Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. V,  No. 2, Juni  2016, hal. 67 - 76

## PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI DALAM RANGKA MEWUJUDKANKETAHANAN NASIONAL¹

## Gde Pradnyana
SKK Migas Kementrian ESDM Republik Indonesia
ABSTRACT. Indonesia  has  the  potential  vulnerability  enormous  energy  availability. From the supply side, Indonesia has not showed the synergy between the depletion of oil and gas on a large scale with the search for new sources of its reserves. Searching new reserves  abroad  also  yet  to  show  tangible  results  and  not  get  full  supported  from  the government.  Meanwhile,  shares  of  oil  and  gas  is  still  a  very  big  role  in  the  national energy mix of Indonesia up to 25 years to come. The government also has not succeeded in converting the results of oil and gas into industrial assets. Prioritizing local-content policy  produces  only  rents  of  business  that  would  increase  the  cost  of  production  and distribution of oil and gas to the people.

## Key words: energy security, national security, oil and gas

## I.  PENDAHULUAN
Seiring  dengan  semakin  langkanya  ketersediaan  sumber  energi  fosil  (minyak bumi,  gas  alam,  dan  batubara)  yang  bersifat  tak  terbarukan,  maka  perekonomian dunia mulai bergeser ke arah perekonomian energi. Peran energi sebagai komoditas yang diperdagangkan menjadi makin penting. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan  belum  tersedianya  sumber  energi  terbarukan  (energi  surya,  angin,  panas bumi, nuklir, dan lain-lain) dengan biaya produksi yang terjangkau.
Pemenuhan terhadap kebutuhan energi telah menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Persaingan global dalam memenuhi kebutuhan energi ini akan memberi insentif yang sangat tinggi terhadap setiap tenaga kerja yang bekerja di  sektor  ini.  Kompetisi yang  tinggi  membutuhkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang juga  berkualitas  tinggi.  Nilai-nilai  kebangsaan  yang  ada  dalam  jiwa  Pancasila  dapat menjadi  pendorong  bagi  SDM  Indonesia  untuk  memenangkan  kompetisi  tersebut. Dengan  demikian,  disatu  sisi  pemenuhan  ketahanan  bidang  energi  ini  membutuhkan SDM  yang  berkualitas  tinggi.  Disisi  lain,  terpenuhinya  ketahanan  energi  ini  akan mendorong kesejahteraan dan meningkatkan kualitas SDM lainnya.
1 Tulisan  ini  merupakan  materi  orasi  ilmiah  yang  telah  disampaikan  dalam  forum  Rapat  Senat  Terbuka dengan  acara  tunggal  Wisuda  Sarjana  Universitas  Proklamasi  45  Yogyakarta  Periode  Semester  Genap TA. 2015/2016 pada tanggal 17 Oktober 2015

## II. PEMBAHASAN
Hasil  survey  yang  dilakukan  oleh  Rob  Jessen  (JPT,  2008)  terhadap strategic risk yang  dihadapi oil  company ,  menempatkan  ketiadaan  SDM  yang  memadai sebagai  tantangan  terbesar  dibandingkan  10  risiko  strategik  lainnya,  kemudian menyusul  risiko  berikutnya,  yaitu  memburuknya  sistem  fiskal,  pembengkakan biaya,  perebutan  sumber-sumber  cadangan,  kendala  politik  dalam  kegiatan produksi,  ketidakpastian  dalam  kebijakan  energi,  gangguan  pada  sisi  permintaan, gangguan pada sisi penawaran, dan konservasi energi.
Stiglitz  (2005)  juga  menempatkan  faktor  keberhasilan  pembangunan  SDM sebagai  indikator  kunci  yang  menentukan  berhasil-tidaknya  sebuah  negara  dalam memanfaatkan  hasil  sumber  alam  migas  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyatnya.
Hasil  survei  oleh  Rob  Jessen  (dari  sisi  mikro  ekonomi  perusahaan  minyak) serta  kajian  oleh  Joseph  Stiglitz  (dari  sisi  makro  ekonomi  sebuah  negara) menunjukkan  bahwa  faktor  SDM  yang  menjadi  kunci  utama  keberhasilan mengambil  manfaat  dan  menciptakan  kemakmuran  dari  hasil  migas  dan  bukan malah sebaliknya menghasilkan kemunduran dan keterbelakangan.

## III. KETIMPANGAN KONSUMSI DANPRODUKSI
Bagi  sebuah  negara,  energi  ibarat  darah  dalam  tubuh  manusia.Semua  sendi kehidupan  mulai  dari  kegiatan  rumah  tangga,  transportasi,  pertanian,  perkantoran, telekomunikasi, industri, hingga pariwisata pun memerlukan energi.Baik dalam bentuk energi  primer  (minyak,  gas,  dan  batubara)  maupun  dalam  bentuk  energi  sekunder (listrik,  dan  sebagainya).Ketersediaan  energi  sangat  menentukan  produktifitas, kemajuan, dan kemakmuran suatu bangsa. Oleh sebab itu, sama seperti pangan, negara tanpa ketahanan energi  ( energy security ) tidak mungkin  bisa menjadi  besar, maju, dan makmur.  Dalam  beberapa  kali  kesempatan,  banyak  kalangan  sering  menyebutkan  tiga hal yang kini semakin langka dan berpotensi menimbulkan konflik dimasa depan, yaitu: ketersediaan  pangan,  ketersediaan  energi,  dan  ketersediaan  air.  Hal  ini  menunjukkan betapa besarnya peran energi dalam menggerakkan semua roda kehidupan bangsa.
Pertumbuhan  ekonomi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  energi.  Semakin  masif pertumbuhan  ekonomi,  semakin  tinggi  intensitas  penggunaan  energi.Di  negara-negara yang  kuat  secara  ekonomi,  energi  merupakan  faktor  dominan.  Dari  data  yang dikeluarkan  oleh BP  Statistical  Review (2008) 1 ,Amerika  Serikat,  misalnya  menyerap sekitar  19,4  juta  barrel  minyak  per  hari  atau  hampir  25%  dari  total  produksi  minyak mentah duniayang mencapai sekitar 81,8 juta barrel per hari, diikuti kekuatan ekonomi baru  China  dengan  8  juta  barrel  per  hari  atau  sekitar  10%  dari  total  produksi  minyak dunia. Selanjutnya, Rusia dan Jepang masing-masing mengkonsumsi 2,8 juta barrel/hari (3%)  dan  4,8  juta  barrel/hari  (6%)  total  produksi  minyak  mentah  dunia.  Indonesia sebagai  negara  yang  sedang  memacu  pertumbuhan  ekonominya,  saat  ini mengkonsumsi1,2  juta  barrel/hari  (1,5%)dari  total  produksi  minyak  mentah  dunia. Sementara  itu  dari  sisi  produksi,  USA  dan  Chinamasing-masing  hanya  menghasilkan 6,7  juta  barrel/hari  dan  3,8  juta  barrel/hari.  Jepang  sepenuhnya  melakukan  impor. Produsen minyak terbesar dunia masih dipegang Arab Saudi dengan produksi 10,8 juta barrel/hari disusul Rusia 9,9 juta barrel/hari.
1 BP  Statistical  Review  (2008)  merupakan  hasil  kajian  BP  (perusahaan  minyak  internasional)  atas kemampuan  produksi  semua  negara  penghasil  migas  dan  kebutuhan  konsumsi  semua  negara  konsumen migas dunia.
Dengan  membandingkan  sisi  produksi  dan  konsumsi,  maka  tampak  adanya ketimpangan  besar.  Ketimpangan  ini  akan  semakin  jelas  ketika  kita  mengamati  laju pertumbuhan produksi dan konsumsi.  Produksi minyak Amerika (terutama di  kawasan Teluk  Mexico)  telah  melewati  masa  puncaknya  dan  dalam  kurun  waktu  10  tahun terakhir ini (1998 hingga 2007) turun dari 8 juta barrel/hari menjadi 6,8 juta barrel/hari. Hal yang sama juga kita amati dari kawasan Laut Utara. Produksi Norwegia turun dari 3,1 menjadi  2,5 juta barrel/hari dan  Inggris turun dari 2,8 menjadi  1,6 juta barrel/hari. Meroketnya harga minyak pada tahun 2008 dari  $24/barel menjadi $140/barel ternyata juga  tidak  mampu  meningkatkan  produksi  minyak  di  negara-negara  yang  sudah mengalami penurunan secara alami tersebut.
Disisi  lain,  seiring  dengan  kemajuan  ekonomi  maka  laju  konsumsi  tidak  dapat direm.  Dalam  sepuluh  tahun  terakhir,  China,  misalnya  mengkonsumsi  minyak  hampir dua  kali  lipat  dibandingkan  konsumsinya  tahun1997.  Konsumsi  India  meningkat  pesat dari  1,9  juta  menjadi  2,7  juta  barrel/hari,  demikian  juga  Taiwan,  Korea  Selatan, Hongkong,  dan  lain-lain.  Bahkan,  konsumsi  negara  penghasil  utama  minyak  duniapun meningkat konsumsinya. Arab Saudi, misalnya meningkat dari 1,2 juta menjadi 2.2 juta barrel/hari.  Krisis  ekonomi  tahun  2008  hanya  membuat  konsumsi  negara-negara  maju mengalami sedikit  penurunan.Namun, secara regional  konsumsi  Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur tetap meningkat.
Data-data tersebut memberikan gambaran betapa terbatasnya ketersediaan sumber energi  primer,  sementara  kebutuhan  energi  dunia  terus  meningkat.  Indonesia  juga mengalami  hal  yang  sama.  Konsumsi  Indonesia  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  secara umum  meningkat  dari  0,9  juta  menjadi  1,2  juta  barrel/hari.  Angka  tersebut  jauh melampaui kemampuan produksi yang justru menurun dari 1,5 juta menjadi sekitar 0,97 juta  barrel/hari  pada  tahun  2007.  Kecenderungan  ini  tampaknya  akan  terus  berlanjut mengingat  era  puncak  produksi  Indonesia  juga  sudah  terlewati  sementara  penemuan- penemuan  cadangan  baru  masih  sangat  terbatas.Pada  kurun  waktu  dewasa  ini,  minyak bumi  dibutuhkan  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  meningkat cukup  pesat  dengan  laju  rata-rata  5-6  persen  per  tahun.  Seiring  dengan  melonjaknya harga  minyak  global  memasuki  2005  hingga  2008,  konsumsi  minyak  bumi  Indonesia mengalami  sedikit  penurunan.  Pada  tahun  2005,  konsumsi  minyak  mentah  Indonesia mencapai  338,3  juta  barrel  dan  terus  menurun  hingga  titik  terendah  312,1  juta  barrel pada puncak krisis ekonomi tahun 2008.  Namun,  kenaikan konsumsi kembali terjadi seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia pasca krisis tahun 2008.

## IV. PARADIGMA LAMA SEBAGAI NEGARA KAYA MINYAK
Persoalan  yang  dihadapi  Indonesia  bukan  hanya  persoalan  ketimpangan  antara produksi dan konsumsi, melainkan juga masalah efisiensi pemakaian energi yang masih sangat  rendah.Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyebutkan  jumlah  penduduk  Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 240 juta jiwa. Jumlah tersebut diprediksi akan terus  meningkat  menjadi  260  juta  jiwa  pada  tahun  2020.  Pada  tahun  2003,  Indonesia membutuhkan sekitar 225,1 juta BOE untuk menggerakkan industri. Dengan penduduk sebanyak  itu,  data  yang  ada  di  Kementerian  ESDM  menunjukkan  bahwa  pemakaian migas  Indonesia  justru  didominasi  oleh  sektor  transportasi,  yaitu  sekitar  47%,  dan sektor  rumah  tangga  sekitar  22%.  Sektor-sektor  yang  dapat  memberikan  kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu industri dan pembangkit listrik, masing-masing menyerap 22% dan 9%. Pengalihan sumber energi primer untuk pembangkit listrik dari
BBM  ke  batubara  justru  membuat  persentase  penyerapan  energi  untuk  sektor transportasi meningkat, sementara persentase untuk sektor industri relatif konstan.
Kenyataan  ini  sejalan  dengan  masih  tingginya  nilai  elastisitas  energi  Indonesia, yaitu  tingkat  energi  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Konsumsi energi per kapita Indonesia relatif kecil, yakni 0,467 ton oil equivalent (toe) per  kapita  dibanding  misalnya  Jepang  4,14  toe  per  kapita.  Namun,  intensitas  energi Indonesia  mencapai  470  toe  per  juta  dolar  AS  PDB  sementara  Jepang  hanya  92,3  toe per  juta  dolar  AS  PDB.Dengan  demikian,  perbandingan  elastisitas  pemakaian  energi Indonesia menjadi sangat tinggi, yakni mencapai 1,84 lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia  (1,69)  dan  Thailand  (1,16).  Sementara  itu,  Jepang  hanya  memiliki  intensitas 0,1,  Perancis  0,47,  AS  0,26,  Kanada  0,17,  Inggris  -0,03  dan  Jerman  -0,12.  Dengan demikian,  pemakaian  energi  di  Indonesia  lebih  boros  dibandingkan  dengan  negara- negara tersebut.Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kelemahan kebijakan di sektor energi  dan  sektor-sektor  terkait  lainnya  seperti  transportasi,  industri,  komersial,  dan rumah tangga.
Sikap boros energi di Indonesia juga masih ditambah dengan pengelolaan sumber daya  migas  yang  cenderung over-exploiting .  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  laju  pengurasan sumber  daya  migas.  Dari  data Key  Indicator. Kementerian  ESDM  (2008) 2 ,  jumlah cadangan nasional  yang hanya 4,4 miliar barrel, sehingga untuk mengejar devisa maka Indonesia  harus  menguras  cadangan  minyaknya  dengan  laju  sekitar  1  juta  barrel/hari. Jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  Timur  Tengah,  misalnya  Arab  Saudi  yang memiliki  cadangan  minyak  262,7  miliar  barrel  tapi  hanya  mengurasnya  dengan  laju kurang  dari  10  juta  barrel/hari,  Iran  dengan  cadangan  133  miliar  barrel  menguras dengan laju 3,9 juta barrel/hari, dan Irak dengan cadangan 112 miliar barrel, menguras dengan laju 2 juta barel/hari. Dilihat dari angka-angka tersebut, terlihat bahwa Indonesia cenderung mengikuti  pola pengurasan  negara-negara  barat.  Misalnya,  Amerika Serikat memiliki  cadangan  nasional  22,4  miliar  barrel,  menguras  dengan  laju  7,6  juta barrel/hari, Norwegia dengan cadangan 9,8 miliar barrel, menguras dengan laju 3,2 juta barrel/hari, dan Uni Eropa dengan cadangan 7,3 miliar barrel, menguras dengan laju 3,4 juta barrel/hari.Dari data tersebut, maka Indonesia tidak hanya boros dari sisi konsumsi (yang sudah ditunjukan dengan tingginya indeks elastisitas energinya), tetapi juga boros dari  sisi  produksi,  yang  ditunjukkan  dengan  laju  pengurasan  yang  sangat  tinggi dibandingkan dengan besarnya cadangan yang ada.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  energi  sekunder.  Harga  jual  listrik  yang  lebih rendah  dari  biaya  pembangkitannya  tidak  hanya  mengakibatkan  pemerintah  dari  tahun ke  tahun  memberikan  subsidi  ke  PLN  (hingga  mencapai  Rp70  triliun  dengan  asumsi harga  minyak  dunia  80  dolar  AS  per  barrel),  tetapi  juga  menyebabkan  tidak  bisa berkembangnya  sumber  energi  alternatif  lainnya.  Biaya  pembangkitan  listrik  dari batubara (asumsi harga US$70/ton) adalah 6 sen dolar/kWh, untuk gas (dengan asumsi harga US$6/MMBTU) adalah 8 sen dolar/kWh, dan untuk BBM (Rp8.000/ liter) adalah 26 sen dolar/kWh. Dari data tahun 2007,komposisi listrik yang dibangkitkan dari BBM sebesar  23,6  GWh,  dari  batubara  50,5  GWh,  dan  dari  gas  sebesar  33,9  GWh.  Namun, biaya  untuk  pembangkit  listrik  BBM  Rp31,8  triliun,  pembangkit  listrik  dari  batu  bara Rp7 triliun, dan pembangkit listrik dari gas Rp7,8 triliun.
Menyadari hal ini, pemerintah telah mendorong transisi pembangkitan listrik dari penggunaan BBM ke gas alam dan batu bara yang ketersediaannya masih cukup besar.
2 Key  Indicator  Indonesian  Energy  and  Mineral  Resources dikeluarkan  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM RI.
Salah  satunya  adalah  dengan  program  pembangunan  pembangkit  listrik  10  ribu  MW yang mengandalkan batu bara sebagai  sumber  energinya. Namun, usaha ini  terkendala dengan  tiadanya  sinkronisasi  dengan  kebijakan  penyediaan  sumber  energi  primer.Dari 198 juta ton produksi batu bara tahun lalu, hanya seperempatnya yang digunakan untuk kebutuhan  dalam  negeri,  sementara  selebihnya  diekspor.  Akibatnya,  sejumlah pembangkit listrik berbahan bakar batubara sering mengalami krisis karena kekurangan pasokan bahan bakar.Hal yang sama jugaterjadi pada pembangkit listrik gas, lebih dari separuh  produksi  gas  alam  sudah  terikat  dengan  kontrak  ekspor  berjangka, sehinggamenyulitkanpemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Akar  persoalan  dari  kelangkaan  batubara  maupun  gas  untuk  pembangkit  listrik adalah persoalan disparitas harga ekspor dan harga domestik.Dengan pembatasan harga jual listrik yang ditetapkan pemerintah, maka PLN tidak memiliki kemampuan finansial untuk  membeli  gas  maupun  batubara  dengan  harga  keekonomiannya.  Dalam  posisi keuangan  yang  sangat  terbatas,  PLN  lebih  memilih  menggunakan  BBM,  mengingat selisih  biaya  pembangkitannya  akandisubsidi  oleh  pemerintah.Kedua  persoalan  pada penyediaan  energi  primer  dan  energi  sekunder  yang  disebutkan  diatas  mengakibatkan pemerintah,  misalnya  pada  APBN-P  2008  harus  menganggarkan  biaya  subsidi  migas sebesar  Rp126,8  triliun  dan  subsidi  listrik  Rp60,3  triliun. Jadi,  pendapatan  pemerintah pusat dari sektor energi (PPh migas dan PNBP migas) sebesar Rp236,6 triliun, sebagian besar digunakan untuk membiayai subsidi migas sebesar Rp187,1 triliun. Ini merupakan jumlah  yang  sangat  luar  biasa  karena  nilainya  mencapai  20%  dari  APBN  (Rp895 triliun).
“Penyakit” subsidi migas dan listrik ini tidak terlepas dari pola pikir masyarakat yang  terbentuk  dari  wacana  Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  dengan  sumber alam.Pemikiran bahwa Indonesia adalah negara penghasil minyak membuat masyarakat terlena dan berpikir seolah ketersediaan minyak Indonesia melimpah ruah dan menuntut agar  energi  migas  haruslah  murah.Pola  pikir  energi  murah  juga  membuat  masyarakat bersikap  boros  dalam  pemakaian  energi.Kebijakan-kebijakan  mempertahankan  subsidi yang selama ini diterapkan pemerintah juga makin memperteguh pola pikir masyarakat Indonesia  bahwa  energi  itu  tersedia  dalam  jumlah  yang  melimpah  dengan  harga murah.Akibatnya,  pemerintah  dan  masyarakat  selalu  terbelit  dalam  persoalan  subsidi dalam  rangka  penyediaan  energi  murah.  Besaran  subsidi  ini  sangat  memberatkan keuangan  negara,  terutama  membuat  ketahanan  negara  sangat  rentan  terhadap  gejolak harga  minyak  dunia.Melihat  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka  perlu  adanya  perubahan paradigma  dari  penyediaan  energi  murah  menjadi  penyediaan  “energi  dengan  harga terjangkau.”  Pengertian  terjangkau  ini  memiliki  makna:  (1)Adanya  penghargaan terhadap  sumber  daya  migas  sebagai  sumber  energi  yang  tak  terbarukan,(2) Kemampuan  untuk  mencari  sumber  migas  di  pasar  internasional,  dan  (3)  Adanya keterkaitan antara harga energi dengan daya beli masyarakat.

## V. KETAHANAN ENERGI
Beberapa  hal  yang  membuat  ketahanan  energi  nasional  sangat  rentan  terhadap gejolak perekonomian dunia adalah:
1. Dari sisi supply , terbatasnya kegiatan eksplorasi mengakibatkan kenaikan cadangan migas Indonesia sangat rendah. Sementara, lapangan-lapangan yang sudah ada telah melewati masa puncak produksinya dan kini masuk pada tahap penurunan produksi secara  alamiah.  Dengan  laju  pengurasan  yang  sangat  tinggi,  maka  sisa  cadangan minyak  di  dalam  negeri  sudah  jauh  berkurang.  Namun  disisi  lain,  kebutuhan  akan
energi  terus  tumbuh  seiring  dengan  pertumbuhan  perekonomian  negara.  Jumlah konsumsi yang sudah melampaui kemampuan produksi dalam negeri mengharuskan Indonesia  masuk  ke  pasar  internasional  dan  bersaing  dengan  negara-negara konsumen lainnya untuk mendapatkan pasokan minyak. Ini menempatkan Indonesia rawan terhadap gejolak harga minyak dunia.
2. Dari sisi konsumsi, Indonesia termasuk negara yang sangat boros dengan tingginya indeks  elastisitas  energinya.  Indonesia  terlena  dengan  paradigma  energi  migas tersedia  melimpah  dan  murah.  Hampir  70%  BBM  dikonsumsi  oleh  kegiatan domestik  (yaitu  transportasi  dan  rumah  tangga)  yang  kurang  memberikan  nilai tambah, sedangkan hanya sekitar 30% digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah (untuk industri dan listrik).
3. Kebijakan  penetapan  harga  BBM  dan  tarif  listrik  dibawah  nilai  keekonomiannya mengakibatkan  negara  harus  menanggung  subsidi  BBM  dan  listrik  yang  sangat besar.  Tahun  2008,subsidi  telah  mencapai  Rp200  triliun  atau  sekitar  22%  dari APBN.  Angka  ini  lebih  besar  dari  anggaran  pendidikan  yang  “hanya”  mencapai 20%.
4. Indonesia  masih  menghadapi  krisis  listrik.  Rasio  elektrifikasi  nasional  baru mencapai  64  persen,  sedangkan  rasio  desa  berlistrik  masih  berada  di  kisaran  85 persen.  Pemanfaatan  energi  primer  untuk  pembangkit  listrik  25%  masih menggunakan  BBM.  Namun,  biaya  yang  dibutuhkan  telah  mencapai  70%  dari keseluruhan biaya pembangkitan.
5. Komposisi  bauran  energi  Indonesia  didominasi  BBM  sebesar  54,4%  dari  total energi  nasional  sementara  pemanfaatan  energi  terbarukan  masih  sangat  rendah yaitusekitar 1,6%.
Selain  kelima  faktor  diatas,  hal  lain  yang  juga  membuat  ketahanan  energy Indonesia  rentan  terhadap  perekonomian  dunia  adalah  masalah  sumber  daya  manusia (SDM).Kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  energi  primer,  khususnya  minyak dan  gas,  dikenal  sebagai  kegiatan  bisnis  yang  padat  risiko,  padat  modal,  dan  padat teknologi.Indonesia  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  penguasaan  teknologi  energi, baik  dari hulu  hingga  hilir. Untuk itu,  eksplorasi dan eksploitasi  sumber energi  primer minyak dan gas bumi masih dikuasai asing.Dengan menyadari serta melakukan analisis terhadap kondisi yang ada, maka arah pembinaan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia  harus  mencakup  kelima  hal  tersebut  ditambah  persoalan  SDM diatas.Paradigma  pemenuhan  kebutuhan  energi  harus  diubah.  Telah  sekian  lama, Indonesia  mengambil  kebijakan  bahwa  energi  harus  tersedia  dengan  harga  murah.Ini dilakukan dengan melakukan subsidi harga BBM yang dijual di dalam negeri.Kebijakan ini terbukti kurang berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat, karena banyak mengalami salah sasaran.Dari hasil penelitian, ternyata sekitar 70% subsidi bahkan hanya dinikmati oleh  sekitar  40%  masyarakat  lapisan  menengah  keatas.Sebagian  besar  rakyat  miskin tidak  mendapatkan  manfaat  dari  pemberian  subsidi  BBM  tersebut.Atas  kenyataan  ini, pemerintah  kemudian  mengubah  pola  subsidi,  yang  semula  subsidi  barang  (BBM) menjadi subsidi orang, disamping melakukan konversi minyak tanah ke elpiji.
Perubahan  juga  sudah  terjadi  terhadap  pengertian  kemandirian  energi.  Jika sebelumnya  masyarakat  lebih  memahami  bahwa  kemandirian  energi  dalam  pengertian self-sufficiency ,  yaitu  terpenuhinya  kebutuhan  energi  migas  dengan  memproduksikan sumber-sumber migas sebanyak-banyaknya, sehingga dapat menutupi kebutuhan dalam negeri.  Pemerintah  telah  mendefinisikan  pengertian  Kemandirian  Energi  dengan mengaitkannya kepada:
1. Ketersediaan ( security of energy supply )
Mengurangi  ketergantungan  pada  impor  dengan  menaikkan  produksi  migas  dalam negeri.
2. Aksesibilitas ( infrastructure availability )
Membangun  dan  memperbaiki  infrastruktur  migas,  sehingga  sumber-sumber produksi mudah dijangkau oleh konsumen.
3. Daya beli ( willingness to pay )
Peningkatan  daya  beli  dengan  mengarahkan  subsidi  terutama  kepada  masyarakat lapisan bawah.
Melihat perkembangan tersebut, selanjutnya perubahan paradigma ini perlu lebih dipertajam  lagi.  Sebagian  besar  elpiji  yang  digunakan  untuk  menggantikan  minyak tanah  juga  diimpor  oleh  Pertamina  dari  luar  negeridengan  harga  pasar internasional.Elpiji  impor  ini  kemudian  dijual  ke  masyarakat  bawah  dalam  kemasan  3 kg dengan harga subsidi. Hal ini masih membawa kerentanan bagi  ketahanan nasional, mengingat:  (1)  Terbatasnya  ketersediaan  elpiji  di  pasaran  internasional,  dan  (2) Terbatasnya keuangan Pertamina untuk menanggung beban subsidi. Dengan demikian, pemberlakuan subsidi  kepada orang dan konversi ke elpiji itu hanya merupakan solusi sementara.Diperlukan  upaya  untuk  mengubah  pola  pikir  masyarakat  dari  penyediaan energi  murah  menjadi  penyediaan  energi  yang  terjangkau.  Pengertian  “terjangkau”ini mengandung unsur-unsur dengan pengertian yang diperluas sebagai berikut:
1. Ketersediaan
Energi fosil (minyak, gas, dan batubara) adalah energi yang tak terbarukan. Dengan mengingat  bahwa  laju  pengurasan  Indonesia  termasuk  salah  satu  yang  tercepat didunia, maka pemerintah harus segera mengembangkan energi alternatif lain untuk mengantisipasi  habisnya  energi  fosil.  Hal  ini  menyangkut  percepatan  realisasi bauran  energi  ( energy  mixed )  sebagaimana  yang  disusun  dalam blue-print energi nasional.  Ketimpangan  harga  energi  minyak  dengan  harga  energialternatif  lain ( biofuel ,  panas  bumi,  surya,  nuklir,  dan  lain-lain)  harus  diseimbangkan.Pemberian subsidi  BBM  di  hilirditambah  paket-paket  insentif  yang  diberikan  pada  investor migas  di  bagian  hulu  harus  pula  diimbangi  dengan  paket-paket  serupa  kepada investor  untuk  pengembangan  energialternatif  lain  di  Indonesia,sehingga  berbagai sumber energi tersebut dapat bersaing dalam tataran playing field yang sama.
2. Aksesibilitas
Pengertian  aksesibilitas  ini  tidak  hanya  berarti  membangun  dan  memperbaiki jaringan infrastruktur migas di dalam negeri saja.Mengingat bahwa Indonesia tidak bisa  hanya  mengandalkan  diri  kepada  sumber  energi  yang  ada  di  dalam  negeri, maka  kemampuan  untuk  mencari  sumber-sumber  energi  lain  di  luar  negeri  juga perlu  ditingkatkan.  Pertamina,  Medco,  EMP  (Bakrie  Group)  yang  merupakan perusahaan-perusahaan nasional ( National Oil Company atau NOC) harus didorong dan dibantu agar dapat menjadi ujung tombak pengusahaan sumber energi nasional di luar negeri.
3. Daya beli
Perlu dilakukan upaya yang terintegrasi dari kegiatan di bagian hulu sampai ke hilir untuk  meningkatkan  efisiensi  pemakaian  energi.  Sektor  perhubungan/transportasi yang merupakan pengguna BBM terbesar (hampir 50%) harus benar-benar dibenahi. Pembangunan  angkutan  massal  ( public  mass-transportation )  harus  mendapat perhatian  serius.Pemerintah  harus  berani  memberikan  insentif  bagi  investor  yang bergerak di bidang transportasi  yang mampu menghemat biaya BBM. Insentif juga
harus  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  kendaraan  umum  maupun  pribadi  yang menggunakan BBG, misalnya dalam bentuk pengurangan pajak, dan sebagainya.Konsumsi  BBM  untuk  rumah  tangga  harus  dikurangi  dengan mengalihkan  subsidi  BBM  ke  pembangunan  jaringan  gas  kota  serta  insentif penggunaan briket batubara bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh jaringan gas kota. Disamping upaya-upaya pemerintah untuk terus meningkatkan elektrifikasi di segenap pelosok tanah air, pemerintah juga harus membantu masyarakat  perdesaan dalam  pengembangan  “desa  mandiri”  dengan  pembangkit  listrik  mikro-hydro, biogas, dan sebagainya.
Upaya-upaya  untuk  mengubah mindset masyarakat  dari  “energi  murah”  menjadi “energi terjangkau” ini harus terus-menerus dilakukan, sehingga benar-benar terbentuk kesamaan  visi  pada  berbagai  pemangku  kepentingan  di  negeri  ini  serta  terbentuk sinkronisasi  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.Sebagaimana  halnya kebutuhan pangan, maka energi harus dipandang sebagai kebutuhan primer.Pemenuhan kebutuhan  energy  merupakan  kunci  bagi  terwujudnya  ketahanan  ekonomi  yang merupakan bagian dari ketahanan nasional. Sebagaimana diungkapkan di  awal  tulisan, energi  ibarat  darah  dalam  tubuh  manusia.  Kekurangan  darah  dapat  menimbulkan penyakit-penyakit lain dan bahkan mengancam keselamatan jiwa.

## VI. PENINGKATAN KUALITAS SDM
Pemenang  hadiah  Nobel  di  bidang  ekonomi  pada  tahun  2001,Joseph  Stiglitz menunjukkan  hasil  pengamatannya  bahwa  dua  pertiga  dari  negara-negara  anggota OPEC  hidup  dalam  kemiskinan  karena  hasil  pengurasan  migas  di  negara-negara tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja (Stiglitz, 2005).Pendapat ini diperkuat oleh Terry Lynn Karl dalam tulisannya berjudul Understanding the Resource Curse juga  mengatakan  bahwa  negara-negara  yang  hidupnya  tergantung  dari  minyak justru menjadi negara yang perekonomiannya paling kacau, paling otoriter, serta paling penuh dengan konflik (Stiglitz, 2005). Dia mencontohkan Venezuela, Algeria, Angola, Congo,  Equador,  Gabon,  Iran,  Irak,  Kuwait,  Libya,  Qatar,  bahkan  Arab  Saudi  adalah beberapa diantara negara-negara yang perekonomiannya justru mundur setelah menjadi negara  penghasil  minyak.  Terry  menyebutkan  empat  hal  yang  membuat  hal  itu  terjadi (Stiglitz, 2005):
1. Harga  minyak  yang  selalu  bergejolak  mengacaukan  penyusunan  anggaran  dan perencanaan pembangunan.
2. The  Dutch  Desease ,  yaitu  masuknya petro-dollar mengakibatkan  kurs  mata  uang negara  tersebut  meningkat  dan  membuat  produk-produk  non-migas  (pertanian, manufaktur, dan sebagainya) dari negara tersebut menjadi tidak kompetitif sehingga menyulitkan diversifikasi sumber perekonomian.
3. Tidak  bertumbuhnya  penguasaan  teknologi  di  dalam  negeri  membuat  rendahnya produktifitas  yang  merupakan  kunci  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Tidak bertumbuhnya  perekonomian  menyebabkan  kesenjangan  kemakmuran  yang semakin melebar.
4. Proyek migas cenderung “tertutup” dan menyisakan sedikit sekali kaitannya dengan kegiatan ekonomi lain di negara tersebut. Hasil pendapatan migas umumnya masuk ke pemerintah secara langsung dan bukan sebagai pajak dari pertumbuhan ekonomi. Akibatnya  kontrol  terhadap  pemerintah  dari  masyarakat  pembayar  pajak  menjadi sangat rendah.
Belajar dari hal tersebut, maka cukup jelas bahwa faktor SDM memegang peranan penting.  Sebelumnya,  telah  diuraikan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  energi  sangat penting  artinya  bagi  keberlangsungan  perekonomian  nasional.  Dengan  tercukupinya kebutuhan  energi,  maka  perekonomian  akan  tumbuh  dan  kesejahteraan  masyarakat meningkat.Untuk  menumbuhkan  perekonomian,  maka  penguasaan  teknologi  bagi industri migas sebanyak mungkin harus dilakukan didalam negeri. Ini akan melahirkan SDM  nasional  dengan  kualifikasi  yang  sangat  tinggi.  Penguasaan  teknologi  di  dalam negeri  akan  menghasilkan  produk-produk  nasional  dan  selanjutnya  proyek-proyek migaspun  harus  memanfaatkan  sebanyak  mungkin  produk-produk  dalam  negeri tersebut.  Dengan  demikian,  terjadilah  hubungan  timbal  balik  secara  positif  antara pemenuhan kebutuhan energi–peningkatan perekonomian–peningkatan kualitas SDM.

## VII.   KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  uraian  diatas,  Indonesia  memiliki  potensi  kerawanan  ketersediaan  energi yang  sangat  besar.  Dari  sisi supply ,  terlihat  belum  adanya  sinergi  antara pengurasanmigas  secara  besar-besaran  dengan  pencarian  sumber-sumber  cadangan baru. Pencarian cadangan baru di luar negeri juga belum menampakkan hasil yang nyata dan belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sementara itu porsi minyak dan  gas  masih  memegang  peranan  sangat  besar  dalam  bauran  energi  nasional  kita  25 tahun  yang  akan  datang.Menipisnya  cadangan  migas  juga  tidak  mengubah  pola konsumsi  masyarakat.  Dari  sisi demand ,  masih  terlihat  keengganan  pemerintah  untuk secara  konsisten  melepaskan  subsidi  migas.  Kebijakan-kebijakan  yang  diambil  masih cenderung situasional dan “cari aman.”Selain belum berhasil menyadarkan masyarakat terhadap potensi kerawanan energi, pemerintah juga masih belum berhasil membangun sinergi antara instansi satu dengan lainnya dalam upaya membangun ketahanan energi. Antara  bisnis  hulu  migas  dengan  bisnis  hilir  (PLN,  petrokimia, refinery ,  dan sebagainya) dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.
Demikian  juga,  belum  tampak  adanya  sinergi  antara  pengelolaan  energi  primer yang  satu  dengan  energi  primer  lainnya.Demikian  pula,  kurangnya  sinergi  kebijakan antar  instansi-instansi  lain  yang  terkait  dengan  sektor  migas  (perhubungan, ketenagakerjaan,  lingkungan,  kehutanan,  dan  sebagainya).  Selain  itu,  pemerintah  juga belum  berhasil  mengkonversi  hasil  migas  menjadi  aset  industri.  Kebijakan mengutamakan local content hanya menghasilkan bisnis rente yang justru memperbesar biaya  produksi  migas.  Pemerintah  perlu  membuat  kebijakan  yang  tegas,  jelas,  dan konsisten  dalam  upaya  meningkatkan  ketahanan  energi  nasional.Perlunya  menyadari kerawanan  dalam  penyediaan  energi  di  masa  mendatang  dan  melakukan  upaya-upaya serius untuk mengantisipasi kerawanan energi tersebut.Masyarakat juga perlu diberikan sosialisasi  secara  kontinyu  tentang  kebijakan-kebijakan  energi  yang  dilakukan pemerintah  dalam  upaya  menjamin  ketersediaan  energi  yang  dapat  dijangkau  oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
BP Statistical Review (2008). JPT (2008), July. Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Kementerian  ESDM  RI  (2008),“ Key  Indicator Indonesian Energy and Mineral Resources.”
Stigliz,  Joseph  (2005),  “ Covering  Oil:  A  Reporter’s  Guide  to  Energy  and Development.” Open Society Institute. Yusgiantoro, Purnomo (2009), “ Paparan Menteri ESDM pada Luncheon Talk IPA .”