Utilization of Digital Forensics in Proving the Crime of Disseminating Indecent Videos Through Facebook Social Media in the Legal Area of West Kalimantan Police
Pemanfaatan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalaui Media Sosial Facebook Di Wilayah

## Hukum Polda Kalbar
M Qahar Awaka 1) Alhadiansyah 2)
1) Universitas Tanjungpura Pontianak Email: 1) Muhammad.qahar.awaka@hukum.untan.ac.id  ; 2) alhadiansyah18@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [15 September 2023]
Revised [19 Oktober 2023] Accepted [29 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  yang  berjudul:  “Pemanfaatan  Digital  Forensik  Dalam  Pembuktian  Tindak  Pidana Penyebaran Video Asusila Melalau i Media Sosial Facebook Di Wilayah Hukum Polda KALBAR” bertujuan  Untuk  mengetahui  serta  memaparkan  pelaksanaan  informasi  dan  hasil  penelitian  di kota  Pontianak    serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pemanfaaatan  digital  forensik  dlam pembuktian  tindak  pidana  penyebaran  video  asusila  melalui  media  sosial  facebook    di  wilayah hukum  polda  KALBAR.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  sosiologis  yaitu  mengkaji  dan  mengolah  data  hasil  penelitian  lapangan  dengan  bertitik tolak  pada  aspek  hukum  secara  normatif  dengan  didukung  dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan  permasalahan  baik  berupa  peraturan  maupun  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  pokok permasalahan  Berdasarkan  penelitian  dan  analisis  data  dapat  diperoleh  informasi  bahwa pelaksanaan  Digital  Forensik  terkait  dengan  tindak  pidana  penyebaran  video  asusila  melalui media sosial Facebook adalah suatu proses penyelidikan dan analisis terhadap bukti digital yang terkait  dengan  tindakan  kejahatan  tersebut.  Dalam  kasus  ini,  bukti  digital  yang  menjadi  fokus adalah  video  asusila  yang  menyebar  melalui  platform  media  sosial  Facebook.  Di  bahas  dalam beberapa  topik  penting  yakni;  1.  Peranan  Digital  Forensik  Terkait  Tindak  Pidana  Penyebaran Video Asusila Melalaui Media Sosial Facebook, 2. Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Dalam Pembuktian  Melalui  Digital  Forensik  Terkait  Tindak  Pidana  Penyebaran  Video  Asusila  Melalaui Media  Sosial Facebook,  3. Upaya  Apa  Yang  Telah  Dilakukan  Dalam  Optimalaisasi Pembuktian Digital Forensik Terkait Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalui Facebook. Kesimpulan yang  dapat  di  sampaikan  pada  penelitian  ini  adalah  Penerapan  digital  forensik  melibatkan beberapa  tahapan  penting,  di  antaranya  identifikasi  bukti  digital,  penyimpanan  bukti  digital, analisis  bukti  digital,  dan  presentasi  hasil  temuan.  Digital  forensik  memiliki  peran  krusial  dalam melakukan  pembuktian  dalam  kasus-kasus  hukum.  Di  Indonesia,  sistem  pembuktian mensyaratkan  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  keyakinan  dari  Hakim  untuk  menentukan kesalahan  terdakwa.  Dalam  kasus  tindak  pidana  cyber  crime,  alat  bukti  elektronik  harus memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil agar dianggap sah dan dapat diterima di persidangan. Oleh karena itu, penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana cyber crime, khususnya penyebaran video asusila, memiliki peran penting dalam menemukan alat bukti dan barang bukti elektronik yang relevan untuk proses peradilan.

## ABSTRACT
The  research  entitled:  "Utilization  of  Digital  Forensics  in  Proving  the  Crime  of  Disseminating Indecent Videos Through Facebook Social Media in the KALBAR Police Legal Area" aims to find out and describe the implementation of information and research results in Pontianak city and to find out and analyze the utilization of digital forensics in proving the crime of spreading indecent videos  through  Facebook  social  media  in  the  KALBAR  police  jurisdiction.  This  research  was conducted  using  a  sociological  juridical  approach  method,  namely  examining  and  processing data from field research by starting from normative legal aspects supported by documents related to  the  problem  in  the  form  of  regulations  and  cases  related  to  the  subject  matter  Based  on research  and  data  analysis,  information  can  be  obtained  that  the  implementation  of  Digital Forensics related to the criminal act of spreading immoral videos through Facebook social media is a process of investigating and analyzing digital evidence related to the crime. In this case, the digital evidence  that  is  the  focus  is an  immoral  video  that  spreads  through  the Facebook  social media platform. Discussed in several important topics, namely; 1. The Role of Digital Forensics Related  to  the  Crime  of  Dissemination  of  Indecent  Video  Through  Facebook  Social  Media,  2. What  Factors  Become  Obstacles  in  Proof  Through  Digital  Forensics  Related  to  the  Crime  of Dissemination  of  Indecent  Video  Through  Facebook  Social  Media,  3. What  Efforts  Have  Been Made  in  Optimizing  Digital  Forensic  Evidence  Related  to  the  Crime  of  Immoral  Video Dissemination Through Facebook. The conclusion that can be conveyed in this research is that the application of digital forensics involves several important stages, including the identification of digital  evidence,  storage  of  digital  evidence,  analysis  of  digital  evidence,  and  presentation  of findings. Digital forensics has a crucial role in proving legal cases. In Indonesia, the evidentiary system  requires  a  minimum  of  two  valid  pieces  of  evidence  and  the  conviction  of  the  Judge  to determine the guilt of the defendant. In the case of cyber crime, electronic evidence must meet
KEYWORDS digital  forensics,  evidence, social media
This is an open access article under the CC –BY-SA license
both formal and material requirements to be considered valid and admissible in court. Therefore, the application of digital forensics in the investigation of cyber crime, especially the distribution of immoral videos, has an important role in finding relevant electronic evidence and evidence for the judicial process.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari dampaknya bagi kehidupan manusia  karena  beriringan  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan.  Secara  esensial,  teknologi  diciptakan untuk  mempermudah  berbagai  aktivitas  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Salah  satu  bidang  yang mengalami  perkembangan  akibat  kemajuan  teknologi  adalah  komunikasi,  dan  salah  satu  bentuknya adalah  gadget.  Gadget  merupakan  perangkat  elektronik  dengan  fungsi  khusus,  seperti  telepon  pintar, yang  pada  dasarnya  dibuat  untuk  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  hidup  bagi  manusia. Gadget hadir dengan berbagai aplikasi yang menyajikan berbagai macam media, seperti berita, jejaring sosial, hobi, dan hiburan.
Sejak  tahun  2022,  data  menunjukkan  bahwa  penggunaan  gadget  di  Indonesia  telah  mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Pada  tahun  tersebut,  jumlah  pengguna  gadget  mencapai  65,2  juta  jiwa, yang  kemudian  melonjak  tajam  menjadi  92  juta  jiwa  pada  tahun  2022.  Selain  itu,  pengguna  telepon seluler di Indonesia secara keseluruhan mencapai 371,4 juta pengguna, yang setara dengan 142 persen dari  total  populasi  sekitar  262  juta  jiwa.  Hal  ini  berarti  rata-rata  setiap  penduduk  Indonesia  memiliki  1,4 telepon seluler, dengan beberapa orang bahkan menggunakan 2 hingga 3 kartu telepon seluler. Populasi kaum  urban  di  Indonesia  mencakup  sekitar  55  persen  dari  total  populasi.  Selain  itu,  jumlah  pengguna internet  di  Indonesia  juga  mencapai  angka  yang  signifikan,  yaitu  sekitar  132,7  juta,  dengan  tingkat penetrasi  sekitar  51  persen  dari  seluruh  populasi.  Penggunaan  gadget  telah  menjadi  suatu  kebutuhan utama bagi manusia karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah produksi  gadget  yang  beredar  di  Indonesia.  Kondisi  ini  mengakibatkan  semakin  banyak  masyarakat Indonesia  yang  akhirnya  memiliki  kesempatan  dan  kemampuan  untuk  membeli  serta  menggunakan gadget.  Penggunaan  gadget  oleh  beberapa  individu  yang  cenderung  menyimpang  terlihat  dari  perilaku mereka  yang  mengakses  konten  berunsur  pornografi.  Data  terkait  total  situs  porno  saat  ini  mencapai antara  28  hingga  30  juta,  bahkan  dalam  periode  satu  tahun,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika telah  melakukan  pemblokiran terhadap  sebanyak  773  ribu  situs  pada  tahun  2022.  Saat  ini,  dunia  maya (virtual world) dan World Wide Web telah diisi dengan jumlah yang sangat besar konten pornografi atau yang  berkaitan  dengan  masalah  seksual.  Diperkirakan  bahwa  40  persen  dari  berbagai  situs  di  World Wide  Web  menyediakan  bahan-bahan  berunsur  asusila,  dan  topik  ini  menjadi  salah  satu  yang  paling menarik perhatian di internet. Asusila juga menjadi salah satu topik yang paling banyak dicari di internet. Lebih  dari  25  persen  pengguna  internet  dilaporkan  mengunjungi  lebih  dari  60  ribu  situs  berunsur pornografi  setiap  bulannya,  dan  jumlah  orang  yang  mengakses  situs  berunsur  pornografi  mencapai sekitar 30 juta orang setiap harinya.Meningkatnya jumlah situs atau konten yang berkaitan dengan video asusila  sejalan  dengan  peningkatan  penggunaan  gadget  sebagai  perangkat  elektronik.  Fenomena  ini menyebabkan  jumlah  kejahatan  dengan  bukti  elektronik  menjadi  semakin  banyak  yang  harus  dihadapi oleh  investigator  dalam  penanganan  kasus  kejahatan.    Perkembangan  kejahatan  sangat  terpengaruh oleh  kemajuan  teknologi,  yang  dapat  menghasilkan  dua  dampak  yang  berbeda  tergantung  pada bagaimana  teknologi  tersebut  dimanfaatkan.  Dampak  tersebut  dapat  bersifat  positif  atau  negatif.  Salah satu aspek positif dari perkembangan teknologi adalah pemanfaatannya dalam mengungkap kejahatan.
Melakukan  investigasi  terhadap  kejahatan  untuk  mengungkapkan  kebenaran,  pemanfaatan teknologi  komputer  yang  bersifat  positif  sangat  penting.  Aplikasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi komputer  menjadi  kunci  dalam  memeriksa  dan  menganalisis  setiap  barang  bukti  elektronik  dan  digital. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat keterkaitan antara bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga  kejahatan  dapat  terungkap  dengan  jelas  dalam  proses  pengungkapannya.  Dengan  demikian, pelaku  kejahatan  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya.  Salah  satu  bentuk  pengaplikasian teknologi  komputer  tersebut  adalah  melalui  ilmu  pengetahuan  tentang  Digital  forensik.  Digital  forensik merupakan  teknik  analisis  dan  investigasi  yang  memiliki  tahapan-tahapan  dalam  prosesnya.  Teknik  ini digunakan  untuk  menganalisis  dan  menginterpretasi  media  data  digital  yang  tersimpan  dengan  tujuan utama yaitu untuk mencari pembuktian yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.
Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar dalam bukunya digital forensik Panduan dapat dibagi menjadi beberapa  spesialisasi,  seperti  komputer  forensik,  mobile  forensik,  audio  forensik,  video  forensik,  dan image forensik.   Salah satu contoh penggunaan Digital forensik adalah dalam penanganan kasus konten Asusila  yang  belum  lama  ini  terjadi.  Sebuah  kasus  video  asusila  ditangani  oleh  Subdit  Siber Ditreskrimsus  Polda  Kalimantan  Barat.  Berdasarkan  praobservasi  penulis,  kasus  ini  melibatkan  video yang  memperlihatkan  adegan  bermuatan  asusila  antara  pelapor  dan  pelaku  saat  melakukan  hubungan
badan.  Video  tersebut  kemudian  tersebar  di  media  sosial,  sehingga  Subdit  Siber  Ditreskrimsus  Polda Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

## Tabel 1 Data Kasus Penyebaran Video Asusila Melaui Media Sosial
No Tahun Jumlah Keterangan 1 2021 7 kasus Tahap 2 2 2022 4 Kasus Tahap 2
Sumber : Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalbar

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  secara  rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana  sebagai  reaksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan,  berupa  sarana  pidana  maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk  menanggulangi  kejahatan,  berarti  akan  dilaksanakan  politik  hukum  pidana,  yakni  mengadakan pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  berupa  penindakan  hukum.  Abdul  Kadir  Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut: a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan); b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda); c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu); d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana  pengertian  perbuatan  di  sini  selain  perbuatan  yang  bersifat  aktif  yaitu  melakukan  sesuatu  yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.  Menurut Barda Nawawi Arief,  tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu : a.  Tindak pidana materil (materiel delict)
Tindak  pidana  yang  dimaksudkan  dalam  suatu  ketentuan  hukum  pidana  (straf)  dalam  hal  ini sirumuskan  sebagai  perbuatan  yang  menyebabkan  suatu  akibat  tertentu,  tanpa  merumuskan  wujud dari perbuatan itu
b.  Tindak pidana formal (formeel delict).
Apabila  perbuatan  tindak  pidana  yang  dimaksudkan  dirumuskan  sebagai  wujud  perbuatan  tanpa menyebutkan  akibat  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  itu,  inilah  yang  disebut  tindak  pidana  formal (formeel delict).

## Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Pengertian Tindak Pidana
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana  lebih  tepat  dari  istilah  hukuman,  karena  hukum  sudah  lazim  merupakan  terjemahan  dari  Recht. Menurut  Moelyatno,  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  pada  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
a.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b.  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan- larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana  penggunaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Strafbaarfeit  dalam  bahasa  Belanda  berasal  dari  dua  unsur  pembentuk  kata,  yaitu  strafbaar  dan feit.  Perkataan  feit  dalam  bahasa  Belanda  diartikan  “sebagian  dari  kenyataan”,  sedangkan  strafbaar
berarti  “dapat  dihukum”,  sehingga  secara  harafiah  perkataan  strafbaarfeit  berarti  “sebagian  dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Bahwa di sini yang dapat dihukum adalah manusia pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.  Sedangkan menurut J.E Jonkers, peristiwa pidana  adalah  perbuatan  yang  melawan  hukum  (wederrechttelijk)  yang  berhubungan  dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mengenai definisi dari tindak pidana ada 2 (dua) pandangan yang berbeda dari para sarjana yakni pandangan dualisme dan pandangan monisme. Pertama, Pandangan dualisme adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum,  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.      Dapat  juga  dikatakan bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  hukum dan  diancam  pidana,  asal  saja  dalam hal  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan  pada  perbuatannya  (yaitu  kejadian  atau  keadaan  yang ditimbulkan oleh kelakuan orang,  sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

## Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik Pengertian Informasi Elektronik
Informasi  bukanlah  hanya  sebagai  suatu  obyek  ataupun  output  saja,  yang  lazim  diartikan  dalam bahasa  Indonesia  sebagai  suatu  keterangan  ataupun  berita,  melainkan  juga  harus    melihat    kepada aspek    pemrosesannya.  Dengan  kata  lain    validitas  informasi  sangat  ditentukan  oleh  sejauh  mana validitas  pemrosesannya.    Dengan  kata  lain,  informasi  bersumber  dari  data  yang  telah  diproses. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  informasi  elektronik  dapat  berupa  catatan  elektronik,  data  atau dokumen elektronik, surat-surat elektronik, ataupun tanda tangan elektronik.
Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE selain transaksi  elektronik.  Perkembangan  pemanfaatan  informasi  elektronik  dewasa  ini,  sudah  memberikan kenyamanan  dan  kemanfaatannya.  Sebagai  contoh,  penggunaan  e-mail  sangat  memudahkan  setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional,  dan  bahkan  hingga  internasional.  Pemanfaatan  penyebaran  informasi  elektronik  ini,  telah memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah yang bergerak bidang penjualan jasa  seperti  warung-warung  internet  (Warnet).  Di  samping  itu,  penyebaran  arus  informasi  elektronis  ini, juga  dimanfaatkan  untuk  ajang  silaturahmi  untuk  mencari  teman-teman  baru  yang  dikenal  dengan facebook, yang sedang digandrungi oleh kaum remaja.
Pemanfaatan  informasi  elektronik  ini,  juga  dimanfaatkan  oleh  kalangan  pemerintah,  seperti lembaga-lembaga  pemerintah  baik  sipil  maupun  TNI/Polri,  Komisi  Pemilihan  Umum  Indonesia,  untuk secara  otomatis  memanfaatkan  informasi  elektronik  untuk  kepentingan  pengawasan  dan  pengendalian fungsi  pemerintahan,  dewasa  ini,  untuk  mencegah  terjadinya  praktek-praktek  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme,  beberapa  instansi  pemerintahan  sudah  menyelenggarakan  suatu  system  nobody-contact, seperti  instansi  Kementrian  Hukum  dan  HAM,  dalam  hal  pengangkatan  pejabat  notaris  dan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  dan  pejabat  calon  pendaftar  hanya  mengirimkan  berkas  permohonan melalui  loket-loket  dan  pengumuman  keberatan diterima  atau  tidaknya diumumkan  melalui  mass media cetak atau melalui e-mail sehingga informasi itu tidak dapat diakses.

## Pengertian Transaksi Elektronik
Dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektornik disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah : “perbuatan hukum yang dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komput er  dan  atau  media  elektronik  lainnya”.  Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari terminologi E-commmerce (Electronic Commerce) atau mengarah pada  perniagaan  atau  perdagangan,  namun  dalam  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  tidak mendefenisikan  E-commerce  secara  jelas.  E-commerce  dapat  didefenisikan  sebagai  segala  bentuk transaksi perdagangan/ perniagaan barang atau jasa (trade of goods and servic) dengan menggunakan media  elektronik.  Electronic  Commerce  adalah  kemampuan  untuk  membentuk  transaksi  bisnis  yang meliputi  pertukaran  barang  dan  jasa  diantara  dua  pelaku  bisnis  dengan  menggunakan  peralatan  dan teknologi  elektronika.  Perbuatan  hukum  penyelenggaraan  transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronis wajib beritikad baik dalam melakukan  interaksi  dan/atau  pertukaran  informasi  elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur dengan peraturan pemerintah.
Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut :
(1) penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat;
(2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (i) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”;
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penyelenggaraan  transaksi  elektronis  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pembuktian Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sidang pengadilan melalui pembuktian ditentukan  nasib  terdakwa.  Apabila  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  undang- undang  tidak  cukup  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  maka  terdakwa dibebaskan  dari  hukuman.  Sebaliknya,  kalau  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan  dengan  alat  bukti yang disebut  dalam Pasal  184 KUHAP,  terdakwa  dinyatakan bersalah  kepadanya akan dijatuhkan oleh karena  itu,  hakim  harus  berhati-hati,  cermat,  dan  matang  menilai  dan  mempertimbangkan  nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau Bewijs Kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.  Dalam  hal  pembuktian  ini,  hakim  perlu  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan kepentingan  terdakwa.  Kepentingan  masyarakat  berarti,  bahwa  seseorang  yang  telah  melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal yang  kesalahannya.  Sedangkan  kepentingan  terdakwa,  berarti  bahwa  terdakwa  harus  diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau  memang  ia  bersalah  jangan  sampai  mendapat  hukuman  yang  terlalu  berat,  tetapi  hukuman  itu harus seimbang dengan kesalahannya.
Begitu  pula  dalam  cara  mempergunakan  dan  menilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran  yang  hendak  dijatuhkan,  majelis  hakim  terhindar  dari  pengorbanan  kebenaran  yang  harus dibenarkan.  jangan  sampai  kebenaranyang  diwujudkan  dalam  putusan  berdasar  hasil  perolehan  dan penjabaran  yang  keluar  dari  garis  yang  dibenarkan  sistem  pembuktian.  tidak  berbau  dan  diwarnai  oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.
Ditinjau  dari  segi  hukum  acara  pidana  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  KUHAP,  telah  diatur beberapa pedoman dan penggarisan :
a.  Penuntut  umum  bertindak  sebagai  aparat  yang  diberi  wewenang  untuk  mengajukan  segala  daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
b.  Sebaliknya  terdakwa  ataupun  penasihat  hukum  mempunyai  hak  untuk  melumpuhkan  pembuktian yang  diajukan  penuntut  umum,  sesuai  dengan  cara-cara  yang  dibenarkan  undang-undang,  berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan  saksi yang meringankan atau saksi a decharge maupun dengan “alibi”.
c.  Pembuktian  juga  bisa  berarti  suatu  penegasan  bahwa  ketentuan  tindak  pidana  lain  yang  harus dijatuhkan  kepada terdakwa.  Maksudnya,  surat  dakwaan  penuntut  umum  bersifat  alternatif,  dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dal am persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan  penegasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa,  serta  sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

## Keterangan Ahli
Keterangan  seorang  ahli  disebut  sebagai  alat  bukti  pada  urutan  yang  kedua  setelah  keterangan saksi  oleh Pasal  183 KUHAP.  Didalam  Pasal  186  KUHAP  menyatakan  bahwa  keterangan  seorang  ahli ialah  apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang  pengadilan.  Tidak  diberikan  penjelasan  yang  khusus mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  keterangan  ahli  menurut  KUHAP,  dan  menurut  Andi  Hamzah dapat merupakan kesenjangan pula.
Dalam  terjemahan  yang  dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah,  seseorang  dapat  memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.    KUHAP  membedakan  keterangan  ahli  di  persidangan  sebagai  alat  bukti  “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat  bukti  “surat”  (Pasal  187  butir  c  KUHAP).  Contohnya  ialah  visum  et  repertum  yang  dibuat  oleh seorang dokter. Seorang ahli dapat memberikan keterangan mengenai tandatangan dan tulisan sebagai alat  bukti  dalam  hal  terjadi  pemalsuan  tandatangan  dan  tulisan  tangan.  Hal  ini  termuat  dalam  Surat
Edaran  Jaksa  Agung  RI  kepada  jajaran  kejaksaan  di  seluruh  Indonesia  No.SE-003/J.A/2/1984  yang merupakan  aturan  pelaksanaan  dari  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c  jo.  Pasal  187  KUHAP.  Tetapi  menurut Yahya  Harahap  :Keterangan  Ahli  hanya  sebatas  mengenai  keterangan  ahli  tentang  tandatangan  dan tulisan.  Jika  tandatangan  atau  tulisan  hendak  dijadikan  alat  bukti,  untuk  menentukan  autentikasi  tanda tangan dan tulisan tersebut, ahli yang dimintai keterangannya untuk itu menurut SE Jaksa Agung untuk tindak  pidana  umum  dan  tindak  pidana  khusus,  keterangan  ahli  autentikasi  diberikan  oleh  LABKRIM MABAK.
Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan  keterangan  dari  seorang  ahli.  Apabila  keterangan  ahli  bersifat  ‘diminta’,  ahli  tersebut membuat  laporan  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  penyidik.    Laporan  tersebut  menurut  penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Oleh penjelasan  Pasal  186,  laporan  seperti  itu  bernilai  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli,  yang  diberi  nama “alat  bukti  keterangan  ahli  berbentuk  laporan”.  Apabila  hal  itu  tidak  diberikan  pada  waktu  pemeriksaan oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  maka  pada  pemeriksaan  di  sidang,  seorang  ahli  diminta  untuk memberikan  keterangan  dan  dicatat  dalam  berita  acara  pemeriksaan.  Keterangan  tersebut  diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

## Surat
Selain  Pasal  184  KUHAP  yang  menyebutkan  alat-alat  bukti  secara  limitatif,  didalam  Pasal  187 diuraikan  tentang  alat  bukti  surat  yang  terdiri  dari  empat  butir.  Asser-Anema  memberikan  pengertian, surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan  isi  pikiran.  Sedangkan  menurut  A.  Pitlo  adalah  pembawa  tanda  tangan  bacaan  yang berarti,  yang  menerjemahkan  suatu  pikiran.  Tidak  termasuk  kata  surat,  adalah  foto  dan  peta,  sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.
Surat  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c,  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
1)  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat  atau  yang  dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu.
2)  surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat  oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3)  surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya  mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4)  surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

## Petunjuk
Petunjuk  merupakan alat bukti keempat  yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188  ayat  (1)  disebutkan  pengertian  petunjuk,  yaitu  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri, menandakan  bahwa  telah  terjadi  sutu  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya.  Yahya  Harahap mendefenisikan  petunjuk  dengan  menambah  beber apa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat  ditarik  dari  suatu  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  dimana  isyarat  tadi  mempunyai  persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sen diri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk  kenyataan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dan  terdakwalah  pelakunya.  Menurut  Pasal  188 ayat (2) KUHAP dalam hal cara memperoleh alat bukti petunjuk, hanya dapat diperoleh dari : 1)  Keterangan saksi;
2)  Surat;  dan 3)  Keterangan terdakwa.

## Keterangan Terdakwa
Pengertian  keterangan  terdakwa  tercantum  dalam  Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP  yang  berbunyi  : “keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan atau  yang  ia  ketahui  atau  alam i  sendiri”.  Keterangan  terdakwa  yang  diberikan  di  luar  sidang  dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti
yang  lain.  Terhadap  bunyi  Pasal  189  ayat  (2),  Yahya  Harahap  mengatakan  keterangan  yang  dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah : 1)  keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan; 2)  dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan; 3)  serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

## Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-undang  Diluar KUHAP
KUHAP  tidak  mengatur  mengenai  alat  bukti  data  elektronik,  namun  beberapa  peraturan Perundang-undangan menyebutkan  bahwa  data elektronik  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah. Berikut  akan  diuraikan  beberapa  peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pembuktian dengan data elektronik sebagai alat bukti.

## Pembuktian  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Menurut  UU  No  11 Tahun 2008
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat  1  dan  2  mendeskripsikan  bahwa  Dokumen  Elektronik  dan  Informasi  adalah  merupakan  alat  bukti yang  sah.  Selain  itu  dalam  Pasal  44  Undang-undang  yang  sama  m engatakan  :  “Alat  bukti  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  menurut  ketentuan  Undang-Undang  ini  adalah sebagai berikut :
1)  alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangan; dan
2)  alat  bukti  lain  berupa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”
Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2008  “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic data  interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,  simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa :
(1) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah.
(2  )Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk:  a.  surat  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam  bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Informasi  adalah  bersumber  dari  data  yang  telah  diproses.  Informasi  elektronik  dapat  berupa catatan elektronik, data atau dokumen elektronik, surat elektronik ataupun tanda tangan elektronik. Suatu data/informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut akan tersimpan didalam suatu  media  tertentu  secara  elektronik,  yang  dinamakan  dokumen  elektronik.  Sistem  penyimpanan data/atau  informasi  elektronik  yang  berbasiskan  komputer  dinamakan  Databases  dan  data  yang dikomunikasikan  melalui  media  telekomunikasi  dinamakan  Data  Messages.  Data  messages  inilah  yang menjadi  landasan  utama  terbentuknya  suatu  kontrak  elektronik,  baik  dalam  hubungannya  dengan kesepakatan mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (terms and conditions) ataupun yang berkaitan dengan substansi kontrak itu sendiri.

## Testamentary Evidence
Testamentary Evidence juga dikenal dengan istilah Hearsay Evidence dimana keterangan ahli dan saksi  maupun  expert  witness  yaitu  keterangan  dari  seorang  ahli  dapat  diberikan  selama  persidangan, berdasarkan  pengalaman  dan  pengamatan  individu.  Peranan  dari  keterangan  ahli  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  kita  yaitu  UU  No  8  Tahun  1981  KUHAP,  bahwa  keterangan  ahli  dinilai sebagai  alah  bukti  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  jika  keterangan  yang  diberikan  tentang sesuatu  hal  berdasarkan  keahlian  khusus  dalam  bidang  yang  dimilikinya  dan  yang  berupa  keterangan “menurut pengetauannya” secara murni. .

## Circumstantial Evidence
Circumstantial  Evidence  adalah  merupakan  bukti  terperinci  yang  diperoleh  berdasarkan  ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi  bukan  untuk  membuktikannya.  Circumstantial  evidence  atau  derived  evidence  ini  merupakan kombinasi dari real evidence dan hearsay evidence.
Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 diatur mengenai pembuktian, yang terdapat pada BAB X tentang Penyidikan,  khususnya  pada  Pasal  43  ayat  5e  dan  5h.  Pasal  43  Ayat  5e  UU  No  11  Tahun  2008 “melakukan  pemeriksaan  terhadap  alat  dan/atau  sarana  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang ini” Pihak yang dimaksud berhak untuk melakukan penyidikan atau pemeriksaan sebagaimana yang tertera dalam Pasal  43  ayat  (1)  adalah  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indoneisa,  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Pasal 43 Ayat 5h UU No 11  Tahun  2008  “meminta  bantuan  ahli  yang  diperlukan  dalam  penyidikan  terhadap  tindak  pidana berdasarkan Undang- Undang ini” Pembuktian sebagai salah satu faktor yang sangat penting, mengingat informasi  elektronik  bukan  saja  belum  terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  secara komprehensif,  melainkan  juga  ternyata  sangat  rentan  untuk  diubah,  disadap,  dipalsukan  dan  dikirim  ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan    yuridis  sosilogis    yaitu mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif  dengan  didukung  dokumen-  dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  baik  berupa peraturan maupun kasus-kasus yang terkait dengan pokok permasalahan.
Penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  dengan penjelasan sebagai berikut :
a.  Penelitian  Kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dari berbagai pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
b.  Penelitian  Lapangan,  yaitu  merupakan  pelengkap  yang  diperoleh  dari  beberapa  responden  yang terlibat  dalam  kegiatan  UU  ITE  daerah  Kota  KALBAR  serta  aparatur  pemerintah  daerah  dan Kepolisian yang terlibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan  Digital  Forensik Terkait  Tindak Pidana Penyebaran Video  Asusila  Melalaui  Media Sosial Facebook
Pembuktian  perkara  pidana  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materiil,  yaitu  kebenaran  sejati atau  yang  sesungguhnya.  Sedangkan  dalam  hukum  acara  perdata,  pembuktian  perkara  perdata bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  formil,  artinya  hakim  tidak  boleh  melampaui  batas-batas  yang diajukan  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Jadi,  ketika  hakim mencari  kebenaran  formal  dalam  perkara perdata,  cukup  membuktikan  dengan  "preponderance  of  evidence,"  sedangkan  hakim  dalam  perkara pidana harus meyakini bahwa peristiwa  yang diajukan terbukti "beyond reasonable doubt" . pembuktian dalam terminologi, menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses atau cara untuk membuktikan suatu pernyataan atau fakta, serta merupakan upaya untuk menentukan kebenaran atau kebenaran dari pihak  terdakwa  dalam  sidang  pengadilan.  Dalam  konteks  ini,  pembuktian  menjadi  unsur  penting  dalam hukum  acara  pidana  karena  digunakan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  bersalah  atau tidak  di  dalam  persidangan.  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah menetapkan  alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang,  yang  terdiri  dari  (1).  Keterangan  Saksi,  (2). Keterangan Ahli, (3). Surat, (4). Petunjuk, (5). Keterangan Terdakwa.
Menurut  Yahya  Harahap,  dalam  Buku  Pembahasan,  Permasalahan,  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara jelas telah menentukan alat bukti yang sah menurut  undang-undang.  Diluar jenis-jenis alat bukti tersebut,  penggunaan bukti  tidak dibenarkan  untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa. Para  pihak  yang terlibat dalam sidang, seperti Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, terikat dan hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mereka  tidak  diperkenankan  menggunakan alat  bukti  lainnya  sesuai  keinginan mereka di  luar  jenis  alat bukti yang telah ditentukan. Hanya alat-alat bukti yang telah ditetapkan tersebut yang dianggap sah dan
memiliki "kekuatan pembuktian". Penggunaan alat bukti di luar jenis yang telah ditetapkan tidak memiliki nilai  pembuktian  yang  sah  dan  tidak  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  mengikat.  Namun,  hal  ini menimbulkan  permasalahan  dalam  penggunaan  alat  bukti  elektronik.  Dalam  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  sebagai  suatu  peraturan  hukum khusus,  terdapat  prinsip-prinsip  hukum  baru  yang  berbeda  dari  sistem  hukum  yang  ada  dalam  KUHP maupun  KUHAP.  Salah  satunya  adalah  pengakuan  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah dalam hukum pembuktian di Indonesia. Sejak UU ITE diundangkan, terjadi penambahan jenis alat bukti di persidangan, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UU ITE, diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, dan gambar dianggap sebagai informasi elektronik,  sementara  jenis  informasi  elektronik  seperti  tulisan,  foto,  suara,  dan  gambar  yang  disimpan pada flashdisk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer dianggap sebagai dokumen elektronik.
Pasal  1  angka  4  UU  ITE,  dokumen  elektronik  merujuk  pada  data  atau  informasi  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal, atau  bentuk  lain  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  sistem elektronik.  Dokumen  elektronik  meliputi  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  atau  bentuk lainnya,  serta  mencakup  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses,  symbol,  atau  perforasi  yang  memiliki  makna atau  arti  dan  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya.  Sementara  itu,  pengertian informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE adalah satu atau kumpulan data elektronik,  termasuk  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  elektronik  data  interchange  (EDI), surat elektronik  (electronic mail),  telegram, telecopy,  atau bentuk  lainnya,  serta  mencakup huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang  yang  mampu  memahaminya.Dalam  konteks  Undang-Undang  ITE,  diatur  bahwa  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik,  beserta  hasil  cetaknya,  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia. Alat bukti elektronik yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah menurut  UU  ITE.  Hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Digital  Forensik,  juga  dikenal  sebagai  komputer  forensik,  merupakan  salah  satu  cabang  ilmu forensik yang berfokus pada analisis bukti legal yang terdapat dalam komputer, perangkat elektronik, dan media penyimpanan digital lainnya.Menurut Marcella, digital forensik adalah kegiatan yang terkait dengan pengamanan,  identifikasi,  pengambilan/penyaringan,  dan  dokumentasi  bukti  digital  dalam  konteks kejahatan  komputer.    Metodologi  ilmiah  dalam  Digital  Forensik  digunakan  untuk  mengidentifikasi, mencari,  mengambil  kembali,  dan  menganalisis  barang  bukti  yang  terdapat  dalam  perangkat  teknologi tersebut.  Tujuan  utama  dari  digital  forensik  adalah  untuk  menyelidiki  dan  mengumpulkan  bukti  digital yang dapat digunakan dalam proses hukum. Para ahli digital forensik menggunakan berbagai teknik dan alat khusus untuk mengamankan data elektronik dan memastikan integritasnya agar dapat diakui secara sah di pengadilan.  Hasil temuan dari analisis digital forensik kemudian disajikan sesuai dengan standar yang  telah  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Dengan  demikian,  bukti  digital  yang  ditemukan  oleh  para  ahli digital forensik memiliki nilai yang kuat dalam proses pengadilan dan membantu memastikan kebenaran dan keadilan dalam penanganan kasus. Berikut adalah berbagai jenis Digital Forensik:
a.  Komputer Forensik
Komputer  forensik  merupakan  jenis  digital  forensik  yang  memfokuskan  pada  penyidikan  terhadap data  yang  berada  atau  terkait  dengan  komputer  itu  sendiri.  Informasi  mengenai  layanan  yang disediakan oleh komputer atau server biasanya tercatat dalam berbagai berkas log. Sebagai contoh, aktivitas  pengguna  yang  gagal  masuk  karena  salah  memasukkan  password  akan  tercatat  sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penerobosan akses dengan cara brute force password cracking. Selain  itu,  aktivitas  seperti  pengguna  memasukkan  flash  disk  ke  port  USB  juga  tercatat  dan  dapat menjadi fokus dalam penyidikan komputer forensik.
b.  Jaringan Forensik
Jaringan forensik berfokus pada penyidikan terhadap data yang diperoleh melalui pengamatan pada jaringan.  Contohnya,  pengamat  dapat  mengamati  lalu  lintas  data  pada  server-server  yang  diakses oleh  seorang  pengguna  yang  diduga  melakukan  penerobosan  pada  server  tersebut.  Perangkat khusus  digunakan untuk  melakukan  penyadapan  jaringan guna  memantau  dan  mengumpulkan  data terkait kejadian ini.
c.  Aplikasi Forensik
Aplikasi  forensik  terkait  dengan  penyidikan  terhadap  penggunaan  aplikasi  tertentu.  Aplikasi  sering meninggalkan  jejak  sebagai  bagian  dari  fungsi  audit.  Penyidik  dapat  memanfaatkan  catatan  jejak
tersebut, misalnya pada aplikasi email yang mencatat header email, untuk menelusuri kejadian yang terkait dengan email palsu atau email dengan maksud menyesatkan.
d.  Mobile Forensik
Forensik  jenis  ini  berkaitan  dengan  barang  bukti  elektronik  seperti  handphone  dan  smartphone. Pemeriksaan  ini  terfokus  pada  informasi  digital  yang  tersimpan  di  perangkat  tersebut,  seperti panggilan masuk, panggilan keluar, SMS, e-mail, foto, dan video. Tujuan dari mobile forensik adalah untuk  mengidentifikasi  komunikasi  antara  pelaku  kejahatan  dan  menganalisis  data  yang  berkaitan dengan kejahatan yang terjadi.
e.  Image Forensik
Forensik  ini  berkaitan  dengan  jenis  barang  bukti  digital  berupa  file  gambar.  Jenis  digital  forensik  ini sering dianalisis untuk mengetahui peralatan kamera digital yang digunakan untuk mengambil gambar tersebut  dan  juga  dapat  memeriksa  waktu  pengambilan  gambar.  Pemeriksaan  ini  dapat  membantu dalam mengidentifikasi asal dan autentisitas gambar digital yang menjadi bukti dalam suatu kasus.
Digital  Forensik  terkait  dengan  tindak  pidana  penyebaran  video  asusila  melalui  media  sosial Facebook  adalah  suatu  proses  penyelidikan  dan  analisis  terhadap  bukti  digital  yang  terkait  dengan tindakan kejahatan tersebut. Dalam kasus ini, bukti digital yang menjadi fokus adalah video asusila yang menyebar melalui platform media sosial Facebook. Proses digital forensik dimulai dengan : 1. Identifikasi bukti digital
video asusila yang menjadi objek kasus. Pihak penyidik akan mencari dan mengumpulkan data- data  terkait  video  tersebut  dari  berbagai  sumber,  seperti  perangkat  elektronik,  server  media  sosial, dan  log  aktivitas  jaringan.  Setelah  berhasil  mengidentifikasi  video  asusila  yang  relevan,  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  proses  penyimpanan  bukti  digital  dengan  hati-hati.  Hal  ini  penting dilakukan agar integritas dan keaslian bukti tetap terjaga selama proses penyidikan berlangsung.
Proses  penyimpanan  harus  dilakukan  menggunakan  perangkat  dan  metode  yang  aman,  agar bukti  tidak  mengalami  kerusakan  atau  perubahan  yang  dapat  mempengaruhi  keabsahannya  di persidangan.  Penyimpanan  bukti  digital  juga  melibatkan  proses  membuat  salinan  cadangan  atau backup  dari  data  asli,  sehingga  apabila  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  pada  bukti  digital,  masih ada  salinan  yang  dapat  digunakan  untuk  keperluan  penyidikan  lebih  lanjut.  Selain  itu,  dalam  proses penyimpanan bukti digital, pihak penyidik harus menjaga kerahasiaan dan integritasnya dengan ketat, sehingga  bukti  tersebut  tidak  dapat  diakses  atau  dimanipulasi  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang. Seluruh  langkah  dalam  proses  identifikasi  dan  penyimpanan  bukti  digital  harus  dilakukan  dengan cermat dan sesuai dengan standar digital forensik yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa  bukti  yang  ditemukan  dapat  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  dapat  digunakan  dalam proses  persidangan  untuk  menuntut  pelaku  kejahatan  yang  terlibat  dalam  penyebaran  video  asusila melalui media sosial Facebook.
2. Analisis bukti digital
Ahli  digital  forensik  memiliki  peran  penting  dalam  analisis  video  asusila  terkait  tindak  pidana penyebaran  melalui  media  sosial  Facebook.  Proses  analisis  dilakukan  secara  mendalam  dan terperinci  untuk  mengungkapkan  berbagai  informasi  terkait  video  tersebut.  Berikut  adalah  langkah- langkah dan teknik yang biasa dilakukan oleh ahli digital forensik dalam menganalisis video asusila: a.  Identifikasi Video
Ahli  digital  forensik  akan  melakukan  identifikasi  video  asusila  yang  menjadi  objek  kasus.  Video tersebut kemudian akan diperoleh dari berbagai sumber, seperti perangkat elektronik yang terlibat, server media sosial, atau salinan dari media yang menyimpannya.
b.  Pemeriksaan Metadata
Metadata adalah informasi tambahan yang tersembunyi dalam file video, seperti tanggal dan waktu pembuatan,  lokasi,  kamera  yang  digunakan,  dan  perangkat  yang  menyimpannya.  Ahli  forensik akan memeriksa metadata ini untuk mengetahui asal usul dan pergerakan video tersebut.
c.  Analisis Alamat IP
Ahli digital forensik akan memeriksa alamat IP (Internet Protocol) yang terkait dengan penyebaran video asusila di platform Facebook. Alamat IP dapat membantu mengidentifikasi sumber dan lokasi pelaku penyebaran awal video.
d.  Pengumpulan Bukti Elektronik
Proses  analisis  melibatkan  pengumpulan  bukti  elektronik  yang  relevan,  seperti  log  aktivitas jaringan, catatan server, dan riwayat perangkat yang terlibat dalam penyebaran video.
e.  Analisis Perilaku Video
Ahli  forensik  akan  memeriksa  konten  video  untuk  mengidentifikasi  tanda-tanda  manipulasi  atau editing. Mereka juga akan mencari tanda-tanda pengeditan lainnya, seperti watermark atau tanda pengenal yang mungkin ada.
f.  Penelusuran Penyebaran Video Ahli  forensik  akan  melakukan  penelusuran  dan  analisis  rute  penyebaran  video  di  platform Facebook  dan  jejaring  sosial  lainnya.  Hal  ini  melibatkan  identifikasi  akun  dan  grup  yang  terlibat dalam penyebaran.
g.  Pembuatan Laporan Forensik Setelah  analisis  selesai,  ahli  digital  forensik  akan  menyusun  laporan  forensik  yang  berisi  hasil temuan,  kesimpulan,  dan  rekomendasi.  Laporan  ini  akan  digunakan  sebagai  alat  bukti  di persidangan.

## Faktor  Yang  Menjadi  Penghambat  Dalam  Pembuktian  Melalui  Digital  Forensik  Terkait  Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalui Media Sosial Facebook
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  sarana  yang  dimiliki  oleh  negara  dalam  menjalankan kewajiban  memberikan  perlindungan  pada  hak  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan  rasa  aman terutama terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Jika dibandingkan dengan hukum yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas, terletak pada adanya sanksi yang sangat tegas yaitu berupa nestapa.  Oleh  sebab  itu,  sistem  hokum  pidana  harus  selalu  direevaluasi,  direkonstruksi, diharmonisasikan dan diaktualisasikan secara cermat dan tepat, melalui pemahaman dan pemikiran yang utuh,  agar  di  satu  sisi  handal  dalam  mengantisipasi  perkembangan  kejahatan,  tetapi  di  sisi  lain  tidak mengancam hak asasi, harkat dan martabat manusia.
Hukum  pidana  saat  ini  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  kejahatan  yang  semakin  berkembang. Dalam  hal  ini  misalnya  tindak  pidana  cyber  crime  penyebaran  video  asusila  melalaui  media  sosial facebook  seiring  dengan  berkembangnya  teknologi.  Pelaku  tindak  pidana  cyber  crime  semakin  pintar dalam melakukan aksinya, bahkan menghilangkan barang bukti agar tidak dapat diketahui. Hal tersebut dikarenakan  barang  bukti  elektronik  sangat  mudah  untuk  diubah,  dihapus  dan  dirusak.  tindak  pidana cyber  crime  sangat  meresahkan  masyarakat,  termasuk  masyarakat.  Masih  banyak  masyarakat  yang enggan  melaporkan  ke  pihak  yang  berwajib  ketika  menjadi  korban  tindak  pidana  cyber  crime.  Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap tindak pidana siber, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: korban yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan, setelah proses penyidikan selesai, maka  berkas  perkara  oleh  Penyidik  akan  dilimpahkan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dilakukan penuntutan di muka pengadilan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Brigadir  Fahrul  Anggara  Putra,  S.Pd,M.H,  CEH,  CHFI,  banit Subdit  Siber  menjelaskan  bahwa  keengganan  masyarakat  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  cyber crime penyebaran video asusila melalaui media sosial facebook kepada pihak yang berwajib dikarenakan sulitnya kasus tersebut terungkap. Selain itu korban kurang dalam mengumpulkan bukti awal yang cukup. Di  sisi  lain  apa  yang  dialaminya,  menganggap  bahwa  itu  adalah  aib  karena  kurang  berhati-hati  dalam memanfaatkan teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga malu jika harus melapor ke pihak yang berwajib dan diketahui oleh orang banyak.
Penyidikan  tindak  pidana  cyber  crime  penyebaran  video  asusila  melalaui  media  sosial  facebook menggunakan  digital  forensik  dalam  penerapannya  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Hal tersebut juga dialami oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat yang mengalami hambatan dalam  menerapkan  digital  forensik  terhadap  penyidikan  tindak  pidana  cyber  crime  penyebaran  video asusila.  Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Fahrul Anggara Putra,  S.Pd,M.H, CEH,  CHFI, bahwa hambatan-hambatan  dalam  menerapkan  digital  forensik  terhadap  penyidikan  tindak  pidana  cyber  crime penyebaran video asusila terbagi menjadi dua, yaitu : 1.  Hambatan Internal, terdiri dari
a.  Kualitas Penyidik
Penyidik Kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber crime penyebaran video asusila melalaui media sosial facebook, dimana kemampuan atau kualitas Penyidik di setiap unit harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus- kasus  tindak  pidana  cyber  crime  penyebaran  video  asusila  melalaui  media  sosial  facebook  yang dilaporkan  oleh  masyarakat.  Adanya  Subdit  Siber  di  lingkungan  Kepolisian  membuktikan  bahwa dibutuhkannya  Penyidik  khusus  yang  memiliki  kemampuan  di  bidang  informasi  dan  transaksi elektronik,  guna  menangani  kejahatan-kejahatan  dunia  maya  secara  maksimal.  Pada  instansi Kepolisian,  khususnya  subdit    Siber  yang  ada  di  setiap  Polda  di  Indonesia,  khususnya  subdit  Siber kualitas Penyidik masah banyak masalah. Hal ini dikarenakan belum adanya pendidikan khusus untuk para calon-calon Penyidik cyber crime yang memberikan pengetahuan terkait cyber crime, khususnya menangani  masalah  dan  cara  kerja  yang  professional  dalam  melakukan  penanggulangan  terhadap
tindak pidana  cyber  crime.  Penyidik  pada  Subdit Siber   belum  ada  yang memiliki  sertifikasi  program Certified  Ethical  Hacker  (CEH)  dan  sertifikasi  program  Computer  Hacking  Forensic  Investigator Certification (CHFI) untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital di laboratorium digital forensik.
b.  Jumlah Personil Penyidik
Khususnya  pada  Subdit  Siber,  terdapat  kekurangan  kuantitas  atau  jumlah  Penyidik  yang  tersedia. Keterbatasan  jumlah  personil  Penyidik  ini  menghadirkan  masalah,  terutama  karena  tidak  sebanding dengan tingginya jumlah laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat terkait kasus-kasus cyber crime. Hal ini berdampak pada lambatnya penanganan kasus oleh Kepolisian.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Brigadir  Fahrul  Anggara  Putra,  S.Pd,  M.H,  CEH,  CHFI,  terungkap bahwa  laporan  mengenai  tindak  pidana  cyber  crime,  khususnya  penyebaran  video  asusila  melalui media sosial seperti Facebook, sangatlah banyak. Namun, jumlah kasus yang berhasil diproses oleh pihak Kepolisian hanya sedikit bahkan setiap tahunnya hanya satu kasus. Hal ini disebabkan karena korban seringkali kesulitan untuk menunjukkan bukti awal yang  cukup untuk mendukung pengusutan kasus  ini.  Masalah  lain  yang  dihadapi  oleh  pihak  Kepolisian  adalah  kesulitan  dalam  mencari  bukti yang  cukup,  karena  terbatasnya  jumlah  personel  Penyidik  dan  keterbatasan  kemampuan  mereka dalam  menghadapi  kasus-kasus  kompleks  yang  terkait  dengan  teknologi.  Akibatnya,  proses pengumpulan dan analisis bukti seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama.
Keterbatasan  jumlah  Penyidik  dan  kemampuan  teknis  mereka  menjadi  tantangan  serius  dalam menangani  kasus  cyber  crime  yang  semakin  meningkat.  Diperlukan  langkah-langkah  yang  lebih efektif  dalam  meningkatkan  kapasitas  Subdit  Siber  untuk  dapat  lebih  cepat  dan  efisien  dalam menangani  kasus-kasus  seperti  penyebaran  video  asusila  melalui  media  sosial  dan  melawan ancaman cyber crime secara lebih luas.
c.  Lamanya Hasil dari Proses Digital Forensik
Keterbatasan  jumlah  Penyidik  menyebabkan  setiap  penyidik  harus  menunggu  dalam  antrian  untuk menggunakan  laboratorium  digital  forensik. Karena  laboratorium  digital  forensik  hanya ada  di Subdit Siber  setiap  Provinsi,  maka  setiap  kasus  yang  membutuhkan  analisis  forensik  komputer  harus mengikuti  antrian  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  waktu  yang  cukup  lama  dibutuhkan  untuk menyelesaikan setiap kasus. Ketika terjadi kasus tindak pidana cyber crime, seperti penyebaran video asusila  melalui  media  sosial  Facebook,  permintaan  untuk  analisis  forensik  komputer  semakin meningkat.  Namun,  karena  keterbatasan  laboratorium  digital  forensik  yang  ada,  setiap  kasus  harus menunggu giliran untuk dianalisis, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat.
Selain  itu,  karena  keterbatasan  personel  di  Subdit  Siber,  Penyidik  harus  bergantian  dengan  Polres lainnya  yang  juga  membutuhkan  jasa  laboratorium  digital  forensik.  Hal  ini  memperpanjang  waktu penyelesaian  kasus,  mengingat  setiap  Polres  hanya  memiliki  akses  terbatas  ke  laboratorium  digital forensik di setiap Provinsi.
Penanganan  kasus  tindak  pidana  cyber  crime  memiliki  batas  waktu  maksimal  yaitu  120  hari, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  hukum.  Oleh  karena  itu,  keterbatasan  waktu  tersebut  menjadi tantangan serius bagi Subdit Siber dan Penyidik dalam menangani kasus-kasus yang semakin marak terjadi  seperti  penyebaran  video  asusila  melalui  media  sosial.  Upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas laboratorium  digital  forensik  dan  jumlah  personel  yang  berkualifikasi  perlu  dilakukan  untuk memastikan penanganan kasus cyber crime yang lebih efektif dan efisien.
d.  Sarana dan Prasarana
Mengungkap kasus cyber crime dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Penyidik. Sarana  dan  prasarana  tersebut  berupa  laboratorium  digital  forensik  yang  digunakan  untuk mengungkap  data-data  bersifat  digital,  serta  merekan  dan  menyimpan  bukti-bukti  berupa  soft  copy (gambar, program, html, suara dan lain sebagainya). Tujuan lainnya adalah untuk mengamankan dan menganalisis  bukti  digital,  serta  memperoleh  berbagai  fakta  yang  objektif,  yang  dapat  digunakan menjadi  bukti  dalam  proses  hukum.  Melalui  digital  forensik,  Penyidik  dapat  mengetahui  siapa  saja orang  yang  mengirim  email,  kapan  dan  dimana  keberadaan  alamat  pengirim  berdasarkan  server pengirim. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Fahrul Anggara Putra, S.Pd,M.H, CEH, CHFI.
2.  Hambatan eksternal, terdiri dari :
a.  Aspek Masyarakat
Kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  tentang  pengertian  tindak  pidana  cyber  crime,  khususnya penyebaran  video  asusila  melalui  media  sosial  Facebook,  merupakan  salah  satu  tantangan  utama dalam penanganan kasus ini. Mayoritas dari masyarakat yang terlibat atau menjadi korban dari tindak
pidana cyber crime tersebut merasa malu atau khawatir akan mendapatkan sanksi sosial secara tidak langsung di lingkungannya jika melapor ke pihak yang berwajib.
Perasaan malu  atau  takut  ini menyebabkan  banyak  dari mereka enggan untuk melaporkan  kejadian tersebut  ke  pihak  Kepolisian.  Dampak  dari  ketidakmampuan  masyarakat  untuk  melapor  ini menyulitkan  pihak  Kepolisian  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kasus  tindak  pidana  cyber  crime penyebaran video asusila melalui media sosial Facebook menyebar di masyarakat. Karena informasi terbatas  tentang  kasus-kasus  yang  sebenarnya  terjadi,  penanganan  tindak  pidana  cyber  crime  ini menjadi  terhambat.  Pihak  Kepolisian  kesulitan  untuk  melakukan  upaya  pencegahan  atau penanggulangan  secara  tepat  dan  efisien.  Upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat mengenai  tindak  pidana  cyber  crime  serta  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  bagi  para pelapor  merupakan  langkah  penting  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Pihak  berwenang  harus  bekerja lebih keras untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat agar mereka merasa nyaman melaporkan  kejahatan  cyber  yang  mereka  alami  tanpa  rasa  malu  atau  takut  mendapatkan  sanksi sosial.
b.  Aspek Yuridis
Penerapan  digital  forensik  dalam  penyidikan  tindak  pidana  cyber  crime  penyebaran  video  asusila melalui  media  sosial  Facebook  saat  ini  belum  diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan  perundang- undangan. Sebagai akibatnya, pihak Kepolisian belum memiliki landasan hukum dan pedoman yang jelas  untuk  menerapkan  digital  forensik  dalam  penyidikan  kasus-kasus  tersebut.  Peraturan  UU  ITE yang  ada  saat  ini  hanya  mengatur  mengenai  alat  bukti  informasi  dan  transaksi  elektronik,  bukan mengenai  digital  forensik  secara  menyeluruh.  Pentingnya  pengaturan  terkait  digital  forensik  dalam pembuktian dapat dijelaskan sebagai berikut:
a)  Sebagai  acuan  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  barang  bukti  dan  alat  elektronik yang  terkait  dengan  tindak  pidana  cyber  crime.  Dengan  pengaturan  yang  jelas,  aparat  penegak hukum dapat menggunakan digital forensik secara efektif dan tepat dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti.
b)  Meningkatkan  kredibilitas  barang  bukti  dan  alat  bukti  elektronik  yang  digunakan  dalam persidangan. Dengan adanya pengaturan yang sesuai, keabsahan dan integritas bukti digital dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas di hadapan pengadilan.
c)  Menghindari  terjadinya  kekosongan  yuridis  atau  kekosongan  hukum  dalam  pengaturan  tata  cara pembuktian  tindak  pidana  siber  (cybercrime).  Dengan  adanya  ketentuan  yang  mengatur  tentang digital  forensik,  akan  tercipta  kerangka  hukum  yang  lengkap  dan  dapat  mendukung  efektivitas penanganan kasus cyber crime.
c.  Aspek Barang Bukti Digital dan Alat Bukti
Barang  bukti  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  cyber  crime  memiliki  perbedaan  dengan  tindak pidana umum, karena sasaran atau media dalam cyber crime adalah data atau sistem elektronik yang terhubung ke internet. Barang bukti dalam kasus cyber crime biasanya berupa format digital. Kondisi ini  menyebabkan  barang  bukti  mudah  diubah,  dihapus,  atau  disembunyikan  oleh  pelaku  kejahatan cyber.  Karena  sifat  digitalnya,  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  cyber  crime  cenderung  lebih  sulit ditemukan  dibandingkan  dengan  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  umum.  Perbedaan  ini  menjadikan proses penanganan kasus cyber crime menjadi lebih kompleks. Selain itu, dalam kasus tindak pidana umum, saksi-saksi biasanya berada di lokasi atau tempat yang sama dengan korban dan/atau pelaku. Namun,  dalam  tindak  pidana  cyber  crime,  saksi-saksi  seringkali  tidak  berada  di  lokasi  yang  sama, bahkan mungkin berada di luar daerah atau negara.
Kehadiran  saksi  menjadi  sangat  penting  dalam  proses  penegakan  hukum,  terutama  dalam  kasus tindak  pidana  cyber  crime.  Namun,  keterbatasan  akses  fisik  terhadap  saksi  yang  berada  di  luar daerah  atau  negara  menyulitkan  Penyidik  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  pemberkasan. Permasalahan ini menjadi tantangan serius dalam menangani kasus cyber crime, karena memerlukan kerjasama  lintas  negara  dan  penggunaan  teknologi  yang  canggih  untuk  mengumpulkan  bukti  dan menyelidiki kasus secara efektif.

## Upaya  Yang  Telah  Dilakukan  Dalam  Optimalisasi  Pembuktian  Digital  Forensik  Terkait  Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Melalui Facebook
Penyalahgunaan  teknologi  informasi  telah  menjadi  agenda  kejahatan  di  tingkat  global.  Kejahatan ini  menjadi  ujian  berat  bagi  masing-masing  negara  untuk  menghadapinya.  Salah  satu  alat  yang digunakan oleh negara untuk melawannya adalah hukum. Hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya dan  menyebarnya  cyber  crime,  serta  menindak  pelaku  jika  terbukti  telah  merugikan  masyarakat  dan negara.  Negara  hukum  menentukan  perangkat-perangkat  hukum  yang  beroperasi  sesuai  dengan
peraturan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  ini merupakan implementasi hukum.
Alat  negara  (penegak  hukum)  bertanggung  jawab  untuk  menggunakan  hukum  sebagai  senjata dalam  melawan  berbagai  bentuk  kejahatan  yang  mengancam  bangsa  Indonesia.  Penegak  hukum dituntut  untuk  bekerja  keras  menghadapi  perkembangan  cyber  crime  yang  semakin  mengkhawatirkan dan  meresahkan  masyarakat.  Perlindungan  hukum  adalah  upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  dari  gangguan  dan  ancaman  yang berasal  dari  berbagai  pihak.  Perlindungan  hukum  merupakan  hak  asasi  manusia  dalam  melakukan berbagai aktivitas.
Penanganan  dan  penyitaan  barang  bukti  serta  alat  bukti  elektronik  dalam  kasus  tindak  pidana cyber  crime,  seperti  penyebaran  video  asusila,  harus  autentik  dan  dapat  direpresentasikan  agar  tidak rusak. Namun, dalam penerapan digital forensik untuk penyidikan tindak pidana cyber crime penyebaran video  asusila,  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Penyidik.  Oleh  karena  itu,  hambatan- hambatan  tersebut  harus  segera  diatasi  untuk  memastikan  penyidikan  berjalan  dengan  efektif  dan efisien. Menurut wawancara dengan Brigadir Fahrul Anggara Putra, S.Pd, M.H, CEH, CHFI, Subdit Siber Polda Kalbar telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan digital forensik dalam penyidikan kasus tindak pidana cyber crime penyebaran video asusila.
a.Upaya untuk mengatasi hambatan internal
1)  Penyidik  Subdit  Siber  Polda  Kalimantan  Barat  (Kalbar)  melaksanakan  pelatihan  sertifikasi  bagi  para penyidik di bidang informasi dan transaksi elektronik.
Tujuan  utama  dari  pelatihan  ini  adalah  memberikan  pengetahuan  yang  memadai  dan  meningkatkan kemampuan  Penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  kasus  cyber  crime.  Pelatihan  ini dirancang untuk memastikan bahwa para Penyidik memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  terkait  dengan  kejahatan  siber.  Selain  pelatihan  sertifikasi, juga  diadakan  Pendidikan  Kejuruan  (Dikjur)  dan  Pendidikan  Pengembangan  (Dikbang)  untuk  para Penyidik.  Tujuan  dari  program  pendidikan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  keahlian Penyidik dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan metode cyber  crime  yang  semakin  kompleks.  Dikjur  dan  Dikbang  memberikan  kesempatan  kepada  para Penyidik  untuk  memperdalam  pengetahuan  mereka  dalam  bidang  khusus  seperti  digital  forensik, keamanan siber, dan analisis data elektronik.
2)  Menambah  jumlah  personil  Penyidik  dalam  Subdit  Siber  Polda  Kalbar.  Hal  ini  bertujuan  untuk memperkuat tim penyidik dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus cyber crime.
3)  Mengusulkan kepada pimpinan tertinggi Kepolisian untuk menyediakan laboratorium digital forensik di setiap  Polda.  Tujuannya  adalah  agar  penyidikan  tindak  pidana  cyber  crime  dapat  berjalan  dengan lebih  efektif  dan  efisien  tanpa  perlu  melakukan  perjalanan  jauh  ke  Polda  lain.  Dengan  adanya laboratorium digital forensik di setiap Polda, diharapkan lebih banyak kasus tindak pidana cyber crime penyebaran video asusila melalui media sosial Facebook dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.
b.Upaya untuk mengatasi hambatan eksternal:
1)  Subdit  Siber  Polda  Kalimantan  Barat  (Kalbar)  melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada masyarakat tentang kejahatan yang semakin berkembang, termasuk cyber crime. Penyuluhan dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang  potensi  bahaya  dan  risiko  yang  dapat  dihadapi  saat  beraktivitas  di  dunia  maya.  Selama penyuluhan  dan  sosialisasi,  para  penyidik  memberikan  informasi  yang  relevan  tentang  berbagai bentuk  cyber  crime  yang  sering  terjadi,  seperti  penyebaran  video  asusila  melalui  media  sosial Facebook.  Masyarakat  diberikan  wawasan  tentang  teknik-teknik  umum  yang  digunakan  oleh  para pelaku  kejahatan  untuk  mencuri  data  pribadi,  menyebarkan  konten  ilegal,  atau  melakukan  penipuan online. Dengan meningkatkan pemahaman tentang cyber crime, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih  waspada  dan  berhati-hati  dalam  beraktivitas  di  dunia  maya.  Mereka  dapat  mengenali  potensi bahaya  dan  tanda-tanda  ancaman  cyber  crime,  sehingga  dapat  mengambil  langkah-langkah pencegahan  yang  tepat.  Selain  itu,  masyarakat  juga  diinformasikan  tentang  cara  melaporkan  tindak pidana cyber crime kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Melalui  penyuluhan  dan  sosialisasi,  Subdit  Siber  Polda  Kalbar  berusaha  membentuk  kesadaran kolektif  dalam  masyarakat  untuk  bersama-sama  melawan  kejahatan  siber.  Dengan  menjadi  "polisi" untuk  diri  sendiri,  masyarakat  dapat  membantu  memitigasi  risiko  cyber  crime  dan  menciptakan lingkungan maya yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh penggunanya.
2)  Melakukan kerjasama dengan provider dan Kementerian Kominfo. Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan perangkat dan sumber daya yang lebih lengkap dari  kedua  instansi  terkait  dalam  rangka  melakukan  pengungkapan  kasus  cyber  crime.  Dengan
bekerja sama, keduanya dapat saling melengkapi keahlian, teknologi, dan peralatan yang diperlukan untuk  menghadapi  tantangan  yang  kompleks  dari  kejahatan  siber.  Selain  kerjasama,  diperlukan pembentukan peraturan khusus yang mengatur tentang digital forensik. Peraturan  ini bertujuan untuk memberikan  pedoman  yang  jelas  bagi  para  penyidik  dalam  melakukan  identifikasi,  pengumpulan, akuisisi,  dan  pemeliharaan  bukti  digital  yang  diperoleh  dari  tempat  kejadian  perkara  atau  perangkat elektronik  terkait.  Dengan  adanya  peraturan  yang  mengatur  digital  forensik,  para  penyidik  memiliki panduan  baku  yang  harus  diikuti  dalam  proses  investigasi,  sehingga  dapat  menghindari  kesalahan dan memastikan keabsahan serta otentisitas bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
Pentingnya  peraturan  yang  mengatur  digital  forensik  adalah  untuk  menjaga  kualitas  dan  integritas bukti  digital  yang  digunakan  dalam  proses  hukum.  Hal  ini  akan  membantu  memastikan  bahwa  hasil analisis  forensik  terhadap  bukti  elektronik  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  dan  sah  di mata  hukum.  Dengan  begitu,  kasus-kasus  cyber  crime  dapat  ditangani  secara  efektif  dan  adil,  dan pelaku kejahatan tidak dapat mengelak atau meragukan keabsahan bukti yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Penerapan digital forensik melibatkan beberapa tahapan penting, di antaranya identifikasi bukti digital, penyimpanan bukti digital, analisis bukti digital, dan presentasi hasil temuan. Digital forensik memiliki peran  krusial  dalam  melakukan  pembuktian  dalam  kasus-kasus  hukum.  Di  Indonesia,  sistem pembuktian  mensyaratkan  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  keyakinan  dari  Hakim  untuk menentukan kesalahan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana cyber crime, alat bukti elektronik harus memenuhi  persyaratan  baik  secara  formil  maupun  materiil  agar  dianggap  sah  dan  dapat  diterima  di persidangan. Oleh karena itu, penerapan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana cyber crime, khususnya  penyebaran  video  asusila,  memiliki  peran  penting  dalam  menemukan  alat  bukti  dan barang bukti elektronik yang relevan untuk proses peradilan.
2.  Subdit Siber Polda Kalbar menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkan digital forensik dalam penyidikan tindak pidana cyber crime penyebaran video asusila. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

## Saran
1.  Subdit  Siber  Polda  Kalbar  mengadakan  pelatihan  di  bidang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang bersertifikasi  bagi  para  Penyidik.  Selain  itu,  mereka  juga  menyelenggarakan  Pendidikan  Kejuruan (Dikjur) dan Pendidikan Pengembangan (Dikbang) untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para Penyidik dalam menghadapi kasus cyber crime. Selain itu, upaya dilakukan dengan menambah jumlah personil Penyidik untuk memperkuat tim penyidik dalam menangani laporan dan kasus-kasus yang masuk.
2.  Selanjutnya, Subdit Siber Polda Kalbar berupaya menyediakan laboratorium digital forensik di setiap Polres  untuk  memfasilitasi  proses  penyidikan  dan  analisis  bukti  digital  dengan  lebih  efisien. Penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  dan  dampak  dari  kejahatan  cyber crime,  agar  masyarakat  lebih  waspada  dan  proaktif  dalam  melaporkan  kasus-kasus  yang  terjadi. Selain  itu,  mereka  menjalin  kerjasama  dengan  provider  dan  Kementerian  Kominfo  guna memanfaatkan  perangkat  dan  sumber  daya  yang  lebih  lengkap  dalam  mengungkap  kasus  cyber crime.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education. Didik Suyatna, 2015, Belajar Mengenali Forensika Digital, Kelompok Penerbit Diandra, Yogyakarta. Imam Riadi, 2022, Digital Forensik, Yogyakarta, Diandra Kreatif, hal.1 Muhammad  Nuh  Al-Azhar,  2012,  Digital  Forensic:  Panduan  Praktis  Investigasi  Komputer,  Jakarta,
Salemba Infotek.
Yahya Harahap. 2007. Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. Abdullah Labib. Kejahatan Mayantara. Re-fika Aditama. Bandung. 2005. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002. Agus  Raharjo.  Cyber  Crime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi.  Citra  Aditya Bakti. Bandung. 2002.
Ahmad M. Ramli. Cyber Law dan HaKi. Re-fika Aditama. Bandung. 2004 Al Wisnubroto. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Universitas Widyatama. Yogyakarta . 1999.
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. CV Sapta Arta Jaya. Jakarta. 1996. Anthon F. Susanto. Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana. Refika Aditama. Bandung. 2004
Dikdik  M  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom.  Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi.  Refika Aditama. Bandung. 2005.
Edmon Makarim. Pengantar Hukum Telematika. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. ________, Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet Suatu Kajian Pidana Materil dan Formil.
Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta. 2005
Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005. HMA.  Kuffal,  Tata  Cara  Penggeledahan  dan  Penyitaan,  (Malang :  UMM  Press), 2005. I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Interna-sional. Yrama Widia. Bandung. 2006. ________, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Yrama Widia. Bandung. 2004. Jan  smith.  Komputer  :  Suatu  ta ntangan  baru  di  bidang  hukum”.  Airlangga  University  Press.  Surabaya.
1991.
Lamintang. Hukum Pidana. Citra Aditya. Bandung. 1992 __________, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, , Band-ung, 1996 Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni), 1984. Mohammad  Taufik  Makarao,  Suhasril,  Hukum  Acara  Pidana  dalam  Teori  dan  Praktek,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia), 2004
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Na-sional. Bina Cipta. Bandung.
1976.
__________. Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan. Alumni. Bandung. 2002. Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Citra Aditya Bhakti. Jakarta. 2006. M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, (Medan: Pustaka Bangsa Pers), 2005. M. Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, (Jakarta: Tim Kemas Buku), 2005.
M. Yahya Harahap. Pembahasan Perma-salahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
__________.Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KU-HAP  :Pemeriksaan  SidangPengadi-lan, Banding, Kasasi dan Penin-jauan Kembali. Sinar Grafika. Ja-karta.2003.
Otje Salman S.dan Anthon F. Susanto. Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka Kembali. Refika Adi-tama. Bandung. 2004.
Sitompul,  Asril,  Hukum  Internet,  Pengenalam  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace,  Citra  Aditiya Bakti, Bandung, 2001.
Soeharto. Hukum Pidana Materil . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama), 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Ke-hakiman http//:www.legalitas.com http//:www.bphn.go.id http://www.taufik.staff.ugm.ac.id/images/file/kuliah_4.pdf Hasil  Wawancara  Personil  Subdit  Siber  Polda  Kalbar  Brigadir  Fahrul  Anggara  Putra,  S.Pd,  M.H,  CEH, CHFI