## ANALISIS RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI UNTUK MENINGKATKAN PAD KABUPATEN GUNUNGKIDUL PADA MASA PANDEMI COVID-19
Dwi Wulandari 1 , Priyastiwi 2
12 STIE Widya Wiwaha wulandetta@gmail.com dan priyastiwi@stieww.ac.id

## Abstrak
Kabupaten Gunungkidul terkenal dengan pariwisata pantainya, dimana pendapatan dari retribusi  pariwisata  pantai  berkontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Gunungkidul.  Akan  tetapi  dengan  adanya  pandemi Covid-19 sektor pariwisata  pantai  di  Kabupaten  Gunungkidul  dapat  dikatakan  lumpuh.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengukur  kontribusi  retribusi  pariwisata  pantai  di  Kabupaten Gunungkidul  pada  masa  pandemi Covid-19 dan  merumuskan  upaya  meningkatkan pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pariwisata pantai pada masa pandemi Covid- 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Objek pada penelitian  ini  yaitu  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  dengan  data  penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis kontribusi, analisis deskriptif dan analisis data model Miles dan Huberman . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap  PAD  pada  masa  pandemi Covid-19 yaitu  pada  tahun  2020  dan  2021 menunjukan hasil yang tidak stabil serta tidak memiliki kontribusi yang terlalu besar yaitu kurang  dari  10  %.  Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid- 19 adalah  dengan  melakukan  promosi  melalui  media  sosial,  pemesanan  tiket  dan pembayaran melalui e-ticketing , serta penyusunan SOP protokol kesehatan di destinasi wisata pantai.
Kata  kunci :  Pendapatan  Retribusi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Kontribusi Pendapatan, Pandemi Covid-19.

## Abstract
Gunungkidul  is  famous  for  its  coastal  tourism,  where  it  affects  its  Regional  Revenue (PAD). Although, it started getting paralyzed for pandemic Covid 19. This study aims to measure  how  much  Gunungkidul  coastal  tourism  retribution  contributes  to  Regional Revenue (PAD) increase, and to find out efforts taken to increase PAD through coastal tourism retribution  during  pandemic.  This  study uses  quantitative  descriptive research approach. The object of this study is Gunungkidul Government. Besides, this study uses primary and secondary research data. The data analysis methods uses in this study are contribution analysis, descriptive analysis and data analysis of the Miles and Huberman model. Based on the study result, it states that Gunungkidul coastal tourism retribution contributes less than 10% to Gunungkidul Regional Revenue (PAD), which is not quite significant.  Several  strategies  were  used  by  Gunungkidul  Government  in  order  to
increase  the  Regional  Revenue  (PAD)  during  pandemic,  namely  promotion  through social medias, e-ticketing for online ticket order and payment, as well as health protocol implementation in tourism sites.
Keywords:  Retribution  Revenue,  Regional  Revenue  (PAD),  Contribution  Revenue, Covid-19 Pandemic.

## PENDAHULUAN
Implementasi  otonomi  daerah  membawa  konsekuensi  penyerahan  kewenangan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah,  dimana  pelaksanaan  otonomi  daerah dengan  asas  desentralisasi  diharapkan  membawa  implikasi  luas  pada  masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri  dalam  lingkungan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kabupaten  Gunungkidul mempunyai  beragam  potensi  perekonomian  mulai  dari  pertanian,  perikanan  dan peternakan,  hutan,  flora  dan  fauna,  industri,  tambang  serta  potensi  pariwisata  Obyek wisata  pantai  merupakan  objek  wisata  unggulan  Kabupaten  Gunungkidul  dengan kawasan pantai yang saling berdekatan. Beberapa obyek wisata pantai yang terkenal antara lain pantai Baron, pantai Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Slili, Sundak dan Pantai Ngandong.  (Pemkab  Gunungkidul  2021).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sumber pembiayaan  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Gunungkidul  memiliki komponen  penerimaan  yang  berasal  dari  sektor  pariwisata,  salah  satunya  yaitu penerimaan  dari  retribusi  pariwisata  pantai  sehingga  perlu  adanya  strategi  untuk menggali potensi sumber – sumber keuangan yang berasal dari retribusi pantai. Dengan adanya optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam  menyelenggarakan  pembangunan  daerah,  sehingga  akan  meningkatkan  dan pemerataan  perekonomian  serta  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  Kabupaten Gunungkidul.
Tetapi ada tantangan baru bagi pengelola sektor pariwisata ketika World Health Organization (WHO)  mengumumkan  mengenai  munculnya coronavirus  disease  2019 ( Covid-19 )  yang  menjadi  masalah  pandemi  global.  Pandemi Covid-19 yang  diikuti dengan  berbagai  peraturan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  menjadikan  sektor pariwisata  kehilangan  potensi  pendapatan  retribusi  yang  akan  berdampak  pada berkurangnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan dampak penurunan pada sektor  pariwisata.  Adanya  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) memberikan  dampak  ekonomi  yang  cukup  besar  terhadap  sektor  pariwisata.  Badan Statistik  (BPS)  mencatat  bahwa  kunjungan  wisatawan  mancanegara  ke  Indonesia secara kumulatif selama periode Januari – November 2020 hanya mencapai 3,89 juta kunjungan,  lebih  rendah  dari  periode  yang  sama  di  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar 14,73  juta  wisatawan  mancanegara  atau  mengalami  penurunan  tajam  sebesar  73,60 persen (Utami & Kafabih, 2021).
Penurunan jumlah wisatawan akibat pandemi Covid-19 ini tidak hanya di rasakan di  wisata  pantai  Kabupaten  Gunungkidul  saja  tetapi  juga  di  kawasan  pantai  Bentar,
Probolinggo, Jawa Timur, dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa penutupan obyek wisata  selama  pandemi Covid-19 berakibat  pada  berkurangnya  pemasukan  serta terhambatnya  pengembangan  obyek  wisata  Pantai  Bentar.  Adapun  pengembangan destinasi  wisata  pantai  Bentar  sudah sesuai  dengan  3  unsur  yang  disyaratkan  dalam pengembangan  seperti  halnya  kelayakan  finansial,  kelayakan  sosial  ekonomi  dan regional  serta  kelayakan  lingkungan,  namun  adanya Covid-19 tiga  unsur  tersebut menjadi kurang efektif dan kurang efisien. (Al Bustomi, 2021).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka dapat disimpulkan pokok permasalah, kontribusi retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Gunungkidul  pada  masa  pandemi Covid-19 belum  diketahui  serta  adanya  potensi penurunan kontribusi retribusi pariwisata pantai terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19 .
Dari  rumusan  masalah  tersebut  dapat  ditarik  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  kontribusi  retribusi  pariwisata  pantai  di  Kabupaten  Gunungkidul  pada masa pandemi Covid-19 ?
2.  Bagaimana  upaya  meningkatkan  kontribusi  retribusi  pariwisata  pantai  terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemi Covid-19 ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi retribusi pariwisata pantai serta merumuskan  upaya  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemi Covid -19.
Dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  panduan  dalam mengevaluasi  dan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terutama  dari  pendapatan  retribusi  pariwisata  pantai  yang  ada  di Kabupaten Gunungkidul pada saat pandemi Covid-19 serta menambah wawasan dan pengetahuan  mengenai  kontribusi  retribusi  pendapatan  pariwisata  pantai  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta upaya apa saja  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  masa pandemi Covid-19 .

## RERANGKA TEORITIS

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang – Undang No 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelola daerah yang dipisahkan dan Lain – lain PAD yang sah.

## Pariwisata
Istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang komponen-komponennya terdiri  dari: “Pari” yang  berarti  penuh,  lengkap,  berkeliling; “Wis(man)” yang  berarti rumah,  properti,  kampong,  komunitas,  dan  “ata”  berarti  pergi  terus-terusan, mengembara ( roaming about ) yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah (kampung)  berkeliling  terus  menerus  dan  tidak  bermaksud  untuk  menetap  di  tempat yang menjadi tujuan perjalanan (Suwantoro,2001).

## Pandemi Covid-19
Menurut  peneliti Covid-19 atau  virus corona  2019  merupakan  sekumpulan  virus yang  menyerang  sistem  pernapasan  pada  manusia  dan  virus  ini  juga  menyebabkan infeksi  pada  sistem  pernapasan  yaitu  infeksi  pada  paru-paru (pneumonia) .  (Pebrianti, n.d.).  Menurut  situs  WHO,  virus  corona  adalah  keluarga  besar  virus  yang  dapat menyebabkan  penyakit  pada  hewan  atau  manusia.  Jadi  virus  corona  Pada  manusia diketahui  menyebabkan  infeksi  pernafasan  mulai  dari  flu  biasa  hingga  penyakit  yang lebih  parah  seperti Middle  East  Respiratory  Syndrome  (MERS) ,  dan Severe  Acute Respiratory Syndrome (SARS).

## Hubungan Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengembangan  pariwisata  pada  suatu  daerah  tujuan  wisata,  baik  secara  lokal, regional atau lingkup Nasional pada suatu Negara erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian  daerah  atau  negara.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2019  tentang kepariwisataan,  pasal  (4) kepariwisataan  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  menghapus  kemiskinan,  mengurangi  pengangguran, melestarikan  alam,  lingkungan  dan  sumber  daya,  memajukan  kebudayaan  , mengangkat citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mempertahankan jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.

## Hubungan Wabah Covid-19 Terhadap Retribusi Pariwisata Pantai
Salah satu dampak dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 yaitu  penurunan  jumlah  pengunjung  pada  sektor  pariwisata  karena  mobilitas  antar individu  dibatasi.  Hal  tersebut  akan  berpengaruh  pula  terhadap  pendapatan  retribusi pariwisata  pantai  di  Kabupaten  Gunungkidul.  Dimana  kebanyakan  dari  pengunjung obyek wisata pantai berasal dari luar dari Kabupaten Gunungkidul. Dengan kondisi yang masih  belum  stabil  akibat  Pandemi  yang  berdampak  terjadinya  penutupan  kawasan objek wisata maka dimungkinkan target awal pendapatan tidak terealisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif. Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul. Penelitian  ini  akan menganalisis  data  dengan mendeskripsikan  atau menggambarkan data  dengan  apa  adanya  mengenai  kontribusi  retribusi  pendapatan  pariwisata  pantai untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Gunungkidul  pada masa pandemi Covid-19.
Jenis sumber data yang digunakan adalah :
1.  Data sekunder yaitu data target & realisasi penerimaan pendapatan retribusi sektor pariwisata tahun 2020 – 2021 dan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten gunungkidul tahun 2020 - 2021.
2.  Data primer yaitu data mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  dalam  peningkatan  kontribusi  retribusi  pariwisata  pantai  terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemi Covid-19.
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini,  yaitu  dokumentasi  dimana  data diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten  Gunungkidul  serta  wawancara  yang  dilakukan  kepada  kepala  &  pegawai Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  dan  kepala  &  pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1.  Analisis kontribusi
Dengan  mengetahui  jumlah  kontribusi,  diharapkan  pemerintah  bisa  menganalisis besarnya  potensi  sektor  pariwisata  pantai  pada  masa  pandemi Covid-19 .  Rumus untuk menghitung kontribusi sektor pariwisata pantai adalah sebagai berikut :
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖  = 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%

## 2.  Analisis deskriptif
Analisis  deskriptif  menjelaskan  mengenai  peningkatan  pendapatan  asli  daerah (PAD)  dengan  membandingkan  target  dan  realisasi  pendapatan  Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemi Covid-19 .
3.  Analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017), yang dibagi menjadi 3 (tiga) aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan & verifikasi. Penelitian  ini,  melakukan  reduksi  data,  penyampaian  dan  penarikan  kesimpulan serta proses verifikasi melalui pengambilan data berdasarkan wawancara mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  melalui  retribusi  pariwisata  pantai  pada  masa pandemi Covid-19.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Kontribusi Retribusi Pariwisata Pantai  di Kabupaten Gunungkidul Pada Masa Pandemi Covid-19.
Melalui  tabel  1  yang  berisi  mengenai  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) Kabupaten  Gunungkidul  dan  pendapatan  retribusi  pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul maka dapat dihitung seberapa besar kontribusi pendapatan retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul, dengan rumus sebagai berikut :
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖  = 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Tabel 1 Kontribusi Pendapatan Retribusi Pariwisata terhadap PAD Kabupaten
Gunungkidul tahun 2020 – 2021 Tahun Kuartal Realisasi PAD Realisasi Retribusi Pariwisata Kontribusi 2020 1 65.554.502.744,97 3.422.130.600,00 5,22% 2 45.282.673.590,59 114.306.350,00 0,25% 3 57.902.781.846,85 2.926.724.385,00 5,05% 4 59.468.570.363,11 2.725.107.574,62 4,58% 2021 1 49.007.459.878,40 2.908.903.201,38 5,94% 2 52.116.889.338,45 4.849.454.073,00 9,30% 3 57.096.812.579,60 613.978.975,00 1,08%
Berdasarkan tabel 1 dari hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan hasil yang tidak stabil dari triwulan ke 1 sampai triwulan ke 4. Kontribusi retribusi pariwisata tahun 2020  sebesar  5,22  %  pada  triwulan  ke  1,  pada  triwulan  ke  2  hanya  sebesar  0,25% karena adanya kebijakan PSBB yang menyebabkan objek wisata tutup. Triwulan ke 3 kontribusi pendapatan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,05 % dan pada triwulan ke 4 sebesar 4,58 %. Jika dihitung dari jumlah total pendapatan tahun 2020, kontribusi pendapatan retribusi pariwisata pantai terhadap PAD sebesar 4%. Selanjutnya kontribusi tahun 2021 triwulan ke 1 sebesar 5,94 %, triwulan ke 2 sebesar 9,30 % dan pada triwulan ke 3 kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD hanya sebesar 1,08 % karena adanya kebijakan PPKM akibat lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul sehingga objek wisata kembali ditutup. Dari hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi  pendapatan  pariwisata terhadap PAD pada masa pandemi Covid-19 tidak terlalu besar yaitu kurang dari 10 % serta  berfluktuasi  atau  tidak  stabil  karena  adanya  berbagai  kebijakan  Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  untuk  menekan  penyebaran  Kasus  Covid-19,  meskipun kontribusi pendapatan pariwisata pantai tidak terlalu besar tetapi pendapatan pariwisata pantai mempunyai peranan yang penting di dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena  pariwisata  pantai merupakan  icon wisata  Kabupaten Gunungkidul  yang memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan objek wisata yang lain dan berpotensi adanya peningkatan berkontribusi seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat serta penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul.

## Analisis  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Melalui  Retribusi
Pariwisata Pantai Pada Masa Pandemi Covid-19
Menurut  Sekretaris  Dinas  Pariwisata  A  Hary  Sumono,  ST  pandemi Covid-19 berpengaruh  pada  berbagai  sektor,  termasuk  sektor  pariwisata  pantai  pun  tidak  luput dari  dampak  pandemi Covid-19 .  Dampak  yang  dirasakan  yaitu  penurunan  jumlah pengunjung  serta  berdampak  pada  pendapatan retribusi  dan  pendapatan  masyarakat sekitar  karena  adanya  kebijakan  PSBB  dan  PPKM  di  Kabupaten  Gunungkidul. Hambatan yang dialami pada saat penerapan PSBB pada tahun 2020 dan PPKM Level di tahun 2021 yaitu penutupan obyek wisata selama kurang lebih 3 bulan di tahun 2021. Selain itu adanya pembatasan jumlah wisatawan yang diperbolehkan masuk yaitu hanya
25% dari jumlah kapasitas total menyebabkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Selama  tempat  wisata  sudah  diijinkan  uji  coba,  Dinas  Pariwisata  mulai  melakukan promosi  melalui  media  sosial  untuk  menaikkan  minat  pengunjung,  terutama  saat  hari libur.  Namun  tetap  dengan  melakukan  protokol  kesehatan  5M  yang  ketat,  ditambah dengan  scan barcode Aplikasi  Peduli  Lindungi.  Khusus  untuk  wilayah  DIY,  harus menggunakan  Aplikasi Visiting Jogja  untuk  pemesanan  dan  pembayaran  tiket  masuk pantai. Pendapatan retribusi wisata pantai berperan penting dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gunungkidul karena obyek wisata pantai menyumbang pendapatan terbesar dibanding  objek  wisata  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  obyek  wisata  di  Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pantai.
Dengan  adanya  pandemi Covid-19 menjadi  tantangan  para  pelaku  wisata  di Kabupaten  Gunungkidul.  Beberapa  hambatan  yang  dirasakan  oleh  pelaku  di  sektor pariwisata  antara  lain  penutupan  tempat  wisata  karena  adanya  kebijakan  PSBB  dan PPKM, pembatasan jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 25%, faktor alam seperti  faktor  iklim,  cuaca,  potensi  bencana  alam  sangat  berpengaruh  terhadap kunjungan,  serta  akses  ke  objek  wisata  yang  belum  memadai.  Disamping  berbagai kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  yang  dikeluarkan  untuk  menekan penyebaran  virus Covid-19 ,  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  juga  terus  berupaya untuk  membangkitkan  kembali  daya  tarik  wisata  agar  pendapatan  retribusi  dari pariwisata pantai meningkat dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul seperti yang  disampaikan  oleh  Bapak  Aris  Sugiyantoro,  SE  selaku  Kepala  Seksi  Obyek  dan Daya  Tarik Wisata  Bidang  Pengembangan  Destinasi  adalah  sebagai  berikut  Promosi melalui  berbagai  media, E-  ticketing Menyusun  SOP  Protokol  Kesehatan  di  Destinasi wisata

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

## Simpulan
1. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD pada masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021 menunjukan hasil yang tidak stabil serta tidak memiliki kontribusi  yang  terlalu  besar  yaitu  kurang  dari  10  %  karena  adanya  berbagai kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  untuk  menekan  penyebaran  Kasus Covid-19 seperti penutupan tempat wisata pada bulan Maret – Juni 2020 dan bulan Juli – September 2021, pembatasan jumlah pengunjung yaitu hanya 25 % persen dari kapasitas total pengunjung.
2. Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial Dinas Pariwisata Gunungkidul, pameran ke beberapa  daerah  secara  terbatas, Famtrip  /  Farm  Tours secara  terbatas  dengan prokes  yang  ketat,  pemesanan  tiket  dan  pembayaran  melalui e-ticketing ,  serta penyusunan  SOP  protokol  kesehatan  di  destinasi  wisata  agar  pengunjung  tetap merasa nyaman dan aman saat berwisata di masa pandemi Covid-19.

## Keterbatasan
1.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada sektor pariwisata pantai  saja,  sehingga  belum  bisa  membandingkan  bagaimana  dampak  pandemi terhadap sektor pariwisata yang lain di Kabupaten Gunungkidul.
2.  Adanya perbedaan data penerimaan pendapatan pariwisata di Dinas Pariwisata dan BKAD akibat perbedaan pengakuan pencatatan mengakibatkan penulis sulit untuk melakukan analisis data.
3.  Pendapatan  pariwisata  secara  keseluruhan  dianggap  sebagai  penerimaan pendapatan pariwisata pantai.

## Rekomendasi
1. Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  sebaiknya  melakukan  penyusunan  kembali kebijakan  pengembangan  pariwisata  sebagai  dampak  pandemi Covid-19 baik secara internal yaitu untuk melihat berapa kerugiaan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata pantai maupun secara eksternal yaitu dalam rangka penyusunan instrumen kebijakan pemulihan pariwisata pantai dengan para pelaku usaha pariwisata pasca adanya pandemi Covid-19.
2.  Kabupaten  Gunungkidul  harus  melihat  trend  pariwisata  setelah  adanya  pandemi Covid-19 yang  mengutamakan safety and  health untuk  menentukan  bagaimana promosi  yang  paling  efektif  untuk  meningkatkan  pendapatan  pariwisata  pantai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
3.  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  harus  terus  fokus  untuk  melakukan  evaluasi terkait berbagai hambatan yang berdampak pada penurunan pendapatan pariwisata pantai.
4.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya yang akan membahas hal yang sama. Selanjutnya, bagi peneliti yang akan meneliti tentang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  disarankan  membahas  penelitian  dengan latar tempat atau variabel yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta, Salemba Empat, 2012) h. 101 Al  Bustomi,  Y.  (2021).  Dampak Pandemic  Coronavirus  Disease 2019  ( Covid-19 ) Terhadap  Pengembangan  Wisata  Pantai  Bentar  Dalam  Upaya  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Dinas  Pemuda,  Olahraga  Pariwisata  Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo).
Ananta, H., Rizkon, A., Swastikasari, A., Karim, M. A., Prastyanto, L. D., & Mularsih, S. (2020).  Analisis  dampak Covid-19 terhadap  Sektor  Pariwisata  Sikembang  Park Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Semarang.
Asmara,  S.  (2020).  Tinjauan  Kritis  Kendala  dan  Dampak  Pengembangan  Pariwisata Indonesia. Prosiding WEBINAR  Fakultas  Ekonomi  Unimed  “Strategi  Dunia  Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra Dan Pasca Covid- 19,” 140– 151.
Bkad.gunungkidulkab.go.id
Burhanudin. (2017). Analisis Kinerja Dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo. 87. http://eprint.stieww.ac.id/360/ Drs. Darwin., MBP, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128
Erlin, E., Mattalitti, M. I., & Ma’ruf, A. A. (2021). Pengelolaan Wisata Pantai Nambo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari di Massa Pandemi Covid-19 .
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal, 1(1), 20 –28. Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, (Yogyakarta: ANDI, 2001), h.3. Herdiana,  D.  (2020).  Rekomendasi  kebijakan  pemulihan  pariwisata  pasca  wabah Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) di Kota Bandung. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 7(1), 1 –30.
I Gede Pitana, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h.42.
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  (2011).  Metodologi  penelitian  bisnis  untuk akuntansi dan manajemen edisi pertama. Yogyakarta : BPFE
Leghari,  A.,  &  Aswan,  A. (2017).  Analisis  Strategi  Retribusi  Daerah  Sektor  Pariwisata Kabupaten Gowa. JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika), 14(1), 14 –26. Lestari,  D.  (2018).  Analisis  Kontribusi  Sektor  Pariwisata  Pantai  Bira  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta.
Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten  Gunungkidul.  Jurnal  Maksipreneur:  Manajemen,  Koperasi,  Dan Entrepreneurship, 9(1), 41 –60.
Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa  Pandemi Covid-19 .  Pariwisata  Budaya:  Jurnal  Ilmiah  Agama  Dan  Budaya, 5(2), 57 –65.
Pebrianti,  F.  (n.d.).  Peran  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Pasar  Cakke  Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kec. Anggeraja Kab. Enrekang).
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (2021) Ppid.gunungkidulkab.go.id
Pradipta,  M.  P.  Y.  (2021).  Pengaruh  New  Normal  terhadap  Kegiatan  Pariwisata  di Indonesia. SABBHATA YATRA: Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 2(1), 28 –42. Qadarrochman,  N.,  &  SBM,  N.  (2010).  Analisis  Penerimaan  Daerah  Dari  Sektor Pariwisata  di  kota  semarang  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Rikumahu, P. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Competitiveness of the Tourism Industry . Gorontalo Development Review , 3(2), 126 –139.
Rukajat,  A.  (2018).  Pendekatan  penelitian  kuantitatif: quantitative  research  approach. Deepublish .
Salinding, D. S. (2020). Analisis Anggaran Pariwisata Dalam Mendukung Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara.  Universitas  Kristen  Indonesia  Paulus Makassar.
Spillane, James J. DR. 1987. Pariwisata Indonesia. Yogyakarta: Kanisius. Spillane,  James  J.2004.  “Ekonomi  Pariwisata  sejarah  Dan  Prospeknya”,  Yogyakarta:
Kasinius.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : Penerbit Alfabeta)
Utami,  B.  A.,  &  Kafabih,  A.  (2021).  Sektor  Pariwisata  Indonesia  di  Tengah  Pandemi Covid-19 . Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 4(1), 383 –389.
Undang-undang 2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Wardana, N. A. D. I. (2020). Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Kabupaten Gunungkidul. Universitas Gadjah Mada.