## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

## KAJIAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

## Irma Suryani, Mohammad Ghufron AZ, Dewi Astutty Mochtar.
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Legalitas  bagi  petugas  pajak  untuk  mengetahui  data  nasabah,  tanpa  harus mendapatkan  persetujuan  dari  Bank  Indonesia,  cukup  melalui  persetujuan Menteri  Keuangan  diatur  melalui  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2017 tentang Akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian ini meneliti bagaimanakah pengaturan mengenai informasi data nasabah pada lembaga  keuangan  pasca  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  9  tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan bagaimanakah  kepastian  hukum  terkait  rahasia  bank  pasca  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan Untuk  Kepentingan  Perpajakan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  ini  fokus  meneliti  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  terkait  rahasia  informasi  data  nasabah  dan  juga bahan  buku  berupa  buku  dan  jurnal  hukum  lain  yang  berkaitan  dengan permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  keuangan untuk  kepentingan  perpajakan  otoritas  perpajakan  mendapatkan  kewenangan dan otoritas penuh dalam mengakses data setiap nasabah dari perbankan dan prinsip rahasia bank terkait perlindungan data nasabah pasca diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan masih berjalan dan berlaku sepanjang diluar daripada apa yang diatur dalam undang-undang tersebut.

## Abstract
Legality for tax officers to know customer data, without having to get approval from Bank Indonesia, enough through the approval of the Minister of Finance is regulated by Law Number 9 of 2017 concerning Access to financial information for tax purposes. This  research  examines  how  the  regulation  regarding  customer  data  information  at financial institutions after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes and how is legal certainty regarding bank secrecy after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Purposes Taxation. This study uses a normative juridical  approach. This  approach  focuses  on  examining  laws  and  regulations  concerning  confidential customer data information as well as book material in the form of books and other legal journals related to these issues. The result of this research is that after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for tax purposes, the taxation authorities have full authority and authority in accessing each customer’s data from banks and the principle of bank secrecy related to customer data protection after the issuance of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes is still ongoing and applies as long as it is outside of what is stipulated in the law.
Koresponden Penulis; Irma Suryani Email; suryani_irma99@gmail.com

## Kata kunci:
Rahasia Bank, Nasabah, Pajak
Keywords:
Bank Secrecy, Customer, Tax.
Volume 2, Issue 1, May 2021

## 1. Latar Belakang
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  mempunyai tugas, sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam  sistem  dan  bentuk  simpanan,  kemudian berkewajiban  menyalurkan  kepada  masyarakat dalam  bentuk  kredit  (Sentosa,  2012).  Tetapi kewajiban  untuk  tetap  menjaga  kerahasiaan data  nasabahnya  sebagai  konsumen.  Apabila ada  data  dari  nasabah  yang  tidak  terjaga  maka dampaknya  bank  akan  kehilangan  kepercayaan dari masyarakat, dimana landasan pertama bagi bank untuk berjalan adalah adanya kepercayaan dari  masyarakat.  Kepercayaan  adalah  modal utama  sebuah  bank,  karena  jika  kepercayaan tersebut  hilang  tidak  heran  jika  dikemudian hari  masyarakat  berbondong-bondong  menarik uangnya secara bersamaan (rush money) , maka saat itu juga bank akan kolaps. Tidak hanya berhenti disitu, jika data yang dipercayakan tersebut bocor oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab akan menimbulkan masalah kriminal baru, yang sangat  bertentangan  dengan  Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Setelah  disahkannya  PERPU  Nomor  1 Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  keuangan untuk  kepentingan  perpajakan  yang  kini  sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9  tahun  2017,  merupakan  akses  hukum  yang memudahkan  petugas  pajak  untuk  mengetahui data nasabah dengan cukup persetujuan Menteri Keuangan  tanpa  harus  mendapat  persetujuan  dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
Seiring  dengan  peran  penting  perbankan dalam  sistem  keuangan  di  Indonesia,  aspek perpajakan  pun  memegang  peran  sentral dalam  proses  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adrian, 2006). Merujuk pada kenyataan bahwa dalam menjalankan proyek strategis  pembangunan  nasional  membutuhkan pendanaan yang besar, maka penerimaan negara yang  berasal  dari  pajak  berkontribusi  besar dalam  menopang  pertumbuhan  ekonomi  dan oleh karenanya signifikansi pajak  tidak  dapat
dipandang  remeh.  Maka,  untuk  memenuhi kebutuhan  perekonomian  nasional  dibutuhkan kebijakan-kebijakan  yang  mengarah  pada peningkatan  penerimaan  hasil  kekayaan  negara yang  diperoleh  dari  pajak.  Disinilah  perlunya kemudahan  otoritas  petugas  pajak  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  melalui  akses yang luas terhadap data pribadi nasabah.
Konflik hukum yang terjadi adalah kebutuhan negara atas optimalisasi penerimaan yang tinggi berbenturan  dengan  prinsip  kerahasiaan  bank yang diterapkan di Indonesia. Puncak dari konflik tersebut  adalah  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  70/PMK.03/2017  tentang Petunjuk  Teknis  Mengenai  Akses  Informasi Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan (selanjutnya  ditulis  PMK  No.73/PMK.03/2017), dimana mengharuskan adanya keterbukaan data pribadi nasabah yang dimiliki oleh pengelola jasa keuangan.
Secara  hukum  internasional  ini  adalah hasil  ratifikasi  dari  skema  pertukaran  informasi keuangan  yang  diatur automatic  exchange  of information (AEOI)  bersama  G-20  bersama  dengan Government  organization  dan  Non  Government organization  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan pembangunan  ekonomi.  Tujuan  daripada  ini adalah  untuk  pemungutan  pajak  semaksimal mungkin  dan  meminimalisir  pihak-pihak  yang menghindari wajib pajak.
AKASIA  adalah  salah  satu      perangkat lunak  yang  digunakan  oleh  Direktorat  Jendral Pajak untuk mengetahui data rahasia bank yang dipergunakan  untuk  keperluan  perpajakan. Melalui aplikasi ini, Dirjen Pajak dapat membuka rahasia data nasabah bank yang meliputi, berapa besaran dana yang harus dibayarkan untuk wajib pajak. Sistem ini bersifat integral yang  meliputi; pengelolaan pembukaan rahasia bank, unggahan dokumen dan persetujuan permintaan pembukaan rahasia bank.
Keterbukaan data nasabah adalah tolak ukur dari  pertimbangan  dan  perhitungan  PPh  (pajak penghasilan) yang di dalamnya mencangkup

## Kajian Yuridis Mengenai Rahasia Bank Untuk Kepentngan Perpajakan
Irma Suryani, Mohammaa Ghuiron AZ, Dewi Astuty MoMhtarI
rekening simpanan dan bunga atas segala macam deposito  yang  dimiliki  oleh  yang  bersangkutan, seperti;  deposito  berjangka,  sertifikat  deposito dan deposit  on  call. Bunga  yang  didapat  dari depositu tersebut juga termasuk dalam sistem ini, baik bank yang berdomsili di Indonesia atau bank cabang luar negeri yang berdomisili di Indonesia (Abdul, 2014).
Permasalahan  yang  terjadi  adalah  adanya beberapa  oknum  petugas  pajak  yang  dengan sengaja  menmbuat  laporan  fiktif  dengan  tujuan untuk  memeras  uang  nasabah  dengan  ancaman yang  disiapkan  guna  mengelabuhi  korban. Padahal  keamanan  dan  kenyamanan  nasabah adalah prioritas yang harus diwujudkan  melalui hukum negara.
Konflik  hukum  dan  empiris  yang  terjadi dalam  masalah  ini  yaitu  ketika  Undang-Undang Perbankan  telah  memberikan  pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank melalui Perppu No.1 Tahun 2017 dan PMK No.73/PMK.03/2017 dan memberikan batasan atas kerahasiaan bank tersebut,  dan  menjunjung  tinggi  kerahasiaan dan keamanan uang nasabah (Djumhana, 2000). Sedangkan  norma  terkait  kerahasiaan  bank  dalam Perppu  No.  1  Tahun  2017  dan  PMK  No.  73/ PMK.03/2017  lebih  didasarkan  pada  kepentingan perpajakan  dalam  negeri  sehingga  prosedur pembukaan  data  nasabah  perbankan  menjadi lebih mudah.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  oleh  penulis  diatas  maka,  permasalahan yang  akan  dianalisis  adalah:  Bagaimanakah pengaturan  mengenai  informasi  data  nasabah pada  lembaga  keuangan  pasca  diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2017  tentang Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan?  Dan  Bagaimanakah  kepastian hukum terkait rahasia bank pasca diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2017  tentang Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan ?

## 2. Metode
Metode  penelitian  pada  jurnal  ini  adalah yuridis nortmatif, dengan bahan hukum sebagai bahan  utamanya  yaitu;  Peraturan  perundang- undangan yang mengatur yang mengatur terkait rahasia  informasi  data  nasabah  dan  juga  bahan buku  berupa  buku  dan  jurnal  hukum  lain  yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

## 3. Pembahasan
3.1 Pengaturan Mengenai Informasi Data Nasabah Pada Lembaga Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Pemerintah  Indonesia  memandang  bahwa otoritas otoritas perpajakan masih dirasa kurang dalam  mengakses  data  nasabah  bank  dikarenakan otoritas  perpajakan  masih  harus  menghadapi beberapa  mekanismesebagaimana  yang  tercantum dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sehingga untuk mengakses data menimbulkan sedikit hambatan bagi  otoritas  perpajakan  melakukan  penghitungan terhadap  beasaran  jumlah  pajak  yang  akan dipungut.
Melalui  Undang-Undang  No      1      Tahun 2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  memberikan  otoritas penuh  kepada  petugas  pajak  untuk  mengakses data nasabah yang tercantum di setiap perbankan. Alasan  tersebut  lahir  karena  lahirnya  ratifikasi dengan G-20 melalui AEOI yang bertujuan adalah optimalisasiwajibwajabdanmeminimalisiradanya oknum-oknum yang berusaha menyembunyikan pajaknya di luar Indonesia.
Melalui  sistem  AEOI  sistem  informasi keuangan  yang  ada  dalam  negeri  berhak diberikan ke luar negeri guna menggali informasi wajib pajak yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk melacak rekening nasabah yang berada di luar negeri yang sengaja dibuat guna menghindari
Volume 2, Issue 1, May 2021
pajak  dalam  negeri.  Dengan  adanya  sistem  ini maka  dana  yang  ada  di  luar  negeripun  bisa terdeteksi dan dapat ditarik pajak dalam negeri. Dan  komitmen  tersebut  diwujudkan  dalam ratifikasi  melalui  undang-undang  tentang  akses informasi  keuangan  untuk  kepentingan  pajak yang diterapkan di Indonesia, sejak 2017.
Penghindaran  pajak  atau  dikenal  dengan istilah  ( tax avoidance )  adalah  pengaturan  transaksi untuk  memperoleh  keuntungan  pajak,  melalui cara  yang  bertentangan  dengan  regulasi  hukum pajak  yang  berlaku,  diwujudkan  melalui  proses perencanaan  hingga  penggelapan  pajak  tersebut (Johanes,  2004). Tax  planning  is  the  analysis  of  a financial situation or plan from a tax perspective. The purpose of tax planning is to ensure tax efficiency, with the elements of the financial plan working together in the most tax-efficient manner possible (Camila, 2011).
Pengertian  di  atas  menyebutkan  bahwa penghindaran  tax  itu  diperbolehkan,  asalkan tidak  terindifikasi  melanggar  hukum,  semua orang  diperbolehkan  memainkan  transaksi keuangannya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan masih dalam koridor kewajaran (Joni, 1998).
Sedangkan  untuk  kategori tax  fraud (penggelapan  pajak)  berbeda  dengan  perencanaan pajak karena dari pengertian penggelapan pajak itu sendiri menyebutkan bahwa; penggelapan pajak adalah tindakan pemalsuan untuk meminimalisir beban  pajak yang  terhutang  melalui mekanisme yang  ilegal  dan  bertentangan  aturan  hukum. Tindakan  inilah  yang  menyebabkan  kerugian negara (Kasmir, 2015).
Tujuan  Undang-Undang  tentang  Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan  dikeluarkan  adalah  stabilitas  ekonomi dan meningkatnya investor masuk ke Indonesia, baik  dalam  jangka  panjang  atau  jangka  pendek (Gregory, 2012). Investor mengejar kepercayaan di setiap  negara  yang  akan  dipijakiterutama  investor asing terutama regulasi atau aturan hukum yang akan berhadapan  langsung  dengannya.  Undang-
undang  ini  memberikan  daya  tarik  berupa kepercayaan  tersebut  akibat  dimudahkannya akses keterbukaan data pribadi nasabah di ranah perbankan,  yang  menjadi  modal  awal  kemajuan dan peningkatan ekonomi di Indonesia.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017  tentang  Petunjuk  Teknis Mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk Kepentingan  Perpajakan  yang  memiliki  otoritas untuk  memeriksa  adalah  Dirjen  Pajak.  Mekanisme itu dilakukan melalui; pertama; pendaftaran diri ke  direktorat  pajak,  melalui  Lembaga  keuangan yang  bisa  diakses  oleh  Dirjen  Pajak  melalui mekanismenya baik pelapor maupun terlapor.
Kedua; Laporan dan verifikasi dari lembaga keuangan  tersebut,  kepada  Dirjen  Pajak,  Ketiga; Perhitungan  pajak  atas  dana  deposito  yang  ada dalam  rekeing  tersebut.  Setelah  ketiga  tahapan tersebut  terlaksana  maka  kewenangan  Dirjen Pajak  untuk  membuka  data  informasi  tersebut dibolehkan secara hukum.
Wajib  pajak  adalah  20%  dari  jumlah penghasilan  atas  bruto  dan  tidak  berlaku  bagi nasabah yang simpanannya kurang dari 7.500.000, yang  secara  otomatis  tidak  dikenakan  PPh  atas bungan depositi tersebut. Sanksi akan dijatuhkan kepada lembaga jasa keuangan apabila; pertama; Pimpinan  atau  pegawai  lembaga  keuangan tersebut  tidak  menyampaikan  laporan  berupa informasi  pertukaran  informasi  sesuai  yang diatur  dalam  perjanjian  internasional  atau diidentifikasikan  dengan  rekenening  keuangan wajib lapor dan juga  tidak memberikan laporan terkait;  informasi  keuangan  untuk  kepentingan pajak, tidak melakukan identifikasi secara benar dan  denda  sebanyak  1.000.000.000  apabila  tidak memberikan data informasi tersebut.
Kedua;  terkait  orang  yang  dengan  sengaja memalsukan dokumen, menyembunyikan, mengurangi  dan  menghilangkan  data  informasi yang  wajib  disampaikan  akan  dikenakan  denda 1.000.000.000 Rupiah.

## Kajian Yuridis Mengenai Rahasia Bank Untuk Kepentngan Perpajakan
Irma Suryani, Mohammaa Ghuiron AZ, Dewi Astuty MoMhtarI
3.2 Kepastian Hukum Rahasia Bank Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Keterbukaan  informasi  adalah  hal  utama adalah permasalahan dan konflik jika dihadapkan dengan  kerahasiaan  bank.  Rahasia  bank  boleh diakses  oleh  Dirjen  Pajak  untuk  kepentingan perpajakan,  yang  meliputi;  sektor  perbankan, pasar  modal,  asuransi  yang  seluruh  lembaga keuangan  yang  masuk  dalam  kategori  sebagai lembaga keuangan.
Kewenanangan  untuk  mengakses  data tersebut  menemui  konflik norma  dan  kepentingan dalam  hal  dasar  hukum  melakukan  pembukaan akses kerahasiaan data nasabah yang diatur dalam hukum  positif  d  Indonesia. Kebutuhan Pemerintah akan data tersebut demi tujuan ekonomi negara bertentangan kerahasiaan bank yang harus dijaga yang  juga  merupakan  tujuan  negara melindungi warga  negaranya  yang  menjadi  konsumen  di lembaga keuangan tersebut. Salah satu lembaga yang  bisa  memjembatani  antara  dua  konflik tersebut  adalah  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) melalui  mekanisme  pengawasan  data  pribadi nasabah dapat dijamin dan terlindungi.
Domain hukum informasi yang diperbolehkan  untuk  diketahui  oleh  Dirjen  Pajak oleh  Undang-undang  ini  selanjutnya  diturunkan melalui  peraturan  pelaksananya  yaitu;  Pasal  19 PMK  Nomor  73/PMK.03/2017  hanya  terkait tentang;  Pertama;  pelaksanaan  kegiatan  sektor perbankan,  asuransi,  pasar  modal,  lembaga  jasa keuangan  lain  yang  berstatus  sebagai  lembaga jasa  keuangan.  Kedua;  kewajiban  bagi  lembaga keuangan  untuk  melaporkan  hal  yang  diminta oleh Dirjen Pajak terkait hal yang diatur di atas.
Ketiga;  laporan  tersebut  diberikan  dengan memuat;  identitas  pemegang  rekening,  Nomor rekening  keuangan,  Identitas  lembaga  jasa keuangan,  Saldo  atau  nilai  rekening  keuangan dan  Penghasilan  yang  terkait  dengan  rekening keuangan. Kesemua laporan yang  harus
dilaporkan  di  atas  terhitung  sejak  satu  tahun ketika laporan itu diminta.
Berkenaan dengan dapat  diaksesnya beberapa  komponen  informasi  keuangan  nasabah perbankan  yang  juga  sebagai  wajib  pajak  oleh otoritas perpajakan – sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan Perpajakan  dan  PMK  Nomor  73/PMK.03/2017, tidak lain merupakan penerapan dari asas hukum yang secara umum berlaku dalam sistem hukum positif  Indonesia,  yakni: Lex  Specialis    Derogat Legi Generalis . Asas tersebut menafsirkan bahwa peraturan/norma  yang  bersifat  khusus  akan mengesampingkan/mengecualikan  peraturan/ norma yang bersifat lebih umum.
Penerapan  asas  ini  dapat  diberlakukan sepanjang  kedua  norma  tersebut  (baik  yang bersifat  lebih  khusus  maupun  lebih  umum) berada  dalam  satu  derajat  hierarkis  peraturan dan  satu  lingkungan  hukum  (rezim)  yang  sama. Mengingat 2 (dua) norma yang saling berkonflik tersebut  (norma  hukum  terkait  kerahasiaan perbankan  dalam  UU  Perbankan  dan  norma hukum  terkait  keterbukaan  data  nasabah perbankan)  berada  dalam  derajat      hierarkis dan  lingkungan  hukum  yang  sama,  maka  asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat diterapkan guna mengedepankan pemberlakuan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan      Untuk        Kepentingan        Perpajakan dan  oleh  karenanya  mengesampingkan  norma terkait  kerahasiaan  bank  yang  diatur  dalam  UU Perbankan (Romli, 2017).
Maka,  meskipun  asas Lex  Specialis  Derogat Legi  Generalis diterapkan  dalam  penyelesaian konflik  antar  norma  tersebut,  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan  Untuk      Kepentingan      Perpajakan tidak  sepenuhnya  mengecualikan  norma  terkait kerahasiaan  perbankan  sebagaimana  diatur  dalam UU  Perbankan,  melainkan  hanya  membebankan kewajiban kepada lembaga keuangan perbankan
Volume 2, Issue 1, May 2021
untuk membuka sebagian kecil data nasabahnya kepada  otoritas  pajak.  Dengan  kata  lain, meskipun aturan  tersebut  telah  terbit,  tidak  semata-mata menghilangkan  prinsip  kerahasiaan  perbankan yang berlaku, sehingga di luar kepentingan pajak, pasal-pasal terkait kerahasiaan bank masih berjalan dan berlaku sepanjang di luar daripada apa yang diatur  baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan PMK No. 73/ PMK.03/2017 sebagaimana dipaparkan di atas.

## 4. Simpulan
Pada  tahun  2017  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1      Tahun 2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan  Perpajakan  yang  saat  ini  sudah disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang- Undang  dan  dengan  adanya  undang-undang tersebut maka otoritas perpajakan mendapatkan kewenangan  dan  otoritas  penuh  dalam mengakses  data  setiap  nasabah-nasabah  dari perbankan.  Adapun  untuk  peraturan  pelaksana untuk undang-undang tersebut terdapat di dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK  Nomor  70/ PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan dimana diatur mengenai persyaratan dan  mekanisme  bagi  otoritas  perpajakan  untuk mengakses data-data dari nasabah.
Prinsip rahasia bank terkait perlindungan data nasabah  pasca  diterbitkannya  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan masih berjalan  dan  berlaku  sepanjang  diluar  daripada apa yang diatur dalam undang-undang  tersebut. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut, Otoritas Pajak “hanya” dapat menerima laporan terkait; identitas
pemegang  rekening,  nomor  rekening,  identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening dan  penghasilan  yang  terkait  dengan  rekening keuangan.  Dengan  kata  lain,  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut hanya mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk membuka  kulit  data  nasabahnya  saja  kepada otoritas pajak.

## Daftar Pustaka
Buku A Abdurrachman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan ,Pradnya Paramita Jakarta, 1993
Abdul
Halim, d.k.k., Perpajakan (Konsep,
aplikasi,Contoh, dan Studi kasus) ,  Salemba Empat, Jakarta, 2014 Abdulkadir  Muhammad, Segi  Hukum  Lembaga Keuangan dan Pembiayaan , Citra Adtya Bakti, Bandung, 2004
Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi  dan Kepailitan , SinarGrafika, Jakarta, 2007 Camilla  E.  Watson, Tax  Procedure  and  Tax  Fraud , West Academic Press, Miami, 2011 Heo  Hujibers, Filsafat  Hukum  dalam  Linatasan Sejarah , Kasius, Yogyakarta, 1982 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana  Prenada  Media  Group  ,  Jakarta, 2013
Jan  Michael  Otto, Kepastian  Hukum  di  Negara Berkembang ,  Terjemahan  Tristam  Moeliono, Komisi  Hukum  Nasional  Jakarta,  Jakarta, 2003
Johanes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif , Utomo, Bandung, 2004 Joni Emirzon, HukumPerbankan Indonesia ,
Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , Mandar Maju, Bandung,. 2001