## KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA
1 Yenny AS, 2 Charlyna S. Purba, 3 Lipi 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia
Email korespondensi: yenny.upb@gmail.com

## Abstrak
Apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim akan dianalisis menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa rekaman  kamera Closed Circuit  Television dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah  di  sidang  pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Closed Circuit Television, Alat Bukti, Perkara Pidana

## A. PENDAHULUAN
Kedudukan Closed Circuit Television sebagai  alat  bukti  dalam hukum  acara  pidana  di  Indonesia  tidak bisa  dilepaskan  dari  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  20/PUU-XIV/2016  tanggal  7 September 2016. Closed Circuit Television masuk  dalam  pengertian informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan  alat  bukti  yang  sah  dalam hukum  acara  yang  berlaku,  sehingga dalam  hukum  acara  pidana  dapat dipergunakan  sebagai  alat  bukti  dalam proses  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Terhadap pasal tersebut Mahkamah Kontitusi  telah  mengeluarkan  putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik  dan/atau  data  elektronik dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  serta Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Tahun  1945 (UUD  1945)  dan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi  elektronik  dan/atau  data elektronik  sebagai  alat  bukti  dilakukan dalam  rangka  penegakan  hukum  atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam  Pasal  31  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi inilah kemudian yang dipandang
sebagai dasar untuk membatasi penggunaan Closed  Circuit  Television sebagai  alat  bukti  dalam  hukum  acara pidana. Sebelum adanya putusan
Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  telah terdapat  pertanyaan  hukum  mengenai kedudukan  dari  informasi  elektronik dan  dokumen  elektronik  dalam  hukum acara  pidana  di  Indonesia.  Jika  kita menganalisis ketentuan  Pasal  5 ayat  (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di situ
dikatakan   bahwa  keduanya  merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan  hukum  acara  yang  berlaku. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)
mengatur  bahwa  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  merupakan  perluasan dari  alat  bukti  hukum  yang  sah  sesuai dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia.
Tidak  ada  penjelasan  yang  sah mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan perluasan  tersebut  sehingga  timbul pertanyaan  apakah  perluasan  tersebut dimaknai  sebagai  penambahan  alat bukti  atau  merupakan  bagian  dari  alat bukti  yang  telah  ada.  Dalam  Pasal  184 Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  terdapat  lima alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan  terdakwa  dan  jika  perluasan tersebut  dimaknai  penambahan  maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia  secara  umum  menjadi  lebih dari lima.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah  informasi  elektronik  dan  data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar
sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim.  Kemudian  apabila  perluasan tersebut  dimaknai  sebagai  bagian  dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima,  namun  baik  informasi  elektronik dan  dokumen  elektronik  tersebut  dapat dimasukkan  dalam  alat  bukti  petunjuk atau alat bukti surat.
Syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  5 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan
harus  dalam  bentuk  tertulis.  Sedangkan syarat  materil  diatur  dalam  Pasal  6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),  yang  pada  intinya  Informasi  dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin  keotentikannya,  keutuhannya, dan  ketersediaanya.  Untuk  menjamin terpenuhinya  persyaratan  materil  yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital  forensik.  Dengan  demikian, email,  file  rekaman  atas  chatting,  dan berbagai  dokumen  elektronik  lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan,  terdapat  putusan-putusan yang  membahas  mengenai  kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.
Beberapa  hal  yang  dapat  diungkap dan dibuktikan dengan bukti elektronik, adalah dapat mengidentifikasikan obyek (bukti elektronik), menentukan
keterkaitan  bukti  elektronik  dengan pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak pidana,  merekonstruksi  „masa  lalu‟, melindungi  yang  tidak  salah  dan  untuk menyiapkan  ahli  di  persidangan.  Hal  ni tidak  lepas  dari  pengertian  digital
forensik sebagai salah satu cabang ilmu forensik  yang  berkaitan  dengan  bukti legal  yang  ditemui  pada  komputer  dan media penyimpanan digital. Menjabarkan  keadaan  kini  dari  suatu artefak  digital  yang  dapat  mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan  (seperti flash  disk,  hard disk ,  atau CD-ROM ),  sebuah  dokumen elektronik  (misalnya  sebuah  pesan email  atau  gambar JPEG ),  atau  bahkan sederetan  paket  yang  berpindah  dalam jaringan  komputer.  Sehingga  isi  dari bukti  elektronik  yang  diperoleh  dari proses  bukti  elektronik  tidak  sekedar ada informasi apa dalam bukti elektronik  akan  tetapi  dapat  pula merinci urutan peristiwa
yang menyebabkan terjadinya situasi terkini.
Prinsip-prinsip dan tahapan melalui digital  forensik  dalam  menggali  alat bukti  berupa  bukti  elektronik  sehingga dapat  digunakan  dalam  pembuktian perkara  pidana,  ternyata  tidak  mudah karena karakteristik yang melekat padanya.  Setelah  prinsip  dan  tahapan terpenuhi  (dapat  dikatakan  sebagai syarat  formal)  maka  selanjutnya  adalah syarat  materiil,  yaitu  keterkaitan  antara isi  bukti  elektronik  dengan  pembuktian perkara.  Sebagaimana  alat-alat  bukti lainnya  dalam  pembuktian  perkara pidana  yang  bersifat  bebas,  dalam  arti akan  kembali  kepada  hakim  dalam menilai  persesuaian  dengan  alat-alat bukti  lainnya  di  persidangan  dalam rangka  untuk  memenuhi  minimum pembuktian  untuk  dapat  menimbulkan keyakinan pada hakim.
Melihat keniscayaan perkembangan teknologi informasi dan beberapa
peraturan  perundangan  yang  ada,  maka bukti  elektronik  akan  semakin  berperan dalam  pembuktian  perkara  pidana. Masuknya bukti elektronik dalam Rancangan  KUHAP  sebagai  alat  bukti
yang berdiri  sendiri telah menempatkan informasi  elektronik  dan  atau  dokumen elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam pembuktian  perkara  pidana.  Sebagai salah satu alat bukti (baru), kedudukannya yang sejajar dengan alat- alat bukti yang lainnya, dengan karakteristik  dan  kekhususannya,  maka penanganan dan penyajian bukti elektronik  sehingga  dapat  digunakan dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian di persidangan juga harus diperhatikan.
Beberapa  prinsip-prinsip  dasar  dan tahapan  digital  forensik  diatas  dapat menjadi rujukan sederhana dalam menerima,  menilai  dan  menggunakan bukti elektronik yang diajukan dipersidangan dalam pembuktian perkara pidana. Uraian  latar  belakang  masalah diatas  maka  penulis  tertarik  untuk menulis skripsi dengan judul “Kedudukan  Closed  Circuit  Television Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perkara Pidana  Dihubungkan  Dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XIV/2016  (Analisis  Yuridis  Normatif Terhadap  Perluasan  Alat  Bukti  184 KUHAP)”

## B. PERMASALAHAN
Apakah  rekaman  kemera  closed circuit television dapat digunakan sebagai  alat bukti hukum  yang sah atau sebagai  penunjang  alat  bukti  di  sidang Pengadilan?

## C. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan Yuridis
Normatif. 1 Penulis  menggunakan  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Untuk  memahami  permasalahan  dalam penulisan ini, digunakan Metode
Pengolahan  Data  Kualitatif. 2 Data  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaann (library  research) dan  dianalisis  secara yuridis-kualitatif. Kemudian data
tersebut  diolah  dan  dicari  keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya,  sehingga  diperoleh  hasil  yang sesuai dengan tujuan penelitian 3 .

## D. PEMBAHASAN DAN ANALISA
1. Alat  Bukti  Rekamam  Circuit Closed  Television  sebagai  Alat Bukti yang Sah
Salah  satu  jenis  barang  bukti  yang sering  diterima  untuk  dianalisis  lebih lanjut  secara  digital forensic adalah barang  bukti  berupa  rekaman  video. Rekaman  video  tersebut  bisa  berasal dari  kamera Closed  Circuit  Television , handycam, kamera digital yang memiliki  fitur  video  dan handphone . Seiring  dengan  banyaknya  peralatan teknologi  tinggi  tersebut  yang  dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan  jenis  barang  bukti tersebut  akan  diterima  oleh  para  analis digital  forensic  untuk  diperiksa  dan dianalisis  lebih  lanjut  secara  digital forensic .
Masyarakat  biasanya  menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone ,  atau  kamera  digital)  untuk
1 Soerdjono Soekanto,  Sri Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,1994) halaman 13.
2 Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet.3, (Jakarta, UI Press, 1986) 132.
3 Burhan Ashshofa, Metode penelitian Hukum , (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996) 20.
mengabadikan  momen-momen  yang dianggap  berharga  bagi  mereka  atau bisa  juga  menggunakan  kamera Closed Circuit  Television untuk  kepentingan perlindungan  keamanan  bisnis  mereka Closed  Circuit  Television adalah  alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih  kamera  video  dan  menghasilkan data video atau audio.
Closed  Circuit  Television memiliki manfaat  sebagai  alat  untuk  dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau  dan  merekam  segala  bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop  secara real  time dari  mana  saja, disamping  itu  juga  dapat  merekam seluruh  kejadian  secara  24  jam,  atau dapat  merekam  ketika  terjadi  gerakan dari daerah yang terpantau.
Hukum  hanyalah  sarana  untuk menemukan  keadilan,  CCTV  menjadi alat  bukti  yang  sah  untuk  menemukan keadilan,  hukum  tidak  boleh  digunakan sebagai alat untuk membenarkan kelompok  tertentu.  Berbagai  macam cara  digunakan  untuk  membuktikan perbuatan  hukum  pada  orang  yang bertindak  melawan  hukum.  Penegakan hukum  sangat  didukung  dengan  alat bukti  yang  benar  dan  sah.  Kesadaran akan tegaknya keadilan menjadi substansi  penegakan  hukum.  Menurut Baharudin  Lopa,  yang  merupakan faktor  yang  lebih  dominan  daripada peraturan  hukum  dan  aparat  penegak hukum”,  karena  peraturan  hukum maupun  aparat  penegak  hukum  sendiri ditentukan/digerakan juga oleh kesadaran hukum itu. 4
4 Baharudin Lopa, Permasalahan dan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia ,  (Jakarta  Bulan  Bintang  1987) halaman 98.
Proses  persidangan  suatu  perkara akan  melalui  tahap  pembuktian,  hal  ini sebuah bukti akan diajukan, dimana alat bukti tersebut dapat menentukan
bagaimana isi putusan tersebut,
kedudukan  sebuah  bukti  yang  diajukan sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya.
Menurut  Andi  Hamzah  mengatakan bahwa  barang  bukti  dalam  perkara pidana  adalah  barang  bukti  mengenai mana  delik  tersebut  dilakukan  (objek delik)  dan  barang  dengan  mana  delik dilakukan  (alat  yang  dipakai  untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.
Ciri-ciri  benda  yang  dapat  menjadi barang bukti, yaitu:
a. Merupakan objek materiil;
b. Berbicara untuk diri sendiri;
c. Sarana  pembuktian  yang  paling bernilai dibandingkan sarana
pembuktian lainnya;
d. Harus diidentifikasi dengan keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa 5 Kecenderungan terus berkembangnya  teknologi  membawa berbagai implikasi yang harus diantisipasi  dan  diwaspadai,  maka terdapat  upaya  yang  telah  melahirkan suatu  produk  hukum  dalam  bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Namun  dengan  lahirnya Undang-Undang  tersebut  belum  semua permasalahan menyangkut masalah Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dapat  ditangani.  Persoalan  tersebut antara lain dikarenakan:
a. Dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang
5 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  di Indonesia ,(Jakarta, Sinar Grafika 2008)
halaman 254.
Informasi dan Transaksi  Elektronik tidak semata-mata Undang- Undang-Undang  ini  bisa  diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi  informasi  dan  praktisi hukum; b. Berbagai  bentuk  perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan  dan  jasa  baru harus  dapat  diidentifikasi  dalam rangka antisipasi terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai peraturan pelaksana
c. Pengayaan akan bidang-bidang hukum yang  sifatnya  sektoral (rezim hukum baru) akan semangkin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi  bagian  sistem  hukum nasional. 6
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  Transaksi Elektronik  terdapat  perluasan  dari pengertian  alat  bukti  yang  terdapat dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah ketentuan yang  berlaku  untuk  setiap  orang  yang melakukan perbuatan hukum
sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  ini,  baik  berada  diwilayah hukum  Indonesia  maupun  luar  wilayah hukum  Indonesia  yang  memiliki  akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia. Kedudukan Closed Circuit Television untuk  memenuhi  kepastian hukum  untuk  para  pelaku  kejahatan serta  korban  kejahatan  sehingga  asas
6 Ahmad  M  Ramli,  “Dinamika  Konvergensi Hukum  Telematika  Dalam  System  Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia . Vol.5, No 4 (2008) : 2
keadilan terpenuhi. Menurut Baharuddin  Lopa,  “pada  dasarnya tujuan  hukum  ialah    menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan.  Dalam  hubungan  ini,
putusan-putusan    hakim  pun  harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.
Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum  sekaligus  mematuhi  hukum  itu sendiri. 7
Pengaturan tentang alat bukti elektronik  memiliki  sejarah  yang cukup panjang dan akan terus berkembang.Selanjutnya peraturan yang saling bersesuaian tersebut jika peraturan  perundang-undangan  tidak bertentangan.  Menurut  Bagir  Manan,
agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang  tangguh  dan  berkualitas,  dapat digunakan tiga landasan dalam
menyusun undang-undang, yaitu: pertama  landasan  yuridis (jurisdische gelding); kedua,  landasan  sosiologis (sociologis  gelding); ketiga  landasan filosofis. 8
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari banyaknya peraturan perundang-
undangan yang telah menjadikan informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik  menjadi  alat  bukti.  Pada tahun  2008,  pemerintah  mengeluarkan Undan-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa  disebut  dengan  UU  ITE.  UU  ITE inimenjadi  titik  terang  pengaturan
7 Baharuddin  Lopa, Seri  Tafsir  Al-Qur’an  Bil- Ilmi  03,  Al-Qur’an  dan  Hak-Hak  Asasi Manusia ,  (Yogyakarta,  Bhakti  Prima  Yasa, 1996) halaman 126
8 Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Baik ,  (Jakarta,  PT RajaGrafindo Persada, 2010) halaman 29.
tentang  alat  bukti  elektronik.  Pasal  5 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Pasal  ini  menjadi  landasan  hukum bagi  para  penegak  hukum  untuk  dapat menggunakan  berbagai  jenis  alat  bukti elektronik  guna  kepentingan  penegakan hukum  di  Indonesia.Namun,  UU  ITE bukanlah  peraturanyang  pertama  kali mengatur penggunaan alat bukti elektronik.  Sebelum  UU  ITE  dibentuk, sudah ada beberapa peraturan-peraturan yang  memperbolehkan  atau  mengakui penggunaan alat bukti elektronik. Berikut  adalah  pengaturan  tentang  alat bukti  elektronik  yang  terdapat  dalam beberapaperaturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1997 Tentang Dokumen Perusahaan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 jo.  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang. 4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2002
tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang
6. Undang-Undang republik Indonesia Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi  atau  dokumen  elektronik baru  diakui  sebagai  alat  bukti  setelah diundangkannya
Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Pasal  26  (A)  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  merumuskan  bahwa konsep  keadilan  telah  telah  menjadi pokok  pembicaraan  serius  sejak  jaman Yunani  kuno  dan  terus  bergulir  hingga saat ini.
Tertera dalam Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001,  informasi  serta pada  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal  27 huruf (b)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Terorisme.  Ketiga  dari  Undang- Undang  yakni  Undang-Undang  Nomor
20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor.  15  Tahun  2002  dan  Undang- Undang  Nomor.  15  Tahun  2003  telah mengakui  legalitas  informasi  elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya  masih  terbatas  pada tindak  pidana  dalam  lingkup  korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.
Ketentuan  Pasal  188  ayat  (3), penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu  petunjuk  dalam  setiap  keadaan tertentu  dilakukan  oleh  hakim  dengan arif lagi bijaksana,
setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya. 9 Terciptanya
9 Mohammad  Taufik  Makarao  dan  Suhasril.
Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan Praktek ,(Bogor, Ghalia Indonesia 2010)
halaman 129-130.
keadilan sangat bergantung pada kekuatan  alat  bukti  untuk  mewujudkan tugas  utama  hukum  yang  adalah mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan  keadilan  maka  pasal  184 KUHAP  memang  sudah  semestinya  di perbaharui  karena  tidak  relevan  dengan perkembangan  teknologi  karena  hanya menjadikan Closed  Circuit  Television sebagai  alat  bukti  petunjuk  dalam KUHAP, sehingga terbatas untuk menjangkau  kejahatan.KUHAP  perlu disempurnakan. 10
Menetapkannya  ke  dalam  satu putusan  hakim,  dan  putusan  itu  sendiri pun  secara  kumulatif  harus  sekaligus bermakna sebagai pelaksanaan
perlindungan yang adil dan berkepastian bagi  korban  dan  atau  saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana. Oleh sebab itu,  kebenaran  yang  hendak  diputuskan bukanlah  sekedar  benar,  tetapi  benar yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai  kepastian  perlindungan  hukum dan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM). 11
Dengan  disahkannya  UU  ITE  lebih mengokohkan  dasar  hukum  bahwa pengertian  alat  bukti  menjadi  diperluas, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  5 ayat  (1)  bahwa  Informasi  Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah. Dan selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  perluasan  dari  alat  bukti
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyindikan  dan  Penuntutan ,  (Jakarta,  Sinar Grafika 2000) halaman 12.
11 Nikolas  Simanjuntak, Acara  Pidana  Indonesia Dalam Sirkus Hukum , (Jakarta, Ghalia Indonesia 2009) halaman 234.
yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara yang berlaku di Indonesia. 12 2. Urgensi Revisi Terhadap KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  sudah  tak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga  perlu  direvisi.  Jika  melihat umur  KUHAP.  Secara  umum  KUHAP, adalah peninggalan Belanda. Ada beberapa  Pasal  tidak  relevan  dengan keadaan sekarang maka perlu dilakukan revisi.  Jadi  KUHAP  harus  disesuaikan dengan keadaan sekarang.
Berdasarkan  penjelasan  pada  Pasal 184  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  di  atas,  telah  jelas  bahwa KUHAP  hanya  mengatur  tentang  5 (lima)  alat  bukti  yang  sah,  dan  diluar dari  alat-alat  bukti  tersebut  tidak dibenarkan  untuk  dipergunakan  sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan  pelaku  tindak  pidananamun untuk  memberikan  kepastian  hukum dan perlindungan hukum yang
berkenaan  dengan  alat  bukti  teknologi informasi,  khususnya yang  terkait dengan  penggunan  alat  pendeteksi kebohongan (lie  detector) sebagai  alat bukti  petunjuk,  hakim  dapat  melakukan suatu penafsiran ekstensif yang merupakan  pemikiran  secara  meluas dari  peraturan  perundang-undang  yang berlaku  positif  dalam  hal  ini,  alat  bukti petunjuk  di  perluas,  sehingga  alat pendeteksi  kebohongan (lie  detector) dapat dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana.
12 Penjelasan  tentang  perluasan  alat  bukti  di akses file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/2171 -5907-1-PB.pdf pada  14 Juni  2017  pukul  19.00 wib.
Penafsiran ekstensif yang dilakukan hakim  tidak  hanya  sebatas  pada peraturan-peraturan  yang  ada  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana melainkan dapat mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  merupakan dasar  hukum  dalam  penggunan  sistem elektronik  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik ini lebih memberikan  kepastian  hukum  karena ruang  lingkup   berlakunya  lebih  luas, selain  itu  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  juga  mengakui hasil  penggunan  sistem  elektronik, khususnya mengenai hasil tes penggujian  alat  pendeteksi  kebohongan (lie  detector )  sebagai  alat  bukti  yang sah, yaitu alat bukti petunjuk. 13
Segala upaya dicari untuk menciptakan ketertiban hukum sehingga tidak salah dalam menjatuhkan hukuman. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban didalam masyarakat dengan memberi perlindungan kepentingan kepada
orang,  atau  masyarakat.  Oleh  karena kepentingan  masyarakat  tidak  terhitung banyaknya  dan  tidak  terhitung  pula jenisnya,  sistem  hukum  mempunya fungsi untuk menciptakan atau mengusahakan dan menjaga keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. 14
13 Urgensi  tentang  revisi  KUHAP  serta  sahnya rekaman CCTV sebagai alat bukti hukum dalam sidang di Pengadilan http://www.academia.edu/7228559/Analisa_Per luasan_Alat_Bukti_Dengan_Pengaturan_Huku m_Acara_Di_luar_KUHAP  diakses  pada  14 juni 2017 pukul 10.15 wib. 14 Sudikno Mertokusumo, Teori hukum , (Yogyakarta,  Cahaya  Atma  Pustaka  2014) halaman 59.
Pengaturan  alat  bukti  Elektronik dalam  Hukum  Acara  Pidana  secara spesifik  belum  dapat  ditemukan  dalam KUHAP.  Kekuatan  alat  bukti  surat elektronik  menurut  KUHAP  adalah sama dengan alat bukti surat yang diatur dalam  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c KUHAP.  Meskipun  alat  bukti  surat elektronik  tidak  diatur  dalam  KUHAP, namun  surat  elektronik  pada  dasarnya ialah  surat  yang  berbentuk  elektronik, selain itu surat elektronik dapat dimasukkan kedalam kategori surat lain yang  hanya  dapatberlaku  jika  ada hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian  yang  lain  sesuai  dengan Pasal  187  huruf  d  KUHAP.  Jadi kekuatan dari alat bukti surat elektronik adalah  sama  dengan  alat  bukti  yang diatur dalam Pasal  184 ayat (1) huruf c
KUHAP, dan nilai kekuatan pembuktian surat  elektronik  bergantung kepada keyakinan hakim.
Setelah  lebih  dari  15  tahun  sejak berlakunya  pasal  26A  UU  Tipikor, pengadilan tindak pidana korupsi  sudah banyak  menangani  kasus-kasus  korupsi dengan menggunakan alat bukti
elektronik,  termasuk  rekaman  kamera pengintai  atau  rekaman Circuid  Closed Television .  Berikut  adalah  beberapa kasus korupsi yang menggunakan rekaman Circuid  Closed  Television dalam  proses  pembuktiannya.  Dalam kasus  di  bawah  ini  dapat  dilihat bagaimana  peranan  rekaman Circuid Closed  Television dalam  tindak  pidana korupsi.
a. Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Atas
Nama  Rahmat  Syahputra    Perkara ini  telah  diputus  oleh  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan 29/Pid.Sus/2012/PN.PBR  dengan  nama
terdakwa  Rahmat  Syahputra.  Rahmat Syahputra adalah seorang karyawan PT.
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk cabang  XI.  Pembuktian  dalam  perkara korupsi  ini  menggunakan  rekaman Circuid Closed Television dalam pembuktiannya,  yaitu  BB  Nomor  179 satu buah flashdisk bertuliskan “Lifestyle  Scheoffel” warna  silver dengan  bungkus  kulit  warna  hitam bertuliskan  pada  tanggal  3  April  2012. Rekaman Circuid  Closed  Television tidak  menunjukkan  secara  langsung tindakan  korupsi  yang  dilakukan  oleh para pelaku. Namun berdasarkan rekaman Circuid  Closed  Television itu, hakim  dapat  membangun  sebuah  alur dengan  melihat  keterkaitannya  dengan alat  bukti  lain  yaitu  keterangan  saksi satria  hendri  yang  mengakui  isinya adalah  uang.  Rekaman Circuid  Closed Television tersebut  menunjukkan  salah satu  orang  yang  memberikan  aliran dana  untuk  kemudian  diberikan  kepada DPRD  Provinsi  Riau  sebagai  “uang lelah” dalam melakukan revisi peraturan daerah.
b. Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Atas Nama Musandrian A.Md Bin MustarPerkara  ini  telah  diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor putusan 51/Pid.Sus/2013/PN.Plg  dengan  nama terdakwa  Musandrian,  A.  Md.  Bin Mustar.  Dalam  persidangan,  Jaksa
Penuntut  Umum  memutar  rekaman Circuid  Closed  Television sebagai  salah satu  bukti  dalam  kasus  penambahan kuota impor daging sapi di ruang sidang Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi, Jakarta,  Rabu  1  Mei  2013.  Video tersebut  memperlihatkan  aktivitas  di ruang  kerja  Juard  Effendi,  selaku
Direktur  PT  Indoguna  Utama  pada  29 Januari  2013.  Dalam  rekaman  tampak seorang laki-laki masuk ke dalam ruang kerja  Juard. 15 Rekaman Circuid  Closed Television yang    digunakan      Jaksa Penuntut    Umum    tersebut    bila  berdiri sendiri tidak dapat  dinilai sebagai  suatu tindak  pidana  korupsi,  namun  bila dikaitkan  dengan  alat  bukti  lainnya seperti  keterangan  saksi  diatas  maka akan  diketahui  bahwa  tindakan  yang terekam dalam rekaman Circuid Closed Television tersebut  adalah  merupakan salah  satu  tindakan  dari  rangkaian tindak  pidana  korupsi  yang  berkaitan dengan kasus korupsi impor daging sapi yang  dilakukan  oleh  Lufhfi  Hasan Ishaaq. 16
c. Kasus Jessica Kumala Wongso
Kopi  bersianida  yang  menewaskan Wayan  Mirna  Salihin  dengan  terdakwa Jessica Kumala Wongso menarik perhatian  berbagai  kalangan.  Tidak terkecuali  kalangan  pengacara  atau kuasa  hukum.  Saling  beda  pandangan terhadap proses persidangan yang berlangsung  hingga  27  kali  tersebut terjadi. Salah satunya
terkait penggunaan  CCTV  yang  menjadi  alat bukti dalam menvonis Jessica. 17
Menurut  Mudzakkir,  alat  bukti yang  bagus  dalam  kasus  tindak  pidana adalah  alat  bukti  primer.  CCTV  yang diajukan  oleh  Jaksa  penuntut  Umum dalam Perkara Nomor
15 http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/ 01/arya-abdi-effendy-dan-juard-effendidivonis- 2-tahun-3-bulan  diakses  pada  tanggal  25  Juni 2017, pukul 04.25 Wib.
16 130http://nasional.news.viva.co.id/news/read/4 09487-jaksa-putar-rekaman-cctvpenyerahan- suap-impor-daging diakses pada tanggal 25 Juni 2017 jam 05.00 wib.
17 http://poskotanews.com/2016/10/09/kasus- jessica-cctv-sah-jadi-alat-bukti/ diakses  pada  25 Juni 2017 jam 19.00 wib.
777/PID/2016/PN.JKTPST
dengan terdakwa  Jessica  Kumala  Wongso dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  dan  Mahkamah Agung resmi.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Rekaman  Kamera Closed  Circuit Television dapat  digunakan  sebagai  alat bukti  hukum  yang  sah  di  sidang pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44  UU  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, selanjutnya  rekaman  kamera Closed Circuit  Television merupakan  perluasan dari pasal 184 ayat (1) Undang–Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  mengenai  alat  bukti  yang sah.  Perkembangan  teknologi  saat  ini, ternyata  pasal-pasal  di  KUHAP  tidak mampu  melindungi  hak  warga  secara maksimal jadi sudah waktunya KUHAP di  revisi.  Melalui  putusan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 20/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan memperluas  objek  Putusan  tersebut telah  mereduksi  ketentuan  dalam  UU ITE  yang  menyatakan  bahwa  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah dan  memperluas  jenis  alat  bukti  hukum yang  selama  ini  dikenal  dalam  hukum acara yang berlaku.
2. Saran
Sebaiknya Pemerintah segera
merevisi  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  dalam revisi  terhadap  KUHAP,  Pemerintah harus  memasukan  mengenai  intersepsi atau penyadapan mengunakan rekamam closed  circuit  television agar  prosedur mengenai intersepsi atau penyadapan ini jelas  dan  tidak  dilakukan  secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu  baik  yang  berwenang  maupun yang  tidak  berwenang.  Mengingat bahwa  pembatasan  hak  privasi  hanya boleh dilakukan dengan Undang- Undang,  sehingga  ada  landasan  yang jelas  dan  teratur  mengenai  intersepsi atau  penyadapan  mengunakan  rekaman Closed Circuit Television yang tidak lain untuk  menjamin  hak  asasi  tiap-tiap warga  negara  Republik  Indonesia. Disamping  itu,  mengingat  penggunaan perangkat kamera Closed Circuit Television yang semakin meningkat dan jenis perangkat Closed Circuit Television semakin  beragam,  maka pemerintah secepatnya membuat peraturan  mengenai  penggunaan  atau pengawasan menggunakan kamera Closed  Circuit  Television dalam  revisi KUHAP.
Para penegak hukum dalam melakukan intersepsi mengunakan rekamam Closed Circuit Television harus  tetap  mematuhi  aturan- aturan tentang intersepsi
atau penyadapan  yang  ada  dan  berlaku. Selain  itu,  apabila  dalam  mengungkap tindak pidana yang berhubungan dengan menggunakan alat bukti rekaman Closed  Circuit  Television ,  sangat  baik jika  tidak  menunjukkan  rekaman  yang telah dipotong-potong atau hanya menunjukkan hasil cetaknya, karena hal
tersebut  akan  mengurangi  keotentikan informasi yang terdapat dalam alat bukti rekaman Closed  Circuit  Television tersebut.
Saran  penulis  kepada  masyarakat, apabila  hendak  memasang  kamera pengintai  atau  rekamam  kamera Closed
Circuit  Television untuk  kepentingan pengawasan, baik secara terang terangan  ataupun  sembunyi-sembunyi di  tempat  umum atau publik ataupun di tempat  atau  ruangan  yang  bersifat privat, sebaiknya memasang pengumuman atau pemberitahuan bahwa  ruangan  tersebut  telah  dipasangi atau  dilengkapi  kamera Closed  Circuit Television .  Cara  ini  dapat  digunakan untuk menghindari pelanggaran
terhadap  hak  privasi  orang  lain.  Selain itu,  masyarakat  terutama  kaum  muda, dalam  memanfaatkan  teknologi  jangan sampai  mengganggu  hak  asasi  orang lain  dan  jangan  sampai  melakukan tindakan  yang  termasuk  ke  dalam tindakan  intersepsi  atau  penyadapan yang  tidak  sah,  karena  hal  tersebut secara jelas diatur dalam UU ITE adalah perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam hukuman pidana.
Saran  penulis  kepada  mahasiswa ilmu  hukum,    sebaiknya  penelitian dalambidang  alat  bukti,  terutama  alat bukti  elektronik  seperti  ini  terus dilakukan  dan  dikembangkan.  Hal  ini perlu  dilakukan  karena  akan  sangat membantu  dalam  proses  penegakan hukum dan akan menambah pemahaman  mahasiswa  ilmu  hukum dalam  bidang  pembuktian  suatu  tindak pidana, atau dalam kasus hukum lainnya yang  membutuhkan  alat  bukti  rekaman CCTV.  Globalisasi  yang  membawa perkembangan teknologi tentu
membawa efek yang positif dan negatif, dan  penulis  berharap  efek  positif tersebut, terutama dalam bidang
penegakan hukum dapat terus
dirasakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ramli,  Ahmad  M.  2008. Dinamika Konvergensi  Hukum  Telematika Dalam  System  Hukum  Nasional .
Jurnal  Legislasi  Indonesia .  Vol.  5 No. 4 2008.
Hamzah,  Andi.  2008. Hukum  Acara Pidana  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Lopa,  Baharudin.  1987. Permasalahan dan  Pembinaan  dan  Penegakan
Hukum di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
,  1996. Seri  Tafsir  Al-Qur’an  Bil- Ilmi  03,  Al-Qur’an  dan  Hak-Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Bhakti
Prima Yasa.
Ashshofa, Burhan. 1996. Metode penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT Rineka Cipta. http://www.academia.edu/7228559/Ana lisa_Perluasan_Alat_Bukti_Dengan _Pengaturan_Hukum_Acara_Di_lu ar_KUHAP http://www.tribunnews.com/nasional/20 13/07/01/arya-abdi-effendy-dan- juard-effendidivonis-2-tahun-3- bulan http://nasional.news.viva.co.id/news/rea d/409487-jaksa-putar-rekaman- cctvpenyerahan-suap-impor-daging http://poskotanews.com/2016/10/09/kas us-jessica-cctv-sah-jadi-alat-bukti/ Makarao, Mohammad Taufik dan
Suhasril.  2010. Hukum  Acara
Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek .
Bogor: Ghalia Indonesia.
Harahap, M. Yahya. 2000. Pembahasan
Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP Penyindikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika. Simanjuntak,  Nikolas.  2009. Acara Pidana  Indonesia  Dalam  Sirkus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto,  Soerjono.  2004. Faktor- Faktor Yang Mempergaruhi Penegakan  Hukum. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Mertokusumo,  Sudikno.  2004. Teori hukum .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka. Yuliandri. 2010. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Baik . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.