## PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)
Selviana Jima 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { Selvianajima@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com , niktsariadnyani@gmail.com }

## Abstrak
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan,  hukum  waris  adat  erat  kaitanya  dengan ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  akan  mengalami  kematian.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan  anak  laki-laki  dan  perempuan  dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai  dan  mengetahui  apakah  ada  keberterimaan  kaum  perempuan  terhadap  sistem pembagian  warisan  di  Desa  Barang  Kecamatan  Cibal  Kabupaten  Manggarai.Penelitian  ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Barang  Kecamatan  Cibal  Kabupaten Manggarai. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  adat  di  desa  Barang dillihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (ata one ) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan  anak  perempuan (ata  pe’ang )  sejak  dilahirkan  dia  sama  sekali  bukan  berstatus sebagai  ahli  waris  dan  ternyata  anak  perempuan  itu  ketika  sudah  menikah  sering  diberikan sesuatu oleh orang tuanya “ Widang ”.
Kata kunci: Adat, harta warisan, Proses Pewarisan, Ahli Waris,

## Abstract
Inheritance  law  is  one  part  of  civil  law  as  a  whole  and  is  the  smallest  part  of  family  law, customary inheritance  law  is closely related to the scope  of human life, because every human being  will  experience  death.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  position  of  boys and  girls  in  the  inheritance  distribution  system  of  indigenous  peoples  in  Desa  Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Regency and find out whether there is acceptance of women  to  the  inheritance  distribution  system  in  Desa  Barang,  Kecamatan  Cibal,  Kabupaten Manggarai. Empirical legal method by taking samples using qualitative descriptive. The location of  this  research  was  carried  out  in  Desa  Barang,  Kecamatan  Cibal,  Kabupaten  Manggarai. Qualitative data processing and analysis techniques. The position of sons and daughters in the inheritance  distribution  system  for  indigenous  peoples  in  Desa  Barang  is  seen  during  the  birth process. A son (ata one) is an heir, while a daughter (ata pe'ang) is not an heir at all and it turns out that when a girl is married, her parents often give her something "Widang".
Keywords:  Custom, inheritance, process of inheritance, heirs, acceptance.

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan  dan  merupakan  bagian terkecil  dari  hukum  kekeluargaan, hukum  waris  adat  erat  kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia,  sebab  setiap  manusia  akan mengalami kematian.
Waris
kebanyakan  dilakukan  saat  kedua orang  tua  sudah  meninggal  dunia, setiap  keluarga  pasti  menghendaki agar pembagian harta warisan dilakukan dengan benar (sesuai aturan yang  berlaku)  dan  adil  bagi  setiap ahli warisnya.  KUHPerdata  memandang hak  mewaris  adalah  hak  kebendaan atas  harta  kekayaan  dari  orang  yang meninggal dunia (Pasal 528
KUHPerdata),  di  samping  itu,  Pasal 584  KUHPerdata  menyebutkan  hak waris  sebagai  salah  satu  cara  untuk memperoleh  hak  milik  sedangkan cara-cara  untuk  memperoleh  hak  milik diatur  dalam  buku  II  KUHPerdata, sehingga  hukum  waris  ditempatkan dalam buku II KUHPerdata.
Hukum  adat  adalah  salah  satu aturan  hukum  yang  masih  digunakan dalam proses pewarisan, proses pewarisan  adat  memiliki  aturan  sendiri diluar  dari  hukum  positif  yang  berlaku proses pewarisan yang mengedepankan  musyawarah  sebagai landasanya  adalah hal  terpenting agar keselarasan  dan  kerukunan  dalam keluarga  tetap  terjaga,  pewarisan mempunyai arti  dan pemahaman sebagai  salah  satu  proses  beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Pewaris adalah perpindahan berbagai  hak  dan  kewajiban  tentang kekayaan  seseorang  yang  meninggal dunia  kepada  oerang  lain  yang  masih hidup.
Masyarakat  adat  di  desa  Barang ini  banyak  perempuan  memiiki  peran yang  sama  atau  bahkan  melebihi peran laki-laki, baik dari segi
pendidikan,  ekonomi  bahkan  sosial. Banyak tempat dan kedudukan laki-laki yang kini telah diduduki oleh perempuan,  hal  tersebut  dapat  dilihat dari  kehidupan  sehari-hari  baik  dalam keluarga  maupun  dalam  lingkungan sosial.  Dengan  kata  lain  perempuan juga  melakukan  banyak  perubahan serta  perkembangan  yang  sangat berpengaruh dalam keluarga. Meskipun demikian masih banyak pula perempuan yang mendapatkan bagian sangat  minim  dalam  pembagian  harta warisan,  kebanyakan  perempuan  juga masih  menjadi  kaum yang  dilemahkan dalam  konteks  waris  sehingga  di pandang pantas dengan mendapatkan bagian  yang  sangat  minim  dari  harta warisan.
Hukum  adat  di  desa  Barang kecamatan Cibal, Kabupaten
Manggarai ini penting di angkat karena pada  masyarakat  adat  didalamnya dalam proses pembagian harta warisan  tidak  sama  atau  tidak  adil antara  anak  laki-laki  dan  perempuan. Masyarakat  adat  di  Desa  Barang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai  yang  menganut  sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan  “Bapak  “dalam  sistem  ini yang  berhak  menerima  harta  warisan adalah ata  one (laki-laki)  sedangkan ata pe’ang (perempuan)  tidak  memiliki hak  atas  harta  warisan,  hal  ini disebabkan karena masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ini menganggap bahwa ata  one (laki-laki)  yaitu  pemilik klen sedangkan ata pe’ang yaitu orang yang keluar dari klen.

## METODE
Lokasi  dalam  penelitian  ini adalah  di  Desa  Barang  Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pada masyarakat  adat  di  Desa  Barang
dalam  proses  pembagian  warisan mengikuti sistem patrilineal yang dimana  mengikuti  garis  keturunan Bapak.  Penelitian  ini  mengguankan metode  hukum  empiris  dengan  cara mengambil sampel menggunakan deskriptif  kualitatif.  Adapun  tujuan  dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan  dalam  sistem  pembagian warisan pasa masyarakat adat di Desa Barang,  Kecamatan  Cibal,  Kabupaten Manggarai  dan  mengetahui  apakaah ada  keberterimaan  kaum  terhadap sistem  pembagian  warisan  di  Desa Barang,  Kecamatan  Cibal,  Kabupaten Manggarai.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi  pustaka  yang  dianalisis  secara deskriptif  (Adnyani,  2021  :  59).  yaitu memaparkan  hasil  analisis  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Dianalisis secara  kualitatif  (Adnyani,  2014  :  35), yang  dideskripsikan  karena  sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.
Penelitian ini merupakan deskriptif  maka  dalam  memperoleh bahan hukum yang sebanyak- banyaknya  dilakukan  melalui  berbagai teknik  yang  disusun  secara  sitematis untuk  mencari  pengumpulan  bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan penyajian  bahan  hukum    Langkah selanjutnya  yakni  penarikan  kesimpulan (Adnyani,  2015:  68-80).  Bentuk  dari penerapan
Teknik
ini yaitu menggunakan
model
Analisa hermeneutic  hukum  yaitu  melakukan Analisa  berupa  penafsiran-panafsiran hukum  terkait  permasalahan  yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Kedudukan  Perempuan  dan  laki- laki dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa
Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten
Manggarai
Menurut temuan dilapangan bahwa  penulis  dapatkan  bahwa  anak laki-laki  adalah  berstatus  sebagai  ahli waris,  sedangkan  anak  perempuan sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris, berdasarkan  wawancara  yang  saya lakukan sekalipun anak  perempuan itu mendapatkan sesuatu dari orang tuanya  sama  sekali  itu  bukan  warisan. Karena  belaskasihan  sebagai  orang tua  kepada  anak  yang  perempuan maka  ketika  mereka  menikah,  sering terjadi  anak  perempuan  itu  diberikan sesuatu oleh orang tuanya, atau dalam istilah  di  Desa  Barang  “Widang”  yang artinya pemberian perlengkapan rumah  tangga  dari  pihak  keluarga wanita, misalnya kain adat, perlengkapan tidur, barang-barang dapur,  dan  aneka  macam  perabot rumah  tangga  lainya.  Agar  bisa mengetahui  kepastian  hak  perempuan dan  laki-laki  dalam  sistem  pewarisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai  harus  diuraikan  sejak  awal dari  proses  kelahiran  anggota  baru  di dalam  keluarga.  Pada  saat  kelahiran anggota  keluarga  baru  maka  ada tradisi  dimana  saat  anak  dilahirkan, maka salah satu orang dalam keluarga yang sudah ditujuk harus keluar rumah atau  tempat  bersalin  dan  memukul dinding  dari  luar  rumah  atau  tempat bersalin  sebanyak  tiga  kali  dan  sambil bertanya  dalam  bahasa  Manggarai yang khas, ata one ko ata pe’ang yang artinya  (orang  dalam  atau  orang  luar); atau sebaliknya ata pe’ang ko ata one
yang  artinya  juga  (orang  luar  atau orang dalam), keluarga yang berada di dalam  rumah  atau  kamar  bersalin  itu menjawab sebanyak tiga kali juga.
Proses kelahiran dimaknai sebagai  suatu  bentuk  pengukuhan, deklarasi atau sebagai sumpah pertama  tentang  status  kedudukan anak dalam  keluarga karena  ini  terkait pada  sistem  patrilineal  di  masyarakat adat  di  Desa  Barang,  Pengukuhan atau sumpah yang diberikan pada bayi yang  baru  lahir  berkonsekuensi  pada status/ kedudukan hukum anak perempuan  atau  laki-laki.  Perempuan yang  dikukuhkan  sebagai ata  pe’ang (orang  luar)  secara  hukum  adat  tidak berhak  atas  warisan  karena  dia  tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dan mengikuti  suaminya.  Sebaliknya  anak laki-laki  yang  dikukuhkan  sebagai ata one (orang dalam) mendapat hak atas warisan  karena  setelah  menikah  dia tetap  tinggal  bersama  orang  tuanya. masyarakat  adat  di  Desa  Barang hingga  saat  ini  masih  mengikuti kentalnya  tradisi-tradisi  adat  yang diberlakukan  dulu,  dalam  hak  sebagai ahli  waris  dalam  keluarga ata  one mempunyai  hak  penuh  atas  segala harta  yang  dimiliki  ayahnya,  dalam pemberian warisan anak laki-laki biasanya  mendapatkan  berupa  benda tidak  bergerak  seperti  tanah,  rumah dan  juga  benda  bergerak  berupa hewan,  kendaraan  roda  dua  dan  roda empat.
Dalam  pembagian  harta  warisan di  Desa  Barang  ini,  misalnya  dalam satu  keluarga  tidak  memiliki  anak  laki- laki,  berarti  dalam  pembagian  harta warisan  itu  diberikan  kepada  kepada anak perempuan. Dimana anak perempuan  tersebut  yang  berhak  atas warisan  tersebut,  khususnya  kepada anak  perempuan  yang  bungsu,  tetapi dari keberterimaan harta warisan untuk anak  perempuan  tersebut  dia  bukan berstatus  sebagai  ahli  waris.  Yang
disebut  berstatus  sebagai  ahli  waris adalah  anak  laki-laki  karena  pada masyarakat  di  Desa  Barang  tersebut menganut sistem patriarki yang mengikuti  garis  keturunan  Bapak. Dimana dalam pembagian harta warisan  tersebut  diberikan  kepada anak laki-laki yang mana anak laki-laki adalah berstatus sebagai ahli waris.
2.  Ada  Keberterimaan  Kaum  Sistem Pembagian  Warisan  di  Desa  Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Perempuan Terhadap Manggarai Sistem  pembagian  waris  melalui kekerabatan
patriarkhi yang menekankan  bahwa  ahli  waris  itu adalah  anak  laki-laki,  sehingga  anak perempuan  tidak  dapat  mewarisi  dan tidak  berstatus  sebagai  ahli  waris. Namun demikian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa  responden  termasuk  tokoh masyarakat  adat  di  Desa  Barang, ternyata  anak  perempuan  itu  ketika sudah  kawin  sering  diberikan  sesuatu oleh  orang  tuanya  “ Widang ”.  Namun pemberian  itu  bukanlah  di  sebabkan oleh  karena  anak  perempuan  itu berstatus  sebagai  ahli  waris,  tetapi karena belaskasihan oleh orang tuanya  kepada  anak  perempuannya yang  akan  melaksanakan  perkawinan. Dalam  hukum  adat  di  Desa  Barang pemberian  ini  disebut  “ Widang” yang artinya  pemberian  harta  warisan  dari orang  tua  terhadap  anak  perempuan sebagai  tanda  bukti  kasih  sayang mereka terhadap anak perempuanya.
Pembagian  harta  waris  pada masyarakat  di  Desa  Barang  ini  sudah ada  keberterimaan  kaum  perempuan, dimana anak perempuan sudah terima atas  harta  waris  namun  pemberian harta  waris  tersebut  bukan  maksud anak  perempuan  disebut  sebagai  ahli waris. Karena pada masyarakat adat di Desa  Barang  ini  menganut  sistem
Patrilinealyang mengikuti garis
keturunan  Bapak.  Pemberian  harta waris  terhadap  anak  perempuan  pada masyarakat di Desa Barang ini disebut “widang ”  yang  artinya  pemberian sesuatu  dari  orang  tua  terhadap  anak perempuanya  sebagai  bukti  tanda kasih  sayang  merekaterhadap  anak perempuanya.
Anak  perempuan  yang  belum menikah  yang  oleh  karena  sesuatu hal,  bahkan  sampai  bersuia  tua  dia tidak kawin dia tidak berstatus sebagai ahli  waris  juga,  yang  artinya  dia  tidak mendapatkan  harta  benda  dari  orang tuanya sebagai konsekuensi dari harta warisan.  Namun  demikian  wawancara yang  saya  lakukan  bahwa  anak perempuan  yang  tidak  terima  atas harta warisan di Desa Barang mempunyai arti penting bagi keluarganya, yang mana dalam pemberian  harta  waris  kepada  anak perempuan  ( Widang )  yang  artinya pemberian  harta  warisan  dari  orang tua terhadap anak perempuan sebagai tanda  kasih  sayang  mereka  terhadap anak  perempuanya.  Contoh  berupa rumah, kemiri, cengke, kelapa, dll.
Pembagian  harta  waris  pada masyarakat  di  Desa  Barang,  yang mana  kalau  dalam  satu  keluarga  tidak mempunyai  keturunan  baik  anak  laki- laki  maupun  anak  perempuan,  yang mana  nanti  harta  warisan  tersebut akan diberikan kepada saudara terdekat  dalam  sistem  patriarki.  Biar ada  keberterimaan  anak  perempuan terhadap  harta  warisan  dari  orang tuanya,  baik  itu  harta  warisan  yang diberikan  karena  tanda  kasih  sayang mereka terhadap anak-anak perempuanya, akan tetapi anak perempuan  itu  bukan  disebut  sebagai ahli waris. Dalam  budaya  masyarakat  adat di  Desa  Barang  Kecamatan  Cibal Kabupaten Manggarai, sistem kekerabatan  bersifat  patrilineal  dan
dibangun atas dasar pernikahan. Kesepakatan untuk menikah dan membentuk  keluarga  disebut  pada masyarakat  adat  di  Desa  Barang kaeng kilo (hidup bersama).
Pembagian        harta  warisan  sekarang bukan  hanya  anak  laki-laki  saja  yang berhak atau menerima warisan tersebut,  tetapi  ada  juga  sebagian kaum  perempuan  yang  mendapatkan harta  warisan  tersebut,  memang  dulu harta warisan tersebut hanya diberikan kepada  anak  laki-laki  saja.  Karena mereka menganggap bahwa anak laki- laki  yang  bisa  meneruskan  keturunan, atau mereka menganggap bahwa anak laki-laki  saja  berhak  atas  warisan tersebut.
Status anak laki-laki pada masyarakat  adat  di  Desa  Barang mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting  dan  dihargai  dalam  keluarga oleh  anak  perempuan  dalam  berbagai urusan  adat  baik  dalam  perkawinan maupun  dalam  peristiwa  kematian. Pembagian  harta  warisan  antara  anak laki-laki  dan  perempuan  di  Desa Barang ini masih menggunakan sistem keturunan  dari  Bapak,  yang  di  mana semua harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki saja. Sedangkan anak  perempuan  tidak  diberikan  harta warisan,  karena  masyarakat  di  Desa Barang  ini  menganggap  bahwa  anak perempuan  kalau  sudah  menikah mengikuti  keluarga  suaminya.  Pada masyarakat  adat  di  Desa  Barang Kecamatan Cibal Kabupaten
Manggarai ini, dimana ada keberterimaan  oleh  kaum  perempuan terhadap pembagian harta warisan dari orang tuanya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kedudukan  perempuan  dan  laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat  adat  di  Desa  Barang adalah  bahwa  anak  laki-laki  yang
berstatus sebagai ahli waris berdasarkan  sistem  patriarkhi  di  Desa Barang,  dalam  proses  kelahiran  bisa dimaknai sebagai satu bentuk pengukuhan,  deklarasi  atau  menjadi sumpah  tentang  status  kedudukan anak  dalam  keluarga  pada  saat dilahirkan.  Berdasarkan  hukum  adat pada masyarakat adat di Desa Barang anak  perempuan ata  pe’ang menjadi (orang luar) dikarenakan
anak perempuan berusia dewasa dan menikah pasti keluar mengikuti keluarga  suami  dan  laki-laki ata  one menjadi  (orang  dalam)  yang  mana dimaksud  adalah  laki-laki  sebagai penerus  keturunan  dalam  keluarga yang berhak mendapat warisan.
Pembagian  harta  warisan  pada masyarakat  adat  di  Desa  Barang, dimana  kaum  perempuan (ata pe’ang ) sudah berhak atau sudah keberterimaan  terhadap  pembagian harta warisan, Keberterimaan
perempuan  terhadap  harta  waris  itu bukan  maksud  perempuan  disebut sebagai  ahli  waris  karena  pada masyarakat di Desa Barang menganut sistem  Patriarki.  Anak  perempuan yang  tidak  terima  atas  harta  waris pada  masyarakat  adat  di  desa  Barang mempunyai arti penting
bagi keluarganya, yang mana dalam pemberian  harta  waris  kepada  anak perempuan  “ Widang ”  yang  artinya pemberian  harta  warisan  dari  orang tua terhadap anak perempuan sebagai tanda  kasih  sayang  mereka  terhadap anak perempuanya. Semoga kedepannya:  (1)  Pembagian  harta warisan  secara  adat  seharusnya  tidak membedakan  kedudukan  antara  anak laki-laki  dan  perempuan,  diharapkan kedepannya  laki-laki  dan  perempuan mendapatkan  hak  yang  sama  dalam pewarisan  adat  pada  masyarakat  di Desa Barang. (2) Keberterimaan kaum perempuan  terhadap  pembagian  harta warisan pada masyarakat adat di Desa
Barang ini semoga kedepannya seperti ini terus, biar antara anak laki-laki dan perempuan  dalam  pembagian  harta warisan sama-sama mendapatkan bagian, dan seharusnya bisa lebih adil sehingga hak antara anak laki-laki dan perempuan  mempunyai  hak  yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Amarudin.  2014. Pengantar  Metode Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada.
Muhammad,  Bushar.  2000. Pokok- pokok  Hukum  Adat .  Jakarta:
Pradnya
Toda,  N,  Dami.    1990. Manggarai Mencari Pencerahan Hiatoriografi . Ende: Nusa Indah. Wulansari,  C.  Dewi.    2014. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar .  Bandung:  PT  refika aditama.
Meliala,  S.  Djaja.  2018. Hukum Waris Menurut  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata . Bandung: Nuansa Aulia
Samosir,  Djamat.  2013. Hukum  Adat Indonesia .  Medan:  CV,  Nusa Aulia Rato, Dominikus. 2015. Hukum Perkawinan  dan  Waris  Adat .
Surabaya: Laksbang Yustinia
Poespasari,  Dwi  Ellyene.    2018.
Pemahaman  Seputar  Hukum Waris  di  Indonesia .  Jakarta: Pernadamedia group
Suparman, Eman. 2014. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,  Adat  dan  BW .  Bandung: Refika Aditama
Hasairin.  1970. Demokrasi  Pancasila . Jakarta: Bina Aksara
A.S,  Hakim.  1967.  Hukum  Adat
(Perorangan,  Perkawinan,  dan Pewarisan). Jakarta: Stensil
Hdkisuma,  Hilman.    1990. Hukum Waris  Adat .  Bandung:  PT.  Citra
Aditiya Bakti Prodjodikoro,  Wirjono.  1988. Hukum Kewarisan di Indonesia . Jakarta: Rinneka Cipta Sudiyat,  Imam.  1999. Asas-asas
Hukum  Adat  Bekal  Pengantar .
Yogyakarta: Liberty Wiranata,  A.B.  Gede  I.  2005.  Hukum Adat Indonesia Perkembanganya  Dari  Masa  ke Masa. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti Nugroho, Sapto. Sigit. 2016 . Pengantar Hukum Adat Indonesia . Solo: Pustaka
Iltizam.
Soepomo.  1983 .  Bab-bab  Tentang
Hukum Adat . Pradnya Paramita Soekanto,  Soerjono.  2012. Hukum Adat  Indonesia .  Jakarta:  PT. Raja grafindo persada
Setiady,  Tolib.  2008. Inti  Sari  Hukum
Adat  Indonesia  Dalam  Kajian Kepustakaan . Bandung: Alfabeta Robin,  Paulus.  Yohanes.    2014. Arti dan  Fungsi  Compang  Sebagai Altar  Kurban  Bagi  Masyarakat Adat di Desa Barang, Kecamatan  Cibal,  Kabupaten Manggarai. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
Yulia.  2016. Buku  Ajar  Hukum  Adat.
Sulawesi : Unimal Press

## Jurnal:
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation
Analysis Between The Improvement Tax With Tourism  Development  In  The Lovina  Singaraja  Area  (Case Study In The Buleleng District). International Journal of Business, Economics and Law , 4 (2).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sar i.  “Peranan  Ibu Rumah Tangga Dalam
Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum,
Volume1,  No.  1  (Pebruari 2015): 68-80.
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan  Hukum  Indikasi Geografis  Terhadap  Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing Khas  Tenganan.  In Seminar Nasional  Pengabdian  kepada Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani,  N.  K.  S.,  Purnamawati,  I.  G.
A.,  &  Sutrisno,  L.  B.  (2017, November).
Perlindungan Hukum  Terhadap  Kerajinan Ata  Sebagai  Produk  Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten  Karangasem.  In seminar  Nasional  Pengabdian Kepada  Masyarakat (Vol.  2, pp. 212-216).
Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations  of  Heavy  Human Rights. International  Journal  of Social  Science  and  Business ,
5 (1).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan
Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah  di  Era  New  Normal. Target: Jurnal Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Sari  Adnyani,  Ni  Ketut,  Desak  Laksmi Brata, Ketut  Sudiatmaka.  Kajian Normatif  Perjanjian  Perkawinan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015. Jurnal Komunitas
Yustitia  Universitas  Pendidikan Ganesha Volume  1  Nomor  3 Tahun 2018.
Sudiatmaka,  Ketut,  Ni  Ketut  Sari Adyana,  I                      Gusti  Ketut
Arya  Sunu.  Eksistensi  Prajuru Adat Dalam Penyusunan
Kebijakan. Jurnal  Komunitas Yustitia  Universitas  Pendidikan Ganesha Volume  1  Nomor  4 tahun 2019.

## Website:
Amgasussari,  As.  (2013).  Ahli  Waris Menurut  Hukum  Waris  Perdata. Diperolehdari https://ngobrolinhukum.wordpre ss.com/2013/04/25/ahli- warismenurut-hukum-waris- prdata/  (Diakses  tanggal  12 Agustus 2021) FareEryzHariyanto.HukumWarisAdat.h ttp://siyasahhjinnazah.blogspot. co.id/2013/  12/makalah-hukum- waris-adat.html  Diakses  pada tanggal 13 Agustus 2021
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata Pasal 584 KUHPerdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2)