## TANTANGAN ARBITER SYARIAH DI BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

## Faizatul Fitriyah
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura faizahabeladel@gmail.com

## Abstrak
Artikel  dalam  sebuah  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  di  sebut  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS),  keberadaan  sumber  daya manusia (human resource) di rasa sangat penting sebagai seseorang yang siap dan  mampu  memberikan  sumbangan  guna  usaha  pencapaian  sesuatu  yang diharapkan  oleh  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS). Pentingnya  mempertimbangkan  keahlian  yang  telah  di  miliki  oleh  human resource  ketika  rekrutmen  ataupun  proses  penyeleksian  sangat  berpengaruh kepada  kinerjanya.  Di  dalam  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  Dewan  arbiter  memiliki  perpaduan  kompetensi  yang mempuni, baik dari disiplin ilmu hukum, ekonomi syariah, hukum Islam, dan sebagian  merupakan  ilmuwan  di  bidang  hukum  perikatan  dan  perjanjian. Walaupun demikian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pasti mempunyai  suatu  tantangan  dalam  menyelesaikan  tugas  yang  di  embannya. Di sisi lain dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS), Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  di  nilai  sangat  prospek  sekali keberadaan arbiter syariah yaitu untuk menyelesaikan sengketa khususnya di dunia  perbankan  syariah.  Diantara  mekanisme  penyelesaian  sengketa  antara lain: membuat permohonan untuk melaksanakan arbitrase yang di dalamnya di lakukan secara tertulis dilengkapi dengan nama dan  alamat yang lengkap, penunjukan  arbiter  yang  di  kehendaki,  penjelasan  prosedur,  bukti  sengketa, dan  sebuah  pernyataan  oleh  pihak  yang  bersengketa,  akhir  sebuah pemeriksaan,  membuat  sebuah  keputusan,  peningkatan  tentang  keputusan, membatalkan  suatu  putusan,  mendaftarkan  sebuah  putusan,  pelaksanaan tentang putusan, serta pembayaran para arbiter yang di kehendaki oleh pihak yang kalah.
Kata Kunci: Tantangan Arbiter, Sengketa, Perbankan Syariah

## Faizatul Fitriyah

## Pendahuluan
Sudah  barang  pasti,  pesatnya  perbankan  syariah  (PS)  dan  lembaga keuangan  syariah  (LKS)  akan  diikuti  oleh  permasalahan  yang  mungkin  terjadi antar lembaga keuangan syariah maupun antar perbankan syariah (PS) serta bisa juga  terjadi  pada  lembaga  keuangan  syariah  dan  nasabahnya.  Maka  dalam  hal menyelesaikan  konflik,  di  perlukan  seorang arbiter  yang  mempunyai  kompetensi luas  dan  ahli  didalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  di BASYARNAS. 1 Ibu  kota  Jakarta  merupakan  letak  dari  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  dengan  cabang  atau  perwakilan  di  beberapa  tempat  lain  yang  dirasa perlu.  Sesuai  dengan  pedoman  dasar  yang  di  tetapkan  oleh  MUI  BASYARNAS yang merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independent, bebas dan otonom, tidak boleh ada campur tangan kekuasaan politik dan pihak mana saja. BASYARNAS  sendiri    dapat  di  katakan  sebagai  perangkat  organisasi  Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2 Pentingnya kompetensi yang sangat luas dari berbagai ilmu  pengetahuan  pada  diri  seorang  arbiter  juga  akan  mempengaruhi  kinerja dalam  keseharian  ketika  menjalankan  tugas  yang  di  embannya,  terutama  dalam mencari solusi ketika di hadapkan dalam sebuah kasus sengketa di BASYARNAS ataupun  mencari  banyak  pengalaman  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas  diri seorang arbiter di BASYARNAS.
Tanpa  didukung  dengan  keterampilan  sumber  daya  manusia  ( human resource)  organisasi  perekonomian  global  yang  berbasiskan  pengetahuan  dan keterampilan bisa stagnasi. Sumber daya manusia juga merupakan suatu kekayaan penting  yang  wajib  di  miliki  oleh  perusahaan  (dalam  hal  ini  lembaga BASYARNAS), kemampuan yang di miliki oleh arbiter dan keahliaannya dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan  sengketa  perbankan  syariah  yang  terjadi. 3 Pemanfaatan human capital sangat bergantung pada kemampuan  suatu organisasi (BASYARNAS)    dalam  menjaga momentum  untuk  kemudian  bisa survive  terus sehingga dalam organisasi/lembaga itu sendiri dapat mengendalikan dengan baik
1 Fadia  Fitriyanti,  Ani  Yunita,  Muhammad  Khaeruddin  Hamsin,  ” Peningkatan  Kualitas  Kompetensi  Arbiter Syariah  Di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS),  Panrita  Abdi,  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 3 (2020), 291.
2 Nurhayati, “ Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 03,
No. 01 (2019), 10.
3 Arman Maulana, “ Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Primer Koperasi Kartika Artileri Berdaya Guna Sepanjang Masa Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kota Cimahi”, Coopetition: jurnal ilmiah manajemen, Vol. XI, No. 02 (2020), 83.
Kariman , Volume 09, Nomor 01, Juni  2021 | 163
dan mampu memanfaatkan human capital yang ada pada organisasi itu sendiri. 4
Oleh karena itu sangat di perlukan para arbiter yang mempunyai kompetensi yang bagus dan menjadi harapan demi majunya BASYARNAS ke depannya. Sehingga sangat di harapkan benar-benar dengan adanya arbiter ini bisa mencarikan solusi persengketaan yang di alami oleh perbankan syariah.
kompetensi  adalah  kumpulan  pengetahuan,  keterampilan,  karakteristik dan  sikap  seseorang  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  performen  yang sudah  ditetapkan  dan  dapat  di  ukur  dengan  menggunakan  standard  dan  aturan yang  sudah  menjadi  kesepakatan,  serta  yang  mampu  dikembangkan  melalui pelatihan. 5 Yang  terjadi  kebanyakan  kinerja  seseorang  terkadang  tidak  sesuai dengan pekerjaan yang di kerjakan akibatnya akan mempengaruhi pada kemajuan perusahaan  atau  lembaga  organisasi.  Keseriusan  dan  sempurnanya  dalam melaksanakan  sebuah  pekerjaan  banyak  ditentukan  oleh  motivasi  dalam  diri seorang pekerja (arbiter). Dengan artian sebelum melakukan pekerjaan seseorang (arbiter)  telah  terlebih  dahulu melakukan  pemilihan,  pekerjaan mana  yang  harus di  kerjakan  pertama  kali  dan  di  kerjakan  dengan  sempurna. 6 Jadi  sebelum mengerjakan  sesuatu  harus  terencana  dengan  baik  agar  hasilnyapun  bisa memuaskan.
Sebagai  organisasi  yang  bergerak  dalam  wilayah  formal,  BASYARNAS harus  mempunyai  sumber  daya  manusia  (arbiter)  yang  mempuni  dalam  bidang hukum, hal demikian tercermin dalam kemampuan seorang arbiter berfungsi baik ahli di  bidang  akademisi,  ataupun  secara praktisi, oleh  sebab  itu mereka  yang  di pilih  tentunya  ahli  dan  pakar  dibidang  ilmu  pewacara  secara  resmi  di BASYARNAS. Kompetensi itulah yang merupakan tolak ukur bagi suatu lembaga ataupun  sebuah  instansi  di  dalam  merencanakan  kemudian  mengelola  dan memanfaatkan  SDM  yang  ada  dengan  sebaik-baiknya,  baik  di  lakukan  proses rekrutmen  dan  penyeleksian,  suatu  pelatihan  dan  pengembangan  bakat,  ataupun manajemen  sebuah  kinerja yang  di  miliki . Secara efektif suatu kompetensi harus bisa mempunyai suatu kemampuan untuk pencapaian visi dan tujuan yang akan di capai organisasi dan instansi ke dalam sebuah perilaku yang teramati atau sebuah tindakan yang wajib dilakukan oleh para karyawan beserta staf-stafnya.
4 Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, “ Arbitrase Syariah” (Makasar,: t.p, 2017), 202.
5 Marwansyah, “ Manajemen Sumber Daya Manusia” (Bandung: Alfabeta, 2010) , 36.
6 Dedik  tri  intiantara,  ” Pengembangan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Berbasis  Kompetensi  Guna Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  Dan  Dosen  Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia”,    Jurnal  Perkeretaapian Indonesia, Vol. III, No. 2 (2019), 94.

## Faizatul Fitriyah
Dalam  membahas  masalah  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  di miliki oleh BASYARNAS tentunya mulai dari susunan pengurus dan para arbiter yang  dimiliki  oleh  BASYARNAS  sudah  handal  dan  sesuai  dengan  bidangnya, sehingga  masyarakat  tidak  perlu  khawatir  lagi  karena  arbiter  yang  ada  pada BASYARNAS  sudah  dikendalikan  oleh  para  ahlinya.  Namun  meski  demikian BASYARNAS  tidak  akan  selalu  mengalami  kelancaran  dalam  menyelesaikan sengketa  yang  ada,  pasti  ada  tantangan  yang  harus  di  hadapi  oleh  pihak BASYARNAS. Di  sisi  lain  BASYARNAS  tentunya sangat  prospek  sekali  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  mengingat  semakin  meningkatnya lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah  dan  mayoritas  populasi  penduduk  di Indonesia adalah beragama Islam, maka di pandang perlu adanya BASYARNAS. sehingga BASYARNAS merupakan solusi penyelesaian sengketa yang aman dan hemat waktu.
Lazimnya bermacam transaksi yang di akadkan, pada prakteknya bisnis di perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) biasanya di awali oleh adanya perjanjian secara tertulis di antara kedua belah pihak. Terpenuhinya semua  perjanjian  bergantung  pada  perjalanan  perjanjian  itu.  karena  dalam perjalannya, perjanjian tertulis itu bisa berjalan dengan lancar dan ada pula yang terkendala.  Pertikaian  dan  persengketaan  antara  para  pihak  terjadinya  karena adanya  ingkar  janji  atau  tidak  dipenuhinya  prosedur  yang  tertuang  dalam perjanjian tersebut. Dengan tidak terpenuhinya janji  yang sudah di sepakati pada perjanjian maka dapat  terjadi karena kesengajaan atau ketidak sengajaan. Namun yang  namanya  sudah  undang-undang  tidak  melihat  hal  itu.  Kelalaian  yang  di lakukan  dalam  bentuk  apapun  harus  di  pertanggung  jawabkan. 7 Pertanggung jawaban  ini  bisa  di  carikan  solusinya  melalui  lembaga  non  ligitimasi,  di musyawarahkan  dengan  baik,  bukan  mencari  siapa  yang  kalah  dan  siapa  yang memenangkan perkara akan tetapi mencari siapa yang benar siapa yang salah.
Perbedaan  kepentingan  akan  berkembang  pada  rasa  tidak  puas  hati  yang gilirannya menjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang secara langsung maupun tidak menyudutkan diantara salah satu pihak dianggap sebagai musabab penyebab  kerugian. 8 Terjadinya  konflik  di  antara  beberapa  pihak  sangat  tidak diharapkan timbul oleh para pelaku bisnis, tetapi dalam menjalanannya tetap akan
7 Dewi utami sari, ” Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, Al-Muqkidz, Vol. 8, No. 2 (2020), 158-159.
8 Nurul Ichsan, ” Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, Ahkam, Vol. XV, No. 2 (2015), 231.
Kariman , Volume 09, Nomor 01, Juni  2021 | 165
selalu  ada  perselisihan  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  persengketaan  pada internal  pelaku. 9 Itu  sudah  takdir  Allah,  tidak  ada  sesuatu  yang  berjalan  mulus apalagi beda kepala beda juga cara pandangnya.
Menurut  Achmad  Djauhar  dan  Muhammad  Arifin  keberadaan  arbitrase syarih harus segara bijak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjawab perkembangan serta aktivitas perbankan syariah (PS) maupun lembaga keuangan syariah  (LKS).  Penempatan  penyelesaian  sengketa  pada  badan  arbitrase  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  keistimewaan.  Mengingat, arbitrase  yang  di  Indonesia  diwakili  oleh  BASYARNAS  yaitu  lembaga  satu- satunya  diluar  peradilan  umum  dan  agama  yang  bisa  memutuskan  sengketa perdata  ekonomi.  Tahir  Azhary  berpendapat  bahwa  keberadaan  badan  arbitrase syariah  di  Indonesia  yang  merupakan  hal Conditio  Sine    Qua    Non  atau memerlukan  sesuatu  yang  penting  dan  di  perlukan. 10 Di  rasa  sangat  penting adanya  dan  sangat  di  perlukan  sebagai  perantara  penyelesaian  sengketa  secara musyawarah di antara kedua pihak yang bersengketa, mengingat berkembangnya perbankan  syariah  dan  lembaga  keuangan  syariah  yang  sudah  mulai  menjamur dari hilir ke kota, yang juga berpotensi menimbulkan sebuah konflik.

## Definisi Arbiter Syariah
Arbiter  adalah  seorang  pakar  dalam  hukum  dan  ekonomi,  berkat kompetensi  dan  integritas  yang  di  miliki,  maka  ditunjuk  agar  membantu memeriksa serta memberikan solusi sebuah putusan atas sengketa itu. Pihak yang berselisih berhak menunjuk seorang arbiter yang di kehendaki, dan arbiter yang di pilih juga berhak untuk menerima dan menolak penunjukan .
Arbitrase  adalah  satu  satu  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa, terlebih  pada  sebuah  sengketa  yang  masih  bisa  didamaikan.  Arbitrase  banyak diminati  oleh  pelaku  ekonomi  yang  memiliki  sengketa  keperdataan,  karena  sifat arbitrase  menerapkan  kerahasiaan  dan  diselesaikan  dalam  waktu  yang  telah ditentukan  oleh  perundang-undangan  (UU  No.30  Tahun  1999).  Untuk memudahkan pengambilan keputusan, proses persidangan arbitrase berjalan serta
9 Zaidah  Nur  Rosidah, Layyin  Mahfiana, ”Efektifitas Penerapan  Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi  Syariah  di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)”,  Tawazun:  Journal  of  Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 1, (2020), 16.
10 Muhammad  Arifin,  “ Arbitrase  Syariah  sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah” (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2016), 7.

## Faizatul Fitriyah
dikomandoi  seorang  arbiter,  baik  tunggal  atau  manjelis.  Pemimpin  persidangan arbitrase harus ganjil untuk menghindari keputusan yang harus diputuskan melalui votting. Arbiter diamanahi tugas untuk menyelesaikan sengketa secara adil, tidak memihak kepada salah satu pihak, menyelesaikan proses peradilan sesuai dengan waktu (batas lamanya) yang telah ditetapkan oleh undang-undang, ialah sebanyak 180  hari  dengan  toleransi  waktu  sekitar  60  hari.  Lembaga  arbitrase  harus  dapat menjalankan  proses  sesuai  dengan  baik  sesuai  dengan  adanya  waktu  yang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang  No.30  tahun  1999.  Karena  penggunakan  waktu yang  berlebih  atau  berkurang  akan  berdampak  hukuman  agar  bisa restore (mengembalikan) biaya yang sudah ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Serta  dikhawatirkan  akan  munculnya  rasa  ketidak  percayaan  terhadap  lembaga arbitrase  selaku  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  diharapkan  bisa menyudahi  perkara  yang  tengah  dijalani  dalam  tenggang  waktu  yang  tidak berlarut-larut. Dengan ketidak percayaan itu bisa saja suatu saat masyarakat yang bersengketa  menyelesaikan  sengketanya pada pengadilan  negeri.  Oleh  karena itu para arbiter harus benar-benar menjaga kepercayaan itu.

## Tantangan Arbiter Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa
Yang  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  seorang  arbiter  syariah  di BASYARNAS  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  perbankan  syariah  adalah: pertama;  Seorang  arbiter  harus  mempunyai  keahlian  serta  wawasan  yang  luas ketika di hadapkan dengan yang namanya arbitrase nasional, mengingat ketika di
lakukan  penyelesaian  sengketa  lintas  Negara  tentu  saja  akan  di  hadapkan  pada keberbedaan  suatu  peraturan  dalam  Negara  itu  sendiri,  jangan  sampai  Negara yang berkembang seperti Indonesia selalu sepakat dengan peraturan yang di buat oleh  luar  negeri  yang  negaranya  lebih  maju,  sehingga  mudah  terperangkap  dan terjerumus oleh kesepakatan  itu  sendiri  yang merugikan diri  kita sendiri. 11 Sebab itu    seorang  arbiter  harus  mempunyai  pengetahuan  yang  luas  tentang  berbagai macam keilmuan khususnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang di tekuni, juga  bisa  memutuskan  perkara  dengan  bijaksana,  tidak  boleh  plinplan  apalagi sampai  terjadi  keberpihakan  pada  salah  satu  pihak,  karena  suatu  saat  arbiter sendiri  yang  akan  di  rugikan.  Dengan  tingkat  pengetahuan  arbiter  yang  rendah. Maka sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase  itu  sendiri.  krisisnya  kepercayaan  terhadap  arbiter  yang  mempunyai keterbatasan pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang luas sangat wajar bila tidak  mengajukan  sebuah  perkaranya  kepada  lembaga  Arbitrase.  Hal  demikian bisa  dipantau  dari  minimnya  perkara  yang  telah  diajukan  oleh  masyarakat  dan diselesaikan melalui lembaga alternatif berupa arbitrase syariah.
Kedua; Walaupun kantor arbitrase terdapat di beberapa kota besar seperti Jakarta,  Palembang,  Makasar,  akan  tetapi  masih  sedikit  menangani  perkara- perkara  di  bandingkan  dengan  pengadilan  negeri  yang  kantornya  tersedia  di berbagai  kota,  di  sebabkan  minimnya  kantor  yang  tersedia  jadi  belum  maksimal dalam  menangani  perkara. 12 Oleh  karena  itu  merupakan  suatu  tantangan  bagi BASYARNAS dan para arbiternya untuk sebisa mungkin lebih meningkatkan lagi kantor  arbitrase  syariah  di  beberapa  kota,  apalagi  di  tiap  kabupaten  demi memaksimalkan  cara  kerja  arbitrase  syariah  kedepannya.  Dibandingkan  perkara yang yang diselesaikan peradilan negara, perkara yang ditangani kantor arbitrase sangat  sedikit.  Hal  ini  wajar,  mengingat  lembaga  arbitrase  hanya  tersedia  di beberapa  kota  besar  saja.  Dari  itu  tentu  wajar  lembaga  arbitrase  masih  minim bekerja  semaksimal  mungkin  jika  dibandingkan  dengan  lembaga  pengadilan negeri,  karena  pengadilan  negeri  sudah  tersebar  di  setiap    kabupaten  dan  kota sehingga tidak asing lagi di telinga masyarakat.
11 Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kapita Selekta Tentang  Arbitrase  Dilengkapi  Dengan  Putusan  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Dan  Bani  (Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia)  (Jakarta:  Perpustakaan  Dan  Layanan Informasi, 2011), 28.
12 Sulfiayu,  Hasriadi,  ” Kajian  Kritis  Tentang  Relevansi  Arbitrase  Menurut  UU  No.30  Tahun  1999  Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, JURNAL AL-TSARWAH Vol. 3 No. 1, (Juni 2020), 107.

## Faizatul Fitriyah
Ketiga;  keberadaan  lembaga  arbitrase  syariah  ini  sangat  minim  yang mengetahui.  Secara peran,  belum  maksimal dalam  menyelesaikan  sengketa pada perbankan  syariah.  Untuk  itu,  perlu  di  lakukan  pengkajian  tentang  arbitrase syariah  ini  dan  kemudian  di  lanjutkan  dengan  peningkatan  sosialisasi  dan publikasi agar masyarakat bisa mengetahui adanya dan cara kerja arbitrase syariah itu  sendiri  sehingga  bisa  mengoptimalkan  peran  arbitrase  syariah  di  dalam menyelesaikan  perselisian  dalam  sebuah  perbankan  syariah  atau  lembaga keuangan lainnya di waktu yang akan datang. 13 Jika secara publikasi ke khalayak ramai di tingkatkan baik secara offline ataupun secara online maka akan banyak di ketahui  oleh  masyarakat,  sehingga  akan  berdampak  pada  maksimalnya  peran arbitrase syariah yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah, pada  akhirnya  juga  berpengaruh  pada  kinerja  arbiter,  jika  para  pihak  banyak mengenal  arbitrase  syariah  sebagai  solusi  penyelesaian  sengketa  maka  paling tidaknya masyarakat akan banyak menyelesaikan perkaranya di lembaga arbitrase syariah,  penghasilan  yang  di  miliki  arbiterpun  akan  bertambah  banyak,  arbiter juga  akan  termotivasi  dengan  modal  (gaji)  yang  maksimal  yang  sudah  di terimanya.

## Prospek Arbiter Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa
Pada  undang-undang  yang  terdapat  pada  nomor  30  tahun  1999  tentang arbitrase dan sebuah alternatif dalam penyelesaian perselisihan telah menyediakan cara  penyelesaian  adanya  perselisihan  diluar  peradilan  agama  atau  umum. 14
Arbitrase adalah solusi penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dikenal oleh para pelaku usaha. Di dalam sebuah undang-undang yang terdapat pada nomor 30 tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  solusi  dalam  penyelesaian  sebuah  sengketa menjelaskankan bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan dengan di dasarkan atas klausul perjanjian arbitrase yang di buat secara  tertulis  oleh  beberapa  pihak  yang  bersengketa.  Dengan  adanya  ketentuan tersebut,  menunjukkan,  arbitrase  lembaga  yang  berguna  sebagai  penyelesaian sebuah  perselisihan  yang  terjadi  di  luar  peradilan  atas  persetujuan  dari  beberapa pihak yang bersengketa.
Ketentuan  didalam  sebuah  undang-undang  nomor  30  tahun  1999,  yang menjelaskan tentang arbitrase dan solusi di dalam menyelesaikan sengketa. Jalan keluar  di  dalam  penyelesaian  sebuah  sengketa  perbankan  syariah  dapat menggunakan  jalur  yang  di  sepakati  dalam  akad.  Alternatif  yang  ditempuh merupakan    pilihan  penyelesaian  yang  dapat  di  laksanakan  di  luar  peradilan agama maupun umum, antara lain dengan menggunakan badan arbitrase syariah. Sebagai  salah  satu  altenatif  lembaga  penyelesaian  konflik  yang  terjadi  pada perbankan  syariah  dan  lembaga  keuangan  syariah  di  luar  peradilan  agama. keberadaan  arbitrase  syariah  perlu  dan  penting  untuk  di  ketahui  masyarakat, terutama  pengkajian  mengenai  prinsip  yang  menjadi  dasar  operasional.  Dengan adanya  kajian  yang  intens,  maka  beberapa  pelaku  bisnis  dan  masyarakat  serta perbankan  syariah  dapat  mengetahui  apa  saja  prinsip  yang  menjadi  dasar  dan penerapan arbitrase syariah.
Penyelesaian  sengketa  di  BASYARNAS  melalui  arbiter  syariah  dinilai prospek  diterapkan dengan alasan: Pertama; perbankan syariah semakin banyak bermunculan  di  Indonesia  mengingat  semakin  banyaknya  kebutuhan  atas perbankan, peran arbiter sangatlah penting yang berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan  sengketa  yang  ada  di  luar  peradilan.  Dengan  menerapkan  nilai- nilai  keislaman  serta  menghargai  prinsip  keadilan  dan  persaudaraan  diharapkan mampu  menjalankan  fungsi  lembaga  arbitrase  syariah  secara  efisien  dan  efektif. Selain  itu,  menjaga  hubungan  harmonis  dan  memelihara  silaturrahim  juga hubungan  kerja  antara  para  pihak  yang  berselisih  sehingga  bisa  tetap  berjalan dengan baik.
Kedua; Melihat pertumbuhan keuangan syariah, nampaknya arbiter dalam lembaga  arbitrase  syariah  mempunyai  prospek  yang  cukup  bagus  untuk  masa depan  tentu  di  topang  dengan  perkembangan  kehidupan  sosial  dan  ekonomi masyarakat.  Kemunculan  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah,  pasar  modal syariah dan reksadana syariah menjadi barometer perkembangan ekonomi syariah selain pesatnya perbankan syariah. Semua transaksi kelembagaan formal masing- masih  memiliki  gejala  akan  timbul  sengketa,  sehingga  peran  arbiter  sangat  di butuhkan dalam rangka memecahkan dan menyelesaikan perselisian yang terjadi pada lembaga keuangan.
Ketiga; Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga sangat  prospek  menggunakan  badan  arbitrase  syariah  ketika  dalam  perselisihan, hal ini juga sebagai salah satu prinsip perilaku bisnis Islam. Penggunaan arbitrase

## Faizatul Fitriyah
syariah  dalam  perbankan  syariah,  apabila  menemui  perselisihan  diselesaikan dengan  metode  arbitrase.  Hal  demikian  dimaksudkan  terwujudnya  suatu kemakmuran  financial  ekonomi  serta  dimensi  sosial  yang  harmonis.  Terjadinya perselisihan antar pihak dalam praktik bisnis merupakan keniscayaan, maka Islam mendorong  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  menempuh  jalur  arbitrase melalui  arbiter  yang  di  setujui. 15 Perintah  untuk  arbitrase  ( tahkim)  sudah  di jelaskan  dalam  al-Qur’an,  tujuannya  untuk  mencari  penyelesaian  perselisihan dengan  mendamaikan  semua  pihak  melalui  jalur  musyawarah. 16 Dengan menggunakan arbitrase yang tujuannya tetap mempertahankan perdamaian ( sulh) demi  mewujudkan  hubungan  silaturrahim  yang  harmonis  di  antara  kedua  pihak yang berselisih. Penggunaan jalur arbitrase ( tahkim) sudah tercatat dalam sejarah Islam yaitu dengan memilih jalah tahkim di peradilan Islam.
Keempat; Keberadaan lembaga BASYARNAS, tujuannya adalah sebagai lembaga arbitrase syariah yang merupakan salah satu dari kaitan historis, yuridis, maupun  sosiologis  keislaman  bisa  dikemukakan  bahwa  sangat  kuat  landasan hukum  yang  bersumber  baik  di  dalam  al-Qur’an  maupun  Sunnah.  Terdapat beberapa  alasan  serta  pendapat  tentang  bagaimana  keharusan  adanya  lembaga arbitrase  syariah  seperti  halnya  lembaga  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).  Demikian  pula  kenyataan  sosiologis  menunjukkan  bahwa masyarakat  yang  perlu membutuhkan  suatu  lembaga untuk  menyelesaikan suatu sengketa di antara mereka dengan cara yang murah, mudah, dan memperoleh rasa keadilan yang di selesaikan oleh para arbiter syariah yang berkompeten dan sesuai di  bidangnya.  Bisa  di  bilang  penyelesaian  sengketa  oleh  BASYARNAS  dalam memecahkan  permasalahan  umat  Islam  di  bidang  bisnis  dan  perbankan merupakan suatu kewajiban. 17 Pemecahan permasalahan ini di harapkan mampu mengatasi  konflik  yang  ada,  sehingga  usaha  yang  bergerak  di  bidang  bisnis  dan perbankan syariah bisa menjalankan kegiatannya dengan normal kembali.
Kelima;  secara  normatif  UUPS  2008  membolehkan  lembaga  arbitrase sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan agama melalui  pilihan  forum  ( choice  of  forum)  yang  mengharuskannya  menyediakan prinsip-prinsip  yang  akan  menjadi  dasar  penyelesaian  sengketa  dalam  perspektif
15 Nik Mohamed Affandi Bin Nik Yusoff , “Islam Dan Business” (Malaysia: pelanduk publication, 2002), 95.
16 Muhamad  Asro dan Muhamad Kholid, “ Fiqh perbankan” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 266.
17 Ibnu  Elmi,  A,S,  Pelu,  Jefry  Tarantang,  “ Arbitrase  (Paradigma  Teoritik  Arbitrase  Syariah  Dan Perkembangannya Di Indonesia”) (Yogyakarta: K. Media, 2019), 79.
syariah.  Di  dalam  sebuah  Undang-Undang  yang  termaktub  pada  Nomor  7  pada tahun  1992  tentang  perbankan,  isi  di  dalamnya  telah  di  ganti  menjadi  Undang- Undang yang termaktub pada Nomor 10 tahun 1998, dimana tidak adanya sebuah aturan  yang  berisi  suatu  ketentuan  tentang  penyelesaian  sebuah  sengketa  pada bidang  perbankan. 18 Memang  perlu  adanya undang-  undang  yang  secara spesifik mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan itu sendiri agar arbiter  nanti  tidak  kesulitan  lagi  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  jika  ada pedomannya  sendiri  maka  arbiterpun  mudah  dalam  menentukan  solusi  dari masalah  yang  terjadi  pada  bidang  perbankan  syariah  ketika  di  hadapkan  oleh kasus  yang  terjadi  di  antara  para  pihak  karena  sudah  terdapat  acuannya.  Oleh karena itu dengan adanya UUPS 2008 bisa lebih meyakinkan pengguna perbankan syariah sebagai penunjang kegiatan bisnis yang di jalaninya.

## Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Undang-undang  nomor  30  tahun  1999  tentang  arbitrase  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  merupakan  regulasi  yang  mengatur  tentang  lembaga arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.    Dengan  adanya  regulasi,  maka terbuka  peluang  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  di  luar  lembaga-lembaga yang  ligitasi  yang  secara jelas  disebutkan.  Lembaga  alternatif  ini  dikenal  dengan penyelesaian  non-litigasi,  yang  cara  penyelesaiannya  menggunkan  pendekatan musyawarah,  mengedepankan  negosiasi,  mendorong  mediasi  secara  masif  dan terakhir dengan langkah arbitrase.
Sebuah  regulasi  penyelesaian  sengketa  di  perbankan  syariah  maupun lembaga  keuangan  syariah,  Setidaknya  terdapat  tiga  peraturan  perundang- undangan  antara  lain  sebagai  berikut: Pertama;  Tentang  Peradilan  Agama terdapat  pada  Pasal  49  Undang-undang  nomor  3  tahun  2006. Kedua;  Tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Ketiga;  Tentang  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  perhimpunan  dana dan  penyaluran  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah  terdapat  pada  Putusan  Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007.
Pasal  49  Undang  Undang  nomor  3  tahun  2006  mengatur  tugas  dan wewenang  Peradilan  Agama  yaitu  melakukan  pemeriksaan,  memutuskan,  dan menyelesaikan  pokok  perkara  pada  tingkat  pertama  antara  lain  dengan  syarat
18 Muhammad  Arifin,  “ Arbitrase  Syariah  Sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5.

## Faizatul Fitriyah
perkara  tersebut  berkaitan  erat  dengan  keagamaan  Islam  semisal;  waris, perkawinan,  hibah,  wasiat,  zakat,  wakaf,  sedekah  infak,  dan  ekonomi  syariah. Dalam  penjelasannya  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “ ekonomi syariah”  merupakan  kegiatan  atau  perbuatan  usaha  yang  dilakukan  dengan menggunakan prinsip syariah, diantara kegiatan yang termasuk sebagai “ ekonomi syariah” ialah; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, bank syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, serta bisnis-bisnis syariah terdapat pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.
Penyelesaian  sengketa  yang  terkait  dengan  perbankan  syariah  bisa diselesaikan  dengan  menempuh  dua  jalur  peradilan  terdapat  Dalam  pasal  55 Undang-undang  nomor  21  tahun  2008  menyatakan  bahwa,  yaitu; Pertama; Penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  menggunakan  lembaga  peradilan  di lingkup  Peradilan  Agama. Kedua;  Penyelesaian  di  selesaikan  dilakukan  diluar peradilan  Agama  non-ligasi.  Dengan  persyaratan  bahwa  pihak  yang  bersengketa telah  sepakat  untuk  menyelesaikannya  melalui  akad  yang  diatur  sesuai kesepakatan  para  pihak.  namun  penggunakan  non-ligasi  atau  arbitrase  harus sesuai prinsip-prinsip syariah.
Yang  disebut  dengan  “penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  isi Akad”  tertuang  dalam  sebuah  Pasal  55  ayat  (2)  sebagai  berikut: 19 Pertama; Melakukan pendekatan musyawarah, kedua; Melakukan mediasi perbankan, yaitu dengan  mengedepankan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas), ketiga; Melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
Kegiatan  penghimpunan  dana,  penyaluran  serta  pelayanan  jasa  bank syariah diatur oleh Pasal 4 putusan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007. Putusan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara bank  dengan  nasabah  lebih  baik  dengan  cara  musyawarah.  Bila  melalaui musyawarah  belum  menemui  hasil  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak, penyelesaian  sebuah  sengketa  dilaksanakan  dengan  jalur  mediasi,  termasuk mediasi  dalam  sengketa  perbankan.  Namun  bila  mediasi  belum  bisa  mencapai sebuah kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan menempuh mekanisme  arbitrase  syariah.  Jika  langkah-langkah  yang  disebut  belum  mampu,
19 Rahman  Hasima,  ” Implikasi  Hukum  Terhadap  Akad  yang  Memuat  Klausula  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012”, SASI Volume 26,  Nomor 3 (Juli - September 2020), 287.
maka  di  selesaikan  melalui  lembaga  peradilan  yang  ditentukan  oleh  peraturan sebuah  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  putusan  Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI2007 penggunaan “bank” merupakam ganti dari istilah Bank Umum Syariah , Unit Usaha Syariah  serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Perundang-undangan yang sudah berlaku mengatur penyelesaian sengketa sebaiknya  dilakukan  melalui  peradilan  Agama.  Namun,  bila  pihak-pihak  yang berselisih menggunakan cara lain, yaitu penyelesaian sengketa tersebut di lakukan di  luar  Peradilan  Agama  atau  non-ligasi,  baik  itu  dalam  Peradilan  Umum, lembaga  arbitrase,  hal  tersebut  tidak  dapat  disalahkan.  Dengan  ketentuan,  telah disepakati  bersama  pihak  yang  bersengketa  dalam  akad  atau  ada  dalam  klausul perjanjian. Penyelesaian sengketa tidak boleh berlawanan dengan prinsip syariah, semisal  adanya  sogok  yang  dapat  memenangkan  salah  pihak  yang  berperkara. pada dasarnya kedua syarat ini mudah di temui dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan  Agama.  Tetapi  Peradilan  Agama  sejak  awal  dirancang  untuk menghindari  praktek-praktek  kotor  serta  mengedepan  prinsip-prinsip  syariah. 20
Karena faktanya yang terjadi di lapangan adalah siapa yang menyogok dia yang mempunyai  harapan  banyak  serta  mampu  memenangkan  perkara  yang  di sidangkan.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 yaitu memiliki ketentuan-ketentuan umum antara lain sebagai berikut: 21 Pertama; Pelaksanaan  dalam  pemerikasaan  sengketa  harus  diajukan  secara  langsung  dan tertulis. Namun bisa juga dengan lisan bisa disepakati para pihak yang bersengketa dan dipandang perlu oleh arbiter atau majelis arbiter. Kedua; Arbiter atau majelis arbirter  harus  menjadi  pihak  pertama  yang  mengupayakan  kesepakan  damai  di antara  pihak-pihak  yang  bersengketa. Ketiga;  Limit  waktu  pemeriksaan hendaknya  harus  dituntaskan  maksimal  180  atau  6  bulan  sejak  terbentuk  arbiter atau  majelis  arbiter.  Namun  bisa  diperpanjang  bila  diperlukan  serta  disetujui pihak-pihak  yang  bersengketa. Keempat;  Kepala  pustus  Putusan  Arbitrase  harus berbunyi “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat
20 Dewi  Utami  Sari, ”Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia”,  Al-Muqkidz  :  Jurnal  Kajian Keislaman, No. 2,  vol. 8  (Mei-Agustus 2020), 161.
21 Mukharom,  Dharu  Triasih,  Dian  Septiandani,  ” Peran  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  Syariah”,  SALAM;  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i  FSH  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 2 (2020), 187-188.

## Faizatul Fitriyah
Arbiter  atau  Majelis  Arbiter  mengenai  keseluruhan  sengketa,  pendapat  masing- masing Arbiter dalam  hal  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  Majelis Arbitrase, amar  putusan,  tempat  dan  tanggal  putusan,  dan  tanatangan  arbiter  atau  majelis arbiter. Kelima;  Putusan  arbiter  harus  menegaskan  waktu  pelaknaan  putusan. Keenam;  Bila  pemerikasaan  sengketa  sudah  selesai,  maka  pemeriksaan  tidak diperlukan  lagi  atau  ditutup. Ketujuh;  Pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat mengajukan  pemohonan  kepada  arbiter  maksimal  14  hari  setelah  putusan diterima.  Bila  diketemukan  koreksi  atau  ada  kekeliruan  administrasi  dan  atau menambah atau mengurangi sesuatu  tuntutan putusan.
Dengan  dilaksanakannya  beberapa  prosedur  di  atas  di  harapkan  mampu memberikan  solusi  bagi  terjadinya  perselisihan  di  antara  pihak  yang  berselisih yaitu dengan cara musyawarah, walaupun demikian para pihak yang bersengketa sangat  di  harapkan  puas  hati  atas  kinerja  dan  solusi  yang  di  berikan  arbiter. Arbiterpun juga berusaha untuk memberikan jalan keluar yang sebenar-benarnya.
Mekanisme  yang  harus  di  lakukan  adalah  membuat  permohonan  untuk melaksanakan  arbitrase  yang  di  dalamnya  di  lakukan  secara  tertulis  dilengkapi dengan  nama  dan  alamat  yang  lengkap,  penunjukan  arbiter  yang  di  kehendaki, penjelasan  prosedur,  bukti  sengketa,  dan  sebuah  pernyataan  oleh  pihak  yang bersengketa, akhir sebuah pemeriksaan, membuat sebuah keputusan, peningkatan tentang  keputusan,  membatalkan  suatu  putusan,  mendaftarkan  sebuah  putusan, pelaksanaan  tentang  putusan,  serta  pembayaran  para  arbiter  yang  di  kehendaki oleh  pihak  yang  kalah. 22 Karena  pihak  yang  kalah  harus  membayar  ganti  rugi waktu,  tenaga  serta  pengorbanan  biaya  yang  di  keluarkan  dalam  menuntaskan sebuah perselisihan yang terjadi.

## Kesimpulan
Arbiter  adalah  seseorang  yang  berkompeten  dan  mempunyai  integritas serta  ahli  dalam  bidang  penyelesaian  sengketa,  dan  dengan  kelebihannya  itu seorang  arbiter  di  pilih  langsung  oleh  pihak  yang  bersengketa  serta  di  berikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk membantu mengatasi persengketaan, baik terjadi  antar  bank  ataupun  bank  dengan  nasabahnya.  Walaupun  berkompeten masih banyak tantangan yang di hadapi seorang arbiter di BASYARNAS dalam
22 Dr. Eko Siswanto, M.HI., “ Peranan Arbitrase (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah”,  Al- Amwal : Journal of Islamic Economic Law, Vol. 3, No. 2 (September 2018 ), 183.
hal  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  mulai  minimnya  kantor  yang tersedia  di  berbagai  kota,  hingga  kurangnya  informasi  yang  di  ketahui  oleh masyarakat  tentang adanya    Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS), sehingga  masyarakat  masih  cenderung  ketika  terjadi  suatu  persengketaan  masih menjadikan  pengadilan  negeri  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketanya. BASYARNAS juga berpeluang adanya prospek kedepannya dengan melihat pada perkembangan  lembaga  perbankan  dan  keuangan  berbasis  syariah  yang  semakin maju  menyesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan  sosial  masyarakat. Keadaan  ini  di  tandai  dengan  mulai  munculnya  beberapa  lembaga  keuangan syariah (LKS) seperti pegadaian syariah, asuransi syariah , reksadana syariah dan pasar  modal  syariah  yang  dalam  di  transaksinya  mempunyai  potensi  timbulnya sebuah sengketa. Tentunya berlandaskan persaudaraan dan musyawarah, tentunya juga masih menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi  Bin  Nik  Yusoff,  Nik  Mohamed.  2002. Islam  Dan  Business.  Malaysia: pelanduk publication.
Ambo Masse, Rahman dan Muhammad Rusli. 2017. Arbitrase Syariah. Makasar,: t.p.
Arifin, Muhammad. 2016. Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Biro  Hukum  Dan  Humas  Badan  Urusan  Administrasi  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia.  2011. Kapita  Selekta  Tentang  Arbitrase  Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Dan  Bani  (Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia). Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi.
Dharu  Triasih,  Mukharom,  Dian  Septiandani.  2020.  Peran  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  Syariah. SALAM;  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 7 (2): 187-188.

## Faizatul Fitriyah
Elmi,Ibnu  A,S,  Pelu,  Jefry  Tarantang.  2019. Arbitrase  (Paradigma  Teoritik Arbitrase  Syariah  Dan  Perkembangannya  Di  Indonesia),  Yogyakarta:  K. Media.
Fitriyanti,  Fadia,  Ani  Yunita,  Muhammad  Khaeruddin  Hamsin.  2020. Peningkatan  Kualitas  Kompetensi  Arbiter  Syariah  Di  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS). Panrita  Abdi,  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (3): 291.
Hasima,  Rahman,  2020.  Implikasi  Hukum  Terhadap  Akad  yang  Memuat Klausula  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui  Pengadilan Negeri  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUUX/2012”, SASI , 26 (3): 287.
Hasriadi, Sulfiayu. 2020. Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU
No.30  Tahun  1999  Dalam    Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah. JURNAL AL-TSARWAH, 3 (1): 107.
Ichsan,  Nurul  .  2015.  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Ahkam, XV (2): 231.
Marwansyah. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
Maulana,  Arman.  2020.  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Kompensasi  Terhadap Kinerja Pegawai Primer Koperasi Kartika Artileri Berdaya Guna Sepanjang Masa  Pusat  Kesenjataan  Artileri  Medan  Kota  Cimahi. Coopetition:  jurnal ilmiah manajemen XI (02): 83.
Nur  Rosidah,  Zaidah,  Layyin  Mahfiana.  2020.  Efektifitas  Penerapan  Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS). Tawazun:  Journal  of  Sharia  Economic Law, 3 (1): 16.
Nurhayati.  2019.  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Hukum  Ekonomi  Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 3 (1): 10.
Tri  Intiantara,  Dedik.  2019.  Pengembangan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Berbasis  Kompetensi  Guna  Meningkatkan  Kinerja  Pegawai  Dan  Dosen Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia. Jurnal  Perkeretaapian  Indonesia.  III (2): 94.