## TANTANGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI JASA
KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Zain Hernady Arifin 1 , Reza Adhi Fajar 2
1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat
2 Politeknik Negeri Banjarmasin Email  : 1 zain_hernady@gmail.com; 2 reza_poliban@yahoo.com

## ABSTRACT
The  provision  of  construction  experts  in  South  Kalimantan  can  not  be  separated from the activity of the construction service community, whether from the Owner, the Construction  Agents, the Service/skill Supplier, and  the Regulator as well as Construction  Service  User  Community.  Therefore  the  improvement  for  both quantity  and  quality  are  not  only  the  responsibility  of  the  Institutions  of  Skill Service  Provider.  On  the  contrary,  the  supervision  of  Construction  Service Experts  implementation  in  the  field  must  receive  appreciation  and  commitment from  the  Local  Construction  Agents,  with  support  of  good  plans    from  the  the Regulator.  Challenges  of  the  fulfillment  of  worker  demands  of  construction service  industry  must  be  viewed  from  the  context  of  regulation,  through  the aspects  of  law,  policy,  infrastructure,  as  well  as  the  Construction  Management itself.  Thus  a  holistic  evaluation  study  toward  the  projection  of  the  number  of workers  and  the  existence  quality  in  construction  service  industry  in  South Kalimantan is obtained.
Keyword: construction, regulator, projection.

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  Tenaga  Ahli  Konstruksi  (TAK)  di  daerah  Kalimantan Selatan  (Kal-Sel)  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aktivitas  masyarakat  jasa  konstruksi Kal-Sel,  baik  yang  berasal  dari  Owner  (pemerintah,  swasta),  Pelaku  Konstruksi Lokal  (konsultan  perencana  /  supervisi,  kontraktor),  Penyedia  Jasa  /  Keahlian (asosiasi  keahlian,  perguruan  tinggi),  Regulator  (kementerian  PU,  pimpinan daerah,  dinas  PU  pemprov/pemkab,  LPJKD),  serta  Masyarakat  Pengguna  Jasa Konstruksi.  Dalam  hal  ini,  keinginan  kuat  terhadap  perbaikan  kuantitas  dan kualitas  TAK  tidak  bisa  hanya  diserahkan/dibebankan  kepada  lembaga  penyedia jasa  keahlian  saja.  Pengawasan  implementasi  TAK  di  lapangan  seyogyanya mendapat  apresiasi  dan  komitmen  pelaku  konstruksi  lokal  itu  sendiri,  yang  juga didukung  dengan  perencanaan  yang  matang  dari  regulator.  Jika  proses perencanaan,  pelatihan,  pengawasan  TAK  di  lapangan,  hanya  dilakukan  secara
sepihak  oleh  asosiasi  profesi  atau  perguruan  tinggi  dan  BSK  terakreditasi, tentunya  tidak  akan  berimbas  secara  signifikan  terhadap  perbaikan  pemenuhan TAK  di  wilayah  kerja  Kal-Sel.  Karena  kecenderungan  yang  muncul  adalah terjadinya ironi atau kesenjangan yang nyata seperti fenomena kebutuhan teoritis atau riil, pemenuhan administrasi atau substansi, permasalahan keberpihakan dan komersialisasi, dan lainnya. Hal ini memang cukup rumit untuk diselesaikan. Oleh karena  itu,  pemenuhan  kebutuhan  TAK  di  wilayah  kerja  provinsi  Kal-Sel  harus diupayakan atas dasar sinergi (usaha bersama) dari berbagai pihak tersebut, karena secara  tidak  langsung  mereka  sebenarnya  juga  berperan  atau  turut  andil  sebagai pemerhati TAK di daerah.
Tim  pembina  jasa  konstruksi  provinsi  Kal-Sel  adalah  pihak  yang  sangat konsen  terhadap  permasalahan  daya  saing  badan  usaha  lokal  bidang  konstruksi. LPJKD  Kal-Sel  pun  juga  telah  berupaya  menfasilitasi  pembinaan  bidang  jasa konstruksi  lokal,  dalam  hal  pemberdayaan  TAK  dan  Tenaga  Terampil  lokal. Karena  ini  berdampak  kepada  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  Kal-Sel secara umum sehingga turut memberikan kontribusi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi  provinsi  Kal-Sel  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Sasaran  Penting RPJMD Provinsi Kal-Sel 2011-2015. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas TAK dan  Tenaga  Terampil  dalam  pekerjaan  konstruksi  di  daerah  Kal-Sel  juga  telah memberikan nuansa substansi yang khas dengan pendekatan kearifan lokal dalam hal  metoda  pelaksanaan  yang  merupakan  kolaborasi  hasil  pelatihan  dan pengalaman di lapangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Provinsi  Kal-Sel  secara  geografis  berbatasan  dengan  dua  Provinsi,  yakni Kalimantan  Timur  di  utara  dan  Kalimantan  Tengah  di  barat,  dan  berbatasan dengan  dua  perairan,  yaitu  Laut  Jawa  di  bagian  selatan  dan  Selat  Makassar  di sebelah  timur.  Luas  wilayah  daratan  dan  perairan  darat  provinsi  Kal-Sel  sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, adalah 3.753.052 Ha yang terbagi dalam alokasi  peruntukan  ruang  kawasan  lindung  20,81%  serta  kawasan  budidaya 79,19%  dari  luas  wilayah  daratannya.  Kondisi  tersebut  menjadikan  provinsi  ini menjadi strategis dari aktivitas ekonomi antar provinsi atau antar pulau. Kenaikan pertumbunan ekonomi lokal masih di atas rata-rata nasional yakni 6,5%, ditunjang
dengan  jumlah  penduduk  3,5  juta  jiwa  yang  umumnya  bekerja  di  bidang pertanian,  pertambangan  dan  perdagangan.  Dalam  konteks  ini,  kegiatan  bidang Infrastruktur  Pekerjaan  Umum  (IPU)  di  wilayah  kerja  Kal-Sel  memegang  peran yang  cukup  strategis  dalam  mendukung  kegiatan  bidang  utama  lain.  Hal  ini terlihat  dari  bermunculannya  sejumlah  badan  usaha  bidang  jasa  konstruksi  pada berbagai kompetensi sub bidang pekerjaan, seperti terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Badan Usaha Menurut Golongan Per Kabupaten Pada Provinsi
Kal-Sel No  Kabupaten/Kota  Kecil  Menengah  Besar JLH 1  Tanah Laut 358 8 4 370 2  Kotabaru 327 23 8 358 3  Banjar 189 9 3 201 4  Barito Kuala 302 18 2 322 5  Tapin 196 24 0 220 6  Hulu S. Selatan 333 17 3 353 7  Hulu S. Tengah 136 17 5 158 8  Hulu S. Utara 232 6 4 242 9  Tabalong 286 34 4 324 10  Tanah Bumbu 146 14 0 160 11  Balangan 176 13 2 191 12  Banjarmasin 565 75 33 673 13  Banjarbaru 236 13 0 249 Jumlah  3.482 271 68  3.821
Sumber:  LPJKD Kal-Sel, 2012
Dalam  perjalannnya,  penyediaan/fasilitasi  kegiatan  IPU  di  daerah  Kal-Sel, ternyata  tidak  sertamerta  sejalan  dengan  fasilitasi  pembinaan  TAK.  Dengan  kata lain  proyeksi  pembangunan  IPU  lokal  sebetulnya  tidak  berkorelasi  signifikan terhadap kegiatan pembinaan TAK. Karena sejauh ini pembinaan TAK di wilayah kerja  provinsi  Kal-Sel  memang  dirasa  masih  agak  terabaikan,  hingga  berimbas pada  turunnya  daya  saing  tenaga  kerja  lokal  di  bidang  usaha  jasa  konstruksi. Sementara kegiatan IPU itu sendiri selalu diselenggarakan atas dasar demand dan terjadwal  sedemikian  rupa  sesuai  ketentuan/prinsip  persaingan  sehat  sesuai Keputusan  Presiden  nomor  80  tahun  2003,  yang  memberikan  konsekuensi kompetisi yang fair bagi pelaku/penyedia jasa konstruksi. Fenomena yang terjadi di lapangan, umumnya fakta eksistensi kemandirian atau daya saing  badan usaha lokal  atau  TAK  dan  Tenaga  Terampil,  relatif  kurang  mampu  membendung
sekaligus  mengantisipasi  kehadiran  badan  usaha  bidang  atau tenaga  kerja  serupa yang berasal dari luar Kal-Sel (terutama dari pulau Jawa).
Sejumlah  langkah  terpaksa  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  konstruksi  lokal yang  relatif  kurang  sehat  dalam  hal  pensiasatan  tenaga  kerja,  badan  usaha,  serta pembidangan  sub  pekerjaan.  Misalnya  untuk  TAK  dan  Tenaga  Terampil, penyedia  jasa  konstruksi  harus  mengambil  tenaga  handal  (bersertifikat)  dari  luar provinsi.  Lalu  dalam  hal  kemandirian  usaha,  badan  usaha  hanya  mampu mengelola  proyek  dengan  nilai  yang  relatif  rendah,  dan  untuk  proyek-proyek berskala  relatif  besar  umumnya  dimenangkan  oleh  badan  usaha  luar  Kal-Sel. Kontraktor/konsultan  lokal  hanya  muncul  sebagai  pelengkap  yang  bertindak menjadi  pesaing  secara  administratif  yang  lazimnya  selalu  kalah  tender.  Untuk proyek dengan nilai kontrak yang relatif besar, nampaknya badan usaha lokal Kal- Sel cukup puas untuk bertahan di empat provinsi di wilayah regional Kalimantan. Lalu dalam hal implementasi, sering terjadi „salah pendekatan metoda konstruksi‟, seperti  jalan  di  atas  rawa  dan  pembukaan/pencetakan  sawah  di  lahan  gambut, pembuatan  saluran  daerah  rawa.  Pekerjaan  Saluran  Air  pun,  telah  terjadi perubahan  paradigma  atau  „alih  fungsi‟  dalam  aplikasinya  di  lapangan.  Seperti pada proyek Saluran Irigasi Riam Kanan yang sebelumnya ditujukan untuk bidang Pertanian, ternyata sekarang berubah fungsi untuk tujuan Perikanan (tambak), Air Minum Daerah, dan Tenaga Listrik.
Secara  kuantitas,  jumlah  badan  usaha  bidang  jasa  konstruksi  yang berkembang di provinsi ini sebenarnya cukup menggembirakan, namun demikian secara  kualitasnya  relatif  masih  berskala  kecil  (tabel  1).  Dalam  melaksanakan pekerjaan,  tidak  jarang  badan  usaha  tersebut  menggunakan  TAK  dan  Tenaga Terampil  yang  sengaja  didatangkan  dari  luar  pulau.  Oleh  karena  itu,  meskipun pekerjaan  IPU  cukup  melimpah  di  wilayah  kerja  provinsi  Kal-Sel  sebagaimana proyeksi  dan  komitmen  daerah,  namun  ternyata  daya  serta  TAK  dan  Tenaga Terampil lokal, secara kualitatif masih relatif rendah. Hal ini kemudian diperparah dengan  adanya  perilaku  sejumlah  pelaku  penyedia  jasa  konstruksi  lokal  yang kurang  sehat  yang  hanya  berorientasi pada kelengkapan administrasi dan kurang mengedepankan  aspek  keahlian  TAK  atau  Tenaga  Terampil  secara  substantif. Tindakan  ini  kadang  juga  terkontaminasi  dalam  hal  pelaksanaan  tender  untuk
proyek  konstruksi  dengan  nilai  kontrak  yang  relatif  besar.  Badan  usaha  lokal tertentu  lebih  mengedepankan  persyaratan  administrasi  sebagai  syarat keikutsertaanya  sebagai  peserta  tender  yang  pada  akhirnya  proyek  tersebut tidak akan  mampu  dilaksanakannya.  Setelah  memenangkan  tender,  biasanya  badan usaha  ini  akan  menyerahkan  pekerjaan  tersebut  kepada  pihak  lain  yang  secara kualitas (fisik) mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau sebaliknya, untuk nilai  proyek  konstruksi  yang  relatif  lebih  tinggi  lagi,  badan  usaha  yang  hanya memenuhi  kualifikasi  administrasi  tersebut  justru  sengaja  ikut  untuk diproyeksikan  kalah  tender,  dengan  harapan  sejumlah  sub-pekerjaan  kecil  dari proyek  tersebut  dapat  di- sharing -kan  kepada  yang  bersangkutan  ( sleeping partner ).  Rangkaian  kondisi  inilah  yang  menyebabkan  pemberdayaan  TAK  atau Tenaga Terampil lokal, tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, rendahnya pemberdayaan tenaga ahli di daerah  Kal-Sel yang terkait dengan bidang IPU yang dihadapi pada setiap tahun anggaran, di antaranya disebabkan oleh:
1. Kurangnya  tenaga  ahli  lokal  yang  bersertifikat  (TAK)  jika  dibandingkan terhadap peluang pekerjaan di bidang IPU lokal.
2. Tenaga terampil (tukang) yang professional umumnya masih berasal dari luar Kal-Sel.
3. Keahlian  tenaga  kerja  (TAK  atau  Tenaga  Terampil)  umumnya  hanya  secara administrasi  dalam  bentuk  sertifikat  keahlian  atau  keterampilan,  namun terkadang tidak dapat dibuktikan secara riil di lapangan.
4. Badan  usaha  lokal  bidang Jasa  Konstruksi,  masih cenderung  mengedepankan persyaratan  administratif  daripada  kemampuan  pelaksaan  proyek  secara mandiri, sehingga muncul kebiasaan pemberian pekerjaan ke pihak lain (yang mampu) dan/atau munculnya perilaku sleaping partner.
5. Secara  riil,  bahwa  untuk  proyek  konstruksi  dengan  nilai  kontrak  yang  relatif besar  (mulai  dari  Rp.  10  milyar),  masih  didominasi  oleh  badan  usaha (kontraktor/konsultan) yang berasal dari luar Kal-Sel, khususnya pulau Jawa.
Khusus  mengenai  masalah  fenomena  keahlian  administratif  untuk pemenuhan  syarat  pekerjaan  (kontrak  kerja),  telah  digunakan  oleh  sebagian kalangan  individu  ataupun  Badan  Usaha,  yang  disebabkan  oleh  kurangnya
kesadaran  tenaga  ahli  yang  bersangkutan  atau  Badan  Usaha  terkait  terhadap pentingnya  kemandirian  hasil  kerja  dan  kualitas  kerja  dari  dari  seorang  tenaga ahli.  Seyogyanya  tenaga  ahli  yang  bersertifikat  harus  dapat  membuktikan sekaligus  mempertanggung-jawabkan  capaian  yang  diperoleh  sebagaimana tertulis  dalam  spesifikasi  keahlian  yang  tercantum  dalam  sertifikatnya.  Secara yuridis,  tentunya  lembaga  asosiasi  profesi  keahlian  dalam  hal  ini  hanya bertanggung  jawab  sampai  tahap  menerbitkan  sertifikat  keahlian,  sedangkan dalam  implementasinya  di  lapangan,  tanggung  jawab  moral  atas  kualitas pekerjaan  tetap  berpulang  kepada  individu  yang  bersangkutan  serta  badan  usaha yang mengunakannya.

## 2.1 Aspek Hukum
Sejumlah  landasan  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  di  atas,  dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Dalam hal Pengaturan penyelenggaraan IPU daerah  Kal-Sel, tertuang melalui peraturan  pemerintah  nomor  21  tahun  2004  tentang  Penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
b. Dalam  hal  pengaturan  proses  pengadaan  (tender  proyek  konstruksi),  telah diatur  dalam  keputusan  presiden  nomor  80  tahun  2003  tentang  pengadaan barang dan jasa.
c. Dalam  hal  pengaturan  organisasi  dan  tata  laksana,  telah  pula  ditetapkan melalui:
- Peraturan  pemerintah  nomor  79  tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan  daerah  provinsi  Kal-Sel  nomor  9  tahun  2000  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Provinsi Kal-Sel;
- Peraturan  daerah  provinsi  Kal-Sel  nomor  5  tahun  2008  tentang  Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kal-Sel; dan
- Peraturan  daerah  provinsi  Kal-Sel  nomor 6  tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kal-Sel Tahun 2008
d. Sedangkan dalam hal pengaturan jasa konstruksi, telah ditetapkan melalui:
- Undang-undang  nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, serta
- Peraturan  pemerintah  nomor  28,  29  dan  30  tahun  2000  Tentang Pelaksanaan Undang-undang Jasa Konstruksi

## 2.2 Aspek Kebijakan
Pembinaan  TAK  di  daerah  di  wilayah  kerja  LPJKD  Kal-Sel,  sebenarnya telah  mendapat  perhatian  yang  relatif  lebih  besar.  Karena  sesuai  Renstrada  Kal- Sel,  kegiatan  IPU  masih  mendomisasi  aktivitas  daerah  Kal-Sel.  Peta perekonomian  Kal-Sel  dapat  dilihat  dari  struktur  PDRB  serta  sasaran  kontribusi sektoral  terhadap  PDRB  provinsi  Kal-Sel.  Data  ini  menunjukkan  bahwa sektor/lapangan  usaha  bidang  konstruksi  mendapat  porsi  yang  terus  ditingkatkan hingga  8,5%  pada  tahun  2025,  dan  secara  langsung  mempunyai  peran  terhadap perekonomian  Kal-Sel,  di  samping  kontribusi  sektor  pendukung  lainnya  seperti jasa  perusahaan  dan  jasa  lain.  Perihal  ini  juga  didukung  melalui  penetapan  arah pembangunan  jangka  panjang  bidang  prasarana  dan  infrastruktur  berupa  Sasaran Pembangunan Prasarana dan Sarana 2005-2025 serta penetapan rencana kerja dan pendanaan indikatif berupa sasaran penting RPJMD provinsi Kal-Sel 2011-2015.
Tabel 2. Sasaran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Prov.Kal-Sel
Sektor (%) 2005  2006  2010  2015  2020  2025 1. Pertanian 26.4  26.3   25.7   24.4  22.7   20.8 2. Tambang 16.5  16.4   15.5   13.6   11.4 9.2 3. Pengolahan 13.7  13.2   12.2   12.4   13.7   16.0 4. Listrik, Gas 0.60 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 5. Bangunan 5.7 5.9 6.6 7.5 8.4 8.5 6. Prdagangn 14.0   14.1   14.6   15.0   15.1   15.0 7. Komunikasi 9.4 9.6   10.4   11.3   12.5   13.8 8. Keuangan 4.5 4.6 4.8 5.2 5.6 6.3 9. Jasa-jasa 9.3 9.4 9.7   10.2   10.2 9.9 Jumlah 100   100 100   100   100   100
Sumber:  Perda Prov.Kal-Sel No.17 Tahun 2009
Kebutuhan  TAK  di  provinsi  Kal-Sel,  tidak  terlepas  dari  fasilitasi  pemerintah provinsi  Kal-Sel  akan  kegiatan  IPU  daerah.  Hal  ini  merupakan  turunan  atau realisasi  RPJPD  periode  20  tahun  dan  RPJMD  periode  lima  tahunannya. Berdasarkan  peraturan  daerah  provinsi  Kal-Sel  nomor  17  tahun  2009,  secara eksplisit telah diuraikan bahwa RPJPD tersebut diuraikan menjadi:
 RPJMD-I : Tahun 2006 – 2010
 RPJMD-II  : Tahun 2011 – 2015
 RPJMD-III  : Tahun 2016 – 2020

## 
RPJMD-IV  : Tahun 2021 – 2025
RPJMD  lima  tahunan  ini  yang  akan  dijadikan  acuan  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai  dokumen  perencanaan  daerah untuk periode satu tahun. Pemerintah  provinsi  Kal-Sel,  telah  mencanangkan  Visi-Misi  20  tahunan,  dengan Visi:  “Kalimantan  Selatan  2025  Maju  dan  Sejahtera  Sebagai  Wilayah Perdagangan  dan  Jasa  Berbasis  Agro  Industri”,  dimana  salah  satu  penekanan dalam  arah  pembangunan  jangka  panjang  adalah  di  bidang  prasarana  dan infrastruktur. Selaras dengan tinjauan peraturan daerah provinsi Kal-Sel nomor 15 tahun  2011,  tentang  penjabaran  keterkaitan  erat  antara  visi-misi  pembangunan terhadap  program  yang  bersesuaian  dengan  bidang  IPU.  Visi  pembangunan provinsi  Kal-Sel,  adalah:  “Terwujudnya  Masyarakat  Kal-Sel  yang  Tertib,  Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju (Tersenyum)”.
Perihal  ini  telah  pula  dijabarkan  melalui  program  prasarana  wilayah  yg bersesuaian  dengan  bidang  ke-PU-an,  antara  lain  di  Bidang  Sumber  Daya  Air, melalui program:
 Pengembangan,  Pengelolaan  dan  Konservasi  Sungai,  Danau  dan  Sumber  Air Lainnya
 Pengembangan  dan  Pengelolaan  Jaringan  Irigasi,  Rawa  dan  Jaringan Pengairan Lainnya
 Pengendalian Banjir
di Bidang Transportasi dan Perhubungan, melalui program:
 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 Pembangunan Jalan dan Jembatan
 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
dan juga di Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum, melalui program:
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program Pengembangan Perumahan
 Program Lingkungan Sehat Perumahan
 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
Salah  satu  implementasi  riilnya,  adalah  melalui  penetapan  Rencana  Kerja  dan Pendanaan Indikatif yang dominan berpihak pada pekerjaan infrastruktur, tertuang dalam Sasaran Penting RPJMD Provinsi Kal-Sel 2011-2015 [4].

## 2.3 Aspek Kondisi Infrastruktur
Dalam  Aspek  Kebijakan  yang  berkaitan  langsung  dengan  Kondisi Infrastruktur,  telah  diaplikasikan  dalam  Dokumen  RPJPD  Kal-Sel,  khususnya Pembidangan Bidang IPU yang berbasis Indikator.
Tabel 3. Pembidangan IPU Berbasis Indikator 2011-2015 Kegiatan & Indikator Alokasi Dana (rb) Kategori /Bidang Proporsi (%) PRASARANA DAN SARANA Tersedianya lahan beririgasi produktif menjadi 58.847 Ha atau 65% 480,230,000 A 29.63 Kondisi jaringan dan Bangunan Irigasi rata-rata baik 70% 60,990,000 A 3.76 Penanganan tebing tertangani 50% 169,915,000 A 10.48 Pengamanan Pantai tertangani 30% 17,000,000 A 1.05 Terbangunnya Jalan Popinsi sebesar 30% dari 133,10 Km yang belum terbangun 539,890,535 B 33.31 Terpeliharanya Jalan Propinsi dengan kondisi baik mencapai 45% 53,600,000 B 3.31 Masyarakat Perkotaan terlayani Air Bersih 60% 71,864,840 A 4.43 PERTANIAN Perencanaan Cetak Sawah (Ha) 5,955,000 A 0.37 Konstruksi Cetak Sawah (Ha) 100,000,000 A 6.17 Perencanaan Tata Air Mikro (Ha) 2,235,000 A 0.14 Konstruksi Tata Air Mikro (Ha) 2,235,000 A 0.14 Jalan Usaha Tani (m) 10,000,000 B 0.62 TATA RUANG Terealisasinya proses pembangunan kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kal-Sel di Banjarbaru 0.00 a. Pengadaan Lahan kawasan perkantoran 55,000,000 T 3.39 b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan perkantoran 40,000,000 C 2.47 c. Terealisasinya pola penataan ruang wilayah dan kawasan 12,000,000 T 0.74 Jumlah  1,620,915,375 - 100 *) A=Bidang Keairan, B=Bidang Bina Marga,
C=Bidang Cipta Karya, T=Bidang Tata Ruang
Besaran infrastruktur terbangun dan kondisi/tingkat pelayanan infrastruktur, dapat ditunjukkan  melalui  Koefisien  Pekerjaan  Fisik  (KPF)  tahun  berjalan.  Dalam  hal ini,  KPF  adalah  prosentasi  alokasi  pendanaan  kegiatan  fisik  terhadap  kumulatif
nilai APBN/APBD tahun berjalan. Untuk tahun 2001 hingga 2005, KPF diperoleh dari  implementasi/  laporan  kegiatan,  sedangkan  untuk  tahun  2006  hingga  2010, KPF  didapat  melalui  pendekatan  rata-ratat  ekstrapolasi  terhadap  5  tahun sebelumnya  yakni  sebesar  34,99%.  Distribusi  Pekerjaan  Fisik  (PF)  terlihat  pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Distribusi Pekerjaan Fisik (IPU) Tahun  KPF *) PF-APBN PF-APBD Jlh PF **) 2006 32.29%  184,957.06   132,555.79   317,512.85 2007 39.59%  234,108.06   174,416.43   408,524.49 2008 32.66%  257,201.57   196,524.48   453,726.05 2009 34.00%  252,561.32   239,920.94   492,482.26 2010 36.42%  295,220.10   293,153.04   588,373.14 2011 34.99%  325,537.75   304,185.29   629,723.04 2012 39.59%  352,453.87   349,813.08   702,266.95 2013 32.66%  379,424.97   402,284.79   781,709.76 2014 34.00%  406,451.08   462,627.49   869,078.57 2015 36.42%  433,532.17   532,021.66   965,553.83 *) kompilasi distribusi sektor IPU 2001-2005
& proyeksi 2011-2015 [2] **) KPF = Koefisien Pekerjaan Fisik, PF = Alokasi Pekerjaan Fisik

## 2.4 Aspek Manajemen Konstruksi
Perihal  aspek  Manajemen Konstruksi, khususnya yang meliputi
Perencanaan,  Pelaksanaan  dan  Pengawasan  Penanganan  Konstruksi,  sejumlah kajian  terhadap  komposisi  pekerja  konstruksi  masih  mengacu  pada  proporsi tenaga  kerja  menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi.
Tabel 5. Distribusi Pekerja yang dimiliki Badan Usaha
Kualifiksi BU T.Kerja (org) Tenaga Bersertifikat Koordinator Kecil 1 - 10 Tenaga Terampil (T T)  Mandor / Penang.Teknik Sedang 11 - 25 Tenaga Ahli Konstruksi (TAK) Penang.Teknik / Dir.Teknik Besar >  25 Tenaga Ahli Konstruksi (TAK)
Penang.Teknik / Dir.Teknik
Sumber: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor Konversi
Dari  kompilasi  data,  telah  dilakukan  uraian  kondisi  saat  ini  terkait sebagaimana terlihat dalam Tabel 6 dan 7.
Tabel 6.   Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat Menurut Kualifikasi
No Kabupaten/Kota TK- III TK- II TK-I JLH 1  Tanah Laut 6 133 255 394 2  Kotabaru 9 35 254 298 3  Banjar 13 126 84 223 4  Barito Kuala 8 95 124 227 5  Tapin 6 39 148 193 6  Hulu Sungai Selatan 7 57 289 353 7  Hulu Sungai  Tengah 14 36 200 250 8  Hulu Sungai Utara 2 103 221 326 9  Tabalong 15 125 140 280 10  Tanah Bumbu 17 63 19 99 11  Balangan 4 19 9 32 12  Banjarmasin 73 322 486 881 13  Banjarbaru 29 219 84 332 Jumlah 372  1372 2313 3888 Sumber:  LPJKD Kal-Sel, 2010 Tabel 7. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Kualifikasi Provinsi Kal-Sel 2010 No  Kabupaten/Kota  Pemula  Muda  Madya  Utama  JLH 1  Tanah Laut 2 37 7 0 46 2  Kotabaru 4 79 16 0 99 3  Banjar 3 71 15 0 89 4  Barito Kuala 8 52 9 0 69 5  Tapin 3 44 5 0 52 6  Hulu S. Selatan 3 47 8 0 58 7  Hulu S. Tengah 0 31 13 0 44 8  Hulu S. Utara 1 50 7 0 58 9  Tabalong 1 62 7 0 70 10  Tanah Bumbu 1 6 0 0 7 11  Balangan 0 9 2 0 11 12  Banjarmasin 44 694 253 13  1004 13  Banjarbaru 10 129 51 1 191 Jumlah 80 1311 393 14  1798
Berdasarkan  distribusi  pekerja  yang  dimiliki  badan  usaha  (tabel  5),  dapat dilakukan  asumsi  perbandingan  jumlah/porsi  pekerja  untuk  masing-masing kualifikasi badan usaha sebagai berikut:
Tabel 8. Asumsi Distribusi Pekerja yang dimiliki Badan Usaha (BU)
Kualifiksi BU Tenaga Terampil Tenaga Ahli Konst. Besar 200 orang 25 orang Sedang 25 orang 5 orang Kecil 10 orang -
Dan bilamana asumsi tersebut dikomposisikan dalam sebaran/jumlah badan usaha yang  ada  (tabel  1),  maka  akan  didapatkan  komposisi  perhitungan  distribusi pekerjanya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 9.
Tabel 9. Perhitungan Distribusi Pekerja Menurut Badan Usaha Lokal
Kategori Jumlah BU T. Terampil Tenaga Ahli Besar 68 13,600 1,700 Sedang 271 6,775 1,355 Kecil 3,482 34,820 - Kumulatif 3,821 55,195 3,055
Untuk  menyederhanakan  korelasi  perhitungan  komposisi  pekerja  terhadap Jumlah  proyek  konstruksi  (IPU),  digunakan  asumsi  penggenapan  nilai  proyek konstruksi  sebesar  Rp.  1  Milyar  per  setiap  IPU.  Sebagai  contoh,  alokasi  dana Pekerjaan Fisik tahun 2015 (tabel 6) adalah Rp. 965,6 Milyar, sehingga dianggap jumlah  item  IPU  adalah  966  proyek.  Dalam  implementasi  proyek,  diperkirakan BU akan melibatkan diri dengan tatacara berikut:
- 204 paket kegiatan, diserap Badan Usaha kategori Besar (3 paket untuk 68 BU-
Besar)
- 762  paket  kegiatan,  diserap  Badan  Usaha  kategori  Sedang  (masing-masing  2 atau  3  paket  untuk  271  BU-Sedang)  yang  merupakan  sisa  jumlah/frekuensi proyek yg tersedia (966-204)
- Badan  Usaha  kategori  Kecil  (sejumlah  3.482),  menyerap  paket  kegiatan  yang merupakan sub-pekerjaan dari 966 proyek yang tersedia.
Dengan  demikian,  maka  komposisi  pekerja  yang  menyerap  pekerjaan  konstruksi tahun 2015 adalah:
Tabel 10. Distribusi Pekerja Per Badan Usaha Lokal Tahun 2015
Frekuensi Badan Usaha (BU) yg terlibat Tenaga Kerja (TK) Tenaga Terampil (TT) Tenaga Ahli (TAK) Besar (3 paket) 204 40,800 5,100   40,800 Sedang (sisa) 762 19,050 3,810   19,050 Kecil 3,482 34,820 -    34,820 Kumulatif 64,070 94,670 8,910
Sumber:  Hasil Perhitungan
Sehinga  diperoleh  korelasi  umum  berupa  faktor  konversi  antara  jumlah  pekerja terhadap jumlah proyek konstruksi yang tersedia (tabel 11).
Tabel 11. Konversi Distribusi Pekerja Th.2015 No. Kategori Pekerja Faktor Konversi 01  Tenaga Terampil (TT) 98.00 02  Tenaga Ahli Konstruksi (TAK) 9.22 Sumber:  Hasil Perhitungan (966 Proyek)

## 2. Proyeksi Kebutuhan
Berdasarkan analisis data TAK dan  tenaga  terampil,  maka untuk proyek IPU senilai  Rp.  1  Milyar,  kira-kira  diperlukan  10  orang  TAK  dan  100  orang  Tenaga Terampil. Oleh karena itu, kebutuhan Pekerja bidang IPU untuk menyerap APBN dan APBN tahun berjalan, dapat diprediksi sebagai berikut:
Tabel 12. Kebutuhan TAK dan Tenaga Terampil kegiatan IPU APBN-APBD
Tahun Jlh Proyek TAK Tenaga Terampil (TT) 2001 318 3,175 31,751 2002 409 4,085 40,852 2003 454 4,537 45,373 2004 492 4,925 49,248 2005 588 5,884 58,837 2006 630 6,297 62,972 2007 702 7,023 70,227 2008 782 7,817 78,171 2009 869 8,691 86,908 2010 966 9,656 96,555
Sumber:  Kompilasi data dari Dokumen RPJPD
Identifikasi  pembidangan  IPU  Berbasis  Indikator  2006-2010  (tabel  5), memberikan  distribusi  kebutuhan  TAK  dan  tenaga  terampil  per  bidang  IPU sebagaimana ditunjukkan tabel 13 dan 14.

## Tabel 13. Pendekatan Distribusi Kebutuhan TAK Per Bidang IPU
Tahun Bid. A 56.17% Bid. B 37.23% Bid. C 2.47% Bid. T 4.13% Jumlah 2011 4,883 3,237 215 359 8,693 2012 5,615 3,722 247 413 9,998 2013 6,458 4,281 284 475 11,497 2014 7,426 4,923 326 547 13,222 2015 8,540 5,661 375 628 15,205

## Sumber:  Kompilasi data dari Dokumen RPJPD
Tabel 14. Pendekatan Distribusi Kebutuhan Tenaga Terampil Per Bidang IPU
Tahun Bid. A 56.17% Bid. B 37.23% Bid. C 2.47% Bid. T 4.13% Jumlah 2011 48,829   32,367 2,145 3,593 86,935 2012 56,153   37,222 2,467 4,132 99,975 2013 64,576   42,806 2,837 4,752   114,971 2014 74,263   49,226 3,263 5,465   132,217 2015 85,402   56,610 3,752 6,285   152,050
Sumber:  Kompilasi data dari Dokumen RPJPD
Hasil  analisis  data  dan  ekstrapolasi  tersebut  menunjukkan  prediksi  distribusi kebutuhan TAK dan tenaga terampil (TT) per bidang IPU sedemikian rupa untuk TAK dan TT bidang Keairan (A), bidang Bina Marga (B), bidang Ciptakarya (C) serta Tataruang (T).
Berdasarkan  tabel  8  dan  9,  ketersediaan  TAK  dan  Tenaga  Terampil  (TT) hingga tahun 2010,  masing-masing adalah  1798 orang dan 3888 orang, sehingga keperluan  akan  TAK  dan  Tenaga  Terampil  yang  bersertifikat  harus  dikurangkan dari data proyeksi TAK dan Tenaga Terampil yang tersedia.
Tabel 15. Proyeksi dan Kebutuhan TAK dan (TT)
Tahun Proyeksi TAK Keperluan TAK Proyeksi TT Keperluan TT 2010 15,205 13,407 152,050 148,162 2011 17,188 15,390 171,882 167,994 2012 19,171 17,373 191,715 187,827 2013 21,155 19,357 211,547 207,659 2014 23,138 21,340 231,380 227,492 2015 25,121 23,323 251,212 247,324
Ket.: Data  Keperluan = Data Proyeksi – Data Tersedia

## (TAK 1798 orang, TT 3888 orang)
Dengan  melakukan  perbandingan  data  keperluan  TAK  dan  tenaga  terampil bersertifikat,  ternyata  terdapat  kesenjangan  yang  perlu  diantisipasi  sedemikian
rupa,  yakni  secara  administrasi  dan  substantif.  Oleh  karena  itu,  kiranya  perlu diambil tindakan bersama dari berbagai pihak untuk menangani permasalahan ini, khususnya dalam hal:
1. Evaluasi  terhadap  TAK  yang  bersangkutan,  pasca  pelatihan  secara  regular oleh  LPJKD  Kal-Sel  dan/atau  Dinas  PU  Provinsi Kal-Sel  dan Kabupaten/Kota, dengan cara melakukan pembuktian hasil kerja tenaga ahli di lapangan secara acak.
2. Evaluasi  tingkat  kelogisan  pemakaian  TAK  untuk  sejumlah/beberapa  proyek dan/atau untuk rentan waktu proyek konstruksi yang beriringan satu sama lain. Pengawasan  diupayakan  secara  acak  dan  regular  oleh  LPJKD  Kal-Sel  dan Dinas PU Provinsi Kal-Sel dan Kabupaten/Kota
3. Evaluasi terhadap asosiasi yang mengeluarkan sertifikat keahlian (TAK), oleh pihak  LPJKN  dan/atau  PUSBINKPK  Kementerian  PU,  dengan  cara  meneliti Metoda  Assesment  yang  dikembangkan  dalam  pelatihan  dan  tingkat keakuratannya.
Usulan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut  adalah  sebagai  berikut,  diambil  dari  prosentasi  data  berdasarkan persyaratan  kelengkapan  administrasi  SBU  (Grade  2-4  termasuk  Tenaga Terampil, sedangkan Grade 5-7  termasuk Tenaga Ahli / TAK). Berkaitan dengan hal ini, dalam waktu dekat ini LPJKD Kal-Sel telah mengupayakan terbitnya Unit Sertifikasi  Tenaga  Keahlian/Keterampilan  (USTK)  milik  provinsi  dan  USTK bentukan  masyarakat  hasil  modifiasi  dari  Badan  Sertifikasi  Keterampilan  (BSK) Politeknik  Negeri  Banjarmasin,  sebagai  wadah  pelatihan  keterampian  pekerja konstruksi  di  wilayah  kerja  prov.Kal-Sel.  Hal  ini  akan  mengurangi  konsekuensi biaya yang  muncul jika dilaksanakan di luar daerah. Dan Rencana kedepan, juga akan  difasilitasi  pemunculan  USTK  bentukan  masyarakat  lainnya  pada  Fakultas Teknik  Universitas  Lambung  Mangkurat  di  Banjarmasin  serta  pada  Balai  Diklat Ditnakertrans provinsi Kal-Sel di Banjarbaru.

## 5.  KESIMPULAN
Penanganan  pemenuhan  TAK  wilayah  kerja  provinsi  Kal-Sel  hendaknya juga  dilakukan  terhadap  aspek  substantif  (tidak  semata-mata  syarat  sertifikat). LPJKD  Kal-Sel  telah  berupaya  menfasilitasi  lahirnya  USTK  lokal  guna
memudahkan  badan  usaha  lokal  dalam  meng- upgrade TAK  serta  Tenaga Terampil  Bersertifikat.  Dimana  pekerjaan  konstruksi  IPU  yang  akan  ditangani dalam lima tahun mendatang (2016-2020) akan melibatkan tenaga ahli konstruksi (TAK)  berturut-turut  sejumlah  15,205,  17,188,  19,171,  21,155,  23,138,  dan 25,121,  serta  jumlah  Tenaga  Terampil  (TT)  152,050,  171,882,191,715,  211,547, 231,380,  dan  251,212.  Sedangkan  perbandingan  trend  pemenuhan  TAK  dan Tenaga Terampil Bersertifikat bidang IPU untuk Bidang Keairan (A), Binamarga (B), Ciptakarya (C) serta Tataruang (T), masing-masing adalah 56,17%, 37,23%, 2,47% dan 4,13%.
Diharapkan  dengan  pengawasan  kolaboratif  terhadap  Tenaga  Bersertifikat dan  Asosiasi  Sertifikasinya,  pemenuhan  kebutuhan  TAK  lokal  akan  dapat dioptimalkan  sesuai  dengan  perencanaan  pengembangan  kuantitas  sekaligus kualitasnya di wilayah kerja propinsi Kal-Sel.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1999,  “Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa
Konstruksi”, Jakarta.
Anonim,  2006,  “Peraturan  Daerah  Provinsi  Kal-Sel  Nomor  25  Tahun  2006
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kal-Sel Tahun 2006-2025”, Bappeda Provinsi Kal-Sel, Banjarmasin.
Anonim,  2010,  “Laporan  Tahunan  Lembaga  Pengembangan  Jasa Konstruksi  Daerah  (LPJKD)  Kal-Sel  Tahun  2009”,  LPJKD  Kal-
Sel, Banjarmasin.
Anonim,  2011,  “Peraturan  Daerah  Provinsi  Kal-Sel  No mor  15  Tahun 2006  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Provinsi  Kal-Sel  Tahun  2011-2015”,  Bappeda  Provinsi Kal-Sel, Banjarmasin.
Reza  Adhi  Fajar,  2012,  “Evaluasi  Sistem  Pelat ihan  Konstruksi
Regional  Kalimantan”,  Studi  Konstruksi  LPJKN  2012,  BP - Konstruksi Kementerian PU, Jakarta.