## MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Andi Rahmah, Syamsiar Arief Universitas Indonesia Timur Makassar Email: rahmahamzah1205@gmail.com

## Abstract
In a trial  process  that only considers  legal facts and criminal  acts  that have  been  carried  out,  then  the  mediation  of  reason  has  a  purpose  for  the interests of the family and keeping the family together, especially for the interests of  children,  religion  also  teaches  peaceful  settlement  of  disputes.  The  mediation process is carried out in a closed manner and is only attended by relevant parties and  mediators,  who  are  bound  by  ethics  and  a  code  of  ethics  to  maintain confidentiality.  This  process  can  make  perpetrators  avoid  punishment, stigmatization,  and  prison  life,  which  tends  to  make  people  become  recidivists. Intermediary  mediation  has  not  been  widely  used  for  domestic  violence  cases because  there  is  no  formal  legal  protection  which  provides  a  strong  foundation for  the  use  of  correctional  mediation  in  resolving  domestic  violence  cases. Therefore there will be a need to reevaluate and reorient the law, which will lead to the need for criminal law reform especially regarding domestic violence.

## Keywords: Penal mediation, alternative, domestic violence

## Abstrak
Dalam  sebuah  proses  persidangan  yang  hanya  mempertimbangkan  fakta hukum dan tindakan kriminal yang telah dilakukan, maka mediasi penal memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan  anak-anak,  agama  juga  mengajarkan  penyelesaian  sengketa  secara damai.  Proses  mediasi  dilakukan  secara  tertutup  dan  hanya  dihadiri  oleh  pihak terkait  dan  mediator,  yang  terikat  dengan  etika  dan  kode  etik  untuk  menjaga kerahasiaan.  Proses  ini  dapat  membuat  pelaku  menghindari  hukuman, stigmatisasi,  dan  kehidupan  penjara,  yang  cenderung  membuat  orang  menjadi residivis.  Mediasi  penengah  belum  banyak  digunakan  untuk  kasus-kasus  KDRT karena  tidak  ada  perlindungan  hukum  formal  yang  memberikan  landasan  kuat bagi  penggunaan  mediasi  pemasyarakatan  dalam  penyelesaian  kasus-kasus KDRT.  Oleh  karena  itu  akan  ada  kebutuhan  untuk  mengevaluasi  kembali  dan mengorientasikan  kembali  undang-undang,  yang  akan  mengarah  pada  perlunya reformasi hukum pidana terutama mengenai KDRT.
Kata kunci : Penal mediasi, alternatif, KDRT

## PENDAHULUAN
indak  kekerasan  fisik,  seksual,  psikis  bahkan  hingga  penelantaran keluarga,  menjadi  salah  satu  masalah  yang  berlatarbelakang  dari terjadinya penyimpangan visi dan misi dalam keluarga. Masalah-masalah ini membutuhkan penyelesaian secara hukum yang dimulai dari perangkat hukum yang  memadai  demi  menghapus  terjadinya  kekerasan-kekerasan  tersebut.  Upaya penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  KDRT) tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Alinea ke-4 yaitu :
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”
Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,  dan  harta  benda  yang  berada  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Demikian  pula  dalam  Pasal  28  H  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945, telah ditentukan bahwa :
“Setiap    orang  berhak  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk  memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan”.
Pengertian  KDRT  dapat  ditemukan  dalam  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat (1)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Perilaku  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :
“setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaraan  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Undang-undang  PKDRT  menyebutkan  beberapa  tujuan  penghapusan KDRT, antara lain :
1. Mencegah  segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang merupakan tujuan preventif;
2. Melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merupakan tujuan protektif;
3. Menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merupakan tujuan represif;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang

## T

## merupakan tujuan konsolidatif 1
Konflik  KDRT  adalah  masalah  Universal  yang  dihadapi  oleh  semua Negara  di  dunia  karena  bisa  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  tanpa  memandang perbedayaan  budaya  atau  bangsa,  termasuk  di  Indonesia.  Banyak  organisasi  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan yang mengangkat isu ini untuk memperjuangkan  dan  melindungi  kepentingan  perempuan.  Bukan  hanya perempuan,  anak  pun  mendapat  perhatian  yang  sama.  Perjuangan  gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  (selanjutnya  disebut  Komnas  Perempuan)  dan  lahirnya  UU  PKDRT. Sejak didirikan berdasarkan Keputusan presiden RI No. 181 tahun 1998, Komnas Perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan. Potensi kekerasan dalam  KDRT  lebih  banyak  diderita  oleh  istri  dan  anak-anak  hal  ini  sangat berbahaya bila terus didiamkan dan akan menjadi Bad Cultur (budaya buruk) bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan KDRT bersifat Cyclical Violence (Siklus kekerasan). Michel Victory dalam Teori Siklus Kekerasan ( Cycle of Violence ) menerangkan dan membagi 5 fase yaitu : 2
1. Fase  Permulaan (Build-Up  Phase) Dalam  fase  ini  mulai  ada  ketegangan  di antara pasangan. Jika suami-istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak;
2. Fase Kekerasan (Stand-Over Phase) Laki-Laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik,psikologi,dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya;
3. Fase  Penyesalan (Remorse  Phase) Pelaku  sering  merasa  bersalah  atas perbuatannya  atau  takut  terhadap  ancaman  pidana.  Mereka  mulai  mencoba menolak serius perbuatannya;
4. Fase  Penebusan (Pursuit  or  buy-Back  Phase) Pelaku  mencoba  menebus perbuatannya  dengan  hadiah  dan  janji  bahwa  dia  akan  berubah  untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut;
5. Fase Bulan Madu (Honeymoon Phase) Setelah KDRT terjadi, kedua pasangan kembali rujuk. 3
Perempuan  adalah  salah  satu  golongan  yang  rentan  terhadap  kekerasan- kekerasan  tersebut.  Perlunya  pembaharuan  secara  hukum,  membuka  kembali
1 Pasal 4 UU PKDRT
2 Miranda  Davies,(Ed.) women  and  violence  :  Realities  and  Responses  World  Wide,2nd ed (London and new York ; zed books Ltd.,1997)
3 Michel Victory,(Ed.) For better or worse : Family Violence in Australia ( Victoria: CIS Publisher, 1993)
kesadaran  penegak  hukum  bahwa  sebenarnya  belum  ada  hukum  yang  memadai dan  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  di  Indonesia  saat  ini.  Perlunya pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai  penganiayaan  dan  kesusilaan  serta  penelantaran  orang  yang  perlu diberikan  nafkah  dan  kehidupan.  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  ini mengatur  ihwal  pencegahan  dan  perlindungan  serta  pemulihan  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  juga  mengatur  secara  spesifik  kekerasan  yang terjadi  dalam  rumah  tangga  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  berbeda dengan  tindak  pidana  penganiayaan  yang  diatur  dalam  KUHP.  Oleh  karenanya sebagai  wujud  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga terdapatlah  pasal-pasal  dalam  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga yang memuat ketentuan pidana mulai Pasal 44- 49.
KDRT sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Dalam lingkup Pengadilan  Agama  perceraian  harus  wajib  diselesaikan  dulu  dengan  mediasi sesuai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sementara di Pengadilan Negeri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternative penyelesaian. Dalam lingkup  pidana  lebih  dikenal  mediasi  penal  sebagai  metode  penanganan  perkara KDRT.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  PKDRT  pada Pasal  1  butir  1  menyebutkan  bahwa  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  adalah setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam  lingkup  rumah  tangga.  Demikian  juga  pada  pasal  2  ayat  1  menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  (mertua, menantu, ipar dan besan);
3. Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). 4
Maksud  Undang-undang  KDRT,  ini  tentunya  agar  kalaupun  terjadi pemidanaan,  pidana  yang  dijatuhkan  akan  cenderung  ringan  sehingga  titik
4 Rochmad Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Psikologis dan edukatif ) http://www. http://staff.uny.ac.id/dosen/prof-dr-rochmat-wahab-mpd-ma (21 Agustus 2013)
akhirnya  diharapkan  perkawinan  pelaku  dan  korban  tidak  akan  pecah 5 .  Namun demikian  banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dikenakan  pidana penjara  dari  pada  pidana  denda.  Pidana  penjara  yang  dijatuhkan  hakim  ini  patut dipertanyakan  apakah  pidana  penjara  dapat  menimbulkan  efek  jera  pada  di terpidana  mengingat  banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilakukan suami  terhadap  isteri  dengan  beralasan  untuk  mendidik  isteri  supaya  patuh  dan taat  kepada  suaminya,  lebih-lebih  dengan  dianutnya  sistem  patriarkat  di masyarakat  memberi  tempat  dominan  kepada  kaum  pria  untuk  menjadi  kepala rumah  tangga  dan  sekaligus  penentu  kebijakan  dalam  rumah  tangga,  bahkan banyak kasus terjadi pelaku yang kemudian dilaporkan atau diadukan melakukan tindak  pidana  KDRT  ternyata  pada  awalnya  merupakan  korban  dari  jenis  tindak pidana KDRT lainnya yang dilakukan oleh korban yang sebenarnya adalah pelaku awal  dari  sebuah  proses  kelahiran  serangkaian  KDRT  dalam  lingkup  rumah tangganya.
KDRT  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  Istri  disebabkan  faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami  terhadap  istri  terjadi  karena  adanya  kebutuhan  ekonomi  yg  kurang,  istri yang  bekerja  untuk  menghidupi  keluarga  sedangkan  suami  hanya  pengangguran. Contoh  pelaku KDRT seorang laki-laki  yang sering dihina isteri. Apabila hal  ini terjadi  berulang  kali  maka  hilanglah  kesabaran  seorang  suami  dan  melakukan pemukulan  kepada  isterinya  mulanya  sebenarnya  hanya  bermaksud  memberi pelajaran kepada si isteri namun karena melanggar Undang-undang KDRT maka dilaporkan  kepada  aparat  kepolisian.  Terhadap  kasus  seperti  ini  patutkah  hukum pidana memberikan perlindungan terhadap si isteri yang nota bene adalah pemicu awal  permasalahan  terjadi.  Awal  mula  berawal  dari domestic  violence yang kemudian  masuk  kepada  ranah  publik.  Dengan  pidana  penjara,  diharapkan  akan menjadikan  terpidana  menjadi  lebih  baik,  namun  kehidupan  di  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia  belum  berhasil  membina  warga  binaan  sehingga menjadi lebih baik, mengingat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besar overcapacity. Bisa jadi terpidana yang tidak memiliki bakat jahat ketika dia masuk  di  Lembaga  Pemasyarakatan  justru  akan  semakin down atau  malah semakin jahat.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perlu  perubahan  paradigma.  Pidana  penjara yang semula sebagai sarana penal dalam penanggulangan  kejahatan KDRT perlu
5 Guse  Prayudi,  Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Merkid Press: Yogyakarta, 2008, hlm. 120
dipertanyakan keberadaannya khususnya terhadap kasus-kasus KDRT  yang tidak begitu  berat,  dengan  mendayagunakan  penanggulangan  kejahatan  melalui  upaya non penal  yang berupa mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut  politik  kriminal,  kebijakan  paling  strategis  melalui  sarana  “non  penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai kelemahan offender oriented , tidak victim oriented . 6

## PEMBAHASAN

## A. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004,  Bab  VIII  Pasal  44-Pasal  49 mengatur  tentang  ketentuan  pidana  yang  dapat  diterapkan  terhadap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Sedangkan bentuk-bentuk  tindak  kekerasan  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana  adalah kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  rumah tangga.  Dengan  demikian,  orang  yang  melakukan  tindak  kekerasan  fisik, kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  atau  penelantaran  rumah  tangga,  dapat dikenai  sanksi  pidana.  Namun  jenis  dan  besarnya  sanksi  yang  dapat  dikenakan terhadap  pelakunya  masih  harus  merujuk  pada  pasal-pasal  lain  yang  ditentukan dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004.  Jenis  sanksi  yang  terdapat  dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari sanksi alternatif yaitu pidana penjara atau denda. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut :
Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 :
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(1). Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(2). Dalam    hal    perbuatan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2) mengakibatkan matinya   korban,   dipidana   dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
6 Barda Nawawi Arief, Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Di  Luar  Pengadilan, Pustaka Magister: Semarang, 2010,hlm
(3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan penyakit atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau mata   pencaharian  atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”
Pasal    tersebut    di    atas    mengancam    sanksi    pidana    terhadap    pelaku tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga,  namun    tidak dijelaskan  dalam    pasal  tersebut  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  kekerasan fisik.  Pengertian  tentang  kekerasan  fisik  yang  dimaksud  oleh  pasal  tersebut merujuk pada Pasal 5 huruf a, yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu: “Perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau  luka  berat.  Sanksi yang  diancamkan  bersifat  alternatif,  karena  ancamannya  adalah  sanksi  pidana penjara atau denda.”
Selain  bersifat  alternatif,  sanksi  yang  diancamkan  adalah  maksimum umum,  karena  sanksinya  menentukan  “paling  tinggi”  atau  “paling  banyak”  dan tidak menentukan “paling sedikit”.
Pasal 45 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 :
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis    dalam    lingkup rumah tangga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama    3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak    Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh suami  terhadap  isteri  dan  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan untuk   menjalankan  pekerjaan  jabatan   atau   mata   pencaharian atau  kegiatan  sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal  45  tersebut  di  atas,  mengancam  sanksi  pidana  terhadap  orang  yang melakukan kekerasan psikis. Kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 :
“Perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  kehilangan  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan psikis berat pada seseorang.”
Pasal 44 ayat (4)  mensyaratkan   adanya pengaduan untuk dapat diproses oleh  aparat  penegak  hokum.  Hal  ini  karena  ditentukan  oleh  Pasal  51  Undang- undang  No. 23 Tahun 2004 bahwa :
“Tindak  pidana  kekerasan  fisik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  ayat  (4) merupakan delik aduan.”
Pasal  45  ayat  (2)  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  juga  merupakan  delik aduan.  Hal  ini  ditentukan  oleh  Pasal  52,  yang  isinya  adalah  sebagai  berikut  : “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”
Pasal 46 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :
“setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).”
Pasal  tersebut  menentukan  ancaman  sanksi  pidana  penjara  atau  denda  terhadap pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan perbuatan seksual ditentukan oleh Pasal 8 huruf a, yaitu :
“paksaan hubungan seksual  yang dilakukan terhadap orang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”
Pasal 53 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menentukan bahwa :
“tindak pidana kekerasan seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  merupakan delik aduan.”
Pasal 47 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :
“setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda  paling  banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”
Pasal  47  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  mengancam  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  berupa  pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Pada Pasal 48 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tertulis bahwa : “dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberi  harapan  akan sembuh  sama  sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan sekurang-kurangnya  selama  4  (empat)  minggu  terus  menerus  atau  1  (satu) tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya  janin  dalam  kandungan,  atau mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat  reproduksi,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  25.000.000,00  (dua  puluh  lima juta rupiah)  dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Pasal  48  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  mengancam  sanksi  pidana penjara atau sanksi pidana denda terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal  46  dan  Pasal  47.  Adapun  sanksi  pidananya  lebih  berat  dibanding  dengan yang  diancamkan  pada  Pasal  46  dan  Pasal  47.  Pasal  49  Undang-undang  No.  23 Tahun 2004 menyatakan :
“dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah),  setiap    orang    yang    (a) menelantarkan    orang    lain    dalam  lingkup  rumah  tangganya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  (b)  menelantarkan  orang  lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”
Pasal  49  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  ini  mengancam  sanksi pidana  penjara    atau    sanksi  pidana  denda  terhadap  orang  yang  menelantarkan orang  lain    dalam  lingkup    rumah  tangganya.  Sedangkan  pengertian  tentang menelantarkan  orang    lain    dalam  lingkup  rumah  tangganya  dijelaskan  dalam Pasal 9 Undang-undang No. 3 Tahun  2004, yang pengertiannya ialah :
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup  rumah  tangganya, padahal    menurut    hukum    yang    berlaku    baginya    atau    karena  persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada  orang  tersebut  dan;
(2) Penelantaran  sebagaimana  dimaksud  ayat
(3) Juga berlaku bagi  setiap orang  yang mengakibatkan ketergantungan  ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja  yang  layak di dalam atau di luar  rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ditentukan secara jelas
“bahwa siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :
(1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
a) Suami, isteri, dan anak;
b) Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah tangga; dan/atau
c) Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam rumah tangga tersebut.
(2). Orang  yang  bekerja  sebagaimana  dimaksud  huruf  c  dipandang  sebagai anggota  keluarga  dalam  jangka  waktu  selama  berada  dalam  rumah  tangga yang bersangkutan.
Kembali  lagi  berbicara  tentang  Faktor-faktor  Penyebab  Tindak  Pidana
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  maka  berikut  penulis  memaparkan  faktor- faktor penyebabnya, yaitu :
a. Faktor Budaya.
Di  Indonesia,  anak-anak  dan  perempuan  masih  belum  mendapat  tempat atau masih belum dianggap sebagai individu  yang berdiri sendiri. Ini disebabkan adanya  faktor  budaya  dibeberapa  daerah  yang  masih  menerapkan  hal  tersebut. Meningkatnya kasus  kekerasan terhadap anak dan perempuan di  Indonesia dapat dikatakan sebagai  akibat dari sistem dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak sekali ragam kebudayaan,  karena  dari  sisi  historis  Indonesia  adalah  kumpulan  dari  berbagai kerajaan dan suku bangsa yang disatukan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada waktu  itu.  Di  Indonesia  kata  “melindungi”,  ”mendidik”  mempunyai  banyak persepsi  yang  berbeda-beda.  Kata-kata  tersebut  sering  disalahartikan  dengan mengekang  kebebasan,  mengurung,  memukuli,  dan  perlakuan  buruk  lainnya dengan alasan melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Padahal, pada intinya orang  tua  hanya  menginginkan  anak-anak  menjadi  seperti  yang  orang  tua inginkan.
Masyarakat Indonesia selalu menempatkan anak-anak sebagai obyek yang dapat  diatur  sekehendak  hati  oleh  orang  yang  lebih  tua,  terlebih  lagi  di  dalam keluarga, anak tidak bisa dan tidak boleh menentang perlakuan ini, karena apabila mereka  berani  menentang  apalagi  melawan,  kekerasanlah  yang  akan  mereka dapatkan,  baik  dengan alasan adat,  norma maupun agama.  Hal  ini telah  menjadi budaya sehingga sudah menjadi kelaziman di antara masyarakat Indonesia. Dalam budaya  Indonesia klasik,  anak-anak hampir tidak mempunyai  hak sama sekali di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mempunyai hak untuk memilih apa yang akan  dilakukannya  dalam  kehidupan.  Anak  laki-laki  memang  relatif  lebih  bebas dalam  menentukan  nasibnya  kelak,  walaupun  dia  juga  hanya  menjadi  obyek eksploitasi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  keluarganya,  sedangkan  anak perempuan  nyaris  tidak  diperbolehkan  mengemukakan  pendapatnya,  bahkan  hal yang menyangkut tentang dirinya sekalipun. Pemaksaan perkawinan di desa-desa merupakan salah satu contoh kekerasan terhadap anak perempuan. Banyak anak- anak yang telah dijodohkan oleh orang tuanya bahkan sebelum dia lahir.
b. Faktor Agama.
Menjalankan  kehidupan  manusia  secara  berkelanjutan,  menjadikan manusia  memerlukan  pedoman  dasar  agar  perbuatannya  tidak  menyimpang  dari norma  yang  seharusnya.  Salah  satunya  adalah  norma  agama.  Norma  agama merupakan unsur penting dan pokok dalam kehidupan manusia. Norma agama ini yang  membimbing  seseorang  ke  arah  jalan  yang  baik  dan  benar,  norma  tersebut
menunjukkan  segala  apa  yang  dilarang  dan  diharuskan  masyarakat,  mana  yang baik  dan  mana  yang  jelek.  Demikian  apabila  seseorang  benar-benar  memahami dan menjalankan norma agamanya, maka ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak  bertingkah  laku  yang  dapat  merugikan  orang  lain.  Akan  tetapi  Agama seringkali dipakai alat untuk memaksa anak dan isteri, mematuhi keinginan orang tua/suami,  sehingga  sering  terjadi  pemaksaan  terhadap  anak/isteri/wanita  untuk melayani nafsu orang tuanya/suami.
c. Faktor Lingkungan Keluarga.
Berlanjut  dari  kedua  faktor  sebelumnya,  maka  faktor  yang  ketiga  adalah lingkungan  keluarga.  Dalam  menjalani  proses  bersosialisasinya,  maka  anak pertama  kali  melakukannya  dalam  keluarga,  lembaga  yang  pertama  dan  yang ditemui anak untuk mengembangkan pribadinya. Di tengah keluarga, anak belajar banyak  hal  mengenai  pelajaran  hidup  yang  memberikan  pengaruh  yang menentukan  pembentukan  watak  dan  kepribadian  anak,  baik  buruknya  struktur keluarga  memberikan  dampak  baik  atau  buruknya  perkembangan  jiwa  dan jasmani  anak. 7 Adapun  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  tindak  kekerasan sebagai  akibat dari lingkungan keluarga  yang datang orang tua  yang berantakan. Bila orang tua terus menerus dipenuhi konflik yang serius, rumah tangga tersebut akan  menjadi  retak,  akhirnya  mengalami  perceraian  dan  terjadilah  berbagai kesulitan-kesulitan  bagi  semua  anggota  keluarga,  terutama  anak-anak.  Pecahnya keharmonisan  dalam  keluarga  dan  anak  menjadi  bingung  merasakan  ketidak pastian emosional dan anak pun menjadi pelampiasan.
d. Faktor Korban
Tak  dapat  disangkal,  si  korban  yang  dianggap  objek  penderita,  malah  di kondisi  tertentu  malah  menjadi  pemicu  terjadinya  tindak  kekerasan.  Pada perempuan contohnya, agenda penghapusan KDRT
e. Faktor Balas Dendam.
Faktor balas dendam seringkali terjadi pada keluarga yang masa mudanya dikekang  oleh  orang  tuanya  (trauma  masa  kecil),  kemudian  ketika  dia  menjadi orang tua maka akan meniru perlakuan yang dia terima dari orang tuanya.
f. Faktor Kemiskinan.
Kemiskinan  dapat  berpotensi  menimbulkan  tindakan  kekerasan  yaitu tindak  penganiayaan.  Di  samping  kemiskinan,  gaya  hidup  konsumtif  juga berpotensi terhadap eksploitasi seksual. Pada proses penyelesaian perkara KDRT
7 Odi Solahudin, Odi, Di bawah Bayang-Bayang Ancaman , Yayasan Setara: Semarang, 2004, hlm. 6.
melalui  jalur  penal  di  tingkat  penyidikan  dijumpai  beberapa  kegiatan  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  yaitu  :  penyelidikan,penyidikan,  upaya paksa  dan  pembuatan  berita  acara.  Adapun  alasan  aparat  penegak  hukum  untuk melakukan  kegiatan-kegiatan  tersebut  adalah  karena  telah  terjadi  suatu  tindak pidana (perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga  merupakan  tindak  pidana  maka  pihak  penyidik  atau  kepolisian  dapat melakukan  segera  tindakan  yaitu  berupa  tindakan  penyelidikan.  Penyelidikan merupakan salah satu cara atau atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan  lain,  yaitu  penindakan  yang  berupa  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dalam Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Rumah  Tangga  dengan  menggunakan  mediasi  penal melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  mengunakan  diskresinya,  yang dimaksud  dengan  diskresi  tersebut  adalah  suatu  kewenangan  yang  dimiliki  oleh kepolisian/penyidik  dalam  menyelesaikan  suatu  kasus,  dimana  kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  sesungguhnya  dapat disebut  sebagai  fenomena  gunung  es,  karena  banyak  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  tidak  melaporkan  apabila  terjadi  KDRT.  Sebagian  korban wanita  menganggap  kasus  KDRT  sebagai  kasus  yang  biasa  terjadi  bukan merupakan  kasus  KDRT  yang  perlu  ditanggulangi  dengan  sanksi  yang  berupa pidana. Pepatah mengajarkan untuk tidak membawa kasus rumah tangga ke ranah publik.  Hal  ini  dilakukan  secara  turun  temurun  sehingga  menjadi  budaya masyarakat  untuk  menutup-nutupi  masalah  rumah  tangga  yang  dianggap  aib untuk  dikonsumsi  publik.  Namun  demikian,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA)  mengungkapkan  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  dalam  tiga  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan,  bahkan kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  juga  meningkat. Dalam  data  yang  ada,  pada  2009  kasus  KDRT  yang  berhasil  dicatat  KPPPA berdasar  pada  data  Kepolisian  sebanyak  143.586  kasus.  Pada  2010  berjumlah 105.103  kasus.  Memasuki  2011,  kasus  yang  ada  sebanyak  119.107.  Dari  data tersebut  kekerasan  yang  terjadi  adalah  seputar  fisik,  psikis,  dan  eksploitasi. Menurut  Menteri  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Linda Amalia Sari Gumelar, meningkatnya kasus yang ada masih dikarenakan persoalan ekonomi,  selain  itu  ada  juga  persoalan  sosial  budaya  masyarakat  yang mensubordinasikan perempuan dan anak. Tidak hanya itu permasalahan mengenai produk  perundang-undangan  yang  masih  banyak  bias  gender  dan  bersifat
diskriminatif juga menjadi salah satu penyebab. Karena itu Menteri berharap agar para  hakim  dapat  memutus  setiap  perkara  KDRT  dan  anak  dengan  seadil- adilnya 8 .
Menurut Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian
Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia,  Riskiyono,  mengatakan, sepanjang  2010  angka  pengajuan  perceraian  karena  KDRT  mencapai  15.000 kasus 9 .  Statistik Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre tahun 2011 (hingga 10
Desember)  mencatat  jumlah  layanan  pengaduan  dan  bantuan  diberikan  kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90.43%  merupakan  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah lainnya.
Berdasarkan  banyaknya  kasus  tersebut  di  atas  perlu  disikapi  oleh  aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangannya. Penanggulangan kejahatan dengan  menggunakan  hukum  pidana  merupakan  cara  yang  paling  tua,  setua peradaban  manusia  itu  sendiri.  Ada  pula  yang  menyebutnya  sebagai  “ older philosophy  of  crime  control ” 10 .  Penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan hukum pidana ini ada yang pro dan kontra.
Apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah dan dikendalikan dengan menggunakan  sanksi  pidana.  Menurut  Roeslan  Saleh  perlu  tidaknya  hukum pidana  tidak  terletak  pada  persoalan  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai,  tetapi terletak  pada  persoalan  seberapa  jauh  untuk  mencapai  tujuan  itu  boleh menggunakan  paksaan,  ada  usaha-usaha  perbaikan  atau  perawatan  yang  tidak mempunyai  arti sama sekali bagi terhukum, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan  semata-mata  ditujukan  pada  si  penjahat,  tetapi  juga  untuk  mempengaruhi orang  yang  tidak  jahat  yaitu  warga  masyarakat  yang  mentaati  norma-norma masyarakat 11 .  Dari  pendapat  Roeslan  Saleh  tersebut  maka  sebenarnya persoalannya  bukan  pada  masalah  pro  dan  kontra  melainkan  pada  pendekatan yang  bagaimanakah  yang  seyogyanya  ditempuh  dalam  menggunakan  sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana merupakan  bagian  dari criminal  policy .  Kebijakan  kriminal  inipun  pada
8 (http://perempuan.or.id/statistik-catatan- tahunan/2012/01/03/tahun-2011) serta (http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/27/m34tjt-kas).
9 (http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=11656&kat=1).
10 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta: Semarang, 1994, hlm. 18.
11 Ibid , hlm. 21
hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social defence ) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).
Meningkatnya  kriminal  dapat  mengganggu  kebijakan  perencanaan  kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Oleh karenanya perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan  sosial  harus  pula  dibarengi  dengan  kebijakan  perencanaan perlindungan  sosial.  Sudarto  mengemukakan  bahwa  apabila  hukum  pidana hendak  dilibatkan  dalam  usaha-usaha  mengatasi  segi  negatif  dari  perkembangan masyarakat,  maka  hendaknya  dilihat  dalam  hubungan  keseluruhan  politik kriminal  atau “ social  defence  planning ” inipun harus merupakan bagian integral dari  rencana  perlindungan  masyarakat.  Bertolak  dari  pandangan  yang  integral inilah maka perlu diperhatikan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal.  Khususnya  dalam  tulisan  ini  adalah  kebijakan  penal  dan  non  penal  dalam penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
Pandangan  bahwa  suatu  proses  perkara  pidana  yang  sudah  masuk  dalam sistem harus tuntas hingga pengadilan agaknya masih dianut oleh aparat penegak hokum.  Upaya  mediasi  sebagai  jalan  yang  dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan suatu  perkara  pidana  bukan  merupakan  mekanisme  yang  dikenal  dalam  hukum pidana. Alhasil tanpa memandang jenis dan kualifikasi tindak pidana seolah-olah pemidanaan  adalah  sebagai  tujuan  akhir.  Akibat  lebih  jauh  adalah  terjadinya overcapacity lembaga pemasyarakatan. Dampak yang lahir dari kelebihan jumlah penghuni  dibandingkan  kapasitas  ruang  menimbulkan  kerusuhan  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan,  kasus-kasus  pelecehan  seksual,  kesehatan  dan kekerasan.  Hal  ini  bermuara  kepada  proses  pembinaan  yang  justru  memicu masalah  stigmatisasi  bagi  seseorang  mantan  narapidana.  Hal  ini  dapat  kita  lihat munculnya kerusuhan-kerusuhan di sejumlah lembaga pemasyarakatan.
Proses  mediasi  penal  merupakan  alternatif  proses  penyelesaian  perkara pidana  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Dengan  menghindarkan  seseorang  masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan maka di samping dapat menghindari stigmatisasi terpidana  juga  dapat  menghemat  biaya  negara.  Mediasi  penal  merupakan  salah satu  bentuk  alternatif  sengketa  di  luar  pengadilan,  yang  biasa  dikenal  dengan istilah  ADR  atau Alternative  Dispute  Resolution .  Menurut  Barda  Nawawi  Arief, walaupun  pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  hanya  ada dalam  sengketa  perdata,  namun  dalam  praktek  sering  juga  kasus  pidana diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  berbagai  diskresi  aparat  penegak  hukum atau  melalui  mekanisme  musyawarah/perdamaian  atau  lembaga  pemaafan  yang
ada di dalam masyarakat 12 .
Tujuan utama dari mediasi penal adalah :
a. Melindungi  dan  memberdayakan  korban  agar  dapat  menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
b. Memulihkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  saling  menghormati  hak  dan kewajiban masing-masing pasangan;
c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia 13 .
Dalam  masyarakat  adat  sebenarnya  telah  mengenal  lembaga  mediasi  ini salah  satu  contoh  adalah  masyarakat  adat  Atoin  Meto,  dalam  menyelesaikan kasus KDRT diselesaikan secara adat dengan pemberian Opat 14 . Pada umumnya pola  penyelesaiannya  didahului  oleh  informasi  dari  pihak  korban  (keluarga) teristimewa  pihak  isteri  terhadap  keluarga  pelaku  (suami)  bahwa  telah  terjadi KDRT. Setelah itu para pihak akan duduk bersama ( tok tabua he taloitan ), untuk membicarakan  bagaimana  baiknya  penyelesaiannya.  Penyelesaian  KDRT sebagaimana  kasus  pidana  pada  umumnya,  memiliki  acara  (hukum  acara)  yang paten,  artinya  jika  ada lasi (masalah)  maka  pelaku  ( amoet  lasi )  harus memberikan  denda  ( opat ).  Untuk  urusan  Opat,  dapat  disesuaikan  dengan komunikasi para pihak 15 .
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  (tesis)  Lamber  Missa  yang berjudul Studi  Kriminologi  Penyelesaian  KDRT  Di  Wilayah  Kota  Kupang Propinsi  NTT 16 , menyebutkan  bahwa  pada  umumnya  kasus  KDRT  lebih cenderung  diselesaikan  secara non  justitia ,  jarang  sekali  sampai  ke  tingkat Pengadilan,  sekalipun  tingkat  penanganannya  sudah  sampai  pada  P.21,  tapi biasanya  masih  ada  kemungkinan  kasus  tersebut  akan  diselesaikan  dengan damai,  sehingga  pada  akhirnya  hanya  satu  atau  dua  kasus  saja  yang  sampai  ke Pengadilan.  Dari  data  kasus  KDRT  di  Polresta  Kupang  Tahun  2004  s/d  2007 terdapat  27  kasus  KDRT  hanya  8  yang  P.21  dan  11  kasus  diselesaikan  secara non justitia.
12 Op. Cit, hlm. 3
13 Fatahillah A Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia , Mandar Maju: Bandung, 2011, hlm. 3
14 Tallan, Rudolfus, Penyelesaian Kasus-kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor Dalam Perspektif Restorative Justice , 2010, hlm. 137
15 Lamber Missa, Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Willayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP: Semarang  2010, hlm. 134
16 Loc. Cit
Politik  hukum  pidana  merupakan  pemilihan  terhadap  nilai-nilai  untuk mencegah  terjadinya  delinkuensi  dan  kejahatan,  dengan  lain  perkataan,  maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delikuensi dan kejahatan 17 . Menurut Barda Nawawi Arief,  pembaharuan  hukum  pidana  menuntut  adanya  penelitian  dan  pemikiran terhadap  masalah  sentral  yang  sangat  fundamental  dan  strategis.  Termasuk dalam  klasifikasi  masalah  yang  demikian  antara  lain  masalah  kebijakan  dalam menetapkan sanksi pidana, termasuk pidana penjara 18 . Karakteristik  masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik, dan berdasarkan berbagai kesimpulan  seminar  nasional,  sumber  hukum  nasional  diharapkan  berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber pada nilai-nilai  hukum  adat  dan  hukum  agama 19 .  Oleh  karenanya  sejalan  dengan pendapat  Barda  Nanawi  Arief  tersebut,  maka  pemidanaan  terhadap  pelaku KDRT  dengan  kualifikasi  delik  yang  tidak  begitu  berat,  mediasi  penal merupakan  alternatif  pilihan  yang  terbaik  bagi  pelaku,  dengan  memperhatikan keseimbangan  antara  pemidanaan  dan  keharmonisan  rumah  tangga,  mengingat dalam  rumah  tangga  terdapat  anak-anak  dan  isteri  yang  membutuhkan ketergantungan ekonomi dan sosial.
Reorientasi  dan  revaluasi  terhadap  jenis  pidana  dan  pemidanaan merupakan  suatu  hal  yang  diperlukan  sehubungan  dengan  perkembangan masyarakat  dan  meningkatnya  kriminalitas  di  Indonesia.  Penelitian  kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan Undang-undang pidana (kriminalisasi)  atau  pencabutan  undang-undang  (dekriminalisasi)  sehingga kriminologi  sering  disebut  ” signal  wetenschap ”.  Bahkan  aliran  modern  yang diorganisasikan  oleh  Von  Liszt  menghendaki  kriminologi  bergabung  dengan hukum  pidana  sebagai  ilmu  bantunya  agar  bersama-sama  menangani  hasil penyelidikan  ”politik  kriminal”  sehingga  memungkinkan  memberikan  petunjuk jitu  terhadap  penanggulangan  hukum  pidana  dan  pelaksanaannya 20 .  Demikian pula  terhadap  kejahatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  merupakan kejahatan domestik. Kalau di Amerika Serikat, Austria, Polandia, Denmark and Finlandia kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat di mediasi mengapa
17 Soerjono Soekanto, dkk, Kriminologi Suatu Pengantar . Ghalia: Jakarta, Indonesia, 1981, hlm. 119
18 Op. Cit, hlm. 3
19 Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan , PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011, hlm. 7
20 I. S. Susanto, Kriminologi , Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 20
Indonesia  tidak.  Menurut  Mark  Umbert  dalam  Fatahillah  A.  Syukur,  secara umum  mediasi  perdata  kebanyakan  bertujuan  mencapai  kesepakatan,  namun mediasi  penal  lebih  fokus  pada  terciptanya  dialog  yang  konstruktif  ( dialogue driven ) dengan penekanan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan kerusakan/penderitaan yang telah terjadi 21 .

## B. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT
Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar pengadilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat.  Penyelesaian  ini  dianggap  mampu  menjangkau  akan  rasa  keadilan, walaupun  disatu  sisi  para  ahli  beranggapan  bahwa Alternatif  Dispute  Resolution (ADR),  yang  hanya  diterapkan  dalam  perkara  perdata,  bukan  untuk  perkara pidana.  Ini  karena  pada  asasnya  pidana  tidak  dapat  diselesaikan  melalui mekanisme di luar pengadilan.
Penyelesaian  perkara  dalam restorative  justice ditunjukkan  dalam  bentuk mediasi  penal.  Penyelesaian  ini  sangat  signifikan  untuk  menegakkan  hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Keadilan  terkadang  hidup  diluar undang-undang  karena  sulitnya  dicapai  keseimbangan.  Apalagi  bila  keadilan  itu ingin  diterapkan  secara  penuh  oleh  golongan  mayoritas,  maka  keadilan  itu  akan diikuti kepastian hukumnya sendiri.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  melalui  mediasi  penal  sebagai alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  dalam  penerapannya,  terdapat beberapa kendala diantaranya :
a. Belum  melembaganya  proses  penyelesaian  melalui  mediasi  ini  di    kalangan penegak hukum dan masyarakat;
b. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi;
c. Sistem  peradilan  pidana  berujung  tombak  pada  proses  penyidikan,  apabila tersangka  sudah  dikenai  penahanan  pada  proses  penyidikan  maka  mau  tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan;
21 Op. Cit. hlm. 69
d. Bagi  pihak  korban  khususnya  seorang  isteri  terkadang  tidak  mau  dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian;
d. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan;
e. Para  pihak  tidak  mentaati  terhadap  putusan  mediasi,  misalnya  si  terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi;
f. Ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum,  sehingga apabila  aparat  penegak  hukum  menjadi  mediator  maka  masyarakat  memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  instrumen  dari  konsep  keadilan restoratif.  Para  pihaklah  yang  menentukan  nilai  keadilan  yang  mereka  inginkan, bukan  lembaga  peradilan.  Keterlibatan  aparat  penegak  hukum  hanyalah  sebagai mediator.  Mediasi  penal  merupakan  metode  penyelesaian  sengketa  yang  cocok dalam  menangani  perkara  KDRT  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena mayoritas  masyarakat  masih  mengutamakan  penyelesaian  secara  damai  dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga  merupakan  prioritas  dalam  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  terus dijaga.  Tradisi  ini  sesuai  dengan  sifat  kolektivitas  negara  timur  yang  berbeda dengan individualitas negara barat 22 . Hambatan dari mediasi penal adalah :
a. Masalah operasional meliputi :
1) Rekomendasi  kasus  untuk  memakai  mediasi.  Hal  ini  merupakan  masalah klasik  dan  selalu  menghambat  secara  umum.  Pemahaman  serta  kerja  sama antar  penegak  hukum  yang  masih  kurang  dalam  merekomendasikan  mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus.
2) Terbatasnya  waktu  yang  disebabkan  karena  mediasi  penal  berada  dalam sistem  peradilan  pidana,  maka  memiliki  keterbatasan  waktu,  apalagi  bila kasusnya kompleks ataupun sensitif.
3) Kurangnya  persiapan  dan  tindak  lanjut.  Ini  dikarenakan  banyaknya penyidik/mediator  yang  kurang  persiapan  dalam  menghadapi  suatu  kasus. Apalagi  bila  dipengaruhi  oleh  tingkat  kompleksitas  dan  sensitivitas  yang berbeda  tiap  kasus.  Apalagi  mediator  juga  menganggap    bahwa  tugasnya selesai  ketika  para  pihak  sudah  mencapai  kesepakatan.  Sementara  setelah  itu masih ada tugas pengawasan kesepakatan mediasi tersebut.
22 Op. Cit. hlm. 199
4) Mediasi tidak langsung, yang bila digunakan maka akan memakan waktu dan kurang  produktif  bila  dibandingkan  mediasi  langsung  dimana  korban  dan pelaku saling bertemu.
5) Kurangnya sumber daya, yang apabila terbatas kuantitas dan kualitasnya dari aparat  penegak  hukumnya  itu  sendiri  serta  ditambah  terbatasnya  fasilitas ruangan.  Sementara  ruangan  yang  memenuhi  syarat  sesuai  asas  kerahasiaan yang harus dijaga.
b. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal Dominannya  paradigma  dan  budaya  sistem  peradilan  pidana,  hingga  tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut dapat luntur atau goyah.
c. Akuntabilitas pelaku
Banyak  pelaku  yang  hanya  memanfaatkan  mediasi  penal  sebagai  cara  untuk menghindar dari pidana penjara. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, pelaku tidak mau melaksanakannya.
d. Persepsi  masyarakat  Indonesia  terhadap  perkara  KDRT,  bahwa  masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri. Konflik yang terjadi dianggap sebagai bumbu  perkawinan  yang  tidak  boleh  dicampuri  orang  lain.  Konflik  itu  bisa dianggap  sebagai  aib  keluarga  dan  tidak  boleh  “keluar  dari  rumah”  karena akan menodai kehormatan keluarga. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi,  maka  biasanya  istri  akan  merasa  kasihan  sehingga  tidak  akan dilaporkan  walaupun  sudah  terjadi  kekerasan.  Bahkan  ada  anggapan  maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik.
Maka dari itu perlu diubah pola pikir dan persepsi masyarakat agar mudah bagi  penghapusan  KDRT  di  Indonesia.  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 menjadi  tonggak  sejarah  upaya  perubahan  pola  pikir  dan  persepsi  masyarakat. Dengan  dibuatnya  undang-undang  ini  yang  merupakan  hasil  perjuangan organisasi  perempuan  dan  menjadikan  perbuatan  KDRT  dalam  lingkup  tindak pidana, membuat nantinya pelaku akan berhadapan secara hukum dengan negara. Undang-undang  ini  membawa  urusan  internal  suami  istri  ke  ranah  publik. Ditambah  lagi  belum  mengertinya  masyarakat  ruang  lingkup  kekerasan.  Karena menurut  masyarakat  kekerasan itu hanya  fisik  dan psikis. Padahal  ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga.
Dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan  perbuatan  yang  telah  dilakukan,  mediasi  mempunyai  keunggulan  karena mempertimbangkan  kepentingan  masa  depan  keluarga  dan  menjaga  keutuhan keluarga  terutama  untuk  kepentingan  masa  depan  anak,  ajaran  agama  juga mengajarkan  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Proses  mediasi  dilakukan
secara tertutup dan hanya dihadiri para pihak dan mediator, yang terikat etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Menghindarkan pelaku pada pidana penjara dan stimatisasi serta pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan orang menjadi recidive .  Hanya  saja  proses  mediasi  penal  ini  hanya  ditemui  di  tingkat Kepolisian  itupun  tidak  ada  penelitian  yang  dapat  menunjukan  data  statistik seberapa  besar  mediasi  penal  digunakan  sebagai  metode  penyelesaian  kasus KDRT.  Mengingat  tidak  adanya  payung  hukum  yang  memberikan  dasar pembenaran  mediasi  penal  di  tingkat  persidangan  menyebabkan  hakim  enggan menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  menggunakan mediasi  penal.  Sebenarnya  tidak  semua  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat  diselesaikan  secara  mediasi  penal  melainkan  harus  ada  seleksi  terhadap kasus  yang  ditangani.  Terhadap  pelaku  yang  mempunyai  kebiasaan  untuk menyakiti,  sadis  dan  terus  berulang  kiranya  tidaklah  tepat  diselesaikan  secara mediasi, melainkan litigasi merupakan alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.
Fakta yang telah diuraikan di atas, menjadi indikasi bahwa Undang-Undang No.  23  Tahun  2004  belum  mampu  menjadi  solusi  bagi  para  korban  kekerasan. Menurut  beberapa  pihak,  Undang-Undang  ini  masih  memiliki  celah  dan  masih belum efektif dalam penyelesaian KDRT. Konsep mediasi penal diharapkan bisa menjadi  alternatif  dalam  menyelesaikan  kasus  KDRT.  Wacana  ini  diambil  dari penyelesaian  perkara  perdata.  Mediasi  merupakan  sebuah  perantara  untuk mengambil  kesepakatan  antara  pelaku  dan  korban.  Dasar  dari  konsep  ini  adalah Restorative  Justice yang  berusaha  memberikan  keadilan  dengan  adanya keseimbangan antara pelaku dan korban.

## PENUTUP
Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana  KDRT  adalah merupakan kebijakan yang perlu diadakan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT.  Hanya  saja  tidak  semua  kasus  KDRT  dapat  diselesaikan  secara  mediasi ada batasan-batasan  yang perlu ditetapkan oleh pembuat Undang- undang. Tidak adanya  payung  hukum  menjadikan  kendala  pemanfaatan  mediasi  penal  sebagai metode  penyelesaian  kasus  KDRT.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT adalah  belum  melembaganya  proses  penyelesaian  melalui  mediasi  di  kalangan penegak  hukum  dan  masyarakat,  tidak  adanya  dasar  hukum  yang  kuat  dalam penyelesaian  melalui  mediasi  ini  menimbulkan  aparat  penegak  hukum  tidak berani melakukan diskresi, sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan,  apabila  tersangka  sudah  dikenai  penahanan  pada  proses  penyidikan
maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan.  Apabila  tersangka  sudah  ditahan  maka  tidak  ada  pilihan  lain  bagi hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara,  alhasil  proses  mediasi  tidak  bisa dilakukan,  bagi  pihak  korban  khususnya  seorang  isteri  terkadang  tidak  mau dilakukan mediasi apalagi  apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian, begitu juga apabila akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga  cukup  parah  sehingga  korban  tidak  bisa  memaafkan.  Demikian  pula apabila  para  pihak  tidak  mentaati  putusan  mediasi  maka  putusan  pemidanaan. merupakan jalan terakhir. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat  penegak hukum, menyebabkan metode mediasi tidak disukai.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara, CV Ananta: Semarang, 1994;
, Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  Di  Luar Pengadilan , Pustaka Magister: Semarang, 2010;
, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011;
, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan Hukumdan  Pengembangan  Hukum  Pidana, PT  Citra  Aditya  Bakti: Bandung, 2005;
, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan ,  Kencana,  Prenada  Media Group: Jakarta, 2007;
Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori  dan  praktek  Di  Pengadilan  Indonesia, Mandar  Maju:  Bandung, 2011;
D.S.  Dewi,  dan  Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia , Indie Publishing: Jakarta, 2011 Prayudi Guse, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Merkid Press: Yogyakarta, 2008;
I.S. Susanto, Kriminologi , Genta Publishing: . Yogyakarta, 2011;
Odi Solahudin, Di bawah Bayang-Bayang Ancaman , Yayasan Setara: Semarang, 2004;
Soerjono Soekanto, dkk, Kriminologi Suatu Pengantar , Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981;
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni: Bandung, 1985;
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum , Genta Publishing: Yogyakarta, 2010;
, Hukum Dan Perilaku , Kompas: Jakarta, 2009;