## Politik Pencitraan Dalam Pemilu Presiden Republik Indonesia Tahun 2014
Sy.Usmulyadi 1

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

## Abstrak
Ada  banyak  fakta  begitu  besar  pengaruh  politik  pencitraan  terhadap  proses  suksesi,  sehingga  tanpa  strategi  dan  politik pencitraan  mustahil  kemenangan  diraih,  tak  terkecuali  dalam  Pilpres  RI  2014.  Penggunaan  metode  deskriptif  kualitatif digunakan  dengan  pusat  penelitian  pada  wacana  teks  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  realita  pencitraan  Pilpres 2014  dikonstruksi  menjadi  sebuah  berita  (realitas  media).  Hasil  penelitian  menemukan  ada  kesamaan  pola  politik pencitraan  yang  dilakukan  kontestan  Pilpres  melalui  janji-janji  peningkatan  dan  perbaikan  disegala  bidang  dengan parameter  program  dan  aksi  bombastis  sehingga  kedua  capres  diopinikan  memahami  persoalan  bangsa,  dan  mampu memberikan solusi atas berbagai isu  yang dirasakan seluruh elemen  masyarakat;  Ada kesamaan pola politik pencitraan dari kedua kubu Capres untuk menggunakan isu tertentu pada segmen yang dipilih; Ada kesamaan pola memanfaatkan media daring dan seluruh jaringannya untuk mengoptimalkan pencitraan lewat berita, namun tidak pada kendali respon komentar terhadap isi pemberitaan; Ada dinamika dalam persepsi publik berbasis daring dengan corak tegas pro dan kontra terhadap opini yang diberitakan yang diindikasikan sebagai suatu bentuk psywar dunia maya dari masing-masing kekuatan tim,  relawan  dan  partisipan  yang  mengarah  kepada  “medan  tempur”  cybertroop  (pasukan  siber);  Realitas  media mengkonstruksikan Capres Joko Widodo lebih merata disegala lini isu dan target pemilih sehingga tampak lebih maksimal dalam mengeksplorasi janji-janji yang berat kedalam pesan singkat dan sederhana; Merek personal masing-masing Capres berhasil melewati  situasi tahapan citra mulai dari fase pengenalan, pertumbuhan, dan peningkatan hingga pasca pilpres, dan diprediksi mengalami kejenuhan dan penurunan pada presiden terpilih jika gagal memenuhi janji-janji kampanye di fase awal kepemimpinannya.
Kata Kunci: Citra, Opini Publik, Pilpres

## Pendahuluan
asa  depan  demokrasi  kita  kini ditantang
dengan semakin berkembangnya  politik  pencitraan, yang  oleh  sebagian  kalangan  diyakini  efektif didalam  mendongkrak  popularitas  untuk sekedar  mendapat  simpati  publik  terhadap figur/kelompok/institusi tertentu, hingga meraih kemenangan setiap kandidat di berbagai perhelatan  pemilu.  Ada  kesan  begitu  besar pengaruh  politik  pencitraan  terhadap  proses suksesi,  sehingga  diasumsikan  tanpa  strategi dan politik pencitraan tidak mungkin kemenangan  diraih.  Mereka  yang  berhasil dalam suksesi pemilu berarti politik pencitraannya  berjalan  efektif,  demikian sebaliknya  bagi  yang  gagal,  juga  dianggap lemah  dalam  pencitraan.  Kendati  pencitraan
1 Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura
bukanlah  faktor  tunggal  dalam  menghantar kesuksesan  kandidat/parpol  (partai  politik) dalam  kompetisi  pemilu,  namun  determinasi pencitraan  terhadap  kemenangan  juga  sulit untuk diabaikan.
Berbagai  strategi,  program  dan  aksi  yang dilakukan  para  kandidat  pada  akhirnya berimplikasi  terhadap  bobot  pencitraan  yang diperoleh. Seluruh aktivitas pemenangan yang dilancarkan masing-masing tim sukses kandidat, selalu diupayakan untuk memperkuat citra kandidat dibanding kompetitornya. Mulai dari cara yang santun hingga kasar, yang legal hingga ilegal, bila perlu menggunakan negative campaign (kampanye  negatif)  dan  atau black campaign
(kampanye hitam) untuk menurunkan  tingkat  elektabilitas  kandidat tertentu.
M
Banyak fenomena yang menjelaskan relasi pencitraan dengan menang-kalahnya kandidat/parpol  sepanjang  perhelatan  pasca pemilu 1999 hingga sekarang. Berbeda dengan masa  pemilu  di  zaman  orde  baru  yang  hanya mengedepankan  citra  partai,  pemilu  sekarang nilai  pencitraan  jauh  lebih  kompleks.  Citra partai  dalam  pemilu  di  masa  orde  baru (selanjutnya  disebut:  orba),  lebih  sederhana bahkan nyaris serupa, antara kontestan pemilu yang hanya terdiri 3 partai.  Golkar (Golongan Karya)  dengan  citra single  majority yang berkuasa  dan  pro status  quo ,  PPP  (Partai Persatuan  Pembangunan)  dengan  citra  partai Islam  yang  pro  pemerintah,  dan  PDI  (Partai Demokrasi  Indonesia)  dengan  citra  partainya wong cilik yang kerap terpinggirkan (dipenghujung  rejim  orba,  PDI  terpolarisasi antara  pro  status  quo  dan  pro  demokrasi: sekarang  PDI  Perjuangan).  Orientasi  yang ‘seragam’  dari  keberadaan  parpol  ketika  itu ditengah  kehidupan  demokrasi  semu  yang membelenggu  kebebasan  berekspresi  rakyat, telah  memposisikan  “citra”  menjadi  tidak begitu penting. Karena yang penting bagi rejim orba adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan  melalui  seremonial  pemilu  lima tahunan  (karena  pemenangnya  sudah  pasti Golkar).
Sejarah  panjang  perpolitikan  tanah  air tersebut pada intinya menjelaskan bahwa citra pemerintahan  orba  telah  berada  dititik  nadir yakni rejim otoriter yang harus diakhiri. Maka ketika  masa  pemerintahan  transisi  presiden Habibie  menggelar  pemilu  1999,  efeknya sungguh  luar  biasa.  Terjadi  euforia  reformasi, demam  partai  politik  pun  menyeruak  ke pelosok  negeri  ditandai  dengan  lahirnya banyak parpol hingga total peserta pemilu 1999 diikuti 48 parpol. Ketika itu, citra parpol baru relatif  diposisi  yang  sama  yakni  “lebih  baik” dibanding parpol warisan orba.
Namun konstelasi parpol pada pemilu 2004 pun  berubah  seiring  dengan  dinamika  politik dan  perubahan  aturan/sistem  penyelenggaraan pemilu  yang  bersifat  proporsional  dengan daftar  terbuka,  sehingga  hanya  diikuti  24 parpol.  Kondisi  ini  juga  mencerminkan  citra parpol  yang  kembali  menurun  dimata  publik hingga  memangkas  50%  parpol  sebelumnya.
Bahkan pada pemilu 2014 hanya bisa diikuti 12 parpol yang ditetapkan KPU.
Citra  partai  politik  belakangan  ini  makin memburuk.  Menurut  Ketua  Dewan  Penasihat Partai Golkar, Akbar Tandjung memburuknya citra  parpol  itu  berdampak  pada  sikap masyarakat yang menjadi semakin apatis.  Citra partai politik yang semakin memburuk karena perilaku elite politiknya yang tidak menjalankan  amanat  rakyat  dan  malah melakukan praktik korupsi. Menurut dia, para elite partai politik harus mengubah paradigma bahwa berpartai bukan semata-mata berorientasi  pada  kekuasaan,  melainkan  juga mengakomodasi  aspirasi  rakyat.  Parpol  yang tidak mengakomodasi aspirasi rakyat, lanjutnya, tetapi hanya mengutamakan kepentingan  pribadi  dan  kelompoknya,  tidak akan dipilih oleh rakyat (ROL, 2012).
Senada  dengan  pendapat  itu,  menurut Purwanto  dalam  tiga  tahun  terakhir  partai politik menjadi lembaga paling kerap mendapat penilaian paling negatif dari publik. Selain soal kinerja yang dianggap belum mewakili aspirasi konstituen, maraknya kasus korupsi dan moral yang  melibatkan  para  politisi  membuat  citra parpol  sulit  membaik  di  mata  publik (Kompas,2013).
Terminologi “citra” dan pencitraan seakan menjadi  sakral  dalam  lakon  elite  politik  di negeri ini, sehingga berbagai upaya berapapun mahalnya tetap harus ditempuh demi mengangkat sekaligus merawat citra itu.  Citra menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  adalah  gambaran  yang  dimiliki  orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Dalam konteks politik bisa diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan  oleh  seorang  tokoh  masyarakat. Dalam  praktik  pencitraan,  biasanya  media massa  menjadi  ujung  tombak  dan  saluran efektif  untuk  membangun  dan  merawat  citra dihadapan  publik.  Pengaruh  media  terkait pencitraan sangatlah besar. Dengan pemberitaan  positif  dari  media  maka  citra individu/kelompok/institusi  akan  menguat. Sebaliknya,  dengan  pemberitaan  negatif  citra yang  semula  baik  dalam  sekejap  bisa  saja lenyap.
Politik  pencitraan  ( imaging  policy )  atau pencitraan politik ( political imaging ), menurut Arifin  (2014:vii)  berkembang  di  Indonesia sejalan dengan perkembangan demokrasi, yang diawali  pada  saat  menjelang  pemilihan langsung  presiden  tahun  2004.  Hal  itu  telah mendorong  lahirnya  rintisan  studi  ilmiah  di Indonesia  tentang  politik  pencitraan  atau pencitraan  politik  di  perguruan  tinggi,  baik sebagai bagian dari ilmu politik, maupun ilmu komunikasi, dan komunikasi politik. Meskipun demikian,  citra  (image),  strategi,  dan  proses pembentukan  citra  (pencitraan)  itu  pada hakikatnya  telah  lama  ditemukan  dalam  studi komunikasi, seperti studi retorika, propaganda, public  relations ,  pemasaran,  dan  periklanan, yang  bertujuan   memperoleh  dukungan  opini publik.
Hasil  studi  Fritz  Plasser  dalam  Winahyu (2012:19)  menunjukan  faktor  pertama  yang mempengaruhi peluang kandidat untuk kemenangan  pemilu  di  Eropa  adalah image atau citra. Sejarah menunjukkan bahwa urgensi politik  pencitraan  dan  pencitraan  politik  di negara  liberal-kapitalis  yang  telah  diadopsi oleh  banyak  negara,  sesungguhnya  diawali oleh  seruan  Alquin  dalam  Arifin  (2014:viii), “ vox populi, vox Dei ”(suara rakyat adalah suara Tuhan) pada akhir abad ke-18, sejalan dengan berkembangnya  kemerdekaan  berserikat  dan menyatakan  pikiran  di  depan  umum,  sebagai salah  satu  elemen  penting  dalam  liberalisasi politik.  Suara  rakyat  yang  dimaksud  itu  tidak lain  dari  pendapat  umum  atau  opini  publik ( public  opinion )  yang  disebut  sebagai  sebuah kekuatan  politik  yang  sangat  penting.  Opini publik itu terbangun melalui citra politik, yang terwujud  sebagai  konsekuensi  kognitif  dan afektif  komunikasi  politik.  Citra  politik  itu dapat dibentuk, dibangun, dibina, dan diperkuat dengan melakukan politik pencitraan ( imaging  politics )  atau  pencitraan  politik ( political imaging ). Meskipun demikian pencitraan  politik  tidak  mudah  dilakukan, karena khalayak itu memiliki daya tangkal akan semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya.
Gambaran  besar  tentang  urgensi  dan relevansi pencitraan dalam pertarungan politik pemilihan  langsung  yang  telah  dibentangkan diatas,  kiranya  menarik  minat  tim  peneliti
untuk  diproyeksikan  dalam  konteks  Pemilu Presiden Republik Indonesia  2014. Pemilihan pasangan  Presiden  dan  wakilnya  ini  semakin menarik untuk diamati dari beragam perspektif diantaranya  adalah  politik  pencitraan  para kandidat. Berdasarkan keputusan KPU ditetapkan  dua  pasangan  Calon  Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia  itu adalah pasangan nomor urut  (1):  Letjen  (Purn)  Prabowo  Subianto  & Ir.Hatta  Rajasa  dan  pasangan  nomor  urut  (2): H.Joko Widodo dan HM.Jusuf Kalla.
Dari dua pasangan balon tersebut, terdapat kombinasi yang cukup unik  dilihat dari faktor latar  belakang  dan  profesi,  usia,  rekam  jejak, afiliasi  partai,  dan  mitra  koalisi.  Prabowo berlatar belakang militer yang cukup kontroversial  dengan  isu  pemecatan  dari  TNI (ABRI  ketika  itu)  terkait  isu  pelanggaran HAM,  usia  relatif  matang  dalam  fase kepemimpinan,  rekam  jejak  sarat  prestasi  dan kontroversi  baik  dimasa  dinas  aktif  dalam kemiliteran, pemberhentian, alih profesi sebagai  pengusaha,  lalu  mendirikan  Partai Gerindra  yang  kemudian  sukses  meraih  suara terbanyak  peringkat  ketiga  dalam  Pileg  2014, dan  sukses  membangun  dukungan  koalisi parpol  yang  dikenal  “Koalisi  Merah  Putih” (Indonesia Raya) sehingga dari sekian banyak elit  dalam  bursa  Capres  yang  sebelumnya beredar  diruang  publik  hanya  ia  tokoh  kuat dalam kontestasi Pilpres 2014 bersama rivalnya yakni  Jokowi.  Sedangkan  Joko  Widodo  atau lebih  populer  dikenal  Jokowi  adalah  figur fenomenal  dalam  konstelasi  kepemimpinan  di Indonesia  karena  kehadiran  dan  eksistensinya yang  tergolong  cepat  dalam  menapaki  ‘karir’ politik yang bagi sebagian kalangan pendukungnya  (Pro)  adalah  sosok  ideal pemimpin  masa  depan  dan  banyak  pula  yang skeptis  bahkan  resisten  (kontra)  dengan kecurigaan  ada  agenda  tersembunyi  dibalik cepatnya popularitas dan tingginya elektabilitas  yang  bersangkutan.  Mulai  dari jabatan Walikota Solo hampir 2 periode hingga menang  dalam  pertarungan  Pilgub  DKI Jakarta.  Dan  dimasa  pemerintahan  aktifnya, Jokowi      kembali  mengundang  kontroversi lewat dicalonkan sebagai kandidar Presiden RI oleh  Ketua  Umum  PDIP  Megawati  Soekarno
Putri,  yang kemudian  didukung oleh Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI.
Begitu luasnya spektrum politik pencitraan dalam  Pemilu  Presiden  Republik  Indonesia maka untuk  menghasilkan keluaran riset  yang mendalam  perlu  adanya  fokus  terhadap permasalahan yang dibatasi pada upaya-upaya komunikasi politik berbasis pencitraan kandidat Pilpres  2014 yang mencuat di ruang publik melalui media daring (harian online).
Berdasarkan  batasan  masalah  tersebut maka  perumusan  masalah  penelitian  adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana politik pencitraan yang dibangun  media  dalam    membentuk  opini publik terhadap Capres?
2) Bagaimana persepsi, realitas dan citra dari publikasi opini media terhadap Capres?
3) Bagaimana tahapan dan strategi pencitraan yang terjadi dalam Pilpres 2014?

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena bertujuan memperoleh  pemaparan  yang  objektif  pada objek  kajian  teks wacana  pemberitaan kampanye Calon Presiden Pilpres 2014 dalam beberapa  media  daring  (online)  dengan menggunakan  model  analisis  framing  yang dielaborasikan  dengan  model  komunikasi politik Wasesa dan Harwoord Childs.
Penggunaan metode deskriptif kualitatif digunakan  dengan  pusat  penelitian  pada wacana  teks  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  realita  pencitraan  Pilpres  2014 dikonstruksi  menjadi  sebuah  berita  (realitas media).
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi  dokumentasi.  Dimulai  dari  proses dokumentasi beberapa artikel dari media daring pada rentang waktu Mei 2014 sampai Agustus 2014.  Kemudian  diseleksi  artikel-artikel tersebut  yang  berhubungan  dengan  politik pencitraan pemilu presiden 2014.
Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan pada  penelitian  ini  berdasarkan  pada  konsep analisis  framing  yang  menekankan  pada pemaknaan  teks  dari  realitas  media  yang dikontruksi  oleh  jaringan  media  daring pemberitaan  terkait  politik  pencitraan  pemilu
presiden  2014.  Dasar  yang  dipakai  adalah interpretasi, karena analisis framing merupakan bagian  dari  metode interpretative yang mengandalkan  interpretasi  dan  penafsiran peneliti  (Bahrun,  2010).  Framing  dalam pengolahan  data  kemudian  dielaborasikan dengan model politik pencitraan PRC (Persepsi,  Realitas,  dan  Citra)  dan  Tahapan Citra  (Wasesa:2010)  dan  Strategi  Pencitraan ( Harwood  Childs). Berikut  langkah-langkah dalam pengolahan data:
1. Menentukan  wacana  yang  bertemakan politik pencitraan Pilpres 2014 dari jaringan media daring untuk dianalisis;
2. Menghimpun  konten  berita  yang  relevan dengan tema, untuk dipilah dan disajikan;
3. Menghimpun  komentar-komentar  daring terkait respon berita untuk dianalisis sesuai formula  PRC  yang  dipadukan  dengan analisis  dan  penafsiran  terhadap  konten berita yang ditampilkan sebelumnya;
4. Menganalisis data sekunder terkait pemanfaatan  media  daring  dalam  Pilpres 2014 oleh para kandidat untuk diproyeksikan  sesuai  tahapan  pencitraan yang dilalui;
5. Mengelaborasi  seluruh  data  relevan  untuk dianalisis  berdasarkan  kategori  strategi pencitraan  publisitas,  afeksi,  argumentasi dan image ;
6. Membuat kesimpulan dan saran.

## Hasil dan Pembahasan
Framing Politik Pencitraan Pilpres RI 2014.
Politik pencitraan Capres Prabowo Subianto sebagaimana  dirilis  selamatkanindonesia.com (2014)  diposisikan  pada  sejumlah  isu  utama yakni:  1)  Membangun  perekonomian  yang kuat,  berdaulat,  adil  dan  makmur;  2) Melaksanakan ekonomi kerakyatan; 3) Membangun kembali kedaulatan pangan, enerji dan  sumber  daya  alam;  4)  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan; 5) Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui  program  kesehatan,  sosial,  agama, budaya  dan  olah  raga;  6)  Mempercepat pembangunan infrastruktur; 7) Menjaga kelestarian  alam  dan  lingkungan  hidup;  8) Membangun  pemerintahan  yang  melindungi
rakyat,  bebas  korupsi  dan  efektif  melayani. Selanjutnya  analisis framing  difokuskan kepada Capres Joko Widodo dalam implementasi  komunikasi  politik  melalui media daring  yang  bisa ditelusur dan direkam dalam  pendekatan  membangun  citra  model Firmanzah (2013:98).
Janji  dan  Politik  Pencitraan  Prabowo Subianto.
Media daring jaringan Tribunnewscom (2014) merilis berita dengan headline Prabowo Subianto,  berjanji  jika  dirinya  memimpin Indonesia  maka  tidak  ada  lagi  masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan, termasuk  dengan  pendidikan  yang  gratis  alias tidak  bayar.  Hal  ini  disampaikan  Prabowo dalam orasi politiknya dihadapan ribuan massa saat  kampanye  akbar  di  Pelataran  Plaza Benteng  Kuto  Besak  (BKB), Palembang, Sumatera  Utara,  Kamis  (12/6/2014).  Berikut janji-janji  kampanye  Capres  Prabowo  dan akses media daring lainnya: janji naikkan gaji buruh 2x lipat (6jt) http://www.tribunnews.com/pemilu-201...-25- kali-lipat - janji naikkan tunjangan guru 4jt/bulan http://liputanislam.com/pemilu/menak...juta- perbulan/
- janji naikkan gaji dokter dan perawat http://www.merdeka.com/peristiwa/pra...n- perawat.html - janji naikkan gaji PNS http://www.portalkbr.com/berita/beri...4909_6 033.html
- janji dana 1 milyar /tahunsetiap desa http://www.tempo.co/read/news/2014/0...ke- Kepala-Desa - janji buka 2jt hektar lahan baru http://www.gatra.com/fokus-berita/54...ahan- baru.html - janji kuliah gratis di PTN http://www.republika.co.id/berita/pe...ersitas- negeri
- Janji tak ada lagi orang miskin http://www.tribunnews.com/pemilu- 201...-jadi-presiden - janji mentri dari berbagai daerah http://www.suarapembaruan.com/pemilu...nur -bali/58548 - janji kabulkan permintaan KPSI http://www.portalkbr.com/berita/nasi...0997_4 202.html - janji teruskan program SBY (untuk menarik dukungan demokrat) http://www.beritasatu.com/pemilu- 201...ogram-sby.html
- janji pindahkan ibukota & 15jt rumah http://www.nefosnews.com/post/ekbis/...-15- juta-rumah - janji bikin pabrik mobil http://sinarharapan.co/news/read/140...n- Pabrik-Mobil - janji mentri agama dari NU http://www.islam-institute.com/mente...- presiden.html - janji garap pesawat habibie http://pemilu.tempo.co/read/news/201...esawat -Habibie

## Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas
Media daring finance.detik.com (2014) merilis pasangan calon presiden dan wakilnya, yaitu  Joko  Widodo  (Jokowi)-Jusuf  Kalla  (JK) berencana  membesarkan  BUMN  energi  yaitu PT  Pertamina  (Persero)  agar  bisa  bersaing secara global. Dalam program komplit di sektor energi yang dikutip, Jumat (4/7/2014)
disebutkan,  saat  ini  Pertamina  belum  bisa menjadi  tuan  rumah  di  negeri  sendiri. Alasannya,  saat  ini  di  Indonesia,  Pertamina hanya menguasai 21% produksi minyak dalam negeri.  Sementara  sisanya  dikuasai  asing. Sementara  di  Malaysia,  Petronas  menguasai 60%  produksi  minyak  di  negaranya,  sisanya perusahaan  asing.  Dari  sisi  investasi  atau belanja modal, pasangan ini menyatakan, nilai investasi Pertamina jauh di bawah perusahaan minyak  asing  seperti  Petronas.  Lantas,  apa dukungan  yang  diberikan  untuk  Pertamina? Jokowi-JK  dalam  paparannya  mengatakan akan memberikan dukungan berupa kebijakan yang mendukung, permodalan, strategi  bisnis, kemampuan teknis, dan budaya perusahaan.

## Jokowi Janjikan Bangun 50 Ribu
Puskesmas .
Media  daring  Tribunnews.Com,  (2014) merilis berita dengan headline diatas. Pembangunan ekonomi Indonesia harus mengedepankan  kepedulian  kepada  rakyat. Karena itu, keberlanjutan pembangunan manusia  Indonesia  harus  menjadi  kepedulian utama  pemerintahan  mendatang.  Direktur Megawati  Institute  yang  juga  politisi  PDIP, Arif  Budimanta,  mengatakan  keberhasilan
pembangunan  Indonesia  di  masa  depan ditentukan  oleh  sejauh  mana  keberhasilan pemerintah mendatang dalam rangka membangun sumber daya  manusia Indonesia. Menurutnya keberlanjutan pembangunan khususnya  di  bidang  ekonomi  Indonesia  akan sangat bergantung pada kemampuan, keandalan  dan  kesiapan  manusia  Indonesia untuk  bersaing  dengan  bangsa-bangsa  lain  di abad  mendatang.  “Fokus  pada  manusia  inilah yang akan menjadi sentra program pemerintahan  mendatang,”  ujar  Arif  dalam keterangannya, Jumat (9/5/2014).  Lebih lanjut Arif  mengatakan,  pertumbuhan  ekonomi  juga harus  diikuti  dengan  pemerataan  distribusi kesejahteraan rakyat.
Bank Dunia sudah menempatkan Indonesia pada peringkat 10 dalam pendapatan domestik bruto  (PDB).  Hal  ini  sudah  menunjukkan bahwa skala ekonomi Indonesia sudah semakin baik.  “Namun,  apakah  hal  itu  sudah  diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan perbaikan lingkungan? Belum tentu,” ucapnya. Arif  menilai  percuma  PDB  tinggi  namun kesejahteraan rakyat belum merata. Karena itu, menurut Arif, arah pembangunan Indonesia ke
depan harus kualitas hidup rakyat. “Pertumbuhan  ekonomi  bagus,  kualitas  hidup masyarakat juga harus meningkat. Itulah yang menjadi  konsen  Joko  Widodo  jika  menjadi
Presiden RI nanti. Beliau akan mengembangkan
program-program kesejahteraan  rakyat  yang  lebih  masif,” ujarnya. Arif menambahkan, angka partisipasi peserta  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  akan  ditingkatkan  menjadi  dua  kali lipat,  sehingga  dalam  10  tahun  diharapkan seluruh  penduduk  akan  terjamin  perawatan kesehatannya.  “Pak  Jokowi  juga  akan memimpin  pemerintahan  dengan  membangun fasilitas kesehatan sedikitnya mencapai 50 ribu puskesmas  dalam  lima  tahun  mendatang. Dengan  penambahan  fasilitas  kesehatan  ini, diharapkan  rakyat  yang  berada  jauh  di  desa dapat terlayani kebutuhan kesehatannya,” kata Arif.

## Swasembada Pangan
Media  daring  Merdeka.com  (2014)  merilis berita Jokowi telah berjanji untuk swasembada pangan  dalam  waktu  5  tahun  apabila  terpilih menjadi  presiden  mendatang.  Untuk  itu, mantan  wali  kota  Solo  ini  bakal  membenahi dan  merevitalisasi  pasar  tradisional  untuk mewujudkan  swasembada  pangan  tersebut. "Banyak sekali yang sudah rusak dan dibiarkan begitu  saja.  Padahal  keberadaan  pasar  bisa dijadikan  penopang  perekonomian  kerakyatan di Indonesia," kata Jokowi.

## Membuat Bank Tani
Media daring Merdeka.Com (2014) merilis berita  iklan  Jokowi  bahwa   Indonesia  saat  ini ketergantungan  terhadap  impor.  Padahal, sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat melimpah.  Dengan  begitu, Jokowi berjanji akan  membuat  Bank  Tani  yang  bakal mengurangi  impor  pangan  tersebut.  "Karena nilai impor bahan pangan seperti beras, daging, bawang  masih  tinggi  makanya  dengan membentuk  Bank  Petani  diharapkan  bisa menekan hal itu sehingga inflasi bahan pokok yang sering terjadi ke depan tidak akan terulang kembali,"  ujar Jokowi .  Dalam  pandangannya, Bank  Tani  juga  bisa  menjadi  solusi  untuk meningkatkan  taraf  hidup  petani  lokal.  "Bank
Petani harus didirikan di sini untuk memberikan penghidupan bagi petani lokal. Ini juga untuk menambah permodalan yang mudah bagi petani," kata dia.

## Jokowi Janji akan Tetap Blusukan bila Jadi Presiden
Media  daring  Detik.Com  (2014)  merilis berita headline diatas.  Gubernur  DKI  Jakarta Joko  Widodo  (Jokowi)  mengatakan  dirinya akan  tetap  blusukan  meski  telah  menjabat
sebagai  orang  nomor  satu  di  Indonesia.  Bagi Jokowi  tidak  ada  yang  dapat  menghalangi niatnya  untuk  blusukan.  "Ini  daerah  mana?" tanya  Jokowi  kepada  wartawan  yang  saat  itu menanyakan  apakah  dirinya  kelak  tetap  rajin blusukan  di  Waduk  Ria  Rio,  Jakarta  Timur, Minggu  (3/8/2014).  "Jakarta  Timur,  Pak," jawab  wartawan.  "Nah  itu  masuk  wilayah mana?"  tanya  Jokowi  kembali.  "Indonesia, Pak," ujar wartawan.
Mendengar itu, Jokowi pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum lebar. "Nah ya sudah (tetap blusukan)," ucap Jokowi. Hal yang sama juga  sebelumnya  pernah  diungkapkan  saat Jokowi mudik ke kota kelahirannya, Solo, Jawa Tengah.  Ia  mengatakan  tidak  akan  merubah gaya  blusukannya  untuk  mengetahui  kondisi langsung masyarakatnya.

## Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden
Media daring Liputan6.com, (2014) merilis berita  iklan pasangan  calon  presiden  (capres) dan  calon  wakil  presiden (cawapres)  Joko Widodo-Jusuf Kalla berjanji bakal menciptakan 10 juta lapangan baru, jika terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada
Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar pada 9 Juli mendatang.  Menurut Jokowi, langkah itu diambil guna menekan angka pengangguran di Tanah Air. "Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun," kata  Jokowi  di  Bandung,  Jawa  Barat,  Kamis (3/7/2014). Tak hanya itu, dana bantuan sekitar Rp  10  juta  juga  bakal  dikucurkan  ke  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  setiap tahun. Jokowi juga akan mendorong penguatan industri kreatif dan digital sebagai upaya untuk mempercepat laju ekonomi. Anggaran kemiskinan  juga  akan  ditingkatkan,    dengan cara memberikan subsidi berkisar Rp 1 juta per bulan  untuk  keluarga  pra  sejahtera  sepanjang pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  di  atas  7 persen.
Di  bidang  kesehatan,  pemerintah  di  bawah kepemimpinan Jokowi-JK juga akan memberikan  pelayanan  kesehatan  gratis  baik rawat  jalan  hingga  rawat  inap  dengan menggunakan Kartu  Indonesia Sehat. "Sekitar 6.000  puskesmas  dengan  fasilitas  rawat  inap serta air bersih untuk seluruh rakyat," tuturnya.
Jokowi  menuturkan,  kebijakan-kebijakan tersebut masuk dalam sembilan program nyata pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK. "Ini penting sekali untuk diketahui seluruh rakyat," kata Jokowi.(Sun/Ndw)

## Jokowi Janji Buka 3 Juta Lahan Pertanian
Media  daring JPNN.Com  (2014)  merilis berita iklan Calon presiden (capres) nomor urut 2  Joko  Widodo  alias  Jokowi  berjanji  akan membuka tiga juta hektar lahan pertanian baru jika  terpilih  pada  pemilu  presiden  (pilpres) mendatang. Program itu merupakan bagian dari upayanya untuk memuliakan para petani. "Jadi kita ini nanti akan buka sawah kurang lebih tiga juta hektar," ujar Jokowi saat berkampanye di Lapangan Kerkov, Garut, Kamis (3/6) malam. Seperti  diketahui,  rival  Jokowi,  capres  nomor urut  1  Prabowo  Subianto  juga  memiliki program  serupa.  Namun  bedanya,  Prabowo hanya mentargetkan dua juta lahan baru.
Perbedaan  lainnya,  Jokowi  berencana membangun  25  bendungan  baru  terlebih dahulu  sebelum  membuka  lahan.  Sehingga lahan-lahan  baru  tersebut  dipastikan  memiliki pengairan  yang  baik.  Lebih  lanjut  Jokowi mengungkapkan,  pembukaan  lahan  baru diharapkan dapat membawa Indonesia memasuki  era  swasembada  pangan.  Jokowi pun  menegaskan  bahwa  pemerintahnya  akan memperjuangkan  pengurangan  impor  bahan makanan.  "Kalau  kita  terus  impor  nanti  yang sengsara  petani.  Terus  kalau  yang  di  sana (negara asing) berhenti ekspor kita mau makan apa?  Karena  itu  petani  harus  dimuliakan," tandasnya.(dil/jpnn)

## Jokowi Janji Batasi Bank Asing
Media  daring  Merdeka.com  (2014)  merilis berita  iklan  - Calon  Presiden  Joko  Widodo
memaparkan  akan  melakukan  pembatasan pembukaan cabang pada bank-bank asing. Hal tersebut, menanggapi pertanyaan Calon Presiden  Prabowo  Subianto  soal  mudahnya bank  asing  membuka  cabang  bahkan  hingga sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Jokowi  mengatakan  ada  beberapa  cara  untuk melakukan  barrier  terhadap  investasi  asing terutama  sektor  perbankan,  diantaranya  lewat aturan  pemerintah  atau  regulasi  bisnis.  "Kita terbuka,semua negara punya barrier, hambatan itu,"  katanya  dalam  debat  Capres,  Minggu (15/6).  Dia  menyebutkan  Indonesia  kesulitan membuka  cabang  di  negara  tetangga.  Hal  itu, juga bisa dilakukan oleh Indonesia."Di negara tetangga  tidak  segampang  di  Indonesia," katanya.
Berjanji  Membangun  Tol  Laut  dari  Aceh hingga Papua
Media daring pemilu.sindonews.com merilis  berita  - Pada  hari  ini  capres  Joko Widodo  atau  Jokowi  kampanye  perdana  di Papua.  Bersama  Jusuf  Kalla  atau  JK,  dia berjanji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua.  "Jalan  tol  laut  itu  maksudnya  adalah transportasi laut yang kuat. Untuk mendukung konektivitas  antar  pulau  sebagai  negara maritim,"  kata  Nusyirwan  Soejono,  Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam rilisnya, Kamis (5/6/2014). "Pak Jokowi adalah jawaban terhadap problem nasional,"  tambah  Nusyirwan  bersama  Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri yang turut mendampingi Jokowi di Papua.
Saat berkampanye, Jokowi menyampaikan, di Papua berbagai bentuk ketidakadilan terjadi karena  kebijakan  yang  tak  tepat.  Jika  nanti diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin, Jokowi  berjanji  tidak  hanya  melakukan pembangunan  SDM  melalui  revolusi  mental, namun keadilan dalam distribusi barang, dalam sistem  logistik  nasional  melalui  tol  laut  akan diutamakan. "Tol laut ini bukan jalan tol di laut. Tol  laut  adalah  koneksitas  laut  dengan  kapal- kapal  besar  dari  Barat  ke  Timur,  semua menghubungkan  Indonesia  secara  cepat,"  ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan, dengan pembangunan SDM melalui revolusi mental, di masa  mendatang  tidak  ada  lagi  yang meremehkan bangsa Indonesia.
Menurut Nusyirwan, sebagai pemimpin pembaharu, Jokowi penuh dengan ide-ide baru sekaligus mempunyai strategi untuk diimpelementasikan  berbasis  revolusi  mental dan  budaya  kerja.  Dengan  idenya  itu,  maka Jokowi  sudah  menunjukkan  dirinya  paham betul problem nasional yang dihadapi saat ini.
Sementara  kondisi  riil  saat  ini  adalah, memasuki akhir periode pemerintah mengalami defisit cukup besar di APBN 2014. Sehingga pemerintah terpaksa merevisi program  demi  memotong  anggaran  sektor kementerian/lembaga.  Sekaligus  menambah pinjaman  luar  negeri.  Tentu  langkah  tersebut menjadi  beban  tambahan  pemerintahan  akan datang.
Namun, Nursyirwan yakin bila mantan Wali Kota Solo itu menjadi pemimpin, maka semua masalah itu bisa diselesaikan. Sebab pemahaman  Jokowi  dalam  menghadapi  dan menyelesaikan  segala  masalah  didasarkan pengalamannya  selama  memimpin  di  dua daerah, yakni Solo dan Jakarta. Di dua wilayah dengan  karakter  daerah  yang  sangat  berbeda, Jokowi bisa menyelesaikan banyak masalah.
"Problem  koordinasi,  baik  koordinasi program  maupun  koordinasi  kewenangan, kecepatan pengambilan keputusan, dan ketegasan.  Tentunya  semua  hal  itu  kembali pada persoalan kepemimpinan.
Untuk
menjawab  persoalan  atau  problem  tersebut, sudah  tepatlah  apabila  Jokowi  yang  tampil memimpin," paparnya.

## Jokowi  Janji  Beri  Berapapun  Anggaran Pendidikan
Media  daring  Merdeka.com  (2014)  merilis berita iklan- Dalam debat capres kedua tentang Pembangunan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan Sosial,  capres  Prabowo  Subianto  bertanya kepada capres Jokowi tentang anggaran untuk investasi  pendidikan  sebesar  Rp  40  triliun. Prabowo  bertanya  apakah  Jokowi  setuju dengan  anggaran  sebesar  itu?  Jokowi  yang datang  memakai  stelan  jas  warna  hitam menjawab, pembangunan manusia itu dimulai dari  bidang  pendidikan.  Oleh  sebab  itu,  kata dia, pendidikan menjadi hal paling utama.?
"Memang  pendidikan  harus  ada  evaluasi dan  perubahan.  Menurut  kami  pendidikan tingkat  SD,  itu  80  persen  harus  bicara  yang berkaitan  dengan  pendidikan  karakter,  ahklak serta  20  persen  pengetahuan.  SMP  60  persen pendidikan karakter dan 40 persen pengetahuan,  kemudian  SMA  80  persen pengetahuan, keterampilan, skil, dan 40 persen
karakter,"  kata  Jokowi.  "Jadi  berapapun (anggaran)  yang  dibutuhkan  untuk  investasi pendidikan  ke  depan,  apalagi  cuma  Rp  40 triliun,  asal  efisiensi  bidang  kelistrikan  bisa beralih menggunakan, gas, batu bara, itu kami hitung bisa menghemat Rp 70 triliun," ujarnya.
"Sehingga pendidikan menjadi fokus utama kami  agar  Indonesia  memiliki  manusia- manusia  dengan  produktivitas  tinggi.  Agar
kekayaan  alam  kita  dikelola  warga  Indonesia sendiri,  itu  baru  bisa  dilakukan  dengan  syarat masyarakat memiliki pendidikan tinggi."

## Berjanji Mengurangi Impor Pestisida dan Bibit Pertanian
Media daring Merdeka.com (2014) - Selain memberikan lahan untuk pertanian, Jokowijuga berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian.  Menurut Jokowi,  impor  pestisida dan  bibit  pertanian  membuat  beban  biaya petani tinggi.
Hal  tersebut  seharusnya  menjadi  perhatian khusus pemerintah untuk melakukan swasembada pangan. "Tanggung jawab pemerintah ke depan agar bimbingan diberikan ke petani. Pestisida dan pupuk alam ada. Petani bisa produksi sendiri," tegas Jokowi.

## Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional
Media  daring  Metrotvnews.com  (2014) Medan: Calon  presiden  (capres)  Joko Widodo (Jokowi)  berjanji  akan  menghapus  dan mengganti Ujian Nasional (UN). Saat menghadiri  Lokakarya  Peningkatan  Kualitas Guru di Hermes Palace di Kota Medan,
Sumatra  Utara,  Selasa  (10/6/2014),  Jokowi menegaskan  sistem  UN  akan  dirombak  jika terpilih  sebagai  presiden.  UN  akan  ditiadakan dan diganti dengan pendidikan karakter, etika, dan  budi  pekerti.  "Inilah  revolusi  mental. Untuk SD 80% budi pekerti, 20% pengetahuan.
SMP  60  budi  pekerti,  40%  pengetahuan.  Di SMA baru 20%-80%," ujarnya disambut tepuk tangan ratusan guru.
Membangun  E-Government,  E-Budgeting, E-Procurement , E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu Media  daring  Detik.Com  (2014)  merilis berita  debat  calon  presiden  pada  9  Juni  2014, Joko  Widodo  bicara  soal  reformasi  birokrasi. Dia  yakin  bisa  menuntaskan  persoalan  yang selama  ini  menjadi  sumber  korupsi  dan mempersulit masyarakat ini. Reformasi birokrasi  yang  akan  dia  terapkan  cukup sederhana.  Namun  Jokowi  sangat  optimistis bisa  membenahi  organisasi  karena  SDM-nya baik-baik.  Saat  ini  menurut  dia  reformasi birokrasi  tidak  berjalan  dengan  baik  karena sistemnya  tidak  dibangun.   "E-government,  e- budgeting,  e-procurement,  e-catalog,  e-audit, semuanya  dibangun.  Kalau  itu  dilakukan pemerintah pusat itu gampang. Saya tinggal tab saja,  setiap  saat  bisa  dilakukan.  Panggil  saja programmer,  tidak  ada  dua  minggu  bisa dilakukan, kita harus optimis dan itu sudah kita lakukan dan sudah kita buktikan," kata Jokowi.
Selain  itu  proses  rekrutmen  pegawai  juga akan  diseleksi  dengan  baik.  Jokowi  akan melakukan seleksi dan promosi terbuka. "Saya kira ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, itu saja," kata dia.

## Terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi
Media  daring  Detik.Com  (2014)  Pasangan Jokowi-JK tidak memasukkan program pemberantasan  korupsi  dalam  9  program nyatanya. Meski demikian, Jokowi menegaskan  komitmennya  dengan  janji  untuk membuat  perpres  pemberantasan  korupsi. “Kita  akan  terbitkan  perpres  pemberantasan korupsi  setelah  terpilih,”  kata  Jokowi  yang didampingi JK, di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

## Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Media daring Detik.Com  (2014)  merilis berita iklan saat menutup perjalanan kampanye perdana  di  Jawa  Barat  pada  Sabtu  (7/6/2014) lalu,  Jusuf  Kalla  berjanji  akan  berusaha menaikkan  pertumbuhan  ekonomi.   "Insya
Allah  kalau  kami  diberi  amanah  masyarakat Indonesia  kami  berjanji  dengan  tekad  bekerja keras.  Kalau  hari  ini  pertumbuhan  ekonomi  5 persen, kami berjanji akan tingkatkan sampai 8 persen,"  ucap  JK  dengan  penuh  semangat  di Gedung  Sasana  Budaya  Ganesha,  Institut Teknologi  Bandung  (ITB),  Bandung,  Sabtu (7/6/2014).  Sontak  saja  ratusan  relawan  dari kelompok Paguyuban Pasundan yang tergabung  dalam  'Dulur  Jokowi-JK'  yang mendengarnya  langsung  bertepuk  tangan  dan bersorak gembira.
"Meningkatkan ekonomi Jawa Barat dengan perindustriannya.  Kami  akan  perjuangkan  itu. Saya  berjanji.  Dengan  dukungan  insya  Allah saya  siap!"  kata  politisi  berusia  72  tahun itu. Duet Jokowi-JK juga berjanji meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti,  pelabuhan,  bandara,  khususnya  di wilayah Indonesia bagian timur.

## Politik Pencitraan Lainnya
Terdapat  50  publikasi  kampanye  lainnya terkait  politik  pencitraan  Capres  Jokowi  yang ditelusur  dan  dihimpun  dari  berbagai  sumber seperti  terlihat  pada  grafik.  Dari  keseluruhan judul artikel berita tersebut bila dikelompokkan kedalam kategori isu utama Politik (P) = 8 isu, Ekonomi (E) = 18, Sosial (S) = 15, Hukum (H) = 4, Birokrasi (B) = 2, dan Teknologi (T) =3.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 kategori isu/berita pencitraan Pilpres 2014 isu/berita
sumber:  diolah  dari  publikasi  daring  berita politik pencitraan pilpres 2014.

## Analisis Politik Pencitraan

## Analisis PRC

## PRC – Pertamina
Analisis  persepsi,  realitas  dan  citra  (PRC) terhadap  isu  Pertamina  vs  Petronas  yang dijanjikan Jokowi jika terpilih bahwa dalam 5 tahun kepemimpinannya kelak Pertamina akan menyaingi Petronas dalam produktivitas Migas domestik, didasari publikasi media daring dan komentar  tanggapan  yang  dipetik  dari  laman sumber.
Analisis persepsi publik menemukan kecenderungan  pro  dan  kontra  terhadap  isu yang diwacanakan, dimana komentar pro atau setuju  dan  mendukung  Capres  Jokowi  dalam isu ini adalah sebagai berikut: 1)program yang bagus untuk pertamina yang berdikari; 2) harus didukung lewat kemudahan eksplorasi pertamina  terhadap  blok-blok  migas  yang mudah,  sedangkan  blok  sulit  dikerjasamakan dengan  asing.    Sedangkan  komentar  yang kontra atau menolak dan skeptis terhadap hal- hal  yang  dijanjikan  adalah  sebagai  berikut:  1) Problem pertamina kompleks; 2) hanya janji; 3) program  Dahlan  Iskan.  Sedangkan  realitas yang  diopinikan  Capres  adalah  Pertamina hanya menguasai 21% produksi minyak dalam negeri.  Sementara  sisanya  dikuasai  asing. Sementara  di  Malaysia,  Petronas  menguasai
60%  produksi  minyak  di  negaranya,  sisanya perusahaan  asing.  Dari  sisi  investasi  atau belanja  modal,  dinyatakan  bahwa  nilai investasi Pertamina jauh di bawah perusahaan minyak  asing  seperti  Petronas.  Berdasarkan realitas media tersebut maka Citra yang hendak dipersonifikasikan  kedalam  branding  Jokowi adalah kemampuan membalik keadaan Pertamina menjadi lebih baik, lebih besar dan berdaya  saing  melalui  dukungan  berupa kebijakan  yang  mendukung,  permodalan, strategi bisnis, kemampuan teknis, dan budaya perusahaan.
PRC- Swasembada Pertanian
Analisis  persepsi,  realitas  dan  citra  (PRC) terhadap isu swasembada pangan dalam waktu 5  tahun  apabila  Jokowi  terpilih  menjadi presiden,  didasari  publikasi  media  daring  dan komentar  tanggapan  yang  dipetik  dari  laman sumber,  maka  diperoleh  gambaran  persepsi sebagai berikut: 1) janji adalah hutang; 2) janji tidak boleh dibohongi; 3) cerdas dan tanggap; 4) tegas tapi damai; 5) solutif; 6) tidak relevan antara swasembada pangan dan pasar
tradisional.  Realitas  media  yang  dibangun adalah  membenahi  dan  merevitalisasi  pasar tradisional  untuk  mewujudkan  swasembada pangan.  Meskipun  kaitan  langsung  antara swasembada  pangan  dengan  pasar  tradisional terkesan  dipaksakan,  namun  Citra  personal yang hendak ditampilkan adalah keberpihakan Jokowi terhadap ekonomi kerakyatan.

## PRC – Bank Tani
Analisis  persepsi,  realitas  dan  citra  (PRC) terhadap isu Bank Tani apabila Jokowi terpilih menjadi  presiden,  didasari  publikasi  media daring dan  komentar  tanggapan  yang  dipetik dari laman sumber, maka diperoleh  gambaran persepsi  sebagai  berikut:  1)  tegas,  mudah, benar-benar  untuk  petani;  2)  setuju  bila  Bank Tani  disatukan  dengan  UMKM;  3)  sulit terlaksana; 4) solutif.
Realitas  media  yang  dibangun  adalah Indonesia  saat  ini  ketergantungan  terhadap impor. Padahal, sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat melimpah. Dengan membentuk  Bank  Petani  diharapkan  bisa menekan  impor  sehingga  inflasi  bahan  pokok yang sering terjadi ke depan tidak akan terulang kembali, Citra yang dibangun adalah Keberpihakan  terhadap  komunitas  petani dimana ide Bank Tani juga bisa menjadi solusi untuk  meningkatkan  taraf  hidup  petani  lokal dan permodalannya.

## PRC-Blusukan
Analisis  persepsi,  realitas  dan  citra  (PRC) terhadap  isu  blusukan  apabila  Jokowi  terpilih menjadi  presiden,  didasari  publikasi  media daring  dan  komentar  tanggapan  yang  dipetik dari laman sumber, maka diperoleh  gambaran persepsi sebagai berikut: 1) mustahil terlaksana karena  Indonesia  sangat  luas;  2)  mengawasi kerja  menteri/bawahan  dan  melihat  langsung problem rakyat. Realitas media yang ditampakkan  adalah  tidak  ada  yang  dapat menghalangi niat Jokowi untuk blusukan. Citra yang  terbangun  adalah  pemimpin  konsisten dengan  gaya  blusukan  untuk  mengetahui kondisi langsung masyarakatnya.
PRC – 10 Juta Lapangan Kerja
Analisis  persepsi,  realitas  dan  citra  (PRC) terhadap  isu  lapangan  kerja  apabila  Jokowi
terpilih  menjadi  presiden,  didasari  publikasi media daring dan  komentar  tanggapan  yang dipetik  dari  laman  sumber,  maka  diperoleh gambaran  persepsi  sebagai  berikut:  1)  berani berkomitmen; 2) lebih tepat  mencetak banyak pengusaha.  Realitas  media  yang  diperlihatkan adalah upaya menekan angka pengangguran di
Tanah  Air.  Citra  yang  dibangun  adalah komitmen  menurunkan  tingkat  pengangguran dengan  membuka  10  juta  lapangan  kerja  baru selama lima tahun, dana bantuan sekitar Rp 10 juta  dikucurkan  ke  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  setiap  tahun,  serta mendorong  penguatan  industri  kreatif  dan digital  sebagai  upaya untuk mempercepat  laju ekonomi.

## Analisis Tahapan Citra
Pertama, Marks . Merupakan
tahap pertumbuhan saat lembaga/perseorangan memiliki  tingkat  produktivitas  tinggi,  tetapi rendah  pangsa  pasarnya.  Tahap  ini  citra  yang dibentuk  untuk  memberikan  edukasi  kepada publik  mengenai  visi  dan  manfaat  kehadiran Calon  Presiden  RI  2014.  Apa  visinya, programnya, dampak untuk masyarakat secara sosial  ataupun  individual.  Berdasarkan  data percakapan mengenai kandidat di media daring (internet),  Capres  Jokowi  >  Capres  Prabowo,
dengan  persentase    66,1  >  1,3.    Tahap pencitraan  Marks,  didominasi  Capres  Jokowi, yang lebih efektif memberikan edukasi kepada publik  mengenai  visi  dan  manfaat  kehadiran dirinya sebagai tokoh yang layak
diperhitungkan  di  pentas  politik  nasional (table:  melampaui  tokoh-tokoh  politik  senior lainnya).
Kedua, Stars. Lembaga  atau  perseorangan mulai  mengalami  pertumbuhan  pasar  yang baik.  Dalam  konteks  politik,  kehadiran kandidat diterima dengan baik oleh konstituen. Penguasaan  terhadap  publik  semakin  baik. Artinya  bahwa  semakin  banyak  publik  yang memberikan  kesan  positif  karena  visi  dan programnya  sesuai  dengan  harapan  publik. Berdasarkan  data  percakapan daring masing- masing  kandidat  di  semua  web  non  jejaring sosial, maka Capres Prabowo lebih unggul dari yang lain, khususnya Jokowi, dengan persentase 19,35 > 13,78.
Ketiga, Cash  Cow .  Terjadi  kejenuhan  saat programnya  monoton  dan  publik  tidak berkembang. Pelaku politiknya populer, tetapi dianggap biasa. Situasi ini tercermin pada data percakapan  dalam  situs  dan  blog,  dimana Jokowi memimpin  dengan mension terbanyak (121)  sedangkan  Prabowo  (63)  namun perbandingan  percakapan  positif  negative Prabowo  lebih  baik  0:0  dengan  tingkat  netral 156,  dibandingkan  Jokowi  1:2  dengan netralitas 116.
Keempat, Dog .  Tahap  di  mana  terjadi kejenuhan  dan  terjadi  kejatuhan  merek.  Data
tampilan jumlah likers, followers menunjukkan bahwa  tahap  ini  terjadi  bagi  semua  kandidat diluar  Jokowi  dan  Prabowo  yang  menonjol dengan trend likers facebook Prabowo unggul dari pada Jokowi sebesar 3.148.102 > 382.513; Jokowi unggul di Twitter atas Prabowo sebesar 821.159 > 401.926, dan di Youtube  Prabowo unggul 44.800 dari Jokowi yang hanya 12.300.

## Analisis Strategi Pencitraan

## Strategy of Publicy
Strategi ini menitik beratkan pada penggunaan  media  massa  sebagai  instrumen untuk penyampaian pesan partai atau kontestan individu  pada  saat  melakukan  kampanye. Dalam  kasus  Pilpres  2014,  masing-masing Capres begitu intensif tampil di beberapa media massa  baik  media  cetak  maupun  elektronik berupa  iklan,  berita,  publikasi  event,  dan sejenisnya. Termasuk pula media outdoor dan indoor  yang  tersebar  diseluruh  tanah  air. Karenanya, taktik yang digunakan kedua pihak relative sama dengan mengembangkan diversifikasi  media  untuk  publikasi  berbagai ide dan kegiatan mereka.

## Strategi of Persuation
Strategi ini menekankan pada sisi emosional (afektif),  di  mana  Capres  yang  bersangkutan dituntut untuk melakukan hubungan emosional dengan  masyarakat.  Tujuannya  adalah  agar masyarakat  lebih  lebih  akrab  serta  mengenal lebih  dalam  mengenai  visi-misi  maupun kandidat yang di usung masing-masing koalisi. Cara  yang  dilakukan  agak  berbeda  dimana Prabowo  lebih  menekankan  konsolidasi  yang berujung deklarasi, dan silaturahmi keberbagai tokoh  masyarakat  yang  berpengaruh  di berbagai  daerah.  Sedangkan  Jokowi  konsisten dengan gaya khas blusukan dan temu langsung ketengah-tengah masyarakat yang dikunjungi.

## Strategi of Argumentation
Langkah  seperti  ini  umumnya  dilakukan sebagai  upaya  mengantisipasi  informasi  yang kurang menguntungkan bagi Capres bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  masing-masing kubu  Capres  melalui  humas  dan  jaringan pendukungnya  membentuk  berita  tandingan
yang memuat argumentasi  yang lebih rasional agar opini publik tetap pada posisi menguntungkan.  Dalam  kasus  Pilpres  2014, kedua  kubu  tampak  saling  serang  dengan berbagai  isu  baik  frontal  maupun  tersamar, keras dan lunak, yang melibatkan kontra opini diberbagai lapisan dari jaringan media (TV One vs  Metro)  juru  bicara  resmi  koalisi,  hingga pasukan siber (cybertroop) di dunia maya. Pada beberapa isu yang menonjol, strategi argumentasi  begitu  kuat  dalam  polemik Kejahatan HAM vs Presiden Boneka, Kebocoran  Dokumen  Jenderal  vs  Tabloid Obor, dsb.

## Strategi of Image
Strategi ini bagian dari upaya pembentukan citra positif untuk menjaga citra lembaga atau organisasi serta Capres yang diusung. Langkah seperti  ini,  tidak  hanya  menampilkan  segi promosi, tetapi bagaimana membentuk publikasi  non-komersial dengan menampilkan kepedulian terhadap lingkungan sosial ( humanity relations and social marketing ) yang nantinya  akan  memberikan  keuntungan  bagi citra  Capres  secara  keseluruhan  ( corporate image ). Hal yang paling menonjol dari strategi ini  adalah    dukungan  kreatif  para  komunitas seni  dan  selibritas  terhadap  masing-masing calon.  Publik  figure  yang  memimpin  proses pencitraan dari segmen ini seperti Ahmad Dani di  kubu  Prabowo  vs  Slank  di  kubu  Jokowi. Masing-masing  tampak  menonjol  dalam mempromosikan  sisi  sosial  kemanusiaan  dari personality Prabowo maupun Jokowi.

## Simpulan
Berdasarkan  bahasan  dan  analisis  yang  telah dilakukan  maka  penelitian  politik  pencitraan dalam  Pilpres  2014  disimpulkan  sebagai berikut:
1) Ada kesamaan pola politik pencitraan yang dilakukan  kontestan  Pilpres  melalui  janji- janji  peningkatan  dan  perbaikan  disegala bidang dengan parameter program dan aksi bombastis sehingga kedua capres diopinikan  memahami  persoalan  bangsa, dan  mampu  memberikan  solusi  atas berbagai isu yang dirasakan seluruh elemen masyarakat;
2) Ada kesamaan pola politik pencitraan dari kedua kubu Capres untuk menggunakan isu tertentu  pada  segmen  yang  dipilih  seperti kenaikan  gaji  buruh,  PNS,  TNI/Polri, Lahan  pertanian  jutaan  hektar,  Kucuran dana untuk desa, dan sejenisnya;
3) Ada  kesamaan  pola  memanfaatkan  media daring  dan  seluruh  jaringannya  untuk mengoptimalkan  pencitraan  lewat  berita, namun tidak pada kendali respon komentar terhadap isi pemberitaan;
4) Ada  dinamika  dalam  persepsi  publik berbasis daring dengan corak tegas pro dan kontra  terhadap  opini  yang  diberitakan yang  diindikasikan  sebagai  suatu  bentuk psywar dunia  maya  dari  masing-masing kekuatan tim, relawan dan partisipan yang mengarah kepada “medan tempur” cybertroop (pasukan siber);
5) Realitas media mengkonstruksikan Capres Joko Widodo lebih merata disegala lini isu dan  target  pemilih  sehingga  tampak  lebih maksimal dalam mengeksplorasi janji-janji yang  berat  kedalam  pesan  singkat  dan sederhana;
6) Merek  personal  masing-masing  Capres berhasil  melewati    situasi  tahapan  citra mulai  dari  fase  pengenalan,  pertumbuhan, dan peningkatan hingga pasca pilpres, dan diprediksi  mengalami  kejenuhan  dan penurunan pada presiden terpilih jika gagal memenuhi  janji-janji  kampanye  di  fase awal kepemimpinannya.

## Reference
Arifin, Anwar, Opini Publik, Pustaka Indonesia, 2008.
Arifin,  A.,  &  Latief,  M.  I.  (2006). Pencitraan dalam  politik:  strategi  pemenangan pemilu  dalam  perspektif  komunikasi politik . Pustaka Indonesia.
Arifin, A. (2006). Pencitraan Dalam Politik. Arifin,  A,  (2014). Politik  Pencitraan  dan Pencitraan Politik .Graha Ilmu.
Akhmad Danial,  Iklan Politik tv: Modernisasi Kampanye  Politik  Pasca  Orde  Baru, (Yogyakarta:  Lkis  Yogyakarta,  2009), h.35.42
Arifin, Komunikasi Politik: Filsafat,
Paradigma,  Teori,  Tujuan,  Strategi  dan Komunikasi Politik Indonesia, h. 157.
Arrianie, L. (2010). Komunikasi politik: politisi  dan  pencitraan  di  panggung politik . Widya Padjadjaran.
Ardianto,  E.  (2008).  Strategi  PR  Politik  Para Kandidat Dalam Pilkada.
Baran,  Stanley  J  &  Denni  K  Davis, Mass Communication  Theory ,  Foundation,
Ferment, dan Future, Wadsorth, 2000 Chafee,  Steven  H, Political  Communication , Volume VII, Sage Publication, 1975 Corner,  John  &  Pels,  Dick, Media  and  the restyling  of  politics:  consumerism, celebrity  and  cynicis ,  Sage  Publication,
2003
Denton, Jr,  Robert,  E  (ed), Political Communication  Ethics , An  Oxymoron?,
Praeger Publisher, 2000
Franklin,  Bob, Packaging  Politics ,  First Publisher, Great Britain, Edawrd Arnold, 1994
Firmansyah, Marketing Politik , Yayasan Obor indoneisa, 2007 Griffin,  EM, A  First  Look  at  Communication Theory , Fifth edition, New York, 2003 Ghazali,  E.  (2011).  Menuntut  Kelengkapan
Peran  Media:  Tidak  Hanya  Membawa Tetapi Juga Membongkar
Pencitraan. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 14 (3), 275-296.
Haryatmoko, Etika  Politik  dan  Kekuasaan ,
Penerbit buku Kompas, 2003
Hamad,  Ibnu, “Menggugat Halim,  N.  A. (2011). Media dan Pencitraan
Politik. Jurnal Komunikasi , 1 (1), 1-13.
Haryati,  H.  (2013).  Pencitraan  Tokoh  Politik
Menjelang Pemilu 2014. Observasi , 11 (2).
Hidayat, Dedy N, Pers dalam “Revolusi Mei”, Runtuhnya Sebuah Hegemoni , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
____________, “ Menjadi Presiden dalam Era Media  Presidency ”,  dalam  Rendro Dhani,  Centang  Perenang  Manajemen Komunikasi Kepresidenan dari Soekarno sampai Megawati, LP3ES, Jakarta, 2004 Pers  dan  Partai  Politik  dalam  Panggung Wacana  Politik  Indonesia” dalam
Mahrus  Irsyam  &  Lili  Romli  (ed), Menggugat  Partai  Politik,  Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia,
2003
Pawito, Komunikasi Politik: Media Massa dan kampanye Pemilihan, (Yogyakarta:Jalasutra, 2009), h. 264. Rustandi, D. (2013). Pencitraan Politik Daring: Strategi  Memenangkan  Massa  Digital Menjelang Pemilu 2014. Observasi , 11 (2).
Rusady  Ruslan,  Kiat  dan  Strategi  Kampanye Public  Relation  (Jakarta:  PT  Grafindo, 2007), h. 28. Sy,  P.,  &  Ibad,  S.  (2010). Politik  pencitraan .
Gaung Persada Press (GP Press).
Sandra, L. J. (2013). Political Branding Jokowi
Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur  Dki  Jakarta  2012  Di  Media Sosial Twitter. Jurnal e- Komunikasi , 1 (2). Tinarbuko,  S.  (2009). Iklan  politik  dalam realitas media . Jalasutra. Wasesa,  S.  A.  (2011). Political  branding  & public  relations:  saatnya  kampanye sehat, hemat, dan bermartabat .
Gramedia Pustaka Utama.
Yaldi,  Y.  (2010). Konstruksi  Pencitraan Capres  Melalui  Iklan  PolitiKAnalisis Semiotik Iklan Kampanye SBY-Boediono Versi “Profil Singkat” di Televisi (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang). JA,  Denny, Melewati  Perubahan  Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia, LkiS, Yogyakarta, 2006 Jamieson, Kathleen Hall, Packaging Presidency ,  A  History  end  Criticism  of Presidential Campaign Advertising,
Third  edition,  Oxford  University  Press,
1996
Kavanagh,  Dennis, Ellection  Campaigning: The  New  Marketing  of  Politics ,  United
Kingdom, Blackwell, 1997
Lance,  Bennet  &  Robert  Entman  (ed),
Mediated Politics: Communication in the future of Democracy ,
Cambrige University Press, 2001
Lesmana, Tjipta, Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik  dan  Lobi  Politik  Para  Penguasa , Gramedia, 2008
Littlejohn,  Stephen  W.  &  Foos,  Karen  A, Theories of Human
Communication, Thomson  Wadsworth, Eight Edition, 2005 Lilleker,  Darren  G,  &  Less-Marshment, Jennifer.  (ed), Political  Marketing,  A Comparative  Perspective ,  Manchester University Press, 2005
Internet.
Winahyu,  A.R.(2012).    Politik  Pencitraan Partai  Gerindra  Terhadap  Prabowo Subianto Pada Pilpres 2009.  Uin Syarif
Hidayatullah Jakarta.Tersedia dalam<http://repository.uinjkt.ac.id/dspa ce/bitstream/123456789/24190/1/Ridho %20Abdi%20Winahyu.pdf> Diakses tanggal 12 Oktober 2014. Detik.Com  (2014).  Janji  Jokowi-JK  Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas. <http://finance.detik.com/read/2014/07/ 04/081943/2627515/1034/janji-jokowi- jk-besarkan-pertamina-kalahkan- petronas>  Diakses  pada  12  November 2014.
_________  (2014).  Jokowi  Janji  akan  Tetap Blusukan  bila  Jadi  Presiden  tersedia dalam <http://news.detik.com/read/2014/08/03/
143519/2651923/10/jokowi-janji-akan- tetap-blusukan-bila-jadi- presiden?9911012>  diakses  pada  12 November 2014.
_________ (2014) Membangun E-government, E-budgeting,  E-procurement,  E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu. Tersedia dalam http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/3/rev olusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk __________ (2014). Terbitkan Perpres
Pemberantasan Korupsi http://news.detik.com/pemilu2014/read/
2014/07/23/121327/2645746/1562/4/rev olusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk
___________ (2014). Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/5/rev olusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk Tribunnews.com  (2014)  Jokowi  Janjikan Bangun 50 Ribu Puskesmas http://www.tribunnews.com/pemilu- 2014/2014/05/09/jokowi-janjikan- bangun-50-ribu-puskesmas Liputan6.com  (2014).  Jokowi  Janji  Cetak  10
Juta  Lapangan  Kerja  Jika  Jadi  Presiden. Tersedia
dalam
<http://bisnis.liputan6.com/read/207228
2/jokowi-janji-cetak-10-juta-lapangan- kerja-jika-jadi-presiden>diakses pada 12 November 2014.
JPNN.com  (2014)  Jokowi  Janji  Buka  3  Juta
Lahan Pertanian. Tersedia dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/07/03/
244010/Muliakan-Petani,-Jokowi-Janji-
Buka-3-Juta-Lahan-Pertanian-  >  diakses pada 12 November 2014. Sindonews.com.(2014).  Berjanji  Membangun Tol  Laut  dari  Aceh  hingga  Papua http://pemilu.sindonews.com/read/87064 5/113/jokowi-jk-janji-upayakan-jalan- tol-laut-aceh-papua.
Merdekacom.(2014). Jokowi Janji Beri Berapapun Anggaran Pendidikan.
http://www.merdeka.com/pemilu-
2014/janji-manis-prabowo-jokowi-saat- debat-soal-ekonomi/jokowi-janji-beri- berapapun-anggaran-pendidikan.html. __________.(2014). Berjanji untuk
Mengurangi  Impor  Pestisida  dan  Bibit
Pertanian.http://www.merdeka.com/polit ik/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi- indonesia-jika-jadi-presiden/kurangi- impor-pupuk.html _________ (2014) Swasembada Pangan http://www.merdeka.com/politik/5-janji- jokowi-perbaiki-ekonomi-indonesia- jika-jadi-presiden.html
_________ (2014). Membuat Bank Tani untuk
Mengurangi  Impor  Pangan.  Tersedia dalam <http://www.merdeka.com/politik/5- janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-
indonesia-jika-jadi-presiden.html> diakses pada 12 November 2014.
__________(2014).  Jokowi  Janji  Batasi  Bank Asing. Tersedia dalam http://www.merdeka.com/pemilu- 2014/janji-manis-prabowo-jokowi-saat- debat-soal-ekonomi/jokowi-janji-batasi- bank-asing.html
Metrotvnews (2014). Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional. http://pemilu.metrotvnews.com/read/201 4/06/10/251278/jokowi-janji-hapus- ujian-nasional