## NILAI EKONOMI SUMBER DAYA HUTAN ALAM SEKUNDER DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(Economic Value of Secondary Natural Forest Resources In District of East Kotawaringin Central Kalimantan Province )
R.M. Sukarna, Santosa Yulianto, Reri Yulianti Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya e-mail: sukarna@for.upr.ac.id

## ABSTRACT
The rate of forest degradation and deforestation in Central Kalimantan Province between in 1991 to 2001 ± 3.3% per years, between in 2000 to 2009 ±0,1% per years, between in 2009 to 2013 ±1,2% per years. These conditions have an impact on decreasing of economic value of upstream forestry sector in Indonesia in 2015 is equal to ± 1.5% of Gross Product Domestic. Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Central Kalimantan Province to the common agricultural sectors (agriculture, fisheries and forestry) in 2016 ± 22.1%. GRDP of common agricultural sector in East Kotawaringin District in 2014 ±23.85% with the contribution of the plantation sector ±19.25%. Low contribution of forestry  sector  to  GRDP,  it  was  supposed  that  the  sector  is  less  promising.  This  research  aims  to  determine economic benefits value of secondary forests and lost value in case of forests conversion into oil palm plantations, rubber plantations and coconut plantations. This research conducted in East Kotawaringin District during ± 6 months with observation area covers 7 subdistricts through field survey and secondary data. The results showed that total economic value (TEV) of secondary dry forest with large areas ± 20,800 ha ± Rp 769.4 billion per years, TEV of secondary swamp forest with large areas ± 12,900 ha ± Rp 453.6 billion per years, TEV of secondary mangrove forests with large areas ± 2,900 ha ± Rp 83.9 billion per years
Keywords: Keywords: economic valuation, secondary forest, forest conversion, plantation

## ABSTRAK
Laju  degradasi  dan  deforestasi  hutan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  antara  tahun  1991-2001  ±3,3%  per  tahun, antara tahun 2000-2009 ±0,1% per tahun dan antara tahun 2009-2013 ±1,2% per tahun. Kondisi ini memberikan dampak pada penurunan nilai ekonomi sektor kehutanan hulu di Indonesia tahun 2015 yaitu sebesar ± 1,5% dari Gross Domestic Product (GDP). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah untuk sektor pertanian umum (pertanian, perikanan dan kehutanan) pada tahun 2016 ±22,1%. PDRB sektor pertanian umum di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2014 sebesar ±23,85% dengan kontribusi sektor perkebunan sebesar ±19,25%.  Kontribusi  sektor  kehutanan  yang  rendah  terhadap  PDRB  memunculkan  anggapan  bahwa  sektor  ini kurang prospektif. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui nilai manfaat ekonomi hutan sekunder dan besarnya nilai yang hilang jika terjadi konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet dan kebun kelapa. Penelitian ini dilakukan  di  Kabupaten  Kotim  selama  ±6  bulan  dengan  wilayah  observasi  meliputi  7  Kecamatan  melalui  survei lapangan  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  ekonomi  total  (NET)  hutan  lahan  kering sekunder seluas ±20,8 ribu ha sebesar ± Rp 769,4 milyar per tahun, NET hutan rawa sekunder seluas ±12,9 ribu ha sebesar ± Rp 453,6 milyar per tahun, NET hutan mangrove sekunder seluas ±2,9 ribu ha sebesar ± Rp 83,9 milyar per tahun.
Kata Kunci : valuasi ekonomi, hutan sekunder, konversi hutan, perkebunan
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

## PENDAHULUAN
Sumberdaya hutan  (SDH) pada  lahan  kering ( dry  land )  maupun  pada  lahan  basah  ( wet  land ) sampai  saat  ini  terus  mengalami  degradasi  dan deforestasi. Dlamini (2012) menjelaskan bahwa belum ada indikasi bahwa tingkat deforestasi hutan alam dan belukar  akan  mengalami  penurunan.  FAO  (2016) melaporkan  bahwa  antara tahun  2000-2010  hutan  di negara  negara  tropis  hilang  dan  berubah  menjadi lahan lahan pertanian seluas ±7 juta hektar per tahun, dan  periode  tahun  2010-2015  hutan  yang  hilang sekitar 2,2 juta hektar per tahun. Sementara itu, FAO (2001)  memperkirakan  80%  penduduk  di  negara negara  berkembang  termasuk  Indonesia  sangat bergantung  pada  hasil  dan  produk  hutan  dan  jasa lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kesehatannya.
Tingkat degradasi dan deforestasi hutan di Provinsi Kalimantan Tengah juga cukup bervariasi dari waktu ke waktu. Boehm et al . (2002) melaporkan bahwa laju degradasi hutan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah antara tahun 1991 – 2001 sebesar ±3,3%. Governors‘ Climate and Forest Task Force (tahun?) Provinsi Kalimantan tengah melaporkan bahwa laju deforestasi hutan antara tahun 2000 – 2009 seluas 64 ribu hektar per tahun (±0,73%) dan laju degradasi hutannya seluas 28 ribu hektar per tahun (±0,30%). Forest Wacth Indonesia (2014) melaporkan bahwa antara tahun 2009 – 2013 Provinsi Kalimantan Tengah mengalami deforestasi seluas 619 ribu hektar (±1,2% per tahun). Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seperti dilaporkan Climate Policy Initiative (CPI) memiliki laju deforestasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia?? Di Kalimantan Tengah?
berdasarkan hasil analisis luas tutupan hutan dari  tahun  1973  sampai  tahun  2012  (Raina  dan Wijaya, 2016).

## Masalah Penelitian
Laju degradasi dan deforestasi hutan tersebut ternyata  memberikan  dampak  cukup  signifikan terhadap  sektor  kehutanan.  UNORCID  (2015) melaporkan  bahwa  produk  sektor  kehutanan  hulu  di Indonesia  saat  ini  hanya  memberikan  kontribuasi  ± 1,5% dari Gross Domestic Product (GDP). Sementara itu,  kontribusi  sektor  pertanian  umum  (pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan) dalam Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah  tahun  2016  sebesar  ±22,1%,  dengan kontribusi  terbesar  dari  sektor  perkebunan  (BPS Kalimantan  Tengah,  2017).  Demikian  juga  PDRB sektor  pertanian  umum  di  Kabupaten  Kotim  pada tahun  2014  sebesar  ±23,85%  dengan  kontribusi terbesar  dari  sektor  perkebunan  sebesar  ±19,25% (BPS  Kotawaringin  Timur,  2015).  Rendahnya kontribusi  sektor  kehutanan  terhadap  PDRB menunjukkan bahwa nilai ekonomi sumberdaya hutan masih  rendah  dan  kurang  prospektif  karena  masih berfokus  pada  nilai  kayunya  saja.  Sedangkan  nilai manfaat produk dan jasa-jasa lingkungan sumberdaya hutan  mempunyai  nilai  potensial  jangka  panjang bersifat  langsung  ( tangible )  maupun  tidak  langsung ( intangible ) (Kusuma, 2005; Yusuf et al ., 2010; Yulian et al ., 2011). Hal ini menyebabkan tekanan sektor lain terhadap  SDH  semakin  meningkat,  sebaliknya pengelolaan  SDH  dan  jasa  lingkungannya  kurang mendapat perhatian yang maksimal.
Untuk mengurangi kesalahan pemahaman tersebut, perlu dilakukan kajian valuasi ekonomi terhadap SDH secara menyeluruh untuk mengetahui manfaat
ekonomi hutan secara lebih obyektif.  Valuasi ekonomi terhadap SDH menentukan pilihan kebijakan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan agar proses  pengambilan  keputusan  pengelolaan  SDH dapat  memenuhi  aspek  keadilan  masyarakat. Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  (2007) menjelaskan  bahwa  valuasi  ekonomi  memberikan gambaran  nilai  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  suatu sumberdaya  alam  (SDA).  Nilai  ekonomi  dari keseluruhan  fungsi  dan  manfaat  SDA  tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan SDA yang baik.

## Vol 12 No 1 Juni: 1-19                                   ISSN : 1978-4562
Hal  ini  selaras  dengan  beberapa  penelitian  valuasi ekonomi  SDA  yang  dilakukan  oleh  CPI  dan Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  (2014), van  Beukering et  al (2009),  Dlamini  (2012),  dan Wahyuni et al . (2014).

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  manfaat  ekonomi sumberdaya  hutan  sekunder  di  Kabupaten Kotawaringin Timur.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur  (Kotim) Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang memiliki  luas  wilayah  16.796  km²  dan  jumlah penduduk  kurang  lebih  416.151  jiwa.  Secara geografis  Kabupaten  Kotim  terletak  di  antara 111°0’50”  -  113°0’46”  Bujur  Timur  dan  0°23’14”- 3°32’54”  Lintang  Selatan.  Wilayah  Kotim  termasuk dalam  daerah  aliran  sungai  (DAS)  Mentaya  dengan luas  ±1,5  juta  ha  dengan  panjang  sungai  ±400  km yang  mencakup  Sub  DAS  Sampit  dan  Sub  DAS Tuaian.  Tipe  iklim  wilayah  ini  berdasarkan  Schmidt dan  Ferguson  (1951)  termasuk  tipe  iklim  A  dan menurut  Oldeman  (1975)  termasuk  tipe  iklim  D. Secara  fisiografis  wilayah  Kabupaten  Kotim  terdiri atas  wilayah  pegunungan  dengan  lereng  >60%, perbukitan  dengan  lereng  25-40%,  daratan  dengan lereng 16-25%, teras berpasir, lembah aluvial,
dataran aluvial, sabuk meander, rawa pasang surut,  dan  rawa  dengan  lereng  <2%  (BPS Kotawaringin Timur, 2015).
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

## Penentuan Daerah Contoh Penelitian dan Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilaksanakan  selama  ±6  bulan  yang dimulai  pada  bulan  Mei  2016  sampai  dengan  bulan Oktober  2016.  Penentuan  daerah  contoh  penelitian dilakukan  secara  bertahap  melalui  analisis  GIS berdasarkan data digital peta HCV Raina dan Wijaya (2016),  peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi (RTRWP)  Kalimantan  Tengah  Tahun  2015  dan  Peta Fungsi Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan
Tahun  2012  dan  peta  Penutupan  Lahan Tahun  2014.  Hasil  analisis  GIS  tersebut  digunakan untuk  menentukan  kawasan  Hutan  Produksi  Koversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang secara sengaja  ( purposive )  dipilih  sebagai  areal  contoh penelitian  ( sampling  area )  dengan  pertimbangan bahwa kawasan HPK dan APL memiliki dinamika dan variasi  kegiatan  masyarakat  yang  tinggi,  sehingga dapat  dijadikan  indikator  untuk  membandingkan  nilai
R.M. Sukarna, dkk

## Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah
ekonomi hutan sekunder dengan nilai ekonomi usaha pertanian  atau  perkebunan  masyarakat  dalam kawasan HPK dan APL. Lokasi contoh penelitian juga memiliki variasi dengan atribut HCV 2.2., HCV 3., dan HCV 4.2. Tipe penutup lahan areal contoh penelitian yang  terpilih  adalah  hutan  sekunder,  kebun  sawit, kebun  karet  dan  kebun  kelapa  yang  berada  di Kecamatan  Telaga  Antang,  Kecamatan  Mentaya Hulu,  Kecamatan  Telawang,  Kecamatan  Cempaga Hulu, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan  dan  Kecamatan  Teluk  Sampit  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 1. Selanjutnya pada masing masing  kecamatan  tersebut  secara purposive sampling dipilih 2 - 3 desa sebagai unit pengambilan contoh  penelitian.  Pengumpulan  data  primer dilakukan  secara  langsung  melalui  observasi lapangan  dan  wawancara  terstruktur  dengan masyarakat.  Sementara  itu  data  sekunder  diperoleh dari  beberapa  instansi  Pemerintah  Daerah  Provinsi Kalimantan  Tengah  dan  Pemda  Kabupaten  Kotim serta  bersumber  dari  beberapa  hasil  penelitian sebelumnya.

## Valuasi Ekonomi Sumber Daya Hutan
Valuasi ekonomi sumber daya alam dalam penelitian ini  secara  umum  mengacu  pada  beberapa  hasil penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Climate Policy  Initiative (CPI)  antara  lain  tentang  Desain Valuasi Sumber Daya Alam untuk Tingkat Kabupaten oleh  Raina  dan  Wijaya  (2016),  tentang  Penggunaan Data untuk Mengoptimalisasikan
Sumber  Daya  Lahan  Indonesia;  Sebuah Pandangan  pada  Penilaian  Modal  Sumber  Daya Alam,  oleh  Benami  dan  Wilkinson  (2013), Improving Land Productivity through Fiscal Policy , oleh Falconer et  al .  (2015).  Selain  itu  juga  digunakan  beberapa referensi lainnya dari Kemeterian Negara Lingkungan Hidup  (2007),  Ulibarri  and  Welman  (1997),  Barbier (2003), dan Keyzer et al . (2006).
Langkah pertama yang telah dilakukan dalam valuasi  ekonomi  sumberdaya  alam  pada  lokasi
penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  status  fungsi kawasan  yang  masuk  HPK  dan  APL  (Gambar  3), penutupan  lahan  (Gambar  2)  dan  potensi  HCV (Gambar  4).  Hasil  identifikasi  tersebut  menghasilkan unit lahan berupa hutan sekunder, perkebunan sawit, perkebunan  karet  dan  perkebunan  kelapa  pada kawasan  HPK  dan  APL  dengan  potensi  HCV-nya. Valuasi ekonomi dilakukan terhadap setiap unit lahan pada  lokasi  contoh  yang  telah  ditentukan  melalui observasi  lapangan  dan  wawancara  terstruktur dengan  masyarakat.  Data  valuasi  ekonomi  tersebut digunakan  untuk  membedakan  nilai  perubahan  dari hutan sekunder yang dikonversi menjadi perkebunan sawit, perkebunan karet dan perkebunan kelapa.
Untuk sumberdaya alam seperti nilai produksi hutan sekunder yang mudah diukur kuantitasnya dan diketahui  harganya  di  pasar  baik  melalui  pasar  yang sesungguhnya  ataupun  pasar  tiruan  ( surrogate ) menggunakan price  unit .  Analisis  valuasi  ekonomi dalam  penelitian  ini  juga  diintegrasikan  melalui metode  sekunder  ( benefit  transfer ),  karena  berbagai kendala seperti waktu, keuangan, pengumpulan data dan  lain-lain  dengan  cara  merujuk  chasil  studi  atau penelitian di tempat lain yang mempunyai karakteristik dan  tipologi  yang  sama  atau  hampir  sama (Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2007).
Nilai  ekonomi  total  fungsi  hutan  sekunder  dalam penelitian ini dihitung melalui (1) nilai guna ( use value ) dan (2) nilai tanpa
penggunaan  ( non-use  value ).  Nilai  guna dibedakan menjadi (a) nilai guna langsung ( direct use values/tangible benefit ) seperti kayu (log), kayu bakar, hasil  hutan  non  kayu  (rotan,  madu,  buah  dll)  dan penggunaan air, (b) nilai guna tidak langsung ( indirect use values/intangible benefit ) seperti konservasi tanah dan  air,  pencegah  banjir,  penyerap  karbon,  dan keanekaragaman  hayati  dan  nilai  pilihan  ( option values ).  Nilai  tanpa  penggunaan  diperhitungkan berdasarkan  nilai  kebanggaan  ( bequest  values )  dan nilai keberadaan (Hufschmidt et al ., 1996)
Perhitungan  nilai  ekonomi  total  dalam penelitian  ini  mengikuti  formulasi  sebagai  berikut (NRM Program, 1999; Pearce and Moran, 1994; van Beukering et al ., 2009).
TEV = UV + NUV
UV = DUV + IUV + OV

## NUV = XV + BV
Keterangan
[TEV] = Total Economic Value (Nilai
Ekonomi Total)
UV = Use Value (Nilai Guna)
NUV  = Non  Use  Value (Nilai  Tanpa Penggunaan)
DUV  = Direct  Use  Value (Nilai  Guna Langsung)
IUV  = Indirect  Use  Value (Nilai  Guna  Tidak Langsung)
OV = Option Value (Nilai Pilihan)
XV = Existence Value (Nilai Keberadaan)
BV = Bequest Value (Nilai Kebanggaan)
Valuasi  ekonomi  hutan  sekunder  dilakukan  dengan mempertimbangkan manfaat langsung, manfaat tidak langsung,  manfaat  opsional,  manfaat  kebanggaan, dan manfaat keberadaan. Sementara itu untuk
nilai  ekonomi  perkebunan  kelapa  sawit, perkebunan  karet,  dan  perkebunan  kelapa diperhitungkan  pada  manfaat  langsung  nilai produksinya.  Dengan  demikian  dapat  diketahui perbedaan  nilai  ekonomi  hutan  sekunder  jika dikonversi  menjadi  perkebunan  sawit,  perkebunan karet maupun perkebunan kelapa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Penutupan Lahan
Hasil  analisis  Peta  Penutupan  Lahan  Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 seperti pada Gambar 2 dan Tabel 1, menunjukkan bahwa kawasan tersebut secara  umum  didominasi  oleh  areal  perkebunan (37,58%), semak belukar dan lahan terbuka (27,04%), hutan  lahan  kering  sekunder  (HLKS)  15,71%,  hutan rawa sekunder (HRS
7,89%,  dan  penutupan  lainnya.  Kondisi  ini memperlihatkan  bahwa  kawasan  yang  memiliki  nilai riil  HCV  relatif  kecil  yaitu  sekitar  23,97%  dari  luas wilayah, dan ini menandakan kondisi ekosistem yang kurang stabil. Yusuf (2005) menjelaskan bahwa hutan sekunder pada tahapan suksesi umumnya didominasi oleh  jenis-jenis  dari  kelompok  suku  Euphorbiaceae seperti Macaranga spp ,  Homalanthus  sp, Mallotus sp. ,  Glochidion sp. ,  Croton sp.  dan  beberapa  jenis dari suku lain seperti Callicarpa sp. , Vitex sp. , Trema sp. , Anthocephalus sp.  dan Ficus spp . Untuk  hutan sekunder bekas ladang umumnya banyak didominasi dari  kelompok  suku  Euphorbiaceae,  Moraceae, Dilleniaceae, Sterculiaceae dan Annonaceae.
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 2. Peta Penutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 (KLHK, 2015)
Tabel 1. Hasil Klasifikasi Penutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014
Sumber : Peta Penutupan Lahan Kabupaten Kotim Tahun 2014 (KLHK, 2015)
Penutupan Lahan Tahun 2014 Luas (ha) Luas (%)
Perkebunan 584,105.19 37.58 Semak belukar dan lahan terbuka 420,299.34 27.04 Hutan lahan kering sekunder (HLKS) 244,132.85 15.71 Hutan rawa sekunder (HRS) 122,703.38 7.89 Pertanian lahan kering dan campuran 86,430.39 5.56 Pemukiman dan Transmigrasi 17,054.22 1.10 Pertambangan 9,354.29 0.60 Hutan Mangrove Sekunder (HMS) 5,814.31 0.37 Sawah 1,391.48 0.09 Rawa 51954.63 3.34 Lain lain 11,151.8 0.72 Total luas penutupan lahan 1,554,391.89 100.00 Sum ber : Has il Analis is  GIS Tahun 2016
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 3. Peta Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

## Fungsi Kawasan Hutan
Hasil analisis klasifikasi fungsi kawasan hutan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang
Penunjukan
Areal  Hutan  di  Wilayah  Provinsi  Daerah Tingkat  I  Kalimantan  Tengah  Seluas  ± 15.300.000  ha  Sebagai  Kawasan  Hutan  yang disesuaikan  dengan  peta  RTRWP  Propinsi Kalimantan  Tengah  Tahun  2015  seperti disampaikan pada Gambar 3 dan Tabel 2.
Hasil analisis menunjukkan bahwa luas kawasan hutan (HL,  HP,  HPK  dan  HPT)  relatif  dominan  dibandingkan dengan areal penggunaan lain (APL) yaitu 73,86% dan 27,14%. Namun demikian hal ini kurang sesuai dengan kondisi  riil  nilai  HCV  yang  relatif  kecil  yaitu  sekitar 23,97%  dari  luas  wilayah  kabupaten.  Fakta  ini memberikan gambaran tentang kondisi ekosistem yang masih kurang stabil, dan memerlukan upaya
perbaikan  serta  pengelolaan  ekosistem  hutan  yang komprehensif dan proporsional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penilaian secara kuantitatif terhadap nilai  ekonomi  hutan  tersebut.  Dengan  demikian  dapat ditentukan  bentuk  pengelolaan  hutan  dan  kawasan sekitarnya  agar  dapat  berfungsi  secara  optimal  antara nilai  ekonomi,  nilai  perlindungan  dan  nilai  sosial kemasyarakatan.
R.M. Sukarna, dkk
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur

## Provinsi Kalimantan Tengah
Tabel 2. Distribusi Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber : Peta RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan Peta Fungsi Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Tahun 2012.
APL HL HP HPK HPT Antang Kalang 45,031.36 - 43,881.90 38,764.67 32,724.33 160,402.26 Baamang 10,093.64 - 3,197.54 7,349.76 - 20,640.94 Bukit Santuai 26,571.02 - 51,094.39 6,336.08 89,603.83 173,605.33 Cempaga 22,315.90 - 35,976.06 30,207.00 - 88,498.96 Cempaga Hulu 44,404.63 - 65,679.02 40,970.48 - 151,054.12 Kota Besi 18,244.30 - 11,415.39 33,921.06 - 63,580.75 Mentawa Baru Ketapang 18,703.48 - 9,261.15 6,935.67 - 34,900.30 Mentaya Hilir Selatan 5,296.91 - 7,927.99 7,832.81 - 21,057.72 Mentaya Hilir Utara 31,831.50 - 42,027.68 22,584.62 - 96,443.81 Mentaya hulu 68,595.05 - 15,936.96 51,684.21 5,632.51 141,848.72 Parenggrean 31,475.77 - 8,679.42 31,812.87 - 71,968.06 Pulau Hanaut 5,534.22 1,460.33 40,197.31 15,274.45 - 62,466.31 Seranau 9,138.46 - 57,839.83 10,509.87 - 77,488.16 Telaga Antang 28,448.72 11,221.76 30,803.53 12,443.45 63,216.88 146,134.34 Telawang 36,765.06 - 23,828.84 51,570.78 4,247.24 116,411.92 Teluk Sampit 10,620.22 4,699.68 49,136.75 3,468.12 - 67,924.77 Tualan Hulu 15,454.68 - 16,745.34 52,309.37 - 84,509.39 Jumlah (ha) 428,524.91 17,381.77 513,629.11 423,975.28 195,424.79 1,578,935.86 Jumlah (%) 27.14 1.10 32.53 26.85 12.38 100.00 Sumber : Hasil Analisis GIS Tahun 2016 Kecamatan Fungsi Kawasan Hutan Jumlah (ha)
Hasil Analisis High Conservation Value (HCV)
High  Conservation  Value (HCV)  atau  Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai yang terkandung di  dalam  sebuah  kawasan  baik  itu  lingkungan maupun  sosial,  seperti  habitat  satwa  liar,  daerah perlindungan  resapan  air  atau  situs  arkeologi (kebudayaan).  Nilai-nilai  tersebut  diperhitungkan sebagai  nilai  yang  sangat  signifikan  atau  sangat penting secara lokal, regional atau global. Salah satu prinsip  dasar  dari  konsep  HCV  adalah  bahwa wilayah-wilayah  dimana  dijumpai  atribut  yang mempunyai nilai konservasi tinggi tidak selalu harus menjadi  daerah  di  mana  pembangunan  tidak  boleh dilakukan. Sebaliknya, konsep HCV
mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara yang menjamin pemeliharaan  dan  atau  peningkatan  HCV  tersebut. Dalam  hal  ini  HCV  berupaya  membantu  masyarakat mencapai keseimbangan rasional antara keberlanjutan lingkungan  hidup  dengan  pembangunan  ekonomi jangka panjang.
Hasil  analisis  peta  digital  HCV  Provinsi  Kalimantan Tengah berdasarkan hasil kerjasama penelitian antara CPI  dan  PILAR  tahun  2016  seperti  pada  Gambar  4 dan  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  wilayah  kabupaten Kotawaringin Timur  umumnya memiliki nilai HCV 2.1 yaitu  kawasan  bentang  alam  luas  yang  memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi,
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur

## Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 4. Peta Potensi HCV Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
HCV 2.2. yaitu kawasan lansekap yang berisi dua atau  lebih  ekosistem dengan  garis  batas yang tidak  terputus  (berkesinambungan),  HCV  3.  yaitu kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam  punah,  dan  HCV  4.2.  yaitu  kawasan yang penting bagi pengendalian erosi
dan sedimentasi.
Kondisi penilaian konservasi  wilayah  kabupaten  Kotim  tersebut umumnya  juga  merupakan  beberapa  gabungan HCV.  Masih  terdapat  beberapa  kawasan  di kabupaten  Kotim  yang  belum  dilakukan penilaian HCV.
Potensi HCV yang masih belum dilakukan penilaian antara adalah HCV 1.1 kawasan yang mempunyai fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan konservasi, HCV 1.2 spesies hampir punah, HCV 1.3 kawasan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup ( Viable Population ), HCV 1.4 kawasan habitat
bagi  spesies  atau sekumpulan  spesies  yang digunakan  secara  temporer,  HCV 2.3 kawasan yang  mengandung  populasi  dari  perwakilan spesies alami,  HCV 4.1 kawasan  atau  ekosistem yang  penting  sebagai  penyedia  air dan pengendalian banjir  bagi  masyarakat  hilir, HCV 4.3 kawasan  yang  berfungsi  sebagai  sekat alam  untuk  mencegah meluasnya kebakaran hutan atau
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Tabel 3. Kawasan HCV Kabupaten Kotawaringin Timur.
Sumber : Peta Digital HCV Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
HCV NON HCV HCV NON HCV HCV NON HCV HCV NON HCV HCV NON HCV Antang Kalang 16,452.9 28,578.5 - - 22,572.8 21,309.1 15,749.2 23,015.4 20,370.1 12,354.2 160,402.3 Baamang 375.1 9,718.5 - - 1,000.1 2,197.4 376.0 6,973.8 - - 20,640.9 Bukit Santuai 9,347.4 17,223.6 - - 24,426.3 26,668.1 1,883.3 4,452.8 70,322.5 19,281.4 173,605.3 Cempaga 1,986.2 20,329.7 - - 19,489.1 16,487.0 2,627.6 27,579.4 - - 88,499.0 Cempaga Hulu 10,202.3 34,202.3 - - 16,697.3 48,981.7 7,101.7 33,868.8 - - 151,054.1 Kota Besi 2,441.0 15,803.3 - - 2,982.7 8,432.7 3,507.2 30,413.9 - - 63,580.7 Mentawa Baru Ketapang 655.9 18,047.6 - - 983.7 8,277.5 109.6 6,826.1 - - 34,900.3 Mentaya Hilir Selatan 199.6 5,097.3 - - 1,752.6 6,175.3 565.1 7,267.7 - - 21,057.7 Mentaya Hilir Utara 2,628.9 29,202.6 - - 11,512.2 30,515.4 3,107.9 19,476.7 - - 96,443.8 Mentaya hulu 18,778.9 49,816.2 - - 2,646.6 13,290.4 13,807.5 37,876.7 1,119.3 4,513.2 141,848.7 Parenggrean 5,903.5 25,572.3 - - 1,428.3 7,251.1 4,987.5 26,825.4 - - 71,968.1 Pulau Hanaut 213.8 5,320.4 217.2 1,243.1 18,241.1 21,956.2 493.3 14,781.2 - - 62,466.3 Seranau 1,155.7 7,982.7 - - 50,285.7 7,554.2 1,342.9 9,166.9 - - 77,488.2 Telaga Antang 7,672.4 20,776.3 7,873.0 3,348.8 14,621.2 16,182.3 3,502.2 8,941.2 44,596.3 18,620.6 146,134.3 Telawang 5,404.9 31,360.1 - - 4,797.5 19,031.3 8,774.5 42,796.3 678.6 3,568.6 116,411.9 Teluk Sampit 1,379.1 9,241.2 4,029.0 670.6 1,616.3 47,520.4 454.6 3,013.5 - - 67,924.8 Tualan Hulu 2,362.0 13,092.7 - - 7,258.7 9,486.7 13,456.1 38,853.3 - - 84,509.4 Jumlah (ha) 87,159.6 341,365.4 12,119.2 5,262.5 202,312.2 311,316.9 81,846.1 342,129.2 137,086.8 58,338.0 1,578,935.9 Jumlah (%) 5.52 21.62 0.77 0.33 12.81 19.72 5.18 21.67 8.68 3.69 100.00
Sumber : Hasil Analisis GIS Tahun 2016 Kecamatan Jumlah (ha) HPT HPK HP HL APL Fungsi Kawasan Hutan
lahan, HCV 5 kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat lokal dan  HCV
6 kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal.
Hasil  Tumpang  Susun  Peta  Penutupan  Lahan dan Peta HCV pada Kawasan APL dan HPK
Hasil analisis tumpang susun peta penutupan lahan dan peta HCV pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seperti pada Gambar 5 dan Tabel 4 dengan luas total 468,9 ribu ha, yang terdiri dari beberapa penutupan lahan dominan yang akan dilakukan valuasi ekonominya yaitu hutan lahan kering sekunder (HLKS) seluas 20,8 ribu ha (4,43%), hutan rawa sekunder (HRS) seluas 12,9 ribu ha (2,75%), hutan
mangrove  sekunder  (HMS)  seluas  2,9  ribu ha  (0,62%)  dan  perkebunan  seluas  432,3  ribu  ha (92,19%). Seluruh kawasan yang dilakukan valuasi ini  termasuk  dalam  kategori  HCV  2.2,  HCV  3,  dan HCV  4.2.  HCV  2.2.  yaitu  kawasan  alam  yang penting bagi dinamika ekologi secara alamiah yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang  berkesinambungan,  HCV  3  yaitu  kawasan yang  mempunyai  ekosistem  langka  atau  terancam punah,  dan  HCV  4.2.  yaitu  kawasan  yang  penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi.
Hasil  Tumpang  Susun  Peta  Penutupan  Lahan dan Peta HCV pada Kawasan APL dan HPK
Hasil analisis tumpang susun peta penutupan lahan dan peta HCV pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seperti pada Gambar 5 dan Tabel 4 dengan luas total 468,9 ribu ha, yang terdiri dari beberapa penutupan lahan dominan yang akan dilakukan valuasi ekonominya yaitu hutan lahan kering sekunder (HLKS) seluas 20,8 ribu ha (4,43%), hutan rawa sekunder (HRS) seluas 12,9 ribu ha (2,75%), hutan
mangrove  sekunder  (HMS)  seluas  2,9  ribu ha  (0,62%)  dan  perkebunan  seluas  432,3  ribu  ha (92,19%). Seluruh kawasan yang dilakukan valuasi ini  termasuk  dalam  kategori  HCV  2.2,  HCV  3,  dan HCV  4.2.  HCV  2.2.  yaitu  kawasan  alam  yang penting bagi dinamika ekologi secara alamiah yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang  berkesinambungan,  HCV  3  yaitu  kawasan yang  mempunyai  ekosistem  langka  atau  terancam punah,  dan  HCV  4.2.  yaitu  kawasan  yang  penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi.

## Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Penutupan Lahan pada Kawasan APL dan HPK
Sumber : Peta Penutupan Lahan Tahun 2014, Peta RTRWP Kalimantan Tengah tahun 2015, Peta      Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2012.
Antang Kalang 14,333.19 0 0 22,756.58 37,089.76 Baamang 0 37.5638835 0 4,875.72 4,913.28 Bukit Santuai 373.43 0 0 31,985.30 32,358.73 Cempaga 0 0 0 36,902.20 36,902.20 Cempaga Hulu 0 16.0979497 0 49,064.06 49,080.16 Kota Besi 0 2573.71625 0 24,855.71 27,429.43 Mentawa Baru Ketapang 0 338.865012 0 3,107.30 3,446.17 Mentaya Hilir Selatan 0 225.875776 0 3,245.71 3,471.58 Mentaya Hilir Utara 0 755.905103 0 24,992.12 25,748.03 Mentaya hulu 5,080.18 6324.49857 0 70,612.15 82,016.83 Parenggrean 40.18 759.227576 0 31,944.01 32,743.41 Pulau Hanaut 0 96.117394 0 13,275.73 13,371.85 Seranau 0 1551.36571 0 827.47 2,378.84 Telaga Antang 669.60 0 0 20,095.26 20,764.86 Telawang 0 238.706076 0 56,320.48 56,559.19 Teluk Sampit 0 0 2,893.24 6,827.54 9,720.78 Tualan Hulu 291.47 0 0 30,606.29 30,897.77 Jumlah (ha) 20,788.04 12,917.94 2,893.24 432,293.64 468,892.86 Jumlah (%) 4.43 2.75 0.62 92.19 100.00 Sumber : Hasil Analisis GIS Tahun 2016 Keterangan : HLKS = Hutan Lahan Kering Sekunder
HRS  =  Hutan Rawa Sekunder
HRS  = hutan Mangrove Sekunder Jumlah (ha) HLKS HRS HMS Kebun Kecamatan

## Gambar 4. Peta Wilayah HCV pada Kawasan APL dan HPK Kabupaten Kotawaringin Timur

## Nilai Ekonomi Hutan Lahan Kering Sekunder
Hasil  analisis  spasial  menunjukkan  bahwa  luas hutan  lahan  kering  sekunder  (HLKS)  pada kawasan  APL  dan  HPK  adalah  20,8  ribu  ha. Kawasan  HLKS  umumnya  merupakan  bekas hutan primer bekas tebangan atau terbuka yang sedang  dalam  tahap  suksesi,  sehingga  kondisi hutan  merupakan  gabungan  antara  jenis  jenis bekas hutan primer dan jenis jenis pioner seperti beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Muhdin et  al .  (2008)  dan  Yusuf  (2005).
Jenis-jenis  dari  kelompok  suku  Euphorbiaceae seperti Macaranga spp ,
Homalanthus  sp, Mallotus sp. ,  Glochidion sp. , Croton sp.  dan  beberapa  jenis  dari  suku  lain seperti Callicarpa sp. ,  Vitex sp. ,  Trema sp. , Anthocephalus sp.  dan Ficus spp . Untuk  hutan sekunder  bekas  ladang  umumnya  banyak didominasi  dari  kelompok  suku  Euphorbiaceae, Moraceae,  Dilleniaceae,  Sterculiaceae  dan Annonaceae. Jenis jenis seperti ini dalam istilah perdagangan  kayu  bulat  ( log )  dikenal  sebagai jenis kayu rimba campuran. Selain itu HLKS juga menghasilkan  kayu  bakar  dan  hasil  hutan  non kayu  seperti  rotan  madu  dan  air.  Hasil  analisis valuasi ekonomi HLKS secara detil disampaikan pada Tabel 5

## Vol 12 No 1 Juni: 1-19                                   ISSN : 1978-4562
Tabel 5. Nilai Ekonomi Hutan Lahan Kering Sekunder
Sumber :Hasil analisis data primer 2016 dan data sekunder (Muhdin et al .,2008; Basari,2004; Murditansyah, 2013; Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun  2012;  Sumardjani,  2011;  Yusuf et  al .,2010,  BPS  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  2017;  BPS Kotawaringin Timur, 2015).

## I. Nilai Penggunaan
A. Nilai Guna Langsung Satuan Volume Harga (Rp) Total Luas Total Jumlah Total Manfaat Areal (ha) Penduduk (org) per Tahun (Rp) 1. Kayu log Rimba Campuran m3/ha/tahun 25.20 953,000.0 20,788.04 499,237,253,424.0 2. Kayu Bakar m3/ha/tahun 8.82 180,000.0 20,788.04 33,003,092,304.0 3. Rotan Ton/ha/tahun 0.28 3,000,000.0 20,788.04 17,711,410,080.0 4. Madu Kg/ha/tahun 3.30 200,000.0 20,788.04 13,720,106,400.0 6. Penggunaan Air m3/orang/tahun 47.24 1,950.0 70,757.00 6,517,993,326.0 B. Nilai Guna tak Langsung 1. Konservasi tanah dan air ha/ tahun - 2,500,000.0 20,788.04 51,970,100,000.0 2. Penyerapan Karbon Ton/ha/tahun 95.0 66,500.0 20,788.04 131,328,442,700.0 3. Pencegahan erosi & banjir Ton/ha/tahun 15.0 19,950.0 20,788.04 6,220,820,970.0 4. keanekaragaman hayati ha/tahun - 125,685.0 20,788.04 2,612,744,807.4 II. Nilai Bukan Penggunaan Nilai Keberadaan Hutan Orang/th - 100,000.00 70,757.00 7,075,700,000.00 769,397,664,011.4 37,011,553.95 Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
Nilai Ekonomi Total Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
Nilai Ekonomi Total Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) per Ha
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  nilai  ekonomi total  HLKS  seluas  20,8  ribu  ha  yang  dihitung berdasarkan  nilai  manfaat  langsung,  nilai  manfaat tidak  langsung  dan  nilai  bukan  pemanfaatan sebesar ± Rp 769,4 milyar per tahun atau ± Rp 37 juta per ha per tahun. Hasil penelitian ini relatif lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian Mukhamadun et al . (2008) di hutan ulayat Buluhcina Provinsi Riau yaitu sebesar Rp 23,3 juta per ha per tahun. Perbedaan nilai ekonomi ini umumnya terjadi karena  adanya  perbedaan  jenis  kayu  bulat  rimba campuran  pada  masing  masing  lokasi  penelitian, dan harga kayu bulat rimba campuran yang saat ini lebih  tinggi.  Beberapa  variasi  perbedaan perhitungan yang lain juga terlihat seperti nilai
sumberdaya  air  untuk  masyarakat  dan nilai perikanan.

## Nilai Ekonomi Hutan Rawa Sekunder
Hutan  rawa  adalah  hutan  yang  tidak  terpengaruh oleh  iklim,  terdapat  pada  daerah  dengan  kondisi tanah  yang  selalu  tergenang  air  tawar,  pada daerah  yang  terletak  di  belakang  hutan  payau (mangrove) dengan jenis tanah aluvial dan kondisi aerasinya  buruk.  Beberapa  spesies  pohon  yang banyak  terdapat  antara  lain  adalah Palaquium leiocarpum,  Shorea  uliginosa,  Camnosperma macrophylla,  garcinia  spp.,  Eugenia  spp., Canarium spp., Kompassia spp., Calophyllum spp., Xylopia  spp .  Hutan  rawa  yang  bergambut ditemukan  beberapa  spesies  pohon  seperti Alstonia spp., Dyra spp., Durio

## Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Tabel 6. Nilai Ekonomi Hutan Rawa Sekunder
Sumber  :  Hasil  analisis  data  Primer  2016  dan  data  sekunder  (Sukarna  dan  Cakra,  2016;  Murditansyah,  2013; Sumardjani, 2011; Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012, BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2017; BPS Kotawaringin Timur, 2015).
carinatus,  Palaquium  spp.,  Tristania  spp.,
Eugenia spp., Cratoxylon arborenscens,
Tetramerista glabra, Dactylocladus stenostachys,
Diosyros  spp.,  dan  Myristica  spp .  (Indriyanto
(2006). Pada hutan rawa
sekunder keberadaan jenis jenis tersebut sudah  mengalami  penurunan  dan  banyak ditemukan  jenis  jenis  pioner  seperti  gelam, akibatnya potensi hutannya juga menurun.
I. Nilai Penggunaan
A. Nilai Guna Langsung Satuan Volume Harga (Rp) Total Luas Total Jumlah Total Manfaat Areal (ha) Penduduk (org) per Tahun (Rp) 1. Kayu log Rimba Campuran m3/ha/th 19.56 953,000.0 12,917.94 240,799,185,799.2 2. Kayu Bakar m3/ha/th 6.85 180,000.0 12,917.94 15,918,519,103.2 3. Rotan Ton/ha/th 0.28 3,000,000.0 12,917.94 11,006,084,880.0 4. Madu Kg/ha/tahun 3.30 200,000.0 12,917.94 8,525,840,400.0 5. Penggunaan Air m3/orang/th 47.24 1,950.00 312,593.00 28,795,441,974.0 B. Nilai Guna tak Langsung 1. Konservasi tanah dan air ha/th - 2,500,000.00 12,917.94 32,294,850,000.00 2. Penyerapan Karbon Ton/ha/th 92.50 66,500.00 12,917.94 79,461,478,425.00 3. Pencegahan erosi & banjir Ton/ha/th 15.00 19,950.00 12,917.94 3,865,693,545.00 4. keanekaragaman hayati ha/th - 125,685.00 12,917.94 1,623,591,288.90 II. Nilai Bukan Penggunaan Nilai Keberadaan Hutan orang/th - 100,000.00 312,593.00 31,259,300,000.0 453,549,985,415.3 35,110,086.08 Hutan Rawa Sekunder (HRS)
Nilai Ekonomi Total Hutan Rawa Sekunder (HRS) Nilai Ekonomi Total Hutan Rawa Sekunder (HRS) per Ha
Hasil  analisis  pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa HRS  dengan  luas  ±  12,9  ribu  ha  memiliki  nilai ekonomi total (NET) sebesar ± Rp 453,6 milyar per tahun atau ± Rp 35,1 juta per ha per tahun. Nilai tersebut  bersumber  dari  nilai  manfaat  langsung, nilai  manfaat  tidak  langsung  dan  nilai  bukan pemanfaatan namun tidak termasuk nilai cadangan karbon  yang  berada  di  bawah  permukaan  tanah. Rochmayanto et  al .  (2010)  menjelaskan  bahwa apabila  hutan  rawa  gambut  sekunder  diubah fungsinya  menjadi  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI), maka  harus  dilakukan  kompensasi  sebesar  US$ 109,24  per  ton  karbon  tersimpan  (atau ±Rp1.475.000
per  ton  karbon).  Berbeda  dengan  tipe  hutan lain, hutan rawa gambut selain memiliki keunikan dan nilai  keragaman  yang  tinggi,  juga  memiliki  nilai ekonomi  karbon  tersimpan  yang  tidak  dapat diperbaharui  dalam  waktu  singkat.  Dengan  demikian konversi hutan rawa gambut menjadi penggunaan lain harus  dipertimbangkan  secara  matang  agar  tidak terjadi  lagi  kebakaran  hutan  dan  lahan  rawa  gambut seperti pada tahun 1997, tahun 2002 dan tahun 2015.

## Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Sekunder
Komposisi hutan mangrove sekunder di Teluk Sampit terdiri dari 9 jenis, 7
Tabel 7. Nilai Ekonomi Hutan mangrove Sekunder
Sumber  :  Hasil  analisis  data  primer  2016  dan  data  sekunder  (Sukarna  dan  Syahid,  2015;  Akhmadi,  2011; Murditansyah,  2013;  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  12/M-DAG/PER/2012;  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  15  Tahun  2012;  Sumardjani,  2011;  BPS  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  2017; BPS Kotawaringin Timur, 2015).
I. Nilai Penggunaan A. Nilai Guna Langsung Satuan Volume Harga (Rp) Total Luas Total Jumlah Total Manfaat Areal (ha) Penduduk (org) per Tahun (Rp) 1. Kayu log ( Ø <30 cm) m3/ha/th 17.72 550,000.0 2,893.24 28,195,527,937.5 2. Kayu Bakar m3/ha/th 6.20 180,000.00 2,893.24 3,229,669,563.8 3. Ikan, udang, kepiting ton/ha/th 1.00 100,000.0 2,893.24 289,324,000.0 4. Non hutan (atap nifah dll) ha/tahun - 500,000.0 2,893.24 1,446,620,000.0 5. Penggunaan air m3/orang/th 47.24 1,950.00 9,803.00 903,032,754.0 B. Nilai Guna tak Langsung 1. Konservasi tanah dan air ha/th - 2,500,000.00 2,893.24 7,233,100,000.0 2. Penyerapan Karbon ton/ha/th 176.80 66,500.00 2,893.24 34,016,401,328.0 3. Penahan Abrasi air laut ha/th 2,500,000.00 2,893.24 7,233,100,000.0 4. Tempat Pemijahan & Diversityha/th - 125,685.00 2,893.24 363,636,869.4 II. Nilai Bukan Penggunaan Nilai Keberadaan Hutan orang/th - 100,000.00 9,803.00 980,300,000.0 83,890,712,452.7 28,995,421.21
Nilai Ekonomi Total Hutan Mangrove Sekunder (HMS) per Ha
Hutan Mangrove Sekunder (HMS)
Nilai Ekonomi Total Hutan Mangrove Sekunder (HMS)
marga  dan  6  suku  (Akhmadi,  2011).  Hasil penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  komposisi pohon  hutan  mangrove  sekunder  di  Kabupaten Kotawaringin  Barat  terdiri  dari  4  jenis  mangrove utama,  2  jenis  mangrove  penunjang  dan  1  jenis merupakan  asosiasi  mangrove.  Tujuh  jenis tersebut  mewakili  5  marga  dan  4  suku.  Suku Rhizophoraceae
diwakili  oleh  3  jenis,  suku Meliaceae diwakili  oleh  2  jenis,  suku Combretaceae dan suku Apocynaceae masing-masing diwakili 1 jenis (Sukarna  dan  Syahid,  2015).  Data  sekunder tersebut  digunakan  sebagai  rujukan  untuk melakukan  valuasi  ekonomi  HMS  pada  lokasi penelitian.
Hasil analisis pada Tabel 7 menunjukkan bahwa HMS  dengan  luas  ±  2,9  ribu  ha  diperkirakan memiliki nilai ekonomi total (NET) sebesar ± Rp 83,9  milyar  per  tahun  atau  Rp  28,9  juta  per  ha per  tahun.  Nilai  tersebut  bersumber  dari  nilai manfaat  langsung,  nilai  manfaat  tidak  langsung dan  nilai  bukan  pemanfaatan.  Hasil  penelitian Wahyuni et al ., (2014) menunjukkan NET hutan mangrove  di  delta  Mahakam  Kalimantan  Timur dengan luas 29.600 ha sebesar ± Rp 503 miyar per  tahun  atau  ±  Rp  17  juta  per  ha  per  tahun. Nilai  ekonomi  HMS  lebih  rendah  dibandingkan dengan nilai
ekonomi  HLKS  maupun  nilai  ekonomi HRS.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  adanya perbedaan yang signifikan pada potensi volume kayu  bulat  per  hektar  dari  masing  masing  tipe hutan tersebut.
Hasil  penelitian  terhadap  hutan  mangrove  di Muara  Angke  Jakarta  yang  dilakukan  oleh Masrifah  (2002)  mendapatkan  nilai  manfaat  Rp 12,2  juta  per  ha  per  tahun.  Namun  demikian Setiawan (2012) yang juga melakukan penelitian di  hutan  mangrove  Muara  Angke  Jakarta mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp 305 juta per ha per tahun. Perbedaan nilai ekonomi hutan
Nilai Ekonomi Sumber Daya Hutan Alam Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah mangrove tersebut disebabkan dari perbedaan  nilai  harga  barang  atau  jasa  akibat perbedaan waktu penelitian yang dapat menyebabkan perbedaan  dalam  potensinya.  Hasil  penelitian  Nahib (2011)  menggunakan  metode benefit  transfer data tahun  2005  untuk  dianalisis  tahun  2011  dengan tingkat  inflasi  rata  rata  3,38%  menunjukkan  bahwa nilai  valuasi  ekonomi  kawasan  mangrove  ALKI  II (kawasan  Selat  Lombok  keLaut  Sulawesi)  berkisar antara  67%  -  150%  dari  nilai  rujukan.  Hal  ini menunjukkan bahwa kawasan mangrove memiliki nilai variasi  perubahan  valuasi  ekonomi  yang  tinggi  dari waktu ke waktu.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa kawasan  hutan  sekunder  dan  ekosistemnya  yang berada di lahan kering maupun di lahan basah seperti hutan  lahan  kering  sekunder,  hutan  rawa  sekunder dan hutan mangrove sekunder termasuk dalam areal dengan  kategori  HCV  2.2.  yaitu  kawasan  alam  yang penting  bagi  dinamika  ekologi  secara  alamiah  yang berisi  dua  atau  lebih  ekosistem  dengan  garis  batas yang berkesinambungan, HCV 3 yaitu kawasan yang mempunyai  ekosistem  langka  atau  terancam  punah, dan  HCV  4.2.  yaitu  kawasan  yang  penting  bagi pengendalian erosi dan sedimentasi.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  hutan sekunder  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  memiliki nilai  ekonomi  yang  relatif  cukup  tinggi  dibandingkan dengan  daerah  lainnya.  Konversi  hutan  sekunder lahan  basah  dan  lahan  kering  menjadi  fungsi penggunaan lain secara berlebihan dapat menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan dan  hilangnya  nilai  ekonomi  sumberdaya  hutan sekunder  tersebut  yang  cukup  tinggi  per  tahun. Dengan demikian maka nilai ekonomi kawasan hutan sekunder  tersebut  menjadi  sangat  berarti  bagi Pemerintah  Daerah  maupun  masyarakat  di  sekitar hutan apabila nilai langsung seperti
hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta  nilai  tidak  langsung  seperti  nilai  jasa lingkungannya  dapat  menjadi  nilai  pendapatan  asli daerah  yang  nyata  agar  kontribusi  sektor  kehutanan dalam PDRB meningkat secara nyata dan membantu mengurangi  konversi  hutan  sekunder  terutama kawasan HPK dan APL untuk kegiatan sektor lain.
Kebijakan  alih  fungsi  kawasan  hutan  untuk penggunaan  lain  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah khususnya  di  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  agar mempertimbangkan  nilai  ekonomi  sumberdaya  hutan secara  lebih  komprehensif.  Hal  ini  diperlukan  agar kawasan  hutan  tidak  dipandang  hanya  sebagai penghasil  kayu  saja,  akan  tetapi  kawasan  hutan memiliki nilai hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan nilai jasa lingkungannya yang lebih bernilai untuk menjaga keseimbangan  ekosistem  hutan  dan  kawasan sekitarnya. Peningkatan nilai produksi terhadap HHBK seperti  rotan,  getah  jelutung,  damar,  buah  buahan, tanaman obat dan lain lain menjadi pilihan bijaksana untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat.  Selain  itu pelayanan  jasa  lingkungan  seperti  ekowisata,  bio- energi,  mikro-hidro  dapat  menjadi  pilihan  ekonomi yang  dapat  memberikan  dampak  ekonomi  langsung terhadap masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  dalam  kesempatan  ini disampaikan  kepada Norwegian  Agency  for Development  Cooperation (NORAD), Climate  Policy Initiative (CPI)  dan Palangka  Raya  Institute  of  Land and  Agriculture  Research (PILAR)  atas  dukungan dana, supervisi dan dukungan fasilitasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmadi. 2011. Komposisi dan struktur hutan mangrove Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Tesis  (tidak  dipublikasikan).  Program  Pasca  Sarjana Univeritas Palangkaraya.
Barbier, E.B., 2003. The Role of Natural Resources in Economic Development. Blackwell Publishing Ltd/University  of  Adelayde  and  Flinder University of South Australia.
Benami,  E.,  dan  Wilkinson,  J.  2013.  Penggunaan Data  untuk  Mengoptimalisasikan  Sumber Daya  Lahan  Indonesia;  Sebuah  Pandangan pada  Penilaian  Modal  Sumber  Daya  Alam. Laporan CPI.
Basari,  B.,  2004.  Analisis  Biaya  pemanenan  kayu bulat sistem kemitraan HPH dan Koperasi di Kalimantan  Tengah.    Jurnal  Penelitian  Hasil Hutan Vol. 22 No 2, Agustus 2004; 113-122
Boehm,  H.D.V.,  Siegert,  F.  and  Liews,  S.C.,  2002. Remote  Sensing  and  Aerial  Survey  of Vegetation  Cover  Change  in  Lowland  Peat Swamp of Central Kalimantan during the 1997 and 2002 Fires. Proceeding of the International Symposium  on  Land  Management  and Biodiversity  in  Southeast  Asia.  Research Centre  for  Biology,  The  Indonesia  Institute  of Sciences, Bogor, Indonesia.
BPS  Kotawaringin  Timur.  2015.  Kotawaringin  Timur Dalam Angka 2014. BPS  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  2017.  Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016. http://kalteng.bps.go.id/linkTable Dinamis/ view/id/183
Dlamini,  C.S.,  2012.  Type  of  Value  and  Valuation Methods  for  Enviromental  Resources: Highlights  of  Key  Aspect,  Concept  and Approaches  in  the  Economic  Valuation  of Forest  Goog  and  Services.  Journal  of Horticulture  and  Forestry.  Vol.  4  (2),  181  – 189.
Falconer, A., Mafira, T., Sutiyono, G. 2015. Improving Land Productivity through Fiscal Policy: Early insights  on  Taxation  in  the  palm  oil  supply chain. A CPI Report.
FAO, 2001. Non-Wood Forest Product in Africa. FAO Forestry Working Paper. FOPW/01/1, Rome.
FAO, 2016. State of the World’s Forest 2016. Forest and  Agriculture:  Land  use  Challenges  and Oppurtunities.  Rome.  http://www.fao.org/3/a- i5588e.pdf
Forest Watch Indonesia, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2009 – 2013. Forest Watch Indonesia, Bogor – Indonesia.
Hufschmidt, M.M., James, D.E., Meister, A.D., Bower,
B.T.,  Dixon,  J.A.,  1996.  Lingkungan,  Sistem Alami dan Pembangunan. Pedoman Penilaian Ekonomis.  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
Indriyanto,  2006.  Ekologi  Hutan.  Bumi  Aksara,
Jakarta.
Kementerian  Keuangan  RI  dan  Climate  Policy Initiative  (CPI),  2014.  The  Landscape  of Public  Climate  Finance  in  Indonesia.  An Indonesian  Ministry  of  Finance  and  CPI Report.
Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup,  2007. Panduan  Valuasi  Sumber  Daya  Alam  dan Lingkungan, Jakarta.
Keyzer, M.A., Sonneveld, B.G.J.S. and van Veen, W.,
2006.  Valuation  of  Natural  Resources: efficiency  and  equity.  Center  for  World  Food Studies  of  the  Vrije  Universitiet,  Amsterdam, The Netherlands.
Kusuma,  I.D.,  2005.  Economic  Valuation  of  Natural Resources  Management,  A  Case  Study  of  The Benuaq Dayak Tribe in Kalimantan. Dissertation,
R.M. Sukarna, dkk
Sekunder Di Kabupaten Kotawaringin Timur

## Provinsi Kalimantan Tengah
B.S.,  Bogor  Institute  of  Agriculture,  M.F.S.,  Yale School of Forestry and Environmental Studies.
Masrifah,  E.,  2002. Penilaia  Manfaat  Ekonomi  Hutan Mangrove Muara Angke Jakarta, IPB Bogor.
Muhdin, Suhendang, E., Wahdjono, D., Purnomo, H., Istomo, Simangunson, B.C.H., 2008. Keragaman  Struktur  Tegakan  Hutan  Alam Sekunder. JMHT Vol 14 No. 2, 81-87.
Mukhamadun,  Efrizal,  T.,  Tarumun,  S.,  2008.  Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 3 No 2, 55-73.
Murditansyah,  A.R.,  2013.  Identifikasi  Kebutuhan Kayu  Bakar  pada  Industri  Gula  Kelapa.  IPB Bogor
Nahib,  I.,  2011.  Pemetaan  Valuasi  Ekonomi  Hutan Mangrove  Berdasarkan  GIS  dan  Metode Benefit  Tranfer.  (Studi  Kasus  di  Hutan Mangrove  Wilayah  ALKI  II).  Jurnal  Glove  Vol 13 No. 1, 31-40
Natural  Resources  Management  Program,  1999.
Resources  Valuation.  Tool  for  Improving Areas Management in Indonesia. US Agency for International Development.
Pearce, D. and Moran, D., 1994. The Economic Value of  Bidiversity.  IUCN-The  World  Conservation Union, Earthscan Publications Ltd, London.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  12/M- DAG/PER/2012 ttg Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi SDH.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  15
Tahun  2012,  tentang  Panduan  Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan.
Raina, L., dan Wijaya, E., M., 2016. Design for a District Level Natural Capital
Assessment  in  Central  Kalimantan.  A  CPI  Working Paper.
Rochmayanto, Y., Darusman, D., Rusolono, T. 2010. Perubahan Kandungan Karbon dan
Ekonominya  pada  Konversi  Hutan  Rawa Gambut  menjadi  Hutan  Tanaman  Industri Pulps.  Jurnal  Penelitian  Hutan  Tanaman. Volume 7 Nomor 2, 93 – 106.
Setiawan, D., 2012. Valuasi Ekonomi Kawasan Hutan Mangrove  Muara  Angke  Jakarta.  Laporan Penelitian,  Program  Studi  Ilmu  Lingkungan, Pasca Sarjana UI.
Sukarna, R.M. dan Syahid, Y., 2015. FCD Application for  Monitoring  Mangrove  in  Central Kalimantan . Indonesian Journal of Geography. Volume 47 No. 2, 160-170. Sukarna, R.M. dan Birawa, C. 2016. Estimasi Potensi Karbon  Permukaan  Hutan  Rawa  Gambut secara Non-Destructive di Provinsi
Kalimantan Tengah. Laporan Penelitian Hibah Bersaing,  Lembaga  Penelitian  Universitas Palangka Raya.
Sumardjani,  L.,  2011.  Studi  Rotan  di  Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Yayasan Rotan Indonesia.
Ulibarri,  C.A.  and  Welman,  K.F.,  1997. Natural Resources  Valuation;  A  Primer  on  Concept and  Techniques .  Prepared  for  the  U.S. Department  of  Energy,  under  Contract  DE- AC06-76RLO 1830.
UNORCID, 2015. Forest Ecosystem Valuation Study- Indonesia.  United  Nations  Office  for  REDD+ Coordination in Indonesia.
van Beukering P., Grogan, K., Hansfort, S.L., Sieger, D., 2009. An Economic Valuation of Aceh’s Forest. Institute
for Environmental Studies, VU University, Amsterdam The Netherlands.
Yusuf. R., 2005. Keanekaragaman dan Potensi Jenis
Tumbuhan  Hutan  Sekunder  di  Kabupaten Bulungan,  Kalimantan  Timur.  Journal Biosmart Vol.7 No. 1, 37-43.
Yusuf,  S.,  Soemarno,  Astuti,  R.D.,  dan  Sugiyanto.,
2010.  Nilai  Hutan  yang  Hilang  bila  terjadi Perubahan  Fungsi  Hutan  Lindung  di Kalimantan  Timur.  Jurnal  Agritek  Vol.  18
No.1.
Wahyuni, Y., Putri, E.I.K., Simanjuntak, S.M.H., 2014. Jurnal  Penelitian  Kehutanan  Wallacea,  Vol 3 No. 1, 1-12.