## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 2, Desember 2019, pp 128-138 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381

## Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Mustakim Mahmud 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cokroaminoto Pinrang, Email: Mustakimmahmud26@gmail.com Artikel info
Artikel history: Received; 28-10-2019 Revised:5-11-2019 Accepted: 01-12-2019 Published: 31-12-2019
Keywords: Implementation; Criminal sanctions; Children
Kata Kunci: Penerapan; Sanksi Pidana; Anak
Abstract . This study aims to analyze the application of sanctions based on  the  Child  Criminal  Justice  System  Law  with  research  issues,  First, How is the application of Criminal Sanctions and Actions According to Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Criminal Justice System? Second,  what  are  the  obstacles  found  in  the  application  of  criminal sanctions and actions according to Law Number 11 of 2012 concerning the  Criminal  Justice  System  for  Children.  The  research  method  uses normative  legal  research  and  empirical  legal  research.  The  results showed, First, the  application of criminal sanctions according to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children that the Enforcement Seekers seek the best alternative solutions for the interests of children. Second, the obstacle is the lack of equality in the perspective  of  handling  children  in  conflict  with  the  law  among  law enforcers  as  well  as  obstacles  from  community  factors,  namely  that many people do not understand the laws relating to children.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan sanksi  berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dengan  permasalahan  penelitian,  Pertama,  Bagaimana  penerapan Sanksi  Pidana  dan  Tindakan  Menurut  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak?  Kedua, Bagaimanakah  hambatan-hambatan  apa  yang  ditemukan  dalam penerapan  Sanksi  pidana  dan  Tindakan  Menurut  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian hukum  empirik.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  Pertama,  Penerapan sanksi  pidana  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradila  Pidana  Anak  bahwa  Penegak  mencari alternatif  penyelesaian  terbaik  bagi  kepentingan  anak.  Kedua, Hambatannya  yaitu  belum  adanya  persamaan  persfektif  dalam penanganan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di antara para penegak hukum serta hambatan dari faktor masyarakat yaitu  banyak  masyarakat  yang  belum  mengerti  tentang  peraturan undang-undang yang berhubungan dengan anak.
Coresponden author: * Email: Mustakimmahmud26@gmail.com
A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Penerapan Sanksi Pidana Anak … ( Mahmud ) | 130

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  kita  lindungi  agar  tercapai  masa pertumbuhan  dan  perkembangannya  menjadi  seorang  manusia  dewasa  sebagai  keberlanjutan masa  depan  bangsa (Said,  2018) .  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  mengatur  bahwa peranan  anak  yaitu  anak  merupakan  bagian  dari  generasi  muda  yang  meneruskan  cita-cita perjuangan  bangsa  dan  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh  sehingga  dipandang penting,  anak  atau  khususnya  anak  Indonesia  sebagai  generasi  penerus  bangsa  mendapatkan hakhaknya  dalam  mengembangkan  kreativitasnya  sebagai  generasi  penerus  Bangsa  Indonesia (Ariani, 2014).
Cakrawala  alias  Cakra  dan  Nurafni  Mansyur  alias  Afni  berdasarkan  Putusan  Nomor  : 1885/Pid.B/2013/PN.Mks    telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  pencurian  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  diputuskan  oleh  Pengadilan Neger i Makassar melalui Hakim Natham Lambe’, SH. MH. Sebagai Hakim Tunggal, Menjatuhkan sanksi tindakan kepada para terdakwa oleh karena itu berupa mengembalikan para Terdakwa kepada Orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.
Muh.  Nuradiputra  Pratama  N  Bin  Muh.  Abdu  Alias  Putra  (Terdakwa  I)  dan  Akbar  Riyadi  Bin Achmadi Syam Alias Bibi (Terdakwa II) berdasarkan Putusan Nomor : 1066/Pid.B/2013/PN.Mks.  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri  Makassar  melalui  Hakim  Andi  Astara,  SH.  Di  bantu  oleh  Dermawan  Tahir,  SH  sebagai Panitera  Pengganti,  Menjatuhkan  sanksi  Pidana  terhadap  Terdakwa  masing-masing  dengan pidana penjara 4 (empat) bulan.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  harus  dilihat  dan  dipahami  sebagai  suatu gejala  sosial (Hariyanto,  2018), artinya  kita  tidak  boleh  memberikan  suatu  stigma  (cap)  atau tanda  yang  jelek  bahwa  anak  itu  jahat  karena  melakukan  tindak  pidana  melainkan  kita  harus memahami  dan  memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang  kepada  mereka.  Oleh  karena,  itu pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekatkan pada  pendekatan  persuasif,  edukatif,  psikologis,  yang  berarti  sejauh  mungkin  menghindari proses  hukum  yang  semata-mata  bersifat  menghukum,  menjatuhkan  mental  dan  dapat  pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar dari anak (Hartono, 2015).
Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya (Khalfan, 2004) .  Anak  harus  selalu  dikelilingi  oleh  rasa  yang  menggembirakan  dan  kebahagiaan  baik dalam  lingkup  keluarga  maupun  di  luar  keluarga.  Dalam  perkembangan  pertumbuhan kedewasaan anak peran orang tualah yang terutama diperlukan. (Sri Soemantri., 1993 : 186)
Pasal  24  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  menitik  beratkan  pada  kesejahteraan  anak. Dalam  hal  ini  penting  sekali  diefektifkan  suatu  sanksi  tindakan  yang  dijatuhkan  kepada  anak. Berbeda  halnya  dengan  pidana,  maka  tindakan  bertujuan  melindungi  masyarakat,  sedangkan pidana menitik beratkan pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan (Pradityo, 2016) . Walaupun demikian secara teori, sukar dibedakan, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.
Sanksi  yang  berupa  tindakan  sangatlah efektif  untuk  diterapkan  kepada anak  yang  melakukan tindak  pidana  dan  yang  melakukan  perbuatan  yang  dinyatakan  terlarang  bagi  anak,  baik menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Wicaksono, et.al , 2015). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sub a, b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sanksi Tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.
131 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Selain  itu,  Pasal  23  ayat  (2)  huruf  a  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda  atau  pidana  pengawasan.  Dalam  hal  ini,  keberadaan  pidana  penjara  bukan  merupakan satu-satunya  pilihan  pidana  bagi  anak  sehingga  tidak  secara  mutlak  dapat  merugikan  hak konstitutional  anak.  Kemudian,  Pasal  31  ayat  (1)  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan penegasan  keberadaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  dan  keharusan aparat penegak  hukum untuk  tidak  menempatkan  anak  nakal  yang  dinyatakan  bersalah  di  Lembaga  Pemasyarakatan bagi  orang  dewasa.  Keberadaan  Pasal a  quo telah  mempertegas  keberadaan  Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi Anak Nakal yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memilih judul:
Berdasarkan  Uraian  latar  belakang,  penulis  merumuskan  beberapa  permasalahan,  yaitu, Pertama, Bagaimana  penerapan  Sanksi  Pidana  dan  Tindakan  Menurut  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak? Kedua, Bagaimanakah  hambatan- hambatan apa yang ditemukan dalam penerapan Sanksi pidana dan Tindakan Menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  menggunakan  2  (Dua)  jenis  tipe  penelitian  yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik, karena mengkaji bahan pustaka atau sekunder sekaligus mencari data empiris dilapangan yang menyangkut permasalahan di atas.
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian,  diusahakan  memberikan  gambaran  atau mengungkapkan  berbagai  faktor  yang  dipandang  erat  hubungannya  dengan  gejala- gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai peradilan anak.
Untuk  mendapatkan  data  yang  kredibel  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  maka  dipandang perlu  menetapkan  lokasi  penelitian  dimaksud.  Untuk  itu  penelitan  ini  dilaksanakan  di Pengadilan Negeri Makassar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.  Penerapan sanksi pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## 1. Pedoman Pemidanaan
Pada  umumnya,  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  pelanggar  hukum  seringkali  dianggap sebagai  tujuan  dari  hukum  pidana (Gunarto,  2009). Oleh  sebab  itu,  apabila  pelanggar  telah diajukan  ke  muka  sidang  kemudian  dijatuhi  sanksi  pidana,  maka  perkara  pelanggaran  hukum dianggap  telah  berakhir.  Pandangan  demikian,  telah  memposisikan  keadilan  dalam  hukum pidana  dan  penegakan  hukum  pidana  adalah  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  diancamkan dalam  pasal-pasal  yang  dilanggar.  Dalam  hukum  pidana,  ancaman  sanksi  pidana  bukan  saja berfungsi  sebagai  alat  pemaksa  agar  orang  tidak  melanggar  hukum,  tetapi  juga  sebagai  alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar,  maka  perkara  dianggap  sudah  selesai.  Dengan  demikian,  maka  penjatuhan  sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.
Penerapan Sanksi Pidana Anak … ( Mahmud ) | 132
Mengingat  akibat  yang  ditimbulkan  dari  adanya  pelanggaran  hukum  pidana  sangat  kompleks, bukan hanya menjangkau kehidupan pada saat ini, melainkan dapat mempengaruhi kehidupan masa yang akan datang, model penyelesaian disederhanakan dengan bentuk penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan yaitu pidana penjara (Pinangkaan, 2013). Dalam perkembangan saat ini, paradigma berpikir demikian harus segera diubah, di mana parameter keadilan bukan lagi didasarkan kepada upaya penjatuhan sanksi pidana (penjara), melainkan mencari alternatif sanksi  yang  dapat  mengatasi  dampak  pelanggaran  hukum  pidana  secara  lebih  luas  sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku baik secara nasional maupun global.
Tabel: 1
Data Perkara Pidana Anak yang Diputus di Pengadilan Negeri Makassar
NO TAHUN BANYAKNYA KASUS 1 2010 196 2 2011 177 3 2012 201 4 2013 239 Jumlah 813

## Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar
Hal  yang  sangat  mendasar  dalam  pembahasan  pemidanaan  adalah  mengenai  landasan  filsafat pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan tentang tujuan  pemidanaan  sesuai  dengan  pandangan  masing-masing.  Menurut  Nathan  Lambe,  SH.MH (Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Makassar) pidana  dimaksudkan  untuk  mencegah  terjadinya pengulangan  tindak  pidana,  mencegah  orang  lain  melakukan  perbuatan  yang  sama, menyediakan  saluran  untuk  mewujudkan  motif-motif  balas  dendam.  Nathan  Lambe,  SH.,MH. mengungkapkan dasar pembenaran dari pidana selain untuk menghindarkan balas dendam, ada pengaruh yang bersifat mendidik, serta mempunyai fungsi memelihara perdamaian.
Sedangkan Makmur, SH. MH, (Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar) mengemukakan bahwa sasaran  pidana  di  samping  mencegah  terpidana  atau  pembuat  potensial  melakukan  tindak pidana,  juga  untuk  memperkuat  kembali  nilai-nilai  sosial  dan  menentramkan  rasa  takut masyarakat  terhadap  kejahatan.  Andi  Astara,  SH.  (Hakim  Anak  Pengadilan  Negeri  Makassar) mengemukakan  tujuan  pidana  adalah  untuk  menyelesaikan  konflik  dan  mempengaruhi  para pelanggar serta orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.
Dari  beberapa  pandangan  Hakim  dalam  penjatuhan  pidana  terdapat  dua  pandangan  filsafat pemidanaan, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan retributif dan falsafah pemidanaan  yang  didasarkan  pada  falsafah restorative (Djanggih  &  Nasrun,  2018) . Dalam praktik saat ini, sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), bersendikan pada  filsafat  pemidanaan retributif atau  pembalasan,  sehingga  penjatuhan  pidana  ditujukan sebagai  balasan  untuk  menderitakan pelanggar,  terlepas apakah  penderitaan  itu  berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelanggar, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan  pidana.  Begitu  juga  sistem  pemidanaan  dalam  Undang-undang  Pengadilan  Anak, filosofi  pemidanaan retributif tercermin  dari  jenis  ancaman  sanksi.yang  diaturnya.  Walaupun undang-undang mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan kepada bentuk pembatasan/perampasan kemerdekaan.
Filosofi pemidanaan demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional yang telah  disepakati  masyarakat  beradab,  bahwa  prinsip-prinsip  perlindungan  anak  pelaku pelanggaran  tidak  lepas  dari  upaya  perlindungan  anak  demi  mencapai  kesejahteraan  anak.
133 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak  tidak  lain  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  mengutamakan  kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.
Atas  dasar  filosofi  demikian,  paradigma  sistem  pemidanaan  anak  harus  pula  berpijak  pada falsafah restoratif, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Sebagai wujud dari filosofi pemidanaan demikian, maka tujuan dan pedoman pemidanaan perlu diatur secara tegas.
Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk:
1.   Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2.   Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3.    Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk, pada anak;
4.   Menciptakan  kondisi  lingkungan  yang  baik  bagi  tumbtilt  kembangnnya  jiwa  anak,  untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.
Berpijak pada tujuan pemidanaan demikian, maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1.   Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
2.   Motif dan tujuan kenakalan anak;
3.   Sikap batin kenakalan anak;
4.   Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
5.   Bagaimana cara melakukan kenakalan;
6.   Sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan;
7.   Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi anak;
8.   Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
9.   Pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10.   Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11.   Pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan;
12.  Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  pembuat,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian,  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
2. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi terhadap Anak
Perumusan tunggal, sanksi yang ditetapkan hanya salah satu bentuk dari jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan. Walaupun perumusan seperti ini memiliki kelemahan karena bersifat  kaku  absolut,  dan  bersifat  imperatif.  Sesungguhnya  sistem  perumusan  tunggal  yang sangat  kaku  dan  absolut  dirasakan  adanya  kontradiksi  dengan  ide  pemasyarakatan,  karena konsepsi pemasyarakatan berpijak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menerapkan sanksi yang sesuai bagi terdakwa.  Atas  dasar  hal  itu  banyak  para  ahli  berpendapat  untuk  menghindari  penggunaan perumusan tunggal. Seandainya dalam keadaan terpaksa harus dirumuskan, maka sifat kaku dan absolut  perumusan  tunggal  perlu  diimbangi  dengan  perumusan  pedoman  pemidanaan  bagi hakim.
Dalam  Rancangan  KUHP,  untuk  mengimbangi  dan  menghindari  sifat  kaku  dan  absolut perumusan  tunggal  telah  dirumuskan  suatu  pedoman  sebagai  katup  pengaman.  Yang dirumuskan dalam pedoman tersebut antara lain:
a. Kewenangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  penjara  yang  dirumuskan  secara tunggal;
Penerapan Sanksi Pidana Anak … ( Mahmud ) | 134
b. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara;
c. Jenis  alternatif  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  sebagai  pengganti  dari  pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.
Dalam Pasal 49 Konsep ditegaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana, adalah:
a. Terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  hanya  diancam  dengan  pidana  penjara  secara tunggal;
b. Pengadilan  berpendapat  tidak  perlu  menjatuhkan  pidana  penjara  setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pedoman penjatuhan pidana penjara.
Apabila  syarat-syarat  tersebut  di  atas  terpenuhi,  maka  pengadilan  dapat  menjatuhkan  pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal.  Dalam perumusan alternatif, ditujukan dalam rangka memberikan kerangka kebijakan untuk  menerapkan  prinsip  subsidiaritas  penggunaan  sanksi.  Artinya  bahwa  ancaman  sanksi yang lebih berat baru digunakan bila bobot sanksi yang lebih ringan dipandang tidak menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu juga, perumusan alternatif dapat memberi kebebasan kepada  hakim  untuk  memilih  salah  satu  bentuk  sanksi  yang  diancamkan  dalam  suatu perundang-undangan.
Walalupun dalam perumusan alternatif hakim memiliki kesempatan untuk memilih jenis pidana, namun  dalam  upaya  menjalani  adanya  penjatuhan  sanksi  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan, maka  selayaknya  undang-undang  menentukan  pedoman  bagi  hakim  dalam  menentukan pilihannya.  Pasal  51  ayat  (1)  RKUHP  menegaskan  bahwa  pilihan  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi  harus  selalu  berorientasi  pada  "tujuan  pemidanaan",  dan  lebih  mengutamakan  jenis pidana  yang  lebih  ringan  sekiranya  pidana  yang  lebih  ringan  itu  telah  memenuhi  tujuan pemidanaan.

## 3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak
Telah  disinggung  pada  uraian  tentang  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan,  bahwa  jenis  pidana mencerminkan  filosofi  keadilan  dalam  sistem  pemidanaan.  Berpijak  pada  filosofi  pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif, sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-udangan.
Pengaturan  sanksi  dalam  Undang-undang  Pengadilan  Anak  telah  dirumuskan  dalam  bentuk sanksi  yang  berupa  pidana  dan  tindakan.  Namun,  sebagaimana  telah  diuraikan  terdahulu pengaturan  sanksi  dalam  Undang-undang  Pengadilan  Anak  masih  berpijak  pada  filosofi pemidanaan  yang  bersifat  pembalasan (retributif). Atas  dasar  hal  itu,  mengingat: pertama , karakteristik  perilaku  kenakalan  anak; kedua, karakteristik  anak  pelaku  kenakalan; ketiga , tujuan  pemidanaan  di  mana  unsur "pergaulan" menjadi  unsur  utama  dalam pemidanaan anak. Maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun  pemberian  berupa  tindakan  saja.  Namun  demikian,  mengingat  fungsi  restoratif  dari tujuan penanganan  anak,  tingkat  usia anak,  kondisi  kejiwaan  anak,  serta masa  depan  anak  hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa  tindakan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pemberian  sanksi  pidana.  Atas  dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.
Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi:
a.   Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya; b.   Penyerahan kepada Pemerintah;
135 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
c.   Penyerahan kepada seseorang;
d.   Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; e.   Pencabutan surat izin mengemudi;
f.   Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; g.   Perbaikan akibat tindak pidana;
h.   Rehabilitasi; dan/atau
i.   Perawatan di lembaga.
Tindakan  penyerahan  kepada  seseorang,  bagi  anak  dilakukan  demi  kepentingan  anak  yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk  membantu  orang  tua  dalam  mendidik  dan  memberikan  bimbingan  kepada  anak  yang bersangkutan.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum khususnya hakim, adalah jika suatu  tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  pokok  secara  alternatif,  maka  penjatuhan  pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Hal itu dipandang sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
Mengingat  kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  kiranya  perlu  juga  dipikirkan kemungkinan adanya anak di bawah umur 12 tahun melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai  tindak  pidana  berat,  seperti  pembunuhan,  penganiayaan,  perkosaan  dan  lain-lain, karena kematangan jiwa yang terlalu dini. Terhadap anak tersebut sebaiknya tetap diajukan ke pengadilan  anak,  hanya  saja  tidak  dimaksudkan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  pidana, tetapi  lebih  ditujukan  kepada  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anaknya,  khususnya penyelesaian akibat yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan anak. Atas dasar hal itu, maka dalam proses pengadilan anak, seberapa mungkin melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua  pelaku  maupun  orang  tua  korban (Djanggih,  2018) .  Walau  bagimanapun  orang  tua  ikut bertanggung  jawab,  dan  sebagai  bagian  dari  pertanggungjawaban  tersebut  orang  tua  anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.
Mengingat  pula  adanya  sifat  kebergantungan  pada  diri  anak,  penerapan  prinsip  umum pertanggungjawaban  pribadi/individu  dalam  hukum  pidana,  kiranya  dapat  diimbangi  dengan kemungkinan  adanya  "pertanggungjawaban  pengganti"  yang  ditujukan  kepada  orang  lain (Pinangkaan,  2013). Sebagaimana  gagasan  sistem  pertanggungjawaban  struktural/fungsional. Dengan  pertimbangan  adanya  keterbatasan  pertanggungjawaban  individu  yang  sangat fragmentair yaitu  penanggulangan  kejahatan  dari  sudut  individu  si  pelaku,  juga  karena  sifat kekurangmandirian  serta  kebergantungan  anak,  anak  melakukan  kenakalan  sesungguhnya adalah  "korban  struktural"  atau  "korban  lingkungan".  Atas  dasar  pertimbangan  itu  pula alternatif  sanksi  pidana  terhadap anak  dapat  dikembangkan  dan  dimodifikasi,  sehingga  dalam hal  pertanggungjawaban  pidanabukan  sajadibebankan  terhadap  anak  itu  sendiri,  melainkan dapat dikembangkan kepada pertanggungjawaban yang bersifat kolektif atau struktural.
Konsep  pertanggungjawaban  kolektif/struktural  demikian,  sesungguhnya  sesuai  dengan falsafah  pemidanaan  tradisi  bangsa  Indonesia  masa  lalu.  Namun,  sejarah  tentang  keberadaan hukum pidana adat di Indonesia mati terkubur bersama dengan munculnya penjajahan Belanda di Indonesia. Konsep rehabilitasi dalam hukum
Tradisional Indonesia sebagai pembinaan atau treatment bagi pelaku, dalam konsep kitab-kitab kuno  dilakukan  dengan  model  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  teori-teori  barat.  Dalam hukum  adat,  treatment  dilakukan  dengan  berbagai  upacara  untuk  memulihkan  keseimbangan yang  rusak  karena  dilakukan  kejahatan,  sehingga  lebih  berupa  rehabilitasi  sosial  dari  pada individu. Dalam RKUHP, model pembinaan seperti itu sudah diadopsi dengan dicantumkannya jenis  sanksi  yang  disebut  "melaksanakan  kewajiban  adat".  Konsep  pemidanaan  itu  lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban kolektif.
Penerapan Sanksi Pidana Anak … ( Mahmud ) | 136

## 4. Ukuran Pemidanaan
Berangkat  dari  tujuan  pemidanaan  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  demi  tercapainya kesejahteraan  anak,  maka  kriteria/standar  berat  ringannya  pemberian  sanksi  bukan  hanya dilihat/diukur  secara  kuantitatif,  melainkan  lebih  didasarkan  kepada  pertimbangan  kualitatif. Oleh  karena  itu,  sesungguhnya  pertimbangan  berat  ringannya  sanksi  (terutama  sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk  orang  dewasa,  melainkan  perlu  dipertimbangkan  juga  bobot  sanksi  yang  diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman  sanksi  perampasan  kemerdekaan  sejauh  mungkin  dihindarkan.  Sebagaimana ditegaskan  dalam  berbagai  instrumen  internasional,  bahwa  tidak  seorangpun  akan  dirampas kemerdekaannya  secara  tidak  sah  atau  sewenang-wenang.  Penghukuman  terhadap  seorang anak  harus  sesuai  dan  diterapkan  sebagai  upaya  terakhir  untuk  jangka  waktu  yang  paling pendek.
Setiap  anak  yang  dirampas  kemerdekaannya  harus  diperlakukan  secara  manusiawi,  serta dihormati martabat kemanusiaannya (Sari, 2010). Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah  dengan  orang  dewasa,  kecuali  bila  dianggap  sebagai  hal  terbaik  bagi  anak  yang bersangkutan (Hutahaean,  2013). Sementara  pembatasan  terhadap  kebebasan  pribadi  anak hanya  dikenakan  setelah  dipertimbangkan  secara  selektif  dan  dibatasi  seminimal  mungkin. Perampasan  kemerdekaan  pribadi  jangan  dikenakan  kecuali  anak  melakukan  kekerasan  yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk  sanksi  lain  yang  lebih  tepat.  Yang  lebih  penting  lagi adalah,  bahwa  kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

## B.  Hambatan-Hambatan  Penerapan  sanksi  pidana  anak  menurut  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum atau yuridis (legal  protection) agar  terjamin  kepentingannya  sebagai anggota  masyarakat. Mahfiana,  2011). Masalah  penegakan  hak-hak  anak  dan  hukum  anak,  pada  dasarnya  sama  dengan  masalah penegakkan  hukum  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  masalah  implementasi  hukum  anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :
1. Peraturan  hukumnya,  yakni  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang masalah  hukum  tertentu.  Dalam  hal  ini,  masalah  peraturan  hukum  tentang  hak-hak  anak berkenaan dengan;
a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
b. Materi  hukum  tersebut  apakah  telah  sesuai  dengan  semangat,    nilai,  asas,  atau  kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
2. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.  Aparat  penegak  hukum,  yakni  para  petugas  hukum  atau  lembaga  yang  berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia,  aparat  yang  bertugas  menegakkan  hukum  dikenal  dengan  catur  wangsa  yang meliputi  kepolisian  (lembaga  penyidik),  kejaksaan  (penuntut),  hakim  (peradilan),  dan pengacara  atau  advokat.  Untuk  menegakkan  hak-hak  anak  dan  menegakkan  hukum  anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan  keahlian  masing-masing  aparat  penegak  hukum,  dan  kemampuan  organisasi  dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari.  Masalah  budaya  hukum  merupakan  masalah  penting  dalam  menegakkan hukum  di  Indonesia  yang  menyangkut  keyakinan  masyarakat  pada  hukum  dan  para penegak hukum.
137 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
4. Masyarakat  hukum,  yakni  tempat  bergeraknya  hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang mencakup  dengan  sejauh  mana  kepatuhan  masyarakat  kepada  hukum,  kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan  hak-hak  anak  dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari.  Hukum  anak  hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Pasal  22,  terhadap  anak  nakal  hanya  dapat dijatuhkan  pidana  atau  tindakan.  Adapun  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  Nakal adalah:
1. Pidana Pokok dan Pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah:
a. Pidana penjara
b. Pidana kurungan
c. Pidana denda
d. Pidana pengawasan
3. Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan  pidana  tambahan  berupa  perampasan  barang-barang  tertentu  dan  atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Ada pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana,  dimana  dalam  penjatuhan  pidanannya  ditentukan  paling  lama  ½  (setengah)  dari ancaman  maksimum  terhadap  orang  dewasa,  sedangkan  penjatuhan  pidana  mati  dan  pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai  12  tahun  hanya  dikenakan  tindakan,  sedangkan  anak  yang  telah  berusia  12  sampai  18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

## SIMPULAN
Mendasari  latar  belakang,  dapat  disimpulkan, Pertama, Penerapan  sanksi  pidana  menurut Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SIstem  Peradila  Pidana  Anak  dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemidanaan mengedepankan asas kepentingan terbaik anak  sebagai  landasan  utama  dalam  mengambil  keputusan  tentang  pola  pemidanaan  anak terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penegak hukum terus berusaha mencari alternatif  penyelesaian  terbaik  bagi  kepentingan  anak  serta  perlindungan  anak  dalam  rangka menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh  sehingga dipandang  penting  anak  atau  khususnya  anak  Indonesia  sebagai  generasi  penerus  bangsa mendapatkan  hakhaknya  dalam  mengembangkan  kreativitasnya  sebagai  generasi  penerus bangsa Indonesia. Kedua, Hambatan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  masih  belum  ada  persamaan  persfektif  dalam penanganan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  antara  para  penegak  hukum serta hambatan dari faktor masyarakat yaitu banyak masyarakan yang belum mengerti tentang peraturan  undang-undang  yang  berhubungan  dengan  anak  dan  aturannya,  masyarakat  kurang peduli pada lingkungan dan cendrung memvonis perbuatan yang dilakukan oleh tersangka anak seperti terhadap tersangka dewasa.

## SARAN
Diharapkan  kepada  Pembentukan  undang-undang  harus  selalu  berpihak  kepada  nilai- nilai  sosial  kultur  masyarakat  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  anak  yang
Penerapan Sanksi Pidana Anak … ( Mahmud ) | 138 berhadapan  dengan  hukum  tidak  menimbulkan  permasalahan  baru  dan  pihak-pihak yang  menerapkan  hukum  diharapkan  selalu  berkoordinasi,  untuk  menciptakan konstruksi  kesamaan  kehendak  dalam  rangka  membangun  pemahaman  dan  persepsi yang  sama  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  yang  harus mengedepankan asas kepentingan terbaik untuk anak. Dihatapaj. Pula dalam menangani permasalahan hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan  perlu  dibentuk  penegak  hukum  yang  profesional,proporsonal,  empati  dan transparan berkepribadian mencintai dan menyayangi anak dengan mendapatkan bekal pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Cokroaminoto,  Pinrang  yang  telah  mendorong  kepada  penulis  sehingga  dapat menyelesaian karya ilmi ini.

## DAFTAR BACAAN

## Buku / Jurnal
Ariani,  N.  V.  (2014).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Media Hukum , 21 (1), 16.
Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui  Pendekatan  Penal  Dan  Non  Penal. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 30 (2), 316-330.
Djanggih,  H.,  &  Hipan,  N.  (2018).  Pertimbangan  Hakim  dalam  Perkarapencemaran  Nama  Baik Melalui  Media Sosial  (Kajian  Putusan  Nomor:  324/Pid./2014/PN.  SGM). Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), 93-102.
Gunarto,  M.  P.  (2009).  Sikap  Memidana  yang  Berorientasi  Pada  Tujuan  Pemidanaan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 21 (1), 93-108.
Hariyanto,  B.  P.  (2018). SANKSI  TINDAKAN  SEBAGAI SARANA  ALTERNATIF  PENANGGULANGAN KEJAHATAN  PSIKOTROPIKA  BAGI  PELAKU  ANAK  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM PIDANA (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
Hartono,  B.  (2015).  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Diversi  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Anak Pelaku Tindak Pidana. Pranata Hukum , 10 (1).
Hutahaean,  B.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal Yudisial , 6 (1), 64-79.
Khalfan,  M.  A.  (2004). Anakku  Bahagia  Anakku  Sukses:  Panduan  Islami  bagi  Orang  Tua  dalam Membesarkan Anak . Zahra Publishing House.
Mahfiana, L. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak. Jurnal Muwâzâh , 3 (1).
Pinangkaan, R. (2013). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Lex Crimen , 2 (1).
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan , 5 (3), 319-330.
139 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Said,  M.  F.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141-152.
SARI,  T.  P.  (2010). Sinkronisasi  Hak-hak  Anak  dalam  Hukum  Positif  Indonesia  (Kajian  Tentang Sinkronisasi  Hak  Anak  Sebagai  Pelaku  Kejahatan) (Doctoral  dissertation,  Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Wicaksono,  A.  W.,  Syahrin,  A.  S.,  Ginting,  B.  G.,  &  Marlina,  M.  (2015).  Sanksi  Tindakan  sebagai Sarana Alternatif Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Bagi Pecandu dan Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. USU Law Journal , 3 (1), 20-34.
.