PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL DAN AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH : SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF DALAM HUKUM DI INDONESIA
Miftah Idris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai E-mail : miftah.idris@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Di  dalam  penyaluran  dana,  sistem  yang  dianut  perbankan  konvensional  maupun perbankan  syariah  hampir  sama  dalam  menyalurkan  dananya  baik  itu  dengan pemberian kredit maupun pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya. Namun  secara  spesifik  ada  landasan  hukum  perjanjian  atau  akad  yang membedakannya  dimana  jika  perbankan  konvensional  lebih  berlandaskan  pada hukum  perjanjian  dalam  KUHPerdata  sedangkan  dalam  perbankan  syariah  lebih berlandaskan  pada  hukum  akad  yang  diatur  dalam  syariat  Islam  (hukum  Islam). Masalah yang dikaji dalam tulisan adalah bagaimana sebenarnya perjanjian kredit dalam  perbankan  konvensional  dan  bagaimana  akad  pembiayaan  dalam perbankan  syariah.  Untuk  mengetahui  permasalahan  tersebut  maka  akan digunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  jenis  data  sekunder sebagai  sumber  data  dari  tulisan  ini  dan  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif. Sehingga didapat kesimpulan bahwa dalam Perjanjian Kredit   adalah suatu proses awal  antara  kreditor  dan  debitor  yang  diterapkan  dalam  sistem  perbankan konvensional  dalam  upayanya  untuk  mengembangkan  dana  yang  telah dihimpunnya  dan  juga  untuk  dimanfaatkan  dananya  dengan  sebaik-baiknya. Menurut asasnya perjanjian tersebut menganut sistem terbuka yang mengandung asas  kebebasan  membuat  perjanjian,  dan  menurut  bentuknya  perjanjian  kredit dalam  perbankan  konvensional  ada  yang  dibuat  di  bawah  tangan  dan  ada  pula dibuat di hadapan notaris sedangkan akad pembiayaan dalam perbankan syariah juga  adalah  proses  awal  untuk  pengembangan  dana,  namun  akad  pembiayaan perbankan  syariah  menganut  sistem  bagi  untung  dan  rugi  ( Profit  and  Loss Sharing ).  Konsep  kebersamaan  dalam  menghadapi  risiko  dan  memperoleh keuntungan,  serta  adanya  keadilan  dalam  berusaha  adalah  prinsip  dasar  dari sistem  perbankan  syariah.  Sehingga  penulis  menyarankan  idealnya  baik pemberian  pinjaman  uang  melalui  kredit  yang  dianut  dalam  sistem  perbankan konvensional  maupun  pemberian  pembiayaan  yang  dianut  dalam  sistem perbankan  syariah kepada debitor dan mudharib sejatinya adalah bertujuan satu yaitu untuk membantu mensejahterahkan masyarakat secara adil dan merata.
Keywords: Perjanjian, Kredit, Pembiayaan, Perbankan Konvensiona, Syariah.

## ABSTRACT
In  distribution  of  fund,  the  system  adopted  by  conventional  banking  and  Islamic banking is almost the same in distributing the fund with the provision of credit and of financing  by  banks  to  their  customers.  There  is  specifically  legal  basis  of  contract (aqad) that distinguishes where conventional banking is based on the contract law in
Burgerlijk Wetboek and Islamic banking is based on aqad law stipulated in Islamic Sharia (Islamic Law). Problems studied in this research is how the credit contract in the conventional banking and how aqad financing in islamic banking are actually. To know the problem, it will be used descriptive study using secondary data as the data source  of  this  research  and  then  analyzed  qualitatively.  Thus  concluded  that  the credit  contract  is  a  beginning  process  between  the  creditor  and  debtor  which  are applied  in  the  conventional  banking system  in its efforts to  develop  funds collected and also to utilize the funds with the best. But Islamic banking financing adheresses to  the  profit  and  loss  sharing system  that  has a  unity concept  in  facing of  risk  and benefit and also existed justice in bussiness is the basic principle of Islamic banking system. Advice author, ideally lending money through credit in conventional banking and financing in Islamic banking to debtor (mudharib) is truely one aiming to help communities prosper in a fair and equitable.
Keywords: contract, credit, financing, conventional banking, and sharia.
Pendahuluan Aktivitas  yang  paling  utama lembaga perbankan baik itu konvensional  maupun  syariah  (bank
Islam) adalah menghimpun dana dan menyalurkan  dananya  dalam  bentuk perkreditan atau pembiayaan kepada masyarakat (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).  Pengistilah  kredit  banyak dipakai  dalam  sistem  perbankan konvensional  yang  berbasis  pada bunga  ( interest  based ),    sedangkan dalam  hukum  perbankan  syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan ( financing ) yang berbasis pada
keuntungan riil yang
dikehendaki  ( margin )  ataupun  bagi hasil ( profit sharing ) (Ghofur;2007). Secara  prinsip,  dua  bank  ini dibedakan  dengan  satu  hal  yaitu sistem  bunga. Di  mana  perbankan konvensional  menerapkan  sistem bunga  sedangkan  perbankan  syariah tidak sama sekali menerapkan sistem bunga  melainkan  sistem  bagi  hasil. Hal  ini  tidak  lepas  dari  hukum  dasar yang  dianut  dalam  pembentukan perbankan  syariah  yaitu  penerapan hukum  Islam,  di  mana  tidak diperbolehkan  menerapkan  yang namanya  bunga  yang  menurut
pendapat  sebagian  besar  dari  para ulama bahwa bunga itu adalah haram hukumnya di dalam Islam. Di dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk kredit maupun pembiayaan,  bank  pada  umumnya hampir  sama  dalam  pelaksanaan perjanjiannya  ( ‘aqad / contract /akad) yaitu  dengan  melihat  beberapa pertimbangan  dengan  menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi poin penting  dalam  suatu  perjanjian  yang diterapkan oleh bank, agar baik bank maupun  nasabah  bisa  menjadi  saling menguntungkan  satu  sama  lain setelah pemberian kredit dan pembiayaan nantinya. Perjanjian  dalam  pemberian kredit dan pembiayaan yang dilakukan  bank  adalah  hal  yang paling  penting  untuk  diperhatikan oleh  bank  maupun  nasabah,  karena hal  inilah  tahap  awal  bagi  bank  dan nasabah  dalam  melaksanakan  suatu perjanjian  yang  telah  disepakatinya nanti.
Di  dalam  proses,  pemberian kredit  yang  di  lakukan  oleh  bank konvensional  dalam  menghimpun dana  dengan  mengeluarkan  kredit
kepada  debitor.  Agar  dana  yang dihimpunnya  dapat  berkembang pesat, bank konvensional menawarkan  bunga  yang  menarik kepada  debitor,  dalam  artian  yang rendah. Agar debitor dapat mempergiat  usahanya  yang  pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab tingkat bunga  kredit  yang  tinggi  bisa menyebabkan produktivitas masyarakat  sebagai  debitor  akan macet  dan  calon  debitor  juga  akan enggan  untuk  melakukan  pinjaman kredit  ke  bank  jika  bunga  yang diberikan sangat tinggi.
Di  satu  sisi  jika  calon  debitor enggan  untuk  melakukan  pinjaman, maka  proses  penyaluran  dana  yang diterapkan untuk meraup keuntungan  lewat  bunga  dalam  bank konvensional  tidak  akan  berjalan yang dampaknya akan membuat bank tersebut  akan  mengalami  kerugian (Wibowo;2005),  Sehingga  istilah  ini sering  disebut  dengan simbiosis mutualis  ( Tim  Prima  Pena;2006) (saling  hidup-menghidupi  satu  sama lain).
Berbeda  dengan  bank  syariah yang  tidak  menggunaan  bunga melainkan menggunakan sistem keuntungan  dan  rugi  ( profit  and  loss sharing )  maksudnya  adalah  memiliki konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko rugi dan memperoleh keuntungan. Dalam  melakukan  perjanjian kredit  untuk  meminjam  modal,  bank konvensional  lebih  melihat  dari  apa yang  menjadi  pinjaman  yaitu  utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman  modal  atau  kredit  ini tidak  terlepas  dari  metode  bunga yang  merupakan  sumber  utama  dari pendapatan bank konvensional, sedangkan  pada  bank  syariah  dalam
menyalurkan  dana  atau  pembiayaan menggunakan metode bagi hasil yang disepakati satu sama lain ( ijab qabul ) antara  bank  dan  nasabah  yang  telah sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN).
Proporsi  bagi  hasil  didasarkan atas  jumlah  keuntungan  usaha  yang diperoleh debitur, di mana pada bank syariah  tidak  ditentukan  keuntungan pasti  yang  diterapkan  pada  awal perjanjian,  yang  berbeda  dengan bank  konvensional  yang  sudah memastikan  keuntungannya  dengan jumlah  bunga  yang  diberikan  kepada debitor,  namun  pada  bank  syariah keuntungan di muka hanya dimungkinkan untuk akad-akad (perjanjian) jual-beli melalui pembiayaan kepemilkan barang. Baik bank konvensional maupun  bank  syariah  adalah  dua jenis  bank  yang  memiliki  kesamaan dan  perbedaan  dalam  perjanjian kredit  dan  akad  pembiayaan  yang prinsipil,  dan  hal  inilah  yang membuat  penulis  akan  mengkaji  hal tersebut.  Berawal  dari  uraian  latar belakang  tersebut  sehingga  didapat akar  masalah  yang  diformulasikan dalam  rumusan  masalah  sebagai berikut: 1. Bagaimana Perjanjian Kredit dalam Perbankan Konvensional? 2. Bagaimana Akad Pembiayaan dalam Perbankan Syariah?
Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah  Penelitian  Deskriptif  yaitu memberikan  gambaran  perjanjian kredit  yang  ada  dalam  perbankan konvensional  dan  akad  pembiayaan yang  ada  dalam  perbankan  syariah, sehingga akan didapatkan penjelasan
secara  luas  mengenai  pembahasan yang dikaji.
Jenis Data Jenis  data  yang  digunakan adalah  jenis  data  sekunder  dimana data  yang  dihasilkan  dari  penelitian ini  adalah  data  pustaka  atau  data sekunder.  Untuk  memperoleh  data sekunder  ini  penulis  melakukan penelusuran  terhadap  bahan  hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik Penyelesaian Masalah Setelah mendapatkan data yang terkait  penelitian  ini  maka  kemudian data akan dianalisis dengan beberapa cara  untuk  mendapatkan  hasil penelitian  yang  kualitatif  nantinya. Cara  yang  umum  digunakan  yaitu data  diklasifikasikan  kemudian  data tersebut disistematisasikan lalu kemudian  diinterpretasikan.  Setelah proses  tersebut  dilalui,  maka  yang terakhir  data  tersebut  akan  kembali dievaluasi untuk
mendukung penyelesaian  suatu  masalah  dalam penelitian (Soekanto;2006).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengertian Perjanjian atau Akad Charles  Fried  mengatakan  “ in Contract  as  Promise,  the  basis  of contract is promise and contract law is ‘built on’ the enforcement of promises ”. Bahwa  dia  mengkarakteristikkan perjanjian sebagai sumpah, dan dasar dari  perjanjian  itu  sendiri  adalah sumpah  dan  hukum  perjanjian ( contract  law )  yang  dibangun  untuk penegakan  hukum  itu  sendiri  adalah sumpah.
Perjanjian  secara  etimologi adalah  ikatan,  sedangkan  secara terminology  perjanjian  adalah  suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan  dirinya  kepada  seorang atau beberapa lain Brian;6). Perjanjian  atau  juga  disebut persetujuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata “ suatu persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain  atau  lebih ”  dan  Pasal  1314 KUHPerdata  yaitu  “ suatu  persetujuan diadakan  dengan  cuma-cuma  atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan,  bahwa  pihak  yang  satu akan  memberikan  suatu  keuntungan kepada  pihak  yang  lain  tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan  yang  mewajibkan  tiap pihak  untuk  memberikan  sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. ”. Maksud  dari  kutipan  dalam pasal tersebut adalah suatu peristiwa di  mana  dua  orang  atau  pihak  saling berjanji  untuk  melakukan  suatu  hal atau  suatu  persetujuan  yang  dibuat oleh  dua  pihak  atau  lebih,  masing- masing  bersepakat  akan  menaati  apa yang disebut dalam persetujuan itu. Menurut  pakar  hukum  Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah  suatu  hubungan  hukum mengenai  harta  benda  kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji  atau  dianggap  berjanji  untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan  suatu  hal,  sedang  pihak lain  berhak  menuntut  pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro;1991).
Berbeda dengan hal tersebut, di dalam  hukum  Islam  (syariah)  kata perjanjian  berasal  dari  kata ‘aqad (selanjutnya  disebut  akad)  yang secara etimologi bisa berarti “ menyimpulkan ” (Yunus;1990)
sebagaimana  yang  di  maksud  dalam kamus  Arab-Indonesia,  namun  dari sumber  yang  lain  akad  bisa  berarti
ikatan,  sambungan  ataupun  janji. Ikatan  jika  bermakna  ikatan  antara ujung  sesuatu  (dua  perkara),  baik ikatan  secara  nyata  maupun  ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi (Firdaus;2005). Menurut M. Hasbi Ash- Shiddieqy  dan  Hendi  Suhendi  bahwa akad, secara bahasa adalah mengikat, yaitu  mengumpulkan  dua  ujung  tali dan  mengikat  salah  satunya  dengan yang  lain,  sehingga  bersambung, kemudian  keduanya  menjadi  satu (Suhendi;2007),  sedangkan  akad yang  bermakna  sambungan  yaitu sambungan  yang  memegang  kedua tepi  itu  dan  mengikatnya.  Dan  akad yang secara etimologi bermakna janji sebagaimana  yang  dijelaskan  di dalam al-Qur’an yaitu :
َنْيِذَّلا اَهُّيَاي
ِد ْوُقُعلْاِب اْوُفْوَا اْوُنَما
“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah  janji-janjimu. ”  Di  dalam ayat  inilah  yang  menjadi  hukum dasar  bagi  umat  Islam  yang  ada  di dalam  kitab  suci  al-Qur’an  dan  juga hukum dasar dalam membuat hukum mengenai  segala  macam  akad  yang ada  di  dalam  perbankan  syariah  dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan  dengan  hubungan  antara manusia dengan manusia yang lain. Secara  epistemologi  atau  istilah menurut  hukum  Islam,  akad  ialah sesuatu yang  dengannya  akan sempurna  perpaduan  antara  dua macam  kehendak,  baik  dengan  kata atau  yang  lain,  dan  kemudian karenanya  timbul  ketentuan  atau kepastian  pada  dua  sisinya  (Kuzari, 1995).
Menurut Abdul Aziz Muhammad
kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan  dan  tali  pengikat.  Dari  sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua
perkataan,  masuk  juga  di  dalamnya janji  dan  sumpah,  karena  sumpah menguatkan  niat  berjanji  untuk melaksanakanya  isi  sumpah  atau meninggalkanya. Demikan juga halnya  dengan  janji  sebagai  perekat hubungan  antara  kedua  belah  pihak yang  berjanji  dan  menguatkannya” (Azzam, 2010). Perjanjian juga kadang didefinisikan sebagai hubungan. Karena  merupakan  suatu  hubungan, maka suatu akad dapat timbul karena perjanjian,  yakni  dua  pihak  saling mengemukakan  janjinya  mengenai prestasi (http://al-aziz- imronrosadi.blogspot.com). Sebab perjanjian  adalah  semata-mata  suatu persetujuan  yang  diakui  oleh  hukum. Persetujuan ini merupaka kepentingan yang pokok dalam dunia usaha,  dan  menjadi  dasar  dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual  beli  barang,  tanah,  pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang,  pembentukan  organisasi usaha,  dan  begitu  jauh  menyangkut juga tenaga kerja (Soulsby, 2013). Dengan  demikian  definisi  baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli  hukum  Islam  ada  persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan  untuk  mengikatkan  diri dengan  seorang  lainnya.  Sehingga dari  kesepakatan  tersebut  terdapat persetujuan atas beban yang mewajibkan masing-masing memberikan sesuatu, berbuat sesuatu  ataupun  tidak  berbuat sesuatu. Perbankan Konvensional dan Syariah Pengertian Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut  tentang  bank  baik  Bank Konvensional  maupun  Bank  Syariah,
mencakup  kelembagaan,  kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya. Pendefinisian  mengenai  perbankan baik  Bank  Konvensional  dan  Bank Syariah  tidaklah  berbeda  yang dijelaskan  di  dalam  Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Ketika  dijelaskan  secara  umum mengenai  bank,  Bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit, pembiayaan  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengentian  ini  juga  berlaku  untuk bank  konvensional  maupun  bank syariah. Namun pengertian secara khusus  di  mana  Bank  Konvensional yaitu  bank  yang  aktifitasnya,  baik penghimpunan  dan  penyaluran  dana, memberikan dan mengenakan imbalan  berupa  bunga  atau  sejumlah imbalan  dalam  persentase  tertentu dari  dana  untuk  suatu  periode tertentu.  Persentse  tertentu  ini biasanya diterapka pertahun (Budisantoso, 2006). Berbeda dengan Bank Konvensional,  Bank  Syariah  adalah bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah  dengan  tidak  menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil. Perlu  diketahui  bahwa  baik perbankan  konvensional  maupun perbankan  syariah  yaitu  sebagai penghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit, maupun pembiayaan  dan  atau  dalam  bentuk
lainnya  dalam  rangka  meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perjanjian Kredit Dalam Perbankan Konvensional Di dalam Perbankan Konvensional  dalam  memaksimalkan perolehan  dana  dari  masyarakat berupa  menawarkan  tingkat  bunga simpanan yang menarik dari nasabah penyimpan dana, yaitu bunga setinggi-tingginya.  Bunga  simpanan dikatakan  menarik  jika  lebih  tinggi dari  pada  tingkat  inflasi,  tingkat bunga  riil  di  luar  negeri,  dan  tingkat bunga  bank-bank  dalam  negeri lainnya. Sebaliknya,  bank  konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan  dana  yang  telah dihimpunnya  mengeluarkan  kredit kepada  debitor.  Agar  dana  yang dihimpunnya  dapat  berkembang pesat, bank konvensional menawarkan  bunga  kredit  yang menarik  kepada  debitor,  dengan serendah-rendahnya,  bahkan  kalau bisa  lebih  rendah  dari  bunga simpanan.
Bunga kredit yang rendah dapat membuat  pengusaha  mempergiat usahanya yang pada gilirannya dapat memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Jika tidak,  dengan  tingkat  bunga  kredit yang  tinggi  dapat  menyebabkan produkifitas masyarakat macet karena pengusaha kekurangan modal (Hendy, 2005). Di dalam KUHPerdata mengatur perjanjian  khusus,  namun  tidak satupun mengatur tentang perjanjian kredit.  Oleh  karena  itu  penetapan mengenai  bentuk  hubungan  hukum antara  Bank  dan  Nasabahnya,  yang disebut  dengan  Perjanjian  Kredit Bank itu sebenarnya harus digali dari sumber-sumber di luar KUHPerdata.
Dalam  hal  ini  Marhainis  telah memperbandingkan  kelima  belas perjanjian  khusus  yang  diatur  dalam KUHPerdata  dan  menurutnya  yang paling  mendekati  dengan  perjanjian kredit  adalah  pengertian  perjanjian pinjam  mengganti  sehingga  apabila terdapat masalah sengketa perjanjian kredit  dapat  menggunakan  dasar hukum  perjanjian  pinjam  mengganti menurut KUHPerdata tersebut.
Perjanjian  kredit  termasuk  ke dalam  perjanjian  innominat  (Salim,
2005)  sehingga  ketentuannya  tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata.  Namun  para  sarjana hukum  memiliki  pendapat  yang berbeda  tentang  hal  ini  yang  secara garis  besar,  pendapat  para  sarjana hukum mengenai pengaturan perjanjian kredit dapat dibagi
menjadi  dua,  yaitu  bahwa  perjanjian kredit  pengaturannya  merujuk  pada Buku  III  KUHPerdata  dan  perjanjian kredit pengaturannya tunduk kepada Undang-Undang Perbankan.
Subjek  perjanjian  kredit  adalah pihak  kreditor  yang  berhak  atas prestasi  dan  pihak  debitor  yang berkewajiban atas prestasi (Harahap, 1986).  Hal  ini  senada  dengan  apa yang  diatur  di  dalam  Pasal  1234 KUHPerdata,  bahwa  prestasi  dapat berbentuk memberikan sesuatu, berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat sesuatu.
Kredit  dalam  arti  lain  juga bermakna  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  disamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  pinjaman  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu dengan  jumlah  bunga,  imbalan  atau pembagian  hasil  keuntungan  (Hay, 1975).
Terkait  mengenai  perjanjian kredit  tersebut,  maka  penulis  akan mendeskripsikan  perjanjian  kredit yang  ada  di  dalam  Perbankan Konvensional dari beberapa aspek, di antaranya  adalah:  Asas  Perjanjian Kredit,  Bentuk  dan  Isi  Perjanjian Kredit, Sifat Hukum Perjanjian Kredit, Ketentuan  Syarat  Perjanjian  Kredit, dan  Fungsi  Jaminan  Kredit  dalam Perbankan Konvensional.
Asas Perjanjian Kredit Di  dalam  Perjanjian  Kredit dikenal yang namanya Asas Kesetaraan, sebagaimana yang dimaknai  dalam  bahasa  sehari-hari, bahwa  kata  seimbang  ( evenwicht ) menunjuk  pada  pengertian  suatu keadaan  pembagian  beban  di  kedua sisi  benda  dalam  keadaan  seimbang (Budiono, 2006).
Bahwa  perjanjian  adalah  suatu proses  yang  bermula  dari  suatu  janji menuju  kesepakatan  (bebas)  dari para  pihak  dan  berakhir  dengan pencapaian  tujuan  yaitu  perjanjian yang  tercapai  dalam  semangat  atau jiwa  keseimbangan.  Dalam  lingkup suasana hukum Indonesia tujuan dari kontrak  yakni  tercapainya  kapatutan sosial  ( sociale  gezindheid )  dan  suatu keseimbangan  selaras  (kemungkinan eksistensi materiil ( immateriele zijnsmogelijkheid ).  Perjanjian  yang dari sudut substansi atau maksud dan tujuannya  ternyata  bertentangan dengan  kesusilaan  atau  ketertiban umum batal demi hukum ( nietig ) dan pada  prinsipnya  hal  serupa  akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang  bertentangan  dengan  undang- undang.
Asas keseimbangan dilandaskan pada  upaya  mencapai  suatu  keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus munculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak
terpenuhinya  keseimbangan,  dalam konteks  asas  keseimbangan,  bukan semata  menegaskan  fakta  dan keadaan,  melainkan  lebih  dari  itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian dimaksud. Dalam tercipta  atau  terentuknya  perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai  akibat  perilaku  para  pihak sendiri ataupun sebagai konsekwensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.. Namun menurut Ridwan Khairandy,  kebebasan  berkontrak dan  asas  pacta  sunt  servanda  dalam kenyataannya  dapat  menimbulkan ketidakadilan.  Kebebasan  berkontrak didasarkan  pada  asumsi  bahwa  para pihak  dalam  kontrak  memiliki  posisi tawar  ( bargaining  position )  yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para  pihak  tidak  selalu  memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar  yang  lebih  kuat  cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar  yang  lebih  lemah  (Khairandy, 2004).
Selain  itu,  Di  dalam  hukum perbankan  konvensional,  perjanjian menganut  sistem  terbuka  (Subekti,
1991) yang  mengandung asas kebebasan membuat perjanjian. Dikatakan  bahwa  Hukum  Benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian mengaanut  sistem  terbuka.  Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas  dan  peraturan-peraturan yang  mengenai  hak-hak  atas  benda itu  bersifat  memaksa,  sedangkan
Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan  perjanjian  yang  berisi apa  saja,  asalkan  tidak  melanggar ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Di
dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan  dalam  Pasal  1338  ayat (1), yang berbunyi demikian: “ Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya ”. Dengan menekankan pada perkataan Semua, maka pasal tersebut  seolah-olah  berisikan  suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja  (atau  tentang  apa  saja)  dan perjanjian  itu  akan  mengikat  mereka yang  membuatnya  seperti  suatu undang-undang  atau  dengan  kata lain,  dalam  soal  perjanjian,  kita diperbolehkan  membuat  undang- undang  atau  aturan  sendiri  dimana pasal-pasal  dari  Hukum  Perjanjian baru  akan  berlaku  apabila  di  dalam perjanjian yang dibuat tidak terdapat aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat. Bentuk  dan  Materi  (Isi)  Perjanjian Kredit Sesuai  yang  tercantum  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah dalam perjanjian  kredit  serta  pemberian kredit  oleh  Bank  kepada  debitornya harus  dalam  bentuk  perjanjian  yang diberi  nama  Perjanjian  Kredit  hal  ini sesuai  dengan  surat  Bank  Indonesia kepada  segenap  Bank  Devisa  No.
03/1093/OPK/KPD tanggal 29 Desember  1970.  Perjanjian  kredit juga  harus  dibuat  secara  tertulis yakni untuk kepentingan administrasi yang  rapi  dan  teratur  serta  untuk kepentingan pembuktian.
Dalam  praktek  perbankan  yang secara  Yuridis  ada  2  (dua)  bentuk perjanjian kredit, yaitu:
(1) Perjanjian  kredit  yang  dibuat di  bawah  tangan  atau  akta  di  bawah tangan  artinya  perjanjian  pemberian kredit  oleh  bank  kepada  nasabahnya yang  dibuat  hanya  di  antara  mereka (kreditur  dan  debitur)  tanpa  Notaris. Lazimnya  dalam  penandatanganan akta  perjanjian  kredit,  saksi  turut serta  membubuhkan  tandatangannya karena  saksi  merupakan  salah  satu alat  pembuktian  dalam  perkara perdata.
(2)
Perjanjian  kredit  yang  dibuat oleh dan di hadapan Notaris (notariil) atau  akta  otentik  artinya  perjanjian pemberian  kreditoleh  bank  kepada nasabahnya  yang  hanya  dibuat  oleh atau di hadapan Notaris. Adapun akte otentik  adalah  suatu  akte  undang- undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa  untuk  itu  di  tempat  mana akte  dibuat.  Biasanya  pemberian kredit  dalam  jumlah  besar  dengan jangka waktu menengah atau
panjang.  Contohnya  kredit  investasi, kredit  modal  kerja,  dan  kredit sindikasi.
Dalam  praktiknya,  bentuk  dan materi  (isi)  perjanjian  kredit  antara satu  bank  dengan  bank  yang  adalah berbeda.  Ketidak  samaan  dalam perjanjian  kredit  tersebut  karena ketidak  samaannya  pula  dalam kebutuhan masing-masing pihak.
Maka  dari  pada  itu,  perjanjian kredit tidak ada bentuk yang berlaku umum. Hanya saja, menurut Muhammad Djumhana dalam praktik ada  bebeberapa  klausula  yang  biasa dicantumkan dalam perjanjiuan kredit,  di  antaranya  mengenai: (Djumhana, 2006) Syarat-syarat  Penarikan  Kredit Pertama kali (Predisbuursement Clause) .  Klausula  ini  menyangkut pembayaran  provisi,  premi  asuransi
kredit,  dan  asuransi  barang  jaminan, biaya  pengikatan  jaminan  secara tunai,  serta  dokumennya.  Mengenai pelaksanaan  penutupan  asuransi barang  jaminan  juga  diatur  dalam klausula  ini  yang  tujuannyauntuk memperkecil  resiko  yang  terjadi  di luar  kesalahan  debitor  maupun kreditor.
Maksimum  Kredit .  Klausula  ini menjelaskan  tentang  obyek  dari perjanjian  kredit  yang  mana  jika terjadi  perubahan  mengenai  kredit yang  diberikan  maka  konsekuensi hukumnya  adalah  diperlukannya perbuatan  perjanjian  kredit  yang baru  atau  dibuatkan  addendum terhadap perjanjian pokoknya. Klausula  ini  digunakan  sebagai penetapan  bersarnya  nilai  agunan yang  harus  diserahkan  debitor.  Dan yang  terakhir  adalah  jangka  waktu kredit  itu  sendiri  yang  termasuk dalam  klausula  transaksi  perjanjian kredit.

## Sifat Hukum Perjanjian Kredit
Di  dalam  literatur  terdapat beberapa  pendirian  mengenai  sifat hukum  perjanjian  kredit  yang  secara garis  besar  dapat  digolongkan  ke dalam tiga kelompok, yaitu perjanjian kredit  yang  bersifat  riil,  perjanjian kredit  bersifat  konsensual,  dan perjanjian  kredit  bersifat  konsensual dan  riil.  Masing-masing  pendirian memiliki  argumen,  dasar  hukum  dan justifikasinya tersendiri.
Perjanjian  Kredit  yang  bersifat Riil .  Riil  berarti  bahwa  perjanjian baru  ada  setelah  uang  yang dipinjamkan  dalam  perjanjian  kredit diserahkan  secara  nyata  kepada debitur.  Di  dalam  KUHPerdata mengatur perjanjian pinjam- meminjam yaitu satu pihak menyerahkan  kepada  pihak  lain sejumlah  uang  atau  barang-barang
yang dapat diganti dengan janji pihak lain  untuk  di  kemudian  hari mengembalikan  kepada  pihak  kesatu sejumlah  uang  yang  sama  atau sejumlah  barang-barang  yang  sama jenis dan nilainya.
Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian pinjam uang  bersifat  riil,  tersimpul  dari kalimat  “pihak  kesatu  menyerahkan uang  itu  kepada  pihak  lain”  dan bukan  “mengikatkan”  diri  untuk menyerahkan  uang  (Prodjodikoro,
1981) . Pendapat tersebut mendukung bahwa pinjam-meminjam
uang adalah  sifat  hukum  dari  perjanjian kredit  yang  bersifat  riil  artinya perjanjian  yang  baru  tercipta  dengan diserahkannya  barang-barang  (uang) yang menjadi obyek perjanjian.
Perjanjian  Kredit  yang  bersifat Konsensual adalah  perjanjian  yang terjadi  sejak  adanya  kesepakatan. Dilihat  dari  perjanjian  kredit  dan perjanjian  pinjam  uang  adalah merupakan  suatu  perjanjian  yang menentukan  sifat  hukum  perjanjian kredit  yaitu  konsensual  ( pactum  de contranendo )  dan  obligatoir  (suatu perjanjian  di  mana  mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu). Dasar dari kekuatan mengikat adalah Pasal 1338 KUHPerdata  yang  dikutip  dari  buku perjanjian  kredit  bank  karangan Mariam Darus Badrulzaman, Windscheid  mengemukakan  bahwa perjanjian  kredit  adalah  perjanjian dengan  syarat  tangguh  ( condition ptestative ), yang pemenuhannya tergantung  pada  peminjam.  Dasar hukumnya adalah Pasal 1253 KUHPerdata,  suatu  perikatan  adalah bersyarat  manakala  ia  digantungkan pada  suatu  peristiwa  yang  masih akan  datang  dan  yang  masih  belum
tentu  akan  terjadi,  baik  secara menangguhkan  perikatan  sehingga terjadinya  peristiwa  semacam  itu, maupun secara membatalkan perikatan  menurut  terjadi  atau tidaknya peristiwa tersebut (Badrulzaman, 1991). Perjanjian Kredit bersifat Konsensual  dan  Riil .  Sifat  konsensual dan  riil  yang  terdapat  dalam perjanjian  kredit  adalah  sebagai perpaduan  antara  pendapat  bahwa perjanjian  kredit  bersifat  konsensual dan  riil.  Artinya  diposisikan  ada  dua perjanjian  yang  berdampingan,  yaitu yang  pertama  adalah  perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjaman mengganti dimana perjanjian  ini  adalah  timbal  balik yang  satu  wajib  menyerahkan  benda (uang)  yang  dipinjamkan,  sedangkan pihak  yang  lain  wajib  menerima benda  (uang)  itu  dan  yang  kedua adalah  perjanjian  pinjam  menggganti yaitu  perjanjian  sepihak,  bernama, yang  diatur  di  dalam  Pasal  1754- Pasal 1759 KUHPerdata.
F. Van Der Feltz dalam bukunya De  Overeenkomst  van  Verbuiklening menyatakan bahwa perjanjian pinjam mengganti  baru  terjadi  setelah  ada penyerahan ( overgave ), selama benda (uang)  yang  dipinjamkan  belum diserahkan  maka  Bab  XIII  Buku  III KUHPerdata belum dapat diterapkan. Apabila dua pihak bersepakat tentang semua  unsur-unsur  dalam  perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa  perjanjian  pinjam  mengganti itu  telah  terjadi.  Yang  terjadi sesungguhnya adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.  Apabila  uang  diserahkan kepada  pihak  meminjam,  maka lahirlah  perjanjian  pinjam  mengganti dalam  pengertian  Bab  XIII  Buku  III KUHPerdata.
Syarat Perjanjian Kredit Dalam  Pasal  1320  KUHPerdata untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan  empat  syarat  yaitu;  (1) sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;  (2)  cakap  untuk  membuat suatu  perjanjian; (3) mengenai  suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.
Menurut  Subekti,  dua  syarat yang  pertama  dinamakan  syarat- syarat  subyektif,  karena  mengenai orang-orangnya  atau  subyek  dari yang mengadakan perjanjian, sedangkan  dua  syarat  yang  terakhir dinamakan  syarat-syarat  obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri  atau  obyek  dari  perbuatan hukum  yang  dilakukan  itu  (Subekti, 1991).
Menurut  S.B.  Marsh  dan  J. Soulsby,  dalam  pelaksanaan  suatu perjanjian  sebelum  perjanjian  dibuat yang ditinjau dari syarat pelaksanaan suatu perjanjian, pemberian pinjaman harus memberikan keterangan tertentu kepada peminjam dengan cara yang ditetapkan. Peraturan-peraturan yang meliputi ini mungkin akan memerlukan  pemberitahuan  secara tertulis tentang harga tunai dan harga kredit.  Perjanjian  itu  sendiri  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1)
Perjanjian  itu  harus  tertulis, ditandatangai  oleh  debitor  secara pribadi  dan  oleh  atau  atas  nama kreditor.  Tanda  tangan  dalam  dalam bentuk  blanko,  meninggalkannya pada  seorang  levelansir  atau  agen untuk  diisi  secara  terinci,  tidaklah cukup.
(2) Dokumen  itu  harus  dalam bentuk  yang  ditetapkan,  dan  berisi (dalam  beberapa  hal  badan  hukum dengan  referensi)  keterangan  yang
ditentukan, terutama hak dan kewajiban  debitor,  perlindungan  dan upaya  hukum  yang  tersedia  baginya menurut  undang-undang,  dan  jumlah kredit  dan  jumlah  biaya  keseluruhan untuk kredit itu.
(3) Pemberitahuan  tentang  hak-
hak  pembatalan  harus  diberikan dalam  semua  perjanjian  yang  dapat dibatalkan. Selain  dari  perjanjian  itu  harus diberikan  kepada  debitor,  ia  harus selalu  menerima  dengan  segera  satu copy dari formulir yang di tandatangani. Jika kemudian formulir itu harus dikirimkan untuk diselesaikan  oleh  kreditor,  debitor juga harus diberi copy dari perjanjian yang  sudah  diselesaikan  itu  dalam tujuh  hari  sejak  penyelesaiannya, sehingga  ia  dapat  memeriksa  bahwa tidak  ada  pergantian  yang  telah dilakukan  sejak  penandatangannya. Dalam  hal  perjanjian  yang  dapat dibatalkan,  copy  kedua  ini  harus dikirimkan  dengan  pos  dan  berisi rincian  tentang  hak-hak  debitor untuk membatalkan.
Fungsi Jaminan Kredit Menurut  Subekti  (1999)  bahwa jaminan  yang  ideal  yang  bisa digunakan  dalam  kredit  perbankan yaitu:  (1.)  dapat  secara  mudah membantu  perolehan  kredit  oleh pihak  yang  membutuhkannya;  (2.) tidak  melemahkan  posisi  (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya; (3.) memberikan kepastian kepada  kreditor  dalam  arti  bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitor.
Pemberian  kredit  sama  halnya dengan  salah  satu  bentuk  pinjaman uang.  Dalam  hal  pemberian  kredit perbankan,  mengenai  jaminan  utang disebut  dengan  sebutan  jaminan kredit  atau  agunan.  Jaminan  kredit
umumnya  dipersyaratkan  dalam suatu pemberian kredit.
Sehubung dengan adanya persyaratan yang mewajibkan (calon) debitor untuk menyerahkan (memberikan)  jaminan  kredit,  maka hal  tersebut  lebih  berkaitan  dengan beberapa  fungsinya.  Mengenai  fungsi jaminan  kredit  baik  ditinjau  dari  sisi bank  sebagai  kreditor  maupun  dari sisi debitor dapat dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut.
Pertama, jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit. Fungsi ini baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan  sebagai  kredit  macet. Selama  kredit  telah  dilunasi  oleh debitor,  tidak  akan  terjadi  pencairan jaminan  kreditnya.  Dalam  hal  ini jaminan  kredit  akan  dikembalikan kepada  debitor  yang  bersangkutan sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan perjanjian kredit.
Jaminan  kredit  berfungsi  untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan bank  yang  menyalurkan  dananya kepada debitor yang sering dikatakan mengandung  resiko.  Jika  debitor ingkar  janji  maka  dengan  adanya jaminan  kredit  tersebut  yang  telah diikat  bank  secara  hukum  yang berlaku, fungsi tersebut akan terlaksana.
Kedua, sebagai pendorong motivasi  debitor.  Umumnya  sesuai dengan  ketentuan  intern  masing- masing  bank,  nilai  jaminan  kredit yang diserahkan debitor kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai  kredit  yang  diberikan  bank kepada  debitor  yang  bersangkutan. Hal inilah yang memberikan motivasi kepada  debitor  untuk  menggunakan kredit  sebaik-baiknya,  melakukan kegiatan  usahanya  secara  baik, mengelola  kondisi  keuangan  secara
hati-hati  sehingga  dapat  segera melunasi  kreditnya  agar  dapat menguasai  kembali  hartanya.  Tidak dapat  dipungkiri  siapapun  juga  pasti tidak  ingin  kehilangan  harta  (aset)- nya  karena  merupakan  sesuatu  yang dibutuhkan,  mempunyai  nilai-nilai tertentu atau disayangi.
Ketiga, fungsi  yang  terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan. Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan  dari  berbagai peraturan perundang-undangan tentang  perbankan  seperti  yang tersebut  di  atas  merupakan  fungsi lain  dari  jaminan  kredit  dan mendukung  keharusan  penilaian jaminan  kredit  secara  lengkap  oleh bank  sehingga  akan  merupakan jaminan yang layak dan berharga. Akad Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah Sebagaimana  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Perbankan  Syariah yang menerangkan pengertian Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan  itu  berupa:  termasuk  di dalamnya  mengenai  transaksi  bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, trasaksi  jual  beli  dalam  bentuk piutang,  transaksi  pinjam  meminjam dan  transaksi  sewa-menyewa  jasa dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi multijasa  berdasarkan  persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan  atau  Unit  Usaha  Syariah  (UUS) dan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  yang  dibiayai  dan  atau  diberi fasilitas  dana  untuk  mengembalikan dana  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Sistem  yang  dianut  dalam perbankan  syariah  adalah  sistem pembiayaan  yang  berbeda  dengan sistem  kredit  yang  dianut  dalam
perbankan  konvensional.  Perbankan syariah  dengan  sistem  bagi  untung dan  rugi  ( Profit  and  Loss  Sharing ) memiliki  konsep  yang  dianggap sangat  tepat  di  tengah  kondisi ketidakadilan  yang  dialami  oleh masyarakat.  Konsep  kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya  keadilan  dalam  berusaha menjadi  suatu  potensi  yang  sangat strategis  bagi  perkembangan  Bank Syariah  di  masa  yang  akan  datang. Hal  ini  disebabkan  oleh  sebahagian besar  atau  mayoritas  penduduk Indonesia  adalah  beragama  Islam, tantangan  ini  sekaligus  menjadi prospek  yang  cukup  cerah  untuk pengembangan  Bank  Syariah  di Masyarakat.  Di  samping  itu  bank syariah dengan sistem bagi hasil yang lebih mengutamakan stabilitas di atas rentabilitas (Sood ; 2005). Dalam  penyaluran  dana  atau pembiayaan  menggunakan  metode bagi  hasil  yang  disepakati  bersama antara  pihak  bank  dan  nasabah, penyaluran dananya pun harus sesuai dengan  yang  difatwakan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Proporsi  bagi  hasil  didasarkan atas  jumlah  keuntungan  usaha  yang diperoleh nasabah. Pada bank syariah tidak  menentukan  keuntungan  pasti yang  diterapkan  di  awal  perjanjian, namun  keuntungan  di  muka  hanya dimungkinkan  untuk  akad-akad  jual beli  melalui  kredit  kepemilikan barang  atau  aktiva.  Sebagaimana yang  diungkapkan  Karnaen  dan Antonio  yang  mana  fasilitas  kredit kebajikan  yang  tidak  membebani nasabah  dengan  biaya  apa  pun kecuali  biaya  yang  dipergunakannya sendiri (Antonio, 1992).
Menurut  Fathurrahman  Djamil bahwa  di  dalam  ajaran  Islam  untuk sahnya  suatu  akad,  harus  dipenuhi rukun  dan  syarat  dari  suatu  akad. Rukun  adalah  unsur  yang  mutlak harus  dipenuhi  dalam  sesuatu  hal, peristiwa  dan  tindakan.  Sedangkan syarat  adalah  unsur  yang  harus  ada untuk  sesuatu  hal,  peristiwa,  dan tindakan tersebut.
Rukun  akad  yang  utama  adalah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada dalam  rukun  bisa  menyangkut subyek  dan  obyek  dari  suatu  akad.
Sedangkan syarat dalam akad termasuk  dalam  akad  pembiayaan akan  dibahas  selanjutnya  dengan beberapa hal yang terkait dalam akad pembiayaan dalam perbankan syariah,  Baik  itu  asas,  bentuk,  sifat- sifat,  ketentuan  syarat  serta  jaminan akad  pembiayaan  dalam  perbankan syariah.
Asas-Asas Akad Pembiayaan Sebagaimana  dalam  hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang mengenal  beberapa  asas,  di  dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum  akad  (perjanjian)  yang kesemua  ini  tidak  lepas  dengan  asas yang  telah  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Perbankan  Syariah  dalam melakukan  kegiatan  usahanya  yang berasaskan prinsip syariah, demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip kehati-hatian dalam mengelola sistem dalam perbankan syariah. Namun jika secara  spesifik  mengenai  asas  dalam akad  pembiayaan  maka  menurut Fathurrahman Djamil, dia membaginya  dalam  beberapa  bagian yaitu sebagai berikut: (Djamil, 2001) (1.) Al-Hurriyah (Kebebasan) adalah  suatu  asas  yang  merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian  Islam,  dalam  artian  para pihak bebas membuat suatu
perjanjian  atau  akad  ( freedom  of making  contract )  yaitu  di  dalam hukum  Islam  asas  ini  dibatasi  oleh ketentuan  dalam  syariah  (hukum Islam),  sehingga  dalam  membuat perjanjian  ini  tidak  boleh  ada  unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. (2.) Al-Musawwah (Persamaan atau  Kesetaraan)  yaitu  di  mana  asas ini  mengandung  pengertian  bahwa para  pihak  mempunyai  kedudukan ( bargaining  position )  yang  sama, sehingga  dalam  menentukan term and condition dari  suatu  akad  setiap pihak  mempunyai  kesetaraan  atau kedudukan yang seimbang.
(3.) Al-‘Adalah (Keadilan)  yaitu dimana  pelaksanaan  asas  ini  dalam suatu  akad  menuntut  para  pihak untuk  melakukan  yang  benar  dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan  yang  adil  dan  seimbang, serta  tidak  boleh  mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
(4.) Al-Ridha (Kerelaan) yaitu asas yang  menyatakan  bahwa  segala transaksi  yang  dilakukan  harus  atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada
kesepakatan  bebas  dari  para  pihak dan  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan, tekanan, penipuan, dan mis- statement. (5.) Ash-Shidq (Kebenaran  dan Kejujuran)  yaitu  asas  yang  melarang untuk  setiap  orang  untuk  melakukan kebohongan  sebagaimana  aturan  di dalam  Islam.  Karena  dengan  adanya kebohongan (penipuan) sangat berpengaruh  dalam  keabsahan  akad. Akad  yang  di  dalamnya  ada kebohongan  maka  akan  memberikan hak  kepada  pihak  lain  untuk
menghentikan  proses  pelaksanaan akad tersebut.
(6.) Al-Kitabah (tertulis)  yaitu asas  yang  menyatakan  bahwa  setiap perjanjian  hendaknya  dibuat  secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan  pembuktian  jika  di kemudian  hari  terjadi  sengketa  dan hal  tersebut  bisa  menjadi  akta otentik.
Bentuk Akad Pembiayaan Layaknya  bentuk  perjanjian kredit dalam perbankan konvensional,  di  dalam  perbankan syariah juga terdapat pengklasifikasian bentuk akad pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu (Anshori, 2006): (1.) akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan  saja  dan  biasanya  terjadi  pada akad  yang  sederhana,  misalnya:  jual beli kebutuhan komsumsi sehari-hari;
(2.)  akad  tertulis,  yaitu  akad  yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun  akta  bawah  tangan.  Akad yang  dibuat  secara  tertulis  biasanya untuk  akad-akad  yang  komplek  atau menyangkut  kepentingan  publik, misalnya  akad  wakaf,  akad  jual  beli ekspor impor, dan sebagainya.
Untuk  saat  ini,  secara  umum yang digunakan dalam sistem perbankan syariah yang masuk dalam sektor  ialah  akad  tertulis.  Adapun akad  tersebut  terbagi  di  dalam  dua bentuk,  yaitu:  (1.) Akad  Tabarru adalah  jenis  akad  yang  berkaitan dengan transaksi nonprofit (transaksi)  yang  tidak  bertujuan semata-mata  untuk  mendapatkan laba  atau  keuntungan;  (2.) Akad Tijarah ( akad  mu’amalah )  adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan  tertentu.  Atau  dengan
kata  lain  akad  ini  menyangkut transaksi  bisnis  dengan  motif  untuk memperoleh laba ( profit oriented ). Sifat-Sifat Akad Pembiayaan Di  lihat  dari  sifat-sifat  akad pembiayaan,  salah  satunya  adalah sifat  mengikat  yaitu  terdiri  dari:  (1.) akad  yang  mengikat  secara  pasti, artinya  tidak  boleh  di fasakh (dibatalkan secara sepihak); (2.) akad yang  tidak  mengikat  secara  pasti, yaitu  akad  yang  dapat  di fasakh oleh dua pihak atau oleh satu pihak. Ketentuan Syarat Akad Pembiayaan Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir,
terdapat  beberapa  ketentuan  syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  agar kesepakatan  para  pihak  (ijab  kabul) mempunyai  akibat  hukum,  yaitu (Basyir,  2000)  :  (1.)  ijab  dan  kabul harus  dinyatakan  oleh  orang  yang sekurang-kurangnya  telah  mencapai umur  tamyiz  yang  menyadari  dan mengetahui  isi  perkataan  yang diucapkan  hingga  ucapannya  itu benar-benar  menyatakan  keingainan hatinya.  Dengan  kata  lain  dilakukan oleh  orang  yang  cakap  melakukan tindakan  hukum;  (2.)  ijab  dan  kabul harus  tertuju  pada  suatu  obyek  yang merupakan obyek perjanjian; dan (3.) ijab  dan  kabul  haru  berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Selain  itu,  jumhur  ulama mengatakan  bahwa  ijab  dan  kabul merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam  suatu  perjanjian/akad,  di samping  unsur-unsur  lain  yang  juga termasuk  rukun  akad.  Unsur-unsur tersebut  terdiri  dari:  (1.) Shighat  al- aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri), adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri dilakukan dimana para pihak harus menyampaikannya secara lisan/ tertulis  term  and  condition  dari  dari akad tersebut agar dapat menimbulkan  akibat  hukum;  (2.) al- Ma’qud  alaih/mahal  al-‘aqad (obyek akad),  objek    dari  akad  atau perjanjian harus memenuhi persyaratan  berupa  telah  ada  pada waktu  akad  diadakan;  (3.) al- Muta’aqidain/al-‘aqadain (pihak- pihak  yang  berakad),  adalah  pihak yang sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum  dalam  artian  sudah  dewasa dan  sehat  akal  dan  pikirannya;  dan (3.) Maudhu’  al-‘aqd (tujuan  akad), menurut  ulama  fiqh  bahwa  tujuan akad  adalah  harus  sejalan  dengan kehendak  syarak  maka  berakibat pada ketidak absahan dari perjanjian yang  dibuat.  Tujuan  harus  ada  pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad,  dan  harus  dibenarkan  oleh syarak. Dari penjelasan tersebut di atas,
maka  akan  disimpulkan  bahwa terdapat  beberapa  syarat  yang  harus terdapat  dalam  akad,  namun  dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
Pertama ,  syarat  umum,  yaitu syarat-syarat  yang  wajib  sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
Kedua ,  syarat  khusus,  yaitu syarat-syarat yang diisyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam  pembagian  yang  lain.  Syarat- syarat  ini  juga  biasa  disebut  sebagai syarat  tambahan  ( syarat  idhafiyah ) yang  harus  ada  di  samping  syarat- syarat  umum,  seperti  adanya  saksi untuk terjadinya nikah.
Sehingga  disimpulkan  beberapa syarat  yang  harus  terdapat  dalam segala macam akad dalam pembiayaan  perbankan  syariah  yang senada  dengan  pendapat  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya,  syarat-syarat
tersebut adalah: (1.) Ahliyatul’aqidaini (kedua  pihak  yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli);  (2.) Qabiliyatul  mahalli  aqdi  li hukmihi (yang  dijadikan  objek  akad dapat  menerima  hukuman);  (3.)  Al - wilyatus  syar’iyah  fi  maudhu’il  aqdi (akad  itu  diizinkan  oleh  syara dilakukan olen orang yang mempunyai  hak  melakukannya  dan melaksanakannya, walaupun dia bukan  si  ‘aqid  sendiri);  (4.) Alla yakunal ‘aqdu au madhu’uhu mamnu’an binashshin syar’iyin (janganlah  akad  itu  yang  dilarang syara)  seperti bai’  munabadzah .;  (5.) kaunul  ‘aqdi  mufidan (akad  itu memberikan faedah); (6.) Baqaul ijabi shalihan  ila  mauqu’il  qabul (ijab berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi  qabul);  (7.) Ittihadu  majalisil ‘aqdi (bertemu di majelis akad). Maka ijab  menjadi  batal  apabila  berpisah salah  seorang  dari  yang  lain  dan belum  terjadi  qabul  (Firdaus  NH, et.al ., 2005).
Jaminan  Pembiayaan  (Profit  and Loss Sharing)
Jaminan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan peminjam ( mudharib ) kepada
pemberi  pinjaman,  bahwa  ia  tidak akan  wanprestasi  terhadap  yang diperjanjikannya  dan  kepercayaan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk  jaminan.  Aktualisasi  jaminan dalam pembiayaan mudharbah contohnya  merupakan  upaya  bank syariah dalam mengantisipasi kerugian  yang  akan  terjadi.  Bank syariah tidak begitu saja menyalurkan  pembiayaan  kepada mudharib  atas  dasar  kepercayaan, karena  selalu  ada  risiko  antara  lain pembiayaan  yang  telah  diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana  mestinya  begitu  dan
dikelola  oleh  mudharib,  maka  akses informasi  bank  terhadap  usaha mudharib  menjadi  terbatas.  Dengan demikian  terjadi  ketidak  samaan informasi  ( assymetic  information ) dimana mudharib banyak mengetahui  informasi  yang  tidak diketahui  oleh  bank.  Hal  ini memungkinkan adanya perilaku yang tidak  peduli  pada  resiko  ( moral hazard ) oleh mudharib, yakni mudharib  melakukan  hal-hal  yang menguntungkan mudharib tapi merugikan shahibul mal (bank). Untuk menghindari risiko tersebut, maka bank syariah menerapkan  batasan-batasan  yang dikenal incentive compatible constraints yaitu  mudharib  secara sistematis  dipaksa  untuk  berperilaku memaksimalkan  keuntungan  bagi kedua  belah  pihak,  baik mudharib sendiri  maupun shohibul  maal
( Karim, 2001). Syarat  dan  ketentuan  jaminan merupakan  syarat  mutlak  dalam pemberian  pembiayaan  merupakan pengaman bagi bank dalam mengantisipasi kerugian pada keadaan  tertentu  supaya  kerugian bank dapat dihindari. Pada  umumnya  jaminan  yang digunakan  dalam  pembiayaan profit and  loss  sharing adalah  jaminan kebendaan, karena jaminan kebendaan memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah pembiayaan. Jika nasabah pembiayaan  tidak  dapat  membayar kewajibannya, maka akan memudahkan  bank untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban nasabah pembiayaan (Imaniyati,
2013).

## Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas  maka didapatkan kesimpulan bahwa:
a. Melakukan perjanjian kredit adalah  suatu  proses  awal  antara kreditor dan debitor yang diterapkan dalam sistem perbankan  konvensional  dalam upayanya  untuk  mengembangkan dana yang telah dihimpunnya dan juga untuk dimanfaatkan dananya dengan  sebaik-baiknya.  Menurut asasnya  perjanjian  menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian kredit dalam  perbankan  konvensional ada  yang  dibuat  di  bawah  tangan dan  ada  pula  dibuat  di  hadapan notaris.
b. Di  dalam  akad  pembiayaan perbankan  syariah  menganut sistem  bagi  untung  dan  rugi ( Profit  and  Loss  Sharing )  yang diyakini  memiliki  konsep  yang dianggap  sangat  tepat  di  tengah kondisi ketidakadilan yang dialami  oleh  masyarakat.  Konsep kebersamaan  dalam  menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan  dalam  berusaha  menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan Bank  Syariah  di  masa  yang  akan datang.  Sedangkan  akad  dalam pembiayaan  yang  ada  dalam perbankan syariah hampir memiliki  prinsip  yang  sama
dengan  perbankan  konvensional dalam penerapannya.
Saran Baik  pemberian  pinjaman  uang melalui  kredit  yang  dianut  dalam sistem perbankan konvensional maupun pemberian pembiayaan yang dianut  dalam  sistem  perbankan syariah kepada debitor dan mudharib sejatinya  adalah  bertujuan  satu  yaitu untuk  membantu  mensejahterahkan masyarakat secara adil dan merata. Sistem  kontrol  yang  tinggi  dan aktif  oleh  pemerintah  melalui  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang  didukung  dengan  regulasi  yang tegas  terhadap  lembaga  perbankan harus dimaksimalkan agar pemberian kredit dan pembiayaan bisa dipermudah  kepada  debitor  dan mudharib untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini lembaga perbankan justru yang berperan aktif untuk  mengontrol,  mengawasi  dan mengarahkan para nasabahnya untuk mencapai  tujuan  mereka.  Bukan justru  nasabah  yang  berperan  aktif untuk mencari pinjaman dan pembiayaan sedangkan lembaga perbankan yang pasif dalam hal ini. Sehingga  pemberian  kredit  dan pembiayaan  nantinya  tidak  selalu diperuntukkan  orang  yang  mampu saja tapi diperuntukan bagi golongan menengah  ke  bawah,  sehingga tercipta  keadilan  sosial  dan  ekonomi dalam  masyarakat  kita  sebagaimana yang  dicita-citakan  oleh  Pancasila sebagai ruh dari negara kita.
Daftar Pustaka Buku/Makalah/Jurnal Anshori,  Abdul  Ghofur,  2006, Pokok-
Pokok  Hukum  Perjanjian  Islam di  Indonesia ,  Citra  Media,
Yogyakarta. ________,  2007, Perbankan  Syariah  di Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Ash-Shiddiqy, M Hasbi, 2001, Pengantar Fiqh Muamalah , Putra Rizki Utama, Semarang.
Azzam,    Abdul  Aziz  Muhammad, 2010, Fiqh  Muamalat:  Sistem TransSaksi  Dalam  Fiqh  Islam , Amzah, Jakarta.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  1991, Perjanjian Kredit Bank (beberapa Masalah Hukum Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank Dengan  Jaminan  Hypotheek Serta  Hambatan-Hambatannya Dalah  Praktek  di  Medan, Citra
Aditya Bakti, Bandung. Bahsan, M., 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata  Islam), UII  Press, Yogyakarta. Bix, Brian H., Theories of Contract law and Enforcing Promissory Morality:  Comments  on  Charles Fried, Legal  Studies  Research Paper  Series,  Research  Paper No. 11-47, University of Minnesota Law School.
Djamil,  Fathurrahman, et.  al. ,  2001, Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Djumhana, Muhammad, 2006, Hukum Perbankan  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Firdaus,  Muhammad, et,  al. ,  2005, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami  Akad-Akad  Syariah, Renaisan, Jakarta.
Fried,  Charles,  1981, Contract  as Promise Thirty  Years  On,
Harvard.
Harahap,  M.  Yahya,  1986, Segi-segi
Hukum Perjanjian , Alumni,
Bandung.
Hay,  Murhainis  Abdul,  1975, Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  Jilid  II, Pradnya Paramita, Jakarta. http://al-aziz- imronrosadi.blogspot.com/201 3/07, Hukum  Perjanjian  dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Al- qur’an dan Hadis) , diambil pada tanggal 22/01/2015. Ikatan  Bankir  Indonesia,  2014, Memahami  Bisnis  Bank  (modul sertifikasi  tingkat  I  general Banking) ,  edisi  ke-2,  cet.  Ke-2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Imaniyati,  Neni  Sri,  2013, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung. Karim,  Adiwarman  A,  2001, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta. Khairandy, Ridwan, 2004, Itikad Baik dalam Asas Kebebasan berkontrak, Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Indonesia, Jakarta Kuzari, Achmad, 1995, Nikah Sebagai Perikatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Marsh,  S.  B.,  dan  J.  Soulsby,  2013,
Business Law , Hukum Perjanjian (terjemahan), Cet. Ke-4, Alumni,
Bandung.
Marsh,  S.B.  dan  J.  Soulsby,  2013, Hukum  Perjanjian, Cet.  Ke-4,
Alumni, Bandung.
NH,  Muhammad  Firdaus, et.al .,  2005, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami  Akad-Akad  Syariah , Renaisan, Jakarta. Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad  Syafi’i  Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank
Islam, Dana  Bakti  Wakaf, Yogyakarta. Prodjodikoro,  Wirjono,  1991 ,  Hukum Perdata  Tentang  Persetujuan- persetujuan  Tertentu ,  Sumur Bandung, Bandung. Salim,  2005, Hukum  Kontrak ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Soekanto,  Soejono,  2006, Pengenalan Penelitian  Hukum ,  Grafindo,
Jakarta. Sood,  M., et.al., 2005, Kedudukan  dan Kewenangan  Dewan  Pengawas Syariah dalam Struktur PT. Bank berkaitan  dengan  UU  No  1 Tahun  1995  tentang  Perseroan terbatas  dan  Produk  Fatwa Dewan Syariah Nasional, Laporan  Penelitian,  Kerja  Sama Antara  Bank  Indonesia  dengan Fakultas  Hukum  Universitas
Mataram.
Subekti, 1991, Hukum Perjanjian , Cet.
Ke XIII, Intermasa, Jakarta. ______,  1991, Jaminan-Jaminan  Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum  Indonesia, Citra  Aditya Bakti, Bandung. Suhendi, Hendi, 2002, Fiqh Muamalah, Rajawali Press, Jakarta. _______, 2007, Fiqh Mumalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan  Harta,  Hak  Milik, Jual  Beli,  Bunga  Bank  dan  Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah,
Koperasi,  Asuransi,  Etika  Bisnis dan  lain-lain, cet.  V,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sumiyanto,  Ahmad,  2005, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan  Mikro  Syari’ah  BMT , Magistra Insani Press, Yogyakarta.
Tim  Prima  Pena,  2006, Kamus Ilmiah Populer  Edisi  Lengkap, Gita Media Press, Surabaya. Triandaru, Sigit, dan Totok Budisantoso,  2006, Bank  dan Lembaga Keuangan Lain , Salemba Empat, Jakarta. Tutik,  Titik  Triwulan,  2008, Hukum
Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional, Kencana, Jakarta. Wibowo,  Edy  dan  Untung  Hendy, 2005, Mengapa  Memilih  Bank Syariah , Ghalia Indonesia, Jakarta. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998. Lain-Lain
Al-Qur’an Yunus, Mahmud,  1990, Kamus  Arab- Indonesia, Hidakarya  Agung,
Jakarta.