ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-07-23 | Revised: 2021-07-23 | Accepted: 2021-08-03 | Published: 2021-08-05 HOW TO CITE (APA 6 th Edition): Hadisaputra. (2021). Paradigma Gender dan Model Gerakan ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan pada Masa Orde Baru . MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial . 5 (2), 191-200. *CORRESPONDANCE AUTHOR: hadisaputra@unismuh.ac.id | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.4008
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## PARADIGMA GENDER DAN MODEL GERAKAN ‘AISYIYAH SULAWESI SELATAN PADA MASA ORDE BARU

## Hadisaputra
Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
There are still very few studies on the Aisyiyah Movement in  South  Sulawesi.  Aisyiyah's  contribution  to  South Sulawesi's development  has never been publicized. This paper  analyzes  the  'Aisyiyah  movement's  role  in advancing  the  social  lives  of  South  Sulawesi  women during  the  New  Order  Era.  The  historical  approach  is applied  in  four  stages  in  this  study:  heuristics  (source collecting),  verification  (source  critique),  interpretation, and  historiography  (historical  writing).  The  research findings  indicate  that  Aisyiyah's  gender  paradigm encourages its members to engage in activities other than household  work.  Women  are  encouraged  to  take  an active role  in society and preach  in the same way  that men do. This shift in perspective began to be implemented in  order  to  give  women  with  equal  rights,  duties,  and positions. 'Aisyiyah never took a frontal position with the government  during  the  New  Order.  To  continue  her da'wah agenda, mainly in the areas of education, social and  health,  Aisyiyah  prefers  to  adopt  a  conformist- adaptive strategy.
Studi  Gerakan  Aisyiyah  di  Sulawesi  Selatan  masih  sangat terbatas.  Kontribusi  Aisyiyah  dalam  pembangunan  di Sulawesi Selatan selama ini belum pernah ditulis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis paradigma gender ‘Aisyiyah selama Orde Baru, dan mengurai model gerakan ‘Aisyiyah dalam  memajukan  kehidupan  sosial  perempuan  Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahapan: heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik  sumber),  interpretasi  (penafsiran),  dan  historiografi (penulisan sejarah). Temuan penelitian menunjukkan bahwa paradigma  gender  yang  dianut  ‘Aisyiyah  berkontribusi mendorong para  anggotanya untuk tidak hanya berkutat pada  sektor  domestik.  Para  perempuan  didorong  untuk aktif  keluar  dan  berdakwah  sebagaimana  laki-laki. Perubahan  pandangan  itu  mulai  diamalkan  untuk memberikan hak, kewajiban, dan peran yang sama. Selama Orde Baru, ‘Aisyiyah tidak pernah mengambil posisi frontal dengan  pemerintah.  ‘Aisyiyah  lebih  memilih  menjalankan strategi  konformis-adaptif,  agar  bisa  terus  menjalankan agenda dakwahnya, khususnya di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Keywords:  Gender  paradigm;  movement  models;  New Order; ‘ Aisyiyah of South Sulawesi.
Kata  Kunci:  Paradigma  gender;  model  gerakan;  Orde Baru; ‘ Aisyiyah Sulawesi Selatan.

## PENDAHULUAN
Pada awal abad ke-20, pergerakan kaum perempuan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesadaran nasionalisme. Lahirnya organisasi Putri Mardika yang merupakan sayap perempuan Budi  Utomo  diduga  merupakan  sumber  inspirasi  bagi  Ahmad Dahlan  dalam  mendirikan  ‘Aisyiyah tahun  1917.  Kemungkinan  lainnya  Kiai  Dahlan  belajar  dari  pengalamannya  bersama  istri  Walidah dalam  mendidik  kaum  perempuan  melalui Sopo  Tresno di  Kauman  Yogyakarta  sejak  1914 (Rof’ah, 2016, p. 28).
Menurut  Nur ’aini,  kiprah  publik  ‘Aisyiyah  selama  ini  tidak  terlepas  dari  corak  pemikiran sejumlah  tokoh  awal  pelopor  gerakan  perempuan  ini.  Para  tokoh  awal  ‘Aisyiyah  antara  lain  Siti Bariyah,  Siti  Dalalah,  Siti  Dawimah,  Siti  Wadingah,  Siti  Badilah  dan  Siti  Busyro  (Darban,  2000; Nur’aini,  2013) .  Pemikiran  para  tokoh  tersebut  berlandaskan  pada  spirit  Islam  sebagai  agama  yang berkemajuan, agama dengan ajaran yang membebaskan, mencerahkan dan memajukan. Pandangan
keagamaan  itu  sangat  menentukan  sejauh  mana  model  gerakan  yang  dipilih  ‘Aisyiyah.  Organisasi perempuan  ini  telah mendorong  perempuan  agar  dapat  mengambil  peran  dalam  masyarakat  serta mendobrak tradisi yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk maju (Adawiyah, 2015).
Sejak  berdiri,  ‘Aisyiyah  telah  bergerak  pada  empat  bidang  garapan  utama,  yakni  bidang keagamaan, pendidikan, sosial-kemasyarakatan, dan pemajuan martabat kaum perempuan (Nur’aini, 2013) .  Melalui  bidang  garapan  itu,  ‘Aisyiyah  senantiasa  aktif  dalam  berbagai  kegiatan  masyarakat, serta tanggap merespons tuntutan dan p erkembangan masyarakat. Dalam konteks nasional, ‘Aisyiyah terlibat  sebagai  inisiator  pelaksanaan  Kongres  Wanita  Indonesia  Pertama,  28  Desember  1928 (Seniwati  &  Lestari,  2019).  Dalam  Kongres  tersebut,  selain  berperan  sebagai  salah  satu  organisasi inisiator  kegiatan,  ‘Aisyiyah  juga  memberikan  sejumlah  pandangan  seputar  perkawinan,  talak, maupun pendidikan bagi kaum perempuan (Karomatika, 2018).
Meski  awalnya  hanya  berkiprah  di  Yogyakarta,  dalam  waktu  singkat,  ‘Aisyiyah  berhasil mengembangkan sayap organisasinya hingga ke luar Jawa, termasuk ke Sulawesi Selatan. ‘Aisyiyah di Sulawesi S elatan diawali dengan berdirinya ‘Aisyiyah Cabang Makassar yang dirintis oleh Hj. Fatimah Abdullah (Istri KH. Abdullah, Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar saat itu), sekitar tahun 1927. Status ‘Aisyiyah kemudian meningkat menjadi Daerah pada tahun 1937. Pa da tahun 1940, diadakan Konferensi  Muhammadiyah  Sulsel  yang  dirangkaikan  dengan  Konferensi  ‘Aisyiyah,  di  Sengkang, Kabupaten Wajo. Konferensi tersebut memutuskan bahwa Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Sulawesi Selatan adalah St. Dawiah S.S. Djam’an (Azis, 2016).
Studi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, studi seputar konsep dan  paradigma  gender  maupun  dalam  kaitannya  dengan  Islam  di  antaranya:  Inayah  Rohmaniyah (Rohmaniyah, 2009) dan Fakih (Fakih, 2010). Studi tersebut memberikan bingkai teoretis dalam studi ini.  Kedua,  studi  yang  terkait  dengan  dinamika  pandangan  gender  di  Sulawesi  Selatan  di  antaranya Nurul Ilmi Idrus (Idrus, 2005) dan Andi Ima Kesuma dan Irwan (Kesuma & Irwan, 2019). Kajian-kajian ini dijadikan pijakan konteks dalam membaca pergulatan gerakan ‘Aisyiyah di Sulawesi Selatan. Ketiga, studi  seputar  kiprah  gerakan  ‘Aisyiyah di  antaranya  Siti  Ruhaini  Dzuhayatin  (Dzuhayatin,  2015), Rabi’atul Adawiyah (Adawiyah, 2015) dan Rof’ah (Rof’ah, 2016) . Apalagi kajian tentang kiprah ‘Aisyiyah di  Sulawesi  Selatan  masih  sangat  terbatas.  Ulasan  sejarah  ‘Aisyiyah  hanya  ditemukan  dalam  uraian singkat Profil  Pimpinan  Wilayah  Aisyiyah  Sulawesi  Selatan (Azis,  2016).  Studi  biografi  juga  pernah dilakukan  terhadap  salah  satu  aktivis  ‘Aisyiyah bernama  Athirah  Kalla,  yaitu  ibunda  Jusuf  Kalla (Tetteng, 2008).
Kajian  ini  menggabungkan  ketiga  jenis  kategorisasi  tersebut  dalam  menyorot  paradigma gender  dan  model  gerakan  ‘Aisyiyah  di  Sulawesi  Selatan,  khususnya  dalam setting waktu  masa lampau, yakni pada era Orde Baru (1966-1998).

## METODE
Kajian ini menerapkan metode penelitian sejarah melalui empat tahap. Pertama, tahap heuristik atau penelusuran sumber dengan mencari arsip tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan gerakan ‘Aisyiyah  di  Sulawesi  Selatan. Kedua,  tahap  verifikasi  yaitu  kritik  terhadap  sumber  secara  internal maupun  eksternal.  Ketiga,  yaitu  interpretasi  atau  penafsiran  yang  merupakan  analisis  fakta  yang diperoleh setelah melewati tahap kritik atau uji otentisitas. Keempat, tahap historiografi atau tahap penulisan sejarah (Abdurrahman, 1999, p. 43).
Dalam tahap heuristik, sumber diperoleh berupa dokumen/arsip, majalah, surat kabar, buku- buku,  ataupun  internet,  yang  memiliki  kaitan  dengan  topik  riset,  dikaji  lebih  lanjut.  Observasi lapangan  juga  dilakukan  di  Badan  Arsip  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  Kantor  Pimpinan  Wilayah Aisyiyah  Sulawesi  Selatan,  Makassar.  Tahap  verifikasi  dilakukan  dengan  cara  mengritik  otentisitas
dan  kredibilitas  sumber  kritik  eksternal maupun  internal  atas  sumber  tersebut.  Tahap  interpretasi dilakukan dengan cara memberi penjelasan terhadap fakta sejarah berdasarkan perspektif peneliti. Tahap historiografi dilakukan dengan cara menulis laporan riset dalam sebuah deskripsi historis dan mengurai fakta dan makna secara kronologis dan sistematis menjadi kisah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Paradigma Gender ‘Aisyiyah
Terma gender dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris yaitu gender . Istilah gender belum  bisa  dibedakan  secara  tegas  dengan  seks.  Masih  banyak  orang  yang  memersepsikan  gender sama  dengan  seks,  padahal  kedua  istilah  itu  berbeda  (Rohmaniyah,  2009).  Kata  seks  merupakan pembagian jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Tiap jenis kelamin memiliki ciri fisik yang melekat dan tidak dapat dipertukarkan. Ketentuan itu dianggap ketentuan atau kodrat dari Tuhan. Berbeda dengan gender, yang merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Dengan kata lain, gender merupakan perbedaan yang bersumber pada proses sosial dan budaya, bukan berdasarkan ciri biologis. Gender dapat berubah bergantung konteks ruang dan waktu, sedangkan jenis kelamin (seks) relatif tetap (Fakih, 2010).
Ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat selama ini termanifestasi dalam beberapa bentuk.  Pertama , pemiskinan  (marginalisasi)  perempuan,  marginalisasi  pada  ranah  ekonomi  ini terjadi dalam keluarga,   lingkungan kerja, masyarakat bahkan kebijakan negara. Sebagai contoh, ada pekerjaan yang dianggap identik sebagai pekerjaan perempuan, seperti        asisten rumah tangga, sekretaris, guru TK (Taman Kanak – Kanak), atau perawat. Pekerjaan tersebut, dipandang lebih rendah dari pekerjaan yang banyak dilakoni kaum laki-laki, yang berdampak pada gaji atau penghasilan. Hal itulah  disebut  pemiskinan  (marginalisasi)  perempuan.  Kedua , subordinasi  atau  penomorduaan perempuan.  Subordinasi  berangkat  dari  keyakinan  bahwa  jenis  kelamin  laki-laki  dianggap  lebih utama  daripada  jenis  kelamin  perempuan.  Cara  pandang  tersebut  memosisikan  kedudukan  serta peran kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki. Misalnya hak untuk mengakses pendidikan, kaum laki-laki biasanya mendapatkan akses lebih besar dari kaum perempuan. Ketiga , stereotip atau pelabelan  citra  negatif.  Salah  satu  penyebab  ketidakadilan  gender  adalah  stereotip  yang  berasal pelabelan  terhadap  salah  satu  jenis  kelamin  tertentu.  Dalam  pelaksanaan  pekerjaan kerumahtanggaan (domestik), misalnya, perempuan diberi label ibu rumah tangga, sedangkan laki- laki,  mendapatkan  label  sebagai  tulang  punggung  utama  keluarga  dalam  mencari  nafkah. Implikasinya,  apapun  yang  diperoleh  perempuan  saat  bekerja  di  ruang  publik,  hanya  bersifat tambahan, atau sekadar dipandang sebagai  perpanjangan dari  ‘kewajiban’ domestiknya. Keempat , kekerasan ( violence ) , merupakan suatu  serangan terhadap fisik maupun  mental  seseorang.  Wujud kekerasan  tersebut,  mencakup  kekerasan  fisik  seperti  pemukulan,  pelecehan,  maupun  penciptaan ketergantungan. Kelima , yaitu beban ganda, yaitu beban yang mesti ditanggung perempuan secara berlebihan. Perempuan yang bekerja di sektor publik saat pulang ke rumah masih  dipandang wajib mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga  (Fakih,  2010).  Dari  kelima  bentuk  ketidakadilan  gender tersebut, ‘Aisy iyah cukup konsen untuk menghadapi ketidakadilan pertama hingga keempat. Namun pada  wujud  ketidakadilan  ‘beban  ganda’,  menurut  Dzuhayatin  (2015), t ampaknya  ‘Aisyiyah  belum mengambil sikap tegas, bahkan cenderung ‘mendiamkan’.
Rohmaniyah secara spesifik mengkaji ketidakadilan gender yang mendapatkan legistimasi dari penafsiran  agama.  Menurutnya,  perbedaan  gender  telah  melewati  sejarah  panjang,  mulai  dari pembentukan,  pelanggengan,  bahkan  memeroleh  legitimasi  budaya,  politik  hingga  teologis.  Hal tersebut  kerap  diterima  begitu  saja,  bahkan  diyakini  sebagai  kodrat  atau  takdir,  sebagaimana penerimaan  terhadap  seks  (jenis  kelamin).  Perbedaan  gender  melahirkan  ideologi  gender  yang memosisikan kedudukan laki-laki lebih unggul atas perempuan. Ideologi gender dan paham agama kemudian saling memengaruhi, di mana ideologi gender memengaruhi penafsiran agama, demikian
pula  sebaliknya  ketidakadilan  gender  memperoleh  stempel  legitimasi  dari  penafsiran  keagamaan. Dalam  konteks  penafsiran  keagamaan, khususnya yang  berkaitan  dengan  stereotip  terhadap  kaum perempuan,  ‘Aisyiyah -Muhammadiyah  telah  menawarkan  cara  pandang  yang  cukup  progresif (Rohmaniyah, 2009).
Dalam mengkaji gerakan perempuan seperti ‘ Aisyiyah, menelisik paradigma gender gerakan tersebut  merupakan  hal  yang  mesti  dilakukan  peneliti.  Berbagai  kiprah  yan g  dilakukan  ‘Aisyiyah, tentu tidak bisa dilepaskan dari cara pandang gender yang dianutnya. Cara pandang tersebut dapat ditelusuri pada buku yang kerap dijadikan rujukan bagi p impinan maupun warga organisasi ‘Aisyiyah. Setidaknya  ada  dua  buku  yang  diterbitkan  Majelis  Tarjih  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  yang terkait dengan paradigma gender tersebut: Adabul Mar’ah fil Islam dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Dzuhayatin, 2015).
Meskipun Adabul  Mar’ah  fil  Islam merupakan  hasil  rumusan  dari  Majelis  Tarjih Muhammadiyah, namun sebagai organisasi otonom ‘Aisyiyah juga memedomani buku tersebut. Buku ini diterbitkan bersamaan dengan genderang modernisasi yang ditabuh pemerintahan Soeharto. Pada masa  itu  terjadi  peningkatan  partisipasi  publik  dalam  pembangunan,  termasuk  keterlibatan  kaum perempuan. Apalagi pada tahun 1975, PBB juga mendeklarasikan pentingnya melibatkan perempuan dalam pembangunan, khususnya di negara-negara dunia ketiga.
Dalam penilaian Dzuhayatin, Adab ul Mar’ah fil Islam ditulis secara kurang sistematis. Pada Bab 1, diulas secara normatif seputar pergaulan dalam rumah tangga. Bagian tersebut banyak disadur dari Tuntunan  Mencapai  Istri  Islam  yang  Berarti .  Buku  itu  diterbitkan  ‘Aisyiyah  pada  tahun  1934.  D ari aspek  pergaulan  sosial,  diuraikan  tentang  adab  pergaulan  di  sekolah,  serta  kajian  akhlak  dalam tinjauan Islam. Dalam Bab 2 hingga 9 disajikan secara tematik, misalnya adab berpakaian perspektif Islam,  atau  pandangan  seputar  keterlibatan  perempuan  pawai  dan  demonstrasi.  Ada  pula pembahasan  seputar  relasi  perempuan  dengan  kesenian,  ilmu  pengetahuan,  jihad,  hingga  kaitan perempuan  dengan  politik.  Topik-topik  itu  adalah  kumpulan  rubrik  Majelis  Tarjih  yang  pernah dipublikasikan dalam majalah Suara Muhammadiyah periode 1929-1974 (Dzuhayatin, 2015).
Terkait dengan masalah pergaulan dalam rumah tangga, menurut Dzuhayatin buku tersebut masih berpandangan konvensional karena lebih menekankan pada kewajiban istri untuk senantiasa hormat dan patuh terhadap suami, tetapi tidak menekankan hal sebaliknya di mana suami juga mesti menghargai dan menghormati istri. Para istri juga ditekankan untuk berbakti kepada mertua, bahkan melebihi  baktinya  terhadap  suami.  Jika  ditilik  dari  segi  pergaulan  masyarakat,  buku  tersebut menekankan  keseimbangan  peran  laki-laki  dan  kaum  perempuan.  Meski  demikian,  terdapat penekanan  khusus  keharusan  menutup  aurat  bagi  perempuan  dalam  berbusana.  Tetapi,  kaum perempuan  tetap  diizinkan  mengikuti  tren  mode  maupun  model  busana  terbaru.  Perempuan  juga dianjurkan  tidak  berhias,  memakai  perhiasan  ataupun  parfum  yang  berlebihan,  karena  dianggap dapat menjadi penyebab fitnah (Dzuhayatin, 2015).
Pada  Bab  10,  menyajikan  pandangan  positif  seputar  keterkaitan  perempuan  dengan  ilmu pengetahuan, yaitu adanya kesetaraan kewajiban perempuan dengan laki-laki dalam menuntut ilmu ataupun  berjihad  dalam  kebaikan.  Kesetaraan  pun  bisa  dilihat  dalam  menjalankan  peran  sebagai khalifah  di  atas  muka  bumi,  yang  bukan  hanya  tanggung  jawab  laki-laki,  melainkan  juga  kaum perempuan. Perempuan juga memiliki ruang yang sama dalam berjihad, dalam bentuk dakwah dan tablig untuk membela kepentingan agama dengan pikiran, tenaga, maupun harta-benda. Pandangan ini dianggap cukup berkemajuan, seperti kebolehan perempuan bekerja di sektor publik, atau di luar rumah.  Dalam  kajian tersebut,  perempuan  dapat  bekerja  sebagai menteri,  bupati,  walikota,  camat, hingga lurah. Demikian pula profesi seperti  direktur dan hakim. Kebolehan tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga berperan sebagai khalifah di atas muka bumi.
Menurut  Dzuhayatin,  paradigma  gender  dalam  buku Adabul  Mar’ah  fil  Islam ini,  memiliki pandangan yang berbeda dengan kitab fikih klasik. Perbedaannya, antara lain, fikih klasik melarang perempuan diangkat sebagai pemimpin dengan dalih Surah An-Nisa ayat 34. Namun Majelis Tarjih PP  Muhammadiyah  memaknai Qowwamuna, bukan  dengan  pengertian  bahwa  laki-laki  adalah pemimpin  bagi  perempuan,  tetapi  lebih  menekankan  makna,  laki-laki  merupakan  penegak  dan penanggung jawab urusan yang berhubungan dengan kaum perempuan. Pandangan teologis lainnya, kerap mengutip hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Bakrah, “tidak akan beruntung golongan orang yang  menyerahka n  kekuasaan  pada  seorang  perempuan”.  Menurut  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah, hadits  itu  merupakan  ungkapan  sementara,  atau  dikategorikan  hadits  kondisional  pada  masa  itu (Dzuhayatin, 2015).
Meski  buku Adabul Mar’ah fil Islam bertujuan  menyempurnakan  buku Tuntunan Mencapai Istri  Islam  yang  Berarti ,  namun  paradigma  gender  yang  dianut  masih  bersifat  konvensional,  atau belum berorientasi pada terwujudnya kesetaraan gender. Meski pandangan itu telah memberi ruang bagi perempuan untuk menekuni profesi di ruang publik, namun sekadar perluasan peran sosial dan ekonomis kaum perempuan pada masa lampau. Perluasan peran tersebut, menurut Dzuhayatin, tidak mengubah  status  perempuan,  yang  masih  dalam  pola  relasi ‘senior - junior’.  Peningkatan  partisipasi publik  kaum  perempuan  belum  tentu  secara  otomatis  berkorelasi  dengan  peningkatan  status sosialnya.  Pola  relasi  pada  ranah  domestik  belum  banyak  berubah,  kaum  perempuan  mesti menanggung  beban  ganda.  Mereka  diberi  akses  di  ruang  publik,  namun  pada  ruang  domestik, tanggung jawab tetap berada di pundak perempuan (Dzuhayatin, 2015).
Buku  kedua  yang  juga  mempengaruhi  paradigma  gender  ‘Aisyiyah  pada  Era  Soeharto  yaitu Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (1989). Meski terbit belakangan, dalam pandangan Dzuhayatin buku tersebut malah lebih berpandangan konservatif dari buku terdahulu. Indikator yang pertama, terdapat kecenderungan menggeser peran kaum perempuan dari sektor publik ke sektor privat atau domestik.  Padahal, Adabul  Mar'ah  fil  Islam lebih  banyak  menekankan  pentingnya  peran  publik perempuan daripada menempatkannya pada ranah domestifikasi (Dzuhayatin, 2015).
Buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah dianggap  tidak  berupaya  menuntaskan  persoalan beban ganda yang dihadapi kaum perempuan, atau mendorong pola hubungan suami-istri berwajah kemitraan.  Dzuhayatin  berpendapat  bahwa  buku  ini  merupakan  justifikasi  teologis  dari  ideologi gender  Orde  Baru  dengan  panca  tugas  wanita  dalam  GBHN  tahun  1984  yang  menggambarkan perempuan  sebagai:  a)  pendamping  suami  yang  setia;  b)  pendidik  generasi  penerus  bangsa;  c) pelaksana  tugas-tugas  rumah  tangga;  d)  pencari  nafkah  tambahan;  e)  anggota  masyarakat (Dzuhayatin, 2015).
Kedua  buku  tersebut  diedarkan  melalui  jejaring  organisasi  ‘Aisyiyah  di  seluruh  Indonesia. Dapat diduga, bahwa buku tersebut mempengaruhi corak berpikir para aktivis ‘Aisyiyah di nusantara, dan tentu saja memengaruhi Model Gerakan yang dijalanka n ‘Aisyiyah di Sulawesi Selatan.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, kajian seputar relasi gender pun telah dikaji. Misalnya, studi Kesuma dan Irwan yang meneliti peran, status, dan fungsi perempuan dalam pandangan kebudayaan masyarakat  Bugis-Makassar,  khususnya  yang  tertuang  dalam  naskah  lontara  maupun  dalam pappaseng .  Temuannya  menunjukkan  bahwa  sepanjang  sejarah  pandangan  masyarakat  Bugis- Makassar selalu beriringan dengan spirit zaman. Bahkan sejak abad ke-18 status dan kedudukan kaum perempuan  sudah  sangat  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  daerah  lain  di  Indonesia.  Namun kedudukan  istimewa  bagi  perempuan,  memang  lebih  banyak  dikhususkan  untuk  kalangan perempuan bangsawan (Kesuma & Irwan, 2019) . Dalam kajian sejarah ‘Aisyiyah di Sulawesi Selatan, belum  ditemukan  data  latar  belakang  kebangsawanan  para pengurus  ‘Aisyiyah  di  daerah  ini,  yang kemudian berimplikasi terhadap keterlibatan kaum perempuan ini dalam kegiatan di ruang publik.
Idrus juga mengkaji gender  dalam konteks kebudayaan Bugis. Dalam kajiannya, gender dan seksualitas dalam masyarakat Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh norma adat yang bersumber tradisi tulisan, maupun lisan, seperti pepatah ataupun nasihat. Dalam masyarakat Bugis, seorang perempuan mesti selalu dalam perlindungan seseorang. Jika masih lajang, berapa pun usianya, ia berada dalam perlindungan  orangtuanya,  saudara  laki-laki,  dan/atau  kerabat  laki-laki  lainnya.  Kalau  sudah menikah,  maka  sang  perempuan  berada  di  bawah  perlindungan  suaminya  (Idrus,  2005).  Dalam konteks  penelitian  ini, sebagian  besar  Pimpinan  ‘Aisyiyah  memiliki  suami  yang  juga  merupakan aktivis Muhammadiyah. Ketua ‘Aisyiyah Sulsel pertama Fatimah Abdullah, merupakan istri dari Ketua Muhammadiyah Sulsel yang pertama pula, K.H. Abdullah. Meski tidak selalu demikian, namun patut diduga  keaktifan  para  kader  ‘Aisyiyah  Sulawesi  Selatan  dalam  berorganisasi,  tidak  lepas  dari persetujuan suami mereka.
Berdasarkan  sejumlah  ulasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  paradigma  gender  yang dianut  oleh  Pimpinan  ‘Aisyiyah  di  Sulawesi  Sel atan  cukup  progresif.  Cara  pandang  keagamaan ‘Aisyiyah berangkat dari  posisi kemitraan laki -laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Implikasinya, perempuan juga mesti mendapatkan peran dalam berpartisipasi di sektor publik. Letak kritik yang mungkin disematkan para feminis terhadap ‘Aisyiyah, karena masih menoleransi beban ganda. Organisasi perempuan ini memang mendorong perempuan terlibat di ruang publik, namun masih mengikutsertakan kalimat “ asal tidak melupakan tanggung jawab di rumah ” . Paradigma gender ‘Aisyiyah di Sulawesi Selatan juga tidak dapat dipisahkan dari konteks kebudayaan masyarakat Bugis - Makassar.

## Model Gerakan ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan
Paradigma gender yang dibingkai dengan argumen keagamaan, cukup berpengaruh terhadap perkembangan  organisasi  dan  program  ‘Aisyiyah,  termasuk  di  Sulawesi  Selatan.  Selama  Era  Orde Baru,  eksistensi  ‘Aisyiyah  di  Sulawesi Selatan  sudah  cukup  menonjol.  Pada  peri ode  kepemimpinan 1971-1974,    organisasi  ini  telah  membentuk  25  Pimpinan  Daerah  di  tingkat  Kabupaten/Kota, sedangkan  Pimpinan  Cabang  terdiri  atas  150  Cabang  yang  tersebar  di  seluruh  Provinsi  Sulawesi Selatan dan Tenggara. Program- program yang dilakukan ‘Aisyiyah pad a masa tersebut didesain agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional (Idrus, 2005).
Hal itu ditunjukkan dengan berbagai model gerakan sosial yang dijalankan ‘Aisyiyah, seperti Amal Usaha Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan. Program ’Aisyiyah lebih banyak berjalan beriringan dengan program-program  pemerintah. Meskipun dalam hal pendanaan, program-program ‘Aisyiyah lebih  banyak  menjalankannya  secara  mandiri.  Bahkan  banyak  persoalan  kaum  perempuan  dalam pembangunan dilakoni ‘Aisyiyah lebih serius dari persoalan lain (Rof’ah, 2016).
Kiprah ‘A isyiyah  di  Sulawesi  Selatan  pada  masa  awal  Orde  Baru  dapat  terlihat  dari  jumlah sekolah yang dimiliki sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Amal Usaha Bidang Pendidikan ‘ Aisyiyah No Jenis Jumlah Sekolah 1 Taman Kanak-Kanak 75 2 Madrasah Ibtidaiyah 16 3 Madrasah Aliyah 6 4 Madrasah Muallimat 2 Sumber: ( Arsip Laporan Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sulselra Periode 1971 – 1974 , 1973).
Berdasarkan tabel tersebut, Aisyiyah memberikan kontribusi secara spesifik dalam pendidikan anak  usia  dini,  melalui  pembangunan  75  Taman  Kanak-Kanak.  Pendidikan  dasar  dan  menengah dalam bidang keagamaan pun menjadi lahan garapan organisasi perempuan Muhammadiyah ini.
Selain dalam bidang pendidikan, Aisyiyah di Sulawesi Selatan juga menunjukkan kiprah dalam program bidang Pertolongan. Usaha itu diwujudkan melalui pembentukan amal usaha seperti rumah bersalin, dan panti asuhan. Hingga tahun 1973,  Aisyiyah di wilayah tersebut telah memiliki 10 buah rumah bersalin, dan 5 panti asuhan.
Dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, ‘Aisyiyah menunjukkan upaya yang cukup serius. Misalnya, pada tahun 1975, organisasi ini pernah melaksanakan program kursus pendidikan keterampilan  yang  terdiri  dari  jahit menjahit,  mengetik,  dan  memasak/tata  laksana  rumah  tangga. Rincian pelaksanaan kursus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Jenis Pendidikan Keterampilan/ Kursus Pimpinan ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara Tahun 1975 No Macam  Kursus Jurusan Lama Belajar 1 Jahit-menjahit Modiste 3 - 6 Bulan Bordir 3 - 6 Bulan Sulam Tangan 3 - 6 Bulan 2 Mengetik Keahlian mengetik 10 jari 3 - 6 Bulan Stenograf  dan  menggunakan  mesin hitung 3 - 6 Bulan 3 Memasak/tata laksana rumah tangga 3 - 6 Bulan Sumber: ( Arsip Pengumuman Pengurus Proyek Keterampilan PAW Sulselra No 005/PKA/3/77 Tanggal 11 Maret 1977 , 1977).
Menurut Wafiah  Malik,  pengurus  ‘Aisyiyah  Wilayah  saat  itu,  k egiatan  tersebut  bertujuan mendidik  kaum  Ibu  dan  gadis  remaja.  Bagi  kaum  ibu,  kursus  ini  dapat  membantu  meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagi remaja putri, khususnya yang putus sekolah, diharapkan dapat menjadi tenaga terampil sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang dapat menjamin masa depan mereka. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti kursus yang digelar ‘Aisyiyah saat itu cukup tingg i. Gedung Serbaguna  ‘Aisyiyah  cukup  ramai  pada  jadwal -jadwal  kursus  yang  telah  ditentukan  (Wawancara dengan Wafiah Malik, 23 September 2020).
Salah  satu  program ‘Aisyiya h  yang  menopang  pembangunan  pada  era  Orde  Baru,  yaitu program Pembinaan Wanita Desa (PWD). Program tersebut diluncurkan dalam Muktamar Aisyiyah pada tahun 1978. ‘Aisyiyah menginisiasi program itu, dengan tujuan untuk menyiapkan informasi dan atau  pelatihan  kepada  kaum  perempuan  di  desa,  agar  mereka  lebih  sadar  terhadap  tugas  dan tanggungjawabnya sebagai muslimah. Program ini juga bertujuan agar perempuan di desa memahami hak dan tanggungjawabnya dalam keluarga ataupun masyarakat. Tujuan yang tidaklah penting, untuk membekali kaum perempuan di desa dengan berbagai keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga (Kesuma & Irwan, 2019).
Selain  memosisikan  perempuan  di  desa  sebagai  target  program,  ada  pula  penekanan pentingnya  nilai keluarga  serta  upaya  pemberdayaan  ekonomi  kaum  perempuan.  Sekilas,  program ‘Aisyiyah ini  memiliki  kesamaan  dengan  kegiatan  PKK.  Dalam  perkembangannya,  Program Pembinaan  Wanita  Desa  yang  dikelola ‘Aisyiyah, juga  dilengkapi  dengan  sejumlah  program pembinaan  lainnya.  Misalnya  pada  tahun  1984, ‘Aisyiyah juga  meluncurkan  program  untuk mendukung  pembangunan  desa,  yaitu Qaryah  Thayyibah .  Program  ini  bersifat  melengkapi pembinaan wanita desa yang telah berjalan lebih dulu.
Qaryah  Thayyibah juga  beroerientasi  membina  dan  mengembangkan  sumber  daya  alam  di desa,  demikian  pula  sumber  daya  manusianya.  Program  ini  juga  menunjukkan  imajinasi  gerakan ‘Aisyiyah untuk  terlibat  aktif  mendukung  kesuksesan  pembangunan  nasional.  Program Qaryah
Thayyibah berupaya  membantu  pihak  desa  agar  mampu  mengembangkan  kualitas  hidup,  dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan maupun peningkatan ekonomi keluarga. Dalam program  ini,  juga  tercakup  aktivitas  seperti  pemberian  bantuan modal  hutang  bagi home industry , pemberian  beasiswa,  serta  aktivitas  pemberdayaan  lainnya.  Kader ‘Aisyiyah yang  terlibat  dalam program ini juga ikut mendorong partisipasi warga desa lainnya.
Program Qaryah Thayyibah mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 1989, pada salah satu desa kecil di Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekitar tahun 1990-an, Qaryah Thayyibah juga mulai dijalankan di tujuh provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan ( Arsip Laporan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan Pada Muktamar Ke 42 Tanggal 15-19 Desember 1990 Di Yogyakarta , 1990).  Pada  periode  1990-1995,  Bagian  Tabligh Pimpinan  Aisyiyah  Wilayah  Sulawesi  Selatan mengupayakan Qaryah  Thayyibah bagi  daerah  yang  belum  ada,  dengan  melengkapi  susunan pengurusnya. Selain itu, ‘Aisyiyah juga mengembangkan Qaryah Thayyibah bagi daerah yang sudah ada,  dengan  berkoordinasi  dengan  Pimpinan  Daerah  Aisyiyah  se-Sulawesi  Selatan.  Dalam Laporan ‘Aisyiyah Sula wesi Selatan 1990- 1995, ditemukan catatan bahwa bagian Tabligh Pimpinan ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan melaksanakan  program penyuluhan pada desa binaan Qaryah Thayyibah Bori  Masunggu  Cabang  ‘Aisyiyah  Labakkang  Kabupaten  Pangkep.  Selanjutnya  dilanjutkan dengan kunjungan  ke  Kabupaten  Polmas  dalam  rangka  pemantauan  program Qaryah  Thayyibah dan Pembinaan Wanita Desa (PWD).
Pimpinan ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1978 -1981 mulai terlibat dalam Program Pembinaan Wanita Desa. Awalnya mengikuti Lokakarya Pembinaan Wanita Desa di Yogyakarta pada 10-16  Mei  1983.  Acara  tersebut  digelar  oleh  Pimpinan  Pu sat  ‘Aisyiyah  sebagai  prog ram  rintisan Pembinaan Wanita Desa pada Luar Jawa, dan Sulawesi Selatan juga ditunjuk melaksanakan program ini. Pimpinan Wilayah Aisyiyah mengutus tiga orang mengikuti kegiatan ini.
Pada  tahun  1984,  Pimpinan  Aisyiyah  Wilayah  Sulawesi  Selatan  merealisasikan  program Pembinaan Wanita Desa dengan menetapkan tiga lokasi pelaksanaan program, yaitu Ujung Pandang, Maros  dan  Sinjai.  Setelah  berjalan  sejak  15  Agustus  1984,  diadakan  pemantapan  program  pada  3 Oktober 1985, berupa penataran guru mengaji dan penanggung jawab PWD di daerah. Meski terkesan sangat mirip dengan program Pemerintah, namun peneliti belum menemukan data bahwa kegiatan ini  sebenarnya  merupakan  kegiatan  Pemerintah  yang  dilaksanakan  Aisyiyah,  ataupun  Pemerintah memberikan bantuan dana dalam menyukse skan kegiatan ‘Aisyiyah tersebut.
‘Aisyiyah juga  fokus  melakukan  penguatan  aspek  keluarga  dalam  pembinaan  kaum perempuan.  Apalagi,  pada  masa  Orde  Baru,  peran  keluarga  menduduki  peran  vital  dalam pembangunan.  Penguatan  aspek  keluarga  ini,  dikemas  dalam  istilah “ Keluarga  Sakinah ” .  Program tersebut  mulai  digulirkan  dalam  perhelatan  Muktamar ‘Aisyiyah tahun  1985.  Keluarga  Sakinah memiliki  banyak  kemiripan  dengan  program  Pembinaan  Wanita  Desa,  karena  bertujuan  membina lima aspek ideal kehidupan keluarga, yakni agama, kesehatan, pendidikan, serta hubungan ekonomi dan sosial keluarga.
Namun  dalam  implementasinya,  kedua  program  itu  memiliki  perbedaan.  Program  Wanita Desa difokuskan untuk membina masyarakat pedesaan, sedangkan Keluarga Sakinah ditujukan untuk membina masyarakat perkotaan, khususnya kalangan kelas menengah. Menurut Kuntowijoyo, pada waktu beririsan, fokus utama proyek ini sebenarnya merupakan respons terhadap krisis keluarga yang sedang terjadi di wilayah perkotaan. Persoalan utama yang terjadi di kota saat itu, bukanlah sekadar pembangunan fisik, melainkan tergerusnya nilai moral agama.
Di Sulawesi  Selatan,  program  Keluarga  Sakinah  disosialisasikan  melalui  Bagian  Tabligh Pimpinan  ‘Aisyiyah  Wilayah  Sulawesi  Selatan.  Pada  periode  1990 - 1993,  Bagian  Tabligh  ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan menggelar Pelatihan Muballighat Keluarga Sakinah se-Sulawesi Selatan pada 23-26
September  1993.  Kegiatan  ini  sepertinya  merupakan  sosialisasi  lanjutan  dari  kegiatan  serupa,  yang digelar secara regional oleh Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, dalam bentuk Penataran Muballighat Keluarga Sakinah  Aisyiyah  se-Indonesia  Timur,  12-13  Juli  1993  di  Palu  Sulawesi  Tengah.  Sosialisasi  Keluarga Sakinah  mungkin  dianggap  lebih  tepat  disampaikan  para  mubalig  Aisyiyah,  karena  mereka bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  khususnya  melalui  mimbar  pengajian  dan  atau  forum majelis taklim.
Meski  tidak  memiliki  hubungan  formal,  sebagian  kegiatan  Aisyiyah  memiliki  kemiripan dengan program PKK dan Dharma Wanita. Pola relasi ‘Aisyiyah dengan kedua organisasi perempuan “ anak  emas ” Orde  Baru  tersebut  bukan  hanya  dalam  model  imitasi  program.  Dalam  Laporan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah saat pelaksanaan Muktamar ke-42, pada tanggal 15-19 Desember 1990 di Kota Yogyakarta, disampaikan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi di Sulawesi Selatan adalah keterlibatan kader- kader ‘Aisyiyah yang sudah terlatih lebih senang aktif di Dhama Wanita dan PKK daripada ‘Aisyiyah (Arsip Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah, 1990 ). Dengan kata lain, kehadiran organisasi bentukan  Orde  baru  tersebut  juga  menyedot  sumber  daya  organisasi  perempuan  lainnya.  Dapat disimpulkan  bahwa  eksistensi  PKK  dan  Dharma  Wanita  bukan  sekadar  mengintervensi  wacana pergerakan kaum perempuan pada masa itu, melainkan

## SIMPULAN
Ternyata  salah satu peran  signifikan ‘Aisyiyah dalam menopang pembangunan para era Orde Baru terletak pada paradigma keagamaan yang berkemajuan, yang mendorong perempuan berkiprah pada ranah  publik,  bukan  sekadar  pada  arena  domestik.  ‘Aisyiyah  mendorong  kesadaran  bahwa  kaum perempuan  memiliki  hak,  kewajiban,  dan  peran  yang  sama  sebagai  khalifah  di  atas  muka  bumi. Pandangan Islam berkemajuan tersebut telah memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan kaum  perempuan  Sulawesi  Selatan.  Meski  di  satu  sisi,  pandangan  gender  ‘Aisyiyah  tetap  dikritik karena  masih  melegitimasi  ‘beban  ganda’. Selama  era Orde  Baru,  Gerakan  ‘Aisyiyah  di  Sulawesi Selatan  juga  berperan  cukup  besar  dalam  menyukseskan  agenda  pembangunan  pemerintahan Soeharto.  ‘Aisyiyah  tidak  pernah  mengambil  posisi  frontal  dengan  rezim  yang  berkuasa.  ‘Aisyiyah, sebagaimana Muhammadiyah, lebih memilih menjalankan strategi konformis-adaptif, agar bisa terus menjalankan  agenda  dakwahnya,  khususnya  di  bidang  tablig,  pendidikan,  sosial,  dan  kesehatan, tanpa terlibat terlalu jauh dalam urusan politik kekuasaan.

## REFERENSI
Abdurrahman, D. (1999). Metode Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Adawiyah, R. (2015). Peran Sosial Politik Aisyiyah pada Masa Pergerakan Nasional sampai Orde Lama (1917- 1965) . UIN Syarif Hidayatullah.
Arsip Laporan Pimpinan Aisyiyah Wilayah Sulselra Periode 1971 – 1974 . (1973). Makassar. Arsip Laporan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan pada Muktamar ke 42 tanggal 15 -19 Desember 1990 di Yogyakarta . (1990). Makassar.
Arsip Pengumuman Pengurus Proyek Keterampilan PAW Sulselra No 005/PKA/3/77 Tanggal 11 Maret 1977 . (1977). Makassar.
Azis, N. (2016, April). Selayang Pandang ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan. Darban, A. A. (2000). Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah . Yogyakarta: Tarawang Press. Dzuhayatin, S. R. (2015). Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih, M. (2010). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Idrus, N. I. (2005). Siri’, Gender, and Sexuality among the Bugis in South Sulawesi. Antropologi Indonesia ,
29 (1). https://doi.org/10.7454/ai.v29i1.3527 Karomatika, A. I. (2018). Kontribusi ‘Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 . UIN Sunan Kalijaga.
Kesuma, A. I., & Irwan. (2019). Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender di Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM . Makassar: Universitas Negeri Makkasar.
Nur’aini, D. S. (2013). CORAK PEMIKIRAN DAN GERAKAN AKTIVIS PEREMPUAN (Melacak Pandangan Keagamaan Aisyiyah Periode 1917 – 1945). Profetika: Jurnal Studi Islam , 14 (2). Rof’ah. (2016). Posisi dan Jati Diri ‘Aisyiyah: Perubahan dan Perkembangan 1917 -1998 . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Press.
Rohmaniyah, I. (2009). Gender dan konstruksi Perempuan dalam Agama. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur’an Dan Hadis, Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 10 (2).
Seniwati, S., & Lestari, T. D. (2019). SIKAP HIDUP WANITA MUSLIM KAUMAN: KAJIAN PERANAN AISYIYAH DALAM KEBANGKITAN WANITA DI YOGYAKARTA TAHUN 1914-1928. Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya , 10 (2), 219 – 232. https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.11 Tetteng, B. (2008). Hj. Athirah Kalla: melangkah dengan payung . Yogyakarta: Ombak.
Copyright Holder ©Hadisaputra | Copyright Year 2021 Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0