Volume 6 Issue 1, March 2022: pp. 41-49. Copyright © 2022 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Aktualisasi Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Perspektif Politik Hukum Pidana
Actualization of the President's Authority in the Granting of Clemency Political Perspective Criminal Law
Osgar S. Matompo 1 , Andi Purnawati 2 , Muliadi 3
1. Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia. E-mail: doctor.osgaer@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia. E-mail: andipurnawati0967@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia. E-mail: muliadirusmana87@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
President’s Authority; Actualization; Criminal Law; Granting This  study  examines  the  actualization  of  the  legal  politics  of  granting clemency  by  the  President.  Paradoxically  contrary  to  the  purpose  of sentencing, the provisions of punishment without the provision of sanctions, the  criminal  law  will  lose  its  function  and  meaning.  This  study  uses  a normative juridical research method. The results of this study explain that the state has the authority to punish, but there is also the authority to remove or cancel the sentence. The implementation of the authority to grant clemency by the president in relation to the politics of criminal law must be seen as an inseparable  part  of  the  enforcement  of  criminal  law.  The  regulation  on clemency must be seen as one part of a "legal planning form". Legal reform must be carefully designed by taking into account the fundamental aspects of the development of national law based on the principles and foundations of the state.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Kewenangan Presiden; Aktualisasi;
Hukum Pidana;
Grasi Penelitian  ini  mengkaji  aktualisasi  politik  hukum  pemberian  grasi  oleh Presiden, bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Ketentuan pemidanaan tanpa adanya pemberian sanksi, maka hukum pidana akan kehilangan fungsi dan makna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  negara  mempunyai  kewenangan menghukum,  namun  juga  terdapat  kewenangan  menghapus  atau membatalkan  hukuman.  pelaksanaan  kewenangan  pemberian  grasi  oleh presiden berkaitan dengan Politik hukum pidana, harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum pidana. Aturan tentang grasi  harus  dipandang  sebagai  salah  satu  bagian  dari  suatu.  Reformasi hukum  harus  dirancang  secara  matang  dengan  memperhatikan  aspek mendasar  dari  pembangunan  hukum  nasional  yang  berdasarkan  prinsip- prinsip dan dasar negara.

## 1. Pendahuluan
Grasi di Indonesia merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. Di dalam konstitusi, Pemberian grasi adalah hak konstitusional  Presiden  yang  terdapat  dalam  Pasal  14  ayat  1  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945),  dengan  meminta pertimbangan MA, atau menterinya. Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala  negara  di  bidang  yudikatif.  Grasi  adalah  Hak  untuk  memberikan  pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu  mereka  yang  pernah  mendapat  hukuman  mati  dikurangi  menjadi  bebas  dari hukuman sama sekali. 1
Polemik  mengenai  pelaksanaan  pemberian  grasi  pernah  menjadi  pro  kontra  di  publik pada akhir tahun 2011, ketika Presiden SBY mengabulkan permohonan grasi terpidana mati Meirika Franila (Ola) seorang gembong Narkoba melalui Keppres No. 35/G/2011 (26 September  2011).  Presiden  mengabulkan  permohonan  grasi  Ola  dengan  mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. 2
Grasi juga diberikan kepada sepupu Ola, Deni Setia Maharwan. Pemberian grasi kepada terpidana narkoba itu membuat kecewa sejumlah tokoh, Gerakan Nasional Anti Narkotika, dan  Badan  Narkotika  Nasional. 3 Karena  selama  menjalani  tahanan  terpidana  Ola, diketahui masih menjalankan peredaran narkoba lewat jeruji besi. 4
Tahun  yang  sama  2012  dalam  kasus  permohonan  grasi  terpidana  narkoba  Corby  yang dikenal  dalam kasus “Bali  Nine” ,  Schapelle  Leigh Corby 5 ,  keputusan  yang  kontroversial oleh  Presiden  SBY  mengurangi  pidana  penjara  5  tahun  dari  masa  pidana  20  tahun berdasarkan  Keppres  No.  22/G  Tahun  2012  (15  Mei  2012)  tentang  Pemberian  Grasi kepada Corby. 6 Pemberian grasi ini menjadikan Corby dapat segera bebas dari hukuman
1 Dimas  Hutomo,  “Amnesti,  Rehabilitasi,  Abolisi,  dan  Grasi,”  HukumOnline.com,  2018, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd6dab5117a4/amnesti-rehabilitasi-abolisi- dan-grasi/.
2 Yudho  Winarto,  “Istana  Berikan  Grasi  kepada  Terpidana  Narkoba,”  ed.  oleh  A snil  Amri,  Kontan.co.id, 2012, https://nasional.kontan.co.id/news/istana-berikan-grasi-kepada-terpidana-narkoba.
3 “Anggota DPR Minta Presiden Cabut Grasi Franola,” HukumOnline.com, 2012,
https://www.hukumonline.com/berita/a/anggota-dpr-minta-presiden-cabut-grasi-franola- lt509a49d1b0a47; Lihat juga: Marcellus Hernowo, “Cabut Grasi untuk Ola,” ed. oleh Marcus Suprihadi, Kompas.com, 2012, https://nasional.kompas.com/read/2012/11/07/09325960/cabut.grasi.untuk.ola; dan Srihandriatmo Malau, “Jimly: Jangan Cabut Grasi Ola, Proses Dia sebagai Residivis,” ed. oleh Anwar Sadat  Guna,  Tribunnews.com,  2012,  https://www.tribunnews.com/nasional/2012/11/07/jimly- jangan-cabut-grasi-ola-proses-dia-sebagai-residivis.
4 Husin Wattimena, “Pemberian dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam,” Tahkim 11, no. 2 (2017):
48 – 65.
5 Novianti Novianti, “Kontroversi Pemberian Grasi terhadap Corby,” Info Singkat Hukum IV, no. 11 (2012):
1 – 4.
6 “Inilah  Alasan  MA  Soal  Grasi  Corby,”  HukumOnline.com,  2012, https://www.hukumonline.com/ berita/a/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby-lt4fd3fb4011a22;  Lihat  juga: Andi  Trinanda,  “Kasus Pemberian  Grasi  kepada  Corby:  SBY  Melanggar  Hukum  dan  Konstitusi?,”  Kompasiana,  2012, https://www.kompasiana.com/andi_trinanda/55108c23a333117c39ba85e9/kasus-pemberian-grasi- kepada-corby-sby-melanggar-hukum-dan-konstitusi.
yang sudah dijalaninya dalam waktu 7 tahun. Selain itu polemik muncul disebabkan juga adanya isu “tukar” dengan sejumlah nelayan Indonesia yang ditahan di Australia.
Permasalahan yang muncul adalah inkonsistensi aktualisasi Presiden dalam menunaikan kewenangannya  yang  tidak  sejalan  dengan  ide  dasar  pemberantasan  narkoba,  sesuai dengan  ratifikasi  atas konvensi  PBB; United  Nations Convention  Against  Illicit  Traffic  in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), m elalui UU No.  7  Tahun  199,  bahwa  TP  Narkotika  sebagai  kejahatan  luar  biasa  dan  kejahatan kemanusiaan.  Dan  selain  itu  apakah  pertimbangan  kemanusiaan,  dan  pertimbangan diplomatik  dapat  menjadi  pertimbangan  pemberian  grasi.  Maka  dari  itu,  u ntuk memberikan  perlindungan  konstitusional  terhadap  rakyat,  dalam  suatu  negara  hukum tentu  pula  wajib  memperhatikan  korelasi  atau  sinkronisasi  dari  berbagai  produk peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 .

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis aturan-aturan hukum, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum dan kebijakan  pemberian grasi oleh presiden dalam perspektif politik hukum pidana

## 3. Aktualisasi  Kewenangan  Presiden  Dalam  Pemberian  Grasi  Perspektif  Politik Hukum Pidana
Aktualisasi  Kedudukan  presiden  Berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  secara  konseptual maupun  secara  konstitusional,  terdapat  empat  yaitu:  sebagai  kepala  negara  sekaligus kepala pemerintahan ( single executive ) , Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata ( Chief of Army ) , Pengampunan ( Pardon  Power  of  Head  of  State ) dan Presiden  sebagai  Kepala Pemerintahan  ( Chief  of  Executive ) . sistem  pemerintahan  presidensial  tidak  hanya meletakkan  Presiden  sebagai  pusat  kekuasaan  eksekutif,  tetapi juga  kekuasaan  negara. Artinya Presiden tidak hanya sebagai Kepala Pemerintahan ( Chief of Executive ), tetapi juga sebagai Kepala Negara ( Chief of State ) ” . 8
Aktualisasi kedudukan presiden dalam sistem Presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945  tidak  dipisahkan  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan,  sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berisi “ Presiden Republik Indon esia memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang- Undang  Dasar”.  Maksud  dari  kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. 9
7 Nasrullah  Muhammadong,  Implementasi  Prinsip  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah, Halu Oleo Law Review, Volume 1 Issue 2, September 2017.Hlm 173
8 Rett R. Ludwikowski, “Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot,” Boston University International Law Journal 21, no. 1 (2003): 29.
9 Ototarinisme  Presiden  didasarkan  pada  penafsiran  penjelasan  UUD  1945  sebelum  perubahan  yang menasbihkan Presiden sebagai mandataris MPR. Bagir Manan bahkan menjelaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan  yang  berlaku  menunjukkan  pemahaman  bahwa  “mandataris” merupakan  pranata
Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara  sekaligus  kekuasaan  kepala  pemerintahan.  Kekuasaan  yang  dimiliki  Presiden sebagai kepala negara dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, di antaranya Memegang Kekuasaan Asli ( Inheren Power of Head of State ). Kekuasaan kepala negara  dapat  muncul  dan  dapat  dipergunakan  apabila  negara  dalam  keadaan darurat/genting memaksa ( state of emergency ).
Pelaksanaan  hukum  tata  negara  Dalam  keadaan  normal  di  dasarkan  atas  ketentuan konstitusional yang normal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam konstitusi tidak tertulis. Keadaan darurat merupakan pengecualian, komando dan penggunaan  kekuatan  memaksa  ( public  force ) . Segala  tindakan  penyimpangan  di  masa pengecualian  diperbolehkan  untuk  dilakukan  sekedar  untuk  mengembalikan  keadaan pada keadaan normal. 10
Ketentuan mengenai keadaan darurat diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI  Tahun  1945. 11 Pasal  12  menyatakan,  “Presiden  menyatakan keadaan  bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-un dang”. Pasal 22 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- undang”.
Ketentuan tersebut, dapat diketahui adanya dua katagori keadaan darurat menurut UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Negara dapat dikategorikan berada dalam keadaan darurat jika memenuhi unsur: unsur ancaman yang  membahayakan  ( dangerous  threat );  unsur  kebutuhan  yang  mengharuskan ( reasonable necessity ); dan unsur keterbatasan waktu ( limited time ) yang tersedia, 12 . jika ketiga  unsur  tersebut  terpenuhi,  berdasarkan  Pasal  12  serta  undang-undang  keadaan bahaya,  Presiden  dapat  mendeklarasikan  keadaan  bahaya  dengan  melakukan  tindakan yang berada di luar norma hukum yang berlaku dalam keadaan normal. Kewenangan yang dimiliki  Presiden  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memperkuat  kedudukan Presiden  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial.  Kemudian  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  mengeluarkan  peraturan  pemerintah sebagai  pengganti  undang-undang,  tetapi  peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  persidangan  yang  berikut.  Bila  tidak mendapat persetujuan, maka peraturan tersebut harus dicabut.
Aktualisasi Kekuasaan Presiden lainnya yang menjadi konsekuensi kedudukan Presiden adalah  kewenangan  Presiden  untuk  memberikan  pengampunan.  Dalam  teori  hukum
tersendiri  di  samping  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan,  sehingga  ada  kualifikasi:  1.  Presiden sebagai  kepala  negara  2.  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan;  dan  3.  Presiden  sebagai  mandataris MPR. Lihat dalam Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), 44.
10 Jimly  Asshiddiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 226 – 28.
11 Muliadi Muliadi, “Hakekat Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Keadaan D arurat Militer di Indonesia  (Suatu  Kajian  Terhadap  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945)” (Universitas Muslim Indonesia, 2021), 7.
12 Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis , 207 – 8.
ketatanegaraan  pengampunan  presiden  dibedakan  menjadi  empat  macam  yaitu  grasi, rehabilitasi,  amnesti,  dan  abolisi.  Grasi  adalah  kewenangan  Presiden  memberi pengampunan  dengan  cara  meniadakan  atau  mengubah  atau  mengurangi  pidana  bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi adalah  pengembalian  pada  kedudukan  atau  keadaan  semula  sebelum  atau  sesudah seseorang  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  pidana.  Amnesti  adalah  kewenangan  Presiden meniadakan  sifat  pidana  atas  perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang,  sedangkan abolisi adalah kewenangan Presiden meniadakan penuntutan. 13 Pemberian pengampunan oleh Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 oleh sebagian pihak dipandang  sebagai  kekuasaan  yudikatif,  sehingga  dipandang  pula  Presiden  memegang kekuasaan yudikatif. 14
Aktualisasi Kekuasaan Presiden memberikan pengampunan berkaitan dengan kedudukan Presiden  sebagai  kepala  negara.  konsep single  executive kekuasaan  Presiden  domain kekuasaan eksekutif. Dengan demikian kekuasaan pemberian pengampunan merupakan kekuasaan  eksekutif,  bukan  kekuasaan  yudikatif,  sehingga  Presiden  dengan  kekuasaan pemberian pengampunan yang dimilikinya tidak dapat dikatakan memegang kekuasaan yudikatif.  Bagir  Manan,  mengacu  pada  catatan  kaki  buku  Pylee  yang  menyatakan: Pardoning power  is  sometimes characterized as a  judicial  power  of the  executive  and,  as such, an executive power, kemudian beliau memberikan ulasan mengenai grasi, amnesti abolisi, dan rehabilitasi. 15
Pemberian  grasi,  amnesti,  abolisi,  dan  rehabilitasi  adalah  kekuasaan  eksekutif,  bukan kekuasaan yudisial. Selain itu, ada juga yang mempergunakan alasan, kekuasaan tersebut dilaksanakan di luar proses yudisial. Kekuasaan ini dilaksanakan sesudah atau sebelum proses  yudisial,  bahkan  meniadakan  proses  yudisial.  Pemberian  grasi,  rehabilitasi  oleh Presiden mengharuskan adanya pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan pemberian Amnesti  dan  Abolisi  mengharuskan  adanya  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Adanya  keharusan  mendapat  pertimbangan  MA  atau  DPR  tidak  bersifat  dapat membatalkan  hak  Presiden  untuk  memberikan  pengampunan.  Ketentuan  itu  hanya mensyaratkan  perlunya  pertimbangan  bukan  persetujuan  sehingga  tidak  mengandung unsur hak tolak dari lembaga yang diminta pertimbangan.
Meskipun  kedua  lembaga  yang  diminta  pertimbangan  oleh  Presiden  memberikan pendapat  tidak  sepemahaman,  Presiden  tetap  dapat  melaksanakan  pemberian pengampunan  sesuai dengan  apa  yang  dikehendakinya dengan berbekal  legitimasi  hak prerogatif,
Pemberian  grasi Presiden  tidak  cukup  hanya  merujuk  kepada  pasal-pasal  dalam konstitusi, sebab konstitusi hanya mengatur secara umum tidak terperinci, maka untuk melaksanakan  norma  umum  itu  diperlukan  norma  dan  aturan  yang  lebih  rinci  melalui
13 Manan, Lembaga Kepresidenan , 44.
14 Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara (Jakarta: Aksara Baru, 2003), 19 – 20.
15 Manan, Lembaga Kepresidenan , 44.
pembentukan  peraturan-perundangan.  Maka  diperlukan  politik  hukum  untuk melaksanakan kekuasaan pemberian grasi tersebut, dalam hal ini politik hukum pidana.
Kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) pada  hakikatnya  juga  merupakan  kebijakan penegakan  hukum  pidana  ( penallaw  enforcement  policy ).  Kebijakan  penegakan  hukum pidana  merupakan  serangkaian  proses  yang  terdiri  dari  tiga  tahap  kebijakan, 16 yaitu Tahap  kebijakan  legislatif/formulatif,  Tahap  kebijakan  yudikatif/aplikatif  dan  Tahap kebijakan  eksekutif/administratif.  Ketiga  tahap  kebijakan  penegakan  hukum  pidana tersebut  mengandung  tiga  kekuasaan  kewenangan,  yaitu  kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh  aparat  penegak  hukum,  dan  kekuasaan/kewenangan  mengeksekusi  atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. 17
Politik hukum pidana dapat dibagikan dalam beberapa bentuk cabang dan cakupan politik hukum  pidana,  antara  lain:  Kebijakan  Kriminalisasi  ( Criminalization  Policy ) , Kebijakan Penghukuman/Hukum  Penitensier  ( Penal dan Non  Penal  Policy ),  Kebijakan  Peradilan Pidana ( Judicial Criminal Policy ), Kebijakan Penegakan Hukum ( Law Enforcement Policy ) , Kebijakan Administrasi Peradilan Pidana. 18
Pengaturan Pemberian Grasi jika di lihat dari sejarahnya di mulai sejak Merdeka 1945 s/d berlakunya  UU  3  tahun  1950  (UUD1945  I-UUDRIS-UUDS  1950),  selanjutnya  Politik Hukum Grasi dalam UU No. 22 Tahun 2002, Politik Hukum Grasi dalam UU 05 tahun 2010 (Perubahan UU 22 Tahun 2002). Selanjutnya Politik Hukum Grasi berdasarkan Putusan MK No. 107/PUU-XII/2015. 19
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Pada  15  Juni  2016,  mengeluarkan  keputusan  terkait permohonan pengujian Pasal 7 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi) dalam putusan MK. Pasal itu mengatur grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika lebih dari satu tahun maka permohonan Grasi dianggap kadaluwarsa.
Dalam Putusan bernomor No. 107/PUU-XII/2015, MK memutuskan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana 20 . Putusan MK ini menganulir adanya jangka
16 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 30.
17 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang-undangan (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 9 – 10.
18 Mokhammad  Najih, Politik  Hukum  Pidana:  Konsepsi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Cita  Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2014), 22 – 27.
19 Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati, Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3 (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016), 6.
20 Permohonan ini diajukan oleh Suud Rusli, terpidana mati kasus pembunuhan direktur utama PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), bersyukur setelah gugatan uji materi yang diajukannya, dikabulkan. Keputusan ini memungkinkan Suud untuk kembali mengajukan grasi. Suud sebelumnya sudah mengajukan grasi pada
waktu (pembatasan) pengajuan grasi oleh terpidana. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 (UU  Grasi  Perubahan)  yang  berbunyi: “Permohonan  grasi  sebagaimana  dimaksud  p ada ayat  (1)  diajukan  paling  lama  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  sejak  putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Dengan  adanya  putusan  ini  maka  seluruh  terpidana,  khususnya  terpidana  mati seharusnya dapat mengajukan grasi kapan saja tanpa ada ketentuan tenggat waktu yang bersifat  prosedural.  Hal  ini  bermakna  bahwa  permohonan  grasi  kembali  tidak  dibatasi waktunya  sebagaimana  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  2  UU  22  Tahun  2002  sebelum perubahan.  Putusan  MK  tidak  berlaku  surut,  sehingga  para  terpidana  mati  telah kehilangan haknya untuk mengajukan grasi, dan tidak dapat diterima grasinya, haruslah ditelusuri terlebih dahulu bahwa sebelumnya, dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002  (UU  Grasi  sebelum  perubahan),  permohonan  grasi  tidak  dibatasi  tenggat  waktu. berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  2010  (UU  Grasi  Perubahan)  pasal  ini  kemudian  direvisi dengan  memasukkan  tenggat  waktu.  UU  No.  5  Tahun  2010,  pembatasan  inilah  yang kemudian  dianulir  oleh  MK.  Putusan  MK  tidak  ada  lagi  tenggat  waktu  yang  mengikat, sehingga  berlaku  ketentuan  bahwa  aturan  yang  paling  menguntungkan  terpidana  mati yang  digunakan  sebagaimana  asas  dasar  perundang-undangan  dalam  ranah  pidana. Walaupun Putusan MK tidak berlaku surut, tetapi substansi norma yang dinyatakan tidak terkait dengan berlaku surut  atau tidak. Karena sejak Putusan MK diucapkan, otomatis semua permohonan grasi tidak ada tenggat waktunya, jadi sejak Putusan MK semua grasi boleh diajukan tanpa tenggat waktu yang dibatasi.
Kejaksaan  Agung  mempermasalahkan  prosedural  yang  telah  dihapuskan  MK. Permohonan  grasi  adalah  hak  terpidana  mati,  dengan  dihapuskannya  mekanisme prosedural  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Grasi,  maka  yang  harus  menjadi  acuan  adalah kedudukan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU grasi yang berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi  kepada  Presiden.” Terlebih  lagi,  kewenangan  untuk  menolak  dan  menerima  grasi adalah Hak Prerogatif dari Presiden yang pada praktiknya tidak terikat oleh ketentuan prosedural.
Perbandingan pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Filep Karma, tahanan politik yang dibebaskan karena adanya pemberian grasi tanpa adanya permohonan oleh terpidana  sebagaimana  diisyaratkan  dalam  UU  Grasi.  Filep  Karma  bahkan  menolak pemberian grasi dan dibebaskan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pemberian grasi tidak dapat dilihat dari konteks prosedural semata.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  menegaskan  bahwa  politik  hukum  pidana  berkaitan  dengan  aktualisasi kewenangan presiden dalam memberikan grasi, harus dipandang sebagai bagian yang tak
2013. Namun, permohonannya itu ditolak karena dianggap melanggar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
terpisahkan  dari  penegakan  hukum  pidana.  Sehingga  peraturan-perundangan  yang mengatur  tentang  grasi  harus  dipandang  sebagai  bagian legal  planing  reform , perencanaan  pembangunan  hukum  dirancang  secara  matang  dengan  memperhatikan aspek-aspek yang menyertainya. Mulai dari UUD RI 1945 sebagai sumber utama bersama dengan  konstitusinya,  ideologi  politik  kekuasaan,  kebijakan  pembangunan  nasional, sampai kepada politik hukum dan politik hukum pidananya. pengaturan pemberian grasi, harus  berorientasi  pada  tujuan  hukum  pidana  dan  tujuan  pemidanaan.  Serta  undang- undang Grasi ke depan harus memuat asas-asas pokok pemberian grasi (persamaan hak, keseimbangan,  keadilan,  transparansi,  pemerintahan  yang  baik,  kemanusiaan  dan kepastian  hukum),  sistem  dan  prosedur  pengajuan  dan  pemberian  grasi,  syarat pemberian  grasi,  ketepatan  pemberian  grasi,  dll.  UU  22/2002  jo.  UU  05/2010  asas  ini belum ada atau tidak menjadi bagian dari pelaksanaan dalam pengaturan grasi.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
——— . Kebijakan  Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Peraturan  Perundang-undangan . Semarang: Pustaka Magister, 2012.
Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo,  dan  Erasmus  A.T.  Napitupulu. Pembatasan  Grasi  dan Hukuman  Mati,  Analisis  Atas  Penggunaan  Undang-Undang  Grasi  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3 . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.
Hernowo, Marcellus. “Cabut Grasi untuk Ola.” Die dit oleh Marcus Suprihadi. Kompas.com, 2012. https://nasional.kompas.com/read/2012/11/07/09325960/cabut.grasi. untuk.ola.
Hutomo,  Dimas.  “Amnesti,  Rehabilitasi,  Abolisi,  dan  Grasi.”  HukumOnline.com,  2018. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bd6dab5117a4/amnesti -rehabilitasi-abolisi-dan-grasi/.
HukumOnline.com.  “Anggota  DPR  Minta  Presiden  Cabut  Grasi  Franola,”  2012. https://www.hukumonline.com/berita/a/anggota-dpr-minta-presiden-cabut- grasi-franola-lt509a49d1b0a47.
HukumOnline.com. “Inilah Alasan MA Soal Grasi Corby,” 2012.
https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby- lt4fd3fb4011a22.
Ludwikowski,  Rett  R.  “Latin  American  Hybrid  Constitutionalism:  The  United  States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot.” Boston University International Law Journal 21, no. 1 (2003).
Malau, Srihandriatmo. “Jimly: Jangan Cabut Grasi Ola, Proses Dia sebagai Residivis.” Diedit
oleh  Anwar  Sadat  Guna.  Tribunnews.com,  2012.  https://www.tribunnews.com/ nasional/2012/11/07/jimly-jangan-cabut-grasi-ola-proses-dia-sebagai-residivis.
Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan . Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
Muliadi,  Muliadi.  “Hakekat  Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Keadaan Darurat Militer di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).” Universitas Muslim Indonesia, 2021.
Najih, Mokhammad. Politik Hukum Pidana: Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum . Malang: Setara Press, 2014.
Novianti, Novianti. “Kontroversi Pemberian Grasi terhadap Corby.” Info Singkat Hukum IV, no. 11 (2012).
Sunny,  Ismail. Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif,  Suatu  Penyelidikan  Dalam  Hukum  Tata Negara . Jakarta: Aksara Baru, 2003.
Trinanda,  Andi.  “Kasus  Pemberian  Grasi  kepada  Corby:  SBY  Melanggar  Hukum  dan Konstitusi?”  Kompasiana,  2012.  https://www.kompasiana.com/andi_trinanda/ 55108c23a333117c39ba85e9/kasus-pemberian-grasi-kepada-corby-sby- melanggar-hukum-dan-konstitusi.
Wattimena, Husin. “Pemberian dan Pencabutan Grasi Perspektif Hukum Islam.” Tahkim 11, no. 2 (2017).
Winarto, Yudho. “Istana Berikan Grasi kepada Terpidana Narkoba.” Diedit oleh Asnil Amri. Kontan.co.id,  2012.  https://nasional.kontan.co.id/news/istana-berikan-grasi- kepada-terpidana-narkoba.