## HAK KEPERDATAAN ANAK-ISTRI YANG TIDAK DIBERIKAN PASCA PERCERAIAN DI DESA KUNDISARI KEDU TEMANGGUNG
Alfin Hidayat
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia E-mail: kodok2395@gmail.com
Muh. Baehaqi
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia E-mail: abahbaehaqi@gmail.com

## ABSTRAK
Konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  perkawinan,  terutama  terhadap  wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dari perkawinan ini memunculkan hak keperdataan ketika  terjadi  perceraian. Hak  keperdataan  merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia, sebagaimana secara normatif. Realita di masyarakat masih banyak anak yang terlantar diakibatkan hak keperdataannya tidak dipenuhi oleh ayahnya setelah bercerai  dengan  ibunya.  Dalam fiqh ,  memenuhi  hak  keperdataan  anak  disebut ḣaḍânah , yaitu penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dibawah umur yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu. Begitu juga seorang istri terabaikan hak  keperdataannya  setelah  berpisah.  Padahal  Undang-Undang  sudah mengaturnya.  Seperti  halnya  Di  Desa  Kundisari  Kecamatan  Kedu  Kabupaten Temanggung,  sering  kali  seorang  ayah  lepas  tanggung  jawab  setelah  bercerai dengan  istrinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyebab  tidak diberikanya  hak  keperdataan  bagi  anak  dan  istri  pasca  perceraian.  Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, hukum Islam dan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  belum  terpenuhinya  hak  keperdataan  baik  ditinjau  dari  yuridis  normatif, hukum  Islam,  dan  sosiologi.  Alasan  dominan  tidak  diberikanya  hak  keperdataan tersebuat  adalah  cerai  gugat  dan  kurangnya  pengetahuan  hukum.  Sedangkan pelaksanaanya  juga  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam,  hukum  positif  dan  sudut pandang sosial.
Kata Kunci : Perdata, cerai , ‘iddah, ḣaḍânah.

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara, setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan
yang  seluas-luasnyauntuk  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal,  baik  fisik, mental,  maupun  sosial.  Untuk  itu,  perlu dilakukan  upaya  perlindungan  untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan diskriminatif.  Apalagi  hak  anak  setelah
ayah  ibunya  bercerai  harus  tetap diberikan.
Begitu  juga  seorang  istri  harus mendapatkan hak keperdataan dari suami setelah bercerai. Biasanya setelah terjadinya perceraian masa dahulu dikatakan suami hanya dibebani kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri  selama  dalam  massa ‘iddah, namun sekarang pengadilan dapat membebankan kepada  mantan  suami  untuk  memberi biaya hidup kepada bekas istri disamping kewajiban  memberi  nafkah  kepada  anak (Andi  Tahrir  Hamid,  1996:32).  Dalam fiqh ,  memenuhi  hak  keperdataan  anak disebut ḣaḍânah ,  yaitu  penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dibawah umur yang dapat dilakukan oleh  bapak  atau  ibu.  Menurut  imam Syafi’i  anak  dikatakan mumayyiz jika berumur  kurang  lebih  5-7  tahun  atau dapat mebedakan antara sapi dan khimar .
Menurut UU 1/1974 jo PP 9/1975 disebut anak adalah usianya belum mencapai 18 tahun  dan  belum  kawin  serta  di  bawah perwalian. Sedangkan Pasal 330
Burgerlijk  Wetboek anak  belum  cukup umur  (dewasa)  adalah  mereka  yang belum  mencapai  umur  genap  21  (dua puluh  satu)  tahun  dan  belum  kawin sebelumnya.  Jadi,  secara a  contrario , seseorang  menjadi  dewasa  setelah  ia mencapai  umur  21  tahun  (Andi  Tahrir Hamid, 1996:32).
Realita di masyarakat masih banyak anak  yang  terlantar  diakibatkan  hak keperdataannya  tidak  dipenuhi  oleh ayahnya  setelah bercerai  dengan ibunya. Padahal Undang-Undang sudah mengaturnya.  Seperti  halnya  Di  Desa Kundisari  Kecamatan  Kedu  Kabupaten Temanggung,  sering  kali  seorang  ayah lepas  tanggung  jawab  setelah  bercerai dengan  istrinya.  Peneliti  tertarik  untuk meneliti  tentang  hak  keperdataan  yang tidak  diberikan  kepada  anak  setelah perceraian.
Untuk
mengetahui pelaksanaan dan faktor penyebab mengapa  hak  keperdataan  itu  tidak diberikan.  Peneliti  berasumsi  bahwa antara  teori  dan  prakteknya  berbeda,  ini merupakan  problem  akademik  yang tentunya menarik untuk dikaji.
Metode  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian field  research dengan analisis  diskriptif  pendekatan  kualitatif (Sugiono, 2010:26). Pisau analisis diskriptif menggunakan pendekatan yuridis  normatif    yaitu  pendekatan dengan  menggunakan  regislasi  dan regulasi atau hukum positif yang berlaku, hukum  ini  bersifat  mengikat  secara yuridis. Diantaranya peraturan perundang-undangan.  Peraturan  tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang  berwenang  dan  mengikat  secara umum (Peter Mahmud Marzuki,
2005:97). Hukum Islam yaitu
menggunakan  ilmu yang  berkaitan dengan  amal  dan  perbuatan  manusia (selain  aqidah  yaitu  ibadah,  muamalah, kepidanaan,  dan  keperdataan)  yang diambil  dari  nash  Al-Quran  atau  As- Sunnah  (Abuddin  Nata,  2014:298) .
Sosiologi  hukum  merupakan  ilmu  yang mempelajari  tentang  hubungan  timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial  lainya.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Perdata
Hak  pada  umumnya  adalah  sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Menurut Meijers yang dikutip oleh Peter Mahmud  Marzuki  dalam  bukunya,  hak merupakan sesuatu yang melekat padanya  baik  pada  aspek  fisik  maupun eksistensialnya, bukan hanya pada hukum  perdata  saja  tetapi  pada  semua hukum  karena  hukum  dibuat  untuk  hak dalam teori kepentingan atau kemanfaatan.  Menurut  Rudolf  Von Ihering  tujuan  hukum  bukan  untuk melindungi kehendak individu, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Ia mendefinisikan  hak  sebagai  kepentingan yang  dilindungi  oleh  hukum  (Peter Mahmud  Marzuki,  2008:172).  Menurut
Lemaire, Hak sama dengan izin. Izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tetapi  izin  bukan  bersumber  hukum melainkan  sejajar  dengan  hukum  (R. Soeroso, 2006:276). Hukum perdata atau privat  recht dalam  arti  luas  merupakan ketentuan-ketentuan hukum perdata material  yang  meliputi  kepentingan- kepentian  perseorangan  (R.  Abdoel Jamali,  1984:145).  Hak  keperdataan merupakan  bagian  dari  hak  asasi manusia, sebagaimana secara normatif.

## 2. Perceraian
Makna  dasar  dari  cerai  atau ṭalaq adalah melepaskan ikatan atau perjanjian. Perceraian  menurut  Bahasa  Indonesia berasal  dari  kata  “cerai”  yang  berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan  (W.J.S.  Poerwadarminta, 2003:  200).  Sedangkan  “Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut ṭalaq atau furqah. Ṭalaq berarti  membuka  ikatan,
“membatalkan perjanjian”. Furqah berarti  bercerai  lawan  dari usyrah yang berarti  berkumpul.  Kemudian  kedua perkataan  ini  dijadikan  istilah  oleh  ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri  (Kamal  Muktar,  1974:156).  Dalam kitab Kifâyat al-Akhyar dijelaskan bahwa ṭalaq sebagai  sebuah  nama  untuk melepaskan  ikatan  nikah,  dan ṭalaq adalah lafaẓ jâhiliyyah yang setelah Islam
datang  menetapkan  lafaldz  itu  untuk melepaskan  nikah  (Amiur  Nurrudin, Azhari Akmal Taringan, 2004:207).
Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perceraian adalah sebagai berikut:
a. ‘iddah
Para  ulama  mendefinisikan ‘iddah
sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya,  maupun  diceraikan  oleh suaminya,  yang  sebelum  habis  masa itu  dilarang  untuk  dinikahi  (Amiur Nurrudin,  Azhari  Akmal  Taringan, 2004:207). Dalam dalam masa ‘iddah walapun  sudah  bercerai  namun  isteri masih mempunyai hak dan kewajiban, menurut  perspektif fiqh suami  wajib memberikan  nafkah ‘iddah bagi mantan isterinya, hal ini sesuai dengan QS al-Thalaq ayat 1:
ا َهُّ ي َ أََٰي ٱ ُّ ى ِب َ نل ا َذ ِإ ُّمُّت ْ ق َ ل َط ٱ َءا َسِ نل َ ن ُّهو ُّ ق ِ ل َط َ ف او ُّص ْح َ أ َو  َ ن ِهِت َ د ِعِل ٱ َة َ د ِعْل َو ٱ او ُّ ق َ ت ٱ َه َ لل ْم ُّ كَ ب َر َ لا َ ن ُّهو ُّجِر ْخ ُّت ن ِم َ ن ِهِتوُّيُّب ا َ ل َو َن ْجُّرْخ َ ي ا َ ل ِإ ن َ أ َي ََنِت ْ أ ة َش ِح ََٰ فِب َك ْ لِت َو  ةَنِ ي َبُّ م ُّدو ُّد ُّح ٱ ِه َ لل ن َم َو َعَتَي َ د َدو ُّد ُّح ٱ ِه َ لل ْد َ ق َ ف َم َ ل َظ ُّه َس ْ فَن ِر ْدَت اَل ۥ َ ل َع َ ل ى ٱ َه َ لل ُّ ي ُُّ ِد ْحْ َد ْعَب َكِل ََٰذ اًر ْم َ أ
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu,  maka  hendaklah  kamu ceraikan  mereka  pada  waktu  mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan  hitunglah  waktu  idah  itu serta  bertakwalah  kepada  Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka  dari  rumah  mereka  dan
janganlah  mereka (di  izinkan) keluar kecuali  kalau  mereka  mengerjakan perbuatan  keji  yang  terang.  Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang  melanggar  hukum-hukum  Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak  mengetahui  barangkali  Allah mengadakan  sesudah  itu  suatu  hal yang baru”
Menurut  Muhammad  Baqir  Al- Habsyi  wanita  yang  dalam  masa ‘iddah mempunyai beberapa hak yang harus  dipenuhi,  diantaranya  tempat tinggal,  pakaian  makanan  dan  lauk pauknya  (dalam  Amiur  Nurrudin, Azhari Akmal Taringan, 2004:250). b. Biaya Pengidupan Anak
Dalam perspektif fiqh
pemeliharaan  anak  disebut ḣaḍânah , secara terminologi  yaitu merawat dan mendidik  seseorang  yang  belum mumayyiz atau  yang  kehilangan kecerdasanya,  karena  mereka  tidak bisa  memenuhi  keperluanya  sendiri (Amiur  Nurrudin,  Azhari  Akmal Taringan,  2004:293).  Dalam  urusan ḣaḍânah ibu lebih berhak atas anaknya sesuai sabda Nabi berikut ini:
َ نا َ ك ا َ ذ َه ي ِنْبا َ نإ  ِهللا َ لو ُّس َر اَي :  ْت َ لا َ ق ًة َ أ َر ْما َ ن َ أ
ُّه َ ل ي ِر ْج ِحَو ًءاَعِو ُّه َ ل ي ِن ْطَب ًءا َو ِح َ ق ِس ُّه َ ل ي ِي ْدَثَو ًءا
ِت ْن َ أ  ُّم َ ال َ سلا ِهْي َ ل َع َ لا َ ق َ ف ي ِ ن ِم ُّه ُّع ِزْنَي ُّهَ ن َ أ ُّهوُّب َ أ َم َع َز َو
ْي ِح ِك ْنَت ْمَل اَم ِهِب  ٌّ ق َح َ أ
“Ya Rasulullah, anakku ini, perutkulah  yang  menjadi  tempatnya; tetekkulah yang menjadi air
minumnya;  dan  pangkuankulah  yang menjadi tempat berlindungnya.
Namun,  ayahnya  menceraikan  diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku.”
Rasulullah saw. lalu bersabda,
“Engkau  lebih  berhak  atas  anak  itu selama  engkau  belum  menikah  lagi.”
HR  Ahmad  dan  Abu  Dawud. (Al-
Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani,
t.t:472) .
3. Penyebab  Tidak  Diberikanya
Hak Keperdataan
Pasca Perceraian
a. Cerai gugat.
Dari  data  yang  peneliti  peroleh, bahwa  cerai  gugat  mendominasi sebagai  faktor  tidak  diberikanya  hak keperdataan.  Dalam  Islam  tidak  ada istilah cerai  gugat. Akan tetapi dalam Islam  disebut khulu’.  Khulu’ adalah perpisahan yang menggunakan ‘iwadh yang  dimaksud  maka  dikecualikan khulu’ dengan  darah  atau  sejenisnya, khuluk  itu  diperbolehkan  atas ‘iwaḍ yang  diketahui  kadar  penyerahan. Jika ‘iwaḍ tidak diketahui seperti baju yang  belum  ditentukan  maka  yang menjadi bain dengan  mahar miṡli (Ibnu  Qasim  Al  Ghazi,  t.t:47).  Di dalam ketentuan hokum Islam terdapat fasakh nikah.  Syariat  membolehkan
fasakh jika  terjadi  beberapa  sebab seperti:
1) Suami  gila  baik  permanen  atau kadang-kadang.
2) Mengidap penyakit lepra meskipun masih dugaan.
3) Mengidap penyakit kusta meskipun masih dugaan.
4) Impotensi atau terpotongnya penis.
5) Suami  tidak  mampu  menafkahi istri.
Dalam fasakh nikah  tidak  ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Sehingga jika perkawinan terputus  karena fasakh, maka  istri tidak  berhak  meminta  nafkah ‘iddah.
Malah jika istri belum pernah digauli, istri  wajib  mengembalikan mahar musammâ (Izzuddien  Abdurrachman, 2016:92).
Berbeda dengan praktek di pengadilan, dalam praktek di pengadilan,  tata  cara khulu’ berbeda dengan  ketentuan-ketentuan  syariat. Meskipun  tanpa  adanya  kesepakatan hakim biasanya tetap akan menjatuhkan ṭalaq bâ`in  sughro, dan kadang hakim juga akan menggunakan  hak ex  officio untuk membebankan  nafkah ‘iddah kepada mantan isteri. Dalam perspektif undang-undang  mengacu  pada  pasal 41  huruf  C,  undang-undang  no.  1 tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.
Kemudian  dalam  sudut  pandang sosial, dari beberapa narasumber yang
peneliti wawancarai, masyarakat
berpendapat  cerai gugat  dengan
sebutan “rapak” .  Masyarakat  Desa Kundisari  berpendapat  bahwa  jika rapak memang isteri tidak mendapatkan  nafkah ‘iddah .  Akan tetapi  mantan  suami  tetap  wajib memberikan nafkah hadhanah kepada anaknya,  meskipun  anak  berada  pada asuhan ibunya.
b. Kurangnya pengetahuan tentang
Hukum  Perdata  sehingga  tidak mencantumkan  tuntutan  hak keperdataan.
Dari  beberapa  narasumber  yang peneliti  wawancarai  banyak  diantara mereka yang tidak mengetahui tentang tata cara berperkara dalam pengadilan baik  cara  membuat  gugatan,  cara menuntut  hak-hak  dan  prosedur pengadilan,  sehingga  Hakim  tidak mencantumkanya dalam putusan, karena  hakim  dalam  perkara  perdata itu  bersifat  pasif  walaupun  bisa menggunakan ex officio .
Dalam  perspektif  hukum  Islam mengenai  cerai  gugat  sudah  peneliti uraikan  diatas.  Sedangkan  dalam perkara  cerai ṭalaq menurut  Islam secara  bahasa  adalah “khallul  qoid” yang berarti melepaskan atau membuka  simpul/ikatan.  Sedangkan menurut  dalam  terminologi  fiqih adalah:
هذوفنل  طرتشي  و  حاكنلا  ديق  لحْل  مسا ذفنيف  ناركش  اماو  رايتخالاو  فيلكتلا هل ةبوقع هقالط .
Aturan Islam ṭalaq bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Sehingga wajib  bagi  mantan  suami  untuk memberikan atau menyediakan tempat tinggal.  Tempat  tinggal  tersebut adalah  rumah  yang  ditinggali  saat terjadinya  perpisahan,  jika  tempat tinggal  tersebut  patut/pantas.  Selain itu  wajib  memberikan  nafkah  dan kiswah atau pakaian kecuali alat untuk pembersihan.  Perkara ṭalaq  bâ`in, mantan  suami  wajib  memberikan tempat  tinggal  yang  layak.  Jika mantan  istri  dalam  keadaan  hamil baik ṭalaq raj’î maupun bâ`in suami wajib  memberikan  nafkah ‘iddah bukan  hanya  sekedar  tempat  tinggal (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:47). Namun seluruh  nafkah  bisa  gugur  akibat nusyuz yang  dilakukan  oleh  mantan isteri  (Zainudin  Bin  Abdul  Aziz  Al Malibari, t.t:121).
Analisis  Undang-Undang,  baik dalam  cerai  gugat  maupun  cerai ṭalaq , mantan istri tetap bisa mendapatkan  hak  nafkah ‘iddah . Dasarnya  adalah  pasal  pasal  41  UU. No.  1/1974  (Soedharyo  Soimin, 2002:67). Dalam kasus perceraian hak ex  officio dapat  digunakan  hakim
untuk  melindungi  hak  istri  setelah perceraian,  yaitu  jika  istri  tidak mengetahui  hak-hak  yang  didapat setelah  perceraian,  seperti  nafkah ‘iddah,  muṭ’ah maupun mâḍiyah meskipun  istri  tidak  mengajuan  hal tersebut (Muhamad Nawawi, 2016:116). Dari beberapa narasumber
yang peneliti telah wawancarai berpendapat bahwa memang seharusnya  setelah  perceraian  baik rapak atau tidak, mantan suami harus memberikan pesangon.
c. Mantan  suami  menikah  lagi, tidak  bertanggung  jawab  dan tidak mampu secara finansial.
Dari  data  yang  telah  peneliti peroleh,  ada  kasus  dimana  yang menjadi  alasan  tidak  diberikanya  hak keperdataan setelah perceraian adalah karena mantan suami menikah lagi dan tidak  mampu  secara  finansial.  Dalam perspektif fiqh maka tidak menghilangkan kewajiban suami
dalam menjalankan kewajiban- kewajibanya.  Perkara-perkara  yang dapat  menjadikan rukhsah sehingga menggugurkan kewajiban suami dalam  memberi  nafkah  adalah nâqiṣ atau  cacat  (Ibnu  Qasim  Al  Ghazi, t.t:53).
Sedangkan dalam perspektif hukum  positif  di  Indonesia,  menurut Pasal  1329  KUH  Perdata  yang
berbunyi  “setiap    orang    dianggap cakap  melakukan  perbuatan  hukum, kecuali  jika  yang  bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap  melakukan  perbuatan  hukum”. Jadi jika mantan suami tidak betanggung  jawab  dan  tidak  mampu secara  finansial.  Tidak  bisa  dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban.  Kemudian  jika  mantan suami  tidak  mampu  secara  finansial, maka kadar banyaknya nafkah ditentukan  oleh  hakim.  Begitu  juga analisis  sosiologi  hukum,  pada  saat hukum dijalankan, terjadilah interaksi hukum  dan perilaku masyarakat  yang menggunakanya. Masyarakat memberikan  makna-makna  tersendiri terhadap  hukum  (Satjipto  Raharjo, 2010:119).
Dari  beberapa  narasumber  yang peneliti wawancarai, mereka menganggap  cerai  gugat  sebagai “ rapak ”.  Mereka  berpendapat  bahwa jika rapak maka  mantan  isteri  tidak mendapatkan  pesangon  atau  dalam Islam disebut nafkah ‘iddah . Kemudian  ada  beberapa  narasumber yang  mengatakan  jika  mantan  istri yang  nakal  kurang  pantas  jika memperoleh nafkah ‘iddah. Data dari beberapa  narasumber  yang  peneliti wawancara,  hanya  1  yang  meminta nafkah ‘iddah .  Itu  pun  melalui
reconvensi dalam gugatan di pengadilan,  karena  dalam  perkara tersebut merupakan cerai ṭalaq .
d. Mantan  suami  tidak  diketahui keberadaanya.
Ada  salah  satu  narasumber  yang menceritakan  bahwa  mantan  suami tidak ada kabar dari sebelum terjadinya  perceraian  sampai  saat ini.  Dalam  kondisi  ini,  menurut hukum  Islam  sama  sekali  tidak menggugurkan  kewajiban  mantan suami yang tidak diketahui keberadaanya. Kerena perkara-perkara yang  dapat  menjadikan rukhsah
sehingga  menggugurkan  kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah nâqiṣ atau  cacat  (Ibnu  Qasim Al  Ghazi,  t.t:53).  Jadi  tergantung kondisi suaminya saat tidak diketahui keberadaanya. Jika suami tidak dalam kondisi yang disebutkan tersebut,  maka  kewajibanya  tidak gugur.
Mengacu  pada  Undang-Undang pasal 41 huruf C, Undang-Undang No.
1 tahun 1974 yang berbunyi
“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan  dan/atau  menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Jadi dalam perkara ini kewenangan sepenuhkan  ada  di  tangan  hakim. Apakah  dalam  putusan  hakim  akan
mewajibkan nafkah ‘iddah atau tidak, itu berdasarkan ijtihad hakim..
Oleh  sebab  itu, ḣaḍânah atau pemeliharaan  anak  pasca  perceraian hukumnya  adalah  wajib.  Jika  ibu menolak  untuk  memelihara  anak, maka  hak ḣaḍânah pindah  ke  nenek garis ibu. Kewajiban memelihara anak sampai mumayiz yaitu  sampai  batas usia  9  tahun.  Diungkapkan  oleh muṣannif bahwa acuan tersebut adalah berdasarkan ghalib atau  kebiasaan. Dan  sifat tamyîz tersebut  bisa  kurang atau lebih dari 9 tahun (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:47).
Sesorang yang masih mempunyai bapak dan ibu maka urusan nafkahnya ditanggung  oleh  ayahnya  (Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:124).
Syaikh Ibrahim Al Baijuri
mengungkapkan  bahwa  sang  ayah berdiri dalam urusan nafkah kemudian ibu  dalam  urusan ḣaḍânah dan tarbiyyah (Ibrahim Al Baijuri, t.t:136) . Terkait    Undang-Undang,  pasal  41 huruf  C  dengan  hasil  wawancara beberapa  masyarakat  Desa  Kundisari mereka  berpendapat  bahwa  suami wajib  memberikan  nafkah ḣaḍânah kepada anak meskipun sudah bercerai. Dalam  norma  sosial,  jika  mantan suami  tidak  memberikan  nafkah ḣaḍânah, maka  akan  mendapat  sangsi sosial seperti digunjing oleh tetangga.
4. Pelaksanaan Hak Keperdataan Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan  hidup  dan  biaya  pendidikan pasca peceraianadalah wajib bagi suami.  Seperti  yang  sudah  peneliti uraikan  diatas,  bahwa  menurut  hukum Islam suami wajib memberikan nafkah ‘iddah berupa  biaya  hidup, pakaian dan tempat tinggal pada raj’iyyah dan  tempat  tinggal pada ṭalaq bâ`in. wajib  bagi  suami memberikan  biaya  pemeliharaan  anak sampai  anak mumayyiz dengan  acuan ghalib 9  tahun,  atau  sudah  dewasa namun gila . Dijelaskan bahwa setelah pernikahan mantan suami wajib  memberikan  nafkah  bagi  mantan istri dan anak, jika perkawinan putus  karena ṭalaq maka  bekas  suami wajib:
a. Memberikan muṭ’ah yang  layak  bagi bekas  istrinya  baik  berupa  uang ataupun  harta,  kecuali  bekas  istri tersebut qabla al dukhûl .
b. Memberikan  nafkah,  mas  kawin  dan kiswah  kepada  mantan  istri  selama dalam masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah  dijatuhi ṭalaq bâ`in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
c. Memberikan  biaya ḣaḍânah kepada anak  yang  belum  berumur  21  tahun atau  belum  pernah  melangsungkan pernikahan  (Rahmadi  Indra  Tektona, 2013:50).
Di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten  Temanggung,  pelaksanaan pemenuhan hak keperdataan kebanyakan belum  terpenuhi.  Dari  semua  yang  telah peneliti  wawancarai,  peneliti  simpulkan sebagai berikut:
a. Pemberian  langsung  namun  tidak mencukupi.  Pemberian  tersebut  tidak mencukupi karena setiap satu minggu hanya memberi uang sebesar Rp.50.000.  Dalam  kasus  lain  mantan suami hanya memberi nafkah Rp.20.000/bulan kepada kedua
anaknya.
b. Pemberian nafkah ḣaḍânah hanya saat setiap  lebaran.  Di  Dusun  Munding, narasumber menceritakan bahwa mantan  suaminya  hanya  menjenguk dan  memberi  nafkah ḣaḍânah hanya satu  tahun  sekali.  Pemberian  itu dilakukan  saat  hari  raya  idul  fitri, berupa pakaian dan sejumlah uang.
c. Tidak  melaksanakan  semua  putusan hakim.  Di  Dusun  Mriyan  Kulon, narasumber menceritakan bahwa mantan  suami  hanya  memenuhi  50% dari putusan hakim. Pemberian tersebut yaitu hanya sebesar Rp.500.000/bulan. Padahal dalam putusanya hakim mewajibkan mantan suami memberi uang sebesar Rp.1.000.000 per bulan dengan inflasi 10%  setiap  tahun  dan  pemberian tersebut  sampai  anak  berumur  21
tahun dan belum pernah menikah serta mampu berdiri sendiri menurut ketentuan undang-undang.
d. Menjalankan  putusan  hakim  hanya beberapa  bulan  setelah  perceraian.
Kemudian dalam kasus lain di Dusun
Mriyan Kulon, hakim juga
mencantumkan  dalam  amar  putusan berupa nafkah ḣaḍânah setiap bulanya.  Akan  tetapi,  mantan  suami hanya  memberi  beberapa  kali  saja selama beberapa bulan.
Menurut  hukum Islam, bahwa pelaksanaan  pemberian  nafkah  bagi orang  yang  mampu  adalah  2  mud. Pemberian tersebut setiap harinya dengan makanan, lauk pauk yang umum di suatu daerah.  Kemudian  jika  mantan  suami bukan  orang  yang  mampu,  maka  wajib memberikan makanan 1 mud saja. Selain itu  juga  wajib  memberikan  lauk  pauk, memberikan  pakaian  yang  biasa  dipakai oleh  orang-orang  yang  tidak  mampu  di daerah tersebut.
Jika  mantan  suami  termasuk  orang yang berekonomi sedang, maka kewajibanya  adalah  1,5  mud  dari makanan,  memberikan  lauk  pauk  dan pakaian  yang  masuk  kategori  sedang (Ibnu  Qasim  Al  Ghazi,  t.t:52).  baik mantan  suami  yang  kaya  miskin  atau sedang, wajib memberikan tempat tinggal yang  layak.  Jika  wanita  dalam  keadaan bâ`in ,  maka  hanya  berhak  mendapatkan
tempat  tinggal.  Akan  tetapi  jika  wnita dalam  keadaan  hamil  dalam ṭalaq raj’î dan bâ`in maka  tidak  ada  bedanya  dan berhak  menerima  nafkah  dan  tempat tinggal.
Kemudian dalam ḣaḍânah ini ditanggung oleh orang yang berkewajiban dalam urusan
nafkah.sesorang  yang masih  mempunyai bapak  dan  ibu  maka  urusan  nafkahnya ditanggung  oleh  ayahnya  (Zainudin  Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:124). Syaikh Ibrahim  Al  Baijuri  mengungkapkan bahwa  sang  ayah  berdiri  diatas  dalam urusan  nafkah  kemudian  ibu  dalam urusan ḣaḍânah dan tarbiyyah (Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:124) .
Menurut Putusan MA nomer 46/PUU-VIII/2010,  anak  diluar  kawin saja berhak memperoleh hak keperdataan dan  perwalian  dari  ayahnya  dan  anak diluar  kawin  diberi  payung  hukum  baik dari  hak  keperdataan  maupun  perwalian apa lagi anak yangsyah lahir dalam suatu perkawinan  (Ahmad  Farahi,  2013:135). Menurut  UU  no.1  tahun  74  tentang perkawinan.  Dalam  pasal  41  yang  telah peneliti  uraikan  diatas.  Jika  hakim  tidak mencantumkanya  dalam  putusan,  maka ayah  tetap  wajib  membiayai  anak. perikatan  juga  bisa  terjadi  dengan undang-undang belaka. Artinya sesorang sudah terikat pada undang-undang tanpa ada  perjanjian.  Dan  ayah  yang  wajib
mebiayai  biaya ḣaḍânah selagi  anak belum dewasa.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah peneliti  lakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama , penyebab Tidak Diberikanya Hak Keperdataan  Pasca  Perceraian  di  Desa Kundisari  Kecamatan  Kedu  Kabupaten Temanggung.  (1)  Cerai  gugat.  (2) Kurangnya  pengetahuan  tentang  Hukum Perdata  sehingga  tidak  mencantumkan tuntutan  hak  keperdataan.  (3)  Mantan suami  menikah  lagi,  tidak  bertanggung jawab dan tidak mampu secara finansial.
(4)  Mantan  suami  tidak  diketahui keberadaanya. Kedua , faktor yang
mendominasi  tidak  diberikanya  hak keperdataan adalah cerai gugat kurangnya pengetahuan mengenai hukum perdata.  Pelaksanaan  Hak  Keperdataan: (1)  Pemberian  langsung  namun  tidak mencukupi. (2) Pemberian nafkah ḣaḍânah hanya  saat  setiap  lebaran.  (3) Tidak  melaksanakan  semua  putusan hakim.  (4)  Menjalankan  putusan  hakim hanya beberapa bulan setelah perceraian. Semua  pelaksanaan  hak  keperdataan  di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, belum
terpenuhi  baik  dalam  perspektif  hukum Islam,  hukum  positif  maupun  secara sosiologi. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman,  Izzuddien.  2016. Bukan Ilusi II , Yogyakarta: Elu Grafika.
Ahmad,  Farahi.  2013.  Prinsip  Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah  Sebelum  dan  Setelah  Putusan MA Nomer 46/PUU-VIII/2010. Tesis . Malang:  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Al-Asqalani,  Al-Hafizh  Ibnu  Hajar.  T.t. Terjemah  Kitab  Bulughul  Maram: Kumpulan  Hadits  Hukum  Panduan Hidup Muslim Sehari-hari. Shahih .
Al-Baijuri,  Ibrahim.  t.t. Hasyiah  Al Baijuri. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
Al-Malibari,  Zainudin  Bin  Abdul  Aziz.
t.t. Fathul  Mu’in. Semarang:  Karya
Toha Putra.
Al  Ghazi,  Ibnu  Qasim.  t.t. Fathul  Qarib Al Mujib. Semarang: Karya Toha.
Amiur,  Nurrudin  dan  Azhari  Akmal Taringan.  2004. Hukum  Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hamid, Andi Tahrir. 1996. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya. Jakarta: Sinar Grafika.
Indra, Tektona Rahmadi. 2013. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak  Korban  Perceraian. Tesis .
Malang: Universitas Brawijaya.
Jamali,  R.  Abdoel.  1984. Pengantar Hukum  Indonesia .  Jakarta:  CV. Rajawali.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005.
Penelitian  Hukum. Jakarta:  Prenada
Media Group.
_______, Peter Mahmud. 2008. Pengantar  Ilmu  Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muktar, Kamal. 1974. Asas-Asas Hukum Islam  Tentang  Perkawinan .  Jakarta:
BulanBintang.
Nata,  Abuddin.  2014. Metodologi  Studi Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Nawawi,  Muhamad.  2016.  Penerapan Hak  Ex  Officio  dan  Ijtihad  Hakim Dalam  Perkara  Hak  Isteri  dan  Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama  se-D.I.  Yogyakarta . Tesis . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Poerwadarminta,  W.J.S.  2003. Kamus Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:
Balai Pustaka.
Raharjo, Satjipto. 2010. Sosiologi
Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soeroso.  R.  2006. Pengantar  Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar grafika.
Soimin, Soedharyo. 2002. Hukum Orang dan  Keluarga  Perspektif  Hukum
Perdata Barat/BW, Hukum Islam,dan Hukum Adat, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Sugiono. 2010. Metode Penelitian
Pendidikan . Bandung: Alvabeta.