## PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR: 1719/PDT.G/2018/PA.BWI DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA POLIGAMI
Oleh: Abdur Rohman
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

## Abstrak
Dapat  dideskripsikan,  bahwa  pelaksanan  pembagian  harta  gono-gini  dalam  perkawinan poligami  adalah  sama  dengan  pembagian  harta  gono-gini  dalam  perkawinan  monogami, yaitu  masing-masing  pasangan  mendapatkan  bagian  sama  antara  suami  dan  para  istri, sebagaimana  maksud  Pasal  37  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  97 Kompilasi  Hukum  Islam. Ditetapkan  harta  bersama  dalam  perkara  ijin  poligami,  adalah demi kemaslahatan dan melindungi Harta bersama Pemohon dan Termohon, agar istri yang baru  tidak  mengklaim  harta  bersama  tersebut  dengan  menerapkan  3  pilar  tujuan  hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Kata kunci: kepastian hukum, poligami, perkawianan

## Abstract
It can be described, that the distribution of the gono-gini assets in the polygamy marriage is the same as the distribution of the gono-gini assets in a monogamous marriage, where each pair gets an equal share between husband and wife, as intended in Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 Compilation of Islamic Law. Determined joint property in the case of a polygamy permit, is for the benefit and protection of Assets with the Petitioner and Respondent, so that the new wife does not claim the joint property by applying the 3 pillars of legal objectives namely justice, expediency and legal certainty Keywords: legal certainty, polygamy, marriage

## PENDAHULUAN
Agama  Islam  yang  disyariatkan  oleh  Allah Ta’ala dengan  ilmu-Nya  yang  maha tinggi  serta  hikmah  dan  ketentuan  hukum-Nya  yang  maha  agung,  adalah  agama  yang sempurna  aturan  syariatnya  dalam  menjamin  kemaslahatan  bagi  umat  Islam  serta membawa mereka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Pada  dasarnya  manusia  mempunyai  naluri/keinginan  untuk  mempunyai  keturunan atau  generasi.  Dalam  hal ini  tentunya  hal  yang  tepat  untuk  mewujudkanya  adalah dengan melangsungkan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  salah  satu  cara  membina  hubungan sebuah  keluarga,  karena  perkawinan  mutlak  diperlukan,  dan  menjadi  syarat  terbentuknya sebuah keluarga.
Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang  antara  kedua  belah  pihak  suami  dan  istri,  akan  senantiasa  diharapkan  berjalan dengan  baik,  kekal  dan  abadi  yang  didasarkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.    Hal  ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan  adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  degan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi  suatu  perbincangan  hangat  serta  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Poligami  sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri.  Pada  dasarnya  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan)  menganut  adanya  asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Namun demikian, asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  tidak  bersifat  mutlak,  artinya  hanya  bersifat  pengarahan  pada pembentukan  perkawinan  monogami  dengan  jalan  mempersulit  dan  mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.
Ketentuan  adanya  asas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitatif  saja,  karena dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  dimana  pengadilan  dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh  para  pihak  yang  bersangkutan.  Ketentuan  ini membuka  kemungkinan  seorang  suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam  agama  yang  ada  yang  dianut  oleh  masyarakat  karena  ada  agama  yang  melarang untuk  berpoligami  dan  ada  agama  yang  membenarkan  atau  membolehkan  seorang  suami untuk  melakukan  poligami.  Khusus  yang  beragama  Islam  harus  mendapat  ijin  dari pengadilan  agama  sesuai  dengan    Pasal  51  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.
Untuk  mendapatkan  ijin  dari  pengadilan  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu disertai  dengan  alasan  yang  dapat  dibenarkan.  Tentang  hal  ini  lebih  lanjut  diatur  dalam Pasal  5  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan  terbatas  hanya  sampai  4  orang.  Adapun  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, di samping itu si suami  harus  terlebih  dahulu  mendapat  ijin  dari  pengadilan  agama,  jika  tanpa  ijin  dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pengadilan  agama  baru  dapat  memberikan  ijin  kepada  suami  untuk  berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami  juga  harus  dipenuhi  syarat-syarat  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan, yaitu :
1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan  hidup  istri  dan  anak- anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.
Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui   suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis  dari  istri  persetujuan  ini  harus  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  dari  istri  pada sidang Pengadillan Agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang- kurangnya  2  tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  mendapat  penilaian  dari  hakim Pengadilan Agama.

## PEMBAHASAN
Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang  istri,  begitu  juga  dengan  seorang  wanita,  namun  dalam  keadan  tertentu  lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan.sehingga dalam keadaan  yang sangat  terpaksa  dimungkinkan  seorang  laki-laki  memiliki  istri  lebih  dari  seorang berdasarkan  syarat- syarat yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal 35  Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  tentang  harta  benda  dalam  perkawinan  yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian, harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing,  sedangkan  di  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  diatur  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  dibagi antara  suaml  istri  dengan  pembagian  yang  sama.    Dalam  hal  seorang  laki-laki  yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut,  sehingga  diperlukanlah  suatu  aturan  yang  jelas  mengenai  penetapan  dan pembagian harta tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  yang  ada  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman diserahkan  kepada  badan-badan  peradilan  yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. 1
Meskipun  demikian,  hal  itu  tidak  mengurangi  makna  dan  penerapan  hukum  yang berkenaan  dengan  harta  yang  diperoleh  suami-isteri  selama  perkawinan.  Harta  tersebut melembaga  menjadi  harta  bersama  antara  suami-isteri,  selama  ikatan  perkawinan  masih berlangsung  tanpa  mempersoalkan  suku  dan stelsel keluarga  suami-isteri. 2 Umumnya setiap  pasangan  suami  istri  mendambakan  terciptanya  rumah  tangga  yang sakinah mawadah warahmah .  Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga  yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah sebuah harta kekayaan yang merupakan Zinatul al - hayat , baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat  berharga  dan  intelektual,  dikarenakan  kekayaan  harta  bersama  itu  berperan sebagai  pelengkap  kebahagiaan.  Namun,  Apabila  rumah  tangga  mengalami  kondisi disharmonis maka adanya kemungkinan timbul adanya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar atau tidak dapat di atasi ( out of control ), kemungkinan besar peluang kondisi rumah tangga mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan ( broken marriagge ).
Pada tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Dan tidak dapat  dipungkiri  lembaga  peradilan  pun  akan  cukup  berperan  dalam  proses  penyelesaian
1 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),
2 Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 272
persengketaan  yang  dimaksudkan  di  atas.  Lembaga  peradilan  akan  menjadi  media  bagi suami  istri  yang  bersengketa  untuk  menuangkan  semua  argumentasi  dan  unek-unek mereka, lebih khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing para pihak untuk menguasai harta tadi. Dengan demikian, adanya KHI tersebut semua produk hukum yang  keluar  dari  lingkungan  peradilan  agama  harus  berpedoman  dan  mengacu  pada Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI  dan  dalam  proses  beracaranya  berpedoman pada hukum acara peradilan agama. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) hukum acara peradilan agama  menyebutkan  bahwa  penetapan  harta  bersama  hanya  bisa  dibagi  ketika  ada perceraian  dan  permohonan  mengenai  pembagian  harta  bersama  suami  istri  hanya  dapat diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan  perceraian  ataupun  sesudah  putusan  perceeraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan berdasarkan pra survey dalam  perkara ijin poligami  Pengadilan  Agama  Banyuwangi  dalam  putusan  perakara  permohonan  izin poligami  Hakim  Pengadilan  Agama  Banyuwangi  dengan  pertimbangan  hukumnya mengabulkan penetapan pembagian  harta bersama tanpa ada perceeraian. Sehingga penulis tertarik  untuk  memilih  putusan  Pengadilan  Agama  Banyuwangi  untuk  dijadikan  objek penelitian dalam tesis ini.
Pasal 35 UU perkawinan ayat (1) menyebutkan: Harta bersama adalah harta benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama. 3 M.  Idris  Ramulya mendefinisikan  harta  bersama  adalah  barang  yang  menjadi  kekayaan  yang  diperoleh sesudah  mereka  berada  dalam  hukum  perkawinan  berlangsung  atas  usaha  mereka  berdua atau usaha salah seorang dari mereka. 4
Sampai  sekarang,  penggunaan  berbagai  macam  istilah  tersebut  masih  mewarnai praktek peradilan. Meskipun Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 sudah memberi istilah  yang harus  dibakukan  dalam  kehidupan  hukum  dan  peradilan,  kesatuan  istilah  belum  tercapai. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan.
Menurut  Pasal  1  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa  harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau  bersama  suami-isteri  selama  ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  selanjutnya  disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
UU  Perkawinan  No.  1  tahun  1974  mengatur  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  di dalam Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. 5
Bunyi Pasal 35 yaitu:
(1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
(2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah pengguasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Bunyi Pasal 36 yaitu:
(1) Mengenai  harta  bersama  suami  atau  istri  dapatlah  bertindak  atas  persetujuan kedua belah pihak.
3 Siti  Musdah  Mulia, Posisi  Perempuan  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia,( Jakarta:  Kencana, 2008),hal. 134
4 M.  Idris  Ramulya, Hukum  Pekawinan,  Hukum  Pewarisan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 29
5 H.M.A. Tihami, , Fikih Munakahat (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 179.
(2) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

## Bunyi Pasal 37 yaitu:

## Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Aturan-aturan  pasal  tersebut  pada  dasarnya  telah  memberikan  gambaran  yang cukup  jelas.  Apabila  dianalisis  lebih  lanjut  ternyata  ungkapan  pada  pasal  37  undang- undang  perkawinan  ini  tidak  memberikan  keseragaman  hukum  positif  tentang  bagaiman penyelesaian dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.
Menurut pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbagan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri. Dari  segi  redaksi,  ketentuan  ini  lebih  tegas  dari  pasal  190  KUH  Perdata.  Karena  di dalamnya terdapat perkataan menjamin terpeliharanya harta bersama. Namun terlepas dari itu,  hampir  tidak  ada  perbedaan  antara  keduanya.  Sama-sama  bermaksud  mengamankan keberadaan dan keutuhan harta bersama agar tidak jatuh kepada pihak ketiga. 6
Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung,  hanya  dengan  cara  meletakkan  sita  marital  di  atasnya.  Ditinjau  dari  segi penjaminan  keberadaan  harta  bersama  dalam  perkara  pembagian  harta  bersama,  sangat urgen  meletakkan  sita  marital  selama  proses  pemeriksaan  berlangsung.  Oleh  karena  itu sangat  relevan  menerapkan  sita  marital  dalam  perkara  pembagian  harta  bersama.  Dalam putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  9  November  1976  No.1448  K/Sip/1974.  Dalam putusanya  ini  ditegaskan  “sejak  berlakunya  UU  No.1  Tahun  1974,  harta  benda  yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  sehingga  pada  saat  terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri. “
Harta bersama itu dibuka pembagiannya jika terjadi perceraian dan apabila tidak adanya  perceraian  maka  harta  bersama  itu  tidak  bisa  dibagi  tetapi  hanya  bisa  disita  saja, harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus.  Hubungan  perkawinan  itu  dapat  terputus  karena  kematian,  perceraian  dan  dapat juga  oleh  keputusan  pengadilan. 7 Sedangkan  permohonan  ijin  poligami  bukanlah  perkara perceraian.

## PENUTUP
Pelaksanan  pembagian  harta  gono-gini  dalam  perkawinan  poligami  adalah  sama dengan  pembagian  harta  gono-gini  dalam  perkawinan  monogami,  yaitu  masing-masing pasangan mendapatkan bagian sama antara suami dan para istri, sebagaimana maksud Pasal 37  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam. Ditetapkan  harta  bersama  dalam  perkara  ijin  poligami,  adalah  demi  kemaslahatan  dan melindungi Harta bersama Pemohon dan Termohon, agar istri yang  baru tidak mengklaim harta  bersama  tersebut  dengan  menerapkan  3  pilar  tujuan  hukum  yaitu  keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 370
7 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan ,Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Sinar Grafika,1995), hal. 35-36.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Basyir,  Ahmad  Azhar.  1978. Hukum  Perkawinan  Islam ,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Yogyakarta.
Ramulya  M.  Idris.  1995. Hukum  Pekawinan,  Hukum  Pewarisan,  Hukum  Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2,  Universitas Indonesia, Jakarta.
Waluyo Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Yahya Harahap. 2009. Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  RI  nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam, (Citra Umbara: bandung, 2010),hal 267
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.