E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 25 Oktober 2022, Revised: 27 November 2022, Publish: 26  Desember 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Sirri di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari
Iffan Sulaiman 1 , Hindra Masdianto 2 1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, iffansulaiman@ymail.com 2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, hindraip@gmail.com
Corresponding Author: iffansulaiman@ymail.com
Abstract: The  research  uses  an  empirical  juridical  approach,  the  type  of  research  is descriptive  qualitative  with  data  collection  methods  through  observation,  interviews  and documentation.  Based on the research conducted, the following  conclusions were obtained: Economic  factors,  remote  locations,  and  complicated  administrative  requirements  made people  reluctant  to  register  their  marriages.  Based  on  this  background,  this  study  aims  to find  out  the  role  of  the  Office  of  Religious  Affairs  in  reducing  unregistered  marriages  or unregistered  marriages.  The  results  obtained  from  research  in  the  community  around  the Terusan  Village  Religious  Affairs  Office  as  the  primary  data  source,  it  is  known  that  the people of Terusan Village are less aware of the importance of registered marriages and lack of knowledge about the importance of a Marriage Certificate. So that the role of the Office of Religious  Affairs  is  needed  in  taking  action  by  means  of  socialization  assisted  by  extension workers and directing people who want to get married in the vicinity of Terusan Village.
Keyword: Existence, Office of Religious Affairs, Nikah Sirri.
Abstrak: Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris,  jenis  penelitian  adalah kualitatif  deskriptif  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  kesimpulan  sebgai berikut:  Adanya  faktor  ekonomi,  lokasi  yang  jauh,  dan  rumitnya  persyaratan  administrasi membuat  pilihan  masyarakat  yang  enggan  untuk  mendaftarkan  pernikahannya.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  Kantor Urusan Agama dalam mengurangi perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat. Hasil yang diperoleh dari penelitian di masyarakat sekitar Kantor Urusan Agama  Desa Terusan sebagai sumber  data  primer,  diketahui  bahwa  masyarakat  Desa  Terusan  kurang  menyadari  tentang pentingnya  perkawinan  yang  tercatat  dan  kurangnya  pengetahuan  tentang  pentingnya  Akta Nikah.  Sehingga  perlunya  peran  Kantor  Urusan  Agama  dalam  melakukan  tindakan  dengan cara  sosialisasi  yang  dibantu  oleh  penyuluh  dan  mengarahkan  langsung  kepada  masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan di sekitar Desa Terusan.
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Nikah Sirri .

## PENDAHULUAN
Tuhan  menetapkan  hubungan  antara  pria  dan  wanita  melalui  pernikahan  sebagai jaminan kelangsungan populasi di bumi, untuk menjaga keabadian keturunan mereka. Allah telah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan cinta dan kasih sayang dan telah mengatur  kehidupan  untuk  berlanjut  dari  generasi  ke  generasi.  Sebagaimana  dalam  firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Ia  menciptakan  istri-istri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan menjadikannya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir 1
Pernikahan  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  bertujan  untuk  menata  umat manusia  agar  tidak  hancur.  Dengan  pengamatan  tersebut,  pada  batang  tubuh  ajaran Fiqh dapat digaris bawahi ada empat dari penataan tersebut, yang pertama “ Rub al-Ibadat” yakni menata  hubungan  antara  manusia  selaku  makhkuk  ciptaan  dengan  sang  Khaliknya,  Kedua Rub  al-Muamalat yakni  menata  manusia  dalam  pergaulannya  untuk  memenuhi  hajatnya sehari-hari, Ketiga  “ Rub al-Munakahat” yakni  menata dan memperbaiki hubungan manusia terhadap  keluarga,  dan  yang  keempat  “ Rub  al-Jinayat” yakni  mengatur  pengamanan  dalam pergaulan dengan menjamin ketentraman. 2
Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga  serta  keturunan  dan  saling  mengenal  antara  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntukan pula adat sopan santun pergaualan dalam keluarga dengan sebaik- baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. 3
Salah  satu  pernikahan  ialah  untuk  membetuk  keluarga  harmonis  yang  dikemas “ sakinah, mawaddah dan warohmah” . 4 Menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu ikatan lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam  satu  rumah tangga  dan  menghasilkan  keturunan,  yang  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum  syariat Islam. 5 Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab satu pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 6
Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Serta tiap-tiap
1 Q.S Ar-Rum/ 30:21
2 Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), h. 1
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1989) h. 1
4 Hasan Basri, keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 85
5 H.  Zahri  Hamid, Pokok-pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1.
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 Sedangkan dalam UU  Keluarga  Islam  Tahun  1984  mengharuskan  adanya  pendaftaran  perkawinan  atau pencatatan pernikahan. 8
Dari  penjelasan  diatas  secara  tegas  menyebutkan  bahwa  perkawinan  sekarang  akan dianggap  sah  oleh  hukum  apabila  perkawinannya  telah  dicatat  oleh  pegawai  pencatatan pernikahan  dan  tidak  ada  perkawinan  yang  diluar  hukum  masing-masing  agamnya  dab kepercayaannya  itu  sesuai  dengan  Undang-Undang  dasar  1945.  Yang  dimaksud  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  trmasuk  ketentuan  yang  berlaku  bagi golongan agama dan keperayaan itu, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang.
Pernikahan  dibawah  tangan  tersebut  dilakukan  menurut  hukum  syariat,  tetapi  tidak dilakukan dihadapan petugas pencata nikah (PPN) sebagai aparat yang resmi pemerintah dan atau  tidak  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama,  sehingga  tidak  memperoleh  akte  nikah sebagai  satu-satunya  bukti  legal  formal. 9 Dalam  fikih  kontemporer  nikah  dibawah  tangan dikenal  dengan  istilah  “ zawaj  „urfi” yaitu  suatu  pernikahan  yang  memenuhi  syarat-syarat pernikahan  tetapi  tidak  tercatat  secara  resmi  oleh  pegawai  pemerintah  yang  menangani pernikahan  (KUA).  Disebut  nikah  „ urfi (adat)  karena  pernikahan  ini  merupakan  adat  dan kebiasaan  yang  berjalan  dalam  masyarakat  muslim  sejak  masa  Nabi  Muhammad  SAW  dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. 10
Tetapi  dalam  kenyataanya  sekarang,  tidak  semua  masyarakat  yang  berada  di  desa Terusan tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Karena terbukti sebagian masyarakat disana masih  melaksanakan  peraktik  pernikahan  yang  dikenal  dengan  pernikahan  dibawah  tangan atau  pernikahan  “ sirri” .    Perbedaan  pendapat  masih  menjadi  permasalahan  didalam menentukan pernikahan.
Observasi  yang  telah  dilakukan 11 dan  menganalisis  terhadap  kinerja  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  dalam  peranannya  sebagai  petugas  pencatat  nikah,  bagaimana  peran  KUA dalam meminimalisir perkawinan siri. Berdasarkan keterangan masalah-masalah diatas, yakni masih  minimnya  masyarakat  dalam  melakukan  pencatatan  nikah  sehingga  melakukan meneliti  lebih  lanjut  dan  mengangkatnya  dalam  jurnal  penelitian.  Tujuan  penelitian  yang hendak  dicapai  oleh  penulis  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  pencatatan  perkawinan,  sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  tentang manfaat  dari  Akta  Nikah,  dan  seberapa  besar  peran  Kantor  Urusan  Agama  dalam meminimalisir perkawinan siri disekitar lingkungan Kec. Terusan.

## KAJIAN PUSTAKA
Karya  ini  menggunakan  pradigma  sosiologis,  karena  permasalahan  yang  dibahas menyangkut  struktur  sosial dan  institusi  sosial
Pembahasan ini menyangkut pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perkawinan di bawah tangan  dalam  hubungan  dengan  fakta  social.  Teori  sosial  yang  dipergunakan  adalah  teori
7 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1
8 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  asia  tenggara,  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan  Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , (Jakarta: INS, 2002), h. 150.
9 H.A  Zahri,  “Argumentasi  Yuridis  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”. http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Pe rkawinan%20dlam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf.  (diakses pada tanggal 13 September 2022).
10 Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, Az-Zawaj Al-„Urfi , (KSA: Darul Ashimah, Cet I. 1426 H).h.  21.
11 Wawancra dengan Ibu Pinorita, Anggota KUA, kec. Terusan, 10 September 2022
fungsionalisme struktural.  Sedangkan teori hukum  yang dipergunakan sebagai  acuan  adalah teori social engineerring. 12

## METODE
Metode  dalam  suatu  penelitian  mempunyai  posisi  yang  sangat  penting  dalam penelitian,  sebab  metode  merupakan  cara  yang  digunakan  agar  kegiatan  penelitian  bisa terlaksana  secara  teratur  dan  rasional  adapun  data  yang  diperoleh  penulis  dengan mengunakan beberapa langkah sebagai berikut :

## 1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan penelitian  dengan  cara  lansung  datang  ke  tempat  penelitian  dilakukan,  yaitu  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kec.  Terusan  Kab.  Batang  Hari.  Selain  itu  dalam  penelitian  ini didukung  dengan  deskriktif  analisis  yaitu  menggambarkan  suatu  gejala  atau  fakta apaadanya akurat dan sistematis kemudian menganalisanya secara cermat dan teliti.

## 2. Instrumen Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu,  percakapan  itu dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan pertanyaan  dan  yang  di  wawancarai  (interviewer)  yang  memberikan  jawaban  atas pertanyaan itu. 13 Dengan metode ini penulis memperoleh data dengan caratanya jawab secara  langsung  dengan  responden,  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  informasi yang  benar  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Wawancara  dilakukan  dengan  kepala KUA  dan  penyuluh  Agama  Islam  serta  wawancara  dengan  calon  pengantin  yang hendak melaksanakan pernikahan dan orang-orang yang melakukan perkawinan diluar pencatatan (perkawinan siri) di Kecamatan Terusan.
b. Dokumentasi
Dokumen  adalah  rekaman  pristiwa  yang  lebih  dekat  dengan  percakapan, menyangkut  persoalan  pribadi,  dan  melakukan  interpretasi  yang  berhubungan  sangat dekat  dengan  konteks  rekaman  pristiwa  tersebut. 14 Yang  penulis  mengumpulkan  dan mempelajari  bahan-bahan  tertulis  seperti  data,  serta  buku,  undang-undang  atau literature  lain  yang  dapat  menunjang  dan  mempermudah  penelitian.  Pengumpulan dokumen  ini  dilakukan  untuk  mengecek  kebenaran  atau  ketepatan  informasi  yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.
3. Observasi
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  data.  Yang  pertama  di  sebut  data  primer (data  dasar)  dan  yang  kedua  dinamakan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung dari  narasumber,  yakni  Pegawai  Pencatat  Nikah,  penghulu  dan  serta  unsur-  unsur  yang terlibat  peran  dalam  pernikahan,  melalui  penelitian.  Data  sekunder  yang  akan  digunakan dalam penelitian antara lain asrip-asrip KUA Kec. Terusan, jurnal dan webbsite.

## 4. Teknik Analisis Data
Analisis  data  dimulai  dari  menelaah  data-data  yeng  telah  terkumpul  baik  data perimer  maupun  data  sekunder  ,  penulis  menggunakan  analisis  deskriptif  dengan  cara menggambarkan  suatu  keadaan  subyek/obyek  penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan fakta-fakta  yang  tampak,  kemudian  data  tersebut  dicari  pemecahannya  dan  disimpulkan untuk menjawab persoalan yang ada.
12 G. Kartasapoetra. dkk. Sosiologi Umum ( Jakarta: Bina Aksara, 1997). h. 13
13 Lexy J. moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004) h,135.
14 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011 ), h. 142.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nikah Sirri dalam Pandangan Sosiologis
Kata “siri” dalam  istilah  nikah  siri  berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu “sirrun” yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah siri sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda nikah  pada  umumnya  yang  dilakukan  secara  terang-terangan (jahr). Nikah  siri  bisa didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan dikhalayak umum, dan juga dicatatkan secara  resmi  pada  pegawai  pencatat  nikah,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam”. 15
Menurut Zuhdi Mudholar mengenai perkawinan siri “Biasanya orang yang dipercaya menikahkan  dalam  nikih  siri  adalah  ulama  tau  kiai  atau  mereka  yang  dipandang  telah mengetahui hukum-huikum munakahat (pernikahan)“ 16 Sedangkan Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA, dalam sebuah presentasi tentang Nikah Siri & Nikah Mut‟ah menjelaskan, bahwa nikah siri berasal dari bahasa Arab, “Sirri” yang artinya rahasia. Menurut terminologi fiqih Maliki, Nikah  siri  Ialah  “Nikah  atas  pesan  suami,  para  saksi  merahasiakan  untuk  istrinya  atau jama‟ahnya, sekalipun keluarga setempat.”
Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia,  ia  mendefinisikan  nikah  siri  dengan  beberapa versi:
1. Pernikahan  yang  dipandang  sah  dari  segi  agama  (Islam),  namun  tidak  didaftarkan  ke KUA, selaku lembaga perwakilan negara dalam bidang perkawinan.
2. Pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan.
3. Pernikahan  yang  sah  dilakukan  baik  oleh  Agama  maupun  secara  negara  (juga  dicatat  di KUA),  namun  tidak  disebarluaskan  (tidak  diadakan  resepsi/walimah).  Nikah  siri  yang banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Muslim  Indonesia,  yaitu  pernikahan  yang  sah  namun tidak didaftarkan ke KUA. Dalam konteks ini diartikan sebagai nikah dibawah tangan. 17 Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan nikah siri atau nikah di bawah tangan maknanya sama saja, hanya berbeda dalam penyebutannya saja.
Menurut  pandangan  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI),  bahwa  pernikahan  yang  tidak tercatat  di  lembaga  berwenanag  yang  diatur  dalam  perundang-undangan.  MUI  memandang bahwa  pernikakan  di  bawah  tangan  atau  nikah  siri  yang  tidak  jarang  menimbulkan  dampak negatif  ( madharrah )  terhadap  istri  atau  anak  yang  di  lahirkan.  Sehingga  MUI  telah memfatwakan tenteng hukum nikah dibawah tangan melaui Ijtima‟ Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi‟ul tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M yang berbunyi:
1. Pernikahan  di  bawah  tangan  hukumnya  sah  karena  telah  terpenuhi  syarat  dan  rukun nikah, tetapi haram juga terdapat madharrah.
2. Pernikahan  harus  dicatatkan  secara  resmi  pada  istansi  berwenang,  sebagai  langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah ( saddan lidzdzari‟ah ). 18
Nikah  di  bawah  tangan  yang  dimaksud  dalam  fatwa  ini  adalah  “pernikahan  yang terpenuhi  semua  rukun  dan  syarat  yang  ditetapkan  dalam  fikih  (hukum  Islam)  namun pencatatan  resmi  di  instansi  berwenang  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.”
Hukum  yang  telah  berlaku  di  Indonesia  yaitu  undang-undang  nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  pasal  2  ayat  1  (satu)  yang  berbunyi “Perkawinan  adalah  sah,  Apabila dilakukaan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu.” Dan  ayat  2 (dua) berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku”.
15 Happy Susanto, Nikah Siri? Apa Untungnya. (Jakarta : Visimedia, 2007) , hal.1
16 Zuhdi Mudholar, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal.22
17 Abu Mansur Al-Asy‟ari, Hukum Nikah Siri., h.45
18 Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (edisi terbaru),(Penerbit Erlangga, 2015), hal. 558
Berdasarkan pasal yang terdapat didalam undang-undang perkawinan diatas, ternyata mempunyai  implikasi  yang  berbeda.  Pada  pasal  2  ayat  1  UUP  No.  1  Tahun  1974  tersebut hendak  mengembalikan  pelaksanaan  nikah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing- masing.  Artinya  jika  seseorang  melangsungkan  pernikahan  sesuai  dengan  tata  cara  dan prosedur hukum agama atau keyakinan yang dianutnya maka pernikahan itu dianggap sah. 19 Sedangkan menurut agama islam pernikahan dianggap sah yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan sebaliknya pernikahan dianggap batal apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya. 20
Maksud pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) UUP. No 1/1994, agar pernikahan itu sah menurut negara  maka  harus  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN).  Sehingga  pernikahan  yang tidak  dilakukan  dihadapan  dan  di  bawah  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah,  maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. 21 Hal ini berdasarkan KHI pasal 6 ayat dua yang berbunyi, bahwa “yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”
Dikatakan demikian, karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa Akta  Nikah/Buku  Nikah.  Karena  Akta  Nikah  hanya  dikeluarkan  Negara  yang  diwakili  oleh Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  dan  Catatan  Sipil  bagi  yang beragama  di  luar  Islam.  Pasal  7  ayat  (1)  KHI  Menjelaskan,  bahwa  perkawinan  hanya  dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 22
Oleh karenanya jika seseorang melangsung kan pernikahn hanya berdasarkan hukum Islam  saja  tanpa  tercatat  oleh  PPN,  maka  pernikahan  semacam  itu  disebut  oleh  mayoritas masyarakat  Indonesia  dengan  istilah  Nikah  siri  atau  menurut  negara  yang  disebut  dengan nikah dibawah tangan.
Dengan  melihat  kasus-kasus  yang  terjadi  pada  pernikahan  Siri,  masing-  masing mempunyai  latar  belakang  yang  secara  khusus  berbeda,  namun  secara  umum  adalah  sama yaitu  ingin  memperoleh  keabsahan.  Dalam  hal  ini  yang  dipahami  oleh  masyarakat  adalah pernikahan  siri  sudah  sah  secara  agama.  Sebagian  masyarakat  masih  banyak  yang berpendapat  nikah  merupakan  urusan  pribadi  dalam  melaksanakan  ajaran  agama,  jadi  tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).
Disamping itu pernikahan sirih juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan  pernikahan  namun  belum  siap  atau  ada  hal-hal  lain  yang  tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri dalam masyarakat Indonesia antara lain: 23

## 1. Hamil di luar nikah
Pergaulan  masa  sekarang  yang  dimasuki  oleh  budaya  budaya  asing  tanpa  adanya penyaringan  mengenai  hal  tersebut,  memicu  banyaknya  tingkah  laku  manusia  yang melampaui batas, salah satunya adalah pergaulan bebas.
Pergaulan  bebas  memeiliki  banyak  akibat  yang  negatif.  Salah  satunya  adalah mengakibatkan  kehamilan  di  luar  pernikahan.  Kehamilan  yang  terjadi  diluar  nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah  orang  tua  menikahkan  anaknya  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya,  dengan alasan  menyelamatkan  nama  baik  keluarga,  dan  tanpa  melibatkan  petugas  PPN,  tetapi dilakukan uleh mualim atau Kiyai tanpa melakukan apencatatan.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan
19 Abu Mansur Al-Asy‟ari, Hukum Nikah siri (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.39
20 Abdul Raman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7
21 Ibid, hal 40
22 Ibid
23 Bahtiar Tahir, Nikah Siri (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera,2016)., h. 27-28
Dengan  pemahaman  masyarakat  yang  sangat  minim,  akibatnya  kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan nikah siri. Adanya anggapan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.
3. Sulitnya aturan berpoligami
Tidak  terpenuhi  syarat-syarat  untuk  berpoligami,  terutama  tidak  adanya persetujuan  dari  istri  sebelumya,  maka  orang  tersebut  melakukan  nikah  siri,  cukup dihadapan  pemuka  agama.  Di  tambah  lagi  dengan  adanya  larangan  bagi  Pegawai  Negeri sipil  untuk  memiliki  istri  lebih  dari  satu,  membuat  banyak  masyarakat  indonesia melakukan praktik nikah siri itu sendiri.
4. Faktor ekonomi
Sebagian masyarakat, yang ekonominya menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar  administrasi  pencatatan  yang  kadang  membengkak  dua  kali  lipat  dari  biaya resmi.
5. Faktor Agama
Sebagian  oarang  berkeyakinan  tidak  perlu  melakukan  pencatatan,  tapi  cukup kepada kyai dan pencatatan bukan syarat atau rukun nikah.
Faktor-faktor penyebab nikah siri diatas merupakan realita  yang banyak terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, alasan alasan diatas adalah cerminan dari sifat manusia  yang menginginkan kemudahan dalam segala hal. Termasuk dalam masalah perkawinan.

## Kesadaran Masyarakat Pentingnya Pencatatan Perkawinan (Akta Nikah)
Sesuai  dengan  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (2)  menyatakan, bahwa  “tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”. Yang dimaksud pencatatan peristiwa nikah dalam Akta Nikah. Akta Nikah ditanda tangani  oleh suami,  istri, wali nikah, saksi-saksi,  dan PPN. Akta Nikah dibuat dua rangkap, masing-masing disimpan di KUA setempat dan di Pengadilan Agama.
Kemudian  setiap  peristiwa  pernikahan  tersebut  oleh  PPN  dilaporkan  ke  Kantor Administrasi  Kependudukan  di  wilayah  tempat  pelaksanaan  akad  nikah.  Untuk  pasangan suami  istri  diberikan  kutipan  Akta  Nikah  dalam  bentuk  Buku  Nikah.  Dan  Buku  Nikah dianggap sah jika sudah ditandatangani oleh PPN. 24
Penulis  melakuakan  wawancara  terhadap  Anggota  KUA  di  Desa  Terusan  tentang pencatatan pernikahan dan pernikah dianggap sah menurut beliau: “di dalam KHI pasal 4 itu perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan di masyarakat di  desa  ini  kebanyakan  kurang  mengetahui  hal  tersebut,  mereka  menganggap  perkawinan cukup  ijab  kabul  yang  dipimpin  oleh  Alim  Ulama  di  desa  tersebut,  selanjutnya  malas mengurus menjadi momok di dalam pernikahan, katanya ribet dan segala macam. Kalau ada yang ketangkap basah melakukan perzinahan langsung dinikahkan disisni. ” 25
Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:
1. Agar  terjadi  ketertiban  perkawinan  bagi  masyaratakat  Islam  setiap  perkawinan  harus dicatat.
2. Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diataur dalam Undang- Undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. 26
Pecatatan pernikahan adalah suatu hal yang urgen, bahkan juga menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agarpernikahan itu jelas serta  menjadi  pembuktian  bahwa  pernikahan  itu  telah  terjadi,baik  bagi  pasangan  yang
24 Al-Asy‟ari, h.12
25 Wawancara dengan Kepala KUA
26 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.219
bersangkutan,  para  keluarga  kedua  mempelai  (kedua  belah  pihak),  orang  lain,  ataupun  bagi masyarakat karena peristiwa pernikahanitu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja  dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis.
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  Pada  umumnya  kesadaran masyarakat  di  Desa  Terusan  terhadap  pentingnya  akta  nikah  yaitu  masih  menganggap  akta nikah itu kurang penting. Dengan kata lain masyarakat Desa Terusan tidak memiliki masalah jika pelaksanaan pernikahan tidak perlu dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.
Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa kehidupan di pedesaan khususnya  Desa  Terusan  tidak  terlalu  mementingkan  administratif.  Sehinga  masyarakat menilai dengan atau tanpa akta nikah, pernikahan yang sudah dilakukan sudah sah dan tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Terusan.
Untuk  itu  banyak  sekali  ditemukan  masyarakat  yang  sudah  menikah,  yang  masih belum  memiliki  akta  nikah.  Karena  urgensi  akan  akta  nikah  dianggap  tidak  penting  maka pengurusan administratif pembuatan akta nikah dilalaikan dan masyarakat juga beranggapan bahwa  pengurusan  akta  nikah  di  Desa  Terusan  berbelit  dan  susah  karena  banyaknya  surat yang di urus.
Padahal  pada  kenyataan  yang  ada,  pengurusannya  tidaklah  susah.  Pada  hal  ini persepsi  masyarakatlah  yang menjadi  masalah akan urgensi  akta nikah. Masyarakat  di  Desa Terusan  yang  sudah  menikah  tidak  memiliki  akta  nikah  menafsirkan  bahwa  akta  nikah  itu tidak urgen (tidak penting) sehingga untuk mengurusnya masyarakat merasa pengurusan akta nikah  itu  berbelit  dan  susah,  hanya  karena  penafsirannya  seperti  itu  masyarakat  di  Desa Terusan  lebih  memilih  untuk  nikah  dengan  penghulu  saja  tanpa  di  daftarkan  ke  Kantor Urusan Agama.
Objek  atau  target,  target  dan  karakteristik-karakteristik  yang  diamati  dapat memberikan dampak pada apa yang dipersepsikan. Objek tidak hanya dilihat dalam keadaan terisolasi,  tapi  hubungan  suatu  objek  dengan  latar  belakangnya  mempengaruhi  persepsi. Masyarakat  di  Desa  Terusan  menilai  beberapa  pasanganyang  sudah  menikah  yang  belom memiliki akta nikah masih bisa mempertahankan pernikahannya.
Merekapun  dapat  menjalankan  rumah  tangganya  seperti  masyarakat  lainnya.  Hal  ini lebih  dominan  dipengaruhi  oleh  ketentuan  adat/masyarakat  dibanding  hukum  tentang  akta nikah.  Sehingga  mereka  menilai  pengakuan  sebuah  pernikahan  secara  hukum  tidak  penting atau tidak perlu lagi mencatatkan pernikahannya ke KUA Desa Terusan. Situasi pada hal ini sangat  berguna  untuk  melihat  konteks  target  atau  peristiwa  sebab  unsur-unsur  dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi persepsi masyarakat.

## Keabsahan Surat Akta Nikah dalam Perkawinan bagi Masyarakat
Surat nikah cuma selembar kertas yang meresmikan perkawinan di hadapan manusia. Meskipun tak ada surat nikah, bukan berarti pernikahan tidak sah. Tetapi coba kita pikirkan kembali.  Tak  ada  salahnya  mencatatkan  pernikahan  di  hadapan  negara.  Banyak  manfaat praktis yang bisa diambil dari sana. Berikut ini beberapa di antaranya.
1. Memberikan pengukuhan atas adanya pernikahan
Dengan  adanya  sejumlah  saksi  yang  hadir  saat  prosesi,  sebuah  pernikahan  sudah memenuhi  salah  satu  syarat  sah.  Namun  akan  lebih  baik  lagi  jika  pernikahan  ini mempunyai  kepastian  hukum.  Dengan  adanya  pengukuhan  dari  Kantor  Urusan  Agama atau  Kantor  Catatan  Sipil,  negara  ikut  mengakui  adanya  pernikahan.  Ini  merupakan  cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti bagi suami dan istri di hadapan hukum.
2. Memudahkan birokrasi
Jika  ikatan  pernikahan  memiliki  bukti  hukum  berupa  surat  nikah,  surat  nikah  ini bisa digunakan untuk mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah.
Entah itu pengajuan tunjangan keluarga, asuransi,  atau izin  mendampingi pasangan  yang ditugaskan di luar negeri.
3. Memastikan istri bisa mendapat haknya
Surat nikah juga bisa memberikan posisi yang lebih pasti bagi istri di mata hukum. Dengan  ini,  para  istri  bisa  mendapatkan  haknya.  Misalnya  saja  dana  pensiun  dan tunjangan yang didapat sebagai pasangan suami.
4. Memastikan kesejahteraan anak-anak
Dengan  mencatatkan  pernikahan,  secara  tidak  langsung  kita  juga  memastikan kesejahteraan  anak-anak  di  masa  depan.  Dalam  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan,  anak- anak  hanya  terkait  secara  perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  dari  pihak  ibu.  Sedang hubungan  perdata  dengan  ayahnya  tidak  ada.  Dengan  mencatatkan  pernikahan,  hak  anak lebih  terjamin.  Pengurusan  akta  kelahiran  jadi  lebih  mudah.  Begitu  juga  bila  ada  urusan pembagian warisan di masa depan.
5. Memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak
Tak  ada  orang  yang  menikah  dengan  tujuan  untuk  bercerai  di  kemudian  hari. Namun,  kemungkinan  terburuk  selalu  bisa  terjadi.  Perceraian  bisa  menjadi  perkara  yang berlarut-larut, menghabiskan energi, serta biaya. Urusan seperti ini bisa menjadi semakin rumit  jika  tidak  ada  bukti  yang  mengesahkan  pernikahan.  Dan  salah  satu  masalah  yang sulit  diputuskan  dalam  hal  ini  adalah  sengketa  hak  asuh  dan  dana  perwalian  anak  yang dilahirkan saat pernikahan.

## Eksistensi KUA Desa Terusan dalam Meminimalisir Nikah Siri
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Desa  Terusan  dalam  masalah  Isbat  Nikah  (penetapan  perkawinan)  karena faktor  pemicu  awalnya  adalah  dengan  perkawinan  siri  (nikah  dibawah  tangan)  atau  nikah tidak dicatat.
Berikut  data  masyarakat  yang  mengajukan  Isbat  Nikah  yang  di  catat  oleh  Kantor Urusan Agama pada tahun 2020.
Tabel 1. Masyarakat yang melakukan Isbat Nikah No Nama Umur No. Seri Akta Nikah Laki-laki Perempuan L P 1 Asnawi Mardia 52 51 JA.100.241.211 2 Darso Sri Nilawati 51 48 JA.100.241.235 3 Wahyu Andrias Siti Rosidah 37 43 JA.100.241.236 4 Iskandar Suryani 39 38 JA.100.241.237 5 Irwansyah Arista Aprilianti 37 20 JA.100.241.238 6 Candra Ervawati 24 40 JA.100.241.239 7 Hendra. Y Rina Sari 32 26 JA.100.241.240 8 Roni Sodikin Dwi Yulyanti 23 22 JA.100.241.242 9 Sugiarto Suyati 56 47 JA.100.241.249 10 Murdani Juliana 25 19 JA.100.241.255
Sumber: Observasi di Kantor Urusan Agama Desa Terusan 27
Berdasarkan  data  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  banyaknya  masyarakat  di  Desa Terusan  yang  melakukan  perkawinan  Siri  (nikah  dibawah  tangan)  atau  nikah  yang  tidak tercatat,  karena  masyarakat  yang  melakukan  hal  tersebut  merasa  banyak  kendala  yang dihadapi  dalam  melakukan  segala  kepentingan-kepentingan,  terutama  dalam  bidang administrasi kenegaraan.
27 Arsip Laporan Tahunan KUA Desa Terusan Tahun 2020
Setelah  penulis  mendapatkan  data  dari  Kantor  Urusan  Agama  KUA  Desa  Terusan penulis  langsung  melanjukan  penelitian  dengan  melakukan  wawancara  kepada  kepala  KUA Desa Terusan.
Salah satu anggota KUA Desa Terusan yang bernama Ibu Pinorita S.Pd.I, mengatakan bahwa  memang  membenarkan  adanya  perkawinan  siri  di  Desa  Terusan  diketahui  melalui cerita  orang-orang  dan  ketika  di  lakukannya  Isbat  Nikah  masal  oleh  Pemda,  yang  mana masyarakat  melakukan  hal  tersebut  dengan  permasalahan  diantaranya: Pertama faktor ekonomi, kedua kurang tinnginya kesadaran masyarakat tentang pentinnya Akta  Nikah atau Pencatatan  Peristiwa  Pernikahan, ketiga rumitnya  administrasi  atau  kelengkapan  berkas- berkas. 28
Adapun  Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Desa  Terusan  yang  memiliki  jumlah yang lumayan banyak dalam masyarakat yang melukan Isbat Nikah yaitu sebanyak 10 orang pada  tahun  2021.  Hal  hal  yang  dilakaukan  Kantor  Urusan  Agama  Desa  Terusan  dalam Mengurangi Nikah Siri, diantaranya adalah: 29
Pertama, bekerjasama  dengan  Penyuluh  Negeri  dan  Penyuluh  Honorer  dalam melakukan  penyuluhan  terhadap  masyarakat  tentang  mengenai  pentingnya  Pencatatan Penikahan, Akta Nikah dan mensosialisasikan bahaya dan akibat perkawinan siri oleh KUA disetiap tempat, dalam metode pengajian yang dilakukan oleh penyuluh.
Kedua, Kantor  Urusan  Agama  Desa  Terusan  saling  bekerja  sama  dengan  lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Tsanawiyah, Aliyah dan juga dengan pengawas-pengawas sekolah, untuk mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat.
Ketiga, memberitahukan kepada masyarakat  yang hendak mendaftarkan pernikahnya di KUA untuk menghindari nikah yang tidak dicatat atau menghindari perkawinan siri.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  menurut  penulis  kegiatan  atau  upaya  mengenai sosialisasi  tentang  pentingaya  pencatatan  pernikahan  atau  peran  KUA  dalam  mengurangi perkawinan siri di Desa Terusan ternyata masih sangat minim dan kurang efektif, khususnya bagi  masyarakat  yang  jauh  dari  KUA  dan  serta  sibuknya  masyarakat  yang  bekerja  sebagai petani  untuk  kebutuhan  sehari-harinya.  Maka  tidak  heran  apabila  ditemukan  masih  ada sebagian  masyarakat  yang  belum  dan  tidak  mau  mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Desa  Terusan  sebab  para  pelaku  perkawinan  siri  tidak  mengetaqhui akan dampak yang diterima kelak. Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Desa  Terusan  berusaha  menyelenggarakan  penyuluhan  atau  sosialisasi  dan  memberikan pelayanan  terbaik  terhadap  masyaratakat  tentang  pentingya  pencatatan  perkawinan  dan mensosialisasikan tentang perkawinan siri.
Cara  seperti  inilah  yang  sering  dilakukan  oleh  pihak  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Desa  Terusan  dalam  mengatasi  dan  mengurangi  perkawinan  siri  yang  sering  terjadi  di masyarakat.  Meskipun  pada  kenyataanya  masih  ada  saja  sebagian  masyarakat  yang  enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahnnya di Kantor Urusan Agama (KUA).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Desa  Terusan  dalam  Mengurangi  Perkawinan  Siri,  diantaranya: Pertama, bekerjasama  dengan  Penyuluh  Negeri  dan  Penyuluh  Honorer  dalam  melakukan  penyuluhan terhadap  masyarakat  tentang  mengenai  pentingnya  Pencatatan  Penikahan,  Akta  Nikah  dan mensosialisasikan  bahaya  dan  akibat  perkawinan  siri  oleh  KUA  disetiap  tempat,  dalam metode  pengajian  yang  dilakukan  oleh  penyuluh; Kedua, bekerja  sama  dengan  lembaga pendidikan seperti Sekolah Dasar, Tsanawiyah, Aliyah dan juga dengan pengawas-pengawas
28 Wawancara dengan Ibu Pinorita., S. Pd.I.
29 Wawancara dengan Ibu Pinorita., S. Pd.I.
sekolah, untuk mengingatkan tentang bahaya dan dampaknya melakukan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatat; dan Ketiga, memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan  pernikahnya  di  KUA  untuk  menghindari  nikah  yang  tidak  dicatat  atau menghindari perkawinan siri.

## REFERENSI
Abdul Raman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008. Abu Mansur Al-Asy‟ari, Hukum Nikah siri, Yogyakarta: Deepublish, 2019. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1989. Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, Az-Zawaj Al-„Urfi , KSA: Darul Ashimah, Cet I. 1426 H. Ali  Yafie, Pandangan  Islam  Terhadap  Kependudukan  dan  Hukum  Keluarga, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982.
Arsip Laporan Tahunan KUA Desa Terusan Tahun 2020 Bahtiar Tahir, Nikah Siri, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera,2016. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta: Rajawali Pers, 2011. G, Kartasapoetra, dkk. Sosiologi Umum, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
H.A Zahri,  “Argumentasi  Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum  Islam”. http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Pe rkawinan%20dlam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf.
Happy Susanto, Nikah Siri? Apa Untungnya, Jakarta : Visimedia, 2007. Hasan Basri, keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Khoiruddin Nasution, Status Wanita di asia tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , Jakarta: INS, 2002.
Lexy J.moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2004.
Majlis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975 (edisi  terbaru),  Penerbit Erlangga, 2015.
Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  &  Perkawinan  Tidak  Dicatat ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2012.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Wawancra dengan Ibu Pinorita, Anggota KUA, kec. Terusan.
Zahri  Hamid, Pokok-pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987. Zuhdi Mudholar, Memahami Hukum Perkawinan, Bandung: Al-Bayan, 1994.