PWK FT UMMat | e-ISSN 2615-4226 Vol. VI No. II, Agustus 2021, hal. 82-89
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030
Dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri

## Abdullah Alfarabi, Cakti Indra Gunawan, Cahyo Sasmito
Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Email : abdalfarabi@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 29-07-2021 Disetujui: 29-08-2021 Abstrak : Implementasi  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-2030  dalam  Pemanfaatan Kawasan  Peruntukan  Industri  (KPI),  telah  dilaksanakan  dengan  baik  namun  belum  efektif. Faktor  Pendukung  Implementasi  yakni:  1) tersedianya  kebijakan  yang  lengkap  dalam pelaksanaan  kebijakan  penataan  ruang.  2) adanya  sikap  pelaksana  kebijakan  yang  cukup baik dan komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 3) struktur birokrasi sudah ada dan berjalan baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 4) masih tersedia lahan untuk KPI. Faktor  penghambat  meliputi  :  1)  tidak  ada  kejelasan  waktu  mengenai  disposisi  berkas rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari pimpinan. 2) multi interpretasi Perda.
Abstract: The implementation of Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2011 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) of Nganjuk Regency 2010-2030 in Utilization of Industrial Designated  Areas  (KPI),  has  been  implemented  well  but  has  not  been  effective. Implementation  Supporting  Factors  are:  1)  the  availability  of  complete  policies  in  the implementation  of  spatial  planning  policies.  2)  the  attitude  of  implementing  the  policy  is quite  good  and  commitment  to  the  implementation  of  the  policy.  3)  the  bureaucratic structure already exist and running well in implementing the policy. 4) still available land for KPI.  Inhibiting  factors  include:  1)  there  is  no  time  clarity  regarding  the  disposition  of  the recommendation  file  for  space  utilization  permits  from  the  leadership.  2)  multiple interpretations of Perda.
Kata Kunci:

## Implementasi RTRW
Kabupaten Nganjuk Kebijakan

## —————————— ◆ ——————————

## A. Pendahuluan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor  26  Tahun  2007  di  sebutkan  bahwa  Penataan Ruang  merupakan  suatu  mekanisme  penyusunan kebijakan terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan  ruang.  Sehingga  dalam  penataan  ruang secara  tidak  langsung  juga  akan  menentukan  arah kebijakan  dan  strategi  dalam  memanfaatkan  ruang atau  tempat  di  suatu  wilayah  yang  dijadikan  sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan, yang dalam hal  ini,  perencanaan  tata  ruang  akan  menjadi  suatu produk  kebijakan  publik.  Kebijakan  Publik  sendiri menurut  Sasmito,  dkk  (2020:49)  adalah  serangkaian keputusan  kebijaksanaan  yang  diambil  seorang  atau sekelompok  orang  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan tertentu  di  dalam  masyarakat.  Sehingga,  ketika rencana tata ruang sudah menjadi acuan pembangunan  yang  sah  secara  hukum,  maka  perlu ditaati  oleh  semua  stakeholder  dalam  suatu daerah/wilayah.
Di  Indonesia,  Rencana  Tata  Ruang  disusun secara  komplementer  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  tetap  saling  melengkapi
secara  bertingkat  satu  sama  lain.  Pemerintah  Pusat dalam  melakukan  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang Nasional  (RTRWN) dilandasi oleh Pasal 17 Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007  sebagaimana diubah  melalui  undang  Undang  Nomor  11  tahun 2020  tentang  muatan  Rencana  Tata  Ruang  yang melingkupi  Struktur  Ruang dan Pola Ruang wilayah nasional  dengan  penetapan  rencana  tata  ruang untuk jangka waktu yaitu 20 tahun. Kebijakan dalam RTRWN kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi  (RTRWP) dengan  muatan  yang  sama  dan  dalam  penerapannya untuk  jangka  waktu  20  tahun.  Secara  hirarkis, RTRWP  ini  dijadikan  acuan  dalam  penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten  (RTRWK),  dan dirancang  dalam  jangka  waktu  yang  sama  dengan RTRWN  dan  RTRWP  yaitu  20  tahun  untuk  jangka waktu penerapannya.
Berdasarkan ayat (4) dan (5) Pasal 20 dan Pasal 23  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 sebagaimana  diubah  oleh  Undang  Undang  Nomor  11 tahun  2020,  RTRWN  dan  RTRWP  dapat  ditinjau kembali  kembali  1  (satu)  kali  dalam  periode  5  (lima) tahunan,  dan  dapat  ditinjau  lebih  dari  1  (satu)  kali
dalam  periode  tersebut  dengan  alasan  dinamika sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundangan  terkait.  Sedangkan  untuk  RTRWK berdasarkan  Pasal  26  ayat  (5)  dan  (6)  Undang Undang  Nomor  26  Tahun  2007  sebagaimana  diubah oleh  Undang  Undang  No  11  Tahun  2020  dapat ditinjau kembali kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan, dan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali  dalam  periode  tersebut  dengan  alasan  dinamika sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  peraturan perundangan  terkait.  Peranan  Rencana  tata  ruang wilayah  dalam  pengembangan  wilayah  sangat penting, mengingat perencanaan merupakan konduktor  yang  bisa  mengharmonisasi  banyak  aspek dalam  mencapai  optimalisasi  wilayah  atau  kawasan (Nasriaty, 2016).
Berkaitan  dengan  kebijakan  Rencana  Tata Ruang yang secara hirarkis dan komplementer dalam peraturan  perundangan,  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah merampungkan perencanaan  tata  ruang  wilayahnya,  dengan  adanya Perda  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)    Kabupaten  Nganjuk  Tahun 2010 – 2030,  dimana  berdasarkan  pasal  2  ayat  2 Perda  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  RTRW Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-2030  muatan didalam perda tersebut mengatur terkait pengembangan  wilayah  Kabupaten  Nganjuk  dengan beberapa  muatan  yaitu  :  Tujuan,  Kebijakan  dan Strategi  Penataan  Ruang  Wilayah,  Rencana  Struktur Ruang,  Rencana  Pola  Ruang,  Rencana  Kawasan Strategis,  Arahan  pemanfaatan  ruang  wilayah  dan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
Pada  sisi  yang  lain,  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten    Nganjuk  dalam  beberapa  tahun  terakhir berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2015-2020  dari beberapa sektor  ekonomi  di  Kabupaten  Nganjuk  selama  lima tahun  terakhir  didominasi  oleh  4  (empat)  sektor kategorisasi  lapangan  usaha,  yaitu  :  1))  Industri pengolahan, 2) pertanian, kehutanan, dan perikanan, 3)  Kontruksi,  dan  4)  Perdagangan Besar dan  Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar pada  tahun  2019  dihasilkan  oleh  lapangan  usaha industri  pengolahan  yaitu  mencapai  angka  14,11% (meningkat  dari  12,76%  di  tahun  2015).  Kemudian disusul  oleh  usaha  pertanian,  kehutanan  dan perikanan  sebesar  28,25%  (turun  dari  32,54%  di tahun  2015).  Lapangan  usaha  Kontruksi  sebesar 10,78% (naik dari 9,81% di tahun 2015) dan Lapangan Usaha  Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Reparasi Mobil  dan  Sepeda  Motor  sebesar  20,30%  atau  lebih meningkat  dari  18,71%  di  Tahun  2015.  Berdasarkan data  tersebut,  sudah  cukup  jelas  bahwa  sektor industri  menjadi  primadona  dalam  percepatan pengembangan  ekonomi  wilayah  di  Kabupaten Nganjuk,  apalagi  Kabupaten  Nganjuk  merupakan salah  satu  sentra  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi Jawa  Timur  dengan  akan  adanya  pembangunan Kawasan  Industri  Nganjuk  (KING)  (Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  ).  Dalam Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  Kabupaten Nganjuk,  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030,  kegiatan lapangan  usaha  Industri  dan  pengolahan  diwadahi
dalam  pasal  31  yaitu  tentang  Kawasan  Peruntukan Industri  (KPI),  yang  dibedakan  menjadi  Kawasan Peruntukan  Industri  sedang  sampai  besar  (ayat  1 huruf a), dan Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan Menengah (ayat 1 huruf b). Akan tetapi, berdasarkan data  sekunder  yang  didapat  terkait  izin  pemanfaatan ruang (IPR), berdasarkan hasil kajian terdapat lokasi industri  yang  secara  pemanfaatan  ruang  harusnya berada di KPI, dari sekitar 107 izin yang dikeluarkan/ dalam  proses  pengajuan,  sebanyak  20  Ijin  berada  di dalam  KPI  (18,70%)  dan  sebanyak  87  ijin  (81,30%) tidak  berada  di  dalam  KPI  (Bappeda  Kabupaten Nganjuk,  2019).  KPI  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2009  Pasal  1 Ayat 5 mempunyai arti sebagai “bentangan lahan yang diperuntukan  bagi  kegiatan  industri  berdasarkan Rencana  Tata  Ruang Wilayah  yang  ditetapkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” . Melihat dinamika dilapangan yang ada saat ini, dan  dalam  rangka  menanggapi  isu  percepatan pembangunan  yang  sedang  digalakkan  pemerintah saat  ini,  khususnya  percepatan  pembangunan  sektor ekonomi, telah keluar Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Perizinan  Pemanfaatan  Ruang,  berdasarkan  pasal  3 ayat  (1)  terdapat  klausul  yang  bisa  merubah  rencana pola  ruang  apabila  belum  mengakomodir  kebutuhan penanaman  modal  dengan  mekanisme  pengajuan perijinan  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  kepada gubernur  dengan  tembusan  kepada  kementrian terkait.  Mekanisme  ini  tentu  saja  disatu  sisi  dapat merubah  rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan sebelumnya sedangkan sisi lainnya dapat mempermudah pemerintah/pemerintah daerah dalam  percepatan  pembangunan,  karena  memang ketika tata ruang sudah menjadi dokumen publik, hal yang  paling  diwaspadai  adalah  naikknya  harga  lahan untuk kebutuhan industri pada KPI.
Persebaran  KPI  di  Kabupaten  Nganjuk  dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Peta Persebaran Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 – 2030 Sumber : Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Kabupaten Nganjuk tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030
Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut  di  atas, menarik  untuk  melihat  bagaimana  implementasi
Perda  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  RTRW Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-2030  Dalam Pemanfaatan  Kawasan  Peruntukan  Industri  (KPI) untuk  menyikapi  pertumbuhan  kegiatan  lapangan usaha  Industri  dan  pengolahan  yang  mempunyai peningkatan cukup signifikan pada PDRB Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun terakhir, berkembang dan mempengaruhi tata ruang di Kabupaten Nganjuk.
Implementasi  kebijakan  menurut    Mazmanian dan  Sabatier  (1980)  adalah  pelaksanaan  keputusan kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  formal ataupun perintah-perintah ataupun keputusan lainnya.  Dalam  implementasi  kebijakan  public,  ada beberapa  model  yang  saat  ini  digunakan  sebagai referensi  analisis  implementasi  kebijakan  publik. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  model  menurut  George  Edward III  (dalam  Widodo  2017  :  97)  yang  menekankan varibel  kritis  pada  empat  aspek,  yaitu  :  Komunikasi, Sumber  Daya,  Disposisi  atau  sikap  pelaksana  dan Struktur Birokrasi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten  Nganjuk.  Penentuan  informan  dilakukan menggunakan  teknik Purposive  Sampling, dengan informan yakni Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk (sebagai sekretariat  Tim  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah Kabupaten  Nganjuk) dan  Dinas  Perizinan  Usaha  dan Non  Usaha  Dinas  PMPTSP  Kabupaten  Nganjuk (sebagai  Tim  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah Kabupaten  Nganjuk  yang  berhubungan  langsung dengan  perijinan  pemanfaatan  ruang  Kawasan Peruntukan  Industri).  Data  dididapatkan  melalui dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara.  Peneliti bertindak  sebagai  instrumen  penelitian  yang  dibantu dengan interview  guide dan  catatan  lapangan.  Data yang  didapat  kemudian  dianalisis  dengan  cara mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  penarikan kesimpulan  serta keabsahan  data  diuji  menggunakan trianggulasi  teknik  untuk  memeriksa  dan  menguji keakuratan data sesuai kondisi sebenarnya.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Implementasi  Perda  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-
2030
Dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Penataan ruang memiliki peran wilayah sangat penting  dalam  pembangunan  dan  pengembangan suatu  wilayah,  hal  tersebut  dapat  dikatakan  penting karena perencanaan adalah aktivitas mengkoordinasikan  banyak  aspek  wilayah,  seperti aspek  fisik  dasar  atau  alam,  aspek  sosial  dan  aspek ekonomi  menjadi  satu  bentuk,  yang  dapat diintegrasikan  untuk  mewujudkan  satu  kesatuan sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan kawasan atau wilayah. Berkaitan dengan kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW), Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah merampungkan perencanaan  tata  ruang  wilayahnya,  dengan  adanya Perda  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  RTRW
Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030,  dimana didalam perda tersebut mengatur terkait pengembangan  wilayah  Kabupaten  Nganjuk  melalui Rencana  Struktur  Ruang  yang  memuat  sistem pemusatan  kegiatan  dan  infrastruktur,  Pola  Ruang yang  memuat  rencana  pemanfaatan  lahan,  dan Kawasan  Strategis  memuat  tentang  kawasan  yang menjadi  daya  ungkit  utama  dalam  pertumbuhan wilayah Kabupaten Nganjuk.
Menurut  Suharno  (dalam  Sasmito,  dkk 2020:51),  mengemukakan  bahwa  beberapa  sifat  dari suatu kebijakan publik yang memiliki orientasi  pada tujuan, sifat yang maksud dikategorikan yaitu sebagai tuntutan  kebijakan  ( policy  demands ),  keputusan kebijakan  ( policy  decisions ),  keluaran  kebijakan ( policy  outputs ),  dan  hasil  akhir  kebijakan  ( policy outcomes ).  Sedangkan  Nugroho  dalam  Setyawan (2017:114)  mengemukakan  bahwa  model  dari  suatu implementasi  adalah  sebuah  bentuk  nyata  yang  akan dibahas.  Model  implementasi  kebijakan  adalah gambaran  sederhana  tentang  aspek-aspek  penting pemilihan dan penyusunan dengan tujuannya adalah untuk mewujudkan, meniru, menjelaskan, memprediksi,  mencoba  dan  menguji  implementasi strategi untuk tujuan tertentu.
Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program yang terencana,  implementasi  sendiri  menjadi  substansi utama  pada  analisis  yang  dilakukan  terhadap kebijakan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010  -  2030, berdasarkan  data  primer  dan  sekunder  yang ditemukan  dilapangan  berupa  hasil  wawancara, observasi serta dokumentasi secara umum implementasi  kebijakan  tersebut  dapat  dinilai  sudah berjalan  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  terbukti dengan  dibentuknya  Tim  Kordinasi  Penataan  Ruang Daerah  (TKPRD)  untuk  membantu  pelaksanaan implementasi  Perda  Nomor2  Tahun  2011  tentang RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-2030. Namun,  masih  terdapat  beberapa  persoalan  yang harus dibenahi mulai dari percepatan disposisi berkas perizinan dari pimpinan, dan penyamaan interpretasi antar  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  tentang substansi  kebijakan  Perda  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010- 2030.
Hasil  penelitian  tersebut  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Surachman  (2017) yang  pada  penelitiannya  mengemukakan  bahwa produk  kebijakan  Perda  Nomor  16  Tahun  2012 Tentang RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012  - 2032 sudah tersusun dengan baik dan sistematis, dan dalam  implementasinya  cukup  baik,    namun  masih perlu  peningkatan  dalam  aspek    proses  komunikasi antar SKPD dan peninghkatan kualitas Sumber Daya Manusia  (SDM).  Senada  dengan  Surachman  (2017), menurut  Patrisia  (2019)  dalam  penelitiannya mengemukakan pada implementasi kebijakan produk Perda  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  RTRW Kabupaten  Bengkulu  sudah  baik,  namun  masih terdapat beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaannya  dimana  dalam  penerapan  konsep Pembangunan  Perkotaan  Berkelanjutan  sudah  tepat tetapi  isu  lingkungan  menjadi  isu  krusial  yang
dihadapi  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang kebijakan dalam mewujudkan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan.
Model  implementasi  yang  digunakan,  pada penelitian  ini  adalah  model  implementasi  George Edward  III,  yang  digunakan  untuk  menganalisa implementasi  Perda  Nomor  2  Tahun  2011  tentang RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010  -  2030. Menurut Edward dalam Setyawan (2017:114) (Jeger et al.,  2018;  Rini  S.  Saptaningtyas,  2003;  Wijayanto  & Hidayati, 2017) mengemukakan agar suatu kebijakan dapat berjalan efektif harus memperhatikan beberapa faktor  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  / sikap,  dan  struktur  birokrasi.  Berikut  pemaparan mengenai  teori  model  implementasi  kebijakan menurut  George  Edward  III,  berdasarkan  hasil penelitian:

## 1. Komunikasi
Jika dilihat proses komunikasi yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Nganjuk, sudah  berjalan  baik  dan  sesuai  dengan  aspek komunikasi  menurut  Edward  III  yaitu  transmisi, konsistensi, dan kejelasan dimana proses komunikasi  yang  dilakukan  dalam  implementasi Perda  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  RTRW Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-2030  dalam Pemanfaatan  KPI  dilakukan  dengan  memberikan fasilitas  layanan  di  Mall  Pelayanan  Publik  (MPP) sebagai sarana komunikasi bagi pemohon yang ingin mengakses  perizinan  dan  mengetahui  rencana  pola ruang  yang  ada  di  Kabupaten  Nganjuk,  kemudian bagi  pemohon  yang  ingin  melanjutkan  pengajuan proses  perizinan  juga  bisa  mengunduh  formulir pengajuan izin dan mengajukan perizinan pemanfaatan ruang untuk industri.
Penyediaan  fasilitas  layanan  MPP  oleh Pemerintah  Kabupaten  Nganjuk  bertujuan  untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pengurusan izin bagi  pemohon,  khususnya  dalam  Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  tentang RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030 utamanya dalam pemanfaatan KPI. Selain itu, untuk membuat proses perizinan tata ruang di Kabupaten Nganjuk  menjadi  lebih  efektif,  Pemerintah Kabupaten  Nganjuk  telah  mengikuti  sistem  OSS ( Online  Single  Submission )  yang  merupakan perijinan  terintegrasi  oleh  Pemerintah  Pusat, sehingga  dapat  memudahkan  pihak  pelaksana kebijakan dan pemohon, namun pada pelaksanaannya  banyak  OPD  kurang  memahami sistem  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi serta perbedaan  interpretasi  diantara  OPD  terkait mengenai  aturan  perizinan  usaha,  khususnya  yang berkaitan  langsung  dengan  aturan  pada  kebijakan tata ruang.
Pemaparan  berkaitan  pembahasan  hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan Peramesti (2016) yang pada penelitiannya menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  RTRW dalam  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  masih  belum  optimal dan  baru  terealisasi  sebesar  5%  dikarenakan penggunaan  lahan  yang  tersedia  untuk  RTH  tidak
difungsikan  sebagaimana  peruntukannya  dan  yang disebabkan  beberapa  kendala  yang  dihadapi. Sedangkan Nasriaty (2016), pada hasil penelitiannya mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju Utara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan isi kebijakan ( policy  content )  dari  segi  sumber  daya  masih mengalami  kendala  karena  belum  memadai  baik dari  segi  kualitas  maupun  kuantitasnya,  walaupun dalam  impelemtasinya  sudah  melibatkan  kelompok sasaran.

## 2. Sumber Daya
Menurut Edward III dalam Widodo (2017:98) mengemukakan  bahwa  faktor  sumber  daya memainkan  peran  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Terlepas  dari  apakah  penyampaian ketentuan  atau  peraturan  pada  kebijakan  ini  jelas, konsisten  dan  akurat,  jika  pelaksana  strategi  tidak memiliki  sumber  daya  untuk  menyelesaikan pekerjaan  secara  efektif,  implementasi  kebijakan tidak  akan  efektif.  Kejelasan,  konsistensi  dan ketepatan  peraturan  perundang-undangan  dalam implementasi kebijakan memang sangat diperlukan,  namun  apabila  pelayanan  pelaksana kebijakan  tidak  menjalankan  tanggung  jawab tugasnya  secara  optimal,  maka  kebijakan  tersebut tidak  otomatis  berjalan  efektif.  Sebagai  salah  satu indikator  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu implementasi  perlu  adanya  elemen  pendukung yakni salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM).
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  diketahui bahwa  sumber  daya  OPD  terutama  di  Dinas  PUPR tidak  memiliki  tenaga  PNS/ASN  yang  bisa mengoperasikan software pemetaan berbasis System Informasi  Geografis  (SIG),  sehingga  cukup menghambat dalam kecepatan penanganan pemberian perijinan khususnya dalam pemanfaatan KPI. Kemudian, terkait fasilitas dalam operasionalisasi  Implementasi  Tata  Ruang  kurang memenuhi  spesifikasi,  seperti  perangkat  komputer yang  tidak  memenuhi  spesifikasi  teknis  untuk mengakses  database  berbasis  SIG.  Di  sisi  lain, kemampuan  SDM  pada  OPD  terkait  dalam memahami  kebijakan  Tata  Ruang  dan  kemampuan untuk  menarik  investor  harus  di  tingkatkan,  dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan  antar  OPD.  selain  itu  OPD  juga  harus memahami  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  di  miliki setiap  instansi  untuk  menghindari  multi  perspektif terhadap  aturan  yang  ditetapkan,  sehingga  tidak berujung pada tertundanya investasi yang masuk.
Hasil  pembahasan  diatas  cukup  mendukung hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anjarwati (2016).  Pada  penelitiannya,  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  RTRW  di  Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara efektif  pada  aspek idealized  policy ,  aspek target group karena pengaruh lingkungan ekonomi sangat dominan dalam mencapai keberhasilan implementasi. Sedangkan untuk mendukung adanya peningkatan  kapasitas  SDM  di  pemerintah  daerah menurut  Megalia    (2011),  dalam  penelitiannya mengungkapkan bahwa harus ada strategi alternatif model manajemen peningkatan kompetensi
aparatur  yang  didasarkan  pada  pendekatan  sistem yang  saling  berkaitan,  penekankan  pada  uji kompetensi,  dan  sertifikasi  SDM  pada  aktivitas pendidikan  dan  pelatihan . Kemudian  hal  tersebut diperkuat  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Armel (2017) yang pada penelitiannya mengemukakakan bahwa kemampuan SDM berpengaruh pada aktivitas pekerjaan pemerintah.

## 3. Disposisi
Selain  komunikasi  dan  sumber  daya,  ada unsur  lain  yang  dapat  mempengaruhi  capaian  dari implementasi  kebijakan  yaitu  disposisi  atau  sikap dari  pelaksana  kebijakan.  Menurut  Edward  III dalam  Widodo  (2017:104)  disposisi  merupakan kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para pelaku  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan secara  sungguh-sungguh  sehingga  tujuan  kebijakan dapat  diwujudkan.  Jika  implementasi  kebijakan ingin  berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para pelaksana  tidak  hanya  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan  dan  mempunyai  kemauan  untuk melakukan  kebijakan  itu,  tetapi  mereka  juga  harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Hasil penelitian mengenai disposisi dan sikap para  pelaksana  kebijakan  Perda  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun 2010-2030  sudah  cukup  baik  dan  ada  komitmen antar  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan kebijakan tersebut. Meskipun disposisi rekomendasi dari  pimpinan  masih  cukup  lambat  dan  tidak  ada waktu  yang  jelas.  Hal  ini  tercermin  dari  disposisi dan sikap pelaksana kebijakan dalam mengurus izin pemanfaatan  ruang  (IPR)  secara internal maupun eksternal .    Secara internal ,  disposisi  dan  sikap pelaksana  ditunjukkan  dengan  adanya  kordinasi dalam forum Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)  dalam  menyelesaikan  rekomendasi  IPR, khususnya  dalam  pemanfaatan  KPI.  Secara eksternal ,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nganjuk melakukan  kordinasi  aktif  terkait  IPR  KPI  yang tidak  terakomodir  dalam  rencana  pola  ruang menggunakan mekanisme peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 22  Tahun  2019    tentang  Percepatan  Perizinan Pemanfaatan  Ruang,    melalui  usulan  pemanfaatan ruang  dari  daerah  kepada  gubernur  yang dikeluarkan  oleh  Bupati  dengan  persyaratan  yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut.
Hasil  penelitian  diatas  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ramdhani,  2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa implementasi  kebijakan  memiliki  dimensi  dimensi yang  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi,  transparansi,  akuntabilitas,  keadilan, efektivitas,  danefisiensi.  Sementara  itu  evaluasi pelaksanaan  kebijakan  perlu  dilakukan  secara komperhensif,  yang  meliputi:  evaluasi  ex-ante ( dukungan ),  on-going( sedang  diterapkan ),  dan  ex- post  ( adanya  fondasi )  atas  pelaksanaan  kebijakan publik.  Dalam  melakukan  inovasi  dan  terobosan dalam  pelayanan  kepada  publik,  dapat  dilakukan
diskresi  pelaksanaan  kebijakan  publik  selagi  tidak bertentangan  dengan  norma  dan  peraturan  yang berlaku.  Sedangkan  (Supriadi,  2011)  dalam penelitiannya mengemukakan bahwa untuk mewujudkan  tujuan  dalam  suatu  implementasi kebijakan  pada  aspek  disposisi  sikap  pelaksana dilaksanakan  dengan  cara  membagi  tanggungjawab dan  pekerjaan  sesuai  dengan  bidang  dan  keahlian masing-masing.
Disisi lain (Yulianti, 2019) menyampaikan hal berbeda  pada  hasil  penelitiannya  yang  menyatakan bahwa  sikap  pelaksana  dalam  hal  ini  PPID merupakan  aparat  pelaksana  yang  tugasnya mendokumentasikan serta memberikan data/informasi  public  kepada  masyarakat,  baik secara  offline  maupun  online.  Masih  ditemukannya beberapa dinas yang belum siap akan data informasi yang  ada  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan masyarakat/pemohon. Sehingga ketidakpuasan tersebut  menjadi  dasar  bagi  pemohon  melakukan gugatan  ke  Komisi  Informasi.  Hal  ini  terlihat  dari data  yang  ada  setiap  tahunnya  selalu  ada masyarakat  yang  melakukan  pengaduan  ke  Komisi Informasi,  apalagi  data  yang  berkaitan  dengan anggaran  yang  banyak  pertanyakan  kemudian akhirnya memunculkan berbagai spekulasi mengapa masih  adanya  sikap  aparat  pemerintah  yang  belum sepenuhnya terbuka akan informasi publik.

## 4. Struktur Birokrasi
Faktor berikutnya dari model George Edward III  dalam  model  implementasi  kebijakan    adalah struktur birokrasi lembaga atau instansi pemerintah yang  menjadi  pelaksana  kebijakan  itu  sendiri. Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2017:106), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi  belum  efektif  karena  adanya  ketidakefisien struktur  birokrasinya.  Struktur  birokrasi  ini mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur  organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi  yang  ada  dalam  organisasi  yang bersangkutan,  dan  hubungan  organisasi  dengan organisasi  luar  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu, struktur  birokrasi  mencakup  dimensi  fragmentasi dan  standar  operasi  prosedur  (SOP)  yang  akan memudahkan  dan  menyeragamkan  tindakan  dari para  pelaksana  kebijakan  dalam  melaksanakan  apa yang menjadi bidang tugasnya.
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  diketahui bahwa  struktur  birokrasi  pemerintah  di  Kabupaten Nganjuk sudah tersedia dan selama ini secara umum berjalan baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing- masing,  serta  dibantu  dengan  pembentukan  forum Tim  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (TKPRD) yang mempunyai tugas untuk membantu mengoptimalkan  implementasi  perda  Tata  Ruang yang diterbitkan.
Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Adiwinarni,  2020) pada  penelitiannya  menyatakan  bahwa  bahwa struktur birokrasi yang mandiri dapat mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  bakti sosial  Proyek  Keluarga  Harapan  (PKH)  P2K2 Kabupaten  Cilacap.  Namun  hal  tesebut  tidak mendukung  hasil  penelitian  yang  dialukkan  oleh
(Lail, 2020)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal pelaksanaan  kebijakan,  pemerintah  daerah  harus mampu  membangun  komitmen  dan  konsistensi terkait  pelaksanaan  Perda  RTRW,  khususnya pelaksana  teknis  di  bidang  ini,  di  sisi  lain  juga harus meningkatkan peran pengawasan.

## Faktor
Pendukung dan Penghambat Implementasi  Kebijakan  Perda  No  2  Tahun 2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030
1)  Faktor  pendukung  Implementasi  Kebijakan  Perda No  2  Tahun  2011  Tentang  RTRW  Kabupaten Nganjuk  Tahun  2010 – 2030  adalah  sebagai berikut; Pertama tersedianya  kebijakan  yang lengkap  dalam  pelaksanaan  kebijakan  penataan ruang. Kedua Disposisi,  adanya  sikap  pelaksana kebijakan  yang  cukup  baik  dan  komitmen terhadap  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Ketiga yakni  struktur  birokrasi  yang  sudah  tersedia  dan berjalan  baik  dalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut. Keempat, masih  tersedia  lahan  untuk KPI.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  Fitriana (2016)  yang  mengemukakan  faktor  pendukung implementasi  kebijakan    implementasi  Kebijakan Tata  Ruang  Wilayah  Dalam  Mewujudkan Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  yakni  adanya keaktifan implementor dalam melakukan sosialisasi  terkait  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Magetan  tentang arahan  dalam  pengaturan  tata  ruang  wilayah. Kemudian  penelitian  tersebut  juga  didukung  oleh (Patrisia, 2019), pada penelitiannya menyampaikan faktor pendukung yang memungkinkan  dalam  implementasi  kebijakan tata ruang di Bengkulu adalah kebijakan tata ruang Bengkulu  perencanaan,  sosialisasi,  dan  keaktifan pelaksana.  Disisi  lain  (Lai,  2020)  dalam penelitiannya  mengemukakan  faktor  pendukung implementasi  kebijakan  RTRW  di  Kabupaten Jeneponto disebabkan karena Kabupaten Janeponto  masih  dalam  tahap  berkembang sehingga implementasi kebijakan
mudah dilaksanakan.
2)  Faktor  penghambat  Implementasi  Kebijakan Perda No 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Nganjuk  Tahun  2010 – 2030  adalah  sebagai berikut; Pertama adalah  tidak  adanya  kejelasan waktu mengenai disposisi berkas rekomendasi dari pimpinan  terkait  kebijakan  tersebut,  sehingga memperlambat proses penyelesaian izin pemanfaatan  ruang. Kedua yakni  jika  dilihat  dari sisi  pandang  isi  substansi  perda  Nomor  2  Tahun 2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030 adalah  adanya multi  interpretasi terkait  batang tubuh  dengan  lampiran  perda.  Hasil  penelitian tersebut  didukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Fitriana,  2016)  yakni,  kurangnya  kesadaran masyarakat sekitar dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. Kemudian penelitian  tersebut  juga  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  (Patrisia,  2019)  ia  menyatakan
faktor  yang  menghambat  dalam  implementasi kebijakan  tata  ruang  di  Bengkulu  adalah kesadaran  masyarakat  dan  konversi  lahan.  Disisi lain  penelitian  tersebut  juga  didukung  oleh  (Lai, 2020)  pada  penelitiannya  mengemukakan  faktor penghambat  implementasi  kebijakan  RTRW  di Kabupaten  Jeneponto  diantaranya  belum  adanya kesamaan  pandangan  dari  seluruh  pemangku kepentingan  terhadap  pentingnya  rencana  tata ruang Wilayah, termasuk OPD dijajaran Pemerintah
Daerah yang masih belum berpartisipasi  aktif  dalam  mengimplementasikan rencana tata ruang tersebut.
Model  Implementasi  Perda  Nomor  2  Tahun 2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010-
2030 Dalam
Pemanfaatan Kawasan

## Peruntukan Industri (KPI)
Pada  suatu  penelitian  yang  berkaitan  dengan implementasi  kebijakan  sering  temui  model-model implementasi  dengan  sistem  dan  pola  yang  berbeda beda.  Menurut  (Riswandi,  2020)  pada  penelitiannya mengemukakan  bahwa  faktor  komunikasi,  disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi secara keseluruhan  dan  cukup  signifikan  mempengaruhi implementasi  program  atau  kebijakan.  Adapun berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dipaparkan tersebut,  implementasi  kebijakan  yang  digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  model  implementasi menurut George Edward III (dalam Widodo 2017:97), mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan publik  terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan tersebut  yaitu  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi Atau Sikap, Dan Struktur Birokrasi.
Berikut disajikan model Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030 dalam Pemanfaatan KPI. Adapun gambaran fase-fase yang  dimaksud  pada  model  implementasi  linier kebijakan  tersebut  pada  penelitian  ini  dijelaskan melalui flowchart menurut Baedhowi (2004:47) pada gambar 2.
Gambar 2. Model Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 – 2030 Dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri.
Sumber :  Diolah  dari  Teori  model  Implementasi Baedhowi (2004:47)

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Implementasi  Perda  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010- 2030 Dalam Pemanfaatan KPI  dilihat dari perspektif komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  atau  sikap,  dan struktur birokrasi secara keseluruhan  sudah berjalan dan  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  belum sepenuhnya  berjalan  efektif  karena  masih  terdapat berbagai  persoalan  yang  harus  dibenahi  seperti percepatan  disposisi  berkas  perizininan  dari pimpinan,  dan  penyamaan interpretasi atau pemahaman  antar  OPD  tentang  substansi  kebijakan Perda  RTRW.  Faktor  pendukung  yang  menunjang keberlangsungan  Implementasi  Perda  tersebut  yakni Pertama tersedianya  kebijakan  yang  lengkap  dalam pelaksanaan  kebijakan  penataan  ruang. Kedua Disposisi,  adanya  sikap  pelaksana  kebijakan  yang cukup  baik  dan  komitmen  terhadap  pelaksanaan kebijakan  tersebut. Ketiga yakni  struktur  birokrasi yang  sudah  tersedia  dan  berjalan  baik  dalam pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Keempat, masih tersedia lahan untuk KPI.Sedangkan Faktor Penghambatnya  yakni Pertama adalah  tidak  adanya kejelasan waktu mengenai disposisi berkas rekomendasi  dari  pimpinan  terkait  kebijakan tersebut, sehingga memperlambat proses penyelesaian  izin  pemanfaatan  ruang. Kedua yakni jika  dilihat  dari  sisi  pandang  isi  substansi  perda Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010 – 2030 adalah adanya multi interpretasi terkait batang tubuh  dengan  lampiran  perda  sehingga  akan mempersulit investor dalam mengurus perizinan. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditemukan, oleh  karena  itu  peneliti  memberikan  saran  sebagai berikut:
1. Perlu ada penyamaan interpretasi atau pemahaman  antar  pemangku  kebijakan  tentang substansi  kebijakan  Perda  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  RTRW  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010- 2030  sehingga  tidak  menimbulkan  perbedaan pemahaman  bagi  investor  atau  pemohon  dalam konteks perizinan pemanfaatan ruang (KPI).
2.  Pembuatan time  line atau  standar  waktu  dalam proses  pengurusan  perizinan  pemanfaatan  ruang khususnya  dalam  perizinan  KPI  sehingga  dapat mempercepat proses perizinan.
3.  Perlu  ada  peningkatan  kemampuan  SDM  dalam penguasaan  peralatan  penunjang  dalam  penataan ruang,  yang  dapat  dilakukan  dengan  pengadaan Pendidikan  dan  pelatihan  sehingga  implementasi kebijakan  Perda  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih baik.

## Daftar Rujukan
[1] Adiwinarnil,  Nurlaela.  (2020).  Membaca  Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur  Birokrasi  Dalam  Kebijakan  Publik:
Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  Dinas  Sosial Kabupaten Cilacap. Jurnal Sadministrasi Publik dan Pembangunan, 11 (1), 37-47. http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index .php/administratio/article/view/105/80
[2] Anjarwati,  R.E.  (2016).  Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  Tahun 2009  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2009-2029  Di Kecamatan  Tulangan  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Kajian  Kebijakan  Publik , 1 (1),  1-11. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/ publika/article/view/13784
[3] Anjarwati,  R.E.  (2016).  Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  Tahun 2009  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2009-2029  Di Kecamatan  Tulangan  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Kajian  Kebijakan  Publik , 1 (1),  1-11. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/ publika/article/view/13784
[4] Armel,  R.Y.G.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  Dan  Sistem  Pengendalian Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. JOM  Fekon , 4 (1),  105-119. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/a rticle/view/12059
[5] Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Nganjuk.  9 April  2021. Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Nganjuk 2020 dari Sisi PDRB Lapangan Usaha . (online),
tersedia di https://nganjukkab.bps.go.id/,  diakses  26  Mei 2021
[6] Fitriana,  E.D.  (2014).  Implementasi  Kebijakan Tata  Ruang  Wilayah  Dalam  Mewujudkan Pembangunan  Kota  Berkelanjutan. Jurnal Administrasi  Publik  (JAP),  2 (2) , 217-223. https://media.neliti.com/media/publications/77 530-ID-implementasi-kebijakan-tata-ruang- wilaya.pdf
[7] Ipak,  Ayu  H  Nurcaya.  28  Agustus  2020. Rancangan Aturan Teknis Penetapan Kawasan  Peruntukan  Industri ,  (online), tersedia
di:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200828 /257/1284136/kemenperin-rancang-aturan- teknis-penetapan-kawasan-peruntukan- industri, diakses 25 Februari 2020
[8] Jeger  E  D,  et  al.  (2018).    The  Role  Of Physchosocial Factor In Exclusive Breastfeeding  To  Six  Months  Postpartum. Midwifery Elsevier, 30 (6), 657-666.
10.1016/j/midw.2013.07.008.
[9] Lail, Hijrah. (2020). Implementasi Kebijakan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten
89 | Jurnal Planoearth | Vol. VI, No. II, Agustus 2021, hal 82-89
Jeneponto. Jurnal Ilmiah Administrasi. 11( 1),
1-9. http://stisipm-
sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/a rticle/download/128/181/
[10]Megalia, Ratu. (2011).
Manajemen Peningkatan  Kompetensi  Aparatur:  Studi tentang  Implementasi  Kebijakan  Reformasi Sumber Daya Manusia pada Badan
Pendidikan  dan  Pelatihan  di  Indonesia. Jurnal  Sosiohumanika,  4 (2),  259-286.
https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/ article/view/6439/4396
[11] Nasriaty  N.  (2016).  Implementasi  Kebijakan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah    Di  Kabupaten Mamuju Utara. Jurnal Katalogis , 4 (5), 8-108.
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/K atalogis/article/view/6597 [12] Patrisia, N.E. (2019). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2012-2032 Di Kota Bengkulu. Jurnal  Professional  FIS  UNIVED,  6 (1),  1-8. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/a rticle/download/831/700/
[13] Peramesti,  N.P.D.Y.  Implementasi  Kebijakan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Dalam Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kota Administrasi  Jakarta  Selatan  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal  Politikologi , 3 (1),  1-10. http://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/downlo ad/499/303
[14] Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2  Tahun  2011 Tentang Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2010- 2030
[15] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri
[16] Peraturan  Menteri  Nomor  22  Tahun  2019 Tentang Percepatan Pemanfaatan Ruang
[17] Ramdhani,  Abdullah.  (2017).  Konsep  Umum Kebijakan  Publik. Jurnal  Publik , 11 (1),    1-12. https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/ar ticle/view/1
[18] Riswandi,  Agus.  (2020).  Pengaruh  Faktor Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan Struktur  Birokrasi  dalam  Implementasi Kebijakan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional
Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. Jurnal  Kehumasan,  3 (1),  71-92. https://ejournal.upi.edu/index.php/gunahum as/article/download/28403/12861
[19] Sabatier.  P,  &  Mazmanian,  D.  (1980).  The Implementation  Of  Public  Policy  :  A Framework  Of  Analysis. Policy  Studies Journal, 8 (4), 538-560
[20]
Saptaningtyas, Rini S. (2003).  Kajian
Penyusunan Dan Implementasi Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Se  Pulau Sumbawa  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Journal of Architecture and Built Environment, 31(2). https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/ar
s/article/view/16166
[21] Sasmito,  Cahyo.,  Laka,  Yihanes  Handranus., Yulita,.  Gunawan,  Cakti.  2020. Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata.Malang : CV IRDH.
[22] Setyawan,  Dody.  2017. Pengantar
Kebijakan  Publik .  Malang:  Inteligensia Media.
[23]
Supriadi,  Acep.  (2011).  Analisis
Prakondisi Implementasi Kebijakan
Peningkatan  Kompetensi  Guru. Jurnal Pendidikan  Dan  Pembelajaran , 18 (1),  47-56. http://journal.um.ac.id/index.php/pendidika
n-dan- pembelajaran/article/viewFile/2756/506 [24] Surachman, F. (2017). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Pamekasan  Dalam Perspektif  Sustainable  Development. Jurnal Ilmiah  Administrasi  Negara,  2 (1),  17-24. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal _aspirasi/article/viewFile/129/112
[25] Switzy,  Sabandar.  14  Okt  2020. Ganjalan  Utama  Pengembangan  Kawasan Industri  Nganjuk .  (online),  tersedia  di https://surabaya.liputan6.com/read/4381967 /ganjalan-utama-pengembangan-kawasan- industri-nganjuk, diakses 25 Februari 2020
[26]
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang [27] Widodo, Joko. 2017. Analisis Kebijakan  Publik  (Konsep  dan  Analisis
Proses  Kebijakan  Publik) .  Malang:  Media Nusa Creative.
[28] Wijayanto & Hidayati (2017). Implementasi  Kebijakan  Ruang  Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan  di  Kota  Administrasi  Jakarta Utara). Jurnal  Administrasi  Publik,   12 (2). https://jurnal.uns.ac.id/spirit- publik/article/view/16242
[29]
Yulianti.  (2019).  Efek  Disposisi Pejabat Pengelola Informasi Publik Di Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan  Provinsi  Banten. Jurnal Administrasi Publik , 10 (1), 130-153. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/ar ticle/view/5989.