Ditmar  Hadi,  Wiwik  Sri  Widiarty,  Gindo  L.  Tobing  (2023)  Perlindungan  Hukum  Nasabah  sebagai Konsumen Perbankan terhadap Kejahatan Skimming, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PERLINDUNGAN  HUKUM  NASABAH  SEBAGAI  KONSUMEN  PERBANKAN TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING
Ditmar Hadi, Wiwik Sri Widiarty, Gindo L. Tobing Universitas Kristen Indonesia Email: ditmarhdi08@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  latar  belakang  ini,  terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  dalam penulisan ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadinya kejahatan skimming  dan bagaimana upaya  penyelesaian sengketa yang dapat  dilakukan  nasabah  bank  dalam  hal  terjadinya  kejahatan  skimming.  Teori hukum yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dari John Austin dan teori keadilan  dari  John  Rawls.  Metode  penelitian  adalah  yuridis  normative  dan  alat pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumen  atau  kepustakaan  dan wawancara. Hasil penelitian yang ada adalah Perlindungan hukum terhadap nasabah bank  dalam  hal  terjadinya  kejahatan  skimming  terdiri  dari  dua  macam  yaitu perlindungan  hukum  secara  tidak  langsung  dan  perlindungan  hukum  secara langsung.  Selanjutnya  tentang  penyelesaian  sengketa.  Penyelesaian  sengketa  yang dapat  dilakukan  nasabah  bank  dalam  hal  terjadinya  kejahatan  skimming  dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu bank bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah yang hilang akibat skimming dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah dan cepat. Sedangkan apabila nasabah tidak puas dengan  ganti  kerugian  akibat  skimming  tersebut  nasabah  dapat  melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Kata Kunci : Skimming, Bank, Perlindungan Hukum .

## Abstract
Based on this background, there are several main problems in this writing, namely how legal protection for bank customers in the event of skimming crimes and how dispute resolution efforts can be made by bank customers in the event of skimming crimes. The legal theories used are the theory of legal protection from John Austin and  the  theory  of  justice  from  John  Rawls.  The  research  method  is  juridical normative and the data collection tools used are document or literature studies and interviews.  The  results  of  the  existing  research  are  Legal  protection  for  bank customers in the event of skimming crimes consists of two types, namely indirect legal protection  and  direct  legal  protection.  Next  about  dispute  resolution.  Dispute resolution that can be done by bank customers in the event of skimming crimes can be  taken  through  non-litigation  channels and  through  litigation  channels.  Dispute
resolution  through  non-litigation  channels,  where  banks  are  responsible  for  the refund of customer funds lost due to skimming by mediating for simple, cheap and fast  dispute  resolution.  Meanwhile,  if  the  customer  is  not  satisfied  with  the compensation  due  to  skimming,  the  customer  can  resolve  the  dispute  through  the court.

## Keywords: Skimming, Bank, Legal Protection

## Pendahuluan
Bank  sebagai  lembaga  utama  di  bidang  keuangan  diharapkan  dapat  menjaga kepercayaan  masyarakat  atas  simpanan  yang  ditanamkan  kepadanya.  Mengingat  tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas  industri  perbankan  nasional  mutlak  diperlukan  untuk  menjaga  keseimbangan  di antara tugas-tugas di atas. Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam hal ini bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.
Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  menjalankan  peranannya,  maka  bank bertindak  sebagai  salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa  lainnya  (Supartayana,  2020).  Untuk  memudahkan  operasional  intern perusahaan,  diperlukan  beberapa  fasilitas  untuk  membantu  memudahkan  pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (Automatic Teller Machine) atau  biasa  dikenal  dengan  Anjungan  Tunai  Mandiri,  maupun  produk  elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang (dalam Shidarta, 2000) .
Saat  ini  seluruh  lembaga  perbankan  (bank)  telah  mengeluarkan  produk  kartu plastik  sebagai  upaya  memberikan  kepuasan  kepada  nasabah.  Kartu  ATM  biasanya diberikan  kepada  setiap  nasabah  yang  ingin  memiliki  kartu  untuk  kemudahan  dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.
Kemajuan  teknologi  dan  globalisasi  keuangan  dan  globalisasi  keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dan antar Negara dimungkinkan berlangsung hanya dalam beberapa detik. Pada negara Indonesia hal ini juga dapat dilakukan dengan adanya Automatic  Teller  Machine  (ATM)  dan  Elektronic  Wire  Transfer.  Sementara  itu perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari dan ke negara-negara maju.
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  globalisasi  keuangan  mengakibatkan  makin mendunianya  perdagangan  barang  dan  jasa  serta  arus  finansial.  Kemajuan  tidak selamanya  berdampak  positif  bagi  masyarakat,  tetapi  terkadang  justru  menjadi  sarana
berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan bisnis (bussines crime), atau kejahatan korporasi (corporate crime) (Imaniyati & Putra, 2016) .
ATM  (Anjungan  Tunai  Mandiri),  merupakan  sarana  teknologi  yang  dapat melayani  kebutuhan  nasabah  secara  otomatis  setiap  saat  (24  jam)  dan  7  hari  dalam seminggu termasuk hari libur, namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM  ternyata  masih  terdapat  kelemahan.  Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan, masyarakat  dikejutkan  dengan  hilangnya  sejumlah  dana  nasabah  melalui  mesin  ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud.
Peristiwa  ini  telah  membuat  para  nasabah  merasakan  trauma  apabila  mereka melakukan transaksi melalui mesin ATM. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan  hukum  atas  pemanfaatan  produk  jasa  yang  ditawarkan  oleh  bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.
Pada kenyataannya, terdapat permasalahan berupa hilangnya dana nasabah akibat kurangnya  perlindungan  bank  terhadap  para  nasabahnya.  Lembaga  perbankan  adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini bisa menimbulkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi bagi negara  secara  keseluruhan  dan  keadaan  tersebut  sangat  sulit  untuk  dipulihkan  kembali karena mati hidupnya suatu lembaga perbankan tergantung pada dana yang disimpan dan dipercayakan pada suatu bank tersebut.
Pada  perkembangannya  modus-modus  kejahatan  tersebut  berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan di  Indonesia.  Kejahatan  di  bidang  perbankan,  serta  dampak  dari  kejahatan  ekonomi  di bidang  perbankan  terhadap  perekonomian  nasional  mengakibatkan  timbulnya  banyak korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan.
Salah  satu  tindak  kejahatan  skimming  terjadi  di  daerah  Denpasar,  Bali.  Pelaku bernama Dogan Kimis melakukan tindak pidana skimming. Pelaku melakukan pencurian dana  nasabah  dengan  menggunakan  teknik  skimming  di  beberapa  ATM  milik  bank Mandiri sekitar tahun 2017. Tindakan pelaku baru diketahui ketika pegawai teknisi bank tersebut  melakukan  maintenance  atau  perawatan  mesin  di  salah  satu  ATM  milik  bank Mandiri tersebut.
Pegawai bank tersebut merasa curiga dengan adanya alat yang diletakkan dibawah keyboard mesin ATM tersebut. Terhadap hal tersebut, pegawai bank melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank Mandiri untuk ditindaklanjuti. Lalu berdasarkan laporan yang diajukan  oleh  bank  Mandiri  atas  kejadian  tersebut  kepada  pihak  kepolisian,  pihak kepolisian melakukan tindakan investigasi.
Pelaku  kejahatan  skimming  tersebut  akhirnya  tertangkap  oleh  pihak  kepolisian dan  pelaku  diproses  dan  diadili  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar.  Banyaknya  kejadian pencurian dana nasabah bank melalui penyalahgunaan sistem layanan ATM menunjukan semakin canggihnya pelaku kejahatan cyber. Banyaknya fasilitas ATM yang disediakan oleh bank sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya, disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.
Termasuk  mencuri  data  dan  mengambil  uang  yang  dimiliki  oleh  nasabah  bank tersebut.  Menanggapi maraknya kejadian pencurian dana nasabah bank, pada dasarnya Bank Indonesia memerintahkan bank mengganti kerugian nasabah segera setelah proses verifikasi  kerugian  dilakukan.  Kejahatan  skimming  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  telah meresahkan nasabah, karena telah memakan banyak kerugian akibat kejahatan skimming.
Skimming  merupakan  kegiatan  menggandakan  data  kartu  nasabah  karena  pada saat bertransaksi menggunakan mesin ATM telah terpasang alat skimmer di depan mulut card reader. Belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas  sistem  keuangan  semakin  mendorong  diperlukannya  pembentukan  lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.
Perlindungan hukum terhadap nasabah terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan menyebutkan, “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Djoni & Rachmadi, 2012).
Kasus  skimming  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  menunjukkan  masih  terdapat kelemahan pada penerapan pihak bank kepada nasabah. Disisi lain penerapan kerahasiaan bank  pun  masih  banyak  kekurangan,  terbukti  dengan  munculnya  berbagai  kasus kejahatan  yang  salah  satunya  pembobolan  ATM  dengan  modus  card  skimming  pada mesin  ATM.  Masyarakat  juga  pada  umumnya  tidak  mengetahui  hak  dan  kewajiban sebagai nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM.
Kurangnya sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum yang terjadi jika dilihat pada masalah  yang  ada  dalam  nasabah  sehingga  masyarakat  tidak  memahami  perlindungan hukum  apabila  masyarakat  mengalami  kerugian  terutama  masalah  kartu  ATM  dan penyelesaian  masalah  yang  dihadapi  nasabah  dalam  pengguna  kartu  ATM  dan  karena para  pihak  tidak  selamanya  selalu  merujuk  pada  peradilan  tetapi  pihak  juga  dapat diselesaikan diluar peradilan.
Berbagai  kejahatan  yang  terjadi  dengan  menggunakan  fasilitas  perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank bermacam-macam bentuknya, salah satunya  dengan  menggunakan  modus  penggandaan  kartu  ATM  membuat  pemahaman sendiri bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hokum terhadap dana nasabah korban skimming berikut dengan upaya penyelesaian yang dapat  dilakukan  nasabah  apabila  mengalami  kerugian  berkurang  atau  hillangnya  dana nasabah akibat kasus pencurian melalui metode skimming.
Dari  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  timbul beberapa  permasalahan  yang  akan  menjadi  pokok  pembahasan  yaitu:  1)  Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam hal terjadinya kejahatan skimming? 2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan nasabah bank dalam hal terjadinya kejahatan skimming?
Teori hukum sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya diartikan sebagai ilmu  yang  dalam  perspektif  interdisipliner  dan  eksternal  secara  kritis  menganalisis berbagai  aspek  gejala  hokum,  baik  dalam  konsepsi  teoritisnya  maupun  dalam  kaitan keseluruhan,  baik  dalam  konsepsi  teoritis  maupun  manifestasi  praktis,  dengan  tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang  bahan  hokum  yang  tersaji  dan  kegiatan  yuridis  dalam  kenyataan  masyarakat (Valerine, 2015). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;
1) Teori Perlindungan hukum.
Teori Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji  di  dalam  penulisan  ini.  Salah  satu  ahli  yang  mengemukakan  teori  perlindungan hokum adalah John Austin. John Austin memberikan defenisi hukum sebagai “peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada mahluk yang berkal oleh mahluk yang berkuasa atasnya”.
Hukum  merupakan  perintah  dari  mereka  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi atau dari pemegang kedaulatan (Mertokusumo, 2019). John Austin menganggap hukum sebagai  suatu  sistem  yang  logis,  tetap  dan  bersifat  tertutup.  Menurutnya  hukum  yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu; perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan (Fuady,  2013).  Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah,  dikenal beberapa  metode  yaitu  perlindungan  secara  implisit  dan  perlindungan  secara  eksplisit. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank Mamuaja  (2015),  sedangkan  perlindungan  secara  eksplisit,  yaitu  perlindungan  melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

## 2) Teori Keadilan
John Rawls menyusun teori keadilan dalam buku A Theory of Justice (1971). John Rawls menyebut teori keadilan yang disusunnya sebagai “justice as fairness” (“keadilan sebagai kewajaran”), yang dimaksudkan dengan “justice as fairness” adalah sejenis “teori kontrak”  yang  menyiratkan  abstraksi  tertentu,  yaitu  abstraksi  mengenai  berkumpulnya orang-orang  rasional,  bebas,  dan  setara  untuk  menerima  prinsip-prinsip  keadilan  dari sebuah posisi kesetaraan awal yang fair atau “posisi asli”.
Rawls menjelaskan bahwa ada dua prinsip keadilan yang dipilih,yaitu Pertama, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepadan dengan  kebebasan  yang  sama  diberikan  kepada  tiaptiap  orang.  Kedua,  ketidaksaman sosial  dan  ekonomi  hendaknya  diatur  sedemikian  cara  sehingga  (a)  diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Alwino, 2016).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang diputuskan oleh hakim melalui  proses  pengadilan  dengan  cara  meneliti  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  (Soerjono,  1986). Bahan-bahan  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dianalisis,  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan rumusan masalah yang diteliti.
Pada  penelitian ini  jenis  data  yang  akan digunakan adalah  data  sekunder,  yaitu data yang sudah tersedia dengan bahan hukumnya yaitu;
a)  Bahan  hukum  primer,  Yaitu  bahan-bahan  hukum  seperti  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan berhubungan penulisan ini yaitu;1) Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE b)  Bahan  hukum  sekunder,  Yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari  buku-buku  tentang  hokum  yang berkaitan  dengan  penulisan  ini,  dan  Hasil-hasil  penelitian  hukum  yang  telah  ada sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
c) Bahan hukum tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.
Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua jenis alat pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara dengan pihak bank yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
Analisis  data  yang  digunakan  di  penulisan  ini  adalah  analisis  data  kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, dan  menjelaskan  kualitas  suatu  penelitian,  yang  dilakukan  dengan  cara  menjelaskan berdasarkan data yang ada, baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga memperoleh jawaban yang benar sesuai permasalahan yang ada di penulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum
Perlindungan  dalam  bahasa  Inggris  adalah  protection.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan 1) tempat berlindung 2) perbuatan atau hal dan sebagainya  memperlindungi,  dari  kedua  defenisi  tersebut  secara  kebahasaan  terdapat unsur-unsur  dari  makna  perlindungan,  yaitu:  1)  Unsur  tindakan  melindungi.  2)  Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi. 3) Unsur cara melindungi.
Berdasarkan  unsur-unsur  di  atas  kata  perlindungan  mengandung  makna, suatutindakan  perlindungan  atau  tindakan  melindungi  dari  pihak-pihak  tertentu  yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap nasabah bank sebagai konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.
Bentuk-bentuk perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen tersebut yang terpenting  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum,  sebab  hukum  dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan perlindungan  oleh  hukum  atau  perlindungan  dengan  menggunakan  pranata  dan  sarana hukum.
Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut 1)  Membuat  peraturan  yang  bertujuan  untuk:  a)  Memberikan  hak  dan  kewajiban;  b) Menjamin  hak-hak  para  subyek  hukum.  2)  Menegakkan  peraturan  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  baik  secara  hukum  pidana,  hukum  perdata  maupun hukum administrasi.
Hukum  adalah  himpunan  peraturan  yang  dibuat  oleh  yang  berwenang  dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang  melanggarnya (Kansil,  1979).  Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah,  Marulak  Pardede Hermansyah  (2008)  mengemukakan  bahwa  dalam  system  perbankan  Indonesia, mengenal perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara
a. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection)
Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. b) Perlindungan yang dihasilkan oleh oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia. c)  Upaya  menjaga  kelangsungan  usaha  bank  sebagai  suatu  lembaga  pada  khususnya perlindungan  terhadap  system  perbankan  pada  umumnya.  d)  Memelihara  tingkat kesehatan  bank.  e)  Melakukan  usaha  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian.  f)  Cara pemberian  kredit  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  dan.  g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
b. Perlindungan secara eksplisit (eksplicit deposit protection)
Perlindungan  melalui  pembentukan  suatu  lembaga  yang  menjamin  simpanan masyarakat  sehingga  apabila  bank  mengalami  kegagalan,  lembaga  tersebut  yang  akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

## Perlindungan Konsumen
Di  dalam  mewujudkan  upaya  terhadap  perlindungan  konsumen  di  Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki asas dan tujuan yang diyakini dapat memberikan arahan terhadap penerapannya di tingkat praktis. Dengan adanya asas dan tujuan  yang  jelas,  hukum  perlindungan  konsumen  memiliki  dasar  pijakan  kuat  dalam penegakannya.
Adapun  asas  yang  terkandung  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  antara  lain sebagai berikut:
a)  Asas  manfaat,  artinya  ialah  bahwa  dalam  mengamanatkan  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  haruslah  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
b) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c)  Asas  keseimbangan  maksudnya  ialah  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
e) Asas kepastian hukum, maksud dari asas ini ialah agar pelaku usaha baik konsumen menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Konsumen adalah setiap  orang  pemakai  barang  dan/jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  Konsumen  tentunya  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  penting  untuk dipahami oleh konsumen. Apabila tidak, konsumen bisa dirugikan dan kehilangan hak- haknya, oleh karena itu yang tidak lepas harus diberi perhatian ialah kewajiban konsumen itu sendiri.
Berdasarkan  keseluruhan  hak  konsumen  tersebut,  terlihat  bahwa  UU Perlindungan  Konsumen  masih  menitikberatkan  masalah  mengenai  kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen yang merupakan hal pokok paling penting untuk dilindungi. Apabila dalam penggunaan suatu produk dapat membahayakan keselamatan konsumen maka jelas produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan/atau diedarkan.
Untuk menghindari hal tersebut, konsumen diberikan hak untuk memilih segala produk yang dikehendakinya berdasarkan keterbukaan informasi yang akurat dan apabila konsumen  mengalami  kerugian,  konsumen  berhak  untuk  didengarkan  keluhannya, memperoleh  advokasi,  pembinaan,  perlakuan  yang  tidak  diskriminasi  sampai  pada mendapatkan ganti kerugian. Selain hak, Kewajiban konsumen pun tidak lepas diatur di dalam  UU  Perlindungan  Konsumen.  Pengaturan  mengenai  kewajiban  konsumen dimaksudkan  agar  konsumen  sendiri  dapat  memperoleh  hasil  yang  optimal  atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sendiri.
Adapun kewajiban konsumen adalah sebagai berikut; a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan  dan  keselamatan;  b)  Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian barang  dan/atau  jasa;  c)  Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;  d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Sesuatu  sengketa  dapat  terjadi  apabila  terdapat  perbedaan  pandangan  atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak- haknya  oleh  pihak  yang  lain  sedang  yang  lain  tidak  merasa  demikian.  Oleh  karena  itu batasan sengketa konsumen dimaksud adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha  (public  atau  privat)  tentang  produk  konsumen,  barang  dan  atau  jasa  konsumen tertentu.
Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen dapat  bersumber  dari  dua  hal  yaitu:  1)  Pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang- undang. 2) Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian.
Ketentuan  tentang  penyelesaian  sengketa  konsumen  menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur di dalam BAB X dengan judul  Penyelesaian  Sengketa  mulai  Pasal  45-48,  Pasal  49-58.  Ketentuan  tentang penyelesaian  sengketa  didahului  dengan  Pasal  19  dan  Pasal  23.  Mengikuti  ketentuan Pasal 19 Ayat 3 dan Pasal 23 Jo Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan maupun didalam pengadilan.

## Kejahatan Skimming
Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana adalah hukum publik. Menurut Prof. Moeljatno S.H yang dimaksud hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar- dasar dan aturan untuk: 1) Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang  telah  melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana telah diancamkan, dan 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana. Menurut Prof. Moeljatno S.H, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana  asal  saja  dalam  waktu  itu  diingat  bahwa
larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.
Tindak pidana, selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain  dalam delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa  (kelalaian);  delik  commissionis  atau  delik  yang  terdiri  dari  melakukan  sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana dan delik ommisi atau delik yang  melalaikan  kewajiban  untuk  melakukan  sesuatu;  delik  biasa  dan  delik  yang dikualifisir (dikhususkan) serta delik terus berlanjut dan delik tidak berlanjut.
Kejahatan  perbankan  melalui  kecanggihan  ITE  tidak  hanya  berskala  nasional, tetapi juga berskala regional dan internasional. Lebih jauh dilihat dari aspek korbannya, kriminalitas perbankan bertendensi besar dan masal dimana pelaku umumnya intelektual yang  sulit  tersentuh  oleh  perangkat  hukum.  Subjek  korban  kejahatan  perbankan  terdiri dari: (1) orang dalam, yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang  saham;  (2)  Nasabah  bank,  yakni  nasabah  penyimpan,  nasabah  debitor  atau nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit; (3) Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam ataupun nasabah bank (Kusuma & SH, 2019).
Penguraian terhadap korban kejahatan perbankan tersebut memiliki dasar bahwa, bank  sebagai  bagian  dari  sistem  moneter  dan  sistem  pembayaran  suatu  negara,  sangat berpengaruh  terhadap  sistem  moneter  atau  sistem  pembayaran.  Akibatnya,  bank  bisa dilikuidasi  karena  pailit.  Jika  suatu  bank  mengalami  rush  (oleh  para  nasabah),  hal  ini dapat menimbulkan domino effect terhadap bank-bank lain.
Mengenai kejahatan skimming ini, digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Tindak  pidana  pencurian  (diefstal)  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP,  sedang  variasinya diatur  dalam  Pasal  363  KUHP  (pencurian  dengan  pemberatan),  Pasal  364  KUHP (pencurian  ringan),  365  KUHP  (pencurian  yang  disertai  dengan  kekerasan/ancaman kekerasan) dan Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).
Pencurian  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  teknologi  telematika  adalah Wisnubroto (2011): a) Pencurian terhadap informasi (data atau program) elektronik, yaitu informasi  (data  atau  program)  yang  tersimpan  di  dalam  media  penyimpanan elektronik/digital. Bentuk perbuatan ini bisa berupa offences related to infringements of copyright  and  related  rights,  dan  bisa  juga  berupa  perbuatan  illegal  interception;  b) Pencurian terhadap “waktu” pemakaian komputer, yaitu bentuk kejahatan yang oleh Nico Keijzer disebut dengan istilah “joycomputing”: perbuatan menggunakan komputer secara tidak  sah/tanpa  izin  menggunakannya  melampaui  wewenang  yang  diberikan;  c)
Pencurian terhadap denyut elektronik yang bernilai ekonomis misalnya “pulsa” telepon; d) Mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan dengan sarana teknologi telematika, misalnya: carding dan unauthorized transfer.
Selain penggunaan ATM memberikan manfaat untuk nasabah, penggunaan ATM juga  memiliki  risiko.  Salah  satu  risiko  yang  dapat  terjadi  adalah  hilangnya  simpanan nasabah karena ulah para kriminal dengan cara kejahatan teknologi skimming. Skimming
adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau kartu ATM secara ilegal. Skimming adalah Pengertian skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM atau kartu kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu ATM atau kartu kredit secara illegal (Manurung, 2018).
Strip  magnetik  adalah  garis  lebar  hitam  yang  berada  dibagian  belakang  kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset yang dapat dipakai untuk menyimpan data  pribadi  pemegang  kartu  dalam  bentuk  kode-kode tertentu  yang  hanya  bisa  dibaca oleh  komputer  dan  dilengkapi  dengan  mesin  pembaca  strip  magnetik.  Sebagian  besar kartu  ATM  yang  digunakan  bank  saat  ini  jenisnya  kartu  strip  magnetik  yang  tidak dilengkapi pengaman chip (smart card).
Adapun yang dimaksud dengan Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phising. Pelaku bisa mendapatkan data beserta pin kartu ATM atau nomor kartu kredit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau  metode  yang  lebih  canggih  seperti  menggunakan  perangkat  elektronik  kecil (skimmer)  untuk  menggesek  kartu  lalu  menyimpan  ratusan  data  dan  PIN  ATM  atau nomor kartu kredit korban.
Skimming merupakan suatu hi-tech method dengan menggunakan alat elektronik (electronic drive) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut skimmer yang akan membaca informasi yang terdapat di dalam strip magnetik pada kartu ATM/kredit ketika  digesek.  Selanjutnya  informasi  mengenai  data  pribadi  kartu  ATM/kartu  kredit korban disimpan di dalam alat skimmer tersebut atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut (Kusuma & SH, 2019).

## Pembahasan
Perlindungan hukum terhadap nasabah terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum  secara  tidak  langsung  dan  perlindungan  hukum  secara  langsung.  Perlindungan secara  tidak  langsung  merupakan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  dunia  perbankan yang sifatnya internal. Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana tehadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakaan  atau  timbul  dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank,  sedangkan Perlindungan langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana  dana  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  kepada  nasabah  penyimpan  dana secara  langsung  terhadap  kemungkinan  timbulnya  risiko  kerugian  dari  kegiatan  usaha yang dilakukan oleh bank.
Perlindungan  mengandung  makna,  suatu  tindakan  perlindungan  atau  tindakan melindungi  dari  pihak-pihak  tertentu  yang  ditujukan  untuk  pihak  tertentu  dengan menggunakan cara-cara tertentu. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen  tersebut  yang  terpenting  adalah  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum, sebab  hukum  dapat  mengakomodir  berbagai  kepentingan  konsumen,  selain  itu  hukum
memiliki  daya  paksa  sehingga  bersifat  permanen  karena  sifatnya  yang  konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum dengan cara-cara antara lain membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum dan Menegakkan peraturan melalui peraturan perundang-undangan yang  berlaku  baik  secara  hukum  pidana,  hukum  perdata  maupun  hukum  administrasi. Hukum  adalah  himpunan  peraturan  yang  dibuat  oleh  yang  berwenang  dengan  tujuan untuk  mengatur  tata  kehidupan  bermasyarakat  yang  mempunyai  ciri  memerintah  dan melarang  serta  mempunyai  sifat  memaksa  dengan  menjatuhkan  sanksi  hukuman  bagi yang melanggarnya.
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan terhadap  subyek  hukun  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaian.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  terdapat  dua  macam yaitu  perlindungan  hukum  secara  tidak  langsung  dan  perlindungan  hukum  secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung merupakan perlindungan yang diberikan oleh  dunia  perbankan  yang  sifatnya  internal.  Perlindungan  secara  tidak  langsung  oleh dunia  perbankan  terhadap  kepentingan  nasabah  penyimpan  dana  adalah  suatu perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah  penyimpan  dana  tehadap  segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, sedangkan Perlindungan langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan  nasabah  penyimpan  dana  dana  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
Bentuk-bentuk  perlindungan  secara  tidak  langsung  antara  lain  pihak  bank diharuskan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  menjalankan  setiap  kegiatan usahanya, adanya batas maksimun pemberian kredit (BMPK) yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi.  Terkait  dengan  tindak  kejahatan  perbankan  terutama  pembobolan  ATM, perlindungan tidak langsung dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Perlunya  hal  ini  dalam  menjalankan  usaha  bank  untuk  memberikan  kenyamanan  dan keamanan  dalam  pelayanan  kepada  nasabah  dapat  melindungi  nasabah  jika  terjadi permasalahan dalam menggunakan produk perbankan.
Bentuk-bentuk perlindungan langsung yang diberikan kepada nasabah khususnya nasabah penyimpan dana adalah adanya hak preferen Nasabah penyimpan Dana. Adanya hak  preferen  ini  maka  nasabah  mendapatkan  haknya  untuk  didahulukan  dalam penyimpanan dana dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainya dan lembaga asuransi deposito.  Pentingnya  lembaga  asuransi  deposito  yaitu  apabila  dikemudian  hari  bank
dihentikan  karena  masalah-masalah  adanya  kegagalan  bank  maka  nasabah-nasabah penyimpan  dana  diberikan  perlindungan  maka  diperlukannya  suatu  system  asuransi deposito. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang  Perbankan  yang  menyebutkan  setiap  bank  Setiap  bank  wajib  menjamin  dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
Lembaga perbankan (bank) merupakan lembaga kepercayaan masyarakat dimana bank beserta pemerintah memberikan perlindungan terhadap nasabah. Adanya hubungan antara  bank  dengan  nasabah  berdasarkan  perjanjian.  Maka  pentingnya  perlindungan hukum bagi nasabah yang berkaitan dengan tindak kejahatan pembobolan ATM dengan modus  card  skimming.  Penggunaan  ATM  menjadikan  suatu  kebutuhan  bagi  sebagian besar nasabah bank dalam melakukan transaksi secara mudah, nyaman dan cepat dimana masyarakat  semakin  tergantung  terhadap  penggunaan  ATM.  Oleh  karena  itu,  sangat penting bagi pihak bank untuk menjamin penggunaan ATM oleh nasabah terhadap upaya- upaya dari yang tidak bertanggungjawab.
Adanya jaminan kerahasiaan bank atas data-data yang hubungannya dengan bank, maka  masyarakat  mempercayai  bank  dan  mempercayakan  uangnya  kepada  bank, berdasarkan  hal  tersebut,  bank  harus  menjaga  kerahasiaan  kepemilikan  ATM  oleh nasabah  terutama  PIN  ataupun  trsanaki  lainnya  agar  tidak  mudah  dilacak  oleh  orang- orang yang tidak bertanggungjawab. Di dalam melakukan aksi pembobolan rekening para pelaku kejahatan skimming sering memanfaatkan kelemahan nasabah. Ada pula pelaku yang  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  komputerisasi.  Seringkali  dalam  proses kejahatan pelaku melakukan aksinya nasabah tidak merasa curiga. Mereka sadar setelah berkurangnya saldo dalam rekeningnya berkurang atau hilang sama sekali.
Kecanggihan teknologi tidak selamanya berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah. Sebagai produk teknologi yang canggih semakin canggihnya system elektronik dalam penggunaan ATM. Selain banyak manfaatnya tetapi kadang banyak menimbulkan permasalahan hukum yang muncul dari pihak nasabah bank pengguna ATM ini. Berbagi kasus  yang  terjadi  dalam  pembobolan  ATM  nasabah  bank.  Kedudukan  nasabah  yang lemah dan tidak mengetahui secara keseluruhan produk dan jasa yang dikeluarkan oleh pihak bank membuat hak-hak dan kepentingan nasabah bank tidak tejamin.
Yang  sering  kita  ketahui  baha  pihak  bank  selalu  ada  di  posisi  yang  paling diuntungkan  dalam  setiap  permasalahan  yang  terjadi.  Pihak  bank  dalam mempertanggungjaabkan sebagai pihak penyelenggara layanan ATM ini dirasakan sangat kurang dan mengesampingkan kepentingan nasabahnya. Banyaknya kasus pembobolan ATM  ini,  kebanyakan  perlindungan  tehadap  hak-hak  konsumen  belum  terlalu difoskukan.  Kurangnya  pemahaman  pengetahuan  nasabah  mengenai  dunia  perbankan dan layanan jasa perbankan yang menggunakan system elektronik.
Nasabah  yang  belum  menyadari  betapa  pentingnya  memperjuangkan  hak-hak mereka  sebagai  nasabah.  Banyaknya  factor  penghambat  sehingga  nasabah  tidak mempersoalkan  kerugian  yang  dialaminya  secara  hukum  lewat  pengadilan,  salah  satu factor penghambat yang mungkin disebabkan dari pihak bank sehingga banyak nasabah yang membiarkan kerugian yang dihadapi tidak mendapat gati rugi yang sesuai.
Dalam  kenyataannya  yang  sering  terjadi  adalah  pihak  bank  sering  tidak memperhatikan dan menanggapi dengan baik laporan yang diteima oleh nasabah. Pihak bank kurang memberikan rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi  nasabah  membuat  nasabah  tidak  mendapatkan  perlindungan  yang  wajar  dari pihak  bank.  Maka  perlunya  perlindungan  terhadap  kepentingan  nasabah  sebagai konsumen  pengguna  jasa  perbankkan  agar  terwujudnya  keseimbangan  antara  bank dengan nasabah.
Adapun masalah yang dihadapi terkait dengan pembobolan ATM yaitu mengenai system  keamanan  yang  lemah.  Kesadaran  dalam  menjaga  keamanan  informasi  produk perbankan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  bank tehadap  nasabahnya,  karena  menyangkut  keamanan  dana  nasabah.  Pengawasan keamanan ini belum disadari oleh pihak bank sehingga masih rendah. Mesin ATM yang terletak  ditempat-tempat  yang  strategis  maupun  diluar  lingkungan  bank  kadang keamanan  mesin  ATMnya  itu  ditempatkan  pada  tempat  yang  kurang  aman.  Sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki modus-modustertentu dengan tujuan mengambil keuntungan dari keberadaan ATM dan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Di dalam ruangan ATM belum ada alat-alat tertentu untuk mencuri data dan mengetahui Personal Identification Number (PIN) orang lain.
Banyaknya modus-modus yang dilakukan tehadap tindak kejahatan pembobolan ATM.  Salah  satu  diantaranya  yaitu  skimmer.  Skimmer  adalah  alat  pencurian  yang digunakan  pelaku  pembobol  mesin  ATM  untuk  mencuri  data  nasabah  yang  dipasang dimulut ATM. Skimmer ini akan menyalin data korbannya jika si korban ini memasukan kartu ATM, kemudian setelah itu maka pelaku yang menempatkan skimmer pada lobang ATM akan memiliki data nasabah pemilik ATM.
Hambatan  yang  dirasakan  nasabah  berkaitan  dengan  pembobolan  ATM  yaitu konsumen merasa dirugikan jika harus menuntut pelaku suaha karena antara biaya yang dikeluarkan  kadang  lebih  besar  dari  pada  ganti  rugi  yang  didapatkan.  Perlunya perlindungan  hukum  bagi  para  nasabah  bank  dalam  memperjuangkan  haknya  karena biasanya posisi bank lebih kuat dibandingkan dengan nasabahnya. Hak yang dituntut dan yang sering dipermasalahkan oleh nasabah jika terjadi kasus pembobolan ATM adalah hak atas ganti kerugian yang dialami oleh nasabah.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menjadi dasar dibentuk dan diberlakukannya aturan-aturan  hukum,  dalam  hal  ini  aturan-aturan  hukum  dalam  bidang  perbankan. Hukum  adalah  himpunan  peraturan  yang  dibuat  oleh  yang  berwenang  dengan  tujuan untuk  mengatur  tata  kehidupan  bermasyarakat  yang  mempunyai  ciri  memerintah  dan melarang  serta  mempunyai  sifat  memaksa  dengan  menjatuhkan  sanksi  hukuman  bagi yang melanggarnya.
Selain  itu,  adanya  himpunan  peraturan-peraturan  di  bidang  perbankan  sebagai upaya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  bidang perbankan,  termasuk  pihak  nasabah.  Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  korban Dikaitkan  dengan  teori  perlindungan  hukum  dari  John  Austin,  hukum  menurutnya
merupakan  perintah  dari  mereka  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dari  pemegang kedaulatan.
Menurutnya hukum mengandung empat unsur yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan  kedaulatan.  Hakekat  hukum  menurut  John  Austin  terletak  pada  unsur  perintah (command) yang dibuat oleh penguasa dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan tertentu, ada yang disebut hukum, yang dipersenjatai dengan sanksi-sanksi dengan membebankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing
Landasan  hukum  perlindungan  terhadap  Nasabah  dapat  ditemukan  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE),  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan,  perlindungan hukum  terhadap  nasabah  dalam  hal  terjadinya  transaksi  elektronik  terdapat  dalam beberapa  pasal  antara  lain,  Pasal  2  Undang-Undnag  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Selanjutnya,  Pasal  29  Ayat  4  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan    yang  menyebutkan  bahwa  Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib menyediakan  informasi mengenai  kemungkinan terjadinya  risiko  kerugian  sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank serta  Pasal 37 B Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang pada Pasal 37Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank  yang  bersangkutan  dan  ayat  2  menyatakan  bahwa  untuk  menjamin  simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
Selain  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan, perlindungan nasabah bank terdapat pula dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Pasal-pasal  tersebut antara lain Pasal 2 UUPK yang mencantumkan tentang asas-asas perlindungan konsumen yang  terdiri  dari  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan,  asas  keamanan  dan keselamatan  konsumen  serta  kepastian  hukum,  Pasal  4  UUPK  tentang  Hak-Hak Konsumen  yang  meliputi  Hak-hak  tersebut  meliputi:  Hak  atas  keamanan  dan keselamatan, Hak untuk memperoleh informasi; Hak untuk memilih; Hak untuk didengar; Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; Hak untuk memperoleh ganti rugi;Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; dan Hak  untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut, dan Pasal 19 Ayat 1  UUPK  yang  mencantumkan  tentang  ketentuan  tanggung  jawab  pelaku  usaha
memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan atau  kerugian  konsumen  mengkonsumsi  barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Selanjutnya  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  dalam  hal  transaksi elektronik  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyebutkan  bahwa  setiap  penyelenggara  system elektronik  harus  menyelenggarakan  system  elektronik  secara  andal  dan  aman  serta bertanggungjawab  mengenai  beroperasinya  dalam  system  elektronik  sebagaimana mestinya.
Adanya  peraturan-peraturan  tersebut  diatas  merupakan  bentuk  perlindungan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Adanya peraturan- peraturan  tersebut  sebagai  upaya  perlindungan  secara  preventif  atau  pencegahan. Peraturan  perundang-undangan  tersebut  masing-masing  terdiri  dari  delik,  unsur-unsur tindak  pidana,  ancaman  hukuman  penjara  dan  denda  yang  berbeda  satu  sama  lain. Ancaman  hukuman  berupa  pidana  penjara  maupun  pidana  denda  digunakan  sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat represif.
Seperti diketahui perlindungan terdiri dari dua bentuk perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan bersifat preventif adalah upaya  pencegahan  sebelum  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  sedangkan  perlindungan represif  adalah  perlindungan  akhir  berupa  penindakan  dan  pemberian  sanksi  seperti denda, penjara, yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

## Kesimpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  dalam  hal  terjadinya  kejahatan skimming terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan  hukum  secara  langsung.  Perlindungan  secara  tidak  langsung  merupakan perlindungan yang diberikan oleh dunia perbankan yang sifatnya internal. Perlindungan secara  tidak  langsung  oleh  dunia  perbankan  terhadap  kepentingan  nasabah  penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana tehadap  segala  resiko  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  kebijakaan  atau  timbul  dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.
Sedangkan  Perlindungan  langsung  oleh  dunia  perbankan  terhadap  kepentingan nasabah penyimpan dana dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  bank.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan perlindungan  oleh  hukum  atau  perlindungan  dengan  menggunakan  pranata  dan  sarana hukum  dengan  cara-cara  antara  lain  membuat  peraturan  yang  bertujuan  untuk memberikan  hak  dan  kewajiban  dan  menjamin  hak-hak  para  subyek  hukum  dan Menegakkan peraturan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi.
Upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  nasabah  bank  dalam  hal terjadinya kejahatan skimming dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu bank bertanggung jawab terhadap  pengembalian  dana  nasabah  yang  hilang akibat  skimming  dengan melakukan mediasi  untuk  penyelesaian  sengketa  secara  sederhana,  murah  dan  cepat.  Sedangkan apabila nasabah tidak puas dengan ganti kerugian akibat skimming tersebut nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

## BIBLIOGRAFI
Alwino, Alfensius. (2016). Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan’Justice as Fairness’ Rawls.
Melintas , 32 (3), 309–328.
dalam Shidarta, A. Z. Nasution. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.
Jakarta: PT. Grasindo .
dan Hermansyah, Chatamarrasjid. (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indone . Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Djoni, Gazali S., & Rachmadi, Usman. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta .
Fuady, Munir. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta:
Kencana .
Imaniyati, Neni Sri, & Putra, Panji Adam Agus. (2016). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Refika Aditama.
Kansil, Christine S. T. (1979). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. (No Title) .
Kusuma, Mahesa Jati, & SH, M. H. (2019). Hukum Perlindungan Nasabah Bank:
Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan . Nusamedia.
Mamuaja, Juanda. (2015). Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. Lex Privatum , 3 (1).
Manurung, Nirwana E. S. (2018). ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KERUGIAN NASABAH PENGGUNA ATM (SKIMMING KARTU ATM PADA MESIN ATM BRI KESAWAN MEDAN) .
Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka .
Soerjono, Soekanto. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Supartayana, I. Nyoman. (2020). Pelayanan Jasa-Jasa Bank Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lex Privatum , 8 (2).
Valerine, J. L. K. (2015). Metode Penelitian Hukum (Bagian I). Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Wisnubroto, Aloysius. (2011). Konsep Hukum Pidana Telematika. Universitas Atma Jaya .

## Copyright holder:
Ditmar Hadi, Wiwik Sri Widiarty, Gindo L. Tobing (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: