Menyewakan kembali Objek Sewaan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam
Zulkifli Firdaus 1 , Busyro 2
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Email : zoelkifli.fs@gmail.com 1 , Email: busyro.pro18@gmail.com 2
Abstract: One of the requirements of the leased object is that the object is perfectly owned by someone. In some cases, a person who rents a certain object sometimes rents it back to others even though he is not the owner, only as a beneficial owner. This paper aims to examine the acquisition of property  obtained  as  a  result  of  renting  out  the  leased  object  from  the perspective of hifz al-mal which is part of the discussion of maqashid al- syariah (philosophy of Islamic law). This research uses the library research method by collecting existing data from various related literature, then it is described and analyzed objectively with the maqashid al-syariah theory in the field of hifz al-mal. The results showed that re-renting a rented object without the permission of the object owner is a prohibition of Islamic law in obtaining property at the al-hajiyah level which makes it haram to do so, as well as the property obtained from these activities. Therefore, this action must be stopped to realize the benefit of the acquisition of property.
Keywords: Lease, hifz al-mal, philosophy of Islamic law.
Abstrak: Salah  satu  syarat  objek  yang  disewakan  adalah  bahwa  objek  tersebut dimiliki  secara  sempurna  oleh  seseorang.  Pada  beberapa  kasus  yang  terjadi seseorang  yang  menyewa  objek  tertentu  terkadang  menyewakan  kembali  obek tersebut kepada orang lain walaupun ia bukan pemiliknya, hanya sebagai pemilik manfaat  saja.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perolehan  harta  yang didapatkan akibat menyewakan objek yang disewa dari perspektif hifz al-mal yang merupakan bagian dari bahasan maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode  kajian  kepustakaan  (library  research)  dengan  mengumpulkan  data-data yang  ada  dari  berbagai  literatur  terkait,  kemudian  dideskripsikan  dan  dianalisis secara objektif dengan teori maqashid al-syariah dalam bidang hifz al-mal. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  menyewakan  kembali  objek  yang  disewa  tanpa seizin pemilik objek merupakan larangan hukum Islam untuk mendapatkan harta, dan  larangan  itu  berada  pada  tingkat  al-hajiyah  yang  berakibat  haram melakukannya. demikian juga harta yang didapatkan dari aktifitas tersebut. Oleh karena itu perbuatan ini harus dihentikan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perolehan harta.
Kata Kunci: Menyewakan, hifz al-mal, filsafat hukum Islam
SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 12, Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v12i1.1515

## PENDAHULUAN
Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam untuk memberikan pedoman  hidup  kepada  umat  manusia,  baik  spiritual-materialisme, jasmani-rohani,  individual-sosial,  duniawi-ukhrawi  hidup  dalam keseimbangan  dan  perbandingan 1 .  Islam  memberikan  pedoman  dalam bidang kegiatan ekonomi pedoman atau peraturan, biasanya dalam bentuk garis  besar.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  peluang  bagi perkembangan  kegiatan  ekonomi  di  masa  mendatang.  Dalam  bidang kegiatan  ekonomi,  Islam  memberikan  aturan-aturan  hukum  yang  dapat dijadikan  pedoman,  baik  dalam  Al-Quran  maupun  Sunnah  Nabi Muhammad  SAW 2 .  Dalam  ekonomi  Islam,  muamalah  merupakan  salah satu  bentuk  aktivitas  manusia  yang  disebut ijarah (sewa  menyewa). Menurut sebagian besar ulama, hukum ijarah asalnya adalah mubah atau boleh  jika  diterapkan  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  syara, didasarkan kepada ayat-ayat al- Qur’an, hadis - hadis Nabi SAW dan ijma’ ulama 3 .
Praktik sewa-menyewa baik benda bergerak atau benda tetap dalam masyarakat  hal  ini  ditemukan  dalam  penyewaan  rumah,  kios,  ruko ataupun  mobil,  terkadang  sewaan  tersebut  disewakan  kembali  kepada pihak ketiga, paraktek seperti ini  disebut dengan sewa menyewa paralel (ijarah  paralel) . Ijarah parallel    merupakan  akad  yang  dilakukan  antara pemberi  sewa  ( mu’ ajir )  dan  penyewa  ( musta’jir )  yang  manfaatnya  akan disewakan kembali kepada penyewa baru 4 . Praktik penyewa suatu objek terkadang sering menyewakan kembali kepada pihak ketiga dalam jangka waktu sampai berakhirnya perjanjian  sewa yang telah disepakati dengan pemilik  objek  tersebut  tanpa  adanya  persetujuan  pemilik  objek  tersebut. Akibat  dari  menyewakan  kembali  objek  sewaan  tersebut  justru menimbulkan permasalahan karena pemilik objek merasa keberatan atau dirugikan objek miliknya disewakan kembali kepada pihak ketiga.
Salah  satu  kajian  dalam  maqashid  al-syariah  adalah  mewujudkan kemaslahatan dalam bidang harta ( hifz al-mal ) yang terdiri dari perintah- perintah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  itu  ( min  janib  al-wujud )  dan menghentikan larangan-larangan agama terkait dengan tatacara perolehan
1 Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi , (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020), h. 4.
2 Wajdi dan Lubis, h. 5.
3 Fadlan  Azima  Harahap,  “Praktek  Penyaluran  Kembali  Sewa  Menyewa  TV Kabel,” Jurnal El-Thawalib 3, no. 2 (28 April 2022): 197 – 210, https://doi.org/10.24952/el- thawalib.v3i2.5291.
4 Muhammad Bayu Diastama, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia,” Journal of Islamic Business Law 6, no. 3 (30 September 2022), http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2331.
harta  tersebut  ( min  janib  al- ‘adam) 5 .  Kajian  terhadap  hifz  al-mal (perlindungan terhadap harta) merupakan salah satu dari lima dharuriyah yang  mesti  diperhatikan  dalam  teori  maqashid  al-syariah.  Memperoleh harta dengan cara menyewakan kembali objek yang tidak dimiliki secara sempurna  tidak  hanya  berkenaan  dengan  hukum  melakukannya,  tetapi lebih jauh melihat dari sisi tujuan hukum Islam yang filosofis yang tertuang dalam teori maqashid al-syariah. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  aktifitas  menyewakan  objek  yang disewa kepada orang lain dalam perspektif filsafat hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  (library research) dengan sumber data berasal dari buku-buku dan artikel-artikel jurnal.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  membaca  sumber  data tersebut, kemudian dituliskan, disusun sesuai bahasan yang terkait. Data- data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana suatu, teori dijadikan sebagai pisau bedah untuk  menjawab  permasalahan  yang  sedang  terjadi  pada  kondisi  dan aktifitas sosial tertentu. Teori ini juga dikenal sebagai dasar untuk mengkaji suatu  fenomena  social 6 .  Adapun  interpretasi  data  dilakukan  dengan metode deskriptif dan komparatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sewa Menyewa
Sewa menyewa merupakan bagian dalam kegiatan muamalah yang dikenal  dengan  istilah al-Ijarah .  Asal  kata al-Ijarah adalah al-ajru berarti menyewakan,  memberikan  upah,  memberi  pahala,  imbalan  atas perbuatan/ jasa 7 . secara etimologi, ijarah diartikan sebagai ganti rugi, gaji, pungutan,  ongkos,  sewa,  beban  jasa 8 .  Sewa  menyewa (ijarah) menurut istilah para ahli berbeda dalam mendefinisikan, antara lain:
Kata ijarah terdapat dalam kitab-kitab fikih, sedangkan terjemahan ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  barang  atau  jasa  dan  manfaat yang  diperoleh  darinya  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti dengan  pemilikan  (kepemilikan/milkiyah)  atau  pemindahan  barang  itu
5 Busyro, Maqashid  a l  Syari’ah  (Pengetahuan  Mendasar  Memahami  Maslahah) ,  Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 142.
6 Yoki  Yusanto,  “Ragam  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif,” Journal  of  Scientific Communnication (JSC) Vol. 1,
no. 1 (2 April 2020): 1 – 13, https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764.
7 Jamaluddin  Jamaluddin,  “Elastisitas  Akad  Al -Ijarah  (Sewa-Menyewa)  Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam,” Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 1, no. 1 (20 Maret 2019): 17 – 31, https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737.
8 Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2, no. 2 (28 Agustus 2021): 236 – 47.
sendiri 9 . Ulama Hanafi mendefenisikan ijarah merupakan suatu akad yang membolehkan kepemilikan terhadap manfaat suatu barang atau objek yang disewa  dengan  imbalan 10 .  Ulama  Maliki  dan  Hambali  mendefenisikan ijarah merupakan  kepemilikan  manfaat  atas  sesuatu  yang  dibolehkan dalam  waktu  tertentu  dengan  upah  (bayaran)  tertentu 11 . Ulama  Syafi’i mendefinisikan ijarah merupakan salah satu akad terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu yang bersifat mubah, dan dibolehkan memanfaatkan dengan cara memberi upah atau imbalan tertentu 12 . Sayyid  Sabiq  mendefenisikan ijarah merupakan  suatu  akad  dalam mengambil  manfaat  dengan  cara  penggantian 13 . Dr.  Muhammad  Syafi’i Antonio, ijarah merupakan  suatu  akad  pemindahan  hak  guna  terhadap barang dan jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan (ownership/  milkiyah) barang  atau  objek  itu  sendiri 14 .  Dalam fatwa  MUI  DSN-MUI  No.  09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah  akad pemindahan hak (manfaat) atas penggunaan suatu benda atau jasa untuk jangka  waktu  tertentu  dengan  membayar  sewa  atau  gaji,  tanpa memindahkan kepemilikan atas benda itu sendiri 15 . KHES  (Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah), ijarah merupakan sewa  terhadap  barang  atau  objek  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan pembayaran  atau  imbalan 16 .  KUH  Perdata, ijarah dikenal  dengan  sewa menyewa yang berarti suatu perjanjian dimana satu pihak mengikat diri untuk  memberikan  manfaat  terhadap  suatu  barang  atau  objek  kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarannya sesuai dengan yang telah disepakati 17 .
9 Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapa Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 178.
10 R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, “Tinjauan Hu kum Islam Terhadap Sewa- Menyewa ( Ijarah ) Tanah Kas Desa,” Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business 1, no. 1 (30 April 2021): 41 – 62, https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172.
11 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer , Edisi Pertama, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 115.
12 Samsu  al-Din  Muhammad  bin  al-Khatib  al-Syarbainiy, Mughni  al-Muhtaj  ila Ma’rifah Ma’ani al -Fadz al-Minhaj (Bairut: Dar al- Ma’rifah, 1997), h. 426.
13 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Bairut: Dar al-Kitab al- ’Arabi, 1977), h. 177.
14 M.  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), h. 155.
15 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Akad  Ijarah ,  (Jakarta:  Nasional  Sharia  Broad, 2000), h.1.
16 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktoral  Jenderal  Peradilan  Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Direktoral Jenderal Peradilan Agama, 2011), h. 11.
17 Diky  Faqih  Maulana,  “Analisis  Terhadap  Kontrak  Ijarah  dalam  Praktik Perbankan Syaria h,” Muslim Heritage 6,
no. 1 (30 Juni 2021),
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2569.
Dari beberapa penjelasan pengertian ijarah (sewa menyewa) diatas tidak  ada  perbedaan  secara  prinsip,  sehingga  dapat  disimpulkan ijarah (sewa  menyewa)  diartikan  sebagai  suatu  akad  atau  perjanjian  untuk mendapatkan atau mengambil manfaat terhadap suatu barang, objek atau jasa melalui penggantian dalam bentuk upah, imbalan atau sewa.
Ijarah (sewa  menyewa)  yang  merupakan  praktik  muamalah  yang diperboleh dalam Islam dan disyari’atkan dalam Islam. Prakt ik muamalah tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari  ketentuan  al- Qur’an  dan  hadis Rasulullah SAW.

## 1. Al- Qur’an
Surat al-Zukhruf ayat 32: ْعَ ب اَنْعَ فَرَو ۙاَيْ نُّدلا ِةوٰيَْلْا  ِفِ ْمُهَ تَشْيِعَّم ْمُهَ نْ يَ ب اَنْمَسَق ُنَْنَ  ََۗكِ بَر َتَْحَْر َنْوُمِسْقَ ي ْمُهَا ٍضْعَ ب َقْوَ ف ْمُهَض َنْوُعَمَْيَ اَِّ مّ ٌْيَْخ َكِ بَر ُتَْحَْرَوَۗ ايًِّرْخُس اًضْعَ ب ْمُهُضْعَ ب َذِخَّتَ يِ ل  ٍتٰجَرَد Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia  dan  Kami  telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian  mereka  dapat  memanfaatkan  sebagian  yang  lain.  Dan  Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .
Al-Baqarah ayat 233:
.... َۗ
ْعَمْلِبِ ْمُتْ يَ تٰا ْٓاَّم ْمُتْمَّلَس اَذِا ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََف ْمُكَد َلَْوَا آْْوُعِضَْتَْسَت ْنَا ُّْتُّْدَرَا ْنِاَو
َٰ للّا اوُقَّ تاَو َِۗفْوُر
ٌْيِْصَب َنْوُلَمْعَ ت اَِبِ َٰ للّا َّنَا آْْوُمَلْعاَو
Artinya: .... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu dengan orang lain, tidak ada  dosa  bagimu  jika  kamu  memberikan  upah  dengan  cara  yang  wajar. Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  Allah  Maha Melihat apa yang telah kamu kerjakan.
Surat al-Qashash ayat 26:
ْتَلاَق
ُْيِمَْلَا ُّيِوَقْلا َتْرَجْأَتْسا ِنَم َْيَْخ َّنِاۖ ُهْرِجْأَتْسا  ِتَبَْٰٓيًّ اَمُهىٰدْحِا Artinya:  Salah  seorang  dari  kedua  perempuan itu  berkata,  “ Hai  ayahku, pekerjakanlah dia pada kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang dipekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

## 2. Hadis
:َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللّا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،َرَمُع ِنْب َِّللّا ِدْبَع ْنَع ْنَأ َلْبَ ق ،ُهَرْجَأ َيِْجَْلْا اوُطْعَأ ُقَرَع َّفَِيَ ُه 18

## Artinya: Hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW telah
18 Ibnu  Majjah  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwaini, Sunan  Ibnu Majjah (Riyadh: Dar Ihya al-Kitab al- ’Arabiyah, 1431), h. 817.
bersabda keluarkanlah upah untuk pekerja sebelum kerinatnya kering. (HARI. Ibnu Majjah)
ىَلَع اَِبِ َضْرَْلْا يِرْكُن اَّنُك
َدِعَس اَمَو ،ِعْرَّزلا َنِم يِقاَوَّسلا
ُالله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر َنَاَهَ نَ ف ،اَهْ نِم ِءاَمْلِبِ ٍةَّضِف ْوَأ  ٍبَهَذِب اَهَ يِرْكُن ْنَأ َنََرَمَأَو ،َكِلَذ ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع 19
Artinya: Kami pernah menyewakan lahan dengan imbalan hasil pertaniannya, maka  Rasulullah  SAW  melarang  kami  melakukannya  dan  memerintahkan kepada kamu untuk menyewakannya dengan emas dan perak. (HR. Abu Daud)
ُحْلُّصلا ،ْمِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو ،اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ  ًلَ َلََح َمَّرَح اًحْلُص  َّلَِإ ،َيِمِلْسُمْلا َْيَب ٌزِئاَج اًطْرَش  َّلَِإ اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ  ًلَ َلََح َمَّرَح
20
Artinya: Perdamaian  boleh  dilakukan  antara  sesama  orang  Islam  kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan  orang  Islam  terikat  dengan  perjanjian  mereka  kecuali  perjanjian  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
ُهُمْص َ َنََأ ٌةَث َلََث : َلَاَعَ ت َُّللّا َلاَق :َلاَق َمَّلَسَو هيلع الله ىلص بينلا نع ،هنع الله َيِضَر َةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَع
ْم
َعَبِ ٌلُجَرَو ،َرَدَغ َُّثُ  ِبِ ىَطْعَأ ٌلُجَر :ِةَماَيِقْلا َمْوَ ي
َفِْوَ تْساَف اًيِْجَأ َرَجْأَتْس  ٌلُجَر َ ،ُهَنََثَ َلَكَأَف اارُح
ِهِطْعُ ي َْلََو ُهْنِم ُهَرْجَأ
21
Artinya: Hadis yang berasal dari Abi Hurairah r.a, Nabi SAW telah bersabda, Allah SWT mengatakan: ada tiga kelompok manusia yang Aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat, (1) seseorang yang berjanji kepada-Ku kemudian ia mengkhiananti, (2) sesorang yang menjual hamba sahaya (budak) kemudian ia memakan  hartanya,  (3)  sesorang  yang  menyewa  pekerja  kemudian  ia menunaikan  kewajibannya  namun  ia  tidak  diberikan  imbalan  (upah).  (HR. Bukhari)
Dalam  suatu  tindakan  atau  pekerjaan  tentu  ada  dasar  sendi  yang tidak boleh ditinggalkan, dalam hal ini rukun. Jumhur Ulama menetapkan empat rukun ijarah (sewa menyewa) yaitu:
1. Ijab dan qabul (sighat al- ‘aqad)
2. Pihak yang bertransaksi (al- ‘aqidayn)
3. Sewa atau upah (al-ujrah)
4. Manfaat dari sewa (al- manaf’) 22
19 Abi Daud Sulaiman bin Al- Asy’asy Al -Azdi Al-Sajastani, Sunan Abi Daud , Juz. V (Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), h. 272. 20 Abi  ’Isa  Muhammad  bin  ’Isa  Al -Tirmidzi, Al- Jami’  al -Kabir :  Sunan  al-Tirmidzi (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), h. 27.
21 Abi ’Abdillah Muhammad bin Ismai al -Bukhari, Shahih a-Bukhari , Cet. 1 (Bairut:
Dar Ibn Katsir, 2002), h. 792.
22 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer , Edisi 1, Cet. 1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  pada  pasal 295 di jelaskan rukun ijarah adalah:
1. Pihak yang menyewa ( musta’jir ).
2. Pihak yang menyewakan ( mu’ajir ).
3. Objek yang disewakan ( ma’jur ).
4. Akad. 23
Dalam  praktik  sewa  menyewa  ( ijarah )  mesti  terpenuhi  syarat-syarat, dan syarat-syarat tersebut adalah:
1. Balig dan berakal disyaratkan untuk kedua orang yang berakad.
2. Kerelaan kedua pihak yang berakad.
3. Objek sewa ( ijarah ) harus diketahui manfaatnya secara sempurna.
4. Objek sewa ( ijarah ) diperbolehkan diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak memiliki cacat.
5. Objek sewa ( ijarah ) merupakan yang dihalalkan oleh syara’.
6. Yang  disewakan  tersebut  bukan  merupakan  sesuatu  kewajiban  bagi penyewa.
7. Objek  sewa  ( ijarah )  yang  sudah  biasa  disewakan  seperti  rumah, kendaraan.
8. Adanya kejelasan terhadap sewa/ upah didalam akad sewa ( ijarah ). 24
Dalam  praktik  sewa  menyewa  ( ijarah )  terdapat  bentuk-bentuk kegiatan  sewa  menyawa,  sewa  menyewa  ini  dapat  digolongkan  kepada beberapa macam yaitu:
1. A’mal/ Asykhas yaitu sewa terhadap jasa seseorang dengan membayar upah.
2. ‘Ayn  (muthlaqah)/  ‘Ala  al - A’yan yaitu  sewa  terhadap  barang/  objek dengan tujuan mengambil manfaat dari barang/ objek tersebut.
3. Muntahiya  bittamlik yaitu  akad  sewa  menyewa  antara  yang menyewakan  objek  sewa  dengan  penyewa  objek  dengan  tujuan mendapatkan  manfaat  dari  objek  yang  dibarengi  dengan  pengalihan hak milik atas objek sewa setelah berakhirnya akad sewa menyewa.
4. Ijarah maushufah fi al-dzimmah yaitu akad sewa atas manfaat suatu objek atau jasa yang pada pelaksanaan akadnya hanya menyebutkan spesifik dan sifat-sifatnya.
5. Ijarah tasyghiliyyah yaitu akad sewa atas manfaat suatu objek yang tidak dibarengi dengan perjanjian pemindahan hak milik objek sewa kepada penyewa. 25
23 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktoral  Jenderal  Peradilan  Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah , h. 80.
24 Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer (Yokyakarta: K-Media, 2020), h. 138.
25 Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer , h. 117.

## Filsafat Hukum Islam
Kata-kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia , yang pada  dasarnya  terdiri  dari  dua  suku  kata, Philos atau Philia dan Sophos .
Philos adalah  cinta  persahabatan, Shophos adalah  kebijaksanaan,  hikmah, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis dan kecerdasan. Sebagai filsafat  dapat  diartikan  sebagai  kebijaksanaan  dan  cinta  kebenaran. 26 Hukum  Islam  adalah  peraturan  atau  ketentuan  yang  bersumber  dari wahyu Allah dan sunah Rasul yang  berkaitan dengan tingkah laku atau perbutan  manusia  ( mukallaf )  yang  diyakini  dan  diakui  berlaku  dan mengikat semua umat yang beragama Islam. 27
Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu, rahasia,  dan tujuan esensi dari hukum Islam yaitu kemaslahatan. Mustafa Abdul  Raziq  menjelaskan  filsafat  hukum  Islam  merupakan  ilmu  ushul fikih,  karena  memiliku  unsur-unsur  berpikir  filsafat  dan  memiliki epistimologi, ontologi yang  jelas, dan aksiologi yang terarah. Ilmu ushul fikih  mengatarkan sesorang untuk  berpikir ilmiah, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan. 28
Berangkat  dari  penjelasan  tentang  filsafat  hukum  Islam  di  atas menurut  Juhaya S. Praja yang menjadi objek kajian filsafat hukum Islam ada  dua, pertama objek  teoritis  filsafat  hukum  Islam  atau  lebih  dikenal dengan istilah falsafah tasyri’ yaitu objek kajian tentang teori hukum Islam yang  meliputi  prinsip-prinsip  hukum  Islam,  dasar  dan  sumber  hukum Islam,  tujuan  hukum  Islam,  asas-asas  hukum  Islam  dan  kaidah-kaidah hukum  Islam, kedua objek  praktis  filsafat  hukum  Islam  atau  yang  lebih dikenal dengan istilah falsafah syari’ah atau asrar al- syari’ah yaitu jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan realitas kehidupan 29 . Keberadaan hukum Islam bertujuan untuk terwujudnya kedamaian di  dunia  dan  kebahagian  di  akhirat.  Adanya  pengetahuan  atau  kajian filsafat  hukum  Islam  tentu  memberikan  kegunaan  atau  manfaat diantaranya:
1. Menjadikan  filsafat  bagian  pendekatan  pembahasan  hakikat,  sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Pembeda kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Menempatkan  filsafat  hukum  Islam  sebagai  wilayah  penelitian  yang penting untuk memahami asal usul hukum Islam yang bersumber dari
26 Darmawati H, Filsafat Hukum Islam , Cet. 1 (Makasar: FUF UIN Alauddin, 2019), h. 2.
27 Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis,
2007), h. 14.
28 Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 18.
29 Wahyudin  Darmalaksana,  “Konstruksi  Epistemologi  Filsafat  Hukum Islam Untuk  Ketetapan  Hukum  Islam  Tentang  Pencegahan  Global  Warming,” Khazanah Multidisiplin 4, no. 1 (6 April 2023): 205 – 22, https://doi.org/10.15575/kl.v4i1.24954.
wahyu dan hasil ijtihad ulama.
4. Memperoleh rahasia-rahaisa dari syariat di luar maksud lahiriahnya.
5. Pemahaman tentang ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis terhadap berbagai masalah yang memerlukan tanggapan hukum. Hal ini menjadikan penerapan syariat Islam sebagai jawaban atas situasi dan kondisi yang berubah secara dinamis.
6. Membantu  mengidentifikasi  apa  yang  harus  dipertahankan  sebagai stabilitas dan apa yang terbuka untuk berubah sesuai tuntutan situasi. 30 Konsep  filsafat  hukum  Islam  mengupayakan  untuk  melakukan penemuan hukum, hali ini disebut juga ijtihad.  Hukum Islam itu sendiri memiliki landasan hukum, secara konseptual hukum disusun oleh syar’i , dalam  hal  ini  oleh  Allah  SWT  dalam  bentuk  kitab  suci  al-  Qur ’ an,  yang kemudian  diterapkan  oleh  Rasulullah  SAW.  Secara  historis,  setelah wafatnya Rasulullah SAW, ummat mengambil pedoman hukum bertumpu pada warisannya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai warisan amal dan pedoman  hidup, dan kehidupan ini mengalami dinamika tersendiri . Rasulullah  SAW  itu  sendiri  dalam  dengan para  sahabatnya  memberikan ruang  untuk  sahabatnya  dalam  berijtihad,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam sejarah  ketika  Rasullullah  SAW  menunjuk  Muaz  bin  Jabal  sebagai  ahli hukum Islam di Yaman, sedangkan Rasulullah SAW dalam berijtihad yang keliru, Allah SWT akan meluruskan beliau melalui wahyu.
Landasan  pemikiran  filsafat  dalam  hukum  Islam  sangat  erat kaitannya dengan konsep illat (alasan logis). Dalam membahas konsep illat, anggapan  terkuat  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  hukum  ditentukan oleh  ketetapan  Allah  SWT  yang  menguasai  segala  sesuatu.  Ranah kehidupan manusia dan seluruh alam semesta memiliki alasan logis dan kebijaksanaannya sendiri yang harus dicapai 31 . Dalam kajian illat hukum menjadi  semakin  menarik  dijadikan  sebagai  landasan  pemikiran  filsafat karena tujuan pembahasannya dianggap bermanfaat secara umum untuk menemukan  maslahah.  Maslahah  merupakan  salah  satu  teori  dalam hukum Islam, dan untuk mencapai  tujuan hukum Islam tersebut dalam pendekatan maslahah, al-Ghazali membagi maslahah menjadi tiga bagian yaitu maslahan al- mu’tabarah , maslahah mulghah dan maslahah al-mursalah . Para mujtahid menjadikan maslahah al- mu’tabarah dan maslahah mursalah sebagai sumber hukum dan mencapai tujuan hukum Islam 32 . Al- Syathibi  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT  menetapkan  syari’at dalam  rangka  tujuan  kemaslahatan  dan  menghindari  kerusakan
30 Moh.  Ahsanuddin  Jauhari,  Filsafat  Hukum  Islam,  Cet.  1  (Bandung:  PT. Liventurindo, 2020), h. 9.
31 Busyro Busyro dkk., “Implementasi Islam Progresif Pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 16, no. 1 (29 Mei 2022): 149 – 64, https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321.
( mafsadhah )  bagi  umat  manusia.  Kemaslahatan  tersebut  akan  terwujud apabila  dilihat  dari  kepentingannya.  Al-Syathibi  membagi  kepentingan tersebut  kepada  tiga  tingkatan  yaitu al-dharuriyyat (primer) ,  al-hajiyyat (sekunder)  dan al-tahsiniyyat (tersier) 33 . Al-dharuriyah adalah  semua  yang harus ada untuk kebaikan manusia, baik agamanya dan dunianya. Jika al- daruriyah ini  tidak  ada  dan  tidak  diikuti  dengan  benar  maka  kehidupan manusia  akan  rusak  dunia  dan  akhirat.  Dalam  arti  lain, al-daruriyah merupakan  tujuan  hidup  manusia  yang  penting  untuk  menjaga  dan memelihara  manfaat  tersebut 34 .  Al-Ghazali  menjelaskan al-hajiyyat merupakan maslahat yang tidak wajib namun dipergunakan dengan tujuan menjaga kemaslahatan, sedangkan al-tahsiniyyat merupakan kemaslahatan yang  tidak  dikelompokkan  kepada al-dharuriyyat dan al-hajiyyat ,  namun bersifat  memperindah,  mempermudah  dalam  mencapai  kebaikan  dan kemuliaan  berkaitan  dengan  kebiasaan  dalam  kehidupan  dan  juga bermuamalat 35 .
Dalam menjaga dan memelihara di sini dapat dimaknai 36 : pertama, aspek  yang  memperkuat  unsur-unsurnya  dan  memperkuat  landasannya disebut  dengan muru’ah  min  jani  bal -wujud . Kedua ,  aspek  yang mengantisipasi bahwa lima kebutuhan pokok atau yang populer dengan istilah al-dharuriyyat al-khams ( agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tidak akan terganggu dan terpelihara dengan baik disebut dengan muru’ah min jani bal- ‘adam .  Dalam aspek yang pertama muru’ah min jani bal -wujud dapat dilihat  dalam  bidang  muamalat  seperti  jual  beli,  sewa  meyewa  dan sebagainya.  Dalam  bidang  ini  tentu  tidak  terlepas  dari  Namanya  harta. Harta yang merupakan salah satu sebab agar bisa untuk bertahan hidup, maka disyariatkan untuk menghasilkan dan berusaha untuk mendapatkan harta. Sedangkan aspek yang kedua muru’ah min jani bal - ‘adam bagimana harta  yang  telah diperoleh atau didapatkan  tetap terjaga dan terpelihara ( hifdz  al-maal ),  maka  diharamkan  untuk  mempergunakan  harta  kejalan yang tidak benar baik itu mencuri maupun adanya penipuan.

## Menyewakan  Kembali  Objek  yang  Disewakan  dalam  Kajian  Filsafat Hukum Islam
Perubahan  konsep  hukum  Islam  berasal  dari  pemikiran  mapan maupun pemikiran spekulatif. Salah satu prinsip utama dari hukum Islam itu  adalah  keadilan,  yang  mempengaruhi  banyak  hubungan,  baik
33 Busyro, Maqashid al Syari’ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah) , h. 109.
34 Busyro, h. 113.
35 Khairir  Anwar,  Mohd  Soberi  Awang,  dan  Mualimin  Mochammmad  Sahid, “Maqasid  Syariah  Menurut  Imam  Al -Ghazali  dan  Aplikasinya  Dalam  Penyusunan Kompilasi Hukum Isla m Di Indonesia,” Malaysian Journal of Syariah and Law Vol. 9, no. 1 (Desember 2021): 75 – 87, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315.
36 Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam , h. 121.
hubungan  antar  individu  maupun  kelompok.  Kebaradaan  hukum  Islam tentunya bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia  dan  di  akhirat,  dalam  kajian  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah maqashid  al- syari’ah 37 . Jumhur  ulama  dan  para  mujtahid  menjadikan maqashid al- syari’ah salah satu teori hukum. Para Mujtahid baik kalangan ulama  khalaf  dan  salaf  telah  menyepakati  bahwa  hukum  Islam memberikan  kemudahan  dan  meniadakan  taklif  yang  tidak  disanggupi umat 38 .
Dalam  mewujudkan  kemaslahatan,  berkaitan  dengan  harta  yang pada  hakekatnya  seluruh  harta  merupakan  milik  Allah,  harta  yang  ada pada  manusia  pada  prinsipnya  hanyalah  titipan,  Islam  sendiri membenarkan harta yang ada pada sesorang merupakan hak pribadinya, namun  terkadang  manusia  menjadi  tamak  terhadap  harta  yang  pada akhirnya  menimbulkan  konflik  antar  sesama  atau  kelompok.  Untuk  itu hukum  Islam hadir  membuat  aturan  yang  menjadi  syari’at  terutama berkaitan dengan bidang muamalah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa ( ijarah ) dan lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  adanya  praktik sewa yang dilakukan oleh penyewa objek menyewakan kembali objek sewa kepada  pihak  ketiga,  sehingga  sewa  objek  tersebut  menjadi  paralel, tentunya  terhadap  praktik  seperti  ada  yang  merasa  diuntungkan  dan merasa dirugikan. Terkadang praktik sewa seperti ini tanpa sepengetahuan pemilik  objek  (orang  yang  menyewakan  objek),  seperti  contoh  sesorang menyewa ruko, penyewa menyewakan halaman ruko kepada pihak ketiga untuk  berjualan,  atau  seseorang  menyewa  rumah  lalu  membuka  kost- kostsan,  atau  juga  sesoarang  menyewa  mobil  rental,  lalu  penyewa merentalkan kembali mobil tersebut kepada pihak lain.
Sewa  menyewa  dalam  bentuk  perjanjian  dapat  dilakukan  secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan. Perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tertulis, sewa menyewa akan berhenti secara otomatis bila waktu  yang  telah  disepakati  berakhir  tanpa  adanya  pemberitahuan pemberhentiaannya 39 .  Sedangkan  perjanjian  sewa  menyewa  yang dilakukan secara lisan kebalikan dari dari perjanjian sewa menyewa secara tertulis, sewa menyewa akan berakhir setelah penyewa memberitahukan kepada yang menyewa.
Pada pembahasan sebelumnya hukum sewa-menyewa ( ijarah ) disisi para  ulama,  hukumnya  mubah  (boleh).  Dasar  hukum  untuk  menyewa barang  berpedoman  kepada  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  dan  para
37 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution  dan  Rahmad  Hidayat  Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari’ah , Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2020), h. 42.
38 Busyro, Maqashid al Syari’ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah) , h. 19.
39 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT.
Pradnya Paramita, 2009), h. 385.
pengikutnya bahwa prosedur ini merupakan mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak memerlukan tanggungan. Karena tanggung jawab atas benda  aslinya  adalah  milik  pemiliknya  yaitu  penyewanya 40 .  Ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebagaimana dalam kitab Al- Mughni bahwa diperboleh bagi penyewa untuk menyewakan kembali jika barang  sewa  telah  diterima  sebagaimana  pendapat  Imam  Ahmad  bin Hambal, dan pendapat ini diikuti oleh Sa’id bin al -Musayab, Ibnu Sirrin, Mujahid, Ikrimah, Abu Sulaiman bin Abdirrahman, Al- Nakhai’i, Al - Sya’bi, Al-Tsauri, Al- Syafi’i dan Asha bal - Ra’yi 41 . Imam al-Syirazi dalam kitabnya al-Muhazab menjelaskan  peyewa  suatu  objek  dibolehkan  menyewakan objek sewa tersebut orang lain, beliau berpendapat akad sewa sama halnya dengan akad jual beli. Dalam jual beli pembeli dibolehkan menjual kembali objek  setelah  diterima,  begitu  juga  dengan  objek  sewa,  penyewa  boleh menyewakan objek sewa 42 .
Imam  Nawawi  menjelaskan  menyewakan  kembali  atau mengalihkan objek sewa hukumnya boleh asalkan sesuai dengan perjanjian sewanya 43 .  Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah menjelaskan penyewa  diperbolehkan  menyewakan  kembali  objek  sewa  kepada  pihak lain dengan ketentuan penggunaan objek sewa sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam akadnya 44 .
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1559 dijelaskan pengalihan atau menyewakan objek sewa harus mendapat izin  dari  pemilik  objek,  dan  dalam  KHES  (Kompilasi  Ekonomi  Syari’ah) pasal  310  dijelaskan  larangan  terhadap  penyewa  untuk  menyewakan kembali  objek  sewa  kecuali  atas  seizin  pemilik  objek 45 .  Dikalangan Hanafiyah,  menyewakan  kembali  atau  mengalihkan  objek  sewa  kepada pihak lain dikelompokkan sebagai akad rusak (fasid), yang artinya secara akad menurut syarat sah pokonya namun menurut sifatnya tidak sah 46 . Praktik  menyewakan  kembali  objek  sewa  oleh  penyewa,  beranjak dari  penjelasan  diatas  tentunya  dapat  dipahami  bahwa  sewa  menyewa
40 Rahmad Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 122.
41 Ibnu Qudamah, Al-Mughni , Cet. III, Juz. 8 (Riyadh: Dar ’Alam al -Kutb, 1997), h. 54.
42 Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, Al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al- Syafi’i , Juz II (Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 258.
43 Muh  Soleh  Aminullah,  “Pengalihan  Hak  Sewa  Tanah  Perspektif  Fiqih Mu’amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Indonesian Journal of Law and Islamic Law 3, no. 1 (25 Juni 2021): 70 – 105, https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.113.
44 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , Ed. 1, vol. Cet. 11 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 121.
45 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktoral  Jenderal  Peradilan  Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah , h. 83.
46 Aminullah,  “Pengalihan  Hak  Sewa  Tanah  Perspektif  Fiqih  Mu’amalah  Dan Hukum Positif Di Indonesia.”
( ijarah ) adalah bentuk  kegiatan muamalah yang  dianjurkan dalam Islam. Islam  selalu  menghadirkan  kemaslahatan  dikalangan  umat  manusia, tentunya  dalam  kegiatan  sewa  menyewa  perlu  adanya  perjanjian  (akad) sehingga dengan adanya perjanjian (akad) dikemudian harinya tidak ada pihak  yang  dirugikan.  Dalam  sewa  menyewa  ketika  objek  sewa  sudah diterima  oleh  penyewa,  penyewa  dapat  memanfaatkan  langsung  atau mengambil manfaat dari objek tersebut, seperti penyewa dapat menempati rumah yang telah disewa, atau seseorang dapat memanfaat jasa seseorang setelah di beri upah atau bayaran.
Perlunya kesepakatan dalam suatu akad atau perjanjian dalam sewa menyewa  yang  bertujuan  mengikat  yang  menyewakan  objek  dengan penyewa  objek,  dengan  tujuan  salah  satu  pihak  tidak  melanggar  atau menyimpang  dari  perjanjian  tersebut,  bila  mana  dalam  salah  satu  pihak melanggar  perjanjian  tersebut  tentunya  lebih  mudah  untuk menyelesaikannya  baik  penyelesaian  secara  kekeluargaan  atau  secara hukum melalui lembaga peradilan. Bilamana dalam sewa menyewa tanpa perjanjian  tertulis  tentu  dalam  sewa  menyewa  tersebut  tetap  dijelaskan disaat akad atau dikemudian hari penyewa mengalihkan atau memanfaat objek  sewa  tersebut  dengan  menyewakan  kepada  pihak  lain,  penyewa harus menyampaikan atau minta izin kepada pemilik objek.
Sekarang yang menjadi permasalahan menyewakan kembali objek sewa tersebut tanpa sepengetahuan pemilik asal objek tersebut, dan hal ini sering ditemukan di lapangan, sebagai contoh seseorang menyewa rumah yang  dalam  akadnya  rumah  tersebut  untuk  ditempati  oleh  penyewa namun  kenyataan  di  samping  ditempati  ternyata  belakangan  penyewa memanfaatkan kamar yang kosong dirumah tersebut dijadikan kos-kosan, contoh lain seseorang menyewa ruko kemudian halaman ruko di malam hari  dipergunakan  oleh  pedagang  lain  untuk  berjualan,  lalu  penyewa menyewakan halaman tersebut untuk para pedagang di malam hari, dan masih  banyak  contoh  lainnya  tetapi  permasalahan  ini  yang  sering dilakukan.  Dalam  permaslahan  ini  yang  sering  merasa  dirugikan adalah pemilik objek sewa, sedang penyewa justru lebih sering diuntungkan dan bahkan penyewa di samping modal sewanya kembali justru mendapatkan keuntungan lebih dari praktik sewa seperti ini.
Objek  atau  barang  sewa  merupakan  bagian  dari  harta,  harta merupakan  bagian  dari dharuriyatu  al-khams yang  perlu  dijaga  dan dipelihara.  Dalam  rangka  memelihara  dan  menjaga  objek  barang  sewa sewa yang merupakan bentuk dari hifdz al-maal , aspek muru’ah min jani bal - ‘adam sangatlah  penting. M uru’ah  min  jani  bal - ‘adam disini  tentunya bagaimana objek atau barang sewa tersebut dapat terjaga dan terpelihara. Dalam  konteks  ini  filsafat  hukum  Islam  tentunya  akan  memberikan jawaban  persoalan  hukum  dari  menyewakan  kembali  objek  sewa  tanpa sepengetahuan  atau  seizin  pemilik  objek,  apakah  memberikan  dampak
maslahat dan mudharatnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan:
َلا ُءْرَد َفم ِسا ْد ُم َق َد ُم َع َىل َج ْل ِب َلا َصم ِلا ِح 47
Artinya: Menolak kemudharatan lebih diprioritaskan daripada untuk memperoleh kemaslahatan .
Kaidah  ini  setidaknya  dapat  menjawab  permasalahan  atas menyewakan kembali objek barang sewa tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik objek sewa. Tentu dalam permasalahan ini yang diuntungkan itu adalah penyewa ketimbang yang menyewakan objek atau barang, sehingga akhirnya  menimbulkan  persoalan  dan  konflik  antara  pemilik  objek  atau barang  dengan  penyewa  dan  penyewa  selanjutnya.  Banyaknya  muncul persoalan  dan  konflik  dalam  praktek  sewa  seperti  ini  tentu  tidak memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak begitu juga kepada pihak  ketiga  (penyewa  berikutnya).  Kondisi  seperti  ini  dapat  kita contohkan:  A  menyewakan  rumah  kepada  B  selama  2  (satu)  tahun  Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu tanpa sepengetahuan atau seizin  A, B menyewakan  kembali  kepada  C  dengan  nilai  sewa  Rp.  9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dalam kasus ini tentunya yang  merasa dirugikan adalah A dan C.
Contoh lain A meyewakan ruko kepada B selama 1 (satu) tahun Rp. 30.000.000,00  (tiga  puluh  juta),  lalu  B  tanpa  sepengetahuan  dan  seizin  A menyewakan halaman kepada pedagang makanan untuk berjualan malam hari  dengan  sewa  permalam  Rp.  100.000,00  untuk  satu  orang  pedagang, halaman ruko dapat menampung dua tempat bagi pedagang malam. Hasil sewa  yang  didapat oleh  B  dalam  setahun  lebih  kurang  Rp.  72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan setidaknya B mendapatkan keuntungan Rp.  42.000.000,00  (empat  puluh  dua  juta  rupiah),  dalam  kasus  ini  yang dirugikan adalah A selaku pemilik  objek.
Berangkat dari kasus seperti diatas tentunya untuk menghindari dan mencegah akan munculnya konflik atau permasalahan antara pemilik objek dengan  penyewa  untuk  mencapai  maslahatnya  penyewa  harus  meminta terlebih  dahulu  persetujuan  kepada  pemilik  objek,  bila  hal  ini  tidak dilakukan tentu tindakan penyewa tersebut dilarang, karena ada mudharat yang  ditimbulkan yaitu konflik  dan ketidak  nyamanan yang  didapatkan oleh penyewa kedua dan seterusnya.
Dari sisi lain objek atau barang sewa dalam rangka hifdz al-maal tentu tidak  akan  terjaga  dengan  baik.  Maka  untuk  tercapainya  kemaslahatan dalam permasalahan ini, dalam mencapai tujuan syara’ mencapai maslahat dan menghindari mudharat, tingkatannya adalah al-hajiyyat dalam rangka hifzd al-maal (memelihara harta) sehingga objek atau barang sewa tersebut
47 Duski Ibrahim, Al- Qawa’id Al -Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) , Cet.1 (Palembang:
Noerfikri, 2019), h. 84.
tidak disalah gunakan oleh penyewa, oleh karena itu menyewakan kembali objek  atau  barang  sewa  tanpa  sepengetahuan  atau  seizin  pemilik  sewa haram hukumnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa menyewakan  kembali  objek  yang  disewa  tanpa  seizin  pemilik  objek merupakan  larangan  hukum  Islam  untuk  mendapatkan  harta,  dan larangan  itu  berada  pada  tingkat al-hajiyah yang  berakibat  haram melakukannya,  demikian  juga  harta  yang  didapatkan  dari  aktifitas tersebut.  Oleh  karena  itu  perbuatan  ini  harus  dihentikan  untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perolehan harta.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer . Edisi 1. Cet. 1. Depok: PT.
Raja Grafindo Persada, 2017.
Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin Al- Asy’asy Al -Azdi. Sunan Abi Daud . Juz. V. Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009.
Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al- Syafi’i . Juz II. Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1995.
Al- Tirmidzi,  Abi  ’Isa  Muhammad  bin  ’Isa. Al- Jami’  al -Kabir :  Sunan  al- Tirmidzi . Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
Aminullah,  Muh  Soleh.  “Pengalihan  Hak  Sewa  Tanah  Perspektif  Fiqih Mu’amalah Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Indonesian Journal of Law  and  Islamic  Law 3,  no.  1  (25  Juni  2021):  70 – 105. https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.113.
Antonio,  M.  Syafi’i. Bank  Syariah  Wacana  Ulama  dan  Cendikiawan .  Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999.
Anwar, Khairir, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammmad Sahid.
“Maqasid  Syariah  Menurut  Imam  Al -Ghazali  dan  Aplikasinya Dalam  Penyusunan  Kompilasi Hukum  Islam  Di  Indonesia.” Malaysian Journal of Syariah and Law Vol. 9, no. 1 (Desember 2021): 75 – 87. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315. Arfa,  Faisar  Ananda. Filsafat  Hukum  Islam .  Medan:  Citapustaka  Media Perintis, 2007.
Bukhari, Abi ’Abdillah Muh ammad bin Ismai al-. Shahih a-Bukhari . Cet. 1. Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002.
Busyro. Maqashid  al  Syari’ah  (Pengetahuan  Mendasar  Memahami  Maslahah) . Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2019.
——— . Pengantar Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Kencana, 2020.
Busyro,  Busyro,  Hanif  Aidhil  Alwana,  Arsal  Arsal,  Shafra  Shafra,  dan Gusril  Basir.  “Implementasi  Islam  Progresif  Pada  Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam.” Al-
Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 16, no. 1 (29 Mei 2022): 149 – 64. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321.
Darmalaksana,  Wahyudin.  “Konstruksi  Epistemologi  Filsafat  Hukum
Islam Untuk Ketetapan Hukum Islam Tentang Pencegahan Global Warming.” Khazanah  Multidisiplin 4,  no.  1  (6  April  2023):  205 – 22. https://doi.org/10.15575/kl.v4i1.24954.
Darmawati H. Filsafat Hukum Islam . Cet. 1. Makasar: FUF UIN Alauddin, 2019.
Dewan Syariah Nasional MUI. Akad Ijarah . Jakarta: Nasional Sharia Broad,
2000.
Diastama, Muhammad Bayu. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ij arah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia.” Journal of Islamic  Business  Law 6,  no.  3  (30  September  2022).  http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2331.
Fasiri,  Mawar  Jannati  Al.  “Penerapan  Al  Ijarah  Dalam  Bermuamalah.”
Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2, no. 2 (28 Agustus 2021): 236 – 47.
Harahap, Fadlan Azima. “Praktek Penyaluran Kembali Sewa Menyewa TV Kabel.” Jurnal  El-Thawalib 3,  no.  2  (28  April  2022):  197 – 210. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5291.
Ibrahim,  Duski. Al- Qawa’id  Al -Fiqhiyah  (Kaidah-Kaidah  Fiqih) .  Cet.1. Palembang: Noerfikri, 2019.
Jamaluddin,  Jamaluddin.  “Elastisitas  Akad  Al -Ijarah  (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam.” Jurnal At-Tamwil: Kajian  Ekonomi  Syariah 1,  no.  1  (20  Maret  2019):  17 – 31. https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737.
Jauhari,  Moh.  Ahsanuddin. Filsafat  Hukum  Islam .  Cet.  1.  Bandung:  PT. Liventurindo, 2020.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktoral  Jenderal  Peradilan Agama. Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah .  Jakarta:  Direktoral Jenderal Peradilan Agama, 2011.
Maulana,  Diky  Faqih.  “Analisis  Terhadap  Kontrak  Ijarah  dalam  Praktik Perbankan  Syariah.” Muslim  Heritage 6,  no.  1  (30  Juni  2021). https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/arti cle/view/2569.
Musthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa- Menyewa ( Ijarah ) Tanah Kas Desa.” Al-Maqashid: Journal of Economics  and  Islamic  Business 1,  no.  1  (30  April  2021):  41 – 62. https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.172.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani,  dan  Rahmad  Hidayat  Nasution.
Filsafat  Hukum  Islam  &  Maqashid  Syari’ah .  Cet.  1.  Jakarta: Kencana, 2020.
Qazwaini,  Ibnu  Majjah  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-. Sunan Ibnu Majjah . Riyadh: Dar Ihya al-Kitab al- ’Arabiyah, 1431.
Qudamah,  Ibnu. Al-Mughni .  Cet.  III.  Juz.  8.  Riyadh:  Dar  ’Alam  al -Kutb, 1997.
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah . Bairut: Dar al-Kitab al- ’Arabi, 1977. Soemitra,  Andri. Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Fiqh  Muamalah:  Di  Lembaga Keuangan  dan  Bisnis  Kontemporer .  Edisi  Pertama.  Cet.  1.  Jakarta: Kencana, 2019.
Subekti,  R.,  dan  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata . Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
Suhendi,  Hendi. Fiqih  Muamalah .  Ed.  1.  Vol.  Cet.  11.  Depok:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2017.
Sulistiani,  Siska  Lis. Hukum  Perdata  Islam  (Penerapa  Hukum  Keluarga  dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Syafe’i, Rahmad. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia, 2011. Syaikhu,  Ariyadi,  dan  Norwili. Fikih  Muamalah:  Memahami  Konsep  dan Dialektika Kontemporer . Yokyakarta: K-Media, 2020. Syarbainiy, Samsu al-Din Muhammad bin al-Khatib al-. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani al -Fadz al-Minhaj . Bairut: Dar al- Ma’rifah, 1997. Wajdi, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi . Revisi. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
Yusanto,  Yoki.  “Ragam  Pendekatan  Penelitian  Kualitatif.” Journal  of Scientific  Communnication  (JSC) Vol.  1,  no.  1  (2  April  2020):  1 – 13. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764.