Imam Subaweh Arifin, Pujiyono Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: Imamsubaweharifin6@gmail.com, pujifhundip@yahoo.com

## Abstrak
Apabila  melihat  realitas  sosial  hari  ini,jumlah  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana masih  banyak,  khususnya  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika.Hal  ini mendorong  dilakukan  suatu  penelitian  untuk  mengetahui  bagaimana  konsep  diversi di  masa  depan  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  anak  seagai  pelaku  tindak pidana  narkotika.Metodepenelitian  yang  dipakai  adalah  pendekatannormatif  yang juga  dilengkapi  dengan  pendekatan  yuridis  comparative.Data  yang  digunakan yaitudata  sekunder  yang  terdiri  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan  tentang  tindak  pidana  narkotika  dan  sisitem  peradilan  pidana  anak danmenggunakan  bahan  hukum  sekunder  berupa  literatur  terkait  tindak  pidana narkotika oleh anak. Hasil Penelitian menyimpulkan  bahwa“konsep diversi terhadap anak  di  masa  depan  harus  benar-benar  mengeluarkan  anak  dari  proses  peradilan pidana,  berkaitan  dengan  penanganan  anak  penyalahgunanarkotika  polisi  sebagai pemegang  kewenangan  diskresi  seharusnya  melakukan  Diversi  melalui  program rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  tanpa  harus  dihadapkan  dengan  proses peradilan pidana”.
Kata Kunci: Anak; Pidana;Narkotika; Diversi

## Abstract
When looking at social reality today, the number of children as perpetrators of crime is  still  significant,  especially  children  as  perpetrators  of  narcotic  crimes.  This encourages  a  study  to  find  out  how  the  concept  of  diversion  in  the  future  as  an alternative  settlement  of  cases  of  children  as  narcotics  offenders.  The  research method used is a normative approach, which is also complemented by a comparative juridical  approach.  The  data  used  are  secondary  data  consisting  of  primary  legal material  in  the  form  of  laws  and  regulations  on  narcotic  crime  and  the  juvenile justice system. It uses secondary licensed content in the way of literature related to narcotics  misconduct  by  children.  The  results  of  the  study  concluded  that  "the concept  of  diversion  towards  children  in  the  future  must  expel  children  from  the criminal  justice  process,  relating  to  the  handling  of  children  who  abuse  police narcotics  as  holders  of  discretionary  authority  should  diversify  through  medical rehabilitation  and  social  rehabilitation  programs  without  having  to  be  confronted with the judicial process criminal.
Keywords : Children; Criminal; Narcotics; Diversified
Konsep  Diversi  terhadap  Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika di Masa Depan

## A. PENDAHULUAN
Anak adalah modal pemangunana nasional, “anak merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  pembangunan  pemerintah  di masa  depan,  yang  termasuk  kategori anak  adalah  yang  erusia  18  tahun  dan belum kawin 1 . Anak sudah selayaknya mendapatkan  perhatian  khusus  dari lingkungan  dari  sekitarnya,  termasuk orang tua dan orang orang terdekatnya. Anak yang tidak mendapatkan perhatian, kelak berpotensi melakukan banyak perbuatan  menyimpang  dari  norma hukum  yang  berlaku.  Psikologi  anak yang  masih  belia,  tidak  jarang  mudah terbawa  dalam  situasi  dan  kondisi lingkungan disekitarnya”. 2 Sebagai upaya  dalam  menanggulangi  tindakan menyimpang dari anak yaitu penerapan  hukum  pidana.  Akan  tetapi penerapan  hukum  pidana  dalam  kasus anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana narkotika di Indonesia masih mengedepankan  sisi  formalitas  yang
cenderung
represif kurang mengedepankan  aspek  keadilan  bagi
1 MitaDwijayanti, Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika, Perspektif Hukum , Vol. 17, No. 2, 2017, Hlm. 199.
2 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,
MengawalPerlindun-gan  Anak  Berhadapan Dengan  Hukum ,(Jakarta: LBH  Jakarta, 2012), hal. 11
korban maupun pelaku, “contoh kasus tindak  pidana  yang  kerap  terjadi  di masyarakat  seperti  kasus  narkotika yang  sebagai  pelaku  adalah  anak, dimana  pihak  korban  dan  pelaku dalam  hal  ini  adalah  anak  yang  sudah sewajarnya  dilakukan  rehabilitasi  dan pendidikan non-formal lain bagi anak, namun  pihak  kepolisian  tetap  saja meneruskan  kasus  hingga  ke  meja hijau.  Ini  merupakan  sebuah  contoh nyata bagaimana hukum pidana diberlakukan  sebagai  formalitas  tanpa memperhatikan  kepentingan  korban maupun  pelaku”.  Shingga  diperlukan suatu  upaya  yang  bisa  menghadirkan rasa  keadilan  dalam  penyelesaian kasus  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana narkotika di Indonesia.
Istilah  “mediasi  penal”  muncul karena  adanya  kebutuhan  akan  rasa keadilan  bagi  pelaku  maupun  korban. Mediasi  penal  pertama  kali  dikenal dalam  peristilahan  hukum  positif  di Indonesia  sejak  keluarnya  “Surat Kapolri
No Pol:
B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus  Melalui  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  meskipun  sifatnya parsial.  Pada  intinya  prinsip-prinsip mediasi  penal  yang  dimaksud  dalam Surat  Kapolri  ini  menekankan  bahwa
penyelesaian  kasus  pidana  dengan menggunakan  ADR,  harus  disepakati oleh  pihak-pihak  yang  berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku secara profesional dan proporsional”.Mediasi penal
khususnya untuk kasus narkotika yang dilakukan  oleh  anak  memang  jarang terjadi karena mengingat delik narkotika  merupakan  delik  yang ancaman  hukumanya  10-15  tahun penjara, sedangkan mediasi penal bisa dilakukan  untuk  tindak  pidana  yang bobotnya  ringan,  tapi  pada  saat  ini pula sedang terjadi transisi
pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem
Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan  terjadinya Restorative
Justice diversi  melalui  mediasi  para pihak.
Dalam “Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya  merupakan  jalan  terakhir bagi  anak  yang  berhadapan  dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan  pun  berubah.  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini
mengedepankan model
pemidanaan retributive justice” . Retributive  Justice merupakan “model pemidanaan yang menekankan pada pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan  sebagai  jalan  terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan.  Salah  satunya  dengan caradiversi yakni pengalihan penyelesaiaan perkara anak dari proses di peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan  jalan  keluar  yang  paling tepat  agar  anak  tidak  dibawa  ke pengadilan”.Oleh  karena  itu,  diversi haruslah  menjadi  kewajiban  polisi dalam  setiap  penanganan  baik  itu  di tingkatpenyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.
Dalam “Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mewajibkan setiap  aparat  penegak  hukum  baik  itu kepolisian,  jaksa  dan  hakim  untuk melakukan  diversi  terhadap  perkara tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak.  Hal  ini  ditegaskan  pada  Pasal  7 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan, dan  pemerikasaan  perkara  anak  di pengadilan  negeri  wajib  diupayakan
diversi”. Pernyataan Pasal ini menunjukan  bahwa  sedapat  mungkin tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh anak  diusahakan  tidak  berlanjut  ke tingkat  pemeriksaan  di  pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan  ke  pemulihan  kembali  ke kondisi  semula  karena  berkaitan dengan  kondisi  dan  perkembangan mental anak yang masih
labil.“Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2012  Tentang  Sitem  Peradilan Pidan  Anak”  memberikan  peran  dan kewajiban  baru  kepada  kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  dalam menangani tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak.Kewenangan  itu
adalah “kewenangan melakukan
diversi  dalam  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan  perkara  tidak  berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan  perkara  di  pengadilan, kewenangan  tersebut  berlandaskan pada diskresi oleh penegak hukum” 3 .
Berdasarkan latar belakang yang penulis angkat diatas bahwa pembahasan yang akan dibahas merupakan upaya pembaharuan dalam
3 Ardhi Prasetyo, Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas), Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, Tahun 2017, Hlm. 39.
kejahatan  narkotika  oleh  anak  dan berikut  dengan  penerapan  diversinya yang  juga  menemukan  hal  baru  dari penelitian yang dikaji semakin mendalam  secara  bertahap  dalam perumusan  kajian  sebagai  berikut; Bagaimana implementasi diversi terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana narkotika ditinjau dari “Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak?”Bagaimana Aturan
Pemidanaan terhadap Anak di Indonesia  dengan  di  Negara  Australia dan Swiss?Bagaimana seharusnya pengaturan  diversi  terhadap  anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan pendekatan normatif.Sebagai  ilmu  normatif,  ilmu hukum  memiliki  cara  kerja  yang  khas sui  generis. 4 karena  penelitian  ini hanya  ditujukan  pada  peraturan- peraturan  tertulis  sehingga  penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan  data-data  yang  bersifat
4 Peter  Mahmud  Marzuki,  (2010). Penelitian Hukum , Cet. Ke 6, Jakarta: Kencana, p. 35.
sekunder pada
perpustakaan.Spesifikasi penelitian dilakukan  secara  deskriptif  analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya  saat  ini.  Berdasarkan fakta-fakta  dan  data-data  yang  aktual pada  saat  ini.  Karena  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  memberikan  data yang seakurat mungkin tentang manusia,  keadaan,  atau  gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesa.
Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis  dan  mengolah  data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan  dalam  metode  analisis  data dalam penelitian ini karena data utama yang  digunakan  bukan  dalam  bentuk angka-angka  yang  dapat  dilakukan pengukuran. Maksud dari  penggunaan metode  tersebut  adalah  memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada  berdasarkan  pada  pendekatan yuridis normatif.Dalam metode analisis  kualitatif,  data  yang  telah terkumpul kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis  secara  kualitatif  untuk memperoleh  kesimpulan  akhir  yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara objektif  yang  merupakan  jawaban
untuk  permasalahan  yang  ada  pada penelitian ini.
B. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana AnakDiversi dalam Perspektif Perkembangan Hukum Pidana Anak
Adanya pandangan bahwa penggunaan  hukum  pidana  sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat  subsider.  Artinya,  sepanjang penggunaan  sarana  di  luar  sistem peradilan  pidana  dipandang  lebih efektif,  maka  penggunaan  peradilan pidana  sedapat  mungkin  dihindarkan. Selain  itu,  apabila  (hukum)  pidana akan  digunakan  sebagai  sarana  untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistis  harus  pula  diperhatikan. Hal  ini  penting  tidak  hanya  karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi  juga  karena  pada  hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang  kepentingan  atau  nilai
yang  paling  berharga  bagi  kehidupan manusia. 5
Diversi  pada  hakikatnya  juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana 6 .Diversi juga mempunyai esensi  tetap  menjamin  anak  tumbuh dan  berkembang  baik  secara  fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan,  maka  pengalihan  proses dan  proses  yustisial  menuju  proses non  yustisial  terhadap  anak  yang melakukan penyalahgunaan narkotikaakan  terlihat  relevansinya sebagai  berikut;  Pertama,  Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya  terdiri  dan  upaya  untuk melindungi  masyarkat  di  satu  sisi  dan melindungi  individu  (pelaku)  di  sisi yang  lain.Relevansi  pengalihan proses dan  proses  yustisial  menuju  proses non  yustisial  dalam  penanggulangan penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak terhadap  dua  aspek  pokok  tujuan pemidanaan  tersebut,  yaitu  aspek perlindungan  masyarakat  dan  aspek
5 Barda  Nawal  Arief,  Ke bijakan  Legislatif dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana  Penjara ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 41.
6 Rr. Putri A. Priamsari, Mencari Hukum Yang Berkeadilan    Bagi  Anak  Melalui  Diversi, Perspektif Hukum, Vol.18 No. 2,  2018, Hlm. 183.
perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Dengan pengalihan tersebut, maka  anak  akan  terhindar  dan penerapan  hukum  pidana  yang dalam banyak teori telah didalilkan  sebagai  salah  satu faktor kriminogen. Dampak negatif  penerapan  hukum  pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan  stigmatisasi  maupun dehumanisasi  yang  justru  dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan
penerapan hukum pidana
(depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan
kemungkinan menjadi jahat
kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan  masyarakat  dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
b. Dengan
Diversi/pengalihan tersebut  juga  akan  memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap  individu  anak.  Pertama, dengan  pengalihan  tersebut  anak akan tetap  dapat  melakukan komunikasi
dengan
lingkungannya,  sehingga  dengan demikian  anak  tidak  perlu  lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan  pengalihan  itu  juga  anak akanterhindar  dari  kemungkinan dampak  negatif  prisonisasi  yang seringkali merupakan sarana "transfer" kejahatan.
Kedua,  dalam  perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan.
Orientasi  hukum  pidana  yang  hanya
cenderung  pada  persoalan  perbuatan
(pidana) dan pelaku ( daad- daderstrafrecht ) telah melahirkan konstruksi  hukum  pidana  yang  tidak respec  terhadap  korban.  Padahal dalam  konteks,  anak  sebagai  orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika,  ia  tidak  dapat  semata-mata dilihat  sebagai  pelaku,  tetapi  ia  juga harus  dilihat  sebagai  korban  yang membutuhkan  prioritas  pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika.
Ketiga,  pengalihan  proses  dari proses  yustisial  menuju  proses  non yustisial  juga  sangat  relevan  dengan falsafah pemidanaan yang dianut pada umumnya  yaitu  falsafah  pembinaan ( philosopy treatment ). Dengan demikian,  pengalihan  proses  dari
yustisial  menuju  proses  non  yustisial juga  mempunyai  relevansi  dengan transformasi  konseptual  dalam  sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi di dunia  pada  umumnya  dan  konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi. 7 Untuk membahas kedudukan  hukum  diversi  terhadap anak  penyalahgunanarkotika  dalam perspektif hukum pidana, perlu dilakukan pembahasan mengenai perkembangan kebijakan diversi sebagai berikut:
1. Diversi  Dalam  Instrumen

## Hukum Internasional
Mandat  untuk  menghindarkan  anak dari  penerapan  pidana  diserukan masyarakat internasional dalam berbagai instrumen hukum internasional  yang  berkaitan  dengan penerapan  pidana  bagi  anak  dapat disebut  antara  lain; The  United Nations  Guidelines  for  the  Prevention of  Juvenile  Delinquency ( The  Riyadh GuideIines ),  salah  satu  instrumen internasional  yang  berkaitan  dengan penerapan  pidana  bagi  anak  adalah The United Nations Guidelines for the Prevention  of  Juvenile  Delinquency
7 JimlyAsshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana  Indonesia  Studi  tentang  Bentuk- Bentuk Pidana DalamTradisiFiqh dan Relevansinya  Bagi  Usaha  Pembaharuan KUHP Nasional , Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, hal. 167.
yang  tercantum  dalam  Resolusi  PBB 45/112  tanggal  14  Desember  1990. Beberapa  hal  penting  yang  tertuang dalam  Resolusi  PBB  45/112  terkait dengan  penerapan  pidana  bagi  anak antara  lain  : 8 Pengembangan  sikap non-kriminogen  (koersif  dan  penulis) di  kalangan  anak  dan  di  masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang aktifitas  sosial  yang  bermanfaat, meningkatkan  pendekatan  manusia terhadap  segala  aspek  kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan  dan  memperlakukan anak  dan  remaja  secara  manusiawi (koersif  dan  penulis).Mengusahakan terjaminnya  perkembangan  usia  muda secara  harmonis,  demi  terlangsungnya pertumbuhan  personalitas  anak  sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan  objek  pengawasan  dan sosialisasi,  dalam  hal  ini  termasuk juga  pemahaman,  bahwa  anak  dan remaja  yang  melakukan  perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi  dengan  pengkriminalisasian dan penghukuman.
The  United  Nations  for  the Administration  of  Juvenile  Justice ( The  Beijing  Rules ) The  United
8 Paulus  Hadisoeprapto, Juvenile  Delinquency ( Pemahaman  dan  penaggulangannya ),  Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hal. 101.
Nations  for  the  Administration  of Juvenile Justice.
yang disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan dijadikan Resolusi  PBB  pada  tanggal  29 Nopember 1985 dalam Resolusi 40/33.  Secara  umum  The  Beijing Rules  memuat  ketentuan-ketentuan pokok  sebagai  berikut  : 9 Perlunya kebijakan  sosial  yang  komprehensif yang  bertujuan  untuk  mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya  akan  mengurangi  campur tangan sistem peradilan pidana anak.Anak  dalam  proses  penyidikan dan penuntutan harus dihindarkan dan hal-hal  yang  dapat  merugikan  anak. Kontak awal antara anak dengan polisi harus  terhindarkan  dan  penanganan- penanganan  yang  berupa  gertakan, kekerasan fisik dan
sebagainya.Diversi (pengalihan)
merupakan  suatu  mekanisme  yang memungkinkan  anak  dialihkan  dan proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan  sebetulnya  telah  mengalami proses  stigmatisasi.Di  dalam  proses ajudikasi  dan  disposisi,  dalam  rangka pemberian  pertimbangan  yang  sebaik-
9 Ibid ., hal. 109.
baiknya,  laporan  penyelidikan  sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian  perkara  dan  penempatan anak  menjadi  syarat  yang  penting untuk  diperhatikan  (Rule  14-18).  Satu asas penting yang harus diingat dalam kaitan  ini,  ialah  penempatan  anak  di dalam  lembaga  koreksi  (penjara) hendaknya  ditempatkan  sebagai  usaha terakhir,  itupun  hanya  untuk  jangka pendek.Anak  setelah  melalui  proses ajudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan  di  dalam  Lembaga  atau mungkin  di  luar  Lembaga  untuk dibina.  Pembinaan  anak  di  luar Lembaga  dalam  pelaksanaannya  perlu dipersiapkan  matang  dengan  cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya Parole,
Probation, Lembaga-lembaga
Kesejahteraan  Anak  dengan  petugas yang  berkualitas,  ditunjang  dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka  rehabilitasi  anak  (Rule  23- 25).  Sementara  pembinaan  anak  di dalam Lembaga diarahkan agar pembinaan  tidak  bersifat  umum, melainkan  memperhatikan  kondisi sosial,  ekonomi  dan  budaya  anak bersangkutan, penyediaan tenaga- tenaga  medis,  ahli  jiwa,  khusus  bagi pecandu narkotika.
The  United  Nations  Rules  for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty .  Instrumen  internasional  ini termuat  dalam  Resolusi  PBB  45/113 yang  mulai  berlaku  tanggal  14 Desember  1990.  Secara  substansial The  United  Nations  Rules  for  the Protection  of  Juvenile  Deprived  of
Liberty memuat tentang pemantapanStandart Minimum perlindungan  anak  yang  dirampas kemerdekaannya,  sekaligus  sebagai acuan  bagi  aparat  penegak  hukum yang  berurusan  dengan  Peradilan Anak. 10
Perampasan kemerdekaan terhadap  anak  menurut The  United Nations  Rules  for  the  Protection  of Juvenile Deprived of Liberty membawa  konsekuensi  sedemikian rupa  sehingga  anak  tetap  harus memperoleh penghormatan hak asasinya.  Perampasan  kemerdekaan terhadap  anak  dapat  dilakukan  dalam hal  telah  ada  ketentuan  tentang  batas usia  minimum  anak  yang  dijatuhi pidana dalam undang-undang, tersedianya sarana kegiatan anak yang memungkinkan  untuk  terbentuknya self-respect  pada  diri  anak,  adanya laporan lengkap tentang diri anak baik mengenai latar belakang sosial,
10 Ibid. hal. 123.
ekonomi,  budaya  dan  kejiwaan  anak, program  pembinaan  Lembaga  yang beronientasi  pada  reintegrasi  anak, tanpa  kekerasan  maupun  ancaman kekerasan,  laporan  secara  periodik kepada  orang  tua  tentang  kesehatan fisik  dan  mental  anak,  dan  adanya petugas  atau  lembaga  independen yang  diberi  otoritas  pengawasan terhadap lembaga.
Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam instrumen internasional tersebut  di  atas,  kebijakan  untuk menghindarkan anak dan proses peradilan  harus  dilakukan  secara komprehensif. Penanganan anak
secara parsial justru akan
menempatkan anak pada kondisi yang tidak  menguntungkan  bagi  proses pembinaan  anak.  Melalui  kebijakan sosial yang komprehensif anak diarahkan  untuk  tumbuh  secara  sehat baik secara jasmani maupun jiwanya 11 . Upaya ini hakikatnya merupakan  usaha  untuk  menjauhkan anak  dan  kemungkinan  terlibat  dalam proses  peradilan  secara  prefentif  yang bersifat non-penal.
11 DarminiRoza,  LaurensiusArliman,  Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 41, No. 1, Tahun 2018, Hlm. 9.
2. Diversi dalam Perkembangan
Hukum

## Pidana Indonesia
Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak istilah restorative justice dikenal dengan  Keadilan  Restoratif  yang pengertiannya  adalah  suatu  proses penyelesaian  yang  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  mereka  dan  pihak lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak pidana,  secara  bersama-sama  mencari penyelesaian  terhadap  tindak  pidana tersebut  dan  implikasinya  dengan menekankan  pada  pemulihan  bukan pembalasan. 12
Diversi  sebagai  suatu  kebijakan pidana,  baru  dianggap  efektif  jika sistem  pemidanaan  yang  digunakan dapat  memenuhi  tujuan  dan  sasaran (pemidanaan)  yang  telah  ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversi  mengingat  ketentuan  Pasal  7 Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012, maka pada dasarnya Diversi mempunyai  relevansi  dengan  tujuan pemidanaan anak, yang mana  nampak
12 Mayasari,  Dian  Ery.  “perlindungan  Hak Anak  Kategori  Juvenile  Delinquency.” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2018): p. 6- 7.
dari  hal-hal  sebagai  berikut: 13 Diversi sebagai  proses  pengalihan  dari  proses yustisial  ke  proses  non  yustisial, bertujuan  menghindarkan  anak  dari penerapan hukum pidana yang seringkali  menimbulkan  pengalaman yang  pahit  berupa  stigmatisasi  (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat)  dan  menghindarkan  anak dari kemungkinan
terjadinya
prisionisasi  yang  menjadi  sarana transfer kejahatan
terhadap anak.Perampasan kemerdekaan terhadap  anak  baik  dalam  bentuk pidana  penjara  maupun  dalam  bentuk perampasan yang lain melalaui
meknisme  peradilan  pidana,  memberi pengalaman  traumatis  terhadap  anak,
sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan
jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan  dengan  dunia  peradilan akan  menjadi  bayang-bayang  gelap kehidupan  anak  yang  tidak  mudah dilupakan.Dengan  Diversi  tersebut, maka  anak  terhindar  dari  penerapan hukum  pidana  yang  dalam  banyak
13 Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif  Penanggulangan  Tindak  Pidana
Narkotika  Oleh  Anak ,  UMM  Press,  Malang,
2009,  hal.  129.  sebagaimana  dikutip  oleh AbintoroPrakoso, Pembaruan Sistem
Peradilan  Pidana  Anak ,  Erlangga,  Surabaya, 2013, hal. 222.
teori  telah  didalilkan  sebagai  salah satu  faktor  kriminogen,  berarti  juga menghindarkan anak dari kemungkinan  menjadi  jahat  kembali ( residive ),  menghindarkan  masyarakat dari  kemungkinan  menjadi  korban akibat  kejahatan.Dengan  Diversiakan memberikan  2  (dua)  keuntungan sekaligus  terhadap  individu  anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi  dengan  lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan.Kedua; anak  terhindar  dari  dampak  negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.
3. Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Perkembangan pengaturan narkotika  di  Indonesia  tidak  terlepas dari  akibat  hukum  dari  berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia.Pada waktu perang Vietnam sedang  mencapai  puncaknya  pada tahun  1970-an,  hampir  semua  negara di  dunia  terutama  di  Amerika  Serikat penyalahgunaan narkotika sangat
meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. 14
Adapun  beberapa Konvensi-
konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia  antara  lain: Convention  on
Psychotrophic Substances 1971 (Konvensi  Psikotropika  1971)  dan
United  Nation  Convention  Against
Illicit  Traffic  in  Narotic  Drugs  and Psychotropic Substances , 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa  Tentang  Peredaran  Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
Kedua  konvensi  tersebut  telah menjadi  hukum  nasional  Indonesia lewat  caraaksesi  yang  kemudian diratifikasi  melalui  Undang-Undang. Convention on Psychtrophic substances  1971  diratifikasi  melalui
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang  Pengesahan  Convention  on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan  diratifikasi  Convention
Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and  Psychotropic  Substances,  1988 melalui  Undang-Undang  Nomor  07 Tahun 1997.
14 A.  R.  Sujono,  dan  Bony  Daniel,
Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.
Pada  dasarnya  kebijakan  hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius ( VerdoovendeMiddelenOrdonnantie , Stbl.1927No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang- undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan  munculnya  UU  No.  35  Tahun 2009  sebagai  pembaharuan  terbaru dari undangundang tentang Narkotika.
Perlindungan anak sebagai usaha  untuk  melindungi  anak  agar anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  secara  seimbang  dan manusiawi.Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan,  pencegahan,  pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek kontruktif, integratif  fisik  dan  sosial  anak.  Anak adalah  mereka  yang  belum  dewasa dan  menjadi  dewasa  karena  peraturan tertentu  (mental,  fisik  dan  sosial belum dewasa) 15
15 Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak , AkademikaPresindo, Jakarta, 1989, hal. 2.
Sebagai upaya untuk memberikan  perlindungan  terhadap anak  dalam  proses  peradilan,  agar kepentingan  dan  kesejahteraan  anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa: 16 “Segala aktivitas yang dilakukan  dalam  rangka  peradilan anak  ini,  apakah  itu  dilakukan  oleh polisi,  jaksa  ataukah  pejabat-pejabat lainnya,  harus  didasarkan  pada  suatu prinsip:  demi  kesejahteraan  anak, demi  kepentingan  anak.  jadi  apakah hakim  akan  menjatuhkan  pidana ataukah  tindakan  harus  didasarkan pada  kriterium  apa  yang  paling  baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada
masyarakat kepada kepentingan masyarakat.”
Perlu  digaris  bawahi,  bahwa perlakuan  terhadap  pelaku  tindak pidana  dengan  perlakuan  terhadap korban  adalah  tidak  sama.  Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan  ukuran  untuk  melihat sejauhmana  tingkat  akurasi  perlakuan yang  diberikan  kepadanya.  Dengan kata lain, penegasan terhadap
16 Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana , Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.
persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan.  Apakah  ia  harus  dipidana, oleh  karena  ia  hanya  dipandang sebagai pelaku ataukah justru ia harus mendapatkan  rehabilitasi  karena  ia dipandang  sebagai  korban.  Dengan ketepatan  diagnosa,  maka  obat  yang harus  diberikan  kepadanya  juga  akan tepat dan efektif.
Bertolak  dan  pemikiran  yang demikian, maka penanggulangan terhadap  penyalahgunaan  narkotika yang  dilakukan  oleh  anak  dengan menggunakan  sarana  hukum  pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat daribeberapa  alasan  sebagai  berikut: Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan  setelah  terjadinya kejahatan.  Jadi,  penggunaan  hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan  hanya  bersifat  korektif  dan bersifat represif.Pendekatan yang demikian  dapat  ditoleransi  manakala hanya  diorientasikan  pada  pelaku tindak  pidana.Padahal,  anak  yang melakukan  penyalahgunaan  narkotika tidak  hanya  semata-mata  sebagai pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga
sebagai  korban.Kedua,  bertolak  dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan  narkotika  adalah juga  korban,  maka  upaya  untuk memberikan  perlindungan  terhadap anak yang menyalahgunakan
narkotika juga menjadi prioritas. Aturan Pemidanaan Terhadap
Anak  di  Negara  Indonesia,  Swiss dan di Australia
1. Aturan di Indonesia
Menurut  Pasal  69  ayat  (2)  UU SPPA  Anak,  menyatakan  bahwa seorang  pelaku  tindak  pidana  anak dapat  dikenakan  dua  jenis  sanksi, yaitu  tindakan,  bagi  pelaku  tindak pidana  yang  berumur  di  bawah  14 tahun  dan  pidana,  bagi  pelaku  tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. UU  SPPA  Anak  ini  memberikan kemudahan  bagi  anak  saksi  atau  anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan
keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui
perekaman
elektronik yang dilakukan oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh
Penyidik  atau  Penuntut  Umum,  dan Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya  yang  terlibat  dalam  perkara tersebut.  Anak  saksi/korban  juga diperbolehkan memberikan keterangan  melalui  pemeriksaan  jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi  audiovisual.  Pada  saat memberikan  keterangan  dengan  cara ini, anak harus didampingi  oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  58  ayat (3). 17

## STRAFMODUS(pelaksanaan
pidana)
Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan berdasarkan  asas  :  (UU  SPPA  No.11 tahun 2012)
a. perlindungan;
b. keadilan;
c. non diskriminasi;
d. kepentingan  terbaik  bagi anak;
e. penghargaan terhadap pendapat anak;
f. kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang anak;
17 Suhadi,  Suhadi.  "Urgensi  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Hukum Khaira Ummah 12.4 (2017): 853-861. p. 857-858.
g. pembinaan dan pembimbingan anak;
h. proporsional;
i. perampasan  kemerdekaan dan  pemidanaan  sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.
Di  dalam  penerapannya  di  atur dalam  pasal  5  ayat  (1)  “sistem
peradilan pidana anak wajib mengutamakan  pendekatan  keadilan restorative”,  didalamfilosofinya  UU SPPA  menerapkan  sistem  peradilan pidana  anak  yang  restorative  (tidak fokus pada hukuman penjara, melainnkan pada perbaikan/ pemulihan  keadaan  korban  pasca terjadinya suatu tindak pidana)
sehingga proses penghukuman
merupakan suatu Ultimumremedium 18

## STRAFTMAAT(ancaman pidana)
UU  SPPA  mendefenisikan  anak di  bawah  umur  sebagai  anak  yang telah  berumur  12  tahun  tetapi  belum berumur  18  tahun,  dan  membedakan anak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana dalam tiga kategori:
18 Lidya Suryani Widayati,
UltimumRemediumdalam Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM ,
No. 1 Vol. 22, Tahun 2015,  Hlm. 2.
a. Anak yang menjadi pelaku tindak  pidana  (Pasal  1 angka 3);
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4); dan
c. Anak  yang  menjadi  saksi tindak pidana (Anak Saksi)
(Pasal 1 angka 5)
Ada  2  (dua)  kategori  perilaku anak  yang  membuat  ia  harus berhadapan  dengan  hukum, yaitu :
1) Status Offence adalah perilaku  kenakalan  anak yang  apabila  dilakukan oleh  orang  dewasa  tidak dianggap sebagai kejahatan,  seperti  tidak menurut, membolos
sekolah  atau  kabur  dari rumah ;
2) Juvenile Deliquency
adalah  perilaku  kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Ada pembedaan ancaman pidana
bagi  anak  yang  ditentukan  oleh  Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dimana  dalam  penjatuhan  pidanannya ditentukan paling lama ½ dari ancaman  maksimum  terhadap  orang dewasa,  sedangkan  penjatuhan  pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak  diberlakukan  terhadap  anak- anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak  dalam  Undang-undang  juga ditentukan  berdasarkan  umur,  yaitu bagi  anak  yang  berumur  8  sampai  12 tahun  hanya  dikenakan  tindakan, sedangkan  anak  yang  telah  berusia  12 sampai  18  tahun  baru  dapat  dijatuhi pidana. 19

## STRAFSOORT(jenis pidana)
Apabila
ditinjau dari
perkembangan  ilmu  hukum  pidana dan  sifat  pemidaan  modern,  telah memperkenalkan dan mengembangkan  apa  yang  disebut pendekatan  hubungan  Pelaku-Korban atau  “Doer-Victims”  Relationship.
Suatu  pendekatan  baru  yang  telah menggantikan  pendekatan  perbuatan
atau pelaku atau “daad-dader
straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan  formula  keadilan khususnya  dalam  penegakkan  HAM,
19 Sambas, Nandang.(2010). Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia . Graha Ilmu,. P. 28
bahwa  ada  3  aspek  pendekatan  untuk membangun  suatu  sistem  hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang  kesemuanya  layak  berjalan secara integral, simultan dan parallel. Diversi  wajib  diupayakan  dalam tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi “wajib” pada pengupayaan  diversi  juga  menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian  ketentuan  ini  yang  diatur pada  pasal  96  sudah  dinyatakan bertentangan  denganUUD  1945dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- X/2012.Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan pidana
Dalam  pasal  5  ayat  (3)  “dalam sistem  peradilan  pidana  anak  sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan  b  wajib  diupayakan  diversi”, kewajiban  proses  diversi  (pengalihan) pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  bagi anak pelaku.
Diversi bertujuan:
Imam  Subaweh  Arifin,  Pujiyono,  Konsep  diversi  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Narkotikadi Masa Depan
a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. menyelesaikan perkara
anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan  anak  dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk  berpartisipasi;  dan
menanamkan rasa tanggung  jawab  kepada anak. 20
2. Aturan di Swiss
Pengaturan  Di  Negara  Swiss: Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
Chapitre  1  Principes  et  champ d’application
Art.  1  Objet  et  relation  avec  le code pénal
1. La présente loi:
a. régit les
sanctions
applicables à quiconque commet,  avant  l’âge  de  18 ans,  un  acte  punissable  en vertu du code pénal (CP)3 ou d’une autre loi fédérale;
b. fixe également certains principes  applicables  à  la
procédure pénale des mineurs.
Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia
20 Ibid, p. 10
Bab 1 Prinsip Dan Ruang Lingkup Seni.  1  Tujuan  Dan  Kaitannya Dengan Hukum Pidana
1. Hukum ini:
a. Mengatur sanksi yang berlaku untuk siapa saja yang melakukan, sebelum  usia  18 tahun ,  suatu  tindakan  yang dapat  dihukum  berdasarkan KUHP  3  atau  hukum  federal lainnya
b. Juga  menetapkan  prinsip- prinsip  tertentu  yang  berlaku untuk  prosedur  pidana  anak di bawah umur.
Art. 3 Conditions personnelles
1. La  présente  loi  s’applique  à quiconque  commet  un  acte punissable entre 10 et 18 ans.
2. Lorsque  plusieurs  infractions commises  avant  et  après  l’âge de  18  ans  doivent  être  jugées en même temps, le code pénal5 est  seul  applicable  en  ce  qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP)  prononcées  pour  un  acte commis avant l’âge de 18 ans. Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de
jugement  ordonne  celle  qui  est prévue  par  le  code  pénal  ou
par la présente loi, en fonction des  circonstances.  Lorsqu’une procédure  pénale  des  mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable.  Dans  les  autres
cas, la procédure pénale relative aux adultes est
applicable. Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Seni 3 Kondisi Pribadi 1. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan  yang  dapat  dihukum antara 10 dan 18 tahun.
2. Ketika  beberapa  pelanggaran dilakukan  sebelum  dan  setelah usia  18  harus  dinilai  pada  saat yang sama, kode pidana 5 hanya
berlaku sehubungan dengan hukuman. Hal yang sama berlaku untuk hukuman
tambahan  (Pasal  49,  al.  2,  CC) yang  diucapkan  untuk  tindakan yang  dilakukan  sebelum  usia  18 tahun. Saat pengukuran diperlukan.  Otoritas  pengadilan memerintahkan
apa yang ditentukan  oleh  hukum  pidana atau  oleh  hukum  ini,  tergantung
pada  kondisinya.  Dalam  proses pidana  untuk  anak  di  bawah umur  diperkenalkan  sebelum pengetahuan tentang suatu tindakan  yang  dilakukan  setelah usia  18,  ini  prosedur  tetap berlaku.  Dalam  kasus  lain, proses  pidana  berkaitan  dengan orang dewasa berlaku.
Art.  4  Actes  commis  avant  l’âge  de

## 10 ans
Si  l’autorité  compétente  constate  au cours  d’une  procédure  qu’un  acte  a été  commis  par  un  enfant  de  moins de 10 ans, elle avise ses représentants  légaux.  S’il  apparaît que  l’enfant  a  besoin  d’une  aide particulière,  elle  avise  également l’autorité  tutélaire  ou  le  service d’aide  à  la  jeunesse  désigné  par  le droit cantonal.
Seni.  4Tindakan  yang  Dilakukan

## Sebelum Usia 10 tahun
Jika otoritas yang kompeten menemukan  selama  prosedur  bahwa suatu  tindakan  telah  dilakukan  oleh seorang  anak  di  bawah  usia  10,  ia menyarankan  perwakilan  hukumnya. Jika itu muncul bahwa anak tersebut membutuhkan  bantuan  khusus,  ia juga memberi nasihat kepada otoritas perwalian atau layanan kesejahteraan
pemuda yang ditentukan oleh hukum kewilayahan.
3. Aturan di Australia
Pengaturab  Di  Negara  Australia:
Criminal Code Act 1995
Part  2.3  –  Circumstances  in  which there is no criminal responsibility
Division 7 – Circumstances involving lack of capacity
7.1 Children under 10
A  child  under  10  years  old is  not  criminally  responsible for an offence.
7.2 Children over 10 but under 14
(1)  A  child  age  10  years  or more but under 14 years old can  only  be  criminally responsible for an offence if the  child  knows  that  his  or her conduct is wrong.
(2)  The  question  whether  a child knows that his or her conduct is wrong is one of fact. The burden of proving  this  is  on  the prosecution.
Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Bagian  2.3  –  Keadaan  dimana  tidak ada pertanggung jawaban pidana. Divisi  7  –  Keadaan  yang  melibatkan kurangnya kapasitas 7.1 Anak Dibawah 10
Seorang  anak  di  bawah  10 tahun  tidak  bertanggungjawab secara pidana atas suatu pelanggaran.
7.2  Anak  Diatas  10  tetapi  dibawah
14
(1)  Seorang  anak  berusia  10 tahun  lebih  tetapi  dibawah 14 tahun bertanggung jawab secara  pidana  atas  suatu pelanggaran  jika  anak  itu tahu bahwa perilakunya
salah.
(2)  Pertanyaan  apakah  seorang anak tahu bahwa perilakunya itu salah adalah fakta. Beban ini membuktikan ada di penuntutan.
C.  Pengaturan  Diversi  Terhadap Arah Pelaku Tindak Pidana Narkotika  Untuk  Masa  Yang  Akan Datang
Konsep  diversi  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  proses  peradilan pidana  terhadapanak  pelaku  tindak pidana melalui sistem peradilan pidana  lebih  banyak  menimbulkan bahayadaripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadapanak atas  tindakan  yang  dilakukannya
seperti  anak  dianggap  jahat,  sehingga lebih baik untukmenghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. 21
Diversi dilakukan dengan alasan untuk  memberikan  suatu  kesempatan kepadapelanggar  hukum  agar  menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya  masyarakat 22 .Diversi  berupaya memberikan  keadilan  kepada  anak yang berkonflik dengan hukum 23 .Kedua keadilan tersebut dipaparkan  melalui  sebuah  penelitian terhadap  keadaan  dan  situasi  untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat ( appropriatetreatment ). 24
Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
diorientasikan untuk memberikan perlindungan  bagi  anak  dari  tindakan pemenjaraan 25 .Selain itu terlihat
21 Randall  G.  Shelden, Detention  Diversion Advocacy:  An  Evaluation ,Department  of Justice, Washington DC U.S. 1997, hal. 1. 22 Sri  Rahayu,  "Diversi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan  Pidana  Anak." Jurnal  Ilmu  Hukum Jambi , Vol. 6, No. 1 (2015): Hlm. 127. 23 Bambang Hartono,  Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana,  Pranata Hukum,
Vol. 10, No. 1, 2015 , Hlm. 76. 24 Walker, Training  The  System  The  Control of  Discretion  in  Criminal  Justice  1950-1990 , Oxford  University  Press,  New  York,  1993, hal. 1-2.
25 Ciptono, Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia, Adil
bahwa  perlindungan  anak  dengan kebijakan  diversi  dapat  dilakukan  di semua  tingkat  peradilan  mulai  dari masyarakat  sebelum  terjadinya  tindak pidana dengan melakukan pencegahan 26 .  Setelah  itu  jika  ada anak  yang  melakukan  pelanggaran maka  tidak  perlu  diproses  ke  dalam proses peradilan pidana.
Selanjutnya  jika  anak  yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur  ditangkap  oleh  polisi,  polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan
ke jaksa penuntut.Kemudian apabila kasus anak  sudah  sampai  di  pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan  sesuai  dengan  prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir  bila  anak  sudah  terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara  dapat  membuat  kebijakan diversi  terhadap  anak  sehingga  anak dapat  dilimpahkan  ke  lembaga  sosial, atau  sanksi  alternatif  yang  berguna
Indonesia Jurnal , Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, Hlm. 17.
26 Muh. Fauzan Aries,  SlametSampurno, Muhammad Ashri, HasbirPaserangi, Children and the Criminal Law: Legal Perspective as A Tool of Social Engineering, Hasanuddin Law Review , Vol. 5, No. 3, Tahun 2019, Hlm. 332.
bagi  perkembangan  dan  masa  depan anak. 27
Sebagai  bagian  dan  sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan  lembaga  hukum  yang mempunyai  kewenangan  yang  begitu luas sebagai lembaga yang mengawali bekerjanya  sistem  peradilan  pidana, sehingga  kinerja  kepolisian  sangat menentukan  arah  penegakkan  hukum pidana.Dengan  demikian,  pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana  bagi  seorang  tersangka  adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.
Tanpa  bermaksud  memberikan excuse  terhadap  berbagai  kelemahan dan  kekurangan  lembaga  kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana,  menurut  penelitidiversi  dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika  oleh  anak  lebih  tepat dilakukan di tingkat kepolisian (Police Divertion).  Pandangan  peneliti  yang demikian  didasarkan  pada  beberapa argumentasi sebagai berikut:
Pertama, sebagai lembaga
penegak  hukum  yang  pertama  dan langsung bersinggungan dengan masyarakat,  Polisi  pada  dasarnya
27 Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current  approach  to  diverting  juvenile  from the criminal justice system , Commonwealth of
Australia Government Attorney-general's
Departement Australia, Canberra, 2003, hal. 4.
mempunyai  potensi  yang  demikian besar untuk merubah kultur masyarakat.  Kewenangan  dan  otoritas polisi  apabila  dikemas  secara  dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.
Kedua, bahwa anak harus sejauh mungkin  dihindarkan  dari  proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan  untuk  dijauhkan  dari bersinggungan  dengan  aparat  penegak hukum  pidana,  tetapi  tidak  berarti harus dibebaskan dari tanggungjawabnya.Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan  anak,  proses  di  luar hukum  pidana  tetap  dimungkinkan. Oleh  karenanya,  dalam  peran  dan fungsinya  sebagai  penyidik  parat kepolisian  juga  dapat  diberi  otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya  dan  proses  yustisial menuju proses non-yustisial.
Ketiga, dengan pengalihan proses  terjadi  ditingkat  kepolisian, maka  polisi  tetap  dapat  melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya,  sehingga  upaya  untuk menghindarkan  anak  dari  proses peradilan  tetap  dapat  diwujudkan.
Kebutuhan  pemeriksaan  oleh  polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam penyalahgunaan  narkotika,  sehingga proses  rehabilitasinya  segera  dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas, maka peneliti berpendapat bahwa proses pengalihan dan proses yustisial menuju  proses  non-yustisial  dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak lebih  efektif  apabila  dilakukan  di tingkat kepolisian ( Police Diversion ).

## KESIMPULAN
Pengaturan  diversi  terhadap arah  pelaku  tindak  pidana  narkotika untuk  masa  yang  akan  datang  konsep diversi  yang  dimplementasikan  di Indonesia  hanyalah  sebuah  komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai
alternatif dari peradilan pidana formal, dengan  meletakkan  upaya  Diversi dalam  setiap  tahap  proses  peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).  Konsep  diversi  terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan  sebuah  program  alternatif penanganan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  semata,  tapi  diversi
yang  benar-benar  mengeluarkan  anak dari  proses  peradilan  pidana.  Konsep diversi  tersebut  tidak  jauh  berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan  di  Australia  yaitu  Police Diversion.  Hal  ini  didasarkan  pada pertimbangan  Polisi  sebagai  gerbang pertama  yang  menangani  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  menjadi penentu  apakah  seorang  anak  akan dilanjutkan  ke  proses  peradilan  atau tindakan  informal  lainnya  seperti mediasi penal.Berkaitan dengan penanganan anak penyalahgunanarkotika  polisi  sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversi melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan  dengan  proses  peradilan pidana.

## DAFTAR BACAAN Buku:
A.  R.  Sujono,  dan  Bony  Daniel, Komentar&Pembahasan Undang  Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan Anak , Akademika Presindo,
Jakarta, 1989 Barda Nawal Arief, Ke bijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan  Pidana  Penjara ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum  Pidana  Indonesia  Studi tentang  Bentuk-Bentuk  Pidana DalamTradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan  KUHP  Nasional ,
Penerbit  Angkasa, Bandung, 1996 Kenneht  Folk, Early  Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice  system ,  Commonwealth of Australia
Government
Attorney-general's  Departement Australia, Canberra, 2003 Kusno  Adi, Diversi  Sebagai  Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh
Anak ,  UMM  Press,  Malang, 2009,  hal.  129.  sebagaimana dikutip  oleh  Abintoro  Prakoso, Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana Anak , Erlangga, Surabaya, 2013 Lembaga  Bantuan  Hukum  Jakarta, MengawalPerlindun-gan  Anak Berhadapan Dengan Hukum ,CetakanKesatu,  Jakarta, LBH Jakarta, 2012 Paulus Hadisoeprapto, Juvenile Delinquency ( Pemahaman  dan penaggulangannya ), Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1997
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2010).
Penelitian  Hukum ,  Cet.  Ke  6, Jakarta: Kencana
Randall G. Shelden, Detention
Diversion Advocacy:
An Evaluation ,Department of Justice,  Washington  DC  U.S. 1997 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981 Sutedjo  W.,  (2013). Hukum  Pidana Anak . (Edisi Revisi) Bandung Walker, Training  The  System  The
Control of Discretion in
Criminal  Justice  1950-1990 , Oxford  University  Press,  New York, 1993

## Jurnal:
Ardhi Prasetyo, Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus  Di  Kabupaten  Sambas), Jurnal  Nestor  Magister  Hukum, Vol. 4, No. 4, Tahun 2017.
Ariani,  Nevey  Varida.  "Implementasi
Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Dalam Upaya  Melindungi  Kepentingan Anak." Media Hukum 21.1 (2014):p. 5 Bambang  Hartono,    Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak
Pelaku  Tindak  Pidana,    Pranata
Hukum,    Volume  10  Nomor  1 Januari 2015. Ciptono,  Penerapan  Tindak  Pidana Narkotika  Terhadap  Anak  di Indonesia, Adil Indonesia
Jurnal ,  Vol.  1,  No.  1,  Tahun 2019.
Darmini  Roza,  Laurensius  Arliman,
Peran  Pemerintah  Daerah  Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah
Hukum,  Vol.  41,  No.  1,  Tahun 2018 Lidya  Suryani  Widayati,  Ultimum Remediumdalam Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , No. 1 Vol. 22, Tahun 2015
Mayasari,  Dian  Ery.  “perlindungan Hak  Anak  Kategori  Juvenile Delinquency.”  Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum 20.3 (2018): p. 6-7. Mita  Dwijayanti,  Penetapan  Diversi Terhadap    Anak  Yang  Terlibat Narkotika, Perspektif  Hukum , Vol. 17, No. 2, 2017
Muh. Fauzan Aries, Slamet Sampurno,  Muhammad  Ashri, Hasbir  Paserangi,  Children  and the Criminal Law: Legal
Perspective  as  A  Tool  of  Social Engineering, Hasanuddin  Law Review ,  Vol.  5,  No.  3,  Tahun
2019. Rr.  Putri  A.  Priamsari,  Mencari Hukum Yang Berkeadilan  Bagi Anak Melalui Diversi, Perspektif  Hukum,    Vol.18  No. 2,  2018 Sambas, Nandang. (2010). Pembaruan
Sistem  Pemidanaan  Anak  di
Indonesia . Graha Ilmu,. P. 28 Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Anak  Dalam  Perspektif  Sistem
Peradilan  Pidana  Anak." Jurnal Ilmu  Hukum  Jambi ,  Vol.  6,  No.
1 (2015):
Suhadi,  Suhadi.  "Urgensi  Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal  Hukum  Khaira Ummah 12.4 (2017): 853-861. p. 857-858.
Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika