## NILAI-NILAI GENDER DALAM PERSPEKTIF HISTORI PEWARISAN DARI ERA PRA ISLAM HINGGA ERA ISLAM
Muhammad Juni Beddu STAI Ibnu Sina Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Jhuni_Cairo@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to explore gender values in the perspective of inheritance history which is focused on pre-Islamic era to the Islamic era. The method used is the library research method. The results of the study show that the pre-Islamic inheritance system was very gender biased. Boys and girls who are immature and mature women are not entitled to inheritance. There is even a suggestion that a widow left behind by her husband can be inherited to the son. On the contrary, in the Islamic era, the gender bias in imheritance began to be eliminated. Women are entitled to inheritance, even when they are still in the womb of the mother. This is confirmed in al-Quran, surah an-Nisa verse 7. In line with time, the problem of comtemporaneous fiqh emerged in terms of inheritance with a gender perspective.
Keywords: Value; Gender; Inheritance History
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendalami nilai-nilai gender dalam perspektif  histori pewarisan  yang  difokuskan  pada  era  pra  Islam  hingga  era  Islam.  Metode  yang  di gunakan dalam kaijian ini yaitu methode library reseach . Sebagai kontribusinya adalah memberikan informasi tentang  sistem pewarisan era pra Islam, dimana anak laki-laki yang  belum  dewasa  dan  anak  perempuan  dan  kaum  perempuan  tidak  berhak mendapat  warisan  dari  harta  peninggalan.  Mirisnya  lagi,  di  era  pra  Islam  orang beranggapan,  bahwa  janda  dari  orang  yang  meninggal  juga  dipandang  warisan  yang boleh  berpindah  tangan  dari  si  ayah  kepada  anaknya.  Setelah  datang  era  Islam ketetapan  hukumnya  berbeda,  pihak  perempuan  berhak  mendapatkan  warisan, bahkan  sejak  masih  dalam  kandungan,  sebagaimana  di  tegaskan  dalam  surah  An Nisaa ayat 7, tanpa melihat gender. Sejalan dengan waktu maka bermunculan masalah fiqh kontemporer  terutama  dalam  hal  warisan  tanpa  melihat  gender  karena  sudah menjadi ketetapan Allah SWT dalam  Al Quran, termasuk kadar bagian-bagiannya.
Kata Kunci : Nilai; Gender; Histori Pewarisan

## PENDAHULUAN
Pewarisan  adalah  salah  satu  cabang  ilmu  syar’i  yang  sangatlah  urgen  untuk dikaji, baik dari historinya maupun kontensnya, sebab ilmu ini telah di tegaskan oleh Rasulullah merupakan separuh dari ilmu keseluruhan. Walaupun demikian, terkadang bagi sebagian orang, tentang pewarisan ini yang paling cepat ditinggalkan, diabaikan, bahkan disepelekan. Akibatnya memunculkan berbagai fenomena dalam masyarakat yang menimbulkan kesenjangan, baik antara anak dengan ayah, anak dengan ibu atau
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-Issn: 2407-1587 Vol. 18, No. 1, 2019, Hal. 52-66
antar  sesama  anak,  dan  lainnya.  Dalam  Al  Quran  Allah  SWT  telah  menegaskan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al Fajr ayat 19 :

## ( اًّمَل لاْكَأ  َثا َرُّتلا َنوُلُكْأَت َو ٩١ )
Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil) (Qs Al Fajr :19)
Ayat  di  atas  menegaskan  bahwa  adanya  perintah  Allah  untuk  berhati-hati terkait  harta  warisan  untuk  tidak  mengambilnya  dengan  tidak  benar  dengan  bentuk apapun.  Dengan  mendalami  kajian  pewarisan  ini,  kita  bisa  menambah  pertahanan diri,  keluarga  bahkan  masyarakat  luas,  untuk  tidak  mengambil  harta  warisan  secara bathil, sebagaimana yang telah diatur dalam Islam.
Sekilas,  pembagian  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  disebutkan dalam Al quran, dalam perspektif gender terkesan tidak adil. Apalagi jika dikaji secara historis konsep pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan sejak zaman pra  Islam.  Hal  ini  sejalan  dengan  perlakuan  masyarakat  pra  Islam  terhadap perempuan yang sangat berbeda dengan perlakuan mereka terhadap laki-laki.  Status seorang  perempuan  dalam  konteks  sosial  masyarakat  pra  Islam  menempati  posisi yang  sangat  rendah  dibanding  dengan  status  seorang  laki-laki.  Status  seorang perempuan yang melahirkan seorang anak, hanyalah  untuk tuannya, yaitu suaminya (Wahiduddin Khan, 414 H/ 1994 M). Pada undang-undang Rumani dijelaskan bahwa perempuan dipandang layaknya seorang bayi (anak kecil), ataupun seorang yang gila atau  seseorang  yang  tidak  mempunyai  kecakapan  untuk  bertindak  (Mutawalli Sya’rawi, t.t.).
Oleh  karena  itu,  konsep  gender,  yang  diartikan  sebagai  suatu  konsep  yang berupaya  membuat  perbedaan  dalam  hal  peran,  prilaku,  dan  mentalitas,  dan karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang  dalam masyarakat  (Umar,  1999),  sangat  penting  diperhatikan  dalam  memahami  masalah pewarisan. Gender bukanlah perbedaan seksual antara laki-laki dan perempuan, tetapi gender  adalah  pembedaan  laki-laki  dan  perempuan  dilihat  dari  konstruksi  sosial budaya  (Showalter,  1989).    Gender  bisa  juga  dijadikan  sebagai  konsep  analisis  yang dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  sesuatu  (Umar,  1999). Lebih  tegas  lagi disebutkan  dalam  Women’s  Studies  Encyclopedia,  sebagaimana  dikutip  oleh  Sofia
(2018) bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran,  perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Sofia, 2018).
Untuk  memahami  konsep  gender,  maka  harus  dapat  dibedakan  antara  kata gender  dengan  seks  (jenis  kelamin).  Pengertian  seks  (jenis  kelamin)  merupakan pembagian  dua  jenis  kelamin  (penyifatan)  manusia  yang  ditentukan  secara  biologis yang  melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu,  dan  tidak  dapat  berubah  dan  merupakan ketentuan  biologis  atau  sering  dikatakan  sebagai  kodrat  (kehendak  Tuhan)  (Sofia, 2018). Oakley (1972) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan  pada  manusia  yang  dibangun  oleh  kebudayaan  manusia.  Analisis  gender dapat  menemukan  akar  permasalahan  yang  melatarbelakangi  masalah  kesenjangan gender  dan  sekaligus  dapat  menemukan  solusi  yang  tepat  sasaran  sesuai  dengan tingkat permasalahannya.
Berdasarkan hal-hal di atas, sangat penting untuk mengkaji masalah pembagian warisan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  yang  terkesan  tidak  adil  gender,  dalam perspektif historis. Permasalahan gender tidaklah bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, bahkan Allah SWT menciptakan jenis khuntsaa (jenis  kelamin  ganda),  yang  kesemuanya  itu  dalam  konsep  pewarisan  Islam  tetap mempunyai hak yang wajar, yang berbeda halnya dengan era sebelumnya.

## METODE
Objek kajian ini adalah nilai-nilai dari pewarisan pada era pra Islam hingga era Islam sehingga dapat diketahui penetapan Islam dalam pewarisan terutama dalam hak perempuan dan anak-anak, yang termasuk di dalamnya para janda dalam penerimaan harta warisan.
Kajian  ini  berbentuk  kualitatif  yang  melibatkan  kajian  kepustakaan,  dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kandungan permasalahan, dengan menelaah artikel, buku dan  lain-lain. Untuk memperkuat analisis, dilakukan wawancara  dengan  beberapa  orang  terkait  permasalahan  yang  dibicarakan.  Untuk memperoleh  kajian  mendalam  tentang  pewarisan  era  pra  Islam  hingga  era  Islam dilakukan  analisis deskriptif yang sesuai dengan objek kajiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nilai-nilai Warisan dalam Sejarah Pra Islam
Keadaan  seorang  perempuan  sebelum  kedatangan  masa  Islam,  kita  dapat melihat  qanun  atau  undang-undang  Yunani,  bahwa  seorang  perempuan  layaknya seorang  milik  (barang)  dari  walinya.  Dalam  pandangan  orang  Yunani  perempuan sebelum  menikah  merupakan  milik  dari  ayahnya  dan  saudaranya.  Jika  perempuan telah  menikah,  dalam  hukum  orang  Yunani  kemilikannya  berpindah  dari  tangan sebelumnya  ke  suaminya.  Perempuan  pada  kalangan  orang  Yunani  tidak  punya hak independensi, baik sebelum menikah ataupun sebelum menikah termasuk dalam hal pewarisan.
Ketidakberpihakan  hukum  pewarisan  terhadap  perempuan  juga  dapat  dilihat pada undang-undang yang berlaku di kalangan orang Romawi. Pada undang-undang Rumani  dijelaskan bahwa  perempuan  dipandang  layaknya  seorang  bayi  (anak  kecil), ataupun  seorang  yang  gila  atau  seseorang  yang  tidak  mempunyai  kecakapan  untuk bertindak.  Perempuan  pada  undang-undangnya  digambarkan  tetap  di  bawah pantauan  walinya  semata  baik  ayahnya  ataupun  suaminya  (Mutawalli  Sya’rawi,  t.t.). Demikian juga filsafat orang Persia bahwa mereka beranggapan lebih afdhal  seorang laki-laki  menikahi  ibunya,  atau  anak  perempuanya  ataupun  saudaranya  (Al  Bouty, 1398 H-1987M).
Wahiduddin  Khan  dalam  bukunya  “Al  Mar’atul  baina  Syariatil  Islami  Wal Hadhararatil  Gharbiyah”  menulis  bahwa  bahwa  status  seorang  peempuan  dalam konteks sosial masyarakat dulu ( qadim ), dimana mereka menempati posisi atau status yang  sangat  rendah  dibanding  dengan  status  seorang  laki-laki,  bahkan  beliau memandang    bahwa  status  seorang  perempuan  yang  melahirkan  seorang  anak, hanyalah  untuk tuannya yaitu suaminya (Wahiduddin Khan, 1414 H/ 1994 M).
Ketidakberpihakan  hukum  pewarisan  terhadap  perempuan  juga  dapat  dilihat dari sejarah orang Arab yang disebut dengan orang-orang Arab Jahiliyah. Orang Arab jahiliah adalah salah satu bangsa yang gemar mengembara, beternak, berdagang dan senang  berperang.  Kehidupan  mereka  banyak  bergantung  kepada  hasil  rampasan perang dari bangsa-bangsa atau suku-suku yang telah mereka taklukkan selain budaya mereka yang gemar berdagang. Di antara yang mereka perdagangkan adalah rempah-
rempah, dan lain-lain hingga ke negeri Syam. Hal ini dapat dilihat dari surah Quraisy ayat 1-2 :
فلايلإ شْي َرُق ( ٩ ْم ه فلاي إ َةَلْح  ر ءاَتِّ شلا فْيَّصلا َو ( ٢ )
Karena  kebiasaan  orang-orang  Quraisy,(yaitu)  kebiasaan  mereka  bepergian  pada  musim  dingin dan musim panas (Qs Qurays: 1-2)
Ayat di atas dapat dipahami bahwa orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada  musim  dingin.  dalam  perjalanan  itu  mereka  mendapat  jaminan  keamanan  dari penguasa-penguasa  dari  negeri-negeri  yang  dilaluinya.  ini  adalah  suatu  nikmat  yang Amat  besar  dari  Tuhan  mereka.  oleh  karena  itu  sewajarnyalah  mereka  menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.
Dalam  hal  pembagian  harta  warisan  mereka  berpegang  teguh  kepada  adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Menurut ketentuan yang telah berlaku,  bahwa anak  yang  belum  dewasa  dan  anak  perempuan  atau  kaum  perempuan  tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia . Tidak hanya itu, mereka  beranggapan  bahwa  janda  dari  orang  yang  meninggal,  dianggap  sebagai warisan  dan  boleh  berpindah  tangan  dari  si  ayah  kepada  anaknya  atau  ke  yang lainnya.  Secara  garis  besar,    yang  menjadi  sebab  pusaka  mempusakai  pada  masa Jahiliyyah  ada  tiga  macam,  di  antaranya: Adanya  pertalian  kerabat  ( ةبارقلا ). Pertalian kekerabatan  belum  dianggap  memadai  untuk  mendapat  warisan  dan  yang  paling penting  adalah  adalah  gender  laki-laki  (yang  dewasa)    karena  kuat  jasmani  untuk berperang atau membela dan mempertahankan keluarga maupun kabilah (suku) dari serangan  pihak  lain,  gender  perempuan  tidaklah  dianggap  dalam  pewarisan,  karena tidak  sekuat  dengan  laki-laki  untuk  melindungi,  mengayomi,  dan  mempertahankan baik keluarga ataupun kabilah.
Dengan demikian, para ahli waris pada zaman Jahiliyyah dari golongan kerabat terdiri  dari  anak  laki-laki,  saudara  laki-laki,  paman,  anak  laki-laki  paman  (Lajnah Jamiatul Azhar, 2015). Dalam pembagian  warisan (harta pusaka), mereka menganut sisetm yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.Anak-anak kecil dan perempuan Arab Jahiliyah tidak berhak memperoleh harta warisan. Ironisnya lagi, di antara mereka ada yang beranggapan bahwa janda perempuan dari seseorang yang meninggal, dapat di wariskan kepada ahli waris suaminya (M. Bakry, 2015).

## NILAI-NILAI PEWARISAN PADA ERA ISLAM .
Adanya beberapa nilai terkait aturan pewarisan pada era pra Islam sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya yang tidak berpihak pada perempuan, anak-anak dan  lainnya,  datangnya  Islam,  di  eranya  aturan-aturan  itu  telah  dibatalkan  dengan adanya beberapa penjelasan baik melalui Al Quran maupun melalui Hadis. Di antara aturan  yang  dijelaskan  dalam  Islam  menegaskan  bahwa  perempuan  dan  anak  kecil mengambil haknya(Mutawalli Sya’rawi), sebagaimana dalam surah An Nisaa ayat 7.
لاَج ِّ رل ل بي  صَن اَّم  م َك َرَت ناَد لا َوْلا َنوُب َرْقلأا َو ءاَسِّ نل ل َو بي  صَن اَّم م َك َرَت ناَد لا َوْلا َنوُب َرْقلأا َو اَّم  م َّلَق م ُُْن ْوَأ َرُثَك اًبي  صَن اًضو ُرْفَم ( ٧ )
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ( Qs An Nisaa: 7).
Demikian  Firman  Allah  SWT    dalam  Al-Quran  Surat  An  Nisaa:  11.  Allah  juga menegaskan hak anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut :,
ُُمُكي ِصوُي ُ ُُهَّللا ُ يِف ُ ُْمُكِدلا ْوَأ ُ ُِرَكَّذلِل ُ ُُلْث ِم ُ ُ ِظَح ُ ُِنْيَيَثْنلأا ُُ ( 11 )
Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu.  Yaitu  : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ( Qs An Nisaa: 11).
Selain  itu,  dalam  Islam  juga  ditetapkan  bahwa    orang-orang  yang  mempunyai ikatan  janji  prasetia  dengan  si  mati  berhak  mendapatkan  seperempat  harta peninggalannya. Janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan ijab-qabul dan janji prasetianya. Ucapan (sumpah) yang bisa digunakan, antara lain:
ىنع  لقعتو  كب  بلطاو  يب  بلطاو  كثراو  ىنثرتو  كملس  ىملسو  كبرح  ىبرح  كمده  ىمدهو  كمد  ىمد
كنع لقعاو
Artinya  “ Darahku  darahmu,  pertumpahan  darahku  pertumpahan  darahmu,  kamu  mewarisi hartaku  aku  pun  mewarisi  hartamu,  kamu  dituntut  darahmu  karena  tindakanmu  terhadapku aku  pun  dituntut  darahku  karena  tindakanku  terhadapmu  dan  kamu  di  wajibkan  membayar denda  sebagai  pengganti  nyawaku  akupun  di  wajibkan  membayar  denda  sebagai  pengganti  dari nyawamu ”.
Hak pewarisan juga ditetapkan dalam Islam terhadap anak yang diadopsi oleh seseorang.  Pengangkatan  anak  (adopsi)  dapat  dilihat  dari  dua  sisi  yaitu menggabungkan  seorang  anak  kepadanya  sebagai  anak  secara  shahih,  meskipun  di ketahui bahwa anak tersebut anak orang lain, hingga hak-haknya pun juga lebih jelas. Demikian  juga  adopsi  yaitu  menjadikan  seseorang  yang  bukan  anaknya  seperti anaknya  sendiri  dalam  urusan  pengawasan  dan  pendidikan,  tanpa  mengikutkan nasabnya dan tidak seperti anak, yang terakhir ini merupakan suatu perbuatan yang terhormat  dan  kebaikan  seperti  menjaga  atau  mengurus  anak  takut  hilang  karena orang  tuanya  telah  wafat,  atau  karena  kedua  orang  tuanya  tiada  ataupun  karena kafakiran,  hal  ini  tidaklah  terlarang  secara  syari’at,  bahkan  hukumnya  mandub (sunnah), karena bagian dari bab rahmah dan saling membantu.
Adopsi  yang  pertama  di  atas  merupakan  adat  kebiasaan  yang  berlaku  dalam masyarakat  Arab  Jahiliyah,  walaupun  anak  tersebut  jelas  mempunyai  orang  tua sendiri.  Anak  yang  diangkat  mempunyai  hak-hak  yang  sama  dengan  hak-hak  anak kandung, baik dari  nasab maupun warisan (Athiyyah Shaqr, 2002). Pada suatu hari di masa Rasulullah Saw pernah terjadi ketika Zaid bin Haritsah di culik dari keluarganya, lalu di jual sebagai budak. Kemudian  iadibeli oleh Hakim bin Huzam. Lalu ia diambil oleh Sayyidatina Khadijah Ra, dan menghibahkannya kepada Muhammad Rasulullah Saw. Maka Zaid bin Haritsah menjadi hamba sahaya Rasulullah Saw. Ketika keluarga Zaid mengetahui anaknya berada di Mekkah, lalu ketemu bersama dengan Rasulullah Saw, Rasulullah tidak serta merta memberikan anak itu kepada keluarganya tapi ia di beri  pilihan  “ikut  keluarga  atau  tetap  bersama  Rasulullah”.  Ternyata  Zaid  tetap memilih  untuk  bersama  Rasulullah  saw,  sehingga  Rasulullah  memuliakan  Zaid sehingga ia memberi nama dengan nasab sesuai yang berkembang pada bangsa Arab yaitu  Zaid  bin  Muhammad,  dan  terjadilah  tabnnahu  (mengangkat  anak)  ( . Mutawalli Sya’rawi,  t.t.).  Terkait  kejadian  itu,  Allahpun  membimbing  Rasul,  dengan  melarang menetapkan pada nama Zaid bin Muhammad karena ia bukan anaknya Nabi. Terkait kejadian itu, ayat Al-Quranya adalah:
ْتَم ِّ رُح ْمُكْيَلَع ْمُكُتاَهَّمُأ
ْمُكُتاَنَب َو ْمُكُتا َوَخَأ َو ْمُكُتاَّمَع َو ْمُكُتلااَخ َو ُتاَنَب َو خلأا ُتاَنَب َو تْخلأا ُمُكُتاَهَّمُأ َو ي تلالا ْمُكَنْعَض ْرَأ ْمُكُتا َوَخَأ َو َن م ةَعاَض َّرلا ُتاَهَّمُأ َو ْمُك ئاَس ن ُمُكُب ئاَب َر َو ي تلالا ي ف ْمُك  روُجُح ْن م ُمُك ئاَس ن ي تلالا ْمُتْلَخَد َّن ه ب ْن إَف ْمَل اوُنوُكَت ْمُتْلَخَد َّن ه ب لاَف َحاَنُج ْمُكْيَلَع ُل ئلاَح َو ُمُك ئاَنْبَأ َني ذَّلا ْن م ْمُك بلاْصَأ ْنَأ َو اوُعَمْجَت َنْيَب نْيَتْخلأا لا إ اَم ْدَق َفَلَس َّن إ ََُّللا َناَك ُفَغ ا ًرو اًمي  ح َر ( ٢٢ )
Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu;  anak-anakmu  yang  perempuan;  saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang  perempuan;  anak-anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  laki-laki;  anak-anak perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan;  ibu-ibumu  yang  menyusui  kamu;  saudara perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu  isterimu  (mertua);  anak-anak  isterimu  yang  dalam pemeliharaanmu  dari  isteri  yang  telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur  dengan isterimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  Maka  tidak  berdosa  kamu  mengawininya;  (dan diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu);  dan  menghimpunkan  (dalam perkawinan)  dua  perempuan  yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs An Nisaa 23).
Kalimat “anak kandugnmu“ pada ayat di atas dapat dipahami bahwa kalimat ini yang menunjukkan bahwa terdapat anak bukan dari anak kandung yaitu anak adopsi. Allah SWT bermaksud untuk melarang (mengharamkan) adopsi yang merupakan adat yang sudah  berkembang  di  kalangan  bangsa  Arab  Jahiliyah,  maka  Rasulullah  Saw membatalkannya (Mutawalli Sya’rawi, t.t. ).
Orang  yang  telah  diadopsi  (diangkat  anak)  oleh  si  mati  berhak  mendapatkan harta  peninggalannya  seperti  anak  keturunan  si  mati.  Dalam  segala  hal,  ia  dianggap serta  diperlakukan  sebagai  anak  kandung  dan  dinasabkan  kepada  ayah  angkatnya, bukan  kepada  ayah  kandungnya.  Di  kalangan  jahiliyah  bahwa  sistem  adopsi  ini menjadikan salah satu larangan pernikahan, yaitu di haramkan terhadap anak adopsi menikahi ibu yang mengadopsinya, meskipun ia dalam keadaan muthallaqah (tertalak), sebagaimana diharamkannya anak kandung perempuan yang mengadopsinya (Lajnah Jamiatul Azhar, 2015).
Dengan  turunya    Al  Quran  surat  Al  ahdzab  ayat  4-5  yang  cakupannya pembatalan  anak  angkat,    maka  kita  dapat  pahami  bahwa  anak  angkat    meskipun sudah  dianggap  sebagai  anak  sendiri,  ia  tetap  hukumnya  sebagai  orang  lain,  tidak menjadi mahram dan tidak pula dapat mewarisi, harta orang tua angkat tetap hak ahli warisnya  secara  nasab,  walaupun  ia  ada  peluang  mendapatkan  harta  warisan,  di antaranya melaui wasiat dari orang tua angkatnya (Sulaiman Rasjid, 2014) .
Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat, Rasulullah saw. meminta bantuan penduduk di luar kota Mekkah yang sepaham dan simpatik  terhadap  perjuangannya  dalam  memberantas  kemusyrikan.Adapun  yang menjadi sebab pusaka mempusakai (pewarisan) pada masa awal Islam ada beberapa
macam:Adanya  pertalian  kerabat  ( رقلا ا ةب ),  adanya  pengangkatan  anak  ( ينبتلا ),  adanya Hijrah (dari Mekkah ke Madinah), persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar ( و ةخؤملاةرجهلا ).
Melihat  perkembangan  ini,  dapatlah  di  katakan  bahwa    Islam  telah memerdekakan  perempuan  dan  telah  memberikan  hak-haknya.  Islamlah  yang pertama  membuka  jalan  kepada  perempuan  untuk  mendapatkan  hak-haknya  secara penuh, meskipun  pada masyarakat sosial lainya belum sedemikian rupa (Wahiduddin Khan, 1994).
Setelah aqidah umat Islam bertambah kuat, dan satu sama lain diantara mereka telah  terpupuk  rasa  saling  mencintai,  dan  kecintaan  mereka  kepada  Rasulullah  saw. sudah  sangat  melekat,    yang  menyebabkan  perkembangan  Islam  makin  maju. Pengikut-pengikut bertambah banyak, pemerintahan Islam sudah stabil, maka sebab- sebab  pewarisan  yang  hanya  berdasarkan  gender  laki-laki  yang  dewasa  dan mengenyampingkan  anak-anak  dan  kaum  perempuan,  sebagaimana  yang  dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah telah dibatalkan oleh firman Allah swt :
لاَج ِّ رل ل بي  صَن اَّم  م َك َرَت اَد لا َوْلا ن َنوُب َرْقلأا َو ءاَسِّ نل ل َو بي  صَن اَّم م َك َرَت ناَد لا َوْلا َنوُب َرْقلأا َو اَّم  م َّلَق ُُْن  م ْوَأ َرُثَك اًبي  صَن اًضو ُرْفَم ( ٧ )
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Qs An Nisaa: 7)
Demikian  juga  sebab  pewaris  yang  berdasarkan  janji  prasetia,  Allah  SWT membatalkan odengan  firmanNya  dalam Qs An Nisaa 33 sebagai berikut :
ِّلُك ل َو اَنْلَعَج َي لا َوَم اَّم  م َك َرَت ناَد لا َوْلا َنوُب َرْقلأا َو َني ذَّلا َو ْتَدَقَع ْمُكُناَمْيَأ ْمُهوُتآَف ْمُهَبي  صَن َّن إ ََُّللا َناَك َع ىَل ِّ لُك ءْيَش اًدي هَش ( ٢٢ )
B agi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu  bapak  dan  karib  kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan  mereka,  Maka  berilah  kepada  mereka  bahagiannya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan segala sesuatu. (Qs An Nisa 33).
Pewarisan  yang  berdasarkan  adanya  pengangkatan  anak  (adopsi)  dibatalkan oleh firman Allah:
اَم َلَعَج َُُّللا لُج َر ل ْن  م نْيَبْلَق ي ف ُ ف ْوَج اَم َو َلَعَج ُمُكَجا َو ْزَأ ي ئلالا َنو ُر هاَظُت َّنُهْن  م ْمُك تاَهَّمُأ اَم َو َلَعَج اَي عْدَأ ْمُكَء ْمُكَءاَنْبَأ ْمُك لَذ ْمُكُل ْوَق ْمُك ها َوْفَأ ب َُُّللا َو ُلوُقَي َّقَحْلا َوُه َو ي دْهَي َّسلا َلي ب ( ٤ ) ْمُهوُعْدا ْم ه ئاَبلآ َوُه ُطَسْقَأ َدْن ع َُّللا ْن إَف ْمَل اوُمَلْعَت ْمُهَءاَبآ ْمُكُنا َوْخ إَف ي ف نيِّ دلا ْمُكي لا َوَم َو َسْيَل َو ْمُكْيَلَع حاَنُج اَمي ف ْمُتْأَطْخَأ ُ ب ْن كَل َو اَم ْتَدَّمَعَت ُق ْمُكُبوُل َناَك َو َُُّللا ا ًروُفَغ َر اًمي  ح ( ٥ )
Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam  rongganya;  dan  Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar, itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu  (sendiri)  yang  demikian  itu  hanyalah perkataanmu dimulutmu saja  dan Allah mengatakan yang sebenarnya  dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak  mereka,  Maka  (panggilah  mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- maulamu,.dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  dan  adalah  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang. (Q.S al-Ahzab :4-5)
Dari  uraian  diatas,  dapatlah  dipahami    dalam  aturan  pewarisan  Islam,  bahwa yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa  saja,  melainkan  anak-anak  laki-laki,  anak  perempuan,  semuanya  berhak mendapatkan  haknya  dalam  pewarisan  sesuai  ketentuan  Allah  SWT  yang  sudah  di tentukan dalam Al Qur’an. Dalam pewarisan Islam tidak dikenal adanya janji prasetia sebagaimana  yang  berlaku  di  awal  hijrah  Rasulullah  Saw.  Demikian  juga pengangkatan  anak  (adopsi)  aturan  pewarisan  Ilsam  telah  menghapusnya.Maka dengan  memberlakukan  hukum  Islam  dalam  pewarisan  maka  hukum  adat  atau kebiasaan masa Jahiliyah, di anggap mansukh (terhapus) tidak berlaku lagi.
Dan  telah  menjadi  ketetapan  para  fuqaha  bahwa  laki-laki  dan  perempuan ataupun  seorang  janda  yang  meninggal  suaminya,  mereka  berhak  mendapatkan warisan, bahkan anak yang masih dalam kandungan pun sudah wajib di hitung dan di hargai  secara muqaddarah (apakah  ia  seorang  laki-laki  atau  seorang  perempuan  yang akan  lahir)  (Sulaiman  Rasjid,  2014 ) .  Maksud  masih  dalam  kandungan  pun  tetap  di hargai    dan  di  berik  haknya,  contohnya  seorang  ibu  hamil    mendapatkan  rukhsah untuk berbuka  karena janinya,  demikian anak yang sudah lahir tapi masih menyusui juga di berikan rukhsah untuk berbuka karena anak menyusui  (Umar Hasyim,  1334 H-2013  M),  demikian  dalam  hal  warisan mereka  wajib  mendapatkan    haknya  tanpa membedakan gendernya.
Dalam  Islam,  jika  seseorang  terlahir  dengan  gender  laki-laki  maka  ia mendapatkan  haknya  sebagai  laki-laki,  jika  seseorang  terlahir  dalam  gender perempuan  maka  ia  mendapatkan  haknya  sebagai  gender  perempuan.  Dan  jika seseorang  terlahir  sebagai  gender  ganda,  ia  tetap  mendapatkan  haknya  setelah  jelas jenis  kelamin  yang  paling  dominan  gendernya  setelah  ia  baligh    (Athoillah,  2013). Dalam  Islam,  jika  seorang  khuntsa  dihukumi  sebagai  laki-laki,  maka  ia  akan mendapatkan  haknya  sebagai  hak  waris  laki-laki,  dan  jika  ia  di  hukumi  sebagai perempuan  maka  ia  mendapatkan  hak  waris  perempuan.  Yang  sulit  ketetapan hukumnya  dalam  warisan  adalah  jika  alat  kelaminnya  belum  bisa  diputuskan,  maka ada hitungan waris tersendiri (Saifuddin, 2016).
Dari  paparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  di  antara  sebab-sebab  yang ditetapkan oleh Fuqaha untuk mendapatkan warisan yaitu :
: ةيبحرلا بحاص لوقي ثيراوملا بابسأ ىف ةثارولا ُــــــبر ديفي ِّلك                ةثلاث ىرولا ثاريملا بابسأ ببس ثراوملل نهدعب ام                بــــــــــــــسنو ءلاوو حاكن
Dari  kitab  Matan  Rahbiyah  di  atas  dapat  di  pahami  bahwa  sebab  mendapatkan warisan  dapat  dikelompokkan  mejadi  3,  akan  tetapi  penulis  menyusunya  sesuai dengan porsi kekuatan warisan tersebut,  di antaranya:
Ahli Waris karena Hubungan Keturunan ( بسنلا ) atau Kekerabatan ( ةبارقلا )
Ahli  waris  yang  pertalian  kekerabatannya  kepada  muwaris  berdasarkan hubungan darah. Yaitu hubungan nasab yang memunculkan antara pewaris dan ahli waris, salah satu sebab yang paling kuat dalam waris. Ahli waris nasabiyah ini terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, seluruhnya 25 orang. Dari Ahli waris nasabiyah tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah  sebagai berikut: (1) Furu al-waris , yaitu  ahli  waris  anak  keturunan  si  mati, atau  tersebut  kelompok  cabang  ( al-bunuwwah ).  Kelompok  inilah  yang  terdekat,  dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris  kelompok  ini  adalah: anak perempuan,  cucu   perempuan  garis  laki-laki,  anak  laki-laki  dan  cucu  laki-laki  garis laki-laki.  (2) Ushul  al-waris, yaitu  ahli  waris  leluhur  si  mati.  Kedudukannya  berada setelah  kelompok furu’al-waris .  Mereka  adalah:  bapak,  ibu  kakek  garis  bapak,  kakek garis  ibu,  nenek  garis  ibu  dan  nenek  garis  bapak.  (3) Al-Hawasy ,   yaitu   ahli   waris
kelompok saudara termasuk di dalamnya paman dan keturunannya seluruhnya   ada 12   orang,  yaitu:  saudara  perempuan  se-kandung,  saudara  perempuan  se-ayah, saudara  perempuan  seibu,  saudara  laki-laki  se-kandung,  saudara  laki-laki  se-ayah, saudara  laki-laki  seibu,  anak  saudara  laki-laki  se-kandung,  maka  saudara  laki-laki  se- ayah, paman se-kandung, paman se-ayah, anak paman se-kandung dan anak paman se-ayah.
Dari  konsep  nasab  yang  ada  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa  Islam mendudukan semua nasab baik yang dari  Ushul waris, furu’waris dan hawasy tanpa ada perbedaan gender. Demikian juga  Islam telah mendudukkan semua posisi semua anak baik yang dewasa atau bahkan yang masih dalam kandungan, kaum perempuan, bersamaan dengan orang tua pewaris sebagai status ahli waris (Faqih, 2017).
Selanjutnya  ahli  waris  yang  berhubungan  pewarisannya  timbul  karena hubungan perkawinan yaitu perkawinan yang di lakukan atas akad yang sah,yaitu istri yang sudah  di campuri . Apabila meninggal salah satunya baik suami ataupun istri, maka  ia  tetap  saling  mewarisi,  hingga  batas  sebelum  berakhir  idahnya  ketika  ia terthalaq.Adapun  bila  terjadi  thalaq  sebelum  di  campuri  maka  tidak  saling  mewarisi dan tidak ada hitungan idah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs  Al Ahzab : 49.
اَي اَهُّيَأ َني ذَّلا اوُنَمآ اَذ إ ُمُتْحَكَن تاَن  م ْؤُمْلا َّمُث َّنُهوُمُتْقَّلَط ْن م لْبَق ْنَأ ُّسَمَت َّنُهو اَمَف ْمُكَل َّن هْيَلَع ْن  م ةَّد ع اَهَنوُّدَتْعَت َّنُهوُعِّ تَمَف َّنُهوُح ِّ رَس َو اًحا َرَس لاي  مَج ( ٤١ )
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  perempuan-  perempuan  yang  beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya .(Qs Al Ahzab : 49)
Adapun  bila  terjadi thalaq setelah  di  campuri  maka  saling  mewarisi  selama masih dalam keadaan idah, akan tetapi kalau ia sudah habis  dari masa idahnya, maka tidak  saling  mewarisi  lagi.  Fuqahaa  mensyaratkan  pernikahan  salah  satu  sebab tejadinya  hubungan  warisan  yaitu  hubungan  pernikahan  yang  sah,  maka  tidak termasuk  di  dalamnya  pernikahan  yang  fasid  (tidak  sah),  seperti  seorang  menikahi saudari  susuannya,  yang  ia  tidak  ketahui  kecuali  setelah  terjadi  percampuran  suami isteri, maka hubungan pernikahannya otomatis harus di fasakh tanpa thalaq , sehingga tidak terjadi hubungan waris (Bakri  Ismail: 1418 H/1997). .
Dalam  Islam  juga  diatur  bahwa  bila  tejadi  pernikahan  yang  tidak  memenuhi syarat  syar’i  yaitu  tidak  lengkap  rukun  dan  syaratnya  maka    di  anggap  tidak  berhak mendapatkan  warisan,  karena  tidak  tercapainya    rukun  dan  syarat  pernikahan tersebut.  Misalnya  seseorang  kumpul  kebo,  sehingga  ia  menikah  tanpa  memenuhi rukun dan syaratnya maka di anggap tidak berhak mendapatkan warisan. Atau semisal dengan  anak  yang  terlahir  di  luar  pernikahan,  maka  anak  yang  terlahir  di  luar pernikahan  tanpa  membedakan  gender,  baik  ia  laki-laki  ataupun    perempuan  maka tidak berhak untuk mewarisi. Contohnya ketika sang laki-laki (ayah yang melakukan zina)  yang  duluan  meninggal  dunia,  maka  anak  yang  terlahir  tidak  berhak mendapatkan warisan, demikian juga andaikan anak yang terlahir di luar nikah duluan meninggal  dunia,  maka  sang  laki-laki  (ayah  yang  melakukan  zina)  juga  tidak  berhak mendapatkan  warisan  dari  anak  yang  terlahir  di  luar  nikah,  bahkan  untuk  menjadi wali  pernikahan pun  juga  tidak  sah  menjadi  wali,  karena  tidak  ada  hubungan  darah secara syar’i.
Dari  gambaran  di  atas  menurut  Dominikus  Rato  dalam  bukunya  Hukum Perkawinan dan waris Adat di Indonesia bahwa anak laur nikah secara hukum hanya menpunyai hubungan dengan ibu kandungnya, sedangkan terhadap ayahnya ia hanya mempunyai  hubungan  biologis,  psikhologis,  dan  sosial,  tidak  ada  akibat  hukum terutama yang berkaitan dengan ahli waris (Dominikus: 2015).
Dalam Islam juga diakui bahwa, seseorang dipandanng sebagai ahli waris  yang hubungan  pewarisnya  timbul  karena  memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa yang  memerdekakan  hamba  sahaya,  kemudian  hamba  sahaya  meninggal  dan  ia mempunyai harta peninggalan maka yang  memerdekakan punya hak terhadap harta tersebut dengan syarat, hamba sahaya tersebut tidak memilki pewaris yang lebih kuat seperti suami /isteri atau pun kerabat (Bakri  Ismail: 1418 H/1997). Asal usul sebab warisan sebab ini sebagaimana dalam hadits Bukhari dan Muslim yang berbunyi :
عأ نمل ءلاولا امنإ (: لاق مهص ُللا لوسر نأ ) قت
Artinya  :  Bahwasannya  Rasulullah  Saw  bersabda: Sesungguhnya  Al  Wala  bagi  yang memerdekakan .
SIMPULAN
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada era pra Islam nilai-nilai pewarisan terhadap perempuan termasuk terhadap anak-anak yang seharusnya berhak mendapatkan warisan, sangatlah menyedihkan karena menurut ketentuan yang telah berlaku,  bahwa anak  yang  belum  dewasa  dan  anak  perempuan  atau  kaum  perempuan  tidak berhak  mendapat  warisan  dari  harta  peninggalan  orang  yang  meninggal  dunia .  Orang-orang pada  era  pra  Islambahkan  beranggapan  bahwa  janda  dari  orang  yang  ditinggal  mati oleh suaminnya dianggap sebagai warisan  yang boleh berpindah tangan dari si ayah kepada  anaknya.  Artinya  di  era  pra  Islam  terjadi  banyak  kecurangan  terhadap perempuan  dan  anak  dimana  nilai-nilai  pewarisan  tidak  dijalankan  sebagaimana mestinya, walaupun keberadaan mereka dibutuhkan.
Dengan demikian Islam sangat menghargai, kaum perempuan maupun kepada para  janda,  baik  kepada  anak  yang  belum  dewasa,  bahkan  anak    yang  masih  dalam kandungan  pun  tetap  di  hargai    dan  di  berik  haknya,  contohnya  seorang  ibu  hamil mendapatkan  rukhsah  untuk  berbuka    karena  janinya,    demikian  anak  yang  sudah lahir  tapi  masih  menyusui    juga  di  berikan  rukhsah  untuk  berbuka  karena  anak menyusui,demikian  dalam  hal  warisan  mereka  wajib  mendapatkan    haknya  tanpa membedakan gendernya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’an dan Terjemahannya.
Al Hadits An Nabawi.
Athiyyah  Shaqr, Fatawa  wa  ahkam  Lil  Mar’atil  Muslimah ,  Cairo:  Maktabah  Wahbah, 2002
Ahmad  Umar  Hasyim, Al  Usrah  Fil  Islam ,  Cairo:  Al  Atlas  Al  Abbasiyah,  1334 H/2013 M
Aunur Rahim Faqih Mawaris, Hukum Waris Islam , Yogyakarta: UII Press, 2017
Dominikus  Rato,  S.H.,  M.Si., Hukum  Perkawinan  dan  waris  Adat  di  Indonesia,  Sistem kekerabatan,  Perkawinan,  dan  Pewarisan  Menurut  Hukum  Adat ,  Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015
Lajnah Min Kulliyah Syariah Jamiatul Azhar, Ahkamul Mawarits Fil Fiqhi Islami, Cairo: Arrislah Addauliyah, Ain Syams, 2015
M. Athoillah, M.Ag., Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), Bandung: Yrama Widya, 2013
Muhammad  Bakri  Ismail, Al  Fiqhul  Wadhi ,  cetakan  II,  Jilid  II,  Cairo:  Darul  Manar, 1418 H/1997 M
Muammar M.Bakry, Lc.MA., Akuntansi Dasar Mawaris , Jogyakarta: Ladang Kata, 2015
Muhammad Said Ramadhan Al Bouty, Fiqhu Sirah , Cetakan VII, Beirut:Darul Fikri, 1398 H/1987 M
Muhammad  Ali  As  Shabuni, Hukum  Waris  Dalam  Islam ,  Depok:  Cetakan  Pertama, Senja Publishing, 2015
Muhammad  Mutawalli  Sya’rawi, Al  Mar’atul  Fil  Qur’an ,  Akhbarul  Youm,  Maktabah As Sya’rawil Islamiya, t.t.
------------, 500 Soal Jawab Lil Mar’til Muslimah , Cairo: Al Maktabah At Taufiqiyaah ,
t.t.
------------, Nasha’ih Lil Mar’til Muslimah, Cairo: Maktabah Taufiqiyyah Lit Thabaa’ah,
t.t.
Mohd.  Rifa’I, Fiqih  Islam ,  Edisi  Yang  Disempurnakan,  Semarang  Indonesia:  PT Karya Toha Putra, 2014
Saifuddin Masykuri, Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan , cetakan Santri Salap Press dan Lirboyo Press, 2016
Sayyid  Sabiq, Fiqhu  As  Sunnah ,  Cairo:  Darul  Fath  Lil  I’lam  Arabi,  Jilid  I,  1414  H- 1994 M
Sofia  Hardani,  Perkara  Mafqud  di  Pengadilan  Agamad  di  Provinsi  Riau  dalam Perspektif Keadilan Gender, Marwah : Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender , Vol. 17, No.
2, Desember
Th. 2018, http://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4810/3769
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Jakarta: Sinar Baru Algesindo, cetakan ke 66, 2016
Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al-Quran, Jakarta: Paramadina, 1999
Wahiduddin Khan Al Mar’atul baina Syariatil Islami Wal Hadhararatil Gharbiyah , Cairo: Darus Shahwah, 1414 H/1994 M