## STUDI TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Puspa Wargianti ( puspawpw@gmail.com )
Mahasiswa Fakultas Hukum Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Ambar Budhisulistyawati ( ambarbudhi@gmail.com )
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This  article  aims  to  explaining  the  implementation  of  CSR  (Corporate  Social Responsibility) in PT Madubaru Yogyakarta and the obstacles with the solutions. This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder from  literature  review.  The  data  collection  technique  used  is  an  interview  and  a document or literature review. Based on the research and discussion, PT Madubaru implement  CSR  (Corporate  Social  Responsibility) through  the  activities  of Partnership  and  Community  Development  Program. PT  Madubaru  implement  CSR (Corporate  Social  Responsibility) pursuant  to  Law  Number  40  of  2007  on  Limited Liability Company in pratice in the form Partnership and Community Development Program with  reference  The  Regulation  of  Minister  of  State-Owned  Enterprise Number Per-09/MB/07/2015  changed  to  Regulation  of  the  Minister  of  State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/12/2016. Obstacles in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) are should not seize collateral, loan repayments are stuck, difficult  to  match the  time  of  the  assisted partners for  the  training  activities, difficult to survey the location of candidates targeted, and limited Human Resources to implement CSR Corporate Social Responsibility.
Keywords : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Limited Liability
Company Abstrak Artikel ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pelaksanaan  CSR (Corporate  Social Responsibility) di  PT  Madubaru  dan  kendala-kendala  beserta  penyelesaiannya. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif.  Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung  dari  lokasi  penelitian  dan  data  sekuder  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan  pustaka. Berdasakan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  PT  Madubaru melaksanakan  CSR (Corporate  Social  Responsibility) melalui  kegiatan  PKBL (Program  Kemitraan  Dan  Bina  Lingkungan).  PT  Madubaru  melaksanakan  CSR
(Corporate Social Responsibility) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  dalam  praktiknya  berupa  kegiatan  PKBL (Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan) dengan  berpedoman Peraturan Menteri  Badan Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per-09/MBU/07/2015  sebagaimana diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per- 03/MBU/12/2016. Kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  CSR (Corporate  Social Responsibility) yaitu  tidak  diperbolehkannya  sita  agunan,  macetnya  pengembalian pinjaman,  sulitnya  mencocokan  waktu  mitra  binaan  untuk  kegiatan  pelatihan, kesulitan  survey  lokasi  calon  binaan  dan  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) . Kata  kunci  :  CSR (Corporate  Social  Responsibility) ;  PT  Madubaru;  Perseroan Terbatas

## A. Pendahuluan
Era globalisasi membawa pengaruh besar tehadap kebijakan pengelolaan dan pembangunan  perekonomian  suatu  bangsa. Salah  satu  bentuk perusahaan  yang terkenal dan terlibat di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia adalah Perseroan Terbatas.
Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repubik  Indonesia  Tahun  1945 , mengisyaratkan  bahwa  kesejahteraan masyarakat  Indonesia  tidak  semata-mata merupakan  tanggung  jawab  salah satu  pihak  saja,  akan  tetapi  tanggung  jawab semua  yang  berkepentingan (stakeholders) seperti  negara  dan  pengusaha  yang ikut menikmati kekayaan negara Republik Indonesia, salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah “Corporate Social Responsibility (C S R )” (Umar Hasan, Majalah Hukum Forum Akademika No 1, Vol 25, Maret 2014:1-2).
Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang, dunia usaha barang kali tidak  perlu  atau  tidak  pernah  berfikir  mengenai  tanggung  jawab  sosial.  Hal  ini karena  menurut  teori  klasik  sebagaimana  dirumuskan  oleh  Adam  Smith  tugas korporasi  diletakkan  semata-mata  mencari  keuntungan ,  “the  only  duty  of  the corporation is to make profit”. (Sofyan Djalil, Jurnal Reformasi Ekonomi No.1, Vol.4, 2003:4).
CSR  pertama  kali  muncul  dalam  diskursus  resmi-akademik  sejak  hadirnya tulisan  Howard  Bowen, Social  Responsibility  of  the  Businessmen tahun  1953 (Harper  and  Row,  New  York).  CSR  yang  dimaksudkan  Bowen  mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan,
dan  berbagai  tindakan  yang  harus  mengikuti  tujuan  dan  nilai-nilai  dalam  suatu masyarakat.  Singkatnya,  konsep  CSR  mengandung  makna,  perusahaan  atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. Lebih khusus lagi, CSR menekankan aspek etis  dan  sosial  dari  perilaku  korporasi,  seperti  etika  bisnis,  kepatuhan  pada hukum,  pencegahan  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  pencaplokan hak  milik masyarakat, praktik tenaga kerja yang manusiawi, hak asasi manusia, keamanan dan  kesehatan,  perlindungan  konsumen,  sumbangan  sosial,  standar-standar pelimpahan  kerja  dan  barang,  serta  operasi  antar  negara.  (Eddie  Riyadi, Tanggung  Jawab  Bisnis  Terhadap  Ham, http://www.elsam.or.id.,diakses  2  Juni 2017 pk 13:00wib).
Keberadaan suatu perusahaan,  termasuk PT Madubaru ditengah masyarakat sudah  barang  tentu  akan menimbulkan  dampak,  baik  dampak  positif maupun negatif bagi masyarakat    dan    lingkungan sekitar.    PT  Madubaru  sebagai perusahaan  Perseroan  Terbatas  yang  bergerak  dibidang  argo  industri  dengan memanfaatkan sumber daya alam sudah sepatutnya melaksanakan CSR.
Kepemilikan  saham PT  Madubaru  saat  ini sebesar  65% oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku  Komisaris dan  sisanya  sebesar    35%    oleh  PT Rajawali  Nusantara  Indonesia (PT RNI)  selaku  BUMN.  Terdapatnya  sebagian saham  PT  Madubaru  ditangan  PT  Rajawali  Nusantara  Indonesia  (PT  RNI) bermula karena kesulitan keuangan yang dialami PT Madubaru pada tahun 1984. Guna  mengembalikan  kondisi  keuangan  perusahaan,  pemerintah  Indonesia mempercayakan  PT  Rajawali  Nusantara  (PT  RNI)  untuk  turut  memanajemen keuangan PT Madubaru.
PT Madubaru selaku Perseroan Terbatas berkewajiban melaksanakan CSR, hal ini  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan  keputusan  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham),  antara  Sri Sultan  Hamengku  Buwono  X  dan  PT  Rajawali Nusantara  Indonesia  (PT  RNI), CSR di PT Madubaru dilaksanakan dalam bentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina  Lingkungan)  yang  merupakan  bentuk  praktik  CSR  yang  dikeluarkan  oleh
BUMN.  Keputusan  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham)  tersebut  juga dipertegas dengan terbitnya Surat Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI)  No.361/RNI.04.2/XII/04  tentang  Struktur  Organisasi  PKBL  PT  Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) tanggal 28 Desember 2004.
Hal tersebut menuntut PT Madubaru untuk melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL  (Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan)  dengan berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana  diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkunga Badan Usaha Milik Negara.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  pelaksanaan CSR di PT Madubaru sebagai Perseroan Terbatas yang melaksanakan CSR dalam bentuk Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan (PKBL). Penulis  ingin mengkaji  lebih  dalam  bagaimanakah  pelaksanaan  CSR di PT  Madubaru dan kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  PT  Madubaru Yogyakarta  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer  dan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  CSR (Corporate  Social  Responsibility ) di  PT  Madubaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
PT  Madubaru  sebagai  perusahaan  Perseroan  Terbatas  yang  bergerak dibidang  argo  industri  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  dan  hidup ditengah masyarakat  sudah  barang  tentu  akan menimbulkan  dampak,  baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat  dan  lingkungan  sekitar,
Studi Tentang CSR...

## maka  sudah  sepatutnya  untuk  melaksanakan  CSR
(Corporat  Social Responsibility).
“Corporate Social Responbility is one of the earliest and key conceptions in the academic study of businessand society relations. Bowen’s (1953) key question concerned wheter the interest of business and society merge n the long ran. That question is assed in the present and future contexts”. (Duane Windsor,The International Journal of organizational analysis Vol 9, issue 3, March 2001 : 225-256)
Terjemahan bebasnya, CSR merupakan salah satu konsep awal dan kunci dalam  studi  akademik  bisnis  dan  hubungan  masyarakat.  Bowen  (1953) mengkaji keterkaitan antara kepentingan bisnis dan mayarakat dalam jangka panjang. Kajian  ini  menilai  konteks  tersebut  untuk  masa  kini  dan  masa datang.
CSR sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam  pengembangan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dengan  memperhatikan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan  menitikberatkan  pada  keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. (Hendrik Budi Untung, 2008:1)
Hal  ini  sebagaimana  John  Elkington  mengembangkan  konsep Tripple Bottom  Line dalam  istilah economic  prosperety,  environmental  quality dan social  justice .  Selain  mengejar  keuntungan (profit) ,    perusahaan  juga  harus memperhatikan  dan  terlibat  pada  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan
(planet) (A. B. Susanto, 2007: 22)
Pelaksanaan CSR yang bertujuan untuk menciptakan hubungan Perseroan yang  serasi  ,  seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma,  dan budaya masyarakat setempat sebagimana dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1-4) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas menjelaskan sebagai berikut: (Ismail Solihin, 2011: 165)
1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang  dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

## sosial dan lingkungan.
2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai  biaya  perseoran  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseoran  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Konsekuensi hukum bagi Perseroan Terbatas berkaitan dengan perumusan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas harus  memiliki corporate  identity .  Perseroan  Terbatas  harus  mampu merumuskan  kegiatan  tanggung  jawab sosial  perusahaannya  dengan memperhatikan  bahwa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  bukan  kegiatan kedermawanan ( philanthropy ), pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dari stakeholders dan  menuntut  keterlibatan  aktif  perusahaan,  dengan  tujuan sustainability perusahaan, lingkungan, dan sosial.
PT  Madubaru  berdasarkan  keputusan  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang Saham), antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), CSR di PT Madubaru dilaksanakan dalam bentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan bentuk praktik CSR  yang  dikeluarkan  oleh  BUMN.  Keputusan  RUPS  (Rapat  Umum Pemegang Saham) tersebut juga dipertegas dengan terbitnya Surat Direksi PT
Rajawali  Nusantara  Indonesia  (PT  RNI)  No.361/RNI.04.2/XII/04  tentang Struktur  Organisasi  PKBL  PT  Rajawali  Nusantara  Indonesia  (PT  RNI) tanggal 28 Desember 2004.
Hal  tersebut  menuntut  PT  Madubaru  untuk  melaksanakan  CSR  dalam bentuk  PKBL  (Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan)  dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/07/2015  sebagaimana  diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Badan Usaha Milik  Negara  Nomor  PER-03/MBU/12/2016  tentang  Perubahan Atas Program  Kemitraan  Dan  Program  Bina  Lingkunga  Badan  Usaha  Milik Negara.
Program  Kemitraan  merupakan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat ( people )  yang  berada  di  sekitar  wilayah  perusahaan untuk  meningkatkan kemampuan  Mitra  Binaan  agar  menjadi  tangguh  dan  mandiri melalui pemberian  sebagian  keuntungan  ( profit )  dalam  bentuk  pinjaman  dan  atau hibah. Program  ini diharapkan dapat  meningkatkan terjadinya kemandirian, kebersamaan,  dan  kewirausahaan  Mitra  Binaan  untuk  berkarya  dengan prakarsa sendiri. Berikut kegiatan program kemitraan di PT Madubaru :
a. Pinjaman
1) Pinjaman Modal Kerja
PT  Madubaru  memberikan pinjaman  untuk  membiayai  modal  kerja guna membantu aktivitas usaha suatu mitra binaan.
2) Pinjaman Investasi
PT Madubaru memberikan pinjaman untuk pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, semisal untuk membeli mesin atau alat produksi usaha.

## 3) Pinjaman Khusus
PT  Madubaru  memberikan  pinjaman  tambahan  untuk  membiayai kebutuhan  yang  bersifat  jangka  pendek  dalam  rangka  memenuhi pesanan  dari  rekan  usaha  Mitra  Binaan,  semisal  untuk  membantu pengrajin  dalam  membuat  pesanan  konsumen  dengan  estimasi  waktu jangka pendek seperti satu minggu.
b. Beban Pembinaan / Hibah
1) Manajerial
Beban  Pembinaan/Hibah  dalam bentuk  Manajerial  di  PT  Madubaru adalah Beban pembinaan bersifat hibah yang disalurkan untuk kegiatan manajerial    berupa  pelatihan.  Bentuk  pelatihan  dari  PT Madubaru berupa pelatihan kewirausahaan kepada para mitra binaan.

## 2) Pemasaran
Beban Pembinaan / Hibah dalam bentuk pemasaran disalurkan dalam bentuk   kegiatan berupa Pameran & Promosi Produk Unggulan.
Program  Bina  Lingkungan  atau program  BL  adalah  program pemberdayaan  kondisi  sosial  masyarakat  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara. PT Madubaru turut melaksanakan program Bina Lingkungan dengan harapan kondisi  masyarakat  sekitar  perusahaan  dapat  diperdayakan  dan dikembangkan menuju kemandirian dan sinergi.
Kegiatan program  Bina  Lingkungan  tersebut  meliputi bantuan  korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan berupa:
a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
b. Penyediaan sarana air bersih;
c. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
d. Bantuan  pendidikan,  pelatihan,  pemagangan,  promosi,  dan  bentuk bantuan  lain  yang  terkait  dengan  upaya  peningkatan  kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
g. Bantuan peralatan usaha.
2. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan CSR beserta penyelesaiannya
a. Program Kemitraan
1) Tidak diperbolehkan adanya sita anggunan
PT  Madubaru  bukan  merupakan  badan  keuangan,  dalam memberikan  pinjaman  kepada  Mitra  Binaan,  PT  Madubaru  tidak meminta  jaminan  atas  pinjaman  tersebut.  Hal  ini  mengakibatkan apabila ada Mitra Binaan yang kurang kooperatif dalam artian tidak mempunyai niat untuk mengembalikan pinjaman, PT Madubaru tidak dapat melakukan penyitaan terhadap aset Mitra Binaan tersebut.
Penyelesaian yang  dilakukan  adalah tetap  melakukan  penagihan kepada  Mitra  Binaan  secara  berkala  sesuai  waktu  yang  telah diperjanjikan.
2)Macetnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa didalam  dunia  usaha  pasti  akan mengalami  pasang  surut  disetiap  perjalanannya.  Begitu  halnya dengan  mitra  binaan  yang  menerima  pinjaman  dari  PT  Madubaru, ketika  usahanya  sedang  surut  mengakibatkan  angsuran  pinjaman  ke PT Madubaru menjadi tersendat.
Penyelesaian yang  dilakukan  adalah  musyawarah  kepada  mitra binaan  dengan  mencari  tahu  penyebab terhentinya pembayaran angsuran  yang  selanjutnya  akan  dilakukan penjadwalan ulang ( rescheduling ) terhadap pinjaman tersebut. 3)Sulitnya mencocokkan waktu para mitra binaan untuk kegiatan pelatihan Banyaknya mitra binaan dengan kesibukan masing-masing menjadi kendala tersendiri bagi PT Madubaru dalam menentukan waktu yang tepat.
Penyelesaian yang  dilakukan  yakni  PT  Madubaru  mencoba melakukan  komunikasi  dengan  memberikan  informasi  terkait pentingnya pelatihan serta mengumpulkan informasi-informasi terkait kelonggaran waktu para mitra binaan
b. Program Bina Lingkungan
Kesulitan menyurvei tempat calon binaan Kebanyakan lokasi yang membutuhkan dana bantuan adalah lokasi dimana dapat dianggap lokasi terpencil. Lokasi-lokasi yang terpencil inilah  yang  menyulitkan  PT  Madubaru    melakukan  survey  tempat atau lokasi calon binaan membutuhkan dana bantuan.
Penyelesaian  yang  ditempuh yakni  dengan  meminta  bantuan kepada calon binaan terkait dan mencari informasi terkait lokasi calon binaan.
Studi Tentang CSR...

## c. Unit PKBL
Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan CSR
Struktur bagian PKBL dengan SDM yang sedikit tidak sebanding dengan banyaknya mitra usaha dan calon binaan yang terikat dengan program CSR di PT Madubaru.
Penyelesaian yang  ditempuh  yakni  dengan  melakukan penambahan personil secara freelance.

## D. Simpulan
1. PT Madubaru telah melaksanakan CSR sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas yang  diatur  di  dalam Pasal 74 ayat (1-4). PT Madubaru melaksanakan CSR dalam bentuk PKBL dengan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Nomor  Per-09/Mbu/07/2015  sebagaimana  diubah  menjadi  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/Mbu/12/2016 Tentang Perubahan Atas Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Kendala yang  dihadapi PT  Madubaru dalam  pelaksanaan  CSR  di  bagian Program  Kemitraan yaitu  tidak  diperbolehkan  adanya  sita  agunan  dalam pinjaman, macetnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan dan sulitnya mencocokkan waktu para mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, di bagian Program  Bina  Lingkungan kendala  yang  dihadapi  yaitu  kesulitan menyurvei  lokasi  calon  binaan  dan  di  bagian unit PKBL kendala  yang dihadapi  yaitu  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam pelaksanaan CSR.

## E. Saran
1. Program CSR yang telah disusun sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara  Nomor  Per-09/Mbu/07/2015  sebagaimana  diubah menjadi  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 03/Mbu/12/2016 masih perlu ditingkatkan,  kaitannya  dengan  praktik  di  lapangan,  seperti  program  yang sudah disusun tetapi belum terealisasikan. PT Madubaru juga perlu melakukan pendataan  mitra  binaan  dan  binaan  dengan lebih  rinci  sebagaimana  pada
program  CSR  yang  sudah  disusun,  hal  ini  guna  memudahkan  ketika melakukan evaluasi dan mentoring.
2. Kendala utama pelaksanaan CSR di PT Madubaru yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani program CSR. Hal ini seharusnya mendapat perhatian lebih  untuk dibicarakan  pada  saat  RUPS (Rapat  Umum  Pemegang Saham),  mengingat  kinerja  unit  PKBL  menurun  dalam  beberapa  tahun terakhir.

## F. Daftar Pustaka
Buku A.B. Susanto. 2007. Corporate Social Responbility . Jakarta : The Jakarta Consulting Group Partner In Change
Hendrik Budi Untung. 2008. Coorporate Social Responsibility . Jakarta :
Sinar Grafika
Ismail Solihin. 2009. Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability. Jakarta : Salemba Empat Jurnal Duane Windsor. 2001. “The Future of Corporate Social Responbility”. International Journal of Organizational Analysis. Vol 9 / Issue 3 / March Sofyan Djalil. 2003. “Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility”. Jurnal  Reformasi  Ekonomi. Vol  4  / No 1  /  Januari-
Desember
Umar Hasan. 2014. ” Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR)
Dilihat Dari Perspektif Hukum”. Majalah Hukum Forum
Akademika. Vol 25 / No 1 / Maret Internet Eddie Riyadi. Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham. http:// www.elsam.or.id.,diakses 2 Juni 2017 pk 13:00wib)