Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## EFEKTIVITAS PENGURUSAN PERTANAHAN BERBASIS
ONLINE DALAM MEMBANTU PPAT MENJALANKAN

## TUGAS JABATAN OLEH NOTARIS DAN PPAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

## Oleh:
Miranda Hasna Dea, Fransiscus Xaverius Arsin mirandadea484@gmail.com
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Naskah Diterima : 15-10-2021
Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

## Abstrak
Diterapkannya  sistem  teknologi  informasi  dalam  tugas  pelayanan  diharapkan dapat  memberi  kemudahan  proses  pelayanan  publik  serta  dapat  memperbaiki sistem administrasi di Indonesia. Kantor Pertanahan sebagai salah satu lembaga yang  turut  menjadi  penyelenggara  kegiatan  pelayanan  melakukan  perubahan dalam  aspek  Pelayanan  Publik,  yaitu  penerapan  layanan  loket online guna menciptakan  pelayanan  yang  efiseien,  efektif.  Permasalahan  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini  yaitu  efektivitas  penerapan  layanan  pengurusan  pertanahan melalui  website  loket online kantor  pertanahan  terhadap  PPAT  di  Kota  Bandar Lampung  dan Kendala  yang dihadapi oleh PPAT dalam pengurusan pertanahan secara online melalui  website  loket online kantor  pertanahan  kota  Bandar Lampung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  jenis  penelitian  yuridis normatif dengan metode penelitian deskrtiptif. Data yang digunakan data sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  efektivitas  dalam  pelaksanaan  layanan  loket online belum efektif karena hanya proses pendaftarannya saja yang online, dan proses yang lain nya masih harus datang ke Kantor Pertanahan hal ini tidak tercapainya tujuan dari di buatnya layanan loket online .Selanjutnya kendala yang dihadapi PPAT dalam menggunakan layanan loket online yaitu kendala yang berasal dari faktor internal berupa  terdapat  eror  yang  terjadi  pada  website  layanan  loket online serta mempunyai  keterbatasan  terhadap  jumlah  berkas  yang  dimohonkan  selanjutnya faktor  eksteral  berupa  kurangnya  fasilitas  internet.  Kesimpulan  dari  hasil penelitian ini penerapan layanan loket online belum efektif serta masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan layanan loket online . Saran kedepannya diharapkan fasilitas mengenai layanan loket online lebih dipersiapkan menggunakan  sistem  yang  baik  sehingga  tidak  menimbulkan  kendala  bagi pengguna layanan loket online.
Kata Kunci: Efektivitas, Pengursan Pertanahan Berbasis Online, PPAT.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## Abstract
The application of information technology systems in service tasks is expected to facilitate the process of public services and can improve the administrative system in  Indonesia.  The  Land  Office  as  one  of  the  institutions  that  participate  in organizing service activities makes changes in aspects of public services, namely the application of online counter services to create efficient, effective, transparent and  low-cost  services.  The  problems  that  will  be  studied  in  this  study  are  the effectiveness of implementing land management services through the land office's online counter website against PPAT in Bandar Lampung City and the constraints faced by PPAT in managing land online through the online counter website of the Bandar  Lampung  city  land  office.  The  research  method  used  is  the  type  of normative juridical research with descriptive research methods. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the effectiveness in implementing the online counter service has not been effective because only the registration process is online, and the other processes still have to come to the Land Office, this is not achieving the goal of making an online counter service and then the obstacles faced by PPAT in using online counter services, namely obstacles that come  from internal  factors in the form of errors that occur on the online counter service website and have limitations on  the  number  of  files  requested,  then  external  factors  in  the  form  of  lack  of internet  facilities.  The  conclusion  from  the  results  of  this  study  is  that  the application  of  online  counter  services  has  not  been  effective  and  there  are  still some obstacles faced in using online counter services. Suggestions in the future are that facilities regarding online counter services are better prepared using a good system so that it does not cause problems for online counter service users.
Keywords : Effectiveness, Online-Based Land Management, PPAT.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah membawa dampak  yang sangat  signifikan dalam berbagai aspek  kehidupan  umat  manusia. Kemajuan  teknologi  secara  khusus,  telah  banyak  mempengaruhi  tata  cara kehidupan  di  dalam  masyarakat.  Hal  ini  berdampak  pula  ke  dalam  berbagai lingkup  kehidupan,  termasuk  kegiatan  perdagangan  maupun  bidang  hukum  di Indonesia. 1
Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia guna mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Terdapat  3  (tiga)  pilar  pokok  yang
1 Ninik  Suparni, Cyberspace  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), hlm. 31.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mendukung  kemampuan  suatu  bangsa  dalam  melaksanakan  tata  pemerintahan yang baik yaitu pemerintah ( the state ), masyarakat ( civil society ) dan pasar atau dunia  usaha.  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab baru  tercapai  bila  dalam  penerapan  otoritas  politik,  ekonomi  dan  administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan data interaksi yang setara dan sinerjik. 2
Oleh karena itu pemerintah ingin menciptakan tata perintah yang baik melakukan perubahan  di  bidang  administrasi  khususnya  pelayanan  publik.  Dimana  dengan adanya kemajuan teknologi Indonesia akan menerapkan sistem teknologi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerapan teknologi berbasis online dapat memberi kemudahan dan kecepatan dalam proses pelayanan publik dan memperbaiki sistem administrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui  bahwa  tugas  pokok  pemerintah  yaitu  menciptakan  sistem  manjamen pemerintahan  yang  dapat  mengelola  dengan  baik  sumber  daya  nasional  demi tercapainya  kemakmuran  dan  kesejahteraan  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah  Indonesia  mengatur  mengenai  pelayanan  publik  melalui  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan: 3
1. Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warna  negara  dan  penduduk  atas  barang,jasa  dan.atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara  pelayanan  publik  selanjutnya  disebut  penyelenggara  adalah setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan badan  hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan publik.
Dengan ketentuan tersebut, Kantor Pertanahan juga termasuk sebagai salah satu lembaga yang turut sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan. Badan Pertanahan Nasional  selanjutnya  disebut  BPN  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  melakukan
2 “ Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama ”, www.sofian.staff.ugm.ac.id ., 26 Desember 2005.
3 Indonesia, UU tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN Nomor  112 , TLN No. 5038, Ps.1 angka 1 dan 2
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
kegiatan  dalam  bidang  pertanahan  yang  memiliki  tugas  melakukan  pengelolaan dan  pengembangan  administrasi  pertanahan  yang  meliputi  pengaturan penggunaan,  pemguasaan  kepemilikan  dan  pengelolaan  tanah,  penguasaan  hak- hak  atas  tanah,  pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  dan  lain-lain  yang  berkaitan dengan  masalah  pertanahan.  Kantor  Pertanahan  melakukan  upaya  dalam mewujudkan good governance dengan melakukan perubahan serta pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan di Kantor Pertanahan.
Salah  satu  perubahan  yang  dilakukan  oleh  BPN  adalah  aspek  Pelayanan  Publik bidang  Pertanahan.  BPN  dikenal  dengan  pelayanan  yang  membutuhkan  waktu yang lama, rumit dan identik dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena stigma masyarakat yang mengenal pelayanan buruk di Kantor Pertanahan perlu segera dilakukan perubahan dengan harapan pelayanan di bidang Pertanahan menjadi efiseien, efektif, transparan dan biaya  murah. Salah satu tindakan  yang dilakukan  oleh  BPN  agar  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat,  BPN menerapkan pelayanan berbasis komputer yang sudah dilakukan oleh BPN sejak tahun 1997. Inovasi Layanan yang telah diterapkan oleh BPN sebagai berikut: 4
1. Layanan Tujuh Menit;
2. One Day Service (Layanan satu hari);
3. Program Komputerisasi Kantor Pertanahan;
4. Layanan Sertifikat Tanah untuk Rakyat (LARASITA);
5. Layanan Informasi Online;
6. Layanan Weekend Service;
7. Program Quick Service;
8. Layanan Pendaftaran Online;
9. Layanan Anggota Masyarakat;
10. Layanan pengukuran menggunakan CORS;
11. Layanan Monitoring Online;
12. Layanan Geoservice Peta Tematik Pertanahan;
13. Layanan Non Tunai.
Dari  ketiga  belas  layanan  tersebut,  terdapat  beberapa  dari  kebijakan  yang  telah diterapkan di Kota Bandar Lampung yaitu Layanan Pendaftaran Online . Layanan Pendaftaran Online yang  telah  diterapkan  yaitu  Layanan  Pertanahan  Elektronik
4 “Inovasi Layanan Pertanahan BPN”, https://adoc.pub/inovasi-layanan-pertanahan-bpn ., diakses pada tanggal 31 Juli 2021, pukul 15.46 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dan  Layanan  Loket Online. Layanan  Loket Online telah  berlaku  sejak  20 November  2020  dengan  nama  layanan  loket online .  Layanan  Loket Online diharapkan  dapat  memperpendek  antrian  di  Kantor  pertanahan  dan  mengurangi kontak langsung antara petugas pelayanan degan pengguna layanan pertanahan. Selain itu, pelaksanaan layanan loket online dapat mengurangi terjadinya praktik KKN serta mempermudah akses layanan pertanahan. 5
Layanan  petanahan  elektronik  dapat  diakses  melalui htel.atrbpn.go.id .  pada layanan  pertanahan  elektronik,  PPAT  akan  melakukan  pengecekan  sertipikat sebelum  melakukan  pembuatan  Akta  Hak  Tanggungan.  Sedangkan  Pelayanan Loket Online dapat  diakses  melalui  website www.loket.bpn-bandarlampung.id .
Untuk   melakukan pengurusan cara pengaplikasiannya  hanya  melakukan proses pendaftaran  dengan  melakukan  pengisian  biodata  berupa  nama  depan,  nama belakang,  email  dan  password.  Selanjutnya  memilih  bagian  ambil  antrian  dan melengkapi data-data serta memilih salah satu  jenis layanan yang diperlukan. 6
Layanan  Loket Online Kantor  Pertanahan  tersebut  meliputi  pengurusan pertanahan dalam 3 kegiatan yaitu:
1. Pelayanan  peralihan  hak,  yakni  dengan  sembilan  kegiatan  berupa  jual  beli, hibah,waris,  tukar  menukar,  pembagian  hak  bersama,  pemasukan  ke  dalam perusahaan, penetapan atau putusan pengadilan, lelang dan merger.
2. Pelayanan  hak  tanggungan,  yakni  dengan  lima  kegiiatan  yaitu  hak tanggungan,subrogasi, merger hak tanggungan, cessie dan roya.
3. Pelayanan  informasi  pertanahan,  yakni  dengan  empat  kegiatan  antara  lain Surat  keterangan  pendaftaran  tanah,  pengecekan  sertipikat,  Informasi  nilai tanah atau nilai aset properti dan Informasi Zonasi Nilai tanah.
Pelayanan tersebut tidak lepas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan tugas jabatannya. Pengertian PPAT menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT adalah pejabat
5 Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasiona), ATR/BPN Kota Bandar Lampung Lucurkan Loket Online, http://bpn-bandarlampung.id ., diakses tanggal 21 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.
6 Ibid ., diakses tanggal 21 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Melalui akta otentik ditentukan secara jelas hak  dan  kewajiiban  pada  pihak  dalam  hukum  perrtanahan  serta  menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat menghindari permasalahan-permasalahan pertanahan yang akan terjadi kemudian hari.
Hal inilah yang akan diteliti lebih dalam, yaitu apakah dengan hadirnya Layanan Loket Online Kantor  Pertanahan  tersebut  menyederhanakan  proses  pengurusan pertanahan  khusunya  mengenai  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  sehingga efektif  dalam  mendukung  sebagian  dari  proses  pengurusan  pertanahan  yang dikerjakan oleh PPAT sesuai  tugas jabatannya. Sebagaimana yang dijelaskan di atas,  salah  satu  tujuan  layanan  loket online ini  yaitu  untuk  mempermudah pekerjaan PPAT.
PPAT  merupakan  salah  satu  sumber  utama  dalam  rangka  pemeliharaan  dan pendaftaran tanah. Kegiatan PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahahan (BPN) dalam melaksanakan tugas dibidang pendaftaran tanah khususnya dalam kegiatan pemeliharaan  dan  pendaftaran. 7 Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  dibantu  PPAT  bukan  berarti  PPAT  pembantu  atau  bawahan dari Kepala Kantor Pertanahan, akan tetapi di artikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan  pendaftaran  karena  undang-undang  atau  peraturang  yang  mendasari, sehingga tidak secara otomatis PPAT sebagai bawahan Kepala Kantor Pertanahan akan tetapi tugas dan kewenangan tersebut bersifat mandiri. 8
Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 sebagai berikut:
a. PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah dengan  membuatkan  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuuatan hukum tertentu  mengenai  hak atas tanah atau  hak  milik atas satuan rumah
7 Widhi  Handoko,  Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Indonesia,  Sebuah  Refleksi  Keadilan  Hukum Progresif, (Yogyakarta: 2014, Thafa Media), hlm. 166.
8 Ibid ., hlm.167.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
susun  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
b. Perbuatan  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  yaitu  jual  beli,  tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (imbreng), pembagian hak bersama,  pemberian  hak  tanggungan  dan  pemberian  kuasa  membebankan hak tanggungan.
Sebagaimana  diketahui  sebelum  diterapkan  aplikasi  layanan online kantor pertanahan,  tiga  kegiatan  tersebut  dilakukan  secara  manual  dimana  PPAT melengkapi  berkas-berkas  sesuai  dengan  persyaratan  dan  mengantarkannya  ke Kantor Pertanahan. Setelah diterapkan layanan loket online , sebagian berkas yang telah dilengkapi tersebut di submit  melalui  website layanan loket online Kantor Pertanahan  dengan user  id saat  melakukan  proses  pendaftaran  pada  layanan terebut. Jadi pedaftaran berkas-berkas tersebut dilakukan oleh PPAT sendiri secara online .
Tujuan  awal  layanan  loket online ini  ditujukan  untuk  memperpendek  antrian  di Kantor  Pertanahan  serta  mengurangi  kontak  langsung  antara  petugas  layanan dengan penggunaan layanan pelayanan hal ini sangat efektif diterapkan ditengan kondisi Indonesia yang sedang di landa Virus Covid-19 yang mengharuskan jaga jarak untuk mencegah terjadinya penularan virus melalui kontak langsung antata manusia, layanan online ini juga diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya praktik  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN).  Oleh  karena  itu  saat  melakukan pendaftaran  berkas  ke  Kantor  Pertanahan,  pengguna  layanan  tidak  perlu  antre terlalu lama karena data tersebut sudah tersedia dan dapat menunggu validasi data secara langsung.
Sebagaimana tujuan layanan loket online adalah untuk menyederhanakan proses manual  menjadi online ,  guna  memperpendek  antrian  dan  mengurasi  kontak langsung dengan petugas di Kantor Pertanahan, akan tetapi berkas tersebut tetap diserahkan  secara  langsung  kepada  Kantor  Pertanahan  guna  melakukan  proses pemeriksaan  secara  langsung  guna  mendapatkan  Surat  Perintah  Setor  yang digunakan untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Jika  ingin  melihat  eketif  atau  tidaknya  diterapkan  dari  hukum  maka  terlebih dahulu  mengukur  sejauh  mana  aturan  hukum  tersebut  ditaati  dan  tidak  ditaati.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Suatu  produk  hukum  dikatakan  efektif  apabila  produk  hukum  tersebut  telah dilakukan  atau  dilaksanakan  dalam  praktiknya.  Efektivitas  hukum  sendiri meruopakan  suatu  kemampuan  hukum  untuk  menciptakan  atau  melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. 9
Hal  inilah  yang  akan  diteliti  oleh  penulis,  mengenai  apakah  dengan  hadirnya pelayanan loket online tersebut menyederhanakan proses pengurusan pertanahan khususnya mengenai peralihan hak atas tanah sehingga efektif dalam mendukung sebagian  dari  proses  pengurusan  pertanahan  yang  dikerjakan  oleh  PPAT  sesuai dengan tugas jabatannya.
Dengan  demikian  berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  akan  melakukan  penelitian terhadap efektivitas kehadiran layanan loket online khususnya bagi PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya, dengan judul penelitian “Efektivitas Pengurusan Pertanahan Berbasis Online dalam Membantu PPAT Menjalankan Tugas Jabatan Oleh Notaris dan PPAT Di Kota Bandar Lampung”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  efektivitas  pengurusan  pertanahan  dengan  melalui  website  loket online Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung  terhadap  PPAT  di  Kota
Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas jabatannya?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh PPAT dalam pengurusan pertanahan secara online melalui website loket online kantor BPN kota Bandar Lampung?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah jenis yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka. 10 Dengan  metode penelitian deskrtiptif penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan uuntuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang
9 W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau  peristiwa  hukum  tertentu  dalam  hal  ini  yaitu  efektivitas  pengurusan pertanahan dengan melalui website loket online Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung  terhadap  PPAT  di  Kota  Bandar  Lampung  dalam  melaksanakan  tugas jabatannya. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan  menggunakan bahan hukum, yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:
1. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA 1960).
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
e. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Layanan  Informasi  Pertanahan  Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017.
2. Bahan  hukum  sekunder  berupa  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
3. Bahan  hukum  tersier  berupa  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  antara  lain  kamus, ensiklopedia, media cetak dan elektronik.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Efektivitas Pengurusan Pertanahan Melalui Website Loket Online Kantor Pertanahan BPN Kota Bandar Lampung Terhadap PPAT Di  Kota  Bandar  Lampung  Dalam  Melaksanakan  Tugas Jabatannya
Teknologi informasi (information technology ) yang lebih dikenal dengan sebutan TI,  IT  atau  infotech.  Pengertian  Teknologi  informasi  menurut  Sutabri  adalah teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk  memproses,  mendapatkan,  menyusun  menyimpan  memanipulasi  data dalam  berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis  dan  pemerintahan  dan  merupakan  informasi  yang  strategis  untuk pengambilan keputusan. 11
Peranan teknologi informasi saat ini tidak hanya digunakan oleh organisasi akan tetapi dapat digunakan untuk perorangan atau individu. Teknologi Informasi yang handal  dapat  meningkatkan  kinerja  individu  dan  dapat  digunakan  untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan dalam  suartu  organisasi.  Dengan  kehadiran  teknologi  informasi  menjadikan pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif dan lebih mudah diselesaikan.
Hal  yang  mendasari  diterapkan  Layanan  loket online Kantor  Pertanahan  adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2017 Tentang  Layanan  Informasi  Pertanahan  Secara Elektronik pada bagian menimbang poin a dan poin b disebutkan:
a. bahwa  untuk  meningkatkan  pelayanan  informasi  pertanahan  dengan  mudah, cepat,  dan  biaya  rendah,  perlu  dilakukan  pelayanan  informasi  pertanahan secara elektronik.
b. bahwa  untuk  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  asas  sederhana, aman,  terjangkau,  mutakhir  dan  terbuka,  secara  bertahap  data  pendaftaran tanah disimpan dan disajikan secara elektronik maka ketentuan mengenai tata cara pelayanan informasi pertanahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
11 Tata Sutabri, Pengantar Teknologi Informasi ,  (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Efektivitas  mengandung  arti  keefektifan  pengaruh  efek  keberhasilan  atau kemanjuran  atau  kemujaraban.  Membicarakan  keefektifan  hukum  tentu  tidak terlepas  dari  penganalisisan  terhadap  karakteristik  dua  variabel  terkait  yaitu karakteristik  atau  dimensi  dari  objek  sasaran  yang  digunakan. 12 Sebagaimana dijelaskan  bahwa  dengan  hadirnya  sistem online harusnya  menjadikan  suatu pekerjaan  lebih  mudah,  lebih  efektif  dan  lebih  cepat  diselesaikan  dan  apabila dilihat dari pendapat pegawai Notaris Ila Nur S.H., M.Kn yaitu bernama Dini yang menyatakan bahwa kehadiran layanan loket online tersebut belum terlalu efektif karena mengakibatkan pekerjaan di kantor PPAT bertambah  dikarenakan PPAT perlu menginput berkas terlebih dahulu secara online , dibandingkan dengan proses sebelum  hadirnya  layanan  loket online PPAT  hanya  perlu  mendatangi  kantor pertanahan  serta  terkadang  terjadi  gangguan  pada  sistem  yang  tidak  menentu waktunya terkadang paling cepat dapat berfungsi kembali dalam beberapa jam dan paling lama sistem tersebut dapat berfungsi kembali dalam waktu 1 hari. 13
Apabila dilihat kembali tujuan di hadirkan layanan ini guna mengurangi kontak langsung  dengan  petugas  Kantor  Pertanahan,  maka  tujuan  ini  belum  dapat tercapai.  Karena  layanan  loket online tetap  mengharuskan  penyerahan  berkas secara langsung ke Kantor Pertanahan guna dilakukan pemeriksaan dan validasi data  oleh  data.  Validasi  data  dilakukan  untuk  mengetahui  kelengkapan  berkas sehingga  SPS  dapat  diterbitkan.  SPS  diterbitkan  apabila  berkas  lengkap,  dan kelengkapan tersebut diketahui saat di Kantor Pertanahan dan berhadapan dengan petugas yang memeriksa bukan pada saat online dari kantor PPAT masing-masing.
Dalam hal tersebut, layanan loket online dinilai tidak sederhana karena seharusnya sistem online tidak hanya diterapkan dalam proses pendaftarannya saja, melainkan seluruh proses diterapkan juga sistem online .
Hadirnya layanan loket online hanya terdapat perbedaan dimana PPAT bertugas menginput data permohonan secara online , lalu mendapatkan nomor antrian untuk
12 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.67.
13 Hasil wawancara bersama dengan Ibu Dini Pegawai Notaris Ila Nur, S.H., M.Kn., berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor. 20, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, tanggal 31 Agustus 2021  pukul  12.00 WIB.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
datang  ke  kantor  pertanahan.  Lalu  selanjutnya  mengantar  berkas  ke  Kantor Pertanahanam  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Setelah  PPAT menginput  kelengkapan  berkas  ternyata  proses  tersebut  tidak  terhitung  sebagai waktu  pendaftaran  permohonan  di  Kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  permohonan terhitung  sejak  PPAT  mengantarkan  berkasnya  ke  Kantor  Pertanahan  yang selanjutnya  berkas  tersebut  divalidasi  oleh  petugas,  dan  setelah  berkas  tersebut dinyatakan lengkap, petugas akan memberikan nomor berkas untuk melanjutkan proses  penyelesaian.  Dengan  demikian  dengan  kehadiran  layanan  loket online hanya membuat antrian PPAT di Kantor Pertanahan dapat dihindari tetapi hanya sebatas mengurangi antrian saja.
Berdasarkan hal-hal diatas, layanan loket online masih kurang efektif bagi PPAT dalam melaksanakam tugas jabatannya. Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum berdasarkan hal tersebut, layanan  loket online ini  terdapat ketidakefektifan bagi PPAT karena hanya membantu dalam proses penginputkan berkas saja, setelahnya proses yang laim masih melalui proses yang sama. Layanan loket online ini kurang memberi  manfaat  bagi  PPAT  karena  dalam  berkas  tertentu  menimbulkan pekerjaan  lain  dan  menambah  waktu  serta  biaya  pengurusan.  Oleh  karena  itu PPAT sebagai pejabat yang melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah tidak merasakan  efektivitas  kehadiran  layanan  loket online guna  membantu melaksanakan sebagaian tugas jabatannya baik dari segi waktu maupun dari segi biaya penyelesaian.
Menurut Ila Nur, S.H., M.Kn. PPAT di Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa proses pelayanan loket online belum efektif karena hanya mengurangi tatap muka saat  melakukan  proses  pendaftarannya  saja,  proses  selanjutnya  tidak  melalui sistem online .  Ila  nur  menyatakan  bahwa  penerapan  penyerahan  berkas  masih diserahkan  secara  langsung  ke  Kantor  Pertanahan.  Proses    tersebut  sudah  tepat karena  banyaknya  berkas  yang  di  input  akan  dilakukan  verifikasi  oleh  Kantor Pertanahan, diperiksa kesesuaian data tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan agar tidak melakukan kekeliruan dalam proses pendaftaran tanah, akan tetapi Ila nur  mengharapkan  kedepannya  Kantor  Pertanahan  akan  membuat  sistem  baru
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
untuk  melakukan  verifikasi  data  secara online sehingga  PPAT  tidak  perlu menyerahkan  berkas  secara  langsung  agar  dapat  mengurangi  kontak  langsung dalam  keseluruhan  prosedur  pendaftaran  tanah  sehingga.  Dan  juga  Ila  Nur berharap karena penerapan layanan loket online ini masih baru diharapkan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapat mempertahankan prestasi nya dan selalu melakukan  inovasi  dalam  proses  pelayanan  agar  memberikan  proses  pelayanan yang  nyaman  dan  cepat.  Kemudian  diharapkan  inovasi  tersebut  tidak  dapat menimbulkan masalah hukum baru. 14
Berdasarkan  penjelasan  diatas  yang  menyatakan  bahwa  layanan  loket online belum efektif dalam pelaksanaan tugas jabatan bagi PPAT jika ditinjau dari Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 15
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor  penegakan  hukum,  yakni  pihak-piihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni linngkungan  dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  berkaitan  satu  sama  lain,  oleh  karena  merupakan  esensi penegakan  hukum,  serta  juga  merupakan  tolak  ukur  daripada  efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil tersebut apabila dikaitkan dengan layanan loket online yang  diterapkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar  Lampung.
Maka:
1. Faktor Hukumnya Sendiri
Dalam  hal  ini  layanan  loket online yang  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan Kota  Bandar  Lampung  belum  terdapat  peraturan  yang  mengatur  tata  cara pelaksanaan  layanan  loket online ini.  Karena  layanan  loket online ini
14 Hasil wawancara bersama Ibu Ila Nur, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT Kota Bandar Lampung, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor. 20, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, tanggal 31 Agustus 2021  pukul  13.00 WIB.
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dikeluarkan  oleh  BPN  sebagai  inovasi  dengan  mempertimbangan  keadaan Indonesia  yang  sedang  dilanda  Virus  Covid-19  guna  mengurangi  kepadatan berkumpulnya masyarakat agar mencegah penularan Virus Covid-19, dengan layanan  loket online ini  diharapakan  mengurangi  antrean  saat  di  kantor pertanahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyatakat di masa Covid- 19 agar kegiatan pertanahan tetap dapat terlaksana.
2. Faktor Penegakan Hukum
Agar hukum dapat berjalan dengan baik, faktor penegak hukum  hukum kurang baik  akan  menimbulkan  masalah.  Oleh  karena  itu  salah  satu  keberhasilan dalam  penegakan  hukum  adalah  penegak  hukum.  Keberadaan  layanan  loket online ini bentuk inovasi dan dikeluarkan oleh BPN Kota Bandar Lampung.
Dalam  mempersiapkan  layanan  loket online BPN  Kota  Bandar  Lampung terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai asistensi tata cara penggunaan loket online melalui zoom dengan dihadiri seluruh petugas loket kantor BPN Kota Bandar Lampung. Asistensi tata cara penggunaan loket online ditujukan untuk para pihak terkait baik bagi petugas loket  maupun  masyarakat umum. Sehingga  para  petugas  loket online dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik sehingga pelaksanaan layanan loket online dapat berjalan dengan baik.
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak dan perangkat keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.  Apabila  hal-hal  itu  tidak  terpenuhi,  maka  mustahil  penegakan hukum akan tercapai penegakannya. Dalam hal ini agar layanan loket online dapat diterapkan dengan baik maka diperlukan jaringan internet serta sistem online yang baik.
4. Faktor Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan penerapan layanan loket online adalah warga  masyarakat.  Yang  dimaksud  di  sini  adalah  kesadarannya  untuk mematuhi  suatu  peraturan  perundang-undangan,  yang  kerap  disebut  derajat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
kepatuhan.  Derajat  kepatuhan  baru  dapat  diukur  jika  telah  ada  pengetahuan masyarakat  terhadap  hukum.  Oleh  karena  itu  BPN  Kota  Bandar  Lampung melakukan  sosialisasi  mengenai  tata  cara  penggunaan  loket online sehingga masyarakat  dapat  mengikuti  prosedur  yang  baru  tersebut  agar  terciptanya pelayanan yang teratur.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang  sangat besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah  suatu  garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang  menetapkan  peraturan mengenai  apa  yang  harus  dilakukan,  dan  apa  yang  dilarang.  Layanan  loket online tersebut diterapkan dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat yang sudah modern dapat menggunakan media komunikasi dan elektronik dengan baik sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan loket online tersebut.
Kehadiran layanan loket online kantor pertanahan merupakan inovasi yang baik guna mengurangi penumpukan antrian guna melakukan proses dalam pendaftaran tanah  di  kantor  pertanahan,  namun  manfaat  yang  dirasakan  bagi  PPAT  hanya sebatas  mengurangi  antrean  saja  dikarenakan  proses  selanjutnya  PPAT  harus menyerahkan berkas-berkas yang telah di input ke Kantor Pertanahan, diharapkan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapat menerapkan sistem online dalam keseluruhan  proses  pertanahan  sehingga  kehadiran  sistem  online  tersebut  dapat dirasakan manfaat nya oleh PPAT.
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  PPAT  Dalam  Pengurusan  Pertanahan Secara  Online  Melalui  Website  Loket  Online  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar Lampung.
Badan Pertanahan Nasional menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga pemerintahan non departemen yang berkedudukan di bawah dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
bertanggung  jawab  kepada  Presiden. 16 Mengenai  penyelenggaraan  pendaftaran tanah,  tugas  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala  kantor pertanahan  kabupaten/kota,  kecuali  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang  bersangkutan  ditugaskan  kepada  pejabat  lain.  Badan  Pertanahan  Nasional dibetuk  pada  tanggal  19  Juli  1998  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998.  Kewenangan BPN berasal dari Pasal 33 ayat (3)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  bumi,air,dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Hal  tersebut  yang  mendasari  kewenangan  BPN  sebagai penyelenggara  pemerintahan  dalam  bidang  pertanahan  yang  berarti  bahwa kewenangan  mengelola  dan  mengatur  tanah  dalam  bidang  hukum  publik  dalam hukum  pemerintahan  merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat.  BPN  memiliki tugas pokok dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara regional,  nasional,  dan  sektoral.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BPN  memiliki fungsi: 17
a. Pelaksaaan  koordinasi  tugas,  pembinaan  dan  pemberian  dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan  pengelolaan  data  informasi  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
d. Pelaksanaan pengembangan sumber data manusia di bidang pertanahan.
e. Pengawasan atau pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
f. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pemerintahan;
g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan;
i. Perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pengendalian,  penangan sengketa dan perkara pertanahan;
j. Perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  survei,  pengukuran,  dan pemetaan;
k. Perumusan  dan  pelaksanaan  kebjakan  di  bidang  penetapan  hak  tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat.
16 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional , PERPRES No. 10 Tahun 2006, LN Nomor 104, TLN No. 2043.Ps.1 ayat (1)
17 Ibid ., hal. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Dengan  kehadiran  layanan  loket online di  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandar Lampung  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  pihak-pihak  yang menggunakan  layanan  tersebut.  Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam    penerapan  layanan  loket online yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sistem itu  sendiri  dalam  kaitannya  dengan  Kantor  Pertanahan  sebagai  pihak  yang mengeluarkan kebijakan dan faktor eksternal adalah dari masyarakat dan PPAT.
1. Faktor Internal
a. Layanan Loket Online Eror
Kehadiran Layanan Loket online di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung belum diterapkan dalam waktu yang cukup lama. Layanan loket online mulai  diterapkan  di  Kota  Bandar  Lampung  sejak November 2020. Masih terdapat berbagai kendala saat menggunakan layanan loket online tersebut seperti layanan loket online yang eror.
Banyaknya  berkas  yang  harus  di  input  sebagai  syarat  untuk melakukan  maka  di  perlukan  waktu  yang  cukup  lama.  Setelah melakukan penginputan berkas, baru akan dijadwalkan waktu untuk mengantarkan  berkas  fisik  ke  kantor  pertanahan.  Jika  lewat  dari waktu  yang ditentukan,  maka harus  menginput berkas ulang  hal ini akan membuat pekerjaan PPAT makin banyak.
b. Terbatasnya Jumlah Berkas Yang Dapat Dimohonkan
Dalam  penerapan  layanan  loket online ,  jumlah  berkas  yang  dapat dimohonkan  pendaftarannya  ke  Kantor  Pertanahan  sangat  terbatas. Sebagaimana  proses  pendaftaran  melalui  loket online dimana sebelum  mengantarkan  berkas  ke  Kantor  Pertanahan,  PPAT melakukan  penginputan  data  serta  berkas-berkas  ke  dalam  website pelayanan  loket online .  Setelah  penginputan  data  selesai  akan dijadwalkan  waktu  untuk  mengantarkan  berkas  fisik  ke  kantor pertanahan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Berbeda  dengan  layanan  pendafataran ofline ,  tidak  ada  keterbatasan berkas  yang  akan  dimohonkan  pendaftarannya  ke  Kantor  Pertanahan karena  dalam  pelaksanaanya,  tidak  perlu  ada  persetujuan  dari  Kantor Pertanahan  untuk  mengantarkannya,  berapapun  banyak  berkas permohonan  yang  akan  didaftarkan  ke  Kantor  Pertahanan,  berkas tersebut  akan  diterima  di  Kantor  Pertanahan  untuk  diperiksa kelengkapannya.
2. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  yang  menjadi  kendalam    dalam  penggunaan  layanan loket online dari PPAT adalah kurangnya fasilitas yang memadai seperti penyediaan  jaringan  internet.  Keterbatasan  jaringan  internet  membuat penginputan  berkas  gagal  sehingga  membuat  penumpukan  berkas  di kantor  PPAT  karena  banyak  nya  juga  berkas  yang  harus  di  input  oleh PPAT  maka  menambah  jangka  waktu  selesainya  pengurusan  karena belum dapat di input di Kantor Pertanahan. Selain itu penyajian layanan online yang  tidak  sederhana  sehingga  sulit  dipahami  penggguna  yaitu pegawai  PPAT.  Sehingga  sering  terjadi  kesalahan  dalam  penginputan berkas yang membuat penginputan berkas berulang-ulang kali.

## IV. PENUTUP
Efektivitas  pengurusan  pertanahan  berbasis online dalam  membantu  PPAT menjalankan  tugas  jabatan  oleh  Notaris  dan  PPAT  di  Kota  Bandar  Lampung belum terlalu efektif dikarenakan belum tercapai dari tujuan diterapkannya yaitu mmengurangi  tatap  muka  dimana  proses  pengurusan  pertanahan  secara online hanya  diterapkan  pada  saat  pendaftaran,  sedangkan  proses  selanjutnya  masih menggunakan proses manual serta terdapat keterbatasan dalam berkas yang dapat di  input  oleh  PPAT  sehingga  menghambat  PPAT  dalam  menjalankan  tugas jabatannya. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan layanan loket online oleh PPAT yaitu kendala yang berasal dari faktor eksternal serta faktor internal. Faktor internal  berupa  website  layanan  loket online yang  sering  mengalami  eror  serta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
terdapat keterbatasan berkas yang akan dimohonkan, selanjutnya faktor eksternal berupa  layanan  internet  yang  kurang  memadai.  Diharapkan  Kantor  Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai lembaga penyelenggara pendaftaran tanah dapat selalu  melaksanakan  program  dengan  baik  serta  diharapkan  Kantor  Pertanahan selalu  melakukan  inovasi  dalam  hal  pelayanan  administrasi  guna  tercapai  asas pendaftaran tanah yaitu asas sederhana, asas aman,asas terjangkau, asas mutakhir dan  asas  terbuka  sehingga  tercapai  tujuan  dari  pendaftaran  tanah  yaitu memberikan jaminan kepastian hukum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Handoko,  Widhi,  2014, Kebijakan  Hukum  Pertanahan  Indonesia,  Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif , Thafa Media, Yogyakarta . Nawawi Arief, Barda,  2013, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung. . Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta. Soekanto, Soerjono , 2008 , Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Suparni, Ninik. 2009, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya , Sinar Grafika, Jakarta. Sutabri, Tata, 2014, Pengantar Teknologi Informasi ,  Andi, Yogyakarta. Yudho, W  dan H. Tjandrasari, 1987, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat , UI Press, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun  2017  Tentang  Layanan  Informasi  Pertanahan  Secara  Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017.

## Internet
“Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama”, www.sofian.staff.ugm.ac.id ., 26 Desember 2005.
“Inovasi  Layanan  Pertanahan  BPN”, https://adoc.pub/inovasi-layanan- pertanahan-bpn ., diakses pada tanggal 31 Juli 2021, pukul 15.46 WIB. Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang  (Badan  Pertanahan  Nasiona),  “ATR/BPN Kota  Bandar  Lampung  Lucurkan  Loket  Online”, http://bpn-bandarlampung.id ., diakses tanggal 21 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.