INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 675-684 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Meulaboh
Irza Ayuni 1 ✉ , Cici Darmayanti 2
Universitas Teuku Umar Aceh Barat Email: irzaayuni0404@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  perilaku  dimana  Wajib  Pajak  dapat memenuhi kewajiban perpajakanya. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dan juga kurangya sosialisasi dari pihak eskternal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan dari penelian ini untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak  dalam  melakukan  pelaporan  SPT.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  iyalah mengunakan metode kualitatif deskriptif dan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dan survey langsung  kelapangan.  Dari  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  ada  Wajib  Pajak  yang kurang  paham  terhadap  tatacara  melakukan  pelaporan  SPT  dan  dapat  diketahui  bahwa  jumlah pelaporan SPT di KPP Pratama Meulaboh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Kata Kunci: Wajib Pajak, SPT, KPP Pratama Meulaboh

## Abstract
Taxpayer  compliance  can  be  defined  as  a  form  of  behavior  in  which  taxpayers  can  fulfill  their  tax obligations. The problem in this research  is the lack of taxpayer knowledge in reporting annual tax returns and also the lack of socialization from external parties for individual taxpayers. The purpose of this  research  is  to  determine  the  causes  of  taxpayer  non-compliance  in  reporting  SPT.  The  type  of research used in this research is descriptive qualitative methods and data sources come from interviews and direct field surveys. From the results of the interview it can be concluded that there are still Taxpayers who do not understand the procedures for reporting SPT and it can be seen that the number of SPT reporting at KPP Pratama Meulaboh has decreased from the previous year.
Keywords: Taxpayer, SPT, KPP Pratama Meulaboh

## PENDAHULUAN
Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan pemasukan yang signifikan untuk negara. Pajak juga menjadi sumber dana yang krusial bagi pembiayaan keperluan nasional.  Rencana  yang  telah  disusun  pemerintah  ditujukan  untuk  mewujudkan kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  dan  juga  untuk  menjadikan  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa yang berdikari (Fery, 2010).
Menurut undang – undang nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah pajak  didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  untuk  sebesar  besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Singkat Hukum Pajak", pajak merupakan fenomena sosial, yang berarti pajak hanya eksis di dalam  masyarakat  (Erly,  2011).  Membayar  pajak  merupakan  manifestasi  dari  kewajiban kewarganegaraan  dan  peran  serta  wajib  pajak  secara  langsung  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  ditujukan  untuk  membiayai  operasional  negara  dan pembangunan nasional secara bersama-sama (Beloan, 2019).
Tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sebagai perwujudan kewarganegaraan di bidang perpajakan, berada di tangan anggota masyarakat itu sendiri. Merekalah  yang  harus  memastikan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  tersebut.  Hal  ini sesuai  dengan self  assement  yang  dianut  dalam  sistem  Perpajakan  Indonesia.  Sellf assessment mengacu pada pendekatan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung,  melaporkan,  dan  membayar  jumlah  pajak  yang  seharusnya  mereka  bayar kepada otoritas pajak, berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana mestinya punya kewajiban untuk melaksanakan pembinaan/penyuluhan, layanan, serta pengawasan kepada masyarakat.  Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan semaksimal  mungkin  memberikan  dan  sangat  berkontribusi  dalam  pelayanan  kepada masyarakat  bagaimana yang telah sesuai dengan visi dan misi Direktorat jenderal Pajak. (Sibuea, 2021).
Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai tingkat ketaatan atau kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketaatan wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan secara teknis dan administratif. Kepatuhan materiil melibatkan aspek substansi atau materi dari kewajiban perpajakan. Ini menilai sejauh mana wajib pajak mematuhi ketentuan hukum perpajakan dari segi materi atau substansi. Indikator untuk kepatuhan formal wajib pajak adalah pengiriman pajak melalui surat pemberitahuan (SPT) (Putu, 2022).
Table 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pelaporan SPT Tahunan di KPP
Pratama Meulaboh URAIAN 2022 2021 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 44.292 35.475 Rasio Kepatuhan 94,52% 95,44% Target Penerimaan 1.237.767.402.000 589.153.161.000 Penerimaan PPH 21 122.820.810.757 99.922.128.856 Persentase Penerimaan PPH21/target 9,92% 16,96%
Sumber : Bagian Umum KPP Pratama Meulaboh Tahun 2023
Dari  tabel  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  tingkat  penerimaan  PPh  21  dari Pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2022 yang di laporkan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi  mengalami  penurunan  sebesar  7,04%  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  dengan jumlah wajib pajak efektif yang melaporkan hanya sebanyak 9,92%. Wajib Pajak terdaftar di tahun  2022  yang  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi  sesuai  kewajiban perpajakan berjumlah 44.292 dari jumlah  Wajib Pajak yang efekif. Ketika pada tahun 2022 jumlah  wajib pajak pribadi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 8.817.
Salah satu penyebab rendahnya Pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan diakibatkan oleh  kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
dan juga kurangnya sosialisasi dari kantor pajak dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  merupakan tempat  studi  yang digunakan untuk  memperoleh pemecahan  dalam  masalah  penelitian  berlangsung  (Hamid,  2011).  Lokasi  penelitian dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Meulaboh  yang  beralamat  di  Jalan  Imam Bonjol No. 56, Seunebok, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena ingin mengetahui lebih dalam dunia perpajakan yang ada dinegara  Indonesia  dan  juga  peneliti  mendapat  kesempatan  untuk  menjadi  salah  satu Relawan pajak yang diadakan setiap tahun sekali oleh Direktorat Jendral Pajak pada saat Pelaporan SPT Tahunan. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang peneliti gunakan adalah data deskriptif kualitatif . Penelitian Kualitatif dilakukan untuk memperoleh sajian data dalam bentu rinci, mendalam dari para responden atau  informan.  metode  Kualitatif  digunakan  sebagai  prosedur  penelitian  yang  dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis ataupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (Husnan, 2018).
Sumber  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden tanpa melalui perantara. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan survey secara langsung kepada Wajib Pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Meulaboh  (Dona,  2017).  Sedangkan  data  sekunder merupakan  data yang  dikumpulkan  langsung melalui   buku, jurnal  dan media teknologi yang berfungsi sebagai pendukung data primer.
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata – kata  dan  tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain . Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan salah satu teknik pengumpulan data yang akurat yaitu wawancara dan survey lapangan secara langsung (Pieter, 2017). Narasumber dari penelian ini WPOP yaitu  Enon  mardiah,  Edy,  Annisa  Zamharira,  Rizal  Alfata,  dan  dari  pihak  KPP  Pratama Meulaboh  yaitu  Rini  Maihartaty  selaku  petugas  bagian  pelayanan  dan  SPT,  Mohamad Nurhedi selaku ketua seksi bagian umum dan kepatuhan inernal, dan Putri Apriana selaku pelaksana dibagian umum dan kepatuhan inernal.
Subjek dan Objek
Sumbjek penelitian ini adalah setiap Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Meulaboh . Objek pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh adalah unit vertical dari direktorat Jenderal Pajak yang terletak  di Jalan Iimam Bojol No56, Seunebokk,  Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh  Barat.  KPP  Pratama  Meulaboh  pernah  mengalami  beberapa  kali  perpindahan  dari tahun  ketahun  di  karenakan  beberapa  akibat  dan  bencana  alam,  yang  pada  akhirnya ditahun 2008 KPP Pratama Meulaboh dilebur dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan  Meulaboh  yang  kemudian  berubah  nama  menjadi  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Meulaboh hingga saat ini.
KPP Pratama Meulaboh memiliki tiga wilayah kerja yaitu di Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya. Dimana setiap daerah memiliki wilayah cakupan masing - masing seperti aceh jaya yang memiliki luas wilayah kerja 10.286.85KM², Aceh Barat 2.9.27.95KM² dan Nagan Raya 3.515.85KM².

## Visi dan Misi KPP Pratama Meulaboh
1) Visi
Menjadi KPP Pratama yang terbaik di KPP Wilayah Kanwil DJP Aceh.
2) Misi
Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakan dengan memberikan edukasi yang baik dan pelayanan terbaik untuk mengamankan hasil penerimaan Negara.
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah:
1. Mengapa Wajib Pajak patuh dan taat dalam melakukan Pelaporan SPT Tahunan?
Kepercayaan kepada pemerintah dapat meningkat jika pemerintah memberikan hasil yang  sangat  nyata  dan  baik  kepada  masyarakat  dan  dapat  meningkatkan  keyakinan masyarakat  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya  (Fahry,  2023).  Seperti  yang dikatakan  oleh  narasumber  satu  yaitu  Enon  Mardiah  yang  mengatakan  bahwa  dengan melakukan Pelaporan SPT Tahunan merupakan suatu bentuk tanggungjawab sebagai warga Negara Indonesia agar Negara ini dapat maju dan berkembang dengan baik kedepannya.
Pengalokasian dana pajak adalah yang dipungut untuk dapat mendanai pengeluaran tertentu.  Singkatnya.  Penggunaan  dana  pajak  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk menjamin  kesejahteraan  Negara  dalam  bentuk  penyediaan  lembaga – lembaga  publik (Fahry, 2023). seperti pendapat dari narasumber dua yaitu Edi yang mengatakan bahwa ia melakukan Pelaporan SPT tahunan karena  ia yakin bahwa  dengan melaporkan pajaknya maka akan dapat membantu perkambangan Negara agar lebih maju dan sukses  dan ia yakin  bahwa  dana  yang  dihasilkan  akan  dipergunakan  dengan  baik  oleh  petugas  yang mengatur perpajakannya.
2. Mengapa Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan?
Peran  aktif  otoritas  pajak  memang  merupakan  sifat  yang  sangat  penting  terhadap masyarakat demi kelancaran pelaporan pajak (Aditya, 2022). Seperti yang dikatakan oleh narasumber wawancara satu dan dua yaitu saudari Annisa Zamharira dan Riza Alfata bahwa Wajib  Pajak  tidak  melakukan  Pelaporan  SPT  karena  kurang  pemahaman  tentang  cara pelaporan pajak dan juga Wajib Pajak enggan untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan karena  dirinya  merasa  kurang  paham  tentang  cara  pelaporan  SPT  Tahunan  dan  dirinya merasa pegawai pajak kurang melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan masyarakat lainnya dan ia juga tidak tau tahapan yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelaporan atau kewajiban perpajakannya.
3. Apa pendapat  dari  pihak kantor pajak  terkait terjadinya penurunan pelaporan SPT Tahunan?
Pegawai  pajak  sebagai  pengguna  dan  juga  penyuluh  pengunaan  E- system  juga memiliki hambatan  diantaranya ketidakefektifan dari  beberapa kunjungan  dan sosialisasi langsung  ketika  dilapangan,  dan  juga  kurang  efektifnya  beberapa  pekerjaan  yang dikarenakan ada Wajib Pajak yang kurang paham terhadap teknologi dan tingkat kemauan untuk belajar yang sangat rendah (Ehiskia, 2021) dan beginilah tanggapan dari pihak kantor pajak terkait terjadinya penurunan jumlah pelaporan SPT Tahunan narasumber satu yaitu Reni  Maihartaty  yang  bertugas  dibagian  pelayanaan  dan  pelaporan  SPT  Tahunan, narasumber dua Mohamad Nurhedi selaku kepala Bagian Umum dan kepatuhan internal, narasumber tiga Putri Apriana sebagai pelaksana di bagian umum dan kepatuhan inernal yang mengatakan bahwa pihak kantor mengakui bahwa adanya tantangan yang signifikan terkait kurangnya  sosialisasi dan edukasi kepada WPOP dan pihak kantor mengakui bahwa kurangnya visualisasi dapat menjadi hambatan yang besar dalam pemahaman Wajib Pajak. Untuk memperbaikinya maka pihak kantor akan terus berupaya berdasarkan umpan balik
yang diterima dari Wajib Pajak dan yakin bahwa dengan pendekatan ini maka akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap Pelaporan SPT.
Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait tatacara dalam melakukan pelaporan SPT dan  juga Wajib Pajak kurang pemahaman tentang Undang  -   Undang Perpajakan yang mana mengharuskan setiap Wajib Pajak wajib dan harus melakukan Pelaporan SPT dan juga kewajiban  perpajakan  lainnya  yang  dimana  hal  ini  merupakan  sifat  yang  memaksa  dan tanpa  mendapatkan  imbalan  secara  langsung.  Bukan  hanya  itu  akan  tetapi  dari  pihak ekstenal kurang melakukan edukasi kepada para Wajib Pajak sehingga membuat para Wajib Pajak tidak paham dengan tatacara melakukan pelaporan pajaknya.
Pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Wajib Pajak dianggap sebagai hal yang sangat serius bagi pemerintah. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan jelas akan berdampak negatif terhadap  penerimaan  Negara  dari  sektor  pajak,  sehingga  secara  otomatis  juga mempengaruhi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Hasil  empiris menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  memiliki  peran  signifikan  dalam menentukan penerimaan pajak (Trihadi, 2020).  Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi  oleh  intensitas  pemeriksaan  pajak.  Pemeriksaan  merupakan  metode  yang digunakan untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam batasan peraturan pajak dan memberikan dukungan kepada fiskus dalam menjalankan tugasnya. Pemeriksaan tidak hanya bertujuan untuk memastikan formalitas perpajakan tetapi juga untuk mengonfirmasi kebenaran transaksi dan kepatuhan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal  ini  bertujuan  agar  Wajib  Pajak  dapat  tetap  mematuhi  hak  dan  kewajibannya  dalam pembayaran pajak (Ida, 2016).

## SIMPULAN
Dari hasil yang telah di dapatkan dan diteliti dapat disimpulkan bahwa:
1. Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  suatu  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  setiap Negara  agar  semua  anggaran  Negara  dapat  terbantu  dan  terpenuhi  untuk perkembangan Negara itu sendiri.
2. Dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar dan efekif pada KPP Pratama Meulaboh semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Diketahui bahwa Pelaporan SPT Tahunan setiap tahun mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun sebelumnya.
4. Masih terdapat Wajib Pajak yang kurang paham terkait pelaporan dan kewajiban
perpajakannya.
5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak eksternal kepada Wajib Pajak terkait tatacara melakukan kewajiban perpajakannya
Saran
Berdasarkan  dari  kesimpulan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dikemukakan  saran sebagai berikut:
1. Dapat  memberikan  edukasi  regular  untuk  dapat  memberikan  pemahaman  yang lebih baik dan bagus kepada Wajib Pajak tentang bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan
2. Meningkatkan sistem online dengan cara memperbarui dan mengoptimalkan sistem pelaporan SPT Tahunan agar dapat lebih mudah digunakan setiap saat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengimputan data.
3. Melakukan  audit  rutin  terhadap  data  yang  dilaporkan  Wajib  Pajak  guna  untuk memastikan keakuratan dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan
4. Meningkatkan komunikasi antara kantor pajak dengan Wajib Pajak melalui seminar, webinar atau forum diskusi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrori, H. (2018) "Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah." Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2.2 : 161-166.
Adiatma, E. A. (2015)  "Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan." Jurnal Pajak 8.1.
Avianto, G. D. (2016) "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)." Jurnal Perpajakan (JEJAK) 9.1x.
Beloan, B. (2019) "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)." Juara: Jurnal Riset Akuntansi 9.2.
Daeng, Y. (2023) "Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur  Sipil  Negara  Dirjen  Pajak." Innovative:  Journal  Of  Social  Science Research 3.5 : 7885-7894.
Darmadi, H. (2011)"MetodePenelitian." Y ogyak arta: Pustaka P elaja r. Azwar.
Erly, S. (2011), Pajak dan hukum pajak, pajak dan pembangunan, eresco, 1974, halaman 8. Fitria,  D.  (2017)  "Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman
Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak." JABE  (Journal  of  Applied  Business and Economic) 4.1 : 30-44.
INDONESIA,  P.  "Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan."
Istanto, F. (2010) "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.".
Jaya, I, B, M. (2016) "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 16.1 : 471-500.
Kilo, A. S. (2022) "Potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19  setelah  diterbitkan  insentif  PPh  21  final  UMKM  ditanggung pemerintah." Proceeding of National Conference on Accounting & Finance.
Kurniawan, F. (2023) "Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak." Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi 20.2 : 140-156.
Monica, R. (2019) "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016." Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12.1.
Pardede, E. (2021) "Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)." Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) 5.2 : 174-179.
Prabowo, A, D. (2015) "Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP)  Tondano." Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3.1.
Puspitasari,  D,  A.  (2021)  "Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Jurnal Rekognisi Akuntansi 5.2 : 122-136.
Puspita sari,  N,  A.  (2013)  “ Analisis  Sosialisasi  Peraturan  Perpajakan  dalam  Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Sani, P, J. (2022) "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar." Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) 3.2 : 294-304.
Sibuea, H, P. (2012) " hak wajib pajak atas imbalan bunga menurut pasal27a uu no. 16
tahun 2000 tentang perubahan kedua uu no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan  tata  cara  perpajakan  (studi  kasus  putusan  pengadilan  pajak  no.  put. 38691/pp/m. VI/99.”
Sulistyorini,  M.  (2017)  "Pengaruh  Penggunaan  Sistem  Administrasi  E-Registration,  E- Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang  Pribadi  Di  RSUD  Dr.  Moewardi  Surakarta)." Prosiding  Seminar  Nasional  & Internasional. Vol. 1. No. 1.
Waluyo, T. (2020) "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018." Simposium Nasional Keuangan Negara 2.1 : 677-698.
Widjaya, P, G. (2017) "Analisis Segmenting, Targeting, Positioning dan Marketing Mix pada PT. Murni Jaya." Agora 5.1.