## PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Susanto Magister Ilmu Hukum
Abstract T his article is the result of a study to analyze how the political influence of the law on the national education system. The study is qualitative with normative juridical approach. Data analysis uses the statute approach and analytical approach. This study analyzes the juridical implications of the legislation in the education system in Boyolali. Based on the data it can be concluded that the political law of the national education system is listed in the Constitution 1945 that Budget to be budgeted for education that is at least 20% and advances in science and technology necessary for the advancement of the welfare of mankind. However, the education system in Boyolali can not be done properly because of lack of technology facilities and the availability of adequate employment where it is contrary to the Constitution and the Law on National Education System (SPSN) as a legal political issue in the national education system.
Keywords: Law politics, Constitution 1945, the national education system.
Abstrak A rtikel ini merupakan hasil penelitian untuk menganalisa bagaimana pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional. Penelitian yang digunakan bersifat kualitiatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisa data menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approch) dan pendekatan analisis (analytical approach). Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan di Boyolali. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 adalah Anggaran yang harus dianggarkan untuk pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dan Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dilakukan untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia. Namun, dalam system pendidikan di Boyolali belum bisa terlaksana dengan baik karena kurangnya fasilitas teknologi dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dimana hal tersebut bertolak belakang dengan UUD dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN) sebagai politik hukum dalam sistem pendidikan nasional.
Kata kunci: Politik hukum, UUD 1945, sistem pendidikan nasional.
Pendahuluan
Sebuah upaya untuk mengontrol dan memperbaiki sistem tata Negara agar menjadi Negara yang maju dan berbudi luhur yaitu dengan menerapkan dan mengembangkan sebuah sistem pendidikan dalam tingkatan Nasional. Selama ini, telah banyak ditemukan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang mengatur dan mengurus sistem pendidikan di Indonesia sehingga memberikan kesempatan dan peluang yang luas bagi para insan pendidikan untuk selalu berinovasi dan berevolusi dalam mewujudkan harapan bangsa yaitu membangun pendidikan yang berkarakter.
Fungsi dari kebijakan pendidikan dalam suatu bangsa yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, perluasan kesempatan dan pengembangan diri. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang
sangat penting dan diharapkan mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, memberikan peluang bagi para warga Negara untuk bersama-sama membangun Negara, serta mengembangkan potensi tiap individu agar mampu bersaing dengan Negara lain. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya program-program Pemerintah untuk mengangkat dan mengembangkan pendidikan di Indonesia sebagai salah satu contoh yaitu program SM3T dimana pemerintah berusaha menyelaraskan pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia dengan mengirim para pendidik muda untuk mengabdi di sana selama kurun waktu satu tahun. Segala bentuk sistem pendidikan dan hal-hal yang melingkupinya telah diatur dalam kebijakan-kebijakan Negara yaitu Amandemen UUD 1945 dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN). Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dengan demikian, setiap warga Negara wajib mengenyam pendidikan dengan anggaran dari pemerintah.
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan baik orang kaya maupun miskin. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi wacana belaka karena realitanya masih banyak kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa. Kendala utama yang perlu dihadapi dalam bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 2008 yaitu meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Seperti yang tertera dalam misi pendidikan nasional yaitu untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan Internasional.
Namun nyatanya wacana yang ada dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut belum mampu menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia terutama penduduk dipelosok/daerah Kabupaten Boyolali, mereka belum memperoleh sarana dan prasarana yang dapat menunjang seperti kurangnya fasilitas teknologi dan belum tersedianya lapangan pekerjaan.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa Bagaimana Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional?

## Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, untuk mengetahui pengaruh hukum dalam sistem pendidikan di Boyolali, hal ini dikarenakan kurangnya system pendidikan di daerah tersebut ditambah lagi kurangnya fasilitas teknologi guna menunjang pendidikan di daerah tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang system pendidikan yang memiliki misi untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, penilitian ini akan mencoba mengaitkan antara politik hukum dan system pendidikan di Indonesia.
Analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan ( statute approch ) karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi focus dari penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terkait dengan permasalahan akan dipaparkan secara logis, disistematisasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis ( analycal approach) untuk menginterpretasikan dengan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahaan hukum yang telah dirumuskan di atas. Selanjutnya, data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu dikemukakan dalam bentuk uraian
yang sitematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah dianalisis secara deskriptif sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
1.  Politik Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional Komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan sebuah prioritas utama Negara Indonesia, sehingga program-program perlu dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Adanya perundang-undangan merupakan sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi semua warga Negara mengenai pendidikan di Indonesia. Keberadaan peraturan perundangan dinilai sebagai langkah hukum yang positif untuk menciptakan kepastian program pembangunan pendidikan, namun demikian terdapat pula persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan di pusat maupun di daerah. Salah satu contoh yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional utamanya dengan adanya ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% selain biaya personal maupun sarana prasarana.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen juga mendorong profesionalisme guru dan dosen harus memenuhi standar kompetensi. Atas dedikasi dan peran serta guru dan dosen dalam pendidikan di Indonesia, maka pemerintah memberikan penghargaan terhadap guru berupa tunjangan profesi sesuai dengan kuota untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Kualitas suatu pendidikan ditentukan oleh guru atau tenaga pendidik lainnya yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi pada dunia pendidikan. Maka dari itu, diperlukan suatu penghargaan terhadap loyalitas guru dan tenaga pendidikan lainnya guna menunjang pendidikan di Indonesia.
Pemerintah juga menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. SNP merupakan kriteria minimal dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang  tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, bagi pendidikan formal maupun non formal. Fungsi dari SNP yaitu sebagai dasar guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter dan watak peradaban bangsa Indonesia. Program lain yang dicanangkan  yaitu  evaluasi  akreditasi  dan  sertifikasi  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan yaitu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Secara jelas dapat dikatakan bahwa akreditasi pendidikan merupakan sebuah bentuk penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada progam dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan yang diselenggarakan oleh lembaga independen.
Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karekteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (1).  Sedangkan Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Pendidikan kabupaten bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Oleh karena itu, para pendidik diwajibkan untuk mempelajari kurikulum mengenai pelajaran yang akan disampaikan agar sasaran yang diharapkan mengena pada peserta didik.
Selain itu, untuk menjamin tingkat pendidikan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan menurut Kepmendiknas No. 129a/U/2004 SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian dalam menerapkan pendidikan di masyarakat, SPM harus digunakan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) di daerah SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 129a?U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Dalam rangka peningkatan daya saing pendidikan, pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Sedangkan ayat (5) mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendiidkan dasar dan menengah, serta satuan pendiidkan yang berbasis keunggulan lokal.
2.  Pengaruh Sistem Politik Terhadap Sistem Pendidikan Pemerintah telah mengatur segala aturan terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dalam aturan tersebut (ayat 4) juga disebutkan bahwa anggaran pendidikan yang harus dianggarkan yaitu minimum sekitar 20%. Aspek lain yang perlu diperhatikan untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia yaitu mengembangkan IPTEK disertai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
Setelah adanya aturan-aturan dalam UUD 1945 tersebut kemudian diikuti dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Dalam kebijakan UUD tersebut terdapat 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang diihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial. 1

## a.  Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara
Sistem Pendidikan Nasional merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang mana dalam penerapannya akan selalu terkait dengan hukum Negara. Sehingga dalam penerapan sistem Pendidikan Nasional dipengaruhi oleh politik Hukum. Walaupun kebijakan- kebijakan tentang sistem Pendidikan telah diatur secara jelas dan terperinci, namun dalam penerapannya masih banyak ditemukan ketidakkonsistenan yang dilakukan para pengambil kebijakan baik DPR maupun Pemerintah dalam menindaklanjuti tujuan pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945. Berikut penjelasannya:
1 Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. The Limits Of Educational Reform. New York:David Mekay Compani, INC,
P.30-37.
Tabel.1. Inkonsistensi antara UUND dengan UU Sisdiknas NO UUD 1945 UU No. 20 Tahun 2003 Bukti tidak Kosisten 1 “Mencerdaskan Kehidupan bangsa” dan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional” Bertujuan untuk b e r k e m b a n g n y a potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa keppada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak memuat ketentuan tentang uapaya membangun bangsa dan pernyataan bertanggungjawab tidak dijelaskan bertanggung jawab kepada siapa? UU No.2/1989 merumuskan”serta bertanggung jawan kemasyarakatan dan kebangsaan. 2 UUD 1945 menganut paham negara bangsa (kemerdekan hak segala bangsa, supaya nerkehidupan bangsa yang bebas, mencerdaskan kehidupan bangsa, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia) Pasal 37 UU Nomor 20/2003 tentang kurikulum tidak ada kurikulum bahasa Indonesia, tidak ada sejarah Indonesia. Psal 34 UU No.2/1989 terdapat kurikulum (1) Pancasila, (2) Bahasa Indonesia, (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum. Bukti pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU tidak konsisten m e m p e r j u a n g k a n negara bangsa sebagaimana amanat UUD 1945. 3 Indonesia sebagai negara bangsa Pasal 65 ayat (2) tidak menyebutkan secara tidak angsung mengijinkan anak Indonesia di tanah airnya sendiri sekolah disekolah asing. Bersekolah asing ditanah air sendiri berimplikasi pada terkikisnya rasa patriotisme dan nasionalisme. 4 Sistem pendidikan nasional berarti n melahirkan kewarganegaraan yang berkualitas. Menurut UU N o . 2 0 / 2 0 0 3 untuk menjadi kewarganegaraan yang berkualitas diisi dengan mata pelajaraan Pendidikan Kewarganegaraan dari SD sampai Perguruan tingggi. Tidak ada arahan atau PP tentang isi dan berapa jam per minggu untuk mata pelajaran pendidikan k e w a r g a n e g a r a a n tersebut.
Dari tabel tersebut menunjukan bahwa system pendidikan nasional belum mampu mencapai tujuan yang sepenuhnya. Sehingga hal ini seharusnya dijadikan teguran dan koreksi bagi para pemuka politik bangsa ini agar menjadikan pendidikan nasional sebagai pendukung dan pembangunan negara bangsa yang berperadaban.

## b.  Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan
Anggaran merupakan salah satu prioritas utama yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan system pendidikan. Seperi yang telah dijelaskan diawal bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Negara meprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Nyatanya bahwa anggaran 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan akankah pendidikan dapat berjalan maksimal dengan anggaran tersebut mengingat banyaknya fasilitas yang diperlukan untuk menjadikan sebuah pendidikan yang bermutu dan berkualitas selain itu tenaga pendidik juga memerlukan gaji standar guna memenuhi kehidupan mereka. Ketidakonsistenan ini kemudian meyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada  tahun 2016 anggaran pendidikan di Indonesia sangatlah tinggi, hal tersebut terlihat dalam APBN 2016 yang mencapai Rp. 419, 2 triliun atau 20% dari total belanja negara RP. 2.095,7 triliun. Anggaran tersebut akan dikucurkan melalui belanja negara pemerintah pusat untuk Kementrian Pendidikan dan Kebuadayaan sebesar Rp. 49,2 triliun. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp. 39,5 triliun, kementrian Agama Rp 46,8 triliun. Kemudian untuk Kementrian Negara dan lembaga lainnya RP 10,7 triliun. Selain itu anggaran pendidikan melalui transfer kedaerah dan dana desa mendapat kucuran dana sebesar Rp 267,9 triliun dan anggaran pendidikan melalui pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5 triliun. Dengan begitu total seluruh anggaran pendidikan sebesar R 419,2 triliun dan dengan hal tersebut amaka telah memenuhi Undang-Undang Dasar diamana anggaran untuk pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari APBN. 2
Akan tetapi dalam praktiknya anggaran tersebut tidak terlaksana secara penuh seperti yang dicanangkan dalam UUD 1945 yang mana disebutkan bahwa negara harus membiayai seluruh penyelenggaraan pendidikan. Adanya pasal-pasal yang meminta masyarakat ikut bertanggungjawab dalam pendanaan pendidikan sama persis seperti kebijakan pendanaan pendidikan pada jaman orde baru. Ini sangat disayangkan karena UU No.20 tahun 2003 lahir pada masa reformasi. Adanya ketidakkonsistenan dalam pendanaan pendidikan antara yang diatur oleh UUD 1945 dengan UU No.20 Tahun 2003 tersebut akan dijelaskan di bawah ini:
2 M.liputan6.com/bisnis/read/2356557/anggaran-pendidikan-di-apbn-2016-cetak-sejarah.tanggal akses .selasa, 5 april 2016.
Tabel 2. Inkosistensi Pendanaan Pendidikan UUD 1945 UU No.20/2003 Bukti tidak konsisten
Pasal 31 ayat (4) “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen darii APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional Pasal 6 ayat (2): “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Pasal 7 ayat (2):”orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”. Pasal 12 ayat (2):”setiap ppeserta didik berkewajiban: ikut menanggung biaya-biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 ayat (1)” pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:. Pasal 49 ayat (3):”Dana Pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Fakta ini menunjukkan betapa UU No.20/2003 dalam pembiayaan pendidikan bertentangan dengan UUD
1945.
c.  Politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru.
Salah satu faktor terciptanya pendidikan yang bermutu dan berkualitas adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Berdasarkan data yang diperoleh dari 2,7 juta guru di Indonesia, 65% dari para pendidik tersebut menempuh pendidikan dibawah 4 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan guru di Indonesia masih terbilang rendah. Sikap Pemerintah dalam penyediaan tenaga pendidik yang professional dinilai masih kurang. Apabila dibandingkan dengan tenaga professional lainnya seperti dokter dan pengacara, tingkat professional guru dinilai masih kurang. Dalam UU No.14 tahun 2005 telah disebutkan secara jelas bahwa guru dan dosen yang harus menempuh pendidikan bertaraf A1 dan D4+. Salah satu kekurangan dalam pendidikan guru yaitu kurangnya praktek profesional mengajar di lingkup akademisi, karena pada tahap ini calon pengajar akan memperoleh pengalaman mengajar di lapangan selama 2 semester. Dengan demikian, para calon pengajar tersebut akan menghabiskan 2/3 waktunya dalam
lingkungan sekolah untuk mengamati, memimpin, dan membimbing proses pembelajaran dibawah supervisi tim dosen profesional. Sehingga ketika mereka telah lulus dari jenjang pendidikannya akan memiliki kualifikasi untuk mengajar secara professional. Sertifikasi  guru  merupakan  sebuah  langkah  awal  untuk  memberikan  penghargaan dan sebuah upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Akan tetapi  hal  tersebut  cenderung  berbanding  terbalik  karena  pada  kenyataannya  sertifikasi dijadikan motif untuk mengejar tunjangan sertifikasi, dan setelah memperoleh sertifikasi tidak menunjukkan perubahan dalam system pembelajaran.

## d.  politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa
Salah satu bentuk kebijakan guna memperluas daya tampung satuan pendidikan agar semua warga Negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yaitu melalui perluasan akses pendidikan. Selama kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2012-2015 telah diterapkan sejumlah progam perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan Untuk menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan serta komitmen bersama maka perlu dilakukan suatu kebijakan dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana melalui perubahan secara internal yaitu meliputi pembiayaan pendidikan berbasis kinerja, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dan pelibatan secara penuh peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan serta pengawasan kinerja pendidikan. Sedangkan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan akuntabel, maka akan dilakukan sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan secara intensif.

## e.  Politik berpengaruh pada mutu lulusan yang diihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial
Untuk menghasilkan luaran yang berbudaya dan berbudi sosial maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang kreatif dan sistematis di lingkup pendidikan. Dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa model pembelajaran active learning dan student center learning untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap. Salah satu bentuk penerapan model pembelajaran yang selama ini ada yaitu diselenggarakannya Ujian Nasional sekali pada akhir jenjang pendidikan diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi pembelajaran.
Pada hakekatnya Ujian Nasional merupakan sebuah model pembelajaran yang menggabungkan beberapa skill (ketrampilan) yaitu mendengar, mencatat, dan menghafal. Model pembelajaran ini terbilang model lama dan sejak tahun 1971 ingin ditinggalkan, akan tetapi model tersebut tetap terlaksana sampai saat ini karena alasan ketersediaan dana. Model pembelajaran dengan penyelenggaraan Ujian Nasional sebenarnya hendak ditinggalkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003), namun hal tersebut terhenti setelah ditetapkannya UN sebagai penentu kelulusan siswa. Ujian Nasional dinilai sebagai cara untuk menguji dimensi kognitif. Padahal, kemampuan kognitif secara keseluruhan yaitu meliputi kemampuan meneliti, kemampuan menganalisis, kemampuan menilai, kemampuan  mengidentifikasi  masalah,  dan  kemampuan  memecahkan  masalah  yang semuanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola dan budaya masing-masing individu sehingga akan tertanam nilai-nilai moral dalam diri mereka.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan ditujukan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (isi, proses,
kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian). Oleh karena itu, Langkah terbaik untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yaitu pada perluasan inovasi pembelajaran yang efisien,  menyenangkan,  mencerdaskan  sesuai  tingkatan  usia,  kematangan  serta  tingkat perkembangan peserta didik.
Sebuah langkah untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali melakukan pengembangan dan pemberdayaan Standar Nasional Pendidikan, pelaksanaan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional, melaksanakan penjaminan mutu, pelaksanaan tindakan afirmatif  dengan  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  pada  satuan  pendidikan  serta melaksanakan kegiatan akreditasi sekolah.
Penutup Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) telah tercantum tentang upaya-upaya pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Anggaran yang harus dianggarkan untuk pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20%. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dilakukan untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
Penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan. SNP yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang  tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, untuk pendidikan formal maupun non formal yang berfungsi sebagai dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
Evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan dilakukan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional merupakan ketentuan dalam UUD yang kemudian di susun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu : (a) Pengaruh terhadap aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) pengaruh terhadap anggaran pendidikan, (c) Pengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) pengaruh terhadap sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) pengaruh terhadap mutu lulusan yang terlihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, budaya, ekonomi dan sosial.
Daftar Pustaka Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta, 2001.
Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta, 2001.
Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta, 1990.
Darji Dannodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1995.
Harun Al-Rasid dalam Abdul Latif dan Habsin Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
http://www.kosmaext2010.com/makalah-landasan-kebijakan-pendidikan-indonesia-2-.php , diakses pada tanggal 17 Juni 2015 jam 19:17.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar Dasar Politik Hukum , PT Raja Gafrindo Persada, Jakarta, 2004.
Lihat Otje Salaman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Penerbit: C.V. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 182 lihat juga Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1987.
Mahfud MD, Hukum tak Kunjung Tegak , PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007) yang berisi betapa mandulnya hukum di Indonesia jika berhadapan dengan politik.
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Kosnep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) , Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
Moctar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
Muchsin, Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional, 2007, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, hlm. 45.
Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, cetakan ke 11.
SartjiptoRahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, citra Aditya Bakti, 1991, cet. III, hal.352-353.
Secara ilmiah ada dua asumsi lain mengenai hubungan antara politik dan hukum, yaitu asumsi bahwa hukum determinan atas politik dan asumsi bahwa politik dan hukum berhubungan secara inependen atau interdeterminan.
Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Penerbit C.V. Utomo, Jakarta, 2006.
Sjchran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
Soedarto, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, Dalam Majalah Hukum dan Keadilan, No 5 tahun VII, Januari—Februari 1979, hal. 15-16.
Soedijarto, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, 2008, Jakarta: Kompas, hlm. 52.
Teuku Mohammad Radhie, Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam Majalah Prisma No. 6 tahun II, Desember 1973, hal.3.