PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024

## PERAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM M MENGEMBANGKAN RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN PENDEKATAN KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE
Rossy Rahmawati 1 , Mas’ud Said 2 , Retno Wulan Sekarsari 3
Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia
1 22001091127@unisma.ac.id , 2 said@unisma.ac.id, 3 sekarsari@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  memberikan pemahaman tentang upaya Pemerintah Kota Malang dalam  mengembangkan  RTH  dengan  pendekatan collaborative  governance .  Penelitian  ini mencakup  pemahaman  terhadap  peran  sentral  pemerintah,  kondisi  RTH,  strategi collaborative governance ,  dan  langkah-langkah  keberlanjutan  yang  diambil  dalam  konteks  pengembangan ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Malang.  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  merupakan  sebuah  struktur dalam kota yang menopang ekologi kota sebagai peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Malang  pengembangan  RTH  bulan  kunjung  mencapai  titik  maksimal  dengan  segala permasalahannya  mulai  dari  perencanaan  pembangunan  RTH  yang  sering  kali  gagal  dan dialihkan  menjadi  lahan  perdagangan  serta  kurang  efektifnya  pengelolaan  RTH.  Penelitian menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yang  berfokus  pada  bagaimana  peran  pemerintah Kota  Malang  dalam  pembangunan  serta  pengembangan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Malang yang  dianalisis  dari  perspektif collaborative  governance. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan adanya  kolaborasi  pemerintah  kota  bersama  masyarakat  serta  pihak  swasta  dalam pengembangan  RTH,  meskipun  demikian,  masih  ditemukan  kekurangan  dalam  pelaksanaanya seperti peran masyarakat yang di tuangkan melalui Musrenbang RKPD sudah dilakukan namun pada akhirnya pembangunan RTH disebut jauh dari harapan masyarakat, kemudian di temukan juga adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pengambangan RTH yang tidak tepat sasaran. Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau

## ABSTRACT
This  research  aims  to  provide  an  understanding  of  the  Malang  City  Government's  efforts  to develop green open space with a collaborative governance approach. This research includes an understanding  of  the  central  role  of  government,  green  open  space  conditions,  collaborative governance  strategies,  and  sustainability  steps  taken  in  the  context  of  green  open  space development  in  Malang  City.  Green  Open  Space  (RTH) is  a  structure  in  the  city  that  supports the  city's  ecology  as  an  improvement  in  the  quality  of  the  environment  in  Malang  City.  The development of green open space in the past month has reached its maximum point with all its problems  starting  from  planning  for  green  open  space  development  which  often  fails  and  is diverted  into  trading  land  and  is  less  effective.  green  open  space  management.  The  research uses a descriptive qualitative method which focuses on the role of the Malang City government in  the  development  and  development  of  green  open  spaces  in  Malang  City  which  is  analyzed from  a  collaborative  governance  perspective.  The  results  of  the  research  show  that  there  is collaboration  between  the  city  government  and  the  community  and  the  private  sector  in  the development  of green  open  space,  however,  there  are still  shortcomings  in  its  implementation, such as the role of the community as outlined through the Musrenbang RKPD  which has been carried  out  but  in  the  end  the  development  of  green  open  space  is  said  to  be  far  from  the community's expectations, then it was discovered There are also deficiencies in the management
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
and development of RTH that are not on target. Keywords: Collaborative Governance, Development, Green Open Space

## PENDAHULUAN
Pengadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan sebagai  bagian  dari  struktur  kota  dengan  fungsi  ekologis  yang  juga  dirancang  untuk menambah  ruang  terbuka,  mendukung  peningkatan  nilai  kualitas  lingkungan  dan budaya  suatu  kawasan,  serta  mencegah  kerusakan  di  perkotaan  seperti  polusi  udara (Islami,  2018;  Rosawatiningsih,  2019;  Zainudin,  2019).  Meskipun  demikian, pengembangan  perkotaan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  pembangunan  yang dilaksanakan  kurang  memperhatikan  konsep  tersebut,  sehingga  menyebabkan  sumber daya  alam  yang  tersedia  mengalami  kerusakan  dan  memicu  berbagai  bencana  (Moch Faizal & Tukiman, 2022).
Dampak  yang  terlihat  jelas  yaitu  adanya  perubahan  iklim  yang  dapat memperparah  kualitas  udara  maupun  lingkungan  hidup  terhadap  keberlangsungan makhluk  hidup.  Pemanasan  global  menjadikan  permasalahan  yang  serius  bahkan menjadi  isu  dunia.  Pemanasan  global  merupakan  suatu  peristiwa  yang  menyebabkan ketidakseimbangan  dalam  ekosistem  bumi  akibat  peningkatan  suhu  yang  melebihi tingkat  normal.  Tingkat  kualitas  lingkungan  hidup  akan  menurun  dengan  adanya  isu permasalahan  tersebut.  Sehingga,  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi perlu  memiliki  keberanian  untuk  mengambil  sikap  dan  tindakan  yang  sesuai  dan  tepat sasaran dalam melaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, proses urbanisasi yang berlangsung hampir di seluruh kota di dunia semakin  memperdalam  masalah  perkotaan.  Peningkatan  jumlah  penduduk  di  setiap tahunnya  menyebabkan  bertambahnya  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  oleh pemerintah,  khususnya  dalam  aspek  administrasi.  Wilayah  perkotaan  yang berkelanjutan  dapat  ditelusuri  berdasarkan  interaksi  dan  keseimbangan  yang  saling mendukung  antara  manusia  dan  alam  yang  hidup  berdampingan.  Dalam  permasalahan lingkungan  perkotaan  dengan  kepadatan  kepadatan  penduduk  yang  tinggi, keseimbangan ini dapat terganggu karena kurangnya ruang terbuka hijau (Rahmy et al., 2012).  Oleh  karena  itu,  mengembalikan  keseimbangan  ini  ke  dalam  lingkungan perkotaan  melalui  sistem  yang  terstruktur  dianggap  sebagai  langkah  yang  sangat penting.
Salah satu wilayah perkotaan yang terdapat di Indonesia khususnya Jawa Timur sebagai wilayah RTH merupakan Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Bersumber pada data BPS Kota Malang tahun 2023 jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yaitu pria berjumlah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
421.  340  jiwa  sedangkan  wanita  berjumlah  425.  842  jiwa  maka  total  dari  jumlah penduduk  tersebut  mencapai  847.  182  jiwa.  Pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  ini menunjukkan  semakin  banyaknya  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dengan  menggunakan  lahan  kosong  di  wilayah  perkotaan  baik  secara  fisik  maupun infrastruktur.
Saat  ini  Kota  Malang  semakin  intensif  dalam  melaksanakan  proyek-proyek pembangunan  dan  perbaikan  perkotaan.  Pemerintah  focus  pada  pembangunan  pusat perbelanjaan,  toko,  hotel,  apartemen,  dan  perumahan  mewah,  dengan  harapan  dapat memberikan  kontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Malang.  Namun, pembangunan  infrastruktur kota ini tidak diiringi  dengan peningkatan persentase  lahan terbuka  di  Kota  Malang.  Kondisi  ini  menjadi  perhatian  karena  persentase  total  lahan terbuka  hijau  di  Kota  Malang  terus  mengalami  penurunan  (Kusumastuti  & Soemardiono, 2016).
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  5  Tahun  2008  yang  mengatur Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  kawasan  perkotaan, dijelaskan  bahwa  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  merupakan  area  yang  memiliki karakteristik  terbuka,  dapat  berupa  wilayah  yang  memanjang  atau  berkelompok,  yang berfungsi  sebagai  tempat  pertumbuhan  tanaman,  baik  yang  ditanam  secara  sengaja maupun  yang  tumbuh  secara  alamiah.  Undang-Undang  dan  peraturan  tersebut menetapkan bahwa persentase minimal RTH di wilayah perkotaan harus mencapai 30% dari  total  luas  wilayah  kota  atau  kabupaten.  Pembagian  ini  melibatkan  RTH  Publik minimal  20%  dan  RTH  Privat  minimal  10%.  Presentase  30%  tersebut  merupakan standar  minimum  yang  diterapkan  untuk  memastikan  keberlanjutan  ekosistem perkotaan, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan udara bersih, memperbaiki tatanan kota, memelihara keseimbangan lingkungan, dan mengatur keseimbangan pembangunan perkotaan.
RTH  di  Kota  Malang  melalui  upaya  penataan  dan  pembangunan  taman  kota merambah sejumlah lokasi yang menjadi komitmen untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan  hidup.  Saat  ini  DLH  Kota  Malang  mengelola  98  taman  kota  dan  8  hutan seluas 95.000 meter persegi (sitasi). Pemerintah mulai melakukan revitaslisasi penataan dan pembangunan dengan cara mengubah jalan aspal menjadi taman median jalan untuk penambahan  RTH  terus  dilakukan  karena  sudah  menjadi  komitmen  pemerintah  Kota Malang.  Progres  pada  revitaslisasi  taman  yang  awalnya  berupa  kereb  jalan  diubah menjadi taman median jalan baru-baru ini yaitu di Kayutangan.
Hal ini membuat tampilan Kota Malang semakin memukau. Ruang terbuka hijau di Kota Malang kembali menunjukkan keberadaannya, menciptakan suasana yang selalu hidup  seperti  sebelumnya.  Meskipun  demikian,  muncul  beberapa  permasalahan  akibat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
kurang  optimalnya  fungsi  dari  ruang  hijau.  Salah  satu  contohnya  adalah  masalah  yang terjadi  di  Hutan  Malabar,  di  mana  desain  yang  telah  direncanakan  dinilai  tidak mendukung  fungsi  optimal  sebagai  hutan  kota.  Oleh  karena  itu,  yang  seharusnya diperhatikan tidak hanya sekadar untuk memperindah dan  menambah  luas ruang hijau, melainkan  juga  perhatian  terhadap  fungsi  sebenarnya  dari  ruang  terbuka  hijau  itu sendiri.
Dalam  penataan  RTH  sangat  dibutuhkan  peran  serta  dari  berbagai  pihak  yang terlibat  baik  dari  pihak  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat.  Baru-baru  ini  pihak pemerintah  melibatkan  berbagai stakeholders atau  dikenal  dengan  istilah governance. Untuk  melakukan  kolaborasi  antar stakeholders dimulai  dari  pengambilan  keputusan hingga  pengimplementasian  kebijakan.  Teori colaborative  governance Proses kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  dapat  menunjang  keberhasilan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat  yang  turut  serta untuk  pengembangan  RTH  ditunjukkan  dengan  pembiasaan  membuang  sampah  pada tempatnya dan kegiatan menanam pohon serta tanaman atau tumbuhan lainnya.  Dengan demikian,  partisipasi  masyarakat  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  upaya pengelolaan  lingkungan  hidup.  Peran  masyarakat  melibatkan  pengawasan  sosial, memberikan  berbagai  saran,  menumbuhkan  kesadaran  terhadap  lingkungan  bagi anggota  masyarakat  lainnya,  serta  membentuk  komunitas  kelompok  hijau,  kemitraan, dan memajukan kemampuan masyarakat sembari merawat budaya dan kearifan lokal.
Dari  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  mempertimbangkan  empat  aspek  kunci utama.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  holistik tentang  upaya  Pemerintah  Kota  Malang  dalam  mengembangkan  RTH  dengan pendekatan collaborative  governance .  Penelitian  ini  akan  mengulas  peran  sentral pemerintah,  kondisi  RTH,  strategi collaborative  governance yang  diterapkan,  serta langkah-langkah  keberlanjutan  yang  diambil  dalam  konteks  pengembangan  RTH  di Kota Malang.

## METODE PENELITIAN
Dalam kerangka penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh dan merinci mengenai collaborative governance untuk pengembangan RTH di Kota Malang. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  metode  kualitatif.  Sesuai  dengan pandangan  (Sugiyono,  2016),  metode  ini  cocok  untuk  menyelidiki  masalah-masalah yang  bersifat  sementara  dan  mampu  berkembang  seiring  dengan  meningkatnya pemahaman  melalui  penelitian.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian kualitatif deskriptif, di mana teknik analisis data kualitatif melibatkan kegiatan interaktif yang  berkelanjutan  hingga  data  dianggap  sudah  mencakup  semua  informasi  yang diperlukan.  Proses  ini  mencakup  tahapan  seperti  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penyimpulan hasil, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2016).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Pendekatan  studi  kasus  dipilih  untuk  menjelaskan  fenomena  dalam  masyarakat yang  dikaji  melalui  latar  belakang,  keadaan,  dan  interaksi  yang  terjadi  mengenai kolaborasi  dalam  proses  pembentukan  sampai  proses  pengembangan  RTH  taman  kota di  Malang,  sehingga  dapat  menggali  dan  memahami  siklus  dari  pengembangan  RTH tersebut. Penetapan sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball . Dalam proses  pengumpulan  data,  metode  yang  digunakan  mencakup  teknik  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Untuk  menguji  validitas,  peneliti  menerapkan  teknik triangulasi sumber. Analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, organisasi data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Pemerintah Kota Malang

## Kebijakan dan Strategi
Pemerintah Kota  Malang telah  menetapkan kebijakan dan strategi  yang holistik dalam  pembangunan  RTH,  sejalan  dengan  peraturan  dan  perundangan  yang  mengatur lingkungan hidup dan tata ruang. Pada tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Malang No. 4  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Malang  Tahun 2010-2030  menjadi  panduan  utama  dalam  mengatur  tata  ruang,  termasuk  peningkatan dan  pelestarian  RTH  di  wilayah  perkotaan.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  terintegrasi dengan peraturan tingkat nasional, seperti Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  No.  5  Tahun  2012  yang  mengharuskan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan Hidup  (AMDAL)  bagi  setiap  rencana  usaha  dan  kegiatan.  Langkah  ini  memastikan bahwa  setiap  pembangunan,  termasuk  yang  berpotensi  memengaruhi  RTH,  dievaluasi dengan  seksama  untuk  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Dalam merumuskan  kebijakan  dan  strategi,  pemerintah  kota  juga  mengakui  pentingnya keterlibatan lintas kementerian, yang tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI  No.  1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan  Perkotaan.  Ini mencerminkan adanya koordinasi di antara berbagai instansi pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan RTH, menegaskan bahwa penyediaan RTH, terpenting di wilayah perkotaan, menjadi aspek penting yang melibatkan berbagai sektor (Haris, 2015).
Namun,  realitas  pengembangan  RTH  di  Kota  Malang  masih  menunjukkan beberapa  tantangan.  Desentralisasi  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk mengatur  anggaran  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Namun,  seperti yang diungkapkan dalam analisis, pembangunan perkotaan seringkali tidak berwawasan lingkungan.  Hal  ini  mencakup  kurangnya  ketersediaan  RTH,  pelanggaran  terhadap peraturan  tata  ruang,  dan  alih  fungsi  RTH  yang  dapat  merugikan  kepentingan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  berwawasan  lingkungan,  pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan antara pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pelestarian  RTH  untuk  kesejahteraan  bersama
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
dan lingkungan hidup yang sehat.

## Implementasi Program
Dalam  pengimplementasian  program  pemerintah  Kota  Malang  melalui  Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH)  untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang  di  maksud melalui  bidang  terbuka  hijau  dengan  fungsi  sebagai  berikut; 1).  Perumusan  program Bidang  Ruang  Terbuka  Hijau  berdasarkan  perencanaan  strategis.  2).  Perumusan kebijakan  teknis  di  bidang  taman  kota,  hutan  kota,  jalur  hijau  dan  dekorasi  kota.  3). Pembinaan  dan  koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  taman  kota,  hutan  kota, jalur  hijau  dan  dekorasi  kota.  4).  Pengoordinasian  pelaksanaan  perencanaan  dan pengembangan  taman  kota,  hutan  kota,  jalur  hijau  dan  dekorasi  kota.  5). Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota. 6). Pengoordinasian pengelolaan kebersihan pada taman kota,  hutan  kota  dan  jalur  hijau.  7).  Pengelolaan,  pemeliharaan  dan  /atau  perbaikan sarana  dan  prasarana  taman  kota,  hutan  kota,  jalur  hijau  dan  dekorasi  kota.  8). Pengoordinasian  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  taman  kota,  hutan  kota, jalur  hijau  dan  dekorasi  kota.  9).  Pengkoordinasian  bibit  tanaman  kebutuhan  taman kota,  hutan  kota  dan  jalur  hijau.  10).  Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  tugas  dan fungsi  di  Bidang  Ruang  Terbuka  Hijau.  11).  Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Dari rangkaian fungsi yang diselenggarakan oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau, dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  yang  menggambarkan  peran  pentingnya  dalam pengelolaan  RTH  di  lingkungan  perkotaan.  Secara  keseluruhan,  Bidang  RTH  bukan hanya menjadi penentu dalam penataan kota yang lebih hijau, tetapi juga menjadi garda terdepan  dalam  mengelola,  melindungi,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat perkotaan  melalui  pemanfaatan  optimal  ruang  terbuka  hijau.  Dalam  implementasinya pemanfaatan  RTH  yang  berbentuk  taman  kota  sering  dimanfaatkan  dalam  bidang ekonomi  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  berjualan  di  sekitarnya.  Meski  begitu pengelolaan  dan  pengembangan  RTH  disebut  kian  memprihatinkan  dengan  banyaknya rencana  pembangunan  RTH  yang  di  korbankan  untuk  kepentingan  beberapa  investor dalam pengembangan usaha (Hayat, 2014).

## Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang
Kota  malang  selaku  kota  terpadat  kedua  di  Jawa  Timur  memiliki  luas  wilayah 110,06 km 2 dengan jumlah penduduk per tahun 2023 berada pada angka 847.182 jiwa. Dengan kondisi ini serta juga mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 dimana jumlah RTH kota wilayah harus mencapai 30% yang terbagi menjadi 20 RTH publik dan 10% RTH  privat.  Sehingga  untuk  memenuhi  jumlah  RTH  Kota  Malang  memerlukan  lahan sejumlah  2.221,6  Ha  yang  merupakan  20%  dari  total  wilayah  Kota  Malang.  Adapun
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
selanjutnya,  pada  kenyataannya  jumlah  RTH  di  Kota  Malang  baru  mencapai  angka 1.634,35  Ha  yang  merupakan  14,71%  dari  luas  ideal  RTH  perkotaan  (Artandio  et  al., 2019).  Dari  RTH  yang  tersebar  di  Kota  Malang  terbagi  menjadi  beberapa  jenis  yang terlampir dalam tabel berikut:

## Tabel 1. Jenis dan Presentase RTH
No Jenis RTH Presentase Penjelasan 1  Makam 78.7%  Mendominasi  RTH  di  Kota  Malang,  menunjukkan adanya  fokus  pada  fungsi  pemakaman  dalam  penataan RTH. 2  Sempadan Sungai 7.1% Mencakup  area  yang  berbatasan  langsung  dengan sungai, memberikan fungsi perlindungan dan keindahan. 3  Sempadan SUTT 5.4% Sempadan  Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT) yang dapat memberikan keseimbangan  lingkungan dan memastikan keamanan infrastruktur listrik. 4  Jalur Hijau 2.7% Memberikan  sirkulasi  hijau  di  perkotaan,  meskipun persentasenya belum mencapai proporsi ideal RTH. 5  Sempadan Mata Air 1.6% Mempertahankan  keberlanjutan  sumber  air  di  kota, meskipun masih membutuhkan peningkatan. 6  Median Jalan 1.2% Menyediakan area hijau di tengah  jalan, dapat menjadi potensi  peningkatan  untuk  mencapai  proporsi  ideal RTH. 7  Sempadan Rel KA 1.1% Sempadan rel kereta api memberikan elemen keamanan dan  pemisahan  antara  kawasan  perkotaan  dan  jalur kereta api. 8  Taman Kota 1% Memberikan  ruang  rekreasi  di  tengah  perkotaan, meskipun  masih  perlu  pengembangan  untuk  mencapai standar RTH yang diinginkan. 9  Taman Lingkungan 0.5% Merupakan  jenis  RTH  yang  masih  perlu  diperluas, mengingat  persentasenya  belum  mencapai  proporsi ideal. 10  Prasarana Sarana Utilitas 0.4% Meskipun  proporsionalnya  kecil,  peran  prasarana  dan utilitas  dalam  RTH  tetap  penting  untuk  mendukung fungsi kota secara menyeluruh.

## Sumber: diolah oleh penulis 2023
Dari  data  yang  tercantum  dalam  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pembagian
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
jenis RTH publik di Kota Malang menunjukkan dominasi makam sebagai fungsi  utama RTH. Sempadan sungai dan SUTT juga  memberikan kontribusi  yang signifikan dalam pengelolaan  RTH.  Meskipun  sudah  ada  upaya,  proporsi  RTH  di  Kota  Malang  belum mencapai  standar  ideal.  Kenyataan  ini  menunjukkan  masih  kurangnya  RTH  di  Kota Malang  mengingat  juga  kondisi  pemanasan  global  serta  permasalahan  iklim  lain, menciptakan  urgensi  lebih  akan  kepentingan  RTH,  dalam  skala  ini  RTH  bersampak signifikan terhadap penurunan suhu yang ada di kota (Saputra et al., 2022). Secara lebih terperinci  RTH  memiliki  fungsi  utama  dalam  aspek  ekologis,  serta  berfungsi  secara sosial  budaya,  ekonomi,  dan  estetika  sebagai  fungsi  tambahan  (Sugiyanto  &  Sitohang, 2017).
Dalam  pemanfaatannya  RTH  berupa  taman  kota  kerap  kali  dimanfaatkan  oleh masyarakat sebagai tempat  bermain dan  memanfaatkan fasilitas  yang telah di sediakan pemerintah kota, sebagai contoh taman Singha Merjosari yang sering dikunjungi  karna tersedianya  berbagai  macam  fasilitas  seperti  lapangan  basket,  skateboard  area,   gym untuk  dewasa  dan  lain  sebagainya,  hal  ini  juga  berdampak  positif  pada  ekonomi masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan di sekitar taman yang memanfaatkan ramainya pengunjung taman kota (Pradini et al., 2023).

## Pendekatan Collaborative Governance
(Ansell & Gash, 2008) menguraikan konsep baru dalam tata kelola yang dikenal sebagai  tata  kelola  kolaboratif.  Ini  adalah  bentuk tata  kelola  yang  melibatkan  berbagai pihak atau pembuat kebijakan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang secara  bersama-sama  berperan  dalam  suatu  forum  dengan  pihak  pemerintah  untuk membuat  keputusan  dan  mencapai  tujuan  bersama.  Strategi  ini  dirancang  untuk mempermudah manajemen wilayah oleh pemerintah, karena melibatkan partisipasi aktif dari  semua  pihak  yang  terlibat,  memberikan  manfaat  yang  saling  menguntungkan. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penjelasan  tersebut  adalah  bahwa  tata  kelola kolaboratif  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  untuk  membentuk  hubungan  formal  guna  mencapai  tujuan  bersama. Umumnya,  kolaborasi  ini  terjadi  karena  adanya  ketergantungan  antara  ketiga  pihak tersebut,  di  mana  mereka  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu, terciptalah suatu hubungan saling menguntungkan.
Dalam  konteks  mengembangkan  RTH  di  Kota  Malang,  teori  ini  dapat diaplikasikan melalui perencanaan  berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan  yang  berkelanjutan  dan  bersih,  Pemerintah  kota  Malang  telah  mengalami perubahan  dalam  pendekatan  manajemen  kewarganegaraan  dengan  menerapkan pendekatan Collaborative  Governance .  Hal  ini  menunjukkan  komitmen  pemerintah dalam  menciptakan  lingkungan  yang  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan. Dalam  konteks  ruang  terbuka  hijau,  pemerintah  kan  berkoordinasi  dengan  pribadi  dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
pemangku  kepentingan  untuk  mengembangkan  dan  melindungi  ruang  terbuka  hijau. Salah  satu  contoh  penerapan Collaborative  Governance dalam  mengembangkan  RTH adalah  melibatkan  pemerintah,  masyarakat,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Hal  ini  memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat dalam  proyek  RTH  memiliki  kesempatan  untuk  memberikan  masukan  dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Fajri, 2018).
Pemangku  kepentingan  dapat  membantu  mengidentifikasi  permasalahan  dan menemukan  solusi  yang  tepat,  sementara  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk memastikan  kelangsungan  proyek  dan  menjaga  keberlanjutan  lingkungan.  Selain  itu, pendekatan  ini  juga  bermanfaat  untuk  mengatasi  divisi  antara  pemerintah  dan masyarakat,  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  proses  ini, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui Musrenbang  RKPD  yang  diadakan  secara  formal  dan  difasilitasi  oleh  DPRD  melalui dalam  bentuk jaring aspirasi  masyarakat. Pendekatan Collaborative Governance dalam perencanaan  pembangunan  di  Kota  Malang  juga  memfasilitasi  dialog  dan  kerjasama antara ketiga aktor dalam merancang RTH.
Melalui  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan,  terutama melalui forum Musrenbang RKPD dan jaring aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh DPRD. Meskipun proses dialog dan musyawarah dilakukan dalam Musrenbang RKPD, temuan menunjukkan bahwa keputusan akhir tetap  mendominasi di tangan pemerintah, dan  ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pasca-musrenbang  masih  kurang memadai.  Faktor  penghambat  partisipasi  masyarakat  antara  lain  rendahnya  komitmen politik  elit  pemerintah,  belum  optimalnya  saluran  partisipasi  masyarakat,  kurangnya dukungan  birokrat  pemerintah,  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat.  Untuk memperkuat  partisipasi  masyarakat,  diperlukan  upaya  strategis  seperti  memberikan pendidikan  politik  kepada  masyarakat  sipil,  menerapkan  langit-langit  aspirasi masyarakat  dalam  Musrenbang  RKPD,  membentuk  forum  masyarakat  dalam  tahap pasca-musrenbang,  dan  menggunakan  sistem  perencanaan  dan  anggaran  publik  yang mendukung prinsip tata kelola yang (Pradana, 2018).
Namun,  temuan  menunjukkan  bahwa  meskipun  proses  dialog  dalam pelaksanaan  musrenbang  RKPD  dilakukan,  keputusan  akhir  tetap  berada  di  tangan pemerintah. Sementara itu, ruang partisipasi masyarakat dalam tahap pasca-musrenbang juga  diketahui  masih  kurang  memadai.  Terdapat  empat  faktor  yang  menghambat partisipasi  masyarakat:  komitmen  politik  elit  pemerintah  yang  rendah,  saluran partisipasi  masyarakat  yang  belum  optimal,  birokrat  pemerintah  yang  kurang mendukung,  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat.  Ada  empat  upaya  strategis  untuk memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan,  seperti memberikan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  sipil,  menerapkan  langit-langit
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
aspirasi  masyarakat  dalam  Musrenbang  RKPD,  membentuk  forum  masyarakat  dalam tahap  pasca-musrenbang,  dan  menerapkan  sistem  perencanaan  dan  anggaran  publik yang  mendukung  prinsip  tata  kelola  yang  baik  (Pradana,  2022).    Meski  dalam  Proses perencanaan  kebijakan  di  sebut  sudah  melakukan  fungsi  partisipasi  namun  menurut Hayat  (2014)  disebut  bahwa  realisasi  pembangunan  RTH  di  Kota  Malang  banyak menyalahi  ketentuan  PERDA  No  07  Tahun  2001  yang  menyebabkan  timbulnya masalah  lingkungan  yang  sulit  untuk  di  atasi.  Hal  ini  di  tunjukkan  dengan  adanya penyimpangan  rencana  RTH  Kota  Malang  yang  mengakibatkan  kemacetan,  banjir, polusi  udara  dengan  berubahnya  rancangan  RTH  menjadi  tempat  perbelanjaan  dan gedung  mewah  berjejer. Selain  ada  peran  publik  dalam  perencanaan  pembangunan, pembangunan  dan  pengelolaan  RTH  sedikit  banyak  melibatkan  pihak  swasta,  hal  ini dijelaskan  oleh  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota  Malang,  Noer  Rahman Widjaya  bahwa  revitalisasi  pembangunan  taman  kota,  lebih  tepatnya  Alun-Alun Merdeka  melibatkan  pihak  swasta  melalui  CSR,  dalam  hal  ini  melibatkan  Bank  BRI yang memberikan improvisasi di beberapa titik Alun-Alun.
Dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  terkait  pengelolaan  RTH  di  Kota Malang,  Bank  BRI  secara  aktif  memberi  dukungan  kepada  pemerintah  Kota  Malang, baik dalam  bentuk dana  ataupun  barang, sesuai dengan kesepakatan  yang telah dijalin. Proses  awal  kerjasama  dimulai  dengan  penyerahan  proposal  dari  Pemerintah  Kota Malang kepada Bank BRI, yang kemudian melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bersedia bekerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan RTH di kota tersebut.  Setelah  kesepakatan  dicapai,  terbentuklah Forum  Discussion  Group (FGD) sebagai  wadah  untuk  membahas  konsep  pembangunan  RTH.  Sebelumnya,  Pemerintah Kota  Malang  telah  menyampaikan masterplan sebagai  panduan,  bertujuan  untuk menciptakan  keselarasan  konsep  pembangunan  RTH  dan  menghindari  perbedaan pemikiran  antara  kedua  belah  pihak.  Melalui  kolaborasi  ini,  Bank  BRI  turut  berperan dalam  mendukung  pengembangan  RTH  di  Kota  Malang,  yang  merupakan  langkah positif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kota tersebut (Fajri, 2018).

## SIMPULAN
Pemerintah  Kota  Malang  telah  menetapkan  kebijakan  dan  strategi dalam pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  yang  sesuai  dengan  peraturan  tata ruang. Meskipun  demikian,  tantangan  masih  ada,  seperti  kurangnya  ketersediaan  RTH, pelanggaran  terhadap  peraturan  tata  ruang,  dan  alih  fungsi  RTH  yang  merugikan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perencanaan  berwawasan  lingkungan,  pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian RTH. Dalam implementasi program, Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH)  memainkan  peran  penting  dalam  merumuskan  kebijakan, mengkoordinasikan  pelaksanaan,  serta  memastikan  pembangunan  dan  pemeliharaan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
RTH.  Masyarakat  aktif  memanfaatkan  ruang  terbuka  hijau,  seperti  taman  kota,  yang juga  memberikan dampak positif pada ekonomi  lokal  melalui  aktivitas perdagangan di sekitarnya.
Pendekatan  Collaborative  Governance  menjadi  solusi  dengan  melibatkan pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan pencapaian tujuan bersama. Meskipun partisipasi masyarakat telah ditingkatkan melalui forum  seperti  Musrenbang  RKPD,  keputusan  akhir  masih  dominan  di  tangan pemerintah.  Untuk  memperkuat  partisipasi  masyarakat,  diperlukan  upaya  strategis seperti  peningkatan  saluran  partisipasi,  dan  implementasi  sistem  perencanaan  yang mendukung  tata  kelola  yang  baik.  Secara  keseluruhan,  kolaborasi  aktif  antara pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat,  didukung  oleh  perencanaan  yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian RTH di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice.
Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Artandio, B., Setyono, D. A., Basuki, E., Jurusan, K., Wilayah, P., & Kota, D. (2019). Prioritasi Lokasi Penyediaan Lahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan Kota Malang (Vol. 8, Issue 3). Fajri, M. (2018). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Tahun 2017 (Studi Pada Pemangku Kebijakan Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dan Masyarakat Dalam Forum Group Discussion (FGD)) . Universitas Brawijaya.
Haris, H. S. (2015). Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Terkait Dengan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah &amp; Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kot. Brawijaya Law Student Journal , 0 (1).
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1010 Hayat. (2014). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 13 (1), 43–56.
Islami, M. Y. (2018). Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin. Jurnal Wilayah Dan Kota , 5 (01), 18–26. https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2139
Kusumastuti, S. R., & Soemardiono, B. (2016). Malang Urban Square, Eksplorasi Desain Ruang Terbuka Hijau Dengan Kebutuhan Komersil. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 5 (2). https://doi.org/10.12962/j23373520.v5i2.19530 Moch Faizal, & Tukiman. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 11 Nomor 2, 2024
Wonokromo Kota Surabaya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 8 (1), 1–14. https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1848
Pradana, A. W. (2018). Analysis of community participation in the development planning and APBD formulation of Malang City for fiscal year 2017 [Post- Graduate Thesis]. University of Indonesia.
Pradana, A. W. (2022). Promoting Participatory Budgeting Practices in Indonesia:
Lessons from Malang City. Policy & Governance Review , 6 (3), 297. https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613
Pradini, A. E., Pradini, A. E., Shamara, D., Vindiyani, B. S., Rohmaddani, E. R., Rahayu, D. Y. F., & Ula, D. I. D. (2023). Representasi Ruang dalam RTH Taman Singha Merjosari di Masyarakat Perkotaan Malang. SOSIETAS , 13 (1), 1–12. https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i1.53020
Rosawatiningsih, N. (2019). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Flora Surabaya. The Journal of Society & Media , 3 (1), 68. https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p68-85
Saputra, M. A. A., Ghozali, A., Pramesti, B. G. P., & Purwanto, M. Q. (2022). POLA Distribusi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Temperatur Wilayah Kota Samarinda. Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (3), 419–436. https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.108
Sugiyanto, eko, & Sitohang, C. A. V. (2017). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau  Sebagai Ruang Publik Di Taman Ayodia Kota  Jakarta Selatan. Populi Jurnal Sosial Dan Humaniora , 2 (1), 205–218.
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Zainudin, R. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Muara Enim Berdasarkan Kebutuhan Oksigen. Jurnal Swarnabhumi : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi , 4 (1). https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v4i1.2737