## EFEKTIFITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT KEKERASAN TERHADAP ANAK
Husni Thamrin, Adi Wijaya, Fransisca Purna Damayanti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2020 Accepted: Nov 30, 2020 Violence  against  children  is  an  act  of  physical,  sexual,  emotional abuse,  or  neglect  of children.  Child  abuse  can  also  be  defined  as any act or series of acts of guardianship or omission by a parent or other caregiver that results in harm, or  potential harm, or  poses  a harmful threat to a child. Children  are an investment in the  future, the  next  generation  of  the  Nation,  all  hopes  and  ideals  hang  on their  shoulders.  Children  really  need  attention  and  affection  from the  family.  As  parents,  we  may  have  done  violence  to  children intentionally or unwittingly. Unfortunately, the impact of violence on children  can  be  prolonged  and  even  affect  children's  attitudes  in the  future.  The  author  uses  the  library  research  method  or literature  review.  This  literature  review  research  is  conducting research  from  library  books,  magazines,  journals  and  articles  and sources  from  the  internet  that  are  relevant  to  the  problems discussed.  How  does  Law  No.  35  of  2014  2014  concerning Amendments  to  the  2002  Law  on  Child  Protection,  provide  a deterrent effect on perpetrators of violence against children. Keywords: violence against children, child protection,
enforcement effectiveness

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  anak  adalah  tindak  kekerasan  secara  fisik,  seksual,  penganiyaan emosional,  atau  pengabaian  terhadap  anak.  Dapat  juga  didefinisikan  penganiayaan  anak sebagai  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  wali  atau  kelalaian  oleh  orang  tua  atau pengasuh  lainnya  yang  dihasilkan  dapat  membahayakan,  atau  berpotensi  bahaya,  atau memberikan  ancaman  yang  berbahaya  kepada  anak.  Anak  adalah  inventasi  masa  depan, generasi  penerus  Bangsa,  segenap  harapan  dan  cita  cita  digantungkan  dipundaknya.  Anak sejatinya  membutuhkan  perhatian  dan  kasih  sayang  dari  keluarga.  Sebagai  orangtua,  kita mungkin  pernah  melakukan  kekerasan  pada  anak  dengan  sengaja  maupun  tidak  disadari. Sayangnya,  dampak  kekerasan  pada  anak  bisa  berkepanjangan  bahkan  memengaruhi  sikap anak di masa depan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian  kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah, jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas. Bagaimana  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  memberi  efek  jera  terhadap  pelaku kekerasan terhadap anak.
Kata Kunci : kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, efektivitas penegakan

## LATAR BELAKANG
Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak,  agar  hidup  anak  menjadi  lebih  baik.  Sejak  Indonesia  meratifikasi Konvensi  Hak  Anak  di  Tahun  1990  banyak  kemajuan  yang  telah  ditunjukkan oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  melaksanakan  Konvensi  Hak  Anak.  Dalam menerapkan  Konvensi  Hak  Anak,  negara  peserta  konvensi  punya  kewajiban untuk  melaksanakan  ketentuan  dan  aturan-aturannya  dalam  kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.
Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ada 32 (tiga puluh dua)Hak Anak menurut KemenPPPA RI. Anak berhak untuk: 1. Hidup, tumbuh dan berkembang
2.  Bermain
3.  Berekreasi (piknik/wisata)
4. Berkreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebayanya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orangtua kandungnya sendiri 11. Berhubungan dengan orangtuanya bila terpisahkan 12. Beribadah menurut agamanya
Anak berhak untuk mendapatkan: 13. Nama 14. Identitas 15. Kewarganegaraan 16. Pendidikan dan pengajaran 17. Informasi sesuai usianya 18. Pelayanan kesehatan 19. Jaminan sosial 20. Kebebasan sesuai hukum 21. Bantuan hukum dan bantuan lain
Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari: 22. Perlakuan diskriminasi 23. Ekploitasi ekonomi maupun seksual 24. Penelataran 25. Kekejaman, kekerasan,penganiayaan 26. Ketidakadilan 27. Perlakuan salah lainnya 28. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 29. Pelibatan dalam sengketa bersenjata 30. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 31. Pelibatan dalam peperangan 32. Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
Dari  beberapa  informasi  yang  didapatkan  penulis,  sebagian  besar  terjadi kekerasan terhadap anak adalah di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih  kecil  terjadi  di  sekolah,  di  lingkungan  atau  organisasi  tempat  anak berinteraksi.  Ada  empat  kategori  utama  tindak  kekerasan  terhadap  anak: pengabaian,  kekerasan  fisik,  pelecehan  emosional/psikologis,  dan  pelecehan seksual anak.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA) mengungkapkan,  kasus  kekerasan  terhadap  anak  meningkat  dalam  3  tahun terakhir.  Hal  ini  berdasarkan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  Kementerian PPPA  pada  tahun  2019,  2020,  dan  Januari-November  2021.    Trennya  terjadi terus  peningkatankata    hal  ini  disampaikan  Sekretaris  Kementerian  PPPA Pribudiarta  N  Sitepu  dalam  diskusi  virtual  yang  bertema      “Reformasi  Bidang Pendidikan  dan  Penyederhanaan  Kurikulum“  yang  disiarkan  di  Youtube Tempodotco,  Rabu  (8/12/2021).  Pribudiarta  mengatakan,  tahun  2019 ditemukan  ada  11.057  kasus  tahun  2020  sekirat  11.279  Kasus.  Sedangkan, sepanjang tahun 2021, mulai Januari hingga November, ditemukan ada 12.556 kasus  kekerasan  anak.  Dari  keseluruhan  kasus  tersebut,  disebutkan  bahwa kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi kepada anak-anak hampir 45 persen, diikuti kekerasan psikis hampir 19 persen. Kekerasan fisik hampir 18 persen. Penelantaran, trafficking, eksplotasi ekonomi.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,    Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulis  akan  menjelaskan  empat  kategori  utama  tindak  kekerasan  terhadap anak:  pengabaian,  kekerasan  fisik,  pelecehan  emosional/psikologis,  dan pelecehan seksual anak yaitu:
1.  Pengabaian (Penelantaran anak). Kewajiban dari kedua orangtua terhadap anak  adalah  memenuhi  kebutuhannya,  termasuk  memberikan  kasih sayang,  melindungi,  dan  merawat  anak.  Jika  kedua  orangtua  tidak  bisa memenuhi  kebutuhan  anak,  bisa  dianggap  orangtua  telah  menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak.Pasalnya,  anak  tentu  masih  membutuhkan  perhatian,  kasih  sayang, dan  perlindungan  orangtua.Orangtua  yang  tidak  mampu  atau  tidak  mau
memberikan  segala  kebutuhan  anak  berarti  telah  melakukan  tindak kekerasan terhadap anak. Berikut tanda-tanda dari penelantaran anak:
a.  Anak merasa acuh tak acuh b.  Memiliki kebersihan yang buruk
c.  Memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk
d.  Kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya
e.  Prestasi yang buruk di sekolah
f.  Kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional
g.  Kelainan emosional, mudah marah atau frustrasi
h.  Perasaan ketakutan atau gelisah
i.  Penurunan berat badan tanpa sebab jelas
2.  Kekerasan  Emosional.    Kekerasan  pada  anak  tidak  hanya  dalam  bentuk fisik,  tetapi  juga  bisa  dalam  bentuk  lain,  contohnya  kekerasan  yang menyerang  mental  anak.  Bentuk  kekerasan  terhadap  anak  yang menyerang  mental  bisa  beranekaragam.  Sebagai  contoh  kekerasan emosional  yakni  meremehkan  atau  mempermalukan  anak,  berteriak  di depan  anak,  mengancam  anak,  dan  mengatakan  bahwa  ia  tidak  baik. Jarang  melakukan  kontak  fisik  seperti  memeluk  dan  mencium  anak  juga termasuk  contoh  dari  kekerasan  emosional  pada  anak.  Tanda-tanda kekerasan emosional di diri anak meliputi:
a.  Kehilangan kepercayaan diri b.  Terlihat depresi dan gelisah c.  Sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba
d.  Menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orangtua
e.  Perkembangan emosional terlambat
f.  Sering  bolos  sekolah  dan  penurunan  prestasi,  kehilangan  semangat untuk sekolah
g.  Menghindari situasi tertentu
h.  Kehilangan ketrampilan
3.  Kekerasan  Seksual,  trauma  trauma  akibat  pelecehan  seksual  tidak  hanya dalam  bentuk  kontak  tubuh.  Mengekspos  anak  pada  situasi  seksual  atau materi yang melecehkan  secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk  dalam  kekerasan  atau  pelecehan  seksual  pada  anak.  Sebagai contoh, orangtua yang mengejek bentuk pertumbuhan payudara anak tidak sesuai  dengan  ukuran  payudara  anak  seusianya,  terlebih  dilakukan  di depan  orang  lain.  Hal  ini  sudah  termasuk  sebagai  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Sebagai  orangtua,  sebaiknya  Anda  justru  ajari  anak melindungi  diri  dari  kekerasan  seksual  di  luar  rumah.  Di  sisi  lain, mengenalkan anak dengan pornografi di usia yang belum seharusnya juga termasuk  dalam  bentuk  kekerasan  seksual.  Tanda-tanda  kekerasan seksual  yang  dialami  anak  biasanya  berupa  punya  penyakit  menular seksual, masalah pada organ intim, hamil, nyeri saat berjalan, dan lainnya.
4.  Kekerasan Fisik. Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi  kepada  anak  dari  orangtua  adalah  kekerasan  fisik.Terkadang, orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud  untuk  mendisiplinkan  anak.Namun,  cara  untuk  mendisiplinkan anak  sebenarnya  tidak  harus  selalu  dengan  menggunakan  kekerasan fisik,  seperti  anak  sering  dibentak  yang  menyakitkan  hatinya.  Ada banyak  cara  lain  yang  lebih  efektif  dalam  mendisiplinkan  anak  tanpa harus  membuatnya  trauma  atau  meninggalkan  luka  pada  tubuhnya. Tanda-tanda  kekerasan  fisik  yang  dialami  anak  bisa  terlihat  dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuh.

## Dampak Kekerasan Terhadap Anak
1.  Kekerasan  pada  anak  berdampak  pada  berdampak  kematian,  Dampak kekerasan pada anak yang mungkin terjadi adalah kematian.Jika orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan  nyawa.Tidak  hanya  itu,  meskipun  anak  sudah  memasuki  usia remaja,  tetap  saja  dampak  kekerasan pada  anak  yang  satu  ini masih  bisa terjadi.Apalagi jika orangtua tidak bisa mengontrol amarahnya, bukan tidak mungkin dapat berakibat fatal bagi anak.
2.  Luka  atau  cidera,  Meski  tidak menyebabkan  kematian,  dampak  kekerasan terhadap  anak  yang  satu  ini  juga  bukan  dampak  yang  baik.  Anak  yang mengalami kekerasan di rumah sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi.Saat orangtua sedang  marah,  ia  bisa  saja  tidak  menyadari  bahwa  yang  sedang dihadapinya  adalah  anak  atau  buah  hatinya.Hal  ini  bisa  menyebabkan orangtua melakukan  hal  di  luar  kendali  yang  bisa  menyakiti  fisik  sekaligus batin anak.
3. Gangguan  perkembangan  otak  dan  system  syaraf,  Kekerasan  juga  bisa berdampak  pada  gangguan  tumbuh  dan  kembang  yang  sedang  dialami oleh  si  kecil.  Mengalami  kekerasan  saat  anak  masih  sangat  belia  tentu dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, termasuk gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun. Bahkan, kondisi ini bisa menyebabkan dampak berkepanjangan pada hidup sang anak secara fisik dan juga psikis. Hal ini juga bisa membuat perkembangan kognitif anak terhambat,  sehingga  bisa  membuat  prestasi  akademik  anak  di  sekolah menurun bahkan memburuk.
4.  Sikap  negative  pada  anak  akibat  kekerasan,  Dampak  lain  yang  juga  tak kalah  berbahayanya  dari  kekerasan  pada  anak  adalah  terbentuknya  sikap buruk  di  dirinya.  Hal  ini  bisa  berupa  banyak  hal,  misalnya  anak  suka merokok,  menyalahgunakan  alkohol  dan  obat-obatan  terlarang,  serta perilaku  seksual  yang menyimpang.  Jika  anak  sampai  melakukan perilaku seksual  yang  menyimpang,  anak  mungkin  mengalami  kehamilan  di  luar nikah.  Padahal,  belum  tentu  anak  sudah  siap  untuk  menjadi  orangtua  di usia  tersebut.  Selain  itu,  bila  anak  juga  mungkin  sering  mengalami
kecemasan,  depresi,  atau  berbagai  penyakit  mental  lain,  ia  bisa  saja memiliki keinginan untuk bunuh diri.
5. Dampak  kekerasan  terhadap  anak  pada  gangguan  kesehatan,  Tahukah Anda  bahwa  kekerasan  kepada  anak  juga  bisa  mengakibatkan  anak mengalami  berbagai  gangguan  kesehatan,  Bahkan,  gangguan  kesehatan yang dialami anak biasanya cukup serius seperti penyakit jantung, kanker, diabetes,  endometriosis,  dan  berbagai  masalah  kesehatan  lain.  Selain  itu, beragam  dampak  kekerasan  pada  gangguan  kesehatan  anak  meliputi: perkembangan  otak  yang  terbelakang,  ketidakseimbangan  antara kemampuan  sosial,  emosional  dan  kognitif,  gangguan  berbahasa  yang spesifik.  kesulitan  dalam  penglihatan,  bicara  dan  pendengaran,  susah fokus, susah tidur, gangguan makan, kecenderungan melukai diri sendiri.
6.  Masalah pada masa depan anak, masalah yang dihadapi anak tidak hanya saat  kekerasan  terjadi,  tapi  juga  terkait  masa  depan  anak.  Umumnya, kekerasan  terhadap  anak  saat  masih  kecil  bisa  saja  membuatnya  keluar dari  sekolah.  Bukan  hanya  itu,  dampak  kekerasan  yang  dialami  anak tersebut  juga  dapat  menyebabkan  ia  kesulitan  mencari  pekerjaan.  Anak juga  dapat  cenderung  melakukan  hal-hal  yang  buruk  terhadap  dirinya sendiri  di  masa  depan.  Bahkan,  kondisi  ini  bisa  diteruskan  kepada keturunan-keturunannya.  Artinya,  anak  yang  mengalami  kekerasan  saat masih  kecil  mungkin  saja  ‘melanjutkan’  hal  tersebut  kepada  anak  dan cucunya.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak  mulia.  Karena  masa  depan  bangsa  Indonesia  terletak  pada  anak- anak.  Memberikan  Perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak  merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  mempertegas  tentang perlunya  pemberatan  dan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan terhadap  anak  terutama  terhadap  kejahatan  seksual  yang  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkrit  untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  yang  mulai  efektif  berlaku  pertanggal 18  Oktober  2014  banyak  mengalami  perubahan,  diantaranya  memberikan tanggung  jawab  dan  kewajiban  kepada  negara,  pemerintah,  pemerintah daerah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  atau  wali  dalam  hal penyelenggaran  perlindungan  anak,  serta  dinaikannya  ketentuan  pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak,  serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.
Mengenai  tanggung  jawab  negara,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  diatur  dalam  beberapa  pasal  yang
diantaranya mewajibkan  dan  memberikan tanggung  jawab untuk  menghormati pemenuhan  hak  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik  dan/atau  mental,  serta  melindungi,  dan  menghormati  hak  anak  dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Kemudian  dalam  undang-undang  ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di  daerah  yang  dapat  diwujudkan  melalui  upaya  daerah  membangun kabupaten/kota  layak  anak,  serta  memberikan  dukungan  sarana,  prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Selain  kewajiban  dan  tanggung  jawab  sebagaimana  di  atas  negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan,  dan  kesejahteraan  anak  dengan  memperhatikan  hak  dan kewajiban  orang  tua,  wali,  atau  orang  lain  yang  secara  hukum  bertanggung jawab  terhadap  anak,  mengawasi  penyelenggaraan  perlindungan  anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai  dengan  usia  dan  tingkat  kecerdasan  anak,  serta  kewajiban  dan tanggung  jawab  yang  paling  penting  adalah  menyelenggarakan  pendidikan dasar  minimal  9  (sembilan)  tahun  untuk  semua  anak  dan  memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  anak  untuk  memperoleh  pendidikan serta  memberikan  biaya  pendidikan  atau  bantuan  cuma-cuma  atau  pelayanan khusus  bagi  anak  dari  kurang  mampu,  anak  terlantar,  dan  anak  yang  tinggal didaerah terpencil.
Selain  tanggung  jawab  negara,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  undang- undang  ini  pun  memberikan  amanah,  tanggung  jawab  dan  kewajiban  kepada masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  boleh  lagi  berpangku  tangan  dan bermasa  bodoh  dalam  hal  perlindungan  kepada  anak,  diantara  kewajiban  dan tanggung  jawab  masyarakat  diantaranya  adalah  melakukan  kegiatan  peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan  dengan  melibatkan  organisasi  kemasyarakatan,  akademisi,  dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati  anak  sudah  seharusnya  turun  langsung  ke  lapangan  melakukan pencegahan  dengan  jalan  banyak  melakukan  edukasi  dalam  hal  perlindungan kepada  anak,  sehingga  kasus-kasus  kejahatan  terhadap  anak  (terutama kejahatan  seksual)  yang  akhir-akhir  ini  banyak  menghantui  kita  bisa diminimalisir.
Anak-anak  Indonesia  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Undang-undang  ini  mengatur  anak  mendapatkan  hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka. UU Perlindungan Anak  ini  juga  mengatur  tentang  ancaman  hukuman  bagi  siapapun  yang melakukan  kekerasan  atau  penganiayaan  terhadap  anak. Tak  tanggung- tanggung, ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Pasal  13  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak berbunyi:  "Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainnya.
Menurut  yurisprudensi,  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan,  yaitu  sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa  sakit”  tersebut  misalnya  diakibatkan  mencubit,  menendang,  memukul, menempeleng,  dan  sebagainya.  Pasal  yang  menjerat  pelaku  penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  anak."  Sementara,  sanksi pidana  bagi  orang  atau  pelaku  kekerasan/peganiayaan  yang  melanggar  pasal di  atas  ditentukan  dalam  Pasal  80  UU  35  tahun  2014:  (1)  Setiap  Orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76C,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam  dan  membahayakan  jiwa  anak,  merusak  kehidupan  pribadi  dan tumbuh  kembang  anak,  serta  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman, keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Dengan  keluarnya  Peraturan Pemerintah  Nomor 70  Tahun 2020  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tindakan Kebiri  Kimia,  Pemasangan  Alat  Pendeteksi  Elektronik,  Rehabilitasi,  dan Pengumuman  Identitas  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak,  menjadi dasar  penegak  hukum  dalam  menjalankan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  yang   terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang- Undang.
Adanya  sanksi  berupa  tindakan  kebiri  kimia,  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik,  dan  pidana  tambahan  berupa  pengumuman  identitas  pelaku,  tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,  dan  memberi  efek  jera  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Sanksi  atau  hukuman  berupa  kebiri  kimia  berbeda  dengan  kebiri  fisik.  Kebiri fisik  sudah  dilakukan  sejak  zaman  dahulu  dengan  cara  memotong  penis  atau mengambil testis pada manusia atau binatang.  Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian  zat  kimia  melalui  penyuntikan  atau  metode  lain,  dengan  maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.
Tindakan  kebiri  kimia,  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik,  dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak,  diberikan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  yang  dilaksanakan  atas  perintah  jaksa  setelah  berkoordinasi dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang hukum, sosial dan kesehatan.
Tindakan  kebiri  kimia,  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  dalam bentuk  gelang  elektronik  dikenakan  kepada  pelaku  persetubuhan,  dan  pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan  kepada  pelaku  perbuatan  cabul  terhadap  anak,  diberikan tindakan pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik  dalam  bentuk  gelang  dan  rehabilitasi berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang juga  dilaksanakan  atas  perintah  jaksa  setelah  berkoordinasi  dengan  dengan kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum, sosial dan kesehatan.
Bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhdap  anak,  selain  diberikan  sanksi  kebiri kimia,  tindakan  pemasangan  alat  pendeteksi  elektronik,  dan  rehabilitasi,  juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dilakukan  selama  1  (satu)  bulan kalender  melalui  papan  pengumuman,  laman  resmi  kejaksaan,  dan  media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Larangan  kekerasan  seksual  dalam  bentuk  persetubuhan  atau  perkosaan tercantum dalam Pasal 76D. pada Pasal 76D dikatakan “setiap orang dilarang melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
Sanksi  terhadap pelaku  kekerasan  seksual  berupa  persetubuhan  atau perkosaan  terhadap  anak  tercantum  dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pada  Pasal  81  ayat  (1)  sanksi  berupa  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Jika  persetubuhan  atau  perkosaan  tersebut  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali, orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik, tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani  perlindungan  anak,  atau dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara  bersama-sama,  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

## KESIMPULAN
Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  anak  baik secara  fisik,  psikis,  seksual  dan  sosial  yang  dilakukan  oleh  orangtua  yaitu diakibatkan  kurangnya  pengetahuan  orang  tua  tentang  ilmuagama,  rendahnya ekonomi  keluarga,latar  belakang  orang  tua  yang  juga  menjadi  korban kekerasan di masa kecil, dan faktor lingkungan sekitar yang buruk.
Diperlukan  kerjasama  yang  baik  antara  Pemerintah  dan  warga  masyarakat terkait  perlindungan  terhadap  anak  ini.  Yaitu  dengan  disosialisasikan  Undang- Undang  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## REFERENSI
Amalia, Ayu, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  Perdagangan  Orang  di Indonesia ,” Jurnal Lex et Societatis , Vol.III, No.1, (Januari-Maret, 2015). Arif, Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta: Akademika Presinda. Nadhriana,  2011, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  Di  Indonesia , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 3

## Undang-Undang :
KItab Undang Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Media Online : https://nasional.kompas.com/read/2021/12/08/19133921/kementerian-pppa- kasus-kekerasan-anak-meningkat-paling-banyak-kekerasan.