## PENGUATAN PERAN PANWASLU DALAM PEMILUKADA
(Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana)

## STRENGTHENING THE ROLE OF ELECTION SUPERVISORY COMMITTEE IN
HEAD REGION ELECTORAL (Case Study: Head Region Electoral of Jembrana)
Dedeh Haryati
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI e-mail : keyshaghinacamila@yahoo.com Diterima: 5 Mei 2012, Direvisi: 10 Mei 2012, Disetujui: 31 Mei 2012

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  Panwaslu  dalam pelaksanaan  Pemilukada  di  Kabupaten  Jembrana.  Metode  yang  digunakan  deskriptif  kualitas.  Hasil kajian  menunjukkan  bahwa  peran  Panwaslu  dalam  pelaksanaan  Pemilukada  belum  optimal  karena belum diberi peran yang luas, masih merupakan lembaga ad hoc , dan pola rekrutmen yang belum baik. Disarankan, agar memperluas kewenangan Panwaslu, pembentukannya bukan sebagai lembaga ad hoc ; dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai. Kata Kunci : Panwaslu, peran, penguatan.

## Abstract
This  study  aims  to  identify  the  tasks  and  authority  in  the  implementation  of  the  Panwaslu  Jembrana District. The method used descriptive quality. The study results showed that the role of the Panwaslu in the implementation of the Pemilukada is not optimal because it has not been given a broad role, is still an ad hoc institution, and the recruitment pattern that has not been good. It is recommended, in order to expand the authority of the Panwaslu, formation rather than as an ad hoc institution, and recruitment patterns tightened the requirements adequately.
Keywords: Panwaslu, roles, strengthening.

## PENDAHULUAN
Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan  kehendak  rakyat  dalam  pemerintahan dan  oleh  karena  itu,  pemilu  merupakan  tuntutan kedaulatan  rakyat.  Maka,  pemilu  merupakan  suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur  dan  adil.  Pemilu  secara  langsung merupakan  sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyat guna  menghasilkan  pemerintahan  negara  yang demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis  dan  hanya  bisa  berjalan  lancar  dan  tertib apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejalan  dengan  penguatan  otonomi  daerah, pemilihan  terhadap  kepala/wakil  kepala  daerah  juga dipilih oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Dalam Konstitusi  Indonesia   Pasal  18  ayat  (4)  dinyatakan “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara  demokratis”. Menurut  Asshiddiqie  (2002),  perkataan  ‘dipilih secara demokratis’ bersifat luwes, sehingga mencakup  pengertian  pemilihan  kepala  daerah langsung  oleh  rakyat  ataupun  oleh  DPRD,  seperti
yang  sekarang  dipraktekkan  di  provinsi  dan kabupaten/kota  di  Indonesia.  Pengaturan  tentang pemilihan   kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  pasca amandemen UUD 1945, hanya diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, maka secara normatif merupakan bagian dari kewenangan daerah untuk menyelenggarakan- nya. Kondisi  ini  telah  menimbulkan  tarik  menarik antara  pemerintah  dengan  pemerintah  daerah, terutama dalam masalah pendanaan.
Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni  2005  sering  dikatakan  sebagai  “lompatan demokrasi”.  Istilah  ini  bisa  diartikan  secara  positif maupun  negatif.  Dari  sisi  positif,  pilkada  langsung sebagai  sarana  demokrasi  memberikan  kesempatan kepada  rakyat  sebagai  infrastruktur  politik  untuk memilih  kepala  daerahnya  secara  langsung  melalui mekanisme  pemungutan  suara.  Sarana  ini  akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik,  karena  melalui  pemilihan  langsung  rakyat dapat  menentukan  jalannya  pemerintahan  dengan memilih  pemimpin  yang  dikehendaki  secara  bebas dan  rahasia.  Adapun  dari  sisi  negatif,  Pilkada langsung  mencerminkan  penafsiran  sepihak  atas manfaat  dan  proses  pilkada.  Proses  ini  sering dianggap  sebagai  ”pesta  demokrasi  rakyat”  di  mana
rakyat  berhak  untuk  membuat  apa  saja,  termasuk tindakan-tindakan  anarki,  baik  atas  inisiatif  sendiri maupun  yang  dimobilisasi  oleh  kandidat  dan pendukungnya  atau  karena  dorongan  partai  politik sebagai  pihak  yang  mengajukan  kandidat  tersebut. Bagi  masyarakat  umum,  pilkada  langsung  sering juga  ditafsirkan  sebagai  kesempatan  bagi-bagi  uang. Mereka  tahu  bahwa  tiap-tiap  kandidat  menyediakan anggaran  yang  cukup  besar  untuk  memenangkan kompetisi (Amirudin dan Bisri, 2006), maka tidaklah mengejutkan  apabila  kemudian  muncul  rasa  tidak percaya  rakyat  akan  pemilukada  yang  merupakan proses politik.
Dengan  demikian,  lembaga-lembaga  yang terlibat dalam penyelenggaraan, termasuk pengawasan  pemilukada  sangat  penting  untuk melakukan  penguatan  peran  mereka  dengan  baik. Hal  ini  berarti,  lembaga-lembaga  tersebut  harus bekerja  secara  efisien,  efektif,  tidak  memihak,  adil, jujur,  terbuka  dan  dapat  dipercaya.  Secara  umum, persepsi  rakyat  mengenai  proses  pemilu  yang berlangsung  secara  bersih,  jujur,  tertib,  adil,  dapat dipercaya,  dan  terbuka  akan  tercermin  dari  persepsi rakyat mengenai lembaga-lembaga serta pihak-pihak yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pemilukada. Pengawasan menjadi salah satu komponen terpenting dalam  penyelenggaraan,  dan  dapat  menentukan berhasil  atau  tidaknya  sebuah  pemilu.  Pengawasan pemilu  adalah  kegiatan  mengamati,  mengkaji, memeriksa  dan  menilai  proses  penyelenggaraan pemilu  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.
Pemilukada  langsung  dibebani  harapan besar bisa menjadi pintu masuk bagi perubahan lebih besar,  menyangkut  sistem  politik  yang  lebih demokratis. Namun, tetap saja harapan perubahan itu dinilai  masih  belum  sejalan  dengan  kecenderungan dalam  sistem  kepartaian  Indonesia  yang  masih sentralistik,  justru  ketika  demokrasi  dan  juga desentralisasi  membutuhkan  lembaga  politik  yang dapat  menjamin  transparansi  dan  akuntabilitas. Keberadaan  Panwaslu  sangatlah  penting  dalam mengawasi  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilu agar  sesuai  dengan  asas  pemilu  yang  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Panwaslu memiliki  fungsi  dan  peran  strategis  dalam  upaya untuk  menciptakan  penyelenggaraan  pemilu  yang demokratis.
Oleh  karena  itu,  melalui  kajian  ini,  penulis ingin  mengidentifikasi  peran  Penwaslu  dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jembrana  guna  melihat  langkah-langkah  apa  saja yang  ditempuh  oleh  Panwas  dalam  mengatasi hambatan  dan  sekaligus  meningkatkan  peran Panwaslu  dalam  pemilukada,  dengan  tujuan  agar diperoleh solusi penguatan peran Panwaslu ke depan. Pemilihan  Kabupaten  Jembrana  sebagai  lokasi kajian,  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa merupakan  salah  satu  kabupaten  yang    menyeleng- garakan  pemilukada    di  tahun  2010,  dengan
dinamika yang cukup tinggi. Hal itu ditandai dengan jumlah  pengaduan  yang  cukup  banyak  terhadap pelaksanaan Pemilukada.

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah deskripsi  analitis  terhadap  peran  Panwaslu  dalam tahapan  pelaksanaan  pemilukada.  Data-data  yang diperoleh,  baik  data  sekunder  maupun  data  primer disusun dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan  yang  telah  dirumuskan.  Teknik pengumpulan  data  berbentuk  observasi  terhadap obyek,  utamanya  hal-hal  yang  terkait  dengan pengawasan pemilu dalam penyelenggaraan pemilukada  di  Kabupaten  Jembrana.  Konteks  dari pengamatan terhadap proses Pemilukada, diharapkan dapat  memahami  secara  lebih  utuh  terkait  dengan masalah  yang  akan  dianalisis  lebih  lanjut.  Melalui observasi  ini  pula,  diharapkan  bahwa  setiap  unsur yang  dapat  diperoleh  bersandar  pada  data-data  atau informasi  yang  bersifat  formal.  Unsur  “ natural setting ”  menjadi  kekuatan  dari  pengamatan  yang dilakukan,  dengan  berusaha  menangkap  setiap makna dari proses penyelenggaraan pemilukada.
Hasil  observasi  akan  diperdalam  dengan melakukan indept interview. Wawancara  mendalam (indept  interview) terhadap  informan  dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang telah dipersiapkan.  Hasil  yang  didapat  melalui  kedua teknik  pengumpulan  data  ini,  kemudian  dianalisis secara  deskriptif.  Informan  diperoleh  dengan  teknik purposive, yaitu  teknik  penentuan  sampel  untuk tujuan tertentu saja (Sugiyono, 2005). Informan yang dipergunakan  sebagai  sumber  data  primer,  yaitu: Panwas,  KPUD  Kabupaten  Jembrana-Bali,  DPRD, Kejaksaan,  Kepolisian,  LSM,  dan  tokoh  masyarakat setempat.

## Konsep Pilkada Langsung
Pemilihan  umum  menjadi  salah  satu indikator stabil dan dinamisnya sistem demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan  pemilu  memang  secara  periodik sudah  berlangsung  sejak  awal  kemerdekaan  bangsa ini,  akan  tetapi  proses  demokratisasi  lewat  pemilu- pemilu  yang  terdahulu  belum  mampu  menghasilkan nilai-nilai  demokrasi  yang  matang  akibat  sistem politik  yang  otoriter.  Harapan  untuk  menemukan format  demokrasi  yang  ideal  mulai  nampak  setelah penyelenggaraan  Pemilu  2004  lalu  yang  berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang  baru  beberapa  tahun  lepas  dari  sistem otoritarian,  penyelenggaraan  Pemilu  2004  yang terdiri  dari  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden secara  langsung  yang  berjalan  tanpa  tindakan kekerasan  dan  menjadi  prestasi  bersejarah  bagi bangsa ini.
Sejarah Pilkada di Indonesia juga merupakan  sebuah  bukti  dari  bentuk  aktualisasi  dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui  berbagai  proses  dan  instrumen  demokrasi tersebut.  Entitas  masyarakat  yang  turut  berafiliasi dengan kekuatan membentuk sebuah wadah kepentingan  bersama  untuk  memenangkan  berbagai pemilihan  perwakilan  politik.  Didorong pula  kepada sebuah  perubahan  warna  dan  dinamika  akibat  dari konstalasi  politik  di  Indonesia  yang  memasuki trasnsisi  demokrasi  yang  diawali  dengan  Reformasi 1998,  telah  membawa  banyak  perubahan  politik  di Indonesia. Perubahan yang mengisyaratkan, terbukanya  ruang  bagi masyarakat  untuk melakukan dan mendapat perlindungan dari aktivitas politiknya. Hal  yang  secara  nyata  dapat  kita  lihat  dari  sebuah euforia  kemenangan  politik  di  Indonesia,  yang menghasilkan  sebuah  sistem  kepatutan  politik  yang baru.  Sebuah  gambaran  fenomena  politik  Indonesia, yang  diikuti  perubahan  bentuk  basis  politik  di masyarakat  (Koirudin,  2004).  Kebebasan  dalam menentukan  warna  politik  dan  hilangnya  unsur pemaksaan  terhadap  hak  politik  masyarakat  telah melahirkan  instrumen  penunjang  keberlangsungan demokrasi perwakilan di Indonesia melalui partisipasi politik masyarakat.
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan perangkat  penting  karena  teori  demokrasi  yang menyebutkan  bahwa  perlunya  partisipasi  politik masyarakat  pada  dasarnya  disebabkan  bahwa masyarakat  tersebutlah  yang  paling  mengetahui  apa yang mereka kehendaki (Budiarjo, 1982). Azas dasar dalam  sebuah  negara  yang  demokrasi,  yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya pemerintahan. Perwujudan azas kedaulatan rakyat ini dalam  kehidupan  pemerintahan  terbukti  dengan dilibatkannya rakyat secara intensif dalam memutuskan berbagai kebijakan pemerintah. Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin besarnya porsi peran  yang  dimainkan  oleh  rakyat,  serta  semakin selarasnya  kepentingan  rakyat  dengan  kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Partisipasi politik sendiri adalah merupakan kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut serta  aktif  dalam  kehidupan  politik  yaitu  dengan jalan memilih pimpinan Negara dan masyarakat, dan secara  langsung  atau  tidak  langsung  mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), yakni kegiatan yang  mencakup  tindakan  seperti  pemberian  suara dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum, menjadi  anggota  suatu  partai  politik  dan  kelompok kepentingan (Budiarjo, 1982).
Sebagai  sebuah  implementasi  terhadap partisipasi  politik  masyarakat  dalam  bentuknya, maka  lahirlah  sistem  pemilu.  Dalam  pengertiannya, pemilihan  umum  merupakan  suatu  kegiatan  yang sering  diidentikkan  sebagai  suatu  ajang  pesta demokrasi,  yang  merupakan  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  Presiden/Wakil Presiden,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota  ataupun  memilih  Bupati/Wakil  Bupati berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Melalui pemilihan  umum,  maka  hak  asasi  rakyat  dapat tersalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama  didepan  hukum  dan  pemerintahan  (Mahfud, 1999).
Dalam penentuan dan penetapan perwakilan di  lembaga  eksekutif  ketatanegaraan,  maka  lahirlah sebuah  sistem  yang  turut  mengimplementasikan partisipasi  masyarakat  secara  langsung  dalam menentukan  arah  kebijakan  politik  pemerintah. Sebuah sistem partisipasi langsung dalam menentukan  kepemimpinan  daerah  melalui  proses Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Dikatakan demikian,  karena  dalam  prosesnya  masyarakat memiliki  hak  dipilih  sebagai  pemimpin  atau  wakil rakyat,  maupun  memilih  pemimpin  daerah  secara langsung.  Hal  ini  berlaku  sejak  diberlakukannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  didalamnya  mengatur pilkada  secara  langsung.  Maka  mulai  pertengahan 2005, satu persatu provinsi dan kabupaten/kota yang masa  bakti  kepala  daerahnya  sudah  berakhir, melaksanakan  pilkada  yang  melibatkan  masyarakat secara  langsung.  Pemilihan  kepala  daerah/wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam pasal 56 jo pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Prihatmoko,  2005)  dan  PP  Nomor  6  Tahun  2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  sebagai  pengganti  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999,  yang  merupakan  landasan hukum  bagi  pelaksanaan  pilkada  langsung,  rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih  pemimpin  mereka.  Semangat  pilkada langsung  adalah  memberikan  ruang  yang  luas  bagi partisipasi  politik  masyarakat  untuk  menentukan kepala  daerah  sesuai dengan aspirasi  dan  kebutuhan di  daerah  masing-masing,  sehingga  diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya (Edwin, 2005).
Sejak  bergulirnya  pilkada,  maka  lembaran baru  demokrasi  di  Indonesia  dimulai.  Pilkada pertama  kali  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  2005, yakni  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilihan Umum,  pilkada  dimasukkan  dalam  rezim  pemilu, sehingga  secara  resmi  bernama  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  berdasarkan Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik,  kecuali  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  di mana  peserta  pilkada  dapat  berasal  dari  calon independen dan partai politik lokal.
Adanya  ketentuan  peserta  Pilkada  hanya dapat  ditentukan  ataupun  dicalonkan  oleh  partai
politik  dan  gabungan  partai  politik,  hal  ini  akan menutup  hak  konstitusional  calon  perseorangan (independen) dalam pilkada. Setelah mengadakan uji materiil,  pada  tanggal  23  Juni  2007,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  melalui  putusan  Nomor  5/PUU- V/2007  yang  menggugurkan  Pasal  56,  59,  dan  60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memuluskan calon  independen  maju  dalam  pilkada,  yang sebelumnya  hanya  memberi  kesempatan  kepada partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dan menutup  hak  konstitusional  calon  perseorangan (independen) dalam  Pilkada,  bertentangan  dengan UUD 1945. Suatu negara dapat dikatakan demokratis bila  memenuhi  prasyarat  antara  lain  memiliki kebebasan  kepada  masyarakat  untuk  merumuskan prefensi-prefensi  politik  mereka  melalui  jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi, memberikan ruang berkompetisi untuk jabatan politik.
Pilkada  langsung  merupakan  salah  satu kemajuan  terbesar  dalam  reformasi  politik  di Indonesia  (Edwin,  2005).  Rakyat  dapat  menentukan presiden,  gubernur dan  bupati  atau  walikota melalui pemilihan  langsung.  Yang  perlu  digaris  bawahi, walaupun  untuk  tahap  awal  semua  berlaku  terlebih dahulu  harus  melewati  saringan  partai  politik,  akan tetapi jalur calon independen juga kemudian dibuka. Artinya,  sebelum  rakyat  memilih,  terlebih  dahulu pilihan itu ditentukan partai politik itu adalah konsep lama.
Sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  pasal  56,  setiap  kontestan  pilkada diwajibkan memakai kendaraan berupa partai politik dan  gabungan  parpol.  Kendaraan  ini  tidak  hanya berfungsi sebagai alat untuk masuk arena, melainkan juga sebagai mesin yang bekerja untuk mengumpulkan dukungan rakyat. Calon yang belum dikenal  publik,  mereka  harus  berusaha  keras mendekati  publik,  memperkenalkan  diri,  visi  misi, program  aksi ke publik. Usaha keras  ini membutuhkan  dukungan  kekuatan  mesin  politik. dalam mengambil hati rakyat juga diperlukan dalam meraih kekuasaan.
Pilkada langsung merupakan fenomena baru bagi  politik  Indonesia,  jika  fenomena  ini  mampu dikelola  dengan  baik,  maka  penguatan  demokrasi akan terjadi di berbagai tingkatan dari daerah bahkan nasional, seperti yang dikemukakan Tip O’ Neil “all politics is local ”  yang memiliki makna bahwa suatu kehidupan  demokrasi  di  tingkat  nasional  akan tumbuh dengan baik dengan mapan dan dewasa jika di tingkat lokal nilai-nilai ini telah mengakar terlebih dahulu  (Agustino,  2005).  Pilkada  yang  diagendakan berlangsung mulai Juni 2005 dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk mewujudkan perbaikan demokrasi di Indonesia yang berada di tingkat daerah dan  dianggap  sebagai  tahap  pencapaian  kemajuan dalam perkembangan demokrasi negara ini, di mana dalam  ilmu  politik  disepakati  bahwa  kualitas demokrasi turut pula ditentukan oleh berkualitas atau
tidak  proses  rekrutmen  wakil rakyat  yang  mendapat mandat untuk memimpin pemerintahan.
Demokratisasi  lokal  adalah  implikasi  dari desentralisasi  yang  dijalankan  di  daerah-daerah sebagai  perwujudan  dari  proses  demokrasi  di Indonesia.  Konsepnya  mengandaikan  pemerintahan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Hal paling mendasar dalam  demokrasi  adalah  keikutsertaan  rakyat,  serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan  yang  dirumuskan  bersama.  Perkembangan desentralisasi  menuntut  adanya  proses  demokrasi bukan  hanya  di  tingkat  regional  tetapi  di  tingkat lokal.  Dalam  pilkada  langsung  diharapkan  dapat menguatkan demokratisasi di tingkat lokal, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pembangunan legitimasi  politik,  sebab  asumsinya  kepala  daerah terpilih  akan  memiliki  mandat  dan  legitimasi  yang kuat  sebab  didukung  oleh  suara  pemilih  nyata  ( real voters )  yang  merefleksikan  konfigurasi  kekuatan politik  dan  kepentingan  dari  konstituen.  Dengan demikian    maka  dapat  dipastikan  bahwa  kepala daerah yang terpilih secara demokratis mendapatkan dukungan dari sebagian besar warga daerah tersebut.
Selanjutnya dengan pemilihan kepala daerah langsung  diharapkan  mampu  membangun local accountabilty ,  di  mana  ketika  seorang  kandidat terpilih  menjadi  kepala  daerah,  maka  para  wakil rakyat  yang  mendapat  mandat  akan  meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Melihat fenomena sebelumnya local accountabilty sangat kurang sebab mekanisme  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  lama cenderung menciptakan ketergantungan yang berlebih  dari  kepala  daerah  terhadap  DPRD. Sehingga akuntabilitasnya cenderung mengarah pada anggota  Dewan,  dibanding  rakyat  yang  seharusnya dilayani.  Maka,  terkadang  muncul  fenomena  politik uang antara kepala daerah dan anggota dewan untuk meloloskan  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ), hal ini  dapat  terjadi  mengingat  dalam  pemilihan  kepala daerah langsung ini  terdapat  perubahan  dalam arena permainan, menurut Agustino (2005) arena permainan  sekarang  telah  berubah  dari  “politik dalam ruangan“ menjadi “politik luar ruangan” yang kini  semakin  berkembang.  Pemasaran  politik (political  marketing ) menjadi  lebih  penting,  berbeda dengan cara–cara yang ditempuh dimasa lalu seperti negoisasi elite dengan lobi, meskipun cara ini masih tetap  dapat  dilakukan.  Akhirnya  penguatan  yang terjadi  di  dalam local  accountabilty jika  berhasil diwujukan  maka  kondisi check  and  balances antar lembaga negara dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat  dan  penguatan  demokrasi  di  tingkat lokal.
Dengan  adanya  pemilihan  kepala  daerah langsung  ini  maka  akan  ikut  meningkatkan  kualitas kesadaran  politik  masyarakat  dimana  di  dalamnya terdapat pula kualitas partisipasi rakyat sebab rakyat dengan kesadarannya akan dihadapkan pada penggunaan  hak  pilih  untuk  ikut  menentukan siapakah  pemimpin  yang  layak  untuk  daerahnya,
tentu  saja  dalam  hal  ini  dibutuhkan  pertimbangan kearifan,  kecerdasan  bahkan  moralitas  untuk  peduli terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  daerahnya serta  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  di daerahnya.

## Peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Pemilukada
Pengawasan  menjadi  salah  satu  komponen penting  dalam  menentukan  berhasil  atau  tidaknya sebuah  pemilihan  umum  (pemilu).  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  dan  Panitia  Pengawas  Pemilihan (Panwaslu)  memiliki  peran  penting  untuk  menjaga agar  pemilu  dilaksanakan  sesuai  asas  pemilu  yang langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  konteks  pemilu  di  Indonesia,  terkait dengan electoral process , hal penting adalah tentang pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemilu. Dalam  konteks  ini,  penyelenggaraan  pemilu  yang bebas  dan  adil,  dan  kelembagaan  yang  dibutuhkan pada  konteks  dimaksud  adalah  terkait  dengan:  (1) Kemandirian  dan  ketidakberpihakan;  (2)  Efisiensi; (3)  Profesionalisme;  (4)  Penangan  yang  cepat terhadap  pertikaian  yang  ada;  (5)  Stabil;  dan  (6) Transparansi  (IDEA,  2000).  Upaya  mewujudkan pemilu  yang  jujur,  adil,  juga  untuk  menghindari terjadinya  delegitimasi  pemilu,  masalah-masalah penegakkan hukum  pemilu  yang  harus  diselesaikan secara  komfrehensif.  Panwaslu  memiliki  fungsi  dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis,  di  mana kewenangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2007 pasal 76, 78, 80, 82 dan 84.
Sebelum  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  secara  kelembagaan keberadaan  pengawas  pemilu  bersifat ad  hoc . Berbeda dengan KPU yang sejak pemilu tahun 2004 telah permanen keberadaannya. Secara kelembagaan akan sangat berbeda gaya dan managerialnya dengan lembaga  yang ad  hoc .  Dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007,  maka Panwaslu  Pusat  disebut  sebagai  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dipermanenkan/tetap melalui Pasal 70 ayat (2).
Sebagai  sebuah  badan  yang  baru  dan permanen,  tentunya  masih  banyak  hal  yang  harus ditata  dan  dikelola  ke  depan  mulai  kelembagaan, keanggotaan,  administratif  serta  hubungan  dengan lembaga  lain  yang  terkait.  Dalam  kondisi  demikian, tentu  para  pihak  harus  memakfumkan  jika  dalam perjalanannya  masih  ada  hal-hal  yang  belum  bisa optimal,  lebih-lebih  menyangkut  kewenangan  dan pendanaan.  Jika  Bawaslu  telah  ditempatkan  sebagai lembaga  yang  permanen,  bagaimana  dengan  jajaran dibawahnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengamanatkan,  keberadaan  Panwaslu  provinsi  dan Panwaslu  kabupaten  dan  kota  bersifat ad  hoc .  Sifat ad  hoc ini,  dalam  pelaksanaan  tugas  dan
kewenangannya  menimbulkan  problematik  yang komplek.  Jika  diurai,  maka  akan  ditemukan  deretan permasalahan  yang  melilit  di  dalamnya,  mulai kelembagaan, anggaran, personil dan juga kesekretariatan  serta  tugas  dan  kewenangan  yang diberikan oleh undang-undang.
Berbeda  dengan  seluruh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  baik  provinsi  dan  kabupaten/kota yang bersifat permanen/tetap dan memiliki hubungan yang  hirarkis  antara  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  (Pasal  5  ayat   (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Nomor  22 Tahun 2007),  Panwaslu  provinsi dan  kabupaten/kota  dengan  Bawaslu  tidak  sebagai organisasi  yang  memiliki  herarki,  selain  hanya bersifat ad  hoc .  Kondisi  yang  demikian  akan membawa  implikasi  yang  luas  dalam  pelaksanaan tugas  dan  kewenangan  yang  diamanatkan  oleh undang-undang.
Dengan demikian,  dalam  tinjauan normatif, keberadaan  KPU  dan  Bawaslu  beserta  jajaran  di bawahnya  memiliki  kedudukan  yang  sama  dan sederajat  yang  dilahirkan  secara  bersama-sama  oleh induk  yang  sama.  Untuk  memperkuat  kapasitas  dan kelangsungan  dalam  membangun  tanggungjawab serta  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  penye- lenggara dalam penyelenggaraan pemilukada, kedudukan  Panwaslu  provinsi  dan  kabupaten/kota selayaknya  ditingkatkan  sebagai  lembaga  yang permanen sebagaimana KPU provinsi dan kabupaten/kota,  di  mana   anggota  Panwaslu  yang hanya  3  (tiga)  orang,  lebih  sedikit  dibandingkan dengan  anggota  KPU  provinsi  dan  kabupaten/kota yang berjumlah lima orang.
Keberadaan  Panwaslu  sangatlah  penting dalam  mengawasi  pelaksanaan  penyelenggaraan pemilu  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Secara  normatif,  tugas  dan  wewenang Panwaslu  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  bahkan  diperkuat  dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  di mana  lebih  memperjelas  fungsi  pengawasan  yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu  kabupaten/kota.  Pengawasan  ini  dimulai dari  tahapan  pelaksanaan  verifikasi  Partai  Politik Calon  Peserta  Pemilu  (Pasal  18,  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). Pengawasan dimaksud agar dalam  verifikasi  yang  dilakukan  oleh  KPU,  KPU provinsi  dan  KPU  kabupaten/kota  tidak  merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon peserta Pemilu.
Secara  garis  besar,  tugas-tugas  pengawasan lain yang wajib dilakukan. yaitu mengawasi tahapan penyelenggara  pemilu,  meliputi;  pemutakhiran  data pemilih  berdasarkan  data  kependudukan,  penetapan daftar  pemilih  sementara,  daftar  pemilih  tetap, pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan  dan tata  cara  pencalonan  anggota  DPRD,  proses penetapan  calon  anggota  DPD,  DPRD,  pelaksanaan kampanye,  perlengkapan  pemilu  dan  pendistri-
busiannya, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara hasil pemilu, pengawasan seluruh proses  penghitungan  suara,  proses  rekapitulasi penghitungan  suara,  pelaksanaan  penghitungan  dan pemungutan  suara  ulang,  pemilu  lanjutan,  pemilu susulan,  proses  penetapan  hasil  pemilu  anggota DPRD,  mengawasi  sosialisasi  penyelenggaraan pemilu, dan sebagainya.
Adapun  tugas  Panwaslu  kabupaten/kota yang  berjumlah  3  (tiga)  orang  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  78  ayat  (1),  adalah  mengawasi  tahapan penyelenggaraan  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota yang meliputi: pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih  sementara  dan  daftar  pemilih  tetap; pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan  dan tata  cara  pencalonan anggota  DPRD  kabupaten/kota dan  pencalonan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  kabupaten/kota;  proses  penetapan  calon anggota  DPRD  kabupaten/kota  dan  pasangan  calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  kabupaten/ kota;  penetapan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  kabupaten/kota;  pelaksanaan kampanye;  perlengkapan  Pemilu  dan  pendistri- busiannya;  pelaksanaan  pemungutan  suara  dan penghitungan  suara  hasil  Pemilu;  mengendalikan pengawasan  seluruh  proses  penghitungan  suara; pergerakan  surat  suara  dari  tingkat  TPS  sampai  ke PPK;  proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  oleh KPU  kabupaten/kota  dari  seluruh  kecamatan; pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan  suara ulang,  Pemilu  lanjutan,  dan  Pemilu  susulan;  dan proses  penetapan  hasil  Pemilu  anggota  DPRD kabupaten/kota  dan  Pemilu  kepala/wakil  kepala daerah kabupaten/kota.
Tugas  lainnya,  adalah  menerima  laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  mengenai  Pemilu;  menyelesai- kan  temuan  dan  laporan  sengketa  penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; menyampaikan  temuan  dan  laporan  kepada  KPU kabupaten/kota  untuk  ditindaklanjuti;  meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya  kepada  instansi  yang  berwenang; menyampaikan  laporan  kepada  Bawaslu  sebagai dasar  untuk  mengeluarkan  rekomendasi  Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan  terganggunya  tahapan  penyeleng- garaan  Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;  mengawasi  pelaksanaan  tindak lanjut  rekomendasi  Bawaslu  tentang  pengenaan sanksi  kepada  anggota  KPU  kabupaten/kota, sekretaris  dan  pegawai  sekretariat  KPU  kabupaten/ kota  yang  terbukti  melakukan  tindakan  yang mengakibatkan  terganggunya  tahapan  penyeleng- garaan Pemilu yang sedang berlangsung; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diberikan oleh undang-undang.
Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Panwaslu  kabupaten/kota berwenang  untuk  memberikan  rekomendasi  kepada KPU  untuk  menonaktifkan  sementara  dan/atau mengenakan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  g; memberikan  rekomendasi  kepada  yang  berwenang atas  temuan  dan  laporan  terhadap  tindakan  yang mengandung  unsur  tindak  pidana  Pemilu.  Adapun Pasal  79  mengatur  bahwa  Panwaslu  kabupaten/kota berkewajiban  bersikap  tidak  diskriminatif  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya;  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan tugas  Panwaslu  pada  tingkatan  di  bawahnya; menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang berkaitan  dengan  dugaan  adanya  pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai  Pemilu;  menyampaikan  laporan  hasil pengawasan kepada Panwaslu provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;  menyampaikan  temuan  dan  laporan kepada Panwaslu provinsi  berkaitan dengan adanya dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPU kabupaten/kota  yang  mengakibatkan  terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;  dan  melaksanakan  kewajiban  lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Secara  teoritis,  tugas  dan  wewenang Panwaslu  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  diperkuat  oleh  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2008  yang  lebih memperjelas fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan  oleh  Bawaslu,  Panwaslu  provinsi, Panwaslu  kabupaten/kota.  Pemutakhiran  Data  dan Penetapan Daftar Pemilih juga memerlukan pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 48 dalam Undang-Undang  yang  sama, menyebutkan  Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS), perbaikan  dan  pengumuman  DPS  hasil  perbaikan, penetapan  dan  pengumuman  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT),  daftar  pemilih  tambahan  dan  rekapitulasi DPT  yang  dilaksanakan  oleh  KPU,  KPU  propinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.
Karena luasnya cakupan pengawasan tahapan  kampanye  Pemilu  yang  harus  dilakukan, maka  pengawasan  Pemilu  harus  memilih  fokus pengawasan yang akan dilakukan. Fokus pengawasan dipilih antara lain berdasarkan tingkatan dan  wilayah  pengawasan  masing-masing  pengawas pemilu,  metode  kampanye  yang  dilakukan  peserta pemilu,  materi  kampanye,  dana  kampanye,  serta titik-titik  rawan  yang  mungkin  terjadi  pada pelaksanaan kampanye.
Dalam melaksanakan tugas Panwaslu berwenang  untuk  memberikan  rekomendasi  kepada yang  berwenang  atas  temuan  dan  laporan  terhadap
tindakan  yang  mengandung  unsur  pidana  Pemilu. Panwaslu  memiliki  kewajiban  diantaranya  untuk tidak  bersikap  deskriminatif  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya,  sebagaimana  diatur  pada Pasal  78  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilu pada tingkatan  dibawahnya,  menerima  dan  menindak- lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pilkada Kabupaten Jembrana
Pelaksanaan  Pemilukada  di  Kabupaten Jembrana telah ditetapkan 27 Desember 2010, sesuai dengan  peraturan  perundangan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  No  32  tahun  2004  dan  Undang- Undang  No  12  tahun  2008.    Atas  penetapan  itu, KPUD  Jembrana  pun  telah  menentukan  tahapan pilkada.  Bupati  Jembrana,  Provinsi  Bali,  I  Gde Winasa akan mengakhiri jabatannya pada tanggal 15 Nopember  2010.  Berarti  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) di kabupaten tersebut harus dilakukan tujuh bulan sebelum masa jabatan itu berakhir. Akibatnya, akan  ada  penetapan  pelaksana  tugas  (plt)  Bupati Jembrana,  sebab,  masa  bakti  jabatan  kedua  Prof. Gede Winasa berakhir bulan November 2010.
Berdasarkan proses seleksi administrasi dan persyaratan  yang  ditetapkan,  maka  KPU  Kabupaten Jembrana  menetapkan  4  (empat)  pasang  calon Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2010.
Tabel 2. DPT Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun
2010 No. Kecamatan Jumlah 1. Melaya 41.569 2. Negara 59.962. 3. Jembrana 42.761 4. Mendoyo 48.470 5. Pekutatan 21.788
Sumber: KPU Kabupaten Jembrana, 2010.
Dalam  DPT  ditingkat  KPU  Kabupaten Jembrana  pada  Pemilukada  2010,  jumlah  pemilih yang berhak memilih saat pencoblosan 27 Desember 2010  berjumlah  214.550,  yang  terdiri  dari  jumlah
pemilih  laki-laki  105.130  dan  perempuan  berjumlah 109.420, tersebar di 447 TPS  dan 1 TPS tambahan, yakni  LP  (lembaga  Permasyarakatan).  Adapun rekapitulasi  DPT  Pemilukada  Kabupaten  Jembrana tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

## Peran Panwaslu  Dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Jembrana
Pemilukada  merupakan  salah  satu  kegiatan penting  sebagai  implementasi  nilai-nilai  demokrasi sekaligus mencerminkan puncak dinamika demokrasi daerah. Dalam konteks budaya Bali, nilai- nilai  kearifan  lokal tri  hita  karana dan manyama braya yang  pada  hakekatnya  selaras  dengan  nilai- nilai luhur Pancasila, sangat relevan diimplementasi- kan  dalam  mendorong  pembangunan  di  Kabupaten Jembrana. Terlebih lagi dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilukada yang direncanakan pada tanggal 27 Desember 2010.
Panwaslu  Pemilukada  Jembrana  dibentuk Pasca  Putusan  MK  Nomor  11/PUU-VIII/2010, Bawaslu  menegaskan  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  menyerahkan  proses  pembentukan dan  pelantikan  Panwaslu  di  tangan  Bawaslu.  Proses pembentukan Panwaslu selama ini sangat lambat dan bernuansa  “politisasi  rekrutmen”,  saat  ini  berjalan jauh lebih cepat, terarah, dan bisa mengarahkan pada kualifikasi  dari  hasil-hasilnya.  Bila  sebelumnya pembentukan  193  Panwas  dibutuhkan  waktu  empat bulan  maka  sejak  putusan  MK,  Bawaslu  dapat melantik  anggota  Panwaslu  di  40  daerah  dalam waktu  satu  bulan.  Selain  itu,  proses  pembentukan Panwaslu,  tidak  memakan  ongkos  sosial  seperti sebelum  adanya  putusan  MK  tersebut.  Dengan adanya Putusan MK tersebut maka Bawaslu mampu mengatasi  persoalan  selama  ini  membelenggu Bawaslu.
Bawaslu  menilai,  putusan  MK  Nomor 11/PUU-VIII/2010  merupakan  terobosan  hukum terbesar  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, karena  menghilangkan  belenggu  ketidakmandirian dari  proses  rekrutmen  dan  seleksi  Panwaslukada provinsi  serta  kabupaten/kota  dan  kecamatan. Sebelum  adanya  putusan  itu,  Bawaslu  sangat tergantung  dari  usulan  nama  calon  Panwaslukada yang diusulkan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota.  Dalam  putusan  MK,  kedudukan
Tabel 1. Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Jembrana
Peserta Pemilukada Tahun 2010 No. Urut Nama Pasangan Calon Partai Pengusung 1. I Wayan Dendra dan Ketut Sumantra Partai PNBK Indonesia, PIB, PKB dan Hanura 2. I Putu Artha dan Made Kembang Hartawan Partai PDI-Perjuangan
3. I Gede Ngurah Patriana Krisna  dan Ketut Subanda Partai Demokrat & Golkar 4. I Gede Made Kartikajaya Dan I Gusti Ngurah Cipta Negara Partai  Gerindra,  PPP,  PKPB,  PKS,   PAN,  PDP,  PIS,  PKPI, PKNU, PDS, PPPI dan PKP
Sumber: KPU Kabupaten Jembrana, 2010.
Panwaslu  semakin  tegas  dijabarkan  berasal  dari ketentuan diatur di dalam Pasal 22E UUD 1945. MK berpendapat  fungsi  penyelenggara  pemilu  tidak hanya  dilaksanakan  oleh  KPU  akan  tetapi  termasuk juga  lembaga  pengawas  pemilu  dalam  hal  ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Dalam pendapat hukumnya, MK berpandangan  pentingnya  keberadaan  Bawaslu sebagai lembaga bersifat tetap. Tujuan dari Bawaslu bersifat  tetap  untuk  mengawal  terwujudnya  pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta untuk  memastikan  integritas,  profesionalitas,  dan akuntabilitas  KPU.  Bawaslu  juga  memiliki  fungsi check  and  balances ditujukan  pada  tindakan  dan sikap KPU beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pemilu merugikan hak konstitusional  peserta  pemilu  yakni  partai  politik, calon  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  serta  pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Pada  pelaksanaan  Pemilukada  Kabupaten Jembrana tahun 2010, ada beberapa jenis pelanggaran  yang terjadi  di  lapangan  seperti terlibat dari tabel berikut.
Tabel 3. Jenis Pelanggaran Pemilukada Jembrana Tahun 2010 No. Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus 1. Kampanye terselubung (mencuri start) 3 2. Kampanye hitam ( black campaign ) 2 3. Iklan di media massa dan televisi lokal 1 4. DPS fiktif 1 5. KPPS yang menjabat pengurus Parpol 1 6. DPT bermasalah 1
Sumber: Panwaslu Kabupaten Jembrana, 2010 .
Dari  tabel  tersebut,  terlihat  bahwa  kasus pelanggaran  yang  paling  banyak  terjadi  adalah kampanye  terselubung  yang  dilakukan  para  calon, yakni  sebanyak  3  kasus  yang  dilaporkan  oleh masyarakat.  Selanjutnya,  kampanye  hitam  ( black campaign )  menempati  urutan  berikutnya,  yakni  2 kasus.  Sedangkan  kasus  DPS  fiktif,  iklan  di  media massa,  adanya  KPPS  yang  merangkap  sebagai pengurus  Parpol  dan  DPT  bermasalah  masing- masing 1 kasus.
Meskipun  Panwaslu  Kabupaten  Jembrana telah  berupaya  menyelesaikan  permasalahan  di atas, namun  peranannya  tidak  dianggap  penting  oleh masyarakat  setempat,  karena  Panwaslu  Jembrana dianggap melempem, atau tidak menggigit, khususnya dalam menindaki pelanggaran- pelanggaran  yang  terjadi,  misalnya  menindak langsung  atas  pemasangan-pemasangan  baliho  yang bukan  pada  tempat  yang  telah  ditentukan,  adanya
pasangan  yang  telah  melakukan  kampanye  dan sosialisasi-sosialisasi tersembunyi, sehingga masyarakat setempat menilai bahwa peran Panwaslu Kabupaten Jembrana ini tidak produktif, tidak dapat bekerja  secara  maksimal  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  dalam  melakukan  pengawasan pelaksanaan Pemilu kepala daerah, dalam mengawasi  beberapa  tahapan  Pemilu  kepala  daerah seperti  pemutahiran  data  pemilih,  pendaftaran pasangan  calon.  Permasalahan  juga  teridentifikasi ditingkat  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL),  yang tidak  dapat  menjalankan  tugas  pengawasan  secara optimal  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.
Belum  optimalnya  tugas  pengawasan  oleh Panwaslu  Kabupaten  Jembrana,  kesalahannya  tidak dapat  semata-mata  dilemparkan  begitu  saja  ke lembaga itu. Tidak sedikit kasus pelanggaran pemilu yang  berhasil  ditangani  dengan  meneruskan  ke lembaga  yang  berwenang.  Hanya  saja,  memang belum  sebanding  dengan  banyaknya  pelanggaran yang terjadi. Untuk itulah, peran serta dan kerjasama masyarakat  luas  pada  umumnya,  partai  politik, pemerintah,  LSM,  pemantau  dan  juga  penegak hukum (sentra gakumdu) diharapkan dapat memberikan  sumbangsihnya  sesuai  dengan  peran, tugas  dan  kewenangannya  masing-masing,  sehingga kualitas  partisipasi  masyarakat  semakin  baik  dan kondusif  dalam  pengawasan  pelaksanaan  setiap tahapan pemilu.
Jadi,  Panwaslu  akan  lebih  seperti  pintu gerbang  dalam  proses  penyelesaian  pelanggaran Pemilu.  Maksudnya,  diperlukan  bantuan masyarakat dan  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  ikut  aktif melaporkan  pelanggaran-pelanggaran  Pemilu  yang terjadi.  Panwaslu  kemudian  yang  akan  memutuskan sendiri  atau  menyerahkannya  kepada  instansi  yang lebih berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Panwaslu dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana
Salah  satu  unsur  penting  yang  menentukan keberhasilan penyelenggaraan  pemilu  adalah  kinerja Panwaslu yang baik. Sayangnya, dalam beberapa hal peraturan yang sudah ada justru menghambat kinerja Panwaslu.  Panwaslu,  dari  sisi  yuridis  normatif maupun sosiologis, berpotensi menjadi tidak efektif. Kondisi  demikian  berawal  dari  tumpang  tindihnya ketentuan  Undang-Undang  Pemilu,  serta  adanya sejumlah  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja panwas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya  dalam  pelaksanaan  pemilukada. Faktor-faktor tersebut, antara lain:
Pertama, Ketidaksiapan Anggaran. Kendala ini  menjadi  persoalan  yang  sangat  umum  dan menonjol  dalam  Pemilukada  yakni  ketidakpastian anggaran,  keterlambatan  persetujuan  anggaran, pencairan  yang  tidak  tepat  waktu  dan  jumlah
anggaran  yang  terbatas.  Banyak  dampak  yang dirasakan  oleh  Panwaslu  Jembrana  terkait  problem anggaran  tersebut  di  antaranya;  (1)  Keterlambatan pembentukan  panwascam  dan  PPL  yang  berarti menghambat  pengawasan  maksimal  di  kecamatan dan desa  padahal  peran  PPL  dan  Panwascam  sangat penting  untuk  pengawasan  tahapan  awal  yakni pemutakhiran dan penetapan data pemilih,  (2) Tidak maksimalnya pengawasan karena kurangnya dukungan  operasional  untuk  menjalankan  rencana pengawasan, dan lain-lain.
Kedua, Keterbatasan  personil.  Dengan jumlah  personil  yang minim  ini  sangat menghambat kinerja Panwaslu. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  jumlah  Bawaslu  dan Panwaslu  semakin  sedikti.  Bawaslu  berjumlah  5 orang  dan  Panwaslu  di  daerah  berjumlah  3  orang. Kondisi  ini  sungguh  memberatkan,  khususnya  di level daerah. Dengan jumlah 5 orang saja, panwaslu daerah  merasa  cukup  berat  menjalankan  tugas  yang sesungguhnya  memang  berat,  apalagi  hanya  dengan jumlah 3 orang. Sebaiknya untuk personil mempunyai  latar  belakang  hukum  karena  panwaslu lembaga yang berhubugan dengan hukum.
Ketiga, Terbatasnya  kewenangan  yang dimiliki  Panwaslu  untuk  menindaklanjuti  dugaan pelanggaran  Pemilu  Kada.  Berdasarkan  Undang- Undang  22/2007,  disebutkan  bahwa  kewenangan lembaga  Panwas  Pemilu  ”sekedar”  menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu  kepada  KPU  untuk  ditindaklanjuti,  serta meneruskan  temuan  dan  laporan  tentang  adanya dugaan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  kepada Kepolisian. Kelemahan Panwaslu selama ini terletak pada  ketidakmampuan  menindaklanjuti  pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh  Panwaslu  masih  tersandera  pada  posisi pemihakan  untuk  salah  satu  pasangan  calon  atau partai  politik.  Tak  heran  muncul  kesan  Panwaslu macan  ompong  lantaran  kinerjanya  lemah  pada pemilu  legislatif.  Kecilnya  peran  Panwas  itu diibaratkan  seperti  semut  yang  akan  berhadapan dengan  gajah-gajah  calon  presiden  dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres).
Keempat, Fasilitas  sarana  dan  prasarana yang  kurang  memadai.  Sarana  dan  prasarana  yang tidak  maksimal  membuat  Panwaslu  jembrana  tidak dapat  kita  bisa  maksimal  bekerja  sesuai  dengan target  dan  tupoksi  yang  ada,  misalnya  tempat  untuk melakukan  kegiatan  karena  selama  ini  kantor Panwaslu menempati bangunan yang kepemilikannya  punya  salah  satu  calon,  serta  alat- alat  yang  diperlukan  untuk  melakukan  kegiatan hampir dikatakan kurang memadai.
Dengan banyaknya kendala-kendala tersebut, akan sulit bagi Panwaslu untuk melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  kepada Panwaslu. Karena itu, Panwaslu sangat mengharapkan  kerja  sama  dan  kemitraan  dengan masyarakat pemantau Pemilu yang diharapkan dapat
menjangkau  TPS-TPS  yang  tersebar  ke  pelosok- pelosok.  Selain  kerjasama  dari  pemantau  pemilu, Panwas  juga  sangat  mengharapkan  kerja  sama masyarakat  luas  pada  umumnya.  Khususnya  dalam hal  pelaporan  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu.

## Upaya Penguatan Peran Panwas dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana
Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilu,  dimensi  pengawasan  pemilu  mengalami perubahan.  Setidaknya  dalam  konteks  eksistensi, institusi  pengawas  pemilu  mengalami  peningkatan, baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (PP Nomor  6  Tahun  2005)  memposisikan  panitia pengawas  pemilu  hanya  sebatas  instrumen  yang bersifat ad-hoc .  Adapun  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  selain  istilah  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas  ini  berstatus  sebagai  instrumen  yang bersifat permanen.
Jika  ditinjau  secara  yuridis  dari  pengaturan dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007,  ada beberapa persoalan yang yang dihadapi oleh lembaga pengawas tersebut. Pertama , Kewenangan sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang sangat kurang mendukung kinerja optimal Panwaslu. Kewenangan  yang  ada  selama  ini  hanyalah  sebagai lembaga  pemberi  stempel  atau  pengirim  persoalan saja.  Sebaiknya  kedepan  Panwaslu  harus  dipayungi kewenangan yang lebih luas (bisa sebagai eksekutor),  bukan  hanya  sekedar  sebagai  wasit  atau hakim  garis  saja,  sementara  kewenangan  untuk memutuskan sanksi pelanggaran pemilu ada di KPU dan Kepolisian.
Terkait  dengan  kewenangan  ini,  penguatan Panwaslu  dengan  penambahan  kewenangan  seperti hak  untuk  menyelidiki  atau  melakukan  penyidikan terhadap  pelanggaran,  sulit  dilakukan  karena Panwaslu tidak didesain untuk memiliki kewenangan yang demikian (eksekutor), kewenangan tersebut ada pada  lembaga  lain,  sedangkan  Panwaslu  yang pertama  yang  bertindak  menangani  pelanggaran- pelanggaran  dilapangan,  sehingga  dengan  tidak adanya  kewenangan  tersebut,  dimata  masyarakat peran Panwas tidak optimal hanya semacam “macan ompong” saja, padahal punya taring yang tajam.
Keberadaan  Panwaslu  dengan  kewenangan yang  demikian  memang  sangat  sulit  untuk  dapat bekerja  secara  optimal.  Lebih-lebih  jika  lembaga terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu tidak bekerja secara sinergis, maka masyarakat akan begitu saja menumpukkan kelemahan penanganan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu tanpa mencoba memahami  persoalan  yang  sebenarnya.  Persoalan pelanggaran pemilu merupakan persoalan yang pelik dan  memiliki  sensitifitas  yang  besar  yang  menuntut
ketulusan,  kerja  keras  dan  juga  pemahaman  secara sosiologis  atas  pelaku  dan  budaya  di  masyarakat dalam penanganannya.
Guna menciptakan pelaksanaan Pemilukada Jembrana  yang  sukses,  aman,  tenteram  serta  untuk menciptakan  stabilitas  politik  yang  kondusif, Panwaslu  Kabupaten  Jembrana  bekerjasama  dengan Pemkab Jembrana bersama Tim Koordinasi Dukungan  Kelancaran  Penyelenggaraan  Pemilukada yang  terdiri  dari  Polri  TNI,  dan  Satuan  Polisi  PP saling  bersinergi.  Dari  keempat  unsur  pengamanan Pemilukada  itu,  ditempatkan  di  seluruh  TPS Kecamatan. Meski diawal kegiatan sempat terkendala  persoalan  anggaran  operasional,  namun pada akhirnya setelah melalui rapat koordinasi antara Kesbangpolinmas  dengan  Badan  Pertimbangan Keuangan  Daerah  (BPKD),  persoalan  ini  bisa teratasi.
Koordinasi  antara  seluruh  instansi  terkait sangat diharapkan maka akan tercipta keamanan dan ketertiban  khususnya  dalam  hal  pendistribusian logistik pemilukada. Seluruh instansi yang ada saling mengisi,  misalnya  jika  terjadi  masalah  sarana transportasi, maka Pemkab Jembrana langsung turun tangan  dengan  menyediakan  sarana  tambahan  dan berkoordinasi langsung dengan kecamatan- kecamatan  yang  ada.  Dengan  begitu  logistik  yang diperlukan  untuk  pemilukada  dapat  sampai  sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Pemilukada  Jembrana    memiliki  tingkat kerawanan  yang  perlu  diantisipasi,  sehingga  perlu dilakukan  kesepahaman  dan  kerjasama  yang  baik antara  lembaga  pelaksana  pemilukada.  Memasuki tahapan kampanye, empat pasangan calon Bupati/Wakil  Bupati  Jembrana,  Sentra  Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Polres Jembrana sering melakukan koordinasi dan sosialisasi  kepada  masyarakat.  Meskipun  belum menerima  adanya  laporan,  namun  seandainya  ada laporan, maka Panwaslu akan menindaklanjutinya ke kepolisian  dan  diproses  di  Kejaksaan.    Meskipun  di antara  anggota  Sentra  Gakumdu  saling  mengenal, namun  saat  dilakukan  gelar  perkara,  masing-masing anggota memberikan argumentasi yang sangat kritis.
Kesungguhan dalam menjalankan tugas dari seluruh  anggota,  sesungguhnya  didasari  keinginan yang sama, yaitu menciptakan Pemilukada Jembrana yang aman,  damai dan kondusif, sehingga menghasilkan  bupati/wakil  bupati  yang  dapat melaksanakan  amanah  masyarakat  dengan  sebaik- baiknya  dan  menjalankan  roda  pemerintah  dengan program yang terbaik. Masyarakat Jembrana saat ini berharap terjadinya perubahan ke depan dikarenakan masih  banyaknya  masyarakat  miskin,  masih  banyak pengangguran  dan  infrastruktur  yang  perlu  terus ditingkatkan.
Selanjutnya, penguatan Panwaslu Kabupaten  Jembrana  yang  selama  ini hanya  sebagai lembaga  yang ad  hoc menjadi  lembaga  yang permanen  seperti  KPU  provinsi  dan  kabupaten/kota.
Lembaga  yang  bersifat ad  hoc dalam  bekerjanya akan  menghadapi  persoalan  yang  komplek.  Dari aspek  personal,  para  anggota  rata-rata  muka  baru. Mereka  membutuhkan  waktu  yang  cukup  untuk dapat  memiliki  pemahaman  untuk  penyamaan persepsi,  visi,  misi  dan  tujuan   serta  mekanisme kerja.  Padahal  tuntutan  tugas  sudah  sangat mendesak.  Kesulitan  ini  juga  dikarenakan  latar belakang mereka sangat heterogen.
Dengan  kedudukan  sebagai  lembaga  yang permanen,  kemungkinan  besar  problematik  tersebut dapat  dihindari,  karena  dengan  para  anggota  yang lama,  maka  adanya  keberlanjutan  dari  segi operasional,  dalam  hal  penanganan  berkas  dan dokumentasi,  menghemat  waktu  yang  dibutuhkan dalam  melaksanakan  sistem  pengawasan  pemilu, terutama  dalam  persiapan  karena    proses  tersebut tidak  dimulai  lagi  dari  awal,  serta  tidak  harus merekrut  dan  melatih  staf  baru  yang  juga membutuhkan  waktu,  juga  tidak  harus  membeli peralatan  operasional  baru  setiap  kali  akan menyelenggarakan pemilukada.
Selain  itu,  jika  dengan  ditetapkannya Panwaslu  sebagai  lembaga  yang  permanen  akan menimbulkan  dampak  psikologis  bagi  kesetaraan dengan  KPU  setempat  oleh  para  anggotanya.   Para anggota  Panwaslu  akan  dapat  bekerja  dengan kesinambungan  program  dan  kondisi  personal  yang stabil  karena  lama  keberadaannya.  Akan  tetapi  bila dibentuk  sebagai  lembaga  yang  permanen,  maka Panwaslu  bisa  dibentuk  di  dalam  organisasi  KPU sebagai sebuah unit/bagian yang menangani pengawasan pemilu dan sebagai adalah struktur yang harus dipertahankan.
Persoalan rekrutmen anggota Panwaslu juga menjadi aspek penting. Rekrutmen anggota Panwaslu  ke  depan  seharusnya   dilakukan  sendiri oleh  Bawaslu  bagi  Panwas  provinsi  dan  Panwas provinsi  bagi  anggota  Panwas  kabupaten/kota.  Jika hal  ini  dapat  terjadi,  maka  anggota  Panwas  terpilih minimal  akan  dapat  memenuhi  kualifikasi  personal, sosial,  intelektual  yang  dibutuhkan  sebagai  anggota Panwaslu.  Selama  ini,  rekrutmen  terhadap  calon anggota Panwaslu kabupaten/kota, misalnya dilakukan  oleh  KPU  setempat.  Proses  seleksi administratif  selama  ini  dilakukan  oleh  KPU setempat  dengan hanya  mendasarkan pada  kapasitas intelektual  berupa  hasil  tes.  Setelah  ditetapkan  oleh KPU,  sejumlah  peserta  yang  ditetapkan  kemudian dilanjutkan  seleksinya  oleh  Panwas  provinsi  untuk melihat  kapasitas  personal,  kelembagaan  serta komitmen  dalam  membangun  Panwaslu  yang mandiri dan profesional ke depan. Dengan demikian, bagi  panwas  rekruitmen  calon  anggota  ini  masih adanya  campur  tangan  KPU,  sehingga  panwas  tidak dapat bekerja seoptimal mungkin.
Ke depan seleksi harus sepenuhnya dilakukan oleh Panwas sendiri secara berjenjang atau bisa juga dilakukan oleh tim seleksi independen dan fit  and  proper  test -nya  dilakukan  panwas  atasnya.
sehingga  tidak  adanya  campur  tangan  KPU sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  93,  Pasal  94,  Pasal 95  Undang-Undang  Penyelenggara  Pemilu.  Jika dalam  proses  seleksi  pihak  selektor  tidak  konsisten dan  menyalahgunakan  kewenangan  ke  depan  akan sangat  nampak  dari  kinerja  Panwasu  yang  telah direkrut  sendiri.  Karena  merekalah  yang  sangat paham  akan  kebutuhan  dan  kapasitas  anggota Panwas  yang  direkrut.  Idealnya, rekruitmen anggota panwas diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi  tinggi,  kredibel,  kapabel  dan  memiliki komitmen  moral  kuat  untuk  bersikap  independen melalui  proses  perekrutan  politik  yang  dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan  di  mata  publik  dan  bekerja secara profesional sebagaimana mestinya
Aspek lainnya yang penting bagi penguatan peran  Panwaslu  adalah  hubungan  antar  tingkatan Panwas  tersebut  harus  ditegaskan.  Selama  ini ketentuan dalam  undang-undang tidak mengaturnya. Setiap  tingkatan  Panwas  tentu  akan  menampilkan gaya  dan  kinerja  yang  berbeda-beda  yang  jika  tidak sesuai  dengan  harapan  dan  tuntutan  justru  akan melemahkan Panwas itu sendiri. Sebagai bentuk dari akuntabilitas  publik  kedepan  Panwaslu  dari  setiap tingkatan  yang  jika  kelak  dipermanenkan  dapat menjadi  lembaga  objek  gugatan  terutama  terkait dengan keputusan yang dikeluarkannya sebagaimana  yang  terjadi  di  KPU  selama  ini. Keberadaan  PPL  dan  Panwaslucam   selama ini  juga tidak  jelas  hubungannya  dengan  Panwaslu  di atasnya.  Kedepan  dua  tingkatan  pengawas  ini sebaiknya  diposisikan  sebagai  bagian/perangkat pendukung  Panwas  kabupaten  dan  kota.  Salah  satu alasannya  terkait  dengan  level  lembaga  pemegang priwitan  dalam pelanggaran pemilu, yaitu KPU dan Kepolisian, sedangkan Panwaslu kabupaten dan kota ke atas memiliki hubungan yang hirarki dan jelas.
Dasar  dari  upaya  penguatan  terhadap Pengawas  pemilu  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan  tersebut  adalah  dilakukannya  upaya judicial review atas undang-undang tentang Penyelenggara  Pemilu  (Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007).  Melalui judicial  review (JR)  atas undang-undang tersebut diharapkan berbagai persoalan  yang  membelenggu  dan  menghambat optimalisasi  kerja  Panwaslu  dapat  diminimalisir dan ditingkatkan sebagaimana mestinya. Adapun mengenai hak-hak pemilih sebagaimana tercantum di dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, meliputi  hak  bebas  menghadiri  kampanye,  hak memperoleh  visi,  misi  dan  program  secara  tertulis dari kandidat, hak atas kampanye yang sopan, tertib, edukatif, hak atas akses informasi mengenai Pilkada melalui  media  massa,  hak  memperoleh  informasi terbuka  mengenai  hasil  audit  dana  kampanye  3  hari setelah KPUD menerimanya dari akuntan publik, hak hari  libur  pada  hari  pemilihan,  hak  memperoleh informasi mengenai tim kampanye, hak memperoleh
informasi  mengenai  hasil  audit  dana  kampanye  dan hak  memperoleh  informasi  mengenai  hasil  Pilkada, selain itu masyarakat juga memiliki hak terbebas dari praktik  politik  uang  dan  hak  terbebas  dari penyelewengan  penggunaan  fasilitas  publik  oleh pejabat publik.
Untuk  itu,  Panwaslu  Kabupaten  Jembrana menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi  titik-titik  rawan  yang  akan  terjadi dalam  pelaksanaan  pilkada  agar  pada  pemilihan kepala daerah terjadi peningkatan kualitas pemilihan. Pertama, mengawasi  KPUD,  PPK  dan  petugas  PPS untuk  tidak  memanipulasi  hasil  penghitungan. Pengalaman  pada  pencoblosan  pemilu  lalu  yang banyak  terdapat  kejanggalan-kejanggalan  dalam penghitungan suara harus menjadi pelajaran bagi kita dan  diantisipasi. Kedua, membuat  sebuah  petunjuk yang sistematis dan praktis agar Panwaslu di tingkat bawah  bisa  bertindak  secara  cepat  apabila  menemui pelanggaran-pelanggaran  pada  pelaksanaan  Pilkada. Ketiga, mempertegas  aturan  dan  sanksi  mengenai pelanggaran  terhadap  penggalangan  massa,  pawai dan membayar massa . Keempat, mempertegas aturan yang melarang penggunaan fasilitas pemerintah/negara untuk keperluan kampanye. Yang terakhir dan saat ini marak terjadi adalah mengawasi agar  isi  kampanye  tidak  menfitnah  atau  melakukan kampanye negatif. Ternyata membuka aib orang dan mejelekkan  kandidat  lain  tanpa  disertai  dengan argumen  dan  bukti  yang  kuat  sudah  menjadi kebiasaan  dalam  setiap  suksesi  politik, hal ini harus dihindari  dalam  upaya  membangun  upaya  politik santun dan demokrasi di tingkat lokal.
Dengan demikian, untuk meningkatkan citra peran Panwaslu Jembrana, maka Panwaslu Jembrana melakukan  upaya-upaya  untuk  memaksimalkan perannya  dalam  pengawasan  pilkada,  di  antaranya: sosialisasi yang dilakukan panwaslu, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pilkada dan kemungkinan  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi; pengawasan  aktif,  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran pilkada, dan melaporkannya bila terjadi; memaksimalkan  pengawasan  masyarakat  dengan melibatkan tokoh-tokohnya untuk membantu melakukan  pengawasan  terhadap  pelanggaran  yang mungkin  terjadi  di  sekitar  wilayah  Kabupaten Jembrana.

## SIMPULAN
Dari  uraian  pengalaman  Pemilukada  di Kabupaten  Jembrana,  ada  beberapa  persoalan  yang dihadapi  oleh  Panwaslu,  yakni:  (1)  kewenangan sebagaimana  yang  diatur  Undang-Undang  sangat kurang mendukung kinerja optimal Panwaslu, karena kewenangan  yang  ada  hanyalah  sebagai  lembaga pemberi  stempel  atau  pengirim  persoalan  saja;  (2) Panwaslu  Kabupaten  Jembrana  yang  selama  ini merupakan  lembaga ad  hoc dalam  bekerjanya  akan menghadapi  persoalan  yang  komplek;  (3)  pola
rekrutmen  anggota  Panwaslu  Kabupaten  Jembrana belum  memenuhi  kualifikasi  personal,  sosial, intelektual  yang  dibutuhkan  sebagai  anggota Panwaslu;  dan  (4)  belum  ada  penegasan  hubungan antar  tingkatan  Panwaslu  Kabupaten  Jembrana dengan Panwaslu Provinsi Bali, sehingga melemahkan Panwaslu itu sendiri.
Oleh  karena  itu,  perlu  upaya  penguatan fungsi  Panwaslu,  seperti:  memperluas  kewenangan Panwaslu;  pembentukannya  bukan  sebagai  lembaga ad  hoc ;  dan  pola  rekrutmennya  diperketat  dengan persyaratan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  dan  Zaini  Bisri,  2006. Pilkada  Langsung Problem  dan  Prospek ,  Penerbit  Pustaka Pelajar, Jakarta. Bagir  Manan,  2003. DPR,  DPD,  MPR  dalam  UUD 1945 yang baru , FH UII Press, Jakarta. Donni  Edwin,  2005. Pilkada  Langsung:  Demokratisasi Daerah  dan  Mitos  Good  Governance , Partnership, Jakarta. Joko  Prihatmoko,  2005. Pemilihan  Kepala  Daerah Langsung  Filosofi  Sistem  dan  Problem Penerapan  di  Indonesia ,  Pustaka  Pelajar, Jogyakarta. Jimly  Asshiddiqie,  2002. Konsolidasi  Naskah  UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat , Pusat Studi
Hukum Tata Negara UI. Koirudin,  2004. Partai  Politik  dan  Agenda  Transisi
Demokrasi , Pustaka Fajar, Jogyakarta. Laporan  Penelitian  Tim  PDN  P3DI,  2010. Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  Bupati/Walikota  Di Provinsi Riau , Setjen DPR-RI. Leo  Agustino,  2005. Politik  dan  Otonomi  Daerah , Untirta Press, Banten. Mahfud  M,  1999. Hukum  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi , Gama Media, Jogyakarta. Miriam Budiardjo, 1982. Partisipasi dan Partai Politik , Garamedia, Jakarta. Robert  Dahl,  1982. Dilema  Demokrasi  Pluralis , Rajalawi, Jakarta. Sugiyono,  2005. Memahami  Penelitian  Kualitatif , Penerbit CV Alfabeta, Bandung. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Pemilu. International IDEA, 2000. Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar:
Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator , Seri Buku Pegangan Internasional IDEA, Jakarta. http://www.bawaslu.go.id/berita/35/tahun/2010/bulan/0 7/tanggal/21/id/1504/,  diakses  tanggal  12 Desember 2010. http://new-media.kompasiana.com/2010/04/19/e- voting-belajar-dari-kabupaten-jembrana/, diakses tanggal 12 Desember 2010. http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/  Bab2.pdf, di akses tanggal 12  Desember 2010.
http://www.kpujembrana.com/index.php/home/111- pengundian-nomer-urut-pasangan-calon, diakses tanggal 14 Desember 2010.