## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19
Richard Kennedy 1 *, Bonaventura Pradana Suhendarto 2 1 Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *kenrichi27@gmail.com

## ABSTRACT
Covid-19 pandemic caused the 2020 elections to be rescheduled. The government together with KPU and DPR  agreed  to  postpone  the  2020  elections  until  December  2020,  through  Perppu  No.  2  of  2020. Unfortunately,  the  condition  of  covid-19  in  Indonesia  has  yet  to  show  of  ending.  Consequently,  the  2020 elections have the potential to be rescheduled again and are in uncertainty. Position of regional leader in some areas has the potential to experience emptiness. In fact, the role of regional leaders in the handling of the covid-19  pandemic  is vital.  Therefore,  this  paper  would  like  to  provide  an  alternative  pattern  of  filling  the position  of  regional  leader during  the  covid-19  pandemic.  There  are  3 patterns  proposed namely  the appointment  of  a  temporary official or implementer,  indirect  local  elections,  and  local  elections  using  an electronic system. These patterns have their advantages and disadvantages, accompanied by strong legal and  juridical  arguments.  But,  the  Government  through  Perppu  No.  2  of  2020  is  more  willing  to  hold conventional direct elections. Therefore, the final part of this paper tries to discuss the law to guarantee the implementation of the elections in the covid-19 pandemic by paying attention to the application of strict health protocols.
Keywords: Covid-19; Democracy; Discourse; Law; Local Elections.

## ABSTRAK
Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020 mengalami penjadwalan ulang. Pemerintah bersama KPU dan DPR  sepakat  menunda  Pilkada  2020  hingga  bulan  Desember  2020,  melalui  Perppu  No.  2  Tahun  2020. Sayangnya,  kondisi  covid-19  di  Indonesia  hingga  kini  belum  menunjukan  tanda-tanda  akan  berakhir. Konsekuensinya,  Pilkada  2020  berpotensi  kembali  dijadwalkan  ulang  dan  berada  pada  ketidakpastian. Jabatan  kepala  daerah  di  beberapa  wilayah  berpotensi  mengalami  kekosongan.  Padahal,  peran  kepala daerah  dalam  penanggulangan  pandemi  covid-19  cukup vital.  Karenanya, artikel ini  hendak  memberikan alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah di masa pandemi covid-19. Ada 3 usulan pola yang diajukan, yaitu  penunjukan  Penjabat  sementara  atau  Pelaksana  Tugas,  Pilkada  tidak  langsung,  dan  Pilkada menggunakan  sistem  elektronik.  Ketiga  pola  alternatif  ini  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  masing- masing,  dengan  disertai  argumentasi  yuridis  dan  logis  yang  kuat.  Namun  sepertinya,  Pemerintah  melalui Perppu  No.  2  Tahun  2020  lebih  berkeinginan  untuk  menyelenggarakan  Pilkada  langsung  secara konvensional.  Karenanya,  bagian  akhir artikel ini  mencoba  mendiskursuskan  hukum  untuk  menjamin pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19 dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kata Kunci: Covid-19; Demokrasi; Diskursus; Hukum; Pilkada.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini tengah  melanda berbagai  negara  di  belahan dunia. Transmisi  virus  ini  terjadi  antar  manusia  secara meluas  dan  cepat  (Susilo et.  al,  2020).  Manusia mendapatkan  ancaman  serius  karenanya,  termasuk organisasi super power sekelas negara. Covid-19 tak hanya  mempengaruhi  aspek  kesehatan,  melainkan menembus  pula  kehidupan  sosial,  perekonomian, hingga  pemerintahan  (Gennaro et.al.,  2020). Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  bahkan  telah mengumumkan  Covid-19  sebagai  pandemi  global sejak  11  Maret  2020  (World  Health  Organization, 2020).
Berbagai  negara  melakukan  kebijakan pembatasan  berskala  besar.  Agenda  internasional ataupun  nasional  ikut  terdampak.  Olimpiade  Tokyo 2020  misalnya, yang harus  ditunda  karena  alasan pandemi.  Belum  lagi  agenda  kenegaraan lain yang sifatnya  fundamental,  seperti  pemilihan  umum (Pemilu)  atau referendum nasional.  Tercatat, 55 negara menunda pemilu nasional ataupun lokal dan referendum nasional.  Namun,  ada  21  negara  yang tidak menunda pemilu,  9  diantaranya  telah terselenggara  di  tengah  pandemi Covid-19.  Korea Selatan  menjadi  salah  satu  negara yang  berhasil menyelenggarakan pemilu  pada  15  April  2020 (International  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance, 2020).
Sedangkan  Indonesia  menjadi  1  dari  55 negara  yang  memilih  untuk  menunda  pelaksanaan
pemilu lokal. Sedianya, berdasarkan Pasal 201 ayat (6)  UU  No.  10  Tahun  2016, Indonesia  memiliki agenda  untuk  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  tanggal  23  September 2020.  Namun,  melalui  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No. 2  Tahun 2020, Pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk menjadwalkan  ulang pilkada  menjadi  tanggal  9 Desember  2020.  Keputusan  ini  menimbulkan perdebatan  di  masyarakat,  terutama  di  kalangan akademisi.  Penjadwalan pilkada di  bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei  2020  jumlah  kasus  positif  Covid-19  terus meningkat secara  nasional  (Ramadhan,  2020). Banyak  pihak  khawatir,  bila pilkada  tetap dilangsungkan  Desember  2020 justru  akan  menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
Perppu  No.  2  Tahun  2020  mengatur  3 perubahan  mendasar,  yaitu:  (1) Pasal  120 yang menyatakan faktor  bencana  non-alam  sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada; (2) Pasal 122A berkaitan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  Pemerintah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); (3) berdasarkan Pasal  201A, Pilkada yang  semula dijadwalkan  pada  September  2020  ditunda  dan dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2020  karena alasan  bencana  non-alam  pandemi  Covid-19, bila pada  bulan  Desember  2020 pilkada  belum  dapat

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
190
dilaksanakan, maka  dapat  ditunda  kembali sesuai prosedur Pasal 122A.
Pasal  201A  Perppu tersebut merupakan kebijakan  hukum  terbuka  (open  legal  policy),  yang memungkinkan  adanya  penundaan pilkada  lanjutan bila kondisi pandemi Covid-19 belum mereda. Hal ini dapat  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  KPU, Pemerintah,  dan  DPR  yang  dituangkan  dalam Penetapan KPU. Untuk pelaksanaan pilkada lanjutan harus  diatur  dalam peraturan  KPU.  Namun sayangnya,  kondisi Covid-19  yang  tidak terprediksikan  membuat  pelaksanaan pilkada  2020 berada  pada  ketidakpastian.  Konsekuensi  logisnya, akan menimbulkan  kekosongan  jabatan kepala daerah. Padahal, faktor kepemimpinan lokal memiliki pengaruh  dalam  efektivitas  pengendalian  pandemi Covid-19 (Yang, & Ren, 2020).
Menurut  catatan  sejarah,  Aceh  dan Yogyakarta  pernah  mengalami  penundaan pilkada akibat bencana alam. Namun, Indonesia baru kali ini mengalami penundaan pilkada akibat pandemi yang penyebarannya  meluas. Karena  itu, artikel ini  akan mengusulkan dan membahas berbagai alternatif pola pengisian jabatan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19. Alternatif pola yang diusulkan meliputi pola pengisian  jabatan melalui  penunjukkan  pelaksana tugas  atau  penjabat  sementara, pilkada  tidak langsung,  dan pilkada  menggunakan  media elektronik.
Selain  itu, artikel  ini  akan  mendiskursuskan aturan terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Kondisi  normal  baru  (new  normal)
membuat  manusia  harus  beradaptasi  dengan keadaan,  termasuk  ketika  hendak  menjalankan pilkada. Korea Selatan patut dijadikan contoh ketika berhasil  menyelenggarakan pemilu  di  tengah pandemi Covid-19. Korea  Selatan  melakukan sosialisasi  yang  masif  serta  memperhatikan  dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan pemilu.
Sebagaimana  kita  ketahui, pemilu  adalah konsekuensi  logis  dari  negara  demokrasi,  dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Hidayat, 2010). Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  demokratis. Demokrasi,  negara  hukum,  dan  negara kesejahteraan  menjadi  dasar  filosofis  dari penyelenggaraan pemilu  (Nugraha,  2018).  Pemilu yang  demokratis  bagi  Satjipto  Rahardjo  ialah lembaga  yang  mereproduksi  kontrak  sosial  baru antara  rakyat  dengan  pemimpin  pemerintahan (Budhiati,  2013).  Pemilu  yang  demokratis,  dapat dijalankan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung (Melfa,  2013).  Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  selain sebagai  perwujudan  demokrasi  dan  Hak  Asasi Manusia (HAM), pemilu bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan  suksesi  kepemimpinan  secara  tertib (Asshiddiqie, 2014).
Indonesia, berdasarkan UUD 1945 menempatkan pilkada  pada tata  hukum yang berbeda dengan tata hukum pemilu. Pasal 22E UUD 1945  menentukan pemilu  dilaksanakan  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan, Pasal 18 UUD 1945 hanya menyatakan bila  Pilkada  dilaksanakan  secara  demokratis. Frasa “secara  demokratis”  inilah  yang  sering  menjadi perdebatan  di  kalangan  pakar  hukum  tata  negara, mengenai pola pilkada langsung atau tidak langsung yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Selain itu, perkembangan  revolusi  industri  4.0  juga  membawa perkembangan  baru  untuk  mendiskusikan pemilu dengan  menggunakan  media  elektronik  (Sobari, 2019).  Tentu  pola-pola  ini  dirasa  perlu  untuk didiskusikan kembali di saat pandemi seperti ini.
Pandemi Covid-19  memaksa  kita  untuk membuat  norma dan normal baru (memperbarui kebiasaan,  tingkah  laku,  dan  berbagai  aturan). Demokrasi  tetap  harus  dijalankan,  namun  dengan mematuhi dan menjaga protokol serta hak kesehatan masyarakat.  Hak  kesehatan  adalah  HAM,  yang muncul  karena  demokratisasi  (Aswandi, &  Roisah, 2019), maka rasanya kurang elok bila hak kesehatan dikorbankan  atas  nama  demokrasi.  Pilkada  tidak terbatas pada persoalan pemungutan suara, namun terdiri  dari  beberapa  rangkaian  mulai  dari pendaftaran  calon,  verifikasi  data  lapangan, kampanye,  dll  yang  berpotensi  menimbulkan kerumunan  masa.  Kita  memerlukan  pembentukan dan  pembaharuan  pengetahuan  hukum yang didasarkan secara  kritis untuk  mengubah  praktik Pilkada  di  Indonesia  (diskursus  hukum  mengenai pilkada)  (Danardono,  2016).  Demokrasi  yang berkultur Indonesia haruslah kita gali (Anwar, 2011)
untuk  menunjukkan  jati  diri kita  sebagai  bangsa Indonesia. Menurut  Satjipto  Rahardjo,  kita  masih perlu  mendiskursuskan  dan  terus  membangun Indonesia dengan  cita-cita  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  hukum  yang  membahagiakan rakyatnya (Rahardjo, 2009).
Sejauh  ini,  penelitian  terkait  Pilkada  di Indonesia  masih berfokus  pada  perdebatan  pola pilkada langsung atau tidak langsung, yang hasilnya bermuara  pada  tafsir  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945 dan  keunggulan  serta  kelemahan  masing - masing pola (Respationo,2013). Fenomena  calon  per seorangan  dalam pilkada juga  pernah dibahas, hasilnya  menunjukkan  masih  adanya  problematika mengenai calon perseorangan (Santoso, 2017). Hasil penelitian  lainnya  menunjukkan  fenomena  calon perseorangan  memunculkan  perspektif  dan  tatanan baru pilkada di Indonesia (Saraswati, 2011). Ada pula penelitian  lain  menunjukkan  fenomena dukungan kotak  kosong  sebagai  gerakan  masyarakat  madani yang bebas (Widyasari, Dewi, & Rengganis, 2019).
Sayangnya,  penelitian  mengenai  Pilkada  di tengah  bencana  ataupun  pandemi  masih  belum pernah  di  bahas,  kendati  Indonesia  pernah mengalaminya  untuk  daerah  Yogyakarta  dan  Aceh. Penelitian  internasional  hanya  menunjukan tantangan dalam menyelenggarakan pemilu  di tengah  pandemi  covid-19  (Landman, &  Splendore, 2020). Ada  sebuah  penelitian  di  Jerman  yang menunjukkan  perilaku politik  dan  situasi pemilu di negara  bagian  Bavaria,  Jerman,  ketika  pandemi terjadi  (Leininger, &  Schaub,  2020),  namun untuk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
192
pengalaman  Pemilu  Korea  Selatan  di  tengah pandemi justru belum ditemukan sama sekali dalam dokumen penelitian manapun dan hanya ada dalam pemberitaan media. Karena itu, artikel ini akan ambil bagian  untuk  membicarakan  diskursus  hukum  dan alternatif  pola  pengisian  jabatan  kepala  daerah di Indonesia saat masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan  masalah  utama  dalam artikel ini  ialah: “Bagaimana  diskursus  hukum  mampu  memberikan alternatif  pola  pengisian  jabatan  kepala  daerah  di tengah  pandemi Covid-19?”.  Untuk  mempermudah analisa  dan pembahasan,  artikel ini akan  dibagi dalam  2  sub,  yaitu:  (1)  Alternatif  Pola  Pengisian Jabatan  Kepala  Daerah  di  Tengah  Pandemi  Covid- 19;  dan  (2)  Diskursus  Hukum  Pemilihan  Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Alternatif  Pola Pengisian Jabatan  Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19
Konsekuensi  logis penundaan  pilkada  ialah terjadi kekosongan  jabatan  kepala  daerah  di sejumlah wilayah. Kekosongan  jabatan  kepala daerah tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlu solusi  untuk  mengisi  kekosongan  tersebut demi menjamin  berjalannya  roda  pemerintahan  daerah serta  pengembangan  daerah  tersebut.  Berikut alternatif solusi yang dapat dilakukan :
a. Penunjukkan Pelaksana Tugas
Penunjukkan  pelaksana  tugas  (Plt)  menjadi alternatif  solusi  untuk  mengisi  kekosongan  jabatan
tersebut.  Alternatif  ini  sering  dilakukan  belakangan terlebih dalam rangka menciptakan pilkada serentak di  sejumlah  daerah  di  Indonesia.  Penunjukkan pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan kepala  daerah  bersangkutan  berasal  dari  jabatan pimpinan  tinggi  madya  untuk  jabatan  Gubernur berdasarkan  Pasal  201  ayat  (8)  UU  No. 8  Tahun 2015 dan  jabatan  pimpinan  tinggi  pratama untuk jabatan Bupati/ Walikota berdasarkan Pasal 201 UU No. 8 Tahun 2015.
Sistem ini sebenarnya pernah dilakukan dalam sejarah pilkada di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1945 tentang  Kedudukan  Komite  Nasional  Daerah memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk memilih dan mengangkat kepala daerah. Begitu pula dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan  Pokok  Mengenai  Pemerintah  Sendiri di  Daerah-Daerah  Berhak  Mengatur  dan  Mengurus Rumah Tangganya Sendiri maupun UU No. 5 Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah memberikan  mandat  kepada  DPRD  untuk mengusulkan beberapa calon kepala daerah kepada pemerintah pusat untuk dipilih dan diangkat menjadi kepala daerah tetap (Hutapea, 2015).
Penunjukkan  pelaksana  tugas  oleh  Menteri Dalam  Negeri  (Mendagri)  saat  ini  serupa  dengan sistem  pilkada  yang  pernah  dilakukan  Indonesia meskipun pada waktu itu subjek yang dipilih adalah untuk menjadi kepala daerah tetap. Pelaksana tugas mengisi  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  hingga pelantikan  kepala  daerah  tetap  hasil  pilkada serentak.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
193
Pelaksana tugas hanya memiliki kewenangan yang terbatas menurut Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 dan  tidak  berwenang  mengambil  keputusan maupun  kebijakan  strategis.  Kekuatan  politik pelaksana tugas pun dinilai lemah jika dibandingkan dengan  pejabat  lainnya yang  memiliki jabatan  lebih tinggi. Oleh karena itu meskipun terdapat pelaksana tugas  dalam  suatu  daerah,  roda  pemerintahan daerah serta perkembangan daerah akan terganggu (Deliarnoor, 2015). Terlebih bila kekosongan jabatan kepala  daerah  tersebut  terjadi  hingga  waktu  yang cukup  lama.  Hal  itu  dikarenakan  pilkada  serentak yang  ditunda  menjadi  bulan  Desember  2020  masih sangat  mungkin  ditunda  kembali  pada  tahun  2021 apabila dampak pandemi Covid-19 belum mereda. Permasalahan lain yang muncul adalah amanat UU Pilkada, dengan  mencanangkan rencana  besar pilkada  serentak  secara  nasional  pada  tahun  2027. Tentu  ditundanya  pilkada  serentak  tahun  2020  ini mengganggu rencana besar tersebut. Pada akhirnya akan  menimbulkan  jangka  waktu  jabatan  kepala daerah  yang  lamanya  tidak mencapai  5  tahun  di beberapa daerah. Berdasarkan Pasal 202 UU No. 8 Tahun 2015, meskipun kepala daerah menjabat tidak sampai  5  tahun  akan  tetap  dihitung  sebagai  1 periode.  Sehingga  kepala  daerah  tersebut  tetap mendapatkan  kompensasi  sebesar  gaji  pokok dikalikan  jumlah  bulan  yang  tersisa  serta  mendapat hak pensiun untuk 1 periode.
Secara prosedural mungkin tidak menimbulkan  permasalahan  yang  cukup  signifikan, akan tetapi  secara  politis  tentu  berpengaruh  dan
tetap  menimbulkan  kerugian. Kepala  daerah  terpilih yang tidak dapat menjalankan jabatannya selama 5 tahun hanya akan mendapat kompensasi gaji pokok dan  hak  pensiun  saja, sedangkan  jika  yang bersangkutan  menjabat  selama  5  tahun  akan mendapatkan  berbagai  tunjangan  yang  nilainya cukup besar pula. Jika dikalkulasikan tidak sebanding dengan biaya kampanye yang masih cukup besar.
Selain  itu,  kewenangan  politik  yang seharusnya  dapat  dimiliki  selama  5  tahun  menjadi berkurang  hanya  selama  menjabat  saja.  Padahal kewenangan  politik  inilah  yang  berpengaruh  untuk mewujudkan  misi  kepala  daerah  yang  pernah disampaikan ketika kampanye.  Tidak  mungkin seorang  kepala  daerah  hanya  memiliki  rencana strategis  pengembangan  daerah  yang  dicanangkan ketika kampanye hanya untuk beberapa tahun saja, sudah  pasti  akan  mencanangkan  untuk  5  tahun. Lagipula  setiap  kepala  daerah  tidak  ingin dianggap gagal  oleh  masyarakatnya  karena  tidak  dapat maksimal  dalam  menjalankan  program  visi  misinya hanya  karena  keterbatasan  waktu  menjabat. Setidaknya  itulah  beberapa  persoalan  baik  dari  sisi roda pemerintahannya maupun kepala daerah terpilih nantinya jika ditunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan kepala daerah.

## b. Pemilihan Kepala  Daerah  Secara Tidak Langsung
Pilkada  tidak  langsung  merupakan  sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD atau yang  dikenal  dengan  sistem  perwakilan (Hutapea, 2015). Sistem ini bukanlah pola baru, tetapi pernah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
194
digunakan  dalam  sejarah  perkembangan  pilkada  di Indonesia. Sebut saja dengan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, UU No. 18 Tahun  1965  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah,  dan  UU No. 22  Tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  menggunakan  mekanisme keterwakilan  DPRD  sebagai  pemilih  kepala  daerah. (Saraswati, 2011)
Sistem  tersebut  sempat  dicanangkan  kembali dengan  UU No. 22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  namun  karena mendapat  desakan  politis  dari  berbagai  kalangan pada  akhirnya  tidak  jadi  digunakan  sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah saat itu. Perppu No. 1 Tahun 2014 langsung diterbitkan dan dijadikan undang-undang untuk mengembalikan sistem pilkada secara langsung oleh rakyat.
Masyarakat  masih  menilai  pilkada  tidak langsung  sebagai  sistem  yang  kurang  demokratis. Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  menyatakan  bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Frasa kata “demokratis”  inilah  yang  sering  diartikan  sempit sebagai  pemilihan  langsung  oleh  rakyat,  padahal UUD  1945 sendiri  tidak  mengharuskan  kepala daerah dipilih langsung.
Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Jimly Asshiddiqie  dan  Mahfud  MD  yang  menyatakan bahwa pilkada secara langsung oleh rakyat maupun tidak  langsung  dengan  melalui  DPRD,  keduanya haruslah  diartikan  sebagai  pemilihan  yang  sama- sama  demokratisnya.  Sehingga  keduanya  pun dipandang konstitusional (Hardjaloka, 2015). Secara
historis amandemen pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pun mengindahkan  gagasan  otonomi  daerah  dan keragaman daerah dengan sistem pemilihan secara adat istiadat tertentu, sehingga disebutlah frasa kata “demokratis” sebagai jalan keluar.
Sejalan  dengan  itu,  Bagir  Manan  pun berpendapat bahwa pasal amandemen tersebut telah sesuai dengan semangat mewujudkan pembentukan pemerintahan  daerah  yang  mandiri  dan  demokratis. Sehingga  pilkada  pun  merupakan  bagian  dari kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sesuai adat istiadat maupun asal usul  daerah  tersebut.  Kemudian  apabila  dicermati, ketentuan  pasal  tersebut  merupakan  rezim pemerintah  daerah,  sebab  pembahasan  dan rumusannya  berada  di  luar  Pasal  22E  UUD  1945 yang  merupakan dasar  konstitusional pemilu (Sodikin, 2015). Oleh karenanya, ketentuan tersebut perlu  dipahami  secara  luas  dan  bukan  sekedar pemahaman sempit.
Lagipula saat ini DPRD memiliki kewenangan untuk memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan  jabatan  wakil  kepala  daerah. Secara logika,  hal  ini  mengandung  arti  bahwa  sistem pemilihan melalui wakil rakyat atau DPRD digunakan dan diakui oleh  negara,  meskipun  hanya dalam hal terjadi  kekosongan  jabatan  wakil  kepala  daerah. Tentu  menjadi tidak  konsisten  jika  pilkada  tidak langsung dikatakan tidak  demokratis,  karena kewenangan DPRD pada Pasal 317 dan 366 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 sama artinya dengan pilkada tidak langsung.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Demokrasi sesungguhnya merupakan kekuasaan (kratos/ kratein) yang berasal dari rakyat (demos) (Aziz,  2016).  Jimly  Asshiddiqie  lalu mengandaikan  bahwa  demokrasi  sebagai  konsep kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Lebih lanjut, Yudi  Latif  menyatakan  bahwa  demokrasi  yang digunakan  oleh  Indonesia  adalah  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada sila ke-4 disebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” dan begitu pula UUD  1945  yang  menyebutkan  kedaulatan  berdasar atas  kerakyatan  dan  permusyawaratan.  Maka, sejalan  yang  ditekankan  oleh  Soekarno  dan  Moh. Hatta  bahwa  demokrasi  sesungguhnya  memiliki unsur kedaulatan rakyat dan juga permusyawaratan perwakilan (Aziz, 2016).
Sistem  keterwakilan  oleh  DPRD  pun sebenarnya  merupakan  bentuk  dari  demokrasi. Secara  demokratis,  rakyat  telah  memilih  secara langsung anggota DPRD untuk menjadi wakil rakyat. Sehingga  memiliki  makna  bahwa  DPRD  telah mendapatkan mandat langsung dari rakyatnya untuk menjalankan tugas mewakili kepentingan rakyat.
Di  tengah  situasi  pandemi  Covid-19  ini (mungkin juga bencana atau kedaruratan yang lain), masih relevan  membangun  opsi  pilkada  tidak langsung.  Selain  karena  sistem  ini  sama-sama demokratisnya  sesuai  dengan  UUD  1945  maupun mendorong  dalam  rangka  pengembangan  otonomi daerah,  sistem  ini  memiliki  beberapa  kelebihan. Sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien, sebab cara pemilihannya  pun  sederhana.  Meskipun  sederhana,
proses  yang  dilakukan  cukup  ketat  dimana  salah satunya  ada  mekanisme  uji  publik  oleh  para  pakar/ ahli maupun tokoh daerah. Ini semua dilakukan untuk menjamin  dan  mewujudkan  kepala  daerah  dengan kualitas yang tinggi dan berintegritas.
Kemudian,  sistem  ini  cenderung  lebih  hemat biaya karena tidak perlu mencetak surat suara kertas banyak dan biaya-biaya logistik maupun operasional yang tinggi. Biaya tinggi yang awalnya untuk pilkada langsung,  dapat  dialokasikan  untuk  pengembangan daerah  dan  dapat  digunakan  untuk  menekan penyebaran  Covid-19.  Lagi  pula  imbas  pandemi Covid-19  ini  akan  menciptakan  kenormalan  hidup baru,  dimana  aspek  kesehatan  dan physical distancing pasti  akan  mempengaruhi.  Maka,  biaya untuk  pilkada  secara  langsung  dengan  protokol kesehatan  tentu  akan  menambah pengadaan perangkat penunjang yang jumlahnya besar.
Selain itu, ketepatan waktu pilkada juga dapat dilaksanakan  agar  tidak terjadi penundaan  berlarut yang berpotensi mengganggu  roda  pemerintahan suatu  daerah sehingga berdampak  pada  laju perkembangan  daerah.  Inilah  setidaknya  kelebihan pilkada  tidak  langsung  apabila  diterapkan  terlebih dengan  adanya  situasi pandemi ini.  Walaupun demikian,  tidak  dipungkiri  pula  sistem  ini  terdapat kelemahan  dalam  praktik  di  lapangan  seperti  yang ditakutkan  adanya ketidakjujuran,  anggota  DPRD yang  tidak  merepresentasikan  rakyat,  maupun money politic. Namun, money politic pun sebenarnya lebih  mudah diawasi  oleh  aparat  penegak  hukum sebab penyebarannya tidak meluas seperti layaknya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
196
beberapa kejadian money politic saat pilkada secara langsung yang meluas dan sulit diawasi.
Secara  konstitusional, kembali  merujuk  pada Pasal  18  ayat  (4) UUD  1945  yang merupakan kebijakan  hukum  terbuka,  dalam  arti  membuka peluang pembuat undang-undang untuk menafsirkan lebih lanjut. Saat ini, DPR sebagai pembuat undang- undang  bersama  pemerintah nampaknya  telah sepakat dengan penafsiran pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat. Hal itu nampak dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pilkada dilangsungkan  secara  langsung  dan  demokratis. Maka  apabila  ingin  menggunakan  alternatif  pilkada tidak  langsung,  DPR  harus  melakukan  perubahan terhadap  UU  Pilkada  terlebih  dahulu  agar  dapat dilangsungkan pilkada tidak langsung.

## c. Pemilihan Kepala  Daerah  Menggunakan Sistem Elektronik
Pandemi  Covid-19, tidak hanya berdampak negatif.  Memang,  kita  diwajibkan  karantina  mandiri dan  mematuhi  segala  protokol  kesehatan.  Namun, dengan  terkungkungnya  tubuh  kita,  bukan  berarti pikiran  kita  juga  ikut  terkungkung.  Kita  masih  dan harus terus membebaskan pikiran dan pemikiran kita. Refleksi,  aksi,  dan  rekreasi,  mungkin  itu  yang  akan mewarnai  bagian  ini.  Pola  pemilihan  secara elektronik  mungkin dapat menjadi  solusi  lain,  ketika pola  Pilkada  tidak langsung  ditolak.  Sistem  Pemilu elektronik  memungkinkan  kita  untuk  menjalankan Pilkada  secara  langsung  di  tengah  situasi  pandemi dengan  tetap menjalankan  protokol  kesehatan.
Perkembangan jaman dan revolusi industri 4.0 telah memberikan kemungkinan itu.
Menurut  Alvin  Toffler,  perkembangan  dunia terjadi dalam 3 gelombang era, yakni: era aglikultur (tradisional),  era  industrial  (modern),  dan  menuju pada era informasi (postmodern). Dalam setiap era, sistem  dan  perilaku  masyarakat  pun  berubah mengikuti  jaman (Herimanto, &  Winarno,  2010). Berdasarkan  itu,  Klaus  Shwab  (2016),  membagi revolusi  industri  dalam 4  jaman,  yakni:  (1)  Revolusi 1.0, yang terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin  uap,  sehingga  memungkinkan  barang  dapat diproduksi  secara  masal;  (2)  Revolusi  2.0,  yang terjadi  pada  abad  ke  19-20  melalui  penggunaan listrik,  sehingga  membuat  biaya  produksi  menjadi lebih terjangkau; (3) Revolusi 3.0, yang  terjadi pada sekitar  tahun  1970an  melalui  proses  komputerisasi; (4) Revolusi 4.0, yang terjadi pada sekitar tahun 2010 melalui  rekayasa  intelegensia  dan internet of  thing sebagai  tulang  punggung  pergerakan  dan konektivitas manusia dan mesin.
Revolusi 4.0 secara fundamental mengakibatkan  berubahnya  cara  manusia  berpikir, hidup,  dan  berhubungan  sosial.  Era ini  akan mendisrupsi  berbagai  aktivitas  manusia  dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, politik,  hukum,  hingga  kebudayaan  (Prasetyo, & Trisyanti, 2018). Karena, manusia di era revolusi 4.0, hidup  pada  dunia real dan virtual.  Dualisme  dunia inilah,  membuat  manusia  tidak  hanya  berkomunitas di dunia real, namun juga virtual (Demartoto, 2013).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
197
Akibatnya,  timbul  suatu  budaya  baru,  yaitu budaya siber (cyber culture).
Menurut  Michael  Heim  (1993),  budaya  siber memiliki karakteristik, antara lain: (1) mengandalkan interaksi  dalam  jaringan  (network  communication); (2)  menipiskan  perbedaan  relasi  real  dan  virtual (simulation);  (3)  menekankan  pada  pembuatan tampilan  semenarik  mungkin  (artificial); (4) mengandalkan  kemampuan  berkomunikasi  dan bersosialisasi dengan baik sehingga membuat orang betah  berlama-lama  (telepresence dan immersion). Hal ini berdampak pada manusia postmodern, yang identik  dengan  spesialisasi  dan  kedalaman.  Dunia dan  budaya  siber  inilah  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  menjadi  solusi  pelaksanaan  pilkada  langsung di tengah pandemi Covid-19. Pilkada langsung yang menggunakan sistem pemilu elektronik.
Pemilu  elektronik,  selama  ini  sudah didiskusikan  di  Indonesia,  namun  masih  terbatas pada tataran refleksi. Kunjungan kerja anggota DPR, untuk  melihat  sistem  Pemilu  elektronik  di  beberapa negara,  eloknya  dibarengi  dengan  aksi  dan implementasi  (bukan  hanya  refleksi).  Pemilu elektronik  dapat  diartikan  sebagai  sistem  pemilihan dengan  memanfaatkan  media  elektronik,  baik komputer  ataupun  jaringan  internet  (Hardjaloka, & Megawati,  2011).  Pemilu  elektronik,  tidak  terbatas pada  proses  penyaluran  hak  suara,  melainkan meliputi  pula  proses  pendaftaran  calon,  verifikasi pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan  suara,  hingga  pengumuman  hasil. Pemilu  elektronik  paling  tidak  pernah  dipraktikan  di
tingkat  desa,  seperti  di  kabupaten  Jembrana (Hardjaloka & Megawati), kabupaten Wonosobo, dan 2019 di Kabupaten Malang (Sobari, 2019), sehingga dapat kita jadikan percontohan dalam analisa.
Indonesia  memerlukan  persiapan  dan penyesuaian  konten,  medium,  dan  nilai,  untuk menerapkan  pemilu  elektronik.  Transformasi fundamental ini harus dilakukan secara sinergis, oleh penyelenggara  pemilu  (KPU),  pemerintah  eksekutif, legislatif, dan  yudikatif,  serta  terutama  partai  politik. Karena,  dualisme  dunia  dan  perubahan  kultur masyarakat,  berubah  sangat  dinamis  dan  begitu cepat. Konten pemilu hendaknya disesuaikan sesuai kultur  masyarakat postmodern,  yang  mementingkan kedalaman  isi  dan  materi.  Demikian  pula  medium, yang  terkait  infrastruktur,  hendaknya  dipersiapkan secara  matang  dan  memadai  untuk  memastikan keamanan dan  kerahasiaan  ketika  proses  pemilu dilakukan.  Sedangkan untuk  nilai,  hendaknya  tetap menghayati  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur dan adil.
Pemilu  elektronik  memiliki  beberapa keunggulan  (Hardjaloka  &  Megawati,  2011), diantaranya:    (1)  Hemat  biaya,  baik  dalam  proses kampanye  ataupun  pemilihan;  (2)  sederhana  dan efisien; (3) Waktu yang lebih fleksibel dan efektif; (4) Akurasi  kalkulasi  ketika  penghitungan  suara;  (5) Meminimalisir  terjadinya  kecurangan  dan  tindak pidana  Pemilu;  (6)  Lebih  ramah  lingkungan,  karena mengurangi penggunaan kertas dan tinta kimia; dan terutama  (7)  mempermudah  dan  meningkatkan kenyamanan  pemilih,  terlebih ketika  masa  pandemi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
198
seperti sekarang yang mengharuskan individu untuk menjaga jarak fisik/ physical distancing.
Selain  kelebihan  pada  tataran  teknis, pemilu elektronik  juga  mampu  memikat  ketertarikan  anak muda  yang  cenderung apatis  politik  (Sobari,  2019). Syaratnya partai  politik  dan  calon  kepala  daerah sebagai  peserta  kontestasi  harus  bertransformasi secara  fundamental,  menyajikan  berbagai  gagasan, ide, dan program yang jelas dan mendalam. Karena, sebagaimana  telah  disebutkan di  atas,  karakter manusia postmodern sekarang  ini  ialah terspesialisasi dan cenderung menyukai kedalaman. Dengan terpikatnya anak muda, maka tren ini akan memutus apatisme politik. Harapannya, angka golput menurun,  anak  muda  bersiap  menjadi  pemimpin masa depan.
Namun kita perlu menyadari, sebagai sebuah sistem,  pemilu  elektronik  juga  memiliki  kerentanan (Hardjaloka  &  Megawati,  2011),  yakni:    (1) Keamanan dan kerahasiaan, yang mungkin memiliki celah elektronik ataupun diserang secara elektronik; (2)  Logistik  dan  medium,  yang  mungkin  belum tersedia secara merata; (3) Masalah operasional dan kesiapan sumber daya manusia, untuk mengoperasikan  sistem  elektronik  yang  ada;  (4) Kesenjangan  sosial  yang  masih  terjadi,  yang memungkinkan  tidak  menyentuh  seluruh  kalangan; (5)  Kesiapan  instrumen  hukum  terkait  pemilihan elektronik,  sekalipun  Mahkamah  Konstitusi  pernah mengeluarkan Putusan  MK  No.  147/PUU-VII/2009 mengenai  Pemilu  elektronik;  dan  (6)  kesiapan anggaran untuk  membangun  infrastruktur  pemilu
elektronik (mengingat  fokus  pengangaran  Indonesia saat ini ditujukan untuk penanganan Covid-19).
Pola pilkada  dengan  pemilu  elektronik mungkin  dapat  menjadi  solusi.  Terlebih  DPR  dan pemerintah selama ini telah berusaha merancangkan dan  membangun  sistem  pemilu  elektronik  di Indonesia. Pandemi Covid-19 mungkin bisa menjadi katalisator,  yang  mempercepat  perancangan  dan pembangunan sistem pemilu elektronik tersebut. Kita perlu  re-kreasi  (re-create),  membuat  atau membangun  kembali  sebuah  sistem  yang memungkinkan pemilu, suksesi, dan demokrasi tetap berjalan. Terutama, ketika masa pandemi seperti ini, yang  tidak  memungkinkan  kita  berkumpul  secara fisik.  Maka  kehadiran  sistem  pemilu elektronik,  jadi suatu  keniscayaan.  Pandemi  Covid-19  ini menyadarkan  kita  atau mungkin  malah mengakselerasi persiapan Pemilu 4.0 di Indonesia.
Medium  berupa  infrastruktur  fisik  perlu diadakan,  infrastruktur legal berupa  hukum  dan aturan terkait pemilu elektronik perlu didiskursuskan. Konten  perlu  dipersiapkan  secara  matang  oleh penyelenggara  (KPU) maupun  peserta  (Partai Politik),  serta  pemerintah  (eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif).  Kelak,  bila  terjadi  peristiwa  luar  biasa seperti  pandemi  ini,  kita  tidak  gagap  lagi  dengan adanya  Pemilu  4.0  dan  demokrasi  elektronik  di  era postmodern ini.
2. Diskursus Hukum Pemilihan Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19
Perppu  No.  2  Tahun  2020 yang  dikeluarkan pemerintah  dengan  dukungan  DPR, menunjukkan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Indonesia  tetap  mempertahankan  sistem  pilkada secara langsung dengan cara konvensional. Namun keputusan ini tetap harus diapresiasi, karena adanya keinginan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan  hak  konstitusional  setiap  warga negara. Meskipun  begitu rencana  pelaksanaan pilkada di bulan Desember sangat beresiko, karena hingga pertengahan bulan Mei ini angka penyebaran Covid-19  masih  menunjukkan  adanya  peningkatan. Namun  demi  menjalankan  pilkada  konvensional tersebut, setidaknya ada dua aspek hak dalam HAM yang  utama dan  hendaknya menjadi  perhatian khusus  dalam  penyelenggaraan  pilkada  serentak  di tengah pandemi Covid-19, yaitu hak atas kesehatan dan hak atas politik (memilih dan/ atau dipilih).
Negara  berkewajiban  untuk  melakukan pemenuhan  HAM  terhadap  masyarakat,  sehingga negara  tidak  boleh  lalai  dan  mengabaikan hak atas kesehatan hanya demi berjalannya kontestasi politik dalam  pilkada.  Pengabaian  terhadap  hak  atas kesehatan  terlebih  di  tengah  penyebaran  pandemi Covid-19  akan  berdampak  pula  pada  hak  lainnya terutama  menyangkut  hak  atas  hidup  seseorang. Mengingat  transmisi  penyebaran Covid-19  yang terjadi  begitu  cepat  dan  meluas.  Terlebih,  orang- orang  dengan  penyakit  bawaan  kronis,  memiliki resiko  kematian  lebih  tinggi  bila  terjangkit Covid-19 (Susilo et.al, 2020). Selain itu, hingga kini belum ada obat untuk menangkal Covid-19, para ilmuwan masih berlomba-lomba mencari vaksin yang tepat.
Berkaca  pada  Korea  Selatan  yang  dianggap berhasil  melaksanakan  pemilu  legislatif  di  tengah
pandemi  Covid-19, sangat memperhatikan aspek hak  atas  kesehatan.  Korea  Selatan  melakukan penyesuaian  secara  ketat  protokol kesehatan, sehingga patut  dicontoh,  namun dengan pertimbangan  yang  sangat  matang  dari  berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia memerlukan kajian  yang mendalam  dan  menyeluruh sebelum memutuskan  benar-benar  melaksanakan pilkada  di tengah  pandemi Covid-19.  Korea  Selatan  dipilih menjadi  percontohan,  sebab  ia  lebih  dekat  secara kultural  dengan  Indonesia  (Bangsa  Timur), ketimbang Jerman dan Amerika (Bangsa Barat) atau Bangsa  Afrika  lainnya.  KPU  bersama  Pemerintah dan  DPR  RI tentu  harus  membuat  peraturan  baru baik  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU) maupun kebijakan pemerintah lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pilkada  di  tengah pandemi Covid-19.
Sebagaimana kita ketahui, protokol kesehatan Covid-19  mengharuskan  kita  untuk physical distancing dan melarang kita untuk berkerumun, rajin mencuci  tangan,  menerapkan  kesadaran  dan  etika ketika  batuk,  bersin,  ataupun  demam  (Susilo et,al, 2020). Padahal, penyelenggaraan pilkada tentu akan berpotensi  menimbulkan  kerumunan.  Maka,  KPU sebagai  penyelenggara hendaknya  mengatur beberapa  hal terkait  protokol  kesehatan  dalam penyelenggaraan pilkada  (Landman, &  Splendore, 2020),  diantaranya:  (1)  Pembatasan  jumlah  masa ketika  kampanye  atau  kegiatan-kegiatan  politik lainnya yang menyangkut pilkada; (2) Mengatur pola dan  mekanisme  verifikasi  dan pencocokan  data

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
200
pemilih oleh  petugas  (seperti  yang  telah dilaksanakan,  dari  yang  dulunya  mendatangi  tiap rumah,  sekarang  dikoordinasi  oleh  Ketua  RT) termasuk  data  dukungan  calon  perseorangan;  (3) Pembatasan  jumlah  pemilih  yang  diperkenankan berada dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS); (4) Menyediakan  cairan  pembersih  tangan,  alat pengukur suhu tubuh, dan bilik khusus untuk pemilih yang  terindikasi  demam  di  setiap  TPS;  (5) Mewajibkan  pengukuran  suhu  tubuh  kepada  setiap pemilih  atau petugas  yang  hendak  memasuki  TPS; (6)  Mewajibkan  petugas  melakukan  pemeriksaan kesehatan umum di fasilitas kesehatan tertentu yang ditunjuk untuk memastikan kesehatan dan kesiapan fisik  sebelum  bertugas;    (7)  Mewajibkan  pemilih maupun  petugas  menggunakan  alat  pelindung  diri berupa masker dan beberapa perangkat lainnya; dll; (8) memfasilitasi dan menjamin hak pilih warga yang berada  di  luar  daerah pemilih, dengan  opsi pengiriman surat suara melalui kantor pos layaknya pemilu bagi WNI di luar negeri.
Ketentuan  mengenai 200andemic kesehatan itu  hendaknya  dinormakan  dalam  PKPU  yang  juga memuat  sanksi-sanksi  tertentu agar  memiliki kekuatan  berlaku  mengikat  dan  efektif.  Protokol kesehatan  yang  demikian  ketat  memang  harus diterapkan ketika kita memilih melaksanakan pilkada secara  langsung  di  TPS.  Korea  Selatan  pun melaksanakan 200andemic kesehatan yang serupa. Konsekuensinya,  memang  hal  ini  akan  menambah anggaran  pengeluaran 200andem untuk  perhelatan pilkada. Padahal, Perppu No. 2 Tahun 2020 secara
substansi  tak  memberikan  penambahan  anggaran untuk  perhelatan pilkada  serentak  2020.  Tentu  ini menjadi masalah lain yang penting pula, karena saat ini  anggaran  pengeluaran 200andem difokuskan untuk penanganan dan penanggulangan 200andemic Covid-19.
Keberhasilan penyelenggaraan pilkada tersebut  membutuhkan  komitmen  serius baik  dari pemerintah  maupun  masyarakat.  Pemerintah  perlu berkerja  keras  dalam  menangani  Covid-19  dan diimbangi dengan kesadaran masyarakat atas aspek kesehatan  dan  hak  konstitusionalnya. Artikel ini bermaksud  untuk  mendiskursuskan  berbagai  aturan guna memfasilitasi  pilkada  sesuai  protokol kesehatan.  Tujuannya  adalah  menjamin  hak  pilih serta  hak  kesehatan  masyarakat. Artikel ini pun terbuka untuk segala pemikiran dan argumentasi lain. Kualitas  pilkada  bukan  hanya  soal  ukuran keberhasilan  prosedural, namun  juga  substansial yaitu terwujudnya hak konstitusional warga negara.

## C. SIMPULAN
Covid-19 mengganggu  penyelenggaraan pilkada  di  Indonesia.  Kondisi  menunjukkan, hingga akhir  Mei  2020 jumlah  kasus Covid-19  masih  terus meningkat. Pilkada  langsung  terancam  tidak  dapat digelar, konsekuensi  logisnya  terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Untuk mencegah kekosongan tersebut,  beberapa  alternatif  pola pengisian  jabatan kepala  daerah  dapat  menjadi  solusi,  diantaranya melalui  penunjukkan  penjabat  sementara atau pelaksana  tugas (Plt),  Pilkada  tidak  langsung,  dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pilkada  menggunakan  sistem  Pemilu  elektronik.
Masing-masing  pola  memiliki  kelebihan  dan kekuranganya, dengan argumentasi logis dan yuridis yang kuat dan dapat menjadi pertimbangan.
Namun, ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2020 masih memilih  cara  Pilkada  langsung  secara konvensional. Patut  diapresiasi  bahwa  pemerintah berupaya untuk  mewujudkan  hak  konstitusional warga negara melalui penyelenggaran pilkada. Catatan pentingnya ialah, hak untuk memilih adalah HAM,  demikian  pula  hak  hidup  dan  hak  atas kesehatan. Karena itu, Pemerintah wajib memastikan protokol kesehatan Covid-19 dijalankan secara ketat ketika pelaksanaan proses  pilkada.  Protokol kesehatan  itu  hendaknya  dinormakan  dalam  PKPU dengan  disertai  sanksi agar  memiliki  kekuatan berlaku  mengikat  dan  efektif.  Penerapan  protokol kesehatan  ketika pilkada  tentu  berakibat  pada kenaikan anggaran pengeluaran negara. Inilah harga yang  harus  dibayar  untuk  memastikan  kesehatan warga  negara  dan  keniscayaan  sebuah  demokrasi. Diskursus hukum  tentang  penyelenggaraan pilkada di  tengah  pandemi  harus  dilakukan,  untuk memperbaharui  dan  menyesuaikan  norma-norma sesuai normal baru yang tercipta karena pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2014). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara, Ed.1, Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.
Heim, M. (1993). The Metaphysics of Virtual reality.
New York: Oxford University Press.
Herimanto., & Winarno. (2010). Ilmu  Sosial  dan Budaya Dasar. Jakarta: Bumi Aksara.
Rahardjo,  S.  (2009). Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyatnya.  Yogyakarta: Genta Publishing.

## JURNAL
Aswandi,  Bobi., & Roisah,  Kholis.  (2019). Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.
1, (No. 1), pp. 128-145.
Anwar, K. (2011). Pendidikan Hukum Di Era Transisi Dalam  Negara Demokrasi  Menuju  Indonesia Baru. Jurnal Masalah-Masalah Hukum,  Vol.
40, (No. 2), pp. 236–245.
Aziz, Mokhamad A. (2016). Pilkada Serentak melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis  Perspektif  Pancasila  dan  UUD 1945. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review, Vol.1, (No. 2), pp. 154-170.
Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan  Pemilu:  Sebuah  Refleksi  Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), pp. 268-273.
Demartoto,  A.  (2013). Realitas  Virtual  Realitas Sosiologi. Jurnal  Cakrawala,  Vol.  2, (No.  1), pp. 326-352.
Deliarnoor,  Nandang  A.  (2015).  Problematika Pelaksana  Tugas  (Plt)  dalam  Masa  Transisi Pemerintahan  (Pra  dan  Pasca  Pilkada

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
202
Serentak). Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  Vol.  1, (No.2), pp. 322-335.
Gennaro,  Francesco  Di., Pizzol,  Damiano.,  Marotta, Claudia.,  Antunes,  Mario.,  Racalbuto, Vincenzo.,  Veronese,  Nicola.,  &  Smith,  Lee. (2020).  Coronavirus  Diseases  (COVID-19) Current  Status  and  Future  Perspectives:  A Narrative  Review. International  Journal  of Environmental  Research  and  Public Health, Vol. 17, (No. 8), p.2690.
Hardjaloka,  L.  (2015).  Studi  Dinamika  Mekanisme Pilkada  di  Indonesia  dan  Perbandingan Mekanisme  Pilkada  Negara  Lainnya. Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, (No.1), pp. 59-83.
Hardjaloka,  Loura., & Megawati,  Varida.  (2011). E-
Voting: Kebutuhan vs.
Kesiapan
(Menyongsong) E-Demokrasi. Jurnal Konstitusi, Vol. 8, (No. 4), pp. 579-604.
Hutapea,  B.  (2015).  Dinamika  Hukum  Pemilihan
Kepala  Daerah  di  Indonesia. Jurnal RechtVindings, Vol. 4, (No.1), pp. 1-20.
Landman,  Todd., & Splendore,  Luca  Di  Gennaro.
(2020).  Pandemic  democracy:  elections  and
COVID-19. Journal  of  Risk  Research,  DOI:
10.1080/13669877.2020.1765003.
Leininger, Arndt., & Schaub, Max. (2020). Voting at the  dawn  of  a  global  pandemic. Paper  in SocArXiv:  University of  Maryland,  DOI:
10.31235/osf.io/a32r7.
Melfa,  W.  (2013). Penataan  Hukum  Menuju  Hukum
Ideal  Dalam  Pengaturan  Pemilukada. Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), pp. 211–217.
Nugraha,  Harry  S.  (2018). Gagasan  Amandemen Ulang  Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. Jurnal  Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), pp. 61-85.
Respationo,  H  M  Soerya.  (2013). Pemilihan  Kepala Daerah  Dalam  Demokrasi  Electoral. Jurnal
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 3), pp.
356–361.
Santoso,  Agus  B. (2017). Eksistensi  dan
Problematika Calon Independen dalam Pilkada Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jurnal Refleksi Hukum, Vol.1, (No. 2), pp. 147-160.
Saraswati,  R.  (2011).  Calon  Perseorangan:
Pergeseran  Paradigma  Kekuasaan  dalam Pemilukada. Jurnal Masalah-Masalah Hukum,
Vol. 40, (No.24), pp. 196-201.
Sobari,  W.  (2019). Memperluas  Prespektif  Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E- Voting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang. Jurnal Wacana Politik, Vol. 4, (No. 2), pp. 90-106.
Sodikin.  (2015).  Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam Konteks  UUDN  RI  Tahun  1945. Jurnal RechtsVinding, Vol. 4, (No.1), pp. 43-58.
Susilo,  Adityo.,  Rumende,  C.  Martin.,  Pitoyo,  Ceva W.,  Santoso,  Widayat  Djoko.,  Yulianti,  Mira., Herikurniawan.,  Sinto,  Robert.,  Singh, Gurmeet., Nainggolan, Leonard., Nelwan, Erni J.,  Chen,  Lie  Kie.,  Widhani,  Alvina.,  Wijaya,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Edwin., Wicaksana,  Bramantya.,  Maksum, Maradewi.,  Annisa,  Firda.,  Jasirwan,  Chyntia OM.,  &  Yunihastuti,  Evy. (2020).  Coronavirus Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini. Jurnal  Penyakit  Dalam  Indonesia,  Vol.7,
(No.1), pp. 45-67.
Widyasari,  Asita.,  Dewi,  Reyke  Anggia.,  & Rengganis,  Viera  Mayasari  Sri. (2019). Gerakan  Politik  Pendukung  Kotak  Kosong: Keterlibatan  Civil  Society  dalam  Pilkada Kabupaten  Pati  Tahun  2017. Jurnal  PolGov, Vol 1, (No. 1), pp. 89–119.
Yang,  Liu.,  &  Ren,  Yang.  (2020).  Moral  Obligation,
Public  Leadership,  and  Collective  Action  for Epidemic  Prevention  and  Control:  Evidence from the Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19)  Emergency. International  Journal  of
Environmental  Research  and  Public  Health,
Vol.17, (No. 8), p.2731.

## PROSIDING & ORASI ILMIAH
Hidayat,  A. (2010). Bernegara  Itu  Tidak  Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum). Dalam Pidato Pengukuhan  Guru Besar  Ilmu  Hukum.
Semarang: Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro.
Danardono,  D. (2016). Hukum  sebagai  Diskursus.
Dalam Konfrensi  Politik,  Hukum,  dan Kekuasaan:  Praktek  Kuasa  dan  Komunikasi dalam  Hukum  dan  Politik  di  Indonesia,  Ke-II, 15  September  2016,  Semarang:  Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.
Prasetyo,  Banu., & Trisyanti,  Umi.,  (2018). Industri 4.0 dan  Tantangan  Perubahan  Sosial. In Prosiding  SEMATEKSOS  3:  Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang Penetapan  Aturan-Aturan  Pokok  mengenai Pemerintah  Sendiri  di  Daerah-Daerah yang Berhak  Mengatur  dan  Mengurus  Rumah Tangganya Sendiri.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1 Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota menjadi Undang-Undang
Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor  6  Tahun  2005 tentang  Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan,
dan
Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil
Kepala Daerah.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  147/PUV-
VII/2009.

## SUMBER ONLINE
International  Institute  for  Democracy  and  Electoral Assistance. (2020). Ikhtisar Global COVID-19: Dampak  terhadap  Pemilu.  Retrieve  from https://www.idea.int/sites/default/files/multimed ia_reports/13052020-overview-elections-and- covid-19-bahasa-indonesia.pdf.
Ramadhan, A. (2020). Ada 17.025 Kasus Covid-19 di Indonesia,  Bertambah  529.  Retrieve  from kompas.com.
World  Health  Organization.  (2020).  WHO  Director- General's  opening  remarks  at  the  media briefing  on  COVID-19 - 11  March  2020. Retrieved
from https://www.who.int/dg/speeches/detail/who- director-general-s-opening-remarks-at-the- media-briefing-on-covid-19---11-march-2020