Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS IMAM IBNU QUDAMAH TENTANG KEPEMILIKAN BAHAN GALIAN TAMBANG KONTINUITAS

## Anwar Habibi Siregar
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email: anwarhabibi@iain-padangsidimpuan.ac.id
Hendra Gunawan, M.A Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email: hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
This paper discusses about the concept of Imam Ibn Qudamah who has made important  innovations  in  the  ownership  of  mining  minerals.  It‟s  formulated  in  the concepts  of  al-ma'adin  al-jariyah  and  al-ma'adin  al-jamidah.  the  first  part  is included  in  the  general  ownership,  while  the  second  part  is  in  the  individual ownership.  This  research  is  a  qualitative  research  (library  research)  that  requires researchers to explore primary, secondary, and complementary sources according to research  needs.  The  method  used  in  the  study  is  the  exploratory-analytic- comparative  method.  This  paper  supports  the  opinion  of  Muhammad  Baqir  al-Sadr (2003) and Muhammad Sholahuddin (2007). According to them, if someone tries and works  hard  to  find  mining  minerals,  then  he  has  the  right  to  own  it  as  private property.  however,  if  the  mining  material  has  a  large  quantity  of  reserves,  it  is included in the category of public or common property and must be managed by the government (state).
Keywords: Ibnu Qudamah, Minerals, Qiyas, Mashlahah.

## A. Pendahuluan
Allah  SWT  telah  menciptakan  bumi  dan segala  kekayaan  alam  yang  ada  di  dalamnya tentu  untuk  dimanfaatkan  oleh  manusia  dan makhluk  lainnya.  Kekayaan  alam  tersebut sangat  beraneka  ragam,  baik  berupa  kekayaan alam  fauna,  flora  maupun  pertambangan.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang kekayaan  alamnya  terkenal  sangat  melimpah.
Hutannya  termasuk  paling  hijau  di  dunia  dan tanahnya  yang  subur  ditumbuhi  oleh  berbagai macam  tanaman  serta  pemandangan  alamnya yang  begitu  indah.  Ditambah  wilayah  perairan yang  sangat  luas  dihiasi  dengan  komoditi  ikan yang sangat besar, semua berperan penting bagi kelanjutan  kehidupan  masyarakat  sekitarnya. 1
1 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan  Teori  dan  Aplikasi (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2010), 98.
Sementara  itu  di  daratan  terdapat    berbagai bentuk  bahan  galian  tambang  berupa  emas, nikel,  timah,  tembaga,  batubara  dan  lain sebagainya.
Islam  sebagai  agama  yang rahmah  li- al„alamin ,  mempunyai  sistem  tersendiri  dalam menghadapi  problematika  kehidupan,  baik secara  material  maupun  non-material.  Dalam menerapkan  sistem  yang  telah  ditetapkan  oleh Allah  SWT  tidak  bisa  dilakukan  secara  parsial, tetapi  harus  dipahami  secara  komprehensif. 2
Islam  yang  universal  tersebut  mengatur  semua aspek  kehidupan  baik  dalam  sosial-ekonomi, politik,  maupun  kehidupan  yang  bersifat spritualitas.  Sistem  seperti  ini  tentunya  telah memberikan  tuntunan  dan  pedoman  dalam kepemilikan  beserta  pemanfaatan  semua  isi perut  bumi  yang  memang  diciptakan  untuk kemaslahatan manusia. Dalam pandangan Islam,  menurut  Taqyuddin  al-Nabhani,  hutan dan  bahan  galian  tambang  yang  tidak  terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh Negara. 3
Dewasa  ini,  sistem  perekonomian  dunia membutuhkan konsep perekonomian yang dapat memberikan  pencerahan  dan  pengarahan  dalam mengelola resources (sumber  daya)  secara optimal. Sebuah sistem yang mampu meningkatkan  produktivitas  dalam  mencegah
2 Abuddin  Nata, Studi  Islam  Komprehensip (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011), 211.
3 Taqyuddin  al-Nabhani, Al-Nizam  al-Iqtishadi  fi al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 70.
keborosan  dan  mampu  menanggulangi  distorsi dalam  proses  pendistribusi  kekayaan  dan income (pendapatan)  negara. 4 Sebuah  konsep perekonomian yang mencerminkan nilai keadilan  serta  jauh  dari  nilai-nilai  kezaliman dan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab. 5
Imam  Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi  (w.  620 H)  dalam  kitab  besarnya Al-Mughni pada  bab pembahasan tentang Ihya‟ al-Mawat , berpendapat bahwa bahan-bahan galian tambang (hasil  usaha  pertambangan)  yang  didambakan dan  dimanfaatkan  oleh  manusia  tanpa  banyak biaya,  seperti  halnya  garam,  air,  belerang,  gas, mumia  (semacam  obat),  petroleum,  intan  dan lain-lain,  tidak  boleh  dipertahankan  (hak kepemilikan  individualnya),  namun  bahan tersebut  menjadi  milik  seluruh  kaum  muslimin, sebab yang demikian akan merugikan kemaslahatan  mereka. 6 Dengan  demikian, apabila  bahan  galian  tambang  tersebut  menjadi milik  umum,  maka  harus  diberikan  kepada negara  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk mengelolanya.
4 Nur  Afiyah  Febriani,  “Implementasi  Etika Ekologis  dalam  Konservasi  Lingkungan:  Tawaran  Solusi dari  Al-Qur‟an,” Kanz  Philosopia  a  Journal  for  Islamic Philosophy  and  Mysticism ,  Vol.  IV:  1,  (Jakarta:  Juni, 2014): 39.
5 Karen  A.  Hudson-Edwards  and  Joanne  M. Santini, “Arsenic-Microbe-Mineral  Interactions in Mining-Affected  Environments,” Minerals 3,  (2013): 337-351.
6 Abdullah  Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, Al-Mughni (Kairo: Hajar, 1992/ 1412 H), VIII: 155.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 2 Desember 2021

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dan  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library research ) yang mengharuskan peneliti mengeksplor  sumber  primer,  sekunder,  maupun sumber pelengkap yang sesuai dengan kebutuhan  penelitian.  Adapun  metode  yang digunakan  dalam  kajiannya  adalah  metode eksploratif-analisis-komparatif. Metode ini penulis  gunakan  untuk  menggali  konsep kepemilikan yang ditawarkan Ibnu Qudamah al- Maqdisi  dalam  mengatur  kepemilikan  bahan galian  tambang  sebagaimana  terdapat  di  dalam data  (sumber)  primer  dan  sumber  skunder. Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik content analysis (menganalisa data menurut isi) dengan pendekatan normatif.
Selain  teknik  diatas,  mengingat  penelitian ini  mengkaji  tentang  fikih,  tepatnya  berkaitan dengan fikih muamalah, maka dalam menganalis  pendapat  Imam  Ibnu  Qudamah  al- Maqdisi  beserta  pendapat  ulama  lainnya (apabila diperlukan) peneliti juga menggunakan pendekatan  yang  tidak  jauh  dari  lalu  lintas disiplin  ilmu  tersebut.  Pisau  analisis  yang penulis  maksud  adalah  pendekatan ushul  al- fiqh,  yaitu  al-qiyas,  al-maṣlahah  al-mursalah beserta maqashid al-shari„ah.

## C. Kategorisasi Bahan Tambang
Bahan  galian  tambang  dalam  bahasa  arab dan  juga  dalam  sebagian  besar  kitab  klasik menggunakan  kata ma„adin .  Kata  tersebut merupakan bentuk jamak dari kata ma„dan yang memiliki  arti  logam,  barang  tambang  atau bahan-bahanberhargayang  keluar  dari  dalam tanah.  Para  ulama  memasukkan  pembahasan tentang al-ma„adin sebagai  sub bagian dari bab Ihya‟  al-Mawat karena  memang  bahan  galian tambang  yang  Allah  ciptakan  di  dalam  bumi, sebagaimana  dalam  istilah  fikih,  adalah  suatu suku  dari  bumi,  baik  cairan  seperti  minyak mentah maupun kental atau keras seperti cabang emas. 7 Yahya  Syarif  al-Nawawi  (w.  676  H) mendefinisikannya  sebagai  suatu  lokasi  pada sebidang tanah yang Allah ciptakan di dalamnya bahan-bahan  berharga  dan  bernilai  yang  sangat dibutuhkan oleh manusia. 8
Wahbah  al-Zuhaili  memberikan  defenisi lebih luas yang ditinjuau dari aspek manfaatnya. al-Zuhaili menjelaskan bahwa al-ma„adin merupakan  titipan  Yang  Maha  Pencipta  di dalam  perut  bumi  sehingga  menjadi  hak  setiap makhluk-Nya, bukan milik sekelompok tertentu saja,  lalu  mengabaikan  yang  lainnya.  Masih menurutnya,  bahan  galian  tambang  memiliki kemanfaatannya  yang  bersifat  umum,  yang menyerupai  hal-hal  yang  diterangkan  oleh
7 M.  Abdul  Mujieb  dkk, Kamus  Istilah  Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), cet. IV, 180.
8 Yahya  Syarif  al-Nawawi, Raudhah  al-Thalibin (Riyadh: Dar „Alim al-Kutub, 2003), IV: 365.
Rasulullah  saw  tentang  perserikatan  manusia sehingga tidak dapat dimiliki oleh seseorang. 9
1. Terbuka ( Al-Zhahirah ) dan Tertutup ( Al-
Batinah )
Menurut  Imam  Ibnu  Qudamah  al- Maqdisi,  bahan-bahan  galian  tambang  yang terdapat  di  bumi  jika  dilihat  dari  segi keberadaan  dan  cara  memperolehnya,  maka dikategorikan  menjadi  dua  macam:  bahan galian  tambang  yang  terbuka  ( al-zhahirah ) dan  bahan  galian  tambang  yang  tertutup  ( al- bathinah ). 10 Kategorisasi tersebut sebagaimana  telah  disepakati  sebagian  besar ulama  ahli  fikih,  apabila  diindentifikasi  dari segi  cara  mengeluarkannya  dari  dalam  tanah terbagi  kepada  dua  jenis,  yaitu  bahan-bahan galian  tambang  yang  terlihat  jelas  secara kasat  mata  ( al-ma„adin  al-zhahirah )  dan bahan-bahan  galian  tambang  yang  tidak terlihat ( al-ma„adin al-bathinah ). 11
Untuk lebih jelasnya, kategori pertama al-ma„adin  al-zhahirah adalah segala jenis bahan galian tambang yang dapat diperoleh  dan  dihasilkan  tanpa  ada  usaha berarti  atau  kerja  keras,  bahan  galian tambang tersebut sangat bermanfaat sehingga semua  manusia  membutuhkan  keberadaanya
9 Wahbah  al-Zuhaili, Mausu„ah  al-Fiqh  al-Islami wa  al-Qadhaya  al-Mu„ashirah (Damaskus:  Dar  al-Fikr, 2012), cet. III, V: 451.
10 Abdullah  Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, Al- Mughni ..., 154-156.
11 Yasin  Muhammad  Ghadi, Al-Amwal  wa  al- Amlak al-„Ammah fi al-Islam wa Hukmu al-I„tida‟ „alaiha (Yordania: Muassasah Ram, 1994), 127.
dalam  kehidupan  mereka.  Imam  al-Nawawi menambahkan bahan galian tambang jenis ini memiliki elemen atau nilai yang sudah dapat dilihat  bahkan  sebelum  proses  produksi, untuk mendapatkan hasilnya tetap memerlukan  usaha  yang  terkadang  mudah dan terkadang sedikit susah. Beberapa contoh jenis  bahan  galian  tambang  terbuka  seperti garam,  air,  belerang,  ter  (gala-gala),  minyak tanah  (mentah),  batu  serawak  (antimonium), yakut  (batu  permata  berwarna  biru  atau hijau), tanah liat dan lain sebagainya.
Sedangkan  kategori  kedua,  yaitu al- ma„adin  al-bathinah ,  merupakan  bahan- bahan  galian  tambang  yang  sukar  untuk diperoleh  dan  dihasilkan  kecuali  harus dengan  cara  bekerja  keras  dan  usaha sungguh-sungguh bahkan harus menggunakan  beberapa  biaya  operasional yang  tidak  murah,  seperti  bahan  galian tambang  emas,  besi,  perak,  baja,  tembaga, timah,  krista,  fairuz  (batu  permata),  biji mutiara dan lain sebagainya. 12 Jika diperhatikan  jenis  dan  macam  bahan  galian tambang  tersebut,  maka  akan  tampak  jelas bahwa  bahan  galian  tambang  mineral  dan batubara  termasuk  dalam  kategori  bahan galian tambang tertutup.
Dalam konteks keindonesiaan, terminologi Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di  atas  sesungguhnya  tidak  jauh  berbeda
12 Abu  al-Hasan  al-Mawardi, Al-Hawial-Kabir (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), IV: 354.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 2 Desember 2021
dengan  beberapa  ahli  hukum  pertambangan sehingga  diyakini  masih  relevan  hingga  saat ini. Nandang Sudrajat misalnya, 13 mengamini pendapat  tersebut  dengan  menggunakan bahasa  yang  lebih  sederhana.  Menurutnya sistem  penambangan  yang  dapat  dipilih untuk  mengeluarkan  bahan-bahan  galian tambang dari dalam perut bumi secara umum terbagi  menjadi  dua  sistem. Pertama :
Pertambangan  Terbuka  ( Surface  Mining ), yaitu  suatu  pemilihan  sistem  pertambangan yang  biasa  diterapkan  untuk  bahan  galian khusus  pada  bahan  galian  tambang  yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi. Kedua : Pertambang Bawah Tanah  ( Underground  Mining ),  yaitu  sistem pertambangan  yang  mengacu  pada  metode pengambilan bahan mineral khusus dilakukan  dengan  membuat  terowongan menuju  lokasi  mineral  tersebut,  karena  letak mineral  (bahan  galian  tambang)  umumnya berada jauh di bawah tanah.
2. Kontinu ( Al-Jariyah ) dan Diskontinu ( Al-
Jamidah )
Begitu  juga  apabila  dilihat  dari  segi sifat  dan  nilai  ekonomisnya,  maka  ada  dua macam  kategori:  bahan  galian  tambang diskontinu  ( al-jamidah )  dan  bahan  galian
13 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum ,  (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 114.
tambang kontinu ( al-jariyah ). 14 Kedua ketegori  terakhir  ini  lah  kemudian  yang menjadikan  pendapat  Ibnu  Qudamah  al- Maqdisi  berbeda  dengan  pendapat  ulama fikih  terdahulu  pada  umumnya.  Mayoritas ulama pada zamannya tidak mempertimbangkan  masalah  kuantitas  hasil yang diperoleh melainkan hanya sebatas cara perolehannya,  yaitu  terbuka  dan  tertutup. Adapun  kategori  ketiga  adalah  bahan  galian tambang al-jamidah ,  yaitu  bahan  galian tambang yang tidak berkembang (diskontinu) dan  secara  jumlah  atau  kuantitas  sangatlah terbatas menurut ukuran konsumsi individu. 15
Sebaliknya  bahan  galian  tambang al- jariyah ,  adalah  bahan  galian  tambang  yang hasilnya  terus-menerus  (kontinu)  dan  secara kuantitas  sangat  melimpah  ruah  sehingga tidak  hanya  dapat  memenuhi  kebutuhan individu  tetapi  sejumlah  manusia  bahkan seluruh  lapisan  masyarakat.  Secara  eksplisit, kedua  kategori  ini  telah  menjadi  salah  satu objek  pertimbangan  penting  dan  strategis bagi  Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi  dalam menentukan posisi pendapat tentang masalah kepemilikanbahan galian tambang.
Pandangan  ini  lah  yang  tidak  ada pada  sebagian  ulama  fikih  yang  mengatakan
14 Abdullah IbnQudamah al-Maqdisi, Al-Mughni ..., 157.
15 Ahmad  al-Sa‟di,  “Milkiyyah  al-Ma„adin  fi  al- Fiqh  al-Islami,” Ondokuz  Mayis  Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dergisi , Vol. 30 (Turki, 2011): 127.
tidak ada perbedaan antara jenis bahan galian tambang  dalam  hal  kepemilikan.  Mereka lebih  memprioritaskan  kepemilikan  bahan galian  tambang  supaya  dikelola  oleh  imam (pemerintah)  dalam  suatu  negara,  karena bahan  galian  tambang  merupakan  hak kepemilikan umum sehingga dapat dinikmati oleh  seluruh  masyarakat  (warga  negara) tanpa  terkecuali.  Tidak  ada  perhatian  lebih serius  kepada  aspek  kuantitas  hasil  yang didapatkan. Jumlah yang sedikit atau banyak sama saja bagi  mereka. Sama halnya dengan NKRI (Negara Kedaulatan Republik Indonesia)  yang  menyatakan  secara  tegas dalam  undang-undangnya  bahwa  Semua bahan  galian  tambang  yang  terdapat  dalam wilayah  hukum  pertambangan  Indonesia yang  merupakan  endapan-endapan  alam adalah  kekayaan  nasional  bangsa  Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 16

## 3. Kepemilikan Bahan Galian Tambang
Kontinuitas  ( Al-Ma‘adin al-Jariyah )
Menurut Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, jenis  bahan  galian  tambang  ini  tidak  boleh dimiliki  dengan  cara  menggarap  tanah  kosong atau  membuka  lahan  baru  ( ihya‟  al-mawat ), tidak  boleh  diberikan  hak  kepemilikannya kepada  seseorang  secara  individu  sehingga melarang  orang  lain  untuk  mendapatkannya
16 Sukandarrumudi, Bahan  Galian  Industri (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2004), 250.
secara cuma-cuma. Demikian juga hal pengelolaan  bahan  galian  tambang  ini  tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang saja.
Beliau berargumen bahwa apabila seseorang diantara masyarakat tertentu memiliki bahan  galian  tambang  terbuka  secara  individu dan  berkuasa  atas  pengelolaannya,  maka  akan menyebabkan  kesulitan  terhadap  orang  lain yang  juga  membutuhkannya.  Pada  akhirnya kelaliman dan mara bahaya (mudharat) lah yang akan  datang  kepada  komunitas  masyarakat sekitarnya.  Mansur  Idris  al-Bahuti  (w.  1051  H) sebagai  salah  satu  ulama  yang  sepakat dengannya  menambahkan  bahwa  bahan  galian tambang  terbuka  juga  tidak  dapat  dimiliki dengan  cara tahajjur ,  yaitu  memberikan  tanda- tanda khusus pada tanah mati. 17
Mengenai ihya‟  al-mawat yang  dimaksud Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi  kaitannya  dengan pemilikan  bahan  galian  tambang  merupakan pengkiasan ( al-qiyas ) 18 salah satu cara memperoleh  harta  benda,  dalam  hal  ini  yang menjadi objeknya adalah tanah dan bahan galian tambang.  Adapun „illah (sebab  hukum)  yang menjadikan  adanya  proses  menggarap  bahan galian  tambang  layaknya  menggarap  tanah
17 Mansur  Idris  al-Bahuti, Kasysyaf  al-Qina„  „an Matan  al-Iqna„ t.  Muhammad  Amin  al-Dinnawi  (Beirut: „Alim al-Kutub, 1997), III: 401.
18 „Atha  ibn  Khalil, Ushul  Fiqih;  Kajian  Ushul Fiqih  Mudah  dan  Praktis (Jakarta:  Pustaka  Thariqul Izzah, 2014), 107.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 2 Desember 2021
mati 19 adalah  kesamaan  asal  mula  keberadaan kedua  objek  tersebut.  Karena  tanah  mati  dan bahan  galian  tambang  pada  awalnya  sudah sama-sama  ada  sejak  Allah  menciptakan  bumi dan  langit,  begitu  pula  karena  keduanya  pada awalnya  tidak  ada  kepemilikan  hak  atas keduanya selain Allah swt.
ْْهَع ِْذُِعَس ِْهْب ٍْذَْ َس ْْهَع ٍِِّْبَّىلا ًَّلَص َُّْاللّ ًَُِْْلَع َْمَّلَس َو َْلاَق ْْهَم اَُْحَأ اًض ْرَأ ًْةَتَُْم ٍَِْهَف ًَُْل َْسَُْل َو ٍْق ْزِعِل ٍْمِلاَظ ٌّْقَح ياور( ْ )يراخبلا 20
“Dari  Sa‟id  ibn  Zaid  dari  Nabi  saw, Beliau bersabda: “Barang siapa menghidupkan (menggarap)  tanah  mati  (tidak  bertuan)  maka dia berhak untuk memilikinya dan tidak ada hak apapun  bagi  seseorang  yang  sekedar  lewat (mampir) saja.” (HR. Bukhari)
Dalam hadis Nabi saw tersebut diterangkan  bahwa  seseorang  berhak  memiliki tanah  yang  digarapnya  selama  tidak  ada  orang yang  menggarap  tanah  tersebut  sebelumnya. Maka  dengan  demikian  hadis  tersebut  berlaku juga  untuk  perihal  bahan  galian  tambang. Siapapun  sebenarnya  boleh  memiliki  bahan galian  tambang  yang  ditemukan  selama  belum ada  orang  (pemilik)  pertama  bahan  tersebut. Tetapi  juga  tidak  semudah  itu  karena  ada beberapa syarat yang kemudian harus diperhatikan.  Untuk  lebih  memperjelas  adanya kias  dalam  persoalan  bahan  galian  tambang,
19 Abdul  Aziz Muhammad  Azam, Fiqh Muamalat Sistem  Transaksi  dalam  Fiqh  Islam (Jakarta:  Amzah, 2010), 347.
20 Abu  Abdullah  Muhammad  al-Bukhari, Shahih al-Bukhari , VIII: 144, hadis nomor 2167, “Kitab al-Harth wa al-Muzara„ah.” Bab Man Ahya Ardhan Mawatan.
penulis mencoba untuk mengidentifikasi kesempurnaan  rukun  kias  dan  syaratnya  yang diterapkan. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa tidak bisa dikatakan seseorang telah  melakukan  kias  apabila  tidak  memenuhi rukun  maupun  syaratnya.  Ada  empat  rukun al- qiyas ,  yaitu:  pertama, al-ashl (pokok  peristiwa yang  sudah  ada  nasnya  dan  menjadi  sumber kias).  Maka  dalam  kasus  di  atas  yang  menjadi pokok adalah peristiwa proses penggarapan atau menghidupkan tanah kosong (mati).
Kedua, al-far‟ (cabang  peristiwa  yang tidak  ada  nas).  Maka  dalam  kasus  di  atas  yang merupakan  cabang  adalah  proses  menggarap bahan galian tambang atau melakukan pertambangan. Ketiga, hukum asal (syarak yang ditetapkan  oleh  nas).  Maka  dalam  hal  ini  yang merupakan  hukum  asal  adalah  kepemilikan tanah  sebagai  akibat  dari  menghidupkan  tanah yang  tidak  bertuan.  Adapun  yang  keempat adalah „illah (sifat  yang  menyatukan  atau menyamakan antara asal dan cabang), yaitu sifat proses  terciptanya  kedua  benda  tersebut  dan sifat awal kepemilikan keduanya. „Illah semacam  ini  merupakan „illah melalui  kias ( „illah qiyasiyyah ).
Tentang  ketidakbolehan  dalam  memiliki bahan  galian  tambang  terbuka  lagi  kontinu secara  individu,  Ibnu  Qudamah  al-Maqdisi menyandarkan  pendapatnya  kepada  sunnah Nabi  saw  yang  pernah  memberikan  sebidang lahan  kepada  Abyadl  ibn  Hammal  untuk
aktivitas  penambangan  garam,  akan  tetapi ditarik  kembali  oleh  Nabi  saw  untuk  dimiliki bersama dan dikelola oleh bait al-mal (lembaga pemerintah) sebagai perwakilan kaum muslimin. 21 Lahan tersebut diambil alih kembali dari  Abyadl  ibn  Hammal  setelah  Nabi  saw mengetahui  bahwa  tambang  garam  pada  lahan itu tidak akan habis ( jariyah ), namun akan terus menerus  membuahkan  hasil  bagaikan  air  yang terus mengalir tanpa henti.
ِْهْبْ َضَُْبَأْ ْهَعْ ِناَذَمْلاْ ِذْبَعْ ِهْباْ ِلِّك َىَتُمْلاْ ُهْباْ َلاَق
ٍْلاَّمَح
َْمَّلَس َوْ ًَُِْلَعْ ُ َّاللّْ ًَّلَصْ ِ َّاللّْ ِلىُس َرْ ًَلِإْ َذَف َوْ ًَُّوَأ
ًَُْعَطَقَفْ َب ِرْأَمِبٌِْذَّلاْ ِلِّك َىَتُمْلاْ ُهْباْ َلاَقْ َحْلِمْلاًَُْعَطْقَتْساَف
َّْل َوْ ْنَأْاَّمَلَفًَُْل ْ َتْعَطَقْاَمٌْ ِرْذَتَأْ ِسِلْجَمْلاْ ْهِمٌْلُج َرَْلاَقًْ
ْىبأْياور(ًُْْى ِمَْع َشَتْواَفْ َلاَقَّْذِعْلاْ َءاَمْلاًَُْلْ َتْعَطَقْاَمَّوِإًَُْل
)دواد

## 22
“Ibn  al-Mutawakkil  yaitu  Ibn  „Abdil Madan  berkata:  “Dari  Abyadl  ibn  Hammal bahwasanya  dia  pergi  menghadap  Rasulullah saw.  seraya  meminta  untuk  diberikan  garam yang terdapat di daerah Ma‟rib, maka Nabi pun memberikan  lahan  tersebut  kepadanya.”  Pada saat  Abyadl  ibn  Hammal  hendak  pergi  berlalu, salah seorang pemuda di antara majlis berkata: “Wahai  Rasulullah,  tahukah  engkau,  apa  yang engkau  berikan  kepadanya?  Sesungguhnya engkau  telah  memberikan  kepadanya  sesuatu lahan  yang  bagaikan  air  mengalir.”Maka kemudian  Rasulullah  segera  mencabut  kembali keputusan (pemberian tambang garam tersebut) dari Abyadl ibn Hammal.” (HR. Abu Daud)
21 Abdullah  Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, Al-Mughni (Riyadh: Dar „Alim al-Kutub, 1997),VIII: 154.
22 Abu  Dawud  Sulaiman, Sunan  Abi    Dawud ,  III: 175,  hadis  nomor  3064,  “ Kitab  al-Kharaj  wa-al-Imarah wa-al-fay ‟.” Bab Iqta„ al-Ardain .
Dalam hadis tersebut, Abyadl ibn Hammal diceritakan  telah  meminta  persetujuan  kepada Rasulullah  saw  untuk  dapat  memiliki  secara individu  sebuah  lahan  tambang  garam  di  suatu daerah  yang dikenal dengan Ma‟rib. Rasulullah saw  pada  awalnya  telah  menerima  permintaan itu  lalu  memberikan  sebidang  tanah  yang dimaksud  kepada  Abyadl  ibn  Hammal.  Akan tetapi  segera  diingatkan  oleh  seorang  sahabat bahwa  tambang  garam  akan  terus  memberikan hasil  yang  banyak  tanpa  berhenti  (jumlahnya sangat  besar),  kemudian  Nabi  Muhammad  saw mengambilnya kembali untuk dimanfaatkan dan dikelola  secara  umum  (bersama)  oleh  kaum muslimin. 23
Abyadl ibn Hammal menambahkan bahwa diantara  alasan  Nabi  membatalkan  pemberian sebidang  lahan  tersebut  kepadanya  adalah karena  bertentangan  dengan  kebaikan  atau maslahat  ummat  Islam  secara  umum,  maka tidak  dapat  disamakan  seperti  lahan  kosong biasa  tanpa  pemilikan,  tidak  dapat  dikhususkan kepada  satu  orang  (individu)  atau  kelompok tertentu  dengan  mengesampingkan  lainnya. Semisal  dengan  sumber  atau  jalan  datangnya air,  jalan-jalan  umum  yang  selalu  dilalui  kaum muslimin. 24 Ibn  „Aqil  juga  menambahkan bahwa  tambang  garam  dimaksud  di  atas  adalah merupakan bahan yang keberadaannya
23 Fathurrahman  Djamil, Hukum  Ekonomi  Islam: Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204.
24 Abdullah  Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, Al- Mughni ..., 156.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 2 Desember 2021
diciptakan langsung oleh Allah swt  dan dengan hasil yang melimpah sehingga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan bersama.
Hadis  Nabi  Muhammad  saw  yang diriwayatkan oleh   Imam  Abu Daud  tersebut  di atas  menjadi  bukti  adanya al-qiyas terhadap bahan galian tambang yang dilakukan oleh para ahli  fikih.  Dalam  hadis  ini  garam  diserupakan (dikiaskan)  dengan  air  yang  mengalir,  karena keduanya  tidak  pernah  putus,  dan  dihasilkan tanpa  kesulitan  dan  kerja  keras.  Lagi,  Ibnu Qudamah  al-Maqdisi  secara  tersirat  melakukan kias dalam menentukan pendapatnya. Dari hadis ini  pula  Beliau  kemudian  memberikan  kategori bahan  galian  tambang  kontinu  ( al-ma„adin  al- jariyah ) kepada beberapa bahan galian tambang yang  hasilnya  terus-menerus  dan  secara kuantitas  sangat  melimpah  ruah.  Dalam  hal al- qiyas ini, „illah yang  digunakan  merupakan „illah dilalah (penunjukan).
Perihal mengenai penerapan „illah dilalah, shari‟ menyebutkan hukum yang sejalan dengan sifat  dan mafhum nya  dengan  memberikan  arti (adanya) „illah .  Maksudnya  adalah  terdapat hubungan  implikasi  antara  sifat  dan  hukum. 25
Ciri-cirinya ada pada penyebutan hukum beserta pertanyaan  yang  menyangkut  objek  pertanyaan di  dalam  teks  hadis.  Suatu  lafal  yang  tidak menunjukkan „illah sejak  diletakkannya,  akan tetapi „illah diambil  dari mafhum  lafaz nya
25 „Atha  ibn  Khalil, Ushul  Fiqih;  Kajian  Ushul Fiqih Mudah dan Praktis..., 123.
bukan  dari mantuq nya.  Dalam  hadis  di  atas dapat  dipahami  bahwa  adanya  pengibaratan tambang garam bagaikan air yang terus menerus mengalir  (memberikan  hasil  secara  kontinu) merupakan „illah larangan  memiliki  dan menguasai tambang garam secara individu.
Adapun garam  yang dimaksud hadis Nabi tersebut  bukanlah  garam  dalam  arti  secara khusus,  akan  tetapi  garam  dalam  arti  secara umum,  maka  garam  adalah  termasuk  aktifitas pertambangannya.  Hal  itu  tampak  jelas  lagi berdasarkan riwayat dari Amru ibn Qais, bahwa yang  dimaksud  dengan  garam  di  sini  adalah tambang  garam,  dimana  beliau  mengatakan: “ma„din  al-milh” (tambang  garam). 26 Dengan demikian „illah larangan untuk tidak memberikan  tambang  garam  tersebut  adalah karena  aktifitas  pertambangan  yang  akan menyebabkan  bahan  tersebut  tetap  mengalir seperti air dan tidak terbatas. 27 Hal ini lah yang menjadi  alasan  bagi  sebagian  besar  para  ahli fikih untuk sepakat bahwa selain dari tiga benda (padang  rumput,  air,  api),  sumber  garam  juga termasuk  milik  umum  dan  tidak  boleh  dimiliki dan  dikuasai  secara  pribadi  ataupun  kelompok tertentu saja.
Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi sependapat  jika  argumen  yang  diutarakan
26 Taqyuddin al-Nabhani, Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), 222. 27 Lebertina  Widyamurti  Ambari,  “The  Sharia Practices  for  Establishing  Sustainable  Mining  Industry,” Journal  of  Islamic  Perspective  on  Science,  Technology and Society , Vol. 1: 2, (2013): 34-41.
seperti  halnya  di  atas,  walaupun  tidak mengatakannya  secara  tertulis  dalam  kitabnya. Beliau melanjutkan bahwa ada sebagian tempat- tempat  yang  sangat  memungkinkan  untuk menemukan bahan  galian tambang, misalnya di permukaan  tanah-tanah  pada  pinggiran  pantai. Menurut  kebiasaan  pada  lahan  tersebut  sarat diproduksi  bahan  galian  tambangterbuka,  salah satunya  bahan  galian  tambang  berupa  garam. Ketika  air  laut  melewati  pantai  dan  memasuki tanah  di  sekitarnya  maka  air  laut  akan  berubah menjadi  garam. 28 Dalam  kasus  ini,  beliau memilih  pendapat  yang  memperbolehkannya sebagai hak kepemilikan individu dengan proses penggarapan (produksi) lahan kosong.
Ia  seolah  menegaskan  secara  tersirat, bahwa  terdapat  perubahan  hukum  asal  menuju kepada  hukum  yang  baru  karena  ada  atau  tidak adanya  suatu „illah. Bahan  galian  tambang garam yang terdapat dipinggiran pantai walaupun  sangat  melimpah  dengan  kuantitas begitu banyak menurut ukuran individu tidaklah mudah untuk diperoleh, artinya harus ada usaha- usaha untuk memproduksi air laut agar menjadi bahan  garam  siap konsumsi.  Apabila „illah asal tidak  diperbolehkannya  kepemilikan  individu terhadap bahan garam adalah cara memperolehnya yang tanpa usaha berarti (bahan galian  tambangterbuka),  maka „illah tersebut dalam  konteks  tambang  garam  dipinggiran pantai  menjadi  tiada  atau  hilang.  Dengan
28 Abdullah IbnQudamah al-Maqdisi, Al-Mughni ..., 158
demikian  setiap  orang  boleh  dan  berhak memiliki  tambang  garam  yang  diproduksinya. Imam  al-Syarbaini  (w.  997  H)  menyepakati pendapat  tersebut  dengan  mengatakan  bahwa lubang-lubang yang diusahakan untuk memproduksi  bahan  galian  tambang  garam adalah  bukan  pekerjaan  mudah  maka  garam yang diolah di dalamnya berhak dimiliki secara individu. 29
Begitu juga dengan imam (kepala negara) atau  pemerintah  dapat  memberikan  kekuasaan kepada pemilik tambang garam untuk menguasai pengelolaannya. Imam Ibnu Qudamah  al-Maqdisi  memandang  kebolehan pendapat  di  atas  (privatisasi  tambang  garam) adalah  karena  kepemilikan  dan  pengelolaan individu terhadap bahan tersebut tidak menjadikan orang lain kesulitan untuk mendapatkan  bahan  garam.  Bahkan  bahan galian  tambang  berupa  garam  tidak  akan  dapat diambil  manfaatnya  (dikonsumsi)  dengan  baik jika  tanpa  diproduksi  massal.  Misalnya  harus menyediakan  lahan,  mempersiapakan  proses pemurnian  garam  dan  seterusnya. 30 Bagaimana mungkin  seseorang  akan  kesulitan  sementara sepanjang  pinggiran  pantai  akan  ditemukan bahan galian tambang garam yang sama, kecuali orang  tersebut  tidak  mau  berusaha  untuk
29 Muhammad  ibn  al-Khatib  al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj  ila  Ma„rifah  Ma„ani  Alfaz  al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Ma„rifah, 1997), II: 478.
30 Abdullah  IbnQudamah  al-Maqdisi, Al-Kafi t. Abdullah  ibn  Abdul  Muhsin  al-Turki  (Kairo:  Dar  Hajar, 1997), III: 556.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 2 Desember 2021
mencari dan memproduksinya sehingga ia tidak mendapatkan bagian atau manfaat apa pun.
Penulis melihat ada unsur yang juga tidak boleh terlewatkan agar suatu benda dimasukkan sebagai  harta  benda  kepemilikan  umum,  selain dua  unsur  yang  telah  disepakati  sebagian  besar ulama  fikih  di  atas.  Unsur  dimaksud  penulis, yang  akan  ditambahkan  menjadi  unsur  ketiga, adalah  kuantitas  deposit  atau  hasil  yang diperoleh  dari  bahan  galian  tambang  tersebut. Karena „illah pada  hadis  kedua,  yaitu  tentang penarikan kembali bahan galian tambang garam dari  tangan  (kepemilikan)  Abyadl  ibn  Hammal, ketika bahan galian tambang tersebut merupakan  sumber  daya  alam  yang  akan memberikan  deposit  besar  sehingga  akan memperkaya  individu  (pemiliknya)  saja.  Oleh karena  itu  kepemilikan  bahan  galian  tambang yang  kondisinya  sama  seperti  ini  harus  lah diberikan haknya kepada umum dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.
Sebaliknya  ketika „illah tersebut,  dengan hasil  deposit  yang  melebihi  kapasitas  individu, tidak  teridentifikasi  pada  suatu  benda  bahan galian  tambang,  maka  bahan  galian  tambang tersebut  (apa  pun  jenisnya)  dapat  dijadikan  dan dimiliki  sebagai  hak  kepemilikan  individu ( private property ) layaknya harta benda pribadi sehingga  seseorang  bebas  untuk  berbuat  apa saja  karena  ia  berkuasa  atas  pengelolaanya.
Dengan  demikian  ada  tiga  unsur  penting  yang
harus ada pada bahan galian tambang kepemilikan umum dan dikelola bersama, yaitu: a. Terdapat  indikasi  bahwa  semua  komunitas masyarakat (manusia) mempunyai kebutuhan terhadap bahan galian tambang.
b. Bahan galian tambang tersebut dapat diambil dan  diperoleh  hasil  atau  manfaatnya  dengan mudah,  karena  tidak  begitu  memerlukan usaha keras dan jerih payah begitu berarti.
c. Bahan  galian  tambang  tersebut  memberikan hasil  deposit  sangat  besar  karena  ia merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak pernah mati atau berhenti.
Kemudian  ada  satu  hal  lagi  yang  tidak boleh  luput  dari  pembahasan,  yaitu  mengenai maslahah dari  ketentuan  hukum  kepemilikan umum  terhadap  bahan  galian  tambang  terbuka dalam  kategori  ini  (bahan  galian  tambang  di permukaan  bumi  atau  tanah  yang  tidak berkepemilikan).  Dalam  ilmu  syariat maslahah merupakan  bentuk mufrad (tunggal)  dari  kata a l-mashalih yang  mempunyai  makna  maslahat- masalahat  (hukum  Islam  yang  mendatangkan kebaikan  keselamatan,  faedah  dan  guna). Sebagian ulama Muslim menganggap bahwa al- mashalih sama  dengan al-maqasid (tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir dari hukum Islam). 31
31 Jasser  „Audah, Maqashid  al-Shari„ah:  Dalil  li al-Mubtadi‟in (Wasington: al-Ma„had al-„Alami li al-Fikr al-Islami, 2011), 13.
Mashlahah berarti  manfaat  atau  suatu pekerjaan  yang  mengandung  manfaat.  Dalam pengertian  yang  umum  adalah  segala  sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik  dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan  keuntungan  atau    ketenangan; atau  dalam  arti  menolak  atau  menghindarkan, seperti  menolak    kemudharatan  (mara  bahaya) atau  kerusakan. 32 Dengan  demikian  setiap  yang mengandung  manfaat  patut  disebut  sebagai maslahat.  Menurut  Abdul  Wahab  Khalaf mashlahah adalah  sesuatu  yang  disyari‟atkan oleh  pembuat  syari‟at  (Allah  swt),  yang terkandung dalam hukum-hukumNya, yang bisa dijadikan  sebagai  „illat  hukum. 33 Hal  ini menandakan  bahwa  semua  hukum-hukum  yang telah  ditetapkan  oleh  Allah,  baik  tercantum  di dalam  al-Qur‟an  ataupun  sunnah,  selalu bermuara  pada  maslahat  bagi  yang  mau menjalankannya.
Dalam  kaidah  fikih kubra dikatakan bahwa suatu mara bahaya haruslah dihilangkan.
Makna  kaidah  fikih  tersebut  secara  eksplisit memotivasi  manusia  untuk  membuang  jauh- jauh  semua  bahaya  ( dharar dalam  segala bentuknya), baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 34 Bahaya  yang  berwujud  kesusahan, kesulitan  atau  kesempitan  ruang  gerak.  Baik  di
32 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh (Jakarta:
Kencana, 2014), II:367.
33 Abdul  Wahab  Khalaf, Kaidah-Kaidah  Hukum Islam , terjemah Noer Iskandar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 124.
34 Abdul  Haq  dkk, Formulasi  Nalar  Fiqh;  Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Surabaya: Khalista, 2006), 209.
dunia  maupun  di  akhirat,  haruslah  disingkirkan dan  dihilangkan  sedapat  mungkin.  Perhatikan hadis Nabi saw di bawah ini yang menjadi salah satu  dalil  tetang  keharusan  menghilangkan segala macam bahaya.
Dalam  konteks  bahan  galian  tambang yang  ditetapkan  sebagai  milik  umum  oleh  para ulama  fikih,  termasuk  Imam  Ibnu  Qudamah  al- Maqdisi, sesungguhnya merupakan pengaplikasian  kaidah  fikih  di  atas  ( al-dharar yuzalu ).  Mereka  memandang  adanya mafsadah yang akan terjadi apabila bahan galian tambang jenis  kepemilikan  umum  dimiliki  secara individu dan dikuasai beberapa atau sekelompok manusia  saja. Mafsadah dimaksud  mungkin terjadi berupa:
a. Kepemilikan  individu  terhadap  bahan  galian tambangterbuka  lagi  kontinu  menyebabkan kesulitan  (kesusahan)  bagi  manusia  selain pemilik  untuk  mendapatkannya.  Padahal semua  manusia  sangat  membutuhkan  bahan tersebut
b. Bahan  galian  tambang  tersebut  dapat menimbulkan  kelaliman  dan  ketimpangan ekonomi diantara masyarakat sekitar. Pemilik menjadi semakin kaya, sedangkan masyarakat  sekitar  tidak  mendapatkan  apa- apa  kecuali  dampak  negatif  dari  usaha pertambangan.
c. Fenomena  demikian  (sebagaimana  bagian  a dan  b)  dapat  mendatangkan  masalah  sosial baru bahkan lebih besar. Misalnya
kecemburuan sosial, perampokan, penindasan,  permusuhan,  perkelahian  dan lain sebagainya.
Sekilas,  beberapa  mafsadah  diatas  terlihat belum  terjadi,  akan  tetapi  hanya  kemungkinan yang  seakan-akan  terjadi  di  masa  depan menurut  prediksi  manusia  (baca:  para  ulama fikih).  Pada  tahap  seperti  ini  lah  konsep mashlahah mursalah didasarkan dan dipergunakan, yakni upaya preventif
(pencegahan)  yang  dinilai  lebih  baik  dalam pandangan  syariat  dari  pada  upaya  kuratif (penghilangan). 35 Dalam kaidah fikih  muamalat dikenal  dengan  istilah al-dhararu  yudfa„u biqadr  al-imkan (bahaya/  kerusakan  harus ditolak sebisa mungkin). Kaidah ini menetapkan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan,  harus  segera  ditangkal  secara total.  Namun  apabila  tidak  bisa,  maka  cukup ditolak semampunya saja (sesuai kadar kemampuan yang dimiliki).
Mashlahah  mursalah dalam  pembahasan kepemilikan bahan galian tambang ini merupakan  pengambilan  nilai  maslahat  yang dilakukan  meskipun  terkadang  mengandung dharar. Oleh  karena  itu  maslahat  yang ditemukan  padanya  haruslah  mengandung  nilai maslahat  yang  primer  ( dharuriyyat ),  pasti ( qath„iyyat ),  dan  universal  ( kulliyat ).  Adapun
35 Muhammad  Shidqi  al-Burnu, Al-Wajiz  fi  Idhah Qawa„id  al-Fiqhiyyah  al-Kulliyyah (Beirut:  Muassasah al-Risalah, 1996), 80.
disebut dharuriyyat karena  mengandung  salah satu  dari  lima  prinsip  pemeliharaan,  yaitu pemeliharaan atas agama ( hifz al-din ), pemeliharaan  jiwa  ( hifz  al-nafs ),  pemeliharaan akal ( hifz al-„aql ), pemeliharaan keturunan ( hifz al-nasab ) dan pemeliharaan harta benda ( hifz al- mal ). Disebut qat„iyyat karena terdapat kemaslahatan yang sudah pasti dicapai. Adapun kulliyat karena kemaslahatan tersebut mempunyai  manfaat  menyeluruh  dan  universal bagi seluruh umat Islam.
Sedikit  berbeda  dengan  klasifikasi al- maqasid ,  yang  juga  meliputi  tiga  jenjang keniscayaan, yaitu dharuriyyat (primer/ keniscayaan), hajiyyat (sekunder/  kebutuhan) dan tahsiniyyat (tersier/kemewahan). 36 Pada jenjang  pertama  mencakup  lima  hal  prinsip sebagaimana terdapat dalam mashlahah mursalah , sebagian ulama menambahkan dengan  pelestarian  kehormatan  ( hifz  al-„irdh ).
Ada juga ulama yang menambahkan pelestarian lingkungan ( hifz al-bi‟ah ) termasuk di dalamnya,  salah  satunya  adalah  Yusuf  al- Qardlawi.  Dijelaskan  dalam  kitabnya Ri‟ayah al-Bi‟ah  fi  Syari„ah  al-Islam, bahwa  posisi pemeliharaan  keseimbangan  ekologis  ( hifz  al- tawazun al-bi‟i ) dalam Islam merupakan bagian dari  pemeliharaan  lingkungan  yang  setara dengan  menjaga  tujuan-tujuan  ( maqashid )  dari
36 Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari„ah (Beirut: Dar al-Ma„rifah, 1973), 8.
syariat pada level paling pertama ( dharuriyyat ). 37
Menurut  hematnya,  manusia  diberikan amanat besar yakni sebagai khalifah di bumi ini, termasuk amanat untuk memelihara, mengelola, mengembangkan  dan  memanfaatkan  kekayaan alam  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  tersebut menegaskan bahwa manusia harus memanfaatkan  dan  menggunakan  sumber  alam, bukan  malah  sebaliknya  dengan  menimbulkan kerusakan  dan  mencemarkanlingkungan  hidup. Jika kerusakan-kerusakan tersebut harus terjadi, maka  perlu  adanya  penanganan  yang  sangat serius agar tidak berakibat fatal bagi lingkungan.  Diantara  cara  penanganan  yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan penanganan  yang  rasional  dan  spiritualitas religius. 38 Keduanya  harus  berjalan  secara bersama, selain dengan penanganan teori umum ekologi, juga perlu penanganan dengan spiritualitas yang religius.

## D. Penutup
Mencegah  dan  melarang  bahan  galian tambang  terbuka  lagi  kontinu  dari  kepemilikan dan  penguasaan  individu  adalah  perwujudan nilai mashlahah atau maqashid primer  berupa pemeliharaan  atau  pelestarian  harta  ( hifz  al- mal ).  Adapun  nilai  maslahat  yang  pasti
37 Yusuf  al-Qaradhawi, Al-Bi‟ah  fi  al-Islam;  al- Rakaiz  al-Islamiyyah  li-Ri„ayah  al-Bi‟ah dalam  acara Muktamar Akademik mazhab Malikiyyah yang ke-15, 27- 28 September, 2010, hlm 48.
38 Mujiono  Abdillah, Agama  Ramah  Lingkungan Perspektif al-Qur‟an (Jakarta: Paramadina, 2001), 221.
( qat„iyyat )  akan  dicapai  apabila  bahan  galian tambang dijadikan sebagai kepemilikan bersama (umum)  salah  satunya  adalah  masyarakat  tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan berkenaan  dengan  bahan  galian  tambang. Sedangkan nilai maslahat universalnya ( kulliyat ) adalah tercapainya distribusi kekayaan secara merata diantara umat manusia. Pemeliharaan  atau  pelestarian  harta  bahan galian tambang mineral dan batubara merupakan  bagian  dari  klasifikasi al-maqashid menurut  ulama  kontemporer.  Karena  subjek pokok  dari al-maqashid bukan  lagi  hanya berkaitan tentang kehidupan atau harta individu seperti yang terdapat pada ulama periode klasik.
Namun  yang  lebih  utama  adalah  upaya menjaga  dan  melestarikan  harta  kekayaan nasional secara umum, yang merupakan tembok atau  alat  untuk  mempertahankan  kemandirian ekonomi  bangsa  dan  kesejahteraan  hidup seluruh  warga  negara.  Dengan  demikian, menurut  hemat  penulis,  bahan  galian  tambang mineral dan batubara pada suatu wilayah negara yang  bersifat  terbuka  lagi  kontinu  harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran  rakyatnya,  dan  salah  satu  cara terbaik yang harus dilakukan negara (pemerintah)  adalah  tidak  memberikan  hak kepemilikan dan pengelolaannya kepada individu atau kelompok tertentu.

## REFERENCE
„Audah,  Jasser. Maqashid  al-Shari„ah:  Dalil  li al-Mubtadi‟in ,  Wasington:  al-Ma„had  al-
„Alami li al-Fikr al-Islami, 2011.
Abdillah,  Mujiono. Agama  Ramah  Lingkungan Perspektif
al-Qur‟an,
Jakarta: Paramadina, 2001.
al-Bahuti,  Mansur  Idris. Kasysyaf  al-Qina„  „an Matan  al-Iqna„ ,  Beirut:  „Alim  al-Kutub,
1997.
al-Bukhari,  Abu  Abdullah  Muhammad. Shahih al-Bukhari , t.th
al-Burnu, Muhammad Shidqi. Al-Wajiz fi Idhah
Qawa„id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah , Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
al-Maqdisi,  Abdullah  Ibn  Qudamah. Al-Kafi,
Kairo: Dar Hajar, 1997.
al-Maqdisi, Abdullah Ibn Qudamah. Al-Mughni ,
Kairo: Hajar, 1992.
al-Mawardi,  Abu  al-Hasan. Al-Hawial-Kabir , Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
al-Nabhani, Taqyuddin. Al-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
al-Nawawi, Yahya Syarif. Raudhah al-Thalibin,
Riyadh: Dar „Alim al-Kutub, 2003.
al-Qaradhawi,  Yusuf. Al-Bi‟ah  fi  al-Islam;  al- Rakaiz  al-Islamiyyah  li-Ri„ayah  al-Bi‟ah dalam acara Muktamar Akademik mazhab Malikiyyah yang ke-15, 27-28 September, 2010.
al-Sa‟di,  Ahmad.  “Milkiyyah  al-Ma„adin  fi  al-
Fiqh al-Islami,” Ondokuz Mayis
Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Dergisi ,
Vol. 30, Turki, 2011.
al-Shatibi,  Abu  Ishaq. Al-Muwafaqat  fi  Ushul al-Syari„ah ,  Beirut:  Dar  al-Ma„rifah, 1973.
al-Syarbaini, Muhammad ibn al-Khatib. Mughni al-Muhtaj  ila  Ma„rifah  Ma„ani  Alfaz  al- Minhaj, Beirut: Dar al-Ma„rifah, 1997. al-Zuhaili, Wahbah. Mausu„ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu„ashirah ,
Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.
Ambari,  Lebertina  Widyamurti.  “The  Sharia Practices  for  Establishing  Sustainable Mining  Industry,” Journal  of  Islamic Perspective  on  Science,  Technology  and Society , Vol. 1: 2, 2013.
Azam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat Sistem  Transaksi  dalam  Fiqh  Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
Djamil,  Fathurrahman. Hukum  Ekonomi  Islam: Sejarah, Teori dan Konsep , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Fauzi,  Akhmad. Ekonomi  Sumber  Daya  Alam dan  Lingkungan  Teori  dan  Aplikasi , Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2010.
Febriani,  Nur  Afiyah.  “Implementasi  Etika Ekologis  dalam  Konservasi  Lingkungan: Tawaran  Solusi  dari  Al-Qur‟an,” Kanz Philosopia a Journal for Islamic
Philosophy  and  Mysticism ,  Vol.  IV:  1, Jakarta: Juni, 2014.
Ghadi,  Yasin  Muhammad. Al-Amwal  wa  al- Amlak  al-„Ammah  fi  al-Islam  wa  Hukmu al-I„tida‟  „alaiha, Yordania:  Muassasah Ram, 1994.
Haq dkk, Abdul. Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Surabaya: Khalista, 2006.
Khalaf,  Abdul  Wahab. Kaidah-Kaidah  Hukum Islam ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2000.
Khalil,  „Atha  ibn. Ushul  Fiqih;  Kajian  Ushul Fiqih Mudah dan Praktis , Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2014.
Mujieb  dkk,  M.  Abdul. Kamus  Istilah  Fiqih , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
Nata,  Abuddin. Studi  Islam  Komprehensip , Jakarta:  Kencana  Pranada  Media  Group,
2011.
Santini,  Karen  A.  Hudson-Edwards  and  Joanne
M. “Arsenic-Microbe-Mineral Interactions in Mining-Affected
Environments,” Minerals 3, 2013.
Sudrajat, Nandang. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum ,  Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,
2010.
Sukandarrumudi, Bahan Galian Industri,
Yogyakarta,  Gajah  Mada  University
Press, 2004.
Sulaiman, Abu Dawud. Sunan Abi  Dawud , t.th
Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fiqh ,  Jakarta: Kencana, 2014.