Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Volume 2, Nomor 2, Desember , 2022, (Hal. 74-84)

## Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat
Dede Setiawan 1 , Sulaiman Abdul Aziz 2 , Cecep Hilman 3 1,2 Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia
3 Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia E-mail: sdede0723@gmail.com , sulaimanabdulaziz78@gmail.com , cecephilman77@gmail.com
Article History: Received: 2022-10-22  ||  Revised: 2022-11-26  ||  Published: 2022-12-29 Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22  ||  Direvisi: 2022-11-26  ||  Dipublikasi: 2022-12-29

## Abstract
The  main  objectives  of  Community  Based  Education  are  (a)  Assisting  the  government  in  mobilizing  local resources  and  increasing  the  role  of  the  community  to  take  a  greater  part  in  planning  and  implementing education at all levels, types and pathways of education (b) Stimulating changes in attitudes and perceptions about  a  sense  of  community  ownership  of  the  school,  a  sense  of  responsibility,  partnership,  tolerance,  and multicultural strength (c) Supporting government initiatives in increasing community support for schools. (d) Support the role of the community to develop institutional innovations to complement, improve and replace the role of schools and to improve quality and relevance, provide greater access, and improve the efficiency of education  management.  (e)  Helping  to  overcome  dropouts,  especially  from  basic  education.  The  role  of  the government or the relationship between the government and the community in community-based education should be based on a partnership relationship, meaning that the government is nothing more than a servant, facilitator,  companion,  partner,  and  funder  for  education.  community  based.  The  research  method  used  is library research, namely library-based research, in the process of collecting data the researcher examines and analyzes the literature obtained from theories from books, research results and other scientific works related to  Social  Development  and  Community-Based  Non-formal  Education  Development  in  improving  Indonesian people. Analisis of the data used using descriptive critical analysis.
Keywords: Community Based Education Development.

## Abstrak
Tujuan  utama  dari  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  adalah  (a)  Membantu  pemerintah  dalam  mobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih  besar dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pendidikan  pada  semua  tingkat,  jenis  dan  jalur  pendidikan  (b)  Merangsang terjadinya  perubahan  sikap  dan  persepsi  tentang  rasa  kepemilikan  masyarakat  terhadap  sekolah,  rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multicultural (c) Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan  dukungan  masyarakat  terhadap  sekolah.  (d)  Mendukung  peranan  masyarakat  untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, serta peningkatan efisiensi manajemen  pendidikan.  (e)  Membantu  mengatasi  putus  sekolah  khususnya  dari  pendidikan  dasar  Peran pemerintah  atau  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pendidikan  berbasis  masyarakat hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (partnership) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan berbasis masyarakat. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  library  research  yaitu  penelitian  berbasis  kepustakaan,  dalam  proses pengumpulan data  peneliti  menelaah  dan menganalisis literatur yang didapatkan  dari teori  dari buku, hasil penelitian  dan  karya  ilmiah  lainnya  terkait  dengan  Pengembangan  Social  dan  Pembangunan  Pendidikan Berbasis  Masyarakat  nonformal berbasis masyarakat dalam meningkatkan manusia Indonesia. Analisis  data yang digunakan menggunakan analisis kritis deskriptif.
Kata kunci: Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia masa Orde Baru ditengarai banyak pengamat sebagai situasi dan kondisi pendidikan  yang  menyisakan  banyak  persoalan. Paling  tidak  terdapat  tiga  persoalan  utama  yang
menjadi ciri umum pendidikan di Indonesia masa ini. Pertama, kebijakan pendidikan nasional yang sangat  sentralistik  dan  menekankan  uniformitas  (keseragaman),  yang  menyebabkan  format kurikulum,  buku  ajar,  bahkan  hingga  penilaian  hasil  pendidikan  diatur  secara  serba  seragam dengan  mengikuti  garis  petunjuk  atau  indoktrinasi  dari  pemerintah  pusat  di  Jakarta.  Kebijakan seperti ini pada gilirannya menutup ruang gerak pengembangan dan improvisasi pendidikan yang sesuai  dengan  kondisi  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  masyarakat  tempat  pendidikan  berlangsung. Kedua,  kebijakan  pendidikan  nasional  yang  diskriminatif  dalam  memperlakukan  sekolah  swasta, sehingga mengesankan bahwa pendidikan hanya milik pemerintah, bukan milik masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan adanya jurang pemisah antara “negeri” dan “swasta”, di mana mayoritas dana, sarana, dan perhatian pemerintah dipusatkan pada sekolah negeri, sehingga kualitas sekolah swasta  terabaikan.  Kebijakan  diskriminatif  ini  juga  diberlakukan  antara  sekolah  umum  milik Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dengan  sekolah  agama  (madrasah)  milik  Departemen Agama.  Menurut  catatan  Azra,  kebijakan  yang  tidak  adil  dalam  penganggaran  dan  pendanaan pemerintah terhadap subsidi per kapita bagi lembaga pendidikan Islam tampak dalam indeks biaya per  kapita  pendidikan  per  siswa  di  madrasah  yang  jauh  lebih  kecil  dibanding  di  sekolah  umum. Kebijakan  diskriminatif  ini  berimplikasi  pada  terbatasnya  kesempatan  memperoleh  pendidikan (limited capacity) bagi seluruh warga. Lebih jauh Hafid Abbas menilai, kebijakan diskriminatif ini menunjukkan  bahwa  dimensi  HAM  (hak  asasi  manusia)  dalam  pendidikan  Orde  Baru  belum ditegakkan.  Ketiga,  sistem  pendidikan  yang  belum  mampu  memberdayakan  masyarakat  secara kualitas,  meskipun  secara  kuantitas  pendidikan  masa  Orde  Baru  telah  memperlihatkan  prestasi yang cukup baik. Secara kuantitas, peserta didik dari tahun ke tahun terus meningkat, tapi secara kualitas  ini  tidak  dapat  dibanggakan.  Laporan  UNDP  (United  Nations  Development  Programme) tahun 1996 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas SDM (Human Development Index/HDI) Indonesia berada pada urutan ke 102 dari 174 negara di dunia. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dari segi  kualitas  ini  disebabkan  karena  pemerintah  Orde  Baru  sejak  awal  sudah  menskenariokan pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Kurikulum nasional, evaluasi belajar terpusat melalui NEM (Nilai Ebtanas Murni), mementingkan aspek kognitif dengan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor, dan praksis pendidikan yang subject matter oriented bukan children oriented, merupakan di antara indiator kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kualitas manusia Indonesia.
Dari  situasi  dan  kondisi  tersebut  tampak  bahwa  pendidikan  bagi  Orde  Baru  merupakan  urusan birokrasi pemerintah, di mana masyarakat tidak ikut di dalam prosesnya. Meskipun dalam UU RI No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahw a “masyarakat sebagai mitra Pemerintah  berkesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan pendidikan  nasional  namun  dalam  pandangan  Tilaar,  hal  ini  belum  dapat  dilaksanakan sepenuhnya, karena pendidikan nasional masih menerapkan sistem sentralistik yang dikelola oleh birokrasi  pemerintah.  Konsekuensinya,  otonomi  penyelenggaraan  pendidikan  mengalami keterbatasan, karena berbagai bentuk inovasi pendidikan telah ditentukan dari atas. Dengan sistem birokrasi pendidikan yang sentralistik ini, lembaga-lembaga pendidikan di masa Orde Baru tidak memiliki  otoritas  dan  kewenangan  untuk  mengelolanya  secara  mandiri  dan  otonom.(Suharto 2013).

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang berlandaskan pada post-positivisme yang  berarti  mengeksplorasi  atau  menemukan  teori.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah library  research  yaitu  penelitian  berbasis  kepustakaan,  dalam  proses  pengumpulan  data  peneliti menelaah  dan  menganalisis  literatur  yang  didapatkan  dari  teori  dari  buku,  hasil  penelitian  dan karya ilmiah lainnya terkait dengan Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat nonformal berbasis masyarakat dalam meningkatkan manusia Indonesia. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis kritis deskriptif.(Muslim 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Berdirinya Pendidikan Berbasis Masyarakat Kemunculan paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community based education) salah
satunya  dipicu  oleh  arus  besar  modernisasi  yang  menghendaki  terciptanya  demokratisasi dalam  segala  dimensi  kehidupan  manusia,  termasuk  pendidikan.  Lahirnya  demokratisasi pendidikan  memang  bukan  untuk  menyembuhkan  berbagai  penyakit  pendidikan,  seperti menghilangkan diskriminasi pendidikan, atau mendapatkan pendidikan murah  dan bermutu. Tetapi  setidaknya  demokratisasi  pendidikan  memberikan  peluang  terbaik  yang  dapat memberikan kesempatan yang sama, adil, menghormati harkat martabat sesama manusia, dan peluang  kerja  sama  yang  dapat  memenangkan  semua  pihak.  Konsep  demokratisasi  dalam pengelolaan  pendidikan  tertuang  dalam  UU  Sisdiknas  2003,  Bab  III  tentang  Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan: “Pendidikan diselenggarakan secara  demokratis  dan  berkeadilan,  serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa”. Dan  ayat  6  yang menyebutkan: “Pendidikan  diselenggarakan  dengan  memberdayakan  semua  komponen masyarakat  melalui  peran  serta  dalam  penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  layanan pendidikan.”
Implikasinya,  pendidikan  harus  dikelola  secara  otonomi,  kolaboratif  dan  terdesentralisasi, dengan memberikan tempat seluas- luasnya bagi partisipasi masyarakat. Partisipasi ini berupa kerja  sama  antara  masyarakat  (warga)  dengan  pemerintah  dalam  merencanakan, melaksanakan,  menjaga  dan  mengembangkan  aktivitas  pendidikan.  Konsep  desentralisasi pendidikan  sebenarnya  merupakan  konsep  dasar  yang  sudah  lama  dikembangkan  dengan menggunakan  prinsip  "Pengaturan  pendidikan  secara  terpusat  (sentralisasi)  dan penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan  tidak  terpusat  (desentralisasi).  Otonomi,  dan desentralisasi pendidikan akan berdampak pada semakin terbukanya kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sendiri. Artinya, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi  program  pendidikan.  Keterlibatan  masyarakat,  otoritas  pengelola,  dan  institusi pendukungnya,  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  akan  lebih  besar  dari  pada  pemerintah pusat.  Sebagai  konsekuensi  konsep  tersebut,  maka  pelaksanaan  Pendidikan  Berbasis Masyarakat merupakan suatu keharusan. Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan sebuah gerakan  penyadaran  masyarakat  untuk  terus  belajar  sepanjang  hayat  dalam  mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah dan semakin berat. Pendidikan Berbasis Masyarakat bekerja  atas  asumsi  bahwa  setiap  masyarakat  secara  fitrah  telah  dibekali  potensi  untuk mengatasi  masalahnya  sendiri.  Secara  konseptual,  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  adalah model  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bertumpu  pada  prinsip  “dari  masyarakat,  oleh masyarakat,  dan  untuk  masyarakat.”  Pendidikan  dari  masyarakat  artinya  pendidikan memberikan  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat.  Pendidikan  oleh  masyarakat  artinya masyarakat  ditempatkan  sebagai  subyek/pelaku  pendidikan,  bukan  objek  pendidikan.  Dan pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan merekat.
Sementara itu Indra Djati Sidi menjelaskan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan konsepsi yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Lebih jauh dari itu, menurutnya, Pendidikan Berbasis Masyarakat memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  layanan  pendidikan.  Dengan  demikian, Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  selain  memberikan  rasa  memiliki  (sense  of  belonging)  bagi anggota  masyarakat  terhadap  sekolah  yang  dibinanya,  juga  menciptakan  iklim  keterbukaan dan  memberikan  kontrol  bagi  sekolah  dalam  mengelola  sumberdaya  dan  mutu  pendidikan yang  ingin  dicapai  (Hasmiati  2019).  Pendidikan  berbasis  masyarakat  secara  historis  sudah dilaksanakan  dengan  menjadikan  al- Qur’an  dan  al -Sunnah  sebagai  motivator  bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang lahir dan berkembang karena adanya al- Qur’an  sebagai  motivator.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  lahirnya  lembaga -lembaga  pendidikan Islam  hasil  inisiatif  masyarakat  dan  muncul  dalam  berbagai  model.  Stanton  misalnya menyatakan  bahwa  lembaga-lembaga  tersebut  antara  lain  Kuttab,  Mesjid,  Madrasah.  Hasan Abd’al  juga  melakukan  penelitian  khusus  mengenai  institusi -institusi  pendidikan  Islam  abad
keempat hijriyah, menyebut  bahwa  institusi  tersebut  meliputi:  al-Kuttab,  al-Mesjid,  Hawanit, al-Maraqim,  Manazil  al-Ulama,  al-Salun,  al-Adabiyah,  Duat  al-Kuttub  wa  Daur  al- ‘Ilm  al - Madrasah.  Lembaga  pendidikan  kuttab  suatu  pendidikan  dasar  yang  diberikan  sebelum mereka  masuk  ke  lembaga mesjid.  Menurut  Izzuddin  Abbas  yang  disadur  Hasan  Langgulung ada  dua  macam  kuttab:  pertama,  untuk  anak-anak  orang  kaya  yang  membayar  iuran pendidikan. Kedua, untuk anak-anak orang miskin yang disebut kuttab al-Sabil (pondok orang dalam  perjalanan).  Di  sini  pendidikan  cuma-cuma  bertujuan  menyiapkan  murid-murid  pada lingkarang  (halaqah)  mesjid-mesjid  atau  berbagai  sekolah  yang  didirikan  pada  zaman Abbasiyah.
Mesjid sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pokok pada zaman Nabi SAW dan  Khulafa  al-Rasyidin.  Ketika  ilmu-ilmu  asing  memasuki  masyarakat  Islam,  pusat pengkajiannya  di  mesjid  dan  harus  dipelajari  bersama-sama  dengan  ilmu  agama.  Mesjid  di samping,  sebagai  fungsi  utamanya  untuk  tempat  ibadah,  juga  menjadi  sentral  kegiatan masyarakat  muslim.  Masyarakat  muslim  pada  masa-masa  awal  telah  memperluas  fungsi mesjid.  Mereka  menjadikan  mesjid  sebagai  tempat  untuk  beribadah,  lembaga  pengajaran, rumah  pengadilan,  aula  pertemuan  bagi  tentara,  rumah  penyambutan  para  duta,  dan  yang paling  umum  dijadikan  sebagai  tempat  penyelenggaraan  pendidikan.  Di  Bhagdad  pada  masa itu, terdapat beribu- beribu mesjid diberbagai tempat. Para penguasa seperti Adud al-Daulah (w.  965),  al- Sahib  bin  ‘Abbad  (w.  995),  dan  Da’ilil  al -  Sijitani  (w.  9691)  merupakan  pelopor yang  mendukung  perkembangan  mesjid  dan  pendidikan,  atau  dengan  istilah  Nicholas  Hans, mesjid  dianggap  sebagai  universitas  Islam  pertama.  Kemajuan  ini  dicapai  oleh  masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan lain mulai yang dalam dunia Islam adalah Dar al-Hikmah, yang tersiar di berbagai dunia Islam, seperti Meusil, Cairo, Fustat, dan  Hilb.  Di  samping  lembaga-lembaga  tersebut  di  atas,  muncul  juga  lembaga-  lembaga pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya dari lembaga-lembaga tersebut, yang diwujudkan oleh suasana kehidupan zaman Abbasiyah, begitu juga dengan kemajuan ilmiah, kemakmuran ekonomi, yang disaksikan di zaman ini, seperti istana- istana, beberapa perpustakaan, dan lain- lain.
Lembaga-lembaga tersebut tidak mengenal tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu. Tidak ada tingkatan  rendah  atau  permulaan,  menengah  dan  lain-lain,  tetapi  hanya  mengenal  satu tingkatan  saja  yang  dimulai  dengan  kuttab  atau  guru-guru  khusus  dan  berakhir  di  diskusi berseri (halaqah) di mesjid. Juga tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam.  Kadang-kadang  kuttab  sekedar  mengajarkan  membaca  dan  menulis  al-Qu r’an,  kadang juga  mengajarkan  bahasa,  nahwu  dan’aurad.  Setiap  guru  mempunyai  metode  tersendiri.  Di mesjid-mesjid  besar  terdapat  beberapa  halaqah  untuk  berbagai  pelajaran.  Para  siswa  bebas mengikuti pelajaran. Para siswa bebas mengikuti dan memilih halaqah dan guru yang disukai. Setelah  tamat pada seorang  guru,  ia  berpindah  ke  guru  lain.  Juga  tidak  ada  ijazah  atau  gelar ilmiah  yang diberi kepada orang yang menamatkan pelajaran sesudah ujian. Akan tetapi ada ujian-ujian  pendapat  atau  pemikiran  sekitar  yang  dipelajari  itu,  dari  guru-guru  dan  ulama. Kegiatan ini diistilahkan Munadlarah. Di masa ini pula sebagai zaman keemasan dunia Islam, berkembang  ilmu  pengetahuan  dan  lahirnya  intelektual  dalam  berbagai  bidang.  Madrasah merupakan system pendidikan Islam dan merupakan era baru bagi institusi pendidikan Islam. Madrasah sudah merupakan  salah  satu  organisasi  resmi  negara,  sehingga dengan  berdirinya sistem madrasah, maka madrasah berpisah dengan mesjid. Ada tiga teori yang menimbulkan munculnya  madrasah.  Pertama,  karena  kegiatan  pendidikan  di  mesjid  dianggap  telah mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. Kedua, karena berkembangnya kebutuhan  ilmiah  sebagai  akibat  dari  berkembangnya  ilmu  pengetahuan.  Ketiga,  karena timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pembentukan  madrasah  telah  dimulai  pada  awal  abad  ke-9,  sekolah  tinggi  yang  sebenarnya ternyata  baru  pertama  kali  didirikan  di  Naisabur  Iran,  pada  awal  abad  ke-11.  Namun  yang paling terkenal yang hingga saat ini menjadi model sistem pendidikan madrasah keseluruhan, dibangun  pada  tahun  1057  oleh  Nizam  al-Mulk  di  Bahgdag,  dikenal  sebagai  madrasah Nizamiyah.  Karena  kemasyhurannya  madrasah  ini  meluas  dan  merangsang  pertumbuhan institusi  yang  sama.  Ensiklopedi  Islam  menuturkan:  “Antusias dan  energi  Nizam  al-Mulk  di
memberi arti awal periode baru kejayaan madrasah, Sultan dan kaum pria yang berkedudukan tinggi  kini  tertarik  pada  madrasah  dan  tipe  yang  dikembangkan.  secara  perlahan-lahan  oleh Nizam al-Mulk ini kemudian menjadi lebih lazim dengan model pendidikan memasukkan siswa ke  asrama.  Selama  berabad-abad  beberapa  universitas  Islam  memimpin  kegiatan  intelektual dan  ilmu  pengetahuan  yang  menghasilkan  prestasi  tebaik  muslim  klasik.  Madrasah  atau  al- Jami’ah  dibuka  untuk  umum  dan  menjadi  pusa t  pendidikan  internasional.  Lebih  dari  itu, pengawasan  tertinggi  madrasah  dipegang  oleh  ulama  dan  cendikiawan  muslim  yang memberikan  lingkungan  belajar  secara  individual  dan  personal.  Inilah  desentralisasi  dalam dunia  pendidikan.(Syakdiah  2000).  Lahirnya  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  terdiri  dari berbagai  model  ini membuktikan  bahwa secara historis  pemerintah  dan masyarakat  bekerja sama  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  dan  umat  Islam  sudah mempraktekkannya.  Suasana  inilah  yang  menyebabkan  umat  Islam  sebagai  pelopor  ilmu pengetahuan  dan  berbagai  bidang  lainnya.  Partisipasi  masyarakat  dalam  melaksanakan pendidikan  juga  dapat  dijumpai  pada  masyarakat  di  Indonesia,  sebelum  pemerintah mendirikan  madrasah,  umat  Islam  telah  melahirkan  lembaga-  lembaga  pendidikan  Islam seperti  Surau,  Rangkang,  Langgar,  Pesantren,  Madrasah,  dan  Sekolah.  Institusi-institusi tersebut  lahir  dari  peran  aktif  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan.  Dari  lembaga-lembaga inilah, lahir tokoh- tokoh pendidikan Islam seperti Hamka, KH. Abdullah Ahmad, KH. Hasyim Asy’ari, KH Imam Zarkasyi dan beberapa tokoh lainnya.
Pendirian  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  di  atas,  dalam  berbagai  bentuk  dan  coraknya, merupakan upaya pendidikan berbasis masyarakat secara terbuka, sampai muncul pesantren, lembaga  pendidikan  Indonesia  cenderung  ekslusif.  Bahkan  pada  zaman  penjajahan,  sekolah- sekolah pada mulanya didirikan untuk kalangan bangsawan dan kaum penjajah. Baru setelah adanya desakan gerakan pencerahan dan perjuangan kalangan terdidik Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah- sekolah rakyat yang lebih terbuka. Hal ini berbeda dengan pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam semula bersifat terbuka bagi masyarakat  luas.  Uraian  singkat  di  atas,  pada  dasarnya  menjelaskan  bahwa  ekstensi  dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga  kondisi:  Pertama,  pergumulan  dengan  budaya  lokal  pra  Islam  melahirkan  pesantren. Kedua,  interaksi  misi  pendidikan  Islam  dengan  tradisi  Timur  Tengah  modern  telah menghasilkan lembaga madrasah. Ketiga, interaksi Islam dengan politik Hindia Belanda telah membuatkan  sekolah  Islam.  Sejarah  telah  menuliskan  bahwa  ternyata  masyarakat  telah mampu  mendirikan,  mengelola  dan  menyelenggarakan  pendidikan.  Di  samping  itu,  lembaga yang  lahir  secara  mandiri  telah  melahirkan  tokoh-tokoh  pendidikan.  Hal  ini  sebenarnya menjadi renungan dan pemikiran di tengah arus reformasi, di mana kemampuan pemerintah amat terbatas, maka konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan alternatif yang perlu mendapat  dukungan,  dan  realisasi.  Pengertian  lebih  luas  tentang  Pendidikan  Berbasis masyarakat adalah :  “ as  a  process  designed  toenrich  the  lives  of  individuals  and  groups  by engaging  with  people  living  within  a  geographical  area,  or  sharing  a  common  interest,  to develop  voluntarily  a  renge  of  learning,  action,  and  reflection  opportunities,  determined  by their  personal, sosial,  economic  and  political  need ” .  (Pendidikan  berbasis masyarakat  adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan  orang-orang  dalam  wilayah  geografi,  atau  berbagi  mengenai  kepentingan umum,  untuk  mengembangkan  dengan  suka  rela  tempat  pembelajaran,  tindakan  dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik).
Dengan demikian dapat difahami bahwa sebuah pendidikan dapat disebut berbasis masyarakat jika  tanggungjawab  perencanaan  hingga  pelaksanaannya  berada  di  tangan  masyarakat (community).  Dan  sebaliknya  jika  semuanya  ditentukan  oleh  pemerintah,  maka  disebut pendidikan  berbasis  pemerintah  (state-based  education),  jika  semuanya  ditentukan  oleh sekolah, maka  disebut  pendidikan  berbasis  sekolah  (school-based  education).  Atas  dasar  itu, secara  prinsip  Pendidikan  Berbasis  masyarakat adalah  pendidikan  yang  dirancang,  diatur, dilaksanakan,  dinilai  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat  yang  mengarah  pada  usaha  untuk menjawab  tantangan  dan  peluang  yang  ada  dengan  berorintasi  pada  masa  depan  serta memanfaatkan kemajuan teknologi (Masdudi 2014).

## B. Tujuan, Pendekatan dan Sasaran Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pada  dasarnya,  sebuah  pendidikan  disebut  berbasis  masyarakat  apabila  tanggung  jawab pendidikan mulai dari perencanaan hingga penilaian berada di tangan masyarakat. Di ini terma “berbasis  masyarakat”  sebenarnya  menunjuk  pada  derajat  kepemilikan Masyarakat.  Karena itu,  jika  masyarakat  memiliki  otoritas  dalam  mengambil  keputusan  kependidikannya,  terkait menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, pendanaan, dan lain-lainnya, maka pendidikan itu betul-betul  berbasis  masyarakat.  Sebaliknya,  apabila  semuanya  ditentukan  oleh  pemerintah, maka disebut pendidikan berbasis negara Terkait dengan ini, Tilaar seorang pakar pendidikan kritis  di  Indonesia,  menyebutkan  bahwa  pendidikan  berbasis  masyarakat  merupakan  salah satu  paradigma  baru  pendidikan  dalam  rangka  membangun  masyarakat  madani.  Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat. Disebut dari masyarakat  karena  pendidikan  haruslah  menjawab  kebutuhan  masyarakat  sendiri,  disebut oleh  masyarakat  karena  masyarakat  bukan  objek  pendidikan  yang  melaksanakan  kemauan negara, tapi masyarakat adalah subjek pendidikan yang melaksanakan pendidikan, dan disebut bersama-  sama  masyarakat  karena  masyarakat  tidak  disubordinasikan  oleh  pemerintah. Sekalipun misalnya pemerintah  adalah penyedia dana, tapi subsidi atau  bantuan pemerintah ini tidak mengurangi otoritas masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan paradigma ini, pendidikan  tidak  lagi  sentralistis  dan  birokratis,  yang  cenderung  menjadikan  masyarakat sebagai  objek  penerima  apa  yang  telah  ditentukan  pemerintah.  Apabila  masyarakat  masih dijadikan objek pendidikan oleh pemerintah, dengan berbagai proyeknya, maka pendidikan ini akan  menjadi  “asing”  bagi  masyarakat,  karena  masyarakat  merasa  tidak  memilikinya.  Oleh karena itu, bagi Tilaar, “pendidikan adalah milik rakyat dan oleh sebab itu ra kyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakannya sendiri. Inilah yang disebut community- based education terlepas dari otoritas birokrasi pusat.
Senada dengan Tilaar, Freire menegaskan bahwa program pendidikan seyogianya merupakan realitas  yang  harus  diubah  secara  bersama-sama  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  pandangan dunia  yang  dimilikinya,  sebagai  situasi  objektif.  “Seseorang  tidak  dapat mengharapkan  hasil yang positif dari sebuah tindakan politik pendidikan yang tidak menghargai pandangan dunia yang  dianut  masyarakat.  Program  pendidikan  semacam  ini  justru  merupakan  serangan kebudayaan,  meskipun  niat  yang  dikandungnya  adalah  baik”,  demikian  tulis  Freire. Penghargaan terhadap otoritas masyarakat untuk menyususn program pendidikannya sendiri, men urut Freire, dilakukan agar masyarakat dapat menjadi ”tuan” bagi pemikirannya sendiri. Mereka berdialog dan berdiskusi tentang pemikiran dan pandangannya mengenai realitas yang dihadapinya. Di sinilah letak alasan mengapa secara dialogis masyarakat perlu dilibatkan dan harus  mengambil  bagian  dari  sebuah  program  pendidikan  yang  disusun  secara  bersama. Terkait  dengan  kepemilikan  masyarakat  dalam  pendidikan  berbasis  masyarakat,  Galbraith menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dipegangi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.
1. Menentukan  nasib  sendiri  (self-determination).  Semua  anggota  masyarakat  berhak  dan bertanggung jawab untuk dilibatkan dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan  dalam  mengidentifikasi  sumber  daya  masyarakat  yang  dapat  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan itu.
2. Membantu  diri  sendiri  (self-help).  Anggota  masyarakat  merupakan  yang  terbaik  untuk dilayani ketika kapasitas mereka untuk membantu diri sendiri didukung dan dikembangkan. Mereka  menjadi  bagian  dari  solusi  dengan  membangun  kemerdekaan  diri,  bukan ketergantungan,  ketika  mereka  mengasumsikan  tanggung  jawab  untuk  kesejahteraan mereka sendiri.
3. Pengembangan  kepemimpinan  (leadership  development).  Para  pemimpin  lokal  harus dilatih  dalam  berbagai  keterampilan,  seperti  dalam  pemecahan  masalah,  pengambilan keputusan, dan dalam proses kelompok sebagai alat penopang untuk membantu diri sendiri dan sebagai usaha untuk peningkatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Lokalisasi  (localization). Potensi  terbesar  untuk menciptakan  partisipasi masyarakat  yang tinggi  terjadi  ketika  berbagai  jasa  pelayanan,  program-program,  dan  peluang-peluang keterlibatan  masyarakat  dibuat  sebegitu  dekat  dengan  tempat-  tempat  di  mana  mereka tinggal.
5. Pemberian  pelayanan  terintegrasi  (integrated  delivery  of  services).  Kerja  sama  antar jawatan  di  antara  organisasi-organisasi  dan  agen-agen  yang  bekerja  bagi  masyarakat kiranya dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang mereka harapkan. Merupakan hal yang lebih baik  melayani  masyarakat  dengan  bekerja  sama  dengan  organisasi-organisasi  dan  agen- agen lain yang bekerja demi kepentingan umum.
6. Mengurangi  duplikasi  pelayanan  (reduce  duplication  of  services).  Masyarakat  perlu menggunakan  sumber  daya  fisik,  keuangan,  dan  sumber  daya  manusia  yang  dimilikinya, serta  mengkoordinir  sumber  daya-sumber  daya  itu  tanpa  harus  melakukan  duplikasi pelayanan.
7. Menerima  keanekaragaman  (accept  diversity).  Pemisahan  atau  pengasingan  orang-orang berdasarkan umur, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama, atau kondisi- kondisi  tertentu  dapat  menghalangi  pengembangan  yang  penuh  menyangkut  masyarakat. Pencantuman  tentang  kelompok  representatif  yang  mewakili  keseluruhan  dari  penduduk masyarakat  yang  luas  dijamin  di  dalam  pengembangan,  perencanaan,  dan  implementasi program-program, pelayanan, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan.
8. Tanggung  jawab  kelembagaan  (institutional  responsiveness).  Melayani  kebutuhan masyarakat  yang  berubah  secara  terus-menerus  merupakan  suatu  kewajiban  lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani masyarakat.
9. Belajar  sepanjang  hidup  (lifelong  learning).  Peluang-peluang  bagi  proses  belajar,  baik formal  maupun  informal,  harus  tersedia  untuk  anggota  masyarakat  dari  semua  usia  di dalam suatu masyarakat yang luas (Suharto 2013) .
Beberapa  prinsip  di  atas  pada  intinya  menegaskan  bahwa  dalam  pendidikan  berbasis masyarakat,  masyarakat  memiliki  kemandirian  dan  kewenangan  untuk  menentukan  nasib pendidikannya sendiri. Nasib pendidikan yang dikelola oleh masyarakat secara swasta bukan ditentukan oleh pemerintah secara sentralistik. Bagi pendidikan kritis, sebagaimana dikatakan Tilaar  dan  Freire  di  ata s,  masyarakat  adalah  “tuan”  bagi  proses  pendidikan  yang dilaksanakannya,  yang  karenanya  masyarakat  berhak  menentukan  segala  kebijakan pendidikannya secara mandiri dan otonom. Dalam kaitan ini, prinsip kemandirian dan otonomi lembaga pendidikan dalam menentukan segala kebijakan pendidikannya merupakan prasyarat utama  bagi  pelaksanaan  pendidikan  berbasis  masyarakat.  Tujuan  pendidkan  berbasis masyarakat  biasanya  mengarah  pada  isu-isu  masyarakat  seperti  pelatihan  karir,  perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penangan masalah kesehatan, dan  sebagainya  (Zubaedi  2019).  Tujuan  pendidkan  berbasis  masyarakat  hakikatnya  adalah pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam segala bidang. Melalui pendidkan berbasis masyarakat, masyarakat diberdayakan segala potensi  dan  kemampuan  yang  dimilikinya.  Pemberdayaan  dan  pendidikan  ini  berlangsung terus-menerus dan seumur hidup (long life education). Menurut E. Muyasa hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain sebagai berikut:
1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak,
2. Memperkukuh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan   masyarakat,
3. Menggairahkan  masyarakat  untuk  menjalin  hubungan  dengan  sekolah.  Undang-undang Republik  Indonesia  no  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  tentang  peran serta  masyarakat  dalam  pendidikan  yang  tertuang  pada  pasal  54  ayat  (1)  “Peran  serta masyarakat  dalam  pendidikan  meliputi  peran  serta  perorangan,  kelompok,  keluarga, organisasi profisi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam.(Rahmawati n.d.)
Pendidikan  berbasis  masyarakat  ini  pada  initnya  merupakan  model  pendekatan  yang menekankan  pada  pelibatan  masyarakat.  Berdasarkn  konsep  yang  di  jelaskan  di  atas  maka tujuan yang ingin di capai dalam penerapan pendidikan berbasis masyarakat ini yaitu:
1. Pertama, penerapan pendidikan berbasis masyarakat ini agar dapat meningkatkan proses dan kualitas pendidikan yang merata, efisien dan relevan dengan kebutuhan masayarakat.
2. Kedua,  penerapan  pendidikan  berbasis  masyarakat  juga  bertujuan  untuk  mengubah suasana,  tradisi  atau  pendekatan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bersifat  sentralistik (pemerintah  pusat)  ke  sistem  penyelenggaraan  yang  bersifat  desentralistik (kabupaten/kota).
3. Ketiga, penerapan pendidikan berbasis masyakat agar dapat menghasilkan proses dan hasil pendidikan  yang  merata  dan  efisien,  bermakna  dan  relevan  dengan  aspirasi  masyarakat dalam  suasana  penyelenggaraan  yang  demokratik,  dialogic,  transparan,  akuntabel  serta penuh kebersamaan.
4. Keempat,  penerapan  pendidikan  berbasis  masyarakat  ini  memposisikan  diri  sebagai lembaga  pendidikan  yang  dapat  merubah  masyarakat  sesuai  kekhasannya.  Perubahan tersebut  diartikan  sebagai  perubahan  dalam  struktur  social  seperti  perubahan  dalam besaran penduduk, peran agama, moralitas, tata nilai dan norma budaya, dan sebagainya.
Tujuan pendidikan berbasis masyarkat ini juga dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu tujuan  yang  berkaitan  dengan  tujuan  individu  lulusan  dan  tujuan  kelembagaan.  Secara individu,  pendidikan  berbasis  masyarakat  diharapkan  mampu  meluluskan  idnividu  untuk memiliki:  (a)  kemampuan  menentukan diri,  (b) membantu  dirinya  keluar  dari masalah  yang dialaminya, (c) mengembangkan kemampuan kepemimpinan, (d) menerima keberagaman atau perbedaan,  dan  (e)  memiliki  keterampilan  kerja.  Secara  kelembagaan,  pendidikan  berbasis masyarakat bertujuan untuk: (a) memberikan layanan prima dan terpadu bagi masyarakat, (b) memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat local, (c) memanfaatkan segenap sumber yang  ada  di  masyarakat,  (d)  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat,  (e)  tanggap  terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan (f) mewujudkan pendidikan seumur hidup (Hasmiati 2020). Adapun tujuan utama dari Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Membantu  pemerintah  dalam  mobilisasi  sumber  daya  lokal  dan  meningkatkan  peranan masyarakat  untuk  mengambil  bagian  yang  lebih  besar  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan
2. Merangsang  terjadinya  perubahan  sikap  dan  persepsi  tentang  rasa  kepemilikan masyarakat  terhadap  sekolah,  rasa  tanggung  jawab,  kemitraan,  toleransi,  dan  kekuatan multikultural
3. Mendukung  prakarsa  pemerintah  dalam  meningkatkan  dukungan  masyarakat  terhadap sekolah.
4. Mendukung  peranan  masyarakat  untuk  mengembangkan  inovasi  kelembagaan  untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu  dan  relevansi,  penyediaan  akses  yang  lebih  besar,  serta  peningkatan  efisiensi manajemen pendidikan.
5. Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar (Hasmiati 2019).
C. Peran Pendidikan Berbasis masyarakat dan Pemerintahan Kebijakan  pendidikan  Islam  Orde  Baru  diresponsi  oleh  Persatuan  Islam  sebagai  sebuah organsiasi kemasyarakatan Islam yang concern pada transformasi sosial bagi masyarakatnya. Mengikuti  kerangka  Gramscian,  respons  ini  diwujudkan  Persatuan  Islam  dalam  dua  strategi perjuangan,  yaitu  perjuangan  jangka  panjang  yang  bersifat  kultural  dan  ideologis,  dan perjuangan  jangka  pendek  yang  bersifat  praktis  kelembagaan.  Kedua  bentuk  respons  ini sedemikian  rupa  telah  memposisikan  Persatuan  Islam  dengan  pesantrennya  berada  pada wilayah intelektual  organik,  yang  berbeda  dengan  intelektual  tradisional.  Sebagai  intelektual organik,  Persatuan  Islam  telah  melakukan  pemihakan  terhadap  kelompok  Islam.  Persatuan Islam sedemikian rupa menjadi representasi Islam yang mencoba menegakkan ideologi Islam dengan  mempertahankan  ajaran  dan  paham  kembali  kepada  al- Qur’an  dan  Sunnah,  yang berbeda  dengan  ideologi  dominan  (Suharto  2013). Pendidikan  berbasis  masyarakat  dalam pembelajaran  berupaya  untuk  mengaktualisasikan  potensi  dan  kemampuan  peserta  didik dengan  mengakomodasinya  melalui  pendidikan  yang  dikelola  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat.  Masyarakat  lebih  mengetahui  dan  menyadari  kebutuhan  dan  segala  hal  yang diinginkannya  daripada  pemerintah  yang  mungkin  menyelenggarakan  pendidikan  yang seragam  dan  beorientasi  pada  kepentingan  tertentu.  Namun  perlu  disadari  pula  bahwa pendidikan  berbasis  masyarakat  akan  eksis  dan  berjalan  dengan  baik  manakala  masyarakat tersebut  memiliki  kesadaran  dan  berdaya  dalam  menyelenggarakan  pendidikannya.  Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjalin relasi dalam arti hanya sebagai mitra bukan memberikan intervensinya terhadap pendidikan berbasis masyarakat yang ada.
Peran  pemerintah  atau  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pendidikan berbasis  masyarakat  hendaknya  didasarkan  pada hubungan  kemitraan  (partnership)  artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana  bagi  pendidikan  berbasis  masyarakat.  Dengan  hubungan  seperti  ini  pemerintah  tidak mendominasi,  memonopoli,  dan  sebagainya  atas  lembaga  pendidikan  yang  berbasis masyarakat.  Pada  pendidikan  berbasis  masyarakat,  masyarkatlah  yang  lebih  banyak mengambil keputusan. Demokratisasi pendidikan merupakan landasan dan spirit pelaksanaan Pendidikan berbasis masyarakat, hal ini dilaksanakan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk  kepentingan  rakyat.  Selain  itu  CBE  merupakan  upaya  penyadaran  masyarakat  untuk terus  belajar  sepanjang  hayat,  sehingga  peranan  pemerintah  untuk  mensukseskan  CBE  ini menjadi sangat penting. Menurut Umberto Sihombing terdapat lima peran pemerintah dalam pelaksanaan Pendidikan berbasis masyarakat, yaitu:
1. Peran  sebagai  pelayan  masyarakat  Dalam  pengembangan  CBE  (Pendidikan  Berbasis Masyarakat)  prinsip  yang  diterapkan  adalah  “memberikan  pelayanan  terbaik”  bagi masyarakat.  Melayani  masyarakat  merupakan  pilar  utama  dalam  memberdayakan  dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.
2. Peran  sebagai  fasilitator  Pemerintah  menjadi  fasilitator  yang  ramah,  menyatu  dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mempu  membuka  jalan,  mampu  membantu  menemukan  peluang,  mampu  memberikan dukungan,  mampu  meringankan  beban  pekerjaan  masyarakat,  mampu  menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.
3. Peran  sebagai  pendamping  Pemerintah  melepaskan  peranannya  dari  penentu  segalanya dalam  pengembangan  program  belajar  menjadi  pendamping  masyarakat  yang  setiap  saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.
4. Peran  sebagai  mitra  Pemerintah  harus  dapat  memerankan  fungsinya  sebagai  mitra  bagi masyarakat.  Sebagai  mitra,  hubungan  dalam  pengambilan  keputusan  bersifat  horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama.
5. Peran sebagai penyandang dana Semua warga negara berhak medapatkan pendidikan yang layak, sehingga wajib bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan mendanai kegiatan belajar masyarakat.
Masyarakat  memegang  peranan  sentral  dan  setrategis  dalam  penyelenggaraan  pendidikan berbasis  masyarakat  atau  CBE.  Peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  CBE  dapat dikelompokkan sebagai berikut adalah:
1. Tokoh  masyarakat  (termasuk  tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan  pendidik)  berperan  sebagai pemrakarsa, mediator, motovator, tutor, pengelola, dan bahkan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
2. Organisasi  kemasyarakatan  berperan  sebagai  pemrakarsa,  perencana,  penyelenggara, organisator,  pemberi  motivasi,  penyedia  fasilitas,  pengatur  kegiatan,  pengayom  kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan dan pemecah masalah.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia dana,  penyedia  teknologi,  penyedia  informasi  pasar,  dan  penyedia  tenaga  ahli,  dan pengelola program.
4. Pemerintah  dan  masyarakat  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menata berbagai  upaya  pendidikan  berbasis  masyarakat.  Peran  tersebut  harus  terwujud  secara harmonis  dalam  semangat  kebersamaan  untuk  saling  mengisi  secara  bertanggungjawab (Masdudi 2014) hlm. 111.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Pendidikan  Berbasis  Masyarakat (Community-Based  Education) merupakan  sebuah  sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus globalisasi yang  menuntut  modernisasi  dan  demokratisasi  dalam  semua  hal,  termasuk  di  dalamnya
pendidikan.  Dalam  situasi  semacam  ini  pendidikan  sudah  seharusnya  dikelola  secara desentralisasi  dengan  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  partisipasi  masyarakat. Prinsip-prinsip  dalam  pelaksanaan  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  diantaranya  adalah Self determination (menentukan sendiri), Self help (menolong diri sendiri), Leadership development (pengembangan  kepemimpinan) Localization (lokalisasi), Integrated  delivery  of  service (keterpaduan  pemberian  layanan), Reduce  duplication  of  service (mengurangi  duplikasi pelayanan), Acceptdiversity (menerima  perbedaan), Institutional  responsiveness (tanggung jawab  kelembagaan),  dan Lifelong  learning (pembelajaran  seumur  hidup).  Dilihat  dari  pola manajemen  dan  pelaksanaannya,  pesantrenbisa  merupakan  salah  satu  model  pendidikan berbasis  masyarakat  di  Indonesia.Pesantren  berdiri  atas  inisiatif  masyarakat  muslim  yang tujuan  utamanya  adalah  untuk  mendidik  generasi  muda  agar  memahami  dan  mengamalkan ajaran-ajaran  Islam  dengan  baik.  Pesantren  dengan  cara  hidupnya  yang  bersifat  kolektif merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum  terdapat  di  pesantren.  Nilai-nilai  keagamaan  seperti ukhuwah (persaudaraan), jihad (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya.
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang berorientasi atau tertuju pada  pengembangan  masyarakat  yang  terfokus  pada  upaya  perekayasaan  sosial.  Pendidikan berbasis  masyarakat  ini  menakankan  pada  keterlibatab  siswa  atau  peserta  didik  dalam aktifitas  didalam  dan  diluar  kelas.  Dengan  begitu  pendidikan  berbasis  masyarakat  ini merupakan  usaha  yang  dapat  menumbuhkembangkan  pendidikan  yang  berawal  dari  bawag dimana  pendidikan  terjadi  atau  berakar  dari  masyarakat.  Dalam  pendidikan  berbasis masyarakat  ini  pastinya  juga  memiliki  komponen  yang  merupaka  karakteristik  dari  model pbm  (pendidikan  berbasis  masyarakat)  yaitu:  (a)  otonomi,  yang  merupakan  kewenangan dalam pengaturan diri, (b) partisipasi masyarakat, yang dimaksud adalah dimana masyarakat turut terlibat dalam proses pelaksanaannya, (c) pemberdayaan masyarakat, disini masyarakat dapat dilihat dari segi kualitas sumberdaya dan potensi yang dimilikinya. Konsep pendidikan luar  yang  berbasis  masyarakat  ini  adalah  pendidikan  yang  dirancang,  diatur,  dilaksanakan, dinilai  dan  dikembangkan  oleh  masyarakat  yang  mengarah  pada  usaha  untuk  menjawab tantangan  dan  peluang  yang  ada  pada  lingkungan  masyarakat  tertentu  dengan  melihat  atau meninjau  dari  masa  depan,  dengan  demikian  konsep  pendidikan  berbasis  masyarakat  ini adalah  “ dari  masyarakat,  oleh  masyarakat,  dan  untuk  masyarakat” .  Pendidikan  berbasis masyarakat ini juga memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai yaitu:
1. Secara individu, yang diharapkan mampu meluluskan individu untuk memiliki kemampuan menentukan  diri,  membantu  dirinya  keluar  dari  masalah,  mengembangkan  kemampuan kepemimpinannya,  menerima  keberagaman  atau  perbedaan,  dan  memiliki  keterampilan kerja.
2. Secara  kelembagaan,  pendidikan  berbasis  masyarakat  ini  memiliki  tujuan  yaitu memberikan  layanan  prima  yang  terpadu,  memberikan  layanan  yang  sesuai  dengan masyarakat,  memanfaatkan  segenap  sumber  yang  ada,  memperbaiki  kualitas  hidup, tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  dan  mewujudkan  pendidikan  se umur hidup.
Pelaksanaannya  dari  konsep  pendidikan  berbasisi  masyarakat  yang  merupakan  model  ini melalui  pelembagaan  Pusat  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (PKBM).  PKBM  ini  biasanya menggunakan  atau  memanfaatkan  gedung-gedung  yang  tidak  terpakai  lagi  yang  mereka manfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan program pendidikan berbasis masyarakat ini. Tidak hanya itu peran dari pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan disini sebagai actor  utama  dalam  progam  pelaksanan  ini,  dimana  pemerintah  sebagai  penyokong  atau pendukung  dibagian  pendanaan  dalam  program  sedangkan  masyarakat  merupakan  actor penting sebagai dasar dari pendidikan berbasis masyarakat dimana pendidikan ini bermaksud untuk memajukan tingkat kualitas hidup masyarakat.

## B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  peneliti  dapat  memberi  beberapa  saran  yang  dirinci sebagai berikut:
1. Perlu ada perubahan sikap yaitu perubahan yang melibatkan pendidikan secara utuh
2. Perlu adanya perubahan ola perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan dari pusat.
3. Perlu adanya perubahan sikap birokrat dalam berperilaku untuk memberdayakan masyarakat.
4. Perlu diberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk megnelola sendiri pendidikan yang di butuhkan.
5. Lembaga-lembaga kemasyarakatan perlu diberdayakan dalam mendukung program pendidikan berbasisi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Hasmiati. 2019. “Pendidikan Berbasis Masyarakat.” Rajagrafindo 7(1): 65 – 71.
———.  2020.  “Skripsi  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat.” Jurnal  Al-Qalam:  Jurnal Kajian  Islam & Pendidikan 7(1): 65 – 71.
Masdudi.  2014.  “Demokratisasi  Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Masyarakat.” Jurnal  Edueksos III(2): 127 – 44.
Muslim, Abd. Qadir. 2020. “Peran Manajemen Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Peningkata Sumber Daya Manusia Di Indonesia.” Pratama Widya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5(2): 159 – 68. https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/PW/article/view/1855.
Rahmawati, Desi. “Makalah Kelompok Pendidikan Berbasis Masyarakat.”
Suharto,  Toto.  2013. PENDIDIKAN  BERBASIS  MASYARAKAT  ORGANIK  Pengalaman  Pesantren Persatuan  Islam .  1st  ed.  ed.  FATABA  Press.  Surakarta:  Fataba  Press.  www.fataba.iain- surakarta.ac.id.
Syakdiah, H. 2000. “Paradigma Pendidikan Berbasis Masyarakat.” Jurnal Taushiah FAI UISU 9(2): 86 – 95.