## PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE
Muhammad Fitrah Nisardi 1 , Supardin 2 , Andi Muhammad Akmal 3
123 Universitas Islam Negri Alauddin Makassar
Email : Fitrahnisardi@gmail.com

## Abstrak
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  terkait  penerapan  kaidah  fikih  al-adah  muhakkamah dalam  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Islam  di  Kecamatan  Tanete  Riattang Kabupaten bone. Secara mendasar terkait perkara kewarisan telah diatur di dalam hukum Islam , tetapi pada kenyataannya tidak semua orang Islam membagi warisan tersebut dengan mengacu kepada  ketentuan  mengenai  pembagian  warisan  dalam fiqh  mawaris tersebut.  Adat  dan kebiasaan  yang  tumbuh  dalam  lingkungan  sosial  seseorang,  menjadi  sebab  orang  tersebut terikat  dengan  sebuah  hukum.  Konsep  hukum  waris  di  Indonesia  setidaknya  ada  dua  yakni, hukum Islam dan hukun adat. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan diantaranya  yaitu  bentuk  pembagian  harta  warisan  serta  bemana  implementasi  penerapan kaidah  fikih  al  adah  muhakkamah,  Penelitian  ini  temasuk  dalam  kategori field  research kualitatif , adapun hasil penelitian ini pembagian warisan dalam bentuk hukum adat diwilayah Kecamatan  Tanete  Riattang  menggunakan  pembagian  harta  warisan  secara tudang  sipulung atau secara musyawarah. Konsep pembagian harta warisan ini sesuai dengan konsep pembagian secara tashaluh yang didasari dengan kesepakatan dan kesukarelaan.   Implementasi Pembagian warisan secara tudang sipulung telah sesuai dengan pembagian secara hukum islam dalam hal ini al-adah atau al-urf, sepanjang pada pembagian harta warisan ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai nilai ajaran Islam. Pembagian menggunakan metode ini didasari oleh kesepakatan dan juga kesukarelaan para ahli waris, yang pada dasarnya sama dengan pembagian warisan dengan cara tashaluh yang dalam pelaksanaannya mengutamakan musyawarah dan kesepakatan ahli waris.
Kata Kunci: Hukum Adat, Warisan, Kaidah Fikih.

## Abstract
The  discussion  in  this  study  is  related  to  the  application  of  the  fiqh  rules  of  al-adah muhakkamah  in  the  distribution  of  inheritance  to  the  Islamic  community  in  Tanete  Riattang District, Bone Regency. Fundamentally related to inheritance matters have been regulated in Islamic law, but in reality not all Muslims share the inheritance with reference to the provisions regarding the distribution of inheritance in the fiqh Mawaris. Customs and habits that grow in a person's social environment, become the reason that person is bound by a law. There are at least two concepts of inheritance law in Indonesia, namely, Islamic law and customary law. In this study, several main issues were formulated, including the form of inheritance distribution
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
as well as the implementation of the application of the principles of fiqh al adah muhakkamah. by tudang sipulung or by deliberation. The concept of sharing inheritance is in accordance with the  concept  of  tashaluh  sharing  which  is  based  on  agreement  and  voluntarism.  The implementation of the distribution of inheritance by tudang sipulung is in accordance with the distribution according to Islamic law, in this case al-adah or al-urf, as long as the distribution of  inheritance does  not  conflict with  the values of  Islamic teachings. The division using this method is based on the agreement and also the voluntarism of the heirs, which is basically the same  as  the  distribution  of  inheritance  by  means  of  tashaluh  which  in  practice  prioritizes deliberation and agreement of the heirs.
Keywords: Customary Law, Inheritance, Fiqh Rules.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat, yang mana Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan dan adat istiadat. Hukum adat  merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam undang undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 melalui penjelasan umum yang mengatakan bahwa
“Undang-undang  dasar  1945  adalah  dasar  hukum  yang  tertulis  sedangkan disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturanaturan yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggara Negara meskipun tidak tertulis”. 1
Hukum adat dalam pandangan Islam tentu sesuatu yang kemudian harus sesuai dengan tuntunan syariat dalam hal ini yaitu al Quran dan Hadis dari Nabi Muhammad saw. al Quran merupakan kitab  suci  ummat  Islam  yang  diturunkan  kepada  Muhammad  saw.  untuk  menjadi  pedoman hidup bagi manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. 2 Sedangkan yang dimaksud dengan hadis  ialah  sesuatu  yang  disandarkan  pada  Nabi  Muhammad  saw.  baik  berupa  perkataan, perbuatan,  ketetapan,  maupun  sifatnya. 3 Maka  adat  yang  dimaksud  adalah sebuah  kebiasaan
1 Irvan dan Darussalam,”Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara” Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga  Islam Volume 2 Nomor 2 (April 2021). hlm. 283.
2 Achmad Abubakar, dkk, Ulumul Qur’an Pisau Analisis dalam Menafsirkan Al-Quran (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), hal. 5.
3 Zainuddin MI, dkk, Studi Hadits (Surabaya : SA Press, 2011), hlm. 2.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
yang terulang dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan al Quran dan Hadis serta tidak pula bertentangan dengan akal sehat atau lurus. Adat yang baik atau ( Shahih ) dapat dijadikan sebagai hukum penetapan suatu perkara. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al- Adah Muhakkamah yang dalam artiannya memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. 4 Makna muhakkamah dalam kaidah tersebuh menjadi referensi ketika terjadi perselisihan  mengenai  suatu  perkara,  karena  adat  merupakan  dalil  yang  menjadi  pondasi hukum, yang pada akhirnya bahwa setiap kebiasaan atau adat yang baik bisa dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum Islam. Salah satu kebiasaan atau adat yang berkembang di masyarakat  negara  Indonesia,  terkhusus pada bagian timur yang terletak di  Kabupaten Bone Kecamatan  Tanete  Riattang  yaitu  pembagian  dalam  harta  warisan  secara  musyawarah  atau tudang sipulung .
Hukum kewarisan dinegara Indonesia memiliki beragam sistem dalam pelaksanaannya, sebab selain hukum kewarisan Islam juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata yang masing masing dari ketiganya memliki dasar berlakunya, yakni:
Pertama, sistem  kewarisan  perdata  barat  (Eropa),  yang  bertuang  dalam Burgelijk  Wetboek (kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata)  yang  berdasarkan  ketentuan  pasal  131  I.S.  Jo Staatsblad 1917  No.  129  Jo. Staatsblad 1924  No.557,  Jo. Staatsblad 1917  No.  12  tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka WB tersebut berlaku bagi orang orang Eropa dan mereka  yang  dipersamakan  dengan  orang  Eropa,  orang  TImur  Asia  Tionghoa,  orang  Timur Asing lainnya dan orang orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa. 5
Kedua, sistem  kewarisan  adat  yang  juga  memiliki  sistem  yang  beraneka  ragam,  hal  tersebut dikarenakan dipengaruhi dari bentuk  suku bangsa diberbagai  daerah lingkungan hukum  adat yang  ada  di  Negara  Indonesia.  Hukum  adar  waris  pada  dasarnya  merupakan  hukum  yang
4 Duski Ibrahim, Al-Qawaid Al Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih (Palembang : CV.Amanah, 2019), hlm. 96.
5 Nur Qalbi Huasin dan Musyfikah Ilyas,”Praktik Kewarisan pada Masyarakat Islam (Studi Kasus 2017- 209),” Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 (April 2020). hlm. 34.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
mengatur bagaimana cara penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.
Ketiga, sistem  hukum  kewarisan  Islam  yang  berlaku  bagi  Negara  Indonesia  yang  beragama Islam berdasarkan staatsblad 1854 No. 129 diundangkan di negeri Belanda dengan staatsbland 1855  No.2,  di  Indonesia  dengan  staatsblad  1929  No.  221,  yang  telah  diubah,  ditambah,  dan sebagainya, terakhir berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo ketetapan MPRS No. II/1961 Lampiran A No. 34 jo GBHN jo ketetapan MPR No. II/1983 Bab IV. 6
Hukum  kewarisan  merupakan  salah  satu  hukum  yang  termasuk  dalam  kategori  hukum keluarga. 7 Hukum  waris  merupakan  salah  satu  hukum  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan kehidupan manusia. Di dalam hukum waris, mengatur mengenai perpindahan harta benda dari seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  orang  yang  masih  hidup,  dalam  hal  ini  yaitu orang orang yang berhak untuk menerima harta warisan tersebut, misalnya disebabkan karena adanya  hubungan  darah  (nasab)  ataupun  hubungan  perkawinan  (Sebab)  dengan  pewaris. Warisan terkadang menjadi hal yang sangat sensitive untuk dibahas jika dalam pembagiannya ada salah satu orang yang berhak menerima namun tidak hadir dalam pembahasan mengenai pembagian harta warisan. Setiap manusia tentunya akan mengalami fase kematian, maka hak hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya. Maka dalam hal ini, untuk menghindari konflik antara  para ahli waris,  maka  hukum  waris  dapat  menjadi  solusi  atau  sarana  dalam  pembagian  hak  ataupun kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.
Hukum  waris  merupakan  hukum  yang  mengatur  perpindahan  hak  ataupun  kewajiban  yang menyangkut dalam bidang kekayaan, yang dimiliki oleh orang yang meninggal dalam hal ini biasa  disebut  sebagai  pewaris,  kepada  orang  orang  yang  berhak  untuk  menerima  warisan
6 Abdillah Mustari, Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Makasar: Alauddin University Press, 2013), hal. 15- 20.
7 Nur Qalbi Huasin dan Musyfikah Ilyas,”Praktik Kewarisan pada Masyarakat Islam (Studi Kasus 2017- 209),” Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2 (April 2020). hlm. 32.
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
tersebut. Di dalam hukum waris juga menentukan orang orang yang berhak untuk menerima harta warisan, dalam hal ini biasa disebut sebagai ahli waris.  Adapun warisan tersebut dapat dimaknai pemilikan harta yang muncul dikarenakan adanya peristiwa kematian. 8
Terdapat beberapa hukum waris yang berlaku di Indonesia dan selama ini telah digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam proses pewarisan. Adapun hukum waris tersebut misalnya hukum kewarisan Islam, hukum waris yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan hukum kewarisan adat.
Di dalam Islam,  hukum  kewarisan biasa disebut dengan istilah fiqih  mawaris , atau faraidh . Dalam objek pembahasan Ilmu Faraidh tersebut ialah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. 9 Fiqh dalam etimologi bahasa arab yaitu faqaha yang mana kedudukan kata fiqh yaitu  sebagai  masdar  yang  berarti al-fahmu yang  artinya  paham. 10 Menurut  Hajar  M, hukum kewarisan merupakan terjemahan fiqih mawaris yang artinya, hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta orang yang telah meninggal dunia atau disebut sebagai pewaris, kepada  orang  yang  masih  hidup  atau  biasa  disebut  sebagai  ahli  waris . 11 Ada  juga  yang berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian bagian masing masing ahli waris tersebut. 12
Adapun  sumber  utama  hukum  kewarisan  Islam  yaitu  Al  Qur’an,  sunnah,  qiyas,  dan  juga
8 Andi  Chandra  Kurniawan,  dkk,”Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim  tentang  Hak  Ahli  Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Study Putusan no. 206/pdt/2015/Pa.Pwl),” Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1 (Desember 2021), hlm. 147.
9 Henrik  Pantamar  dan  Rahma  Amir  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Kewarisan  di  Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 (April 2021), hlm. 270.
10 Moh. Fadil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Fiqh (Cet. V; Malang : Madani, 2020), hal. 1.
11 Umi Kalsum, “Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2013), hlm. 1.
12 Sirman, Dahwal, Hukum Kewarisan Indonesia yang DiCita Citakan, (Cet. I; Bandung, CV. Mandar Maju, 2020), hal. 15.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
ijmak. 13 Sedangkan  objek  pembahasan  dalam  ilmu faraidh tersebut  ialah  harta  peninggalan seseorang  yang  telah  meninggal  dunia. 14 Menurut  hukum  Islam,  warisan  tidak  hanya didapatkan oleh keluarga inti saja, tapi juga dapat didapatkan sampai keturunan kedua dari garis lurus ke bawah, samping, dan juga atas. 15
Terkait pembagian harta warisan melalui proses pewarisan, di kalangan masyarakat Indonesia juga mengenal pembagian warisan secara adat. Berbeda halnya dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan yang terdapat di dalam undang undang, hukum kewarisan adat bersumber dari kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu dalam rangka proses kewarisan ini.  Olehnya itu  pembagian  kewarisan  menurut  hukum  adat  tersebut,  hanya  terbatas  pada  daerah  dan masyarakat tertentu saja.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas mengenai hal ini secara mendalam pada jurnal yang berjudul “PENERAPAN KAIDAH FIKIH AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN  PADA  MASYARAKAT  ISLAM  DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE” .

## B. Metode Penelitian
Ada  beberapa  cara  atau  teknik  dalam  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik observasi ini merupakan upaya untuk memperoleh data dengan melihat atau mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang peneliti ketahui.  Peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  dan  pencatatan  secara  sistematis. Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu,  yaitu  metode  pengumpulan  data dengan  jalan  Tanya  jawab  sepihak  dan  berlandaskan  pada  tujuan  penelitian,  Dokumentasi
13 Weni Agustina dan Abd. Halim Talli, “Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019): hlm. 90.
14 Henrik  Pantamar  dan  Rahma  Amir,”Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Kewarisan  di  Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 (April 2021), hlm. 270.
15 Nurul  Muthahharah  dan  Supardin,”Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling ”, Qadauna  Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020), hlm. 120.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
adalah  cara  pengumpulan  data  melalui  peninggalan  tertulis,  seperti  arsip-arsip  dan  termasuk juga  buku-buku  tentang  pendapat,  teori,  dalil  atau  hukum-hukum  dan  lain  lain  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian.  Dengan  itu  menggunakan  dua  pendekatan  yaitu, pendekatan teologi ( syar’i ) dan pendekatan sosiologi. Pendekatan Teologi adalah pendekatan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiric dari suatu keagamaan dianggap sebagai hal yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi atau syar’i ialah dalam hal menelusuri syariat syariat agama Islam. 16 menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan. Sedangkan  pendekatan  sosiologi  merupakan  pendekatan  yang  mempelajari  hidup  bersama dalam menyelidiki ikatan ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti  sifat  hidup  bersama  sehingga  terjalin  hubungan  yang  baik  dengan  masyarakat. Pendapat  lain  menyatakan  pendekatan  sosiologi  adalah  pendekatan  atau  suatu  metode  yang membahas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Bentuk Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Warisan  pada  umumnya  mengandung  makna  sebagai  harta  peninggalan  dari  seseorang yang  meninggal  dunia  yang  peralihan  hartanya  diberikan  kepada  mereka  yang  berhak mendapatkannya  baik  karena  hal  sebab  atau  karena  hal  nasab  yang  terikat  ke  diri  si pewaris. Warisan dikalangan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang merupakan hal yang perlu atau sangat  penting mengingat  warisan mampu menutup sedikit banyaknya biaya perekonomian  masyarakat.  Sebagaimana  yang  telah  dituliskan  pada  bab  sebelumnya bahwa pada ilmu faraidh atau lebih dikenal dengan ilmu waris ada beberapa istilah yang terkandung didalamnya, yaitu
16 Ummul Khaerah S dan Ibnu Izzah “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Suami  yang  Telah  Meningal  Dunia  (Studi  Kasus  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  Nomor 64/pdt.p/2020/PA.Blk)”, Qadauna  Jurnal  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  Volume  4  Nomor  1 (Desember 2022), hlm.158.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
a. Waris, waris atau orang berhak menerima harta warisan, baik hak yang timbul karena sebab hubungan darah ataupun karena sebab perkawinan.
b. Mawaris, ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta warisan.
c. A l-Irs, harta  warisan  yang  siap  dibagi  oleh  sesudah  diambil  untuk  keperluan jenazah.
d. Tirkah,  harta  warisan  yang  sebelum  diambil  untuk  keperluan  jenazah  yang diantaranya  ialah  pemeliharaan  jenazah,  pelunasan    utang,  dan  pelaksanaan wasiat.
Penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang tujuannya untuk mengetahui bentuk bentuk dalam pembagian harta warisan dimasyarakat Kecamatan Tanete Riattang, sekiranya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menemukan  bentuk  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakata  Kecamatan  Tanete Riattang yaitu : Pembagian harta warisan dengan cara Tudang Sipulung (Musyawarah).
Masyarakat Kabupaten Bone terkhusus Kecamatan Tanete Riattang memiliki tradisi atau adat yang pada saat harta warisan ingin dibagikan maka dilakukan tudang sipulung atau duduk  secara  bersama  sama  melakukan  perundingan  mengenai  harta  warisan  yang ditinggalkan oleh orang tua keluarga. Tudang sipulung merupakan salah satu  adat  atau kebiasaan  yang  dikenal  di  kalangan  suku  bugis  untuk  membicarakan  suatu  persoalan tertentu dan juga untuk menemukan penyelesaian ataupun solusi dari permasalahan atau persoalan yang ada. Tudang Sipulung terdiri dari dua kosa kata yaitu tudang dan sipulung . Secara  bahasa  atau  etimologi tudang berarti  duduk  sedangkan sipulung berarti berkumpul. 17 Seorang  pallontara  (penafsir  lontara)  Baharuddin  (2013)  menjelaskan dengan bahasa bugis, bahwa: “ naiya riyasenge tudang sipulung, iyanaritu mallari ade’e napagau  tau  riolota.  Tudang  maddeppu-deppungeng,  tudang  mallewo-lewoang
17 Andi  Erwin  Nur,  “Urgensi  Pembagian  secara  Musyawarah  dalam  Meminimalisir  Perselisihan  Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec.Barebbo, Kab. Bone)”, Skripsi , IAIN Bone, 2020, hlm. 39. http://repositori.iain-bone.ac.id/471/1/ (Diakses  2 Februari 2023).
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
nasibawai akkatta maelo sipatangngareng nenniya mala ada assimaturuseng”. Artinya “yang dimaksud dengan tudang sipulung ialah tradisi yang sering dilakukan orang dulu (tetua  kita).  Duduk  bersama  sama,  berkumpul  dengan  tujuan  hendak  bermusyawarah untuk mufakat. 18 Menurut peneliti tudang sipulung adalah duduk secara bersama sama, berkumpul  membicarakan  suatu  masalah  yang  menghasilkan  kesepakatan. Tudang sipulung merupakan suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat bugis untuk membahas mengenai suatu persoalan yang ada. Artinya penggunaan adat ini bukan hanya terbatas pada  satu  objek  pembahasan,  akan  tetapi  dapat  menjadi  wadah  ataupun  cara  untuk membahas  suatu  permasalahan  yang  ada.  Salah  satu  pembahasan  yang  dapat  dibahas dalam tudang  sipulung yaitu  terkait  dengan  pembahasan  warisan,  meliputi  penentuan orang  orang  yang  berhak  menerima  dan  juga  menentukan  kadar  ataupun  jumlah  yang diterima  oleh  masing  masing  ahli  waris  tersebut.  Dalam  hal  perkara  kewarisan  yang menjadi objek pembahasan dalam tudang sipulung , artinya bahwa penentuan orang orang yang berhak untuk menerima warisan dan juga bagian masing masing ahli waris tersebut didasarkan  pada  kesepakatan  bersama  oleh  para  peserta tudang  sipulung tersebut. Pembagian harta warisan dalam metode tudang sipulung sama halnya dengan pembagian secara musyawarah. Pembagian warisan secara musyawarah merupakan suatu pembagian warisan  secara  kekeluargaan  yang  mana  dalam  hal  ini  para  ahli  waris  membagi  harta warisan tersebut secara sukarela dan juga dengan kesepakatan ahli waris yang didasarkan pada  suatu  keadaan  tertentu. 19 Dari  pembagian  secara  bersama-sama  ini  dapat  lebih menekankan  rasa  kekeluargaan  sehingga  nantinya  antara  ahli  waris  tidak  ada  yang melakukan perselisihan atau merasa tidak adil karena adanya kesepakatan terlebih dahulu antara para  ahli  waris.  Unsur kesukarelaan di  kalangan  ahli waris merupakan hal yang sangat penting dalam hal pembagian warisan secara musyawarah. Hal tersebut tentunya
18 Hairil  Wiskawandi,  “Inferensi  Falsafah  “Tudang  Sipulung”  dalam  Upaya  Menghindari  Budgetary Slack Dana Desa DI Benteng Tellue”, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 22.
19 Andi  Erwin  Nur,  “Urgensi  Pembagian  secara  Musyawarah  dalam  Meminimalisir  Perselisihan  Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec.Barebbo, Kab. Bone)”, hlm. 39.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
sangat berbeda ketika dibandingkan dengan hukum positif atau fiqh mawaris yang sudah jelas mengatur bagian bagian setiap ahli waris. Menurut salah satu informan yaitu bapak Muh Taufiq Hasyim mengatakan bahwa Dalam artian pembagian harta warisan harus merujuk pada toleransi musyawarah sehingga tidak adanya ketimpangan atau rasa tidak adil dalam melakukan pembagian harta warisan tersebut . 20
Terkait dengan pembagian harta warisan secara tudang sipulung ini lebih lanjut dijelaskan bahwa  pembagian  harta  warisan  secara  musyawarah  ini  dilakukan  atas  rasa  sukarela antara  para  ahli  waris  sehigga  tidak  terjadi  konflik  dikemudian  hari  terkait  dengan permasalahan kewarisan tersebut. Untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil dan aman melalui hasil atau jalur musyawarah maka haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu :
a. Kecakapan bertindak di muka hukum
b. Baligh
c. Rusdy atau kemampuan dalam mengendalikan harta 21
Aturan yang tertera dalam hukum waris menyebutkan perbandingan harta warisan antara laki  laki  dan  perempuan  yakni  2:1.  Sedangkan  dalam  tradisi  adat  yang  melakat  pada masyarakat Bone terkhusus Kecamatan Tanete Riattang ialah anak laki laki didukung atau diizinkan  untuk  melakukan  atau  melanjutkan  pendidikan  diluar  daerah  atau  istilanya merantau. Dalam perantauan itulah yang mengeluarkan biaya banyak sehingga ketika kita lihat hal tersebut bahwa sangat tidak adil diterapkannya kaidah waris itu karena melihat adanya  status  dikucilkannya  perempuan.  Maka  perlu  adanya  pembicaraan  secara  sama sama  untuk  menentukan  bagian  dari  setiap  orang  yang  berhak  menerima  warisan  itu. Sejalan dengan itu bahwa “orang tua ketika masa hidupnya mencari harta benda untuk tiada lain tujuannya untuk dibagikan kepada anak-anaknya, jadi kalau mati mau dibagi secara  benar  dan  sesuai  dengan  peruntukannya  kepada  anak-anaknya. 22 Sehingga
20 Taufik Hasyim, Guru MTsN Watampone, Wawancara, Bone,27 Januari 2023.
21 Andi  Erwin  Nur,  “Urgensi  Pembagian  secara  Musyawarah  dalam  Meminimalisir  Perselisihan  Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec.Barebbo, Kab. Bone)”, hlm. 29-30.
22 Abduh Rahman, Imam Kelurahan TA, Wawancara , Bone , 30 Januari 2023.
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
kesimpulan dari wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa kaidah waris yang tertera  pada  Al-qur’an  bukan  tidak  terealisasikan  akan  tetapi  adanya  faktor  faktor  lain seperti yang disebutkan diatas bahwa adanya hukum adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran  dan  Hadits  sehingga  inilah  yang  diterapkan  dimasyarakat  Kecamatan  Tanete Riattang. Bentuk pembagian harta warisan ini didukung dengan teori dari yang dijelaskan dalam  buku  fikih  mawaris  dan  hukum  kewarisan  bahwa  menurut  Jalaluddin  Rahman, walaupun ayat mawaris sudah jelas 2:1, tetapi mengandung makna metaforis yakni pesan keadilan dan penghormatan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu perubahan dari 2:1 menjadi 1:1 adalah sebuah tuntutan keadilan gender dan persamaan, yang pastinya sangat perlu untuk diurus sebagai urusan dunia. 23

## 2. Implementasi  Penerapan  Kaidah  Fikih  al-Adah  Muhakkamah  dalam Pembagian Harta Warisan
Implementasi merupakan tindakan tindakan  yang dilakukan oleh individu individ atau pejabat pejabat (kelompok) yang diarahkan kepada terciptanya tujuan tujuan yang telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan.  Implementasi  atau  kadang  diartikan  sebagai penerapan sebuah sistem atau dijalankannya suatu aturan sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama.
Adat  memiliki  pengertian  yaitu  menduakalikan  suatu  perkara  dengan  kembali mengulanginya  lagi.  Perbuatan  yang  telah  berulang  kali  dilakukan  dinamakan  adat, karena pelakunya membiasakan perbuatan itu atau kembali melakukannya lagi dan lagi. Dalam  terminologi  ahli  fikih,  yang  dimaksud  sebagai  adat  ialah  ungkapan  mengenai sesuatu  yang  telah  tertanam  dalam  jiwa  berupa  perkara  perkara  yang  telah  dilakukan berkali kali, yang dapat diterima oleh tabiat yang lurus. Jadi tidak disebut sebagai  adat menurut  ahli  fikih  jika  perbuatan  perbuatan  sebagai  berikut,  yaitu:  1)  perbuatan  yang belum  menjadi  kebiasaan,  2)  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perorangan,  3)  perbuatan
23 Supardin, Fikih Mawaris&Hukum Kewarisan(studi analisis perbandingan) , hlm. 11.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
yang  bertentangan  dengan  tabiat  manusia  yang  lurus  (normal).  Dalam  hal  demikian keberlakuan  hukum  adat  hanya  dapat  berlaku  dalam  perkara  muamalah  saja. 24 al-Adah atau  al-Urf  juga diartikan  sebagai  kebiasaan  atau tradisi  dalam masyarakat  yang  sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. 25
Kaidah al-Adah  Muhakkamah ini  disebut  oleh  sebagian  ahli  fikih  adat  atau  kebiasaan yang  tidak  bertentangan  dengan  pandangan  Islam  atau  akal  yang  lurus.  Adat  yang dimaksud juga ialah adat yang umum dan adat yang khusus. Adat umum ialah adat yang di  telah  berlaku  diseluruh  Negara  di  dunia  atau  hampir  dipastikan  berlaku  di  seluruh dunia,  sedangkan  adat  khusus  adalah  adat  yang  berlaku  untuk  sebagian  Negara  atau sebagian daerah saja. Maka dari itu adat Tudang Sipulung yang telah menjadi kebiasaan dalam hal melakukan pembagian harta warisan di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten ini adalah adat khusus yang tidak bertentangan dengan pandangan Islam dan akal yang lurus.
Tudang sipulung memiliki beberapa muatan didalamnya yakni musyawarah, silaturahmi, dan tolong menolong. Musyawarah memiliki arti bahwa didalam praktik tudang sipulung terdapat  beberapa  orang  yang  duduk  bersama  sama  untuk  membahas  suatu  hal  untuk mncapai  mufakat  secara  bersama  sama.  Silaturahmi  mengandung  makna  bahwa  dalam adat tudang sipulung para kerabat  atau anggota tudang sipulung kembali dipertemukan sehingga adanya ikatan silaturahmi yang erat. Tolong menolong dalam hal ini dimaknai sebagai memberikan pemahaman kepada anggota tudang sipulung yang belum mengerti mengenai  pembahasan  dalam tudang sipulung tersebut,  sehingga dapat  membantu  atau menolong dalam pelaksanaan tudang sipulungnya .
24 Taufiq al-Hamdani, dkk “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone) Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1 (Desember 2021), hlm. 113.
25 Syamsu  Rizal  dan  Supardin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  TEKA  RA  NE’NE  dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima”, Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019), hlm. 76.
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
Dalam penerapan adat tudang sipulung ini terdapat beberapa nilai dasar yang dipengang oleh  para  peserta  yang  terlibat  dalam  anggota  tudang  sipulung  tersebut.  Anggota  yang berada dalam forum tudang sipulung harus memengang lima pegangan, yaitu :
1. Getteng ,  mempunyai  arti  berdiri  pada  keyakinannya,  baik  itu  dari  segi  ucpan ataupun  perbuatan.  Dengan  sifat getteng ini  lah  yang  dapat  membuat  forum tudang sipulung itu tidak berpihak kemana pun atau bisa secara objektif. Sifat ini selaras dengan firman Allah SWT. Q.S Al-Maidah/5:8:
اَدَهُش َِِّلِلّ َينِماَّوَ ق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ يا اوُلِدْعا ۚ اوُلِدْعَ ت  َّلََأ ٰىَلَع ٍمْوَ ق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرَْيَ  َلََو ۖ ِطْسِقْلِبِ َء

## نوُلَمْعَ ت اَِبِ ٌيرِبَخ ََّلِلّا َّنِإ ۚ ََّلِلّا اوُقَّ تاَو ۖ ٰىَوْقَّ تلِل ُبَرْ قَأ َوُه

## Terjemahannya :
Wahai orang orang yang beriman! Jadilah kamu sebagaimana penegak keadilan karena Allah, (ketika)  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  kebencianmu  terhadap  suatu  kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh  Allah  maha  teliti  terhadap  apa  yang  kamu kerjakan. 26
Prof.  Quraish  Shihab  dalam  tafsirnya  Tafsir  Al-Misbah  menjelaskan penggunaan  kata  qawwamin  yaitu  orang  orang  yang  senantiasa  bersungguh sungguh  untuk  melaksnakan  tugas    dalam  hal  ini  menegakkan  keadilan  dan kebenaran karena Allah SWT. dan juga menjadi saksi yang adil. 27
2. Lempu ,  nilai  dasar  selanjutnya  yaitu lempu yang  dapat  diartikan  sebagai perbuatan  yang  benar  atau  lurus.  Artinya  para  peserta tudang  sipulung harus memiliki  sifat  yang  benar  dan  lurus  dan  tidak  memiliki  sifat  curang.  Hal  ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah/2:186 :
26 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 108.
27 M.  Quraish  Shihab,  Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur’an,  (  Cet.  I;  Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.49.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
َاَس اَذِاَو ْوُ نِمْؤُ يْلَو ِْلِ اْوُ بْ يِجَتْسَيْلَ ف ِِۙناَعَد اَذِا ِعاَّدلا َةَوْعَد ُبْيِجُا ۗ ٌبْيِرَق ِِْنِّاَف ِِْنَّع ْيِداَبِع َكَل

## نْوُدُشْرَ ي ْمُهَّلَعَل ِْبِ ا
Terjemahannya :
Dan  apabila  hamba  hambaku  bertanya  kepadamu  (Muhammad)  tentang  aku,  maka sesungguhnya  aku  dekat.  Aku  kabulkan  permohonan orang  yang  berdoa  apabila  dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada- Ku, agar mereka memperoleh kebenaran. 28
Di  dalam  Tafsir  Al-Misbah  bahwa  kebenaran  yang  dimaksud  dalam  ayat tersebut ialah bertindak tepat serta mengetahui jalan yang paling baik, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. 29
3. Ada  tonngeng ,  sifat ada  tongeng memiliki  arti  yaitu  berucap  dengan  ucapan yang jujur. Para peserta tudang sipulung hendaknya mengatakan sesuatu yang jujur  dalam  membahas  suatu  objek  pembahasa.  Bersifat  jujur  ini  telah  ditulis dalam Q.S. Al-Nahl/16: 105 :
نْوُ بِذٰكْلا ُمُه َكِٕى ٰۤ ٰلوُاَو ِِٰۚلِلّا ِتٰيِٰبِ َنْوُ نِمْؤُ ي  َلَ َنْيِذَّلا َبِذَكْلا ىَِتَْفَ ي اََّنَِّا
Terjemahannya :
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat ayat Allah, dan mereka itu lah pembohong. 30
Dalam Tafsir Al-Misbah  dijelaskan terkait kata hum pada ayat tersebut setlah kata ulaa’ ikaa yang fungsinya untuk pengkhususan kepada mereka sebagai para pembohong  sejati. 31 Pada  ayat  tersebut  dijelaskan  mengenai  buruknya  sifat kebohongan. Maka dari itu sepatuhnya para anggota yang berada dalam tudang sipulung hendaknya mengatakan sesuatu dengan benar sehingga menghasilkan kesepakatan yang adil.
4. Sipakatau , sipakatau memiliki  arti  saling  menghargai  atau  saling memanusiakan. Anggota tudang sipulung tidak boleh saling bermusuhan yang
28 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 28.
29 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, hlm. 493.
30 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 279.
31 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, hlm. 737.
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
hal  tersebut  dapat  membuat  suasana  menjadi  ricuh.  Maka  harus  adanya  sifat saling menghargai antar satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini sesua dengan firman Allah SWT. Q.S Al-Hujarat/49:10:
َعَل َِٰلِلّا اوُقَّ تاَو ْمُكْيَوَخَا َْينَب اْوُحِلْصَاَف ٌةَوْخِا َنْوُ نِمْؤُمْلا اََّنَِّا

## َنْوَُحَْرُ ت ْمُكَّل
Terjemahannya :
Sesungguhnya  orang  orang  mukmin  itu  bersaudara,  karena  itu  damaikanlah  antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 32
Prof Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya, Tafsir Al-Misbah bahwa ayat tersebut  memberikan  isyarat  yang  sangat  jelas  bahwasannya  kesatuan  dan persatuan  dan  juga  hubungan  harmonis  antara  para  anggota  masyarakat  akan melahirkan rahmat yang berlimpah bagi mereka semua. 33
5. Nilai dasar selanjutnya ialah mappesona ri pawinruk seuwae , atau memiliki arti berserah diri kepada pencipta. Nilai dasar ini memiliki makna religius sehingga menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan-Nya.
Berdasarkan prinsip dasar atau nilai nilai yang ada pada tudang sipulung , menunjukkan bahwa tudang sipulung merupakan sebuah metode dalam hukum adat yang sangat baik, selama  dalam  pengaplikasiannya  atau  dalam  penerapannya  tidak  ada  nilai  nilai  yang bergeser atau menyimpang diantara nilai nilai diatas. Apabila dilihat dari segi kaidah fikih al-Adah Muhakkamah maka jelas adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk  adat  yang  baik  (Shahih).  Adat  shahih  merupakan  sesuatu  yang  dikenal  oleh manusia dan adat tersebut tidak bertentangan dengan syara . 34
32 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, hlm. 516.
33 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, hlm. 601.
34 Asriani Mardi dan Muhammad Fajri “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangka dalam Praktik Pernikahan  di  Desa  Garuttungan  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba”, Qadauna  Volume  4  Nomor  1 (Desember 2022), hlm. 179-180.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
Tudang sipulung merupakan salah satu  bentuk  muamalah dalam artian interaksi  antara sesame manusia. Dalam bukunya A. Djazuli disebutkan terkait mengenai kaidah tentang muamalah  ini  bahwa  “ al  ashlu  fil  mu’amalati  al  ibadati  illa  an  yadulla  dalilun  ‘ala tahriymiha” yang maknanya ialah asal dari segala bentuk muamalah ialah ibadah kecuali ada  dalil  yang  mengharamkannya. 35 Apabila  dikaitkan  dengan  kaidah  tersebut  maka hukum asal dari tradisi tudang sipulung merupakan hal yang diperbolehkan. Jika dilihat dari  sisi  Maslahat  Mursalah  maka  secara  singkat  maslahah  tersebut  dapat  diartikan sebagai menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. 36 Implementasi atau penerapan kaidah  fikih al-Adah  muhakkamah ini  dalam  pembagian  harta  warisan  telah  banyak  di terapkan  di  kalangan  masyarakat  Kabupaten  Bone  terkhusus  di  Kecamatan  Tanete Riattang. Sesuai dengan pembicaraan dengan salah satu masyarakat Kecamatan Tanete Riattang bahwa “pembagian secara tudang sipulung (musyawarah) wajar wajar saja, tetap sah karena mengikuti adat yang dibilang tadi ( al-Adah Muhakkamah ) untuk menghindari kecemburuan atau rasa tidak adil dari pihak yang lain itu” 37 . ini menjadi salah satu contoh penerapan  kaidah  al-Adah  Muhakkamah  dalam  pembagian  harta  warisan  pada masyarakat islam di Kecamatana Tenete Riattang Kabupaten Bone. Menurut salah satu informan juga mengatakan bahwa “saya juga sudah melakukan pembagiaan harta warisan secara musyawarah, ini ada tanah yang ditinggalkan oleh orang tua, dan saya sama adik- adik  saya  menjual  tanah  tesebut  lalu  membagikan  dengan  sama  rata  dengan  saudara saudara saya”. 38 Penerapan kaidah a l-Adah Muhakkamah (adat  dapat  dijadikan sebagai hukum)  ini  telah  diterapkan  oleh  beberapa  atau  sebagian  masyarakat  yang  berada  di
35 Sitti  Hasnah  Madina,  dkk,  “Analisis  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  pada  Jasa  Titip  Beli  Online  dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi, Jurnal El-Qist, Vol 9No. 2 (2019): hlm. 204. http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235 (Diakses pada tanggal 4 Februari 2023).
36 Hemawati  dan  Istiqamah,    “Implementasi  Prinsip-Prinsip  Hukum  Islam  dalam  Praktik  Sewa  Guna Usaha  ( Leasing ), Qadauna  Jurnal  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  Volume  2  Nomor  1 (DEsember  2020). Hlm.61.
37 Abduh Rahman, Imam Kelurahan TA, Wawancara , Bone , 30 Januari 2023.
38 Agus, Masyarakat , Wawancara, Bone, 30 Januari 2023.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
Kecamatan  Tanete  Riattamg  Kabupaten  Bone  sebagai  adat  Khas  (Khusus)  yang  tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Adat ketika ditinjau dari segi perspektif Islam maka dapat dibagi menjadi dua hal yakni : 39
1. Adat Shahihah,  Adat yang dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai ataupun tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi sebagaimana yang terdapat  dalam  sumber  dari  Al-Qur’an  dan  juga  As-Sunnah,  dan  juga  adat tersebut  tidak  bertentangan  dengan  akal  sehat,  ataupun  undang  undang  yang berlaku, juga adat tersebut mendatangkan kemaslahatan.
2.  Adat Fasidah atau adat yang rusak, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat  yang  dalam  hal  ini  bertentangan  dengan  hukum  yang  lebih  tinggi yakni  sesuatu  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah,  dan  juga bertentangan dengan akal sehat, dan juga undang undang yang berlaku
D. Penutup
Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa 1). Bentuk pembagian harta warisan secara hukum adat yang ada pada Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten  Bone  yaitu  pembagian  secara Tudang  Sipulung atau  musyawarah. Tudang Sipulung merupakan  bentuk  pembagian  yang  didasari  atas  rasa  sukarela  dengan  tujuan agar para pihak ahli waris tidak ada yang merasa dikucilkan sehingga mendapat  bagian yang  sama  rata  menurut  pembagian  tersebut. Tudang  Sipulung dilaksanakan  dengan hadirnya para pihak sehingga tidak ada yang merasa bahwa haknya dikesampingkan oleh ahli  waris  yang  lain.  2).  Penerapan  atau  implementasi  dari  kaidah  fikih al-Adah Muhakkamah telah  terealisasikan  sebab  pada  pembagian  harta  warisan  secara Tudang Sipulung telah  sesuai  dengan  pembagian  secara  hukum  Islam  dalam  hal  ini al-Urf, sepanjang  pada  pembagian  harta  warisan  tersebut  tidak  ada  nilai  yang  bertentangan
39 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 262.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Pembagian  harta  warisan  dengan  cara  ini  dilakukan dengan  metode  yang  didasari  atas  kesepakatan  dan  juga  kesukarelaan  para  ahli  waris, sehingga  hal  ini  sesuai  dengan  konsep Tashaluh, yang  dalam  pelaksanaanya mengutamakan  musyawarah  dan  kesepakatan  ahli  waris.  Kaidah  fikih al-adah muhakkamah memliki  arti  bahwa  adat  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukumm, tentunya  yang  dimaksud  adat  dalam  hal  ini  adalah  adat  atau  kebiasaan  kebiasaan  yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun akal lurus. Adat dalam pembagiannya dibagi menjadi dua yakni adat umum dan adat khusus. Tudang Sipulung masuk dalam adat khusus  yang  sebagian  masyarakata  Kecamatan  Tanete  Riattang  Kabupaten  Bone menggunakan adat kebiasaan ini.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abubakar,  Achmad,  dkk. Ulumul  Qur’an  (Pisau  Analisis  dalam  Menafsirkan  Al-Qur’an).
Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.
Dahwal,  Sirman. Hukum  Kewarisan  Indonesia  yang  Dicita  Citakan .  Bandung:  CV.  Mandar Maju, 2020.
Ibrahim,  Duski, Al  Qawaid  Al  Fiqhiyyah  (Kaidah  Kaidah  Fikih). Cet.  I;  Palembang  :  CV. Amanah, 2019.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Meliala, S Djaja. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan . edisi revisi. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
MI, Zainuddin, dkk. Studi Hdits . Surabaya: SA Press, 2011.
Padil, Moh dan M. Fahim Tharaba. Ushul Fiqh . Malang: Madani, 2020.
Saebani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam . Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
Supardin, Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan. Cet. V Makasar; CV. Berkah Utami, 2021.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal

## Jurnal
Agustina,  Weni  dan  Abd.  Halim  Talli.  “Sistem  Pembagian  Warisan  Masyarakat  Sayyid  di Kelurahan  Sidenre  Kecamatan  Binamu  Kabupaten  Jeneponto”. Qadauna  Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019), hlm. 87-98.
Al  Hamdani,  Taufiq,  dkk.  “Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Tradisi  Mabbollo  dalam  Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)”, Qadauna  Jurnal  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  Volume  3  Nomor  1 (  Desember 2019), hlm. 104-116.
Amaliah,  Andi  Husnul  dan  Patimah.  “Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupatrn Wajo)”. Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 (April 2021), hlm. 361-375.
Hemawati  dan  Istiqamah.  “Implementasi  Prinsip  Prinsip  Hukum  Islam  dalam  Praktik  Sewa Guna Usaha (Leasing) ”. Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020), hlm.51-68.
Huasin,  Nur  Qalbi  dan  Musyfikah  Ilyas.”Praktik  Kewarisan  pada  Masyarakat  Islam  (Studi Kasus  2017-209)”. Qadauna  Jurnal  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam Volume  1 Nomor 2 (April 2020), hlm. 31-45.
Irvan,  dan  Darussalam.”Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  Mana’Simanai  dalam Kewarisan  di  Kecamatan  Rongkong  Kabupaten  Luwu  Utara”. Qadauna  Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 (April 2021), hlm. 282-296.
Khaerah S, dan Ibnu Izzah. “Analisis Maqasid Syariah terhadap Penetapan Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba  Nomor  64/Pdt.P/2020/PA.Blk)”, Qadauna  Jurnal  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 (Desember 2022). Hlm.153-169.
Kurniawan, Andi Chandra, dkk. ”Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar (Study Putusan no. 206/pdt/2015/Pa.Pwl)”. Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 1 (Desember 2021), hlm. 146-161.
Madina, Sitti Hasnah, dkk, Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi, Jurnal El-Qist, Vol. 9 No. 2 (2019).
Mardi, Asriani dan Muhammad Fajri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuttungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”.
Penerapan Kaidah Fikih dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Muhammad Fitrah Nisardi, Supardin, Andi Muhammad Akmal
Qadauna  Jurnal  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  Volume  4  Nomor  1 (Desember 2022), hlm. 170-182.
Muthahharah,  Nurul  dan  Supardin.  ”Sistem Munasakhah dan Plaatsvervulling ”. Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1 (Desember 2020), hlm. 119-130.
Pantamar, Henrik dan Rahma Amir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa  Pattangnga  Kecamatan  Bola  Kabupaten  Wajo”. Qadauna  Jurnal  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 2 (April 2021), hlm. 268-281.
Rizal, Syamsu dan Supardin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’ne dalam Perkawinan  Di  Kecamatan  Parado,  Kabupaten  Bima”. Qadauna  Jurnal  Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019), hlm. 73-87.

## Skripsi
Kalsum, Umi. “Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Kewarisan Islam”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru, 2013.
Nur, Andi Erwin. “Urgensi Pembagian Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)”. Skripsi IAIN Bone. Bone, 2020.
Wiskawandi,  Hairil.  “Inferensi  Falsafah “Tudang  Sipulung” dalam  Upaya  Menghindari Budgetary  Slack Dana  Desa  Di  Benteng  Tellue”.  Skripsi  UIN  Alauddin.  Makassar, 2019.