## Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
M. Iqbal Suprayoga 1 , Hendry Saladin 2 , Jusmani 3
1 F. Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang
2 F. Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang, hendrysaladin62@gmail.com 3 F. Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  the  expenditure  budget  at  the  Lahat  Regency Regional  Financial  Board  (BKD  Lahat  Regency)  which  can  affect  budget  performance  in  the  Lahat Regency  government.  The  data  taken  is  the  data  of  the  2016-2018  Expenditure  Budget  Target  and Budget Realization. What is measured by comparing the realization of the expenditure budget with the target  of  the  Expenditure  Budget  with  the  effectiveness  criteria  in  accordance  with  the  Minister  of Home Affairs Decree No. comparing the realization of the expenditure budget with the target budget. In  2016,  the  level  of  effectiveness  of  the  expenditure  budget  was  at  92.49%.  This  year  the  budget criteria can be said to be effective, in 2017 the level of effectiveness has decreased by 1.48% with a percentage of 91.01%, the decrease is not too significant this year, also the budget criteria can be said to be effective. And in 2018 it decreased by 87.69%. This year the budget criteria are said to be quite effective.  The  decline  occurred  due  to  the  limited  quality  of  human  resources  in  regional  financial management and there were several programs / activities that had not been optimally realized.
Keywords: Effectiveness, Budget

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Efektivitas  Anggaran  Belanja  Pada  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Lahat (BKD Kabupaten Lahat) yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada pemerintah  Kabupaten  Lahat.  Data  yang  diambil  merupakan  data  Target  Anggaran  Belanja  dan Realisasi  Anggaran  Belanja  Pada  Tahun  2016-2018.  Yang  diukur  dengan  cara  membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target Anggaran Belanja dengan kriteria Efektivitas sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa  tingkat  kriteria  efektivitas  berdasarkan  keputusan  Menteri  dalam  Negeri  nomor  690.900-327 tahun  1996.  Dengan  cara  membandingkan  realisasi  anggaran  belanja  dengan  target  anggaran belanja. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas anggaran belanja pada persentase 92.49 %. Pada tahun ini kriteria anggaran dapat dikatakan efektif, pada tahun 2017 tingkat efektivitas mengalami penurunan yaitu sebesar 1.48 %  dengan persentase sebesar 91.01 %, penurunan terjadi tidak terlalu signifikan pada tahun ini juga kriteria anggaran dapat dikatakan efektif. Dan pada tahun 2018 menurun sebesar 87.69  %.  Pada  tahun  ini  kriteria  anggaran  dikatak  cukup  efektif.  Penurunan  terjadi  karena Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan ada beberapa Program/Kegiatan yang belum terealisasi secara optimal.
Kata Kunci : Efektivtas, Anggaran Belanja

## A. PENDAHULUAN
Anggaran  pemerintah  terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana untuk  tiap-tiap  program  dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter  yang  menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian.  Anggaran  sebagai  alat  perencanaan  mengindikasikan  target  yang
harus  dicapai  oleh  pemerintah,  sedangkan  anggaran  sebagai  alat  pengendalian mengindikasikan  alokasi  sumber  dana  publik  yang  disetujui  legislatif  untuk dibelanjakan.  Melalui  data  rekening  belanja  yang  terdapat  dalam  anggaran  belanja lembagaiorganisasi  pemerintah,  akan  dilihat  apakah  anggaran  yang  telah  dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pelimpahan sebagian  wewenang  pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan urusan  rumah  tangga  sendiri  dalam  pemerintahan  daerah  diharapkan  mampu memberikan  motivasi  untuk  lebih  mengembangkan  potensi-potensi  yang  ada  untuk melaksanakan  pemerintahan  secara  terpadu  agar  setiap  pembangunan  yang  ada sesuai dengan prioritas dan mampu  meningkatkan kemampuan  masyarakat. Dalam Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  Pemerintah  Daerah,  instansi  pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan tugas  dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementrian Koordinator/Kementrian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kota,  Pemerintah  Kabupaten  serta Lembaga-lambaga  pemerintah  yang  menjalankan  fungsi  pemerintah  dengan menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)    dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Anggaran  merupakan  alat  penting  untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran  operasi  biasanya  meliputi  waktu  satu  tahun  dan  menyatakan  pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan  efektifitas  dan  efesiensi  suatu  operasi  dengan  membandingkan  antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.
Anggaran  pemerintah  terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana untuk  tiap-tiap  program  dan  aktivitas  dalam  satuan  moneter  yang  menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian.  Anggaran  sebagai  alat  perencanaan  mengindikasikan  target  yang harus  dicapai  oleh  pemerintah,  sedangkan  anggaran  sebagai  alat  pengendalian mengindikasikan  alokasi  sumber  dana  publik  yang  dietujui  legislatif  untuk dibelanjakan.  Melalui  data  rekening  belanja  yang  terdapat  dalam  anggaran  belanja lembaga/organisasi  pemerintah,  akan  dilihat  apakah  anggaran  yang  telah  dibuat dapat  berperan  sebagai  pengendali  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah. Tuntutan  baru  muncul  agar  organisasi  sektor  publik  memperhatikan velue  for many dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Tujuan  yang  dikehendaki  masyarakat  mencakup pertanggung  jawaban  mengenai  pelaksanaan value  for  money, yaitu  ekonomis dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya,  efesien  (berdaya  guna)  dalam penggunaan  sumber  daya  dalam  arti  penggunaannya  diminimialkan  dan  hasilnya dimaksimalkan (maximizing  benefits  and  minimizing  costs) ,  serta  efektif  (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.
Anggaran  adalah  rencana  tertulis  mengenai  kegiatan  suatu  organisasi  yang dinyatakan  secara  kualitatif  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  umumnya  dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar  anggaran  merupakan  alat  manajemen  untuk  mencapai  tujuan.  Sehingga dalam  proses  penyusunan  dibutuhkan  data  dan  informasi,  baik  yang  bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan  karena  data  dan  informasi  tersebut  akan  berpengaruh  terhadap keakuratan  taksiran  dalam  proses  perencanaan  anggaran.  Dalam  suatu  organisasi, anggaran  memegang  peran  penting  dimana  angaran  merupakan  suatau  rencana
keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan  suatu  organisasi.  Seiring  dengan  adanya  tuntutan  masyarakat  untuk dilakukannya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik,  menuntut  setiap  organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya good public dan good govermance .

## B. KAJIAN TEORI

## 1) Pengertian anggaran
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah,  pengertian  anggaran  merupakan  pedoman  tindakan  yang akan  dilaksanakan  pemerintah  meliputi  rencana  pendapatan,  belanja  transfer,  dan pembiayaan  yang  diukur  dalam  satuan  rupiah,  yang  disusun  menurut  klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode.
Sedangkan  Menurut  Mardiasmo  (2018:62)  Anggaran  berisi  rencana  kegiatan yang  dipresentasikan  dalam  bentuk  rencana  perolehan  pendapatan  dan  belanja dalam  satuan  moneter.  Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana,  anggaran  suatu merupakan  suatu  dokumen  yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari  suatu organisasi  yang  meliputi  informasi  mengenai  pendapatan,  belanja,  dan  aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakaukan organisasi yang akan datang.  Setiap  anggaran  memberikan  informasi  mengenai  apa  yang  hendak dilakukan  dalam  beberapa  periode  yang  akan  datang.  Sedangkan  menurut Wiratna (2015:28)  anggaran  adalah  pertanggung  jawaban  dan  pemegang  manajemen organisasi  untuk  memberikan  informasi  tentang  segala  aktivitas  dan  kegiatan organisasi  kepada  pihak  pemilik  organisasi  atas  pengeloalaan  dana  publik  dan pelaksaan  berupa  rencana-rencana  program  yang  dibiayai  dengan  uang  publik. Sedangkan  menururt  Mahmudi  (2016:59)  anggaran  merupakan  instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik.

## 2) Fungsi Anggaran
Menurut  Mardiasmo  (2018:63)  menjelaskan    bahwa  anggaran  mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:
a. Anggaran sebagai alat perencanaan ( planning tool)
Anggaran  merupakan  Galat  perencanaan  manajemen  untuk  mencapai  tujuan organsasi.  Angaran  dibuat  untuk  merencanakan  tindakan  apa  yang  akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil  yang diperoleh dari belanja tersebut.
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
 Merumuskan  tujuan  serta  sasaran  kebijakan agar  sesuai dengan  visi dan  misi yang ditetapkan,
 Merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
 Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
 Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
b. Anggaran sebagai alat pengendalian (control tool)
Sebagai  alat  pengendalian,  anggaran  memberikan  rencana  detail  atas pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  agar  pembelanjaan  yang  dilakaukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak
dapat  mengendalikan  pemborosan-pemborosan  pengeluaran.  Bahkan  tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik  lainnya  dapat  dikendalikan  melalui  anggaran.  Anggaran  dapat  digunakan untuk  mengendalikan  (membatasi  kekuasaan)  eksekutif.  Pengendalian  anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu :
 Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
 Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances)
 Menemukan  penyebab  yang  dapat  dikendalikan (controllable) dan  tidak  dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians
 Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya c.  Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dna mendorong petumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat  diketahui  arah  kebijakan  fiskal  pemerintah,  sehingga  dapat  dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
d. Anggaran sebagai alat politik (political tool)
Anggaran  digunakan  untuk  memutuskan  prioritas-prioritas  dan  kebutuhan keuangan  terhadap  prioritas  tersebut.  Pada  sektor  publik,  anggaran  merupakan dokumen  politik  sebagai  bentuk  komitmen  eksekutif  dan  kesepakatan  legislatif atas  penggunaan  dana  publik  untuk  kepentingan  tertentu.  Anggaran  bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (political tool). e. Anggaran sebagai alat koordinasi  dan komunikasi (coordination and communication tool)
Setiap  unit  kerja  pemerintah  terlibat  dalam  proses  penyusunan  dalam  anggaran. Anggaran  publik  merupakan  alat  koordinasi  antar  bagian  dalam  pemerintahan. Anggaran  publik  yang  disusun  dengan  baik  dan  mampu  mendeteksi  terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
f.  Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool) Anggaran  merupakan  wujud  komitmen  dari budget  holder (eksekutif)  kepada pemberi  wewenang  (legislatif).  Kinerja  eksekutif  akan  dinilai  berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
g. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool)
Anggaran  dapat  digunakan  sebagai  alat  motivasi  manajer  dan  stafnya  agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efesiensi dalam mencapai target dan tujuan organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Agar  dapat  memotivasi  pegawai,  anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere)
Anggaran  publik  tidak  boleh  diabaikan  oleh  kabinet,  birokrat  dan  DPR/DPRD. Masyarakat,  LSM,  Perguruan  Tinggi  dan  berbagai  organisasi  kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

## 3) Pengertian Belanja
Belanja  adalah  semua  pengeluaran  dari  rekening  kas  umum  negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  pemerintah.  (PSAP  No.  2, Paragraf 7). Sementara menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloalaan  Keuangan  Daerah  sebagai  mana  telah  diubah  dengan  Permendagri No.  59  Tahun  2007  dan  Permendagri  No.  21  Tahun  2011,  belanja  daerah merupakan  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai
kekayaan  bersih.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005  belanja merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurang ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  pemerintah.  Menurut  Permendagri  No.  13 Tahun  2006  belanja  merupakan  kewawajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Menurut (Erlina dkk, 2015:154)  dikelompokkan menjadi:
a.  Belanja operasi
Belanja  operasi  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  kegiatan  sehari-hari pemerintah  pusat/daerah  yang  memberi  manfaat  jangka  pendek  belanja operasi  antara  lain  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  barang,  bunga  subsidi, hibah dan bantuin sosial.
b.  Belanja modal
Belanja  modal  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan aset lainnyayang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
c.  Belanja lain-lain/belanja tak terduga
Belanja  lain-lain  tak  terduga  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  pengeluaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya  yang  sangat  diperlukan  dalam  rang  menyelenggarakan  kewenangan pemerintah pusat/daerah.
d.  Transfer keluar
Transfer  keluar  adalah  pengeluaran  uang  dari  entitas  pelaporan  entitas pelaporan  lain  seperti  pengeluaran  dana  perimbangan  oleh  pemerintah  pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
Sedangkan  Menurut  Permendagri  No.  21  Tahun  2011,  belanja  dikelompokkan menjadi;
1.  Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a.  Belanja pegawai
Belanja  pegawai  merupakan  belanja  kompensasi,  dalam  bentuk  gaji  dan tunjangan,  serta  penghasilan  lainnya  yang  diberikan  kepada  pegawai negeri  sipil  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
b.  Belanja bunga
Belanja  bungan  untuk  menganggarkan  pembayaran  bunga  utang  yang dihitung  atas  kewajiban  pokok  utang (principal  outstanding) berdasarkan berjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c.  Belanja subsidi
Belanja  subsidi  digunakan  untuk  menganggarkan  bantuan  biaya  produksi kepada  perusahaan/lembaga  tertentu  agar  harga  jual  produksi/jasa  agar yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
d.  Belanja hibah
Belanja  hibah  digunakan  untuk  menganggarkan  pemberian  hibah  dalam bentuk  uang,  barang  dan/atau  jasa  kepada  pemerintah  atau  pemerintah
daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
e.  Bantuan sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk  uang  dan/atau  barang  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
f. Belanja bagi hasil
Belanja  bagi  hasil  digunakan  untuk  menganggarkan  bagi  hasil  yang bersumber  dari  pendapatan  provinsi  kepada  kabupaten/kota  atau pendapatan  kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  atau  pendapatan pemerintah  daerah  tertentu  kepada  pemerintah  daerah  lainnya  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
g.  Bantuan keuangan
Bantuan  keuangan  digunakan  untuk  menganggarkan  bantuan  keuangan yang  bersifat  umum  atau  khusus  dari  provinsi  kepada  kabupaten/kota, pemerintah  desa  dan  pemerintah  daerah  lainnya  atau  dari  pemerintah kabupaten  kota  kepada  pemerintah  desa  dan  pemerintah  daerah  lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
h.  Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa  atau  tidak  diharapkan  berulang  seperti  penanggualangan  bencana alam  atau  bencana  sosial  yang  tidak  diperkirakan  sebelumnya,  termasuk pengembalian  atas  kelebihan  pemerintah  daerah  tahun-tahun  sebelumnya yang telah ditutup, yang mana harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2.  Belanja langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkai secara langsung dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Kelompok  belanja  langsung  dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a.  Belanja pegawai
Belanja  pegawai  digunakan  untuk  pengeluaran  honorarium/upah  dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
b.  Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)  bulan  dan/atau  pemakaian  jasa  dalam  melaksanakan  program  dan kegiatan pemerintah daerah.
c.  Belanja modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan dalam  kegiatan  dalam  pemerintahan,  sperti  dalam  bentuk  tanah,  perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## 4) Efektivitas
Menurut  Ulum  (2012:  31-32)  rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.
Efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam jumlah  tertentu  yang  ditetapkan  sebelumnya  untukmenghasilkan  sejumlah  barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
Pengukuran  efektivitas  merupakan  salah  satu  kinerja  bagi  pelaksanaan  suatu kegiatan  yang  telah  ditetapkan  untuk  menyajikan informasi  tentang  seberapa  besar pencapaian  sasaran  atas  target.  Kemampuan  dalam  menjalankan  tugas dikategorikan  efektif  apabila  suatu  rasio  yang  dicapai  mencapai  100%.  Namun, demikian semakin tinggi ratio efektivitas, menggambarkan kemampuan penggunaan biaya semakin baik.
Rasio  efektivitas  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  (Mahmudi,  2016:  141). Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut: a.  Sangat Efektif  : >100%
b.  Efektif
: 90 %- 100%
c.  Cukup Efektif : 80 %  -  90 % d.  Kurang Efektif  : 60 %  -  90 %
e.  Tidak Efektif : < 60 %

## C. METODE PENELITIAN

## 1) Metode Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2018:2)  Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Maka dari  latar  belakang  yang  telah  di  sajikan  pada  bab  sebelumnya  maka  peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif.

## 2) Populasi dan Sampel
 Populasi Menurut  Saban  Echdar  (2017:263)  populasi  diartikan  sebagai  kumpulan  objek penelitian dari mana data akan di jaring atau dikumpulkan. Sedangkan Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  anggaran  dan  realisasi  belanja  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.
 Sampel Menurut  Sugiyono  (2018:81)  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Bila  populasi  besar,  dan peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi,  misalnya karena  pada  keterbatasan  dana,  tenaga  dan  waktu,  maka  peneliti  dapat menggunakan  sampel  yang  diambil  dari  populasi  itu.Sedangkan  Menurut Saban Echdar (2017:264) sampel atau sering disebut juga condoh adalah wakil dari populasi yang ciri-cirinya akan diungkapkan dan digunakan untuk menafsir ciri-ciri  populasi.  Oleh  karena  itu,  jika  peneliti  menggunakan  sampel  sebagai sumber  data  maka  yang  akan  kita  peroleh  adalah  ciri-ciri  sampel  (disebut statistik)  bukan  ciri-ciri  populasi  itu  harus  dapat  digunakan  untuk  menaksir populasi. Sampel dari populasi ini adalah anggaran dan realisasi belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat pada tahun anggaran 2016-2018.

## 3) Variabel Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2018:38)  variabel  penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang berbentuk  apa  saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

## 4) Sumber Data
a)  Data primer
Menurut  Wiratna  (2015:88)  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari responden  melalui  kuisioner,  kelompok  fokus  dan  panel  atau  juga  data  hasil wawancara  peneliti  dengan  narasumber.  Sedangkan  menurut  Sugiyono (2018:225)  data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data .
b)  Data sekunder
Menururt  Sugiyono  (2018:225)  data  sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.
Sumber data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

## D. HASIL PENELITIAN
1) Laporan  Anggaran  dan  Realisasi  Belanja  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2016-2018
Tabel Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Tahun 2016-2018 Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Rasio Efektivitas (%) Kriteria 2016 16.575.339.332  15.331.030.636 92.49 Efektif 2017 28.068.416.175  25.545.113.802 91.01 Efektif 2018 22.191.297.100  19.461.067.119 87.69

## Cukup Efektif
Sumber : LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
Berdasarkan  tingkat  efektivitas  anggaran  belanja  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Lahat  telah  mencapai  kriteria  efektif  dan  cukup  efektif.  Secara keseluruhan,  tingkat  efektivitas  anggaran  belanja  yang  tertinggi  yaitu  pada  tahun 2016  sebesar  92.49  %  dengan  kriteria  efektif.  Pada  tahun 2017,  realisasi  anggaran belanja  sebesr  Rp.25.545.113.802  dan  target  anggaran  belanja  sebesar Rp.28.068.416.175.
Tingkat  efektivitas  anggaran  belanja  yang  terendah  yaitu  pada  tahun  2018 sebesar 87.69 % dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja  sebesar  Rp.  19.461.067.119  dan  target  anggaran  belanja  sebesar  Rp. 22.191.297.100.  dengan  hasil  perhitungan  dari  tahun  ke  tahun  kinerja  Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Lahat  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja  berhasil menunjukkan  hasil  kinerja  yang  telah  sesuai  dengan  yang  ditetapkan.  Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efekif dan cukup efektif.

## 2) Realisasi  Kinerja  Keuangan  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Lahat Menurut Program/Kegiatan Tahun 2016-2018.
Dalam  rangka  untuk  mencapai  target  kinerja  Keuangan  Badan  Keuangan Daerah Kabupaten Lahat mengevaluasi dan menganalisis realisasi anggaran dalam bentuk  program/kegiatan  yang  ada  pada  masing-masing  bidang  dalam  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.

## Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016
Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Keuangan (%) - Prog. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 4.551.834.246 3.880.039.775 85,24 % - Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.551.834.246 4.268.558.837 93,78 % - Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.796.700.000 1.696.060.000 94,40 % - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000 73.800.000 98,40 % - Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 255.500.000 137.675.824 53,88 % - Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 229.785.000 192.337.200 83,70% - Prog.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.912.349.000 4.194.092.700 85,38 % - Prog.Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota 201.470.000 174.180.000 86,45 % - Prog. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 866.840.000 714.286.300,- 82,40 % TOTAL 16.575.339.332 15.331.030.636

## Sumber : LKjIP BKD 2016
Dari  Tabel  diatas  menunjukkan  dari  masing-masing  program  pada  tahun  2016 hampir  terealisasi  secara  keseluruhan.  Karena  ada  seperti  program  Peningkatan Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur  yang  persentasenya  masih  kurang  Efektif. Penyebab  belum  terealisasinya  program  tersebut  disebabkan  oleh  Sasaran  tupoksi belum terdistribusi secara merata dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2017
Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian Keuangan (%) - Prog. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 7.285.232.625,- 6.609.893.062,- 90,73 % - Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.307.195.700,- 7.934.439.459,- 95,51 % - Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.905.453.000,- 1.729.830.841,- 90,78 % - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 115.000.000,- 113.850.000,- 99,00 % - Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 192.876.500,- 127.206.500,- 65,95 % - Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 233.006.100,- 233.006.100,- 100 % - Prog.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.883.828.750,- 6.688.116.340,- 97,16 %
- Prog.Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota 100.000.000,- 100.000.000,- 100 % - Prog. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 3.045.823.500,- 2.008.771.500,- 65,95 % TOTAL 28.068.416.175 25.545.113.802
Sumber : LKjIP BKD 2017
Dari  Tabel  diatas  menunjukkan  masih  ada  beberapa  program  yang  belum terealisasi  khusunya  pada  Program  Peningkatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur dan  Program  Peningkatan  Manajemen  Aset/  Barang  Daerah  yang  masih  belum Efektif. Yang disebabkan oleh Sasaran tupoksi belum terdistribusi secara merata dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

## Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Anggaran Realisasi Capaian Keuangan (%) - Prog. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 5.770.751.000,-  5.564.666.744,- 96,43 % - Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.302.971.100,-  5.073.392.485,- 80,49 % - Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.451.163.000,-  1.188.358.069,- 81,89 % - Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000,- 0.00,- 00 % - Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 199.261.000,- 158.532.310,- 79,56 % - Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 350.000.000,- 303.282.500,- 86,65% - Prog.Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.221.651.000,-  5.071.414.211,- 97,12 % - Prog.Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab./ Kota 450.000.000,- 429.850.000,- 95,52 % - Prog. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 2.245.500.000,-  1.671.570.800,- 74,44 % TOTAL 22.191.297.100 19.461.067.119
Sumber : LKjIP BKD 2018
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  dari  masing-masing  program  pada  tahun  2018 masih  ada  program  yang  belum  terealisasi.  Khususnya  Program  Peningkatan Disiplin  Aparatur  yang  tidak  terealisasi.  Penyebab  belum  terealisasinya  program tersebut  disebabkan  oleh  Sasaran  tupoksi  belum  terdistribusi  secara  merata  dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

## E. PEMBAHASAN
1) Analisis  Efektivitas  Anggaran  Belanja  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Lahat
Hasil analisis dari Efektivitas anggaran belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Tahun 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝑿𝟏𝟎𝟎 Analisis Efektivitas Kriteria 2016 Rp. 15.331.030.636 Rp. 16.575.339.332 𝑋100 92.49 % Efektif 2017 Rp. 25.545.113.802 Rp. 28.068.416.175 𝑋100 91.01 % Efektif 2018 Rp. 19.461.067.119 Rp. 22.191.297.100 𝑋100 87.69 % Cukup Efektif

## Data Hasil Olahan Penulis
Dari tabel  diatas  dapat  dielaskan  pada  tahun  2016  tingkat  efektivitas  dari anggaran belanja  pada  persentase  92.49  %  yang  menunjukkan  angka  kisaran  Rp. 15.331.030.636  pada  tahun  ini  anggaran  dapat  dikatakan  Efektif.  Karena  ada program  yang  belum  terealisasi  secara  optimal  seperti  Program  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan persentase 53,88 %
Mengalami  penurunan  pada  tahun  2017  dibanding  tahun  2016  yaitu  sebesar 1.48  %  dengan  persentase  sebesar  91.01  %  yang  berada  pada  kisaran Rp.25.545.113.802  penurunan  terjadi  tidak  terlalu  signifikan  pada  tahun  ini  juga anggaran  dikatakan  Efektif.  Karena  ada  program  yang  beleum  teralisasi  secara optimal  dan  diikuti  dengan  penurunan  Prog.  Peningkatan  Manajemen  Aset/  Barang Daerah  sebesar  16.45  %  dimana  pada  tahun  2016  capaian  persentase  sebesar 82.40 % dan tahun 2017 sebesar 65.95 %.
Pada  tahun  2018  juga  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  3.32%  dengan persentase sebesar 87.69 %, yang berada pada kisaran Rp.19.461.067.119, ditahun ini  penggunaan  anggaran  dapat  dikatakan  cukup  efektif  karena  ada  salah  satu program  pada  tahun  ini  tidak  terealisasi  seperti  Program  Peningkatan  Disiplin Aparatur dengan persentase 0.00 %.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :
a)  Tingkat  kriteria  Efektivitas  Realisasi  Anggaran  pada  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Lahat  Tahun  Anggaran  2016-2018  sangat  berfluktuasi.  Yang tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016  dan  terendah  terjadi  pada  tahun  2018. Anggaran belanja pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bisa dikatakan Efektif tetapi  pada  tahun  2018  tingkat  efektivitasnya  dikatakan  cukup  efektif  karena realisasi anggaran masih berbeda terhadap target, perbedaan ini terjadi karena adanya  beberpa  program/kegiatan  yang  telah  dianggarkan  namun  belum dilaksanakan.
b)  Tingkat  Efektivitas  juga  dipengaruhi  oleh  Anggaran  dan  Realisasi  Belanja  dari program-program  belanja  yang  ada  di  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Lahat.  Belum  terealisasi  Program-program  belanja  tersebut  dikarenakan rumitnya birokrasi dan Terbatasnya kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 2) Saran
Saran bagi instansi Badan Keuangan Daerah Kabuaten Lahat adalah :
a)  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Lahat,  sebagai  perencana  anggaran untuk  Kabupaten  Lahat  harus  lebih  meningkatkan  program-program  belanja dan  kapasitas  sumber  daya  manusia  agar  penyerapan  anggaran  belanja  dari tahun ketahun lebih efektif.
b)  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat agar semakin meningkatkan kinerja dalam  pengelola  anggaran  belanja  daerah.  Dengan  kinerja  yang  baik  maka efektivitas  belanja  juga  akan  semakin  baik,  terutama  dalam  meningkatkan kinerja anggaran belanja agar  tetap optimal.
c)  Penetapan target anggaran balanja harus disesuaikan dengan realisasi belanja Kabupaten Lahat.

## DAFTAR PUSTAKA
Echdar, Saban. 2017. Metode Penelitian dan Bisnis. Cet 1, Bogor : Ghalia Indonesia.
Erlina,  Omar  Sakti  Rambe,  Rasdianto.  2015. Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
Mahmudi. 2016 , Akuntansi Sektor Publik-edisi revisi. UII Yogyakarta.
Mahmudi.  2016, Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah .
Peraturan  Pemerintah  No.24 Tahun  2005. Tentang Pengantar  Akuntansi  Keuangan Daerah.
Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah.
Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif. R&D. Bandung : Alfabeta
Sujarweni,  Wiratma.  2015. Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta  :  Pustaka  Baru Press.
Ulum, Ihyaul, 2012 . Audit Sektor Publik , Jakarta: Bumi Aksara.