Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 172-186. Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## Permit from the Supervisory Board in the Authority of Tapping the Corruption Eradication Commission

## Oktavia Wulandari
Universitas Halu Oleo E-mail: wulandarioktavia556@gmail.com
Muhammad Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: The position of the Supervisory Board within the KPK institution is as a Supervisory Agency . Placing the Supervisory Board as the issuer of the wiretapping permit is of course contrary to laws and regulations and legal theories/concepts. The Supervisory  Board's  permission  regarding  wiretapping  is  also  against  the confidentiality of wiretapping. Because it is very risky for leakage to occur because the  Supervisory  Board  is  formed  and  its  membership  is  directly  elected  by  the President of the Republic of Indonesia and of course in the implementation of its main duties and functions it will be very influential with the face of power that shapes it, especially when the case involves the ruler of the power organization of the Republic of Indonesia.
Keywords: Supervisory Board; Tapping Permit; KPK
Abstrak: Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai Lembaga  Pengawas.  Menempatkan  dewan  Pengawas  sebagai  pemberi  izin penyadapan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori/konsep  hukum.  Izin  Dewan  Pengawas  terkait  tindakan  penyadapan  juga bertentangan  dengan  kerahasiaan  penyadapan.  Sebab  sangat  riskan  terjadinya kebocoran karena Dewan Pengawas dibentuk dan keanggotaannya dipilih langsung oleh  Presiden  RI  dan  tentu  saja  dalam  pelaksanaan  tupoksinya  akan  sangat berpengaruh  dengan  wajah  kekuasaan  yang  membentuknya  terlebih  ketika
perkaranya  menyangkut  dengan  penguasa  organisasi  kekuasaan  Republik Indonesia tersebut.
Kata kunci: Dewan Pengawas; Izin Penyadapan; KPK

## PENDAHULUAN
Lembaga  KPK  masih  menempati  peringkat  tertinggi  kepercayaan  publik  dalam  hal penegakan  hukum  terutama  kasus  korupsi.  Hal  ini  memang  dipahami  dari  kenyataan bahwa banyak pencapaian positif yang dilakukan KPK.  Perjalanan KPK sudah terbilang sangat bagus meskipun belum sangat maksimal, seperti berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. 1
Pemerintah terus melakukan  evaluasi  terhadap  kinerja  KPK,  karena  meskipun beberapa  kasus  telah  diungkap  KPK,  tetapi  kinerjanya  belum  optimal,  antara  lain:  (a) akibat belum diimbangi kinerja aparat penegak hukum yang maksimal; (b) Masih banyak peraturan  perundang-undangan  yang  multitafsir,  sehingga  terkadang  mempengaruhi kepastian  dalam  pengambilan  kebijakan  dalam  penanganan  korupsi;  (c)  sanksi  hukum untuk pelaku tindak pidana korupsi masih dikatakan lemah sehingga dapat menurunkan kepercayaan  masyarakat;  (d)  masih  tebang  pilih  dalam  pemberantasan  korupsi;  (e) Pengungkapan  korupsi  banyak  pada  tataran  eksekutif  menunjukkan  bahwa  selama  ini KPK lebih banyak bekerja pada korupsi birokrasi, sedangkan wilayah korupsi politik dan yudisial  masih  dianggap  kurang;  (f)  keterbatasan  sumber  daya  manusia  KPK  sangat terbatas;  (g)  KPK  tidak  didesain  untuk  menegakkan  hukum  korupsi  di  semua  lini. Selanjutnya  banyak  kasus  korupsi  birokratis  yang  ditangani  kejaksaan  dan  kepolisian mengalami  kemacetan,  KPK  harus  mengawasi  secara  serius  setiap  proses  penegakan hukumnya. Karena dengan kewenangan itu, diharapkan penanganan kasus-kasus korupsi birokrasi yang ada di Indonesia akan lebih efisien dan tidak koruptif. 2
1 Wicipto  Setiadi, “ Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya  Pemberantasan,  Serta Regulasi) ” , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No. 3, November 2018, hlm.  250.
2 Adnan Sutopo, “ Peran Strategis Komisi Pemeberantasan Korupsi ” , Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/id/news/peran-strategis-komisi-pemberantasan-korupsi, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.
Berdasarkan beberapa faktor tersebut di atas, sehingga pemerintah menganggap perlunya melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK (UU KPK), dengan tujuan untuk dapat  memperkuat  kinerja  KPK.  Tetapi  justru  Perdebatan  mengenai  revisi  Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini malah menimbulkan banyak perdebatan baru, terdapat banyak penolakan dari masyarakat, tak terkecuali akademisi yang berasal dari berbagai  universitas  (seperti  Universitas  Indonesia)  yang  telah  melakukan  tekanan publik. 3 Tetapi,  setelah melalui  proses  dan  drama  panjang  mengenai revisi  UU  KPK  ini pada  akhirnya  di  sahkan  pada  tanggal  24  September  2019  menjadi  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  beberapa penghapusan terhadap pasal di dalam undang-undang lama dan beberapa penambahan pasal baru. Sejak itu mulailah bermunculan pro dan kontra mengenai penambahan pasal yang ada di dalam UU KPK terbaru ini. Beberapa poin di dalam pasal UU KPK terbaru ini di  anggap  berpotensi  melemahkan  atau  bahkan  riskan  bisa  melumpuhkan  kerja  KPK. Salah  satunya  dengan  ditambahkannya  Pasal  37A  ayat  (1)  yang  menyatakan  “Dalam rangka  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi dibentuk  Dewan  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  ( 1)”.  Pasal tersebut menggambarkan tujuan dari dibentuknya dewan pengawas. Namun Keberadaan Dewan  Pengawas  dianggap  akan  melemahkan  independensi  KPK  dan  riskan  akan terjadinya perluasan wewenang oleh dewan pengawas. Terlebih terhadap penambahan Pasal 12 B a yat (1) yang menyatakan “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas”. Pasal ini dapat berpotensi mempengaruhi di dalam prosedural penanganan serta akan dianggap menghambat dan atau melampaui kewenangan KPK dalam penyadapan sebagai bentuk proses  hukum  untuk  pengungkapan  sebuah  fakta  atau  peristiwa  hukum,  dimana kewenangan  tersebut  di  atur  di  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  yang  menyatakan  “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”. Oleh sebab itu banyak terjadi pro dan kontra terhadap penambahan beberapa pasal tersebut di atas. Refly Harun menilai undang-undang KPK yang di dalamnya mengatur segala tugas dan
3 Klareza  Putri, “ Masa  Depan  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Re visi  UU  KPK” ,  Economica.id, https://www.economica.id/2019/09/20/masa-depan-pemberantasan-korupsi-pasca-revisi-uu-kpk/, diakses pada tanggal 02 Maret 2020.
wewenang Dewan Pengawas sebetulnya memiliki niat dengan tujuan untuk mengontrol KPK.
Dalam tatanan tata Negara, sebagai lembaga independen maka KPK sebetulnya sudah memiliki pengawasnya sendiri yakni rakyat dan perwakilannya yang berada di DPR. Karena itu ciri dari lembaga independen seperti KPK itu pengawasannya langsung dari rakyat, secara sosial-politik. DPR juga masih bisa mengawasi tetapi tidak bisa intervensi kasus.  Karena  akan  dimungkinkan  adanya  kontrol  administratif,  anggaran,  dan sebagainya. Dan menurut dia, tidak sepatutnya dibentuk pengawas untuk KPK. Sebab, KPK juga  sudah  dikontrol  dengan  mekanisme  pengadilan,  sebab  sekarang  ini  menurut  saya KPK  sudah  sibuk  sekali  ketika  praperadilan  diperbolehkan,  karena  hampir  semua penetapan tersangka dipraperadilankan, Dan bisa saja orang-orang tertentu; orang-orang kuat memenangkan itu. 4 Dewan Pengawas seharusnya dibutuhkan dengan fungsi untuk mempercepat laju pemberantasan tipikor. Bukan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan  kewenangan  KPK,  dan  tentu  saja  mengawasi  hal-hal  yang  bersifat  etik  moral. Penyadapan,  penggeledahan,  dan  penyitaan  merupakan  bagian  dari  proses  hukum dimana  hal  itu  berada  di  dalam  kewenangan  dan  ranah  penyidik  lembaga  KPK  atas persetujuan pimpinan KPK.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjawab  apakah  kedudukan  dewan  pengawas sebagai pemberi izin dari penyadapan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang- Undangan  dan  Teori/Konsep.  Dan  apakah  izin  dewan  pengawas  tidak  bertentangan dengan kerahasiaan Penyadapan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. 5 Tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang Izin Dewan Pengawas dalam kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga dengan Penelitian kepustakaan
4 CNN Indonesia, “ KPK Tak Butuh Dewan Pengawas ”, CNN Indonesia,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk-tak-butuh-dewan- pengawas, diakses pada tanggal 02 Maret 2020.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.
( library research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  ( approach )  yang  digunakan  dalam suatu penelitian normatif memungkinkan semua peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lain untuk kepentingan analisis serta ekspalanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. 6 Dan pendekatan Teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Dewan  Pengawas  Dalam  Kelembagaan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  telah  mencatatkan  tinta  emasnya  dalam  hal menyelamatkan  keuangan  Negara  baik  secara  Preventif  maupun  Represif.  Paling  tidak tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi cukup memuaskan, dan telah banyak pelaku tindak pidana korupsi yang telah diadili dan dipidanakan  dan  menyelamatkan  miliaran  rupiah  aset  Negara. 7 Namun  tidak  dapat dipungkiri juga bahwa setelah lebih dari satu dasawarsa, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  ternyata  tidak  luput  dari  berbagai  hal  yang  menyebabkan  hilangnya proporsionalitas  dan  kredibilitas  dalam  mengawal  pemberantasan  korupsi.  Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penilaian ketidak proposionalitas dan lemahnya kinerja  KPK,  salah  satunya  adalah  lemahnya  supervisi  dan  koordinasi  komisi pemberantasan korupsi yang dinilai menyebabkan ketimpangan antar lembaga penegak hukum terkait luasnya kewenangan yang dimilik oleh komisi pemberantasan korupsi.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  periode  2014-2019,  di  akhir  masa  jabatannya mewacanakan untuk merevisi UU KPK, sebagai salah satu bentuk usaha meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang KPK dengan instrument check and belances . Salah satu yang dibahas adalah tentang akan dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.  Presiden  Jokowi  sepakat  dengan  adanya  Dewan  Pengawas  ini  sehingga wewenang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  begitu  luas  dapat  diawasi  dan  tidak
6 Johni  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  cetakan  III,  Malang:  Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 300.
7 Ermasjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.
terjadi penyalahgunaan wewenang. 8
Mahfud  M.D.  menilai  bahwa  KPK  memang  harus  diawasi  karena  terkadang komisioner  KPK  sendiri  tidak  tahu  bahwa  ada  operasi  tangkap  tangan. 9 Hingga  pada akhirnya  rencana  revisi  Undang-Undang  KPK  tersebut  disahkan  dan  Dewan  Pengawas pun  lahir  dan  terbentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden sehingga Presiden  memiliki  hak  prerogatif  di  dalam  memilih  anggota-anggota  dari  Dewan Pengawas itu sendiri.

## Tarik Ulur Eksistensi Keberadaan Dewan Pengawas
Pembentukan Dewan Pengawas KPK dengan lima anggota yang memiliki reputasi dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi terindikasi sebagai bagian dari kompromi politik oleh DPR dan Pemerintah untuk menghindari mekanisme perizinan penyadapan melalui pengadilan. Indikasi tersebut tercermin sebab berdasarkan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30  Tahun  2002  tentang  KPK  yang  berdasarkan  hasil  pengumpulan  masukan  dari pengadilan terutama di Samarinda dan akademisi Universitas Mulawarman, ke semuanya mendukung agar kewenangan penyadapan dibarengi dengan proses perizinan pengadilan sebagai  kontrol  agar  tidak  terjadi  penyadapan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia, mengingat  sifatnya  dan  tujuannya  adalah pro-justicia untuk  tujuan  mencari  alat  bukti untuk  keperluan  persidangan.  Memahami  sifat  kekhususan  KPK  dalam  penyadapan sehingga  untuk  menjamin  akuntabilitas  dapat  dibentuk  Dewan  Pengawas  yang bertanggungjawab kepada DPR yang diatur secara khusus dalam undang-undang. 10 Dari kriteria  tersebut  setidak-tidaknya  mensyaratkan  bagi  lembaga-lembaga  negara  yang dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  tugasnya  melakukan  pembatasan  hak  asasi  manusia termasuk dalam penyadapan oleh KPK, maka harus mendapatkan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 3 (tiga) elemen yakni (a) parlemen; (b) badan peradilan; atau (c) badan
8 Haris  Prabowo, “ Jokowi  Setujui  SP3  Kasus  Korupsi  dan  Dewan  Pengawas  di  Revisi  UU  KPK ”, Tirto.id, https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-eh1X, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.
9 Hanz Jimenez Salim, “ Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK ”, Liputan6, https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewan- pengawas-kpk, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.
10 Agus  Suntoro, “ Penyadapan  dan  Eksistensi  Dewan  Pengawas  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ” , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 33.
independen.  Meskipun  secara  konseptual  dan  ideal  mengenai  rezim  pengawasan  dan perizinan penyadapan melalui Hakim/Ketua Pengadilan, memiliki legitimasi hukum dan hak asasi manusia, akan tetapi di Indonesia pemikiran tersebut tidak sepenuhnya linear dengan persepsi publik terhadap lembaga peradilan. 11
Beberapa alasan kurang tepatnya Dewan Pengawas KPK tercermin dari beberapa aspek dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, yakni, pertama, Dewan Pengawas KPK menjadi satu  kesatuan  organisasi  dengan  KPK  melekat  bersama  dengan  Pimpinan  KPK  dan Pegawai  KPK  (Pasal  21  ayat  1)  sehingga  kelembagaannya  tidak  bersifat  independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi check and balance sangat diragukan; kedua, keanggotaan  Dewan  Pengawas  KPK  diangkat  dan  ditetapkan  oleh  Presiden  Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementasi  sangat  tergantung  pada  wajah  kekuasaan  Presiden  pada  periode pengangkatan  (Pasal  37E  ayat  1  dan  ayat  10);  ketiga,  dalam  pelaksanaan  tugas  Dewan Pengawas  KPK  menggantikan  peran  dan  fungsi  peradilan  terutama  berkaitan  dengan keseluruhan proses penegakan hukum di antaranya meliputi penyadapan, penggeledahan dan  penyitaan  padahal  fungsinya  bukan  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum  dalam criminal  justice  system. Oleh  karena  itu,  untuk  memastikan  bahwa  proses  penyadapan dapat berlangsung dengan baik untuk kepentingan pembuktian dalam penegakan hukum ( lawful interception ) dan tetap menghormati hak asasi manusia sesuai dengan perintah konstitusi  dan  pengaturan  internasional  dalam  pembatasan  HAM,  termasuk  membuka ruang bagi komplain dan keberatan terhadap penyalahgunaan tindakan, maka secara ideal perlu  meletakan  rezim  perizinan  dan  pengawasan  di  bawah  pengadilan.  Akan  tetapi sebagai  alternatif  atas  kebuntuan  dan  kekhawatiran  publik  terkait  dengan  persepsi integritas  pengadilan  ataupun  persoalan  birokrasi  dan  rawan  kebocoran  dengan  sifat limitatif, rahasia dan kecepatan penyadapan, maka perlukah dibentuk independent body yang benar-benar mencerminkan kriteria dalam Siracusa Principles , bukan konsep Dewan Pengawas KPK dalam ranah UU Nomor 19 Tahun 2019. 12
Kedudukan Dewan Pengawas dalam Kelembagaan KPK sebagai pemberi Izin terkait Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan (P3)
Aspek check and balances sering kali dijadikan kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin negara  hukum,  dimana  dalam  aspek  ini  setiap  cabang  saling  mengimbangi  kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu. 13 Secara asas,  bahwa  anggapan  untuk  mengimbangi  semua  kekuatan  lembaga  negara  dengan melakukan pengawasan wajar dilakukan. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch menyatakan  ada  tiga  jenis  model  lembaga  pengawas,  yaitu  model pengawasan  internal,  model  pengawasan  semi  internal,  dan  model  pengawasan eksternal. 14
Berdasarkan  Pasal  37B  ayat  (1)  UU  No.  19  Tahun  20019  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui bahwa tugas Dewan pengawas adalah:
1. Mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Komisi  Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan  pelanggaran  kode  etik  oleh  pimpinan  dan  pegawai  KPK  atau pelanggaran ketentuan dalam UU;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK; dan
6. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
Sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan  sebagai  salah  satu  divisi  kerja  dalam  sebuah  lembaga  yang  akan  diawasi. kewenangan  untuk  memberikan  izin  atau  tidak  memberikan  izin  penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam
13 Ni’matul Huda dan Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 27
14 Hario  Dhanang  Pambudhi, “ Tinjauan  Ketatanegaraan  Dewan  Pengawas  KPK ” ,  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.
memberantas korupsi. Dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hak angket tidak dapa dilakukan ketika KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006,  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  rumusan  pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menyatakan status KPK sebagai lembaga  independen.  bahkan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  5/PUU- IX/2011, Mahkamah menyatakan bahwa “KPK adalah lemba ga negara independen yang diberi  tugas  dan  wewenang  khusus  antara  lain  melaksanakan  sebagian  fungsi  terkait kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan  supervisi  atas  penanganan  perkara  korupsi  yang  dilakukan  oleh  institusi negara lain. Cara berpikir ini dapat diletakan dalam kemungkinan menolak pemberian izin oleh  Dewan  Pengawas  kepada  KPK  saat  melakukan  penyadapan,  penggeledahan,  dan penyitaan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Walaupun Dewan Pengawas adalah mekanisme pengawasan internal, namun hakikat pengawasan dalam memberikan izin  akan  menghambat  kinerja  KPK  dalam  memberantas  kasus  korupsi.  Sehingga independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya sulit dipertahankan karena mendapat intervensi dari dalam tubuhnya sendiri. 15 Hal yang dapat kita anggap paling fatal di dalam Undang-Undang  nomor  19  tahun  2019  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah dengan  diamanatkannya  oleh  undang-undang  kepada  Dewan  Pengawas  bahwa  Dewan Pengawas  bertugas  untuk  memberikan  atau  tidak  memberikan  izin  penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Sedangkan proses hukum telah berjalan dan untuk membuktikan  suatu  peristiwa  hukum atau  fakta-fakta  pelanggaran  hukum  yang  terjadi maka secara otomatis hal tersebut akan terhambat.
Selanjutnya,  yang  kembali  menjadi  pertanyaan  penulis  adalah  apakah  Dewan Pengawas merupakan organ pemerintah. Sebab menurut Adrian Sutedi 16 yang di dalam bukunya ia menuliskan bahwa perizinan di dalamnya harus termuat unsur-unsur salah
16 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200.
satunya adalah Organ pemerintah. Yang dimaksud dengan organ pemerintah adalah yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran  Basah,  dari  badan  tertinggi  sampai  dengan  badan  terendah  berwenang memberikan  izin.  Lalu  apakah  dewan  pengawas  merupakan  salah  satu  dari  organ pemerintah  atau  yang  biasanya  disebut  dengan  Pejabat.  Berdasarkan  Teori  Organ Pemerintahan, Menurut Anton M. Moeliono dkk 17 , di dalam bukunya mengatakan bahwa Pengertian  “Pejabat”  menurut  pengertian  bahasa  adalah  pegawai  pemerintah  yang memegang jabatan (unsur pimpinan).
Jika dikaitkan di dalam permasalahan ini maka secara hierarki yang merupakan pejabat di dalam kelembagaan Komisi pemberantas korupsi adalah Pimpinan KPK (Pasal 21 ayat (3) UU No. 19 tahun 2019). Dan didukung dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara  yang  menyebutkan  tentang  siapa  saja  yang  termasuk  ke  dalam pejabat  Negara,  dan  salah  satunya  adalah  Ketua  dan  Wakil  Ketua  KPK.  Sehingga seharusnya  yang  berhak  mengeluarkan  izin  mengenai  suatu  tindakan  hukum  di  dalam menjalankan kehendak badan hukum tersebut adalah pimpinan dari lembaga itu sendiri, dalam hal ini adalah Pimpinan KPK. Sehingga jika suatu izin tidak memenuhi salah satu unsur  tersebut  maka  dapat  dikatakan  izin  tersebut  cacat  materiil,  sebab  yang mengeluarkan  adalah  badan  pengawas  yang  kedudukannya  di  dalam  kelembagaan tersebut  bukan  sebagai  Pejabat  berwenang.  Dewan  Pengawas  kedudukannya  sebagai bagian  dari  struktural  KPK  adalah  sebagai  lembaga  pengawas  di  dalam  KPK  untuk mengawasi  semua  kewenangan  dan  tugas  dari  KPK  agar  tidak  terjadi  perbuatan  yang sewenang-wenang. Sehingga dapat kita katakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas yang dimasukkan di dalam Pasal 37B ayat (1) huruf b tersebut tidak memenuhi syarat atau kontradiksi  dengan  konsep  perizinan  dan  teori  organ  pemerintahan itu sendiri.  Dewan Pengawas  seharusnya  dibentuk  sebagai  dewan  yang  mengawasi  dan  mengendalikan tindakan  atau  perbuatan  KPK  yang  bersifat  etik  dan  moral  saja  atau  pelanggaran- pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  KPK  tersebut,  bukan  terkait  prosedural penanganan di dalam proses pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan penyidik dan penyelidik  untuk  membuktikan  atau  mengungkapkan  fakta-fakta  hukum  dan/atau peristiwa  hukum  yang  terjadi.  Sebab,  jika  Dewan  Pengawas  juga  dikaitkan  dengan prosedural  tindakan  penyadapan  dalam  hal  ini  terkait  pemberi  izin  dari  tindakan penyadapan, maka dikhawatirkan dewan pengawas akan ditunggangi oleh kepentingan-
17 Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 393.
kepentingan  kekuasaan  tertentu.  KPK  juga  telah  mendapatkan  kontrol  secara  tidak langsung  oleh  pengadilan.  Dimana  dalam  penetapan  tersangka  (Putusan  MK  Nomor 21/PUU-XII/2014), penangkapan, dan penahanan yang di anggap tidak sesuai prosedur dapat diajukan praperadilan, untuk membuktikan sah atau tidak sahnya tindakan tersebut (Pasal 77 KUHAP). Hal itu saja sudah sangat membuat rumit dan membuat KPK kewalahan sebab  tidak  menutup  kemungkinan  proses  Praperadilan  tersebut  dimenangkan  oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian di tambah dengan kehadiran Dewan Pengawas dalam konteks  UU  No.  19  tahun  2019  itu  justru  dianggap  melemahkan  dan  memperlambat kinerja KPK.

## Izin Dewan Pengawas Dan Kerahasiaan Penyadapan
Gagasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  periode  2014-2019  dan  Pemerintah  yang berupaya mengesahkan berbagai paket kebijakan undang-undang, seperti Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Pemasyarakatan,  Penyadapan,  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  lain sebagainya,  meskipun  mendapat  berbagai  penolakan  dengan  alasan  pelemahan  dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  DPR  dan  Pemerintah  tak  bergeming,  salah  satu yang berhasil dilakukan adalah pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 18 Salah satu yang menjadi kontroversinya adalah pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban perizinan untuk tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Tidak dapat dipungkiri praktik penyadapan selama ini menjadi salah satu  instrumen  yang  diandalkan  KPK  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan, terutama  dalam  operasi  tangkap  tangan  (OTT).  Menurut  Pujiono,  terkait  Rancangan Undang-Undang  Penyadapan  mendukung  untuk  tetap  meletakan  kewenangan penyadapan  kepada  KPK  dalam  Undang-Undang  organiknya.  Pertimbangan  tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan utama yaitu, pertama, secara yuridis tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus ( serious crime ) butuh extra meassure sehingga secara yuridis akan lebih baik tetap berada (diatur) dalam Undang-Undang organiknya; kedua, secara sosiologis, fakta pengungkapan kasus korupsi keberhasilan (utamanya) ditentukan oleh  teknik  penyadapan;  dan  ketiga,  secara  filosofis,  penyadapan  adalah  upaya
18 CNN  Indonesia,  “ Komnas  HAM  Nilai  Polri  Berlebihan  Tangani  Demo  September ” ,  CNN  Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri- berlebihan-tangani-demo-september. di akses pada tanggal 16 Agustus 2020.
pembatasan HAM dikaitkan dengan perlindungan hak atas kebebasan pribadi, akan tetapi perlunya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi dalam pelaksanaannya. 19
Pujiono 20 mengingatkan  potensi  resistensi  dari  rentang  panjang  administrasi mekanisme birokrasi penyadapan oleh KPK dalam rezim perizinan yang berakibat pada tidak  berfungsinya  kewenangan  secara  optimal,  potensi  kebocoran  ataupun  terkendala pada prosedur dan aturan ketat serta birokratis sangat dimungkinkan. Kalau kinerja KPK semakin menurun karena Undang-Undang KPK baru, itu juga akan berimplikasi kepada ekspektasi publik yang juga akan menurun pada lembaga antikorupsi ini. Dan publik dapat beranggapan bahwa pemerintah ingin menjauhkan harapan pemberantasan korupsi yang maksimal di Indonesia.
Berdasarkan beberapa analisis tersebut di atas, maka penulis mengatakan bahwa Berdasarkan  konsep  hukum  penyadapan,  WJS  Purwodarminto  dalam  bukunya  tentang Kamus  Hukum,  mengatakan  bahwa  yang  di  maksud  dengan  penyadapan  adalah  cara mendapatkan  keterangan  dengan  melakukan  penyadapan  sistem  komunikasi  pihak sasaran  yang  dilakukan  secara  rahasia/ clandestine ,  tanpa  diketahui  oleh  sasaran  atau pihak-pihak lain. 21
Jelas  dikatakan  di  dalam  tulisan  tersebut  bahwa  penyadapan  dilakukan  secara rahasia  dan  tanpa  diketahui  oleh  sasaran  ataupun  pihak-pihak  lain.  Dewan  Pengawas dapat  digolongkan  sebagai  pihak  lain  yang  di  maksudkan  di  dalam  tulisan  WJS Purwodarminto tersebut meskipun berada di dalam tubuh KPK, sebab: (a) Secara historis pembentukan,  Dewan  Pengawas  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengawasi  segala kewenangan dan tugas KPK, bukan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan prosedural penanganan kasus di dalam KPK; (b) Dewan Pengawas bukan bagian dari pelaku tindakan penyadapan,  dimana  Dewan  Pengawas  bukan  merupakan  Tim  atau  ketua  dari  Tim penyelidik  atau  Tim  penyidik KPK;  (c) Dewan  Pengawas  bukan  Pimpinan  KPK, dimana segala penentuan projustitia (tindakan/kebijakan hukum yang sah) harusnya dilakukan oleh  pimpinan  KPK;  Sehingga  meletakkan  prosedur  izin  kepada  dewan  pengawas dianggap bertentangan dengan sifat kerahasiaan dari tindakan penyadapan itu sendiri dan tidak memenuhi unsur-unsur perizinan sesuai dengan konsep perizinan itu sendiri. Serta berdasarkan analisis teori organ dan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, yang merupakan pejabat Negara dalam hal ini pejabat yang berwenang dalam hal mengeluarkan perizinan
19 Agus Suntoro, Op.cit. , hlm. 30.
20 Ibid .
21 WJS Purwodarminto, Kamus Hukum , Bandung: Citra Umbara, 2008, hlm. 346.
adalah  KPK  dan  wakil  KPK.  Dan  hal  tersebut  didukung  oleh  pasal  21  ayat  (3)  yang menyatakan bahwa Pimpinan KPK merupakan Pejabat Negara. Menurut Konsep perizinan menurut Adrian Sutedi 22 , salah satu unsur perizinan yang harus dipenuhi adalah organ pemerintahan.  Yang  dimaksudkan  adalah  bahwa  Izin  harus  dikeluarkan  oleh  pejabat berwenang.  Dari  semua  hal  tersebut  di  atas  tentu  saja  riskan  melemahkan  kedudukan pimpinan  KPK  dan  sifat  independensi  dari  KPK  sebab  dapat  dianggap  bahwa  KPK mendapatkan  intervensi  dari  dalam tubuhnya  sendiri.  Sedangkan  berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  nomor  012-016-019/PUU-IV/2006,  Mahkamah  Konstitusi berpendapat bahwa rumusan pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh mana pun  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  sehingga  tidak  terdapat  persoalan konstitusionalitas  dalam  pasal  tersebut.  Salah  satu  wewenang  KPK  yang  dimaksudkan dalam hal ini adalah wewenang melakukan penyadapan sebagai keperluan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.

## KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Kedudukan  Dewan  Pengawas  di  dalam kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga Pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Kedudukan  Dewan  Pengawas  sebagai  pemberi  izin terkait  tindakan  penyadapan  tidak  sesuai  dan/atau  bertentangan  dengan  Peraturan perundang-undangan  dan  Teori  organ  pemerintahan  serta  konsep  Perizinan.  Dewan pengawas pun tidak masuk dalam kategori independent body sebab Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK (Pasal 21 ayat 1 UU No. 19 tahun 2019). Dewan Pengawas dikatakan Mandiri dalam  hal  terkait  pembuatan  keputusan  mengenai  pelaksanaan  tugasnya  sebab  tidak membutuhkan persetujuan dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas mempertanggung jawabkan tugasnya langsung kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pasal 37B  ayat  (2)  dan  (3)  UU  No.  19  tahun  2019),  bukan  kepada  pimpinan  KPK.  Selain  itu, bahwa  kewajiban  meminta  izin  tertulis  kepada  Dewan  Pengawas  terkait  tindakan penyadapan bertentangan dengan sifat kerahasiaan tindakan penyadapan. Karena, Dewan Pengawas  bukan  Penyelidik  atau  Penyidik  KPK  dan  bukan  bagian  dari  Tim  tersebut.
22 Adrian Sutedi, Op.cit. , hlm. 201-202.
Dewan  Pengawas  bagian  eksternal  dari  Tim  penyelidik  dan  penyidik,  kedudukannya sebagai lembaga pengawas. Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik  Indonesia,  termasuk  pemilihan  Ketua  Dewan  Pengawas  sehingga  secara konseptual  dan  implementasi  sangat  tergantung  pada  wajah  kekuasaan  Presiden  pada periode  pengangkatan  (Pasal  37E  ayat  1  dan  ayat  10),  sehingga  sifat  kerahasiaan  dari penyadapan  itu  sendiri  akan  sangat  diragukan  terlebih  ketika  perkaranya  menyangkut dengan pemegang utama organisasi kekuasaan tersebut. Ketidaksesuaian yang lain adalah bahwa  Dewan  Pengawas  KPK  menggantikan  peran  dan  fungsi  peradilan  terutama berkaitan  dengan  keseluruhan  proses  penegakan  hukum  di  antaranya  meliputi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan padahal fungsinya bukan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam criminal justice system .

## Daftar Pustaka
Buku
Djaja,  Ermasjah, Memberantas  Korupsi  Bersama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Huda, Ni’matul  dan  Imam  Nasef, Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi, Jakarta: Kencana, 2017.
Ibrahim,  Johni, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  cetakan  III,  Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
Moeliono, Anton M., dkk., Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1995. Purwodarminto, WJS, Kamus Hukum , Bandung: Citra Umbara, 2008.
Sutedi,  Adrian, Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011.

## Jurnal dan Makalah
Setiadi, Wicipto,  “ Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan,  Serta  Regulasi)”, Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol  15,  No.  3, November 2018.
Suntoro, Agus, “ Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1, 2020.

## Situs Web
CNN  Indonesia,  “ Komnas  HAM  Nilai  Polri  Berlebihan  Tangani  Demo  September ”,  CNN
Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20- 438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demo-september.  di  akses pada tanggal 16 Agustus 2020.
CNN Indonesia, “ KPK Tak Butuh Dewan Pengawas”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910082044-20-428971/kpk- tak-butuh-dewan-pengawas, diakses pada tanggal 02 Maret 2020.
Pambudhi , Hario  Dhanang, “ Tinjauan  Ketatanegaraan  Dewan  Pengawas  KPK ” ,  Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan- dewan-pengawas-kpk/, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.
Prabowo, Haris, “ Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK”,
Tirto.id, https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di- revisi-uu-kpk-eh1X, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.
Putri, Klareza, “ Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK” , Economica.id, https://www.economica.id/2019/09/20/masa-depan-pemberantasan-korupsi- pasca-revisi-uu-kpk/, diakses pada tanggal 02 Maret 2020.
Salim,  Hanz  Jimenez, “Mahfud MD  Dukung  Pembentukan  Dewan  Pengawas KPK”,
Liputan6, https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung- pembentukan-dewan-pengawas-kpk, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.
Sutopo, Adnan,  “ Peran  Strategis  Komisi  Pemeberantasan  Korupsi ” , Antikorupsi.org, https://antikorupsi.org/id/news/peran-strategis-komisi-pemberantasan- korupsi, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.