Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 8 No. 2 November Tahun 2020 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2798

## Strategi Pemerintah Dalam Menyetarakan Hubungan Tauke Di Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan
Yennita 1) , Rumzi Samin 2) , Imam Yudhi Prastya 3)
1,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2 Program Magister Administrasi Publik Falkultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji yennita82@yahoo.com, rumzisamin@umrah.ac.id , yudhiimam@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  starategi  pemerintah  untuk  mengatasi hubungan patron klien diDesa MalangRapat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data. Hasil  penelitian  evaluasi strategi  pemerintah  untuk  mengatasi  hubungan  patron  klien  diDesa  MalangRapat  adalah: Pertama,  Efektivitas,  bantuan  yang  disalurkan  sangat  memberikan  mamfaat  bagi  nelayan karena  bisa  meningkatkan  hasil  tangkapannya  dan  bisa  membantu  keuangan  keluarga. Kedua  Efisiensi,mengenai  anggaran  bantuan.  Pemerintah  memiliki  anggaran  dan berwewenang untuk memenuhi kebutuhan nelayan.  Ketiga,  Kecukupan, masyarakat sangat terbantu  dengan  adanya  bantuan,  tetapi  kurangnya  dalam  Sumber  Daya  Manusia  (SDM). Keempat  Perataan,  penyaluran  bantuan  ini  belum  bisa  dikatakan  efektif,karena  masih  ada nelayan  yang belum menerima  bantuan. Keenam,  Responsivitas, respon masyarakat sangat positif  adanya  bantuan  dan  mendukung  dengan  baik  tujuan  bantuan  tersebut.  Keenam, Ketetapan, program bantuan ini tepat untuk dijalankan karena tujuan dari program ini sangat bernilai untuk pengetasan kemiskinan bagi masyarakat nelayan.
Kata Kunci: Evaluasi, Strategi, Patron Klien.

## Abstrak
This  study  aims  to  evaluate  the  government's  strategy  to  overcome  the  patron-client relationship  in  MalangRapat  Village.  This  study  uses  a  descriptive  method  with  a qualitative approach. The data analysis technique was done by collecting data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The results of the research on evaluating the government's  strategy  to  overcome  the  patron-client  relationship  in  MalangRapat  Village are: First, effectiveness, the assistance provided is very beneficial for fishermen because it can increase their catch and can help with family finances. Second Efficiency, regarding the aid  budget.  The  government  has  the  budget  and  has  the  authority  to  meet  the  needs  of fishermen. Third, Adequacy, the community is greatly helped by the assistance, but lacks in Human  Resources  (HR).  Fourth,  the  distribution  of  this  assistance  cannot  be  said  to  be effective,  because  there  are  still  fishermen  who  have  not  received  assistance.  Sixth, responsiveness,  the  community's  response  is  very  positive  and  supports  the  purpose  of  the aid. Sixth, provision, this assistance program is appropriate to run because the purpose of this program is very valuable for poverty reduction for fishing communities
Keywords : Evaluation, Strategy, Client Patron

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki laut sekitar 70%,  maka  wajar  kalau  terdapat  banyak  aktifitas  kehidupan  penduduk indonesia  berada  di sekitar pantai sebagai nelayan. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia  yang  hidup  dengan  mengelola  potensi  sumberdaya  perikanan.  Sebagai  makhluk sosial  manusia  berintraksi  dengan  lingkungan  sosial  dan  lingkungan  alam.  Hal  ini disebabkan  karena  manusia  dalam  usahanya    melangsungkan  hidupnya  selalu  tergantung pada  lingkungan,  baik  lingkungan  sosial  maupun  lingkungan  alam  dimana  pun  berada. ketergantungan  manusia  terhadap  lingkungan  terwujud  dalam  bentuk  intraksi  sosial  yang berlangsung dilingkungan tersebut.
Pada  umumnya  para  nelayan  masih  mengalami  keterbatasan  teknologi  penangkapan sehingga wilayah opersipun menadi terbatas hanya disekitar perairan pantai. Disamping itu ketergantungan  terhadap  musim  sangat  tinggi  dan  tidak  setiap  saat  nelayan  bisa  melaut, terutama pada musim ombak yang berlangsungan lebih dari satu bulan. Akibatnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan nelayan karena secara riil rata-rata pendapatan per bulan menjadi kecil, dan pendapatan yang diperoleh pada saat  musim  ikan  akan  habis  dikonsumsi  pada  saat  peceklik.  Rendahnya  nilai  tukar  ikan, mahalnya  harga-harga  kebutuhan  sehari-hari  dan  besarnya  tanggungan  keluarga  juga merupakan  faktor  penyebab  kemiskinan  nelayan.  Kemiskinan  merupakan  masalah  yang bersifat  kompleks  dan  multi  dimensional,  baik  dilihat  dari  aspek  kultural  maupun  aspek struktural.  Ada  empat  masalah  pokok  yang  menjadi  penyebab  dari  kemiskinan,  yaitu kurangnya  kesempatan,  rendahnya  kemampuan,  kurangnya  jaminan  dan  keterbatasan  hak- hak  sosial,  ekonomi  dan  politik  sehingga  menyebabkan  kerentanan,  keter-purukan,  dan ketidakberdayaan dalam segala bidang.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin 2017-2019
Wilayah Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) 2017 2018 2019 Maret September Maret september maret september Kepulauan riau 125.37 128.43 131.68 123.36 594 059  602 038 Karimun 16.94 - 15.93 - 376 853 - Bintan 9.37 - 10.42 - 384 396 - Natuna 3.53 - 3.60 - 378 573 - Lingga 12.35 - 12.13 - 429 764 - Kepulauan anambas 2.84 - 2.90 - 382 449 - Batam 61.16 - 67.41 - 686 956 - Tanjungpinang 19.19 - 19.30 - 659 170 -
Sumber:Badan Pusat Statistik,2020
Kepulauan  Riau  merupakan  wilayah  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alam  salah satunya laut, laut merupakan tempat dimana masyarakat yang tinggal dipesisir pantai yang mayoritasnya nelayan,   Malang rapat merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten bintan. Sebagian besar peduduk desa malang rapat berpencaharian sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan  lokasi  desa  malang  rapat  yang  dekat  dengan  laut.  Kondisi  ini  membuat penduduk  berbondong-bondong  untuk  memanfaatkan  hasil  laut  di  desa  Malang  rapat. Namun,  keadaan  ini  tidak  membuat  masyarakat  terlepas  dari  lingkar  kemiskinan.  Secara keseluruhan keberadaan nelayan tradisional berada pada garis kemiskinan dan secara khusus
nelayan tradisional di Desa Malang rapat. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh nelayan di daerah  tersebut  dalam  mengatasi  kesulitan  ekonomi  dalam  kehidupan  sehari-hari  adalah menjalin hubungan patron-klien.
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang membentuk hubungan patron-klien . Menurut  Scott  seperti  dikutip  oleh  Kusnadi  (2000)  dalam  (Sufirudin,  2016)  hubungan patron-klien  merupakan  kasus  khusus  hubungan  antara  dua  orang  yang  sebagian  besar melibatkan  persahabatan  instrumental,  di  mana  seseorang  yang  kedudukan  sosialnya  lebih tinggi  ( patron )  menggunakan  pengaruh  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk  memberikan perlindungan atau keuntungan, atau kedua-duanya kepada orang yang memiliki status sosial yang  lebih  rendah  ( klien ).  Selanjutnya  klien  membalas  pemberian  tersebut  dengan memberikan  dukungan  dan  bantuan  termasuk  jasa-jasa  pribadi  kepada  patron.  Menurut Legg  yang  dikutip  oleh  Kusnadi  (2000)  dalam  (Sufirudin,  2016),  tujuan  dari  kedua  belah pihak  baik  patron  maupun  klien  menjalin  hubungan  patron-klien  ini  adalah  memperoleh keuntungan  berupa  barang,  jasa  atau  sumber  daya  lain  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui cara  lain  atas  pengorbanan  yang  telah  meraka  berikan.    Menurut  Hefni  yang  dikutip  oleh (Sinaga,  2015)  hubungan  patron-klien  ditandai  dengan  patron  memberikan  pekerjaan, perlindungan,  infrastruktur  dan  berbagai  manfaat  lainnya  kepada  klien  yang  tidak  berdaya dengan  imbalan  klien  memberikan  berbagai  bentuk  kesetiaan,  pelayanan  dan  bahkan dukungan  politik  kepada  patron.  Dengan  menjalani  hubungan  tersebut  masyarakat nelayan sulit  mendapatkan  hasil  ekonomi  yang  cukup,  tetapi  dengan  menjalankan  hubungan  itu dengan  tauke  (patron)  bisa  menbantu  untuk  mengatasi  ekonomi  pada  musim-musim  yang tidak  bisa  melaut.  Dengan  hal  tersebutlah  nelayan  terikat  dengan  tauke/juragan  dan berkelanjutan.
Di  Desa  Malang  Rapat  kebanyakan  pekerjanya  adalah  nelayan  dari  masa  kemasa, pergulatan  masyarakat  nelayan  melawan  ketidak  pastian  kehidupan,  khususnya  bagi nelayaan penangkapaan ikan, penatian yang panjang untuk menuai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Lebih dari itu, kemiskinan nelayan didesa malang rapat menjadi fenomena yang umum  yang  banyak  terjadi.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  sebagian  nelayan  membutuhkan keadaan  tauke  yang  memiliki  modal  yang  besar,  sehingga  sering  terjadi  suatu  hubungan (relasi) kerja sama nelayan dengan tauke. Salah satu terjadinya hubungan kerja sama antara tauke dan nelayan yaitu tauke bersedia memberi pinjaman kekurangan biaya untuk beropersi ke  laut,  dan  boat  untuk  nelayan  pakai  ketika  mencari  ikan  disitulah  terhjadinya  hubungan tersebut.
Didesa  Malang  Rapat  juga  tidak  memiliki  akses  pasar  yang  untuk  digunakan  para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya, sehingga nelayan disana terpaksa harus menjual hasil  tangkapan  ke  tauke/juragan  ,  dengan  masalah  tersebut  nelayan  sulit  untuk mendapatkan  hasil  ekonomi  yang  diingin  kan.  Dari  permasalahan  nelayan  tersebut  tidak lepas  dari  pemerintah.  pemerintah  berusaha  mengatasi  hubungan  patron  klien  yang  ada didesa Malang Rapat dengan cara memberi bantuan seperti pompong, kelong, alat tangkap, dan  lain-lain,  namun  bukan  perkara  mudah  bagi  pemerintah  untuk  mengatasi  hubungan tersebut dikarenakan tauke-tauke disana lebih menguasai tempat.   Pemerintah telah memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  nelayan  untuk  mengatasi  hubungan  patron  klien. Tetapi banyak terlihat masyarakat nelayan tidak bisa menggunakan bantuan tersebut sesuai kegunaanya  dikarnakan  ada  nelayan  yang  kurang  memahami  dan  ada  nelayan  yang memahami kegunaan alat tangkap yang diberikan pemerintah. Setiap nelayan pun memiliki
tingkat  kemampuan  yang  berbeda-beda  dalam  menggunakan  alat  tangkap  yang  diberikan pemerintahah,  dengan  keterbatasan  kemampuan  itu  sehingga  banyak  alat  tangkap  yang  di jual oleh nelayan yang tidak mengerti menggunakannya.
Eko  Cahyono  mengatakan  didesa  Malang  Rapat  selalu  mengalir  bantuan  yang diberikan pemerintah, tetapi masyarakat mengakui yang diberikan bantuan itu hanya orang- orang itu saja.  Dan masalah lainnya, jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan pada akhirnya banyak yang dijual. Selama tidak melaut para nelayan lebih banyak  menghabiskan  waktu  di  rumah.  Mereka  tidak  punya  pilihan  lain,  karena  satu- satunya  sumber  mata  pencaharian  ialah  dengan  melaut.  Nelayan  yang  tidak  bisa  melaut hanya dirumah saja, Kalau ada alat tangkap yang rusak, ya mereka memperbaikinya. Untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  selama  tidak  turun  ke  laut,  nelayan  terpaksa  meminjam uang  kepada  tauke  tempat  biasa  mereka  menjual  hasil  tangkapan.  Bayarnya  nanti  setelah nelayan  sudah  bisa  melaut  dan  mendapatkan  hasil  tangkapan  yang  memadai.  warga  juga mengharapkan  pemerintah  daerah  setempat  dapat  mencarikan  solusi  untuk  membantu nelayan  saat  tidak  bisa  melaut.  Dalam  penelitian  ini  mengunakan  teori  (Dunn,  2003) menggambarkan  kriteria-kriteria  evaluasi  kebijakan  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan program  bantuan  untuk  mengurangi  hubungan  patron  klien  Desa  Malang  Rapat  sebagai berikut:  1.  Efektivitas,  2.  Efisiensi,  3.  Kecukupan,  4.  Perataan,  5.  Responsivitas,  6. Ketepatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Bintan.  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekataan kualitatif.  Pendekatan kualitatif diguakan untuk  mendapatkan  data  yang  mendalam,  suatu  data  yang  mengandung  makna.  Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiyono, 2016).
Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  untuk  menuturkan  pemecahan masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan  data-data,  jadi  ia  juga  menyajikan  data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif  ini  bertujuan  untuk  memecah  masalah  secara  sistematis  dan  faktual  mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (Narbuko, 2015)
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta hasil penelitian secara mendalam dan terpusat  berdasarkan  data-data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  subjek  penelitian  dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian, secara rinci akan dijelaskan tentang Evaluasi Strategi Pemeritah untuk mengatasi hubungan patron klien.
Sumber  data  yang  menjadi  bahan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  Data tersebut akan peneliti dapatkan dengan cara melakukan wawancara  dengan beberapa subjek penelitian di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Dalam hal ini  adalah  wawancara    yang  dilakukan  dengan  informan  seperti  Kepala  Dinas  Perikanan Bintan, Kepala Desa, Ketua nelayan, Sekretaris Nelayan, dan Tauke-tauke yang ada di Desa Malang Rapat. data sekunder berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan, atau dokumen- dokumen  serta  data  pendukung  lainnya  yang  mendukung  data  primer  terdapat  di  Dinas Perikanan  Kabupaten  Bintan,  Kantor  Desa  Malang  Rapat,  dan  juga  Kepala  kelompok Nelayan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Disini Persoalan utamanya nelayan tidak mampu mengimbangi kebutuhan modal yang mereka butuhkan dengan penghasilan yang mereka peroleh. Kebutuhan modal melaut relatif besar  sedangkan  keuntungan  melaut  relatif  kecil,  namun  tauke  dapat  mengatasi  persoalan
tersebut.  Keadaan  nelayan  seperti  ini  sangat  menguntungkan  tauke  dengan  bisnis perdagangan  ikan  yang  dia  miliki.  Dalam  permasalahan  yang  diharapkan  pemerintah bantuan  yang  diberikan  kepada  nelayan  bisa  mengurangi  ketergantuan  nelayan  dengan tauke. Dari pemasalah yang dialami masyarakat nelayan diDesa Malang Rapat, pemerintah mengeluarkan  program  bantuan  yang  mana  agar  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah bisa  mengurangi  hubungan  pantron  klien  tersebut.  Dalam  hal  ini  pemerintah  memberikan bantuan  kepada  nelayan  dalam  bentuk  pompong,  alat  tangkap  untuk  mengatasi ketergantungan nelayan dengan tauke.
Patron  klien  adalah  hubungan  pertukaran  hubungan  antara  kedua  peran  yang  dapat dinyatakan  sebagai  kasus  khusus  dari  ikatan  yang  melibatkan  persahabatan  instrumental dimana  seorang  individu  dengan  status  sosio-ekonominya  yang  lebih  tinggi  (patron) menggunakan  pengaruh  dan  sumber  dayanya  untuk  menyediakan  perlindungan,  serta keuntungan-keuntungan  bagi  seseorang  dengan  status  yang  dianggapnya  lebih  rendah (klien).  Penelitian  ini  membahas  tentang    hubungan  Patron  klien  yang  terjadi  di  Desa Malang  Rapat  yaitu  hubungan  nelayan  dengan  tauke,  dimana  tauke  merupakan  tempat bergantung para nelayan. sistem tauke dapat dinilai berdasarkan dampak positif dan negatif. (Dunn,  2003)  menggambarkan  kriteria-kriteria  evaluasi  kebijakan  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan suatu program sebagai berikut:

## 1. Efektivitas Program
Menurut  (Dunn,  2003)  menggambarkan  kriteria-kriteria  dalam  evaluasi  kebijakan untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  suatu  program  salah  satunya  adalah  efektivitas. Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya  keberhasilan dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  terkait  antara  hasil  yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas adalah That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, pesan-pesan untuk mempengaruhi. Berdasarkan definisi  tersebut,  peneliti  beranggapan  bahwa  efektivitas  bisa  tercipta  jika  pesan  yang disampaikan  dapat  mempengaruhi  khalayak  yang  diterpanya.  Efektivitas  selalu  terkait dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai (Rahmadani,  2017).  Sedangkan  menurut  Mahmudi  dalam  (Rahmadani,  2017)  mengartikan bahwa  efektivitas  yang  merupakan  hubungan  antara output dengan  tujuan,  semakin  besar kontribusi  (sumbangan) output terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi, program atau kegiatan. Menurut teori Kebijakan Publik milik William N. Dunn kebijakan  tersebut  termasuk  dalam  tahap  evaluasi  kebijakan  dengan  model  evaluasi retrospektif,  Evaluasi  ini  hanya  mendasarkan  diri  pada  informasi  yang  telah  ada  tentang kebijakan yang sedang berjalan, yang berhubungan secara langsung dengan hasil output dan dampak  kebijakan.  yang  menurut  teori  Dunn  dalam  (Adnin,  2017)  bahwa  model  ini mengevaluasi dampak dari dilaksanakan kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil temuan yang didapat dari wawancara dan observasi bahwa program bantuan  nelayan  dalam  bentuk  bantuan  alat  tangkap  dan  pompong    mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tauke karena selama ini nelayan alat tangkap dan pompong yang dikuasai oleh tauke. Akan tetapi selama ini ketergantungan nelayan dengan tauke tidak hanya dua alat tersebut akan tetapi  dalam bentuk modal untuk melaut. Rata-rata kebutuhan nelayan  Rp.200.000  sekali  melaut  hal  itu  digunakan    untuk  minyak  solar  yang  didapatkan dari hasil pinjaman dari tauke.
Bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  agar  bisa  terwujudnya  masyarakat  nelayan yang berkualitas diharapkan dapat berdampak positif disegala sektor kehidupan masyarakat baik  itu,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan  dan  lain  sebagainya.  Program bantuan  memberikan  manfaat  besar  bagi  para  nelayan  tradisional,  manfaat  tersebut  paling
tidak  untuk  membantu  mereka  meningkatkan  hasil  tangkap,  selain  itu  nelayan  tradisional yang sebelumnya hanya bisa mencari ikan disekitar pantai, kini dapat melaut dengan jarak yang lebih luas karena memiliki kapal yang berukuran sedang. Manfaat yang dirasakan oleh nelayan  adalah  mereka  dapat  melimpat  gandakan  hasil  tangkapan  dari  sebelum  adanya bantuan, tidak hanya itu dengan peningkatan hasil tangkapan, kini nelayan tradisional dapat membantu  keuangan  keluarga  guna  keperluan  hidup  mereka.  Disini  Pemerintah  sangat berperan  penting  dalam  menentukan  nasib  para  nelayan  yang  ada  di  Desa  Malang  Rapat untuk mensejahterakan hidup. Melalui bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat nelayan bisa dalam mengurangi ketergantuangan nelayan dengan tauke.

## 2. Efisiensi Program
Efektivitas  dan  efisiensi  sangatlah  berhubungan.  Apabila  kita  berbicara  tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Menurut (Dunn, 2003) menyebutkan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi  adalah  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Pendapat Zahnd dalam  (Rahmadani, 2017) juga  menyebutkan  bahwa  efisiensi  berarti  tepat  atau  sesuai  untuk  mengerjakan  sesuatu dengan tidak membuang-buangwaktu, tenaga dan biaya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas,  maka  efisiensi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  standar  untuk  menilai  seberapa  besar usaha yang dilakukan oleh pelaksana suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Lukman dalam (Rahmadani, 2017).
Hasil  temuan  yang  peneliti  dapat  mengenai  efisiensi  anggaran  program  bantuan  dalam membantu  masyarakat  nelayan, pemerintah  mempunyai  hak  untuk  membuat  kebijakan  dan mengeluarkan  kebijakan  untuk  membantu  masyarakat  nelayan  yang  ada  di  Desa  Malang Rapat.  Kemudian  pemerintah  memiliki  anggaran  dan  berwewenang  dalam  memenuhi kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  yang  sesuai  dengan  keahlian  dan  perkerjaan sebagai  nelayan.  Pemerintah  mempunyai  hak  besar  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dalam bentuk program bantuan yang mana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan. terwujudnya  keberhasilan  suatu  program  yang  dikeluarkan,  tentunya  harus  melibatkan berbagai pihak, dengan adanya kerjasama pemerintah. Hal ini dapat dilihat pemerintah saling koordinasi dengan UPTD Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong, sehingga bisa menilai sejauh mana keberhasilan program tersebut.

## 3. Kecukupan Program
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal. Menurut  (Dunn,  2003)  Kecukupan  dalam kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah  dirasakan  mencukupi berbagai  hal.  Kecukupan  masih  berhubungan  dengan  efektivitas,  dengan  mengukur  atau memprediksi  seberapa  jauh  alternatif  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau kesempatan  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Sebelum  suatu  produk  kebijakan disahkan  dan  dilaksanakan  harus  ada  analisis  kesesuaian  metoda  yang  akan  dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang  ada,  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau  kesempatan  dalam  menyelesaikan masalah  yang  terjadi  (Rahmadani,  2017).  Yang  dimaksud  kecukupan  adalah  berkenaan
dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efktifitasnya memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan  yang  menimbulkan  adanya  masalah,  Himawan  dalam  (Purnamasari,  2017). Dimana  dalam  suatu  kebijakan  terdapat  alternatif  apa  yang  akan  dilakukan  bila  kebijakan telah diimplementasikan. Dengan kata lain seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah  memecahkan  masalah.  Indikator  penilaiannya  adalah  pelaksana  kebijakan  sebuah kebijakan akan  dapat  berjalan  dan  mencapai  tujuannya  apabila  di  laksanakan  dengan  baik. Pelaksana  kebijakan  merupakan  suatu  unsur  yang  memiliki  peran  paling  besar  dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mendorong pada tercapainya tujuan yang diinginkan.
Hasil temuan yang peneliti dapat yakni untuk melihat keberhasilan  program bantuan. Dalam melihat kecukupan disini perlu adanya sebuah alternatif kebijakan demi menunjang kehidupan  nelayan.  Disini  Pemerintah  membuat  kebijakan  untuk  membantu  masyarakat miskin  yang  ada  di  pesisir  pantai  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi.  Dengan  adanya bantuan sangat membantu masyarakat akan tetapi, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tentang  apa  yang  di  berikan  membuat  masyarakat  tidak  paham  untuk  mengunakannya. Seharusnya pemerintah harus membuat suatu pelatihan dalam mengunakan alat-alat yang di berikan. Dengan adanya pelatihan membuat masyarakat menjadi paham dalam mengunakan alat  tangkap  yang  modern.  Sering  juga  terjadi  masyarakat  menjualkan  bantuan  yang  di berikan  oleh  pemerintah  karena  kurang  kesadaran apa  yang  di  bantu  oleh  pemerintah  juga kurang  pemahaman  tentang  teknologi  canggih  sehingga  membuat  masyarakat  nelayan menjualnya.  selanjutnya  kecukupan  mengenai  permodalan  nelayan  salah  satu  program batuan dari pemerintah yaitu kredit usaha rakyat (KUR) bagi nelayan. Permasalah disini dari pihak bank tidak memberikan pinjaman penuh , karena itu dikhawatirkan akan menghambat dalam pembayaran angsurannya, kredit usaha rakyat (KUR) prosesnya lama, selain itu juga nelayan  disana  mayoritasnya  nelayan  kecil  jadi  sulit  untuk  melakukan  pinjaman  ke  bank. Selajutnya  dalam  segi  pemodalan,  sebagian  menggunakan  modal  dari  tauke/juragannya. Sistem  untuk  modal  dari  tauke  langsung  ada  pemotongan  dari  hasil  tangkap  pada  hari  itu juga,biasanya  dari  penangkapan  dipotong  5%  untuk  bagi  hasil  itu  kesepakatan  anatara nelayan  dan  tauke  ada  yang  50:50,  dan  ada  juga  60:40.  Sehingga  memang  kerugian menggunakan  modal  dari  tauke,  nelayan  ini  dipastikan  banyak  hutang,  itu  salah  satu sebabnya kehidupannya nelayan terus akan miskin. Kemudian ada nelayan yang sudah bisa menggunakan  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  dan  mempunyai  modal  sendiri,  tetapi hasil melaut tersebut dijual kan dengan tauke disana, dikarena disana tidak ada TPI (tempat pelelangan ikan).

## 4. Perataan Program
Menurut  (Dunn,  2003)  Perataan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan mempunyai arti  dengan  keadilan  yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik.  Kriteria kesamaan  erat  berhubungan  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat. Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan  yang  akibatnya  atau  usaha secara  adil  didistribusikan.  Selanjutnya  menurut  Winarno  (2002:  187)  dalam (sari,  2019), Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik Pelaksanaan  kegiatan  kebijakan  harus bersifat merata dan adil bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan  publik  secara  adil.  Kebijakan  yang  berorientasi  pada  perataan  adalah  kebijakan yang  akibatnya  atau  usaha  secara  adil  didistribusikan.  Suatu  program  tertentu  mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran (Rahmadani, 2017).
Hasil  temuan  yang  peneliti  dapat  mengenai  perataan  penyaluran  program  bantuan yang disalurkan pemerintah yaitu dalam memberikan bantuan belum bisa dikatakan efektif, karena masih ada juga masyarakat nelayan  yang belum menerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Disini juga terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan itu, yakni bantuan yang  diberikan  pemerintah  yang  sudah  mendapatkan  bantuan  itu,  dapat  lagi  bantuan tersebut, sehingga terjadinya bantuan yang diberikan dijual oleh masyarakat nelayan itu, dan juga  tidak  meratanya  bantuan  yang  disalurkan  sehingga  masih  ada  nelayan  yang  belum merasakan bantuan tersebut.
Kemudian dengan banyaknya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat nelayan dari program-program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah berjalan dengan baik walaupun masih  banyak  kekurangan  dan  belum  semua  nelayan  merasakan  tetapi  sudah  dilaksanakan dengan  semestinya.  Pemerintah  membuat  suatu  program  yang  dimana,  program  ini ditunjukan  kepada  masyarakat  yang  layak  menerima,  Program  yang  dilakukan  oleh pemerintah  saat  ini  cukup  baik,  meskipun  masih  banyak  terdapat  beberapa  nelayan  yang masih  kurang  dalam  respond  menerapkan.  Penyaluaran  bantuan  pun  sangat  perlu  adanya pengawasan supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjual bantuan yang diberikan. Agar apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk  nelayan dalam kehidupan kedepannya.

## 5. Responsivitas Program
Menurut  William  N.  Dunn  menyatakan  bahwa  responsivitas (responsiveness) berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi, atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu.  (Dunn,  2003)  Responsivitas  dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (responsivennes) berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok  masyarakat (Akbar,  2016).  Keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat melalui  tanggapan  masyarakat  yang  menanggapi  pelaksanaan  setelah  terlebih  dahulu memprediksi  pengaruh  yang  akan  terjadi  jika  suatu  kebijakan  akan  dilaksanakan,  juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam  bentuk yang positif berupa dukungan sedangkan penolakan adalah wujud negatifnya.  Oleh karena itu,  kriteria  responsivitas  cerminan  nyata  kebutuhan,  preferensi dan  nilai  dari  kelompok- kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Dalam melaksanakan  suatu  kebijakan,  keadilan  harus  menjadi  dasar  utamanya,  dalam  arti  semua sektor  serta  semua  lapisan  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dan  objek  kebijakan  harus sama-sama dapat merasakan hasil dari kebijakan tersebut (Rahmadani, 2017)
Hasil  temuan  yang  peneliti  dapat  yakni  bahwa  respon  masyarakat  nelayan  positif terhadap  adanya  program  bantuan  yang  disalurkan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  nelayan mendukung  akan  keberlangsungan  program  tersebut.  Bantuan  yang  diberikan  pemerintah, ada  nelayan  yang  bisa  menggunakan  dan  bisa  mengurangi  ketergatungan  tersebut  dan  ada juga bantuan itu dijualkan dikarena  kurangnya dalam pemberian pelatihan kepada nelayan sehingga nelayan tidak bisa menggunakan bantuan yang diberikan seperti kapal besar yang diberikan kenelayan kecil otomasi kapal tersebut tidak bisa digunakan. Selain itu diberikan kapal yang besar biaya operasionalnya untuk melaut lebih besar sehingga nelayan masih ke tauke untuk kebutuhannya melaut.

## 6. Ketepatan Program
Ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah antara tujuan dan hasil  yang  diperoleh,  benar-benar  bernilai/bermanfaat.  Dengan  kata  lain  apakah  kebijakan
yang  ada  benar-benar  berguna  atau  bernilai.  Untuk  ketepatan  alternatif  yang  digunakan dapat  diukur  dengan  indikator:  ketepatan  dari  produk  kebijakan  (Irawan,  2017).  Menurut William  N.  Dunn  dalam  (Krisnia,  2017)  menyatakan  bahwa  kelayakan (Appropriateness) adalah  “Kriteria  yang  dipakai  untuk  menseleksi  sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang  direkomendasikan  tersebut merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak.  Kriteria  kelayakan  dihubungkan  dengan  rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan  tujuan  tersebut”  Artinya  ketepatan  dapat  diisi  oleh  indikator  keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ketepatan merupakan  penilaian  suatu  tujuan  dari  sebuah  kebijakan  yang  menjadi  solusi  dari masalah yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  sehingga  bisa  dilihat  apakah  dapat  memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain (Rahmadani, 2017).
Hasil  temuan  yang  diperoleh  peneliti  yakni  program  bantuan  ini  sudah  tepat  untuk dijalankan  karena  tujuan  dari  program  ini  sangat  bernilai  dan  berguna  untuk  pengentasan kemiskinan  bagi  masyaralkat  nelayan.  Program  ini  mampu  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  pendapatan  nelayan  yang  telah  menggunakan  bantuan  yang  diberikan oleh  pemerintah  dengan  bijaksana.  Dengan  adanya  bantuan  tersebut  maka  pendapatan nelayan akan lebih meningkat daripada sebelum mendapatkan bantuan tersebut.
Selanjutnya dalam permasalahan modal pada musim peceklik mengakibatkan nelayan mengalami masa pengangguran yang beresiko terhadap kesejahteraan nelayan, jika nelayan tidak  dapat  bekerja  maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  nelayan  menggunakan tabungannya  untuk  digunakan.  Ketika  tabungan  semakin  berkurang,  maka  nelayan  akan beralih  pada  bantuan  orang  lain  dengan  berhutang.  Dalam  hal  ini  nelayan  membutuhkan modal  yang  dimilikinya  untuk  dapat  digunakan  secara  maksimal  dengan  harapan  dapat mempertahankan  kebutuhan  ekonomi  keluarga.  Modal  memberikan  harapan  bagi masyarakat  nelayan  sebagai  sumber  daya  yang  bermanfaat  dalam  menghadapi  perubahan iklim.  Pada  saat  musim  peceklik,  nelayan  lebih  memilih  untuk  berhutang  pada  tauke. Pinjaman  modal  yang  diberikan  tauke  membuka  modal  bagi  nelayan  untuk  mengkases sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi masa krisis ekonomi. Modal tidak hanya dibentuk  melalui  interaksi  nelayan  pada  tauke,  tetapi  interaksi  balik  dari  tauke  membuat hubungan tersebut merupakan peluang bagi tauke.
Kemudian  dengan  permasalahan  tersebut  Koperasi  yang  dapat  menjadi  wadah  untuk dapat menambah penghasilan keluarga nelayan agar  hidup lebih baik  dan sejahtera  dalam masalah modal. Dalam koperasi perlunya Pengelolaan yang baik akan menjadikan koperasi tumbuh dan berkembang sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat nelayan. Masyarakat  sejahtera  ketika  tersedia    lapangan  usaha    yang    akan    menjadi  sumber penghasilan  masyarakat.  Kemampuan  akan membantu  didalam  mengembangkan  usaha, untuk    itu    perlu    diberikan    pelatihan  kepada  masyarakat  nelayan  untuk  dapat mengembangkan koperasi, agar kehidupan masyarakat nelayan lebih membaik.

## PENUTUP
Kesimpulan dari evaluasi strategi pemerintah untuk mengatasi hubungan patron klien diDesa  Malang  Rapat  sudah  bisa  dikatakan  bisa  mengurangi  hubungan  nelayan  dengan tauke  ,  didasarkan  kriteria  evaluasi.  Pertama  Efektivitas  Program  bantuan  memberikan manfaat besar bagi para nelayan tradisional, manfaat tersebut paling tidak untuk membantu mereka meningkatkan hasil tangkap, selain itu nelayan tradisional yang sebelumnya hanya bisa  mencari  ikan  disekitar  pantai,  kini  dapat  melaut  dengan  jarak  yang  lebih  luas  karena memiliki kapal yang berukuran sedang. Manfaat yang dirasakan oleh nelayan adalah mereka dapat  melimpat  gandakan  hasil  tangkapan  dari  sebelum  adanya  bantuan,  tidak  hanya  itu dengan  peningkatan  hasil  tangkapan,  kini  nelayan  tradisional  dapat  membantu  keuangan
keluarga guna keperluan hidup mereka. Kedua, Efesiensi pemerintah memiliki anggaran dan berwewenang  dalam  memenuhi  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  yang  sesuai dengan keahlian dan perkerjaan sebagai nelayan.
Pemerintah  mempunyai  hak  besar  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dalam  bentuk program  bantuan  yang  mana  tujuannya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  nelayan. terwujudnya  keberhasilan  suatu  program  yang  dikeluarkan,  tentunya  harus  melibatkan berbagai  pihak, dengan  adanya  kerjasama pemerintah.  Ketiga,  Kecukupan  Dengan  adanya bantuan sangat membantu masyarakat akan tetapi, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tentang  apa  yang  di  berikan  membuat  masyarakat  tidak  paham  untuk  mengunakannya. Keempat, Perataan Program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini cukup baik, meskipun masih  banyak  terdapat  beberapa  nelayan  yang  masih  kurang  dalam  respond  menerapkan. Penyaluaran bantuan pun sangat perlu adanya pengawasan supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjual bantuan yang diberikan.
Agar  apa  yang  diberikan  bisa  bermanfaat  untuk    nelayan  dalam  kehidupan kedepannya.  Kelima,  Responsifitas  Respon  masyarakat  nelayan  positif  terhadap  adanya program  bantuan  yang  disalurkan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  nelayan  mendukung  akan keberlangsungan  program  tersebut.  Keenam,Ketepatan  Program  bantuan  ini  sudah  tepat untuk  dijalankan  karena  tujuan  dari  program  ini  sangat  bernilai  dan  berguna  untuk pengentasan  kemiskinan  bagi  masyaralkat  nelayan.  Program  ini  mampu  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  nelayan  yang  telah  menggunakan  bantuan yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  bijaksana.  Dengan  adanya  bantuan  tersebut  maka pendapatan nelayan akan lebih meningkat daripada sebelum mendapatkan bantuan tersebut.
Sebaiknya  Pemerintah  dalam  memberikan  bantuan  diharap  adanya  pengawasan  dan konsultasi  kepada  masyarakat  nelayan  agar  bantuan  yang  diberikan  bisa  tepat  sasaran. diharuskan  di  Desa  Malang  Rapat  membangun  koperasi  agar  masyarakat  nelayan  bisa bertahan  hidup  pada  musim  tidak  bisa melaut.  Kemudian  pemerintah  saling  berkerja  sama dengan  Ketua  Nelayan,  karena  Ketua  nelayan  lebih  tau  masyarakat  nelayan  Desa  Malang Rapat  dan  pemerintah  mengadakan  sosialisasi  tentang  bantuan  yang  akan  diberi kemasyarakat  nelayan.Sebaiknya  di  Desa  Malang  Rapat  ada  tempat  pelelangan  ikan,  agar nelayan bisa menjual harga yang sesuai.

## Ucapan terimakasih
Terimakasih  atas  Informan  berdasarkan  hasil  wawancara  pada  penelitian  ini  adalah  . Informan dari penelitian ini Dinas perikanan Kabupaten Bintan, kepala desa Malang  Rapat, Ketua kelompok nelayan,sekretaris kelompok nelayan, masyarakat lokal/nelayan dan tauke. Sehingga memberikan informasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber dari Buku dan Jurnal
Dunn, William. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Narbuko,  Cholid  dan  Abu  Achmadi.  (2015). Metodelogi  Penelitian .  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d . Bandung: Alfabeta.
Adnin  Ridha  Rerifki,  Dody  Setyawan,  Asih  Widi  Lestari  (2017). Evaluasi  Kebijakan
Rusunawa  Dalam  MengatasiPermukiman  Kumuh  Di  Kota  Malang .  Jurnal  Ilmu  Sosial Ilmu Politik. ISSN 2442-6962. Vol 6. No.2.
Akbar, Muhammad, Firyal. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional  Sekolah. Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik.  pISSN:  2460- 6162|eISSN:2527-6476 Vol 2. No.1.
Irawan, Rudy.(2017). Evaluasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (larasita) di kabupaten kampar. Jurnal Online Mahasiswa. ISSN: 2355-6919. Vol 4. No.2. Marsha Krisnia, Lafitra. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik.  ISSN  2303-3411.  Vol 5. No.3.Hal 1-12
Purnamasari, Hanny, & Ramdani, Rachmat. (2020) . Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa  (BUM  DESA)  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  di  Kabupaten Karawang . Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 1. No.1.p-ISSN:2442-5958| e-ISSN: 2540- 8674
Sari,  Anis  Gita.  (2020). Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  Dalam  Rangka  Mengatasi Permasalahan  Pendidikan  Dan  Kesehatan  Di  Kecamatan  Semarang  Utara  Kota Semarang. Journal Of Public Policy and Management Review.Vol 9. No. 1
Sinaga,  Herman.  (2015). Pola  Hubungan  Patron-  Klien  Pada  Komunitas  Nelayan  Di Kelurahan  Malabro  Kecamatan  Teluk  Segara  Kota  Bengkulu .  Jurnal  Agrisep.  ISSN 1412-8837. Vol 15. No. 2. Hal 167-176.
Sufirudin.  (2016). Hubungan  Patron  Klien  Diantara  Masyarakat  Nelayan  Di  Desa Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Journal Of Social and Culture. Vol 9. No.17a
Sumber Skripsi dan Internet:
Rahmadani, Andi Nurul. (2017). Evaluasi Implementasi Perda No. 6 Tahun 2013  Tentang Pemenuhan  Hak-Hak  Kesehatan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Kusta  Di  Rsk.  Dr. Tadjuddin  Chalid  Makassar .  Administrasi  dan  kebijakan  Kesehatan.  Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin.
https://wartakepri.co.id/2019/07/26/bertemu-nelayan-malang-rapat-bintan-plt-gubernur- isdianto-akan-bantu-48-ketinting/  (15 November 2019, pukul 14.23)
https://bintan.batampos.co.id/2019/08/03/nelayan-bintan-tak-bisa-melaut-ini-penyebabnya/ ( 23 November 2019, pukul 14.45 )