Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 19, No. 1, Januari 2024, pp. 120~130 DOI: 10.56338/iqra.v19i1.4778 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA

## Legalitas Pernikahan Via Live Streaming aalam Perspektif Hukum Islam

## Legality of Marriage Via Live Streaming Islamic Legal Perspective
Rusdaya Basri 1 , Amiruddin 2* , Agus Muchsin 3 , Zainal Said 4 , Rahmawati 5 ` 1-5 Institut Agama Islam Negeri Parepare
Article Info ABSTRAK Article history: Penelitian  ini  membahas  tentang  legalitas  pernikahan  via  live  streaming  dalam persfektif hukum Islam penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui legalitas serta realita  pernikahan  via  live  streaming,  landasan  yuridis  pernikahan  via  live  streaming serta bagaiamana pandangan para ulama klasik dan kontemporer menyikapi pernikahan via live streaming. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersumber dari kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang terkait dengannya, buku-buku yang terkait hukum pernikahan, jurnal ilmiah, yang resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan pokok bahasa penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan  bahwa  (1)  Pernikahan  via  live  streaming  merupakan  pernikahan  yang diselengarakan  oleh  pasangan  yang  tidak  dapat  melaksanakan  pernikahan  secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang jauh sehingga mengharuskan terjadinya akad melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar. (2) Hukum akad  nikah  menurut  peraturan  pernikahan  di  Indonesia  sudah  memenuhi  rukun  dan syarat  pernikahan  serta  tidak  bertentangan  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal  29  Kompilasi  Hukum  Islam.  (3)  Para  ulama  berbeda  pendpat  dalam  masalah legalitas pernikahan live streaming, Ulama dari Mazhab Hanafi dan Hambali condong membolehkan  pernikahan  disebabkan  mereka  tidak  mensyaratkan  kesatuan  tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama dari kalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi‘iyah mereka cenderung lebih ketat dan mengharuskan ittihadul majelis, masalah ini berkaitan erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul  benar-benar  dilakukan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan,  dan  ijab  kabul  itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

## ABSTRACT
This research discusses the legality of marriage via live streaming from an Islamic legal perspective. This thesis research aims to find out the legality and reality of marriage via live streaming, the juridical basis of marriage via live streaming and how classical and contemporary scholars view marriage via live streaming. This type of research is library  research  which  is  sourced  from  the  books  of  scholars  from  four  schools  of thought which discuss marriage and what is related to it, books related to marriage law, scientific journals, which are official sources and are related to the subject matter of the research. The results of this research show that (1) Weddings via live streaming are weddings held by couples who cannot carry out the wedding in person and are in a long distance  situation,  which  requires  the  contract  to  take  place  via  voice telecommunications and images broadcast on the screen. (2) The marriage contract law according to marriage regulations in Indonesia meets the pillars and requirements of marriage and does not conflict with the Compilation of Islamic Law, so the marriage is valid. This is strengthened by the provisions of articles 27 to 29 of the Compilation of Islamic  Law.  (3)  Ulama  have  different  opinions  on  the  issue  of  the  legality  of  live streaming  marriages,  Ulama  from  the  Hanafi  and  Hambali  schools  tend  to  allow marriage because they do not require a unified place between consent and qabul. In contrast to the ulama from the Malikiyah and Shafi'iyah schools, they tend to be stricter and  require  ittihadul  majlis,  this  issue  is  closely  related  to  the  issue  of  shahadah (testimony) in the marriage contract, the witness must be able to see and witness with their own eyes, that the sequence of pronunciation of the consent is given. is actually carried out as specified, and the consent is truly from the two people who are carrying out the contract.
Received 28 December, 2023
Revised 08 December, 2023 Accepted 14 January, 2024

## Kata Kunci:
Legalitas, Pernikahan, Live
Streaming, Hukum Islam

## Keywords
Legality, Marriage, Live Streaming, Islamic Law
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Amiruddin Institut Agama Islam Negeri Parepare *Email: amiruddinaddary28@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pernikahan  merupakan  perintah  Allah  dan  sunnah  nabi-Nya  yang  Allah  syariatkan  kepada manusia,  untuk  keberlansungan  hidup  dan  kebahagiaan  mereka  serta  untuk  memakmurkan  bumi, Selain itu secara filosofis, menikah dan berpasangan adalah merupakan ciri makhluk hidup. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain (Sarwat, 2019).
Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 2007). Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat  sakral  (suci)  tidak  boleh  di  laksanakan  secara  serampangan,  akan  tetapi  tentunya  harus memenuhi ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.
Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari  untuk  berkomunikasi  dengan  yang  lain  dalam  jarak  yang  jauh,  dagang  (muamalah)  untuk memesan  sesuatu,  atau  untuk  membicarakan  sesuatu  yang  penting,  tidak  perlu  lagi  menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui telephone dengan layanan live streaming video call (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.
Akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan yang menggunakan media  komunikasi  online)  satu  bentuk  akomodasi  kepentingan  masyarakat  dalam  konteks  fikih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan  efektif  dan  efesien  (dengan  tidak  meninggalkan  syariat  Islam)  bagi  masyarakat  modern (Wardah Nuroniyah, 2017).
Di dalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui media  online sudah menjadi hal  yang  biasa,  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  ada  di  zaman  moderen  ini  mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung dikarenakan jarak dan  waktu  yang  menghalangi.  Seiring  perkembangan  zaman  manusia  sedikit  banyak  telah menggunakan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  tak  hanya  dalam  bermuamalah  (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui media online (teknologi).
Penggunaan  live  streaming  merupakan  hal  yang  sudah  lumrah  (biasa)  dalam  dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah maka masih terasa aneh. Karena pelaksanaan  akad  nikah  itu  dipandang  sebagai  hal  yang  sakral,  dan  tidak  diinginkan  asal  sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui live streaming adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui media live streaming. wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh  calon  suami,  begitu  pula  sebaliknya,  ucapan  kabul  calon  suami  dapat  didengar  dan  dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.
Ijab  diucapkan  oleh  wali,  Kabul  diucapkan  oleh  calon  mempelai  laki-laki  apabila  ijab  dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua  orang  yang  berakad,  harus  berada  dalam  satu  ruangan  yang  tidak  dibatasi  oleh  pembatas.
Pengertian  lain  adalah  non  fisik,  sehingga  ijab  harus  diucapkan  dalam  satu  kegiatan  yang  tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.  Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang legalitas pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam”.

## METODE
Penelitian yang dilakukan ini merupakan  penelitian pustaka (library research) yaitu sumber penelitian  yang  sumber  datanya  diperoleh  dari  pustaka,  buku-buku  atau  karya-karya  tulis  yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti (Mardelis, 2019). Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, telekonferensi dan yang sejenis  dengan  nya  dan  beberapa  literature  tentang  akad  nikah  via  live  streaming  dari  perspektif hukum Islam.
Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan  yang  akan  dibahas,  sedangkan  data  sekunder  adalah    imformasi  yang  diperoleh langsung dari subjek penelitian, kitab-kitab ulama empat mazhab yang membahas pernikahan dan yang  terkait  dengannya,  buku-buku  yang  terkait  hukum  pernikahan,  jurnal  ilmiah,  yang  resmi menjadi pegangan dan berkaitan dengan  pokok bahasa penelitian, serta  menjadi sumberpelengkap data  primer  penelitian  ini  Peneliti  dapat  memperoleh  data  secara  tidak  lansung  dari  data  skunder dengan menggunakan media perantara (Supriadi, 2020).
Analisis  yang  digunakan  yaitu  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data  menjadi  satuan  yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan  menemukan  apa  yang  dapat  diceritakan  kembali  dengan  kata-kata  yang  berasal  dari  literatur bacaan.

## HASIL DAN DISKUSI Realita Pernikahan Via Live Streaming
Pada penerapanya “nikah  online” melalui live streaming ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakanya.
Jika  proses  pernikahan  pada  umumnya  dilakukan  secara  face  to  face  dalam  satu  tempat, namun dalam pernikahan via live streaming, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki  dengan  mempelai  perempuannya  saling  berjauhan.  Secara  keseluruhan,  dalam  masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat. Beberapa fakta pernikahan online pernah terjadi diantaranya sebagai berikut:
Pernikahan di daerah Muko Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung  pada  tanggal  3  April  2020,  Mempelai  laki-laki  Feru  Eriyandi  yang  diwakilkan  oleh Zulman disiarkan Live Streaming melalui vidio call yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri Akad nikah online
Pernikahan pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita) (Maghfuroh, 2021).
Pernikahan melalui aplikasi via zoom yaitu terjadi pada pasangan Max Walden dan Safira Gayatri, yang di mana mempelai laki-laki berada di tempat lain yaitu Australia sedang mempelai wanita berada di tempat lain yaitu Indonesia dan wali berada di tempat yang sama dengan mempelai wanita.
Pernikahan secara online atau jarak jauh ini, sudah pernah terjadi pada zaman kepemimpinan Gus Dur, yang dimana pernikahan Gus Dur dan Sinta Nuriyah terpaksa dilangsungkan secara jarak jauh  pada  kamis,  11  juli  1968  atau  16  Rabiul  Akhir  1388.  Saat  itu  Gus  Dur  sedang  menempuh pendidikan di Mesir sementara Sinta Nuriyanah berada di jombang. Karena calon pengantin berada di luar negeri, tokoh NU KH Bisri Syansuri yakni kakek Gus Dur dari garis ibu, didapuk sebagai wakil dari mempelai pria. Saat itu usia Kiai Bisri ialah 81 tahun. Setelah Gus Dur menyelesaikan
studi  di  Baghdad  Irak,  Gus  Dur  kembali  ke  Indonesia  akad  pun  diulangi  dan  diadakan  resepsi. Peristiwa  itu  terjadi  pada  11  September  1997,  selama  tiga  tahun  Gus  Dur  dan  Sinta  Nuriya melakukan long distance married atau LDM (Soimin, 2010).
Pernikahan  pasangan  Syarif  Abdurrahman  dan  Dewi  Tarunawati  pada  tahun  2004 (Nuroniyah, 2017).
Umumnya,  pernikahan  via  live  streaming  dilaksanakan  oleh  pasangan  yang  tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung serta berada dalam situasi jarak yang  jauh  sehingga  mengharuskan  terjadinya  akad  atau  proses  ijab  dan  qabul  melalui  jalan telekomunikasi suara serta gambar yang tayang dilayar (Sabir, 2015). Pernikahan via live streaming adalah termasuk bagian dari pernikahan online yang akadnya dilaksanakan melalui alat komnikasi seperti komputer, laptop,  Handphone dan sejenisnya didalamnya terhubung  dengan portal online tertentu serta model yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada jaringan internet. Pada  realitanya  nikah  via  live  streaming  ini  memamfaatkan  perkembangan  teknologi  untuk mengimformasikan kondisi dari tiap person individu yang berinteraksi secara teleconference atau streaming untuk membantu terlaksananya pernikahan. Selain itu suara, video live streaming lebih teruji  dari  pada  melalui  telepon  karena  dapat  menayangkan  gambar  sehingga  lebih  memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.
Kriteria  yang  dijadikan  patokan  untuk  menetapkan  bahwa  individu  dapat  melakukan  akad secara  online  ialah:  1)  Para  pihak  yang  melangsungkan  akad  harus  terpisahkan  oleh  jarak  yang sangat jauh. 2) Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa (Farid, 2018).
Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas didapatkan tolok ukur yang menyatakan bahwa akad ini hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya, maka cara ini tidak dapat ditempuh jika tidak dalam keadaan darurat tertentu atau alasan lainnya.  Sehingga  perkawinan  online  dilaksanakan  sebagai  alternatif  karena  tidak  bisa melangsungkan  akad  dengan  kendala  jarak  dan  waktu  dan/atau  sedang  adanya  wabah  penyakit menular dan faktor- faktor yang lainnya.
Dalam realita yang terjadi, pernikahan via live streaming ini disertai Fasilitas beupa proyektor untuk  meyakinkan  gambar  dari  para  pihak    dengan  segala  unsur  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  akad,  hal  demikian  dibutuhkan  untuk  meyakinkan  kepada  setiap  orang  agar  bisa menyaksikan  akad  layaknya  berjumpa  secara  nyata  seperti  pertemuan  pada  umumnya,  dengan disertai speaker agar orang-orang yang hadir dari kedua bela pihak bisa dengan jelas mendengarkan proses ijab dan kabul yang sedang berlangsung. Untuk perkawinan live streaming ini akad nikah dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak ditempat yang sama, dimana akad dilaksanakan dengan jarak yang saling berjauhan (Nugroho, 2012).
Perbedaan  pernikahan  online  saat  pandemi  covid-19  dan  saat  sebelum  pandemi  covid-19 adalah dalam teknis pelaksanaanya. Sebelum pandemi covid19, acara nikah online dapat dihadiri oleh banyak tamu undangan tidak dibatasi berapa banyak tamu undangan yang akan hadir dalam acara  tersebut.  Perbedaan  lainnya  adalah  tidak  adanya  keharusan  mengikuti  protokol  kesehatan (prokes)  seperti  menjaga  jarak  memakai  masker,  mencuci  tangan,  memakai  handsanitizer. Sedangkan pernikahan online saat pandemi covid-19, pemerintah membatasi tamu undangan yang dapat  hadir  langsung  ketika  akad  pernikahan  dengan  tujuan  agar  tidak  menimbulkan  kerumunan massa. Saat akad nikah berlangsung pihak-pihak yang hadir harus memenuhi Protokol Kesehatan (Prokes)  seperti  menjaga  jarak,  memakai  masker,  memakai  handsanitizer  dan  bahkan  memakai sarung tangan.
Akad nikah jarak jauh sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pernikahan melalui telephone. Bahkan  di  zaman  Rasulullah  Di  zaman  Rasulullah,  pernikahan  yang  tidak  mempertemukan  para pelaksana  akad  dalam  satu  tempat  juga  pernah  terjadi.  Bedanya,  pernikahan  di  zaman  itu menggunakan  sistem  perwakilan  atau  media  tulisan  yang  dibawa  oleh  seorang  utusan  (al- mukatabah).  Dalam  kasus  seperti  ini,  salah  satu  pihak  menulis  kalimat  ijab  dengan  tulisannya sendiri lalu menyerahkan.
Akad  nikah  secara  online  harus  tetap  memenuhi  syarat  sah  sebuah  akad  nikah.  Perkawinan yang tidak disertai dengan ijab qabul tidak dapat dianggap sah. Pernikahan dengan live via aplikasi zoom  tersebut  menjadi  alternatif  atau  solusi  tepat  ditengah  situasi  pandemi  covid-19  dan  PSBB (Penerapan Sosial Bersekala Besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur.Pernikahan pada umumnya dilaksanakan secara bertatap muka atau
face to face salah satu tempat namun dalam hal ini berbeda cara yaitu dengan menggunakan live streaming,  akad  dilakukan  tidak  disatu  tempat,  bentuknya  bermacam-macam,  ada  yang  wali berpisah dengan calon pengantin perempuan saling berjauhan. Keberadaan wali yang sah harus ada dalam pernikahan. Di dalam masalah tersebut ada beberapa unsur pelaku akad tidak bertatap muka artinya tidak bertemu dalam satu ruangan atau tempat.

## Landasan Yuridis Pernikahan Via Live Streaming
Pada  dasarnya  suatu  akad  pernikahan  apabila  telah  memenuhi  segala  rukun  dan  syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum  Islam  ataupun  perundang- undangan,  maka  akad  pernikahan  yang  demikian  itu  disebut  akad  pernikahan  yang  sah  dan mempunyai implikasi hokum (Shomad, 2010). Pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan suatu pernikahan harus meliputi: 1) Calon Suami; 2) Calon Isteri; 3) Wali Nikah; 4) Dua Orang Saksi; dan Ijab dan Qabul.
Selain  itu  ada  sebuah  kesepakatan  bahwa  pernikahan  itu  dipandang  sebagai  sebuah  akad. Akad  (kontrak)  yang  terkandung  dalam  isi  UU  No  1/1974  dan  KHI  sebenarnya  merupakan pengertian  yang  dikehendaki  oleh  undang-undang.  Acapkali  disebut  bahwa  pernikahan  adalah, "marriage in Islam is purely civil contract" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti point of interest atau urgensi dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.
Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan, ternyata kondisi kekosongan hukum dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai contoh konkrit dalam  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tersebut  sama  sekali  tidak dijumpai peraturan yang menegaskan kebolehan, keabsahan atau legalitas tentang pernikahan online atau dengan kata lain sebuah pelaksanaan pernikahan yang menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain belum dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat sah perkawinan seperti syarat materil dan formil, tidak ada yang mengatur tentang pernikahan secara online.
Sahnya  daripada  sebuah  pernikahan  menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum telah mengatur bahwa akad nikah menurut Hukum Islam maupun Undang- Undang harus memenuhi syarat baik rukun maupun syarat nikah. Tidak boleh berkurang satupun meskipun dengan menggunaka live streaming. Meskipun jarak memisahkan akan tetapi pertemuan tersebut tampak digambar dan suara yang jelas tidak dapat dipungkiri hal ini juga memudahkan kita tanpa  menunda  untuk  melaksanakan  akad  nikah  terutama  ketika  kodisi  kedua  belah  pihak  tidak dapat  bertemu  dalam  satu  tempat  seperti  saat  terjadinya  wabah  covid  19.  Menurut  Kompilasi Hukum  Islam  maupun  Hukum  Islam  (syari‘ah)  bahwa  akad  nikah  dengan  menggunakan  Live streaming hukumnya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah. diperkuat dengan pasal 27 - pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (Maghfuroh, 2021).
Penegakan  dan  penerapan  hukum  khususnya  di  Indonesia  seringkali  menghadapi  kendala- kendala  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  masyarakat.  Berbagai  kasus  yang  telah  terjadi menggambarkan  kesulitan  penegak  hukum  atau  aparat  hukum  mencari  cara  agar  hukum  dapat berjalan  dengan  mengacu  pada  norma  masyarakat  yang  ada.  Namun  perkembangan  masyarakat lebih  cepat  dari  perkembangan  aturan  perundang-undangan,  sehingga  perkembangan  dalam masyarakat  tersebut  menjadi  titik  tolak  dari  keberadaan  suatu  peraturan.  Dalam  kehidupan masyarakat  memang  diperlukan  suatu  sistem  hukum  untuk  menciptakan  kehidupan  masyarakat yang harmonis dan teratur.
Kenyataannya adalah bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan dengan realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena perkembangan dan perubahan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tidak mungkin mengatur segala  kehidupan  manusia  secara  tuntas.  Sehingga  ada  kalanya  suatu  peraturan  perundang- undangan tidak jelas atau  bahkan tidak lengkap yang berakibat terjadinya kekosongan hukum  di masyarakat.  Arti  dari  kekosongan  hukum  adalah  suatu  keadaan  kosong  atau  ketiadaan  peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur  tata  tertib  (hukum)  di  dalam  masyarakat.  Sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kaitannya  dengan  hukum  perkawinan,  kekosongan hukum perundang-undangan terdapat di dalam UUP. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UUP  tersebut  sama  sekali  tidak  terdapat  peraturan  yang  menegaskan  kebolehan  atau  keabsahan tentang pernikahan menggunakan sarana telepon atau alat telekomunikasi yang lain.
Kekosongan hukum atau ketiadaan hukum yang mengatur tentang status hukum pernikahan melalui  telepon  serta  teknis  pelaksanaannya  mengakibatkan  munculnya  kontroversi  di  kalangan umat  Islam.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pembaruan  hukum  melalui  rekonstruksi  atau  penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hokum. Hal ini perlu dilakukan agar hokum menjadi sistematis dan  komprehensif  dalam  menghadapi  permasalahan  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya. Konstruksi  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  hukum  positif  ternyata  belum mengatur  secara  spesifik  tentang  kaidah  perkawinan  melalui  jalur  telekomunikasi,  sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi  hukum  khususnya  perkawinan.  Persoalan  lainnya,  norma  hukum  yang  telah  dihasilkan sebelumnya tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, oleh karena itu diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut (Thalib, 2010).
Akibat  yang  di  timbulkan  dari  adanya  kekosongan  hukum,  terhadap  hal-hal  atau  keadaan yang tidak atau belum diatur itu, adalah terjadinya ketidak pastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidak  pastian  peraturan  perundang-undangan  yang  pada  tahap  selanjutnya  berakibat  pada kekacauan  hukum  (rechtsverwarring).  Hal  inilah  yang  menyebabkan  kebingungan  (kekacauan) dalam  masyarakat  mengenai  aturan  apa  yang  harus  dipakai  atau  diterapkan.  Dalam  masyarakat menjadi  tidak  ada  kepastian  aturan  yang  diterapkan  untuk  mengatur  hal-hal  atau  keadaan  yang terjadi.
Mengingat  semakin  moderennya  peradaban  manusia  dalam  memenuhi  keperluanterutama dalam  hal  berinteraksi  dan  berkomunikasi  sesama  manusia,  yang  dalam  fiqih  dikenal  dengan muammalah  maka  ketentuan  hukum  Islam  yang  mengatur  pemanfaatan  sarana  modern  seakan tertinggal beberapa langkah dalam menyikapi masalah baru. Kondisi demikian merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kemunculan hukum lebih dulu dari masalah yang ada. Hubungannya dengan bidang  muammalah  yang  semakin  berkembang  dewasa  ini,  maka  sebagian  besar  asas  yang digunakan untuk mentapkan hukum adalah asas yang masih bersifat umum. Dengan adanya makna yang  masih  bersifat  umum  tersebut,  harus  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemashlahatan manusia itu sendiri berdasarkan tuntutan dari perubahan situasi dan kondisi.
Jika  pemerintah  Indonesia,  dalam  hal  ini  lembaga  legislatif  yakni  pembentuk  perundang- undangan  (DPR)  serta  para  penegak  hukum  (para  hakim)  peduli  terhadap  sistem  hukum  di Indonesia,  maka  seharusnya  segera  dibentuk  peraturan  perundangundangan  terkait  dengan pernikahan  melalui  telepon.  Keberadaan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  dalam  masalah perkawinan  sudah  usang  dan  tidak  relevan,  sementara  perkembangan  teknologi  informasi  lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum.
Sebagai  Negara  hukum,  Negara  Indonesia  selalu  berpijak  pada  UU  sebagai  Konstitusi tertinggi,  dan  konstitusi  tertinggi  pada  Negara  Indonesia  ialah  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.selanjutnya  dalam  hal  munakahat  (perkawinan)  barulah  kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.
Membahas tentang nikah online berdasarkan konteks penelitian ini, dalam hukum Islam dan Undang-undang  Perkawinan  sendiri  tidak  ada  aturan  yang  secara  eksplisit  menjelaskan  dan mengatur  tentang  hal  ini.  Entah  dalam  konteks  keabsahan  nikah  onlinennya,  atau  bahkan  dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, entah di dalam hukum Islam ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.
Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah online, hal ini tak  bisa terlepas dengan peraturan  perundang-undangan  sendiri,  dimana  ia  menuntut  dan  menjamin  bahwa  perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu. Dengan  demikian  dapat  kita  pahami  bahwa,  bukan  saja  pernikahan  biasa  atau  pernikahan  pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kacamata perundang-undangan, melainkan juga nikah online. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  atau  karena  mentaati  perintah  Allah
SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itupula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.
Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan  hukum  pencatatan  nikah,  karena  tentunya  sebagai  Negara  hukum,  maka  adalah  suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku.  Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."(Undang-Undang RI, 2007)
Selama tidak ada Undang-Undang yang seara eksplisit menyebutkan nikah online itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah online itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara. Wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan  melalui  media  online,  karena  KUA  ini  adalah  Instansi  Pemerintah  yang  mesti  taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau melaksanakan nikah online dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.
Dengan  berdasarkan  norma  hukum  yang  terkait,  maka  pejabat  KUA  yang  menolak  untuk melaksanakan nikah online serta penatatan nikahnya tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur  lebih  lanjut  di  dalam  PP  No.  49  tahun  1975  Pasal  46  yang  mengatur  ketentuan  pidana, disebabkan  sudah  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah.  Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka  yang  berkehendak  melangsungkan  akad  nikah  tersebut  dapat  melakukan  upaya  lainnya yakni  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama.Selanjutnya  apabila  mereka  tetap  ditolak  oleh Pengadilan  Tinggi  Agama,  maka  upaya  terakhir  yang  dapat  mereka  tempuh  ialah  upaya  hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## Tinjauan Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam
Pada  dasarnya,  Para  ulama  sepakat  bahwa  pernikahan  dapat  dinyatakan  sah  apabila dilaksanakan  dengan  sebuah  akad,  yang  melingkupi  ijab  dan  qabul  antara  seorang  wanita  yang dilamar  dengan  lelaki  yang  melamarnya,  atau  antara  pihak  yang  menggantikannya  seperti  wakil atau  wali,  dan  dipandang  tidak  sah  jika  semata-mata  hanya  berdasarkan  suka  sama  suka  tanpa adanya sebuah akad (Mughniyah, 2010).
Pernikahan  via  live  streaming  tidak  tercantum  secara  tekstual  dalam  karya  ulama  empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang secara implisit memuat dan relevan dengan nikah via live streaming. Para ulama madzhab sepakat memasukan ijab qabul sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab kabul dilakukan maka unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah tamyiz al-muta‘aqidain, ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl dan attawāffuq baynal ijāb wal-qabūl.
Adanya  persyaratan  bersatu  majelis  adalah  menyangkut  keharusan  kesinambungan  waktu antara  ijab  dan  kabul,  bukan  menyangkut  kesatuan  tempat.  Meskipun  tempatnya  bersatu,  tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan Kabul sudah tidak terwujud oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majlis menekankan pada pengertian bersatu majelis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan kabul (Efendi, 2004). Ijab dan kabul harus dilakukan di satu majelis (tempat) (Al- Juzairi, 2017). Berikut pandangan para Ulama berkenaan dengan ini :

## Mazhab Hanafi
Imam  Abu  Hanifah  dikenal  sebagai  sosok  yang  kental  dengan  dominasi  rasio  dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli ra’yu, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan  al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal  digunakan  oleh  Abu  Hanifah  manakala  beliau  tidak  menemukan  sumber  hukum  dalam  al- Qur’an, al-Hadits, maupun ijma‘ para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan  secara  redaksi  mengenai  suatu  hal.  Pada  dasarnya,  jalur  istinbath  hukum  Imam  Abu Hanifah yang utama adalah ra’yu.
Metode  ini  kemudian  oleh  Imam  Syafi‘i  disejajarkan  dengan  metode  qiyas.  Penyejajaran tersebut  mungkin  dapat  diterima  karena  dalam  metode  qiyas,  akal  juga  memiliki  peranan  dalam
melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis, aplikasi antara metode ra’yu Imam Abu Hanifah dengan metode qiyas Imam Syafi‘i berbeda. Perbedaan tersebut adalah tidak  adanya  penyamaan  illat  dalam  metode  ra’yu  Imam  Abu  Hanifah  sebagaimana  diterapkan dalam qiyas menurut Imam Syafi‟i. Oleh sebab itu, metode istinbath Imam Abu Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode qiyas Imam Syafi’i.
Menurut  Syeikh  Kamil  Muhammad  Uwaidhah,  istinbath  hukum  Imam  Abu  Hanifah  lebih mendasarkan pada aspek penalaran (ma‘qul) terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut  kemudian  menjadi  hasil  istinbath.  Namun  penalaran  yang  dilakukan  oleh  Imam  Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al Qur’an, hadits maupun atsar sahabat serta ijma’ para sahabat (Muhammad, 1992).
Menurut  mazhab  Hanafi,  ijab  kabul  harus  dilakukan  di  satu  majelis  (tempat)  (Al-Juzairi, 2007), hal ini tidak dapat dilepaskan dari istinbath hukum beliau mengenai majelis akad dan syarat- syarat  ijab  kabul.  Istinbath  hukum  Abu  hanifah,  disandarkan  pada  al  Qur’an,  hadits,  aqwal  al sahabah, ijma’, qiyas, istihsan dan ‘urf. Urutan tersebut disesuaikan dengan keutamaannya. Artinya ketika dalam beristinbath sudah menemukan dasar dari al Qur‟an serta didukung oleh hadits maka aqwal al s}ah}abah, ijma’, qiyas, istihsan dan ‘urf  tidak lagi ditempuh dalam proses istinbath. Hal ini mengindikasikan bahwa aqwal al sahabah, ijma’, qiyas, istihsan dan ‘urf merupakan alternatif dalam  mengistinbathkan  hukum  suatu  perkara  yang  belum  dijelaskan  dalam  al  Qur’an  maupun hadits.
Dengan demikian  Imam Abu Hanifah memahami satu majlis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab dan kabul para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontinyu. Dari pendapat  ini,  Hanafiyyah  memperbolehkan  akad  nikah  melalui  surat,  asalkan  surat  tersebut dibacakan  didepan  saksi  dan  pernyataan  dalam  surat  segera  dijawab  oleh  pihak-pihak.  Menurut Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab atau qabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Hanafiyyah tersebut, dapat dianalogikan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti internet, teleconference, dan live streaming. Kebolehan tersebut harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu adanya saksi ketika menulis maupun membaca surat yang berisi ijab qabul.

## Madzhab Maliki
Menurut madzhab Maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan kabul harus segera yaitu  tidak  boleh  ada  jeda  cukup  lama  yang  memisahkan  antara  ijab  dan  kabul  yang  dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya  sebentar,  bila  disela  dengan  khutbah  pendek  (Al-Juzairi,  2007).  dan  semacamnya,  kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.
Segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab Maliki. Salah satu car istinbath dan istidlal dari mazhab maliki seperti mazhab hambali yaitu menggunakan maslahah  mursalah,  menurut  mereka  bahwa  maslahah  mursalah  merupakan  induksi  dari  logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

## Mazhab Syafi‘i
Ittiḥādul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif mazhab syafi‘i bukan saja menyangkut masalah  kesinambungan  antara  pengucapan  ijab  dan  kabul  belaka,  atau  dengan  kata  lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari ittiḥādul  majlis, tetapi ada  yang lain guna memenuhi  dari itihadul majlis yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung.
Ittihadul Majlis mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur  bersatunya  tempat  duduk  atau  ruangan  ketika  akad  nikah  sedang  berlangsung.  Mengenai
unsur  pertama  dapat  dibuktikan  dengan  konsep  “al-faur”  (segera/langsung).  Apabila  suatu  ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.
Unsur lain dari Ittiḥādul Majlis dalam kalangan ulama syafi‘iyyah adalah berkaitan dengan bersatunya  tempat  akad.  Masalah  ini  berkaitan  erat  dengan  masalah  syahadah  (kesaksian)  dalam akad  nikah,  saksi  harus  dapat  melihat  serta  menyaksikan  dengan  mata  kepala,  bahwa  rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki  tadi  memastikan  berdasarkan  keyakinan  absolut  (haqqul  yaqin),  agar  akad  yang bersangkutan sah (AA, 2020).
Kepastian  itu  tidak  hanya  meliputi  redaksi  yang  sedang  diucapkan,  melainkan  juga menyangkut  kepastian  orang-orang  yang  melakukan  akad  Yaitu  memerlukan  kriteria  saksi  yang lebih  tepat  karena  yang  harus  dibuktikan  dalam  kesaksian  bukan  hanya  redaksinya  tetapi menyangkut orang-orang yang terkait yang tidak cukup hanya dengan pendengaran belaka tetapi juga dituntut dengan penglihatan mata kepala para saksi akad tersebut. Hanya dengan cara seperti ini  saksi  benar-benar  yakin  bahwa  ijab  dan  qabul  benar-benar  berasal  dari  dua  orang  yang melakukan akad (Al-Anshary, n.d.).
Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat diliat dengan mata kepala (al- mu‘ayanah). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalma prosesi ijab Kabul dapat di dengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata kepala  sendiri.  Hal  tersebut  senada  dengan  sikap  kalangan  Syafi‘iyah  yang  selalu  berhati-hati (ihtiyat}) dalam menetapkan suatu hokum (Irma Novayani, 2017).
Menurut mazhab Syafi‘i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal lain (Al- Juzairi, 2007). Dari penjelasan diatas menurut mazhab Syafi‘i secara tegas dapat diketahui bahwa adanya  persyaratan  bersatu  majelis,  bukan  untuk  menjaga  kesinambungan  antara  ijab  dan  kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu al-muāyanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad. Dengan demikian apabila salah seorang dari kedua belah pihak melakukan akad nikah dengan jalan berteriak atau dengan pengeras suara atau melalui telepon atau sarana lainnya agar  dapat  didengar  dari  tempat  lain,  tetapi  tidak  bisa  dilihat  oleh  kedua  saksi,  meskipun  bisa didengar oleh keduanya maka akad nikah semacam ini hukumnya tidak sah. Demikian pula bentuk perkawinan  melalui  rekaman  kaset  dan  video  kaset,  hukumnya  tidak  sah  karena  tidak  adanya syahadah mu‘ayanah tersebut, termasuk di dalamnya melalui televisi dan internet. Akhirnya, perlu dipahami bahwa pemilihan madzhab Syafi’i, dalam hal “Ittihadul Majlis” punya korelasi dengan prinsip  ibadah  perkawinan  tersebut.  Karena  itu  segala  tata  cara  pesanan  perkawinan  bersifat ta‘abbudi, yakni hal itu bersifat tauqifi yang berarti umat islam tinggal mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijalankan Rasulullah saw., tanpa harus menambah dan mengurangi.

## Mazhab Hambali
Menurut  mazhab  Hambali  kabul  dianjurkan  untuk  disampaikan  dengan  segera.  Jika  kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya tidak sah (Al- Juzairi,  2007).  Sighat  nikah  harus  menggunakan  lafal  nikah  atau  kawin.  Adapun  kabul  cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk  mengatakan  saya  terima  nikahnya  atau  kawinnya,  dan  ijab  kabul  dikatakan  tidak  sah  jika Kabul mendahului ijab.
Madzhab Hambali mengartikan “satu majelis” dalam arti non fisik (tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi  oleh  kegiatan  lain.  Menurut  madzhab  Hambali  bahwa  antara  ijab  dan  Kabul  dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang  berlangsung.  Kabul  dianjurkan  untuk  disampaikan  dengan  segera.  Jika  kabul  disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.
Menurut  Imam  Ahmad  bin  Hambal  yang  tercantum  dalam  kitab  al-mughni,  karya  Ibnu Qudama  menjelaskan  mengenai  kesinambungan  pengucapan  ijab  dan  qabul  pernikahan  yang dilaksanakan dalam satu majelis atau satu waktu. Apabila terdapat jeda antara ijab dan qabul, maka pernikahan  tersebut  sah  selama  hal  tersebut  masih  berada  dalam  majelis  dan  kedua  pihak  tidak direpotkan dengan hal-hal lainnya(Almaqdisi, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap tidak sah jika  salah  satu  syarat  dan  rukunnya  ada  yang  tidak  terpenuhi.  Rukun-rukun  atau  unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan Kabul (Pranata & Yunus, 2021).
Menurut  ulama  ushul  fiqh  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  menggunakan  maslahah  mursalah. Ulama Hanabilah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang sering menggunakan maslahah mursalah sebagaimana yang  dilakukan  ulama  Malikiyah.  Menurut  mereka  maslahah  mursalah  merupakan  induksi  dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.
Maslahah  mursalah  dapat  dijadikan  hujjah  dalam  menetapkan  hukum,  karena  merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka  sendiri.  Apabila  syari’at  Islam  terbatas  pada  hukum-hukum  yang  ada  saja,  membawa kesulitan.
Pada  hukum  pernikahan  memuat  dimensi  ubudiyah  namun  dalam  hal  akad  perjanjian pernikahan lebih condong ke dimensi muamalah. Nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam  kehidupan  manusia,  dan  itu  bukanlah  sembarang  akad  tetapi  termasuk  akad  yang  sakral karena menanggung tanggung jawab bagi suami dan istri.
Perjanjian  yang  terjadi  dalam  pernikahan  merupakan  perjanjian  dunia  dan  akhirat  karena memikul  tanggung  jawab  bagi  keluarga  yang  menjalankannya.  Gerbang  dari  sebuah  pernikahan adalah akad ijab dan qabul, yang didalamya terdapat shigat akad nikah, akad ijab qabul merupakan unsur dasar sebuah pernikahan. Apabila akadnya sah maka pernikahannya juga sah.
Menurut madzhab Hambali qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika qabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul maka pernikahnnya tidak sah

## KESIMPULAN
Pernikahan via live streaming merupakan pernikahan yang diselengarakan oleh pasangan yang tidak  dapat  melaksanakan  pernikahan  secara  langsung  serta  berada  dalam  situasi  jarak  yang  jauh sehingga  mengharuskan  terjadinya  akad  melalui  jalan  telekomunikasi  suara  serta  gambar  yang tayang dilayar.
Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan kabul melalui live streaming, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.
Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah legalitas pernikahan live streaming, ulama dari Mazhab  Hanafi  dan  Hambali  serta  ulama-ulama  kontemporer  condong  membolehkan  pernikahan disebabkan mereka tidak mensyaratkan kesatuan tempat antara ijab dan qabul. Berbeda dengan para ulama  dari  kalangan  mazhab  Malikiyah  dan  Syafi‘iyah  mereka  cenderung  lebih  ketat  mereka mengharuskan  ittihadul  majelis,  Masalah  ini  berkaitan  erat  dengan  masalah  syahadah  (kesaksian) dalam  akad  nikah,  saksi  harus  dapat  melihat  serta  menyaksikan  dengan  mata  kepala,  bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad.

## REKOMENDASI
Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media live steaming terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syariat atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih
luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Bagi  peneliti  Hasil  dari  penelitian ini masih memiliki  banyak kekurangan,  dan  keterbatasan,  baik didalam  ruang  lingkup  penelitian,  masalah,  tujuan  dan  materi  yang  digunakan.  Untuk  itu  peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA AA, M. (2020). Konsepsi Imam Syafi’I tentang Itihadul Majlis dalam Akad Nikah. 4(2). Al-Anshary, Z. (n.d.). Fathul Wahhab. Thoha Putra, tt. Al-Juzairi, A. (2007). Fikih Empat Madzhab jilid 5. Pustaka Al-Kausar. Al-Juzairi, A. (2017). Fikih Empat Madzhab. Pustaka al-Kautsar. Almaqdisi, I. I. Q. (2004). Kitab Al Mughni. Al-Afkar Adaulliah. Efendi, S. (2004). Problematika Hukum Islam Kontemporer. Perdana Media. Farid, M. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. Jurisprudentie, 5(1). Irma  Novayani.  (2017).  Pernikahan  Melalui  Video  Conference.  At-Tadbir:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam, 1(1).
Maghfuroh, W. (2021). Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming persfektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiyah Ahwal Syakhshiyyah, 3(1).
Mardelis. (2019). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara. Mughniyah, M. J. (2010). Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’, Hambali. Lentera. Muhammad, S. K. (1992). Uwaidhah, al Imam Abu Hanifah. Dar al Kutub al Ilmiyah. Nugroho,  A.  C.  (2012).  Konstruksi  Media  Online  Tentang  Realitas  Penyedotan  Pulvcsa  Analisi Framming  Terhadap  Berita  Dalam  Tribunnews.com  Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 3(1).
Nuroniyah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqh Mazhab Dan Hukum Positif di Indonesia. Mahkamah, 1.
Pranata, M. A., & Yunus, M. (2021). Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call Menurut Hukum Islam. Journal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1).
Sabir, M. (2015). Pernikahan Via Telepon. Jurnal Al-Qad U, 2(2). Sarwat, A. (2019). Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikaha. Gramedia Pustaka Utama. Shomad, A. (2010). Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Kencana. Soimin, S. (2010). Hukum Orang dan Keluarga. Sinar Grafika. Supriadi, I. (2020). Metode Riset Akuntansi. Deepublish.
Thalib, S. (2010). Hukum Keluarga Indonesia : Analisis Perkembangan Teknologi dalam Hukum Keluarga. Insan Pena.
Undang-Undang RI. (2007). Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Transmedia Pustaka.
Wardah Nuroniyah. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. 2(1).