## STRATEGI PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS OLEH BPSDM HUKUM DAN HAM BAGI PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
M Iqbal Romzah 1 , Firman Hadi Rivai 2 , Bambang Giyanto 3
Politeknik STIA LAN Jakarta Email: iqbalwilianza@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Pelatihan; Diklat; Sumber Daya Manusia Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengapa  masih  banyak pejabat dilingkungan Kementrian Hukum dan HAM yang belum mengikuti PKP serta  strategi  BPSDM  Hukum  dan  HAM  dalam  melakukan  percepatan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas bagi pejabat pengawas yang belum  mengikuti  PKP.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  kualitatif.  Peneliti  memilih  teori  human  capital  management  yang dikemukakan  oleh  Adeniji  A.  Anthonia  dan  Osibanjo  A.  Otomayo  yang mengidentifikasi bahwa modal manusia adalah salah satu dari 4 (empat) jenis aset yang dikelola dalam organisasi, termasuk yang lainnya antara lain: aset fisik, aset keuangan,  aset  manusia  dan  aset  yang  tidak  berwujud.  Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa aset keuangan dalam hal ini terbatasnya anggaran menjadi  faktor  utama  sehingga  kebutuhan  PKP  sangat  tinggi  saat  ini.  Untuk mengidentifikasi  faktor  penghambat  dan  menyusun  strategi  percepatan penyelenggaraan  PKP  secara  rinci  diperlukan  4  (empat)  jenis  aset  pendukung diatas  dimulai  dari  aset  fisik  seperti  tanah,  bangunan  dan  fasilitas  pendukung, kemudian  aset  manusia  terkait  dengan  kepesertaan  dan  tenaga  pelatihan, sedangkan  aset  keuangan  yang  berkaitan  dengan  anggaran  serta  aset  tidak terwujud yang berkaitan dengan mekanisme perencanaan dan budaya organisasi. Saran yang dapat diberikan adalah agar BPSDM Hukum dan HAM berkoordinasi dengan  Sekretariat  Jenderal  untuk  dukungan  anggaran  yang  dibutuhkan  serta berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina.
ABSTRACT Keywords: Training;  Education  and Training; Resources The purpose of this research is to find out why there are still many officials within the Ministry of Law and Human Rights who have not participated in PKP and the BPSDM Law and Human Rights strategy in accelerating the implementation of supervisory leadership training for supervisory officials who  have not attended
PKP. The research method used is a qualitative research method. The researcher chose  the  theory  of  human  capital  management  put  forward  by  Adeniji  A. Anthonia and Osibanjo A. Otomayo which identified that human capital is one of 4  (four)  types  of  assets  managed  in  organizations,  including  others  including: physical assets, financial assets, human assets and intangible assets. Based on the results of the research, it shows that financial assets, in this case the limited budget is the main factor so that the need for PKP is very high at this time. In order to identify the inhibiting factors and develop a strategy for accelerating the implementation of PKP in detail, the 4 (four) types of supporting assets above are needed  starting  from  physical  assets  such  as  land,  buildings  and  supporting facilities,  then  human  assets  related  to  participation  and  training  personnel, while financial assets related to the budget as well as intangible assets related to planning mechanisms and organizational culture. Suggestions that can be given
are  for  BPSDM  Law  and  Human  Rights  to  coordinate  with  the  Secretariat General  for  the  required  budget  support  and  to  coordinate  with  the  State Administration Agency as a supervisory agency

## PENDAHULUAN
BPSDM Hukum dan HAM RI adalah unit utama yang disebutkan di atas dan bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  pengembangan  kompetensi  sumber  daya  manusia  saat  ini  pada Kementerian  Hukum  dan  HAM  atau  Lembaga  lain  diluar  Kementerian  Hukum  dan  HAM  di bidang Hukum dan Hak Asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  29  tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka salah satu tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM antara lain adalah program dan anggaran pengembangan SDM serta membuat kebijakan teknis untuk hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pengembangan sumber  daya  manusia  untuk  hukum  dan  hak  asasi  manusia  (Is  &  SHI,  2021).  Dengan memperhatikan  hal  dimaksud  diatas,  besar  peran  BPSDM  dalam  pengembangan  SDM  demi mencetak sumber daya yang handal dan professional.
BPSDM Hukum dan HAM memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang terpercaya dan profesional sehingga nantinya akan terbentuk sumber daya  manusia  yang  berAKHLAK  (Berorientasi  Pelayanan,  Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Pengembangan kompetensi yang diselenggarakan BPSDM salah satunya adalah pelatihan yang diberikan kepada pejabat atau pegawai dari eselon I, II, III, IV, dan V.  Pelatihan  kepemimpinan  struktural  yang  dimaksud  adalah  pelatihan  kepemimpinan  nasional tingkat II (PKN II), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas  (PKP).  Dengan  kuota  yang  terbatas  setiap  tahunnya,  BPSDM  terus  melakukan koordinasi  bersama  Sekretariat  Jenderal  dalam  menyelenggarakan  pelatihan  kepemimpinan struktural  sehingga  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan  juga  efisien.  Perencanaan  pelaksanaan pelatihan  kepemimpinan  struktural  harus direncanakan  dengan  baik,  penyelenggaraan  pelatihan kepemimpinan  struktural  tahun  2023  harus  sebaiknya  telah  direncanakan  dengan  matang  pada tahun  sebelumnya  yakni  tahun  2022,  sehingga  nantinya  akan  terwujud  perencanaan  kebutuhan pelatihan kepemimpinan struktural serta anggaran yang dibutuhkan secara maksimal (Anissa et al., 2018).
Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)  Kementerian Hukum dan HAM RI  bertanggung  jawab  untuk  mengadakan  pelatihan  kepemimpinan  pengawas  bagi  pejabat pengawas dari unit pelaksana teknis, unit utama, maupun kantor wilayah di Kementerian Hukum dan HAM RI. Bentuk pelatihan kepemimpinan pengawas dilaksanakan dalam bentuk klasikal dan ( blended learning), pelatihan dengan metode blended learning juga terbagi menjadi pembelajaran mandiri ( syncronous/asyncronous) serta klasikal/ tatap muka di BPSDM Hukum dan HAM yang memberikan  beberapa  manfaat  bagi  seluruh  peserta  pelatihan.  Besar  harapan  setiap  pejabat pengawas  untuk  dapat  melewati  masa  PKP  ini  dengan  baik,  pasalnya  hasil  dari  pelaksanaan pelatihan  kepemimpinan  pengawas  ini  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  pejabat  pengawas
untuk  mengembangkan  karir  nya  ke  jenjang  karir  selanjutnya  yang  lebih  tinggi  seperti  menuju jabatan  administrator  setingkat  eselon  III,  bahkan  eselon  II  dan  seterusnya  (Mangkunegara  & Anwar, 2012).
Lebih  lanjut  bahwa  berdasarkan  hasil  koordinasi  berkesinambungan  dengan  Biro Kepegawaian  data  terakhir  tanggal  23  Juni  2023  terdapat  pejabat  eselon  III  atau  pejabat administrator  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  belum  mengikuti  pelatihan kepemimpinan  administrator  (PKA)  sebanyak  158  orang  dan  pejabat  eselon  IV  atau  pejabat pengawas yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) sebanyak 1.688 orang. Secara garis besar maka kebutuhan pelatihan kepemimpinan struktural tahun 2023 antara lain:
Tabel 1 Jumlah Kebutuhan Pelatihan Kepemimpinan Struktural No  Jenis Pelatihan Jumlah Kebutuhan Tahun 2023 1 Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II  18 2 Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 158 3 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 1.688
Sumber: Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI kepada Kepala

## BPSDM Hukum dan HAM RI
Dengan  jumlah  kuota  pelatihan  kepemimpinan  pengawas  yang  terbatas  setiap  tahunnya, angka  jumlah  kebutuhan  PKP  tahun  2023  tersebut  bukanlah  angka  yang  sedikit.  Dibutuhkan strategi percepatan dalam memberikan pelatihan bagi pejabat pengawas yang telah duduk dalam jabatannya.  Berikut  terlampir  rencana  jumlah  kuota  yang  dilaksanakan  oleh  BPSDM  untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada tahun 2023:

## Tabel 2 Rencana Jenis Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
No.  Jenis Pelatihan Angkatan 1 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I (40 orang) Angkatan II (40 orang)

## Angkatan III (40 orang)
Sumber: Surat dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
Jumlah  kuota  dalam  satu  tahun  untuk  Pelatihan  Kepemimpinan  Pengawas  tahun  2023 terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan hingga tahun ini,  belum lagi jika ada pegawai baru yang akan diberikan jabatan sebagai pejabat pengawas selanjutnya, tentunya akan  menyebabkan  meningkatnya  kebutuhan  untuk  Pelatihan  Kepemimpinan  Pengawas dimaksud.  Maka  dari  itu  hal  ini  perlu  direncanakan  secara  matang  baik  dari  peningkatan  segi anggaran  dan  jumlah  kuota,  penambahan  tenaga  pengajar  dan  juga  hal  lain  yang  memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan PKP ini.
Masalah  utama  yang  dibahas  oleh  peneliti  adalah  masih  banyak  pejabat  pengawas  di lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  belum  mengikuti  pelatihan  kepemimpinan pengawas,  sehingga  dibutuhkan  strategi  dalam  penyelesaian  nya  guna  mewujudkan  tata  nilai PASTI pada seluruh unit kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Kebutuhan pejabat pengawas sangat tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pejabat pimpinan tinggi pratama maupun pejabat  administrator.  Maka  dari  itu  peneliti  berfokus  pada  strategi  penyelenggaraan  pelatihan kepemimpinan  pengawas  (Mukhlisah,  2021).  Berdasarkan  rapat  pembahasan  kegiatan  tahun anggaran 2023 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dengan informasi bahwa kebutuhan Pejabat eselon II yang  belum  mengikuti  diklat  sebanyak  18  (delapan  belas)  orang,  kebutuhan  Pelatihan Kepemimpinan  Administrator  sebanyak  213  orang  serta  kebutuhan  Pelatihan  Kepemimpinan Pengawas pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.997 orang (Permatasari et al., 2021).
Tahun  ini,  delapan  belas  orang  pejabat  eselon  II  yang  belum  mengikuti  PKN  II  akan diselenggarakan,  kemudian  158  orang  kebutuhan  PKP  akan  diselesaikan  dalam  jangka  waktu dekat,  mengingat  158  bukan  jumlah  yang  sangat  banyak  dibandingkan  dengan  kebutuhan  PKP sebanyak  1.688  orang.  Sedangkan  kebutuhan  PKP  yang  tinggi  ini  tidaklah  mudah  untuk diselesaikan  dalam  jangka  waktu  dekat,  mengingat  kuota  rutin  per/tahun  sangat  sedikit. Mekanisme perubahan pelaksanaan juga tidak semudah itu untuk diselesaikan karena tingginya kebutuhan pelaksanaan PKP mencapai 1.688 orang. Oleh karena itu penelitian ini akan mengupas secara mendalam bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh BPSDM dalam penyelenggaraan PKP bagi 1.688 dimaksud agar segera diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini berlokasi  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu, pedoman  wawancara,  pedoman  observasi,  dan  pedoman  telaah  dokumen.  Teknik  analisis  data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menyesuaikan tahapan-tahapan dalam penelitian yang merupakan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Pejabat Pengawas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Yang Belum Mengikuti PKP
a. Physical Assets
Aset  fisik  dalam  teori human  capital  management merupakan  hal  yang  sangat  penting, diantaranya  seperti  tanah,  bangunan,  perlengkapan  dan  fasilitas  pendukung  lainnya.  Secara keseluruhan, fasilitas pendukung yang memadai ini termasuk sarana dan prasarana adalah hal yang utama  dalam  pelaksanaan  diklat.  Fasilitas  yang  baik  tidak  hanya  meningkatkan  kualitas pembelajaran, tetapi juga memastikan bahwa peserta diklat merasa aman, termotivasi, dan merasa
nyaman.  BPSDM  Hukum  dan  HAM  juga  memiliki  satuan  kerja  (balai  diklat)  yang  merupakan salah satu kategori physical assets dalam mendukung pengembangan kualitas SDM, diantara nya Balai Diklat Jawa Tengah, Balai Diklat Sulawesi Utara dan Balai Diklat Kepulauan Riau.
Informan IV menyampaikan hal sebagai berikut:
“………… Kita ada 3 (tiga) Balai Diklat Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Nah untuk Balai Diklat Kepulauan Riau karena tidak punya tempat ya belum bisa untuk (badiklat) sulut juga masih berproses tempatnya”
Namun demikian, selama ini pelaksanaan PKP masih dilaksanakan hanya di BPSDM Hukum dan HAM saja, 3 (tiga) balai diklat yang ada masih belum dimanfaatkan karena beberapa pertimbangan tertentu, hal tersebut disampaikan oleh Informan I sebagaimana berikut:
“……  tapi  kita  harus  mempertimbangkan  sarana  prasarana  dan  kesiapan  dari  masing- masing  Badiklat  dan  sejauh  ini  yang  sudah  siap  untuk  menyelenggarakan  pelatihan kepemimpinan  pengawas  itu  di  Badiklat  Jawa  Tengah,  sedangkan  di  Badiklat  Kepri memang sarana prasarana masih terbatas, kemudian di Badiklat Sulut juga demikian”
Meskipun  demikian,  balai  diklat  yang  ada  di  bawah  BPSDM  Hukum  dan  HAM  belum  pernah dijadikan  tempat  penyelenggaraan  PKP  hingga  saat  ini.  Meskipun  dapat  dilaksanakan  dengan BPSDM Hukum dan HAM sebagai penjamin mutu, namun sarana dan prasarana yang ada juga tetap  harus  diperhatikan,  mengingat  hal  itu  merupakan  salah  satu  indikator  penting  dalam pelaksanaan PKP. Hal tersebut disampaikan oleh informan II:
“Ya belum pernah sama sekali, mereka baru (melaksanakan) Pelatihan Dasar (Latsar) dan latsar itu pun mereka harus bekerja sama dengan badan pelatihan di daerah tersebut yang sudah  terakreditasi.  Jadi  latsar  pun  mereka  bukan  melaksanakan  sebenarnya. penyelenggaraannya  saja  itu  ada  di  badan  pelatihan  daerah  yang  sudah  terakreditasi. Sebenernya,  PKP  ini  pun  kalau  memang  ada  kebijakan  dari  pimpinan,  bisa  saja  sih anggarannya  ditaruh  di  Badiklat,  tetapi  mereka  tidak  bisa  menyelenggarakan.  Seperti latsar  yang  saya  bilang  tadi,  mereka  tetap  mencari  kerja  sama  dengan  Lembaga  diklat yang ada di daerah tersebut yang sudah terakreditasi”
Informan IV juga menyampaikan hal terkait sarana dan prasarana pada balai diklat tersebut:
“Kalau yang untuk tadi yang saya sebutkan Balai Diklat Sulawesi Utara dan Balai Diklat Kepulauan  Riau  belum  siap  hanya  Balai  Diklat  Jawa  Tengah  yang  sudah  bisa  siap sebenarnya untuk diselenggarakan PKP disana”
Selain  sarana  dan  prasarana,  dalam  hal  ini  pemanfaatan  balai  diklat  yang  belum  dioptimalkan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan akreditasi sebagaimana disampaikan oleh informan III, yakni:
“…..  Cuma  masalahnya  pengajuan  mereka  untuk  diakreditasi  dalam  hal  pelaksanakan pelatihan kan belum ada. Mereka belum dikasih wawenang untuk melaksanakan pelatihan
PKP. Jadi harus hati hati juga dengan pertanyaan ini, karena bisa jadi mereka sebenarnya dari sisi sarpras sudah oke. Tetapi kan suratnya belum ada (persetujuan untuk lembaga terakreditasi)”
Kemudian Informan VII juga menyampaikan bahwa sejauh ini hanya mengetahui BPSDM Hukum dan HAM saja dan belum mengetahui adanya satuan kerja (balai diklat) yang ada dibawah BPSDM Hukum  dan  HAM.  Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  BAB  II  tinjauan  kebijakan  bahwa mekanisme  perencanaan  pelaksanaan  PKP  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pelatihan terakreditasi  tentunya  cukup  menyederhanakan  mekanisme  dengan  kebutuhan  yang  sangat banyak. Terlebih lagi PUSTEKPIM pada BPSDM tidak hanya melaksanakan PKP saja, melainkan PKA, PKN II hingga pelatihan teknis lainnya. Hal ini disampaikan oleh Informan II:
“Pustekpim (kami) tidak hanya mengurus tentang PKP, namun juga ada PKA, PKN II serta pelatihan teknis lainnya. Maka dari itu kita butuh prioritaskan yang mana dulu nih. Pelatihan itu harus untuk menjadi sebuah pelatihan itu kan nggak langsung jadi. Namun apa  tujuannya,  apa  kurikulumnya,  mana  modulnya,  siapa  tenaga  pengajarnya  mau metodenya apa……”
Aset  fisik  BPSDM  Hukum  dan  HAM  merupakan  satu  aset tunggal  yang  dimiliki saat  ini untuk  penyelenggaraan  PKP  sehingga  hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  bahwa  aset  fisik  sangat penting  dalam  pengembangan  kompetensi  ASN  dalam  hal  penyelenggaraan  pelatihan.  Sesuai dengan teori Human Capital Management , bahwa lembaga pelatihan harus mengelola aset fisik dengan baik untuk mencapai profitabilitas dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Lembaga pelatihan harus memastikan bahwa aset fisik yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersedia dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Pengelolaan lembaga pelatihan dalam hal ini tidak hanya dalam mempersiapkan sarana dan prasarana saja, melainkan juga berkaitan dengan pengajuan  akreditasi  balai  diklat  yang  ada  serta  pemeliharaan aset  fisik  yang  dimiliki  sehingga dapat berfungsi dalam jangka Panjang.
b. Financial Assets
Salah satu yang dikelola oleh organisasi seperti yang disebutkan dalam teori Human Capital Management adalah financial  assets atau  anggaran.  Tak  hanya  itu,  dalam  Keputusan  Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 juga dijelaskan mengenai pembiayaan atau anggaran dalam pelaksanaan PKP. Lembaga pelatihan membutuhkan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM, salah satunya untuk penyelenggaraan PKP. Pedoman anggaran dalam pelaksanaan PKP yakni Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang RAB Pelatihan Kepemimpinan Struktural dan Pelatihan Dasar. Anggaran yang dibutuhkan dalam  pelaksanaan  PKP  tidaklah  sedikit,  ditambah  lagi  kebutuhan  PKP  saat  ini  sangat  tinggi. Anggaran menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan PKP sebagaimana dikatakan oleh Informan V:
“…. Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar misalnya 1 peserta PKP 14 Juta Sekian kita kalikan 14 Juta x 40 orang berarti dalam RAB kita harus dirincikan karena penyelenggaraan di kita, dirincikan satu-satu dari makan nya, seminar  kid  nya,  tapi  totalnya  kita  tidak  boleh  lebih  dari  14  juta  x  40  orang  itu.  Tapi anggaran itu diluar dari uang perjalanan dinas dan uang harian peserta. Jadi itu menjadi tanggungan lemdik lagi. Nanti kita hitung semua, nanti dilihatkan sama PK sesuai atau tidak dengan SBM-SBM nya karena harus dirinci juga biasanya jumlah daerah peserta. Terus untuk akselerasi 1.700an orang itu awalnya kita mengusulkan data 1997 awalnya, kita hitung dia, dari UPT mana dari kanwil mana kita kelompokkan dan kita sandingkan dengan lemdik mana yang berkenan menerima kita dan paling dekat”
Anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  kebutuhan  PKP  yang  tinggi  ini  tidaklah sedikit, sebagaimana dijelaskan bahwa 1 (satu) angkatan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah 40 orang. Informan IV menyampaikan sedikit gambaran terkait biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk 1 angkatan (40 peserta PKP), yakni:
“Untuk 1 (satu) angkatan 40 orang, kurang lebih membutuhkan dana sekitar 900 Juta – 1 Milyar Rupiah”
Pelaksanaan percepatan BPSDM dalam menyelesaikan kebutuhan PKP yang sangat tinggi ini tentu tidak  dapat  dilaksanakan  hanya  di  BPSDM  Hukum  dan  HAM,  adanya  rencana  mekanisme kerjasama  dengan  beberapa  lembaga  diklat  provinsi  atau  daerah  tentunya  membutuhkan penyesuaian termasuk dalam hal anggaran. Informan V menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
“Karena kita pernah berbenturan dengan lemdiklat, kita kan mau melaksanakan dengan sistem PNBP atau lemdik daerah biasa menyebut dengan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)  ,  kita  membayar  14  Juta/peserta  kepada  mereka,  kita  tinggal  bayar  saja  dan mereka mengelola uang nya. Namun ternyata ada Lembaga diklat yang sistem mereka berbeda yaitu sistem Kerjasama dengan konsep pembiayaan Kerjasama, dimana dia mau menyelenggarakan namun hanya menyiapkan tempat dan tenaga pelatihan, tempat nya pun kita harus sewa jadi kita yang membayar satu per satu seperti catering, dll dan itulah yang  tidak  cocok  dan  kami  kemungkinan  akan  menolak  karena  pelaksanaan  nya  akan sulit”
Penyesuaian  anggaran  tidak  hanya  berfokus  pada  PKP  saja,  melainkan  pelatihan kepemimpinan  struktural  serta  pelatihan  teknis  lainnya  juga  perlu  untuk  diperhatikan,  sebagai laporan tahunan bidang anggaran tahun 2023, berikut ini merupakan salah satu contoh penyesuaian anggaran  PKP  yang  juga  dialokasikan  untuk  pelaksanaan  PKN  II,  sehingga  meskipun  terlihat mengurangi  kuota  PKP  tahun  2022.  Dengan  beberapa  pertimbangan  termasuk  perolehan akreditasi, berikut ini adalah RKAKL awal dan akhir pelaksanaan pelatihan pada tahun 2022 yang disampaikan oleh Informan IV:
“Data 2022 pada RKAKL awal dan akhir, kelihatan matriks ( terlampir ) akan dikirimkan. Salah  satunya  PKP  untuk  PKN.  Karena  adanya  kepentingan  terkait  akreditasi  PKN, adanya  persyaratan  harus  menyelenggarakan  PKN  berapa  kali  berturut  turut,  kita  ada keperluan itu”
Data (matriks) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## Tabel 3 RKAKL PKP untuk PKN II tahun 2022
Namun pengalokasian anggaran tersebut bukanlah tanpa tujuan, terbukti pada 14 November 2022,  akreditasi  program  pelatihan  PKN II  juga  mendapatkan  akreditasi  A,  begitu  juga  dengan PKP yang juga memperoleh akreditasi A pada saat yang bersamaan. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, mengingat anggaran adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan PKP, maka mekanisme dan perencanaan nya pun harus direncanakan dengan baik. Menurut Informan V ada beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam perencanaan penyelenggaraan percepatan PKP bidang anggaran, beliau menyampaikan bahwa:
“ Pertama,  kendala  yang  kami  hadapi  dalam  mempersiapkan  strategi  percepatan penyelenggaraan  kebutuhan  PKP  yang  banyak  ini  adalah  data  yang  diberikan  Biro Kepegawaian  tidak  valid,  data  wilayah  dan  data  jumlah  tidak  valid  sehingga mempengaruhi sebagai contoh harusnya orang jawa tengah dikirimkan ke Jawa Tengah agar uang yang dipakai sedikit terpakai tidak pakai tiket, ternyata ada orang dari ngawi ditulis di Jawa Tengah sehingga mengalokasikan nya kita salah. Padahal sebelumnya kita alokasikan peserta ini di Jawa Tengah tidak untuk tiket nya. Dengan data yang tidak valid tersebut,  maka  alokasi  anggaran  pun  berubah  karena  peserta  ini  membutuhkan  tiket sehingga  nantinya  revisi.  Kedua,  jika  ada  yang  telah  ditetapkan  sebagai  peserta  dalam kategori percepatan penyelenggaraan PKP namun mengundurkan diri sehingga nantinya revisi, kita tidak bisa kembalikan lagi uangnya, mau tidak mau kita membuat kegiatan lagi. Bingung antara untung atau rugi karena kegiatan kita juga banyak, untungnya ada uang/anggaran namun kesibukan juga sangat banyak .”
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PKP tidak  sedikit,  atas  usulan  BPSDM  Hukum  dan  HAM,  anggaran  dari  Sekretariat  Jenderal  hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada PKP saja, melainkan untuk PKA, PKN II serta pelatihan teknis lainnya. Hal  tersebut  juga  terbukti  dengan  pertimbangan  untuk  mendapatkan  akreditasi  dari  LAN  maka terlihat berdasarkan table 4.2 diatas bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk PKP juga  beralih  untuk  pelaksanaan  PKN  II  dengan  pertimbangan  tertentu  yang  juga  baik.  Tiket Pesawat dengan metode blended learning juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi jika PKP hanya dilaksanakan terpusat di BPSDM Hukum dan HAM saja, sedangkan peserta PKP berasal dari  seluruh  Indonesia.  Berdasarkan  uraian  diatas  juga  terbukti  bahwa financial  assets menjadi
faktor utama masih banyaknya pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum mengikuti PKP sehingga kuota yang diberikan setiap tahun nya pun terbatas.

## c. Human Assets
Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, aset manusia adalah komponen penting dari program pelatihan dan pengembangan. Aset manusia seperti tenaga pelatihan dan fasilitator diperlukan  untuk  merancang  dan  menyampaikan  program  pelatihan  dan  pengembangan  yang efektif,  kemudian  yang  tak  kalah  penting  aset  manusia  seperti  pegawai  itu  sendiri  merupakan penerima manfaat utama dari program pelatihan dan pengembangan SDM, dimana pegawai yang terlibat untuk berpartisipasi akan mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di tempat kerja sehingga nantinya akan mengarah pada peningkatan kinerja organisasi.

## 1) Kepesertaan
Berdasarkan  data  yang  telah  disebutkan  bahwa  terdapat  kebutuhan  PKP  yang  sangat tinggi saat ini, berdasarkan Surat dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderl Kemenkumham tanggal 23 Juni 2023, terdapat kebutuhan PKP sebanyak 1.688 orang. Data ini terus mengalami perubahan setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut antar stakeholder terkait, sehingga peneliti terus mengupdate data hingga bulan Juli 2023. Berdasarkan penelitian awal dan mengacu pada rapat  pembahasan  kegiatan  tahun  anggaran  2023  antara  PUSTEKPIM  BPSDM  Hukum  dan HAM  dan  Biro  Kepegawaian  Setjen  diperoleh  informasi  bahwa  kebutuhan  PKP  meningkat menjadi  2.062  orang.  Namun  selama  peneliti  melakukan  penelitian  awal  hingga  penelitian lapangan, data jumlah kebutuhan PKP terus mengalami perubahan, hal tersebut disampaikan juga oleh Informan I sebagai berikut:
“ Dari hasil koordinasi BPSDM dengan Sekretariat Jenderal dalam hal ini kepegawaian, dalam lingkup atau level pelatihan kepemimpinan pengawas, masih ada sejumlah 1.997 pejabat  struktural  level  pengawas  yang  belum  mengikuti  pelatihan  pemimpinan pengawas.    Tentunya,  ini  menjadi  satu  kebutuhan  mendesak  yang  harus  segera diselesaikan, mengingat di dalam alokasi anggaran pertahunan.  Dalam lingkup, 3 atau sampai 5 angkatan ”
Sedangkan  pada  bulan  Juli  2023,  peneliti  melakukan  wawancara  terhadap  Informan  II,  dan mendapatkan informasi:
“ Kebutuhan  PKP  saat ini  setelah  dilakukan  pengecekan  data  cek  profiling  (antara Biro Kepegawaian Setjen dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham) menjadi 1.688 orang”
Berdasarkan koordinasi lebih lanjut, update data serta pengecekan data catatan cela calon peserta PKP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, maka calon peserta PKP yang belum mengikuti PKP sebanyak 1.688 orang. Jumlah tersebut merupakan seluruhnya pejabat pengawas  yang  telah  duduk  pada  jabatan  pengawas  setingkat  eselon  IV.  Ditinjau  dari  sudut pandang human assets dalam hal kepesertaan menunjukkan bahwa data peserta yang tidak valid menjadi  kendala  atau  hambatan  dalam  penyusunan  strategi  percepatan  penyelenggaraan  PKP. Namun  kepesertaan  dalam  hal  terbatasnya  jumlah  kuota  yang  disediakan  menjadi  faktor
banyaknya  pejabat  pengawas  yang  belum  mengikuti  PKP  hingga  saat  ini,  dimana  dari  hasil koordinasi lebih lanjut didapatkan informasi bahwa 1.688 pejabat pengawas yang belum mengikuti PKP.  Salah  satu  program  pengembangan  SDM  memuat  hal-hal  diantaranya  peserta.  Prinsip pengembangan  SDM  pada  dasarnya  bukanlah  peningkatan  kualitas  saja  namun  juga  kuantitas. Dengan  demikian  diperlukan  penambahan  jumlah  kuota  oleh  penyelenggara  pelatihan  untuk pengembangan  kompetensi  ASN  termasuk  dalam  penyelenggaraan  PKP.  Lebih  lanjut  jika dilakukan penambahan kuota maka hal ini akan berkaitan dengan anggaran yang disediakan untuk PKP,  penambahan  kuota  dan  tersedianya  jumlah  anggaran  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan PKP.

## 2) Tenaga Pelatihan
Penyelesaian  kebutuhan  PKP  yang  sangat  tinggi  tentunya  memiliki  keterkaitan  dengan ketersediaan  tenaga  pelatihan  yang  memberikan  ilmu  dan  pembelajaran  kepada  peserta  PKP. Tenaga  pelatihan  ini  juga  memegang  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  PKP  ini,  tentunya BPSDM  Hukum  dan  HAM  harus  memiliki  strategi  yang efektif  dan  efisien  dalam  halnya  juga mempersiapkan tenaga pelatihan bagi 1.688 peserta PKP. Kriteria dari tenaga pelatihan telah diatur dalam  Peraturan  Kepala  LAN  Nomor  Nomor  2/K.1/PDP.07/2023 tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pelatihan  Struktural  Kepemimpinan.  Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh Informan II:
“Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN. Sebagai contoh semua Widyaiswara kita semua mereka sudah mendapatkan sertifikasi dan mereka memang layak untuk mengajar PKP”.
Lebih lanjut, Informan III juga menambahkan hal berikut ini:
“Iya  hal  itu  sesuai  dengan  standar  dan  akreditasi  LAN.  Dimana  hal  ini  tidak  perlu khawatir,  karena  mereka  sudah  paham  dan  mengikuti  TOT,  akreditasi  pelatihannya minimal B dan mereka mengacu pada PP Tarif dari LAN dan PERKALAN harus menjadi acuan.  Terkait  kurikulum  ada  di  peraturan  LAN  2023.  BPSDM  dan  Setjen  saling berkesinambungan. Pelatih PKP dari luar juga sering kita lakukan dan koordinasi antar instansi terkait”
Tenaga pelatihan yang ada di BPSDM telah sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam peraturan  Kepala  LAN.  Namun  sejauh  ini  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa  hingga tahun  2023  BPSDM  hanya  mampu  mengakomodir  3-5  angkatan  setiap  tahun  nya  dan  belum pernah  mengakomodir  peserta  PKP  dalam  jumlah  yang  lebih  banyak.  Jika  BPSDM menyelenggarakan  PKP  dengan  kuota  yang  lebih  banyak  maka  secara  otomatis  BPSDM  dan Sekretariat  Jenderal  secara  berkesinambungan  akan  mempersiapkan  tenaga  pelatihan  sesuai dengan  jumlah  kebutuhan  dengan  melakukan  koordinasi  antar  instansi  yang  bersedia  menjadi tenaga pelatihan bagi peserta PKP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.  Maka secara garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa  tenaga  pelatihan  tidak  menjadi  faktor  banyaknya  pejabat pengawas  yang  belum  mengikuti  PKP  hingga  saat  ini.  Namun  dengan  kebutuhan  yang  sangat
tinggi dibutuhkan strategi yang memiliki keterkaitan tidak hanya tenaga pelatihan namun juga aset fisik, aset keuangan, serta aset tak berwujud.
d. Intangible Assets
Berdasarkan hasil penelitian serta uraian pada physical assets, financial assets serta human assets dapat  dilihat  bahwa  mekanisme  perencanaan  pada  BPSDM  Hukum  dan  HAM  telah dilakukan secara maksimal dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana, anggaran, maupun tenaga pelatihan yang ada. Dengan mekanisme perencanaan yang baik juga memang pada tahun 2019 PKP tidak dilaksanakan namun hal ini dikarenakan adanya tingginya kebutuhan Pelatihan Dasar yang harus diselesaikan pada tahun tersebut. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari aspek aset yang tak berwujud, tidak ditemukannya faktor terhadap banyaknya pejabat pengawas yang belum mengikuti PKP hingga saat ini.

## 2. Strategi Percepatan BPSDM Hukum dan HAM dalam Penyelenggaraan PKP

## a. Physical Assets
Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023, mekanisme perencanaan pelaksanaan PKP untuk lembaga pelatihan yang belum terakreditasi atau status akreditasinya tidak berlaku lagi tentu berbeda, dimana jika PKP dilaksanakan oleh lembaga (balai  diklat)  yang  belum  terakreditasi  maka  lembaga  pelatihan  tersebut  harus  menyampaikan usulan  kerjasama  kepada  Deputi  Kebijakan  Bangkom  ASN  dan  menyertakan  usulan  lembaga pelatihan yang terakreditasi (minimal berakreditasi B) sebagai penjamin mutu (Anissa et al., 2018). BPSDM Hukum dan HAM memiliki akreditasi A sebagaimana yang dikatakan oleh Informan III:
“Nah jadi kita ini mungkin dari ini ya dari lisensi kita dulu, BPSDM ini punya akreditasi A baik untuk pelatihan mulai dari Pelatihan Dasar, PKA dan PKP sampai dengan PKN tingkat II. Kita bisa menjadi penjamin mutu di badiklat kita. Jadi kita disana bisa melaksanakan. Tapi atas pantauan kita”
Pada tahun 2022 – 2027 program pelatihan PKP pada BPSDM Hukum dan HAM memiliki akreditasi  A.  Dengan  demikian  tentunya  BPSDM  Hukum  dan  HAM  dapat  menjadi  lembaga penyelenggara penjamin mutu bagi lembaga pelatihan yang belum terakreditasi, termasuk Balai Diklat  yang  ada  dibawah  BPSDM  Hukum  dan  HAM  (Balai  diklat  Jawa  Tengah,  balai  diklat Kepulauan Riau dan balai diklat Sulawesi Utara) yang sampai saat ini juga belum diusulkan untuk status  akreditasinya.  Namun  meskipun  demikian,  sarana  dan  prasarana  pada  lembaga  pelatihan yang belum terakreditasi juga setidaknya memadai untuk dilaksanakan nya PKP. Kebutuhan PKP yang mendesak saat ini memerlukan strategi yang cepat, tepat dan efisien. Dengan 3 (tiga) balai diklat dibawah BPSDM Hukum dan HAM juga tidak akan mampu menyelesaikan kebutuhan yang tinggi saat ini, terlebih lagi balai diklat tersebut belum terakreditasi dan belum memiliki sarana dan  prasarana  yang  memadai  untuk  dilaksanakan  nya  PKP.  Kemudian  perihal  anggaran  yang dibutuhkan  sangat  tinggi  jika  penyelenggaraan  PKP  harus  dilaksanakan  terpusat  di  BPSDM Hukum dan HAM yang berlokasi di Depok, Jawa Barat sedangkan pejabat pengawas yang belum mengikuti diklat tersebar di seluruh Indonesia. Asset fisik yang terbatas terkait pemanfaatan balai
diklat dibawah BPSDM Hukum dan HAM belum dapat digunakan secara optimal. Maka dari itu dalam hal ini pemanfaatan lembaga diklat daerah dapat menjadi pilihan. Informan I menyampaikan hal-hal terkait strategi yang akan diambil untuk percepatan pelaksanaan PKP:
“Ya  tentunya  strategi  ini  kita  rencanakan  dalam  beberapa  tahapan,  dengan  target rencananya  sesuai  dengan  kebijakan  Bapak  Kepala  BPSDM  Kemenkumham  pada periode  ini.  Kita  ingin  menyelesaikan  seluruh  peserta  yang  menjadi  tunggakan  untuk mengikuti pelatihan pemimpinan pengawas sepanjang 1997.  Dan salah satu strateginya adalah  selain  kita  berkoordinasi  dengan  Sekretariat  Jenderal,  kita  juga  berkoordinasi dengan  Lembaga  Administrasi  Negara  selaku  pembina  lembaga  pendidikan  di  seluruh Indonesia.    Kami  mengajukan  kebutuhan  anggaran  terkait  dengan  penyelenggaran pelatihan tersebut, dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara  terkait  dengan  agenda  pelatihan,  diantaranya  meliputi  jadwal  pelatihan, penyelenggaran  pelatihan,  dan  kuota  peserta  pelatihan  pun juga  jumlah angkatan yang selenggarakan oleh lembaga pendidikan di Lemdik Kementerian Lembaga maupun juga Lemdik BPSDMD, BPSDMD Provinsi atau daerah”
Tidak semua provinsi atau daerah memiliki lembaga pelatihan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang berbeda. Kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelatihan dapat  memengaruhi  penyediaan  lembaga  pelatihan  atau  BPSDM  di  provinsi  atau  daerah.    Di tingkat regional , beberapa provinsi atau daerah mungkin memiliki lembaga pelatihan atau BPSDM yang  fokus  pada  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Lembaga  ini  dapat bertanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan berbagai jenis pelatihan untuk sektor-sektor tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Maka dari itu koordinasi terus dibangun untuk mempersiapkan percepatan pelaksanaan PKP tahun ini. Informan IV menyampaikan hal sebagai berikut:
“Tahun ini kami berkoordinasi anggaran, rencananya berkoordinasi dengan lemdiklat 33 provinsi satu per satu kita tanyakan, rapat berturut-turut akan rutin dilaksanakan dari pagi hingga  sore  untuk  berkoordinasi  dengan  beberapa  pihak  terkait  rencana  percepatan pelaksanaan diklat”
Selain adanya BPSDM atau lembaga diklat Provinsi atau daerah, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa lembaga diklat yang ada di daerah bersedia untuk menyelenggarakan PKP ini.

## b. Financial Assets
Dari pernyataan diatas dapat tergambar besarnya biaya PKP yang dibutuhkan untuk peserta lebih dari 1000 orang. Selain itu juga output yang dimaksud adalah bahwa tidak hanya PKP yang harus diselenggarakan  oleh  BPSDM,  ada  PKA,  PKN  II  dan  pelatihan  teknis  lainnya.  Namun bagaimanapun, kebutuhan ini harus segera dicarikan solusi. Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Dengan hal ini maka dibutuhkan strategi yang tepat
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1083
termasuk  dalam  hal  anggaran.  Mekanisme  penambahan  anggaran  menurut  Informan  I  adalah sebagai berikut :
“Mekanismenya tentunya pertama, kita identifikasi atau kita petakan jumlah peserta atau kebutuhan  peserta  atau  pejabat  pengawas  yang  belum  mengikuti  di  seluruh  Indonesia. Kemudian  langkah  berikutnya,  kita  petakan  Lemdik  seluruh  Indonesia  yang menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan. Karena kita ketahui tidak semua lemdik itu menyelenggarakan  pelatihan  kepemimpinan.    Pemetaan  itu  meliputi  pertama  Lemdik penyelenggaran  pelatihan  kepemimpinan,  kemudian  Lemdik  yang  menerima,  masih menerima peserta dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena kadang-kadang kuota itu terbatas,  mereka  menerima  dari  Kementerian  lembaga  yang  lain  juga.  Dan  kemudian berikutnya,  tentunya  jadwal  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Pendidikan tersebut.  Sehingga kita juga harus menyesuaikan”
Balai  diklat  dibawah  BPSDM  Hukum  dan  HAM  telah  membantu  dalam  melakukan  koordinasi dengan  lembaga  diklat  daerah  pada  setiap  provinsi,  dari  hasil  koordinasi  didapatkan  informasi bahwa jika percepatan penyelenggaraan PKP dilaksanakan dengan memanfaatkan lembaga diklat daerah ada beberapa penyesuaian yang mungkin berbeda dalam sistem pembayaran pada provinsi tertentu. Informan V menyampaikan pernyataan sebagai berikut :
“Sistem  PNBP/BLUD  atau  sistem  Kontribusi,  dimana  sistem  PNBP/BLUD  mengacu pada Peraturan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan  Struktural  Kepemimpinan  dan  Pelatihan  Dasar  sedangkan  sistem  kontribusi tidak mengikuti peraturan Kepala LAN RI seperti sistem PNBP/BLUD, namun mengikuti Peraturan  Gubernur  karena  dalam  sistem  kontribusi  ini  mereka  akan  melakukan  studi lapangan ( benchmarking ) nya di pulau jawa jadi membutuhkan anggaran lebih. Khusus untuk  wilayah  Nusa  Tenggara  Timur,  satuan  anggaran  biaya  yang  digunakan  dalam penyelenggaraan  PKA  &  PKP  mengacu  pada  Surat  Kepala  BPSDMD  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Nomor 893/58/BPSDMD1/2023; dan untuk wilayah Papua Barat, satuan anggaran  biaya  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  PKA  &  PKP  mengacu  pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tarif Layanan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Pada  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat”
Besaran  anggaran  antara  sistem  PNBP/BLUD  dan  sistem  kontribusi  berbeda,  dengan  demikian dibutuhkan kembali penyesuaian anggaran, namun hal ini bukanlah hal yang menghambat sistem kerjasama.  Karena  misalnya  pejabat  pengawas  dari  Papua  Barat  ataupun  NTT  jika  harus melaksanakan  PKP  diluar  provinsi  tersebut  juga  akan  membutuhkan  tiket  pesawat  dan menyebabkan tingginya kebutuhan anggaran. Dari sisi anggaran dapat terlihat bahwa harus ada penambahan  anggaran  yang  sangat  besar dari  Sekretariat  Jenderal  khusus  untuk  menyelesaikan

## Strategi Percepatan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas oleh BPSDM Hukum Dan HAM Bagi Pejabat Pengawas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Ham RI
kebutuhan PKP sebanyak 1.688 orang. Kedua, pemanfaatan lembaga diklat daerah dapat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk menekan anggaran secara efektif dan efisien. Komunikasi yang akan dilaksanakan akan membutuhkan waktu yang padat, sehingga diharapkan dengan dukungan antar  stakeholder  terutama  LAN  sebagai  pembina  akan  membantu  percepatan  BPSDM  Hukum dan  HAM  dalam  melaksanakan  percepatan  penyelenggaraan  PKP  sebagai  strategi  dalam menyelesaikan kebutuhan mendesak. Mekanisme penganggaran harus diperhatikan secara matang, untuk  menyelesaikan  kebutuhan  PKP  yang  sangat  tinggi  diperlukan  efektifitas  serta  efisiensi anggaran  sehingga  seluruh  peserta  dapat terakomodir  dengan  percepatan  penyelenggaraan  PKP pada tahun 2023.

## c. Human Assets

## 1) Kepesertaan
Data peserta merupakan salah satu hal yang penting dalam mekanisme perencanaan strategi percepatan  penyelenggaraan  PKP  yang  tinggi  saat  ini,  karena  data  itulah  yang  menjadi  acuan bagaimana strategi di implementasikan. Dengan data yang valid juga akan membantu jalan nya mekanisme perencanaan yang baik, namun sebaliknya jika data yang ada belum ter update maka mekanisme perencanaan pun mengalami hambatan. Kemudian kuota yang diberikan untuk peserta PKP  setiap  tahun  nya  adalah  3-5  angkatan,  dimana  1  (satu)  angkatan  berjumlah  40  orang. Tingginya kebutuhan PKP ini juga telah menjadi perhatian di tahun-tahun sebelumnya, namun saja belum  dapat  diselesaikan  hingga  saat  ini  (Feigenbaum  &  Feigenbaum,  2003).  Hal  tersebut disampaikan oleh Informan IV dan kemudian juga Informan III memberikan pernyataan bahwa :
“Iya  pernah  (menjadi  perhatian  di  tahun  sebelumnya)  dari  Biro  Perencanaan  bagian program dan anggaran juga sudah terus follow up semua, tapi bagaimana jika tidak ada anggaran, tetapi harus adanya koordinasi dengan Biro Perencanaan”
Sudah saatnya kebutuhan yang sangat tinggi ini harus diselesaikan demi pengembangan karir pegawai  serta tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  SDM  yang  berAKHLAK  termasuk  pejabat pengawas  yang  memiliki  kompetensi  manajerial  dan  sosio  kultural  dalam  mengawasi  serta memberikan  kepemimpinan  yang  baik  bagi  jajaran  dibawah  nya.  Berdasarkan  hasil  penelitian jumlah kuota yang terbatas setiap tahun menjadi faktor tingginya kebutuhan PKP hingga saat ini. Dengan kebutuhan yang mendesak, saat ini yang dibutuhkan adalah strategi penyelesaian seluruh kebutuhan  PKP  yang  tinggi  dengan  mengklasifikasikan  atau  melakukan  pemetaan  terhadap seluruh  pejabat  pengawas  yang  belum  mengikuti  PKP  di  setiap  provinsi  atau  daerah  sehingga nantinya pejabat pengawas tersebut akan diikutsertakan PKP sesuai dengan daerah atau Kantor Wilayah masing-masing pejabat pengawas tersebut berasal (Gaol & Jimmy, 2015).

## 2) Tenaga Pelatihan
Sebagaimana disebutkan diatas, kebutuhan PKP yang tinggi saat ini tidak memungkinkan dilaksanakan dalam 1 (satu) waktu dan hanya berpusat di BPSDM Hukum dan HAM saja. Maka
dari  itu  Informan  I  juga  telah  menyampaikan  bahwa  pemanfaatan  lemdik  provinsi  atau  daerah menjadi salah satu pilihan. Lebih lanjut Informan II menyampaikan bahwa:
“Dengan perencanaan penggunaan balai/lembaga diklat yang sudah terakreditasi tentunya butuh tenaga pelatihan di setiap masing-masing balai/lembaga diklat. Itu sudah menjadi tanggung jawab dari masing -masing balai/lembaga diklat (yang melakukan Kerjasama) karena mereka sudah diberikan akreditasi oleh LAN. Jadi kita hanya bekerja sama dengan badan pelatihan daerah yang sudah terakreditasi. Jika sudah terakreditasi dari LAN, kita sudah  tidak  meragukan  lagi  tenaga  pelatihannya,  sarana  prasarananya,  lingkungan belajarnya”
Kemudian pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Informan IV sebagai berikut:
“Jika menggunakan lemdiklat yang telah terakreditasi seperti rencana percepatan untuk kebutuhan  PKP  saat  ini  maka  tenaga  pelatihan  sudah  disiapkan  oleh  lemdiklat  daerah yang siap menyelenggarakan PKP bagi pejabat pengawas Kementerian Hukum dan HAM RI”
Berdasarkan  hasil  penelitian  lembaga  pelatihan  daerah  yang  telah  terakreditasi  mampu mengakomodir tenaga pelatihan untuk peserta PKP, sehingga BPSDM tidak perlu mencari tenaga pelatihan  dari  seluruh  Indonesia  karena  telah  disediakan  oleh  lembaga  pelatihan  daerah  yang nantinya  bekerjasama  dengan  BPSDM  Hukum  dan  HAM  dalam  pelaksanaan  PKP.  Lembaga pelatihan daerah yang telah terakreditasi tentunya menggunakan tenaga pelatihan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan LAN sebagai acuannya. Tenaga pelatihan yang mampu memberikan pengetahuan atau pengalaman yang baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai tenaga pelatihan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peserta pelatihan. Hal tersebut merupakan suatu kepastian  bahwa  peserta  akan  lebih  mampu  mendapatkan  pengetahuan  atau  pengalaman  yang mendorong kemampuan para peserta untuk dapat lebih maju lagi, dengan demikian output yang dihasilkan pun akan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

## d. Intangible Assets
Menurut  teori Human  Capital  Management yang  dikemukakan  oleh  Adeniji  A.  Anthonia dan  Osibanjo  A.  Otomayo  (2012),  aset  tidak  berwujud,  seperti  modal  manusia  sangat  penting dalam manajemen sumber daya manusia. Organisasi harus mengelola aset tidak berwujud mereka secara  efektif  untuk  memastikan  bahwa  mereka  berinvestasi  di  bidang  yang  tepat.  Mekanisme perencanaan  memuat  beberapa  hal  diantaranya  yakni  merumuskan  tujuan  kegiatan,  membuat perencanaan yang matang, serta memastikan jalannya kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti fokus pada kebutuhan PKP yang tinggi tahun 2023 di lingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM  untuk  segera  diselesaikan.  Informan  I  menjelaskan  tujuan dilaksanakan nya PKP sebagai berikut:
“Jadi pelatihan kemimpinan itu salah satu pelatihan yang  mengimbangkan kompetensi berkaitan  dari  sisi  manajerial.  Jadi  tentunya  kalau  kita  bicara  masalah  pelatihan
kemimpinan, ada dua aspek yang harus digali di situ. Yang pertama aspek PKTBT, jadi Pengembangan  kompetensi  bidang  tugas,  dan  juga  aspek  manajerial.  Walaupun  selain daripada  itu  ada  satu  aspek  sosio-kultural  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  peserta. Tentunya bicara masalah pelatihan pengawas, kemimpinan pengawas ini, sisi manajerial sesuai dengan level jabatan dari para pesertanya dan itu yang kemudian digali, kemudian diasah, dan kemudian dilatih sehingga berharap di dalam pelaksanaan tugas di lapangan nantinya, seorang alumni lulusan dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini, mempunyai kemampuan  selain  kompetensi  bidang  tugas,  juga  sisi  manajerial  di  dalam  levelnya. Kedua,  siapa  saja  yang  berperan  dan  memiliki  kewenangan  di  dalam  penyelenggaran pelatihan kepemimpinan pengawas”
Informan III PUSTEKPIM pada BPSDM Hukum dan HAM memberikan pandangan nya terhadap pejabat yang telah duduk namun belum mengikuti PKP sebagai berikut:
“Mereka sejatinya sudah terlihat sanggup karena terbiasa dengan pola kepemimpinannya. Padahal  dasarnya  mereka  belum  mengetahuinya.  Mereka  hanya  berpatokan  pada pimpinan yang lama. Jadi mereka hanya mengikuti kebiasaanya….”
Tingginya kebutuhan PKP ini sudah menjadi perhatian besar BPSDM Hukum dan HAM termasuk mendapatkan dukungan dari Sekretariat Jenderal maupun LAN RI sebagai pembina. Maka dari itu hingga saat ini koordinasi terus dilakukan antar stakeholder terkait. Informan II menyatakan :
“Penyelenggaraan itu dimulai dari perencanaannya, perencanaan program kegiatannya, anggarannya, evaluasinya baru nanti penyelenggaraannya baru nanti evaluasi anggaran pelatihannya dan pasca pelatihannya”
Dalam mekanisme perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah mekanisme perencanaan yang telah  ditetapkan  menurut  Peraturan  dari  LAN  yang  berlaku,  dimana  seluruh  persyaratan  harus dipenuhi. Tak hanya sampai disitu, rencana penggunaan lembaga pelatihan daerah atau provinsi juga harus direncanakan secara matang terkait perencanaan nya, dalam hal ini dukungan dari LAN sebagai  pembina  sangat  dibutuhkan.  Hal  tersebut  juga  dikemukakan  oleh  Informan  II  sebagai berikut:
“LAN kaitannya sebagai pembina, kemudian inilah yang mendukung kita untuk kita bisa bekerja sama dengan badan pelatihan lainnya itu karena kekuatan nya ada di LAN”.
Kebutuhan  PKP  yang  sangat  tinggi  hingga  saat  ini  membutuhkan  kerjasama  yang  bai  kantar stakeholder  yang  terlibat,  BPSDM  Hukum  dan  HAM  tidak  akan  mampu  melaksanakan  sendiri tanpa  adanya  dukungan  dari  Sekretariat  Jenderal  maupun  Lembaga/instansi  lain  yang  terkait (Sohel-Uz-Zaman  et  al.,  2019).  Tingginya  anggaran  yang  dibutuhkan  harus  segera  dicarikan solusi,  koordinasi  antar  Lembaga  diklat  yang  ada  di  provinsi  atau  daerah  juga  harus  segera dilaksanakan  sehingga  menemukan win-win  solution nantinya.  Kebijakan  pimpinan  terkait percepatan  penyelenggaraan  PKP  ini  sangat  dibutuhkan.  Informan  I  memberikan  pernyataan bahwa:
“Tidak ada. Prinsipnya untuk ketentuan yang mengatur jumlah kuota itu tidak ada. Hanya yang mengatur jumlah setiap angkatan pelatihan itu ada”
Percepatan penyelenggaraan PKP untuk kebutuhan yang sangat tinggi tahun 2023 memang tidak sama  dengan  penyelenggaraan  PKP  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  sehingga  harus  tetap memperhatikan  SOP/pedoman  yang  berlaku  dalam  penyelenggaraan  nya  kedepan.  Namun percepatan  yang  akan  dilakukan  merupakan  hal  yang  positif,  sehingga  memungkinkan  jika dibuatkan  kebijakan  baru  yang  mengatur  demi  terlaksana  nya  kebutuhan  PKP  ini.  Dalam pembagian  tugas  nantinya  akan  direncanakan  mekanisme  yang  efektif  dan  efisien  mengingat waktu  terus  berjalan  dan  pelatihan  yang  diselenggarakan  BPSDM  Hukum  dan  HAM  bukanlah hanya PKP saja, Informan IV menyampaikan bahwa pembagian tugas pada PUSTEKPIM BPSDM Hukum dan HAM adalah berdasarkan tusi masing-masing bidang-bagian. Sedagkan informan III menekankan bahwa:
“…..Misalnya  terkait  program,  kami  akan  koordinasi  dari  awal.  Pedoman  dan  SOP ditentukan oleh LAN dan kebutuhan jumlah peserta bedasarkan kemampuan dari lemdik. Maka untuk mengkoordinir semua ini harus bekerjasama dengan BPSDM daerah”
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa intangible  assets merupakan  hal  yang  juga  penting  untuk diperhatikan dalam membangun strategi percepatan penyelenggaraan PKP dengan kebutuhan yang sangat tinggi  saat  ini.  Dimana  mekanisme  perencanaan  yang  baik  akan  mampu membuka  jalan yang  luas  dalam  mendorong  penyelesaian  kebutuhan  PKP  yang  sangat  tinggi.  Mekanisme perencanaan  mencakup  banyak  hal  dan  juga  memiliki  keterkairan  satu  dengan  yang  lainnya. Seperti halnya disebutkan diatas bahwa merumuskan tujuan akan mampu mendorong pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum juga selesai hingga saat ini, dengan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan untuk fokus terhadap kebutuhan PKP yang tinggi untuk segera  diselesaikan  dan  dicarikan  solusi  terbaik  (Paputungan  et  al.,  2022).  Dukungan  antar stakeholder terkait juga sangat dibutuhkan terutama dari LAN selaku instansi pembina dan juga dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal koordinasi serta kerjasama telah dibangun, maka strategi selanjutnya dalam hal mekanisme perencanaan adalah membangun komitemen  pegawai  dalam  hal  ini  merupakan  penyelenggara  pelatihan  serta  melakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang  strategi  Badan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Hukum  dan  HAM  dalam  penyelenggaraan  pelatihan  kepemimpinan pengawas  bagi  pejabat  pengawas  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  maka kesimpulan yang didapatkan antara lain sebagai berikut :
1. Ditinjau dari aspek physical assets, sarana dan prasarana yang ada pada BPSDM Hukum dan HAM hanya mampu mengakomodir 3-5 angkatan PKP per/ tahun nya. Disisi lain, tiga satuan kerja  (Balai  Diklat  Jawa  Tengah,  Sulawesi  Utara  Dan  Kepulauan  Riau)  yang  ada  dibawah
BPSDM  Hukum  dan  HAM  hingga  saat  ini  belum  pernah  dijadikan  tempat  untuk penyelenggaraan  PKP  dikarenakan  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  dan  belum terakreditasi.
2. Aspek financial assets merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan PKP.
Hal  ini  terbukti  karena  anggaran  yang  terbatas  maka  pelaksanaan  PKP  hanya  mampu mengakomodir  3-5  angkatan  saja  per/tahun  nya.  Saat  situasi  pandemi  covid-19  PKP dilaksanakan  dengan  metode full  distance  learning yang tidak  membutuhkan anggaran  yang banyak dan telah mengikutsertakan sebanyak tujuh angkatan sekaligus dengan total 280 orang. Demi  efisiensi  anggaran,  maka  kebutuhan  1.688  orang  tidak  dapat  dilaksanakan  terpusat  di BPSDM Hukum dan HAM saja, melainkan perlu adanya kerjasama dengan lembaga pelatihan di daerah untuk menekan biaya transport peserta PKP. Berkaitan dengan hal tersebut, data calon peserta PKP seluruh Indonesia yang akan diikutsertakan PKP harus valid karena akan berkaitan dengan mekanisme perencanaan anggaran.
3.Jika dilihat dari aspek human assets dalam pelaksanaan PKP berkaitan dengan kepesertaan dan tenaga pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kebutuhan pejabat pengawas yang dapat diikutsertakan  dalam  PKP  sejumlah  1.688  orang,  jumlah  tersebut  seluruhnya  adalah  pejabat pengawas yang telah duduk namun belum mengikuti PKP dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia.  Sedangkan  berkaitan  dengan  tenaga  pelatihan,  untuk  percepatan  penyelenggaraan dengan jumlah yang sangat banyak, tentunya tenaga pelatihan juga tidak akan tersedia jika PKP terpusat hanya di BPSDM Hukum dan HAM saja, maka dari itu dibutuhkan lembaga pelatihan yang terakreditasi yang mampu menyediakan tempat sekaligus tenaga pelatihan yang mumpuni. 4.Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan PKP, intangible assets atau aset yang tidak berwujud ini  sangat  berkaitan  dengan  mekanisme  perencanaan  BPSDM  Hukum  dan  HAM  dalam menyelenggarakan  PKP.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  informasi  yang  kuat  dari  para informan bahwa PKP merupakan hal yang penting sebagai bekal bagi pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Dalam menyelesaikan kebutuhan PKP saat ini, tidak hanya membutuhkan perencanaan saja namun juga strategi. Dukungan dari LAN selaku instansi  pembina,  Sekretariat  Jenderal  Kemenkumham  RI,  Balai  Diklat  dibawah  BPSDM Hukum  dan  HAM,  maupun  lembaga  pelatihan  disetiap  provinsi  sangat  dibutuhkan  dalam penyusunan strategi penyelesaian kebutuhan PKP yang tinggi, sehingga akhirnya akan tersusun mekanisme perencanaan serta strategi yang matang dan dapat diimplementasikan dengan baik.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan serta hasil penelitian strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Hukum  dan  HAM  dalam  penyelenggaraan  pelatihan  kepemimpinan  pengawas  bagi pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, berikut ini beberapa saran yang dapat diimplementasikan, diantaranya :
1. Agar BPSDM Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait kepastian jumlah peserta serta melakukan pemetaan pejabat pengawas yang akan diikutsertakan sebagai peserta PKP di seluruh Indonesia pada setiap provinsi untuk kemudian menyusun mekanisme
perencanaan  penyelenggaraan  PKP,  terutama  perihal  penambahan  anggaran  dari  Direktorat penghasil PNBP serta lokasi pelaksanaan PKP. Dalam hal ini agar BPSDM Hukum dan HAM melakukan  rapat  secara  berkala  bersama  stakeholder  terkait  terutama  bersama  Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
2. Agar  BPSDM  Hukum  dan  HAM  segera  memastikan  pejabat  pengawas  di  lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang tidak masuk dalam daftar cela terkait kesediaan nya dalam  mengikuti  PKP.  Hal  tersebut  membutuhkan  koordinasi  bersama  kantor  wilayah  dari masing-masing  satuan  kerja  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  BPSDM  Hukum  dan  HAM dalam melakukan koordinasi.
3. Agar  BPSDM  Hukum  dan  HAM  segera  mengikutsertakan  Balai  Diklat  Jawa  Tengah,  Balai Diklat Sulawesi Utara dan Balai Diklat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif membantu dalam  melakukan  koordinasi  dengan  lembaga  pelatihan/BPSDM  daerah  yang  telah terakreditasi di setiap provinsi dalam rangka memastikan kesediaan lembaga pelatihan daerah sebagai lokasi penyelenggaraan PKP berikut dengan mekanisme penyelenggaraan nya. Lebih lanjut membuat jadwal rapat koordinasi bersama lembaga pelatihan daerah yang terakreditasi untuk  kemudian  dibuatkan  MoU  kerjasama  sehingga  dapat  diselesaikan  pada  bulan  agustus 2023. Tahapan selanjutnya agar BPSDM Hukum dan HAM dapat menetapkan lokasi masing- masing peserta PKP serta melakukan pemanggilan peserta sesuai dengan pemetaan yang telah ditetapkan sehingga 1.688 kebutuhan PKP dapat diselesaikan di tahun 2023.
4. Agar  BPSDM  Hukum  dan  HAM  meminta  dukungan  dari  Lembaga  Administrasi  Negara sebagai  Instansi  Pembina  dengan  mengirimkan  surat  permintaan  dukungan  yang  ditujuan kepada  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Deputi  Bidang  Kebijakan  Pengembangan Kompetensi ASN untuk mendukung percepatan penyelenggaraan PKP dengan kebutuhan yang sangat  tinggi  saat  ini.  Dukungan  tersebut  sangat  dibutuhkan  mengingat  LAN  merupakan instansi  pembina  bagi  lembaga  pelatihan  di  seluruh  Indonesia,  sehingga  dengan  adanya dukungan  tersebut  akan  memaksimalkan  koordinasi  kerjasama  antara  BPSDM  Hukum  dan HAM dengan lembaga pelatihan di setiap daerah yang terakreditasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan publik .
Al  Karim,  R.  (2019).  Impact  of  different  training  and  development  programs  on  employee performance in Bangladesh perspective. International Journal of Entrepreneurial Research , 2 (1), 8–14.
Anissa, L. M., Suryani, S., & Mirwanti, R. (2018). Tingkat kecemasan mahasiswa keperawatan dalam  menghadapi  ujian  berbasis  computer  based  test. Medisains , 16 (2),  67. https://doi.org/10.30595/medisains.v16i2.2522
Dalvi,  N.  (2016).  Competency  mapping–a  strategic  approach  of  human  resource  management. Tactful Management Research Journal , 50–51.
Feigenbaum, A. V., & Feigenbaum, D. S. (2003). The power of management capital: utilizing the new  drivers  of  innovation,  profitability,  and  growth  in  a  demanding  global  economy. (No Title) .
Gaol,  J.  L.,  &  Jimmy,  L.  (2015).  A  to  Z  Human  capital  (Manajemen  Sumber  Daya  Manusia) Konsep. Teori, Dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik Dan Bisnis (Jakarta: Grasindo (Ed.)) .
Hermawan, E., & Arifin, A. L. (2021). Human Resources Education and Innovation to face the demands of Business in the Digital Age. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan , 6 (2), 136– 147.
Is, M. S., & SHI, M. H. (2021). Hukum Hak Aşası Manusia (HAM) . Prenada Media.
Liu, W. (n.d.). The Last “Green Field” of Enterprise’s Competitive Advantages: A Discussion on Human  Capital  and  Human  Resource  Management. Academic  Journal  of  Business  & Management , 5 (12), 82–87.
Mangkunegara,  A.,  &  Anwar,  P.  (2012). Evaluasi  kinerja  SDM.  Bandung:  Refika  Aditama . Masrokah.
Mukhlisah, F. (2021). Pelatihan Kepemimpinan Smart Governance: Adaptasi Era VUCA. Jurnal Analis Kebijakan , 5 (2), 166–185.
Paputungan, T., Tamengkel, L. F., & Punuindoong, A. Y. (2022). Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Telkom Kotamobagu. Productivity , 3 (2), 181–186.
Permatasari,  I.,  Handajani,  S.,  Sulandjari,  S.,  Faidah,  M.,  &  Info,  A.  (2021).  Faktor  Perilaku Higiene Sanitasi Makanan Pada Penjamah Makanan Pedagang Kaki Lima. Jurnal Tata Boga , 10 (2), 223–233.
Sinaga, E. J., & Indonesia, H. A. M. R. (n.d.). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN  KEPEMIMPINAN  TINGKAT  II,  III,  DAN  IV  DALAM  PROYEK PERUBAHAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI .
Sohel-Uz-Zaman,  A.  S.  M.,  Anjalin,  U.,  &  Khan,  R.  I.  (2019).  Human  capital  management: understanding  its  implications  over  the  business. International  Journal  of  Economics, Finance and Management Sciences , 7 (5), 170–177.
Sulasiah, F., & Hidayati, S. (2021). Evaluasi Pasca Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Iii Terhadap Kinerja Aparatur Dki Jakarta. Jurnal Muara Pendidikan , 6 (1), 18–32.

## This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License