## PENCEMARANLAUT DITINJAU DARI SUDUT HUKUMLINGKUNGAN
(Studi Kasus Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh)
Irsadi Aristora., MH
( Dosen UTU, FISIP, Prodi Ilmu Hukum) Email : irsadiaristora@utu.ac.id

## Abstract
West  Aceh  has  an  area  of  12  miles  of  sea  covering  957.38  km2  and  54.84  km  of  coastline  which  is administratively West Aceh Regency is divided into 12 District, 33 settlements, and 322 villages. Sea Pollution under  Government  Regulation  No.19  /  1999  on  Pollution  Control  and  /  or  Sea  Destruction:  "The  entry  or inclusion of living things, substances, energies, and / or other components into the marine environment by human activities so that their quality falls to some extent causing the marine environment is no longer in compliance with the quality  standards and / or  functions ". The mining activities become one of  the other  causes of  sea  water pollution in West Aceh, both legal and illegal mining activities currently underway. One of the most phenomenal is coal mining that had fussed West Aceh residents. The waste that contains pollutants then into the coastal and marine ecosystems. Some are soluble in water, some are submerged to the bottom and are concentrated to the sediment, and some enter into the body tissues of marine organisms (including phytoplankton, fish, shrimp, squid, shellfish, seaweed and others). Then, the pollutants that enter the water are absorbed directly by phytoplankton.
Keywords : Pollution, Sea, Law, Aceh Barat, Coal Mine
Gambar A.1. Peta Wilayah Administrasi Aceh Barat

## 1. PENDAHULUAN
LingkunganHidup  merupakan  Anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  wajib dilestarikan  dan  dikembangkan  kemampuannya  agar  tetap  dapat  menjadi  sumber  penunjang hidup  bagi  manusia  dan  mahluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas hidup  itu  sendiri  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  2004:  29).  Ketentuan  lingkungan  hidup dirumuskan  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  dan  pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  Pasal  28H  ayat  (1) UUD 1945 jelas menentukan. “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.”Hak untuk memperoleh lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  serta  pelayanan  kesehatan  yang baik, merupakan hak asasi manusia”. Karena itu UUD 1945  jelas  sangat  pro-lingkungan  hidup  (Jimly Asshiddiqie 2009: 90).
Kabupaten  Aceh  Barat  dengan  Ibukota Meulaboh  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2002  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Aceh Barat  Daya,  Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Aceh Jaya,  Kabupaten  Nagan  Raya,  dan  Kabupaten  Aceh  Tamiang  di  Propinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Barat memiliki batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Aceh  Jaya,  Kabupaten  Pidie  dan  Kabupaten  Aceh  Tengah;  Sebelah  Selatan:  Samudera Indonesia  dan  Kabupaten  Nagan  Raya;  Sebelah  Timur  :  Kabupaten  Aceh  Tengah  dan Kabupaten Nagan Raya; Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Kabupaten Aceh Jaya.
Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95 km2, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km2 dan garis pantai sepanjang 54,84 km yang  secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 33 kemukiman, dan 322 gampong. Dari luas wilayah lautan dan panjang nya garis pantai yang dimiliki menujukan betapa pentingnya laut bagi Aceh Barat.  Sebahagian  besar  masyarakat  Aceh  Barat  bergantung  pada  laut  sebagai  ruang  mata pencaharian seperti nelayan, usaha perikanan dan transportasi laut yang menghubungkan antara Aceh Barat dengan pulau dan kota lainnya.
Kehadiran  perusahaan  tambang  di  Aceh  Barat  yang  juga  turut  memanfaatkan  laut sebagai  sarana  transportasi  dan  distribusi  bahan  tambang  kepada  pengguna  hasil  tambang. Salah satu perusahaan tambang yang bergerak dalam usaha pertambangan batu bara adalah PT. Mifa  Bersaudara.  Selain  perusahaan  tambang  batu  bara,  Aceh  Barat  juga  memiliki  potensi tambang lainnya baik  secara legal maupun illegal yang sudah menjadi rahasia umum di Aceh Barat.  Kehadiran  perusahaan  tersebut  secara  ekonomis  memiliki  pengaruh  besar  terhadap pembangunan  Aceh  Barat  dan  sekitarnya  dan  juga  provinsi  Aceh  secara  umum.  Banyaknya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan kabupaten dan berkontribusi terhadap proses pembangunan kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya.
Pada  sisi  lingkungan,  kehadiran  perusahaan  tersebut  memberi  dampak  kepada pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,  baik  pencemaran  udara  maupun  pencemaran  laut. Dalam  kajian  ini  penulis  ingin  mengupas  terkait  dengan  pencemaran  laut  yang  diakibatkan dampak  pelaksanaan  pertambangan  batu  bara  yang  mengakibatkan  tercemarnya  air  laut  dari kegiatan perusahaan tersebut. Pada tataran keilmuan, hukum lingkungan akan muncul analisis pencemaran  air  laut  diperairan  wilayah  laut  Aceh  Barat  yang  saat  ini  menjadi  sorotan
media.Pencemaran air laut  ini menimbulkan isu Hukum Lingkungan dan Hukum  Lingkungan Internasional.
1.1. Definisi Pencemaran Laut
Pencemaran adalahmasukataudimasukkannya mahlukhidup, zat,energidan/atauko mponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu  lingkungan  hidup  yang  sudah  ditetapkan  (UU  No.  32  Tahun  2009).  Pencemaran Laut  juga  bisa  berarti  berubahnya  tatanan(komposisi)  air  laut  oleh  kegiatanmanusiadan proses  alam,  sehingga  kualitas  air  lautmenjadi  kurang  atau  tidak  dapat  berfungsi  lagi sesuai dengan peruntukkannya serta dapat menggangu kehidupan manusia, biota laut dan ekosistem laut.
Laut  adalah  kumpulan  air  asin  dalam  jumlah  yang  banyak  dan  luas  yang menggenangidan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang  menutupi permukaan  tanah yang  sangat luas  dan umumnya  mengandung garam dan berasa  asin. Biasanyaair  yang  ada  di  darat  mengalir  dan  akan  bermuara  ke laut.Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang PengendalianPencemaran  dan/atau  Perusakan  Laut:  “Masuknya  atau  dimasukkannya makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  kedalam  lingkungan  laut  oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkattertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/ataufungsinya”.
Pencemaran laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawahPerserikatan Bangsa – Bangsa (PBB):
Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the the marineenvi ronment  (including)  resulting  in  such  deleterious  effects  as  harm  to  living resources,hazardous  human  health,  hindrance  to  marine  activities  including  fishing, impairment quality foruse of sea water and reduction of amenities.
The  United  States  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration (NOOA) dalam  laporannya  dalam  kongres  mengenai  pembuangan  limbah  di  samudera  ( ocean dumping ),menyimpulkan  pencemaran  samudera  sebagai  berikut: The  unfavourable alteration  of  the  marine  environment....thought  direct  or  indirect  effectofchanges  in energy pattern, tradition and distribution, abundance, and quality of organisms.
1.2. Kategori Pencemar Laut
Pencemar laut dapat dibedakan dalam enam kategori utama, sebagai berikut:
1) Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu:
a. Penggunaan berbagai macam “ synthethicchemical ”khususnya “ chlorinatedhydrocarbons ”untuk pertanian;
b. Pelepasan  logam-logam  berat  “ heavy  metal ”  seperti  merkuri  akibat  proses industri ataulainnya;
c. Pengotoran  atmosfer  oleh  hydrocarbons  minyak  yang  dihasilkan  oleh penggunaan minyak bumiuntuk menghasilkan energi;
2) The disposal of domestic and industrial wastes Pencemaran  yang  disebabkan  oleh  pengaliran  limbah  domestik  atau  limbah industri daripantai, baik melalui sungai “ sewage outlets ” atau akibat “ dumping ”
3) Marine Pollution caused by radioactivity
Pencemaran  laut  karena  adanya  kegiatan-kegiatan  radioaktif  alam  ataupun  dari kegiatan-kegiatan  manusia.  Dua  penyebab  utamanya  adalah  percobaan  senjata nuklir dan pembuanganlimbah radioaktif, termasuk pencemaran  yang disebabkan oleh penggunaan laut untukkepentingan militer atau pembuangan alat-alat militer di laut.
4) Ship-borne Pollutants
Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan muatan. Akantetapi  penyebab  utamanya  adalah  tumpahan  minyak  di  laut,  yang  dapat dibedakan  karenakegiatan  kapal  seperti  pembuangan  air  ballast  atau  karena adanya kecelakaan kapal di laut,terutama apabila kecelakaan itu melibatkan kapal tanker.
5) Pollution from offshore mineral production
Kegiatanpenambangan  didasar  laut,  terutama  apabila  terjadi  kebocoran  pada instalasipenambangandanpembuanganlimbahyangtidakmemenuhipersyaratanyang telahditentukan.
Melihat fenomena tersebut, muncul banyak pertanyaan yang menjadi masalah yang menjadi  kajian saya dalam desertasi ini  adalah; a) Dampak Pencemaran  laut  akibat tumpahan batu  Bara?,  dan  b)  Sudut  Pandang  Hukum  Lingkungan  terhadap  Dampak?.  Dalam  penelitian ini diharapkan merujuk pada Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian ini adalah;
1. Menjelaskan definisi pencemaran laut menurut pandangan hukum lingkungan yang berada di Indonesia dan Internasional.
2. Menganalisis dampak pencemaran batu bara kedalam laut bagi kehidupan makhluk dibumi, khususnya diseputaran Aceh Barat.
3. Langkah dalam penanganan pencemaran yang berdampak terhadap lingkungan pada kasus PT. Mifa Bersaudara.
1.3. Sumber- Sumber Pencemaran Laut Aceh Barat
Banyak  penyebab  sumber  pencemaran  air,  tetapi  secara  umum  dapat dikategorikanmenjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsungmeliputi  efluen  yang  keluar  dari  industri,  TPA  sampah,  rumah  tangga  dan sebagainya.Sumber  tak  langsung  adalah  kontaminan  yang  memasuki  badan  air  dari  tanah,  air tanahatau  atmosfir  berupa  hujan.  Pada  dasarnya  sumber  pencemaran  air  berasal  dari  industri, rumahtangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanianmisalnya  pupuk  dan  pestisida.  Kontaminan  dari  atmosfir  juga  berasal  dari  aktifitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.
Aktifitas  pertambangan  menjadi  salah  satu  penyebab  lainnya  dari  polusi  air  laut  di Aceh  Barat,  baik  aktifitas  tambang  legal  dan  illegal  yang  saat  ini  sedang  berlangsung.  Salah satu  yang  paling  fenomenal  adalah  pertambangan  batu  bara  yang  sempat  diributkan  warga Aceh  Barat.  Polusi  udara  dan  pencemaran  laut  menjadi  bersamaan  muncul  menjadi permasalahan  warga  seputar  daerah  yang  tercemar.  Pencemaran  laut  yang  menjadi  objek penulis adalah pencemaran dari bahan tambang jenis batu bara yang mencemari laut Meulaboh dan sekitar nya.
Ditahun 2017 ini banyak pengaduan dari masyarakat terhadap pencemaran laut akibat batu bara. Bulan Agustus 2017 lalu, tumpahan batu bara yang mencemari laut Meulaboh telah diakui pihak PT. Mifa Bersaudara dan dilaksanakan pembersihan pantai dari limbah batu bara yang  telah  mencemari  laut  tersebut.  Tim  diturunkan  untuk  melaksanakan  pembersihan,  akan tetapi  dampak  terhadap  pembersihan  tersebut  tidak  mampu  membersihkan  hingga  tuntas
sampai  100%  hilang.  Hanya  sebahagian  saja  yang  dibersihkan  diperkirakan  jumlah  yang dibersihkan  hanya  yang  berada  diseputar  pantai  dimana  batu  bara  tersebut  terlihat  oleh  tim pembersih,  bagaimana  dengan  yang  berada  ditengah  laut  dan  apa  dampaknya  terhadap lingkungan dimasa akan datang?
1.4. Dampak Pencemaran
Pencemaran  air  dapat  berdampak  sangat  luas,  misalnya  dapat  meracuni  air minum,meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau,pengerusakanhutanakibathujanasamdansebagainya.
Dibadanair,sungaidandanau,nitrogendan  fosfat  dari  kegiatan  pertanian  telah  menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luarkendali yang disebut eutrofikasi ( eutrofication ). Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkanoksigen  yang  seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan dan tumbuhan air,menjadiberkurang.Ketikatanamanairtersebutmati,dekomposisinyamenyedotlebihbanyakoksi gen.Akibatnya  ikan  akan  mati  dan  aktivitas  bakteri  akan  menurun.Dampak  pencemaran  air pada umumnya dibagi dalam 4 kategori: 1) Dampak terhadap kehidupan biota air, 2) Dampak terhadap  kualitas  air  tanah,  3)  Dampak  terhadap  kesehatan,  dan  4)  Dampak  terhadap  estetika lingkungan
Berikut penjelsan singkat tentang 4 kategori dampak pencemaran air tersebut:
a. Dampak terhadap kehidupan biota air
Banyaknya  zat  pencemar  pada  air  limbah  akan  menyebabkan  menurunnya  kadar oksigenterlarut  dalam  air  tersebut.  Sehingga  akan  mengakibatkan  kehidupan  dalam  air yangmembutuhkan  oksigen  terganggu  serta  mengurangi  perkembangannya.  Selain  itu kematian dapatpuladisebabkanadanyazatberacunyangjugamenyebabkankerusakanpada tanaman dantumb uhan  air.  Akibat  matinya  bakteri-bakteri,  maka  proses  penjernihan  air  secara  alamiah yangseharusnya  terjadi  pada  air  limbah  juga  terhambat.  Dengan  air  limbah  menjadi  sulit terurai.Panas  dari  industri  juga  akan  membawa  dampak  bagi  kematian  organisme,  apabila  air limbahtidak didinginkan dahulu.
b. Dampak terhadap kualitas air tanah
Pencemaran  air  tanah  oleh  tinja  yang  biasa  diukur  dengan faecal coliform telah terjadidalam  skala  yang  luas,  hal  ini  telah  dibuktikan  oleh  suatu  survey  sumur  dangkal  di Jakarta.Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut.
c. Dampak terhadap kesehatan Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara lain:
1) Air sebagai media untuk hidup mikroba pathogen,
2) Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit,
3) Jumlah air yang tersedia tak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkandiri, dan
4) Air  sebagai  media  untuk  hidup  vector  penyakit.  Ada  beberapa  penyakit  yang  masuk dalam katagori water-borne diseases , atau penyakit- penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak terdapat  di daerah-daerah. Penyakit-penyakitini  dapat  menyebar  bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakaimasyarakat untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Sedangkan  jenis  mikroba  yang  dapatmenyebar  lewat air antara lain, bakteri, protozoa dan metazoa.
d. Dampak terhadap estetika lingkungan
Dengan  semakin  banyaknya  zat  organik  yang  dibuang  ke  lingkungan  perairan, makaperairantersebutakansemakintercemaryangbiasanyaditandaidengan bau yangmenyengatdisamping  tumpukan  yang  dapat  mengurangi  estetika  lingkungan.  Masalah limbah minyak ataulemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempatsekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah detergen atau sabun akan menyebabkanpenumpukan busa yang sangat banyak. Inipun dapat mengurangi estetika.
e. Dampak Pencemaran Terhadap Laut.
Airlaut  adalah  suatu  komponen  yang  berinteraksi  dengan  lingkungandaratan, dimanabuanganlimbahdaridaratanakanbermuarakelaut.Selainituairlautjugasebagaitempatpe nerimaan polutan (bahan cemar)
yangjatuh dariatmosfir. Limbahtersebut yangmengandungpolutan kemudianmasuk kedalam ekosistemperairan pantaidan laut.Sebagianlarut dalam air,sebagiantenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen,dan sebagian masuk ke
dalamjaringantubuhorganismelaut(termasukfitoplankton,ikan,udang,cumi- cumi, kerang, rumputlaut  dan  lain-lain).  Kemudian,  polutan  tersebut  yang  masukkeair diserap langsung olehfitoplankton.
Konvensi Internasional yang  baru  dikeluarkan  oleh IMO  mengenai kerjasamainternasionaluntuk  menanggulangipencemaran  yang  terjadi  akibat  tumpahan minyak  dan  barang beracun  yang berbahaya  telah  disetujui  oleh  delegasi  negara anggota IMO  pada  bulan  Nopember1990  dan  diberlakukan  mulai  tanggal  13  Mei  1995 karena  sudah  diterima  oleh  kurang  lebih  15negara  anggota.Jumlah  tersebut  telah  dicapai pada tanggal 13 Mei 1994 setelah pemerintah Mexico menyatakan persetujuannya.
Dalam  konvensi  disebutkan  bahwa  apabila  terjadi  kecelakaan  dan  pencemaran, tindakantepatsegera diambil untuk menanggulanginya. Hal ini tergantung adanya kerjasama antara rencanapenanggulangandarurat diatas kapal,instalasi perminyakan lepas pantai dan di pelabuhan sertafasilitas  bongkar  muatnya,  bersama-sama  dengan  rencana  penanggulangan darurat nasional danregional.
Konvensi  ini  bertujuan  untuk  mendorong  adanya  kerjasama  dimaksud  dan kerjasamainternasional beserta penanggulangannya, yang memungkinkan dapat memobilisasisarana dan peralatan secara maksimal secepat mungkin.Konvensi ini dibentuk untuk  menyediakan  fasilitas  kerjasama  dan  saling  membantu  dalammenyediakan  dan menangani  pencemaran  besar  yang  terjadi,  dan  mendorong  negara  anggotauntuk mengembangkan  dan  mempertahankan  kesanggupan  nya  untuk  menanggulangi pencemaran.Konvensiini  berkaitan  dengan  masalah  persiapan  dantindakan  atau  respon terhadappencemaranminyakdalamsegalabentuktermasukbarangberacun dan berbahayayang mengancam kelestarian lingkungan maritim.Garis besar dari konvensi ini adalah:
1) International  Cooperation  and  Mutual  Assistance , Kerja  Sama  Internasional  Saling MembantuMemiliki  kesanggupan  dan  sarana  yang  cukup.Pihak  yang  meminta  bantuan harus  membayar  kepada  pihak  yang  membantu  biaya  bantuan  yangdiberikan.  Untuk negara berkembang, dijanjikan akan diberikan keringanan pembayaran.
2) Pollution  Reporting , Laporan  PencemaranNegara  anggota  menyetujui  bahwa  kapal, offshore  units,  pesawat  terbang,  pelabuhan  dan  fasilitas bongkar  muat lainnya  akan melaporkan semua  pencemaran yang  terjadi ke  pantai terdekat  suatunegara  atau  ke penguasa  pelabuhan  negara  tetangga  terdekat,  dan  memberitahukan  negaratetangga termasuk IMO.
3) Oil  Pollution  Emergency  Plans ,  Rencana  Penanggulangan  Pencemaran  oleh MinyakDiperlukanuntuk:
a. Kapal tangki minyak ukuran 150 GT atau lebih, dan kapal jenis lain ukuran 400 GRT atau lebih.
b. Semua instalasi terpasang atau terapung lepas pantai atau struktur yang digunakan dalam kegiatanoperasi migas, eksplorasi, produksi, dan bongkar muat.
c. Semua pelabuhan dan fasilitas bongkar muat yang berisiko menimbulkan pencemaran.
d. National  and  Regional  Preparedness  and  Response  Capability,  Kesiapan MenanggulangiDalam  pencemaran  baik  lingkup  nasional  maupun  regional,  suatu konvensi mengharuskandibentuk sistem nasional untuk segera menanggulangi secara efektif pencemaran yang terjadi.Ini termasuk  dasar minimum pembentukan National Contingency  Plan,  penentuan  petugasnasional  yang  berwenang  dan  penanggung jawab operasi penanggulangan pencemaran persiapandan pelaksanaannya, pelaporan, dan permintaan bantuan yang diperlukan.
e. Setiap  anggota,  apakah  sendiri  ataukah  melalui  kerjasama  dengan  negara  lain,  atau denganindustri harus menyiapkan:
1. Peralatan pencegahan pencemaran minimum, yang proporsional dengan risiko yang diperkirakanakan terjadi dan program penggunaannya.
2. Program latihan organisasi penanggulangan pencemaran dan rencana training untuk beberapa personil.
3. Rencana  yang  detail  dan  kesanggupan  berkomunikasi  untuk  menangani penanggulanganpencemaran.
4. Rencana  koordinasi  penanggulangan  kecelakaan,  termasuk  kesanggupan  untuk memobilisasisarana yang diperlukan.
4) Technical Cooperation and Transfer of Technology. Kerjasama  Teknik  Dan  Alih  Teknologi  adalahKerjasama  antara  anggota  di  bidang teknik dan training agar dapat menggunakan danmemanfaatkan sarana dan peralatan yang  tersedia  untuk  menanggulangi  pencemaran.  Selain  itu, para  anggota  dapat melakukan kerjasama alih teknologi secara aktif.
5) Research and Development .
Penelitian  Dan  PengembanganKerjasama  langsung  atau  melalui  Badan  IMO  untuk melakukan  simposium  internasionalsecara  reguler  tukar-menukar  pengalaman  dan penemuan  baru  melakukan  penangulangan,peralatan  yang  digunakan  dan hasilpenelitian yang dilakukan,teknologidanTeknikpemantauan, penampungan, dispersion yang digunakan, pembersihan danpemulihan kembali.
6) Internasional Arrangement and Support Dukungan InternasionalIMO bertanggung jawab fungsi kegiatan berikut:
a. Menyebarkan Informasi,
b. Pendidikan dan Training,
c. Technical Service, Bantuan Teknik
Marine  Environment  Protection  Coomite  (MEPC)  IMO,  telah  membentuk OPRCWorkingGroup,  dan  terbuka  untuk  negara  anggota,  organisasi  non-pemerintah,  PBB danorganisasi  lainnya  untuk  mengirimkan  wakilnya.  Hasil  kerja  Working  Group  dilaporkan keMEPC dalampertemuan yang dilakukan setiap delapan bulan di IMO Headquarters.
Bulan  Januari  1991,  pada  waktu  Perang  Teluk  terjadi  pencemaran  besar  minyak yangmengancampantai Persian Gulf. Atas dukungan dari negara setempat, organisasi semacam inidibentukuntuk  melakukan  pembersihan,  dan  penanggulangan  tumpahan  minyak  tersebut dengansukses.Pada  waktu  itu,  dibentuk  juga  special  centre  di  IMO  Headquarters  untuk mengkoordinasipelaksanaannyadenganhasilyangmemuaskan.Sejakitu,pusatataucentreyangdibe ntukmemberikan saran dan bantuan yang sangat menolong pada kecelakaan lainnya.

## 2.  METODE PENELITAN
Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitiannormatif- empirisinijugamengenaiimplementasiketentuanhukumnormatif(undang-undang)  dalam  aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Dalampenelitianhukumnormatif-empiris
terdapattigakategori,yaitu;
a)NonjudicialCaseStudyyaitu  pendekatanstudikasushukumyangtanpaada  konflik  sehinggatidak ada akancampurtangandenganpengadilan, b)JudicialCase StudyyaituPendekatanjudicialcasestudyiniialahpendekatanstudikasushukum dikarenakanadanyakonflik sehinggaakanmelibatkancampurtanganpengadilan
untukdapatmemberikankeputusanpenyelesaian, c)LiveCaseStudyyaitu Pendekatanlivecasestudyiniialah  pendekatanpadasuatuperistiwahukumyang  pada  prosesnya masih berlangsungataupun belumberakhir.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yang  akan  mengungkap  fakta,  fenomena, peristiwa  dan  aktivitas  sosial  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  akan  peneliti laksanakan.  Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi (pengamatan),  wawancara (indepth  interview), dokumentasi.  Selain  itu,  akan  digunakan  teknik analisis  teks  media  untuk  mengungkap  bagaimana  media  menampilkan  isu  dalam  berita- beritanya.

## 3. KAJIAN LITERATUR
3.1. I n t e r n a t i o n a l   C o n v e n t i o n s   o n   C i v i l   L i a b i l i t y   f o r   O i l   P o l l u t i o n D a m a g e   ( C i v i l   L i a b i l i t y C o n ven tio n ) ta h u n   1 9 6 9 . Lingkup  AplikasinyaThe  CLC Convention aplikasinya  pada  kerusakan  pencemaran minyak  mentah (persistentoil) yang  tertumpah  dan  muatan  kapal  tangki.  Konvensi  tersebut mencakup  kerusakan pencemaran  lokasi,  termasuk  perairan  negara  anggota konvensi, sementara  untuk negara  benderakapal  dan  kebangsaan  pemilik  kapal  tangki  tidak  tercakup dalam lingkup aplikasi dari CLC Convention .Notasi“kerusakanpencemaran”( Pollution Damage ),termasuk usaha melakukanPencegahan atau mengurangikerusakan akibat pencemaran didaerah teritorial negara anggotakonvensi, ( Preventive measures ).
Pasal  198  mengatur  kewajiban  negara-negara  untuk  memberitahukan  negara  lain dalamhal  mereka  mengetahui  adanya  suatu  bahaya  yang  mengancam  lingkungan  laut. Mereka berkewajiban  untuk memberitahukan  negara  lain yang  menurut  perkiraan dapat terkenakerugian(kerusakan  lingkungan)  demikian  dan  juga  organisasi-organisasi  internasional yang berwenang.Negara- negarajugamempunyaikewajibanuntukmenurutkemampuannyabekerjasamadenganorganisasi internasional  yang  berwenang  untuk  merencanakan,mengembangkan  danmempromosikan rencana-rencana  darurat  ( contingencyplan )  untukmenangani  peristiwa- peristiwa  pencemaran laut mereka.
Pasal 200 menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk kerjasama langsung ataumelalui organisasi internasional yang berwenang untuk mengadakan penelaahan, program risetdan  pertukaran  informasi  dan  data  mengenai  pencemaran  lingkungan.Mereka  harus  turut sertasecara aktif dalam program-program regional dan global untuk memperoleh pengetahuan gunadapat  mengadakan  perkiraan  daripada  sifat  dan  besarnya  pencemaran  itu  disertai aliran pencemaran laut itu serta resiko dan usaha untuk mengatasinya.
Negara- negaraharusjugaberdasarkaninformasidandatayangdiperolehsesuaidenganPasal  200,  kerjasama secara  langsung  atau  melalui  organisasi  internasional  berwenang  untukmenetapkan  ukuran- ukuran  ilmiah  yang  tepat  guna  merumuskan,  menetapkanperaturan,standard  dan  praktek- praktek  yangdiujikan( recommendedpractice) sertaprosedur  untuk pencegahan,  pengurangan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut.
Ketentuan-ketentuan  yang  dikutip  di  atas  dari  seksi  2  daripada  Bagian  (Part)  XII yangmengatur  kerjasama  global  dan  regional  dengan  jelas  menetapkan  kewajiban  negara- negaramengadakan  kerjasama  secara  global  atau  regional  untuk  mencapai  tujuan-tujuan perlindungandan pelestarian lingkungan laut.
a. Bantuan teknis
Permasalahtentang  bantuan  teknis  dimulai  dari  bagian  XII  seksi  3  dan  4  yang mengaturbantuanteknis,pemantauan(monitoring)danpenilaiankeadaanlingkungan( environment assessment ).Pasal  202  menetapakan  bahawa  negara-negara  secara  langsung  atau  melalui organisasiinternasional yang berwenang akan melakukan hal sebagai berikut:
a) promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to devel opingStates  for  the  protection  and  preservation  of  the  marine  environment  and  the prevention,reduction  and  control  of  marine  pollution. Such  assistance  shall  include, inter alia:
(i) training of their scientific and technical personnel;
(ii) facilitating their participation in relevant international programmes;
(iii) supplying them with necessary equipment and facilities;
(iv) enhancing their capacity to manufacture such equipment;
(v) advice  on  and  developing  facilities  for  research,  monitoring,  educational  and other programmes;
b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of theeffects  of  major  incidents  which  may  cause  serious  pollution of  the  marine environment;
c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the prepar ation ofenvironmental assessments
Pasal  203  menetapkan  bahwa  negara-negara  berkembang  untuk  keperluan pencegahan,pengurangandanpenanggulanganpencemaran  lingkunganlaut  atau  mengurangi akibatnya harusdiberkan preferensi oleh organisasi-organisasi internasional bertalian dengan:
a. Lokasi dana-dana serta bantuan teknis yang diperlukan dan
b. Penggunaanh jasa-jasa khusus mereka.
b. Perundang-undangan Nasional
Ketentuan-ketentuan  umum  mengenai  perlindungan  dan  pelestrian  lingkungan  laut yangditetapkan  dalam  Pasal  192  hingga  198  daripada  konvensi  dan  ketentuan- ketentuanmengenaikerjasama global dan regional yang tercantum dalam Pasal 197 hingga 201 hanya  berarti  apabilahak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  negara  untuk  menggali  kekayaan
alamnya  sesuai  dengankebijakan  lingkungan  dan  sesuai  pula  dengan  kewajiban  untuk melindungi  dan  menjagakelestraian  lingkungan  laut  dijabarkan  lebih  lanjut  secara  mendetil dalam perundang-undangannasional masing-masing negara.
1) Dasar Hukum Nasional terhadap Pencemaran di Laut Beberapa aturan hukum nasional mengenai pencemaran di laut antara lain:
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
c. Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup,
d. Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran dan/atau PerusakanLaut, dan
e. Perpres  No.109  Tahun  2006  tentang  Penanggulangan  Keadaan  Darurat  Tumpahan Minyak diLaut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Kasus Pencemaran Batu Bara Ke Laut Di Aceh Barat
Penambangan batubara yang tumpah ke dalam air laut secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah batubara yang tercuci oleh air laut maupun yang sengaja di lakukan pencucian batu bara tersebut dalam  hal memisahkan batubara dengan sulfur.  Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai dan laut sehingga warna air menjadi keruh, asam, dan menyebabkan  pendangkalan  sungai  akibat  endapan  pencucian  batubara  tersebut.  Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat  yang  sangat berbahaya bagi kesehatan manusia  jika  airnya  dikonsumsi.  Limbah  tersebut  mengandung  belerang  (b),  merkuri  (Hg), asam  slarida  (HCn),  mangan  (Mn),  asam  sulfat  (H2SO4),  dan  timbal  (Pb).  Hg  dan  Pb merupakan  logam  berat  yang  dapat  menyebabkan  penyakit  kulit  pada  manusia  seperti  kanker kulit. Pencemaran  air  laut  akibat  penambangan  batubara  terjadi  pada  saat  aktivitas  bongkar muat dan tongkang angkut batubara. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu kehidupan hutan mangrove dan biota yang ada di sekitar laut tersebut.
Hal  ini  serius  terjadi  pada  studi  kasus  tumpahnya  batu  bara  ke  laut  akibat  bongkar muat yang dilakukan PT. Mifa Bersaudara sejak berdiri dan melakukan aktifitas pertambangan batu bara dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 14 Januari 2002 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.C- 03647.HT.01.01.TH.2002, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Perusahaan ini merupakan salah satu anak Perusahaan dari PT. Media Djaya Bersama, yang beroperasi di Aceh Barat, Provinsi Aceh. Perusahaan bergerak dalam bidang pertambangan batubara.
Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  (IUP-OP)  No.117b/2011  atas  nama  PT Mifa  Bersaudara  memiliki  luasan  wilayah  konsesi  seluas  3.134  Hektar  (Ha)  di  wilayah  Aceh Barat  yang  telah  mendapatkan  Sertifikat  Clean  and  Clear  (CnC)  Nomor  :  234/Bb/03/2014. Berdasarkan  laporan  cadangan  dan  sumber  daya  batubara  sesuai  standard  JORC  yang dikeluarkan  oleh  PT  Runge  Indonesia  pada  Juli  2011,  Perusahaan  memiliki  potensi  cadangan batubara  sebesar  383  juta  mt.  Perusahaan  telah  melakukan  penambangan  percobaan  (pilot mining)  sejak  Januari  2012  dan  telah  mengapalkan  batubara  ke  Lhok  Nga,  Aceh  Besar  sejak Oktober  2012.  Perusahaan  telah  mendapatkan  pengakuan  Eksportir  Terdaftar  (ET  Batubara) No.03.ET-04.14.0072  dan  telah  memulai  ekspor  sejak  Januari  2015.  Perusahaan  telah membangun  infrastruktur  dari  mulai  fasilitas  operasional  tambang,  pemecah  batubara  (coal
Gambar I.2. Lokasi Tumpahnya Tongkang Batu Bara
crushing  plant), jalan angkut khusus batu bara, sampai dengan sistem  pemuatan batubara curah ke  tongkang  di Pantai  Peunaga, Aceh  Barat  yang lebih  dikenal  dengan  terminal  khusus
batubara PT Mifa Bersaudara, serta fasilitas pendukung lainnya.
a. Pencemaran Air Laut Wilayah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya
Sejak Januari 2015, PT. Mifa Bersaudara telah melakukan ekspor batu bara dan sejak itu  pencemaran  telah  terjadi  yang  mengakibatkan  Badan  Lingkungan  Hidup  dan  kebersihan (BLHK)  mengidentifikasi  pencemaran  udara  semakin  kritis  karena  tidak  terkontrolnya aktivitas bongkar muat batubara di pelabuhan Jety Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahkan menurut Kepala BLHK Aceh  Barat  T Fuadi di Meulaboh, “ pencemaran udara dan  laut  pesisir  pelabuhan  Jety  Meulaboh  sudah  teridentifikasi  sejak  2014,  akan  tetapi perusahaan  PT  Mifa  Bersaudara  tidak  mengindahkan  peringatan  disampaikan . Kita  sudah pernah  menyampaikan,  jangan  lagi  ada  tumpahan  batubara  ke  laut  dan  tumpahan  batubara yang jatuh diatas badan jalan jangan disiram pakai air karena itu akan semakin memperparah kerusakan lingkungan ".
Pemda  Aceh  Barat  sudah  menyarakan  kepada  managemen  perusahaan  batubara  PT Mifa  Bersaudara  untuk  melakukan  upaya  minimalisir  dengan  pembersihan  sedotan  bukan penyiraman,  akan  tetapi  hanya  managemen  Perusahaan  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Nagan Raya  yang  mengindahkan  peringatan  tersebut  dan  mematuhi  peringatan  dari  BLHK  Aceh Barat. (https://aceh.antaranews.com/berita/22879/pecemaran-udara-laut-aceh-barat-kritis)
Untuk  memastikan  kerusakan  lingkungan  tidak  begitu  kronis  BLKH  melakukan  pemeriksaan rutin polusi udara dan pencemaran air laut pada laboratorium lingkungan hidup per tiga bulan satu  kali,  sementara  untuk  peralatan  pemantau  udara  ditempatkan  pada  dua  titik  seputar Meulaboh.Selain  menyebabkan  kerusakan  lingkungan,  batubara  mengandung  uranium  dan thorium  yang  keduanya  merupakan  elemen  radioaktif  sehingga  pemeriksaan  kesehatan masyarakat berada dikawasan konsesi tambang dan  jalur lintasan pegangkutan batubara perlu diperhatikan  lebih  intensif.Meskipun  air  laut  yang  sudah  tercemar  bukan  untuk  dikonsumsi, akan  tetapi  dampak  dari  pencemaran  laut  ini  dapat  merusak  biota  laut  sehingga  masyarakat pesisir  sudah  kehilangan  mata  pencarian.  Pemerintah  telah  bermaksud  mengajak  kerjasama yang  baik  perusahaan  pertambangan  mengelola  lingkungan  ditengah  rutinitas  sehingga  tidak terkesan mengabaikan kewajiban menjaga kerusakan lingkungan.
Pada  Tanggal  31  Mei  2017,  terjadi  insiden  Barge  Satria  Samudra  (SS)  08  yang dioperasikan  oleh  PT.  Baruna  Dirga  Dharma  (Mitra  Kerja  PT.  Mifa  Bersaudara  mengalami putus tali 2nd towing dan kandas dan kandas disebelah selatan breakwater Pembangkit Listrik Tenaga  Uap  (PLTU)  pantai  Suak  Indrapuri  Nagan  Raya.  Hari  Jum’at,  2  Juni  2017  akibat ombak  Barge  Satria  Samudra  08  miring  dan  menumpahkan  sebahagian  batu  bara  yang diangkut  dan  mencemari  laut  Aceh  Barat  dan  Nagan  Raya  yang  diperkirakan  250  Ton  Batu Bara  hanyut  ke  laut  dan  terbawa  ombak  kepesisir  pantai  dan  sebahagian  terhanyut (http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/08452711/tongkang.terseret.arus.250.ton.batubar
a.tumpah.di.laut)  Sehingga  media  dan  masyarakat  Aceh  Barat  bersuara  melalui  media  cetak dan elektronik dan menurunkan tim peneliti dari Unsiyah dan peneliti lalinnya.
Hasil  analisis  logam  Pb,  Mn,  Cu  dan  Cd  pada  sedimen  dengan  menggunakan  AAS menunjukkan  bahwa  kandungan  logam  Pb,  Mn,  Cu  telah  melewati  ambang  batas  baku  mutu yang  telah  ditetapkan  oleh  Australian  and  New  Zealand  Environment  and  Conservation Council  (ANZECC,  2000),  sedangkan  untuk  logam  Cd  tidak  terdekteksi  adanya  kandungan logam  berat  pada  batas  uji  alat  AAS  (<0,0001  ppm).  Pelabuhan  Jetty  Meulaboh  merupakan pelabuhan milik perusahaan  yang bergerak dibidang pertambangan. Pelabuhan ini merupakan tempat transit batubara yang telah diambil dari pertambangan di wilayah Meulaboh dan Nagan Raya  kemudian  untuk  di  eksport  ke  luar  negeri  yang  dimuat  di  pelabuhan  tersebut.  Sehingga didaerah  ini  sangat  banyak  aktivitas  kapal-kapal  pengangkut  batubara  dan  aktivitas  bongkar muat batubara. Sehingga perairan tersebut rentan terhadap kontaminasi unsur logam berat yang terkandung didalam batubara. Pelabuhan ini bersebelahan dengan kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh warga setempat, namun karena pernah ada laporan kejadian dimana pada saat pengunjung  tempat  wisata  mandi  di  pantai  tersebut  mengalami  gatal-gatal  (Kompas,  2015) sehingga warga setempat menduga perairan tersebut telah tercemar. (ANALISIS LOGAM Pb, Mn, Cu, dan Cd PADA SEDIMEN DI PELABUHAN JETTY MEULABOH, ACEH BARAT, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 246-253 April 2017, ISSN. 2527-6395).
Peningkatan kadar logam berat dalam air laut yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh  masuknya  limbah  industri,  pertambangan,  pertanian  dan  domestik  yang  banyak mengandung logam berat. Aktivitas pelabuhan batubara pada umumnya dapat menjadi sumber pencemar  logam  berat  di  kawasan  pelabuhan.  Tingginya  distribusi  batubara  di  pelabuhan tersebut  menyebabkan  kontaminasi,  akumulasi  bahkan  pencemaran  terhadap  lingkungan sekitarnya.
Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  kandungan  logam  pada setiap  stasiun  dengan  jenis  logam  yang  berbeda.  Kandungan  logam  berat  pada  sedimen  yang paling  tinggi adalah logam mangan  (Mn)  yang berada di Stasiun 3 sebesar 1216,7 mg/kg  dan kandungan  logam  yang  paling  rendah  yaitu  logam  kadmium  (Cd)  sebesar  <0,0001  mg/kg. Berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Australian and New Zealand Environment and  Conservation  Council  (ANZECC,  2000) kandungan  logam  Pb,  Mn, dan  Cu  di  pelabuhan Jetty Meulaboh telah melewati ambang batas baku mutu.
Keberadaan logam berat pada sedimen dapat menjadi polutan apabila konsentrasinya melebihi ambang batas yang ditentukan. Logam berat masuk ke badan air dan mengendap pada sedimen  terjadi  karena  tiga  tahap,  yaitu  adanya  curah  hujan,  adsorpsi  dan  penyerapan  oleh organisme air. Logam berat pada lingkungan perairan akan diserap oleh partikel dan kemudian terakumulasi di dalam  sedimen. Logam berat memiliki  sifat mengikat partikel lain dan bahan organik kemudian mengendap didasar perairan dan bersatu dengan sedimen lainnya.
Berdasarkan  hasil  analisis  kandungan  logam  Pb,  Mn,  Cu  dan  Cd  pada  sedimen  di kawasan  Pelabuhan  Jetty  Meulaboh  menunjukkan  bahwa  kandungan  logam  mangan  (Mn)  di ketiga Stasiun pengamatan telah melewati baku mutu yang ditetapkan oleh Australian and New Zealand  Environment  and  Conservation  Council  (ANZECC,  2000).  Sementara  untuk  logam timbal  (Pb)  yang  telah  melewati  baku  mutu  terdapat  di  Stasiun  1  dan  untuk  logam  Cu  hanya Stasiun  3  yang  telah  melewati  baku  mutu.  Logam  yang  tidak  terdeteksi  pada  3  Stasiun pengamatan yaitu logam Cd <0,0001 ppm. (ANALISIS LOGAM Pb, Mn, Cu, dan Cd PADA SEDIMEN  DI  PELABUHAN  JETTY  MEULABOH,  ACEH  BARAT,  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 246-253 April 2017, ISSN. 2527-6395).
b. Responsif PT. Mifa Bersaudara
Setelah 14 hari tumpahnya batu bara kelaut dan setelah  masyarakat, pemerintah dan media  mempublikasi  tentang  pencemaran  tersebut  akhirnya  PT.  Mifa  Bersaudara  menurunkan tim pembersihan pantai dari batu bara yang hanyut terbawa ombak ke titik lokasi yang menjadi lokasi  wisata  dan  banyak  penduduknya.  Responsibiliti  perusahaan  ini  sangat  kurang  cepat dalam menanggapi masalah pencemaran tersebut. Padahal sudah jelas tim peneliti dari Unsiyah telah  mengeluarkan  hasil  penelitian  yang  berjudul  ANALISIS  LOGAM  Pb,  Mn,  Cu,  dan  Cd PADA  SEDIMEN  DI  PELABUHAN  JETTY  MEULABOH,  ACEH  BARAT,  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 246-253 April 2017, ISSN. 2527-6395.  Pada  kondisi  penelitian  saat  dilaksanakan  tidak  dalam  kondisi  dimana  Tongkang tumpah dengan jumlah yang besar.
Pada  posisi  tersebut  saja  sudah  dinyatakan  polusi  air  laut  sudah  lewat  dari  ambang batas  baku  mutu  air  yang  telah  ditetapkan.  Kondisi  ini  sangat  tidak  sesuai  dengan  motto  PT. Mifa  Bersaudara "Menambang  dengan  Kepedulian  Alam" .Bila  dicermati  dengan  seksama, makna  motto  tersebut  menujukan  proses  pertambangan  dilakukan  oleh  PT.  Mifa  Bersaudara haruslah  mengutamakan  keperdulian  terhadap  alam  dimana  perusahaan  ini  melaksanakan pertambangan.  Manusia,  hewan  dan  tanaman  adalah  bagaian  dari  alam  yang  berada  diplanet yang  bernama  bumi  ini.  Masyarakat  sekitar  yang  mengalami  pencemaran  baik  udara  maupun laut direspon tidak dengan cepat dan tanggap oleh PT. Mifa Bersaudara.
4.2. Sudat Pandang Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut
Dampak  dari  pencemaran  laut  akibat  kelalaian  sehingga  menumpahkan  batu  bara kelaut memiliki dampak cukup besar yang merugikan negara. Negara Republik Indonesia salah satu  negara  di  Asia  Tenggara  dari  155  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  Tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS),  yaitu  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  yang  terkait  dengan  Hukum  Laut,  yang  telah  diratifikasi  menjadi  UU  No.  17  tahun 1985.  Dalam  ketentuan  Pasal  192  UNCLOS  dalam  terjemahan  Indonesia,  jelaskan  "Negara- negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut." Indonesia termasuk di antara negara-negara yang meratifikasi konvensi UNCLOS, termasuk juga beberapa negara Asia  Tenggara.  Terletak  memiliki  sepuluh  tetangga  yang  berbatasan  dengan  laut  dan  darat dengan  negara  India,  Palau,  Papua  Nugini,  Malaysia,  Thailand,  Filipina,  Vietnam,  Timor Leste, Singapura dan Australia.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  7  tahun  2014  tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Pada Pasal  3,  dijelaskan  bahwa  Kerugian  Lingkungan  Hidup  meliputi:  a.  kerugian  karena dilampauinya  Baku  Mutu  Lingkungan  Hidup  sebagai  akibat  tidak  dilaksanakannya  seluruh atau  sebagian  kewajiban  pengolahan  air  limbah,  emisi,  dan/atau  pengelolaan  limbah  bahan berbahaya  dan  beracun;    b.  kerugian  untuk  penggantian  biaya  pelaksanaan  Penyelesaian Sengketa  Lingkungan  Hidup,  meliputi  biaya:  verifikasi  lapangan,  analisa  laboratorium,  ahli dan  pengawasan  pelaksanaan  pembayaran  kerugian  lingkungan  hidup;    c.  kerugian  untuk pengganti  biaya  penanggulangan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau  d. kerugian ekosistem.
Pasal  4  (1)  Penghitungan  kerugian  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  ahli  di bidangPencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  dan  valuasi  ekonomi  lingkungan hidup.  Besarnya  Kerugian  Lingkungan  Hidup  dipengaruhi  oleh  faktor  teknis  dan  nonteknis.
Faktor  teknis  sebagaimana  dimaksud  antara  lain  :  a.  durasi  waktu  atau  lama  terjadinya Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup;  b.  volume  polutan  yang  melebihi  Baku Mutu Lingkungan Hidup; c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup; d.  luasan  lahan  dan  sebaran  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup;  dan/atau  e. status  lahan  yang  rusak.  Dan  Faktor  nonteknis  antara  lain:    a.  inflasi;  dan/atau  b.  kebijakan pemerintah.
Melihat peraturan menteri  tersebut dan merujuk pada  hasil penelitian Unsiyah maka pencemaran dan volume polutan dari akibat  pencemaran batu bara dilaut telah melewati baku mutu  yang  ditetapkan  negara  maupun  hukum  internasional.  Kerusakan  lingkungan  (dalam konteks  hukum)  disebabkan  oleh  perbuatan  manusia,  oleh  karena  itu,  tindakan  manusia  yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan.
Hukum lingkungan internasional adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  bersifat  lintas  batas  negara.  Sedangkan  hukum lingkungan  itu  sendiri  adalah  sekumpulan  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang diberlakukan  untuk  melindungi  kepentingan  pengelolaan  hukum.  Dilihat  dari  dimensi perkembangan  umat  manusia,  gagasan  hukum  lingkungan  sebenarnya  bersifat  korektif terhadap berbagai kesalahan  yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan (Ganti Rugi Atas  Pencemaran  Laut  Perspektif  Hukum    Nasional  Dan  Internasional,  Irsan,  SH.,MH,  Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari  2016. Hal: 52).
Pencemaran  atas  laut  atau  Marine  Pollution  merupakan  salah  satu  masalah  yang mengancam  bumi  saat  ini,  Pencemaran  atas  laut  terus  dibicarakan  dalam  konteks  perbaikan lingkungan  hidup  internasional.  Perlindungan  laut    terhadap  pencemaran  adalah  merupakan upaya  melestarikan  warisan  alam.  Melestarikan  warisan  alam  adalah  memberikan  prioritas pada nilai selain ekonomis; nilai keindahan alam, nilai penghormatan akan apa yang ada yang tidak  diciptakan  sendiri,  dan  lebih  dari  itu,  nilai  dari  kehidupan  itu  sendiri,  sebuah  fenomena yang  bahkan  sekarang  ini  dengan  kemampuan  akal  budi  manusia  tidak  mampu  dijelaskan (George Session : 1995: 426).
Sementaraitu  pakar  hukum  Prof.  Dr.  Komar Kantaatmadja,  SH,  mengatakan  bahwa saatitu kerusakan ekologi laut di Indonesia sangat sedikit dituntut ganti rugi, karena kerusakan akibatpenemaranolehtumpahanminyakberadadiluarjangkauanasuransi.Akibat  jangka  langsung maupun  tidak  langsung  atas  kejadian  ini  adalah  nelayan  setempatmasih  saja  mengalami kesulitan mendapat hasil tangkapan ikan seperti sebelum kejadiankecelakaan kapal dan bahkan penduduk yang biasa mengandalkan hidupnya pada mencari kayubakarpuntakluputdarikesusahan.Sebab hutan bakau yang menjadi sumber penghasil kayu bakar mengalami kerusakan dan kekeringan.

## 5. SIMPULAN
5.1. Simpulan
Penyebab  kasus  pencemaran  laut  tersebut  secara  umum  adalah  transportasi minyak, pengeboran minyak lepas pantai,
Bongkar Muat, pengilanganminyakdanpemakaianbahan bakar produkminyak  bumi.  Laut  yang  tercemar  oleh tumpahan batu
bara akan
membawa pengaruh negatif bagiberbagaiorganismelaut.Pencemaranairlautoleh batu bara jugaberdampakterhadapbeberapajenisburung. Air yang bercampur polusi
itu juga akan mengganggu organisme aquatik pantai,seperti  berbagai  jenis  ikan,  terumbu karang, hutan mangrove dan rusaknya wisata pantai. Dantentu saja, pada akhirnya nelayan dan petani juga akan mengalami kerugian secara ekonomis termasuk kerugian negara secara global. 5.2. Saran
Melihat  dampak  dari  pencemaran  batu  bara  yang  tumpah  ke  laut,  maka  perlu diturunkan tim ahli dari pemerintah pusat dalam menghitung kerugian negara akibat tumpahan batu  bara  dan  pencemaran  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  perusahaan  tambang  batu  bara yang  mengunakan  laut  sebagai  sarana  distribusi  hasil  tambang  kepada  penguna.  Penetapan kerugian  negara  ini  perlu  dilaksanakan  agar  memberi  sangsi  tegas  kepada  pengusaha  dan memberi efek jera kepada perusahaan. Dengan demikian memberi pengaruh kepada pengusaha tambang  lainnya  agar  tidak  lalai  dalam  melakukan  aktifitas  tambang  yang  ramah  lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
6.1. Buku-Buku
Irsan.,  SH.,  MH., Ganti  Rugi  Atas  Pencemaran  Laut  Perspektif  Hukum    Nasional  Dan Internasional , Legal Pluralism, Volume 6 Nomor 1, Januari  2016. Desi  Warni,  dkk. Analisis  Logam  Pb,  Mn,  Cu,  Dan  Cd  Pada  Sedimen  Di  Pelabuhan  Jetty Meulaboh,  Aceh  Barat ,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Kelautan  dan  Perikanan  Unsyiah, Volume 2, Nomor 2: 246-253. April 2017.
Ni  Putu  Suci  Meinarni. Dampak  Pencemaran  Lingkungan  Laut  Terhadap  Indonesia  Akibat Tumpahan  Minyak  Montana  Di  Laut  Timor .  Jurnal  Komunikasi  Hukum.  Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016.
6.2. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan/atau PerusakanLaut.
Perpres  Nomor109  Tahun  2006  tentang  Penanggulangan  Keadaan  Darurat  Tumpahan  Minyak diLaut.
6.3. Internet
www.mifacoal.co.id http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/08452711/tongkang.terseret.arus.250.ton.batubara.t umpah.di.laut https://aceh.antaranews.com/berita/22879/pecemaran-udara-laut-aceh-barat-kritis