## Relevansi Pembiayaan Haji pada Pegadaian Syariah Lhokseumawe dengan Fatwa MUI No: 92 Tahun 2014

## Iswandi
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Email: Iswandilhoks@gmail.com
Abstract: The presence of arrum haji products in Islamic pawnshops KCP Lhokseumawe  makes  people  obsessed  with  borrowing  money  at Islamic pawnshops. However, this has also led to a sense of doubt and curiosity and even anxiety to customers about arrum Hajj products. This is because indirectly  financing  Hajj  through  arrum  Hajj  products  seem  the  same  as financing  Hajj  through  Hajj  bailout  funds.  In  addition,  the  Qur'an  also states that Hajj is only required for those who are able to carry it out, not vice  versa.  Of  course  this  becomes  a  dilemma  that  has  implications  for customer anxiety and unrest. To get a definite answer related to the legal status  of  Hajj  financing  through  arrum  Hajj  products,  this  study  was studied using qualitative methods. The nature of this study is normative empirical.  The  results  of  this  study  is  that  the  product  arrum  Hajj  at pegadaian syariah KCP Lhokseumawe different from the financing of Hajj through bailout Hajj. In addition, the financing of Hajj through arrum Hajj products  in  terms  of  mechanisms  and  operations  is  relevant  to  the provisions  of  the  Mui  DSN  Fatwa  number:  92/DSN-MUI/IV/2014  on financing accompanied by Rahn, the law may register Hajj through arrum Hajj products. However, it is better to perform Hajj do not use borrowed funds or debt.
Keywords :  Hajj  Financing;  MUI  Fatwa  No:  92  year  2014;  Pawnshop Sharia; Relevance.
Abstrak: Kehadiran produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe  membuat  masyarakat  terobsesi  untuk  meminjam  uang pada  pegadaian  syariah.  Namun  demikian,  hal  tersebut  juga  telah memunculkan  rasa  keraguan  dan  penasaran  bahkan  keresahan  kepada nasabah  terhadap  produk  arrum  haji.  Hal  ini  dikarenakan  secara  tidak langsung pembiyaan haji melalaui produk arrum haji terkesan sama saja dengan pembiayaan haji melalui dana talangan haji. Selain itu dalam al- Qur’an  juga  dis ebutkan  bahwa  ibadah  haji  hanya  diwajibkan  bagi  yang mampu  melaksanakannya  saja  tidak  sebaliknya.  Tentu  hal  ini  menjadi sebuah  dilema  yang  berimplikasi  pada  kegelisahan  dan  keresahan nasabah. Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang pasti terkait dengan

## SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI
P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 11, Nomor 2, Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.868
status hukum pembiayaan haji melalui produk arrum haji maka penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sifat penelitian ini  normatif  empiris.  Adapun  hasil  penelitian  ini  yaitu  bahwa  produk arrum  haji  pada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  berbeda dengan  pembiayaan  haji  melalui  dana  talangan  haji.  Selain  itu, pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum  haji  dari  sisi  mekanisme  dan operasionalnya sudah relevan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai  Rahn  maka hukumnya  boleh  mendaftar  haji  melalui  produk  arrum  haji.  Namun demikian,  sebaiknya  melaksanakan  ibadah  haji  jangan  menggunakan dana pinjaman ataupun berhutang.
Kata  Kunci: Arrum  Haji;  Fatwa  MUI  Nomor:  92  Tahun  2014;  Pegadaian Syariah; Relevansi .

## PENDAHULUAN
Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang termuat dalam rukun  Islam.  Meskipun  urutan  haji  di  dalam  rukun  Islam  berada  pada urutan  kelima,  akan  tetapi  kewajibannya  tetap  saja  sama  dengan kewajiban  ibadah  mahdhah  lainnya.  Namun  demikian,  kewajiban  haji hanya  dikhususkan  kepada  umat  Islam  yang  mampu  melaksanakannya saja.  Pelaksanaan  haji  hanya  diwajibkan  sekali  dalam  seumur  hidup. 1 Kewajiban  haji  kepada  umat  Islam  termuat  di  dalam  Al- Qur’an  yang tersebut dalam beberapa surat yaitu surat surat Al-Baqarah ayat 196-197, Ali Imran ayat 96-97 dan Al-Haj ayat 27.
Seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji maka dianggap sudah  melaksanakan  rukun  Islam  yang  kelima.  Namun  demikian, pelaksanaan  haji  berbeda  dengan  pelaksanaan  ibadah  mahdhah  lainnya. Hal ini dikarenakan ibadah haji terikat dengan berbagai persyaratan yang harus  diperhatikan  dan  dipenuhi  oleh  seseorang  yang  ingin melaksanakan  ibadah  haji.  Salah  satu  persyaratan  yang  tergolong  sulit untuk  dipenuhi  oleh  orang  yang  ingin  melaksanakan  ibadah  haji  yaitu terkait  dengan  biaya  keberangkatan  haji. 2 Tentu  hal  ini  tidak  dapat dipungkiri  karena  untuk  sampai  ketanah  suci  yang  merupakan  tempat pelaksanaan ibadah haji memerlukan biaya yang relatif banyak.
1 Mulyadi  Kertanegara, Dinamika  Dan  Perspektif  Haji  Indonesia (Jakarta:  Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2011), P. 2
2 An di  Intan  Cahyani,  “Pelaksanaan  Haji  Melalui  Penerapan  Formal  Dalam Peraturan Haji Di Indonesia,” El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 1, No. 2 (2020), P. 104.
Dasar  itulah  yang  menjadi  salah  satu  pertimbangan  atas  kewajiban haji yang tidak menyeluruh bagi seluruh lapisan umat Islam. Maka wajar Islam  tidak  mewajibkan  seluruh  umatnya  untuk  melaksanakan  ibadah haji  apabila  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya. Meskipun  demikian,  seiring  dengan  meluasnya  ajaran  Islam  keseluruh penjuru  dunia  maka  semakin  banyak  pula  umat  Islam  yang  ingin melaksanakan  ibadah  haji  termasuk  di  Indonesia.  Atas  dasar  pemikiran tersebut  maka  pemerintah  terus  berupaya  untuk  melakukan  berbagai macam terobosan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian orang yang akan melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan mudah, tertib, aman dan sekembalinya dari tanah suci memperoleh haji mambur. 3
Disisi  lain  seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  semakin banyak  pula  umat  Islam  yang  ingin  menunaikan  ibadah  haji  maka pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  juga  terus  berupaya  untuk menawarkan  produk  unggulannya.  Terkait  dengan  pelaksanaan  ibadah haji  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  menawarkan  produk arrum haji. Realita yang terjadi produk arrum haji ini termasuk salah satu yang dilirik oleh masyarakat. Bahkan banyak umat Islam yang terpedaya dengan produk arrum haji sehingga produk arrum haji ini termasuk salah satu produk yang diminati oleh masyarakat dalam pembiayaan haji. Hal ini  dikarenakan  pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum  haji  pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dianggap salah satu produk yang  mamberikan  layanan  kemudahan  kepada  nasabah  dalam  hal pendaftaran dan pembiayaan haji.
Nasabah pegadaian syariah yang ingin menunaikan ibadah haji akan tetapi  tidak  memiliki  uang  tunai  untuk  mendaftar  haji  maka  pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan membantu, dengan syarat nasabah menyerahkan emas minimal 3.5 gram emas sebagai jaminan pokok dalam hal  pembiayaan  haji. 4 Selanjutnya  pegadaian  syariah  akan  memberikan uang  pinjaman  sebesar  25.000.000  dalam  bentuk  tabungan  haji  yang langsung  diiisi  kedalam  buku  tabungan  haji.  Dengan  demikian  nasabah pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  akan  langsung  dapat mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi keberangkatan haji. Praktik pembiayaan  haji  yang  dilakukan  dipegadaian  syariah  KCP  Kota Lhokseumawe  tersebut  mengacu  kepada  fatwa  DSN-MUI  Nomor:92 Tahun  2014  tentang  pembiayaan  yang  disertai  Rahn  (al-Tanwil  al- Muutsuq bi al-Rahn). 5
3 Departemen  Agama  RI, Ibadah  Haji  Dalam  Sorotan  Publik (Jakarta:  Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), p. 1.
4 Lihat Brosur PT. Pegadaian Syariah Indonesia.
5 Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.
Secara sekilas nampak kelihatan praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe tidak jauh beda dengan praktik  pembiyaan  melalui  dana  talangan  haji.  Hal  ini  dikarenakakan nasabah  yang  belum  mempunyai  dana  sebesar  25.000.000  untuk mendaftar haji tetap bisa mendapatkan nomor porsi haji dengan produk talangan haji atau produk arrum haji. Bahkan bisa juga dikatakan praktik pembiayaan tersebut tidak jauh beda dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji.
Pelaksanaan  ibadah  haji  dengan  cara  berhutang  tentu  saja  secara finansial  yang  bersangkutan  dianggap  tidak  mampu  dan  tidak  ada kewajiban  kepadanya  untuk  melaksanakan  ibadah  haji.  Bahkan  mampu secara  finansial  termasuk  ke  dalam  syarat  wajib  haji. 6 Dengan  demikian tidak  ada  kewajiban  bagi  seseorang  untuk  melaksanakan  ibadah  haji sebelum  tiba  saatnya,  terlebih  lagi  memaksakan  diri  dengan  cara meminjam uang kepada pihak lain.
Hal tersebut juga telah memunculkan rasa keraguan dan penasaran bahkan  keresahan  kepada  nasabah  terhadap  produk  arrum  haji.  Oleh karena  itu  perlu  dikaji  lebih  mendalam  terkait  pembiayaan  haji  melalui arrum haji sehingga nantinya akan terlihat kevalidan atau ada perubahan dan  pergeseran  dari  hukum  yang  sudah  ada,  sehingga  keraguan  dan keresahan  masyarakat  terhadap  pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum haji pada pegadaian syariah ada sebuah jawaban yang valid.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  kualitatif. 7 Sifat penelitian ini empiris normatif .

## PEMBAHASAN Konsep Mampu dalam Pelaksanaan Ibadah Haji
Haji  adalah  sengaja  mengunjungi  Ka’bah  (rumah  suci),  untuk melaksanakan  amal  ibadah  haji,  pada  waktu  yang  telah  ditentukan dengan  niat  yang  ihlas  semata-mata  karena  Allah  SWT.  Seseorang  yang ingin  melaksanakan  haji  maka  harus  memenuhi  syarat-syarat  wajib  haji terlebih dahulu. Adapun syarat wajib haji sebagai berikut: 8
1. Islam
2. Berakal
6 Rajab, “Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha’ah Dalam Haji),” Tahkim X, No. 3 (2014), P. 1 – 18.
7 S.  McCusker,  K.,  &  Gunaydin,  “Research  Using  Qualitative,  Quantitative  or Mixed Methods and Choice Base d on the Research,” Perfusion 30, No. 7 (2015), P. 537 – 542.
8 Idawati,  “Persoalan -  Persoalan  Kontemporer  Yang  Terjadi  Dalam  Pelaksanaan Ibadah Haji,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, No. 9 (2017), P.  3 – 5.
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu
Maksud  mampu  secara  finansial  yaitu  memiliki  biaya  perjalanan sehingga  bisa  sampai  ke  tempat  yang  dituju  yaitu  ka’bah  dan  memiliki biaya  untuk  membiayai  semua  kebutuhan  selama  ibadah  haji dilaksanakan. 9 Selain  itu,  Para  ulama  juga  memberi  kontribusi  dalam menjelaskan  makna  mampu  yang  tercakup  dalam  beberapa  hal, diantaranya: 10
1. Mampu dari segi harta yaitu memiliki harta untuk kebutuhan selama pelaksanaan  ibadah  haji  seperti  biaya  perjalanan  yang  mencakup  di dalamnya  makanan  dan  kendaraan  dan  segala  kebutuhan  untuk dirinya  sendiri  selama  dalam  pelaksanaan  haji  bahkan  untuk keperluan  keluarga  yang  ditinggalkan  baik  dari  segi  makanan, pakaian,  tempat  tinggal,  dan  kendaraan,  serta  peralatan  dan  modal yang diperlukan.
2. Mampu  dalam  bentuk  fisik  berupa  kesehatan.  Kemampuan  fisik menjadi  satu  syarat  wajib  dalam  melaksanakan  ibadah  haji dikarenakan  ibadah  haji  secara  keseluruhan  berkaitan  erat  dengan kesehatan badaniah, bahkan rukun dan wajib haji hampir seluruhnya berkaitan erat dengan kemampuan fisik seseorang kecuali niat. Dalam hal  ini  orang  yang  buta  atau  bodoh  (safih)  atau  idiot  jika  memiliki harta  untuk  melaksanakan  haji,  maka  disyaratkan  baginya  ada pemandu atau penuntun yang mampu membimbing pelaksanaan haji baginya.
3. Mampu untuk memperoleh kendaraan atau transportasi baik dengan cara menyewa atau membeli tiketnya. Maka apabila seseorang sudah memperoleh visa haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter  yang  dapat  membawanya  ke  tanah  suci,  maka  dengan sendirinya kewajiban haji baginya menjadi gugur, begitu juga halnya dengan  seorang  wanita  yang  ingin  berangkat  ke  tanah  suci  tanpa mahram  dengan  sendirinya  kewajiban  haji  baginya  menjadi  gugur dengan  begitu  maka  tidak  ada  kewajiban  melaksanakan  ibadah  haji. Hal  ini  sesuai  dengan  hadits  Rasulullah  SAW:  “Wanita  tidak  boleh bepergian  lebih  dari  dua  hari  kecuali  ditemani  suami  atau mahram nya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 11
9 Ahmad  Bahrin  Nada,  “Konsep  Istita’ah  Dalam  Al - Qur’an  Pada  Ibadah  Haji,”
Tafsere . 7, No. 2 (2019), P. 110 – 22. 10 Nazra Hafizatul Hasana,  “Istitha’ah  Dalam  Ibadah  Haji  Serta  Implikasinya  Terhadap Penundaan Keb erangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat,” Ijtihad 34, No. 1 (2019), P.  13 – 26,
11 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari (Beirut: Darul Ma’rifah, tt),  P.
76.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  Seorang  muslim  tidak dibebani  dengan  kewajiban  menunaikan  ibadah  haji  apabila  belum memiliki kemampuan terlebih lagi  dengan cara berutang,  dikhawatirkan sekembalinya dari tanah suci akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Namun  demikian,  sebaliknya  dengan kondisi  seseorang  yang  melaksanakan  ibadah  haji  dengan  cara  berutang untuk  biaya  pelaksanaan  haji  akan  tetapi  telah  memiliki  sumber pendapatan tetap yang mampu digunakan untuk membayar utangnya itu. Maka  boleh  baginya  meminjam  uang  atau  berutang  kepada  bank  atau pegadaian bahkan kepada pihak tertentu selama tidak akan menyulitkan yang bersangkutan untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan hidup keluarga  yang  ditinggalkan  selama  pelaksanaan  haji  dan  tidak menyulitkan yang bersangkutan setelah kembali dari tanah suci.

## Hukum  Pembiayaan  Haji  Melalui  Dana  Talangan  Haji  Dan  Produk Arrum Haji
Dana  talangan  haji  berpedoman  pada  Fatwa  DSN  MUI  Nomor: 92/DSNMUI/VI/2002  Tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga Keuangan Syariah. 12 Semenjak Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan haji melalui dana talangan haji disahkan maka pembiayaan haji melalui dana talangan  haji  dibolehkan. 13 Akan  tetapi  Tahun  2018  pembiayaan  haji melalui  dana  talangan  haji  dilarang  oleh  pemerintah  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibadah  Umrah.  Adapun  yang menjadi  pertimbangan  terhadap  larangan  pembiyaan  haji  melalui  dana talangan haji dikarenakan: 14
1. Pembiayaan  haji  melalui  dana  talangan  haji  dapat  membatalkan syarat wajib haji yaitu mampu. Mampu yang dimaksud disini adalah mampu  secara  finansial.  Karena  dengan  jumlah  uang  sebesar 25.000.000  seseorang  dapat  mendaftar  haji  dan  mendapatkan  porsi haji  sehingga  hal  ini  berakibat  kepada  menggesernya  posisi  orang yang sudah memiliki uang yang dapat dikategorikan mampu dalam melaksanakan haji akan tetapi belum mendaftar.
2. Pembiayaan  haji  melalui  dana  talangan  haji  dapat  menambah antrean  peserta  jamaah  calon  haji.  Banyaknya  orang  yang  telah mendapatkan  porsi  haji  dengan  menggunakan  pembiyayaan  dana
12 “Lihat  DSN  MUI  Nomor:  29/DSNMUI/VI/2002  Tentan g  Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
13 P Talabah, “Dana Talangan Haji" Problem Dan Hukumnya",” Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran 11, No. 1 (2013), P. 82 – 96, 14 Astried  Rosalina  Faradita  Putri  and  Wirman  Munaraja,  “Analisis  Faktor Pembeda  Dana  Cadangan  Haji  Dan  Arrum Haji,” Jurnal  Masharif  Al-Syariah:  Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, No. 3 (2021), P. 648-669.
talangan  haji  maka  tentu  akan  semakin  bertambah  antrean  haji, padahal setiap daerah sudah dibatasi kuota haji per tahunnya akan tetapi pendaftar haji terus bertambah banyak.
3. Adanya  ujrah/fee  bagi  setiap  lembaga  perbankan,  hal  ini dikarenakan lembaga perbankan didirikan bertujuan untuk kegiatan ekonomi  yaitu  mendapatkan  keuntungan  dari  jasa  tersebut.  Begitu juga  halnya  dengan  bank  yang  menawarkan  pembiayaan  haji melalui dana talangan haji yang mengharuskan kepada nasabahnya untuk membayar fee atas jasa pendaftaran kursi haji.
4. Pembiayaan  haji  melalui  dana  talangan  haji  menggunakan  2  akad dalam  suatu  objek.  Tentu  hal  ini  berbenturan  dengan  ketentuan dalam teori bisnis yang berprinsip syariah, yaitu larangan terhadap penggunaan  2  akad  sekaligus  dalam  1  objek.  Dalam  hal  ini dipertegas  dengan  hadist  “Tidak  halal  menggabungkan  antara piutang dengan akad jual- beli” (HR Abu Dawud).
Dalam pembiayaan haji melalui dana talangan haji terdapat 2 objek yaitu  uang  dan  jasa  pengurusan  porsi  haji  maka  seyogyanya mengguakan 2 akad juga untuk masing-masing objek tersebut yaitu akad  qard  untuk  uang  dan  akad  ijarah  untuk  layanan  jasa pengurusan  porsi  haji,  kemudian  harus  dipisahkan  agar  tetap mengandung  konsep  bisnis  syariah.  Dari  paparan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  pihak  bank  telah  menggabungkan  kedua  akad tersebut yaitu akad qard dan ijarah.
5. Pembiayaan  haji  melalui  dana  talangan  haji  secara  tidak  langsung dianggap  mengajak  masyarakat  untuk  berhutang,  sehingga  banyak masyarakat  yang  memaksakan  kehendak  untuk  melaksanakan ibadah  haji  melalui  pembiayaan  dana  talangan  haji.  Hal  ini dikarenakan  nasabah  dengan  menyerahkan  uang  muka  saja langsung  mendapatkan  porsi  haji.  Namun  demikian,  nasabah  tetap diwajibkan melunasi dana talangan haji tersebut. Sikap memaksakan diri  pasti akan menambah beban pikiran nasabah dikemudian hari. Selain itu sikap memaksakan kehendak tersebut tidak baik terutama menyalahi  syarat  wajib  haji  yaitu  mampu  tanpa  harus  meminjam dana pembiayaan haji.
Adapun produk arrum haji juga berpedoman pada Fatwa DSN MUI Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai Rahn. 15 Isi  dari  fatwa  DSN  MUI  tersebut  antara  lain  :  Semua  bentuk pembiayaan/penyaluran  dana  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Barang
15 “Lihat DSN MUI Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.”
jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset  keuangan  berupa  sukuk,  efek  syariah  atau  surat  berharga  syariah lainnya.  Dalam  hal  ini  tentu  pembiayaan  pinjaman  haji  dengan  barang jaminan berupa emas berarti diperbolehkan. Akad Rahn berakhir apabila Rahin  melunasi  utangnya  atau  menyelesaikan  kewajibannya  dan Murtahin  mengembalikan  Marhun  (jaminan)  kepada  Rahin.  Namun apabila  Rahin  tidak  dapat  melunasi  kewajibannya,  murtahin  boleh menjual  paksa  barang  jaminan  tersebut  atau  meminta  rahin  untuk menyerahkan jaminan tersebut.
Paparan  diatas  telah  memberi  pencerahan  terhadap  keraguan, kebingungan  dan  keresahan  terhadap  status  hukum  antara  dana pembiaayaan haji baik melalui dana talangan haji maupun produk arrum haji. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dibolehkan bagi seseorang yang  ingin  melaksanakan  ibadah  haji  mendatangi  pegadaian  syariah untuk  menjadi  nasabah  dan    mengikuti  produk  arrum  haji  yang menawarkan  pembiayaan  haji  kepada  nasabahnya  sehingga  dapat memudahkan  dalam  mejalankan  rukun  Islam  yang  kelima  yaitu melaksanakan ibadah haji.

## Landasan  Produk  Arrum  Haji  Pada  Pegadaian  Syariah  Kcp  Kota Lhokseumawe
Berdasarkan wawancara dengan bapak Mahbul Watan 16 bahwa yang menjadi landasan syariah produk arrum haji sama halnya dengan produk di  lembaga  keuangan  syariah  pada  umumnya  yang  berlandaskan  pada fatwa  DSN-MUI  sebagai  landasan  syariahnya.  Berikut  fatwa  DSN-MUI Nomor: 92/ DSN-MUI/IV/ 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn. Dalam  fatwa  ini,  terdapat  poin-poin  penting  yang  perlu  dijelaskan  yaitu terkait  ketentuan  hukum,  ketentuan  mengenai  jaminan  (marhun), ketentuan  mengenai  hutang  (marhun  bih),  ketentuan  mengenai  akad, ketentuan  mengenai  pendapatan  murtahin  dan  ketentuan  penyelesaian akad.
Berkaitan  dengan  ketentuan  hukum  dalam  fatwa  DSN-MUI disebutkan bahwa pada dasarnya segala macam bentuk penyaluran dana yang  dilakukan  oleh  LKS  diperbolehkan  dengan  menyertakan  jaminan. Jaminan  yang  disertakan  dalam  pembiayaan  bertujuan  untuk memperkuat  akad  dan  pihak-pihak  yang  berakad  supaya  dapat  saling percaya.
Adapun  selanjutnya  ketentuan  mengenai  jaminan  (marhun).  Ada beberapa  ketentuan  yang  disebutkan  dalam  fatwa  DSN-MUI  terkait
16 Wawancara  Dengan  Bapak  Mahbul  Watan  Selaku  Karyawan  Pegadaian  Syariah  KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021 , n.d.
marhun yaitu marhun harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun  tidak  bergerak  dan  yang  dapat  diperjual-belikan,  marhun  yang kepemilikannya  harus  digadaikan  sesuai  porsi  kepemilikan  dan  marhun dipebolehkan  untuk  diasuransikan.  Dalam  pembiayaan  haji  melalui produk  Arrum  Haji  marhun  yang  disertakan  yaitu  berupa  emas  atau logam mulia. Marhun yang disertakan tersebut haruslah milik sendiri dan juga diperboleh untuk diansuransikan. Pada awal terjadinya akad dalam pembiayaan  haji  melalui  produk  Arrum  Haji  nasabah  diwajibkan membayar  imbal  jasa  kafalah  yang  juga  disebut  sebagai  biaya  asuransi jaminan.
Kemudian  mengenai  ketentuan  terkait  utang  (marhun  bih).  Ada beberapa  ketentuan  terkait  marhun  bih  dalam  fatwa  DSN-MUI  yaitu marhun  bih  boleh  dalam  bentuk  uang  atau  barang,  marhun  bih  bersifat mengikat, marhun bih harus jelas jumlahnya dan marhun bih tidak boleh bertambah jika waktu pembayarannya diperpanjang. Dalam pembiayaan haji melalui produk Arrum Haji hutang yang diberikan pegadaian syariah kepada  nasabah  yaitu  dalam  bentuk  uang  dan  jelas  jumlahnya  yaitu sebesar  Rp.25.000.000.  Pembiayaan  haji  yang  diberikan  tersebut  bersifat mengikat  karena  hanya  akan  dianggap  selesai  apabila  nasabah  sudah melunasi  seluruh  hutangnya.  Selain  itu  apabila  nasabah  memerlukan perpanjangan waktu pembayaran terhadap hutang tersebut, maka hutang nasabah  tidak  bertambah  karena  pegadaian  syariah  tidak  menerapkan sistem  bunga  (riba). 17 Dalam  hal  ini  terdapat  itikad  baik  dari  pihak Pegadaian  Syariah  kepada  nasabah  yaitu  tidak  adanya  perilaku  zhalim kepada  nasabah  dengan  cara  mengambil  keuntungan  secara  berlipat ganda atas barang jaminan / marhun.
Selain  itu,  Pegadaian  Syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  dalam mengoperasionalkan  pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum  haji bekerjasama  dengan  beberapa  bank  syariah.  Bekerjasama  dengan  bank syariah  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  menjalankan  suatu  aktifitas interaksi  bisnis  dengan  ketentuan  tidak  melanggar  norma-norma  serta aturan-aturan hukum Islam. Terlebih lagi alasan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan pihak bank syariah dikarenakan pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  tidak  memiliki  dan menyediakan produk berupa pembuatan buku tabungan untuk mendaftar haji.
Paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  fatwa  DSN-MUI  Nomor :92/DSN-MUI/IV/2014  mejadi  payung  hukum  terhadap  produk  arrum haji. Meskipun fatwa hanya dikeluarkan merupakan sebagai jawaban atas
17 Oktavia Fajrin and Afif Muamar, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatakan Jumlah Nasabah Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center,” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 2, No. 2 (2019), P. 163-168.
suatu permasalahan yang  telah terjadi secara nyata sebelumnya.  Namun demikian,  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSN-MUI/IV/2014  memiliki kekuatan hukum meskipun masih belum mengikat.
Mekanisme  Pembiayaan  Haji  Melalui  Produk  Arrum  Haji  Pada Pegadaian Syariah Kcp Kota Lhokseumawe
Berdasarkan wawancara dengan bapak Mahbul Watan 18 mengatakan bahwa produk arrum haji merupakan salah satu produk pembiayaan haji pada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  yang  memberikan hutang  kepada  masyarakat  yang  ingin  melaksanakan  haji.  Produk  ini hadir  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014, dimana  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  melihat  adanya peluang  dalam  memainkan  perannya  untuk  menawarkan  solusi  bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji pasca dana talangan haji ditutup.
Arrum haji adalah produk yang  disediakan oleh pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam hal  keuangan  agar  dapat  melaksanakan  ibadah  haji.  Hanya  dengan menggadaikan  emas  atau  logam  mulia  seberat  3,5  gram,  maka  nasabah akan  memperoleh  pinjaman  dalam  bentuk  tabungan  haji  sebesar 25.000.000  dan  dapat  digunakan  oleh  nasabah  secara  langsung  untuk mendapatkan porsi haji.
Adapun mekanisme pembiayaan produk arrum haji kepada nasabah yaitu  dimulai  dari  nasabah  datang  ke  pegadaian  syariah  KCP  Kota Lhokseumawe  dengan  membawa  syarat  dan  ketentuan  yang  telah ditetapkan  oleh  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe.  Kemudian pihak  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  akan  langsung memproses  seluruh  dokumen  yang  diperlukan  oleh  pihak  nasabah kemudian dilanjutkan dengan akad. Selanjutnya pihak pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe akan berkomunikasi dengan pihak bank supaya membuatkan  buku  tabungan  haji  untuk  nasabah  yang  bersangkutan. Dengan  demikian  nasabah  akan  mendapatkan  buku  tabungan  haji  yang sudah berisi dengan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Setelah urusan dengan pihak bank selesai dan semua berkas sudah lengkap  maka  nasabah  bisa  langsung  mendaftarkan  diri  sebagai  calon jemaah haji ke Kementerian Agama dan langsung mendapatkan porsi haji. Selanjutnya  nasabah  mendatangi  pegadaian  syariah  KCP  Kota Lhokseumawe  dan  menyerahkan  SBPIH  (Setoran  Biaya  Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dan
18 Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.
Buku  Tabungan  kepada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe. Selanjutnya  nasabah  hanya  melunasi  angsuran  kepada  pihak  pegadaian syariah sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
Namun demikian, sebelumnya terlebih dahulu nasabah melengkapi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pegadaian  syariah.  KCP  Kota Lhokseumawe  Adapun  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  nasabah agar  dapat  menggunakan  pembiyaan  haji  melalui  Produk  Arrum  Haji adalah sebagai berikut:
1. Menyerahkan  fotocopy  KTP  yang  masih  berlaku  dan menunjukkan yang aslinya.
2. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4
4. Surat Keterangan Domisili
5. Surat keterangan sehat
6. Jaminan  emas  batangan  senilai  3,5  Gr  atau  emas  perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 Gr
Setelah selesai melakukan pendaftaran dan memperoleh nomor porsi haji,  nasabah  produk  arrum  haji  hanya  menyelesaikan  pembayaran angsuran  kepada  Pegadaian  Syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak Pegadaian Syariah KCP  Kota  Lhokseumawe  dengan  nasabah.  Dalam  masa  tunggu keberangkatan untuk pelaksanaan ibadah haji, nasabah membayar secara angsuran kepada Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe yang pada akhirnya  apabila  pinjaman  dari  pegadaian  syariah  KCP  Kota Lhokseumawe  udah  terlunasi  semuanya,  maka  emas  yang  digadaikan oleh nasabah dikembalikan kepada nasabah.
Keterkaitan  dengan  angsuran  yang  harus  dibayarkan  oleh  nasabah per bulannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pegadaian Syariah KCP  Kota  Lhokseumawe  dengan  nasabah,  berikut  tabel  angsuran  dan mu’nah pada produk Arrum Haji. 19

## Tabel 1 : Angsuran dan Mu’nah
Jangka Waktu Angsuran Angsuran perbulan 12 Bulan Rp. 2.336.200 24 Bulan Rp. 1.294.500 36 Bulan Rp. 947.300 48 Bulan Rp. 773.700 60 Bulan Rp. 669.500
Data Source: Brosur PT. Pegadaian syariah Indonesia
19 Lihat Brosur PT. Pegadaian Syariah Indonesian..
Berikut  perhitungan  terkait  dengan  besaran  mu’nah  yang  harus disetor oleh nasabah:
1. 12 bulan x Rp. 2.336.200 = Rp. 28. 034.400
Mu’nah dalam jangka waktu 12 bulan yaitu : Rp. 28. 034.400 – Rp.
25.000.000 = Rp. 3.034.200
Mu’nah perbulannya yaitu: Rp. 3.034.200 : 12 bulan = Rp. 252.850
2. 24 bulan x Rp. 1.294.500 = Rp. 31. 068.000
Mu’nah dalam jangka waktu 24 bulan yaitu : Rp. 31. 068.000 – Rp. 25.000.000 = Rp. 6. 068.000
M u’nah  perbulannya  yaitu:  Rp.  .  6.  068.000  :  24  bulan  =  Rp.
252.833
3. 36 bulan x Rp. 947.300 = Rp. 34.102.800 Mu’nah dalam jangka waktu 36 bulan yaitu : Rp. 34.102.800– Rp.
25.000.000 = Rp. 9.102.800
Mu’nah perbulannya yaitu: Rp. 9.102.800 : 36 bulan = Rp. 252.856
4. 48 bulan x Rp. 773.300 = Rp. 37.137.600 Mu’nah dalam jangka waktu 48 bulan yaitu Rp. 37.137.600 – Rp. 25.000.000 = Rp. 12. 137. 600
Mu’nah  perbulannya  yaitu:  Rp.  12.  137.  600  :  48  bulan  =  Rp. 252.867
5. 60 bulan x Rp. 669.500 = Rp. 40.170.000 M u’nah dalam jangka waktu 60 bulan yaitu : Rp. 40.170.000 – Rp. 25.000.000 = Rp. 15. 170.000
Mu’nah  perbulannya  yaitu:  Rp.  15.  170.000:  60  bulan  =  Rp. 252.833
Dengan adanya rincian yang signifikan terkait dengan angsuran pembiayaan haji melalui pruduk arrum haji, Maka dapat dibuat tabel  mu’nah  angsuran  pembiayaan  haji  melalui  produk  Arrum Haji sebagai berikut:
Tabel 2 : Mu’nah Angsuran pada produk Arrum Haji Jangka Waktu Angsuran Nominal mu’nah perbulan 12 Bulan Rp. 252.850 24 Bulan Rp. 252.833 36 Bulan Rp.252.856 48 Bulan Rp.252.867 60 Bulan Rp.252.833
Dengan  demikian  dapat  dinominalkan  secara  keseluruhan  bahwa mu’nah  perbulan  yang  harus  dilunasi  oleh  nasabah  kepada  pihak pegadaian KCP Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 252.800.
Relevansi  Pembiayaan  Haji  Melalui  Produk  Arrum  Haji  Pada Pegadaian  Syariah  Kcp  Kota  Lhokseumawe  dengan  Fatwa  Dsn  Mui Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 .
Untuk  mengetahui  relevan  tidaknya  pembiayaan  haji  melalui produk  arrum  haji  pada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe maka  dapat  ditinjau  dari  mekanisme  dan  akad  yang  digunakan  pada pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  itu  sendiri.  Hal  ini dikarenakan  mekanisme  dan  akad  dua  hal  yang  sudah  termuat  secara ekplisit  di  dalam  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSNMUI/IV/2014.  Maka kavalidan data dan informasi yang diberikan oleh bapak Mahbul Watan 20 selaku yang menangani produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota  Lhokseumawe  dikorelasikan  dengan  pandangan  Tgk.  H.  Zulkifli Ibrahim 21 selaku wakil ketua II MPU Kota Lhokseumawe. Berikut paparan terkait  kesesuaian  antara  mekanisme  dan  akad  yang  dipraktekkan  pada pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  dengan  Fatwa  DSN  MUI Nomor: 92/DSNMUI/IV/2014.

## 1. Mekanisme  Pengelolaan  Produk  Arrum  Haji  Pada  Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  setelah  dikaji  dari  mekanisme dalam  mengoperasionalkan  pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum  haji pada pegadaian syariah maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum  pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum  haji  yaitu  Fatwa  DSN- MUI  Nomor:  92/DSNMUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn.  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  92/DSNMUI/IV/2014  tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn dijadikan sebagai landasan hukum pada produk arrum haji, hal ini dapat diketahui langsung dari segi objek yang digunakan  oleh  pegadaian  syariah  sebagai  jaminan  yang  berupa  emas. Pembiayaan  haji  yang  Disertai  Rahn  dijadikan  sebagai  landasan  hukum pada produk arrum haji yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014  termasuk  ke  dalam  kategori  yang  disebutkan dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan fatwa tersebut.
Berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  92/DSNMUI/IV/2014  dapat diketahui bahwa gadai emas sebagai jaminan pokok dalam produk arrum haji  diperbolehkan  selama  masih  berlandaskan  pada  pertimbangan- pertimbangan  sebagaimana  yang  tercantumkan  pada  fatwa  tersebut. Meskipun,  pada  saat  dikaitkan  dengan  mekanisme  produk  Arrum  Haji
20 Wawancara Dengan Bapak Mahbul Watan Selaku Karyawan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.
21 Wawancara Dengan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim Selaku Wakil Ketua II MPU Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 17 November 2021.
terlihat tidak jauh berbeda dengan produk gadai yang lain. Adapun yang membedakan  produk  arrum  haji  dengan  yang  lainnya  hanya  dari  segi pemberian  pinjaman  yang  khusus  digunakan  untuk  mendaftar  haji  dan yang  dijadikan  jaminan  harus  berupa  emas  3.5  gram.  Dengan  demikian produk  Arrum  Haji  dengan  menggunakan  barang  jaminan  berupa  emas minimal 3.5gram emas sebagai jaminan pokok dalam hal pembiayaan haji juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014.
Pemberian  dana  sebesar  25.000.000  oleh  produk  arrum  haji  pada pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  kepada  nasabah  bukan sebagai dana talangan akan tetapi dianggap sebagai pinjaman. Dana yang diberikan  pegadaian  syariah  kepada  nasabah  telah  dijamin  oleh  barang dari nasabah itu sendiri yaitu berupa emas. Dalam hal ini terlihat adanya kesesuaian  dengan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai  Rahn  mengenai  “Barang  jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan
Pembiayaan haji melalui produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe bertujuan untuk membantu nasabah dalam hal pendaftaran  melaksanakan  ibadah  haji.  Apabila  merujuk  pada  tujuan utama dari produk Arrum Haji sebagaimana tersebut dalam fatwa DSN- MUI  Nomor  92/DSNMUI/IV/2014  maka  tujuan  utama  dalam  produk tersebut adalah penyelenggaraan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan  demikian  tujuan  utama  dari  produk  arrum  haji  yang diselenggarakan  pada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe termasuk  ke  dalam  kategori  yang  disebutkan  dalam  fatwa  DSN-MUI sehingga  dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor 92/DSNMUI/IV/2014.
Dari  paparan  di  atas  terkait  mekanisme  produk  Arrum  Haji  pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe terlihat telah sejalan dengan Fatwa  DSN-MUI  Nomor  92/DSNMUI/IV/2014.  Meskipun  demikian, Mengingat tujuan utama produk Arrum Haji bertujuan untuk membantu nasabah  dalam  hal  pendaftaran  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  maka alangkah baiknya apabila produk arrum haji pengelolaannya dipisahkan dengan  produk-produk  lain  yang  ada  pada  pegadaian  syariah  yang dikelola  hanya  untuk  melayani  produk  Arrum  Haji  saja.  Hal  ini dikarenakan  produk  Arrum  Haji  berorientasi  pada  masalah  pembiayaan yang jumlah besarannya relatif besar, maka sebaiknya harus lebih berhati- hati demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak tidak sesuai dengan aturan syariah

## 2. Akad yang digunakan Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe pada Produk Arrum Haji
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  pembiayaan  haji  melalui produk  arrum  haji  yang  ada  di  Pegadaian  Syariah  KCP  Kota Lhokseumawe menggunakan  akad  rahn.  Hal  ini  dikarenakan  produk arrum  haji  dibentuk  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  92/DSN- MUI/IV/2014  tentang  pembiayaan  yang  disertai  rahn  (al-Tamwik  al- Mautsuq bi al-Rahn). Sebagaimana disebutkan di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor  92/DSNMUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai  Rahn menyebutkan  bahwa  akad  rahn  dapat  disertakan  di  dalam  akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam ketentuan hukum  pada  fatwa  tersebut,  disebutkan  bahwa  semua  bentuk pembiayaan/penyaluran  dana  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  boleh dijamin  dengan  Rahn  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  DSN-MUI  Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.
Adapun  Akad-akad  yang  boleh  disertai  dengan  gadai  (rahn)  pada prinsipnya  hanyalah  akad  yang  berbentuk  hutang  piutang,  antara  lain timbul  karena  akad  qardh,  jual-beli  (al- ba’i)  yang  tidak  tunai/angsuran, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai penguat  terpenuhinya  maqashid  al-aqd.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal pemberian  pinjaman  kepada  nasabah  sebesar  Rp.  25.000.000.  produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe menerapkan akad rahn yang disertakan dengan akad qardh.
Begitu  juga  keterkaitan  dengan  jaminan  yang  berupa  harta  (mal) berharga baik bergerak atau tidak bergerak, dalam hal ini berupa emas 3.5 gram produk arrum haji menerapkan akad rahn yang disertakan dengan akad  qardh.  Selain  itu  keterkaitan  dengan  pendapatan  murtahin  hanya dari mu’nah (jasa pemeliharaan / penjagaan) atas marhun yang besarnya harus  ditetapkan  pada  saat  akad  sebagaimana  ujrah  pada  akad  ijarah, dalam hal ini produk arrum haji menerapkan akad rahn yang disertakan dengan akad qardh dan ijarah.
Paparan  di  atas  memberi  pemahaman  tentang  ketentuan  terkait dengan akad pada produk arrum haji pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe. oleh karena itu dapat  dipahamii bahwa akad dasar yang digunakan  pada  pembiayaan  haji  melalui  produk  arrum  haji  yaitu menggunakan  akad  rahn  disamping  akad  qardh  dan  ijarah  itu  sendiri. Dengan demikian dapat  dikatakan bahwa adanya kesesuain antara akad yang digunakan pada pegadaian syariah KCP Kota Lhokseumawe dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014. Akad dalam Pembiayaan yang  diterapkan  pada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe digunakan  khusus  untuk  pendaftaran  biaya  haji  termasuk  ke  dalam
kategori  yang  disebutkan  dalam  fatwa      sehingga  dapat  dikatakan  telah relevan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSNMUI/IV/2014.

## SIMPULAN
Produk  Arrum  haji  merupakan  salah  satu  produk  dari  pegadaian syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe  yang  menawarkan  pembiayaan  haji. Nasabah  pegadaian  syariah  akan  mendapatkan  pembiayaan  haji  melalui produk arrum haji dengan syarat menggadaikan emas minimal 3,5 gram sebagai  jaminan  pokok  dalam  pembiayaan  haji.  Kemudian  pegadaian syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe akan  memberikan  uang  pinjaman sejumlah  25.000.000  kepada  nasabah  agar  nasabah  dapat  mendaftar  haji. Setelah  pendaftaran  haji,  nasabah  akan  mengembalikan  uang  pinjaman kepada  pegadaian  syariah  dengan  cara  dicicil  disertai  dengan  mu’nah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad. Selain itu  produk  arrum  haji  pada  pegadaian  syariah  KCP  Kota  Lhokseumawe berbeda  dengan  pembiayaan  haji  melalui  dana  talangan  haji.  Maka  dari itu pembiayaan haji melalui produk arrum haji hukumnya mubah karena sudah  relevan  dengan  ketentuan  Fatwa  No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang  Pembiayaan  yang  Disertai  Rahn.  Namun  demikian,  sebaiknya melaksanakan  ibadah  haji  bukan  dengan  dana  pinjaman  ataupun berhutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar.  (tt) Fathul  Bari  Syarh  Shahih  Al-Bukhari .  Beirut: Darul Ma’ rifah.
Brosur PT. Pegadaian Syariah Indonesia
Cahyani,  Andi  Intan.  (2020). Pelaksanaan  Haji  Melalui  Penerapan  Formal Dalam  Peraturan  Haji  Di  Indonesia. El-Iqthisadi :  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  1,  (2),  104. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677.
DSN  MUI  Nomor:  29/DSNMUI/VI/2002  Tentang  Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
Fajrin,  Oktavia,  and  Afif  Muamar.  (2019). Strategi  Pemasaran  Pembiayaan Arrum  Haji  Dalam  Meningkatakan  Jumlah  Nasabah  Di  Unit  Pegadaian Syariah  (UPS)  Cirebon  Bisnis  Center. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia Economic Law 2, (2) 163-168. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6095.
Faradita  Putri,  Astried  Rosalina,  and  Wirman  Munaraja.  (2021). Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji. Jurnal Masharif Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah  6,  (3)  648-669. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7304.
Hasana,  Nazra  Hafizatul.  (2019). Istitha’ah  Dalam  Ibadah  Haji  Serta Implikasinya  Terhadap  Penundaan  Keberangkatan  Jamaah  Haji  Di Sumatera Barat. Ijtihad 34, (1) 13 – 26. https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2.
Idawati.  (2017). Persoalan  -  Persoalan  Kontemporer  Yang  Terjadi  Dalam Pelaksanaan  Ibadah  Haji. Journal  of  Chemical  Information  and Modeling 53, (9) 3 – 5.
Kertanegara,  Mulyadi.  (2011). Dinamika  Dan  Perspektif  Haji  Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
McCusker,  K.,  &  Gunaydin,  S.  (2015). Research  Using  Qualitative, Quantitative  or  Mixed  Methods  and  Choice  Based  on  the  Research.
Perfusion 30, (7) 537 – 42.
Nada, Ahmad Bahrin. (2019). Konsep Istita’ah Dalam Al - Qur’an Pada Ibadah
Haji . Tafsere . 7, (2)  110 – 22.
Rajab. (2014). Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ula ng Konsep Istitha’ah Dalam Haji . Tahkim X, (3) 1 – 18.
RI,  Departemen  Agama.  (2007) Ibadah  Haji  Dalam  Sorotan  Publik .  Jakarta:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Talabah,  P.  (2013). Dana  Talangan  Haji"  Problem  Dan  Hukumnya .  Tarjih:
Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran 11, (1) 82 – 96.
Wawancara  Dengan  Bapak  Mahbul  Watan  Selaku  Karyawan  Pegadaian Syariah KCP Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 15 November 2021.
Wawancara Dengan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim Selaku Wakil Ketua II MPU Kota Lhokseumawe, Pada Tanggal 17 November 2021.