## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  DALAM PENGIKATAN OBYEK JAMINAN BERUPA SURAT KUASA JUAL  SAAT DEBITOR WANPRESTASI
Lukman Farid Bahtiar Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya email : lukmanryu7@gmail.com
Agus Yudha Hernoko Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya Universitas Airlangga Surabaya Email : yudha_fhunair@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Perjanjian kredit dengan dalam pengikatan obyek jaminan berupa surat kuasa jual dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari bagi kreditor. Namun di sisi lain hal  tersebut  masih  terjadi  di  masyarakat  dengan  anggapan  sebagai  wujud  salah  satu bentuk  kebebasan  berkontrak.  Penulis  dalam  penelitian  ini  ingin  menelaah  dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan hukum kuasa jual yang ditanda tangani oleh debitor kepada kreditor bersamaan dengan perjanjian kredit dan bentuk perlindungan hukum  bagi    kreditor  dalam  pengikatan  obyek  jaminan  berupa  surat  kuasa  jual  saat debitor  Wanprestasi  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  bahan  hukum  sekunder  sedangkan  pendekatan  masalah  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kuasa jual  yang ditandatangani  oleh debitor kepada kreditor bersamaan dengan  perjanjian  kredit  berakibat  batal  demi  hukum.  Perlindungan  hukum  kepada kreditor  tetap  ada  meskipun  surat  kuasa  menjual  menjadi  tidak  sah  atau  batal  demi hukum  karena  pada  prinsipnya  segala  harta  kekayaan  debitor  akan  menjadi  jaminan umum bagi perutangannya dengan semua kreditor.
Kata kunci : Perjanjian Kredit, Kuasa Jual, Wanprestasi

## ABSTRACT
The credit agreement with the binding of a security object in the form of a power of attorney to sell may result in further legal problems for the creditor. But on the other hand it is still happening in society with the assumption as a  form of freedom of contract. The author of this study would like to review and analyze more about the position of the law power  of  attorney  to  sell  signed  by  the  debtor  to  the  creditors  together  with  the  credit agreement and the form of legal protection for the creditor in the binding of the guarantee object  in  the  form  of  a  power  of  attorney  selling when  the  debtor  defaults.  The  research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is done by using the approach of law and conceptual approach. The results show that a power of attorney to sell signed by the debtor to the creditor along with the credit agreement resulted null and void. Legal protection to creditors remains even though the power of attorney sells to be invalid or null and void because in principle all the debtor's assets will be a guarantee for all debts with the creditor.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Keywords: Credit Agreement, power of attorney to sell, Default
Pendahuluan Keberadaan
hukum dalam masyarakat  merupakan  suatu  sarana untuk  menciptakan  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat,  sehingga  dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu  dengan  yang  lainnya  dapat  dijaga kepentingannya.  Hukum  tidak  lain  adalah perlindungan  kepentingan  manusia  yang berbentuk  norma  atau  kaedah.  Hukum sebagai  kumpulan  peraturan  atau  kaedah mengandung  isi  yang  bersifat  umum  dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang,  dan  normatif  karena  menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan  kepatuhan  pada  kaedah (Sudikno Mertokusumo, 2003:39).
Sumber  sumber  perikatan,  oleh undang-undang di terangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (Perjanjian) atau dari undang- undang.  Pasal  1313 Burgerlijk  Wetbook (BW),    memberikan  rumusan  tentang kontrak  atau  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan    mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang    lain  atau  lebih.  Hal  ini  berdasar terjemahan  BW  dalam  bahasa  Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio  (Agus  Yudha  Hernoko, 2014:15).
Kredit  dalam  perspektif  hukum sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  (UU  Perbankan) menyatakan  “Kredit  adalah  penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau    kesepakatan  pinjam- meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk
melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hal ini secara  ringkas  di  kemukakan  oleh    R. Subekti yaitu “Kredit berarti kepercayaan. Seorang  nasabah  yang  mendapat  kredit dari  bank  memang  adalah  orang  yang mendapatkan  kepercayaan  dari  bank”  (R. Subekti, 1991:1).
Perjanjian    kredit  pada  dasarnya merupakan  perjanjian  yang  dibuat  antara kreditor  dan  debitor,  dimana  kreditor berkewajiban  untuk  memberikan  uang atau  kredit  kepada  debitor,  dan  debitor berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga,  serta  biaya-biaya  lainnya  sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.
Pengertian    perjanjian  kredit  terdiri dari  dua  unsur  dan    suku    kata  yaitu perjanjian  dan  kredit yang  dapat didefinisikan  sebagai  berikut  yaitu  istilah perjanjian  berdasar  rumusan  ketentuan Pasal 1313 BW,  yang menyatakan bahwa : “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”. Kemudian  diperjelas  lagi  oleh  Salim  H.S.  : “Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum  antara  subjek  hukum  satu  dengan subjek  hukum  lain  dalam  bidang  harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain  berkewajiban  untuk  melaksanakan prestasinya  sesuai  dengan  yang  telah disepakatinya” (Salim HS, 2005:15).
Perbuatan  hukum  adalah  perbuatan yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum,  baik yang  dilakukan  satu  pihak  saja  (bersegi satu)  maupun  yang  dilakukan  dua  pihak (bersegi  dua)  (Hilman  Hadikusuma, 2005:40).  Menurut  Chainur  Arrasjid adapun  yang  dimaksudkan  dengan perbuatan  hukum  sepihak  dan  dua  pihak adalah sebagai berikut :
a) Perbuatan  hukum  sepihak,  yaitu perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan
oleh  satu  pihak  saja  dan  menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya  pembuatan  surat  wasiat  dan pemberian suatu benda (hibah).
b) Perbuatan  hukum  dua  pihak,  yaitu perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh dua  pihak  dan  menimbulkan  hak-hak serta  kewajiban-kewajiban  bagi  kedua pihak (timbal balik), misalnya membuat persetujuan  jual  beli,  sewa  menyewa dan  lain-lainnya  (Chainur  Arrasjid, 2001:112).
Dalam bidang pertanahan, perbuatan hukum  tersebut  seperti  membuat  surat wasiat, perjanjian sewa-menyewa, pengikatan jual  beli dan pemberian kuasa menjual  atas  sebidang  tanah  hak  milik, perjanjian  hutang-piutang  dan  lainnya termasuk  dalam  perbuatan  hukum  dua pihak. Dalam melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum, seseorang maupun badan  hukum dapat melakukannya sendiri secara  langsung  tetapi  juga  dapat memberikan  kuasa  atau  perwakilan  atau pendelegasian  kewenangan  kepada  orang lain, dan dalam ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah Perjanjian Pemberian Kuasa ( lastgeving ) yang nantinya akan menimbulkan dua belah pihak yaitu selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa.
Perjanjian  kredit  dengan  dalam pengikatan  obyek  jaminan  berupa  surat kuasa  jual  dapat  menimbulkan  masalah hukum  di  kemudian  hari  bagi  kreditor. Namun  di  sisi  lain  hal  tersebut  masih terjadi  di  masyarakat  dengan  anggapan sebagai  wujud  salah  satu  bentuk kebebasan berkontrak. Dimana kebebasan berkontrak  yang  merupakan  ‘roh’  dan ‘Napas’  sebuah  kontrak  atau  perjanjian, secara  implisit  memberikan  panduan bahwa  dalam  berkontrak  pihak-pihak  di asumsikan  mempunyai  kedudukan  yang seimbang.  Dengan  demikian  di  harapkan akan  muncul  kontrak  yang  adil  dan  dan seimbang  pula  bagi  para  pihak  (Agus Yudha Hernoko, Op Cit :2).
Dengan  asas  kebebasan  berkontrak ini,  para  pihak  yang  yang  membuat  dan mengadakan  perjanjian  di  perbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang  prestasi  yang  wajib  dilakukan tersebut  bukanlah  sesuatu  yang  terlarang (Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja, 2004:2).
Pemberian kuasa yang diberikan dan ditanda  tangani  oleh  debitor  atau  pemilik jaminan kepada kreditor pada pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penandatanganan  akta  pengakuan  utang atau  perjanjian  kredit  untuk  menjual barang  jaminan  secara  dibawah  tangan menurut  Herlien  Budiono  bertentangan dengan  asas  yang  bersifat  “  bertentangan dengan kepentingan umum ( Van Openbaare orde )” karena penjualan benda jaminan  apabila  tidak  dilakukan  secara sukarela  haruslah  dilaksanakan  di  muka umum  secara  lelang  menurut  kebiasaan setempat,  sehingga  pemberian  kuasa semacam ini adalah batal demi hukum" ( 1 Herlien Budiono, 2010:3).
Berdasar  Putusan  MA  No  REG 3309.K/PDT/1985 tertanggal 29 Juli 1987 memutuskan bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan  yang  termaktub  dalam  Akta Pengakuan  Utang  tanggal  25  april  1975 adalah  tidak  sah.  Demikian  pula  dengan putusan MA 31 Mei 1990 No.
1726/K/PDT/1986 menyatakan :
“…..  bahwa cessie ,  penyerahan  dan pemindahan  hak  atas  tanah  yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan
ditandatanganinya  suatu  perjanjian Kredit  Bank,  maka  hakekat  status tanah  tersebut  hanyalah  sebagai jaminan  (agunan)  atas  adanya Perjanjian  Utang  Piutang  tersebut. Dengan demikian, maka adanya “akta cessie ”, hanyalah merupakan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
perbuatan semu
atau schijnhandeling …..”.
Kekecualian  diberikan  oleh  Pasal  20 ayat  2  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan  Tanah  (UUHT)  dengan  ketentuan jika  dengan  hal  itu  akan  dapat  diperoleh harga  tertinggi  yang  menguntungkan semua pihak, dengan ketentuan :
a) Apabila debitor telah cedera janji
b) Pelaksanaan penjualannya dengan syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  20 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan
c) Demikian  pula  dapat  ditemukan  pada eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 ayat (1)  c  dan  ayat  (2)  Undang-undang Fidusia (Herlien Budiono, 2018).
Dalam  praktiknya  saat  ini  masih terdapat  para  pihak  yang  melakukan perjanjian  kredit  dalam  pengikatan  obyek jaminan  berupa  surat  kuasa  jual.  Untuk menganalisis permasalahan ini secara lebih cermat  memerlukan  penelitian  lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi    kreditor  dalam  pengikatan  obyek jaminan  berupa  surat  kuasa  jual  saat debitor wanprestasi.
Rumusan Masalah 1. Apa  kedudukan hukum kuasa jual yang ditanda  tangani  oleh  debitor  kepada kreditor  bersamaan  dengan  perjanjian kredit ?
2. Apa  upaya  perlindungan  hukum  bagi kreditor  dalam  pengikatan  obyek jaminan  berupa  surat  kuasa  jual  saat debitor Wanprestasi?
Metode Penelitian Penelitian  ini  merupakan  suatu penelitian  hukum  yang  normatif.  Peter Mahmud  Marzuki  menyatakan  bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-
prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  akan  sedikit menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  atau statue  approach ,  dan pendekatan  konseptual  atau  c onceptual approach . Pendekatan perundang-undangan atau statue  approach digunakan  karena  dalam pembahasan artikel ini akan mengacu pada undang-undang (Sunaryati Haryono, 1994:139).  Dengan  pendekatan  ini  kami ingin  menganalisa  dari  segala  macam peraturan mengenai kuasa menjual dalam perjanjian kredit.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach ,  pada  penelitian  ini  pendekatan konseptual  akan  lebih  banyak  kami digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual  maupun  landasan  teoritis sehingga  dapat  ditemukan  konsep  atau teori yang terkandung dalam aturan aturan yang  akan  kita  kaji  terkait  dengan  kuasa menjual dalam perjanjian kredit
Pembahasan Kuasa  Jual  Yang  Ditanda  Tangani  Oleh Debitor  Kepada  Kreditor  Bersamaan Dengan  Perjanjian  Kredit  Berakibat Batal Demi Hukum
Perjanjian  kredit  ini  mendapat perhatian  yang  khusus,  baik  oleh  bank maupun  nasabah  sebagai  debitor,  karena perjanjian  kredit  memiliki  fungsi  yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan,
maupun dalam
penatalaksanaan  kredit  itu  sendiri. Pemberian  kredit  memiliki  fungsi  yaitu  ( Gatot Wardoyo CH, 1992:64):
1. Perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai perjanjian  pokok,  artinya  perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan  batal  atau  tidaknya perjanjian  lain  yang  mengikutinya,

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti  mengenai  batasan-batasan  hak dan  kewajiban  diatara  kreditor  dan debitor.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk  melakukan  monitoring  kredit. Kredit dilihat dari sisi unsur keuntungan bagi  kreditor,  yaitu  untuk  mengambil keuntungan  dari  modalnya  dengan mengharapkan  pengembalian  prestasi, sedangkan pandangan dari sisi debitor, yaitu  bahwa  kredit  memberikan bantuan untuk menutupi kebutuhannya dan  menjadi  beban  bagi  dirinya  untuk membayar
Disebutkan  dalam  Pasal  1318  BW, apabila  seseorang  membuat  sesuatu perjanjian,  maka  orang  itu  dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli waris dan orang-orang  yang  memperoleh  hak daripadanya.  Beralihnya  hak  kepada  ahli waris adalah akibat peralihan dengan alas hak  umum  (onder  algemene  titel)  yang terjadi pada  ahli warisnya (Mariam Darus Badrulzaman, 1983:22). BW membedakan tiga  golongan  yang  tersangkut  pada perjanjian, yaitu :
a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
b) Para  ahli  waris  mereka  dan  mereka yang mendapat hak daripadanya.
c) Pihak ketiga.
Perjanjian sebagai gerbang awal dari adanya  suatu  perbuatan  hukum,  yang melibatkan  lebih  dari  satu  pihak  dan menimbulkan  hak  serta  kewajiban  di antara  para  pihak  yang  terlibat  di dalamnya,  memiliki  banyak  definisi  atau pengertian yang dapat dilihat dari berbagai sumber,  baik  sumber  yang  berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli maupun Kamus Bahasa Indonesia atau kamus bahasa asing.
Perjanjian  merupakan  salah  satu sumber perikatan bahkan dapat dikatakan
sebagai  sumber  pada  umumnya  dari perikatan.  Perjanjian  menurut  Herlien Budiono  adalah  “perbuatan  hukum  yang menimbulkan suatu hubungan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan  tujuan  para  pihak”  (Herlien Budiono, Op. Cit :3). Perjanjian  sebagai  wujud  komitmen antara  dua  pihak  yang  menimbulkan  hak dan  kewajiban  bagi  para  pihak  tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum  Perjanjian  agar  dapat  berlaku secara
sah dan dapat
dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pengaturan mengenai syarat yang harus  dipenuhi  dalam  suatu  perjanjian diatur  pada  Pasal  1320  –  Pasal  1337  BW, Bagian  Kedua  dalam  Bab  Kedua  tentang perikatan-perikatan  yang  dilahirkan  dari kontrak atau perjanjian.
Eksistensi perjanjian sebagai sumber perikatan  terlihat  dalam  Pasal  1233  BW yang  menyatakan  “Tiap-Tiap  Perikatan dilahirkan  baik  karena  perjanjian  baik karena  udang-undang”.  Perjanjian  hanya melahirkan  hak  dan  kewajiban  di  hukum harta  kekayaan  tidak  dibidang  hukum lainnya.  Pihak  yang  membuat  perjanjian dengan  sukarela  mengikatkan  diri  untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak  berbuat  sesuatu  untuk  kepentingan kepada siapa dia mengikatkan diri dengan jaminan  atau  tanggungan  berupa  harta kekayaan  yang  dimiliki  atau  yang  akan dimiliki oleh pihak yang mengikatkan diri sesuai  Pasal  1131  BW  yang  menyatakan “segala kebendaan miliki debitor baik yang bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi tanggungan  untuk  segala  perikatannya perseorangan”  (Kartini  Muljadi  dan Gunawan Widjaja, Op. Cit :1).

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Walaupun  perjanjian  kredit  berakar dari  perjanjian  pinjam-meminjam,  tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian  pinjam-meminjam  dalam  BW. Berdasarkan  rumusan  Pasal  1754  BW, perjanjian pinjam-meminjam mensyaratkan barang yang menjadi obyek perjanjian adalah barang yang dapat habis karena  pemakaian.  Apabila  obyek  dalam suatu perjanjian adalah barang yang tidak dapat  habis  karena  pemakaian,  maka perjanjian  tersebut  bukanlah  perjanjian pinjam-meminjam melainkan jenis perjanjian  lainnya  sehingga  menimbulkan akibat  hukum  yang  berbeda  pula  dari perjanjian  pinjam-meminjam.  Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam terletak pada beberapa hal, antara lain:
a. Perjanjian  kredit  selalu  bertujuan,  dan tujuan  tersebut  biasanya  berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan  tujuan  penggunaan  uang yang  akan  diterima.  Sedangkan  dalam perjanjian  pinjam-meminjam  tidak  ada ketentuan  tersebut  dan  debitor  dapat menggunakan uangnya secara bebas.
b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan  bahwa  pemberi  kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu.  Sedangkan  dalam  perjanjian pinjam-meminjam pemberian pinjaman dapat diberikan oleh individu.
c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit  berbeda  dengan  perjanjian pinjam  meminjam.  Bagi  perjanjian pinjam-meminjam  berlaku  ketentuan umum dari buku III dan bab XIII buku III BW.  Sedangkan  bagi  perjanjian  kredit akan  berlaku  ketentuan  dalam  UUD 1945,  ketentuan  bidang  ekonomi, ketentuan  umum  BW,  khususnya  buku III, UU Perbankan, Paket Kebijaksanaan Pemerintah  Dalam  Bidang  Ekonomi terutama  bidang  Perbankan,  Surat
Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI),  dan sebagainya.
d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus  disertai  bunga,  imbalan  atau pembagian  hasil.  Sedangkan  dalam perjanjian  pinjam-meminjam  hanya berupa  bunga  saja  dan  bunga  inipun baru ada apabila diperjanjikan.
e. Pada  perjanjian  kredit,  bank  harus mempunyai keyakinan akan kemampuan  debitor  untuk  melunasi kredit  yang  diformulasikan  dalam bentuk  jaminan  baik  materiil  maupun immaterial. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam  jaminan  merupakan pengamanan  bagi  kepastian  pelunasan hutang  dan  inipun  baru  ada  bila diperjanjikan.
Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal  1313  BW  bahwa  suatu  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih, menunjukkan  bahwa  perjanjian  hanya mungkin  terjadi  dengan  perbuatan  nyata bukan hanya dalam pikiran saja. Dari hal ini timbullah perjanjian konsensuil, perjanjian formil dan perjanjian riil.
Dalam perjanjian konsensuil, kesepakatan secara lisan saja sudah terjadi dan melahirkan hak dan kewajiban begitu terjadi kesepakatan diantara para pihak. Terjadinya Perjanjian formil membutuhkan lebih dari kesepakatan lisan tetapi membutuhkan suatu formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjiannya menjadi sah  dan  mengikat  diantara  para  pihak. Selain  Formalitas  sebagaimana  yang diwajibkan oleh perjanjian formil, terdapat juga perjanjian yang mewajibkan tindakan nyata  berupa  penyerahan  barang  yang harus  dipenuhi  agar  terjadi  perjanjiannya seperti pada perjanjian riil ( Ibid :7). Namun penyerahan  barang  bukanlah  prestasi melainkan  unsur  yang  tidak  terpisahkan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
dari  perjanjian  riil.  Salah  satu  perjanjian yang  termasuk  perjanjian  riil  adalah perjanjian  pinjam  meminjam  yang  dalam Pasal  1754  BW  yang  mensyaratkan penyerahan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian (Herlien Budiono,
Op. Cit :45). Perjanjian kredit merupakan perjanjian  pokok  dalam  setiap  transaksi kredit yang disertai, diikuti didahului oleh dokumen-dokumen lain. Dokumen- dokumen  tersebut  dapat  dibagi  dalam empat besar yaitu:
a. Dokumen pendahuluan Merupakan dokumen administratif yang dibuat  sebelum  ditandatangani  suatu perjanjian  kredit  yang  berisi  data finansial atau garis besar tentang terms dan conditions dari  perjanjian  kredit yang akan ditandatanggani kelak.
b. Dokumen jaminan Dokumen ini bersifat menyertai perjanjian  kredit  atau  dengan  kata  lain secara  hukum  disebutkan  demi  hukum dianggap  sebagai  dokumen  assesoir sehingga  apabila  perjanjian  pokoknya yaitu  perjanjian  kredit  batal  atau  tidak berlaku  maka  dokumen  jaminan  pun ikut  batal  atau  tidak  berlaku  lagi. Beberapa  dokumen  jaminan  dalam praktiknya  sehari-hari  adalah  antara lain :
1. Hak tanggungan (akta hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan  atau  Kuasa  memasang hak tanggungan)
2. Akta fidusia
3. Kuasa menjual
4. Akta jaminan pribadi
c. Dokumen Legalitas Merupakan
dokumen-dokumen pengaman  yang  biasanya  non  notarial dibuat agar terjamin keabsahan perjanjian  kredit  dan  pelaksanaanya nanti.  Jadi,  harus  dipastikan  tidak  ada hukum atau ketentuan dalam anggaran dasar (bila debitor badan hukum) yang
terlanggar.  Contoh  dokumen  ini  adalah persetujuan suami/istri terhadap tindakan-tindakan  mengenai  harta bersama  dan  Risalah  Rapat  Umum Pemegang Saham.
d. Dokumen Instrumentalia Dokumen ini hanya bersifat instrumental  saja  dimana  umumnya berhubungan dengan pencairan pinjaman oleh debitor atau penagihan/pembayaran kembali pinjaman oleh debitor. Contoh dokumen ini  adalah  pengakuan  hutang  murni, promes serta akses.
Sebagaimana telah disebutkan diatas, salah  satu  dokumen  jaminan  yang digunakan adalah kuasa jual. Pada saat ini, peraturan  yang  mengatur  secara  khusus mengenai kuasa untuk menjual belum ada sehingga  tidak  ditemukan  pengertian dari kuasa untuk menjual tersebut. Pengaturan hukum    mengenai  surat  kuasa  dapat  kita temui secara tersirat dalam Pasal 1792 BW yang menyatakan bahwa pemberian kuasa ialah  suatu  persetujuan  yang  berisikan pemberian  kekuasaan  kepada  orang  lain yang  menerimanya  untuk  melaksanakan sesuatu  atau  atas  nama  orang  yang memberikan  kuasa.  Lebih  lanjut  dalam Pasal 1793 BW dijelaskan lagi bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan  dengan  sepucuk  surat  ataupun dengan  lisan.  Penerimaan  suatu  kuasa dapat  pula  terjadi  secara  diam-diam  dan disimpulkan  dari  pelaksanaan  kuasa  itu oleh orang yang diberi kuasa.
Dalam hal ini keabsahan surat kuasa pada  prinsipnya  adalah  sah  jika  di  tanda tangani oleh  pemberi kuasa dan menyebutkan  siapa  penerima  kuasa  serta urusan  yang  dikuasakannya.  Dalam  hal fungsi kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan utang debitor, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk  mengambil  pelunasan  hutang tersebut  demi  untuk  memperkecil  atau
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
mengurangi  kerugian  bahkan  mencegah kerugian  dalam  menyalurkan  kredit;  dan memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  keamanan kreditor.
Pemberian  kuasa  adalah  suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang  menerimanya,  untuk  dan  atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu  akta  umum,  dalam  suatu  tulisan  di bawah tangan, bahkan sepucuk surat atau pun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat  pula  terjadi  secara  diam-diam  dan disimpulkan  dari  pelaksanaan  kuasa  itu oleh  si  kuasa.  Penerima  kuasa  diberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa, akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh  penerima  kuasa  adalah  merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa. Ada 2 (dua)  macam  dalam  pemberian  kuasa, yaitu (Wirjono Prodjodikoro, 1981:153): 1. Pemberian  kuasa  secara  umum,  yang mengenai  kepentingan  dari  si  pemberi kuasa  (hanya  meliputi  perbuatan- perbuatan pengurusan).
2. Pemberian  kuasa  secara  khusus,  yang hanya  mengenai  satu  kepentingan tertentu  atau  lebih,  sebagai  contoh penjualan barang-barang, untuk membebankan  Hak  Tanggungan,  untuk menjanjikan suatu, atau untuk melakukan  suatu  perbuatan  lain mengenai  hak  milik  atas  suatu  barang, perlu  ada  suatu  pemberian  kuasa khusus yang secara tegas menyebutkan perbuatan-perbuatan  tersebut.  Jika  hal ini  tidak  ditegaskan,  maka  si  kuasa hanya  dapat  melakukan  perbuatan- perbuatan mengurusi barang-barang.
Dalam  praktek  perbankan,  Akta Pengakuan  Utang  dan  kuasa  menjual dibuat  secara  terpisah  dan  kuasa  menjual dibuat  sebagai  jaminan,  bilamana  Debitur tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada
Kreditur,  maka  Kreditur  dapat  langsung menjual  bidang  tanah  kepada  pihak  lain dan  hasil  penjualannya  untuk  melunasi utang Debitur kepada Kreditur.
Kuasa menjual ini juga diatur secara sekilas  pada  Pasal  12  A  ayat  (1)  UU Perbankan,  yang  menyebutkan  bahwa Bank Umum dapat membeli barang agunan melalui  pelelangan  umum,  ataupun  diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela  oleh  pemilik  agunan  atau berdasarkan  kuasa  untuk  menjual  di  luar lelang  dari  pemilik  agunan  dalam  hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya  kepada  bank,  dengan ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut wajib dicairkan secepatnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penyerahan sukarela  atau  berdasar  kuasa  untuk menjual  dari  pemilik agunan  atau  debitor tetap  berlaku  dengan  syarat  bahwa  kuasa menjual  tersebut  harus  diberikan  oleh Debitur secara langsung kepada Bank dan penjualan  agunan  harus  dilakukan  oleh bank  hanya  apabila  Debitur  tidak  dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit,  bahwa  hasil  penjualan  agunan tersebut  harus  segera  digunakan  untuk pelunasan kredit tersebut, sedangkan sisa dari hasil penjualan agunan tersebut harus dikembalikan  segera  mungkin  kepada Debitur,  agar  jangan  sampai  Debitur merasa dirugikan.
Pemberian kuasa yang diberikan dan ditandatangani  oleh  debitor  atau  pemilik jaminan kepada kreditor pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penandatanganan  akta  pengakuan  utang atau  perjanjian  kredit  untuk  menjual barang, jaminan secara di bawah tangan.
Menurut
Herlin Budiono bertentangan  dengan  asas  yang  bersifat "bertentangan dengan kepentingan umum ( van  openbaare orde )  "  karena  penjualan benda  jaminan  apabila  tidak  dilakukan secara  sukarela  haruslah  dilaksanakan  di muka  umum  secara  lelang  menurut

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
kebiasaan  setempat,  sehingga  pemberian kuasa  jual  semacam  ini  adalah  batal  demi hukum  (Herlin  Budiono, Op.  Cit :73). Mahkamah  Agung  di  dalam  putusannya tanggal  29  Juli  1987  Reg.  No.  3309 K/PDT/1985 memutuskan, bahwa jual beli berdasarkan  kekuasaan  yang  termaktub dalam  Pasal/sub  6  akta  Pengakuan  Utang tertanggal 25 April 1975 Nomor 72 adalah tidak  sah.  Demikian  pula  putusan  MA tanggal 31 Mei 1990 No-1726K/PDT/1986 yang  menyatakan  bahwa  memang  para pihak bebas untuk membuat perjanjian dan menambahkan  janji-janji  ( beding )  pada suatu  pembebanan  jaminan,  namun  ada pula  ketentuan-ketentuan  yang  bersifat van  openbare  orde sehingga  terhadap ketentuan  ini  tidak  dapat  disimpangi seperti  halnya  pelaksanaan  pengambilan tindakan  alas  suatu  jaminan.  " Een dergetijke overeenzkomst kan echter niet bij voorbaat  ten  tijde  van  de  inpandgeving warden  aangegaan "  (Perjanjian  semacam itu (janji  untuk  menjual  secara  di  bawah tangan)  tidak  dapat  diberikan  pada  saat gadai diberikan) ( Ibid ).
Jadi menurut penulis substansi kuasa jual  yang  ditanda  tangani  oleh  debitor kepada  kreditor  bersamaan  dengan perjanjian  kredit  berakibat  batal  demi hukum. Hal ini berlaku juga meskipun surat kuasa  jual  tersebut  di  buat  secara  otentik sebagaimana  akta  kuasa  menjual  antara Debitor  dengan  kreditor  yang  dibuat  di hadapan  Notaris.  Akta  Notaris  tersebut batal  demi  hukum  karena  syarat  materil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat objektif  sahnya  perjanjian  sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  1320  BW  yaitu adanya    suatu  sebab  yang  terlarang. Mengenai  sanksi  bagi  notaris  tersebut, Habib Adjie dalam artikelnya menjelaskan bahwa :
“Diluar  dari  akta  terdegradasi  nilai pembuktiannya  sebagai  akta  di bawah  tangan,  tidak  ada  sanksi
perdata  yang  lainnya,  artinya  UUJN sendiri telah menentukan hanya akta Notaris  yang  terbukti  terdegradasi nilai  pembuktiannya  sebagai  akta dibawah  tangan  yang  dapat  dijatuhi sanksi  perdata.  Untuk  Akta  Notaris yang  dibatalkan,  Akta  notaris  yang dapat  dibatalkan,  Akta  notaris  batal demi  hukum,  Akta  notaris  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  dan  Akta  notaris  tidak  sah tidak  ada  sanksi  apapun  untuk Notaris.”( Habib Adjie , 2018)
Namun hal ini berbeda bila dilakukan tidak secara  bersamaan penandatanganan antara  perjanjian  kredit  dan  surat  kuasa jual.  Hal  ini  diperbolehkan  sebagaimana bunyi  Pasal    12  A  ayat  (1)  UU  Perbankan yang  intinya  bahwa  penyerahan  sukarela atau  berdasar  kuasa  untuk  menjual  dari pemilik agunan atau debitor tetap berlaku dengan  syarat  bahwa  kuasa  menjual tersebut  harus  diberikan  oleh  Debitur secara  langsung  kepada  Bank  dan penjualan  agunan  harus  dilakukan  oleh bank  hanya  apabila  Debitur  tidak  dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit.
Perlindungan  Hukum    Bagi    Kreditor Dalam  Pengikatan  Obyek  Jaminan Berupa  Surat  Kuasa  Jual  Saat  Debitor Wanprestasi
Perlindungan  hukum  dapat  berarti perlindungan  yang  diberikan  hukum terhadap  sesuatu.  Hukum  sejatinya  harus dapat memberikan perlindungan terhadap semua  pihak  sesuai  dengan  status hukumnya  karena  setiap  orang  memiliki kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum. Setiap  aparat  penegak  hukum  wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya  aturan  hukum,  maka  secara tidak  langsung  pula  hukum  akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
kehidupan  masyarakat  yang  diatur  oleh hukum itu sendiri.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo, yang  dimaksud  dengan  hukum  adalah kumpulan  peraturan  atau  kaedah  yang mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang  dan  normative  karena  menentukan apa  yang  seyogyanya  dilakukan,  apa  yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta  menentukan  bagaimana  caranya melaksanakan  kepatuhan  pada  kaedah- kaedah (Sudikno Mertokusumo, Op.Cit :38). Jadi  perlindungan  hukum  adalah  suatu perbuatan hal melindungi subjek  – subjek hukum  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut Satitjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah :
“Memberikan  pengayoman  terhadap  Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  di  berikan  oleh  Hukum (Satijipto  Rahardjo,  2002:54)”.  Menurut Philipus  M.  Hadjon  bahwa  Perlindungan Hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan pemerintah  yang  bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa  yang  mengarahkan tindakan  pemerintah  bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan.  Dengan  demikian  inti  teori Perlindungan  Hukum  adalah  wujud  atau bentuk dari tujuan Perlindungan terhadap subyek hukum yang dilindungi serta obyek Perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum kepada subyeknya.
Pemahaman
akan bentuk perlindungan  hukum  terhadap  suatu kondisi  erat  kaitannya  dengan  prinsip kehati-hatian yang selalu diperlukan dalam suatu  perbuatan  hukum.  Menurut  Hatta
Isnaini  Wahyu  Utomo,  prinsip  kehati- hatian merupakan suatu landasan berpikir yang  dipergunakan  sebelum  melakukan sesuatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan  segala  kemungkinan agar  tidak  terjadi  permasalahan  di kemudian  hari  (Hatta  Isnaini  Wahyu Utomo, 2017:467-487).
Dalam  suatu  perjanjian  jika  terjadi salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya,  baik  karena  kealpaannya atau  kesengajaannya,  maka  ia  dikatakan melakukan  wanprestasi.  Menurut  R. Subekti suatu pihak dikatakan wanprestasi apabila  ia  tidak  melakukan  apa  yang diperjanjikan  akan  dilaksanakan,  atau  ia telah lalai atau alpa atau cidera janji, atau melanggar perjanjian yang telah dibuatnya atau  boleh  dilakukan  (R.  Subekti, Op. Cit: 48).  Sedang  menurut  Abdulkadir Muhammad ada tiga keadaan, yaitu :
a) Debitor  tidak  memenuhi  prestasinya sama  sekali,  bahwa  debitor  tidak memenuhi  kewajiban  yang  telah disanggupinya  untuk  dipenuhi  dalam suatu  perjanjian  atau  tidak  memenuhi kewajiban  yang  telah  ditetapkan Undang-undang  dalam  perikatan  yang timbul karena Undang-undang.
b) Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik  atau  keliru  yaitu  bahwa  disini debitor  melaksanakan  atau  memenuhi apa  yang  diperjanjikan  atau  apa  yang ditentukan  oleh  Undang-undang,  tetapi tidak  sebagaimana  mestinya  menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian  atau  menurut  kualitas  yang ditetapkan Undang-undang.
c) Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat  pada  waktunya,  yaitu  debitor memenuhi prestasinya dengan keterlambatan  waktu  dari  waktu  yang telah  ditentukan  dalam  perjanjian ( Abdulkadir Muhammad, 1992:20) .
Dalam  hal  ini  Subekti  menambahkan keadaan  terjadinya  wanprestasi  yaitu

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
dengan  :  “Melakukan  sesuatu  yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”. Bagi  debitor  yang  telah  melakukan wanprestasi  maka  ada  akibat  hukum baginya yaitu berupa :
a) Debitor  diharuskan  membayar  ganti kerugian  yang  telah  diderita  oleh kreditor
b) Dalam perjanjian timbal balik
(bilateral),  wanprestasi  dari  satu  pihak memberikan  hak  kepada  lainnya  untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim
c) Risiko beralih kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi
d) Membayar  biaya  perkara  apabila diperkarakan  di  muka  hakim  Debitor yang  terbukti  melakukan  wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.
e) Memenuhi  perjanjian  jika  masih  dapat dilakukan atau membatalkan perjanjian disertai  dengan  pembayaran  ganti kerugian (Subekti, Op. Cit: 32).
Praktik  pemberian  kuasa  menjual untuk  pelunasan  hutang  debitor  hingga saat  ini  masih  terjadi  Hal  ini  karena dianggap kuasa menjual itu sangat efektif, lebih  mudah,  biayanya  murah  dan  tidak berbelit-belit  apabila  obyek  jaminan  akan dijual pada saat debitor wanprestasi/cidera janji  Selain itu Debitor berharap  dengan  kuasa  menjual  untuk menghindari biaya roya apabila diikat hak tanggungan.  Surat  atau  akta  kuasa menjualnya  berupa  akta  otentik  yang dibuat  dihadapan  Notaris  dan  PPAT sehingga  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu  : Sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; Sebagai bukti bagi para pihak  bahwa  apa  yang  tertulis  dalam perjanjian  adalah  menjadi  tujuan  dan keinginan para pihak. Sebagai bukti kepada pihak  ketiga  bahwa  pada  tanggal  tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak  telah  mengadakan  perjanjian  dan
bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
Dalam  praktik  yang  terjadi  bahwa, apabila  debitor  wanprestasi  atau  cidera janji, kreditor dalam melakukan penjualan obyek  jaminan  menggunakan  kuasa menjual. Penggunaan kuasa menjual tidak dilakukan  secara  serta  merta,  artinya kreditor  sebelum  melakukan  penjualan obyek jaminan terlebih dahulu melakukan pendekatan  kepada  debitor.  Kreditor terlebih  dahulu  membicarakan  dan merundingkan  dengan  debitor  mengenai cara mengatasi kredit macetnya .Penjualan obyek  jaminan  adalah  langkah  terakhir yang ditempuh oleh kreditor.
Berdasar    Putusan  MA  No  REG 3309.K/PDT/1985 tertanggal 29 Juli 1987 memutuskan bahwa jual beli berdasarkan kekuasaan  yang  termaktub  dalam  Akta Pengakuan  Utang  tanggal  25  april  1975 adalah  tidak  sah.  Demikian  pula  dengan putusan  MA  31  Mei  1990  nomor 1726/K/PDT/1986  yang  menyatakan bahwa cessie , penyerahan dan pemindahan hak atas tanah yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan ditandatanganinya suatu perjanjian Kredit Bank, maka hakekat status tanah tersebut hanyalah  sebagai  jaminan  (agunan)  atas adanya Perjanjian Utang Piutang tersebut. Dengan  demikian,  maka  adanya  “akta cessie ”,  hanyalah  merupakan  perbuatan semu  atau schijnhandeling . Berkaitan  juga dengan bidang hukum agraria, Pemberian kuasa  mutlak  dibatasi  oleh  Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun 1982  tentang larangan  penggunaan  kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal  tersebut  diatas  berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor apabila surat kuasa jual menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Namun yang perlu di  perhatikan  adalah  bahwa  bahwa  status tanah  tersebut  tetap  menjadi  jaminan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
(agunan). Selain itu surat kuasa jual hanya merupakan  dokumen  yang  bersifat menyertai  perjanjian  kredit  atau  dengan kata  lain  secara  hukum  dianggap  sebagai dokumen  assesoir  sehingga  apabila perjanjian  pokoknya  yaitu  perjanjian kredit  masih  berlaku  maka  dokumen jaminan pun tetap berlaku dan sah menjadi jaminan  kredit.  Hanya  saja  akan  terjadi sedikit kesulitan karena tanpa adanya hak tanggungan maka dalam hak jaminan atas tanah  untuk  pelunasan  tertentu,  tidak memiliki kedudukan diutamakan terhadap kreditor lainnya.
Jaminan  umum  ini  dalam  praktik perkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak  memuaskan  bagi  kreditor,  kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kreditor  atas  kredit  yang  diberikan. Jaminan  umum  tersebut  kreditor  tidak mengetahui  secara  persis  berapa  jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada dikemudian hari, serta khawatir  hasil  penjualan  harta  kekayaan debitor  nantinya  tidak  cukup  untuk melunasi
utang-utangnya (Gatot Supramono, 1995:59). Dalam jaminan yang bersifat
umum, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama tehadap kreditor-kreditor  lainnya,  tidak  ada kreditor yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditor-kreditor lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara seimbang  berdasarkan  besar  kecilnya jumlah  tagihan  masing-masing  kreditor dibanding  jumlah  keseluruhan  utang debitor.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 BW,  kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan bersama-sama  bagi  semua  orang  yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut besar  kecilnya  piutang  masing-masing, kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang itu  ada  alasannya  yang  sah  untuk didahulukan.

## Kesimpulan
1. Kuasa  jual  yang  ditanda  tangani  oleh debitor  kepada  kreditor  bersamaan dengan perjanjian kredit berakibat batal demi  hukum.  Hal  ini  berlaku  juga meskipun  surat  kuasa  jual  tersebut  di buat secara. Akta Notaris tersebut batal demi hukum karena syarat materil tidak dipenuhi  atau  tidak  memenuhi  syarat objektif sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang terlarang.
2. Perlindungan  hukum  kepada  kreditor tetap ada meskipun surat kuasa menjual menjadi  tidak  sah  atau  batal  demi hukum. Hal ini bisa berjalan karena pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi  perutangannya  dengan  semua kreditor. Segala kebendaan si berutang, baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari, menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatannya  perseorangan.  Dengan demikian  tanpa  kecuali  seluruh  harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan umum  atas  pelunasan  perutangannya, baik setelah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan  sebelumnya.  Jaminan umum  ini  dilahirkan  karena  undang- undang,  sehingga  tidak  perlu  ada perjanjian jaminan sebelumnya
Saran 1) Agar tidak dilakukan secara bersamaan penandatanganan  antara  perjanjian kredit  dan  surat  kuasa  jual.  Hal  ini dibolehkan sebagaimana bunyi Pasal  12 A  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  yang  intinya  bahwa penyerahan  sukarela  atau  berdasar kuasa  untuk  menjual  dari  pemilik agunan  atau  debitor  tetap  berlaku dengan  syarat  bahwa  kuasa  menjual tersebut  harus  diberikan  oleh  Debitur

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
secara  langsung  kepada  Bank  dan penjualan agunan harus dilakukan oleh bank hanya apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit. 2) Selain  itu  ke  depan  agar  kreditor  lebih memilih lembaga jaminan hak tanggungan  daripada  surat  kuasa  jual dikarenakan  sifat  dari  hak  tanggungan yang memberikan kedudukan diutamakan  kepada  pemegangnya, memberi kepastian hukum, mudah dan pasti  pelaksanaan  eksekusinya.  Hal  ini untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor agar lebih terjamin dari segi pelunasan kreditnya. Selain itu bagi  Para  pihak  yang  terlibat  terutama Notaris  agar  dapat  mengingatkan kreditor  tentang  resiko  atas  jaminan yang  tidak  di  bebani  hak  tanggungan saat terjadi wanprestasi.

## Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Buku-Buku Arrasjid,  Chainur,  2001, Dasar-dasar  Ilmu Hukum , Jakarta : Sinar Grafika Badrulzaman,  Mariam  Darus,  1983, Perjanjian  Kredit  Bank, Bandung  : Alumni Budiono,  Herlien,  2010, Ajaran  Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di  Bidang  Kenoktariatan ,  Bandung  : Citra Aditya Abadi Hadikusuma, Hilman, 2005, Bahasa Hukum Indonesia ,    Bandung  :  Alumni, Bandung
Haryono,  Sunaryati,  1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 , Bandung : Alumni
Hernoko,  Agus  Yudha,  2014, Hukum Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial, Jakarta  : Prenada Media HS.,  Salim,  2005, Perkembangan  Hukum Jaminan  di  Indonesia, Jakarta  :  Raja Grafindo Persada Marzuki,  Peter  Mahmud,  2010, Penelitian Hukum ,  Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group
Mertokusumo,  Sudikno,  2003 Mengenal Hukum Suatu Pengantar ,  Yogyakarta : Liberty Muhammad,  Abdulkadir,  1992, Hukum Perikatan, Bandung  :  Citra  Aditya Bakti
Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2004, Perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Prodjodikoro,  Wirjono,  1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan  Tertentu ,  Bandung  : Sumur
Rahardjo,  Satjipto,  2002, Ilmu  Hukum, Bandung : Alumni Subekti,  R.,  1991, Jaminan-Jaminan  untuk Pemberian  Kredit  menurut  Hukum Indonesia ,  Bandung  :  Citra  Aditya Bakti
Supramono,  Gatot,  1995, Perbankan  dan Masalah Kredit:Suatu Tinjauan Yuridis , Jakarta : Djambatan
Wardoyo CH., Gatot, 1992, Sekitar Klausul- klausul  Perjanjian  Kredit  Bank,  Bank dan Manajemennya , Jakarta : Gramedia

## Jurnal
Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo,    “Prinsip Kehati-Hatian  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Dalam  Peralihan  Tanah  Yang Belum  Bersertifikat”, Jurnal  Ius  Quia Iustum , Nomor 3 Volume 24 Juli 2017 Makalah/Website Habib  Adjie,  Up  Date  Up  Grade Kenotariatan
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
http://www.indonesianotarycommu nity.com/up-date-up-grade- kenotariatan/2016  diakses  pada  19 Maret 2018 Herlien  Budiono,  “Beberapa  Catatan Pembuatan  Akta  Notaris  Di  Dalam Praktik”, http://www.indonesianotarycommu nity.com/beberapa-catatan- pembuatan-akta-notaris-di-dalam- paktek/2015  diakses  pada  19  Maret 2018