Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931

## TEORI PERAN DAN KONSEP EXPECTATION-GAP FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Made Aristia Prayudi prayudi.acc@undiksha.ac.id Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi Diota Prameswari Vijaya Luh Putu Ekawati Universitas Pendidikan Ganesha

## ABSTRACT
The purpose of this study is to empirically investigate the existence of a supervisory function expectation-gap on Indonesian village financial management. It is also aimed at examining the relationship between the extent of supervisory function expected by the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa—BPD) and its performance.  The  data  was  collected  through  a  self-administered  questionnaire  distributed  to  the  members  of BPD,  village  communities,  Camat  and  the  members  of  the  regional  inspectorate  of  Buleleng  Regency  of  Bali Province.  The  results  of  the  Mann-Whitney  test  revealed  that  there  exists  a  BPD’s  supervisory  function expectation-gap between the members of BPD and (a) village communities regarding the existed duties and the unreasonably  expected  duties  of  BPD;  (b)  Camat  regarding  the  non-existed  duties  of  BPD;  (c)  regional inspectorate regarding the existed duties, the non-existed duties and the unreasonably expected duties of BPD. Furthermore, the results of the Ordinal Regression analysis indicate a significant positive relationship between the  expectation  degree  of  supervisory  function  perceived  by  members  of  BPD  and  their  performance.  The findings have implications for understanding the expectation-gap phenomenon on Indonesian village financial management supervisory and also on the design of capacity building programs initiatives for members of village governance supervisory institutions in Indonesia.
Key  words : role  theory,  expectation-gap,  supervisory  of  village  financial  management,  village  consultative body

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara empiris menyelidiki munculnya kesenjangan harapan ( expectation-gap ) fungsi  pengawasan  pada  pengelolaan  keuangan desa.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga bertujuan untuk menguji hubungan antara tingkat ekspektasi fungsi pengawasan yang dipersepsikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kinerjanya dalam mengawasi pemerintahan desa. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada anggota BPD, masyarakat desa, Camat dan anggota inspektorat daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Hasil uji Mann-Whitney mengungkap bahwa  terdapat  kesenjangan  harapan  antara  fungsi-fungsi  BPD  antara  anggota  BPD  dan  (a) masyarakat  desa  terkait  peran  BPD  sesungguhnya  dan  peran  pengawasan  yang  melebihi  kapasitas BPD; (b) Camat berkenaan dengan peran pengawasan non BPD; (c) inspektorat kabupaten mengenai peran  BPD  sesungguhnya,  peran  pengawasan  non  BPD  dan  peran  pengawasan  yang  melebihi kapasitas BPD. Selanjutnya, hasil analisis Regresi Ordinal menunjukkan hubungan  yang positif dan signifikan  antara  tingkat  harapan  fungsi  pengawasan  yang  dirasakan  dan  kinerja  anggota  BPD. Temuan  ini  berimplikasi  pada  pemahaman  mengenai  fenomena  kesenjangan-harapan  peran pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Indonesia  dan  juga  pada  rancangan  program pengembangan kapasitas bagi anggota BPD di Indonesia.
450 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
Kata  kunci: teori  peran;  kesenjangan-harapan;  fungsi  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa, badan permusyawaratan desa

## PENDAHULUAN
Aspek  pengawasan  dalam  pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting  dalam  memastikan  terlaksananya pemerintahan  desa  yang  baik  dan  bersih (Aini et  al. ,  2018)  dan  menjamin  terwujud- nya  aspek  efisiensi  dan  efektivitas  pe- ngelolaan pemerintah desa  (Republik Indo- nesia,  2008).  Peran  dan  fungsi  pengawasan juga  sangat  bermanfaat  dalam  rangka mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko- risiko  yang  dapat  menghambat  pencapaian tujuan  pengelolaan  keuangan  desa,  misal- nya  risiko  kegagalan  penyelenggaraan siklus  pengelolaan  keuangan  desa  yang sehat,  risiko  kegagalan  atau  keterlambatan penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pe- merintah  Desa  termasuk  Laporan  Per- tanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan APBDes,  serta  risiko  terjadinya fraud (ke- curangan)  pengelolaan  keuangan  (BPKP, 2015).  Sayangnya,  masih  dapat  ditemukan adanya  indikasi  ambiguitas  dan  tumpang tindih  penetapan  peran  dan  pelaksana fungsi  pengawasan  pengelolaan  keuangan pemerintah  desa  secara  yuridis  dalam konteks praktis di Indonesia.
Pasal  3  Peraturan  Menteri  Dalam  Ne- geri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas  Penyelenggara- an  Pemerintahan  Desa  (Permendagri  7/ 2008)  contohnya,  menyebutkan  bahwa fungsi  pengawasan  terhadap  kebijakan desa,  kelembagaan  desa,  keuangan  desa dan  kekayaan  desa  dilaksanakan  oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspek- torat  Kabupaten/Kota.  Demikian  pula, BPKP  (2015)  menyatakan  bahwa  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP), dalam  hal  ini  khususnya  inspektorat  kabu- paten  atau  kota,  memiliki  peran  penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelola- an  keuangan  desa  baik  dari  sisi assurance maupun consulting .  Di  sisi  lain,  pasal  82 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang  Desa  (UU  6/2014)  menyebutkan
bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat  aktif  dalam  hal  pengawasan  pe- laksanaan  pembangunan  dan  pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan pemantau- an  dan  publikasi  tentang  praktik-praktik pengelolaan  keuangan  desa.  Upaya  pe- ngawasan  dan  pemantauan  oleh  masya- rakat  desa  ini  ditujukkan  dalam  rangka mendorong  terwujudnya  aspek  akunta- bilitas dalam pengelolaan pemerintah desa.
Pada peraturan berbeda yaitu pasal 154 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  (PP  43/2014), disebutkan  bahwa  camat  juga  memiliki tugas  pembinaan  dan  pengawasan  desa,  di antaranya  melalui  fasilitasi  penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, fasilitasi  administrasi  tata  Pemerintahan Desa,  fasilitasi  penerapan  dan  penegakan peraturan perundang-undangan serta fasili- tasi  pengelolaan  keuangan  Desa  dan  pen- dayagunaan  aset  Desa.  Camat  juga  ber- wenang  untuk  melakukan  penilaian  ter- hadap  Laporan  Penyelenggaraan  Peme- rintahan  Desa  (LPPD)  ataupun  Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) ketika mendapat delegasi  kewenangan  pembinaan  dan pengawasan  dari  pemerintah  kabupaten atau  kota.  Sementara  itu,  merujuk  pada Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  110  Tahun  2016  tentang Badan  Permusyawaratan  Desa (Permen- dagri  110/2016),  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dinyatakan  merupakan  suatu lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pe- merintahan  dalam  bentuk  pengawasan kinerja  kepala  desa  melalui  proses  moni- toring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan tugas  kepala  desa.  Dalam  konteks  pe- merintahan  desa,  BPD  sebagai  lembaga pengawasan  memilki  kewajiban  untuk melakukan  pengendalian  terhadap  imple- mentasi  peraturan  desa  serta  jalannya pemerintahan desa.
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 451
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah untuk  menginvestigasi  munculnya  feno- mena expectation-gap (kesenjangan-harapan) pada  pihak-pihak  yang  terkait  dengan peran  dan  fungsi  pengawasan  pengelolaan keuangan  pemerintah  desa.  Secara  umum, expectation-gap dapat  diartikan  sebagai  (1) perbedaan  antara  apa  yang  masyarakat ekspektasikan  atau  harapkan  akan  dicapai oleh  subjek  tertentu  dengan  apa  yang subjek  tersebut  ekspektasikan  atau  harap- kan  dapat  mereka  selesaikan  secara  wajar; atau (2) perbedaan antara tanggung jawab– tanggung  jawab  yang  masyarakat  ekspek- tasikan  atau  harapkan  dimiliki  oleh  subjek tertentu  dengan  kinerja  aktual  yang  subjek tersebut ekspektasikan atau harapkan dapat mereka  wujudkan  dan  penuhi  (Best et  al. , 2001). Fenomena expectation-gap dapat mun- cul  dalam  konteks  pengelolaan  keuangan desa di Indonesia akibat adanya overlapping peran  dan  fungsi  pengawasan  sehingga pihak-pihak yang dilekati peran dan fungsi pengawasan  akan  merasakan  adanya ambiguitas  peran  atas  pelaksanaan  pe- kerjaannya tersebut. Ambiguitas peran ber- arti  suatu  kondisi  dengan  mana  seseorang tidak  mempunyai  keyakinan  dan  kecukup- an  informasi  mengenai  tanggung  jawab- tanggung  jawab  yang  senyatanya  dimiliki, mengenai  cara-cara  untuk  menyelesaikan tanggung  jawabnya  serta  mengenai  ke- jelasan  ekspektasi  atas  peran  yang  dilekat- kan kepadanya (Srikanth dan Jomon, 2013).
Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menguji  hubungan  antara  ekspektasi  peran pengawasan dan kualitas kinerja pengawas- an  pengelolaan  keuangan  desa.  Pengujian dilakukan  pada  organisasi  Badan  Per- musyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  sebuah lembaga  yang  telah  lama  ada  dan  diyakini memiliki  peran  penting  dalam  hal  pe- ngawasan  pemerintahan  desa  (Republik Indonesia,  2016).  BPD  juga  dipilih  dengan mempertimbangkan  beberapa  hasil  pe- nelitian  terdahulu  yang  telah  memberi gambaran  masih  kurang  optimalnya  pe- laksanaan  peran-peran  yang  dimanatkan kepada  lembaga  pengawasan  ini  (Dewi et
al. ,  2017;  Indrayana et  al. ,  2016;  Mangoto, 2016).  Hasil  penelitian  Satriadi  (2013), misalnya,  yang  menunjukkan  bahwa  BPD di  Kecamatan  Prayat  Barat  belum  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  efektif dalam  pelaksanaan  pengawasan  peme- rintahan desa dan masih sebatas pada peran pembentukan  panitia  pemilihan  kepala desa.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Deri  (2017)  pada  Desa  Senambah  Kabu- paten Kutai Timur juga menemukan bahwa BPD  di  Desa  Senambah  masih  belum  bisa berperan secara optimal dalam pengawasan pengelolaan  APBDes.  Terdapat  beberapa kendala  yang  dialami  dalam  pelaksanaan pengawasan ini, misalnya, kurangnya kerja sama  antar  anggota  BPD  dan  kurangnya kesadaran  anggota  BPD  dalam  melaksana- kan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  pe- laksana  fungsi  pengawasan.  Hal  serupa juga  diteliti  oleh  Fauzan  (2010)  yang menemukan  bahwa  fungsi  legislasi  BPD belum  dapat  berjalan  secara  maksimal akibat  kurang  komprehensifnya  pelaksana- an  peran  BPD  di  Kecamatan  Wanasari dalam  membingkai  peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau menjadi  kebiasaan  ke  dalam  bentuk peraturan-peraturan yang tidak tertulis.
Penelitian  ini  penting  dilakukan dalam era  penyaluran  dana  desa  dewasa  ini, dengan  mempertimbangkan  bahwa  kurang optimalnya  peran  dan  fungsi  BPD  dalam hal  pengawasan  pengelolaan  keuangan dapat  berdampak  kepada  munculnya  pe- nyelewengan  atas  pengelolaan  dana  desa dan rendahnya kinerja para perangkat desa. Ketiadaan  aspek  pengawasan  dan  evaluasi diakui  memang  dapat  menghambat  imple- mentasi pengelolaan dana desa secara lebih baik (Artini et al. , 2018; Prasetya et al. , 2018; Warsono  dan  Ruksamin,  2014).  Fakta  di lapangan menunjukkan bahwa paling tidak telah  tercatat  adanya  214  kasus  pe- nyelewengan  dana  desa  sejak  2012-2017 dengan  total  kerugian  negara  mencapai Rp 46  miliar.  Khusus  di  Kabupaten  Buleleng  - Bali,  Tim  Penyidik  Kepolisian  Resort Buleleng  telah  menangani  kasus  10  orang
452 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
Kepala Desa yang tersandung kasus dugaan korupsi,  dimana  empat  diantaranya  sudah ditetapkan  menjadi  tersangka.  Keempat kepala  desa  atau  di  Bali  dikenal  dengan istilah perbekel yang  statusnya  sudah menjadi  tersangka  tersebut  adalah Perbekel Tinggar  Sari, Perbekel Alas  Angker, Perbekel Tirta Sari, dan Perbekel Rangdu (Antara Bali, 2010).  Sementara  itu,  pada  tahun  2017, Kejaksanaan  Negeri  Singaraja  juga  telah melakukan  penyelidikan  terhadap  penge- lolaan  dana  desa  di  Desa  Dencarik  dengan menahan Perbekel Desa  Dencarik  (Radar Buleleng, 2017).
TINJAUAN TEORITIS Teori Peran ( Role Theory ) Terminologi  “peran”  ( role )  sebagai  se- buah  konsep  sosiologis  pertama  kali  mun- cul  pada  tahun  1930-1940  melalui  karya- karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead,  Ralph  Linton,  dan  Jacob  Moreno. Mead (1934) melalui perspektif interaksionis simbolisnya  berfokus  pada  peran  dari faktor-faktor  individual,  evolusi  peran  me- lalui  interaksi  sosial,  serta  berbagai  bentuk konsep  kognitif  dengan  mana  aktor-aktor sosial  memahami  dan  menginterpretasikan pedoman  perilaku  bagi dirinya  sendiri dan orang  lain.  Sementara  itu,  Linton  (1936) menggunakan pendekatan struktural untuk menjelaskan  karakteristik  perilaku  sese- orang yang menempati posisi sosial tertentu dalam  suatu  sistem  sosial  yang  mapan. “Peran”  selanjutnya  dikonsepsikan  sebagai ekspektasi-ekspektasi  normatif  yang  di- pegang  teguh  dan  menjadi  landasan  ter- ciptanya  perilaku-perilaku  tersebut.  Di  sisi lain,  pemikiran  Moreno  (1934)  bertolak pada  hubungan-hubungan  antara  ekspek- tasi  peran  dan  perilaku,  kondisi-kondisi sosial  yang  memunculkan  ekspektasi  ter- sebut,  serta  cara-cara  dengan  mana  se- seorang  mempersepsikan  ekspektasi  orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku.
Teori  Peran  secara  umum  berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari  perilaku  sosial,  yaitu  fakta  bahwa
manusia  berperilaku  dalam  cara-cara  yang berbeda  dan  dapat  diprediksi  tergantung dari  situasi  dan  identitas-identitas  sosial yang  dimilikinya  masing-masing  (Biddle, 1986).  Teori  ini  menjelaskan  konsep  peran dengan  asumsi  awal  bahwa  orang-orang merupakan  bagian  integral  dari  posisi- posisi  sosial  tertentu  yang  memegang ekspektasi  atas  perilaku-perilaku  mereka sendiri  dan  atas  perilaku-perilaku  orang lain  di  sekitarnya.  Ekspektasi  selanjutnya dimaknai  sebagai  keyakinan-keyakinan  se- seorang  terkait  perilaku  pribadinya  se- kaligus  keyakinan-keyakinan  seseorang yang  diatribusikan  atau  dilekatkan  kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan  cerminan  posisi  seseorang dalam  suatu  sistem  sosial  sekaligus  pula hak  dan  kewajiban  serta  kekuasaan  dan tanggung jawab yang menyertainya (Agustina,  2009).  Interaksi  antar  individu dalam  sistem  sosial  ini  kemudian  terjadi melalui  cara-cara  tertentu  dengan  me- mainkan  masing-masing  peran  yang  di- miliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.
Beberapa peneliti telah mengaplikasikan konsep-konsep  pada  Teori  Peran  dalam menjelaskan adanya hubungan antara peran yang  dirasakan  dan  dilekatkan  pada  diri seseorang  dengan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  yang  diemban  di  lingkungan pekerjaannya.  Agustina  (2009)  menemukan bahwa  adanya  konflik  peran  ( role  conflict ), ketidakjelasan  peran  ( role  ambiguity )  dan kelebihan-kapasitas  peran  ( role  overload ) dapat  menurunkan  tingkat  kepuasan  dan kualitas  kinerja  akuntan  pada  Kantor Akuntan  Publik  di  wilayah  DKI  Jakarta. Pada  penelitian  berbeda,  Ebimobowei  dan Kereotu  (2011)  mengamati  munculnya fenomena kesenjangan-harapan peran peng- auditan ( audit expectation gap ) antara auditor internal  dengan  pihak  manajemen  dan pemilik  perusahaan-perusahaan  besar  di Nigeria.  Pada  satu  sisi,  pihak  manajemen dan  pemilik  perusahaan  memiliki  ekspek- tasi  tinggi  atas  peran  pencegahan  kecura- ngan  keuangan  yang  dimiliki  auditor
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 453
internal,  namun  pada  sisi  yang  berbeda, pihak auditor internal tidak meyakini peran yang  dilekatkan  kepadanya  tersebut. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa rendahnya  keyakinan  peran  oleh  pihak auditor  internal  secara  signifikan  terkait langsung  dengan  tingkat  keberhasilan pelaksanaan  pekerjaan  audit  yang  juga rendah.
Kesenjangan  Harapan  ( Expectation-Gap ) dalam Konteks Akuntansi Dalam  literatur  Akuntansi,  konsep kesenjangan harapan sebagian besar terkait dengan  peran  dan  fungsi  pengawasan auditor  internal  dalam  organisasi.  Porter et al. (2012)  memaknai audit  expectation-gap (AEG) sebagai kesenjangan antara tanggung jawab-tanggung  jawab  yang  diharapkan oleh  masyarakat  dapat  dilakukan  oleh auditor  dan  tanggung  jawab-tanggung jawab yang auditor yakini sebagai tanggung jawab  sejati  mereka.  Masoud  (2017) mendefinisikan  AEG  sebagai  kesenjangan antara  ekspektasi  masyarakat  atas  kinerja auditor dan kinerja aktual yang ditampilkan oleh  auditor,  sebagaimana  dipersepsikan oleh masyarakat.
Bentuk  kesenjangan-harapan  ini  me- miliki  dua  komponen  utama  (Porter,  1993), yaitu  a)  suatu  kesenjangan  antara  tugas- tugas  yang  masyarakat  harapkan  untuk dapat dicapai  oleh  auditor  dan  tugas-tugas yang  secara  wajar  memang  pantas  masya- rakat  harapkan  untuk  dapat  dicapai  oleh auditor  kesenjangan  kewajaran  ( reasona- bleness gap ); dan 2) suatu kesenjangan antara tugas-tugas  yang  secara  wajar  memang pantas  masyarakat  harapkan  untuk  dapat dicapai  oleh  auditor  dan  tugas-tugas  yang auditor  persepsikan  dapat  mereka  capai Kesenjangan  Kinerja  ( performance  gap ). Komponen ‘Kesenjangan Kinerja’ kemudian dapat  dibagi  lagi menjadi  a)  suatu  kesenja- ngan  antara  tugas-tugas  yang  dapat  secara wajar  diharapkan  dilakukan  oleh  auditor dan  tugas-tugas  sejati  auditor  sebagaimana didefinisikan  dalam  peraturan-peraturan hukum  dan  keprofesian  yang  berlaku defi-
cient  standards ;  dan  b)  suatu  kesenjangan antara  tingkat  standar  kinerja  atas  pelak- sanaan  tugas-tugas  sejati  auditor  dan  ting- kat kinerja yang dipersepsikan oleh auditor, sebagaimana  diekspektasikan  oleh  masya- rakat deficient  performance .  Secara  diagram- matis,  struktur  dari  kesenjangan-harapan audit ini ditampilkan pada Gambar 1.
Kesenjangan  Harapan  ( Expectation-Gap ) Fungsi  Pengawasan  Pengelolaan  Keuang- an Desa
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Teori Peran,  setiap  individu  dalam  suatu  insti- tusi  atau  organisasi  akan  mengambil  satu bagian  atau  peran  yang  harus  dimainkan dalam  rangka  memenuhi  ketentuan-ke- tentuan  dari  pekerjaan  yang  dibebankan kepadanya.  Peran-peran  ini  juga  akan menjadi penciri dari bentuk-bentuk spesifik perilaku  yang  harus  ditampilkan  terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut serta terkait erat  dengan  interaksi-interaksi  sosial  yang terjadi  dengan  pihak-pihak  yang  dapat terpengaruh  oleh  pekerjaan  yang  dilaku- kannya  (Ebimobowei  dan  Kereotu,  2011). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  telah dibebani  fungsi  dan  peran  pengawasan berdasarkan  Permendagri  110/2016  dan dengan  demikian  telah  dibekali  ketentuan- ketentuan  pekerjaan  yang  harus  dipenuhi dalam  pelaksanaan  peran  dan  fungsinya tersebut.
Dalam  hal  ini,  BPD  akan  memiliki keyakinan  bahwa  setiap  pekerjaan  yang dilakukan  harus  dan  hanya  akan  berdasar- kan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  namun demikian,  pihak-pihak  terkait,  misalnya masyarakat  desa,  bisa  jadi  menaruh  harap- an  dan  ekspektasi  lebih  atas  peran  BPD dalam  pengawasan  pengelolaan  keuangan desa.  Hal  ini  cukup  beralasan  mengingat keterbatasan  pengetahuan  yang  umumnya dimiliki  oleh  masyarakat  desa  sehingga akhirnya mempersepsikan bahwa segala hal terkait  penjaminan  pengelolaan  keuangan desa  yang  baik  merupakan  peran  dan fungsi dari BPD.
454 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
Gambar 1
Struktur Kesenjangan-Harapan Audit ( Audit Expectation Gap ) (Porter, 1993)
Dalam  konteks  pemeriksaan  keuangan oleh  pihak  auditor,  beberapa  peneliti  telah menemukan  bukti  empiris  munculnya fenomena expectation-gap .  Masoud  (2017) menemukan  bahwa  terdapat  kesenjangan- harapan  antara  auditor  internal  dan  peng- guna  laporan  keuangan  akibat  adanya kesenjangan  pengetahuan  terkait  tanggung jawab  auditor,  kesenjangan  atas  penilaian kinerja  auditor  dan  kesenjangan  atas  pro- sedur pelaksanaan kinerja auditor. Pada pe- nelitian  berbeda,  Ebimobowei  dan  Kereotu (2011)  mendapati  bahwa  pihak  manajemen dan  pemilik  perusahaan  memiliki  ekspek- tasi  tinggi  atas  peran  pencegahan  kecura- ngan  keuangan  yang  dimiliki  auditor internal,  namun  pada  sisi  yang  berbeda, pihak auditor internal tidak meyakini peran yang dilekatkan kepadanya tersebut. Selain itu,  Pongsapan  (2012)  yang  melakukan penelitian  dalam  konteks  sektor  publik  di Indonesia  menemukan  bahwa  pengguna laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik memiliki  pemahaman  yang  lebih  tinggi terkait  peran  pemeriksaan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dibandingkan pemahaman  yang  dimiliki  oleh  BPK  itu sendiri. Dengan demikian, memper- timbangkan  keselarasan  peran  dan  fungsi yang dimiliki oleh BPD dan auditor internal
perusahaan  dan  auditor  BPK,  fenomena expectation  gap juga  patut  diduga  dapat muncul dalam konteks pengawasan penge- lolaan  keuangan  desa.  Penelitian  ini  se- lanjutnya  mengajukan  hipotesis  H 1 sebagai berikut:
H 1 :    Terdapat  fenomena expectation  gap antara  pihak-pihak  terkait  dan  BPD mengenai  fungsi  dan  peran  penga- wasan yang dimiliki oleh BPD.

## Ekspektasi  Fungsi  Pengawasan  dan Kinerja  Pengawasan  Pengelolaan  Keua- ngan Desa
Srikanth  dan  Jomon  (2013)  meng- ungkapkan  bahwa keyakinan  individu  atas kapabilitas  yang  dimiliki  untuk  dapat secara  efektif  menjalankan  peran  yang dimilikinya  dapat  berpengaruh  terhadap kualitas  kinerja  individu  tersebut.  Dengan kata  lain,  ketika  terjadi  ambiguitas  atas peran  yang  dimiliki,  maka  hal  ini  akan memunculkan  rasa  cemas  dan  berujung pada  penurunan  produktivitas  kinerja. Beberapa  peneliti  juga  menemukan  bahwa ambiguitas  peran  berhubungan  negatif dengan  kinerja  auditor  (Fisher,  2001)  dan juga  berhubungan  negatif  dengan  kinerja manajerial  dalam  hal  perencanaan  dan pembuatan  keputusan-keputusan  strategis
Kinerja Aktual Auditor yang Dipersepsikan oleh Masyarakat Ekspektasi
Masyarakat atas Kinerja Auditor
Kesenjangan- Harapan Audit
Kesenjangan-Kinerja
Kesenjangan-Kewajaran
Tugas-Tugas Sejati Auditor menurut Peraturan Hukum
Tugas-tugas yang Dapat Secara Wajar Diharapkan Dilakukan oleh Auditor Deficient Performance Deficient Standards
Ekspektasi Tak-Wajar
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 455
(Burney dan Widener, 2007). Sementara itu, Kahn et  al. (1964)  mengungkapkan  bahwa jika  peran  dan  tanggung  jawab  seseorang begitu  terkait  langsung  dengan  peran  dan tanggung  jawab  orang  lain,  maka  dampak dari  ambiguitas  peran  akan  semakin  terasa dalam  menurunkan  kualitas  kinerja  orang tersebut. Kondisi ini tampak serupa dengan yang  terjadi  pada  peran  dan  fungsi  pe- ngawasan  oleh  BPD  dalam  konteks  Indo- nesia dengan mana terdapat beberapa pihak lain  yang  dibebani  fungsi  dan  peran  yang tak  jauh  berbeda  dengan  peran  dan  fungsi dari BPD. Dengan demikian, patut diyakini bahwa  BPD  pun  mengalami  kondisi ambiguitas peran sehingga keyakinan yang memadai  atas  pelaksanaan  perannya  dapat diduga akan sejalan dengan kualitas kinerja yang  akan  ditunjukkan.  Penelitian  ini  se- lanjutnya  mengajukan  hipotesis  H 2 sebagai berikut:
H 2 :  Terdapat  hubungan  positif  antara ekspektasi  fungsi  pengawasan  yang dimiliki  BPD  dan  kinerja  penga- wasan  pengelolan  keuangan  oleh BPD

## METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekat- an  penelitian  kuantitatif  dengan  metode survei.  Pada  metode  survei,  data  diperoleh melalui  penyebaran  instrumen  kepada responden  representatif  yang  di- sampling dari  populasi  (Williams,  2007).  Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner  yang  didistribusikan  kepada kelompok  responden  pada  kantor  Inspek- torat  Kabupaten,  kelompok  Camat  dan pada  kelompok  anggota  BPD  serta  masya- rakat  pada  60  desa  di  sembilan  kecamatan di  wilayah  Kabupaten  Buleleng,  Provinsi Bali,  yaitu  di  Kecamatan  Banjar,  Buleleng, Busung  Biu,  Gerokgak,  Kubutambahan, Sawan,  Seririt,  Sukasada  dan  Tejakula. Besaran jumlah desa yang dijadikan sampel ini  diperoleh  dari  hasil  penghitungan Rumus  Slovin,  dengan  ukuran  populasi yaitu  sejumlah  129  desa  di  Kabupaten
Buleleng.  Hasil  uji  beda  non-parametrik Kruskal  Wallis menunjukkan  bahwa  tidak ditemukan  adanya  perbedaan  signifikan jawaban responden berdasarkan kecamatan ( p-value >  0.05)  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa  perbedaan  lokasi  (kecamatan)  tidak berpengaruh  terhadap  perbedaan  jawaban responden.  Kuesioner  diantar  dan  diambil langsung  oleh  peneliti  dalam  rangka  me- mastikan  tingkat  penerimaan  dan  pengem- balian  instrumen  yang  memadai.  Sejumlah 654  eksemplar  kuesioner  (10  eksemplar untuk  masing-masing  desa,  9  eksemplar untuk  Camat  dan  45  eksemplar  kuesioner untuk  auditor  pada  Inspektorat  Kabupaten Buleleng)  didistribusikan  dan  kembali  da- lam  jumlah  yang  sama  ( response  rate = 100%).  Dari  jumlah  tersebut  sebanyak  109 diisi  secara  tidak  lengkap  oleh  responden sehingga menghasilkan 545 eksemplar yang memenuhi  syarat  untuk  diuji  pada  tahap analisis data ( usable response rate = 83,33%). Sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  1, secara  deskriptif  mayoritas  responden  ke- lompok  anggota  BPD  (38,3%),  kelompok masyarakat  (26,3%)  dan  kelompok  Camat (77,8%)  berusia  antara 40–50  tahun,  semen- tara  untuk  kelompok  anggota  Inspektorat Kabupaten  berusia  antara  30–40  tahun (45,8%).  Tingkat  pendidikan  terakhir  jen- jang  SD/SMP/SMA/sederajat  mendomi- nasi  pada  kelompok  anggota  BPD  (61,7%), kelompok  masyarakat  (70,7%)  dan  ke- lompok  Camat  (55,6%),  sementara  kelom- pok  anggota  Inspektorat  Kabupaten  se- bagian  besar  memiliki  jenjang  pendidikan terakhir  setingkat  program  Strata-1  (S1). Untuk  sebaran  gender,  mayoritas  respon- den  pada  kelompok  anggota  BPD  (90,5%), kelompok  masyarakat  (71,8%)  dan  kelom- pok  Camat  berjenis  kelamin  laki-laki, sedangkan  sejumlah 62,5% responden pada kelompok  anggota  Inspektorat  Kabupaten berjenis kelamin perempuan.

## Definisi  Operasional  dan  Pengukuran Variabel
Terdapat tiga kategori peran dan fungsi pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa
456 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
sebagai  variabel  bebas  yang  dioperasi- onalisasikan  pada  penelitian  ini.  Untuk masing-masing kategori, responden diminta memberikan persetujuan mengenai ketepat- an  peran  dan  fungsi  tersebut  untuk  di-
lekatkan  pada  BPD  dengan  memberikan jawaban “ya” (skor 1) atau “tidak” (skor -1) (Porter et  al. ,  2012). Hal  ini  akan  menjadi ukuran atas ekspektasi responden terhadap peran pengawasan BPD.
Tabel 1 Statistika Deskriptif Demografi Responden Aspek Demografis Kelompok Responden Anggota BPD  Masyarakat Camat Inspektorat Kabupaten Usia (tahun) <20 1   (0,4) a 11   (4,2) 0 (0) 12   (2,2) >20 - 30 12   (4,7) 58   (22,4) 0 (0) 70   (12,8) >30 - 40 61   (24,1) 63   (24,3) 1   (11,1) 136   (25,0) >40 - 50 97   (38,3) 68   (26,3) 7   (77,8) 175   (32,1) >50 82   (32,4) 59   (22,8) 1   (11,1) 152   (27,9) Tingkat Pendidikan Tidak Bersekolah 1 (0,4) 3 (1,2) 0 (0) 0 (0) SD/SMP/SMA sederajat 156  (61,7) 183  (70,7) 5  (55,6) 0 (0) Diploma 16 (6,3) 26  (10,0) 0 (0) 2 (8,3) Strata-1 75  (29,6) 43  (16,6) 4  (44,4) 20  (83,3) Strata-2 5 (2,0) 4 (1,5) 0 (0) 2 (8,3) Gender Laki-laki 229  (90,5) 186  (71,8) 9  (100) 9  (37,5) Perempuan 24 (9,5) 73  (28,2) 0 (0) 15  (62,5)
a nilai dalam tanda kurung adalah persentase jumlah responden
Ketiga  kategori  peran  dan  fungsi pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa tersebut  yaitu:  a)  Peran  Pengawasan  BPD (PPBPD),  didefinisikan  sebagai  peran  dan fungsi yang  sebenar-benanya wajib  dijalan- kan  oleh  BPD  sesuai  dengan  peraturan- peraturan  yang  diterbitkan  pemerintah. Terdapat  lima  pernyataan  peran  yang menjadi indikator dari variabel ini, yaitu (i) membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan  desa  bersama  kepala  desa;  (ii) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala  desa;  (iii)  melaksanakan  monitoring dan  evaluasi  perencanaan  kegiatan  peme- rintah  desa;  (iv)  melaksanakan  monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  peme- rintah  desa;  dan  (v)  melaksanakan  moni- toring  dan  evaluasi  pelaporan  penyeleng- garaan  pemerintah  desa.  Pengujian  pen- dahuluan  mengindikasikan  bahwa  seluruh
item  pernyataan  terkait  variabel  ini  telah valid  ( Pearson  Correlation berkisar  antara 0,594  –  0,749; p-value =  0,000)  dan  reliabel ( Cronbach’s  Alpha =  0,677).  Item-item  per- tanyaan  kuesioner  terkait  kategori  ini bersumber  dari  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2016  tentang  Badan  Permusya- waratan  Desa.  b)  Peran  Pengawasan  Non- BPD (PPNBPD), didefinisikan sebagai peran dan  fungsi  yang  tidak  semestinya  dijalan- kan  oleh  BPD  atau  tidak  sesuai  dengan peraturan-peraturan  yang  diterbitkan  pe- merintah  untuk  BPD,  namun  ditujukan untuk  lembaga  pengawasan  selain  BPD. Terdapat  empat  pernyataan  peran  yang menjadi indikator dari variabel ini, yaitu (i) melaksanakan pengawasan terhadap kebija- kan  pemerintah  desa;  (ii)  melaksanakan pengawasan  terhadap  kelembagaan  peme-
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 457
rintah desa; (iii) melaksanakan pengawasan terhadap  keuangan  pemerintah  desa;  dan (iv)  melaksanakan  pengawasan  terhadap kekayaan  pemerintah  desa.  Pengujian  pen- dahuluan  mengindikasikan  bahwa  seluruh item  pernyataan  terkait  variabel  ini  telah valid  ( Pearson  Correlation berkisar  antara 0,613  –  0,793; p-value =  0,000)  dan  reliabel ( Cronbach’s  Alpha =  0,711).  Item-item  per- tanyaan  kuesioner  terkait  kategori  ini bersumber  dari  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedo- man  Tata  Cara  Pengawasan  atas  Penye- lenggaraan  Pemerintahan  Desa.  c)  Peran Pengawasan  Melebihi  Kapasitas  BPD (PPMKBPD),  didefinisikan  sebagai  ekspek- tasi-ekspektasi  irasional  dari  pihak-pihak berkepentingan  atas  peran  pengawasan yang  seharusnya  dijalankan  oleh  BPD. Terdapat  lima  pernyataan  peran  yang menjadi indikator dari variabel ini, yaitu (i) membuat  laporan  keuangan  pemerintah desa;  (ii)  mendeteksi  adanya  korupsi  yang dilakukan  oleh  perangkat  desa;  (iii)  men- desain  sistem  pembukuan  dan  sistem laporan  keuangan  pemerintah  desa;  (iv) mengungkapkan  setiap  kesalahan  dalam pengelolaan  aset  desa;  dan  (v)  mendesain sistem  pengendalian  internal  pemerintah- an  desa.  Pengujian  pendahuluan  meng- indikasikan  bahwa  seluruh  item  per- nyataan  terkait  variabel  ini  telah  valid ( Pearson  Correlation berkisar  antara  0,642  – 0,800; p-value =  0,000)  dan  reliabel ( Cronbach’s  Alpha =  0,794).  Kuesioner  yang digunakan  terkait  kategori  ini  diadaptasi dan dimodifikasi dari instrument penelitian Ebimobowei dan Kereotu (2011), Pongsapan (2012)  dan  Porter et  al. (2012).  Modifikasi minor  dilakukan  terutama  dalam  hal  tata bahasa  sehingga  responden  dapat  lebih memahami  maksud  pertanyaan  yang diberikan.
Sementara  itu,  variabel  terikat  yang dioperasionalkan pada penelitian ini adalah Kinerja  Pengawasan  Persepsian  BPD (KPPBPD),  yaitu  kualitas  kinerja  persepsi- onal  atas  peran  dan  fungsi  yang  sebenar- benarnya  wajib  dijalankan  oleh  BPD  sesuai
dengan  peraturan-peraturan  yang  diterbit- kan  pemerintah.  Pengukuran  atas  variabel ini  ditujukan  untuk  responden  kelompok anggota  BPD  dengan  mana  responden  di minta  memberikan  penilaian  terhadap kualitas  kinerja  personal  sehubungan  de- ngan  pelaksanaan  peran  dan  fungsi  peng- awasan  yang  diemban  sesuai  dengan peraturan-peraturan  yang  diterbitkan  pe- merintah  (dengan  kata  lain,  kategori  Peran Pengawasan  BPD).  Variabel  ini  diukur menggunakan  skala  pengukuran  bertipe Likert  empat  poin  (0  =  “Tidak  Dapat  Di- tentukan”, 1 = “Buruk”, 2 = “Cukup” dan 3 =  “Baik”)  sebagaimana  diadaptasi  dari instrumen  dan  cara  pengukuran  yang digunakan  oleh  Porter et  al. (2012).  Peng- ujian pendahuluan mengindikasikan bahwa seluruh item pernyataan terkait variabel ini telah  valid  ( Pearson  Correlation berkisar antara  0,612  –  0,736; p-value =  0,000)  dan reliabel ( Cronbach’s Alpha = 0,701).

## Teknik Analisis Data
Mempertimbangkan  bahwa  data  pe- nelitian  yang  digunakan  merupakan  data kategorikal  dan  asumsi  normalitas  data tidak  dapat  diyakini  mampu  terpenuhi, pengujian  atas  hipotesis  H 1 dilakukan menggunakan  teknik  analisis  uji  beda kelompok  sampel  non-parametrik The Mann-Whitney  test .  Teknik  pengujian  ini dapat  digunakan  untuk  mengetahui  per- bedaan  jawaban  dua  kelompok  sampel berbeda  ketika  variabel-variabel  yang  di- ukur  bertipe  ordinal  dan  diukur  dengan skala pengukuran yang tidak terlalu presisi (Nachar,  2008).  Sementara  itu,  pengujian untuk hipotesis H 2 dilakukan dengan meng- gunakan  teknik  analisis Ordinal  Regression Analysis .  Teknik  pengujian  ini  digunakan untuk  menguji  hubungan  antar  variabel ketika  variabel  terikat  yang  dioperasi- onalisasikan diukur dalam skala kategorikal yang  bertingkat  (misalnya  menggunakan skala  pengukuran  bertipe Likert )  dengan mana  asumsi  normalitas  dan  homogenitas tidak  dapat  dipenuhi  secara  meyakinkan (Elamir dan Sadeq, 2010).
Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan                                                                         p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Statistika Deskriptif
Hasil analisis statistika deskriptif varia- bel  penelitian  (Tabel  2)  mengindikasikan bahwa  rata-rata  responden  kelompok  ang- gota BPD memberikan nilai persepsian yang tinggi  terkait  kinerja  pengawasan  penge- lolaan  keuangan  desa  yang  dilakukannya (rentang  nilai  aktual  minimal  7,00  dan maksimal  15,00  serta mean =  13,7905). Sementara  itu,  untuk  indikator  peran pengawasan  BPD  (PPBPD),  rata-rata  res- ponden  telah  secara  tepat  mengidentifi- kasikan  pernyataan-pernyataan  pada  indi- kator  tersebut  sebagai  peran  sesungguhnya
dari  BPD  ( mean bernilai  positif  4,2917).  Di sisi lain, untuk indikator peran pengawasan non-BPD  juga  diperoleh  besaran mean ber- nilai positif  (2,8642)  yang  justru  meng- indikasikan  bahwa  rata-rata  responden secara  tidak  tepat  telah mengekspektasikan peran  pengawasan  lembaga  non-BPD  se- bagai  peran  pengawasan  dari  BPD.  Me- nariknya,  rata-rata  responden  terindikasi mengalami  kebimbangan  ketika  diminta menetapkan  pernyataan-pernyataan  peran pengawasan pada indikator Peran Melebihi Kapasitas  BPD  sebagai  peran  pengawasan dari BPD dengan mean (-0,6037) yang men- dekati nilai tengah 0,00.

## Tabel 2
Statistika Deskriptif Variabel Penelitian Variabel Rentang NIlai Teoretis  Rentang Nilai Aktual Mean Std. Deviation Min Maks Min Maks KPPBPD 0,00 15,00 7,00 15,00 13,7905 1,89600 PPBPD -5,00 5,00 -5,00 5,00 4,2917 1,68176 PPNBPD -4,00 4,00 -4,00 4,00 2,8642 2,02464 PPMKBPD -5,00 5,00 -5,00 5,00 -0,6037 3,41988
Keterangan:  KPPBPD=Kinerja  Pengawasan  Persepsian  BPD;  PPBPD=Peran  Pengawasan  BPD; PPNBPD=Peran Pengawasan Non-BPD; PPMKBPD=Peran Pengawasan Melebihi Kapasitas BPD

## Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis H 1 Hipotesis  H 1 memprediksi  munculnya fenomena expectation  gap antara  BPD  dan pihak-pihak  terkait  mengenai  fungsi  dan peran pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Tabel  3  menampilkan  hasil  uji Mann- Whitney  test jawaban  kelompok  responden anggota  BPD  dan  masyarakat  per  kategori peran  pengawasan  BPD.  Hasil  pengujian mengindikasikan  adanya  perbedaan  signi- fikan terkait ekspektasi yang dimiliki kedua kelompok responden tersebut pada kategori PPBPD ( p-value = 0,000) dan kategori  PPM- KBPD  ( p-value =  0,000),  namun  tidak  signi- fikan  pada  kategori  PPNBPD  ( p-value > 0,05).
Selanjutnya,  Tabel  4  secara  rinci  me- nyajikan  hasil  uji Mann-Whitney  test terkait
perbedaan  harapan  antara  kelompok anggota  BPD  dan  masyarakat  atas  peran pengawasan  keuangan  desa  per  indikator. Perbedaan  signifikan  ditemukan  pada empat dari lima pernyataan PPBPD (PPBPD 1,  PPBPD  3,  PPBPD  4,  dan  PPBPD  5)  serta empat  dari  lima  pernyataan  PPMKBPD (PPMKBPD  1,  PPMKBPD  3,  PPMKBPD  4, dan  PPMKBPD  5).    Tabel  5  menampilkan hasil  uji Mann-Whitney  test jawaban  ke- lompok responden anggota BPD dan Camat per kategori peran pengawasan BPD.
Hasil  pengujian  mengindikasikan  ada- nya perbedaan signifikan  terkait ekspektasi yang  dimiliki  kedua  kelompok  responden tersebut pada kategori PPMKBPD ( p-value = 0,008),  namun  tidak  signifikan  pada  kate- gori  kategori  PPBPD  ( p-value >  0,05)  dan PPNBPD ( p-value > 0,05).
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 459
Tabel 3
Hasil Uji Beda Non-Parametrik Mann-Whitney test Anggota BPD dan Masyarakat per Kategori No.  Kategori Mean Rank Kelompok Signifikansi Perbedaan Signifikan? Anggota BPD  Masyarakat 1 PPBPD 272,85 240,53 0,000 Ya 2 PPNBPD 254,07 258,87 0,653 Tidak 3 PPMKBPD 220,85 291,33 0,000 Ya
Selanjutnya,  Tabel  6  secara  rinci menyajikan  hasil  uji Mann-Whitney  test terkait perbedaan harapan antara kelompok anggota  BPD  dan  Camat  atas  peran pengawasan  keuangan  desa  per  indikator.
Perbedaan  signifikan  ditemukan  pada  tiga dari  empat  pernyataan  PPNBPD  (PPNBPD 1,  PPNBPD  2,  dan  PPNBPD  3)  serta  dua dari  lima  pernyataan  PPMKBPD  (PPM- KBPD 1 dan PPMKBPD 3).

## Tabel 4
Hasil Uji Beda Non-Parametrik Mann-Whitney test Anggota BPD dan Masyarakat per Indikator No. Indikator Jumlah Jawaban “Benar” (a) Mean Rank Kelompok Sig. Perbedaan Signifikan? Anggota BPD Masyarakat Anggota BPD Masyarakat 1 PPBPD_1 99,2 % 95,4% 261,48 251,64 0,008 Ya 2 PPBPD_2 97,6% 95,0% 259,93 253,15 0,113 Tidak 3 PPBPD_3 94,1% 86,5% 266,32 246,91 0,004 Ya 4 PPBPD_4 93,3% 87,3% 264,30 248,88 0,022 Ya 5 PPBPD_5 92,5% 86,1% 264,77 248,42 0,020 Ya 6 PPNBPD_1 5,5% 8,1% 259,83 253,24 0,249 Tidak 7 PPNBPD_2 15,0% 10,8% 250,59 262,27 0,126 Tidak 8 PPNBPD_3 17,0% 18,1% 257,99 255,04 0,733 Tidak 9 PPNBPD_4 20,9% 18,9% 253,87 259,07 0,566 Tidak 10  PPMKBPD_1 90,9% 69,5% 228,77 283,58 0,000 Ya 11  PPMKBPD_2 37,5% 30,9% 247,87 264,93 0,112 Tidak 12  PPMKBPD_3 88,1% 67,6% 229,86 282,53 0,000 Ya 13  PPMKBPD_4 44,3% 32,4% 241,17 271,47 0,006 Ya 14  PPMKBPD_5 75,9% 52,1% 225,72 286,56 0,000 Ya
(a) Jawaban “benar” adalah pilihan “Ya” untuk kategori PPBPD dan pilihan “Tidak” untuk kategori PPNBPD dan PPMKBPD
Tabel  7  menampilkan  hasil  uji Mann- Whitney  test jawaban  kelompok  responden anggota  BPD  dan  Inspektorat  per  kategori peran  pengawasan  BPD.  Hasil  pengujian mengindikasikan  adanya  perbedaan  signi- fikan terkait ekspektasi yang dimiliki kedua kelompok  responden  tersebut  pada  PPBPD ( p-value >  0,045),  kategori  PPMKBPD  ( p- value =  0,001),  dan  kategori  PPNBPD  ( p- value =  0,000).  Selanjutnya,  Tabel  8  secara rinci menyajikan hasil uji Mann-Whitney test terkait perbedaan harapan antara kelompok anggota  BPD  dan  Inspektorat  atas  peran pengawasan  keuangan  desa  per  indikator. Perbedaan  signifikan  ditemukan  pada  em- pat  dari  lima  pernyataan  PPNBPD  (PPN-
460 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
BPD  2,  PPNBPD  3,  PPNBPD  4,  dan  PPN- BPD 5) serta keseluruhan pernyataan PPM-
KBPD  (PPMKBPD  1,  PPMKBPD  2,  PPMK- BPD 3, PPMKBPD 4, dan PPMKBPD 5).
Tabel 5 Hasil Uji Beda Non-Parametrik Mann-Whitney test Anggota BPD dan Camat per Kategori
No. Kategori Mean Rank Kelompok Signifikansi Perbedaan Signifikan? Anggota BPD Camat 1 PPBPD 131,88 120,89 0,490 Tidak 2 PPNBPD 133,46 76,44 0,008 Ya 3 PPMKBPD 130,48 160,11 0,235 Tidak
Keterangan:  PPBPD=Peran  Pengawasan  BPD;  PPNBPD=Peran  Pengawasan  Non-BPD;  PPMKBPD=Peran Pengawasan Melebihi Kapasitas BPD
Tabel 6
Hasil Uji Beda Non-Parametrik Mann-Whitney test Anggota BPD dan Camat per Indikator No. Indikator Jumlah Jawaban “Benar” (a) Mean Rank Kelompok Sig. Perbedaan Signifikan? Anggota BPD Camat Anggota BPD Camat 1 PPBPD_1 99,2 % 100,0% 131,46 132,50 0,789 Tidak 2 PPBPD_2 97,6% 88,9% 131,89 120,44 0,111 Tidak 3 PPBPD_3 94,1% 88,9% 131,73 124,94 0,524 Tidak 4 PPBPD_4 93,3% 77,8% 132,20 111,89 0,079 Tidak 5 PPBPD_5 92,5% 88,9% 131,66 126,94 0,690 Tidak 6 PPNBPD_1 5,5% 22,2% 132,25 110,39 0,040 Ya 7 PPNBPD_2 15,0% 66,7% 133,82 66,33 0,000 Ya 8 PPNBPD_3 17,0% 44,4% 132,74 96,78 0,035 Ya 9 PPNBPD_4 20,9% 44,4% 132,56 101,78 0,094 Tidak 10  PPMKBPD_1 90,9% 55,6% 129,91 176,22 0,001 Ya 11  PPMKBPD_2 37,5% 33,3% 131,31 136,83 0,798 Tidak 12  PPMKBPD_3 88,1% 55,6% 130,03 172,72 0,004 Ya 13  PPMKBPD_4 44,3% 33,3% 131,01 145,33 0,517 Tidak 14  PPMKBPD_5 75,9% 55,6% 130,58 157,22 0,166 Tidak
(a) Jawaban  “benar”  adalah  pilihan  “Ya”  untuk  kategori  PPBPD  dan  pilihan  “Tidak”  untuk  kategori  PPNBPD dan PPMKBPD
Tabel 7
Hasil Uji Beda Non-Parametrik Mann-Whitney test Anggota BPD dan Inpektorat per Kategori No. Kategori Mean Rank Kelompok Signifikansi Perbedaan Signifikan? Anggota BPD Inspektorat 1 PPBPD 137,25 157,50 0,045 Ya 2 PPNBPD 135,16 179,50 0,001 Ya 3 PPMKBPD 127,76 257,50 0,000 Ya
Keterangan:  PPBPD=Peran  Pengawasan  BPD;  PPNBPD=Peran  Pengawasan  Non-BPD; PPMKBPD=Peran Pengawasan Melebihi Kapasitas BPD
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 461
Tabel 8
Hasil Uji Beda Non-Parametrik Mann-Whitney test Anggota BPD dan Inspektorat per Indikator No. Indikator Jumlah Jawaban “Benar” (a) Mean Rank Kelompok Sig. Perbedaan Signifikan? Anggota BPD Inspektorat  Anggota BPD Inspektorat 1 PPBPD_1 99,2 % 100,0% 138,91 140,00 0,663 Tidak 2 PPBPD_2 97,6% 100,0% 138,72 142,00 0,446 Tidak 3 PPBPD_3 94,1% 100,0% 138,29 146,50 0,221 Tidak 4 PPBPD_4 93,3% 100,0% 138,19 147,50 0,191 Tidak 5 PPBPD_5 92,5% 100,0% 138,10 148,50 0,165 Tidak 6 PPNBPD_1 5,5% 0,0% 138,48 146,00 0,238 Tidak 7 PPNBPD_2 15,0% 0,0% 137,15 158,50 0,038 Ya 8 PPNBPD_3 17,0% 0,0% 136,96 160,50 0,028 Ya 9 PPNBPD_4 20,9% 0,0% 136,49 165,50 0,013 Ya 10  PPMKBPD_1 90,9% 0,0% 128,09 254,00 0,000 Ya 11  PPMKBPD_2 37,5% 0,0% 134,49 186,50 0,000 Ya 12  PPMKBPD_3 88,1% 0,0% 128,42 250,50 0,000 Ya 13  PPMKBPD_4 44,3% 0,0% 133,69 195,00 0,000 Ya 14  PPMKBPD_5 75,9% 0,0% 129,89 235,00 0,000 Ya
(a) Jawaban “benar” adalah pilihan “Ya” untuk kategori PPBPD dan pilihan “Tidak” untuk kategori PPNBPD dan PPMKBPD
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3  –  Tabel  8 dapat  diindikasikan  bahwa  ter- dapat perbedaan ekspektasi ( expectation-gap ) peran  pengawasan  BPD  antara  kelompok responden  anggota  BPD  dan  pihak-pihak terkait  yaitu  anggota  masyarakat,  Camat dan  anggota  Inspektorat  Kabupaten  se- hingga  hipotesis  H 1 dapat  dinyatakan  ter- dukung  oleh  data  empiris.  Temuan  ini konsisten  dengan  hasil  penelitian  Ebimo- bowei dan Kereotu (2011), Pongsapan (2012) dan  Masoud  (2017)  yang  menemukan munculnya  fenomena expectation-gap peran pengauditan  antara  auditor  dan  pihak- pihak  terkait  baik  pada  organisasi  sektor swasta  maupun  organisasi  sektor  publik. Ebimobowei  dan  Kereotu  (2011)  menjelas- kan  bahwa  fenomena  ini  dapat  terjadi karena  kelemahan  dalam  standar-standar kinerja  ( deficiency  in  standards ) yang  di- tetapkan  pemerintah  dengan  mana  kinerja auditor tidak secara jelas didefinisikan atau disebutkan  dalam  aturan-aturan  legal. Masoud  (2017)  menambahkan  bahwa
defisiensi  standar  juga  dapat  muncul  pada aturan-aturan  yang  justru  disusun  secara mandiri  oleh  profesi  sebab  pihak  profesi merasakan  kurang  kuatnya  aturan  legal yang  menjadi  dasar  pemenuhan  harapan- harapan masyarakat atas kinerja mereka.
Selain  itu,  secara  alamiah  publik  me- miliki  keyakinan  yang  begitu  tinggi  ter- hadap  kelompok-kelompok  profesi,  namun seringkali tidak diimbangi dengan pemaha- man  para  profesional  atas  standar  kinerja yang  dimiliki.  Mayoritas  publik  memiliki ekspektasi  bahwa  pihak  profesi  bertang- gung  jawab  penuh  atas  peran  utamanya (Ebimobowei  dan  Kereotu,  2011),  dalam konteks  penelitian  ini  yaitu  ekspektasi public  terhadap  anggota  BPD  atas  peran utamanya  dalam  pengawasan  pengelolaan keuangan  desa.  Kekeliruan  interpretasi peran seperti ini disebabkan oleh rendahnya tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh masyarakat atas tugas-tugas sejati dari ang- gota  BPD  yang  bahkan  selanjutnya  dapat memunculkan  ekspektasi-ekspektasi  peran
462 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
yang  berlebihan  dan  tidak  masuk  akal untuk  dilakukan  oleh  BPD  (Pongsapan, 2012).  Hal  seperti  ini  terindikasi  dari  hasil pengujian  data  pada  penelitian  ini  yang menunjukkan  besaran  nilai mean  rank yang lebih  tinggi  untuk  ekspektasi  atas  kategori Peran Pengawasan Melebihi Kapasitas BPD (PPMKBPD)  kelompok  masyarakat  (291,33) versus kelompok  anggota  BPD  (220,85) [Tabel  3],  kelompok  Camat  (160,11) versus kelompok  anggota  BPD  (130,48)  [Tabel  5] dan  kelompok  Inspektorat  (257,50) versus kelompok anggota BPD (127,76) [Tabel 7]. Di  sisi  lain,  hasil  penelitian  juga  me- nunjukkan  bahwa  kelompok  masyarakat terindikasi  relatif  kurang  memahami  peran dan  fungsi  yang  sebenar-benanya  wajib dijalankan  oleh  BPD  sesuai  dengan  per- aturan-peraturan  yang  diterbitkan  peme- rintah.  Sebagaimana  ditampilkan  pada Tabel  3,  nilai mean  rank untuk  kategori PPBPD pada kelompok masyarakat (240,53) lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kelom- pok BPD (272,85). Perbedaan nilai mean rank ini signifikan pada taraf signifikansi p<0,01. Hal  ini  selaras  dengan  temuan  pada penelitian  Simbolon  dan  Sembiring  (2015) yang  mengevaluasi  kinerja  BPD  di  Desa Juhar  Kecamatan  Bandar  Khalifah  Kabu- paten  Serdang  Bedagai  Provinsi  Sumatera Utara. Penelitian tersebut menemukan bah- wa salah satu hambatan pelaksanaan tugas- tugas  BPD  adalah  kurangnya  pemahaman dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap peran dan fungsi yang diemban oleh BPD.
Pengujian Hipotesis H 2 Hipotesis  H 2 memprediksi  adanya hubungan positif antara ekspektasi anggota BPD  atas  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki dan  kinerja  pengawasan  pengelolaan  ke- uangan  yang  dilakukan.  Pengujian  dilaku- kan  menggunakan  alat  analisis Ordinal Regression  Analysis dengan  mengoperasi- onalisasikan  variabel  Peran  Pengawasan BPD  (PPBPD)  sebagai  variabel  bebas  dan Kinerja  Pengawasan  Persepsian  BPD  (KPP- BPD)  sebagai  variabel  terikat.  Hasil  peng- ujian  atas  kemampuan  prediktif  model
sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9 ( Chi- Square  =  9,674;  p-value  =  0,002 )  mengindi- kasikan  bahwa  model  akhir  ( final  model ) mampu  memberikan  prediksi  yang  lebih baik  dibandingkan  model  dasar  ( intercept- only  model ) terhadap  perubahan  varians yang  terjadi  pada  variabel  terikat  (Elamir dan  Sadeq,  2010).  Dengan  kata  lain,  model yang  diajukan  dapat  dikatakan  telah  me- miliki kemampuan prediktif yang memadai.
Selanjutnya, dilakukan  pula  pengukur- an  atas  kehandalan  model  dalam  men- jelaskan  variasi  yang  terjadi  pada  data menggunakan  parameter Pseudo  R  Square . Parameter  ini  dapat  memberikan  indikasi besaran  proporsi  dari  variasi  pada  variabel terikat  yang disebabkan  oleh  varabel  bebas dengan  kriteria  bahwa  semakin  besar  nilai Pseudo  R  Square maka  semakin  baik  pula kualitas  model  yang  diajukan  (Iyare,  2016). Di  sisi  lain,  pengujian  terhadap  tingkat konsistensi  antara  data  dan  model  yang diajukan  juga  dilakukan  menggunakan parameter The  Goodness-of-Fit dengan  krite- ria  bahwa  model  dikatakan  baik  jika  me- miliki nilai Chi-square yang tidak signifikan (Elamir  dan  Sadeq,  2010).  Terakhir,  peng- ujian terhadap terpenuhinya asumsi bahwa model  mengandung  koefisien  regresi  yang setara ( equal regression coefficients ) dilakukan menggunakan  uji Parallel  Lines  test dengan kriteria  bahwa  asumsi  terpenuhi  jika  me- miliki nilai Chi-square yang tidak signifikan (Chen  dan  Hughes,  2004). Berdasarkan Tabel  10,  Tabel  11  dan  Tabel  12,  secara umum,  model  yang  diajukan  telah  me- menuhi  kriteria  kehandalan  dan  dapat dinyatakan  konsisten  ( Pearson’s  Chi-square dan Devi-  ance’s  Chi-square memiliki p-value >  0,05)  serta  memenuhi  asumsi  kesetaraan koefisien ( p-value’s Chi-square > 0,05).
Tabel  13  selanjutnya  menampilkan nilai-nilai  estimasi  parameter  dan  besaran pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat. Rule  of  thumb menyatakan  bahwa tanda  bilangan  yang  positif  (negatif)  pada nilai  koefisien  atau  estimasi  variabel  bebas mengindikasikan  hubungan  yang  bersifat searah  (tidak searah)  antara  variabel bebas
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 463
Tabel 9 Model Fitting Information Model -2 Log Likelihood  Chi-Square  df  Sig. Intercept Only 18,681 Final 9,007 9,674 1  0,002 Link function: Complementary Log-log Tabel 10 Pseudo R-Square Cox and Snell 0,038 Nagelkerke 0,058 McFadden 0,037 Link function: Complementary Log-log Tabel 11 Goodness-of-Fit Chi-Square  df  Sig. Pearson 0,434 1  0,510 Deviance 0,484 1  0,487 Link function: Complementary Log-log Tabel 12 Test of Parallel Lines Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. Null Hypothesis 9,007 General 8,523 0,484 1 0,487 Link function: Complementary Log-log
tersebut  dan  variabel  terikat.  Peningkatan nilai  variabel  bebas  dengan  koefisien  ber- tanda  positif  menggambarkan  peningkatan probabilitas  variabel  bebas  tersebut  untuk menyebabkan  variabel  terikat  berada  pada kategori  yang  lebih  “tinggi”  (dalam  hal  ini misalnya  peningkatan  kategori  KPPBPD dari  “Cukup”  menjadi  “Baik”).  Demikian pula  sebaliknya,  peningkatan  nilai  variabel bebas  dengan  koefisien  bertanda  negatif menggambarkan  peningkatan  probabilitas variabel bebas tersebut untuk menyebabkan variabel  terikat  berada  pada  kategori  yang lebih  “rendah”  (dalam  hal  ini  misalnya penurunan kategori KPPBPD dari “Cukup” menjadi “Buruk”).
Pada Tabel 13, besaran koefisien regresi ( Estimate )  variabel  bebas  “PPBPD  bernilai-
1” (kategori ”Rendah”) memiliki nilai nega- tif  (-1,914)  dan  signifikan  ( p-value =  0,017) sehingga  dapat  diintepretasikan  bahwa peningkatan  nilai  variabel  bebas  “PPBPD bernilai  -1”  (kategori  ”Rendah”)  terkores- pondensi  dengan  peningkatan  probabilitas variabel  terikat  (KPPBPD)  untuk  berada pada kategori yang lebih “rendah”. Dengan kata lain, meningkatnya ekspektasi yang rendah atas  peran  pengawasan  yang  sejatinya  me- mang menjadi wewenang dari anggota BPD (direpresentasikan  oleh  variabel  bebas PPBPD  kategori “Tidak”)  dapat menyebab- kan penurunan  tingkat  kualitas  kinerja pe- ngawasan yang dipersepsikan oleh anggota BPD  tersebut  (tingkat  kategori  kualitas KPPBPD  “menurun”  atau  menjadi  lebih “rendah”).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa
464 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
hubungan  antara  variabel  Peran  Peng- awasan  BPD  (PPBPD)  dan  variabel  Kinerja Pengawasan  Persepsian  BPD  (KPPBD)
merupakan  hubungan yang  searah  (positif) sehingga  hipotesis  H 2 dapat  dinyatakan terdukung oleh data empiris.

## Tabel 13
Parameter Estimates Estimate Std. Error Wald df Sig. Threshold [KPPBPD = 1,00] -2,121 0,456 21,679 1 0,000 [KPPBPD = 2,00] -0,491 0,079 39,083 1 0,000 Location [PPBPD = -1,00] -1,914 0,805 5,652 1 0,017 [PPBPD = 1,00] 0 a 0
Link function: Complementary Log-log a This parameter is set to zero because it is redundant Keterangan:  KPPBPD=Kinerja  Pengawasan  Persepsian  BPD;  PPBPD=Peran  Pengawasan BPD.
Temuan  ini  konsisten  dengan  hasil penelitian  Fisher  (2001),  Burney  dan  Wide- ner  (2007)  dan  Srikanth  dan  Jomon  (2013) terkait  pengaruh  positif  pemahaman  peran dan  kinerja  sehubungan  dengan  pelaksana- an  peran  tersebut.  Srikanth  dan  Jomon (2013)  menyatakan  bahwa  untuk  dapat berkinerja  baik,  ekspektasi-ekspekasi  atas peran  spesifik  terkait  pemenuhan  kinerja tersebut  perlu  diketahui  terlebih  dahulu agar tidak memunculkan ambiguitas peran. Ambiguitas  peran  yang  selanjutnya  dimak- nai  sebagai  minimnya  informasi  dan  pe- mahaman  atas  tujuan-tujuan,  atas  kondisi- kondisi  yang  melingkupi  pelaksanaan  pe- kerjaan,  dan  atas  tanggung  jawab  serta tugas-tugas yang dimiliki memang diyakini dapat  menghambat  efektivitas  pelaksanaan kinerja individu.
Hal  ini  selaras  dengan  temuan  dari penelitian  Putri et  al. (2017)  terkait  faktor- faktor  anteseden  efektivitas  sistem  pengen- dalian  internal  pemerintah  desa  pada desa- desa  se-Kabupaten  Karangasem  Provinsi Bali.  Ditemukan  bahwa  aspek  pengetahuan terhadap  peraturan,  termasuk  peraturan mengenai  prosedur  pelaksanaan  tugas monitoring  dan  evaluasi,  memiliki  pe- ngaruh  positif  terhadap  kualitas  sistem pengendalian  internal  yang  diterapkan dalam  pengawasan  pengelolaan  keuangan
desa.    Konsep  pada  Teori  Peran  juga  me- nyatakan  bahwa  orang-orang  merupakan bagian  integral  dari  posisi-posisi  sosial  ter- tentu  yang  memegang  ekspektasi  atas perilaku-perilaku  mereka  sendiri.  Ekspek- tasi  merupakan  keyakinan-keyakinan  sese- orang  terkait  perilaku  pribadinyayang  se- lanjutnya mengarahkan bentuk-bentuk peri- laku yang ditampilkan.  Pada penelitian ini, hubungan  positif  antara  ekspektasi  peran dan  kualitas  kinerja  persepsian  yang  di- miliki  anggota  BPD  dapat  diduga  terjadi karena rata-rata anggota BPD telah mampu dengan  tepat  mengidentifikasi  (meng- ekspektasikan)  peran  pengawasan  yang memang menjadi tanggung jawabnya secara hukum  (variabel  bebas  indikator  PPBPD). Sebagaimana  ditampilkan  pada  Tabel  3B  – Tabel  8,  persentase  hasil  pengujian  jumlah jawaban  “benar”  kelompok  anggota  BPD untuk  kategori  PPBPD  mengindikasikan tingkat  ekspektasi  yang  baik  pada  rentang nilai 92,5% - 99,2%.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- investigasi  munculnya  fenomena  kesenja- ngan-harapan  ( expectation-gap )  antara  ang- gota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dan pihak-pihak terkait sehubungan dengan peran  pengawasan  pengelolaan  desa  oleh BPD. Hasil penelitian menunjukkan
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 465
munculnya perbedaan ekspektasi antara (1) anggota  BPD  dan  kelompok  masyarakat atas  peran  pengawasan  yang  sejatinya merupakan  peran  BPD  dan  atas  peran pengawasan  yang  melebihi  kapasitas  BPD; (2)  anggota  BPD  dan  Camat  atas  peran pengawasan  yang  dimiliki  oleh  lembaga pengawasan non-BPD; dan (3) anggota BPD dan  anggota  Inspektorat  Kabupaten  atas peran  pengawasan  yang  sejatinya  merupa- kan  peran  BPD,  peran  pengawasan  yang dimiliki oleh lembaga pengawasan non-BPD dan  peran  pengawasan  yang  melebihi kapasitas BPD. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan  dalam  rangka menguji  pengaruh pemahaman  peran  pengawasan  terhadap kinerja  pengawasan  pengelolaan  keuangan desa  oleh  BPD.  Hasil  penelitian  meng- indikasikan adanya hubungan yang bersifat positif  antara  pemahaman  peran  peng- awasan yang dimiliki oleh BPD dan kinerja pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa yang dilakukannya.
Hasil  penelitian  dapat  berimplikasi pada  pemahaman  teoretis  atas  fenomena expectation-gap fungsi  pengawasan  penge- lolaan  keuangan  desa  oleh  Badan  Per- musyawaratan  Desa.  Kemunculan  feno- mena ini perlu disikapi dengan memberikan sosialisasi  yang  memadai  kepada  pihak- pihak  terkait  mengenai  peran  pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan  peraturan  perundang-unda- ngan.  Hal  ini  dengan  mempertimbangkan bahwa  meskipun  pada  indikator  PPBPD mayoritas  anggota  BPD  telah  dengan  tepat mengidentifikasikan  peran  pengawasan yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  masih ditemukan banyak responden anggota BPD yang  justru  juga  mengidentifikasikan  be- berapa  peran  pengawasan  di  luar  ke- wenangannya  sebagai  tanggung  jawab mereka.  Dengan  kata  lain,  secara  empiris anggota  BPD  yang  menjadi  sampel  pada penelitian ini sebenarnya telah gagal meng- ekspektasikan  peran-peran mana  saja yang memang  menjadi  kewenangan  dan  tang- gung jawabnya.

## SARAN
Penelitian ini tentunya tidak luput dari keterbatasan  sehingga  hasil-hasil  yang diperoleh sepatutnya dapat dimaknai secara cermat dan bijaksana. Keterbatasan pertama bersumber  dari  penggunaan  instrumen penelitian berupa kuesioner yang sarat akan bias-bias  respon.  Namun  demikian,  peng- ujian  atas  aspek  validitas  dan  reliabilitas instrumen  diyakini  telah  mampu  memini- malisasi  dampak  negatif  bias-bias  tersebut. Penelitian  selanjutnya  dapat  menerapkan metode  campuran  yang  mengombinasikan teknik  kuantitatif  dan  kualitatif  sehingga hasil  yang  diperoleh  dapat  lebih  kompre- hensif.  Keterbatasan  kedua  terkait  lingkup penelitian  yang  dilakukan  pada  60  desa berbeda  dengan  karakteristik  sosial  masya- rakat  yang  tentunya  juga  berbeda.  Per- bedaan ini bisa jadi turut berperan terhadap hasil  penelitian  yang  diperoleh.  Meskipun uji  beda  lokasi  berdasarkan  kecamatan menunjukkan  tidak  adanya  perbedaan signifikan  (nilai  signifikansi Kruskal  Wallis test >  0,05),  penelitian  selanjutnya  perlu mempertimbangkan  pengujian  jawaban responden  berdasarkan  perbedaan  lokasi desa  sebagai  unit  organisasi  yang  menjadi fokus  pada  penelitian  dengan  topik  yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  L.  2009.  Pengaruh  Konflik  Peran, Ketidakjelasan  Peran,  dan  Kelebihan Peran  terhadap  Kepuasan  Kerja  dan Kinerja  Audit  (Penelitian  pada  Kantor Akuntan  Publik  yang  Bermitra  dengan Kantor  Akuntan  Publik  Big  Four  di Wilayah DKI  Jakarta). Jurnal  Akuntansi , 1(1): 40-69.
Aini, N., M. A. Prayudi, dan P. G. Diatmika. 2018.  Pengaruh  Perspektif Fraud  Dia- mond terhadap  Kecenderungan  Terjadi nya  Kecurangan  ( Fraud )  dalam  Penge- lolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Empiris ada Desa di Kabupaten Lombok Timur). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akun- tansi) Undiksha 8(2): 1-13.
466 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467
Antara  Bali.  2010. Polres  Buleleng  Tangani Korupsi  10  Kepala  Desa .  [Online],  Ter- sedia di: https://bali.antaranews. com/ berita/5465/polres-buleleng-tangani- korupsi-10-kepala-desa [Diakses pada 4 Desember 2017].
Artini,  M.  B.,  I.  P.  G.  Diatmika,  dan  M.  A. Prayudi.  2018.  Pengaruh  Akuntabilitas Publik,  Kemampuan  Kerja  dan  Peng- awasan  terhadap  Kinerja  Aparatur Pemerintah  Desa  (Studi  Empiris  pada Desa  se-Kecamatan  Seririt). JIMAT (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha 8(2). Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pem- bangunan (BPKP). 2015. Waspadai Titik Kritis,  Wujudkan Good  Village  Gover- nance . Warta Pengawasan XXII: 16-17. Best,  P.  J.,  S.  Buckby,  dan  C.  Tan.  2001. Evidence of the Audit Expectation Gap in  Singapore. Managerial  Auditing Journal 16(3): 134-144.
Biddle,  B.  J.  1986.  Recent  Developments  in Role  Theory. Annual  Reviews  Sociology , 12:67-92.
Burney,  L.,  dan  S.  K.  Widener.  2007. Strategic  Performance  Measurement Systems, Job-Relevant Information, and Managerial  Behavioural  Responses  – Role Stress and Performance. Behavioral Research In Accounting 19(1): 43-69. Chen,  C.-K.,  dan  J.  Hughes.  2004.  Using Ordinal  Regression  Model  to  Analyze Student  Satisfaction  Questionnaires. IR Applications:  Advanced  Tools,  Techniques, and Methodologies 42: 1-13.
Deri,  D.  2017.  Peran  Badan  Permusya- waratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes di Desa Senambah
Kecamatan  Muara  Bengkal  Kabupaten
Kutai Timur In e-Journal Ilmu Pemerintahan 121-132.
Dewi, P. E. D. M., K. A. K. Saputra, dan M. A.  Prayudi.  2017.  Hubungan  Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli  Desa  (Studi  pada  Desa-desa  di Kabupaten  Buleleng–Bali).  Prosiding SEMINAR  NASIONAL  RISET  INO- VATIF 2017, di Bali, Indonesia.
Ebimobowei,  A.,  dan  O.  J.  Kereotu.  2011. Role  Theory  and  the  Concept  of  Audit Expectation  Gap  in  South-South, Nigeria. Current Research Journal of Social Sciences 3(6):445-452.
Elamir,  E.,  dan  H.  Sadeq.  2010.  Ordinal Regression  To  Analyze  Employees’ Attitudes  Towards  The  Application  Of Total  Quality  Management. Journal  of Applied  Quantitative  Methods 4(5):  647- 658.
Fauzan,  A.  2010.  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang  Desa  terkait  dengan  Peran Badan  Pemusyawaratan  Desa  dalam Penyusunan  dan  Penetapan  Peraturan Desa  di  Kecamatan  Wanasari  Kabu- paten  Brebes. Tesis ,  Program  Magister
Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
Fisher,  R.  T.  2001.  Role  Stress,  the  Type  A
Behaviour Pattern and External Auditor Job  Satisfaction  and  Performance. Behavioral  Research  In  Accounting 13(1):
143-170.
Indrayana,  I.  M.,  I.  W.  Parsa,  dan  I.  N. Suharta.  2016.  Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  terhadap  Kinerja  Kepala Desa  di  Desa  Antap  Kecamatan Selemadeg  Kabupaten  Tabanan. Kertha Negara 4(2): 1-5.
Iyare, N. F. 2016. Ordinal Regression Model to  Analyze  Student  Achievement Questionnaires  in  Barbados  Public Secondary  Schools. Imperial  Journal  of Interdisciplinary Research 2 (7): 1420-1430. Kahn, R. L., D. M. Wolfe, R. P. Quinn, J. D. Snoek,  dan  R.  A.  Rosenthal.  1964. Organizational Stress . New York: Willey. Linton, R. 1936. The Study of Man . New York: Appleton-Century.
Mangoto, K. 2016. Fungsi Badan Permusya- waratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah  Kecamatan  Tagulandang  Kabu- paten  Kepulauan  Sitaro. Jurnal  Politico 5(1): 1-11.
Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap... – Prayudi, Dewi, Vijaya, Ekawati 467
Masoud,  N.  2017.  An  Empirical  Study  of Audit  Expectation-performance  Gap: The  Case  of  Libya. Research  in  Inter- national Business and Finance 4(12): 1-21. Mead,  G.  H.  1934. Mind.  Self  and  Society . Chicago: Univ. Chicago Press. Moreno,  C.  L.  1934. Who  Shall  Survive? Washington,  DC:  Nervous  and  Mental Dis. Publ.
Nachar,  N.  2008.  The  Mann ‐ Whitney  U:  A Test  for  Assessing  Whether  Two Independent  Samples  Come  from  the Same  Distribution. Tutorials  in  Quanti- tative Methods for Psychology 4(1): 13-20. Pongsapan,  R.  2012.  The  Audit  Expectation Gap  in  Indonesian  Public  Sector. Jurnal Integrasi 4(1): 1-15.
Porter,  B.  1993.  An  Empirical  Study  of  the Audit  Expectation-Performance  Gap. Accounting  and  Business  Research 24(93): 49-68.
Porter, B., C. Ó. hÓgartaigh, dan R. Basker- ville.  2012.  Audit  Expectation-Perfor- mance  Gap  Revisited:  Evidence  from New Zealand and the United Kingdom, Part 1: The Gap in New Zealand and the United  Kingdom  in  2008. International Journal of Auditing 16(2): 101-129. Prasetya, I. K. Y. B., M. A. Prayudi, dan I. P. G.  Diatmika.  2018.  Pengaruh  Kompe- tensi  Sumber  Daya,  Pemahaman,  dan Pengawasan  terhadap  Kualitas  Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akun- tansi) Undiksha 8(2).
Putri,  C.  D.,  G.  A.  Yuniarta,  dan  M.  A. Prayudi.  2017.  Pengaruh  Pengetahuan Peraturan,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Monitoring  dan  Evaluasi terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengen- dalian  Internal  Pemerintah  Desa  (Studi pada  Desa  se-Kabupaten  Karangasem). JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akun- tansi) Undiksha 8(2): 1-11. Radar  Buleleng.  2017. Diduga  Korupsi, Perbekel  Dencarik  Ditahan .  [Online],  Ter- sedia  di:  https://www.jawapos.com/ radarbali/read/2017/11/07/25116/did
uga-korupsi-perbekel-dencarik-ditahan [Diakses pada 4 Desember 2017].
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pengawa- san atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta.
———.  2016.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun  2016  tentang  Badan  Permusya- waratan Desa. Jakarta.
Satriadi,  N.  2013.  Pengaruh  Peran  Badan Pemusyawaratan  Desa  dalam  Pem- bentukan  Peraturan  Desa  dengan Keluarnya  Undang  Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan daerah.  In E-Jurnal  Ilmiah  Universitas Mataram .
Simbolon, A. H., dan W. M. Sembiring. 2015. Evaluasi  Kinerja  Badan  Permusya- waratan  Desa  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. Jurnal  Ilmu  Peme- rintahan dan Sosial Politik UMA 3(2): 143- 159.
Srikanth, P. B., dan M. G. Jomon. 2013. Role Ambiguity  and  Role  Performance Effectiveness:  Moderating  the  Effect  of Feedback  Seeking  Behaviour. Asian Academy  of  Management  Journal 18(2):
105-127.
Warsono,  H.,  dan  R.  Ruksamin.  2014.  The Obstacles  of  Implementation  of  Village Allocation  Fund  Program  in  the  North Konawe  Southeast  Sulawesi. Journal  of Management  and  Sustainability 4(3):  175- 183.
Williams,  C.  2007.  Research  Methods. Journal  of  Business  &  Economic  Research 5(2): 65-72.