## Research Article

## Konsep Doli In Capax Terhadap Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum  Di Masa Depan
Imam Subaweh Arifin 1* , Umi Rozah 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * imamsubaweharifin6@gmail.com

## ABSTRACT
Children are the main capital for the nation in the future, therefore, children must receive extra attention, both from the family, community and nation and state. The quality of a nation in the future can be seen from the quality  of  its  young  generation.  The  research  method  used  in  this  research  is  to  use  normative  research (Normative Legal Research) with a conceptual dexter (Conceptual Approach). Research shows that the child criminal system in Indonesia needs to be discussed again and returned by conducting comparative studies in other countries. This will be a consideration in determining the punishment and accountability of children as perpetrators of criminal acts. Doli Incapax Concept Policy in the Criminal Code; Law Number 11 Year 2012; Law Number 35 Year 2014 has many weaknesses, which are related to the system of punishment for children in conflict with the law. With the goal in its development, protection of rights can also be obtained for the sake of children who are related to the law. Considering children are the next generation of the nation in the future.
Keywords: Children; Crime; Doli Incapax.

## ABSTRAK
Anak adalah modal utama bagi bangsa di masa depan, oleh karenanya, anak harus mendapatkan perhatian ekstra, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara. Kualitas suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  normative  (Normative  Law  Research)  dengan  pendekatan konseptual  (Conseptual  Approach). Penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pemidanaan  anak  di  Indonesia perlu didiskusikan kembali dan diperbaharui kembali dengan melakukan studi perbandingan negara lain. Hal ini akan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pemidanaan dan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana. Kebijakan Konsep Doli Incapax dalam KUHP; UU Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 35 Tahun  2014  masih  banyak  terdapat  kelemahan,  yakni  terkait  sistem  pemidanaan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan dalam perkembangannya kedepan dapat diperoleh perlindungan hak serta kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.
Kata Kunci: Anak; Pidana; Doli Incapax.

## A. PENDAHULUAN
Konvensi  Hak-hak  Anak  adalah  instrument Hukum  dan  HAM  yang  paling  komprehensif  untuk mempromosikan  dan melindungi  hak-hak  anak (Maskur, 2012). Negara Indonesia sendiri merupakan salah  satu  negara  anggota  PBB,  yang  telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) (Prameswari, 2017),  dengan  menerbitkan  Keppres  Nomor  36 tanggal  25  Agustus  1990,  yang  pada  intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati serta demi  menjamin  hak  anak  tanpa  diskriminasi  dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
Oleh  karena  itu  sudah  barang  tentu selayaknya  Negara  memperhatikan  dan  menjaga hak-hak  tiap  anak  untuk  dapat  tumbuh  dan berkembang  layaknya  seorang  manusia.  Hak  anak adalah  hak  dasar  yang  wajib  diberikan  dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak  yang  mempunyai  orang  tua  ataupun  sudah tidak  mempunyai  orang  tua (Fitri,  Riana,  & Fedryansyah, 2015).
Menurut data  KPAI  laporan  kasus anak  yang menjadi  pelaku  tindak  pidana  mencapai  421  kasus pada  tahun  2020 (Shiddiq,  2020).  Kasus  tersebut dibagi diantaranya.  Anak  sebagai  pelaku  kekerasan seksual  dengan  jumlah  kasus 116.  Anak  sebagai pelaku  kekerasan  fisik  dengan  jumlah  78  kasus. Anak  sebagai  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  dengan jumlah  60  kasus.  Anak  sebagai  pelaku  pencurian dengan jumlah 42 kasus. Anak sebagai pelaku aborsi dengan  jumlah  39  kasus.  Anak  sebagai  pelaku
pembunuhan dengan jumlah 38 kasus. Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam dengan jumlah 32 kasus. Anak sebagai pelaku kekerasan psikis dengan jumlah 21 kasus dan anak sebagai pelaku penculikan dengan  jumlah  5  kasus. Komisioner  KPAI  Bidang ABH  Putu Elvina  mengatakan,  bidang  yang diampunya  tersebut  menduduki  peringkat  teratas dengan  jumlah  kasus  terbanyak.  Meski memiliki jumlah  kasus penurunan  kasus, apabila dibandingkan  dengan tahun  2019 yang  berjumlah 1.403 kasus (Halim, 2009).
Dizaman  modern  ini  banyak  anak  yang melakukan  kejahatan  tindak  pidana  dan  selalu meningkat seriap tahunnya. Steve Allen menyatakan bahwa  setiap  tahunnya  terdapat  lebih  kurang 4.000 anak di Indonesia yang diajukan ke Pengadilan atas kejahatan  ringan  pencurian.  Selain  itu  terdapat Sembilan  dari  sepuluh  anak  yang  masuk  kedalam penjara  atau  rumah  tahanan.  Sebagai  contoh  pada audit  akhir  tahun  2019,  terdapat  dalam  catatan kriminal  kepolisian  lebih  kurang  111.344  anak sebagai pelaku tindak pidana.
Pendekatan  terhadap  upaya  penanggulangan kejahatan  harus  dilakukan  secara  integral  karena persoalan  kejahatan  merupakan  persoalan kemanusiaan  dan  sosial.  Pendekatan  dilakukan hanya  melalui  penerapan  hukum  pidana  semata- mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai  keterbatasan  (Arief,  2016).  Tindakan hukum  yang  di  lakukan  terhadap anak  berusia  di bawah  18  (delapan belas)  tahun  harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
Kecenderungan  meningkatnya  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  anak  atau  pelaku  usia  muda yang  mengarah  pada  tindak  kriminal,  mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganan nya  secara  khusus  dalam  bidang  hukum  pidana (anak) beserta acaranya. Penyelesaian tindak pidana perlu  ada  perbedaan  antara  pelaku  orang  dewasa dengan  pelaku  anak,  dan  jika  dilihat  dari kedudukannya  seorang  anak  secara  hukum  belum dibebani  kewajiban  dibandingkan  orang  dewasa, selama  seseorang  masih  disebut  anak,  selama  itu pula  dirinya  tidak  dituntut  pertanggungjawaban,  bila timbul  masalah  terhadap  anak  diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.
Perlindungan  anak  merupakan  suatu  upaya untuk  menciptakan  kondisi  di mana  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Berdasarkan konsep  parents  patriae,  yaitu  negara  memberikan perhatian  dan  perlindungan  kepada  anak-anak sebagaimana  layaknya  orang  tua  kepada  anak- anaknya,  maka  penanganan  anak-anak  yang berhadapan  dengan  hukum  juga  harus  dilakukan demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  serta  berpijak pada nilai-nilai Pancasila (Rochaeti, 2008).
Mengacu  pada  permasalahan  penanganan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana, terdapat  3  (tiga)  tahapan  antara  lain  :1. Mencakup pencegahan  anak  dari  tindak  pidana.  Tahap  ini meliputi  implementasi  tujuan  kebijakan  sosial  yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan  kepentingan  terbaiknya;  2.Ditandai  anak bersentuhan  dengan  prosedur  formal  sistem
peradilan  pidana.  Tahap  ini  merupakan  bentuk tanggung  jawab  anak melalui  proses  peradilan pidana; 3.Resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak (Henkes, 2000).
Sebangun  dengan  kerangka  di  atas,  standar internasional  sistem  peradilan  pidana  anak  pada prinsipnya  ditujukan  untuk  mendorong  kekhususan praktik-praktik  peradilan  pidana  anak  dan mengembangkan  sistem  peradilan  pidana  yang berbeda  sehingga  perlakuan  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
Hal  ini  dikarenakan  terdapatnya  kesenjangan tingkat  kematangan  antara  orang  dewasa  dengan anak,  baik  secara moral,  kognitif,  psikologis,  dan emosional  (Anwari,  2008).  Oleh  karenanya,  dalam membangun  system  peradilan  anak  semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis angkat  diatas  bahwa  pembahasan  yang  akan dibahas  merupakan  upaya  pembaharuan  dalam pemidanaan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  oleh  anak    dalam  konteks  Doli  In Capax yang juga menemukan hal baru dari penelitian yang  dikaji  semakin  mendalam  secara  bertahap dalam  perumusan  kajian  sebagai  berikut; (1) Bagaimana perbandingan doli in capax dalam aturan pemidanaan  terhadap  anak  di  Indonesia  dengan  di Australia; (2) Bagaimana Kelemahan yuridis maupun
praktis dalam aturan pemidanaan anak di Indonesia dengan Australia; (3) Bagaimana aturan pemidanaan dan  pertanggungjawaban  anak  di  Indonesia  masa mendatang.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti  yang  membahas  mengenai  Doli  Incapax dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia. Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  selanjutnya  akan digunakan  sebagai  bahan  pendukung  dalam penelitian  ini.  Penelitan  dari  Ani  Purwati  dan  Arief Syahrul  Alam  mengenai  Diversi  Sebagai  Wujud Kebijakan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Dalam Permasalahan ini berkaitan  dengan  Ketentuan  Penereapan  diversi menurut  Undang-undang  nomor  11  Tahun  2012 dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Purwati,  & Alam,  2015).
Dalam Penelitian Kate Fitz-Gibbon dan Wendy O’Brien  mengenai  Kapasitas  seorang  anak  untuk melakukan  kejahatan:  Mengkaji  Penerapan  doli incapax  di  Negara  Australia.  Penelitian  ini  sama halnya dengan mengkaji keefektifan penerapan Doli Incapax  terhadap pertanggungjawban  anak  dalam melakukan  tindak  pidana  di  Negara  Australia  (Fitz- Gibbon, & O’Brien, 2019)
Dalam Penelitian oleh Ben Mathews Tanggung Jawab  Pidana  Anak-Anak  Di  Australia:  Hukum, Masalah  Psikologis  Dan  Hak  Asasi  Manusia.
Penelitian  ini  melakukan  pengkajian  terhadap tanggung  jawab  anak  dilihat  dari  perspektif  Hukum,
Psikologi  dan  Perlindungan  HAM  terhadap  anak (Mathews, 2000).
Dalam  Penelitian  Mayasari  mengenai Perlindungan  Hak  Anak  dari  Kategori  Juvenile Delinquency.  Penelitian  ini  melakukan  pengkajian terhadap  Penyelesaian  perkara  pada  anak  kategori juvenile delinquency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang  tujuannya  untuk  melindungi  hak  anak,  antara lain  hak  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan usianya (Mayasari, 2018).
Dalam  penelitian  Ulang  Mangun  Sosiawan mengenai  Perspektif  Restorative  Justice  Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.  Penelitian  ini  melakukan  pengkajian terhadap  latar  belakang  pelaksanaan  Restorative Justice  serta  bagaimana  penerapan  Restorative Justice  sebagai  upaya  perlindungan  anak  yang berhadapan dengan hukum (Sosiawan, 2016).
Berdasarkan  penelitian  Yul  Ernis,  yang mengemukakan  pentingnya  pendekatan  keadilan restoratif  dan  eksistensi  diversi  dalam penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak.  Menurut  penulis penelitian tersebut masih perlu ditindaklanjuti, karena belum  secara  spesifik  untuk  membahas  lebih  jauh bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan  dengan  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana (Ernis, 2016).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan
pendekatan  normative  (Normative  Law  Research) dengan  pendekatan  konseptual  (Conseptual Approach), ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui  generis  (Marzuki,  2010). Karena  penelitian  ini hanya  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  tertulis sehingga  penelitian  ini  sangat  erat  hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data  yang  bersifat  sekunder  pada  perpustakaan. Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti,  hukum  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini.
Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data  baik  data  primer  maupun data  sekunder  dan juga  data  tersier.  Dengan  rincian  bahan  hukum sekunder  yaitu  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun bahan-bahan hukum sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal- jurnal  ilmiah,  berbagai  artikel  serta  sumber  lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## C. HASIL & PEMBAHASAN
1. Doli  In  Capax  Dalam  Aturan  Pemidanaan Terhadap Anak Di Indonesia Dengan Australia
Berdasarkan  Pasal  (5)  sampai  dengan  Pasal 14,  Pasal  29,  Pasal  42  dan  52  ayat  (2)  sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  dengan mengutamakan  pendekatan  restorative  justice.Kata
“wajib  diupayakan”  mengandung  makna  bahwa penegak  hukum  anak  dari  penyidik,  penuntut  dan juga  hakim  diwajibkan  untuk  mengupayakan  proses diversi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan  diversi  dari  mulai  penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan  negeri,  dilaksanakan  dalam  hal  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana. Ketentuan ini menjelaskan  bahwa  anak  yang  melakukan  tindak pidana  yang  ancamannya lebih  dari  7  (tujuh)  tahun dan  merupakan  sebuah  pengulangan  maka  tidak wajib  diupayakan  diversi,  hal  ini  memang  penting mengingat  kalau  ancaman  hukuman  lebih  dari  7 (tujuh  tahun)  tergolong  pada  tindakan  berat,  begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah  melakukan  tindak  pidana  baik  itu  sejenis maupun  tidak  sejenis  termasuk  tindak  pidana  yang diselesaikan  melalui  diversi.  Pengulangan  tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak  tercapai  yaitu  menanamkan  rasa  tanggung jawab  kepada  anak  untuk  tidak  mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu,  upaya  diversi  terhadapnya  bisa  saja  tidak  wajib diupayakan.
Ketentuan upaya  perlindungan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum yang  dilaksanakan  di South  Australia  tahun  1964  melibatkan  sebuah pertemuan  pelaku  anak  dan  orang  tuanya  dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan  tersebut  merupakan  diversi  sebelum
masuk  ke  pengadilan  formal.  Di  dalamnya  terdapat peringatan  dan  konseling  dalam  suasana  relatif informal. Pemberian diversi ditujukan terhadap anak yang  baru  pertama kali  melakukan  untuk menghindarkan  dari  sistem  peradilan  pidana,  yang memberikan  dampak  negatif  bagi  meraka. Ada  dua mekanisme  pemberian  diversi  yaitu  sejak  awal proses  dengan  menerapkan  informal  dan  formal police  countions  serta  familty  conferencing.  Untuk melakukan  diversi perkara anak  di  South  Australia yang digunakan sebagai payung hukum yaitu Young offender Act. Polisi sebagai langkah awal alam tahap pemeriksaan  berdasarkan  bagan  tersebut.  Pada tahapan pertama yaitu Police Caution di mana dalam mekanisme  ini  polisi  dengan  kewenangannya memberikan  diversi  kepada  pelaku  tindak  pidana yang  dilakukan oleh  anak  dengan  memberikan sebuah teguran atau peringatan untuk memerintahkan  pelaku  untuk  meminta  maaf  pada korban yang menghasilkan sebuah perjanjian. Pada tahapan kedua yaitu mekanisme Family Conference dalam  pemberian  diversi  ini  pelaku dan korban beserta keluarga di musyawarahkan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga proses pertanggungjawaban secara  hukum  akan  selesai  pada  tahapan penyelesaian  secara  kekeluargaan,  tetapi  apabila kesepakatan  tidak  tercapai  baik  pada  cara  tahapan Police  Caution ataupun  Family  Conference  maka pelaku  akan  dibawa  ketahapan  pengadilan pengadilan  anak  dengan  mekanisme  hukum  yang berlaku. Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada  empat  komponen  sub  sistem  yaitu  kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.  Keempat  sub  sistem  ini  harus bekerja  sama  secara  terpadu.  Pelaksanan  proses diversi tidak lepas dari keterlibatan empat sub sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun proses penyelesaian  di luar  pengadilan merupakan penyelesaian secara  non  formal,  namun  memiliki kaitannya  yang  erat  dalam  pelaksanaan  sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu yang terlihat jelas  adalah  bahwa proses  pemeriksaan  sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan Diversi Terkait perbedaan dan persamaan diversi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian Australia a. Indonesia
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA), meningkatkan  usia  minimum  pertanggungjawaban pidana  dan  memprioritaskan  penggunaan  keadilan restoratif.  Namun,  Komite  menggaris  bawahi penetapan  usia  minimum  pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun.
Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR) menilai bahwa Indonesia perlu untuk memperhatikan kesimpulan dari komite tersebut. Apabila dilihat dari perjalanan  rekomendasi  komite,  berdasarkan Komentar Umum No. 10 tahun 2007 tentang hak-hak anak  dalam  peradilan  anak,  Komite  telah merekomendasikan  peningkatan  usia  minimum pertanggungjawaban  di  angka  14  Tahun.  ICJR melihat  bahwa  meningkatkan  usia  minimum
pertanggungjawaban  anak  perlu  dilakukan  melihat beberapa alasan yang cukup kuat.
Pertama,  Anak  memiliki  hak  untuk  tumbuh kembang berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, usia  12  Tahun  merupakan  usia  yang  masih  masuk dalam  kategori  pendidikan  dasar,  yang  juga merupakan  titik  penting  bagi  perkembangan  anak, menghadapkan anak pada sistem pemidanaan justru akan  memberikan  jaminan  terhambatnya  hak  anak untuk berkembang yang dijamin oleh Konstitusi.
Kedua,  UU  SPPA  meskipun  mengusung semangat  keadilan  restoratif  namun  bukan  berarti anak terhindar dari ancaman pidana, secara logis UU SPPA  masih  mendorong  terjadinya  pemenjaraan pada  anak  usia  12  tahun  yang  secara  psikologis tentunya  belum  mampu menanggung  beban pemenjaraan. Ketiga,  UU  SPPA  memang memberikan  bentuk  baru  terhadap  program pembinaan  anak  yang  dipenjara  dalam  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun yang harus menjadi  catatan  adalah  kesiapan  Indonesia  dalam membangun  LPKA  sesuai  standar  UU  SPPA  tentu saja  meragukan,  dari  fakta  saat  ini  saja  Lapas Khusus anak hanya 19 lembaga tersebar hanya di 18 Provinsi.  Anak  ditempatkan  berdampingan  dengan orang  dewasa.  Keadaan  buruk  ini  tentu  saja menunjukkan ketidakmampuan negara dalam urusan pembinaan anak.
Di dalam penerapannya di atur dalam pasal 5 ayat  (1)  “sistem  peradilan  pidana  anak  wajib mengutamakan  pendekatan  keadilan  restorative”, didalam  filosofinya  UU  SPPA  menerapkan  sistem
peradilan  pidana  anak  yang  restorative  (tidak  fokus pada  hukuman  penjara,  melainkan  pada  perbaikan/ pemulihan  keadaan  korban  pasca  terjadinya  suatu tindak  pidana)  sehingga  proses  penghukuman merupakan suatu Ultimum remedium (Ariani, 2014).
Filosofi  pemidanaan  dalam  KUHP  dilandasi oleh  dasar  pemikiran  pembalasan  atas  perbuatan yang  telah  dilakukan  pelaku.  Hukuman  dianggap suatu  hal  yang  wajar  dan  rasional  kepada  setiap orang  sebagai  akibat  telah  melakukan  tindak kejahatan.  Hal  ini  nampak  berbeda  dengan pandangan  filosofi  yang  terdapat  dalam  Konsep KUHP,  yang  tidak  semata-mata  ditujuakan  pada memberlakukan  pelaku  pelanggaran,  namun berorientasi  pula  pada  pemikiran  sejauh  maman pemidanaan  dapat  memberikan  perlindungan,  baik pelaku  maupun  korban.  Karena  itu,  pemidanaan yang  dijatuhkan  dapat  menciptakan  perlindungan serta kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Konsep pemidanaan  demikian  berpijak  dari  filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif.
Hal  demikian  adalah  sebagai  bentuk konsekuensi  negara  meratifikasi  Konvensi  Hak-Hak Anak.  Satu  hal  yang  menggembirakan  dan  patut mendapatkan  apresiasi  adalah  luasnya  partisipasi masyarakat  dalam  menanggapi  RUU  tentang Peradilan  Anak.  Demikian  Undang-Undang  lainnya, partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada  umumnya  sangat penting  dan  sangat diperlukan, hal ini sebagai bentuk dan wujud respons masyarakat  yang  begitu  antusias.  Setiap  peraturan
perundang-undangan pada ujungnya akan mengenai rakyat.  Karena  itu,  sangat  wajar apabila rakyat senantiasa  diberi  dan  memperoleh  kesempatan untuk mengetahui dan menelaahnya.
Dengan  kesempatan  tersebut,  diharapkan terbentuk suatu kebijakan perundang-undangan yang bermutu  memenuhi  segala  syarat,  baik  yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Dengan lahirnya UU No. 3  tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  menjadi babak  baru  adanya lex  specialis  yang  mana keberadaan  atau  lahirnya  suatu  undang-undang tersebut  mengesampingkan  KUHP  (Pasal  45,  46, dan  47)  yang  selama  ini  dipakai  (sebagai  lex generalisnya).  Akan  tetapi,  dengan  perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki  perubahan  menuju  kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya  UU  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  dan  diharapkan  dengan digantinya  undang-undang  berkontribusi  lebih relevan  menghadapi  berbagai  kebutuhan  dan tuntutan  perkembangan  hukum,  khusus  dalam menangani  permasalahan  tindak  kejahatan  yang dilakukan anak.
Ketentuan  mengenai  penjatuhan  pidana  atau tindakan  dalam  undang-undang  anak  telah merespons sejumlah  prinsip-prinsip  perlindungan anak  dalam  berbagai  dokumen  internasional bermuara  pada  pengakuan  dan  jaminan pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut
memiliki  relevansi  terhadap  tujuan  sistem  peradilan pidana  berupa  resosialisasi  pelaku  tindak  pidana, pencegahan  masyarakat,  dan  kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim  diberi  kesempatan  untuk  mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si  anak.  Beberapa  perubahan  dan  perkembangan, khususnya  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang baru  disahkan  oleh  Presiden  bersama  DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang  No.  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak.  Tujuannya  adalah  untuk  semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi  terwujudnya  Sistem  Peradilan  Pidana  yang Terpadu  (integrated  criminal  justice  system)  atau juga  bisa  jadi  pemunduran  terhadap  nilai-nilai  yang telah ada sebelumnya.
Sebuah  upaya  yang  patut  diapresiasi  bahwa pemerintah  telah  mengadakan  reformasi  hukum dibidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum  (legal  substance  reform),  tetapi  juga  yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur  hukum  (legal  structure  reform)  dan pembaruan  budaya  hukum  (legal  culture  reform) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum  dan  ilmu/pendidikan hukum  (legal  ethic  and legal science/education reform) (Arief, 2008).
Sistem  pemidanaan  secara  substansial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil  yaitu  untuk  penjatuhan  dan  pelaksanaan pidana.  Oleh  karena  itu,  keseluruhan  peraturan
perundang-undangan  baik  yang  ada  dalam  KUHP maupun  diluar  KUHP  pada  hakikatnya  merupakan satu  kesatuan  sistem  pemidanaan  sebagai  aturan umum dan aturan khusus (Arief, 2007).

## b. Australia
Usia  tanggung  jawab  pidana  di  Australia adalah usia di bawah mana seorang anak dianggap tidak mampu melakukan tindak pidana. Dalam istilah hukum,  ini  disebut  sebagai  pembelaan  masa  bayi. Semua  negara  bagian  dan  wilayah  pemerintahan sendiri di Australia telah mengadopsi usia 10 tahun sebagai seragam [[usia tanggung jawab pidana.
Doli incapax mengacu pada anggapan bahwa seorang  anak  "tidak  mampu  melakukan  kejahatan" berdasarkan  undang-undang  atau  hukum  umum. Atau lebih tepatnya, anggapan bahwa seorang anak tidak  dapat  membentuk  mens  rea  karena  mereka belum  memiliki  pemahaman  yang  cukup  tentang perbedaan  antara  "benar"  dan  "salah".  Dalam konteks  hukum  Australia,  doli  incapax  bertindak sebagai anggapan yang dapat dibantah untuk anak- anak berusia setidaknya 10 tetapi kurang dari 14.
Untuk  membantah  anggapan  ini,  penuntutan harus membuktikan tanpa keraguan bahwa anak itu tahu  bahwa  tindakan  itu  benar-benar  salah  (bukan oleh standar hukum, tetapi secara moral atau sesuai dengan  prinsip-prinsip  biasa  dari  orang-orang  yang masuk  akal)  “berbeda  dari  tindakan  kenakalan belaka. atau kerusakan kekanak-kanakan
Di  Australia  ketika  seorang  anak  dinyatakan bersalah  atas  pelanggaran  ringkasan,  ia  dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama
agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai  dalam  hukum  Australia  adalah  melalui pengoperasian  anggapan  doli  incapax.  Ketika menghukum seorang pelaku anak anak, pengadilan harus  menjadikan  rehabilitasi  anak  sebagai pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat dibuat  sehubungan  dengan  pelaku  muda  termasuk ikatan  perilaku  yang  baik,  denda  dan  persyaratan dalam tahanan pemuda.
Australia memiliki usia tanggung jawab pidana terendah  di  dunia.Kriminalisasi  anak-anak  di Australia adalah masalah nasional yang secara tidak proporsional  berdampak  pada  anak-anak  Aborigin dan Kepulauan Selat Torres.
Sebagian besar anak-anak di penjara berasal dari  latar  belakang  yang  kurang  beruntung.  Anak- anak  ini  sering  mengalami  kekerasan,  pelecehan, kecacatan, tunawisma, dan penyalahgunaan narkoba atau alkohol.
Mengkriminalisasi  perilaku  anak-anak  muda dan  rentan  menciptakan  lingkaran  setan  kerugian dan  memaksa  anak-anak  untuk  mengakar  dalam sistem peradilan pidana.
Anak-anak  yang  dipaksa  melakukan  kontak dengan sistem peradilan pidana pada usia muda juga cenderung  tidak  menyelesaikan  pendidikan  mereka atau  mencari  pekerjaan,  dan  lebih  mungkin meninggal karena kematian dini.
Diversi di Negara Australia ditujukan bagi anak yang  baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana untuk  menghindarkan  mereka  dari  sistem  peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif bagi
10
perilaku  mereka  selanjutnya.  Diversi  juga  tidak diberlakukan  untuk  tindak  pidana  pembunuhan  dan penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian maupun  luka  berat.  Diversi  dilakukan  sejak  awal proses  dengan  menerapkan  informal  dan  formal police  cautions  serta  family  conferencing  untuk mendiversi  perkara  anak  yang  terjadi  dan menghindarkan anak dari pengadilan. Payung hukum yang  digunakan  adalah  Young  Offenders  Act  1993. Polisi  sebagai  gerbang  awal  dalam  menangani perkara  anak  bergerak  berdasarkan  kerangka  kerja sistem peradilan anak.
Pada  tahap  Police  Caution,  polisi  dapat memerintahkan  pelaku  untuk  meminta  maaf  pada korban,  membayar  kompensasi  pada  korban  dan menempatkan  pelaku  untuk  menjalani  kerja  sosial (community  work).  Peran polisi  sangat  besar  dalam sistem  ini.  Pada  tahap  Family  Conferences,  polisi juga dapat menentukan sanksi berupa meminta maaf pada  korban,  membayar  kompensasi  pada  korban dan  menempatkan  pelaku  untuk  menjalani  kerja sosial  (community  work)  dan  bentuk  lainnya  sesuai kesepakatan  antara  pelaku  dengan  korban.  Polisi dapat  pula  meneruskan  perkara  pada  tahap Youth Court  bila  tahap  Police  Caution  dan  tahap  Family Conferences tidak dapat menghasilkan penyelesaian. Hal  ini  diatur  dalam  The  South  Australia  Young Offenders Act 1993 dalam Section 7 (4) ditegaskan: A charge may only be laid - (a) if the youth requires the matter to be dealt with by the Court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter cannot be adequately  dealt  with  by  the  officer  or  a  family
conference  because  of  the  youth's  repeated offending or some other circumstance of aggravation. The South Australia Young Offenders Act 1993 tidak memberikan ketentuan secara tegas tentang hal-hal yang  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  polisi  untuk memutuskan  melakukan  diversi  bagi  anak.  Dengan demikian,  polisi  memiliki  tanggung  jawab  untuk menentukan proses selanjutnya maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak yang dibuat dalam bentuk perjanjian pada tahap Police  Caution maupun  tahap Family Conferences.
2. Kelemahan  Yuridis  Maupun  Praktis  Dalam

## Aturan  Pemidanaan Terhadap  Anak  Di Indonesia  Apabila  Dibandingkan  Dengan Australia
Pada common law, ada anggapan yang dapat dibantah bahwa seorang anak berusia antara 10 dan 14 tahun tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Anggapan ini dikenal sebagai doli  incapax,  atau  'tidak  mampu  melakukan kejahatan'.  Doli  incapax  harus  dipertimbangkan dalam semua kasus di mana ada terdakwa berusia di bawah 14 tahun.
Anggapan  doli  incapax  dapat  dibantah  oleh jaksa  penuntut  dengan  menambahkan  bukti  yang menetapkan  bahwa  anak  itu  tahu  bahwa  apa  yang dia  lakukan  benar-benar  salah  dalam  pengertian kriminal.  Ini  mungkin  termasuk  bukti  bahwa  anak tersebut menunjukkan kesadaran bersalah atau bukti tingkat  kecerdasan  dan  kedewasaan  anak.  Doli incapax bukanlah pertahanan; itu adalah bagian dari
kasus  penuntutan.  Jika  penuntutan  tidak  dapat menetapkan  bahwa  anak  tersebut  mampu melakukan  tindak  pidana,  tidak  ada  kasus  untuk dijawab.
Komisi  Reformasi  Hukum  Australia  telah menunjukkan  kesulitan  praktis  doli  incapax,  yang sering mengarah pada bukti yang dikemukakan yang sangat  merugikan  dan  sebaliknya  tidak  dapat diterima.
Bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak  dibawah  umur  melalui  ketentuan  menurut aturan  hukum  di  Indonesia,  dianggap  sangat merugikan dan merusak psikolog /kejiwaan dari anak tersebut,  banyaknya  kasus-kasus  kekerasan  atau tindak  pidana  yang  terjadi  diselesaikan  secara hukum,  tidak  memberikan  hasil  seperti  yang diinginkan.
Di  semua  wilayah  hukum  Australia,  usia pertanggungjawaban  pidana  adalah  10  tahun.  Ini berarti bahwa tidak ada anak di bawah usia 10 tahun yang  dapat  ditangkap,  dipanggil  atau  dinyatakan bersalah  atas  tindak pidana.  Di  Australia,  aturan  ini tercantum  dalam  Bagian  5  Undang-Undang  Anak (Proses Pidana) 1987. Anak-anak berusia antara 10 dan  18  tahun  yang  didakwa  dengan  tindak  pidana ditangani oleh Pengadilan Anak.
Ada  beberapa  masalah  yang  diidentifikasi  di sini  yaitu  terkait  dengan  keefektifan  beberapa anggapan,  berkaitan  dengan  proses  penahanan sebelum doli penilaian incapax sedang diberlakukan. Ini  adalah  tentang  perhatian  badan  penelitian Australia yang mempresentasikan dampak buruknya
dialami oleh anak-anak dalam penahanan, termasuk pemisahan  dari  keluarga  dan  komunitas,  gangguan untuk  pendidikan, efek negatif  dari  asosiasi dengan pelaku  anak  muda  yang  dihukum  dan  kurangnya akses  pendidikan  formal  (Richards,  &  Renshaw 2013).
Efek yang dikenali ini adalah meningkat dalam iklim saat ini, di mana beberapa insiden baru-baru ini di  Victoria  (serta  di lainnya  negara  bagian  dan teritorialnya)  telah  mengungkapkan  bahaya  yang dihadapi  anak-anak  di  lingkungan  seperti  itu (Edwards, 2016). Memang, pada tahun 2015 sebagai tanggapan  atas  meningkatnya  jumlah  anak  yang dikirim  Victoria,  Komisaris  untuk  Anak-Anak dan Kaum  Muda,  Bernie  Geary  (Miletic,  2015), menggambarkan  penahanan  untuk  anak-anak sebagai awal dari akhir dalam kehidupannya. Untuk perlindungan  seperti  doli  incapax  agar  benar-benar efektif,  harus  memastikan  bahwa  anak-anak  yang mendapatkan  perlindungan  doli  incapax  perlu diidentifikasi  dan  dinilai  sebelum  diajukan  untuk mencegah  kerugian  yang  terkait  dengan permasalahan  ini  lalu  dikaitkan  dengan  sistem peradilan  Pidana.  Untuk  melakukan  penentuan  doli incapax  setelah  penahanan  sebagian  besar mengalahkan  tujuan  penahanan  sebagai  upaya pembalasan yang dimaksudkan.
Delinkuensi yang dilakukan anak menyebabkan  mereka  masuk  dalam  proses  hukum yang  harus  dijalani.  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  telah mengatur  tentang  diversi  yang  berfungsi  agar  anak
12
yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat  proses  peradilan  yang  harus  dijalaninya.  Hal ini  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Resolusi PBB  tentang  UN  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  Juvenile  Justice,  (Beijing  Rule) Konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai  berdirinya  peradilan  anak  (children’s  court) sebelum  abad  ke-19  yaitu  diversi  dari sistem peradilan  pidana  formal dan  formalisasi  polisi  untuk melakukan peringatan (police cautioning).
Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland  pada  tahun  1963.  Konsep  Diversi pertama  kali  dikemukakan  pada  laporan  peradilan anak  yang  disampaikan  Presiden  Komisi  Pidana (president’s crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960 (Marlina, 2008).
Pelaksanaan  diversi  merupakan  upaya  untuk menghindari  efek  negatif  terhadap  jiwa  dan perkembangan  anak  atas  keterlibatannya  dalam sistem  peradilan  pidana  (Ratomi,  2013). Pelaksanaan  diversi  oleh  aparat  penegak  hukum didasari  oleh  kewenangan  aparat  penegak  hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi.  Penerapan  diversi  bentuk  peradilan  formal yang  ada  lebih  mengutamakan  pemberian perlindungan  bagi  anak  dari  tindakan  pemenjaraan. Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan diversi dapat dilakukan  di  semua  tingkat  peradilan  maupun  mulai dari  masyarakat  sebelum  terjadi  tindak  pidana dengan  melakukan  pencegahan.Sehingga  jika  anak
melakukan  pelanggaran  maka  tidak  perlu diproses hukum di kepolisian.
Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan  memberikan  kesempatan  kepada  seseorang untuk  memperbaiki  kesalahan.  Diversi  berupaya memberikan  keadilan  pada  kasus  anak  yang  telah terlanjur  melakukan  tindak  pidana  dan  diproses hukum oleh aparat penegak hokum. Kedua keadilan tersebut  dipaparkan  melalui  sebuah  penelitian terhadap  keadaan  dan  situasi  untuk  memperoleh sanksi  atau  tindakan  yang  tepat  (appropriate treatment).
3. Aturan Pemidanaan Dan Pertanggungjawaban

## Terhadap  Anak  Di  Indonesia  Dimasa  Yang Akan Datang
Kualitas  perlindungan  terhadap  anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) (Haling dkk, 2018).
Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari  segi  rohani  dan  jasmani,  maupun  dari  segi pertanggungan  jawab  pidana  atas  perilaku  dan tindakannya,  maka  haruslah  diusahakan  agar pemidanaan  terhadap  anak  terutama  pidana perampasan  kemerdekaan  merupakan  upaya terakhir  (ultimum  remedium)  bilamana  upaya  lain tidak berhasil (Hutahaean, 2013)
Kebijakan  sistem  pemidanaan  anak  di  masa yang  akan  datang  bersumber  dari  Rancangan
Konsep  KUHP  2019  dan  KUHP  Australia  serta didasari  dengan  aturan  internasional  Beijing  Rules. Dalam  konsep  KUHP  2019,  pengaturan  tentang jenis-jenis  pidana  dan  tindakan  terhadap  anak tampaknya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku I Bab III Bagian  Keempat,  mulai  Pasal  113  sampai  dengan Pasal  131.  Berdasarkan  Konsep  KUHP,  seorang anak yang melakukan tindak pidana belum mencapai usia  12  (dua  belas)  tahun  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.  Sanksi  pidana  maupun tindakan  hanya  berlaku  bagi  anak  pelaku  tindak pidana  yang  sudah  mencapai  usia  antara  12  (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.
Berdasarkan Pasal 116 Konsep KUHP, pidana pokok  bagi  anak  terdiri  atas:  Pidana  Verbal  berupa Pidana  peringatan;  atau  Pidana  teguran  keras; Pidana dengan syarat berupa Pidana pembinaan di luar  lembaga;  Pidana  kerja  sosial;  atau  Pidana pengawasan;  Pidana  denda;  atau  Pidana pembatasan kebebasan berupa Pidana pembinaan di dalam  lembaga;  Pidana  penjara;  atau  Pidana tutupan.  Pidana  tambahan  terdiri  atas  Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
Pembayaran  ganti  kerugian;  atau  Pemenuhan kewajiban  adat. Sehingga  di  sini  dengan penyelesaian  secara  diversi  maka  terdapat kemungkinan akan adanya nilai-nilai permaafan dari korban  karena penyelesaian  diselesaikan  dengan memprioritaskan  cara  musyawarah  antar  keluarga pelaku korban dan masyarakat (Harahap, 2014). Ide dasar  diversi  atau  pengalihan  ini  adalah  untuk
menghindari  efek  negatif pemeriksaan  konvensional peradilan  pidana  anak  terhadap  anak,  baik  efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap  jahat)  proses  peradilan,  maka  pemeriksaan secara konvensional dialihkan kepada anak tersebut.
Dalam The Beijing Rules pada Rules 11 yang mengatur  tentang perlindungan  anak  yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu upaya pengalihan  penyelesaian  perkara  yang  ada  diluar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi bagi anak dari proses peradilan anak. Maka dalam hal ini ketentuan diversi  mengenai  pertanggungjawaban  anak yang ada di Indonesia belum mencerminkan perlindungan secara  utuh jika  dibandingkan  dengan Australia dimana Australia  benar-benar  menjauhkan  dari sistem  peradilan  pidana  anak,  sedangkan  di Indonesia meskipun ketentuan diversi sudah di atur tetapi  diversi  yang  merupakan  penyelesaian  diluar peradilan  formal  masih  saja  masuk  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  dengan  memberikan  stigma lebih  kuat  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yang  kurang  sesuai  dengan  tujuan  diversi dalam The Beijing Rules.
Konsep  yang  harus  diperhatikan  setelah menganalisis  berbagai  peraturan  perundang- undangan tentang anak baik ketentuan Internasional maupun  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia, maka Penulis memberikan konsep dalam pemberian  pidana  kerja  sosial  bagi  anak  yang melakukan  pengulangan  tindak  pidana,  antara  lain sebagai berikut :
“Penulis mengajukan konsep ke depan agar usia anak  yang  dapat  dijatuhi  pidana  kerja  sosial adalah  14  (empat  belas)  tahun  hingga  18 (delapan belas) tahun.”
“Usia yang ditetapkan tersebut mempertimbangkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Anak yang  berumur  13  (tiga  belas)  tahun  hingga  15 (lima  belas)  tahun  dapat  melakukan  pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.” “Ketentuan  mengenai  usia  anak  dapat  dijatuhi pidana  kerja  sosial    juga  mempertimbangkan ketentuan  dari  beberapa  Negara.  Children  And Young  Persons  Act  Singapura  mengatur  anak berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam Rule 13 Children (Community Service Orders) Act 1987  No.  56  Australia  mengemukakan  bahwa usia  yang  dapat  dijatuhi  pidana  kerja  sosial adalah  di  bawah  16  (enam  belas)  tahun  dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 100 jam dan di atas  16  (enam  belas)  tahun  selama  100  jam hingga  250  jam.  Children  (Community  Service Orders)  Act  1987  No.  56  New  South  Wales Australia,  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.”

## D. SIMPULAN
Pembahasan mengenai sistem pemidanaan Australia  tidak  jauh beda  dengan  negara  lainya, namun  terkait  dengan  apakah  umur  anak  dengan range umur 10-14 yang melakukan perbuatan tindak
pidana  bisa  dikenakan pertanggungjawaban  pidana atau  tidak.  Dalam  hal  ini  juga  menilai  bahwa  usia anak  juga  mempengaruhi  terhadap  penilaian  usia anak  yang  melakukan  perbuatan  Tindak  Pidana  di Negara Australia.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA), meningkatkan  usia  minimum  pertanggungjawaban pidana  dan  memprioritaskan  penggunaan  keadilan restoratif.  Namun,  Komite  menggaris  bawahi penetapan  usia  minimum  pertanggungjawaban pidana yang masih rendah yaitu usia 12 tahun.
Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR) menilai bahwa Indonesia perlu untuk memperhatikan kesimpulan dari komite tersebut. Apabila dilihat dari perjalanan  rekomendasi  komite,  berdasarkan Komentar Umum No. 10 tahun 2007 tentang hak-hak anak  dalam  peradilan  anak,  Komite  telah merekomendasikan  peningkatan  usia  minimum pertanggungjawaban  di  angka  14  Tahun.  ICJR melihat  bahwa  meningkatkan  usia  minimum pertanggungjawaban  anak  perlu  dilakukan  melihat beberapa alasan yang cukup kuat.
Di  Australia  ketika  seorang  anak  dinyatakan bersalah  atas  pelanggaran  ringkasan,  ia  dihukum oleh Pengadilan Anak-Anak. Salah satu cara utama agar pengalihan anak-anak yang sangat muda dapat dicapai  dalam  hukum  Australia  adalah  melalui pengoperasian  anggapan  doli  incapax.  Ketika menghukum seorang pelaku anak anak, pengadilan harus  menjadikan  rehabilitasi  anak  sebagai pertimbangan utama. Perintah hukuman yang dapat
dibuat  sehubungan  dengan  pelaku  muda  termasuk ikatan  perilaku  yang  baik,  denda  dan  persyaratan dalam tahanan pemuda.
Seharusnya  pemerintah  memang  harus dibentuk  peraturan  pemerintah  terkait  Pengaturan pedoman  pelaksanaan  doli in  capax,  tata  cara pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan doli in capax  terhadap  upaya  penghindaran  anak  dari hukuman  pidana  penjara  sebagai  penunjang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan  pidana  anak  yang  mencerminkan  prinsip perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL & ARTIKEL
Ariani,  Nevey V.  (2014).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Dalam  Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Media Hukum,
Vol.21, (No.1), p.5.
Ernis,  Y.  (2016).  Diversi  Dan  Keadilan  Restoratif Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Anak  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan
Hukum, Vol.10, (No.2), pp.163-174.
Fitri,  Anissa  Nur.,  Riana,  Agus  Wahyudi.,  & Fedryansyah, Muhammad. (2015).
Perlindungan Hak-Hak  Anak  Dalam  Upaya Peningkatan  Kesejahteraan  Anak. Prosiding
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.2, (No.1) .p. 1.
Fitz-Gibbon,  Kate  and  O’Brien,  Wendy.  (2019).  A child’s  capacity  to  commit  crime:  Examining
the  operation  of  doli  incapax in  Victoria (Australia). International  Journal  for  Crime, Justice  and  Social  Democracy,  Vol.8,  (No.1), pp.18-33.
Haling,  Syamsu.,  Halim,  Paisal.,  Badruddin, Syamsiah.,  &  Djanggih,  Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang  Pendidikan  Menurut  Hukum  Nasional Dan  Konvensi  Internasional. Jurnal  Hukum  & Pembangunan, Vol.48, (No.2), pp.361-378.
Harahap,  Halim  P.  (2014).  Tinjauan  Yuridis Sosiologis  Terhadap  Kebijakan  Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UNNES Law Journal, Vol.3, (No.1), pp.10-19. Hutahaean,  B.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Pidana Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak. Jurnal Yudisial, Vol.6, (No.1), pp.64-79.
Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Equality, Vol.13, (No.1), pp. 96-108.
Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan Hukum
Terhadap  Anak  Nakal  (Juvenile  Delinquency) Dalam  Proses  Acara  Pidana  Indonesia. Pandecta:  Research  Law  Journal,  Vol.7, (No.2), pp.171-181.
Mathews, B. (2000), Children’s Criminal responsibility In  Australia:  Some  Legal,  Psychological  and Human  Rightss  Issues. Australia  &  New Zealand  Journal  of  Law  &  Education,  Vol.5, (No.2), pp. 27-45.
Mayasari,  Dian.  E.  (2018).  Perlindungan  Hak  Anak Kategori  Juvenile  Delinquency. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 (No.3), pp. 385-400.
Purwati, Ani., & Alam, Arief Syahrul. (2015). Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia.
De  jure; Jurnal  Syariah  dan  Hukum,
Vol.7,(No.2), pp.179-190.
Prameswari,  Z.  (2017).  Ratifikasi  Konvensi  Tentang Hak-Hak  Anak  Dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia. Jurnal Yuridika, Vol.32, (No.1), pp.167-187.
Ratomi,  A.  (2013).  Konsep  Prosedur  Pelaksanaan Diversi  Pada  Tahap  Penyidikan  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Arena Hukum, Vol.6, (No.3), pp. 394-407.
Rochaeti,  N.  (2008).  Model  Restorative  Justice sebagai  Alternatif  Penanganan  bagi  Anak
Delinkuen  di  Indonesia. Masalah-Masalah
Hukum, Jilid.37, (No.4), pp.1-15.
Sosiawan,  Ulang  M.  (2016). Perspektif  Restorative Justice  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Jurnal Penelitian  Hukum  DE JURE,  Vol.16,  (No.4),
pp. 425-438.

## BUKU
Anwari,  H.  (2008). Justice  for  The  Children:  The situation for children in conflict with the law in Afghanistan. UNICEF and AIHRC
Arief,  Barda  N.  (2016). Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief,  Barda  N.  (2008) Restrukturisasi/Rekontruksi
Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia. Semarang:
Pustaka Magister.
Arief,  Barda  N.  (2007). Perkembangan  Sistem
Pemidanaan Di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
Arief,  Barda N.  (2001). Masalah  Kebijakan  Hukum Dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Henkes, B. (2000). The Role of Education in Juvenile Justice  in  Eastern  Europe  and  The  Farmer Soviet Union. Hungary: Constitutional & Legal Policy Institute.
Marzuki, Peter M. (2010). Penelitian Hukum, Cet. Ke
6. Jakarta: Kencana.

## SUMBER ONLINE
Edwards,  J.  (2016)  Violence  at  Malmsbury  Youth Justice Centre prompts government
‘crackdown’  on  rioting  teens. Retrieved  from https://www.abc.net.au/news/2016-10- 24/violence-at-victorian-youth-justicecentre- prompts-investigation/7958582
Halim, D. (2019).  Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum  Tertinggi,  Didominasi  Kejahatan Seksual.
Retrieved from https://www.suara.com/health/2019/07/23/071
000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-
buram-perlindungan-anak-di- indonesia?page=all
Miletic,  D. (2015). Children  languishing  on  remand ‘scandalous’:  Child  commissioner. Retrieved from https://www.theage.com.au/national/victoria/chi ldren-languishing-on-remand-scandalous- child-commissioner-20150818-gj1hek.html Shiddiq,  M. (2020). Kasus  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum Dilaporkan ke KPAI. Retrieved from https://www.gresnews.com/mobile/berita/isu_te rkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan- hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/
Richards,  Kelly.,  &  Renshaw,  Lauren. (2013). Bail and  remand  for  young  people  in  Australia:  A national  research  project.  Retrieved  from https://aic.gov.au/publications/rpp/rpp125