## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 388-404 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.21010
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Studi  Komparasi  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  Terhadap  Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka
Resky Saputra 1* , Rahma Amir 2
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 reskysaputra1499@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 27 Agustus 2021 Revised: 27 Agustus 2021 Accepted: 04 February 2022

## How to Cite
Saputra,  Resky,  and  Rahma  Amir.  2022.  “Studi  Komparasi  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Resiko  Perdagangan Komoditi  Kontrak  Berjangka”.  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum, 389-404. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.21010.

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang resiko pada perdagangan komoditi kontrak berjangka yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dalam memberikan jawaban terkait masalah resiko yang ada dalam perdagangan komoditi kontrak berjangka. Dalam penulisan dalam penelitian ini digunakan pendekatan  kepustakaan  atau  Library  Research.  Penulis  juga  menggunakan  Teknik  penelitian normatif  kualitatif  yang  mana  penulis  melihat  permasalahan  tersebut  kemudian  dikaitkan  dengan ketentuan  hukum  dan  menyimpulkan  resiko  apa  yang  ada  dalam  perdagangan  komoditi  kontrak berjangka yang bisa menimbulkan permasalahan hukum baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum  Islam.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menemukan  bahwaalam  perspektif  hukum  positif perdagangan  komoditi  kontrak  berjangka  menghadirkan  resiko  tidak  jelasnya  perlindungan  yang diberikan kepada nasabah dalam hal ini investor pada bursa berjangka yang membuat nasabah yang tidak menjadi anggota bursa kesulitan untuk membuktikan atau menuntut kepada bursa dalam hal ini  pialang  berjangka  Ketika  nasabah  mengalami  kerugian  yang  diakibatkan  perbuatan  melawan hukum ataupun wanprestasi dikarenakan pada klausul undan-undang a quo menyatakan tanggung jawab atas tindakan pialang ditanggung oleh nasabah sepenuhnya, sedangkan nasabah tidak memiliki penguasaan penuh terhadap sistem perdagangan berjangka. sistem atau metode dalam perdagangan komoditi  kontrak  berjangka  pada  umumnya  dan  Sebagian  besar  ulam  berpendapat  memiliki  atau cenderung  mengarah  ke  transaksi  yang  dilarang  seperti  gharar  dan  maysir  ataupun  akad  yang dilaksanakan pada saat transaksi tidak memenuhi rukun dan syarat akad seperti tidak adanya harga dan barang pada saat terjadi transaksi.
Kata kunci: Resiko Hukum, Perdagangan Komoditi, Kontrak Berjangka

## Abstract
This paper discusses the risks in  commodity futures contract  trading in  terms of the perspective of positive  law  and  Islamic  law,  in  providing  answers  related  to  the  problem  of  risks  that  exist  in commodity  futures  contract  trading.  In  writing  in  this  study  used  a  library  approach  or  Library Research. The author also uses qualitative normative research techniques in which the author sees the problem and then relates it to legal provisions and concludes what risks exist in commodity futures contract trading that can cause legal problems both in the perspective of positive law and Islamic law.
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
In this study the authors found that in a positive legal perspective, futures contract commodity trading presents a risk of unclear protection provided to customers, in this case investors on futures exchanges, which  makes  it  difficult  for  customers  who  are  not  members  of  the  exchange  to  prove  or  sue  the exchange, in this case, futures brokers. the customer suffers a loss resulting from an unlawful act or default because the clause in the law a quo states that the responsibility for the broker's actions is fully  borne  by  the  customer,  while  the  customer  does  not  have  full  control  of  the  futures  trading system. systems or methods in trading commodity futures contracts in general and most scholars are of the opinion that they have or tend to lead to prohibited transactions such as gharar and maysir or contracts that are carried out at the time the transaction does not fulfill the pillars and terms of the contract such as the absence of prices and goods at the time of the transaction . Keywords: Legal Risk, Commodity Trading, Futures Contracts

## 1. Pendahuluan
Perdagangan  memiliki  arti  yang  berbeda  dengan  transaksi  sebelumnya,  perdagangan identik  dengan  transaksi  jual  beli  atau  pembelian  terhadap  sebuah  produk,  menurut  Abdi Widjaya  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  jual  beli  adalah  pertukaran  barang  atau  produk yang memiliki nilai atas dasar perjanjian dan sama-sama ridho yang dilakukan sesuai dengan aturan  syara’. 1 Walaupun  perdagangan  berjangka  masih  kurang  dikenal  dibandingkan  pasar modal,  namun  melihat  perkembangan  kehidupan  masyarakat  sejak  masuk  ke  era  4.0 peningkatan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  untuk  berinvestasi  sudah  sangat meningkat  disbanding  sebelumnya.  Bahkan  BAPPEPTI  menyampaikan  bahwa  terjadi peningkatan  yang  cukup  signifikan  terhadap  penggunaan  perdagangan  komoditi  berjangka sebagai alternatif untuk berinvestasi. Apalagi tempat untuk melakukan perdagangan dilakukan di  bursa  berjangka  dimana  antara  penjual dan pembeli tidak bertemu secara  langsung untuk melakukan  transaksi  dan  dengan  konsep  perdangangan  berjangka  yang  menerapkan  sistem heading atau  sistem  lindung  nilai  terhadap  komoditi  atau  produk  yang  diperdagangkan menambah  alasan  kenapa  perdagangan  komoditi  berjangka  akan  sangat  diminati  oleh masyarakat.
Perdagangan  berjangka  dilegalisasi  oleh  pemerintah  melalui  Undang-Undang  No.10 tahun  2010  tentang  perdagangan  berjangka,  Penjelasan  mengenai  perdagangan  berjangka komoditi di jelaskan dalam Undang- Undang a quo bahwa yang dimaksud sebagai perdagangan komoditi berjangka ialah setiap jenis jual-beli dengan penarikan margin atau penentuan harga yang  penyelesaiannya  dilakukan  kemudian  berdasarkan  kontrak  yang  dibuat  baik  dengan menggunakan konsep derivatif atau derivatif syariah, bahkan dalam pasal 10 Undang-Undang a  quo bahwa  tujuan  daripada  didirikannya  bursa  berjangka  untuk  menaungi  perdagangan berjangka  bertujuan  untuk  memperoleh  transaksi  yang  teratur,  wajar,  efisien,  efektif,  dan
1 Abdi  Wijaya,  Konfigurasi  Hukum  Islam:  Sebuah  Tinjauan  Fikih  Muamalah  (Makassar:  Alauddin  Universty  Press, 2014).
transparan  yang  merupakan  wujud  pelaksanaan  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  yang mengatur bahwa perdagangan harus mengutamakan asas kekeluargaan dalam pelaksaannya.
Namun  dalam  pelaksaannya  terdapat  begitu  banyak  keluhan  dan  laporan  yang  masuk terkait kegiatan transaksi perdagangan komoditi berjangka. Salah satunya adanya penipuan dan bahkan  kerugian  yang  tidak  wajar  yang  dialami  oleh  investor.  Bahkan  hasil  dari  wawancara hukumonline.com  dengan  kepala  BAPEPTI  ibu  Titi  Hendrawati  bahwa  yang  menjadi  korban penipuan  dalam  transaksi  ini  adalah  orang  pintar  dan  berpendidikan  yang  tertipu  oleh perusahaan pialang yang melakukan lindung nilai terhadap dana investor yang disetorkan. Bukan karena  perusahan  pialangnya  illegal  atau  tidak  terdaftar  tapi  karna  adanya  permainan  curang yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  pialang  sebagai  penjamin  dana  investor  yang  dikelola dengan  cara  yang  tidak  benar,  sehingga  investor  yang  mengalami  kerugian  transaksi  harus kehilangan modal yang disetorkan yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan salah satu perusahaan perdaganagan  berjangka  menyebutkan  modal  minimal  yang  harus  disetorkan  ialah  200  juta, sehingga transaksi ini tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi mikro.
Bahkan salah satu perusahaan perdagangan berjangka yang dibertikan di Tribun Timur menyatakan  salah  satu  investor  melaporkan  perusahaan  tersebut  karna  melakukan  penipuan dan penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah, dimana beliau menjelaskan selama melakukan transaksi di perdagangan komoditi berjangka beliau hanya di iming-imingi keuntungan 10- 30% bahkan di janjikan keuntungan 100% per bulannya. dengan alasan diatas membuat perdagangan komoditi berjangka tidak memenuhi asas kekeluargaan dan prinsip kewajaran dalam bertransaksi seperti yang diatur pada aturan sebelumnya.
Dari  uraian  diatas  menjelaskan  bahwa  transaksi  diperdagangkan  komoditi  kontrak berjangka  memiliki  resiko  yang  besar  belum  lagi  dengan  adanya  penipuan  ataupun ketidakjujuran  yang  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan,  belum  lagi  jika  investornya  kelas menengah  ke  bawah  yang  mempertaruhkan  segalanya  untuk  berinvestasi  karena  iming-iming yang keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan dengan baik resiko apa yang akan dihadapi. Dengan perkembangan kehidupan masyarakat bukan berarti apa yang diatur dalam hukum Islam itu tidak mencakup permasalahan kontemporer karena dalam hukum Islam dikenal istilah fikih sebagai  metode  untuk  memberikan  penjelasan  hukum  kontemporer  yang  dilakukan  oleh mujtahid. 2
Maka  dari  itu  Allah  SWT  memerintahkan  kita  untuk  berpikir  dan  mempertanyakan  alasan  dia memerintahkan  dan  melarang  melakukan  sesuatu,  karena  setiap  hal  yang  di  atur  memiliki
2 Muha mmad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, “Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota  Makassar;  Studi  Perbandingan  Antara  Nahdlatul  Ulama  Dan  Wahdah  Islamiyah,” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 2020): 164 – 78, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597.
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
maksud tersendiri dan kita diperintahkan untuk menarik hikmah dari perintahnya. 3 Jadi secara sederhana dapat kita pahami bahwa perdagangan adalah sebuah prilaku bisnis yang tujuannya untuk  memperoleh  profit  ataupun  keuntungan  namun  dalam  memperoleh  profit  tersebut hendaknya dibatasi oleh nilai moral dan etika Islam dalam memperolehnya. 4

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lebih kepada sumber data-data yang dimanfaatkan dalam penyelesaiannya, karena dalam analisisnya menggunakan data-data  yang  bersumber  dari  kepustakaan  (library  research). 5 Penelitian  ini  tergolong penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan  Penelitian  berdasarkan  analisis  data  yang  bersifat  deskripsi,  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yuridis.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Dalam Hukum Positif
Kontrak berjangka sendiri memiliki definisi sebagai proses transaksi yang berkaitn dengan produk komoditi dengan penyerahan atau penyelesaian kemudian yang didasarkan atas kontrak derivatif . Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan komoditi berjangka ialah perdagangan komoditi yang menggunakan metode atau instrument derivatif dalam proses transaksinya. Jadi untuk menjelaskan perdagangan berjangka maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan instrumen atau kontrak derivatif .
Transaksi derivatif merupakan  salah  satu  bentuk  transaksi  yang  memperjanjikan penukaran  pembayaran  terhadap  nilai  turunan  terhadap  sebuah  produk  yang  kemudian dikategorikan  sebagai  nilai  deravatif  produk. 6 Untuk  memperjelas  bahwa  Semua  produk  pada dasarnya memiliki nilai tapi dari nilai tersebut bisa menghasilkan nilai lagi yang kemudian dikenal sebagai  nilai derivatif atas  suatu  produk,  jadi  sebenarnya  setiap  produk  dapat  memiliki  nilai derivatif ketika  produk  tersebut  di  transakasikan  dengan  instrument derivatif .  Hal  ini  senada
3 Abdi Wijaya, “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al - Syariah,” Al-Risalah 15, no. 2 (November 2015): 214 – 21.
4 Abdi  Widjaja,  “Praktik  Bisnis  Rental  Mobil  Di  Kota  Makassar  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”  (Universitas  Islam Negeri Alauddin, 2017).
5 B Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tanggerang: Unpam Press, 2019).
6 Dimyati, “Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” Irtifaq : Ju rnal Ilmu- Ilmu Syari’ah 2, no. 1 (2015): 98 – 115.
dengan  yang  kemukakan  oleh Virginia dalam  bukunya  bahwa  transaksi derivatif merupakan transaksi turun atau hybrid investment.
Setelah mengetahui esensi dari transaksi derivatif maka penulis perlu menjelaskan apa saja yang menjadi instrument derivatif , secara umum ada 4 instrumen dalam transaksi derivatif yang akan penulis uraikan sebagai berikut:
a. Forward Contract
Forward contract merupakan salah satu instrument derivatif dimana proses pelaksanaan transaksi dilakukan pada waktu tertentu namun penyerahan produk yang disepakati diserahkan di waktu atau masa yang akan datang, dimana hal yang terkait dengan jumlah produk, tempat dan  waktu  penyerahan  telah  disepakati  namun  penyerahan  dan  pembayaran  baru  dilakukan pada saat penyerahan produk sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Spesifikasi dari kontrak forward ditentukan sendiri oleh para pihak yang terlibat dalam proses transkasi untuk membuat kontrak, biasanya metode forward contract diterapkan pada bursa atau pasar fisik dimana pihak yang  menyetujui  untuk  membeli  disebut  sebagai  pemegang  posisi  beli  atau long  position sedangkan pihak yang menjual disebut sebagai pemegang posisi jual atau short position , 7 seperti namanya short  positon adalah  orang  yang  menempatkan  dirinya  untuk  memperoleh keuntungkan jangka pendek dan tidak perlu melaui mekanisme atau jalur lagi untuk mendapat keuntungan,  sedagankan  orang  yang  memegang long  position adalah  orang  yang  mengharap keuntungan jangka Panjang dengan cara mengelola atau mentransaksikan kembal produk yang telah dibelinya.
b. Futures Contract
Futures contract kontrak berjangka dianggap perlu oleh para pemerhati ekonomi karena dapat  meminimalisir  resiko  dan  mengunci  harga  produk  atau  komoditas  untuk  menghindari fluktuasi  harga,  dengan  mengunci  harga  maka  biaya-biaya  yang  digunakan  dalam  proses pemeliharaan  produk  sesuai  dengan  apa  yang  disepakati  akan  ditutupi  menggunakan keuntungan yang diperoleh dari futures contract ketika telah jatuh tempo. 8 Forward contract dan futures contract memiliki perbedaan yang mendasar bahwa dalam forward contract penyerahan barang  cenderung  dilakukan  1-6  bulan  setelah  kesepakatan  sedangkan futures  contract penyerahannya baru dilakukan setelah lebih 6 bulan sejak kesepakatan dilakukan. 9
c. Option Contract
7 Mohammad Samsul, Pasar Berjangka Komoditi Derivatif (Jakarta: Salemba Empat, 2010).
8 John D.Martin, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Terj.Haris Munandar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
9 Hamdi Abdul Adhim, Al- Ta’mul Fi Aswaq Al -Umulat Al-Dawaliyah (Kairo: Internasional Institute For Islamic Thought, 1996).
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
Kontrak opsi merupakan kontrak yang memberikan hak memilih kepada pembeli untuk membeli  atau  menjual  komoditi  di  masa  yang  akan  datang. 10 Transaksi  ini  memiliki  ciri  khas bahwa sebelumnya pihak penjual menentukan harga yang diinginkan dan sepakat ketika produk yang ditransaksi mencapai nilai yang diinginkan barulah pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk menjual atau membeli produk derivatif tersebut dalam hal ini komoditi. Melalui contract option para pihak memiliki dua pilihan, pertama yaitu call option yang merupakan hal pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, kedua put option yang merupakan hak penjual untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  transaksi. 11 hak  tersebut  akan  di  gunakan  oleh  pihak penjual  atau  pembeli  ketika  untuk  mengambil  keputusan  ketika  merasa  diuntungkan  atau merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. 12
d. Swap Contract
Swap  contract  merupakan  metode  transaksi  untuk  menukarkan  keuangan  yang  telah dihitung  sebagai  referensi  atas  tingkat  harga  atau  indeks  yang  telah  ditetapkan  karna  telah diketahui sebelumnya. 13 Sederhananya swap contract adalah bentuk kontrak yang menghindari resiko  kekurangan  financial  dengan  cara  melakukan  penjualan  terhadap  suatu  produk  namun dalam  kontrak  telah  disepakati  bahwa  produk  tersebut  akan  dijual  Kembali  kepada  yang menjualkan baik secara tunai maupun secara berjangka.
Pertukaran yang dilakukan memiliki syarat untuk membawa produk yang memiliki nilai terbatas,  sehingga  umum  kontrak  ini  biasanya  digunakan  pada  produk  yang  berjenis  valas, tingkat bunga, ekualitas yang berlaku pada beberapa waktu ke depan. 14 Yang membedakan bursa berjangka  dan  busa  efek  terletak  pada  leavering  atau  penyerahannya  pada  bursa  efek penyerahan  terhadap  objek  transaksi  tidak  terjadi  banyak  masalah  dikarenakan  produknya memang  dalam  bentuk  portofolio  sedangkan  dalam  perdagangan  komoditi  berjangka penyerahannya memiliki beberapa masalah dikarenakan penyerahannya juga dilakukan secara portofolio  padahal  terdapat  produk  fisik  yang  belum  jelas  bentuk  penyerahannya  karna penyerahannya  hanya  dilakukan  oleh  pihak  pengelola  dari  satu  Gudang  ke  Gudang  yang  lain berdasarkan kesepakatan yang bertransaksi. 15
Berbeda  dengan  nasabah  dalam  hal  ini  investor  yang  keterlibatannya  dalam  bursa berjangka semata-mata untuk mendapat keuntungan. 16 Sehingga bagi investor bursa berjangka
10 Dian Ediana, Transaksi Derivatif Dan Masalah Regulasi Di Indonesia (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008).
11 Leslie Davis Cristopher Pass, Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi Terj.Tumpal Rumpea (Jakarta: Erlangga, 1998).
12 Mohammad Samsul, Pasar Berjangka Komoditi Derivatif .
13 Imam Buchori, “Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 12, no. 1 (2009): 130 – 54, https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2009.12.1.130-154.
14 Mohammad Syamsul, Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif (Jakarta: Erlangga, 2010).
15 Sawidji Widoatmojo, Cara Sehat Investasi Di Pasar Modal: Pengantal Menjadi Investor Professional (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012).
16 Sawidji Widoatmojo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004).
komoditi memperoleh keuntungan atas selisih harga dari kontrak yang di lot pada saat transaksi semakin  banyak lot yang  ditempatkan  pada  sebuah  derivatif  kontrak  komoditi  maka  semakin banyak keuntungan yang diperoleh, namun itu berdampak sebaliknya terhadap kerugian yang mampu diterima Tindakan yang dilakukan oleh investor inilah yang dinamakan praktek trading berjangka.  Tujuan  bursa  berjangka  membuka  praktek  ini  agar  para  pialang  berjangka mendapatkan dana tambahan dari proses transaksi yang dilakukan oleh investor yang awalnya dipersyaratkan  untuk  menempatkan  margin  yang  memiliki  limit  tertentu  dan  ditentukan  oleh pialang  berjangka.  Sehingga  resiko  perdagangan  komoditi  berjangka  berpotensi  dialami  oleh nasabah  perdagangan  komoditi  berjangka,  lalu  apa  saja  yang  menyebabkan  nasabah perdagangan  komoditi  kontrak  berjangka  berpotensi  untuk  menghadapi  resiko  investasi  yang disebabkan oleh keterlibatan langsung nasabah dalam bursa berjangka juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian kepada nasabah perdagangan berjangka, bahkan resiko yang ditimbulkan  bisa  berakibat  pada  sengketa  peradilan  yang  mengharuskan  nasabah  menempuh jalur  litigasi  untuk  memperoleh  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah, kendatipun jalur tersebut telah ditempuh tidak memberikan jaminan nasabah akan mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialaminya bahkan nasabah berpotensi kalah dan membayar biaya persidangan yang tidak murah.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pasar dalam praktek perdagangan komoditi berjangka adalah bursa berjangka dan yang bisa bertransaksi secara langsung di bursa berjangka hanyalah angggota bursa berjangka dan nasabah tidak menjadi salah satu bagian atau kategori dalam  keanggotaan  bursa  berjangka,  sehingga  untuk  bisa  berinvestasi  dalam  perdagangan komoditi berjangka harus melalui perusahaan pialang berjangka yang mewakili investor untuk bertransaksi di bursa berjangka. Sehingga konfirmasi terhadap posisi jual atau posisi yang ingin diambil oleh nasabah harus dikonfirmasi melalui server perusahaan pialang berjangka yang nanti diproses oleh pialang berjangka untuk kemudian dilanjutkan ke bursa berjangka atas nama akun nasabah yang bersangkutan, proses seperti ini dapat dilakukan secara hukum karena pada saat nasabah mendaftarkan diri pada salah satu perusahaan pialang berjangka disertai dengan surat kuasa perwakilan yang isinya memberikan kewenangan kepada pialang berjangka untuk mewakili nasabah  bertransaksi  di  bursa  berjangka  namun  segala  sesuatu  yang  terjadi  yang  disebabkan transaksi  yang  dilakukan  oleh  pialang  berjangka  baik  kerugian  finansial  maupun  kerugian- kerugian lainnya menjadi tanggung jawab nasabah, bahkan konsekuensi terjadinya delik dalam proses transaksi tersebut menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya. 17
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  dikarenakan  permasalahan  kuasa  perwakilan  antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka terjadi antara Tjokorde Nyoman Sughiarta sebagai
17 Hanafi Sofyan, Perdagangan Berjangka Dan Ekonomi Indoneseia (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000).
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
penggugat  dan  PT.  United  Global  Asset  Manajemen  (Ugam)  First  State  sebagai  perusahan pialanga berjangka dan sebagai tergugat I dan PT. Raya Indo Makamur sebagai perusahaan kriling berjangka yang merupakan bagian dari perusahan pialang berjangka dan sebagai pihak tergugat II dengan nomor perkara 110/Pdt.G/2019/PN Mtr.
Pihak  perusahaan  pialang  berjangka  juga  dalam  tanggapannya  menjelaskan  bahwa mereka  menolak  gugatan  dari  pihak  penggugat  dalam  hal  ini  nasabah  dikarenakan  pada prinsipnya pihak perusahaan pialang berjangka telah diberikan kuasa untuk mewakili nasabah dalam pengelolaan dan maupun transaksi di bursa berjangka yang dalam Undang-Undang no 32 tahun  1997  tentang  perdagangan  komoditi  berjangka  jo  Undang  no  10  tahun  2011  tentang perdagangan  komoditi  berjangka  membatasi  bahwa  tanggung  jawab  terhadap  resiko  atas terjadinya  kuasa  perwakilan  antara  perusahaan  pialang  berjangka  dan  nasabah  menjadi tanggung  jawab  sepenuhnya  nasabah  dikaeranakan  perusahan  pialang  berjangka  hanya melaksanakan  apa  yang  diperintahkan  oleh  nasabah  dalam  mengelola  dana  dan  menwakili nasabah untuk bertransaksi di bursa berjangka.
Dalam  putusannya  hakim  menolak  gugatan  pihak  penggugat  dikarenakan  hakim menganggap  bahwa  kerugian  yang  terjadi  menjadi  tanggung  jawab  nasabah  dan  perusahaan pialang  tidak  terbukti  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  denga  napa  yang  diperintahkan oleh  nasabah  sehingga  tanggung  jawab  sepenuhnya  diatanggung  oleh  nasabah  atau  pihak penggugat.
Walaupun dalam Undang-Undang a quo telah mengatur prosedur yang harus ditempuh atau  dipenuhi  oleh para  pihak  yang  ingin  terlibat  dalam perdagangan berjangka  namun  harus dipahami bahwa penegakan da kedudukan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perdagangan  komoditi  berjangka  ialah  bersifat  represif  artinya  perlindungan  yang  diberikan bersifat  litigasi  jadi  masalah  harus  terjadi  terlebih  dahulu  sebelum  berikan  perlindungan  yang seharusnya  jika  dalam  kondisi  investasi  hukum  harusnya  memberikan  perlindungan  yang preventif atau mencegah terjadi permasalahan atau pelanggaran dalam perdagangan komoditi berjangka, karena jika perlindungan hukum hanya diberikan Ketika telah terjadi masalah maka oknum-oknum  dalam  perdagangan  komoditi  berjangka  tetap  melakukan  Tindakan  yang melanggar  hukum  sembari  membuat  atau  menghilangkan  bukti  untuk  menghindarkan  dirinya dari tuntutan hukum, sehingga metode perlindungan hukum yang diberikan pada perdagangan komoditi  berjangka  masih  kurang  efektif  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  dan meminimalisir resiko pada perdagangan komoditi kontrak berjangka. 18

## 4.2. Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Dalam Hukum Islam
18 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Surabaya: Peradaban, 2007).
Kontrak adalah sama dengan akad dalam Islam sehingga dalam pembahasan kali ini akan digunakan  istilah  akad  menggantikan  istilah  kontrak.  Sama  halnya  dengan  yang  dijelaskan sebelumnya  bahwa  perdagangan  komoditi  pada  prakteknya  atau  bahkan  dalam  undang- undangnya  disebut  sebagai  perdagangan  komoditi  berjangka,  dikarenakan  para  pelaku perdagangan komoditi menggunakan kontrak berjangka sebagai metode perdagangan-nya dan seperti  yang  dipahami  bahwa  kontra  berjangka  merupakan  salah  satu  instrument  transaksi derivatif maka  perdagangan  komoditi  berjangka  merupakan  perdagangan  komoditi  yang menggunakan metode derivatif dan instrument derivatif .
Dalam  Islam  juga  dikenal  istilah derivatif namun  lebih  spesifik  pada  istilah  derivatif Syariah, dalam instrumen derivatif Syariah terdapat beberapa akad yang dikenal di dalamnya. Derivatif Syariah  sebenarnya  muncul  dikarenakan  ada  beberapa  intrumen derivatif dalam hukum positif yang dianggap mendekati atau sama dengan akad dalam Islam, Adapun beberapa akad yang dianggap sebagai intrumen derivatif Syariah yaitu:
a. Akad salam
Akad  salam  merupakan  akad  yang  mensyaratkan  atau  menghendaki  adanya  proses transaksi  yang  kesepakatannya  adalah  terjadi  pembayaran  secara  tunai  dari  pihak  pembeli sedangkan penyerahan terhadap barang atau objek yang telah dibayar secara tunai diserahkan kemudian atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama biasanya yang dijadikan objek akad salam ialah objek yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya  sehingga  pihak  yang  melakukan  pembelian  membayar  secara  tunai  karena  takut objek tersebut dibeli orang lain, walaupun objeknya masih membutuhkan waktu untuk dilakukan penyerahan. 19 Zuhaily  juga  berpendapat  dan  menyederhanakan  akad  salam  sebagai  akad pesanan  dimana  pembayaran  terhadap  objek  tersebut  dilakukan  di  awal  dan  peyerahannya dilakukan kemudian. 20 Ada beberapa hal yang menjadi syarat akad salam dapat dikatakan sah:
1) objek akad harus memiliki kejelasan baik dari segi kualitas ataupun jumlah objek yang akan diserahkan dan dapat dijamin kepastianya
2) pembayaran atau pelunasan terhadap objek akad dilakukan secara kontan
3) jangka  waktu  yang  ditentukan  untuk  penyerahan  objek  akad  haruslah  disepakati bersama oleh para pihak dan tidak boleh melebihi batas waktu wajar penyerahannya objek akad.
Namun  yang  membedakan  kontrak  berjangka  dan  akad  salam  ialah  resiko  tidak  ada pelunasan atau pembayaran pada saat penyerahan atau pelaksanaan akad, dalam akad salam pihak pembeli langsung memberikan pembayarannya secara cash sehingga resiko tidak dibayar
19 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Peraktek (Jakarta: Gema Insani, 2001).
20 Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani Zuhaily, Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh Juz 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
itu  dapat  diantisipasi  namun  resiko  penjual  yang  tidak  menyerahkan  barangnya  dapat  terjadi sedangkan dalam kontrak berjangka resiko tidak terjadi pembayaran sangat mungkin karena limit margin pihak pembeli yang bisa saja di bawah atau bahkan habis pada waktu jatuh tempo dan pihak penjual juga mempunyai resiko tidak dapat menyerahkan barangnya dikarenakan bukan dia  yang  mengelola  barang  tersebut  secara  langsung  namun  pihak  pengelola  dalam  bursa berjangka. Penggunaan akad dalam dalam kegiatan bermuamalah dibolehkan dalam Islam yang berdasar pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:282.
b. Akad Istishna
Akad istishna merupakan  akan  yang  menyepakati  barang  atau  objek  akad  haruslah dilakukan  order  ataupun  pemesanan  terlebih  dahulu  berdasarkan  keinginan  si  pemesan, kemudian  setelah  dilakukan  pemesanan  barulah  barang  atau  objek  dapat  diserahkan.  Pada dasarnya  antara  akad  salam  dan  akad istishna ialah  sama-sama  merupakan  akad  yang menghendaki  penyerahan  barang  atau  objek akad  di  kemudian hari berdasarkan  kesepakatan para  pihak  yang  mengikatkan  diri,  namun  yang  membedakannya  adalah  dalam  akad istishna pembayaran terhadap barang yang dipesan tidak mesti dibayar secara kontan karna akad istishna menghendaki  pembayaran  secara  berlangsung  atau  cicilan  dan  juga  barang  yang  dipesan merupakan  barang  yang  dapat  langsung  diserahkan  karena  merupakan  barang  yang  jadi sedangkan  dalam  akad  salam  barang  yang  dipesan  harus  diproses  atau  membutuhkan  waktu pengelolaan sebelum diserahkan.
Namun akad istishna memiliki resiko dalam pelaksanaannya dikarenakan pihak penjual dalam  akad istishna tidak  mampu  atau  memperoleh  ruang  yang  bebas  untuk  menjamin terpenuhinya  pembayaran  cicilan  secara  penuh,  karena  jika  dalam  pelaksanaan  akad  pihak penjual memberikan begitu banyak aturan pada proses pembayaran bisa berakibat pada tidak jelasnya bentuk akad yang digunakan atau bahkan bisa berakibat akad yang tidak sah.  Kemudian orang  yang  cenderung  menggunakan  akad istishna dalam  usahanya  atau  dalam  proses transaksinya tidak dapat langsung memperoleh barang yang diinginkan dikarenakan harus ada pemesanan  terlebih  dahulu  dan  juga  bagi  penjual  tidak  dapat  menyediakan  stok  dagang dikarenakan harus ada pemesanan terlebih dahulu, tren seperti ini akan sulit untuk bersaing di pasar  modern.  Namun  akad istishna bisa  menjadi  penyambung  antara  pihak  yang  sedang memerlukan  barang  dengan  spesifikasi  tertentu  dan  orang  yang  memiliki  kemampuan  dan keahlian untuk itu. Akad istishna dalam muamalah sering di samakan dengan kontrak opsi yang merupakan instrument derivatif konvensional.
c. Akad Urbun
Akad urbun merupakan akad yang menghendaki adanya pembayaran secara panjar yang mana  pihak  pembeli  cukup  membayar  setengah  dari  harga  penuhnya  dan  ketika  penyerahan dilakukan  maka  pembayaran dapat  dilakukan  dengan  memberikan  sisa dari  pembayaran  yang
telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan akad urbun dalam perniagaan sebenarnya masih jadi perdebatan  bagi  para  ulama  dikarenakan  beberapa  ulamaa  berpendapat  pembayaran  secara cicilan atau kredit cenderung mengarahkan pada praktek riba, namun beberapa pendapat ulama membolehkan dengan memperhatikan aspek resiko kerugian yang dialami penjual dikarenakan pembatalan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pembeli  sedangkan  biaya  pengelolaan  ataupun operasional  yang  dikeluarkan  oleh  penjual  mengakibatkan  kerugian. 21 Ijab  dan  kabul  yang disebutkan dalam akad urbun ilah pihak penjual dan pembeli sama-sama menyepakati bahwa uang muka atau panjar akan menajdi pembayaran ketika transaksi tetap dilanjutkan dan akan menjadi kepunyaan penjual jika transaksi dibatalkan atau tidak dilanjutkan.
Ada  dua  pendapat  yang  menyatakan  kedudukan  akad  urbun,  ada  yang  menyatakan dibolehkan  dan  ada  yang  menyatakan  tidak  dibolehkan.  Akad  urbun  tidak  dibolehkan dikarenakan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  imam  Ahmad,  an-Nasai,  dan  Abu  Daud  yang  isinya menyatakan  bahwa rasulullah  SAW  melarang  perniagaan  yang  dilandasi  atau  didasari  uang muka . 22 Para  ulama  tidak  membolehkan  transaksi  akad  urbun  dikarenakan  konsekuensi  dari penggunaan akad urbun adalah adanya sifat memakan harta orang lain dimana ketika pembeli tidak  melaanjutkan  transaksinya  lalu  pihak  penjual  menerima  uang  panjar  tersebut  sebagai miliknya  tanpa  harus  memberikan  kompensasi  atas  pembayaran  yang  diterima,  padahal pembayaran  itu  diterima  atas  adanya  akad  atau  kesepakatan  untuk  sama-sama  atau  saling menguntungkan, firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa:29
Terjemahnya:
“Wahai orang -orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  berupa  perniagaan  atas  dasar  suka  sama  suka  di antara  kamu.  Janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.
Dari ayat diatas jelas dilarang perniagaan yang memakan harta sesama secara tidak benar atau batil, Imam al -Qurthubi menyatakan bahwa salah satu bentuk perniagaan yang memakan harta sesamanya secara batil ialah pembayaran muka dan akad urbun.
Namun beberapa ulama juga membolehkan penggunaan akad urbun dalam perniagaan dikarenakan pemberian uang panjar kepada penjual atas batalnya transaksi bukanlah merupakan penerimaan tampa kompensasi karena penerimaan panjar tersebut sebagai biaya talangan untuk menutupi  kerugian  si  penjual  karena  transaksi  yang  dibatalkan,  misal  keraguan  karena  telah menyiapkan bahan baku atau kerugian karena telah mengeluarkan biaya operasional untuk objek akad. Yang juga jika terjadi ketidakpuasan terhadap barang yang diserahkan pembeli juga masih
21 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
22 Abdul  Syatar  and  Arif  Rahman,  “Transformation  of  Fiqh  in  the  Forms  of  Pilgrimage  and  Zakat  Legislation,” Mazahibuna 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
dapat  menolak  untuk  menerima  barang  tersebut  sehingga  ada  maslahat  yang  jamin  pada kebolehannya. 23
Akad urbun disamakan dengan kontrak opsi dalam intrumen dervatif konfensional, yang mana dalam kontrak opsi terhadap dua opsi yaitu call option dan put option artinya para pihak yang  mengikatkan  diri  dalam  kontrak  tersebut  bisa  memilih  membatalkan  atau  melanjutkan transaksi yang dilakukan.
d. Akad Khiyar
Akad  khiyar  merupakan  akad  yang  melahirkan  kesepakatan  antara  para  pihak  yang melaksanakan  akad  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  transaksi  yang  dilakukan,  namun batas waktu perubahan atau pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum penyerahan dilakukan, sehingga  tidak  ada  akad  khiyar  pada  saat  telah  ada  penyerahan  dan  pembayaran  yang  telah dilakukan. Namun pembatalan terhadap proses transaksi harus disepakati oleh para pihak yang bertransaksi  dan  barang  yang  menjadi  sebab  batalnya  transaksi  adalah  barang  yang  memang cacatnya tidak disebutkan atau ditutup tutupi oleh pihak penjual, namun ketika cacat tersebut sudah diketahui pada saat akan maka pembatalan transaksi dengan metode akad khiyar tidak dapat dilaksanakan. 24
Hukum akad khiyar berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang isinya ialah ibnu umar mendengar rasulullah bersabda bahwa penjual dan pembeli dibolehkan untuk melakukan khiyar atau pengembalian terhadap barang yang di transaksikan selama para pihak masih berada di tempat transaksi atau salah satu pihak mengatakan kembalilah ketika ada yang cacat. 25 Sehingga  khiyar  tidak  dimungkinkan  pada  transaksi  salam  atau  pembayaran  yang diharuskan membayar tunai pada saaat akad dilangsungkan. Metode atau konsep khiyar identik dengan kontrak opsi yang mana para pihak diberikan pilihan untuk melanjutkan atau berhenti melakukan  transaksi  dengan  melakukan  riset  atau  mempelajari  transaksi  yang  dilakukan  jika dianggap merugikan maka cenderung transaksi tidak dilanjutkan.
Pada konteks hukum Islam batasan atau aturan yang mengatur boleh tidaknya dilakukan perdagangan  komoditi  kontrak  berjangka  berbeda  dengan  perspektif  hukum  positif  walaupun dalam  proses  pembentukannya  hukum  positif  juga  memperhatikan  atau  berusaha  untuk mengakomodir  prinsip-prinsip  bermuamalah  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  yang  dibuktikan dengan  adanya  perubahan  dalam  Undang-Undang  No.  32  tahun  1997  tentang  perdagangan komoditi berjangka yang diubah dalam Undang-Undang No.10 tahun 2011 tentang perdagangan komoditi  berjangka,  pokok  perubahan  dalam  Undang-Undang  tersebut  ialah  penambahan klausul produk derivatif Syariah dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan konsekuensi
23 Ahmad Sarwan, Fiqh Muamalah (Jakarta: Pustaka Setia, 2009).
24 Sudarsono, Pokok -Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
bahwa perdagangan komoditi yang dilakukan dalam bursa haruslah mengikuti prinsip Syariah. Namun sampai saat ini belum adanya bursa berjangka Syariah yang berdiri yang bisa menerapkan prinsip muamalah yang bisa sejalan sepenuhnya dengan syariat.
Dengan hadirnya perdagangan komoditi berjangka di Indonesia dengan dilegalisasikannya  melalui  Undang-Undang  No.  10  tahun  2011  tentang  perdagangan  komoditi kontrak berjangka mengharuskan kegiatan perdagangan berjangka dengan instrument derivatif Syariah seharusnya dilaksanakan dengan prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar bermuamalah. Namun dengan hadirnya instrument derivatif Syariah diharapkan mampu untuk membuat masyarakat tetap terlibat dalam transaksi modern, menghindari resiko fluktuasi harga namun tetap memperhatikan prinsip dalam Syariah.
Perdagangan  komoditi  berjangka  sebagai  kegiatan  bermuamalah  tentunya  memiliki potensi  resiko,  namun  yang  akan  coba  diuraikan  ialah  resiko  apa  yang  terdapat  dalam perdagangan  komoditi  berjangka  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  mengenai  seberapa  besar konsekuensi  atas  resiko  yang  ada  dalam  perdagangan  komoditi  berjangka  dalam  perspektif hukum Islam.
Pada  dasarnya  yang  selalu  menjadi  perdebatan  terkait  pembaharuan  terhadap instrument  keuangan,  yang  membuat pembaharuan tersebut harus dipahami  atau  dilihat dari konteks  boleh  tidaknya  transaksi  tersebut  dilakukan  dalam  perspektif  hukum  Islam,  sehingga resiko yang akan diuraikan ialah instrument-instrumen dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka  yang  memiliki  resiko  untuk  dikategorikan  sebagai  transaksi  yang  diharamkan  atau bahkan di kategorisasi sebagai transaksi yang dilarang atau diharamkan berdasarkan syariat.
Dengan  konsep  perdagangan  yang  dijelaskan  maka  dalam  pengkajian  dari  perspektif hukum Islam dalam hal ini muamalah maka menurut Muhammad Hasyim Kamali menganggap bahwa  perdagangan  komoditi  berjangka  masih  terjadi  perdebatan  di  kalangan  ulama  karena beberapa hal. 26
1) Tidak  adanya  barang  atau  produk  yang  akan  ditransaksikan  pada  saat  akad berlangsung dan juga tidak ada harga terhadap produk yang ditransaksikan pada saat akad  berlangsung.  Dan  juga  pemahaman  tentang  perdagangan  komoditi  berjangka merupakan  pertukaran  atas  janji  atau  kesepakatan  yang  telah  diikat  sebelumnya berdasarkan  spesifikasi  kontrak  atas  komoditi  dianggap  sebagai  spekulasi  karna melihat  pergerakan  harga  di  bursa  yang  tidak  jelas  atau  tidak  menentu.  Beberapa ulama juga mengatakan bahwa suatu jual beli atau transaksi dianggap sah jika pada
26 Hidayatullah, Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
saat terlaksananya akad barang dan harga terhadap barang tersebut ada,walaupun masalah penyerahan dapat ditentukan kemudian. 27
2) Beberapa  ulama  bahkan  mengkategorikan  akad  dalam  perdagangan  komoditi berjangka tidaklah sah, dikarenakan sifat dari perdagangan komoditi berjangka adalah perdangangan jangka pendek yang mana pembeli akan menjual Kembali barang yang telah dibelinya, padahal barang  yang  di  jual  atau  ditransaksikan  itu tidak  berada  di bawah  penguasaan  pihak  yang  ingin  menjualnya  Kembali,  padahal  rukun  akad dianggap sah Ketika ada barang atau produk yang ditransaksikan. 28
3) Penangguhan  harga  dan  barang  dala  hal  ini  komoditi  menjadikan  perdagangan berjangka sebagai penjualan terutang yang juga dikategorikan sebagai perdagangan terlarang.
4) Perdagangan  berjangka  menyebabkan  sepekulasi  yang  cenderung  mengarah  pada praktek maysir dan  praktek gharar yang  merupakan  jenis  transaksi  yang  dilarang dikarenkan penentuan harga terhadap barang yang ditransaksikan disandarkan atau didasarkan  pada  sesuatu  yang  tidak  pasti  seperti  pergerakan  grafik  harga derivatif komoditi  tersebut  yang  juga  berubah  berdasarkan  spekulasi  dari  nasabah  bursa berjangka atau investor dalam perdagangan komoditi berjangka
Karena  telah  dilegalisasinya  transakasi derivatif syarriah  maka  untuk  pengaturan pelaksana  mengenai transaksi perdagangan komoditi berjangka di atur melalui fatwa DSN-MUI No 82 tahun 2011 yang menagtur prinsip perdagangan komoditi berjangka secara Syariah jadi dalam  prakteknya  walaupun  telah  dilegalisasi  unsur derivatif Syariah  namun  untuk penerapannya  harus  disesuaikan  dengan  fatwa  DSN-MUI  sehingga  praktek  berdangangan komoditi  menggunakan  instrument derivatif Syariah  benar-benar  bisa  berjalan  tanpa bertentangan dengan syariat.  Namun Maruf amin menjelaskan bahwa fatwa ini tidak bertujuan untuk mengesahkan produk-produk ataupun istrumen dalam bursa berjangka sehingga jangan ada anggapan bahwa dengan dikeluarkannya fatwa ini maka produk di bursa berjangka menjadi sah  secara  syariat,  bursa  berjangka harus  mengikuti prinsip  yang  ada dalam  fatwa  ini terlebih dahulu agar produk-produk yang ada dalam bursa berjangka akan berjalan sesuai dengan prinsip Syariah.

## 5. Kesimpulan
Dalam  perspektif  hukum  positif  jual  beli  terhadap  komoditi  menggunakan  instrument kontrak berjangka sudah sangat meminimalisir resiko yang ada secara hukum dibuktikan dengan
27 Adimarwan Karim, Bank Islam:Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
28 Faturrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
catatan di direktorat putusan mahkamah agung yang tidak ada sengketa sekalipun antara sesame anggota bursa, namun yang menjadi masalah adalah resiko terhadap keterlibatan nasabah yang bukan merupakan anggota bursa yang perlindungannya masih sangat kurang jelas dala undang- undang a quo memberikan kewajiban kepada perusahan pialang atau perusahaan kliring untuk menjamin atau mengembalikan kerugian kepada nasabah namun kerugian tersebut harus dapat dibuktikan  bahwa  menjadi  kesalah  perusahaan  pialang  padahal  dalam  Undang-Undang  a  quo atau  peraturan  terkait  menyatakan  bahwa  surat  kuasa  perwakilan  antara  nasabah  dan perusahaan  pialang  konsekuensinya  menjadi  tanggung  jawab  nasabah  sehingga  perlindungan terhadap  resiko  atas  Tindakan  sewenang-wenang  tidak  dapat  ditegakkan  karena  aturan  yang terlalu kontradiktif dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ialah bentuk perlindungan hukum represif sedangkan para penegak hukum khususnya masih sangat jarang yang menguasai bidang ini sehingga dalam membangun argumentasi pihak nasabah selalu dirugikan karena posisi tersebut. Perdagangan komoditi kontrak berjangka berdasarkan prinsip muamalah  memiliki  resiko  transaksi  yang  dijalankan  dalam  perdagangan  komoditi  kontrak berjangka  merupakan  transaksi  yang  dilarang  dalam  prinsip  muamalah  yang  mengakibatkan kegiatan muamalah yang dilakukan Ketika sifatnya sudah dilarang jatuhnya menjadi haram yang membuat keuntungan apapun yang diperoleh dari kegiatan yang dilarang menjadi pendapatan yang  diharamkan  yang menjauhkan  keberkahan  atas  rezeki yang  ingin di  dapatkan.  walaupun dala  undang-undang  a  quo  negara  telah  menyatakan  dalam  bursa  berjangka  juga  terdapat instrument  derivatif  Syariah  di  dalamnya  namun  melalui  fatwa  DSN-MUI  no  82  tahun  2011 mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan instrument derivatif syarif.

## Daftar Pustaka
Abdi Wijaya. “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al - Syariah.” Al-Risalah 15, no. 2 (November 2015): 214 – 21.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah : Dari Teori Ke Peraktek . Jakarta: Gema Insani, 2001. Bachtiar, B. Metode Penelitian Hukum . Tanggerang: Unpam Press, 2019.
Buchori, Imam. “Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran
Dan Pembaharuan Hukum Islam 12, no. 1 (2009): 130 – 54. https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2009.12.1.130-154.
Cristopher  Pass,  Bryan  Lowes,  Leslie  Davis. Kamus  Lengkap  Ekonomi  Terj.Tumpal  Rumpea . Jakarta: Erlangga, 1998.
D.Martin, John. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Terj.Haris Munandar . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Dimyati.  “Transaksi  Derivatif  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah.” Irtifaq :  Jurnal  Ilmu -Ilmu Syari’ah 2, no. 1 (2015): 98 – 115.
Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Resiko Perdagangan Komoditi Kontrak Berjangka Resky Saputra, et. al
Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Ediana,  Dian. Transaksi  Derivatif  Dan  Masalah  Regulasi  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2008.
Faturrahman. Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hamdi Abdul Adhim. Al- Ta’mul Fi Aswaq Al -Umulat Al-Dawaliyah . Kairo: Internasional Institute For Islamic Thought, 1996.
Hanafi  Sofyan. Perdagangan  Berjangka  Dan  Ekonomi  Indoneseia .  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2000.
Hidayatullah. Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Di  Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2017.
Karim, Adimarwan. Bank Islam:Analisis Fiqh Dan Keuangan . Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Mohammad Samsul. Pasar Berjangka Komoditi Derivatif . Jakarta: Salemba Empat, 2010.
Mohammad Syamsul. Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif . Jakarta: Erlangga, 2010.
Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and A chmad Musyahid. “Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (December 2020): 164 – 78. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.17597.
Philipus M.Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia . Surabaya: Peradaban, 2007. Sarwan, Ahmad. Fiqh Muamalah . Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
Sawidji Widoatmojo. Cara Cepat Memulai Investasi Saham . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
Sudarsono. Pokok -Pokok Hukum Islam . Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Syatar, Abdul, and Arif Rahman. “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation.” Mazahibuna 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646.
Widjaja,  Abdi. “Praktik  Bisnis  Rental  Mobil  Di  Kota  Makassar  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
Widoatmojo,  Sawidji. Cara  Sehat  Investasi  Di  Pasar  Modal:  Pengantal  Menjadi  Investor Professional . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
Wijaya, Abdi. Konfigurasi Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah . Makassar: Alauddin Universty Press, 2014.
Zuhaily, Wahbah dan Abdul Hayyie al-Kattani. Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh Juz 4 . Jakarta: Gema Insani, 2011.