INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10286-10300 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Studi Evaluasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2022
Esty M. Tempoh 1 ✉ , Suryo S. Hadiwijoyo 2 ,  Elly E. Kudubun 3
Fakultas Ilmu Sosial Dan Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia
Email : 352019025@student.uksw.edu 1 ✉

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  program  PKH  di  kecamatan  Essang  Selatan  dengan menerapkan teori strukturasi dan konsep evaluasi kebijakan public. Pendekatan strukturasi digunakan untuk  memahami  interaksi  antara  actor-aktor  yang  terlibat  dalam  implementasi  program  dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi hasilnya. Konsep evaluasi kebijakan public digunakan untuk menilai  efektivitas,  efisiensi,  kesetaraan,  dan  dampak  program  PKH.  Melalui  pengumpulan  data kualitatif, penelitian ini akan menganalisis implementasi program, partisipasi masyarakat, peran actor- aktor  terkait,  dan  keberlanjutan  program.  Dengan  demikian  Program  PKH  di  Kecamatan  Essang Selatan  berhasil  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  konsep  evaluasi  kebijakan public.
Kata  Kunci:  Online Customer Review, Virtual Try On, Keputusan Pembelian

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  PKH  program  in  Essang  Selatan  Subdistrict  using  the  theory structuration  and  the  concept  of  public  policy  evaluation.  The  structuration  approach  is  used  to understand  the  interactions  among  actors  involved  in  program  implementation  and  how  social structures influence its outcomes. The concept of public policy evaluation is employed to assess the effectiveness, efficiency, equity, and impact of the PKH program. Through the collection of qualitative, this  research  will  analyse  program  implementation,  community  participation,  the  role  of  relevant actors, and program sustainability. Thus, the PKH program in South Essang Subdistrict has successfully achieved the predetermined goals in the concept of public policy evaluation.
Keyword: Program PKH, Strukturation, Public Policy Evaluation, Essang Selatan Subdistric

## PENDAHULUAN
Kebijakan program bantuan sosial di Indonesia menjadi satu hal yang sangat penting, sebagaimana  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  mengamanatkan  bahwa  negara  berkewajiban  atau  bertanggung  jawab  untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Bantuan  sosial  merupakan bantuan  yang  diberikan  berupa  transfer  uang  atau  barang  yang  diberikan  kepada masyarakat  guna  melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko  sosial  dan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri.  Bansos  difokuskan  untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang  berkepanjangan,  mendorong  dan  mempercepat  pertumbuhan  masyarakat  miskin menjadi  masyarakat  yang  produktif,  mandiri,  dan  sejahtera.  Menanggapi  hal  tersebut pemerintah  Indonesia  melalui  kementerian  sosial  membentuk  suatu  program  yaitu Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  (Elia  N.  d.,  2021).  Dalam  pasal  1  ayat  1  permensos No.1Tahun 2018, PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial dalam klister I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.  Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan Pendidikan dan kesehatan kepada keluarga/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat  data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.Tujuan diberlakukannya program PKH dalam jangka Panjang adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah  perilaku  rumah  tangga  miskin  yang  relative  kurang  mendukung  peningkatan kesejahteraan  kelompok  miskin.  PKH  dialokasikan  ke  daerah-daerah  yang  memenuhi syarajt yang telah ditentukan, sampai dengan tahun 2014 PKH telah mencakup pada 33 provinsi,  336  kabupaten/  kota,  3.429  kecamatan,  dengan  total  penerima  2,7  juta  KSM (Rizayani & Syaharuddin, 2023).
Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia,  dengan  Ibu  Kota  Melonguane.  Kabupaten  Talaud  berasal  dari  Pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada Tahun 2002. Kabupaten Talaud merupakan daerah  yang  melaksanakan  program  keluarga  harapan  (PKH)  sebagai  program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Talaud terletak di bagian utara pulau Sulawesi yang berbatasan  langsung  dengan  laut  Filipina,  memiliki  luas  wilayah  1,251  km2  serta  jumlah kecamatan sebanyak 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 Desa. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud juga merupakan suatu permasalahan sosial yang cukup krusial, yang mana angka kemiskinan di kabupaten Talaud masih terbilang sangat besar,
sehingga  membuat  banyak  warga  Talaud  memiliki  kelas  ekonomi  yang  sangat  rendah. Dengan demikian hal tersebut mendapatkan perhatian oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Melalui program- program pengentasan kemiskinan, yaitu salah satunya adalah  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dengan  harapan  dapat  menurunkan  angka kemiskinan yang ada di Talaud. Sebagian masyarakat Talaud kurang memahami adanya pendampingan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dari  pemerintah,  sehingga  pernah terjadi  kasus  pendataan  masyarakat  penerima  bantuan  PKH  yang  kurang  valid,  dimana masyarakat  yang  seharusnya  tidak    menerima  lagi  dikarenakan  ekonomi  yang  sudah membaik,  justru  masih  tetap  menerima  bantuan  PKH.  Dari  permasalahan  di  atas kemungkinan  diakibatkan  karena  kurannya  sosialisasi  pemerintah  terkait  program  PKH serta  proses  pembaruan  data  yang  tidak  berkala.  Adapun  Presentase  Kemiskinan  di kabupaten  Kepulauan  Talaud  pada  tahun  2018  mencapai  9.50%.  Sedangkan  Jumlah Kemiskinan  yang  terjadi  Di  kecamatan  Essang  selatan  mencakup  5  desa  yaitu,  Desa Sambuara, Desa Ensen, Desa Batumbalango, Desa Ambia dan Desa Kuma tercatat jumlah penduduk  miskin  sebanyak  3.811  serta  jumalah  keluarga  miskin  mencapai  571  keluarga miskin. Hal ini membuat kecamatan Essang selatan  menjadi kecamatan no 7 terbanyak jumlah penduduk serta KK miskin dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Penelitian ini menggunakan teori Strukturasi dalam menganalisis program PKH yang ada di Kecamatan Essang Selatan. Dalam teori  ini menjelaskan  bahwa Salah satu usaha menggabungkan agensi dan struktur yang paling terkenal dan diungkapkan dengan jelas adalah  Teori  Strukturasi  Anthony  Giddens.  Giddens  melangkah  begitu  jauh  dengan mengakatan  “setiap  penyelidikan  riset  di  dalam  ilmu -ilmu  sosial  atau  sejarah  terlibat  di dalam  menghubungkan  Tindakan  (sering  digunakan  secara  sinonim  dengan  agensi) dengan struktur. Sebaliknya tidak ada pengertian Ketika atruktur menentukan Tindakan . Giddens menyurvei sederetan luas teori-teori yang mulai dengan individu/agen contohnya interaksionisme  simbolik  atau  masyarakat/  struktur  contohnya  fungsionalisme  structural dan menolak kedua kutub tersebut. Giddens berargumen bahwa lebih tepat adalah kita harus mulai dengan “praktik - praktik sosial yang berulang”.Untuk memberi rincian sedikit lagi, dia berargumen: “domain dasar dari studi ilmu -ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukan pengalaman actor individual, juga bukan keberadaan segala bentuk totalitas sosial, tetapi  praktik-praktik  sosial  yang  tersusun  lintas  ruang  dan  waktu.  Selanjutnya  untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini juga menggunakan konsep evaluasi kebijakan public  dalam  menganalisis  evaluasi  dari  program  PKH  ini,  yang  mana  dalam  konsep tersebut menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab dari
kegagalan  suatu  kebijakan  yang  dilaksanakan  atau  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan public yang telah dilaksanakan tersebut sudah bisa meraih hasil yang diinginkan. William N.  Dunn  menjelaskan  bahwa  proses  pembentukan  kebijakan  public  terdiri  dari  agenda setting,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi kebijakan  (Dunn,  2003).  Evaluasi  berfungsi  untuk  memberikan  informasi  yang  valid  dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, pada konteks ini evaluasi menilai seberapa jauh  pemenuhan  nilai  yang  dapat  dicapai  dari  implementasi  kebijakan.  Evaluasi  dalam Kebijakan public harus memiliki kriteria penilaian antara lain Dimensi Efektivitas, Dimensi Efisiensi,  Dimensi  Kecukupan,  Dimensi  Pemerataan,  Dimensi  Responsivitas,  Dimensi Ketepatan (Dehani et al., 2018).
Studi evaluasi Program Keluarga Harapan telah menjadi perhatian para peneliti dan akademisi  guna  menilai  sejauh  mana  program  ini  telah  mencapai  tujuan-tujuannya. Penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran awal tentang keberhasilan dan kendala implementasi  program  ini  di  tingkat  lokal.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah melibatkan survei, wawancara, analisis data, dan pengamatan lapangan untuk memahami dampak dan efektivitas PKH dalam memberdayakan keluarga miskin. Namun, di tengah progres yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, masih ada beberapa gap yang perlu dijelajahi lebih lanjut dalam studi evaluasi PKH di Kecamatan Essang Selatang. Beberapa gap  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain,  Evaluasi  jangka  Panjang  (Alexandri,  2020). Meskipun beberapa penelitian telah mengungkapkan hasil awal yang menggembirakan, penting untuk melihat dampak jangka panjang dari PKH di Kecamatan Essang Selatang. Studi yang memperpanjang periode penelitian dan mengevaluasi keberlanjutan manfaat yang diberikan oleh program ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keberhasilannya  dalam  mengatasi  kemiskinan  dan  perbaikan  kesejahteraan  keluarga miskin. Selanjutnya Evaluasi kualitatif. Meskipun penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada  data  kuantitatif,  penelitian  kualitatif  yang  lebih  mendalam  dapat  memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana program ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Studi kualitatif dapat membuka wawasan tentang perubahan sosial dan ekonomi yang telah dialami oleh keluarga miskin berkat partisipasi dalam  PKH  (Arifin,  2021).  Dengan  mengisi  gap-gap  penelitian  di  atas,  studi  evaluasi Program Keluarga Harapan  di Kecamatan Essang Selatang dapat memberikan wawasan yang  lebih  lengkap  tentang  keberhasilan,  tantangan,  dan  potensi  program  ini  dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan dan perbaikan program ini di masa mendatang,  serta  membantu  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  dalam
meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

## METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa, kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. pengambilan informan dilakukan secara snowball  dengan memilih informan sebanyak 8 (delapan) orang. Penelitian dilakukan di Kecamatan Essang Selatan, mulai tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan  10 Juli 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Bogdan & Biklen, 2007). Untuk memperoleh informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini diperoleh  dari 2 (dua) sumber yaitu  :  (1)  data  primer  yaitu  data  otentik  atau  data  langsung  dari  orang  pertama  yang menyangkut pendapat dari informan tentang permasalahan penelitian, data ini diperoleh dari hasil wawancara atau observasi. (2) data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber lain yang bersifat autentik dan sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Sehubungan dengan hal itu maka yang akan dijadikan data sekunder adalah naskah tertulis, arsip-arsip, buku atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi terkait.
Dalam konteks PKH di Kecamatan Essang Selatan, teori strukturasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana struktur program dan tindakan individu saling mempengaruhi dalam implementasi program. Pertama-tama, aspek struktur PKH perlu dianalisis. Struktur program  mencakup  kebijakan  dan  pedoman  yang  mengatur  pelaksanaan  PKH,  alokasi anggaran,  serta  mekanisme  pengawasan  dan  pelaporan.  Analisis  terhadap  struktur program PKH dapat melihat apakah kebijakan dan pedoman telah cukup jelas dan mudah dipahami oleh petugas dan peserta PKH di kecamatan tersebut. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme pengawasan yang efektif juga penting untuk memastikan implementasi program yang baik (Dehani et al., 2018).
Selanjutnya,  perlu  dianalisis  juga  tindakan  individu  dalam  implementasi  PKH  di Kecamatan Essang Selatang. Tindakan individu meliputi petugas yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat. Analisis terhadap  tindakan  individu  dapat  melihat  sejauh  mana  petugas  dan  pendamping  PKH memahami  kebijakan  dan  pedoman  program  serta  kemampuan  mereka  dalam memberikan  pendampingan  yang  efektif  kepada  keluarga  penerima  manfaat.  Dalam konteks teori strukturasi, interaksi antara struktur program dan tindakan individu menjadi sangat  penting.  Bagaimana  struktur  program  PKH  diinterpretasikan  dan  dijalankan  oleh petugas  dan  peserta  PKH  akan  berdampak  pada  efektivitas  implementasi  program.
Misalnya,  jika  petugas  tidak  memahami  kebijakan  dan  pedoman  dengan  baik,  mereka mungkin  mengalami  kesulitan  dalam  menyalurkan  bantuan  kepada  keluarga  penerima manfaat. Begitu pula, jika keluarga penerima manfaat tidak memahami kewajiban dan hak mereka  dalam  program,  mereka  mungkin  tidak  dapat  memanfaatkan  bantuan  dengan maksimal. Selain itu, interaksi antara struktur program dan tindakan individu juga dapat membentuk ulang struktur itu sendiri. Misalnya, pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh  petugas  dalam  pelaksanaan  PKH  dapat  menyebabkan  perubahan  dalam  kebijakan pada  pedoman  program.  Begitu  pula,  partisipasi  dan  tanggapan  keluarga  penerima manfaat dapat mempengaruhi penyesuaian dalam struktur program yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka (Domri et al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  sosial  yang  diluncurkan  oleh pemerintah  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan kesejahteraan  keluarga  miskin.  Program  ini  memberikan  bantuan  keuangan  kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.
Tabel. 1 Skema Bantuan PKH Kategori Jumlah Bantuan Per Tahap Ibu/Hamil/Menyusui Rp 750.000 Usia Dini/Balita Rp 750.000 SD Rp 225. 000 SMP SMA Lanjut Usia (Lansia) Disabilitas Berat Rp 375.000 Rp 500.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Total Rp 3.800.000
Sumber : Pusat Pedoman Umum PKH 2021
Salah  satu  kecamatan  yang  mengimplementasikan  PKH  adalah  Kecamatan  Essang Selatan.  Dalam  evaluasi  PKH  di  Kecamatan  Essang  Selatan,  teori  strukturasi  dapat membantu  dalam  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  implementasi  program tersebut. Dengan memperhatikan interaksi antara struktur program dan tindakan individu, langkah-langkah  perbaikan  yang  tepat  dapat  diidentifikasi.  Misalnya,  jika  terdapat kesenjangan  dalam  pemahaman  kebijakan  dan  pedoman,  pelatihan  tambahan  dapat diberikan kepada petugas dan pendamping PKH. Selain itu, mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara semua pihak terlibat dapat diperkuat untuk meningkatkan partisipasi
dan pemahaman keluarga penerima manfaat. Dalam kesimpulannya, analisis menggunakan teori strukturasi dapat membantu dalam mengevaluasi implementasi PKH di Kecamatan Essang  Selatang.  Dengan  memahami  interaksi  antara  struktur  program  dan  tindakan individu, perbaikan yang tepat dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Penting  juga  untuk  terus  memantau  dan  mengevaluasi  implementasi  program  ini guna  mencapai  tujuan  utama  PKH,  yaitu  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kecamatan Essang Selatan. Selain itu untuk menjelaskan lebih rinci mengenai evaluasi kebijakan PKH ini kemudian dapat digunakan enam aspek yang terdapat dalam konsep kebijakan public yakni aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan (A Firdaus Ekardo, 2014).

## Aspek Efektivitas
Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (W, 2019). Untuk menilai apakah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan di Kecamatan Essang Selatan berhasil atau tidak adalah faktor kunci yakni efektivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada keluarga miskin atau rumah tangga  yang  sangat  miskin.  Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  mengenai  efektivitas kebijakan  PKH  di  Kecamatan  Essang  Selatan,  program  ini  telah  mencapai  tujuannya, terutama dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran anak peserta PKH di sekolah, yang mencapai 85% dari total masa aktif sekolah yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran KSM/RTSM tentang pentingnya  perawatan kesehatan, yang ditunjukkan oleh kunjungan rutin  ibu  hamil,  pasca  melahirkan,  dan  keluarga  dengan  balita  ke  fasilitas  pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu, atau posyandu (Hasil Wawancara, Kadis Dinas Sosial Talaud, 2023). Dalam aspek ini sama halnya dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang mana dalam penelitian-penelitian sebelumnya, aspek efektivitas yang dihasilkan oleh program  PKH  semuanya  berhasil,  dengan  melihat  semakin  banyaknya  anak-anak  yang bersekolah dengan bantuan dana dari program PKH. Berdasarkan teori Giddens, Kebijakan Keluarga Harapan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin di kecamatan ini. Struktur  ini  memengaruhi  tindakan  individu  dan  kelompok  dengan  mendorong  mereka untuk mengikuti program dan mengakses layanan yang disediakan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, struktur kebijakan membentuk perilaku masyarakat

## Aspek Kecukupan
Kecukupan  dapat  diartikan  sebagai  pemenuhan  segala  kebutuhan  atau  keperluan dasar kehidupan keluarga yang sangat miskin, baik secara fisik maupun mental. Dengan kata lain, kecukupan melibatkan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan  akan  pendidikan  dan  kesehatan  keluarga  miskin  (Purba,  2019).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa menjadi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  yang  terdaftar  dalam  Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Essang Selatan memiliki dampak positif bagi kelangsungan hidup anggota keluarga. Selain menerima bantuan yang mengurangi beban pengeluaran harian,  anggota  keluarga  miskin  juga  mendapatkan  layanan  kesehatan  dan  pendidikan yang  memuaskan  dari  petugas  yang  bertanggung  jawab.  Dalam  layanan  kesehatan, keluarga miskin termasuk ibu hamil, ibu setelah melahirkan, dan anak balita mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas kesehatan. Selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara  gratis,  mereka  juga  diberikan  tambahan  makanan  bergizi  untuk  ibu  dan  anak. Kecukupan gizi yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan kalori, protein, mineral, dan vitamin. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi dengan pasti, maka angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan.
Situasi yang serupa terjadi juga dalam bidang pendidikan, di mana semua anak yang menjadi  peserta  PKH  memperoleh  pemenuhan  kebutuhan  mereka,  baik  dalam  hal pembelajaran di sekolah maupun dalam kebutuhan perlengkapan dan peralatan sekolah. Hal ini akan meningkatkan prestasi belajar anak-anak dari keluarga sangat miskin, sehingga memberikan  dukungan  bagi  masa  depan  mereka  dan  pembangunan  manusia  secara menyeluruh. Namun demikian, kebijakan PKH belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah sosial-ekonomi yang  dihadapi oleh  KSM/RTSM. Masih ada keluarga sangat  miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH namun kehidupan mereka tetap rentan dan tidak berdaya dari segi ekonomi dan sosial, karena beberapa keluarga lebih memilih berhutang untuk menutupi  kebutuhan  yang  kurang      (Hasil  Wawancara,  Pendamping  PKH  Kec  Essang Selatan, 2023). Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwasannya  dalam  aspek  kecukupan  PKH  sangat  positif  dan  sudah  sepenuhnya mencukupi  kebutuhan.  Namun  ada  salah  satu  penelitian  sebelumnya  yang  sama  yakni penelitian dari Ika Ayu Nurrohman, di Desa Balongmasin Kab. Mojokerto (Ika 2022), yang menjelaskan  bahwa  aspek  kecukupan  masih  belum  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan KSM/RTSM,  diakibatkan  mereka  masih  lebih  memilih  berhutang  juga.  Berdasarkan  teori Giddens aspek kecukupan ini sama halnya dengan aspek efektivitas yang mana struktur mempengaruhi tindakan agen.

## Aspek Efisiensi
Efisiensi merujuk pada upaya mencapai hasil yang optimal tanpa membuang banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan. Aspek ini selalu mempertimbangkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan (Rosana E. , 2019). Jika dilihat dari segi efisiensi, Kebijakan PKH di  Kecamatan Essang Selatan  sudah terbukti efisien. Meskipun bantuan dana yang diterima terbatas, Hal ini tetap diimbangi oleh pemerintah setempat sehingga kebijakan program  tetap  berjalan  dan  membawa  dampak  positif  dalam  meningkatkan  ekonomi keluarga  yang  sangat  miskin  serta  mempercepat  akses  mereka  terhadap  layanan pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Essang Selatan. Bantuan PKH memudahkan rumah tangga sangat miskin untuk mengakses layanan kesehatan, terutama bagi  ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Hal yang sama juga berlaku dalam layanan pendidikan, di mana bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka (Hasil Wawancara, Camat Essang Selatan, 2023). Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah ada, seperti penelitian dari Ika Ayu Nurrohma (Ika 2022), yang mana dalam aspek ini efisiensi program PKH di Desa Balongmasin  masih  hanya  sebatas  pemenuhan  sumber  daya  manusia,  sedangkan pemenuhan sumber daya waktu dan fasilitas di nilai masih kurang efisien. Aspek efisiensi ini  jika  dilihat  melalui  kacamata  strukturasi  Giddens  merupakan  pengaruh  dari  struktur dalam hal ini adalah program PKH terhadap perilaku agen dalam hal ini penerima manfaat, atau pengaruh struktur terhadap agen.

## Aspek Pemerataan
Kebijakan yang berorientasi pada perataan mengacu pada kebijakan atau upaya yang diberikan secara adil. Dengan kata lain, suatu program dapat dianggap efektif dan efisien jika biaya atau manfaatnya didistribusikan secara merata kepada kelompok atau sasaran program (Saragi et al., 2021). Tujuannya adalah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh  masyarakat  tanpa  adanya  diskriminasi  atau  perbedaan  status  sosial  antara kelompok dan golongan. Evaluasi terhadap Kebijakan PKH di Kecamatan Essang Selatan, dalam hal aspek perataan, dapat dinilai dalam dua bentuk. Pertama, pemberian pelayanan telah dilakukan secara merata kepada peserta PKH, baik dalam layanan pendidikan maupun kesehatan,  tanpa  adanya  perbedaan  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Kedua, pendistribusian bantuan PKH tidak merata kepada keluarga sangat miskin di Kecamatan Essang Selatan dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah. Hal Ini berarti bahwa PKH belum sepenuhnya mencakup seluruh keluarga sangat miskin di wilayah tersebut. Selain
itu, penyaluran bantuan PKH dilakukan dengan variasi kepada peserta PKH. Variasi dalam hal ini merupakan kesalahan penyaluran yang mana ada beberapa penerima bantuan PKH yang  seharusnya  mendapatkan  bantuan  tersebut  tapi  tidak  terdata  sebagai  penerima bantuan, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Pedoman Umum PKH (Hasil Wawancara, Pendamping PKH Kec Essang Selatan, 2023). Dalam aspek pemerataan dari  penelitian terdahulu oleh Ika Ayu Nurrohmah (Ika 2022), pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin  bisa dinilai masih belum memenuhi kriteria pemerataan, dikarenakan masalah ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Sama halnya dengan Penelitian penulis dimana aspek pemerataan di nilai belum efektif dikarenakan data yang ada tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat saat sudah di lapangan. Berdasarkan teori Strukturasi Giddens, Aspek pemeretaan ini sama dengan dilema struktur, yang mana Program Keluarga Harapan menghadapi dilema struktural antara mempertahankan status quo dan mengubah struktur kemiskinan di kecamatan tersebut. Program ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan yang telah lama ada, sambil mendorong perubahan perilaku dari agen-agen penyalur untuk tetap mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ada, agar tidak terjadi lagi kesalahan  dalam  penyeluran  sehingga  dalam  penyaran  bantuan  tersebut  tidak  lagi bervariasi melainkan merata.

## Aspek Responsivitas
Responsivitas  mengacu  pada  sejauh  mana  suatu  kebijakan  dapat  memenuhi kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok  masyarakat  tertentu  (Takaredase  et  al., 2019).  Dalam  mengevaluasi  tingkat  keberhasilan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan Essang Selatan dari segi responsivitas, terdapat dua kriteria penilaian. Pertama, kebijakan  PKH  telah  memberikan  kepuasan  baik  bagi  pemberi  layanan  kesehatan  dan pendidikan  maupun  bagi  peserta  PKH  yang  merupakan  keluarga  sangat  miskin.  Kedua, kebijakan PKH telah mendapatkan respon atau dukungan positif dari pemerintah daerah setempat dan lembaga/instansi terkait lainnya. Dalam konteks layanan kesehatan, petugas kesehatan  dapat  dengan  mudah  mencapai  peserta  PKH  karena  keluarga  miskin  yang terdaftar sebagai peserta PKH termotivasi untuk mengunjungi fasilitas layanan kesehatan. Oleh  karena  itu,  petugas  kesehatan  tidak  perlu  mengunjungi  langsung  rumah  setiap keluarga sangat miskin yang membutuhkan layanan tersebut. Hal ini memberikan kepuasan tersendiri bagi petugas kesehatan karena cakupan layanan meningkat. Sementara dalam layanan pendidikan, pemberi layanan pendidikan, seperti guru, juga merasakan manfaat dan  kepuasan  yang  sama.  Dengan  adanya  bantuan  PKH,  anak-anak  peserta  PKH  lebih termotivasi  untuk  aktif  bersekolah  karena  kebutuhan  mereka  akan  perlengkapan  dan
peralatan pendidikan telah terpenuhi. Hal ini membuat guru merasa puas karena peserta PKH lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar (Hasil Wawancara, Camat Essang Selatan, 2023). Untuk aspek ini sebagian besar penelitian sebelumnya memiliki hasil yang positif misalnya penelitian dari Ika Ayu Nurrohman di desa Balongmasin (2022), yang menjelaskan bahwa responsivitas pada pelaksanaan PKH di Desa tersebut mendapatkan respon  yang  positif.  Lagi-lagi  dalam  aspek  Responsivitas  ini  jika  dilihat  berdasarkan strukturas Giddens merupakan pengaruh dari struktur terhadap agen sama halnya dengan beberapa aspek sebelumnya.

## Aspek Ketepatan
Keberhasilan Kebijakan PKH di Kecamatan Essang Selatan dapat dievaluasi dari segi ketepatan. Program ini dianggap sangat berharga dan bernilai bagi keluarga sangat miskin (RTSM), karena mampu mengubah pola perilaku mereka dan mendukung kelangsungan hidup anggota rumah tangga (ART) yang termasuk dalam Keluarga Sangat Miskin (KSM) (Akhyarudin, 2019). Adanya Kebijakan PKH telah membantu menurunkan angka kematian ibu  dan  bayi  dengan  meningkatkan  status  kesehatan  ibu  dan  bayi  serta  ketersediaan layanan  kesehatan.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  telah  meningkatkan  tingkat  partisipasi sekolah,  yang  pada  gilirannya  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan,  terutama  di antara mereka yang terdaftar sebagai peserta PKH. Dalam hal ketepatan, program PKH di kecamatan Essang Selatan ini masih belum mencapai kearah tepat, karena ada beberapa ART  yang  dapat  digolongkan  ke  dalam  keluarga  menengah  kemudian  ART  tersebut mendapatkan  bantuan  PKH,  serta  para  penerima  manfaat  masih  kurang  mampu  untuk beradaptasi dengan program pertanian moderen (Penggunaan alat-alat pertanian canggih, dan beberapa campuran pupuk moderen) yang telah di sosialisasikan melalui program PKH. Namun  dalam  segi  Pendidikan,  program  PKH  ini  memberikan  peningkatan  yang  mana dulunya siswa ada beberapa yang tidak bisa bersekolah akibat tidak memiliki biaya yang cukup, kini semua siswa baik SD maupun SMP kini sudah bisa bersekolah semuanya (Hasil Wawancara, Penerima Manfaat PKH, 2023). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, Aspek ketepatan merupakan aspek yang paling banyak mendapatkan hasil yang ngatif atau belum  memenuhi  kriteria  ketepatan.  Misalnya  penelitian  milik  Ika  Ayu  Nurrohman  (Ika 2022),  yang  menjelaskan  bahwa  sebagian  besar  peserta  PKH  masih  enggan  untuk memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan  pendapatan keluarga, misalnya melalui wirausaha. Aspek ini apabila dilihat berdasarkan teori Giddens merupakan dampak tindakan terhadap struktur, yang mana apabila agen dalam hal ini penerima PKH mampu  meningkatkan  pendapatan  mereka  baik  dari  bidang  pertanian  maupun
kewirausahaan,  mungkin  struktur  program  PKH  nantinya  akan  berubah,  dan  bukan  lagi sebagai program dengan pemberian dana secara langsung.
Dengan kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens, kita dapat menganalisis evaluasi kebijakan Keluarga Harapan di Kecamatan Essang Selatan berdasarkan beberapa aspek di atas sebagai berikut:
Pengaruh  Struktur  Terhadap  Tindakan:  Kebijakan  Keluarga  Harapan  memberikan bantuan  finansial  kepada  keluarga  miskin  di  kecamatan  ini.  Struktur  ini  memengaruhi tindakan individu dan kelompok dengan mendorong mereka untuk mengikuti program dan mengakses layanan yang disediakan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian, struktur kebijakan membentuk  perilaku masyarakat. Dampak Tindakan Terhadap Struktur: Di sisi lain, tindakan individu dan kelompok juga memengaruhi struktur kebijakan. Misalnya, jika keluarga miskin berhasil meningkatkan pendapatannya melalui pelatihan yang diberikan oleh  program,  mereka  mungkin  menjadi  lebih  mandiri  secara  ekonomi  dan  kurang bergantung  pada  bantuan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  memengaruhi  evolusi  kebijakan Keluarga Harapan di masa depan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan berbeda, yang mana agen masih kurang mampu dalam optimalisasi program yang telah diberikan oleh struktur.
Dilema Struktural: Program Keluarga Harapan menghadapi dilema struktural antara mempertahankan status quo dan mengubah struktur kemiskinan di kecamatan tersebut. Program  ini  mencoba  memecahkan  masalah  kemiskinan  yang  telah  lama  ada,  sambil mendorong perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat dan pemerintah selaku penyalur. Keberhasilan  program  ini  akan  ditentukan  oleh  sejauh  mana  struktur  kebijakan  dapat beradaptasi dengan tindakan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Konteks Geografis dan Sosial: Dimensi waktu ruang dan sosial juga sangat relevan. Kecamatan Essang Selatang memiliki tantangan geografis, seperti akses yang sulit ke pusat kesehatan dan pendidikan. Selain itu, sejarah kemiskinan yang panjang di daerah ini memengaruhi cara individu dan kelompok  menghadapi  kebijakan  ini.  Mereka  mungkin  memiliki  skeptisisme  terhadap keberlanjutan program ini berdasarkan pengalaman masa lalu.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  Kecamatan  Essang  Selatang,  evaluasi  kebijakan  Keluarga  Harapan dapat  dianalisis  menggunakan  kerangka  Teori  Strukturasi  Anthony  Giddens.  Struktur kebijakan  tersebut  memengaruhi  tindakan  individu  dan  kelompok  di  daerah  tersebut, sementara tindakan tersebut juga memengaruhi struktur kebijakan. Di sisi lain, program ini menghadapi dilema struktural yang berkaitan dengan perubahan dan pemeliharaan status quo  dalam  masyarakat  yang  memiliki  tantangan  geografis  dan  sosial  tertentu.  Dalam
evaluasi  ini,  keenam  aspek  dalam  konsep  kebijakan  publik,  yaitu  ketepatan,  efisiensi, perataan,  responsivitas,  ketimpangan,  dan  partisipasi,  dianalisis  untuk  mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Pertama-tama, ketepatan program menjadi fokus penting dalam evaluasi. Program PKH di Kecamatan Essang Selatan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan.  Melalui  pemenuhan  kebutuhan  keluarga  sangat  miskin,  seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut. Dalam konteks ketepatan, PKH memberikan manfaat yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  preferensi  keluarga  sangat  miskin  di  wilayah  tersebut. Selanjutnya,  aspek  efisiensi  juga  penting  untuk  dievaluasi.  Program  PKH  di  Kecamatan Essang Selatan telah mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik. Meskipun anggaran program terbatas, PKH mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi keluarga sangat miskin dan mempercepat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.  Dengan  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada,  program  ini mampu mencapai hasil yang maksimal tanpa membuang waktu dan biaya yang tidak perlu.
Selanjutnya,  aspek  perataan  menjadi  fokus  penting  dalam  evaluasi  program. Program PKH di Kecamatan Essang Selatan telah memberikan pelayanan secara merata kepada  peserta  program.  Tidak  ada  perbedaan  perlakuan  antara  satu  keluarga  dengan keluarga  lainnya.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan  sosial  dan ekonomi  di  masyarakat,  dan  evaluasi  menunjukkan  bahwa  PKH  telah  memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada kelompok  sasaran. Responsivitas program  juga menjadi  aspek  yang  dievaluasi  dengan  menggunakan  teori  strukturasi  dan  konsep kebijakan  publik.  PKH  di  Kecamatan  Essang  Selatan  mampu  memuaskan  kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Program ini memberikan kepuasan bagi  pemberi  layanan  kesehatan  dan  pendidikan,  serta  peserta  PKH  yang  merupakan keluarga sangat miskin. Responsivitas ini tercermin dalam peningkatan akses dan kualitas layanan  kesehatan,  peningkatan  partisipasi  dalam  pendidikan,  serta  perubahan  pola perilaku  keluarga  sangat  miskin.  Dalam  mengurangi  ketimpangan,  PKH  di  Kecamatan Essang  Selatan  telah  berhasil  mencapai  hasil  yang  signifikan.  Program  ini  mampu mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  antara  kelompok  masyarakat.  Dengan memberikan perlakuan yang adil dan merata, PKH membantu mengatasi kesenjangan dan meningkatkan  kesejahteraan  keluarga  sangat  miskin  di  wilayah  tersebut.  Terakhir, partisipasi keluarga sangat miskin dalam program menjadi aspek penting dalam evaluasi. PKH di Kecamatan Essang Selatan berhasil meningkatkan partisipasi keluarga sangat miskin dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program ini memberikan dorongan bagi keluarga untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka. Dalam hal partisipasi, PKH telah memberikan dampak positif dalam menggerakkan keluarga sangat miskin untuk mengambil peran aktif dalam perubahan kehidupan mereka. Secara  keseluruhan,  evaluasi  program  PKH  di  Kecamatan  Essang  Selatan  dengan menggunakan teori strukturasi dan konsep kebijakan publik menunjukkan bahwa program ini  efektif  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan.  PKH  berhasil  dalam pemenuhan  kebutuhan,  meningkatkan  akses,  mengurangi  ketimpangan,  dan meningkatkan partisipasi keluarga sangat miskin di wilayah tersebut. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang keefektifan program ini, dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarga sangat miskin di Kecamatan Essang Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 237 – 244.
Arifin,  I.  P.  (2021).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Penanggulangan Kemiskinan Struktural (Telaah Teori Strukturasi Anthony Giddens). Prosiding Seminar Nasional Sosiologi, 2, 121 – 134.
Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Research for education: An introduction to theories and methods.
Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Governansi, 4(1), 45 – 56.
Domri,  D.,  Ridwan,  R.,  &  Jaya,  M.  (2019).  Efektivitas  program  keluarga  harapan  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 1(1),
1 – 16.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
Purba, A. (2019). PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DKELURAHAN SIJAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI.
Rizayani, S., & Syaharuddin, M. R. N. H. (2023). 7. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Banjarbaru. Kajian-Kajian Lokal Kalimantan Selatan, 65.
Saragi,  S.,  Batoebara,  M.  U.,  &  Arma,  N.  A.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (Pkh)  Di  Desa  Kota  Rantang  Kecamatan  Hamparan  Perak. Publik:  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 8(1), 1 – 10.
Takaredase,  J.  T.,  Kaawoan,  J.  E.,  &  Singkoh,  F.  (2019).  Program  Keluarga  Harapan  Dalam
Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. Jurnal Eksekutif, 3(3).
Camat Essang Selatan, 2023. Wawancara terkait evaluasi program PKH di Kecamatan Essang selatan
Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Talaud,  2023.  Wawancara  Terkait  Evaluasi  program  PKH  di Kabupaten Talaud dan Kecamatan Essang Selatan