## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN REVENGE PORN
Adi Dharmawan 1 , Eman Solaeman 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## adidarmawan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Korban  Revenge  Porn  selanjutnya dijabarkan  kedalam  beberapa  sub  masalah  atau  pertanyaan  penelitian,  yaitu  pertama  bahwa  bagaimana  upaya perlindungan hukum  terhadap korban revenge porn (pornografi  balas dendam) di  kota Makassar. Serta apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn (pornografi balas dendam) di  kota Makassar. Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normatif  empiris.  Pendekatan  yang  di  gunakan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data  yang  di  gunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Metode  dalam  pengumpulan  data  yaitu  observasi  wawancara  dan  dokumentasi.  Metode  pengolahan dan  analisis  data  yang  di  gunakan  adalah  klasifikasi,  processing,  editing  dan  cleaning  serta  analisis  secara pendekatan  kualitatif  terhadap  data  sekunder  dan  data  primer.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  terdapat  upaya- upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn yaitu upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal).  Serta  faktor  yang  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  revenge  porn  yaitu  munculnya  rasa kecewa  ataupun  sakit  hati  dari  pelaku  mengakibatkan  tindakan  balas  dendam.  Implikasi  penelitian  yaitu kekosongan norma hukum atas tindak pidana balas dendam pornografi harus segera dibentuk untuk mengurangi perbuatan  di  masyarakat,  dengan  pemilihan  dasar  hukum  yang  menjadi  dasar  hukum  perbuatan  tindak  pidana balas dendam pornografi harus sesuai sehingga pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
Kata Kunci: Korban, Tindak Pidana, Pornografi Balas Dendam,

## Abstract
This journal discusses the Judicial Review of the Victims of Revenge Porn, which is further described into several sub-problems or research questions, namely, first, how  are legal protection efforts against victims of revenge porn (revenge pornography) in the city of Makassar. And what are the factors that cause the crime revenge  porn  (revenge  porn)  in  the  city  of  Makassar  The  type  of  research  used  is  empirical  normative  legal research.
The approach used is the statutory approach and the case approach. The data source used is primary data  and  secondary  data.  Methods  in  data  collection  are  interview  observation  and  documentation.  Data processing  and  analysis  methods  used  are  classification,  processing,  editing  and  cleaning  as  well as  analysis using a qualitative approach to secondary data and primary data.
The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  legal  protection  measures  against  victims  of  revenge porn, namely  preventive  (non-penal)  and repressive (penal) efforts. As  well  as  the factors that cause the crime of  revenge  porn,  namely  extortion, threats  of  sexual  violence,  and  revenge  The  implication  of  this  research  is that the vacuum of legal norms on the crime of revenge pornography must be immediately established to reduce actions  in  society,  with  the  selection  of  the  legal  basis  that  becomes  the  legal  basis  for  the  criminal  act  of revenge pornography must be appropriate so that the perpetrator receives a punishment accordingly.
Keynote: Victim, Crime, Revenge Porn

## PENDAHULUAN
Manusia Dalam perspektif hukum konstitusi, penegasan Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah sangat jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan yang kompleks antara satu sama lainnya.  Dalam  menjalin  interaksi  hubungan  ini,  tentu  tidak  semuanya  berjalan  harmonis. Konflik-konflik  sering  terjadi  dan  kerap  kali  muncul  dalam  hubungan  manusia  sebagai
makhluk  sosial  atau zoon  politicon . 1 Hubungan  manusia  yang  kompleks  ini  ditambah  pula dengan  perilaku  jahat  manusia  yang  bertingkah  bagaikan  serigala  bagi  manusia  lainnya.1 Seiring perkembangan zaman, maka hubungan manusia yang sudah cukup kompleks semakin rumit dengan datangnya teknologi baru. Teknologi- teknologi ini menjadi salah satu alat  baru konflik manusia.
Perkembangan teknologi ini juga  mendorong  berkembangnya  teknologi  informasi (information technology). Teknologi informasi dan komunikasi telah  membawa manusia kepada suatu peradaban  baru.  Dalam  perkembangannya,  telah  ditemukan  komputer  sebagai suatu produk yang lahir dari teknologi informasi dan komunikasi. Dari penemuan komputer inilah,  kita  sebagai  manusia  kian  terus  maju  menemukan  teknologi-  teknologi  lainnya  yang berbasis  komputer  untuk  memproses  data-data  digital.  Teknologi  informasi  diyakini membawakeuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara. Semua orang mungkin telah  mengetahui  atau  paling  tidak  sudah  pernah  mendengar  mendengar  dan/atau membacanya, bahwa: “Setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum”. Dalam bahasa UUD  1945  Pasal  27  ayat  (1),  yaitu:  “Segala  warganegara  bersama  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.. 2
Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini menjadi salah satu kebutuhan manusia  untuk  mempermudah  kehidupan  dan  menyelesaikan  masalah  yang  ada.  Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah memperoleh suatu informasi, setiap orang memiliki akses  terhadap  sumber  informasi  kapanpun  dan  dimanapun.  Teknologi  informasi  saat  ini selain  memberika  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana kejahatan terhadap seseorang.
Era  bebas  informasi  ini  disebut  juga  era  Borderless.  Era  Borderless  yang  dimaksud adalah  era  dimana  satu  negara  dengan  negara  lain  tidak  ada  batasan.  Pengertian  terhadap pembatasan  juga  sudah  berkembang  luas  dan  tidak  hanya  menjelaskan  mengenai  batasan geografis, namun batasan transfer budaya seperti bahasa, gaya, mode dan trend. Era ini juga dapat  dimaksudkan  sebagai  era  globalisasi,  yaitu  proses  penyebaran  informasi  secara menyeluruh  melalui  media  cetak  dan  elektronik.  Khususnya,  globalisasi  terbentuk  oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia elektronik. Globalisasi terbentuk oleh adanya
1 Faisal  Jamal1  ,  Fadli  Andi  Natsif2  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar  Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur
2 Fadli  andi  nafsi ,  Pancasila  dalam  persfektif  hukum  indonesia, Jurisprudentie  |  Volume  4  Nomor  2 Desember 2017
3 Ahkam  Jayadi,  “Problematika  Penegakan  Hukum  dan  Solusinya”,  Ar-Risalah:  Jurnal  Ilmu  Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015): h. 1
kemajuan di bidang komunikasi dunia.
Eknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  memberi  manfaat  dalam  kehidupan  sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan,  pendidikan,  kesehatan,  dankehidupan  privat  warga  negara.  Oleh    karena  itu, bentuk-  bentuk  kejahatan  semakin  beragam,  kejahatan  tidak  statis  hanya  kejahatan konvensional. Kejahatan sudah tidak selalu berbentuk kejahatan fisik.
Kejahatan  dapat  dilakukan  melalui  dunia  teknologi  informasi.  Jenis  kejahatan  ini  dikenal sebagai  cyber  crime.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  teknologi  informasi  dan  komunikasi bagaikan  bomerang,  dimana  selain  memberikan  kontribusi  positif  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  juga  dapat  menjadi  sarana  potensial  dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
Secara  alamiah,  manusia  tidak  mungkin  dilepaskan  dari  kemajuan  teknologi  yang tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  kehidupan.  Secara  alamiah  pula,  manusia  tidak mungkin  dilepaskan  dari  hukum  yang  tujuannya  adalah  untuk  menjaga  eksistensi.6  Selama beberapa  tahun  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia  banyak  terjadi  berbagai  macam  aturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  dalam menjalankan kegiatannya. Baik kegiatan kenegaraan maupun kegiatan masing- masing warga Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sesuai  norma-norma  yang  berlaku,  seperti  norma hukum, norma adat istiadat, norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan.
Hadirnya  teknologi  informasi  di  internet  ini  menimbulkan  suatu  hal  baru  yang membantu bidang komunikasi manusia. Platform komunikasi ini sering kali disebut sebagai sosial  media.  Banyaknya  kejahatan  baru  yang  muncul  berbasis  digital  dengan  bantuan teknologi  seperti  internet  menimbulkan  jenis  kejahatan  baru  bagi  oknum  pelaku.  Kejahatan seperti cyber crime mengubah bentuk kejahatan konvensional seperti Kejahatan pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, membuat isu sara, bullying atau perundungan, perrdagangan manusia,  ataupun  pornografi  dan  masih  banyak  lagi  bentuk  kejahatan  lain  yang  dilakukan secara online akibat penyalahgunaan sarana internet. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan.
Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945  menyatakan,  “Setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum.”  Pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  telah menjamin  bagi  warga  negaranya  untuk  menyelesaikan  masalahnya  melalui  jalur  hukum. Pasal  tersebut  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa
aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang  merupakan  hak  asasi.”  Selama  ini  permasalahan  hukum  publik  diselesaikan  dengan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (‘KUHP’),  namun  oleh  karena  besarnya  jangkauan kejahatan yang dimungkinkan oleh teknologi ini, maka dibuatlah peraturan perundangan yang  dapat  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  siber  secara  spesifik.  Peraturan  tersebut tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008.  tentang  Informasi  dan  Teknologi Elektronik  (‘UU  ITE’)  yang  kemudian  direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE.
Banyaknya  kasus  kejahatan  siber  juga  sangat  berpengaruh  dengan  kasus-kasus kejahatan  kesusilaan.  Contoh  cyber  crime  yang  berkaitan  dengan  kesusilaan  adalah pornografi. Berkembang luasnya pornografi mendorong pemerintah untuk memberikan suatu perlindungan  secara  hukum  terhadap  kejahatan-kejahatan  pornografi  sehingga  dibuatlah Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang  Pornografi  (‘UU  PORNOGRAFI’).  Kedua UU  ini  menjadi  dasar  yang  baik  bagi  perlindungan  masyarakat  terhadap  kasus-kasus pornografi yang akhir akhir ini telah marak terjadi dikalangan masyarakat umum.
Tugas-tugas  dan  wewenang  kepolisian  yaitu  melindungi  masyarakat,  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan,  dll.  adalah  tugas-tugas  yang  bersifat  umum  artinya diberlakukan  terhadap  semua  orang  tidak  terkecuali  terhadap  korban  revenge  porn  sebagai korban  dalam  kejahatan  seksual.  Namun  pada  kenyataanya  seringkali  tugas  dan  wewenang Kepolisian  tersebut  yang  sebagaimana  diterangkan  diatas  tidak  maksimal  dan  tidak  sesuai dengan  harapan  yang  dicita-citakan  oleh  masyarakat  yang  sangat  rentan  menjadi  korban kejahatan,  tidak  terkecuali  menjadi  korban  revenge  porn,  Kasus  Revenge  Porn  tidak  terlalu banyak  diketahui  oleh  publik  sampai  dengan  tahun  2019.  Menurut  data  dari  KOMNAS Perempuan,  hanya  ada  19  kasus  pelaporan  revenge  porn  yang  masuk  per  tahun  201810 namun  angkanya  naik  14%  pada  tahun  2019.  Meski  demikian,  angka  asli  dari  kasus-kasus revenge  porn  ini  sendiri  sebenarnya  lebih  besar  dari  yang  diperkirakan  oleh  KOMNAS Perempuan, berdasarkan data diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak korban revenge porn atau korban pelecehan seksual yang tidak melaporkan tindak pelecahan tersebut karna  mereka  takut  jika  kasusnya  hanya  berhenti  pada  proses  pidana  pada  pelakunya  saja, tanpa  memikirkan  aspek  psikologis  dan  sanksi  sosial  yang  di  rasakan  akibat  penyebaran konten / foto asusila yang disebarkan oleh pelaku dimedia elektronik melalui platform media sosial.
Dari  data  diatas  sangat  mencekam  bila  kita  hanya  mengamati  tanpa  memikirkan  efek  dari Revenge Porn ini, di Makassarpun sudah marak yang namanya revenge porn dengan modus
yang  hampir  sama  (Pacaran),  yang  melibatkan  korban  perempuan  yang  pernah  berpacaran dengan Pelaku. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti Judul Proposal “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn”.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yakni metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai  referensi  terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  Adapun  pendekatan penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dengan  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  mengumpulkan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier, yakni  mengumoulkan  berbagai  perundang-undangan  serta  berbagai  karya  ilmiah  yang berbaikan  dengan  permasalahan  dalam  tulisan  ini.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  akan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Tentang Pornografi Balas Dendam (revenge porn)

## 1. Pengertian Pornografi Balas Dendam ( Revenge Porn )
Revenge  Porn  merupakan  kasus  pornografi  dengan  modus  operandi  baru  di Indonesia,  sehingga  belum  adanya  definisi  baku  mengenai  revenge  porn.  Namun  di beberapa  negara  misalnya  Jepang  dan  Amerika  kasus  revenge  porn  ini  sudah  banyak terjadi dan merugikan korban.
Carmen M.Cusack dalam bukunya Pornography and the criminal justice system, mendefinisikan bahwa “revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliiating or harassing victim.”
Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut : “Pornografi balas dendam adalah produksi pornografi atau distribusi oleh pasangan intim dengan maksud membuat malu atau melecehkan korban.”
Nadya  Karima  Melati,  penelliti  dari  Support  Group  and  Resource  Center  on Sexuality Studies (SGRC) mendefinisikan Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk  pemaksaan,  ancaman  terhadap  seseorang,  umumnya  perempuan,  untuk menyebarkan  konten  porno  berupa  foto  atau  video  yang  pernah  dikirimkan  kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.
Melihat  dari  beberapa  definisi  tersebut,  penulis  membuat  kesimpulan,  revenge porn atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarluaskan materi pornografi tanpa  persetujuan  korban.  Dalam  kasus  pornografi  balas  dendam  ini  lebih  ditekankan pada bentuk penyebarluasan materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

## 2. Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) ditinjau dari KUHP, UU ITE dan UU Pornografi
Undang-Undang  Pornografi  tidak  secara  tegas  meniadakan  tindak  pidana pornografi  dalam  KUHP,  namun  tetap  memberlakukan  juga  KUHP.  Sekadar  diberi syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”. Syarat yang demikian itu obscuur dan tidak mudah menerapkannya.  Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan.
a. Revenge Porn dalam KUHP
Keadaan tersebut  adalah  bila  suatu  --kasus  pornografi--  satu-satunya  yang  dapat diterapkan  oleh  KUHP,  sementara  Undang-Undang  Pornografi  tidak.  Meskipun keadaan ini sulit ditemukan berhubung sedemikian luas cakupan Undang-Undang Pornografi.  Juga  perbuatan  dan  objek  perbuatan  tindak  pidana  pornografi    lebih konkret daripada tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.
b. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  jo  UU  No  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pentingnya  pengaturan  tentang  konten  ilegal  dalam  Undang-Undang  ITE didasarkan setidaknya mengenai dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum seperti  perlindungan  yang  diberikan  dalam  dunia  nyata  atau  fisik.  Dunia  siber merupakan  dunia  virtual  yang  diciptakan  melalui  pengembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Kevirtualan  dunia  ini  tidak  menghilangkan  fakta bahwa setidaknya sampai saat ini masyarakat yang ada dalam dunia siber adalah kumpulan orang-orang dari dunia fisik dan dampak dari berbagai jenis transaksi elektronik yang dilakukan dalam dunia siber dapat dirasakan langsung dan nyata dalam dunia fisik.
Pada  dasarnya  konten  merupakan  informasi  yang  dapat  memengaruhi  perilaku seseorang.  Pornografi  dan  judi  dapat  menimbulkan  kecanduan.  Pembuatan  informasi elektronik khususnya pornografi dapat atau bahkan sering melanggar hal asasi manusia. Kedua,  dengan  adanya  internet,  informasi  dapat  disebar  dan  diteruskan  ke  berbagai penjuru  dunia  dengan  seketika  serta  dapat  diakses  dari  berbagai  negara.  Terlebih  lagi setiap  orang  dapat  menggunakan  nama  lain  selain  nama  diri  yang  sebenar-benarnya  di
cyberspace  baik  secara  anonim  atau  dengan  nama  alias.  Informasi-informasi  ini  yang dikirimkan  atau  digandakan  tersebut  dapat  tersimpan  untuk  jangka  waktu  yang    sangat lama.  Teknologi  mesin  pencari  memudahkan  banyak  orang  untuk  mencari  dan mendapatkan  informasi    yang  mereka  perlukan.    Dengan  internet,  konten-konten  yang dilarang  dapat  disebar  luaskan  tanpa  diketahui  identitas  aslinya.  Bahkan  dalam  batas tertentu,  mesin  pencari  ini  dapat  memberi  informasi  pribadi,  seperti  indentitas  pribadi seseorang.  Dengan  demikian,  internet  dapat  menjadi  sarana  untuk  menyebarkan informasi  yang  menimbulkan  dampak  yang  luas  dan  tidak  terbatas.  Hal  ini  tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun secara imateril.
Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi    Elektronik  Jo.  Pasal  64 berbunyi:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

## 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan secara  eksplisit  bahwa  Pornografi  adalah  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto  tulisan,  suara, bunyi,  gambar  bergerak,  animasi,  kartun  percakapan,  gerak  tubuh,  atau  bentuk  pesan lainnya  melalui  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  dimuka  umum,  yang memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat.
Terbentuknya  Undang-Undang  Pornografi  tak  luput  dari  asas  pembentukannya. Asas-asas Undang-undang Pornografi ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut :
“Pengaturan  pornografi  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,penghormatan terhadap  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  kebinekaan,  kepastian  hukum, nondiskriminasi,  dan  perlindungan  terhadap  warga  negara.  Jika  dijabarkan,  asas-asas Undang-Undang Pornografi terdiri dari enam asas, yaitu :
1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Asas Penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
3) Asas Kebinekaan
4) Asas Kepastian Hukum
5) Asas non diskriminasi
Asas  perlindungan  terhadap  warga  negara 3 Disini  fungsi  hukum  sebagai  alat pengendalian sosial merupakan fungsi ”pasif ” di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat, dan membela hak-hak masyarakat

## 4. Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Revenge  Porn  (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar
Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana pornografi balas dendam, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban yaitu, sebagai berikut:”
1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Hak  Asasi  Manusia”  Pasal  30 dan Pasal 35” kedua pasal ini menjamin “Setiap warga negara untuk bebas dari rasa  takut  dan  ancaman”.  Dalam  masalah  keadilan  dan  HAM  dalam  kaitannya dengan  penegakan  hukum  pidana  memang  bukan  merupakan  pekerjaan  yang sederhana  untuk  direalisasikan.  “Banyak  insiden  dalam  kehidupan  masyarakat menunjukan  bahwa  kedua  hal  tersebut  kurang  mendapatkan  kepedulian  hukum pidana positif belum membuktikan perlindungan maksimal terhadap korban.”
2) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)”  Undang-Undang  Pornografi tidak  secara  tegas  meniadakan  tindak  pidana  pornografi  dalam  KUHP,  namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “Sepanjang tidak bertentangan  dengan  UndangUndang  Pornografi”,  syarat  demikian  itu  obscuur dan  tidak  mudah  menerapkannya.  Adapun  macam-macam  tindak  pidana  dalam pornografi adalah sebagai berikut:
a.  Tindak  pidana  pornografi  sengaja  dan  dengan  culpa  (Pasal  282)  ditemukan kalimat  “…menyiarkan,  mempertunjukan  atau  memperkenalkan  dimuka umum  tulisan,  gambar  atau  benda  yang  telah  diketahuinya  melanggar kesusilaan”.
b.  Tindak  pidana  pornografi  pada  orang  belum  dewasa  (Pasal  283).  c. Pelanggaran  menyanyikan  lagu  dan  berpidato  yang  isinya  melanggar kesusilaan (Pasal 532).
3 Rahman syamsuddin Sh.Mh merajut hukum Indonesia hal-23
3) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  Pasal  27  ayat  (1)  berbunyi:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
4) Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi”  Pasal  4  ayat  1” berbunyi: “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a) persenggamaan,  termasuk  persenggamaan  yang  mengimpang;  (b)  kekerasan seksual;
b) mastrubasi atau onani;
c) ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan;  (e)  alat kelamin; atau
d) pornografi anak.”
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.9
5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban” Pasal 1 ayat (2)” berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana”. Dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  “jelas  bahwa  korban  kurang  mempunyai  daya tawar  terhadap  apa  yang  dialaminya  dari  akibat  suatu  tindak  pidana  selain menyerahkan  setiap  kepentingannya  untuk  diwakili  oleh  negara.  Apalagi  terkait dengan  kedudukan  korban  akibat  dari  tindakan  cyber  pornography  tentu  saja sangat rentan dan dirugikan secara materiil dan inmateriil, serta secara psikis akan terganggu,  nama  baiknya  pun  juga  ikut  tercemar  dan  mendapat  stigma  negative dari  masyarakat.”Pasal  5”  ada  pula  korban  berhak  selama  proses  awal  peradilan sampai selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi  Korban)  sesuai  dengan  yang  diatur  oleh  perundangundangan.  LPSK membantu  memberikan  hak-hak  dan  bantuan  hukum  yang  harus  diterima  oleh korban.
Selama  ini  baik  hukum  materiil  maupun  hukum  formil,  belum  sepenuhnya memberikan  perlindungan  terhadap  korban.  Fokus  perhatian  dalam  suatu  proses  peradilan
pidana  adalah  orang  yang  melanggar  hukum  yaitu  tersangka/terdakwa.  Tersangka  atau terdakwa  sebagai  pelaku  tindak  pidana  harus  berhadapan  dengan  aparat  Negara  demi tegaknya  hukum  dan  keadilan.  Mesikupun  secara  konstitusional  diatur  bahwa  setiap  orang memiliki  hak  untuk  dilindungi,  namun  dalam  praktiknya  aturan  hukum  yang  berlaku  masih belum  menjawab  mengenai  persoalan  tersebut.  Perlakuan  terhadap  korban  selama  proses peradilan  pidana  merupakan  gambaran  perlindungan  terhadap  korban.  Bukti  konkret pandangan  ini  adalah  hanya  ada  beberapa  pasal  didalam  KUHAP  yan  mencerminkan perlindungan terhadap korban.
sepenuhnya akses korban untuk memeperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban  kejahatan  dikatakan  sebagai  korban  dari  sistem  peradilan  pidana,  karena  telah melaporkan  viktimisasi  yang  dialaminya  kepada  polisi,  sebagai  pintu  gerbang  masuknya perkara  ke  pengadilan,  sistem  peradilan  pidana  tidak  lagi  memperhatikan  korban  kejahatan sebagai  pihak  pelapor  atau  yang  dirugikan.  Selanjutnya,  korban  kejahatan  hanya  sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum pidana atas viktimisasi yang dialaminya seperti tercantum dalam Pasal 160 ayat (1b) KUHAP .
Negara  telah  menjamin  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  pornografi  balas dendam  dengan  adanya  ketentuan  perundang-undangan  yang  menjerat  pelaku  sebagai representasinya.  Hukum  di  Indonesia  telah  mengatur  mengenai  delik  kesusilaan  melalui Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Pornografi.  Pasal 27  ayat  1  UU  ITE  menyebutkan,  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  penyebaran  atau  mebuat  dapat  diaksesnya  konten  yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum.
Tindak pidana pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :
“Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  mengggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banya Rp 6.000.000.000”.
Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  tersebut  menyebutkan  “yang  dimaksud  dengan membuat adalah tidak  termasuk  untuk  dirinya  sendiri  dan  kepentingan  sendiri”.  Pasal  1  angka  1  UU Pornografi  meletakkan  norma  kesusilaan  sebagai  dasar  penilaian  utama  pornografi,
pemahaman  ini  ternyata  tidak  sesuai  dengan  Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Pornografi bahwa  larangan  pembuatan  pornografi  dikecualikan  untuk  kepentingan  sendiri.  Pengaturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi dari larangan pornografi yang membuka ruang bagi pembuatan  pornografi  baru  atas  nama  kepentingan  sendiri  namun  pada  akhirnya disebarluaskan atau tersebarluas di masyarakat.
Menurut  I.B  Wyasa  Putra  dan  Lili  Rasjidi  mengemukakan  bahwa  “Hukum  dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif. Yang pada  khususnya  sumber  daya  distribusi,  baik  pada  structural  maupun  peringkat  individu”. 4 “Tindak balas dendam pornografi (revenge porn) berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terhadap perempuan.“Universal  Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  victims  of  crime  and abuse  of  power,  15  Desember  1985,  menghimbau  anggota-anggota  PBB  untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan,  memperjuangkan  restitusi  dan kompensasi  baginya  dan  memberikan  bantuan  hak materiil,  medis  psikologis  maupun  sosial,  baik  melalui  lembaga-lembaga  pemerintahan maupun  lembaga  non  pemerintah.”  Tiadanya  perhatian  pada  si  korban,  yang  dewasa  ini disebut  sebagai  “an  essential  part  of  criminal  law  policy  decicions”,  dapat  mengurangi partisipasi  masyarakat  dalam  penanggulangan  kejahatan,  menimbulkan  perasaan  isecurity dan  lebih  buruk  lagi  dapat  mendorong  inisiatif  pribadi  untuk  melakukan  pembalasan,  baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk “ vigilante groups ”. 5
Adapun dalam buku “Ketika Hukum Berbicara” juga memeberikan kritikan terhadap UU ITE ini. Bahwa kebebasan berpendapat menjadi paradoks ketika instrumen internasional seperti  DUHAM,  UUD  1945,  serta  UU  Pers  yang  menjamin,  kemudian  UU  yang  lahir setelahnya seperti UU ITE mengebiri dan bertentangan dengan esensi kebebasan berpendapat Timbul adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang beum diatur itu dapat terjadi  ketidakpastian  hukum  di  masyarakat,  yang  lebih  jauh  lagi  akan  berakibat  pada kekacauan  hukum  bahwa  perkembangan  masyarakat  selalu  lebih  cepat  dari  perkembangan peraturan perundang-undangan 6
Upaya  Penanggulangan  Secara  Preventif  dan  Represif  Penegakan  hukum  pidana
4 Anggara,  Gede  Nyoman  Gigih,  dan  Made  Subawa, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai Korban Kekerasan , Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: 1- 14. h.11
5 Eddyono,  Supriyadi  Widodo, Masukan  Terhadap  Perubahan  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban." Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban (2006). h. 27.
6 Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h. 55.
terhadap  pelaku  tindak  pidana  balas  dendam  pornografi  melalui  media  elektronik  dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur penal atau represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

## 1. Upaya Preventif (Non Penal)
Permasalahan  tindak  pidana  balas  dendam  pornografi  yang  dianalisis  oleh  penulis dengan  menggunakan  pisau  analisis  berupa  teori  yang  dikemukakan  oleh  W.A  Bonger menyatakan  bahwa  upaya  penanggulangan  preventif  yaitu  dengan  cara  moralistik  dan abolisionistik.  Moralistik  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  agar tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi. 7 Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan  cara  menghilangkan  sebab-sebab  terjadinya  tindak  pidana  balas  dendam  pornografi atau  memberantas  semua  yang  menjadi  akar  permasalahaa  n  tindak  pidana  balas  dendam pornografi. 8

## 2. Upaya Represif (Penal)
Walaupun  sarana  penal  mempunyai  keterbatasan,  namun  dilihat  dari  sudut  perencanaan kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  (penal  policy),  tahap  kebijakan legislasi/formulasi merupakan tahap paling strategis. Dalam upaya represif terdapat dua teori yang  terdiri  dari  metode  perlakuan  (treatment)  dan  penghukuman  (punishment)  dengan dilakukannya  penyidikan  untuk  selanjutnya  dapat  di  proses  melalui  pengadilan.”  Upaya represif  yang  dapat  dilakukan  ialah  melalui  sarana  sanksi  hukum  yang  diberikan  melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku & setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi lagi Prinsip pertanggungjawaban pidana  bersifat  pribadi  berarti  bahwa  hanya  orang  yang  bersalah  saja  yang  dapat dikenakan pidana. Pasal 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 9
Sedangkan  UPT  PPA  SulSel  (Unit  Pelaksan  Tugas  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Sulawesi  Selatan)  dalam  melindungi  korban  revenge  porn  berdasarkan  Peraturan  Menteri
7 Perangin-angin,  Ita  Iya  Pulina,  Rahayu  Rahayu,  and  Nuswantoro  Dwiwarno,  " KEWAJIBAN  DAN TANGGUNGJAWAB  NEGARA  MEMBERIKAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN DI INDONESIA. " Diponegoro Law Journal 8, no. 1 (2019): 457-483. h.21
8 Pradityo,  Randy, "Kebijakan  Kriminal  dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Bisnis  Live Sex." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 4 (2015): 638-651. h. 12.
9 Jayadi  Ahkam ,  Problematika  Penegakan  Hukum  Dan  Solusinya, Jurnal  Al-risalah.  Vol.15,  No.  2, (2015), hlm. 2
8 Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. Pengantar HUKUM INDONESIA Penerbit PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman UPT  PPA  pada  pasal  4  “UPT  PPA  bertugas  melaksanakan  kegiatan  teknis  oprasional  di wilayah  kerjanya  dalam  memberikan  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  yang  mengalami masalah kekersan, diskriminasi, perlindungan khusus,dan masalah lainnya.”  Dan pada pasal 5  “  UPT  PPA  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4 menyelenggarakan fungsi layanan:
a. pengaduan masyarakat
b. penjangkauan korban
c. pengelolaan kasus
d. penampungan sementara
e. mediasi dan
f. pendampingan korban.
Dalam hasil wawancara Bersama Nurul (Pegawai bidang pidana UPT PPA SULSEL) dia menjelaskan bahawa bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPT PPA yaitu Menerima pengaduan  dari  masyarkat  lalu  melakukan  layanan  psikologi  melalui  program  konseling, konseling  yang  dimaksudkan  untuk  mengembalikan  psikologi  korban  dalam  menghadapi kasus  kekerasan  yang  dialami  korban  dan  juga  untuk  mengurangi  trauma  yang berkepanjangan  guna  untuk  membangkitkan  Kembali  kepercayaan  diri  korban,  kemudian melakukan  pengelolaan  kasus  untuk  mendampingi  korban  melakukan  proses  hukum  untuk melindungi dan mendapatkan hak-hak dari korban guna dalam menjerat pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi”  Pasal  4  ayat  1”  .  Adapun  bentuk  perlindungan  lainnya  yaitu  meminimalisir penyebaran  konten  asusila  milik  korban  utuk  tidak  tersebar  lebih  besar  lagi  dengan  cara melakukan  pendekatan  dengan  lingkungan  tempat  penyberan  konten  korban  dan  meblokir akses  menuju  situs-situs  yang  menyebarkan  konten  sikorban.  Adpun  kendala  yang  dialami UPT  PPA  dalam  mengawal  ataupun  melindungi  korban  iyalah  pelaku  yang  sangat  sulit diketahui keberadaannya dikarenakan rata-rata korban revenge porn hanya mengenal pelaku dari  social  media,  dan  untuk  kasus  yang  disertai  dengan  ancaman  sangat  sulitnya  untuk mendapatkan alat bukti saksi. Nurul juga berharap agar kiranya pemerintah yang berwenang dapat  membuat  aturan  yang  lebih  khusus  mengenai  kasus  reveng  porn  guna  melindungi korban dan menjerat para pelaku tindak pidan kekerasan seksual (REVENGE PORN).

## 5. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  Tindak  Pidana  Revenge  Porn  (Pornografi Balas Dendam) di Kota Makassar
Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan tentang apa yang menjadikan seorang melakukan tindak pidana. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan  Superego  membuat  manusia  lemah  dan  akibatnya  lebih  mungkin  melakukan  perilaku menyimpang atau kejahatan.
Selain  itu,  Freud  juga  menjelaskan  kejahatan  dari  prinsip  “kesenangan”.  Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang  dikelola  oleh  Id.  Freud  percaya  bahwa  jika  ini  tidak  bisa  diperoleh  secara  legal  atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya  anak  dapat  tumbuh  menjadi  menjadi  individu  yang  kurang  mampu  mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di  observasi  ke  UPT  PPA  (Unit  Pelaksana Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak),  Pada  tahun  2017  ada  10  kasus  revenge  porn, ditahun  2018  ada  13  kasus,  2019  naik  jadi  17  kasus  sedangkan  ditahun  2020  menurun menjadi  15  kasus  revenge  porn  dikota  makassar.  Nurul  (Pegawai  bidang  pidana  UPT  PPA SULSEL). Nurul juga menambahkan bahwa UPT PPA mengaku telah didatangi perempuan berbagai  latar  belakang  dan  usia  yang  mengaku  menjadi  korban  revenge  porn  salah  satu contohnya,  korban  terjebak  dalam  masalah  ini  karena  korban  telah  melakukan  phone  sex dengan pasangannya, dalam pernyataannya ia mengaku diperas oleh pelaku untuk membayar uang  kuliah  pelaku  sebagai  jaminan  supaya  hasil  rekaman  phone  sex  tidak  akan  disebar luaskan.  dalam  wawancaranya  menyebutkan  bahwa  terdapat  beberapa  factor  yang  dapat menimbulkan  terjadinya  tindak  pidana  revenge  porn  (pornografi  balas  dendam)  di  Kota Makassar yaitu.
Ada dua faktor penyebab terjadinya revenge porn :

## 1. Menolak permintaan.
Permintaan  yang  dimaksud  ialah  saat  pelaku  meminta  sesuatu  pada  korban  entah  itu berupa barang ataupun melakukan hubangan seksual, disini korban menolak permintaan dari pelaku,  dari  sini  pelaku  melakukan  ancaman  akan  menyebarkan  konten  atau  video  asusila milik  sikorban  agar  semua  permintaanya  dapat  dipenuhi  Ancaman  dalam  kasus  ini  pelaku mengancam  korban  untuk  melakukan  Kembali  atau  pengulangan  kekerasan  seksual  yang sebelumnya  telah  dilakukan  dan  di  abadikan  sebagai  alat  untuk  mengancam  korban  untuk melayani  Kembali  Hasrat  pelaku,  apabila  tetap  menolak  permintaan  pelaku,  maka  pelaku tidak akan segan-segan untuk menyebarkan video atau konten milik korban.

## 2. Kandasnya suatu hubungan.
Disini sikorban ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak sehingga rasa  marah dan kecewa  pada  keputusan  yang  diambil  oleh  korban  secara  sepihak,  pelaku  melakukan  segala upaya  untuk  mempertahankan  hubungannya  dengan  sikorban.  Dengan  memanfaatkan kepemilikan konten asusila milik korban dengan sipelaku, maka pelaku melakukan ancaman akan  menyebarkan  konten  asusila  tersebut,  Ketika  sikorban  akan  tetap  memutuskan hubungannya  dengan  sipelaku  secara  sepihak,  maka  akan mucul  rasa  kecewa  dan sakit  hati pada pelaku sehingga menyebarkan konten tersebut.
Dari sini penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya tindakan revenge  porn  yaitu  berangkat  dari  rasa  kecewa  dan  sakit  hati  yang  disebapkan  dari  tidak terpenuhinya  kenginan  dari  sipelaku  terhadap  sikorban,  maka  timbullah  rasa  ingin  balas dendam, yaitu dangan cara menyebarluaskan konten asusila milik sikorban yang didapatkan secara sah.

## KESIMPULAN
Dari  rumusan  masalah  yang  penulis  uraikan  di  atas,  dan  berdasarkan  hasil  dari penelitian  yang  penulis  lakukan,  serta  pembahasan  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Perlindungan korban pornografi balas dendam menjadi penting karena
• Pertama , harkat dan martabat korban telah direndahkan.
• Kedua , korban mengalami tekanan psikologis berupa rasa malu.
• Ketiga ,  cara  yang  digunakan  pelaku  menggunakan  media  internet  sehingga  jejak digital  konten  asusila  tersebut  tidak  dapat  dihapus,  dan  dapat  diakses  serta diperbanyak oleh siapa saja.
• Keempat , kerugian korban ini merupakan kerugian imateriil, sehingga memberikan perlindungan  bagi  korban  menjadi  penting  seperti  mendapatkan  ganti  kerugian, restitusi,  kompensasi,  bantuan  medis,  konseling,  bantuan  hukum,  pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaaan tindak pidana.
• UU  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  atau  UU  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku pornografi balas dendam. Hakim melalui  putusannya  telah  menjerat  pelaku  menggunakan  UU  ITE  atau  UU Pornografi  karena  pelaku  telah  terbukti  dengan  sengaja  menyebarluaskan  materi pornografi untuk mempermalukan korban.
2. Latar Belakang terjadinya tindak pidana Revenge Porn (pornografi balas dendam) ialah
• Menolak Permintaan
Permintaan  yang  dimaksud  ialah  saat  pelaku  meminta  sesuatu  pada  korban  entah  itu berupa  barang  ataupun  melakukan  hubangan  seksual,  disini  korban  menolak permintaan dari pelaku, dari sini pelaku melakukan ancaman akan menyebarkan konten atau  video  asusila  milik  sikorban  agar  semua  permintaanya  dapat  dipenuhi  Ancaman dalam  kasus  ini  pelaku  mengancam  korban  untuk  melakukan  Kembali  atau pengulangan  kekerasan  seksual  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  dan  di  abadikan sebagai alat untuk mengancam korban untuk melayani Kembali Hasrat pelaku, apabila tetap  menolak  permintaan  pelaku,  maka  pelaku  tidak  akan  segan-segan  untuk menyebarkan video atau konten milik korban.
• Kandasnya Suatu Hubungan
Disini sikorban ingin mengakhiri hubungannya secara sepihak sehingga rasa marah dan kecewa  pada  keputusan  yang  diambil  oleh  korban  secara  sepihak,  pelaku  melakukan segala  upaya  untuk  mempertahankan  hubungannya  dengan  sikorban.  Dengan memanfaatkan kepemilikan konten asusila milik korban dengan sipelaku, maka pelaku melakukan  ancaman akan  menyebarkan  konten  asusila  tersebut,  Ketika  sikorban akan tetap memutuskan hubungannya dengan sipelaku secara sepihak, maka akan mucul rasa kecewa dan sakit hati pada pelaku sehingga menyebarkan konten tersebut.
Dari  sini  penulis  dapat  menyimpulkan,  bahwa  yang  melatarbelakangi  terjadinya tindakan revenge porn yaitu berangkat dari rasa kecewa dan sakit hati yang disebapkan dari tidak terpenuhinya kenginan dari sipelaku terhadap sikorban, maka timbullah rasa ingin balas dendam, yaitu dangan cara menyebarluaskan konten asusila milik sikorban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahkam  Jayadi,  “Problematika  Penegakan  Hukum  dan  Solusinya”,  Ar-Risalah:  Jurnal  Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015)
Ahkam  Jayadi,  Problematika  Penegakan  Hukum  Dan  Solusinya,  Jurnal  Al-risalah.  Vol.15, No. 2, (2015)
Alfi  Quthni  Aswad.  "  ANALISIS  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  MENYIARKAN  DAN MENYEBARKAN PORNOGRAFI (CYBERCRIME)."
Anwari, Imron M. Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Genta Publishing: Yogyakarta. 2014.
Arief,  Barda  Nawawi. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2007. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Bandung: PT. Alumni, 2012.
Chaerudin dan Syarif Fadillah. Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam . Grhadhika Press: Jakarta, 2004. Didik M. Arief Manssur. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007.
Dr.  Rahman  Syamsuddin,  S.H.,  M.H.  Pengantar  HUKUM  INDONESIA  Penerbit PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Eddyono, Supriyadi Widodo. Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban .  Koalisi  Perlindungan  Saksi  dan  Korban:  Jakarta, 2006.
Fadli  andi  nafsi , PANCASILA  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  INDONESIA , Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
Fadli Andi Natsif, Ketika Hukum Berbicara (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)
Faisal Jamal1 , Fadli Andi Natsif2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kebebasan Berpendapat  Di  Media  Sosial  Dalam  Perspektif  Asas  Cogitationis  Poenam  Nemo Patitur Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020
Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademika Pressindo, 1993. Gosita, Arif. Harahap,  Yahya  M. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali .  PT.  Sinar  Grafika: Jakarta, 2008.
—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Mahmutaron  HR. Rekonstruksi  Konsep  Keadilan  (Studi  Tentang  Perlindungan  Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010. Makarim,  Edmon. Kompilasi  Hukum  Telematika .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2003.
Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik . Masalah  Perlindungan  Anak  (kumpulan  Karangan  ) .  Jakarta:  PT.  Bhuana  Ilmu  Populer,
2004.

## MERAJUT HUKUM DI INDONESIA Rahman Syamsuddin, SH., MH. Ismail Aris, SH
Mulyasari. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Reksodiputro,  Mardjono. Hak  asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi
Rena,  Yulia. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Kejahatan .  Graha  Ilmu: Yogyakarta, 2013.
Sitompul , Josua. Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana . PT. Tata Nusa: Jakarta, 2012.
Suhariyanto. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi .  Depok:  Rajawali  Press,  2012.  Sunarso, Siswanto. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian . Yogyakarta: Teras, 2009.
Thomas Hobbes, On the Citizen , dalam Richard Tuck and Michael Silverthorne, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)