Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 3705-3710
Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Dalam Hukum Bisnis Syariah
Isna Yunita 1) , Rangga Suganda 2)
1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta *Email korespondensi: nitaisna1106@gmail.com

## Abstract
Contracts in sharia business law can be interpreted as a process of carrying out transactions between one person and another person who are bound by law because one party presents an offer and the other party accepts and utilizes economic resources as its object in accordance with the rules established by Islamic law. . Sharia business contracts can also be interpreted as an agreement between consent and Kabul in a way that is justified by Islamic law which stipulates legal consequences. Talking about a contract regarding the agreement between both parties to start it, there will also be steps that make the contract end. This paper aims to understand what must be done in the implementation to end a contract from the perspective of Islamic law. The research method is a type of qualitative research, with the data packaged in this research being secondary data obtained from a literature review of previous scientific research which was then analyzed in depth using relevant theories. The results of the research in this paper are that the end of a contract in sharia business law consists of the end of the contract because it has been fulfilled, the termination of the contract, death, and the failure to obtain permission from an authorized party.

## Keywords: Expiry, Contract, Sharia Business
Saran sitasi : Yunita, I., & Suganda, R. (2023). Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak  (Akad)  Dalam  Hukum  Bisnis  Syariah .  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (03),  3705-3710.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  diciptakan saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya, baik  dari  segi  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Secara garis  besar  aktivitas  manusia  dibagi  dalam  kedua kategori  yakni,  secara  vertikal  manusia  memiliki hubungan  dengan  sang  pencipta  sedangkan  secara horizontal  manusia  juga  memiliki  hubungan  dengan manusia atau yang sering disebut sebagai muamalah . Pada  tahapan  hubungan  dengan  sesama  manusia, maka dibutuhkan aturan syariat agar aktivitas tersebut berjalan secara teratur dan harmonis (Andriani, 2021).
Banyaknya  hubungan  yang  dijalin  sesama manusia,  kegiatan  ekonomi  menjadi  salah  satu kegiatan yang dominan untuk dilakukannya interaksi oleh  manusia.  Sehingga  tidak  jarang  pada  literatur fikih  klasik  pembahasan  jual  beli  menjadi  bab  yang sering  kali  di  bahas.  Kontrak  (akad)  dalam  hukum bisnis  syariah  menjadi  salah  satu  bagian  dalam
kegiatan ekonomi yang juga sering dilakukan. Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi (Andriani, 2021).
Jika dikaitkan antara kontrak dan bisnis syariah, maka  dapat  diartikan  sebuah  proses  pelaksanaan transaksi  antara  satu  orang  dengan  orang  lain  yang terikat oleh hukum karena satu pihak mempresentasikan  penawaran  dan  pihak  lain melakukan  penerimaan  serta  memanfaatkan  sumber daya ekonomi sebagai objeknya sesuai aturan-aturan yang  telah  ditetapkan  secara  hukum  Islam.  Kontrak bisnis  syariah  bisa  juga  diartikan  sebagai  suatu perikatan  antara  ijab  dan  kabul  dengan  cara  yang dibenarkan  oleh  hukum  Islam  yang  menetapkan adanya akibat-akibat hukum (Andriani, 2021).
Makna  yang  sama  juga  dapat  didefinisikan sebagai  aturan  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan perjanjian, perikatan, perutangan dengan
persetujuan  dalam  lalu  lintas  perdagangan  untuk mendapatkan profit sebagai keuntungan duniawi dan ridha Allah sebagai laba ukhrawi . Definisi lain yang tidak jauh berbeda juga bahwa kontrak bisnis syariah itu  adalah  keseluruhan  dari  kaidah-kaidah  hukum Islam  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan Allah SWT.
Kontrak  pada  hukum  bisnis  syariah  merupakan sebuah hubungan hukum antar dua belah pihak, yang lingkupnya pada harta kekayaan.  Hadirnya akad akan melahirkan ikatan antara pihak-pihak yang membuat kontrak,  ikatan  yang  dimaksud  merupakan  hak  dan kewajiban  yang  akan  dilakukan  oleh  penjual  dan pembeli. Hubungan hukum ini tentunya berisikan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada dua belah pihak  (Akhmad,  2018).  Namun  pada setiap  interaksi kontrak  yang  disepakati  yang  mengikat  kedua  belah pihak,  tentunya  juga  terdapat  waktu  berakhirnya kontrak.  Baik  yang  telah  sampai  tujuan  kedua  belah pihak ataupun adanya sengketa dan penyesalan yang dialami  oleh  salah  satu  pihak  yang  bertransaksi  atas yang  telah  sah  dan  ingin  membatalkannya.  Untuk mengakomodir kejadian-kejadian seperti ini, tentunya perlu  adanya  aturan  tentang  pemutusan  transakasi ( fasakh akad). Tentu saja pemutusan akad ini kadang- kadang  menimbulkan  kerugian  di  salah  satu  pihak, untuk  menjamin  tergantinya  kerugian  itu  dan  agar para  pihak  berakad  tidak  seenaknya  sendiri membatalkan akad (Zumrotul, 2022). Seiring dengan perkembangan  teknologi  pun  persoalan  kontrak beranekaragam  yang  timbul  antara  pihak  yang melalukan  perjanjian,  maka  demikian  dibutuhkan pemahaman  yang  komprehensif  khususnya  terhadap bagaimana aturan tentang berakhirnya sebuah kontrak (akad)  pada  hukum  bisnis  syariah.  Hal  ini  bertujuan untuk  memahami  hal  yang  harus  dilakukan  pada pelaksanaan untuk berakhirnya sebuah kontrak dalam perspektif hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian kualitatif, dengan data yang dikemas dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  review literatur  dari  penelitian  ilmiah  sebelumnya  yang kemudian  dianalisis  secara  mendalam  menggunakan teori  yang  relevan  (Aris,  2022).  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  normatif  yuridis  yaitu menganalisis  terkait  teori  teori  tentang  perjanjian dalam  perpektif  hukum  islam.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan
normatif  dengan  mengkaji  terkait  yang  digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal,  serta penelitian  ilmiah  lainnya  yang  dilaksanakan  secara intensif,  terperinci  dan  mendalam  terhadap  objek kajian.  Objek  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah berakhirnya kontrak dalam hukum bisnis syariah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berakhirnya  sebuah  kontrak  pada  hukum  bisnis syariah berdasarkan hukum Islam terdiri atas beberapa bagian  diantaranya,  karena  terpenuhi  akad  ( tahqiq ghardh al-‘aqd ), pemutusan akad ( fasakh ), kematian, hingga  tidak  memperoleh  izin  dari  pihak  yang memiliki  kewenangan  dalam  akad  mauquf.  Adapun penjelasannya ialah:
3.1. Berakhirnya Akad Karena Sudah Terpenuhi
Kontrak  (akad)  akan  berakhir  jika  tujuan  dari kedua  belah  pihak  telah  tercapai.  Selain  itu  pada kontrak  terdapat  waktu  yang  ditentukan  kapan perjanjian  itu  akan  selesai,  maka  demikian  jika lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian itu akan  berakhir.  Contohnya  ialah  berakhirnya  akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu (Ardi, 2016).
Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah (9) ayat 4:
الإ
ٱ نيذ ّ ل متدهع نم ٱ نيكرشمل مث ۡمل مكوصقني ش ۡي ْ اورهظي ملو ا ٔ اومتأف ادحأ مكيلع نإ ۚمهتدم ىلإ مهدهع مهيلإ ٱ لله بحي ٱ مل نيقت
Artinya: “Kecuali  orang-orang  musyrik  yang  telah mengadakan  perjanjian  dengan  kamu  dan mereka  sedikit  pun  tidak  mengurangi  (isi perjanjian)  dan  tidak  (pula)  mereka  membantu seorang  pun  yang  memusuhi  kamu,  maka terhadap  mereka  itu  penuhilah  janjinya  sampai batas  waktunya.  Sungguh,  Allah  menyukai orang-orang yang bertakwa.”
Pada  ketentuan  ayat  di  atas,  khususnya  dengan kalimat  “penuhilah  janji  sampai  batas  waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan  demikian  setelah  berlalunya  waktu  yang diperjanjikan  maka  perjanjian  itu  batal  dengan sendirinya, tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan  perjanjian,  meskipun  dengan  orang  yang musyrik.

## 3.2. Terminasi Akad
Terminasi  akad  adalah  tindakan  mengakhiri perjanjian  yang  telah  tercipta  sebelum  dilaksanakan
atau  sebelum  selesai  pelaksanaanya  (Devid,  2022). Terminasi akad juga berbeda dengan berakhirnya akad karena  selesai,  berakhirnya  akad  karena  hak  dan kewajiban yang sudah terpenuhi, sedangkan terminasi akad ialah berakhirnya akad karena di fasakh (diputus) oleh  para  pihak  karena  suatu  atau  lain  sebab. Terminasi  akad  juga  meliputi  beberapa  bagian, diantaranya ialah:

## 3.2.1. Terminasi  Akad  Melalui  Kesepakatan Bersama (Al-Iqalah)
Apabila rukun dan syarat-syarat pada akad telah terpenuhi  maka  akad  tersebut  akan  menjadi  sebuah sesuatu  hal  yang  mengikat.  Akad  juga  dibentuk berdasarkan  kehendak  dua  belah  pihak,  maka demikian  tidak  menutup  kemungkinan  juga  bahwa akad  akan  dapat  pula  dilakukan  pemutusan  dengan kesepakatan  para  pihak,  hal  ini  lah  yang  dikenal dengan sebutan al-iqalah (Anwar, 2007).
Dasar  syariah  pada  tindakan  iqalah  ialah  hadis riwayat  Ibn  Hibban  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi SAW bersabda: “Barang siapa menyetujui permintaan pemutusan  transaksi  (iqalah)  dari  seseorang  yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya  di  hari  kiamat.”  Hadis  Riwayat  Ibn Hibban,  dan  diriwayatkan  juga  dengan  lafal  sedikit berbeda  oleh  Abu  Dawud, Ibn  Majah, dan al-Hakim yang menyatakan sahih (Anwar, 2007).
Terdapat beberapa syarat dari iqalah diantaranya ialah,  jenis  akad  yang  dapat  di fasakh, terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, objek akad masih utuh  jika  terdapat  musnah  Sebagian  maka  dilakukan perhitungan  harga  secara  proposional,  serta  tidak boleh menambah harga dari harga pokok.

## 3.2.2. Terminasi Akad Melalui Urbun
Urbun  dapat  diartikan  sebagai  uang  panjar  atau uang  cekeram,  dalam  artian  luas  urbun  memiliki makna pada sebuah akad terdapat semacam tindakan hukum yang memberikan kemungkinan pada masing- masing  pihak  untuk  melakukan  pemutusan  akad dengan  memikul  suatu  kerugian  tertentu.  Secara bahasa,  urbun  atau  urban  dalam  bahasa  Arab  berarti meminjamkan  dan  memajukan.  Dalam  hal  ini, terdapat  beberapa  bacaan  yaitu  urbun,  arabun  dan urban. Kata urban atau urbun ini pada dasarnya adalah bahasa non arab yang sudah mengalami Arabisasi dan sudah  menjadi  istilah  dalam  bahasa  Arab.  Adapun yang  dimaksud  dengan  jual  beli  urbun  adalah seseorang  membeli  sebuah  barang  lalu  ia  membayar satu  dirham  atau  sebagian  kecil  dari  harga  barang kepada  penjual,  dengan  syarat  jika  jual  beli
dilanjutkan  maka satu  dirham  yang telah  dibayarkan akan  terhitung  sebagai  bagian  dari  harga.  Namun apabila  tidak  jadi,  maka  satu  dirham  yang  telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.
Pada kalangan ulama terdapat beberapa perbedaan pendapat, bagi mayoritas ahli hukum Islam pra  modern  berpendapat  bahwa  urbun  tidak  sah menurut  hukum  Islam.  Salah  satunya  ialah  menurut madzhab  Maliki  bahwasannya  jual  beli  ‘urbun termasuk  kategori  jual  beli  yang  batil.  Mereka berargumentasi dengan hadits yang melarang jual beli urbun.    Adapun    redaksi    hadits    tersebut    adalah sebagai    berikut,  (Abi    Abdullah  Muhammad,  2008: 690).“Telah  menceritakan  kepada  kamu  al-Fadl  ibn Ya’kub al-Rukhami, telah menceritakan kepada kami Habib ibn Abi Habib Abu Muhammad Katib  (penulis) Malik  ibn  Anas,  telah  menceritakan  kepada  kami Abdullah  ibn Amir al-Aslami dari Umar ibn Syu’aib dari Ayahnya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli urbun (dengan menggunakan panjar) (Ali, 2021).
Sedangkan disisi lain mazhab Hambali termasuk Imam  Ahmad  memandang  bahwa  urbun  sebagai sesuatu  yang  sah  dan  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam. Imam  Ahmad  ibn  Hanbal  berpendapat bahwa  jual  beli  ini  boleh  saja dilakukan.  Hal  ini berdasarkan    beberapa    hadits,    diantaranya    hadits yang  diriwayatkan    oleh    Abdurrazak    dalam    kitab Mushanaf -nya,    dari    Zaid    ibn  Aslam  bahwa,  “dia pernah  bertanya  kepada    Rasulullah    SAW menyangkut  uang        muka        yang        di        serahkan dalam        jual        beli,        lalu        Rasulullah menghalalkannya”,  dan  hadits  riwayat  Nafi’  ibn Abd  al-Harits,  “Nafi’ membeli  rumah  penjara  untuk Umar    dari    Shafwan    ibn    Umayyah    dengan  harga empat ribu dirham. Jika Umar menyutujui maka jual beli  akan  berlaku,  akan    tetapi    jika    Umar    tidak menyetujui  maka  Shafwan  berhak  mengambil empat ratus dirham” (Ali, 2021).
Begitu  juga  dengan  ahli-ahli  hukum  Islam kontemporer  dan  Lembaga  Fikih  Islam  OKI  yang mengambil pandangan fukaha Hambali dan menerima urbun sebagai  suatu yang tidak bertentangan  dengan hukum Islam, alasannya ialah bahwa hadis Nabi SAW yang  digunakan  untuk  melarang  urbun  tidak  sahih sehingga tidak dapat menjadi hujah (Ali, 2021).
Di  Indonesia  sendiri  urbun  diperbolehkan sebagaimana  mestinya  kehadiran  Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional  No:  13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Sebagaimana
pertimbangannya  yakni  bahwa  untuk  menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS  dapat  meminta  uang  muka,  agar  dalam pelaksanaan  akad  murabahah  dengan  memakai  uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip  ajaran  Islam,  DSN  memandang  perlu menetapkan  fatwa  tentang  uang  muka  dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Berbicara  terkait  dengan  uang  panjar  jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada, itu diatur di dalam pasal  1464  KUH  Perdata  yang  berbunyi Jika pembelian  dibuat  dengan  memberi  uang  panjar  tak dapatlah salah  satu  pihak  meniadakan  pembelian  itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya .  Sehingga  memang  uang  panjar  di Indonesia memang di perbolehkan.
3.2.3. Terminasi Akad Karena Tidak

## Dilaksanakan
Adanya pemintaan terminasi akad dari salah satu pihak  karena  terdapat  pihak  lain  yang  tidak melaksanakan  prestasinya  memang  sangat  dibatasi dalam  hukum  Islam.  Terminasi  akad  karena  tidak dilaksanakan juga dapat diartikan sebagai wanprestasi bagi  hukum  positif.  Menurut Pasal  1238  KUH Perdata adalah  kondisi  di  mana  debitur  dinyatakan lalai  dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu  bila  perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan.
Pada  konteks  hukum  Islam  terkait  dengan  akad karena  tidak  dilaksanakan,  pada  fiqih  pra  modern bahwa  dalam  akad muwadah (atas  beban)  yang bersifat  lazim  dan  tidak  mengandung khiyar (opsi) apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan perikatan,  pihak  lain  dalam  rangka  membebaskan dirinya  dari  kewajiban  yang  tidak  diimbangi  oleh mitra janjinya yang tidak dapat meminta fasakh akad atas dasar pihak tersebut cedera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Maka pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk ganti rugi sesuai dengan keadaan dan dasar penuntutan ganti rugi di dalam akad itu sendiri.
Contohnya  adalah  akad  jual  beli  dalam  kitab Mursyid  al-Hairan bahwa  apabila  pembeli  tidak membayar  harga  secara  tunai  bila  akad  adalah  tunai atau  pada  waktu  jatuh  tempo  bila  akadnya  dengan pembayaran  di  belakang,  akad  jual  beli  tidak dibatalkan dan pembeli dipaksa agar membayar harga.
Apabila  hal  ini  ditolak  oleh  pembeli,  maka pembayaran  dilaksanakan  terhadap  kekayaannya sebesar harga yang dituntut. Namun dikecualikan bagi perjanjian  pembatalan  melalui  khiyar  pembayaran, Mursyid  menyampaikan  bahwa  dalam  hal  ini. “Apabila  kedua  pihak  dalam  akad  jual  beli memperjanjikan bahwa jika pembeli tidak membayar harga  selambat-lambatnya  tiga  hari,  jual  beli  dan klausul  tersebut  sah.  Apabila  pembeli  membayar harga dalam tempo yang ditentukan itu, akad jual beli mengikat,  dan  apabila  pembeli  tidak  membayarnya atau  ia  meninggal  dalam  tempo  yang  ditentukan tersebut, jual beli menjadi fasid dan harus di fasakh .” Berkaitan dengan terminasi akad di atas terlihat bahwa  hukum  Islam  setidaknya  dalam  ajaran  pra modern mempersempit kemungkinan salah satu pihak untuk  mem fasakh akad  bila  pihak  lain  tidak memenuhi  perkataannya.  Akadnya  akan  tetap berlangsung  dan  pihak  bersangkutan  terus  menuntut pelaksanaan akad kepada mitra janjinya dan bila mitra janji  itu  menolak  maka  akad  dilaksanakan  secara paksa terhadap kekayaanya melalui pengadilan. Akan tetapi hal ini dengan ketentuan pihak yang menuntut pelaksanaan  akad  tersebut  menunjukan  kesediaanya untuk  melaksanakan  akad  itu  ada  dipihaknya. Beberapa  KUH  Perdata  negara  Islam  sendiri menerima  konsep  pengaitan  antara  satu  sama  lain antara perikatan yang timbal balik sehingga salah satu pihak dibenarkan untuk meminta fasakh akad kepada pengadilan  dalam  hal  pihak  lain  tidak  memenuhi perikatan.
Akibat hukum dari dilakukannya fasakh terhadap akad  yang  sudah  ditutup  secara  sah  adalah  bahwa masing-masing pihak dikembalikan statusnya kepada keadaan  semula  sebelum  ditutup  akadnya,  sehingga akad  tersebut  seolah-olah  tidak  pernah  ada.  Apabila pengembalian  kedudukan  para  pihak  tidak  dapat dilakukan, maka hakim memutuskan untuk penggantian yang tidak dapat secara nyata dikembalikan kepada keadaan semula. 3.2.4. Terminasi Akad Karena Mustahil

## Dilaksanakan
Terminasi  akad  karena  mustahil  dilaksanakan ialah  terdapat  sebuah  alasan  eksternal,  yang mengakibatkan akad tersebut batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Salah satu contoh dalam akad jual beli, apabila  barang  objek  jual  beli  musnah  di  tangan penjual  maka  sesudah  akad  ditutup  tetapi  sebelum barang  tersebut  diserahkan  kepada  pembeli,  maka
akad  putus  dengan sendirinya  karena  objeknya  tidak ada  dan  pembeli  meminta  Kembali  harga  kepada penjual apabila telah terlanjur diserahkan.
Pada tahap ini kemusnahan barang tersebut oleh pihak  ketiga  yang  tidak  terkait  dengan  para  pihak, maka pembeli mempunyai opsi untuk memilih antara mem fasakh akad sambal menagih pengembalian uang harga kepada penjual bila telah terlanjur dibayar dan penjual  menagih  penggantian  kepada  pihak  ketiga penyebab  musnahnya  barang  di  satu  pihak  atau meneruskan  akad  jual  beli  dan  membiarkan  uang harga  pada  penjual  tetapi  pembeli  menagih penggantian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kemusnahan barang.
Apabila  akad  merupakan  akad  yang  mengikat satu pihak, seperti hibah, dan debitur mustahil untuk melaksanakan perikatan, karena misalnya barang yang hendak  dihibahkan  musnal  oleh  suatu  bencana sebelum  diserahkan  kepada  penerima  hibah  maka hapuslah  perikatan  debitur  karena  akad  tidak  lagi memiliki  objek  sehingga  tidak  bisa  dilaksanakan. Akibat hukumnya ialah para pihak akan dikembalikan kepada  keadaan  seperti  sedia  kala  yaitu  seolah-olah tidak  pernah  terjadi  akad.  Bila  penjual  yang  telah menerima  harga  pembelian  dari  pembeli  dan  barang belum diserahkan, makai penjual wajib mengembalikan harga tersebut kepada pembeli.
Terminasi  akad  mustahil  yang  dilaksanakan dapat  juga  diartikan  sebagai force  majeure di  dalam hukum  positif.  Force  majeure  adalah  klausul  yang termasuk  dalam  kontrak  untuk  menghapus  tanggung jawab  atas  bencana  alam  dan  tidak  dapat  dihindari yang mengganggu jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak terkait memenuhi kewajiban. Force  majeure sendiri  merupakan  istilah Perancis  yang  secara  harfiah  berarti  kekuatan  yang lebih  besar.    Pasal  1245  KUH  Perdata  menyebutkan tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Merujuk pada pasal  tersebut  di  atas,  unsur  utama  yang  dapat menimbulkan  keadaan force  majeure adalah,  adanya kejadian  yang  tidak  terduga,  adanya  halangan  yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan  oleh  kesalahan  debitur,  ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

## 3.3. Kematian
Kematian  seseorang  dalam  akad  sebagai  salah satu  pihak  yang  mengadakan  akad  mengakibatkan berakhirnya  akad  tersebut.  Hal  ini  terutama menyangkut  hak-hak  perseorangan  dan  bukan  hak- hak  kebendaan.  Terdapat  perbedaan  pendapat  di antara  para fukaha mengenai  masalah  apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Sejalan  dengan perbedaan  pendapat  mereka  apakah  hak  yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.
Pada akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak, kematian salah  satu  pihak,  penyewa  atau  yang  menyewakan, menurut  pendapat  ulama-ulama  mazhab  Hanafi mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Namun,  menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi’i, tidak. Ulama- ulama  Hanfiyah  berpendapat,  bahwa  objek  sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit  sejalan  dengan  waktu  yang  dilalui. Manfaat  barang  yang  ada  setelah  meninggalnya pemilik  bukan  lagi  menjadi  haknya  sehingga  akad tidak berlaku lagi.
Berbeda  dengan  ulama  Hanafiyah,  ulama Syafi’iyah memandang  manfaat  barang-barang  sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit,  sehingga  kematian  salah  satu  pihak tidak membatalkan akad. Dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilakukan oleh ahli warisnya, guna  menjamin  hak  atas  piutang.  Apabila  yang meninggal  adalah  pihak  yang  berutang,  dan  ahli warisnya masih kecil-kecil, barang gadai dijual untuk melunasi  utang.  Akan  tetapi,  apabila  ahli  warisnya sudah  besar-besar  (dewasa),  mereka  mengganti kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan  akad  gadai  dengan  melunasi  utang. Dalam  akad  persekutuan,  karena  akad  itu  tidak mengikat  secara  pasti  kedua  belah  pihak,  kematian salah  satu  anggotanya  mengakibatkan  berakhirnya akad.  Demikian  pula  dalam  akad  perwalian.  Jadi, apabila  akad  yang  menyangkut  hak-hak  perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan  berakhirnya  akad,  seperti  perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut  hak-hak  kebendaan,  terdapat  berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad  yang  diadakan.  Hal  ini  akan  diketahui  dalam pembahasan akad-akad tertentu.
Salah  satu  contohnya  ialah  akad  perwakilan yakni  berkaitan  dengan  suatu  kewenangan  dalam melakukan  tindakan  hukum  untuk  kepentingan  dan atas  nama  orang  lain.  Dalam  hukum  Islam,  terdapat tiga macam perwakilan yakni perwakilan berdasarkan syara ’, seperti perwakilan wali terhadap anak dibawah perwaliannya,  perwakilan  berdasarkan  keputusan hakim seperti pewakilan pengampu, dan yang ketiga yaitu  perwakilan  berdasarkan  kesepakatan  yaitu perwakilan  yang  timbul  akibat  adanya  perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa yang dalam istilah hukum Islamnya adalah al-wakalah (Meri, 2016).
3.4. Tidak  Memperoleh  Izin  dari  Pihak  yang Memiliki Kewenangan
Akad mauquf (ditangguhkan)  dapat  berakhir apabila  orang  yang  berhak  tidak  memberikan persetujuananya. Akad mauquf ialah akad yang terjadi dari  orang  yang  memenuhi  syarat  kecakapan,  tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad, seperti akad yang dilakukan oleh anak tamyiz . Akad mauquf hanya  mempunyai  akibat  hukum  apabila  mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad (Hendra, 2016).
Misalnya  dalam  akad fudhuli .  Persetujuan  dari pihak  pemilik  juga  tidak  berlaku  (tidak  sah)  apabila pelaku fudhuli atau  orang  berakad  dengannya meninggal  dunia.  Dengan  demikian,  akad  tersebut berakhir sebelum adanya persetujuan. Pelaku fudhuli sendiri  boleh  melakukan  pembatalan  akad  yang  di buatnya,  sebelum  adanya  persetujuan  dari  pemilik untuk menjaga kredibilitasnya (Hendra, 2016).

## 4. KESIMPULAN
Pada  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan bahwa berakhirnya kontrak (akad) dalam hukum  bisnis  syariah  terdiri  atas  beberapa  bagian, diantaranya. Pertama, berakhirnya akad karena sudah terpenuhi,  yang  artinya  jika  tujuan  dari  kedua  belah pihak telah  tercapai.  maka demikian  secara  otomatis perjanjian itu akan berakhir. Kedua , berakhirnya akad karena  adanya  terminasi  akad  atas  terminasi  akad melalui  kesepakatan  bersama,  terminasi  akad  terkait pembayaran  urbun,  terminasi  akad  karena  salah  satu pihak menolak untuk melaksanakannya, dan terminasi akad karena mustahil untuk dilaksanakan.
Adapun  yang ketiga ,  berakhirnya  akad  karena kematian salah satu pihak hal ini menyangkut hak-hak perorangan,  bukan  hak-hak  kebendaan,  kematian salah  satu  pihak  mengakibatkan  berakhirnya  akad, seperti  perwalian,  perwakilan,  dan  sebagainya.  Serta yang terakhir keempat , berakhirnya akad karena tidak memperoleh  izin  dari  pihak  yang  memiliki kewenangan,  hal  ini  berkaitan  dengan  akad mauquf (ditangguhkan)  dapat  berakhir  apabila  orang  yang berhak tidak memberikan persetujuananya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Muhammad  Ali,  "Status  Jual  Beli  Dengan Sistem  Urbun  (Analisis  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) No. 13/DN-MUI/2000 Tentang Uang  Muka  Dalam  Murabahah)," AL- IKHTISAR:  The  Renewal  of  Islamic  Economic Law , Vol. 2 No. 1 (Juli 2021).
Andriani,  F,  dan  I  Zulfitri,  "Berakhirnya  Kontrak Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Perdata," Jurnal Syariah, Vol. 1:2 (2021). Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi Tentang  Akad  Dalam  Fikih  Muamalat ,  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Ardi,  Muhammad,  "Asas-Asas  Perjanjian  (Akad),
Hukum  Kontrak  Syariah  Dalam  Penerapan Salam Dan Istisna," Jurnal Hukum Diktum , Vol.
14:2 ( Desember, 2016).
Departemen  Agama  RI,  Al-Quran  dan  Terjemahan, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2017.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Fatmah, Kontrak  Bisnis  Syariah:  Buku  Perkuliahan Program S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah  Dan  Hukum  UIN  Sunan  Ampel Surabaya , 2015.
Jamil, Akhamd Sobrun, "Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam," Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 1:1 (Desember, 2018).
Mansyur, Zaenudin, Kontrak Bisnis Syariah ,
Lombok: Pustaka Lombok, 2020.
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia , Fatwa  DSN  MUI  No:  13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, 2000. Santoso,  Aris  Prio  Agus, Pengantar  Metodologi Penelitian Hukum , Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
Sup,  Devid  Frastiawan  Amir,  Selamet  Hartanto,  dan Rokhmat  Muttaqin,  "Konsep  Terminasi  Akad Dalam  Hukum  Islam," Ijtihad :  Jurnal  Hukum Dan Ekonomi Islam , Vol. 14:2 (Oktober, 2020).