Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HAM
Elisabeth Adisty Novena 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: elisabeth.beth17@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Pengguna narkotika dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban kecanduan narkotika. Pengguna dan penyalahguna naltrexone didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika sampai-sampai menjadi tergantung secara fisik dan psikis pada obat-obatan yang digunakannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif,  yaitu  dengan  melakukan  sumber  data  sekunder,  yaitu  data yang  berkaitan  langsung  dengan masalah yang diteliti, dan yang terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti temuan penelitian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa pertimbangan hukum adalah penyalahguna narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain hukuman penjara. Untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, karakter dan moral seseorang harus diperiksa. Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi sosial adalah proses memperkenalkan kembali mereka ke  masyarakat  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Rehabilitasi  sosial  juga  bertujuan  untuk mengintegrasikan  kembali  pecandu  dan/atau  penyalahguna  narkoba  ke  dalam  masyarakat  dengan memulihkan  proses  berpikir,  emosi,  dan  perilaku  yang  menjadi  indikator  perubahan.  memiliki  ciri-ciri kepribadian  yang  normal  dan  mampu  berinteraksi  dengan  orang  lain  di  lingkungan  sosialnya  (dalam lingkungan rehabilitasi).
Kata kunci : Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, Narkotika

## Abstract
Narcotics  users  can  be  classified  in  various  ways,  including  as narcotics  addicts  or  victims  of  narcotics addiction. Naltrexone users and abusers are defined as those who use or abuse narcotics to the point of becoming physically and psychologically dependent on the drugs they use. In accordance with Article 54 of the Narcotics Law, the following things occur: It is specifically stated that "narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation" and this refers to the provisions of SEMA No. 4 of 2010. Based on the Decision of the District Court of Semarang Number 407/Pid.SUS/2016/PN.Smg, the author gives examples of narcotics abusers who were ordered to undergo rehabilitation for 6 (six) months. The research method that the author uses is a normative juridical method, namely by conducting secondary data sources, namely data that are directly related to the problem being studied, and which consists of a number of data obtained from library books, laws and regulations, and others. related to the implementation of drug abuse rehabilitation programs. Following up on the research findings,  the  authors  came  to  the  conclusion  that  the  legal  considerations  are  that  drug  abusers  must undergo  medical  rehabilitation  and  social  rehabilitation  in  addition  to  imprisonment.  In  order  to reintegrate  into  society,  one's  character  and  morals  must  be  examined.  For  drug  addicts,  social rehabilitation is  the process  of reintroducing them  to society, so they don't  repeat their  actions. Social rehabilitation  also  aims  to  reintegrate  addicts  and/or  drug  abusers  into  society  by  restoring  thought processes, emotions, and behavios that are indicators of change. They have normal personality traits and are able to interact with others in their social environment (in a rehabilitation environment).
Keywords: Medical Rehabilitation, Social Rehabilitation, Narcotics
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Tanggung a jawab a adalah a suatu a keharusan a bagi a seseorang a untuk a melaksanakan a apa a yang a telah a diwajibkan a kepadanya. a Bertanggung a jawab a menurut a kamus a umum a bahasa a Indonesia a adalah a berkewajiban a menanggung, a memikul, a menanggung a segala a sesuatunya a dan a menanggung a akibatnya. a Seseorang a bertanggung a jawab a secara a hukum a atas a perbuatan a tertentu a atau a bahwa a dia a bertanggung a jawab a atas a suatu a sanksi a bila a perbuatannya a bertentangan a dengan a aturan a yang a ada. a Apabila a dikaji a tanggung a jawab a itu a adalah a kewajiban a yang a harus a dipikul a sebagai a akibat a dari a perbuatan a pihak a yang a berbuat. a Tanggung a jawab a adalah a kesadaran a manusia a akan a tingkah a laku a atau a perbuatannya a yang a disengaja a maupun a yang a tidak a disengaja. (Hasibuan, 2021)
Tindak a pidana a tidak a saja a dilakukan a oleh a orang a dewasa, a tetapi a juga a melibatkan a anak-anak a yang a masih a dibawah a umur a yang a seharusnya a anak a merupakan a harapan a orang a tua, a harapan a bangsa a dan a negara a yang a akan a melanjutkan a tongkat a estafet a pembangunan a serta a memiliki a peran a strategis, a mempunyai a ciri a atau a sifat a khusus a yang a akan a menjamin a kelangsungan a eksistensi a bangsa a dan a negara a pada a masa a depan. a Anak a yang a belum a matang a secara a mental a dan a fisik, a kebutuhannya a harus a dicukupi, a pendapatnya a harus a dihargai, a diberikan a pendidikan a yang a benar a dan a kondusif a bagi a pertumbuhan a dan a perkembangan a pribadi a dan a kejiwaannya, a agar a dapat a tumbuh a dan a berkembang a menjadi a anak a yang a dapat a diharapkan a sebagai a penerus a bangsa. (Gadis Arivia, 2005)
Beberapa a kasus a yang a sudah a terjadi, a seperti a saat a anak a berhadapan a dengan a hukum a dan a telah a diproses a sesuai a dengan a peraturan a Perundangundangan a yang a berlaku, a bahkan a sudah a sampai a pada a tahap a putusan a pengadilan, a masalah a pertanggungjawaban a hukum a anak a ini a masih a menjadi a topik a yang a menarik a untuk a diperbincangkan a dalam a kalangan a praktisi a hukum. a Hal a ini a dikarenakan a beberapa a hakim a memberikan a putusan a yang a berbeda a terhadap a anak a yang a melakukan a tindak a pidana a yang a sama. (Hasibuan et al., 2021)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Disparitas a putusan a hakim a adalah a masalah a yang a telah a lama a menjadi a pusat a perhatian a kalangan a akademisi, a pemerhati a dan a praktisi a hukum. a Disparitas a putusan a hakim a dianggap a sebagai a isu a yang a mengganggu a dalam a sistem a peradilan a pidana a terpadu, a dan a praktek a disparitas a tak a hanya a ditemukan a di a Indonesia. a Praktek a ini a bersifat a universal a dan a ditemukan a dibanyak a negara. (Putra et al., 2020)
Disparitas a hukum a juga a sering a dihubungkan a dengan a independensi a hakim. a Model a pemidanaan a diatur a dalam a perundang-undangan a berupa a perumusan a sanksi a pidana a maksimal a juga a ikut a memberi a andil a dalam a praktek a ini. a Dalam a menjatuhkan a putusan, a hakim a tidak a boleh a di a intervensi a pihak a manapun. (Andra, 2020) Undang-Undang a No.48 a Tahun a 2009 a Tentang a Kekuasaan a Kehakiman a menyebutkan a hakim a wajib a menggali, a mengikuti a dan a memahami a nilai-nilai a hukum a dan a rasa a keadilan a yang a hidup a dalam a masyarakat.
Faktor a penyebab a disparitas a selain a dari a hukum a sendiri a juga a berasal a dari a diri a hakim, a baik a secara a internal a maupun a eksternal. a Faktor a internal a yang a bersumber a dari a diri a hakim a sendiri a menyangkut a profesionalitas a dan a integritas a untuk a menaruh a perhatian a terhadap a perkara a yang a ditangani a dengan a mengingat a tujuan a pemidanaan a yang a hendak a dicapai, a maka a terhadap a perbuatan a perbuatan a pidana a yang a sama a pun a akan a dijatuhkan a pidana a yang a berbeda. a Oleh a karena a itu, a dapatlah a dikatakan a bahwa a disparitas a dalam a pemidanaan a disebabkan a oleh a hukum a sendiri a dan a penggunaan a kebebasan a hakim, a yang a meskipun a kebebasan a hakim a diakui a oleh a Undang-undang a dan a memang a diperlukan a demi a menjamin a keadilan. (Manurung et al., 2021)
Faktor a eksternal a yang a membuat a hakim a bebas a menjatuhkan a pidana a yang a bersumber a pada a Ketentuan a Pasal a 24 a ayat a (1) a Undang-undang a Dasar a 1945 a memberikan a landasan a hukum a bagi a kekuasaan a hakim a yang a mana a kekuasaan a kehakiman a merupakan a kekuasaan a yang a merdeka a untuk a menyelenggarakan a peradilan a guna a menegakkan a hukum a dan a keadilan. a Ketentuan a ini a telah a memberikan a jaminan a terhadap a kebebasan a lembaga a peradilan a sebagai a lembaga a yang a merdeka, a termasuk a didalamnya, a kebebasan a hakim a dalam a menjalankan a tugasnya. a Hakim a bebas a memilih
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a jenis a pidana, a karena a tersedia a jenis a pidana a di a dalam a pengancaman a pidana a dalam a ketentuan a perundang-undangan a pidana. (Manurung et al., 2021)
Disparitas a putusan a hakim a terhadap a perkara a yang a sama a terhadap a tindak a pidana a yang a dilakukan a oleh a anak a terjadi a pada a dua a putusan a pengadilan a tindak a pidana a penyalahgunaan a narkotika a dengan a Putusan a Nomor a 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Tarutung a dan a Putusan a Nomor a 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sidoarjo. a Kesamaan a tindak a pidana a yang a dilakukan a oleh a anak a sebagai a pelaku a pada a kedua a putusan a pengadilan a tersebut a dapat a dibuktikan a dengan a melihat a isi a tuntutan a Jaksa a Penuntut a Umum a (JPU) a yang a pada a pokoknya a menuntut a anak a pelaku a tindak a pidana a dengan a pasal a yang a sama, a Pasal a 114 a ayat a (1) a Undang-Undang a Republik a Indonesia a Nomor a 35 a Tahun a 2009 a tentang a Narkotika. a Disparitas a pemidanaan/disparitas a penjatuhan a sanksi a sebagaimana a dimaksud a terjadi a pada a Putusan a Pengadilan a dimana a sanksi a yang a dijatuhkan a terhadap a terdakwa a Anak a di a dalam:
Penjatuhan a sanksi a pidana a penjara a terhadap a Anak a tersebut a menggambarkan a kurangnya a perhatian a hakim a dalam a mempertimbangkan a dan a menentukan a sanksi, a padahal a sudah a seharusnya a hakim a sebagai a ujung a tombak a pemberi a keadilan a di a Negeri a ini a mengeluarkan a putusan a yang a mencerminkan a keberpihakan a kepada a kepentingan a perlindungan a Hak a Asasi a Manusia a (HAM) a terhadap a anak a karena a sangat a berpengaruh a terhadap a masa a depan a si a anak. a Pertimbangan a dan a kebijaksanaan a hakim a dalam a memutus a suatu a perkara a pidana a anak a memiliki a peran a yang a sangat a besar a dalam a upaya a mendukung a perlindungan a anak a di a Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode a Penelitian a merupakan a prosedur a atau a cara a peneliti a didalam a mengumpulkan a dan a mneganalisis a bahan a hukum. a Penulisan a skripsi a yang a baik a dan a benar, a harus a menggunakan a metode a penelitian a hukum a yang a baku a yang a sudah a diakui a oleh a ahli a hukum. a Metode a penelitian a yang a digunakan a dalam a penelitian a ini a merupakan a penelitian a hukum a normative a ( normative a legal a research ), a yakni a penelitian a hukum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a untuk a menemukan a aturan a hukum, a prinsip-prinsip a hukum, a maupun a doktrin-doktrin a hukum a guna a menjawab a bagaimana a perlindungan a Hak a Asasi a Manusia a (HAM) a pada a anak a terhadap a disparitas a putusan a tindak a pidana a penyalahgunaan a narkotika. a Metode a pendekatan a yang a digunakan a dalam a penelitian a ini a berupa a pendekatan a undang-undang a ( statue a approach ) a dan a pendekatan a koseptual a ( conseptual a approach ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hakim a dalam a persidangan a berkedudukan a sebagai a pimpinan. a Kedudukan a ini a memberikan a hak a untuk a mengatur a jalannya a acara a siding a serta a mengambil a tindakan a manakala a terjadi a ketidaktertiban a dalam a sidang. a Untuk a keperluan a keputusan, a hakim a berhak a dan a harus a menghimpun a keteranganketerangan a dari a semua a pihak a terutama a dari a saksi a dan a terdakwa a termasuk a penasihat a hukumnya. a Hakim a memiliki a kewenangan a mutlak a dalam a memeriksa a dan a memutus a suatu a perkara, a termasuk a dalam a menentukan a jenis a sanksi a yang a akan a dijatuhkan a terhadap a pelaku a tindak a pidana a dalam a kasus a yang a ditanganinya, a baik a itu a merupakan a sanksi a pidana a atau a sanksi a tindakan a selama a putusan a itu a berdasarkan a pertimbangan a dan a dasar a hukum a yang a jelas a sebagaimana a diatur a di a dalam a ketentuan a Undang- a Undang.
Menurut a Pasal a 3 a Undang-Undang a Nomor a 48 a Tahun a 2009 a tentang a Kekuasaan a Kehakiman a di a dalam a ayat a (1) a menyatakan a bahwa a “dalam a menjalankan a tugas a dan a fungsinya, a hakim a dan a hakim a konstitusi a wajib a menjaga a kemandirian a peradilan”, a selanjutnya a didalam a ayat a (2) a menyatakan a bahwa a “segala a campur a tangan a dalam a urusan a peradilan a oleh a pihak a lain a diluar a kekuasaan a kehakiman a dilarang, a kecuali a dalam a hal-hal a sebagaimana a dimaksud a dalam a Undang-Undang a Dasar a Negara a Republik a Indonesia a Tahun a 1945”. a Mutlaknya a kewenangan a Hakim a dalam a menentukan a sanksi a sering a sekali a menjadi a pemicu a terjadinya a perbedaan a penjatuhan a sanksi, a sekalipun a itu a terhadap a kasus a yang a sama/serupa. a Disparitas a pemidanaan/disparitas a penjatuhan a sanksi a sebagaimana a dimaksud a juga a terjadi a pada a tiga a Putusan a Pengadilan a yang a diangkat a oleh a penulis. a Sanksi a yang a dijatuhkan a terhadap a terdakwa a Anak a di a dalam: a
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Pertama; a Putusan a Nomor: a 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Trt. a Menyatakan a Anak a AY a Simatupang a terbukti a secara a sah a dan a meyakinkan a bersalah a melakukan a tindak a pidana a “Tanpa a hak a dan a melawan a hukum a menjadi a perantara a dalam a jual a beli a Narkotika a jenis a sabu a bukan a tanaman” a sebagaimana a dalam a dakwaan a primair; a dan a Menjatuhkan a pidana a kepada a Anak a oleh a karena a itu a dengan a pidana a penjara a selama a 6 a (enam) a Tahun a dan a denda a sebesar a Rp. a 1.000.000.000,00 a (Satu a miliar a rupiah) a dengan a ketentuan a apabila a denda a tersebut a tidak a dibayar a Anak a maka a diganti a dengan a pelatihan a kerja a di a Balai a Latihan a Kerja a Tarutung a selama a 6 a (enam) a Bulan a dengan a ketentuan a maksimal a dalam a satu a hari a dijalankan a Anak a selama a 3 a (tiga) a jam a kerja;
Kedua; a Putusan a Nomor a 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN a Sda. a Menyatakan a Anak a Terdakwa a terbukti a secara a sah a dan a meyakinkan a bersalah a melakukan a tindak a pidana a “secara a melawan a hukum a menjadi a perantara a dalam a jual a beli a Narkotika a golongan a I” a sebagaimana a dalam a dakwaan a Kesatu; a 2. a Menjatuhkan a pidana a kepada a Anak a oleh a karena a itu a dengan a pidana a penjara a selama a 1 a (satu) a tahun a dan a 6 a (enam) a bulan a dan a pelatihan a kerja a di a Balai a Pemasyarakatan a Kelas a I a Surabaya a selama a 2 a (dua) a bulan.
Kesamaan a tindak a pidana a yang a dilakukan a oleh a anak a sebagai a pelaku a pada a kedua a putusan a pengadilan a tersebut a dapat a dibuktikan a dengan a melihat a isi a tuntutan a Jaksa a Penuntut a Umum a (JPU) a yang a pada a pokoknya a menuntut a anak a pelaku a tindak a pidana a dengan a pasal a yang a sama, a Pasal a 114 a ayat a (1) a UndangUndang a Republik a Indonesia a Nomor a 11 a Tahun a 2009 a tentang a Narkotika a “ setiap a orang a yang a tanpa a hak a atau a melawan a hukum a menawarkan a untuk a dijual, a menjual, a membeli, a menerima, a menjadi a perantara a dalam a jual a beli, a menukar, a atau a menyerahkan a Narkotika a Golongan a I, a dipidana a dengan a pidana a penjara a seumur a hidup a atau a pidana a penjara a paling a singkat a 5 a (lima) a tahun a dan a paling a lama a 20 a (dua a puluh) a tahun a dan a pidana a denda a paling a sedikit a Rp.1.000.000.000,00 a (satu a miliar a rupiah) a dan a paling a banyak a Rp. a 10.000.000.000,00 a (sepuluh a miliar a rupiah)”. a
Penjatuhan a sanksi a pidana a penjara a terhadap a Anak a tersebut a menggambarkan a kurangnya a perhatian a hakim a dalam a mempertimbangkan a dan a menentukan a sanksi,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a padahal a sudah a seharusnya a hakim a sebagai a ujung a tombak a pemberi a keadilan a di a Negeri a ini a mengeluarkan a putusan a yang a mencerminkan a keberpihakan a kepada a kepentingan a si a anak a karena a sangat a berpengaruh a terhadap a masa a depan a si a anak. a Pertimbangan a dan a kebijaksanaan a hakim a dalam a memutus a suatu a perkara a pidana a anak a memiliki a peran a yang a sangat a besar a dalam a upaya a mendukung a perlindungan a anak a di a Indonesia, a sehingga a secara a tidak a langsung a akan a turut a meminimalisir a disparitas a pemidanaan a karena a akan a lebih a banyak a Hakim a anak a yang a berpihak a kepada a si a anak a dengan a lebih a memperhatikan a asas a “Ultimum a Remedium” a sebagaimana a telah a disebutkan a diatas. a Sehingga a kedepannya a diharapkan a setiap a putusan a hakim a mencerminkan a keadilan a dan a kepastian a hukum a serta a menghindarkan a segala a jenis a bentuk a diskriminasi a sebagaimana a cita-cita a bangsa a telah a diatur a di a dalam a konstitusi a Indonesia a bahwa a negara a menjamin a hak a setiap a anak a atas a kelangsungan a hidup, a tumbuh, a dan a berkembang a serta a atas a perlindungan a dari a kekerasan a dan a diskriminasi. a
Disparitas a putusan a hakim a dalam a dua a kasus a hukum a yang a pelakunya a adalah a anak a seperti a yang a dideskripsikan a di a atas a dikarenakan a adanya a ketentuan a dalam a Undang-Undang a Kekuasaan a Kehakiman a yang a memberi a kebebasan a bagi a hakim a dalam a menjatuhkan a sanksi a pidana a terhadap a pelaku a yang a telah a ditentukan a oleh a Undang- Undang. a Selain a itu, a penilaian a masing-masing a hakim a terhadap a fakta a hukum a yang a diperoleh a dari a persidangan a juga a menjadi a faktor a timbulnya a disparitas a pidana. a Sehingga a dapat a disimpulkan a bahwa a figur a hakim a dalam a hal a disparitas a pemidanaan a sangat a menentukan, a namun a tidaklah a cukup a bila a hanya a dipandang a dari a sisi a hakim a saja. a Hak a anak a didalam a hal a ini a sangat a penting a untuk a dipertimbangkan.
Landasan  Terjadinya  Disparitas  Dalam  Penjatuhan  Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai Penyalahgunaan Narkotika
Perkataan a narkotika a berasal a dari a bahasa a Yunani a yaitu a “ narke ” a yang a berarti a terbius a sehingga a tidak a merasakan a apa-apa. a Sebagian a orang a berpendapat a bahwa a narkotika a berasal a dari a kata a “narcissus” a yang a berarti a sejenis a tumbuh-tumbuhan a yang a mempunyai a bunga a yang a dapat a menyebabkan a orang a menjadi a tidak a sadarkan a diri.20
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a Secara a umum, a yang a dimaksud a dengan a narkotika a adalah a zat a yang a dapat a menimbulkan a pengaruh-pengaruh a tertentu a bagi a orang-orang a yang a menggunakanya, a yaitu a dengan a cara a memasukan a kedalam a tubuh.  (Moh.  Taufik  Makarao,  dkk, 2005).Narkotika  dalam a Pasal a 1 a Undang-Undang a Nomor a 22 a Tahun a 1997 a adalah a “Zat a atau a obat a yang a berasal a dari a tanaman a atau a bukan a tanaman a baik a sintetis a maupun a yang a semi a sintetis a yang a dapat a menyebabkan a penurunan a atau a perubahan a kesadaran, a hilangnya a rasa, a mengurangi a sampai a menghilangkan a rasa a nyeri, a dan a dapat a menimbulkan a ketergantungan, a yang a dibedakan a ke a dalam a golongan-golongan a sebagaimana a terlampir a dalam a undang-undang a ini a atau a yang a kemudian a ditetapkan a dengan a Keputusan a Menteri a Kesehatan”. a Berdasarkan a segi a hukum a narkotika a dibagi a menjadi a tiga a golongan, a yaitu a : a narkotika a golongan a I a adalah a narkotika a yang a hanya a dapat a digunakan a untuk a tujuan a pengembangan a ilmu a pengetahuan a dan a tidak a digunakan a dalam a terapi a serta a mempunyai a potensi a sangat a tinggi a mengakibatkan a ketergantungan a (seperti a morfin, a heroin, a dan a kokain), a narkotika a golongan a II a adalah a narkotika a yang a berkhasiat a pengobatan a digunakan a sebagai a pilihan a terakhir a dan a dapat a digunakan a dalam a terapi a dan a /atau a untuk a tujuan a pengembagan a ilmu a pengetahuan a serta a mempunyai a potensi a tinggi a mengakibatkan a ketergantungan a (seperti a petidin, a metadon), a narkotika a golongan a III a adalah a narkotika a yang a berkhasiat a pengobatan a dan a banyak a digunakan a dalam a terapi a dan/atau a tujuan a pengembangan a ilmu a pengetahuan a serta a mempunyai a potensi a ringan a mengakibatkan a ketergantungan a (seperti a kodein, a doveri). (Abdul Wahib, 2006)
Istilah a tindak a pidana a “strafbaarfeit” a secara a harfiah a dapat a diterjemahkan a sebagai a “sebagian a dari a suatu a kenyataan a yang a dapat a dihukum”. (P.A.F Lamintang, 2014) Tindak a Pidana a merupakan a rumusan a tentang a perbuatan a yang a dilarang a untuk a dilakukan a (dalam a peraturan a perundang-undangan) a yang a disertai a ancaman a pidana a bagi a siapa a yang a melanggar a larangan a tersebut. a Perbuatan a (feit) a di a sini a adalah a unsur a pokok a dari a suatu a tindak a pidana a yang a dirumuskan a tersebut.  (Lamintang,  2014)    Moeljatno a mengatakan a bahwa a tindak a pidana a adalah a perbuatan a yang a dilarang a oleh a suatu a aturan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a hukum, a larangan a yang a disertai a ancaman a (sanksi) a berupa a pidana a tertentu, a bagi a siapa a yang a melanggar a aturan a tersebut a terdapat a tiga a hal a yang a perlu a iperhatikan. (Moeljatno, 2015) Menurut a Amir a Ilyas, a kejahatan a adalah a suatu a istilah a yang a mencakup a pengertian a dasar a hukum a sebagai a suatu a istilah a yang a dibentuk a dengan a maksud a untuk a memberikan a ciri a tertentu a pada a suatu a perkara a pidana. a
Tindak a pidana a narkotika a dapat a diartikan a dengan a perbuatan a yang a melangar a ketentuan a hukum a narkotika.  (Moh.  Taufik  Makarao,  dkk,  2005)  Tindak a pidana a narkotika a merupakan a salah a satu a tindak a pidana a khusus a karena a tidak a menggunakan a KUHP a sebagai a dasar a pengaturannya a melainkan a diatur a dalam a undang-undang a khusus a di a luar a KUHP a yaitu a UU a Narkotika. a Segala a penyalahgunaan a narkotika a sesuai a yang a telah a diatur a di a dalam a UU a Narkotika a merupakan a tindak a pidana a narkotika. a Istilah a tindak a pidana a berasal a dari a istilah a yang a dikenal a dalam a hukum a pidana a Belanda a yaitu a strafbaar a feit . (Adami Chazawi, 2002) Tindak a pidana a narkotika a dapat a diartikan a dengan a suatu a perbuatan a yang a melanggar a ketentuan-ketentuan a hukum a narkotika, a dalam a hal a ini a adalah a UU a Narkotika a dan a ketentuan- a ketentuan a lain a yang a termasuk a dan/atau a tidak a bertentangan a dengan a undang-undang a tersebut. (Adami Chazawi, 2002)
Pasal a 1 a ayat a (15) a UU a Narkotika a menjelaskan a bahwa a “Penyalahguna a adalah a seorang a yang a menggunakan a narkotika a tanpa a hak a atau a melawan a hukum”, a yang a termasuk a kejahatan a narkotika a tidak a hanya a pengedar a dan a produksi a narkotika, a akan a tetapi a semua a pihak a yang a terlibat a dan a berperan a dalam a kegiatan a tersebut a termasuk a dalam a kejahatan a narkotika a sebagaimana a disebutkan a dalam a Pasal a 1 a ayat a (18) a UU a Narkotika a bahwa a pemufakatan a jahat a adalah a perbuatan a dua a orang a atau a lebih a yang a bersekongkol a atau a bersepakat a untuk a melakukan, a melaksanakan, a membantu, a turut a serta a melakukan, a menyuruh, a menganjurkan, a memfasilitasi, a memberi a konsultasi, a menjadi a anggota a suatu a organisasi a kejahatan a narkotika, a atau a mengorganisasikan a suatu a tindak a pidana a narkotika. a
UU a Narkotika a yang a mengatur a ketentuan a tindak a pidana a narkotika a terdapat a dalam a Pasal a 111 a sampai a dengan a Pasal a 148, a semua a ketentuan a pidana a tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a jumlahnya a 38 a Pasal. a UU a Narkotika a juga a mengenal a ancaman a pidana a minimal, a maksudnya a adalah a untuk a pemberatan a hukuman a dan a bukan a untuk a dikenakan a perbuatan a pokoknya. a Ancaman a pidana a minimal a hanya a dapat a dikenakan a apabila a tindak a pidana a terhadap a pelaku a kejahatan a narkotika a terdapat a alasan-alasan a tertentu a untuk a memberatkan a hukuman. a Tujuan a pemberatan a tersebut a agar a orang a tidak a mudah a melakukan a tindak a pidana a dan a bagi a pelakunya a diharapkan a tidak a lagi a mengulangi a perbuatannya. a
UU a Narkotika a terdapat a tiga a alasan a sebagai a dasar a untuk a memberatkan a hukuman, a antara a lain: a didahului a dengan a pemufakatan a jahat, a yaitu a adanya a persekongkolan a beberapa a atau a sekelompok a orang a untuk a melakukan a kejahatan a di a bidang a narkotika. a Dilakukan a secara a terorganisasi, a yaitu a kejahatan a yang a pelakunya a terdiri a dari a sejumlah a orang a yang a bekerja a sama a satu a sama a lain, a dimana a ada a pimpinan a dan a bawahannyaf a dan a peranannya a masing-  masing a tidak a sama a sesuai a dengan a garis a organisasi a yang a telah a disepakati a bersama. a Kejahatan a ini a lebih a rapi a guna a mendapatkan a hasil a yang a lebih a banyak, a sehingga a pidananya a lebih a berat a dari a pada a yang a kejahatannya a didahului a dengan a pemufakatan a jahat. a Dilakukan a oleh a korporasi, a yaitu a kumpulan a terorganisasi a dari a orang a dan/atau a kekayaan, a baik a yang a merupakan a badan a hukum a maupun a bukan. a Korporasi a organisasinya a jelas a dan a terang- terangan. a Nama a organisasi, a pimpinan a organisasi a atau a kegiatannya a mudah a diketahui.
Pengaturan a sanksi a terhadap a anak a pelaku a tindak a pidana a di a dalam a KUHP a telah a diatur a dalam a Pasal a 47, a jika a megacu a keada a Pasal a 47 a tersebut, a dapat a diketahui a jenis a pidana a yang a tidak a dapat a dijatuhkan a bagi a anak a yang a belum a dewasa, a yaitu: a pidana a mati. a pidana a tambahan a berupa a pencabutan a hak-hak a tertentu, a dan a pidana a tambahan a berupa a pengumuman a putusan a hakim. a Jika a hakim a telah a memutuskan a akan a menjatuhkan a pidana a bagi a seorang a anak a belum a dewasa, a maka a yang a dapat a hakim a jatuhkan a kepada a anak a tersebut, a yaitu: a pidana a penjara a selama-lamanya a lima a belas a tahun. a pidana a kurungan,  pidana a denda a berikut a pidana a kurungan a pengganti a denda, a pidana a tambahan a berupa a penyitaan a benda-benda a tertentu. a Tindakan a didalam a KUHP
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a terhadap a anak a di a bawah a umur a ada a dua a kemungkinan, a yaitu:mengembalikan a kepada a orang a tua a atau a yang a memelihara a anak a tersebut, a dan a menyerahkan a kepada a pendidikan a paksa a negara.  (Siswanto  S,  2012)  Berdasarkan a Pasal a 45 a KUHP a ditentukan a orang-orang a yang a belum a cukup a umur a (minderjaring) a karena a melakukan a perbuatan a umurnya a belum a 16 a Tahun a diancam a dengan a pidana a yang a sifatnya a melindungi, a hakim a boleh a memberi a perintah a anak a itu a dikembalikan a pada a orang a tuanya a atau a walinya, a anak a dapat a diserahkan a kepada a Pemerintah a tanpa a dihukum a jika a perbuatan a anak a itu a masuk a bagian a kejahatan a atau a salah a satu a pelanggaran a menurut a Pasal a 489, a 490, a 492, a 496, a 497, a 503, a 505, a 514, a 517, a 519, a 526, a 531, a 532, a 536, a dan a 540, a perbuatan a mana a dilakukan a sebelum a lewat a 2 a tahun a sesudah a putusan a terdahulu a (anak a telah a menjadi a residive ) a dengan a mengindahkan a petunjuk a lebih a lanjut a menurut a Pasal a 46 a KUHP. a Guna a kepentingan a dasar a “utiliteit ” a pembatasan a itu a haruslah a diadakan a apabila a misalnya a anak-anak a yang a berumur a 9 a tahun a atau a seorang a anak a yang a berumur a 14 a tahun a yang a kecakapan a rohanianya a (akalnya) a ternyata a tidak a normal a perkembangannya, a maka a hakim a cukup a mengirimkan a kembali a anak-anak a itu a kepada a orang a tua, a wali a atau a orang a yang a memeliharanya, a sehingga a tidak a dijatuhkan a satu a hukuman. a Dengan a ini a dapat a diambil a kesimpulan, a apabila a hakim a menganggap a anak-anak a berumur a 14 a atau a 15 a tahun a telah a berbuat a dengan a akal a yang a cukup a untuk a membeda-bedakan, a hakim a betul-betul a boleh a menjatuhkan a hukuman a kepadanya, a akan a tetapi a hukuman a yang a dijatuhkan a itu a tidak a boleh a lebih a dari a dua a pertiga a maksimum a hukuman a yang a diancamkan. a Peradilan a anak a adalah a suatu a bentuk a peradilan a secara a khusus a menangani a perkara a pidana a anak a yang a tergabung a dalam a suatu a sistem, a dikenal a dengan a sistem a peradilan a pidana a anak a yang a bertujuan a untuk a menanggulangi a anak a agar a tidak a berkonflik a dengan a hukum a dan a melindungi a anak a yang a mengalami a konflik a hukum. a a Undang-Undang a Nomor a 11 a Tahun a 2012 a Tentang a Sistem a Peradilan a Pidana a Anak a (UU a SPPA) a dalam a Pasal a 1 a ayat a (3) a merumuskan a bahwa a anak a yang a berkonflik a dengan a hukum a yang a selanjutnya a disebut a anak a adalah a anak a yang a telah a berumur a 12 a (dua
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a belas) a tahun, a tetapi a belum a berumur a 18 a (delapan a belas) a tahun a yang a diduga a melakukan a tindak a pidana. a
Landasan a terjadinya a disparitas a dalam a penjatuhan a pemidanaan a terhadap a anak a sebagai a penyalahgunaan a narkotika a tidak a hanya a dengan a UU a SPPA, a anak a juga a memiliki a instrumen a hukum a lainnya a yang a memberikan a perlindungan a hukum a apabila a terkait a dengan a tindak a pidana, a yakni a Undang-Undang a Nomor a 35 a Tahun a 2014 a Tentang a Perubahan a atas a UndangUndang a Nomor a 23 a Tahun a 2002 a Tentang a Perlindungan a Anak a (UU a Perlindungan a Anak). a Dengan a adanya a UU a Perlindungan a Anak a ini a juga a memberikan a perlindungan a hukum a kepada a anak a yang a komprehensif a serta a bertujuan a untuk a memberikan a konsep a perlindungan a yang a menyeluruh a kepada a anak a dari a segala a bentuk a tindak a pidana a yang a ada, a sehingga a anak a dapat a beraktivitas a dan a menjalankan a kesehariannya a terbebas a dari a bentuk a tindak a pidana. a
Disparitas a putusan a pidana a (disparity a of a sentencing) a yaitu a penerapan a pidana a yang a sama a terhadap a tindak a pidana a yang a sama a (sane a offence) a atau a terhadap a tindak- tindak a pidana a yang a sifat a berbahayanya a dapat a diperbandingkan a (offences a of a comparable a seriousness) a tanpa a dasar a pembenaran a yang a jelas . (Yusti Probowati Rahayu, 2005) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. (Hasan Alwi, dkk, 2002). Menurut a Molly a Cheang a sebagaimana a dikutip a Muladi, a disparitas a pidana a adalah a bahwa a penerapan a pidana a yang a sama a atau a terhadap a tindak-tindak a pidana a yang a sama a atau a terhadap a tindak-tindak a pidana a yang a sifatnya a bahayanya a dapat a diperbandingkan a tanpa a dasar a pertimbangan a yang a jelas. (Muladi, 2008).
Terdapat a disparitas a pemidanaan a dalam a tindak a pidana a narkotika a yang a mana a pelaku a melakukan a tindak a pidana, a namun a diberikan a sanksi a yang a berbeda. a Ada a beberapa a pelaku a tindak a pidana a narkotika a yang a dihukum a penjara a dan a ada a yang a direhabilitasi. a Tidak a satupun a ketentuan a perundang-undangan a yang a secara a tegas a mengatur a tentang a disparitas a pemidanaan.  (Fitriani  Toliango,  2016).      Berdasarkan a pengertian a ini a dapat a diketahui a bahwa a disparitas a itu a timbul a adanya a penjatuhan a suatu a hukuman a terhadap a tindak a pidana a yang a sejenis. a Penyebab a dari a adanya a disparitas
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a pidana a di a mulai a dari a hukumnya a sendiri. a Di a dalam a hukum a pidana a positif a Indonesia, a hakim a mempunyai a kebebasan a yang a sangat a luas a untuk a memilih a jenis a pidana a (strafsoort) a yang a dikehendaki, a sehubungan a dengan a penggunaan a sistem a alternatif a dalam a pengancaman a pidana a di a dalam a undang-undang.  (Muladi,  2008)  Faktor a yang a dapat a menyebabkan a timbulnya a disparitas a pidana a yaitu, a Pertama a hukum a itu a sendiri a yang a mana a hukum a pidana a di a Indonesia a hakim a mempunyai a kebebasan a yang a sangat a luas a untuk a memilih a jenis a pidana a (straafsoort) a yang a dikehendaki, a sehubungan a dengan a pengunaan a sistem a altenatif a di a dalam a pengancaman a pidana a di a dalam a undang-undang, a dari a beberapa a pasal a di a KUHP a tampak a beberapa a pidana a pokok a sering a kali a diancamkan a kepada a pelaku a tindak a pidana a yang a sama a secara a alternatif, a artinya a hanya a satu a diantara a pidana a pokok a yang a diancamkan a tersebut a dapat a dijatuhkan a hakim a dan a diserahkan a kepadanya a untuk a memilih a beratnya a pidana a (strafmaat) a yang a akan a dijatuhkan, a sebab a yang a ditentukan a oleh a perundang-undangan a hanyalah a maksimum a dan a minimumnya. a Kedua, a Faktor a dari a hakim, a seperti a sifat a internal a dan a sifat a eksternal. a Sifat a internal a dan a eksternal a sulit a dipisahkan, a disebabkan a sudah a terpadu a sebagai a atribut a seseorang a yang a disebut a sebagai a human a equation a atau a personality a of a judge a dalam a arti a luas a menyangkut a pengaruh-pengaruh a latar a belakang a sosial, a pendidikan, a agama, a pengalaman, a dan a perilaku a sosial. (Muladi, 2008)
Di a samping a itu, a hakim a juga a mempunyai a kebebasan a untuk a memilih a beratnya a pidana a (strafmaat) a yang a akan a dijatuhkan, a sebab a yang a ditentukan a oleh a undang- undang a hanyalah a maksimum a dan a minimumnya. a Ketiga a faktor a minimnya a pedoman a pemidanaan a bagi a hakim a pengadilan a Indonesia a menjadi a faktor a tersjadinya a ketimpangan a pidana a dalam a kasus a tindak a pidana a narkoba. a Pedoman a Pidana a Indonesia a bukanlah a pedoman a baku a bagi a hakim a di a pengadilan a Indonesia a tetapi a yang a dapat a digunakan a sebagai a pedoman a untuk a menjatuhkan a pidana. (Devy Iryanthy Hasibuan, 2015)
Selain a faktor a tersebut a di a atas, a ada a juga a faktor a yang a mendasari a adanya a disparitas a pemidanaan, a diantaranya, a adalah a sifat a internal a dan a eksternal a seseorang a sebagai a pelaku a yang a melatarbelakangi a sosial, a pendidikan, a agama, a pengalaman,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a perangai a dan a perilaku a sosialnya, a prinsip a hakim a yang a sangat a berperan a penting a dalam a penjatuhan a pidana, a jenis a kelamin a pelaku, a dan a umur a pelaku a tindak a pidana.  (Muladi dan Barda Nawawi, 1998) Oleh a karena a itu, a akibat a yang a timbul a dari a adanya a disparitas a pidana a ialah a tumbuhnya a perasaan a tidak a percaya a masyarakat a terhadap a sistem a pidana a yang a ada, a gagal a dalam a mencegah a terjadinya a kejahatan, a meningkatnya a aktivitas a kejahatan a dan a merintangi a tindakan-tindakan a perbaikan a terhadap a para a pelanggar. a Wolf a Middensorf a menyarankan a bahwa a keseluruhan a efektifitas a peradilan a pidana a bergantung a pada a tiga a faktor a yang a saling a berkaitan, a yaitu a adanya a undang-undang a yang a baik, a pelaksanaan a yang a cepat a dan a pasti, a dan a pemidanaan a yang a layak a dan a seragam. (M. Syamsudin,  2012)  Muzakir a sebagaiman a dikutip a Lilik a Mulyadi a mengemukakan a bahwa a pengaruh a ketiadaan a pedoman a pemidanan a putusan a hakim a yang a berkeadilan a dan a berkepastian a hukum, a maka a dalam a penjatuhan a pidana a haruslah a memenuhi a beberapa, a yaitu: a penjatuhan a pidana a dan a logika a membangun a konstruksi a berpikir a menetapkan a penjatuhan a pidana a sebagai a instrument a keadilan, a lamanya a atau a singkatnya a penjatuhan a pidana a sebagai a instrumen a keadilan a dalam a hukum a pidana, a bagaimana a nasib a korban a kejahatan a dalam a sistem a peradilan a pidana a Indonesia, a pertimbangan a menjatuhi a pidana, a sifat a jahatnya a perbuatan a pidana a menurut a hukum a pidana a masyarakat a hukum a dan a negara. a Menurut a Anderson a terdapat a beberapa a dampak a kebijakan a putusan a hakim a yaitu a orientasi a pada a maksud a dan a tujuan a anak a yang a ada a dalam a besrhadapan a hukum, a terkadang a menerima a stigma a buruk a dari a masyarakat, a ini a dikhawatirkan a terhadap a perkembangan a jiwa a anak. a Perbuatan a yang a dilakukan a kemauan a Anak a bukan a merupakan a faktor a tunggal a terjadinya a kejahatan, a namun a karena a faktor a eksternal, a semacam a lingkungan, a kondisi a ekonomi. a Justru a anak a dalam a posisi a tersebut a adalah a korban. a Pola a tindakan a yang a dilakukan a oleh a Hakim a UU a SPPA a mengakomodasi a kepentingan a anak. a Namun a hal a ini a perlu a dilengkapi a dengan a sikap a dan a kemampuan a penegak a hukum a dalam a memahami a semangat a undang-undang a ini. a Sistem a Pemasyarakatan a pada a dasarnya a ingin a mengembalikan a warga a binaan a menjadi a warga a yang a baik. a Anak a di a didik a dalam a pemasyarakatan a agar a tidak a mengulangi a perbuatanya,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a hal a ini a secara a tidak a langsung a masyarakat a terhindari a dari a kejahatan. (M. Irfan Islamy,

## 1992)
Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Penjatuhan Sanksi terhadap Anak
Sepanjang a dengan a tidak a adanya a ketentuan a lain a yang a dapat a diterapkan a selain a ketentuan a yang a ada a dalam a sistem a peradilan a pidana a anak a sebagaimana a diatur a dalam a UU a SPPA, a mulai a dari a tahap a penyidikan, a penuntutan, a penahanan, a pemeriksaan a hakim, a hingga a pelaksanaan a sanksi a mulai a dari a Pasal a 16 a sampai a dengan a Pasal a 62 a UU a SPPA. a Menurut a Marlina a dalam a bukunya a menyatakan a yang a dimaksud a dengan a sanksi a dalam a hukum a pidana a yaitu: a “sanksi a dalam a hukum a pidana a jauh a lebih a keras a dibanding a dengan a akibat a sanksi a hukum a lainnya” (Marlina,  Hukum  Penitensier,  Bandung:  Refika Aditama, 2011, h. 18). Pengertian a sanksi a melihat a dari a khususnya a hukum a pidana a menurut a Sudarto a dalam a buku a R. a Wiyono a menyatakan a bahwa: a “sanksi a pidana a adalah a penderitaan a yang a dengan a sengaja a dibebankan a kepada a orang a yang a melakukan a perbuatan a yang a memenuhi a syarat-syarat a tertentu.” (R. Wiyono, 2016)
Penjatuhan a sanksi a terhadap a menurut a undang-undang a di a Negara a Indonesia a terdapat a dalam a Pasal a 10 a KUHP a diantaranya a pidana a pokok a yaitu a pidana a mati, a pidana a penjara, a pidana a kurungan, a pidana a denda, a pidana a tutupan a pidana a tambahan a berupa a pencabutan a hak-hak a tertentu, a perampasan a barang-barang a tertentu,dan a pengumuman a putusan a hakim. a Berbeda a dengan a penjatuhan a sanksi a terhadap a anak a sebagaimana a terdapat a dalam a Pasal a 71 a ayat a (1) a UU a SPPA, a diantaranya a pidana a pokok, a pidana a peringatan, a pidana a dengan a syarat a pembinaan a diluar a lembaga, a pelayanan a masyarakat, a dan a pengawasan, a pelatihan a kerja, a pembinaan a dalam a lembaga, a dan a penjara. a Pidana a peringatan a terhadap a anak a seperti a untuk a memperingati a agar a tidak a melakukan a suatu a tindak a pidana a yang a akan a atau a telah a dilakukan a oleh a anak a dan a tidak a sampai a ke a persidangan. a Pidana a dengan a syarat a adanya a syarat-syarat a yang a harus a dipatuhi a oleh a Anak a dalam a menjalankan a masa a pemidanaan, a dalam a buku a Angger a Sigit a Pramukti a dan a Fuady a Primaharsya a menyatakan a dalam a pidana a dengan a syarat a adanya a syarat a umum
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a dan a syarat a khusus a yang a dimaksud a keduanya a yaitu a “syarat a umum a adalah a anak a tidak a akan a melakukan a tindak a pidana a lagi a selama a menjalani a masa a pidana a dengan a syarat. a Sedangkan a syarat a khusus a adalah a untuk a melakukan a atau a tidak a melakukan a hal a tertentu a yang a ditetapkan a dalam a putusan a hakim a dengan a tetap a memperhatikan a kebebasan a anak.” (R. Wiyono, 2016)
Sebaiknya, a hakim a dalam a memberikan a atau a menjatuhkan a sanksi a terhadap a anak a tidak a selalu a pidana a penjara, a karena a di a dalam a UU a SPPA a tepatnya a pada a Pasal a 75 a ayat a (1) a huruf a c a UU a SPPA a bahwa a penjatuhan a sanksi a pidana a yang a dapat a diberikan a terhadap a Anak a yang a melakukan a penyalahgunaan a narkotika a dapat a dijatuhkan a dengan a pidana a dengan a syarat a yaitu a mengikuti a terapi a akibat a penyalahgunaan a alkohol, a narkotika, a psikotropika a dan a zat a adiktif a lainnya. a Sanksi a terhadap a anak a pelaku a tindak a pidana a narkotika a telah a diatur a di a dalam a ketentuan a peraturan a perundang-undangan a dinataranya a diatur a di a dalam a UU a SPPA, a UU a Perlidungan a Anak a dan a di a dalam a UU a Narkotika a dan a Peraturan a Pemerintah a Republik a Indonesia a Nomor a 40 a Tahun a 2013 a Tentang a Pelaksanaan a Undang-Undang a Nomor a 35 a Tahun a 2009 a Tentang a Narkotika. a Peraturan a Presiden a Republik a Indonesia a Nomor a 47 a Tahun a 2019 a Tentang a Perubahan a Atas a Peraturan a Presiden a Nomor a 23 a Tahun a 2010 a Tentang a Badan a Narkotika a Nasional, a serta a di a ketentuan a peraturan a perundang-undangan a lainnya a yang a berkaitan a dengan a sanksi a bagi a anak a pelaku a tindak a pidana a narkotika.  (Abd.  Basid,  2020)  UU a SPPA a telah a diatur a mengenai a pengaturan a sanksi a pidana a bagi a anak a yang a melakukan a tindak a pidana a atau a dalam a hal a ini a tindak a pidana a narkotika. a Narkotika a yaitu a terdapat a pada a Pasal a 69, a Pasal a 70, a Pasal a 71, a Pasal a 72, a Pasal a 73, a Pasal a 74, a Pasal a 75, a Pasal a 76, a Pasal a 77, a Pasal a 78, a Pasal a 79, a Pasal a 80, a Pasal a 81, a Pasal a 82 a dan a Pasal a 83 a UU a SPPA. (Abd. Basid, 2020) Sanksi a terhadap a anak a pelaku a tindak a pidana a penyalahguna a narkotika a selain a berpedoman a pada a UU a Narkotika, a juga a yang a paling a penting a harus a sesuai a dengan a ketentuan a UU a SPPA a dan a UU a Perlindungan a Anak a sebagaimana a yang a disebut a di a atas. a Bahwa a sanksi a pidana a yang a dijatuhkan a kepada a anak a yang a melakukan a tindak a pidana a narkotika a harus a di a sesuaikan a dengan a kondisi a sosial a dan a hak-hak a seorang a anak a dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a sesuai a dengan a Pasal a 71 a yang a berupa a pidana a peringatan, a pidana a dengan a syarat, a pembinaan a di a luar a lembaga, a pelayanan a masyarakat, a pengawasan, a pelatihan a kerja, a pembinaan a dalam a lembaga a dan a pidana a tambahan a terdiri a atas a perampasan a keuntungan a yang a diperoleh a dari a tindak a pidana a atau a pemenuhan a kewajiban a adat. a Selain a dari a pada a itu, a setelah a anak a dijatuhi a sanksi a pidana a ataupun a sanksi a alternatif a sesuai a dengan a ketentuan a peraturan a perundang-undangan a maka a seorang a anak a yang a menjadi a pelaku a tindak a pidana a narkotika, a dalam a menjalani a sanksi a pidana a atau a eksekusi a pidana a para a pihak a yang a terlibat a dalam a pengeksekusian a terhadap a anak a tersebut a wajib a mendapatkan a perlakuan a yang a manusiawi. (Abd. Basid, 2020)
Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika
Masalah a disparitas a pemidanaan a sebenarnya a sudah a menjadi a perhatian a Mahkamah a Agung a sejak a lama. a Hal a ini a dibuktikan a melalui a Surat a Edaran a Mahkamah a Agung a Nomor a 14 a Tahun a 2009 a Tentang a Pembinaan a Personil a Hakim.  (Panji  Keadilan,  2020) Sebagai a aturan, a perbedaan a ini a tidak a disembunyikan a dari a hakim. a Berat a ringannya a putusan a itu a urusan a hakim a tingkat a pertama a dan a lembaga a kasasi, a tetapi a Hakim a Mahkamah a Agung a tingkat a Kasasi a telah a membuat a beberapa a keputusan a untuk a mengoreksi a putusan a karena a tidak a seimbang. a Hukuman a yang a wajar a adalah a menjatuhkan a hukuman a berdasarkan a berat a ringannya a kejahatan a yang a dilakukan. a Hukuman a proporsional a ini a kemudian a berkembang a menjadi a upaya a untuk a mengurangi a subjektivitas a hakim a dalam a pengambilan a keputusan. a Diskresi a hakim a sangat a mungkin a disalahgunakan, a sehingga a kompromi a yang a perlu a dilakukan a adalah a dengan a memberikan a pedoman a pemidanaan.  (Eva  Achjani  Zulfa,  2011)  Putusan a yang a dijatuhkan a oleh a hakim a terhadap a terdakwa a sangatlah a penting a karena a berpengaruh a terhadap a masa a depan a seseorang. a Dalam a memberikan a hukuman a hakim a mempertimbangkan a peristiwa-peristiwa a yang a berkembang a dalam a persidangan, a sehingga a ada a putusan-putusan a pidana a yang a berbeda a dengan a dasar a dakwaan a dan a sifat a berbahaya a dapat a diperbandingkan a dengan a putusan a atau a melihat a yurisprudensi a dalam a permasalahan a tindak a pidana a penyalahguna a narkotika a untuk a diri a sendiri. a Dengan a sangat a pentingnya a suatu a putusan a pidana a karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a menyangkut a masa a depan a seseorang, a bekerjanya a Sistem a Peradilan a Pidana a memiliki a potensi a terdapatnya a salah a satu a sub a sistem a bisa a terganggu a sehingga a mengganggu a sub a sistem a lainnya.  (Eva  Achjani  Zulfa,  2011)M. a Rahmat a Bin a Robinson a menjelaskan a faktor a melakukan a tindak a pidana a sebagai a penyalahgunaan a narkotika a disebakan a kebutuhan a ekonomi, a dan a kurangnya a perhatian a dari a keluarga. a Akibat a yang a dirasakan a anak a terjadinya a disparitas, a yaitu a hilangnya a masa a remaja a dan a pergaulan a terbatas a dilingkup a Lapas a anak a Palembang. a Upaya a lembaga a pemasyarakatan a dalam a menangani a anak a yang a berhadapan a dengan a hukum a di a lembaga a pemasyarakatan a khusus a anak a Palembang a adalah a anak a diberikan a pengajaran a agama. a Adanya a disparitas a akan a menjadi a polemik a dalam a masyarakat. a
Sistem a kriminal a di a Indonesia a melibatkan a penjahat a sebagai a bagian a penting. a Hal a ini a karena a putusan a yang a dijatuhkan a oleh a hakim a mempengaruhi a baik a narapidana a maupun a masyarakat a pada a umumnya. a Hal a ini a tidak a bisa a begitu a saja a dianggap a sebagai a suatu a paksaan a pidana a yang a sangat a kompleks, a baik a secara a hukum, a sosial a maupun a filosofis. a Sanksi a pidana a yang a dijatuhkan a oleh a hakim a atas a perbedaan a dalam a perkara a yang a sama a akan a menarik a perhatian a pada a sarana a yang a terlibat a dalam a penegakan a hukum a pidana. a Hukum a pidana, a ini a disebut a disparitas. a Disparitas a pada a dasarnya a merupakan a kebalikan a dari a konsep a paritas, a artinya a sama. a Konteks a pemidanaan, a ekuivalensi a adalah a persamaan a pemidanaan a untuk a kejahatan a dengan a kondisi a yang a serupa. a Ketimpangan a berarti a bahwa a tindak a pidana a dalam a kondisi a yang a sama a dikenakan a hukuman a yang a berbeda. a Hukuman a yang a berbeda a berlaku a untuk a pelanggaran a yang a sama. a Menurut a Muladi a dan a Barda a Nawawi a Arief, a “ criminal a disparity a (conviction a disparity) a tidak a sama a dengan a kejahatan a yang a sama a (same a crime) a atau a kejahatan a berbahaya a yang a sama a (crime a of a equal a keseriusan) a tanpa a pembenaran a yang a jelas, a adalah a dengan a menerapkan a hukuman.” (Muladi  dan  Barda Nawawi Arief, 2010)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
Analisis  Pertimbangan  Hakim  Pada  Disparitas  Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Putusan  Nomor  98/Pid.Sus-Anak/2020/Pn  Plg,  Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Plg Dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Plg 1. Pertimbangan a yuridis a yaitu a pertimbangan a hakim a yang a didasarkan a pada a faktor- faktor a yang a telah a diungkapkan a dalam a persidangan a dan a oleh a undang-undang a telah a ditetapkan a sebagai a hal a yang a harus a dimuat a dalam a putusan. a Pertimbangan a yang a bersifat a yuridis a tersebut a diantaranya: a
Majelis a Hakim a awalnya a mempertimbangkan a dakwaan a primair a yaitu a Pasal a 114 a ayat a (1) a jo. a Pasal a 132 a UU a Narkotika, a akan a tetapi a unsur-unsurnya a tidak a terpenuhi. a Unsur a yang a tidak a terpenuhi a dalam a dakwaan a primair a tersebut a adalah a pada a kalimat a “tanpa a hak a atau a melawan a hukum a menawarkan a untuk a dijual, a menjual, a membeli, a menerima, a menjadi a perantara a dalam a jual a beli, a menukar a atau a menyerahkan a narkotika a golongan a I”, a dikarenakan a berdasarkan a fakta a di a persidangan a tidak a ada a saksi-saksi a yang a melihat a bahwa a narkotika a jenis a sabu-sabu a yang a ditemukan a pada a terdakwa a akan a dijual a atau a dibeli a atau a diterima a oleh a para a terdakwa a untuk a dijual a belikan a kembali a atau a ditukarkan a melainkan a para a terdakwa a menyatakan a sabu-sabu a tersebut a akan a dikonsumsi a atau a dipakai a sendiri a sehingga a unsur a tanpa a hak a atau a melawan a hukum a tidak a terpenuhi a atas a perbuatan a para a terdakwa. a Dakwaan a primair a tidak a terbukti a dan a terdakwa a dibebaskan a dari a dakwaan a primair. a Selanjutnya a Majelis a Hakim a mempertimbangkan a dakwaan a subsidair a yakni a Pasal a 111 a ayat a (1) a jo. a Pasal a 132 a UU a Narkotika, a akan a tetapi a unsur-unsurnya a tidak a terpenuhi a karena a dalam a pasal a tersebut a berisi a tentang a tanpa a hak a atau a melawan a hukum a menanam, a memelihara, a memiliki, a menyimpan, a menguasai, a atau a menyediakan a narkotika a golongan a I a dalam a bentuk a tanaman, a sedangkan a barang a bukti a yang a ditemukan a kepolisian a adalah a sabu a yang a bukan a berbentuk a tanaman, a maka a dengan a ini a dakwaan a subsidair a tidak a terbukti a dan a terdakwa a dibebaskan a dari a dakwaan a subsidair. a Kewenangan a hakim a dalam a memeriksa a dan a memutus a tindak a pidana a narkotika a yaitu a memeriksa a keterangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a saksi-saksi a dan a bukti-bukti a yang a diajukan a oleh a penuntut a umum, a hakim a juga a berwenang a untuk a memeriksa a keterangan a dari a terdakwa a dan a untuk a menguatkan a putusannya a di a dalam a kasus a Tindak a Pidana a Narkotika a hakim a berwenang a untuk a memeriksa a keterangan a ahli a berupa a berita a acara a pemeriksaan a laboratoris a Kriminalistik a yang a berupa a hasil a urine a atau a darah a dan a hakim a memiliki a wewenang a untuk a memutus a terdakwa a sebagai a pengguna a narkotika a berdasarkan a Pasal a 103 a UU a Narkotika a serta a memutus a terdakwa a sebagai a pengedar a berdasarkan a Pasal a 129 a UU a Narkotika. a Hakim a dalam a menjatuhkan a putusan a perkara, a harus a mempertimbangkan, a antara a lain:
a. Dakwaan Penuntut Umum.
b. Tuntutan Pidana.
c. Keterangan Saksi.
d. Keterangan Terdakwa.
e. Barang Bukti. (Pradhita Rika Nagara, 2015)
2. Pertimbangan a non a yuridis, a meliputi a sosiologis, a psikologis, a kriminologis a dan a filosofis a juga a ikut a dipertimbangkan a dalam a pemidanaan a anak a di a bawah a umur a oleh a karena a itu a pertimbangan a yuridis a tidaklah a cukup a menentukan a nilai a keadilan a dalam a pemidanan a anak a di a bawah a umur, a tetapi a faktor a internal a dan a eksternal a anak a yang a melatar a belakangi a anak a dalam a melakukan a kenakalan a atau a kejahatan a juga a harus a ikut a dipertimbangkan a secara a arif a oleh a hakim a mengadili a anak a tersebut.  Hakim a dalam a memutus a perkara a dapat a menggunakan a penafsiran a futuristic, a maka a dicari a pemecahannya a dalam a peraturan-peraturan a yang a belum a mempunyai a kekuatan a berlaku, a yaitu a dalam a rancangan a undang-undang. a Interpretasi a ini a merupakan a metode a penemuan a hukum a yang a bersifat a antisipatif. a Metode a ini a dilakukan a dengan a menafsirkan a ketentuan a perundang-undangan a dengan a berpedoman a pada a kaedah-kaedah a perundang-undangan a yang a belum a mempunyai a kekuatan a hukum, a sebagai a contoh, a Hakim a apabila a menghadapi a suatu a kasus, a dimana a kasus a tersebut a belum a diatur a dalam a peraturan a perundang-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
undangan, a tetapi a hakim a mengetahui a bahwa a untuk a kasus a tersebut a telah a mempunyai a rancangan a dan a pasti a akan a disahkan a oleh a DPR, a maka a hakim a dapat a menggunakan a rancangan a tersebut a untuk a melakukan a penemuan a hukum.  (Tami Rusli, 2017).
Dasar a pertimbangan a hakim a dalam a memutus a disparitas a terhadap a tindak a pidana a narkotika a disebabkan a adanya a perbuatan a berbeda a yang a dilakukan a oleh a terdakwa a dimana a jika a terdakwa a hanya a merupakan a seorang a pengguna a maka a putusan a yang a diterima a dapatlah a diringankan, a dengan a menjalankan a rehabilitasi a dan a pertimbangan a yang a memberatkan a adalah a dimana a terdakwa a mengedarkan a atau a menjual a narkotika a kepada a masyarakat a dan a dapat a dikenakan a sanksi a berupa a kurungan a penjara a dan a denda. a Disparitas a penjatuhan a pidana a pada a kasus a narkoba a ini a sifatnya a kasuistik a yaitu a sesuai a dengan a kasus a itu a sendiri. a Ada a pertimbangan a yang a memberatkan a dan a meringankan, a sehingga a terhadap a kasus a yang a sama a hukumannya a tidak a sama. a Disamping a itu a dalam a setiap a kasus a ada a warna a tersendiri a atau a hal a yang a membedakan, a sehingga a putusan a yang a dijatuhkan a tidak a bisa a di a sama a ratakan a antara a kasus a yang a satu a dengan a yang a lainnya. a Kemudian, a pemberian a sanksi a pidana a penjara a kepada a para a terdakwa a bertujuan a bukan a untuk a membalas a perbuatannya a melainkan a untuk a pembinaan a agar a para a terdakwa a tidak a mengulanginya. a Menurut a mereka, a Hakim a sebenarnya a dapat a menjatuhkan a hukuman a yang a lebih a rendah a dari a yang a ditentukan a (batas a minimum) a oleh a undang-undang. a
Didalam a ketiga a putusan a mengenai a Anak a Berhadapan a dengan a Hukum, a penulis a melihat a terdapat a adanya a keganjalan a hakim a dalam a mengambil a keputusan a terlepas a tindak a pidana a yang a anak a lakukan a terbukti a secara a sah a bersalah. a Dari a ketiga a perkara a tersebut, a hakim a mengambil a keputusan a untuk a perkara a yang a sejenis a akan a tetapi a hukuman a pidana a yang a dijatuhkan a beragam a atau a berbeda. a Jika a melihat a dari a barang a bukti a yang a diputuskan a oleh a hakim a di a masing-masing a perkara a putusan a tersebut a tidak a sesuai a dan a sangat a kurangnya a nilai a keadailan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a yang a diberikan a oleh a hakim a untuk a perkara a anak a yang a sedang a berhadapan a dengan a hukum. a Hakim a yang a menjatuhkan a putusan a dalam a suatu a perkara a pidana a dituntut a harus a cermat a terutama a didalam a peradilan a pidana a yang a dilakukan a oleh a anak a karena a peradilan a pidana a tidak a saja a harus a pada a aturan a yang a ada a tetapi a berorentasi a pada a jiwa a yang a dapat a mencerminkan a proses a pendewasaan a pada a anak a dan a pembelajaran a bagi a orang a tua a dari a anak a yang a bersengketa a dengan a hukum. a Peradilan a yang a seperti a itu a yang a dicita-citakan a oleh a masyrakat a bangsa a Indonesia, a yang a menciptakan a nilai a keadilan a untuk a dapat a dirasakan a dengan a hati a nurani a oleh a bangsa a khususnya a untuk a anak-anak. a Hakim a haruslah a menggunakan a pertimbangan a sosiologis a didalam a putusannya a guna a mencapai a keadilan a yang a substantif a bukan a berdasarkan a sudut a pandangnya a saja. a
Disparitas a yang a ada a pada a putusan a pengadila a anak a sebagai a perantara a dalam a jual a beli a narkotika a yang a terdapat a di a penulisan a ini a memiliki a masalah a yang a terletak a pada a cara a hakim a memberikan a kebijakannya a untuk a memutusakan a suatu a perkara a peradilan a anak. a Pada a vonis a putusan a Nomor a 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN a Plg a dengan a Putusan a Nomor a 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg a dan a Putusan a Nomor a 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg a yang a diberikan a oleh a hakim a terlihat a perbedaan a yang a berat. a Terlepas a pelaku a adalah a anak a yang a terbukti a salah a di a dalam a putusan a tersebut a akan a tetapi a hakim a harus a menggunakan a kembali a pertimbangan a sosiologis. a Pertimbangan a sosiologis a didalam a sistem a peradilan a anak a sangat a penting a dilakukan a karena a berpengaruh a dalam a perkembangan a kejiwaan a dan a fisikis a anak. a
Ketentuan a sanksi a pidana a bagi a anak a dalam a UU a Narkotika a tidak a memberikan a pengecualian a terhadap a pelaku a anak. a Namun, a terhadap a putusan a yang a dijatukan a oleh a hakim a mengenai a hukuman a apa a yang a dikenakan a dan a berat a hukuman a yang a dijatuhkan a harusalah a mempertimbangkan a dari a keadaan a sosial a mengenai a fakta-fakta a dari a pelaku a anak a tersebut. a Dengan a demikian a putusan a terhadap a anak a yang a melakukan a tindak a pidana, a ada a beberapa a hal a yang a menjadi a dasar a pertimbangan a bagi a hakim. a Putusan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a hakim a akan a mempengaruhi a kehidupan a anak a tersebut a pada a masa a selanjutnya a terhadap a pemidanaan a anak a yang a berhadapan a dengan a hukum. a
Jika a melihat a pada a barang a bukti a pada a putusan a Nomor a 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN a Plg a dengan a Putusan a Nomor a 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg a dan a Putusan a Nomor a 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg a lebih a berat a dan a perbedaan a yang a sangat a signifikan a yaitu a vonis a hakim a yang a berbeda a pada a perkara a putusan a tersebut. a Pada a putusan a Nomor a 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN a Plg a Menjatuhkan a Pidana a kepada a Anak a oleh a karena a itu a dengan a pidana a penjara a selama a 4 a (empat) a tahun a dan a pidana a denda a Rp. a 500.000.000,- a (lima a ratus a juta a rupiah) a dengan a ketentuan a apabila a denda a tersebut a tidak a dibayar, a maka a diganti a dengan a pelatihan a kerja a selama a 6 a (enam) a bulan a LPKAS a Pakjo a dengan a Menyatakan a M. a Rahmat a terbukti a dengan a berupa a 1 a (satu) a paket a kecil a yang a dibungkus a plastik a bening a kecil a berisi a kristal a putih a diduga a sabu-sabu a dan a dibalut a plester a dengan a berat a bruto a 0,23 a gram, a 1 a (satu) a secara a sah a dan a meyakinkan a bersalah a melakukan a tindak a pidana a “tanpa a hak a atau a melawan a hukum a membeli a dan a menjadi a perantara a dalam a jual a beli a Narkotika a Golongan a I a bukan a tanaman. a Putusan a Nomor a 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg a Menjatuhkan a Pidana a kepada a anak a oleh a karena a itu a dengan a pidana a penjara a selama a 4 a (empat) a tahun a dan a pidana a denda a Rp. a 1.000.000.000,- a (satu a milyar a rupiah) a dengan a ketentuan a apabila a denda a tersebut a tidak a dibayar a maka a diganti a dengan a pidana a penjara a selama a 6 a (enam) a bulan, a Menyatakan a Hendi a Abdul a Rohman a terbukti a berupa a 1 a (satu) a bungkus a plastik a klip a bening a berisikan a narkotika a jenis a sabu a dengan a berat a netto a 0,211 a gram, a 2 a (dua) a buah a plastik a klip a bening a kosong, a 1 a (satu) a bungkus a hitam a narkotika a jenis a ganja, a 1 a (satu) a buah a secara a sah a dan a meyakinkan a bersalah a melakukan a tindak a pidana a tanpa a hak a atau a melawan a hukum a menjadi a perantara a dalam a jual a beli a Narkotika a Golongan a I a bukan a tanaman. a Putusan a Nomor a 49/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg a Menyatakan a Asep a Hidayat a Bin a Rahmat a terbukti a secara a sah a dan a meyakinkan a bersalah a melakukan a tindak a pidana a tanpa a hak a menjadi a perantara a dalam a jual a beli a narkotika a golongan a I a dalam a bentuk a bukan a tanaman a yang a beratnya a melebihi a 5 a (lima) a gram, a menjatuhkan a Pidana a kepada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a Asep a Hidayat a Bin a Rahmat a dengan a pidana a penjara a selama a 3 a (tiga) a tahun a dan a pidana a denda a sebesar a Rp. a 1.000.000.000,- a (satu a milyar a rupiah) a dengan a ketentuan a apabila a denda a tidak a dibayar a maka a diganti a dengan a pidana a penjara a selama a 3 a (tiga) a bulan. a Hakim a pada a hakikatnya a merupakan a yang a berpengaruh a bagi a perkembangan a untuk a hidup a anak a yang a berkonflik a dengan a hukum. a Dalam a menimbang a dan a memutuskan a perkara a seorang a hakim a mempunyai a keyakinan a bahwa a putusan a yang a dijatuhkan a adalah a tepat. a Dengan a didasari a pada a fakta-fakta a didalam a persidangan, a keterangan a saksi, a keterangan a tersangka a dan a alat a bukti. a Hakim a dalam a kasus a ini a melihat a latar a belakang a anak a sebagai a penyalahgunaan a narkotika, a dimana a anak a tersebut a melakukan a jual a beli a narkotika a sebabkan a faktor a lingkungan a dan a keluarga a anak a tersebut. a Seorang a anak a yang a berhadapan a dengan a hukum a haruslah a dijatuhkan a putusan a yang a tepat a untuk a memberikan a kepastian a hukum a yang a menjamin a keadilan a anak a sesuai a dengan a UU a SPPA. a Hakim a dalam a menjatuhkan a putusan a terhadap a anak a tidak a boleh a hanya a memperhatikan a delik a hukum a yang a terpenuhi. a Tetapi a juga a harus a mempunyai a hati a nurani a sebagai a hakim a anak a yang a memperhatikan a kepentingan a yang a terbaik a bagi a anak a dan a tidak a terpengaruh a oleh a faktor-faktor a lainnya.
Hakim a sebagai a penentu a kebijakan a diharuskan a memberikan a kepastian a hukum a yang a menjami a keadilan a yang a substantif a terutama a bagi a sistem a peradilan a anak. a Hakim a anak a dalam a memeriksa a dan a memberi a keputusan a perkara a peradilan a anak a tidak a saja a harus a berpedoman a pada a peraturan a yang a berlaku a tetapi a harus a menciptakan a proses a peradilan a yang a progresif, a sehingga a dapat a menciptakan a keadilan a yang a dirasakan a dengan a hati a nurani a bangsa a Indonesia a khususnya a hati a nurani a keadilan a bagi a anak-anak a bangsa a sebagai a penerus a generasi a bangsa a di a masa a depan. a Pembelian a obat-obatan a karena a ketimpangan a seperti a kerugian a psikologis, a fisik a dan a sosial, a kebingungan a dalam a psikologi a anak, a paparan a kekerasan, a kebutuhan a dasar a yang a tidak a terpenuhi, a kasih a sayang a orang a tua a tidak a terpenuhi, a hak a pendidikan a yang a tidak a terpenuhi. a Anak a sebagai a perantara a penjual a narkotika a dapat a meninggalkan a sekolah a setelah a menjalani a hukuman a di a penjara, a aktivitas a anak a menurun a dan a berisiko a terhadap a paham
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a komunisme. a Selain a itu, a ketidaksetaraan a dalam a putusan a peradilan a dapat a menimbulkan a ketidakpastian. a Hal a ini, a di a satu a sisi, a merupakan a sumber a hukum a bagi a putusan a pengadilan a untuk a menghukum a pelaku a tindak a pidana, a dan a di a sisi a lain, a putusan a pengadilan a atas a dua a alat a bukti a yang a sah a merupakan a hukum a acara a pidana. a Perbedaan a dalam a penjatuhan a pidana a itu a sendiri a adalah a adanya a ketidakpastian a dalam a penerapan a hukum, a dan a keputusan a yang a sama a harus a diambil a jika a para a pelaku a kejahatan a melakukan a kejahatan a secara a bersama-sama. a Hakim a tidak a ada a pedoman a hukum a untuk a menghukum a pelaku a atas a tindak a pidananya. a Dalam a hal a ini a pedoman a pidana a mengarah a pada a fakta-fakta a objektif a tentang a tindak a pidana a yang a dilakukan, a sehingga a dengan a memperhatikan a fakta-fakta a tersebut a maka a penjatuhan a pidana a menjadi a lebih a proporsional a dan a dengan a adanya a putusan a hakim a pedoman a pidana a tersebut a akan a mempermudah a hakim a untuk a mengambil a keputusan a setelah a terbukti a bahwa a terdakwa a telah a melakukan a tindak a pidana a yang a didakwakan. a Penahanan a dalam a peradilan a anak a merupakan a upaya a terakhir a untuk a membuat a efek a jera a anak, a namun a kerugian a yang a dideritanya a berdampak a besar a bagi a tumbuh a kembangnya a dalam a pelaksanaan a proses a hukum a sampai a hakim a menjatuhkan a putusan. a Putusan a hakim a yang a tidak a objektif a itu a dirasa a tidak a dibenarkan a oleh a anak a dan a keluarganya. a Membandingkan a putusan a hakim a atas a kejahatan a yang a sama, a jelas a terlihat a bahwa a putusannya a berbeda. a
Apabila a ditemukan a unsur-unsur a pembuktian a pidana a berbeda a dengan a putusan a hakim, p pendekatan a memperkecil a disparitas,  maka a berbagai a putusan a hakim a tersebut a dianggap a tidak a adil. a Dapat a menimbulkan a hilangnya a rasa a keadilan a seorang a anak a yang a mempengaruhi a masa a depan a anak a tersebut a karena a ketimpangan a yang a dirasakannya. a Kerusakan a masa a depan a anak a yang a dirasakan a oleh a anak a mulai a dari a pencobaan a hingga a kembali a ke a pusat a keluarga a dan a masyarakat. a Anak a dan a keluarganya a merasa a tidak a adil a dan a dirugikan a dengan a putusan a hakim a yang a berbeda a dan a dirasakan a tidak a adil. a Selain a itu, a anak a yang a hukumannya a cukup a ringan a akan a merasa a tidak a takut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a untuk a melanggar a hukum, a karena a hukumannya a ringan a dan a membuka a kemungkinan a untuk a mengulangi a perbuatan a tersebut a di a kemudian a hari. a
Disparitas a pemidanaan a terhadap a anak a yang a menjadi a penyalahgunaan a narkotika a dalam a penjatuhan a pidananya a hakim a sangat a perlu a bijak a dalam a pemberian a putusan a bersifat a objektif a mengenai a unsur a yang a berkaitan a dengan a tindak a pidana a yang a dilakukan. a Dengan a memperhatikan a unsur a yang a dilakukan a anak a dan a atas a dasar a pertimbangan a yang a lain, a hakim a akan a terlihat a lebih a proporsional a dan a adil a didalam a hasil a putusan a yang a dijatuhkan a oleh a hakim. a

## KESIMPULAN
Landasan a terjadinya a disparitas a dalam a penjatuhan a pemidanaan a terhadap a anak a sebagai a penyalahgunaan a narkotika, a yaitu a faktor a hukum a itu a sendiri, a hukum a pidana a di a Indonesia a hakim a mempunyai a kebebasan a yang a sangat a luas a untuk a memilih a jenis a pidana a (straafsoort) a yang a dikehendaki, a sehubungan a dengan a pengunaan a sistem a altenatif a di a dalam a pengancaman a pidana a di a dalam a undang-undang, a dari a beberapa a pasal a di a KUHP a tampak a beberapa a pidana a pokok a sering a kali a diancamkan a kepada a pelaku a tindak a pidana a yang a sama a secara a alternatif, a artinya a hanya a satu a diantara a pidana a pokok a yang a diancamkan a tersebut a dapat a dijatuhkan a hakim a dan a hal a ini a diserahkan a kepadanya a untuk a memilih a beratnya a pidana a (strafmaat) a yang a akan a dijatuhkan, a sebab a yang a ditentukan a oleh a perundang-undangan a hanyalah a maksimum a dan a minimumnya a serta a faktor a hakim, a penyebab a disparitas a pidana a yang a bersumber a dari a hakim.Disparitas a pemidanaan a terhadap a anak a sebagai a penyalahgunaan a narkotika, a latar a belakang a atau a motif a terdakwa a melakukan a tindak a pidana, a rekam a jejak a terdakwa a dalam a melakukan a kejahatan, a peran a terdakwa a dalam a kejahatan, a tingkat a pemahaman a terdakwa, a cara a melakukan a tindak a pidana a antara a pelaku a yang a satu a dengan a pelaku a yang a lain a berbeda a dan a jumlah a barang a bukti. a Anak a melakukan a tindak a pidana a sebagai a penyalahgunaan a narkotika a disebabkan a kebutuhan a ekonomi a dan a kurangnya a perhatian a dari a keluarga. a Akibat a yang a dirasakan a anak a terjadinya a disparitas, a yaitu a hilangnya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
a masa a remaja a pergaulan a terbatas a dilingkup a Lapas a Anak a Palembang. a Pertimbangan a hakim a pada a disparitas a pemidanaan a terhadap a anak a sebagai a penyalahgunaan a narkotika a dalam a putusan a nomor a 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg, a Putusan a Nomor a 49/Pid.Sus- Anak/2020/PN. a Plg a dan a Putusan a Nomor a 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN a Plg, a yaitu a latar a belakang a di a dalam a persidangan, a fakta a persidangan a dimana a apakah a anak a ini a sudah a pernah a melakukan a perbuatannya a atau a baru a pertama a kali, a latar a belakang a anak a yang a dilihat a dari a masih a sekolah a atau a putus a sekolah, a menerima a hasil a laporan a penelitian a dari a Balai a Pemasyarakatan a kepada a pihak a keluarga a yaitu a latar a belakang a orang a tua, a latar a belakang a keluarga, a latar a belakang a anak, a latar a belakang a pergaulan a atau a pertemanan a anak a dan a latar a belakang a lingkungan. a Letak a perbedaan a pada a putusan a nomor a 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN a Plg, a Putusan a Nomor a 49/Pid.Sus a Anak a /2020/ a PN a Plg a dan a Putusan a Nomor a 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN a Plg, a yaitu a ada a anak a sebagai a pelaku a penyalahgunaan a narkotika a yang a mengaku a sudah a lama a melakukan a tindak a pidana a narkotika, a hasil a penelitian a BAPAS a Palembang, a jumlah a barang a bukti a yang a terdapat a didalam a persidangan, a keterangan a saksi a dan a latar a belakang a keluarga a dan a anak. a Perlunya a aturan a pemidanaan a dalam a penjatuhan a putusan a terhadap a anak a sebagai a pelaku a penyalahgunaan a narkotika a dan a kurangnya a pengawasan a terhadap a kekuasaan a hakim a agar a melahirkan a kualitas a hakim a yang a berintegritas a tinggi a dan a propesional a dalam a menjatuhkan a penjatuhan a putusan a pidana a anak a sesuai a dengan a UU a SPPA. a Perlunya a pedoman a pemidanaan a dalam a penjatuhan a putusan a pidanan a anak a dan a persamaan a sudut a pandang a hakim a anak a dalam a memberi a putusan a anak a yang a berhadapan a dengan a hukum. a Perlunya a hakim a yang a bersertifikasi a khusus a hakim a anak a dalam a menanganin a kasus a anak a yang a berhadapan a dengan a hukum, a selain a itu a juga a perlunya a mengkedepankan a sistem a peradilan a pidana a anak a didalam a proses a persidangan a hingga a penjatuhan a putusan a serta a persamaan a sudut a pandang a hakim a khususnya a hakim a anak a dalam a proses a pemberian a putusan a terhadap a anak a yang a berhadapan a dengan a hukum.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahib, Pelajar Indonesia Anti Nsrkoba, Jakarta: Emir, 2006.
Abd.  Basid,  Dinamika,  Tindak  Pidana  Narkotika  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dalam  Perspektif Hukum Positif, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 26, Nomor 4, Februari 2020.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan
& Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 3(2). https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198. (n.d.).
Devy Iryanthy Hasibuan,Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015).
Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Depok: UI Press.2011.
Fitriani  Toliango,  Disparitas  Pemidanaan  Penyalah  Guna  Narkotika,e-Jurnal  katalogis,  Vol.  4 No.11, November 2016.
Gadis Arivia. (2005). Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation. (n.d.).
Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2002.
Hasibuan,  M.  R.,  Maskufa,  M.,  &  Nasution,  H.  (2021).  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri).  JOURNAL of LEGAL RESEARCH, 2(2). https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.18757. (n.d.).
Manurung,  F.,  Syahrin,  A.,  Ablisar,  M.,  &  Sunarmi,  S.  (2021).  DISPARITAS  PUTUSAN  HAKIM TERHADAP  TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA  DI  WILAYAH  HUKUM  PENGADILAN  NEGERI RANTAUPRAPAT  (STUDI  KASUS  PUTUSAN  NO.  159/PID.SUS/2019/PN.RAP  DAN  PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RA. (n.d.).
M. Irfan Islamy. Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.1992.
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 2008.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Bandung: Alumni, 2010. Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2015. Moh. Taufik Makarao, dkk, (2005) Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia.
M.  Syamsudin,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
P.A.F  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,  Jakarta:  Cetakan  Pertama,  Sinar Grafika, 2014.
Panji  Keadilan,  Disparitas  Putusan  Hakim  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Vol 3, Nomor 2, Juli 2020.
Pradhita Rika Nagara. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
Putra, A. A. N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana  Narkotika.  Jurnal  Analogi  Hukum,  2(2).  https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
135. (n.d.).
R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Tami Rusli, Pengantar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.
Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana).
Sidoarjo, Citra Media, 2005.