## Legalitas
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi

## Ruben Achmad, Supeno dan Muhammad Halik Al Nemeri
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122 Correspondence email: ruben.achmad@unbari.ac.id
Abstract. Defamation (Defamation) is a criminal act of insult (Beleediging) formed by the legislators, both general and specific in nature and is intended to provide protection for legal interests regarding this kind of feeling. The purpose of this study is to understand and analyze the legal considerations of judges in passing decisions on perpetrators of defamation through the media of information technology (Decision Study Number: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb). To understand and analyze the verdict handed down  against  the  perpetrators  of  defamation  through  information  technology  media  (Decision  Study  Number:  212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb)  has  it  reflected  justice. The  specification  of  this  research  is  descriptive  analytical  research.  In  writing  this thesis the author uses the Normative Juridical approach. The legal material in this thesis research was obtained through library research. Based on this consideration it has been proven legally and convincingly that the defendant has committed a crime, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a sentence commensurate with his actions which the threat is according to Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the Law Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of 4 (four) years. However, in this case the defendant was sentenced to 8 (eight) months in prison based on decision Number:  212/Pid.Sus/2019/  PN.Jmb  dated  9  May  2019. From  a  sociological  perspective,  the  sentence  of  the  defendant  for  8 months is in accordance with the legal actions carried out by the defendant, although from the point of view of the victim it does not guarantee a sense of justice, it is also less preventive for potential perpetrators of other criminal acts of defamation. Because the sentencing felt so light that the value of the usefulness of the decision was felt to be less acceptable. From a philosophical aspect, to guarantee recognition and respect for the rights and freedoms of others and to fulfill just demands in accordance with security and public order considerations in a democratic society, for the realization of quality, integrity and noble human beings. Suggestions put forward that a judge should have a fair decision in his verdict so that the principle of an independent and impartial judiciary that guarantees the equality of every citizen in law runs well.
Keywords: Judge Consideration Analysis, In Imposing Decisions, Defamation
Abstrak. Penghinaan  (Pencemaran  Nama  Baik)  merupakan  tindak  pidana  penghinaan  ( Beleediging )  yang  dibentuk  oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi  kepentingan  hukum  mengenai  rasa  semacama  ini.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  memahami  dan  menganalisis pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  pencemaran  nama  baik  melalui  media  teknologi informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb). Untuk memahami dan menganalisis putusan dijatuhkan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media teknologi informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) sudahkah mencermikan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis . Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif . Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan ( Library  Research ).  Berdasarkan  sebuah  pertimbangan  tersebut  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  terdakwa  telah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana  yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik  pelaku tersebut  diancam  dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019. Dari aspek Sosiologis, penjatuhan pidana terdakwa selama 8 bulan telah sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun dari sudut korban kurang menjamin rasa keadilannya, juga kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran baik lainnya. Karena penjatuhan hukuman terasa sangat ringan  sehingga  nilai  kemanfaatan  dari  putusan  tersebut  dirasa  kurang  dapat  diterima.  Dari  Aspek  Filosofis,  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis,  demi  terwujudnya  manusia  yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hakim, Dalam Menjatuhkan Putusan, Pelaku Pencemaran Nama Baik, Media Teknologi Informasi

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  Didalamnya  terkandung  pengertian  adanya  pengakuan  prinsip supremasi  hukum  dan  konstitusi,  dianutnya  prinisp  pemisahan  dan  pembatasan  kekuasaan  menurut  sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang- Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum. 1
Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada  Alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. 2
Aristoteles ,  merumuskan  negara  hukum  adalah  Negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin  keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga  negaranya,  Maka  menurutnya  yang  memerintah  negara  bukanlah  manusia  melainkan  “pikiran  yang  adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. 3
Hukum  tidak  otonomi  atau  tidak  mandiri,  berarti  hukum  itu  tidak  terlepas  dari  pengaruh  timbal  balik  dari keseluruhan  aspek  yang  ada  didalam  masyarakat.  Sebagai  patokan,  hukum  dapat  menciptakan  ketertiban  dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. 4
Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan melawan hukumnya dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku ialah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 5
Berkaitan  dengan  kepentingan  umum  saat  ini  Pemanfaatan  dalam  bidang  teknologi  informasi,  media  dan komunikasi  telah  membuat  perilaku  seseorang  menjadi  lebih  baik  untuk  berperilaku  dalam  sebuah  masyarakat. Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tidak  terhalang dengan batas dan norma yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu perubahan dalam seluruh bidang misalnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan luas.
Teknologi  informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan  konstribusi  bagi peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  faktor  penting  dalam  perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di  masyarakat.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  perkembangan  teknologi  bukan  hanya  dampak  positif  namun  ada dampak  negatif,  perkembangan  teknologi  yang  dimanfaatkan  untuk  tindak  kejahatan  yang  biasa  dikenal  dengan cybercrime .
Dalam ilmu Hukum Pidana, kehormatan dan nama baik, merupakan objek manusia yang masih hidup. Manusia yang masih hidup memerlukan kehormatan dan nama baik sedang orang yang telah meninggal pada hakikatnya tidak memerlukannya. Sering kali ditemukan kejadian di  masyarakat pelanggaran yang dianggap kecil namun bila ditelaah secara hukum patut dijadikan pembelajaran dalam ruang komunikasi para praktisi hukum, mengumpamakan seseorang yang menyebarluaskan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada akun media social. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.
Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan
1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 , Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41
2 Ibid, hal. 42 3 Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2017, hal. 29
4 Ibid, hal. 30
5 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 14
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut  anggapan  umum  tentang  perilaku  atau  kepribadian  seseorang  dari  sudut  moralnya.  Nama  baik  seseorang selalu  dilihat  dari  sudut  orang  lain,  yakni  moral  atau  kepribadian  yang  baik,  sehingga  ukurannya  ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.
Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) merupakan tindak pidana penghinaan ( Beleediging ) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacama ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan ( Beleediging ) sebagai kualifikasi kejahatan dalam BAB XVI Buku II. 6 Begitu juga kedua  objek  hukum  kejahatan  tersebut,  yakni  kehormatan  ( eer) dan  nama  baik  ( Goeden  Naam ).  Bentuk  kejahatan dalam  BAB  XVI  ini  memang  sebaiknya  disebut  dengan  penghinaan,  karena  istilah  ini  lebih  luas  dari  istilah kehormatan,  meskipun  istilah  kehormatan  sering  juga  digunakan  oleh  beberapa  ahli  hukum.  Karena  kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang  tindak pidana penghinaan (Pencemaran Nama Baik), ada  yang merupakan  penghinaan  umum  dan  terdapat  penghinaan  khusus  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pula penghinaan khusus. 7 Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penghinaan yang diatur di luar BAB XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. Sementara penghinaan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  Nomor  19  Tahun  2016 terdapat bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Salah satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:
“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat  dapat diakses-nya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik dihukum karena memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun ” .
Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media  sosial  dapat  Diancam  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  4  (empat)  tahun.  Sebagai  contoh  dalam  kasus perkara Nomor: 212/Pid.Sus/2019/PN.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta para pihak terdakwa RE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  pada  akun  media  sosial  sebagai  mana  dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Surat  dakwaan  yakni  merupakan  kombinasi  antara  dakwaan  Kesatu,  dan  dakwaan  Kedua  yang  kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang  diajukan  Jaksa  Penuntut  Umum  yakni  Kesatu  pada  Pasal  51  ayat  (1)  Jo  Pasal  35 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan penghinaan dan  pencemaran  nama  baik  pada  akun  media  sosial  serta  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:
6 M.Sudradjat  Bassar, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 146
7 Ibid , hal. 147
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
Keadaan Yang Memberatkan :
1. Akibat perbuatan terdakwa saksi A S merasa dihina dan nama baik nya tercemar. Keadaan Yang  Meringankan :
1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
Maka  berdasarkan  sebuah  pertimbangan  serta  unsur-unsur  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  vonis  yang  dijatuhkan  masih  terlalu  ringan  mengingat terdakwa RE melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban melalui media sosial secara berlanjut dan  sebelum  kasus  ini  naik  di  meja  hijau  terdakwa RE tidak  mempunyai  itikad  baik  untuk  meminta  maaf  atas perbuatannya terhadap korban, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan.
Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke  dalam  bentuk  penulisan  karya  ilmiah.  Setelah  selesainya  penelitian  tersebut  penulis  kemudian  tertarik  untuk mengkaji  dan  meninjau  dengan  judul: Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Perkara Nomor:  212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb  Terhadap  Pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Teknologi Informasi .

## METODE
Agar penulisan ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu: penelitian Deskriptif Analitis , suatu penelitian menggambarkan secara rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  permasalahan,  ( deskriptif ) dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  segala  yang  berkaitan dalam  materi  lainnya. 8 Dalam  hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  permasalahan materi  yang  diteliti  yaitu  Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Perakara  Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb  Terhadap  Pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Teknologi  Informasi.  serta menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, 9 yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji  dan  menelaah  ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam  Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Perakara  Nomor:  212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb)
Putusan  Dijatuhkan  Terhadap  Pelaku  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Teknologi  Informasi  (Studi Putusan Nomor: 212/Pid. Sus/2019/PN.Jmb) Sudahkah Mencermikan Keadilan
Dalam  teorinya Lilik Mulyadi menyatakan  bahwa  Pertimbangan  hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan fakta-faka dalam persidangan. 10 Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai  mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan  doktrin, Yurisprudensi dan  kasusu  posisi  yang  sedang  ditangani  kemudian  secara  limitatif  menetapkan pendiriannya.  Pertimbangan  hakim  adalah  hal-hal  yang  menjadi  dasar  atau  yang  dipertimbangkan  hakim  dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum  memutus suatu perkara, hakim harus  memperhatikan setiap hal-hal
9 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 56
10 Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 28
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 11
Hakim  memeriksa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  memperhatikan  syarat  subjektifnya,  yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga  memperhatikan  syarat  objektifnya,  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  telah  mencocoki  rumusan  delik,  bersifat melawan  hukum,  dan  tidak  ada  alasan  pembenar.  Apabila  hal  tersebut  terpenuhi,  selanjutnya  hakim mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat  meringankan  dan  memberatkan  putusan  yang  akan  dijatuhkannya  nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor  hukum  seperti  pengulangan  tindak  pidana  ( Residive ),  merupakan  tindak  pidana  berencana,  dan  lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. 12 Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejelis Hakim oleh karena itu,  sebelum  menjatuhkan  putusannya  terlebih  dahulu  harus  menemukan  fakta  dan  peristiwa  yang  terungkap  dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya.
Sebagai  contoh  dalam  kasus  perkara  Nomor:  212/Pid.Sus/2019/PN.Jmb  dengan  klarifikasi  perkara  pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial serta para pihak terdakwa RE terbukti secara sah dan meyakinkan  menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  pada  akun media sosial sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dan dakwaan Kedua yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang  diajukan  Jaksa  Penuntut  Umum  yakni  Kesatu  pada  Pasal  51  ayat  (1)  Jo  Pasal  35  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  diubah  oleh  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan penghinaan dan  pencemaran  nama  baik  pada  akun  media  sosial  serta  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik  Pada  Akun  Media  Sosial  serta  terdakwa  dihadapkan  ke  muka  persidangan  Pengadilan  Negeri  Jambi  ialah “ Terdakwa RE pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di perum  villa  kenali  Blok  P  Nomor  3  Kelurahan  Mayang  Mangurai  kecamatan  Kotabaru  Kota  Jambi  atau  setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen elektronik yang memilikki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada awal bulan september 2018 ketika saksi AS sedang berdiri didepan rumahnya, saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di seberang rumah saksi AS , melihat hal tersebut saksi AS langsung berkomunikasi dengan terdakwa dengan menanyakan “ada apa  mas” dan dijawab oleh terdakwa  bahwa terdakwa mencari alamat rumah temannya. Namun saksi AS tidak mengetahui alamat rumah  yang dimaksud oleh terdakwa. Selanjutnya antara terdakwa dengan  saksi AS terjadi komunikasi  yang intens yang  diakhiri  dengan  saling  tukar  nomor  handphone.  selama  dua  minggu  antara  terdakwa  dan  saksi AS terjadi komunikasi yang intens bahkan terdakwa sering mengunjungi saksi AS di kantor agen perjalanan saksi AS. Ketika  terdakwa  mengunjungi  saksi AS ,  terdakwa  bercerita  tentang  hal  pribadi  terdakwa  yaitu  mengenai kehidupan  terdakwa  dan  permasalahan  kehidupan  yang  dialami  terdakwa,  setelah  terdakwa  bercerita  tentang  hal tersebut  biasanya  terdakwa  senantiasa  meminta  untuk  dipeluk,  di  cium  kemaluan  dan  dipegang  kemaluannya  oleh saksi AS karna merasa iba maka saksi AS hanya mau memeluk dan mencium terdakwa.
Terdakwa juga pernah meminta supaya terdakwa boleh memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur saksi AS namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi AS karna saksi AS merasa permintaan terdakwa merupakan penyimpangan  seksual,  oleh  karena  itu  terdakwa  menjaga  jarak  dan  tidak  mau  lagi  bertemu  dengan  terdakwa. Dikarenakan  rasa  kesal atas  perubahan  sikap  dari  saksi AS tidak  mau  menemui  terdakwa  maka  terdakwa  membuat status pada akun twitter atas nama SY . Terdakwa membuat status yang terkait dengan nama baik saksi AS sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 05 Oktober 2018 dengan bunyi “ Sirait 62  tahun,  homo,  jablay  hobi  bawa  orang  orang kerumahnya buat di cabuli dan kumpul kebo, silahkan kenalan sendiri nomor teleponl/Wa 0813----” dan pada tanggal
11 Ibid, hal. 29
12 Ibid, hal. 30
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
28 September 2018  yang berbunyi “ RS , gay asal kota medan doyan ditembak sama brondong, katanya biar keliatan awet muda dan suka minum air peju pasangannya, Akibat perbuatan terdakwa, saksi AS merasa terhina dan namanya tercemar.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  yang  berasal  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  para terdakwa  yang  saling bersesuaian  satu  sama  lain  yang  didukung  dengan  bukti  surat  dan barang  bukti  sebagaimana tersebut  di  atas,  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  fakta-fakta  tersebut  dapat  memenuhi unsur-unsur  pasal  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  dan  apakah  terdakwa  dapat  dipersalahkan  telah  melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan Kedua pada Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
“ (1)  Setiap  orang,  (2)  Yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, (3) Yang memilikki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”.
Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan  yang  memberatkan  yaitu perbuatan terdakwa saksi AS merasa dihina dan nama  baik  nya  tercemar,  dan  yang  meringankan  terdakwa  yaitu  Terdakwa  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.
Berdasarkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  tersebut  diatas,  maka  pidana  yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak  mengulangi lagi perbuatannya dimasa  yang akan datang sehingga  menimbulkan efek jera bagi terdakwa.  Dengan  memperhatikan  pula  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  bahan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa ( Menurut Pertimbangan Majelis Hakim ).
Hasil  pemeriksaan  di  persidangan,  bahwa  benar  yang  dihadapkan  sebagai  terdakwa  dalam  perkara  ini RE sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan ( Error In Persona ) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Maka berdasarkan sebuah  pertimbangan  serta  unsur-unsur  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  Jo  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  telah  didakwakan  penuntut  umum  dalam dakwaan Kedua yaitu pidana penjara selama 2 tahun, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi  dalam  perkara  ini  terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  Bulan  penjara  berdasarkan  putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019.
Selanjutnya untuk memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri secara Filosofi yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, secara Sosiologis dimasa  yang akan datang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa  dan  Secara Yuridis berapapun  Sanksi  Pidana  yang  dijatuhakan  oleh  Hakim  tidak  menjadi  permasalahan selama  tidak  melebihi  batas  minimum    dan  maksimum  Sanksi  Pidana  yang  diancamkan  dalam  pasal  yang bersangkutan, melainkan  yang  menjadi persoalan adalah apa  yang  mendasari atau apa alasan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Sanksi Pidana sehingga Putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat  diterima dan  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  luas  pada  umumnya  dan  bagi  saksi  korban  dan  juga  terdakwa  pada khususnya.
Peranan  hakim  dalam  hal  pengambilan  keputusan  tidak  begitu  saja  dilakukan  karena  ada  yang  diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang  yang  menjadi  dasar  penentuan  kesalahan  terdakwa.” Mengenai penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. 13
Sistem  peradilan  pidana  lebih  banyak  menempatkan  peran  hakim  dihadapkan  pada  tuntutan  pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu  perbuatan  pidana  menimbulkan  dampak  pada  munculnya  tugas  dan  wewenang  para  penegak  hukum  untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya ( Actor Intelektual ) dari perbuatan pidana tersebut. 14
Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi , pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai Abstract System dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan. 15 Apabila dikaji dari etimologis,  maka ”sistem”  mengandung  arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem)  yang saling berhubungan  secara  beraturan  dan  merupakan  suatu  keseluruhan.  Sedangkan  ”peradilan  pidana”  merupakan  suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. 16 Sistem  Peradilan  Pidana  atau  “ Criminal  Justice  System ”  kini  telah  menjadi  suatu  istilah  yang  menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum. 17 Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah ”hukum dan ketertiban” ( Law And Order Approach ) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah ” Law Enforcement ”. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari Criminal Justice System , yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum ( Law Enforcement Officers ). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari Criminal Justice System . 18
Ujung  dari  sebuah  proses  peradilan  adalah  putusan.  Putusan  adalah  sebuah  penilaian  Hakim  dalam  melihat sebuah  perkara.  berapapun  sanksi  pidana  yang  dijatuhakan  oleh  hakim  tidak  menjadi  permasalahan  selama  itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui Ancaman pidana menurut 45 ayat  (3)  Jo  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  vonis  yang  dijatuhkan  masih  terlalu  ringan mengingat  terdakwa RE melakukan  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  terhadap  korban  melalui  media sosial  secara  berlanjut  yang  telah  merugikan  dan  meresahkan  korban.  selanjutnya  terjadinya kesalahan/kekeliruan terhadap orang ( Error In Person ) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 2  (dua)  tahun  dan  vonis  hakim  yang  hanya  menjatuhkan  8  (delapan)  bulan  penjara  dinilai  masih  belum mencerminkan rasa keadilan.
Mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.
13 Edi  Setiadi  Dan  Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia , Kencana, Jakarta, 2017, hal. 142
14 Ibid, hal.143 15 Ibid, hal.144 16 Heri  Tahir, Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia ,  Laksbang  Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal.201
17 Ibid, hal.202
18 Ibid, hal.204
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
Maka  dari  itu  alangkah  lebih  baiknya  jika  peranan  seorang  hakim  sebagai  pihak  yang  memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi”  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Melakukan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  harus  dinilai  sebagai  kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (Memvonis Lebih  Dari  Tuntutan).  Meskipun  suatu  pemidanaan  yang  dimaksudkan  disamping  membawa  manfaat  bagi masyarakat  umum,  yang  terpenting  adalah  diharapkan  agar  membawa  manfaat  dan  berguna  pula  bagi  diri pribadi terpidana itu sendiri.
Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian  hari setelah  selesai  menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya  serta  dapat  berusaha  menimba  kembali  sebagai  manusia  yang  berharkat  dan  bermartabat  di tengah-tengah masyarakat.
Meskipun  Hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  pemidanaan  sesuai  dengan  pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana ( Straafmaat )  yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis ( Legal Justice ), sosiologis ( Social Justice ) dan moral ( Moral Justice ), putusan yang akan dijatuhkan  haruslah  memenuhi  rasa  keadilan,  tidak  hanya  bagi  terdakwa  melainkan  juga  bagi  korban  dan masyarakat  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  melalui lahirnya  putusan-putusan  yang  mempertimbangkan  dengan  sungguh-sungguh  bobot,  akibat  dan  motif  dari tindak pidananya.
Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan merupakan prilaku bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan  moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan.
Sebagai pembandingnya dapat di ketahui pada perkara yang sama yaitu kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana pada kasus tersebut telah di vonisnya terdakwa oleh  majelis  hakim  dalam  penjatuhan  pemidanaannya  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat Nomor: 31/Pid.Sus/2014/PN.JktBrt.Tanggal 2 Februari 2017 atas nama IH dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan terdakwa telah dijatuhi pidana penjara  selama  2  (dua)  Tahun  penjara  berdasarkan  putusan  Nomor:  31/Pid.Sus/2014/PN.JktBrt.Tanggal  2 Februari 2017.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  sudah  seharusnya  putusan  yang  dijatuhkan  disesuaikan  dengan perbuatan  yang  telah  dilakukan  terdakwa,  sebagaimana  Selanjutnya  hal  yang  perlu  diperhatikan  lagi  adalah hendaknya  didalam  suatu  persidangan,  seorang  hakim  mempunyai  pegangan  tingkah  laku  yang  harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :
1. Harus  bertindak  menurut  garis-garis  yang  dibenarkan  dalam  hukum  acara  yang  berlaku  dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan ( Right To Decision ) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
b) Semua  pihak  yang  berperkara  berhak  atas  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama  untuk  didengar, diberikan  kesempatan  untuk  membela  diri,  mengajukan  bukti-bukti,  serta  memperoleh  informasi dalam proses pemeriksaan ( A Fair Hearing ).
c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain ( no bias ) dengan menjunjung tinggi prinsip ( Nemo Jude In Resua ).
d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis ( Reasones And Argumentation Of Decision ). Argumentasi tersebut  harus  diawasi  ( Controleerbaarheid )  dan  diikuti  serta  dapat  dipertanggungjawabkan ( Accountability )  guna  menjamin  sifat  keterbukaan  ( Transparency )  dan  kepastian  hukum  ( Legal Certainly ) dalam proses peradilan.
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus  menjaga  kewibawaan  dan  kehormatan  persidangan  antara  lain  serius  dalam  memeriksa,  tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
Berbicara mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji  dengan  suatu  norma  yang  menurut  pandangan Subjektif melebihi  dari  norma-norma  lain.  Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan kedilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencangkup semua pihak, keadilan demikian adalah  keadilan  yang  perpandan Subjektif ,  dalam  perkembangan  sejarah  penilaian  keadilan  sering  berubah menurut  tempat  ruang  dan  waktu,  maka  tidak  mudah  untuk  mengartikan  mengani  keadilan.  Masyarakat mengharapkan  bahwa  pelaksanaan  hukum  harus  memberi  manfaat,  karena  memang  hukum  adalah  untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian  juga  hukum  dilaksanakan  bertujuan  untuk  mencapai  keadilan.  Sehingga  dengan  ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Meskipun  sebenarnya  keadilan  itu  sendiri  bersifat Subyektif dan Individualistis .  Keadilan  telah  lama menjadi  bahan  kajian  dan  bahan  pemikiran  oleh  para  ahli  filsafat,  para  politikus  dan  rohaniawan,  namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. 19 Berbagai  jawaban  mungkin  akan  muncul  yang  menunjukkan  bahwa  sukar  sekali  diperoleh  jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri. 20
Prinsip  keadilan  dalam  pembentukan  hukum  dan  praktek  hukum,  memperoleh  kedudukan  dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan,  prinsip  keadilan  telah  dijadikan  sebagai  landasan  moral  untuk  menata  kehidupan  masyarakat. Filsuf  hukum  alam  seperti  Agustinus  mengajarkan  bahwa  hukum  abadi  yang  terletak  dalam  budi  Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. 21
Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk  tujuan  apapun, hak  asasi  seseorang  tidak  boleh  dilanggar,  hak  asasi  manusia  harus  dihormati,  hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal  ini  berarti  jika  seseorang  mempunyai  hak  atas  sesuatu,  orang  lain  juga  mempunyai  hak  yang  sama. Aristoteles membedakan  keadilan  menjadi  keadilan  distributif  dan  keadilan  komutatif.  Keadilan  distributif adalah  keadilan  yang  menuntut  bahwa  setiap  orang  mendapat  apa  yang  menjadi  haknya,  jadi  sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan  antara  masyarakat  dengan  negara,  dalam  arti  apa  yang  seharusnya  diberikan  oleh  negara  kepada warganya. 22
Hak  yang  diberikan  dapat  berupa  benda  yang  tak  bisa  dibagi  ( Undivided  Goods )  yakni  kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat  menikmati tanpa harus  menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi ( Divided Goods ) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau
19 Edi Setiadi Dan Kristian, Op Cit , hal. 83
20 Ibid, hal. 84 21 Ibid, hal. 85
22 Ibid, hal. 87
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. 23
Sebaliknya  keadilan  komutatif  menyangkut  mengenai  masalah  penentuan  hak  yang  adil  diantara beberapa  manusia  pribadi  yang  setara,  baik  diantara  manusia  pribadi  fisik  maupun  antara  pribadi  non  fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. 24
Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai  dari  kepentingan  fisik  dan  moral,  hubungan  dan  kualitas  dari  berbagai  hal,  baik  yang  bersifat kekeluargaan  maupun  yang  bersifat  ekonomis,  hasil  kerja  fisik  dan  intelektual,  sampai  kepada  hal-hal  yang semula  belum  dipunyai  atau  dimiliki  akan tetapi  kemudian  diperoleh  melalui  cara-cara  yang  sah.  Ini  semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 25
Dalam  keadilan  distributif  dasarnya  atau  perolehan  hak  tersebut  semata-mata  timbul  dari  keadaan  di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional  antar  negara-negara  modern,  sehingga  seseorang  asing  dapat  pula  menikmati  hak-hak  atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.
Mengenai  persamaan  ini,  berkembang  suatu  pengertian  bahwa  persamaan  bukan  hanya  menyangkut dengan seberapa jauh konstribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan konstribusinya.
Orang  yang  tidak  mempunyai  modal,  tidak  berpendidikan,  cacat  tubuh  dan  sebagainya  yang  tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.
Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena  tidak  mungkin  diberikan  hak-hak  yang  secara  aritmatik  sama  mengingat  kontribusinya  berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.
Dari  konstruksi  konsep  keadilan Aristoteles tersebut,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga  negara  dalam  negaranya.  Konstruksi  keadilan  yang  demikian  ini  membebankan  kewajiban  bagi pembentuk  Undang-undang  untuk  memperhatikannya  dalam  merumuskan  konsep  keadilan  kedalam  suatu Undang-undang. 26
Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide  yang bersifat mutlak  dan  abadi.  Landasan  filsafatnya  ialah  percaya  dan  menerima  sepenuhnya  alam  nyata  sebagai obyektifitas. 27
Dalam  pandangan  filsafat  ini  alam  nyata  diterima  sepenuhnya  sebagai  suatu  totalitas  yang  menjadi sumber  dari  segala  apa  yang  ada.  Alam  nyata  tersusun  dan  bertalian  secara  hirarkis  serta  membentuk  suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua yaitu ancaman pidana selama 2 tahun penjara, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf
23 Ibid, hal. 88-89 24 Ibid, hal. 91 25 Ibid, hal. 92 26 Ibid, hal. 96
27 Ibid, hal. 97
Ruben  Achmad,  Supeno  dan  Muhammad  Halik  Al  Nemeri. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Teknologi Informasi
yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat)  tahun.  Tetapi  dalam  perkara  ini  terdakwa  dijatuhi  pidana  penjara  selama  8  (delapan)  Bulan  penjara berdasarkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2019/ PN.Jmb tanggal 9 Mei 2019.
Dari  aspek  Sosiologis,  penjatuhan  pidana  terdakwa  selama  8  bulan  telah  sesuai  dengan  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh terdakwa, meskipun dari sudut  korban  kurang  menjamin  rasa  keadilannya,    juga kurang bersifat preventif bagi calon pelaku tindak pidana pencemaran baik lainnya Karena penjatuhan hukuman terasa sangat ringan sehingga nilai kemanfaatan dari putusan tersebut dirasa kurang dapat diterima Penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama  8  Bulan  penjara  memang  kurang  bersifat  preventif  bagi  calon  pelaku  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik sehingga  kurang  menjamin  nilai  kemanfaatannya,  namun  mengetahui  pertimbangan  yang  disampaikan  oleh  hakim yang  memutus perkara tersebut, hukuman tersebut cukup kurang adil bagi korban  maupun terdakwa sehingga nilai keadilan  pada  putusan  ini  masih  kurang  dapat  diterima.  Dari  Aspek  Filosofis,  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  yang  demokratis,  demi  terwujudnya  manusia  yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak mulia.
Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
Hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama, seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman minimal 2/3 (2 tahun 8 bulan) dari ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan harapan terdakwa mendapatkan efek jera sehingga tidak lagi melakukan lagi perbuatan yang merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 , Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Jakarta, 2012. Edi Setiadi Dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2017 Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014.
Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum , Gama Press, Yogyakarta, 2009.
M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Remadja Karya, Bandung, 2012.
Muladi Dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Kencana, Jakarta, 2014. Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 2012 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017. Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015. Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2014. Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Tanpa Tahun.