## STRATEGI ENTREPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Muhammad Taufan Ashshiddiqi 1 , Elvira Amelia Nisa 2 , Faizah Ummul Hasanah 3 , Farida Juniar 4 & Handika Ardana Pamungkas 5 1,2,3,4,5 UIN Sunan Gunung Djati Bandung email 1* : 1 mtaufanashshiddiqi@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  budaya  birokrasi pemerintah  yang  berbelit,  mahal,  tidak  efektif  dan  tidak  efisien.  Masalah  penelitian  ini  adalah bagaimana  strategi entrepreneurial  government dalam  reformasi  birokrasi  di  Kelurahan Kotakulon,  Kecamatan  Sumedang  Selatan,  Kabupaten  Sumedang.  Pada  penelitian  ini,  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  dilaksanakan  di Kantor  Kelurahan  Kotakulon,  Kecamatan  Sumedang  Selatan,  Kabupaten  Sumedang.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Informan  penelitian  melakukan  wawancara  dengan  sekretaris  lurah  Kelurahan Kotakulon, kemudian kepada pegawai Kelurahan Kotakulon, dan yang terakhir kepada masyarakat setempat  di  Kelurahan  Kotakulon.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  analisis  strategi entrepreneurial  government dalam  reformasi  birokrasi  di  Kelurahan  Kotakulon,  Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang memperlihatkan bahwa beberapa dimensi strategi sudah diwujudkan oleh Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, hal tersebut didukung oleh potensi fisik dan non fisik yang berada di lingkungan kelurahan, meskipun begitu hambatan-hambatan dalam proses reformasi masih dirasakan oleh kelurahan..
Kata Kunci: Entrepreneurial government , reformasi birokrasi, kelurahan.

## Abstract
This  research  is  motivated  by  various  problems  related  to  the  bureaucratic  culture  of  the government  which  is  convoluted,  expensive,  ineffective  and  inefficient.  The  problem  of  this research  is  how  the  entrepreneurial  government  strategy  in  bureaucratic  reform  in  Kotakulon Village, South Sumedang District, Sumedang Regency. In this study, the research method used is a descriptive qualitative approach. The research was conducted at the Kotakulon Village Office, South Sumedang District, Sumedang Regency. Data collection techniques used in this study are interviews, observation, and documentation. Research informants conducted interviews with the secretary  of  the  Kotakulon  sub-district  head,  then  the  Kotakulon  sub-district  employees,  and finally the local community in  the Kotakulon sub-district. The results show that the analysis  of entrepreneurial  government  strategies  in  bureaucratic  reform  in  Kotakulon  Village,  South Sumedang District, Sumedang Regency shows that several strategic dimensions have been realized by  Kotakulon  Village,  South  Sumedang  District,  Sumedang  Regency,  this  is  supported  by  the physical and non-physical potential in the environment. urban village, however, the obstacles in the reform process are still felt by the Kotakulon sub-district.
Keywords: Entrepreneurial government, bureaucratic reform, sub-district

## ARTIKEL

## A.  PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah  demokrasi,  yang mana  demokrasi  menurut  mantan  Presiden  Amerika  Serikat  Abraham  Lincoln  adalah  ”suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pabotinggi (2002:12) dalam (Yuniarto, 2018), memaknai bahwa pemerintahan memiliki paradigma otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang  harus  menjadi  kriteria  dasar  demokrasi.  Pemerintah  dalam  upaya  mewujudkan  demokrasi tersebut membentuk sistem penerintahan yang menganut asas desentralisasi, dimana desentralisasi merupakan  pelimpahan  kekuasaan  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah-daerah untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dengan  kata  lain,  daerah  diberikan  otonomi  untuk menjadi  daerah  otonom  (Simandjuntak,  2015),  selaras  dengan  definisi  otonomi  daerah  dalam Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Presiden RI, 2014).
Dalam  hal  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan,  maka  pemerintah  daerah  memiliki wewenang untuk  mengembangkan birokrasinya.  Dari  yang sebelumnya  birokrasi  sebagai  pihak yang dilayani menjadi pihak yang melayani masyarakat, perubahan paradigma tersebut merupakan bentuk reformasi awal yang mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengubah budaya lama birokrasi yang cenderung berbelit-belit, mahal, memakan waktu yang lama, serta tida efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya (Tomo, 2019).
Namun  dalam  perjalanannya  sendiri  reformasi  birokrasi  tersebut  tidak  bisa  dikatakan berjalan lancar, permasalahan yang datang mulai dari prosedur dan proses kerja yang buruk, tidak transparan,  dan  penuh  ketidakpastian  menimbulkan  ketimpangan  dalam  birokrasi  itu  sendiri. Sehingga tak jarang reformasi yang terjadi hanya sebagai formalitas (Dwiyanto, 2015). Berangkat dari hal tersebut maka pada tahun 90-an muncul paradigma baru yang dikemukakan Osborne dan Plastrik  (2000)  dimana  menurut  mereka  mewirausahakan  (entrepreneurial)  lebih  dari  sekedar persoalan  ekonomi,  terutama  berkenaan  dengan  “semangat  dan  usaha  mempergunakan  sumber daya  dengan  cara  baru  untuk  memaksimalkan  produktivitas  dan  efektivitas”.  Definisi mewirausahakan  ini  juga  dapat  dipakai  untuk  menjelaskan  birokrasi  sebagai  sektor publik/pemerintahan, sehingga kemudian muncul konsep
“pemerintahan wirausaha/ entrepreneurial government ” (Budiarto, et al., 2005) dalam Daniel, dkk (2020). Berdasarkan  pemaparan  tersebut  maka  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  “Analisis Strategi Entrepreneurial government dalam Reformasi Birokrasi". Dalam penelitian sebelumnya yang  ditulis  oleh  Asriadi  Ar  &  Mochamat  Nurdin  dengan  judul  Strategi  Enterpreneurial Government (Pemerintahan Bergaya Wirausaha) Pokok Pikiran Dalam Membangun Kemandirian Desa  Di  Kabupaten  Sinjai  ini  menghasilkan  bahwasanya  strategi  pengembangan  wirausaha diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Out came kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis  kearifan  lokal  dilanjutkan  dengan  pengembangan  pemasaran  dan  produksi.  Melalui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha

## ARTIKEL
di  desa  sehingga  mampu  memberikan  stimulus  munculnya  usaha-usaha  berbasis  kearifan  lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri. (Asriadi & Nurdin, 2016). Persamaan antara penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  relevan  ada  pada  teori  kajian,  yaitu  teori  Osborne  dan Plastrik.  Adapun  perbedaan  yang  terlihat  antara  kajian  peneliti  dengan  kajian  penelitian  yang relevan adalah pada lokus  penelitian, dimana peneliti mengambil  lokus penelitian di  Kelurahan Kotakulon,  Kecamatan  Sumedang  Selatan,  Kabupaten  Sumedang,  sementara  penelitian  yang relevan mengambil lokus di Desa Kabupaten Sinjai.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Waldo (1996:17) mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia  dalam  pemerintahan  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Anggara,  2012). Farazmand (1996) dalam (Anggara, 2012) mengemukakan bahwa administrasi publik sudah setua peradaban  manusia  dan  merupakan  komponen  integral  tradisi  administrasi.  Perjalanan  sejarah peradaban manusia secara tegas menunjukan pentingnya administrasi publik dan birokrasi dalam memberikan  kontribusinya  terhadap  pertumbuhan  dan  pembangunan  peradaban  manusia  serta pencapaian  yang  diperoleh  manusia  di  seluruh  penjuru  dunia.  Administrasi  publik  berkembang sebagai  sarana  mengamankan  kepentingan  publik  dengan  memanfaatkan  kelompok  pegawai negeri  sipil  (civil  servant)  yang  bertugas  melaksanakan  perintah  dari  orang-orang  yang  dipilih rakyat. Birokrasi publik berbeda dengan birokrasi sektor privat sebab birokrasi publik dimotivasi untuk mengamankan kepentingan nasional daripada kepentingan privat atau swasta. Administrasi publik adalah cara yang lebih rasional untuk mempromosikan kepentingan publik (Parsons, 2005: 2-7) dalam (Engkus, 2017).
Frederick Kuratko dan Hodgetts (2006) menjelaskan entrepreneur sebagai agen perubahan yang  melakukan  pencarian  secara  sengaja,  perencanaan  yang  hati-hati  dan  pertimbangan  yang seksama ketika melakukan proses entrepreneurial (menjalankan usaha) (Ananda & Rafida, 2016).
Pemerintahan  menurut  C.F  Strong  dalam  bukunya  modern  political  constitutions  dalam (Nurdin, 2017) menyebutkan bahwa “government is therefore that organization in which is vested the  rights  to  exercise  soverign  powers”.  Pemerintahan  adalah  organisasi  yang  di  dalamnya diberikan hak untuk menjalankan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Jadi pemerintahan diartikan sebagai organisasi atau lembaga. David Osborne dan Ted Gaebler (1996) dengan karyanya yang monumental  “Reinventing  Government,  How  the  Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming  the Public  Sektor”  mencoba  untuk  menemukan  kembali  pemerintahan  dengan  mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (Enterpreneurial Government). Esensi dasar yang sangat  strategis  dari  pemikiran  Osborne  dan  Ted  tersebut  berkaitan  erat  dengan  birokrasi pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik  melainkan  pada  desentralisasi  pemberdayaan,  kemitraan,  fungsionalisasi  dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan yang modern strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan  daya  dorong  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses  kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Selanjutnya Osborne (1996) mengungkapkan sesuatu yang perlu menjadi pegangan dalam menerapkan prisip-prinsip kewirausahaan bahwa organisasi bisnis tidak bisa disamakan dengan

## ARTIKEL
lembaga  pemerintah  dan  memang  terdapat  banyak  perbedaan  satu  dengan  yang  lainnya. Pemerintah tidak dapat dijalankan seperti sebuah bisnis, tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa bergaya wirausaha. Menurut Mohammad (2006) bahwa pemerintah wirausaha adalah pemerintah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada warga negara. Kebijakan tersebut  memiliki nilai  strategis  karena akan menghasilkan dividen  yaitu berupa dukungan dari warga negara. Untuk melakukan percepatan dan perbesaran deviden yang berupa dukungan dari konstituen  adalah  merupakan  persaingan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  juga menghadirkan problem solving regulation, lembaga itu dapat memfokuskan pada tiga tugas utama yaitu:  menanggapi  keluhan  warga  negara  dengan  cepat,  melakukan  pemeriksaan  rutin,  seta menghukum para pelanggar aturan.
Selanjutnya Osborne dan Plastrik (2000) dalam bukunya Bereaucracy: The Fife Strategies For  Reinventing  Government mengemukakan  beberapa  strategi  yang  harus  diperhatikan  untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha. Strategi Inti, untuk mengembangkan strategi ini dapat dilakukan dengan menentukan tujuan dan fungsi pemerintah yang jelas, adanya kejelasan peran dan arah dari pemerintahan. Strategi Konsekuensi, berusaha mengembangkan sistem insentif yang merupakan konsekuensi kinerja yang dihasilkan seseorang ataupun organisasi. Pendekatan yang  digunakan  dalam  strategi  ini  adalah;  pertama,  persaingan  yang  terkendali.  Kedua, pendeketakan  manajemen  perusahaan.  Ketiga  adalah  pendekatan  manajemen  kinerja.  Strategi Pelanggan, dalam strategi ini memusatkan pada akuntabilitas (pertanggungjawaban). Pendekatan yang  digunakan  dalam  strategi  ini  adalah,  pertama  memberi  pilihan  kepada  pelanggan.  Kedua, pilihan kompetisi. Ketiga pemastian mutu pelayanan.
Strategi  Pengendalian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pertama,  pemberdayaan organisasi.  Kedua  pendekatan  pemberdayaan  pegawai.  Pendekatan  yang  ketiga  adalah pemberdayaan masyarakat. Strategi Budaya, pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah untuk  membentuk  kembali  budaya  baru  dengan  membentuk  kebiasaan,  perasaan  dan  pikiran organisasi yang baru. (Nieode, 2014).
Reformasi  merupakan  upaya  dari  pemerintah  maupun  individu  untuk  melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan, dengan melihat fenomena  yang  telah  terjadi  sebelumnya,  dan  dirasakan  tidak  memberikan  dampak  secara signifikan  terhadap  perbaikan  kesejahteraan  anggota  melalui  sistem  pemerintahan  maupun pengorganisasian  yang baik (Iqrom, 2013).  Birokrasi dalam Ilmu Administrasi Publik memiliki sejumlah makna, di antaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut  officialism  (Hill,  1992);  badang  eksekutif  pemerintah  (the  executive  organs  of government);  dan  keseluruhan  pejabat  publik  (public  officials),  baik  itu  pejabat  tinggi  ataupun rendah (Albrow, 1989) dalam (Dwiyanto, 2011)
Sedarmayanti  (2009)  mengemukakan  bahwa  reformasi  birokrasi  merupakan  upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Menurut Sedarmayanti (2009), aspek utama dalam membangun birokrasi adalah: a) membangun  visi  birokrasi,  b)  membangun  manusia  birokrasi,  c)  membangun  sistem  birokrasi,

## ARTIKEL
yang terbagi menjadi tiga yaitu: 1) pembenahan struktur, 2) menerapkan strategi yang tepat dan 3) pembenahan budaya organisasi. dan d) membangun lingkungan birokrasi (Tanti dkk, t.thn).
Reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik,  di  pusat  dan  daerah  agar  mampu  mendukung keberhasilan pembangunan di bidangnya. Reformasi dapat dilakukan pada bidang sebagai berikut: Penataan organisasi dan kelembagaan. Kondisi saat ini jumlah kelembagaan kementerian dan non kementerian  dirasakan  terlalu  gemuk  dan  cenderung  makin  hari  makin  besar,  sehingga  tidak sejalan  dengan  filosofi  otonomi  daerah  yang  menghendaki  struktur  organisasi  kementerian ramping di pusat dan besar di daerah. Struktur organisasi kementerian yang ada saat ini cenderung tidak mau melepas atau mendesentralisasikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Penataan struktur organisasi semakin hari semakin gemuk dan inefisien, perekrutan kepegawaian birokrasi  yang inkompeten, sarat KKN dan bermuatan politis. Ditinjau dari segi tugas pokok dan fungsinya pengelolaan kewenangan pemerintah banyak terjadi tumpang tindih kewenangan, yang menyebabkan fungsi pemerintahan tidak berjalan efektif, bahkan terjadi pemborosan  dalam  pengelolaan/pembiayaan  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah.  Karena  itu untuk  menata  organisasi  kelembagaan  tersebut  di  perlukan  langkah  yang  serius  dan  komitmen yang nyata dari pemerintah untuk melakukan reformasi melalui penataan ulang kelembagaan yang ada selama ini.
Penataan  SDM  Aparatur.  Dalam  melaksanakan  pembangunan  suatu  bangsa  seperti Indonesia, memerlukan asset utama yaitu sumber daya manusia, di samping itu terdapat sumber daya lain yang tak kalah pentingnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya manusia memiliki peran penting  dalam  menentukan  keberhasilan  dalam  pembangunan.  Sumber  daya  manusia  dapat digolongkan  ke  dalam  dua  aspek  yaitu  berkaitan  dengan  kuantitas  menyangkut  jumlah  sumber daya manusia yang dimiliki, dan kualitas sumber daya manusia menyangkut aspek fisik dan non fisik,  yang  menyangkut  kemampuan  bekerja,  berpikir  dan  memiliki  keterampilan  tertentu. Reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur seyogyanya dimula: pada saat perekrutan pegawai dengan cara seleksi melalui kualifikasi atau kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan riel organisasi. Di samping perekrutan yang perlu dilakukan penataan adalah penempatan seseorang dalam suatu jabatan, masih sering terjadi untuk pengangkatan jabatan tertentu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya serta kualifikasi serta kompetensinya, sehingga tidak jarang banyak pejabat ketika menduduki jabatan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Penataan  Sistem  Penggajian.  Setiap  aparatur  negara  pasti  membutuhkan  gaji  atau penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  layak  baik  untuk  diri  sendiri  maupun keluarga.  Untuk melakukan reformasi birokrasi  dengan baik  diperlukan  suatu  grand desain  dan road  map  sebagai  petunjuk  tata  laksana  reformasi  agar  lebih  jelas  arahannya.  Untuk  mengukur keberhasilan reformasi birokrasi (Tomo, 2019). Berapa prinsip berikut kiranya dapat mengarahkan birokrasi kita menuju suatu perilaku  birokrasi yang berpihak kepada rakyat.
Pertama,  birokrasi  yang  digerakkan  oleh  visi  dan  misi  yang  jelas.  Dalam  konteks reinventing  gevernment  dan  banishing  bureaucracy,  kemandirian  menjadi  salah  satu  parameter

## ARTIKEL
berhasil tidaknya organisasi publik (birokrasi) menjalankan aktivitas, peran, fungsi, dan tugasnya. Kedua,  birokrasi  yang  pemimpinnya  memiliki  leadership  yang  kuat,  visioner,  dan  bervisi kerakyatan serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kepemimpinan merupakan inti dari pada manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber lainnya yaitu para bawahannya dalam suatu organisasi. Pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mewujudkan  visi,  misi,  dan  tujuan  suatu  organisasi,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sukses  atau kegagalan yang dialami birokrasi disebabkan oleh ketiadaan faktor kepemimpinan yang baik.
Ketiga,  birokrasi  dengan  struktur  organisasi  yang  organik-adaptif.  Kita  ketahui  bahwa struktur  birokrasi  yang  sentralisitik-mekanistis,  dianggap  tidak  applicable  dalam  lingkungan masyarakat  yang  menghendaki  situasi  yang  demokratis,  terkhusus  dalam  kaitannya  dengan pembuatan  keputusan  mengenai  permasalahan,  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat.  Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka birokrasi hendaknya memiliki struktur yang organik-adaptif yang mempunyai pola hubungan yang lebih longgar dan terbuka. Partisipasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan menjadi lebih lebar sehingga terbuka kesempatan yang luas untuk keterlibatan dari bawah maupun dari atas, dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
Keempat,  birokrasi  yang  responsibel  dan  mengoptimalkan  kepuasan  rakyat  terhadap pelayanan publik. Dengan cara menyelaraskan visi, misi, dan tujuan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat) dan menjaga agar organisasi publik (birokrasi) bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan,  keinginan  atau  harapan  dari  masyarakat  (Osborne  &  Plastrik,  2000,47).  Kelima, birokrasi  yang akuntabel. Dengan membentuk birokrasi  yang bertanggungjawab kepada publik, maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir atau kalau bisa dihilangkan.
Keenam, birokrasi yang aparaturnya profesional. Strategi ini tidak saja menekankan pada kualitas  intelektual  daripada  birokrat  (keunggulan  komparatif  dan  kompetitif),  tetapi  juga menyangkut sikap, mental, moral dan etika birokrat. Sehingga profesionalisme dalam konteks ini tidak hanya bisa diukur  dari kemampuan para  aparatur publik dalam memproses informasi  dan pencapaian tujuan dan efisiensi, namun lebih dari itu, penjiwaan yang utuh dari aparatur publik akan  hakikat  pekerjaan  menjadi  hal  yang  paling  fundamental  untuk  mengukur  sebuah profesionalisme yang ada  (Arif dan Putra, 2001, 71) dalam (Gedeona, t. thn).
Kelurahan  adalah  pembagian  wilayah  administratif  di  Indonesia  di  bawah  kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat  Daerah  Kabupaten  atau  kota  Kelurahan  dipimpin  oleh  seorang  Lurah  yang  berstatus sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  kelurahan  memiliki  hak  mengatur  wilayahnya  lebih  terbatas. Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Kelurahan  menyelenggarakan  fungsi:  a.  Pelaksanaan  kegiatan pemerintahan  kelurahan;  b.  Pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat;  c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;  d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman  dan  ketertiban  wilayah;  e.  Pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas pelayanan  umum  di  wilayah  kelurahan;  f.  Pelaksanaan  pembinaan  dan  fasilitasi  peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan; g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program  dan  kegiatan  pembangunan  dan  kemasyarakatan;  h.  Pembinaan  lembaga  sosial

## ARTIKEL
kemasyarakatan  dan  swadaya  gotong  royong  masyarakat;  i.  Pelaksanaan  tugas  lainnya  yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Robial, t. thn).

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  menurut  Mantra  (2004)  dalam  buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perlaku  yang  dapat  diamati. Sumber data kualitatif menurut Moleong (2007) adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap  makna  yang  tersirat  dalam  dokumen  atau  bendanya.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  peneliti  berupa  observasi  yaitu  pengamatan  dan  pencatatan  yang  sistematis  terhadap gejala-gejala  yang  diteliti.  Wawancara  ialah  tanya  jawab  lisan  antara  dua  orang  lebih  secara langsung. Serta dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  dokumentasi  cenderung  merupakan  data  sekunder, sedangkan  data-data  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  observasi,  wawancara  cenderung merupakan data primer atau data  yang langsung  di  dapat  dari pihak pertama (Usman & Akbar, 2008).
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada tiga orang informan,  yaitu  kepada  sekretaris  Kelurahan  Kotakulon,  kemudian  kepada  pegawai  Kelurahan Kotakulon, dan yang terakhir kepada masyarakat setempat. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai strategi entrepreuneral government dalam reformasi birokrasi di Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Umum Kelurahan Kotakulon
Kelurahan  Kotakulon  merupakan  bagian  dari  wilayah  kecamatan  Sumedang  Selatan Kabupaten  Sumedang.  Berdasarkan  Peraturan  daerah  Nomor  11  Tahun  2016,  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dimana Kelurahan sebagai bagian Perangkat Kecamatan (Bupati SMD, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang  Kecamatan  disebutkan  pasal  25  bahwa  Kelurahan  sebagai  perangkat  Kecamatan  yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah (Presiden RI, 2018). Kelurahan Kotakulon yang mempunyai kantor di jalan Pangeran Santri No. 73 Kecamatan Sumedang Selatan berada pada lokasi yang strategis.
Jumlah  penduduk  Kelurahan  Kotakulon  per-Desember  2020  adalah  12.477  jiwa,  yang terdiri dari 4.092 KK (kepala keluarga) dan terbagi kedalam laki-laki sebanyak 6.277 jiwa serta perempuan 6.200 jiwa. Secara administratif Kelurahan Kotakulon terdiri dari 16 RW dan 61 RT. Berdasarkan  mata  pencaharian  penduduk  di  Kelurahan  Kotakulon  ini  sebagian  besar  adalah Pegawai pemerintah (PNS, TNI dan Polri), petani, buruh tani serta lainnya. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis dari kelurahan Kotakulon dengan mempunyai luas wilayah 286.296 Ha.

## ARTIKEL
Struktur Organisasi dan Tata  Kerja Pemerintahan Kelurahan  Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan  dan  membina  kerukunan,  ketentraman  serta  ketertiban  msayarakat,  maka  susunan organisasi kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2017 terdiri atas : a. Lurah b. Sekertaris Kelurahan c. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan e. Seksi Sosial f. Kelompok jabatan Fungsional (Bupati SMD, 2017)
Hasil dan pembahasan terhadap masing-masing dimensi strategi pemerintahan wirausaha ( entrepreneurial  government )  dijelaskan  sebagai  berikut:  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan  informan  pada  dimensi  pertama  diketahui  bahwa  Kelurahan  Kotakulon  saat  ini  telah memiliki  tujuan,  peran,  dan  arah  yang  jelas.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dimana Kelurahan sebagai bagian Perangkat Kecamatan, sebagaimana dijelaskan pada gambaran umum Kelurahan Kotakulon. Selain itu, Kelurahan Kotakulon juga memiliki visi dan misi sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan menciptakan efektivitas kerja aparatur kelurahan. Peran  Kelurahan  Kotakulon  sendiri  utamanya  adalah  sebagai  ujung  tombak  pelayanan  publik kepada  masyarakat  dalam  berbagai  bidang,  mengenai  ini  juga  dikonfirmarsi  oleh  pegawai  di Kelurahan  Kotakulon  sendiri  bahwa  dengan  adanya  kejelasan  tujuan,  peran,  dan  arah  dapat membantu dalam menciptakan keefektivitasan kerja mereka.
Pada dimensi kedua ini manajemen usaha dan manajemen kinerja berkaitan erat dengan insentif yang diberikan kepada aparatur. Kelurahan Kotakulon dalam mengatur aparaturnya selain memberikan gajih pokok yang sesuai juga memberikan insentif sebagai reward berupa tunjangan kinerja (Tukin). Tukin tersebut diharapkan akan membuat aparatur terpacu untuk menjadi lebih giat dan baik lagi dalam melaksanakan tugasnya karena akan ada perbedaan pemberian tukin bagi pegawai yang memiliki produktivitas tinggi dengan pegawai yang memiliki produktivitas rendah. Selain  itu,  kedisiplinan  juga  berpengaruh  pada  besaran  insentif  yang  diberikan,  oleh  karenanya aparatur juga perlu disiplin dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Apabila aturan tersebut tidak diindahkan, maka aparatur akan mendapat  punishment berupa sanksi  secara bertahap dari ringan hingga berat. Dengan adanya sistem reward dan punishment tersebut maka akan memacu aparatur untuk saling berkompetisi menjadi yang terbaik dalam kinerja dan kedisiplinannya.
Pada  dimensi  ketiga,  Kelurahan  Kotakulon  dalam  memberikan  pelayanan  sudah berorientasi kepada masyarakat (customer), hal ini dapat dibuktikan dengan adanya akuntabilitas kelurahan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  transparansi,  dimana  pemberitahuan  mengenai transparansi  dilakukan  dengan  mengundang  RT/RW  sebagai  perpanjangan  tangan  kepada masyarakat  pada  saat  kegiatan  musyawarah  rencana  pembangunan  (musrembang).  Begitupun akuntabilitas juga dilakukan aparatur Kelurahan Kotakulon terhadap pimpinan mengenai tugasnya dan terhadap masyarakat mengenai pelayan.
Selanjutnya, berkenaan dengan mutu pelayanan, Kelurahan Kotakulon juga mengadakan Survey  Kepuasan  Masyarakat  (SKM),  dimana  pada  tahun  2020  hasil  survey  internal  tersebut

## ARTIKEL
mendapat akumulasi nilai kurang lebih 87, yang dapat diartikan bahwa pelayanan di Kelurahan Kotakulon sudah terindikasi Baik. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yang memiliki pengalaman mendapat pelayanan di Kelurahan Kotakulon. Pada dimensi keempat, Kelurahan Kotakulon dalam pengambilan  keputusan  tetap  mengacu  kepada  pimpinan  namun  diikuti  dengan  pertimbangan pegawainya.  Pemberdayaan  pegawai  dilakukan  dengan  pemberian  motivasi,  kursus,  diklat,  dan apabila diperlukan maka pegawai bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pemberdayaan masyarakat sendiri dilakukan dengan adanya pembinaan kepada RT/RW di lingkungan  Kelurahan  Kotakulon  secara  berkelanjutan  disesuaikan  dengan  anggaran  yang  ada, kemudian  bentuk  pemberdayaan  lainnya  yaitu  pengadaan  posyandu  dan  pembinaan  tentang stanting.  Dalam  hal  ini  Kelurahan  Kotakulon  sudah  menyiapkan  karang  taruna/kader-kadernya sebagai  pembina  pada  kegiatan  tersebut.  Sebagai  bagian  dari  pemberdayaan,  masyarakat  juga dapat menyampaikan aspirasinya terhadap Kelurahan Kotakulon dalam kegiatan pembinaan dan musrembang.  Selain  daripada  pemberdayaan  pegawai  dan  masyarakat  ada  juga  pemberdayaan kelurahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kelurahan, baik infrastruktur berupa jalan dan  bangunan  maupun  fasilitas  penunjang  seperti  perangkat  kerja  dan  alat  kebersihan  sudah tersedia di Kelurahan Kotakulon.
Budaya  organisasi  yang  tercipta  di  Kelurahan  Kotakulon  sendiri  bersifat  take  and  give, dimana  para  aparatur  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  memiliki  hubungan  kerja kekeluargaan. Budaya kerja disiplin menjadi bagian yang diterapkan oleh Kelurahan Kotakulon, begitupun dengan etos kerja aparatur  yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jika terdapat budaya kerja pegawai yang buruk dan berdaya saing rendah maka pegawai tersebut berhak mendapat  pembinaan  dan  motivasi,  namun  apabila  hal  tersebut  tidak  menimbulkan  perubahan dalam  diri  pegawai  maka  nantinya  akan  ada  penilaian  kinerja,  dimana  pihak  yang  memberikan penilaian  bukan  hanya  atasan  tetapi  rekan  kerjanya,  bawahannya,  serta  masyarakat,  sehingga pegawai  yang  tidak  mengalami  perkembangan  akan  tersisih  dan  tertandang  karena  tidak  bisa berkompetisi.  Selanjutnya  mengenai  budaya  pungutan  liar  (pungli),  Kelurahan  Kotakulon  juga tidak  membenarkan  adanya  pungli  karena  peraturannya  sendiri  sudah  ditetapkan  dan  sanksinya berat,  bisa  sampai  kepada  pemecatan.  Adanya  satgas  dari  masyarakat  juga  akan  memperkecil kemungkinan  adanya  pungli,  karena  masyarakat  berhak  untuk  melaporkan  kegiatan  tersebut disertai dengan bukti yang jelas.

## Faktor pendukung
Faktor pendukung berupa potensi kelurahan adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki kelurahan sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembamgkan bagi  kelangsungan  dan  perkembangan  kelurahan  yang  terdiri  atas  faktor-faktor.  Potensi  Fisik meliputi factor-faktor sebagai berikut: 1) Tanah, merupakan sumber daya alam, termasuk bahan tambang dan mineral  serta hasil pertanian sebagai  mata pencaharian dan bahan pangan;  2) Air, termasuk sumber air, tata air, dan keadaan air untuk kepentingan hidup manusia, misalnya irigasi, perikanan, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari; 3) Iklim, termasuk di dalamnya suhu udara serta

## ARTIKEL
curah  hujan  yang  besar  pengaruhnya  terhadap  usaha  pertanian  dan  daerah  objek  wisata;  4) Peternakan  dan  perikanan,  perdagangan/jasa,  perindustrian/kerajinan  kreatif  yang  merupakan sumber  tenaga,  bahan  makanan  (sumber  protein),  dan  sumber  mata  pencaharian  bagi penduduk/masyarakat;  5)  Manusia,  merupakan  sumber  daya  manusia  atau  sumber  tenaga  kerja yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.
Potensi nonfisik, ialah potensi yang berkaitan erat dengan sumber daya, antara lain sebagai berikut: 1) Sikap gotong royong, ialah suatu tradisi kerja sama saling membantu dalam masyarakat yang merupakan kekuatan produksi  dan pembangunan;  2)  Lembaga-lembaga social,  antara lain LPMK, PKK, karang Taruna, kader Posyandu, Kelompok kesenian dan organisasi lainnya yang dapat  memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat;  3)  Kreativitas  aparatur kelurahan yang mampu mengelola administrasi dan pemerintahan secara tertib dan lancar.

## Faktor penghambat
Walaupun  pembangunan  di  Kelurahan  Kotakulon  bisa  dikatakan  sudah  baik,  namun layaknya  organisasi  pemerintahan  pada  umunya,  Kelurahan  Kotakulon  juga  memiliki  beberapa hambatan  dalam  pembangunannya,  seperti:  masih  adanya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang kurang dalam pendidikan dan keahliannya, sarana dan prasarana yang belum maksimal, lika-liku anggaran, dan berbagai hambatan lainnya dalam pelayanan yang datang baik dari sistem maupun dari masyarakat.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dari  lima  dimensi  strategi  yang  dikemukakan  oleh  Osborne  dan Plastrik  didukung  dengan  teori  yang  masih  berkaitan  dengan  kajian  peneliti,  maka  dapat disimpulkan: dari beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menciptakan reformasi birokrasi  ke  arah  yang  lebih  baik  telah  diwujudkan  oleh  Kelurahan  Kotakulon,  Kecamatan Sumedang  Selatan,  Kabupaten  Sumedang.  Strategi  yang  telah  terwujud  tersebut  diantaranya: strategi inti, strategi konsekuensi, dan strategi pelanggan.  Terwujudnya beberapa dimensi tersebut dipengaruhi oleh potensi sumber daya fisik dan non fisik di lingkungan kelurahan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan perubahan di Kelurahan Kotakulon sendiri adalah masih  adanya  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kurang  dalam  pendidikan  dan  keahliannya, sarana dan prasarana yang belum maksimal, lika-liku anggaran, dan berbagai hambatan lainnya dalam pelayanan yang datang baik dari sistem maupun dari masyarakat.
Peneliti  menyadari  bahwa  masih  terdapat  banyak  kekurangan  dan  kesalahan  dalam pembuatan dan penyusunan artikel ini. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai entrepreneurial government dalam reformasi birokrasi, baik dengan lokus maupun teori yang berbeda, atau dengan dilakukannya studi komparasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Pustaka Setia.
KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 2 No. 2, Oktober 2021 67
Ananda & Rafida. (2016). Pengantar Kewirausahaan, Medan: Perdana Publishing. AR,  Asriadi  &  Nurdin,  Mochamat.  (2016).  Strategi Entrepreneurial  government (Pemerintah Bergaya Wirausaha) Pokok Pikiran dalam Membangun Kemandirian Desa Di Kabupaten Sinjai. Jurnal Ilmiah Administrasita, 7(2).
Bupati Sumedang. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang, 8 November.
Bupati Sumedang. (2017). Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan. Bupati Sumedang, 12 Januari.
Danil,  Mahmud.,  Munjin,  Ahmad.,  &  Seran,  G.  Goris.  (2020).  Implementasi Entrepreneurial government Di Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Jurnal GOVERNANSI, 6(1), 17-26. Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Kontekstual, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press. Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 7(1), 91-101.
Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk).JISPO:Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (4), 1-16.
Gedeona, HTW. (t. thn) Birokrasi dan Keberpihakannya Pada Rakyat. Iqrom, P. (2013). Birokrasi Di Nusantara, Malang: UB Press. Niode, IY. (2014). Entrepreneurial government Konsep & Riset, Gorontalo: UNG Press. Nurdin. (2017). Etika Pemerintahan, Lampung: Lintang Rasi Aksara.
Presiden, RI. (2004). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Presiden RI, 30 September.
Presiden RI. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (pasal 25). Presiden RI, 3 Mei.
Robial.  (t.  thn).  Peran  Pemerintah  Kelurahan  dalam  Mewujudkan  Kepemerintahan  yang  Baik. Jurnal Ilmu Politik.
Simandjuntak,  R.  (2015).  Sistem  Desentralisasi  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. Jurnal Syariah dan Hukum, 7(1), 57-67.
Siyoto & Sodik. (2015). Dasar Metode Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Tanti, Erica Dwi., Zauhar, Soesilo., & Rochmah, Siti. (t. thn). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam  Rangka  Peningkatan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Kota  Pasuruan.  Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(1), 16-21.
Tomo. (2019). Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Jakarta: Indocamp. Usman & Akbar. (2008). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Yuniarto,  B.  (2018).  Pendidikan  Birokrasi  dan  Budaya  Demokrasi  Konstitusional,  Yogyakarta: Budi Utama. UNS.