## PENETAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Wan Eva Yuliani
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Determination of Regional Tax Receivables Elimination Policy and Levies. The purpose of this study was to analyze the process or stages of policy formulation, knowing the factors that affect, knowing the actors involved and the role of actors in the formulation of the policy. The informants are the Department of Revenue and the taxpayer Bengkalis. Data obtained from interviews, observation and documentation. Based on the results, it can be concluded that the process of formulating the draft local regulations is not ideal and can be categorized into the institutional model.
Keywords: public policy, policy formulation, policy issues, stages of policy
Abstrak: Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses atau tahapan perumusan kebijakan, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, mengetahui aktor yang terlibat dan peranan aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Informan penelitian adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Wajib Pajak. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi do- kumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan rancangan peraturan daerah ini tidak ideal dan dapat dikategorikan kedalam model kelembagaan.
Kata kunci: kebijakan publik, formulasi kebijakan, isu kebijakan, tahap-tahap kebijakan
PENDAHULUAN Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mem- berikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengikuti ketentuan-ketentuan pemungutan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, walaupun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam pemungutan pajak daerah ini, salah satunya adalah banyaknya tunggakan pajak dan retribusi daerah. Hal ini terlihat terutama dari banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah yang merupakan piu- tang yang sudah lewat waktu (kadaluarsa). Tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya adalah hutang para
wajib pajak/retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini banyak yang su- dah kadaluarsa atau lewat waktu lebih dari 5 tahun dan tidak dapat ditagih lagi karena be- berapa alasan antara lain wajib pajak/retri- busi sudah tidak eksis lagi atau sudah  pailit. Tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah ini otomatis akan membengkak se- tiap tahun dan tentu saja akan mempenga- ruhi realisasi anggaran penerimaan tahun berikutnya.
Banyaknya tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah ini juga menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan perpajakan di Kabupaten Bengkalis belum optimal di- lakukan, ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai perlakuan
terhadap tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya merupak- an piutang yang sudah lewat waktu (kada- luarsa) dan sudah tidak bisa ditagih lagi, se- hingga tunggakan pajak dan retribusi daerah berlangsung selama belasan tahun dibiarkan saja tanpa ada tindakan kebijakan pengha- pusannya. Padahal dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan serta Perda, dise- butkan bahwa piutang pajak dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa ini dapat dihapus dari pembukuan daerah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Per- aturan Daerah atau Keputusan Bupati ten- tang penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
Menurut Pasal 166 dan 167 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa- jak Daerah dan Retribusi Daerah menyebut- kan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, dan hak untuk melaku- kan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun ter- hitung sejak saat terutangnya retribusi.
Selanjutnya Pasal 168 Undang-Un- dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan dengan jelas bahwa piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melaku- kan penagihan sudah kadaluarsa dapat diha- puskan. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) menetapkan Keputusan Penghapusan Piu- tang yang sudah kadaluarsa tersebut dan tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Daerah. Penghapusan piutang yang sudah kadaluar- sa ini tidak berhubungan dengan peningka- tan PAD tetapi akan mempengaruhi neraca atau laporan keuangan daerah.
Kebijakan pajak dan retribusi meru- pakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Konskuensi lanjut terhadap hal di atas bagaimana pemerintah dapat me-
nyelenggarakan fungsi pajak ( budgeter dan reguler ). Pelayanan pemerintah kepada ma- syarakat pada hakekatnya identik dengan berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh tiap Departemen atau Dinas di Daerah. Manifestasi dari berbagai bentuk kebijakan diatas itulah yang selanjutnya akan dira- sakan secara langsung ataupun tidak lang- sung oleh masyarakat. Satu kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam kenyataannya tidak banyak menerima peno- lakan, dan sebaliknya, manakala formulasi kebijakan yang dirumuskan tidak merepre- sentasikan kebutuhan (rakyat banyak) serta kurang merespon ‘pasar’, jelas mendapat respon negatif dari rakyat selaku pihak yang harus menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui bagaimanakah proses formulasi kebijakan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji proses perumusan kebi- jakan dan faktor-faktor yang berpengaruh, akan tetapi juga akan dilihat siapa sajakah dan bagaimanakah peranan aktor-aktor yang terlibat dalam setiap tahapan perumusan ke- bijakan.

## METODE
Penelitian ini secara umum meru- pakan penelitian deskriptif kualitatif dan juga bersifat eksploratif. Informan peneli- tian adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis isi ( content analysis ) terhadap peraturan pe- rundang-undangan pajak dan retribusi dae- rah dan dokumen  pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

## HASIL
Proses Perumusan Rancangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Wan Eva Yuliani, Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang
Tahapan Isu Kebijakan. Isu utama yang mendasari pemben- tukan rancangan surat keputusan ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan diberlakukannya Peraturan Bu- pati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008 ten- tang Penunjukan SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah. Isu lain yang mendasari pembentukan surat keputusan ini adalah menyangkut masalah tunggakan yang kada- luarsa, peningkatan PAD, pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penegasan bahwa harus ada penerbitan Surat Tutup Usaha sebelum diterbitkannya Izin Tutup Usaha, akan tetapi isu tersebut tidak dilandasi den- gan data-data pendukung yang akurat. Jika dilihat dari isu yang mendasari pembentu- kan rancangan surat keputusan ini juga be- lum terlihat adanya tuntutan atau isu yang muncul dari masyarakat .
Tahapan Penyiapan Kebijakan dan Pra Kebijakan Dari hasil telaah arsip laporan Rapat Dipenda bulan Mei 2012 didapat data tim perumus kebijakan untuk merumuskan ran- cangan surat keputusan. Idealnya, komposi- si tim perumus kebijakan seharusnya terdiri dari tim internal pemerintah, terdiri atas pe- jabat yang berkenaan dengan isu kebijakan dan ahli kebijakan publik. Dari hasil telaah diketahui bahwa komposisi tim perumus draft surat keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis hanya berasal dari internal SKPD, tidak melibatkan pakar ke- bijakan publik dan pakar yang faham akan permasalahan penghapusan piutang pajak daerah serta tidak melibatkan kalangan aka- demisi. Jika melihat komposisi atau susunan tim perumus draft rancangan surat kepu- tusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No- mor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Tahapan Proses Publik Pada proses perumusan rancangan surat keputusan, setelah draf nol terbentuk Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis tidak melaksanakan proses publik, yaitu ti- dak melibatkan pihak-pihak terkait, dan pi- hak-pihak luar yang berkaitan dengan surat keputusan.

## Tahapan Rumusan Kebijakan
Focus Group Discussion untuk mem- bahas draf 1 yang dihasilkan hanya meli- batkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, berkaitan dengan ba- hasa hukum dari surat keputusan yang telah dibuat atau draf 1 yang telah dibuat. Hasil diskusi tersebut pada akhirnya mejadi draf 2 atau draf final yang kemudian akan mema - suki tahapan selanjutnya yaitu proses legis- lasi oleh Bupati Bengkalis.

## Tahapan Proses Legislasi
Rancangan surat keputusan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pa- jak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis pada tanggal 5 Desember 2012 melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Penyampaian Su- rat Keputusan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dilakukan pada tanggal 6 Desember 2012. Pengajuan Surat keputusan ini tidak disertai dengan naskah akademik, dan tidak disertai dengan data dan keterangan yang memuat pokok fikiran dan materi muatan yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut.

## Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam
Proses Perumusan Rancangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Dalam proses perumusan rancangan surat keputusan ini yang dimaksud dengan elemen luar adalah pihak-pihak luar yang terkait antara lain DPRD Kabupaten Beng- kalis, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ka- bupaten Bengkalis, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, dan BPPT
Kabupaten Bengkalis. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tidak melak- sanakan proses publik, yaitu tidak melibat- kan pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah sehingga dukungan elemen luar ini tidak terlihat sama sekali. Hanya sebatas konsultasi dengan Ba- gian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hu- kum dari draf 2 atau draf final. Dalam proses perumusan rancangan surat keputusan ini yang dimaksud dengan elemen dalam adalah Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis. Untuk permasalahan piutang pajak dan re- tribusi daerah di Kabupaten  Bengkalis di- tangani oleh Bidang Penagihan, lebih khu- susnya lagi Seksi Penagihan dan Perhitun- gan. Teramat banyak kebijakan publik yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak didu- kung oleh ketersediaan SDM yang mema- dai. Kekeliruan fatal bagi para pejabat pub- lik adalah membuat keputusan yang ideal namun tidak melihat kesiapan kelembagaan ditempatnya berada. Kualitas pegawai Seksi Penagihan dan Perhitungan sudah cukup baik. Sedangkan dari segi kuantitas dirasa masih kurang, dan tidak sebanding den- gan fungsi yang harus dijalankan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyajikan data-data terkini yang berkaitan dengan Tunggakan dan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah.
Aktor dan Peran Aktor  yang Terlibat dalam Proses Perumusan Kebijakan Pemeran serta resmi terdiri dari ekse- kutif  yaitu Dinas Pendapatan Daerah Ka- bupaten Bengkalis selaku instansi teknis pengusul rancangan surat keputusan. Un- tuk merumuskan draf awal rancangan surat keputusan, Dinas Pendapatan Daerah Kabu- paten Bengkalis membentuk tim perumus kebijakan. Pemeran serta tidak resmi yang dilibatkan dalam proses perumusan ran- cangan surat keputusan adalah dari pihak eksekutif juga yakni dari Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Bagian Hukum ini dilibatkan hanya dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari draf 2 atau draf final. Selain Bagian Hukum Sek - retariat Daerah Kabupaten Bengkalis tidak ada lagi pelibatan kelompok-kelompok ke- pentingan, masyarakat, kalangan akademisi, dan pakar-pakar kebijakan atau pakar per- masalahan piutang pajak dan retribusi dae- rah, baik pembahasan awal di tingkat tim perumus maupun di tingkat pembahasan pra kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelibatan aktor dalam proses perumusan rancangan surat keputusan penghapusan ini belum representatif. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki per- anan membentuk draf awal rancangan surat keputusan melalui tim perumus kebijakan. Tim perumus kebjakan dalam melakukan pembahasan terhadap perumusan rancangan surat keputusan ini hanya melibatkan Ba- gian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dimana Bagian Hukum Sekre- tariat Daerah Kabupaten Bengkalis tersebut memiliki peran yaitu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan ba- hasa hukum dari rancangan surat keputusan.

## PEMBAHASAN
Dasar utama yang mendasari pemben- tukan rancangan surat keputusan ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan diberlakukannya Peraturan Bu- pati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008 ten- tang Penunjukan SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah. Isu lain yang mendasari pembentukan surat keputusan ini adalah menyangkut masalah tunggakan yang kada- luarsa, peningkatan PAD, pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penegasan bahwa harus ada penerbitan Surat Tutup Usaha sebelum diterbitkannya Izin Tutup Usaha, akan tetapi isu tersebut tidak dilandasi den- gan data-data pendukung yang akurat. Jika dilihat dari isu yang mendasari pembentu- kan rancangan surat keputusan ini juga be-
98
lum terlihat adanya tuntutan atau isu yang muncul dari masyarakat . Ketanggapan Dinas Pendapatan Dae- rah Kab. Bengkalis dalam menangkap isu kebijakan tentang penghapusan piutang jika dilihat dari aspek waktu dapat dikatakan cu- kup baik yaitu 1 minggu dengan menggelar rapat sebanyak 2 kali.
Idealnya, komposisi tim perumus ke- bijakan seharusnya terdiri dari tim internal pemerintah, terdiri atas pejabat yang berke- naan dengan isu kebijakan dan ahli kebi- jakan publik (Nugroho, 2011). Komposisi tim perumus draft surat keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis hanya berasal dari internal SKPD, tidak melibat- kan pakar kebijakan publik dan pakar yang faham akan permasalahan penghapusan piutang pajak daerah serta tidak melibatkan kalangan akademisi. Jika melihat komposisi atau susunan tim perumus draft rancangan surat keputusan dari Dinas Pendapatan Dae- rah Kab. Bengkalis tidak sesuai dengan ke- tentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Neg- eri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemben- tukan Produk Hukum Daerah.
Setelah dibentuk tim perumus kebi- jakan, tahapan selanjutnya adalah tahap pra kebijakan. Pada tahapan ini, tim perumus kebijakan langsung membentuk draf nol rancangan surat keputusan dalam bentuk pasal-pasal, tidak lagi merumuskan naskah akademik atau penjelasan mengenai hal-hal yang akan diatur oleh kebijakan dan kon- sekuensi-konsekuensinya. Nugroho (2011) mengungkapkan bahwa waktu untuk meru- muskan naskah akademik atau draf nol ke- bijakan idealnya adalah 2 minggu kerja (10 hari). Pada tahapan penyiapan kebijakan dan pra kebijakan jika dilihat dari segi wak- tu yang dibutuhkan sudah dapat dikatakan ideal, yaitu 2 minggu (10 hari kerja) dengan menggelar rapat sebanyak 5 kali.
Pada proses perumusan rancangan surat keputusan, setelah draf nol terbentuk Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis tidak melaksanakan proses publik, yaitu ti- dak melibatkan pihak-pihak terkait, dan pi-
hak-pihak luar yang berkaitan dengan surat keputusan. Salah satu tahapan dari proses publik adalah forum pemerintah yang ber- tujuan untuk saling sharing antar SKPD terkait, mengingat permasalahan piutang pajak daerah dan retribusi daerah meru- pakan permasalahan yang cukup kompleks dan berkaitan dengan SKPD lain maka se- harusnya perlu diadakan forum pemerintah, bahkan seharusnya melibatkan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Bengkalis. Proses publik seharusnya dijadikan acuan untuk materi penyusunan pasal-pasal kebijakan, akan tetapi karena proses publik tidak terlaksana, maka dapat disimpulkan bahwa draf nol sekaligus menjadi draf 1 su- rat keputusan. Focus Group Discussion un- tuk membahas draf 1 yang dihasilkan hanya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Dae- rah Kabupaten Bengkalis, berkaitan dengan bahasa hukum dari surat keputusan yang telah dibuat atau draf 1 yang telah dibuat. Hasil diskusi tersebut pada akhirnya mejadi draf 2 atau draf final yang kemudian akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu proses legislasi oleh Bupati Bengkalis. Nugroho (2011) mengungkapkan bahwa diskusi Fo- cus Group Discussion dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja (10 hari). Pada tahapan ini, Focus Group Discussion yang dilakukan hanya sebanyak 1 kali. Kualitas pegawai Seksi Penagihan dan Perhitungan sudah cu- kup baik. Sedangkan dari segi kuantitas di- rasa masih kurang, dan tidak sebanding den- gan fungsi yang harus dijalankan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyajikan data-data terkini yang berkaitan dengan Tunggakan dan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah. Koordinasi dan komunikasi yang ter- jalin dalam proses perumusan surat kepu- tusan melibatkan 2 pihak yaitu eksekutif (instansi teknis dan mitra kerja terkait), dan stakeholders. Koordinasi dan komunikasi hanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Ba- gian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 94-100
Bengkalis berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari draf 2 atau  draf  final.  Keterlambatan  pengajuan dan penyelesaian rancangan surat keputu- san penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah ini  disebabkan oleh keterbatasan sumber daya waktu. Manajemen waktu yang tidak cermat tersebut didasari pada pola pengajuan atau penyampaian surat yang terkesan menganggap sepele dan tidak bertanggung jawab karena penyampaian su- rat yang tidak disertai dengan dokumen dan data pendukung sehingga berakibat proses legislasi memakan waktu yang lama. Berkaitan dengan dana atau anggaran dalam proses perumusan rancangan surat keputusan penghapusan ini secara umum tidak terdapat masalah yang berarti. Tetapi untuk pelibatan kalangan akademisi dan pa- kar-pakar tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran khusus. Keterbatasan dana atau anggaran ini adalah keterbatasan yang klasik. Kebijakan tidak dapat dilaku- kan jika tidak ada dana dan ini adalah fakta yang paling dilihat oleh pembuat kebijakan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Beng- kalis memiliki peranan membentuk draf awal rancangan surat keputusan melalui tim perumus kebijakan. Tim perumus kebjakan dalam melakukan pembahasan terhadap perumusan rancangan surat keputusan ini hanya melibatkan Bagian Hukum Sekre- tariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dimana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabu- paten Bengkalis tersebut memiliki peran yaitu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan peruba- han dan penyempurnaan bahasa hukum dari rancangan surat keputusan.
Proses perumusan Rancangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis  tentang Peng- hapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikatakan tidak ideal karena masih terdapat beberapa kekurangan dan dapat dikategorikan ke dalam model kelem- bagaan (institutional model) . Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui instansi teknis yaitu Dinas Pendapatan Dae- rah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi
untuk membuat dan mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan piu- tang pajak dan retribusi daerah, dan DPRD Kabupaten Bengkalis selaku lembaga legis- latif di tingkat daerah memiliki fungsi un- tuk melakukan pembahasan terhadap ran- perda yang diusulkan. Salah satu kelema- han dalam model kelembagaan adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan (Wibawa, dalam Nugroho 2011), hal itu juga terlihat dalam proses perumusan surat keputusan ini dimana isu atau masalah kebijakan tentang piutang pajak dan retribusi daerah yang di- rumuskan tidak muncul dari masyarakat dan tidak didukung dengan data dan informasi yang akurat.
Sedangkan berdasarkan hasil analisis dengan memahami elemen atau faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan su- rat keputusan ini diperoleh kesimpulan se- bagai berikut; 1) Pelibatan pihak luar atau masyarakat  masih kurang representatif, 2) Dukungan dari elemen luar yang terlibat be- lum cukup baik, 3) Kualitas pegawai Seksi Penagihan dan Perhitungan jika dilihat dari kualitas dapat dikatakan cukup baik, se- dangkan dari segi kuantitas pegawai dirasa masih kurang, 4) Ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyajikan data-data terkini yang berkaitan dengan data tunggakan pajak dan retribusi daerah disebabkan karena terbatas- nya kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabu- paten Bengkalis khususnya pegawai seksi penagihan dan perhitungan, 5) Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam proses perumusan surat keputusan tersebut men- imbulkan interaksi administratif yang meli- batkan 2 pihak, dan 6) Keterlambatan peny- elesaian proses pembahasan surat keputusan tersebut   salah satunya disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya waktu.

## SIMPULAN
Dalam proses perumusan surat kepu- tusan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Dinas Pendapatan Daerah
Wan Eva Yuliani, Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang
Kabupaten Bengkalis selaku instansi tek- nis pengusul surat keputusan. Aktor-aktor terkait yang terlibat mempunyai peran memberikan masukan, kritik dan saran ter- hadap usulan surat keputusan yang diru- muskan. Jika dilihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini dapat dikategorikan kedalam model kelem- bagaan (institusional modal) elit. Hal terse- but terjadi pada proses perumusan rencana peraturan daerah ini, dimana pelibatan aktor dalam proses perumusan surat keputusan ini masih kurang representatif atau dengan kata lain pelibatan aktor dalam perumusan ren- cana peraturan daerah ini lebih fokus kepada pihak eksekutif dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

## DAFTAR RUJUKAN
Halim, Abdul, 2004, Manajemen Keuan- gan Daerah , Yogyakarta: UPP, AMP, YKPN. M. Ikhsan, dkk, 2006, Administrasi Keuan- gan Publik , Jakarta: Penerbit Univer- sitas Terbuka. Ngadiman, 2009, Perpajakan , Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS.
Riant Nugroho, 2011, Public Policy, Jakar- ta: PT. Gramedia.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Bu- letin Teknis Nomor 06 , Agustus 2008 tentang Akuntansi Piutang . Khairul Anwar, 2011,  Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Jurnal Ilmu Administrasi Neg- ara, 11 (2).
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 94-100