Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi

## EDUKASI PERPAJAKAN MELALUI PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Hasbi Ali 1
Indra Keusuma Hadi 2
1 Jurusan PPKn FKIP USK, Banda Aceh, Indonesia
2 Fakultas Hukum USK, Banda Aceh, Indonesia
Email: asbysagita@yahoo.co.id indrakesumahadi@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Kesadaran pajak oleh warganegara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi  pendidikan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  salah  satu  fungsi  pajak  adalah  untuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, pasal 3 Undang Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warganegara  yang  demokratis  serta bertanggungjawab”.  Tulisan  tentang  edukasi  kesadaran  pajak  ini  selain  sebagai  sumbangan pemikiran teoritis dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan secara umum, secara  khusus  tulisan  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Memberikan  pengetahuan  tentang  hak  dan kewajiban warganegara, (2) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum warganegara, dan  (3)  Memberikan  pengetahuan  tentang  kesadaran  untuk  membayar  pajak  warganegara. Edukasi  kesadaran  pajak  dapat  dibelajarkan  melalui  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn) karena tujuannya adalah menanamkan pengetahuan kewarganegaraan  ( civic  knowledge ),  sikap  kewarganegaraan  ( civic  disposition ),  dan keterampilan kewarganegaraan ( civic skills ). Kesadaran membayar pajak dari warganegara ini sangat  ditentukan  oleh  kesadaran  hukumnya,  sehingga  warga  negara  menaatinya.  Kesadaran pajak  ini  perlu  terus  ditumbuhkembangkan,  terutama  kepada  generasi  muda  (mahasiswa) sebagai  pemegang  estafet  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  ( sustainable development ).  Dimana,  pajak  yang  dipungut  merupakan  devisa  negara  yang  akan  digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.
.
Kata kunci: Edukasi Perpajakan, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan negara dalam menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan ( sustainable national
development ). Dimana, pembangunan nasional  berupaya  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat secara komunal sebagaimana  tujuan  negara  yang  termuat dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang Undang  Dasar  Republik  Indonesia  bahwa negara  hendak  “memajukan  kesejahteraan umum”.
Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih banyak warganegara yang belum menyadari tenatng  urgensi  dari  membayar  pajak kepada negara.
Padahal, kewajiban warganegara ini dapat dipaksakan pelaksanaannya  oleh  negara  sebagaimana diamanatkan  pasal  23  A  Undang  Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara diatur dengan undang- undang”.
Kesadaran pajak oleh warganegara ini perlu  diedukasi  sedemikian  rupa,  terutama melalui  institusi  pendidikan.  Hal  ini dimungkinkan  karena  salah  satu  fungsi pajak  adalah  untuk  penyediaan  fasilitas pendidikan  yang  memadai.  Dalam  hal  ini, pasal  3  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warganegara yang demokratis serta
bertanggungjawab”. Edukasi pajak ini dapat diintegrasikan melalui  berbagai  mata  kuliah  yang  terkait,
salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  di  Perguruan Tinggi.  Matakuliah  Pendidikan  Pancasila
dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  merupakan salah  satu  Mata  Kuliah  Wajib  Umum (MKWU)  di  Perguruan  Tinggi  yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa.  Materi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (PPKn)  di  Perguruan Tinggi banyak disinggung tentang kesadaran  pajak  warganegara  sebagai amanah dari Direktorat Pajak dan Keuangan  untk  menguatkan  kesadaran pajak  pada  mahsiswa  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  warganegara.  Oleh karena  itu,  Mata  Kuliah  Wajib  Umum (MKWU) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  di  Perguruan Tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan  dan  sekaligus  mentansformasi nilai- nilai karakter bangsa kepada mahasiswa.
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn)  secara  eksplisit  bertujuan  untuk membentuk  karakter  warganegara  yang  sesuai dengan  nilai-  nilai  luhur  Pancasila.  Dimana, Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk memberikan pengetahuan  kenegaraan  kepada  warganegara ( civic knowledge ), menanamkan sikap kenegaraan ( civic disposition ), dan keterampilan kenegaraan  bagi  warganegara  ( civic  skills ). Terkait  dengan  edukasi  kesadaran  pajak  ini, Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKn)  menanamkan  kesadaran  warganegara tentang  hak  dan  kewajibannya  yang  harus dipahami  oleh  mahasiswa  sebagai  generasi penerus  bangsa.  Materi-  materi  yang  diajarkan dalam  proses  perkuliahan  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  terkait  dengan hak dan kewajiban warganegara serta kesadaran hukum warganegara.

## METODE PENELITIAN Hak dan Kewajiban Warganegara
Manusia sebagai makhluk yang lemah dan  memiliki  keterbatasan  tidak  selamanya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara sempurna. Oleh
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
karena  itu,  dalam  kapasitasnya  sebagai warganegara  juga  manusia  sering  lalai dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya. Disadari bahwa hak merupakan  drivat  dari  kewajiban,  dimana antara  hak  dan  kewajiban  warganegara bagai  dua  sisi  mata  uang  yang  saling melengkapi  dan  ketergantungan  antara  satu dengan  lainnya.  Secara  umum  hak  warga negara dimaksudkan sebagai suatu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  warga negara  guna  melakukan  sesuatu  sesuai peraturan  perundangundangan.  Sedangkan kewajiban  warga  negara  Dimaksudkan adalah  suatu  keharusan  yang  tidak  boleh ditinggalkan  oleh  warga  negara  dalam kehidupan  bermasyarkat  berbangsa  dan bernegara.
Dalam  hal  ini,  persoalan  yang  paling mendasar  terkait  dengan  hubungan  antara negara  dan  warganegara  adalah  masalah hak  dan  kewajiban.  Negara,  demikian  pula warganegara sama- sama memiliki hak dan kewajiban  masing-  masing.  Sesungguhnya dua  hal  ini  saling  terkait  karena  berbicara hak  negara  berarti  berbicara  tentang kewajiban  warganegara,  demikian  pula sebaliknya  berbicara  kewajiban  negara adalah  berbicara  tentang  hak  warganegara. Kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban sangatlah penting, seseorang yang
semestinya  memiliki  hak  namun  ia  tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya.
Demikian
pula sebaliknya,  ketidaksadaran  seseorang  akan kewajibannya  akan  membuat  hak  yang semestinya  didapatkan  orang  lain  menjadi dilanggar atau diabaikan.
Menurut  Notonagoro  dalam  Dirjen Belmawa  (2016:132)  menjelaskan  bahwa hak  adalah  kuasa  untuk  menerima  atau melakukan  suatu  yang  semestinya  diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat  oleh  pihak  lain  mana  pun  juga  yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.  Wajib  adalah  beban  untuk memberikan  sesuatu  yang  semestinya
dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak  dapat  oleh  pihak  lain  mana  pun  yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh  yang  berkepentingan.  Kewajiban dengan  demikian  merupakan  sesuatu  yang harus  dilakukan. Hak  dan  kewajiban  harus dlaksanakan secara seimbang
( resiplokalitas ), sehingga tercapainya tujuan  yang  diharapkan.  Apabila  terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya, mengakibatkan  salah  satu  bagian  tidak terpenuhi secara maksimal.
Hak  warga  negara  adalah  suatu kewenangan  yang  dimiliki  oleh  warga negara  guna  melakukan  sesuatu  sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain  hak  warga  negara  merupakan  suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara  diperlakukan  sesuai  keistimewaan tersebut.  Sedangkan  Kewajiban  warga negara  adalah  suatu  keharusan  yang  tidak boleh  ditinggalkan  oleh  warga  negara dalam  kehidupan  bermasyarkat  berbangsa dan  bernegara.  Kewajiban  warga  negara dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  sikap atau  tindakan  yang  harus  diperbuat  oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

## 3.2. Kesadaran Hukum Warganegara
Cita-  cita  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam Pembukaan Undang Undang Dasar
Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa negara  ingin  mewujudkan  masyarakat  adil dan  makmur,  baik  materil  maupun  sprituil. Oleh  karena itu,  pemerintah  mengharapkan adanya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat agar  berbagai  kebijakan  pembangunan dapat  terlaksana  secara  maksimal.  Dalam hal ini, Ali Yuswandi (1995:1) mengatakan bahwa  “Pembangunan  di  bidang  hukum merupakan salah satu yang tidak terpisahkan  dari  pembangunan  manusia seutuhnya  agar  terwujudnya  masyarakat yang  sadar  hukum. Disadari  bahwa pembangunan  di  bidang  hukum  merupakan salah  satu  prasarana  untuk  mewujudkan
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
sistem  dan  produk  hukum  yang  dapat memberikan  pengayoman  dan  landasan hukum,  baik  kepada  masyarakat  maupun pembangunan”.
Indonesia  merupakan  negara  hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3)  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  “Indonesia adalah  negara  hukum”. Konsekuensi  dari ditetapkannya  negara  kita  adalah  negara hukum  adalah  dalam  segala  kehidupan bermasyarakat  maupun  bernegara  selalu berdasarkan  kepada  hukum.  Oleh  karena itu,  kewajiban  warga  negara  adalah menampilkan  sikap  positif  terhadap  semua hukum  yang berlaku baik dalam kehiudpan bermasyarakat maupun kehidupa bernegara. Namun  demikian,  masyarakat  masih  ada yang  belum  sadar  hukum.  Hal  ini  dapat disebabkan  oleh  banyak  faktor,  baik internal maupun eksternal.
Kesadaran  hukum  masyarakat  dapat dilihat dalam dua konteks pengertian,  yaitu secara  sempit  dan  luas.  Kesdaran  hukum masyarakat  dalam  arti  sempit  dimaknai sebagai  pengetahuan  tentang  perintah  dan larangan tindakan hukum tertentu, sedangkan  dalam  arti  luas  dimaknai kemantapan  hati  untuk  mematuhi  segala peraturan  hukum  yang  berlaku  (kesadaran afeksi).  Oleh  karena  itu,  menurut  Esmi Warassih (2005:114-115) bahwa
“Kesadaran  hukum  tidak  tumbuh  dan berkembang  begitu  saja  dalam  hati  nurani masyarakat,  akan tetapi  merupakan  sesuatu yang harus dipupuk secara sadar agar dapat tumbuh  dan  berkembang  dalam  hati sanubari masyarakat”.
Dalam  konsep  negara  hukum,  hukum harus  memiliki  supremasi.  Supremasi hukum ini terlihat dari indikator::
1.  Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  didesain  sebagai  payung hukum bagi semua warganegara.
2.  Kedisiplinan para pemimpin negara serta penyelenggara  negara  pada  semua  level dalam  melaksanakan  kebijakan  yang dilandasi  ketaatan  pada  hukum  yang melekat pada dirinya, sehingga
penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban, atau pembelokan  tujuan  bisa  ditekan  sekecil- kecilnya.
3.  Hukum  yang  diciptakan  benar-  benar hukum  yang  bersendikan  keadilan  dan ketertiban  serta  manfaat  bagi  semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan  dan  perlindungan  kepada setiap  manusia  (Ilham  Bisri,  2004:129- 130).
Oleh  karena  itu,  dalam  upaya meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat  tidak  perlu  dengan  tindakan represif,  misalnya  memperberat  ancaman atau  memaksakan  ketaatan  warganegara terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Akan tetapi, biarlah kesadaran hukum masyarakat tersebut  lahir  dari  perasaan  hukum  mereka sendiri.  Mewujudkan  kesadaran  hukum masyarakat, diperlukan adanya pembenahan  di  berbagai  aspek  seperti substansi  hukum  (peraturan  perundang- undangan) yang kurang responsif, peraturan perundang- undangan yang tumpang tindih, kerancuan  hukum,  masih  kurangnya  sarana dan  prasarana  hukum,  masih  sangat terbatasnya  integritas  dan  profesionalisme aparat  penegak  hukum,  kesadaran  hukum masyarakat,  mutu  pelayanan  hukum,  serta kepastian  dan  keadilan  hukum  yang mengakibatkan  penegakan  prinsip-  prinsip negara  hukum  belum  dapat  diwujudkan secara  optimal  (Atang  Hermawan  Usman, 2014:;27).
Membangun agar tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat ini berkonsekuensi  logis  terhadap  perilaku hukum, seperti:
1.  Kesadaran  hukum  masyarakat  mengenai peristiwa- peristiwa tertentu tidak sejalan dengan  kesadaran  hukum  para  pejabat hukum.
2.  Kesadaran  hukum  atau  pola  perilaku masyarakat mengenai peristiwa- peristiwa  tertentu  belum  sejalan  dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tertulis,  terutama  mengenai  kepastian hukum dan ketertiban umum.
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
3.  Kesadaran  hukum  para  pejabat  belum sejalan  dengan  ketentuan-  ketentuan hukum yang tertulis. (Soerjono Soekanto, 2005:167).
Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat  diperlukan  adanya  sosialisasi agar  terbinanya  masyarakat  sadar  hukum seperti  polisi  masuk  desa,  jaksa  masuk desa,  hakim  masuk  desa,  dan  bentul lainnya.  Kesadaran  hukum  ini  diperlukan agar  masyarakat  memahami  akan  hak  dan kewajibannya baik sebagai individu, anggota  masyarakat,  maupun  warganegara. Kesadaran hukum dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu
pengejewantahan  nilai-  nilai  yang  ada  di dalam  diri  individu  baik  hukum  positif ( constitutum )  maupun  hukum  masa  depan ( constituendum ). Tumbuh kembangnya kesadaran  hukum  masyarakat  ini  sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor tersebut, antara lain:
1. Compiliance ,  dimana  merupakan  suatu bentuk  kepatuhan  yang  didasarkan  pada harapan  akan  suatu  imbalan  dan  usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau  sanksi  yang  mungkin  dikenakan apabila  seseorang  melanggar  ketentuan hukum.
2. Identification ,  dimana  hanya  mungkin terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum  tidak  didasari  nilai  instrinsik semata, melainkan untuk menjaga ketertiban masyarakat itu sendiri.
3. Internalization ,  dimana  pennanaman kepatuhan terhadap hukum agar munculnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran hukum yang diterapkan.  Internalisasi  diperlukan  agar kepatuhan  terhadap  hukum  nantinya menjadi keseharian warga negara.
4. Culturalized , dimana kepatuhan terhadap hukum  hanya  akan  dapat  membudaya dalam  keseharian  masyarakat  apabila substansi  hukum  tersebut  berkaitan  erat dengan kepentingan- kepentingan
masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2005:167).
Keempat  kondisi  yang  digambarkan di  atas  berkaitan  erat  dengan  kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tentu saja terlebih  dahulu  didasari  oleh  telah  tumbuh dan  berkembangnya  kesadaran  hukum masyarakat.  Hal  ini  dimungkinkan  karena diketahui bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada dan hukum yang akan ada (dicita- citakan). Muncul tidaknya kesadaran hukum  pada  masyarakat  dapat  diukur  dari sejumlah  indikatornya,  dimana  antara  satu dengan  lainnya  saling  mengkualifikasi, yaitu: (1) Pengetahuan hukum, (2) Pemahaman  hukum,  (3)  Sikap  hukum,  dan (4) Pola perilaku hukum.
Kesadaran  hukum  berperan  sangat penting  dalam  penegakan  hukum,  artinya semakin  lemah  tingkat  kesadaran  hukum masyarakat,  semakin  lemah  pula  ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran  hukumnya  semakin  kuat  pula faktor  ketaatan  hukum.  Kesadaran  hukum masyarakat  yang  pada  gilirannya  akan menciptakan  suasana  penegakan  hukum yang  baik,  yang  dapat  memberikan  rasa keadilan,  menciptakan  kepastian  hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan  bagi  anggota  masyarakat. Pada  dasarnya  masyarakat  Indonesia  tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan- perbuatan melanggar hukum.
Dalam  hal  ini,  sesuai  dengan  filosofi hukum bahwa satu- satunya sumber hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran  hukum  masyarakat.  Dalam  hal ini, perasaan  dan  keyakinan  hukum individu  di  dalam  masyarakat  merupakan pangkal tolak membangun kesadaran hukum masyarakat. Demikian halnya dengan kesadaran terhadap berbagai peristiwa hukum lainnya, seperti membayar pajak  sebagai  bagian  dari  kewajiban  warga negara.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi

## 3.3. Kesadaran Pajak Warganegara
Membangun  kesadaran  wajib  pajak ini  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab mutlak Direktorat Jenderal Pajak,
melainkan juga menjadi tugas dan tanggungjawab institusi pendidikan, terutama  Pendidikan  Tinggi.  Oleh  karena itu,  ada  beberapa  regulasi  yang  mengatur tentang kewajiban Pendidikan Tinggi untuk meninternalisasikan  kesadaran  pajak  ini kepada  mahasiswanya.  Nota  Kesepahaman Menteri  Keuangan  dengan  Menteri  Riset,
Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor MoU-4/MK.03/2016
dan
Nomor
7/M/NK/2016,  tentang  Peningkatan  Kerja Sama  Perpajakan    dan  Perjanjian  Kerja Sama  antara  Direktorat  Jenderal  Pajak dengan  Direktorat  Jenderal  Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Nomor KEP-
48/PJ/2016  dan  Nomor  001/B1/PKS/2016, tentang  Peningkatan  Kesadaran  Pajak Melalui  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.
Oleh  karena  itu,  dalam  membangun kesadaran  mahasiswa  tentang  pajak  ini adaalah dengan memposisikan mereka tidak hanya sebagai objek pajak semata, melainkan  juga  sebagai  subjek.  Defenisi pajak  sendiri  sebagai  salah  satu  bentuk pemenuhan kewajiban warga negara memiliki unsur- unsur sebagai berikut:
1.  Pajak  dipungut  berdasarkan  undang- undang.,  dimana  asas  ini  sesuai  dengan perubahan ketiga Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa untuk  keperluan  negara  diatur  dalam undang-undang”.
2.  Tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  yang  dapat  ditunjukkan secara  langsung,  misalnya  orang  yang taat  membayar  pajak,  secara  tidak langsung  akan  menerima  manfaat  dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan  negara  didapatkan  karena
negara  mampu  membiayai  operasional kemanan  (baik  dari  institusi  Polri maupun  TNI)  yang  didapat  dari  uang pajak yang dibayarkan.
3.  Pemungutan  pajak  diperuntukkan  bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah  dalam  rangka  menjalankan fungsi  pemerintahan,  baik  rutin  maupun pembangunan.
4.  Pemungutan  pajak  dapat  dipaksakan, diamana  pajak  dapat  dipaksakan  apabila wajib  pajak  tidak  memenuhi  kewajiban perpajakan  dan  dapat  dikenakan  sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5.  Selain  fungsi budgeter (anggaran),  yaitu fungsi  mengisi  Kas  Negara/Anggaran Negara  yang  diperlukan  untuk  menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,  pajak  juga  berfungsi sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  negara  dalam sektor  ekonomi  dan  sosial  (fungsi mengatur/regulatif) (Tim Edukasi
Perpajakan  Direktorat  Jenderal  Pajak, 2016:14-15).
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun  2009  bahwa  Pajak  merupakan sebuah  terminologi  yang  mengundang beragam  opini,  persepsi,  dan  pemikiran  di sebagian  besar  masyarakat.  Hal  ini  terjadi karena  beberapa  faktor,  yaitu Pertama , faktor  ketidaktahuan  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  pajak  dan  untuk  apa pajak  itu  dipungut,  sehingga  menimbulkan opini  yang  beragam. Kedua ,  kecurigaan yang  ditimbulkan  oleh  pihak-pihak  tertentu terhadap  pemungutan  pajak  yang  dianggap rawan  untuk  diselewengkan  oleh  pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran  untuk  tidak  mau  menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga , anggapan  bahwa  pajak  itu  memberatkan sehingga  menimbulkan  berbagai  cara  atau strategi  untuk  menghindari  pembayaran pajak. Keempat , menyadari  pentingnya
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
urgensi  pajak  bagi  keberlangsungan  hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.
Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung  implikasi  yang  berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan dan penanggulangan yang berbeda pula. Implikasi
Pertama , terkait dengan ketidaktahuan  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  pajak  dapat  ditanggulangi  dengan cara  penyuluhan  dan  pendidikan  kesadaran perpajakan  yang  menjelaskan  tentang  apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Implikasi Kedua , terkait dengan kecurigaan adanya  penyelewengan  pemungutan  pajak dapat  ditanggulangi  dengan  akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur  negara,  disertai  sanksi  yang  tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut  pajak  bersih  dari  oknum  yang tidak  bertanggung  jawab.  Implikasi Ketiga , terkait  dengan  pihak  yang  melakukan strategi  menghindari  pembayaran  pajak dapat  dilakukan  dengan  penegakan  hukum dan  sanksi  yang  tegas  ( punishment ) terhadap  para  pengemplang  pajak,  disertai penghargaan  ( reward )  terhadap  pembayar pajak  yang  setia  dalam  menunaikan kewajibannya pada negara.  Faktor keempat merupakan  sebuah  kondisi  ideal,  karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran  tentang  perlunya  pajak  (Tim Edukasi  Perpajakan  Direktorat  Jenderal Pajak, 2016:28-29).
Oleh  karena  itu,  kondisi  ideal  itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai  cara  dan  strategi  yang  tepat, sehingga pelanggaran dalam masalah perpajakan  dapat  diminimalisir  Campur tangan  pemerintah  dalam  menerapkan distribusi  pajak  sangat  diperlukan  dan mengandung  dua  dimensi. Pertama , sifat memaksa yang diperlukan untuk memberikan  sanksi  kepada  warga  negara yang
mampu agar menunaikan kewajibannya  membayar  pajak  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku. Kedua ,  sifat
kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian,  saling  berbagi,  dan  kasih sayang  sesama  warga  negara  (Tim  Edukasi Perpajakan  Direktorat  Jenderal  Pajak, 2016:28-29).
Kesadaran sebagai suatu gejala psikologis bagi seseorang Salah satu contoh kewajiban  warga  negara  terpenting  saat  ini adalah  kewajiban  membayar  pajak  (Pasal 23A,  UUDRI  1945).  Hal  ini  dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan  pajak  yang  besar,  maka pembiayaan  pengeluaran  negara akan terhambat.  Pajak  menyumbang  sekitar 74,63  %  pendapatan  negara.  Oleh  karena itu, membayar pajak adalah contoh kewajiban  warga  negara  yang  nyata  di  era pembangunan seperti sekarang ini (Belmawa,  2016:121).  Dengan  masuknya pendapatan  pajak  dari  warga  negara  maka pemerintah  negara  juga  akan  mampu memenuhi  hak  warga  negara,  yakni  hak mendapatkan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan  sebagaimana  diamanatkan pasal  27  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pajak  yang  dibayarkan  oleh  warga negara  merupakan  devisa  negara  untuk menunjang  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan ( sustainable ). Namun demikian, kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor,  yaitu  pengetahuan  dan  pemahaman akan  peraturan  perpajakan,  pelayan  fiskus yang  berkualitas,  dan  persepsi  wajib  pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan  perpajakan  yang  ada  (Rahman Adi  Nugroho  dan  Zulaikha,  2012:1). Diterbitkannya  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  1983  yang  telah  diubah  dengan Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (KUP)  dikenal  istilah Self
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
Assessment System (SAS) yang
memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  sendiri  pajak  terutangnya. Diharapkan pendekatan ini, selain bergantung  pada  kesadaran  dan  kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang  memadai  juga  memegang  peran penting agar wajib pajak dapat melaksanakan  kewajiban  perpajakannya dengan  baik  dan  benar  karena  melalui sistem  ini,  setiap  wajib  pajak  di  wajibkan mengisi  sendiri  dan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  dengan benar, lengkap, dan jelas.
Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak  memiliki  arti  keadaan  dimana seseorang  mengetahui,  memahami,  dan mengerti  tentang  cara  memabayar  pajak. Apabila  wajib  pajak  memiliki  pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap  wajib  pajak  maka  akan  timbul kesadaran  akan  membyar  pajak.  Kesadaran membayar  pajak  karena  wajib  pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak  yang  mereka  bayar  digunakan  oleh pemerintah  untuk  membiayai  pelayanan publik dan pembangunan nasional.
Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang bermutu terhadap  Wajib  Pajak  selaku  pelanggan.
Sesuai  pasal  17  C  KUP  Jis  KMK  Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak  telah  mengeluarkan  kriteria  Wajib Pajak  Patuh.  Wajib  Pajak  Patuh  adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh
Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.
Dengan  demikian,  pengertian  wajib pajak  patuh  bisa  disimpulkan  menjadi  dua, yaitu:
1.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan
di mana wajib pajak memenuhi kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan
ketentuan dalam
Undang-Undang
Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di  mana  wajib  pajak  memenuhi  semua ketentuan  material  perpajakan,  yakni sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  Undang- Undang  perpajakan.  Kepatuhan  material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Oleh karena itu, kesadaran membayar  pajak  dapat  diartikan  sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan  sebuah  kontribusi  kepada negara  untuk  menunjang  pembangunan negara  dan  berusaha  untuk  mentaati semua  peraturan  yang  telah  ditetapkan oleh  negara  serta  dapat  dipaksakan kepada  Wajib  Pajak.  Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui  pendidikan  perpajakan  baik formal  maupun  non  formal  akan berdampak  positif  terhadap  kesadaran wajib  pajak  untuk  membayar  pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan  ekonomi  akan  dominan  membentuk perilaku  wajib  pajak  yang  tergambar dalam  tingkat  kesadaran  mereka  dalam membayar pajak.
Dinamika  pajak  yang  diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  didorong  oleh beberapa faktor. Pertama ,  pembayar  pajak  memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya ketika hasil-hasil pembangunan  dapat  dirasakan langsung  dalam  kehidupan sosial.
Kedua , pembayar pajak merasa dirugikan  sebagai  pihak  yang aktif membayar pajak manakala menyaksikan maraknya korupsi yang menguras  uang  negara,  yang salah  satunya  berasal  dari pajak.
Ketiga ,  pembayar  pajak  merasa  optimis dalam melaksanakan
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
kewajibannya manakala pemerintah memperlihatkan kinerja  yang  baik  berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam berbagai sendi kehidupan sosial. Keempat , pembayar pajak merasa pesimis  dalam  melaksanakan kewajibannya, sehingga berupaya  untuk  menghindari kewajibannya tersebut manakala menyaksikan merosotnya kesejahteraan masyarakat,  tingginya  angka penggangguran, meningkatnya kriminalitas, dan berbagai patologi  sosial  lainnya  (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat
Jenderal Pajak, 2016:45-46).
Oleh  karena  itu,  campur  tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama , sifat memaksa  (heteronom)  yang  diperlukan untuk  memberikan  sanksi  kepada  wajib pajak  agar  menunaikan  kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kedua ,  sifat  kerelaan  dari  wajib pajak sebagai implementasi nilai
kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih  sayang  sesama  warga  negara. Kedua  dimensi  itu  tidak  berdiri  sendiri, melainkan  saling  melengkapi  secara simbiosismutualis (Tim Edukasi
Perpajakan  Direktorat  Jenderal  Pajak, 2016:47).

## SIMPULAN
Kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  dilihat dalam  dua  konteks  pengertian,  yaitu secara sempit dan luas. Kesadaran hukum masyarakat  dalam  arti  sempit  dimaknai sebagai  pengetahuan  tentang  perintah  dan larangan tindakan hukum tertentu, sedangkan  dalam  arti  luas  dimaknai kemantapan  hati  untuk  mematuhi  segala peraturan hukum yang berlaku (kesadaran afeksi).
3.  Pajak  yang  dibayarkan  oleh  warga  negara merupakan devisa negara untuk menunjang  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan ( sustainable ). Namun demikian, kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa  faktor,  yaitu  pengetahuan  dan pemahaman  akan  peraturan  perpajakan, pelayan  fiskus  yang  berkualitas,  dan persepsi  wajib  pajak  atas  efektivitas sistem perpajakan.
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory) dan  Teori  Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang Undang (Legis Prudence). Jakarta: kencana.
Bakry, Ms. Noor. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bisri, Ilham. 2004. Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: Grafindo Persada.
Dirjen  Belmawa.  2016. Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  Perguruan  Tinggi .  Cet.  1.  Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.
Ismawan. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Kepmendiknas  No.  232/U/2000,  tentang Pedoman  Penyusunan  Kurikulum  Pendidikan  Tinggi  dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa .
Kepmendiknas  No.045/U/2002  tentang Kurikulum  Inti  Pendidikan  Tinggi  menetapkan  bahwa Pendidikan  Agama,  Pendidikan  Pancasila,  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan kelompok Mata Kuliah Pegembangan Kepribadian .
Keputusan  Dirjen  Dikti  Depdiknas  No.  43/Dikt  i/Kep/2006  tentang Rambu  Rambu  Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi .
KUP  Jis  KMK  Nomor  544/KMK.04/2000  Direktorat  Jenderal  Pajak  tentang Kepatuhan  Wajib Pajak .
Nota  Kesepahaman  Menteri  Keuangan  dengan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Nomor  MoU-4/MK.03/2016  dan  Nomor  7/M/NK/2016  tentang Peningkatan  Kerja  Sama Perpajakan .
Nugroho,  Rahman  Adi  dan  Zulaikha.  2012. Faktor  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan  untuk Membayar  Pajak  dengan  Kesadaran  Membayar  Pajak  sebagai  Variabel Intervening.  (Studi kasus  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Semarang  Tengah  Satu).  Diponegoro  Journal  of  Accounting,  Volume  1,  Nomor  2, Tahun 2012. Semarang: UNDIP.
Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Direktorat  Jenderal  Pajak  dengan  Direktorat  Jenderal  Pembelajaran dan  Kemahasiswaan  Nomor  KEP-48/PJ/2016  dan  Nomor  001/B1/PKS/2016,  tentang Peningkatan  Kesadaran  Pajak  Melalui  Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan  di  Pendidikan Tinggi .
Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soekanto,Soerjono. 2005. Pokok Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Saifullah. 2006. Refleksi Sosiologi Hukum . Bandung: PT. Refika Aditama.
Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Press.
Vol. 03, No. 03, (Desember, 2020), pp. 547-557.
Hasbi Ali, Indra Keusuma Hadi
Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Dirjen Pajak Kemenkeu RI.
Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP) .
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Usman,  Atang  Hermawan.  2014. Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah  sebagai  Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia . Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30, Nomor 1, Edisi Februari 2014. Bandung: Polda Jabar.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
Warasih,  Esmi.  2005. Pranata  Hukum:  Sebuah  Telaah  Sosiologi .  Semarang:  PT.  Suryandaru Utama.
Yuswandi,  Ali.  1995. Penuntutan,  Hapusnya  Kewenangan  Menuntut  dan  Menjalankan  Pidana . Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.