How to cite: Armita  Eki  Indahsari,  Margaretha  Hanita  (2022)  Perdagangan  Narkoba  Sebagai  Problematika  Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Tinjauan Perspektif Hubungan Internasional), (7) 10. Doi: 10.36418/syntax- literate.v7i10.13123 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PERDAGANGAN  NARKOBA  SEBAGAI  PROBLEMATIKA  KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISASI (TINJAUAN PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL)

## Armita Eki Indahsari, Margaretha Hanita
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia Email: armita.eki@ui.ac.id, margaretha.hanita@ui.ac.id

## Abstrak
Perdagangan  narkoba  merupakan  kejahatan  transnasional  terorganisasi  yang menempati  posisi  penting  dalam  domain  ilmu  hubungan  internasional.  Teori hubungan internasional tidak hanya berfokus pada aktor masyarakat sipil tetapi juga secara  sistematis  menganalisis  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat non-sipil, termasuk kelompok perdagangan gelap narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  fenomena  perdagangan  narkoba  sebagai  bagian  dari  kejahatan transnasional  terorganisasi  berdasarkan  perspektif  ilmu  hubungan  internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil  dari  menelitian  ini  menunjukkan  bahwa  organisasi  perdagangan  narkoba memiliki  sistem  yang  kompleks  dengan  struktur  komando  dan  kontrol  yang komprehensif  mulai  dari  memproduksi,  hingga  memindahkan  dan/atau mendistribusikan substansi narkoba ilegal dengan jumlah besar. Hasil penelitian ini juga  mengungkapkan  bahwa  perdagangan  narkoba  mempengaruhi  hampir  seluruh negara di dunia, baik negara tersebut sifatnya sebagai produsen, transit, atau daerah tujuan.  Wilayah  perbatasan  internasional  menjadi  titik  rawan  karena  ketika perbatasan  menjadi  semakin  keropos,  penyalahgunaan  narkoba  global  dan aksesibilitas  terhadap  narkoba  menjadi  semakin  meluas.  Permasalahan  narkoba merupakan  fenomena  yang  saling  ketergantungan  dengan  dimensi  kehidupan lainnya, sejalan dengan konsep pemikiran neorealisme dalam hubungan internasional yang  menganggap  bahwa  rezim  internasional  bersifat  dinamis  dan  sesuai  dengan kekuatan  aktor  yang  menyusunnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  mengatasi  permasalahan  narkoba  yang  menjadi  isu strategis dalam keamanan internasional, diperlukan kerja sama multi-lateral di antara pemerintah, serta melibatkan partisipasi banyak departemen pemerintah secara lebih komprehensif dan menyeluruh.
Kata  kunci :  perdagangan  narkoba;  kejahatan  transnasional  terorganisasi;  hubungan internasional

## Abstract
Drug  trafficking  is  an  organized  transnational  crime  that  occupies  an  important position in the domain of international relations. International relations theory does not  only  focus  on  civil  society  actors  but  also  systematically  analyzes  various activities carried out by non-civil society, including drug trafficking organizations. This study aims to analyze the phenomenon of drug trafficking as part of organized transnational crime based on the perspective of international relations. This study used a qualitative approach with descriptive analysis techniques. The results of this research  show  that  drug  trafficking  organizations  have  a  complex  system  with  a comprehensive  command  and  control  structure  starting  from  producing,  to transferring  and/or  distributing  illegal  drug  substances  in  large  quantities.  The results of this study also reveal that drug trafficking affects almost all countries in the world, whether the country is a producer, transit or destination. The international border area becomes a critical point because when the borders become increasingly porous, global drug abuse and accessibility to drugs become more widespread. The drug problem is a phenomenon related to other dimensions of life. in line with the concept  of  neorealism  in  international  relations  which  considers  that  the international regime is dynamic and in accordance with the strengths of the actors who compose it. In this study, it can be concluded that in order to overcome the drug problem which is a strategic issue in international security, multi-lateral cooperation between governments is needed, also involving the participation of many government departments in a more comprehensive and comprehensive manner.

## Keywords: drug trafficking; organized transnational crime; international relations

## Pendahuluan
Perdagangan narkoba merupakan isu terkait kejahatan transnasional terorganisasi atau transnational  organized  crime (TOC)  yang  sering  dibahas  dalam  domain  ilmu hubungan  internasional.  Zayzda  et  al.  (2020)  mengungkapkan  bahwa  perdagangan narkoba menyumbang sekitar 20 persen keuntungan dari kejahatan transnasional secara keseluruhan.  Bahkan,  dari  seluruh  produk  gelap  yang  diperdagangkan  oleh  pelaku kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba merupakan  yang paling terkenal  sehingga telah  mendapat  perhatian  sistematis  selama  beberapa  dekade  terakhir.  UNODC  (2017) menyebutkan  bahwa  narkoba  terus  menjadi  sumber  pendapatan  utama  bagi  kelompok kriminal  terorganisir  dan  kini  model  bisnisnya  kian  berkembang.  Para  pelaku  telah merambah  teknologi  dan  jaringan  baru,  seperti  Darknet  (jaringan  virtual  terenkripsi), yang turut mengubah sifat perdagangan narkoba dan jenis aktor yang terlibat. Kejahatan perdagangan  narkoba  transnasional  memiliki  jaringan  kompleks  (mencakup  struktur, jangkauan operasional, serta pengaruh) yang mirip dengan korporasi transnasional resmi.
Meskipun tidak pernah menjadi pusat teori hubungan internasional (HI), kejahatan transnasional  terorganisasi  (termasuk  perdagangan  narkoba)  secara  inheren  merupakan fenomena  internasional  yang  berdampak  pada  keamanan  internasional,  politik  dunia, perdagangan  internasional,  dan  hak  asasi  manusia.  Namun,  TOC  tidak  diragukan  lagi menempati  posisi  penting  dalam  domain  ilmu  hubungan  internasional  sehingga  harus dikaji  dan  dipahami,  baik  secara  teoritis  maupun  empiris.  Zabyelina  (2009) mengemukakan  bahwa  jaringan  kriminal  tidak  boleh  diabaikan  dalam  disiplin  HI. Penekanan tradisional dalam HI mengenai pemahaman konflik dan kerja sama antar aktor negara harus disesuaikan. Cara berpikir yang sesuai tentang TOC adalah melalui teori HI yang  mengakui  hak  prerogatif  aktor  non-negara  global.  Dengan  demikian,  teori  ini seharusnya  tidak  hanya  berfokus  pada  aktor  masyarakat  sipil  (non-negara)  tetapi  juga secara sistematis menganalisis berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat non- sipil, termasuk kelompok perdagangan gelap narkoba.
Kajian tentang perdagangan narkoba maupun kejahatan transnasional terorganisasi telah cukup banyak dilakukan, di antaranya oleh  Chandra  &  Joba  (2015)  yang  meneliti tentang  jaringan  aliran  kokain  dan  heroin  transnasional  di  kawasan  Eropa  Barat. Penelitian  tersebut  menggunakan  data  aliran  jaringan  kokain  dan  heroin  yang  diolah dengan  pendekatan social  network untuk  kemudian  dibandingkan  antara  dua  jaringan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap jaringan aliran narkoba dapat mengungkap fitur struktural penting dari jaringan perdagangan yang dapat berguna untuk mengalokasikan sumber daya pengendalian narkoba. Sifat  yang berbeda dari jaringan kokain dan heroin juga menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “ one- size-fits-all ”  tidak  berjalan  sebaik  pendekatan  yang  mempertimbangkan  karakteristik khusus masing-masing jaringan.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Colson  (2019)  mengenai  kebijakan  narkoba transnasional  yang  ditinjau  dari  perspektif  perbandingan  hukum.  Penelitian  tersebut membahas  sistem  pengawasan  narkoba  PBB  dari  perspektif  hukum  komparatif  untuk mengeksplorasi  isu-isu  terkait  kebijakan  pelarangan  narkoba.  Hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa tatanan global tentang narkoba sekarang berada di bawah tekanan yang ekstrim, dengan beberapa negara membangun pasar rekreasi untuk produk-produk yang dilarang berdasarkan hukum internasional sedangkan yang lainnya mengejar perang masif  terhadap  pengguna  narkoba,  sehingga  hukum  komparatif  menyediakan  platform yang ideal untuk menggambarkan lanskap perubahan kebijakan narkoba.
Selain  itu,  penelitian  lain  yang  juga  dapat  dijadikan  sebagai  rujukan  adalah penelitian  oleh  Prayuda,  Warsito,  &  Surwandono  (2021)  yang  mengkaji  faktor-faktor yang menyebabkan ASEAN tidak efektif dalam menyelamatkan penyelundupan narkoba transnasional, termasuk internalisasi nilai dan norma Deklarasi Bebas Narkoba ASEAN (ASEAN Drug-Free Declaration ) yang tidak optimal. Penelitian tersebut menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dan observasi dilakukan secara bersamaan, dimana data dianalisis secara langsung setelah diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif. Data dianalisis secara induktif dengan menyimpulkan data yang diperoleh dari pandangan  umum  ke  khusus.  Hasil  penelitian  tersebut  mengungkapkan  bahwa
perkembangan  ASEAN  telah  memunculkan  gagasan  “ASEAN Way ”,  yaitu  forum keamanan  ASEAN  untuk  menghilangkan  penggunaan  kekuatan  dalam  menjaga hubungan antar negara anggota melalui sosialisasi nilai-nilai yang disepakati. Negosiasi multilateral di tingkat ASEAN menekankan kepentingan negara-negara anggota ASEAN dalam  menentukan  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  narkoba  transnasional. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses negosiasi  yaitu perbedaan persepsi negara-negara ASEAN terhadap ancaman penyelundupan narkoba di Asia Tenggara dan perbedaan prioritas dan agenda para pemimpin ASEAN.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  juga  menggunakan  tinjauan  perspektif hubungan internasional terhadap sejumlah isu transnasional antara lain penelitian tentang perspektif  hubungan  internasional  terhadap  kekerasan  seksual  atau  pemerkosaan  pada masa  perang  (Kirby,  2013),  pembentukan  konsensus  dalam  hubungan  internasional terkait  kasus  perdagangan  orang  (Charnysh,  Lloyd,  &  Simmons,  2015),  serta pengembangan  kerangka  dimensi  tata  kelola  keamanan  terhadap  kejahatan  pencucian uang atau money laundering (Jakobi, 2018).
Sejumlah  penelitian  yang  mengkaji  tentang  tinjauan  perspektif  hubungan internasional terhadap sejumlah isu transnasional telah cukup banyak dilakukan, namun masing-masing tentu memiliki karakteristik yang berbeda terkait tema tersebut. Penelitian ini  memiliki  kebaruan  yaitu  mengkaji  tentang  fenomena  perdagangan  narkoba  sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisasi berdasarkan perspektif ilmu hubungan internasional.  Lebih  lanjut,  penelitian  ini  akan  menganalisis  perdagangan  narkoba  dan struktur organisasinya, posisi kejahatan perdagangan narkoba sebagai ancaman terhadap keamanan  internasional,  serta  perspektif  hubungan  internasional  terhadap  kejahatan perdagangan narkoba.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Seperti  halnya  diungkapkan  oleh  Creswell  (2018),  penelitian  dengan  pendekatan kualitatif  merupakan  media  untuk  mendalami  dan  mememahami  makna  dari  suatu individu, kelompok, maupun unit atau subjek tertentu yang diasumsikan berasal dari isu atau  permasalahan  sosial.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk  menganalisis  secara komprehensif  mengenai  kasus  perdagangan  narkoba  sebagai  problematika  kejahatan transnasional  terorganisasi  yang  ditinjau  berdasarkan  perspektif  ilmu  hubungan internasional.
Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena adanya pertimbangan bahwa isu kejahatan perdagangan narkoba merupakan hal yang sangat kompleks dan memerlukan analisis terperinci. Pendekatan kualitatif sesuai untuk diaplikasikan dalam penelitian ini karena  dapat  menggambarkan  suatu  fenomena  yang  kompleks  secara  komprehensif; menyelidiki  peristiwa  yang  bersifat  eksklusif;  memberikan  pemahaman  dari  berbagai perspektif yang berbeda; dan menjadi sarana eksplorasi awal untuk pengembangan teori sehingga  menghasilkan  atau  menguji  suatu  hipotesis.  Penelitian  kualitatif  yang  baik
dilakukan  secara  sistematis,  berupaya  meminimalisasi  bias  dan  kesalahan,  serta mengidentifikasi bukti-bukti yang mungkin bertentangan dengan hipotesis awal.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan  penelusuran  literatur  ( library  research )  atau  studi  dokumentasi  apada literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi, arsip-arsip legal, serta data dari media daring yang  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya. (Johnston,  2014) mengungkapkan  bahwa  analisis  terhadap  data  sekunder  menawarkan  manfaat metodologis  dan  dapat  berkontribusi  pada  pengetahuan  ilmiah  melalui  penawaran perspektif  alternatif.  Analisis  data  sekunder  membutuhkan  proses  sistematis  yang mengakui  tantangan  dalam  pemanfaatan  data  yang  ada  dan  mengatasi  karakteristik berbeda dari setiap data.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perdagangan Narkoba dan Struktur Organisasinya
Beberapa  karakteristik  dari  proses  suatu  tindak  kejahatan  penting  untuk diperhitungkan  apabila  ingin  memahami  lebih  dalam  tentang  kejahatan  tersebut. Motivasi untuk melakukan tindak kejahatan biasanya mendapatkan proporsi perhatian yang paling besar, sementara aspek penting lainnya dari suatu tindak kejahatan hanya mendapat  sedikit  perhatian,  terutama  sejauh  mana  kelompok  kejahatan  diorganisir, karakteristik  organisasi  tersebut,  dan  dampak  struktur  organisasi  terhadap  perilaku. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kelompok kriminal terorganisir akan berpengaruh  terhadap  pengembangan  teori  serta  tanggapan  kebijakan  terhadap kejahatan.  Selain  mengetahui  sekelompok  individu  yang  terlibat  atau  berpartisipasi dalam  suatu  kasus,  struktur  interaksi  mereka  merupakan  aspek  penting  dari  proses yang harus dipahami dan diperhitungkan.
Pada  bagian  ini,  struktur  organisasi  kejahatan  transnasional  terorganisir  akan berfokus  pada  konteks  perdagangan  gelap  narkoba  internasional.  Burt  (1992)  dan Williams  (1998)  mengemukakan  bahwa  suatu  organisasi  formal  dapat  terdiri  dari sejumlah  unit  yang  lebih  kecil  dan  kelompok  tindak  kejahatan  yang  terlibat  dalam peredaran  gelap  narkoba  mungkin  memiliki  akses  ke  informasi  dan  teknologi  yang memungkinkan  mereka  untuk  beroperasi  secara  independen  dari  struktur  organisasi yang  lebih  besar.  Lebih  lanjut,  Williams  (1998)  berpendapat  bahwa  kunci  untuk memahami kelompok-kelompok tersebut adalah dengan memandang mereka sebagai jaringan  atau  serangkaian  node  (individu,  organisasi,  perusahaan,  dan  alat  berbagi informasi) yang terhubung di seluruh dan di dalam organisasi.
Departemen  Peradilan  Amerika  Serikat  atau United  States  Department  of Justice menyebut  organisasi  perdagangan  narkoba  secara  resmi  dengan  istilah drug trafficking organizations (DTOs). Selanjutnya, DTOs didefinisikan sebagai organisasi kompleks  dengan  struktur  komando  dan  kontrol  yang  komprehensif  dalam memproduksi,  memindahkan  dan/atau  mendistribusikan  substansi  narkoba  ilegal dengan jumlah besar. Dalam melancarkan aksinya, tidak jarang DTOs menggunakan senjata  maupun  teror  yang  berpotensi  menimbulkan  kejahatan  kriminal  lainnya.
Banyak organisasi perdagangan narkoba berstruktur paramiliter yang beranggotakan preman bersenjata untuk menjaga stok narkoba, dari tahap kultivasi hingga distribusi. Sekumpulan  DTOs  sangat  mungkin  saling  bekerja  sama  untuk  bersekongkol mengendalikan  pasar  narkoba  pada  suatu  wilayah  yang  kemudian  disebut  dengan istilah  kartel.  Selain  itu,  DTOs  juga  sering  mengikutsertakan  geng  jalanan  atau sekelompok individu yang pada umumnya mengklaim kontrol atas suatu wilayah dan secara  aktif  terlibat  dalam  aktivitas  kriminal.  Pelibatan  geng  jalanan  ini  berpotensi menimbulkan dampak buruk seperti menstimuasi tingkat kejahatan hingga kemiskinan bagi lingkungan sosial di suatu wilayah (U.S. Department of Justice, 2010).
Zaitch  (2002)  dalam  studinya  yang  mengkaji  tentang  impor  narkoba  dari Columbia  ke  Belanda,  menemukan  bukti  hierarki  vertikal  dalam  bisnis  peredaran gelap  narkoba.  Hasil  studi  tersebut  menggambarkan  bahwa  operasi  penyelundupan narkoba  merupakan  jaringan  fleksibel  yang  terdiri  dari  kelompok-kelompok  yang dinamis dan terisolasi yang dapat dengan cepat mengubah taktik dan relatif terpisah dari  setiap  bagian  dalam  rantai  transaksi  penyelundupan.  Dengan  kata  lain,  segmen kelompok penyelundupan narkoba dapat dengan cepat mengubah modus operandinya tanpa mengganggu keseluruhan operasi karena sub-unit relatif terisolasi dari langkah- langkah  lain  dalam  proses  karena  sifatnya  yang  tidak  hierarkis.  Pada  umumnya, anggota  yang  dilibatkan  biasanya  dipilih  berdasarkan  hubungan  kerja  sebelumnya, kekerabatan, etnis, atau hanya bersifat penugasan jangka pendek.
Tindak  kejahatan  perdagangan  narkoba  tidak  hanya  melibatkan  warga  sipil yang masih bebas, melainkan juga dapat melibatkan narapidana yang berada di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Tidak hanya di Indonesia, peredaran narkoba tersebar luas di penjara di seluruh dunia. Rute jalur peredaran narkoba hingga dapat masuk  ke  penjara  sangat  banyak,  bervariasi,  dan  kemungkinan  berbeda  antara  satu penjara  dengan  penjara  lainnya.  Rute  tersebut  membutuhkan  perencanaan  dan persiapan  yang  matang  guna  menghindari  sistem  yang  diterapkan  untuk  mencegah penyelundupan  narkoba.  Narapidana  memiliki  berbagai  macam  modus  dalam menyelundupkan narkoba, yang membuat tugas manajemen keamanan semakin sulit (Woodall, 2011).
Hagan & Hardwick (2017) dalam tulisannya yang berjudul “ Behind Bars: The Truth  about  Drugs  in  Prisons ”  mengungkapkan  berbagai  cara  narkoba  masuk  ke penjara di antaranya melalui:
1. Pengunjung
Hal ini tidak berarti pengunjung dengan sukarela membawa narkoba ke penjara, namun dalam beberapa kasus dipaksa dan ditekan oleh pihak ketiga. Penyerahan dapat dilakukan dengan berjabat tangan, ' sloppy kiss ' (penyaluran melalui mulut), dan bahkan hanya dengan menyerahkan barang di atas meja.
2. Melalui tembok penjara
Di penjara dengan batas yang panjang dan pergerakan tahanan yang relatif bebas, paket  kecil  berisi  narkoba  dapat  dilempar  ke  atas  melewati  tembok  atau  pagar.
Berbagai  barang  dapat  digunakan  untuk  menyembunyikan  narkoba  saat dilemparkan ke pagar, mulai dari bola tenis, hingga burung mati.
3. Tahanan baru atau yang kembali Rute lain bagi narkoba untuk masuk penjara adalah melalui narapidana yang baru dihukum  atau  yang  kembali.  Dalam  beberapa  kasus,  narapidana  akan  dengan sengaja  berusaha  agar  diri  mereka  dipanggil  kembali  ke  pengadilan  sehingga mereka  dapat  menyelundupkan  narkoba  ke  dalam  penjara  saat  mereka  kembali lagi.
4. Pos atau paket barang
Banyak  insiden  ditemukannya  narkoba  di  pos-pos  penjara.  Hal  ini  dikarenakan tidak semua paket dari luar dipindai.
5. Staf penjara yang korup
Staf yang terlibat termasuk penjaga, petugas, dan dokter yang saling melindungi saat  mengedarkan  narkoba  kepada  narapidana.  Petugas  penjara  cenderung  lebih mudah untuk membawa narkoba ke dalam penjara, karena penggeledahan jarang dilakukan kepada petugas.

## B. Perdagangan Narkoba sebagai Ancaman dalam Hubungan Internasional
Konvergensi teknologi dan liberalisasi arus transnasional barang dan jasa ilegal telah  menciptakan  peluang  yang  tak  terhitung  jumlahnya  untuk  TOC.  Aksi  yang dilakukan  oleh  organisasi  kriminal  global  telah  meluas  secara  kuantitatif  dan  juga berkembang secara kualitatif. Pelaku kriminal tidak lagi menjadi pemain tunggal dan independen,  melainkan  merupakan  simpul  penting  dalam  matriks  saling ketergantungan  antara  aktor  negara  dan  non-negara.  Besarnya  skala  kejahatan transnasional, membuat kecil kemungkinan program anti-TOC nasional dapat berhasil jika  hanya  terbatas  pada  yurisdiksi  nasional.  Upaya  bilateral  maupun  multilateral melalui kerja sama internasional harus diperkuat untuk mengatasi ketidakpastian dan tantangan yang mengganggu yang ditimbulkan oleh TOC (Zabyelina, 2009).
Perdagangan  narkoba  mempengaruhi  hampir  seluruh  negara  di  dunia,  baik negara  tersebut  sifatnya  sebagai  produsen,  transit,  atau  daerah  tujuan.  Wilayah perbatasan internasional merupakan tempat bertemunya dua negara atau lebih sebagai batas  kedaulatan  masing-masing  negara.  Letak  geografis  perbatasan  negara-negara tersebut sering kali menimbulkan singgungan baik dalam aspek sosial-kultural, politik, dan  ekonomi,  hingga  menyangkut  pertahanan  dan  keamanan.  Ketika  wilayah perbatasan  internasional  menjadi  semakin  keropos,  penyalahgunaan  narkoba  global dan  aksesibilitas  terhadap  narkoba  menjadi  semakin  meluas.  Perdagangan internasional  ini  melibatkan  petani,  produsen,  kurir,  pemasok,  dan dealer .  Hal  ini mempengaruhi  hampir  semua  negara,  merusak  stabilitas  politik  dan  ekonomi, menghancurkan  kehidupan  individu,  dan  merusak  komunitas.  Pengguna  akhir  dan pecandu  sering  kali  menjadi  korban  bisnis  yang  kuat  dan  manipulatif.  Jika  tidak ditangani dengan serius, maka permasalahan terkait narkoba tersebut akan berpotensi
menciptakan  goncangan  nasional  maupun  hubungan  bilateral  suatu  negara  dengan negara lainnya.
Perdagangan  narkoba  global  berkaitan  dengan  sebagian  besar  masalah keamanan  internasional,  mulai  dari  perang,  terorisme,  migrasi,  hingga  stabilitas negara.  Lebih  dari  sekadar  aspek  lain  dalam  agenda  keamanan  internasional, perdagangan narkoba dapat memperburuk ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional.  Dalam  hal  ini,  perdagangan  narkoba  global  tidak  boleh  diperlakukan sebagai  satu  masalah  keamanan  internasional  di  antara  banyak  masalah  lainnya. Sebaliknya,  karena  sifat  perdagangan  yang  unik,  narkoba  telah  membuat  ancaman utama terhadap keamanan nasional dan internasional menjadi lebih kompleks, tahan lama, dan gawat.
Kan  (2016)  mengungkapkan  bahwa  perdagangan  narkoba  telah  berkembang menjadi salah satu isu paling serius yang mempengaruhi keamanan internasional, dan menjadi pemicu tekanan yang signifikan bagi individu, masyarakat, ekonomi, negara, dan sistem internasional. Kan berpendapat bahwa perdagangan narkoba dalam sistem internasional  pasca-Perang  Dingin  harus  diperlakukan  sebagai  masalah  keamanan unik  yang  memiliki  implikasi  merugikan  pada  masa  depan  negara-bangsa  dan konsolidasi demokrasi di seluruh dunia, terutama di antara demokrasi yang baru lahir di negara-negara berkembang. Perdagangan narkoba, yang sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari "globalisasi menyimpang" dan "kekacauan yang bertahan lama" dari  sistem  internasional  baru,  telah  menghancurkan  kerangka  masyarakat  dan bersinggungan  dengan  semua  masalah  keamanan  Perang  Dingin  lainnya  seperti konflik intranegara, kejahatan, kesehatan masyarakat, dan serangan siber.
Lebih lanjut, Kan menyatakan bahwa beberapa faktor yang mendorong evolusi pengaruh perdagangan narkoba pada tatanan dunia antara lain teknologi,  sikap, dan organisasi.  Inovasi  teknologi  telah  mempengaruhi  cara  narkoba  ditemukan, diproduksi,  dan  didistribusikan.  Sikap  masyarakat  terhadap  narkoba  telah mempengaruhi  parameter  kebijakan  dan  strategi  pengendalian  narkoba.  Organisasi perdagangan  yang  dibentuk  mereka  yang  telah  berusaha  untuk  berpartisipasi  di dalamnya dan mengendalikannya juga telah membentuk arah sejarahnya.
Perdagangan  narkoba  sering  dikaitkan  dengan  bentuk  kejahatan  lain,  seperti pencucian  uang  ( money  laundering )  atau  korupsi.  Rute  perdagangan  juga  dapat digunakan oleh jaringan kriminal untuk mengangkut produk terlarang lainnya. Ketika kelompok  jaringan  perdagangan  narkoba  menemukan  cara  yang  lebih  kreatif  untuk menyamarkan  narkoba  dalam  sistem  distribusinya,  aparat  penegak  hukum  akan menghadapi  tantangan  yang  kian  kompleks  dalam  mendeteksi  zat  tersembunyi tersebut.  Selain  itu,  UNODC  (2013)  mengungkapkan  bahwa  narkoba  sintetis  jenis baru  atau  yang  biasa  dikenal  dengan New  Psychoactive  Substances (NPS)  semakin masif diproduksi dan dikembangkan secara teratur, sehingga aparat penegak hukum juga harus selalu mewaspadai tren dan produk baru di pasar gelap.
Sebagaimana  ditekankan  di  berbagai  literatur  yang  ada,  Schneider  (2013) menyebutkan bahwa sebagian besar konflik yang muncul antara kelompok-kelompok
kejahatan  merupakan  hasil  persaingan  atas  wilayah  tertentu  dan/atau  pangsa  pasar gelap, khususnya terkait narkoba. Terdapat persaingan yang signifikan, dan seringkali mematikan, antara kelompok kejahatan terorganisir yang bersaing dari tahap produksi hingga distribusi obat-obatan terlarang. Ada juga korupsi di setiap tahap rantai pasokan narkoba,  termasuk  melalui  keterlibatan  pejabat  pelabuhan  dan  bandara  yang  korup. Selain itu, kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam perdagangan narkoba biasanya juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal lainnya, dan keuntungan dari perdagangan  narkoba  digunakan  untuk  mendanai  bentuk  operasi  kriminal  lainnya, seperti jual-beli senjata api ilegal dan mendanai terorisme.
Negara-negara  dan  badan-badan  PBB  harus  memperkuat  kerja  sama  dalam menangani  kejahatan  transnasional,  khususnya  terkait  pengendalian  narkoba internasional.  Untuk  benar-benar  mengatasi  ancaman  perdagangan  narkoba  dan dampak  buruk  yang  ditimbulkannya  pada  kelompok  rentan  di  seluruh  dunia,  perlu dilakukan  pendekatan  kolektif  dan  inovatif.  Dunia  internasional  perlu  mengambil langkah-langkah komprehensif dan seimbang yang berfokus tidak hanya pada represi, tetapi juga pada pencegahan, dukungan kepada para korban, rehabilitasi penyalahguna narkoba dan perlindungan pada kelompok rentan lainnya.
C. Perspektif Hubungan Internasional terhadap Kejahatan Perdagangan Narkoba
Kompleksitas perdagangan narkoba internasional tidak hanya berasal dari sifat inherennya sebagai perusahaan gelap transnasional, tetapi juga dari tema dan persepsi yang  digunakan  untuk  mengkarakterisasi,  memahami  dan  menjelaskannya. Berdasarkan  perspektif  ilmu  hubungan  internasional,  isu  perdagangan  narkoba memiliki keterkaitan erat dengan keamanan manusia  (human security). Crick (2012) mengemukakan  bahwa  pada  paruh  pertama  abad  ke-20,  wacana  'narkoba  sebagai ancaman  eksistensial'  berpusat  pada  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  narkoba terhadap  individu  dan  masyarakat,  atau  dengan  kata  lain,  keamanan  manusia. Penyalahguna narkoba digambarkan sebagai orang luar yang menimbulkan ancaman akan  merusak  tatanan  masyarakat,  dan  lebih  lanjut  akan  berpengaruh  terhadap identitas nasional suatu negara.
Pada era setelah Perang Dingin, ancaman keamanan nasional dominan berasal dari aktor non-negara (non-state actor), berbeda dengan pada periode Perang Dingin yang kebanyakan ancamannya berasal  dari aktor  negara. Selain itu,  Rahman (2016) menyebutkan  bahwa  pengertian  keamanan  nasional  juga  semakin  berkembang, mencakup isu pembangunan, lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, konflik etnis, demokratisasi, dan berbagai masalah sosial lainnya. Perkembangan terkait pembaruan definisi keamanan tersebut kini biasa dikenal dengan keamanan non-tradisional (non- traditional  security)  yang  juga  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  pendekatan neorealisme,  menyempurnakan  definisi  keamanan  tradisional  (traditional  security) dari pendekatan realisme. Oleh karena itu, teori tentang pendekatan neorealisme akan digunakan untuk menganalisa isu kejahatan perdagangan narkoba dalam tulisan ini.
Waltz (2001)  mengungkapkan bahwa pendekatan neorealisme didukung oleh lima  asumsi  utama.  Asumsi  pertama  adalah  bahwa  negara  merupakan  aktor  utama
dalam  sistem  internasional  dan  beroperasi  di  bawah  kondisi  anarki  internasional. Anarki  menyiratkan  bahwa  struktur  sistem  internasional  tidak  memiliki  otoritas legitimasi  menyeluruh  di  tingkat  global.  Oleh  karena  tidak  ada  otoritas  yang  lebih tinggi di atas negara, bagi kaum penganut paham neorealis, negara merupakan awal dan  akhir  dari  politik  internasional  dan  dengan  demikian  merupakan  unit  analisis utama.  Konsekuensi  dari  anarki  tersebut  selanjutnya  mengarah  pada  asumsi  kedua neorealisme:  ada  dilema  keamanan  bagi  negara-negara  dalam  sistem  internasional karena ketidakpastian tentang niat negara-negara lain dan dengan demikian kurangnya kepercayaan  di  antara  mereka.  Kurangnya  kepercayaan  yang  berasal  dari  dilema keamanan mengarah ke elemen inti ketiga neorealisme: kelangsungan hidup. Di bawah kondisi anarkis, tujuan akhir negara adalah bertahan hidup dengan cara negara sendiri, karena  dalam  sistem  anarkis  selalu  ada  kemungkinan  negara  yang  mengancam keselamatan orang lain. Asumsi keempat dari pendekatan neorealisme adalah bahwa untuk  mencapai  kelangsungan  hidup,  negara  memiliki  setidaknya  beberapa kemampuan  militer  ofensif.  Asumsi  terakhir  neorealisme  adalah  bahwa,  dalam  arti kiasan,  negara  'berpikir'  dan  'bertindak'  secara  strategis  tentang  bagaimana  bertahan dalam sistem internasional, dan dengan demikian negara adalah aktor rasional  yang mampu mengatur preferensi mereka.
Peningkatan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  semakin  tak terbendung  meskipun terdapat peningkatan  tindakan  internasional untuk mencegahnya. Salah satu faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi yaitu karena para pembuat kebijakan menanggapi kekhawatiran tersebut seolah-olah permasalahan narkoba sebagai suatu masalah tunggal. Padahal, permasalahan narkoba bersifat multi- dimensi.  Sudah  sepatutnya  permasalahan  narkoba  menjadi  perhatian  banyak  aktor negara  dan  non-negara,  memerlukan  kerja  sama  multi-lateral  di  antara  pemerintah, melibatkan partisipasi banyak departemen pemerintah secara lebih komprehensif dan menyeluruh.  Dalam  pengertian  ini,  "masalah  narkoba"  dapat  digambarkan  sebagai fenomena dengan karakteristik yang saling ketergantungan.
Pertumbuhan saling ketergantungan yang tak terbantahkan di dunia (termasuk dalam  permasalahan  narkoba)  sejalan  dengan  konsep  pemikiran  neorealisme  dalam hubungan  internasional.  Neorealisme  pada  dasarnya  memberikan  konsep  rezim internasional sebagai sarana pembenahan filosofi politik kekuasaan realisme. Dalam pendekatan ini, rezim internasional dipahami sebagai fenomena dinamis yang sejalan dengan  kekuatan  aktor  negara  yang  menyusunnya.  Meski  demikian,  masih  terdapat kekurangan  dalam  tinjauan  konseptualisasi  neorealisme  politik  dunia  apabila digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  permasalahan  narkoba.  Kekurangan neorealisme  dalam  menjelaskan  esensi  permasalahan  narkoba  terletak  pada  asumsi utamanya, yaitu bahwa sistem internasional berada di bawah kondisi anarki dan bahwa negara  berdaulat  adalah  aktor  utama  di  dalamnya.  Berdasarkan  asumsi  tersebut, pendekatan  ini  mengabaikan  situasi  peningkatan  kekuatan  aktor  non-negara. Sedangkan di sisi lain, ancaman yang ditimbulkan oleh aktor transnasional dan non-
negara  yang  terlibat  dalam  permasalahan  narkoba  merupakan  salah  satu  tantangan terbesar bagi keamanan dan perdamaian internasional.

## Kesimpulan
Kejahatan transnasional terorganisasi (termasuk perdagangan narkoba) merupakan fenomena  internasional  yang  menempati  posisi  penting  dalam  domain  ilmu  hubungan internasional  sehingga harus dikaji  dan dipahami, baik  secara teoritis  maupun empiris. Pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  kelompok  kriminal  terorganisir  akan berpengaruh terhadap pengembangan teori serta tanggapan kebijakan terhadap kejahatan. Selain  mengetahui  sekelompok  individu  yang  terlibat  atau  berpartisipasi  dalam  suatu kasus,  struktur  interaksi  mereka  merupakan  aspek  penting  dari  proses  yang  harus dipahami dan diperhitungkan.
Organisasi perdagangan narkoba merupakan organisasi kompleks dengan struktur komando dan kontrol  yang komprehensif dalam memproduksi, memindahkan dan/atau mendistribusikan  substansi  narkoba  ilegal  dengan  jumlah  besar.  Dalam  melancarkan aksinya, tidak jarang organisasi perdagangan narkoba menggunakan senjata maupun teror yang  berpotensi  menimbulkan  kejahatan  kriminal  lainnya.  Lebih  lanjut,  sekumpulan organisasi  tersebut  sangat  mungkin  saling  bekerja  sama  untuk  bersekongkol mengendalikan pasar narkoba pada suatu wilayah.
Perdagangan narkoba telah berkembang menjadi salah satu isu paling serius dalam domain ilmu hubungan internasional karena menjadi pemicu tekanan yang signifikan bagi individu, masyarakat, ekonomi, negara, dan sistem internasional. Permasalahan narkoba bersifat multi-dimensi dan saling ketergantungan karena melibatkan banyak sektor dalam suatu  negara  maupun  antar  negara.  Oleh  karena  itu,  sudah  sepatutnya  permasalahan narkoba menjadi perhatian banyak aktor negara dan non-negara, memerlukan kerja sama multi-lateral di antara pemerintah, melibatkan partisipasi banyak departemen pemerintah secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

## BIBLIOGRAFI
Burt, R. S. (1992). Structural holes . Cambridge, MA: Harvard University Press.
Chandra, S., & Joba, J. (2015). Transnational cocaine and heroin flow networks in western Europe:  A  comparison. International  Journal  of  Drug  Policy , 26 (8),  772–780. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2015.04.016
Charnysh, V., Lloyd, P., & Simmons, B. A. (2015). Frames and consensus formation in international  relations:  The  case  of  trafficking  in  persons. European  Journal  of International Relations , 21 (2), 323–351. https://doi.org/10.1177/
1354066114530173
Colson,  R.  (2019).  Fixing  Transnational  Drug  Policy:  Drug  Prohibition  in  the  Eyes  of Comparative Law. Journal of Law and Society , 46 (S1), S73–S94.
Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Ed.) . California: Sage Publications.
Crick,  E.  (2012).  Drugs  as  an  existential  threat:  An  analysis  of  the  international securitization  of  drugs. International  Journal  of  Drug  Policy , 23 (5),  407–414. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2012.03.004
Hagan, A. O., & Hardwick, R. (2017). Behind Bars: The Truth about Drugs in Prisons. Forensic  Research  &  Criminology  International  Journal , 5 (3),  309–320. https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00158
Jakobi, A. P. (2018). Governing illicit finance in transnational security spaces: the FATF and  anti-money  laundering. Crime,  Law  and  Social  Change , 69 ,  173–190. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9750-y
Johnston,  M.  P.  (2014).  Secondary  Data  Analysis:  A  Method  of  which  the  Time  Has Come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) , 3 , 619–626.
Kan, P. R. (2016). Drug Trafficking and International Security . Maryland: Rowman & Littlefield.
Kirby, P. (2013). How is rape a weapon of war? Feminist International Relations, modes of critical explanation and the study of wartime sexual violence. European Journal of International Relations , 19 (4), 797–821. https://doi.org/10.1177/
1354066111427614
Prayuda, R., Warsito, T., & Surwandono. (2021). Problems faced by ASEAN in dealing with  transnational  drug  smuggling  in  Southeast  Asia  region. Foresight:  The Journal  of  Futures  Studies,  Strategic  Thinking  and  Policy , 23 (3),  353–366. https://doi.org/10.1108/FS-12-2019-0106
Rahman,  A.  (2016).  Ancaman  Peredaran  Narkoba  Ditinjau  dari  Perspektif  Keamanan Manusia. Sosio Informa , 3 , 273–290.
Schneider, S. (2013). Violence, organized crime, and illicit drug markets: a Canadian case study. Sociologia, Problemas e Práticas , 71 , 125–143.
UNODC. (2013). The challenge of new psychoactive substances . Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
UNODC.  (2017).  The  Drug  Problem  and  Organized  Crime,  Illicit  Financial  Flows, Corruption and Terrorism. In World Drug Report 2017 (Vol. 5). Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
U.S.  Department  of Justice. (2010). Drug Trafficking  Organizations. Retrieved June 7, 2022, from National Drug Threat Assessment 2010 website: https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/dtos.htm#Top
Waltz, K. N. (2001). Man, the state, and war: a theoretical analysis . New York: Columbia University Press.
Williams, P. (1998). The nature of drug-trafficking networks. Current History , 97 , 154– 159.
Woodall,  J.  (2011).  Social  and  environmental  factors  influencing  in-prison  drug  use. Health Education , 112 (1), 31–46.
Zabyelina, Y. (2009). Transnational Organized Crime in International Relations. Central European Journal of International and Security Studies , 3 (1), 11–22.
Zaitch, D. (2002). Trafficking cocaine: Colombian drug entrepreneurs in the Netherlands . The Hague, Netherlands: Kluwer.
Zayzda, N. A., Haryanto, A., & Darmawan, A. B. (2020). Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara . Bantul: Soedirman Center for Global Studies &
Oceania Press.

## Copyright holder:
Armita Eki Indahsari, Margaretha Hanita (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: