## INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TERHADAP PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

## Mohamad Nur Yasin dan M. Yusuf  Subkhi
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id

## Abstrak
This research reveals three causes of authority intersection in section 55 regulation Number 21, year 2008 on sharia banking. First, the transition of Religious Court after regulation Number 33 year 2006 on the changing of regulation Number 7 year 1989 on Religious Court is legalized. Second, there is an image that General Court is more popular than Religious Court. Third, there is socio-political influence and particular interests within the process of formulating the regulation. Judges in Religious Court of Malang are divided into two groups in interpreting section 55 regulation Number 21 year 2008 on Sharia Banking. Firstly, those who apply historical interpretation method argue that the section gives option towards dispute resolution forum. Secondly, those who apply grammatical method stated that section 55 is a historic, because the content has been included in section 49 Regulation Number 3 Year 2006 on the changing of Regulation Number 7 year 1989 on Religious Court which has implication towards the authority reduction of Religious Court on sharia banking.
Hasil penelitian menunjukkan kan tiga sebab persinggungan kewenangan dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama, adanya masa transisi bagi Peradilan Agama setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kedua, adanya image bahwa Peradilan Umum lebih populer dari Peradilan Agama. Ketiga, adanya pengaruh sosial politik dan berbagai kepentingan dalam proses perumusan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hakim Pengadilan Agama Malang terbagi dalam dua kelompok dalam menginterpretasikan  pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pertama,  kelompok  yang  menggunakan  metode  interpretasi  sejarah  berpendapat  bahwa pasal  55  muncul  untuk  memberikan  opsi  terhadap  forum  penyelesai  sengketa.  Kedua, kelompok yang menggunakan metode gramatikal menyatakan, bahwa Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah ahistoris, karena keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berimplikasi pada tereduksinya kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah.
Kata Kunci : Persinggungan, Kewenangan, Peradilan Agama, Peradilan Umum
Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI) 1945. 1 Untuk menegakkan hukum 1 Setelah  perubahan  UUD  1945  prinsip  Negara hukum yang semual ditempatkan di dalam penjelasan UUD  di  pindahkan  menjadi  Pasal  1  ayat  (3)  dengan
Mohammad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, Interpretasi Pengadilan Agama... |    137
dan keadilan (to enforce the truth and justice), dibutuhkan  kekuasaan  (power).  Hukum memerlukan kekuasaan untuk pe lak sanaannya. 2
Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hu kum adalah kezaliman. 3
Kekuasaan di per lukan, karena hukum bersifat memaksa. 4 Menurut Montesqieu, kekuasaan negara ter  bagi ke dalam tiga macam, antara sa tu dan lainnya harus terpisah, yaitu ke ku asaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Abdul Gho fur Anshori, inti tegaknya sebuah negara hukum sebenarnya lebih ditentukan oleh keberadaan lembaga yudikatif. Untuk men ciptakan sebuah negara hukum, inde pen densi kekuasaan kehakiman harus benar-benar dilaksanakan. 5
Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dila ku- kan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 6 Sedangkan, Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan negera ( state court system ) di Indoesia, yang sejatinya dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based on jurisdictions. 7 Namun, dalam praktik sering terjadi persinggungan yurisdiksi antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain kata Negara hukum saja.
2 R. Arry Mth. Soekowathy, Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan (Yogyakarta: Philosofhy Press, 2001), h. 25.
3 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad, Bandung, tt. h. 4-5. Lihat juga dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar (Liberty: Yogyakarta, 1986), h. 19-20.
4 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra aditya Bakti, 2004), h. 75.
5 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca  UU.  No.  3  Tahun  2006 (Yogyakarta:  UII  Press, 2007), h. 33-34. Dan lihat juga Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar  Ilmu  Politik, Cet.  Ke  21,  (Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 155.
6 Pasal  24  ayat  (2)Undang-undang  dasar  1945  jo Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009
7 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata:  Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadulan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 180-181.
dalam satu sengketa yang sama, sehingga menimbulkan problema tersendiri. Contoh dari persinggungan yuridiksi tersebut ada lah kewenangan Peradilan Agama dan Pe ra dilan Umum dalam sengketa perbankan sya riah.
Persinggungan antar dua peradilan di atas dalam menangani sengketa perbankan syariah bisa dilihat secara jelas dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan: 8 Pertama , Pe nye lesaian sengketa Perbankan Syariah dila kukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Kedua , Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian seng keta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Ketiga , Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya se bagai berikut: (a) Musyawarah; (b) Mediasi per- bankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Keberadaan Pasal 55 dan penjelasannya di atas memerlukan interpretasi yuridis, sehingga makna yang menjadi pesan uta ma nya tidak menimbulkan contradiction in ter minis dan ketidakpastian hukum. Salah satu pihak yang bisa memberikan interpretasi yuridis adalah hakim sebagai pelaksana ke ku asaan kehakiman. Hakim Pengadilan Aga ma (PA) Malang memiliki interpretasi yang unik dan tipologi yang beragam dalam menafsirkan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.
Kajian ini fokus pada dua permasalahan. Pertama , apa faktor yang melatarbelakangi kemunculan persinggungan kewenangan dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008
8 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
138    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 136-146
Tentang Perbankan Syariah menurut Hakim PA Malang. Kedua , bagaimana interpretasi Hakim PA Malang terhadap pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jika dilihat dari Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## Kerangka Teoritik
Menurut Satjipto Rahardjo, dalam Anthon Freddy Susanto, sejak hukum membuat tra- disi untuk ditulis (written law), pembacaan ter hadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks men- jadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Tidak ber- lebihan apabila dikatakan, bahwa penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hu kum merupakan aktivitas yang mutlak ter buka untuk dilakukan, sejak hukum ber bentuk tertulis. Mengatakan bahwa teks hu kum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pem buat hukum untuk bertindak pragmatis dan secara diam-diam mengakui, bahwa dia mengalami kesulitan untuk memberi pen jelasan. 9 Interpretasi berasal dari kata dalam bahasa Latin interpretation yang memiliki beberapa makna. Pertama , penjelasan atau keterangan. Kedua , tafsiran mengenai suatu pernyataan, uraian atau naskah. Ketiga , mengemukakan arti luas atau lebih mendalam dari apa yang terlihat atau diketahui sepintas lalu. Keempat , mengungkapkan hal yang tersirat dari apa yang tersurat. Interpretasi merupakan ke giatan yang mengakibatkan bahwa ke nya taan fisik atau psikologis dengan model kon sepsional yang memberi arti dan tempat bagi kenyataan tersebut. 10 Upaya untuk mencapai kehendak pem buat Undang-Undang (UU) dan dapat men jalankan UU sesuai dengan kenyataan sosial, hakim
9 Anthon  Freddy  Susanto, Semiotika  Hukum,  Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 1
10 Anthon  Freddy  Susanto, Semiotika  Hukum,  Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 1
menggunakan beberapa metode in terpetasi. Pertama, metode subsumptif, ha kim harus menerapkan suatu teks UU ter hadap kasus in concreto , belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih ru mit, tetapi sekadar menerapkan silogisme. Di dalamnya terjadi penyesuaian unsur UU terhadap peristiwa konkrit. 11 Kedua , in ter pretasi gramatikal. Interpretasi gra ma ti kal merupakan cara penafsiran atau pen jelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih maju dari hanya sekadar membaca UU. 12 Metode interpretasi gramatikal disebut juga metode objektif.
Ketiga , Interpretasi sejarah. Ini merupakan interpretasi berdasarkan pemeriksaan atau penelitian sejarah hukum atau sejarah pe- rundang-undangan. Interpretasi sejarah hu kum merupakan interpretasi luas yang me l iputi interpretasi sejarah perundang- un dangan. Sedangkan interpretasi sejarah pe rundang-undangan bersifat lebih sempit, yaitu menyelidiki maksud pembuat per a tu ran dalam menetapkan peraturannya. 13 In terpretasi sejarah kini cenderung untuk di artikan sebagai interpretasi sejarah pe run dang-undangan,yaitu sejarah terjadinya undang-undang atau ketentuan hukum ter tulis itu. 14 Dengan penafsiran menurut sejarah, hendak dicari maksud ketentuan UU, seperti yang dilihat oleh pembentuk UU pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini adalah bahwa UU adalah kehendak pembentuk UU yang tercantum dalam teks UU. Di sini kehendak pembentuk UU yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah UU ini disebut
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), ( Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 165 12 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum,  Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 170-171
13 E  Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang, Pengantar dalam  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 1989), h. 209
14 Sujono  Dirjosisworo, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 157. Mochtar Kusumaatmadja  dan  dan  Arief  Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya  Ilmu  Hukum, ( Bandung:  Alumni.  1999),  h. 101
Mohammad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, Interpretasi Pengadilan Agama... |    139
juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk UU sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sumber interpretasi adalah surat menyurat dan memory risalah DPR yang memberikan gambaran tentang kehendak pembentuk UU.
Suatu UU tidak terjadi begitu saja. UU selalu merupakan reaksi terhadap ke bu tu han sosial untuk mengatur yang dapat di je laskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam per kembangan masyarakat. Suatu langkah yang maknanya dapat dijelaskan apabila lang kah-langkah sebelumnya diketahui juga. Ini meliputi seluruh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UU.
Keempat , interpretasi gramatikal dan his- toris akan menghasilkan penafsiran yang le bih memuaskan apabila dikombinasikan de ngan pemahaman, bahwa terjadinya sebuah UU selalu berkaitan dengan peraturan pe run dang- undangan lain, dan tidak ada UU yang berdiri sendiri lepas sama sekali da ri keseluruhan perundang-undangan. Me naf sirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sis tem perundang- undangan dengan jalan menghubungkannya dengan UU lain seperti ini disebut penafsiran sistematis atau logis. 15

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian la- pangan (field research), yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari ke giatan di lapangan penelitian. 16 Penelitian ini lebih bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali dan menemukan sesuatu yang baru bagi pengetahuan. 17 Pe ne litian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang dibutuhkan berupa se ba ran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasi. Dalam penelitian, data terbagi pada dua macam. Pertama , data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama. 18 Data primer ini digali 15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, h. 172 16 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis , (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.34.
17 Ibid ., h. 23
18 Soerjono  Soejanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta:  UI  Press,  1986),  h.  12.  lihat  juga  Sutrisno
dengan menggunakan metode wawancara, 19 bebas terpimpin, 20 dan dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas yuridis di lingkungan PA Malang secara langsung. 21 Kedua , data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Data ini digali dengan menggunakan metode studi dokumen terhadap dokumen-dokumen, buku, jurnal-jurnal dan lainnya yang relevan. Metode studi dokumen digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. 22
Setelah data terkumpul, tahapan se lan jutnya adalah analisis data. Analisis da ta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Secara teoritik, analisis data adalah proses pe nyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat diinterprestasikan. 23 Peneliti menggunakan analisis data kualitatif berupa informasi. Uraian dalam bentuk ba hasa dikaitkan dengan data lain untuk men dapatkan kejelasan dan kebenaran. Se hingga, memperoleh gambaran baru atau me nguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.
Hadi, Metodologi Research, jilid 3, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 130.
19 Wawancara  (interview)  mempunyai  makna “percakapan  dengan  maksud  tertentu,  percakapan itu  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwancarai  (interviewe)  yang  memberikan  jawaban atas  pertanyaan  tersebut.  Lihat  Lexy  J.  Moeloeng, Metode  Penelitian  Kualitatif,  (Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya, 2000), h. 135
20 Suharsimi  Arikunto  membedakan  interview menurut  pelaksanaannya  menjadi  tiga  macam  yaitu: (1) Wawancara bebas (tanpa pedoman petanyaan). (2) Wawancara terpimpin (menggunakan draf pertanyaan. (3)  Wawancara  bebas  terpimpin  (kombinasi  antara interview  bebas  dan  interview  terpimpin).  Lihat  Su- har simi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 145.
21 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 151. 22 Muhammad, Metodologi Penelitian ... ., h. 152. 23 Masri  Singaribun  &  Sofian  Efendi, Metode Penelitian Survey , (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 192
140    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 136-146
Persinggungan Kewenangan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
Uraian tentang faktor-faktor yang me la- tar belakangi persinggungan kewenangan pe nyelesaian sengketa perbankan syariah yang termaktub dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah da- lam perspektif Hakim PA Malang dilakukan dengan mengurai pendapat para hakim. Be- rikut ini dipaparkan dua macam pendapat hakim tentang latar belakang persinggungan kewenangan tersebut.
Menurut  Imron  Rosyadi, 24 dan  Muh. Djamil, 25 memiliki kesamaan sikap ter ha dap latar belakang persinggungan ke we nangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Keduanya menegaskan bahwa Undang-Un- dang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah lahir dan disahkan Ta hun 2008, jauh setelah bank syariah la hir pada Tahun 1991 dan beroperasi ta hun 1992. Selisih jarak yang cukup lama ini memiliki potensi pe ma ha man yang ber be da dalam menyikapi keadaan ke depan. Artinya, pengaruh sosial politik dari ber ba gai kepentingan dapat mempengaruhi pe nye lesaian masalah kedepan. Khususnya ma salah ekonomi syariah, dalam hal ini bank syariah meski setelah disahkannya Un- dang-Undang tersebut. Faktanya, setelah lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, penyelesaian seng keta perbankan sya ri ah masih diajukan dan diselesaikan di Pe ngadilan Negeri. Fak ta hukum yang demikian, dilaksanakan ber- dasarkan isi dari klausul perjanjian subjek hu- kum. Apapun yang terjadi, klausul perjanjian yang telah disepakati menjadi sebuah hu kum yang bersifat mengikat, harus di taati dan dilaksanakan oleh pembuat perjanjian.
Sesungguhnya UU Perbankan Syariah memiliki posisi kuat pada ranah hukum, sebagai payung hukum, dan pedoman pelaksanaan kegiatan operasional per ban kan syariah pada umumnya. Pada pa sal 55 ayat (2) UU Nomor
24 Wawancara, 6/8/2012
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam penjelasannya disebutkan, “penyelesaian seng keta dilakukan sesuai dengan isi akad; dengan upaya musyawarah, mediasi per ban kan, melalui Basyarnas (Arbitrase), dan pe ngadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” . Persinggungan kewenangan yang dimak- sud terdapat pada kalimat “ Pengadilan da- lam lingkungan Peradilan Umum ” . Artinya, sengketa yang terjadi antara orang Islam dan orang Islam atau non muslim yang tunduk pada UU Perbankan Syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Dengan de- mikian, jelas bahwa penyelesaian sengketa per bankan syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama. Selain itu, pada prinsipnya Peradilan Umum merupakan tempat penye le- saian sengketa secara litigasi bukan non - litigasi . Artinya, pradilan merupakan pe laksana kekuasaan kehakiman (judicial power) yang secara konstitusional disebut badan yu dikatif (pasal 24 UUD NRI 1945).
Penulis menilai bahwa dalam perspektif Imron Rosyadi dan Muh. Djamil, persing- gungan kewenangan terhadap sengketa per- ban kan syariah antara Peradilan Agama dan Pe radilan Umum disebabkan oleh pengaruh sosial politik dan berbagai kepentingan yang mengitari proses perumusan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Interpretasi terhadap Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga diberikan oleh Moh. Faisol dan Lukman Hadi. Keduanya menegaskan bahwa, hal yang paling dominan mengapa para pelaku perbankan syariah lari ke Pengadilan Negeri, karena dalam kontrak bakunya telah tertulis jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri. Selain itu sudah terpopulernya atau sudah familiarnya Pengadilan Negeri dimata masyarakat sejak sebelum adanya Undang- Undang Perbankan Syariah lahir, sementara bank syariah telah berdiri dan beroperasi. Jadi sampai sekarang pengadilan agama khususnya kota malang belum menerima permohonan penyelesaian sengketa perbankan syariah. 26
Mohammad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, Interpretasi Pengadilan Agama... |    141
Pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa telah terjadi kekosongan hukum setelah berdirinya bank syariah yang pertama kali, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank syariah didirikan berdasarkan hu- kum yang ada dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam UU ini belum disebut secara eksplisit bank syariah, hanya disebutkan prinsip bagi hasil sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c). 27
Berdasarkan ketentuan tersebut, pe me rintah mengeluarkan dua peraturan pe merintah tentang bank berdasarkan prinsip ba gi hasil. Pertama , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Ber dasarkan Bagi Hasil. Sehingga, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah di atas sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah. Kedua , Pe raturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Ber da sarkan Bagi Hasil. Sehingga, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan hukum berdirinya bank syariah pada periode ini.
Konsep tentang bank bagi hasil dalam UU dan dua Peraturan Pemerintah di atas belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU dan dua PP tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank syariah di Indoensia, karena bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya tunduk pa da peraturan perbankan konvensional. Kon disi yang demikian memberi gambaran kepada masyarakat pada umumnya, bahwa bank syariah masih tetap tunduk pada per bankan konvensional. Hal ini ikut melatar be lakangi perbedaan pemahaman makna dan
27 Adapaun bunyi Pasal 6 huruf (m) selengkapnya adalah: Usaha  Bank  Umum  Meliputi:  menyediakan pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah .  Sementara  Pasal  16  huruf  (c)  berbunyi: Usaha  Bank  Perkreditan  Rakyat  meliputi:  menyediakan pembiayaan  bagi  nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
persinggungan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 28
UU Perbankan Syariah disahkan pada 2008, jauh setelah pelaksanaan operasional perbankan syariah yang disebut dengan bank bagi hasil. Dalam waktu sekian tahun sampai sekarang masih terdapat ketidakpahaman masyarakat Muslim,  khususnya  pelaku  ope rasional perbankan syariah baik nasabah atau institusi bank syariah, dalam penerapan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Sya riah. Hal ini, terbukti dari pelaksanaan pe nyelesaian sengketa perbankan syariah yang selalu dibawa ke Peradilan Umum ber dasarkan pada perjanjian yang telah di sepakati. Sementara, sengketa yang ber hu bungan dengan perbankan syariah atau eko nomi syariah sesungguhnya telah masuk dalam kewenangan absolut Peradilan Aga- ma sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Interpretasi Moh. Faisol dapat dipahami, bahwa yang men jadi penyebab terjadinya persinggungan ke wenangan menangani sengketa adalah ka- rena ketidak pahaman masyarakat Muslim, khususnya pelaku operasional perbankan syariah baik nasabah atau bank syariah sen- diri, dalam penerapan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Munasik, 29 menuturkan bahwa “Ke we na- ngan absolut Pengadilan Agama akan luntur atau disebut hilang jika dalam klausul isi perjanjian kedua pihak yang telah disepakati menyebutkan, “ Jika terjadi sengketa, maka di selesaikan di Pengadilan Neger i” pernyataan yang demikian ini bersifat mengikat dan ha rus ditaati oleh penulis/ pengguna sebab perjanjian adalah hukum. Sehingga sengketa yang demikian, jika masuk dalam pengadilan agama akan ditolak, meskipun dengan ala s an tidak disengaja ataupun karena ke ti dak tahuan. Keadaan yang demikian ini me nunjukkan terjadinya masa transisi bagi Pe ra dilan Agama dalam menyelesaikan seng keta perbankan syariah.
28 Lukman  Hadi,  Wawancara,  Malang  4  Agustus 2012 29 Wawancara tanggal 22/8/2012
142    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 136-146
Terjadinya masa transisi yang demikian merupakan salah satu dampak dari ke ko- songan hukum yang pernah terjadi di ling- kungan Peradilan Agama, khususnya setelah mengalami beberapa kali reduksi kewenangan di lingkungan Peradilan Agama. Posisi Peradilan Agama belum kokoh akibat kepentingan politik disusul lahirnya bank syariah yang belum memiliki payung hukum secara jelas dan masih menginduk kepada UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sehingga, disebut bank bagi hasil. Namun, pada 1998 sampai 2008 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disempurnakan dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan beberapa kententuan perbankan syariah. Lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjadikan landasan hukum perbankan syariah semakin kuat. UU Nomor 10 Tahun 1998 memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan bank syariah secara komprehensif.
Seiring disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi lebih luas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah”.
Sejak 2008 perbankan syariah memiliki UU tersendiri, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. UU ini merupakan pedoman operasional yang me ngatur perbankan syariah secara spesifik. De ngan demikian jelas adanya, bahwa la tar belakang persinggungan kewenangan pa sal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah menurut hakim Pe nga di lan Agama Malang adalah adanya masa tran sisi yang dialami Peradilan
Agama aki bat kekosongan hukum, khususnya dalam pengaturan Perbankan Syariah. Hal ini terjadi, karena kelahiran perbankan syariah dan operasionalnya ada lebih dulu dari pa da UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Per bankan Syariah.
Lebih lanjut, secara umum masyarakat muslim  masih  banyak  yang  beracara  di Peradilan Umum sebagai tempat pe nye- lesaian perkara yang terjadi di bank syariah, karena posisi Peradilan Umum dianggap le bih populer dari pada Peradilan Agama da lam menyelesaikan sengketa perbankan. Be gitu juga adanya pemahaman masyarakat Muslim yang menganggap, bahwa aturan bank syariah menginduk pada aturan bank kon vensional. Keadaan yang demikian di buk tikan dengan adanya klausul dalam per janjian baku antara nasabah dan perbankan yang disepakati oleh para pihak dengan me nuliskan bahwa “Bila terjadi penyelesaian seng keta, diselesaiakan di Pengadilan Negeri.” 30 Me nurut Munasik, faktor yang menjadi pe nyebab terjadinya persinggungan ke we nangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam penyelesaian seng- ke ta perbankan syariah adalah adanya ma sa transisi Peradilan Agama dalam me nyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## Interpretasi Hakim PA Malang terhadap Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Perspektif Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006
Analisis pada bagian ini dilakukan de- ngan menempatkan secara sejajar antara Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Aga ma. Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai
30 Wawancara tanggal 22/8/2012
Mohammad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, Interpretasi Pengadilan Agama... |    143
dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syraiah.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: (a) Musyawarah; (b) Mediasi Perbankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian dalam Pasal 49 UU No mor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan aga ma bertugas dan berwenang memeriksa, me mutus, dan menyelesaikan perkara di ting kat pertama antara orang-orang yang be ragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (g). hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g). infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.
Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.
Analisis pada bagian ini fokus pada pendapat Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dilihat dari pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mayoritas Hakim Pengadilan Agama Malang memiliki kesamaan dalam memberikan pendapat terhadap pasal-pasal di atas.
Pertama , poin-poin pemikiran Imron Rosyadi, Lukman Hadi, dan Moh. Faisol bisa disarikan yaitu: 31 “Sesungguhnya masalah eko nomi syariah (dalam hal ini Perbankan Syariah) merupakan kewenangan absolut Pe ngadilan Agama bila dipandang dari Un dang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Ten tang Peradilan Agama. Termasuk Penye lesaian Sengketa Perbankan Syariah, se harusnya diselesaikan dan diajukan ke Pengadilan Agama. Namun, karena dalam per jalanan kegiatannya pelaku perbankan syariah memiliki perjanjian yang telah dise pakati oleh pelaku bank syariah, ma ka sifat dari perjanjian tersebut adalah me maksa. Umumnya, dalam klausul per- jan jian disebutkan, bahwa apabila terjadi sengketa, maka diselesaikan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, secara otomatis kewenangan Pengadilan Agama luntur atau hilang. Meskipun sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk menyelesaikannya dan bahkan dianjurkan untuk menolak sengketa tersebut. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena kelemahan orang Islam sendiri. Maksudnya, karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan terhadap Undang-Un dang Perbankan Syariah atau bahkan karena disengaja. Bisa jadi, hal ini karena efek ringan dari sosial politik yang saling memiliki kepentingan pribadi.” Pemikiran Hakim PA Malang di atas bisa dipahami, bahwa para Hakim PA Malang secara kolektif berpendapat bahwa, pada dasarnya masalah Perbankan Syariah masuk dalam kewenangan absolut Peradilan Aga- ma sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ter masuk juga masalah penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada hakikatnya, sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Namun, apabila para pihak memperjanjikan penyelesaian sengketa di luar Peradilan
31 Imron  Rosyadi,  Wawancara,  Malang.  8/8/2012, Lukman  Hadi,  Wawancara,  Malang  21/8/2012,  Moh. Faisol,. Wawancara, Malang. 16/8/2012
144    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 136-146
Agama, maka boleh ber dasarkan isi akad yang diperjanjikan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Kondisi  yang  demikian  memberikan pilihan hukum terhadap subjek hukum un- tuk menyelesaikan sengketanya. Dengan adanya pilihan hukum tersebut, dapat mem beri kebebasan kepada para pihak untuk memilih tempat menyelesaikan sengketa. Tetapi muncul dugaan kemungkinan ada nya pengaruh sosial politik yang dapat mempengaruhi hal tersebut dengan dimas ukkannya opsi Peradilan Umum sebagai sa lah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 huruf (d).
Perjanjian di atas merupakan kelemahan dari subjek hukum atau internal umat Islam yang belum dapat memahami peraturan perundang- undangan yang mengatur kegi atan perbankan syariah, baik karena memang betul-betul tidak tahu atau karena sengaja. Sementara itu, UU No 3 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Atas  UU  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama dengan jelas menyebutkan, bahwa masalah ekonomi sya riah (dalam hal ini perbankan syariah) menjadi kewenangan Peradilan Agama. Namun, mengapa dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa boleh diselesaikan di luar Peradilan Agama, dalam hal ini Peradilan Umum. Selain Peradilan Umum merupakan tempat menyelesaikan sengketa secara litigasi , sengketa perbankan syariah merupakan masalah personalitas antara orang Islam dengan orang Islam atau non Muslim yang tunduk pada hukum Islam dan harus diselesaikan di Peradilan Agama. Hal ini masih berkaitan dengan masa transisi Peradilan Agama atas kewenangan absolut ekonomi syariah dan akibat kekosongan hukum antara disahkannya UU Perbankan Syariah dan operasional perbankan syariah. Jadi, tidak seutuhnya bahwa kondisi demikian adalah kesalahan para subjek hukum atau kesalahan pihak yang berwenang. Akibat dari tarik ulur kepentingan politik juga mempengaruhi keadaan yang demikian.
Dengan demikian, Hakim PA Malang berharap dilakukannya revisi UU Perbankan Syariah khusunya pasal 55 mengenai penye lesaian sengketa perbankan syariah yang ber kaitan dengan UU lain yang masih berkaitan, seperti UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pe rubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebab, masalah perbankan syariah masuk dalam ekonomi syariah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Selain itu, sifat UU seharusnya mudah dipahami, jelas, dan tidak menimbulkan bersinggungan antara UU yang satu dan UU yang lain, sebagaimana yang masih saling berkaitan.
Paparan di atas dapat dijelaskan, bahwa metode yang dipakai oleh hakim di atas adalah metode interpretasi menurut sejarah, yaitu hendak dicari maksud ketentuan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah oleh pembentuk UU pada waktu pembentukannya, yaitu memberikan banyak pilihan kepada para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan catatan harus sesuai dengan prinsip syariah.
Kedua , intisari pemikiran Muh. Djamil dan Munasik, 32 menyatakan bahwa: “Secara yuridis, pencantuman Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah ahistoris, mengingat keberadaannya telah ditampung dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan secara penuh kepada institusi Pengadilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya juga termasuk perbankan syariah. UU Nomor 3 Tahun 2006 dirubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 49 tetap dipertahankan.”
Mengacu pada paparan di atas, secara horisontal Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak sinkron dan tidak harmonis, bahkan bertentangan dengan peraturan yang telah ada, yaitu Pasal 49 UU
32 Muh.  Djamil,  Wawancara,  Malang.  10/8/2012, Munasik, Wawancara, Malang. 24/8/2012
Mohammad Nur Yasin dan M. Yusuf Subkhi, Interpretasi Pengadilan Agama... |    145
Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009. Penambahan pasal yang mengatur penyelesaian sengketa tersebut tidak tepat dengan semangat reformasi hukum yang disusung oleh sistem peradilan satu atap di Indonesia dan secara vertikal bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Masih  menurut  kedua  hakim  di  atas, bahwa terlepas dari kesalahan secara yuridis, Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan Peradilan Umum dalam menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan tetap memiliki implikasi. Ada beberapa implikasi yang bisa terjadi. Pertama, mengakibatkan tidak utuhnya kompetensi absolut Peradilan Agama di bidang perbankan syariah seba gai mana dijelaskan dalam Pasal 49 UU No mor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Per- adilan Agama dan mengakibatkan pem ba tasan sekaligus menimbulkan reduksi ke we nangan Peradilan Agama di bidang per bankan syariah. Sebab, apabila para pi hak menentukan dalam akad, bahwa seng keta perbankan syariah yang terjadi akan di selesaikan di Peradilan Umum, maka seng keta tersebut jelas tidak lagi termasuk ke wenangan absolut Peradilan Agama, me lainkan kewenangan absolut Peradilan Umum.
Hakim  PA  Malang  dalam  melakukan interpretasi menggunakan metode inter pre- tasi gramatikal dan historis, bahwa terjadinya sebuah undang-undang selalu berkaitan de- ngan peraturan perundang-undangan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sen diri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang- undangan. Keterkaitan dimaksud adalah antara Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang sama-sama
fokus pada kewenangan Pe radilan Agama di bidang perbankan sya riah.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang bisa dikemukakan. Pertama , menurut Hakim PA Malang, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi persinggungan kewenangan dalam pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (1) Adanya masa transisi bagi Peradilan Agama setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memiliki kewenangan baru dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. (2) Lebih populernya Peradilan Umum dari pada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Bank. (3) Pengaruh kepentingan sosial politik dari berbagai pihak yang mengitari perumusan UU Nomor 21 Tahun 2008.
Kedua , hakim PA Malang dalam me la kukan interpretasi terhadap pasal 55 UU No mor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Sya riah terbagi dalam dua kelompok. Per ta ma, ada hakim yang menggunakan metode se jarah dengan menyatakan, bahwa Pasal 55 pada dasarnya memberikan banyak pi li han kepada para pihak untuk memilih fo rum penyelesaian sengketa perbankan sya riah dengan catatan harus sesuai de ngan prinsip syariah. Kedua, ada hakim yang menggunakan metode interpretasi gra  matikal dan historis yang menyatakan, bah wa secara yuridis, Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah ahistoris mengingat ke  beradaannya telah ditampung dalam Pa sal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pe  rubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Ten tang Peradilan Agama yang berimplikasi pada tereduksinya kewenangan Peradilan Aga ma di bidang perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pe nga-
dilan Agama Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
146    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 136-146
Anshori, Abdul Ghofur. Peradilan Agama di In donesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006 , Yog yakarta: UII Press, 2007.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Su- atu Pendekatan Praktik , Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Dirjosisworo, Sujono. Pengantar Ilmu Hukum, Ja karta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, jilid 3,
Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata: Ten tang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pem- buktian dan Putusan Pengadulan, Ja karta: Sinar Grafika, 2005.
Kusumaatmadja, Mochtar. Fungsi dan Per- kem bangan Hukum dalam Pem ba ngunan Nasional, Lembaga Penelitian Hu kum dan Kriminologi Fakultas Hu kum Un- pad, Bandung, tt.
Ku sumaatmadja, Mochtar, dan dan Arief Sidharta.
Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni. 1999.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu
Pengantar , Liberty: Yogyakarta, 1986. Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Moeloeng, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2000.
Rasjidi Lili, dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra aditya Bakti, 2004.
Singaribun, Masri & Sofian Efendi. Metode Penelitian Survey , Jakarta : LP3ES, 1989. Soekowathy, R. Arry Mth. Orientasi Filsafat
Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi
Pembangunan , Yogyakarta: Philosofhy Press, 2001
Supardi. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis , Yogyakarta : UII Press, 2005.
Susanto, Anthon Freddy. Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Pro gre- sivitas Makna, Bandung: Refika Adi tama,
2005.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hu- kum , Jakarta: UI Press, 1986.
Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang. Pe nga n tar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.