## PENCEGAHAN KECURANGAN PADA APBDES DENGAN PENERAPAN KONSEP HUKUM KARMA PHALA
Desak Putu Putri Maryastini 1 , I Gusti Ayu Purnamawati 2 , Made Arie Wahyuni 3
Jurusan Ekonomi Dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: sakmansari123@gmail.com , ayupurnama07@yahoo.com , ariewahyuni@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  latar  belakang,  proses  dan  dampak  Penerapan Konsep  Hukum  Karma  Phala  dalam  upaya  Pencegahan  Kecurangan  pada  APBDes  Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini kualitatif. Metode pengumpulan data dengan  wawancara  mendalam,  observasi,  studi  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Metode  dan teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  verifikasi  dan  kesimpulan. Pengecekan  keabsahan  data  ada  empat  kriteria,  kepercayaan,  keteralihan,  kebergantungan  dan kepastian.
Hasil Penelitian menunjukkan latar belakang penerapannya yaitu pemerintah desa menyadari tugas dan tanggungjawab, selaku Pemerintah Desa bekerja karena adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani. Proses Penerapan Konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  pembinaan  dan  pengawasan.  Dampak  yang ditimbulkan  daripenerapannya  yaitu  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah desa dan terhindarnya dari tindakan kecurangan pada pengelolaan APBDes karena takut akan akibat buruk yang bisa terjadi kapan saja.
Kata Kunci: Pencegahan, Kecurangan, APBDes, Karma Phala.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  background,  process,  and  impact  of  the  implementation  of Karma  Phala  Law  Concept  in  the  effort  to  fraud  prevention  on  Sibanggede  APBDes,  Abiansemal Subistrict, Badung Regency. This type of research is qualitative. The method of data collection is done by  in-depth  interview,  observation,  documentation  study,  and  literature  study.  The  data  analysis method  and  technique  are  performed  through  data  collection,  data  reduction,  verification,  and conclusion.  Checking  the  validity  of  the  data  consists  of  four  criteria:  trustworthiness,  relationship, dependability, and certainty.
The  results  of  the  research  show  that  the  background  of  its  implementation  is  that  the  village government is aware of its duties and responsibilities. As the village government they work because of a  sense  of  dedication  to  the  profession  and  social  obligation  to  serve.  The  process  of  implementing Karma  Phala  Law  Concept  in  an  effort  to  prevent  fraud  on  the  Sibanggede  APBDes  which  includes planning,  implementation,  administration,  reporting,  accountability,  guidance,  and  supervision.  The impact  arising  from  its  implementation  is  increasing  community  trust  in  the  village  government  and avoiding fraudulent actions in the management of the APBDes for fear of adverse consequences that could occur at any time.
Keywords : Prevention, Fraud, APBDes, Karma Phala.

## 1.  Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014  Pasal  1  Ayat  1 tentang Desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.  Dalam  upaya untuk meningkatkan kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain- lain  diperlukan  Dana  Desa.  Pasal  72  ayat  (2)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa disebutkan  bahwa  Dana  Desa  bersumber  dari  belanja  pusat  dengan  mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Dana  Desa  tersebut  dikelola  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  dimana  memuat  sumber-sumber  penerimaan  dan  alokasi  pengeluaran  desa dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  APBDes  terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa  dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.  Kepala  Desa  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menetapkan  APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.
Tujuan dari penyusunan APBDes ini adalah sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum,  APBDes  menjamin  kepastian  rencana  kegiatan,  dalam  arti  mengikat  Pemerintah Desa  dan  semua  pihak  yang  terkait,  untuk  melaksanakan  kegiatan  sesuai  rencana  yang telah  ditetapkan,  serta  menjamin  tersedianya  anggaran  dalam  jumlah  yang  tertentu  untuk melaksanakan kegiatan.
Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening  kas  umum  Negara  (RKUN)  langsung  ke  rekening  kas  umum  daerah  (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh pemerintah daerah masing-masing diteruskan ke rekening masing-masing kas desa (RKD). Namun sebelumnya, sebagai syarat proses  pengajuan  pencairan  dana  desa  untuk  tahap  I  desa  harus  membuat  dan menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke  pemerintah  daerahnya    masing-masing.  Setelah  uang  masuk  ke  RKD,  desa  sudah  bisa langsung  merealisasikan  program  kerja  sebagaimana  yang  sudah  disepakati  dengan masyarakatnya melalui APBdes (djpbn.kemenkeu.go.id).
Terkait  dengan  penyaluran  dana  desa  di  masing-masing  desa,  jumlah  nominal  yang diberikan  kepada masing-masing  desa  akan  berbeda tergantung  dari  georafis  desa,  jumlah penduduk,  serta  jumlah  angka  kematian.  Alokasi  dana  sebesar  sepuluh  persen  yang diterima  oleh  desa  akan  mempengaruhi  jumlah  pendapatan  desa  yang  menyebabkan terjadinya  peningkatan  terhadap  pendapatan  desa.  Dengan  adanya  bantuan  Pemerintah dalam  bentuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  semakin  memperlihatkan  partisipasi  Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. (Arista,dkk : 2015)
Desa  Sibanggede  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Pengelolaan dana desa ini  dari awal rawan dikorupsi, ada beberapa titik yang menjadi peluang dana tersebut mengalami penyelewengan. Meski dana desa  langsung  ditransfer  ke  rekening  desa  namun  tidak  dapat  menutup  peluang  korupsi. Celah  untuk  menyelewengkannya  masih  bisa  terjadi  antara  lain  dengan  melibatkan  oknum pegawai dalam pemerintah kabupaten (news.detik.com).
Fenomena  yang  cukup  menarik  justru  terjadi  dalam  lingkungan  Pemerintah  Desa Sibanggede.  Dalam  upaya  menghindari  terjadinya  suatu  penyimpangan  pada  APBDes, selain  dengan  mengikuti  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Pihak  Pemerintah  Desa  juga sangat berpegang teguh dengan Konsep Hukum Karma Phala, Karma phala terdiri dari dua kata  yaitu karma dan phala . Karma memiliki  makna  perbuatan  dan Phala bermakna  buah, hasil,  atau  pahala.  Jadi Karma  phala merupakan  hasil  dari  perbuatan  seseorang. (babadbali.com)
Pemerintah  Desa  Sibanggede  sangat  berpegang  teguh  pada  konsep  Hukum Karma Phala ,  jadi  jika  sampai  pihak  pemerintah  desa  melakukan  suatu  kecurangan  ataupun penyimpangan,  akan  menjadi  tanggung  jawab  oknum  yang  bersangkutan  dengan  Tuhan. Bapak  Perbekel  Desa  Sibanggede  I  Wayan  Darmika  (56)  menyatakan  bahwa karma  phala
merupakan  dasar  landasan  untuk  berbuat  dan  mengamalkan  ajaran  agama.  selaku Perbekel,  Bapak  Darmika  bekerja  berlandaskan  konsep  karma  phala  karena  adanya  rasa pengabdian  terhadap  profesi  dan  kewajiban  sosial  untuk  melayani  masyarakat.  Dinyatakan bahwa  pemerintah  desa  sangat  berpegang  teguh  dan  berkomitmen  sebagai  pelayan masyarakat  dengan  mengimplementasikan  konsep  karma  phala  terutama  akuntabilitas  dan transparansi  terkait  pengelolaan  keuangan  utamanya  APBDes  karena  biasanya  pada APBDes paling rentan terjadi kecurangan dan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

## 2.  Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif.  Lokasi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Kepala  Desa  Sibanggede,  Kecamatan Abiansemal,  Kabupaten  Badung.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  dari  Data  Primer  dan Data  Sekunder.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  diperoleh  dari  internet.  Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli. Sumber data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan narasumber.  Subjek  penelitiannya  adalah  Kepala  Desa,  Ketua  BPD,  Ketua  LPM,  Kepala Urusan Keuangan, Salah satu Kelian Dinas dan salah satu warga desa di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi, dokumentasi, dan  kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Pengumpulan  Data,  reduksi  data,  penyajian  data,  verifikasi  dan  kesimpulan.Pengecekan keabsahan  data  dilakukan  dengan  melihat  empat  kriteria  yaitu,  kepercayaan,  keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Hal  yang  paling  mendasar  yang  melatarbelakangi  penerapan  konsep  hukum  karma phala  ini  adalah  dari  kesadaran  pribadi  masing-masing  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawab sebagai pemerintah desa yaitu sebagai  pelayan desa dan kesadaran akan sebab  akibat  yang  akan  dirasakan  ketika  melakukan  tindakan  tertentu  dan  harus  tetap bertindak  jujur,  apabila  tindakan  yang  dilakukan  baik  maka  akibat  baik  juga  yang  akan dirasakan,  begitu  juga  sebaliknya  tindakan  buruk  yang  dilakukan  makan  akibat  buruk  pula yang akan diperoleh. Ibu Suari selaku Kaur Keuangan menyatakan:
”penerapan konsep karma phala ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang, harus sadar  diri  sih  sebagai  pelayan  masyarakat,  menurut  tiang  sendiri  kita  harus  sadar  gimana jadinya kalau kita berbuat baik, gimana kalau tidak baik, intinya harus jujur”
Karma  phala  merupakan  dasar  landasan  untuk  berbuat  dan  mengamalkan  ajaran agama.  selaku  Pemeritah  Desa  bekerja  berlandaskan  konsep  karma  phala  karena  adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani masyarakat.. Bapak I Wayan Darmika selaku Perbekel atau Kepala Desa menyatakan:
“karma  phala  itu  dasar  landasan  kita  untuk  berbuat  dan  mengamalkan  ajaran  agama,  jadi tiang selaku orang yang takut atau patuh seperti itu istilahnya dengan karma phala bekerja di pemerintahan desa niki sesuai prof esi tiang untuk melayani masyarakat”
Dalam pengelolaan keuangan desa, Perbekel desa Sibanggede secara tidak langsung percaya  akan  adanya Prarabda  Karmaphala , Phala dari  perbuatan  kita  pada  kehidupan  ini tanpa  ada  sisanya  lagi.  Seperti  yang  di  jelaskan  oleh  Perbekel  karena  hasil  dari  tindakan yang  dilakukan  bisa  datang  kapan  saja, misalnya  kita melakukan  tindakan  kecurangan  dan kita masuk penjara itu bisa dikatakan sebagai karma yang harus kita terima sebagai akibat dari  perbuatan  kita  yang  curang  dan  akan  ada  karma  lainnya  yang  tetap  mengikuti  seperti buruknya image kita di masyarakat secara umum dan ada juga biaya yang harus ditanggung sebagai ganti rugi. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:
“misalnya  kita  melakukan  tindakan  kecurangan  dan  kita  masuk  penjara  itu  bisa  dikatakan sebagai  karma  yang  harus  kita  terima  sebagai  akibat  dari  perbuatan  kita  yang  curang  dan akan  ada  karma  lainnya  yang  tetap  mengikuti  seperti  buruknya  image  kita  di  masyarakat termasuk keluarga juga kan dan ada ganti rugi lagi”
Menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2004  dan  PP  Nomor  72  Tahun  2005,  sumber-sumber pendapatan  desa  meliputi;  (a)  pendapatan  Asli  Desa,  (b)  bagi  hasil  pajak  daerah Kabupaten/Kota  dengan  jumlah  minimal  sepuluh  persen  untuk  desa  dan  dari  retribusi Kabupaten/Kota  sebagian  diperuntukkan  bagi  desa,  (c)  bagian  dari  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit sepuluh persen, (d) bantuan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintah,  (e)  hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.
Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai belanja desa merupakan  semua  yang  meliputi  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang  merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang  bertujuan  mensejahterakan  desa  itu  sendiri.  Belanja  desa  terdiri  dari:  (a)  Belanja Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,  (b)  Bidang  Pelaksanaan  Pembangunan  Desa, (c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (e) Bidang Tak Terduga. Bapak Reynold menyatakan:
“secara  tertib  administrasi  semua  harus  benar  sesuai  dengan  siskeudes.  Apa  saja  yang dikerjakan  dalam  APBDes,  Peraturan  desa  tentang  APBDes,  ada  5  bidang,  bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, itu yang harus ada didalam  APBDes,  ada yang namanya RAPBDes, ada yang namanya APBDes setelah itu laporan pertanggungjawaban APBDes”
Menurut  Permendagri  No  113  Tahun  2014  terkait  Pembiayaan  Desa  yang  termasuk didalamnya  merupakan  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan maupun  pada  tahun-tahun  anggaran  yang  berikutnya.  Pembiayaan  mencakup  sisa  lebih perhitungan anggaran yang sering disebut dengan Silpa tahun sebelumnya, yang termasuk pelampauan  penerimaan  pendapatan  terhadap  belanja,  penghematan  belanja,  sisa  dana kegiatan  lanjutan.  Pencairan  dana  cadangan  digunakan  untuk  menganggarkan  pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam  tahun anggaran berkenaan.  Hasil  penjualan  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  digunakan  dalam  tujuan penganggaran hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman.
Pengeluaran  pembiayaan  mencakup:Pembentukan  dan  penambahan  dana  cadangan digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  pembentukan  dana cadangan,  Penyertaan  modal  desa,  Pembayaran  hutang.  Tertera  pada  Pasal  1  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  21  tahun  2011  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Desa Sibanggede sebagai organisasi yang berada dalam lingkup daerah dapat mengacu pada hal tersebut dalam mengelola keuangannya, pada Desa Sibanggede pengelolaan keuangannya terdiri  dari  seluruh    tahapan  yang  telah  diatur  sebagai  wujud  pengimplementasian  konsep hukum karma phala dengan cara mengikuti atau mentaati segala aturan yang berlaku yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
Perencanaan  dalam  APBDes  biasanya  paling  besar  dialokasikan  ke  pembangunan. Awalnya pemerintah desa memiliki rencana kerja dalam kurun waktu 6 tahun, yang namanya RPJM  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah),  dalam  RPJM  diambil  satu  persatu program  mana  saja  yang  belum  dilaksanakan  dalam  kurun  6  tahun  itu  dituangkan  dalam Rencana  Kerja  Pemerintahan  desa  (RKP)  setiap  tahun  dicari  dan  dikutip  mana  saja  dari
RPJM yang akan dikerjakan pada tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dalam RPJM akan ada sedikit perubahan dilihat dari lapangan dengan skala prioritas dan harus dikerjakan agar pembangunan di desa bisa tepat sasaran. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:
“Awalnya kita memiliki rencana kerja dalam kurun waktu 6 tahun, yang namanya RPJM dari sana  diambil  satu  persatu  program  mana  saja  yang  belum  dilaksanakan  dalam  kurun  6 tahun itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP) setiap tahun kita cari dan  kutip  mana  saja  dari  RPJM  yang  akan  dikerjakan  pada  tahun  pertama,  kedua  dan seterusnya. Dalam RPJM akan ada sedikit perubahan kita lihat dari lapangan dengan skala prioritas  dan  harus  kita  kerjakan  dan  harus  masuk  kembali  pada  RPJM  agar  tidak  terjadi kesalahan dalam mengkonsep pembangunan di desa”
Dalam pembuatan atau penyusunan APBDes digunakan skala prioritas sebagai acuan dalam  penyusunan  program  artinya  harus  melihat  kondisi  lapangan  terlebih  dahulu,  mana yang harus didahulukan atau didanai terlebih dahulu. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:
“Skala  prioritas  kita  jadikan  acuan,  bukan  pemerataan karena mana yang  urgent  patut  kita danai, eksekusi dan perbaiki, kalau pemerataan kan tidak memandang itu, ya harus semua, kita disini sesuai dengan arahan pimpinan skala prioritas”
Pada  tahap  pelaksanaan,  semua  bentuk  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam rangka  pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa. Berdasarkan  RAB  atau  rencana  anggaran  biaya  pelaksana  kegiatan  mengajukan  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan atau disetujui sebelum barang dan atau jasa diterima.
Proses  pencairan  dana  APBDes  dilakukan  dengan  sistem  penalangan,  artinya  pihak pemerintah  desa  menalangi  uang  yang  dikeluarkan  terlebih  dahulu,  penggunaan  SPP digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah besar yang ditandatangani oleh Sekertaris Desa dan  Pelaksana  Kegiatan  selanjutnya  Kepala  Desa,  penalangan  harus  dibuat  disesuaikan dengan nota. Ibu Suari selaku Kepala Urusan Keuangan menyatakan:
“pencairan  dana  APBDes harus  sesuai  dengan nota,  harus  ditalangi  dulu kalau  yang  kecil, kalau  yang  besar  pengamprahannya  dengan  SPP  (Surat  Perintah  Pembayaran)  terus ditandatangani oleh yang pertama Sekdes, Pelaksana Kegiatan dan Perbekel”
Pada  tahap  penatausahaan,  Bendahara  Desa  atau  Kepala  Urusan  Keuangan  wajib melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran    serta    melakukan  tutup  buku setiap  akhir  bulan  secara  tertib.  Bendahara  Desa  wajib  mempertanggungjawabkan  uang melalui  laporan  pertanggungjawaban.  Laporan  pertanggungjawaban  yang  telah  disusun  ini disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala  Desa  dan  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya.  Penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaran,  menggunakan:  (a)  buku  kas umum, (b) buku Kas Pembantu Pajak dan (c) buku Bank.
Proses  pelaporan  APBDes  Perbekel  dengan  dikoordinasikan  oleh  Camat  setempat menyampaikan  laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa  Tahap  I,  dan  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desa  Tahunan  kepada  Bupati.  Penyampaian  laporan  realisasi penggunaan  Dana  Desa  dilakukan  dengan  ketentuan:  a.  tahap  I  paling  lambat  minggu keempat  bulan  Juli  tahun  anggaran  berjalan;  dan  b.  laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.
Bentuk  pertanggungjawaban  dari  perealisasian  APBDes  di  desa  Sibanggede  yang pertama  bisa  dilihat  dari  kenyataan  yang  ada  dilapangan  pertanggungjawaban  itu  awalnya diserahkan kepada BPD, Perbekel bertanggungjawab mengadakan laporan kepada BPD di akhir tahun berisikan tentang program APBDes sudah terlaksana dan kepada Bupati. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:
”Pertanggungjawaban  ya  jelas  dalam  bentuk  yang  namanya  kenyataan  yang  sudah  dilihat, ada,  kalau  memang  betul  daripada  artinya  pertanggungjawaban  itu  nanti  kepada  BPD Perbekel  itu  bertanggungjawab  mengadakan  artinya  laporan  kepada  BPD  artinya  dalam tutup  tahun  bahwa  seperti  ini  program  APBDes  sudah  terlaksana  dan  bentuk-bentuk  dari
pertanggungjawaban  kita  itu  kepada  yang  atasan  kita  yaitu  Bupati  tetapi  laporan  itu  tetap akhir tahun ke BPD lanjut dah ke Bupa ti”
Untuk  pertanggungjawaban  ke  bawah  dilakukan  dengan  sosialisasi  di  setiap  banjar dinas  dilakukan  pada  saat  rapat  bulanan  di  banjar  yang  disosialisasikan  adalah  mengenai keadaan dan realisasi keuangan. Bapak Perbekel menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pertanggungjawaban ke bawah atau warga, akan tetapi untuk mewujudkan transparansi dan  akuntabilitas maka dilakukan  sosialisasi  di  setiap  banjar terkait  realisasi  dana  APBDes yang telah dikelola oleh pemerintah desa. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:
“sebenarnya pertanggungjawaban tidak ada kebawah, harusnya keatas saja ke bupati gitu, kepala  desa  bertanggungjawab  tentang  pendanaan  itu  kepada  bupati  itu  saja,  tapi  karena kita  ada rasa  agar  masyarakat  itu  juga tau  mengetahui  dengan  dana turun  sekian  akhirnya habis  sekian  itulah  kaki  tangan  kita  dibawah,  kelian  dinas,  BPD,  itulah  sosialisasi  nanti  ke banjar- banjar”
Pembinaan dan Pengawasan juga dilakukan di dalam pemerintah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi kinerja dari Perbekel karena Perbekel yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa, artinya jika terjadi  tindakan  yang  salah  akan  diperbaiki  oleh  BPD.  Secara  tertib  administrasi  semua harus  benar  sesuai  dengan  Sistem  Keuangan  Desa  (siskeudes).  Bapak  Reynold  Dharma Manullang selaku Ketua BPD menyatakan:
”dalam  3  tugas  pokok  BPD,  tiang  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  Perbekel karena Perbekel yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan, artinya  jika  ada  yang  miring  kita  luruskan.  Secara  tertib  administrasi  semua  harus  benar sesuai dengan siskeudes ”
Adapun  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  dari  diterapkannya  konsep  hukum karma phala bagi  pemerintah  desa  Sibanggede  adalah  yang  pertama  yaitu  meningkatnya kepercayaan  masyarakat  desa  terhadap  pemerintah  desa  mengingat  pentingnya kepercayaan  masyarakat  karena  pemerintah  desa  hanyalah  perwakilan  dari  masyarakat. Dalam  kondisi  saat  ini  maraknya  timbul  kasus  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  menyebabkan  kepercayaan  masyarakat  desa  semakin  menurun  dan merasa  acuh  terhadap  pemerintah  desa.  Walaupun  sesungguhnya  masyarakat  tidak  tahu bahwa  pemerintah  desa  Sibanggede  menerapkan  konsep  hukum  karma  phala  sehingga menyebabkan  pemerintah  desa  takut  untuk  melakukan  tindakan  yang  menyimpang,  akan tetapi masyarakat tetap percaya kepada pemerintah desa karena adanya sikap akuntabilitas (bertanggungjawab) dan transparansi (keterbukaan) yang ditunjukkan oleh pemerintah desa. Bapak Ngurah Yudistira selaku warga Desa Sibanggede menyatakan:
“tiang pribadi percaya dengan orang-orang di kantor desa, pasti bisa mengelola dengan baik keuangan,  yen  care  jani  liu  kasus  penyelewengan  di  kantor  desa,  akan  tetapi  tiang  tetap percaya,  apalagi  perbekel  kita  pemangku,  asalkan  kita  bisa  melihat  bukti  nyata  terkait proyek-proyek  di  desa  seperti  pembangunan  jempatan terus  ada sosialisasi tentang  jumlah dan sumber dana yang dikelola desa itu sudah jadi bukti bahwa pemerintah desa itu terbuka, kalau sampai curang, nak be ade karmane”
Kedua  adalah  terhindarnya  dari  tindakan  kecurangan  khususnya  pada  pengelolaan APBDes karena takut akan akibat buruk yang bisa terjadi kapan saja.Dengan istilahnya takut akan adanya hukum karma phala, pemerintah desa selalu berupaya bekerja sebaik-baiknya selaku  pelayan  masyarakat  desa,  mengikuti  segala  aturan  yang  berlaku  dan  menunjukkan sikap  transparansi  yang  artinya  pemerintah  desa  terbuka  dalam  pengelolaan  keuangan sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui masyarakat, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai  dengan  amanah,  responsivitas  berarti  daya  tanggap  pemerintah  desa  dan  BPD terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  perlu  didukung  dengan  pendanaan  sebagai  wujud pengelolaan keuangan desa.

## 4.  Simpulan dan Saran
Peneliti  menyimpulkan  bahawa  latar  belakang  Penerapan  Konsep  Hukum Karma Phala dalam  upaya  Pencegahan  Kecurangan  pada  APBDes  Sibanggede,  Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yaitu pemerintah desa menyadari tugas dan tanggungjawab serta  adanya  rasa  pengabdian  terhadap  profesi  dan  kewajiban  sosial  untuk  melayani masyarakat dan sadar akan hukum sebab akibat.
Proses pengelolaan keuangan dengan berlandaskan  konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten  Badung  dilakukan  dengan  mengikuti  Permendagri  No.  133  tahun  2014  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, pembinaan  dan  pengawasan.  Penerapan  konsep  hukum karma  phala juga  diterapkan dengan  menunjukkan  sikap  transparansi  yang  artinya  pemerintah  desa  terbuka  dalam pengelolaan  keuangan,  akuntabilitas  berarti  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  dalam mengelola  keuangan  desa,  responsivitas  berarti  daya  tanggap  pemerintah  desa  dan  BPD terhadap kebutuhan masyarakat.
Dampak  yang  Ditimbulkan  dari  Penerapan  Konsep  Hukum  Karma  Phala  dalam upaya  Pencegahan  Kecurangan  pada  APBDes  Sibanggede,  Kecamatan  Abiansemal, Kabupaten Badung yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa  dan  pemerintah  desa  terhindarnya  dari  tindakan  kecurangan  khususnya  pada pengelolaan APBDes
Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung mengenai pengelolaan keuangan khususnya APBDes yaitu diadakannya perjanjian  secara  niskala  sebagai  wujud  penerapan  konsep  hukum karma  phala dengan melakukan  perjanjian  apabila  terjadi  suatu  tindakan  kecurangan  maka  akan  bersedia menerima  konsekuensinya  sehingga  pemerintah  desa  lebih  memperhatikan  konsekuensi sebelum  bertindak  tidak  baik.  Begitu  juga  kepada  masyarakat  desa  Sibanggede  agar meningkatkan rasa peduli terhadap situasi pengelolaan keuangan desa dan bisa bergabung bersama-sama dengan pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan keuangan di desa, agar  nantinya  ketika  terjadi  tindakan  kecurangan  tidak  meyalahkan  pihak  pemerintah  desa secara  keseluruhan,  karena  harus  disadari  hal  itu  bisa  terjadi  juga  akibat  kurangnya pengawasan dari masyarakat.

## Daftar Pustaka
Anonim ..  Babadbali-  Karma  Phala Tersedia  pada  www.babadbali.com  (diakses  tanggal  20 November 2018).
Anonim ..  Memahami  Peran  KPPN  dalam  Proses  Penyaluran  Dana  Desa. Tersedia  pada http://www.djpbn.kemenkeu.go.id (diakses tanggal 21 November 2018).
Anonim .      .  Kepala  Desa  Baha  di  Badung  Bali  Jadi  Tersangka  Korupsi  APBDes  Rp1  M. Tersedia pada www.inews.id (diakses tanggal 20 November 2018).
Anonim.. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2. Tersedia pada www.dpr.go.id (diakses tanggal 25 September 2018).
Anonim.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Tersedia pada www.dpr.go.id (diakses tanggal 25 September 2018).
Anonim.. Pengertian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) KeuanganDesa Tersedia pada www.keuangandesa.com (diakses tanggal 21 November 2018).).
Anonim . 2017. Hakim  Vonis  Perbekel  Desa  Satra  Atas  Korupsi  Dana  APBDes  2  Tahun Penjara  Beritabali.com .Tersedia  pada  Beritabali.com  (diakses  tanggal  20  November 2018).
Anonim.  2017. Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2018  Oleh KEMENDESA. Tersedia pada www.berdesa.com (diakses tanggal 20 November 2018)
Anonim.  2017. Terbukti  Korupsi  APBDes  Rp  1,2  M,  Staf  Kaur  Keuangan  Divonis  4 Tahun. .Tersedia pada radarbali.jawapos.com  (diakses tanggal 20 November 2018).
Anonim . 2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Anonim . 2017. Korupsi Dana APBDes Rp149 Juta, Perbekel Dencarik Suteja Jadi Tersangka – POSBALI.ID. Tersedia pada posbali.id (diakses tanggal 20 November 2018).
Atmadja,  Anantawikrama  Tungga  dan  K.  Adi  Kurniawan  Saputra.  2017. Peningkatan Kompetensi  Aparatur  dan  Optimalisasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Sebagai  Upaya Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  Dimoderasi  oleh Moralitas . Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1. Pp. 7-16(diakses tanggal 20 November 2018).
Bologna,  Jack  dan  Robert  (1993). Handbook  of  Corporate  Fraud .  ButterworthHeinemann. Boston.
Kajeng,  I.  N.  1997.  Sarasamusccaya.  Jakarta:  Hanuman  Sakti.  (diakses  tanggal  3  Januari 2019)
Kurniawan,  2018. Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Perspektif Budaya Tri Hita Karana. Tersedia pada www.jraba.org (diakses tanggal 1 Desember 2018).
Kurniawan,  Sukma.  2016. Peran  Adat  Dan  Tradisi  Dalam  Proses  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pakraman  (Studi  Kasus  Desa  Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali) . Seminar Nasional Riset  Invatif.  [S.I.],  V.4November  2016  Tersedia  pada eproceeding.undiksha.ac.id (diakses tanggal 1 Desember 2018).
Meitriani.  2017. Mengungkap  Praktik  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Berlandaskan Konsep  Tri  Hita  Karana  Pada  Desa  Pakraman  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Pakraman Dharmajati,  Tukadmungga) .  Tersedia  pada  e-Jurnal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha  Jurusan  Akuntansi  Program  S1  (Vol:  8  No:  2  Tahun  2017)  (diakses  pada tanggal 28 Januari 2019)
Melisa, Diana. 2017. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  Badung. Tersedia  pada  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Bisnis,  Vol.  8,  No.  2. Tahun 2017 (diakses tanggal 1 Desember 2018).
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosda Karya.
Munidewi,  2017. Akuntabilitas  Dalam  Perspektif  Ajaran  Karma  Phala  Sebagai  Pedoman Untuk  Membangun  Karakter  Auditor .  Tersedia  pada Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis, Vol. 12, No. 1, Januari 2017 (diakses tanggal 3 Januari 2019)
Mursyidi,  2009.  Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia,  Bandung,  PT  Refika  Aditama. (diakses tanggal 20 November 2018).
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta: penerbit ERLANGGA.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  21  tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Permendagri No 13 Tahun 2006. Tersedia pada www.jdih.surabaya.go.id.com (diakses tanggal 10 Mei 2019).
Permendagri  No  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tersedia  pada www.keuangandesa.com (diakses tanggal 17 Mei 2019).
PP  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa.  Tersedia  pada www.bphn.go.id (diakses  tanggal 10 Mei 2019).
Purnamawati,  I  Gusti  Ayu.  2018. Dimesi  Akuntabilitas  dan  Pengungkapan  pada  Tradisi Nampah  Batu. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma Vol.  9  No.  2  Agustus  2018.  Tersedia pada http://jamal.ub.ac.id (diakses 15 Mei 2019)
Risnawati,  Dewi, 2017. Pengelolaan Aset  Desa Dalam  Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di  Desa  Krayan  Bahagia  Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser. eJournal  Ilmu Pemerintahan,  2017, 5 (1): 199-212 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print). Tersedia pada ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id (diakses tanggal 21 November 2018).
Saldana, J. 2011. Ethnotheatre: Research from page to stage (Edisi 3). New York: left Coast Press .
Situs  Resmi  Kabupaten  Badung.2018. Profil  KabupatenBadung. Badung.  Tersedia  pada http://badungkab.go.id/(diakses tanggal 20 September 2018)
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Utami.  2017. Whistleblowing Pengelolaan  Dana  Desa:    Studi  Atas  Nilai  Kearifan  Lokal. Tersedia pada www.rp2u.unsyiah.ac.id . (diakses pada tanggal 28 Januari 2019)
UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Tersedia  pada www.dpr.go.id (diakses tanggal 10 Mei 2019).
Warisando,  2017. Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Pada  Upacara  Ngenteg  Linggih (Studi  Kasus  Pada  Dadia  Pasek  Gelgel  Di  Desa  Pakraman  Tangguwisia,  Kecamatan Seririt). Tersedia  pada  e-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) (diakses tanggal 3 Januari 2019)
Widjaja.  2003. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Utuh. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Yanti. 2017. Menelaah Kearifan Lokal Menyame Braya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Pada  Organisasi  Sekaa  Teruna  (Studi  Kasus  Pada  Sekaa  Teruna  Duta Dherana  Sala,  Desa  Pakraman  Samsam,  Kecamatan  Kerambitan  ,  Kabupaten Tabanan). Tersedia  pada  e-Jurnal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Jurusan Akuntansi  Program  S1  (Vol:  8  No:  2  Tahun  2017)  (diakses  pada  tanggal  28  Januari 2019)