## PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL LEMBAGA CTI
1 Salma Laitupa * , 2 Eka Dewi Kartika
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat salmalaitupa@unsulbar.ac.id, 1 ekadewikartika@unsulbar.ac.id 2
Naskah diterima: 06 Sept. 2020; revisi: 25 Sept. 2020; disetujui: 19 Okt. 2020

## Abstract
Coral Triangle Initiative or CTI agreement in the form of a CTI Regional Plan of Action by  6  countries,  namely  Indonesia,  Malaysia,  Papua  New  Guinea,  the  Republic  of  the Philippines, Solomon Islands, and the Democratic Republic of Timor Leste in the form of  the  CTI  Regional  Plan  of  Action  to  increase  protection  of  marine  resources  and beaches that are in the coral triangle area in the sea area of the CT6 country. The CTI Regional  Plan  of  Action  is  an  important  matter  in  saving  the  diversity  of  the  world's marine  biodiversity,  especially  fish  and  coral  reefs.  The  Coral  Triangle  (CT6) countries,  namely  Indonesia,  Malaysia,  Papua  New  Guinea,  the  Republic  of  the Philippines,  Solomon  Islands,  and  the  Democratic  Republic  of  Timor  Leste,  have agreed that the Regional Plan of Actions (RPOA) is a reference for implementing the Initiative  in  their  respective  countries.  In  particular,  CT6  countries  entered  into agreements to achieve 5 (five) main objectives
Keywords: CTI, regional plan, respective countries.
* Alamat korespondensi: Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kotak Pos 91412, Kabupaten Majene Telp.: (0422) 22559 E-mail: salmalaitupa@unsulbar.ac.id

## I.  LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan jumlah pulau ± 17.504 pulau. Perairan lautnya meliputi 75% dari seluruh luas wilayah (~ 5.8 juta km 2 ), dengan luas wilayah ZEE di urutan ke-3 di dunia (2.7 juta km 2 ). 1 Populasinya merupakan terbanyak ke empat di dunia (~230 juta orang),  dan  sebagian  besar  menggantungkan  matapencahariannya  pada  sumber  daya kelautan  dan  perikanan.  Sebanyak  297  dari  440  kabupaten/kota  dengan  ±  7.000  desa berada di wilayah pesisir 2 .
Berdasarkan  letak  geografisnya,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) berada  pada  garis  khatulistiwa,  menurut  kenyataannya  adalah  merupakan  negara kepulauan (archipelagic  state) yang  berada  pada  posisi  silang  dunia,  di  antara  dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia  dan  Samudera  Pasifik,  menjadikan  wilayah  perairan  laut  Indonesia  sebagai perairan  berproduktifitas  tinggi  dengan  daya  dukung  alam (natural  carrying  capacity) yang kuat. 3 Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis dengan tingkat perubahan suhu lingkungan  yang  relatif  rendah  memungkinkan  perkembangan  berbagai  hayati  laut, karena itu Indonesia dipandang dunia sebagai wilayah pusat kekayaan keanekaragaman hayati (kehati) 4 dunia, sehingga masuk dalam kelompok negara “mega-biodiversity” . 5 Di  dunia  ini  terdapat  3  (tiga)  kawasan  di  katulistiwa  yang  merupakan  pusat kenekaragaman hayati dunia, yaitu Amazone di Benua Amerika, Congo Basin di Afrika dan Coral  Triangle di  Asia  Pacific.  Amazone  dikenal  sebagai  kawasan  pusat keanekaragaman hayati flora, Congo Basin sebagai pusat kenakaragaman hayati fauna dan Coral Triangle sebagai kawasan pusat keanekaragaman hayati laut. 6
Kawasan  Segitiga  Terumbu  Karang (the  coral  triangle) dunia, mencakup sebagian  wilayah  Asia  Tenggara  dan  Pasifik  Barat,  merupakan  pusat  keanekaragaman
1 Syamsul  Maarif,  “Arah  dan  Tantangan  Pengelolaan  Terumbu  Karang”  dalam  Buletin  :  Coral  Reef Rehabilitation  and  Management  Program  Phase  II  (Coremap  II),  ISSN:  1907-7416,  Volume  3,  Tahun 2007, Direktorat Jenderal Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta., hlm. 12.
2 Ibid.
3 Dewan  Kelautan  Indonesia,  2012.  “ Kebijakan  Ekonomi  Kelautan  Dengan  Model  Ekonomi  Biru”, Kementeriaan  Kelautan  dan  Perikanan,  Sekretariat  Jenderal  Satuan  Kerja  Dewan  Kelautan  Indonesia, Jakarta.  hlm.  1.  Lihat  juga  :  Andi  Iqbal  Burhanuddin, et.al (Editor),  2003. Membangun  Sumber  Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin, cetakan pertama , IPB Press, Bogor., hlm. 219.
4 Istilah  Keanekaragaman  Hayati  (Kehati)  memiliki  arti  yang  berbeda-beda,  definisi  menurut World Wildlife Fund for Nature (WWF) bahwa Kehati adalah kekayaan hidup di bumi, yang terdiri dari jutaan tumbuhan,  hewan,  dan  mikro-organisme,  termasuk  genetika  yang  dikandungnya  dan  ekosistem  yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup. Lihat : Hadi S. Alikodra, 2012. Konservasi Sumberdaya Alam dan  Lingkungan,  Pendekatan  Ecosophy  bagi  Penyelamatan  Bumi, Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta. hlm. 247.
5 Biological diversity kemudian disingkat menjadi biodiversity, diterjemankan menjadi keanekaragaman hayati (kehati).
6 M.  Eko  Rudianto, “Coral  Triangle  Initiatives  on  Coral  Reefs,  Fisheries  and  Food  Security”, dalam Buletin: Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (Coremap II), ISSN: 1907-7416, Vol. 3 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, hlm. 8.
hayati  laut  dunia.  Kawasan  yang  berbentuk  segitiga  itu  merupakan  jantung  terumbu karang  dunia,  mencakupi  seluruh  atau  sebagian  dari  wilayah  zona  ekonomi  eksklusif (ZEE) enam negara, yaitu : Indonesia, Timor Leste, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea,  dan  Kepulauan  Solomon  (negara  C6). 7 Kawasan  Segitiga  Terumbu  Karang sering disebut dengan “Amazon Laut” ( Amazon of the Ocean) , mencakup hampir 30% luas terumbu karang dunia dan 75% dari semua spesies karang yang dikenal. 8 Kawasan ini  merupakan  tempat  tinggal  bagi  lebih  dari  3.000  spesies  ikan  -  dua  kali  lipat  dari jumlah  yang  ditemui  di  tempat  lain  mana  pun  di  dunia.  Terumbu  karang  di  kawasan tersebut  menghasilkan  sumberdaya  alam  yang  menyangga  hidup  lebih  dari  130  juta orang yang tinggal di dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang dan jutaan lainnya di seluruh dunia. 9 Namun, sumberdaya yang tidak ternilai tersebut sedang terancam oleh kegiatan-kegiatan  manusia,  termasuk  polusi  dari  daratan,  penangkapan  ikan  yang berlebihan (over fishing) , praktek penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) , penambangan  karang,  pembangunan  pantai,  pendaratan  kapal,  sedimentasi  dan perubahan iklim. 10 Selain itu, ancaman terhadap ekosistem terumbu karang juga dapat disebabkan  oleh  karena  adanya  faktor  alam.  Ancaman  oleh  alam  dapat  berupa  angin topan,  badai  tsunami,  gempa  bumi,  pemangsaan  oleh  CoTs (crown-of-thorns  starfish) dan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang (coral bleaching) . 11 Akibat peristiwa El-Nino Southern Oscillation (ENSO) pada tahun 1997-1998 menyebabkan 18 persen terumbu karang di kawasan Asia Tenggara rusak atau hancur. 12
Menyadari  pentingnya  mengatasi  ancaman  pada  ekosistem  laut,  pesisir  dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia, maka cara yang paling efektif untuk mengurangi dan menghindari ancaman-ancaman tersebut harus melalui kemitraan dan  kesepakatan  global  yang  komprehensif  berdasarkan  dasar  hukum  internasional. Oleh karena itu, pada tahun 2009 dibentuklah kemitraan multilateral berupa kerjasama multilateral di wilayah Asia Pasifik dalam rangka penyelamatan pusat terumbu karang dunia  yang  lebih  dikenal  sebagai  Prakarsa  Segitiga  Karang  untuk  Terumbu  Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan ( Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and  Food  Security/CTI  -CFF )  dengan  Sekretariat  Regional  di  Manado,  Sulawesi Utara. 13
Kerjasama  CTI-CFF  merupakan  kerjasama  antar  enam  negara  di  wilayah segitiga  karang  yaitu  Indonesia,  Malaysia,  Papua  New  Guinea,  Filipina,  Kepulauan
7 Ibid. Lihat juga dalam Syamsul Maarif, Op.Cit ., hlm. 12-13
8 Suseno Sukoyono, Ketua Pelaksana, Sekretariat Regional Sementara CTI-CFF, “Kata Pengantar” dalam buku Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry, 2012. Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang. Diterjemahkan dari Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle, Disunting oleh Wiyanto Suroso, World Resources Institute., hlm. vi
9 Ibid.
10 Dewan Kelautan Indonesia, 2012. “ Kebijakan Ekonomi Kelautan ... Loc.Cit.
11 Ibid.
12 Dikutip  dalam  Badan  Pusat  Statistik,  2016. Statistik  Sumber  Daya  Laut  dan  Pesisir, Badan  Pusat Statistik, Indonesia, Jakarta., hlm. 51
13 Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman,  2016.  “Laporan  Tahunan  Kementerian  Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, hlm. 47-48.
Solomon dan Timor Leste, untuk mengatasi ancaman pada ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia melalui percepatan dan tindakan kolaboratif  dengan  pertimbangan  partisipasi  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam lingkup negara-negara di kawasan segitiga karang dunia. 14 Berdasarkan uraian tersebut, maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah  pengaturan lembaga  CTI  dalam  perspektif  hukum  lingkungan  internasional?  dan  bagaimanakah ruang lingkup kerjasama CTI Dalam Pengelolaan Kawasan Segitiga Terumbu Karang ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif. 15

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Lingkungan Internasional.
Hukum  Lingkungan  Internasional  merupakan  suatu  cabang  ilmu  hukum  baru dalam sistem hukum internasional. 16 Boleslaw A. Boczek dalam bukunya yang berjudul International  Law  A  Dictionary memberikan  definisi  hukum  lingkungan  internasional sebagai berikut :
“International  Environmental  Law  is  the  branch  of  public  international  law which  governs  the  rights  and  obligations  of  state  with  respect  to  the  natural environment,  including  specially  the  environment  of  other  state  and  areas beyond the limits of national jurisdiction, and thereby the planet’s environment as whole”. 17
Hukum  lingkungan  internasional  adalah  cabang  dari  hukum  internasional publik. 18 Hukum  lingkungan  internasional  mengatur  hak  dan  kewajiban  negara  untuk
14 Ibid.
15 Kadarudin, Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020) , hlm. 253
16 Diantara penulis tersebut adalah Alexandre Kiss and Dinah Shelton, International Environmental Law, Second Edition, (New York : Transnational Publisher, Inc., Ardsley, 2000), hlm. 1. Kemudian, Hisashi Owada  menyatakan  bahwa  kelahiran  hukum  lingkungan  internasional  sebagai  cabang  hukum  yang berbeda dari hukum internasional, baru saja dimulai pada akhir-akhir ini. Pada umumnya mempercayai bahwa  hukum  lingkungan  internasional  menjadi  menonjol  sejak  Konferensi  Stockholm  1972,  ketiga Deklarasi  Stockholm  tentang  Lingkungan  Hidup  Manusia  yang  terkenal  itu  diterima.  Perlu  untuk mengatakan, bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa sebelum Konferensi Stockholm 1972 tidak ada aturan hukum internasional di bidang lingkungan. Lihat : Hisashi Owada, International Environmental Law and the International Court of Justice, (Iustum Aequum Salutare, 2006)., hlm. 5
17 Boleslaw  A.  Boczek, International  Law  A  Dictionary (Lanham,  Maryland  :  Scorecrow  Press  Inc, 2005)., hlm. 216.
18 Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)., hlm. 25
menghormati  lingkungan  alam,  termasuk  secara  khusus  lingkungan  negara  lain  dan lingkungan  di  luar  batas  yurisdiksi  nasional,  atau  dengan  kata  lain  lingkungan  secara keseluruhan. 19
Menurut  Birnie  dan  Boyle,  hukum  lingkungan  internasional  adalah the aggregate  of  all  rules  and  priciples  aimed  at  protecting  the  global  environment  and controlling  activities  within  national  jurisdiction  that  may  affect  another  State’s environment  or  areas  beyond  national  jurisdiction. 20 Hukum  lingkungan  internasional adalah  keseluruhan  aturan-aturan  hukum  dan  prinsip-prinsip  yang  bertujuan  untuk melindungi  lingkungan  secara  global  dan  mengawasi  aktivitas  atau  kegiatan  dalam wilayah  yurisdiksi  nasional  yang  dapat  mempengaruhi  lingkungan  negara-negara  lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasional.
Negara  menjadi  actor  penting  dalam  menangani  permasalahan  lingkungan global. 21 Philippe Sand dalam bukunya, Principles of International Environmental Law, menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional adalah comprises those substantive, procedural  and  institutional  rules  of  international  law  which  have  as  their  primary objective the protection of the environment”. 22 Hukum lingkungan internasional adalah peraturan-peraturan  hukum  internasional  yang  terdiri  atas  substansi,  prosedur  dan lembaga yang tujuan utamanya adalah perlindungan lingkungan.
Prinsip Kerjasama Dalam Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan.
Dalam  bidang  perlindungan  lingkungan,  kerjasama  internasional  adalah  sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan di wilayah yurisdiksi negara-negara atau lingkungan di luar wilayah yurisdiksi negara, seperti laut bebas, antartica atau ruang angkasa. 23 Kerjasama antar negara dalam upaya perlindungan  lingkungan  sering  nampak  dari  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh organisasi-organisasi  internasional,  baik  organisasi-organisasi  internasional  yang  telah ada ataupun yang diciptakan untuk menangani persoalan lingkungan tertentu atau untuk sektor lingkungan tertentu. Banyak persoalan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan dengan  menciptakan  peraturan-peraturan  yang  bersifat  sederhana,  tetapi  dibutuhkan kerjasama antar negara yang bersangkutan. 24
Prinsip  kerjasama  antara  lain  tertuang  dalam  beberapa  instrumen  internasional sebagai berikut:
19 Ibid.
20 Sonja Ann Jozet Boelaert-Suominen, International Environmental Law and Naval War : The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict (United States of America : Center for Naval Warfare Studies, Naval War College Newport, Rhode Island, Newport Paper Number Fifteen, December 2000), hlm. 3
21 Kadarudin, Antologi Hukum Internasional Kontemporer, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 567
22 Philippe  Sands, Principles  of  International  Environmental  Law, Second  Edition  (United  Kingdom  : Cambridge University Press, 2003)., hlm. 15
23 Alexandre Kiss, Cours 1 Introduction to International Environmental Law (Geneva, Switzerland : The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, 2005), hlm. 72
24 Ibid.

## Pasal 24 Deklarasi Stockholm
International  matters  concerning  the  protection  and  improvement  of  the environment should be handled in a cooperative spirit by all countries, big and small,  on  an  equal  footing.  Cooperation  through  multilateral  or  bilateral arrangements  or  other  appropriate  means  is  essential  to  effectively  control, prevent,  reduce  and  eliminate  adverse  environmental  effects  resulting  from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all states.

## Pasal 7 Deklarasi Rio
States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem. In view of the different contributions  to  global  environmental  degradation,  States  have  common  but differentiated  responsibilities.  The  developed  countries  acknowledge  the responsibility  that  they  bear  in  the  international  pursuit  of  sustainable development  in  view  of  the  pressures  their  societies  place  on  the  global environment and of the technologies and financial resources they command.
Kewajiban  setiap  negara  untuk  bekerjasama  dengan  negara  lain  adalah  sifat pokok  hukum  internasional  secara  umum.  Banyak  perjanjian  internasional  yang didasarkan  pada  pengakuan  terhadap  kebutuhan  kerjasama  antar  negara  pada  tingkat yang berbeda, baik tingkat bilateral, regional maupun global. 25

## Pengaturan  Lembaga  CTI-CFF  Dalam  Perspektif  Hukum  Lingkungan Internasional.
Coral  Triangle  Initiative  on  Coral  Reefs,  Fisheries,  Food  Security  (CTI-CFF) adalah  kerjasama  multilateral  antar  negara  yang  memiliki  tujuan  dan  pandangan  yang sama  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  mempertahankan  kesinambungan Sumber  Daya  Alam  khususnya  laut, 26 yaitu  antara  lain  Indonesia,  Malaysia,  Papua Nugini,  Filipina,  Kepulauan  Solomon  dan  Timor  Leste (CT6) yang  bertujuan  untuk mempertahankan  ekosistem  laut  dan  sumber  daya  pesisir  yang  menangani  isu-isu penting seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut.
CTI-CFF sebagai  rezim  internasional  membuat  kesepakatan  karena  adanya kesamaan  kepentingan  antar  negara  anggotanya  yaitu  untuk  menangani  isu-isu keragaman  hayati  laut,  khususnya  terumbu  karang  yang  berada  di  wilayah  Segitiga Karang  Dunia  dengan  membuat  norma  dan  aturan  bersama  dalam  mengelola  terumbu karang,  melakukan  konservasi  keragaman  hayati,  pembangunan  yang  berkelanjutan, menangani kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, menciptakan mata  pencaharian  untuk  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  dan  melakukan konservasi  keanekaragaman  hayati  melalui  perlindungan  spesies,  habitat  dan
25 Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, Op.Cit., hlm. 115
26 http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional, Diakses tanggal  28 Juli 2018.
ekosistem. 27 Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan kepentingan-kepentingan negara  anggota  yang  tergabung  dalam  rezim  internasional  bisa  tercapai,  seperti  pada tahun 2009 pada Converence di Manado, CTI Leaders Declaration menyatakan bahwa seluruh  kepala  negara  sepakat  untuk  melakukan  upaya-upaya  penyelamatan  dan pengelolaan  kawasan CT secara  berkelanjutan  melalui  implementasi Regional  Plan  of Actions yang  telah  disepakati.  Terbentuknya  kerjasama  multilateral  CTI-CFF  tersebut, membuat  negara-negara coral  triangle mengambil  cara  khusus  dengan  membentuk National  Coordinating  Committee  (NCC) yang  bertujuan  untuk  menjalankan National Plan  of  Action masing-masing  negara  yang  bertugas  sesuai  dengan Regional  Plan  of Action CTI-CFF sebagai upaya pelestarian terumbu karang.
Dalam  perspektif  regional,  CTI-CFF  berperan  dalam  menggerakan  kelompok kerja ( working group ) di bidang bentang laut, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM), kawasan perlindungan laut (MPA), adaptasi perubahan iklim (CCA), spesies yang  terancam  (TS),  dan  peningkatan  kapasitas  di  6  negara  anggota  (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste). 28
Sedangkan  dalam  perspektif  hukum  internasional,  CTI-CFF  adalah  mitra  kerja internasional  yang  diakui  keberadaannya  oleh  badan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa diantaranya  melalui  UNDESA ( United  Nations  Department  of  Economic  and  Social Affairs ) dan  UNIDO (United  Nations  Industrial  Development  Organization) dalam memberikan  masukan  untuk  forum  politik  tingkat  tinggi  ( high  level  political  forum )  - khususnya  tentang  tata  kelola  kelautan/ ocean  governance ,  konservasi  kelautan/ marine conservation , perikanan berkelanjutan/ sustainable fisheries , dan ketahanan pangan/f ood security ,  termasuk  tujuan  No.14  dari  SDG  ( Sustainable  Development  Goals )  yaitu Kehidupan di bawah Air/ Life Below Water . 29
Ruang  Lingkup  Kerjasama  CTI-CFF  Dalam  Pelestarian  Lingkungan  Laut  Di Kawasan Segitiga Terumbu Karang.
Kerjasama  CTI  memiliki  kebutuhan  untuk  bergerak  melalui  serangkaian tindakan  yang  dibutuhkan  dalam  waktu  jangka  panjang  untuk  memastikan keberkelanjutan dari pemanfaatan dari sumber daya kelautan dan pesisir untuk saat ini dan  untuk  masa  mendatang.  Keenam  negara  di  wilayah  CT  saat  ini  telah mempersiapkan  rencana  kerja  dengan  tema  perlindungan  terumbu  karang,  perikanan dan ketersediaan pangan.
Rencana Kerja Nasional (National Plan Of Action: NPOA) dari masing-masing negara  dibahas  pada  tingkat  Senior  Official  dan  dicetuskan  pada World  Ocean Conference (WOC) pada bulan Mei 2009 di Manado, Indonesia. Dalam CTI-CFF, enam negara  di  Segitiga  Terumbu  Karang  secara  bersama-sama  menyusun  Rencana  Aksi Regional, yang segera dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF oleh setiap negara yang selaras dengan sasaran rencana regional tersebut.
27 http://coraltriangleinitiative.org/ Diakses tanggal  28 Juli 2018.
28 http://maritimnews.com/peran-strategis-cti-cff-koordinasikan-kegiatan-konservasi-kelautan-perikanan- berkelanjutan-dan-ketahanan-pangan/ Diakses, tanggal 28 Juli 2018.
29 Ibid.
Regional  Plan  of  Actions  ( Rencana  Aksi  Regional)  yang  telah  disepakati menggambarkan tujuan utama, target-target dan program-program aksi tingkat regional yang  perlu  dilakukan  untuk  pencapaian  tujuan.  Sebanyak  lima  tujuan  besar,  sepuluh target dan 38 program aksi regional ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sampai dengan tahun  2020.  Lima  tujuan  utama  tersebut  antara  lain  :  (a)  Penetapan  dan  pengelolaan secara  efektif  kawasan bioecoregional  (seascapes) ,  (b)  Penerapan  secara  utuh pendekatan  ekosistem  untuk  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan  sumberdaya kelautan  lainnya,  (c)  Penetapan  dan  pengelolaan  secara  efektif  Jejaring  Kawasan Konservasi  Laut,  (d)  Adaptasi  terhadap  perubahan  iklim  dan  (e)  Membaiknya  status spesies-spesies yang terancam punah. Kelima tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui  berbagai  kegiatan  baik  di  tingkat  negara  masing-masing  maupun  pada  tingkat regional. 30
Terkait  dengan  tujuan  pertama  yaitu  'Penetapan  dan  pengelolaan  secara  efektif kawasan bioecoregional  (seascapes) ,  menurut  klasifikasi  Marine  Ecoregions  of  the World (MEOW) perairan laut wilayah segitiga terumbu karang dapat dibagi menjadi 12 (dua  belas) ecoregions /  kawasan  bentang  laut,  di  mana  pada  masing-masing  bentang laut  memiliki  perbedaan  dalam  hal  keanekaragaman  spesies,  endemisme,  kelompok spesies  yang  terancam  punah,  tingkat  keunikan  bentang  alam,  dan  perbedaan  faktor lainnya.  Kawasan-kawasan  tersebut  perlu  disusun  rencana  pengelolaannya  secara  baik dan efektif. 31
Tujuan kedua, “Penerapan secara utuh pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya  perikanan  dan  sumberdaya  kelautan  lainnya”,  diharapkan  dapat  dicapai antara  lain  melalui  penyediaan  kerangka  hukum,  kebijakan  dan  perundang-undangan yang  mendorong  pengelolaan  sumberdaya  laut  berbasis  pendekatan  ekosistem  di masing-masing  negara.  Tujuan  tersebut  juga  diharapkan  dapat  dicapai  melalui peningkatkan  kerjasama  antar  negara  dalam  menangani Illegal,  Unreported  and Unregulated Fishing (IUU Fishing) . 32
Penetapan  dan  pengelolaan  secara  efektif  Jejaring  Kawasan  Konservasi  Laut, merupakan  tujuan  ketiga  CTI  diharapkan  dapat  dicapai  melalui  ditetapkannya  laut sebagai  kawasan  konservasi  laut  untuk  kemudian  diharapkan  dapat  dikelola  secara efektif dan berkelanjutan. Indonesia sendiri telah menetapkan target kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Negara- negara  lain  diharapkan  menerapkan  hal  yang  sama,  sehingga  di  seluruh  kawasan  CT akan  terdapat  jejaring  kawasan  konservasi  laut  yang  dikelola  secara  efektif  dan berkelanjutan, sehingga kenekaragaman hayati laut dapat dijaga. Bersama-sama dengan tujuan  kedua,  tujuan  ini  dapat  membantu  tercapainya  ketahanan  pangan,  khususnya terkait dengan ketersediaan stok ikan yang bekelanjutan. 33
30 Regional  Plan  of  Action  :  coral  triangle  inisiative  on  coral  reefs,  fisherles  and  food  security  (CTI- CFF), interim regional CTI, Jakarta, 2009., hlm. 25. Lihat juga : M. Eko Rudianto, Op.Cit., hlm. 10-11 31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
Adaptasi terhadap perubahan iklim, diharapkan dapat dicapai dengan menyusun rencana  aksi  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim,  baik  ditingkat  regional  maupun nasional. Aktivitas penting yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain  dengan  menyusun  peta  kerentanan  kawasan  terhadap  perubahan  iklim,  upaya konservasi terhadap kawasan rentan serta meningkatkan kepedulian publik. Dalam hal terumbu karang misalnya, salah satu upaya adaptasi yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan  kualitas  ekosistem  terumbu  karang.  Penelitian  menunjukkan  bahwa, ekosistem  terumbu  karang  dalam  kondisi  yang  baik  akan  mampu  meningkat ketahanannya terhadap perubahan iklim, atau kalaupun terkena akibat perubahan iklim, ekosistem tersebut akan cepat pulih. 34
Tujuan  kelima  RPOA  terkait  dengan  membaiknya  status spesies-spesies yang terancam  punah.  Seperti  diketahui  bersama  bahwa  upaya  menyelamatkan  species terancam  punah  seperti  penyu,  mamalia  laut,  dugong,  burung-burung  laut,  hiu  dll membutuhkan  upaya-upaya  yang  bersifat  regional,  karena  hampir  seluruh  species tersebut bermigrasi lintas negara. Upaya penyelamatan pada satu negara saja akan tidak efektif,  apabila  di  negara  lain  tidak  dilakukan  upaya-upaya  penyelamatan.  Upaya penyelamatan  spesies  terancam  punah  mencakup  upaya  penyelamatan  habitat,  jalur migrasi, pengendalian perdagangan dan distribusinya. 35
Untuk  mengimplementasikan  tujuan  dari  Rencana  Aksi  Regional  CTI-CFF tersebut,  maka  masing-masing  negara  di  kawasan Coral  Triangle membentuk  Komite Koordinasi  Nasional  sebagai  Komite  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan Rencana Aksi Nasional yang ditetapkan oleh masing-masing negara.
Hingga  saat  ini  telah  terbentuk  9  (Sembilan)  Kelompok  Kerja  yang  masing- masing menangani Kawasan Perlindungan Laut, Bentang Laut, Pengelolaan Perikanan Berbasis  Ekosistem,  Adaptasi  Perubahan  Iklim,  Spesies  Laut  Terancam  Punah, Mekanisme  Koordinasi,  Sumberdaya  Keuangan  dan  Monitoring  dan  Evaluasi. Kelompok Kerja tersebut telah menghasilkan berbagai produk berupa sistem, panduan dan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan metode yang tepat,  memiliki  ukuran  yang  disepakati  bersama  dan  dapat  dipertanggung-jawabkan secara keilmuan. 36
Rencana  Aksi  CTI  dilaksanakan  di  bawah  yurisdiksi  nasional  dari  masing- masing  pemerintah  negara  CT  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  hukum internasional, hukum yang berlaku, aturan dan peraturan masing-masing negara. Ruang lingkup  penerapan  CTI  tidak  mengurangi  hak  berdaulat  pihak  atas  sumber  daya kelautan dan batas maritim dalam yurisdiksi nasional.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 https://hendrasiry.wordpress.com/2016/09/18/tentang-cti-cff/ Diakses, 28 Juli 2018.

## IV.  PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka    dapat disimpulkan  bahwa kesepakatan Coral Triangle Initiative atau  CTI  dalam bentuk CTI Regional  Plan  of  Action oleh  6  negara,  yakni  Indonesia,  Malaysia,  Papua  Nugini, Republik Filipina, Kepulauan Solomon, dan Republik Demokratik Timor Leste dalam bentuk CTI Regional Plan of Action untuk meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya laut dan pantai yang berada di wilayah coral triangle dalam wilayah laut negara CT6  tersebut. CTI  Regional  Plan  of  Action dimaksud,  merupakan  hal  penting  dalam menyelamatkan  keanekaragaman  sumber  daya  hayati  laut  dunia,  utamanya  ikan  dan terumbu karang. Negara-Negara Coral Triangle (CT6) yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Republik Filipina, Kepulauan Solomon, dan Republik Demokratik Timor Leste, telah sepakat bahwa Regional Plan of Actions (RPOA) sebagai acuan untuk pelaksanaan Inisiative di  negara  masing-masing.  Secara  khusus,  negara-negara  CT6  menyetujuan perjanjian  untuk  mencapai  5  (lima)  tujuan  utama,  antara  lain  :  (a)  Penetapan  dan pengelolaan  secara  efektif  kawasan bioecoregional  (seascapes) ,  (b)  Penerapan  secara utuh  pendekatan  ekosistem  untuk  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan  sumberdaya kelautan  lainnya,  (c)  Penetapan  dan  pengelolaan  secara  efektif  Jejaring  Kawasan Konservasi  Laut,  (d)  Adaptasi  terhadap  perubahan  iklim  dan  (e)  Membaiknya  status spesies-spesies yang terancam punah. Kelima tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui  berbagai  kegiatan  baik  di  tingkat  negara  masing-masing  maupun  pada  tingkat regional. Oleh karenanya, CTI-CFF merupakan forum yang ada saat ini dan akan datang untuk  meningkatkan  implementasinya,  maka  forum  relevan  yang  telah  ada  harus digunakan  untuk  menunjang  implementasi  kegiatan  di  bawah  CTI.    Oleh  karena  itu, CTI-CFF  harus  diselaraskan  dengan  komitmen  internasional  dan  regional  yang  sudah dibuat  di  bawah  instrumen  hukum  lingkungan  internasional.  CTI-CFF  harus mendukung  konservasi  keanekaragaman  hayati  dengan  melibatkan  masyarakat, pembangunan  berkelanjutan,  pengurangan  kemiskinan  dan  berkeadilan.  Tujuan  dan kegiatan CTI harus mengatasi 2 (dua) hal, yaitu : (a) pengurangan kemiskinan (misalnya ketahanan  pangan,  pendapatan  dan  mata  pencaharian  yang  berkelanjutan  bagi masyarakat  pesisir);  dan  (b)  konservasi  keanekaragaman  hayati    (misalnya  konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari spesies, habitat, dan ekosistem).

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Iqbal  Burhanuddin,  et.al  (Editor), Membangun  Sumber  Daya  Kelautan Indonesia , Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin, cetakan pertama, IPB Press, Bogor, 2003.
Alexandre  Kiss  and  Dinah  Shelton, International  Environmental  Law ,  Second Edition, Transnational Publisher, Inc., Ardsley, New York, 2000.
Alexandre  Kiss  and  Dinah  Shelton, Cours  1  Introduction  to  International
Environmental  Law ,  Geneva,  Switzerland  :  The  United  Nations  Institute  for Training and Research Palais des Nations, 2005.
Badan Pusat Statistik, Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir , Badan Pusat Statistik, Indonesia, Jakarta, 2016.
Boleslaw A. Boczek, International Law A Dictionary , Scorecrow Press Inc, Lanham,
Maryland, 2005.
Dewan Kelautan Indonesia. “ Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru ”, Kementeriaan Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2012.
Hadi  S.  Alikodra, Konservasi  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan,  Pendekatan Ecosophy  bagi  Penyelamatan  Bumi ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2012.
Hisashi  Owada, International  Environmental  Law  and  the  International  Court  of Justice , Iustum Aequum Salutare, 2006. http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional, Diakses tanggal  28 Juli 2018. http://coraltriangleinitiative.org/ Diakses tanggal  28 Juli 2018. http://maritimnews.com/peran-strategis-cti-cff-koordinasikan-kegiatan-konservasi- kelautan-perikanan-berkelanjutan-dan-ketahanan-pangan/Diakses,  tanggal  28 Juli 2018.
https://hendrasiry.wordpress.com/2016/09/18/tentang-cti-cff/ Diakses, 28 Juli 2018. Kadarudin, Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2020.
Kadarudin, Antologi  Hukum  Internasional  Kontemporer ,  Yogyakarta:  Deepublish, 2020.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman,  “ Laporan  Tahunan  Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ”, Jakarta, 2016.
Lauretta  Burke,  Kathleen  Reytar,  Mark  Spalding,  Allison  Perry, Menengok  Kembali Terumbu  Karang  yang  Terancam  di  Segitiga  Terumbu  Karang . Diterjemahkan dari Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle, Disunting oleh Wiyanto Suroso, World Resources Institute, 2012.
M.  Eko  Rudianto,  “ Coral  Triangle  Initiatives  on  Coral  Reefs,  Fisheries  and  Food Security ”, dalam Buletin : Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase  II  (Coremap  II),  ISSN:  1907-7416,  Vol.  3  Tahun  2007,  Direktorat Jenderal  Kepulauan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Departemen  Kelautan  dan Perikanan RI, Jakarta, 2007.
Philippe  Sands, Principles  of  International  Environmental  Law ,  Second  Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, 2003.
Regional Plan of Action : coral triangle inisiative on coral reefs, fisherles and food security (CTI-CFF), interim regional CTI , Jakarta, 2009.
Sonja  Ann  Jozet  Boelaert-Suominen, International  Environmental  Law  and  Naval War  :  The  Effect  of  Marine  Safety  and  Pollution  Conventions  During
International  Armed  Conflict ,  United  States  of  America  :  Center  for  Naval Warfare  Studies,  Naval  War  College  Newport,  Rhode  Island,  Newport  Paper Number Fifteen, December 2000.
Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, Hukum Lingkungan Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Syamsul  Maarif,  “ Arah  dan  Tantangan  Pengelolaan  Terumbu  Karang ”  dalam Buletin  :  Coral  Reef  Rehabilitation  and  Management  Program  Phase  II (Coremap  II),  ISSN:  1907-7416,  Volume  3,  Tahun  2007,  Direktorat  Jenderal Kepulauan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan RI, Jakarta, 2007.