Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022
ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
Yuliana 1 , Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
yuliana13022020@gmail.com 1 , fadhilahahmad@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
Government accounting in Indonesia is regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. In SAP there is a Statement of Government Accounting Standards (PSAP) Number 07 concerning Fixed Assets Accounting. This study aims to determine the accounting treatment of fixed assets at the Regional Office of DJKN North Sumatra in accordance with PSAP No. 07. The data analysis method used is descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data  collection  techniques  used  are  observation,  and  interviews.  The  results  showed  that  the Regional Office for the Management of State-Owned Assets in North Sumatra had carried out the administration of fixed assets according to PSAP No. 07 concerning Accounting for Fixed Assets with the discovery of errors in fixed assets such as buildings that should have been transferred. to other  assets  and  the  value  of  assets  discontinued  from  government  operations  that  are  still recorded even though those assets have been disposed of.
Keyword: PSAP 07, Fixed Assets, Recording, Classification, recognition

## ABSTRAK
Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akrual Pemerintah. Dalam SAP terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07 tentang akuntansi aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara sesuai  dengan  PSAP  No.  07.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kanwil  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara Sumatera Utara melakukan pengelolaan harta tetap berdasarkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Harta Tetap dengan ditemukannya kesalahan pada harta tetap berupa bangunan, yang seharusnya dilakukan yang mana dialihkan menjadi aset lain-lain dan nilai aset yang dihentikan dari operasi negara dan masih dilaporkan meskipun aset tersebut telah dilepaskan.
Kata Kunci: PSAP 07, Aktiva Tetap,Pencatatan, Klasifikasi, Pengakuan

## PENDAHULUAN
Penyajian  laporan  tahunan  sangat  penting  untuk  mengetahui  informasi  dan  posisi keuangan  perusahaan.  Kondisi  keuangan  perusahaan  yang  baik  dapat  dikenali  dengan  ada tidaknya  perbedaan  atau  kesalahan  dalam  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga  diperlukan pengendalian internal yang dapat membantu memperlancar kegiatan perusahaan dan mengurangi risiko terjadinya perbedaan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. posisi keuangan untuk meminimalkan laporan. Penyataan. Penyataan. Penyataan. Salah satu pengendalian internal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (GAAP) di Indonesia.  Akuntansi  pemerintahan  di  Indonesia  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Akrual Pemerintah. Dalam SAP terdapat Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No  07  tentang  Aktiva  Tetap.  Aset  tetap adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dimaksudkan untuk digunakan oleh pemerintah atau masyarakat umum.(Safitri 2017)
Salah  satu  aspek  terpenting  dalam  mengelola  aset  tetap  adalah  penyusutan,  yang melibatkan  penghitungan  dan  pelaporan  penyusutan.  Depresiasi  memungkinkan  pemerintah untuk  memperoleh  informasi  tentang  aset  tetapnya.  Nilai  aset  tetap  harus  disusutkan  oleh pengguna  fasilitas  pada  setiap  periode  sehingga  dapat  menggambarkan  potensi  aset  tetap  yang sebenarnya.(PUTRI PERMATA ASRI 2019)
Perbendaharaan  melalui  salah  satu  unitnya  Tingkat  I,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara (DJKN), memiliki salah satu tanggung jawab utama dalam pengelolaan kekayaan negara, termasuk kekayaan tetap pemerintah. Penyajian aset tetap pada instansi pemerintah sektor publik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Standar ini mengatur tentang Pengelolaan Aset Tetap Bagi  Instansi  Pemerintah  (PSAP)  No.  07  tentang  Akuntansi  Aset  Tetap.  Dengan  instansi pemerintah yang membutuhkan kemampuan untuk menyajikan nilai aset tetap melalui aset tetap berdasarkan PSAP No. 07, setiap proses dalam menerapkan akuntansi aset tetap harus memenuhi standar  yang  ditetapkan,  dimulai  dengan  pengakuan,  penilaian  dan  penghentian  dan  pelepasan serta Pengungkapan Aset Tetap.
Instansi  Pemerintah  pada  tingkat  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Barang  (UAKPB) menerapkan dengan menggunakan Akuntansi Aset Kelembagaan seperti pencatatan, klasifikasi, pendekatan,  pengukuran,  penyusutan,  amortisasi  dan  pengungkapan  berdasarkan  PSAP  No.  07 Tingkat Sistem Aplikasi Keuangan (SAKTI). Kewenangan untuk melakukan akuntansi aset tetap di tingkat UAKPB berada di tangan kepala kantor dan dilakukan oleh pejabat pengelola aset atau penyelenggara barang milik negara (BMN). Permasalahan DJKN Sumut adalah terdapat gedung yang  kondisinya  rusak  berat  dan  tidak  dapat  digunakan  untuk  operasional  pemerintahan  tetapi belum dialihkan ke aset lain, terdapat selisih pada rekening BMN yang menjadi urusan Negara 1 (satu)  )  laptop  yang  tidak  disusutkan  telah  dihentikan.  Kemungkinan  masalah  ini  ditunjukkan dengan tidak adanya kesalahan pencatatan  yang tidak sesuai dengan standar regulasi PSAP no. 07,  kesalahan  pencatatan  operator  BMN,  adanya  pengambilan  kebijakan  dan  pengawasan pengelolaan aset tetap  yang kurang akurat, dan kemungkinan  adanya kekurangan dalam sistem aplikasi  pencatatan  aset  tetap.  Ini  harus  dimasukkan  dalam  peraturan  PSAP  No.  07  tentang pencatatan. Suatu aset tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomik masa depan. Aset tetap yang dihentikan atau dijual secara permanen harus dikeluarkan dari neraca dan dicatat dalam catatan. Aset tetap yang ditempatkan oleh pengguna aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke akun aset lain sesuai dengan nilai bukunya.

## KAJIAN LITERATUR

## Aset Tetap
Aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh entitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang  dapat  digunakan  untuk  menyajikan  operasi  entitas.  Menurut  Warren,  aset  tetap  adalah  aset  yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual untuk menjalankan fungsi operasi perusahaan. PSAP No. 07 tentang Aset Tetap dan PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Pusat menjelaskan pentingnya aset tetap, yaitu aset tetap yang  memiliki  masa  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  dan  digunakan  untuk  operasional  pemerintahan. Berdasarkan definisi dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa aset tetap diklasifikasikan sebagai aset  yang  dapat  diamati  secara  fisik  untuk  jangka  panjang,  penggunaan  permanen  dan  tidak diperdagangkan  karena  digunakan  untuk  mendukung  operasi  perusahaan  dan  memiliki  utilitas  lebih. periode penagihan. (Herdiyana et al. 2021) Berdasarkan PSAP No.07 aset tetap disusun dimulai dari (1) Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi dalam operasi perusahaan. Klasifikasi aset tetap  adalah  tanah;  peralatan  dan  mesin;  bangunan  dan  gedung;  jalan,  irigasi  dan  jaringan;  aset  tetap lainnya; konstruksi dan pengerjaan. (2) Pengakuan aset tetap memiliki kriteria aset tetap, memiliki masa manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan,  biaya  perolehan  aset  dapat  ditentukan  secara  andal,  tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal bisnis perusahaan yang diakuisisi atau dengan maksud dijual dibangun untuk digunakan. (3) Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Jika tidak mungkin untuk menilai aset tetap pada biaya perolehan, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai pengajaran pada saat perolehan. (4) Penyusutan aset tetap Nilai penyusutan untuk setiap periode dicatat sebagai pengurang. nilai buku  aset  tetap  dalam  neraca  dan  beban  penyusutan dalam  laporan  laba  rugi. Metode  penyusutan  yang berlaku meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. (5) Revaluasi Aset  Tetap  Revaluasi  atau  revaluasi  aset  tetap  umumnya  tidak  diperbolehkan  karena  standar  akuntansi pemerintah  mengikuti  penilaian  aset  berdasarkan  biaya  historis  atau  harga  pasar.  Ketentuan  ini  dapat dipertahankan oleh peraturan resmi yang berlaku secara nasional. (6) Tentang Penghentian dan Pelepasan Aset Berwujud A aset berwujud dihapuskan dari neraca pada saat dilepaskan atau pada saat aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan, aset berwujud dan peralatan yang dihentikan atau dilepas secara permanen keluar dari neraca untuk dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan. Aset tetap yang disewa oleh pengguna pemerintah yang aktif tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dialihkan ke aset lain sesuai dengan nilai bukunya. (7) Pengungkapan aset tetap, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap jenis aset tetap: dasar penilaian untuk nilai buku,  rekonsiliasi  nilai  buku  pada  awal  dan  akhir  periode,  informasi  penyusutan.  (T,  Pratama,  and Khamilah 2020)

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Subyek  penelitian  ini adalah Kanwil DJKN Sumatera Utara dengan objek pengamatan Laporan Barang Milik Negara Pengguna  Barang  Kuasa  (LBMN  KPB)  periode  tahun  2021.  Teknik  pengumpulan  data  berupa observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa  sumber.  Tahap  analisis  data  menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk laporan, kemudian penyajian data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema, kemudian ditarik kesimpulan bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan  secara  sistematis  akan  membuat  kesimpulan  awal,  dan  kesimpulan  awal  diperiksa. Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  Kanwil  DJKN Sumatera Utara. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengelolaan  aset  tetap  di  Kanwil  DJK  Sumut  selaku  UAKBP  dilakukan  oleh Bagian  Umum  Sub  Bagian  Tata  Usaha/Rumah  Tangga  (Subbagian  TURT)  yang  dilakukan langsung  oleh  petugas  pengelola  aset  atau  operator  BMN.  Pendaftaran  BMN  berupa  aset  tetap menggunakan  alat  SAKTI  untuk  mempermudah  pendaftaran  BMN.  Untuk  memastikan keakuratan  pencatatan  aset  tetap,  Kanwil  DJKN  Sumut  melakukan  rekonsiliasi  data  aset  tetap dengan Unit Akuntansi Kewenangan Pengguna Barang (UAKPA) yang dilakukan setiap bulan. Kanwil DJKN Sumut juga melakukan investasi fisik secara berkala minimal setiap semester untuk memastikan  kondisi  aset  tetap  terwakili  secara  akurat.  Laporan  BMN  disusun  dengan  periode tengah  tahunan  dan  tahunan.  Pelaporan  pada  Instansi  (Sistem  Akuntansi  Kelembagaan)  secara bertahap  (1)  Unit  Akuntansi  Instansi  yang  selanjutnya  disingkat  UAI  adalah  unit  organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional, yang menyelenggarakan tugas akuntansi dan akuntansi Instansi yang terdiri dari bagian keuangan akuntansi dan akuntansi persediaan. (2) Unit  Akuntansi  Kewenangan  Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  UAKPA  adalah UAI yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan pelaporan pada tingkat unit kerja. (3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI  yang  melakukan  kegiatan  memadukan  pelaporan  keuangan  dan  komoditas  bagi  seluruh UAKPA di wilayah kerjanya. (4) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 yang selanjutnya  disingkat  UAPPA-E1,  adalah  UAI  yang  mempunyai  kegiatan  menggabungkan laporan, baik keuangan maupun barang, dari seluruh UAPPA-W di wilayah kerjanya dan UAKPA yang  berada  tepat  di  bawahnya.  (5)  Unit  Akuntansi  Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya disingkat UAPA adalah UAI setingkat departemen negara/lembaga (Pengguna Anggaran)  yang melakukan  kegiatan  penggabungan  laporan,  baik  keuangan  maupun  komoditas,  untuk  seluruh UAPPA E1  yang berjalan di bawahnya. (6) UAPPA-W Dekonsentrasi  adalah unit akuntansi di lingkungan  pemerintah  provinsi  yang  melakukan  kegiatan  penggabungan  laporan  keuangan seluruh  unit  kerja  perangkat  daerah  yang  menerima  alokasi  dana  dekonsentrasi  di  wilayah kerjanya. (7) UAPPA-W Pembantu adalah unit akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang melakukan  kegiatan  penggabungan  laporan  keuangan  semua  unit  kerja  perangkat  daerah  yang menerima  alokasi  dana  tugas  pembantuan  di  wilayah  kerjanya.  (8)  Unit  Akuntansi  Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan/atau menggunakan BMN. (9) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Daerah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi tingkat  daerah  BMN  atau  unit  kerja  lain  yang  ditunjuk  sebagai  UAPPB-W,  dan  melakukan kegiatan agregasi laporan BMN UAKPB, penanggung jawab adalah kepala kantor wilayah atau kepala  unit  kerja  yang  ditunjuk  UAPPB-W.  (10)  Unit  Akuntansi  Pembantu  Pengguna  Barang Eselon  I  yang  selanjutnya  disingkat  UAPPB-E1,  adalah  unit  akuntansi  Tingkat  I  BMN  yang melakukan  kegiatan  penggabungan  laporan  BMN  dari  UAPPB-W  dan  UAKPB  langsung  di bawah tanggung jawabnya seorang Pejabat Eselon I. ( 11) Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya  disingkat  UAPB  adalah  Unit  Akuntansi  BMN  setingkat  Kementerian Negara/Lembaga  yang  melakukan  kegiatan  penggabungan  laporan  BMN  dari  UAPPB-E1,  di bawah tanggung jawab Menteri/pimpinan lembaga.(Engka, Tinangon, and Wokas 2017) Dapat digambarkan seperti berikut :
Unit Akunransi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang Wilayah(UAPPB-W)

## Gambar 1. Mekanisme pelaporan SAI
Pelaporan  Barang  Milik  Negara  (LBMN)  di  Kanwil  DJKN  Sumut  bersifat  progresif, dimulai  dari  UAKPB  dan  berakhir  di  tingkat  menteri.  Rekonsiliasi  dengan  country  manager dilakukan pada setiap tingkat pelaporan untuk memastikan nilai yang benar dalam sistem aplikasi untuk  pencatatan  aset  tetap.  Perbandingan  penerapan  akuntansi  aset  tetap  pada  Kanwil  DJKN Sumatera Utara berdasarkan beberapa indikator yaitu: klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, revaluasi aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap dan pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan.
PSAP No. 07 pada kanwil DJKN Sumatera utara
1. Klasifikasi  hasil  penelitian  wajar,  telah  dicatat  klasifikasi  aktiva  tetap  yaitu  tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  irigasi  dan  jaringan,  aktiva  tetap  lainnya, sarana dalam pembangunan sesuai dengan keterangan dalam PSAP No.07 Klasifikasi Aset Aset Tetap Tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan dan jaringan irigasi, aset berwujud lainnya, aset dalam pembangunan.
2. Pengakuan  hasil  penelitiannya  yaitu  sesuai,  pada  pengakuan  sudah  memenuhi  Kriteria masa, manfaat  sesuai  KMK No. 295 tahun 2019 tentang tabel  masa manfaat,  aset  tetap diakui setelah bukti kepemilikan yang sah telah berpindah, tidak di kasudkan untuk dijual dan hanya digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Hal ini sudah sesuai seperti yang disebutkan di PSAP No.07 Kriterianya adalah Berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  operasi  normal  entitas,  diperoleh  atau  dibangun dengan maksud untuk digunakan.
3. Pengukuran  hasil  penelitian  adalah  wajar  sepanjang  penilaian  didasarkan  pada  bukti pembelian yang sah  yang menunjukkan total biaya perolehan. Pembelian aset tetap dari kantor pusat juga disertai dengan dokumen yang dapat mengidentifikasi biaya perolehan.
Unit Akuntansi Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-ES I)
Unit Akuntanis Pengguna Barang (UAPB) Unit Akuntansi
Pengguna Anggaran (UAPA)
Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-ES I) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Laporan Keuangan dan Laporan BMN Kementerian/Lembaga
Kebijakan  pengambilan/pencatatan  data  pengambilan  BMN  dilakukan  berdasarkan  log penerimaan barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa BMN yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pengungkapan dalam PSAP No. 07. Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Jika tidak mungkin untuk menilai aset tetap pada biaya perolehan, nilai aset tetap ditentukan berdasarkan nilai pengajaran pada saat perolehan..
4. Penyusutan hasil penelitiannya yaitu sesuai, pada Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus setiap semester selamaa masa manfaatnya. Masa manfaat  ditetapkan oleh  Menteri  Keuangan.  Perhitungan  penyusutan  menggunakan  bantuan  menggunakan bantuan aplikasi SAKTI dan akumulasi penyusutan menjadi pengurang nilai tercatat. Hal ini sudah sesuai seperti yang disebutkan di PSAP No.07 Nilai penyusutan untuk masing- masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode-metode unit produksi.
5. Revaluasi hasil penelitian adalah wajar, revaluasi aset tetap dilakukan pada tahun 2017- 2018  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2017  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  118  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penilaian Kembali  barang milik negara. Hal  ini sesuai  dengan PSAP  No. 07. Revaluasi atau  revaluasi  aset  tetap  pada  umumnya  tidak  diperbolehkan  karena  standar  akuntansi pemerintah  mengikuti  penilaian  aset  berdasarkan  biaya  historis  atau  harga  pasar. Penahanan  ketentuan  ini  dapat  didasarkan  pada  peraturan  resmi  yang  berlaku  secara nasional.
6. Penghentian dan Pelepasan hasil penelitian yaitu tidak sesuai, Pada Daftar barang dengan kondisi  Rusak  Berat  yang  telah  diusukan  penghapusannya  kepada  Pengelola  Barang. Berdasarkan formulir SBSK pada periode semester I yang diterima oleh pengelola barang, terdapat  bangunan  yang  dalam  kondisi  rusak  berat  dan  sudah  tidak  digunakan  dalam operasi pemerintah namun belum dipindahkan ke pos aset lainnya. Terdapat selisis pada akun BMN  yang dihentikan penggunaannya dari operasinal pemerintah sejumlah 1 unit leptop yang belum dihapuskan. Hal ini tidak sesuai seperti yang disebutkan PSAP No. 07 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap  yang  secara  permanen  dihentikan  atau  dilepas  harus  dieliminasi  dari  Neraca  dan diungkapkan  dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Aset  tetap  yang  dihentikan  dari pengguna  aktif  pemerintah  tidak  memenuhi  definisi  aset  tetap  dan  harus  dipindahkan kepos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
7. Pengungkapan  hasil  penelitian  yang  tepat.  Dalam  pengungkapan,  nilai  buku  dihasilkan dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penerapan penyusutan BMN berupa aset  tetap  pada  Kantor  Wilayah  DJKN  Sumatera  Utara  telah  dilaksanakan  mulai  tahun 2013  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  53/KMK/.06/2012.  Kebijakan penyusutan  aset  tetap  didasarkan  pada  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 65/PMK/06/2017. Rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan informasi tentang saldo awal, plus atau minus mutasi, akumulasi penyusutan untuk setiap jenis aset, dan mutasi aset tetap lainnya. Rekonsiliasi bulanan diawali dengan rekonsiliasi  internal  yang rutin dilakukan antara  operator BMN dengan keuangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasi  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  dalam  menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap pada kanwil DJKN Sumatera Utara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kanwil Djkn Sumut dalam Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Relavaluasi dan Pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  (PSAP) No.07. Namun ada temuan terhadap pencatatan aset tetap yang belum sesuai dengan PSAP No.07 yaitu pada penghentian dan pelepasan aset tetap. kesahalan ini terindikasi terjadi akibat penerapan pencatatan aset tetap yang belum sesuai dan juga kemungkinan adanya kesalahan pada sistem aplikasi pencatatan aset tetap.

## DAFTAR LITERATUR
Engka, Fresly Kornelius, Jantje J. Tinangon, and Heince R. N. Wokas. 2017. “Analisis Penerapan Psap No.  07  Tentang  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Kantor  Badan  Diklat  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara.” Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12(2): 18–24.
Herdiyana, Deni et al. 2021. “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Kantor Pos Pasar Baru.” Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru 2(2): 53–70.
PUTRI  PERMATA  ASRI.  2019.  “ANALISIS  PENERAPAN  PSAP  07  PADA  BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI SUMATERA UTARA.” Safitri, Rizkie Sari Indah. 2017. “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07.”
Ilmu dan Riset Akuntansi 06(07): 1–13. http://www.albayan.ae.
T, Iman Harris Wijaya, Anggi Pratama, and Oktarini Khamilah. 2020. “Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap  Pada  Kanwil  DJKN  Sumatera  Utara  Berdasarkan  PSAP  No  .  07  Tentang  Akuntansi  Aset Tetap.” (07): 1–11.