## DISENGAGEMENT ; STRATEGI PENANGGULANGAN

## TERORISME DI INDONESIA

## Oleh

## Fakhri Usmita
*) Staf Pengajar Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau

## ABSTRACT
This  article  aims  to  review  the  opinion  of  some  figures  about  the  opportunities  and barriers to implementation of disengagement as a counter-terrorism strategy in Indonesia. This  approach  is  a  response  to  the  impasse  de-radicalization  approach  in  dealing  with members  of  the  terrorist  group  based  on  religious  ideology.  By  using  qualitative  methods we can see that most of the sources found disengagement strategy can be applied in the fight against  terrorism  in  Indonesia.  Implementation  of  disengagement  is  possible  because  the majority of religious adherents in Indonesia is among the moderate, strong family ties, the possibility of disagreement among terrorist groups in Indonesia, and the humanist approach that made the Police can be the way of success of this strategy. Although there are barrier, but this problem can be overcome if there is good faith of all elements of society and make terrorism as a common enemy.

## Keywords: Disengagement, stimulant factor, barrier factor

## Pengantar
Perkembangan  pemikiran-pemikiran  terorisme  di  Indonesia  telah  ada  sejak  awal kemerdekaan.  Gelombang  perlawanan  terhadap  pemerintahan  ataupun  hukum  formal awalnya  muncul  karena  ketidakpuasan  terhadap  pemerintah  pada  saat  itu.  Darul Islam/Tentara  Islam  Indonesia  (DI/TII)  misalnya,  kelompok  ini  dianggap  sebagai  cikal- bakal gerakan terorisme yang ada di Indonesia saat ini. Gerakan yang diproklamirkan pada AGustus 1949 ini berhasil ditumpas pada 1962 ditandai dengan ditanggkapnya Kartosuwirjo (Solahudin, 2011).
Tidak  berhenti  disitu,  era  1970-an  beberapa  mantan  anggota  DI  melakukan konsolidasi  guna  membentuk  kembali  NII  dengan  stuktur  baru.  Masa  ini  dikenal  sebagai periode  Komando  Jihad,  yang  membentuk  sel-sel  pergerakan  untuk  melakukan  fa’i (perampokan),  hingga  aksi-aksi  teror  dengan  tujuan  menimbulkan  ketidakstabilan  situasi keamanan  dalam  negeri  dan  menarik  perhatian  luar  negeri  (terutama  Libya)  untuk memberikan  bantuan  (Solahudin  2011).  Sel-sel  ini  juga  melakukan  penyusupan  ke organisasi  lain  guna  merekrut  anggota  baru,  termasuk  Abdullah  Sungkar  dan  Abu  Bakar Ba’asyir  (Pengurus  pesantren  Ngruki  dan  Dewan  Da’wah  Islam  Indonesia  Solo  yang kemudian  pada  tahun  1993  membentuk  jamaah  sendiri  bernama  Jama’ah  Islamiyah)  yang dibai’at oleh Haji Ismail Pranoto (seorang tokoh Komando Jihad) pada Desember 1976.
Awalnya aksi perlawanan JI lebih ditujukan kepada regime Orde Baru yang dianggap murtad. Gagasan memerangi Amerika dan sekutunya mengemuka setelah fatwa Osama bin Laden tentang keutamaan membunuh orang-orang Amerika. Seruan ini menimbulkan kubu pro Osama yang dipimpin oleh Hambali dan Ali Gufron, dan kubu kontra yang menganggap lebih penting memerangi pemerintah yang murtad atau musuh terdekat yang dipimpin oleh Thoriqun dan Ahmad Roihan. Pro-kontra ini mereda setelah munculnya konflik komunal di Ambon  dan  Poso  pada  1999-2000,  dimana  kekuatan-kekuatan  yang  ada  seakan  menyatu melakukan perjuangan (Solahudin 2011).
Setelah  konflik  Ambon  dan  Poso  mereda  pada  pertengahan  2001,  terjadi  peristiwa World  Trade  Center  pada  9  September  2001.  Hal  ini  kembali  menginspirasi  Hambali  dan kawan-kawan  untuk  menyerang  Amerika  Serikat  dan  kepentingannya.  Pada  12  Oktober 2002  mereka  meledakkan  dua  buah  pusat  hiburan  di  Bali  yang  dianggap  sebagai  tempat berkumpulnya  orang  Amerika.  Peristiwa  ini  menelan  korban  jiwa  sekitar  200  orang  dan 300an orang luka-luka (Solahudin 2011). Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai ”Bom Bali I”.
Serangan-serangan  teroris  yang  terjadi  di  Indonesia  umumnya  tidak  menyerang secara  langsung  fasilitas  pemerintah  ataupun  militer,  melainkan  pada  fasilitas  umum, sehingga jatuh korban yang belum tentu bersalah atau terkait langsung dengan ”musuh” dari para pelaku. Hal ini dapat dilihat  pada tabel 1 terlihat beberapa aksi  teroris  yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2011.

## Tabel 1. Beberapa Peristiwa Teror di Indonesia, 2000 - 2011
No Waktu Kejadian Lokasi Jumlah Korban (orang) Tewas Luka 1 1 Agustus 2000 Kediaman Duta Besar Filipina, Jakarta 2 21 2 24 Desember 2000 Sejumlah gereja di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Mojokerto, Mataram 16 96 3 1 Januari 2002 Gerai KFC, Makassar - - 4 12 Oktober 2002 Paddy’s Pub dan Sari Club di Kuta, Bali 202 300 5 5 Desember 2002 Gerai McDonald, Makassar 3 11 6 5 Agustus 2003 Hotel JW Marriot 11 152 7 10 Januari 2004 Cafe di Palopo, Sulawesi Selatan 4 - 8 9 September 2004 Kantor Kedutaan Besar Australia 9 161 9 12 Desember 2004 Gereja Immanuel - - 10 1 Oktober 2005 RAJA’s Bar dan Restaurant, Bali 22 102 11 31 Desember 2005 Pasar Tradisional di Palu, Sulawesi Tengah 8 45 12 17 Juli 2009 Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta 9 13 18 Agustus 2010 Perampokan CIMB Medan 1 2 14 15 April 2011 Masjid di Mapolresta Cirebon 1 *) 25 15 25 September 2011 GBIS Solo 1 *) 8
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Keterangan: *) korban merupakan pelaku teror

## Teror, Teroris, dan Terorisme
Ada  banyak  definisi  teror,  teroris,  dan  terorisme,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada suatu  definisi  baku  tentang  teror,  teroris,  dan  terorisme.  Secara  umum  teroris  memiliki kriteria: penggunaan kekerasan ilegal (secara melawan hukum); terencana, terukur; terhadap kalangan  sipil  (non  combatan);  dilakukan  oleh  kelompok,  profesional  sebagai  bagian  dari negara,  ataupun  individu;  adanya  publikasi  terhadap  aksi  mereka;  demi  mencapai  tujuan (perubahan)  politik,  ideologi  atau  agama;  mengintimidasi  individu,  kelompok  atau  negara; menimbulkan  rasa  ketakutan  atau  ketidakamanan;  merupakan  tindakan  yang  terencana, penuh  perhitungan  dan  sistematik;  tidak  berpegang  pada  hukum  atau  norma  perang; direncanakan  untuk  menyebabkan  ketakutan  (guncangan  psikologis)  bagi  korban  atau target;  umumnya  muncul  karena  adanya  kekuatan  yang  tidak  seimbang  dan  penggunaan cara-cara politik yang tidak biasa (Whittaker, 2002; Lutz & Lutz, 2004).
Tidak  mengikuti  hukum  atau  norma  perang,  penggunaan  kekerasan  tanpa  ”tanpa pandang  bulu”,  ini  yang  kemudian  menjadi  pembeda  antara  aksi  teroris  dengan  pejuang kemerdekaan,  revolusioner,  anggota  oposisi  demokratis,  ataupun  tentara  pembebasan nasionalis  (Lutz  &  Lutz,  2004).  Selain  itu,  untuk  membedakan  antara  aksi  teroris  dengan kejahatan  jenis  lainnya,  Levin  melihatnya  dari  sisi  motivasi  dan  dampaknya  yang  luas. Menurut  Levin,  motivasi  dan  dampaknya  yang  luas  ini  merupakan  karakteristik  pembeda secara  sederhana  antara  kejahatan  konfensional  dengan  kejahatan  teroris.  Menurutnya, kejahatan jalanan atau kejahatan konfensional pada umumnya hanya berorientasi pada harta, uang  atau  menyakiti  korbannya  secara  fisik.  Namun  pada  kejahatan  teror,  secara  umum bertujuan  untuk  membangkitkan  gejolak  sosial  ataupun  mengirim  pesan-pesan  ancaman atau  intimidasi  yang  dapat  menimbulkan  instabilitas  keamanan  secara  luas,  dan  dapat mendorong  terjadinya  perubahan  politik  ataupun  perubahan  kebijakan  (dari  pihak  lawan) (Lutz & Lutz, 2004).
Berdasarkan  tujuannya,  serangan  teroris  umumnya  ditujukan  kepada  instalasi pemerintah  atau  fasilitas  publik  (Konvensi  PBB,  1973),  dengan  tujuan  politik,  agama, dan/atau ideologi (US Department of Defense, 1990), sehingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban nasional maupun internasional (Undang-Undang No 15 Tahun 2003). Untuk membedakan dengan jenis kejahatan lainnya, Whittaker (2002) menambahkan kriteria yang umumnya  dapat  ditemui  pada  kelompok  teroris  yaitu:  kegiatan  terencana,  dilandasi  tujuan politik,  menggunakan  kekerasan  untuk  menyerang  atau  mengintimidasi  pemerintah  atau masyarakat  secara  umum,  menimbulkan  ketakutan  atau  ketidakstabilan  keamanan, melanggar hukum, ingin  melakukan  perubahan pada pemerintah,  sebagai strategi  dari sub- revolusi,  kelompok  sub-nasional,  individu  penyusup  yang  memiliki  maksud,  tujuan,  target dan  akses,  adanya  publikasi.  Awalnya  bersifat  lokal  dalam  negeri  tetapi  kemudian  dapat berkembang lintas negara.
Pemberian  akhiran  ”-isme”  pada  kata  ”teror”  lebih  menunjukkan  karakter  yang sistematik  dibanding  pada  tataran  teoritis.  Dimana  secara  filosofi  politik  menunjuk  pada aksi  ataupun  sebuah  atitut.  Terkadang  juga  dilekatkan  pada  kualitas  dari  doktrin,  namun sebagian  besar  lebih  melihatnya  sebagai  pemikiran  untuk  bebas  bertindak.  Paulus menambahkan  terorisme  adalah  cara  berfikir  (yang  diwujudkan  dalam  tindakan) menggunakan  teror  sebagai  tehnik  untuk  mencapai  tujuan.  Lebih  lanjut,  Paulus  juga memberikan  ciri-ciri  dari  terorisme.  Berdasarkan  perbandingan  karakteristik  kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah sebagai berikut:
•  Memiliki  pengorganisasian  yang  baik,  berdisiplin  tinggi,  militan.  Organsisasinya merupakan  kelompok-kelompok  kecil,  disiplin  dan  militansi  ditanamkan  melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.
•  Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.
•  Tidak mengindahkan norma - norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain.
•  Memilih  sasaran  yang  menimbulkan  efek  psikologis  yang  tinggi  untuk  menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.
Kegiatan  terorisme  mempunyai  tujuan  untuk  membuat  orang  lain  merasa  ketakutan sehingga  dengan  demikian  dapat  menarik  perhatian  orang,  kelompok  atau  suatu  bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan  kehendaknya.  Terorisme  digunakan  sebagai  senjata  psikologis  untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap  kemampuan  pemerintah  dan  memaksa  masyarakat  atau  kelompok  tertentu  untuk mentaati  kehendak  pelaku  teror.  Terorisme  tidak  ditujukan  langsung  kepada  lawan,  akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama,  maksud  yang  ingin  disampaikan  oleh  pelaku  teror  adalah  agar  perbuatan  teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war. Seperti  halnya  kejahatan  yang  dikelompokkan  ke  dalam extra  ordinary  crime lainnya,  kejahatan  teroris  memerlukan  usaha  yang  lebih  untuk  dapat  diungkap.  Terlebih ketika  organisasi  ini  mulai  berkembang,  tidak  lagi  bersifat  lokal,  melainkan  telah berhubungan  dengan  organisasi  serupa  lintas  negara  sehingga  aksi  mereka  semakin mutakhir, baik secara teknis, perlengkapan, maupun finansial.

## Counter Terrorism di Indonesia
Sebagai salah satu bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak teroris,  maka  pada  tahun  2003,  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  disahkan  oleh  DPR  RI  menjadi  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ditunjang dengan telah diratifikasinya konvensi yang terkait dengan upaya  pemberantasan  aksi  teror  lainnya  seperti  konvensi  internasional  tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (International Convention For The Suppression Of  The  Financing  Of  Terrorism,  1999)  dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2006.  Undang-Undang  nomor  6  tahun  2006  ini  kemudian  dipertajam  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, karena disadari bahwa kegiatan teroris di suatu negara dapat terkait dengan kegiatan teroris di negara lainnya.
Dalam  upaya  institusionalisasi  dan  penerapan  undang-undang  tersebut,  Pemerintah Indonesia  menyusun  instansi  primer  yang  terkordinasi  dengan  instansi  terkait  baik  dari tingkat  nasional  maupun  daerah.  Instansi  primer  ini  terdiri  dari  Polri,  Departemen  Dalam Negeri,  Departemen  Luar  Negeri,  Departemen  Pertahanan,  Tentara  Nasional  Indonesia, Badan  Intelijen  Negara,  Departemen  Kesehatan,  dan  instansi  lainnya  yang  terkait penanganan bencana/darurat.
Dalam lingkup penegakan hukum, Indonesia kemudian membuat Satuan Tugas Bom (Satgas Bom) dan Detasemen Khusus (Densus) 88. Kedua badan ini merupakan bagian dari kepolisian guna menangani kasus-kasus teroris. Dan dalam lingkup yang lebih luas dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), saat ini di bawah kordinasi Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
Pelibatan berbagai institusi dalam upaya penanggulangan terorisme ini beranjak dari kesadaran  bahwa  terorisme  tidak  hanya  disebabkan  oleh  suatu  faktor  tunggal,  melainkan telah  menjadi  suatu  permasalahan  yang  kompleks  (Amin,  2007).  Sehingga,  diperlukan pendekatan  yang  tepat  dalam  upaya  penanggulangan  terorisme  guna  menekan  semakin suburnya penggunaan cara-cara teror dalam mencapai suatu tujuan.
Crenshaw  (2000)  menyarankan  bahwa  dalam  penyusunan  kebijakan counter- terrorism ,  pemerintah  atau  pihak  berwenang  hendaknya  jangan  hanya  berdasarkan  asumsi bahwa pemberian ancaman hukuman  yang berat atau dengan penggunaan kekuatan  militer akan  dapat  menekan  aksi  teror.  Karena  menurutnya,  dalam  beberapa  kasus,  pemberian hukuman atau penggentarjeraan justru semakin memperkuat keyakinan terorisme.
Dalam  konteks  Indonesia,  hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  munculnya  reaksi  baik  pro maupun  kontra  terhadap  pemberian  hukuman  mati  terutama  pada  saat-saat  menjelang eksekusi  mati  Imam  Samudra  dan  beberapa  anggota  kelompoknya.  Selain  itu,  pemberian hukuman  maksimal  terhadap  pelaku  teror  ternyata  tidak  serta  merta  menghentikan terjadinya  peristiwa  teror  di  Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dari  aksi  teror  yang  tidak  berhenti hanya  pada  peristiwa  Bom  Bali  I,  namun  masih  ada  peristiwa  seperti  Bom  Kedutaan Australia  (2004),  Bom  Bali  II  (2005),  serta  Bom  Hotel  Marriot  dan  Hotel  Ritz  Carlton (2009)  yang  telah  melibatkan  orang-orang  selain  anggota  JI,  atau  orang-orang  baru  yang sebelumnya bukan penganut Salafi Jihadi (Solahudin, 2011).

## Deradikalisasi di Indonesia
Mengacu pada pendapat Golose (2009), tanpa mengenyampingkan pendekatan hard line approach, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan soft line approach . Hal ini  didasari  adanya  kesadaran  bahwa  penggunaan  kekerasan  dalam  mengatasi  aksi  teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Oleh karena  itu,  penanggulangan  aksi  teroris  di  Indonesia  –yang  dilakukan  secara  khusus  oleh Satuan  Tugas  Bom  (Satgas  Bom)  Polri–  kemudian  menerapkan  program  deradikalisasi. Program  deradikalisasi  yang  dilaksanakan  oleh  Polri  ini  merupakan  realisasi  dari pendekatan  yang  umum  dikenal  sebagai  pendekatan soft  line  approach .  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Bjorgo  &  Horgan  (2009)  bahwa  walau  menerapkan soft  line  approach , namun  tetap  tidak  mengenyampingkan  kemungkinan  penggunaan  kekuatan  militer  ( hard line  approach), terutama  dalam  hal  pelucutan  senjata.  Sedangkan  tujuan  utama  dari deradikalisasi yaitu adanya perubahan paham seorang jihadis (Rabasa et. al., 2010).
Dalam  konteks  Indonesia,  Rabasa,  et.al.,  (2010)  menilai  bahwa  pendekatan deradikalisasi  dijalankan  pada  dua  tingkatan;  pertama  penempatan  atau  pengawasan intelijen  pada  jaringan  atau  pergerakan  kelompok  teroris,  dan  kedua  pada  upaya mengembalikan  mereka  yang  telah  menjalani  masa  penghukuman  kembali  ke  masyarakat. Jadi kunci deradikalisasi di Indonesia adalah bukan pada tataran upaya merubah pola pikir pelaku,  melainkan  lebih  pada  penegakan  hukum  dengan  mengedepankan  operasi  intelijen pada jaringan teroris guna mencegah terjadinya serangan dari para teroris. Dimana pada saat menjalani masa hukuman diharapkan si pelaku memperoleh ”keinsyafan”.
Dalam lingkup tertentu, penanganan teroris di Indonesia patut diberi apresiasi positif karena  telah  berhasil  mengungkap  banyak  peristiwa  teror  yang  terjadi  dalam  waktu  yang relatif  cepat.  Rabasa  misalnya,  secara  khusus  memuji  prestasi  dan  inisiatif  Detasemen  88 yang  merupakan  bagian  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Teroris  yang  lebih  memilih soft  approach dalam  menangani  teroris.  Menurut  Rabasa,  terdapat  perbedaan  pendekatan yang  digunakan  oleh  petugas  di  Indonesia  dengan  penanganan  teroris  dengan  negara
tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Petugas di Indonesia lebih menempatkan pemuka agama sebagai pemegang peranan utama  dalam  mengubah pandangan para anggota teroris terhadap ajaran Islam. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga telah melibatkan komponen dengan beragam latar belakang kompetensi. Hal ini terlihat dari pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  polisi  dan  dibantu  oleh  mantan  militan,  hingga  adanya bimbingan dari ahli psikolog. Sehingga lebih dari setengah anggota teroris yang tertangkap menjadi koperatif dengan pihak kepolisian, termasuk dalam memberikan informasi tentang jaringan dan tempat persembunyian. Kemauan bekerjasama atau ”koperatif” dengan pihak kepolisian  ini  pula  yang  menjadi  kriteria  klasifikasi  Polri  terhadap  para  tersangka  atau narapidana teroris (lihat Tabel 2).
Adapun pelaksana utama program ini yaitu: penyidik kasus terorisme; tokoh agama; mantan  anggota  JI  (seperti  Nasir  Abbas,  Ali  Imron  dan  lain-lain);  para  tersangka  atau narapidana  yang  telah  sadar  dan  berkeinginan  untuk  membantu  keberhasilan  program tersebut,  dan;  dari  kalangan  akademisi.  Sedangkan  sasaran  dari  program  ini  yaitu: narapidana  kasus  terorisme;  tersangka  terorisme;  keluarga  narapidana  teroris;  anggota kelompok teroris yang belum terlibat aksi teror; para simpatisan; dan masyarakat secara luas (Golose 2009).

## Tabel 2. Pengelompokan Tersangka atau Narapidana Terorisme
Jenis Tingkatan Keterangan Klasifikasi I Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, dan mau membantu kepolisian (memberikan pencerahan atau membantu mengungkap jaringan). Klasifikasi II Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, tetapi tidak bersedia membantu kepolisian. Klasifikasi III Kelompok yang mau menerima bantuan, tetapi tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian. Klasifikasi IV Kelompok yang mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, tapi bersedia membantu kepolisian. Klasifikasi V Kelompok yang tidak mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian. Klasifikasi VI Kelompok dalam proses pembinaan atau belum dilakukan pembinaan.

## Sumber: Golose, 2009
Dalam  pelaksanaannya,  program  deradikalisasi  memiliki  tantangan  tersendiri terutama dalam hal upaya merubah pemahaman mereka yang dikategorikan sebagai ”sangat radikal  atau  ideolog”  dalam  kelompoknya.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  mereka  ini  telah memiliki  ”filter”  terhadap  pemikiran-pemikiran  yang  berbeda  dengan  apa  yang  mereka yakini  selama  ini.  Selain  itu,  para  radikalis  ini  telah  melabel  para  mantan  anggota  JI  yang mau  bekerja  sama  dengan  petugas  (polisi)  sebagai  penghianat  atau  bahkan  murtad,  yaitu orang yang keluar dari ajaran Islam (”Nasehat Ust. Abu Bakar Ba’asir Untuk Nasir Abbas”; International Crisis Group, 2007, 16).
Belum  efektifnya  pelaksanaan  deradikalisasi  dalam  penanggulangan  terorisme  juga disampaikan  oleh  Asyad  Mbai.  Hal  ini  tercatat  dalam  Risalah  Rapat    Dengar  Pendapat Komisi  I  DPR  RI  dengan    Kepala  Badan  Intelijen  Negara  (BIN)  dan  Kepala  BNPT  pada
tanggal 4 April 2011. Menurut Mbai : ”... sudah lebih 600 orang teroris tertangkap. Lebih 600 orang. Dari 600  orang itu lebih kurang 500 sudah diajukan ke Pengadilan. Itu  good news,  tetapi  ada  bad  news.  Sampai  hari  ini  210  teroris  sudah  keluar  di  penjara  dan diantaranya  terbukti  kembali  melakukan  dan  bahkan  jadi  tokoh” .  Rasa  pesimis  Mbai  ini cukup  beralasan  bila  kita  melihat  laporan  International  Crisis  Group  (ICG)  tahun  2007 tentang  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia.  Menurut  ICG,  program  deradikalisasi  di Indonesia tidak akan berhasil  jika tidak diikuti dengan upaya reformasi penjara dalam arti yang  lebih  luas,  termasuk  mengikis  praktik  korupsi  yang  selama  ini  marak  di  lembaga pemasyarakatan (International Crisis Group, 2007).
Di lain pihak, Polri telah menyusun klasifikasi tersangka teroris berdasarkan tingkat kerjasama mereka dengan pihak kepolisian atau pihak berwenang.  Klasifikasi ini kemudian menjadi dasar pendekatan yang digunakan Polri kepada para tersangka tindak pidana teroris tersebut.  Artinya,  telah  terdapat  pembedaan  pendekatan  yang  digunakan  kepada  anggota kelompok teroris berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun klasifikasi yang disusun Polri seperti  terlihat  pada  tabel  2.  Pengelempokkan  ini  kemudian  berpengaruh  pada  perlakuan ( treatment ) maupun tuntutan yang diberikan oleh petugas.
Namun sayang, pembinaan yang telah diupayakan oleh pihak kepolisian seakan tidak berlanjut  di  institusi  lainnya.  Lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  yang  seharusnya  menjadi tempat  resosialisasi  para  narapidana  justru  dianggap  telah  memperlemah  upaya  yang  telah dilakukan  pihak  kepolisian  (International  Crisis  Group,  2007).  Ketidaksinambungan pembinaan  terhadap  pelaku  aksi  teror  tentu  berdampak  pada  tingkat  keberhasilan ”keinsyafan”  para  pelaku  teror.  Selain  belum  mendatangkan  ”cukup  keinsyafan”  pada mereka, menempatkan terpidana teroris bersama dengan pelaku kejahatan jenis lainnya telah membuka  peluang  munculnya  permasalah  baru  terkait  terorisme,  seperti  pembelajaran tentang jenis kejahatan yang berbeda, baik bagi pelaku teror ataupun pelaku kejahatan jenis lainnya, sebagai tempat mereka merekrut anggota baru, atau bahkan konsolidasi kelompok- kelompok teroris.
Dalam  studi  terorisme,  banyak  peneliti  lebih  memfokuskan  studi  pada  motivasi psikologis yang melatarbelakangi seseorang untuk terlibat atau bergabung dengan kelompok teroris,  namun  sangat  sedikit  yang  meneliti  tentang  motivasi  yang  mendorong  seorang anggota  kelompok  teror  untuk  keluar  dari  kelompoknya  (Crenshaw,  2000;  Bjorgo  & Horgan,  2009;  Noricks,  2009;  Horgan,  2005).  Dengan  asumsi  yang  sama,  bahwa  dengan mengetahui  latarbelakang  keterlibatan  seseorang  dengan  kelompok  teroris,  maka  dapat disusun  kebijakan  untuk  mencegah  berkembangnya  organisasi  teroris.  Maka  mengetahui motivasi  seseorang  meninggalkan  aktifitas  kelompoknya  juga  merupakan  komponen penting guna menyusun kebijakan yang tepat terkait upaya menekan aksi teroris.
Beranjak  dari  belum  berhasilnya  penerapan  deradikalisasi  sebagai  upaya penanggulangan  terorisme  mengharuskan  kita  menemukan  cara  yang  lebih  efektif  dan efesien dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.  Walau terlalu dini memvonis “gagal”  program  deradikalisasi  yang  baru  dilaksanakan  beberapa  tahun  terakhir,  namun tidak salah bila kita mencoba melihat pada program lain yang mungkin fungsional dan dapat diterapkan  di  Indonesia.  Dalam  ranah counter-terorrism ,  selain  deradikalisasi,  dikenal pendekatan lain  yang  umum  diterapkan,  yaitu disengagement dan inkapasitasi. Pendekatan ini memiliki beberapa perbedaan yang tergambar pada tabel 3.
Tabel 3. Perbedaan Deradikalisasi, Disengagement , dan Inkapasitasi
Deradikalisasi Disengagement Inkapasitasi Perubahan pada tingkat kognitif (ideologi) Perubahan pada tingkat perilaku Tidak lagi melakukan tindak pidana Proses moderasi belief tanpa perlu meninggalkan organisasi Perubahan perilaku dengan meninggalkan kekerasan dan keluar dari organisasi radikal Proses penyadaran, sama halnya dengan jenis kejahatan lainnya Produk dari faktor-faktor psikologis Produk dari faktor psikologis dan fisik Produk dari faktor-faktor fisik (pemenjaraan) Tidak dilakukan dengan pemaksaan, melainkan kesadaran pelaku sendiri Dapat dilakukan dengan pemaksaan oleh pihak lain Dilakukan dengan pemaksaan Mencakup perubahan fundamental pada tujuan Mencakup perubahan instrumental pada perilaku Penjeraan khusus dan umum Lebih sulit dilakukan dibanding disengagement Lebih mudah dilakukan dibanding deradikalisasi Lebih mudah dilakukan dibanding disengagement Jika ideologi berubah (mengalami moderasi), maka kemungkinan keluar dari terorisme sangat besar Perilaku bisa berubah, tetapi tujuan dan ideologi tetap ada Selama di penjara, maka tidak melakukan tindak pidana teror Pada kelompok radikal berbasis ideologi keagamaan, lebih sulit dilakukan karena ideologi
”jihadi” merupakan salah satu ajaran agama yang tidak mungkin dihilangkan dari alam
pikiran penganutnya
Pada kelompok radikal Islam, sangat mungkin dilakukan dengan memberikan katalisasi politik, ekonomi dan budaya Dapat dilakukan pada semua kelompok radikal, memandang tindakan teroris sebagaimana jenis kejahatan lainnya Jika terjadi, sudah pasti akan menimbulkan disengagement Disengagement belum tentu menimbulkan deradikalisasi Belum tentu menghasilkan deradikalisasi & disengagement
Value atau ideologi bisa berubah dan bisa pula tidak berubah ketika seseorang keluar dari kelompok terorisme Sebagian teroris atau radikalis melakukan disengagement tanpa mengalami
deradikalisasi
Sebagian individu meninggalkan pandangan yang radikal sebagai konsekuensi meninggalkan kelompok Meninggalkan kelompok tidak selalu disebabkan karena perubahan pandangan atau ideologi
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Walau  deradikalisasi  maupun disengagement dapat  diupayakan  selama  menjalani masa  hukuman  di  lapas,  namun  terdapat  perbedaan  mendasar  dengan  inkapasitasi,  yaitu pada  cara  memandang  terpidana  teroris.  Dimana  pada  inkapasitasi  tidak  membedakan pelaku  teror  dengan  pelaku  kejahatan  jenis  lainnya.  Hal  ini  terkait  dengan  perlakuan  yang akan diberikan nantinya.

## Disengagement
Deradikalisasi  maupun disengagement merupakan  bagian  dari  upaya counter- terrorism. Berbeda  dengan  deradikalisasi  yang  diartikan  sebagai  moderatisasi  pemikiran, disengagement di sini lebih diartikan sebagai ”memutus-ikatan” atau dalam hal ini menarik keluar  pelaku  dengan  merubah  perilaku  –dengan  tidak  lagi  memilih,  atau  meninggalkan jalan–  penggunaan    kekerasan.  Karena  belum  menemukan  padanan  kata  dalam  bahasa Indonesia,  maka  untuk  selanjutnya  penulis  tetap  menggunakan  ” disengagement ”.  Menurut Hochschild  (1975),  teori  ini  pertama  kali  dikemukakan  Cumming  et.al.,  dalam  bunga rampai  ” Growing  Old ”  dalam  artikel  Elaine  Cumming  dan  William  Henry  yang menggunakan  pendekatan  psikologis  mencoba  menjelaskan  fenomena  berubahnya seseorang menjadi ”menyendiri” terpisah dari sosialnya.
Cumming dan Henry menyusun teori ini berdasarkan asumsi adanya hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungan sosialnya, ataupun sebaliknya, kemudian menggambarkan  ”penarikan  diri”  seseorang  dari  lingkungannya  (desosialisasi)  terjadi seiring  bertambahnya  umur.  Konsep  utama  mereka  adalah  ’ culture-free’ dari  yang sebelumnya ’ culture-bound’ (Hochschild, 1975).
Teori ini kemudian berkembang, salah satunya oleh Albert Bandura dengan teorinya moral  disengagement. Bandura  mengembangkan  teori  ini  untuk  menganalisa  perilaku individu.  Menurut  Bandura,  seperti  dikutip  dalam  Crenshaw  (2000),  sumber  prinsipil  dari tindakan destruktif karena adanya dorongan yang tak terkendali. Konsekuensinya, Bandura membuktikan  proses  psikologis  pada  diri  seseorang  dapat  di disengage dalam  mekanisme regulasi  internal  untuk  mengendalikan  kekerasan.  Bandura  mengidentifikasi  tiga  poin penting  yang  membangun  proses self-regulatory:  ”when  reprehensible  conduct  can  be reconstrued  as  justifiable,  its  detrimental  effects  minimized  or  distorted,  and  the  victim blamed  or  devalued.  In  terms  of  causal  agency,  he  also  noted  a  tendency  to  displace responsibility onto the enemy or diffuse it within the group” (Crenshaw, 2000).
Teori  ini  juga  dikembangkan  dan  digunakan  untuk  menyusun  kebijakan penanggulangan  terorisme.  Menurut  Horgan,  aksi  teroris  merupakan:  hasil  dari  proses interaksi dalam suatu kelompok teror; juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok  dan  daya  tarik  tersendiri  bagi  calon  anggota  untuk  membangun  komitmen  dan terikat  lebih  erat  (Horgan,  2005).  Untuk  itu,  aksi  teror  harus  dicegah  dengan  menarik ”keluar” pelaku dari apa yang akan dikerjakannya.
Berdasarkan  laporan  Fink  &  Hearne  (2008),  pada  umumnya  deradikalisasi  dan disengagement diterapkan  secara  bersama  sebagai  suatu  program  yang  saling  melengkapi antara  pendekatan  sosial  ( disengagement )  dan  pendekatan  psikologi  (deradikalisasi). Dimana disengagement diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya,  atau  perubahan  aturan  hidup  seseorang  terhadap  kelompoknya.  Sedangkan deradikalisasi  lebih  pada  perubahan  kognisi,  perubahan  yang  mendasar  pada  pemahaman. Namun  menurut  Noricks, disengagement lebih  realistis  untuk  dicapai  dibanding  program deradikalisasi.
Pendekatan disengagement , difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya  atau  tidak  lagi  memilih  melakukan  kekerasan  sebagai  jalan  mencapai tujuannya.  Lebih  lanjut,  Horgan  membagi  ranah disengagement menjadi: disengagement secara  psikologis  dan disengagement secara  fisik.  Horgan  (2005)  mengidentifikasi  faktor- faktor yang dapat mempengaruhi disengagement secara psikologis yaitu:
1. Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok,
2. Adanya  perubahan  prioritas,  yang  muncul  karena  mereka  merasa  tidak  diterima  oleh masyarakat atau negara, dan
3. Tumbuhnya  rasa  ketidakpercayaan  terhadap  keberhasilan  apa  yang  dicita-citakan  bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.
Pelaksanaan Disenggagement di Beberapa Negara
Pada  beberapa  negara,  pendekatan disengagement dipilih  berdasar  pengalaman penggunaan hard  line  approach dalam  penanggulangan  terorisme  yang  dirasakan  tidak hanya  gagal  menanggulangi  terorisme  secara  tuntas,  bahkan  justru  tidak  jarang mendatangkan  permasalahan  baru  seperti  semakin  solidnya  kelompok  teroris,  biaya operasional yang cukup besar, bahkan tidak jarang jatuh korban yang tidak semestinya.
Untuk  itu,  beberapa  negara  berinisiatif  menerapkan  pendekatan  lain  sesuai  akar permasalahan terorisme yang mereka hadapi. Oleh karenanya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut kemudian memiliki perbedaan satu sama lain. Walau demikian,  pada  dasarnya  pendekatan-pendekatan  tersebut  memiliki  kesamaan  dalam  hal lingkup  perlakuan  ( treat )  yang  diberikan,  yaitu  mengupayakan  perubahan  pola  perilaku, agar anggota teroris tersebut tidak lagi  mendukung atau  menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka.  Adapun negara-negara yang menggunakan disengagement dalam upaya penanggulangan terorisme antara lain dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Pelaksanaan Disengagement di Beberapa Negara Negara Tekanan Pelaksana Utama Hasil Inggris Negosiasi dan penegakan hukum Pemimpin komunitas agama & Pihak keluarga Mereduksi rekrutmen kelompok teroris Norwegia Membantu mereka yang ingin keluar; mendukung keluarga aktifis, dan; memperluas pengetahuan profesional guna menyelesaikan masalah Keluarga dari anggota kelompok dan Anggota masyarakat yang peduli 90% anggota keluarga partisan telah ditarik keluar Mesir Reedukasi dan soft approach termasuk memberi kemudahan- kemudahan bagi yang koperatif Aparat pemerintah Kelompok Gama’a al- Islamiyah tidak lagi menggunakan kekerasan dan banyak anggota al- Jihad keluar dari kelompoknya Yaman Dialog dan debat intelektual dan reedukasi Ulama dan intelektual Banyak dari mereka meninggalkan kelompoknya Arab Saudi Pendekatan kultural guna mengembalikan  pemahaman ajaran agama yang benar Ulama Melemahnya dukungan masyarakat kepada kelompok teroris Indonesia Rehabilitasi Ulama dan mantan kombatan Nasir Abas, Ali Imron, dan Chaerul Ghazali Singapura Rehabilitasi religius Psikolog, ulama Sertifikasi para ulama Malaysia Penerapan hukum Pemerintah Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Pemerintah  Inggris  memiliki  pengalaman  terhadap  ancaman  teroris,  mulai  yang berasal  dari  PIRA  (Provinsional  Irish  Republican  Army,  1970an)  hingga  Al-Qaeeda. Lambert  (2008)  menggambarkan  pemerintahan  Inggris  mengalami  kegagalan  ketika  lebih memilih  pendekatan  militer  dalam  upaya  menanggulangi  aksi  terror  oleh  kelompok  PIRA. Selanjutnya  Kerajaan  Inggris  mulai  merubah  strategi  dengan  menerapkan  pendekatan disengagement dalam  penanggulangan  terhadap  aksi  terorisme  PIRA,  dengan  lebih mengedepankan  penegakan  hukum  dan  negosiasi  kepada  para  elitnya,  serta  mengarahkan mereka  untuk  terlibat  dalam  proses  politik  formal  (Horgan,  2005).  Pendekatan  ini  dinilai lebih  berhasil  dibanding  pendekatan  militer  kepada  kelompok  tersebut.  Kemudian keberhasilan  program  ini  diadaptasi  dalam  program  penanggulangan  kelompok  Al-Qaeda. Program  ini  dianggap  berhasil  memperlambat  laju  perkembangan  atau  pertumbuhan kelompok  Al-Qaeda.  Norwegia  juga  menunjukkan  tingkat  keberhasilan  yang  cukup signifikan, dimana 90% dari anggota keluarga partisan yang terlibat kalompok teroris telah berhasil ditarik keluar dari kelompoknya.
Dari  pengalaman  penerapan disengagement di  beberapa  negara  tersebut  di  atas, tergambar  bahwa  keberhasilan  program  ini  diperoleh  melalui  pengkombinasian  dengan beberapa  pendekatan  lainnya.  Selain  itu,  mereka  yang  keluar  tetap  memerlukan  adanya jaminan  keamanan,  dukungan  komunitas,  serta  upaya  reintegrasi  dengan  masyarakat,  dan adanya pengakuan akan keberadaan mereka.
Pada  negara  tertentu  yang  memiliki  beberapa  kelompok  teroris  seperti  pengalaman Mesir,  keberhasilan disengagement kepada  satu  kelompok  dapat  mempengaruhi keberhasilan  bagi  kelompok  lainnya.  Pelibatan  mantan  anggota  teroris  juga  mempunyai peranan penting dalam program ini. Menilik pengalaman Norwegia dan Inggris, program ini lebih  berhasil  bila  ditujukan  kepada  kelompok  remaja  atau  pemuda,  dan  dalam  hal mereduksi  rekruitmen  anggota  baru  kelompok  ekstrimis.  Selain  itu,  pelibatan  keluarga terutama  orang  tua  cukup  signifikan,  terutama  dalam  hal  mengusahakan  keluarnya  anak- anak mereka dari kelompok ekstrimis.

## Diskusi : Disengagement di Indonesia
Secara  umum,  strategi  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  dikenal  sebagai program  deradikalisasi.  Namun  demikian,  mengingat  akar  permasalahan  terorisme  di Indonesia  berbeda  dengan  akar  permasalahan    terorisme  di  negara  lain,  serta  perbedaan potensi kekuatan yang dimiliki Indonesia, maka strategi yang diterapkanpun berbeda. Selain istilah  deradikalisasi  sering  dimaknai  secara  negatif  oleh  banyak  pihak,  mengingat pengalaman  bangsa  Indonesia  yang  pernah  menggunakan  istilah  serupa  dalam penanggulangan  komunisme.  Untuk  itu,  perlu  diperkenalkan  suatu  pendekatan  baru  yang mungkin  lebih  dapat  diterima,  dan  sebenarnya  telah  diterapkan  dalam  penanggulangan terorisme  di  Indonesia,  yaitu disengagement berikut  faktor-faktor  yang  dapat  mendukung dan penghambat keberhasilan progam ini .

## a. Faktor Penunjang
Menarik  disimak  pernyataan  Sarwono,  bahwa  sebenarnya  program  deradikalisasi belum  pernah  ada  dalam  upaya  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia.  Selain  menemui kebuntuan  ketika  diskusi  yang  dilakukan  mulai  masuk  dalam  ranah  ideologi  pelaku,  juga perlakuan  yang  diberikan  oleh  petugas  terkait  belum  mencerminkan  keinginan  yang  serius untuk melakukannya  (wawancara dengan Sarwono, 13 Juni 2012).
Untuk  itu,  menurut  Sarwono,  level  pendekatan  harus  diturunkan.  Tidak  lagi  masuk dalam ranah ideologi, melainkan pada level keseharian atau dengan kata lain ranah perilaku ( behavioral ).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Rabasa  et.al.,  (2010),  bahwa  pendekatan deradikalisasi  pada  kelompok  radikal  berbasis  agama  Islam  akan  lebih  sulit  dilakukan, karena  bagi  mereka,  ideologi  jihadi  merupakan  ajaran  agama  yang  tidak  mungkin dihilangkan  dari  pemahaman  mereka.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi  lain  yaitu disengagement dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Menurut  Muzadi,  pemberian  kompensasi  seperti  pemberian  uang  ataupun  pekerjaan bagi  anggota  kelompok  teroris  yang  mau  meninggalkan  kelompoknya  dianggap  belum menyelesaikan  permasalahan  yang  ada,  mengingat  secara  umum  Indonesia  saat  ini menghadapi  permasalahan  ekonomi  dan  terbatasnya  lapangan  pekerjaan.  Hal  ini  menurut Muzadi  akan  menimbulkan  permasalahan  baru  seperti  kecemburuan  sosial  bagi  mereka yang  berasal  dari  ekonomi  lemah,  tidak  mempunyai  pekerjaan,  dan  bukan  teroris (wawancara dengan Muzadi, 26 Mei 2012).
Menurut Al Chaidar, pemberian kompensasi berupa bantuan ekonomi atau pekerjaan, keberhasilannya  hanya  untuk  sementara  waktu.  Sebatas  uang  mereka  belum  habis  atau ketika  mereka  belum  menemui  suatu  permasalahan  sulit  yang  tidak  terselesaikan  terkait pekerjaannya. Bila uang  mereka telah habis,  atau  menemui  suatu permasalahan  yang tidak terselesaikan, maka mereka sangat mungkin untuk kembali lagi ke kelompoknya.
Sebenarnya  keraguan  Al  Chaidar  dan  Muzadi  ini  dapat  diantisipasi,  setidaknya demikian  menurut  Mufid  dan  Sarwono.  Menurut  Mufid,  kecemburuan  sosial  itu  dapat ditekan  jika  bantuan  yang  diberikan  dilakukan  secara  terbuka  dan  transparan,  selain  itu bantuan  tersebut  diberikan  bukan  (langsung)  kepada  pelaku  kejahatan,  melainkan  kepada korban, yaitu korban bencana sosial (wawancara dengan Mufid, 7 Juni 2012).
Sarwono  berkeyakinan  bahwa  kepada  mereka  yang  ingin  keluar  dari  kelompoknya dapat  diberikan  lapangan  usaha  sesuai  dengan  keahlian  mereka,  dan  dilakukan pendampingan maupun bantuan secara berkala. Hal ini bertujuan selain memantau aktifitas mereka  agar  tidak  lagi  menyimpang,  memberikan  solusi-solusi  atas  permasalahan  yang mereka  temui,  juga  sebagai  bentuk  perhatian  yang  tidak  lepas  kepada  mereka  (wawancara dengan Sarwono, 13 Juni 2012).
Walau  kurang  menyetujui  pemberian  kompensasi  berupa  bantuan  ekonomi  kepada mantan  anggota  teroris,  namun  Muzadi  berpendapat  bahwa  upaya  mereduksi  terorisme dapat  dilakukan  dengan  men disengage kelompok  teroris  dengan  potensi  sumberdayanya, yaitu masyarakat, baik sebagai sumber potensi rekrutmen anggota, maupun sebagai potensi sumber  dana  bagi  operasional  mereka.  Untuk  itu,  masyarakat  Indonesia  yang  didominasi oleh  kalangan  moderat  harus  diberikan  edukasi  tentang  semangat  kebangsaan  dan keberagamaan.  Sehingga  masyarakat  Indonesia  tidak  lagi  menjadi  sumber  rekruitmen anggota, tapi juga tidak lagi menjadi sumber dana gerakan teroris.
Secara umum, ummat Muslim di Indonesia memiliki kecenderungan pemikiran yang jelas, terdiri dari dua kelompok besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dimana masing-masing  memiliki  pengikut  yang  cukup  banyak  dan  tersebar  luas  di  Indonesia. Pemberdayaan komunitas-komunitas agama  yang memiliki kecenderungan pemikiran  yang jelas  dalam  rangka  mereduksi  pertumbuhan  kelompok  teroris  ini  sesuai  dengan  apa  yang digambarkan  oleh  Lambert  (2008).  Komunitas  muslim  yang  didominasi  oleh  kelompok yang memiliki kecenderungan pemikiran yang jelas ini merupakan kekuatan tersendiri bagi keberhasilan disengagement anggota kelompok terorisme, minimal mereduksi
perkembangan  kelompok  teroris  melalui  upaya  pencegahan  rekrutmen  anggota  kelompok teroris.

## b. Faktor Penghambat
Al Chaidar berkeyakinan peluang keberhasilan disengagement lebih besar dibanding hambatannya  (wawancara  dengan  Al  Chaidar,  14  Juni  2012).  Hambatan  utama  dari penerapan disengagement sebagai  strategi  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  adalah lemahnya  sinergisitas  antar  instansi  terkait  dalam  upaya  penanggulangan  terorisme  di Indonesia.  Pendapat  bahwa  lemahnya  sinergisitas  antar  instansi  ini  setidaknya  datang  dari Muzadi, Zarkasih, Mufid, Sarwono, dan Al Chaidar. Menurut mereka, lemahnya kerjasama ini dikarenakan masih mengedepankan ego korps atau instansi, menganggap paling berjasa, atau bahkan merasa bukan tanggung jawab instansinya, sehingga terorisme belum dianggap sebagai musuh bersama.
Sarwono  mencontohkan,  BNPT  pernah  mengundang  menteri-menteri  terkait  dalam rangka kordinasi, namun seringkali yang diutus adalah pejabat bukan pengambil kebijakan, ataupun  pejabat  yang  hadir  sering  berganti-ganti  (wawancara  dengan  Sarwono,  13  Juni 2012).  Adanya  kasamaan  pandangan  terhadap  apa  itu  terorisme  merupakan  salah  satu  sisi penunjang  keberhasilan  penanggulangan  terorisme.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Whitthaker (2002), bahwa dalam upaya penanggulangan terorisme diperlukan adanya unity of  effort ,  atau  kesamaan  pandang  terhadap  apa  itu  terorisme,  sehingga  lembaga-lembaga yang  ada  dapat  saling  bahu-membahu  dalam  upaya  penanggulangan  terorisme.  Bila kesamaan  pandang  ini  belum  terbentuk,  maka  sebagus  apapun  konsep  strategi penanggulangan terorisme di Indonesia, tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN
Disadari  bahwa  terorisme  merupakan  permasalahan  yang  kompleks,  sehingga  tidak ada  satu  pendekatan  yang  benar-benar  efektif  dalam  penanggulangannya,  untuk  itu diperlukan  pengetahuan  yang  luas  terhadap  pola-pola  yang  dapat  diterapkan  dalam  upaya penanggulangan  terorisme.  Sehingga  dapat  disusun  suatu  strategi  yang  tepat  dalam  upaya penanggulangan  terorisme  di  Indonesia.  Pendekatan disengagement merupakan  jawaban atas kebuntuan yang ditemui pendekatan deradikalisasi ketika berhadapan dengan kelompok teroris Islam yang berbasis ideologi agama. Hal ini diperoleh dengan menurunkan tingkatan “wilayah”  perhatian  penanganan,  yaitu  tidak  lagi  terpusat  pada  perubahan  ideologi, melainkan  pada  tataran  perubahan  perilaku  ( behavioral ).  Pendekatan disengagement merupakan  salah  satu  pendekatan  psikologis  serta  sosiologis  yang  dapat  digunakan  dalam upaya  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  mengingat  terdapat  beberapa  faktor pendorong dan penarik yang kuat seseorang untuk keluar dari kelompok teroris, yang secara empiris terdapat dalam sosiokultur masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Ma’aruf (2007). Melawan Terorisme dengan Iman . Tim Penanggulangan Terorisme. Jakarta.
Bjorgo, T., dan Horgan, J. (ed). 2009. Leaving Terrorism Behind individual and Collective Disengagement . Routledge. New York.
Crenshaw, Martha. 2000. “The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century”. Political Psychology, Vol. 21, No. 2 (Jun., 2000), pp. 405-420. International Society of Political Psychology . www.jstor.org/stable/3791798. Accessed: 03/03/2012 03:11.
Fink, N.C., & Hearne, E.B. 2008. Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism , October 2008, International Peace Institute, www.ipinst.org.
Golose, P.R. 2009. Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput . Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta.
Hochschild,    Arlie  Russell.  1975.  “Disengagement  Theory:  A  Critique  and  Proposal”, American  Sociological  Review,  Vol.  40,  No.  5  (Oct.,  1975),  pp.  553-569. American Sociological Association . www.jstor.org/stable/2094195. Accessed: 10/12/2011 00:33.
Horgan, John. 2005. The Psychology Of Terrorism . Routledge. London and New York.
International  Crisis  Group  (2007). Deradikalisasi  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia . Asia Report No 142  – 19 November 2007. Jakarta, Brussels, International Crisis Group.
Lambert,  Robert.  2008.  “Empowering  Salafis  and  Islamists  against  Al-Qaeda:  A  London Counterterrorism Case Study”, PS: Political Science and Politics, Vol. 41, No. 1 (Jan., 2008), pp. 31-35.
American Political Science Association . www.jstor.org/stable/20452106. Accessed: 25/01/2012 00:06.
Lutz, M. J. and Lutz, J. B. 2004. Global Terrorism . Routledge. London and New York.
Marret,  Jean-Luc  (2009).  Prison  De-radicalization  and  Disengagement:  The  French  Case. France, Fondation pour la Recherche Stratégique.
Noricks,  Darcy.  2009.  “Disengagement  and  Deradicalization:  Processes  and  Programs,” dalam Davis, K. Paul., Cragin, Kim (ed). Social Science for Counterterrorism Putting the Pieces Together . Santa Monica, Arlington, Pittsburgh, Rand Corporation.
Rabasa,  A.,  et.  al.  2010. Deradicalizing  Islamist  Extremists .  National  Security  Research Division. Pittsburg.
Solahudin. 2011. NII Sampai JI Salafy Jihadisme di Indonesia . Komunitas Bambu. Jakarta.
Whittaker, J. David. 2002. Terrorism Understanding The Global Threat . Pearson Education. London, New York.
”Nasehat Ust. Abu Bakar Ba’asir Untuk Nasir
Abbas”. http://www.jurnalislam.com/nasehat-ust-abu-bakar-baasyir-untuk-nasir-abbas.htm. diakses tanggal 25 Februari 2012, pukul 12.00 WIB.
“Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan  Kepala BIN dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT)”. http://www.dpr.go.id/complorgans/commission/commission1/risalah/K1_risalah_RDP _Komisi_I_DPR_RI_dengan_Kepala_BIN_dan_Kepala_BNPT.pdf.  diakses  6  Juni 2012 pukul 20.00 WIB.