## PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

## Oleh : Joejoen Tjahjani, SH,MH

## Abstrak
Penyelesaian sengketa bisnis dengan proses adjudikasi dapat diselesaikan para pihak melalui jalur  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  di  muka  pengadilan.  Tetapi  penyelesaian  model  ini  tidak direkomendasikan karena para pihak sangat antagouistis (saling berlawanan satu sama lain) dan juga memakan waktu yang lama. Jadi litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan ini ditempuh semata-mata  hanya  sebagai  jalan  yang  terakhir  atau  apabila  penyelesaian  lewat  jalur  kekeluargaan atau  perdamaian  tidak  menemukan  titik  terang  atau  julan  keluar  (the  last  resort  atau  ultimatum remedium).
Secara teknis,  fungsi pengadilan  atau tugas  mengadili dirumuskan sebagai  “memeriksa dan memutus perkara”. Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving” perkara atau sengketa tersebut. Karena terkadang putusan hakim ada kemungkian memperdalam luka-laka atau mempertajam persengketaan (hakikatnya sengketa itu tidak pernah  terselesaikan)  bahkan  dengan  putusan  hakim  tersebut  mengandung  potensi  atau  sengketa perselisihan  baru.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  perlu  sekali  ada  perubahan  orientasi  dari “memutuskan  perkara”  menjadi  “menyelesaikan  perkara”    Peranan  pengadilan  dalam  pelaksanaan putusan  arbitrase  yang  paling  utama  adalah  sebagai  eksekutor  atau  pelaksana  putusan  arbitrase tersebut.  Untuk  dapat  dilaksanakan  eksekusi,  putusan  arbitrase  wajib  didaftarkan  di  Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila  terjadi  keterlambatan  pendaftaran,  putusan  arbitrase  tetap  masih  bisa  dilaksanakan,  namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut.
Kata Kunci   : Peranan Pengadilan, Putusan Arbitrase

## A. Pendahuluan Latar Belakang Masalah
Di  dunia  modern  sekurang  ini, perubahan  yang  sangat  cepat  begitu  terasa dalam  segala  aspek  kehidupan  masyarakat. Tidak  kecuali  dalam  hubungan  bisnis  atau perekonomian, yang pada era super industrialis mengalami perubahan dan pergeseran  yang  sangat  cepat.  Dampak perubahan  tersebut  sangat  mempengaruhi bola perekonomian seluruh dunia dan dengan sendirinya  membawa  bangsa  Indonesia  ikut kedalamnya.
“Keadaan  ini  digambarkan  John Naisbitt  sebagai  perubahan  yang dihadapi manusia. Dunia yang dihuni manusia telah berubah menjadi global village (perkampungau global) dengan sistem perekonomian
single economy.” The  World  moving  from
trade  countries  to  a  single  economy one economy. One marketplace” 1
Perkembangan  transaksi  bisnis  atau perekonomian  tadi,  di  satu  sisi  memberikan dampak positif dengan meningkatnya penghasilan suatu negara karena setiap  bulan hampir ratusan kegiatan bisnis terjadi. Di sisi lain  dengan  banyaknya  jumlah  transaksi bisnis dapat pula  menimbulkan dampak  yang kurang baik seperti terjadinya sengketa antara pelaku bisnis, karena adanya salah satu pihak yang  melakukan  wanprestasi,  perbuatan melawan  hukum,  beda  pendapat  maupun beda  penafsiran  dari  kontrak  bisnis  tersebut. Para  pihak  dalam  hal  ini  memerlukan pemecahan  dan  penyelesaian  sengketa  yang sangat  cepat  karena  akan  mengurangi kerugian  bagi  semua  pihak  yang  terlibat. Untuk  penyelesaian  sengketa  dagang  banyak
1 Margono, Suyud. 2004. ADR (Alternative  Dispute  Resolutian)  dan  Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Lamongan : Ghalia Indonesia, hal 11.
jalan yang bisa ditempuh mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang lebih kompleks. “Menurut  Gary  Goodpaster  dalam “Tinjauan  terhadap  penyelesaian sengketa”  dalam  buku  Arbitrase  di
Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara  yang  dipakai  pada  suatu sengketa  tertentu  jelas  memiliki konsekuensi,  baik  bagi  para  pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas- luasnya. Karena adanya konsekuensi itu,  maka  sangat  diperlukan  untuk menyalurkan
sengketa-sengketa tertentu  kepada  suatu  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  paling tepat bagi mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih  mekanisme  yang  paling tepat, yaitu bagaimana bentuk persoalan-persoalan  para  pihak;  apa yang  diharapkan  para  pihak  untuk dicapai,  baik  dalam  penyelesaian sengketa  tertentu  ataupun  sengketa yang  lebih  bersifat  umum;  serta biaya-biaya  yang  dapat  atau  sedia ditanggung oleh para pihak. 2
Penyelesaian sengketa bisnis dengan proses  adjudikasi  dapat  diselesaikan  para pihak  melalui  jalur  litigasi  atau  penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Tetapi
penyelesaian model ini tidak
direkomendasikan  karena  para  pihak  sangat antagouistis  (saling  berlawanan  satu  sama lain)  dan  juga  memakan  waktu  yang  lama. Jadi  litigasi  atau  penyelesaian  sengketa  di muka  pengadilan  ini  ditempuh  semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau apabila penyelesaian  lewat  jalur  kekeluargaan  atau perdamaian  tidak  menemukan  titik  terang atau  julan  keluar  (the  last  resort  atau ultimatum remedium).
Secara teknis, fungsi pengadilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai
2 Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase . Lamongan : PT Raja Grafindo Persada hal 3.
“memeriksa dan memutus perkara”. Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving”  perkara  atau  sengketa  tersebut. Karena terkadang putusan hakim ada kemungkian  memperdalam  luka-laka  atau mempertajam persengketaan (hakikatnya sengketa  itu  tidak  pernah  terselesaikan) bahkan  dengan  putusan  hakim  tersebut mengandung potensi atau sengketa perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas,  maka  perlu  sekali  ada  perubahan orientasi dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara”
Model yang tapat untuk penyelesaian sengketa dari perubahan orientasi  “memutuskan  perkara”  menjadi “menyelesaikan  perkara”  adalah  dengan menempuh jalan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsep ADR pertama  kali  muncul  di  Amerika  Serikat sebagai  jawaban  atas  reaksi  masyarakat Amerika  Serikat  sendiri  terhadap  sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan yang dimaksud  bersumber  pada  persoalan  waktu yang  digunakan  sangat  lama  dengan  biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam  menyelesaikan  secara  memuaskan kasuskasus yang rumit. Meskipun masyarakat Amerika Serikat terkenal sebagai  masyarakat modem  dengan  didominasi  oleh  cara  ligitasi dengan  selalu  meneriakkan  kata  “see  you  in court”, walaupun masalah yang dihadapi atau masalah  yang  disengketakan  adalah  masalah kecil atau sepele
Bagi  dunia  peradilan  kehadiran arbitrase  atau  cara-cara  lain  penyelesaian sengketa  di  luar  proses  pengadilan  sangat penting.  Berkembang  praktek  arbitrase  atau cara-cara  lain di  luar pengadilan (tentunya di luar  “debt  collectors”)  akan  mengurangi jumlah  perkara  di  pengadilan,  yang  pada gilirannya sudah barang tentu akan mengurangi  beban  perkara  yang  masuk  ke pengadilan dan pada akhirnya akan  berimbas pula  pada  efektifitas  kerja.  Majelis  hakim dalam  memeriksa  mempertimbangkan  dan memutus  perkara,  karena  dengan  sedikit perkara majelis  hakim akan  lebih konsentrasi dalam menghadapi perkara di pengadilan.
Lembaga  arbitrase  masib  memiliki ketergantungan  pada  pengadilan,  misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada
keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase  di  pengadilan  negeri.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  lembaga  arbitrase  tidak mempunyai  upaya  pemaksa  terhadap  para pihak  untuk  mentaati  putusannya.  Peranan pengadilan  dalam  penyelenggaraan  arbitrase berdasar  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  antara  lain  mengenai  penunjukkan arbiter  atau  majelis  arbiter  dalam  hal  para pihak tidak ada kesepakatan Pasal 14 ayat (3) dan  dalam  hal  pelaksanaan  putusan  arbitrase nasional  maupun  internasional  yang  harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan  yaitu  pendaftaran  putusan  tersebut dengan menyerahkan salinan oteritik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Lamongan.
Putusan  arbitrase  yang  dijatuhkan
arbiter pada realisasinya merupakan
kewajiban  dari  pihak  yang  kalah  dalam sengketa  untuk  memenuhi  prestasi,  dan sebaliknya  merupakan  hak  bagi  pihak  yang menang.  Hukum  eksekusi  atas  putasan arbitrase tersebut baru bisa digunakan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Pelaksanaan  eksekusi  putusan  arbitrase  tidak semudah yang dibayangkan, banyak prosedur yang  harus  dilaksanakan  hingga  putusan tersebut  benar-benar  terlaksana.  Penjelasan Pasal  61  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa apabila pelaksanaan putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka eksekusi  dilaksanakan  berdasarkan  perintah Ketua Pengadilan Negeri.

## Peumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  dipaparkan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan beberapa  rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  peranan  pengadilan  dalam pelaksanaan putusan arbitrase ?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi pengadilan  dalam  pelaksanaan  putusan arbitrase ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  peranan pengadilan  dalam  pelaksanaan  putusan arbitrase.
2. Untuk  mengetahui  apakah  kendala- kendala  yang dihadapi pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

## A. Kajian Teori
Tinjauan Umum Tentang Arbitrase
1. Pengertian Arbitrase
Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai  meningkat  sejak  diundangkannya Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (UU  Arbitrase). Perkembangan  ini  sejalan  dengan  arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan  sengketa  bisnis  mereka. Selain  karakteristik  cepat,  efisien  dan tuntas,  arbitrase  menganut  prinsip  win- win  solution,  dan  tidak  bertele-tele karena  tidak  ada  lembaga  banding  dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya  yang  serta  merta  (final)  dan mengikat  (binding),  selain  sifatnya  yang rahasia    (ccnfidential)  di  mana  proses persidangan  dan  putusan  arbitrase  tidak dipublikasikan.  Berdasarkan  atas  timbal balik  putusan-putusan  arbitrase  asing yang  melibatkan  perusahaan  asing  dapat dilaksanakan  di  Indonesia,  demikian putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan  perusahaan  asing  akan  dapat dilaksanakan diluar negeri.
Istilah  arbitrase  menurut  bahasa Latin  dikenal  dengan  kata  arbitrare, kemudian  diikuti  oleh  istilah  dari beberapa  Negara  diantaranya  arbitrase (Belanda/Perancis),  arbitration  (lnggris) dan  shiedpruch  (Jerman),  yang  berarti kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu menurut  kebijaksanaan  atau  perdamaian melalui arbiter atau wasit.
Sedangkan  menurut  Pasal  I angka  (1)  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian  tersendiri  mengenai  arbitrase,
yaitu  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak yang bersengketa.
Definisi  Pasal  I  angka  (1)  UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di atas, dapat  ditarik  beberapa  karakteristik yuridis  dari arbitrase. Karakteristik yuridis tersebut adalah sebagai berikut.:
1. Adanya  kontroversi  di  antara  para pihak.
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter.
3. Arbiter  diajukan  oleh  para  pihak atau ditunjuk oleh tertentu.
4. Arbiter  adalah  pihak  diluar  badan peradilan umum
5. Dasar pengajuan sengketa ke
arbitrase adalah perjanjian 6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara
7. Setelah  memeriksa  perkara,  arbiter akan  memberikan  putusan  arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.
2. Objek Arbitrase
Sengketa  yang  terjadi  diantara para pihak tidak semuanya bisa diselesaikan  lewat  jalur  arbitrase,  hanya sengketa tertentu saja yang bisa dijadikan sebagai  objek  perjanjian  arbitrase.  Pasal 5  ayat  (1)  UU  NO.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  dan mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa”.  Adapun  ruang  lingkup kegiatan  dalam  bidang  perdagangan diatur dalam penjelasan Pasal 66 UU No. 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  antara lain  :  Perniagaan,  perbankan,  keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual.
UU  No.  30  tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa juga mengatur mengenai sengketa  yang  tidak  dapat  dijadikan objek arbitrase. Sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa “Sengketa yang tidak dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase adalah  sengketa  yang  menurut  peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan  perdamaian”,  sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab ke  18  Pasal  1851  s/d  1854  seperti perkawinan (perceraian) dan kepailitan.
3. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase
Penyelesaian  sengketa  dengan arbitrase memiliki keunggulan
dibandingkan  dengan  pranata  peradilan umum  yang  dapat  disimpulkan  melalui penjelasan  umum  dalam  UU  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa  keunggulan  dari  arbitrase adalah :
a. Kerahasiaan  sengketa  para  pihak terjamin.
b. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari.
c. Para  pihak  dapat  memilih  arbiter yang  berpengalaman,  memiliki  latar belakang  yang  cukup  mengenai masalah  yang  disengketakan,  serta jujur dan adil.
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya,  serta  para  pihak  dapat memilih  tempat  penyelenggaraan arbitrase.
e. Putusan arbitrase merupakan putusan  yang  mengikat  para  pihak melalui  prosedur  sederhana  ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Berdasarkan  pendapat  Munir Fuady  kelebihan  arbitrase  dibanding dengan  lembaga  pengadilan  antara  lain. 3 :
a. Prosedur  tidak  berbelit  dan keputusan  dapat  dicapai  dalam waktu relatif singkat.
b. Biaya lebih murah.
3 Fuady, 2000. Arbitrase Nasional
(Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 94
c. Dapat  dihindari  expose  dari keputusan di depan umum.
d. Hukum  terhadap  prosedur  dan pembuktian lebih relaks.
e. Para pihak dapat memilih
hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
g. Dapat  dipilih  para  arbiter  dari kalangan ahli dalam bidangnya.
h. Keputusan  dapat  lebih  terkait dengan situasi dan kondisi.
i. Keputusannya  umumnya  final dan  binding  (tanpa  harus  naik banding atau kasasi). j. Keputusan  arbitrase  umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. k. Proses  atau  prosedur  arbitrase lebih  mudah  dimengerti  oleh
masyarakat luas. l. Menutup  kemungkinan  untuk
dilakukan “forum shopping”.
Berdasarkan  pendapat  Munir Fuady  kekurangan  arbitrase  dibanding dengan  lembaga  pengadilan  antara  lain. 4
: a. Hanya  baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan- perusahaan bonafide.
b. Due process kurang terpenuhi.
c. Kurangnya unsur finality.
d. Kurangnya power
untuk
menggiring para pihak ke settlement. e. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan lain-lain. f. Kurangnya power untuk hal law enforcement dan eksekusi keputusan.
g. Dapat menyembunyikan dispute dari “public scrutiny”.
h. Tidak dapat menghasilkan
solusi yang bersifat prevertif. 4 Fuady,  Munir.  2000. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal: 95
i. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan  satu  sama  lain karena tidak ada sistem “precedent”  terhadap  keputusan sebelumnya  dan  juga  karena unsur  fleksibilitas  dari  arbiter. Karena  itu,  keputusan  arbitrasa tidak predektif.
j. Kualitas  keputusannya  sangat bergantung  pada  kualitas  para arbiter  itu  sendiri,  tidak  ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh
karena  itu  sering  dikatakan  “an arbitration is as good as arbritators”.
k. Bcrakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan  konvensional  yang ada.
l. Berakibat  semakin  tinggi  rasa permusuhan kepada pengadilan.
4. Bentuk-bentuk Arbitrase
Klausula arbitrase harus memuat  pernyataan  apakah  arbitrase akan dilakukan secara lembaga institusional  atau ad  hoc .  Pada  dasarnya bentuk  arbitrase  ada  dua  jenis,  yaitu arbitrase ad hoc ( volunteer ) dan arbitrase institusional  ( permanent ).  Arbitrase ad hoc adalah  arbitrase  yang  dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan  perselisihan  tertentu,  atau dengan kata lain arbitrase ad hoc bersifat insidential . Sedangkan
arbitrase institusional  ( institusional  arbitration ) merupakan  lembaga atau badan  arbitrase yang  bersifat permanen  sehingga disebut “ permanent arbitral body ”.
Perbedaan  antara  kedua  bentuk arbitrase  ini  adalah:  Arbitrase ad  hoc adalah  arbitrase  yang  tidak  terkoordinasi oleh  suatu  lembaga. Sedangkan  arbitrase institusional  adalah  suatu  arbitrase  yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga.
a. Arbitrase ad  hoc dibentuk secara  khusus  atau  bersifat insidentil  untuk  memeriksa  dan memutus  perselisihan  sengketa tertentu  dalam  ,jangka  waktu tertentu  pula.  Setelah  memutus
sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Arbitrase institusional  adalah  arbitrase yang  melembaga  yang didirikan dan  melekat  pada  suatu  badan ( body ) atau lembaga ( institution )  tertentu.  Sifatnya permaren  dan  sengaja  dibentuk guna  menyelesaikan  sengketa yang  terjadi  sebagai  akibat pelaksanaan  perjanjian.  Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir.
b. Arbitrase ad  hoc tidak  terkait dengan  salah  satu  badan  atau lembaga, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, banyaknya pengangkatan arbiternya maupun  mengenai  tata  cara pemeriksaan sengketa. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri  berdasarkan kesepakatan para  pihak.  Sedangkan  arbitrase institusional  memiliki  prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa  tersendiri.  Arbiternya ditentukan  dan  diangkat  oleh lembaga  arbitrasi  institusional sendiri. c. Pembentukan  arbitrase ad  hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa  yang  memilih  dan menentukan arbiternya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan  untuk  mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa  dan  memutuskan sengketa  yang  bersangkutan. Sedangkan arbitrase institusional pada umumnya dipilih  oleh  para  pihak  sebelum sengketa terjadi, dan dituangkan perjanjian arbitrase. Tinjauan  Tentang  Alternatif  Penyelesaian Sengketa 1. Pengertian  Alfernatif  Penyelesaian
Sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa atau  dalam  istilah  asingnya  Alternative Dispute  Resolution  (ADR)  sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak  lama.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari adanya  penyelesaian  sengketa  secara konsensus yang dilakukan oleh masyarakat  adat  yang  ada  diseluruh penjuru  Indonesia,  yang  pada  intinya mengupayakan jalur musyawarah mufakat,  kekeluargaan,  perdamaian  dan sebagainya  yang  menggunakan  istilah yang hampir sama.
Sejarah  perkembangan  ADR  di negara tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), pengembangan  ADR  dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut (Margono, 2004 : 35) : 5. Mengurangi kemacetan di pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang diajukan ke pengadilan
menyebabkan proses pengadilan seringkali  berkepanjangan  sehingga memakan  biaya  yang  tinggi  dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
6. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
7. Memperlancar  serta memperluas akses ke pengadilan.
8. Memberikan kesempatan bagi tercapainya  penyelesaian  sengketa yang  menhasilkan  keputusan  yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.
Sehubungan dengan berjalannya waktu  ADR  berkembang  dan  memiliki padanannya  dalam  bahasa  Indonesia yang  diperkenalkan  dalam  berbagai istilah oleh beberapa pihak yang diantaranya  adalah  Pilihan  Penyelesaian Sengketa  (PPS),  Mekanisme  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (MAPS),  Pilihan
Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa secara kooperatif. Philip D Bostwick mengemukakan  definisi yang lebih sempit  dan  akademis  mengenai  ADR dengan  menyatakan  bahwa  ADR  adalah serangkaiaan  praktik  dan  teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk::
a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan  untuk  keuntungan  atau kebaikan para pihak yang bersengketa. b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut  diselesaikan  melalui  litigasi konvensional.
c. Mencegah  agar  sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.
Dalam  Pasal  I  angka  (10)  UU No. 30 Tahun 1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan  penjelasan  mengenai  makna dari  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli. Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  juga memberi  penjelasan  mengenai  ADR bahwa sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang didasarkan  pada  itikad  haik  dengan mengesampingkan  penyelesaian  secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Joni Emerzon pengertian  dari  alternatif  penyelesaian sengketa  adalah  suatu  poses  penyelesaian sengketa  non  litigasi  dimana  para  pihak yang  bersengketa  dapat  membantu  atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan  tersebut  atau  melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Pada hakikatnya  ADR  biasa  juga diartikan  sebagai  alternative  to  litigation atau  alternative  to  adjudication,  yang sering  menimbulkan  implikasi  yang  tidak sama.
Apabila diartikan sebagai alternative  to  litigation  berarti  semua mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  sehingga  dalam  hal  ini,
arbitrase  termasuk  bagian  dari  ADR. Scdangkan  apabila  diartikan  sebagai alternative to adjudication berarti mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang bersifat  kousensus  atau  kooperatif,  tidak melalui  prosedur  pengajuan  gugatan kepada  pihak  ke  tiga  yang  berwenang
mengambil  keputusan.  Termasuk  bagian dari  ADR  adalah  konsultasi,  negosiasi, konsiliasi  dan  pendapat  ahli,  sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR.
Beberapa  penjelasan  mengenai alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dipaparkan  diatas,  maka  dapat  diperoleh kesimpulan  bahwa  pada  intinya  alternatif penyelesaian  sengketa  merupakan  suatu cara menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan umum dengan mengedepankan musyawarah yang didasarkan  pada  itikad  baik  antara  para pihak yang bersengketa dan dengan pihak ketiga  sebagai  penengah  untuk  mencari solusi dari permasalahan sehingga tercapai kesepakatan.

## 2. Sumber Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa
Seperti  halnya  hukum  pada umumnya,  ADR  juga  mengenal  sumber hukum, untuk sekarang ini terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa yang  kemudian  dipertegas  dalam  UU  No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Selain itu ADR juga memiliki sumber hukum lain yang lebih menekankan  aspek  kekeluargaan  dan perdamaian telah ada dan dapat ditemukan dalam  berbagai  aturan  hukum  yang terdahulu.  Sumber  hukum  ADR  pada intinya  juga  merupakan  sumber  hukum arbitrase.  Sebagai  ketentuan  terbaru  yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau yang  biasa  disebut  UU  Arbitrase,  pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan  mengenai  lembaga  arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan  zaman  dan  kemajuan perdagangan  internasional.  Oleh  karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG,  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. Dengan  demikian  ketentuan  hukum  acara dari  lembaga  arbitrase  saat  ini  telah mempergunakan  ketentuan  yang  terdapat dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.

## 3. Macam-Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal  1  angka  (10)  UU  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa  dapat  dilakukan  dengan  cara konsultasi,  negosiasi  atau  perdamaian, mediasi,  konsilidasi  dan  atau  penilaian ahli. Untuk memberikan gambaran
terhadap  macam-macam  dari  ADR,  maka berikut  ini  akan  diuraikan  secara  singkat masing-masing  bentuk  ADR  yang  telah disebutkan  oleh  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  maupun  berbagai varian ADR lainnya a. Konsultasi Merupakan  suatu  tindakan yang  bersifat  personal  antara  suatu pihak  tertentu  yang  disebut  klien dengan  pihak  lain  yang  disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya  pada  klien  tersebut untuk memenuhi kebutuha atau keperluannya.
b. Negosiasi atau perdamaian Fisher dan Ulry mengemukakan bahwa negosiasi adalah  poses  komunikasi  dua  arah yang  dirancang  untuk  mencapai lesepakatan  pada  saat  kedua  belah pihak  memiliki  berbagai  kepentingan yang  sama  maupun  berbeda,  tanpa melibatkan  pihak  ketiga  sebagai penengah.
c. Mediasi atau penengahan Mediasi merupakan mekanisme  penyelesaian  sengketa dengan bantuan pihak ketiga (modiator)  yang  tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan  bimbingan  atau  arah guna  mencapai  penyelesaian.  Namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang  mengambil  keputusan.
Inisiatif  penyelesaian  tetap  berada pada tangan para pihak yang bersengketa.  Dengan  demikian  hasil penyelesaian bersifat kompromi. d. Konsiliasi atau permufakatan
Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi  pihak  ketiga  (konsiliator).
Konsiliator lebih bersifat aktif,
dengan mengambil inisiatif menyusun dan  memutuskan  langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan  dan  ditawarkan  kepada  para pihak  yang  bersengketa.  Jika  pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang  membuat  rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. e. Penilaian ahli atau pendapat hukum Pendapat hukum yang diberikan  lembaga  arbitrase  bersifat mengikat  (binding)  oleh  karena  itu, pendapat  yang  diberikan  tersebut akan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  perjanjian  pokok (yang  dimintakan  pendapatnya  pada lembaga  arbitrase  tersebut).  Setiap pendapat  yang  berlawanan  terhadap pendapat  hukum  yang  diberikan tersebut  berarti  pelanggaran  terhadap perjanjian  (breach  of  contract  - wanprestasi).  Oleh  karena  itu,  tidak dapat  dilakukan  perlawanan  dalam bentuk upaya hukum apapun.
f. Good office atau jasa baik Good office merupakan penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan pihak  ketiga  yang  memberikan  jasa  baik berupa  penyediaan  tempat  atau  fasilitas- fasaitas untuk digunakan oleh para pihak yang  bersengketa  untuk  melakukan musyawarah  atau  perundingan  guna mencapai penyelesaian. Inisiatif penyelesaian  tetap  berada  ditangan  para pihak,  sedangkan  pihak  ketiga  bersifat pasif.
4. Keunggulan dan Kelemahan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Menurut  Chistoper  W.  Noor,
ADR  dianggap  lebih  cocok  dari  pada
melalui  jalur  pengadilan  dengan  alasan- alasan sebagai berikut::
a. Sifat kesukarelaan dalam proses
b. Prosedur cepat
c. Keputusan nonjudisial
d. Prosedur rahasia
e. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah f. Hemat waktu dan biaya
g. Perlindungan dan pemeliharaan
hubungan kerja h. Kemungkinan  untuk  melaksanakan kesepakatan tinggi, karena didasarkan win-win solution. Meskipun ADR memiliki beberapa keunggulan, tetapi ADR
sebenarnya  merupakan  mekanisme  yang rentan terutama untuk kondisi di Indonesia, karena  ADR  juga  mempunyai kelemahan-kelemahan, di antaranya:
a. ADR belum dikenal secara luas, baik oleh  masyarakat  awam,  maupun masyarakat  bisnis  bahkan  oleh masyarakat akademis. Sebagai contoh  masyarakat  masih  banyak yang  belum  mengetahui  keberadaan dan  kiprah  dari  lembaga-lembaga seperti BANI, BAPMUI, dan P3BI. b. Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga ADR.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari sedikitnya  perkara  yang  diajukan dan  diselesaikan  melalui  lembaga- lembaga ADR yang ada.
c. Lembaga  ADR  tidak  mempunyai kewenangan  melakukan  eksekusi putusannya.  Meskipun  keputusan arbitrase  bersifat  mengikat,  tetapi untuk melaksanakannya harus melalui  “fiat  eksekusi”  pengadilan. Jadi  wibawa  arbitrase  kalah  dengan wibawa pengadilan.
d. Kurangnya  kepatuhan  para  pihak terhadap  hasil-hasil  penyelesaian yang  dicapai  dalam  ADR,  sehingga mereka seringkali mengingkari dengan  berbagai  cara,  baik  dengan teknik mengulur-ulur waktu perlawanan, gugatan pembatalan dan sebagainya.
e. Kurangnya  kesediaan  para  pihak yang  bersengketa  untuk  melepaskan sebagian hak-haknya. Budaya
litigasi yang sudah tertanam, membuat  para  pihak  berfikir  win- lose  solution  dan  bukan  win-win solution
sebagaimana yang dikehendaki oleh ADR. f. Kurangnya  para  pihak  memegang etika bisnis. Sebagai suatu mekanisme  extra  Judicial,  ADR hanya  dapat  bertumpu  di  atas  etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.
D. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum  normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 5
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma  dalam  hukum  positif, yakni  norma  hukum  yang  terkait  dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrse.
2. Pendekatan Masalah
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu juga  digunakan  pendekatan  kasus  (cass approach). Pendekatan kasus ini digunakan  dalam  rangka  untuk  melihat kasus  kasus  yang  penyelesaiaannya melalui arbitrase.
5 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57
3. Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut : 1) Bahan  hukum  primer:    bahan hukum primer merupakan bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif  artinya  mempunyai otoritas  bahan  hukum    terdiri dari perundang-undangan, catatan  resmi,  atau  risalah dalam  pembuatan  perundang- undangan  dan  putusan  hakim. Adapun  bahan  hukum  primer antara lain: UndangUndang dasar  1945.  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata,  UU No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.,  UU No.  4  Tahun  2004  tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman,  Peraturan  Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia,  Kepres No. 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan Konvensi New York 1958. b. Bahan  sekunder,  yaitu  bahan yang  diperoleh  dari  buku  teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum. 6
4. Prosedur Pengumpulan Bahan- bahan Baik  bahan  primer  maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasar-kan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan
diklasifikasi  menurut  sumber  dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan  dan  Analisis  Bahan Hukum Adapun bahan yang diperoleh  dalam  penelitian  studi kepustakaan, aturan perundang-
6 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. h. 15.
undangan,  yang  penulis  uraikan  dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga  disajikan  dalam  penulisan yang  lebih  sistematis guna  menjawab perumusan masalah yang
dirumuskan.  Cara  pengolahan  data dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan  yang  bersifat  umum terhadap  permasalahan  kongkrit  yang dihadapi.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Peranan  Pengadilan  dalam  Pelaksanaan
Putusan Arbitrase
Penyelesaian sengketa arbitrase dalam  setiap akhir prosesnya,  seorang arbiter atau  mejelis  arbiter  harus  menjatuhkan putusan arbitrase sebagai inti dari pemecahan masalah dengan  memberikan kewajiban pada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestas  yang  kemudian  merupakan  trek  bagi pihak  yang  menang.  Suatu  putusan  arbitrase tadi harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara  sukarela  untuk  memenuhi  prestasinya. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara  sukarela,  pihak  yang  menang  dapat menggunakan hukum eksekusi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan.
Pengadilan  dalam  hukum  eksekusi merupakan pelaksana untuk melakukan eksekusi  putusan  arbitrase  secara  paksa apabila  pihak  yang  kalah  tidak  melakukan prestasinya secara sukarela. Untuk pelaksanaan  putusan  arbitrase,  pengadilan berpedoman  kepada  UU  No.  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  Konvensi  New  York  1958  tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional atau asing, serta PERMA No. 1 Tahun  1990  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pelaksanaan putusan arbitrase sebelum  mendapatkan  bantuan  peran  dari pengadilan  harus  melakukan  deponir  dahulu untuk  pendaftaran  di  Panitera  Pengadilan Negeri.  Pendaftaran  dan  pencatatan  putusan arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri merupakan  tindakan  yang  wajib  dilakukan bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan  putusan  arbitrase,  apabila  ingin melakukan pelaksanaan putusan secara paksa karena  putusan  tersebut  tidak  dilaksanakan secara sukarela. Pendaftaran tersebut
merupakan  dasar  bagi  pelaksanaan  putusan arbitrase  oleh  pengadilan  atas  permintaan pihak yang berkepentingan.
Apabila setelah melakukan pendaftaran  deponir  dan  salah  satu  pihak tidak  ada  yang  ingin  melakukan  pembatalan, kemudian  pihak  yang  kalah  tidak  melakukan kewajibannya  secara  sukarela,  maka  pihak yang berkepentingan dapat melakukan
permohonan  eksekusi  putusan  arbitrase  itu sendiri,  dengan  pengadilan  selaku  pihak pelaksananya.  Adapun  peranan  pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dirumuskan sebagai berikut : 1. Pemberian exequatur
Pemberian exequatur terhadap putusan  arbitrase  dilakukan  dengan  cara membuat  surat  permohonan exequatur kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagai permintaan  untuk  melakukan  eksekusi terhadap  putusan  arbitrase.  Permintaan untuk  permohonan exequatur dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri,  karena  arbiter  tidak  terlibat  lagi setelah pendaftaran deponir. Pada hakikatnya untuk bisa dilakukan exequatur dari  pergadilan  diperlukan pendaftaran  deponir  terlebili  dahulu, apabila  pendaftaran  deponirnya  melebihi batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  akan menjadi  pertimbangan  Ketua  Pengadilan Negeri  untuk  menerima  atau  menolak permohonan exequatur tersebut.  Apabila putusan  tidak  dapat  dieksekusi  maka pemberian exequatur ditolak  dengan keluarnya  surat  penetapan  dilengkapi dengan  alasan  pertimbangannya.  Namun jika  putusan  tersebut  dapat  dieksekusi maka Ketua Pengadilan dapat memberikan exequatur dan  selanjutnya akan  mengeluarkan  penetapan  perintah eksekusi.
2. Penetapan Perintah Eksekusi
Penetapan  perintah  eksekusi dikeluarkan  oleh Ketua  Pengadilan Negeri  setelah  memberikan exequatur terhadap putusan. Jadi Sebelum  menolak atau menerima exequatur yang kemudian mengeluarkan penetapan perintah eksekusi  Ketua  Pengadilan  Negeri  harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu putusan  arbitrase  apakah  bisa  dilakukan eksekusi  atau  tidak  sesuai  dengan
ketentuan  Pasal  62  ayat  (2)  UU  No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Ketua Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  surat penetapan  perintah  pengadilan  setelah mempertimbangkan apakah putusan arbitrase tersebut dapat dieksekusi dengan  tidak  ditemukan  cacat  seperti putusan dijatuhkan majelis arbitrase yang tidak berwenang, melebihi batas kewenangan arbiter, bertentangan dengan kesusilaan.
3. Melakukan teguran atau Aanmaning
Penerapan  perintah  eksekusi
telah  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri, maka peran pengadilan berikutnya  adalah  melakukan  prosedur yang  sama  dengan  perkara  perdata  biasa lainnya,  yang  diatur  menurut  tata  cara dalam  HIR.  Dalam  hal  ini  pengadilan akan melakukan aanmaning atau teguran, dengan  memanggil  kedua  belah  pihak secara  bersama-sama  ke  persidangan. Pada prakteknya aanmaning dilakukan 3 tahapan,  namun  biasanya  para  pihak tidak sampai melewati 3 tahap aanmaning tersebut,  hal  ini  dikarenakan adanya  perdamaian  dari  para  pihak selama  proses aanmaning tersebut.  Data Pengadilan Negeri Lamongan Lamongan menyebutkan  dalam  proses aanmaning ada  sekitar  25%  para  pihak  melakukan perdamaian, sehingga pelaksanaan eksekusi  putusan  arbitrase  tidak  perlu dilaksanakan.
4. Pelaksanaan eksekusi putusan baik melalui sita, lelang maupun pengosongan Proses aanmaning telah dilaksanakan  3  tahapan,  namun  pihak yang  kalah  tidak  melaksanakan  putusan secara sukarela, maka untuk itu pengadilan  akan  melakukan  pelaksanaan eksekusi  putusan  arbitrase  secara  paksa, yang  diberikan  tugas  untuk  melakukan eksekusi  adalah  juru  sita  Pengadilan Negeri  dengan  melakukan  penyitaan, pelelangan  maupun  pengosongan.  Juru sita melakukan pelelangan, penyitaan dan pengosongan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri  terhadap  pihak  yang  akan dieksekusi. Objek pelelangan dan penyitaan  harus  bebas  dari  sengketa dengan  pihak  ketiga.  Pelelangan  dan
penyitaan ini  dimaksudkan  sebagai pembayaran  uang  guna  pelunasan  utang terhadap kewajiban pihak yang dieksekusi. Peranan pengadilan dalam eksekusi  arbitrase  sudah  sangat  jelas adalah  sebagai  pelaksana  dari  eksekusi tersebut. Namun pada prinsipnya pengadilan baru berperan untuk melakukan  eksekusi  putusan  arbitrase apabila  adanya  permohonan  dari  pihak yang  berkepentingan,  karena  dalam  hal ini  pengadilan  bersifat  pasif.  Tanpa adanya  permohonan  dari  pihak  yang berkepentingan untuk
melakukan
eksekusi putusan arbitrase, maka pengadilan  tidak  dapat  menjalankan perannya sebagai pelaksana eksekusi.
Kendala-kendala yang Dihadapi Pengadilan  dalam  Pelaksanaan  Putusan Arbitrase Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan  pengadilan  pada  intinya  harus  ada suatu permohonan dari pihak yang berkepentingan agar pengadilan dapat menjalankan  perannya  selaku  eksekutor putusan  itu  sendiri.  Namun  pada  prakteknya tidak  semua  putusan  arbitrase  yang  diputus oleh  majelis  arbitrase  dan  juga  sudah mendapatkan  penetapan  perintah  eksekusi dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  bisa  berjalan pelaksanaan  eksekusinya.  Adakala  suatu putusan  yang  sudah  mendapatkan  perintah penetapan  perintah  eksekusi,  dalam  proses berikutnya  yaitu aanmaning berakhir  dengan perdamaian  agie                        pihak-pihak  yang bersengketa.  Ha1  ini  bisa  dilihat  pada realitanya  di  Pengadilan  Negeri  Lamongan, umumnya  eksekusi  putusan  arbitrase  yang sampai pada pelaksanaan eksekusinya sendiri hanya  50%  saja.  Sedangkan  sisanya  berakhir dengan  berdamainya  para  pihak  saat  proses aanmaning dan  juga  pembatalan  putusan arbitrase tersebut.
Putusan  arbitrase  yang  sampai  pada tahap  pelaksanaan  eksekusi,  memberikan bantuan  juru  sita  dari  Pengadilan  Negeri sebagai  pihak  yang  melakukan  sita  dan  juga pelelangan.  Namun  pelaksanaan  eksekusi putusan  arbitrase  tersebut tidak  mudah  untuk dilakukan  oleh  juru  sita,  pada  realitanya masih  ada  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  pelaksanaannya.  Adapun  kendala-
kendala  yang  dihadapi  pengadilan  lebih khususnya juru sita adalah sebagai berikut : 1. Eksekusi barang bergerak
Juru  sita  dalam  melakukan eksekusi  terhadap  benda-benda  bergerak yang  dijadikan  sebagai  objek  penyitaan sering  mendapatkan  kesulitan,  karena lokasi  dari  benda  tersebut  kadang berpindah-pindah  tidak  tetap  pada  satu lokasi Apalagi dalam pelaksaan eksekusi putusan  arbitrase  asing,  karena  benda- benda  bergerak  yang  dijadikan  objek penyitaan  berpindah-pindah  dari  suatu Negara  ke  Negara  lain.  Sebagai  contoh benda  yang  dijadikan  objek  penyitaan tersebut  adalah  kapal,  pesawat  terbang, dan  benda-benda  lain  yang  sering berpindah-pindah  secara  kontinyu  dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
2. Perlawanan  dari  pihak  yang  akan dieksekusi
Juru  sita  dalam  pelaksanaan eksekusi putusan, selain mendapat kendala  dari  benda  bergerak  karena sering  berpindah-pindah  juga  mendapat kesulitan  apabila  pihak  yang  dieksekusi melakukan perlawanan. Adakalanya pihak yang dieksekusi tidak puas dengan hasil  putusan  arbitrase  yang  telah dikeluarkan  maupun  yang  sudah  dibuat penetapan  perintah  eksekusi,  sehingga tidak mau melakukan eksekusinya secara sukarela  dengan  membuat  perlawanan atau keonaran. Pihak yang akan dieksekusi  secara  sengaja  tidak  mau memberikan  objek  yang  akan  dieksekusi secara sukarela, sehingga juru sita dalam hal  ini  membutuhkan  aparat  keamanan untuk membantu jalannya proses eksekusi.
3. Aset pembayaran sulit ditemukan Adakalanya  juru  sita  dalam pelaksanaan  eksekusi  putusan  arbitrase sulit untuk menentukan barang yang akan disita  untuk  pelunasan  pembayaran.  Hal ini  disebabkan  karena  pihak  yang dieksekusi telah bangkrut atau dinyatakan pailit, sehingga juru sita tidak dapat melakukan penyitaan. Dalam kasus ini apabila objek pelelangan dan penyitaan  terdapat  sengketa  dengan pihak  ketiga,  juru  sita  juga  akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan eksekusinya  karena  harus  menunggu
proses  penyelesaian  sengketa  antara pihak  yang  dieksekusi  dengan  pihak ketiga. Pengdilan dalam menjalankan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase,  dapat  berjalan  dengan  lancar apabila pihak yang akan dieksekusi melakukannya  dengan  itikad  baik  dan sukarela.  Tanpa  adanya  itikad  baik  dari pihak  yang  akan  dieksekusi,  juru  sita  selaku petugas pelaksananya akan eksekusi  secara  paksa.  Diharapkan  dengan selesainya proses pelaksanaan eksekusi arbitrase
oleh pengadilan, maka peranan pengadilan dalam  arbitrase  dapat  berjalan  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tanpa  adanya  kesalahpahaman  kewenangan antara lembaga arbitrase dan
lembaga  peradilan.  Sehingga  pada  akhirnya penumpukan perkara di
lembaga peradilan  atau  pengadilan  dapat  berkurang karena semakin banyak para pihak menggunakan proses arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis.

## A. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembalasan  di  atas,
maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Peranan  pengadilan  dalam  pelaksanaan putusan  arbitrase  yang  paling  utama adalah  sebagai  eksekutor  atau  pelaksana putusan  arbitrase  tersebut.  Untuk  dapat dilaksanakan  eksekusi,  putusan  arbitrase wajib  didaftarkan  di  Panitera  Pengadilan Negeri,  karena  apabila  tidak  didaftarkan putusan  arbitrase  tidak  dapat  dilakukan eksekusi.  Apabila  terjadi  keterlambatan
pendaftaran,  putusan  arbitrase  tetap masih  bisa  dilaksanakan,  namun  hal  itu tergantung  pertimbangan  dari  Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. Adapun peranan pengadilan  dalam  pelaksanaan  eksekusi yang  lebih  umum  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
a. Pemberian exequatur .
b. Penetapan perintah eksekusi.
c. Melakukan teguran atau Aanmaning ,
d. Pelaksanaan  eksekusi  putusan  baik melalui sita maupun lelang.
2. Dalam menjalankan perannya pengadilan mendapatkan  beberapa  kendala  dalam pelaksana  tersebut  putusan  arbitrase. Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi pengadilan  dalam  pelaksanaan  eksekusi putusan arbitrase adalah sebagai berikut :
a. Eksekusi barang bergerak.
b. Perlawanan  dari  pihak  yang  akan dieksekusi.
c. Aset pembayaran sulit ditemukan.

## Saran
Saran  yang dapat penulis  sampaikan berdasarkan  kesimpulan  di  atas  dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Pengadilan dalam  menjalankan perannya sebagai  pelaksana  eksekusi  penulisan arbitrase harus mengetahui yuridiksi atau kewenangannya.  sehingga  tidak  terjadi perebutan  kewenangan  dengan  lembaga arbitrase.  Dengan  adanya  keselarasan kewenangan  tadi,  diharapkan  proses arbitrase  dapat  berjalan  dengan  lancar sampai pada pelaksanaan eksekusi putusannya.
2. Keberadaan  lembaga  arbitrase  yang merupakan sarana alternatif penyelesaian sengketa  seharusnya  dapat  dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi para pihak yang  sedang  bersengketa,  sehingga penyelesaian  sengketa  dengan  arbitrase dapat berguna dalam membantu lembaga peradilan.  Dengan  begitu  penumpukan yang terjadi di pengadilan dapat berkurang  dengan  semakin  banyaknya pelaku bisnis menempuh alernatif penyelesaian menggunakan  arbitrase ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR:
Abdurrasyid,  Priyatna.  2002. Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) Suatu  Pengantar . Lamongan :  PT Fikahati Anesta.
Ashshofa,  Burhan.  2004. Metode  Penelitian Hukum . Lamongan : PT Rineka Cipta.
Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis). Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Gautama, Sudargo. 1974. Arbitrase Perdagangan Indonesia .  Bandung  :  Alumni.  Harahap, Yahya. 2006.  Arbitrase. Lamongan :  Sinar Grafika.
Margono, Suyud. 2004. ADR (Alternative Dispute Resolutian) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum . Lamongan : Ghalia Indonesia.
Miru,  Ahmadi.  2007. Hukum  Kontrak  dan Perancangan  Kontrak .  Lamongan  :  PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  1984. Pengantar  Penelitian Hukum . Lamongan :  Universitas Indonesia (UI-Press).
Subekti. 1979. Arbitrase Perdagangan . Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Sutiyoso, Barabang.
2008.  Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif
Penyelesaian  Sengketa.  Yogyakarta  : Gama Media. Widjaja, Guanawan. 2008 . SAHDB :
Arbitrase  Vs  Pengadilan  Persoalan Kompetensi  (Absolut)  yang  Tidak  Pernah Selesai . Lamongan : Kencana.
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani.  2000. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase .
Lamongan : PT Raja Grafindo Persada. Widjaja,  Gunawan  dan  Michael  Adrian.  2008. SAHDB Peran Pengadilan Dalam
Penyelesaian  Sengketa  Oleh  Arbitrase .
Lamongan : Kencana.

## PERUNDANG UNDANGAN:
UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Prosedur  Arbitrase  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia.