## STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR
Siti Hajar Suryawati dan Agus Heri Purnomo Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Email: siti_suryawati@yahoo.com
Diterima 6 September 2012 - Disetujui 23 November 2012

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengusulkan  sejumlah  rekomendasi  untuk  perbaikan  pengelolaan  sumber  daya terumbu karang di  wilayah Coral Triangle Indonesia,  yang didasarkan  atas hasil  penelitian  pada  Tahun 2011, di lokasi-lokasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). COREMAP adalah program    pengelolaan  sumber  daya  terumbu  karang  yang  merupakan  wahana  utama  Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan terumbu karang. Kebijakan tersebut dilatar-belakangi oleh degradasi yang terjadi pada sumber daya terumbu karang dan besarnya potensi  serta  pentingnya  fungsi  dari  aset  alam  tersebut.    Metode  yang  diacu  untuk  penyusunan rekomendasi  ini  adalah  analisis  Sistem  Sosial  Ekologis  (SES)  dan  analisis  resiliensi  yang  mencakup perilaku positif dan negatif dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, dilanjutkan dengan analisis Multi  Criteria  Decision  Making (MCDM)  terhadap  perilaku-perilaku  pengelolaan  negatif.  Data  dalam penelitian ini mencakup aspek sistem sosial-ekologi, kerentanan dan resiliensi, yang diperoleh dari 1.244 responden  masyarakat  yang  dipilih  secara purposive dan  182  responden  tokoh  yang  diperoleh  dengan teknik snowball serta  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  dan  dokumentasi  terkait.  Hasil penelitian  ini  secara  umum  merekomendasikan  4  (empat)  perbaikan  terhadap  kebijakan  pengelolaan yang ada. Keempat rekomendasi  tersebut  adalah: 1) Peningkatan efektivitas Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Taman Wisata Air Laut (TWAL) melalui penguatan kerjasama masyarakat-pemerintah dalam  upaya-upaya  menciptakan  mata  pencaharian  alternatif,  terutama  di  sektor  non  konvensional seperti pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi; 3) Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait dalam pengawasan terhadap  sumber  daya;  dan  4)  Perbaikan  desain  program  sosialisasi  penggunaan  alat  tangkap  ramah lingkungan.
Kata Kunci:  terumbu karang, strategi pengelolaan, COREMAP, wilayah timur Indonesia
Abstract:   COREMAP Strategy and Policy in The Management of Coral Reefs in Coral Triangle Region of Eastern Indonesia. By: Siti Hajar Suryawati and Agus Heri Purnomo.
This paper proposes recommendations to improve management for the resource management in the Indonesian’s part of Coral Triangle Area, based on a research carried out in the COREMAP locations in 2011. COREMAP is a program introduced by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to implement its  policies  on  coral  reef  management  and  conservation.  The  policies  concern  the  ongoing  alarming degradation of the resource and the disappearing physical existence as well as functions of such natural capital. The research methods were Social Ecological System (SES) analysis and resilience analysis covering both negative and positive management practices, followed by a Multi Criteria Decision Making (MCDM) analysis of the negative management practices to come up with prioritized strategy recommendations. Data used consisted of social-ecological system, vulnerability and resilience aspects, collected from 1.244 respondents representing ordinary citizens selected purposively and 182 key persons which were determined
following the snowball sampling technique, and secondary drawn upon the documented files of relevant institutions.  In  general,  the  recommendation  proposed  through  this  paper  are  as  follows:  1)  Increasing the  effectiveness  Regional  Marine  Conservation  Area  and  Marine  Tourism  Park  by  strengthening community-government  cooperation  aimed  at  creating  alternative  livelihood  ,  particularly  the  non- conventional  sectors,  more  specifically  tourism,  2)  Focusing  on  the  intensification  of  the  establishment of  financial  institutions  to  facilitate  better  access  for    business  capital  provision  and  technological improvements; 3) improvement of coordination system among  local influential institutions in controlling the resource; and 4) improved design of outreach programs on the use of environmentally friendly fishing gear.
Keywords: coral reef, strategy, management, COREMAP, Indonesian East Region

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sumber  daya  potensial di  Indonesia  adalah  wilayah  pesisir,  yang merupakan wilayah peralihan antara daratan dan  lautan.  Sumber  daya  ini  sangat  besar didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km (Dahuri et al., 2001). Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya berupa potensi hayati dan non hayati, termasuk bahan mineral, perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang.
Luas  terumbu  karang  di  Indonesia hanya sekitar 15 % dari luas terumbu karang dunia,  namun  tingkat  keragaman  jenis terumbu karang Indonesia yang sangat tinggi terutama  dikawasan  Maluku  dan  Sulawesi sehingga menjadikan Indonesia sebagai pusat kawasan  terumbu  karang  dunia  (Dahuri, 2003;  Anonimous,  2004).  Terumbu  karang menyediakan habitat ekologis yang menyokong kehidupan hewan dengan kepadatan tertinggi di bumi (Reid et al. , 2011).
Terumbu karang juga memiliki berbagai fungsi layanan penting di wilayah tropis dan subtropis. Indonesia memiliki sekitar 51.020 km 2 terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat  fenomena  alam  maupun  aktivitas manusia.  Sumber  daya  terumbu  karang  di Indonesia juga merupakan yang terpenting di Kawasan Coral Triangle , dengan nilai total mencapai US$ 2.3 milyar/tahun (Wilkinson, 2008;  Rudianto,  2009),  sehingga  selain menghilangkan nilai ekonomis langsung yang terkait  dengan  penghidupan  masyarakat,
kerusakan  terumbu  karang  juga  bernilai kerugian  materiil  yang  sangat  besar  yang terkait  nilai-nilai  lain  termasuk  nilai-nilai ekologisnya. Hal inilah yang membuat perikanan terumbu karang merupakan salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (King, 1995).
Kondisi terumbu karang di Indonesia yang  ditunjukkan  oleh  persentase  tutupan karang hidupnya disajikan pada Gambar 1. Pada Gambar tersebut dapat dilihat bahwa kondisi terumbu karang yang baik kurang dari 30 persen.
Berdasarkan  pada  besarnya  urgensi untuk  menjaga  dan  melindungi  sumber daya  tersebut,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan meluncurkan berbagai program yang dimaksudkan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat di atas. Salah satunya melalui Coral Reef Rehabilitation and  Management  Project (COREMAP) atau  Proyek  Rehabilitasi  dan  Pengelolaan Terumbu  Karang.  Program  yang  dilakukan oleh COREMAP telah mengimplementasikan berbagai  kegiatan  lapangan,  namun  hasil evaluasi terhadap program-program yang  ada  menunjukkan  adanya  berbagai kekurangan  dalam  hal  pemilihan  strategi maupun  pelaksanaannya.  Sebagai  contoh, strategi penguatan kelembagaan di tingkat desa dan pelaksanaan program di lapangan terlihat  rapuh  karena  penetapan  lembaga pengelola, misalnya Peraturan Desa (Perdes) dan Daerah Pembudidaya Laut (DPL), sering tidak memperhatikan kepentingan masyarakat (Kasim, 2011).
Terkait  dengan  itu,  penelitian  ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan  sumber  daya  terumbu  karang yang  dikembangkan  dalam  COREMAP  II. Dalam penelitian ini, upaya penyempurnaan dituangkan dalam penelaahan aspek-aspek yang kurang diperhatikan dalam penyusunan program COREMAP selama ini, yaitu aspek keterkaitan sistem sosial-ekologis, kerentanan dan  resiliensi.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini bertujuan mengkaji strategi yang dikembangkan dalam  pengelolaan  terumbu  karang  yang dilaksanakan  oleh  Kementerian  Kelautan dan Perikanan melalui program COREMAP.

## METODOLOGI

## Kerangka Pemikiran
Pengelolaan  sumber  daya  terumbu karang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam program COREMAP dituangkan dalam  berbagai  strategi  yang  dirumuskan berdasarkan  pertimbangan  dari  berbagai
Gambar 1. Kondisi Terumbu Karang di Indonesia (% Tutupan Karang Hidup). Figure 1. Indonesian Coral Reef Condition (% Live Coral Cover).
Sumber: LIPI, 2011/ Source: LIPI, 2011
faktor. Apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut  telah  dilakukan  secara  cermat, maka dapat diharapkan bahwa kinerja dari program tersebut akan baik. Kenyataannya, program tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak  positif  yang  signifikan;  di  sisi  lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai  aspek  yang  telah  terabaikan  dan menyebabkan kurang sempurnanya strategi yang diterapkan. Salah satu hal yang diduga telah terlewatkan dalam perumusan strategi COREMAP  pada  waktu  yang  lalu  adalah keterkaitan antara sistem sosial dan sistem ekologis. Dengan memasukkan aspek tersebut dan aspek-aspek relevan lain, yang dilakukan melalui  pendekatan  analisis  ‘pengambilan keputusan multi kriteria’ (MCDM), diharapkan strategi penyempurnaan akan dihasilkan dan diimplementasikan untuk program COREMAP di masa yang akan datang, sehingga kinerjanya dapat menjadi lebih baik. Secara diagramatis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar  2.  Kerangka  Analisis  Pengelolaan  Sumber  daya  Terumbu  Karang  di  Kawasan Coral Triangle .
Figure 2.    Analytical Framework 0f Resource Management in   the Coral Triangle Area.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan Januari – Desember 2011 di 7 (tujuh) kabupaten yang  merupakan  lokasi  COREMAP  pada 5 (lima) propinsi di wilayah Segitiga Karang di Indonesia Timur: 1) Kabupaten Pangkep, 2) Kabupaten Selayar, 3) Kabupaten Wakatobi, 4)  Kabupaten  Buton,  5)  Kabupaten  Sikka, 6)  Kabupaten  Biak;  dan  7)  Kabupaten  Raja Ampat. Lokasi pengambilan sampel meliputi 10% dari jumlah kecamatan yang merupakan kecamatan-kecamatan yang menjadi cakupan program COREMAP.

## Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan responden dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan (kuesioner). Responden yang diamanti yaitu nelayan,  pembudidaya,  masyarakat  umum dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh adalahdata-data  tentang social-ecological sistem (SES)  atau  sistem  sosial-ekologi, kerentanan  dan  resiliensi.  Data  sekunder,
yang  meliputi  informasi  tentang  kondisi infrastruktur  dan  pelaksanaan  program COREMAP  diperoleh  dari  kepustakaan pemerintah  maupun  swasta  yang  terkait dengan  penelitian.  Jumlah  sampel  untuk responden yang mewakili masyarakat pelaku usaha diambil secara acak paling sedikit 30 orang  dari  tiap  desa,  sedangkan  jumlah sampel  yang  mewakili  tokoh  tergantung pada  kejenuhan  informasi  yang  diperoleh melalui  teknik  wawancara snowball (Wahyono et al. ,  2001).  Untuk  wawancara dengan tokoh masyarakat, responden pertama ditetapkan melalui konsultasi dengan pejabat terkait  di  tingkat  kabupaten,  sedangkan responden berikutnya dipilih berdasarkan hasil informasi  yang  didapatkan  dari  responden sebelumnya.  Dengan  pendekatan  itu,  total responden adalah 1.426 orang (Tabel 1).

## Metode Analisis Data
Untuk  menyimpulkan  perbaikan- perbaikan  yang  diperlukan  oleh  program COREMAP yang akan datang, analisis dalam penelitian  ini  menempatkan  pengelolaan sumber  daya  alam  sebagai  masalah  yang multi  kriteria  dan  multi  objektif  sehingga memerlukan  teknik  evaluasi  yang  saling berhubungan  untuk  mendukung  proses pembuatan  keputusan  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam.  Teknik  MCDM  ( multi criteria decision making) (Anonimous, 1996) dipilih sebagai alat untuk melakukan proses seleksi  yang  melibatkan  beragam  kriteria
Tabel 1. Cakupan dan Jumlah Responden. Tabel 1. Coverage and Number of Respondents.
Responden/ Respondents
Kabupaten/ Regency Jumlah/ Total Pangkep Selayar Wakatobi Buton Sikka Biak Raja Ampat Nelayan, pembudidaya dan masyarakat umum/ Fisher, aquaculturist and general society 133 152 276 114 344 45 180 1.244 Tokoh masyarakat/ Key informan 20 10 35 19 43 27
28 182 Jumlah/ Total 153 162 311 133 387 72 208 1,426
Sumber: Data primer dioleh (2011) Source: Primary data processed (2011)
( multi  criteria )  dalam  pemilihan  strategi alternatif (Gumbriech, 1996).
Pilihan-pilihan  strategi  alternatif yang diperoleh dari hasil penelitian Purnomo et al (2011) tentang analisis SES (Anderies et al. , 2004), kerentanan (Binder and Dalton, 2011)  dan  resiliensi  (Berkes et al. ,  2003) adalah: 1) penguatan kerjasama masyarakat- pemerintah;  2)  intensifikasi  pembentukan lembaga-lembaga  keuangan;  3)  perbaikan sistem koordinasi; dan 4) perbaikan desain program sosialisasi. Analisis SES mencakup sumber  daya,  pengguna  sumber  daya, prasarana dan penyedia prasarana. Analisis kerentanan  meliputi exposure,  sensitivitas dan  kapasitas  adaptasi.  Analisis  resiliensi terdiri  dari  kemampuan  belajar  hidup dalam  perubahan  dan  ketidakpastian, kemampuan mengembangkan diversitas yang memungkinkan reorganisasi dan pembaruan, kemampuan memanfaatkan berbagai macam pengetahuan secara terpadu dan kemampuan menciptakan  peluang  pengorganisasian diri.
Dari hasil analisis SES, kerentanan dan resiliensi  diperoleh  sejumlah  faktor  yang berdampak pada pengelolaan sumber daya yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi dan ekologi. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian  utama  perumusan  strategi-strategi pengelolaan melalui analisis MCDM dengan software Criterium Decision Plus menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technicue (SMART) (Edward and Barron, 1994).
Mengacu pada Jankowski (1995) dan Subandar (2002), pendekatan MCDM dalam pelaksanaan penelitian ini dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu: (a) penentuan (penetapan) alternatif, (b) penentuan nilai (skor) masing- masing kriteria, dan (c) prioritas pembuatan keputusan (decision  making  preferences). Alternatif  yang  ditetapkan  merupakan pilihan-pilihan yang relevan, kriteria-kriteria dipergunakan untuk membandingkan berbagai pilihan, sedangkan nilai dimaksudkan untuk memberikan pembedaan bobot untuk setiap kriteria.
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penentuan prioritas pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah COREMAP dilakukan dengan  metode scoring atau  pembobotan yang  merupakan  penyatuan  dari  berbagai parameter yang terkait. Skor yang digunakan untuk penilaian terhadap elemen yang diteliti dinyatakan  secara numeric (skala  1  hingga 9) dengan menggunakan skala Saaty (1991) seperti dijabarkan pada Tabel 2.

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA TERUMBU KARANG MELALUI PROGRAM COREMAP
Pengelolaan  terumbu  karang  di Indonesia saat ini dilakukan melalui Program Rehabilitasi  dan  Pengelolaan  Terumbu Karang  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP).  COREMAP  adalah
Tabel 2. Penilaian Terhadap Elemen-Elemen Penelitian. Table 2. Assessment to Elements of the Research.
Skala Perbandingan Numerik/
Numerical Scale Comparison Definisi/ Definition 1 Tidak penting/ Unimportant 3 Sedikit lebih penting/ Slightly more important 5 Jelas lebih penting/ Clearly more important 7 Sangat jelas lebih penting/ Very clearly more important 9 Mutlak lebih penting/ Absolutely more important 2, 4, 6, 8 Merupakan nilai-nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan (ragu-ragu)/ A value judgment between two adjacent
Sumber : Saaty (1991)/ Source : Saaty (1991)
program jangka panjang yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta  ekosistem  terkait  di  Indonesia,  yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir (Anonim, 2012). COREMAP didanai oleh Pemerintah Indonesia dengan mendapat  dukungan  dari  beberapa  donor yakni: World Bank , Asia Development Bank, dan AusAID (Australia Agency for International Development) .
COREMAP  II  ini  diharapkan  sebagai fase  ‘percepatan’  yang  didasarkan  dan dikembangkan  dari  pengalaman  pada  fase inisiasi  COREMAP  I  pada  tahun  1998  – 2004.  Tujuan  dari  fase  II  ini  adalah  untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan terumbu karang yang handal pada 6 prioritas Kabupaten  Peserta  melalui  suatu  program yang  dibiayai  secara  berkelanjutan  dengan koordinasi secara nasional tetapi implementasi secara desentralisasi, agar memberdayakan dan  menyokong  masyarakat  pesisir  secara berkelanjutan dalam pemanfaatan terumbu karang dan sumber daya ekosistem terkait. Dengan  demikian  kerusakan  ekosistem terumbu  karang  dapat  direhabilitasi  dan dikonservasi yang pada gilirannya kehidupan masyarakat  pesisir  dapat  ditingkatkan.  Hal ini berarti akan terjadi perubahan perilaku masyarakat pesisir dari kebiasaan merusak terumbu karang tanpa rasa bersalah menjadi
kesadaran memanfaatkannya dengan menjaga kelestarian terumbu karang. Oleh karena itu salah  satu  indikator  keberhasilan  program COREMAP ini selain indikator pengelolaan dan perberdayaan serta indikator biofisik adalah indikator  sosial  ekonomi  dan  kemiskinan, melalui 2 hal yaitu : 1) standar pendapatan dan kehidupan pada masyarakat pesisir target lebih besar dari masyarakat yang tidak ikut program dan sebelum adanya program; dan 2) persepsi dari nelayan ataupun masyarakat target  di  lokasi  program  terhadap  kondisi keperluan hidup dan ekonomi.
COREMAP II dengan pendanaan WB ini dilaksanakan di 7 Kabupaten yang termasuk dalam 4 provinsi di Indonesia bagian Timur: (1) Pangkep dan (2) Selayar di Provinsi Sulaesi Selatan; (3) Buton dan (4) Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara; (5) Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (6) Raja Ampat di Propinsi Papua  Barat;  dan  (Biak)  di  Provinsi  Biak. Proyek  ini  juga  memberi  dukungan  untuk Dukungan Taman Laut di: (1) TNL Wakatobi di Kabupaten Wakatobi; (2) TNL Takabonerata di Kabupaten selayar; (3) KSDA Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat; (4) KSDA Padaido Biak di Kabupaten Biak; (5) KSDA Kapoposang di Kabupaten Pangkep dan (6) KSDA Maumere di Kabupaten Sikka.
Organisasi pelaksana proyek COREMAP dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh  4  Deputi  yang  bertanggung  jawab terhadap  pelaksanaan  kegiatan  di  bidang Manajemen  Terumbu  Karang  dan  CRITC ( Coral Reef Information and Training Center ), Pengikutsertaan Masyarakat, Kelembagaan, dan bidang Penegakan Hukum. Masing-masing Deputi dibantu oleh 2 orang asisten Deputi. Direktur dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Selain itu, organisasi pelaksana ini diperkuat oleh Financial Analyst yang  mengelolah  dana  bantuan  asing  dan sejumlah  konsultan  yang  direkrut  untuk membantu pelaksanaan dan penyempurnaan konsep COREMAP.
Organisasi pelaksana ini dikenal sebagai PMO ( Project Management Office ) atau kantor pengelola proyek. Anggota PMO berasal dari
berbagai instansi dilingkungan LIPI, Bappenas, Dirjen  Bangda  Depdagri,  Dirjen  Perikanan, Angkatan Laut RI, dan PHPA - Dirjen Kehutanan. Tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing anggota PMO telah dijabarkan seperti tertera dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Puslitbang Oseanologi  LIPI.  Surat  keputusan  tersebut masih bersifat sementara sambil menunggu Surat Keputusan yang akan dikeluarkan oleh ketua LIPI. Rencana kerja PMO mengacu pada rencana  kerja  yang  telah  tercantum  dalam DIP  dan  dalam  kesepakatan  dengan  Bank Dunia dan ADB.
Mengingat bahwa kegiatan COREMAP akan berlangsung di daerah, dalam hubungan ini  telah  dipersiapkan  Memo  Kesepakatan antara Komite Pengarah COREMAP dangan Tim COREMAP Propinsi dibawah koordinasi Gubernur atau Ketua Bappeda Tingkat I dan Komite  Pengarah  COREMAP  dengan  tim COREMAP  Kabupaten  di  bawah  koordinasi Bupati atau Ketua Bappeda Tingkat II.
Kegiatan pengelolaan terumbu karang melalui COREMAP adalah pengelolaan yang berbasis masyarakat dengan proses dimulai dari masyarakat ( bottom up ). Tiap-tiap desa dibimbing oleh 1 orang pendamping (fasilitator). Fasilitator dibantu oleh perangkat-perangkat kelembagaan yang melibatkan masyarakat desa sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

## EVALUASI PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
Hasil  evaluasi  kegiatan  COREMAP  II yang  berakhir  tahun  2011  telah  berhasil memenuhi  target  biofisik,  pemberdayaan dan  pengentasan  kemiskinan  (Anonimous, 2011). COREMAP II telah berhasil melakukan berbagi  kegiatan  yaitu  membentuk  daerah perlindungan laut meningkat secara substansial, melembagakan  kegiatan  COREMAP  secara berkelanjutan,  meningkatkan  kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya laut. Kegiatan COREMAP II juga telah meningkatkan sosial  ekonomi  dan  menurunkan  tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di masa yang akan datang.
Tabel 3.  Perangkat Kelembagaan yang Mendukung Fasilitator dalam Program COREMAP. Table 3.  Institutional Devices Supporting to Facilitator in the COREMAP Program.
No Nama/ Name Tugas/ Job Description 1 Motivator/ Motivator Memberikan motivasi kepada masyarakat di desanya agar dapat menjaga kelestarian terumbu karang / Provide motiva -
tion to the people in the village in order to preserve sustainabil -
ity of coral reefs 2 Pengamat karang / Reef Watcher Memantau keadaan karang dan melaporkan kejadian peru- sakan karang seperti pengeboman dan penggunaan alat tang- kap trawl / Monitor the state of coral reefs and report incidents of reef destruction such as bomb and the use of trawl gear
3 Kelompok Masyarakat (Pok- mas) Produksi/ Community group of production
Memanfaatkan dan meningkatkan potensi desa serta pengelo- laannya secara optimal dengan dasar pengelolaan yang ramah lingkungan / Utilize and optimize environment management 4 Pokmas Konservasi / Community group of conservation Menjaga lingkungan dan potensi desa, kelestarian sumber daya alam darat dan laut serta keseimbangannya / Protecting the environment and the natural resources 5 Pokmas Gender / Community group of gender Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perbaikan pola hid- up keluarga dengan pemberdayaan dan pengakuan hak kaum perempuan di desa untuk dapat berperan dalam pembangunan desa / Improvement family welfare with empowerment and recognize the women in the village development
6 Dewan Pertimbangan Desa / Village Advosory Council
Memberikan masukan secara aktif dan pertimbangan-pertim- bangandalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan terum- bu karang terpadu / Actively providing input and considerations in the process of coral reef integrated management plan.
Sumber: COREMAP (2001); Yuniarti (2007)/ Source: COREMAP (2001); Yuniarti (2007)
Bagian  sosial  ekonomi  CRITC  LIPI mengukur pendapatan rumah tangga anggota Pokmas, yang menerima dana LKM. Survei dilakukan untuk 180-250 rumah tangga di setiap kabupaten. Jumlah rumah tangga sampel di 7 (tujuh) kecamatan adalah 1.605. Temuan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga anggota kelompok penerima manfaat meningkat sebesar  33,9%  di  semua  kabupaten.  Jika penyesuaian untuk inflasi dibuat, pendapatan meningkat sebesar 20,8%. Karena pendapatan di  luar  proyek  mungkin  telah  meningkat juga,  CRITC  LIPI  membandingkan  hasilnya dengan  data  pendapatan  daerah  rata-rata. Persepsi  stakeholder  terhadap  kegiatan COREMAP  juga  sangat  positif.  Hal  ini menunjukkan bahwa tidak hanya intervensi Proyek langsung memiliki dampak menyehatkan,  tetapi  juga  bahwa  konsep-
konsep umum tentang sumber daya laut dan perlindungan terumbu karang dipahami dan diterima. Hasil pengamatan
dilapangan menunjukkan bahwa meskipun ada kegiatan masyarakat  di  wilayah  daratan  utama  dan pulau-pulau kecil seperti adanya perkebunan cengkah  dan  lada  di  KKLD  juga  berpotensi menyebabkan pencemaran limbah yang berasal penggunaan  pupuk  dan  bahan  anorganik lainnya.  Selain  itu  terdapat  pula  potensi bahan  pencemar  yang  berasal  dari tumpahan minyak pelumas / BBM yang berasal dari  kapal-kapal  nelayan  dan  penumpang yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun sejauh  ini  belum  diketahui  seberapa  jauh pengaruhnya terhadap terumbu karang yang ada.
Meskipun demikian ada hal-hal yang perlu  mendapat  perhatian  dari  berbagai pihak. Hasil pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya aktivitas pembuangan limbah industri yang berpotensi mencemari perairan masyarakat/ pengusaha, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Selain itu ada juga  wilayah-wilayah  yang  belum  semua masyarakat  dapat  memanfaatkan  potensi usaha di sektor perikanan berupa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal  dan  nelayan  pendatang  dari  sekitar KKLD. Penyebab lain dari kerusakan terumbu karang  di  KKLD  adalah  adanya  kegiatan pariwisata.  Walaupun  belum  berkembang, namun kegiatan ini berpotensi besar turut sebagai penyebab kerusakan. Anggraini (2012) menyebutkan  bahwa  kegiatan  wisata  baik itu  berupa  kegiatan  jalan-jalan  di  pantai, berenang, snorkling , ataupun menyelam di terumbu karang, jika tidak dikelola dengan baik,  dapat  merusak  terumbu  karang. Wisatawan akan membuang sampah tidak pada tempatnya.  Mereka juga dapat menginjak-injak, menyentuh,  membunuh,  ataupun  dan mengambil karang dan biota laut lainnya.

## PELUANG DAN ALTERNATIF PENGELOLAAN
Model  pengelolaan  sumber  daya dengan  berbagai  kegiatan  pemanfaatan terumbu  karang  oleh  masyarakat  yang mengarah  pada  ketidakberlanjutan  mata pencaharian  di  masa  yang  akan  datang, seperti  usaha  perikanan  tangkap  bila dalam  pengelolaan  tidak  ada  peningkatan skala  usaha.  Sedangkan  untuk  kegiatan wisata  bahari,  terindikasi  kondisinya tidak  berkelanjutan,  jika  tidak  menjaga kelestarian  terumbu  karang  yang  menjadi objek daya tarik wisata (ODTW) di wilayah sekitar  terumbu  karang.  Oleh  karena  itu model  pengelolaan  yang  dapat  dijadikan alternatif adalah model pengelolaan sumber daya  berbasis  sistem  sosial-ekologis  yang memasukkan  komponen  dalam  sistem sosial-ekologis,  kerentanan  dan  resiliensi, sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan.Selanjutnya  dengan  analisis MCDM disusun model pengelolaan sumber daya terumbu karang dalam bentuk hirarki (Gambar 3).
Gambar  3.  Struktur  Hirarki  Untuk  MCDM  Pada  Keberlanjutan  Pengelolaan  Sumber  Daya Terumbu Karang di Kawasan Coral Triangle, 2011.
Figure 3.     MCDM Hierarchical Structure of Coral Reef Resource Management Sustainability in the Coral Triangle Area, 2011.
Hirarki yang disusun menggambarkan bentuk pengelolaan yang sebaiknya dilakukan di  wilayah  COREMAP.  Pada  level  pertama, menggambarkan  tujuan  pengelolaan  yang ingin  dicapai  yaitu  pengelolaan  sumber daya  khususnya  sumber  daya  terumbu karang yang berkelanjutan. Pada level kedua, menggambarkan kriteria yang menjadi dasar penentuan bentuk pemanfaatan yang sebaiknya dilakukan,  meliputi  kriteria  sistem  sosial- ekologis,  kerentanan  dan  resiliensi.  Pada level  ketiga,  menggambarkan  sub  kriteria yang  berpengaruh  pada  keputusan  untuk menentukan bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya. Pada setiap kriteria, terdapat dua  sub  kriteria  yang  dominan  dalam pengambilan  keputusan.  Sedangkan  pada level keempat, menggambarkan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan pemanfaatan
sumber  daya  yang  sebaiknya  dilakukan  di wilayah COREMAP.
Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, kemudian diberikan bobot pada setiap  pilihan  kriteria,  sub  kriteria  sampai alternatif  rekomendasinya.  Dari  hasil pembobotan, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah COREMAP, memberikan hasil bahwa kriteria resiliensi merupakan kriteria yang bobotnya paling tinggi, dibanding nilai bobot dari kriteria sistem sosial-ekologi dan kriteria kerentanan. Nilai bobot masing-masing kriteria, berturut-turut adalah SES bobotnya 0,350,  kerentanan  bobotnya  0,249  dan resiliensi bobotnya 0,401. Hasil pembobotan terhadap masing-masing kriteria selengkapnya disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

## Tabel 4.  Nilai Bobot Kriteria dan Sub Kriteria Untuk Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang di Wilayah COREMAP.
Table 4.  Weighting Value of Criteria and Sub Criteria For Coral Reef Resources Management in the COREMAP region.
No Kriteria dan Sub Kriteria/ Criteria and Sub Criteria Bobot / Value 1 Sistem Sosial-Ekologi (SES) / Social-ecological systems 0.350 a Sumber daya / Resources 0.097 b Pengguna sumber daya / Resource user 0.097 c Infrastruktur / Infrastructure 0.084 d Penyedia infrastruktur / Infrastructure providers 0.072 2 Kerentanan / Vulnerability 0.249 a Keterpaparan / Exposure 0.071 b Sensitivitas / Sensitivity 0.083 c Kapasitas adaptif / Adaptive capacity 0.095 3 Resiliensi / Resilience 0.401 a Kemampuan belajar hidup dengan perubahan dan ketidakpastian / Learning to live with change and uncertainty 0.119 b Keberagaman untuk reorganisasi dan pembaharuan / Nurturing diversity for reorganization and renewal 0.104 c Mengkombinasikan berbagai macam pengetahuan / Combining different types of knowledge for learning 0.104 d Mengkreasi peluang untuk organisasi diri / Creating opportunity for self-organization 0.074
Sumber: Diolah dari data primer. 2011/ Source: Primary data processed (2011)
Bobot pada sub kriteria dari masing- masing kriteria yang ada menunjukkan bahwa pada kriteria resiliensi, sub kriteria kemampuan belajar  memperoleh  bobot  tertinggi  yaitu 0,119, selanjutnya sub kriteria keberagaman dan  pengetahuan  masing-masing  sebesar 0,104,  dan  terakhir  sub  kriteria  organisasi diri  sebesar  0,074.  Untuk  kriteria  SES,  sub kriteria  yang  mendapat  bobot  tertinggi adalah sumber daya dan pengguna sumber daya  masing-masing  sebesar  0,097, disusul oleh sub kriteria infrastruktur sebesar 0,084  dan  terakhir  sub  kriteria  penyedia infrastruktur  yang  hanya  mendapat  bobot 0,072. Sedangkan pada kriteria kerentanan, sub kriteria yang menunjukkan bobot tertinggi adalah  kapasitas  adaptif  sebesar  0,095, selanjutnya  sub  kriteria sensitivity sebesar 0,083 dan terendah bobotnya adalah exposure yaitu sebesar 0,071.
Nilai bobot tersebut mengindikasikan bahwa kriteria ekonomi merupakan kriteria yang paling penting  dibanding dengan kriteria yang lain, khususnya dalam model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis sistem sosial- ekologi. Beberapa sub kriteria yang berada dalam  kriteria  SES  seperti  sumber  daya, pengguna  sumber  daya,  infrastruktur  dan penyedia infrastruktur. Sub kriteria sumber
daya dan pengguna sumber daya merupakan hal yang paling berpengaruh dalam pengelolaan sumber  daya  terumbu  karang  di  wilayah COREMAP.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa faktor ketersediaan sumber daya dan perilaku pemanfaatan  oleh  pengguna  sumber  daya merupakan hal yang dominan (Gambar 4).
Selanjutnya adalah beberapa sub kriteria yang berada dalam kriteria kerentanan seperti exposure, sensitivity dan kapasitas adaptif. Sub kriteria kapasitas adaptif merupakan hal yang paling berpengaruh dalam pengelolaan sumber  daya  terumbu  karang  di  wilayah COREMAP (Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa  faktor  kapasitas  adaptif  dalam  hal kerentanan merupakan hal yang dominan.
Beberapa  sub  kriteria  yang  berada dalam kriteria resiliensi adalah kemampuan belajar,  pengetahuan,  keberagaman  dan organisasi  diri.  Sub  kriteria  kemampuan belajar dan pengetahuan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah COREMAP. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kemampuan belajar dan pengetahuan menghadapi kondisi ekologis yang ada terutama pada saat terjadi perubahan ketersediaan merupakan hal yang dominan (Gambar 6) .
Gambar 4. Skor Akhir Prioritas Model Pengelolaan Sumber Daya Untuk Kriteria SES di Wilayah Coral Triangle, 2011.
Figure 4.   Final Score of Resource Management Models Priority for SES Criterias in the Coral Triangle Area, 2011.
Gambar 5. Skor Akhir Prioritas Model Pengelolaan Sumber Daya Untuk Kriteria Kerentanan di Wilayah Coral Triangle, 2011.
Figure 5.    Final Score of Resource Management Models Priority for Vulnerability Criterias in the Coral Triangle Area, 2011.
Gambar 6. Skor Akhir Prioritas Model Pengelolaan Sumber Daya Untuk Kriteria Resiliensi di Wilayah Coral Triangle, 2011. Figure 6. Final Score of Resource Management Models Priority for Resilience Criterias in the Coral Triangle Area, 2011.
Setelah melakukan analisis berdasarkan kriteria dan sub kriteria, membandingkan antara masing-masing  kriteria,  tahap  selanjutnya adalah mencari alternatif terbaik berdasarkan pada seluruh kriteria yang menjadi dasar dalam penentuan  kebijakan  pengelolaan  sumber daya terumbu karang di wilayah COREMAP. Dari  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa susunan  peringkat  pemanfaatan  sumber daya terumbu karang di wilayah COREMAP dengan menggunakan teknik SMART, prioritas
pertama adalah penguatan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dengan bobot tertinggi  sebesar  0,873.  Urutan  kedua model  pengelolaan  adalah  melakukan perbaikan sistem koordinasi dengan bobot 0,789.  Alternatif  ketiga  adalah  melakukan perbaikan  desain  program  sosialisasi dengan bobot 0,753. Dan alternatif terakhir dengan  bobot  0,618  adalah  melakukan intensifikasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan.
Gambar  7.  Bentuk  Pengelolaan  Sumber  Daya  Terumbu  Karang  di  Wilayah Coral Triangle Dengan Teknik SMART, 2011.
Figure 7.      Form of Coral Reef Resources Management in the Coral Triangle Area With SMART Technique, 2011.

## KEBIJAKAN  ANTISIPATIF  MODEL  PENGELOLAAN
Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo et  al., (2011)  tentang  Pengembangan Model Pengelolaan Sumber daya Perikanan Berbasis  Sistem  Sosial-Ekologi  di  Wilayah CTI  dalam  Antisipasi  terhadap  Perubahan iklim  menunjukkan  hasil  sebagai  berikut: di  ketujuh  lokasi  yang  telah  disurvey (Kabupaten Pangkep, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten  Sikka,  Kabupaten  Selayar, Kabupaten  Buton,  Kabupaten  Raja  Ampat, dan Kabupaten Biak Numfor),  kondisi sosial ekologis  secara  menonjol  ditandai  dengan adanya  interaksi  antara  sumber  daya  dan pengguna sumber daya. Hal ini menguatkan pemahaman mengenai sistem sosial-ekologis yang  disampaikan  oleh  Anderies et al (2004). Penghidupan pengguna dan kondisi sumber  daya  sangat  saling  mempengaruhi satu  dengan  lainnya.  Masing-masing komponen, dengan segenap sub komponennya, berinteraksi  satu  dengan  yang  lain,  yang secara  bersama-sama  menentukan  kondisi dari sistem tersebut.
Ada  indikasi  keterkaitan  sub-sub komponen  sistem  sosial  ekologis  yang mempengaruhi  kerentanan  dan  resiliensi masyarakat. Dalam konteks hubungan manusia dengan alam, resiliensi merefleksikan derajat kemampuan  sistem  dalam  membangun kapasitas belajar dan beradaptasi. Sebagian dari  kapasitas  tersebut  terdapat  pada kemampuan regenerasi dari ekosistem dan kemampuan untuk tetap menghasilkan sumber daya dan jasa yang esensial bagi kehidupan manusia dan pengembangan masyarakat di dalam  perubahan-perubahan  yang  terjadi. Faktor  tekanan  alam  di  ketujuh  lokasi mempengaruhi  kerentanan  dan  resiliensi masyarakat. Tekanan alam yang teridentifikasi di semua lokasi penelitian yaitu pergantian musim yang tidak menentu, angin tornado, abrasi, sea level rise ,  gempa  dan  tsunami. Tekanan-tekanan alam yang ada membentuk tingkat resiliensi masyarakat yang berbeda- beda dalam setiap masyarakat.
Ada indikasi bahwa kondisi kerentanan dan resiliensi masyarakat dapat mempengaruhi
kerentanan  dan  resiliensi  sumber  daya. Ketergantungan yang kuat dari masyarakat terhadap sumber daya alam teridentifikasi di  semua  lokasi  penelitian  menyebabkan kerentanan  mereka  cukup  tinggi  terhadap berbagai  tekanan  dari  luar,  baik  alam maupun  lainnya.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  tinggi  rendahnya  kerentanan masyarakat, selain terkait dengan ketergantungan  masyarakat pada alam dan perubahan yang terjadi pada alam, juga terkait dengan sejumlah faktor eksternal, di antaranya kebijakan pemerintah.
Intervensi  pemerintah  yang  efektif mendukung  kondisi  sumber  daya  relatif lebih terjaga dan kerentanan menjadi lebih rendah.  Salah  satu  contoh  intervensi  yang efektif  tersebut  adalah  program-program penyadaran  masyarakat  yang  dibarengi dengan  pengembangan  ekonomi  alternatif yang sesuai dengan konteks lokal di sebagian lokasi  penelitian.  Di  Wakatobi  misalnya, eksploitasi sumber daya berhasil ditekan dan degradasi lebih lanjut relatif dapat dicegah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju pengambilan terumbu karang dan penggunaan bahan/alat yang merusak. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang mengambil karang, baik dalam kondisi hidup atau mati.
Penurunan tingkat kerentanan di lokasi- lokasi  yang  secara  efektif  mendapatkan intervensi positif tersebut, di sisi sebaliknya menyebabkan kenaikan resiliensi masyarakat, yang diharapkan akan berdampak positif pada resiliensi ekologis terkaitnya, yang dalam hal ini adalah terumbu karang. Masyarakat dengan resiliensi  tinggi  ini  diharapkan  relatif  lebih mampu untuk mengembangkan penghidupan dangan cara yang variatif sehingga tekanan terlalu  besar  pada  sumber  daya  dapat dikurangi.  Selanjutnya,  kondisi  sumber daya  yang  kembali  membaik  tersebut  juga terdeteksi  telah  mengembalikan  peluang- peluang ekonomi yang hilang pada periode di mana sumber daya mengalami penurunan. Hasil monitoring ekologi terumbu karang di Raja Ampat (Prayudha dan Picasauw, 2009) menunjukkan  bahwa  kondisi  karang  hidup
mengalami kenaikan nilai persentase tutupan karang hidupnya.
Secara umum, rangkuman hasil analisis tersebut  di  atas  mengindikasikan  adanya rangkaian interaktif antar komponen dalam sistem sosial ekologis di ketiga lokasi, yang menunjukkan benang merah antara berbagai kejadian, yang menunjukkan pula kejadian atau interaksi antar kejadian yang mengarah pada kerentanan atau resiliensi tertentu. Hasil ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan sebuah model yang memungkinkan pendugaan kerentanan dan resiliensi yang dihubungkan dengan kondisi komponen-komponen ekologis, faktor  eksternal  tertentu  dan  interaksi  di antaranya. Terkait dengan judul dan tujuan penelitian ini, faktor eksternal tertentu tersebut adalah perubahan iklim.
Setelah melakukan analisis berdasarkan kriteria dan sub kriteria, membandingkan antara masing-masing  kriteria,  tahap  selanjutnya adalah mencari alternatif terbaik berdasarkan pada  seluruh  kriteria  yang  menjadi  dasar dalam  penentuan  pengelolaan  sumber daya terumbu karang di wilayah COREMAP. Kriteria  yang  dimaksudkan  adalah  sistem sosial ekologis, kerentanan dan resiliensi. Sub kriteria sistem sosial ekologis adalah sumber daya, pengguna sumber daya, prasarana dan penyedia prasarana. Sub kriteria kerentanan adalah exposure, sensitivitas dan kapasitas adaptasi. Dan sub kriteria resiliensi adalah kemampuan belajar hidup dalam perubahan dan  ketidakpastian,  kemampuan  untuk mengembangkan diversitas yang memungkinkan terjadinya  reorganisasi  dan  pembaruan, kemampuan untuk memanfaatkan berbagai macam  pengetahuan  secara  terpadu  dan kemampuan  menciptakan  peluang  untuk pengorganisasian  diri.  Hal  ini  bisa  dilihat dari penambahan pengetahuan dan wawasan masyarakat dengan adanya pelatihan mengenai kegiatan usaha ekonomi yang bisa dijadikan sebagai  mata  pencaharian  alternatif  dan memberikan  manfaat  yang  meluas  bagi masyarakat lainnya. Di Buton misalnya, selain berprofesi utama sebagai nelayan, masyarakat juga mempunyai pendapatan lain dari usaha budidaya rumput laut. Bahkan ada yang menjadi
pedagang emas dan pakaian ke daerah lain yang dilakukan oleh anggota keluarga lain.
Hasil penelitian ini merekomendasikan pada program COREMAP agar memberdayakan dan  mendukung  masyarakat  pesisir  secara berkelanjutan dalam pemanfaatan terumbu karang dan sumber daya ekosistem terkait yang  berada  di  wilayah Coral  Triangle, yang dilaksanakan  melalui  strategi  sebagai berikut:
1. Peningkatan
efektivitas
KKLD/
TWAL  melalui  penguatan  kerjasama masyarakat-pemerintah  dalam  upaya- upaya  penciptaan  menciptakan  mata pencaharian  alternatif,  terutama  di sektor  non  konvensional  terutama pariwisata. Melalui kerja sama yang erat, diharapkan  masyarakat  merasa  memiliki sehingga  masyarakat  tidak  hanya menerima  manfaat  saja.  Diharapkan masyarakat  difasilitasi  untuk  terlibat secara  lebih  berarti.  Hal  yang  juga perlu  diperhatikan  adalah  membangun hubungan  kerja  sama  dengan  berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang
ada  di  tingkat  lokal  yaitu  pemerintahan desa  dan  meningkatkan  kesadaran masyarakat  bahwa  dengan  dibuatnya KKLD/TWAL,  masyarakat  telah  ikut menjaga stabilitas kelestarian lingkungan dan  keberlanjutan  ekologi.  Langkah konkrit yang dapat dilakukan diantaranya adalah:  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap  aset  produktif,  memperkuat posisi  nelayan  dalam  transaksi  dan dalam  bermitra  usaha,  peningkatan pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan, pengembangan  industri  di  pedesaan dalam  rangka  memperkuat  industri rakyat, dan mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha.
2.  Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan  yang  mendukung  permodalan usaha dan perbaikan teknologi. Lembaga keuangan yang dibentuk dapat memberikan  bantuan  finansial  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  bersifat in-formal,  dapat  dikelola  oleh  nelayan sendiri  untuk  mempermudah  efektivitas dan  efisiensi  terhadap  capaian  sasaran
Gambar  8.  Diagram  Sistem  Koordinasi  Kelembagaan  Pengawasan  Sumber  Daya  Terumbu Karang di Wilayah COREMAP.
Figure  8.      Diagram  Of  The  Coordinate  System  of  Institutional  Monitoring  of  Coral  Reef Resources in the COREMAP Region.
dengan  tetap  menjaga  ketertiban administrasi. Penyaluran bantuan melalui satu  pintu,  sehingga  memudahkan pengawasan  dan  perencanaan  untuk keberlanjutan  lembaga  keuangan  yang telah  dibentuk.  Masyarakat  sendiri mudah untuk mengakses terhadap modal finasial yang dibutuhkan.
3. Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait (Polairud, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dsb) dalam pengawasan terhadap sumber  daya.  Strategi  ini  dapat  dicapai melalui  pembentukan  suatu  sistem kelembagaan yang mendukung kehidupan masyarakat  dengan  mempertimbangkan kelembagaan  masyarakat,  ekonomi  dan pemerintah  seperti  yang  dapat  dilihat pada Gambar 8.
Pada  Gambar  8  dapat  dilihat  bahwa Pemerintah Daerah memiliki fungsi dan peran melakukan koordinasi pengawasan sumber daya, dengan mengakomodir berbagai kelompok masyarakat  (nelayan,  tokoh  masyarakat, organisasi  non  pemerintah  atau  LSM,  dan akademisi). Selanjutnya kelembagaan masyarakat  berperan  untuk  membangun kelompok  masyarakat  nelayan  menjadi lebih produktif, memiliki etos kerja dan rasa kebersamaan. Kemudian kelembagaan ekonomi diarahkan  untuk  meningkatkan  kegiatan ekonomi  berbasis  sumber  daya  setempat menjadi lebih baik.
4.  Perbaikan  desain  program  sosialisasi mengenai  penggunaan  alat  tangkap ramah  lingkungan.  Sosialisasi  atau pemasyarakatan program adalah tahapan penting  dalam  program  pengembangan masyarakat pedesaan. Kegiatan sosialisasi tidak  hanya  menyampaikan  informasi tentang  penggunaan  alat  tangkap ramah lingkungan dan dampaknya, yang tentunya  perlu  dukungan  dari  berbagai kelompok  masyarakat.  Proses  sosialisasi dapat  dibagi  dalam  beberapa  tahapan yang  dapat  dilakukan  secara  simultan sebagai  berikut:  pengenalan  alat tangkap  ramah  lingkungan,  kunjungan- kunjungan, melaksanakan kegiatan
khusus,  mendiskusikan  temuan,  dan menyusun laporan.

## PENUTUP
Hasil penelitian ini merekomendasikan strategi pengelolaan berikut ini: 1) Peningkatan efektivitas  KKLD/TWAL  melalui  penguatan kerjasama  masyarakat-pemerintah  dalam upaya-upaya penciptaan menciptakan mata pencaharian  alternatif,  terutama  di  sektor non  konvensional  terutama  pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga-lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi;  3)  Perbaikan  sistem  koordinasi pihak terkait (Polairud, Dinas KP, TNI AL, dsb) dalam pengawasan terhadap sumber daya; dan 4) Perbaikan desain program sosialisasi mengenai penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
Strategi  pelaksanaan  pengelolaan terumbu karang di wilayah Coral Triangle dapat dilakukan menurut urutan prioritas. Prioritas pertama adalah penguatan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, prioritas kedua adalah melakukan perbaikan sistem koordinasi, prioritas ketiga adalah melakukan perbaikan desain  program  sosialisasi;  dan  prioritas keempat  adalah  melakukan  intensifikasi pembentukan lembaga lembaga keuangan. Strategi  tersebut  dapat  diakomodasikan ke  dalam  dokumen  perencanaan  program pengelolaan  terumbu  karang.  Diharapkan dalam  waktu  7-12  tahun  kondisi  terumbu karang berangsur pulih dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengalami peningkatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1996.  Criterium  Decision  Plus,  The Complete  Formulation,  Analysis,  and Presentation for Windows Version 3.04 Students  Version  Tutorial.  Bellevue WA: Copyright 1995-1996 Info Harvest Inc.[pdf]. (http://www.infoharvest.com/ ihroot/infoharv/304Tutorial.pdf, diakses tanggal 11 Desember 2011).
_____. 2012. http://www.coremap.or.id/tentang_ coremap/mengenal_coremap/, diakses tanggal 15 Juni 2012.
Anderies, J.M., M.A. Janssen, and E. Ostrom. 2004.  A  Framework  to  Analyze  The Robustness of Social-Ecological Systems from An Institutional Perspective. Ecology and Society 9 (1), 18 [online] URL http:// www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/ art18/ .
Anggraini, K. 2012. Manfaat Terumbu Karang dan Ancamannya. Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI). Jakarta.
Berkes,  F.,  J.  Colding  and  C.  Folke.  2003. Navigating  Social–Ecological  Systems: Building Resilience for Complexity and Change.  Cambridge  University  Press, Cambridge, UK.
Binder,  L.W.  and  P.  Dalton.  2011.  Assessing the  Vulnerability  of  Four  West  Coast Fisheries to Climate Change. Assessing the Vulnerability of West Coast Fisheries to a Changing Climate” Workshop on May 25 – 26, 2011. Climate Impacts Group. Seattle.
Dahuri R., J. Rais, S.G. Putra, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir  dan  Lautan  secara  Terpadu.  PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Dahuri,  R.    2003.    Keanekaragaman  Hayati Laut:  Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.  412 hal.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan.  2004. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:  KEP.  38/MEN/2004:  Kebijakan Umum Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia.  Departemen  Kelautan  dan Perikanan. Jakarta.
Edwards, W. and Barron, F. H. 1994. SMARTS and  SMARTER:  Improved  Simple Methods  for  Multiattribute  Utility Measurement. Organizational Behavior and  Human  Decision  Processes, 60, 306-325.
Gumbriech,  T.  1996.  Application  of  GIS  in Training for Environment Management. (46) p 17-30.
Jankowski,  P.  1995.  Integrating  Geographical Information Systems and Multiple Criteria Decision Making Methods. International Journal Geo. Inform. Sys. 9(3), 251-273, 1995.
Kasim, M. 2011. COREMAP II vs MCRMP.( http:// marufkasim.blog.com/2011/06/26/ coremap-ii-vs-mcrmp/,  diakses  pada tanggal 5 Mei 2012).
King, M.  1995.  Fisheries Biology, Assessment and Management.  2nd ed.  Fishing News Books.  Oxford.  382 p.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. Kondisi  Terumbu  Karang  Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Jakarta.
Ministri of Marine Affairs and Fisheries. 2011. Draft  Implementation  Completion Report. Project Management Office Coral Reef  Rehabilitation  and  Management Program. Directorate General of Marine, Coasts and Small Island. Ministri of Marine Affairs and Fisheries. Jakarta.
Prayudha, B. dan B. Picasauw. 2009. Monitoring Terumbu  Karang  Rajaampat  (Waigeo Selatan). Coral Reef Rehabilitation and Management Program II – Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
Purnomo,  A.H.,  S.H.  Suryawati,  R.A.  Wijaya, E.S.  Luhur,  Nurlaili,  A.  Wahyono,  L. Adrianto,  Triyono,  F.  Nurhabni  dan  R. Triyanti.  2011.  Pengembangan  Model Pengelolaan  Sumber  daya  Perikanan Berbasis Sistem Sosial-Ekologi di Wilayah CTI dalam Antisipasi terhadap Perubahan iklim.  Laporan  Teknis.  Balai  Besar Penelitian  Sosial  Ekonomi  Kelautan dan  Perikanan.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. Jakarta.
Reid, C., J. Marshall, D. Logan dan D. Kleine. 2011.
Terumbu Karang dan Perubahan Iklim; Panduan Pendidikan dan Pembangunan Kesadartahuan.  Kerjasama  Australian Government Department of Sustainability, Environment,  Water,  Population  and Communities  dengan  Kementerian Kelautan dan Perikanan, The University of Queensland Australia dan Coralwatch.
Rudianto, E. 2009. Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Securities. Buletin Penataan Ruang Edisi 2e. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Saaty,  T.L.  1991.  Pengambilan  Keputusan Bagi  Para  Pemimpin:  Proses  Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Seri Manajemen No. 134 (Terjemahan).
Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Subandar,  A.  2002.  Multi  Criteria  Decision Making  Techniques.  Materi  Kuliah PS-SPL. Bogor: Tidak diterbitkan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 22 hal.
Wahyono,  A  .,  I.G.P.  Antariksa,  M.  Imron, R.  Indrawasih,  dan  Sudiyono.  2001. Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan. Penerbit Media Pressindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation. Jakarta.
Wilkinson, C. 2008. Status of Coral Reefs of The World: 2008. Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and Rainforest Research Centre, Townsville, Australia, 296 p.
Yuniarti.  2007.  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir di Indonesia (Studi Kasus : Pengelolaan Terumbu  Karang  Berbasis  Masyarakat di  Kepulauan  Riau).  Makalah.  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Bandung.