## Penyelesaian sengketa Harta Bersama melalui Putusan Hakim
rinnanik
STAI Darussalam Lampung Email: rinnanik0915@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  marriage  is  to  form  households  that  sakinah, mawaddah, and nurses. One of the consequences of divorce, Division of property is shared. Shared treasures will be disputes when the parties are unable to resolve them peacefully. Hence the need for a third party, in this case is the Court religion. Religious courts is an institution as the implementing authority of Justice for Muslims in Indonesia who have authority in the field of marriage, inheritance, wills, and grants are made on the basis of Islamic law. While the judges are the officials who carry out the powers of the judiciary. In delivering the verdict, there are factors that affect the decision of a Judge of which internal factors and external factors. Internal factors the judge’s personal self is concerned about the judge’s knowledge, emotions and other external factors are concerned, while speaking in  court  i.e.  sitting  things  (contains  proofs  and  proof  tools)  as well  as  Considerations  about  the  law.  Objective  verdict  based  on law and consideration of the matter sitting as well as the Tribunal Judge has knowledge of the matter. The conception of the Division of property jointly applied to the Religious Courts not only refer to existing rules in the compilation of the Islamic law, i.e. half of the parts to each party. But there are also other alternatives in the conception of the Division of property jointly with the Division of the Tribunal  judges.
Keywords :  Verdict  of  the  judges,  the  Court  together,  Religious treasures

## abstrak
Tujuan  dari  perkawinan  adalah  membentuk  rumah  tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu akibat dari perceraian, adalah pembagian harta bersama. Harta bersama akan  menjadi  sengketa  manakala  kedua  belah  pihak  tidak dapat menyelesaikannya secara damai. Oleh karena itu perlu adanya pihak ketiga, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Peradilan  Agama  adalah  suatu  lembaga  sebagai  pelaksana kekuasaan  kehakiman  bagi  umat  islam  di  Indonesia  yang mempunyai  wewenang  dibidang  perkawinan,  kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sedangkan hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan  kehakiman.  Didalam  memberikan  Putusan,  ada faktor  yang  mempengaruhi  Putusan  Hakim  diantaranya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern menyangkut diri  pribadi  Hakim  yaitu  mengenai  pengetahuan  Hakim, emosi  dan  lain-lain,  sedangkan  faktor  ekstern  menyangkut berbicara  di  Pengadilan  yaitu  duduk  perkara  (memuat pembuktian dan alat-alat bukti) serta Pertimbangan tentang hukumnya. Putusan yang obyektif berdasarkan pada duduk perkara  dan  pertimbangan  hukumnya  serta  Majelis  Hakim mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Konsepsi pembagian  harta  bersama  yang  diterapkan  di  Pengadilan Agama tidak hanya mengacu kepada aturan yang telah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu separo bagian untuk masing-masing  pihak.  Akan  tetapi  juga  ada  alternatif  lain dalam  konsepsi  pembagian  harta  bersama  tersebut  dengan pembagian dari Majelis Hakim.
kata  kunci: Putusan  hakim,  harta  bersama,  Pengadilan Agama

## Pendahuluan
Definisi Hakim tertuang dalam pasal 11 ayat 1 Undang- Undang  No,  7  Tahun  1989  yaitu  Hakim  adalah  pejabat  yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman 1 Dari seorang hakim diharpakan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri
1 Departemen Agama RI, Pedoman Penyuluhan Hukum, ( Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), h. 127
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 225
sengketa atau perkaranya dengan putusan yang adil. Bagi hakim dalam  mnegadili  suatu  perkara  terutama  yang  dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. 2
Peraturan  hukumnya  hanyalah  alat,  sedangkan  yang bersifat  menentukan  adalah  peristiwanya.  Penggugat  dalam gugatannya mengajukan peristiwa kongkrit yang menjadi dasar gugatannya. Peristiwa kongkrit itulah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili. Sedangkan tergugat di persidangkan  mengemukakan  persitwa  kongkrit  juga  sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat.
Dalam  memutuskan  suatu  perkara  Hakim  tetap memegang  azas  mengutamakan  kebenaran  menurut  hukum formal,  namun  tidak  berarti  mengenyampingkan  kebenaran materil  dan  untuk  dapat  terpenuhinya  hal  itu  diperlukan pembuktian dan alat bukti yang bertujuan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian.
Tujuan  dari  perkawinan  adalah  memebntuk  rumah tangga  yang  kekal  abadi  yang  dijiwai  dengna  ajaran  agama Islam. 3 Sedangkan  menurut  Djamaan  Nur  dalam  bukunya Fiqh Munakahat putusnya hubungan perkawinan dikarenakan thalak, li’an. Khuluk, illak, syiqoq dan lain sebagainya. 4
Masalah  sengketa  harta  bersama  merupakan  salah satu  bentuk  wujud  dari  mu’amalah.  Fiqih  Islam  tidak  secara rinci menjelaskan tentang badan mana yang harus menangani sengeketa  harta  bersama  ketika  terjadinya  perceraian  suami istri,  karena  manusia  menuangkan  pikirannya  dalam  bentuk peraturan,  agar  terwujud  badan  yang  menangani  masalah tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 88, berbunyi : apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang
2 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998), h. 165
3 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandunga: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h.13
4 Djamar Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 130
harta bersama, maka penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. 5
Sebagai  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  bagi  umat Islam di Indonesia, Peradilan agama mempunyai wewenang di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah sesuai pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yitu : Peradilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutuskan dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  :  a)  perkawinan b)  kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan hukum Islam. c) wakaf dan shadaqah. 6
Oleh  sebab  itu  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara, Peradilan  Agama  berusaha  memutuskan  seakurat  mungkin. Meskipun  demikian  Peradilan  Agama  tetap  memegang  azas mengutamakan kebenaran menurut hukum formal, namun tidak berarti mengenyampingkan kebenaran hukum materil.

## Pembahasan

## Pengertian dan Dasar acuan Putusan
a.
Menurut  Roihan  A.  Rasyid  memberikan  pengertian tentang Putusan hakim yaitu Putusan disebut Vonnis (Belanda) atau al-Qada’u (Arab)  yaitu  produk  Pengadilan Agama  karena adanya  dua  pihak  yang  berlawanan  dalam  perkara  yaitu Penggugat dan Tergugat. 7
Sedangkan  Sudikno  Mertokusumo  memberikan  definisi tentang  putusan  hakim  yaitu  suatu  pernyataan  yang  oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 8
5 Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 168
6 Departemen Agama RI, Pedoman Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), h. 137
7 Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama, (Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000), h. 193
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ... , h. 175
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 227
Sebelum  hakim  menjatuhkan  Putusan,  Hakim  akan mengetahui dan mempelajari duduk perkara yang sebenarnya dalam  Pemeriksaan  Perkara  berdasarkan  Pembuktian.  Setelah dianggap  cukup  hakim  segera  mengakhiri  proses  acara dalam  persidangan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  yang dimaksud  dengan  Putusan  hakim  adalah  Produk  Pengadilan Agama  karena  adanya  dua  pihak  yang  berlawanan  berupa pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.
Di dalam Putusan Hakim, sesuai dengna azas-azas hukum acara  perdata,  bahwa  putusan  harus  disertai  alasan-alasan sebagai dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi tersebut  dimaksudkan  sebagai  pertanggung  jawaban  hakim atas  Putusannya  kepada  masyarakat,  para  pihak,  pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempunyai nilai  obyektif.
Betapa  pentingnya  alasan-alasan  sebagai  dasar  putusan dapat  dilihat  dari  beberapa  putusan  M.A  yang  menetapkan, bahwa  putusan  yang  tidak  lengkap  atau  kurang  cukup dipertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. (M.A 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969). 9
Hakim  adalah  pejabat  yang  melaksanakan  tugas kekuasaan  kehakiman, 10 sedangkan  dalam  kamus  hukum pengertian  hakim  adalah  petugas  pengadilan  yang  mengadili perkara. 11 Sedangkan menurut Hasbi ash Shiddieqy, memberikan definisi Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat,
9 Ibid , h. 179
10 Departemen Agama RI, Pedoman Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1996), h. 127
11 Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 61
perselisihan dalma bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. 12

## Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim B.
Di  dalam  mengambil  Putusan  ada  beberapa  hal  yang sangat mempengaruhi Hakim dalam menuangkan Putusannya, diantaranya  adalah  faktor  Internal  dan  faktor  eksternal.  Hal yang menyangkut faktor internal yaitu menyangkut diri pribadi seorang Hakim, baik mengenai wawasan maupun pengetahuan yang  dimilikinya  dalam  perkara  yang  ditanganinya,  sehingga mampu memberikan Putusan yang bersifat obyektif.
Oleh karena itu pelaku penegak keadilan (seperti hakim) harus memelihara diri dari kondisi tertentu dan sikiap tertentu yang dapat mendorong dirinya (didalam menjalankan tugasnya sebagai  hakim  untuk  mengadili)  sehingga  berbuat  tidak  adil dalam  memutuskan  suatu  pengaduan  dan  pengakuan  yang disampaikan oleh para pencari keadilan. 13
Adapun  faktor-faktor  eksternal  yang  mempengaruhi Hakim dalam mengambil Putusan diantaranya :

## Duduk Perkara
1.
Pada bagian ini dikutip dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,  keterangan  saksi  dan  hasil  dari  Berita Acara  Sidang selengkapnya  tetapi  singkat,  jelas  dan  tepat  serta  kronologis. Juga  dicantumkan  alat-alat  bukti  lainnya  yang  diajukan  oleh pihak-pihak.
Pengadilan  dibagian  ini  belum  memberikan  penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan  oleh  kedua  belah  pihak. 14 Adapun  hal-hal  yang  ada dalam  duduk  perkara  yang  menyangkut  hubungan  hukum
12 Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, (Bandung: PT. Al-Ma;arif, 1964), h. 31
13 Taufik  Rahman, Hadis-Hadis  Hukum, (Bandung:Pustaka  Setia,2000),
h.  178 14 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ..., h. 196
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 229 dan  peristiwa  tersebut  adalah  adanya  pembuktian  dan  alat- alat  bukti.
Pembutkian  sangat  penting  artinya  dalam  perkara perdata  karena  dikabulkan  atau  ditolaknya  suatu  gugatan tergantung  pada  terbukti  tidaknya  gugatan  tersebut  di  depan sidang Pengadilan. Untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak benar. 15
Pembuktian memiliki arti : Usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang  berkenaan  dengan  suatu  perkara  yang  bertujuan  supaya dapat  dipakai  oleh  Hakim  sebagai  bahan  untuk  memberikan keputusan mengenai perkara tersebut. 16
Dalam  pemeriksaan  di  depan  Hakim,  hanyalah  hal-hal yang  dibantah  saja  oleh  pihak  lawan  yang  harus  dibuktikan. Hal-hal  yang  diakui  kebenarannya,  sehingga  antara  kedua belah pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. 17 Maka  tujuan  pembuktian  adalah  Putusan  hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. 18
Azas pembuktian dalam Hukum Acara perdata tercantum dalam pasal 1865 BW, yang berbunyi :
“ Barang  siapa  mempunyai  suatu  hak  atau  guna  membantah hak  orang  lain  atau  menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  ia diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  itu  atau  adanya  peristiwa- peristiwa  tersebut ”. 19
Sehubungan  dengan  azas  tersebut  Rasulullah  SAW bersabda : Artinya : “Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya  akan  banyaklah  orang  yang  menggugat  hak  atau  hartanya terhadap  orang  lain,  tetapi  (ada  cara  pembuktiannya)  kepada  yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk
15 Darwin  Prinst, Strategi  Menyusun  dan  Menangani  Gugatan  Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 176
16 Simorangkir, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 123
17 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2001), h. 177
18 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ... , h. 109 19 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ..., h. 138
suatu  peristiwa  tertentu)  dibebankan  untuk  membuktikan  dan  (bagi mereka  yang  tidak  mempunyai  bukti  lain)  dapat  mengingkarinya dengna sumpahnya”. (HR. Muslim). 20
Dari  hadis  dapat  dipahami  bahwa  apabila  seseorang mengajukan  gugatannya  maka  ia  harus  membuktikannya, dan  bagi  yang  membantah  gugatan  tersebut  maka  juga  harus membuktikan bantahannya tersebut.
Dipandang  dari  segi  pihak-pihak  yang  berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa  dipergunakan  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara  untuk menyakinkan Hakim di muka Pengadilan.
Suatu  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  terbagi  menjadi beberapa macam, 21 yaitu : Alat bukti tertulis atau surat-surat
1. Alat bukti saksi 2. Alat bukti persangkaan 3. Alat bukti pengakuan 4. Alat bukti sumpah 5. Alat butki pemeriksaan setempat ( 6. disccente ) Alat bukti keterangan ahli (
7. expertise )

## Pertimbangan tentang Hukumnya
2.
Bagian  ini  terdiri  dari  alasan  memutus  (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengna kata “Menimbang” dan dari dasar memutus  yang  biasanya  dimulai  dengan  kata  “Mengingat”. 22
Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “Duduk  perkaranya”  terdahulu,  yaitu  keterangna  pihak-pihak berikut  dalil-dalilnya,  alat-alat  butki  yang  diajukannya  harus diberi pretimbangan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan  terakhir  adalah  pihak  yang  mana  yang  akan
20 Muslim, Shohih Muslim, Jilid III, (Bandung: Dahlan, tt), h. 37
21 Ibid ., h. 145-191
22 Ibid , h. 195
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 231 dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkar akarena kalah.
Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menujuk kepada  peraturan  perundang-undangan  negara  atau  sumber hukum  lainnya  dimaksudkan  (c/q.  dalil  syar’i  bagi  Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 tahun 1970. 23

## macam-macam Putusan Hakim
C.
Menurut Raihan A. Rasyid, memberikan pengertian dan macam-macam Putusan Hakim, 24 yaitu :

## Putusan dilihat dari produk Pengadilan
1.
Setelah  Pengadilan  Agama  memeriksa,  maka  ia  harus mengadilinya  atau  memberiakn  putusan  dan  mengeluarkan produknya.  Produk  Pengadilan  Agama  sejak  berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 hanya dua macam, yaitu :

## Putusan
a.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  muka,  tentang pengertian  Putusan  yaitu  produk  Pengadilan  Agama karena  adanya  dua  pihak  yang  berlawanan  dalam perkar,a  yaitu  penggugat  dan  tergugat  atau  Pemohon dan  Termohon  di  dalam  suatu  persidangan.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  keputusan  yang  berbentuk Putusan menurut pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
Putusan Peradilan Perdata termasuk di dalamnya adalah  Peradilan  Agama,  selalu  memuat  perintah  dari pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah  untuk  melakukan sesuatu,  atau  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk melepaskan  sesuatu  atau  untuk  menghukum  sesuatu.
23 Ibid , h. 197
24 Retno  Wulan  Sutantio, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 111
Jadi  dictum  vonnis  selalu  bersifat  comdenatoir  artinya menghukum dan mempunyai kekautan eksekutorial.
Sedangkan kekuatan Putusan ini adalah emngikat para  pihak.  Kekuatan  pengadilan  mengandung  hukum bagi  para  pihak  yang  berperkara.  Apabila  gugatan  yan gtelah  dijatuhkan  putusan  oleh  pengadilan,  kemudian putusan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, Putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang  berperkara.  Bersamaan  dengan  itu  Putusan  dapat mengikat terhadap para pihak yang berperkara terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris mereka.
Oleh  karena  keputusan  yang  berbentuk  Putusan mempunyai  kekuatan  mengikat  para  pihak,  kepada orang  yang  mendapat  hak  dari  mereka,  para  pihak mesti  tunduk  mentaati  putusan.  Pihak  yang  satu  dapat menuntut pemenuhan Putusan kepada pihak yang lain. Keengganan untuk memenuhi dan mentaati Putusan bisa menimbulkan akibat hukum. 25
Putusan  selain  mempunyai  kekuatna  mengikat (bindende  kracht),  juga  memiliki  kekuatan  bukti (bewijzende kracht) dan kekuatan eksekusi (executoriale kracht).
Penetapan
b.
Penetapan  disebut  Al-isbat  dalam  bahasa  Arab atau  beschiking  dalam  bahasa  Belanda,  yaitu  produk pengadilan  Agama  dalam  arti  bukan  pengadilan  yang sesungguhnya (Jurisdictio Voluntaria). Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon,  yang  memohon  untuk  ditetapkan  tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.
Menurut  penjelasan  pasal  60.  Undang-Undang No.  7  Tahun  1989,  yang  dimaksud  dengan  penetapan
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 233 ialah Keputusan pengadilan atas perkara permohon yang diajukan oleh pihak di Pengadilan. 26 Penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan yang tidak berlawan.  Perkara  cerai  talak  dan  poligami  meskipun dengan  istilah  permohonan,  tetapi  karena  mengandung sengketa  maka  termasuk  perkar  akontentius  dan produknya berbentuk Putusan. Dictum penetapan tidak akan  pernah  berbunyi  menghukum  melainkan  hanya bersifat  menyatakan  (Deklaratoir)  atau  menciptakan (Constitutoire).
Kekuatan  dari  penetapan  hanya  pada  salah satu  pihak.  Keputusan  Pengadilan  yang  berbentuk penetapan hanya mengandung kebenaran sepihak, yaitu kebenaran yang hanya bernilai untuk diri pemohon, tidak menjangkau  orang  lain. 27 Penetapan  tidak  mempunyai kekuatan  pembuktian  dan  kekuatan  eksekutorial. Amarnya  hanya  bersifat  deklaratoir,  maka  penetapan tidak dapat diminta eksekusi kepada pengadilan.

## Putusan dilihat dari Proses Penyelesaiannya
2.
Dalam proses penyelesaian suatu perkara ada dua macam
Putusan hakim yaitu :

## Putusan Sela
a.
Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim  yang  dimohonkan  oleh  penggugat  atau  tergugat sebelum hakim memutuskan perkarnaya. 28 Putusan sela dilakukan  untuk  memungkinkan  atau  memeprmudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
Sebelum  sampai  pada  putusan  akhir  terkadang Majelis  Hakim  harus  mengerti  putusan  sela  terlebih dahulu karena ada hal-hal yang mengharuskan demikian. Perlunya Putusan sela ini misalnya :
Adanya eksepsi dari tergugat 1.
26 Ibid. 27 Ibid. 28 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ..., h. 201

## Pihak mengajukan hak ingkarnya
2.
Adanya permintaan dari pihak ketiga di ikut sertakan 3. kedalam proses yang sedang berjalan ( vrijwaring ) atau ada pihak ketiga yang mau campur tangan ke dalam proses yang sedang berjalan ( intervensi ) Adanya permohonan Sita ( 4. beslaag ) Adanya gugat/permohonan provisional, seperti isteri 5. dalam gugat cerai minta ditetapkan nafkah anak atau berpisahrumah dari suaminya selama perkara sedang berlangsung.
Dan lain-lain. 6. 29
Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana pengucapan Keputusan akhir sekalipun tidka mesti Putusan sela dibuatkna tersendiri melainkan dalam Berita Acara Sidang. Terhadap Putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama- sama dengan putusan akhir (pokok perkara). 30

## Putusan Akhir
b.
Putusan  akhir  adalah  putusan  yan  gmengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim, dalam setiap perkara yang telah diputuskan dalam persidangan.

## unsur-unsur yang ada dalam Putusan Hakim D.
Suatu  putusan  hakim  terdiri  dari  dua  materi  yaitu,
pertimbangan dan dictum atau amar putusan.

## Pertimbangan
1.
Pertimbangan  atau  yang  sering  disebut  considerans merupakan  dasar  putusan.  Pertimbangan  dalma  putusan perdata ada dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam pertimbangna  dari  putusan  tidak  lain  adalah  alasan-alasan
29 Ibid , h. 201 30 Ibid , h. 202
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 235 hakim  sebagai  pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif.
Bagian  ini  terdiri  dari  alasan  memutus  (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalma bagian duduk perkaranya  terdahulu,  yaitu  keterangan  pihak-pihak  berikut dalil-dalilnya,  alat-alat  bukti  yang  diajukan  harus  ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari  ditimbang,  diterima  atau  ditolak.  Pertimbangan  terakhir adalah  pihak  yang  mana  yang  akan  dinyatakna  sebagai  pihak yang  akan  dibebankan  untuk  memikul  biaya  perkara  karena kalah.
Diktum atau amar Putusan 2.
Bagian  ini  didahului  oleh  kata  “mengadili”  yang diletakkan  di  tengah-tengah,  dalam  baris  tersendiri,  semua dengan huruf besar. Harus diingat, amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal  perkar  aapakha  diterima  oleh  pengadilan  atau  tidak yaitu  dilihat  dari  segi  syarat-syarat  formal  pengajuan  perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk  membayar  biaya  perkara,  kecuali  untuk  perkara  di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah-tengah, diantara diktum pertama dan diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara.
Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang  amar  putusan  sebagai  jawabna  terhadap  isi  tuntutan dalma  surat  gugatan.  Ini  berarti  bahwa  amar  merupakan tanggapan  terhadap  isi  tuntutan. 31 Dari  uraian-uraian  di  atas, bahwa dalam sebuah putusan pertimbangan hakim atas peristiwa dan hukumnya adalah hal sangat penting, karena pertimbangan tersebut merupakan dasar putusan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.
31 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia ... , h. 187
Apabila  salah  satu  pihak  yang  berperkara  dimuka Pengadilan Agama merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama, yang bersangkutan atau kuasa sahnya dapat menempuh upaya  hukum  menurut  cara-cara  yang  diperkenankan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Upaya  hukum  itu  mungkin Verzet,  Banding,  Kasasi  atau  juga  peninjauan  kembali  atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 32

## Harta Bersama e.
Ismuha  dalam  bukunya  Pencaharian  Bersama  Suami Istri di Indonesia, memebrikan suatu pengeritan tentang harta bersama  yaitu  harta  yang  diperoleh  bersama  oleh  suami  istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain harta yang diperoleh dari hasil perkongsian antara suami istri. 33
Menurut Fatchur Rohman, Harta Gono Gini adalah harta yan gdiperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga.  Bekerja  ini  hendaknya  diartikan  secara  luas,  hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anaknya dianggap sudah bekerja, dan  harta  yang  diperoleh  secara  kongkrit  oleh  suami  menjadi milik bersama. 34
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur  harta  kekayaan  dalam  perkawinan,  yaitu  pada pasal 35 ayat 1 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 35
Dari beberapa pengertian harta bersama di atas, penulis dapat  mengambil  suatu  pemahaman,  bahwa  yang  dimaksud harta bersama adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam  ikatan  perkawinan,  sebagai  hasil  usaha  dari  salah  satu
32 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ..., h. 45 33 Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Istri  di  Indonesia, (Jakarta:  Bulan Bintang, Cet. II, 1978), h. 55
34 Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma’arif, Cet, III, 1994), h. 41
35 R.  Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Edii  revisi,  (Jakarta:
Pradnya Paramitha, 1995), h. 548
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 237
di antara suami atau istri, atau yang diperoleh secara bersama- sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Menurut hukum Islam terdapat dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yaitu :
Pendapat  pertama,  menyatakan  tidak  dikenal  harta 1. bersama  dalam  lembaga  Islam  kecuali  dengan  syirkah. Menurut Muhammad Idris Ramulyo dalam menanggapi pendapat  pertama  bahwa  tidak  ada  harta  bersama menurut hukum Islam antara suami isteri kecuali adanya syirkah. 36 Hal  itu  mungkin  bertitik  tolak  dari  beberapa ayat al-qur’an antara lain :
... ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨﮧ ﮦ ﮥ ﮤ ﮣ ﮢ ﮡ ﮠ ﮟ
“Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan......”. (QS. An- Nisa : 32)
Karena  isteri  mendapat  perlindungan  dari  suami baik tentang nafkah lahir, sandang pangan, nafkah batin, demikian  juga  biaya  kesehatan,  pemiliharaan,  serta pendidikan  anak-anak  menjadi  tanggung  jawab  penuh suami  sebagai  kepala  kelaurga.  Sebagai  ditentukan ayat  tersebut  di  atas,  berarti  sang  isteri  dianggap  pasif menerima  apa  yang  datang  dari  suami,  maka  menurut tafsiran  pada  pendapat  pertama  ini,  tidak  ada  harta bersama antara suami isteri dan apa yang diterima isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak- anak, misalnya hadiah perhiasan, anting, gelang, cincin, dan yang serupa itu, maka itulah yan gmnejadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh suami, apa yang diusahkana oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak
36 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.
milik  suami,  kecuali  bila  ada  syirqah  (perjanjian  bahwa harta mereka itu bersatu). 37
Pendapat Kedua, menyatakan bahwa ada harta bresama 2. antara  suami  isteri  menurtu  hukum  Islam.  Pendapat kedua  ini  disampin  gmengakui  apa  yang  diatur  oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti disbeu tdalam pasal 35 dan pasal 36  sesuai  dengan  kehendak  aspirasi  hukum  Islam, sebagaimana termaktub dalam al-Qur`an surat an-Nisa’ ayat 34.

## ﭝ ﭜ ﭛ ﭚ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭕ ﭔ ﭓ ﭒ ﭑ ﭧﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭡ ﭠ ﭟﭞ
“kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (Q.S. An-Nisa’ : 34). 38
Dari  penjelasan  ayat  tersebut  di  atas  dapat dipahami bahwa kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga  adalah  memberikan  nafkah  kepada  isterinya, dan kewajiban seorang isteri adalah menjaga diri maupun harta  ketika  suaminya  tidak  ada  di  rumah.  Harta  yang diperoleh suami isteri karena usaha bersama adalah harta bersama,  baik  mereka  bekerja  bersama-sama  ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isterinya hanya  bekerja  mengurus  rumah  tangga  besreta  anak- anak dirumah. 39 Bekerja hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan  kekayaan,  sepreti  memelihara  anaknya
37 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam..., h. 32
38 Departemen Agama, al-Qur`an  dan  Terjemahnya, (Jakrata:  Insani  Press,
1996), h. 121
39 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam..., h. 34
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 239 dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.
Sebagiamana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur ketentuan harta benda dalam perkawinan yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :
Pasal 35 (1) :  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  benda bersama.
Pasal 35 (2) :  harta bawaan dari masing-masing suami
dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing  sepanjang  pihak  tidak menentukan lain.
Demiian  juga  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal 85  menerangkan  macam-macam  harta  kekayaan  yang diperoleh  selama  dalam  perkawinan  yang  berbunyi: adapun  harta  bersama  dalma  perkawinan  ini  tidak menurutp  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing suami atau istri. 40

## sumber Harta Bersama F.
Dari  beberapa  pengertian-pengertian  dan  uraian  di atas mengenai hart adapat dipahami bahwa sumber atau hasil diperolehnya harta berbeda. Sumber dari harta bersama adalah atas usaha suami istri secara bersama-sama atau salah seorang dari  suami  istri. 41 Sedangkan  Ismuha  dalam  bukunya  yang berjudul  penaharian  harta  bresama  suami  istri  di  Indonesia menjelaskan  bahwa  sumber  perolehan  harta  bersama  adalah hasil dari perkongsian antara suami istri. 42
40 Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999), h. 197
41 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia ..., h. 55
42 Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional ..., h. 170
Harta bawaan di dalam Kompilsi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  pengusaan  masing- masing sepanjang pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 43
Pendapat lain menyatakan tentang sumber diperolehnya Harta Bersama yaitu :
Harta yang dibeli selama perkawinan
1.
Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang 2. dibiayai dari harta bersama Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan 3.
kecuali harta berupa harta pribadi suami istri.
Harta yang diperoleh dari modal harta bersama.
4. 44
Maka dapat disimpulkan bahwa perolehan harta bersama adalah  atas  usaha  suami  istri  atau  salah  seorang  dari  suami istri  untuk  memenui  kebutuhan  hidup  keluarga  sehari-hari. Sedangkan  sumber  diperolehnya  harta  bawaan  adalah  berasal dari hadiah, hibah, shadaqah, atau warisan oleh salah satu pihak sebelum maupun sesudah mereka dalam ikatan perkawinan.

## Pengelolaan Harta Bersama g.
Dalam  perkawinan  dikenal  adanya  dua  macam  harta kekayaan,  yaitu  harta  pribadi  suami  istri  dan  harta  bersama. Harta  pribadi  suami  atau  istri  terdiri  dari  harta  bawaan  atau harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.
Di dalam pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  dinyatakan  bahwa  “Harta  bawaan  dari  masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing
43 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2000), h. 56
44 Ibid .
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 241
sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 45
Terhadap harta pribadi ini suami istri bebas melakukan perbuatan hukum atasnya, tanpa persetujuan, maupun bantuan pihak yang lain. Berbeda dengan harta pribadi, maka terhadap harta bersama, karena diperolehnya atas usaha masing-masing ataupun usaha bersama, maka harta bersama ini menjadi milik bersama suami istri.
Dalam hal penggunaannya, harta bersama ini digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang diperlukan di dalam hidup keluarganya yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran  sehari-hari,  pengeluaran  untuk  kesehatan, pengobatan, serta pendidikan anak-anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat asy-Syuara ayat 38 yang berunyi :
“........sedangkan  urusan  mereka  diputuskan  dengna  musyawarah di antara mereka.....” (Q.S. Asy-Syuara : 38) 46
Dari  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  dalam  hal mengambil  suatu  keputusan  harus  berdasarkan  kesepakatan bersama. Demikian juga dalam hal pengelolaan atau pengurusan hart  abersama,  harus  melalui  persetujuan  kedua  belah  pihak (suami atau istri).
Secara  singkat  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  harta pribadi,  masing-masing  pribadi  berhak  mengurus  atau mengelola  serta  mempergunakannya.  Sedangkan  untuk  Harta bersama  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak (suami istri).

## Penyelesaian sengketa Harta Bersama H.
Berkaitan dengan adanya sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan maka penyelesaiannya  adalah  melalui  lembaga  Peradilan  Agama. Penyelesaian  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  37  yang
45 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata..., h. 194
46 Departemen Agama RI, a l-Qur’an dan Terjemahannya, h. 789
berbunyi : janda atau duda, cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. 47
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88, berbunyi :  “Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  istri  tentang  harta bersama,  maka  penyelesaian  perselisihan  itu  diajukan  kepada Pengadilan  Agama”.  Menurut  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Pasal 37 dinyatakan, bila perkawinan putus karena penceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum  agama,  hukum  adat,  dan  hukum  lainnya.  Dari  ketiga peraturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa harta bersama.

## simpulan
Dasar  untuk  memutuskan  suatu  perkara  adalah pembuktian.  Dari  pembuktian  tersebut  Hakim  kemudian memberikan  pertimbangan  hukumnya.  Majelis  Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta hukum (pembuktian  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  berperkara) dan  telah  sesuai  dengan  undang-undang  atau  hukum  yang berlaku. Di dalam memberikan suatu putusan ada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor itern menyangkut diri pribadi Hakim yaitu mengenai emosi dan pengetahuan Hakim tentang perkara yang diajukan, sedangkan faktor ekstern menyangkut beracara di  Pengadilan  yaitu  duduk  perkara  (memuat  pembuktian  dan alat-alat  bukti).  Harta  bersama  adalah  atas  usaha  suami  istri atau salah seorang dari suami istri untuk memenui kebutuhan hidup  keluarga  sehari-hari.  Sedangkan  sumber  diperolehnya harta bawaan adalah berasal dari hadiah, hibah, sodaqoh, atau warisan oleh salah satu pihak sebelum maupun sesudah mereka dalam  ikatan  perkawinan.  Berkaitan  dengan  adanya  sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan
47 Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional ..., h. 170
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim | 243
kekeluargaan  maka  penyelesaiannya  adalah  melalui  lembaga Peradilan  Agama.  Penyelesaian  menurut  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  37  yang  berbunyi  :  janda  atau  duda,  cerai  hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

## DaFtar Pustaka
Aritonang,  Baharudin, Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, Cet. I, Jakarta: Pusaka Pergaulan,2004
Arto,  Mukti, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, Jakarta: Pustaka Pelajar,2000
Bukhari, Matan Al-Bukhari Hasyiyah As-Sanadh, Jilid III, Kairo, t.t Chaniago, Amran Y.S., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Bandung:
Pustaka Setia, 2000
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahanya, Jakarta: Inasi Pres,1996
_____________________, Pedoman  Penyuluhan  Hukum, Jakarta: Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Kelembagaan  Agama Islam, 1996
Hakim,  Rahmat, Hukum  Perkawinan  Islam, Bandung:  Pustaka
Setia, 2000
Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini,1997
Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Istri  Di  Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang,Cet. II, 1978
Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat, Jakarta:
Gramedia, Cet. VIII, 7086
Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,
Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1998
Nur, Djamar, Fiqih Munakahat, Semarang :Toha Putra, 1993
Prinst, Darwin, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,
Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
Rahman,  Taufik, Hadis-Hadis  Hukum, Bandung:  Pustaka
Setia,2000
Rahman, Fathur, Ilmu Waris, Bandung : Al-Ma’arif, Cet, III, 994 Ramulyo,  Mohd.  Idris, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika,2000
Rasyid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999
_______________, Upaya  Hukum  Terhadap  Putusan  Hakim Pengadilan Agama, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1989
Shiddieqy,  Hasbi  Ash, Peradilan  Dan  Hukum  Acara  Islam, Bandung:Al-Ma;arif, 1964
Simorangkir, Kamus  Hukum, Penerbit  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2000
Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, Penerbit  PT.  Intermassa,
Jakarta, 2001
_______, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Penerbit  PT. Intermassa, Jakarta, 1995
Sutantio,  Retno  Wulan, Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan
Praktik, Bandung,Mandar Maju,1997