## Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat
Muhammad Tsaqib Idary 1 , Rhamdani Wahyu Sururie 2 , Idzam Fautanu 3 1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: : m.tsaqib.idary@gmail.com
Article History:
Received: 01 Mei 2024
Revised: 15 Mei 2024
Accepted: 16 Mei 2024
Abstract: Even though many legal instruments have been created to ensure that the rights of women and children are fulfilled, in the field there is still a lot of neglect of the rights of women and children. The Religious Courts through the formulation of the Supreme Court of Religion chamber of the Republic of Indonesia have created many guidelines for Judges in examining cases and ensuring that the rights of wives and children are fulfilled.based on SEMA No. 1 of 2017, SEMA No. 3 of 2018, SEMA No. 2 of 2019, as well as SEMA No. 5 of 2021 which extends further to the husband's belongings which can be submitted for marital confiscation to ensure that the wife and children are provided for. The type of research that the author uses is norative empirical through library research and experience in trials, with a research approach used as a judicial case study. The conclusion of this article is that the fulfillment of women's rights during a divorce has been carried out in the court process, there is a need for socialization and legal assistance to women so that the fulfillment of their rights after a divorce can be carried out well.
Keywords: Women's rights, divorce, khuluk, family law, Islamic law
PENDAHULUAN Dalam konteks perkawinan dan perceraian di Indonesia, hak-hak perempuan dalam proses cerai gugat memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan perempuan. Pendahuluan ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya hak-hak perempuan dalam cerai gugat di Indonesia serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum yang terus berkembang.
Peran tradisional perempuan dalam budaya patriarki 1 , memberikan suatu pandangan bahwa perempuan sering kali dipersepsikan memiliki peran yang lebih pasif dalam perkawinan
1 Menurut KBBI, patriarki adalah perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu Budaya patriarki adalah distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan dalam aspek-aspek tertentu dalam sebuah masyarakat. Dikutip dari tulisan yang dilansir Women’s Human Rights Education Institute, definisi budaya patriarki tersebut telah diperbarui sejak abad 20. Sebelumnya, pada abad 19 budaya patriarki dipahami oleh para ilmuwan sosial sebagai bentuk organisasi yang kompleks dibandingkan dengan matriarki primitif. Frederic Angels dalam bukunya The Origin of the Family, Private Property, and the State yang diterbitkan tahun 1884 menyebut budaya patriarki sebagai sistem dominasi paling awal dan tercatat dalam ‘sejarah dunia’ mengenai kekalahan jenis kelamin perempuan.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dan perceraian. Namun, terkait dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Agama peran perempuan dalam proses cerai gugat sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, bentuk perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, cerai talak dan kedua cerai gugat (Pasal 38 ayat b dan c UU Perkawinan jo Pasal 66-72 dan 73-88 UU No 7 tahun 1989 2 jo Pasal 113 dan 114 KHI) 3 . Cerai talak, adalah cerai yang berlangsung atas permohonan suami kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang sudah di tentukan untuk itu. Kemudian, setelah Pengadilan Agama memandang cukup alasan, maka pengadilan memberikan izin kepada suami untuk dapat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang berlangsung akibat gugatan seorang istri. Kemudian setelah pengadilan memeriksa berkas-berkas perkara dan memandang gugatan tersebut memenuhi persyaratan-persayaratan yang telah ditentukan, maka Pengadilan Agama mengeluarkan ketetapan bahwa telah terjadi perceraian, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan. Dalam kaitan ini bahwa cerai gugat atau cerai atas gugatan istri dalam literatur fikih Islam bisa disebut juga dengan khuluk, Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah 3 mendefinisikan khuluk sebagai perceraian antara suami-istri dengan harta kompensasi yang diberikan istri kepada suaminya. sederhananya, khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Dengan ini, istri harus memberikan tebusan kepada suami. 4 Menurut Asy-Syafii dalam AL-Umm mendefinisikan khuluk dengan tindakan suami menalak istrinya dengan syarat istri mengeluarkan bayaran ‘iwadh dalam surat al Baqoroh ayat 229 disebutkan, kalau si wanita takut tidak dapat menjalankan perintah dengan menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya, boleh minta cerai kepada suaminya dengan membayar ‘iwadh . 5 Di Indonesia, khuluk lebih dikenal juga dengan istilah cerai gugat. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 6 membedakan antara cerai gugat dan khuluk . Sebab, tak selamanya cerai gugat disertai dengan kompensasi atau tebusan. Selain itu, khuluk dan minta cerai harus dibedakan. Minta cerai itu biasanya datang dari istri lalu suami mencerainya. Meski demikian gugat cerai khuluk dan minta cerai sama-sama merupakan keinginan cerai yang datang dari pihak istri. Kepada para istri di berikan hak minta cerai dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, yang dijelaskan dalam penjelasn ayat 2 Pasal 39 UU Perkawinan, Perceraian yang dilakukan karena putusan pengadilan, adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasa hukumnya, agar memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. 7
Latar belakang penelitian ini membahas terkait pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pemenuhan hak-hak istri akibat perceraian/cerai gugat dan melihat tinjauan kasus terkait hak-hak perempuan dalam cerai gugat yang telah diputus di pengadilan.
2 Undang-Undang No 7 tahun 1989 telah mengalami 2 kali perubahan menurut database peraturan DJIH BPK https://peraturan.bpk.go.id/ di unduh pada 09/05/2024. Perubahan ke 2 UU No. 50 Tahun 2009 dan Perubahan ke 1 No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 3 Arso Sasroatmodjo and Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Hal. 215
4 SAYYID SABIQ, FIQIH SUNNAH , Jilid 3. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
5 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Hal 220
6 Prosedur gugatan cerai dengan jalan Khuluk, dijelaskan pada pasal 148 ayat 1-6 KHI.
7 Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005).

## 965

## METODE PENELITIAN
Penulis juga menggunakan penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan- bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagai atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu 8 : a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum dan penelitian jurnal sebelumnya.
c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain- lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris , dengan pendekatan judicial case study dilakukan dengan mendeskripsikan penerapan ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat sehingga dapat ditemukan melalui campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Perceraian Tujuan dari sebuah ikatan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinnah mawaddah wa rahmah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 9 setiap insan yang telah mengikatkan dirinya ke ikatan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, akan tetapi tidak semua yang diharapkan berjalan dengan lancar, ketika pasangan suami istri sudah tidak mampu untuk mempertahankan perkawinan, maka jalan terkahir yang dapat ditempuh adalah perceraian. 10 Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiki arti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Istilah perceraian disebutkan pada pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. 11 Berakhirnya ikatan perkawinan menurut Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu karena suami menjatuhkan talak 12 kepada istrinya atau karena khuluq dan fasakh . Kata fasakh memiliki arti rusak, sehingga fasakh dapat terjadi jika tidak terpenuhinya syarat-syarat melangsungkan akad nikah atau sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan tersebut. Adapun menyangkut hukum menjatuhkan talak para ulama fikih berbeda pendapat. Menurut Wahbah al Zuhayli, manusia (umat islam) sepakat bahwa hukum menjatuhkan talak itu boleh ( jawas ) bila keadaan menuntut, yaitu apabila keadaan rumah tangga sudah sulit untuk di pertahankan dan bahkan bisa mendatangkan kemudaratan. 13
8 S. S. d. S. Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021. : Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021. , Jakarta: Raja Grafindo
9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
10 Siti Nur Hakimah, “Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, Rechten Student Journal, 1 (2021)
11 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022),15
12 Isnawati Rais, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Departemen Agama RI Sekretariat Badan Libang dan Diklat Gedung Bayt Al-Quran-Museum Istiqlal TMII, 2006). Hal. 135. Dalam pengertian Bahasa Talak adalah melepaskan ikatan, melepaskan ikatan perkawinaan, baik dengan memakai kata atau lafaz yang semakna dengannya. 13 Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh (Beyrut: Dar al Fikr, 1989).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
2. Dasar Hukum Perceraian Dasar Hukum perceraian dalam al-Quran lebih merinci bagaimana tata pelaksanaan dari perceraian tersebut yang dijelaskan dalam (Surat at-Thalaq ayat 1) 14
نَيتِأْنَ أْنَ لّتا نَأْرُأْنَ نّ نو لَتهتِِريرب أَتِ لَرهِرْ تُأْرِ نّ أْرُلب نر ن لل اِرُلِا نو نَلّتعألا اِرُأْنَ نو لَتهتِلّتعتل لَرهِرُتلّنطنف نَانَتلِلا رْرُأُلّنط انَتا يّتبلِلا انهيَنَ انَ ا رُأِنَ نَتلذنَ نّأعنب رُتّأْرَ ن لل لّنعنل ي ترأّنِ نّ رُنَأْنَ نْنّنَ أّنُنف ت لل نَورّرْ لّنعنُنَ أَنِ نو ت لل رَورّرْ نَأّتِ نو ةٍنِتلينبرِ ةٍنَ تْانْتب yang artinya sebagai berikut: Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru . Sedangkan dalam peraturan di Indonesia hukum perceraian dijelaskan pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. 15 Pada Kompilasi Hukum Islam 16 juga dijelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dalam pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Dalam hak-hak 149 KHI ( Kompilasi Hukum Islam) Akibat Talak diatur. bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul . 17
14 AL-Quran (Bandung: AL-Qasbah, 2022).
15 UU Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2020).
16 KHI Penerbit: Citra Umbara. Bandung 2020
17 D ari beberapa literasi dapat ditarik pengertian bahwa perceraian Qabla Al-Dukhul adalah perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri, Konsekuensi bagi percerian Qobla Al Dhukul adalah tidak diberikannya hak-
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul . d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Terkait dengan qobla al dukhul pada KHI Pasal 153 menyebutkan “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena perkawinan suami. 18
3. Pemenuhan Hak Istri Akibat Perceraian Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi, namun tetap saja di lapangan masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak. Jika suatu hubungan perkawinan harus berakhir dengan perceraian, bukan berarti bahwa semua kewajiban yang semula dipikul secara bersama-sama antara suami-istri putus juga, tetapi masih ada beberapa ikatan dan kewajiban masing-masing. 19 Seperti kita ketahui, berdasarkan Pasal 149 KHI, 20 dalam perkara cerai talak, maksudnya perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, di mana ia yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla dukhul , memberikan nafkah, biaya tempat tinggal, dan biaya pakaian kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas istrinya tersebut dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla dukhul , dan memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Lalu, bagaimana jika perceraian tersebut terjadi atas inisiatif istri maksudnya istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, apa saja hak-hak yang bisa ia peroleh dari mantan suaminya.
Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. 21 Nusyuz yaitu perbuatan tidak taat atau membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Istri dianggap nusyuz ketika tidak melaksanakan
hak perempuan seperti iddah, mut ‘ah, dan nafkah terutang. Meskipun sudah terjadi akad nikah namun karena belum dianggap ada ikatan bathin yang terjadi selama perkawinan, maka perempuan dalam perkawinan tersebut mendapatkan haknya sebagai istri. Hal ini tidak lepas dari definisi perkawinan sebagaimana pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”
18 Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hal 170
19 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hal 161
20 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam , vol. Cet 1 (Jakarta: Akademika, 1992).
21 https://jdih.mahkamahagung.go.id/ SEMA No.3 2018 di unduh pada 09/05/2024 dijelaskan dalam Rumusan hukum Kamar Agama point 1,2,3

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.
Jadi, ketika tidak terbukti nusyuz, istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah dari mantan suaminya.
Mahkamah Agung sudah banyak menerbitkan instrumen hukum dalam upayanya melindungi hak-hak perempuan dan anak, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 yang mengatur aparat hukum dalam memperlakukan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum. Sebagai Peradilan yang paling banyak menerima dan menangani perkara-perkara perdata rumah tangga di Indonesia, Peradilan Agama melalui rumusan kamar Agama MA RI telah banyak membuat pedoman bagi Hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi. Pada tahun 2017, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 ada rumusan kamar agama yang menyatakan kewajiban membayar nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian, dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayar sebelum ikrar thalak dilaksanakan. 22
Pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 dengan rumusan kamar agama yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz . Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 menghimbau kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang- barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak. Lima tahun terakhir ini sudah banyak putusan-putusan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memberikan hak-hak bagi istri dan anak, baik secara ex officio maupun mengabulkan tuntutan pihak istri. Sayangnya perangkat hukum bahkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa serta merta dirasakan manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertainya.
4. Perkara-perkara pengadilan terhadap Pemenuhan Hak Perempuan
Terdapat beberapa perkara yang penulis dapatkan sebagai bahan penelitian yang telah di muat pada jurnal- jurnal ilmiah, Penelitian Pertama pada perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan talak bain kepada bekas istri. Hal ini mengakibatkan bekas istri tidak memperoleh hak nafkah iddah dan mut‟ahnya. Secara tidak langsung bekas istri akan kehilangan pemasukan yang sebelumnya didapatkan dari suaminya. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah dan mut‟ah kepada istri yang dilandasi dengan ketentuan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah sang isteri berlaku nusyuz atau tidak 23 . Penelitian Kedua membahas peranan Peradilan Agama dalam Melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa saat ini peradilan agama sudah melakukan upaya maksimal dalam
22 Irman Fadly, MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN Dipublikasikan oleh Irman Fadly pada on 09 Desember 2022 https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel
23 Taufiq Fathur Rou ie Saragih dkk, “ Hukum Nafkah Mut‟ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut‟ah Pada Perkara Cerai Gugat) ”, Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 1(2022). http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i01.2443 .
memberikan perlindungan kepada peremuan dan anak pasca perceraian melalui regulasi dan putusan dengan memerhatikan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang dijelaskan pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Harapannya dengan adanya peraturan tersebut hak-hak perempuan dan anak dapat diperoleh setelah terjadi perceraian 24 . Penelitian ketiga membahas mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan analisis mengenai putusan-putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palapo yang menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Peneliti membagi hasil penelitiannya menjadi tiga, yaitu: Pertama, Perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak perempuan, hal ini dikarenakan Hakim beranggapan bahwa tidak boleh memutuskan perkara diluar materi gugatan (ultra petitum) Kedua, pada perkara cerai gugat tidak ditemukan permintaan nafkah pada positanya, meskipun Hakim memiliki hak officio untuk menghukum suami dibebankan nafkah baik diminta maupun tidak, akan tetapi pada kenyataanya Hakim hanya menggunkan hak officio hanya pada kasus suami dan istri tidak bersedia diceraikan. Ketiga, peneliti menemukan perbedaan nominal nafkah iddah, mut‟ah, nafkah lampau dan biaya anak pada putusan rekonvensi dan pada putusan perkara gugatan di Pengadilan Agama Palopo. 25 Penelitian Keempat menjelaskan bahwa peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan bahwa melakukan pendampingan dan peyuluhan hukum secara efektif sangat berpengaruh pada perlindungan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu: Pertama, I’tikad baik dari suami. Kedua, kewajiban suami terhadap bekas istrinya di cantumkan secara tegas di Amar Putusam Majelis Hakim. Ketiga, suami memiliki penghasilan untuk membiayai pemenuhan hak-hak bekas istri dan anak pasca perceraian. Sedangkan faktor penghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu: Pertama, tidak ada aturan yang jelas mengenai suami yang tidak melaksanakan ikrar talak. Kedua, terdapat putusan yang tidak dapat di eksekusi. Ketiga, kesadaran mengenai pentingnya Hukum di masyarakat terhitung rendah. 26
Selain perangkat hukum, pengalaman dan kelihaian Hakim dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya hak istri dan anak. Hakim diharapkan mampu menggali kondisi pekerjaan dan penghasilan Pemohon dengan akurat, selain itu Hakim juga mesti mengetahui variabel-variabel dari komponen biaya hidup pada suatu daerah di masa kini dan masa depan. Ukuran mampu dan ma’ruf dalam memberikan nafkah mutlak menjadi indikator besaran nilai nominal yang harus diberikan suami sebagai nafkah bagi mantan istri dan anaknya. Penghukuman kewajiban yang terlalu besar dan jauh diatas penghasilan tentu akan membuat pihak suami lari dari tanggung jawabnya, sebaliknya nilai kewajiban nafkah yang kecil akan merugikan pihak mantan istri dan anak karena tidak cukup dalam menutupi kebutuhan hidupnya.
24 Amran Suadi, “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Diaksanakan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 3 (2018). http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374
25 Aning Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putisan Pengadilan Agama Palopo), Journal of Social-Religi Research, 01 (2016).
http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60#fulltext
26 Aziz Sholeh dkk, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”,Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2 (2019). https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 970

## KESIMPULAN
Syariat islam secara menyeluruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan memperbolehkan bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan ada pihak suami bisa dilakukan talak , apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka dapat melakukan cerai gugat / khuluk . Walau hak talak itu di berikan kepada suami bukan kepada istri, seyogyanya suami dapat bertanggung jawab terhadap hak-hak terhadap istri dalam perkara cerai gugat tersebut untuk membayar sisa mahar kalau masih ada, membayar uang mut’ah dan biaya iddah . yang menurut as Suyuthi dalam kitab al-Durrul Mantsur harus dilakukan di hadapan para saksi dan sejalan dengan UU Perkawinan dan KHI yang harus di ikrarkan di sidang pengadilan. Dan akibat selanjutnya dari putusnya hubungan perkawinan seperti yang dijelaskan pasal 41 UU Perkawinan, yaitu baik suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
Saran Penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa hak perempuan/istri dalam cerai gugat secara garis telah berusaha mengakomodir dan terpenuhi, bahkan pembayaran atau pemberian harta oleh suami dilakukan sebelum ikrar talak, juga terhadap harta bersama dan harta milik istri bisa dilakukan penyelewengan oleh pihak suami dapat dilakukan sita marital 27 , yang pengajuannya boleh dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian yang termasuk didalmnya nafkah istri dan biaya keperluan anak. Tetapi pada satu sisi banyak terjadi di masyarakat belum adanya bentuk Tindakan yang bisa mengamankan hak-hak perempuan tersebut. Terkadang ketidaksiapan suami dalam pemenuhan hak-hak istri tersebut mengakibatkan pemohon ingkar dan tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem tentu akan menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memastikan terpenuhi hak-hak istri dan anak. Instrumen ini dapat memastikan pihak-pihak yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya akan terblokir dalam sistem yang tersebar dalam 5 layanan instansi, yaitu:
1. Terblokirnya rekening tabungan yang dimiliki
2. Terblokirnya NIK sehingga tercatat dalam data di Dukcapil
3. Masuk dalam SLIK BI 4. Terblokir larangan Penerbangan
5. Terkoneksi Payrol tempat bekerja untuk AFT
6. Bagi pengusaha diblokir NIB dan masuk ke laporan pajak
Gagasan penulis ini mungkin masih butuh perjuangan yang panjang untuk dapat diterapkan, karena sistem integrasi dan interkoneksi antar banyak instansi tersebut paling tidak memerlukan payung hukum berupa Undang-Undang yang mampu mengatur dan menegaskan pelaksanaannya.
27 Sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam/muslim diatur Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) Jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). permohonan sita marital masih diperdebatkan apakah dapat dilakukan dengan secara mandiri atau permohonan sita marital ini harus dilakukan secara bersamaan dengan gugatan cerai. dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 549/Pdt/G/2007/PA.JP. Pada perkara tersebut pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan sita marital yang diajukan tanpa disertai gugatan perceraian

## DAFTAR REFERENSI
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam . Vol. Cet 1. Jakarta: Akademika, 1992. Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Irianto, Sulistyowati. Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Rais, Isnawati. Hukum Perkawinan Dalam Islam . Jakarta: Departemen Agama RI Sekretariat Badan Libang dan Diklat Gedung Bayt Al-Quran-Museum Istiqlal TMII, 2006. Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Ritonga, Iskandar. Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama . Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005.
SABIQ, SAYYID. FIQIH SUNNAH . Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Sasroatmodjo, Arso, and Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan Di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang, 1975. az-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh . Beyrut: Dar al Fikr, 1989. AL-Quran . Bandung: AL-Qasbah, 2022. UU Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Bandung: Citra Umbara, 2020.
Jurnal Taufiq Fathur Rou ie Saragih dkk, “ Hukum Nafkah Mut‟ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut‟ah Pada Perkara Cerai Gugat) ”, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 1(2022). http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i01.2443 . Amran Suadi, “ Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan dapat Diaksanakan ”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 3 (2018). http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374
Aning Marwing, “ Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putisan Pengadilan Agama Palopo) , Journal of Social-Religi Research, 01 (2016). http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60#fulltext Aziz Sholeh dkk, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”,Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2 (2019). https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19