## PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG
Oleh:
Tri Ratna Saridewi, Achmad Suwandi, Wardani, Supriyanto dan Dradjat
Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  penyelenggaraan  penyuluhan  di  Kabupaten Bandung pasca diterbitkannya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 di Kabupaten  Bandung.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan penyuluhan  di  Kabupaten  Bandung  belum  dilaksanakan  sepenuhnya  seperti  amanat  dalam Undang-Undang  SP3K.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  belum  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah  tentang  Sistem  Penyuluhan  yang  menjadi  acuan  provinsi  dan  kota  untuk menerbitkan Perda Sistem Penyuluhan.
Kata kunci: Penyelenggaraan penyuluhan, Kabupaten Bandung.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang  RI  No.  16  tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan  Pertanian, Perikanan  dan  Kehutanan  (SP3K)  telah disyahkan pada tanggal 15 November 2006. Penerbitan  undang-undang  ini  merupakan salah satu upaya untuk mendukung program revitalisasi  pertanian  melalui  pemberian jaminan  kepastian  hukum  sistem  penyu- luhan  pertanian.  Ke  depan  diharapkan adanya  peningkatan  semangat  dan  kinerja para penyuluh untuk menguatkan ketahanan pangan  dan  meningkatkan  perekonomian nasional,  karena  telah  diketahui  bersama bahwa  keberhasilan  swasembada  pangan pada  era  delapan  puluhan  tidak  lepas  dari upaya keras para penyuluhan di masa itu.
Hingga saat ini implementasi Undang-Undang  Sistem  Penyuluhan  ter- nyata  berbeda-beda  pada  setiap  daerah,
karena  setiap  daerah  memiliki  kewenangan untuk menindaklanjuti dan merespon undang-undang  tersebut  sesuai  kebijakan daerah.  Kabupaten  Bandung  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  belum  memiliki
Badan
Pelaksana Penyuluhan secara mandiri,  tetapi  masih  bergabung  dengan Badan  Ketahanan  Pangan.  Berdasarkan kondisi  tersebut,  dirasa  perlu  mengkaji penyelenggaraan  penyuluhan  di  Kabupaten Bandung saat ini.

## Tujuan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  penyelenggaraan  penyuluhan yang  meliputi  perencanaan,  mekanisme kerja  dan  metode,  materi,  peran  serta  dan sarana  prasarana  di  Kabupaten  Bandung pasca diterbitkannya undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Juli  sampai  dengan  Oktober  2008  di Kabupaten Bandung.
Metode Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan  metode  deskriptif  terhadap semua  variabel  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  penyuluhan  mulai  dari tingkat  Provinsi  hingga  desa.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah statistik  deskriptif.  Metode  deskriptif  tidak melakukan  pengujian  terhadap  variabel, sehingga  kekuatan  analisis  sangat  ditentu- kan  oleh  kebenaran  informasi  yang  diper- oleh  dari  narasumber  dan  laporan  yang dikaji.  Narasumber  penelitian  ini  adalah penyuluh  tingkat  provinsi,  kabupaten, kecamatan,  dan  petani.  Hasil  yang  diper- oleh  selanjutnya  dibandingkan  dengan pasal-pasal  yang tercantum dalam Undang- undang SP3K.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari data  primer  dan  sekunder.  Data  Primer dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara (interview)  menggunakan  pertanyaan  ter- buka.  Data  sekunder  dikumpulkan  dari laporan  kegiatan  penyuluhan  Provinsi Jawa Barat, Programa Kabupaten, dan RKPP.

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  didasarkan  pada pasal-pasal  yang  berhubungan  dengan variabel  penyelenggaraan  penyuluhan  pada undang-undang,  meliputi  aspek  perenca- naan, mekanisme kerja dan metode, materi, peran serta dan sarana prasarana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Provinsi Jawa Barat
Sejak diberlakukannya Undang- Undang  SP3K,  penyelenggaraan  penyu- luhan  di  Provinsi  Jawa  Barat  belum  sesuai dengan  amanat  dalam  undang-undang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Analisis kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan penyuluhan
No Uraian tugas sesuai UU Penyelenggaraan di provinsi Keterangan 1 Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Belum dibentuk Masih dalam proses pembentukan 2 Komisi Penyuluhan Sudah Ada Tidak memiliki kantor, tetapi fungsi kelembagaan berjalan 3 Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor Sudah dilaksanakan Melalui Forum Penyuluhan 4 Menyusun Programa Penyuluhan Sudah dilaksanakan Melalui Pertemuan 5 Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Sudah difasilitasi Melalui Pertemuan Jejaring Kerja 6 Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Sudah dilaksanakan Melalui Forum Penyuluhan

## Programa Penyuluhan
Penyusunan  Programa  Penyuluhan Pertanian  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2008 disusun  oleh  kelompok  Penyuluh  Provinsi dengan  Penyuluh  dari  25  Kabupaten/Kota se Jawa Barat secara partisipatif. Pertemuan Penyusunan  Programa  Penyuluhan  Perta- nian Provinsi  Jawa Barat  Tahun 2008 telah dilaksanakan  selama  3  hari  dengan  peserta sebanyak  50  orang  terdiri  dari  penyuluh Provinsi, koordinator penyuluh dan pelaksana  teknis  yang  menangani  kegiatan SDM  di 25 Kabupaten/Kota se Jawa  Barat. Sebagai acuan penyusunan programa Provinsi,  dipilih  empat  kabupaten,  yaitu
Kuningan, Purwakarta, Subang dan Sukabumi.
Programa  tersebut  berisi  pembe- nahan  kelembagaan  penyuluh, pembenahan kelompok  tani  dan  gapoktan,  program peningkatan  Produksi  Beras Nasional (P2BN)  dan  peningkatan  kualitas  sumber- daya  manusia  pertanian.  Hal  yang  sangat mendasar  dalam  pemberdayaan  pelaku utama agribisnis, adalah perlunya sinergitas yang  optimal  dari  berbagai  Dinas/Instansi/ Unsur  terkait  dalam  fungsi  ”Pengaturan, Pelayanan/Fasilitasi, Dukungan, dan Penyuluhan”,  pada  setiap  tingkatan  (Pusat, Provinsi,  Kabupaten/Kota  sampai  Kelom- pok  tani).  Untuk  mendukung  program P2BN adalah  menyiapkan para penyuluh di lapangan sebagai ujung tombak, dinamisasi pos-pos  penyuluhan  di  pedesaan  menjadi prioritas  dengan  mengaktifkan  pertemuan antara penyuluh dan petani sehingga Sistem LAKU  (latihan  dan  Kunjungan)  menjadi suatu  program  berkala  yang  harus  dilaksa- nakan.
Masalah  dalam  pelaksanaan  penye- lenggaraan  penyuluhan  pertanian  khusus- nya  dalam  memfasilitasi  petani  dan  pelaku usaha  pertanian  lainnya  untuk  mengem- bangkan  usaha  berbagai  komoditasnya adalah:  a)  Kurangnya  pengetahuan  menge- nai  kebijakan  pemerintah  berkaitan  dengan pengembangan  usaha,  b)  Masih  rendahnya penggunaan benih bermutu varietas
unggulan  di  tingkat  petani,  penerapan pupuk  berimbang,  penerapan  PHT,  peman- faatan  ketersedian  air,  pemahaman  penge- lolaan  tanaman,  dan  kurangnya  jaringan kemitraan  antara  petani  dan  pelaku  usaha, c) Masih kurangnya kesadaran petani dalam pengutan  kelompok, koptan, gapoktan serta kemampuan  dalam  menyusun  RDK/RDKK dan  proposal  usaha,  dan  d)  Jaminan pemasaran  hasil-hasil  produk  pertanian belum berjalan.
Beberapa  hal  yang  menjadi  masalah khusus  pada  penyuluhan  pertanian  dalam memfasilitasi  petani  dan  pelaku  usaha pertanian lainnya adalah sebagai berikut:
a.   Ketenagaan
 Banyaknya  alih  tugas  penyuluh pertanian  ke  jabatan  lain  yang tidak  sesuai  dengan  kompetensi penyuluh pertanian.
 Kewenangan  penyuluhan  tingkat kabupaten belum sepenuhnya berjalan.
 Kerjasama penyuluhan antara penyuluh  pemerintah,  penyuluh swasta  dan  penyuluh  swadaya belum berjalan dengan baik.
b.    Kelembagaan
 Beragamnya  bentuk  kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota
menyulitkan jalur koordinasi.
 Belum semua kecamatan  memiliki BPP.
 Belum  berjalannya  sistem  kerja yang  sejajar antara penyuluh pemerintah,  penyuluh  swasta  dan penyuluh swadaya.
c. Penyelenggaraan penyuluhan
 Programa  penyuluhan  belum  di- susun  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kepentingan  penyuluhan  di lapangan.
 Materi  dan  metode  penyuluhan pertanian belum sepenuhnya
sesuai dengan kebutuhan petani.
 Kurangnya  informasi  dan  tekno- logi  sesuai  dengan  kebutuhan petani yang spesifiklokalita.
 Terbatasnya  sarana  dan  prasarana penyuluhan pertanian.

## Forum Penyuluhan
Penyelenggaraan  Forum  Penyuluhan tingkat  Provinsi  Jawa  Barat  bertujuan menggali  program-program  dari  SKPD/ Lembaga terkait lainnya tentang penyeleng- garaan  penyuluhan  di  Jawa  Barat  untuk mengkoordinasikan,  memadukan,  menye- rasikan dan menyelaraskan berbagai sumberdaya  dan  kegiatan  penyelenggaraan penyuluhan  yang  ada  di  dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya di tingkat  Provinsi. Output  yang  diharapkan  dalam  proses pengembangan  penyuluhan  adalah  melaku- kan  perubahan  pada  aspek  pengetahuan, sikap  dan  perilaku  masyarakat  sasaran  dari kondisi awal tidak tahu, tidak mampu, tidak peduli  dan  tidak  terampil  menjadi  mau, mampu  dan  terampil  dalam  pengelolaan usaha  pertanian  dalam  rangka  meningkat- kan  pendapatan  dan  kesejahteraan  serta terjadinya  perubahan  perilaku  kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
Selain  itu  juga  dilaksanakan  Forum Koordinasi  Program  dan  Kegiatan  sebagai pembekalan  bagi  para  THL-TB-PP  dalam melaksanakan  penyuluhan  di  lapangan. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengkoor- dinasikan  Program-Program  Pembangunan Pertanian TA. 2008 dalam upaya memberikan  pembekalan  bagi  THL-TB-PP dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya, Memantau  penempatan  THL-TB-PP  dalam penugasannya  serta  memantau  kelancaran penyaluran  honorarium  dan  biaya  opera- sional  bagi  THL-TB-PP  dan  Menyepakati mekanisme  kerja  yang  kondusif  antara THL-TB-PP  dengan  penyuluh  pertanian PNS  dalam  pembinaan  pelaku  utama  dan pelaku usaha.

## Pertemuan Kerjasama Teknis dan Jejaring Kerja Penyuluh Pertanian
Pertemuan  Kerjasama  Teknis  dan Jejaring  Kerja  Penyuluh  Pertanian  Tingkat Provinsi  dimaksudkan  untuk  mengkoor- dinasikan,  memadukan,  menyerasikan  dan menyelaraskan  berbagai  sumberdaya  dan kegiatan  penyuluhan  pertanian  yang  ada  di dinas  lingkup  pertanian  dan  instansi  terkait lainnya  ( stake  holders )  di  tingkat  Provinsi dalam  rangka  penyelenggaraan  penyuluhan pertanian secara lebih produktif, efisien dan efektif.  Dalam  kegiatan  jejaring  tersebut, baik  itu  Dinas/SKPD,  Lembaga/pengusaha dan  sumber  teknologi,  semua  informasi teknologi  sebagai  pesan  harus  dikemas sedemikian  rupa  dengan  bahasa  yang mudah  diterima  petani  ditingkat  lapangan (BPP)  dilaksanakan  oleh  Tim  penyuluhan BPP.

## Kabupaten Bandung
Penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten  Bandung  belum  seluruhnya sesuai  dengan  amanat  dalam  Undang- undang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.
Lembaga  penyuluhan  yang  ada  di
Kabupaten Bandung adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.  Lembaga  ini  baru  terbentuk pada  April  2008  berdasarkan  Perda  No  21 Tahun  2007.  Lembaga  penyuluhan  belum berdiri sendiri karena belum memiliki dasar hukum.  Karena  badan  ini  masih  baru terbentuk  maka  penyelenggaraan  kegiatan penyuluhan  belum  dapat  berjalan  secara optimal. Penyuluh pertanian tidak diwadahi dalam  jabatan  struktural  tetapi  dalam Kelompok  Jabatan  Fungsioal.  Penyuluh yang  ada  sebanyak  8  orang,  yang  terdiri dari  4  orang  penyuluh  pertanian,  2  orang penyuluh  perikanan  dan  2  orang  penyuluh kehutanan.  Masalah  yang  berhubungan dengan  penyuluh  adalah  jumlah  penyuluh yang  menurun  karena  pensiun  dan  beralih ke struktural.

## Tabel 2. Analisis kewenangan kabupaten dalam penyelenggaraan penyuluhan
No. Uraian tugas sesuai UU Penyelenggaraan di kabupaten Keterangan 1 Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kelembagaan masih digabung 2 Komisi Penyuluhan Kelompok Jabatan Fungsional Terbentuk bersamaan pembentukan Badan 3 Menyusun Programa Penyuluhan Sudah dilaksanakan Belum ada evaluasi 4 Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Tercantum dalam Programa Belum ada evaluasi 5 Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Tercantum dalam Programa Belum ada evaluasi

## Programa penyuluhan
Programa  Penyuluhan  Kabupaten
Bandung telah disusun. Dalam programa ini tidak  ada  penjelasan  tentang  bagaimana proses  penyusunan  programa.  Berdasarkan wawancara  yang  dilakukan  dapat  diketahui bahwa proses penyusunan programa kabupaten  hanya  dilakukan  oleh  penyuluh yang  berada  di  badan  tersebut.  Kesulitan yang  dialami  oleh  penyuluh  kabupaten untuk mengkoordinasikan penyusunan programa kabupaten adalah belum terbentuk  struktur  yang  jelas.  Selain  itu karena  lembaga  baru  terbentuk  sehingga belum  mengagendakan  kegiatan  penyu- sunan  programa  kabupaten  dalam  rencana kerja  tahunan.  Kegiatan  ini  seharusnya melibatkan  para  penyuluh  dari  setiap kecamatan.
Dalam penyusunan program kegiatan tidak  disebutkan  landasan  atau  dasar penentuan  kegiatan.  Seharusnya  programa penyuluhan kabupaten berisi tentang program  penyuluhan  yang  tidak  dapat dilaksanakan  oleh  kecamatan.  Program yang  disusun  juga  tidak  spesifik  5  W  1  H. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penyusunan programa lebih kepada pemenuhan administratif  dan  bukan  panggilan  seorang penyuluh  untuk  memberikan  materi  sesuai
kebutuhan  petani.  Pusat  Pengkajian  SDM Pertanian (2004) menyatakan bahwa kebijakan  penyuluhan  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  kabupaten,  semua  masih mengikuti  apa  yang  telah  digariskan  oleh pemerintah  pusat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dari  segi konsep pemerintah kabupaten  masih  rendah  kompetensinya, yang  berakibat  pada  rendahnya  pelayanan penyuluhan  pertanian  pemerintah  kepada masyarakat, khususnya petani.
Berdasarkan Permentan Nomor PER/ 02/MENPAN/2/2008  disebutkan  bahwa penyusunan  programa  penyuluhan  kabu- paten  merupakan  tugas  bagi  penyuluh  ahli. Pada  Badan  P3  semua  penyuluh  yang  ada semua  sudah  termasuk  dalam  penyuluh ahli,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa dilihat  dari  ketersediaan  penyuluh,  penyu- sunan  programa  kabupaten  sudah  dapat dilaksanakan.

## Mekanisme Kerja dan Metode
Dalam  Undang-Undang  disebutkan bahwa penyuluhan berpedoman pada programa penyuluhan, menggunakan pendekatan  partisipatif.  Mekanisme  kerja dan  metode  yang  digunakan  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kondisi  pelaku utama dan pelaku usaha.
Sistem kerja penyuluhan pertanian di Kabupaten  Bandung  menggunakan  sistem Latihan  dan  Kunjungan  (LAKU).  Dalam sistem ini penyuluh melaksanakan  kegiatan dengan  mengunjungi  kelompok-kelompok tani  dan  materi  penyuluhan  sesuai  dengan keadaan  dominan  di  lapangan,  sekaligus melakukan pelatihan kepada petani. Penyuluh  lebih  berperan  sebagai  fasilitator dalam  membimbing  petani  dan  kelompok tani  guna  pemecahan  masalah  sesuai dengan  kondisi  yang  ada.  Mekanismenya adalah  hari  senin  sampai  kamis  melakukan kunjungan  kepada  kelompok  tani,  latihan dan supervisi, sedangkan hari jumat menye- lesaikan  administrasi  penyuluh  pertanian dan koordinasi.
Sesuai  dengan  sistem  laku  seharus- nya  pembinaan  dan  pengembangan  ketena- gaan  penyuluh  dapat  berjalan  dengan  baik, tetapi pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh  hanya  dilakukan  diantara  mereka sendiri,  dan  bukan  dilakukan  secara periodik.  Bentuk-bentuk  pertemuan  antar penyuluh  hanya  bersifat  informal  atas inisiatif  para  penyuluh  sendiri.  Anggaran pembinaan dan pengembangaan bagi penyuluh  seringkali  tidak  terdapat  pada anggaran  APBN.  Apabila  ada  kegiatan pelatihan  pihak  luar,  pemerintah  kabupaten tidak  dapat  memfasilitasi  karena  tidak  ada pos  anggaran,  sehingga  penyuluh  harus mengikuti kegiatan secara swadaya.

## Sarana Prasarana
Bahan  penyuluhan  pertanian  yang berupa  brosur,  leaflet  dan  folder  masih kurang.  Kekurangan  bahan  cetakan  ini sangat  dirasakan  oleh  para  penyuluh  yang ingin memperoleh perkembangan informasi dan  teknologi  terbaru  dan  relevan  dengan tugas  mereka  sehari-hari.  Penyuluh  masih merasa  kekurangan  materi  penyuluhan, terutama  materi  teknologi.  Dalam  Undang- undang  disebutkan  bahwa  materi  teknologi yang  disampaikan  kepada  petani  harus teknologi  yang  sudah  direkomendasikan.
Penyuluh  merasa  kesulitan  mendapatkan hasil  penelitian  yang  direkomendasikan, terutama  yang  sesuai  dengan  masalah  dan kondisi yang ada pada wilyah kerja mereka. Untuk  materi lain, terutama  pemasaran dan pengolahan  hasil  penyuluh  juga  merasa kekurangan mendapat informasi.
Penyuluh  pertanian  menyampaikan bahwa  sejak  penyuluh  dilimpahkan  ke pemerintah daerah penguasaan pengetahuan maupun ketrampilan sangat menurun karena  tidak  ada  materi  penyuluhan  yang diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah  guna memperbaiki pengetahuan penyuluh. Materi-materi  penyuluhan  belum  pernah disusun sejak diberlakukan otonomi daerah. Sebagai  acuan  saat  ini  adalah  panduan, brosur  dan  leaflet  yang  dikeluarkan  oleh pusat. Dalam pemenuhan kebutuhan informasi  ini,  para  penyuluh  sepakat  untuk berlanggaranan  tabloid  ‘Sinar  Tani’  secara swadaya.
Selama  ini  BOP  telah  diterima dengan  baik  oleh  penyuluh,  tetapi  nilai yang  diperoleh  tidak  sebanding  dengan harga BBM yang terus meningkat. Masalah kenaikan  harga  BBM  tidak  dapat  dipisah- kan  dari  pelaksanaan  tupoksi  penyuluh karena  untuk  mencapai  wilayah  kerjanya penyuluh  harus  menempuh  dengan  kenda- raan  bermotor.  Kesulitan  lain  adalah banyaknya bukti  dukung pelaksanaan kegiatan  yang  harus  dilaporkan  penyuluh, terutama  menyangkut  kebutuhan  kertas, tinta  dan  biaya  fotocopy.  Kesulitan  ini direspon  dengan  baik  oleh  Pemerintah kabupaten  Bandung.  Mulai  bulan  Juni 2009,  para  penyuluh  akan  mendapat tambahan  BOP  sebesar  Rp.  250.000,00  per orang dari dana APBD.

## Kecamatan
Penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan belum seluruhnya sesuai dengan amanat dalam Undang-undang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

## Tabel 3. Analisis kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan penyuluhan
No. Uraian tugas sesuai UU Penyelenggaraan di kabupaten Keterangan 1 Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Proses Pembentukan UPT Penyuluhan 1 UPT mencakup 5 kecamatan 2 Menyusun Programa Penyuluhan Sudah dilaksanakan
3 Melaksanakan Penyuluhan Sudah dilaksanakan 4 Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Tercantum dalam Programa Belum ada evaluasi 5 Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Tercantum dalam Programa Belum ada evaluasi 6 Melaksanakan proses pem- belajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani Sudah dilaksanakan
BPP  belum  dibentuk  di  Kabupaten Bandung  dan  justru  akan  dibentuk  UPT Penyuluhan,  sebagai  tindak  lanjut  dari pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  Pertanian.  UPT  yang  akan dibentuk  sebanyak  8  UPT.  Menurut Sekretaris Badan P3, alasan yang mendasari pembentukan  UPT  adalah  tidak  ada peraturan  pemerintah  yang  menjadi  acuan pelaksanaan system penyuluhan. Tentu saja pembentukan  UPT  ini  tidak  sesuai  dengan Undang-undang.  Dalam  Undang-undang disebutkan bahwa BPP dibentuk pada setiap kecamatan.  Sedangkan  UPT  yang  akan dibentuk masing-masing mewadahi 5 kecamatan.  Bagi  Badan  P3  UPT  ini  akan memudahkan  dalam  koordinasi  karena jumlahnya  sedikit,  tetapi  bagi  setiap  UPT tentu  akan  lebih  berat  berkoordinasi terutama pada bidang penyuluhan.
Meskipun  secara  kelembagaan  tidak ada,  tetapi  fungsi  BPP  tetap  dilaksanakan. Hal  ini  diketahui  dari  adanya  program penyuluhan kecamatan yang ditandatangani oleh  Koordinator  Penyuluh  Pertanian.  Di Kabupaten Bandung terdapat 31 kecamatan. Dasar  penetapan  masalah  dalam  penyu- sunan  programa  kecamatan  adalah  Uji Gawat,  Mendesak  dan  Penyebaran  (GMP).
Gawat  adalah  masalah  besar  kecilnya kerugian bagi petani/masyarakat tani setempat  yang  disebabkan  oleh  masalah yang  dihadapi  tersebut.  Mendesak  adalah ketersediaan  waktu  untuk  memecahkan suatu  masalah  yang  dihadapi  oleh  petani tersebut.  Penyebaran  adalah  lingkup  atau cakupan  masalah  yang  dihadapi  tersebut, apakah  masalah  tersebut  bersifat  menye- luruh  atau  hanya  bersifat  parsial  saja. Dalam proses penyusunan programa, penyuluh  telah  melibatkan  masyarakat, meskipun peran masyarakat sebatas menjadi responden.
Mekanisme  kerja  penyuluhan  yang digunakan  adalah  sistem  LAKU.  Latihan dan  kunjungan  dilaksanakan  pada  hari Senin,  Selasa,  Rabu  dan  Jumat,  sedangkan hari  kamis  untuk  pertemuan  penyuluh tingkat  kecamatan.  Dalam  system  ini misalkan  1  hari  mengunjungi  1  kelompok, dan  satu  desa  ada  8  kelompok  maka pertemuan-pertemuan  kelompok  dengan penyuluh  hanya  dapat  dilakukan  2  minggu sekali. Dalam kenyataannya,  satu  penyuluh memiliki wilayah  kerja lebih dari  satu desa (1 penyuluh 3 desa), dan untuk daerah yang padat  penduduk  maka  jumlah  kelompok lebih  dari  delapan,  sehingga  jumlah
penyuluh  masih  sangat  kurang.  Untuk menyelesaikan  masalah  tersebut,  penyuluh mengelompokkan  kelompok  tani  yang  ada menjadi  3  kelompok  prioritas,  yaitu kelompok  tani  bagus  (baik),  kelompok  tani pengembangan  dan  kelompok  tani  penum- buhan.  Dari  ketiga  kelompok  ini  masing- masing  dipilih  yang  akan  menjadi  focus ( show  window )  untuk  dibina  sampai  pada keadaan  yang  lebih  baik.  Setelah  itu  baru pindah  pada  kelompok  lain  dan  kelompok yang sudah dibina tinggal dipantau.
Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian telah  disusun  dengan  baik  sesuai  dengan permasalahan yang ada mencakup 5 W 1 H. Dalam  rencana  kerja  bukan  hanya  pada peningkatan produksi, tetapi sudah mengembangkan  materi  pada  pemasaran, pengolahan hasil, pengembangan informasi, manajemen  dan  kelestarian  lingkungan. Kegiatan  penyuluhan  telah  dilaksanakan dengan  baik  baik  dengan  sistem  LAKU. Tetapi  jika  ada  petani  yang  membutuhkan penyuluh  di  luar  jam  kantor,  maka  penyu- luh selalu menghadiri undangan petani.
Pengembangan  kelembagaan  telah dilakukan  melalui  penumbuhan  kelompok tani.  Di  Kecamatan  Pengalengan,  petani yang menjadi anggota kelompok tani hanya sekitar 10% dari jumlah petani keseluruhan. Hal  ini  yang  tugas  berat  penyuluh  karena kurangnya jumlah penyuluh.
Peningkatan kapasitas penyuluh dilakukan secara informal atas inisiatif para penyuluh sendiri. Biasanya mereka mengadakan  pertemuan  setiap  hari  kamis dan  membahas  materi  yang  akan  dijadikan topik  latihan.  Fasilitator  dipilih  dari  para penyuluh sendiri atau meminta bantuan staf Dinas  Pertanian  yang  dianggap  menguasai materi. Kesulitan yang dialami adalah tidak ada  fasilitas  gedung  BPP  sehingga  sulit untuk berkoordinasi dan menentukan tempat latihan.
Tidak  adanya  kelembagaan  BPP menyebabkan  tidak  ada  gedung  BPP  dan lahan  percontohan.  Meskipun  demikian,  di kecamatan  maju  seperti  Pengalengan  telah memiliki  model  usaha  tani  percontohan
seperti peternakan sapi, pabrik susu, produk olahan, koperasi dan balai kesehatan. Selain itu  juga  petani  kentang  yang  telah  meng- hasilkan  produk  olahan  kualitas  ekspor, sudah  memiliki  percontohan  agribisnis terpadu.
Pada  tingkat  desa  belum  disusun programa desa. Dalam melaksanakan kegiatan  penyuluhan,  penyuluh  mengacu kepada  RKPP  yang  telah  mereka  buat.  Hal ini  dimaklumi  karena  tugas  penyuluh merangkap  untuk  beberapa  desa.  Proses penyusunan  RKPP  lebih  banyak  dilakukan oleh  penyuluh,  petani  hanya  dilibatkan dalam  diskusi  dan  menggali  kebutuhan mereka.  Penentuan  masalah  yang  dijadikan dasar  dalam  penyusunan  RKPP  adalah dengan metode Impact Point. Berdasarkan wawancara petani menyampaikan  bahwa  materi  penyuluhan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan  mereka  karena  penyuluh  sering berinteraksi  dengan  mereka.  Sarana  pra- sarana  penyuluhan  dianggap  cukup  dalam proses  pembelajaran.  Performance  penyu- luh  yang  ada  dianggap  sudah  cukup  baik. Kebutuhan petani terhadap penyuluh terutama adalah fasilitasi dalam  memdapat- kan  jaringan  pemasaran,  inovasi  dalam pengolahan  hasil  pertanian  dan  mendapat- kan akses untuk peminjaman  modal.  Untuk materi  teknologi  budidaya,  para  petani mengatakan  sudah  mampu  melakukan sendiri.  Petani  mengatakan  tidak  peduli dengan latar belakang pendidikan penyuluh, tetapi  mereka  sangat  menghargai  penyuluh yang  sudah  sangat  berpengalaman  Dalam membina  kelompok.  Secara  terus  terang petani  mengatakan  bahwa  mereka  enggan untuk  menyusun  RDKK,  tetapi  mereka selaku mencatat kegiatan usaha tani. Karena keharusan  menyusun  RDKK  untuk  men- dapatkan  bantuan  modal,  maka  penyuluh yang menyusunkan RDKK kelompok tani.

## Masalah
Masalah utama dari penyelenggaraan penyuluhan  yang  tidak  sesuai  dengan
Undang-undang  adalah  belum  diterbitkan- nya  Peraturan  Pemerintah  tentang  Sistem Penyuluhan.  PP  ini  menjadi  acuan  untuk menerbitkan  Perda  Provinsi  dan  Perda Kabupaten.  Belum  adanya  Perda  Provinsi tentang  Sistem  Penyuluhan  menyebabkan Badan Koordinasi Penyuluhan belum terbentuk.  Dalam  proses  pembentukan  pun masih  diperdebatkan  karena  belum  ada payung  hukum  yang  jelas.  Kerja  penyuluh di  tingkat  Provinsi  juga  tidak  optimal karena  penyuluh  bergabung  dengan  staf yang  berada  di  bawah  pejabat  struktural. Hal  ini  menyebabkan  penyuluh  lebih banyak  mengerjakan  kegiatan  administrasi. Kondisi  ini  tentunya  sangat  berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan di kabupaten/ kota di Jawa Barat.
Demikian  juga  dengan  kelembagaan di  tingkat  kabupaten.  Kabupaten  Bandung belum bisa menyusun Perda tentang Sistem Penyuluhan.  Kondisi  ini  menyebabkan bargaining position penyuluh untuk membentuk  lembaga  lemah.  Kelembagaan penyuluh  masih  bersatu  dengan  Badan Ketahanan  Pangan  karena  Perda  yang menyangkut ketahanan pangan sudah terbit. Tetapi  keberadaan  lembaga  ini  dianggap lebih  baik  daripada  tidak  ada  wadah penyuluh sama sekali. Belum adanya Badan Pelaksana  Penyuluhan  juga  berpengaruh terhadap  kelembagaan  BPP  yang  belum terbentuk. Dengan kondisi ini menyebabkan kerancuan  implementasi  penyuluhan  perta- nian yang  menyebabkan  fungsi penyuluhan juga melemah.
Kendala lain dalam  penyelenggaraan penyuluhan adalah belum terciptanya keserasian  antara  kegiatan  dinas  dan kelembagaan  pendukung  penyuluhan  di kecamatan.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  kepentingan  yang  berbeda  dalam lingkup  pertanian  dan  non  pertanian  yang sengaja  memanfaatkan  ketenagaan  penyu- luh  pertanian  untuk  mendukung  program- programnya  (Puskaji,  2004).  Berdasarkan wawancara penyuluh menyampaikan bahwa mereka  menginginkan  ditarik  menjadi
pegawai  pusat  seperti  dulu  dan  tidak dilimpahkan ke daerah.
Rincian butir kegiatan jabatan fungsional  penyuluh  pertanian  yang  ter- tuang  dalam  Permenpan  Nomor  2  Tahun 2008  ternyata  kurang  operasional.  Banyak kegiatan  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh penyuluh.  Sebagian  besar  kegiatan  yang tertuang  pada permentan tersebut memerlu- kan biaya yang sangat besar jika dilaksana- kan.  Anggaran  yang  tersedia  dari  APBD tidak ada, sedangkan penyuluh sendiri tidak mampu  melaksanakan  secara  swadaya. Demikian pula halnya dengan petani, petani kita  belum  mampu  untuk  menjadi  penyan- dang  dana  kegiatan  penyuluhan.  Salah seorang  penyuluh  menyampaikan  bahwa dari 17 item yang tercantum, ternyata hanya dua  kegiatan  yang  dapat  dilaksanakan (12%). Namun demikian, kenaikan pangkat penyuluh  di  Kabupaten  dapat  dilaksanakan dengan baik dan tidak ada hambatan. Hanya saja  disampaikan  bahwa  tidak  adanya kelembagaan di tingkat Provinsi menyebab- kan  penyuluh  ahli  harus  mengurus  angka kreditnya  langsung  ke  Jakarta.  Proses  ini menyebabkan  besarnya  biaya  yang  harus dikeluarkan  penyuluh  untuk  pengurusan kenaikan pangkat.
Penetapan tingkatan penyuluh
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkatan  penyuluh  berpengaruh  terhadap tunjangan  fungsional  dan  BOP.  Dalam pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan,  ternyata tugas  penyuluh  pada  setiap  tingkatan hampir  sama,  karena  semua  menggunakan sistem  LAKU.  Faktor  yang  membedakan adalah  penyelesaian  butir  kegiatan  dan bukan waktu kunjungan. Hal ini menyebab- kan  penyuluh  pada  tingkatan  yang  lebih rendah  mempertanyakan  mengapa  BOP tidak disamaratakan.  Hasil wawancara juga menunjukkan  bahwa  petani  sebenarnya tidak  peduli  apakah  tingkat  pendidikan penyuluh  dan  pangkat  penyuluh.  Menurut mereka yang lebih penting adalah pengalaman seorang penyuluh untuk membina kelompok tani.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaku- kan  dapat  disimpulkan  bahwa  penyeleng- garaan  penyuluhan  di  Kabupaten  Bandung belum  dilaksanakan  sepenuhnya  seperti amanat  dalam  Undang-undang  SP3K. Penyusunan  perencanaan  penyelenggaraan penyuluhan  belum  sesuai  dengan  tahapan yang  ada  pada undang-undang. Mekanisme kerja  yang digunakan  adalah sisten  LAKU. Materi  penyuluhan  (brosur,  leaflet)  belum pernah disusun sejak diberlakukan  otonomi daerah. Sarana fisik untuk  penyelenggaraan penyuluhan belum lengkap karena kelembagaan belum terbentuk sesuai undang-undang.
Saran
Agar  penyelenggaraan  penyuluhan dapat  dilaksanakan  sesuai  Undang-undang SP3K  maka  pemerintah  pusat  diharapkan segera  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor:  Per/02/ MENPAN/2/2008  tentang  Jabatan Fungsional  Penyuluh  Pertanian  dan
Angka Kreditnya. Puskaji. 2004. Kondisi Penyuluhan Pertanian  Dewasa  Ini  (Laporan Pengkajian). Puskaji Deptan: Jakarta. Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian No. 16 Tahun 2006.