## Conceptual Article

## Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia
Untung Sumarwan 1* , Lita Tyesta Addy Listya Wardhani 2 1 Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

## ABSTRACT
This  article  discusses  press  freedom  in  Indonesia,  especially  after  reform.  The  aim  is  to  describe  a press concept that is in accordance with Pancasila values and is not easily influenced and intervened. William Chambliss and Roberts Seidman's Theory of Legal Operation is used as an analytical tool in explaining the idea of implementing Pancasila values in press freedom in Indonesia. In the end, this article wants to show that to realize free and responsible press freedom in accordance with Pancasila values,  the  press  needs  to  re-base  its  thinking  on  the  initial  formation  of  laws  that  guarantee  press freedom  in  Indonesia.  This  is  as  stated  in  MPRS  Decree  XXXII/MPRS/1966  concerning  Press Development, which contains the values of Pancasila, namely the principles of upholding responsible press freedom, not only to fellow humans but also to God Almighty and to the state.

## Keywords: Press Freedom; Reformation; Pancasila Values; Tap XXXII/MPRS/1966

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai kebebasan pers di Indonesia khususnya pasca reformasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan konsep pers yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak mudah dipengaruhi  dan  diintervensi.  Teori  Bekerjanya  Hukum  William  Chambliss  dan  Roberts  Seidman digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam  menjelaskan  gagasan  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  di dalam  kebebasan  pers  di  Indonesia.  Pada  akhirnya,  tulisan  ini  ingin  menunjukkan  bahwa  untuk mewujudkan kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pers  perlu  kembali  mendasarkan  pemikirannya  pada  awal  pembentukan  undang-undang  yang menjamin  kebebasan  pers  di  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  dimuat  dalam  Tap  MPRS XXXII/MPRS/1966  tentang  Pembinaan  Pers,  yang  memuat  nilai-nilai  Pancasila,  yaitu  prinsip-prinsip penegakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada negara.
Kata Kunci: Kebebasan Pers; Reformasi; Nilai-Nilai Pancasila, Tap XXXII/MPRS/1966.

## A. PENDAHULUAN
Seluruh teori pers dibangun di atas sistem politik,  ideologi,  filsafat  hidup  bangsa,  sistem perekonomian  negara  dan  kondisi  khas  negara.
Hal  itu  pula  yang  dilakukan  oleh  Komisi Kemerdekaan Pers di Amerika Serikat dan Eropa Barat  dalam  menyusun  teori  pers.  Terdapat  4 (empat)  teori  pers  yang  paling  dikenal  dan
memengaruhi  sistem  pers  dunia  saat  ini.  Empat teori itu adalah Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Pers Soviet Komunis dan Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (Triyono, 2013).
Teori  Pers  Otoritarian  memosisikan  media massa  sebagai  penunjang  negara  dan pemerintah dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat  sebagai  tujuan  utama.  Oleh  karenanya, pemerintah langsung mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya sistem media berada di bawah kendali  kekuasaan.  Sedangkan  teori  pers libertarian  meyakini  bahwa  pada  dasarnya manusia mempunyai hak alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan  potensi  dirinya. Kebebasan  pers  seluas-luasnya  merupakan  hal pokok  untuk  membantu  manusia  mencari kebenaran.  Berlawanan  dengan  itu,  teori  pers totaliter atau komunis memandang media massa sebagai  bagian  integral  dari  negara,  sehingga media  harus  tunduk  pada  perintah  dan  kontrol pemerintah  atau  partai.  Artinya,  media  harus melakukan yang terbaik untuk negara atau partai. Sedangkan  teori  pers  tanggung  jawab  sosial mengemukakan  bahwa  kebebasan  pers  harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Pers harus  bertindak  sesuai  hukum  yang  berlaku. Penekanannya  terletak  pada  tanggung  jawab kepada  masyarakat  untuk  menghindari  hal  yang membahayakan  kepentingan  umum  (Rachmadi, 1990).
Denis  McQuail  (1994)  menambahkan adanya  dua  teori  pers  lain,  yang  merupakan pengembangan teori sebelumnya yaitu Teori Pers
Pembangunan  dan  Teori  Partisipan  Demokratik. Indonesia  bukan  penganut  murni  dari  salah  satu teori  yang  berkembang  di  dunia  itu,  tetapi memiliki  irisan-irisan  yang  menyerupai  teori sistem  pers  yang  tersebut  (Saptohadi,  2011). Bagi  Indonesia,  membangun  pers  yang mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai ideologi  merupakan  suatu  keharusan,  agar  tidak mudah  terombang-ambing  dan  terpengaruh  teori pers negara lain.
Di  era  Orde  Baru,  terdapat  anggapan bahwa Indonesia cenderung mengikuti teori  pers tanggung  jawab  sosial.  Fokusnya  yaitu mengembangkan sistem pers Pancasila atau pers yang  bebas  dan  bertanggung  jawab  (Sadono, 1993).  Negara  berupaya  untuk  mengukuhkan sistem  Pers  Pancasila  yang  dilandasi  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD  NRI  1845)  dan  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  1984  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pers,  namun  hasilnya  justru menampilkan  sistem  pers  yang  otoriter.  Praktik- praktik  pengekangan  terhadap  pers  makin berkembang  yang  dipertegas  melalui  Peraturan Menteri  Penerangan  Nomor  1  Tahun  1984 tentang  Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers (SIUPP) (Saptohadi, 2011). Permenpen itu berisi kewajiban bagi seluruh media di Indonesia untuk memiliki  SIUPP  serta  ancaman  penutupan  dan pidana bagi pengelola yang tidak mentaatinya.
Seiring  runtuhnya  kekuasaan  Orde  Baru pada reformasi tahun 1998, perubahan arah pers pun  terjadi.  Pers  yang  sebelumnya  lebih  banyak
berfungsi  sebagai  alat  politik  penguasa  bergeser dan cenderung menganut teori liberal ( libertarian ) seperti yang berlaku di Amerika dan Eropa pada abad  ke-18  hingga  abad  ke-20  (SK,  &  Hartadi, 2014).  Meskipun  sebenarnya,  jauh  sebelum reformasi, Indonesia pernah menganut teori pers liberal  pada  tahun  1945-1957  dan  pada  saat berlakunya  UUDS  1950-1959  di  era  Demokrasi Liberal (Andipate, 2017).
Perubahan  kehidupan  pers  dari  era  Orde Baru  yang  mengekang  kebebasan  selama  32 tahun  ke  reformasi  sangat  terasa.  Pers  di  era reformasi  menampilkan  gaya  pemberitaan  yang sangat  bebas  layaknya  sistem  pers  liberal (Saptohadi,  2011).  Pers  menampilkan  berita- berita  kritis  yang  mengedepankan  ekspresi kebebasan  tanpa  sensor  dan  tanpa  rasa  takut pembredelan  medianya.  Ini  seperti  perspektif kebebasan  dengan  menampilkan  dua  pilar,  yaitu kebebasan dari, dan kebebasan untuk, dalam hal ini  penguasa  menjamin  masyarakat  dalam mengekspresikan  kebebasan  (Balahmar,  & Abadi,  2021).  Kebebasan  dari  rasa  takut  dan kebebasan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999  tentang  Pers  sebagai  buah  reformasi  yang menjamin  kebebasan  pers,  makin  memberi keleluasaan  pers  untuk  memberitakan  apa  saja. Anwar  Arifin  Andipate  dalam  Suparwoto  (2018) menggambarkan kebebasan pers pasca reformasi  arus  informasi  yang  mengalir  deras, beragam dan bahkan kadang-kadang
menyesatkan  hingga  mengganggu  akal  sehat karena tidak berdasarkan fakta tetapi mengandung  opini,  bahkan  kadang-kadang terjebak  pada  upaya  mengejar  sensasi  semata. Kebebasan  pers  secara  yuridis  sejatinya  bukan baru  lahir  pasca  UU  Nomor  40  Tahun  1999. Konstitusi  telah  memberi  jaminan  kebebasan mengeluarkan  pendapat  melalui  tulisan  maupun lisan,  sejak  bangsa  ini  berdiri.  Demikian  pula seluruh  undang-undang  tentang  pers  yang pernah  ada  dari  pertama  hingga  yang  berlaku saat  ini,  telah  memberi  jaminan  kebebasan sebagai  implementasi  Pasal  28  UUD  NRI  1945. Akan  tetapi,  di  dalam  perjalanan  bangsa, penguasa  melalui  wewenangnya  menjadi kekuatan  dominan  memengaruhi  politik  hukum pers, sehingga kebebasan pers tidak paripurna.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999, apabila  dipahami  secara  dalam,  cenderung  ke arah mendaur ulang substansi politik hukum yang pernah  ada.  Bahkan  Lukas  Luwarso  (2008) menyebutnya  paradoks  karena  memasukkan sejumlah  ketentuan  yang  sudah  diatur  oleh  UU lain.  Misalnya  tentang  badan  hukum  pers, permodalan,  dan  monopoli.  Padahal  penjelasan UU  Pers  menegaskan  “untuk  menghindari pengaturan  yang  tumpang  tindih,  UU  pers  ini tidak  mengatur  ketentuan  yang  sudah  diatur dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan lainnya”.  Selain  itu,  ada  pula  hal-hal  baru  yang memberi  pembeda  dari  substansi  politik  hukum sebelumnya.  Masuknya  modal  asing  ke  dalam industri  pers  pada  UU  Nomor  40  Tahun  1999
adalah  salah  satunya,  karena  sebelumnya  tidak pernah  ada  di  undang-undang.  Hal  ini  juga mempertegas  bahwa  pers  Indonesia  telah memasuki industri global yang tidak hanya bebas pemberitaannya tetapi juga permodalannya, yang mengizinkan  asing  masuk.  Substansi  terpenting lain  adalah  adanya  jaminan  undang-undang bahwa  pers  bebas  dari  intervensi  pemerintah (Susanto,  2013),  artinya  juga  bebas  sensor, pembredelan dan pers tanpa izin.
Semua  sudah  diatur  di  dalam  pasal-pasal UU  Nomor  11  Tahun  1966,  sebagai  undang- undang pertama tentang pers sejak kemerdekaan.  Substansi  kebebasan  sebagai implementasi dari Pasal 28 UUD  NRI 1945 tidak pernah  dihilangkan  meskipun  undang-undang yang  mengatur  tentang  pers  beberapa  kali diubah.  Secara  umum  substansi  undang-undang pers  yang  pernah  ada,  memiliki  semangat  yang sama  dengan  UU  Nomor  40  Tahun  1999  yang berlaku  saat  ini  sebagai  hasil  dari  reformasi. Keistimewaan UU nomor 40 Tahun 1999 adalah, lahir  pada  waktu  yang  tepat  yaitu  bersamaan dengan  reformasi  sebagai    momentum  terbaik untuk  membangkitkan  makna  kebebasan  pers yang  selama  ini  ditekan.  Berlandaskan  undang- undang  ini,  pers  memiliki  modal  bergerak  lebih bebas,  bersamaan  gerakan  reformasi  sehingga ringan  dalam  merefleksikan  keinginan  pers  yang bebas.
Pers  tumbuh  bebas  tanpa  harus  dibebani rasa takut kekuasaan atau ancaman pembredelan yang menghambat hingga
menampilkan  berita-berita  yang  bebas  (Alfani, 2017).  Data pertumbuhan  media pers menunjukkan jumlah yang sangat dinamis di awal reformasi.  Setahun  sebelum  reformasi,  jumlah media  tercatat  di  Departemen  Penerangan sebanyak  289.  Dalam  waktu  setahun  setelah reformasi,  bersamaan  dengan  disahkannya  UU Pers,  jumlah  media  cetak  menjadi  1.687 (Batubara,  2007).  Bahkan  terus  bertambah jumlahnya meskipun pada akhirnya menurun dan berganti  dari  media  cetak  ke  media  online  yang jumlahnya  mencapai  43.300  lebih  (Setiawan, 2020).  Kondisi  ini  terjadi  secara  merata,  tidak hanya  di  Indonesia,  jaringan  media  online  telah muncul  secara  global  sehingga  pada  saat  yang sama  media  berita  lama  mengalami  penurunan kepercayaan  dan  pendapatan  (Figenschou,  & Ihlebæk, 2019)
Pemberitaan pers Indonesia terus bergerak makin  leluasa,  makin  berani  menyentuh  ke realitas  politik  termasuk  elit  politik  (DN,  2000). Tidak  adanya  tekanan  penguasa  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  membuat  pers nyaman.  Kewajiban  rutin  yang  sebelumnya dibebankan  penguasa  Orde  Baru  tidak  berlaku lagi.  Tidak  ada  kewajiban  media  pers merelay berita-berita  pemerintah  melalui  lembaga pemberitaan negara seperti RRI dan TVRI. Begitu pula  kewajiban  menayangkan  pidato  presiden atau  menteri  di  halaman  utama  surat  kabar. Semua  bebas,  sehingga  apabila  pengelola  pers menganggap  hal  itu  tidak  menarik  dan  memberi keuntungan, tidak ada tuntutan untuk
memberitakannya.  Di  sisi  lain,  pers  bebas bekerjasama  dengan  kantor  berita  asing  seperti BBC, VOA dan lainnya (Subiakto, & Ida, 2014).
Kondisi  pers  seperti  ini  belum  pernah terjadi  sebelumnya  terutama  di  era  Orde  Baru. Selain berita yang bebas, pengelola juga leluasa bergerak  mengaturnya  sehingga  ada  anggapan yang  menyebut  pers  pasca  Soeharto  mengalami ‘surplus’, ‘very strong’, dan ‘over dosis’.
Pada  saat  pers  dan  masyarakat  di Indonesia  masih  merasakan  kebebasan,  indeks kebebasan  pers  berdasarkan  laporan Reporters Sans  Frontieres (RSF)  justru  mengalami penurunan. Pada tahun  2022, indeks kebebasan pers berada di peringkat 177. Peringkat ini turun tiga  tingkat  dari  tahun  2021  berada  di  peringkat 174.  Jauh  sebelumnya,  pada  tahun  2012,  RSF menempatkan  indeks  kebebasan  pers  di Indonesia  di  peringkat  146.  Peringkat  itu  pun menurun  jauh  dibandingkan  tahun  2011,  dimana indeks  kebebasan  pers  Indonesia  berada  di peringkat  117.  Berdasarkan  indeks  kebebasan pers  yang  dirilis  RSF  tersebut,  sulit  untuk  tidak mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam implementasi  politik  hukum  kebebasan  pers  di Indonesia selama ini. Faktanya, tidak ada aturan baik  yuridis  maupun  konstitusional  yang menentang  kebebasan  pers  hingga  dalam implementasinya memunculkan istilah ‘over dosis’ surplus atau very  strong (Wiratraman,  2017).
Lebih dari itu, pasca reformasi, pemberitaan pers yang  bebas  pun  tidak  pernah  diintervensi  atau dihalangi oleh penguasa.
Fakta-fakta  tersebut  menjadi  salah  satu pembenar  akan  melemahnya  kebebasan  pers  di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  perlu  dicari  hingga diciptakan  mekanisme,  konsep  atau  teori  yang dapat  meluruskan  arah  kebebasan  pers  ke depan. Konsep pers dengan nilai-niai Pancasila di dalam  implementasi  politik  hukum  kebebasan pers  merupakan  cara  yang  rasional  karena Pancasila  adalah  dasar,  ideologi  dan  falsafah bangsa Indonesia. Konsep ini pernah dikembangkan  di  masa  Orde  Baru,  tetapi kekuasaan  yang  dominan  justru  membelokkan arah  kebebasan  dengan  melakukan  tekanan terhadap pers. Konsep Pers Pancasila Orde Baru hanya  dijadikan  slogan  yang  terdengar  menarik tetapi  untuk  tujuan  memonopoli  kebenaran dengan  menggunakan  bahasa  baru  versi kekuasaan (Siregar, 2000).
Dennis  McQuail  lebih  besar,  artinya  pers tidak  hanya  melulu  tentang  kebebasan  yang dijamin  undang-undang  (1994)  mengemukakan bahwa  pers  di  manapun  merupakan  subsistem dari  sistem  sosial  dan  politik  yang  ng  maupun konstitusi  negara,  tetapi  selalu  ada  pengaruh kekuatan  di  luar  pers.  Pers  tidak  mungkin independen  dengan  politik  hukum  yang  telah dipilih  saja,  karena  pers  merupakan  subsistem dari  kekuatan  yang  lebih  besar  (Achmad,  2014). Pengaruh kepentingan-kepentingan dari subsistem  yang  lebih  besar  termasuk  ekonomi, politik,  sosial  dan  lainnya  yang  melampaui kebebasan pers akan selalu ada (Ritonga, 2021). Pandangan  pemerintah  juga  akan  sangat
memengaruhi  tingkat  independensi  pers  yang  di dalamnya  terdapat  banyak  kepentingan  seperti ekonomi,  politik  dan  budaya  (Karman,  2016). Pada  akhirnya,  media  akan  memainkan  peran yang  berbeda  di  masing-masing  sistem  politik untuk  mengeksplorasi  kekuatan  perubahan  yang ada  (Hailin,  &  Mancini,  2004).  Untuk  itu,  konsep pers di Indonesia perlu panduan berupa nilai-nilai ideologi  sehingga  tidak  mudah  tergoda  oleh sistem  maupun  konsep  yang  berlaku  di  negara lain  karena  hal  itu  dapat  dipastikan  tidak  akan sesuai  dengan  kondisi  sosial  dan  budaya Indonesia.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, tulisan ini akan membahas perkembangan  pers  di  Indonesia  hingga mengimplementasikan  nilai-nilai  Pancasila  dalam politik  hukum  kebebasan  pers.  Pembahasan mengenai  pers  yang  mengaplikasikan  nilai-nilai Pancasila  di  Indonesia  penting  untuk  dibahas karena nilai Pancasila membuat pers di Indonesia menjadi berbeda dengan pers lain yang ada pada umumnya  di  dunia.  Pers  Pancasila  tidak  hanya dituntut  bertanggung  jawab  kepada  sesama manusia  tetapi  juga  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Pers  pancasila  mengandung  prinsip  nilai- nilai  Pancasila  yaitu  ketuhanan  yang  maha  esa, mengutamakan kepentingan rakyat dan pembangunan nasional, mempertimbangkan nilai moral dan tata susila serta berkepribadian bangsa (Windyaningrum, & Wiriatatmaja, 2019). Nilai-nilai inilah  yang  tidak  terkandung  secara  nyata  di
dalam sistem pers otoritarian, libertarian, maupun komunis.
Banyak  penelitian  juga  membahas mengenai pers dan teori pers. Namun penelitian- penelitian yang telah ada sebelumnya lebih fokus pada  hubungan  manusia  dengan  manusia  atau HAM yang  sifatnya  horizontal  (Saptohadi,  2011). Isu  lainnya  adalah  tentang  Nasionalisme  di Tengah  Pluralitas  dan  Kebebasan  Pers  yang fokus  kepada  sifat-sifat  nasionalime  atas keberagaman  suku,  agama,  ras  dan  lainnya (Halwati,  Alfi  &  Arifin,  2018),  kriminalisasi terhadap siapapun yang mempublikasikan produk jurnalistik  (Octora,  2018),  dan  perdagangan  jasa dan  kebebasan  pers  (Pastika,  2019).  Dengan demikian,  pers  dalam  konteks  teori-teori  pers  di dunia  memang  telah  cukup  banyak  dibahas namun  pers  yang  sejalan  dengan  semangat bangsa  Indonesia  yaitu  memuat  nilai-nilai Pancasila secara utuh masih belum banyak.
Teori  Bekerjanya  Hukum  di  Masyarakat William  Chamblis  dan  Robert  Seidman  yang berelasi  dengan  Teori  Prismatik  Fred  W.  Riggs digunakan sebagai pisau analisis untuk mengurai upaya  mewujudkan  kebebasan  pers  yang mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila.  Di  dalam Teori Prismatik Riggs, terjadinya kombinasi lebih dari  satu  pilihan  nilai  sosial,  merupakan  gejala hukum  prismatik.  Demikian  halnya  kebebasan pers  yang  dipengaruhi  berbagai  faktor  pada dasarnya  memiliki  kesamaan  dengan  konsep hukum  prismatic,  atau  dalam  istilah  lain  disebut konsep ‘prismatic society’ (Roisah, 2012). Konsep
prismatik  di  dalam  studi  ini  dimaksudkan  untuk memahami  pers  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  sosial  politik  dan  bagaimana  nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan untuk mewujudkan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Nilai-nilai Pancasila, menurut Arief Hidayat, dapat  diaplikasikan  di  dalam  kehidupan  sosial masyarakat  karena  memenuhi  empat  kriteria yaitu: pertama ,  Pancasila  yang  dapat memadukan  individualisme  dan  kolektivisme.
Kedua, Pancasila  mengintegrasikan  kepastian hukum  dan  keadilan, Ketiga, Pancasila  sebagai cermin  rasa  keadilan  dan, keempat ,  Pancasila tidak  mengenal  diskriminasi  terhadap  suku agama ras (SARA) (Hidayat, 2019).
Teori bekerjanya hukum William Chambliss dan  Robert  Seidman  (1971)  yang  menyebutkan bahwa  hukum  yang  bekerja  selalu  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor  sosial  dan  personal.  Di dalam  teori  terdapat  tiga  lembaga  yang  menjadi dasar bekerjanya hukum yaitu, lembaga pembuat peraturan  ( law  making  process ),  lembaga penerap  peraturan  ( law  implementing  process ) dan  pemegang  peran  ( role  and  occupant )  (Jalil, 2021).  Faktor  yang  ada  itu  akan  memengaruhi lembaga  pembuat,  penerap  hingga  pemegang peran.

## B. PEMBAHASAN
1. Perkembangan Kebebasan Pers di

## Indonesia
Sistem  pers  pada  umumnya  selalu  terkait dengan sistem sosial  dan pemerintahan maupun
bentuk  negara  dimana  pers  itu  hidup  dan berkembang  (Siebert,  Peterson,  &  Schramm, 1986) . Tidak  ada  satu  negara  pun  di  dunia memiliki  sistem  pers  yang  terlepas  dari  sistem pemerintahan,  sehingga  pers  itu  dapat  bebas berdiri  sendiri.  Daniel  Cailin  Hailin  dan  Paolo Mancini (2004) dalam penelitiannya menyebutkan di  dalam  komunikasi  politik  cenderung menggambarkan  bahwa  lembaga  media  yang telah  berkembang  selalu  dipahami  dalam  politik dan  sejarah  mereka.  Jadi  pers  pada  dasarnya akan  selalu  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial  dan politik  dimana  pers  itu  hidup  dan  berkembang (Hutagalung, 2013).
Meskipun demikian, kebebasan pers  tetap harus  diperjuangkan  terus-menerus.  Terlebih  di negara  demokrasi,  kebebasan  pers  merupakan salah  satu  prasyarat.  Tidak  ada  negara demokrasi  tanpa  kebebasan  pers,  sebaliknya tidak  ada  kebebasan  pers  tanpa  demokrasi. Karena demokrasi merupakan tempat persemaian hidup dan perkembangan kebebasan pers  yang  menjadi  kewajiban  mutlak  dari demokrasi  (Manan,  2014).  Banyak  negara demokrasi yang meletakkan prinsip-prinsip politik hukum  kebebasan  pers  di  dalam  konstitusi  dan undang-undang  mereka.  Salah  satu  contoh, Amerika  yang  sering  menjadi  kiblat  demokrasi dan  kebebasan  pers  di  dunia,  tetap  saja menerapkan standar kekuasaan dalam implementasi  kebebasan  pers.  Pemerintah Amerika  Serikat  melakukan  intervensi  terhadap sejumlah media saat negara tersebut melakukan
penyerangan terhadap Afganistan 2021. Pemerintah  melarang  jaringan  TV  ABC,  CBS, CNN,  NBC  dan  FOX  menayangkan  pernyataan Osama  Bin  Ladin  saat  menjadi  buronan  AS. Deplu  AS  juga  melakukan  siaran  VOA  terkait dengan pejabat Taliban. Tahun 1983 pemerintah AS  juga  melakukan  restriksi  terhadap  media dengan  melarang  penayangan  penyerbuan sebelum  berhasil.  Demikian  pula  saat  Perang Teluk  1991  pemerintah  AS  memberi  12  rincian yang  tertuang  di  dalam  The  Pentagon  Ruled  on Media  Acces  to  the  Persion  Gulf  War,  yang intinya  melarang  media  memberitakan  militer  AS dan  operasi  intelijen  secara  deail.  Dimanapun, implementasinya,  politik  hukum  kebebasan  pers yang  dituangkan  di  dalam  konstitusi  maupun undang-undang  tersebut  tidak  berjalan  efektif. Undang-undang  yang  mengatur  tentang  pers  di Indonesia (UU Nomor 11 Tahun 1966, UU Nomor 4  Tahun  1967,  UU  Nomor  21  Tahun  1982 maupun  UU  nomor  40  Tahun  1999)  semua menjamin  kebebasan  pers.  Akan  tetapi  di  saat undang-undag  tersebut  berlaku,  terutama  pada era Orde Lama dan Orde Baru tekanan terhadap pers  sangat  tinggi.  Seperti  kasus  penekanan terhadap  pers  1952-1965  terjadi  hingga  561  kali (Hill,  2011).  Sedangkan  di  era  Orde  Baru  terjadi pembredelan  12  koran  pada  peristiwa  Malari (malapetaka  15  Januari)  tahun  1974  dan  juga pembredelan  koran  pada  tahun  1978  (Rubba,  & Liana, 2020).
Kehidupan  pers  di  Indonesia  mengalami pasang  surut  penuh  dinamika  sejak  Proklamasi
Kemerdekaan  17  Agustus  1945.  Seperti  halnya sistem  politik  dan  pemerintahan  yang  berganti beberapa  kali,  sistem  pers  juga  selalu menyesuaikan.  Konstitusi  melalui  Pasal  28  UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Konstitusi memerlukan penjabaran  melalui  peraturan  teknis  berupa undang-undang. Di awal kemerdekaan, pemerintah  masih  mempertahankan  peraturan kolonial Pressbreidel  Ordonatie  1931, sebuah peraturan  kolonial  yang  memberi  hak  kepada Gubernur  Jenderal,  diantaranya  melarang penerbitan  yang  mengganggu  ketertiban  umum. Wajar apabila produk kolonial yang berlaku di era kemerdekaan  berpotensi  menimbulkan  kerugian bagi pers maupun masyarakat saat berlaku di era kemerdekaan.  Karena  maksud  dan  tujuan pemerintah  kolonial  membuat  peraturan  yang menekan pers untuk melanggengkan kekuasaannya (Smith, 1986).
Desakan  organisasi  wartawan  kepada penguasa mengakhiri pemberlakukan Pressbreidel Ordonatie 1931 tersebut pada tahun 1954  (Triwardani,  2010).  Pasca  pencabutan Pressbreidel  Ordonatie  1931, kekuasaan menerbitkan  aturan-aturan  „domestik‟  tentang pers  yang  tidak  kalah  keras  dibandingkan peraturan  kolonial  yang  berlaku  sebelumnya. Penguasa  beralasan  masa-masa  revolusi  perlu stabilitas  sehingga  tidak  diperlukan  kebebasan pers.  Presiden  Sukarno  dalam  satu  pidato mengatakan,  tidak  ingin  ada  berita  yang  objektif
tetapi  harus  berpihak  kepada  revolusi  dan menghantam  musuh-musuh  revolusi  (Smith, 1986). Pada  awal  kemerdekaan,  tindakan- tindakan  terhadap  pers  cenderung  represif melalui  pendekatan  politik  dan  keamanan. Sebagai  contoh,  di  era  Order  Baru,  ada  12  izin pers yang dicabut pada tahun 1974 dan 14 surat kabar  dilarang  terbit  pada  tahun  1978  (Smith, 1986).  Semua  tindakan  diputuskan  berdasarkan penafsiran  peraturan  yang  dibuat  demi kepentingan kekuasaan pada saat itu.
Peraturan sering dibuat bukan berdasarkan kebutuhan  politik  hukum  untuk  mewujudkan kesejahteraan,  tetapi  karena  kepentingan- kepentingan  politik  kekuasaan  atau  kepentingan ekonomi  tertentu.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan Edward  C. Smith (1986), dalam kurun waktu  14  tahun,  antara  1952-1965  tindakan  anti pers yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu sebanyak  561  kali.  Berbagai  kasus  penindakan terhadap pers selama Orde Lama dan Orde Baru penyelesaiannya  tidak  melalui  proses  peradilan pidana.  Penyelesaian  merujuk  pada  ketentuan yang  tidak  tertulis  di  dalam  Hukum  Pidana (Sadono, 1993).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1966 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pers disahkan  di  ujung  pemerintahan  Orde  Lama. Pemerintahan  Orde  Baru  memberlakukan undang-undang  tersebut  setelah  melakukan perubahan undang-undang dengan  penambahan satu  pasal  terkait  tidak  berlakunya  Penpres Nomor  4  Tahun  1963  tentang  Barang  Cetakan
yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sehingga menjadi  UU  Nomor  4  Tahun  1967.  Orde  Baru kembali  merevisi  undang-undang  tentang  pers setelah berlaku 15 tahun, menjadi UU Nomor 21 Tahun  1982.  Substansi  undang-undang  terkait kebebasan pers di dalam politik hukum pers yang baru  hampir  tidak  berubah.  Pasal-pasal  tentang kebebasan pers dipertahankan di dalam undang- undang,  seperti  larangan  sensor  maupun pembredelan,  yang  diatur  Pasal  4.  Begitupun kebebasan  mendirikan  perusahaan  pers  yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (1). Sedangkan pada ayat  (2)  menegaskan  tidak  perlunya  izin  bagi pendirian perusahaan pers.
Di  sisi  lain,  terdapat  pasal  yang mewajibkan  pers  memiliki  Surat  Izin  Usaha Penerbitan  Pers  (SIUPP).  Substansi  pasal  ini menjadi  kontradiktif  dengan  pasal-pasal  yang menjamin kebebasan pers dengan menggunakan diksi  atau  istilah  yang  berbeda.  Pasal  8  ayat  2 menyebut tidak diperlukan Surat Izin Terbit (SIT), sedangkan  Pasal  13  ayat  5  menyebutkan memerlukan  Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers (SIUPP).  Kedua  kalimat  tersebut  berbeda  tetapi hakikatnya  sama  karena  mengatur  tentang kewajiban memiliki izin di dalam pers.  Pers tidak perlu  surat  izin  terbit  (SIT),  tetapi  perusahaan wajib  memiliki  Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers (SIUPP)  yang  keduanya  menjadi domein penguasa  untuk  mengeluarkan  atau  tidak mengeluarkan. Pasal 13 ayat (5) juga dipertegas relasinya  dengan  Pasal  19  ayat  (2)  yang
menyebut  ancaman  hukuman  pidana  dan  denda bagi penerbit pers yang tidak memiliki SIUPP.
Upaya  memprotes  kontradiksi  undang- undang  dan  Permenpen  dilakukan.  Surya  Paloh, pemilik  Surat  Kabar  Prioritas  yang  SIUPP-nya dibatalkan  atas  dasar  undang-undang  dan Permenpen. Alasannya berita Prioritas bertentangan  dengan  nilai-nilai  sistem  Pers Pancasila  (Sadono,  1993),  sistem  pers  yang dikembangkan  sebagai  implementasi  dari  UU Nomor  21  Tahun  1982.  Protes  ditempuh  dalam beberapa cara seperti membuat surat terbuka ke DPR,  hingga  upaya  hukum  melalui  Mahkamah Agung  (MA).  Upaya  mendapatkan  keadilan  atas undang-undang  dan  Permenpen  yang  dianggap bertentangan  dengan  UUD  1945  itu  kandas, karena  mekanismenya  yang  tidak  lengkap  (Hill, 2011).  Hasilnya  memang  tidak  sesuai  harapan pemohon,  namun  peristiwa  tersebut  menjadi momentum  pertama  upaya  penegakan  produk hukum yang dinilai bertentangan dengan undang- undang  maupun  konstitusi.  Langkah  berani pemohon  pada  akhirnya  menjadi  pijakan  untuk membuat  aturan  baku  tentang  kritik  maupun upaya  hukum  terhadap  produk  hukum  eksekutif maupun legislatif (Hill, 2011).
Reformasi  1998  mengakhiri  dominasi kekuasaan  terhadap  kebebasan  pers  melalui politik  hukum  baru.  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  1999  tentang  Pers  disahkan.  Pasal-pasal mengenai kebebasan pers, seluruhnya dipertahankan.  Tidak  ada  sensor,  tidak  ada bredel dan tidak perlu izin bagi perusahaan pers.
Prinsip  yang  memberi  perbedaan  politik  hukum kebebasan  pers  pasca  reformasi  ini  adalah entitas  pers  yang  menjadi  industri  dengan diizinkannya  modal  asing  masuk  melalui  pasar bursa. Pada UU pers sebelumnya (UU Nomor 21 Tahun 1982 maupun UU Nomor 11 Tahun 1966) modal asing dilarang masuk di industri pers (MD, 2014). Perbedaan lain adalah tidak adanya celah bagi  pemerintah  untuk  intervensi  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Pada undang-undang lama unsur pemerintah di dalam Dewan Pers dan secara ex- officio Menteri  Penerangan  akan  memimpin organisasi  induk  pers  tersebut  sehingga intervensi  secara  langsung  lebih  mudah.  Di undang-undang  yang  berlaku  setelah  reformasi Dewan  Pers  merupakan  lembaga  independen yang  anggotanya  terdiri  dari  unsur  wartawan, perusahaan  pers  dan  tokoh  masyarakat.  Tidak ada lagi unsur pemerintah di dalam Dewan  Pers (Fardiyan, 2014).
Pers  juga  bebas  membentuk  organisasi, hal  ini  yang  membedakan  dengan  undang- undang  lama.  Sebelum  reformasi,  izin  penguasa hanya milik satu organisasi pers yaitu Persatuan Wartawan  Indonesia  (PWI)  dan  cenderung mengurus  kepentingan  Orde  Baru  (Hill,  2011). Kondisi tersebut salah satunya berdampak positif bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang  dulu merupakan  perkumpulan  jurnalis klandestin, dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  terbuka (Parahita, & Ahmad, 2020).
Undang-undang  pers  pasca  reformasi  ini lebih  terasa  istimewa  bukan  hanya  karena  lahir pada  saat  yang  tepat.  Tetapi  menjadi  undang- undang yang tidak memiliki peraturan pemerintah sebagai  pelaksana  undang-undang.  Peraturan pemerintah  (PP)  menjadi  hal  umum  di  setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetapi UU  Pers  tidak,  hal  ini  sebagai  upaya  bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan pers seperti zaman Orba (Antony, 2022). Wawancara dengan anggota  DPR  periode  1994-1999  Bambang Sadono  yang  turut  dalam  pembahasan  RUU menyebutkan, di dalam pembahasan berkembang  anggapan  bahwa  peraturan pelaksana  undang-undang  merupakan  produk pemerintah.  Apabila  undang-undang  pers terdapat  PP  seperti  undang-undang  lain  maka pemerintah  akan  intervensi  melalui  PP  sehingga tidak  berbeda  dengan  Orde  Lama  atau  Orde Baru.  Kebebasan  pers  tanpa  intervensi  dan pengawasan  pemerintah,  mengantarkan  pers mengatur  dirinya  sendiri.  Tetapi  bukan  berarti pengawasan  tidak  ada,  karena  dapat  dilakukan melalui kritik dan koreksi masyarakat melalui hak jawab dan hak koreksi (Faisal, 2008), yang diatur undang-undang.
Kebebasan  pers  tetap  membawa  beban meskipun  tanpa  intervensi  kekuasaan.  Para pemilik  atau  pemodal  cenderung  mengambil peran  mengendalikan  pers  untuk  kepentingan- kepentingan  sosial  politiknya.  Alasan  pers sebagai industri mendorong para pemodal leluasa mengatur dan mengendalikan perusahaan hingga
mengabaikan  kebebasan  pers.  Sebagai  industri pers  dituntut  mendapatkan  keuntungan,  tidak hanya  dari  iklan  sebagai  unit  usaha  perusahaan pers,  tetapi  juga  berita  dan  kegiatan  lain  yang dapat  menghasilkan  keuntungan.  Pemilik  dapat melakukan  intervensi  hingga  redaksi  dengan mudah  dan  menentukan  mana  yang  boleh disiarkan  kepada  masyarakat  dan  mana  yang tidak  boleh  diberitakan  (Tapsell,  2019).  Kondisi demikian pada dasarnya sama dengan intervensi kekuasaan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap politik hukum dan prinsip kebebasan pers di masa Orde  Lama  atau  Orde  Baru.  Keduanya mengedepankan  kekuasaan  dan  mempertegas otoritasnya  dengan  menggunakan  aparat, melakukan  intimidasi,  tindakan  langsung, memanfaatkan  kelompok  masyarakat  hingga membuat peraturan yang melegitimasinya hingga pencabutan  atau  pembekuan  izin.  Sedangkan pemodal  bisa  melakukan  apapun  yang dikehendaki tanpa intimidasi dalam segala situasi. Akhirnya pers di era Orde Lama, Orde Baru dan reformasi bukan hanya soal kebebasan mengatur dan  melaporkan  fakta,  tetapi  juga  industri  yang membutuhkan modal besar, terutama media arus utama  ( mainstream )  seperti  media  cetak  dan elektronik (Kominfo, 2017).
Uraian  di  atas  menggambarkan  dinamika politik  hukum  kebebasan  pers  yang  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  politik  dimana pers  hidup  dan  berkembang.  Meskipun  pers secara  yuridis  maupun  konstitusional  sejak Indonesia merdeka pers dijamin
kemerdekaannya,  tetapi  di  dalam  implementasi bukan  hal  yang  mudah.  Terlebih  mewujudkan sebuah  konsep  pers  bertanggung  jawab berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  yang  sudah terstigma  sebagai  pers  Orde  Baru  yang mengekang kebebasan pers.

## 2. Kebebasan  Pers  di  Indonesia  Berbasis Nilai-Nilai Pancasila
Di  dalam  negara  hukum  Indonesia,  untuk mewujudkan  pers  yang  bebas  dan  bertanggung jawab  serta  mencerminkan  nilai-nilai  Pancasila landasan utamanya adalah aturan hukum berupa undang-undang. Hukum pada dasarnya merupakan  produk  politik  dari  lembaga  pembuat peraturan  yang  tidak  berdiri  sendiri  (MD,  2014). Sebagaimana  pemahaman  umum  bahwa  hukum tidak pernah berada di ruang hampa. Sejak masih dalam  bentuk  rancangan  undang-undang berbagai  faktor  dan  kepentingan  telah memengaruhi.
Sebagaimana  teori  bekerjanya  hukum  di masyarakat yang memiliki tiga lembaga; pembuat peraturan,  penerap  peraturan  dan  pemegang peran yang masing-masing memiliki peran. Peran pembuat  peraturan  dalam  konteks  kebebasan pers  adalah  lembaga  legislatif  (DPR).  Lembaga legislatif  berisi  politisi  dari  berbagai  partai  yang memiliki  kepentingan,  dari  kepentingan  partai, pimpinan  partai  hingga  kepentingan  personal (pribadi).  Dari  kepentingan-kepentingan  tersebut akan memengaruhi kualitas undang-undang yang dibuat  (disusun).  Akibatnya,  undang-undang kebebasan  pers  tidak  efektif.  Sedangkan,
penerap peraturan atau penegak undang-undang bekerja  berdasarkan  undang-undang  yang disusun DPR. Undang-undang tentang kebebasan  pers  yang  disusun  berdasarkan pengaruh-pengaruh  anggota  DPR  yang  berasal dari  partai  politik,  akan  bekerja  tidak  efektif. Puncak  penerap  peraturan  dipilih  oleh  legislatif (Kapolri)  bahkan  diisi  oleh  politisi  partai  politik (jaksa  agung).  Pemegang  peran  adalah masyarakat,  organisasi,  pemilik  media  yang memiliki  pengaruh  sangat  besar  terhadap  pers. Saat  pemerintah  tidak  dapat  memengaruhi  dan melakukan  intervensi  pers,  para  pemilik mengambil  alih  peran  tersebut  dan  sangat menentukan  apa  yang  diinginkan.  Masyarakat atau organisasi masyarakat dapat menekan pers dengan  aksi-aksi  menekan  sehingga  kebebasan pers terpengaruh.
Selain  ketiga  peran  tersebut,  ada  pula pengaruh  personal  dan  sosial  seperti  tentang kesejahteraan wartawan, kondisi sosial masyarakat  dan  lainnya.  Undang-undang merupakan politik hukum dari pembuat peraturan melalui proses legislasi. Di dalam proses legislasi, produk politik tersebut tidak saja dipengaruhi oleh bentuk  dan  sistem  pemerintahan,  tetapi  juga prosedurnya yaitu, inisiatif pembentukan undang- undang,  pertimbangan  pembentukan  undang- undang, pengaruh undang-undang dan argumentasi (Chidqi, 2020).
Penentuan  politik  hukum  diawali  dengan pengajuan  rancangan  undang-undang  (RUU) yang  bisa  diinisiasi  oleh  pemerintah  maupun
melalui  hak  inisiatif  DPR  sebagai  lembaga pembuat  undang-undang.  Tugas  DPR  menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) membentuk undang- undang,  ayat  (2)  membahas  dan  menyetujui bersama  presiden.  Selain  UUD  1945,  terdapat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang  Undangan,  Pasal  20  ayat (1)  menyebutkan:  Penyusunan  Prolegnas (Program  Legislasi  Nasional)  dilaksanakan  oleh DPR dan pemerintah .
Draf  r ancangan  undang-undang  (RUU) yang  sekarang  menjadi  UU  Nomor  40  Tahun 1999  pada  awalnya  adalah  usulan  pemerintah. Sejak  draf  RUU  masuk  ke  DPR  hingga pembahasan  dan  persetujuan,  undang-undang pers tercepat pembahasannya dibandingkan yang lain.  RUU  mulai  dibahas  pertama  20  Agustus 1999 dan dapat diselesaikan 13 September 1999. Sepuluh  hari  kemudian  (23  September  1999I), RUU  disahkan  menjadi  undang-undang  dan langsung  diundangkan  pada  lembaran  negara nomor 1666 tahun 1999 di hari yang sama. Yunus Yosfiah yang menjabat Menteri Penerangan saat itu  menyebut,  pembahasan  undang-undang  ini tercepat  dengan  waktu  efektif  hanya  10  hari (Dewanpers, 2023).
Pada  dasarnya  semua  pihak  yang  berada di  dalam  maupun  di  luar  struktur  kenegaraan dapat  memprakarsai  pembentukan  sebuah undang-undang  (Asshiddiqie,  2006).  Pemerintah dan  DPR  membahas  RUU yang  telah  masuk  ke dalam Prolegnas. Rapat dengar pendapat umum (RDPU)  dengan  berbagai  pihak,  kunjungan-
kunjungan  dalam  rangka  pembahasan  undang- undang  hingga  studi  banding  ke  luar  negeri merupakan agenda untuk mendapatkan masukan terkait  RUU,  sehingga  setelah  disahkan  menjadi undang-undang efektif bekerja untuk kepentingan rakyat.
Di sisi lain RDPU, kunjungan, studi banding dan  lainnya  juga  dapat  dimanfaatkan  orang- orang,  kelompok  atau  organisasi  tertentu  agar kepentingannya  terakomodir.  Secara  umum, restrukturisasi  politik  hukum  nasional  harus memenuhi  esensi  sebuah  undang-undang,  yaitu dengan mendasarkan pada aspek filosofis, yuridis dan  sosiologis  yang  berlandaskan  Pancasila (Widyawati  et  al.,  2022).  Bahwa  tujuan dibentuknya  undang-undang  adalah  untuk kesejahteraan  umum  seluruh  rakyat  Indonesia (Riskiyono, 2015).
Secara  formal  semua  sepakat  bahwa undang-undang  ada  untuk  kepastian  hukum, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal-hal  yang  seringkali  tidak  terungkap  kepada publik  tetapi  diperjuangkan  anggota  DPR  selaku wakil  rakyat  di  dalam  pembahasan  undang- undang  karena  adanya  kepentingan  kelompok, pribadi  atau  partai  politik  dalam  rangka mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya (Budiardjo, 2003). Berbagai peraturan  undang-undang  yang  dibuat  suatu pemerintahan  pada  dasarnya  adalah  untuk mendukung  kekuasaan  yang  sedang  dijalankan. Moh  Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  undang- undang  sebagai  produk  hukum  hakikatnya
merupakan  adegan  kontestasi  agar  kepentingan dan  aspirasi  semua  kekuatan  politik  dapat terakomodasi sebagai keputusan politik di dalam undang-undang  (MD,  2014).  Tidak  hanya mengakomodir  kepentingan  rakyat,  organisasi dan  kepentingan  lembaga,  tetapi  juga kepentingan kelompok, individu (personal) hingga negara.
Demikian  pula  undang-undang  tentang pers, tidak hanya mengatur soal kebebasan pers tetapi juga melindungi terhadap pers, kepentingan industri,  investasi  hingga  kepentingan  pemodal. Kepentingan-kepentingan tersebut pada akhirnya memengaruhi  substansi  sebuah  undang-undang sejak  perancangan,  pembahasan,  penetapan hingga  implementasinya,  termasuk  diantaranya adalah  undang-undang  pers.  Masuknya  modal asing di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999  tentang  Pers,  bukan  tidak  mungkin  karena intervensi  pengusaha  yang  memengaruhi, meskipun  besarannya  modal  asing  dibatasi hingga 20%, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 1999. Karena ketentuan tersebut  tidak  pernah  ada  sejak  undang-undang pers pertama hingga yang berlaku saat ini.
Pada  saat  undang-undang  Nomor  40 Tahun  1999  Pasal  11  memberi  peluang  investor asing masuk industri pers meskipun hanya 20%, pers  memiliki  daya  tarik.  Pasal  itu  sangat berpengaruh dalam perubahan peta penguasaan perusahaan  pers  di  Indonesia.  Perusahaan- perusahaan  pers  terkonsentrasi  pada  pemilik modal  besar  yang  berimplikasi  pada  pengaruh
kebebasan pers. Pers idealis perlahan surut  dari persaingan  bahkan  mati.  Yang  hidup  dan berkembang sebagian besar pers memiliki modal besar.  Pers  menjadi  bagian  dari  instrumen perusahaan  atau  kepentingan  politik  pemodal (Hutagalung, 2013).
Kemudahan  regulasi  tentang  pers  di Indonesia terutama mengenai kepemilikan media yang  lemah  dan  tidak  tegas  membuat  para pemodal  media  di  Indonesia  dengan  mudah dapat  bersiasat  (Tapsell,  2019).  Hal  ini  menjadi ancaman  terbesar  terhadap  kebebasan  pers bahkan  demokrasi.  Terlebih  adanya  upaya memperbesar  investasi  asing  di  industri  pers melalui  Pasal  87  di  RUU  Cipta  Kerja,  meskipun akhirnya ditolak Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pasal 3 RUU Cipta Kerja yang berbunyi perusahaan pers yang melanggar Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12, dikenai sanksi administratif (Dewanpers,  2023)  karena  Tindakan  tersebut berpotensi  memengaruhi  eksistensi  kebebasan pers di Indonesia, meskipun pada akhirnya pasal tersebut dicabut.
Penolakan  kepemilikan  silang  media  atau cross  ownership perusahaan  pers,  mengarah kepada kepentingan pemodal dengan mengatasnamakan  kebebasan  pers.  Padahal cross  ownership bertujuan  agar  penguasaan lembaga  penyiaran  swasta  tidak  terpusat  pada satu  orang,  satu  badan  hukum  di  suatu  wilayah siaran  atau  antarwilayah  siaran.  Begitu  pula penolakan  terhadap  pelarangan  kepemilikan silang  antara  lembaga  siaran  swasta,  radio,
televisi  maupun  media  cetak  (AB,  2017). Faktanya  sejumlah  lembaga  siaran  swasta, televisi,  radio,  surat  kabar  mengerucut  berada pada satu tangan. Bahkan terjadi pemindahtanganan  frekuensi  yang  demikian mudah. Padahal segala yang menyangkut urusan publik  atau public  domain, di  negara  demokrasi manapun  diatur  sangat  ketat.  Ketika  seseorang atau badan hukum telah diberi spectrum frekuensi radio  atau  televisi,  berarti  telah  diberi kepercayaan  oleh  negara  menyelenggarakan siaran  dalam  kurun  waktu  tertentu  untuk kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  (MKRI, 2012).
Itulah  sebabnya  Denis  McQuail  (1994) menyebutnya  bahwa  pers  bukan  merupakan bisnis biasa karena aktifitasnya tidak terpisahkan baik  secara  ekonomi  maupun  politik  (Alfani, 2017).  Satu  penelitian  mengungkap  bahwa kepemilikan  surat  kabar  dapat  memengaruhi praktik tidak langsung melalui intervensi di ruang redaksi (Ekayanti, & Xiaoming, 2017).
Dapat  digambarkan  bahwa  pers  pasca reformasi  memang  bebas  dari  intervensi  dan kontrol  kekuasaan,  tetapi  cenderung  jatuh  ke dalam  genggaman  para  pemodal  atau  pemilik media.  Sebagai  contoh,  setidaknya  ada  8 konglomerasi media yang belakangan mendominasi  lanskap  media  di  Indonesia. Delapan  Perusahaan  tersebut  adalah,  CT  Corp milik  Chareul  Tanjung,  Global  Mediacom  milik Hary  Tanoesoedibjo,  EMTEK  milik  Eddy Sariaatmadhja,  Visi  Media  Asia  milik  Bakrie
Group,  Media  Group  milik  Surya  Paloh,  Berita Satu  Media  Holding  milik  Keluarga  Riady,  Jawa Pos  milik  Dahlan  Iskan,  dan  Kompas  Gramedia milik  Jakoeb  Oetama  (Adam,  &  Andreas,  2018). Mereka  juga  pemilik  sejumlah  bisnis  lain  di  luar media.
Dengan  demikian,  perusahaan  pers berkelompok mengerucut kepada beberapa orang pengusaha.  Para  pengusaha  itu  tidak  hanya sebagai  pemilik  surat  kabar  atau  stasiun  televisi tetapi  konglomerat  multiplatform  yang  besar (Tapsell,  2019).  Kuasa  para  pemodal  tersebut pada  akhirnya  mengambil  alih  peran  pemerintah yang  selama  ini  dianggap  mengatur,  menekan dan mengintervensi pers.  Bagi para konglomerat perusahaan  pers,  motif  ekonomi  membawa industri  pers  untuk  mendapatkan  laba  sebesar- besarnya.  Para  pemilik  modal  juga  berpotensi menjadikan  lembaga  pers  sebagai  instrumen politik  memperoleh  atau  mempertahankan kekuasaan.  Pers  tidak  dapat  lepas  dari  orientasi politik  para  pemiliknya  terutama  mereka  yang berafiliasi  ke  arah  politik  tertentu  atau  bahkan memimpin  partai  tertentu.  Artinya  saat  ruang intervensi  pemerintah  tertutup  secara  yuridis, para pemilik mengambil alih peran itu tidak hanya mengintervensi  tetapi  menguasai  pers.  Di  dalam teori  bekerjanya  hukum  para  pemilik  hingga kelompok  masyarakat  merupakan  pemegang peran  yang  menentukan  sejauhmana  hukum dapat bekerja di dalam masyarakat.
Konsep  pers  Pancasila  adalah  pers  yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-
nilai  Pancasila.  Sayangnya  konsep  pers Pancasila  menjadi  tidak  popular  karena  telah diselewengkan  di  era  Orde  Baru  (Wonohito, 2006).  Konsep  pers  Pancasila  justru  terstigma sebagai  pers  yang  menekan  kebebasan  pers hingga  membredel  pers  berdasarkan  kekuasaan dengan  legitimasi  undang-undang  Nomor  21 Tahun  1982,  khususnya  Pasal  13  ayat  5,  dan Permenpen  Nomor  01  Tahun  1984.  Padahal landasan  konsep  nilai-nilai  pers  Pancasila  yang mendorong  terbentuknya  undang-undang  pers pertama  sangat  jelas,  tertuang  di  dalam  Tap MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966. Yaitu pers yang bebas  dan  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  mengutamakan  kepentingan rakyat dan negara, mengutamakan pembangunan nasional, moral dan tata susila serta kepribadian bangsa.
Pemikiran  yang  tertuang  di  dalam  konsep nilai-nilai  Pancasila  tersebut,  pada  prinsipnya adalah  pedoman terhadap kebebasan pers yang bertanggung jawab berupa pembatasan- pembatasan  baik  dari  dalam  pers  ( self sensorship )  maupun  dari  luar.  Pembatasan  dari dalam  pers  sendiri  yaitu  adanya  undang-undang dan kode etik jurnalistik. Sedangkan dari luar pers bersumber  pada  kekuasaan  publik  ( public authority )  meliputi  pembatasan  atas  dasar ketertiban  umum,  pembatasan  atas  dasar keamanan  nasional,  pembatasan  untuk  harmoni politik dan sosial, pembatasan untuk menghormati  privasi  dan  pembatasan  berdasar
ketentuan  hukum  (pidana,  perdata,  dan  hukum lainnya) (Eisy, 2015).
Kebebasan  pers  yang  bertanggung  jawab berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  merupakan  hal yang normal sebagaimana kesepakatan bersama bahwa  Pancasila  merupakan  norma  dasar ( grundnorm ),  cita  hukum  ( rechtside e),  dan kerangka  keyakinan (belief  framework) yang bersifat  normatif  dan  konstitutif  (MD,  2011). Konsep  pers  Pancasila  yang  bebas  dan bertanggung  jawab  merupakan  cerminan  nilai- nilai yang berasal dan sesuai dengan cita budaya bangsa, bukan budaya asing atau dari teori pers asing.  Seperti  dikatakan  Ki  Hadjar  Dewantara, sebagai  orang  Indonesia  hendaknya  tetap  orang Indonesia  jangan  berubah  jadi  Belanda.Meniru budaya  orang  lain  atau  kepribadian  pinjaman menjadi  tidak  wajar  dan  tidak  cocok  tindak- tanduknya (Wonohito, 2006).
Penjabaran  nilai-nilai  Pancasila  di  dalam kebebasan  pers  yang  bertanggung  jawab harusnya  tidak  hanya  menjadi  slogan,  jargon, motto  atau  semboyan  seperti  di  era  Orde  Baru, tetapi diimplementasikan di dalam kehidupan dan praktik  pers  sehari-hari  disertai  regulasi  yang jelas  batasannya  dan  tegas  penindakannya. Harus  dicegah  potensi  kembalinya  pengekangan terhadap  pers  dan  monopoli  wacana  oleh kekuasaan.  Begitu  pula  potensi  penguasaan kelompok media oleh orang, kelompok, kekuatan tertentu  atau  seperti  klub  pers  layaknya  kartel informasi yang membatasi persaingan organisasi berita  dengan  membuat  aturan  dan  sanksi  ketat
yang  diperkuat  asosiasi  industri  media  dan kelompok bisnis ( keiretsu ) (Freeman, 2012).
Terdapat  pemahaman bahwa  konsep  pers Pancasila  sama  dengan  konsep  negara  hukum Pancasila  yang  telah  diidentifikasi  dan dirumuskan  tetapi  belum  diimplementasikan  dan dilembagakan  dengan  baik  (Hidayat,  2019). Karena itu perlu disegarkan secara terus menerus seperti  halnya  di  dalam  merumuskan  negara hukum  Pancasila,  yaitu  mengidentifikasi  dan merumuskan  Pers  Pancasila  secara  sistematis, terstruktur  dan  massiv  untuk  melakukan internalisasi  konsep  kebebasan  pers  ke  dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,  utamanya  dalam  pembentukan  Pers Pancasila.  Sistem  pers  yang  bebas  meskipun menjadi  salah  satu  prasyarat  demokrasi,  apabila tanpa  rambu  yang  jelas  mengarah  kepada  pers yang kebablasan (liberal) (Lesmana, 2005).
Penyadaran nilai-nilai Pers Pancasila harus diinternalisasi  dalam  perancangan  maupun pembahasan  undang-undang  oleh  lembaga pembuat  undang-undang  hingga  penerapannya. Di dalam konteks studi ini adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila  sebagai  ruh  masyarakat  Indonesia (BPIP, 2021). Melalui berbagai cara tersebut tidak mudah  bagi  kekuasaan  atau  pemodal  monopoli hingga  mendominasi  pers.  Karena  pers  pada prinsipnya  tidak  hanya  soal  berita  yang  bebas tetapi  juga  pemahaman  luas  tentang  apa  yang terjadi di masyarakat (Balahmar, 2021).
Pers Indonesia  dijamin konstitusi, undang- undang  dan  dibatasi  kode  etik  sehingga  secara yuridis  maupun  etika  profesi  memiliki  regulasi yang  lengkap.  Menginternalisasi  nilai-nilai Pancasila  di  dalam  kebebasan  pers  tidak  berarti mengekang  atau  membatasi  pers.  Tetapi  justru memosisikan  sesuai  keragaman  budaya,  politik, sosial  dan  agama  yang  ada  di    Indonesia, sehingga  bukan  bebas  tanpa  batas  yang mengarah pada konsep pers liberal, tetapi bebas yang  bertanggung  jawab  berdasarkan  nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:
1. Kebebasan  Pers  dalam  Konteks  Ketuhanan
Yang Maha Esa
Sila  pertama  memberi  panduan  bahwa kebebasan pers tidak hanya dipertanggungjawabkan  kepada  manusia tetapi  juga  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa (Tap  MPRS  XXXII/1966).  Tanggung  jawab pers  kepada  manusia,  pada  dasarnya  adalah tanggung  jawab  secara  hukum  (horizontal). Sedangkan  tanggung  jawab  kepada  Tuhan merupakan tanggung jawab tertinggi (vertikal) dari  eksistensi  manusia  beragama  atas kebenaran, termasuk keharusannya menghargai  ciptaan  tuhan.  Tanggung  jawab kepada  Tuhan  termasuk  tidak  merendahkan ciptaannya-Nya  seperti  seperti  penghinaan terhadap  HAM,  suku,  agama,  ras  dan kepercayaan orang lain (Anwar, 2014)
2. Kebebasan Pers dalam Konteks Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Terkait dengan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil  dan  Beradab.  Pers  Pancasila  harus memberitakan  secara  independen,  adil  dan beradab  tanpa  membedakan  golongan  suku, agama,  ras  dan  lainnya  termasuk  pemilik modalnya  harus  diposisikan  sama.  Pers Pancasila  harus  memperjuangkan  keadilan dan  kebenaran  (Pasal  6  huruf  e) mengutamakan  kepentingan  bersama  di  atas kepentingan  individu  maupun  golongan. Kebebasan  individu  dibatasi  oleh  kebebasan individu  lain  dan  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat,  sedangkan  fungsi  pers  yang berlaku  menerapkan  sistem  pers  yang  bebas bertanggungjawab.  Yaitu  sistem  pers  yang bebas  namun  memiliki  batasan  norma  dan aturan  yang  berlaku  di  masyarakat (Arfandianto, & Sumarno, 2015)
3. Kebebasan  Pers  dalam  Konteks  Persatuan Indonesia
Pers  Pancasila  harus  menjadi  pemersatu bangsa sebagaimana Sila Persatuan Indonesia.  Pers  Pancasila  yang  bebas,  tetapi tidak  membuat  berita  bersifat  mengadu domba,  menghasut,  memfitnah,  menghujat, menyerang lawan dan lainnya. Pers Pancasila harus  menyampaikan  informasi  berdasarkan kebenaran fakta.
4. Kebebasan  Pers  dalam  Konteks  Kerakyatan yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Sebagai  salah  satu  tiang  demokrasi,  konsep pers  Pancasila  tidak  dapat  memonopoli
kebenaran.  Pers  adalah  salah  satu  tiang demokrasi  yang  tetap  bisa  salah,  sehingga harus  melayani  hak  jawab  dan  koreksi masyarakat sebagaimana nilai-nilai demokrasi Sila  keempat  Pancasila.  Karena  itu,  Pers Pancasila harus mengedepankan kebersamaan  masyarakat  sebagai  satu bangsa  bersama  dengan  pemerintah.  Pers pada  dasarnya  memiliki  sifat  saling kebergantungan ( symbiose mutualistis )
(Rasid, 2011), dengan rakyat dan pemerintah.
5. Kebebasan  Pers  dalam  Konteks  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Konsep  Pers  Pancasila  dapat  menjadi referensi  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagaimana sila  kelima  Pancasila  (Susilo  et  al.,  2022), terutama  di  dalam  penyampaian  informasi kepada  rakyat.  Artinya  pers  tidak  hanya mengedepankan  kepentingan  pers  sendiri, kelompok  maupun  golongan  sehingga  pers Pancasila memberi andil di dalam mewujudkan  kesejahteraan  untuk  mencapai keadilan rakyat Indonesia.
Lloyd  Somerlad  menyebutkan  bahwa  pers sebagai  institusi  sosial  mempunyai  fungsi  dan sifat yang tergantung pada sistem politik, ekonomi dan  struktur  sosial  di  negara  pers  berada (Rachmadi, 1990). Maknanya adalah bahwa pers akan  selalu  mendapat  pengaruh,  sosial,  politik, kekuasaan  negara  dan  juga  pemilik  modal  (Poti, 2011). Pers Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat  ini  mengalami  hal  tersebut  meskipun
konstitusi  dan  undang-undang  menjamin.  Sistem pers  berubah  bersamaan  dengan  pengaruh perubahan  sistem  politik.  Ketika  pers  telah berubah  dan  cenderung  menjadi  industri,  maka para  pemilik  modal  bagi  pers  memengaruhi  dan cenderung  didominasi  mereka.  Akibatnya  pers yang  seharusnya  menjadi  alat  kontrol  sosial  dan pengawas  ( watchdog )  tidak  efektif.  Begitu  pula pers  yang  seharusnya  independen  cenderung mengikuti kehendak pemilik.
Pers  berkembang  berdasarkan  struktur sosial  politik  Indonesia,  sehingga  pers dipengaruhi bahkan  ditentukan oleh falsafah  dan sistem  politik  negara  dimana  pers  berada (Amrihani,  2021).  Sistem  pers  akan  mengikuti perkembangan sistem sosial politik di mana pers itu  berkembang.  Apabila  suatu  negara  memiliki sistem  politik  yang  otoriter,  maka  pers  tidak mungkin  bebas,  ia  akan  mengikuti  ketentuan yang  digariskan  oleh  kekuasaan.  Jika  suatu negara  sistemnya  liberal,  maka  sistem  persnya akan  bebas  begitupun  dengan  negara  komunis. Pers akan mengikuti sistem komunis sebagaimana  sistem  politik  di  negara  tersebut (Rachmadi,  1990).  Demikian  halnya  Pers Pancasila,  meskipun  kebebasan  pers  dijamin undang-undang di dalam implementasinya selalu mendapat pengaruh (intervensi) maupun tekanan. Di  era  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  tekanan  lebih kuat dilakukan oleh kekuasaan. Sedangkan di era reformasi  ketika  kekuasaan  tidak  memiliki  celah melakukan  intervensi,  tekanan  beralih  kepada
pemilik  atau  pemodal  (pemasang  iklan  dll) (Wiratraman, 2017).
Sistem  pers  yang  berlaku  di  satu  negara tidak  mungkin  meniru  atau  mengadopsi  sistem yang berlaku di negara lain. Apabila hal tersebut terjadi  akan  memicu  timbulnya  masalah  baru karena  tidak  sesuai  dengan  sistem  sosial politiknya.  Dalam  arti  kata  lain  memindahkan sistem  pers  di  satu  lingkungan  masyarakat, bangsa  atau  negara  lain  dipastikan  tidak  tepat (Engkus,  2017).  Pers  pada  umumnya  akan tunduk  pada  sistem  yang  berlaku  dimana  pers hidup  dan  berkembang  bersama  lembaga kemasyarakatan  yang  lain.  Namun  di  negara- negara  berkembang,  termasuk  di  Indonesia, arahnya  tidak  beraturan.  Pada  sistem  politiknya otoriter,  pers  dimungkinkan  dimiliki  oleh  swasta (Indonesia).  Pada  sistem  demokratis,  pers  pun bisa  dikekang  (Singapura  dan  Malaysia) (Achmad, 2014).
Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  pedoman dapat  membatasi  berbagai  pengaruh  di  dalam implementasi  politik  hukum  kebebasan  pers. Meskipun  terdapat  berbagai  faktor  yang memengaruhi  maupun  perubahan  sosial  politik, nilai-nilai  Pancasila  telah  memiliki  panduan  yang jelas  untuk  tidak  terseret  jauh  membawa  pers menjadi  alat  kekuasaan,  alat  pemilik  ataupun kepentingan sempit lainnya.
Dewan  Pers  sejak  tahun  1984  telah mempertegas  konsep  Pers  Pancasila  sebagai jatidirinya,  yaitu  pers  yang  berorientasi,  bersikap dan  bertingkah  laku  berdasarkan  nilai-nilai
Pancasila  dan  UUD  NRI  1945  (Rasid,  2011). Dewan  Pers  memberikan  formulasi  tentang hakikat  Pers  Pancasila,  yaitu  pers  yang  sehat, bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan  informasi  yang  benar,  objektif, aspiratif  dan  melakukan  kontrol  konstruktif. Budayawan  Umar  Kayam  pun  menyebut  bahwa mewujudkan  Pers  Pancasila  merupakan  usaha menemukan sistem yang memuaskan individualisme  dan  kolektivisme  yang  disebut integralisme  tetapi  tidak  menjurus  pada totaliterisme dan liberalisme (Andipate, 2017).
Jika  konsep  negara  hukum  Indonesia dapat  disebut  dengan  konsep  negara  hukum Pancasila  yang  prismatik  (Hidayat,  2019),  yaitu menggabungkan  unsur-unsur  negara  dengan unsur rechsstaat dan  unsur rule  of  law berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan gotong royong dan kerukunan (Purnomosidi, 2012), maka pers Indonesia dapat disebut  dengan  Pers  Pancasila  yang  prismatic, yaitu pers yang dapat menggabungkan lebih dari satu  nilai  sosial  dengan  menginternalisasikan nilai-nilai  Pancasila  tanpa  mengorbankan kebebasan pers yang bertanggung jawab  kepada jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, kepentingan  rakyat  dan  negara,  kelangsungan pembangunan dan tujuan bangsa, moral dan tata susila serta kepribadian bangsa.
Hakekat  dari  pers  Pancasila  adalah  pers yang  berorientasi,  bersikap  dan  bertingkah  laku berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945 (Sidang  Pleno  ke-25  Dewan  Pers  1984  di  Solo).
Sebagai Pers Pancasila, pe harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam bersikap dan bertindak tanpa  harus  selalu  ditunjukkan  secara  eksplisit (Rasid,  2011).  Pers  Pancasila  bebas  dan bertanggung  jawab,  tetapi  bukan  bebas  tanpa batas  yang  mengarah  kepada  liberalisme (Lesmana, 2005).
Istilah Pers Pancasila tertuang di dalam UU Nomor  21  Tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pers,  dimana  dalam penjelasannya  disebutkan  kebebasan  pers adalah kebebasan menyatakan dan menegakkan kebenaran  dan  keadilan  yang  berhubungan  erat dengan keharusan adanya pertanggung jawaban kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  kepentingan rakyat  dan  keselamatan  negara,  kelangsungan dan  penyelesaian  perjuangan  nasional  hingga terwujudnya  ketiga  kerangka  tujuan  perjuangan nasional,  moral  dan  tata  susila  dan pertanggungjawaban kepada kepribadian bangsa.

## C. SIMPULAN
Sistem  dan  kebebasan  pers  selalu didasarkan  kepada  kondisi  sosial  politik  dimana pers  hidup  dan  berkembang.  Politik  hukum kebebasan  pers  di  Indonesia  mengalami dinamika  sejak  kemerdekaan  hingga  saat  ini. Latar  sejarah  dan  ideologi  selalu  memengaruhi sistem pers yang berlaku, sehingga tidak mungkin sistem  pers  di  satu  negara  meniru  sistem  yang berlaku  di  negara  lain.  Agar  sistem  pers  tidak mudah  diintervensi  dan  dipengaruhi  berbagai faktor  sosial  politik,  hendaknya  memiliki  ideologi
yang  menjadi  pedoman.  Karena,  meskipun  pers dilindungi  oleh  konstitusi  dan  undang-undang, pengaruh  sosial  dan  politik  kekuasaan  selalu berupaya  mengintervensi.  Pers  Indonesia  harus kembali  kepada  semangat  awal  tekad  yang tertuang  di  dalam  Tap  MPRS  XXXII/MPRS/1966 sebagai  pemicu  undang-undang  pers  pertama, yaitu  pers  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab kepada  Tuhan,  mengutamakan  kepentingan bangsa,  mengutamakan  moral  dan  susila  serta kepribadian bangsa.
Pers Pancasila pada dasarnya merupakan sistem  pers  yang  memiliki  akar  dan  budaya Indonesia. Pengaruh sosial dan politik kekuasaan di  era  Orde  Baru  telah  membelokkan  arah implementasi  politik  hukum  kebebasan  pers  di Indonesia.  Untuk  mengembalikan  arah  tersebut, diperlukan  ideologi  pers  yang  sesuai  dengan kondisi  sosial,  budaya  dan  sejarah  bangsa sebagai  panduan.  Teori  Prismatik  hukum mengakselerasi  pengaruh-pengaruh  tersebut menuju  satu  kesepakatan  yaitu  pers  yang bertanggung  jawab  berdasarkan  nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Alfani,  H.  (2017).  Dominasi  Kapitalisme  dalam Sistem  Pers  Indonesia  Pasca  Reformasi.
Al'  Adalah ,  Vol.20,  (No.1),  pp.55-70. https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/ala dalah/article/view/91
Amrihani,  H.A.  (2021).  Pers  di  Indonesia,
Malaysia dan Thailand: Sama-sama Bebas tetapi  Berbeda. CARAKA:  Indonesia Journal  of  Communication ,  Vol.2,  (No.2), pp.104–117.
https://doi.org/10.25008/caraka.v2i2.64 Antony, Z. (2022). Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi. University of Bengkulu Law Journal , Vol.7, (No.1), pp.34-44. DOI:10.33369/ubelaj.7.1.
34-44
Anwar,  Shabri  S.  (2014).  Tanggung  Jawab Pendidikan  Dalam  Perspektif  Psikologi Agama. Psympathic: Jurnal Ilmiah
Psikologi ,
Vol.1,(No.1),pp.11–21.
https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.463
Arfandianto., & Sumarno. (2015). Pers Pancasila Kehidupan  Pers  pada  Masa  Orde  Baru (Tahun 1978 – Tahun 1993). AVATARA, e- Journal  Pendidikan  Sejarah ,  Vol. 3, (No.3), pp.555–561.https://ejournal.unesa.ac.id/ index.php/avatara/article/view/12847.
Balahmar,  Ahmad  Riyadh  U.  (2021).  Press Freedom:  Using  the  Role  of  Government and  Reporters  in  the  Development  of Democracy in Indonesia. Journal of Hunan University Natural Sciences , Vol.48 , (No.3), pp122-127.
http://jonuns.com/index.php/jour nal/article/view/555
Balahmar, Ahmad Riyadh Umar., & Abadi, Totok Wahyu.  (2021).  Press  Freedom :  Using Correct Information in Indonesian
Government Bridle.
Academy of
Entrepreneurship  Journal ,  Vol. 27, (No.2), pp.1–11.  http://eprints.umsida.ac.id/9065/1 /9.%20press-freedom-using-correct- information-in-indonesian-government-
bridle.pdf
Chidqi, Achmad L. (2020). Perluasan Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah Ditinjau  dari  Bikameral  yang  Ideal. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol. 4, (No.1), pp. 75-94.https://doi.org/10.24246/alethea. vol4.no1.p75-94.
Ekayanti,  Mala.,  &  Xiaoming,  Hao.  (2017).
Journalism  And  Political  Affiliation  of  The Media:  Influence  of  Ownership  on Indonesian  Newspapers. Sage  Journals ,
Vol.19,(Issue9–10),pp.1-18. https://doi.org/10.1177/1464884917734094
Engkus.  (2017).  Administrasi  Publik  dalam Perpektif Ekologi. JISPO , Vol.7, (No.1), pp. 91-101.https://doi.org/10.15575/jp.v7i1. 1739.
Faisal,  Okta  A.  (2008).  Kajian  Idealitas Penyelesaian  Kasus  Pemberitaan  Pers Melalui  Jalur  Non-Litigasi  Dan  Litigasi (Studi  Politik  Hukum  Uu  Nomor  40  Tahun 1999). Verstek ,Vol.9,(No.1),pp.157–165. https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50002
Fardiyan, Ahmad R. (2014). Rekontemplasi Peran
Dewan  Pers  dan  Independensi  Pers. SOSIOLOGI:  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Ilmu Sosial Dan Budaya , Vol. 16, (No.1), pp. 52–
58.https://doi.org/https://doi.org/10.23960/s osiologi.v16i1.94
Figenschou,  Tine.,  &  Ihlebæk,  Karoline.  (2019).
Challenging  Journalistic  Authority:  Media criticism  in  far-right  alternative  media. Journalism  Studies ,  Vol.20, (No.9), pp.1221–1237  https://doi.org/10.1080/1461 670X.2018.1500868
Freeman,  Laurie  A.  (2012).  Closing  the  Shop:
Information  Cartels  and  Japan‟s  Mass Media. Monumenta  Nipponica ,  Vol.57,
(No.1),pp.129-132.
http://www.jstor.org/stable/30209391
Halwati, Umi., Alfi, Imam., & Arifin, Johar. (2018).
Nasionalisme  di  Tengah  Pluralitas  dan Kebebasan  Pers. KOMUNIKA:  Jurnal Dakwah  dan  Komunikasi ,  Vol.12,  (No.2), pp.329-354.https://doi.org/10.24090/komu nika.v12i2.1684
Hutagalung,  I.  (2013).  Dinamika  Sistem  Pers  di Indonesia. INTERAKSI:  Jurnal  Ilmu Komunikasi ,  Vol.2 , (No.2),  pp.53–60. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/interak si/article/view/6588
Jalil, A. (2021). Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering  Terlupakan). Administrative  Law  & Governance  Journal ,  Vol.4, (No.2), pp.2621–2781.
https://doi.org/10.14710/alj.v4i2.313 - 325
Karman.  (2016).  Monopoli  Kepemilikan  Media  & Lenyapnya  Hak  Publik. Masyarakat Telematika  Dan  Informasi ,  Vol.5 , (No.1), pp.69–84.https://garuda.kemdikbud.go.id/ documents/detail/756675
Lesmana, T. (2005). Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif  Konflik,  antara  Kebebasan  dan Tertib  Sosial. Jurnal  Ilmu  Komunikasi , Vol.2 , (No.1),pp.1-13.
DOI:10.24002/jik.v2i1.249 Octora,  R.  (2018).  Konstruksi  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Kebebasan  Pers  Dalam Ius  Constituendum  Indonesia. Arena Hukum, Vol.11,(No.3),pp.500-519.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.20
18.01003.5
Poti,  J.  (2011).  Demokratisasi  Media  Massa dalam  Prinsip  Kebebasan. Jurnal  Ilmu Politik  Dan  Ilmu  Pemerintahan ,  Vol.1 ,
(No.1),pp.17–29.https://fisip.umrah.ac.id/ wp-content/uploads/2012/03/JURNAL- ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI- last.23-35.pdf
Windyaningrum,  Rachmawati.,  &  Wiriaatmaja,
Tazsa  Nirmala.  (2019).  Pengaplikasian Teori  Pers  Pancasila  Dalam  Televisi Nasional  Berita  Di  Indonesia. ArtComm  – Jurnal  Komunikasi  dan  Desain ,  Vol.02,
(No.01).pp.55-70.
https://jurnalunibi.unibi.ac.id/ojs/index.php/ ArtComm/article/view/162/139.
Rasid, A. (2011). Pola Interaksi Pers, Pemerintah dan Masyarakat dalam Membentuk Sistem
Pers Pancasila: Suatu Analisis
Retrospektif. Sosiohumaniora ,  Vol.13, (No.2),pp.189-210.DOI:10.24198/sosio humaniora.v13i2.5516
Riskiyono,  J.  (2015).  Public  Participation  in  the
Formation  of  Legislation  to  Achieve Prosperity. Aspirasi , Vol.6, (No.2), pp.159–
176. https:// jurnal.dpr.go.id/index/aspirasi
Ritonga, R. (2021). Rontoknya Independensi Pers Cetak  dan  Online  di  Kota  Medan. Jurnal Kajian Komunikasi , Vol.9, (No.1), pp.26-39. https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.32634
Rubba, Ruth Medeleine., & Liana, Corry. (2020).
Kedaulatan  Rakyat  Tahun  1974  –  1994.
Avatara ,Vol.9,(No.1),pp.1-7.
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avata ra/article/view/34729
Roisah,  K.  (2012).  Prismatika  Hukum  Sebagai Dasar  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia Berdasarkan  Pancasila  (Kajian  Terhadap Hukum  Kekayaan  Intelektual). Masalah- Masalah  Hukum ,  Vol.41,  (No.4),  pp.622– 630.DOI:10.14710/mmh.41.4.2012.622- 630
Saptohadi,  S.  (2011).  Pasang  Surut  Kebebasan Pers di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum,
Vol.11,(No.1),pp.127-138.http://dx.doi.org/ 10.20884/1.jdh.2011.11.1.85
Siregar,  A.  (2000).  Media  Pers  dan  Negara: Keluar  dari  Hegemoni. Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik , Vol.4, (No.2), pp.171–196. https://doi.org/10.22146/jsp.11119
AB,  Subhan.  (2017).  Peran  Stasiun  Televisi dalam Pengembangan Demokrasi,
Ekonomi dan Politik di Indonesia. JURNAL
SIMBOLIKA:  Research  and  Learning  in Communication  Study  (E-Journal) ,  Vol.3,
(No.2),pp.97–105.
DOI:10.31289/simbollika.v3i2.1455
Susanto,  Eko  H.  (2013).  Media  Massa,
Pemerintah  dan  Pemilik  Modal .  Jurnal
APSIKOM, Vol.1,(No.6),pp.477-484. http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v1i6.53
DN,  Susilastuti.  (2000).  Kebebasan  Pers  Pasca Orde  Baru. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik ,Vol.4,(No.2),pp.221–241. https://doi.org/10.22146/jsp.11121.
Susilo, Joko., Junaedi, Muhammad., Tirtoni, Feri.,
Sarika,  Septi  Budi.,  Astuti,  Cindi Cahyaning.,  &  Fediyanto,  Niko.  (2022). Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia  Pada  Cerita  Rakyat  Dari  Desa-
Desa  Di  Sidoarjo. Lingua  Franca:  Jurnal
Bahasa,  Sastra,  Dan  Pengajarannya , Vol.6,(No,1),pp.33–39.
https://doi.org/https://doi.org/10.30651/lf.v6i 1.11946
Triwardani,  R.  (2010).  Pembreidelan  Pers  di
Indonesia  dalam  Perspektif  Politik  Media.
Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,  Vol.7,  (No.2).
DOI:10.24002/jik.v7i2.191
Triyono,  Didit  A.  (2013).  The  Four  Press  Media
Theories:  Authoritarianism  Media  Theory,
Libertarianism  Media  Theory,  Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian  Media  Theory. Ragam  Jurnal Pengembangan Humaniora , Vol.13, (No.3), pp.194–201.https://jurnal.polines.ac.id/ index.php/ragam/article/view/483
Widyawati,  Anis.,  Pujiyono.,  Rochaeti,  Nur.,
Ompoy, Genjie., & Muhammad Zaki, Nurul
Natasha Binti. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of  Criminal  Sanctions. Lex  Scientia  Law Review ,Vol.6,(No.2),pp.327–358. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131 Wonohito, Soemadi M. (2006). Kekerasan dalam Media  Massa  dan  Makna  Pers  Pancasila. Unisia ,  Vol.61,  (No.XXIX),  pp.  331–338. https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61. art8

## DISERTASI
Pastika,  M.  (2019). Pengaturan  Kebebasan  Pers dalam  Penyelenggaraan  Perdagangan Jasa  Pariwisata  Berkelanjutan .  Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

## TESIS
Purnomosidi, A. (2012). Negara Hukum Pancasila (Analisis  terhadap  Undang-Undang  Dasar 1945  Pra  dan  Pasca  Amandemen) .
Program  Magister  Ilmu  Hukum,  Universita Satya Wacana.

## BUKU
Achmad,  Zainal  A.  (2014). Perbandingan  Sistem Pers  dan  Sistem  Pers  Indonesia. Surabaya: Sahaja.
Andipate,  Anwar  A.  (2017). Antitesis  Teori  Pers Pancasila  dan  Tujuh  Teori  Pers. Jakarta:
Pustaka Indonesia.
Asshiddiqie,  J.  (2006). Perkembangan  Dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi . Jakarta: Sinar Grafika.
Batubara,  Sabam  L.  (2007). Menegakkan Kemerdekaan  Pers  -  Kumpulan  Makalah 1999-2007. Jakarta: Dewan Pers.
Chambliss,  William.,  &  Seidman,  Robert.  (1971).
Law,  Order  and  Power. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
Budiardjo,  M.  (2003). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .
Jakarta: Gramedia pustaka utama.
Hailin,  Daniel  C.,  &  Mancini,  Paolo.  (2004). Comparing  Media  Systems;  Three  Models of  Media  and  Politics .  Cambridge:
Cambridge University Press.
Hill,  David  T.  (2011). Pers  di  Masa  Orde  Baru .
Jakarta:Lembaga Studi Pers dan
Pembangunan.
Manan, B. (2014). Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum . Jakarta: Dewan Pers.
McQuail,  Daniel.  (1994). Teori  Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
MD, Moh M. (2011). Membangun Politik Hukum, Menegakkan  Konstitusi  2nd  Ed.  Jakarta: Rajawali Press.
MD,  Moh  M.  (2014).  Politik  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Parahita,  Gilang  D.,  &  Ahmad,  Nyarwi.  (2020). Handbook  of  Research  on  Combating
Threats  to  Media  Freedom  and  Journalist
Safety. USA: IGI Global.
Rachmadi, F. (1990). Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara . Jakarta: Gramedia.
Siebert,  Fred  S.,  Peterson,  Theodore.,  & Schramm,  Wilbur.  (1986). Empat  Teori Pers .  (alih  bahasa:  Putu  Laxman  sanjaya Pendit). Jakarta: Intermasa.
Sadono,  B.  (1993). Penyelesaian  Delik  Pers
Secara Politis . Jakarta: Sinar Harapan.
SK, Ishadi., & Hartadi, Valen. (2014). Media  dan Kekuasaan  :  Televisi  di  Hari-Hari  Terakhir Presiden Soeharto . Jakarta: Buku Kompas Smith,  Edward  C.  (1986). Pembredelan  Pers  di Indonesia . Jakarta: Grafiti Pres.
Subiakto,  Henry.,  &  Ida,  Rachmah.  (2014). Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi
(2nd ed). Jakarta: Kencana.
Suparwoto.  (2018). Government  Public  Relation,
Perkembangan  dan  Praktik  di  Indonesia .
Jakarta: Kencana.
Tapsell,  R.  (2019). Kuasa  Media  di  Indonesia  : Kaum  Oligarki,  Warga,  dan  Revolusi Digital . Tangerang: Marjin Kiri.
Wiratraman,  Herlambang  P.  (2017).  Politik
Berlusconian  dan  Kebebasan  Pers  di Indonesia:  Studi  Sosio-Legal.  In  R  Siti Zuhro,  &  Zainuddin  Maliki  (eds).
Membangun  Negeri  Memihaki  Bangsa Sendiri:  Buku  1 .  (pp.411-425).  Surabaya:
Hikmah Press.

## SUMBER ONLINE
Adam,  Aulia.,  &  Andreas,  Damianus.    (2018,
Februari  9).  8  Konglomerat  Media  di Indonesia  via  Jalur  Media  TV  &  Cetak.
Retrieved from https://tirto.id/8- konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur- media-tv-cetak-cEv7
BPIP.  (2021).  Pancasila  Menjadi  Ruh  dan Kebutuhan  Berbangsa  dan  Bernegara.
Retrieved  from  https://bpip.go.id/berita/ 1035/1141/pancasila-menjadi-ruh-dan-
kebutuhan-berbangsa-dan-bernegara.html
Hidayat,  A.  (2019). Negara  Hukum  Berwatak
Pancasila.
Retrieved
from https://pusdik.mkri.id/materi/materi_98_Neg
ara%20Hukum%20Berwatak%20Pancasila .pdf
Dewanpers.  (2023).  FAQ  (Frequently  Asked Questions). Retrieved from https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10 Eisy, M. R. E. (2015). Dasar-Dasar Kemerdekaan dan  Pembatasan  Kemerdekaan  Pers .
Retrieved  from  https://dewanpers.or.id/ publikasi/opini_detail/153/DASAR- DASAR_KEMERDEKAAN_DAN_PEMBAT ASAN_KEMERDEKAAN_PERS
Kominfo.  (2017). Media  Arus  Utama  Melawan
Hoax . Retrived from https://www.
kominfo.go.id/content/detail/9222/media-
arus-utama-melawan- hoax/0/sorotan_media
Luwarso,  L.  (2008).  Penerapan  Undang-Undang Pers.  Retrieved  from  https://dewanpers.
or.id/publikasi/opini_detail/36/Penerapan_U U_Pers
MKRI.  (2012). PUTUSAN  Nomor  78/PUU- IX/2011 . Retrieved from https://www.mkri.id /index.php?page=download.Putusan&id=1
177
Setiawan,  Asep.  (2020).  Media  Online  Perlu
Berbenah Diri. Retrieved from https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_deta il/173/Media_Online_Perlu_Berbenah_Diri