Bambang Tri Suparyanto Nugroho, Gunawan Nachrawi, Adi Sujatno (2023) Penerapan Restorative Justice dalam  Penegakkan  Hukum  Pidana  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012, (8)  9,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 9, September 2023
PENERAPAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  PENEGAKKAN  HUKUM PIDANA  ANAK  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN 2012
Bambang Tri Suparyanto Nugroho, Gunawan Nachrawi, Adi Sujatno Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: banug1979@gmail.com, gunawan.n@iblam.ac.id adisujatno@iblam.ac.id

## Abstrak
Anak  dengan  segala  pengertian  dan  definisinya  memiliki  perbedaan  karakteristik dengan  orang  dewasa,  ini  merupakan  titik  tolak  dalam  memandang  hak  dan kewajiban  bagi  seorang  anak  yang  akan  mempengaruhi  pula  kedudukannya  di hadapan  hukum.  Dalam  pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  juga  disebutkan  bahwa  anak  merupakan amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan  perlindungan  khusus,  terutama  perlindungan  hukum  dalam  sistem peradilan. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak yang memberikan  perlindungan  secara  berimbang  hak  dan  kepentingan  pelaku  dan korban  tindak  pidana,  masyarakat  dan  negara,  saat  ini  dikenal  dengan  peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut  sebagai  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  jika  dilihat  dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa  dan  generasi  penerus,  berdasarkan  undang-undang  tersebut  pemerintah melakukan upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
Kata kunci : Restorative Justice; Penegakan Hukum; Pidana Anak.

## Abstract
Children with all their definitions and definitions have different characteristics from adults, this is a starting point in viewing the rights and obligations for a child that will also affect his position before the law. In consideration of Law Number 11  of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is also stated that children are  the  trust  and  gift  of  God  Almighty  who  has  dignity  and  dignity  as  a  whole
person.  To  maintain  their  dignity  and  dignity,  children  are  entitled  to  special protection,  especially  legal  protection  in  the  justice  system.  The  concept  and philosophy of criminal law and the juvenile criminal justice system that provides balanced  protection  of  the  rights  and  interests  of  perpetrators  and  victims  of criminal acts, society and the state, is currently known as restorative justice as a judicial  concept  that  produces  restorative  justice.  Law  Number  11  of  2012 concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System,  hereinafter  referred  to  as  the Juvenile Criminal Justice System Law, when viewed from the philosophy underlying the  birth  of  the  juvenile  justice  law  is  because  children  have  not  been  able  to understand what they are doing and prioritize the best interests of children and in accordance  with  the  1990  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  ratified  by Indonesia  as  a  member  of  the  United  Nations  (UN)  through  Presidential  Decree Number 36 of 1990 states that Crime is a last resort because children are assets of the nation and the next generation, based on this law the government makes legal efforts to find the best way for children by issuing a regulation called Supreme Court regulation  number  4  of  2014  concerning  Guidelines  for  the  implementation  of diversion in the juvenile criminal justice system.
Keywords: Restorative Justice; Law Enforcement; Juvenile Crime.

## Pendahuluan
“Restorative  Justice"  atau  sering  diterjemahkan  sebagai  keadilan  restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian  perkara  pidana.  Berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  pendekatan  ini  masih  diperdebatkan  secara teoritis,  akan  tetapi  pandangan  ini  pada  kenyataannya  berkembang  dan  banyak mempengaruhi  kebijakan  hukum  dan  praktik  di  berbagai  negara.  Penanganan  perkara pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan  pandangan  dan  pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.
Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara  pidana  diluar  peradilan  yang  disebut  restorative  justice.  Restorative  justice  itu sendiri  merupakan  upaya  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana tanpa  adanya  peradilan dan  sanksi  penjara,  namun  restorative  justice  ini  mengupayakan  kembalinya  situasi sebelum  adanya  tindak  pidana  dan  mencegah  adanya  tindak  pidana  dengan mengutamakan  musyawarah  mufakat  oleh  kedua  pihak  dengan  didampingi  pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.
Dalam  pandangan  keadilan  restoratif makna  tindak  pidana  pada  dasarnya  sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat  serta  hubungan  kemasyarakatan.  Latar  belakang  dibentuknya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak (Pangemanan, 2015).
Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  menggunakan pendekatan  restorative  justice  yang  dilaksanakan  dengan  cara  pengalihan  (diversi), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.  Seorang  ahli  kriminologi  berkebangsaan  Inggris  Tony  F.  Marshall  dalam tulisannya”Restorative  Justice  an  Overview”  mengatakan  restorative  justice  adalah sebuah  proses  di  mana  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  pelanggaran  tertentu bertemu  bersama  untuk  menyelesaikan  persoalan  secara  bersama-sama  bagaimana menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  demi  kepentingan  masa  depan (di Indonesia, 2009) .
Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi  seorang  anak  yang  akan  mempengaruhi  pula  kedudukannya  di  hadapan  hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,  terutama  perlindungan  hukum  dalam  sistem  peradilan  (Afandi,  2021).  Konsep dan  filosofi  hukum  pidana  dan  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat  dan  negara,  saat  ini  dikenal  dengan  peradilan  restoratif  sebagai  konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif (Zehr & Gohar, 2002).
Menurut  Said  (2018),  perlindungan  anak merupakan  bagian  dari  Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin.  Hal  ini  tercermin  pada  hakikat  pembangunan  nasional  yaitu  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berbudi  luhur.  Mengabaikan  masalah  perlindungan anak  berarti  tidak  akan  memantapkan  pembangunan  nasional.  Akibat  tidak  adanya perlindungan  anak  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan  sosial  yang  dapat mengganggu  penegakan  hukum,  ketertiban,  keamanan,  dan  pembangunan  nasional (Atmasasmita, 2010).
Anak  adalah  subjek  yang  belum  dewasa  dan  rentan  dengan  perbuatan  salah, konsekuensinya  adalah  perilaku  ketidaksadaran  anak  untuk  berbuat  menyimpang  dari norma yang ada seperti melakukan tindak kekerasan, berkelahi, mengambil milik orang lain, terlibat narkoba, dan tindakan menyimpang lainnya. Anak berdasarkan hukum yang berlaku  memiliki  definisi  yang  sedikit  berbeda  satu  dengan  yang  lainnya  di  dalam peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya.
Dalam  Pasal  1  butir  ke  3  Undang-Undang  no  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan  bahwa:  “yang  disebut  anak  adalah  anak  yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang
Kesejahteraan anak,  menyatakan  bahwa: “yang  disebut  anak adalah  sampai  batas usia sebelum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”.
Penggolongan  tersebut  dibagi  dalam  3  (tiga)  fase,  yaitu Wagiati (2008):  fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai 7 tahun yang disebut sebagai masa anak  kecil.  Fase  kedua  adalah  dimulainya  pada  usia  7  sampai  14  tahun  yang  disebut sebagai masa kanak-kanak. Dan fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun  yang  dinamakan  masa  remaja,  dalam  arti  sebenarnya  yaitu  fase  pubertas  dan adolescent,  dimana  terdapat  masa  penghubung  dan  masa  peralihan  dari  anak-anak menjadi orang dewasa.
Dalam kebijakan implementasi restorative justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia di masa yang akan datang dapat menjamin terlindunginya hak-hak anak yang dapat diketahui dari kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari pemidanaan.
Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan  masa  depan  anak  dan  masyarakat  yang  didalamnya  terkandung  prinsip- prinsip  restorative  justice,  definisi  restorative  justice  itu  sendiri  tidak  seragam,  sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya.
Oleh  karena  itu,  banyak  terminologi  yang  digunakan  untuk  menggambarkan konsep  restorative  justice,  seperti  keadilan  komunitarian,  keadilan  positif,  keadilan relasional, keadilan reparatif, dan keadilan masyarakat.
Restorative  justice  membutuhkan  usaha-usaha  yang  kooperatif  dari  komunitas dan  pemerintah  untuk  menciptakan  sebuah  kondisi  dimana  korban  dan  pelaku  dapat merekomendasikan konflik mereka. Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.
Restorative  justice  juga  menekankan  pada  hak  asasi  manusia  dan  kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Restorative justice juga  mengupayakan  untuk  me-restore  keamanan  korban,  penghormatan  pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.
Secara  prinsipil  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah mengedepankan  pendekatan  restorative  justice  dan  proses  diversi  sebagai  upaya penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  sehingga  penerapan  restorative justice  akan  menawarkan  jawaban  atas  isu-isu  penting  dalam  penyelesaian  perkara pidana,  yaitu:  1)  Kritik  terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu). 2)  Menghilangkan  konflik  khususnya  antara  pelaku  dengan  korban  dan  masyarakat (taking  away  the  conflict  from  them);  ketiga,  fakta  bahwa  perasaan  ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation) (Aertsen, Bolívar, & Lauwers, 2011).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika dilihat dari filosofi yang mendasari lahirnya undang-undang peradilan anak adalah karena anak belum  dapat  memahami  apa  yang  dilakukannya  serta  mengedepankan  kepentingan terbaik  bagi  anak  dan  sesuai  dengan  Konvensi  Hak  Anak  1990  yang  diratifikasi  oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir karena anak adalah aset bangsa dan generasi  penerus,  berdasarkan  undang-undang  tersebut  pemerintah  melakukan  upaya hukum untuk mencari jalan terbaik bagi anak dengan menerbitkan suatu peraturan yang disebut  dengan  peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
Seorang  anak  dalam  melakukan  suatu  kejahatan  sebenarnya  terlalu  ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana (Wahyudi, 2011). Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap  kritis,  serta  agresif  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum.  Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar,  penipuan,  atau  perbuatan-perbuatan  lainnya  yang  intinya  membuat  susah  dan resah orang tuanya.
Anak nakal itu merupakan hal yang wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua  menghendaki  kenakalan  anaknya  berlebihan  sehingga  menjurus  ke  tindak  pidana (Salam,  2005).  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  kenakalan  anak  telah  memasuki ambang batas yang sangat memprihatinkan (Wadog, 2000). Menurut Romli Atmasasmita mengenai  kenakalan  anak  juvenile  delinquency  adalah  “setiap  perbuatan  atau  tingkah laku  seorang  anak  di  bawah  umur  18  tahun  dan  belum  kawin  yang  merupakan pelanggaran  terhadap  norma-norma  hukum  yang  berlaku  serta  dapat  membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.
Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di  Indonesia  tetap  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya,  namun  demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan Undang-Undang No.11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  memberikan  perlakuan  khusus terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  baik  dalam  hukum  acaranya  maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena anak
belum  sadar  sepenuhnya  dalam  bertindak  dan  kondisi  psikologis  yang  tidak  seimbang (Djamil, 2017).
Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  1997 ini  dianggap  tidak  sesuai  karena  dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya (Kartono, 2010).  Secara  umum  penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  menerapkan perangkat  sarana  hukum  tertentu  untuk  memaksakan  sanksi  hukum  guna  menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.
Proses  peradilan  pidana  anak  menimbulkan  efek  negatif  yaitu  dapat  berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan,dan lainnya. Begitu juga efek  negatif  adanya  putusan  hakim  pemidanaan  terhadap  anak  maka  stigma  yang berkelanjutan,  rasa  bersalah  pada  diri  anak  dan  sampai  pada  kemarahan  dari  pihak keluarga (Rahardjo, 1980).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakkan Hukum Pidana Anak? 2) Bagaimana Hukum Positif di Indonesia dalam Penegakkan Hukum Pidana Anak?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  berperan  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakkan Hukum Pidana Anak
Proses pemulihan menurut konsep restorative justice adalah melalui diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan dalam proses alternatif penyelesaian perkara,  yaitu  melalui  musyawarah  pemulihan  atau  mediasi.  Apabila  perkaranya  tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada due process of law, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.
Dalam  menyelesaikan  perkara  anak,  anak  harus  diberlakukan  secara  khusus. Perlindungan  khusus  ini  terdapat  pada  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Hal  ini  mengingat  sifat  dan  psikis  anak  dalam  beberapa  hal tertentu  memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  perkembangan  mental  maupun  jasmani anak.
Perlakuan  khusus  dimulai  pada  saat  tahap  penyidikan,  harus  dibedakan pemeriksaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  dengan  orang  dewasa.  Dalam  melakukan
penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk  memberikan  rasa  keadilan  kepada  anak,  memberikan  kesempatan  kepada  anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah  dilakukan,  karena  di  dalamnya  terdapat  diversi  melalui  pendekatan  Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.
Dalam  hal  penyidikan  kepada  anak  di  bawah  umur  pada  umumnya  seringkali didapatkan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah diperbuat, dapat disimpulkan bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Dalam pasal 17 ayat (1) tertulis bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, dan  Hakim  wajib  memberikan  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  diperiksa  karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
Penyidik  yang  melakukan  penyidikan  kepada  anak  dalam  konsep  restorative justice  harus  mengutamakan  perlakuan  khusus  seperti  yang  tertulis  dalam  Pasal  17. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerintah  dan  lembaga  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.
Penyidikan  yang  dilakukan  kepada  anak  tidak  boleh  menggunakan  atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisi mental dan psikologis anak yang belum siap untuk berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam  tahap  penerapan  restorative  justice  sangat  diperlukan  peran  dari  Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan social Pidana penjara dan pidana kurungan menjadi alternative pertama dan kedua dalam penanganan masalah anak.
Ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  masih  menganut  hukum  feudal  yang  selalu berprinsip  bahwa  pelaku  kejahatan  harus  dihukum  untuk  memberikan  efek  jera  pada pelaku  dan  masyarakat.  Seharusnya  untuk  kasus  anak  ini  diperlakukan  berbeda  yaitu dengan  diterapkannya  pendekatan  restorative justice  karena anak  bukan  subjek  hukum dan belum bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya di hadapan hukum. Jadi  sangsi  yang  diberikan  pada  anak  yang  melakukan  kesalahan  bukan  efek  jera  tapi pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan lembaga pendidikan agar dapat merubah perilaku anak sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Tahapan  setelah  penyidikan  adalah  penuntutan,  yang  dijalankan  oleh  penuntut umum. Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Penuntut  Umum  wajib  mengupayakan  Diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah menerima berkas perkara dari penyidik”. Pada tahap penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan  pengalihan  hukum  demi  kepentingan  terbaik  bagi  pelaku  anak  melalui pendekatan keadilan restoratif.
Dalam  hal  proses  diversi  berhasil  mencapai  kesepakatan,  penuntut  umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal , penuntut umum wajib menyampaikan  berita  acara  diversi  dan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Pengalihan hukum melalui pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan pada tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Menurut  Pasal  52  ayat  (2)  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”.
Apabila proses pengalihan hukum (diversi) melalui pendekatan restorative justice berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal maka perkara tersebut dilanjutkan  ke  tahap  persidangan  dengan  menjaga  suasana  kekeluargaan  tetap  terjaga, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaanya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.
Perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pelaku dewasa ini juga terlihat  dari  pemidanaannya,  pelaku  dewasa  hukuman  mati  merupakan  pidana  terakhir untuk  pelaku  dewasa,  sedangkan  anak  adalah  penjara  itupun  untuk  sebagai  pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.
Perbedaan  lainnya  juga  ada  dalam  proses  peradilannya.  Untuk  anak  yang berhadapan dengan hukum proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  juga  harus  selalu  didampingi  oleh orangtua/wali,  Bapas,  Peksos,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Berbeda  dengan  orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.
Jika melihat serangkaian proses hukum yang dilakukan oleh anak, maka unsur- unsur yang tertuang pun dengan harkat dan martabat atau kebawah dengan berpedoman peradilan anak, harus mengacu kepada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kriminalisasi.
Beberapa  kesulitan  yang  mungkin  timbul  dalam  penerapan  restorative  justice adalah  sebagai  berikut  Pradityo, (2016):  a)  Kesulitan  mempertemukan  keseimbangan pelbagai  kepentingan  pihak-pihak  (pelaku,  korban,  masyarakat  dan  Negara);  b) Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan; c) Perasaan korban  yang  merasa  mengalami  ketakutan  karena  merasa  ditekan;  d)  Percobaan  dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya; e) Penerapan keadilan  restoratif  harus  dilakukan  secara  sistematik  dengan  terlebih  dahulu
memantapkan  sistem  hukum  yang  mendasari,  baik  struktur  substansi  maupun  insider yang akan terlibat langsung.
Terkait  dengan  hukuman  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, berdasarkan UU SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V UU SPPA Pasal 69: (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2)  Anak  yang  belum  berusia  14  (empat  belas)  tahun  hanya  dapat  dikenai tindakan.Berdasarkan Pasal 69 di atas, hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan.
Mengenai  tindakan  ini,  terdapat  batasan  bahwa  anak  yang  belum  berusia  14 (empat  belas)  tahun  hanya  dikenal  tindakan.  Ketentuan  mengenai  Restorative  Justice tampak dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau  pengenaan  tindakan  dengan  berdasarkan  pada  pertimbangan  segi  keadilan  dan kemanusiaan. Penerapan pidana penjara terhadap anak hanyalah digunakan sebagai upaya terakhir.  Ketentuan  ini  jelas  memberikan  perlindungan  hak-hak  anak,  dengan mengedepankan pendekatan Restorative Justice.
Ketentuan  tersebut  secara  jelas  disebutkan  dalam  Pasal  81  Ayat  (5),  yang berbunyi:  (1)  Pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya  digunakan  sebagai  upaya terakhir.Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  meliputi:a)  Penyidikan  dan  penuntutan  pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  ini.  b)  Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum.  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan, dan/atau  pendampingan  selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah menjalani pidana atau tindakan.
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Secara  prinsipil melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah  mengedepankan  pendekatan restorative  justice  dan  proses  diversi  sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan restorative justice akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian-penyelesaian perkara pidana anak.

## B. Hukum Positif di Indonesia dalam Penegakkan Hukum Pidana Anak
Pelanggaran  terhadap  norma  hukum  yang  membuat  seorang  anak  harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya  penegak  hukum  yang  belum  memberikan  perhatian  secara  khusus  terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum  cukup  berpihak  pada  anak-anak,  sedangkan  sebagai  bagian  dari  subjek  hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan
dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia.
Perlindungan  anak  tersebut  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial 19 . Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh  anak-anak  disebut  dengan  juvenile  delinquency,  hal  tersebut  cenderung  untuk dikatakan  sebagai  kenakalan  anak  dari  pada  kejahatan  anak,  karena  terlalu  keras  bila seorang  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dikatakan  sebagai  penjahat.  Dalam  tahap penahanan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  tidak  sama  dengan  penahanan  pada umumnya.
Dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan: a) Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; b) Dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti; c) Mengulangi tindak pidana.
Dalam praktik penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.  Apakah  seorang  anak  yang  masih  di  bawah  umur  yang  kemudian  ditahan dengan alasan bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas.
Proses  penahanan menurut  Pasal  32 ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  penahanan  terhadap  anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal  anak memperoleh  jaminan  dari  orang  tua/wali  dan/atau  lembaga  bahwa  anak  tidak  akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

## 1. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Setiap  anak  dalam  proses  peradilan  pidana  berhak:  a)  diperlakukan  secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti beribadah sesuai  dengan  agama  atau  kepercayaannya,  mendapatkan  kunjungan  dari keluarga/pendamping,  perawatan  rohani  dan  jasmani,  pendidikan  dan  pengajaran, pelayanan  kesehatan  danmakanan  yang  layak,  bahan  bacaan,  serta  menyampaikan keluhan,  dan  mengikuti  siaran  media  massa.  b)  dipisahkan  dari  orang  dewasa.  c) memperoleh  bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif.  d)  melakukan  kegiatan rekreasional, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus  memiliki  waktu  tambahan  untuk  kegiatan  hiburan  harian,  kesenian,  atau mengembangkan keterampilan. e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat anak, misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, diborgol, disuruh membersihkan toilet, serta anak  perempuan  disuruh  memijat  penyidik  laki-laki.  f)  tidak  dijatuhi  pidana  mati atau pidana seumur hidup. g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir  dan  dalam  waktu  yang  paling  singkat.  h)  memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak  memihak,  dan  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk umum;  i)  tidak  dipublikasikan  identitasnya;memperoleh  pendampingan  orang  tua/wali dan  orang  yang  dipercaya  oleh  anak.  j)  memperoleh  advokasi  social.  k)  memperoleh kehidupan  pribadi,  diantaranya  dibolehkan  membawa  barang  atau  perlengkapan pribadinya,  seperti  mainan,  dan  jika  anak  ditahan  atau  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  anak  berhak  memiliki  atau  membawa  selimut  atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah. l) memperoleh aksesibilitas,  terutama  bagi  anak  cacat.  m)  memperoleh  pendidikan.  n)  memperoleh pelayanan kesehatan. o) memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun, serta hak menurut UU tentang Pemasyarakatan, seperti menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lain.
Kemudian  untuk  anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidana,  mempunyai  hak sebagai  berikut:  a)  mendapat  pengurangan  masa  pidana;  b)  memperoleh  asimilasi.  c) memperoleh  cuti  mengunjungi  keluarga;  d)  memperoleh  pembebasan  bersyarat.  e) memperoleh cuti menjelang bebas; f) memperoleh cuti bersyarat. g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Diversi Sebagai Restorative Justice Di Indonesia
Definisi diversi sendiri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Manfaat  pelaksanaan  program  diversi  adalah:  a)  Membantu  anak-anak  belajar  dari kesalahannya  melalui  intervensi  selekas  mungkin.  b)  Memperbaiki  luka-luka  karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat. c) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari. d) Melengkapi dan membangkitkan  anak-anak  untuk  membuat  keputusan  yang  bertanggung  jawab.  e) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut. f) Memberikan pilihan bagi pelaku  untuk  berkesempatan  menjaga  agar  tetap  bersih  dari  catatan  kejahatan.  g) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
Beberapa  faktor  situasi  yang  menjadi  pertimbangan  pelaksanaan  diversi  adalah sifat dan kondisi perbuatan, pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, derajat keterlibatan anak  dalam  kasus,  sikap  anak  terhadap  perbuatan  tersebut,  reaksi  orang  tua  dan/atau keluarga  anak  terhadap  perbuatan  tersebut,  dampak  perbuatan  terhadap  korban, pandangan Hakim tentang penanganan yang ditawarkan.
Oleh  karena  itu  menurut  penjelasan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak disebutkan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Diversi merupakan hal  yang  wajib  diupayakan  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan,  bahkan  ada  sanksi administratif  bagi  pejabat  atau  petugas  yang  tidak  mengupayakan  diversi (Joni  &
Zulchana, 1999). Apabila diversi berhasil dilakukan dengan hasil yang telah disepakati, kemudian akan  dibuat  penetapan  ketua  Pengadilan  Negeri tentang  kesepakatan  diversi lalu  dicatat  pada  Register  Kesepakatan  Diversi  yang  ada  pada  Pengadilan  Negeri setempat.
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan dilakukannya diversi dalam semua tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), dan dalam tulisan ini, Penulis mencoba membahas bagaimana penerapan diversi dalam tahap pemeriksaan  di  persidangan,  karena  undang-undang  ini  tidak  mengatur  secara  teknis mengenai penerapan diversi.
Sehubungan  dengan  penyelesaian  perkara  anak  melalui  diversi,  Mahkamah Agung  selaku  badan  peradilan  yang membawahi  Pengadilan  Negeri  selaku  pengadilan tingkat pertama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan diversi telah  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dengan dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim-Hakim yang menangani perkara pidana anak berpedoman dengan PERMA tersebut.
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap perkara anak wajib dilakukan diversi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan.
Berdasarkan  beberapa  teori-teori  pemidanaan  yang  telah  dijelaskan  terlebih dahulu  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut: a) Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan  menghindarkan  anak  dari  penerapan  hukum  pidana  yang  seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya  prisionisasi  yang  menjadi  sarana  transfer  kejahatan  terhadap  anak.  b) Perampasan  kemerdekaan  terhadap  anak  baik  dalam  bentuk  pidana  penjara  maupun dalam  bentuk  perampasan  yang  lain  melalui  mekanisme  peradilan  pidana,  memberi pengalaman  traumatis  terhadap  anak,  sehingga  anak  terganggu  perkembangan  dan pertumbuhan  jiwanya.  Pengalaman  pahit  bersentuhan  dengan  dunia  peradilan  akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan. c) Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (recidive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan  menjadi  korban  akibat  kejahatan.  d)  Dengan  diversi  akan memberikan  2 (dua)  keuntungan  sekaligus  terhadap  individu  anak.  Pertama;  anak  tetap  dapat berkomunikasi  dengan  lingkungannya  sehingga  tidak  perlu  beradaptasi  sosial  pasca
terjadinya  kejahatan.  Kedua;  anak  terhindar  dari  dampak  negatif  prisionisasi  yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.
Dalam  hal  proses  persidangan  peradilan  anak  Mahkamah  Agung  RI  telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan:  “Hakim  anak  wajib  mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak  didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.
Dasar dilaksanakan diversi bagi Penyidik dan Penuntut Umum adalah hanya UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 sedangkan kedua peraturan  tersebut  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  hal  tersebut  dan  tidak  ada petunjuk teknis dari masing-masing, sedangkan PERMA hanya berlaku untuk intern dari Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini diterapkan oleh Pengadilan Negeri dan dalam PERMA  tersebut  juga  tidak  menjelaskan  mengenai  penerapan  pasal  79  karena  hanya mengatur mengenai tata cara proses diversi saja sehingga menurut penulis untuk dapat menerapkan pasal tersebut adalah penafsiran dari masing-masing aparat penegak hukum. Dalam  Pasal  1  Angka  5  disebutkan:  “Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Adapun tujuan diversi adalah untuk: a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak. b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. c) Menghindarkan Anak dari  perampasan  kemerdekaan.  d)  Mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi.  e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Berdasarkan  Pasal  8  angka  (3)  di  atas  jelas  bahwa  dalam  proses  diversi  wajib diperhatikan  6  (enam)  aspek  yaitu:  a)  Kepentingan  korban.  b)  Kesejahteraan  dan tanggung jawab anak. c) Penghindaran stigma negative. d) Penghindaran pembalasan. e) Keharmonisan masyarakat. f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Bentuk putusan pengadilan ketika tercapai kesepakatan Diversi adalah penetapan. Penetapan  ini  dilakukan  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  setelah  diterimanya kesepakatan  Diversi.  Penetapan  ini  kemudian  disampaikan  kepada  Pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari  sejak  ditetapkan.  Setelah  menerima  penetapan  tersebut  Penyidik  menerbitkan penetapan  penghentian  penyidikan  atau  penuntut  Umum  menerbitkan  penetapan penghentian  penuntutan.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  12  Ayat  (2)  sampai dengan ayat (5), sebagai berikut:
a. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat
Disampaikan  oleh  atasan  langsung  pejabat  yang  bertanggung  jawab  di  setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
c.  Penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  disampaikan  kepada  Pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut Umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
d.  Setelah  menerima  penetapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Penyidik menerbitkan  penetapan  penghentian  penyidikan  atau  penuntut  Umum  menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
Mekanisme  penerapan  Restorative  Justice  di  dalam  pengadilan  tetap  dimulai dengan  upaya  Diversi,  yang  dapat  dilaksanakan  di  ruang  mediasi  pengadilan  negeri. Kemudian  ketika  Diversi  itu  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan,  maka  perkara dilanjutkan kepada tahap persidangan. Mekanisme demikian ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6). Berikut ketentuan pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6): Bagian Keenam pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Dalam Pasal 52: a) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara  Anak  paling lama  3  (tiga)  hari  setelah  menerima  berkas  perkara  dari  Penuntut Umum.  b)  Hakim  wajib  mengupayakan  Diversi  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah ditetapkan  oleh  ketua  pengadilan  negeri  sebagai  Hakim.  c)  Diversi  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. d) Proses Diversi dapat  dilaksanakan  di  ruang  mediasi  pengadilan  negeri.  e)  Dalam  hal  proses  Diversi berhasil  mencapai  kesepakatan  Hakim  menyampaikan  berita  acara  Diversi  beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. f) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

## Kesimpulan
Bahwa  Dalam  menyelesaikan  perkara  anak,  anak  harus  diberlakukan  secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Hal  ini  mengingat  sifat  dan  psikis  anak  dalam  beberapa  hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada  tindakan-tindakan  yang  dapat  merugikan  perkembangan  mental  maupun  jasmani anak.  Perlakuan  khusus  dimulai  pada  saat  tahap  penyidikan,  harus  dibedakan pemeriksaan  terhadap  anak  di  bawah  umur  dengan  orang  dewasa.  Penerapan  pidana penjara terhadap anak hanyalah digunakan sebagai upaya terakhir.
Ketentuan  ini  jelas  memberikan  perlindungan  hak-hak  anak,  dengan mengedepankan  pendekatan  Restorative  Justice.  Ketentuan  tersebut  secara  jelas disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (5), yang berbunyi:  (1) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Bahwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  wajib  diupayakan  Diversi. Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke proses di luar peradilan pidana.
Secara  prinsipil  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  telah mengedepankan  pendekatan  restorative  justice  dan  proses  diversi  sebagai  upaya
penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  sehingga  penerapan  restorative justice akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian-penyelesaian perkara pidana anak. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  maka  terhadap  perkara  anak  wajib  dilakukan diversi dalam setiap pemeriksaan perkara anak sejak dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan pada persidangan

## BIBLIOGRAFI
Aertsen, Ivo, Bolívar, Daniela, & Lauwers, Nathalie. (2011). Restorative justice and the active victim: exploring the concept of empowerment. Temida , 14 (1), 5–19.
Afandi, Masngud. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana  Melalui  Diversi  Berdasarkan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Atmasasmita, Romli. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer .
di  Indonesia,  Peradilan  Pidana  Anak.  (2009).  pengembangan  konsep  diversi  dan Restorative Justice. Bandung: PT Refika Aditama .
Djamil, Nasir. (2017). Anak Bukan untuk dihukum . Sinar Grafika.
Joni, Muhammad, & Zulchana, Z. Tanamas. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti .
Kartono, Kartini. (2010). Kenakalan Remaja Patologi Sosial 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Pangemanan,  Jefferson  B.  (2015).  Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex et Societatis , 3 (1).
Pradityo, Randy. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (3), 319–330.
Rahardjo, Satjipto. (1980). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis . Sinar Baru.
Said, Muhammad Fachri. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141–152.
Salam,  Moch  Faisal.  (2005).  Hukum  Acara  Peradilan  Anak  di  Indonesia. Bandung: Mandar Maju .
Wadog, Maulana Hassan. (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta .
Wagiati, Soetodjo. (2008). Hukum Pidana Anak. PT. Refika Aditama, Bandung .
Wahyudi,  Setya.  (2011).  Implementasi  ide  diversi  dalam  pembaruan  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia. (No Title) .
Zehr,  Howard,  &  Gohar,  Ali.  (2002). The  Little  Book  of  Restorative  Justice, Pennsylvania . Good Books.

## Copyright holder:
Bambang Tri Suparyanto Nugroho, Gunawan Nachrawi, Adi Sujatno (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia This article is licensed under: