Vol. 7, No. 3, 2022, pp. 458-469 DOI: https://doi.org/10.29210/30032057000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok tani tanaman pangan di kabupaten Pasaman Barat
Saridin Saridin 1*) , Endry Martius 2 , Hasnah Hasnah 3 1 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Received Apr 17 th , 2022 Revised May 22 th , 2022 Accepted June 28 th , 2022 Most  of  the  rural  population  depend  on  agriculture  for  their  livelihood. Indonesia is a country that has vast agricultural land. Based on data from the Central  Statistics  Agency  in  2016,  for  rice  fields  in  Indonesia  reached  8.19 million hectares. Population census data shows the number of rural residents is 50.21% (BPS, 2010). West Pasaman Regency from Agricultural Statistics data for  five  years  from  2020  to  2016  has  an  average  planting  area  of  78,950 hectares  of food  crops.  Great  potential  in  agriculture,  of  course, this  requires the  support  of  agricultural  resources  for  food  crops  at  the  farmer  group  level which  are  sufficient  and  easy  to  obtain  to  support  food  crop  farming  at  the farmer  group  level  in  West  Pasaman  Regency.  Agricultural  resources  in  the form  of  internal  resources  and  external  resources.  Internal  resources  are  all resources  that  are  controlled  or  owned  by  farmer  groups,  while  external resources are agricultural resources for food crops originating from outside the farmer  groups,  namely  government  resources  and  private  resources.  How farmer groups can obtain, use, and how farmer groups can return or account for food crop agricultural resources at the farmer group level in West Pasaman Regency. Keyword:
Agricultural resources Agriculture Internal External Farmers © 2022 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Saridin, S., Universitas Andalas, Padang, Indonesia Email: tuankumudosaridin@gmail.com

## Pendahuluan
Pembangunan  yang  dititikberatkan  pada  pertumbuhan  ekonomi  berimplikasi  pada  pemusatan  perhatian pembangunan  pada  sektor-sektor  pembangunan  yang  dapat  memberikan  kontribusi  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi.  Tujuan  pembangunan  nasional  mencakup  beberapa  aspek  yaitu  pertumbuhan  ekonomi, pemerataan  pendapatan  masyarakat  dan  kesempatan  kerja  serta  kelestarian  sumberdaya  yang  potensial (Dzikrillah, 2017). Maka, salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia menuntut kerjasama dan  dukungan  dari  berbagai  pihak  dan  peranan  masing-masing  sektor.  Salah  satu  sektor  yang  diharapkan dapat menunjang tujuan pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian di pedesaan.
Pembangunan  ekonomi  pertanian  di  wilayah  pedesaan  idealnya  dijadikan  sebagai  fokus  dan  target pembangunan.  Sebab,  sebagian  besar  penduduk  di  Indonesia  bermukim  di  perdesaan  dan  mayoritas  masih dalam kondisi miskin. Kenyataan lain yang harus diakui bahwa sektor pertanian di wilayah pedesaan sebagian besar  dikelola  oleh  petani  dengan  skala  usaha  yang  relatif  sempit.  Skala  usaha  pertanian  yang  kecil menghambat  petani  meningkatkan  pendapatannya  sehingga  sulit  keluar  dari lingkaran  kemiskinan.  Kondisi masyarakat petani yang miskin selain luas usahataninya yang sempit, juga disebabkan oleh produktivitas yang
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok ...
rendah,  infrastruktur  terbatas,  aksesibilitas  rendah  terhadap  modal,  teknologi,  informasi,  dan  pasar  serta rendahnya kapasitas petani. Di sisi lain, petani mempunyai sedikit kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang bagi usaha di luar pertanian (Anantanyu, 2009).
Senada  dengan  itu,  menurut  Yustika  (2013)  faktor  penyebab  kerentanan  wilayah  perdesaan  antara  lain dicirikan  oleh  terbatasnya  infrastruktur  ekonomi,  sedikitnya  kesempatan  kerja  di  luar  pertanian  (non-farm), jauh  dari  pasar,  sulit  mendapatkan  akses  ke  sumber  permodalan  dan  teknologi,  serta  organisasi  tani  yang masih lemah. Reed (1979) kemudian menawarkan dua alternatif untuk mengatasi permasalahan ini yaitu: (a) konsolidasi  lahan  usahatani  menjadi  usaha  yang  lebih  luas,  dan  (b)  memperluas  skala  pengelolaan  dan penggunaan  sumberdaya  usahatani  tanpa  mengubah  pemilikan  petani,  melalui  usahatani  korporasi  atau kelompok.  Dua  point  penting  yang  diutarakan  Reed  tersebut  bermuara  pada  upaya  meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani dan daya saing petani.
Tercapainya  produktivitas,  efisiensi  usahatani  dan  daya  saing  petani  perlu  dilakukan  pengelolaan sumberdaya  pertanian  yang  tepat  sasaran.  Namun,  pengelolaan  sumberdaya  pertanian  dihadapkan  pada permasalahan  struktural  dan  permasalahan  kultural.  Permasalahan  struktural  menyangkut  faktor-faktor eksternal  yang  kurang  mendukung,  seperti  rendahnya  teknologi  yang  diterapkan,  terbatasnya  akses  modal, kelembagaan  dan  manajemen,  kurangnya  dukungan  pemasaran,  dan  kelembagaan  yang  tidak  mendukung. Sedangkan  permasalahan  kultural  ditandai  oleh  ciri  masyarakat  Indonesia  yang  tingkat  karsa-nya  relatif rendah terutama diperani oleh “budaya lunak” yang dicirikan: tidak adanya orientasi ke depan, tidak adanya keyakinan  terhadap hari  esok  yang lebih  baik, cepat  menyerah,  refreatism  (lebih  berorientasi pada  akherat), dan lamban (Anantanyu, 2009). Artinya, permasalahan pengelolaan sumberdaya pertanian semakin komplek karena  menyangkut  pengaturan  masukan  dan  keluaran  dalam  proses  produksi  pertanian.  Untuk memaksimalkan  penggelolaan  sumberdaya  pertanian,  petani  tidak  hanya  menguasai  pengetahuan  dan keterampilan  yang  memadai  mengenai  Praproduksi  dan  teknik  budidaya  pertanian,  tetapi  juga  harus memahami kondisi alam, manusia (SDM) dan sistem yang mengaturnya.
Beberapa pandangan dari berbagai hasil penelitian menyebutkan alternatif jalan keluar atas permasalahan penggelolaan sumberdaya pertanian. Misalnya untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani  harus  menjalankan  usaha  bersama  secara  kolektif  dengan  petani  lain.  Sebab,  secara  tradisional, kelembagaan  masyarakat  petani  sudah  berkembang  dari  generasi  ke  generasi,  namun  tantangan  jaman menuntut  suatu  kelembagaan  yang  lebih  sesuai  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  petani.  Maka, idealnya, dalam pengembangan kelembagaan pertanian, petani-petani kecil diarahkan untuk bergabung secara kolektif dalam kelompok-kelompok, organisasi atau kelembagaan agar menjadi sutu unit kekuatan produksi yang  besar,  tangguh  dan  memiliki  produktivitas  tinggi.  Penumbuhan  kelompok-kelompok  sekunder masyarakat tani ini, selain meningkatkan produktivitas usaha juga meningkatkan efisiensi usaha pertanian.
Kelembagaan  petani  diakui  sangat  penting  dalam  pembangunan  pertanian  dimana  diharapkan  mampu membantu  petani  keluar  dari  persoalan  kesenjangan  ekonomi,  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  berfungsi secara  optimal.  Menurut  Slamet  (2003)  kelembagaan  pertanian  kurang  menempatkan  petani  sebagai pengambil keputusan dalam usahataninya, karena dominasi intervensi pihak luar petani terhadap kelompok tani. Pengembangan kelembagaan melalui penyuluhan pertanian misalnya justru menempatkan petani pada berbagai  kelompok  binaan  yang  dibentuk  untuk  kepentingan  tertentu,  sehingga  posisi  petani  lemah  dalam pengambilan  keputusan  kelompok.  Kurang  berhasilnya  proyek-proyek  pertanian  yang  berorientasi  pada pembangunan kelembagaan petani, seperti KUD, corporate farming, dan kelompok-kelompok usaha bersama yang lain menunjukkan masih perlu kajian yang mendalam terhadap kelembagaan petani. Kondisi ini sesuai dengan paparan Suryana (2007) dimana salah satu hambatan implementasi revitalisasi pertanian di Indonesia adalah tidak adanya organisasi ekonomi petani yang kokoh sebagai salah satu ciri pertanian modern. Faktor penyebab  ketidakberlanjutan  kredit  atau  dana bergulir  ini  karena pengelolaan  modal  usaha  sektor  pertanian relatif  lebih  berisiko  dibandingkan  dengan  pengelolaan  modal  usaha  non-pertanian.  Menurut  Marimin  dan Maghfiroh  (2010)  pemicu  ketidakberlanjutan  program  tersebut  adalah  semakin  membengkaknya  hutang debitur dan tingginya kredit yang macet. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik produk dan bahan baku pertanian  yang  mudah  rusak  (perishable),  mengambil  tempat  banyak  (voluminous),  kamba  (bulky),  dan bersifat  musiman  (seasonal).  Selain  karakteristik  tersebut,  sifat-sifat  dari  proses  produksi  pertanian  dan penanganan pasca panen banyak dipengaruhi oleh kondisi alam, serta sifat biologi dan sifat kimiawi tanaman atau ternak yang sebagian besar belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manusia (Padangaran, 2013).
Implikasi  dari  berbagai  permasalahan  tersebut,  pemerintah  pusat  maupun  daerah  melalui  program- programnya  berupaya  mendukung  tata  kelola  pertanian  dengan  memberikan  bantuan  kepada  kelompok- kelompok  tani.  Bantuan-bantuan  tersebut  dapat  diakses  melalui  mekanisme  kelompok  tani  dalam  bentuk sarana produksi seperti benih, permodalan, subsidi sarana produksi pertanian, bantuan alat mesin pertanian mulai dari pratanam, tanam, panen, paska panen hingga pengolahan hasil pertanian.
Selain pemerintah, pihak swasta seperti lembaga keuangan (bank dan koperasi) dan pengepul (toke) juga banyak  terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  membantu  kegiatan  pertanian  di Kabupaten  Pasaman  Barat.  Namun  demikian  tidak  semua  petani  yang  tergabung  di  dalam  kelompok  tani dapat memaksimalkan dukungan sumberdaya tersebut karena tata kelola sumberdaya yang belum mapan dan kurangnya pemahaman petani dalam hal teknis dan prosedural. Dalam hal tata kelola dukungan pembiayaan misalnya dapat dilihat dari kemampuan petani dalam memperoleh, menggunakan dan mengembalikan atau mempertanggungjawabkan  modal  yang  diberikan.  Menurut  Kasmir  (2004)  sebelum  pembiayaan  diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis  pembiayaan.  Jika  dilihat  dari  sumber  modal  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  oleh  pihak  bank, paling  tidak  ada  dua  bentuk  dasar  modal  perusahaan  yakni  pinjaman  dan  kekayaan  atau  dana  pribadi (Brigham dan Gapenski, 1991). Oleh karena itu, modal usaha dapat diperoleh dari dua sumber yaitu modal sendiri  dan  modal  dari  luar  seperti  investor,  perbankan,  lembaga-lembaga  pemberi  kredit  non-bank,  hibah pemerintah,  dana  CSR  (Corporate  Social  Responsibility),  dana  zakat,  infaq,  shodaqoh,  dan  wakaf (Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI  2016).  Berdasarkan  jenisnya,  pembiayaan  digolongkan  menjadi pembiayaan  berbunga  dan  pembiayaan  tanpa  bunga  (Sukardi,  2019)  dan  perbedaan  mendasar  antara keduanya terletak pada cara dan proses memperoleh hasil (Orgianus, 2005).
Kabupaten  Pasaman  Barat  merupakan  salah  satu  daerah  pertanian  yang  juga  mendapat  dukungan  dari pemerintah maupun pihak swasta. Potensi yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat dimana pada tahun 2019 sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  menyumbang  sebesar  40.97%  PDRB  di  samping  sektor-sektor lainnya.  Sementara  sektor  pertanian  sendiri  menyumbang  sebesar  80.29%  PDRB  dan  sub  sektor  tanaman pangan  memberikan  kontribusi  sebesar  28.83%  PDRB.  Potensi  lain  seperti  lahan  pertanian  dengan  luas wilayah 388.786 Ha yang terdiri dari lahan sawah 13.105 Ha lahan bukan sawah 330.602 Ha. Potensi lahan tersebut  juga  didukung  oleh  keberadaan  kelembagaan  petani  dengan  jumlah  kelompok  tani  sebanyak  1475 kelompok,  99  Gabungan  Kelompok  Tani,  dan  23  Kelembagaan  Ekonomi  Petani  Pangan.  Kelompok  tani sebagai wadah koordinasi sekaligus wahana belajar bagi petani dalam melakukan kegiatan usahatani dinilai lemah  dalam  menggelola  sumberdaya-sumberdaya  pertanian  baik  yang  bersumber  dari pemerintah  maupun swasta. Lemahnya kelembagaan petani ini disinyalir karena faktor internal dan faktor eksternal kelembagaan sehingga akses terhadap dukungan sumberdaya pertanian terutama dukungan eksternal yang tidak diperoleh dengan  maksimal.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  tata  kelola sumberdaya pertanian di tingkat kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat?

## Metode
Penelitian dilakukan Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat di tujuh kecamatan  yakni  Kecamatan  Pasaman,  Kecamatan  Lembah  Melintang,  Kecamatan  Luhak  Nan  Duo, Kecamatan  Kinali,  Kecamatan  Gunung  Tuleh,  Kecamatan  Talamau  dan  Kecamatan  Sasak  Ranah  Pasisie. Waktu penelitian dilakukan dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021. Pokok bahasan penelitian adalah tentang bagaimana kelompok tani di Pasaman Barat telah melakukan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya  pertanian  untuk  usahatani  pangan.  Penelitian  ini  berfokus  pada  pengembangan  ekonomi masyarakat  berbasis  Kelompok  tani  tanaman  pangan  ditinjau  dari  tata  kelola  sumberdaya  pertanian  dan faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  hendak  dicapai,  penelitian  ini  didesain  sebagai  penelitian kombinasi/ hybrid antara penelitian  kuantitatif dan penelitian  secara  kualitatif. Kombinasi  metode  penelitian yang digunakan adalah Studi kasus (wawancara dengan Informan Kunci) dengan 4 kategori informan kunci (Perbankkan, Penyuluh, Petani, Toke) yang didukung dengan strategi survei eksploratoris sekuensial, dimana metode kualitatif dikombinasikan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk sub tujuan tertentu di dalam penelitian.  Dengan  metode  campuran  juga  dimungkinkan  didapatkan  pemahaman  yang  lebih  luas  terhadap masalah-masalah penelitian.
Penelitian  ini  berfokus  pada  pengembangan  ekonomi  masyarakat  pedesaan  berbasis  kelompok  tani tanaman  pangan  ditinjau  dari  tata  kelola  sumberdaya  pertanian  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tata kelola sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Ruang lingkup tata kelola  sumberdaya pertanian di  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam  penelitian  ini,  meliputi  aspek:  memperoleh  sumberdaya  pertanian, menggunakan  sumberdaya  pertanian  dan  mempertanggungjawabkan  sumberdaya  pertanian.  Populasi  target dari  penelitian  ini  adalah  petani  yang  tergabung  di  dalam  kelembagaan  kelompok  tani  di  Kabupataen Pasaman  Barat.  Populasi  kelompok  tani  di  Pasaman  Barat  berjumlah  1.471,  yang  terbagi  dalam  4 kategori/kelas: pemula (1240), lanjut (211), madya (11) dan utama (0). Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus atau anggota kelompok tani  sebanyak 52  kelompok tani masing-masing kelompok diwakili oleh 1
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok ...
(satu)  orang  pengurus  atau  1  (satu)  orang  anggota  kelompok  tani  tersampel.  Pupulasi  tersebar  dalam kabupaten Pasaman Barat di ambil secara acak dari 11 (sebelas) kecamatan, kemudian pengurus atau anggota kelompok  tani  diambil  dari  kelompok  tani  tersampel  untuk  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini.  Jumlah kelompok  tani  tanaman  pangan  per  kecamatan  disajikan  berturut-turut  dapat  dilihat  pada  tabel  2.  Adapun untuk mengetahui besarnya sampel dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut: .

## Hasil dan Pembahasan
Proses  dan  tahapan  pengelolaan  sumber  daya  pertanian  tanaman  pangan  dapat  diamati  dari  tiga  kegiatan utama yakni kegiatan Praproduksi, kegiatan produksi dan kegiatan Pascaproduksi.

## Praproduksi
Kegiatan  Praproduksi  dalam  dukungan  internal  terkait  penggelolaan  sumberdaya  pertanian  di  sembilan kecamatan  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  yaitu,  motivasi  berusahatani, luas  lahan,  status  kepemilikan  lahan dan alat bantu tanam.
1. Motivasi berusaha tani
Secara  umum  dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  gambaran  motivasi  utama  kelompok  tani  tanaman pangan  di  kabupaten  Pasaman  barat  adalah  motivasi  karena  kebutuhan,  maksudnya  kelompoktani berusaha  tani  didorong  oleh  kebutuhan  sumber  pendapatan  utama  mereka  adalah  dari  usaha  tani taman pangan, didapatkan gambaran hasil dimana sebanyak 66 % dari responden melakukan kegiatan usahatani didasari faktor kebutuhan, artinya kelas pemula belum memiliki orientasi bisnis. Sedangkan kelompok  tani  dengan  kelas  lanjut  sudah  memiliki  orientasi  bisnis  meskipun  masih  lebih  rendah dibandingkan kelompok tani madya. Dari halini dapat dsimpulkan secara empiris semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin tinggi orientasi bisnisnya dalam menjalankan usahatani tanaman pangan.
Usahatani  yang  dilakukan  setiap  petani  beragam  tergantung  dari  jenis  usaha  dan  apa  yang diusahakannya.  Menurut  Dzikrillah  (2017)  apabila  dorongan  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga  baik  melalui  atau  tanpa  peredaran  uang,  maka  usahatani  yang  demikian  disebut  usahatani untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  (Subsistence  Farm).  Sedangkan  bila  motivasi  yang mendorongnya untuk mencari keuntungan, maka usahatani yang demikian disebut usahatani komersial (Commercial  Farm).  Sejalan  dengan  tujuan  dan  motivasi  tersebut,  Soekartawi  (1986),  menyatakan bahwa ciri petani komersial adalah; (1) cepatnya adopsi terhadap inovasi, (2) cepat mobilitas pencarian informasi,  (3)  berani  menanggung  resiko  dalam  berusaha,  (4)  memiliki  sumberdaya  yang  cukup. Sedangkan  ciri  petani  subsisten  adalah  kebalikannya.  Akan  tetapi  dengan  teknologi  serta  kemajuan pembangunan  yang  hampir  merata  ke  berbagai  pelosok  daerah,  petani  tidak  lagi  mengusahakan usahataninya  secara  subsisten  melainkan  semi  subsisten  (setengah  subsisten  dan  setengah  komersial). Perubahan  tersebut  diantaranya  disebabkan  oleh  perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju  dalam hal produksi sehingga mempermudah pekerjaan petani.
2. Luas lahan Luas area lahan yang diusahakan juga menjadi bagian penting dalam faktor Praproduksi. Petani yang tergabung di dalam kelompok tani memiliki luasan area yang bervariasi.
Secara  dominan  luas  lahan  disetiap  kelas  kelompok  tani  sama  yaitu  0,5  sampai  dengan  1  (satu) hektar. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan empat kategori luas areal lahan masing-masing responden.  Sebanyak  tujuh  orang  atau  sekitar  13  %  petani  memiliki  luas  lahan  kurang  dari  0.5  Ha. Sebanyak 11 petani atau sebesar 21 % memiliki luas lahan antara 1-1.5 Ha dan sebanyak 13 orang (25 %) petani memiliki luas lahan lebih dari 1.5 Ha. Luasan lahan petani paling tinggi antara yakni 0.5-1 Ha  dimiliki  sebanyak  21  orang  responden  (40  %.)  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar responden menguasai lahan yang relatif sempit. Secara klasifikasi kelompok dari tabel delapan diatas dapat  di  jelaskan  bahwa  semakin  tinggi  kelas kelompok  tani  maka  semakin  luas  lahan  yeng dikelola kelompok tani dan hanya kelompok pemula yang memiliki lahan dibawah 0,5 hektar.
Kondisi  luasan  lahan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  besar  kecilnya  pembiayaan  yang dikeluarkan. Semakin luas lahan yang dikelola maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian penting dalam melihat bagaimana tata kelola pembiayaan dilihat dari sebaran luas lahan yang dimiliki petani. Dalam hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa  rata-rata  luas  lahan  untuk  budidaya  tanaman  pangan  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  belum menjadi prioritas sebab petani lebih mengutamakan dan dominan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan budidaya tanaman pangan hanya sebagai prioritas kedua.
3. Status kepemilikan lahan
Status  kepemilikan  lahan  dikategorikan  menjadi  empat  kategori  yakni  petani  pemilik,  penggarap, penyewa  dan  pemilik  penggarap.  Dari hasil  olah  data  ditemukan  sebesar  60  %  atau  sekitar  31  orang petani  berstatus  sebagai  pemilik  sekaligus  penggarap.  Sementara  petani  penggarap  sebesar  19  %  atau sekitar 10 orang. Sisanya, sebagai pemilik 17.2 % (9 orang) dan petani penyewa hanya 2 orang (3.8 %). Data tersebut menjelaskan bahwa secara dominan petani berstatus sebagai pemilik sekaligus penggarap. Hanya  sebagian  kecil  saja  petani  yang  menyewa  lahan  untuk  budidaya  tanaman  pangan  .  Beberapa alasan  yang  mengemuka  di lapangan  ditemukan  bahwa  petani  cenderung  memanfaatkan  lahan  milik sendiri  atau  lahan  yang  diwariskan  keluarga  untuk  kegiatan  pertanian.  Jikapun  ingin  membeli  dan menyewa  lahan,  petani  rata-rata  telah  punya  lahan  milik  sendiriSecara  klasifikasi  kelompok kepemilikan lahan dapat dilihat pada tabel 10 berikut;
Jadi,  kesempatan  untuk  menyewa  dan  atau  membeli  adalah  opsi  berikutnya.  Namun,  beberapa petani lain memilih untuk menyewa dengan alasan tidak ada lahan yang bisa digunakan untuk usaha. Petani  pemilik  sekaligus  penggarap  lahan  paling  dominan  dan  tidak  dipengaruhi  kemampuan  kelas kelompok  tani, artinya  kelompok  tani  pemula,  kelompok  tani  lanjut  dan  kelompok  tani  madya  sama memiliki lahan yang diatas lima puluh persen dikelola sendiri. Dapat dijelaskan juga berdasarkan tabel sembilan  diatas  semakin  tinggi  kelas  kelompok  tani  maka  semakin  mandiri  kelompok  tani  dalam kepemilikan lahan yang dikelola.
Di  lapangan  juga  diketahui  model  sewa  lahan  tidak  terlalu  kaku  yang  artinya  ketentuan  yang mengikat  antara pemilik  lahan  dan penyewa  lahan  cenderung lebih  fleksibel.  Fleksibelitasnya  terlihat dari biaya sewa dan besaran biaya yang dibayarkan. Biaya sewa yang dikeluarkan kadang setengah dari harga sewa yang standard dan waktu pembayaran sewa kadang bisa dilakukan setelah panen.
4. Alat bantu tanam Aspek  lain  yang  juga  bagian  dari  dukungan  internal  petani  di  dalam  kelompok  tani  ialah alat  tanam yang  digunakan.  Sebanyak  38  atau  sekitar  73  %  responden  tidak  menggunakan  alat  tanam.  Artinya, petani  melakukan  penenanaman  secara  manual.  Dalam  kegiatan  penanaman  jagung  misalnya  petani cenderung  menggunakan  tugal  dibandingkan  dengan  alat  atau  mesin  tanam.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  responden,  petani  di  dalam  kelompok  tidak  menggunakan  alat  tanam  karena tumbuh benih yang tidak merata karena alatnya disaat penanaman tersumbat lobang keluar benihnya oleh tanah sehingga tidak semua lobang terisi oleh benih khususnya pada alat tanam jagung dari kletek. Berbeda dengan cara tanam manual menggunakan tungal dimana tumbuh benih lebih merata karena yang memasukkan benih ke lobang tugal langsung oleh orang. Dari 52 responden hanya 14 orang atau sekitar  (27  %)  yang  menggunakan  alat  tugal  menggunakan  kletek.  Secara  lebih  rinci  sebaran penggunaan alat tanam yang digunakan berdasarkan klasifikasi kelompok tani.
Tanpa menggunakan alat tanam lebih dominan dibandingkan dengan menggunakan alat tanam dan berlaku  sama  pada  semua  tingkatan  klasifikasi  kelompok  tani.  Penggunaan  alat  tanam  pemerintah hanya  pada  dimanfaatkan  kelompok  kelas  lanjut  saja  sedangkan  Kelompok  tani  Kelas  pemula  dan kelompok  tani  madya  masih  menggunakan alat  tanam  sewa  dari  swasta  seperti  dapat  kita lihat  pada tabel 11 diatas.
Penggunakan  alat  bantu  taman  menjadi  pertimbangan  dalam  kegiatan  Praproduksi  sebab  terkait dengan  biaya  upah  yang  dikeluarkan.  Sebagai perbandingan  penggunaan alat  tanam  dalam  komoditi jagung  misalnya  terdapat  perbedaan  margin  yang  signifikan.  Biaya  upah  yang  dikeluarkan  petani dengan  menyewa  alat  bantu  tanam  berkisar  antara  Rp.  180.000-Rp  200.000  per  kantong  (5  kg  benih jagung).  Sementara  menggunakan  tugal  manual  membutuhkan  biaya  tenaga  kerja  harian  yang  mana untuk tenaga kerja perempuan sebesar Rp. 80.000 per orang/hari dan laki-laki sebesar  Rp. 100.000 per orang/hari. Sebagai gambaran untuk 10 kg benih jagung dibutuhkan sebanyak dua orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Perbandingan kebutuhan tenaga kerja dengan cara tanam manual 1:2 dimana satu orang laki-laki sebagai tukang tugal dan diiringi dua orang perempuan untuk membenih. Jadi, kalkulasi matematis,  untuk  10  kg  benih  jagung  menggunakan  alat  tanam  (kletek)  membutuhkan  biaya  lebih kurang Rp.360.000-Rp.400.000.
Sementara dengan cara tanam manual mengeluarkan biaya Rp. 520.000. Jadi perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk kedua cara tanam tersebut sebesar Rp. 120.000 sampai Rp. 160.000. Nilai ini tentu menjadi  pertimbangan  bagi  petani  sebab  kedua  cara  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan masing-masing. Dengan cara tanam manual, petani merasa diuntungkan dengan sebaran yang merata setiap  titik  tanam,  sementara  menggunakan  alat  tanam  dengan  mesin  kletek,  kendati  murah  namun tidak menjamin sebaran yang merata di setiap titik tanam. Pada beberapa kasus, satu titik tanam bisa
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok ...
terisi  lebih  dari  empat  benih  dan  hal  tersebut  merugikan  petani  dari  sisi  benih  dan  jikapun  tumbuh maka tidak akan tumbuh dengan baik.

## Produksi
Tahapan  produksi  adalah  pengelolaan  sumberdaya  pertanian  yang  menyangkut  pengaturan  proses  produksi dalam  kegiatan  usahatani  tanaman  pangan  berbasis  kelembagaan  kelompok  tani.  Dalam  penelitian  ini kegiatan produksi dalam dukungan faktor internal terkait penggelolaan sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat diwakili dengan beberapa butir pertanyaan diantaranya pemanfaatan tenaga kerja, pengolahan lahan  ,  penanaman,  pengendalian  gulma,  komoditi  yang  diusahakan,  pola  tanam  dan  keterampilan berusahatani.
1. Pemanfaatan tenaga kerja,
Dukungan sumberdaya pertanian berupa tenaga kerja dalam  kegiatan produksi dikategorikan menjadi empat  macam  yakni:  keluarga,  upahan,  julo-julo  (arisan  bergilir)  dan  gotong  royong.  Berdasarkan pengohan data dari kuesioner tenaga kerja upahan menjadi pilihan responden dalam kegiatan usahatani yang dilakukan. Sebanyak 49 responden atau sekitar 94.2 % mengandalkan buruh atau pekerja harian untuk  kegiatan  usahatani  mereka.  Sementara  hanya  3  orang  atau  5.8  %  yang  menggunakan  tenaga kerja  melalui  sistem julo-julo .  Dari  52  orang  responden  tidak  ada  pilihan  untuk  menggunakan  tenaga kerja  dari  keluarga  atau  dengan  sistem  gotong-royong.  Dengan  sistem  budaya  yang  masih  kental dengan  tradisi  gotong  royong,  masyarakat  petani  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  selama  ini diasumsikan  lebih  mengandalkan  tenaga  kerja  keluarga  sudah  tidak  relevan  lagi.  Jikapun  harus menggunakan  tenaga  kerja  dari  luar  anggota  keluarga,  biasanya  menggunakan  sistem  arisan  bergilir. Menurut  pemaparan  beberapa  petani  di  lapangan,  hal  ini  bertujuan  selain  menghemat  biaya  tenaga kerja juga untuk tetap menjaga kekompakan dan kedekatan dengan petani lainnya. Dukungan tenaga  kerja  upahan  secara  bersamaan  pada  setiap  level  kelompok  tani  mendominasi  dibandingkan dukungan tenaga kerja lainnya, sedangkan dukungan tenaga kerja keluarga, tenaga kerja julo – julo dan tenaga  kerja  gotong  royong  tidak  ada  pada  kelompok  tani  madya,  halini  menggambarkan  bahwa semakin  tinggi  kelas  kelompok  tani  maka  semakin  individualistik  kelompok  tani  dalam  mengerjakan usaha  taninya  pada  tahapan  praproduksi  yang  sumber  biaya  tenaga  kerjanya  diperoleh  dari  koperasi dan  sebagian  modal  mandiri.  Dapat  dijelaskan  bahwa  semakin  tinggi  kelas  kelompok  tani  maka semakin tinggi pembiayaan tenaga kerja dan semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin rendah pembiayaan untuk kebutuhan saprodinya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin rendah klasifikasi  kelompok  tani  maka  semakin  tinggi  semangat  kekeluargaan  dan  semangat  gotong royongnya,  sebaliknya  semakin  tinggi  kelas  kelompok  tani  maka  semakin  rendah  semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong, artinya juga semakin tinggi kelas kelompok tani semakin banyak kelompok tani mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk anggotanya dan artinya semakin tinggi tingkat  kepercayaan  pihak  eksternal  terhadap  kelompok  tersebut.  Jika  ditelaah  secara  teoritis,  sistem upah  harian  menurut  Zainal  dan  koleganya  (2014)  pemilik  lahan  bisa  menambah  atau  mengatur pekerjaan.  Walaupun,  tidak  ada  kesepakatan  apapun  diawal.  Sistem  ini  biasanya  dilakukan  oleh pemilik  lahan  yang  ingin  menggarap  lahan  yang  lebih  luas,  banyak  faktor  yang  menyebabkan  para pemilik  menerapkan  sistem  pengupahan  ini.  Salah  satunya  yaitu  faktor  efisiensi,  keefektifan  serta kemudahan dalam pemberian upah pekerja itu sendiri. Sehingga para pemilik lahan dapat menentukan besaran upahnya berdasakan kemampuan dan hitungannya secara harian.
2. Pola tanam Dilihat  dari  pola  tanam  yang  dilakukan  petani  dalam  kelompok  tani  dalam  satu  kali  musim  tanam, tampak  tiga  belas  variasi  yang  digunakan, namun  yang  dominan ada  enam  pola  tanam,  secara lebih rinci  sebaran  pola  tanam  berdasarkan  klasifikasi  kelompok  tani  dapat  kita  lihat  pada  tabel  14.  Pola tanam Padi- Jagung-Padi - Jagung-jagung (Pola 5), digunakan kelompok tani lanjut sebesar 25 % diikuti oleh kelompok tani pemula sebesar 23 % sedangkan kelompok tani madya tidak memiliki pola tanam Padi- Jagung-Padi- Jagung-jagung (Pola 5).
Namun  kelompok  tani  madya  lebih  dominan  pada  pola  satu  (Padi-Padi)  dan  pola  7  (  Jagung  – Jagung  –  Jagung  )  artinya  kelompoktani  madya  lebih  fokus  kepada  sistim  budidaya  monokultur  dari pada  sistim  budidaya  polikultur,  halini  sejalan  dengan  motivasi  berusaha  tani  kelompok  tani  madya telah  memiliki  orientasi  bisnis  sedangkan  kelompok  tani  pemula  dan  kelompok  tani  lanjut  belum memiliki orientasi bisnis. Jadi Semakin tinggi motivasi bisnis dalam berusaha tani maka semakin fokus kelompok tani kepada usaha tanaman pangan sejenis dilahan usaha taninya.
Hasil pengamatan langsung di lapangan, pola tanam yang dilakukan petani relatif bervariasi. Untuk  lahan  sawah,  di  beberapa lokasi  penelitian  petani  menggunakan  pola  tanam padi-jagung-padi.
Sementara di lahan kering yang bukan sawah petani cenderung menanam dengan pola jagung-jagung- palawija.  Hasil  wawancara  di  lapangan  dengan  petani  diketahui  bahwa  pola  tanam  yang  mereka terapkan tergantung beberapa alasan diantaranya, harga jual komoditi di pasaran dimana petani akan menanam jagung jika harga mahal, sebaliknya petani akan beralih ke jenis komoditi palawija lainnya jika harga jualnya lebih menguntungkan.
3. Keterampilan berusahatani. Bagaimana  kelompok  tani  meningkatkan  keterampilan  dalam  berusaha  tani  mereka  adalah  dari berbagai  sumber  informasi  yang  didapat  baik  dari  internal  kelompok  tani  maupun  dari  eksternal. Melalui  kuesioner  penelitian,  aspek  sumber  informasi  berusahatani  dikelompokan  menajadi  empat kategori  yakni  pengetahuan  sendiri,  membaca  buku,  pembinaan/penyuluhan  dan  kombinasi  dengan faktor  lain  seperti  media  sosial,  televisi,  youtube.  Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh  sumber informasi petani dalam kelembagaan kelompok tani sebanyak 46 orang atau sekitar 86.8 % memperoleh informasi  dari  pembinaan  atau  penyuluhan.  Berikutnya  27  orang  atau  50.9  %  didapat  melalui kombinasi  berbagai  sumber  informasi,  25  orang  atau  sekitar  47.2  %  berdasarkan  pengalaman  dan pengetahuan sendiri dan 14 orang atau 26.4 % bersumber dari membaca buku.
Sumber informasi pengetahuan keterampilan berusaha tani yang paling mencolok adalah pada kelas kelompok  tani  pemula  yang  menyatakan  52  %  sumber  informasinya  adalah  diperoleh  dari  penyuluh sedangkan  kelompok  tani  lanjut  memperoleh  nya  dari  berbagai  sumber  secara  merata  dan  secara seimbang  kelompok  tani  madya  memperoleh  infprmasi  dari  empat  sumber  saja  yaitu  kemampuan sendiri,membaca  buku,whatsup  dan  yutube.  Artinya  disini  peran  dan  fungsi  penyuluh  dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sudah berjalan.
Menurut  Sadono  (2012)  jenis-jenis  informasi  pertanian  yang  diharapkan  petani  melalui  sumber informasi  antara  lain:  (1)  informasi  tentang  pengetahuan  dan  ketrampilan  teknis  usahatani,  (2) informasi harga sarana pertanian, (3) informasi harga produk pertanian, khususnya padi, (4) informasi keberhasilan petani di daerah lain yang menerapkan teknologi baru.
4. Pengolahan tanah Tahap  awal  dalam  kegiatan  usahatani  ialah  tahap  pengolahan  lahan.  Pengolahan  lahan  menjadi penting  karena  kondisi  lahan  yang  tidak  maksimal  berpengaruh  terhadap  hasil  komoditas  yang ditanam.  Kegiatan  pada  tahap  ini  meliputi  hal-hal  seperti  pembersihan  gulma,  pembajakan, mencangkul, pemberian pupuk dasar, membuat bedengan dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan jenis  komoditas  yang  diusahakan.  Dari  data  yang  diperoleh  tahapan  persiapan  lahan  dikategorikan menjadi  tiga  kegiatan  yakni  pengolahan  lahan  secara  sempurna,  tidak  melakukan  pengolahan  lahan dan pengolahan lahan dengan semi olah tanah. Darihasil penelitian diperoleh data  sebanyak 24 orang atau  sekitar  46  %  melakukan  olah  tanah  secara  sempurna  dengan  menggunakan  mesin  bajak. Sementara 22 orang atau 42 % responden tidak melakukan pengolahan lahan, sisanya enam orang  (12 %) melakukan semi olah tanah dengan menggunakan paler.
Secara klasifikasi kemampuan kelompok tani berdasarkan data dapat kita jelaskan bahwa semakin tinggi  kelas  kelompok  tani  maka  semakin  rendah  penggunaan  herbisida  dalam  pengolahan  tanah karena  kelas  madya  tidak  lagi  melakukan  sistim  tanpa  olah  tanah  (TOT),  sedangkan  kelompok  tani pemula  dan  kelompok  tani  lanjut  masih  dominan  menggunakan  sistim  TOT. Sedangkan  Sistim  semi olah tanah hanya dilakukan oleh kelompok pemula.
5. Penanaman Penanaman  dimulai  dengan  memilih  komoditi  yang  diusahakan  dari  beberapa  komoditi  tanaman pangan.  Jenis  komoditi  yang  diusahakan  menjadi  salah  satu  faktor  internal  yang  mendukung  dalam penggelolaan sumberdaya pertanian. Petani yang tergabung ke dalam kelompok tani memiliki komoditi tanaman yang beragam. Dilihat dari komoditi , jagung menjadi komoditi yang banyak dibudidayakan petani yakni 43 orang atau sekitar 81 %, diikuti tanaman padi sebanyak 36 orang atau sekitar 67.9 %, kacang-kacangan sebanyak delapan orang (15.1 %) dan umbi-umbian sebanyak tiga orang atau sekitar 5.7  %. Hasil lain menunjukan ada sekitar 28 orang petani atau sekitar 52.8 % melakukan penanaman komoditi  secara  bersamaan.  Kondisi  di  lapangan  menunjukan  di  wilayah  pertanian  di  Kabupaten Pasaman  Barat  dominan  pada  perkebunan  kelapa  sawit.  Di  beberapa  kecamatan  di  Pasaman  Barat (termasuk wilayah penelitian) mengandalkan perkebunan sawit sebagai usaha utama petani. Sementara budidaya tamanan pangan  hanya sebagai usaha sampingan. Karena hanya sebagai usaha sampingan petani  lebih  dominan  membudidayakan  komoditi  jagung  sebab  beberapa  alasan  diantaranya,  usaha pengerjaan dinilai yang relatif lebih mudah, tidak terlalu banyak resiko dan harga jual yang relatif lebih stabil.  Tanaman  jagung adalah  komoditi  yang dominan  diusahakan  oleh  setiap  level  kelas  kelompok
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok ...
tani dibandingkan dengan tanaman padi, namun pemanfaatan lahan secara bersamaan antara tanaman jagung  dengan  tanaman  padi  lebih  banyak  persentasenya  dikelompok  tani  lanjut  dan  kelompok  tani pemula  dibandingkan  dengan  kelompok  tani madya,  artinya  hal  ini  menggambarkan  bahwa  semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin fokus kepada sejenis tanaman pangan saja yang diusahakan atau sistim monokultur.
6. Pengendalian gulma
Gulma merupakan masalah serius yang dihadapi petani dalam kegiatan usahatani di Indonesia. Banyak faktor  yang  menentukan  tingkat  kompetisi  antara  tanaman  dengan  gulma,  diantaranya  jenis  gulma, kerapatan,  distribusi  dan  waktu  kehadiran  gulma  serta  kultur  teknis  tanaman.  Kaitan  antara  teknik pengendalian  gulma  dengan  topik  penelitian  beririsan  pada  biaya  yang  dikeluarkan  petani  dalam mengendalikan  gulma.  Asumsinya,  semakin  sering  petani  melakukan  pengendalian  gulma  dengan herbisida maka penggunaan herbisida akan semakin banyak. Penggunaaan herbisida yang tidak tepat dan berlebihan selain mempengaruhi kondisi tanah juga berpengaruh pada aspek pembiayaan yang juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin intens dalam menggunakan herbisida maka akan menambah beban biaya herbisida dan upah dalam kegiatan usahatani.
Berdasarkan  intensitas  pengendalian  gulma  yang  dilakukan  petani.  Responden  yang  melakukan pengendalian gulma dua kali lebih dominan yaitu sebanyak 30 responden atau sekitar 58 % selama satu masa  tanam.    Sementara  sebanyak  12  responden  (23  %)  melakukan  tiga  kali  pengendalian  gulma selama  satu  masa  tanam,  sisanya  sebanyak  10  orang  petani  (19  %)    melakukan  sekali  pengendalian gulma selama satu kali masa tanam. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, rata-rata petani melakukan pengendalian gulma sebanyak tiga kali yakni pada saat sebelum tanam, sebelum hingga dua bulan  setelah  tanam  dan  terakhir  menjelang  akan  panen.  Namun,  intensitas  ini  tidak  sepenuhnya dilakukan semua petani sebab untuk komoditas tertentu hanya dapat dilakukan dua kali atau bahkan lebih  dari  tiga  kali  selama  satu  kali  musim  taman.  Sementara  dari  cara  yang  digunakan  untuk mengendalikan  gulma,  hasil pengamatan  di  lapangan  menunjukan,  petani  lebih  sering  menggunakan herbisida.  Namun,  untuk  jenis  tananam  tertentu  seperti  kacang-kacangan  dan  umbi-umbian,  petani melakukan penyiangan gulma secara manual dengan cangkul atau tajak.
Gulma  adalah  organisme  yang  dapat  mengganggu  pertumbuhan  tanaman,  menurunkan  produksi usahatani tanaman pangan, sehingga perlu dilakukan penyemprotan untuk mengendalikannya. Tujuan penggunaan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma pengganggu tanaman baik sejak awal tanam maupun saat pertumbuhan tanaman penggunaan herbisida sistemik untuk usia gulma 15 sampai 25 hari setelah tanam dan herbisida kontak untuk gulma 45 sampai 60 hari setelah tanam khususnya komoditi jagung.  Terkait  dengan  besarnya  kebutuhan  yang  digunakan  untuk  tanaman.  Volume  penggunaan pestisida  berbeda  setiap  petani,  tergantung  intensitas  gulma  yang  ada  pada  lahan.  Dari  segi  cara pengendalian gulma sebanyak 32 responden (61 %) menggunakan racun (herbisida) dan hanya delapan orang (15 %) yang tidak menggunakan racun dalam pengendalian gulma.
Pada  prinsipnya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  gulma  setara  dengan  kerugian  yang  diakibatkan oleh hama dan penyakit. Gulma menjadi masalah yang tetap, karena selalu menyaingi tanaman utama (pokok)  dalam  pengambilan  unsur  hara,  air,  cahaya  dan  tempat.  Maka  salah  satu  langkah  untuk mengurangi  gangguan  gulma  selain  penggunaan  herbisida  menurut  Wijaya  (2017)  adalah  dengan sistem pertanian yang mempraktekan penanaman dalam barisan, monokultur, jarak tanam yang antar barisan,  pemupukan,  penggunaan  alat–alat  pertanian  (mekanisasi),  pengairan,  sekaligus  memberi peluang bagi gulma yang bermanfaat untuk tumbuh dan berkembang.

## Pascaproduksi
Kegiatan  pascaproduksi  dalam  dukungan  sumberdaya  pertanian  tanaman  pangan  terkait  penggelolaan sumberdaya  pertanian  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  diwakili  dengan  pertanyaan  tatacara  pemasaran  hasil serta sumber pembiayaan dalam kegiatan Pascaproduksi.
1. Tatacara pemasaran hasil pertanian tanaman pangan Pemasaran hasil produksi diupayakan dengan mencari tingkat harga yang paling layak dan berkeadilan, sehingga memberikan keuntungan yang optimal bagi para petani, salah satunya gapoktan menampung hasil produksi para anggota dengan harga diupayakan di atas harga pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang  terangkum  di  didapatkan  tatacara  pemasaran  hasil  pertanian  yang  dilakukan  petani  di  dalam kelompok tani.
Penganan paska panen khususnya komoditi jagung secara umum diambil alih oleh toke mulai dari lahan sampai dengan prosesing perontokan dan pengeringan, biaya perontokan dengan cornseller dan
pengeringan  ditanggung  oleh  petani.  Khusus  komoditi  padi  secara  umum  diambil  langsung  oleh pedagang  kelokasi  sawah  petani  dalam  kondisi  kering  panen  langsung  ditimbang  kemudian  uangnya langsung diterima petani setelah padinya ditimbang. Berdasarkan hasil penelitian tergambar bagaimana peran  kelembagaan  petani  dalam  hal  ini  kelompok  tani  kelas pemula  dan  kelompok  tani  kelas  lanjut sangat kecil (dibawah 50 % ) dalam membantu memasarkan hasil panen.Terutama kelompok tani kelas lanjut pemasaran hasil pertanian tanaman pangan sangat di dominasi oleh swasta dalam hal ini toke sebesar  71  %,  hal  ini  sejalan  dengan  tingkat  peminjaman  modal  usaha  ketoke  paling  besar  juga  dari kelompok tani lanjut ini dibandingkan dengan kelompok tani madya yang ketergantungannya tidak lagi ke  toke  bisa  memasarkan  hasil  pertanian  tanaman  pangannya  secara  lebih  bebas  dan  umumnya dipasarkan sendiri oleh kelompok tani madya.
Hal ini sesuai dengan pendapat Uphoff (1986)  dimana kegiatan-kegiatan pascaproduksi umumnya dilaksanakan  oleh  kelembagaan  lokal  dalam  hal  penyimpanan  (pasca  panen  dan  atau  pasca pengolahan)  pengolahan  (secara  manual  dan  atau  dengan  mesin),  pengangkutan  (untuk  pengolahan, penyimpanan, dan atau penjualan) dan pemasaran (borongan dan atau eceran).
Diketahui sebesar 50 % kelompok tani madya memasarkan hasil secara sendiri (mandiri).  Artinya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin mandiri kelompok tani dalam memasarkan hasil pertanian tanaman pangan mereka. Cara ini dapat dilakukan kelompok  tani  madya  karena  kemandirian  mereka  dalam  permodalan  sehingga  mereka  tidak  terikat dengan  pihak  eksternal,  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  survey  harga  ke  beberapa  pasar  atau pengepul  untuk  mendapatkan  harga  jual  tertinggi.  Cara lain  dilakukan  kelompok  tani  adalah  dengan memasarkan  ke  pihak  swasta  atau  dalam  usahatani  jagung  biasanya  petani  menyerahkan  pemasaran hasil  ke  pengepul  (toke).  Cara  ini  banyak  dilakukan  responden  kelompok  tani  lanjut  dimana  sebesar 70%  memasarkan  hasil  panen  mereka  ke  toke  .  Biasanya  cara  ini  dilakukan  karena  ada  keterikatan pembiayaan di awal dengan toke seperti pinjaman modal dan pinjaman saprotan.
Eriyanti  (2019)  menyebutkan  penentuan  harga  oleh  pedagang pengumpul  memperlihatkan  bahwa petani tidak memiliki posisi yang kuat untuk ikut menentukan harga jual jagungnya. Hal ini juga sesuai dengan  salah  satu  rekomendasi  dalam  penelitian  Mariyah  (2008)  bahwa  pemerintah  daerah  perlu membina kelompok tani dalam hal penyediaan Praproduksi secara kolektif dan pemasaran hasil dengan menawarkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu
2. Sumber pembiayaan dalam kegiatan pascaproduksi Kegiatan dalam proses  pascaproduksi juga membeutuhkan dukungan pembiayaan,  terutama kegiatan panen hasil. Dari olah data ditemukan bahwa responden yang menggunakan modal sendiri sebanyak 23 orang (44 %) dan menggunakan modal sendiri ditambah dengan bantuan toke sebanyak 23 orang (44
%). Sisanya enam orang atau sekitar 12 % murni sepenuhnya menggunakan pembiayaan dari toke.
Selain sumber-sumber pembiayaan di atas, banyak sumber lain yang sebenarnya dapat diakses untuk sumber  pembiayaan  kerabat  dan  teman.  Permodalan  juga  bisa  diperoleh  dari  program-program pemerintah yang umumnya dalam bentuk barang sarana paskaproduksi pertanian (pembiayaan in-kind) yang  disalurkan  melalui  kelompok  tani  (Wulandari, et  al .  2017).Dalam  penelitian  ini  bentuan pemerintah  berupa  Alsintan  yang  digunakan  pada  fase  pascapanen  antara  lain:  Power  Tressher, Cornseller, Cornseller Mobile dan Rice Milling Unit.
Namun, tidak seperti bank komersial yang membutuhkan jaminan, permodalan yang berasal dari pemerintah  dan  beberapa  pembeli  besar  mensyaratkan  petani  yang  hendak  mengakses  permodalan harus  bergabung pada  suatu asosiasi  petani  atau  kelompok  tani.  Maka,  terkait  penelitian  ini, penting untuk  memperhitungkan  tata  kelola  pembiayaan  usahatani  berbasis  Asosiasi  kelembagaan  kelompok tani atau korporasi usaha tani.
Terkait dengan sumber pembiayaan dalam kegiatan usahatani yang dilakukan petani, hasil analisis Handriyadi dan Wulandari (2017) menunjukkan bahwa keanggotaan kelompok tani membantu petani dalam  meningkatkan  kesempatan  akses  pembiayaan  dari  berbagai  sumber  pembiayaan.  Dengan menjadi anggota kelompok tani,  petani memiliki akses yang lebih baik terhadap kredit dari bank dan lembaga keuangan mikro, pembiayaan in-kind dari pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani dan  pembiayaan  dari  pedagang.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  memotivasi  petani untuk  bergabung  pada  suatu  kelompok  tani  untuk  mendapatkan  kesempatan  lebih  besar  dalam mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber pembiayaan.
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok ...
3. Pengelola sumberdaya pertanian tanaman pangan
Sumberdaya pertanian tanaman pangan yang bersumber dari kelompok tani, pemerintah, dan swasta dikelola oleh para pihak tersebut secara terpisah sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku didalam kelompok, pemerintah atau swasta tersebut.
a. Pengelola sumberdaya pertanian tanaman pangan dari kelompok tani
Kelompoktani  melalui  kesepakatan  bersama  dalam  memperoleh  sumberdaya pertanian  khususnya pupuk  bersubsidi  di  urus  oleh  pengurus  kelompok  tani  mulai  dari  menyusun  Rencana  defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) sampai dengan mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut melalui kios.  Pupuk  bersubsidi  kelompok  tani  yang  dititipkan  dikios  ditebus  oleh  anggota  kelompok  tani secara  perorangan  mengambilnya  dikios  pupuk.  Permasalahan  yang  ditemui  dilapangan  adalah keterbatasan kas kelompok tani untuk menebus pupuk bersubsidi mengakibatkan modal penebusan ke  distributor  tersebut  ditanggulangi  oleh  kios  yang  pada  akhirnya  kios  menjual  melebihi  harga eceran  tertinggi  (HET)  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah,  sebagian  besar  pemilik  kios  pupuk bersubsidi  ini  adalah  toke.  Dalam  hal  permodalan  ini  sebaiknya  kelompok  tani  memupuk  modal dari  anggota  sendiri  sehingga  harga  bisa  lebih  murah  atau  sesuai  dengan  harga  HET  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah
Bantuan  permodalan  berupa  hibah  uang  dari  pemerintah  seperti  Pengembangan  Usaha Agribisnis  Pedesaan  (PUAP)  dapat  digunakan  sebagai  modal  usahatani  kelompok  tani  penerima manfaat  program  PUAP  ini  dan  dapat  mengatasi  permasalahan  pengadaan  pupuk  bersudsidi. Seperti  dana  PUAP  yang  dikelola  oleh  Gapoktan  Albasiko.2  dikecamatan  kinali  telah  berhasil membantu  anggota  kelompok  tani  untuk  mendapatkan  berbagai  macam  kebutuhan  anggotanya dalam  berusaha  tani  bahkan  juga  memfasilitasi  anggotanya  untuk  kebutuhan  harian  mereka. Saat penelitian dilaksanakan modal awal yang diberikan pemerintah dari dana PUAP sebanyak seratus juta rupiah sekarang sudah berkembang lebih dari tiga puluh miliar rupiah.
b. Pengelola sumberdaya pertanian tanaman pangan dari pemerintah
Pemerintah  cukup  banyak  memfasilitasi  kelompok  tani  dalam  memenuhi  kebutuhan  sumberdaya pertanian  tanaman  pangan  dikabupaten  Pasaman  barat  khususnya  dikelola  atau  difasilitasi  oleh dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan kabupaten Pasaman Barat (DTPHP).
Dari  hasil  pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  data  sumber  daya  pertanian  berupa  bantuan dari pemerintah di kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 ada sebanyak lima belas jenis.
Sumberdaya pertanian yang dikelola atau difasilitasi oleh DTPHP ini  mulai dari Imfrasrtuktur seperti bantuan Jaringan Irigasi Desa, Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha tani, Cetak sawah baru dan  lain  –  lain  sebagaimana  sudah  dijelaskan  diatas  pada  point  2  tentang  jenis  sumberdaya pertanian.  Pengelolaannya  dilakukan  secara  bertingkat  mulai  dari  penyuluh  pertanian  (tingkat jorong/nagari),  Balai  Penyuluhan  Pertanian  (tingkat  kecamatan  sampai  ke  DTPHP  (Tingkat Kabupaten) sebagai leading sektornya.
c. Pengelola sumberdaya pertanian swasta
Swasta yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian dikabupaten Pasaman barat adalah toke yang memfasilitasi kelompok tani mulai dari sprotan, alsintan, bahkan pinjaman modal. Toke dalam memfasilitasi kelompok tani melalui kios saprotan, transportasi pengangkutan hasil produksi, gudang  penanganan  paska  panen,  dan  pemasaran  hasil  pertanian.  Jadi  dari  hulu  sampai  hilir dikelola atau difasilitasi oleh toke.
Dukungan  sumberdaya  pertanian  tanaman  pangan  yang  dikelola  oleh  swasta  atau  toke khususnya ditingkat kelompok tani responden dapat dibandingkan dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan koperasi. Secara lebih rinci peran masing-masing pihak dapat kita lihat pada tabel 22.
Kemandirian  pembiayaan  lebih  terlihat  pada  kelompok  tani  pemula  dengan  75  persen pembiayaan usahatani dibiayai sendiri, halini bertolak belakang dengan kelompok tani madya yang sumber pembiayaannya 60 persen adalah dari koperasi, poktan,gapoktan dan toke, hanya 20 persen yang  dibiayai  sendiri.  Setelah  diperoleh  informasi  dari  wawancara  mendalam  hal  ini  ternyata disebabkan  oleh  kelompok  tani  madya  cendrung  memanfaatkan  bantuan  pinjaman  modal  dari pemerintah  seperti  dana  PUAP  yang  hanya  diberikan  kepada  Gapoktan  dan  belum  dibagikan kepada kelompok tani pemula, dan sebagian anggotanya adalah kelompok tani pada kelas lanjut.
Kecendrungan  menggunakan  dana  PUAP  yang  dikelola  oleh  Gapoktan  dengan  badan  hukum koperasi ini disebabkan oleh persyaratan yang mudah dan pertanggung jawabannya secara umum belum  mengandung  resiko  sehingga  banyak  penerima  dana  PUAP  ini  yang  tidak  mengembalikan pinjamannya,  terbukti  dari  hasil  penelitian  ini  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  dari  60  Gapoktan penerima PUAP (masing-masing seratus juta rupiah) sampai saat penelitian ini dilaksanakan hanya tinggal  dua  Gapoktan  saja  yang  dananya  berkembang  melebihi  seratus  juta  dan  satu  Gapoktan menyisakan dananya sekitar tujuh ratus juta rupiah, sedangkan sisanya 53 Gapoktan lainnya sudah tidak aktif lagi dan dananya menjadi kredit macet.
d. Tatacara Memperoleh
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pembiayaan  pertanian  terkait  dengan  kondisi  kelembagaan petani  selama  ini,  yaitu  lemahnya  sistem  organisasi  petani  dan  prosedur  penyaluran  kredit  yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kebutuhan petani yang sebenarnya.
e. Tatacara Penggunaan
Tatacara  penggunaan  dukungan  sumberdaya  pertanian  dapat  diartikan  sejauhmana  pemanfaatan sumberdaya yang diberikan untuk menunjang kegiatan usahatani yang dilakukan petani. Aspek ini dinilai penting untuk  melihat  pemahaman petani  dan  manajemen  dukungan  yang  diberikan. Tata kelola  ini  memberi  peran  signifikan  pada  keberlangsungan  usahatani  utamanya  dalam  hal menentukan margin keuntungan.
f. Tatacara Pengembalian
Relevansi  tatacara  pengembalian  dengan  tata  kelola  pembiayaan  beririsan  dengan  sejauhmana petani dapat menyesuaikan modal yang dikeluarkan dengan pendapatan dari hasil usahatani yang dilakukan. Artinya, petani harus mampu mengkalkulasikan pembiayaan yang didapat dengan tata cara  pengembalian.  Dengan  memahami  bagaimana  tatacara  dan  prosedur  pengembalian,  maka petani  juga  memahami  berapa  selisih  yang  didapat  sehingga  petani  dalam  kegiatan  usahataninya dapat  dikatakan  memperoleh  keuntungan.  Beberapa  parameter  yang  terkait  dengan  indikator tatacara  pengembalian  ini  antara  lain  waktu  pengembalian  pinjaman,  ketepatan  waktu pengembalian,  prosedur  pengembalian  dan  kesesuaian  jumlah  pengembalian  dengan  jumlah pinjaman  yang diperoleh.

## Simpulan
Dari hasil penelitian ini maka dapat dipaparkan beberapa kesimpulan terkait tata kelola sumberdaya pertanian dalam  kegiatan usahatani  berbasis  kelembagaan  kelompok  Tani  Tanaman  Pangan.  Tata  kelola  sumberdaya pertanian  tanaman  pangan  membutuhkan  beberapa  hal  yaitu,  (1)  sumberdaya  dengan  melibatkan  berbagai pihak.  Kelompok  tani  kelas  madya  lebih  banyak  membantu  anggotanya  dalam  memperoleh  sumberdaya pertanian dibandingkan kelompok tani kelas lanjut, dan kelompok tani kelas lanjut lebih banyak membantu anggotanya  dalam  memperoleh  sumberdaya  pertanian.  Artinya  semakin  tinggi  kelas  kelompok  tani  maka semakin  baik  tatakelola  sumber  daya  pertanian  tanaman  pangan  di  tingkat  kelompok  tani  di  Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan preposisi penelitian ini bila semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin baik kelompok tani tersebut dalam mengelola sumber daya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Bila  semakin  tinggi  kelas  kelompok  tani  maka  semakin  banyak  menerima  bantuan  program-program  dari pemerintah.  (2)  Petani  yang  mempunyai  luas  lahan  kategori  sempit  cenderung  memanfaatkan  toke  atau pengepul  dalam  kegiatan  usahatani  mereka.  Sementara,  petani  yang  memiliki  lahan  dengan  kategori  luas cenderung menggunakan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi.

## Referensi
Dzikrillah, GF. 2017. Analisis Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Anantanyu,  S.  2009.  Partisipasi  Petani  dalam  Meningkatkan  Kapasitas  Kelembagaan  Kelompok  Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah) [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Yustika, AE. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Reed, E. 1979. Two Approaches to Cooperation in Rice Production in South Korea dalam Group Farming in Asia. Editor John Wong. Singapore University Press. Kent Ridge, Singapore.
Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok ...
Slamet, M. 2003.  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Penyunting Ida Yustina dan Ajad Sudradjat. IPB Press. Bogor. Suryana,  A.  2007.  Strategi  dan  Program  Revitalisasi  Pertanian.  Pidato  Kunci  Seminar  Nasional  dalam Rangka Dies Natalis ke-31 UNS, 13 Maret 2007.
Marimin, Maghfiroh, N. 2010. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. Ed ke-3. Bogor: IPB Press.
Padangaran AM. 2013. Analisis Kuantitatif Pembiayaan Perusahaan Pertanian. Bogor: IPB Press.
Wulandari,  E.,  Meuwissen,  M.,  Karmana,  MH.,  Oude,  LA.  2017.  Performance  and  access  to  finance  in Indonesian horticulture. British Food Journal, Vol. 119, No. 3, hlm. 625-638.
Sadono,  Dwi.    2012.  Model  Pemberdayaan  Petani  dalam  Pengelolaan  Usahatani  Padi  di  Kabupaten Karawang dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Handriyadi,  I.,  Wulandari,  E.  2017.  Keanggotaan  Kelompok  Tani  dan  Kaitannya  dengan  Akses  Terhadap Sumber  Pembiayaan  Usaha  Tani  Pisang  di  Kabupaten  Cianjur.  AGRICORE-Jurnal  Agribisnis  dan Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 291-357.
Mariyah.  2008.  Pengaruh  Bantuan  Pinjaman  Langsung  Masyarakat  terhadap  Pendapatan  dan  Efisiensi Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Eriyanti,  F.  2019.  Pemberdayaan  Petani  Jagung  Oleh  Stakeholders  Di  Nagari  Kataping  Kecamatan  Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Journal of Education on Social Science. Vol. 3 No. 2 October 2019, hlm. 31-44.
Uphoff,  N.  1986.  Local  Institution  Development:  Analytical  Sourcebook  with  Cases.  Connecticut,  USA: Kumarian Press.
Wijaya, IKA. 2017. Kajian Tentang Pengelolaan Gulma Padi Sawah di Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Naskah Publikasi. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
Zainal, VR, Ramly, M., Mutis, T., Arafah, W. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Depok: Raja Grafindo.
Kasmir, 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Brigham, EF, Gapenski, LC. 1991. Financial Management Theory and Practice. Orlando: The Dryden Press. Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2016. Blueprint Pembiayaan UMKM 2015- 2019.
Sukardi.  2019.  The  Loan  Against  the  Partnership  Effect  on  Product  Price  (The  Cause  of  Price  Increase:  A Theoretical View). J Teknol Ind Pertan. Vol. 29, No. 3, hlm. 290-298.
Orgianus,  Y.  2005.  Model  Bagi  Hasil  Pembiayaan  Usaha  Syariah,  Solusi  Mengatasi  Kekurangan  Sumber daya. J Mimb. XXI No.1:127-141.