## P EMETAAN M UTU M ADRASAH DALAM R ANGKA P ENCAPAIAN S TANDAR N ASIONAL P ENDIDIKAN DI P ROPINSI R IAU

## MAPPING MADRASAH QUALITY IN ACHIEVING NATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS IN THE PROVINCE OF RIAU
Sumarsih Anwar Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur email: sumarsih.anwar@yahoo.com
Naskah diterima 15 September 2014. Revisi 17–30 September 2014. Disetujui 19 November 2014

## Abstract
This paper provides the results of a research on the mapping of madrasa quality in achieving National  Education  Standards  (SNP).  The  research  target  is  Islamic  Senior  High  School (Madrasah  Aliyah),  and  the  sample  is  province  of  Riau.  The  research  used  questionnaires, coupled with  documentation techniques for data-gathering. The findings showed that: 1) The quality of Islamic Senior High School in Riau province generally the same between the public and the private madrasa. 2) There are two aspects, which have significant correlations with the  output  as  of  national  test,  namely  educator  standards  and  infrastructure  standards.  3) There are a number of enabling and inhibiting factors from within or and outside institutions in  the  achievement  of  the  National  Education  Standards.  4)  Regarding  inhibiting  factors, Islamic Senior High School in Riau province has done some efforts in attaining the standard.
Keywords: Education quality,  Islamic  senior  high  school,  National  Education  Standard (SNP), Riau

## Abstrak
Tulisan  ini  menyajikan  hasil  penelitian  tentang  peta  mutu  madrasah  dalam  pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sasaran penelitian sebagai unit analisis adalah Madrasah Aliyah  dengan  sampel  wilayah  Propinsi  Riau . Teknik  pengumpulan  data  menggunakan kuesioner, dan didukung dengan   studi dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Mutu Madrasah Aliyah di propinsi Riau secara umum relatif sama dan tidak jauh berbeda antara  madrasah  negeri  maupun  madrasah  swasta.  2)  Bila  dilihat  dari  masing-masing  aspek SNP,  terdapat  2  (dua)  aspek  yang  mempunyai  korelasi  dengan  output  (hasil  UN),  yaitu standar  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  dan  standar  sarana  prasarana.  3)  Banyak  faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencapaian SNP, baik dari dalam (intern) maupun dari  luar  (ekstern).  4)  Terkait  dengan  adanya  beberapa  penghambat,telah  dilakukan    upaya dalam pencapaian SNP.
Kata Kunci : Mutu pendidikan, Madrasah, Standard Nasional Pendidikan ( SNP), Riau

## PENDAHULUAN
Secara  umum  madrasah  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia    memiliki  mutu pendidikan  yang  relatif  masih  rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena  kondisi  madrasah  yang kurang  memadai  dalam  beberapa  aspek,  seperti:  keterbatasan  sarana  prasarana  pendidikan , infrastruktur seperti bangunan gedung juga belum memadai bahkan sudah banyak yang rusak, laboratorium  dan  perpustakaan  belum  memadai  bahkan  banyak  madrasah  yang  belum memilikinya.
Persoalan  lain  penyebab  rendahnya  mutu  pendidikan  di  madrasah  terlihat  dalam melakukan  pengelolaan  pendidikan  yang  selama  ini  cenderung  kaku,  birokratis  dan  belum sepenuhnya  mampu  mengembangkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS),  sehingga pengelola  tidak/belum  mempunyai  kemampuan  memadai  untuk  merancang,  melaksanakan program  dan  mengevaluasinya  dengan  berbasis  kualitas,  artinya  pengelola  belum  memiliki kemandirian  dalam  melakukan  pengelolaan,  belum  menerapkan  prinsip-prinsip  manajemen yang  benar,  belum  banyak  melibatkan  unsur  tau  pihak  lain  terkait  dsb.  Akibatnya, pengelolaan  pendidikan  belum  bisa  efektif  dan  efisien.  Padahal  sesuai  amanat  PP  No.  19 Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  khususnya  pasal  49  ayat  1  bahwa “pengelolaan  satuan  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  menerapkan MBS  yang  ditunjukkan  dengan  kemandirian,  kemitraan,  partisipasi,  keterbukaan  dan akuntabilitas”. MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian  sekolah  dan  partisipasi  masyarakat. Sedangkan  p engelolaan  satuan  pendidikan adalah  meliputi  perencanaan  program,  penyusunan  KTSP,  kegiatan  pembelajaran, pendayagunaan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana, penilaian hasil belajar dan pengawasan (http: mazzbudy.Multiplay.com, 28 Januari 2009 . item/8). Dikeluarkannya  PP  No.19  tahun  2005  tentang  SNP  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia.  Adapun  fungsinya  adalah  sebagai  dasar  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  pendidikan  dalam  rangka  mewujudkan  pendidikan  nasional yang  bermutu.  Untuk  dapat  mencapai  tuntutan  kualitas  pendidikan  tersebut,  tentunya madrasah harus berusaha untuk dapat mencapai standar sesuai dengan SNP, yang merupakan unsur pokok keberhasilan pendidikan di madrasah.
Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu jenjang/lembaga pendidikan di madrasah dan sebagai  salah  satu  jenis  pendidikan  menengah  umum,  berfungsi  menyiapkan  peserta  didik untuk  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  sikap,  rasa  keindahan  dan  harmoni  yang diperlukan  untuk  melanjutkan  ke  pendidikan  tinggi  dan/atau  untuk  hidup  di  masyarakat sejalan  dengan  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.  Selaras  dengan  itu,  MA  ditujukan
untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan ketrampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab,  serta  mempersiapkan  peserta  didik  untuk  mengikuti  pendidikan  lebih  lanjut  sejalan dengan  pencapaian  tujuan  pendiidkan  nasional.  Guna  pencapaian  tujuan  tersebut,  arah pembangunan MA  lima  tahun ke depan difokuskan pada upaya  peningkatan mutu program, peningkatan  akses  untuk  masyarakat  marginal  atau  terpencil,  dan  peningkatan  mutu pelayanan akademik.
Untuk mencapai arah pembangunan dengan kekhasan Islam dimaksud, maka salah satu fokus  kinerja  kunci  sasaran  pembangunan  MA  sampai  dengan  tahun  2014  adalah meningkatnya  keunggulan  komparatif  dan  kompetitif  lulusan  khususnya  dalam  bidang keagamaan  Islam.  Salah  satu  Indikator  kinerja  capaian  tersebut  adalah  sebanyak  70%  MA telah memenuhi standar SNP (Ditjen Pendis 2009, 51-52).
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  penelitian  pemetaan  mutu  MA  dalam  rangka pencapaian SNP melalui penelitian secara mendalam perlu dilakukan. Dengan penelitian ini, diharapkan  dapat  diketahui  tentang  gambaran/peta  mutu  madrasah  dalam  pemenuhan  8 (delapan)  standar  sesuai  dengan  SNP.  Di  samping  itu,  penelitin  ini  diharapkan  mampu menggali  permasalahan-permasalahan  ataupun  faktor-faktor  penyebab  belum  tercapainya SNP serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian SNP.
Sesuai  dengan  pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  rumusan  masalahnya  adalah  belum terpetakannya  tingkat/kondisi  MA  dalam  rangka  pencapaian  standar  nasional  pendidikan. Sesuai  dengan  rumusan  masalah  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  adalah:  1)  Untuk memetakan  mutu  Madrasah  Aliyah  (MA)  dalam  rangka  pencapaian  standar  nasional pendidikan (SNP), 2) Untuk mengetahui hubungan antara mutu masing-masing standar SNP dengan output madrasah,  3)  Untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat pencapaian SNP, dan 4) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pencapaian SNP.
Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberi  sumbangan  pemikiran  dan  informasi tentang  gambaran  peta  mutu  MA  dalam  pencapaian  SNP.    Informasi  ini  akan  bermanfaat untuk  melakukan  pengelolaan  madrasah  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  SNP,  sehingga sasaran pembangunan  MA  dalam kurun waktu  5  (lima) tahun ke depan,  pencapaian  standar SNP sebanyak 70% madrasah/lembaga dapat tercapai.

## Kerangka Konsep
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, 867), pemetaan adalah proses, cara perbuatan membuat peta.  Banyak teori tentang tentang konsep mutu dalam konteks pendidikan, salah
satunya    adalah  yang  dikemukakan  oleh  Syaifuddin,  dkk.  (2007,  2-8  unit  2),  yang berpandangan bahwa pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Pendidikan  yang bermutu  mengacu pada berbagai  input seperti:  tenaga pengajar, bahan  ajar (kognitif,  afektif,  atau  psikomotorik),  metodologi  (bervariasi  sesuai  kemampuan  guru  dan materi  yang  disampaikan),  peralatan,  dukungan  administrasi  dan  sarana  prasarana,  biaya, teknologi  dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif yang diperlukan dalam proses  pendidikan.  Manajemen  sekolah,  dukungan  kelas  berfungsi  mensinkronkan  berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik  antara  guru,  siswa  dan  sarana  pendukung  di  kelas  maupun  di  luar  kelas;  baik  konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non-akademis  dalam  suasana  yang  mendukung  proses  pembelajaran.  Mutu  dalam  konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (misal: tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis  (misal  ujian  semester  dan  Ujian  Nasional),  dapat  pula  prestasi  di  bidang  lain, seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.
Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses  yang  baik  itu  tidak  salah  arah,  maka  mutu  dalam  artian  hasil  ( output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu- hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tanggung jawab sekolah/madrasah dalam school based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah  pada  hasil  yang  dicapai.  Untuk  mengetahui  hasil/prestasi  yang  dicapai  oleh sekolah/madrasah  terutama  yang  menyangkut  aspek  kemampuan  akademik  atau  "kognitif" dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya: UN oleh BNSP, dan  nilai  ujian  akhir  semester  oleh  KKG  atau  MGMP).  Evaluasi  terhadap  seluruh  hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (benchmarking) maupun yang lain  (kegiatan  ekstra-kurikuler)  dilakukan  oleh  individu  sekolah/madrasah  sebagai  evaluasi diri  dan  dimanfaatkan  untuk  memperbaiki  target  mutu  dan  proses  pendidikan  tahun berikutnya. Dalam  hal  ini  RAPBS harus merupakan penjabaran dari  target mutu  yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.
Dalam konteks produk dari lembaga pendidikan yang berupa jasa, kepuasan pelanggan (siswa, orang tua, dan masyarakat) dibagi dalam dua aspek, yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi  yang  dicapai  siswa.  Orientasi  mutu  dari  aspek output mendasarkan  pada  hasil pendidikan  yang  ditujukan  oleh  keunggulan  akademik  dan  non  akademik  di  suatu sekolah/madrasah.  Bahkan  saat  ini,  mutu  pendidikan  tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  prestasi yang  dicapai,  tetapi  bagaimana  prestasi  tersebut  dapat  dibandingkan  dengan  standar  yang ditetapkan,  seperti  yang  tertuang  di  dalam  UU  No.20  tahun  2003  pasal  35  dan  PP  No.19 tahun 2005 (Syaifuddin, dkk 2007, 2-7).
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia berkaitan dengan  tercapai  atau  tidaknya  tujuan  pendidikan  nasional  seperti  yang  tercantum  di  dalam UU No.20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi standar nasional pendidikan.
Proses  pendidikan  merupakan  berubahnya  sesuatu  menjadi  sesuatu  yang  lain.  Dalam pendidikan  berskala  mikro  (madrasah),  proses  yang  dimaksud  adalah  proses  pengambilan keputusan,  proses  pengelolaan  kelembagaan,  proses  pengelolaan  program,  proses  belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki  tingkat  kepentingan  tertinggi  dibandingkan  dengan  proses-proses  lainnya. Sedangkan output pendidikan merupakan kinerja sekolah/madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi  yang dihasilkan dari proses dan perilaku madrasah, khusunya dalam prestasi belajar siswa.
Madrasah  adalah  lembaga  umum  berciri  khas  Islam,  diselenggarakan  secara  formal pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Untuk  jenjang  pendidikan  dasar  sembilan tahun adalah MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang setingkat SD, dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) setingkat  SMP.  Untuk  jenjang  pendidikan  menengah  adalah  MA  (Madrasah  Aliyah)  yang setingkat SMA (Ditjen Pendis  2009, ix–x).
Sesuai dengan maksud teori/konsep tentang mutu pendidikan tersebut, maka madrasah dapat  dikatakan  bermutu  tinggi  apabila  telah  mempersiapkan  input-nya dengan  baik  untuk kemudian  diproses  dengan  pengkoordinasian,  penyerasian  dan  pemaduan input madrasah yang harmonis sehingga menghasilkan output madrasah yang bermutu tinggi.
Terkait dengan judul penelitian, maka yang dimaksud dengan pemetaan mutu madrasah adalah  suatu  proses  penyusunan  gambaran/kondisi  kualitas  madrasah,  baik  input,  proses maupun output pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah.
Ruang lingkup penelitian meliputi 8 (delapan) standar yang tertuang dalam SNP, yang meliputi: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) Standar kompetensi lulusan, 4) Standar pendidik
dan  tenaga  kependidikan,  5)  Standar  sarana  prasarana,  6)  Standar  pengelolaan,  7)  Standar pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian.

## Pencapaian dan Tujuan Penerapan  SNP
Istilah pencapaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, 194) berarti proses, cara, perbuatan  mencapai.  Sedangkan  yang  dimaksud  standar  nasional  pendidikan  (SNP)  adalah kriteria  minimal  tentang  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah  hukum  negara  kesatuan Republik Indonesia.
Pencapaian  yang  akan  dilihat  dalam  penelitian  ini  adalah  proses  atau  perbuatan  atau cara  yang  dilakukan  madrasah  untuk  mencapai  standar  SNP.  Penerapan  standar  nasional pendidikan  bertujuan  untuk  menjamin  mutu  pendidikan  nasional  dapat  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat. Penerapan  standar  menjadi  isu  penting  dalam  sistem  penjaminan  mutu  agar  proses penggelolaan  pendidikan  mengarah  pada  tujuan  dan  penerapan  standar  dapat  memastikan bahwa  pendidikan  dapat  meningkatkan  daya  kolaborasi  dan  kompetisi  bangsa  di  tengah perkembangan global.
Keberhasilan  madrasah  dalam  mencapai  mutu  pendidikan  yang  diselenggarakannya, tidak terlepas dari mutu input, proses maupun outputnya. Dan selanjutnya, mutu pendidikan tidak  terlepas  dari  mutu  pencapaian  SNP-nya.  Oleh  karena  itu  pemetaan  mutu  madrasah menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian SNP.
Dengan  terpetakannya  mutu  madrasah  dalam  pencapaian  SNP,  akan  memberikan masukan  yang  bermanfaat  bagi  pihak  yang  berkompeten  (penentu  kebijakan)  dalam pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  madrasah  yang  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan lembaga.
Selanjutnya, dengan semakin  tinggi  mutu pencapaian SNP,  maka akan  semakin  tinggi pula mutu pendidikannya. Sebaliknya, semakin rendah mutu pencapaian SNPnya, maka akan semakin rendah pula mutu pendidikannya ( output ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di 1 (satu) propinsi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Propinsi Riau.  Dipilihnya  Propinsi  Riau,  karena  secara  geografis  letaknya  di  tengah-tengah  pulau
Sumatera,  dan  identik  dengan  kebudayaan  Melayu.  Di  samping  itu,  dari  informasi  dan beberapa  kajian  sebelumnya,  bahwa  karakteristik  ”kualitas”  madrasah  di  wilayah  Riau hampir  setara  dengan  karakteristik  madrasah  di  beberapa  propinsi  lainnya  yang  berada  di pulau  Sumatera.  Sehingga  dengan  adanya  peta  mutu  madrasah  di  propinsi  Riau,  akan memberikan  gambaran  yang  ”relatif  setara”  dengan  mutu  madrasah  di  beberapa  propinsi lainnya  di  Pulau  Sumatera.  Waktu  penelitian  ini  sejak  dari  persiapan  sampai  pembuatan laporan  dilaksanakan  selama  6  (enam)  bulan,  mulai  bulan  Mei    sampai  Oktoberr  2011. Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survei.  Sesuai  dengan  metode  tersebut, maka jenis penelitian adalah kuantitatif dengan didukung oleh kualitatif.
Sasaran penelitian adalah Madrasah Aliyah (MA) negeri dan MA swasta. Oleh karena itu,  populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  MA  negeri  dan  swasta  yang  berada  di  propinsi lokasi  penelitian.  Jadi,  unit  analisis  penelitian  adalah  madrasah/lembaga.  Sedangkan  teknik sampling  yang  digunakan  adalah stratified  random  sampling secara  proporsional  karena populasi  penelitian  bersifat  heterogen  dan  berstrata.  Dalam  hal  ini  strata  dilihat  dari  status kelembagaan dan status akreditasi.
Jumlah  MA  di  Propinsi  Riau  sebanyak  232  MA  dengan  rincian  sebagai  berikut:    1) Akreditasi  A  (10  MA),  2)  Akreditasi  B  (49  MA),  3)  Akreditasi  C  (67  MA),  4)  Tidak Terakreditasi atau TT (28 MA), dan 5) Belum Terakreditasi atau BT (8 MA).
Dengan menggunakan rumus dari Burhan Bungin (2009, 105), dengan jumlah populasi (N)  sebanyak  236  MA  dan  menggunakan  taraf  kesalahan  (e)  sebesar  5%,  maka  diperoleh sampel sebanyak 148 ( dibulatkan menjadi  149). Dengan rincian sebagai berikut;  1) Status Akreditasi  A  (8  MA),  2)  Status  Akreditasi  B  (32  MA),  3)  Status  Akreditasi  C  (44  MA),  4) Status Akreditasi TT (20 MA), dan 5) Status Akreditasi BT (26 MA).
Kuesioner yang terkumpul ternyata melebihi jumlah sampel yang telah ditentukan (150 kuesioner), yaitu 162 kuesioner. Hal itu disebabkan karena terdapat beberapa madrasah yang minta juga untuk dijadikan sasaran penelitian.
Variabel penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu mutu madrasah (capaian SNP) dan mutu pendidikan ( out put ), dalam hal ini adalah hasil Ujian Nasional (UN).
Instrumen penelitian adalah kuesioner, yang dimaksudkan untuk menggali data tentang pencapaian  SNP.  Di  samping  itu,  juga  dilakukan  studi  dokumentasi  dan  wawancara. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  penyebaran  kuesioner  diberikan  kepada responden (lembaga) untuk dijawab dengan benar; wawancara mendalam ( Indepth Interview ) dilakukan  untuk  menjaring  data  kualitatif  tentang  persoalan  yang  dihadapi  madrasah  dalam rangka pencapaian SNP. Studi dokumentasi  dilakukan  untuk mempertajam analisis. Sumber
data penelitian adalah unsur lembaga, yang meliputi: guru, kepala, tenaga TU dan pengawas serta berbagai dokumen pendukung.
Data  yang  telah  terkumpul  melalui  kuesioner  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik deskriptif  statistik .  Sedangkan  data  kualitatif  berupa  hasil  wawancara  digunakan  untuk memperkaya analisis data kuantitatif. Di samping dengan analisis deskriptik statistik, analisis dilakukan  juga  teknik  analisis  korelasional  dan  komparasional,  yang  dimaksudkan  untuk mengetahui  tingkat  perbedaan  dan  hubungan  antara  mutu    pencapaian  SNP  dengan out  put ( hasil UN).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Propinsi  Riau  terdiri  dari  beberapa  kota  dan  kabupaten,  namun  demikian  jumlah  kotanya lebih  sedikit  dibanding  kabupaten.  Hanya  ada  2  (dua)  kota  di  Propinsi  Riau,  yaitu  Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sehingga wajar jika jumlah madrasah (MA) di kota lebih sedikit dari pada di kabupaten.
Terkait dengan  status  akreditasi,  terdapat  56 (lima puluh  enam) madrasah  yang  belum terakreditasi dan 6 (enam) madrasah yang tidak terakreditasi. Setelah dilakukan pengecekan, kebanyakan madrasah  yang belum dan tidak terakreditasi tersebut, karena kondisinya belum memadai baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia.  Di samping belum memadai  dan  belum  memenuhi  kriteria  akreditasi,  baik  dari  Badan  Akreditasi  Propinsi maupun  Badan  Akreditasi  Nasional,  sebagian  berdirinya  masih  baru  dan  belum  meluluskan alumninya.

## Peta Mutu Madrasah Aliyah di Propinsi Riau
Mencermati mutu madrasah yang ada di Propinsi Riau, dari semua daerah baik kota maupun kabupaten  tidak  satupun  yang  termasuk  karegori  A  (sangat  baik),  tidak  jauh  berbeda  antara kualitas  madrasah  di  kota  dengan  madrasah  di  kabupaten.  Kondisi  tersebut  memberi gambaran,  bahwa  kualitas  pendidikan  di  madrasah  baik  di  pedesaan,  pinggiran  maupun  di perkotaan ralatif seimbang. Artinya, walaupun dengan kondisi dan keadaan lingkungan  yang “di bawah” perkotaan, namun tanggung jawab pengelola pendidikan tidak lebih rendah dari yang berada di perkotaan. Oleh karena itu, selayaknya mutu madrasah baik di kota maupun di kabupaten  sama-sama  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius,  dan  harus  selalu  terus ditingkatkan,  sehingga  nantinya  kualitas  madrasah  diharapkan  bisa  sejajar  dengan  kualitas sekolah umum.

## Perbedaan dan Korelasi antara Standar Dengan Output

## 1. Perbedaan Hasil Output
Letak  geografis  antara  kota  dengan  kabupaten  ternyata  tidak  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap output .  Walaupun,  fasilitas  dan  sarana  prasarana  di  kota  lebih  memadai dibanding  di  kabupaten,  namun  hal  itu  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap hasil UN. Begitu juga dengan perbedaan status lembaga, baik yang statusnya negeri maupun swasta  tidak  menunjukkan  perbedaan  hasil  UN.  Menurut  para  pengelola  madrasah  swasta, perbedaan  status  tidak  menjadikan  kinerja  dan  motivasi  para  SDM-nya  menurun.  Justru, mereka  ingin  menunjukkan  bahwa  dengan  status  yang  dimiliki  dan  dengan  kondisi  yang relatif kurang memadai, bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap output- nya dan tidak jauh berbeda dengan yang statusnya negeri.
Status  akreditasi  madrasah,  ternyata  juga  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap hasil UN. Padahal, sebagaimana yang diharapkan oleh kalangan masyarakat, bahwa dengan  meningkatnya  status  lembaga  akan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap output.  Lebih  lanjut,  selayaknya  semakin  baik/tinggi  mutu  madrasah,  maka  akan  semakin tinggi/baik pula output yang dicapai. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa status lembaga tidak memberikan jaminan terhadap kualitas hasil UN (perlu kajian lebih kanjut).

## 2. Korelasi antar Variabel
Antar kedelapan komponen SNP mempunyai korelasi yang signifikan. Nilai keeratan paling tinggi  terdapat  antara  komponen  isi  dan  proses.  Artinya,  kedelapan  komponen  SNP  saling berhubungan dalam pencapaian mutu suatu lembaga pendidikan termasuk madrasah
Sementara itu, antara wilayah kota maupun kabupaten tidak berpengaruh terhadap mutu madrasah.  Artinya,  daerah  kota  yang  pada  umumnya  fasilitas  pendidikannya  lebih  baik  dan lebih  lengkap  dari  pada  di  daerah  kabupaten  tidak  memberikan  pengaruh  yang  berarti terhadap kualitas madrasah.

## Perbedaan Mutu Berdasarkan Status Kelembagaan Dan Lokasi
Status kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap mutu madrasah berdasarkan pencapaian SNP, di mana mutu MAN lebih baik dibandingkan dengan madrasah swasta. Artinya, dengan kondisi dan sarana prasarana yang memadai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu  madrasah.  Dengan  kelengkapan  sarana  prasarana  yang  memadai  serta  didukung  SDM yang berkompeten memberikan pengaruh dalam pencapaian SNP,  yang meliputi standar isi,
kompetensi  lulusan,  standar  proses,  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  standar pengelolaan, srana prasarana, pembiayan serta standar penilaian.
Hasil  tersebut  memang  selayaknya  dicapai  oleh  madrasah  berstatus  negeri,  karena semua  fasilitas  dan  sarana  prasarana  pembelajaran  lebih  lengkap  dan  tersedia  dibanding madrasah swasta, yang harus mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.
Faktor  lokasi  menunjukkan  perbedaan  mutu  yang  signifikan.  Artinya  perbedaan masing-masing  lokasi  daerah  mempunyai  mutu  yang  berbeda.  Analisis  sebelumnya,  antara kota  dengan  kabupaten  tidak  menunjukkan  perbedaan  mutu  madrasah,  namun  setelah dianalisis per kabupaten/kota menunjukkan perbedaan mutu yang signifikan. Artinya, lokasi suatu  daerah  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  mutu  madrasah.  Misal  di  kota Pekanbaru, mutu madrasahnya lebih baik dari madrasah di daerah yang lain, seperti: Kampar, Pelelawan dan Kuantan Sengingi.

## Perbedaan Status Akreditasi dan Mutu
Perbedaan  status  akreditasi  menunjukkan  perbedaan  mutu  yang  signifikan.  Status  akreditasi madrasah,  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  pada  umunya,  bahwa  status  akan memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  mutu.  Semakin  baik/tinggi  status  akreditasi madrasah, maka akan semakin tinggi/baik pula  mutu yang dicapai. Oleh karena itu, menjadi tanggung  jawab  bersama  dari  semua  pihak  yang  berkompeten  (baik  pemerintah  mupun masyarakat) untuk berusaha terus meningkatkan kualitas pendidikan, baik peningkatan SDM maupun fasilitas dan sarana prasarana.

## Korelasi antara Mutu dengan Output (Hasil UN)
Antara mutu dengan outpu t madrasah menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan, terutama  pada  tahun  2008  –  2010.  Namun output tahun  2011  mempunyai  hubungan  secara signifikan dengan mutu madrasah (capaian SNP).
Pada  tahun  2008,  secara  umum  baik  untuk  jurusan  IPA  maupun  IPS  tidak  terdapat korelasi antara capaian SNP  dengan outpu t (hasil UN). Tidak ada satu pun aspek SNP yang mempunyai  korelasi  dengan output .  Begitu  juga  pada  tahun-tahun  berikutnya  (2009,  2010 dan  2011)  khususnya  jurusan  IPA  tidak  ada  korelasi  antara  mutu  madrasah  dengan output . Namun  untuk  jurusan  IPS  terdapat  korelasi,  yaitu  aspek  porses,  tenaga  pendidik  dan kependidikan serta penilaian (2009), aspek kelulusan dan tenaga pendidik dan kependidikan (2010), dan aspek pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana (2011) dengan output.
Lain  halnya  dengan  jurusan  IPS,  secara  umum  terdapat  korelasi  antara  mutu  dengan output .  Bila  dilihat  dari  masing-masing  aspek  SNP,  hanya  terdapat  2  (dua)  aspek  yang mempunyai  korelasi  dengan output ,  yaitu  standar  pendidik  dan  kependidikan  serta  standar sarana  prasarana.  Pendidik,  memang  faktor  utama  yang  sangat  berperan  dalam  proses pembelajaran. Bila ditarik garis lurus, maka dengan adanya pendidik yang berkompeten akan menciptakan  proses  pembelajaran  yang  kondusif,  sehingga  menghasilkan output yang berkualitas.
Pendidik  memang  faktor  utama  dalam  proses  pembelajaran.  Tanpa  pendidik  yang berkompeten,  disiplin  ilmu  yang  relevan  ataupun  kinerja  guru  yang  tinggi,  proses pembelajaran tidak akan menghasilkan output yang maksimal. Dengan kondisi pendidik yang berkualitas akan memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar, termasuk hasil UN yang dicapai.
Sarana  prasarana  tidak  melihat  tingkat  keefektifan  pemakaiannya  juga  memiliki korelasi  dengan output terutama  untuk  jurusan  IPS.  Walaupun  dengan  sarana  prasarana seadanya,  tapi  mereka  memanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya.  Yang  penting,  bagaimana penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus lengkap ataupun mahal. Sehingga dapat dikatakan, kelengkapan sarana prasarana bukan menjadi  faktor  utama  dan  jaminan  dalam  pencapaian  output.  Di  sisi  lain,  tidak  adanya keterkaitan  sarana  prasarana  dengan output khususnya  jurusan  IPA.  Hal  itu  memang  sulit dicari  penyebabnya,  sebagaimana  pencapaian  nilai  UN  dari  sebagian  siswa.  Dalam keseharian,  siswa  yang  tergolong  pandai  dan  selalu  memperoleh  hasil  yang  baik,  tapi  nilai UN  yang diperolehnya justru lebih rendah dari pada siswa  yang dalam kesehariannya dapat dikatakan “biasa-biasa saja”, dan bahkan tidak jarang terdapat siswa-siswa pintar tidak lulus UN.

## Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian SNP
Banyak faktor pendukung dalam upaya pencapaian SNP, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Sumber  daya  manusia:  a)  Komitmen  para  guru  yang  cukup  besar  dalam  menjalankan tugas  sebagai  pendidik,  b)  Komitmen  dan  kerjasama  yang  baik  antara  guru  dengan kepala  sekolah  untuk  menghasilkan outpu t  yang  maksimal,  dengan  menyelenggarakan bimbingan belajar ataupun remedial bagi siswa.
2. Pihak eksternal: a) Terjalinnya hubungan yang baik dengan stakeholder dan masyarakat sekitar, b) Program sertifikasi memberikan pengaruh positip terhadap kinerja guru.
Sebagaimana faktor pendukung dalam upaya pencapaian SNP, faktor penghambat juga berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor-faktor penghambat tersebut adalah:
1. Sumber  daya  manusia:  a)  Adanya  sebagian  guru  yang  belum  memenuhi  persyaratan kualifikasi akademik, b) Rendahnya kinerja guru, c) Masih adanya mismatch antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, d) Kelebihan guru dalam mata pelajarean tertentu, dan e) Sebagian siswa adalah “pelarian/sisa” dari sekolah lain.
2. Sarana  prasarana:  a)  Sarana  prasarana  yang  kurang  memadai  (seperti:  perangkat komputer, perangkat dan ruang praktikum IPA, bahan ajar, buku di perpustakaan, dsb.), b)  Kondisi  keuangan  yang  sangat  terbatas,  dan  c)  Terbatasnya  informasi  tentang  KTSP karena menginduk kepada madrasah lain
3. Substansi;  a)  Menurunnya  hasil  UN  dari  Jurusan  Bahasa  setiap  tahunnya,  b)    Jurusan Agama  semakin  tidak  diminati  oleh  siswa,  dengan  alasan  kalau  mengambil  jurusan agama maka akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi umum.
4. Eksternal: a) Rendahnya kepedulian dari para alumnus untuk mengabdikan ilmu kepada almamaternya, b)  Kurangnya sosialisasi  dari pihak terkait (BAN maupun BAP) tentang pemenuhan/pencapaian SNP,  serta lambannya informsi  terkait dengan pencapaian SNP, c)  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  pendidikan,  dan  rendahnya minat masyarakat (orang tua) untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, d) Kurangnya bantuan dari pemerintah, baik  sarana maupun lainnya (spt.:  tidak adanya  pelatihan bagi guru-guru terutama guru yang mengajar di madrasah swasta), dan e) Sulitnya transportai antara satu daerah dengan daerah yang lain.

## Upaya Dalam Pencapaian SNP
Berbagai upaya telah dilakukan oleh madrasah dalam rangka pencapaian SNP, dan bentuknya bervariasi,  tergantung  pada  standar-standar  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius/khusus. Upaya-upaya  tersebut  adalah:  1)  Mengembangkan  pembelajaran  berdasarkan  ketentuan  dan kriteria  yang  ada  dalam  KTSP,  2)  Transparansi  manajemen  keuangan  dengan stakeholder untuk  mencapai  satu  kesepahaman,  3)  Pengadaan  dan  penambahan  sumber  belajar,  4) Penambahan  jam  belajar  (bimbingan  belajar)  terutama  bagi  siswa  kelas  XII,  5) Mengikutsertakan  siswa  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  setiap  kegiatan,  baik  di  dalam lingkungan sekolah maupun di luar, 6) Melibatkan para alumni untuk memberikan bimbingan belajar  dan  seleksi  masuk  perguruan  tinggi,  7)  Menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  yang
berkompeten  untuk  mengadakan try  out dalam  rangka  menghadapi  UN  maupun  masuk perguruan tinggi, dan 8) Mensoasialisasikan program pembelajaran kepada orang tua siswa.

## Respon Terhadap Hasil Akreditasi
Respon madrasah terhadap hasil akreditasi,  dari  beberapa madrasah  yang telah memperoleh status  akreditasi,  menyatakan  bahwa  status  akreditasi  yang  telah  dicapai  masih  jauh  dari harapan.  Hal  itu  disebabkan,  karena  pencapaian  dari  masing-masing  standar  tidak/belum seimbang.  Namun  demikian,  hasil  tersebut  tidak  menyurutkan  langkah  untuk  meningkatkan kualitasnya.  Di    samping  itu,  dengan  diketahui  kualitas  dari  masing-masing  standar, memberikan  kemudahan  dalam  memfokuskan  perbaikan  dan  peningkatan  dari  standar- standar yang capaiannya masih rendah.
Status  akreditasi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  untuk  memberikan  jaminan bahwa lembaga bersangkutan telah memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, perlu dievaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan. Lebih lanjut, dengan hasil akreditasi yang telah diperolehnya  akan  mendorong  untuk  terus  menerus  meningkatkan  kualitas  dan mempertahankan mutu yang telah diraihnya.
Dengan adanya  akreditasi,  maka akan memberikan perlindungan bagi  masyarakat  dari penyelenggara pendidikan. Selain itu, hasil akreditasi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam  pemberian  bantuan  dan  alokasi  dana,  serta  pengakuan  dari  lembaga/instansi  lain. Karena  mutu  lembaga  pendidikan  merupakan  cerminan  dari  totalitas  keadaan  dan karakteristik,  mulai  dari  masukan,  proses,  keluaran,  hasil  dan  dampak  atau  laporan  kinerja lembaga  pendidikan  bersangkutan,  yang  diukur  berdasarkan  sejumlah  standar  yang  telah ditetapkan.
Namun demikian, ketentuan akreditasi juga mendapatkan sorotan negatif/miring. Pihak yang  berpandangan  negatif  mengemukakan,  bahwa  akreditasi  hanya  akan  membuka  celah untuk  seseorang/oknum  untuk  melakukan  korupsi  dan  kolusi,  sebagai  upaya  untuk menaikkan  kelas  akreditasi.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  akreditasi  tidak  berorientasi pada masa depan dan terkesan tidak berwawasan.

## Respon Terhadap UN
Respon madrasah terhadap UN cukup positif. Beberapa madrasah menyambut baik program pemerintah  dengan  menaikkan  standar  kelulusan  UN  setiap  tahun.  Respon  positif  tersebut diwujudkan  dengan  adanya  bimbingan  belajar  sebagai  upaya  untuk  mencapai  kelulusan 100%.  Respon  terhadap  hasil  UN  yang  telah  dicapai  oleh  anak  didik,  diantaranya  adalah
dengan  memberikan  apresiasi  terutama  bagi  siswa  yang  mencapai  nilai  tinggi  dan  minat untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  perguruna  tinggi.  Di  samping  itu,  untuk  mencapai  hasil yang  lebih  baik  dilakukan  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  untuk  merumuskan  dan mengevaluasi  pelaksanaan UN, sehingga kendala  ataupun hambatan dalam pelaksanaan UN dapat dieliminir .
Namun  yang  cukup  memprihatinkan,  yaitu  adanya  sejumlah  siswa  yang  memperoleh nilai  kelulusan  UN  tinggi  tidak  melanjutkan  pendidikan  ke  perguruan  tinggi,  lantaran ketidakmampuan  ekonomi  dari  orang  tuanya.    Hasil  tersebut  memberikan  dampak  negatif terhadap  motivasi  guru  untuk  meningkatkan  kelulusan  siswa.  Bahkan  timbul statement , bahwa hasil UN tidak menjamin siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya beberapa kasus di madrasah, yaitu adanya siswa yang dalam kesehariannya termasuk pintar tapi justru hasil UN-nya rendah. Di samping  itu,  terdapat  pula  siswa  yang  nilai  UN-nya  tinggi,  namun  pada  waktu  ujian  akhir madrasah  (UAM)  mendapat  nilai  rendah.  Hal  itu  disebabkan,  karena  pelaksanaan  UN  lebih dulu  dari  pada  ujian  akhir  madrasah,  sehingga  semangat/motivasi  siswa  untuk  belajar menurun.

## Peningkatan Mutu Madrasah
Sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  sebelumnya,  secara  umum  mutu  Madrasah  Aliyah berada  dalam  kategori  cukup.  Artinya,  belum  menunjukkan  hasil  yang  diharapkan  dan maksimal.  Dilihat dari berbagai faktor, baik itu faktor lokasi, status lembaga maupun status ujian,  juga  tidak  menunjukkan  perbedaan  mutu  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  lembaga pendidikan  yang  disebut  madrasah  baik  negeri  maupun  swasta,  sehingga  madarsah  bisa berpartisipasi secara aktif untuk mencerdaskan bangsa. Dan pada akhirnya kualitas madrasah (MA)  bisa  sejajar  dengan  sekolah  umum  (SMA),  dan  mampu  bersaing  dengan  siswa  dari sekolah umum serta mampu mewarnai dunia pendidikan di Indonesia.
Bentuk  perhatian  dari  pihak  yang  berkompeten  terutama  pemerintah  yang  vital  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  di  madrasah,  harus  dilihat  dari  banyak  sisi.  Telah  banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan  mutu  pendidikan  di  lndonesia.  Dari  beberapa  masukan  ilmiah  dari  para  ahli, pemerintah  tak  berdiam  diri  dan  telah  banyak  melakukan  terobosan-terobosan  baru,  dengan maksud tujuan pendidikan nasional bisa tercapai.
Beberapa  penerapan  pola  peningkatan  mutu  di  Indonesia  telah  banyak  dilakukan, namun  masih  belum  dapat  secara  langsung  memberikan  efek/dampak  perbaikan  mutu.  Di antaranya  adalah  usaha  peningkatan  mutu  dengan  perubahan  kurikulum    dan  proyek peningkatan  lain,  seperti:  Proyek  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah (MPMBS),  Proyek  Perpustakaan,  Proyek  Bantuan  Meningkatkan  Manajemen  Mutu (BOMM),  Proyek  Pengadaan  Buku  Paket,  Proyek  Peningkatan  Mutu  Guru,  Bantuan Operasioanal  Sekolah  (BOS),  Bantuan  Operasional  Madrasah  (BOM)  dan  Bantuan  Khusus Murid (BKM).
Upaya pemerintah yang begitu mahal belum menunjukkan hasil menggembirakan. Ada yang berpendapat mungkin manajemennya yang kurang tepat dan ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah kurang konsisten dengan upaya yang dijalankan. Oleh karena itu, kembali pada  apa  yang  disebut  sebagai  kekayaan  lokal,  bahwa  tidak  sepenuhnya  apa  yang  dapat dipraktikkan dengan baik di luar negeri bisa 100% (seratus persen) juga berhasil di Indonesia, semua itu membutuhkan tahapan, namun dengan kerangka yang jelas dan tidak dibebani oleh proyek yang demi kepentingan sesaat atau golongan.

## Mutu Madrasah dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Dari  hasil  analisis  korelasi  sebagaimana  dikemukan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  faktor tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidik  mempunyai  korelasi  yang  signifikan  dengan output pendidikan  (hasil  UN)  dari  tahun  ke  tahun.  Oleh  karena  itu,  faktor  sumber  daya  manusia (pendidik  dan  tenaga  kependidikan)  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  serius  dalam  usaha peningkatan mutu madrasah.
Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan  tenaga kependidikan (http://kafeilmu.co.cc/2010/09/cara-bagaimana-meningkatkan-mutu- pendidikan#ixzz1GTGatuDK):

## 1. Memberikan Penghargaan
Penghargaan  diberikan  untuk  menarik  dan  mempertahankan  SDM  karena  diperlukan  untuk mencapai  saran-saran  organisasi.  Guru  akan  termotivasi  jika  diberikan  penghargaan ekstrinsik  (misal:  tunjangan  profesionalisme)  maupun  penghargaan  instrinsik  (misal: pengakuan, kesempatan dan pengembangan karir).
Manusia  mempunyai  sejumlah  kebutuhan  yang  memiliki  lima  tingkatan  ( hierarchy  of needs )  yakni,  mulai  dari  kebutuhan  fisiologis  (pangan,  sandang  dan  papan),  kebutuhan  rasa aman (terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat),
kebutuhan  yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di  tengah masyarakat.
Pendidik  dan  pengajar  sebagai  manusia  yang  diharapkan  sebagai  ujung  tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Meningkatkan Profesionalisme Pendidik
Kurikulum  dan  panduan  manajemen  sekolah  sebaik  apapun  tidak  akan  berarti  jika  tidak ditangani oleh guru profesional. Karena itu tuntutan terhadap profesinalisme guru yang sering dilontarkan masyarakat dunia usaha/industri, legislatif, dan pemerintah adalah hal yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana.
Konsep tentang guru profesional selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan  kebijakan  pendidikan,  teori  belajar  dan  pembelajaran,  penelitian  pendidikan  (tindakan kelas),  evaluasi  pembelajaran,  kepemimpinan  pendidikan,  manajemen  pengelolaan kelas/sekolah,  serta  tekhnologi  informasi  dan  komunikasi.  Sebagian  besar  tentang  indikator itu sudah diperoleh di LPTK
Fenomena  menunjukkan  bahwa  kualitas profesionalisme  guru kita  masih  rendah. Faktor-faktor  internal  seperti  penghasilan  guru  yang  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan fisiologis  dan  profesi  masih  dianggap  sebagai  faktor  determinan.  Akibatnya,  upaya  untuk menambah  pengetahuan  dan  wawasan  menjadi  terhambat  karena  ketidakmampuan  guru secara finansial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan.
Hal  itu  juga  telah  disadari  pemerintah  sehingga  program  pelatihan  mutlak  diperlukan karena  terbatasnya  anggaran  untuk  meningkatkan  pendidikan  guru.  Program  pelatihan  ini dimaksudkan  untuk  menghasilkan  guru  sebagai  tenaga  yang  terampil (skill  labour )  atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi.
UU  Sisdiknas  No.  20/2003  Pasal  42  ayat  (1)  menyebutkan  pendidik  harus  memiliki kualifikasi  minimum  dan  sertifikasi  sesuai  dengan  jenjang  kewenangan  mengajar,  sehat jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional.  Uraian  pasal  42  itu  cukup  jelas  bahwa  untuk  menjadi  guru  sebagai  tahapan  awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan/umum dan  memiliki  akta  mengajar).  Setelah  guru  memenuhi  persyaratan  kualifikasi,  maka  guru akan  dan  sedang  berada  pada  tahapan  kompetensi.  Namun,  fenomena  menunjukkan  bahwa pendidik  di  sekolah  masih  banyak  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  tersebut.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  lapangan  pekerjaan  guru  sangat  mudah  untuk  dimasuki  oleh  siapa saja.

## 3. Mutu Madrasah dan Sarana Prasarana
Dari  hasil  analisis  sebelumnya  juga  menunjukkan  bahwa  sarana  prasarana  merupakan  salah satu aspek SNP yang mutunya masih “rendah”,  dan sarana prasarana pula yang mempunyai keterkaitan  dengan  output  (hasil  UN).  Oleh  karena  itu,  hendaknya  perhatian  pemerintah terhadap  kualitas  dan  kuantitas  sarana  prasarana  perlu  ditingkatkan  dan  berikan  sarana prasarana yang layak.
Dengan  diberlakukannya  kurikulum  KTSP,  kini  guru  lebih  dituntut  untuk mengkontekstualkan  pembelajarannya  dengan  dunia  nyata,  atau  minimal  siswa  mendapat gambaran  miniatur  tentang  dunia  nyata.  Harapan  itu  tidak  mungkin  tercapai  tanpa  bantuan alat-alat  pembelajaran  (sarana  dan  prasarana  pendidikan).  Oleh  karena  setiap  satuan pendidikan wajib menyediakan sarana prasarana yang memadai.
Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam bab VII pasal 42 ayat 1 PP  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  diharapkan  penyelenggaraan pendidikan  di  sekolah/madrasah  tidak  “kebablasan  cepat”  dan  “keterlaluan  tertinggal”  di bawah persyaratan minimal, yang mengakibatkan  kualitas pendidikan semakin terpuruk.
Selanjutnya,  UU  Sisdiknas  No.  20/2003  pasal  45  ayat  (1)  berbunyi,  setiap  satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana  yang memenuhi  keperluan pendidikan sesuai dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  potensi  fisik,  kecerdasan  intelektual,  sosial, emosional,  dan  kejiwaan  peserta  didik.  Jika  kita  lihat  kenyataan  di  lapangan  bahwa  hanya sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan SPM, umumnya sekolah negeri dan swasta  favorit.  Berdasarkan  fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana pada madrasah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan kepada masyarakat.
Menyikapi keadaan yang demikian sulit, apalagi kondisi negara yang kian kritis, solusi yang  ditawarkan  adalah  manfaatkan  seluruh  potensi  sumber  daya  sekolah  dan  masyarkat sekitar, termasuk memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Mudah- mudahan dengan sistem anggaran pendidikan yang mengacu pada UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal  46  dan  49  permasalahan  ini  dapat  diatasi  dengan  membangun  kebersamaan  dan kepercayaan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Dengan  melandaskan  pada  cita-cita  luhur  pendidikan,  diharapkan  mutu  madrasah  terus meningkat dan terjadi perkembangan pada perbaikan yang terus menerus.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Mutu  Madrasah  Aliyah  di  Propinsi  Riau,  secara  umum  relatif  sama  dan  tidak  jauh  berbeda antara  madrasah  negeri  maupun  madrasah  swasta.  Hal  ini  menunjukkan,  bahwa  kualitas lembaga  pendidikan  swasta  tidah  jauh  berbeda  dengan  madrasah  negeri,  yang  fasilitas  dan sarana prasarananya  lebih memadai
Kualitas/mutu SNP dilihat  dari masing-masing aspek/standar menunjukkan perbedaan 2 (dua)  kategori,  yaitu  B  dan  C,  dan  tidak  ada  satupun  aspek  SNP  yang  kategori  mutunya mencapai  A  (Sangat  Baik).  Standar  Isi,  standar  proses,  standar  pengelolaan  dan  standar penilaian  kategori  mutunya  adalah  B  (Baik).  Sementara  standar  lulusan,  standar  tenaga pendidik  dan  kependidikan,  standar  srana  prasarana    serta  standar  pembiayaan,  kategori mutunya C (Cukup).
Bila  dilihat  dari  masing-masing  aspek  SNP,  terdapat  2  (dua)  aspek  yang  mempunyai korelasi  dengan output (hasil  UN),  yaitu  standar  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  dan standar sarana prasarana. Pendidik, memang faktor utama yang sangat berperan dalam proses pembelajaran.  Dengan  kondisi  guru  yang  berkualitas,  akan  memberikan  pengaruh  yang positif  terhadap  hasil  belajar,  termasuk  hasil  UN  yang  dicapai.  Sarana  prasarana  juga memiliki korelasi dengan output . Apabila sarana prasarana ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, maka akan memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap output.
Banyak  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  upaya  pencapaian  SNP,  baik  dari dalam    maupun  dari  luar.  Terkait  dengan  adanya  beberapa  penghambat,  telah  dilakukan upaya dalam pencapaian SNP.

## Saran
1. Peta  mutu  madrasah  yang  cukup  bervariasi  dan  tidak  adanya  perbedaan  yang signifikan antara MAN dengan MAS. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan apresiasi  terhadap  masyarakat  yang  telah  berpartisipasi  aktif  dalam  program pendidikan,  baik  melalui  pemberian  bantuan  fisik  maupun  non  fisik.  Misal;  dalam penyelenggaraan pelatihan bagi guru, tidak hanya dikhususkan bagi guru yang berasal dari madrasah negeri, tapi juga mencakup guru-guru dari madrasah swasta.
2. Faktor pendidik sebagai pemegang peran utama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidik  perlu  terus  diupayakan.  Guru  yang  sudah  tersertifikasi  perlu  segera dievaluasi, sehingga dampak positip segera diketahui.
3. Dalam  penentuan  kebijakan  terutama  dalam  pengembangan  madrasah,  Ditjen Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  perlu  lebih  memperhatikan  hasil-hasil penelitian dan kajian-kajian akademik. Seperti penelitian pemetaan kemampuan siswa dan lulusan madrasah yang berkaitan dengan mutu.
4. Hasil  pemetaan  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pengelola  madrasah  untuk  menentukan fokus  dan  konsentrasi  dalam  mengembangkan  program  yang  menjadi  prioritas dikembangkan  sesuai  dengan  potensi  siswa.  Dengan  demikian,  akan  ada  madrasah yang mungkin hanya akan menerima murid di jurusan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sekretariat  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Islam.  2008. Statistik  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan . Jakarta: Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Islam.
Direktorat  Jendral  Pendidikan  Islam,  Departemen  Agama  RI.  2009. Rencana  Strategik, Pembangunan  Pendidikan  Islam  2010  –  2014, Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pendidikan Islam, Departemen Agama RI
Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan.  2005. Perencanaan  Madrasah  Mandiri . Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Syaifuddin,  Mohammad,  dkk.  2007. Bahan  Ajar  Cetak  Manajemen  Berbasis  Sekolah . Jakarta:  Departemen Pendidikan Nasional.

## Peraturan dan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas No 78/2009 tentang Pengelolaan Pendidikan Bertaraf Internasional

## Website
http://kafeilmu.co.cc/2010/09/cara-bagaimana-meningkatkan-mutu-pendidikan#ixzz1GTGatuDK, diakses tanggal 28 Januari 2009.
http: mazzbudy. Multiplay.com/journal/ item/8/, Pemberlakuan Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan, diakses tanggal 28 Januari 2009 .