  Ekonomi.
2003.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
157 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman