## PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA ANTARA PT. AGRO MAKMUR SENTOSA DENGAN PETERNAK DI KABUPATEN KENDAL
Cicilia Prizka Dianita , Achmad Busro Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, Pleburan, Semarang 50241
e-mail : c.prizkadianita@gmail.com

## Abstract
In an effort to realize the justice and prosperity, the government has urged people in all sectors good people business small business sector and big business sector is developing. One business sector developing in public among other venture in farm. Business in breeding having still good if  efforts  have  special  attention  from  the  government,  and  the  an  intensive  management  can improve the welfare of farmers. Highlights the difficulty in this research: how the protection of the law the parties in the agreement on the core partnership between PT. Agro Makmur Sentosa with  rancher  in  Kabupaten  Kendal,  how  the  authority  of  the  government  in  the  agreement  on partnership of livestock enterprises. The methodology used is juridical empirical.The empirical juridical  chosen  for  research  this  requires  data-data  in  the  field  based  on  the  fact  that  is  then used to analyze and make inferences on a question. There are 2 the protection of the law plasma namely  preventive  and  repressive  measures  .Performed  with  the  preparation  of  the  guidelines law partnership , the creation of conducive climate , counseling , supervision , give our resolve or  to  give  relief  advocacy  .In  running  the  authority  in  accordance  with  the  law  ,  health department for husbandry and animals are still less active to engage in supervising and to create farmers who is , they are too fixated on the regulation and tends to wait for such as in.
Keywords : Agreement Partnership, Breeders Partnership.

## Abstrak
Dalam  usaha  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  pemerintah  mendorong masyarakat  dalam  semua  sektor  usaha  rakyat  baik  sektor  usaha  kecil  maupun  sektor  usaha besar  yang  kini  sedang  berkembang.  Salah  satu  sektor  usaha  yang  sedang  berkembang  dalam masyarakat  antara  lain  usaha  dibidang  peternakan.  Usaha  di  bidang  peternakan  memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, serta adanya  suatu  pengelolaan  yang  intensif  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  peternak. Permasalahan  dalam  penelitian  ini:  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam Perjanjian  Kerjasama  Kemitraan  Inti  Plasma  Antara  PT.  Agro  Makmur  Sentosa  Dengan Peternak  Di  Kabupaten  Kendal,  Bagaimana  Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Perjanjian Kerjasama  Kemitraan  Usaha  Peternakan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris  dipilih  karena  penelitian  ini  memerlukan  data-data  yang ada  di  lapangan  berdasarkan  kenyataan  yang  ada  yang  kemudian  dipergunakan  untuk menganalisis  dan  membuat  kesimpulan  mengenai  masalah  yang  diteliti.  Terdapat  2 perlindungan hukum plasma yaitu preventif dan represif. Dilakukan dengan penyiapan rambu- rambu  hukum  kemitraan,  penciptaan  iklim  yang  kondusif,  pembimbingan,  pengawasan, memberikan  penyelesaiannya  atau  memberikan  bantuan  advokasi.  Dalam  menjalankan
kewenangan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan,  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan masih  kurang  aktif  untuk  terlibat  dalam  mengawasi  dan  membina  peternak  yang  ada,  mereka terlalu terpaku pada peraturan dan lebih banyak menunggu laporan yang masuk.
Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Inti Plasma.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  dikelompokkan  dalam  salah  satu  negara industri baru. Kemajuan di bidang ekonomi  membuktikan bahwa Indonesia cukup sukses dalam mengadakan  pembangunan  nasional. Dalam  usaha  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil  maupun  sektor  usaha  besar  yang  kini  sedang  berkembang.  Salah  satu  sektor  usaha  yang sedang  berkembang  dalam  masyarakat  antara  lain  usaha  dibidang  peternakan.  Usaha  di  bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah,  serta  adanya  suatu  pengelolaan  yang  intensif  dapat  meningkatkan  kesejahteraan peternak.  Selain  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dari  peternak  sendiri  juga  dapat  membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun karena masih  banyaknya  terdapat  peternak  kecil  maka  demi  mengembangkan  usaha  peternakannya mereka melakukan kemitraan dengan perusahaan peternakan. Kemitraan ini biasanya mengenai: penyediaan  sarana  produksi,  pemberian  bimbingan  teknis,  manajemen  usaha  dan  produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi efisiensi dan produktifitas usaha.
Mengenai  kemitraan  usaha  secara  umum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  Tentang  usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  selain  itu  juga  Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  1997  Tentang  Kemitraan  maupun  kemitraan  usaha  peternakan  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  13/  PERMENTAN/PK.240/5/2017  Tentang Kemitraan  Usaha  Peternakan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  44  tahun  1997  tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1 menyatakan :
“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan  Usaha  Besar  disertai  pembinaan  dan  pengembangan  oleh  Usaha  Menengah  dan  atau Usaha  Besar  dengan  memperhatikan  prinsip  saling  memerlukan,  saling  memperkuat  dan  saling menguntungkan”.
Dalam  Permentan  secara  lebih  lanjut  diatur  mengenai  bentuk  pola-pola  kerjasama kemitraan  dalam  Pasal  1  angka  8,  9,  10,  11,  dan  12  yang  meliputi  pola  inti  plasma,  pola  bagi hasil, pola sewa, pola perdagangan umum, dan pola subkontrak. Namun dalam pelaksanaannya yang  paling  banyak  diterapkan  adalah  pola  inti  plasma  dimana  hubungan  kemitraan  terjalin antara perusahaan peternakan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Selanjutnya dalam Pasal 11  Permentan  No.  12  Tahun  2017  ini  diterangkan  bahwa  suatu  perjanjian  kemitraan  dilakukan dalam  bentuk  perjanjian  tertulis,  dimana  perjanjian  tertulis  tersebut  harus  diketahui  oleh  unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai pembina kemitraan usaha. Ketentuan ini berbeda apabila dibandingan dengan ketentuan mengenai suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak menyebutkan bahwa suatu perjanjian dibuat secara tertulis seperti dalam ketentuan Pasal 11 Permentan No 13 Tahun 2017. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya meyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu kesepakan antara satu pihak dengan pihak yang lain, dimana para pihak tersebut haruslah cakap untuk berbuat hukum dan mengenai objek  perjanjian  tersebut  haruslah  mengenai  suatu  hal  tertentu  dimana  hal  tersebut  tidak  boleh bertententangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
Selain  berdasarkan  ketentuan  diatas,  mengenai  suatu  perjanjian  tidak  diwajibkan  untuk harus  berbentuk  perjanjian  juga  didasarkan  pada  asas  konsensualisme.  Asas  konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang berarti sepakat. Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya suatu  perjanian  yang  timbul  sudah  dilahirkan  sejak  detik  tercapainya  kesepakatan,  atau  dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Kecuali perjanjian formil yang merupakan perjanjian yang diharuskan  secara  tertulis  seperti  perjanjian  perdamaian  atau  dengan  akta  notaris  seperti perjanjian menghibahkan benda tetap(Soeroso, 2011).
Berdasarkan  pada  paparan  di  atas  mengenai  masih  adanya  perbedaan  ketentuan  yang mengatur  mengenai  perjanjian  kerjasama  kemitraan  inti  plasma  dan  contoh  sengketa  yang mungkin  akan  muncul  dalam  perjanjian  kerjasama  kemitraan  inti  plasma  antara  PT.  Agro Makmur  Sentosa  dengan  peternak  di  Kabupaten  Kendal,  maka  melalui  tesis  ini  penulis  ingin mengetahui  secara  lebih  jelas  mengenai  perlindungan  hukum  para  pihak  dalam  perjanjian kerjasama  kemitraan  inti  plasma  antara  PT.  Agro  Makmur  Sentosa  dengan  peternak,  upaya penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dari  perjanjian  kerjasama  kemitraan  inti  plasma  antara  PT.
Agro Makmur Sentosa dengan peternak dan mengenai kewenangan pemerintah dalam perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma dengan mengangkat judul “ Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Kemitraan  Dengan  Pola  Inti  Plasma  Antara    PT.  Agro Makmur Sentosa Dengan Peternak Di Kabupaten Kendal”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Antara  PT.  Agro  Makmur  Sentosa  Dengan  Peternak  Di  Kabupaten  Kendal  dan  bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan.

## B.  Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris  dipilih  karena  disamping  melalui  pendekatan  yuridis, penelitian ini juga memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang  kemudian  dipergunakan  untuk  menganalisis  dan  membuat  kesimpulan  mengenai  masalah yang diteliti.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  berupa  penelitian  yang bersifat  diskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memberikan  gambaran mengenai  situasi-situasi  atau  kejadian-kejadian  tertentu  untuk  mengambil  kesimpulan  secara umum dari obyek masalahnya(Soekanto, 1986).
Berdasarkan  data-data  yang  telah  diperoleh  maka  dalam  hal  ini  penulis  menggunakan analisa  data  yang  bersifat  kualitatif,  karena  didalamnya  data  deskriptif  analisis  yang  bertujuan menggambarkan  secara  sistematik  dan  akurat  mengenai  fakta  dan  karakteristik  populasi  atau bidang tertentu(Suharsimi, 1998).

## C.  Hasil dan Pembahasan
1.  Perlindungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Kemitraan  Usaha Peternakan
Perlindungan  hukum  plasma  yang  diklasifikasikan  ke  dalam  2  (dua)  kelompok  yaitu preventif dan represif.

## Preventif
Tujuan  dari  perlindungan  dengan  pola  preventif  tersebut  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  yang  sebenarnya  tidak  hanya  untuk  plasma  tetapi  juga  untuk  pihak  inti, yaitu dengan cara: (dari pemerintah)
a. Penyiapan  rambu-rambu  hukum  kemitraan  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  Peraturan Perundang-undangan  mengenai  Kemitraan  Usaha  Peternakan  yang  kemudian  didalamnya juga  mengatur  tentang  perjanjian  kerjasama  kemitraan  usaha  peternakan  baik  mengenai syarat maupun klausul-klausul yang harus dimuat didalamnya.
b. Penciptaan  iklim  yang  kondusif  meliputi  langkah-langkah  untuk  menciptakan  persaingan yang  sehat  dan  sejauh  mungkin  mencegah  timbulnya  keadaan  yang  merugikan perekonomian nasional yang harus diartikan sebagai upaya pemerintah dalam serangkaian kebijakan  hukum  ekonomi  nasional  maupun  internasional  yang  mendukung  kebijakan  di bidang  kemitraan.  Penciptaan  iklim  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  jalur  hukum, kebijakan  ekonomi  yang  bersifat  makro  maupun  mikro  ekonomi  seperti  pemberian kemudahan-kemudahan  dalam  proses-proses  kemitraan,  pemberian  insentif-insentif  bagi pengusaha besar yang melaksanakan kemitraan ini. (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997)
c. Pembinaan  kemitraan  usaha  peternakan  dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling  memerlukan,  memperkuat,  menguntungkan,  menghargai,  bertanggung  jawab,  dan ketergantungan  dalam  pengembangan  usaha  peternakan.  Pembinaan  kemitraan  dilakukan oleh  Perusahaan  Peternakan,  bupati/wali  kota,  gubernur,  dan  Menteri  dalam pengembangan  usaha  peternakan  sesuai  dengan  pola  kemitraan  (Pasal  22  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997  dan  Pasal  12  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik Indonesia  Nomor  13/  PERMENTAN/PK.240/5/2017  Tentang  Kemitraan  Usaha Peternakan)
d. Pengawasan  kemitraan  usaha  peternakan  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau  tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui peninjauan ke lokasi Kemitraan Usaha Peternakan dan dilakukan paling kurang selama 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan Pengawasan  secara  tidak  langsung  dilakukan  melalui  penyampaian  laporan  pelaksanaan Kemitraan  Usaha  Peternakan.  (Pasal  14  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia Nomor 13/ PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan)
Selain dengan cara diatas maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil/  plasma  dalam  pelaksanaan  kerjasama,  maka  menurut  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, pihak inti melakukan penyuluhan dan bimbingan dalam beberapa aspek antara lain aspek pemasaran, aspek pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, aspek permodalan, aspek manajemen, aspek teknologi, dan lain-lain.

## Represif
Tujuan dari pola represif dalam rangka perlindungan hukum terhadap plasma adalah untuk mengetahui  permasalahan-permasalahan  dan  memberikan  penyelesaiannya  atau  memberikan bantuan  advokasi  terutama  kepada  plasma  apabila  menghadapi  permasalahan  yang  berkaitan dengan perjanjian (Pasal 22 Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997) dan Pasal 19 SK Menteri Nomor 472  Tahun  1996.  Karena  dalam  praktek  sangat  mungkin  terjadi  hal-hal  yang  diluar  jangkauan hukum atau perjanjian kemitraan itu sendiri.

## 2. Kewenangan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan

## Koordinasi
Sebagai  lembaga  yang  melakukan  koordinasi  sebenarnya  tidak  hanya  dari  unsur pemerintah  tetapi  juga  meliputi  dunia  usaha,  perguruan  tinggi  dan  tokoh  masyarakat  (Pasal  26 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997). Di dalam melakukan koordinasi ruang lingkupnya meliputi  kegiatan  dalam  hal  penyusunan  kebijaksanaan  dan  program  pelaksanaan,  pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

## Pembinaan
Pembinaan  kemitraan  usaha  peternakan  dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling  memerlukan,  memperkuat,  menguntungkan,  menghargai,  bertanggung  jawab,  dan ketergantungan  dalam  pengembangan  usaha  peternakan.  Pembinaan  kemitraan  dilakukan  oleh Perusahaan  Peternakan,  bupati/wali  kota,  gubernur,  dan  Menteri  dalam  pengembangan  usaha peternakan  sesuai  dengan  pola  kemitraan.  Selain  itu  pembinaan  juga  dapat  dilakukan  bersama kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait. Pem binaan  kemitraan  yang  dilakukan oleh Menteri dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  Pembinaan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  gubernur  dalam  pelaksanaannya  dilakukan oleh  kepala  SKPD  provinsi  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pembinaan  kemitraan  yang  dilakukan oleh bupati/ wali kota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/ kota atau pejabat  yang  ditunjuk.  Pembinaan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  menteri  dan/atau  pimpinan lembaga lain yang terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pengawasan
Program  kemitraan  sebagai  kebijakan  hukum  yang  diamanatkan  oleh  GBHN  Republik Indonesia tahun 1999, dalam pelaksanaannya tentunya tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa peran serta dari pemerintah. Sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang menyatakan sebagai berikut:
“Menteri  teknis  bertanggungjawab  memantau  dan  mengevaluasi  pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.”
Mengenai  pengawasan  dalam  kemitraan  secara  lebih  rinci  dijabarkan  dalam  Peraturan Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  (PERMENTAN)  Nomor  13  Tahun  2017  Tentang Kemitraan  Usaha  Peternakan  pada  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  17  dijelaskan  bahwa Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan  secara  langsung  dilakukan  melalui  peninjauan  ke  lokasi  Kemitraan  Usaha Peternakan dan dilakukan paling kurang  selama 6 (enam) bulan sekali. Sedangkan Pengawasan secara  tidak  langsung  dilakukan  melalui  penyampaian  laporan  pelaksanaan  Kemitraan  Usaha Peternakan.
Pengawasan  Kemitraan  Usaha  Peternakan  dilakukan  oleh  Menteri,  gubernur,  dan bupati/wali  kota  sesuai  dengan  kewenangannya.  Pengawasan  kemitraan  oleh  Menteri sebagaimana  dimaksud,  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Direktur  Jenderal  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan.  Mengenai  Pengawasan  kemitraan  oleh  gubernur  pelaksanaannya  dilakukan oleh kepala SKPD provinsi. Sedangkan  mengenai Pengawasan kemitraan oleh bupati/wali kota pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD kabupaten/kota.
Isi  ketentuan  pasal  di  atas  jelas  memberkan  amanat  kepada  menteri  teknis  untuk melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  kemitraan,  dimana  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pemerintah  sebagai  pelaksana  kemitraan  tentunya  meliputi  aspek-aspek  kegiatan kebijakan  hukum  pada  umumnya  yaitu:  Formulating;  Executing;  Controling.  Ketiga  tahap kebijakan  bidang  kemitraan  tersebut  tentunya  tidak  bisa  berjalan  sendiri-sendiri,  dan kesemuanya  menjadi  variable  pengaruh  ( independent  variable )  dan  sekaligus  variabel terpengaruh  ( dependent  variable ).  Fungsi  formulasi  tertentu  sangat  ditentukan  dengan  model pelaksanaan  ( executing )  ataupun  model  pengawasan  ( controlling )  yang  akan  dijalankan  dan demikian  pula  sebaliknya.  Khususnya  dalam  masalah controling dapat  diartikan  sebagai pengawasan  namun  dalam  sisi  lain  dapat  pula  diartikan  sebagai  pengendalian,  fungsi pengawasan  lebih  menekankan  kepada  kegiatan  yang  tidak  aktif  sedangkan  pengendalian sebenarnya  merupakan  pengawasan  dalam  bentuk  kegiatan  aktif.  Fungsi-fungsi  pengawasan dan  atau  pengendalian  ini  dilakukan    dalam  beberapa  tahapan  proses  gabungan  antara pengawasan dan pengendalian yang dalam kepustakaan manajemen terdiri:
a. Pra Pengawasan ( preliminary control )
Pra  pengawasan  pelaksanaan  ( preliminary  control )  atau  pengawasan  preventif  dengan tujuan  untuk  mempersiapkan  kebijakan  hukum  serta  pengendalian  pra  pelaksanaan  kebijakan kemitraan  yang  dapat  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  calon  pelakunya,  baik pengusaha  besar  sebagai  inti,  plasma  maupun  pengusaha  kecil.  Pengawasan  preventif  ini diwujudkan dalam beberapa tindakan seperti:
1) Penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan
2) Penciptaan  iklim  yang  kondusif  (Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun 1997)
3) Pembinaan  (Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997  dan  Pasal  12
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/
PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan)
Penyiapan  rambu-rambu  hukum  kemitraan  tentunya  sangat  penting  dalam  proses pengawasan dan pengendalian kemitraan, sebab bagaimanapun bentuk usaha kemitraan tentunya pelaksanaannya  berpulang  kepada  perjanjian  kemitraan  itu  sendiri.  Kesalahan  atau  kekurang akuratan  dalam  pembuatan  perjanjian  hukum  kemitraan  tentu  sangat  rentan  menimbulkan permasalahan  di  kemudian  hari.  Mengingat  pentingnya  aspek  perjanjian  serta  rambu-rambu hukum  dalam  masalah  kemitraan,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan  melakukan  pembatasan-pembatasan,  pelarangan  atau  bahkan  dispensasi- dispensasi yang tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan hukum baik para pihak dalam kemitraan.  Penciptaan  iklim  yang  kondusif,  harus  diartikan  sebagai  upaya  pemerintah  dalam serangkaian  kebijakan  hukum  ekonomi  nasional  maupun  internasional  yang  mendukung kebijakan di bidang kemitraan. Penciptaan iklim tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum, kebijakan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro ekonomi seperti pemberian kemudahan- kemudahan  dalam  proses-proses  kemitraan,  pemberian  insentif-insentif  bagi  pengusaha  besar yang  melaksanakan  kemitraan  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 sebagai berikut:
“Untuk  lebih  mendorong  terwujudnya  kemitraan  antara  usaha  besar  dan  atau  usaha menengah  dengan  usaha  kecil,  terhadap  kemitraan  yang  berlangsung  diberikan  perlakuan tambahan sebagai berikut:
a) Pengutamaan  kesempatan  diberi  kelonggaran  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  yang diperlukan pemerintah;
b) Dalam  hal-hal  tertentu  diberi  kelonggaran  untuk  memanfaatkan  bidang  usaha  yang dicadangkan untuk usaha kecil;
c) Pengeluaran  dalam  rangka  pembinaan  dan  pengembangan  kemitraan  dipertimbangkan sebagai  biaya  yang  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  dalam  rangka  penentuan besarnya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  usaha  besar  dan  atau  usaha  menengah  yang bersangkutan.”
Pembinaan  sebagai  salah  satu  kegiatan  pengawasan  dan  pengendalian  preventif  sangat dibutuhkan terutama bagi usaha kecil, karena pembinaan ini bertujuan untuk menyiapkan usaha kecil  dalam  segala  aspek  untuk  siap  melaksanakan  perjanjian  kemitraan.  Apabila  tidak dilakukan  pembinaan  dalam  segala  aspek  sangat  mungkin  sekali  program  kemitraan  ini  justru akan menjadi bumerang bagi usaha kecil itu sendiri. Proses pembinaan ini sendiri tidak selalu harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat saja dilakukan oleh lembaga-lembaga pendukung, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997,  sebagai berikut:
“Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani usaha kecil yang akan bermitra dengan usaha besar dan atau usaha menengah melalui:
a) Penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada usaha kecil.
b) Persiapan usaha kecil yang potensial untuk bermitra.
c) Pemberian bimbingan dan konsultasi kepada usaha kecil.
d) Pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil
e) Pelatihan dan praktek kerja bagi usaha kecil yang akan bermitra.”

## b. Pengawasan yang bersamaan ( concurrent control )
Pengawasan yang bersamaan harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian baik secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui  peninjauan  ke  lokasi  Kemitraan  Usaha  Peternakan  dan  dilakukan  paling  kurang  6 (enam)  bulan  sekali.  Sedangkan  pengawasan  secara  tidak  langsung  dilakukan  melalui penyampaian  laporan  pelaksanaan  kemitraan  usaha  peternakan  kepada  dinas  peternakan  dan kesehatan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMENTAN RI Nomor 13 Tahun 2017. c. Pengawasan umpan balik ( feed back control )
Pengawasan  ini  diartikan  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  tujuannya  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kemungkinan-kemungkinan  negatif  yang  mungkin terjadi  dalam  kegiatan  kemitraan,  sebab  dalam  praktek  sangat  mungkin  terjadi  hal-hal  yang diluar  jangkauan  hukum  atau  perjanjian  kemitraan  itu  sendiri.  Peran  pemerintah  dalam menghadapi  kemungkinan  negatif  yang  bersifat  umpan  balik  ini  diantaranya  dapat  dilakukan dengan  memberikan  bantuan  advokasi  terutama  kepada  usaha  kecil  apabila  menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian. Pada sisi lain hasil pengawasan  secara umpan balik  ini  tentunya  bermanfaat  untuk  memberikan  masukan-masukan  bagi  penyesuaian  dan penyempurnaan  kebijakan-kebijakan  di  bidang  kemitraan  di  masa  mendatang.  Namun,  karena Dinas Peternakan kurang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan, hal tersebut berdampak pada kekurang  tahuan  pihak  dinas  mengenai  permasalahan  yang  terjadi,  sehingga  mereka  pada akhirnya  tidak  dapat  memberikan  kontribusi  maksimal  bagi  penyempurnaan  kebijakan- kebijakan di bidang kemitraan.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  menjalankan  kewenangannya  sesuai ketentuan perundang-undangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kurang proaktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Menurut penulis, dinas masih kurang aktif untuk terjun langsung dalam masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi dan membina peternak yang  ada,  mereka  terlalu  terpaku  pada  peraturan  dan  lebih  banyak  menunggu  laporan  yang masuk.  Dinas  tidak  mengetahui  jumlah  pasti  peternak  yang  ada  di  Kabupaten  Kendal, perusahaan-perusahaan  yang  melakukan  kerjasama  dengan  peternak  di  Kendal.  Bahkan,  dinas tidak  mengetahui  perihal  adanya  organisasi  PPN  (Pinsar  Petelur  Nasional)  yang  merupakan satu-satunya organisasi peternakan ayam petelur di Indonesia. Berdasarkan wawancara penulis dengan  peternak  di  Kabupaten  Kendal,  peternak  berpendapat  bahwa  “Dinas  Peternakan terlambat  mengikuti  perkembangan  peternakan”.  Dalam  berbagai  hal,  dinas  dianggap  kurang mumpuni  untuk  menyelesaikan  persoalan  peternak.  Hal  ini  mereka  sampaikan  bukan  tanpa alasan karena dalam beberapa persoalan yang terjadi dinas selalu menjadi yang terakhir tanggap untuk ikut campur. Misalnya dalam hal wabah penyakit flu burung sedang banyak menjangkit peternakan  di  Indonesia,  disaat  sudah  banyak  laporan  kasus  kematian,  Dinas  Peternakan  baru mulai terjun ke lapangan.
D.  Simpulan
Perlindungan  hukum  para  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama  kemitraan  usaha  peternakan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  serta  memberikan  rambu-rambu  atau batasan-batasan  kepada  para  pihak  dalam  melakukan  kemitraan  sehingga  dapat  memberikan jaminan perlindungan hukum yang sebenarnya tidak hanya untuk plasma tetapi juga untuk pihak inti,  yaitu  dengan  cara:  Penyiapan  rambu-rambu  hukum  kemitraan;  Penciptaan  iklim  yang kondusif;  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kemitraan  usaha peternakan.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa tanggung  jawab  perusahaan,  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila sudah  terjadi  sengketa  atau  pelaku  usaha  melakukan  pelanggaran.  Diaturnya  suatu  perjanjian kemitraan agar dilakukan secara tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi  pelanggaran  dan  meminimalisir  adanya  praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat . Namun  dalam  pelaksanaannya  perjanjian  kerjasama  kemitraan  inti  plasma  ini  menggunakan kerjasama  lisan  maka  perlindungan  hukum  yang  diberikan  pemerintah  melalui  peraturan perundang-undangan kurang dapat terlaksana dengan baik.
Kewenangan Pemerintah Dalam Kemitraan adalah melakukan koordinasi,  pembinaan  dan pengawasan  Kemitraan  Usaha  Peternakan  Namun  dalam  menjalankan  kewenangan  sesuai ketentuan  perundang-undangan,  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  selaku  wakil  dari pemerintah yang diberi kewengaan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  13/PERMENTAN/PK.240/5/2017  Tentang  Kemitraan  Usaha  Peternakan,  masih  kurang proaktif  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan.  Menurut  penulis,  dinas  masih  kurang aktif  untuk  terjun  langsung  dalam  masyarakat  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam  mengawasi  dan membina peternak yang ada, mereka terlalu terpaku pada  peraturan dan lebih banyak menunggu laporan  yang  masuk.  Dinas  tidak  mengetahui  jumlah  pasti  peternak  yang  ada  di  Kabupaten Kendal, perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan peternak di Kendal. Bahkan, dinas tidak mengetahui perihal adanya organisasi PPN (Pinsar Petelur Nasional) yang merupakan satu-satunya  organisasi  peternakan  ayam  petelur  di  Indonesia.  Berdasarkan  wawancara  penulis dengan  peternak  di  Kabupaten  Kendal,  peternak  berpendapat  bahwa  “Dinas  Peternakan terlambat  mengikuti  perkembangan  peternakan”.  Dalam  berbagai  hal,  dinas  dianggap  kurang mumpuni  untuk  menyelesaikan  persoalan  peternak.  Hal  ini  mereka  sampaikan  dengan  alasan
bahwa dalam beberapa persoalan yang terjadi dinas selalu menjadi yang terakhir tanggap untuk ikut campur.

## DAFTAR PUSTAKA
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia Press. Soeroso, R. (2011). Perjanjian Di Bawah Tangan . Jakarta: Sinar Grafika. Suharsimi, A. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta.