## REKONSTRUKSI EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS MELALUI HARMONISASI PERATURAN HUKUM TENTANG PERWALIAN
( EXISTENCE RECONSTRUCTION OF PROBATE COURT AS TRUSTEE OVERSEER THROUGH
HARMONIZATION OF REGULATIONS ON TRUSTEESHIP )
Oleh: Shela Natasha Balai Harta Peninggalan Medan (UPT Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara) Email: shelanatasha13@gmail.com

## ABSTRAK
Harmonisasi  Peraturan  perundang-undangan  merupakan  salah  satu  komponen  terpenting untuk mendorong proses pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan konsep negara hukum  yang  baik  di  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  di  bidang perwalian,  khususnya  mengenai  wali  pengawas  sampai  saat  ini  masih  belum  mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam pembangunan hukum di Indonesia karena antara peraturan perundang-undangan di bidang perwalian yang satu dengan lainnya masih terjadi disharmonisasi,  tumpang  tindih,  benturan  asas,  dan  pertentangan  satu  sama  lain  yang menyebabkan  kurang  jelasnya  eksistensi  dan  peran  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali pengawas  dalam  perwalian,  padahal  wali  pengawas  berperan  penting  dalam  menjamin keberlangsungan  pemenuhan hak-hak  keperdataan  anak  yang berada di  bawah  perwalian. Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian dengan sifat deskriptif dan pendekatan yuridis empiris  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  apa  yang  tengah  terjadi  di masyarakat,  sehingga  diketahui  bahwa  perlu  dilakukan  rekonstruksi  pemikiran  tentang eksistensi  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali  pengawas  melalui  harmonisasi  Peraturan perundang-undangan  di  bidang  perwalian  sehingga  kedepannya  kesejahteraan  anak  yang berada di bawah perwalian dapat terjamin.
Kata Kunci : Harmonisasi, Perwalian, Balai Harta Peninggalan, Wali Pengawas

## ABSTRACT
Harmonization of regulation is the most important component to urge the process of legal development in order to manifest the good concept of Rule of Law in Indonesia. Regulations in  Indonesia  on  trusteeship,  especially  about  trustee  overseer  still  not  able  to  give  a  big contribution  to  legal  development  in  Indonesia  because  disharmony,  overlapping,  principle conflicts,  and contradiction  still occurs  between  one  and  the other regulations  which make Probate  Court’s role  and  existence  as  trustee  overseer  on  trusteeship  unclear,  even  though trustee overseer has an important role to ensure civil right fulfillment of trusteeship’s children. Therefore, a research conducted by the descriptive quality and empirical judicial approach that review an exist legal provision and what is happening in community so that reconstruction about  Probate  Court’s  existence  as  a  trustee  overseer  by  harmonization  of  regulations  on trusteeship should be done so that the welfare of trusteeship’s children can be guaranteed.
Keywords : Harmonization, Trusteeship, Probate Court, Trustee Overseer

## A. Pendahuluan
Indonesia  telah  dikenal  oleh  berbagai negara lain di belahan dunia sebagai lahan subur  dengan  Sumber  Daya  Alam  (SDA) melimpah,  namun  mirisnya  pengelolaan SDA yang melimpah tersebut masih belum maksimal  karena  potensi  Sumber  Daya Manusia (SDM) masih belum
dimaksimalkan. Untuk mengatasi
permasalahan  keterbatasan  potensi  SDM sebagaimana disinggung di atas, pemerintah  terlihat  berusaha  hadir  dalam membimbing  anak-anak  bangsa  yang merupakan  tunas  dan  generasi  penerus untuk  menjadi  SDM  yang  cerdas,  berdaya saing tinggi, berakhlak mulia, serta memiliki nasionalisme yang tinggi.
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak  mereka  sebaik-baiknya  sampai anak  itu  kawin  atau  berdiri  sendiri  dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun kenyataannya masih ada orang tua
1 Di Makassar, seorang ibu berinisial MR alias MM ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penelantaran terhadap anak kandungnya. Tersangka disangkakan  Pasal 77, 76, dan 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Serta Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Lihat: https://news.okezone.com/read/2018/09/18/340/1952183 /ibu-penyekap-3-bocah-di-makassar-ditetapkan-sebagai-tersangka
yang  menelantarkan  anak-anaknya. 1 Anak merupakan  aset  bangsa  yang  harus diproteksi  dari  segala  macam  ancaman, baik materil maupun immateril yang dapat mempengaruhi  kehidupannya  di  masa depan, karena apabila aset bangsa tersebut tidak dilindungi maka akan pupus harapan negara untuk memperoleh SDM berkualitas di masa depan kelak.
Pada  umumnya  anak  yang  masih berada  di  bawah  umur  tidak  dapat melakukan  pemenuhan  haknya  seorang diri, sehingga anak membutuhkan perlindungan  dan  pertolongan  dari  orang dewasa, khususnya orang tua. Dalam Pasal 20  UU  Perlindungan  Anak  disebutkan bahwa  “Negara,  pemerintah,  masyarakat, keluarga,  dan orang  tua  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  terhadap  penyeleng- garaan perlindungan anak. Wujud keseriusan  pemerintah  dalam  melindungi anak  yang  dianggap  sebagai  aset  bangsa terlihat  dalam  konstitusi  yang  menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Sebagai  tindak  lanjut  dari konstitusi, dikeluarkanlah berbagai instrumen Peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menjamin perlindungan  pada  anak,  baik  yang pengaturannya  bersifat  khusus  seperti Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  maupun  yang lebih  umum  seperti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yang beberapa pasalnya mengatur tentang hak-hak seorang anak.
Setiap  orang  tua  pada  dasarnya  akan berusaha memenuhi kebutuhan sang anak baik  dari  sisi  materil  maupun  immateril, namun terkadang terdapat kondisi tertentu yang  menyebabkan  seorang  anak  harus berada  dalam  perwalian,  yakni  kondisi dimana anak yang belum mencapai usia 18 tahun  atau  belum  menikah,  berada  di bawah  kekuasaan  wali  dimana  wali tersebut mengatur hal-hal terkait mengenai pribadi  anak  yang  bersangkutan  maupun harta  bendanya.  Seorang  anak  dapat berada  di  bawah  perwalian  apabila  salah satu atau kedua orang tua sang anak telah meninggal  dunia,  orang  tua  si  anak  telah
2 Nathalia  Jesica  Djumati, Penentuan  Hak  Perwalian  Anak  Akibat  Perceraian  Menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018 (2018): 40
bercerai,  atau  apabila  orang  tua  si  anak dicabut  kekuasaannya  sebagai  orang  tua oleh  penetapan  pengadilan.  Pencabutan kekuasaan  orang  tua  terhadap  anaknya terjadi dalam hal orang tersebut melalaikan kewajibannya  terhadap  anaknya  atau  ia berkelakuan buruk sekali. 2 Penunjukan wali dilakukan oleh hakim di pengadilan dengan memperhatikan  terlebih  dahulu  kerabat terdekat  sang  anak  yang  dapat  ditunjuk menjadi  wali.  Seorang  wali  diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus  anak  dan  harta  kekayaan  anak yang  berada  di  bawah  perwaliannya. Kewenangan yang diberikan kepada seorang  wali  harus  disertai  pula  dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan  tersebut  agar  kewenangan yang  dimiliki  tidak  dijalankan  secara sewenang-wenang. Segala bentuk kemungkinan  penyalahgunaan  kewena- ngan  pada  umumnya  harus  dicegah  untuk meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan, sehingga  dalam  hal  ini  negara  telah memberikan jaminan perlindungan terhadap  tiap-tiap  anak  yang  berada  di bawah  perwalian  dengan  menunjuk  Balai Harta  Peninggalan,  sebuah  instansi  yanng
didirikan pada tanggal 1 Oktober 1624 oleh pemerintahan  Belanda  yang  pada  saat  itu berkuasa di Batavia. 3 Balai Harta Peninggalan  secara  struktur  organisasi berada  di  bawah  naungan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tepatnya di bawah Direktorat Perdata
Ditjen
Administrasi Hukum Umum, untuk menjadi wali  pengawas  dalam  urusan  perwalian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 366 KUHPerdata.
Segera  setelah  adanya  penetapan perwalian  dari  Pengadilan  Negeri,  Balai Harta  Peninggalan  selaku  wali  pengawas harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis  dari  Panitera  Pengadilan  Negeri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 369  KUHPerdata  sehingga  Balai  Harta Peninggalan  dapat  mulai  melaksanakan tugasnya  sebagai  wali  pengawas.  Wali pengawas merupakan pihak yang diberikan kewajiban  oleh  Pasal  370  KUHPerdata untuk  mewakili  kepentingan  anak  yang berada  di  bawah  perwalian,  dalam  hal menjamin bahwa segala hak-hak keperdataan  dan  harta  peninggalan  anak yang  berada di bawah perwalian dijaga dan
3 Syuhada, Analisis  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan  Dalam  Pengelolaan  Harta Kekayaan  Yang  Tidak  Diketahui  Pemilik  dan  Ahliwarisnya  (Studi  di  Balai  Harta  Peninggalan  Medan) , Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 116
memang  dipergunakan  oleh  wali  untuk kepentingan anak.
Tugas  dan  kewajiban  wali  pengawas dijabarkan secara umum dalam pasal-pasal di  KUHPerdata,  khususnya  dalam  pasal yang menjabarkan tentang perwalian, akan tetapi  di  dalam  peraturan  perundang- undangan lain, peran Balai Harta Peninggalan  seolah-olah  dikikis  karena minimnya  aturan  perundang-undangan yang  menjelaskan  peran  Balai  Harta Peninggalan  sebagai  wali  pengawas. Belakangan,  lahir  Peraturan  Pemerintah Nomor  29  Tahun  2019  tentang Syarat  dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menjabarkan  di  Pasal  25  dan  Pasal  26 bahwa  pengawasan  terhadap  wali  dan urusan perwalian dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan  sosial  yang  mengakibatkan  abrasi kewenangan pada Balai Harta Peninggalan.
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  telah mengalami  pasang  surut  sesuai  dengan perubahan  dan  perkembangan  konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku  di  Indonesia 4 ,  dimulai  dari  TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 hingga perubah- an  yang  terakhir  yaitu  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  banyak mendapatkan  pengaruh  dari  pemikiran Hans  Kelsen  ( stufentheorie )  dan  Hans Nawiasky  ( die  theorie vom  stufentordnung der  rechtsnormen ),  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  A.  Hamid  S.  Attamimi 5 dalam disertasinya. Asean Law Association 6 mengemukakan  bahwa  “... Both  theories suggest  that  the  legal  norm  is  always structured  in  tiers  and  is  hierarchical  in nature,  particularly  that  the lower  norm is based  on  the  higher  norm  until  the  point where it meets the highest norm which then becomes the basic norm “
Berbagai perubahan yang terjadi pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia  tak  lepas  kaitannya  dari keinginan  pemerintah  untuk  mewujudkan
4 Riki Yuniagara, Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Lintas Sejarah (TAP MPR dari Masa ke Masa) , (Aceh: Unknown,2013), hlm. 3
5 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden  yang Berfungsi  Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV ,  Disertasi, (Jakarta:  Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm.287
6 Asean Law Association, Indonesian Legal System , Editor: Hikmahanto Juwana, et.al., (Philippines: Asean Law Association, 2005), hlm. 17
7 Maria Farida Indrarti Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan 2 , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 1
suatu  pembangunan  hukum  nasional  yang dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan berkelanjutan,  serta  tetap  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  yang  menjiwai  setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia,  karena  salah  satu  tiang  utama dalam  penyelenggaraan  pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis,  dan  mudah  diterapkan  dalam masyarakat. 7 Pembangunan hukum nasional  yang  terarah  hanya  dapat terwujud  apabila  peraturan  perundang- undangan tersusun  secara hierarkis, sehingga  jelas  mana  aturan  hukum  yang menjadi grundnorm bagi  aturan  hukum lain,  serta  aturan  hukum  mana  yang  lebih tinggi  dari  aturan  hukum  yang  lainnya. Wujud normatif hierarki peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  dapat  ditelusuri  melalui  Pasal  7 Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur bahwa  jenis  dan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  terdiri dari  UUD  1945,  Tap  MPR,  UU/Perppu,  PP, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Merujuk  dari  Hierarki  Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2019  tidak seharusnya  mengesampingkan  ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan  Anak,  karena  secara  tidak langsung  telah  mengikis  eksistensi  (abrasi kewenangan) Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan  oleh  KUHPerdata  sebagai  wali pengawas, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai rekonstruksi  eksistensi  Balai    Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dengan cara  mengharmonisasikan  segala  bentuk peraturan  perundang-undangan  di  bidang perwalian.

## B. Metode Penelitian
Di  dalam  penulisan ini  jenis penelitian yang  dipilih  adalah  penelitian  deskriptif, yakni  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  memberikan  dan  menggambarkan data  yang  seteliti  mungkin  tentang
8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15
manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat mendeskripsikan tentang pentingnya menjaga  eksistensi  dan  stabilitas  peran Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali pengawas
dengan cara mengharmonisasikan segala bentuk peraturan  perundang-undangan  di  bidang perwalian.
Penelitian ini menggunakan pendekat- an yang bersifat yuridis empiris.  Penelitian hukum  empiris  bertujuan  untuk  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di masyarakat. 8 Dalam menganalisis data yang diperoleh,  penulis  menggunakan  teknik analisis  isi  ( content  analysis ),  yaitu  suatu analisis  terhadap  isi  data  yang  diperoleh secara kualitatif.

## C. Pembahasan
1. Rekonstruksi  Eksistensi  Balai  Harta

## Peninggalan dalam Perwalian
Secara  etimologi  (bahasa),  kata perwalian  berasal  dari  kata  wali,  dan jamak awliya . Kata ini berasal dari kata Arab  yang  berarti  teman,  klien,  sanak atau  pelindung.  Dalam  literatur fiqih islam perwalian itu disebut dengan “ Al-
Walayah ” (Orang yang mengurus atau yang  menguasai  sesuatu),  sedangkan al-wali yakni  orang  yang  mempunyai kekuasaan. 9 Menurut Subekti, perwalian ( voogdig )
adalah pengawasan  terhadap  anak  di  bawah umur,  yang  tidak  berada  di  bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda  atau  kekayaan  anak  tersebut diatur oleh undang-undang. 10
Ruang lingkup perwalian
berdasarkan  Pasal  383  ayat  (1)
KUHPerdata  meliputi  melaksanakan pemeliharaan dan
pendidikan
terhadap anak dengan mempergunakan  harta  peninggalan kekayaannya  dan  dapat  mewakili dalam segala tindakan atas nama anak. Yang  dimaksud  anak  dalam  ketentuan tersebut  ialah  mereka  yang  belum dewasa,  di  mana  dalam  Pasal  330 KUHPerdata disebutkan yang dimaksud belum  dewasa  ialah  “mereka yang belum  mencapai  umur  genap  dua puluh  satu  tahun,  dan  tidak  lebih
9 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 134.
10 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 52.
11 Yulita Dwi Pratiwi, Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas , Jurnal Suara Hukum Volume 1 Nomor 1, Maret (2019): 66
12 Septy Veronita, Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih pada Neneknya (Analisis kasus Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:372K/Pdt/2008 ,  Tesis,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 2013), hlm. 53
dahulu  telah  kawin”. 11 Kategori  anak yang  masuk  dalam  lingkup  perwalian ialah:
a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
c. Anak yang lahir di luar perkawinan ( natuurlijk kind ). 12
Dalam  perwalian,  pihak  yang menjadi  sorotan  adalah  wali  selaku pihak  yang  memiliki  hak  untuk menjalankan perwalian. Menurut KUHPerdata,  pihak-pihak  yang  dapat menjadi wali antara lain:
a. Suami  atau  istri  yang  hidup  lebih lama atau langstlevendeecht- genoot (Pasal  345 – Pasal  354 KUHPerdata)  Apabila  salah  satu dari  kedua  orang  tua  meninggal dunia,  maka  perwalian  terhadap anak-anak  yang  belum  dewasa demi  hukum dipangku oleh  orang tua  yang  hidup  terlama.  Pasal  ini
tidak  membuat  pengecualian  bagi suami  istri  yang  hidup  terpisah disebabkan oleh perceraian, sehingga apabila ayah yang menjadi  wali  setelah  perceraian, maka  jika  ayah  meninggal  maka ibu  yang  dengan sendirinya  (demi hukum)  menjadi  wali  atas  anak tersebut. 13
b. Pihak yang ditunjuk oleh orang tua dengan  surat  wasiat  atau  akta tersendiri  (Pasal  355  ayat  (1) KUHPerdata) Masing-masing  orang  tua  yang melakukan perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat  seorang  wali  atas anak-anak tersebut melalui wasiat ataupun  akta  tersendiri,  sehingga ketika  ia  telah  meninggal  dunia, telah  ada  wali  yang  ditunjuk melalui wasiat yang bersangkutan.
c. Pihak  yang  diangkat  oleh  Hakim
(Pasal 359 KUHPerdata)
Anak-anak  yang  belum  dewasa yang  tidak  berada  di  bawah kekuasaan  orang  tua  dan  yang diatur  perwaliannya  secara  sah,
13 Ibid ., hlm. 58 14 Ibid ., hlm. 59
akan  ditunjuk  seorang  wali  oleh Pengadilan.
Hakim akan
mengangkat  seorang  wali  setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah ( bloedver- wanten )  atau  semenda  atau periparan ( aangehuwden ). 14
Segera  setelah  sah  secara  hukum menjadi seorang  wali,  maka  wali  akan mengemban kewajiban-kewajiban keperdataan sebagai berikut:
a. Memberitahukan  kepada  Balai Harta  Peninggalan  bahwa  telah berlangsung suatu perwalian (Pasal 368 KUHPerdata);
b. Menyelenggarakan pengurusan harta  kekayaan  anak  di  bawah umur  itu  dengan  baik  sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 371 KUHPerdata);
c. Mengadakan inventarisasi
mengenai  harta  si  anak  yang berada  di  bawah  perwaliannya (Pasal 386 ayat (1) KUHPerdata);
d. Membuat  suatu  ikatan  jaminan, hipotek,  gadai,  atau  menambah jaminan yang telah ada dalam hal harta  anak  yang  berada  di  bawah
perwalian  semakin  bertambah (Pasal 335 KUHPerdata);
e. Menentukan  jumlah  yang  dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan (Pasal 338 KUHPerdata);
f. Mendaftarkan  surat-surat  piutang negara  jika  ternyata  dalam  harta kekayaan  si  anak  terdapat  surat piutang negara (Pasal 392
KUHPerdata);
g. Mengajukan  surat  permohonan penjualan  harta  kekayaan  anak yang  berada  di  bawah  perwalian kepada  Pengadilan  Negeri  (Pasal 394 KUHPerdata);
h. Memberikan  perhitungan  dan tanggung  jawab  atas  pengurusan yang sudah dilakukan (Pasal 373 jo.
Pasal 409 KUHPerdata).
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan wali  bukanlah  penguasan mutlak  yang tanpa batasan saat menjalan perwalian.  Wali  dapat  dipecat  bahkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan  yang  dianggap  merugikan bagi  anak.  Syarat  utama  pemecatan
15 R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en  Familie- Recht) , (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm. 231
wali didasarkan atas kepentingan anak itu  sendiri.  Alasan  lain  sebagai  dasar memintakan  pemecatan  atas  wali diuraikan  dalam  KUHPerdata,  yang dirangkum sebagai berikut:
a. Jika wali berkelakuan buruk;
b. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalagunakan kecakapannya;
c. Jika wali dalam keadaan pailit;
d. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan
perlawanan  terhadap  si  anak tersebut;
e. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang  telah  berkekuatan  hukum tetap;
f. Jika  wali  alpa  memberitahukan terjadinya  perwalian  kepada  Balai Harta Peninggalan;
g. Jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan. 15
Untuk  mencegah  penyimpangan ataupun pelanggaran dalam perwalian, khususnya penyimpangan dalam penggunaan  harta  kekayaan  si  anak, peraturan  perundang-undangan  telah
mengatur  mengenai  peran  Wali Pengawas, yakni pihak yang mengawasi keberlangsungan perwalian terhadap seorang anak. Wali Pengawas  berperan  untuk  menjaga agar  wali  mempergunakan  harta kekayaan  anak  yang  berada  di  bawah perwalian digunakan untuk kepentingan dari anak yang bersangkutan, bukannya dipergunakan untuk  kepentingan  pribadi  wali.  Pasal 366  KUHPerdata jo. Pasal  35  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pihak yang diberikan wewenang oleh  undang-undang  untuk  bertindak sebagai  wali  pengawas  dalam  hal adanya  perwalian  adalah  Balai  Harta Peninggalan.
Balai Harta Peninggalan
merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana
Teknis yang secara sruktural berada di bawah  Direktorat  Perdata,  Direktorat
Administrasi
Hukum
Umum,
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  yang memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  di
16 Taufik H. Simatupang, Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia (Existence  and  Effectiveness  of  Performance  of  Probate  Court  Duties  in  Indonesia) ,  Jurnal  Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September (2018): 404
bidang  keperdataan.  Balai  Harta Peninggalan  pada  zaman  penjajahan Belanda  dikenal  dengan  nama  “ Wees- en  Boedelkamer ”  atau  “ Weeskamer ”, yang dibentuk pertama kali berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1624. Balai Harta Peninggalan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan  anggota  VOC  ( Vereenigde Oost  Indische  Compagnie )  khusus dalam  mengurus harta  kekayaan  yang ditinggalkan oleh mereka bagi mereka para  ahli  waris  yang  berada  di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. 16
Sejak  Indonesia  masih  berada  di bawah jajahan Belanda hingga sekarang,  Balai  Harta  Peninggalan tetap  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsi  di  bidang  keperdataan  yang pada  hakikatnya  dapat dibagi  menjadi 4  (empat)  klasifikasi,  yaitu  sebagai berikut:
a. Pengampu  bagi  yang  tidak  cakap bertindak  di  bidang  hak  milik, yaitu:
1) Melindungi  kepentingan  anak di bawah umur;
2) Pengampu Pengawas.
b. Pengelola  uang  pihak  ketiga karena tidak diketahui pemiliknya, yaitu:
1) Uang  yang  berasal  dari  orang tidak hadir ( afwezigheid );
2) Uang  yang  berasal  dari  harta yang tidak terurus
( onbeheerde
nalatenschappen ).
c. Bidang hak waris, yaitu:
1) Membuat  surat  keterangan hak waris bagi golongan Timur Asing  (Surat  Menteri  Dalam Negeri  cq.  Kepala  Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal  Agraria  Departemen
Dalam  Negeri  tanggal  20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69 jo .  Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  No.  8  Tahun  2012 tentang Ketentuan Pelaksana- an    Peraturan  Pemerintah
17 Ibid ., hlm. 405
18 Nurhendro  Putranto, Balai  Harta  Peninggalan  Fungsi  dan  Tugas Pokoknya ,  Jurnal  Ilmiah  Balai  Harta Peninggalan Surabaya (2013): 16
No.    24     Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
2) Mendaftarkan  wasiat  yang terbuka dan membuka wasiat tertutup.
d. Bidang kepailitan, yaitu:
1) Demi  hukum  sebagai  Kurator Negara;
2) Pengurus Penundaan Kewajib- an Pembayaran Utang;
3) Likuidator PT. 17
Dalam  bidang  perwalian,  tugas Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali pengawas  diatur  dalam  Pasal  366 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melaksanakan  tugas  wali  pengawas. Sebagai wali pengawas dalam perwalian,  Balai  Harta  Peninggalan bertindak  untuk  mengamati  apakah wali  melaksanakan  kewajiban  dengan baik  atau  tidak  dan  seberapa  perlu memberikan nasihat kepada wali untuk melakukan  kewajiban  dengan  sebaik- baiknya. 18 Adapun  peran  Balai  Harta
Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali pengawas dalam perwalian  diatur  dalam  KUHPerdata. Peran Balai  Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam perwalian dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pendaftaran harta  kekayaan  yang  di  dalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 127 KUHPerdata);
b. Menyumpah wali dan membuatkan Berita Acara Sumpah
(Pasal 362 KUHPerdata);
c. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka  bertentangan  dengan walinya (Pasal 370 KUHPerdata);
d. Mengawasi  wali  untuk  membuat pendaftaran  harta  kekayaan  anak (Pasal 370 ayat (2) KUHPerdata);
e. Meminta perhitungan dan tanggungjawab dari wali (Pasal 372
KUHPerdata);
f. Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali  dan  mengajukan  calon  wali yang baru (Pasal 373 KUHPerdata);
g. Memberi      keterangan       kepada
19 R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op. Cit ., hlm. 233
hakim tentang bermanfaat tidaknya  penjualan  barang  yang didalamnya  berkepentingan  anak belum dewasa (Pasal 393 KUHPerdata);
h. Mewakili  anak  belum  dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa  apabila  penyewanya adalah  wali  sendiri  (Pasal  400 KUHPerdata);
i. Memberikan  kuasa  kepada  wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam  perkara  perdata  guna kepentingan  anak  yang  belum dewasa (Pasal 403 KUHPerdata);
j. Menghadiri  acara  pemisahan  dan pembagian harta kekayaan yang di dalamnya  berkepentingan  anak belum dewasa (Pasal 406 KUHPerdata);
Pengangkatan wali pengawas harus  selalu  terjadi  dalam  setiap perwalian. Apabila wali tidak memberitahukan  kepada  Balai  Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali itu dapat dipecat. R.  Soetojo 19 menguraikan  kewajiban
dari wali pengawas, antara lain sebagai berikut:
a. Mengadakan  pengawasan  terus terhadap wali;
b. Menyatakan pendapatnya
terhadap  berbagai  tindakan  yang harus  dilakukan  oleh  wali  atas perintah  hakim  atau  dengan persetujuan hakim;
c. Bertindak  bersama-sama  dengan wali  atau  ikut  hadir  dalam tindakan-tindakan tertentu;
d. Bertindak  bila  ada  kepentingan yang  bertentangan  antara  wali dengan minderjarige (anak  yang berada di bawah perwalian); dan
e. Bertindak bila wali tidak hadir atau perwalian itu terluang (terbuka).
Panitera  pada  pengadilan  yang menetapkan  adanya  suatu  perwalian harus segera memberitahukan adanya pengangkatan wali kepada Balai Harta Peninggalan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 369 KUHPerdata. Dengan adanya pemberitahuan  tertulis  kepada  Balai Harta  Peninggalan,  maka  Balai  Harta Peninggalan dapat melaksanakan fungsi sebagai wali pengawas. Adapun alur  pelaksanaan  tugas  pokok  dan
fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sebagai berikut: a. Balai Harta Peninggalan menunjuk seorang  ATH  (Anggota  Teknis Hukum, yakni pejabat di lingkungan Balai Harta Peninggalan yang memiliki kewenangan  untuk  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsi  di  bidang teknis) menjadi wali pengawas.
b. Mengirim  surat  kepada  wali  dari anak  di  bawah  umur  agar  datang ke  Balai  Harta  Peninggalan.  Pada saat  wali  datang  ke  Balai  Harta Peninggalan,  selanjutnya  akan dibuat Berita Acara Penghadapan. Dalam  memberikan  keterangan, wali  disumpah  yang  kemudian dituangkan dalam Risalah Penyumpahan.
c. Selanjutnya ATH mendatangi kediaman wali dari anak di bawah umur,  menginventarisir  jumlah harta anak.
d. ATH memberitahukan kepada wali mengenai  tugas,  kewajiban  dan tanggung  jawab  wali  maupun tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan          sebagai          wali
pengawas  serta  menasehati  wali mengenai  harta  benda  milik  anak yang  harus  dipergunakan  untuk kepentingan anak dan tidak boleh disalahgunakan.
e. ATH  dari  Balai  Harta  Peninggalan mengamankan  harta  benda  hak milik anak dengan cara memblokirnya. Untuk benda tetap berupa  tanah  pemblokirannya diajukan ke BPN (Badan
Pertanahan Nasional). Untuk harta berupa  tabungan  atau  deposito dilakukan  pemblokiran  ke  bank dengan  cara  mengirim  surat kepada  Bank  tertentu  di  mana deposito  disimpan,  agar  deposito tidak dapat ditarik tanpa persetujuan Balai Harta
Peninggalan.  Setelah  harta  benda hak  milik  anak  diblokir,  maka apabila  wali  mau  menjualnya harus  mengajukan  permohonan ijin  lebih  dahulu  ke  Balai  Harta Peninggalan.  Selanjutnya  Balai
Harta Peninggalan akan mengeluarkan roya untuk
20 Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak , Jurnal Media Hukum, Volume 22 No. 2, Desember (2015): 226
kemudian  diajukan  ke  BPN  agar tanah dilepaskan dari pemblokiran.
f. Setiap tahun wali harus memberikan laporan kepada Balai
Harta  Peninggalan  tentang  tugas perwalian yang telah dilaksanakannya. 20
Fungsi  Balai  Harta  Peninggalan sebagai wali pengawas terus dilakukan sampai  si  anak  yang  berada  di  bawah perwalian  telah  dewasa,  yaitu  telah berumur 18 tahun.
Ketentuan hukum mengenai keharusan  adanya  pemberitahuan tertulis  tentang  terjadinya  suatu perwalian kepada Balai Harta Peninggalan tidak senantiasa diindahkan.  Seringkali  Balai  Harta Peninggalan tidak mendapat pemberitahuan  mengenai  terjadinya suatu  perwalian  karena  masyarakat maupun instansi pemerintahan lainnya masih  kurang  familiar  dengan  tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan  sebagai  wali  pengawas. Contohnya  saja  di  Medan,  ketika
terjadinya peristiwa pembunuhan yang menyebabkan  seorang  anak  bernama Kinara  kehilangan  orang  tua  dan saudaranya,  Balai  Harta  Peninggalan Medan tidak dilibatkan secara langsung karena  pihak  keluarga  Kinara  pada awalnya  tidak  memahami  konsep perwalian, sehingga Kakek Kinara tidak mengajukan  permohonan  penetapan wali  ke  pengadilan  yang  membawa konsekuensi  tidak  adanya  istilah  wali pengawas pada saat itu. Menyadari hal tersebut,  Anggota  Teknis  Hukum  di Balai Harta Peninggalan Medan secara aktif memberikan nasehat dan bimbingan agar kakek Kinara mengajukan  permohonan  penetapan wali  ke  Pengadilan  Agama.  Beberapa lama  setelah  proses  persidangan berlangsung,  pada  akhirnya  hakim pada Pengadilan Agama yang
memeriksa  permohonan  perwalian atas  Kinara  mengeluarkan  Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Mdn dan mengabulkan permohonan  penetapan Wali  dan  menetapkan  Wagiman  bin Dulsamat  (Kakek  Kinara)  menjadi  wali atas Kinara Arifah binti Arianto. Selain
21 Wawancara dengan Bapak Syuhada selaku Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 28 Mei 2019 di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan
itu, penetapan pengadilan juga menetapkan  Balai  Harta  Peninggalan Medan  selaku  wali  pengawas  atas perwalian Kinara. 21
Adanya kasus Kinara menggambarkan  bahwa  Balai  Harta Peninggalan  Medan  menjadi  pihak yang  aktif  dalam  memperjuangkan status  wali  dan  wali  pengawas, sehingga  Balai  Harta  Peninggalan merupakan  pihak  utama  yang  dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi  hak  keperdataan  seorang anak yang berada di bawah perwalian. Mengenyampingkan Balai Harta Peninggalan  dalam  kasus  perwalian sama  saja  dengan  menghilangkan pihak  yang  dapat  secara  langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak yang berada di  perwalian.  Penguatan  eksistensi Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali pengawas  perlu  dilakukan  melalui penegasan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan  sebagai  wali  pengawas dalam aturan hukum, sehingga  terjadi rekonstruksi  pemikiran  dan  cara pandang  masyarakat  beserta  instansi
pemerintahan  tentang  pentingnya peran  Balai  Harta  Peninggalan  pada kasus-kasus perwalian.
2. Pentingnya  Harmonisasi  Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang

## Perwalian
Legislasi  menurut  Anis  Ibrahim 22 merupakan  suatu  proses  pembuatan hukum  dalam  rangka  melahirkan hukum  positif  berupa  peraturan perundang-undangan.  Legislasi  pada dasarnya  dapat  digambarkan    sebagai sebuah proses panjang yang mencakup berbagai  tahapan  yang  diawali  dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan,  pengesahan,  pengunda- ngan, hingga sosialisasi produk hukum. Apabila dikaji secara etimologis, istilah teori  legislasi  diadaptasi  dari  berbagai terjemahan bahasa-bahasa negara lain, salah  satunya  seperti  dalam  bahasa Inggris  teori  legislasi  disebut  dengan legislation of theory , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut theorie van de wetgeving yang diartikan sebagai teori
22 Anis Ibrahim, Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur . (Disertasi, Semarang: UNDIP, 2008), hlm. 114
23 Salim  HS, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 33
24 Ibid , hlm. 36
membuat  atau  menyusun  undang- undang,  dan  selanjutnya  di  Jerman disebut dengan theorie der gesetzgebug . 23 Secara  terminologi, teori  legislasi  dapat  diartikan  sebagai teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis cara dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai  dari  tahap  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesah- an atau penetapan, dan pengundangan.  Berdasarkan  konsepsi definitif  teori  legislasi,  maka  diambil sebuah    konklusi  bahwa  teori  legislasi dapat  disamakan  dengan  proses penyusunan  peraturan  perundang- undangan  yang  dimulai  dari  tahap perencanaan sampai dengan pengundangannya. 24
Teori legislasi pertama kali dikembangkan  oleh  Jean  Jacques Rousseau yang mengemukakan metode  pembuatan  hukum  yang mencerminkan kehendak umum. Pada masa selanjutnya teori legislasi dikembangkan  oleh  Hans  Kelsen  yang
memperkenalkan Stufenbau  Theorie yang  menyatakan  bahwa  norma hukum  pada  dasarnya  berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki  (tata  susunan).  Norma  yang lebih  rendah  berlaku,  bersumber  dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma  yang  lebih  tinggi  berlaku, bersumber  dan  berdasar  pada  norma
yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian seterusnya  sampai  pada  suatu  norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan  bersifat  hipotesis  dan  fiktif,  yakni Norma  Dasar  ( Grundnorm ). 25 Teori hukum  berjenjang  yang  dikemukakan oleh Hans Kelsen dapat disajikan dalam bentuk piramida sebagai berikut:

## Gambar 1: Stufenbau Theorie oleh Hans Kelsen
Pemikiran Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre . Dalam bukunya, Hans Nawiasky
mengemukakan  bahwa  ia  sependapat dengan  teori  Hans  Kelsen  yang menyatakan bahwa norma hukum dari negara  manapun  selalu  berlapis-lapis
dan  berjenjang-jenjang,  namun  Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain itu  norma  hukum  dari  suatu  negara juga berkelompok-kelompok dan pengelompokan  norma  hukum  dibagi atas empat kelompok besar 26 sebagaimana digambarkan dalam piramida di bawah ini:
25 Hans Kelsen, General Theory of Law and State , (New York: Russekk & Russell, 1945), pg. 113
26 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan I , (Jakarta: Kanisius, 2013), hlm. 44
NORM (NORMA) GRUNDNORM (NORMA DASAR)

## Gambar 2: Teori Kelompok Norma Hukum oleh Hans Nawiasky
Hierarki norma hukum di Indonesia  pada  dasarnya  merupakan cerminan  dari  perkembangan  teori jenjang  hukum  dan  teori  kelompok norma hukum yang dikemukakan oleh
Hans Kelsen  dan  Hans  Nawiasky
sebagaimana digambarkan Maria Farida  Indrati  Soeprapto 27 dalam piramida berikut:

## Gambar 3: Adaptasi Teori Norma Hukum di Indonesia oleh Maria Farida Indrati Soeprapto
Dalam pembentukan
suatu peraturan  perundang-undangan,  hal lain  yang  perlu  diperhatikan  selain
27 Ibid ., hlm. 68
hierarki peraturan perundang- undangan  adalah  asas-asas  hukum khusus dalam suatu peraturan
VERORDNUNG & AUTONOME
SATZUNG (ATURAN PELAKSANA DAN ATURAN OTONOM) KELOMPOK IV KELOMPOK III KELOMPOK II KELOMPOK  I FORMELL GESETZ (UNDANG-UNDANG FORMAL) STAATSGRUNSGESETZ (ATURAN DASAR NEGARA/ATURAN POKOK NEGARA) STAATSFUNDAMENTALNORM (NORMA FUNDAMENTAL NEGARA) PERATURAN PELAKSANA (PP, KEPPRES, PERDA PROV DAN KAB/KOTA, DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA)
UNDANG-UNDANG FORMAL (UU DAN PERPPU ) ATURAN DASAR NEGARA (UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN TAP MPR) PANCASILA
perundangan-undangan, antara lain:
a. Asas Ignorantia  Legis  Excusat
Neminem (setiap  orang  dianggap telah  mengetahui  undang-undang setelah diundangkan dalam
Lembaran Negara)
Dalam  hal  suatu  undang-undang
telah diundangkan dalam Lembaran  Negara,  maka  undang- undang  itu  berlaku  kepada  setiap orang  tanpa  memandang  apakah orang  tersebut  mengetahui  atau tidak bahwa undang-undang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara.
b. Asas Non  Retroaktif (suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut)
Suatu  undang-undang  yang  telah diundangkan  tidak  boleh  berlaku surut,  dalam  artian  tidak  boleh diberlakukan  kepada  perbuatan yang telah terjadi sebelum diberlakukannya  undang-undang baru tersebut.
c. Lex Spesialis Derogat Lex Generalis (undang-undang  yang  bersifat khusus mengesampingkan
undang-undang yang bersifat umum)
Undang-undang  yang  mengatur substansi  suatu  hal  secara  lebih khusus merupakan undang- undang  yang  lebih  tepat  untuk dipergunakan  daripada  undang- undangan  yang  hanya  mengatur hal tersebut secara umum.
d. Lex Posteriori Derogate Legi Priori (undang-undang yang lama dinyatakan  tidak  berlaku  apabila ada  undang-undang  yang  baru yang mengatur hal yang sama) Dalam  hal  terdapat  undang- undang baru yang mengatur suatu permasalahan  yang  sama  dengan suatu undang-undang  lama,  maka ketentuan  undang-undang  lama tidak berlaku dan yang dipergunakan  adalah  undang- undang yang baru.
e. Lex Superior Derogate Legi Inforiori (hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya)
Dalam hal terdapat suatu permasalahan yang diatur dalam 2 (dua) peraturan perundang- undangan  yang  berbeda,  maka yang dipergunakan adalah
peraturan perundang-undangan yang  tingkatannya  lebih  tinggi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan yang mengatur secara jelas hierarki  perundang-undangan  di
Indonesia. 28
Dalam bidang perwalian, terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang tersusun secara hierarkis  dan  mengatur tentang perwalian, antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata)
KUHPerdata  merupakan  aturan hukum  yang  notabene  dapat
dianggap sebagai warisan peninggalan  kolonial  Belanda  yang sampai
sekarang masih dipergunakan  di  Indonesia  untuk mengatur urusan-urusan keperdata- an,  termasuk  mengatur  urusan perwalian.  Di  dalam  KUHPerdata pengaturan hukum tentang perwalian  terdapat  dalam  Buku Kesatu  tentang  Orang,  Bab  XV,
28 H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2013), hlm. 135-136
Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a.
Pasal 331 sampai dengan Pasal 339  mengatur  tentang  perwalian pada  umumnya.  Pasal  340  sampai dengan Pasal 344 mengatur tentang ketentuan  tempat  tinggal  bagi penanggung, penghapusan hipotek, dan  penetapan  Pengadilan  Negeri tentang  ketentuan  di  bagian  kedua diambil  melalui  surat  permintaan. Pasal 345 sampai dengan Pasal 354a mengatur  tentang  perwalian  oleh Ayah  atau  Ibu  dalam  hal salah  satu orang  tua  meninggal  dunia.  Pasal 355  sampai  dengan  Pasal  358 mengatur  tentang  perwalian  yang diperintahkan  oleh  Ayah  atau  Ibu kepada  seorang  wali  setelah  Ayah atau  Ibu  tersebut  meninggal dunia. Pasal 359 sampai dengan Pasal 364 mengatur  tentang  perwalian  yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri.  Pasal  365  dan  Pasal  365a mengatur  tentang  perwalian  oleh perkumpulan, yayasan, dan lembaga  sosial.  Pasal  366  sampai
dengan Pasal 375 tentang ketentuan pengawasan  terhadap  wali  yang banyak  melibatkan  Balai  Harta Peninggalan  selaku  wali  pengawas yang  berperan  melindungi  hak-hak keperdataan  anak  yang  berada  di bawah perwalian. Pasal 376 sampai dengan Pasal 378 mengatur tentang alasan-alasan  yang  dapat  melepas- kan  diri  dari  perwalian.  Pasal  379 sampai dengan Pasal 382g mengatur  tentang  pengecualian, pembebasan,  dan  pemecatan  dari perwalian. Pasal 383 sampai dengan Pasal    384  mengatur  tentang pengawasan  wali  terhadap  pribadi anak  yang  berada  di  bawah perwalian. Pasal 385 sampai dengan Pasal  408  mengatur  tentang  tugas pengurusan  wali.  Pasal  409  sampai dengan Pasal 414 mengatur tentang perhitungan  pertanggungjawaban perwalian. Pasal 415 sampai dengan Pasal  418a  mengatur  tentang  Balai Harta  Peninggalan  dan  Dewan Perwalian.
Berdasarkan  pasal-pasal  menge- nai  perwalian  yang  terdapat  di dalam  KUHPerdata,  dapat  ditarik sebuah pemahaman bahwa
KUHPerdata  dapat  disebut  sebagai acuan  dasar  dalam  pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sebagai  wali  pengawas,  karena KUHPerdata  mengatur  permasalah- an tentang perwalian secara komprehensif  mulai  dari  ketentuan umum hingga urusan teknis pelaksanaan perwalian.
b. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

## 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang- Undang  Perkawinan)  merupakan produk  hukum  yang  awalnya dibentuk  dengan  tujuan  untuk menyeragamkan(mengunifikasikan) aturan hukum di Indonesia tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan  banyak  mengadaptasi konsep-konsep hukum Islam, sehingga pada saat mengimplemen- tasikan Undang-Undang Perkawinan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sarat akan kebhinekaan,  undang-undang  ini sulit  untuk  mewujudkan  cita-cita unifikasi  hukum  perkawinan  di Indonesia, sehingga ketentuan
hukum perkawinan  yang  berlaku di KUHPerdata tetap diberlakukan bagi golongan timur asing, dan ketentuan  hukum  perkawinan  lain juga  masih  diberlakukan  bagi golongan-golongan yang menunduk -kan  diri  ke  aturan  hukum  yang bersangkutan.
Di dalam Undang-Undang Perkawinan,  ketentuan  tentang perwalian  juga  dibahas  dalam  BAB XI  tentang  Perwalian  Pasal  51 sampai  dengan  Pasal  54  yang mengatur  tentang  perwalian  pada umumnya,  seperti  kondisi  yang disebut  sebagai  perwalian,  tugas dan  kewajiban  wali,  pencabutan kekuasaan  wali  karena  wali  lalai atau berkelakuan buruk. Pasal-pasal di dalam
Undang-Undang Perkawinan  tidak  menyinggung peran  wali  pengawas,  sehingga menurut norma peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai  wali  pengawas  tetap merujuk  pada  ketentuan  yang berlaku di KUHPerdata.
29 Hikmatullah, Selayang  Pandang  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1 No 2, Desember (2017): 45
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) disusun  atas  prakasa  penguasa negara,  dalam  hal  ini  Ketua Mahkamah  Agung  dan  Menteri Agama  (melalui  Surat  Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama  dari  berbagai  unsur.  Secara resmi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) merupakan  hasil  konsensus  ( ijma’ ) ulama  dari  berbagai  golongan melalui  media  lokakarya  yang dilakukan  secara  nasional,  yang kemudian  mendapat  legalisasi  dari kekuasaan negara. Kompilasi Hukum  Islam  atau  yang  lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspetasi tertinggi yang mampu  dicapai  hukum  Islam  saat ini,  khususnya  di  Indonesia  dan memberikan  dampak  positif  baik dari  segi  institusi,  masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam. 29
Ketentuan  mengenai  perwalian dalam  KHI  diatur  di  dalam  Buku  I tentang Hukum  Perkawinan  BAB XV tentang Perwalian Pasal 107 sampai
dengan  Pasal  112  yang  mengatur tentang  konsep  perwalian  dalam Islam  pada  umumnya.  KHI  pada dasarnya  tidak  menyinggung  Balai Harta  Peninggalan  sebagai  wali pengawas.  KHI  menjadi  dasar  bagi aturan hukum Islam khusus lainnya, seperti  Qanun  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Perlindungan  Anak untuk melainkan melibatkan sebuah lembaga lain, yakni Baitul Mal untuk mengurusi  harta-harta  kekayaan anak  yang  berada  di  bawah perwalian.  Selain  itu,  terdapat  pula Perppu  Nomor  2  Tahun  2007 tentang  Penanganan  Permasalahan Hukum  dalam  Rangka  Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Provinsi Sumatera  Utara  yang  mengatur dengan  tegas  bahwa  Baitul  Mal merupakan pengelola harta (termasuk harta anak yang berada di bawah  perwalian)  untuk  kaum muslim,  sedangkan  Balai  Harta Peninggalan  merupakan  pengelola
30 Zahratul  Idami, Tanggung  Jawab  Wali  Terhadap  Anak  Yang  Berada  di  Bawah  Perwaliannya    (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Januari (2012: 66
harta untuk kaum non muslim. 30
d. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya dibentuk untuk menjamin  perlindungan  terhadap hak  dan  kesejahteraan  anak.  Di dalam  Undang-Undang  Perlindung- an  Anak  yang  lama,  yakni  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002, ketentuan tentang Perwalian terdapat  dalam  Pasal  33  sampai dengan  Pasal  36  yang  mengatur tentang  penunjukan  wali  dan  Balai Harta  Peninggalan  selaku  wali pengawas untuk mewakili kepentingan  dan  pengurusan  harta anak,  serta  mengatur  mengenai pencabutan  perwalian.  Sedangkan dalam  Undang-Undang  Perlindung- an  Anak  yang  baru,  yakni  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014, tidak  dapat  ditemukan  ketentuan tentang  Perwalian  karena  undang- undang yang bersangkutan
merupakan  undang-undang  revisi yang  hanya  mengubah  sebagian pasal  yang  terdapat  di  undang- undang  lama,  sehingga  ketentuan perwalian di Undang-Undang
Perlindungan  Anak  merujuk  pada pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum  revisi,  yakni  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002.
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  29
Tahun  2019  tentang  Syarat  dan Tata Cara Penunjukan Wali
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara  Penunjukan  Wali  mengatur
ketentuan-ketentuan tentang
perwalian  secara  komprehensif,
akan tetapi untuk urusan
pengawasan wali,
Peraturan Pemerintah ini seolah mengenyampingkan  Balai  Harta
Peninggalan yang berdasarkan KUHPerdata  bertindak  sebagai  wali pengawas.  Balai  Harta  Peninggalan hanya disinggung secara eksplisit di Pasal  13  yang  mengatur  bahwa salinan penetapan Pengadilan Negeri  harus  disampaikan  salah satunya kepada instansi pemerintah
pusat  atau  unit  kerja  di  lingkungan instansi  pemerintah  pusat  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  harta peninggalan setempat.
Pengikisan eksistensi Balai Harta Peninggalan  terlihat  jelas  dalam Pasal  26  yang  mengatur  tentang pengawasan  perwalian  dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial,  yakni  Kementerian  Sosial.
Perpindahan kewenangan
pengawasan perwalian ke Kementerian Sosial tentunya menyalahi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
KUHPerdata  yang  notabene  lebih tinggi kedudukannya daripada
Peraturan  Pemerintah  dasarnya telah diabaikan. Tidak dicantumkannya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam Peraturan Pemerintah tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan Wali merupakan bentuk pertentangan antara undang- undang  yang  lebih  tinggi  dengan undang-undang  yang  lebih  rendah Apabila  merujuk  pada  asas Lex
Superior  Derogate  Legi  Inforiori
(hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/ peraturan yang derajatnya dibawahnya),  maka  sebenarnya tidak ada masalah karena ketentuan hukum mengenai pengawasan
terhadap  wali  tetap  ada  pada  Balai Harta Peninggalan karena KUHPerdata  memiliki  hierarki  yang lebih  tinggi  daripada  Peraturan
Pemerintah. Ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Penunjukan Wali  yang  menyatakan  bahwa pengawasan  perwalian  ditangani
oleh  Kementerian  Sosial  secara otomatis  dikesampingkan  dengan aturan  hukum  yang  lebih  tinggi, yakni  KUHPerdata  yang  mengatur bahwa  yang  memegang  tugas sebagai wali pengawas adalah Balai Harta Peninggalan.
Berdasarkan  berbagai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perwalian  yang telah  diuraikan  di  atas,  penulis menyajikan analisa dalam bentuk tabel mengenai  eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam berbagai peraturan hukum  di  bidang  perwalian,  yakni sebagai berikut:

## Tabel 1: Analisa Perbandingan Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Berbagai Peraturan Hukum di Bidang Perwalian
No. Peraturan Perundang-Undangan Eksistensi Balai Harta Peninggalan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Balai Harta Peninggalan memiliki kedudukan yang jelas sebagai wali pengawas  dalam  perwalian,  dimana  tugas  dan  kewenangannya diatur  dengan  jelas  dalam  pasal-pasal  tentang  perwalian  yang terdapat di dalam KUHPerdata 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tidak terdapat ketentuan tentang Balai Harta Peninggalan sebagai wali  pengawas,  sehingga  ketentuan  wali  pengawas  tetap  merujuk pada ketentuan di dalam KUHPerdata yang secara tegas mengatur bahwa  Balai  Harta  Peninggalan  berperan  sebagai  wali  pengawas dalam perwalian 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu penyebab berkurangnya eksistensi  Balai  Harta  Peninggalan  khususnya  di  daerah-daerah istimewa  yang  memberlakukan  hukum  Islam,  karena  KHI memperkenalkan konsep instansi Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola  harta-harta  penduduk  muslim,  sehingga  Balai  Harta Peninggalan hanya mengelola harta-harta penduduk non muslim

## (Lanjutan Tabel 1 No. 4 dan 5)
No. Peraturan Perundang-Undangan Eksistensi Balai Harta Peninggalan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Balai Harta Peninggalan diberikan kewenangan sebagai wali pengawas  sebagaimana  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam KUHPerdata,  sedangkan  dalam  undang-undang  revisinya,  yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Balai Harta tidak disinggung sehingga  ketentuan  tentang  wali  pengawas  tetap  merujuk  pada KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  Balai  Harta  Peninggalan  seolah dikesampingkan dalam hal pengawasan terhadap wali. Kewenangan Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  wali  pengawas  secara  tidak langsung telah berpindah ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Berdasarkan perbandingan  materi muatan berbagai
peraturan perundang-undangan di bidang perwalian,  diketahui  bahwa  terdapat disharmonisasi, overlapping (tumpang tindih)  ketentuan  peraturan,  serta penyimpangan-penyimpangan lain yang  terjadi  di  antara  peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang- undangan  yang  lain,  sehingga  hal  ini tentunya  akan  menyebabkan  hak-hak anak  yang berada  di  bawah  perwalian menjadi  kurang  jelas  karena  tidak jelasnya ketentuan hukum tentang wali pengawas,  selain  itu  disharmonisasi tersebut  cepat  atau  lambat  akan menyebabkan  kemunduran  dalam perkembangan hukum di Indonesia.
D. Penutup
Ketentuan hukum tentang wali pengawas  dijabarkan  secara  umum  dalam pasal-pasal  di  KUHPerdata,  khususnya dalam  pasal  yang  menjabarkan  tentang perwalian, akan tetapi terdapat disharmonisasi  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  lain  yang  memuat substansi  tentang  perwalian.  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Balai  Harta Peninggalan  selaku  Wali  Pengawas  hanya disebutkan  dalam  1  pasal,  yakni  Pasal  35 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Balai Harta Peninggalan bahkan tidak disinggung
sama  sekali.  Kemudian  lahir  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menjabarkan bahwa pengawasan terhadap wali  dan  urusan  perwalian  dilakukan  oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan  sosial,  sehingga  secara  tidak langsung  menghilangkan  dan  bahkan mengganti  pihak  yang  berkewenangan sebagai wali pengawas yang semula adalah Balai  Harta  Peninggalan,  menjadi  dinas sosial.
Harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  khususnya  di bidang  perwalian  sangat  penting  untuk mempertegas peran Balai Harta Peninggalan  selaku  wali  pengawas  agar hak-hak  keperdataan  anak  yang  berada  di bawah perwalian dapat terjamin. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang- undangan  di  bidang  perwalian  melalui sinkronisasi  teori  legislasi  dan  asas pembentukan peraturan perundang- undangan  juga  memiliki  peran  penting untuk  mewujudkan  suatu  rekonstruksi pemikiran mengenai urgensitas dan bentuk eksistensi  Balai  Harta  Peninggalan  dalam menjamin   kesejahteraan   dan   melindungi
hak-hak  keperdataan  anak  yang  berada  di bawah perwalian.
Sampai saat ini, peraturan perundang- undangan di bidang perwalian dapat dinilai belum  harmonis  karena  antara  peraturan yang  satu  dengan  peraturan  yang  lainnya terdapat  tumpang  tindih  ( overlapping ) pengaturan materi muatan tentang eksistensi  Balai  Harta  Peninggalan  selaku wali  pengawas,  sehingga  perlu  dilakukan revisi pada peraturan perundang-undangan yang  mengikis  eksistensi  dan  peran  Balai Harta  Peninggalan  selaku  wali  pengawas. Revisi  peraturan  perundang-undangan harus  dilakukan  dengan  melalui  proses harmonisasi  materi  muatan  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  perwalian  pada  saat  pembuatan naskah  akademik  peraturan  perundang- undangan penggantinya, agar ke depannya terjadi  rekonstruksi  eksistensi  Balai  Harta Peninggalan selaku wali pengawas sehingga Balai  Harta  Peninggalan  dapat  dengan mudah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  wali  pengawas  untuk  menjamin hak-hak  keperdataan  dan  kesejahteraan anak yang berada di bawah perwalian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asean Law Association, Indonesian Legal System , Editor: Hikmahanto Juwana, et.al.,
(Philippines: Asean Law Association, 2005).
Asyhadie,  H.  Zaeni  dan  Arief  Rahman, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2013).
HS,  Salim, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State , (New York: Russekk & Russell, 1945). Prawidohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarga (Personen en Familie-Recht) , (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).
Soeprapto, Maria Farida Indrarti, Ilmu Perundang-undangan 2 , (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan I , (Jakarta: Kanisius, 2013).
Subekti, R., Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 2013).
Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001).
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Yuniagara,  Riki, Jenis  dan  Hirarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  Dalam Lintas Sejarah (TAP MPR dari Masa ke Masa) , (Aceh: Unknown, 2013).

## B. Artikel Ilmiah
Attamimi,  A.  Hamid  S., Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I – Pelita  IV ,  Disertasi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Pascasarjana  Universitas  Indonesia, Jakarta (1990).
Djumati, Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan .  Jurnal  Lex  Privatum  Vol.  VI/No. 4/Jun/2018 (2018).
Heriyani, Endang dan Prihati Yuniarlin, Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak  Di  Bawah  Perwalian  Dalam  Rangka  Perlindungan  Anak ,  Jurnal  Media Hukum, Volume 22 No. 2 (2015).
Hikmatullah, Selayang  Pandang  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  Di Indonesia , Jurnal AJUDIKASI, Vol. 1 No 2 (2017).
Ibrahim,  Anis, Legislasi  Dalam  Perspektif  Demokrasi:  Analisis  Interaksi  Politik  dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur . Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang (2008).
Idami,  Zahratul, Tanggung  Jawab  Wali  Terhadap  Anak  Yang  Berada  di  Bawah Perwaliannya  (Suatu  Penelitian  di  Kota  Banda  Aceh) ,  Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol. 12, No. 1 (2012).
Pratiwi, Yulita Dwi, Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas , Jurnal Suara Hukum Volume 1 Nomor 1 (2019).
Putranto,  Nurhendro, Balai  Harta  Peninggalan  Fungsi  dan  Tugas  Pokoknya ,  Jurnal Ilmiah Balai Harta Peninggalan Surabaya (2013).
Simatupang,  Taufik  H., Eksistensi  dan  Efektivitas  Pelaksanaan  Tugas  Balai  Harta Peninggalan di Indonesia (Existence and Effectiveness of Performance of Probate Court Duties in Indonesia) , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3 (2018).
Syuhada, Analisis  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan  Dalam Pengelolaan  Harta  Kekayaan  Yang  Tidak  Diketahui  Pemilik  dan  Ahliwarisnya (Studi  di  Balai  Harta  Peninggalan  Medan) ,  Tesis,  Universitas  Sumatera  Utara, Medan, (2009)
Veronita,  Septy, Hak  Perwalian  Anak  di  Bawah  Umur  yang  Beralih  pada  Neneknya
(Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:372K/Pdt/2008 , Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta (2013).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

## BIODATA PENULIS
Shela Natasha, S.H. lahir di Medan, latar belakang pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara,  lulusan  tahun  2017.  Shela  merupakan  salah  satu  kader tunas  pengayoman  tahun  2018  dan  saat  ini  bekerja  sebagai  Analis  Hukum  di  Balai  Harta Peninggalan Medan, salah satu Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  HAM  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  berada  di  bawah  naungan  langsung  Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Selama kuliah, Shela cukup aktif menulis, salah satunya menulis Artikel Ilmiah pada seleksi kegiatan  Debat  Konstitusi  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  Artikel  Ilmiah pada  seleksi  kegiatan  Peradilan  Semua  yang  diselenggarakan  Mahkamah  Konstitusi,  serta menulis beberapa opini pada harian Jurnal Asia. Selain itu Shela juga sempat merancang ToR (Term  of  References)  tentang  Ekonomi  Pancasila  pada  Pusat  Kajian  dan  Studi  Konstitusi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Setelah bekerja Shela tetap aktif dalam menulis dikarenakan pekerjaan sebagai Analis Hukum menuntut Shela untuk tetap aktif menganalisis permasalahan hukum yang tengah hangat terjadi di masyarakat. Selama bekerja Shela juga menulis beberapa opini pada harian Sinar Indonesia Baru. Selain itu, Shela sempat diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa halaman Jurnal Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2018  dengan  jurnal  saya  yang  b erjudul  “Penghapusan  Pasal  Penggolongan  Penduduk  dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum”.