Journal of Servite Volume 2 No. 2, Desember 2020, p 32 - 48 Submitted : November 2020 | Accepted : November 2020 | Published : Desember 2020 ISSN: 2714-5220 (cetak), ISSN: 2716-2133 (online) Website: http://journal.lspr.edu/index.php/servite DOI: https://doi.org/10.37535/102002220204

## Pelatihan Keterampilan Government Public Relations Melalui Media Management Tools Dalam Membangun Peradilan Kredibel di Lingkungan Mahkamah Agung
Andre Ikhsano 1 , Yolanda Stellarosa 2
1,2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia

## ABSTRAK
Pemahaman  berkomunikasi,  khususnya  bagi  tim  public  relations  atau  kehumasan  di  pemerintah sangat  diperlukan.  Terlebih  telah  diamanahi  melalui  Inpres  No.  9  tahun  2015.  Berbagai  macam tantangan  yang  tinggi  akibat  adanya  pandemic  covid  19,  Undang-undang  Keterbukaan  Informasi Publik, massifnya media digital; mengakibatkan masyarakat lebih kritis dan lebih peduli akan haknya, baik  hak  politik,  hak  ekonomi,  hak  sosial,  hak  budaya  sampai  pada  hak  hukum,  kecepatan  proses hukum, pelayanan hukum dan transparansi serta akuntabilitas produk hukum. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman kehumasan dan keterampilan melakukan hubungan dengan media (media management) yang  baik.  Hal  tersebut  diperlukan  untuk  mendistribusikan  data  dan  informasi  sehingga  dapat membantu narasi tunggal pemerintah, khususnya membantu menciptakan peradilan yang kredibel. Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  kepada  para  ketua pengadilan,  hakim  dan  tim  hubungan  masyarakat  di  lingkungan  Mahkamah  Agung.  Kegiatan  yang dilakukan  secara  virtual  ini  memberikan  hasil  yang  bagus  dan  dapat  dilanjutkan  di  kemudian  hari dengan peserta yang berbeda atau dengan peserta yang sama namun dengan materi-materi lainnya seperti  community  relations, public  speaking,  agenda  setting guna  mendukung  pemahaman  dan keterampilan yang sudah didapatkan.
Kata kunci: Public Relations; Manajemen Media; Peradilan Kredibel

## ABSTRACT
Understanding of communication, especially for the public relations team in government, is needed. Moreover, it has been entrusted with Inpres No. 9 of 2015. Various kinds of high challenges due to the COVID-19  pandemic,  the  Public  Information  Openness  Act,  the  massive  digital  media;  resulting  in society  being  more  critical  and  more  concerned  about  their  rights,  both  political  rights,  economic rights, social rights, cultural rights to legal rights, speed of legal processes, services and transparency and accountability of legal products. For that, an understanding of public relations and good media management skills is needed. This is necessary to distribute data and information so that it can help the government's single narrative, in particular, help create a credible judiciary. This community service is carried out in the form of counseling to court heads, judges, and public relations teams within the Supreme Court. The activities carried out virtually give good results and can be continued at a later date  with  different  participants  or  with  the  same  participants  but  with  other  materials  such  as community  relations,  public  speaking,  agenda  settings  to  support  the  understanding  and  skills acquired.
Keywords: Public Relations; Media Management; Credible Judiciary

## PENDAHULUAN
Keterampilan berkomunikasi, khususnya dalam bidang public relations saat ini menjadi sangat signifikan, terutama sejak digaungkannya revolusi industri 4.0 di Indonesia.  Perubahan tidak hanya terjadi pada sektor swasta tetapi juga di pemerintahan. Semua lembaga dan institusi, baik swasta maupun pemerintah sangat membutuhkan keterampilan public relations dalam menjalin berbagai macam komunikasi kepada masyarakat. Selain itu tentunya untuk terus mengembangkan  berbagai  inovasi  dan  kreativitas  dalam  membangun  kepercayaan  dan reputasi institusi.
Pemerintah dalam beberapa tahun ini sangat memberikan perhatian terhadap Goverment Public  Relations  (GPR) .    Pengelolaan  komunikasi  publik  pemerintah  melalui Government Public  Relations tertuang  dalam  Inpres  No  9  tahun  2015  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika RI, 2016).  Fungsi utama dari government public relations antara lain menekankan pada: 1) penyusunan narasi tunggal, 2). merencanakan, menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda  setting pemerintah  dan  3)  pemerintah  menyampaikan  informasi,  kebijakan  dan program  melalui  berbagai  macam  saluran  komunikasi  secara  cepat  dan  tepat  untuk mengimbangi arus pemberitaan di media massa (Iprahumas Indonesia, 2020). Hal ini sesuai pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2019) yang menyatakan bahwa public relations sangat penting untuk menjalin hubungan baik dengan para stakeholder, diantaranya dengan media dalam menyampaikan informasi.
Dari  tiga  fungsi  utama government  public  relations tersebut,  maka  dapat  terlihat  adanya upaya  pemerintah  untuk  dapat  mengimbangi  arus  informasi  yang  beredar  di  masyarakat. Dengan  berbagai  perkembangan  media,  khususnya  media  digital  yang  sangat  massif; mengakibatkan  terbukanya  keran  informasi  dan  data.  Dalam  hal  ini  data  dan  informasi bertebaran dengan cepat dan massif. Sebagian dari data dan informasi tersebut tentu tidak terlepas  dari  pemberitaan-pemberitaan  yang  bernada  negatif,  menyudutkan  atau  justru berisi  berita  bohong  mengenai  pemerintah  dan  berbagai  macam  kebijakannya.  Hal  ini tentunya berhubungan dengan reputasi dan citra pemerintah di tengah era yang serba digital ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa konten dan media menjadi fokus utama untuk menciptakan reputasi dan citra baik dari pemerintah.
Mahkamah  Agung  sebagai  bagian  dari  pemerintah  mempunyai  perhatian  dalam pengembangan  keterampilan  berkomunikasi,  khususnya  terkait  hubungan  dengan  media. Tantangan  banjirnya  informasi,  munculnya  undang-undang  Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP) No. 14 tahun 2008 yang menuntut semua institusi atau lembaga pemerintah bertindak transparans.  Perkembangan Information  Communication  Technology (ICT)  dan  mulai merebaknya Internet  of  Things (IoT)  membuat  tatanan  berkomunikasi  dan  berbudaya berubah.  Berbagai macam tantangan di atas ini coba dijawab oleh Mahkamah Agung melalui berbagai  macam  pelatihan  di  bidang  keterampilan  berkomunikasi  dan  keterampilan

## PELATIHAN KETERAMPILAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS MELALUI MEDIA MANAGEMENT TOOLS DALAM MEMBANGUN PERADILAN KREDIBEL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
kehumasan.  Seperti diungkapkan oleh Breakendriedge (2008) bahwa PR.2.0 hadir melalui analisis bagaimana web dan multimedia mendefinisikan ulang kegiatan hubungan masyarakat dan  komunikasi  pemasaran;  sementara  juga  membangun  perangkat  untuk  menentukan kembali  bagaimana  perusahaan  berhubungan  tidak  hanya  dengan  jurnalis  konvensional tetapi  juga  dengan  para influencer yang  saat  ini  marak  meramaikan  media  digital  serta kemampuan dari seorang public relations untuk berkomunikasi dengan audiensnya melalui berbagai forum online, komunitas dan sebagainya.
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang memiliki keunggulan dalam bidang komunkasi dan public relations bekerjasama dengan Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Mahkamah Agung untuk  memberikan  pelatihan  dan  sertifikasi  di  bidang public  relations kepada  pada  ketua pengadilan, hakim, serta tim hubungan masyarakat di lingkungan Mahkamah Agung.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  penyuluhan  ini  bertujuan  untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada semua ketua pengadilan, hakim dan tim hubungan  masyarat  akan  pentingnya  keterampilan public  relations atau  kehumasan khususnya dalam berhubungan dengan media. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar para ketua  pengadilan,  hakim  dan  personil  hubungan  masyarakat  (humas)  dapat mengapilkasikannnya dalam aktivitas sehari-hari dan mampu ikut membantu menciptakan sistem peradilan yang kredibel.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berbentuk pelatihan atau penyuluhan mengenai keterampilan public relations , khususnya berhubungan dengan  media.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dimulai  dari  tanggal  05-09 Oktober  2020  dengan  berbagai  macam  narasumber  atau  penyuluh.  Pada  hari  pertama, kegiatan  dibagi  menjadi  dua  sesi,  sesi  pertama  dimulai  dari  jam  09.30-11.30  WIB  berupa pemaparan  dari  berbagai  narasumber  yaitu:  Prita  Kemal  Gani  MBA,  MCIPR,  APR  selaku Founder & CEO dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR yang juga sebagai President APRN (ASEAN  Public  Relations)  memberikan  topik public  relations : persuasion,  personality  dan power ; lalu dilanjutkan dengan pembicara kedua; Bpk. Johan Budi selaku anggota DPR-RI yang juga sangat berpengalaman sebagai praktisi Public relations ketika di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu pembicara ketiga adalah Prof. Dr. Hikmahanto Juwono yang memberikan topik mengenai sistem hukum dan peradilan yang humanis.
Sesi kedua pada pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada jam 13.00-16.00 WIB dengan pembicara pertama Ibu Ani Natalia selalu Humas Ditjen pajak yang memaparkan pengalaman mengelola kehumasan di Direktorat Jendral Pajak; lalu pembicara kedua adalah Dr. Andre Ikhsano,  M.Si  yang  memaparkan  dan  memberikan  penyuluhan  mengenai  keterampilan
government relations ; media management tools dalam menciptakan peradilan yang kredibel. Pembicara  terakhir  di  sesi  kedua  ditutup  dengan  pak  Jamalul  Insan  dari  Dewan  Pers  yang memaparkan bagaimana berkomunikasi dengan media, apa saja nilai berita yang diharapkan dari sisi media atau pers. Pada penulisan ini, difokuskan pada pelatihan keterampilan public relations yang  dipaparkan  oleh  Dr.  Andre  Ikhsano,  M.Si  yang  menekankan  pentingnya keterampilan media management tools.
Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom karena masih dalam kondisi di tengah pandemi Covid 19. Walaupun dilakukan secara virtual, kegiatan pelatihan ini tetap mengedepankan berbagai macam aspek keterampilan berupa studi kasus dan lain sebagainya yang dilakukan sejak hari pertama sampai dengan hari terakhir. Untuk membuat lebih  efektif,  maka  pada  pelatihan  ini  dibentuk  menjadi  kelompok  kecil  dimana  setiap kelompoknya  terdiri  dari  maksimal  10  peserta.  Rincian  pelaksanaan  dan  juga  penjelasan mengenai mekanisme pelatihannya adalah sebagai berikut:
Tabel 1:  Rincian Pelaksanaan Penyuluhan Government Public Relations;
Media Management Tools No Kegiatan PIC Waktu 1 Persiapan Lembaga  Sertifikasi  Profesi LSPR dan Mahkamah Agung 1.1. Koordinasi LSP-LSPR dengan Mahkamah Agung Lembaga  Sertifikasi  Profesi LSPR dan Mahkamah Agung 21 September 2020 1.2. Pembagian kerja Lembaga  Sertifikasi  Profesi LSPR 22 September 2020 1.3. Koordinasi panitia pelaksana Pelatihan Ketua LSP-LSPR 22 September 2020 1.4.  Penunjukan pemberi materi pelatihan Ketua  LSP-LSPR    dan  Dewan Pembina LSP-LSPR 23 september 2020 1.5 Pembuatan materi pelatihan Masing-masing Pembicara 23-28 September 2020 1.6 Penunjukan peserta pelatihan Mahkamah Agung 25 September 2020 1.7 Evaluasi materi Ketua  LS-LSPRP  dan  Dewan Pembina LSP 30 September 2020

## PELATIHAN KETERAMPILAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS MELALUI MEDIA MANAGEMENT TOOLS DALAM MEMBANGUN PERADILAN KREDIBEL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
1.8 Sosialisasi acara penyuluhan  Mahkamah Agung 28-30 September 2020 1.9 Pembuatan Budget Pelatihan/penyuluhan Panita, seksi biaya 25 September 2020 1.10  Briefing pembicara/penyuluh Ketua LSP-LSPR 1  Oktober 2020 1.11  Persiapan  teknis;  aplikasi zoom, latar belakang zoom, tata  tertib  acara,  dan  lain- lain Panitia Pelatihan 1-2  Oktober 2020 1.12  Evaluasi; checklist persiapan acara Panitia Pelatihan 3  Oktober 2020 2 Pelaksanaan Penyuluhan/Pelatihan 5-9  Oktober 2020 2.1 Pengecekan kesiapan pembicara; panitia; host, hal teknis Panitia; seksi acara 5-9  Oktober 2020 2.2 Pengecekan Kehadiran peserta Panitia; seksi acara 5-9  Oktober 2020 2.3 Penyuluhan Public Relations  Pembicara/penyuluh 5-9  Oktober 2020 3 Pasca pelaksanaan 3.1 Penghargaan pada pembicara/penyuluh Lembaga  Sertifikasi  Profesi LSPR 5-9  Oktober 2020 3.2 Penerbitan e-sertifikat Panitia; seksi acara 5-9  Oktober 2020 3.3.  Evaluasi pelatihan/penyuluhan Panitia 12  Oktober 2020 3.3 Laporan kegiatan Penyuluhan Panitia 15  Oktober 2020
Adapaun  sususan  acara  pada  pelatihan/penyuluhan  keterampilan government  pubic relations; Media management tools ini sebagai berikut:
Tabel 2: Susunan Acara Pelatihan/Penyuluhan Keterampilan Government PR; Media Management Tools di Lingkungan Mahkamah Agung Tanggal 05 Oktober 2020 Tanggal Waktu Durasi Kegiatan PIC 08.45- 09.00 15 menit  Registrasi online Seksi Acara
5 Oktober 2020 09.00- 09.05 5 menit   MC membuka acara MC 09.05 –09.10 5 menit Menyanyikan Indonesia Raya Tapping 09.10 – 09.20   10 menit   Pembukaan oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahmakah Agung Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. 09.20 – 09.30   10 menit  Sambutan oleh Direktur LSP-LSPR Deddy Irwandy M.Si Sesi I 09.30-10.15 45 menit  Materi 1: PR: Persuasion, Personality & Power Prita Kemal Gani, MBA dan Host 10.15 -11.00 45 menit  Materi 2: Government Public Relations Johan Budi 11.00- 11.45 45 menit  Materi  3: sistem  hukum  dan peradilan yang humanis. Prof. Dr. Hikmahanto Juwono 11.45 –13.00 45 menit  Ishoma Sesi 2 13.00 –13.35 45 menit  Materi 1: Best Practice Government PR Ani Natalia- Direktorat jendral Pajak RI 13.35- 14.30 45 menit  Materi 2: Keterampilan Government Relations; Media management Tools Dr. Andre Ikhsano- Rektor IKB LSPR 14.30 –15.15 45 menit  Materi 3: Media relations; News Values Bpk. Jamalul Insan- Dewan Pers 15.15-15.30 15 menit  QA Host 15.30 –15.45 15 menit  Informasi oleh panitia 15.45 Penutupan

## HASIL DAN DISKUSI
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR melalui Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR pada tanggal 05- 09 Oktober 2020 memberikan pelatihan secara virtual kepada 100 peserta yang terdiri dari ketua  pengadilan,  hakim,  dan  personil  humas  di  lingkungan  Mahkamah  Agung  secara nasional. Acara pelatihan atau penyuluhan pada tanggal 05 Oktober 2020 dmulai pada jam 08.45 dengan registrasi, lalu dibuka oleh MC (Master of Ceremony) dan dilanjutkan dengan menyanyikan  lagu  Indonesia  raya,  selanjutnya  adalah  sambutan-sambutan,  pada  sesi pertama berlangsung dari jam 09.30 sampai 11.45 WIB, sedangkan sesi ke dua dimulai dari jam 13.00 sampai jam 15.30 WIB.
Pada sesi kedua, penyuluhan dilakukan oleh 3 (tiga) narasumber, salah satunya oleh Dr. Andre Ikhsano,  M.Si.  Dimulai  dengan  memberikan  pretest  melalui  pengisian  di google  form mengenai  pengetahun  dan  keterampilan  dasar public  relations ,  khususnya  manajemen media. Hasil pretest mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta belum begitu memahami Public Relations , terlebih mengenai manajemen media. Selanjutnya penyuluh memaparkan mengenai  latar  belakang  kondisi  saat  ini  yang  dihadapi,  baik  itu  aspek  tantangan  dan kesempatan (challenges  and  opportunity )  seperti  yang  tergambarkan  di  slide  penyuluhan yang diungkapkan oleh pembicara yang tergambarkan pada gambar 1.

## Gambar 1: Tantangan dan Kesempatan
Kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini berdampak pada semua sektor, baik itu kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan sektor lainnya. Resesi ekonomi yang dihadapi Indonesia menjadi pukulan besar dan tantangan yang dihadapai dalam beberapa bulan mendatang. Keterbukaan Informasi melalui Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang menuntut semua lembaga pemerintah untuk transparan dan akuntabel.
Pada era post truth yang mengedepankan kebenaran menurut rasa, tidak lagi berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya. Serta terkait dengan perkembangan dunia digital yang sangat
massif, penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 64%, atau 175 juta dari 272 juta jiwa penduduk Indonesia, konsumsi internet masyarakat Indonesia yang mencapai 8 jam sehari,  apalagi  di  masa  pandemi  sekarang  ini.  80%  konsumsi  internet  di  Indonesia  adalah media sosial, sedangkan aplikasi whatapps dikonsumsi sekitar 143 juta penduduk Indonesia, pengguna facebook di Indonesia menempati urutan ke tiga dunia, setelah India dan Amerika, sedangkan konsumsi Intagram masyarakat Indonesia berada di urutan ke 4 dunia dan twitter berada di urutan depalan dunia (we are social, 2019). Internet of Things (IoT) juga tumbuh marak,  sebagian  besar  perangkat  terkoneksi  dengan  internet  dan  terdeteksi.  Massifnya pertumbuhan  digital  di  Indonesia  memaksa  kita  semua  untuk  berubah  menjadi digital mastery , terlebih pada situasi dan kondisi di tengah pandemi. Berbagai macam tantangan dan kesempatan ini berdampak pada masyarakat menjadi lebih lebih kritis dan sangat peduli akan berbagai  macam  haknya,  baik  hak  politik,  hak  sosial,  hak  budaya,  hak  ekonomi,  dan  hak hukum  yang  meliputi  tuntutan  keadilan,  kecepatan  proses  hukum,  transparansi  dan akuntabilitas penyelenggara hukum dan kepastian hukum.
Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan menekankan dampak dari membanjirnya data dan informasi  akibat  massifnya  media  digital;  diantara  dampaknya  berupa  kurangnya  kontrol terhadap  data  dan  informasi.  Setiap  orang  dapat  menjadi  pemberita  ( citizen  Journalism ). Perang informasi di media digital dan merebaknya fake news atau hoax.  Hal ini seperti yang dipaparkan penyuluh pada slidenya sebagai berikut:
Gambar 2. Dampak Banjirnya Data dan Informasi
Dari  berbagi  macam  dampak  tersebut,  maka  yang  jadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  kita semua,  khususnya  para  praktisi  humas  merespon  dampak  tersebut?  Tentu  untuk  bisa mengontrol dan meminimalisir berbagai macam dampaknya tadi, diperlukan keterampilan berkomunikasi  serta  keterampilan  kehumasan  terkait  dengan media  relations .  Penekanan pentingnya peran humas disebutkan oleh Bill Gates, CEO Microsoft yang menekankan bahwa

## PELATIHAN KETERAMPILAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS MELALUI MEDIA MANAGEMENT TOOLS DALAM MEMBANGUN PERADILAN KREDIBEL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
jika ia mengalami kebangkrutan sampai hanya tersisa 1 dollar, maka 1 dollar tersebut akan diperuntukkan untuk kegiatan public relations (Gunning, 2020).  Urgensi peran humas juga disampaikan  oleh  presiden  RI,  Bapak  Joko  Widodo  yang  mengisyaratkan  mengenai pentingnya  peran  kehumasan  ke  depan,  sebab  pada  dasarnya  peran  humas  ialah mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan dan reputasi Lembaga (Cawidu, 2016).  Penyuluh juga menyadur arahan presiden Joko Widodo mengenai peran kehumasan, baik untuk kepentingan rakyat dan kepentingan global. Untuk kepentingan rakyat, humas harus dapat menyediakan dan mendistribusikan informasi dan data  kepada  rakyat  dengan  cepat,  dan  diperlukan  koordinasi  data  dan  informasi  sehingga terbentuk narasi tunggal, perubahan paradigma kerja juga disinggung presiden Joko Widodo dengan meninggalkan cara kerja lama serta ditekankan perlu terbentuknya kepercayaan dari rakyat berkat kerja kehumasan, khususnya Government Public Relations (Cawidu, 2016).
Gambar 3. Arahan Presiden Joko Widodo Mengenai Humas
Berdasarkan latar belakang, dampak dan arahan presiden; penyuluh memberikan alternatif solusi  peningkatan  peran  kehumasan,  di  tengah  kondisi  dan  situasi  di  berbagai  macam kementerian atau lembaga pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung. Kerap kali masalah sumber daya manusia berupa kurangnya tenaga humas selalu menjadi kendala dan alasan.    Untuk  itu  diperlukan  konsep everyone  is  public  relations .    Suatu  konsep public relations yang mengharuskan semua orang dalam lembaga tersebut menjadi tenaga humas. Jadi  tidak  hanya  yang  berprofesi  sebagai  humas  semata  yang  menjalankan  aktivitas kehumasan, namun semua orang; mulai dari ketua Mahkamah Agung, para ketua pengadilan, para  hakim  dan  seluruh stakeholder Mahkamah  Agung  harus  dikerahkan  dan  ikut berkontribusi  menjadi  seorang  humas.  Paling  tidak  memiliki  jiwa public  relations ,  salah satunya tidak tabu atau tidak takut menghadapi media atau pers. Justru media atau pers ini dijadikan  mitra  strategis  dalam  menyampaikan  berbagai  macam  agenda  dan  keberhasilan produk hukum di lingkungan Mahkamah Agung.
Kendala lain yang sering dikeluhkan oleh peserta adalah aspek etika penegak hukum, dengan argumen  bahwa  penegak  hukum  secara  etika  tidak  dianjurkan  untuk  bersosialisasi  terlalu dekat dengan masyarakat, termasuk dengan media atau pers.  Dalam hal ini, tentu kegiatan
berhubungan  dengan  media  masih  dapat  dilakukan  dengan  baik  selama  tidak  menganggu integritas  dan  jalannya  proses  hukum  dengan  cara  bagaimana  para  hakim  dapat mengidentifikasi  dengan  jeli  berbagai  maksud  dan  kepentingan  dari  para stakeholderny a termasuk  dengan  media  atau  pers.  Hal  ini  tentu  sejalan  dengan  pemikiran  bahwa  media mempunyai  kekuatan  dalam  mempengaruhi  opini  publik  dan  menyampaikan  berbagai macam nilai kepada masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ikhsano dan Jakarudi (2020)  yang  menyatakan  bahwa  ada  berbagai  bentuk  media  yang  dapat  digunakan  untuk mengkampanyekan  berbagai  nilai  yang  ada  kepada  masyarakat.  Media  juga  tidak  bebas kepentingan, seperti diungkapkan Ikhsano (2020) bahwa pendekatan ekonomi politik media juga  tidak  hanya  melihat  peran  media  sebagai  industri  transnasional,  tapi  juga  berbagai kepentingan yang diakomodasi media. Untuk itu sangat diperlukan kedekatan dengan media agar  kita  dapat  memahami  kepentingannya  dan  dapat  mengakomodasi  kepentinagan tersebut.
Selanjutnya materi penyuluhan membahas mengenai keterampilan manajemen media atau hubungan  dengan  media  yang  meliputi  berbagai  macam  kegiatan;  mulai  dari  bagaimana mengemas kegiatan press conference yang baik; menyiapkan press kit yang menarik terdiri dari press release yang memiliki nilai berita dan human interest yang baik, disertai dengan adanya infografis serta video dari press release tersebut. Di tengah peningkatan media digital saat ini, tentu video press release menjadi salah satu alternatif jitu dalam memenuhi dahaga informasi  dan  data  para  awak  media.  Terlebih  ketika  institutsi  memiliki  acara  yang  besar, sangat disayangkan jika tidak dipublikasikan karena bisa berdampak baik bagi citra maupun reputasi institusi. Seperti diungkapkan Harwinda & Ikhsano (2020) yang menyatakan bahwa mengelola acara terbesar dapat menjadi contoh bagi publik guna mendapatkan hasil reputasi yang baik dan sesuai tujuan yang dicapai.
Media visit juga menjadi salah satu alat dalam kegiatan berhubungan dengan media. Dalam hal  ini  dapat  dilakukan  penjadwalan  waktu  tertentu  untuk  selalu  mengunjungi  berbagai media, baik itu media mainstream maupun media digital sehingga dapat menambah daftar media  partner .  Kunci  utama  keberhasilan  hubungan  dengan  media  adalah  dengan  begitu eratnya kita berhubungan dengan media partner, maka dapat menyeleksi berbagai macam pemberitaan mengenai institusi kita.
Dalam  melakukan  kunjungan  media,  sebenarnya  tidak  terlalu  diperlukan  suatu  persiapan khusus  atau  bila  hanya  ada  suatu  nilai  berita  yang  akan  kita  sampaikan;  namun  dapat dilakukan  secara  berkala  guna  terus  menunjang  hubungan  baik  dengan  media. Media gathering juga dapat dijadikan salah satu agenda dalam berhubungan media. Sesekali para ketua pengadilan, para hakim dapat melakukan aktivitas bersama dengan awak media; baik itu olahraga Bersama, bersepeda, sepak bola, tenis dan lain sebagainya. CEO Interview juga salah  satu  bentuk  dalam  berhubungan  dengan  media.  Pada  kegiatan  ini  para  Ketua

## PELATIHAN KETERAMPILAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS MELALUI MEDIA MANAGEMENT TOOLS DALAM MEMBANGUN PERADILAN KREDIBEL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
pengadilan melakukan wawancara di berbagai media agar dapat menginformasikan kinerja dari pengadilan.
Di  era  sekarang  ini,  adanya influencer menjadi  cara  yang  cukup  ampuh  untuk  dapat mempengaruhi masyarakat. Influencer yang dimaksud tentu tidak harus selalu seorang artis atau selebgram yang mempunyai follower cukup banyak di berbagai macam media sosial, yang terpenting adalah yang memiliki daya pengaruh yang relatif kuat. Tetapi tidak dipungkiri bahwa popularitas dari seorang selebriti membuat pesan menjadi lebih mudah diingat, dapat diandalkan  dan  dapat  dipercaya  (Pinaria,  Ikhsano  &  Sutjipto,  2020).  Namun  demikian, influencer dapat diambil dari para akademisi, tokoh masyarakat dan juga para stakeholder lainnya. Berbagai macam media managament tools tersebut seperti tergambarkan pada slide yang dipaparkan pembicara pada gambar di bawah ini:

## Gambar 4. Media Management Tools
Menjelang  akhir  penyuluhan,  pembicara  mengajak  peserta  yang  sudah  dibagi  menjadi beberapa kelompok untuk melakukan pembahasan studi kasus manajemen media.  Setiap kelompok  yang  terdiri  dari  10  peserta  didistribusikan  studi  kasus  dan  diminta  untuk melakukan  analisis  serta  menjabarkan  keterampilan  manajemen  media  seperti  apa  yang diperlukan. Berikut ini gambaran mengenai studi kasus yang diberikan:
Tabel 3: Mekanisme Studi Kasus Kelompok Peserta dan Solusi Media Management Tools yang ditawarkan Masing-Masing Kelompok Kelompok Studi Kasus Solusi Management Tools I Pengadilan A mengalami kasus yang menarik masyarakat adat, produk hukum yang dihasilkan menyinggung masyarakat adat dan mereka melakukan demonstrasi besar-besaran Kelompok I menganalisis bahwa  perlu influencer atau tokoh  masyarakat  dilibatkan dan  juga  tokoh  masyarakat tersebut  menjadi  orang  ketiga
di pengadilan. Bagaimana memanfaatkan media management
tools agar masalah dapat selesai dan tidak berdampak pada citra pengadilan A? ketika  berbagai  macam  media mencari data dan informasi II Pengadilan B mendapatkan banyak pemberitaan negatif terkait produk hukum berupa berkurangnya jumlah waktu terpidana korupsi. Bagaimana memanfaatkan media management tools agar masalah dapat selesai dan tidak berdampak pada citra pengadilan B? Kelompok II menganalisis bahwa media dapat menjadi senjata ampuh dalam membentuk opini publik.
Media management tools yang dapat dilakukan adalah dengan sesering mungkin berhubungan dengan media melalui media gathering sambil menyisipkan pesan- pesan yang disampaikan kepada masyarakat III Pengadilan C mendapatkan kasus sengketa pemilukada.  Dua massa saling menklaim kemenangan pemilukada dan masing-masing kandidat menghubungi para ‘ baking ’ nya berupa tokoh-tokoh nasional, tokoh2 nasional tersebut kerap menghubungi ketua pengadilan. Apa yang menjadi dasar masalah dan apa tindakan media management tools terbaik yang dapat dilakukan? Kelompok III  menganalisis bahwa dasar masalahnya adalah sengketa pemilukada,
untuk itu diperlukan data dan infromasi yang trasparan dan disampaikan secara terbuka kepada kedua belah pihak, sedangkan pressure politik dari tokoh nasional dapat di atas dengan media management tools berupa press conference menyampaikan data dan infromasi yang terbuka IV Pengadilan D mengalami tekanan dari kasus  perceraian pasangan artis ternama. Berbagai media/pers berbondong-bondong mencari data dan infromasi yang sensasional. Para awak media memaksa untuk melakukan wawancara kepada kedua artis yang sedang bermasalah. Bagaimana pengadilan dapat memanfaatkan moment ini dan menghandle hal ini melalui media management tools ?
Kelompok IV menyarankan bahwa Hubungan Masyarakat pengadilan harus mempunyai media center sendiri sehingga semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh awak media dapat dikontrol dan keluar dari satu pintu. Setiap pemberitaan mengenai kasus artis tersebut selalu diselipkan
dengan berbagai macam prestasi dari pengadilan. V Pengadilan E mendapatkan suatu penghargaan tertinggi sebagai salah satu pengadilan terbaik di Indonesia, namun tidak ada satu mediapun yang meliput. Apa yang dilakukan oleh pengadilan agar mendapatkan banyak liputan pencapaian tersebut? Kelompok V menyarankan bahwa penyebaran pers release kepada para media dibarengi dengan mengandeng para influencer agar prestasi pengadilan tersebut dapat terberitakan dengan baik VI Pengadilan C mendapatkan kasus sengketa pilkada.  Dua massa saling menklaim kemenangan pemilukada dan masing-masing kandidat menghubungi para ‘ baking ’ nya berupa tokoh-tokoh nasional, tokoh2 nasional tersebut kerap menghubungi ketua pengadilan. Apa yang menjadi dasar masalah dan apa tindakan media management tools terbaik yang dapat dilakukan? Kelompok VI menganalisis bahwa dasar masalahnya adalah kepentingan para tokoh nasional yang ikut campur masalah daerah, Untuk itu diperlukan lobi dan negosiasi dari Mahkamah agung melalui kementrian Hukum dan HAM agar memastikan tidak ada intervensi hukum. VII Pengadilan A mengalami kasus yang menarik. masyarakat adat, produk hukum yang dihasilkan menyinggung masyarakat adat dan mereka melakukan demonstrasi besar-besaran di pengadilan. Bagaimana memanfaatkan media management
tools agar masalah dapat selesai dan tidak berdampak pada citra pengadilan A ?
Kelompok  VII  memberikan analisis  bahwa  perlu  adanya literasi  hukum  pada  para masyarakat  adat  agar  tidak terjadi  lagi,      kegiatan  literasi hukum ini mengandeng media partner . VIII Pengadilan B mendapatkan banyak pemberitaan negatif terkait produk hukum berupa berkurangnya jumlah waktu terpidana korupsi. Bagaimana memanfaatkan media management tools agar masalah dapat selesai dan tidak berdampak pada citra pengadilan B? Kelompok VIII memberikan analisis bahwa  pengurangan ‘diskon’ hukuman koruptor sudah berdasarkan undang-
undang yang berlaku dan tidak menyalahi aturan, media management tools yang dapat dilakukan adalah dengan pemred gartehring untuk dapat menyamakan persepsi masalah hukum sehingga para Pimpinan redaksi mengerti
dengan jelas sambil meberikan data dan informasi mengenai berbagai macam hukuman
yang ‘berat’ pada koruptor lain sebagai penyeimbang data dan informasi. IX Pengadilan D mengalami tekanan dari kasus perceraian pasangan artis ternama. Berbagai media/pers berbondong-bondong mencari data dan informasi yang sensasional. Para awak media memaksa untuk melakukan wawancara kepada kedua artis yang sedang bermasalah. Bagaimana pengadilan dapat memanfaatkan moment ini dan menangani hal ini melalui media management tools ? Kelompok IX menyarankan bahwa hubungan masyarakat pengadilan harus memanfaatkan moment ini
dengan cara menjadikan semua latar belakang interview artis dengan latar belakang pengadilan dan
cuplikan-cuplikan dari ketua pengadilan sehingga nama pengadilan dapat terangkat X Pengadilan E mendapatkan suatu penghargaan tertinggi sebagai salah satu pengadilan terbaik di Indonesia, namun tidak ada satu mediapun yang meliput. Apa yang dilakukan oleh pengadilan agar mendapatkan banyak liputan pencapaian tersebut? Kelompok X menyarankan bahwa perlu adanya press conference , media gathering dan juga pernyataan dan ucapaan dari para tokoh agar menjadi magnet bagi media.
Dari kegiatan studi kasus tersebut, maka setelah dilakukan evaluasi dengan mengedepankan pemahaman akan pentingnya peran kehumasan dan pentingnya media management tools maka dapat disimpulkan bahwa:
Tabel 4: Penilaian Studi Kasus Kelompok Aspek Penilaian Ketepatan Identifikasi Masalah Pemahaman Public Relations Keterampilan Media Management Tools I Baik Baik Sangat Baik II Baik Cukup Baik Baik III Baik Baik Sangat Baik IV Cukup Baik Cukup Baik Baik V Sangat Baik Baik Baik VI Sangat Baik Baik Sangat Baik VII Baik Baik Sangat Baik

## PELATIHAN KETERAMPILAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS MELALUI MEDIA MANAGEMENT TOOLS DALAM MEMBANGUN PERADILAN KREDIBEL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
VIII Sangat Baik Baik Sangat Baik IX Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik X Cukup Baik Cukup Baik Baik
Gambar 5. Peserta Pelatihan
Dari  hasi  penilaian  studi  kasus  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  secara  umum  aspek identifikasi masalah berada pada kategori baik, aspek pemahaman public relations berada pada  kategori  baik  sedangkan  aspek  keterampilan media  management  tools berada  pada kategori sangat baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyuluhan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu luaran yang diharapkan.  Pada akhir penyuluhan, peserta juga diberikan kesempatan  bertanya,  berdiskusi  dengan  pembicara/penyuluh,  waktu  yang  diberikan  oleh panitia sebesar 15 menit. Peserta yang antusias bertanya sebanyak 18 peserta sehingga waktu yang telah ditentukan ditambah 15 menit untuk mengakomodasi pertanyaan peserta.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat  disimpulkan  memenuhi  tujuan,  yaitu pengembangan  pemahaman public  relations dan  keterampilan media  management  tools para  peserta,  yaitu  para  ketua  pengadilan,  para  hakim  dan  para  Humas  di  lingkungan Mahkamah  Agung.    Dari  100  peserta  dapat  juga  disimpulkan  materi  yang  disampaikan berguna  dan  bermanfaat  dan  dapat  diaplikasikan  pada  aktivitas  sehari-hari  para  peserta. Kegiatan pengabdian semacam ini dapat dilakukan kembali dikemudian hari dengan peserta yang berbeda di lingkungan Mahkamah Agung yang belum mendapatkan kesempatan atau dilakukan pada peserta yang sama dengan materi penyuluhan yang lebih menekankan pada pengetahuan lebih detail mengenai community relations , agenda setting dan public speaking sehingga akan sangat membantu pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan pada pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Terlebih  dimasa  pandemi  ini,  tentu  banyak  kegiatan dilakukan di rumah sehingga dapat menambah aktivitas yang bermanfaat dan produktif di
rumah. Serta dari aspek budget, kegiatan yang diadakan virtual seperti ini dapat menghemat budget  penyelenggaraan  dibanding  dengan  kegiatan  penyuluhan  secara  luring  dengan mendatangkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kegiatan penyuluhan ini dapat terselenggara berkat kerjasama Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dan Pusdiklat Mahkamah Agung, sehingga penulis patut menyampaikan penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang telah mempercayakan kegiatan ini  kepada  Institut  Komunikasi  dan  Bisnis  LSPR  melalui  Lembaga  Sertifikasi  Profesi-LSPR. Ucapan  terima  juga  disampaikan  kepada  Lembaga  Serfitikasi  Profesi-LSPR  yang  telah mempercayakan penulis sebagai penyuluh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## REFERENSI
Breakendriedge,  D.  (2008). PR.2.0  New  Media,  New  Tools,  New  Audiences .  New  Jersey:
Pearson Education Inc Publishing.
Cawidu,  I.  (2016,  April  14).  Government  Public  Relations  (GPR).  Diakses  dari https://slideplayer.info/slide/11862888/
Gunning, E. (2020, February 24). “If I Was Down to My Last Dollar, I’d Spend It on Public Relations”Bill  Gates.  Diakses  dari  https://irishacademy.ie/if-i-was-down-to-my-last- dollar-id-spend-it-on-public-relations-bill-gates/
Harwinda, A. & Ikhsano, A. (2020). Pengaruh Special Event Pembukaan ASIAN GAMES ke-18 Tahun 2018 terhadap Reputasi Ketua Panitia INASGOC . Jurnal Komunikasi .14 (1). 31- 42. https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.6029
Ikhsano, A., & Jakarudi, J. (2020). Representation of Black Feminism in Hidden Figures. Nyimak
Journal of Communciation . Vol. 4 No. 2. 169-180.
http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v4i2.2358
Ikhsano, A. (2020). Melawan Hegemoni Perfilman Hollywood .  Tangerang: Indigo Media.
Iprahumas Indonesia. (2020 ). The Real GPR: 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia . Jakarta: Ikatan Pranata Humas Indonesia.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  (2016). Lingkup  Program Government Public Relations . Diakses dari
https://www.kominfo.go.id/content/detail/6857/lingkup-program-government- public-relations/0/pp_gpr
Pinaria, J.M & Ikhsano, A., etc.  (2020). Accelerating Diffusion Innovation Using Celebrities as Opinion  Leaders  for  Millennials:  HPV  Vaccines  in  Indonesia, Jurnal  Komunikasi; Malaysian Journal of Communication . Vol. 36 No. 3. 32-48. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3603-03 .
We are Social. (2019). Digital 2019: Essential Insights Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, and E-Commerce [PDF File]. Retrieved from https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
Widowati, D. (2019). Peran Corporate Communication PT Krakatau Steel dalam Mengatasi Krisis. Communicare:  Journal  of  Communication  Studies .  6(2).  190-203. https://doi.org/10.37535/101006220196
.