## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR JENIS PREMIUM TANPA IZIN

## Riko Tarianto
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: rikotarianto@gmail.com

## ABSTRACT
The  judge's  consideration  in  making  a  decision  against  the  perpetrators  of  the  crime  of trading  premium  fuel  without  a  permit  in  Decision  Number:  48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn  and Decision Number: 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn is based on juridical considerations , namely on the evidence presented in the trial examination. It has been fulfilled, namely the existence of statements from witnesses, statements of oil and gas experts who have expertise in the field of downstream  oil  and  gas  regulation  as  well  as  other  evidence.  In  addition  to  juridical considerations, the judge also considers the sociological aspect of the defendant's actions in his  decision.  Second,  the  criminal  liability  of  the  perpetrators  of  the  crime  of  trading premium  fuel  without  a  permit  in  Decision  Number  48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn  and  Decision Number:  54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn  is  that  the  panel  of  judges  handed  down  a  decision  in violation of Article 53 (d) of Law no. 22 of 2011 concerning Oil and Gas with a sentence of 6 months in prison, the imposition of this sentence as a form of criminal responsibility is felt to be far below the maximum criminal threat.
Keywords: Judge's Consideration, Accountability, Crime, Unlicensed Fuel Trading

## ABSTRAK
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perniagaan bahan  bakar  jenis  premium  tanpa  izin  pada  Putusan  Nomor:  48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn  dan Putusan  Nomor:  54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn    adalah  berdasarkan  pertimbangan  yuridis,  yaitu pada  alat  bukti  yang  dikemukakan  dalam  pemeriksaan  persidangan.  Telah  terpenuhi  yaitu adanya  keterangan  dari  saksi-saksi,  keterangan  ahli    Migas  yang  mempunyai  keahlian dibidang pengaturan hilir minyak dan gas bumi serta alat bukti lainnya. Selain pertimbangan yuridis,  hakim  juga  mempertimbangkan  aspek  sosiologis  dari  perbuatan  terdakwa  pada putusannya.  Kedua,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Perniagaan  Bahan Bakar Jenis Premium Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor  :  54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn  adalah  Majelis  hakim  menjatuhkan  putusan  dengan melanggar  Pasal  53  (d)  UU  No.  22  Tahun  2011  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  dengan hukuman 6 bulan penjara penggenaan hukuman tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana dirasakan masih jauh dibawah dari ancaman pidana maksimal.
Kata  Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggung jawaban, Pidana, Perniagaan Bahan  Bakar Tanpa Izin

## PENDAHULUAN
Negeri  Republik  Indonesia  merupakan  negeri  kepulauan  yang  banyak  hendak  materi galian.  Materi  galian  ini,  mencakup  kencana,  perak,  tembaga,  minyak  serta  gas  alam,  batu kobaran,  serta  lain-lain.  Salah  satu  hasil  alam  Negeri  Indonesia  yang  sudah  bawa perkembangan  cepat  untuk  keselamatan  orang  Indonesia  merupakan  minyak  serta  gas  alam yang  membagikan  donasi  lumayan  besar  kepada  pendapatan  Negeri.  Tidak  hanya berkontribusi  dalam  pendapatan  Negeri,  minyak  serta  gas  alam  ialah  komuditas  vital  yang menggenggam  andil  berarti  dalam  penyediaan  materi  dasar  pabrik,  pelampiasan  keinginan berarti  hingga  pengelolaannya  butuh  dicoba  seoptimal  bisa jadi  supaya  bisa  digunakan  buat kelimpahan  serta  keselamatan  orang  Indonesia. 1 Perihal  ini  searah  dengan  apa  yang  di tegaskan  dalam  Artikel  33  bagian  (2)  serta  bagian  (3)  Hukum  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945. Artikel 33 bagian (2).
Pengangkutan  selaku  cara  terdiri  atas  serangkaian  aksi  mulai  dari  pencantuman  ke dalam  pengangkut,  setelah  itu  dibawa  oleh  pengangkut  mengarah  ke  tempat  tujuan  yang sudah  didetetapkan,  serta  pembongkaran  ataupun  penyusutan  ditempat  tujuan.  Mencegah penyalahgunaan  dalam  pengangkutan  serta  atau  ataupun  niaga  materi  bakar  minyak  yang sepatutnya  menjajaki  metode  ataupun  peraturan  permisi  pengangkutan  pastinya  diiringi dengan ganjaran kejahatan untuk tiap orang yang melanggarnya. 2
Minyak serta gas alam ialah pangkal energi alam  yang dipahami oleh negeri memiliki peranaan  berarti  dalam  perekonomian  nasional  alhasil  pengolaanya  butuh  dicoba  seoptimal bisa  jadi.  Dalam  usaha  menghasilkan  aktivitas  upaya  minyak  serta  gas  alam  untuk  buat menciptakan kenaikan kelimpahan serta keselamatan orang sudah diresmikan Hukum No 22 Tahun  2001  mengenai  Minyak  serta  Gas  Alam.  Hukum  itu  membagikan  alas  hukum  untuk pembaruan serta penyusunan kembali aktivitas upaya migas.
Minyak serta gas alam senantiasa jadi kasus  garis besar sebab keterbatasan jumlahnya serta  karakternya.  Materi  bakar  minyak  (BBM)  ialah  salah  satu  produk  penting  dari  hasil desalinasi  minyak  alam.  Terdapatnya  dominasi  yang  dicoba  memunculkan  sebagian penyimpangan,  antara  lain  merupakan  penyalahgunaan  pengangkutan  niaga  materi  bakar minyak  yang  disubsidi  oleh  Penguasa.  Hukum  No  22  Tahun  2001  mengenai  Minyak  serta Gas Alam sudah diundangkan pada bertepatan pada 23 November 2001 ialah pilar asal usul dalam  membagikan  alas  hukum  untuk  langkah-langkah  inovasi  serta  penyusunan  kembali aktivitas  upaya  Minyak  serta  Gas  Alam  yang  terdiri  dari  aktivitas  upaya  ambang  serta aktivitas upaya asal. Aktivitas upaya ambang itu diatur pada Artikel 23 UU Migas.
Perbuatan  kejahatan  penyalahgunaan  pengangkutan  serta  niaga  materi  bakar  minyak bersubsidi,  diatur  dalam  determinasi  Artikel  53  hingga  dengan  Artikel  55  Hukum  No  22 Tahun  2001  mengenai  Minyak  serta  Gas  Alam,  aksi  pengangkutan,  pembagian, penampungan, akumulasi sampai pemasaran Materi Bakar Minyak (BBM).
Sedemikian  itu  banyaknya  permasalahan  yang  mencuat  di  aspek  pertambangan spesialnya  dalam  aspek  minyak  serta  gas  alam  hal  ekplorasi  serta  pemanfaatan  tanpa memiliki kontrak kegiatan serta permisi upaya pengurusan minyak serta gas alam merupakan
1 Alikodra, Konservasi Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2012
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga , Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, hlm 12
kerangka  balik  terdapatnya  Hukum  No  22  Tahun  2001  mengenai  Minyak  serta  Gas  Alam. Hukum  ini  menata  mengenai  aktivitas  upaya  yang  berhubungan  dengan  minyak  serta  gas alam, bagus aktivitas upaya asal ataupun aktivitas upaya ambang. Di Pariaman sedang kerap ditemukan  kecurangan  berbentuk  akumulasi  serta  pemasaran  materi  bakar  minyak  (BBM) bersubsidi tipe solar serta gasolin bermutu. Hingga butuh dikenal gimana pertanggungjawaban  kejahatan  kepada  pelakon  perbuatan  kejahatan  penyalahgunaan pengangkutan  niaga  materi  bakar  minyak  yang  disubsidi  oleh  Penguasa  alhasil  bisa membagikan dampak kapok pada pelaku.
Di  wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Pariaman  telah  terjadi  beberapa  kali  tindak pidana  Niaga  bahan  bakar  minyak  (BBM)  tanpa  izin  seperti  pada  Putusan  Nomor  : 48/Pid.Sus/2019/PN/Pmn  yaitu  tersangka  RIKI  ARWIN  Pgl  RIKI  dengan  menggunakan mobil  toyota  avanza  BA  1466  TA  yang  di  dalam  mobilnya  terdapat  tangki  cadangan (modifikasi)  yang  berisi  BBM  jenis  premium  pada  hari  Selasa  tanggal  23  Oktober  2018 sekira  pukul  17.00  Wib  di  SPBU  Kampung  Pondok  Pariaman  Kec.  Pariaman  Tengah  Kota Pariaman  telah  diamankan  oleh  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Pariaman  pada  waktu mengisi BBM jenis premium  yang sudah mencapai pengisian sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
Selanjutnya  Putusan  Nomor  :  54/Pid.Sus/2020/PN/Pmn  dimana  terdakwa  melakukan Niaga bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin dengan menggunakan mobil mobil merk Suzuki Carry ST 100 warna hijau tahun 1987 BA 1924 FI, yang mana didalam mobil tersebut sudah sudah ada tangki  minyak cadangan (modifikasi)  yang di  las berbentuk  petak dengan lubang pengisian  seolah-olah  lobang  tangki  BBM  pemakaian  kendaraan  biasa  yang  bisa  memuat BBM jenis  bensin/premium  dalam jumlah banyak dan di  dalam tangki  tersebut  berisi  BBM jenis  premium/bensin  yang  banyak.  Kedua  putusan  pengadilan  ini  merupakan  keputusan pengadilan  terhadap  tindak  pidana  khusus  dengan  aturan  umum  yang  juga  bersifat  khusus. Putusan yang diberikan Hakim terlalu ringan  dibanding dengan yang terdapat pada peraturan perundang undangan yang dilanggarnya yaitu 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
Permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah    Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan serta pertanggungjawaban pidananya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.    Data    sekunder  diperoleh  dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Perniagaan  Bahan  Bakar  Jenis  Premium  Tanpa  Izin  Pada  Putusan  Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan putusan yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa.  Dikarenakan  putusan  yang  akan  dijatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya
berdasarkan  pada  nilai-nilai  hukum  tetapi  Hakim  juga  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.  Ada  dua  kategori  untuk  memberikan  telaah  pada  pertimbangan  Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kategori  pertama akan dilihat dari segi  pertimbangan  yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis. 3
Pertimbangan  hakim  secara  yuridis  harus  didasarkan  pada  alat  bukti  yang dikemukakan  dalam  pemeriksaan  persidangan.  Berdasarkan  alat  bukti  yang  sah dihubungkan dengan alat bukti yang ada dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pmn dan  Putusan  Nomor  48/Pid.Sus/2020/PN  Pmn  telah  terpenuhi  yaitu  adanya  keterangan dari  saksi-saksi,  keterangan  ahli    Migas  yang  mempunyai  keahlian  dibidang  pengaturan hilir  minyak  dan  gas  bumi  serta  alat  bukti  lainnya.  Barang  bukti  pada  Putusan  Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN  Pmn  adalah  1  (satu)  unit  mobil  merk  Suzuki  carry  ST  100  warna hijau  BA  1924  FL  atas  nama  Nofi  Asmira  beserta  STNK  dan  kunci  kontak  di  dalam mobil terpasang tangki cadangan.
Sedangkan  pada  Putusan  Nomor  48/Pid.Sus/2020/PN  Pmn,  barang  bukti    adalah 14  (empat  belas)  buah  derigen  kosong  kapasitas  35  liter,  BBM  jenis  premium  yang berjumlah  lebih  kurang  90  liter  dan  satu  unit  mobil  Avanza  warna  putih  BA  1466  TA serta 1(satu) unit pompa nozzle merk WGM milik SPBU Kampung Pondok.
Dengan  melihat  Putusan  Nomor  48/Pid.Sus/2020/PN  Pmn  yang  dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dalam persidangan yang  ternyata  berkesesuaian  dengan  unsur  unsur  pasal  yang  dilanggar  yaitu  Pasal  53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun pertimbangan  yuridis  pada putusan ini adalah keterangan saksi  saksi  dan terdakwa  yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pembelian BBM jenis premium dengan cara datang ke SPBU Kampung Pondok membawa mobil Toyota Avanza nomor polisi  BA  1466  TA  warna  putih,  lalu  Terdakwa  membeli  BBM  jenis  premium  dengan harga Rp 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter, selain membayar sesuai dengan harga bensin yang dibeli, Terdakwa juga memberikan uang cucuak kepada petugas pengisian di SPBU sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp  15.000,00  (lima  belas  ribu  rupiah)  setiap  pembelian  Rp  300.000,00  (tiga  ratus  ribu rupiah) dan ketika Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa membeli BBM jenis premium sebanyak  Rp  600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  dengan  jumlah  lebih  kurang  90 (sembilan puluh) liter.
Selanjutnya  bahwa  BBM  jenis  premium  yang  dibeli  oleh  Terdakwa  tersebut rencananya akan dibawa ke Agam dan akan dijual dengan harga Rp 7.700,00 (tujuh ribu tujuh  ratus  rupiah)  per  liter  di  daerah  Bawan  Agam  sehingga  Terdakwa  memperoleh keuntungan sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per derigen.
Perbuatan Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis premium dan dimaksudkan untuk  kembali  menjual  BBM  jenis  premium  tersebut  sehingga  akan  mendapatkan keuntungan  dengan  jumlah  tertentu,  dengan  tidak  mempunyai  izin  dari  pejabat  yang
3 Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 221
berwenang  sehingga  perbuatan  melakukan  jual  beli  bahan  bakar  minyak  jenis  bensin tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat  yang berwenang melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  sehingga Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana.
Keterangan  saksi  adalah  suatu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan seorang saksi baru mempunyai  nilai  pembuktian  jika  saksi  tersebut  disumpah  terlebih  dahulu  sebelum memberikan  keterangan.  Dalam  pembuktian  kesalahan  terdakwa  dalam  Putusan  Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN  Pmn  dihadirkan  6  (Enam)  orang  saksi  yang  telah  diajukan  oleh penuntut  umum.  Pada  Putusan  Nomor  54/Pid.Sus/2020/PN  Pmn  dihadirkan  sebanyak  4 (empat) orang saksi.
Dalam  menilai  keterangan  seorang  saksi,  hakim  harus  bersungguh-sungguh memperhatikan: 4
1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2) Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberi  keterangan tertentu;
3) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
4) Cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  serta  segala  Sesutu  yang  pada  umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Hal  yang  juga  menjadi  sorotan  penulis  dalam  perkara  ini  karena  dalam pertimbangannya hakim menyebutkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  53  huruf  d    Undang Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  telah  terpenuhi, maka  terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif pertama.
Penulis  beranggapan  “sikap”  majelis  hakim  tanpa  menjelaskan  apa  yang membuatnya  langsung  memilih  Dakwaan  Alternatif  pertama  tanpa  memberikan “konsiderans” adalah hal yang menimbulkan pertanyaan. Meskipun berbentuk alternatif, dakwaan penuntut umum atas unsur tindak pidana melakukan niaga Bahan Bakar Minyak yang  disubsidi  Pemerintah  tanpa  izin,  tetap  layak  untuk  dipertimbangkan  sebab  dalam fakta persidangan Terdakwa menjual bahan bakar minyak itu kembali.
Selain  pertimbangan  yuridis  diatas  Hakim  juga  mempertimbangkan  aspek sosiologis  dari  perbuatan  terdakwa  pada  putusannya.  Aspek  sosiologis  adalah  aspek diluar    dari  aspek  hukum  yang  juga  harus  dipertimbangkan  Hakim.  Aspek  sosiologis dapat merupakan aspek memberatkan dan meringankan yang terdapat pada perbuatan dan pada  diri  terdakwa  sendiri.  Pada  Putusan  Nomor  48/Pid.Sus/2019/PN  Pmn  terdapat pertimbangan  sosiologis  yaitu  adanya  keadaan  yang  memberatkan  yaitu  perbuatan terdakwa  menyebabkan  kerugian  negara  dan  perbuatan  Terdakwa  menyebabkan
4 Hari Sasangka  &  Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11
kelangkaan  bensin/premium.  Keadaan  meringankan  terdakwa  yang  dipertimbangkan adalah  sikap  sopan  terdakwa  dipersidangan  dan  usia  yang  masih  muda  sehingga diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya.
Berbeda dengan pertimbangan yang terdapat pada putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN  Pmn  pertimbangan  sosiologis  yang  diperhatikan  Hakim  adalah keadaan  memberatkan  dimana  terdakwa  dengan  perbuatannya  telah  menimbulkan keresahan  di  tengah  masyarakat  dan  tidak  megindahkan  UU  Migas.  Keadaan meringankan  dari  terdakwa  adalah  pengakuan  dan  penyesalan  terdakwa  terhadap perbuatannya.  Berdasarkan  pemeriksaan  dipersidangan  terungkap  bahwa  terdakwa melakukan  tindak  pidana aquo disebabkan  karena  gaji  terdakwa  setiap  bulannya  tidak mencukupi  sebagai  operator  pompa  di  SPBU  dan  selain  itu  Terdakwa  juga  harus membiayai  satu  orang  istri  dan  tiga  anak  yang  masih  kecil-kecil  dimana  anak  pertama Terdakwa bersekolah di SMA, anak ke dua kelas 5 SD serta anak ke tiga mau masuk TK.
Pada  saat  terdakwa  diadili  adalah  pada  masa  Pandemi  Covid  19  sehingga  selain faktor keluarga Terdakwa di atas, Lembaga Permasyarakatan Pariaman sudah sesak (full capacity) dan ingin mengurangi jumlah warga binaan (program asimilasi) dan kondisi ini diperparah dengan merebaknya wabah Pandemi Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia termasuk  Kota  Pariaman,  maka  oleh  karena  itu  Majelis  sepakat  untuk  menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat (perbuatan) dan denda kepada Terdakwa.
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Jenis Premium  Tanpa  Izin  Pada  Putusan  Nomor  48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn  Dan  Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn .
Berbicara  tentang  pertanggungjawaban,  maka  tidak  dapat  dilepaskan  dengan tindak  pidana,  walaupun  dalam  pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk  masalah pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarangnya  suatu perbuatan.  Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dasar  dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan  mempertanggungjawabkan  suatu  perbuatan  pidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
UU  No.  22  Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  tidak  sedikitpun menyinggung  apakah  seseorang  patut  dimintai  pertanggungjawaban  atau  tidak  ketika seseorang  tersebut  membeli  serta  menggunakan  Bahan  Bakar  Minyak  yang  dijual  tanpa memiliki  izin  usaha.  Sehingga  jika  seseorang  yang  membeli  serta  menggunakan  Bahan Bakar  Minyak  Eceran  yang  dijual  tanpa  memiliki  izin  usaha  tidaklah  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  pidana.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1  ayat (1)  KUHP  yang  menyatakan  bahwa  “Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, atau dalam Hukum Pidana sering dikenal dengan Asas Legalitas. Namun dalam perjalanannya ketika hal  tersebut  dibiarkan  berlarut-larut  tanpa  adanya  suatu  hal  yang  membatasinya,  setiap orang dapat dengan bebas menggunakan atau membeli Bahan Bakar Minyak yang dijual secara  tidak  sah  karena  mereka  menyadari  bahwa  hal  tersebut  tidaklah  dilarang  dalam Undang-undang.
Kondisi inilah yang memicu terjadinya penyimpangan kegiatan usaha hilir di Kota
Pariaman,  diantaranya  adalah  pengangkutan,  penyimpanan  dan  Niaga.  Masyarakat diresahkan  dengan  aksi  penimbunan  BBM  terutama  BBM  bersubsidi  jenis  premium, sehingga  sering  terjadi  kelangkaan  di  beberapa  SPBU.  Fenomena  ini  menjadikan  aparat kepolisian  instens  untuk  berpatroli  rutin,  ketika  dalam  kegiatan  operasi  rutin  tersebut, aparat  mencurigai  sebuah  mobil  yang  tengah  memuat  BBM  berlebihan  dari  kapasitas tangka  dan  ketika  ditanya  tidak  mampu  menunjukkan  surat  izin  pengangkutan,  oleh karena itu aparat meminta sopir beserta mobil yang sedang dikendarainya untuk menuju ke Polres Pariaman.
Dari  kedua  putusan  pengadilan  yang  dijumpai,  terlihat  pidana  yang  dijatuhkan oleh hakim juga bervariasi baik hukuman penjara maupun denda  yang diterapkan. Akan tetapi putusan tersebut tidak berpola meskipun jenis tindak pidananya adalah sama. Pada putusan  Nomor  48/Pid.Sus/2019/PN  Pmn  dan  Putusan  Nomor  54/Pid.Sus/2020/PN  Pmn Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 53 (d) UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi,  yaitu  perbuatan  niaga  tanpa  izin  usaha.  Pada  Pasal  ini  ancaman pidana maksimal adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).
Pada putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Pmn bertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan  Hakim  adalah bersalah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  niaga  bahan bakar minyak (BBM) tanpa dilengkapi izin usaha niaga dengan hukuman pidana penjara selama 4  (empat) bulan  dan denda sejumlah  Rp  3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan  jika  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1 (satu) bulan. Pada putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pmn dengan tindak pidana yang sama  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  dan  menyatakan  pidana tersebut  tidak  perlu  dijalankan  oleh  Terdakwa  kecuali  dikemudian  hari  dengan  putusan Hakim  diperintahkan  lain  karena  sebelum  habis  masa  percobaan  selama  1  (satu)  tahun Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana. Pidana ini disebut dengan pidana percobaan atau  pidana  bersyarat.  Selain  itu  juga  Menghukum  Terdakwa  dengan  pidana  denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan.  Penggenaan  hukuman  tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana dirasakan masih kurang dari ancaman pidana maksimal  yang  terdapat  dalam  Pasal  53  huruf  d  yang  dilanggar  yaitu  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  Rp.  30.000.000.000,00  (tiga  puluh miliar).
Berdasarkan sejarah ada enam macam pengenaan berat dan ringannya denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Pertama adalah dilihat dari strata pelaku, jika pelaku  dari  kelas  atas,  maka  pidana  denda  dijatuhkan  lebih  berat  dibandingkan  dengan pelaku  dari  kelas  sosial  rendah.  Kedua  adalah  dilihat  dari  korbannya,  apakah  korban berupa  manusia  atau  binatang.  Tetapi  tidak  dilihat  dari  jenis  kelaminnya,  sehingga keberadaan  manusia  lebih  dipertimbangkan.  Ketiga  adalah  dilihat  dari  jumlah  korban yang  terdampak,  keadaan  ini  terkesan  riskan  jika  berimplikasi  pada  korban  secara  luas dan massif. Keempat adalah pada saat perbuatan itu terlaksana, artinya dalam KUHP juga dikenal siang dan malam, dimana faktor malam hari menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana. Kelima adalah adanya suatu niatan dari pelaku tindak pidana. Konsep ini ternyata diakomodir juga dalam KUHP, dimana adanya kesengajaan dan kealpaan. Keenam adalah
dilihat  dari  objek  perbuatan,  obyek  disini  bukanlah  manusia  melainkan  berupa  barang atau  binatang.  Ada  kemiripan  antara  nomor  dua  dengan  enam  terkait  dengan  obyek kejahatan,  tetapi  nomor  enam  lebih  menekankan  pada  kerugian  berupa  barang  dan  atau binatang.  Dari  keenam  konsep  tersebut,  ternyata  sejarah  lebih  menekankan  pada  pelaku kejahatan,  karena  ini  akan  berlaku  terhadap  pembayaran  sejumlah  uang  dari  pelaku kepada  korban.  Terlebih,  adanya  penghambaan  pelaku  untuk  mengabdikan  dirinya kepada  korban  yang  dirugikan  atas  perbuatannya,  sehingga  bentuknya  lebih  kepada perbudakan tetapi dilegalkan menurut hukum terutama yang berkuasa pada saat itu adalah raja selaku pemberi dan penentu keadilan.5
Putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini merujuk pada Pasal 53 huruf d UU Migas dimana  ketentuan  undang-undang  hanya  mencantumkan  pidana  penjara  maksimum  dan denda  maksimum.  Mengingat  obyek  yang  dijadikan  sebagai  tindak  pidana  adalah  milik pribadi terdakwa dan pembeliannya secara legal, tetapi justru malah disita untuk Negara. Seharusnya  ada  pedoman  khusus  dalam  penjatuhan  pidana  pengganti  denda,  dimana undang-undang  selalu  menyertakan  pidana  pengganti  jika  terdakwa  tidak  mampu membayar  sejumlah  uang.  Jaksa  selaku  eksekutor  pelaksana  putusan  hakim,  harus melakukan upaya lelang harta benda terdakwa jika memang dalam persidangan terdakwa tidak  sanggup  untuk  membayar  sejumlah  uang.  Langkah  ini  dilakukan  sebagai  jaminan bahwa denda akan terbayarkan. Namun  apabila hasil lelang harta benda terdakwa masih belum  mencukupi  atau  setara  dengan  denda  yang  dijatuhkan,  baru  dituangkan  pidana pengganti  denda  dalam  putusan  selama  tidak  melebihi  pidana  pokoknya.  Mekanisme pemidanaan demikian dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pidana denda.
Pada  kedua  putusan  diatas  pidana  yang  dijatuhkan  sangat  jauh  dibawah  pidana maksimal yang diatur oleh undang undang. Hal ini disebabkan karena pertimbangan nilai kerugiaan yang tidak besar dan perniagaan minyak premium yang dilakukan masih dalam taraf  usaha  perorangan  yang  sifatnya  kecil  kecilan.  Bahkan  pada  putusan  Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN  Pmn  dijatuhakan  pidana  percobaan  dengan  pertimbangan  kapasitas lembaga  pemasyarakatan  yang  penuh  dan  kondisi  masa  pandemic  covid  19  namun terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda yang tinggi yaitu sebesar 5 (lima) juta rupiah.

## PENUTUP
Hakim  dalam  penjatuhan  hukum  terhadap  perbuatan  perniagaan  bahan  bakar  minyak bersubsidi  tanpa  izin  dapat  memberikan  hukuman  yang  mendekati  maksimal  dengan mempertimbangan  jumlah  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  tersebut.  Apabila  jumlah kerugian  yang  timbul  tidak  begitu  besar  seperti  kasus  diatas  dapat  dialihkan  dengan penyelesaian  di  luar  sistem  peradilan  pidana  karena  tidak  seimbang  antara  biaya  peradilan perbuatan tersebut dengan nilai kerugian yang ditimbulkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra, Konservasi Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2012
5 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga , Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998 Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 Hari  Sasangka  &  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana ,  Mandar  Maju, Bandung, 2003
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia ,  PT.  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 1993