## UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DALAM TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA

## Oleh: Mufti Khakim
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan E-mail: mufti.khakim@law.uad.ac.id

## ABSTRACT
Advances in technology has a big contribution in the spread of pornography, even it has a considerable advantage for the business of pornography. On the other hand, emerging social restless  and  the  government  will  also  impact  negatively  on  pornography  especially  with regards to the mentality of the young generation. Nowadays, pornography can be enjoyed by all people start from children to the elders by the help of technology it makes easier for people to access this site.
The offenses of pornography set in Law Number 44 of 2008 was full of controversy even after have been set, it still reap the rejection of the society. The Government considers that it is time for pornography to regulate specifically so it will not cause restless in the community even though it's been many laws offering pornography. Dangers of pornography take a big part in the mental damage of the young generation it becomes a specific reason why this case needs to be set firmly.
In  the politics of criminal law view, it is necessary to study in-depth whether the govern- ment's  action  to  regulate  pornography  in  a  special  law  by  imposing  criminal  sanctions  are appropriate with the prospects of the people. Regulation of pornography needs to be completed perfectly  or  it  will  be  better  if  the  regulation  be  eliminated  completely.  Conclusions  taking technique of this study is using deductive analysis.
Keyword : The Politics of Law, Criminal Law, Pornography Law, Pornography

## A. LATAR BELAKANG
Perkembangan pornografi semakin maju seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Tingkat penyebaran makin mudah dan meluas serta bebas masuk dalam ruang-ruang  privat  yang  seharusnya  steril  dari  pornografi.  Daya  rusak  pornografi ma-kin  masif  dan  bisnis  pornografi  makin  menjamur  dengan  memanfaatkan kemajuan  teknologi.  Penyerangan  pornografi  terhadap  nilai  kesusilaan  dirasakan makin  mem-bahayakan  tatanan  sosial  masyarakat.  Kerusakan  generasi  penerus bangsa makin me-luas terutama generasi muda.
Pornografi menjadi bagian dari salah satu persoalan masyarakat yang harus ditanggulangi dan diselesaikan. Pornografi memiliki dampak negatif yang cukup be- sar di masyarakat khususnya dalam perkembangan generasi muda. Perbuatan por- nografi dianggap sebagai ancaman dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia, ter- utama dalam pembentukan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian lu- hur bangsa.
Pro kontra bermunculan saat pornografi akan diatur dalam bentuk undang- undang  sebagai  solusi  dari  persoalan  yang  muncul  akibat  dari  perkembangan
pornog-rafi  yang  tidak  terkendali.  Perdebatan  dimulai  dari  pengertian  tentang pornografi,  ap-akah  pornografi  akan  dikriminalkan?  Apakah  perlu  undang-undang tersendiri yang mengatur khusus tentang pornografi? Bahkan ada anggapan hal ini cukup  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Ada  beberapa peraturan  yang  juga  mengatur  tentang  pornografi  dan  dianggap  sudah mengakomodasi tentang pe-ngaturan pornografi.
Undang-undang no  44 tahun 2008 memberikan definisi tentang pornografi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bu- nyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Sebagian  pandangan  yang  lain  merasa  sudah  saatnya  undang-undang  por- nografi  dibuat  dalam  undang-undang  tersendiri  dengan  alasan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  yang  sekarang  dan  undang-undang  yang  terkait  dianggap tumpul da-lam penanganan kejahatan yang berkaitan dengan pornografi.
Akibat dari pro dan kontra tentang perlu tidaknya pornografi diatur dalam undang-undang  tersendiri  membuat  waktu  yang  diperlukan  untuk  membahas  dan mengesahkannya  perlu  waktu  sampai  10  tahun.  Hal  ini  menandakan  betapa dinamis-nya  tarikan  kepentingan  dan  perdebatan,  antar  pihak,  baik  partai  politik maupun  masyarakat  yang  harus  diakomodir.  Apakah  undang-undang  ini  sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau sebaliknya malah menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat maupun dalam penegakkanya. Atas dasar tersebut muncul beberapa  per-tanyaan,  yaitu  apa  latar  belakang  filosofis,  sosialogis,  dan  politik pembentukan Un-dang-undang Pornografi dan apakah undang-undang No 44 Tahun 2008 dalam tinjau-an politik hukum Pidana Indonesia sudah tepat dan benar?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yaitu  meneliti  dengan mengkaji,  menganalisa  sumber  data  sekunder  yang  berupa  buku-buku  teks, dokumen  tertulis,  serta  hasil  penelitian  terdahulu.  Penelitian  hukum  normatif mencakup  penelitian  ter-hadap  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap  sistematika hukum,  penelitian  terhadap  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal  perbandingan hokum,  dan  sejarah  hukum.  Pene-litian  ini  menggunakan  empat  (4)  pendekatan hukum yaitu: Pendekatan yuridis, Pen-dekatan kebijakan, dan Pendekatan nilai.
Analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  analisis  yang menguraikan  data  penelitian  menjadi  komponen  melalui  rangkaian  kata-kata  dan atau gambar. Pengkajian Undang-Undang no 44 Tahun 2008 dimulai dari penelitian nilai filisofis, sosiologis dan pembentukan hukum kemudian dengan menggunakan teori-teori  tentang  politik  hukum  pidana  sebagai  pisau  analisis  untuk  mencari apakah langkah Negara mengatur pornografi dengan sanksi pidana sudah tepat atau
belum. Analisis kualitatif lebih menekankan analisis terhadap kualitas data daripada kuan-titas  data  itu  sendiri.  Kesimpulan  diambil  dengan  cara  deduktif  yaitu menyimpulkan  dari  suatu  yang  bersifat  umum  ke  dalam  hal-hal  yang  bersifat khusus.

## C. KERANGKA TEORI

## 1. Politik Hukum & Politik Hukum Pidana
Politik  hukum  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  politik  dan  hukum,  menurut Sudarto  istilah  politik  sering  dipakai  dalam  berbagai  arti  yaitu: politeik dalam Bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara dan yang kedua politik berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.  Sudarto  juga  memberikan  makna  lain  dari  politik,  yaitu  kebijakan  yang merupakan sinonim dari policy (Teguh Prasetyo, 2005: 10).
Politik hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh peme- rintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan  cara  melihat  konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang  pembuatan  dan pene-gakan  hukum  itu.  Hukum  tidak  dapat  hanya  dipandang  sebagai  pasal-pasal yang  ber-sifat  imperatif  atau  keharusan-keharusan,  melainkan  harus  dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh  politik,  baik  dalam  perumusan  materi  dan  pasal-pasalnya,  maupun  dalam implementasi dan penegakkannya
Menurut G. Peter Hoefnagels politik hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional  dari  masyarakat  dalam  rangka  menanggulangi  tindak  pidana  (Teguh  Pra- setyo  dan  Abdul  Barkatullah,  2005:  13).  Hal  ini  memberikan  pengertian  bahwa politik  hukum  pidana  diharuskan  dilakukan  dengan  penuh  pertimbangan  yang rasional  bu-kan  emosional  karena  politik  hukum  pidana  adalah  proses  pemilihan hukum  yang  akan  diterapkan  dalam  masyarakat  dalam  mencapai  cita-cita masyarakat sehingga pilihan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Politik  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  politik  hokum,  maka  dalam pemben-tukan  undang-undang  harus  mengetahui  sistem  nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Menurut  Soedarto  jika  hukum  pidana  mau  dilibatkan  dalam  politik hukum,  maka  ha-rus  melihat  secara  keseluruhan  hubungan  antara  kebijakan nasional  dan  kebijakan  hukum  secara  luas.  Ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi ketimpangan  antara  kebijakan  hu-kum  pidana  dengan  kebijakan  hukum  nasional (Barda Nawawi, 2011: 26).
Kebijakan  hukum  pidana  adalah  suatu  upaya  untuk  menanggulangi  tindak pi-dana,  di  samping  ada  upaya  lain  yaitu  penanggulangan  dengan  menggunakan kebija-kan non penal . Politik hukum pidana bersifat represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Marc Ancel memberikan pendapat bahwa politik hukum pidana atau kebija-kan  hukum  pidana  merupakan  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  mempunyai tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif  dirumuskan  secara
lebih  baik  dan  untuk  memberi  pedoman  kepada  pembuat  undang-undang,  dan kepada  para  pe-laksana  putusan  pengadilan  (Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim Barkatullah, 2005: 18).
Pada intinya politk hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat di- rumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijkaan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana  (kebijakan  eksekutif).  Barda  Nawawi menekankan  bahwa  dalam  pemilihan hukum  pidana  digunakan  sebagai  penanggulangan  kejahatan  maka  politik  hukum pi-dana harus dilakukan secara sadar dan sengaja. Perhitungan-perhitungan semua fak-tor  harus  cermat  sehingga  politik  hukum  pidana  bisa  dilaksanakan  dan  dapat bekerja sebagaimana yang diharapakan.

## 2. Dasar Pijakan Politik Hukum
Ada empat hal yang menjadi basis dalam menentukan dasar pijakan menen- tukan politik hukum, yaitu (Bernard L. Tanya, 2011: 13-35):
a. Pertama basis ideologi
Basis ideologi yang berupa nilai-nila dasar yang dianut oleh suatu bangsa. Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, cita, visi suatu bangsa yang diyaki- ni  akan  bisa  mengantarkan  suatu  bangsa  sesuai  dengan  apa  yang dicitakan.  Politik  hukum  diarahkan  oleh  idoelogi,  jadi  ideolog  juga berfungsi sebagai leistern (bintang penuntun) bagi terwujudnya visi yang ingin diraih. Ma-sing-masing negara memiliki ideologi yang berbeda-beda sehingga  politik  hukumnya  berbeda.  Ada  Negara  dengan  basis  ideologi liberal, kapitalis, sosialis atau lainya sedangkan Indonesia memiliki basis ideolo-gi  yaitu  Pancasila.  Sebagai  idoeologi  Negara  Indonesia,  maka Pancasila di-jadikan sebagai arah politik hukum bangsa Indonesia.
b. Kedua basis Normatif
Basis ini merupakan penjabaran dari basis ideologi, basis normatif beru- pa  kerangka  normatif  bagi  politik  hukum.  Basis  normatif  menjadi  dasar penilaian  apa  yang  seharusnya  tentang  nilai  baik,  buruk,  adil,  dan  lain- lain. Hal ini agar sebelum melakukan politik hukum diketahui lebih dahu- lu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang adil dan mana yang tidak adil, mana yang baik dan mana yang tidak baik baru kemudian akan diambil keputusan.
c. Ketiga basis konstitusional
Basis  ini  merupakan  dasar  pengambilan  keputusan  tentang  politik  hu- kum. Konstitusi memberikan arah dan tujuan suatu bangsa. Konstitusi ju- ga  sebagai  pembatas  kekuasaan  dan  sekaligus  pengatur  kekuasaan  dan juga sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak warga Negara.
d. Kempat Basis moral
Basis  ini  sangat  diperlukan  dalam  politik  hukum karena  kebijakan  yang mutu  dan  berorientasi  pada  perubahan  bagi  kepentingan  orang  banyak
hanya bisa lahir dari lembaga/pengambil keputusan yang memiliki ting- kat kesadaran moral yang mumpuni.

## 3. Dasar Pembenaran Kriminalisasi
Penentuan  perbuatan  yang  dijadikan  tindak  pidana  mempunyai  hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”. Kriminalisasi yaitu proses untuk menjadi- kan  suatu  perbuatan  yang  semula  bukan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana. Proses  kriminalisasi  tersebut  diakhiri  dengan  terbentuknya  peraturan  perundang- undangan di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Terbentuk-lah peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim, dan selanjutnya  apabila  dijatuhkan  pidana,  dilaksanakan  oleh  kekuasaan  administratif (Soedarto, 2007: 32)
Terkait  dengan  pandangan  kriminalisasi  sebagai  sebuah  kebijakan,  Basioni berpendapat  dalam  bukunya  IS  Heru  Permana  bahwa  sebenarnya  dalam mengkrimi-nalisasikan  suatu  perbuatan  dilatar  belakangi  oleh  tujuan    yang  ingin dicapai  dengan  kebijakan  tersebut  (Is  Heru  Permana,  2007:  30).  Misalnya  adalah adanya kepenti-ngan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu
Proses  kriminalisasi  harus  didasarkan  pada  landasan  teori  keilmuan  yang bisa  dipertanggungjawabkan,  di  mana  dalam  hal  ini  ada  beberapa  teori  yang digunakan sebagai dasar pembenaran kriminalisasi perbuatan pornografi.
Pertama , yaitu teori moral yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum pidana. Moral merupakan salah satu sumber nilai bagi pembentukan hukum pidana. Sebagai kaidah hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan (tindak pi- dana) berasal dari kaidah-kaidah moral yang hidup dalam masyarakat (Salman Lu- than, 2007: 72). Perbuatan yang melanggar moral melalui kebijakan hukum pidana yaitu  proses  legislasi  yang  kemudian  diundangkan  menjadi  undang-undang.  Max We-ber mengatakan bahwa hukum harus mengekpresikan suatu moralitas umum ( a com-mon morality ) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan apa yang secara moral dianggap benar (Achmad Ali, 2007: 72).
Hart mengidentifikasikan empat ciri pokok yang selalu ditemukan bersama- sama dalam setiap aturan dan standar prilaku yang biasa disebut moral, yaitu nilai penting  ( importance ),  kekebalan  dari  perubahan  yang  disengaja,  ciri  kesengajaan da-lam pelanggaran moral, dan bentuk tekanan moral (Petrus C.K.L Bello, 2012: 41).
Kedua , yaitu Teori Liberal Individualistik. Teori ini merupakan antitesis dari teori moral. Teori ini berpandangan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan janganlah didasarkan pada  landasan pertimbangan-pertimbangan moral  akan tetapi didasar- kan pada ada tidaknya kerugian dari perbuatan tersebut (Salman Luthan: 2007: 82). Mild  menegaskan  bahwa  kekuasaan  Negara  untuk  mengatur  masyarakat  dibatasi oleh kebebasan warganegara. Negara boleh ikut campur tangan terhadap kehidupan pribadi warganegara bila warganegara tersebut merugikan kepentingan orang lain. Jika  tindakan  seseorang  tidak  merugikan  orang  lain  maka  tidak  boleh  ada
pembatasan terhadap kebebasannya (Salman Luthan, 2007: 83). Ketiga , yaitu Teori Feinberg.  Feinberg  mengajukan  dua  alasan  sebagai  dasar  kriminalisasi,  yaitu (Salman Luthan, 2007: 97):
1. Kriminalisasi dalam rangka mencegah atau mengurangi kerugian kepada orang lain.
2. Kriminalisasi  dalam  rangka  mencegah  serang-serangan  serius  kepada orang lain untuk mencegah atau mengurangi
Keempat ,  yaitu  teori  “ Ordeningstrafrecht ”.  Toeri  ini  menyatakan  bahwa  hu- kum  pidana  adalah  alat  atau  instrumen  pemerintah.  Penggunaan  hukum  pidana seba-gai  instrumen  kebijakan  pemerintah  merupakan  kecenderungan  baru  dalam perkem-bangan hukum pidana modern (Salman Luthan, 2007: 106).
Peneliti  akan  menggunakan  teori  Moral  untuk  menganalisis  apakah  krimi- ninalisasi pornografi sudah tepat atau belum. Peneliti memilih teori ini karena kira- nya tepat pornografi dilihat dari sisi teori Moral karena pornografi pada intinya ada- lah persoalan moralitas kesusilaan.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Latar Belakang Filosofis
Salah  satu  kekuatan  undang-undang  atau  norma  adalah  adanya  kekuatan landasan filosofis. Undang-undang Pornografi berakar dari keinginan besar mewu- judkan    Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang    berlandaskan  Pancasila    dengan men-junjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  etika,  akhlak  mulia,  dan  kepribadian  luhur bangsa,  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  menghormati kebinekaan  da-lam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.
Undang-undang  pornografi  hadir  dalam  rangka  ingin  melindungi kepentingan  hukum  yang  berkaitan  dengan  rasa  kesusilaan  baik  rasa  kesusilaan pribadi  maupun  rasa  kesusilaan  masyarakat.  Masyarakat  memiliki  nilai-nilai kesusilaan  yang  hidup  dan  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat  dan  karena  itu  harus dipatuhi.  Nilai-nilai  yang  hidup  dalam  diri  individu  dan  masyarakat  menjadi cerminan sifat dan karakter dari suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa. Patokan patut dan tidak patutnya suatu perbuatan, dianggap menyerang atau tidak terhadap kepentingan hukum me-ngenai rasa kesusilaan tidak semata-mata bersifat individual  tetapi  ada  juga  nilai-nilai  universal  (Adam  Cahzawi,  2013:  6).  Nilai kesusilaan hadir dilandasi oleh nilai agama, budaya, adat istiadat norma-norma lain yang  diyakini  oleh  masyarakat.  Keterusikan  nilai  kesusilaan  berdampak  pada  rasa ketentraman batin terganggu.

## 2. Latar Belakang Sosiologis
Undang-undang pornografi memiliki latar belakang sosiolgis yang mengakar karena sebenaranya persoalan ini sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan delik kesusilaan. Seiring perubahan waktu, delik kesusilaan mengalami perubahaan sejalan dengan kemajuan tekhnologi informasi. Media yang digunakan menjadi beragam terutama dengan adanya internet di mana setiap orang begitu mudah untuk mengakses pornografi. Pornografi tidak lagi semata-mata dise- barkan  di  muka  umum  dengan  cara  ditempelkan  di  tempat  umum  atau  lewat majalah,  koran,  selebaran,  bulletin,  akan  tetapi  melalui  dunia  maya.  Pelaku  tindak pidana  por-nografi  juga  tidak  semudah  dahulu  untuk  secepatnya  dideteksi  siapa pelakunya, se-hingga KUHP tidak lagi bisa menjangkau.
Sikap masyarakat terhadap pornografi mengalami pertarungan yang hebat, di  satu  sisi  masyarakat  Indonesia  ingin  melindungi  generasi  muda  dan  anak-anak dari  kemerosotan  moral,  tapi  di  sisi  lain  tuntuntan  liberalisme  yang  dibawa  oleh budaya  barat  semakin  kuat.  Tuntutan  liberalisme  membebaskan  hak  individu, sampai  budaya free  sex menjadi  sesuatu  yang  dianggap  biasa.  Negara  barat beranggapan  bahwa  seks  adalah  hak  pribadi  yang  semua  orang  boleh  untuk menikmatinya.
3. Latar Belakang Politik Pembentukan undang-undang Pornografi
Pembahasan  Rancangan  Undang-undang  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  di- mulai sejak tahun 1997. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 Pasal. Pada draf kedua, beberapa Pasal  yang  kontroversial  dihapus  sehingga  tersisa  82  Pasal  dan  8  Bab (wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi# Definisi_dan_Rancangan).
Tanggal  24  Agustus  2007  DPR  mengirimkan  draf  kepada  presiden  tentang RUU APP yang terdiri dari 10 bab dan 52 Pasal. Judul RUU APP dirubah menjadi RUU Pornografi,  sementara  ketentuan  mengenai  pornoaksi  dihapus.  Pada  September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perem- puan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR.  Pada draf  final  yang awalnya  direncanakan  akan  disahkan  pada  23  September  2008,  RUU  Pornografi ting-gal  terdiri  dari  8  bab  dan  44  Pasal.  Panja  telah  melaksanakan  Rapat  pada tanggal 4 September 2008, 18 September 2008, 23 September 2008, 24 September 2008,  8  Oktober  2008,  16  Oktober  2008,  17  Oktober  2008,  22  Oktober  2008,  23 Oktober 2008, 27 Oktober 2008, dan 28 Oktober 2008 (wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Pornografi# Definisi_da n_Rancangan.)
Proses pengesahan Undang-undang pornografi mengalami masa-masa yang cukup dramatis. Aksi walk out yang dilakukan oleh dua fraksi yaitu PDIP (Partai De- mokrasi Indonesia Perjuangan) dan PDS (Partai Demokrasi Sejahtera) memberikan gambaran  betapa  secara  politik  gesekan  yang  terjadi  cukup  keras. Walk  out PDIP dengan alasan sebagai berikut (risalah sidang paripurna DPR RI, 30 Oktober 2008), bahwa pertama , fraksi PDIP merasa prihatin dengan kondisi masyarakat dan daerah yang makin terbelah dengan adanya rencana Undang-Undang Pornografi. Kedua , be-
lum  adanya treatment khusus  dari  pansus  dan  emerintah  untuk  bisa  menjelaskan hal-hal yang lebih baik daripada kondisi sekarang ini. Selanjutnya secara prosedural dan secara substansial ada hal-hal yang oleh Fraksi PDIP tidak setuju. Ketiga , pada prin-sipnya,  Fraksi  PDIP  mendukung  upaya  pengaturan  yang  menyangkut pornografi  ka-rena  dampaknya  akan  merusak  kejiwaan  anak-anak.  Tetapi  secara prosedural dan se-cara substansial ada hal-hal yang tidak cocok dengan Rancangan Undang-undang  ini,  sehingga  fraksi  PDIP  tidak  ikut  bertanggungjawab,  tidak  ikut dalam  proses  pengambi-lan  keputusan  pada  paripurna  hari  ini  dan  memutuskan walk  out .  Sedangkan  dari  FPDS  (Fraksi  Damai  Sejahtera)  berpandangan  bahwa setelah melihat rapat bamus yang sudah dilakukan, di mana dua fraksi menolak dan satu  meminta  menunda,  maka  FPDS  meminta  untuk  menunda  pengesahan  karena banyak  protes.  FPDS  menghen-daki  agar  rapat  memanggil  dulu  dua  daerah  yang menolak  Undang-Undang  Pornog-rafi  ini  yaitu  Bali  dan  Sulawesi  Utara.  FPDS menolak  Rancangan  Undang-Undang  Por-nografi  jika  disahkan  dan  akhirnya walk out .  Secara  kuantitatif,  kekuatan  untuk  meng-golkan  RUU  Pornografi  di  parlemen, baik itu kekuatan pendukung dan penolakan ada-lah 428 mendukung yang  terdiri dari: Fraksi Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 57 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, BPD 20 kursi, dan PBR 14 kursi. Sedangkan kekuatan anggota  parlemen  yang  menolak  sebanyak  122  kursi,  diwakili  dua  Fraksi,  yaitu Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  sebanyak  109  kursi  dan  PDS sebanyak 13 kursi.

## 4. Pornografi dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana
Undang-Undang tentang Pornografi yaitu undang-undang no 44 tahun 2008 adalah salah satu dari politik hukum pidana yang diambil oleh para pembentuk un- dang-undang. Pilihan kebijakan politik hukum dengan menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana pornografi tentunya harus memenuhi prinsip- prinsip pengambilan kebijakan politik hukum.
Hal  mendasar  yang  harus  dijawab  adalah  apakah  politik  hukum menggunakan  hukum  pidana  untuk  menangani  persoalan  pornografi  sudah memiliki dasar pijakan politik hukum sesuai dengan prinsip-prinsip politik hukum? Pijakan dasar pertama adalah pijakan ideologi, ideologi dimaknai sebagai nilai-nilai sentral dan hakiki dan atas dasar itu kita mengadakan penilaian dan perbaikan atas segala  sesuatu  yang  lain  dalam  kehidupan  kita.  Steeman  menegaskan  bahwa  nilai adalah sesuatu yang dijun-jung tinggi, sesuatu yang memberi makna kepada hidup yang memberi kepada hidup ini titik-tolak, isi dan tujuan. Ideologi yang dimaksud juga sebagai sistem makna yang memberikan arahan atau petunjuk politik hukum akan diarahkan (Bernard L. Tanya, 2011: 13).
Pancasila  sebagai  ideologi  dalam  kehidupan  bernegara  menjadi  dasar  bagi landasan politik hukum Bangsa Indonesia. Pancasila berbeda dengan paham liberal, sosialis  atupun  ideologi  kapitalis.  Pancasila  mengedepankan  keseimbangan  antara pemenuhan  hak  pribadi  dan  hak  publik,  jasmani  dan  rohani.  Ini  tercermin  dalam sila-sila  yang  terkandung  di  dalamnya.  Sila  pertama  “Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa”
mem-berikan makna bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berke-Tuhanan, bangsa  yang  meyakini  adanya  kebenaran  yang  hakiki,  Tuhan  sebagai  sumber kebenaran.  Nilai  yang  muncul  adalah  bahwa  produk  politik  hukum  harus mencerminkan  nilai  Ke-Tuhanan.  Benar  dan  tidaknya  produk  hukum  harus  pula dikaitkan  dengan  kebenaran  Tuhan  yang  tercermin  dalam  bentuk  ajaran  agama. Bangsa  Indonesia  tidak  bisa  hidup  sebebas-bebasnya  karena  telah  dibingkai  oleh nilai  ke-Tuhanan.  Undang-Undang  Pornografi  kalau  mau  ditilik  dari  basis  ideologi jelas  tidak  bertentangan  dengan  nilai  ke-Tuhanan  bahkan  sebaliknya  pornografi bertentangan dengan nilai ke-Tuhanan yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia sebagai  makhluk  yang  bermartabat,  maka  perilaku manusia yang  merendahkan  martabat  kemanusia-an  itu  sendiri  secara  tidak  langsung bertentangan dengan sila pertama.
Sila kedua dari Pancasila lebih menegaskan lagi, seperti apa sebenarnya ma- nusia  Indonesia  yang  ingin  dibentuk  oleh  ideologi  Pancasila,  yaitu  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Makna dari sila kedua menyiratkan bahwa Bangsa Indonesia adalah  bangsa  yang  berperikemanusiaan  dan  berperadaban,  bangsa  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  luhur  budaya  tetapi  juga  beradab.  Pornografi  jelas suatu  tindak  yang  me-rendahkan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  berperadaban. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan memiliki rasa malu sudah  seharusnya menjaga  dari  perbuatan-per-buatan  yang  merendahkan  nilai  manusia  itu  sendiri seperti  perbuatan  cabul,  eksploi-tasi  seksual,  perbuatan  yang  mengundang  nafsu yang  tidak  seharusnya  diumbar  se-perti  binatang  tetapi  harus  disalurkan  dengan jalan yang benar.
Basis  pijakan  kedua  adalah  basis  normatif.  Politik  hukum  seharusnya mampu  memberikan  penilaian  mana  yang  seharusnya  bukan  senyatanya,  maka basis  norma-tif  memberikan  penilaian  kepada  politik  hukum  apakah  sudah  adil, benar, salah atau yang lainnya. Basis normatif sebagai penjabaran dari basis ideologi sehingga kedua-nya saling berhubungan dan paralel. Berdasarkan tinjauan ini, maka undang-undang  tentang  pornografi  harus  dilihat  apakah  sudah  benar  atau  tidak menurut  nilai  kebe-naran  yang  dianut  oleh  Bangsa  Indonesia,  apakah  sudah  adil menurut  nilai  keadilan  yang  dianut  oleh  Bangsa  Indonesia.  Undang-Undang Pornografi  dikatakan  benar  ka-lau  sudah  sesuai  dengan  normatifitas  ideologi Bangsa Indonesia, sebaliknya jika ber-tentangan, maka itu dikatakan salah. Ketiga  undang-undang  pornografi  dilihat  dari  basis  konstitusional.
Konsititusi  sebagai  barometer  dana  landasan  pijakan  dasar  hukum  yang  akan diberlakukan.  Kon-stitusi  juga  memuat  tentang  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Pornografi sudah mengalami masa-masa ujian berat saat dibenturkan dengan konstitusi, yaitu pada waktu baru diberlakukan kemudian diajukan peninjauan kembali yang diajukan oleh sejumlah pihak, baik dari perora-ngan maupun LSM pada tanggal 9 februari 2008, 10 maret 2008,  25  maret  2008  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  yang  dipersoalkan  adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Pornografi dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon  yang  terdapat  dalam  Pasal  28C  Undang-undang  Dasar  1945 yang  berbunyi  :  “(1)  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pe-menuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan mem-peroleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan umat ma-nusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memper-juangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya . Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang ber-bunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah per-adaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam memeliha-ra dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
b. Undang-Undang  Pornografi  telah  melanggar living  constitutional  values yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 UU Pornografi ber- tentangan dengan Pancasila sebagai Staats Fundamental Norm dan Aman- demen keempat UUD 1945.
Keputusan Mahakamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemo- hon untuk seluruhnya, hal ini berarti bahwa undang-undang pornografi secara basis konstitusional sudah selaras.
Keempat adalah basis dasar pijakan terakhir yaitu basis moral. Undang-Un- dang Pornografi dilihat dari basis pijakan moral  yang bertumpu pada tiga hal yitu moralitas  taat  asas,  moralitas  akal  kritis,  dan  moralitas  hati  nurani.  Tindakan pornog-rafi telah senyatanya mengganggu ketentraman batin masyarakat Indonesia, di  mana  nilai  moral  ketimuran  yang  penuh  dengan  sopan  santun  dan  juga keberadaban  dijun-jung  tinggi.  Rasa  ketidak  tentraman  terhadap  nilai  moral  yang hidup  inilah  yang  men-jadi  pijkan  dasar  dalam  menentukan  politik  hukum.  Basis moral  juga  dibenarkan  da-lam  teori  kriminalisasi  di  mana  suatu  tindakan  yang bertentangan dengan moral da-pat dikriminalisasikan.
Undang-Undang  No  44  Tahun  2008  tentang  pornografi  ditinjau  dari  teori poli-tik hukum maka bisa dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengaturan  pornografi  dalam  bentuk  undang-undang  dengan  meng- gunakan sanksi pidana, maka kebijakan tentang mengundangkan pornog- rafi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana. Pengaturan pornografi adalah dalam rangka memenuhi unsur kepastian hukum dan rasa keadi- lan.  Selama  ini  tindak  pornografi  tidak  diatur  secara  eksplisit,  KUHP menyebut tindak pornografi sebagai tindak kesusilaan, sebagaimana ter- tulis dalam Pasal 282 dan pasal 283 KUHP untuk Kejahatan. Bab XIV buku II  mengatur  juga  tentang  pornografi “kesusilaan” pada  pasal  532 KUHP. Kesusilaan  memiliki  arti  sangat  luas,  secara  garis  besar,  Andi  Hamzah me-nerjemahkan  kesusilaan  dengan  “menimbulkan  rasa  malu  seksual” arti ini sangat sederhana tapi cakupannya menjadi luas karena rasa malu seksual  sangat  tergantung  dari  agama,  budaya,  daerah,  negara  di  mana
pasal  ini  akan  diterapkan  (Andi  Hamzah:  2011:  156).  Undang-Undang No.32/2002  Tentang  penyiaran  pada  pasal  36  ayat  5  point  b menggunakan  kata  “cabul”  untuk  mewakili  kata  pornografi.  Peraturan tentang  pers  yaitu  Undang-Undang  No.40/1999  pada  pasal  5  ayat  1 menggunakan  kata  “kesusilaan”.  Undang-undang  yang  ada  sebelumnya menggunakan  istilah  yang  berbe-da-beda  untuk  mewakili  kata pornografi.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  multi  tafsir  dalam penerapannya  sehingga  tidak  ditemui  adanya  kepastian  hokum.  Oleh karena  itu  kiranya  sudah  tepat  kalau  ponrografi  diatur  seca-ra  eksplisit dan tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam penerapan-nya.
b. Undang-Undang  no  44  tahun  2008  tentang  pornografi  sebagaimana dalam  optik  Plato  maka  sebuah  undang-undang  harus  mencantumkan tujuan  da-ri  undang-undang  tersebut.  Undang-Undang  Pornografi memuat  di  da-lamnya  tujuan  dari  dibentuknya  undang-undang  tersebut yaitu yang ter-dapat dalam Pasal 3, yaitu: 1) Mewujudkan  dan  memelihara  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang ber-etika,  berkepribadian  luhur,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai Ketuhaan  Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  harkat  dan  martabat kemanusiaan; 2) Menghormati,  melindungi,  dan  melestarikan  nilai  seni  dan  budaya, adat  istiadat,  dan  ritual  keagamaan  masyarakat  Indonesia  yang majemuk;
3) Memberikan  pembinaan  dan  pendidikan  terhadap  moral  dan  akhlak masyarakat;
4) Memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  warga  Negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan;
5) Mencegah  berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di ma- syarakat.
c. Undang-Undang Pornografi berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  terdiri  dari  manusia-manusia  yang bermartabat. Manusia yang memiliki peradaban dan manusia yang meng- hormati nilai-nilai kemanusiaan. Pornografi adalah perbuatan hewani di- mana hal yang seharusnya menjadi domain privat kemudian menjadi do- main  publik,  sehingga  tidak  ada  lagi  penghormatan  kepada  manusia sebagai  makhluk  yang  mulia  dan  menjunjung  kemuliaan.  Berdasarkan optic ini, maka Undang-Undang Pornografi sudah selaras yaitu mengarah- kan manusia menjadi individu yang saleh.
d. Ditinjau  dari  sudut  Politik  Hukum  Pidana,  maka  Pengundangan  tentang pornografi adalah pilihan yang rasional untuk menanggulangi tindak por- nografi  yang  semakin  tidak  terkendali.  Undang-undang  sebelumnya terbukti mandul atau tidak mampu untuk mengantisipiasi tindak pornog- rafi. Keberkembangan pornografi ternyata tidak bisa diikuti oleh undang- undang  sebelumnya.  Oleh  kerana  itu  kiranya  tepat  pornografi  dibuat undang-undang tersendiri dengan menggunakan sanksi pidana.

## E. KESIMPULAN
Undang-Undang  No  44  Tahun  2008  tentang  pornografi  ditinjau  dari  teori politik hukum maka bisa dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembentukan  Undang-undang  No  44  Tahun  2008  ditinjau  dari  sisi  filosofis, sosio-logis dan politik hukum sebagai berikut:
a. Secara filosofis  Pembentukan  Undang-Undang  no  44 Tahun 2008  tentang pornografi sangat kuat. Undang-Undang Pornografi berakar dari keinginan besar  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan Pancasila  dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.  Undang-Undang  Pornografi  hadir  dalam  rangka  ingin  melindungi kepentingan  hukum  yang  berkaitan  dengan  rasa  kesusilaan  baik  rasa  ke- susilaan pribadi maupun rasa kesusilaan masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan karena  itu  harus  dipatuhi.  Nilai-nilai  yang  hidup  dalam  diri  individu  dan masyarakat  menjadi  cerminan  sifat  dan  karakter  dari  suatu  lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa.
b. Secara  sosiologis  Undang-Undang  Pornografi  memiliki  latar  belakang sosio-logis yang mengakar karena sebenaranya persoalan ini sudah diatur dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  dengan  delik kesusilaan.
c. Secara  politik  walaupun  pada  masa  pembahasan  terjadi  tarik  menarik anta-ra  yang  setuju  dengan  yang  tidak  setuju,  tapi  pada  kenyataanya kekuatan  politik  yang  setuju  lebih  besar  ketimbang  yang  tidak  setuju. Analisis  ke-kuatan  untuk  menggolkan  RUU  Pornografi  secara  perkiraan kuantitatif di parlemen untuk kekuatan pendukung dan penolakan adalah 428 men-dukung, terdiri dari; Fraksi Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 57 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, BPD 20 kursi dan  PBR  14  kursi.  Sedangkan  kekuatan  anggota  parlemen  yang  menolak sebanyak  122  kursi,  terdiri  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP) sebanyak 109 kursi dan PDS sebanyak 13 kursi.
2. Ditinjau dari sudut Politik Hukum Pidana, maka Pengundangan tentang pornog- rafi adalah pilihan yang rasional untuk menanggulangi tindak pornografi yang semakin  tidak  terkendali.  Undang-undang  sebelumnya  terbukti  mandul  atau tidak  mampu  untuk  mengantisipiasi  tindak  pornografi.  Keberkembangan  por- nografi ternyata tidak bisa diikuti oleh undang-undang sebelumnya oleh kerana itu  kiranya  tepat  pornografi  dibuat  undang-undang  tersendiri  dengan  meng- gunakan sanksi pidana. Undang undang ini juga sudah memenuhi persyaratan basis pijakan politik hukum yaitu basis ideologi, basis normatif, basis konstitusi dan basis moral.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Ali, Achmad dan Wiwie, Heryani (2007). Menjelajah Kajian Empiris terhadap hokum . Jakarta: Kencana. Bakhri,  Syaiful  (2010). Kebijakan Kriminal  Dalam  Prespektif  Pembaruan  Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Jakarta: Total Media. Bello Petrus, C.K.L. (2012). Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum . Jakarta: Erlangga.
Djubaedah, Neng (2004). Pornografi & Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Firdaus,  Syam  (2010). Analisis  Undang-undang  Pornografi . Penelitian  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Permana, Heru Is (2007). Politik Kriminal . Yogyakarta: Universias Atmajaya.
Hamzah, Andi (2011). Delik-delik tertentu (special delicten) di Dalam KUHP . Jakarta: Sinar Grafika.
Latif, Abdul dan Hasbi, Ali (2011). Politik Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Arief,  Barda  Nawawi  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana
(Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Arief, Barda Nawawi dan Muladi (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim (2005). Politik Hukum Pidana Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi . Yogyakarta
Salman, Luthan (2007). Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan .
Desertasi.
Utsaman, Sabian (tt). Menuju Penegakan Hukum Responsif, Konsep Nonet dan Philip Seznick . Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Depdikbud RI (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Majelis  Ulama  Indonesia  Pusat.  Keputusan  Fatwa  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor  287  Tahun  2001  tentang  Pornografi  dan  Pornoaksi,  22  Agustus 2001
Undang-undang  No  14  tahun  2008  Tentang  Pornografi  LEMBARAN  NEGARA REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  2008  NOMOR  181  dan  TAMBAHAN  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4928
Risalah  Sidang  Paripurang  DPR  tentang  Undang-Undang  Pornografi  Tanggal  30 Oktober 2008
wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi# Definisi_da n_Rancangan