INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11645-11660 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum:

## Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana
Farida Santi 1 ✉ , Febriyanti Nopalina 2 , Dikky Adji Mahendra 3 , Dea Alfian 4
Universitas Bung Karno
Email: faridasanti66@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Peran dokter forensik  dalam sistem hukum sangat signifikan, terutama dalam tahap penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Dalam proses ini, dokter forensik memberikan kontribusi penting dengan melakukan pemeriksaan forensik yang teliti dan objektif. Dari narasi-narasi yang disajikan, terlihat bahwa hasil pemeriksaan forensik, seperti autopsi, memiliki peranan krusial dalam mengidentifikasi bukti kunci dan  menetapkan  penyebab  kematian.  Dengan  mematuhi  etika  dan  standar  profesi,  dokter  forensik membantu  menegakkan  keadilan  dan  integritas  sistem  hukum.  Namun,  diperlukan  penelitian  lebih lanjut  untuk  meningkatkan  metode  dan  praktik  forensik  guna  memperkuat  proses  penyidikan  dan pembuktian. Kolaborasi yang erat antara dokter forensik, penyidik, dan sistem peradilan juga menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, peran dokter forensik menjadi esensial dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam penanganan kasus-kasus kriminal. Kata Kunci: Dokter Forensik, Penegakan Hukum, Penyidikan, Pembuktian Pidana
Abstract
The role of forensic doctors in the legal system is significant, particularly in the stages of investigation and criminal proof. In this process, forensic doctors make crucial contributions by conducting thorough and objective forensic examinations. From the narratives presented, it is evident that the results of forensic examinations, such as autopsies, play a crucial role in identifying key evidence and determining the cause of death. By adhering to professional ethics and standards, forensic doctors help uphold justice and the integrity of the legal system. However, further research is needed to enhance forensic methods and practices to strengthen the investigation and proof process. Close collaboration between forensic  doctors,  investigators,  and  the  justice  system  is  also  key  to  achieving  success  in  law enforcement.  Thus,  the  role  of  forensic  doctors  is  essential  in  ensuring  justice  and  truthfulness  in handling criminal cases.
Keywords: Forensic Doctor, Law Enforcement, Investigation, Criminal Evidence

## PENDAHULUAN
Seiring dengan evolusi zaman, tingkat kejahatan yang terjadi di dunia semakin rumit. Di  Indonesia,  khususnya  dalam  kasus  pembunuhan,  telah  terjadi  banyak  tindak  pidana. Setiap perkara pidana harus mengikuti proses dan mekanisme penyelesaiannya. Menurut KUHP,  terdapat  tiga  langkah  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  yakni  tahap penyelidikan  oleh  penyidik,  tahap  penuntutan,  dan  tahap  persidangan  di  pengadilan. Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana,  mulai  dari  tahap  kepolisian,  kejaksaan,  hingga pengadilan,  pada  intinya  bertujuan  untuk  mengungkap  kebenaran  materiil  dari  suatu perkara. Dalam menangani perkara pidana, aparat penegak hukum perlu mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap kasus tersebut (Lubis, 2017).
Pasal  184  KUHAP  menyatakan  bahwa  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diakui sebagai alat bukti yang sah. Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana, minimal dua alat bukti yang sah harus ada untuk hakim yang memimpin  persidangan.  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  dalam  Pasal  183  menegaskan  bahwa  hakim  hanya  boleh  menghukum seseorang jika memiliki keyakinan setelah memiliki minimal dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersangkutan melakukannya. Tanpa alat bukti, hakim tidak bisa menetapkan apakah tindak pidana telah terjadi atau terdakwa yang bersangkutan bersalah. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti memungkinkan hakim untuk  mencapai  kebenaran  materiil.  Peran  dokter  forensik  sangat  penting  dalam  sistem peradilan untuk mengungkap bukti-bukti yang bisa berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh tersebut (Purba dan Silalahi, 2020).
Peran dokter forensik memiliki signifikansi besar dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Forensik merupakan metode untuk membuktikan  atau  mengungkapkan  kasus  dengan  tujuan  mencapai  kebenaran  yang sebenarnya.  Forensik  secara  khusus  merujuk  pada  upaya  memperjelas  suatu  perkara dengan  cara  memeriksa  dan  menganalisis  barang  bukti  yang  tidak  hidup.  Melalui  ilmu forensik, informasi yang penting dapat diperoleh dari pemeriksaan di lokasi kejadian atau dari barang bukti, yang mampu memberikan penjelasan serta bukti-bukti yang memvalidasi terjadinya suatu tindak pidana (Purba dan Silalahi, 2020).
Kaitan  antara  hukum  dan  kedokteran  merupakan  hal  yang  penting  dalam  proses pembuktian kesalahan seseorang karena tidak semua aspek pengetahuan dapat dikuasai oleh  hakim.  Dalam  hal  ini,  peran  seorang  dokter  sangatlah  vital  dalam  membantu mengungkapkan  keadaan  barang  bukti  yang  berupa  tubuh  manusia  atau  bagian  tubuh manusia  dalam  sebuah  persidangan.  Saat  memeriksa  persidangan,  hakim  harus mempertimbangkan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana dokter forensik berkontribusi dalam pembuktian kasus kriminal di pengadilan.
Di Indonesia, banyak kasus yang membutuhkan keterlibatan dokter forensik, seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada 6 Januari 2016, yang menimpa Wayan Mirna Salihin, berusia 27 tahun. Mirna meninggal setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia, saat berkumpul dengan kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Hasil otopsi  oleh  pihak  kepolisian  menunjukkan  adanya  pendarahan  pada  lambung  Mirna, disebabkan  oleh  masuknya  zat  korosif  yang  merusak  mukosa  lambung,  yang  kemudian diketahui sebagai asam sianida. Puslabfor Polri juga menemukan sianida dalam sampel kopi yang  diminum  oleh  Mirna.  Berdasarkan  penyelidikan  dan  pemeriksaan  saksi,  polisi menetapkan  Jessica  Kumala  Wongso  sebagai  tersangka,  dengan  dakwaan  berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (Dedi, 2023).
Pemeriksaan  forensik  dalam  kasus  keracunan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua kelompok berdasarkan tujuannya. Pertama, pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan penyebab kematian, seperti keracunan morfin, sianida, karbon monoksida, insektisida, dan sejenisnya.  Kedua,  pemeriksaan  yang  bertujuan  untuk  memahami  alasan  di  balik  suatu peristiwa, seperti  pembunuhan, kecelakaan lalu  lintas,  kecelakaan udara, dan perkosaan, walaupun kelompok ini merupakan kasus yang paling umum, namun belum banyak disadari (Kumean, Ellias, dan Soepeno, 2022).
Tujuan pertama adalah membuat rekaan rekonstruksi tentang peristiwa yang terjadi, termasuk  sejauh  mana  peran  obat-obatan  atau  racun  dalam  kasus  seperti  kecelakaan pesawat udara. Dalam  pemeriksaan korban, tujuan utamanya adalah untuk  menemukan
keberadaan racun atau obat dalam dosis yang berpotensi mematikan. Di sisi lain, tujuan kedua adalah untuk menetapkan sejauh mana racun atau obat tersebut berperan dalam mempengaruhi berbagai  peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, dosis fatal  bukanlah yang paling relevan; yang lebih penting adalah mengetahui kadar alkohol dalam darah, misalnya, yang  dapat  menyebabkan  gangguan  pada  kemampuan  seseorang  untuk  mengemudi secara aman dan akhirnya menyebabkan kecelakaan (Kumean, Ellias, dan Soepeno, 2022).
Selanjutnya  kasus  yang  berkaitan  dengan  dokter  forensik  adalah  kasus  sempat membuat heboh dalam peradilan di Indonesia yaitu Kasus Kematian Brigadir J. Kematian Brigadir  J  atau  Nofriansyah  Yoshua  Hutabarat  menjadi  sebuah  misteri  yang  menarik perhatian publik. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keingintahuan dari keluarga, tetapi juga  dari  masyarakat  untuk  mengetahui  hasil  autopsi  Brigadir  J.  Sebelumnya,  Brigadir  J meninggal karena ditembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo pada Jumat (8/7/2022). Autopsi pertama dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara R Said Sukanto Jakarta Timur. Jenazah Brigadir J tiba sekitar pukul 20.20 pada Jumat (8/7/2022) dan langsung diperiksa di Instalasi Kedokteran Forensik (Suwanti, 2022).
Sebagian  masyarakat  dan  keluarga  Brigadir  J  atau  Nofriansyah  Yosua  Hutabarat menyatakan keraguan terhadap hasil autopsi pertama, dengan menduga bahwa autopsi tersebut telah dimanipulasi. Keberatan ini muncul setelah hasil autopsi pertama menyatakan adanya satu tembakan, namun pada saat keluarga membuka jenazah, ditemukan beberapa luka. Namun, pihak Polri menegaskan bahwa dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati,  Jakarta  Timur,  tidak  melakukan  pelanggaran  etik  terkait  proses  autopsi  pertama terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan hasilnya telah disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Hukmana, 2022).
Bedah  mayat  forensik  memiliki  peranan  penting  dan  strategis  tidak  hanya  dalam mengidentifikasi penyebab kematian seseorang, tetapi juga dalam konteks hukum pidana, terutama  dalam  menetapkan  kesalahan  terdakwa  (Kastubi,  2016).  Autopsi  forensik  tidak hanya bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian, tetapi juga digunakan sebagai parameter untuk menentukan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat kematian korban, yang merupakan faktor kunci dalam menentukan tanggung jawab pidana terdakwa (Widowati, 2021).
Pasal 133 (1) KUHAP menetapkan  bahwa dalam penanganan  seorang korban yang diduga menjadi  korban tindak pidana, baik itu  luka, keracunan, atau kematian,  penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau  ahli  lainnya  untuk  kepentingan  peradilan.  Meskipun  peran  dokter  forensik  sangat
penting  dalam  membantu  aparat  hukum  dalam  mengungkap  dan  membuktikan  kasus pidana, tetapi tidak dapat diabaikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik kedokteran  forensik,  yang  biasanya  disebut  sebagai  malpraktik  medis.  Malpraktik  medis terjadi ketika seorang dokter kurang menguasai ilmu kedokteran yang umum, memberikan layanan di bawah standar, melakukan kelalaian serius, atau melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum (Notoatmodjo, 2018).
Ketentuan hukum telah lama menempatkan beban yang berat pada seorang dokter dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara hukum  dan  profesi  dokter  sepanjang  sejarah.  Oleh  karena  itu, penting untuk  meninjau  peran  dokter  forensik  dari  perspektif  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Dengan  demikian,  penulis  bermaksud  untuk  menyusun  sebuah  jurnal  yang membahas  topik  ini  dengan  judul  "  Peran  Dokter  Forensik  dalam  Penegakan  Hukum: Kontribusi terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana".

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  pendekatan  hukum  normatif  dalam  penelitiannya, yang  terdiri  dari  analisis  teori-teori,  konsep-konsep,  dan  asas-asas  hukum  serta  studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini melibatkan implementasi dari peraturan perundang- undangan  (law  in  books)  dan  aplikasinya  dalam  situasi  hukum  yang  konkret  dalam masyarakat.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  judicial  case  study  dengan  tujuan mendapatkan penelitian yang akurat dan obyektif, dengan fokus pada penemuan fakta- fakta yang valid mengenai suatu peristiwa konkret yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini juga berpusat pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan tinjauan terhadap regulasi hukum yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian Normatif digunakan untuk mengkaji peran penting Dokter Forensik dalam proses penyidikan pad kasus pembunuhan Mirna Salihin dan Kasus Kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  dokter  forensik  sangat  signifikan  dalam  penanganan  kasus-kasus  kriminal dengan mengungkapkan bukti-bukti yang dapat berupa tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh, serta memberikan penilaian terkait hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan melalui laporan visum et repertum, yang memberikan gambaran bagi hakim. Visum  et  repertum  merupakan  keterangan  medis  yang  sah  dan  dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi korban, terutama terkait dengan bukti adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter tersebut dinyatakan secara tertulis dalam bentuk
surat hasil pemeriksaan medis. Dasar hukum forensik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun tidak secara khusus menyebutkan tentang forensik. Namun, KUHP mengatur terkait ahli (termasuk ahli forensik), dan menegaskan bahwa ahli yang menolak memberikan bantuan kepada polisi dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, yaitu:
1. Pasal 224, disebutkan: “Barang siapa dipanggil sebagai saksi , ahli atau juru bahasa menurut  undang-undang  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
a. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
b. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”
2. Pasal  522,  disebutkan  :  “Barang  siapa  menurut  undang -undang  dipanggil  sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”
Pengaturan mengenai forensik tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP. KUHAP mengacu  pada  ahli  kedokteran,  yang  mencakup  berbagai  bidang  forensik  yang  telah disebutkan sebelumnya. Ahli forensik dianggap sebagai bagian dari ahli kedokteran dalam konteks ini. Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan melibatkan korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian. Selain KUHP dan KUHAP, dasar hukum forensik  juga  terdapat  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, yang terdiri dari 4 bab dan 15 pasal.
Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan (Wulandari, 2023) yaitu:
1. “ilmu -ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis. Dalam hal ini termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. ilmu-ilmu  forensik  yang  menangani  kejahatan  sebagai  masalah  teknis.  Dalam golongan  ini  termasuk  ilmu  kedokteran  forensik,  ilmu  kimia  forensik,  ilmu  fisika forensik.  Ketiga  ilmu  pengetahuan  tersebut  lazim  disebut  juga  kriminalistik.  Dalam pengertian ilmu kimia forensik termasuk pula ilmu racun (toksikologi), sedangkan ilmu fisika forensik mempunyai cabang yang sangat luas sekali antara ilmu senjata api dan amunisasi  (balistik),  ilmu  sidik  jari  (daktiloskopi)  fotografi  dan  sebagainya.  Perlu diketahui  bahwa  didalam  praktek  toksikologi  pada  umumnya  dimasukan  kedalam lingkungan ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian berarti bahwa ilmu tersebut dikeluarkan dari induk aslinya, yakni ilmu kimia forensik. Hal ini mungkin disebabkan
karena  toksikologi  berkaitan  langsung  dengan  masalah  kesehatan  manusia  yang merupakan lapangan ilmu kedokteran.
3. ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan manusia. Dalam golongan ini termasuk kriminologi  dan  psikologis  forensik.  Kedua  ilmu  ini  menangani  kejahatan  sebagai masalah  manusia  daripada  kedalam  golongan  ilmu-ilmu  forensik  yang  menangani kejahatan sebagai masalah teknis seperti halnya dengan ilmu kedokteran forensik.”
Berdasarkan klasifikasi tersebut, peran ilmu forensik lebih dominan dalam menangani kasus  kejahatan  daripada  masalah  teknis  atau  manusia  lainnya.  Oleh  karena  itu, laboratorium  forensik  umumnya  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  peradilan,  terutama dalam kasus-kasus pidana.
KUHAP memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk meminta keterangan dari ahli selama tahap penyidikan, termasuk keterangan ahli yang diberikan oleh dokter dalam visum et repertum yang dibuatnya berdasarkan pemeriksaan barang bukti, pasal-pasalnya antara lain:
1. Pasal  7  KUHAP  mengenai  tindakan  yang  menjadi  wewenang  Penyidik,  khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
2. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
3. Pasal  133  KUHAP  dimana  pada  ayat  (1) dinyatakan  :  “Dalam  hal  penyidik  untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang  diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  ia  berwenang mengajukan  permintaan  keterangan  ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  atau dokter atau ahli lainnya”.
Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas  untuk  pemeriksaan  luka  atau  pemeriksaan  mayat  dan  atau  pemeriksaan  bedah mayat.” Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”
Terdapat beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dindonesia yang menunjukkan peranan dokter forensik. Salah satu kasus pembunuhan yang mencuat pada tahun 2016 di Indonesia  adalah  kasus  yang  melibatkan  Jessica  Kumala  Wongso  sebagai  pelaku  yang menggunakan  sianida  untuk  membunuh  Wayan  Mirna  Salihin.  Kejadian  ini  terjadi  pada
tanggal 6 Januari 2016 di Restoran Olivier, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Hasil otopsi  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  menunjukkan  adanya  pendarahan  pada lambung Mirna akibat dari zat korosif yang masuk dan merusak mukosa lambung, yang kemudian  diketahui berasal dari asam sianida.  Puslabfor Polri  juga  berhasil  menemukan sianida dalam sampel kopi yang dikonsumsi oleh Mirna. Berdasarkan hasil penyelidikan di tempat kejadian dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (Dedi, 2023).
Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah mendukung penegak hukum dengan menganalisis  racun  secara  kualitatif  dan  kuantitatif,  serta  menyusun  laporan  yang menjelaskan hasil analisis tersebut.  Laporan tersebut  kemudian  digunakan sebagai bukti dalam kasus kriminal di pengadilan. Toksikologi forensik mencakup penerapan ilmu alam dalam analisis racun sebagai bukti dalam kasus kriminal, dengan fokus untuk mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi zat racun dan metabolitnya dalam cairan biologis, serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk menyusun argumen mengenai penyebab keracunan dalam suatu kasus (Sukandarrumidi dkk, 2018).
Awalnya, perkembangan kasus kematian Mirna mengalami kendala karena keluarga Mirna menolak melakukan otopsi terhadap jenazahnya. Namun, setelah dilakukan negosiasi dan penjelasan oleh pihak kepolisian, keluarga akhirnya menyetujui dilakukannya otopsi. Hasil otopsi menunjukkan adanya pendarahan di lambung Mirna yang disebabkan oleh zat korosif, sehingga polisi yakin bahwa kematian Mirna tidak wajar. Setelah melalui beberapa tahap  persidangan,  Jessica  Kumala  Wongso  akhirnya  didakwa  dan  dituntut  hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Jessica telah terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menggunakan sianida dalam jumlah 5 gram. Dalam proses pembuktian kasus keracunan sebagai  tindak  pidana,  banyak  melibatkan  peran  dokter  forensik  yang  penting  dalam membuktikan berbagai aspek yang relevan. Hal-hal yang dibuktikan yaitu:
1. Bukti hukum (legally proving) bukti hukum yang dapat diterima dipengadilan sangat tergantung  dari  keaslian  bukti  tersebut  sehingga  penatalaksanaan  terhadap  bukti- bukti pada korban sangat diperlukan.
2. Pembuktian motif keracunan.
3. Kondisi yang membuktikan dapat diperolehnya racun seperti adanya resep, toko obat atau toko yang menyediakan substansi yang digunakan.
4. Bukti-bukti  pada  korban  seperti  kebiasaan  korban,  gangguan  kepribadian,  kondisi kesehatan, dan penyakit serta kesempatan dilibatkannya racun.

## 5. Bukti kesengajaan (intentional).
Investigasi kematian akibat keracunan dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu (Wiraagni dkk, 2021):
1. Mengumpulkan keterangan riwayat keracunan dan spesimen yang sesuai.
2. Analisis toksikologi.
3. Interpretasi terhadap hasil analisis.
Pemeriksaan  toksikologi  diperlukan  dalam  situasi  seperti  kematian  yang  tiba-tiba terjadi pada individu atau sekelompok orang, kematian yang terkait dengan kekerasan fisik atau  kasus  pembunuhan,  kejadian  yang  mencurigakan  atau  diduga  terjadi  keracunan, kematian pasca tindakan medis, pemberian suntikan, operasi, dan situasi serupa lainnya.
Pemeriksaan  oleh  ahli  terhadap  mayat  korban  tindak  pidana  pembunuhan  yang dicatat dalam visum et repertum adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Tujuan dari  pemeriksaan  ini  adalah  untuk  memastikan  keadilan  bagi  korban  dan  mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada korban. Sangatlah esensial untuk dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik guna mengidentifikasi korban, terutama dalam kasus pembunuhan di mana mayatnya  mungkin  dibuang  atau  mengalami  mutilasi.  Kegagalan  dalam  melakukan pemeriksaan  mayat  korban  tindak  pidana  pembunuhan  dapat  menyulitkan  proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Sesuai dengan Pasal 222 dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  setiap  upaya  yang  disengaja  untuk  menghambat  atau menggagalkan proses pemeriksaan jenazah dapat dikenai hukuman penjara.
Dalam upaya mengungkap kebenaran dalam kasus tindak pidana pembunuhan, visum et repertum menjadi sangat penting karena berisi keterangan dari ahli forensik tentang luka- luka  yang  terdapat  pada  tubuh  korban,  yang  dapat  memberikan  petunjuk  mengenai bagaimana  korban  tersebut  dibunuh.  Prakata  ini  secara  signifikan  memudahkan  pihak penegak hukum dalam proses pembuktian, terutama karena pelaku pembunuhan mungkin cenderung  menyajikan  informasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kejadian  sebenarnya.  Karena korban  pembunuhan  tidak  dapat  memberikan  kesaksian  langsung  dalam  persidangan, visum et repertum menjadi pengganti yang efektif sebagai alat bukti.
Jika visum et repertum tidak digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan,  maka  proses  hukum  akan  menjadi  lebih  rumit.  Contohnya,  dalam  kasus pembunuhan kopi sianida terhadap korban Mirna. Proses peradilan untuk kasus tersebut memakan  waktu  yang  cukup  lama,  tetapi  akhirnya  tersangka  Jessica  dihukum  penjara selama 20 tahun karena dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana.
Namun,  selama  proses  peradilan  tidak  cukup  bukti  kuat  yang  dihasilkan  untuk membuktikan  kesalahan  Jessica  dalam  pembunuhan  Mirna.  Sebab,  keluarga  korban
menolak  memberikan  izin  kepada  penyidik  untuk  dilakukan  autopsi  pada  tubuh  korban Mirna. Terlepas dari kenyataan bahwa mayat Mirna telah diperiksa oleh ahli forensik untuk persidangan, tetapi ahli forensik hanya dapat melihat  bagian luar tubuh, sehingga tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat apa yang terjadi pada korban. Mirna diyakini telah meninggal setelah menelan minuman yang diracuni dengan sianida, sehingga sangat membutuhkan  proses  autopsi  menyeluruh  terhadap  tubuh  korban  untuk  membuktikan bahwa korban Mirna benar-benar terbunuh karena sianida.
Kemudian kasus terkait dokter forensik selanjutnya yang menarik untuk dibahas yakni kasus kematian Brigadir J. Dalam kasus kematian yang dianggap tidak wajar dan diduga sebagai  tindak  pidana,  penyidik  harus  meminta  keterangan  ahli  dalam  bentuk  Visum  et repertum. Visum et repertum adalah dokumen yang disusun oleh dokter atas permintaan penyidik yang memiliki kewenangan, yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap individu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau bagian tubuh manusia yang diduga terlibat, berdasarkan pengetahuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan. Visum et repertum dianggap sebagai bukti sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
Kematian dalam bidang kedokteran forensik diteliti dalam ilmu yang dikenal sebagai tanatologi. Asal kata "tanatologi" berasal dari "thanatos", yang berarti kematian, dan "logos", yang berarti ilmu. Tanatologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala aspek yang terkait  dengan  fenomena  kematian.  Selain  digunakan  untuk  menegakkan  kepastian kematian,  ilmu  ini  juga  berguna  untuk  memperkirakan  waktu  kematian.  Pentingnya mencatat  waktu  pemeriksaan  menjadi  faktor  yang  sangat  krusial  dalam  memperkirakan waktu kematian (Wiraagni dkk, 2021).
Doktrin kausalitas dalam hukum pidana memiliki peran penting dalam menetapkan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan dampak yang dilarang. Ini berarti bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika hasil dari perbuatan tersebut memunculkan atau menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam situasi kematian, seringkali sulit untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara suatu tindakan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang, dan pemeriksaan forensik otopsi menjadi kunci utama dalam mengurai dan mengungkap misteri di balik kematian tersebut.
Selain  penyebab  kematian  utama  yang  telah  terungkap  pada  Brigadir  J  atau Nofriansyah  Yoshua  Hutabarat,  terdapat  aspek  menarik  terkait  dugaan  penganiayaan sebelum kematiannya. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta yang mencakup (Monopode, 2022):
1. Adanya pencabutan kuku.
2. Terdapat bekas jeratan di leher Brigadir J, yang diduga merupakan akibat dari jeratan tali.
3. Sayatan. Terdapat luka sayatan di hidung, bibir serta bawah mata.
4. Jari Tangan Patah. Jari tangan Brigadir J patah. Ini juga merupakan salah satu bukti jika Brigadir J mengalami kekerasan.
5. Perusakan di Bahu dan perut
6. Rahang geser
Pada  Keanehan  tersebut  tentunya  sangat  perlu  dilakukan  pembuktian  secara mendalam. Instruksi Kapolri Tahun 1975 menegaskan bahwa dalam pemeriksaan atas mayat, visum et repertum harus mencakup autopsi forensik atau bedah mayat, dan tidak boleh hanya dilakukan pemeriksaan  luaran saja. Oleh  karena  itu, untuk mengidentifikasi organ dalam tubuh, prosedur-prosedur seperti insisi pada bagian perut dan penyesuaian rahang biasanya diperlukan. Namun, pertanyaannya adalah apakah tindakan seperti pencabutan kuku, bekas jeratan di leher, dan patahnya jari tangan juga termasuk dalam proses autopsi sebelumnya (Henky dkk, 2017).
Penting untuk berkomunikasi dengan dokter forensik selama autopsi pertama, karena kemungkinan  besar  akan  dilakukan  pengangkatan  proyektil  atau  investigasi  menyeluruh terhadap bekas-bekas pada tubuh. Dengan demikian, pemeriksaan menyeluruh, termasuk kesaksian  dokter  forensik  pada  autopsi  pertama,  dibandingkan  dengan  autopsi  kedua, diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.
Autopsi  merupakan  salah  satu  metode  untuk  mengidentifikasi  penyebab  kematian dan  bagaimana  informasi  tersebut  dapat  digunakan  dalam  konteks  pengadilan  untuk menetapkan tanggung jawab pidana seseorang. Ini adalah prosedur medis yang dilakukan pada mayat untuk menentukan penyebab kematian. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan menyelidiki kondisi atau penyakit yang mungkin berperan dalam kematian seseorang. Autopsi dapat dilakukan untuk keperluan forensik atau non-forensik, namun dalam konteks forensik, autopsi memberikan informasi yang penting untuk pengadilan dan penyelidikan kriminal.
Autopsi forensik adalah metode yang diperlukan untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya melalui proses bedah mayat forensik, penyebab kematian dapat diidentifikasi dan diungkapkan dengan pasti. Melalui autopsi, ditemukan bahwa luka tembak pada bagian belakang kepala sebelah kiri dan luka tembak di dada sebelah kanan yang merusak paru-paru  dan menyebabkan perdarahan  hebat merupakan faktor  utama yang menyebabkan kematian (Ohoiwutun, 2017).
Dalam menjalankan tugas bantuan dokter dalam bidang kedokteran forensik, tidak hanya  terdapat  tugas  dan  kewenangan,  tetapi  juga  tanggung  jawab  yang  melekat. Tanggung  jawab  ini  mencakup  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas tindakan  tertentu  yang  dapat  mengakibatkan  sanksi  hukum  jika  perbuatan  tersebut melanggar atau bertentangan dengan hukum. Seseorang dapat dikenai sanksi hukum jika perbuatannya  dianggap  melanggar  hukum  dan  membuatnya  bertanggung  jawab  atas tindakan  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  sanksi  diberlakukan  terhadap  pelaku  karena perbuatannya sendiri yang menyebabkan dia harus bertanggung jawab atas tindakannya (Al Farizy, 2023)
Tindakan  seorang  dokter  forensik  yang  melakukan  autopsi  dengan  maksud  untuk memanipulasi kasus pembunuhan adalah sebuah pelanggaran terhadap etika dan kode etik profesional  dokter  dan  dokter  gigi.  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2)  huruf  r  Peraturan  Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (“Peraturan KKI 4/2011”) menyatakan bahwa:
1) ” Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:
(r) membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;”
Tindakan  seorang  dokter  forensik  yang  melakukan  autopsi  dengan  maksud  untuk memanipulasi kasus pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran. Hal ini disebabkan karena seorang dokter forensik diharapkan untuk mematuhi Kode Etik Kedokteran  dan  Kode  Etik  Dokter  Spesialis  Forensik  Medikolegal  Indonesia.  Dengan demikian,  jika  autopsi  pertama  dalam  kasus  Brigadir  Nofriansyah  Yoshua  Hutabarat bertujuan untuk memanipulasi atau menghilangkan barang bukti, para dokter forensik yang terlibat dalam autopsi tersebut dapat dipastikan telah melanggar kode etik kedokteran dan kode etik dokter spesialis forensik medikolegal Indonesia.
Tanggung jawab etis seorang dokter forensik sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya, terutama karena pekerjaannya sering kali terkait dengan pemeriksaan mayat dan penyelidikan kejahatan. Dokter forensik harus mempertahankan netralitas dan independensi dalam  melaksanakan  tugasnya,  serta  harus  memastikan  bahwa  tidak  terjadi  konflik kepentingan atau tekanan eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas mereka dalam menyampaikan temuan forensik. Mereka juga harus berkomitmen untuk mencari kebenaran berdasarkan  bukti  dan  fakta  ilmiah,  dan  tidak  boleh  membiarkan  faktor-faktor  eksternal
seperti tekanan politik atau opini publik mempengaruhi hasil pemeriksaan mereka. Hal ini mencerminkan  pentingnya  integritas  dan  objektivitas  dokter  forensik  dalam  melakukan autopsi.  Rekayasa  kasus  dengan  menghilangkan  bukti-bukti  pembunuhan  yang  diduga dilakukan  oleh seorang dokter forensik bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah hukum, seperti obstruction of justice, yang mengacu pada tindakan menghalang-halangi penegakan hukum. Dokter forensik yang sengaja memanipulasi atau mengubah bukti-bukti fisik yang ditemukan pada mayat dapat dianggap sebagai tindakan obstruction of justice. Dalam konteks terminologi, obstruction of justice adalah  istilah yang berasal dari  sistem hukum anglo saxon, yang dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum (Agustina, 2015).
Contempt of court merupakan salah satu bentuk tindak pidana obstruction of justice. Obstruction of justice adalah tindakan yang bertujuan atau memiliki dampak mengganggu, mengacaukan fungsi yang seharusnya berjalan dalam suatu proses peradilan. Ini melibatkan upaya  untuk  mengurangi  keadilan  ( fairness)  atau  efisiensi  dari  proses  peradilan  serta institusi peradilan (Mulyadi, 2016).
Tindakan  dokter  forensik  yang  berusaha  mengatur  hasil  autopsi  bisa  menjadi penghalang serius dalam investigasi kejahatan dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum obstruction of justice. Perilaku semacam itu dapat mengancam integritas sistem hukum dan mengganggu keadilan, serta menimbulkan keraguan terhadap keandalan sistem forensik. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menegaskan  pentingnya  integritas,  kemandirian,  dan moralitas  dalam  praktik  forensik.  Dokter  forensik  mempunyai  kewajiban  etis  untuk menyajikan  informasi  secara  jujur  dan  objektif,  serta  untuk  tidak  membiarkan  tekanan eksternal  mempengaruhi  kesimpulan  atau  laporan  mereka.  Segala  bentuk  manipulasi terhadap  proses  forensik  dapat  merusak  reputasi  profesi  dan  menghambat  upaya penyelidikan kejahatan.
Penyelesaian perkara pidana melibatkan tiga tahap penting sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yakni tahap pemeriksaan di tingkat penyidik, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di persidangan pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana dari tingkat kepolisian  hingga  pengadilan  bertujuan  utama  untuk  mengungkap  kebenaran  materiil terkait dengan kasus tersebut. Dalam upaya menyelesaikan perkara pidana, aparat penegak hukum  memiliki  kewajiban  untuk  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  diperlukan  guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Dalam proses persidangan perkara pidana, seorang hakim harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Ini merupakan
ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  183  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim harus yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Tanpa bukti yang memadai, hakim tidak dapat membuat keputusan yang tepat mengenai keberadaan suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Oleh karena itu, peran ilmu forensik menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena dapat membantu mengungkap bukti-bukti yang dapat berupa barang, tubuh manusia, atau bahkan data digital.
Dalam  Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  terdapat  ketentuan mengenai  pelaksanaan  tugas  pokok  kepolisian,  di  mana  salah  satunya  adalah menyelenggarakan identifikasi, kedokteran, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14, yang menegaskan bahwa kepolisian bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk mendukung tugas kepolisian. Terkait dengan pemeriksaan kedokteran forensik, kepolisian telah menetapkan peraturan sendiri, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Peraturan ini, di antara hal lainnya, mencakup penelitian dan pengembangan serta kegiatan kedokteran forensik, yang dijelaskan dalam pasal 4 dan 5. Pasal 6 juga menegaskan bahwa Dokpol memiliki kemampuan di bidang forensik untuk mendukung tugas kepolisian secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Dokter forensik memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan  akuntabilitas  dalam  proses  penegakan  hukum.  Melalui  pengetahuan  medis  dan keterampilan forensik mereka, dokter forensik membantu mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus-kasus pidana, terutama dalam kasus kematian atau kekerasan fisik. Dengan  melakukan  pemeriksaan  mayat,  autopsi,  dan  menyusun  visum  et  repertum, mereka  memberikan  bukti-bukti  medis  yang  penting  bagi  proses  penyidikan  dan pembuktian pidana di pengadilan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek- aspek tertentu dari praktik dokter forensik, seperti tantangan-tantangan etis yang mereka hadapi  dalam  melaksanakan  tugas  mereka,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi independensi profesional mereka, atau evaluasi terhadap pelatihan dan pendidikannya.
DAFTAR PUSTAKA
Alfarizy,  M.  R.,  Prihatin.  D,  Nugroho,  F.  M.,  &  Prakoso,  B.  (2023).  LPI  Dalam  Lingkar Pertanggung jawaban Kerugian Negara. Bintang Semesta Media. Yogyakarta.
Dedi. (2023). Drama Kasus Jessica Wongso, Siapa Pembunuh Wayan Mirna Sebenarnya? https://www.viva.co.id/trending/1643366-drama-kasus-jessica-wongso-siapa- pembunuh-wayan-mirna-sebenarnya
Henky, Yulianti, K., Alit, I. B. P., & Rustyadi, D. (2017).  Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Udayana University Press. Denpasar.
Hukmana, S. Y. (2022). Soal Hasil Autopsi Pertama Brigadir J, Dokfor RS Polri Sudah Sesuai Prosedur. https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDeeRb-soal-hasil-au-topsi- pertama-brigadir-j-dokfor-rs-polri-sudah-sesuai-prosedur
Isra, S., & Agustina, S., (2015). Obstruction of Justice. Themis Book. Jakarta.
Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam  Suatu  Tindak  Pidana.  Jurnal  UNTAG  Semarang.  13(1).  73. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/download/1097/944
Kumean, P. G., Ellias, R., & Soepeno, M. H. (2022).  Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya.  Jurnal Lex  Privatum. 10(4). 2. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42434
Lubis, M. S. F. (2017). Peranan   Visum  Et  Repertum  Pada  Tahap  Penyidikan  Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan. 2(3). 2. Https://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/53720
Monopode,  J.  J.  (2022).  Ini  6  Bukti  Kekerasan  Terhadap  Brigadir  J,  Pelakunya  Mirip Psikopat, https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti- kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3
Mulyadi, L., & Suharyanto, B. (2016). Contempt Of Court: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya. Alumni. Bandung.
Notoatmodjo, S. (2018).Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta
Ohoiwutun,  Y.  A.  T.  (2017).  ILMU  KEDOKTERAN  FORENSIK  (Interaksi  dan  Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Yogyakarta. Pohon Cahaya.
Purba,  O.,  &  Silalahi,  R.  (2020).  Peran  Kedokteran  Forensik  Dalam  Pembuktian  Tindak
Pidana Penganiayaan. Jurnal Retenrum, 1(2). 127-133.
https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Retentum/Article/View/711,
Sukandarrumidi, Maulana, F. W., & Rakhman. A. N. (2018). Geotoksikologi: Geotoksikologi: Usaha Mencegah Keracunan Akibat Bencana Geologi Dengan Studi Kasus Timbal
(Pb), Merkuri (Hg), Tembaga (Cu), Cadmium (Cd), Arsen (As) dan Chromium (Cr) . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Suwanti, N. C. (2022). Hasil Laporan Autopsi Pertama Brigadir J Tidak Ditemukan Tanda Aktivitas  Seksual  Sebelum  Tewas.  https://www.kompas.tv/article/318194/hasil- laporan-autopsi-pertama-brigadir-j-tidak-ditemukan-tanda-aktivitas-seksual- sebelum-tewas?page=2
Widowati.  (2021).  Peranan  Autopsi  Forensik  Dan  Korelasinya  Dengan  Kasus  Kematian Tidak Wajar. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. 6(1). 4.
https://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum/Article/View/4571/1905
Wiraagni, I. A., & Suhartini. (2021). Aplikasi Toksikologi Dalam Ilmu Kedokteran Forensik.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Wulandari,  I.  (2023).  Forensic  Science  in  Criminalistics  in  Indonesia:  Development  and
Challenges”. Unnes Law Journal 9(1). 221-236. https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/article/view/66847/26202.