p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/ 10.24090/mnh.v0i1.2215
PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG HAK CIPTA: TELAAH INTEGRATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG R.I. NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## Syufa’at
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto Email: syufaat@iainpurwokerto.ac.id Submit : 06 Februari 2019 Diterima : 13 Mei 2019 Revisi : 15 Maret 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Hak  cipta  merupakan  salah  satu  49engel  dari  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  ruang lingkup  objek  dilindungi  paling  luas.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi menuntut adanya aturan  yang mendukung hal ini, terutama dengan maraknya pembajakan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum  yang sama dengan hak-hak lainnya.  Tulisan ini didedikasikan untuk menguraikan konsep  pembajakan  karya  di  bidang  hak  cipta  dengan  menggunakan  tinjauan  yang mengintegrasikan Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Dengan  menggunakan  kerangka  deduktif  dan  pendekatan  49engelola,  penelitian kepustakaan ini merumuskan satu temuan bahwa pembajakan hak cipta meskipun di dalam Hukum Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan baku, dengan menggunakan metode qiyas maka pelaku pembajakan hak cipta disepadankan dengan hukum terhadap pelaku pencurian ( saraqah ).  Namun,  karena  pembajakan  dan  pencurian  tidaklah  sama  persis,  maka  dalam hukum Islam masalah ini masuk ke dalam ranah ta’zir di mana segala ketentuan atas sanksi ditetapkan oleh pemerintah, dan aktualisasi sanksinya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang intinya sama-sama mengupayakan penciptaan keadilan dan terjaminnya setiap hak individu yang berujung pada kemaslahatan secara luas. Hukum Islam (dalam hal ini saraqah )  menjadi  landasan  teologis  bagi  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014  dalam konteks normativitas di mana titik integrasi kedua hukum tersebut dapat dibangun.
Kata kunci: pembajakan, hak cipta, UU No. 28 tahun 2014, hukum Islam, pencurian

## Abstract
Copyright is one part of intellectual property that has the widest scope of protected objects. The  rapid  development  of  information  and  communication  technology  requires  rules  that support copyright, especially with the rampant piracies. Therefore, copyright must  have a legal protection as other rights. This paper is dedicated to outlining the concept of piracy of works in the field of copyright using an integrated review of Islamic law and the Indonesian Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. By using a deductive framework and normative approach, this paper formulates one finding that copyright piracy even though there are no clear and standard rules in Islamic law, by using analogy ( qiyās ) method, the copyright rule is in accordance with the law against the perpetrator of theft ( saraqah ). However, because a pirator  of  copyrights  is  not  the  same  as  a  theft,  its  rule  enters ta’zīr domain  where  all provisions for sanctions are determined by the government. In Indonesia, the actualization of sanctions is regulated in Law No. 28 of 2014, which essentially strives to create justice
and guarantee of every individual right that leads to widespread benefit. Islamic law (in this case saraqah rules) becomes the theological basis for Law No. 28 of 2014 in a normativity context, where the integration points of Islamic law and Indonesian law can be established.
Keywords: piracy, copyrights, law No. 28 of 2014, Islamic law, theft

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  50engel  yang memiliki  keanekaragaman  suku,  bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra.  Adanya  hak  kekayaan  intelektual termasuk  hak  cipta  sebenarnya  pada awalnya disangsikan oleh sebagian masyarakat karena banyak yang beranggapan jika hak tersebut dibangun di atas  kultur  individualis  dan  kapitalis, sedangkan kultur asli masyarakat Indonesia adalah komunal. Kultur komunal telah dipertahankan sejak zaman nenek  moyang  dan  begitu  mengakar  di dalam  50engelola  masyarakat  Indonesia. Namun  seiring  berjalannya  waktu,  hak cipta tersebut akhirnya mulai diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat akibat adanya globalisasi.
Bertolak  pada  dunia  Islam, apabila  kita  menelusuri  dalil-dalil  yang terkandung  dalam  al-Qur’an  maupun hadis, masalah hak cipta belum mempunyai  dalil  atau  landasan  yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan  atas  hak  cipta  itu  sendiri merupakan  masalah  baru  yang  belum dikenal  sebelumnya.  Namun  demikian secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta  ditemukan  dalam  sistem  hukum Islam.  Hal  ini  dikarenakan  konsep mengenai  hak  dalam  prespektif  hukum Islam  tidak  baku  dan  selalu  berkembang secara  fleksibel  dan  implementasinya tetap  akan  sangat  tergantung  kepada keadaan.
Hak  cipta  dalam  hukum  Islam dikaitkan  dengan  kepemilikan  harta  atau hak  milik,  di  mana  seseorang  yang memiliki  suatu  hak  cipta  dianggap memiliki  suatu  harta  yang  berwujud ( maujūd ). Harta dan 50engel dalam ajaran Islam  bukan  merupakan  tujuan  pokok,
bukan satu-satunya tujuan. Materi menjadi  jalan  untuk  merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat  bagi  manusia,  adapun  yang dikatakan  harta  tidak  cukup  dengan  satu jenis  uang  saja.  Seperti  emas  dan  perak, tetapi dapat berupa yang lain, yang dapat menggantikan nilai emas dan perak. 1
Sebagai  50engel  yang  produktif dalam bidang karya cipta yang merupakan hasil dari 50engel yang kaya akan seni dan budaya, tentunya 50engel wajib melindungi  warga  negaranya  dari  usaha pembajakan yang merupakan
permasalahan besar dalam perkembangan hak  cipta.  Pembajakan  menjadi  penyakit kronis bagi masyarakat Indonesia saat ini bahkan  sebagian  masyarakat  Indonesia merasa  nyaman  bergelut  dalam  dunia pembajakan,  baik  sebagai  pembajak maupun sebagai pembeli produk bajakan. Meningkatnya angka pengangguran setelah  krisis  ekonomi  dan  lemahnya penegakan hukum telah membuat 50engelol  pembajakan  tumbuh  dengan pesat  dan  menciptakan  banyak  lapangan kerja,  baik  sebagai  pembuat,  penyalur, maupun pengecer.
Pelanggaran  hak  cipta  yang berupa  pembajakan  itu  artinya  harta berupa  hak  cipta  tersebut  yang  dimiliki oleh  seseorang  telah  diambil  atau  dicuri oleh orang lain. Dalam hukum Islam pun juga  telah  dijelaskan  mengenai  hukum mencuri harta milik sesorang yang bukan haknya. Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Mishbah  menjelaskan  arti  mencuri  yaitu mengambil  secara  sembunyi-sembunyi barang  berharga  milik  orang  lain  yang disimpan  oleh  pemiliknya  pada  tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. 2
Berkaitan  dengan  status  hukum pembajakan hak cipta yang dipersamakan dengan  mencuri  dalam  hukum  Islam, terdapat  konsekuensi  yuridis  berupa sanksi  apabila  seseorang  melakukan tindakan pembajakan
dikarenakan tindakan pencurian yang merupakan induk dari  hukum  asal  pembajakan  dalam hukum Islam mengatur mengenai ketentuan  sanksinya.  Begitu  juga  dalam hukum  positif,  pembajakan  terhadap  hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi bagi pelanggar seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 3
Berdasarkan 51engelolaan51
hukum di atas, penting dilakukan analisis yang mendalam terkait telaah 51engelolaan  hukum  Islam  dan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014  dalam menyoal  sanksi  pembajakan  hak  cipta, apakah  antara  kedua  hukum  ini  sudah sinkron,  atau  jika  dalam  hukum  positif terdapat hal yang 51engel tepat diberlakukan  dan  mungkin  bertentangan dengan hak-hak sebagian warga  51engel, hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan judicial  review terhadap  undang-undang tersebut.

## B. Pembajakan Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun
2018
1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Hak cipta merupakan hak ekslusif atau hak yang hanya dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur  penggunaan  hasil  karya  atau hasil  olah  gagasan  atau  informasi tertentu. 4 Definisi hak  cipta yang diberikan  oleh  Bab  1  Ketentuan  Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2014 adalah  bahwa  “Hak  cipta  adalah  hak eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan.”  Peme- gang  hak  cipta  adalah  pencipta  sebagai pemilik  hak  cipta,  pihak  yang  menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari  pihak  yang  menerima  hak  tersebut secara sah. 5
Hak  cipta  ini  bersifat  deklaratif, yaitu  pencipta atau  penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika  setelah  suatu  ciptaan  dilahirkan, dengan  hal  ini  hak  cipta  tidak  perlu didaftarkan  ke  Direktorat  Jendral  Hak Kekayaan  Intelektual  (Ditjen  HKI), namun  ciptaan  dapat  didaftarkan  dan dicatat  dalam  daftar  umum  ciptaan  di Ditjen  HKI  guna  memperkuat  status hukumnya. 6 Namun,  dalam  memahami hak  cipta  dan  HKI  terdapat  perbedaan karena  dalam  hak  cipta  memang  terbatas dalam kegiatan penggandaan suatu  karya agar dapat dinikmati lebih banyak orang. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekaayaan  intelektual,  namun  hukum yang  mengatur  hak  cipta  biasanya  hanya mencakup  ciptaan yang  merupakan perwujudan  suatu  gagasan  tertentu  dan tidak  mencakup  gagasan  umum,  konsep, fakta,  gaya,  atau  teknik  yang  mungkin terwujud  atau  terwakili  dalam  suatu ciptaan tersebut. 7
Konsepsi  yang  mendasar  dalam hukum  hak cipta adalah  bahwa hak  cipta tidak  melindungi  ide-ide,  informasi  atau fakta-fakta,  tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut ( expression  of  ideas ).  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  hak  cipta  adalah ada ( exist ) dalam bentuk nyata ( real ), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka hak cipta tidak  melindungi  ide-ide  atau  informasi tersebut  sebelum  dituangkan  dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk 51engel,  dan  dapat  diproduksi  ulang. 8
Menurut  UU  Nomor  28  Tahun  2014, ciptaan  yang  dilindungi  adalah  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,
pikiran,
imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Hak  cipta  sebagai  hak  eksklusif muncul  setelah  ciptaan  diwujudkan  dan sejak  saat  itu  hak  tersebut  mulai dilaksanakan.  Dengan  hak  eksklusif seorang  pencipta/pemegang  hak  cipta mempunyai  hak  untuk  mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin  kepada  pihak  lain  untuk  melakukan perbuatan tersebut. 9 Hak cipta sebagai hak eksklusif terdiri atas dua macam hak, yaitu hak  ekonomi  ( economic  right )  dan  hak moral (moral right ). Hak ekonomi adalah hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  pencipta untuk  mendapatkan  keuntungan  atas ciptaannya. Hak ekonomi ini dalam setiap undang-undang  tentang  hak  cipta  selalu berbeda,  baik  terminologinya,  jenis  hak yang  diliputinya  dan  ruang  lingkup  dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Menyangkut  hak  ekonomi  pencipta (termasuk hak ekonomi pelaku) cenderung tidak ada kesamaan pandangan diantara berbagai 52engel, baik menyangkut  52engelolaan  maupun ruang lingkupnya. 10 Penyebab
sulitnya menyamakan persepsi tentang hak ekonomi  tersebut  dikarenakan; pertama , masing-masing  ciptaan  berbeda  bentuk dan  cara  pengeksploitasiannya; kedua , sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku  pada  suatu  karya,  misalnya  pada produk  rekaman  suara  terkait    hak pencipta  melodi,  penulis  lirik,  penyanyi, pemusik,  dan  prouser  rekaman  suara; ketiga ,  perkembangan  teknologi  yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi. 11
Sedangkan  terkait  hak  moral, menurut  Tim  Lindsey  “hak-hak  moral”
adalah hak-hak pribadi
pencipta/pengarang
untuk dapat
mencegah  perubahan  atas  karyanya  dan untuk  tetap  disebut  pencipta  karya tersebut. 12 Hak-hak  ini  menggambarkan hidupnya  hubungan  berkelanjutan  dari  si pencipta  dengan  karyanya  walaupun
52engelo  ekonomi  atas  karya  tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya  kepada  pemegang  hak  cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta  yang  berlaku.  Hak  moral  disebut juga hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta  dalam  setiap  ciptaannya  dan hakatas  keutuhan  ciptaannya,  tidak  dapat dihilangkan  atau  dihapus,  meskipun  hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. 13
2. Pembajakan Hak Cipta
Pembajakan  atau  yang  disebut piracy adalah penyalinan atau penyebaran secara  tidak  sah  atas  objek  ciptaan  yang dilindungi Undang-Undang. 14 Objek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang  menunjukkan  keasliannya  dalam lapangan  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra. 15 Menurut  Pasal  40  Undang- Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi mencakup:
a. buku,  pamflet,  perwajahan  karya  tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah,  kuliah,  pidato,  dan  ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau denge dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim ;
f. karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,  seni  pahat,  patung,  atau kolase ;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain ;
k. karya fotografi;
l. karya sinematografi;
m. terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,  modifikasi  dan  karya  lain dari hasil transformasi;
n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional ;
o. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format  yang  dapat  dibaca  dengan program  computer  maupun  media lainnya;
p. kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional selama  kompilasi  tersebut  merupakan karya yang asli;
q. permainan video; dan
r. program komputer.
Namun  tidak  semua  hasil  karya dilindungi  undang-undang,  terdapat  pula hasil karya yang tidak dilindungi Undang- Undang  Hak  Cipta  sebagaimana  yang tercantum di dalam Pasal 41: a.  hasil  karya  yang  belum  diwujudkan dalam bentuk nyata; b.  setiap  ide,  prosedur,  sistem,  metode,
konsep,  prinsip,  temuan  atau  data walaupun telah diungkapkan,
dinyatakan,  digambarkan,  dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
c.  alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah  teknis  atau  yang  bentuknya hanya  ditujukan  untuk  kebutuhan fungsional.
Selain itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, juga diatur jelas perbuatan- perbuatan  yang  tidak  termasuk  dalam pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam  Pasal  43-50  Undang-Undang  No. 28  Tahun  2014.  Sehingga  ketentuan- ketentuan  rinci  yang  telah  dijelaskan dalam Undang-Undang ini penting dipahami  masyarakat,  khususnya  orang yang  mempunyai  hak  cipta  itu  sendiri, dalam  rangka  perlindungan  hak-haknya, mengingat  sampai  saat  ini  pelanggaran hak cipta masih banyak dilakukan.
Dibentuknya  undang-undang  hak cipta  sebenarnya  merupakan  bentuk respon pemerintah terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia yang sampai saat ini banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak cipta.  Bentuk  pelanggaran  hak  cipta  pun
semakin kompleks dan merisaukan masyarakat  terutama  para  pemegang  hak cipta.  Dalam  undang-undang,  salah  satu pelanggaran  hak  cipta  yang  dijelaskan adalah  pembajakan.  Pasal  1  angka  23 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  menyebutkan  bahwa pembajakan  adalah  penggandaan  ciptaan dan/atau  produk  hak  terkait  secara  tidak sah  dan  pendistribusian  barang  hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kaitan dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah  melakukan  tindakan  komersial, adapun  yang  dimaksud  komersial  adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait  dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
3. Upaya  Perlindungan  Hukum  terhadap Hak Cipta Hak  cipta  merupakan  salah  satu hak  yang  dilindungi  secara  internasional melalui  perjanjian  internasional  dan mengikat  Negara-negara  anggota  untuk meratifikasinya ke dalam undang-undang pengel, termasuk Indonesia. 16 Di
Indonesia  hak  cipta  sebelumnya  diatur dalam  Undang-Undang  No.  19  Tahun 2002 kemudian dirubah melalui Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014.  Undang- undang  ini  memiliki  sejumlah  terobosan. Undang-undang  baru  memiliki  126  pasal atau  mengalami  perubahan/revisi  hingga 60  persen.  Undang-undang  baru  ini memiliki  semangat  perubahan  dengan berbagai  pembaharuan. Perubahan  yang ada  seperti  jangka  waktu  perlindungan hak  cipta  dilakukan  dengan  waktu  lebih panjang. Pada undang-undang sebelumnya,  pencipta  dilindungi  seumur hidup  dan  50  tahun  sesudah  pencipta meninggal,  sedangkan  pada  undang- undang  yang  terbaru  sampai  75  tahun sesudah pencipta meninggal, perpanjangan jangka waktu ini mengikuti sejumlah  negara  maju.  Ketentuan  ini menurut  penulis  menjadi  salah  satu  dari
perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta. 17
Undang-undang  yang  sebelum- nya juga tidak mengatur tentang Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK),  maka  di  undang-undang  baru  ini diatur  di  Pasal  54-56.  Beberapa  bentuk perlindungan  hukum  yang  dicantumkan dalam undang-undang ini antara lain: a. Pasal 54: pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap
tindakan penyebarluasan konten
pelanggaran  hak  cipta,  perekaman terhadap ciptaan dan produk hak cipta di tempat pertunjukan, dan melakukan kerja sama untuk mencegah penyebarluasan  konten  pelanggaran hak cipta di dalam dan luar negeri; b. Pasal  55  Ayat  1:  setiap  orang  yang mengetahui  pelanggaran  hak  cipta dan/atau  hak  terkait  melalui  sistem elektronik  untuk  penggunaan  secara komersial  dapat  melaporkan  kepada menteri. “Penggunaan secara komersial” maksudnya secara langsung (berbayar) atau gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain;
c. Pasal 55 Ayat 3: dalam hal ditemukan bukti  yang  cukup  berdasarkan  basil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan  kepada  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian  atau  seluruh  konten  yang melanggar  hak  cipta  dalam  sistem elektronik  atau  menjadikan  layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;
d. Pasal  55  Ayat  4:  bila  situs  internet ditutup  keseluruhan,  maka  Menteri wajib  meminta  penetapan  pengadilan maksimal 14 hari setelah penutupan;
e. Pasal  56:  menkominfo  berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum melakukan penutupan konten dan/ atau hak  akses  pengguna  yang  melanggar
hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  dalam sistem  elektronik  dan  menjadikan layanan  sistem  elektronik  tidak  dapat diakses. Pelaksanaan penutupan konten dan/atau  hak  akses  pengguna  yang melanggar hak cipta dan dalam sistem elektronik  tersebut  diatur  lebih  lanjut dalam  peraturan  bersama  Menteri Hukum  dan  Menteri  Komunikasi  dan Informasi.
Pada umumnya, pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial  secara  cepat  dengan  menga- baikan  kepentingan  para  pencipta  dan pemegang  izin  hak  cipta.  Perbuatan  para pelaku  jelas  melanggar  hukum  yang menentukan  agar  setiap  orang  dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak  orang  lain  dalam  hubungan keperdataan  termasuk  penemuan  baru sebagai  ciptaan  orang  lain  yang  diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.
Pelanggaran hak cipta selama ini lebih  banyak  terjadi  di  54engel-negara berkembang  karena  mempunyai  potensi besar mendatangkan keuntungan ekonomi yang  tidak  kecil  bagi  para  pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan
kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan  tindak  pidana  hak  cipta. Harus  diakui,  upaya  pencegahan  dan penindakan  terhadap  pelanggaran  hak cipta  selama  ini  belum  mampu  membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi  perbuatannya,  karena  upaya penanggulangannya dengan optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa peristiwa pembajakan  merupakan  masalah  yang sulit  dihapuskan.  Hal  ini  memang  masih membutuhkan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini menyangkut mentalitas masyarakat  atau  mungkin  merupakan masalah mentalitas manusia secara umum. 18
Pada dasarnya, apabila masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban  maka  masyarakat juga akan mengetahui aktivitas penggunaan  upaya-upaya  hukum  untuk
melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan akan sesuatu dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi  hukum  yang  tidak  mungkin ada apabila:
a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-haknya dilanggar atau diganggu ;
b. Tidak mengetahui akan adanya upaya- upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
c. Tidak  berdaya  untuk  memanfaatkan upaya-upaya  hukum  karena  faktor- faktor  55engelol,  psikis,  sosial  dan politik;
d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi  anggota  organisasi  yang memperjuangkan kepentingan- kepentingannya;
e. Mempunyai  pengalaman-pengalaman kurang  baik  di  dalam  interaksi  dari berbagai unsur-unsur hukum formal.
Keadaan inilah
yang menyebabkan  Undang-Undang  No.  28 Tahun 2014 mencoba menempatkan suatu peraturan  untuk  melindungi  hak  cipta sebagai hak yang dimiliki oleh si pencipta bahkan dilindungi sampai kepada pewarisnya. Aturan terkait hak cipta dapat dipertahankan serta ditegakkan sebagaimana  mestinya,  serta  pihak-pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang  hak  cipta  berfungsi  sebagaimana mestinya,  dan  si  pencipta  sesuai  dengan haknya mendapatkan imbalan untuk hasil karyanya  serta  kemudian  memberi  izin untuk  berbagai  macam  tujuan,  maka sampai derajat tertentu telah terpenuhilah sebagian  keinginan  dari  adanya  Undang- Undang Hak Cipta.
Keberadaan Undang-Undang yang  khusus  mengatur  tentang  hak  cipta memang  begitu  penting,  karena  dampak dari pelanggaran hak cipta ini di samping akan  merusak  tatanan  masyarakat  pada umumnya,  juga  akan  mengakibatkan kurangnya  gairah  untuk  berkarya  di bidang  ilmu  pengtahuan,  seni  dan  sastra.
Dampak  lain  yang  ditimbulkan  adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Peranan pemerintah untuk memberantas para pelaku pelanggaran hak cipta  sangatlah  diperlukan.  Mulai  dari para penegak hukumnya antara lain pihak kepolisian,  pihak  pengadilan,  pihak kejaksaan, pihak bea cukai harus menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan  benar  dan  antara  para  pihak tersebut  saling  mendukung.  Apalagi masalah  pembajakan  hak  cipta  di Indonesia  mendesak  untuk  diselesaikan melalui  jalur  hukum  yang  tegas.  Jika tindak pembajakan dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia, terutama menyangkut  masalah  investasi,  baik  dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Selain itu,  masalah  pembajakan  juga  akan berpengaruh terhadap rendahnya keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap  karya-karya  intelektual  guna pengembangan  teknologi  dan  industri melalui  penciptaan  produk  baru.  Dengan demikian,  apabila  pembajakan  tidak ditindak lanjuti dengan penegakan hukum yang  kuat  akan  menimbulkan  dampak negatif  bagi  pengembangan  perekono- mian Indonesia.
Selain  beberapa  pasal-pasal  di atas yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa pasal dalam rangka perlindungan  hukum    terkait  hak  cipta, termasuk  salah  satu  pelanggaran  yang dilakukan yaitu pembajakan.
Perlindungan  hukum  dapat  dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas oleh pihak yang berwenang. Adapun penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta  terdapat  dalam  Bab  XIV  tentang Penyelesaian Sengketa  yaitu dalam Pasal 95-105, dan Bab XVII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 112-120. Khusus sanksi terhadap pembajakan hak cipta terdapat di beberapa Pasal, seperti di dalam Pasal 113
ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 117 ayat  (3)  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bunyi pasalnya, yakni Pasal 117 ayat (3), yaitu: “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana denda  paling  banyak  Rp  4.000.000.000 (empat miliar rupiah).”

## C. Tinjauan Hukum Islam atas Pembajakan Hak Cipta
Istilah pembajakan dalam  hal  hak cipta tidak diatur secara tekstual di dalam sumber-sumber  utama  hukum  Islam. Dengan  tidak  diaturnya  mengenai  hak cipta  maka  konsep  mengenai  hak  paling sering dan rasional dikaitkan dengan harta dalam  Islam.  Harta  menurut  istilah Hanafiah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta harus berwujud  ( a’yān ).  Sementara  menurut Hasbi  Ash-Shiddieqy  yang  dimaksud harta adalah: 19 a. Nama  selain  manusia  yang  diciptakan Allah  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup  manusia,  dapat  dipelihara  pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar;
b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia,  baik  oleh  seluruh  manusia maupun oleh sebagian manusia;
c. Sesuatu yang sah untuk
diperjualbelikan;
d. Sesuatu  yang  dapat  dimiliki  dan mempunyai  nilai  seperti  sebiji  beras dapat  dimiliki  oleh  manusia,  dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan,  tetapi  sebiji  beras  menurut ‘urf  (adat)  tidak  bernilai,  maka  sebiji beras tidak dinilai harta;
e. Sesuatu  yang  berwujud  sesuat  yang tidak berwujud meskipun dapat diambil  manfaatnya  tidak  termasuk harta. Misalnya manfaat; dan
f. Sesuatu  yang  dapat  disimpan  dalam waktu  yang  lama  atau  sebentar  dan dapat diambil manfaatnya.
Imam Syafi’I mengatakan al-māl dikhususkan  pada  sesuatu  yang  bernilai dan  bisa  diperjualbelikan  dan  memiliki konsekuensi  bagi  yang  merusaknya. 20 Melihat  hak  cipta  dapat  dikonsepkan sebagai  harta  maka  terjadi  sebuah konsekuensi  atas  adanya  kepemilikan sebuah harta. Hendi Suhendi mendefinisikan  milik  adalah  kekhususan terhadap  pemilik  suatu  barang  menurut syara’  untuk  bertindak  secara  bebas bertujuan  mengambil  manfaatnya  selama tidak ada penghalang syar’i. 21
Dalam  Islam,  setiap  individu berhak  untuk  memiliki  suatu  benda  atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan  hidupnya,  kepemilikan  ini disebut  dengan  kepemilikan  pribadi  ( al- milkiyah  al-fardiyah ).  Sedangkan  pada benda-benda  yang  menjadi  kebutuhan hidup  bersama  maka  ia  merupakan  hak kepemilikan  bersama  ( al-milkiyah  al- ‘āmmah ),  di  mana  tidak  boleh  bagi individu  untuk  memilikinya. 22 Hak  cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan  pribadi  ( al-milkiyah  al- fardiyah ) didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukan bahwa ia adalah 56engel dari kepemilikan  atas  suatu  benda.  Karena setiap  pembuat  karya  cipta  mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari  sebuah  pekerjaan  adalah  hak  milik dari  orang  yang  bekerja  tersebut.  Jika dikaitkan  dengan  sebab-sebab  tetapnya sebuah  hak,  maka  hak  cipta  ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam  membuat  sebuah karya  cipta.  Inilah  sebab  adanya  hak kepemilikan bagi seseorang. 23
Tidak diragukan lagi  bahwa hak untuk  menikmati  hasil  kerja  seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya.  Ia  berhak  mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa  inilah  esensi  dari  hak  cipta, sebagaimana definisi yang telah
disebutkan sebelumnya. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur ini:  Pertama:  Sebab  kepemilikan  hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan,  ketekunan  dan  modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta  yang  akan  bermanfaat  bagi  umat manusia,  usaha  tersebut  adalah  sebuah amalan  yang  sangat  mulia  dan  sebuah kewajaran  ketika  dia  mendapatkan  hasil dari  karya  ciptanya  tersebut. 24 Kedua: Pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah  hak  eksklusif  pemilik  karya  cipta dalam  Islam  juga  memiliki  hak  sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qardawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk  memiliki  hak  kepemilikan  dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi  kaya  raya.  Ini  tidaklah  menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakkannya  di  jalan  Allah,  tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak  berlebih-lebihan  dalam  hal  yang mubah,  tidak  bakhil  terhadap  hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada  pihak  lain,  tidak  memakan  hak orang  lain  sebagaimana  ditetapkan  oleh Islam. 25 Ketiga: Pertanggungjawaban hak cipta.  Sesungguhnya  ruang  lingkup  hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu  dimensi  dunia  dan  dimensi  akhirat, demikian  juga  dengan  pertanggung- jawabannya,  seorang  pemilik  hak  cipta akan  mempertanggungjawabkan  setiap detail  karya  ciptanya,  baik  di  dunia ataupun di akhirat kelak.
Konsekuensi adanya analogi dari hak  cipta  menjadi  sebuah  harta  menurut pandangan  Islam  adalah  apabila  harta tersebut  dibajak  atau  diambil  oleh  orang lain  yang  tidak  memiliki  hak  jika didasarkan  pandangan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tetang  Hak  Cipta itu  sudah  jelas  masuk  dalam  kategori pembajakan seperti dalam pembahasan di atas, namun bagaimana dalam pandangan Islam?
Pembajakan  hak  cipta  di  dalam undang-undang hak cipta termasuk dalam ranah pidana.Sama halnya dengan pembajakan  hak  cipta  dalam  hukum Islam. Dalam hukum Islam hukum pidana disebut  dengan jinayat .  Secara  istilah jinayat menurut  pendapat  para  ahli  fikih adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh syarak  baik  mengenai  jiwa,  harta  atau lainnya. 26 Analogi  yang  paling  rasional terhadap  pelanggaran  hak  cipta  terutama mengenai  pembajakan  dalam  konteks Islam  adalah  dengan  pidana  pencurian atau saraqah .  Menurut  Muhammad  Abu Syahbah  pencurian  adalah  pengambilan oleh seseorang mukallaf (yang baligh dan berakal)  terhadap  harta  milik  orang  lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisbah (batas minimal) dan  tempat  simpanannya  tanpa  ada syubhat dalam  barang  yang  diambil tersebut.  Sehingga  terpebuhi  unsur-unsur pencurian sebagaimana:
a. Pengambilan secara diam-diam;
b. Barang yang diambil merupakan harta;
c. Harta tersebut milik orang lain; dan
d. Adanya niat melawan hukum. Jika unsur-unsur pencurian seperti di  atas  telah  terpenuhi,  maka  pelaku pencurian  sah  dikenakan  sanksi  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Larangan untuk pencurian jelas tercantum dalam al- Qur’an  Surat  al-Baqarah ayat  188  yang artinya:
Dan  janganlah  sebahagian  kamu memakan  harta  sebahagian  yang lain  di  antara  kamu  dengan  jalan yang  batil  dan  (janganlah)  kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta  benda  orang  lain  itu  dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 27
Surat  al-Syu’arā ayat  183  yang artinya:
Dan  janganlah  kamu  merugikan manusia  pada  hak-haknya  dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan . 28
Dan  surat  al-Mā’idah  ayat  38 yang artinya :
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya,  sebagai  pembalasan  apa yang  mereka  kerjakan  dan  sebagai siksaan  dari  Allah.  Dan  Allah  Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana . 29

## D. Hukum Islam dan Undang-Undang
Hak Cipta: Qiyas sebagai Metode
Telaah Integratif Penentuan status hukum pembajakan hak cipta
dengan menyamakannya dengan hukum pencurian  dalam  hukum  Islam  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  metode qiyās . Qiyās adalah  mempersamakan hukum  suatu  perkara  yang  belum  ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. 30
Persamaan  ketentuan  hukum  dimaksud didasari  oleh  adanya  persamaan  unsur- unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya  dengan  yang  belum  ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan illah . Agar mempermudah dalam penentuannya  kita  lihat  bagan  dibawah ini: al-aṣl Pencurian Harta al-far’ Pembajakan Hak Cipta ḥukm al-aṣl Haram (mengacu pada QS al- Mā’idah: 38) Illah al-ḥukm - Hak cipta merupakan bagian dari harta. - Adanya pembajakan memiliki kesamaan pengertian dengan pencurian karena sama sama mengambil hak orang lain yang bukan merupakan hak nya.
Penjelasannya adalah sebagai 58engelo:
a) Al-Aṣl
Adapun al-aṣl merupakan kasus yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an atau hadis. Ada beberapa ulama menegaskan mengenai  58engel al-aṣl yaitu harus ada dalil/petunjuk di dalam al-Qur’an  ataupun  hadis  serta  adanya kesepakatan  seluruh  ulama  tentang adanya sebab/ illah yg menjadikan al- aṣl itu  sesuai  dengan  al-Qur’an  dan hadis. 31 Dalam  contoh  kasus  di  atas, jelas  bahwa al-aṣl sudah  ditentukan dalam  al-Qur’an  dalam  surat  al- Mā’idah ayat 38 yang artinya:
“Laki-laki  yang  mencuri  dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya,
sebagai  pembalasan  apa  yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ” 32
b) Al-Far’ Ialah hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks al-Qur’an  dan  hadis  yang  ingin disamakan  hukumnya  dengan al-aṣl . Adapun  menurut  ulama al-far’ harus memiliki  kesamaan  dengan ‘illah  al- aṣl ,  selain  itu  harus  ada  kesamaan mengenai  hukumnya.  Dalam  contoh kasus  di  atas,  pembajakan  belum diatur  dan  disebutkan  teksnya  di dalam al-Qur’an maupun hadis. Selain itu  adanya  kesamaan illah  al-aṣl merujuk pada definisi dari pembajakan menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 23 yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan  dimaksud  secara  luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
c) Ḥukm al-aṣl Hukum  syara’  yang  ditetapkan  oleh naṣṣ pada al-aṣl dan ingin ditetapkan juga pada far’ . Adapun hukum syarak yang sering digunakan adalah hukum taklīfī di  mana  hukum  tersebut merupakan  perintah,  larangan  dan anjuran. Hukum taklīfī dibagi menjadi; wājib (sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT dan Rasul untuk dilaksanakan oleh tiap mukallaf , apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa), mandūb (sesuatu  perbuatan  yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul, mendapat  pahala  bila  dilakukan  dan tidak  dicela  bila  tidak  dilakukan), ḥaram (sesuatu  yang  tidak  boleh dilakukan dan harus dijauhi), makrūh
(sesuatu  yang  ditinggalkan  mendapat pujian  dan  apabila  dilakukan  tidak mendapat  celaan), mubāḥ (sesuatu yang  boleh  dilakukan  atau  tidak dilakukan,  dan  tidak  mendapatkan konsekuensi apapun).
Berdasarkan contoh kasus di atas, jelas bahwa  hukum al-aṣl yang  digunakan adalah  haram  sebagaimana  dalam  al- Qur’an surat al-Mā’idah ayat 38 yang artinya:
“Laki-laki  yang  mencuri  dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya,
sebagai  pembalasan  apa  yang mereka  kerjakan  dan  sebagai siksaan  dari  Allah.  Dan  Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” 33
d) ‘Illah al-Ḥukm
Sifat  yang  menjadi  dasar  penetapan hukum  pada al-aṣl dan  oleh  karena
sifat tersebut terdapat pada far’ , maka far’ disamakan hukumnya dengan al- aṣl . Adapun ‘illah adalah mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu  hukum,  harus  bisa  dicapai  oleh akal manusia, harus dapat diamati oleh manusia,  dapat  dirasakan  oleh  semua orang.  Dalam  contoh  kasus  di  atas ‘illah  al-ḥukm dari pembajakan adalah:
(1) Adapun  hak  cipta  disini  sudah disepakati jika hak cipta dimasukkan  menjadi  bagan  dari harta mengacu pada Pasal 16 ayat (1)  yaitu  hak  cipta  merupakan benda bergerak tidak berwujud.
(2) Definisi dari pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  pasal  1  angka  23  yaitu penggandaan  ciptaan  dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan  pendistribusian  barang  hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk  memperoleh  keuntungan ekonomi memiliki persamaan dengan pencurian.
Mengenai bentuk dari
pembajakan  dalam  pandangan  Islam tidaklah  diatur  dalam  teks  al-Qur’an, dikarenakan pembajakan pun tidak diatur apalagi mengenai bentuk bentuk pembajakanya.  Namun  apabila  dikaji berdasarkan  hasil qiyās di  atas  maka segala  apapun  bentuk  dari  pembajakan merupakanharam  dan  harus  dijauhi. Dengan beberapa penjelasan di atas maka segala  apapun  bentuk  pembajakan  baik cara  atau  metode  maupun  objek  atau sasaran yang mengarah pada pembajakan hak cipta hukumnya adalah haram.
Dalam  hukum  Islam,  penegakan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan hukum pidana Islam sepenuhnya diserahkan kepada ulū al-amri
(pemerintah yang berkuasa).Sebab
mengapa  hukuman  terhadap  pelaku pembajakan  tersebut  diserahkan  kepada pemerintah karena permasalahan
mengenai  pembajakan  hak  cipta  tidak diatur secara tekstual dalam al-Qur’an dan hadis.
Pencurian  sendiri  dalam  hukum Islam  dibagi  lagi  menjadi  beberapa macam  ditinjau  dari  sisi  hukumannya. Pencurian  dalam  syariat  Islam  terdapat dua  macam  hukuman  yaitu  pencurian yang hukumannya ḥadd dimana hukumannya  dengan  potong  tangan  di mana  hukuman  ini  merupakan  hukuman pokok  untuk  tindak  pidana  pencurian. Selain ḥadd yaitu  pencurian  yang hukumannya ta’zīr yang  merupakan hukuman yang ditetapkan oleh ulū al-amri (pemerintah yang berkuasa). Dalam hal ini bisa  merupakan  hukuman  potong  tangan maupun hukuman denda atau perampasan terhadap hak dan  atau harta.
Dalam  pembahasan  sebelumnya dijelaskan mengenai status hukum tindakan pembajakan karya di bidang hak cipta berdasarkan metode
qiyās
menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena berhukum haram.
Begitupun dengan sanksi yang dijatuhkan pada  pelaku  pembajakan,  dikarenakan perbuatan  tersebut  disamakan  dengan perbuatan  pencurian,  maka  sanksi  yang dijatuhkan  sesuai  denga  ketentuan  yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu ḥadd atau potong tangan.
Hukuman pokok tersebut
seharusnya  diterapkan  kepada  pelaku pembajakan karena pada dasarnya pembajakan dalam hukum Islam dimasukan  sebagai  tindakan  pencurian dan  dijatuhkan  hukuman  potong  tangan. Mengingat sistem hukum yang digunakan di  Indonesia  yang  tidak  menggunakan hukum  Islam  sebagai  sumber  hukum resmi  negara,  maka  untuk  mengisi kekosongan  hukum  mengenai  aturan sanksi tindak pidana pembajakan seluruhnya diserahkan kepada pemerintah dalam  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan sanksi dalam  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Adapun hukuman yang ditentukan  oleh  pemerintah  ( ta’zīr) yang dapat  dikenakan  oleh  pemerintah  di Indonesia  terhadap  pelaku  pembajakan diselaraskan  dengan  hukum  positif  di Indonesia. Dalam hal ini, ketetapan dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  mengatur  mengenai sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku kejahatan  terhadap  pembajakan  karya  di bidang hak cipta yang  berupa :
1) Penjara
Hukuman  penjara  yaitu  perampasan kemerdekaan  atau  kebebasan.Dalam buku  Teguh  Prasetyo  penjara  dapat dilakukan dengan memasukan pelaku ke dalam sel besi/kurungan. 34 Aturan mengenai  hukuman  penjara  terhadap pelaku pembajakan  terdapat di dalam pasal : a) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10
(sepuluh) tahun;
b) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10
(sepuluh) tahun;
c) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan d) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman maksimal paling lama 10
(sepuluh) tahun.
2) Denda Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. 35 Aturan  mengenai  hukuman  denda terhadap  pelaku  pembajakan  hak cipta terdapat di dalam pasal:
a) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp
4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah); b) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah);
c) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah); dan d) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah).

## E. Penutup
Studi yang
mengupayakan terbangunnya  integrasi  antara  hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, secara keseluruhan  menelurkan  sebuah  catatan penting,  yaitu  bahwa  untuk  menentukan status  hukum  dari  pembajakan  dalam perspektif Islam hanya mungkin dilakukan  dengan  menganalogikannya dengan hukum pencurian melalui metode qiyās .  Analogi  yang  paling  rasional terhadap  pelanggaran  hak  cipta  terutama mengenai  pembajakan  dalam  hukum Islam  adalah  dengan  pidana  pencurian atau saraqah .  Adapun  sanksi  dalam undang-undang di Indonesia yang dijatuhkan kepada pelaku pembajakan hak cipta  pada  dasarnya  sesuai  dengan  visi sanksi  pencurian  dalam  hukum  Islam yaitu  dalam  rangka  perlindungan  hak kepemilikan  (hak  cipta)  dan  penciptaan efek  jera  bagi  pelaku  pembajakan  hak
1 Abdul  Fatah  Idris, Kedudukan  Harta dalam  Pandangan  Islam (Semarang:  Pustaka Zaman, 2010), 88.
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 93.
3 Agus  Suryana,  “Hak  Cipta  Perspektif Islam,” Al-Mashlahah:  Jurnal  Hukum  dan Pranata  Sosial  Islam 3,  no.  5  (2015):  247–73, http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/a m/article/view/144.
4 Suyud  Margono, Hukum  Hak  Cipta Indonesia  –  Teori  dan  Analisis  Harmonisasi Ketentuan  World  Trade  Organization  (WTO)- TRIPs  Agreement (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2011), 64.
5 C.B.  Macpherson, Pemikiran  Dasar Tentang  Hak  Milik ,  ed.  C.  Woekirsari  (Jakarta:
cipta,  berdasarkan  Al-Qur’an  surat  al- Mā’idah  ayat  38.  Hukum  Islam  yang disiratkan  dalam  sanksi  pencurian  pada ayat tersebut bisa dijadikan sebagai moral idea (nilai) secara teologis yang mendasari  perundang-undangan yang diberlakukan  dalam  sistem  pidana  di
Negara  Indonesia,  khususnya  Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang  No.  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  merupakan  wujud upaya  sungguh-sungguh  dari  61engel untuk  melindungi  hak  ekonomi  dan  hak moral  pencipta  dan  pemilik  hak  terkait, sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.
Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik  hak  terkait  untuk  berkreasi. Hilangnya  motivasi  seperti  ini  akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas  makro  bangsa  Indonesia. Bercermin  kepada  61engel-negara  maju 61engel bahwa pelindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa  pertumbuhan  ekonomi  kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi  nyata  bagi  perekonomian  dan kesejahteraan rakyat.

## Catatan akhir:
Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia, 1989), 21-22.
6 Syarifuddin, Perjanjian  Lisensi  dan Pendaftaran Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2013),
19.
7 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.
8 Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia –  Teori  dan  Analisis  Harmonisasi  Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement , 28.
9 Gatot  Supramono, Hak  Cipta  dan Aspek-Aspek  Hukumnya (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2010), 44-45.
10 Supramono.
11 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society (Bandung: Alumni, 2008), 71-72.
12 Tim  Lindsey,  ed., Hak  Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2013), 120.
13 Khoirul  Hidayah, Hukum  HKI  (Hak Kekayaan  Intelektual)  di  Indonesia:  Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 49.
14 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual  –  Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), 18.
15 Adrian  Sutedi, Hak  atas  Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.
16 Rachmadi  Usman, Hukum  Hak  atas Kekayaan Intelektual- Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), 56.
17 Nita  Triana,  “Menggagas  Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke dalam  Hukum  Nasional,” Al-Manahij:  Jurnal Kajian  Hukum  Islam 12,  no.  2  (2018):  177–92, http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/al manahij/article/view/1747.
18 Henry Soelistyo, Plagiarisme:
Pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Etika (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 28. 19 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar Fiqih  Muamalah (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008), 34.
20 Djuwaini, 49.
21 Hendii  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 33.
22 Yusuf  al-Qardawi, Malamiḥ  al- Mujtama’ al-Muslim al-Lażi Nansyuduhu (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 205.
23 Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM dan Isu-Isu  Teknologi  dalam  Fikih  Kontemporer (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 30.
24 ‘Adil Muhammad Duraisyi, Niẓām al- Māl fī al-Islām (Kairo: Dār al-Kutub, 1997), 128. 25 Al-Qardawi, Malamiḥ al-Mujtama’ al- Muslim al-Lażi Nansyuduhu , 203.
26 Marsum, Jinayat:  Hukum-Pidana Islam (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia, 1988), 5.
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2007).
28 Departemen Agama RI.
29 Departemen Agama RI.
30 Amir  Syarifudin, Ushul  Fiqh  Jilid  I (Jakarta: Kencana, 2014), 317.
31 Suwarjin, Ushul  Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 80.
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya . 33 Departemen Agama RI.
34 Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana ,  Ed.
Revisi  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2011), 120.
35 Prasetyo, 123.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Qardawi, Yusuf. Malamiḥ al-Mujtama’ al-Muslim  al-Lażi  Nansyuduhu . Kairo: Maktabah Wahbah, 2001. Assyaukanie,  Luthfi. Politik,  HAM  dan Isu-Isu  Teknologi  dalam  Fikih Kontemporer .  Bandung:  Pustaka Hidayah, 1998. Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahnya .  Semarang:  Toha Putra, 2007.
Djuwaini,  Dimyauddin. Pengantar  Fiqih Muamalah .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Duraisyi,  ‘Adil  Muhammad. Niẓām  al- Māl  fī  al-Islām .  Kairo:  Dār  al-
Kutub, 1997.
Hasibuan, Otto. Hak Cipta di Indonesia –
Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society . Bandung:
Alumni, 2008. Hidayah,  Khoirul. Hukum  HKI  (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang- Undang & Integrasi Islam .
Malang: UIN Maliki Press, 2013. Idris,  Abdul  Fatah. Kedudukan  Harta dalam Pandangan Islam . Semarang: Pustaka Zaman, 2010. Jened,  Rahmi. Hak  Kekayaan  Intelektual – Penyalahgunaan Hak Eksklusif .
Surabaya:  Airlangga  University Press, 2007.
Lindsey,  Tim,  ed. Hak  Kekayaan
Intelektual  –  Suatu  Pengantar .
Bandung: Alumni, 2013.
Macpherson,  C.B. Pemikiran  Dasar Tentang  Hak  Milik .  Edited  by  C.
Woekirsari. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia, 1989. Margono,  Suyud. Hukum  Hak  Cipta Indonesia  –  Teori  dan  Analisis
Harmonisasi  Ketentuan  World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement . Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011.
Marsum. Jinayat:  Hukum-Pidana  Islam .
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988.
Prasetyo,  Teguh. Hukum  Pidana .  Ed. Revisi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2011.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Mishbah: Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- Qur’an . Tangerang:  Lentera Hati,
2008.
Soelistyo,  Henry. Hak  Cipta  Tanpa  Hak Moral .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2011.
Soelistyo, Henry.
Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika .
Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Suhendi, Hendii. Fiqh Muamalah . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Supramono, Gatot. Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya . Jakarta: Rineka
Cipta, 2010. Suryana,  Agus.  “Hak  Cipta  Perspektif
Islam.” Al-Mashlahah:  Jurnal
Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam
3, no. 5 (2015): 247–73. http://jurnal.staialhidayahbogor.ac .id/index.php/am/article/view/144. Sutedi,  Adrian. Hak  Atas  Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Suwarjin. Ushul Fiqh . Yogyakarta: Teras,
2012.
Syarifuddin. Perjanjian  Lisensi  dan Pendaftaran Hak Cipta . Bandung: Alumni, 2013.
Syarifudin,  Amir. Ushul  Fiqh  Jilid  I . Jakarta: Kencana, 2014.
Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan
Intelektual Perspektif Hukum
Islam ke dalam Hukum Nasional.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 12,  no.  2  (2018):  177–92. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.i d/index.php/almanahij/article/vie
w/1747. Usman,  Rachmadi. Hukum  Hak  Atas Kekayaan Intelektual- Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: Alumni, 2003.