## Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT
Ludfi, Jumiati, Febriana Hidayati
(Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari’ah Pascasarjana IAIN Madura Jl. Pahlawan Km. 4 Pamekasan, email: eldehadoank99@gmail.com )

## Abstract
Settlement of domestic violence cases in Indonesia still uses the retributive justice approach,  the  settlement  of  these  cases  is  solely  intended  to  impose  sanctions  on perpetrators  of  domestic  violence  without  considering  the  loss  suffered  by  the  victim. Therefore,  Law  Number  23  of  2004  concerning  Elimination  of  Domestic  Violence regulates the rights of victims in obtaining justice through the criminal justice system so that  the  aim  is  not  only  to  take  action  against  perpetrators  but  also  protect  victims  of domestic violence.
Further,  Government  Regulation  Number  4  of  2006  concerning  the Implementation  and  Cooperation  of  the  Recovery  of  Victims  of  Domestic  Violence intersects with the concept of restorative justice. This can be seen by the regulation of the recovery  of  victims  of  domestic  violence  involving  collaboration  with  various  parties. However,  when  compared,  it  is  still  considered  not  enough  to  provide  protection  and recover victims of domestic violence, because only one goal is set from restorative justice, the recovery of victims. This regulation still puts victims as objects by putting the victims away  to  participate  in  the  criminal  justice  system,  and  not  explaining  the  recovery process, which is the ultimate goal of restorative justice.
KeyWord s : KDRT, retributive justice , Mediasi Penal, restorative justice

## Abstrak
Penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, masih menggunakan pendekatan retributive justice, yaitu penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  KDRT  tanpa  mempertimbangkan  aspek kerugian  yang  diderita  korban . Oleh  karena  itu,  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  mengatur tentang  hak-hak  korban  dalam  memperoleh  keadilan  melalui  sistem  peradilan pidana  sehingga  tujuannya  tidak  hanya  menindak  pelaku  KDRT  tetapi  juga melindungi  korban  KDRT.  Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2006  tentang  Penyelenggaraan  dan  Kerjasama  Pemulihan  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Ketentuan  di  dalamnya  bersinggungan  dengan  konsep restorative  justice. Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  diaturnya  penyelenggaraan pemulihan  korban  KDRT  yang  melibatkan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak. Namun  apabila  dibandingkan,  masih  dinilai  belum  cukup  untuk  memberikan perlindungan dan memulihkan korban KDRT, dikarenakan hanya mengatur satu materi  saja  dari restorative  justice yaitu  pemulihan  korban . PP  ini  masih meletakkan  korban  sebagai  objek.  Tidak  menempatkan  korban  untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana, tidak menjelaskan tentang proses pemulihan yang merupakan tujuan akhir dari restorative justice.
Konsepsi mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam menyelesaian kasus KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan
mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kata Kunci :KDRT, retributive justice , Mediasi Penal, restorative justice

## Pendahuluan
Keluarga  adalah  satuan  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat  yang mempunyai peran dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan  perkembangan  kepribadian  setiap  anggota  keluarga.  Keluarga  merupakan sebuah organisasi yang memerlukan kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang  menahkodai/memimpin  keluarga  disamping  beberapa  anggota  keluarga lainnya.  Anggota  keluarga  terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak  merupakan  sebuah satu  kesatuan  yang  memiliki  hubungan  yang  sangat  baik.  Hubungan  baik  ini ditandai  dengan  adanya  keserasian  dalam  hubungan  timbal  balik  antar  semua anggota/individu dalam keluarga. Tentunya sebuah keluarga disebut harmonis apabila  seluruh  anggota  keluarga  merasa  bahagia  yang  ditandai  dengan  tidak adanya  konflik,  ketegangan,  kekecewaan  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan keluarga disebut disharmonis (tidak harmonis) apabila terjadi sebaliknya.
Dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangga,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa ketegangan  maupun  konflik  antara  suami  dan  istri  maupun  orang  tua  dengan anak merupakan kondisi yang terlihat wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga.  Artinya  bisa  dipastikan,  tidak  ada  rumah  tangga  yang  berjalan  tanpa konflik,  konflik  dalam  rumah  tangga  bukanlah  sesuatu  yang  “menakutkan”, tergantung  bagaimana  cara  mengatasi  dan  menyelesaikan  ketegangan  maupun konflik  tersebut.  Tentunya  setiap  keluarga  memiliki  caranya  sendiri  untuk menyelesaikan  masalahnya  masing-masing.  Apabila  masalahnya  diselesaikan dengan  cara  yang  arif,  baik  dan  “sehat”, 1 maka  konskuensinya  setiap  anggota keluarga  akan  mendapatkan  pelajaran  yang  berharga,  yaitu  menyadari  dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi masing-masing anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Disisi lain, apabila
1 .  Maksud  dari  penyelesaian konflik  secara  sehat  disini  adalah  apabila  masing- masing  anggota  keluarga  tidak  mengedepankan  kepentingan  pribadi,  mencari  akar permasalahan  dan  membuat  solusi  yang  sama-sama  menguntungkan  anggota  keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar..
konflik  diselesaikan  secara  “tidak  sehat”, 2 maka  konskuensinya  konflik  akan semakin  sering  terjadi  dalam  keluarga.  Terkadang  muncul  perilaku  seperti menyerang,  memaksa,  mengancam  atau  melakukan  kekerasan  fisik.  Perilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau yang  biasa  disingkat  dengan  KDRT. 3 Kekerasan,  apapun  bentuk  dan  derajat keseriusannya,  ternyata  dapat  terjadi  di  dalam  rumah  di  antara  orang-orang yang  seharusnya  saling  mengasihi  dan  menghargai.  Orang  yang  seharusnya dapat  menjadi  tempat  untuk  saling  berbagi  dan  berlindung  ternyata  justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan. 4
Karena  KDRT  terjadi  dalam  lingkup  personal  yang  penuh  muatan  relasi emosi,  penyelesaianya  tidak  segampang  kasus-kasus  kriminal  dalam  konteks publik.  Suara  perempuan  atau  korban  kekerasan domestic cenderung  membisu.
Tindakan  KDRT  seperti  fenomena  “gunung  es”,  lebih  banyak  kasus  yang terpendam ketimbang yang terlihat.
Ada  keengganan  dari  perempuan  korban  KDRT  untuk  menyelesaikan kasus  tersebut  lewat  pengadilan.  Persoalan  malu,  aib,  dan  martabat  sering membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka juga dihantui oleh  perceraian  dan  sanksi  pidana  yang  mungkin  akan  dijatuhkan  kepada pasangan  mereka.  Terlebih  jika  mereka  secara  ekonomi  mengalami ketergantungan  terhadap  si  pelaku  kekerasan.  Timbul  kekhawatiran  mereka ketika  tidak  dapat  menafkahi  anak-anaknya  seandainya  suami  harus  masuk penjara. Ketidaksetujuan pihak keluarga atas gugatan pidana yang diajukan oleh perempuan  korban  kekerasan  juga  sering  menjadi  alasan  mengapa  perempuan enggan  memproses  kasus  kekerasan  yang  dialaminya.  Penjatuhan  pidana penjara  kepada  pelaku  pun  tidak  jarang  malah  membuat  dendam  antara
2 . Maksud dari penyelesaian konflik secara tidak sehat disini bisa diilustrasikan apabila penyelesaian masalah dilakukan dengan kemarahan yang berlebihan, hentakan- hentakan  fisik  sebagai  pelampiasan  kemarahan,  teriakan  dan  makian  maupun  ekspresi wajah yang menyeramkan.
3 .  Secara  umum  istilah  KDRT  diartikan  sebagai  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4 . Rita Selena Kolibonso, 2002, “Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (dalam Jurnal Perempuan No. 26, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta), hal. 8
keduanya. 5 Persoalan  ini  setidaknya  menjadi  indikasi  bahwa  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan.  UU  PKDRT  ini  dinilai  oleh  beberapa  pihak  masih  memiliki  celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. 6
Konsepsi  mediasi  penal  diharapkan  bisa  menjadi  alternatif  dalam menyelesaian kasus perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban  dan  pelaku  KDRT  dengan  mengupayakan  penyelesaian  yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari mediasi penal dalam KDRT, sebagaimana dijelaskan oleh Fatahillah A. Syukur , yaitu: Pertama , melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan. Kedua , memulihkan ( to restore ) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pasangan. Ketiga ,  menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. 7
Dalam hal ini, Mudzakkir seperti yang dikutip oleh I Made Agus Mahenda Iswara, mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai barometer atau tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pidana  melalui  “mediasi  penal”  diantaranya:  (1)  Pelanggaran  hukum  pidana tersebut  termasuk  kategori  delik  aduan,  baik  aduan  yang  bersifat  absolut maupun  aduan  yang  bersifat  relatif;  (2)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda  tersebut  (Pasal  80  KUHP);  (3)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  “pelanggaran”,  bukan  “kejahatan”,  yang  hanya  diancam dengan pidana denda; (4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai
5 .  Hani  Barizatul  Baroroh,  2012  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, dalam “IN RIGHT” Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1), hal. 184.
6 Ibid .
7 Fatahillah  A.  Syukur, Mediasi  Perkara  KDRT (Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga) Teori  dan Praktek di Pengadilan Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 3
ultimum remedium; (5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba  ringan  dan  aparat  penegak  hukum  menggunakan  wewenangnya untuk melakukan diskresi ; (6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau  tidak  diproses  ke  pengadilan  (deponir)  oleh  Jaksa  Agung  sesuai  dengan wewenang  hukum  yang  dimilikinya;  (7)  Pelanggaran  hukum  pidana  tersebut termasuk  kategori  pelanggaran  hukum  pidana  adat  yang  diselesaikan  melalui lembaga adat. 8
Secara  umum,  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: (1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court  congestion )  di  lembaga  peradilan;  (2)  Meningkatkan  keterlibatan masyarakat  (desentralisasi  hukum)  atau  memberdayakan  pihak-pihak  yang bersengketa  dalam  proses  penyelesaian  sengketa;  (3)  Memperlancar  jalur keadilan (acces to justice) di masyarakat; (4) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang  menghasilkan  keputusan  yang  dapat diterima  oleh  semua  pihak;  (5)  Penyelesaian  perkara  lebih  cepat  dan  biaya murah; (6) Bersifat tertutup/rahasia; (7) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan  kesepakatan,  sehingga  hubungan  pihak-pihak  bersengketa  di masa  depan  masih  dimungkinkan  terjalin  dengan  baik;  (8)  Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga peradilan. 9
Perkara-perkara pidana yang biasa menggunakan jalur nonlitigasi (di luar pengadilan) dalam penelitian Agus Raharjo, antara lain Pasal 310 (penghinaan/ pencemaran  nama  baik),  Pasal  311  (fitnah),  Pasal  352  (penganiayaan  ringan), Pasal  359  (karena  kealpaannya  menyebakan  matinya  orang  lain),  Pasal  372 (penggelapan),  Pasal  378  (penipuan).  Selain  perkara-perkara  di  sebut  di  atas, perkara  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  285  (perkosaan),  Pasal  332  (melarikan gadis  di  bawah  umur),  Pasal  367  ayat  (2)  (pencurian  yang  dilakukan  oleh anggota  keluarga),  juga  dapat  diselesaikan  dengan  jalur  ini.  Beberapa  perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan dengan penyelesaian melalui jalur
8 Mudzakkir,  dalam  I  Made  Agus  Mahendra  Iswara,  2013  “Mediasi  Penal  Penerapan Nilai-Nilai  Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Adat  Bali”,  Tesis, Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  (Jakarta:  Universitas Indonesia), hal. 55-56.
9 Adi  Sulistyono, Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia, (Surakarta:  UNS Press, 2006), hal. 15.
nonlitigasi  adalah  pemalsuan  merek  (UU  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek), Money Politik (UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,  DPRD),  dan  KDRT  (UU  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 10

## Sekilas Tentang KDRT Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Istilah  “kekerasan”  digunakan  untuk  melukiskan/menggambarkan perilaku,  baik  yang  terbuka  ( overt ),  atau  tertutup  ( covert ),  baik  yang  bersifat menyerang  ( offensive )  atau  bertahan  ( defensive ),  yang  disertai  oleh  penggunaan kekuatan  kepada  orang  lain.  KDRT  merupakan  fenomena  yang  terjadi  dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan  yang  tersembunyi).  Disebut  demikian,  karena  baik  pelaku  maupun korban  berusaha  untuk  merahasiakan  perbuatan  tersebut  dari  pandangan publik. 11
UU  No.  23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (selanjutnya  disebut  UU  PKDRT),  mendefinisikan  KDRT  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga. 12
Selaras  dengan  hal  itu,  UU  PKDRT  menyebutkan  beberapa  tujuan penghapusan penghapusan KDRT, yaitu: (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif); (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah  tangga  (tujuan  protektif);  (3)  Menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga  (tujuan  represif);  dan  (4)  Memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis  dan  sejahtera  (tujuan  konsolidatif). 13 Dalam  mengakomodir  hal tersebut,  Fatahillah  A.  Syukur  menilai,  UU  PKDRT  telah  membawa  perkara
10 Raharjo,  Agus,  2008,  “Mediasi  Sebagai  Basis  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana”, (dalam Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 20, No. 1 2008), hal. 98-99.
11 Moerti  Hadiati  Soeroso,  2010, Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis, (Jakarta, Sinar Grafika), hal. 1.
12 Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU PDKRT
13 Lihat Pasal 4 UU PDKRT
KDRT  dari  wilayah  privat  suami-istri  ke  ranah  publik.  Lingkup  rumah  tangga tidak  hanya  meliputi  suami-istri  tetapi  lebih  diperluas  lagi  sesuai  Pasal  5  UU PKDRT  yakni  tidak  hanya  kekerasan  fisik,  tetapi  juga  mencakup  kekerasan psikis, seksual dan penelantara rumah tangga. 14
Dari uraian tersebut di atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling  tidak  meliputi  tiga  hal,  yaitu  kekerasan  fisik,  psikis  dan  seksual. Sedangkan  mengenai  penelantaran  dalam  rumah  tangga  adalah  merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya. 15
Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau  pun  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Korban KDRT  berhak  untuk  memperoleh  hak-haknya  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  UU  PKDRT. 16 Secara  substansial,  tentunya  dengan  adanya  pasal  yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah  tangga  akan  mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau  masyarakat sehingga  tidak  mengakibatkan  dampak  traumatis  yang  berkepanjangan.  Sesuai dengan  konsideran  UU  PKDRT,  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang kebanyakan  perempuan  harus  mendapat  perlindungan  dari  Negara  dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaan.
Namun  dalam  praksisnya,  penyelesaian  perkara  pidana  di  pendadilan, seringkali  hukum  terlalu  mengedepankan  hak-hak  tersangka/terdakwa, sementara  hak-hak  korban  diabaikan.  Banyak  ditemukan  korban  kejahatan kurang  memperoleh  perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik  perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil . Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat  bukti  yang  memberi  keterangan  yaitu  hanya  sebagai  saksi  sehingga
14 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT….., hal. 36.
15 Rika  Saraswati,  2006, Perempuan  dan  Penyelesaian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga , (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 21 -27.
16 Dalam  Pasal  10  UU  PDKRT  disebutkan  bahwa,  korban  berhak  mendapatkan:  (a) perlindungan dari pihak ke1uarga, kepolisian,  kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan  kerahasiaan korban; (c) pendampingan oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani.
kemungkinan  bagi  korban  untuk  memperaleh  keleluasaan  dalam memperjuangkan  haknya  adalah  kecil. 17 Korban  tidak  diberikan  kewenangan dan  tidak  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  penyidikan  dan  persidangan sehingga  kehilangan  kesempatan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  dan memulihkan  keadaannya  akibat  suatu  kejahatan. 18 Oleh  karena  itu  dalam konteks ini,  beberapa pihak menilai penanganan kasus KDRT belum maksimal. Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Hani  Barizatul  Baroroh, 19 disebabkan karena  dua  hal,  yaitu: Pertama ,  kelemahan  dalam  UU  PKDRT. 20 Kedua , kelemahan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kasus KDRT. 21
17 Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 25-26.
18 Chaerudin  dan  Syarif  Fadillah,  2003, Korban  Kejahatan  dalam  Perspektif  Viktimologi  dan Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Grhadhika Press), hal. 49.
19 Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif…..”, hal. 188.
20 Kelemahan  yang  berasal  dari  UU  PKDRT  tersebut  antara  lain:  (1)  UU  PKDRT  tidak mempunyai  hukum  acara  tersendiri,  sehingga  aparat  penegak  hukum  kembali berpedoman  kepada  KUHAP  yang  kaku  dan  tidak  ramah  terhadap  korban  KDRT;  (2) Dengan  tidak  mempunyai  hukum  acara  tersendiri  UU  PKDRT  tidak  memberikan peluang  bagi  metode  penyelesaian  sengketa  alternatif  selain  pengadilan  (misalnya mediasi),  padahal  pengadilan  tidak  selalu  tepat  dan  cocok  dalam  menangani  kekhasan perkara KDRT; (3) Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis, seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam delik aduan absolute . Penempatan tersebut membuat pelapor KDRT hanya bisa dilakukan oleh istri saja. Hal itu tentunya sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif; (4) UU PKDRT  memberikan  peluang perlakuan KUHP karena tidak ada aturan mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana  sejenis;  (5)  Ancaman  UU  PKDRT  berbentuk  alternatif  (penjara  atau  denda) seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT. (6) UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT.
21 Kelemahan  penyelesaian  dalam  sistem  peradilan  pidana  terhadap  KDRT,  Menurut Fatahillah  A.  Syukur,  dipicu  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya:  (1)  Dalam  proses persidangan  para  pihak  tidak  diberikan  waktu  dan  kesempatan  berpartisipasi  yang cukup untuk menyampaikan versi keadilan; (2) Pemusatan perhatian hanya kepada fakta hukum  dan  mengabaikan  faktor  emosi  menyebabkan  pengadilan  tidak  memberikan kesempatan kepada korban untuk menceritakan derita mereka; (3) Prosedur yang lama, kaku ( rigid ), dan rumit dari lembaga penegak hukum mengabaikan korban, menyulitkan pencapaian  hasil  yang  memuaskan,  dan  cenderung  membuat  penderitaan  korban bertambah  dua  kali  lipat;  (4)  Tingginya  biaya  berperkara  di  pengadilan;  (5)  Penjatuhan hukuman  pidana  cenderung  bermotif  balas  dendam (restitutive  justice) ,  dan  gagal memberikan  efek  jera  kepada  pelaku;  (6)  Pengadilan  gagal  memberikan  perlindungan kepada  perempuan  karena  seringkali  pelaku  yang  dijatuhi  hukuman  ringan  akan bertambah kasar terhadap istrinya ketika kembali dalam kehidupan berumah tangga; (7) Kelalaian  memberikan  perhatian  terhadap  keseimbangan  posisi/  kekuatan  para  pihak dalam  perkara  KDRT  menyebabkan  lemahnya  perlindungan  kepada  korban  yang notabene  berada  dalam  kondisi  lemah;  (8)  Penjatuhan  pidana  berupa  penjara  terhadap pelaku  yang  mayoritas  menjadi  tumpuan  ekonomi  keluarga  menyebabkan  rusaknya
Kasus KDRT merupakan kasus kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  pelaku  dan  korban  KDRT  mempunyai hubungan  yang  dekat  baik  secara  kekerabatan  maupun  emosional. 22 Perlindungan hukum terhadap korban KDRT selama ini didasarkan pada KUHP sebagai  sumber  hukum materil ,  dengan  menggunakan  KUHAP  sebagai  hukum acaranya.  Perlindungan  hukum  bagi  korban  seharusnya  diatur  secara  eksplisit dalam  KUHP.  Misalnya  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban, sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat  bagi  korban.  Akses  korban  terhadap  proses  peradilan  juga  mesti diperhatikan.  Korban  berhak  mengetahui  perkembangan  kasusnya.  Apalagi apabila  berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab, maka korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi .
Begitu  pula  apabila  dilihat  dalam  KUHAP,  pengaturan  mengenai  korban sama  sekali  termarjinalkan.  KUHAP  lebih  banyak  mengatur  mengenai perlindungan  terhadap  tersangka,  sedangkan  perlindungan  terhadap  korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang diberikan KUHAP terhadap korban sangat  terbatas.  Diantaranya  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  98-101  KUHAP. Dalam  pasal  ini  diatur mengenai  satu-satunya mekanisme  ganti  kerugian  yang bisa  dijalankan  oleh  korban  yaitu  melalui  mekanisme  Pasal  98  KUHAP  yang disebut  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian. 23 Apabila  dikaitkan dengan  korban  KDRT,  tentunya  pelaksanaannya  akan  lebih  rumit  lagi,  hal  itu disebabkan  korban  KDRT  tidak  hanya  dapat  mengalami  kekerasan  fisik melainkan dapat juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mungkin dapat di rumuskan dalam kategori kerugian materiil.
masa depan keluarga dan anak. Untuk lebih jelasnya lihat, Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT….., hlm., 9-10 22 Yang dapat menjadi korban KDRT adalah, suami, istri, anak, dan orang yang menetap di lingkungan rumah tangga. Lihat Pasal 2 UU PKDRT.
23 Tujuan  dari  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  ini  adalah  menyederhanakan proses  perkara  perdata  yang  timbul  dari  tindak  pidana.  Namun  kerugian  yang ditimbulkan  hanya  terbatas  pada  kerugian materiil saja,  yaitu  penggantian  biaya  yang telah  dikeluarkan  oleh  korban,  tidak  mencakup  pada  penggantian  kerugian immateril . Oleh karena itu pada prakteknya, belum memenuhi  kepentingan  korban tindak pidana secara utuh.
Berdasarkan  realitas  tersebut,  kedudukan  korban  dalam  sistem  peradilan pidana  hanya  sebagai  pelengkap  dalam  suatu  proses  peradilan.  Hal  ini disebabkan  KUHAP  yang  berlaku  sekarang  lebih  berorientasi  terhadap  pelaku dari pada terhadap korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku  inilah  yang  dalam  perkembangannya  disebut  sebagai  konsep retributive justice . 24
Posisi  hukum  korban  kejahatan  tidak  diakui  dalam  sistem  peradilan pidana.  Korban  kejahatan  hanya  bertindak  sebagai  pelapor  dan  saksi  yang bersifat pasif .  la  tidak  memiliki  hak-hak  hukum  terhadap  pelanggar,  termasuk hak  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  melalui  mekanisme  sistem  peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena  kejahatan,  karena  masalah  ganti  kerugian  adalah  persoalan  individual korban dan masalah ini menjadi bagianlcakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi,  peradilan  pidana  diselenggarakan  bukanlah  untuk  memenuhi  keinginan korban  kejahatan,  tetapi  untuk  mengadili  pelanggar  hukum  pidana  karena pelanggarannya. 25
Konsep retributive  justice ini  digunakan  pula  dalam  menangani  kasus KDRT.  Pelakunya  akan  dijatuhkan  pidana  sesuai  dengan  perbuatannya  yang melanggar  hukum.  Pidana  yang  dijatuhkan  pun  merupakan  balasan  dari  apa yang  dilakukannya  dan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Korban  KDRT hanya  dianggap  saksi  dan  pelapor  saja,tidak  memiliki  hak  untuk  memilih keadilan seperti apa yang ingin dia peroleh bahkan tidak menutup kemungkinan setelah  dipidananya  pelaku  korban  malah  akan  semakin  menderita.  Menurut hemat  penulis,  tentunya  konsep retributive  justic e,  apabila  diterapkan  dalam penanggulangan  kasus  KDRT  tidaklah  tepat,  karena  tidak  dapat  memberikan
24 Cara kerja sistem peradilan pidana dalam kerangka retributive justice adalah setiap faset sistem  peradilan  pidana  bekerja  dengan  mereduksi  korban,  pelanggar,  dan  masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus  kejahatan,  tetapi  korban  adalah  warga  negara  (masyarakat)  menjadi  saksi,  jika diperJukan,  bagi  penuntutan.  Korban  memiliki  kontrol  yang  sangat  terbatas  terhadap apa yang terjadi dan  tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses  peradilan. Lihat,  Mudzakkir,  “Viktimologi  Studi  Kasus  di  Indonesia”,  (Makalah  Pada  Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya 13 Maret 2015), hal. 25.
25 Mudzakkir,  2001  "Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana", Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia), hal. 188.
perlindungan  terhadap  korban.  Mengingat  korban  KDRT  tidak  hanya  dapat mengalami  kerugian materiil melainkan  sangat  dimungkinkan  mengalami kerugian immateriil .  Bahkan  menurut  Ridwan  Mansyur,  hal  ini  tentunya  akan bertentangan  dengan  tujuan konsolidatif , protektif dan preventif yang  disebutkan dalam  Pasal  4  UU  PKDRT. 26 Oleh  karena  itu,  dalam  menyelesaikan  kasus tersebut  perlu  penyelesaian  yang  tidak  hanya  sekedar  menghukum  pelaku sesuai dengan norma yang ada tetapi juga perlu diperhatikan pemulihan korban KDRT.
Berhubungan  dengan  ini,  Nigel  Walker  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Barda  Nawawi  Arief,  pernah  mengingatkan  adanya  prinsip-prinsip  pembatas (the  limiting  principles) yang  seharusnya  dijadikan  pertimbangan  dalam pengenaan  sanksi  pidana,  antara  lain:  (1)  Jangan  hukum  pidana  digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan; (2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan; (3) Jangan menggunakan hukum pidana mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih  efektif  dengan  sarana-sarana  lain  yang  lebih  ringan;  (4)  Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; (5) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari  pada  perbuatan  yang  akan  dicegah;  (6)  Hukum  pidana  jangan  memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik. 27
Pendekatan Restorative Justice dalam Perkara KDRT
Adanya semangat Restorative Justice yang berkembang dalam sistem hukum pidana  di  Indonesia  membuat  pergeseran  konsep  pemidanaan  dari Retributive Justice menuju Restorative Justice . 28 Tentunya pergeseran tersebut dalam penilaian
26 Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT…., hal. 260.
27 Barda  Nawawi  Arief,  2005, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti),  hal. 75-76.
28 Restorative  justice berbeda  dengan Retributive  Justice yang  dianut  sistem  peradilan pidana  saat  ini.  Perbedaan  itu  antara  lain  terdapat  dalam  beberapa  hal,  yaitu: Pertama , melihat  tindakan  kriminal  secara komprehensif .  Tidak  saja  mendefinisikan  kejahatan sebagai  pelanggaran  hukum  semata,  namun  juga  memahami  bahwa  pelaku  merugikan korban, masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Kedua , melibatkan banyak pihak dalam merespon  kejahatan,  tidak  hanya  sebatas  urusan  pemerintah  dan  pelaku  kejahatan, namun  juga  korban  dan  masyarakat. Ketiga ,  mengukur  kesuksesan  dengan  cara  yang
Dey  Revana, 29 dengan  sendirinya  akan  mempengaruhi  elemen  sistem  hukum yang berada di bawahnya, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep dasar hukum pidana dan substansi hukum pidana dan praktik sistem peradilan pidana dalam masyarakat.
Pergeseran  konsep  kejahatan  dan  orientasi  hukum  pidana  yang  telah diuraikan  diatas,  telah  membawa  harapan  cerah  untuk  perlindungan  hukum terhadap  korban,  khususnya  korban  KDRT.  Keterlibatan  korban  dalam  proses Restorative  Justice meliputi  perbaikan  material,  memperbaiki  emosi  termasuk harapan,  perbaikan  harga  diri  dan  kehormatan,  serta  yang  terpenting  adalah partisipasi penuh dalam penanganan kasus.
Terdapat  tiga  prinsip  yang  menjadi  pondasi  bagi  pelaksanaan Restorative Justice , diantaranya: (1) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan; (2) Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak  pidana  harus  mendapat  kesempatan  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam menindak  lanjutinya;  (3)  Pemerintah  berperan  dalam  menciptakan  ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara. 30
Dalam  redaksi  yang  berbeda  disebutkan,  ada  lima  prinsip  dalam pendekatan Restorative  Justice ,  yaitu:  (1)  Mangandung  partisipasi  penuh  dan konsensus (kesepakatan); (2) Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang  ada  akibat  terjadinya  tidak  kejahatan;  (3)  Memberikan  pertanggung jawaban  langsung  dari  pelaku  secara  utuh;  (4)  Mencarikan  penyatuan  kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; (5)  Memberikan  ketahanan  kepada  warga  masyarakat  agar  dapat  mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. 31
berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan. Namun juga mengukur seberapa  kerugian  dapat  dipulihkan  atau  dicegah.  Semangat restorative  justice dapat terlihat  dalam  beberapa  perundang-undangan  di  Indonesia,  diantaranya:  UU  No.  15 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 3 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Rancangan  KUHP 2005.
29 Dey  Ravena,  2007  "Sistem  Pemasyarakatan  (Pergeseran  Paradigma  Pembinaan Narapidana  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia)",  Disertasi,  Program  Doktor Undip, Semarang), hal. 207 .
30 Hani Barizatul Baroroh, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif…, hal. 193-194 31 Mahmul Siregar, 2007 , Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam , (Jakarta, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), hal.
Restorative  Justice lebih  menekankan  kepada  keterlibatan  langsung  pihak- pihak  dan  menuntut  usaha  kerja  sama  dengan  masyarakat  serta  pemerintah untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  yang  harmonis,  sehingga  korban  dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat. 32
Melalui  pendekatan Restorative  Justice diharapkan  pemulihan  bagi  korban dapat  terealisasi,  tujuan  pemidanaan  bagi  pelaku  akan  berhasil  dan  ketertiban masyarakat pun dapat tercapai. Restorative Justice merupakan salah satu aIternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum. 33 Keadilan yang akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban maupun masyarakat.
Konsep  kejahatan  melalui  pendekatan Restorative  Justice diberi  pengertian yang  lebih  nyata,  bahwa  kejahatan  adalah  konflik  antar  orang  perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan  dan  juga  rnelanggar  hak  masyarakat  (kepentingan  publik), kepentingan  negara,  dan  juga  sesungguhnya  secara  tidak  langsung  melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. 34
Selanjutnya  terkait  dengan  hal  tersebut,  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan  Kerjasama Pemulihan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  PP PKPKDRT)  bersinggungan  dengan  pendekatan Restorative  Justice yang dikemukakan  sebelumnya,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  diaturnya penyelenggaraan  pemulihan  korban  KDRT  yang  melibatkan  kerjasama  dengan berbagai pihak.
Menurut  PP  PKPKDRT  ini  pemulihan  korban  adalah  segala  upaya  untuk penguatan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  agar  lebih  berdaya,  baik
32 Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan….", hal. 26
33 Beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu: Pertama , Teori Etis : tujuan hukum adalah “keadilan”. Kedua , Teori  Uti  litas :  tujuan  hukum  adalah  “kebahagiaan”. Ketiga , Teori Campuran :  tujuan  hukum  adalah  “ketertiban”.  Pendapat  lain,  misalnya  Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan tujuan hukum adalah keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut masyarakat pada zamannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono  Soekanto,  menyatakan  tujuan  hukum  adalah  demi  kedamaian  hidup  antar pribadi  yang  meliputi  ketertiban ekstern antar  pribadi  dan  ketenangan intern pribadi. Lihat  Esmi  Warassih,  2005, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis, (Semarang:  PT. Suryandaru Utruna), hal. 24-25.
34 Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan….", hal. 210
secara fisik maupun psikis. 35 Penyelenggaraan pemulihan yaitu segala tindakan yang  meliputi  pelayanan  dan  pendampingan  kepada  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga. 36 Penyelenggaraan  pemulihan  terhadap  korban  di  atas dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  serta  lembaga sosial dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang  diperlukan  untuk  pemulihan  korban. 37 Untuk  kepentingan  pemulihan, korban  berhak  mendapatkan  pelayanan  dari  tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial, relawan pendamping, dan/atau pemimbing rohani. 38
Apabila melihat isi dari PP PKPKDRT tersebut dan dibandingkan dengan pendekatan Restorative Justice , maka ketentuan yang ada di PP PKPKDRT belum cukup  untuk  memberikan  perlindungan  dan  memulihkan  korban  kejahatan karena hanya mengatur satu materi saja dari Restorative Justice yaitu pemulihan korban. Dalam PP PKPKDRT, tidak menjelaskan tentang proses pemulihan yang merupakan  tujuan  akhir  dari Restorative  Justice .  Tetap  saja  masih  meletakkan korban  sebagai  objek.  Tidak  menempatkan  korban  untuk  berpartisipasi  dalam sistem  peradilan  pidana.  Padahal  melalui  pendekatan Restorative  Justice tidak hanya  sekedar memulihkan  korban dengan menyediakan ruangan khusus atau pendampingan  melainkan  ada  proses  lain  yang  juga  penting  dan  merupakan karakteristik dari konsep restorative justice sebagaimana yang sudah diterangkan di atas.

## Konsepsi Mediasi Penal dalam Perkara KDRT
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  konsepsi  mediasi  penal  dalam KDRT maka tidak etis  rasanya apabila  tidak dibahas mengenai pengertian dari “mediasi” sebagai pangkal lahirnya mediasi  penal. Mediasi berasal dari  bahasa Latin, mediare yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  “Berada  ditengah” juga  bermakna  mediator  harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak
35 Lihat Pasal 1 Ayat (1) PP PKPKDRT
36 Ibid ., Pasal 1 Ayat (2)
37 Ibid ., Pasal 2 Ayat (1) 38 Ibid ., Pasal 6
dalam menyelesaikan sengketa. 39 Dalam redaksi yang berbeda, Menurut Muzlih MZ  sebagaimana  dikutip  Ridwan  Mansyur,  mediasi  merupakan  suatu  proses penyelesaian  pihak-  pihak  yang  bertikai  untuk  memuaskan  pihak-pihak  yang bertikai  untuk  mencapai  penyelesaian  yang  memuaskan  melalui  pihak  ketiga yang netral (mediator). 40 Penggunaan Mediasi dapat ditemukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi menjadi  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan, 41 yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau alternative dispute resolutions
Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara  lain: “mediation  in  criminal  cases” atau ”mediation  in  penal  matters” yang dalam  istilah  Belanda  disebut  “ strafbemiddeling ”,  dalam   istilah  Jerman  disebut ”Der  Außergerichtliche  Tatausgleich” dan  dalam  istilah  Perancis  disebut ”de mediation penale”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak  pidana  dengan  korban,  maka  mediasi  penal  ini  sering  juga  dikenal dengan istilah ”Victim Offender Mediation” , atau “Offender Victim Arrangement” 42
Menurut  Ms.  Toulemonde  (Menteri  Kehakiman  Perancis)  sebagaimana dikutip  oleh  Barda  Nawawi  Arief,  mediasi  penal (penal  mediation) adalah “Sebagai  suatu  alternatif  penuntutan  yang  memberikan  kemungkinan penyelesaian  negosiasi  antara  pelaku  tindak  pidana  dengan  korban”. 43 Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari  dimensi  praktik  maka  mediasi  penal  akan  berkorelasi  dengan  pencapaian dunia  peradilan.  Seiring  berjalannya  waktu  dimana  semakin  hari  terjadi peningkatan  jumlah  volume  perkara  dengan  segala  bentuk  maupun  variasinya yang  masuk  ke  pengadilan,  sehingga  konsekuensinya  menjadi  beban  bagi pengadilan  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  sesuai  asas  peradilan
39 Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional (Jakarta: Kencana,) hal. 1.
40 Ridwan  Mansyur,  2010, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT  (Kekerasan  dalam  Rumah Tangga (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia), hal. 137.
41 Lihat  Pasal  1  angka  10  UU  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
42 Barda  Nawawi  Arief,  2008, Mediasi  Penal:  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister), hal. 1.
sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 44
Dalam  prektek,  mediasi  penal  muncul  sebagai  salah  satu  pemikiran alternatif  dalam  pemecahan  masalah  sistem  peradilan  pidana.  Hal  ini  seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan dalam artikel ini, barawal dari wacana Restorative Justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku  tindak  pidana,  serta  mencari  solusi  yang  lebih  baik  untuk  kedua  belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal yang merupakan bagian dari pendekatan Restorative Justice menempatkan peradilan pada posisi mediator .
Barda  Nawawi  Arief  menguraikan  secara  teoritis  prinsip-prinsip  kerja mediasi penal, yaitu: (1) Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  antara  keduanya.  Jika  ini dibiarkan  berlarut-larut  dan  berlanjut  dapat  menimbulkan  pembalasan  sendiri; (2) Mediasi penal  berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaiakn konflik yang mereka hadapi; (3) Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal,  tidak seperti dalam proses peradilan. Pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik; (4) Mediasi penal  menghendaki  adanya  partisispasi  aktif  dan  otonom  dari  korban  dan pelaku  kejahatan.  Tanpa  hal  itu,  akan  sulit  untuk  menyelesaikn  konflik  yang mereka hadapi. 45
Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  pada  prinsipnya  perkara  pidana  tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan  pelaksanaanya.  Dalam  praktiknya  penegakan  hukum  pidana  di Indonesia,  walaupun  tidak  ada  landasan  hukum  formalnya  perkara  pidana sering  diselesaikan  di  luar  proses  pengadilan  melalui diskresi aparat  penegak hukum,  mekanisme  perdamaian,  lembaga  adat  dan  sebagainya.  Konsekuensi makin  diterapkan  eksistensi  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  perkara  dibidang  hukum  pidana  melalui restitusi dalam  proses
44 Ibid . hal. 2
45 Ibid , hlm, 3
pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. 46
Keuntungan utama dari penggunaan mediasi  penal  dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk perkara KDRT adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang  juga  amat  menonjol  adalah  biaya  yang  murah.  Sebagai  suatu  bentuk pengganti  sanksi,  pihak  pelaku  dapat  menawarkan  kompensasi  yang dirundingkan/disepakati  dengan  pihak  korban.  Dengan  demikian,  keadilan menjadi  buah  dari  kesepakatan  bersama  antar  para  pihak  sendiri,  yaitu  pihak korban  dan  pelaku,  bukan  berdasarkan  kalkulasi  jaksa  dan  putusan  hakim. Taufiqurrahman  Abildanwa  dalam  artikelnya,  mengungkapkan  bahwa  upaya penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  proses  peradilan  merupakan  proses penyelesaian  perkara  dengan  cara  kesepakatan  oleh  para  pihak  di  luar kewenangan  Pengadilan  dengan  realisasi  pihak  ketiga  dengan  memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama. 47
Mediasi  penal  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  dari Restorative  Justice . Menurut  Eva  Achjani  Zulfa,  bahwa Restorative  Justice dipahami  sebagai  bentuk pendekatan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 48 Penerapan nilai-nilai Restorative Justice dalam  mediasi  penal,  sebenarnya  bukanlah  “barang  baru”  bagi masyarakat  Indonesia,  bahkan  dewasa  ini, restorative  justice ini  “Marc  Levin” seperti yang dikutip oleh “Eva Achjani Zulfa” menyebutnya sebagai pendekatan yang progresif dan  pendekatan  yang  dulu  dinyatakan  sudah  usang,  kuno  dan tradisional”. 49 Tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  “Barda
46 Ibid , hlm, 4-5
47 Taufiqurrahman  Abildanwa,  2016,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Upaya  Dalam  Rangka Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Berbasis  Nilai-Nilai  Keseimbangan”  dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 1), hal. 140
48 Eva Achjani Zulfa, 2014 “Konsep Dasar Restorative Justice” Makalah Untuk Pelatihan Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  “Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Serta Perkembangan Dewasa Ini” (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan MAHUPIKI, 23-27 Februari), hal. 1
49 Marc  Levin  dalam  Eva  Achjani  Zulfa,  2011,  Pergeseran  Paradigma  Pemidanaan, (Bandung: Lubuk Agung,), hal. 67.
Nawawi  Arief”,  ia  menjelaskan  bahwa  mediasi  penal  dipergunakan  dalam penyelesaian  perkara  pidana  adalah  karena  ide  dari  mediasi  penal  berkaitan dengan  masalah  pembaharuan  hukum  pidana (Penal  Reform), berkaitan  juga dengan  masalah pragmatisme ,  alasan  lainnya  adalah  adanya  ide  perlindungan korban,  ide  harmonisasi,  ide restorative  justice ,  ide  mengatasi  kekakuan (formalitas)  dan  efek  negatif  dari  sistem  peradilan  pidana  dan  sistem pemidanaan  yang  berlaku,  serta  upaya  pencarian  upaya  alternatif  pemidanaan ( selain penjara ). 50 Sebenarnya  dalam  masyarakat  Indonesia  penyelesaian  suatu perkara, baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukanlah hal yang baru,  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  penyelesaian  dengan  pendekatan musyawarah.  Meminjam  bahasanya  “Mushadi”,  secara  historis-kultural masyarakat  Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  pendekatan  konsensus. 51 yang lebih  mengutamakan  pengambilan  keputusan  secara  tradisional  dan penyelesaian melalui mekanisme adat.
Fatahillah  A.  Syukur,  menilai  konsepsi  mediasi  penal  sangat  cocok digunakan di Indonesia, terutama dalam perkara KDRT, dikarenakan beberapa alasan,  yaitu:  (1)  Budaya  masyarakat  Indonesia  yang  mengutamakan penyelesaian  sengketa  secara  damai  berdasarkan  musyawarah  mufakat, terutama dalam konflik rumah tangga; (2) Hukum Adat dan Hukum Islam yang masih  hidup  dan  dipraktekkan  oleh  masyarakat  mendukung  dan  bahkan memprioritaskan  penggunaan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  secara damai,  termasuk  dalam  perkara  KDRT;  (3)  Mayoritas  masyarakat  masih menganggap  perkara  KDRT  merupakan  masalah  internal  rumah  tangga  yang tidak boleh diketahui oleh publik. Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang wajib  menjaga  kerahasiaan  penyelesaian  sebuah  sengketa;  (4)  Mediasi menjanjikan  penyelesaian  KDRT  yang  cepat,  murah  dan  sederhana dibandingkan  dengan  penyelesaian  di  pengadilan.  Faktor  ini  penting  untuk mempersingkat  penderitaan  yang  dialami  oleh  korban  KDRT;  (5)  Memberikan kesempatan  kepada  korban  untuk  didengar  dalam  menceritakan  penderitaan yang  dialaminya  dan  mencurahkan  perasaan  hati  sebagai  pemberdayaan
50 Barda  Nawawi  Arief,  2000, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara, (Semarang: Universitas Diponogoro Semarang), hal. 169-171.
51 Mushadi,  2007, Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia ,  (Semarang:  Walisongo Mediation Center),hal. 38.
perempuan, dimana hal ini biasanya tidak/kurang diperhatikan dalam proses di pengadilan;  (6)  Korban  mendapatkan  kesempatan  untuk  mendapat  penjelasan tentang  kekerasan  yang  terjadi,  menerima  permintaan  maaf,  atau  mendapat kompensasi  atas  penderitaan  yang  dialami  yang  tidak  bisa  didapatkan  dari proses  pengadilan;  (7)  Pelaku  (suami)  sebagai  salah  satu  pilar  rumah  tangga mendapat  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri  dengan  terhindar  dari  penjara demi melindungi masa depan keluarga, terutama anak. 52
Mediasi  penal  merupakan  salah  satu  instrumen  dari  konsep/pendekatan Restorative  Justice .  Para  pihaklah  yang  menentukan  nilai  keadilan  yang  mereka inginkan,  bukan  lembaga  peradilan.  Keterlibatan  aparat  penegak  hukum hanyalah  sebagai  mediator.  Mediasi  penal  merupakan  metode  penyelesaian sengketa  yang  cocok  dalam  menangani  perkara  KDRT  di  Indonesia.  Hal  ini disebabkan  karena  mayoritas  masyarakat  masih  mengutamakan  penyelesaian secara  damai  dalam  penyelesaian  sengketa  terutama  dalam  sengketa  keluarga. Keutuhan  keluarga  merupakan  prioritas  dalam  budaya  masyarakat  Indonesia yang  terus  dijaga.  Menggunakan  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif dalam  penyelesaian  kasus  KDRT  dianggap  sesuai  karena  sifat  dasar  mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh  dari  pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  penal  menawarkan  fleksibelitas mekanisme  untuk  disesuaikan  dengan  kondisi  para  pihak  yang  bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi.

## Penutup
Konsep retributive justice tidak memberikan perlindungan terhadap korban KDRT,  karena  konsep  ini  lebih  berorientasi  kepada  pelaku,  kemudian  norma atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagian  besar  tidak mengakomodasi  kepentingan korban. Walaupun UU PKDRT memberi  peluang terhadap  perlindungan  korban,  namun  pada  tahap  implementasi  belum  dapat dilaksanakan mengingat PP PKPKDRT yang sudah dikeluarkan baru mengatur
52 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT….., hal. 74.
satu  komponen  saja  dari  konsep restoralive  justice .  Penggunaan  mediasi  penal bisa  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam  penyelesaian  perkara  KDRT.  Mediasi penal  menggunakan  pendekatan restorative  justice yang  lebih  mengedepankan penanganan  pada  resolusi  konflik  dalam  menyelesaikan  perkara  dari  pada pemidanaan.

## Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi (2008): Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Semarang : Pustaka Magister.
------------------------------.(2000) Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan  Pidana  Penjara (2005)  Semarang:  Universitas  Diponogoro Semarang.
------------------------------. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Agus,  Raharjo.  (2008)  “ Mediasi  Sebagai  Basis  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana ”, (dalam  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 20, No. 1).
Arief,  Dikdik  M.  &  Gultom  (2007):  Elisatris. Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Abbas,  Syahrizal    (2009):  Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum Adat & Hukum Nasional Jakarta: Kencana.
Baroroh,  Hani  Barizatul  (2012):  “ Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)”,  dalam  “IN  RIGHT” ,  Jurnal Agama  dan Hak  Asasi  Manusia  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  Vol. 2 No. 1.
Chaerudin  dan  Fadillah,  Syarif  (2003): Korban  Kejahatan  dalam  Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Grhadhika Press. Hudijono,  S.  (2009):  “ Revitalisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Alternatif  di  Ende:  Dekonstruksi  Sentralisme  Hukum  dan  Pengembangan Kebijakan  Multikultural” , dalam Jurnal  Yustisia  Vol.  78  Edisi  Sept- Desember.
Kolibonso, Rita Selena (2002) “Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,  (dalam  Jurnal  Perempuan  No.  26,  Yayasan  Jurnal  Perempuan, Jakarta)
Levin,  Marc  dalam  Eva  Achjani  Zulfa  (2011):  P ergeseran  Paradigma  Pemidanaan , Bandung: Lubuk Agung.
Mushadi  (2007): Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia, Semarang:  Walisongo Mediation Center.
Mansyur,  Ridwan  (2010): Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT  (Kekerasan  dalam Rumah Tangga, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Mudzakkir  (2015):  “Viktimologi  Studi  Kasus  di  Indonesia”,  (Makalah  Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya 13 Maret 2015).
----------------(2001):  "Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana", Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
----------------.  dalam  I  Made  Agus  Mahendra  Iswara    (2013):  “Mediasi  Penal Penerapan  Nilai-Nilai  Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak
Pidana  Adat  Bali”,  Tesis,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia.
Mushadi  (2007): Mediasi  dan  Resolusi  Konflik  di  Indonesia ,  Semarang:  Walisongo Mediation Center.
Raharjo, Satjipto  (2009): Berhukum Dalam Keadaan Luar Biasa , Jakarta: Kompas.
Ravena, Dey (2007): "Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia)",  Disertasi, Program Doktor Undip, Semarang.
Soekanto,  Soerjono  (2008): Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Syukur,  Fatahillah  A  (2011): Mediasi  Perkara  KDRT  (Kekerasan  dalam  Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia , Bandung: Mandar Maju. Sulistyono,  Adi  (2006): Mengembangkan  Paradigma  Non-Litigasi  di  Indonesia, Surakarta: UNS Press.
Soeroso,  Moerti  Hadiati  (2010): Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif Yuridis-Viktimologis , Jakarta, Sinar Grafika. Saraswati, Rika (2006): Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Siregar,  Mahmul  (2007): Pedoman  Praktis  Melindungi  Anak  dengan  Hukum  Pada Situasi  Emergensi  dan  Bencana  Alam ,  Jakarta,  Pusat  kajian  dan Perlindungan Anak (PKPA).
Taufiqurrahman  Abildanwa,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Upaya  Dalam  Rangka Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia , Berbasis  Nilai-Nilai Keseimbangan” , dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III, No. 1 2016. Warassih,  Esmi  (2005): Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Semarang:  PT. Suryandaru Utruna.
Zulfa,  Eva  Achjani  (2014):  “Konsep  Dasar  Restorative  Justice”  Makalah  Untuk Pelatihan  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  “Asas-Asas  Hukum  Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini” (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan MAHUPIKI, 23-27 Februari 2014).