## Inovasi  Pelayanan  Publik  dalam  Pengembangan  Ekonomi  di  Daerah (Studi Perbandingan Inovasi Pelayanan antar Daerah di Indonesia)

## Rifai
Universitas Mbojo Bima, Jl. Tendean, Kabupaten Bima Coresponding author: stisipifai@gmail.com
Keyword:
Public services;
Innovation; Regional development Kata Kunci: Pelayanan publik; Inovasi;
Pengembangan daerah
Abstract: The  Indonesia  government  has  been  appliying  a  wide-ranged desentralisations  since  2004.  However,  many  people  have  seen  it  from  a  very negatife perpective. The View that local outonomy has brought abaut little kings that tend to abuse power surrendered by the central government. Local Outonomy has  also  been  misused  to  create  discriminatory  plocies  which  dissminate primordialism. Very few peaple see the local outonomy policy from the positive side. This paper discusses the innovation created by lokal governments in responding to the authority received feom the central  government. Some lokal governments have caught  this  oportunity  to  develop  policies  that  improve  piblic  services  to  invite inverstors. Various cases are discussed to shou that same lokal government are very serious to reform their policies. However, a case study Comparatif of district lokal will be presentet to comprebent the implementation  deeply. Bima is a small and poor district.
Abstrak: Pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang luas sejak tahun 2004. Namun, banyak orang melihatnya dari sudut pandang yang sangat negatif. Pandangan bahwa otonomi daerah telah membawa lahir raja-raja kecil yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga telah disalahgunakan untuk menciptakan kebijakan diskriminatif  yang  menyebarkan  primordialisme.  Sangat  sedikit  orang  yang melihat kebijakan otonomi daerah dari sisi positif. Makalah ini membahas inovasi yang  diciptakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  merespons  kewenangan  yang diterima  dari  pemerintah  pusat.  Beberapa  pemerintah  daerah  telah menggunakan peluang ini untuk mengembangkan kebijakan yang meningkatkan layanan  publik  untuk  menarik  investor.  Beberapa  kasus  dibahas  untuk menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah sangat serius dalam reformasi kebijakan  mereka.  Namun,  studi  perbandingan  kasus  dari  distrik  lokal  akan disajikan  untuk  memahami  implementasinya  secara  lebih  mendalam.  Bima adalah distrik kecil dan miskin .

## PENDAHULUAN
Studi  mengenai  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  menjamur  dengan  peningkatan  yang sangat cepat. Di indonesia, sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999 dan bahkan pada  tahun  sebelumnya,  studi  tentang  hal  yang  sama  juga  sudah  menjadi  perhatian  banyak kalangan. World Bank (1994; 1997; 1999) banyak melakukan studi tentang desentralisasi dan kaitannya dengan pelayanan publik seperti;  pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyediaan infrastruktur  di  negara-negara  Amerika  Latin.  Carbonara  (1999),  Fisman  dan  Gatti  (2003) melakukan  penelitian  hubungan  antara  inovasi  pelayanan  publik  dengan  pengembangan ekonomi lokal.
Untuk kasus Indonesia, sistem pemerintahan yang sentralistis yang berjalan selama 32 tahun dianggap sebagai pemerintahan yang tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi lokal dan regional. Kebijakan pembangunan pemerintah pusat telah menciptakan pola pembangunan yang seragam  yang  tidak  memenuhi  tuntutan  lokal  yang  sangat  bervariasi.  Selain  itu  kebijakan pembangunan selama ini telah menciptakan ketergantungan pemerintah daerah dan pejabatnya pada pola "mohon petunjuk ke- dan menunggu instruksi dari pusat". Pada gilirannya, pemerintah
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 5, No. 2, Nov 2023, pp. 234-244 Received 13 Oct 2023   Revised 28 Oct 2023   Accepted 02 Nov 2023
daerah  tidak  memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  menciptakan  kebijakan  kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu merespon kebutuhan lokal.
Pemberlakukan  otonomi  daerah  yang  dimulai  sejak  tahun  1999  nampaknya mendapatkan  reaksi  berbeda-beda  dari  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Ironinya  banyak orang hanya  melihat sisi negatif  dari  pemberian  otonomi  daerah. Pertama , otonomi  dianggap melahirkan  raja-raja  kecil  di  daerah  yang  cenderung  menyalahgunakan  kewenangan  yang dimiliki. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak berhasil diturunkan sampai ke masyarakat pada tingkat bawah (grassroot level) melainkan telah dibajak oleh elit-elit lokal (elite capture). Kedua , otonomi daerah dianggap telah membiakkan benih-benih baru yang kemudian menghasilkan  pelaku-pelaku  korupsi  baru.  Selama  masa  pelaksanaan  otonomi  daerah  banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat baik eksekutif maupun legislatif daerah. Ketiga, otonomi daerah  dianggap  telah  menghidupkan  kembali  semangat  primordialisme  antar  daerah.  Dalam kenyataan memang, beberapa daerah mempraktikkan seleksi pegawai ataupun promosi jabatan atas  dasar  ikatan  kedaerahan. Keempat; Otonomi  daerah    hanya  memindahkan  lokus korupsi/KKN yang semula korupsi/KKN tersentralisasi di pemerintah pusat sekarang berpindah secara terdesentralisasi di pemerintahan daerah terutama di daerah Kabupaten/Kota dan DPRD.
Kekhawatiran di atas melahirkan banyak penelitian tentang otonomi daerah yang juga memberikan pesimisme dalam aspek pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan banyaknya Perda yang membebani sektor bisnis karena pungutan yang double counting , struktur tarif yang tidak jelas maupun aspek lain yang menghambat perdagangan (KPPOD 2002). CGI (2003) melakukan survei  yang  memperlihatkan  bahwa  iklim  bisnis  setelah  diberlakukannya  otonomi  daerah menjadi sangat kritikal. Ketidakpastian kebijakan dan hukum serta tingkat korupsi di pusat dan daerah menjadi kendala utama bagi investor untuk mengembangkan bisnisnya. Temuan tersebut juga ada kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Gurgur and Shah (2000), Brojonegoro (2004),  Khouw  (2004)  dan  Pramusinto  (2005).  Akan  tetapi,  Komite  Pemantau  Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (2002) secara netral juga membuat peringkat daerah yang kondusif untuk berinvestasi.
Sementara itu, sisi positif otonomi tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Memang, sisi negatif di atas banyak terjadi dalam praktik otonomi daerah yang secara efektif berlaku sejak 2001. Akan tetapi, sisi negatif selama berlangsungnya otonomi di tahap awal, semestinya harus dipahami sebagai fenomena transisi dan sebagai gejala yang wajar terjadi di negara manapun. Sebaliknya,  hanya  sedikit  orang  yang  menyoroti  aspek-aspek  positif  yang  muncul  bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Beberapa daerah dengan kewenangan yang ada telah  melakukan  banyak  inovasi  dengan  menciptakan  peraturan  peraturan    daerah  yang diharapkan bisa memperbaiki pelayanan publik.
Dengan demikian tujuan dari tulisan ini untuk menganalisis beberapa aspek positif dari pemberlakuan otonomi daerah, terutama dari sisi peningkatan inovasi oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang mendorong iklim berinvestasi lebih baik dalam  pengembangan  ekonomi.  Beberapa  kasus  akan  diangkat  untuk  memberikan  ilustrasi bagaimana  perubahan-perubahan  positif  tersebut  terjadi  di  lapangan.  Untuk  mempertajam pembahasan, diskusi akan diarahkan pada kasus pembaruan yang dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah Propinsi, Kab./Kota. Proses pembentukan dan implementasi Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu dikaji secara detil untuk menjadi pelajaran bagi daerah lain.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  diskirptif  kualitatif  yang dilakukan  secara purposive dengan  mendiskripsikan  inovasi  pemerintah  Daerah  terhadap pelayanan  publik  dalam  pengembangan  ekonomi  Daerah  di  Indonesia.  Adapun  Sumber  Data yakni  meliputi  data  Primer  dan  data  skunder  dengan  tehnik  pengumpulan  data  melalui wawancara mendalam, observasi dan mengumpulkan serta menganalisis dokumen tertulis dari berbagai literatur yang dianggap relevan dengan subyak dan obyek penelitian.  Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sehingga untuk keabsahan
data  dilakukan  juga  teknis  pemeriksaan  data  yang  terdiri  dari Credibility,  Transferability, Dependability dan Conformability.

## HASIL DAN DISKUSI

## Inovasi Pelayanan Publik
Sejak  digulirkannya  otonomi,  selain  banyaknya  potret  negatif  ternyata  juga  banyak pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai pembaruan dalam pelayanan publik. Daerah- daerah banyak yang mulai menyadari bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak semata-mata bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan bagaimana mereka menarik investor  agar  mau  menanamkan  modalnya  ke  daerah  mereka.  Diakui  oleh  Sugiyono  bahwa selama  ini  pemerintah  daerah  sudah  banyak  yang  menetapkan  semua  potensi  ekonomi daerahnya, akan tetapi mereka tidak mengikuti dengan kesiapan infrastruktur manajemennya.
Pada tahun 2022 Kementerian PAN-RB RI mengumumkan Top innovasi terpuji pelayanan publik  yakni  45  inovasi  dari  Kelompok  umum  dan  5  pemenang  outstanding  Achievemeng  of public  service  Innovation  dari  kelompok  khusus.  Ini  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri PANRB.RI    No.  289/2022  tetang  Top  Inovasi  pelayan  publik  KIPP  di  Lingkungan Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah,  BUMN  dan  BUMD  Tahun  2022.  Top  inovasi pelayanan publik Terpuji dapat menjadi inspirasi bagi daerah dan Instansi lain yang memiliki permasalahan sama untuk menyelesaikan masalah pelayanan publik, sehingga dapat melakukan transfer pengetahuan bagi instansi yang ingin mereplikasi dan tidak ada lagi syarat-syarat yang memberatkan.
Tabel 1. Daftar Klaster Pemda Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji tahun 2022 sesuai
Kep.MenPAN.RB Nomor. 289/2022 No.   Klaster/Nama Daerah Jenis layanan Ket. A. Provinsi 1. Aceh Layanan  Terapi  Ablasi  Gongok  Tampa  Operasi (TAGTO) Top Inovasi 2. D.I Yokyakarta Difagana, Pioner Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi Top Inovasi 3. DKI. Jakarta Integrasi  Transformasi  Digital  Pelayanan  Publik Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di DKI Jakarta Top Inovasi 4 4 Jawa Barat Kredit Mesra (Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera  Top Inovasi 5. Jawa Timur Pengembangan Ekonomi Masy. berbasis Pesantren Top Inovasi B. Kabupaten 1. Bandung Pos  Pelayanan  Terpadu  Kesehatan  Hewan/Ternak Keliling Top inovasi 2. Bantaeng Rawat  Jalan  dengan  Sistem  Manajemen  Informasi Layanan Excellent Top inovasi 3. Bantul Bantul Sroja (Sulap Sampah Berubah Uang) Top inovasi 4. Banyumas Sumpah Beruang (Sulap Sampah berubah Uang) Top inovasi 5. Banyuwangi Homestay Naik Kelas Top Inovasi 6. Batubara Rumah  Kemasan  Kab.Batubara  Berbasis  Digital untuk Tingkatkan penjualan dan perbaikan Ekonomi UMKM di Masa Pandemi Covid 19 Top inovasi 7. Bintan Rumah Singah Top inovasi 8. Bone Strategi pencegahan perkawinan Anak (SIP-PEKA) Top inovasi
9. Deli Serdang Kas  Anak  Kasir,  Anak  Pelorena,  Anak  Lapas,  Anak panji,  Anak  kasir  Mengaji;sebuah  pemberdayaan anak-anak marjinal di bidang Pendidikan. Top inovasi 10. Demak Demak Emergency System (DES) PSC 119 Top inovasi 11. Fak-Fak Paman Dabula Fakfak (Pemanfaatan daging buah) Top inovasi 12. Kepualauan Anambas Pulau  Pahat  Anambas  (Penjemputan  Langsung Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  yang  cepat dan Tepat Top inovasi 13. Kolaka Utara Inovasi  Si  LAKU  02T  (Sistem  Layanan  Adminduk Kolaka Utara ofline dan terintegrasi) Top inovasi 14. Kotawaringin Barat Pembiayaan  Infrastrukstur  dimasa  Pasca  Pandemi Covod 19 Top inovasi 15. Kutai Kartanegara Mabuk  Kepayang  (Kemitraan  BUMDesa  dan Masyarakat Desa Sungai Payang) Top inovasi 16. Pasuruan Kapiten  Pasuruan  Getas  Juara  (Kopi  Asli Kab.Pasuruan  Penggerak  Ekonomi  Petani  Kopi Pasuruan Menuju Cita Rasa Intenasional Top inovasi 17. Pinrang Rajin (Gerai Pirijinan) di Desa dan Kelurahan Top inovasi 18. Probolinggo Bumi  Kraksaan  Budidaya  Udang  Vanamei  Kolam Bundar Menggunakan Ras di Media air Laut Buatan Top inovasi 19. Sidoarjo Sipraja (sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Top inovasi 20. Sukoharjo Gelis (Gerakan Literasi Sukoharjo) Top inovasi 21. Tabalong Lentera  Kerang  Emas  (Lawan  Rentenir  dengan Kredit Gerbang Emas) Top inovasi 22. Trenggalek Smart  Gerdana  (Integrasi  Sistem  Pemanfaatan Sekam  dan  Tongkol  Jagung  sebagai  upaya mewujudkan Petani Sehat Berkelanjutan Top inovasi Kota 1. Batu SIP Banget (Sistem Informasi pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif) Top inovasi 2. Bogor E-SPPT PBB Kota Bogor Top inovasi 3. Cimahi Makerspace Digital Kreatif Top inovasi 4. Madium Profit  M-Tech  (Program  Wifi  Gratis  untuk  Madium Genggam teknologi Top inovasi 5. Semarang Warak  Gendong  (Lawan  Korona  Virus  Kota Semarang  dengan  dukungan  integrasi  program bergerak bersama. Top inovasi 6. Surabaya Roti  7  Lapis  (Response  Tim  7  menit  layanan pemadam Kebakaran di Surabaya. Top inovasi 7. Surakarta Program Bela sungkawa Kirim Akta Kematian Top inovasi 8. Tegal Asela  Dijaketi  (Gerakan  Ayo  Sekolah  lagi  yang Terintegrasi dengan Pelayan Pendidikan kejar Paket C Inklusi) Top inovasi
Sumber : KemenPAN.RB Tahun 2022.
Mencermati  data  tersebut  diatas  berdasarkan  jumlah  Pemerintah  yang  terdiri  dari  38 Propinsi,  416  Daerah  Kabupaten  dan  98  Daerah  Kota,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  dari  38 Daerah klaster Propinsi hanya 5 Propinsi yang masuk In
ovasi  Pelayanan  Publik  Terpuji  atau  (5,10  %),  Untuk  daerah  klaster  Kabupaten  dari sejumlah  416  Kabupaten  hanya  22  Daerah  Kabupaten  yang  masuk  Inovasi  Pelayanan  Publik Terpuji atau  (  5,29 % ) dan Klaster Pemerintah Daerah Kota dari 98 Kota hanya 8 Kota yang masuk Inovasi Pelayanan Publik terpuji atau  (8,2 % ). Dengan Demikian, bahwa dari jumlah 552
Daerah  Propinsi, kabupaten/Kota di Indonesia hanya 35 Pemerintah  Daerah yang masuk Top Inovasi Pelayan Publik Terpuji atau  (6,3%) yang mampu menyelenggarakan pelayanan Publik Terpuji di Tahun 2022.
Berdasarkan  capaian  pemerintah  Daerah  menyelenggarakan  Top  Inovasi  Pelayanan publik  Terpuji  tersebut,  maka  dapat  jelaskan  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  Publik  di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh Proses pelayanan yang lamban dengan prosedur  yang  berbelit  belit,  sumber  daya  manusia  yang  kurang  profesional  dan  tidak  sesuai kompentensi.  Demikian  juga  kelembagaan  yang  tidak  didesain  dengan  struktur  efisien  dan efektif.
Berbagai  survei  yang  dilakukan  baik  oleh  lembaga  nasional  maupun  internasional menunjukkan  berapa  perlunya  reformasi  kebijakan  agar  tercipta  iklim  investasi.  Pemerintah Daerah Gorontalo, misalnya, pada 12 Mei 2006 mengeluarkan Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2006 untuk membebaskan pungutan retribusi daerah. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban pungutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan akhir kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan minat usaha masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pengembangan usaha produktif masyarakat. Selain itu, di beberapa tempat banyak sekali kita temukan contoh pelayanan publik baru yang mendapatkan respon sangat positif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Centre  for  Development  Studies  IPB  (2004)  menunjukkan bahwa  beberapa  daerah  telah  mengadopsi  kebijakan  untuk  memberikan  pelayanan  perijinan dengan bentuk yang bervariasi. Pemerintah daerah berusaha memberikan pelayanan perijinan dengan  cara  yang  semudah,  semurah  dan  secepat  mungkin.  Beberapa  daerah  sudah  memulai membentuk pelayanan terpadu sejak awal pelaksanaan otonomi daerah, Kota Malang, Kabupaten Gianyar,  Kota  Pare-Pare,  dan  Kabupaten  Sidoarjo  mengeluarkan  Perda  yang  terkait  dengan pelayanan  perijinan  sejak  tahun  2001.  Sragen  dan  Pontianak  baru  mulai  pada  tahun  2002, Sementara itu Lebak baru memulai pada tahun 2005 melalui Perda No 3/2005, Kab. Bima melalui Perda  No.  6  Tahun  2004.  Dilihat  dari  waktu  pembentukannya,  daerah  tertentu  memang melakukan  adopsi  dari  daerah  yang  lain.  Sidoarjo  dan  Sragen,  misalnya,  termasuk  kabupaten yang sering dikunjungi sebagai tempat studi banding.
Dilihat dari bentuk kelembagaan organisasi, ada variasi antar daerah. Beberapa daerah mengambil bentuk Dinas (Malang, Sidoarjo), Kantor (Sragen, Gianyar, Pontianak, dan Bima), dan Unit (Pare Pare). Bentuk kelembagaan organisasi yang berbeda-beda tersebut berimplikasi pada jumlah personil yang harus ditempatkan untuk memberikan pelayanan dan anggaran yang harus dialokasikan.  Untuk  skala  Dinas,  personil  yang  dibutuhkan  sangat  besar,  yakni  sekitar  60-an orang. Sedangkan untuk ukuran Dinas  dan Unit, kebutuhan personilnya jauh lebih sedikit, yakni berkisar antara 30-60 orang.
Selain inovasi dalam bentuk pelayanan publik terpadu yang dimaksudkan untuk menarik investor,  sejumlah  daerah  melakukan  pembaruan  dengan  membentuk  peraturan  daerah mengenai  transparansi  informasi  dan  partisipasi.  Transparansi  informasi  telah  menjadi  salah satu masalah yang mengakibatkan banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam  dokumen  Kebijakan  Tata  Kelola  Asian  Development  Bank  disebutkan  bahwa "akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perekonomian dan kebijakan pemerintah  dapat  menjadi  vital  bagi  perumusan  kebijakan  oleh  sektor  swasta."  Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh akses informasi mengenai apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Perlu dipahami bahwa penguasaan informasi adalah sebagai bentuk dominasi kekuasaan oleh pihak yang memiliki informasi terhadap mereka yang kurang memiliknya. Selama ini, penguasaan informasi sangat didominasi oleh Pemerintah (executive). Pihak legislatif yang scharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol tidak memiliki kemampuan cukup karena akses terhadap informasi sangat lemah. Pada kondisi seperti ini, peran yang  dimainkan  oleh  lembaga  legislatif  menjadi  sangat  kurang.  Demikian  hal  yang  terjadi  di tingkat  masyarakat,  akses  terhadap  informasi  juga  sangat  lemah.  Ketika  legislatif  tidak  bisa bekerja  dengan  maksimal  dan  masyarakat  tidak  bisa  memberikan  masukan  terhadap  wakil rakyatnya, Pemerintah bekerja dalam kondisi yang tidak terkontrol.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
Dengan  membuka  informasi  secara  transparan,  partisipasi  publik  akan  meningkat. Partisipasi  diperlukan  agar  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  menjadi legitimate . Partisipasi masyarakat untuk setiap kebijakan publik adalah proses mengekspresikan gagasan sekaligus  menyalurkan  keluhan  terhadap  pelayanan  pemerintah  yang  dianggap  kurang memuaskan.  Sarana  partisipasi  dimaksudkan  agar  masyarakat:  "bisa  didengar" (to  be  beard), "bisa  dipahami" (to  be  understood), "bisa  dihormati" (to  be  respected), "bisa  mendapatkan penjelasan" (an  explanation), "bisa  mendengarkan  permintaan  maaf" (an  apology) dari pemerintah  dan  "bisa  mendapatkan  informasi  mengenai  perbaikan" (remedial  actions) atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
Daerah-daerah  yang  telah  mengeluarkan  Perda  tentang  transparansi  dan  partisipasi antara lain: Kabupaten Solok (Perda No  5 Tahun 2004), Kota  Gorontalo  (Perda No  03.  Tahun 2002),  dan  Kabupaten  Bima  (Perda  No.  6  Tahun  2004).  Dalam  praktik,  ternyata  tidak  semua daerah  bisa  melaksanakan  Perda  tersebut  secara  konsisten.  Sementara  itu,  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dan  Kota  Yogyakarta  saat  ini  sedang  menunggu  penggodokan  Raperda Transparansi Informasi dan Partisipasi yang sudah diserahkan ke DPRD. Naskah akademik sudah disusun  dan  disosialisasikan  kepada  berbagai stakeholders. Raperda  yang  disusun  atas  dasar naskah akademik juga sudah disosialisasikan baik kepada eksekutif maupun legislatif.

## Pengembangan Ekonomi melalui pelayanan Publik di Daerah
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses  dimana  pemerintah  daerah  dan masyarakat  mengelola  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara pemerintah  daerah  dengan  sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu  lapangan  kerja  baru  dan merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi  dalam  wilayah  tersebut.  Strategi  pertumbuhan dan  pembangunan  ekonomi  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas  pembangunan ekonomi  disetiap  daerah  ada  4  hal  yang  perlu  dilakukan  yakni;  1)  Strategi  pengembangan fisik/lokalitas, 2). Strategi pengembangan dunia usaha, 3) strategi pengembangan sumber daya manusia dan 4) strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelayan Publik,  pada  Maret  2021  Pemerintah  Pusat  telah  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk membangun pertumbuhan ekonomi lewat Mal Pelayan publik (MPP). Sebanyak 38 Bupati dan Walikota yang terdiri dari 23 Kabupaten dan 15 Kota menandatangani komitmen pembangunan Mal  pelayanan  Publik  (MPP),  penandatanan  ini  menjadi  komitemen  awal  di  bangunnya  MPP dimasing-masing  daerah,  yang  akan  mempermudah  perijinan  masyarakat  dan  meningkatkan ekonomi daerah bahkan Nasional.
Dengan berdirinya MPP di Kabupaten dan Kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak  hal.  Hal  administrasi  hingga  perijinan  berusaha,  bisa  dilakukan  dalam  satu  tempat. Melalui MPP yang telah disiapkan, setidak nya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah daerah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya ijin  usaha  untuk  menggerakkan  ekonomi  di  Daerah  maupun  Nasional.  Pembangunan  MPP  di Indonesia  mengadaptasi  Public  Service  Hall  di    Negara  Georgia  maupun  ASAN  Xidmat  di Azebaijan.  Pelayanan  publik  melalui  pembangunan  MPP  ini  menjadi  hal  yang  sangat  penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat.
Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  secara  berkelanjutan  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di Daerah. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat. Pembentukan MPP di Daerah memerlukan  komitmen  yang  kuat  mulai  dari  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  karena  menjadi kunci  keberhasilan  dalam  menghadirkan  MPP  yang  manfaatnya  dirasakan  langsung berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini meruapak momentum untuk bangkit dari krisis dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik sehingga pemerintah Daerah maupun Nasional bisa  menjawab  tantangan  global  serta  bertransformasi  menuju  negara  maju.  Karena  itu, pemerintah untukmelakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi, sehingga tetap beradaptasi dengan pesat perkembangan teknologi informasi.

## Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik
Aktivitas ekonomi didaerah cenderung dipengaruhi oleh kapabilitas birokrasi yang ada. Mengingat fungsi birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tugas pelayanan publiknya  berorentasi  berotentasi  pada  kesejahteraan  publik,  maka  kecenderungan  aktifititas pengembangan  ekonomi  di  daerah  akan  berkembang  sangat  tinggi.  (Rustan,K  Mayahayati,K,. 2016). Bila birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi didaerah dapat berkembang, maka  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  relatif  akan  meningkat.  Karena  itu,  upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan bagi kemajuan daerah. Birokrasi telah memegang peranan utama dalam pemberian pelayanan publik  dan telah berperan menjadi instrumen politik praktis. Birokrasi merupakansuatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik.
Pejabat  birokrasi  yang  melayani  publik    tampa  memikirkan  keuntungan  pribadi diperlukan  untuk  mendorong  reformasi  birokrasi.  Hal  tersebut  harus  didukung  pula  oleh perubahan pola pikir masyarakat dengan mengikuti alur pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Demikian juga pengaduan masyarakat hendaknya jangan diabaikan begitu saja oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan dapat melibatkan masyarakat dalam  setiap  proses  penyusunanstandar  pelayanan  hingga  mencari  solusi  atas  permasalahan dalam pelayanan. Pemberi layanan wajib memahami tugasnya dengan baik, mampu memahmi tuntutan lingkungan serta dapat bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Demikian juga masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan turut berpatisipasi aktif mematuhi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan, Kepentingan publik harus dikedepankan  daripada  kepentingan  pribadi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan.  Dengan demikian  nilai  dan  manfaat  pelayanan  tersebut  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  sehingga terwujud reformasi birokrasi melalui pelayanan publik berkualitas.
Alokasi berbagai sumber daya publik tidak dapat berjalan tampa adanya birokrasi, dengan semakin  berkualitasnya  pelayanan  publik,  maka  semakin  baik  birokrasi  sehingga  tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bergantung pada kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Dengan demikian, pola pelayanan publik yang terkesan berbelit-belit, tidak terdapat kejelasan biaya, maupun waktu dan tidak transparan sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian  pelayanan  tidak  lagidimanfaatkan  oleh  oknum  tertentu  untuk  memperoleh keuntungan  secara  ilegal  yang  memicu  tindakan  koruptif  (Dewi  Ayu,  2021).  Oleh  karena  itu, menurut  (Gray, Kaufmann; 1998) menyatakan bahwa tersebar luas bukan masyarakat berbeda dari masayarakat ditempat lain, melaikan terdapat kondisi yang mendukung untuk melakukan tindakan  tersebut.  Dalam  suatu  sistem  politik  pejabat  birokrasi  yang  memiliki  kewenangan begitu besar, apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pemantauan, maka dapat terjadi tindakan kouruptif yang seringkali sebagai patologi birokrasi dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Inovasi pelayan publik  telah memberikan warna yang berbeda antardaerah, walaupun di sana-sini masih ada kekurangan dan belum mampu memberikan kepuasan dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat di masing-masing daerah. Tapi juga banyak hal yang  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  karena  pola  pelayanan  yang  terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal  ini,  menunjukkan  bahwa  banyak  daerah  telah  melakukan  hal-hal  yang  positif  demi pengembangan ekonomi melalui inovasi pola pelayanan publik daerah. Dengan otonomi daerah banyak kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan. Pembaruan yang telah dilakukan oleh beberapa daerah cukup memberikan harapan bahwa inovasi pelayanan publik di daerah menjanjikan adanya arah kecenderungan yang positif dalam melakukan fungsi pelayanan publik bagi pemerintah Daerah.
Inovasi dalam  pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan reformasi  birokrasi  akan  sangat  berdapak  positif terhadap  pengembangan ekonomi  didaerah.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
Bila mengacu pada angka-angka kuantitatif adanya peningkatan investasi daerah, pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Maka hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana proses yang mengikuti inovasi pelayanan publik itu sendiri harus dan terus dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Mengembangkan  berbagai inovasi  lpelayanan  publik  yang dapat mengembangkan  pertumbuhan ekonomi didaerah adalah  sesuatu  program  yang  sangat perlu  diwujudkan oleh pemerintah Daerah  dan perlu dikelola secara serius. Perbaikan sistem pelayanan perijinan yang terintegrasi, hemat, tidak berbelit-belit dan transparan seiring dengan kemajuan  teknologi  informasi  perlu  diaplikasikan  dengan  sungguh  sungguh  agar  bisa memberikan kepastian pelayanan dan kepuasan masyarakat.

## REFERENSI
Adawiyah,  P.R,  (2018).  Inovasi  dalam  pelayanan  Publik  di  Mall  Pelayanan  Publik  Kabupaten Bayuwangi, Politico, 18(2), 265-275. https://doi.org/10.32525/poltico.v18i2.1659 Agolla,J.E., &Lill,J,B,V. (2013). Public Sektor innovation drevers: a process model. Journal of Social Sciences, 34, 165 176. http://dx.doi.org/10.1080/09718923.2013.11893128 Anggadwita,G.,&  Dhewanto,  W.  (2013).  Service  Innovation  in-public  sector:  Acase  study  on PT.Kereta  Api  Indonesia,  Journal  of  Social  and  Development  Science,  4,  308 – 315 http://dx.doi.org/10.13140/21.1736.8002
Bommert,  B.  (2010).  Collaborative  innovation  in  the  public  ssector.  International  Public Management Review, 11, 15 – 33. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781316105337.006 Borins,S.F. (2001). Encouraging Innovation in the public sector. Journal Intellectual capital, 2, 310 -319. http://dx.doi.org/10.1108/14691930110400128
Bovaird, T. & Loffler, E. (2003). Evaluating the qulity of public governance: Indikatrs, Mdels and Methodologies. Internasional Review of Adminstrative ...,69(200309), 313-328. Retrieved from http://ras.sagepub.com/content/69/3/313.short
Brown, L. Osborne, S.P., (2013) Risk and Innovation towards a framework for risk governance in public services. Public Manag. Rev. 15. 186 -208
Diamant, A. (1967). Innovation in bureaucratic institutions. Public Administration Review, 27, 77- 78. http://dx.doi.org/10.2307/973189
Demicioglu,M.A.,  (2017).  The  effects  of  empowerment  practices  on  barriers  to  innovation: evidence  from  the  Australian  public  service.  Int  J.Public  Adm  41(15).1302-1313. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1387143.
Denhardt,  J.V,  &  Denhardt,  R.B  (2007).  The  New public sevice  expanded  edition  serving,  not seering.  New  Yok:  M.E.  Sarpe.  Retrieved  from http://link.springer.com /content/pdf/10.1007/978-3-663-10900-6.pdf
Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. (2015). The new public service revisited. Public Administration Review, 75 (October), 664-672. https://doi.org/10.1111/puar.12347
Depdagri, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Pelaksanaan e- government di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
De  Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the  public sector. A systematic review  and  future  research  agenda. Public  Administration,  94, 146-166. http://dx.doi.org/10.1111/padm.12209
Eko, B. 2009. Strategi Pelayanan Prima dalam Layanan Publik . Malang: Banyumedia. Gonzalez, R., Liopis, J. (2013). Innovation in public services: the case of spanish local Government. Jbus. Res. 66, 2024-2033.
Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public service past and present. Public Money and Management, 25, 27 – 34. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x Kushandajani. Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  dan  Peningkatan  Pelayanan  Publik  di  Era Otonomi Daerah.
LGSP/USAID  Amerika.  2008. Peningkatan  Kinerja  Pelayanan  Publik  Dengan  Skema  Tindakan Peningkatan Pelayanan (STPP).
Kemenpan RB. (2022). Top Inovasi Pelayanan Publik Indonesia,Jakarta, Indonesia; Kemenpan RB Moore, M., & Hartley,J. (2008) Innovation in governance. Public Management Review, 10, 3-20. http://dx.doi.org/10.1080/14719030701763161
Mostafa,  A.,  Gould-Williams,  J.,  &  Bottomly,  P.  (2015).  High-Performance  Human  Resource Practices  and  Employee  Outcomes:  The  Mediating  Role  of  Public  Service  Motivation. Public Administrastion review, 75(5), 747-757. http://doi.org/10.1111/puar.12354 . Nugroho, Rino A., 2008. Model Pelayanan Publik menggunakan M-Government (studi Kasus di Solo, Sragen, Sukoharjo dan Karangayar), Jurnal Dinamika Vol. 8: No. 2.
Osborne,  D.,  dan  Geabler,  T.,1996.  Mewirausahakan  birokrasi:  Mentraformasi  Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik (Terjemahan). Jakarta: CV Taruna Grafika.
Osborne, D., dan Plastrik, P., 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Renventing Goverment, New York: Addison-Wessley Publising Company.
Osborne,S.P.  (1998).  Naming  the  beast:  Defining  and  classifyling  service  innovation  in  social policy, Human Relations, 51, 1133-1154. http://dx.doi.org/10.1177/001872679805100902
Parry,  J.  L.  (2000).  Bringing  Society  in:  Toward  a  Theory  of  Public  Service  Motivation. Public Administration Research and Theory. 10(2), 471-488. Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. Public Administration Review, 50(3), 367. http://doi.org/10.2307/976618
Pratama A. B. (2017b). Bureaucracy Reform Devicit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective.
Journal of Public Administration and Governace. http://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519
Puryatama,  A.F.,  &  Haryani,  T.N.  (2020).  Pelayanan  Prima  melalui  penyelenggaraan  Mall Pelayanan Publik di Indonesia. Kybernan: Jurnal study Kepemerintahan, 3(1),40-54. Ramadani, V., Anggadwita, G., Welsh, D.H.B & Permatasari, A. (2020). Social Innovation in public sector services. International journal of Public sector Performance Management, 6(3), 416-433.
Ratminto, dan Atik, S. W. 2007. Manajemen Pelayanan Publik . Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Rainey, H.(1982). Reward preferencer among public and private managers: in search of the public service ethic. American Review of public administration, 16(4), 288-202.
Ritz, A., Brewer, G. A., & Neumann, O. (2016). Public Service Motivation: A Systematic Literature
Review  and  Outlook. Public  Administratioan  Review, 76(3),  414-426. http://doi.org/101111/puar.12505.public
Robinson,M. (2007). Doaes Decetralitionimprove equlity and efficiency in public service delivery provision  ?  IDS  Buletin,  38(1),  7  -17. https://doi.org/10.1111/j.1759- 5436.2007.tb00333.x
Roziqin,  A.,  &  Fajrina,  A.N.  (2021).  Understanding  Public  Sector  Innovation  from  A  Local Perspective: Contra War (Contraceptive for Women at Risk) Innovation study in Malang Regency. Jurnal Borneo Administrator, 17(2) 205-222. https://doi.org/10.24258/jba.v17i2.803 Sari,R.P., & Rahayu, A.Y.S. (2021). Analysis of Factors Affecting Policy Implementation of public Service Hall.Perspectif, 10(1) 218-229. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300
Sicilia, M., Guarini, E., Sancino,A., Andreani, M., &Ruffini R. (2016). Public Service management and  co-production  in  the  multi-level  governance  settings.  International  review  of Administrative Sciences, 82(1), 8-27. https://doi.org/10.1177/0020852314566008
Sosiawan,  E.S.  2004. Implementasi  E-government  pada  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
Saunders,  M.,  Lewis,  P.,    Thornhill,  A.  (2008). Research  Methods  for  Business  Students. http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Santoso, M. I. (2015). Aplying interactive planning on public service leadership in the directorate general of immigration Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 169, 400- 410. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.326
Soransen,  E.,  &  Torfing,  J.  (2012).  Introduction  collaborative  innovation  in  the  public  sector.
Innovation Journal, 17, 1-14. Retrived from http://search.proquest.com/openview/0f40c00fe7d85f36ed04c94d202aed99/1?pq- origsite=2028854
Steijn,  B.  (2008).  Person-environment  fit  and  public  service  motivation.  Internastional  Public Mangement journal, 11(1), 13 -27. https://doi.org/Doi 10.1080/10967490801887863 Taylor,  j.(2008).  Organizational  influence,  public  service  motivation  and  work  outcomes:  An Australian  study.  Internatonal  public  mangement  journal,  11(1),  67-88. https://doi.org/10.1080/10967490801887921
Vandeenabeele, W. (2007). Toward a Public Administration Theory of Public Service Motivation:
An  Institutional  Approach. Public  Management  Review, 9(4),  545-556. http://doi.org/10.1080/14719030701726697
Vandeenabeele,  W.,  Scheepers,  S.,  &  Hondeghem,  A.  (2006).  Public  Service  Motivation  in  an International Comparative Perspective: The UK and Germany. Public Policy and..., 21(1), 13-31.
Vandeenabeele,  W.(2008).  Development  of  a  public  service  motivation  measurement  scale: Corraborating  and  extending  perry’s  measurement  instrument.  International  Public Management journal, 1 (11),143-167. https://doi.org/10.1080/10967490801887970 Vandeenabeele,  W.,Ritz,  A.,  &  Brewer,  G.  (2014).  Past,  present  and  future  of  public  service motivation  research.  Public  Administration,  92(4),779-789. https://doi.org/Doi 10.1111/padm.12136
Warner, M.E. & Hefetz, A. (2008). Managing markets for public service : The role of mxed public- private  delivery  of  city.  Public  Administrations  Review,  68(1),  155-166. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00845.x
Walker,  R.  M.,  (2023).  Innovation  special  issue:  Internal  and  external  antecedents  of  proces innovation in local government: A review and extention. Public Management review, 16, 1-24. http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2013.771698
Andrews,  M  &  Schroeder,  L.,  2003.  'Sectoral  Decentralisation  and  Intergovernmental Arrangements in Africa', Public Administration and Development , 23: 29-40. Asian  Development  Bank,  Kebijakan  Komunikasi  Publik  Asian  Development  Bank, www.adh.org/documents/translation
Azfar,  O.,  Kahkonen,  S.,  Lanyi,  A.,  Meagher,  P.,  and  Rutherford,  D.,  1999.  'Decentralisation, Governance and Public Services, The Impact of Institutional Arrangements: A Review of the Literature', IRIS Working Paper : 3 Brojonegoro, B. 2004. "The Effects of Decentralisation on Business in Indonesia: New Challenges, Old Problems' dalam M.C. Basri and P. van der Eng (eds), Business in Indonesia , Institute of Southeast Asian Studies, Singapore: 125-140
Carbonara, E. 1999. Corruption and Destination , Wadham College, University of Bologna, Bologna Centre  for  Development  Studies, Review  of  One  Stop  Shops  in  Indonesia ,  Bogor  Agricultural University, 2004
CGI,  2003.  'CGI  Brief:  Beyond  Macroeconomic  Stability,  Report  No.  27373-IND',  CGI, http://www.siteresources.worldbank.or  g/INTIINDONESIA/Resources/  Publication/03 Publication/beyond+ Macro+main+report.pdf.
Fisman,  R.  and  Gatti,  R.,  2002.  'Decentralisation  and  Corruption:  Evidence  from  US  Federal Transfer Program', Public Choice 25-35 Fjeldstad, O.H., 1999. 'Decentralisation and Corruption: A Review of the Literature', CMI Working Paper . Ford, J., 1999. 'Rationale for Decentralisation" dalam Litvack,J. & Seldon, J. (eds), Decentralisation riefing Notes , World Bank, Washington DC:6-8
Gurgur, T. and Shah, A., 2000. 'Localisation and Corruption: Panacea or Pandora's Box', World Bank Conference Paper.
Khouw, M.M., 2004. The Private Sector Response to Public Sector Corruption'. dalam M.C. Basri and  P.  van  der  Eng  (eds), Business  in  Indonesia ,  Institute  of  Southeast  Asian  Studies, Singapore: 204-220 KPPOD, 2002. Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota , KPPOD, Jakarta. Kuncoro, Mudrajat, 2006, 'Reformasi Iklim Investasi', Kompas , 4 Februari. Muhammad, Fadel, 2006, 'Kultus PAD harus dihilangkan', Republika, 06 Mei. Pramusinto,  A.,  2005.  'The  Dynamics  of  Change  in  Decentralisation:  Implications  for  Local Government-Business Relations, A Case Study of Decentralisation in Sidoarjo, East java, Indonesia' Ph.D Thesis, Australian National University.
Sugiyono,  2006,  'Aturan  Ketenagakerjaan  Hambat  PMA',  Pikiran  Rakyat,  17  Januari, http://www.pikiran rakyat.com/cetak/ 2006/012006/0601.htm
World  Bank,  1994. El  Salvador  Community  Education  Strategy:  Decentralised  Schoold Management, 13474-VE, Washington DC.
World  Bank,1997. El  Salvador's  Community  Managed  School  (EDUCO)  Program  A  First  Report , Washington DC.
World Bank,1999. Peru Improving Health Care for the Poor , 18549-PE, Washington DC.