1 lestari.sukarniati@ep.uad.ac.id ; +62 856 2850 132
2 rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id ; +62 813 2757 8462
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 3, No. 2 (2017) 52 – 65

## Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue
Economy pada Tambak Udang (Studi Kasus di Dusun  Ngentak  Desa  Poncosari  Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul)
Lestari Sukarniati 1 , Rifki Khoirudin 2
1,2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## INFO NASKAH
Diserahkan
2 Juli 2017
Diterima 22 Juli 2017 Diterima dalam revisi
6 Desember 2017
Diterima dan disetujui 9 Desember 2017

## Kata Kunci:
Kelembagaan
Petani udang Blue economy

## Kode Klasifikasi JEL:
O10
O12 O15

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kondisi  kelembagaan  tambak udang  Vanname  yang  dilakukan  dengan  metode ecoshrimp  busmetik . Kondisi kelembagaan yang dikaji adalah terkait dengan penerapan konsep blue  economy .  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  pantai-pantai  selatan Desa  Poncosari,  Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan melakukan  wawancara  secara  mendalam  terhadap  pengurus  kelompok tani dan aparat desa setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tambak  belum  sepenuhnya  mengimplemetasikan  (menerapkan)  konsep blue  economy .  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  adanya  dukungan  dari Pemerintah dalam usaha  ini. Tidak adanya dukungan tersebut berdampak pada kebutuhan sarana  yang tidak terpenuhi. Sehingga penerapan konsep blue  economy tidak  dapat  diterapkan  secara  penuh.  Selain  itu  sarana pendukung  lain  yang  diperlukan  seperti    jalan  yang  memadai  juga  tidak tersedia.

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  untuk  mencukupi  pangan  meningkat  seiring  dengan  perkembangan gaya  hidup  dan  jumlah  penduduk.  Namun  di  sisi  lain  ketersediaan  sumber  daya  begitu terbatas. Sehingga menimbulkan ancaman  terhadap defisit pemenuhan  kebutuhan yang dapat memicu kegiatan eksploitasi sumber daya dan ekologi secara berlebihan.  Padahal eksploitasi sumber  daya  alam  yang  dilakukan  secara  berlebihan  pada  saat  ini  dapat  mengancam keberlanjutan perkembangan ekonomi pada masa  yang akan datang. Salah satu sumber daya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## Jurnal Ekonomi Pembangunan
http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index
potensial yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya perikanan.
Secara  normatif  dalam  melakukan  pengelolaan,  perikanan  tidak  bisa  terlepas  dari  tiga dimensi  yakni  dimensi  perikanan  dan  ekosistemnya;  dimensi  pemanfaatan  sumber  daya perikakanan  untuk  kepentingan  sosial  ekonomi  masyarakat;  dan  dimensi  kebijakan perekonomian.  Selama  ini  dimensi  kedua  lebih  menonjol  dari  dimensi  yang  lain.  Ekosistem yang  menjadi  wadah  sumber  daya  itu  sendiri  belum  diperhatikan  sebagai  mana  mestinya sehingga yang kemudian terjadi adalah eksploitasi terhadap sumber daya tersebut (Kementrian Kelautan,  2013).  Oleh  karena  itu,  pendekatan  integratif  dan  inovasi  sangat  diperlukan  untuk keberlanjutan  keberadaan  sumber  daya  dalam  rangka  untuk  menyelamatkan  ekologi  dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pendekatan ekosistem menjadi penting untuk diterapkan. Policy , strategi, dan manajemen operasional  memerlukan  komitmen  dari  pemerintah  yaitu  memerlukan  adanya  mekanisme koordinasi  pengambil  kebijakan  di  tingkat  pusat  dan  daerah,  koordinasi  antar  sektor,  dan hubungan  antar  regulasi  yang  ada.  Rencana  strategis  paling  tidak  juga  memuat  instrumen aturan  main  dan  perangkat  pengelolaan  input  dan  output  kontrol  yang  disusun  berdasarkan analisis  risiko  terhadap  keberlanjutan  sistem  perikanan  (Cochrane,  2012  dalam  Departemen Kelautan 2013).
Berkaitan dengan pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem kemudian dikenal istilah blue  economy yang  berlandaskan  pada  integrasi  tiga  pilar  yaitu  pilar  ekosistem,  pilar ekonomi, dan sosial. Konsep blue economy mulai dicoba untuk  diterapkan di Indonesia pada tahun 2013. Konsep tersebut dianggap layak diterapkan di Indoesia mengingat sebagian besar (67%)  wilayah  Indonesia  berupa  lautan  sehingga  sumber  daya  laut  yang  dimiliki  Indonesia juga  sangat  berlimpah.  Penerapan  konsep blue  economy ini  diharapkan  mampu  menjadi primadona  di  masa  mendatang  dengan  potensi  perikanan  dan  kelautan  Indonesia  dan menghasilkan  pendapatan  negara  yang  luar  biasa  (unpad.ac.id,  3/03/2014).  Adanya pengelolaan  laut  berkelanjutan  diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  dan menciptakan kemakmuran masyarakat Indonesia.
(http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/30/blue-economy-tingkatkan-ekonomi-dalam- negeri-dari-sektor-kelautan).
Bantul  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  potensi  kelautan  dan  potensi  untuk menerapkan konsep blue economy karena sepanjang pantai selatan wilayah Bantul bertebaran budidaya  udang,  salah  satunya  budidaya  udang  Vanname.  Budidaya  udang  Vanname  yang
menerapkan  konsep blue  economy menggunakan  teknologi  yang  berbeda  dengan  teknologi yang  biasa  dipakai  sebelumnya.  Teknologi  yang  digunakan  adalah ecoshrimp  busmetik . E coshrimp busmetik sebagai budidaya udang skala mini tambak plastik yang dikelola dengan menjaga  keseimbangan  ekosistem  tambak  yang  memperhatikan  pemanfaatan  lahan  tambak, mengelola pembuangan air limbah, menghemat air, menanam mangrove di sekitarnya.
Salah  satu  daerah  penghasil  udang  Vanname  di  Yogyakarta  adala  Desa  Poncosari kecamatan  srandakan  Kabupaten  Bantul.  Budidaya  udang  Vanname  pada  desa  ini  dilakukan dengan menerapkan metode ecoshrimp busmetik yang dianggap ramah lingkungan dan sesuai dengan konsep blue economy . Oleh karena itu, peneliti memilih kecamatan Srandakan sebagai lokasi  penelitian.  Implementasi  konsep blue  economy tentu  saja  membutuhkan  kesiapan kelembagaan agar mendapatkan hasil yang optimal. Acemonglu dan Robinson (dalam Erani, 2012:18) berpendapat bahwa kelembagaan  merupakan sumber terpenting  yang menentukan perekonomian  suatu  negara  gagal  atau  maju.  Sehingga  dalam  penerapannya  perlu  adanya kesiapan kelembagaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan konsep tersebut.
Peran kelembagaan dalam pengelolaan suatu usaha perekonomian rakyat perlu dikuatkan untuk  menuju  pangsa  pasar  yang  lebih  luas  seperti  struktur  kepengurusan  dengan  deskripsi kerja  yang  jelas  sehingga  badan  usaha  yang  dibentuk  dapat  dimaksimalkan  fungsinya  untuk kemajuan usaha rakyat.  Optimalisasi kerjasama sektor kelautan dan perikanan dengan model blue  economy dalam  APEC  juga  didukung  dalam leaders declaration pada  KTT  APEC  di Bogor,  poin  ke-8  menyatakan  bahwa ”membangun dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan  sumber  daya  manusia  dan  alam  untuk  memperkecil kesenjangan  ekonomi”. Sumber daya alam tersebut termasuk potensi ekonomi kelautan, yaitu sektor perikanan.
Asia  Pasifik  merupakan  kawasan  produsen  ikan  terbesar  dan  rumah  terumbu  karang terluas  di  dunia.  APEC  yang  beranggotakan  21  negara  telah  menyumbang  100  juta  ton produksi  perikanan  dari  141  juta  ton  produksi  perikanan  dunia.  Maka  sudah  sepantasnya dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  tersebut  dilakukan  dengan  model blue  economy agar lingkungan  tetap  terjaga  (Rani  dan  Cahyasari,  2015).Penerapan  cara  baru  budidaya  udang dalam konteks ini daerah Bantul juga perlu kesiapan kelembagaan agar dapat berjalan dengan baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  nelayan  tambak  udang  di  Dusun Ngentak  Desa  Poncosari  telah  menerapkan  konsep blue  economy ;  bagaimana  kondisi kelembagaannya;  mengetahui  SWOT  dalam  dimensi  kelembagaan;  dan  mengetahui kebutuhan pengembangan usaha dalam perspektif kelembagaan.

## 2. Kajian Pustaka
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development)
Memburuknya lingkungan hidup akibat aktifitas ekonomi  yang semakin meningkat perlu segera mendapatkan perhatian. Pembangunan yang berkelanjutan ( sustainability development ) adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  atau  sumber-sumber  alam; pemenuhan  generasi  sekarang    tanpa  merugikan  kebutuhan  generasi  mendatang  (Thodaro, 2003).  Pembangunan  berkelanjutan  tidak  mengurangi  kemampuan  generasi  dalam pembangunan,  melainkan  menjaga  fungsi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  yang  ada  tidak menurun, tanpa digantikan oleh sumber daya lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang dan kualitas kehidupan umat manusia  secara keseluruhan sangar ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

## Green Economy
Program  lingkungan  PBB  (UNEP; United  Nations  Environment  Programme )  dalam laporannya  berjudul Towards  Green  Economy menjelaskan  bahwa  ekonomi  hijau  adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan  dampak  negatif  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  lingkungan  dan  kelangkaan sumber  daya  alam.  (UNEP,  2011).  UNEP  menyatakan “ economy  which  is  low  carbon, resource efficient and socially inclusive (UNEP, 2011).  Sehingga dapat dikatakan bahwa ada tiga  pilar  ekonomi  hijau  menurut  UNEP  yaitu  perekonomian  yang  rendah  karbon/ perekonomian  yang  tidak  menghasilkan  emisi  dan  polusi  lingkungan;  perekonomian  yang menggunakan  sumber  daya  alam  secara  hemat;  dan  perekonomian  yang  memperhatikan masalah  keadilan  sosial.  Ekonomi  hijau  merupakan  motor  utama  berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.

## Suistainable Development Goals (SDGs)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 meluncurkan program pembangunan berkelanjutan  yang  diberi  nama Sustainable  Development  Goals  (SDGs) ,  melanjutkan program  sebelumnya Millennium  Development  Goals  (MDGs) yang  selesai  pada  akhir  tahun 2015. Tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) tidak berbeda jauh dari Millennium Development  Goals  (MDGs) antara  lain  mengakhiri  kemiskinan,  menjamin  kehidupan  sehat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Secara u mum SDG’s memiliki 17 sasaran, di mana sasaran 14 berisikan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya samudera,
laut  dan  kelautan  untuk  pembangunan  berkelanjutan .  Goal  14  SDG’s dapat  menjadi  visi menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentunya dengan pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan. Berikut sasaran- sasaran dalam Goal 14 SDG’s (www.kkp.go.id):
a. Pada 2025 dapat mengurangi secara signifikan semua jenis pencemaran laut, terutama yang berasal dari kegiatan di darat, termasuk pembuangan sampah di laut dan polusi nutrisi.
b. Pada 2020 dapat mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk  menghindari  dampak  buruk  yang  signifikan.  Termasuk  dalam  kegiatan  ini  yaitu dengan  memperkuat  pertahanan,  dan tindakan  pemulihkan  kondisi  untuk mencapai  lautan yang sehat dan produktif.
c. Meminimalisir  dan  mengatasi  dampak  pengasaman  laut  melalui  peningkatan  kerja  sama riset dan penelitian ilmiah.
d. Pada  2020  dapat  secara  efektif  mengurangi Illegal  Unreported  and  Unregulated ( IUU ) fishing ,  dan over  fishing ,  melalui  pembuatan  regulasi  dan  manajemen  tata  kelola berbasiskan  ilmu  pengetahuan.  Sasarannya  adalah mengembalikan  stok  ikan  pada kondisi yang layak dan lestari sesuai dengan karakteristik biologisnya.
e. Pada  2020  dapat  menyediakan  lahan  konservasi  laut  setidaknya  10  persen  dari  wilayah pesisir  dan  perairan  yang  ada,  sesuai  dengan  hukum  nasional  dan  internasional  serta berdasarkan kajian ilmiah yang tersedia.
f. Pada  2020  sudah  memiliki  instrumen  yang  dapat  melarang  kegiatan-kegiatan  yang berkontribusi kepada penangkapan berlebih ( overfishing ), atau IUU fishing seperti bentuk- bentuk  tertentu  dari  pemberian  subsidi  perikanan.  Khusus  negara-negara  berkembang  dan kurang  berkembang  yang  memerlukan  perlakuan  khusus  perlu  ada  pengembangan  sistem subsdi baru yang menjadi bagian integral dari program WTO.
g. Pada  2030,  dapat  meningkatkan  manfaat  ekonomi  yang  besar  bagi  negara-negara  pulau berkembang  dari  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan,  termasuk  melalui  pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya, dan pariwisata.
Pengelolaan  Perikanan  Berpendekatan  Ekosistem ( Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management )
FAO mendefinisikan:
“Ecosystem Approach to Fisheries Managemen  is an ecosisstem approach to fisheries strives  to  balance  diverse  societal  objectives    by  taking  account  of  knowledge  and uncertainties  about  biotic,  abiotic  and  human    components  of  ecosystem  and  their
interaction  and  applying  an  integrated  approach  to  fisheries  within  ecological meaningfull boundaries” (FAO, 2003).
Konsep EAF dapat dipahami sebagai konsep tentang bagaimana menyeimbangkan antara tujuan  sosial  ekonomi  dalam  pengelolaan  perikanan  dengan  tetap  mempertimbangan pengetahuan, informasi, ketidakpastian komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem  perariran  melalui  pengelolaan  perikanan  yang  terpadu,  komprehensif,  dan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem dilakukan secara integratif dan selayaknya  dilakukan  oleh  semua  daerah  yang  ada.  Peningkatan  pelestarian  ekologi  secara menyeluruh,  setelah  kebijakan  yang  akan  diterapkan  pemerintah  sudah  disahkan maka  perlu sebuah dasar untuk memulai pembangunan ekonomi basis perikanan dan kelautan.
Pemerintah  dan  pelaku  pembangunan  juga  harus  memiliki  visi  dan  tujuan  yang  sama dalam melestarikan sehingga tidak terdapat tumpang tindih yang menyebabkan overcollecting pada satu titik potensi saja. Maka perlu adanya program pengelolaan lingkungan yang terpadu dan  bijaksana  di  setiap  kegiatan  pembangun.  Pemerintah  diharapkan  memberikan  kebijakan yang  kondusif  dalam  pengelolaan  lingkungan  sedangkan  pelaku  usaha  melakukan  promosi serta pembangunan pada sektor informal lainnya yang  mengarah pada visi dan orientasi serta tujuan yang sama (Hakim, 2013).

## Blue Economy
Istilah blue  economy telah  dipakai  olah  banyak  negara    dalam  pembangunan  berbasis lingkungan.  Istilah  tersebut  juga  telah    diangkat  dalam  berbagai  kerjasama  internasional seperti pada pertemuan tingkat senior officials meeting (SOM) for the asia pacific economic cooperation (APEC).  Konsep  tersebut    mengutamakan    tiga    hal    yakni  pertumbuhan, kesejahteraan  masyarakat,  dan  penyehatan  lingkungan. Blue  economy merupakan  konsep optimalisasi  sumber  daya  perairan  yang  bertujuan  untuk  meningkaktkan  pertumbuhan ekonomi  melalui  berbagai  kegiatan  yang  inovatif  dan  kreatif  dengan  tetap  menjamin keberlanjutan  usaha  dan  kelestarian  lingkungan.  Konsep blue  economy mengedepankan  dan menitikberatkan  pada  efisiensi  yang  mendorong  adanya  pengembangan  investasi/bisnis perikanan dengan menjaga lingkungan.
Inti  utama  dari blue  economy ini  adalah  kegiatan  yang  proekosistem.  Segala  limbah keluaran  dari  kegiatan  perikanan  harus  berada  dalam  kondisi  yang  tidak  mencemari  tanah maupun perairan umum. Limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak
langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem, maka perlu ada ilmu dan teknologi  dalam  men- treatment keluaran limbah  (Ilma,  2014). Blue economy sebagai  konsep baru pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya pengelolaan lingkungan  secara  optimal  dan  berkelanjutan  (Nurhayati,  2013). Blue  economy merupakan rangkaian  pendekatan  kegiatan  ekonomi    yang  meliputi  aktifitas  yang  ramah  lingkungan, berkelanjutan,  multi  produk,  sistem  produksi  bersiklus,  minimum  buangan  dengan menekankan  pada  aspek  inovasi  berwawasan  ekosistem-sains  dan  teknologi,  keterlibatan masyarakat melalui transfer pengetahuan, praktek kewirausahaan untuk membangun ekonomi lokal  menuju  pengetasan  kemiskinan  ( Press  Release  The  9 th World  Congress    on  Blue Economy, Surabaya 13-15 April 2015 ).

## Gambar 1. Prinsip Blue Economy
Konsep ini menganut beberapa prinsip,  yaitu kreativitas, inovasi, memanfaatkan sumber daya lokal, dan pemanfaatan material yang diupayakan untuk tidak menyisakan limbah dalam rangka  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  lebih  baik. Blue  economy mengoptimalkan potensi  kelautan  yang  ada  dengan  mengedepankan  prinsip  ekosistem  dan  berupaya  untuk menghasilkan output secara  optimal  namun  tetap  memperhatikan  lingkungan  sekitar  (tidak menimbulkan emisi dan pengolahan limbah yang baik).
(www.rieres.com/blueeconomy_555f7f85e9afbdab048b4567; 14 Desember 2015).
Konsep  ini    bertumpu  pada  dunia  usaha  dan  sektor  industri  yang  dijalankan  secara bersama-sama dengan pemerintah sebagai  investor bidang infrastruktur dan pemberi insentif bagi  penciptaaan  inovasi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  lebih  efisensi  dan efektif. Konsep  tersebut  terintegrasi  antara  ekonomi  dan  lingkungan,  sistem  produksi,  dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, berbasis kawasan. Ketiga, sistem produksi bersih, efisien tanpa  limbah,  bebas  pencemaran,  dan  tidak  merusak  lingkungan.  Keempat,  investasi  kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy .
Secara  umum  tujuan blue  economy (Smaragdina,  2015)  adalah:  (1) improve  the  natural resources  and  economic  value  for  the  welfare  of  society ;  (2) improve  the  economy  activity with  the  concept  of  sustainable  development ;  (3) improve  the  local  community  acces  to  the economic resources ; (4) encourage of the innovative development and creativity for  increase the  efficiency  and  value  added  of  the  natural  resources ;  dan  (5)  t o  develop  the  natural resources  management  system  in  balance  bertween  utilization  and  conservation  of  the environment .
Hubungan Sustainable Development, Blue Economy dan Green Economy Blue  economy dan green  economy adalah  dua  konsep  yang  memperhatikan  masalah lingkungan  dalam  mencapai sustainable  development . Blue  economy mengoreksi green economy dalam  penekanannya  pada:  (1)  bidang  nirlimbah  ( zero  waste )  dan  menekankan sistem  siklikal  dalam  proses  produksi  sehingga  tercipta  sistem  produksi  bersih;  (2)  inklusi sosial,  berarti  pemerataan  sosial  dan  kesempatan  kerja  yang  banyak  untuk  orang  miskin;  (3) inovasi  dan  adaptasi  yang  memperhatikan  hukum  fisika  dan  sifat  alam  adaptif;  dan  (4)  efek ekonomi  pengganda,  berarti  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  akan  memiliki  dampak  luas dan  tidak  rentan  terhadap  gejolak  pasar,  karena blue  economy menekankan  produk  ganda (Arif, 2012). Berikut hubungan dan perbedaan antara green eonomy dan blue economy .
Tabel 1. Green Economy dan Blue economy
GREEN ECONOMY BLUE ECONOMY The principle: reduce carbon, the efficiency of natural resources, the expert including sociality The principle: The principles of sustainable the natural resources management  and supported by clean production system without damage the environment for the welfare of human today and the future. Learn from nature The indicators: high investment, low carbon, reduce wasrw, using limied manpower, linear system. The indicators : give the entrepreneur the opportunity, give the advantage for the company (new economic models) with the clean environment anfd efficiency, cycle system The Efficiency of natural resources : energy, water, soil, the ecossystem, change, rubbiss and emmission (B3) Change the way of thinking by increasing entrepreneur spirit, more competence, innovation and creative

## Kelembagaan dalam  Pengelolaan Perikanan di Indonesia
Selama  ini  orang  berpendapat  bahwa  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi    hanya dipengaruhi  oleh  faktor  fundamental  (akumulasi  kapital,  teknologi,  dan  modal  manusia).
Faktor kelembagaan dianggap sebagai sesuatu yang given . Padahal faktor kelembagaan sangat berperan  dalam  menciptakan  hambatan  atau  perkembangan  ekonomi.  Kelembagaan  dalam konteks sektor perikanan, dapat dimaknai seperangkat aturan yang mempengaruhi bagaimana pemerintah/koperasi/paguyuban  petani  tambak  mengorganisasi  untuk  menyediakan  udang maupun  berinteraksi  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya.  Aturan  tersebut  meliputi  peraturan pemerintah, kesepakatan bersama atau norma masyarakat setempat.
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  telah  menyusun  indikator  kelembagaan  untuk Wilayah  Pengelolaan  Perikan  yang  meliputi  ada  tidaknya:  otoritas  tunggal  pengelolaan perikanan;  tingkat  sinergitas  kebijakan  dan  kelembagaan;  kapasitas  pemangku  kepentingan; mekanisme  pengambilan  keputusan;  kelengkapan  aturan  main  pengelolaan  perikanan; kepatuhan prinsip perikanan bertanggung jawab;  konflik perikanan; dan  rencana pengelolaan perikanan. Selain indikator  kelembagaan ada pula indikator sosial  yang meliputi   partisipasi pemangku kepentingan; konflik perikanan; dan pemanfaatan pengetahuan lokal.

## Teknologi Ecoshrimp-Busmetik
Blue economy dalam budidaya udang Vanname dilakukan dengan meggunakan teknologi ecoshrimp  busmeti. Teknologi  ini merupakan  teknologi  budidaya  udang  skala  mini  tambak plastik  dengan  pendekatan  ekologi  dengan  menjaga  keseimbangan  ekosistem  lingkungan. Penguunaan mulsa/plastik  bisa  lebih  hemat  air,  kualitas  air  lebih  terjaga.  Penggunaan teknologi  ini  menunjukkan  bahwa  petani  tambak  udang  sudah  menerapkan  perspektif pembangunan  kelautan  dan  perikanan  berkelanjutan  (Smith,  1997).  Pembangunan  kelautan dengan  model  ekonomi  biru  akan  ditekankan  pada  aktivitas  yang  mengolah  seluruh  limbah hasil  produksi  menjadi  input  bagi  produksi  aktivitas  ekonomi  yang  lain.  Sehingga  kegiatan ekonomi  kelautan  dan  perikanan  harus  diarahkan  menjadi  suatu  sistem  siklus  produksi  yang berkelanjutan dan tentu prinsip inovasi dan kreativitas menjadi sangat penting dan dibutuhkan. (Rani dan Cahyasari, 2015).

## 3. Metode Penelitian

## 2.1  Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menganalisis  kelembagaan  penerapan  konsep blue  economy pada  tambak udang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah    data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder    diperoleh    dari  Dinas
Perikanan  Kabupaten  Bantul.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  wawancara  mendalam menggunakan  panduan  kuesioner  kepada  pengurus  kelompok  tani  dan  aparat  desa.  Metode pengambilan  sampelnya  adalah  purposive  sampling.  Metode  pengambilan  sampel  ini  dipilih karena  memang  peneliti  hanya  ingin  mewawancarai  orang  yang  benar-benar  mengetahui permasalahan secara mendalam.

## 2.2  Metode Analisis Data
Metode analsis yang digunakan adalah  analisis  SWOT (Jogiyanto, 2014; Freddy, 2014). Analisis SWOT berupaya memperoleh informasi tentang  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman  budidaya  udang  Vanname  di  Desa  Poncosari.  Analisis  ini  didasarkan  pada  logika yang  dapat  memaksimalkan  kekuatan  dan  peluang.  Namun  secara  bersamaan  dapat meminimalkan  kelemahan  dan  ancaman.  Analisis  SWOT  mempertimbangkan  faktor lingkungan  eksternal  peluang  dan  ancaman  yang  dihadapi  dunia  bisnis  serta  lingkungan internal  kekuatan  dan  kelemahan.  Selain  itu,  analasis  SWOT  membandingkan  antara  faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategis suatu organisasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Keberadaan Tambak Udang Vanname di Desa Poncosari
Tambak  udang    Vanname  di  Desa  Poncosari    mulai  beroperasi  pada  bulan  April    2013. Budidaya udang  yang dilakukan  berada di lokasi yang  sebelumnya berupa lahan tidur milik Sultan dan Kas desa. Ide untuk melakukan usaha  tambak datang dari  beberapa warga (Bapak Suyanto  dan  Bapak  Kholil)  yang  sebelumnya  melihat  keberhasilan  tambak  udang    Vanname di  daerah  Jawa  Barat  dan  bertemu  dengan  Bapak  Budi  yang  sebelumnya  sudah  punya pengalaman  bekerja  di  perusahaan  udang  Vanname.  Awal  dilakukan  budidaya  udang,  petani menikmati  keuntungan  yang  besar,  harga  jual  rata-rata  udang  Vanname  sekitar  Rp45.000- Rp80.000  perkilogram  tergantung  pada  besar  kecilnya  udang.  Sekali  panen  seorang  petani dapat memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp60 juta dengan luas rata-rata kolam 1.500 m 2 dan dapat panen sebanyak 3 kali.
Panen pertama ke panen selanjutnya keuntungan petani semakin menurun karena adanya penyakit  yang menyerang  udang disebabkan oleh pengotoran tambak (limbah pakan). Tahun berikutnya (tahun 2014) jumlah petani menurun karena semakin besarnya biaya produksi dan
semakin  menipisnya  keuntungan,  hingga  pada  tahun  2015  jumlah  petani  tambak  tinggal sebanyak  32  orang.  Akibatnya  nelayan  tidak  lagi  aktif  dan  tidak  pernah  menyelenggarakan pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan secara rutin sebulan sekali.

## Tabel 2. Analisis Implementasi Blue Economy
No Aspek Blue Economy
Temuan Lapangan Keterangan 1 Masyarakat Inisiatif, Mandiri 2 Lingkungan Kebersihan kurang Limbah belum dimanfaatkan 3 Keberlanjutan Naik turunnya biaya 4 Multiple cash flow Cash flow hanya dari udang Pemanfaatan limbah 5 Cyclical production system Produksi tiga kali setahun Cara pembudidayaan
6 Minimalitasi limbah Pengelolaan limbah belum ada

## Sumber: hasil penelitian  2016
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari enam aspek blue economy , yang terpenuhi hanya aspek  partisipasi  masyarakat  karena  kegiatan  ini  sepenuhnya  dilakukan  oleh  masyarakat. Aspek  yang  lain  tidak  terpenuhi  karena  kegiatan  tersebut  menghasilkan  limbah  yang mencemari  lingkungan.  Aspek  keberlanjutan  tidak  terbukti  karena  semakin  berkurangnya jumlah  petani  tambak.  Kegiatan  tambak  udang  yang  ada  juga  tidak  memiliki multiple  cash flow ,  tidak  ada  usaha  lain  yang  muncul  yang  ada  kaitannya  dengan  tambak  udang  tersebut. Walaupun  budidaya  udang  dilakukan  dengan  plastik  ( ecoshrimp  busmetik ),  tapi  belum memenuhi syarat menerapkan konsep blue economy.

## Analisis Aspek  Kelembagaan
Penerapan  aspek  kelembagaan  dalam  konsep blue  economy dalam  penelitian  ini  perlu adanya  pembinaaan  dan  pengawasan  dari  dinas  terkait  untuk  keberlangsungan  usaha  petani tambak  udang  Vaname.  Pelatihan  tersebut  sebaiknya  dilakukan  secara  terus  menerus dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh petani tambak udang bisa bervariasi dari waktu ke waktu. Apalagi dengan modal yang tidak sedikit, usaha jenis ini mengandung risiko yang tinggi  untuk  gagal  panen.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  dari  delapan  indikator kelembagaan  dalam  pengelolaan  perikanan,  sisi  kelembagaan  dalam  budidaya  udang Vanname  tidak  memenuhi  syarat  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kelembagaan  yang  ada tidak mendukung keberadaan tambak udang Vanname di Desa Poncosari. Hal itu berdampak pada  minimnya  infrastruktur  pendukung  tambak  udang  seperti  instalasi  pengolahan  limbah, jalan  yang  memadai,  dan  tidak  adanya  dukungan  dari  pemerintah  baik  dari  kelurahan,  dinas
perikanan kabupaten maupun propinsi.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pada  waktu  nelayan  kesulitan  untuk  mendapatkan  bahan bakar  untuk  mengoperasikan  kincir  angin,  pemerintah  juga  tidak  membantu.  Optimalisasi budidaya  udang Vanname seharusnya  memperhatikan  tambak  dalam  keadaan  bebas  hama. Jika salah satu lokasi terkena hama akan mudah menyebar lewat udara yang bergerak karena adanya kincir angin di setiap tambak yang sebenarnya fungsi kincir angin adalah menyediakan pasokan oksigen untuk tambak.
Munculnya hama penyakit menyebabkan munculnya  obat pembasmi hama  yang berarti meningkatkan biaya produksi. Menumpuknya limbah pakan menyebabkan penyakit dan biaya semakin  meningkat  untuk  menanggulanginya.  Sehingga  secara  keseluruhan  biaya  produksi semakin meningkat, margin keuntungan semakin menurun Adanya peningkatan resiko akibat kotornya  lingkungan  menyebabkan  sebagian  petani  berhenti  melakukan  aktifitasnya.  Hasil wawancara  mendalam  dengan  responden  mengenai  aspek  kelembagaannya  dapat  disusun analisis SWOT kelembagaan sebagai berikut:

## Tabel 3. Analisis Implementasi Blue Economy
S (Kekuatan) W (Kelemahan) 1. Sikap  bekerja  sama  yang  baik  antar  anggota kelompok tani
2. Sebagian  aparat  kelurahan  ada  yang  pernah terlibat  usaha  udang,  sebagian  yang  lain pernah terlibat dalam usaha tambak udang
1. Tidak  ada  campur  tangan  pemerintah  (Tidak  ada kebijakan  pemerintah,  Tidak  ada  komunikasi  antar petani  dengan  pemerintah,  tidak  ada  komunikasi  antar dinas teknis dan kelurahan)
2. Tidak terdapat mekanisme pengambilan keputusan 3. Tidak terdapat atauran main 4. Tidak melakukan pengolahan limbah 5. Pernak terjadi konflik antara pemerintah dan petani 6. Tidak Terdapat Rencana  pengelolaan perikanan O (Peluang) T (Ancaman) 1. Kelompok tani masih eksis 1. Potensi  konflik  antara  pemda  dengan  petani  terkait dengan tata ruang 2. Penataan tata ruang

## 5. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan  dari penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1)  dilihat  dari  indikator  kelembagaan  dalam  pengelolaan perikanan,  sisi  kelembagaan  dalam  budidaya  udang  Vanname di Dusun  Ngentak,  Desa Poncosari tidak memenuhi syarat digolongkan sebagai aktifitas  yang menerapkan konsep blue economy ;  (3)  kondisi  kelembagaan  yang  ada  tidak  mendukung  perkembangan    budidaya tambak udang di  Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul.
Masalah kelembagaan  berupa  tidak adanya dukungan dari pemerintah  baik  kelurahan, Dinas perikanan kabupaten maupun Propinsi menyebabkan permasalahan dalam infrastruktur. Udang  membutuhkan    lingkungan  yang  bersih  agar  tidak  timbul  penyakit.  Tidak  adanya perhatian  dari  pemerintah  menyebabkan  lokasi  tambak  sama  sekali  tidak  memiliki  instalasi pengolahan  limbah.  Sehingga  air  bersih  bercampur  dengan  air  kotor  dan  menimbulkan penyakit pada udang. Selain itu sarana pendukung lain  yang    diperlukan seperti  jalan yang memadai juga tidak  tersedia.
Adapun  saran  yang    dapat  diberikan  dari  studi  ini  adalah:  (1)  untuk  mendukung terciptanya  penerapan  dari blue  economy khususnya  di  tambak  udang  yang  berada  di  Desa Poncosari,  Srandakan,  Bantul  diperlukan  dukungan  dari  lembaga  terkait  dalam  hal  ini kelurahan, kecamatan, Dinas Perikanan Kabupaten, dan propinsi dalam mengadakan fasilitas laboratorium  pengukuran  indeks  keasaman  air.  Sehingga  pencemaran  lingkungan  akan  lebih dapat  diminimalisasi;  dan  (2)  perlu  diadakannya  penyuluhan  tentang  bagaimana  budidaya udang  Vanname  sehingga  produktifitas  dapat  ditingkatkan  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Adam,  L.  2016.  Pengaruh  Konsep  Blue  Economy    Terhadap  Broduksi  Tambak  Udang Vanname  di  Desa  Poncosari  Kecamatan  Srandakan  Kabupaten  Bantul  Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
BPS Kabupaten Bantul. 2014. Bantul dalam Angka.
Erani, A. 2012. Ekonomi Kelembagaan . Jakarta: Salemba Empat.
Hakim,  M.F.  2013.  Blue  Economy  Daerah  Pesisir  Berbasis  Kelautan  dan  Perikanan. Economics Development Analysis Journal , 2 (2): 1-7.
http://www.rieres.com/blueeconomy_555f7f85e9afbdab048b4567.  Diakses  tanggal  2  Juli 2016.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/30/blue-economy-tingkatkan ekonomi-dalam- negeri-dari-sektor-kelautan. Diakses tanggal 23 Juni 2016.
Ilma,  A.F.N.  2014.  Blue  Economy:  Keseimbangan  Perspektif  Ekonomi  dan  Lingkungan. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan , 14 (1): 1-9.
Misuari,  M.N.,  A.N.  Bambang,  dan  Purwanto  2015.  Blue  Economy  Application  to Suistainable Fishery Development at the School of Senior Fishery Business Tegal. Jurnal Perikanan , 17 (1): 35-47.
Nurhayati,  S.  2013.  Blue  and  Economy  Policy  and  Their  Impact  To  Indonesian  Community Welfare. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 12 (1): 37-42 .
Pauli, G. 2010. The Blue Economy 10 Years 100 Innovations 100  Million Jobs . New Mexico: Paradigm Pulications.
Press Release The 9 th World Congress  on Blue Economy, Surabaya 13-15 April 2015.
Rani,  F.  dan  W.  Cahyasari.  2015.  Motivasi  Indonesia  Dalam  Menerapkan  Model  Kebijakan Blue  Economy  Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo. Jurnal  Transnasional ,  7  (1):  1914- 1928.
Republik Indonesia. 2013. Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Republik  Indonesia.  2013.  Penilaian  Indikator  untuk  Pengelolaan  Perikanan  Berpendekatan Ekosistem.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Smaragdina, D. 2015. Introduction of Blue Economy . Jakarta: Universitas Indonesia.
Soedomo,  S.  2010. Ekonomi  Hijau:  Pendekatan  Sosial,  Kultural  dan  Teknologi .  Jakarta: BAPPENAS.