Analysis  Of  Factors  Affecting  Motor  Vehicle  Taxpayer  Compliance  At  Samsat Badung Office

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Badung
I Wayan Angga Santika 1* , I Ketut Jati 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas Udayana, Indonesia anggasantiiika@gmail.com, jatiketut@unud.ac.id
* Coresponding Author

## ABSTRAK
Riset  ini  bermaksud  buat  mencoba  akibat  pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan,  kualitas pelayanan,  tanggung  jawab  moral,  serta  situasi  ekonomi  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  pada  Kantor  SAMSAT  Badung.  Populasi  dalam  riset  ini  merupakan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  yang  tertera  pada  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Badung  tahun  2019-  2021.  Sampel  didapat dengan  memakai  metode  slovin  ialah  100  orang  wajib  pajak,  serta  memakai  prosedur  accidental sampling. Metode analisa informasi yang dipakai merupakan analisa regresi linear berganda. Hasil riset ini  membuktikan  kalau  pengetahuan  perpajakan,  kualitas  pelayanan,  tanggung  jawab  moral,  serta situasi ekonomi mempengaruhi positif kepada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor  pada  Kantor  SAMSAT  Badung,  sebaliknya  variabel  sanksi  perpajakan  tidak  mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung. Riset  ini  bisa  membagikan  bonus  data  amatan  empiris  hal  akibat  pengetahuan  perpajakan,  sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tanggung jawab moral, serta situasi ekonomi kepada kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor  pada  kantor  SAMSAT  Badung  dan  bisa  berkontribusi  membagikan keterkaitan  untuk  Kantor  SAMSAT  Badung  serta  membagikan  uraian  yang  lebih  besar  pada  periset ataupun pembaca.
Kata  kunci  : Pengetahuan,  Sanksi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  Tanggung  Jawab  Moral,  Kondisi Ekonomi

## ABSTRACT
This  research  intends  to  try  the  effect  of  tax  knowledge,  tax  sanctions,  service  quality,  moral responsibility, and the economic situation on motor vehicle taxpayer compliance at the Badung SAMSAT Office. The population in this research is motor vehicle taxpayers listed at the Badung Regency SAMSAT Office  for  2019-2021.  The  sample  was  obtained  using  the  slovin  method,  namely  100  taxpayers,  and using  the  accidental  sampling  procedure.  The  information  analysis  method  used  is  multiple  linear regression analysis. The results of this research prove that knowledge of taxation, service quality, moral responsibility,  and  the  economic  situation  have  a  positive  effect  on  taxpayer  compliance  in  paying motorized  vehicle  taxes  at  the  Badung  SAMSAT  Office,  conversely  the  tax  sanctions  variable  does  not affect taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes on SAMSAT Badung office. This research can share  bonus  empirical  observation  data  regarding  the  consequences  of  tax  knowledge,  tax  sanctions, service quality, moral responsibility, and the economic situation for motor vehicle taxpayer compliance at the Badung SAMSAT office and can contribute to sharing linkages to the Badung SAMSAT Office and provide a more detailed description. great for researchers or readers.
Keywords : Knowledge, Tax Sanctions, Service Quality, Moral Responsibility, Economic Conditions

## 1. Pendahuluan
Peranan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  sebagai  bagian  esensial  dari  pendapatan  daerah yang  sangat  krusial  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah,  mendorong  pemerintah  untuk  terus berupaya  memaksimalkan  penerimaan  pajak  ini.  Peningkatan  pendapatan  dari  pajak
kendaraan  bermotor  menjadi  sangat  signifikan  seiring  dengan  pertumbuhan  jumlah  wajib pajak  kendaraan  bermotor  (Danarsi  et  al.,  2017).  Optimalisasi  pendapatan  pajak  seharusnya dapat  dicapai  melalui  peningkatan  tingkat  ketaatan  wajib  pajak,  mengingat  peran  penting pajak sebagai salah satu sumber pendapatan (Supadmi, 2020).
Ketaatan wajib pajak memantulkan keadaan di mana wajib pajak penuhi peranan dan hak  perpajakan  dengan  pas  cocok  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  legal(  Danarsi  et  al., 2017). Ketaatan dalam perpajakan mempunyai relevansi berarti sebab ketidakpatuhan kepada pajak  bisa  menyebabkan  aksi  menghindari  pajak  yang  berakibat  pada  pengurangan pendapatan negara. Wajib pajak yang menaati mengarah bakal penuhi peranan perpajakannya dengan cara ikhlas, yang memudahkan pemerintah dalam menghimpun pajak serta akhirnya tingkatkan  pemasukan  pajak.  Sedangkan  ketidakpatuhan  wajib  pajak  bisa  mendesak terbentuknya  penerapan  pengelakan,  pengelakan,  serta  pengabaian  pajak,  yang  pada kesimpulannya bisa membatasi kemajuan sesuatu daerah. Oleh sebab itu, kasus hal ketaatan harus pajak butuh memperoleh atensi sungguh- sungguh dari pemerintah Provinsi Bali.
Peranan  perpajakannya  bisa  ditingkatkan,  butuh  terdapatnya  kenaikan  kualitas pelayanan  pajak  oleh  petugas  pajak.  Kualitas  pelayanan  di  sini  merupakan  analogi  antara keinginan  yang  di  idamkan  oleh  pelanggan  dengan  evaluasi  mereka  kepada  kemampuan faktual  penyedia  layanan(  Cronin,  1992).  Bagi  Palda  serta  Hanousek(  2002),  keinginan  wajib pajak  buat  melunasi  pajak  dengan  cara  besar-  besaran  dipengaruhi  oleh  kualitas  jasa  yang diberikan oleh pemerintah. Rasa puas serta suka atas jasa yang diserahkan oleh pemerintah bisa  mendesak  dorongan  serta  ketaatan  untuk  harus  pajak,  yang  kesimpulannya  berpotensi tingkatkan pemasukan negara.
Tidak  hanya  aspek  kualitas  jasa,  aspek  lain  yang  pengaruhi  ketaatan  merupakan tanggung jawab moral. Song&amp; Yarbrough( 2016) mendeskripsikan moral selaku sikap yang menata ikatan antara harus pajak serta pemerintah selaku masyarakat negeri. Tanggung jawab moral merujuk pada sikap ataupun tindakan orang dalam melakukan peranan mereka. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman hendak tanggung jawab moral mereka selaku masyarakat negeri yang bagus hendak berlainan dari mereka yang kurang mempunyai pemahaman hendak tanggung jawab moral. Harus pajak yang mempunyai pemahaman moral yang kokoh hendak mengarah menaati peranan perpajakan dengan bagus. Pemahaman moral ini bisa mendesak ketaatan harus pajak dalam memberi tahu pajaknya( Nur, 2018)..
Selain itu, situasi ekonomi pula ialah aspek berarti yang mempengaruhi pada ketaatan wajib pajak. Situasi ekonomi harus pajak menggambarkan kemampuan keuangan mereka buat penuhi bermacam berbagai kepentingan. Kemampuan buat penuhi seluruh keinginan itu, baik itu keinginan pokok, sekunder, ataupun tersier bersumber pada pemasukan tanpa dorongan pinjaman  dari  pihak  luar,  bisa  dijadikan  gejala  kalau  situasi  ekonomi  orang  itu  bagus(  Erna, 2021). wabah COVID- 19 pada tahun 2020 mempunyai akibat penting pada tingkatan ketaatan wajib pajak tahun selanjutnya, sebab situasi ekonomi harus pajak hadapi penyusutan. Banyak harus pajak lebih memprioritaskan keinginan tiap hari dari peranan perpajakannya. Sementara itu sesungguhnya, terus menjadi bagus situasi ekonomi wajib pajak, terus menjadi besar pula tingkatan  ketaatan  mereka  dalam  penuhi  peranan  perpajakan(  Berakal,  2018).  Bersumber pada  kejadian  ini  serta  inkonsistensi  penemuan  riset  lebih  dahulu,  pengarang  terpikat  buat mengangkut  poin  riset  dengan  kepala  karangan“  Analisa  Faktor-  Faktor  yang  Pengaruhi Ketaatan Harus Pajak Alat transportasi Bermotor di Kantor SAMSAT Badung”.

## 2. Tinjauan Pustaka Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)
Kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  merujuk  pada  ketaatan  atau  kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembayaran pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan sebagai kontribusi atas penggunaan jalan raya
dan  sebagai  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pemeliharaan  dan pengembangan infrastruktur jalan serta layanan transportasi..

## Pengetahuan perpajakan (X1)
Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang sistem perpajakan, yaitu aturan dan  regulasi  yang  mengatur  pemungutan  pajak  oleh  pemerintah  dari  individu,  perusahaan, atau  entitas  lain  untuk  membiayai  pengeluaran  publik  dan  pelayanan  pemerintah. Pengetahuan  perpajakan  melibatkan  pemahaman  tentang  jenis-jenis  pajak,  proses perhitungan  pajak,  kewajiban  pembayaran,  penghindaran  pajak  yang  sah,  serta  dampak ekonomi dan sosial dari sistem perpajakan.

## Sanksi perpajakan (X2)
Sanksi  perpajakan  adalah  hukuman  atau  konsekuensi  yang  dikenakan  oleh  pihak berwenang  terhadap  individu,  perusahaan,  atau  entitas  lain  yang  melanggar  ketentuan perpajakan  atau  tidak  mematuhi  kewajiban  pajak.  Sanksi  ini  bertujuan  untuk  mendorong kepatuhan  terhadap  hukum  perpajakan,  menjaga  integritas  sistem  perpajakan,  dan memastikan  penerimaan  pajak  yang  cukup  untuk  mendukung  pelayanan  publik  dan pembangunan ekonomi..

## Kualitas pelayanan (X3)
Kualitas  pelayanan  mengacu  pada  tingkat  kepuasan,  kepuasan,  dan  nilai  yang diberikan  kepada  pelanggan  atau  pengguna  oleh  suatu  organisasi  atau  penyedia  layanan dalam  konteks  produk  atau  layanan  yang  diberikan.  Kualitas  pelayanan  memainkan  peran penting  dalam  membentuk  persepsi  pelanggan,  membangun  hubungan  jangka  panjang,  dan mempengaruhi citra perusahaan..

## Tanggung jawab moral (X4)
Tanggung jawab moral wajib pajak merujuk pada kewajiban etis dan moral yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lain untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan  yang  berlaku.  Ini  melibatkan  komitmen  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Tanggung jawab moral wajib pajak juga  mencakup  sikap  yang  bertanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  negara  serta pengakuan atas kontribusi yang diberikan melalui pajak.

## Kondisi ekonomi (X5)
Kondisi  ekonomi  wajib  pajak  merujuk  pada  situasi  keuangan  dan  ekonomi  individu, perusahaan,  atau  entitas  lain  yang  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak.  Kondisi ekonomi wajib pajak dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.203, Werdi Bhuwana, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi karena di kantor SAMSAT Badung terjadi penurunan jumlah wajib pajak dari tahun 2019 ke  tahun  2021  dan  juga  penurunan  yang  signifikan  dalam  pencapaian  target  yang  telah ditetapkan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. di kantor SAMSAT Badung. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hybrid.  Studi asosiasi adalah studi yang mencari hubungan antara satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya.  Data  kuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung dan hasil kuesioner berupa tanggapan responden yang diukur dengan menggunakan skala Likert untuk variabel yang dimaksud yaitu pengaruh
pengetahuan  perpajakan,  sanksi  perpajakan.  ,  kualitas  pelayanan,  tanggung  jawab  etik  dan kondisi ekonomi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT  Kabupaten  Badung.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diambil  langsung  dari  sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data utama penelitian ini adalah tanggapan responden terhadap kuesioner mengenai variabel pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas  pelayanan,  tanggung  jawab  etika,  etika  dan  kondisi  ekonomi  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor.  di  Badung.  kantor pemerintah  SAMSAT.  Sumber  data  sekunder  untuk  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung.
Populasi penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT  Kabupaten  Badung  per  31  Desember  2021  sebanyak  543.013  orang.  Sampel penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  Kabupaten  Badung  per  31  Desember 2021, dan wajib pajak yang membayar pajak langsung ke kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  random  sampling. jumlah wajib pajak yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang berpengaruh dan signifikan, maka model tersebut harus lolos uji hipotesis regresi.

## 4. Hasil dan Pembahasan Hasil

## Tabel 1. Karakteristik Responden
Kantor SAMSAT merupakan pemungut pajak kendaraan bermotor, dimana wajib pajak yang  terdaftar  tentunya  berlainan  jenis  kelamin,  antara  wajib  pajak  pria  dan  wanita. Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  menjelaskan  perbandingan  antara responden  wajib  pajak  mobil  pria  dan  wanita.  Seperti  terlihat  pada  Tabel  4.2,  jumlah responden pajak kendaraan bermotor wanita adalah 47 sedangkan responden pria adalah 53 dari 100 responden. Pemberlakuan kewajiban pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh wajib pajak dari berbagai kelompok umur. Karakteristik responden berdasarkan umur menjelaskan umur wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Badung. Melalui Tabel 4.2  terlihat  bahwa  kelompok  umur  20  sampai  dengan  30  berjumlah  48  orang  (48%)  dan
No. Kriteria Klasifikasi Jumlah (Orang) Persentase (%) 1 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 53 47 53 47 Total 100 100 2 Usia < 20 tahun 20-30 tahun > 30 tahun 0 48 52 0 48 52 Total 100 100 3 Pendidikan Terakhir SD SMP SMA/SMK D III S1 Lain-lain 0 2 12 14 64 8 0 2
12 14 64 8 Total 100 100 4 Pekerjaan Wiraswasta Wirausaha PNS Lain-lain 73 6 9 12 73 6 9 12 Total 100 100 5 Pendapatan pertahun ≤ Rp. 50.000.000 > Rp. 50.000.000 83 17 83 17 Total 100 100
kelompok umur di atas 30 berjumlah 52 orang (52%). Tingkat pendidikan masing-masing wajib pajak  otomotif  tentunya  tidak  sama  antar  individunya,  sehingga  dapat  menimbulkan  tingkat pemahaman  yang  berbeda  pada  masing-masing  responden.  Pada  Tabel  4.2  terlihat  bahwa sebagian besar wajib pajak berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 64 orang (64%), diikuti oleh 14 orang berpendidikan perguruan tinggi (14%), 12 orang berpendidikan SMA/sederajat (12%).  .  subjek  dengan  tingkat  pendidikan  tinggi  sebanyak  2  orang  (2%),  dan  subjek  dengan tingkat pendidikan lain sebanyak 8 orang (8%).
Wajib Pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Badung memiliki pekerjaan yang  berbeda-beda  pada  setiap  orang.  Pada  Tabel  4.2  terlihat  bahwa  Wajib  Pajak  yang berwiraswasta  merupakan  mayoritas  dengan  jumlah  sebanyak  73  orang  (73%),  diikuti  oleh wiraswasta yang berjumlah 6 orang (6%). , Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 9 orang (9%), pekerjaan lain sebanyak 12 orang (12%). Tingkat Pendapatan Samsat Kabupaten Badung Wajib Pajak  Terdaftar  memiliki  pekerjaan  yang  berbeda-beda  antara  satu  orang  dengan  orang lainnya.  Pada  Tabel  4.2  terlihat  bahwa  responden  dengan  pendapatan  ≤  Rp  50.000.000  per tahun sebanyak 83 orang (83%) dan responden dengan pendapatan > Rp. (17%).

## Tabel 2. Analiss Deksirptif
Variabel  pengetahuan  perpajakan  (X1)  diukur  dengan  5  pernyataan  menggunakan skala Likert 5 poin dengan nilai minimal 9,00, nilai maksimal 25,00, dan mean 17,4300. . Nilai rata-rata sebesar 17,4300 berarti tanggapan responden cenderung setuju dengan pernyataan kuesioner  pada  variabel  pengetahuan  pajak.  Nilai  standar  deviasi  4,18090  menunjukkan deviasi  4,18090.  Berdasarkan  angka  dan  laporan  menunjukkan  bahwa  nilai  standar  deviasi lebih rendah dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa respon responden terhadap kuesioner literasi pajak tersebar merata. Variabel sanksi pajak (X2) diukur dengan menggunakan enam item  pernyataan  menggunakan  skala  Likert  5  poin  dengan  nilai  minimum  23,00,  nilai maksimum  30,00,  dan  rata-rata  25,7000.  Rerata  25,7000  berarti  tanggapan  responden cenderung  setuju  dengan  pernyataan  kuesioner  variabel  tentang  sanksi  pajak.  Nilai  standar deviasi 1,92012 menunjukkan deviasi 1,92012. Berdasarkan angka dan laporan menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kuesioner sanksi perpajakan tersebar merata. Variabel kualitas pelayanan (X3)  diukur  dengan  lima  pernyataan  menggunakan  skala  Likert  5  poin  dengan  nilai  terkecil 10,00, nilai terbesar 24,00 dan nilai rata-rata 17,9200. Nilai rata-rata sebesar 17,9200 berarti tanggapan  responden  cenderung  setuju  dengan  pernyataan  kuesioner  variabel  pengetahuan wajib  pajak.  Nilai  standar  deviasi  sebesar  3,83414  menunjukkan  deviasi  sebesar  3,83414. Berdasarkan  angka  dan  laporan  menunjukkan  bahwa  nilai  standar  deviasi  lebih  rendah  dari rata-rata.  Hal  ini  menentukan  bahwa  tanggapan  responden  terhadap  kuisioner  kualitas pelayanan  merata.  Variabel  tanggung  jawab  etis  (X4)  diukur  dengan  enam  item  pernyataan menggunakan skala likert 5 poin dengan nilai minimal 12,00, nilai maksimal 30,00 dan mean 22,4200.  Nilai  rata-rata  sebesar  22,4200  berarti  tanggapan  responden  cenderung  setuju dengan  pernyataan  kuesioner  variabel  tentang  tanggung  jawab  etis.  Nilai  standar  deviasi 4,59288 menunjukkan deviasi 4,59288. Berdasarkan angka dan laporan menunjukkan bahwa nilai  standar  deviasi  lebih  rendah  dari  rata-rata.  Hal  ini  menentukan  bahwa  tanggapan

## Descriptive Statistics
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation X1 100 9.00 25.00 17.4300 4.18090 X2 100 23.00 30.00 25.7000 1.92012 X3 100 10.00 24.00 17.9200 3.83414 X4 100 12.00 30.00 22.4200 4.59288 X5 100 8.00 24.00 16.2700 3.85299 Y 100 16.00 29.00 23.3500 2.68319 Valid N (listwise) 100
responden  terhadap  kuesioner  tanggung  jawab  etis  merata.  Variabel  kondisi  ekonomi  (X5) diukur  dengan  lima  pernyataan  menggunakan  skala  Likert  5  poin  dengan  nilai  minimal  8,00, nilai maksimal 24,00 dan mean 16,2700. Nilai rata-rata 16,2700 berarti tanggapan responden cenderung  setuju  dengan  pernyataan  kuesioner  tentang  variabel  kondisi  ekonomi.  Nilai standar deviasi sebesar 3,85299 menunjukkan deviasi sebesar 3,85299. Berdasarkan angka dan laporan  menunjukkan  bahwa  nilai  standar  deviasi  lebih  rendah  dari  rata-rata.  Hal  ini menentukan  bahwa  tanggapan  responden  terhadap  kuesioner  ekonomi  terdistribusi  secara merata.  6)  Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  diukur  menggunakan  enam  item  pelaporan dengan menggunakan skala Likert 5 poin dengan nilai minimal 16,00, nilai maksimal 29,00 dan mean 23,3500. Nilai rata-rata sebesar 23,3500 berarti tanggapan responden cenderung setuju dengan  pernyataan  dalam  kuesioner  tentang  variabel  kepatuhan  wajib  pajak.  Nilai  standar deviasi 2,68319 menunjukkan deviasi 2,68319. Berdasarkan angka dan laporan menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih rendah dari rata-rata. Hal ini menentukan bahwa tanggapan responden terhadap Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak merata.

## Tabel 3. Analisis Regresi Berganda
Nilai  konstanta  sebesar  24,782  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kualitas pelayanan (X3), tanggung jawab etis (X4) dan kondisi  ekonomi  (X5)  sama  dengan  nol.  Maka  besarnya  nilai  kepatuhan  wajib  pajak  adalah 24.782.  Pengetahuan  perpajakan  (X1)  memiliki  nilai  koefisien  0,306  dengan  nilai  signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan  1  satuan  pengetahuan  perpajakan  akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  sebesar  0,306  satuan.  Sanksi  pajak  (X2)  memiliki  nilai  koefisien  0,065  dengan  nilai signifikansi  0,598  lebih  besar  dari  0,05.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa variabel sanksi pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor  SAMSAT  Kabupaten  Badung.  Kualitas  pelayanan  (X3) memiliki nilai koefisien 0,153 dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itu dapat  dikatakan  bahwa  variabel  kualitas  pelayanan  (X3)  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  satu  satuan pengetahuan  perpajakan,  maka  terjadi  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,153 satuan. Tanggung jawab moral (X4) memiliki nilai koefisien 0,143 dengan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa variabel tanggung jawab etis (X4) berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap peningkatan satu satuan pengetahuan perpajakan, maka terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,143 satuan. Kondisi ekonomi (X5) memiliki nilai koefisien 0,178 dengan nilai signifikansi 0,035 lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa variabel kondisi ekonomi  (X5)  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  setiap  peningkatan  satu  satuan  pengetahuan  perpajakan  maka  terjadi  peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,178 satuan.

## Pembahasan
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 24.782 3.390 7.310 0.000 X1 0.306 0.079 0.484 3.893 0.000 X2 0.065 0.123 0.047 0.529 0.598 X3 0.153 0.047 0.302 3.240 0.002 X4 0.143 0.058 0.244 2.470 0.015 X5 0.178 0.083 0.256 2.140 0.035
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  perpajakan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Temuan  ini  sejalan dengan  konsep  theory  of  planned  behavior,  di  mana  perilaku  individu  didasarkan  pada keyakinan  dan  persepsi  terhadap  hasil  yang  akan  dicapai.  Teori  ini  menggarisbawahi  bahwa pengetahuan  yang  kuat  tentang  perpajakan  dapat  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak, seperti yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Temuan ini juga mendukung hasil studi sebelumnya  oleh  Wardani,  Wati,  Rahayu,  dan  Dewi  yang  juga  menunjukkan  bahwa pengetahuan tentang perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selain  itu,  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  penerapan  sanksi  perpajakan  di kantor SAMSAT Kabupaten Badung mungkin tidak cukup ketat, sehingga sanksi tersebut tidak memiliki efek penghambat yang signifikan terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat merujuk pada prinsip ketegasan dalam theory of planned behavior, di mana  penerapan  sanksi  perpajakan  menjadi  relevan  ketika  individu  merasakan  risiko  dan konsekuensi  dari  pelanggaran.  Kualitas  layanan  juga  terbukti  memengaruhi  kepatuhan  wajib pajak.  Layanan  yang  cepat,  mudah,  dan  akurat  di  kantor  SAMSAT  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Temuan  ini  sesuai  dengan  teori  theory  of  planned behavior  dan  teori  kepatuhan,  yang  mengindikasikan  bahwa  pemberian  layanan  berkualitas tinggi  dapat  membentuk  persepsi  wajib  pajak  tentang  kepatuhan  dan  mendorong  tingkat kepatuhan. Tanggung jawab moral juga terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan rasa tanggung jawab moral yang kuat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Temuan ini kembali mendukung teori theory of planned behavior  dan  teori  kepatuhan  yang  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  moral  dapat memengaruhi  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  faktor-faktor  di  atas,  kondisi  ekonomi juga berperan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kondisi ekonomi seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hal ini menggambarkan bahwa  faktor  ekonomi  dapat  memengaruhi  kesiapan  individu  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakan.
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  kendaraan  bermotor.  Implikasinya,  pihak  berwenang  dan  lembaga  terkait  perlu mempertimbangkan  strategi  yang  lebih  efektif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak, seperti peningkatan pemahaman perpajakan, penegakan sanksi yang lebih ketat, peningkatan kualitas  layanan,  pemberdayaan  tanggung  jawab  moral,  dan  pengelolaan  kondisi  ekonomi masyarakat secara holistik.

## 5. Penutup
Bersumber pada ulasan hasil dari riset itu, hingga ikatan yang didapat dalam riset ini merupakan  selaku  selanjutnya.  Wawasan  perpajakan  mempengaruhi  positif  kepada  disiplin harus pajak alat transportasi bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Terus menjadi besar  wawasan  perpajakan  seseorang  harus  pajak,  hingga  tingkatan  disiplin  harus  pajak hendak  bertambah  dalam  penuhi  peranan  perpajakannya.  Ganjaran  perpajakan  tidak mempengaruhi  kepada  disiplin  harus  pajak  alat  transportasi  bermotor  di  Kantor  SAMSAT Kabupaten Badung. Ganjaran perpajakan bukan aspek yang dipikirkan seseorang harus pajak buat  penuhi  peranan  perpajakannya  sebab  ganjaran  yang  diserahkan  pada  Kantor  SAMSAT Badung tidak diberlakukan dengan cara jelas. Mutu jasa mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Terus menjadi baik  jasa  yang  diserahkan  pada  harus  pajak  dikala  melunasi  pajak,  hingga  tingkatan  disiplin harus  pajak  bisa  bertambah  dalam  penuhi  peranan  perpajakannya.  Tanggung  jawab  akhlak mempengaruhi  positif  kepada  disiplin  harus  pajak  dalam  melunasi  pajak  alat  transportasi bermotor  pada  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Badung.  Terus  menjadi  besar  angka  akhlak  yang
dipunyai  harus  pajak  hingga  hendak  tingkatkan  disiplin  harus  pajak.  Situasi  ekonomi mempengaruhi  positif  kepada  disiplin  harus  pajak  dalam  melunasi  pajak  alat  transportasi bermotor  pada  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Badung.  Terus  menjadi  besar  serta  bagus  situasi ekonomi  yang  dipunyai  harus  pajak,  hingga  pemahaman  hendak  penuhi  peranan perpajakannya hendak bertambah serta bisa tingkatkan disiplin harus pajak.
Riset  ini  dicoba  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Badung  serta  bisa  membagikan  bonus data  amatan  empiris  hal  akibat  wawasan  perpajakan,  ganjaran  perpajakan,  mutu  jasa, tanggung  jawab  akhlak,  serta  situasi  ekonomi  kepada  disiplin  harus  pajak  alat  transportasi bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Hasil percobaan dalam riset ini membuktikan kalau  wawasan  perpajakan,  mutu  jasa,  tanggung  jawab  akhlak,  serta  situasi  ekonomi mempunyai akibat yang positif serta ganjaran perpajakan tidak mempengaruhi kepada disiplin harus  pajak  alat  transportasi  bermotor  yang  tertera  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Badung, yang  sanggup  buat  meyakinkan  dengan  cara  empiris  dengan  memakai  theory  of  planned behavior serta filosofi disiplin. Pada theory of planned behavior menarangkan kalau tingkatan disiplin  harus  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  hasrat  yang  dimilik  harus  pajak  itu  sendiri. Sebaliknya  pada  filosofi  disiplin  menarangkan  kalau  kondisi  dimana  seseorang  harus  pajak memiliki  pemahaman  dalam  penuhi  kewajibannya  tanpa  wajib  diperingatkan  atau  dicoba pengecekan terlebih dahulu
Hasil riset ini bisa berkontribusi serta membagikan keterkaitan untuk Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung serta membagikan uraian yang lebih besar pada periset ataupun pembaca  hal  akibat  wawasan  perpajakan,  ganjaran  perpajakan,  mutu  jasa,  tanggung  jawab akhlak, serta situasi ekonomi kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor. Riset ini pula  bisa  selaku  salah  satu  materi  data  ataupun  pangkal  wawasan  untuk  pihak-  pihak  yang bersangkutan ataupun periset lain yang mau melaksanakan riset dengan poin yang sama

## Daftar Pustaka
Adhikara,  M.  A.,  Maslichah,  N.  D.,  &  Basyir,  M.  2022. Taxpayer  Compliance  Determinants: Perspective  of  Theory  of  Planned  Behavior  and  Theory  of  Attribution . International Journal of Business and Applied Social Science , 8 (1). Ajzen.I.,  1991.  The Theory  of  Planned  Behaviour .  I n:  Organizational  Behaviour  and  Human Decision Process . Amhcrat, MA:Eloevior.20: 170-211.
Alberini,  A.,  Bareit,  M.,  Filippini,  M.,  &  Martinez-Cruz,  A.  L.  2018. The  impact  of  emissions- based taxes on the retirement of used and inefficient vehicles: The case of Switzerland. Journal of Environmental Economics and Management , 88, 234–258. Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., & Amrah, M. R. 2020. The influence of tax knowledge on tax compliance behaviour: A case of Yemeni individual taxpayers. Journal of Business Management and Accounting , 10(2), 15-30.
Ananda,  R.,  Sari,  F.  I.  H.,  &  Diah,  A.  2021.  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tulungagung.
Ayu  Malinda,  S.  2021.  Pengaruh  Motivasi,  Pengetahuan  Pajak,  Tingkat  Ekonomi,  Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kota  Tangerang  Selatan  (Doctoral  dissertation, Universitas Multimedia Nusantara).
Azam,  K.  G.  2021. Scrutinizing  Taxpayer  Perceptions  on  the  Service  Quality  of  Income  Tax Services: An Application of SERVPREF Model. Sch J Arts Humanit Soc Sci , 6, 240-249. Bornman, M., & Ramutumbu, P. 2019. A Conceptual Framework Of Tax Knowledge. Meditari Accountancy Research.
Budiman, N. A. 2018. Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. Jurnal Profita, 11(2), 218. https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005
Chindry,  Retris  Lasary  2018.  Pengaruh  Implementasi  Layanan  SAMSAT  Keliling  dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di KB SAMSAT Kabupaten Ponorogo). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Chomariah,  N.  2017.  Pengaruh  Kondisi  Ekonomi  dan  Pengetahuan  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Lamongan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  sebagai Intervening Variable (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
Danarsi,  dkk.  2017.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Mobil  dengan  Diberlakukannya  Pajak  Progresif  di  Kota  Surakarta. Jurnal Akuntansi dan Pajak . Vol 18(01), 45-55.
Ghozali,  Imam.  2019.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  SPSS.  Universitas  Diponegoro Semarang.
Hanifah, N. 2022. Skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Tenaga Profesional Di Kota Bandar Lampung (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Lampung).
Kodung,  H.  2020.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  SAMSAT  kota  Manado)  (Doctoral dissertation, IAIAN Manado).
Wisudaningsi, B. A., Arofah, I., & Belang, K. A. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. Statmat: Jurnal Statistika Dan Matematika, 1(1), 103-116.
Yulitasari, A. A. I., & Suprasto, H. B. 2017. Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan Dan  Penerapan  Sistem  E-Filing  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 20(2), 1360-1389.
Yunianti,  L.  N.,  Putri,  N.  K.,  Sudibyo,  Y.  A.,  &  Rafinda,  A.  2019. The  Influence  Of  Awareness, Moral  Obligations,  Tax  Access,  Service  Quality  And  Tax  Sanctions  On  Taxpayer Compliance  In  Paying  Motor  Vehicle  Tax. Journal  Of  Accounting  And  Strategic Finance , 2(1), 1-13.