How to cite: Makmur  Rizka,  Rahmat  Gunawan  (2022)  Perempuan  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Perspektif  Keadilan  Gender Berangkat Dari Penetapan Qanun Jinayah di Aceh, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13896 E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 07, Juli 2022

## PEREMPUAN  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA:  PERSPEKTIF  KEADILAN GENDER BERANGKAT DARI PENETAPAN QANUN JINAYAH DI ACEH
Makmur Rizka 1 *, Rahmat Gunawan 2
1* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia Email: 1* makmurrizka@yahoo.com, 2 rahmad.gunawan@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Syariat  Islam  di  Aceh  bukan  lagi  persoalan  yang  harus  ditutup-tutupi  dalam pengimplementasiannya.  Bukan  karena  regulasi  hukumnya  yang  salah,  namun penerapan  hukum  Qanun-Qanun  Syariat  Islam  seringkali  tidak  kontekstual  dan terkesan  dalam  kontrol  politik  pemerintahan  daerah.  Tulisan  ini  berusaha memberikan gambaran terkait penerapan hukum Qanun-Qanun Syariat Islam yang harusnya berlaku adil, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketetapan dan terindikasi ‘ditunggangi’ kepentingan politik semata. Model kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian tulisan ini, yang berusaha menggambarkan dan  menjelaskan  penerapan  atau  implementasi  hukum  Qanun  Syariat  Islam  di Aceh, baik pada perspektif hukum regulasi negara maupun regulasi kedaerahan. Hukum Syariat Islam yang diterapkan di Aceh membutuhkan berbagai pandangan sosial dan kultural yang lebih humanis, terutama dalam pemberlakuan sanksi yang diusulkan.  Wacana  pro-kontra emansipatoris  dari  berbagai  kalangan  yang  fokus pada  isu-isu  ketidaksetaraan  perlakuan  hukum  pun  menjadi  faktor  yang mempengaruhi penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh. Buktinya, hingga saat ini penerapannya  masih  dalam  proses  yang  belum  menemui  titik  terang dan  tidak transparan,  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  masyarakat  Aceh  dalam  menjaga harmonisasi  kehidupan  sosial,  kultural  dan  regulasi  ditengah-tengah  arus perkembangan zaman.

## Kata Kunci: Syariat Islam, Qanun Aceh, dan Wacana Emansipatoris

## Abstract
Islamic  law  in  Aceh  is  no  longer  a  problem  that  must  be  covered  up  in  its implementation. Not because the legal regulations are wrong, but the application of Islamic Syariat Qanun- Qanun law is often not contextual and seems to be in the political control of local government. This paper attempts to provide an overview regarding the application of Islamic Syariat Qanuns which should be fair, but in practice they are not in accordance with the provisions and are indicated to be
'ridden'  by  political  interests.  A  descriptive  qualitative  model  is  used  as  the research  method  in  this  paper,  which  attempts  to  describe  and  explain  the application or implementation of Islamic Syariat Qanun law in Aceh, both from the perspective of state regulations and regional regulations. Islamic Syariat law applied  in  Aceh  requires  a  variety  of  social  and  cultural  views  that  are  more humanistic, especially in the implementation of the proposed sanctions. The pro- contra  emancipatory  discourse  from various  groups  that  focus  on  issues  of inequality  in  legal  treatment  has  also  become  a  factor that  influences  the implementation of the Qanun Syariat Islam in Aceh. The proof is that until now the implementation  is  still  in  a  process  that  has  not  met  a  bright  spot  and  is  not transparent, in accordance with the needs of the Acehnese people in maintaining the harmonization of social, cultural and regulatory life in the midst of the current development of the times.

## Keywords: Islamic Syariat, Aceh Qanun, and Emancipatory Discourse

## Pendahuluan
Satu  dekade  lebih  pemerintah  daerah  Aceh  telah  menerapkan  Syariat  Islam. 3 Namun  masalah  substansial  masyarakat  Aceh  yang  penanggulangannya  harus diprioritaskan,  sebut  saja  kesenjangan  ekonomi,  pengangguran,  dan  korupsi. Pengimplementasian  Syariat  Islam  di  Aceh masih  teralihkan  pada  perkara-perkara kontoversial  dan  non-esensial.  Hal  itu  menjadi  keluhan msyarakat  Aceh  sejak  awal pengimplementasian Qanun di wilayahnya. Kendati demikian, masyarakat Aceh masih menyakini dan optimis bahwa Syariat Islam dapat menjadi solusi untuk menanggulangi problem esensial mereka. 3
Sejarah penerapan Syariat Islam di Aceh secara konstitusional bisa ditelusuri dari penetapan  UndangUndang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999 Tentang Penyelenggara keistimeawaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  kemudian  diganti  oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta Undang- undang dan Qanun Aceh lainnya.
Penolakan  Pemerintah  Aceh  terhadap  rancangan  Qanun  Jinayah  yang dirumuskan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sempat menjadi isu populer yang menyita perhatian publik regional, nasional dan bahkan internasional. 4 Pro dan krontra penetapan Qanun Jinayah itu terus dihembuskan media massa hingga menggema lintas benua.  Sekalipun  demikian,  Qanun  Jinayah  tetap  tidak  mampu  ditolak  dan  harus dilaksanakan sebagai konstitusi yang mengatur  kehidupan  Aceh.  Intrik  politik  yang menggunakan  otoritas  religius  untuk mengendalikan  masyarakat  Aceh  disinyalir menjadi faktor dominan kegelapan dalam penolakan rancangan Qanun Jinayah tersebut.
Pada dasarnya, Pemerintah Aceh dan hampir semua masyarakat Aceh setuju dan bersuka-cita  dengan  penerapan  Syariat  Islam,  demikian  halnya  urgensi  Qanun  dalam penerapan Syariat  Islam  tersebut.  Pemerintah  dan  masyarakat  menyadari  bahwa penerapan  Syariat  tersebut  tidak  akan  bisa  dilakukan,  jika  Syariat  Islam  tidak diaktualisasikan ke dalam bentuk Qanun. Aceh memerlukan sistem pengadilan Syariat Islam  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  Qanun. 5 Eksistensi  Qanun  itulah  yang  akan menjamin  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  Aceh, dan  sekaligus  sebagai  landasan yuridis bagi setiap hakim dalam memutuskan suatu perkara.
Ada lima faktor kenapa Qanun Jinayah dianggap jauh dari harapan rakyat dan menjadi alasan penentangan; Pertama , politik. Qanun Jinayah yang dirumuskan pernah ditolak  pemerintah  bersama  dengan  elemen  masyarakat  yang  tergabung  dalam Masyarakat Sipil Peduli Syariat  (JMSPS).  Qanun  Jinayah  yang  disusun  oleh  anggota DPR Aceh dinilai menjadi instrumen politik satu golongan yang mereduksi Syariat Islam ke dalam satu  aliran ( mazhab )  yang cenderung tektualis dalam menginterpretasi teks- teks keagamaan Islam. Kedua , terkait persoalan ekonomi. Qanun Jinayah yang berkutat pada  masalah  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana,  seperti  minum-minuman  keras, berjudi,  berduaan  laki-laki  dan  perempuan,  bermesraan,  zina,  pelecehan  seksual, pemerkosaan,  menuduh  orang  berbuat  zina,  homo  seksual,  dan  lesbian dirasa  tidak mengena  pada  masalah  esensial  yang  sedang  dihadapai  masyarakat  Aceh,  yaitu keterpurukan ekonomi.
Ketiga , terkait dengan masalah hukum. Pengejawantahan Syariat Islam ke dalam bentuk Qanun  menjadi  sebuah  kemutlakan.  Mutlak  karena  Qanun  menjadi  landasan yuridis untuk lembaga peradilan, penegakan hukum dan sekaligus untuk kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Keempat . Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu global yang tidak bisa dibendung, termasuk  di  Indonesia.  HAM  sendiri  acapkali  dijadikan  sandaran  untuk  menilai kelayakan dan ketidak-layakan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana, sebut saja  hukum  mati,  kebiri  atau  dalam  konteks Qanun  Jinayah  di  Aceh,  bahkan  hingga hukuman cambuk. Hukuman cambuk  yang diterapkan di Aceh melalui Qanun Jinayah menuai banyak protes. Bukan hanya dikalangan masyarakat dan aktivis lokal, tetapi juga jadi  Komnas  HAM.  Hukum  cambuk  yang  diaplikasian  di  Aceh  dinilai  tidak mencerminkan nilai-nilai HAM. Oleh karena itu, para aktivis HAM loka, nasional, dan bahkan internasional menilai bahwa hukum cambuk yang diterapkan di Aceh melalui Qanun Jinayah merupakan sebuah bentuk kemunduran berfikir.
Kelima ,  terkait  isu  gender.  Kata  gender  harus  dibedakan  dengan  istilah  seks. Perbedaan keduanya  dapat  dijelaskan  dengan  penjelasan  sederhana,  yaitu  bahwa  seks merupakan term yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  jenis  kelamin,  laki-laki  dan perempuan.  Adapun term gender  digunakan  untuk  mengidentifikasi  sifat keperempuanan  ( feminine )  dan  sifat  kelakian  ( masquline )  yang  dibentuk  oleh  sosio- kultural masyarakat tertentu. Pemosisian identitas jenis kelamin perempuan dan laki-laki dengan bersandar pada teori nature (penilaian yang di sokong berdasarkan teori biologis) dan nurture (di sokong oleh teori konflik dan teori feminisme) masih terus melahirkan
kontroversi. Dalam konteks kehidupan sosial bernegara yang selalu terikat pada masalah hukum, pemosisian identitas kelakian dan keperempuanan menjadi penting dan mutlak diperlukan. Karena pada dasarnya penting dan mutlak diperlukan karena implikasi dari pemosisian tersebut sangatlah besar dampaknya dalam realitas kehidupan sosio- kultural setiap  individu.  Salah  satu  dampak  nyata  pada  adanya  pembatasan  “gerak”  yang wajar/pantas dan gerak tidak wajar/ tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan dalam aktivitas sosial dan kultural.
Wacana gender semakin mencuat seiring penetapan Syariat Islam di Aceh. Term ini  umumnya  digunakan  para  feminis  dan  penggiat  HAM  untuk  mengindentifikasi bagaimana  sifat keperempuanan  dan  kelakian  dibentuk  oleh  budaya  masyarakat  Aceh yang kemudian diperkuat dengan  mengadopsi  penafsiran-penafsiran  misoginis  pada teks-teks  keagamaan  Islam.  Para aktivis gender berpandangan, bahwa perempuan telah diposisikan  sebagai  objek  vital  dari  penerapan  Syariat  Islam  yang  tereduksi  oleh masalah-masalah tindakan pidana yang dimuat dalam Qanun.

## Metode Penelitian
Dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deksriptif,  tulisan  ini  ditunjukan untuk  menelaah  3  (tiga)  masalah  utama  yang  diharapkan  dapat  membantu  dalam memahami  wacana gender  di  Aceh  dan  sekaligus  dapat  menjadi  rujukan  ilmiah  atau pertimbangan  ke  depan  dalam perumusan-perumusan  Qanun  yang  terkait  dengan perempuan.  Tiga  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penulisan  ini  adalah; Pertama, eksistensi  perempuan  dalam  budaya  dan  agama masyarakat  Aceh. Kedua ,  eksistensi perempuan dalam teks-teks keagamaan Islam dan dalam Qanun  yang diberlakukan di Aceh, dan Ketiga , pemahaman dan upaya kaum hawa di Aceh dalam mengkonstruksi keseteraan  gender.  Adapun  untuk  menganalisis  data,  penelitian  ini  menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan content analysis , yaitu: berupa analisis secara langsung  pada  deskripsi  isi  pembahasan  buku  primer,  jurnal-jurnal  ilmiah,  Undang- Undang dan tajuk dalam media cetak maupun internet dengan mengkajinya secara kritis. Selanjutnya, menganalisis isi pesan dan mengolahnya untuk menangkap isi pesan secara implisit yang terkandung di dalamnya (Tobroni, 2003:71).

## Hasil dan Pembahasan
A. Perempuan dalam Konstruksi Budaya dan Agama di Aceh
Provinsi Aceh secara kultural terdiri dari sebelas suku. Masing-masing suku tersebut  memiliki  kekhasan  budayanya  sendiri.  Walaupun  demikian,  ada  satu  hal yang  melampaui  kekhasan  kesebelas  suku  tersebut,  dan  sekaligus  menyatukan mereka  ke  dalam  satu  identitas  kultural  yaitu  Syariat  Islam.  Semua  suku  di  Aceh berpadu dalam satu harmoni budaya yang berbasis pada Syariat Islam. Membedakan secara tegas antara budaya dan agama Islam di Aceh sangatlah sulit. Masyarakat Aceh umumnya menganggap bahwa doktrin agama Islam sudah menjadi budaya mereka, oleh  karena  itu  pula  mereka  berpandangan  bahwa  melaksanakan  budaya  berarti menjalankan perintah agama. Sulit untuk dipungkiri bahwa budaya masyarakat Aceh
lahir dari doktrin Islam dalam menyikapi realitas kehidupan pragmatisnya. Perbedaan esensial antar agama dan budaya bagi masyarakat Aceh hanya terletak pada dimensi ilahiyah dan profetik .  Tegasnya,  agama  diturunkan  oleh  Tuhan  melalui  wahyu profetik,  sedangkan  budaya  murni  lahir  dari  perubahan  dan  pergerakan  insaniyah. Budaya  lahir  dari  kreatifitas  masyarakat  untuk  menyikapi  ragam  problematika kehidupan dengan mengacu kepada doktrin Islam.
Sejarah budaya Aceh dapat dikatakan sebagai sejarah budaya Islam. Agama Islam masuk ke Aceh sejak awal abad Hijriah, dan agama Islam diterima dengan baik oleh  bangsa  Aceh  karena  doktrin  Islam  mampu  membangkitkan  spirit  kebudayaan mereka.  Agama  lokal  pun  perlahan  tergantikan  dengan  datangnya  perubahan  dari Islam,  sejak  saat  itu  pula  kebudayaan  Islam  di  Aceh  tumbuh  dan  berkembang. Serambi  Mekkah  dan  Nanggroe  Aceh  Darussalam  merupakan  dua  nama  masyhur untuk  negeri  Aceh  yang  lahir  dari  proses  perkembangan  doktrin  agama  Islam. Demikian pula dengan eksistensi kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Sebut saja kerajaan Peurlak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam, lahir sebagai perkembangan doktrin Islam melalui jalur politik dan pemerintahan.
Kelekatan budaya dan agama Islam di Aceh juga dapat dilihat dari berbagai artefak dan tanda budaya yang menjadi identitas kulturnya. Tiga yang terpengaruh dan memiliki relavansi dengan emasipasi wanita di ranah yang secara kultural didominasi oleh laki-laki; Pertama , Hikayat Perang Sabi . Karya sastra yang di karang oleh Tgk. Chik  Pante  Kulu  ini  berbentuk  syair  heroik  untuk  menggugah  patriotisme  bangsa Aceh dalam  mengusir penjajah. Dalam  hikayak tersebut terdiri dari 4 (empat) kisah fiktif,  namun  hanya  berbasis  pada  sejarah.  Pertama, kisah  Ainul  Mardhiah,  kisah Pasukan Gajah, kisah Sa’id Salmy dan kisah Muhammad Amin. 6 Satu hal yang jarang diungkapkan  oleh  sejarawan  adalah  emansipasi  kaum  hawa  Aceh  dalam  melawan penjajah, termasuk bagaimana pengaruh Hikayat Prang Sabi pada daya juang kaum hawa. Tjut Nyak Dhien, Keumala Hayati, Tjut Meurah Inseuen menjadi representasi keberanian  kaum  hawa  di  Aceh.  Kemampuan  yang  melampaui  sekat  kultural masyarakat Aceh yang patriarkis. Mereka semua menepis stereotipe dan marginalisasi kaum hawa pada wilayah domestik (sumur, dapur dan kasur).
Kedua , terkait tarian. Jenis tarian di Aceh juga menjadi artefak budaya yang mendeskripsikan kerekatan budaya dan agama Islam di Aceh. Ada 3 (tiga) jenis tarian yang  menurut  penulis  dapat  mewakili  pendeskripsian  kekuatan  budaya dan  agama Islam di Aceh dan sekaligus bagaimana tarian tidak selalu identik dengan yang tidak diidentikan  dengan  kefemininan.  Ketiga  tarian  itu  adalah  Tari  Sama,  Tari  Ratoeh Duek, dan Tari Seudati. Dua hal yang menjadi ciri khas dari ketiga tari tersebut yaitu berperan  dalam  menyebarkan  dan mendakwahkan  Islam  melalui  nada-nada  yang dinyanyikan  mengandung  lirik  shalawat  dan  zikir  kepada  Allah,  juga  selalu mengangkat tema-tema heroik, kesatria dan nilai-nilai keagamaan.
Ketiga , yaitu terkait pakaian. Fungsi pakaian secara umum adalah pelindung tubuh.  Namun  dalam  perkembangannya  malah  menjadi  identitas  seksual,  kultural, dan agama. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, pakaian menjadi salah satu sarana
untuk membuat diferensiasi dan  startifikasi  sosial.  Aceh  tentunya  tidak  dapat  lepas dari hal tersebut. Pakaian menjadi salah satu penegas identitas seksual (laki-laki dan perempuan)  dan  sekaligus  identitas  kelakian  (maskulin)  dan  keperempuanan (feminim)  yang  berlaku  dalam  sistem  sosial  masyarakat  Aceh. Pakaian  sebagai penegas  identitas  kelakian  dan  keperempuanan  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai- nilai budaya dan agama. Karena pengaruh itulah, hingga kini mengapa pakaian menjadi identitas kultural dan agama. Budaya masyarakat Aceh  yang berbasis pada doktrin Islam menuntut standar penggunaan pakaian laki-laki dan perempuan. Pakaian bukan hanya sekedar melindungi tubuh, tetapi menjadi penutup aurat. Pakaian yang menutup aurat dalam konteks itu, akhirnya terus-menerus menjadi identitas budaya dan agama masyarakat Aceh.
B. Perempuan dalam Bingkai Budaya dan Syariat Islam di Aceh
Yang menjadi sorotan  dalam sub-bab ini adalah eksistensinya Inong Balee . Inong Balee secara bahasa berarti perempuan teras rumah, berasal dari bahasa Aceh, Inong  yang berati  perempuan dan Balee yang berati teras rumah. Penelaahan Inong Balee dalam diskursus gender penting dilakukan. Eksistensi dan peranan Inong Balee ini  bisa  menjadi  referensi  dan  refleksi  akademis  terkait  dengan  3  (tiga)  hal,  yaitu; Pertama ,  mengembalikan  citra  sumbang  eksistensi dan peranan Inong Balee dalam perjuangan  membela  agama  dan  tanah  airnya. Kedua ,  menelaah  bagaimana pembentukan  budaya  dan  agama  masyarakat  Aceh  terhadap  peranan  perempuan. Ketiga ,  meninjau  bagaimana  Inong  Balee  keluar  dari  sekat  dan  bias  kultural yang  telah menentukan standar keperempuanan dan kelakian. Terutama standar yang menyakap  peranan  perempuan  pada  wilayah  domestik  dan  peranan  laki-laki  pada wilayah publik.
Pemahaman  pada  arti  frasa  Inong  Balee  harus  melihat  konteks  kata  Belee yang ketika digunakan untuk ‘menyifati’ kata Inong memuat unsur maskulin. Unsur maskulin  itu  terletak  pada  budaya  patriarkis  Aceh  yang  menempatkan  posisi  dan peranan  laki-laki  atau  suami  sebagai  garda  paling  depan  atau  di  bagian  publik, sedangkan perempuan justru sebaliknya. Dalam konteks rumah tangga di Aceh, garda depan yang diperankan suami disimbolkan dengan “Balee”. Selain itu kata Balee yang digunakan  untuk  menyifati  kata  Inong  digunakan  dalam  konteks sebuah  keluarga yang suaminya meninggal  dunia. Tegasnya, kematian suami  memaksa seorang  istri untuk menggantikan posisi  dan  peranan  suami sebagai  kepala  keluarga  yang harus berada di garda depan atau maju ke wilayah publik. Dengan demikian, frasa Inong Balee, dapat dikatakan sebagai perempuan pengganti kepala keluaga yang memiliki peran ganda.
Inong Balee menjadi istilah populer, ketika para Inong Balee maju ke wilayah publik yang paling ekstrim, yaitu medan perang. Para perempuan ini menjadi kepala keluarga yang harus menghadapi anak-anaknya setelah ditinggal suaminya sekaligus menggantikan  peran  suami  dengan  maju  ke  medan  perang.  Keterlibatan  mereka setidaknya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor;  kerelaan  untuk  syahid  menegakkan agama  dan  menjaga  keutuhan  negeri  mereka.  Dendam  atas  kematian  suami  yang
tumbang  karena  keganasan  kolonial  dan kezaliman struktual,  dan  desakan  keadaan yang menuntut mereka untuk melawan kolonialisme dan kezalima struktural.
1. Inong Balee Masa Kolonialisme
Para perempuan Aceh melampaui kaum perempuan bangsa lainnya dalam keberanian  dan  ketidak-gentaran  untuk  mati.  Bahkan,  mereka  melampaui  para laki-laki  Aceh  yang  sudah  dikenal  sebagai  lelaki  yang  kuat  dalam mempertahankan cita-cita bangsa dan agama. Mereka menerima hak asasinya di medan  perang  dan  melahirkan  anak-anak  mereka  di-antara  serbuan  dan penyergapan. Mereka berjuang bersama para suami, baik disampingnya ataupun didepannya, hingga di dalam gemgaman tangan mungilnya kelewang dan rencong dapat menjadi senjata mematikan. Wanita Aceh berperang di jalan Allah, mereka menolak segala macam kompromi. 7
Ekspresi  kekaguman  Zentgraff  (1983)  muncul  setelah  melihat  sepak terjang  para perempuan  Aceh  yang  berani  mati  di  medan  perang  melawan kekejaman  kolonial  Belanda, terutama pemimpin karismatik  yang bukan hanya pemimpin  para  perempuan  Aceh  tetapi  juga para  lelaki,  yaitu  Tjut  Nyak  Dhien (1848-1908).  Tjut  Nyak  Dhien  adalah  seorang  perempuan  yang  bergerilya melawan  Belanda  selama  kurang  lebih  25  tahun.  Perempuan  yang  pada  akhir hayatnya  dibuang  ke  tanah  Pasundan.  Makamnya  berada  di  Gunung  Puyuh, Sumedang, yang hingga sampai saat ini ramai dikunjungi para penziarah. Beliau menjadi salah satu ‘ Ikon Inong Balee ’ yang konsisten dengan pendiriannya untuk melawan penjajah pasca kematian suami pertamanya Ibrahim Lamnga.
Perjuangannya semakin menjadi-jadi, ketika suami keduanya yaitu Teuku Umar gugur saat penyerangan Meulaboh. Meksipun Tjut Nyak Dhien sebagai salah satu ikon dari Inong Balee, namun sejarah kemunculan Inong Balee sudah ada jauh sebelum masa Tjut Nyak Dhien. Setelah Portugis masuk ke wilayah Aceh, sejarah Aceh  dapat  dikatakan  sebagai  sejarah  perang panjang,  hingga  berakhir  di  era reformasi. Tegasnya, perang melawan kolonial Portugis dan Belanda serta perang melawan kezaliman struktural, yaitu penguasaan Orde Lama dan Orde Baru.
Sejarah emansipasi perempuan Aceh di ranah publik bukan hanya di ranah militer saja, tetapi juga di ranah pemerintahan. Hal itu terbukti pada 4 (empat) Sri Kandi  penerus  kepemimpinan  Sultan  Iskandar  Muda,  yaitu:  Sri  Sultanah  Tajul Alam Safiah Ad-Din, Sultanah Nurul Alam Natiyyah Ad-Din, Sri Sultanah Zakiah Ad-Din  Johar  Shah,  dan  Sultanah  Kemala  Ad-Din.  Namun  disayangkan, kepemimpinan  mereka tragis didorong  dan dijegal oleh politisasi doktrin  agama Islam  yang  mengharamkan  perempuan  untuk  menjadi  pemimpin.  Para  politisi kerajaan  yang  menggunakan  tafsir  misoginis  untuk  menfatwakan  keharaman wanita menjadi pemimpin publik.
Spirit Inong Balee terus mengalir dari generasi ke generasi seiring dengan intensitas kekejaman Belanda kepada rakyat Aceh. Tjut Nyak Dhien, juga diikuti Tjut Nyak Mutia, dan Pocut Meurah Intan merupakan tiga representasi perempuan Aceh  yang  menerima  spirit  Inong Balee  bersamaan  dengan  redupnya  cahaya
Kesultasn  Aceh.  Keberanian  3  (tiga)  perempuan  itu tumbuh  dari  kekejaman kolonial Belanda. Keberanian yang tidak pudar oleh penyiksaan fisik dan psikis yang telah dialaminya.
2. Inong Balee Pasca Kolonial hingga Era Reformasi
Bergabungnya rakyat Aceh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  tidak  lantas  mengehentikan  perang.  Konflik  berdarah  di  Aceh  terus berlanjut,  namun  kali  ini  melawan para  serdadu pemerintah  Indonesia  sendiri. Konflik yang berlarut-larut ini (sejak awal kemerdekaan hingga reformasi) berakar pada persoalan kompleks terkait identitas ke-Islaman rakyat Aceh yang berpadu dengan  gesekan  kepentingan  politik  dan  ekonomi.  Bermula  dari  kekecewaan terhadap  janji  presiden  Indonesia  pertama,  yaitu  Soekarno  yang  tidak mengukuhkan  identitas  primordial  mereka,  yang  kemudian  terbakar  oleh penindasan ekonomoi dan  politik  sentralistik-militeristik  Soekarno  dan  terkebiri oleh kebekuan diplomasi politik selanjutnya.
Konflik rakyat Aceh dengan pemerintah Orde Lama adalah tragedi sejarah yang sebenarnya  hampir  berakhir  dengan  dikukuhkannya  Aceh  sebagai  daerah Istimewa.  Namun  kecurigaan  elit  politik  dan  peralihan  kekuasaan  menutupkan kembali  perseteruan  hingga  mencapai  ketragisannya  di  Orde  Baru.  Jika pemerintah Orde Lama menyudutkan rakyat Aceh secara politik, pemerintah Orde Baru menambahnya dengan ‘kebijakan bengis’ yang menelan banyak korban dan memperparah  keterpurukan  ekonomi.  Perang  saudara  ini  pun  terus  berlanjut karena kebuntuan diplomasi politik pemerintah Orde Baru.
Penemuan  gas  alam  di  wilayah  Arun,  Aceh  Utara  pada  tahun  1970-an, ternyata  bukan  anugerah,  tetapi  menjadi  musibah  baru  yang  dimanfaatkan  elit politik  pusat  untuk  meraup  keuntungan.  Pengeksploitasian  gas  alam  yang dilakukan oleh pemerintah bersama Exxon Mobil Oil, menjadikan Aceh sebagai kawasan industri strategis nasional. Namun karena letupan-letupan konflik sering terjadi, pemerintah mengirim ribuan militer dengan dalih mengamankan kawasan industri  strategis  nasional.  Rakyat  Aceh  ketika  itu  hanya  menonton pengeksploitasian  gas  alam  di  tanah  mereka  seraya  menanti  kemurahan  hati pemerintah  pusat  untuk  memperbaiki  perekonomian  masyarakat  Aceh.  Namun penantian  panjang  itu  diabaikan  pemerintah  pusat.  Walhasil,  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) dideklarasikan pada tanggal 24 Mei 1977.
Sejak saat itu, situasi Aceh begitu genting. Terus memanas dan mencapai puncaknya  pada  awal  tahun  1990-an,  ketika  Operasi  Jaringan  Merah  (OJM) diberlakukan. Ketika itu, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Operasi  penculikan,  penangkapan,  penyiksaan  dan  pembunuhan  yang  kerap dilakukan,  bahkan  dengan  cara  yang  membabi-buta.  Banyak  keluarga  yang seketika  menjadi  janda  dan  kehilangan  sanak  saudara-saudaranya.  Akibatnya, kebencian  dan  dendam  terhadap  militer  pusat  terus  berkobar.  Sebaliknya,  rasa simpati dan empati masyarakat Aceh terhadap perjuangan GAM terus bertambah, dengan spirit pembentukan  kembali  armada  Inong  Balee  muncul  dalam  kondisi
saat itu.
Istilah  Inong  Balee  dimunculkan  kembali  oleh  panglima  GAM  Tengku Abdullah Syafei.  Pasukan  Inong  Balee  dilatih  secara  profesional,  baik  fisik, spiritual  maupun  nalar.  Fisik  para  anggota  Inong  Balee  dilatih  dengan  model militeristik. Spiritualitas mereka dilatih dengan ritual dan pendidikan keagamaan. Nalar  mereka  dilatih  untuk  memahami  hukum  nasional  dan  intenasional,  HAM dan  pendidikan  intelijen.  Pelatihan  inilah  yang  semakin  membuat  para  anggota Inong Balee tidak sama sekali gentar menghadapi militer Indonesia. Mereka terus terlibat dalam setiap peperangan yang terjadi pada saat itu.
Konflik  Aceh  sempat  mereda  setelah  euforia  reformasi  bergejolak  dan pemberian  otonomi  daerah  diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  kepada Pemerintah  Aceh.  Walaupun  demikian,  hal  itu  tidak  meredam  konflik  antara pemerintah  Indonesia  dan  GAM.  Kecurigaan  para  elit  politik  serta  kebekuan komunikasi dan diplomasi pemerintah Orde  Baru menimbulkan  gejolak lainnya setelah  menyatakan  status  Darurat  Militer  di  Aceh.  Perang  bersaudara-pun akhirnya  terjadi  kembali,  dimana  perang  tersebut  termasuk  melibatkan  Inong Balee. Konflik  Aceh  berakhir  setelah  bencana alam tsunami menghantam  Aceh tahun 2004 dan diikuti dengan kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang menghapus status darurat militer di Aceh.
Sejarah  Inong  Balee  bukan  sejarah  para  perempuan  pemberontak,  tetapi sejarah  para  perempuan  Aceh  yang  berani  meneruskan  perjuangan  para  suami yang mati dalam medan perang. Iong Balee adalah perjuangan kaum hawa Aceh untuk  menegaskan  dan  mengukuhkan  identitas  primodial  bangsa  Aceh,  yaitu Syariat  Islam.  Inong  Balee  adalah  sejarah  perjuangan  kaum  hawa  Aceh  untuk menegakkan keadilan, melawan kebiadaban kolonial, dan memberantas kezaliman struktural. Hal ini tentunya jauh beda dengan Gearakan Wanita Indoensia (GWI) yang  dalam  pemberitaan  media  masa  zaman  Orde  Baru  acapkali  diidentikkan dengan Inong Balee.
Disisi lain, sejarah Inong Balee adalah sejarah  yang mempertegas bahwa para perempuan di Aceh bisa dan terbiasa dengan urusan publik, bukan semata- mata  hanya  urusan  domestik.  Namun  keterlibatan  para  Inong  Balee  di  medan perang  merupakan  suatu  dilema  gender.  Karena  budaya  patriarkis  Aceh memformat perempuan pada wilayah estetis-etis dan domestik, seketika dituntut juga harus dapat berada di wilayah medan perang yang jauh dari
E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
kata  estetis-etis.  Dalam  konteks  identitas  keperempuanan  dan  kelakian pada  Inong  Balee  tersebut  menjadi  dilematis.  Satu  hal  yang  disayangkan, sekalipun  sejarah  membuktikan  besarnya  jasa  para  Inong  Balee  bagi  pejuang rakyat Aceh dalam meraih identitas primodial mereka, namun peranan perempuan di wilayah publik masih dianggap kurang etis dan tidak berbudaya, hingga saat ini.

## C. Kedudukan Perempuan Dalam Syariat Islam
Dalam Islam menempatkan kemuliaan manusia bukan pada perbedaan jenis kelamin,  ras,  dan  suku,  tetapi  oleh  kualitas  ketakwaan  kepada  Allah.  Kedudukan perempuan dalam Islam begitu sangat dimuliakan. Sebagaimana kemunculan agama Islam  terkait  dengan  sejarah pembebasan  perempuan.  Lihat  saja  bagaimana  tradisi pembunuhan  bayi  perempuan  pada  zaman  jahiliyah  dihentikan.  Salah  satu  bukti bagaimana doktrin Islam mengangkat derajat wanita adalah dengan mangagungkan sosok  seorang  ibu.  Dapat  dilihat  dari  hadits  yang diriwayatkan  oleh  Bukhari mengungkapkan hal tersebut, bahwa:
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang  kepada  Rasulullah  SAW  dan  berkata,  Wahai  Rasulullah, kepada  siapa  aku  harus  berbakti  pertama  kali?  Nabi  menjawab, Ibumu. Orang tersebut  bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, Ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, Ayahmu”. (HR. Bukhari)
Pemuliaan  Islam  kepada perempuan juga dapat  dilihat dari bagaimana cara doktrin  Islam  mengakui  dan  menjamin  hak-hak  perempuan.  3  (tiga)  yang  terkait dengan tema tulisan ini di antaranya;
1. Hak Berpolitik
Kondisi  perpolitikan  suatu  negara  sangat  menentukan  berbagai  aspek kehidupan  warga negaranya,  termasuk  kesempatan  perempuan  untuk  terjun  ke dunia politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa, marginalisasi peranan perempuan di wilayah publik sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik, termasuk di Indonesia.  Menapa  demikian?  Hal  ini  dikarenakan  keputusan-keputusan  politik berpengaruh  besar  dalam  perumusan  regulasi  atau  sistem  yang  membuka  lebar ruangan  emansipasi  perempuan  di  ranah  publik.  Atas  dasar  inilah  kenapa penelaahan hak berpolitik perempuan dalam Islam perlu dijelaskan.
“Dan  orang-orang  beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebagian mereka  adalah awliya’ bagi sebagian yang lai. Mereka menyuruh untuk  mengerjakan  yang  makruf,  dan  mencegah  yang  mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan  Rasul-Nya.  Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah. Seungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S: At- Taubah; 17) Kata awliya’ pada potongan ayat tersebut, menjadi kata kunci yang terkait dengan pentingnya keterlibatan perempuan di dalam kerjasama dengan laki-laki
untuk  mengerjakan  kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kerjasama ini terkait seluruh  aspek kehidupan manusia. Keterlibatan  perempuan  dalam  kerjasama  itu tidak dapat disangkal, karena tidak dapat dipisahkan antara hajat laki-laki dan hajat perempuan. 8
Hajat hidup umat muslim melingkupi berbagai aspek, salah satunya adalah politik. Setiap manusia tidak boleh apolitik dan harus berpartisipasi dalam politik baik langsung  maupun tidak langsung. Namun,  keterlibatannya di dalam politik ditujukan agar keputusan- keputusan politik yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan hajat hidup umat manusia, bukan kepentingan penguasa sesaat. Terlebih lagi Al-quran menyuruh umat manusia agar setiap urusan yang menyangkut hidup hajat orang banyak diputuskan secara musyawarah.
Musyawarah  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  politik  praktis. Dalam  konteks  negara  Indonesia  misalnya,  kesadaran  akan  pentingnya musyawarah  dalam  sistem  politik  Indonesia  sudah  jauh-jauh  hari  disadari  oleh para  ulama  dan  para  pendiri  bangsa  Indonesia,  seperti yang tercantum pada sila keempat  Pancasila.  Musyawarah bukan  semata-mata hak  yang diberikan  kepada laki-laki,  tetapi  juga  kepada  wanita.  Tidak  ada  landasan  yang  kuat  untuk menafikan  atau  melarang  perempuan  terlibat  dalam  kancah  politik.  Dinamika sejarah  perjalanan  Islam  telah  membuktikan  bagaimana  para  muslimah menggunakan hak politik mereka.
2. Hak Bekerja
Bekerja  dalam  doktrin  Islam  merupakan  modus  untuk  memperoleh perjuangan  hidup  agar  kehidupan  yang  dijalani  manusia  menjadi  terhormat  dan diridhai Allah. Bekerja untuk memperoleh karunia Allah tidak dikhususkan untuk laki-laki  saja,  para  perempuan-pun  berhak  untuk  berupaya  memperoleh  hal tersebut.  Pentingnya  perempuan  bekerja  juga  pernah  disinggung  oleh  Nabi Muhammad  SAW.  melalui  kata  menenun  atau  memintal,  sebagaimana  yang tertuang  dalam  sabdanya:  “Sebaik-baik  permaianan  perempuan  muslimah  di dalam rumahnya adalah menenun” (HR. Abu Nu’aim).
Menenun  menjadi  representasi  pekerjaan  perempuan  ketika  itu,  karena memang ruang gerak perempuan pada saat itu masih terbatas oleh budaya patriarki yang  mengarahkan  agar  semua  pekerjaan  perempuan  yang  diorientasikan  untuk memperoleh  penghasilan  dilakukan  di dalam  rumah.  Sabda  Nabi  Muhammad SAW. di atas pernah dikuatkan oleh Aisyah melalui perkataannya: “Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik dari pada tombak di tangan laki- laki. Ungkapan ini menunjukkan bahwa, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pun hasilnya bisa melampaui pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Karena hal inilah, kenapa para  aktivis  perempuan  menganggap  bahwa  doktrin  Islam  justru  memotivasi perempuan  untuk dapat  tetap  berkarir,  bukan  justru  hanya  menggantungkan hidupnya pada pemberian suami atau orang tua.
Para  aktivis  feminis  berpandangan  bahwa,  pelarangan  perempuan  untuk bekerja justru hanya akan memebatasi potensi dan kemandirian perempuan serta
memarginalkan mereka di ruang publik. Hal itu secara otomatis akan berdampak pada  kemiskinan  kaum  perempuan.  Kemiskinan  yang  membelit  perempuan  ini pada akhirnya akan menjadikan mereka sebagai objek perbudakan, perdagangan dan kriminalitas.
3. Hak Menuntut Ilmu
Salah  satu  faktor  mengapa  perempuan  selalu  diposisikan  inferior  adalah karena  akses  perempuan  untuk  menuntut  ilmu  ditutup  rapat.  Bentuk-bentuk ketidak-adilan gender yang terjadi di masyarakat selalu dilakukan seiring dengan upaya pembodohan atau penutupan akses diskursif untuk perempuan. Oleh karena itu, salah satu langkah paling efektif untuk melawan ketidak-adilan gender adalah dengan  membuka  selebar-lebarnya  akses  ilmiah  yang  memberi  keleluasaan kepada perempuan untuk mengembangkan ragam diskursus dalam ruang publik.
Dalam  Islam,  jauh-jauh  hari  sudah  mewanti-wanti  bahwa  kebodohan menjadi pintu masuk segala bentuk ketidakadilan. Bahkan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan aktivitas ilmiah yang wajib dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  adalah  membaca  dan  belajar.  Dalam hadits  Nabi  SAW.  juga  diperintahkan  untuk  menuntut  ilmu  “Mencari  ilmu  itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan.” (HR. Ibnu Abdil Barr).
Dikisahkan bahwa pentingnya keterlibatan para perempuan dalam aktivitas ilmiah direspon positif oleh para kaum-kaum perempuan Nabi, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar meluangkan waktu untuk mengajari mereka, dan hal itu  disetujui  oleh  Nabi  SAW. 9 Persetujuan  Nabi  SAW.  ini  menjadi  bukti  nyata bagaimana Islam membuka lebar akses ilmiah untuk para perempuan.

## D. Perempuan dalam Qanun Jinayah
Qanun menjadi salah satu kata inti dalam sistem Pemerintahan Aceh dengan basis Syariat Islam. Qanun menjadi sesuatu yang dirindui, namun sekaligus ditakuti. Dirindui,  karena pemberlakukan  Syariat  Islam  dapat  diterapkan  dalam  kehidupan pragmatis  masyarakat  Aceh.  Dan  ditakuti,  karena  para  pelaku  tindak  pidana  dapat terjerat  sanksi  menyakitkan.  Apa  itu  Qanun?  Qanun  dalam  konteks  Pemerintahan Aceh  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  21  Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh (UUPA),  yaitu  peraturan  perundang-undangan  sejenis  Peraturan  Daerah  provinsi yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan masyarakat  Aceh. Perlu  ditegaskan  bahwa  ‘sejenis’  dalam  pendefinisian  Qanun  tersebut  digunakan untuk  menunjukkan,  bahwa  kedudukan  Qanun  sama  dengan  Peraturan  Daerah (Perda),  namun  tetap  memiliki  perbedaan.  Perbedaan  signifikannya  terletak  pada Syariat Islam sebagai basis konstitusional Qanun.
Sedangkan,  apakah  itu  Qanun  Jinahat?  Qanun  Jinayat  adalah  Qanun  yang mengatur  tentang  segala  perilaku  tindak  pidana  seperti  minum  minuman  mabuk, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Qanun Jinayat sering disebut juga hukum pidana Islam, karena fokusnya pada masalah perilaku tindak pidana dan hukuman. Dalam konteks konstruksi Aceh, Qanun Aceh tentang Hukum  Jinayat  yang berlaku untuk
seluruh lapisan masyarakat Aceh. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat pada dasarnya merupakan  revisi  sistemstis  dan  integral  dari  ketiga  Qanun  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya  secara  terpisah,  yaitu  tentang  Qanun  Khamar  dan  sejenisnya,  Qanun tentang  Maisir,  dan  Qanun  tentang  Khalwat.  Walaupun  demikian,  Qanun  Jinayat cakupan  materi  tindak  pidana  diperluas,  mulai  dari khamar , maisir , khalwat , ikhtilath ,  zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  dan  lain  sebagainya.  Sulit  untuk dipungkiri, bahwa eksistensi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan sebuah kemutlakan  dalam  sistem  Pemerintahan  Aceh.  Mutlak  karena  eksistensi  Hukum Jinayat secara doktrinal merupakan bagian dari Syariat Islam itu sendiri.
Pro-kontra pun muncul terhadap Hukum Jinayat. Salah satunya terfokus pada masalah jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam) yang diancam dengan hukuman cambuk, yang dalam bahasa Aceh disbeut dengan istilah Seunut . Hukuman cambuk adalah hukuman badan yang dilakukan dengan cara mencambuk terpidana, menggunakan  alat  pemukul  dari  rotan  yang  panjangnya  1  (satu)  meter  dengan diameter 0,75 hingga 1 cm, dan tidak memiliki ujung ganda atau bercabang. Adapun pelaksaan  hukuman  cambuk,  dilakukan  di  hadapan  massa oleh petugas  yang  sudah ditetapkan. Pelaku jarimah yang telah divonis hakim dengan hukuman cambuk diarak keruang publik dan di cambuk sesuai dengan jumlah cambukan yang diputuskan oleh hakim.
Penerapan  hukuman  cambuk  di  Aceh  secara  doktrinal  tidak  dapat  ditolak, karena hukuman cambuk merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Hukuman cambuk  secara  konstitusional  pun  tidak  dapat  dinafikan,  karena  hukuman  cambuk merupakan  konsekuensi  dari ke-Istimewa-an  dalam  penerapan  Syariat  Islam  yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh. Hukuman cambuk dalam konteks peradilan di Indonesia, memang menjadi khas Aceh karena hukuman cambuk tidak dikenal dalam hukum pidana nasional.
E. Perempuan dan  Anak-Anak  Perempuan  Aceh  dalam  Pemberlakuan  Hukum Jinayah
Para aktivis gender dan penggiat HAM menilai bahwa kaum hawa di Aceh menjadi sedemikian sentral bagi imajinasi moral, hukum, kebijkan politik dan tatanan sipil. Kaum hawa acapkali diposisikan sebagai sumber kejahatan dan pemicu tindakan amoral para lelaki, yang karenanya semua tindakan kaum hawa di ruang publik harus diatur  ketat  oleh  suatu  regulasi  kaum misoginis .  Akses  politik  kaum  hawa  ditutup karena tatanan sosial dianggap hanya dapat tertera  dalam  tangan  kekuasan  laki-laki yang  memiliki  kecenderungan  rasional,  bukan  emosional.  Tragisnya,  untuk melegitimasi  hal  tersebut,  semua  tafsir-tafsir misoginis atas  ayat-  ayat  suci digunakan. 10
Paradigma misoginis para pemangku kuasa telah melahirkan ragam regulasi yang misoginis .  Regulasi  yang  melegalkan  pengsub-ordinasian,  marginalisasi, stereotipe  dan  posisi  para  perempuan  yang  harus  senantiasa  menanggung  beban ganda di dalam kehidupan rumah tangga. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten
Aceh Barat, dan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan  perempuan  dewasa  duduk  mengangkang  ( duek  phang )  saat  dibonceng sepeda  motor, 11 dianggap  menjadi  representasi  regulasi misoginis yang  paling populer  dan  kontroversial.  Bagaimana  tidak,  pada  tataran  praktis, regulasi tersebut menjadi legalitas pelaksanaan razia-razia yang difokuskan pada kaum hawa. Mereka melakukan  razia  para  perempuan  yang  tidak  berjilbab,  mengenahkan  celana  ketat, bercelana jeans ,  dan  razia  perempuan  yang  duduk  mengangkang  saat  dibonceng dengan sepeda motor.
Pemberlakuan  Qanun  Jinayat  pada  tahun  2015  dianggap  menjadi  ‘momok baru’ bagi kaum hawa dan anak-anak perempuan, karena perumusan norma pidana dinilai multi-tafsir dan diskriminatif. Implikasinya adalah, kaum hawa dan anak-anak perempuan terus menerus dibayang-bayangi oleh hukuman cambuk. Hal ini terjadi karena  proses  perumusan  dan  penetapan  Qanun  Jinayah  dianggap  penuh  intrik misoginis. Salah satu indikatornya adalah penafsiran ruang diskusi publik yang tidak melibatkan kaum hawa di Aceh.
Nisa Yura selaku Koordinator Program Solidaritas Perempuan (PSP) dalam konferensi- pers  yang diselenggarakan pada 23 September 2016 di kantor YLBHI, Jakarta;  “Sejak  proses  pembentukannya  terkesan  dipaksakan  dengan  pembahasan yang  terburu-buru,  serta  tidak  melibatkan  dan  mempertimbangkan  masukan masyarakat. Apalagi, sebanyak 97 persen perempuan tidak mendapatkan informasi mengenai pembentukna  Qanun  Jinayah  tersebut.
Kerentanan perempuan dan anak-anak perempuan menjadi terpidana Hukum Jinayat  yang berujung pada hukuman cambuk,  dapat  ditelusuri  dari Qanun Jinayat yang dianggap diskrimintaif terhadap perempuan, diantaranya yaitu;
1. Pasal Perzinaan
Ada satu pasal yang terkait perzinaan yang menjadi kontroversi yaitu pada Pasal 36. Bunyi pasal ini adalah; “Perempuan yang hamil di luar nikah, tidak dapat dituduh  telah  melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti  yang cukup”. Kontroversi  pasal  ini  terletak pada  tujuan  dan  logika  perumusan  pasal  yang dikhususkan  pada  perempuan  hamil  tersebut.  Kelompok  yang  sepakat  dengan Qanun  tersebut  berdalih,  bahwa  perumusan  pasal  tentang  tuduhan  zina  pada perempuan  hamil  diluar  nikah  merupakan  upaya  Pemerintah  Aceh  untuk melindungi para perempuan hamil dari tuduhan yang tidak berdasar. Karena desas- desus terkait stigma negatif pada perempuan hamil di luar nikah sering terjadi di lingkungan  masyarakat.  Logika  hukum  yang  dikedepankan  pada  perumusan  ini adalah  logika  preventif,  di  mana  para  perempuan  yang  hamil  namun  tanpa pasangan yang jelas tidak boleh dituduh secara sembarangan tanpa alat bukti yang cukup.
Sedangkan bagi masyarakat yang kontra dengan Qanun Jinayah melihat sisi sebaliknya. Pasal tentang tuduhan pada perempuan hamil di luar nikah justru bukan melindungi  perempuan hamil  dari  tuduhan  tanpa  dasar,  tetapi  menjadikan  para perempuan  semakin  tersudutkan.  Dalam  kehidupan  praktis,  Pasal  ini  akan
mendorong  tumbuhnya  prasangka  negatif kepada para perempuan, baik  itu  yang sedang hamil ataupun pada para perempuan yang memiliki anak tanpa hubungan resmi, termasuk juga anak-anak yang dihasilkan dari hubungan gelap. Prasangka inilah yang rentan digunakan oleh seseorang yang memiliki sifat dasar kebencian untuk menjadikan para perempuan sebagai terpidana Jinayat, tepatnya terpidana zina.  Pasal  ini juga menjadi pintu masuk pelegalan orang lain untuk ikut campur dalam kehidupan privasi para perempuan, bahkan hingga memidanakannya. 13
Pasal tentang tuduhan zina pada perempuan hamil di luar nikah merupakan pasal pengkhususan kepada perempuan sebagai objek hukum. Pengkhususan ini dianggap  oleh  aktivis gender dan HAM sebagai modus untuk menstereotipekan, memarginalkan  dan  mensub-  ordnirkan  perempuan.  Perempuan  diposisikan menjadi  objektivitas  amoral  dan  sumber  kejahatan  yang  karenanya  penanganan hukum terhadap perempuan harus diberikan ruang pengkhususan.
2. Pasal Korban Perkosaan
Bagian ketujuh Bab IV tentang Jarimah pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 yang berbunyi;
a. Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik  tentang  orang  yang  memperkosanya  dengan  menyertakan  alat bukti permulaan.
b. Setiap  diketahui  adanya Jarimah Pemerkosaan,  penyidik  berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
c. Dalam  hal  penyidik  menemukan  alat  bukti,  tetapi  tidak  memadai,  orang yang  mengaku  diperkosa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
d. Penyidik  dan  Jaksa  Penuntut  Umun  meneruskan  perkara  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syariat Kabupaten/ Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
e. Kesediaan  orang  yang  mengaku  diperkosa  untuk  bersumpah  sebagaimana dimaksud  ayat  (4)  dituangkan  oleh  penyidik  dalam  Berita  Acara  Khusus untuk itu.
Ketidak-berpihakan  Pasal  52  di  atas,  bertumpu  pada  2  (dua)  masalah, yaitu:
a. pernyataan  alat  bukti  permulaan  yang  harus  dimiliki  korban  pemerkosaan ketika melapor khasusnya ke penyidik. Alat bukti permulaan yang dimaksud adalah alat bukti permulaan  yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana yang dituduhkan kepada pelaku pemerkosaan.
b. peran  pelapor dan penyidik untuk bukti permulaan.  Mereka  yang  sepakat dengan  pemberlakuan  Qanun  tersebut,  memiliki  logika  hukum bahwa tuduhan apapun yang dilayangkan oleh seseorang harus disertai dengan bukti yang kuat agar  tidak  menjadi  fitnah  dan  sekaligus  membahayakan  dirinya
secara  hukum,  dalam  artian tidak  terjadi  penuntutan  balik.  Adapun penyertaan  bukti  pemerkosaan  seringkali  bersifat privatif  dan  rahasia, sehingga peran pelapor lebih diutamakan, dibandingkan dengan penyidik.
Aktivis  HAM  umumnya  memandang  Pasal  tersebut  ‘rancu’.  Kerancuan dapat  dilihat  dari; Pertama ,  absennya  penjelasan  ayat  (1)  terkait  dengan penyertaan  alat  bukti  permulaan.  Ketiadaan penjelasan ini  menjadikan Pasal  ini multi-tafsir. Kedua , Pasal tersebut pada ayat (1) tidak konsisten dengan ayat (b) yang secara tegas menyatakan. “Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik  berkewajiban  melakukan  penyelidikan  untuk  menemukan  alat bukti permulaan.”  Ayat  ini  secara  subtantif  tumpang  tindih,  karena  yang  harus menyediakan alat bukti tidak jelas, antara pelapor atau penyidik. Kalaupun beban penyediaan alat bukti permulaan harus dibebankan kepada pelapor, maka hal itu merupakan  bentuk  dari  diskriminasi  hukum  terhadap  perempuan  karena memberikan beban ganda kepada perempuan pelapor yang telah menjadi korban. 14

## 3. Kerentetan Pasal Peradilan Anak
Pasal-pasal  pada  Bab  VI Jarimah Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat yang membahas tentang peradilan anak-anak. Pada bab ini hanya  berisi  dua  pasal  yang kedua-duanya  menimbulkan  kontroversi  dikalangan masyarakat Aceh, utamanya mereka yang fokus mengikuti isu-isu gender dan isu- isu hak asasi manusia (HAM).
Pasal 66, menyatakan: “Apabila anak yang belum mencapai umur 18 tahun melakukan  atau  diduga  melakukan Jarimah ,  maka  terhadap  anak  tersebut dilakukan  pemeriksaan  berpedoman  kepada  Peraturan  Perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak.
Kontroversi  pada  Pasal  tersebut  terfokus  pada  pemaknaan  “berpedoman kepada  Peraturan  Perundang-undangan  mengenai  Peradilan  Anak”.  Absennya penjelasan mengenai kata “berpedoman” menjadikan Pasal ini multi-tafsir. Para aktivis  hak  asasi  manusia  (HAM)  berpandangan  bahwa,  kata  “berpedoman” tersebut harus diganti dengan kata “menggunakan” agar Pasal tersebut terdengar jelas, tegas dan tidak multi-tafsir. 15
Kemudian pada Pasal 67 menyatakan bahwa:
a. Apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah , maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi  orang  dewasa  dan/atau  dikembalikan kepada  orang  tuanya/walinya  atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
b. Tata  cara  pelaksanaan ‘Uqubat terhadap  anak  yang  tidak  diatur  dalam Peraturan Perundang- undangan mengenai Sistem Peradilan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.
Para  penggiat  isu-isu  kekerasan  terhadap  anak  dan  hak  asasi  manusia (HAM) berpandangan,  bahwa  hukuman  cambuk  yang  dikenakan  kepada  anak-
anak  jelas  melanggar konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Pertama ,  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28  B  ayat  (2)  UUD  yang  menyatakan,  bahwa “setiap  anak  berhak  atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi”. Kedua ,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Tidak  ada hukuman  cambuk bagi  anak-anak. Ketiga ,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  diubah  menjadi Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2004 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  64  Undang-Undang  tersebut,  secara  tegas mengungkapkan,  bahwa;  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang  berhadapan dengan hukum”. 16 Para penggiat isu-isu kekerasan terhadap anak  dan  hak  asasi manusia  (HAM) berpandangan bahwa penerapan hukuman cambuk kepada anak- anak  telah  menjadikan  anak- anak  perempuan  sebagai  objek  penderitaan  yang paling  dominan,  tindak  pidana  anak-anak perempuan  yang  dihukum  dengan hukuman  cambuk,  dalam  sistem  masyarakat  patriarkis seperti Aceh, menjadikan mereka ter-stigmakan  sebagai perempuan nakal yang tidak boleh menjadi  teman anak-anak  lainnya.  Stigma  yang  dalam  realitas  kehidupan  pragmatis menjadikan mereka sebagai objek marginalisasi dan subordinasi.

## Kesimpulan
Catatan  sejarah  telah  membuktikan  bahwa  Syariat  Islam  bukan  hanya  telah membentuk budaya khas bangsa Aceh, tetapi juga telah mengubah sifat-sifat kepribadian rakyat Aceh yaitu keras, berani dan bermental baja. Sulit untuk memungkiri bahwa, sifat keras  dan  mental  baja  ini pula yang menjadikan salah satu faktor keberhasilan rakyat Aceh  dalam  menuntut  pelaksaan Syariat  Islam  pasca  reformasi.  Catatan  historis  juga menunjukkan bahwa, sifat keras berani dan  bermental  baja  rakyat  Aceh  bukan  hanya dimiliki oleh kaum Adam, tetapi juga dimiliki oleh kaum Hawa. Eksistensi Inong Balee menjadi bukti nyata emansipasi kaum hawa di Aceh yang menafikan sekat-sekat ideologi masyarakat  patriarkis  yang  acapkali  menjadi  sumber  ketidakadilan  gender. Ketidakadilan  yang  modus  operandinya  dilakukan  melalui  steretipe,  kekerasan, peran ganda, marginalisasi, dan subordinasi.
Syariat  Islam  di  Aceh  saat  ini  bukan  hanya  sebagai  identitas  budaya,  tetapi menjadi identitas politik dan hukum. Penempatan posisi perempuan dalam sistem politik dan  hukum  Qanun  Aceh  yang  bersandar  pada  Syariat  Islam,  seringkali  mendapat tekanan karena dalam realitas faktual, perempuan dianggap menjadi potensial korban. Para  aktivis  HAM  menentang Qanun  tersebut  dan  selalu  membenturkannya  dengan hukum  Nasional  dan hak asasi  manusia  (HAM),  serta mendekontruksikan tafsir-tafsir misoginis yang  digunakan  untuk  melegalkan  pendiskriminasian  terhadap  perempuan. Tidak  hanya  itu,  mereka  juga  me-reinterpretasi-kan  kembali  ayat-ayat  Alquran  dan Hadis dalam perspektif gender.
Kontroversi  masyarakat  mengenai  Qanun  Jinayah  adalah  karena  termuatnya hukum cambuk bagi terpidana Jinayat. Bagi sebagian kelompok, hukuman cambuk di Aceh  secara  doktrinal  tidak  dapat  ditolak,  karena  hukuman  cambuk  merupakan  salah satu  bagian  dari  hukum  Islam  yang  telah  lama  menjadi  keyakinan  masyarakat  Aceh, demikian halnya secara konstitusional. Hukuman cambuk merupakan konsekuensi dari ke-Istimewa-an yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh sebagai penerapan Syariat Islam. Tetapi, bagi penggiat dan pemerhati HAM, hukuman cambuk merupakan  hukuman  yang  melukai  dan  merendahkan  martabat  manusia.  Hukuman cambuk di luar nalar hukum, terlebih hukum cambuk tidak dikenal dalam hukum pidana nasional.

## BIBLIOGRAFI
Abubabakar, Alyasa’ dan Marah Halim. 2006. Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Chalil,  Zaki.  Fuad.  2007. Melihat  Syariat  Islam  dari  Berbagai  Dimensi Aceh:  Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Hasjmy,  A.  1977. Apa  Sebab  Rakyat  Aceh  Sanggup  Berperang  Puluhan  Tahun Melawan Agresi Belanda Jakarta: Bulan Bintang.
Jamal, Anton. dkk. 2018. Perempuan dan Hak Asasi Manusia; Narasi Agama dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh . Malang: PUSAM UMM.
Muhammad,  Ali,  Rusjdi.  2003. Revitalisasi  Syariat  Islam  di  Aceh .  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu.
Peraturan  Bupati  (Perbup)  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Penegakan  Syariat  Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Perempuan  Dewasa  Duduk  Mengangkang  ( duek  phang )  berkendara  dengan sepeda motor (dibonceng).
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Shihab, M. Quraish. 2007. Membumikan Al-Quran . Bandung: Mizan.
Tobroni,  I.S.  2003.  Metodologi Penelitian  Sosial  Agama .  Bandung:  Remaja Rosdakarya. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara keistimeawaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2004  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Zentgraff, H. C. 1983. Aceh . Terj. Firdaus Burhan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## Copyright holder:
Makmur Rizka, Rahmat Gunawan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: