Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 60-65| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PEMPEK FARINA DI KOTA DENPASAR
Kenneth De Lara Lim, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Waralaba  adalah  hubungan  usaha  antara  pemilik  merek  dengan  pihak  lain  yang  memberikan  izin  dari  pemakaian merek  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Jika  para  pihak  tidak  menaati  isi  dalam  perjanjian  waralaba,  pihak  yang dirugikan dapat menuntut. Waralaba yang beroperasi di Denpasar adalah Pempek Farina. Pempek Farina merupakan bisnis waralaba yang bergerak pada industri makanan siap saji.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk perjanjian waralaba Pempek Farina di Kota Denpasar dan menganalisis  akibat hukum bagi pihak penerima waralaba  jika  melanggar  perjanjian  waralaba  Pempek  Farina.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bentuk perjanjian dan mengetahui akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  sosiologis.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa bentuk perjanjian waralaba Pempek Farina merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan, akibat yang timbul bila  pihak  penerima  waralaba  melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian  maka  perjanjian  yang  telah  dibuat  dapat berakhir.  Dengan  ketentuan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  KUHPer  pihak  pemberi  waralaba  akan  membatalkan perjanjian dan meminta penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pemberi waralaba.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Waralaba

## Abstract
Franchise is a business relationship between a brand owner and another party that gives permission for the use of the  mark  within  a  certain  period.  If  the  parties  do  not  comply  with  the  contents  of  the  franchise  agreement,  the injured  party  can  sue.  The  franchise  operating  in  Denpasar  is  Pempek  Farina.  Pempek  Farina  is  a  franchise business that is engaged in the fast food industry. The purpose of this study is to describe the form of the Pempek Farina  franchise  agreement  in  Denpasar  and  analyze  the  legal  consequences  for  the  franchisee  if  it  violates  the Pempek  Farina  franchise  agreement.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  form  of  the  agreement  and determine the legal consequences for the franchisee if it violates the franchise agreement. The research method used is  empirical  research  with  a  sociological  approach.  The  results  showed  that  the  form  of  the  Pempek  Farina franchise agreement is a form of underhand agreement, the result of which arises when the franchisee defaults on the agreement, the agreement that has been made may expire. With the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Criminal Code the franchisor will cancel the agreement and ask the franchisee to stop selling  the product of the franchisor.

## Keywords: Default; Franchise; Legal Consequences

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  bisnis  yang  banyak  ditemui  dan  berkembang  di  Indonesia  adalah  bisnis  waralaba.  Waralaba adalah  suatu  kerjasama  usaha  atau  pun  bisnis  antara  pemilik  merek  usaha  dengan  pihak  lain  yang memberikan izin untuk pemakaian merek usaha, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau sudah disepakati  ( Mendelson,  2013 ).  Usaha  waralaba  bisa  terjadi  diberbagai  bentuk  bidang  yaitu  pendidikan, pelayanan  kesehatan,  makanan,  dan  lain  -  lain.  Bisa  dikatakan  juga  bahwa  waralaba  dapat  diartikan sebagai  suatu  cara  untuk  melakukan  pemasaran  jasa  dan  atau  barang,  dimana  pemilik  waralaba  atau pemberi  waralaba  memberikan  kepada  pihak  lain  atau  penerima  waralaba  berupa  hak  yang  istimewa untuk  melaksanakan  suatu  cara  dan  juga  sistem  usaha  atau  bisnis  dengan  cara  yang  sudah  ditentukan,
contohnya  sudah  ditentukan  tempat  dan  selama  waktu  perjanjian  kerjasama.  Pada  mulanya  istilah waralaba tidak ada atau tidak diketahui didalam Hukum Indonesia, hal ini bisa dimengerti karena lembaga waralaba  sendiri  sejak  awal  tidak  terdapat  dalam  tradisi  bisnis  atau  usaha  masyarakat  di  Indonesia. Namun karena perkembangan jaman yang maju diberbagai bidang usaha dan juga bisnis, maka waralaba ini kemudian muncul kedalam tradisi bisnis usaha dan masuk kedalam hukum masyarakat di Indonesia.
Pengertian  waralaba  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam  pandangan.  Dari  pandangan  pemilik waralaba, waralaba dapat diartikan sebagai kelompok hak milik intelektual. Dari pandangan pewaralaba, waralaba  diartikan  sebagai  suatu  paket  usaha  sedangkan  dari  sudut  pandang  hukum  waralaba  yaitu perjanjian  kerjasama  atau  suatu  bentuk  kontrak  kerjasama.  Sedangkan  menurut  pandangan  masyarakat umum  dan  juga  pemerintah  waralaba  dapat  dipandang  sebagai  suatu  hubungan  kerjasama  usaha ( Simatupang,  2003 ).  Bisnis  waralaba  merupakan  bisnis  yang  sangat  menjanjikan.  Dalam  perekonomian Indonesia  sangat  cocok  untuk  melakukan  bisnis  waralaba  karena  bisnis  waralaba  memiliki  kegagalan yang  kecil  dan  memiliki  pertumbuhannya  yang  sangat  pesat.  Semakin  meningkatnya  bisnis  atau  usaha waralaba  sebagai  suatu  sistem  distribusi  atau  pemasaran  jasa  dan  barang  menjadikan  bisnis  waralaba tersebut  populer.  Karena  efektifnya  sistem  pemasaran  melalui  sistem  waralaba  keberadaannya  pun dianggap  mampu  memasarkan  suatu  bentuk  produk  keseluruh  Indonesia.  Karena  bisnis  atau  usaha waralaba ini menjanjikan dalam kata lain berpeluang besar di Indonesia menyebabkan waralaba asing dan juga  waralaba  lokal  mulai  bertambah  dan  meningkat  dengan  sangat  pesat.  Untuk  memulai  bisnis  bagi seorang pemula bentuk waralaba ini sangat cocok untuk memulai sebuah usaha dalam dunia bisnis.
Bisnis  yang  berkembang  saat  ini  perlu  dilindungi  hukum  untuk  melindungi  masyarakat  didunia bisnis  tidak  terkecuali  bisnis  waralaba.  Hal  ini  berguna  untuk  melindungi  pihak  -  pihak  dalam  bisnis waralaba. Keberadaan hukum dalam bisnis bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan rasa  keadilan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  sehingga  menimbulkan  ada  pertanggungjawaban  bila terjadi dampak yang muncul dari bisnis tersebut. Untuk menanggulangi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang – orang atau pun pebisnis yang mau masuk didalam dunia bisnis lebih baik memahami terlebih dahulu  hukum  bisnis  seperti  apa  yang  akan  dijalankan  untuk  menciptakan  manfaat  bagi  masyarakat umum dalam hal menyejahterakan dan juga memberikan manfaat bagi diri atau individu agar usaha yang dijalankan berjalan sebagaimana mestinya dengan baik ( Naihasy, 2005 ). Artinya, waralaba memiliki hal penting bagi pemberi waralaba atau pengusaha dan juga mitra kerjasama atau penerima waralaba dalam masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum oleh para pihak.
Dalam  bisnis  waralaba  dibutuhkan  ada  suatu  perjanjian.  Perjanjian  waralaba  adalah  suatu  bentuk perlindungan  hukum  dari  pihak  -  pihak  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  atau  merugikan  salah satu  pihak.  Bila  terjadi  suatu  pelanggaran  dalam perjanjian  waralaba, pihak  yang  merasa  dirugikan  bisa melakukan penuntutan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dengan hukum yang  berlaku saat ini. Perjanjian tersebut tidak hanya diperlukan untuk perjanjian waralaba berskala internasional, namun juga berlaku untuk bisnis waralaba berskala nasional. Salah satu waralaba berskala nasional yang beroperasi di Denpasar adalah Pempek Farina. Pempek Farina merupakan bisnis waralaba yang bergerak pada industri makanan  dimana  produk  utama  dari  Pempek  Farina  adalah  Pempek.  Pempek  Farina  merupakan  usaha atau  bisnis  dibidang  industri  makanan  siap  saji  dengan  penjualan  menggunakan  konter  seperti:  konter tetap, kafe & restoran.
Peraturan atau perjanjian yang menjadi salah satu pasal dalam perjanjian tersebut sering dilanggar oleh  pihak  mitra  yaitu  seperti  contoh  pihak  mitra  kerja  sama  yang  menggunakan  konter  tetap  tidak membayar royalti per bulan kepada Pempek Farina namun masih berjualan dengan nama Pempek Farina. Selain itu terjadi permasalahan dimana terdapat beberapa konter tetap yang menggunakan produk selain produk  dari  Pempek  Farina  yang  dijual  kepada  konsumen.  Hal  tersebut  termasuk  kedalam  wanprestasi dari hasil perjanjian yang terjadi pada waralaba Pempek Farina.
Terkait  dengan  permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  peneliti  yang  telah meluncurkan  hasil  penelitian  dengan  objek  penelitian  yang  beberbeda.  Pertama,  ( Katrinasari  &  Hadi, 2017 )  mengatakan  bwha  perjanjian  waralaba  merupakan  salah  satu  aspek  perlindungan  hukum.  Hal  ini dikarenakan  perjanjian  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menegakkan  perlindungan  hukum rahasia  dagang  dan  bagi  para  pihak.  Kedua,  ( Lasamahu,  2017 )  menyatakan  bahwa  gugatan  wanprestasi
yang  sedianya  hanyalah  gugatan  yang  didasarkan  pada  hubungan  kontraktual  sedangkan  gugatan  PMH (Perbuatan  Melawan  Hukum)  yang  sedianya  hanyalah  gugatan  yang  didasarkan  pada  tidak  adanya hubungan kontraktual, yang dikenal dengan sebutan teori klasik hukum kontrak, tidak lagi berlaku secara mutlak.  Perkembangan  dalam  praktik  putusan  pengadilan  telah  menunjukan  pergeseran  teori  ke  arah dimana  adanya  wanprestasi  dalam  suatu  perjanjian  tidak  menghalangi  Penggugat  untuk  mengajukan gugatan  PMH,  teori  ini  d  isebut  teori  modern  hukum  kontrak.  Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh ( Klick,  Kobayashi, &  Ribstein,  2011 ) mengungkapkan  bahwa  Beberapa  undang-undang  pemberhentian, khususnya  yang  membatasi  pekerjaan  kontraktual,  secara  signifikan  memengaruhi  aktivitas  waralaba, sementara yang tidak membatasi penghindaran memiliki efek ambigu. Berdasarkan deskripsi tersebut di ats,  penelitian  baru  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bentuk  perjanjian  waralaba  Pempek  Farina  di Kota  Denpasar  dan  menganalis  akibat  hukum  bagi  pihak  penerima  waralaba  jika  melanggar  perjanjian waralaba Pempek Farina.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  hukum sosiologis ( Amirrudin & Asikin, 2012 ). Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu cabang rumah makan Pempek  Farina  yang beralamat  di  Jalan  Tukad  Batang  Hari  No.15,  Denpasar  Selatan.  Dipilihnya lokasi tersebut karena Pempek Farina tersebut merupakan usaha waralaba yang sudah berjalan cukup lama dan melakukan  ikatan  perjanjian  kerjasama  dengan  pemberi  waralaba.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara  terstruktur  yaitu  pertanyaan  telah  disusun  terlebih  dahulu  kemudian ditanyakan  kepada  informan.  Informan  yang  diwawancarai  antara  lain  orang-orang  yang  terlibat  dalam praktik perjanjian waralaba Pempek Farina di Denpasar.
Setelah  data  terkumpul,  kemudian  dianalisi  dan  diolah  dengan  cara  menyusun  data  -  data  dalam paragraf  sehingga  diperoleh  gambaran  secara  utuh.  Kemudian,  dideskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata. Ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  melalui  wawancara  kepada  pihak  Pempek  Farina.  Wawancara  menyangkut  hal  -  hal mengenai implementasi perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba (Pempek Farina  di  Kota  Denpasar).  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber antara  lain  yaitu  buku-buku  hukum  maupun  buku  lain  yang  terkait,  perundangundangan,  surat  kabar, majalah,  dan  internet  (dari  website  resmi).  Adapun  perundang-undangan  yang  terkait  adalah  sebagai berikut:  1.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Kebablijk  Wetboek  voor  Indonesie) 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Perjanjian Waralaba Pempek Farina Di Kota Denpasar
Bentuk  perjanjian  atau  kontrak  dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis  yang  pertama  bentuk  perjanjian tertulis  dan  yang  kedua  bentuk  tidak tertulis  atau lisan.  Bentuk  perjanjian  tertulis  merupakan  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  bentuk  tulisan,  sedangkan  bentuk  perjanjian  tidak  tertulis  atau  lisan merupakan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  bentuk  atau  wujud  lisan  saja.  Perjanjian  lisan merupakan  sebuah  perjanjian  yang  telah  disetujui  kedua  belah  pihak  secara  lisan.  Berbeda  dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal – hal yang telah  disetujui  dalam  sebuah  dokumen.  Namun,  selayaknya  perjanjian  tertulis,  perjanjian  lisan  tetap dianggap  sah  dimata  hukum  dan  tidak  menghilangkan  baik  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  yang bersepakat.  Berhubungan  dengan  bentuk  perjanjian  waralaba  ini,  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  pemerintah tentang  waralaba,  mengharuskan  bahwa  perjanjian  waralaba  dilaksanakan  menurut  atau  berdasarkan perjanjian tertulis oleh pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memerhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang waralaba ini jelaskan bahwa apabila pemberi dan penerima waralaba telah sepakat atau mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian  maka  perjanjian  waralaba  harus  dibuat  didalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Bentuk  perjanjian
tertulis  terdapat  tiga  bentuk  yaitu  perjanjian  dibawah  tangan,  perjanjian  dengan  saksi  notaris  untuk melegalisir tanda tangan para pihak, perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris ( Salim, 2008 ). Jika dihubungkan dengan pendapat Salim ketentuan bentuk perjanjian waralaba dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan pemerintah tentang waralaba diatas tidak menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian tertulis yang  disebutkan,  demikian  dengan  situasi  seperti  ini  tentu  bentuk  perjanjian  waralaba  yang  ada  dapat berbentuk  3  jenis  yaitu  perjanjian  waralaba  dengan  bentuk  perjanjian  dibawah  tangan  yang  ditanda tangani  oleh  pihak  yang  bersangkutan  saja,  perjanjian  waralaba  dengan  bentuk  perjanjian  dihadapan notaris  dan  disaksikan  untuk  melegalisir  tanda  tangan  para  pihak  saja  dan  perjanjian  waralaba  dengan bentuk perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dan dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notariil.
Bentuk  perjanjian  waralaba  Pempek  Farina  yang  ada  di  kota  Denpasar  merupakan  bentuk perjanjian waralaba dibawah tangan, perjanjian dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak  yang  berkepentingan  saja  dan  tidak  melibatkan  pejabat  yang  berwenang  dan  format  penulisan perjanjian  dibawah  tangan  juga  tidak  dijelaskan  secara  jelas  dalam  peraturan  perundang  -  undangan. Contohnya  bentuk  perjanjian  sewa  –  menyewa.  Walaupun  bisa  dan  dapat  digunakan  sebagai  bukti, kekuatan untuk pembuktian perjanjian dibawah tangan sangat jauh berbeda dengan akta otentik, dan tidak bisa  sangat  sempurna  kekuatan  bukti  akta  otentik.  Perjanjian  dibawah  tangan  tidak  harus  memerlukan pejabat berwenang dibidangnya sesuai aturan hukum, karena perjanjian ini dapat dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum, contohnya oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya sendiri. Karena perjanjian dibawah tangan tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dari sebaiknya pembuatan dan penandatanganan  akta  ini  turut  menghadirkan  saksi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memperkuat  pembuktian karena adanya saksi yang menyaksikan perbuatan hukum tersebut ( Asikin, 2015 ). Jadi, pihak yang ingin menyangkal  tidak  bisa  menyangkalnya  karena  sudah  ada  saksi  yang  memenuhi  syarat  dalam  perbuatan hukum atau cakap secara hukum.

## Akibat  hukum  bagi  pihak  penerima  waralaba  jika  melanggar  perjanjian  waralaba  pempek  farina  di Kota Denpasar
Akibat hukum yang timbul jika melanggar atau melakukan wanprestasi dalam perjanjian waralaba. Sebelum  membahas  akibat  hukumnya  perlu  diketahui  definisi  wanprestasi  secara  umum  adalah  tidak melakukannya  kewajiban  atau  prestasi  sebagaimana  kewajiban  yang  diberikan  dalam  perjanjian  atau kontrak  oleh  pihak  –  pihak  yang  dinyatakan  dalam  perjanjian  atau  kontrak  yang  sudah  dibuat  ( Efendi, 2016 ). Adapun bentuk pelanggaran yang terdapat didalam perjanjian waralaba dapat diketahui baik dari penerima  waralaba  maupun  dari  pihak  pemberi  waralaba  adalah,  pelanggaran  atau  wanprestasi  dari penerima waralaba bisa berupa terlambat membayar biaya waralaba (tidak tepat waktu), berbuat sesuatu yang dilarang diperbuat oleh penerima waralaba, berbuat atau melakukan ketentuan pelayanan yang tidak sesuai prosedur sistem perjanjian waralaba yang telah diatur dalam perjanjian, tidak mengembalikan Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  setelah  berjanjian  sudah  berakhir,  menjadi  pesaing  dan  berkompetisi  dengan membuat  bisnis  baru  dengan  menggunakan  nama  atau  merek  yang  baru  tetapi  jenis  bisnis  yang  sejenis yang sudah diberikan oleh penerima waralaba sebelumnya. Wanprestasi dari pemberi waralaba yaitu tidak menjalankan  pembinaan  terhadap  penerima  waralaba  sesuai  dengan  yang  sudah  diperjanjikan  dalam perjanjian  waralaba,  tidak  mendukung  dan  memberikan  bantuan  berupa  fasilitas  yang  memungkinkan sistem  waralaba  berjalan  dengan  sebagaimana  mestinya,  tidak  membantu  penerima  waralaba  dalam keadaan kesulitan yang sedang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya.
Pihak pemberi waralaba harus menjalankan segala kewajiban didalam pelaksanaan perjanjian yang berlaku, adapun pelanggaran yang dapat dilakukan pihak pemberi waralaba adalah tidak memberikan hak kepada  pihak  penerima  waralaba  sebagaimana  dijelaskan  didalam  perjanjian  waralaba  Pempek  Farina. Pada perjanjian waralaba Pempek Farina di Kota Denpasar didalam perjanjian kerjasama Pasal 9 ayat (2) di katakan bahwa pihak pertama berhak melakukan pemeriksaan, pengawasan kepada pihak kedua (mitra) untuk memastikan dilaksanakannya kewajiban-kewajiban mitra berdasarkan perjanjian tersebut. Apabila menurut penilaian pihak pertama, mitra tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka pihak  pertama  akan  memberikan  peringatan  tertulis  dan  mitra  berkewajiban  untuk  memperbaiki  dalam jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam  peringatan  tersebut.  Apabila  mitra  tetap  tidak  dapat  memperbaiki
dalam waktu yang sewajarnya menurut penilaian pihak pertama, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya peringatan terakhir, dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab undang - undang  hukum  perdata  pihak  pertama  akan  membatalkan  perjanjian  tersebut  dan  meminta  mitra  untuk menghentikan penjualan produk kepada konsumen serta mitra tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apa pun dari pihak pertama.
Pihak  kedua  selaku  penerima  waralaba  harus  menjalankan  segala  kewajiban  dalam  pelaksanaan perjanjian  yang  berlaku,  pelanggaran  yang  dapat  terjadi  oleh  pihak  kedua  apabila  pihak  kedua  tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak mengikuti peraturan yang sudah dibuat dalam perjanjian waralaba Pempek  Farina  baik  dari  hak  dan  kewajiban,  pembiayaan,  lokasi  waralaba,  maupun  pelaksanaan ketentuan  yang  berlaku  didalam  perjanjian  waralaba  Pempek  Farina  dan  dengan  adanya  suatu pelanggaran  didalam suatu  perjanjian  yang telah  dibuat maka  dapat berakhir  pula  suatu  perjanjian  yang telah disepakati.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Bentuk  perjanjian  waralaba  Pempek  Farina  di  Kota  Denpasar  merupakan  bentuk  perjanjian  dibawah tangan,  perjanjian  dibawah  tangan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  saja  tanpa  melibatkan pejabat  yang  berwenang,  namun  demikian  perjanjian  dibawah  tangan  ini  tetap  dianggap  sah  di  mata hukum  dan  tidak  menghilangkan  baik  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak,  mengenai  isi  dari perjanjian  Pempek  Farina,  perjanjian  Pempek  Farina  memiliki  segala  ketentuan  yang  berlaku  dalam menjalankan  waralaba  serta  memberikan  tindakan  hukum  bagi  para  pihak  yang  tidak  melakukan  semua ketentuan yang ada didalam perjanjian, perjanjian tersebut menjadi suatu pedoman agar waralaba Pempek Farina tetap dapat berjalan dengan baik didalam sistem hukum maupun segi penjualannya.
Akibat  yang  timbul  apabila  pihak  penerima  waralaba  melakukan  wanprestasi  didalam  perjanjian waralaba  Pempek  Farina  di  Kota  Denpasar, menjelaskan  apabila  pihak mitra melanggar  ketentuan  yang berlaku  dari  segi  hak  dan  kewajiban,  maka  perjanjian  yang  telah  disepakati  dapat  berakhir.  Dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab undang  - undang hukum perdata pihak pemberi waralaba  akan  membatalkan  perjanjian  kerjasama  dan  meminta  pihak  penerima  waralaba  untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba.

## 2. Saran
Dengan  melihat  perkembangan  dan  kemajuan  waralaba  di  zaman  sekarang  kiranya  pemerintah  mampu memberikan suatu pengaturan hukum mengenai waralaba yang lebih baik dikhawatirkan adanya masalah -  masalah  yang  ditimbulkan  dari  perjanjian  waralaba  yang  hanya  mengikat  para  pihak  juga  peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2007 mengenai waralaba yang hanya mempunyai peraturan yang bersifat lebih rendah didalam peraturan perundang - undangan dibandingkan dengan undang - undang yang merupakan suatu peraturan yang tertinggi didalam hierarkinya diharapkan agar kiranya peraturan mengenai waralaba yang  sekarang  ini  dapat  dikodifikasi  menjadi  suatu  peraturan  yang  lebih  tinggi  lagi  sesuai  hierarki perundang  -  undangan  di  Indonesia.  Hendaknya  pemerintah  bisa  memperbarui  peraturan  waralaba  yang ada sekarang ini agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak penerima waralaba  dan  pihak  pemberi  waralaba.  Kita  membutuhkan  kekuatan  hukum  yang  membantu  dibisnis waralaba agar bisnis yang saat ini sedang berkembang pesat bisa ke kondisi yang lebih baik lagi. Sistem waralaba merupakan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan jadi merupakan kebutuhan dari pihak penerima  waralaba  dan  juga  pihak  pemberi  waralaba  dalam  mengembangkan  usahanya  dan  juga mempunyai kepentingan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirrudin,  &  Asikin,  Z.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  hukum, .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Asikin, Z. (2015). Hukum Acara Perdata di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group.
Efendi, J. (2016). Kamus Istilah Hukum Populer . Jakarta: Kencana.
Katrinasari,  B.,  &  Hadi,  H.  (2017).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Wanprestasi  Royalty  Rahasia  Dagang dalam Perjanjian Waralaba, V (1), 85–94.
Klick,  J.,  Kobayashi,  B.  H.,  &  Ribstein,  L.  E.  (2011).  The  Effect  of  Contract  Regulation:  The  Case  of Franchising. SSRN Electronic Journal , 168 (1999), 38–53.
Lasamahu, F. R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Perjanjian W Aralaba (Studi Kasus: Analisis Putusan Pengadilan Antara Pt. Lingkar Natura Inti Dan Natasha Kasakeyan). Jurnal Hukum & Pembangunan , 36 (3), 307. Mendelson, M. (2013). Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchise . Jakarta: IPPM. Naihasy, S. (2005). Hukum Bisnis (Business Law) . Yogyakarta: Mid Pustaka. Salim. (2008). Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian . Jakarta: Sinar Gafika. Simatupang, R. B. (2003). Aspek Hukum Dalam Bisnis . Jakarta: PT. Rineka Cipta.