SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (69-78) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit TNI yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Militer II – 08 Jakarta)

## Muhamad Nur Ardhy
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: ardhy.1295@gmail.com

## Muhyi Mohas
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: muhyimohas@yahoo.com
Reine Rofiana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten E-mail: reine@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12678
Info Artikel |Submitted : 14 Oktober 2021 |Revised : 14 November 2021 |Accepted : 22 Desember 2021
How  to  cite:  Muhamad  Nur  Ardhy,  Muhyi  Mohas,  Reine  Rofiana,  “Sanksi  Rehabilitasi Bagi  Prajurit  Tni  Yang  Menjadi    Terpidana  Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Kasus  di Pengadilan  Militer  II  –  08  Jakarta)”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum ,  Vol.  1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 69-78.

## ABSTRACT
A  TNI  soldier  is  required  to  have  good  mentality,  discipline,  and  good  morals  and  ethics.  The application of law against TNI soldiers is not only in the form of the application of military criminal law, but also  criminal  law  outside  the  military  criminal  law,  one  of  which  is  the  crime  of  narcotics  abuse.  The sentencing of TNI soldiers who are convicted of narcotics abusers still refers to Law no. 35 of 2009. Almost all  decisions  made  by  military  judges,  especially  those  of  military  judges  at  the  Military  Court  II  –  08, Jakarta, related to narcotics abuse resulted in imprisonment and dismissal from military service without any rehabilitation efforts. This is of course very contrary to the legal objectives of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study uses a normative juridical method with a statutory approach. This study found problems in imposing sanctions on military members who become narcotics abusers, where the Narcotics Law states that there are rehabilitation sanctions in addition to prison sanctions but in practice the sanctions given to military members who become narcotics abusers are only limited to prison sanctions and dismissal  from  military  service  without  given  a  rehabilitation  sanction.  This  shows  that  sanctions  against narcotics  abuse  by  members  of  the  TNI  in  the  Military  Court  II  –  08,  Jakarta  are  still  in  the  form  of retributive sanctions, namely imprisonment and dismissal from military service, as well as enforcement of rehabilitation law for TNI members who are convicted of drug abuse still not done.
Keyword : Narcotics Abuse, Rehabilitation, Military Criminal Law.

## ABSTRAK
Seorang Prajurit TNI di tuntut untuk memeliki mental, kedisiplinan, serta moral dan etika yang baik. Penerapan hukum terhadap prajurit TNI tidak hanya berupa penerapan hukum pidana Militer saja namun juga hukum pidana diluar hukum pidana militer, salah satunya adalah pidana terhadap  penyalahgunaan  narkotika.  Penjatuhan  hukuman  terhadap  prajurit  TNI  yang  menjadi terpidana  penyalahguna  Narkotika  tetap  mengacu  pada  Undang–Undang  No.  35  Tahun  2009. Hampir semua putusan yang hakim militer, terutama putusan hakim militer di Pengadilan Militer II – 08, Jakarta terkait penyalahgunaan narkotika berakhir dengan pidana penjara serta pemecatan dari dinas militer tanpa adanya upaya rehabilitasi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan tujuan  hukum  dari  Undang–Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan peraturan  perundang  –  undangan.  Penelitian  ini  menemukan  permasalahan  dalam  pemberian sanksi  terhadap  anggota  militer  yang  menjadi  penyalahgunaan  narkotika,  dimana  Undang  – Undang  Narkotika  menyebutkan  adanya  sanksi  rehabilitasi  selain  sanksi  penjara  namun  dalam pelaksanaannya  sanksi  yang  diberikan  terhadap  anggota  militer  yang  menjadi  penyalahguna narkotika  hanya  sebatas sanksi  penjara  dan  pemecatan  dari  dinas  militer  tanpa  diberikan  sanksi rehabilitasi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa,  sanksi  terhadap  penyalahgunaan  Narkotika  yang dilakukan  oleh  anggota  TNI  diwilayah  Hukum  Pengadilan  Militer  II  –  08,  Jakarta  masih  berupa sanksi  yang  bersifat  retributif  yaitu  pidana  penjara  serta  pemecatan  dari  dinas  militer,  serta penegakan  hukum  rehabilitasi  bagi  anggota  TNI  yang  menjadi  terpidana  pernyalahgunaan narkotika masih belum terlaksana.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Hukum Pidana Militer .

## Pendahuluan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah  organisasi  atau  lembaga  yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas  untuk  menjaga,  melindungi dan  mempertahankan  keamanan  serta kedaulatan Negara. Prajurit TNI merupakan bagian dari suatu
masyarakat  atau  bangsa,  yang  terdiri dari  warga  negara  yang  melakukan tugas khusus. 1 Prajurit TNI memiliki jati diri  sebagai  tentara rakyat, sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  Pasal  2  huruf  a Undang–Undang  No.  34  Tahun  2004 Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia yang  menyatakan  bahwa  jati  diri  TNI adalah tentara rakyat yaitu tentara yang anggotanya  berasal  dari  warga  Negara Indonesia.
Melihat  dari  sudut  pandang militer,  warga  sipil  yang  menjadi anggota militer tunduk pada dua bidang hukum  sekaligus,  yaitu  hukum  militer ( military law ) dan disaat yang sama juga tunduk  pada  hukum  biasa  ( ordinary law ). 2 Oleh karena itu, Prajurit TNI tidak hanya  tunduk  terhadap  peraturan kemiliteran,  namun  sebagai  warga negara  juga  tunduk  kepada  aturan– aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya. 3 Berdasarkan  pada  pandangan tersebut,  penerapan  hukum  pidana diluar  KUHPM  bagi  anggota  TNI  yang melakukan Tindak Pidana, juga
dinyatakan dalam Buku Pertama Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
1 Amiroeddin  Sjarif, Hukum  Disiplin Militer  Indonesia (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1996).
Hlm. 1.
2 Dini  Dewi  Heniarti, Sistem  Peradilan Militer  Di  Indonesia:  Tinjauan  Teoritis,  Praktis, Perbandingan  Hukum  Dan  Pembaruan  Hukum Nasional (Bandung:  Refika  Aditama,  2017).  Hlm.
42.
3 Tumbul  Palti  D.  Hutapea,  “Eksistensi Bantuan  Hukum  Terhadap  Prajurit  TNI  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Dan  Praktiknya,” Jurnal Hukum  Dan  Peradilan 5,  no.  3  (2016), https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php /jurnalhukumperadilan/article/view/28.
Militer  ( Wetboek  van  Militair  Strafrecht ) yang kemudian diubah dengan Undang- Undang  No.  39  Tahun  1947  Tentang Menyesuaikan  Hukum  Pidana  Tentara (Staatsblad  1934,  No.  167)  Dengan Keadaan  Sekarang,  yaitu “Terhadap tindak  pidana  yang  tidak  tercantum  dalam kitab  undang-undang  ini,  yang  dilakukan oleh  orang-orang  yang  tunduk  pada kekuasan  badan-badan  peradilan  militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”
Selain hukum pidana militer, ada satu jenis hukum militer yang lain, yang memiliki ciri hukum pidana tetapi alasan pembentukan  atau  tujuannya  berlainan, disebut  sebagai  hukum  disiplin  militer ( military  discipline ). 4 Perbedaan  hukum pidana  militer  dengan  hukum  disiplin militer  terletak  pada  tujuannya  yaitu; Hukum  Pidana  Militer  selain  bertujuan menegakan  ketertiban  internal  ( internal order )  juga  bertujuan  mengatur  dan menegakan  ketertiban  umum  ( Public order ).  Norma  yang  terkandung  dalam hukum  pidana  militer  dapat  dikatakan lebih mencakup atau lebih luas daripada hukum disiplin militer. 5
Ketika  melaksanakan  tugas  dan kewajiban  terhadap  negara,  TNI  tidak lepas  dari  berbagai  permasalahan.  Salah satu  bentuk  permasalahan  yang  sering dihadapi  adalah  adanya  pelanggaran hukum baik kejahatan maupun pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan oleh prajurit–prajurit TNI, yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya pelaksanaan kewajiban dinas di
kesatuannya.  Pelanggaran  hukum  yang saat ini sering terjadi adalah prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan  narkotika  oleh prajurit  TNI  dapat  merusak  moral  dan disiplin  prajurit  serta  kemauan  prajurit untuk  melaksanakan  tugas,  yang  mana
4 Heniarti, Sistem  Peradilan  Militer  Di Indonesia:  Tinjauan  Teoritis,  Praktis,  Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional . Hlm. 43.
5 Heniarti. Hlm.43-44.
hal  tersebut  jika  dibiarkan  akan mengganggu profesionalitas dan menggagalkan pelaksanaan tugas pokok TNI. Undang-Undang  No.  35  tahun 2009  Tentang  Narkotika  telah  mengatur keseimbangan  antara  aspek  hukum berupa pidana penjara sampai penjatuhan  pidana  mati  dengan  aspek kesehatan. Pada aspek kesehatan kebutuhan  seorang  penyalahgunaan narkoba adalah mendapatkan
rehabilitasi. 6 Adanya  konsep  rehabilitasi merupakan upaya membantu pemulihan dari  efek  narkotika  serta  merupakan suatu  bentuk  perlindungan  sosial terhadap
penyalahguna narkotika dengan harapan para pecandu tidak lagi melakukan  penyalahgunaan  narkotika. Undang–Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika membagi Rehabilitasi menjadi  2  yaitu  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial.
Pada  pelaksanaannya  rehabilitasi terhadap  anggota  TNI  yang  menjadi penyalahgunaan  narkotika  masih  sulit untuk  dilaksanakan,  bahkan  rehabilitasi merupakxan  sanksi  yang  relatif  baru bagi anggota TNI yang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. 7 Mengenai
di kesampingkannya  vonis  rehabilitasi terhadap  anggota  TNI  yang  menjadi terpidana  penyalahgunaan  narkotika, Kapten  (Chk)  Sator  Sapan  Bungin, menyatakan “Dalam  praktek  selama  ini, sebagian  Prajurit  TNI  yang  dipecat  dari dinas  militer  karena  menyalahgunakan narkotika  tidak  ditindaklanjuti  dengan rehabilitasi  medis  sehingga  mereka    kembali ke  masyarakat  masih  dalam  kondisi  tidak normal,  belum  pulih  dari ketergantungan
6 Lysa  Angrayni  dan  Yusliati, Efektifitas Rehabilitasi  Pecandu  Narkotika  Serta  Pengaruhnya Terhadap  Tingkat  Kejahatan  Di  Indonesi (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018). Hlm. 1.
7 Anang  Iskandar,  “Anggota  TNI/Polri
Terlibat Narkoba, Apa Sanksinya?,” suarakarya.id, 2019, https://m.suarakarya.id/detail/103629/Anggota -TNIPolri-Terlibat-Narkoba-Apa-Sanksinya.
narkotika.  Praktek  seperti  ini  tidak  sejalan dengan    tujuan    pemidanaan  jaman sekarang    yang    lebih    bertujuan    agar Terdakwa    menyadari    kesalahannya, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga negara yang baik dan bertanggung jawab.” 8

## Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  diajukan dalam  penelitian  dapat  dirumuskan sebagai  berikut; Pertama, bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  TNI ditinjau  dari  teori  Pemidanaan?. Kedua, Bagaimana penegakan hukum rehabilitasi  bagi  prajurit  TNI  yang menjadi terpidana penyalahgunaan narkotika?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  yuridis-normatif. 9 Penelitian hukum  normatif  dilakukan  dengan meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan sekunder  belaka,  sedangkan  penelitian hukum Sosiologis atau Empiris
dilakukan  dengan  cara  meneliti  data primer. 10
Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approac h),
8 Kapten  Chk  Sator  Sapan  Bungin, “KEPENTINGAN  MILITER  DALAM  PROSES HUKUM  PENYALAHGUNA  NARKOTIKA,” http://www.dilmiltama.go.id/home/, 2019, https://www.dilmiltama.go.id/home/e- journal/KEPENTINGANMILITERDALAMPROS ESHUKUM.pdf.
9 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Perss,
1990).hlm. 15.
yaitu  pendekatan  yang  mengkaji  dan menganalisis  semua  undang  –  undang dan  peraturan  yang  ada  sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.
11 Pendekatan  Perundang  – undangan ini ditinjau dengan menggunakan  Undang–Undang  No.  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diskusi dan Pembahasan 1. Sanksi  Terhadap  Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI Undang–Undang  No.  34  Tahun 2004 menjelaskan, bahwa tugas pertahanan negara merupakan kewajiban  dari  seluruh  komponen kekuatan  nasional  dengan  TNI  sebagai komponen utama. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang  –  Undang  No.  34  Tahun  2004 ditegaskan  bahwa “tugas  pokok  TNI menegakan kedaulatan Negara, mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan  Pancasilan  dan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 serta  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan Negara”.
Tugas  pokok  dan  fungsi  TNI yang  berat  dalam  mempertahankan kedaulatan  negara,  telah  menempatkan prajurit  TNI  yang  mengemban  tugas pokok  tersebut  pada  kualitas  tertentu sebagai  subyek  hukum  pidana.  Segala penyimpangan  yang  dilakukan  oleh prajurit  TNI  dapat  mempengaruhi terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi sebagai  alat  pertahanan  negara.  Dibalik berat  dan  tegasnya  aturan  hukum  bagi prajurit  TNI  yang  melanggar  aturan, namun dalam penerapannya hukum dan pemidanaan  terhadap  seorang  prajurit TNI  harus  tetap  berpedoman  kepada aturan perundang–undangan yang berlaku.
11 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum: Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi (Bandung:
Alfabeta, 2017). Hlm. 98.
Aturan  yang  diterapkan  dalam mengadili  prajurit  TNI  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika  tetap  mengacu kepada  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika.  Hal  ini berdasarkan pada Pasal 2 KUHPM yang menyatakan bahwa tindak pidana diluar KUHPM berlaku bagi prajurit TNI, yang oleh karenanya Undang–Undang No. 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  juga berlaku  terhadap  prajurit  TNI  yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.
Terbitnya Undang – Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, merubah  paradgima  yang  ada  saat  ini tentang  penyalahguna  narkotika  dan pecandu narkotika yang selalu dianggap sebagai  pelaku  tindak  pidana  menjadi korban  atas  penyalahgunaan  narkotika yang  dilakukan  oleh  diri  sendiri.  Di dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  ditanamkan semangat upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakan  upaya  depenalisasi  yaitu, suatu upaya dimana para penyalahguna narkotika  dan  pecandu  diberikan  upaya berupa  rehabilitasi  dan  pembimbingan guna  mendapatkan  kehidupan  yang lebih baik.
Upaya  depenalisasi  terhadap penyalahguna  narkotika  yang  terdapat di dalam Undang–Undang No. 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  tidak  serta merta menghilangkan pemidanaan yang bersifat  retributif  berupa  hukuman penjara.  Pasal  127  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  tetap mencantumkan  adanya  proses  yang berupa sanksi penjara terhadap penyalahguna  narkotika  untuk  diri sendiri,  namun  sanksi  penjara  yang sebutkan  dalam  Pasal  127  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dalam  penjatuhan  vonisnya harus  tetap  memperhatikan  ketentuan rehabilitasi  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  55–59  Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Semangat depenalisasi yang ditanamkan dalam Undang- Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  pada penerapannya  di  dalam  ruang  lingkup peradilan  militer  tidak  direalisasikan. Fakta  yang  selama  ini  terjadi  dalam proses  peradilan  di  lingkup  peradilan militer  terhadap  Prajurit  yang  menjadi penyalahguna  narkotika,  hanya  dijatuhi pidana  penjara  dan  pidana  tambahan berupa  pemecatan  dari  dinas  militer. Sanksi di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang diterapkan  terhadap  prajurit  TNI  yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih berupa sanksi  yang  bersifat  retributif  tanpa memperhatikan  sanksi  tindakan  yang terdapat  di  dalam  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Hukuman  dapat  menjadi  lebih  berat apabila  dalam  proses  persidangan terbukti  sebagai  pengguna  narkotika yang cukup sering (kecanduan),
sehingga  dianggap  sudah  tidak  layak lagi  untuk  berada  dalam  dinas kemiliteran. Undang-Undang  No.  39  Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menjelaskan  bahwa  sanksi  pidana berupa  penjara  juga  dapat  diberikan kepada  Penyalahguna  narkotika  dengan tetap  memperhatikan  ketentuan  Pasal 55–59  Undang–Undang  No.  39  Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  hal  ini tercantum  dalam  Pasal  127  Undang– Undang  No.  39  Tahun  2009  Tentang Narkotika, yaitu:
(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika  Golongan  III  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan
pidana  penjara  paling  lama  1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  hakim  wajib  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam  hal  Penyalah  Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  dibuktikan  atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah  Guna  tersebut  wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
Pelaksanaanya pada proses penegakan  hukum  dilingkup  peradilan militer  sistem  pemidanaan double  track system yang  telah  dirancang  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  tidak  berjalan  sesuai dengan  apa  yang  dicita-citakan  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Penerapan  sanksi terhadap  anggota  TNI  yang  menjadi penyalahguna Narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan serta dianggap sudah  “rusak”  akibat  penyalahgunaan narkotika  sehingga  tidak  layak  lagi untuk  dipertahankan  dalam  dinas kemiliteran  dan  sudah  tidak  sesuai dengan  kepentingan  militer,  sehingga dalam  penjatuhan  pidanannya  hanya sanksi  bersifat  retributif  yaitu  berupa pidana  penjara  serta  pemecatan  dari dinas militer.
Tidak  adanya  sanksi  tindakan berupa  proses  rehabilitasi  terhadap Prajurit  TNI  menjadikan  tujuan  dari rehabilitasi serta manfaat dari rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika  dan  pecandu  narkotika  tidak tercapai, yang  tentunya  hal ini menimbulkan  dampak  yaitu,  tidak diketahuinya  apakah  selepas  hukuman penjara yang dilalui Prajurit TNI tersebut benar-benar telah terbebas dari kecanduan  narkotika.  Selain  itu  dengan dipecatnya  setiap  anggota  TNI  yang
menjadi  penyalahguna  Narkotika,  maka timbul  kekhawatiran  ketika  pecatan anggota  TNI  tersebut  kembali  kepada masyarakat  dalam  kondisi  yang  belum terbebas  dari  kecanduan  Narkotika, justru  akan  kembali  menjadi  pecandu Narkotika  bahkan  bisa  terlibat  dalam peredaran gelap Narkotika

## 2. Penegakan  Hukum  Rehabilitasi
Bagi  Prajurit  TNI  yang  Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika.
Peradilan  Militer  sebagai  salah satu  badan  Peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung  memiliki  yurisdiksi hukum  dengan  subyek  hukum  dari kalangan  militer,  yang  bukan  saja berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  pidana  bagi  personil Militer,  tetapi  perkara  lain  yang ditentukan oleh
undang-undang berkaitan dengan militer. 12
Melihat hakikat dari pemidanaan dalam  hukum  pidana  militer  yang dilakukan  oleh  hakim  militer  terhadap prajurit TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika, pada dasarnya harus dilakukan  dengan  menerapan  sanksi rehabilitasi dan/atau dapat memadukan antara  sanksi  pidana  dengan  tetap memperhatikan sanksi rehabilitasi sebagaimana  diamanatkan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Dengan tujuan  pemidanaan  tersebut  dapat menghentikan pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika, menghindarkan kesatuan dari penyalahgunaan  Narkotika  sehingga akan dapat melaksanakan tugas pokoknya. 13
Hampir  semua  putusan  Hakim militer yang mengadili anggota
12 Heniarti, Sistem  Peradilan  Militer  Di Indonesia:  Tinjauan  Teoritis,  Praktis,  Perbandingan Hukum Dan Pembaruan Hukum Nasional . Hlm. 131.
13 Burhan  Dahlan,  “Penjatuhan  Pidana Dan/Atau  Rehabilitasi  Beserta  Dampak  Yang
Ditimbulkannya Terhadap
Penyalahgunaan Narkotika  Yang  Dilakukan  Prajurit  TNI” (Universitas Jaya Baya, 2016). Hlm. 347.
Militer/Prajurit  TNI  yang  melakukan tindak  pidana  penyalahguna  Narkotika dalam  putusannya  hanya  menjatuhkan pidana  pokok  berupa  sanksi  kurungan badan  (penjara)  dan  pidana  tambahan berupa  sanksi  pemecatan  dari  dinas Militer.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  putusan  Hakim  Militer  pada Pengadilan  Militer  II  –  08  Jakarta  yang telah bersifat inkrah, yaitu :
a. Terdakwa a.n Mochammad Hidayat,
Serma  Sba,  dengan Perkara  No.  201 – K/PM.II-08/AL/VIII/2019 tertanggal  06  November  2019,  yang amar putusannya menyebutkan: 1) Terdakwa  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan  I  bagi  diri  sendiri” sebagaimana diatur dan diancam  dalam  Pasal  127  ayat (1)  huruf  a  Undang  –  Undang No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika; 2) Memidana Terdakwa oleh karena  itu  dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
b. Terdakwa  a.n  Sulistiyono,  Peltu, dengan Perkara No. 131 – K/PM.II – 08/AU/VIII/2018  tertanggal  16
November 2018, yang amar putusannya menyebutkan: 1) Menyatakan  Terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna
Narkotika  golongan  I  bagi  diri sendiri”  sebagaimana  diatur dan  diancam  dalam  Pasal  127 ayat  (1)  huruf  a  Undang  – Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika; 2) Memidana Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana pokok berupa  penjara  selama  10 (sepuluh)  bulan  dan  pidana tambahan  berupa  dipecat  dari dinas militer.
Melihat  dari  beberapa  putusan Hakim Militer pada Pengadilan Militer II –  08  Jakarta  sebagaimana  yang  telah  di sebutkan sebelumnya, seluruh  terdakwa merupakan  penyalahguna  narkotika golongan  I  bagi  diri  sendiri  yang  mana hal  tersebut  diancam  dalam  Pasal  127 ayat  (1)  huruf  a  Undang    -  Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  Pada ketentuan  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3) Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika,  menyebutkan “(2) Dalam    memutus    perkara    sebagaimana dimaksud    pada  ayat    (1),    hakim    wajib memperhatikan    ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan Pasal 103; (3)  Dalam  hal  Penyalah  Guna sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat dibuktikan    atau    terbukti    sebagai    korban penyalahgunaan  Narkotika,  Penyalah  Guna tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.”
Hakim militer dalam
menjatuhkan  putusan  terhadap  Prajurit TNI  yang  melakukan  penyalahgunaan Narkotika  yang  dituntut  oleh  Orditur Militer  dengan  menggunakan  Pasal  127 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  tetap  harus memperhatikan  penjatuhan  hukuman berupa  sanksi  rehabilitasi  sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan  Pasal  127  ayat  (2)  dan  (3), namun  dalam  praktiknya  Hakim  militer hanya  menjatuhkan  sanksi  pidana sebagaimana  yang  dituntutkan  oleh Orditur Militer tanpa mempertimbangan untuk  menjatuhkan  sanksi  rehabilitasi sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Tidak  adanya  penjatuhan  pidana berupa  sanksi  rehabilitasi  bagi  Prajurit
TNI
yang menjadi terpidana penyalahguna  Narkotika  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Undang- ndang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,  memang  bukan  merupakan suatu  perbuatan  mengingkari  Undang- Undang  Narkotika  yang  dilakukan  oleh
Hakim  Militer,  namun  hal  ini  lebih karena disebabkan oleh adanya beberapa faktor–faktor yang menyebabkan sulitnya  penegakan  hukum  berupa penjatuhan  sanksi  rehabilitasi  pada Prajurit TNI.
Faktor–faktor  yang  membuat kesulitan  dalam  penegakan  hukum berupa  penjatuhan  sanksi  rehabilitasi pada Prajurit TNI, yaitu: 14 a. Tidak adanya assessment dari pihak BNN  terhadap  Prajurit  TNI  yang melakukan tindak Pidana penyalahgunaan  narkotika,  yang mana  seharusnya  semenjak  dalam proses  penyidikan  sudah  terdapat hasil  assessment  sebagai  dasar mengetahui kondisi tingkat kecanduan  dari  si  penyalahguna narkotika.
b. Selain  itu  tidak  adanya  aturan  di internal TNI yang mengatur adanya sanksi rehabilitasi.
c. TNI  belum  memiliki  lembaga khusus untuk melakukan
rehabilitasi dan tidak ada MoU atau perjanjian  antara  TNI  dengan  pihak atau  lembaga  yang  berwenang untuk  rehabilitasi  sehingga  Orditur Militer  kesulitan  dalam  melakukan eksekusi terhadap putusan rehabilitasi.
Di  samping  itu,  ada  aspek  lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim militer  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  Prajurit  TNI  yang  menjadi penyalahguna Narkotika, yaitu kepentingan militer itu sendiri. Seseorang  yang  telah  menggunakan narkotika  dari  segi  medis  akan  ada susunan  saraf  yang  rusak  yang  akan mempengaruhi  kondisi  fisik  maupun psikis  si  pengguna,  begitupun  halnya yang  akan  terjadi  dengan  anggota  TNI yang menyalahgunakan Narkotika. Seorang  Prajurit  TNI  yang  sudah  rusak
14 “Wawancara  Dengan  Bapak  Letkol Chk.  Muhamad  Rizal,  SH.,  MH.,  Hakim  Militer Pada Pengadilan Militer II – 08, Jakarta,” n.d.
fisik  maupun  psikisnya  akibat  obat- obatan (narkotika) dianggap sudah tidak layak berada di TNI sehingga atas dasar itulah  aturan–aturan  di  internal  TNI menegaskan setiap prajurit yang tersangkut  masalah  Narkotika  dipecat dari  dinas  militer.  Salah  satunya  diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI No. ST/398/2009  tanggal  22  Juli  2009  yang sering  menjadi  rujukan  Orditur  Militer untuk  menuntut  Prajurit  TNI  yang terlibat penyalahgunaan narkotika. 15 Seorang  Hakim  Militer  dalam memutus  perkara  harus  berdasarkan Undang–Undang,  begitupun  memutus perkara  prajurit  TNI  yang  menjadi penyalahguna  Narkotika  tetap  harus berdasarkan Undang–Undang Narkotika,  namun  dalam  penjatuhan rehabilitasi assessment tetap dibutuhkan sebagai  petunjuk  bagi  Hakim  Militer menjatuhkan sanksi
rehabilitasi.
16
Umumnya  bagi  seorang  Prajurit  TNI yang  menjadi  penyalahguna  Narkotika, rehabilitasi  dilakukan  secara  mandiri yaitu  ketika  selesai  menjalani  hukuman penjara  namun  statusnya  bukan  sebagai anggota/prajurit TNI melainkan sebagai warga sipil biasa. 17
Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap  penyalahgunaan  Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI berupa sanksi  yang  bersifat  retributif  yaitu pidana  penjara  serta  pemecatan  dari dinas  militer.  Seorang  militer/Prajurit TNI  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan
Narkotika
diadili dengan tetap mengacu kepada Undang –
15 “Wawancara  Dengan  Bapak  Letkol Chk.  Muhamad  Rizal,  SH.,  MH.,  Hakim  Militer Pada Pengadilan Militer II – 08, Jakarta.”
16 “Wawancara  Dengan  Bapak  Letkol Chk.  Muhamad  Rizal,  SH.,  MH.,  Hakim  Militer Pada Pengadilan Militer II – 08, Jakarta.”
17 “Wawancara  Dengan  Bapak  Letkol Chk.  Muhamad  Rizal,  SH.,  MH.,  Hakim  Militer Pada Pengadilan Militer II – 08, Jakarta.”
Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Pada  penerapannya  anggota TNI yang menjadi penyalahguna Narkotika  dianggap  sebagai  pelaku kejahatan  serta  dianggap  sudah  “rusak” akibat penyalahgunaan narkotika sehingga  tidak  layak  lagi  untuk dipertahankan  dalam  dinas  kemiliteran dan  sudah  tidak  sesuai  dengan kepentingan  militer,  sehingga  dalam penjatuhan pidanannya hanya dijatuhkan  sanksi  pidana  penjara  serta pemecatan  dari  dinas  militer  tanpa diberikan sanksi Rehabilitasi.
Penegakan  hukum  rehabilitasi bagi  anggota  TNI  yang  menjadi terpidana  pernyalahgunaan  narkotika diwilayah  Hukum  Pengadilan  Militer  II – 08, Jakarta masih belum terlaksana. Hal tersebut  dikarenakan  adanya  beberapa faktor  –  faktor  yang  menyebabkan  sulit terealisasinya  sanksi  rehabilitasi  bagi Prajurit  TNI  yang  melakukan  tindak pidana penyalahgunaan Narkotika,
yaitu:
1. Tidak  adanya  assessment  atas terdakwa  dari  Pihak  BNN  sehingga menyulitkan  Hakim  Militer  dalam memutuskan  layak  atau  tidaknya terdakwa menerima sanksi rehabilitasi;
2. Tidak  adanya  perjanjian  antara Institusi  TNI  dengan  lembaga– lembaga rehabilitasi, sehingga menyulitkan  Orditur  Militer  dalam melaksanakan  eksekusi  putusan rehabilitasi;
3. Institusi TNI tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang menangani permasalahan Rehabilitasi penyalahguna Narkotika. 4. Adanya  aturan–aturan  di  Internal TNI  yang  menegaskan  bahwa Prajurit TNI yang menjadi
Penyalahguna  Narkotika  dilakukan pemecatan dari dinas militer.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING  AS  A  FORM

## OF  PROTECTION  AGAINST CUSTOMERS  DURING  THE
COVID-19 PANDEMIC.” International  Journal  of  Law Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231.
https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.26532/ijlr.v5i2.17528. Bungin,  Kapten  Chk  Sator  Sapan. “KEPENTINGAN MILITER DALAM PROSES HUKUM PENYALAHGUNA NARKOTIKA.” http://www.dilmiltama.go.id/h ome/, 2019. https://www.dilmiltama.go.id/h ome/e- journal/KEPENTINGANMILITE RDALAMPROSESHUKUM.pdf. Dahlan,  Burhan.  “Penjatuhan  Pidana
Dan/Atau  Rehabilitasi  Beserta Dampak  Yang  Ditimbulkannya Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Prajurit  TNI.”  Universitas  Jaya Baya, 2016. Heniarti,  Dini  Dewi. Sistem  Peradilan Militer  Di  Indonesia:  Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum  Dan  Pembaruan  Hukum Nasional . Bandung: Refika Aditama, 2017. Hutapea,  Tumbul  Palti  D.  “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit  TNI  Sebagai  Pelaku
Tindak  Pidana  Dan  Praktiknya.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 3 (2016). https://jurnalhukumdanperadila n.org/index.php/jurnalhukumpe radilan/article/view/28.
Ishaq. Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi .
Bandung: Alfabeta, 2017. Iskandar,  Anang.  “Anggota  TNI/Polri Terlibat Narkoba, Apa Sanksinya?”  suarakarya.id,  2019.
https://m.suarakarya.id/detail/ 103629/Anggota-TNIPolri- Terlibat-Narkoba-Apa-Sanksinya. Lysa  Angrayni  dan  Yusliati. Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya  Terhadap  Tingkat Kejahatan  Di  Indonesi .  Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018. Sjarif,  Amiroeddin. Hukum  Disiplin Militer  Indonesia .  Jakarta:  Rineka
Cipta, 1996. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian Hukum Normatif .
Jakarta: Rajawali Perss, 1990.
“Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk. Muhamad  Rizal,  SH.,  MH., Hakim  Militer  Pada  Pengadilan Militer II – 08, Jakarta,” n.d.