INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 617-628 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Bandar Lampung
Yovita Silpiani 1 ✉ , Alvarian L Tobing 2 , Sakung Wibowo 3 , Aprinisa 4
Universitas Bandar Lampung
Email: yovitasilviani09@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Serta,  (2)  mengetahui  dan  menganalisis  faktor    yang menyebabkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Metode  yang  digunakan  dalam peneltian  ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  hingga  kehadiran  “Undang -Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diharapkan dapat menyediakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih  rekognisi. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan perlindungan sementara terhadap Kepolisian, Pengadilan, dan  perlindungan  korban  pada  penempatan  “rumah  persembunyian”.  Namun  hasil  penelitian  baik melalui  pihak-pihak  yang  berwenang  ataupun  informan,  menunjukan  bahwa  bentuk  perlindungan terhadap korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman penjara) terhadap pelaku, mesklpun  per1indungan  sementara  dan  per1indungan  permanen  dari  pihak-pihak  yang  berwenang masih luput dari perhatian.  Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dominasi gender, masalah ekonomi, trauma masa kecil, poligami dan selingkuh, atau ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga.
Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan, Perlindungan Hukum
Abstract
This research aims to (1) seek and analyze legal protection for victims of domestic violence (KDRT). Also, (2) knowing and analyzing the factors that cause domestic violence (KDRT). The method used in this research is a normative and empirical juridical approach. The results of this research show that the presence of "Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence" is expected to provide legal protection for victims of domestic violence (KDRT) with greater recognition. The form of protection regulated in this Law is temporary protection for the Police, Courts, and protection for victims  in  "safe  house"  placements.  However,  the  results  of  research,  whether  through  authorized parties or informants, show that the form of protection for victims of domestic violence is still dominant through repressive  measures  (prison  sentences)  against  perpetrators,  even  though temporary  and permanent  protection  from  authorized  parties  still  goes  unnoticed.  Factors  that  cause  domestic violence  (KDRT)  are  gender  domination,  economic  problems,  childhood  trauma,  polygamy  and cheating, or disharmony in family relationships.

## Keywords: Domestic Violenc, Woman, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa yang  memiliki  wewenang  menetapkan  hukum,  dikemukakan  dan  dimaksudkan  sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seleruhan anggota masyarakat, yang memiliki tujuan  untuk  mengadakan  suatu  tatanan  yang  diperkenankan  oleh  seseorang  tersebut. Adanya hukum diharapakan dapat menegaskan bahwa akan terlihat sebuah gambaran jelas berkaitan dengan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.
Dalam konteks ini, salah satu tujuan hukum adalah mengatur interaksi manusia secara damai.  Hal  ini  didasari  oleh  kenyataan  bahwa  dalam  kehidupan  manusia  selalu berhubungan satu sama lain berdasarkan sifat dan keinginan yang  berbeda-beda.  Oleh karena  itu,  fungsi  hukum  adalah  mengatur  dan  menyeimbangkan  berbagai  sifat  dan keinginan tersebut agar hubungan antarmanusia selalu berjalan damai.
Pada  hakekatnya  hukum  itu  dibuat  untuk menaungi kepentingan setiap warga negara.  Intensi  dibentuknya  hukum  yaitu  untuk  melakukan  pencegahan  terjadinya perbuatan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu. Dari semakin kompleknya permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan HAM yang dihadapi setiap negara didunia, termasuk juga Indonesia.  Dari  berbagai  jenis  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  kekerasan  dalam rumah  tangga  lah  yang  paling  tinggi  mendapatkan  perhatian  . Apa  yang  terjadi  pada
perempuan adalah sebuah bentuk tindakan bertolak belakang dengan rancangan dasar kemanusian yang ada.
Bersumber pada  data yang diperoleh  dari Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023, kese1uruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia  mencapai  18.466  kasus,  melalui  jumlah  yang  ada  korban  yang  paling  banyak merupakan    perempuan  hingga  mencapai  16.351  orang,  yang  dimana  ada  11,324  kasus KDRT.  Jumlah  korban  dalam  kasus  KDRT  korbannya  mencapai  12.158  yang  tertinggi dibandingkan korban kasus kekerasan lainnya dalam catatan tahunan  yang dimiliki oleh Komnas  Perempuan  sejak  tahun  2001  ada  tiga  perempuan  yang  menjadi  korban  KDRT dalam  sekurang-kurangnya  satu  jam.Di  Provinsi  Lampung  sendiri  tercatat terdapat  307 insiden kasus kekerasan terhadap perempuan.
Didalam  Undang-Undang  Dasar  kita yang dirumuskan  pada tahun 1945 sejak awal telah mencantumkan dalam Pasal 27 (1) “bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan    dihad apan  hukum  telah  diakui  di  Indonesia.”  Setiap  orang  pasti  akan mengharapan sebuah kebahagian di dalam perkawaninannya dan tidak pernah terfikirkan bahwa  perkawaninan  atau  dalam  sebuah  keluarga  juga  terkadang  dapat  menimbulkan sebuah kekerasan yang bahkan d apat memyebabkan kematian. “Didalam Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974  Jo  Undang  -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan” mendefinisikan  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa”. Dari Undang -undang tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya larangan untuk melakukan sebuah kekerasan yang dilakukan di ruang lingkup keluarga karena rumah tangga seharusnya dapat menjadi tempat berlindung dan tempat yang aman bagi setiap anggota keluarganya. Sepatutnya tiap-tiap perkawinan atau sebuah rumah tangga  yang  dirancang memanifestasikan  kegembiraan  bagi para pihak    yang    terkait    di    dalamnya.    Meskipun    realitanya    yang    kita  jumpai    didalam lingkungan ternyata berbeda dengan  kehendak setiap orang, tldak jarng kita mnjumpai perkawinan yang usai dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT).
Kekerasan  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan pelanggaran   hak asasi   manusia   dan   kejahatan   terhadap   martabat kemanusiaan  serta   merupakan bentuk   diskriminasi. “ Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT)  adalah setiap    perbuatan    terhadap    seseorang    terutama perempuan,    yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,
seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Angka  kasus  KDRT  yang  tinggi  membuat  masyarakat  banyak  merasakannya keprihatinan  sosial.  Kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  menyebabkan  trauma pada  korbannya.  Ada  banyak  penyebab  kekerasan  dalam  rumah  tangga  salah  satunya terkait  dengan  keyakinan  bahwa  laki-laki  menganggap  dirinya  lebih  berkuasa  dari perempuan jika dia mau, bisa memperlakukan perempuan dengan kasar. Kekerasan dalam rumah  tangga  berwujud  fisik,  mental,seksual  atau  penelantaran  dapat  menyebabkan viktimisasi  atau  memerlukan  tindakan  perlindungan  untuk  membantu  korban,  termasuk memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya setiap korban.
Maraknya terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, menjadi catatan suram dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ada banyak cerita yang sangat mengkhawatirkan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dari berbagai pemberitaan media  massa,  kita  bisa  melihat  berapa  banyak  kasus  yang  terjadi  setiap    harinya. Perlindungan  hukum  pada  perempuan  yang  menjadi korban  dari  tindak  kekerasan, khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai lnsturmen hukum  sebagai  cara  untuk  menghapuskan  diskrminasi  terhadap  perempuan.  Dan perlindungan hukum terhadap korban diharapkan dapat memberikan rasa adil bagi setiap korbannya.
Sosialisasi  atau  Penyuluhan  terkait  dengan  Undang-Undang  Penghapusn  KDRT merupakan  upaya  preventif  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  menjamin  per1indungan terhadap korban agar kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi terjadi, juga memberi tahu publik  dan  pemahaman  bahwa  saat  ini  terdapat  Undang-undang  dan  peraturan  yang melindungi  terhadap  hal  tersebut.  Segala  bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  laki-  laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Selain dari pada itu pada dasarnya penangan kasus KDRT  juga  me1ibatkan  peran  besar  dari  para  penegak  hukum  dan  terutama  juga masyarakat karena masyarakat berada diIingkungan terdekat para korban sehingga penulis berharap  hal  itu  mampu  memberikan  per1indungan  pertama  bagi  setiap  korban  yang berada dilingkungan tersebut .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum yuridis  normatif  dan  empiris.  “Penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum
doktriner adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang  tertulis  atau  bahan- bahan  hukum  lainnya.” Penelitian  ini  juga  disebut  dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen dengan menggunakan data sekunder  yang terdiri dari   peraturan  perundang-undangan, buku – buku  literatur,  dokumen resmi dari pemerintah, jurnal atau karya ilmiah, dan lain sebagainya yang kemudian dianalisa. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, studi kepustakaan, internet research, dan juga melakukan wawancara terhadap orang yang menguasai ataupun menangani permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Membahas  persoalan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berarti  mengingatkan gambaran  dan  fenomena  istri  yang  dianiaya  atau  ditelantarkan  karena  tindakan sewenang-wenang  suaminya,  tentunya  ada  beberapa  faktor  yang  menjadl  penyebab dalam persoalan tersebut. Terjadinya kasus KDRT dapat disebabkan oleh berbagai kondisi atau  faktor  baik  faktor  internal  atau  eksternal.  Faktor  lnternal  merupakan  faktor  yang tlmbul dari keadaan diri sendiri atau dengan kata lain faktor internal berkaitan dengan kepribadian  yang  dimiliki  oleh  pelaku  yang  dapat  menyebabkan  dengan  mudahnya pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannnya. Selain faktor internal tersebut faktor- faktor  yang  mendorong  seseorang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) adaIah faktor eksternal ketegangan dan konflik perselisihan, pertengkaran, dan bahkan makian ialah  hal yang sudah biasa dalam setiap kehidupan rumah tangga. Pristiwa seperti ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan di antara anggota keluarga. Tentu saja, jika tidak  ada  penyebab  yang  mendasarinya,  karena  tidak  ada  ada  akibat  jika  tidak  ada sebabnya. Begitu pula dengan kekerasan yang terjadi dalam sebuah keluarga disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dilihat sebagai lingkungan kekeluargaan yang penuh kedamaian dan kasih sayang, tentu ada beberapa cerita yang tertinggal ini memilukan  dan  meninggalkan  sebuah  luka.  Tidak  hanya  faktor  tersebut  yang  menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi terdapat faktor lain yang menjadi 1atar be1akang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah:

## 1. Perselingkuhan
Perselingkuhan  dalam  hal  ini  merujuk  pada    adalah  perselingkuhan  suami  dengan wanita  lain,  atau  atau  perkawinan  suami  atau  perkawinan  dengan  wanita  lain.
Perselingkuhan  juga  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  kekerasan  da1am  rumah tangga.

## 2. Masalah Ekonomi
Kepala  keluarga  (suami)  memiliki  kewajiban  mencukupi  kebutuhan  keluarga. Tunjangan  merupakan  hak  istri  atau  anak  terhadap  ayah.  Namun  jika  pihak  ayah  tidak memperhatikan  (menegaskan)  hal  ini,  maka  hal  ini  dapat  menjadi  salah  satu  bentuk kekerasan ekonomi dan dapat menjadi penyebab konflik (disharmoni) dalam keluarga.

## 3. Lingkungan
Lingkungan sekitar dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan ketika  seseorang  terbiasa  berada  dalam  sebuah  lingkungan  yang  terbiasa  akan  hal kekerasan tidak mempungkiri bahwa kekerasan juga dapat ia lakukan terhadap seseorang yang  berada  dilingkungan  sekitarnya  karna  ia  menggap  hal  tersebut  lumrah  dan  biasa terjadi.

## 4. Budaya Patriaki
Mengenai pendapat dari  Kamla Bhasin kata patriarki secara harafiah kekuasaan bapak atau  “Patriarkh (patriarch) ”  Mulanya  patriarki  digunakan  untuk  menyebut  suatu  jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki - laki”, kosakata ini yang kemudian digunakan   untuk memberikan  gambaran  kepada  masyarakat  bahwa  kaum  laki-laki  lebih    berkuasa  atas perempuan.  Pemhaman  yang  seperti  ini  kepada  perempuan  ttentu  merupakan  bentuk ketidakadilan.  Disadari atau tidak, hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap laki- laki  dan  perempuan.  Artinya,  perlakuan  ini  seringkali  lebih  berpihak  pada  laki-laki dibandingkan  perempuan,  itulah  sebabnya  perempuan  seringkali  lebih  disalahkan dibandingkan laki-laki.

## 5. Campur Tangan Pihak Ketiga
Adanya campur  tangan dari pihak ketiga yang tidak lain adalah anggota keluarga dari pihak  laki-laki  menjadi  salah  satu  faktor  kekerasan  yang  dilakukan  di  dalam  kehidupan berumah tangga.

## 6. Bermain Judi, Pecandu Alkohol, dan Narkoba
Judi merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum maupun norma agama. Bermain  judi  bagi    sebagian    kalangan  tentu  sesuatu  yang  yang  dapat  memnyebabkan seseorang dapat melupakan segalanya akan tetapi tidak hanya berjudi seorang pecandu alkohol  huga  narkoba  juga  dapat  menjadi  pemicu  kekerasan  ketika  seseorang  dalam
pengaruh hal tersebut  maka mereka memiliki tingkat kesadaran yang rendah dan todak dapat berpikir dengan logis sehingga dapat melakukan hal- hal yang diluar kendalinya.

## 7. Perbedaan Prinsip
Menurut Toto Asmoro prinsip adalah  prinsip adalah  sebuah hal yang fundamental yang menjadi sebuah martabat diri atau prinsip yang diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri. Orang-orang yang berpijak pada tindakannya selalu menjunjung tinggi prinsip- prinsip yang mereka yakini. Jika orang lain mencoba menjatuhkan prinsip ini, seseorang akan  marah  dan  tidak  menerimanya.  Berbeda  dengan  hubungan  suami  istri  di  rumah, sekalipun mereka dipersatukan melalui pernikahan, mereka tidak bisa bersatu jika cita-cita mereka berbeda.
Menurut Bonaparte, terdapat sejumlah kendala dalam perawatan dan per1indungan korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti korban mencabut pengaduannya karena berbagai alasan, seperti demi kepentingan unit keluarga atau keadaan psikologis korban, korban  secra  ekonomi  bergantung  pada  pasangan,  korban  cemas  jika  diancam  oleh pelaku/suaminya dan ada campur tangan pihak lain, keluarga atau alasan budaya, adat dan agama.  Sedikitnya  bukti  karena  alasan-alasan,  seperti  menghindari  anak  sebagai  saksi, dengan  mempertimbangkan  kondisi  psikologis  anak  dan  dampaknya;  memperhatikan netralitas  saksi  di  lingkungan  domestik;  Korban  tidak  segera  muncul  selepas  kejadian sehingga  menyebabkan  kesulitan  dalam  pembuktian;  ketergantungan  ekonomi  karena korban tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dalam hal ini  jelas  sangat diperlukan pemahaman  budaya  kesetaraan  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  keluarga  dan masyarakat.  Memahami  budaya  kesetaraan  setidaknya  dapat  berarti  bahwa  Iaki-Iaki, khususnya laki-laki, enggan untuk berjuang untuk memenuhi ekspektasi budaya patriarki yang  mana  Iaki-Iaki  harus  selalu  berada  di  atas  perempuan.  Padahal,  dengan  budaya kesetaraan,  Iaki-Iaki  dan  perempuan  dapat  saling  menemukan  ke1ebihannya  untuk mencapai  keinginannya  sesuai  dengan  kemampuannya  tanpa  harus  merasa  rendah  diri terhadap Iaki-Iaki padahal perempuanlah yang lebih unggul dari manusia yang memenuhi kebutuhan tersebut.
Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perlindungan  hukum  untuk  perempuan  korban  KDRT  terdapat  di  dalam  “Undang - Undang Nomor  23    Tahun    2004,”    tujuan  dibentuknya    dogma  tersebut  adalah memberikan perlindungan para korban kekerasan   dalam  rumah  tangga.  Hal tersebut tentu merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah agar para korban KDRT dapat yakin bahwa dirinya akan diadili dan dilindungi oleh Undang-Undang. Keberadaan hukum menentukan terselenggaranya ketertiban hukum. Hal ini sangat diperlukan karena Undang-Undang merupakan sumber hukum yang terutama.
“Undang -Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” secara teori, hal ini me1indungi anggota keluarga yang paling rentan, yaitu perempuan namun dalam praktiknya justru mengkriminalisasi perempuan sebagai korban kekerasan.  Pasalnya,  aparat  penegak  hukum  (APH)  tidak  memperhitungkan  hubungan timpang antara laki-laki dan perempuan dalam penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT).  Resikonya  ,  perempuan  korban  tidak memperoleh  hak  atas  kebenran,  keadilan,  dan  pemulihan.  Didalam  Undang-undang tersebut  ditaksir sebagai salah satu wujud komitmen negara untuk menghapus apapun yang berkaitan dengan deskriminasi. Dengan begitu wujud per1indungan Korban kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dan  juga  lembaga  pemberi  perlindungan  itu  harus  lebih memahami bagaimana per1indungan itu didapatkan dan bagaimana di implementasikan pada setiap korbannya. Untuk korban yang status sosial nya lebih tinggi atau instltusi dan 1embaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoa1an memperoleh dan atau memberikan per1indungan itu bukanlah masalah.
“Dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945”  tertulis  “bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan baik kepada individu maupun badan hukum secara lisan dan tertulis karena fungsi hukum adalah memberikan  keadilan,  kepastian,  kedamaian  dan  kemanfaatan.  Korban  kekerasan  harus dilindungi oleh semua orang dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, berhak atas pelayanan dan penangan rahasia, harus mendapatkan akses terhadap bantuan psikologis dan hukum, dan berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dengan terjaminnya  perlindungan  hukum,  perempuan  merasa  lebih  aman.  Perlu    juga  adanya perlindungan  hukum  secara  preventif  agar dapat  mengurangi  serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga.
Menurut  ketentuan  “Pasal  2  Undang -Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),  lingkup rumah tangga meliputi”:
1) “Suami, isteri dan anak;
2) ’’Orang -orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  (a)  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3) ”Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”
Dalam kehidupan berkeluarga dan pergaulan sosial, hak dan kedudukan perempuan seimbang dengan laki-laki. Hak untuk melakukan perbuatan hukum di dalamnya dimiliki oleh semua pihak. Salah satu fungsi hukum adalah membawa perubahan atau menciptakan kondisi  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hukum  harus berkembang  seiring  dengan  pertumbuhan  masyarakat.”  Perkembangan  hukum  harus sejalan dengan evolusi dan kemajuan masyarakat.
“Pasal 4 Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)” menyatakan bahwa” Perlindungan adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadi lan.”
“Dalam Pasal 16 sampai 20  Undang -Undang  Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) peran polisi adalah saat menerima laporan atau pengaduan  dari korban KDRT  instansi  atau  departemen  tersebut  harus  dengan  cepat  dan  tanggap  dalam memberikan bantuan dan pelayanan terhadap korban”. ”Dijelaskan juga dalam Pasal 25 peran  dari  pengacara  atau  advokat  yaitu  pengacara  atau  advokat    merupakan  sebuah profesi  yang  melindungi  masyarakat  dari  masalah  yang  melanggar  hukum  sehingga advokat  mampu  memberikan  bantuan hukum  terhadap  korban”.  Tidak  hanya  aparat penegak  hukum  tersebut  mengingat  peran  dari  pengadilan  juga  sangat  penting.  Peran pengadilan yaitu memberikan penyelesaian terhadap semua kasus kriminal termasuk juga kasus  KDRT  dan  mengatur  peran  pengadilan    dimana  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sangat dibutuhkan untuk melindungi  korban, khususnya mengenai penerapan mekanisme intruksi proteksi.
Dijelaskan dalam Pasal 1023 Undang-Undang PKDRT yang mengatur terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap korban dari kekerasan diantaranya :
1. “Mendapatkan ganti rugi dari akibat penderitaannya selama ini”
2. “Tidak memberikan restitusi untuk kepentingan pelaku kekerasan”
3. “Bisa mendapatkan reparasi atau kompensasi untuk ahli  waris jika terdapat korban meninggal korban karna kekerasan”
4. ” Korban kekerasan berhak atas konseling dan rehabilitasi”
5. “korban juga bisa menuntut haknya”
6. “Hak -hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  ancaman  penyerangan  ketika mencela tindakan tersebut”
7. “Korban mempunyai hak untuk menerima bantuan hukum”
8. “Dapat menggunakan regulasi upaya hukum”
Dari uraian Pasal tersebut maka korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berhak atas semua  hak tersebut baik perlindungan yang diberikan oleh negara maupun masyarakat agar tidak menyebabkan efek traumatis yang berkepanjangan.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  diperlukan  negara  untuk  melaksanakan hukum  secara  penuh  tanpa  adanya    kesenjangan.  Kekerasan  da1am  rumah  tangga,  jika hanya  memaksa  istri  untuk  mengabdi  pada  suaminya,  tentu  akan  menimbulkan kesenjangan.  Padahal  seharusnya,  suami  wajib  memperlakukan  istrinya  dengan  baik. Kekerasan yang dilakukan oleh suami, seperti kekerasan fisik, diancam dengan sanksi yang tegas.  Di  sinilah  pentingnya  penegakan  hukum  secara  tegas  dan  komprehensif.  Sesuai “Pasal  11  Undang -Undang    Pengh apusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),” Pemerintah mempunyai tanggung jawab memecahkan persoalan terkait pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. “Menurut Ayat (1) Pasal 12, penyelenggaraan propaganda dan  peningkatan  kesadaran  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  menjadi tanggung jawab Pemerintah.” Akan tetapi kenyataannya, sosialisasi dan propaganda untuk mencegah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  sedikit.  Masih  banyaknya  masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami terkait dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahkan dikalangan aparat penegak hukum pun masih  terdapat  perbedaan  persepsi.  Berkaitan  dengan  bnyaknya  ciri-ciri  baru  dalam Undang-Undang  KDRT yang tidak didapati dalam undang-undang lainnya, seperti Perintah perlindungan  dan per1indungan sementara, serta terdapat tindak pidana dalam bentuk kekerasan selain kekerasan dalam rumah tangga. diperlukan  bagi aparat penegak hukum dan  pekerja  sosial  untuk  menyamakan  kesadaran.  Selain  itu,  dibutuhkannya    kesadaran yang mencukupi bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang berisiko menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, selaku usaha dalam pencegahan. Untuk para  pihak yang mungkin  menjadi  korban  kekersan  dalam  rumah  tangga,  dibutuhkannya  kegiatan
peningkatan  kesadaran  agar  mereka  dapat  memberikan  respon  ketika  kekerasan  dalam rumah tangga terjadi.

## SIMPULAN
Terjadinya  kasus  KDRT  didorong  oleh  berbagai  kondisi  atau  faktor  baik  faktor internal atau eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari keadaan diri sendiri atau dengan kata lain faktor internal berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku yang dapat menyebabkan dengan mudahnya pelaku melakukan kekerasan terhadap  korbannnya.  Selain  faktor  internal  tersebut  faktor-faktor  yang  mendorong seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan faktor eksternal dan internal.
Perlindungan Pemerintah dan perlindungan sementara, serta terdapat tindak pidana dalam bentuk kekerasan selain kekerasan dalam rumah tangga. Dibutuhkan   bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial untuk melakukan  penanaganan. Selain itu, diperlukan juga  kesadaran  yang  memadai  bagi  masyarakat  umum,  khususnya  pihak-pihak  yang berisiko mengalami kekerasan  dalam  rumah tangga, sebagai upaya  pencegahan. Bagi pihak-pihak  yang    mungkin  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dibutuhkannya  gerakan  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran  agar  mereka  dapat memberikan saat kekerasan itu terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji Prasetyo.2022. Penegakan hukum di Indonesia. Surakarta. Unsri Press .
Adrew  Lionel  Laurika.2016.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lex Crimen
Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbrasyah .2021. implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak  Pidana  Kejahatan  Terhadap  Nyawa  Orang  Lain  Yang  Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)
Dakwatul  Chairah.  2019.  Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten sidoarjoal. Al-Jinâyah
Fransisca  Medina  Alisaputri  dkk.  2020.  Upaya  Pemerintah  Dalam  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan . Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi (Hubisintek)
https://tirto.id/gP34 , diakses pada 14 Sep 20 23 Pukul 10:47 WIB.
Koerniatmanto  Soetoprawiro,  Ratna  Riyanti,  Soesi  Idayanti.  2013.  Upaya  Perlindungan Hukum Terhadaap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Humanities And Social Science.
Mestika,  H.F.2022.  Perlindungan  Hukum  pada  Perempuan  Korban  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Indonesia. IPMHI LAW JOURNAL
Muhamad Ishar Helmi.2017. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Deepublis. Yogyakarta.
Nanda  Aulia,  Triyanto  Triyanto.2021.  Perlindungan  Terhadap  Perempuan  Pada  Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Karanganyar. Jurnal Ppkn
Rosma  Alimi  dkk.2021.  Faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap perempuan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian masyarakat
Tami Rusli.2017. Pengantar Ilmu Hukum. Bandar lampung: Universitas Bandar Lampung.

## Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).