## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 141

## TANGGUNGJAWAB NAZHIR KOPERASI SYARIAH SEBAGAI LKS PWU DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI APLIKASI FINTECH
Siti Nurhayati, Nurjamil Institut Manajemen Koperasi Indonesia sitinurhayati@ikopin.ac.id, nurjamil@ikopin.ac.id
Naskah dikirim : 9 Juni 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 15 Juni 2020

## Abstract
This research was conducted to determine the form of Islamic cooperative nazhir responsibilities as  PWU  LKS  in  the  management  of  waqf  especially  for  a  loss  case  in  the  management  of  waqf money.  The  study  was  a  qualitative  analytical  study  with  a  normative  juridical  approach.  Data obtained  through  library  research  and  field  research  and  then  analyzed  qualitatively.  This research was conducted in the city of Bandung, in this case the object of the study was the Sharia Cooperative that had been designated as a nazhir waqf for money by the Indonesian Waqf Board. The study concluded that if problems in the management of waqf money such as the occurrence of problematic financing or NPF, occured due to Nazir errors, either due to deliberate or negligence and  /  or  due  to  non-consideration  of  the  principle  of  prudence,  then  Nazir  can  be  held  liable according to the responsibility based on the error (based on error) on fault). This is regulated in the Civil Code (hereinafter abbreviated as the Civil Code) specifically contained in Articles 1365, 1366 and 1367. If some provisions relating to the principle of responsibility based on  errors can be proven, Nazirs were required to compensate and return the endowment funds. Conversely, if the problems occured are not due to Nazir's fault, Nazir cannot be held accountable, both morally and legally. Compensation for wakaf assets shall be borne by other parties who cooperate with Nazir as stipulations regarding defaults or acts against the law stipulated in the Civil Registry
Keywords: Responsibility, Nazhir Wakaf Money, PWU LKS, Fintech

## Abstak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab nazhir koperasi syariah sebagai LKS PWU dalam pengelolaan wakaf terutama apabila terjadi  kerugian dalam pengelolaan wakaf uang.  Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  (library research)  dan  penelitian  lapangan  (field  research)  dan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  di  kota  Bandung  dalam  hal  ini  yang  menjadi  obyek  penelitian  adalah Koperasi Syariah yang telah ditetapkan sebagai nazhir wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia. Penelitian menyimpulkan bahwa apabila masalah dalam pengelolaan wakaf uang seperti terjadinya pembiayaan  bermasalah  atau  NPF,  terjadi  karena  kesalahan nazhir, baik  karena  kesengajaan maupun kelalaian dan atau karena tidak diperhatikannya prinsip kehati-hatian, maka nazhir dapat dimintakan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang  didasarkan  pada  kesalahan ( based  on  fault ).  Hal  tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disingkat KUHPerdata) khususnya terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367. Apabila beberapa ketentuan yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat dibuktikan, maka nazhir diharuskan mengganti kerugian dan mengembalikan dana wakaf tersebut. Sebaliknya apabila masalah yang terjadi bukan karena kesalahan nazhir , maka nazhir tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya,  baik  secara  moral  maupun  secara  hukum.  Ganti  kerugian  atas  harta

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 142
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
wakaf  dibebankan  kepada  pihak  lain  yang  bekerjasama  dengan nazhir sebagaimana  ketentuan mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hokum yang diatur dalam KHPerdata
Kata kunci: Tanggungjawab, Nazhir Wakaf Uang, LKS PWU, Fintech

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  dalam  Islam  dikenal  dua  sistem  distribusi  kekayaan  utama. P ertama ,  yaitu  disribusi  komersial  dan  mengikuti  mekanisme  pasar  melalui  kegiatan ekonomi  dan kedua distribusi  yang  bertumpu  pada  aspek  keadilan  sosial  masyarakat melalui konsep zakat, infaq, shadaqah, harta warisan dan wakaf. 1 Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi yang sudah  dikenal  dan  dipraktikkan dalam peradaban Islam sejak zaman  Nabi  Muhammad  saw,  para  sahabat  sampai  masa  kekhalifahan  Islam  dengan kontribusi  yang  cukup  signifikan. 2 Begitu  pentingnya  wakaf  politik  hukum  Islam  di Indonesia  telah  mengakomodasinya  dalam  hukum  positif  yang  ditandai  dengan  lahirnya Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  (selanjutnya  disebut  Undang- undang  Wakaf) bahkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020- 2024  pemerintah  menaruh  perahtian  besar  terhadap  pengembangan  sektor  ekonomi syariah  yang  salah  satunya  adalah  mendorong  perbaikan  dan  transparansi,  akuntabilitas, kepemilikan,  dan  profesionalisme  dalam  pengelolaan  dana  sosial  keagamaan  dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pelaksanaan pembangunan. 3
1 Lihat  Euis  Amalia, Keadilan  Ditributif  dalam  Ekonomi  Islam ,  Penguatan LKM  dan UKM di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 119
2 Sejarah mencatat mengenai masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abasiyyah sebagai  masa  keemasan  pengelolaan  wakaf.  Bermodal  pengelolaan  harta  wakaf  yang profesional,  dinasti-dinasti  Islam  mampu  menyejahterakan  rakyatnya.  Pada  zaman keemasan Islam, wakaf tak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin  saja,  tetapi  menjadi  modal  untuk  membangun  lembaga  pendidikan,  membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, mengaji para guru, serta beasiswa untuk para siswa  dan  mahasiswa.  Rumah  sakit  pun  dibangun  di  berbagai  kota  dengan  dana  wakaf. Semua  biaya  operasional  rumah  sakit  ditanggung  dari  dana  wakaf.  Gaji  dokter,  perawat, hingga  obat-obatan  ditanggung  dana  wakaf.  Sehingga,  rakyat  miskin  sekalipun  bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima secara cuma-Cuma. Lihat https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1692-sejarah-wakaf-2-habis.html (Diakses pada tanggal 25 Juni 2019)
3 Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan Pembagunan Nasional, Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia , Materi

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 143
Potensi wakaf tanah di Indonesia saat ini nilainya mencapai nilai Rp. 2000 triliun, sementara wakaf uang atau tunai (cash waqf) jumlahnya dapat mencapai Rp 180 triliun, 4 Dalam  perkembagangannya,  wakaf  tidak  hanya  berupa  tanah  saja,  tetapi  terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ijtihad para ulama dan terus  berintegrasi  dengan  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  kemudian  dikenal istilah  wakaf produktif  yang  dapat berupa wakaf uang ( cash waqf ),  wakaf saham,  wakaf perusahaan,  bahkan linkeded  sukuk  waqf dll  yang  terus  berwujud  menjadi  sebuah kekuatan  ekonomi  yang  sangat  besar  dan  dapat  menawarkan  solusi  dalam  masalah pembangunan nasional. 5
Khusus mengenai wakaf uang, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang  Wakaf  (selanjutnya  ditulis  Undang-Undang  Wakaf)  menyebutkan  bahwa wakif dapat  mewakafkan  benda  bergerak  berupa  uang  melalui  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS).  Dalam  hal  ini  lembaga  tersebut  kemudian  disebut  Lembaga  Keuangan  Syariah Penerima  Wakaf  Uang  (selanjutnya  ditulis  LKS  PWU),  yang  terdiri  dari  Bank  Syariah dan  Unit  Usaha  syariah  (UUS).  Dalam  Penjelasan  Pasal  4  angka  (3)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya  ditulis  UUPS) dinyatakan bahwa bahwa: Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial  yang  berasal  dari  wakaf  uang  dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf ( nazhir )  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf  ( wakif )  dan  juga  koperasi  syariah  baik itu  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  maupun  Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wattamwil (BMT).
Dalam  pengelolaan  wakaf  uang  maka  posisi  LKS  PWU  dalam  hal  ini  adalah koperasi  syariah  adalah  sebagai  nazhir  wakaf  uang  yang  mempunyai  tugas  dan tanggungjawab  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal  12  Undang- undang  wakaf.  Bagaimana  tanggungjawab  nazhir  LKS  PWU  koperasi  syariah  dalam
High  Level  Discussion  pada  Muktamar  IV  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam(IAEI),  Jakarta  23 Agustus 2019
4 http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database- dan-potensi-wakaf.html
5 . Bandingkan dengan Imam T Saptono, “Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial, Studi Wakaf  Linkeded  Sukuk”, Al-Awqaf,  Jurnal  Wakaf  dan Ekonomi  Islam , Vol. 11, No: 2, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018, hlm. 120

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 144
mengelola wakaf uang apabila terjadi permasalahan seperti  pembiayaan bermasalah dan lain lain menurut hukum menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriftif  kualitatif yaitu  penelitian  yang menggambarkan  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan teori-teori  hukum  dan  pelaksanaan  hukum  hukum  positif  dimaksud  dalam  kaitannya dengan  pengelolaan  wakaf  uang  melalui  fintech.  Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif. Pendekatan  dimaksud adalah  penelitian  ditinjau  dari  sudut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja. 6

## PEMBAHASAN

## Wakaf Uang
Kata “wakaf” adalah  mashdar (kata dasar) dari kalimat waqafa-yaqifu-waqfan ”. Dalam  bahasa  arab  kata  “waqafa”  maksudnya  adalah  berhenti  dari  berjalan. 7 Secara etimologi,  wakaf  adalah al-habs (menahan)  sedangkan  secara  terminologi  yaitu:  “ tahbisul  ashl  wa  tasbiilul  manfa’ah (menahan  suatu  barang  dan  memberikan manfaatnya). 8 Berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Wakaf, wakaf adalah “Wakaf  adalah  Perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/  atau  menyerahkan sebagiann  harta  miliknya  untuk  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  atau  untuk  keperluan  ibadah  untuk  kepentingan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.
Menurut Ismail Nawawi  wakaf dapat dibagi menjadi tiga: 9
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001, hlm. 12
7 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan Wakaf dan Wasiat Menurut Al- Quran dan al-Sunnah , Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, hlm. 1
8 Bandingkan dengan  Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya , Bandung: Yayasan Piara, 1997, hlm. 6
9 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Kontemporer , Bogor: Ghalia Indah, 2012, hlm. 244- 245

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 145
1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang memberi pelayanan langsung untuk orang-orang yang berhak, seperti sekolah, masjid, dan rumah sakit.
2. Wakaf  produktif,  yaitu  wakaf  harta  yang  digunakan  untuk  kepentingan  produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang - orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.
3. Wakaf tunai, yaitu wakaf yang berupa uang. Pada masa kejayaan Islam, wakaf uang dimanfaatkan  untuk  dua  tujuan.  Pertama,  untuk  dipinjamkan  kepada  orang-orang yang  membutuhkan  dan  setelah  terpenuhi  kebutuhannya  maka  uang  tersebut dikembalikan  lagi  untuk  dipinjamkan  kepada  orang  lain  tanpa  mengambil keuntungan apapun dari peminjam Kedua, wakaf untuk keperluan produktif
Selanjutnya mengenai harta benda yang dijadikan obyek wakaf juga diatur dalam Pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  Wakaf  dengan  ketentuan  bahwa  benda  tersebut  adalah harta  yang  memiliki  daya  tahan  lama  dan/atau  memiliki  manfaat  jangka  panjang  serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah termasuk diantaranya adalah uang. Menurut jenis bendanya  wakaf  dalam  hal  ini  benda  yang  memiliki  nilai  atau  harga  (Muhammad  Abdi Abdullah  Al-Kabisi,  2004)  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  benda  bergerak  seperti uang,  saham,  surat  berharga,  surat  utang  negara,  hak  kekayaan  intelektual  seperti  (hak cipta,  hak  merek,  hak  paten,  hak  desain  industri,  dll),  logam  mulia  kendaraan,  dll  dan wakaf  benda  tidak  bergerak  yaitu  wakaf  tanah  dan  bangunan  atau  benda  yang berdasarkan  tonasenya  menurut  hukum  dianggap  benda  tidak  bergerak  seperti  kapal tangker, dll.
Berdasarkan  kualifikasi  wakaf  di  atas,  wakaf  uang  dapat  dikaegorikan  sebagai wakaf  benda  bergerak.  Wakaf  uang  sering  diistilahkan  dengan  wakaf  tunai  ( cash  waqf ) merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sector-sektor ekonomi yang  menguntungkan  dengan  ketentuan  persentase  tertentu  digunakan  untuk  pelayanan sosial (Abubakar, dkk., 2006). Menurut Murat Cizakca, sebagaimana dikutip oleh (Siska Lis  Sulistiani,  2017)  wakaf  uang  pertama  kali  dipakai  pada  masa  Utsman  di  Mesir,  di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) dimana konsep wakaf uang ini semakin popular setelah Profesor  Mannan  mensosialisasikannya  di  Bangladesh  melalui  Social  Investment  Bank

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 146
Limited  (SIBL).  SIBL  membuat  sertifikat  wakaf  tunai  (Cash  Waqf  Certificate)  untuk mengumpulkan  dana  dari  orang  kaya  dan  membagi  perolehan  wakaf  tunai  yang  telah dikumpulkan kepada orang-orang miskin.
Di  Indonesia  konsep  wakaf  uang  tersendiri  diakui  secara  hukum  sebagaimana diatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Wakaf bahwa Harta benda wakaf terdiri dari:  benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak.  Menurut  Pasal  16  ayat  (3)  Undang- undang Wakaf, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta benda yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi,  meliputi  :  uang,  logam  mulia,  surat  berharga, kendaraan,  hak  atas  kekayaan  intelektual,  hak  sewa  dan  benda  bergerak  lain  sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28  Undang-undang  Wakaf  dinyatakan  bahwa  Wakif  dapat  mewakafkan  benda  bergerak berupa  uang  melalui Lembaga  Keuangan  Syariah yang  ditunjuk  oleh  Menteri.  Lebih lanjut  lagi  dalam  Pasal  29  Undang-undang  Wakaf  diatur  mengenai  mekanisme  wakaf uang, yaitu
1. Wakaf  benda  bergerak  berupa  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 dilaksanakan oleh Wakif  dengan pernyataan  kehendak Wakif  yang  dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat  wakaf  uang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterbitkan  dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

## Koperasi Syariah
Koperasi  merupakan  lembaga  ekonomi  berbasis  demokrasi,  artinya  gerakan koperasi lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga konsep ini telah dipilih jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa sebagai lembaga yang  paling  sesuai  dengan  nilai-nilai  kebangsaan  yang  telah  lama  hidup  di  Indonesia. 10 Sebagai bentuk nyata keseriusan bangsa Indonesia dalam menggerakan ekonomi koperasi
10 Bandingkan dengan Ramudi Arifin, Koperasi Sebagai Perusahaan , Jatinangor: Ikopin Press, 2013

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 147
maka  lahirlah  sekian  banyak  peraturan  terkait  koperasi,  lahirnya  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti undang undang Nomor 25 Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  yang  kemudian  dibatalkan  oleh  Putusan  Mahkamah Agung  No.:  28/PUU-XI/2013  juga  merupakan  bagian  penting  tentang  perkembangan koperasi dari sisi regulasi.
a. Definisi Koperasi Syariah
Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan  prinsip  syariah  islam  yaitu  al-quran  dan  assunnah.  Secara  teknis  koperasi syariah  bisa  dibilang  sebagai  koperasi  yang  prinsip  anggota  dan  kegiatannya berdasarkan syariah islam. 11
b. Prinsip-prinsip koperasi syariah
Dalam  menjalankan  usahanya,  koperasi  ini  memiliki  beberapa  prinsip  yang  sesuai dengan  konsep  syariah.  Adapun  beberapa  prinsip  koperasi  syariah  adalah  sebagai berikut:
1) Kekayaan merupakan amanah dari Allah swt dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak;
2) Setiap  manusia  berhak  dan  diberi  kebebasan  untuk  bermu’amalah  selama  hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah;
3) Umat manusia adalah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini;
4) Menjunjung  tinggi  keadilan,  serta  menolak  semua  yang  berhubungan  dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang;
c. Tujuan dan Peran Koperasi Syariah
1) Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  anggota  pada khususnya,  dan  masyarakat  pada  umumnya,  guna  meningkatkan  kesejahteraan sosial ekonominya;
2) Memperkuat  kualitas  sumber  daya  insani  anggota,  agar  menjadi  lebih  amanah, professional  (fathonah),  konsisten,  dan  konsekuen  (istiqomah)  di  dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
11 https://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/  (diakses  pada tanggal 27 Juli 2019)

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 148
3) Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan  usaha  bersama  berdasarkan  azas  kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi;
4) Sebagai  mediator  antara  menyandang  dana  dengan  penggunan  dana,  sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5) Menguatkan  kelompok-kelompok  anggota,  sehingga  mampu  bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
7) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota;
d. Dasar hukum koperasi syariah
1) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Amandemen ke 4 (empat);
2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi;
3) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Tentang  Lembaga  Keuangan Mikro;
4) POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
5) POJK No 12/POJK.5/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
Dalam  Pasal  30  Undang-undang  Wakaf  diatur  mengenai  lembaga  keuangan syariah atas nama Nazhir harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  diterbitkannya  Sertifikat Wakaf  Uang.  Dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Wakaf  dinyatakan  bahwa  LKS  yang  ditunjuk oleh  Menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  atas  dasar  saran  dan pertimbangan dari BWI.
Menurut Latief, (2010) dan Wulandari & Kassim (2016) sebagaimana dikutip oleh  Gustani  dan  Dwi  Aditya  Ernawan  (2016)  Sebagai  bagian  dari  fungsi intermediasi  sosial,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Ssyariah  (LKMS)  yang  berbadan hukum  koperasi  dapat  melakukan  kegiatan maal dalam  rangka  pemberdayaan anggota  dan  masyarakat  di  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Kegiatan  maal  dilakukan

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 149
melalui penghimpunan  dan pengelolaan  dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial  lainnya  sesuai  peraturan  perundangan  dan  prinsip  syariah.  Dalam  hal  wakaf, LKMS  dapat  menjadi  pengelola  ( nadzir )  wakaf  tunai  dengan  menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
Selanjutnya  Gustani  dan  Dwi  Aditya  Ernawan  (2016)  mengutip  pendapat Alfalisyado (2014)  dan Satria, Burhan, & Manzilati (2015) bahwa Bentuk LKMS di Indonesia yang banyak ditemukan diantaranya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang  berbadan  hukum  koperasi.  BMT  yang  secara  pengawasan  dan  pengaturan berada dibawah  Kementrian  Koperasi  dan  UKM  disebut  Koperasi  Simpan  Pinjam dan  Pembiayaan Syariah  (KSPPS).  Sedang  BMT  yang  pengawasan  dan pengaturannya  dibawah  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  disebut  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
Berikut  gambar  tentang  model  pengelolaan  wakaf  uang  yang  dilakukan melalui  Koperasi  Syariah,  baik  itu  KSPPS  maupun  LKMS  atau  BMT  (Gustani  dan Dwi Aditya Ernawan, 2016):

## Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Koperasi Syariah
Di  Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  merupakan  pemeran  usaha  dalam  proporsi  usaha  nasional  yang

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 150
paling  besar.  Asosiasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Indonesia  (AKUMINDO) merilis data bahwa pada tahun 2019 kontribusi sector UMKM terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tumbuh 5% sehingga  mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394.5 triliun. Salah satu  jenis  LKM  yang  saat  ini  mulai  pesat  perkembangannya  adalah  Lembaga  Keuangan Mikro  Syariah  dalam  bentuk  koperasi  syariah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan baitul  maal  wa  tamwil (BMT).  Menurut  Permodalan  BMT  (PBMT)  Ventura  sebagai asosiasi  BMT  di  Indonesia,  tahun  2015,  jumlah  BMT  yang  tersebar  di  Indonesia berjumlah  sekitar  4.500  BMT  dengan  aset  mencapai  Rp  16 triliun  dan  melayani  hampir 3,7 juta anggota. Sebuah lembaga yang memiliki jaringan yang sangat luas dan mengakar kuat pada  masyarakat Indonesia  yang juga  memiliki peran sentral  dalam pengembangan dana filantropy Islam sebagaimana diuraikan di atas.

## Financial Technology (Fintech)
Financial  Technology  (Fintech) adalah  penggunaan  teknologi  dalam  sistem keuangan yang  menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. 12
Selain  itu,  definisi  menurut The  Oxford  Dictionary 13 financial  technology  is Computer programs  and  other  technology  used  to  support  or  enable  banking  and  financial services ”.  Penyelenggaraan  teknologi  finansial  terdiri  dari  beberapa  kategori  sebagai berikut: 14 Sistem  pembayaran,  Pendukung  pasar,  Manajemen  investasi  dan  manajemen risiko, Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, Jasa finansial lainnya.
Penyelenggara  teknologi  finansial  adalah  setiap  pihak  yang  menyelenggarakan teknologi  finansial. 15 Melalui  PBI  No.19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi  Finansial,  Bank  Indonesia  mengatur  mengenai  kewajiban  pendaftaran  di Bank  Indonesia  bagi  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  yang  melakukan  kegiatan sistem  pembayaran.  Kewajiban  pendaftaran  tersebut  dikecualikan  bagi  Penyelenggara Jasa  Sistem  Pembayaran  yang  telah  memperoleh  izin  dari  Bank  Indonesia  dan  bagi
12 Bank Indonesia, www.bi.go.id diunduh pada tanggal 9 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB 13 Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan,  http://nofieiman.com/wp- content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf  diunduh  pada  tanggal  9  juni 2020 Pukul 14.23 WIB
14 Ibid. 15 Ibid.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 151
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain. 16
Secara  umum  bentuk  dasar  financial  technologi  yang  dislenggarakan  oleh perusahaan fintech adalah sebagai berikit: 17
No. Proses Bisnis Bentuk Interaksi 1. Pembayaran ( digital wallets, P2P payment ) C2C 2. Investasi  ( Equity  crowdfunding,  P2P lending ) 3. Pembiayaan  ( crowdfunding,  micro-loans, credit facilities ) B2C 4. Asuransi ( risk management ) 5. Lintas-proses ( big data analysis, predictive modeling ) B2B 6. Infrastruktur ( security )
Adapun peranan fintech , yaitu sebagai berikut: 18
1. Memberi  solusi  struktural  bagi  pertumbuhan  industri  berbasis  elektronik  ( e- commerce ),
2. Mendorong  pertumbuhan  usaha  kecil  dan  menengah  serta  lahirnya  wirausahawan ( entrepreneur ) baru,
3. Mendorong  usaha  kreatif  (seperti  artis,  musisi,  pengembang  aplikasi,  dsb.)  untuk meraih distribusi pasar yang luas ( critical mass ),
4. Memungkinkan  pengembangan  pasar,  terutama  yang  masih  belum  terlayani  jasa keuangan dan perbankan konvensional ( unbanked population ).
Tanggung  Jawab Nadzir dalam  Pengelolaan  Wakaf  Uang  Berbasis Fintech Pada Koperasi Syariah.
Pengelolaan  wakaf  uang  berbeda  dengan  pengelolaan  wakaf  selain  uang  seperti tanah  dan  bangunan.  Pengelolaan  wakaf  uang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  nazhir  yang memenuhi persyaratan nazhir sesuai Undang-undang Wakaf dan Peraturan Pemerinth No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf serta telah terdaftar sebagai
16 Ibid . 17 Ibid. 18 Ibid .

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 152
nazhir  wakaf uang sebagaimana diatur dalam Peraturan  BWI No. 2 Tahun 2010 tentang Nazhir  Wakaf  Uang.  Berdasarkan  data  BWI  pada  Oktober  tahun  2019  jumlah  nazhir wakaf  uang  yang  terdaftar  pada  BWI  mencapai  224  lembaga  (data  BWI  Oktober  2019) yang  terdiri  dari  BWI,  Perkumpulan  seperti  PBNU,  Yayasan  seperti  Daaruttauhid  dan Koperasi  Syariah  baik  KSU  maupun  KSPPS.  Dalam  praktiknya  nazhir  pengelola  wakaf uang  tidak  lepas  dari  permasalahan,  seperti  jangka  waktu  wakaf  uang  sementara,  wakif yang  tidak  memenuhi  syarat  sah  wakif  (tidak  cakap  hukum)  dan  masalah pertanggungjawaban nazhi r dalam pengelolaan wakaf uang itu sendiri. Dalam sub bab ini peneliti  akan  menguraikan  mengenai  tanggungjawab  nazhir  dalam  pengelolaan  wakaf uang  mealui fintech . Mengenai tanggungjawab nazhir, secara eksplisit  dinyatakan  dalam Pasal  42  Undang-undang  Wakaf 19 dimana nazhir bertanggungjawab  atas  pengelaolaan wakaf  itu  sendiri  dan  sebagai  kompensasinya nazhir mendapatkan  hak  maksimal  10% dari  hasil  bersih  pengelolaan  harta  wakaf  tersebut  sementara  90%  hasilnya  disalurkan kepada beneficiary (mauquf alaih) yang berhak menerima manfaat wakaf. 20
Hak  pengelolaan  atas  wakaf  uang  yang  dimiliki  nazhir  bagaimanapun  juga didasarkan  pada  hukum  perjanjian  yang  kemudian  melahirkan  perikatan.  Dalam  hal  ini ikrar  wakaf  yang  dinyatakan  oleh  wakif  menjadi  dasar  hukum  ( legal  standing )  nazhir untuk  melakukan perbuatan hukum terhadap obyek  wakaf ( mauquf bih ) termasuk  dalam hal  ini  pengelolaan  wakaf  uang  dalam  portopolio  pengelolaan  wakaf  yang  dimiliki  oleh nazhir. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, maka wakif dan nazhir dapat membuat segala  macam  kesepakatan  sepanjang  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian,  baik  syarat subyektif yaitu cakap hokum  dan sepakat, maupun syarat obyektif  yaitu  hal tertentu dan kausa halal/sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan kepatutan.
19 Pasal 42 Undang-undang wakaf: “ Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya” bahkan dalam Pasal 45 Undang-undang  wakaf  sesuai  dengan  tanggungjawabnya,  nazhir  dapat  diberhentikan  dan diganti  dengan  nazhir  lain  apabila,  huruf  d  “  tidak  melaksanakan  tugasnya  sebagai  nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
20 Lihat Pasal 12 Undang-undang wakaf.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 153
Pada prinsipnya, harta benda wakaf adalah harta yang didermakan oleh wakif dan dikelola  oleh nazhir untuk  kemudian  digunakan  agar  memberikan  sebesar-besarnya manfaat  bagi  masyarakat  dengan  catatan  sesuai  dengan  keinginan  wakif  dan  sesuai dengan  aturan  perundang-undangan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  para  ahli hukum Islam sebagaimana disampaikan oleh H.M. Salim Umar 21
Dengan demikian yang tetap dijaga dalam harta benda wakaf tidak hanya sebatas kepada  keberadaan  benda  wakaf  itu  sendiri,  akan  tetapi  lebih  daripada  itu  yang  lebih penting adalah nilai kemanfaatan dari aset wakaf yang dikelola oleh nazhir . Dalam hal ini nazhir mempunyai  kepentingan  yang  sangat  besar  demi  terjaganya  kemanfaatan  harta benda  wakaf  itu  sendiri.  Dalam  pengelolaan  wakaf,  nazhir  memiliki  keleluasaan  untuk mengalokasikan  dana  wakaf  pada  berbagai  model  pengembangan  pengelolaan  harta wakaf yang tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi kriteria akad syariah.
Mengenai  hal  tersebut  secara  eksplisit  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- undang  Wakaf  yang  menyatakan:  “Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf oleh  nazhir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip syariah”. Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 45 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  yang  menyatakan: “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama deng an pihak lain sesuai dengan prinsip syariah”
Adapun  model-model  pengembangan  pengelolaan  harta  wakaf  produktif  lebih lanjut  diuraikan  dalam  penjelasan  Pasal  43  ayat  (2)  Undang-undang  Wakaf  yang menyatakan bahwa :
“Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  dilakukan  secara  produktif antara  lain  dengan  cara  pengumpulan,  investasi,  penanaman  modal,  produksi, kemitraan,  perdagangan,  agrobisnis,  pertambangan,  perindustrian,  pengembangan teknologi,  pembangunan  gedung,  apartemen,  rumah  susun,  pasar  swalayan, pertokoan,  perkantoran,  sarana  pendidikan  ataupun  sarana  kesehatan  yang  tidak bertentangan dengan syariah”
21 Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti bersama Prof. Dr. H.M. Salim Umar MA, adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 154
Berkaitan  dengan  pengelolaan  wakaf  uang  nazhir  dapat  menempuhi  beberapa model  pengembangan  yaitu:  P ertama ,  pembelian  saham  perusahaan  Go  Public  dalam kategori  LQ  45  melalui  Pasar  Modal; Kedua ,  pembelian sukuk untuk  proyek  strategis yang  dijamin  pemerintah; Ketiga ,  melalui  skema  investasi  dalam  bentuk  penyertaan modal  yang  dikonversikan  pada  saham  perusahaan; Keempa t,  melalui  kerjasama pembiayaan sektor riil dengan akad mudharabah, musyarakah atau murabahah , dll.
Pada skema pertama risiko  yang  ditanggung  oleh  nazhir dapat dikatakan hampir tidak ada, karena investasi tersebut berada pada jaminan pemerintah. Pada skema kedua, sesungguhnya nazhir  memiliki risiko yang sangat besar, akan  tetapi hukum Pasar Modal Indonesia  telah  menetapkan  adanya  Lembaga  Penjamin  Syariah  yang  meminimalisir risiko  bagi  nazhir.  Dilibatkannya  Lembaga  Penjamin  Syariah  apabila  diperlukan sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  43 ayat  (3)  Undang-undang  Wakaf  bahwa:  Dalam hal  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
Pada skema  ketiga,  dimana  nazhir  menempatkan  dana wakaf pada bidang usaha sebagai  penyertaan  modal  baik  dalam  perusahaan  yang  dikelola  sendiri  oleh  nazhir maupun  perusahaan  lain  yang  menjadi  pasangan  usaha  nazhir.  Dalam  hal  ini,  selain keuntungan  yang  dapat  menambah  nilai  manfaat  wakaf,    sebagai  pengelola  nazhir memiliki risiko yang besar apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian atau bahkan dipailitkan  yang  mana  saham  perusahaan  dapat  menjadi  jaminan  untuk  kerugian  atau obyek  sitaan,  padahal  Pasal  40  Undang-undang  Wakaf  menyatakan  bahwa  harta  benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 1. dijadikan jaminan; 2. disita; 3. dihibahkan; 4. dijual; 5. diwariskan; 6. ditukar; atau 7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Pada  skema  yang  keempat,  dimana  nazhir  mengalokasikan  dana  wakaf  dalam pembiayaan  sector  riil,  maka  risiko  yang  dihadapi  adalah  pembiayaan  bermasalah  ( Non Ferforming  Financing atau  NPF)  yang  dapat  mengkibatkan  berkurangnya  atau  bahkan hilangnya dana wakaf.
Apabila  terjadi  masalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  dalam  perspektif hukum dapat disikapi dengan beberapa pendekatan., yaitu:

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 155
1. Apabila  masalah  yang  dimasudkan  muncul  karena  kesalahan  dari  pihak nazhir, baik  karena  kesengajaan  maupun  kelalaian  dan  tidak  diperhatikannya  prinsip kehati-hatian,  maka  nazhir dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai  dengan tanggungjawab  yang  didasarkan  pada  kesalahan  ( based  on  fault ).  Hal  tersebut diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata)  khususnya  terdapat  dalam  Pasal  1365, 1366  dan  1367.  Prinsip  ini menyatakan,  seseorang  baru  dapat  dimintakan  pertanggung-jawaban  secara hukum  jika  ada  unsur  kesalahan 22 yang  dilakukannya.  Pasal  1365  KUHPerdata yang  lazim  dikenal  sebagai  pasal  tentang  perbuatan  melawan  hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yakni:
a. Adanya perbuatan melawan hukum;
b. Adanya unsur kesalahan;
c. Adanya kerugian yang diderita;
d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.
Dengan  demikian  apabila  beberapa  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat dibuktikan, maka nazhir diharuskan mengganti kerugian dan mengembalikan dana wakaf tersebut.
2. Apabila masalah sebagaimana disebutkan muncul bukan karena kesalahan nazhir, maka  dalam  hal  ini  nazhir tidak  dapat dimintakan pertanggungjawabannya, baik secara  moral  maupun  secara  hokum.  Artinya  ganti  kerugian  atas  harta  wakaf tersebut  dibebankan  kepada  pihak  lain  yang  bekerjasama  dengan  nazhir sebagaimana  ketentuan  mengenai  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hokum yang diatur dalam KHPerdata.

## PENUTUP

## Simpulan
Apabila  masalah  dalam  pengelolaan  wakaf  uang  seperti  terjadinya  pembiayaan bermasalah atau NPF, terjadi  karena  kesalahan nazhir, baik  karena  kesengajaan  maupun
22 Yang  dimaksud  kesalahan  adalah  unsur  yang  bertentangan  dengan  hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Lihat Idem, hlm. 92.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 156
kelalaian dan atau karena tidak diperhatikannya prinsip kehati-hatian, maka nazhir dapat dimintakan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang  didasarkan  pada kesalahan  ( based  on  fault ).  Hal  tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) khususnya terdapat dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara  hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Apabila  beberapa  ketentuan yang  berkaitan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  dapat  dibuktikan, maka nazhir diharuskan  mengganti  kerugian  dan  mengembalikan  dana  wakaf  tersebut.
Sebaliknya  apabila  masalah  sebagaimana  disebutkan  muncul  bukan  karena  kesalahan nazhir ,  maka nazhir tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya,  baik  secara  moral maupun  secara  hukum.  Ganti  kerugian  atas  harta  wakaf  dibebankan  kepada  pihak  lain yang  bekerjasama  dengan nazhir sebagaimana  ketentuan  mengenai  wanprestasi  atau perbuatan melawan hokum yang diatur dalam KHPerdata

## Rekomendasi
1. Harus  dilakukan  review  terhadap  Undang-undang  Wakaf  sehingga  dapat  lebih mengakomodasi  perkembangan  dalam  pengelolaan  wakaf  termasuk  di  antaranya fintech syariah
2. Nazhir,  selain  memahami  ilmu  fikih  khsususnya  tentang  wakaf,  juga  dituntut  untuk memahami ilmu mengenai pengelolaan investasi dan hokum serta koitmmen terhadap prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  diterapkan  dalam  sebuah  perusahaan  dengan konsep Good Corporate Governance
3. Koperasi  syariah  harus  diberi  akses  lebih  luas  lagi  dalam  pengelolaan  wakaf  uang sebagaimana  akses  yang  juga  diberikan  kepada  perbankan  syariah  sebagai  lembaga keuangan  syariah  penerima  wakaf  uang  sehingga  pemberdayaan  umat  yang  menjadi tanggungjawab  semua  pihak  dapat  dilakukan  lebih  menyeluruh,  terlebih  koperasi syariah yang notabene sangat erat interaksinya dengan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2006

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 157
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia | http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Euis  Amalia, Keadilan  Ditributif  dalam  Ekonomi  Islam ,  Penguatan  LKM  dan  UKM  di Indonesia, Jakarta: rajagrafindo Persada, 2009.
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Kontemporer , Bogor: Ghalia Indah, 2012 Juhaya  S.  Praja, Perwakafan  di  Indonesia;  Sejarah,  Pemikiran,  Hukum,  dan Perkembangannya , Bandung: Yayasan Piara, 1997
Ramudi Arifin, Koperasi Sebagai Perusahaan , Jatinangor: Ikopin Press, 2013.
Riza  Risyanti  dan    Roesmidi, Pemberdayaan  Masyarakat ,  Sumedang:  Alqaprint Jatinangor,2006
Syaikh  Muhammad  bin  Shalih  al-Utsaimin, Panduan  Wakaf  dan  Wasiat  Menurut  Al- Quran dan al-Sunnah , Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Amandemen ke 4 (empat) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tentang Lembaga Keuangan Mikro POJK  No  12/POJK.5/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Lembaga Keuangan Mikro.

## Sumber Lain
Amir  Mu’allim, Ijtihad  Ekonomi  Dalam  Pengelolaan  Aset  Wakaf ,  Yogyakarta:  Jurnal Al’Adalah, Volume 14 Nomor 2, 2017.
Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan  Pembagunan Nasional, Indonesia  Menuju  Pusat  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  Dunia , Materi  High  Level  Discussion  pada  Muktamar  IV  Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam(IAEI), Jakarta 23 Agustus 2019 Rahmat Dahlan, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia , http://journal.uinjkt.ac.id, Vol. 6 (1), 2016.
Ginandjar  Kartasasmita,  Pemberdayaan  Masyarakat: Konsep  Pembangunan  ang  Berakar Pada  Masyarakat  (Orasi  Ilmiah  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional /Ketua  Bappenas pada Saresehan DPD Golkar Tk.1 Jawa timur 1997). Lihat
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/19520725197 8031-ACE_SURYADI/09PemberdayaanMasyarakat.pdf https://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/
Bank Indonesia, www.bi.go.id Financial Technology dan Lembaga Keuangan, http://nofieiman.com/wp- content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf.