ANUVA Volume 2 (2): 205-212, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Peran Perpustakaan dalam Mewujudkan Budaya Informasi Masyarakat
Lydia Christiani 1*)
1 Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
*) Korespondensi: lydia.christiani@undip.ac.id

## Abstract
[Title: The Role of Library in Making the Culture of Information Society] Knowledge is power. This is what underlies the development of civilization of mankind into an era based on the power of information, known as the  information  age.  This  era  demands  changes  in  the  structure  of  society,  both  in  the  historical,  economic, political,  and  socio-cultural  dimension  that  is  oriented  towards  the  creation,  distribution  and  utilization  of information.  The  community  structure  is  known  as  the  information  society,  a  concept  of  society  that  performs information management activities as a central activity undertaken to actualize oneself in life. The structure of this  new  society,  gave  birth  to  various  levels in  its  social  structure  that  gave  rise  to  the  information-rich  and information-poor  society.  The  two  groups  of  information  society  is  separated  by  the  gap  information  is  wide enough, this condition that eventually spur library as a non-profit information institutions to stand as mediators and seeks to bridge the gap information, so that information can be spread more evenly and can be utilized by every  individual  in  information  society  to  actualize  themselves,  so  that  in  the  end  the  library  is  able  to encourage the realization of a healthy information culture for the whole society.

## Keywords: Information Society, Information Culture, Information Age, Role of Library

## Abstrak
Pengetahuan  adalah  kekuatan.  Hal  inilah  yang  mendasari  perkembangan  peradaban  umat manusia  memasuki sebuah era yang berdasar pada kekuatan informasi, yang dikenal dengan istilah era informasi. Era ini menuntut adanya berbagai perubahan dalam struktur masyarakat, baik dalam dimensi historis, ekonomis, politis, maupun sosial  budaya  yang  berorientasi  pada  kegiatan  mengkreasikan,  mendistribusi,  dan  memanfaatkan  informasi. Struktur  masyarakat  tersebut  dikenal  dengan  istilah  masyarakat  informasi,  sebuah  konsep  masyarakat  yang melakukan  kegiatan  pengelolaan  informasi  sebagai  kegiatan  sentral  yang  dilakukan  untuk  mengaktualisasikan diri  dalam  kehidupan.  Struktur  masyarakat  baru  ini,  melahirkan  berbagai  tingkatan  dalam  struktur kemasyarakatannya  yang  melahirkan  golongan  masyarakat  kaya  informasi  dan  masyarakat  miskin  informasi. Kedua  golongan  masyarakat  informasi  ini  dipisahkan  oleh  jurang  informasi  yang  cukup  lebar,  kondisi  inilah yang akhirnya memacu perpustakaan sebagai lembaga informasi non profit untuk berdiri sebagai penengah dan berupaya untuk menjembatani jurang informasi tersebut, agar informasi dapat tersebar dengan lebih merata dan dapat  dimanfaatkan  oleh  setiap  individu  dalam  masyarakat  informasi  untuk  mengaktualisasikan  diri,  sehingga pada  akhirnya  perpustakaan  mampu  mendorong  terwujudnya  budaya  informasi  yang  sehat  bagi  seluruh masyarakat.
Kata Kunci: Masyarakat Informasi, Budaya Informasi, Era Informasi, Peran Perpustakaan

## 1.  Pendahuluan
Masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang mulai muncul di era 80-an, dimana negara- negara maju mulai meninggalkan konsep masyarakat industri sebagai akibat dari revolusi industri dan
bergerak  menuju  konsep  masyarakat  baru  yang  disebut  dengan  masyarakat  informasi.  Istilah masyarakat  informasi  muncul  sebagai  label  dari  adanya  sebuah  gejala  masyarakat  yang  dalam kehidupannya sangat bergantung pada informasi, yangmana gejala tersebut muncul sebagai akibat dari adanya  revolusi  komunikasi  yang  ditandai  dengan  adanya  penemuan  mesin  cetak  dan komputer (Webster, 1995).
Adanya  gejala  masyarakat  informasi  tersebut  membawa  perubahan  yang  signifikan  dalam struktur  masyarakat,  baik  dari  segi  politik,  ekonomi,  hingga  sosial  budaya.  Semakin  mudahnya penyebaran  informasi  membuat  masyarakat  bergerak  semakin  cepat.  Loncatan  kondisi  masyarakat dari  masyarakat  industri  menuju  masyarakat  informasi  tentu  saja  tidak  berjalan  dengan  mulus, terdapat  berbagai  masalah  yang  harus  dihadapi.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  masalah  adalah timbulnya ledakan informasi, dimana setiap orang dapat mengakses informasi secara terbuka, cepat, dan  tepat.  Ledakan  informasi  ini  memungkinkan  adanya  monopoli  informasi  yang  dilakukan  oleh seseorang  maupun  sekelompok  orang.  Hal  tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan  adanya  golongan orang-orang  yang  kaya  informasi  dan orang-orang  yang  miskin  informasi.  Kondisi  inilah  yang mendorong  perpustakaan,  sebagai  salah  satu  lembaga  informasi,  untuk  merevitalisasi  perannya sebagai  penengah  penyebaran  informasi  agar  informasi  tidak  menjadi  monopoli  perorangan  atau sekelompok orang saja.

## 2. Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dalam  pembahasannya. yaitu melakukan  analisis  terhadap  sejumlah  literatur serta  sejumlah  sumber  data  sekunder  lainnya.  Data- data yang diperoleh dari literatur dan sumber sekunder tersebut dihubungkan dan dibandingkan secara teoritis dengan menggunakan  teori-teori  yang  terkait  dengan revitalisasi  peran  perpustakaan  dalam masyarakat informasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut akan diketahui potensi perpustakaan sebagai agent  of  change dalam  mendorong  terwujudnya  budaya  informasi  di  tengah  masyarakat.  Hasil  dari analisis  tersebut dapat  menggugah  pengelola  perpustakaan  untuk  menjalankan  peran  krusialnya sebagai jembatan informasi bagi masyarakat.

## 3.   Pembahasan

## 3.1 Perkembangan Istilah Masyarakat Informasi
Perkembangan  peradaban  umat  manusia  terus  berkembang,  mulai  dari  masyarakat  agraris yang  bergerak  menuju  masyarakat  industri,  yang  kemudian  bergerak  menuju  masyarakat  informasi. Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  yang  diajukan  oleh Alvin  Toffler (1980) dalam  bukunya  “The  Third Wave”  yang  membahas  tentang  perkembangan  peradaban  manusia  yang  dibagi  menjadi  tiga gelombang  yaitu  masyarakat  agraris  (8000  SM-1700),  masyarakat  industri  (1700-1970),  dan masyarakat informasi (1970-sekarang). Perubahan perkembangan peradaban tersebut, tentu membawa
dampak  besar  bagi  struktur  tatanan  masyarakat.  Seperti  halnya  perubahan  yang  terjadi  dari masyarakat  agraris  menuju  masyarakat  industri,  yang  memberi  dampak  pada  seluruh  aspek kehidupan,  mulai  dari  aspek  politik,  ekonomi,  hingga  sosial  budaya,  demikian  pula  halnya  dengan perkembangan peradaban umat manusia dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi.
Perubahan  struktur  dalam  masyarakat  informasi  nampak  pada  adanya  perubahan  jumlah pekerja  yang  bekerja  dengan  mengolah  informasi  (white  collar  workers)  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  pekerja  yang  memproduksi  barang-barang  fisik  dan  jasa  dalam  industri  (blue collar  workers).  Dengan  kata  lain,  dalam  masyarakat  informasi,  pengelolaan  informasi  merupakan kegiatan  utama. Jadi,  masyarakat  informasi  adalah  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk menggambarkan  sebuah  konsep  tentang  suatu  masyarakat  yang  menciptakan,  mendistribusikan, mengeksplorasi,  dan  mengolah  informasi  untuk  mendukung  pengaktualisasian  dirinya  di  dalam kehidupan.

## 3.2  Perkembangan Konsep Masyarakat Informasi
Perubahan  struktur  masyarakat  yang  timbul  pada  era  informasi  membuat  beberapa  ahli meneliti perubahan gejala masyarakat tersebut. Jepang dan Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara  pelopor  yang memperhatikan  industri  informasi  hingga  melahirkan  konsep  teori  masyarakat informasi. Konsep teori dari Jepang dikemukakan oleh Yujiro Hayashi, dalam bukunya yang berjudul Johoka Shakai: Hado no Shakai Kara Sofuto no Shakai e (The information Society: From Hard to Soft Society)  yang  ditulis  pada  tahun  1969.  Selain  itu,  konsep  teori  masyarakat  informasi  juga diungkapkan oleh Yoneji Masuda dalam bukunya yang berjudul Joho Shakai Nyumon (Introduction to Information  Society)  yang  ditulis  pada  tahun  yang  sama  dengan  karya  Yujiro  Hayashi (Wiyarsih, 2008).
Teori  tentang  Masyarakat  informasi  sendiri  mulai  berkembang  di  Amerika  Serikat  pada tahun 1962 yang ditandai dengan terbitnya buku “The Production and Distribution of Knowledge in The  United  States”  yang  ditulis oleh  Fritz  Machlup.  Buku  tersebut  membahas  tentang knowledge industry dari sudut pandang ekonomi (Pendit, 2006). Lebih lanjut Pendit (2006) mengutarakan bahwa teori  Machlup  berdasarkan  pada  prinsip  interdisipliner, tetapi  kelemahannya  adalah  pada intelectual statelessness. Kelemahan tersebut antara lain adalah:
1. menganggap  semua  kegiatan  sehari-hari  seperti  berbicara,  mendengarkan,  dan  membaca melibatkan ‘ state of knowing ’ ;
2. terlalu luas sehingga membingungkan;
3. mengklaim  bahwa  pengukuran  dilakukan  terhadap produksi  dan  distribusi  pengetahuan, menggunakan teori-teori ekonomi yang tidak pernah dirancang untuk mengukur pengetahuan;
4. menghitung biaya pendidikan dan memasukkan opportunity cost yang meragukan.
Machlup memasukkan ‘ home education ’ dalam hitungan (tetapi juga tidak punya metode menghitung yang  jelas),  sehingga  ia juga  kesulitan  mendapatkan  justifikasi  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan
‘ new  knowledge ’ ,  yang  kemudian  membuatnya terjebak  oleh  keinginannya  untuk  memperhatikan ‘produksi’ dan ‘distribusi’ pengetahuan, padahal data Machlup didominasi oleh data tentang produksi (Pendit, 2006). Berbeda dengan Machlup, Webster (2002) dalam Pendit (2006) mengemukakan bahwa terdapat  lima macam  definisi  tentang  masyarakat  informasi  yang  memiliki  perhatian  khusus tentang lima hal berbeda, yaitu:
1. Teknologi
menggunakan  kelahiran  teknologi  baru  sebagai  sinyal  kebangkitan  masyarakat  baru, terutama  di  bidang  komputasi  dan  telekomunikasi,  sering  ditolak  karena  kurang  jelas dalam mengukur kemajuan.
2. Ekonomi
terfokus  pada “ informational activities ”,  proporsi  bisnis  informasi  dalam Gross  National Product (GNP), kesulitan dalam definisi data dan cara menghitungnya.
3. Pekerjaan
mempelajari struktur tenaga kerja dan kebangkitan service sectors.
4. Spatial
menekankan perkembangan networks, seperti information network dan network societies
5. Kultural
melihat peningkatan jumlah informasi yang beredar.
Selain  teori  yang  diungkapkan  Machlup  dan  Webster,  masih  terdapat  teori  lain  yang membahas  tentang  masyarakat  informasi,  yaitu teori  yang  diungkapkan  oleh  Manuel  Castells  yang menyoroti  tentang network  society dikaitkan  dengan  kehadiran  teknologi  jaringan  komunikasi  dan informasi  yang  hampir  sepenuhnya  digital,  serta  keberadaan  dan  institusionalisasi  kelompok- kelompok  sosial  dalam  bentuk jaringan  sebagai  konfigurasi  utama.  Menurut  Castells  (1996) dalam Pendit  (2006)  diungkapkan  bahwa sebuah  “masyarakat  berjaringan”  memiliki  lima atribut  penting yaitu:
1. Berbasis ekonomi kapitalis ‘informasional’  ( rejuvenated form of capitalism);
2. Ekonomi dikelola secara global, tidak terkungkung oleh batas-batas negara atau bangsa;
3. Pengalaman  manusia  tentang  waktu  dan  ruang  dipindahkan  ke  “ timeless  time ”  dan  “ space  of flows ”;
4. Kekuasaan merupakan fungsi dari akses ke jaringan dan kendali atas aliran. Inklusi dan eksklusi jadi penentu dari berkuasa-tidaknya seseorang;
5. Sumber utama terjadinya konflik dan penentangan (resistence) dalam masyarakat jaringan adalah kontrakdisi antara sifat tak-bertempat (placeless) jaringan dan keberakaran (rootedness) manusia.
Pemikiran  Castell  inilah  yang  kemudian  merujuk  pada  konsep network  society dalam masyarakat  informasi,  yang  pada akhirnya  akan  membentuk  sebuah  kultur  yang  disebut  dengan network  culture.  Terranova  (2004) dalam  Pendit  (2006) menyatakan  bahwa  informasi  bukanlah semata-mata  domain  fisik  dan juga  bukan  semata-mata  konstruksi  sosial.  Informasi  bukan  hanya  isi
dari  sebuah  tindak  komunikasi,  bukan  sebuah  entitas  tak-berbentuk  (immaterial)  yang  akan mengambil alih dunia nyata, melainkan sebuah reorientasi bentuk-bentuk kekuasaan dan mode-mode resistensi  yang  spesifik/unik.  Di  satu  sisi    merupakan  sebuah  resistensi  terhadap  bentuk-bentuk kekuasaan  informasional,  karena  bentuk-betuk  kekuasaan  itu  mengandung  teknik  manipulasi  dan pengekangan (containment) terhadap virtualitas sosial. Di sisi lain mensyaratkan keterlibatan kolektif dengan  potensi  dari  arus  informasi  ketika  arus  ini  menggantikan  kultur  dan  membantu  manusia melihatnya sebagai tempat bagi sebuah reinvention kehidupan (Pendit, 2006).

## 3.3  Dimensi Masyarakat Informasi
Sebagai  sebuah  kultur  kehidupan,  masyarakat  informasi  memiliki  berbagai  dimensi,  yaitu dimensi  historis,  dimensi  ekonomis,  dimensi  politis,  dan  dimensi  pemberdayaan  sumber  daya manusia. Dipandang dari segi historis jelas bahwa munculnya masyarakat informasi disebabkan oleh adanya tuntutan zaman yang telah memasuki babak baru perkembangan peradaban manusia yaitu era informasi,  dimana  manusia  sudah  tidak  lagi  bergantung  pada  industri  manufaktur  melainkan bergantung pada informasi, yang pada akhirnya menjadi tonggak knowledge industry (Feather, 1994). Berbicara  mengenai  dunia  industri,  tentu  saja  hal  ini  telah  menyinggung  pada  dimensi  kedua  pada masyarakat  informasi,  yaitu  dimensi  ekonomis.  Dimensi  ini  menekankan  adanya  perubahan  nilai pandang terhadap informasi sebagai sebuah komoditi yang memiliki nilai jual. Hal ini pada akhirnya memicu timbulnya monopoli akses informasi oleh seseorang maupun sekelompok orang yang sifatnya eksklusif.  Perubahan  yang  terjadi  dari  segi  dimensi  ekonomi  mendorong  timbulnya  perubahan  pada dimensi  politis  dalam  hal  kebijakan  penggunaan  informasi,  baik  dari  segi  akses  informasi  maupun perlindungan hak cipta bagi para kreator informasi. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada dimensi historis, ekonomis, dan politis menuntut adanya perubahan yang signifikan pada dimensi pemberdayaan sumber daya manusia (Feather, 1994).
Pemberdayaan  sumber  daya  manusia  dalam  masyarakat  informasi  memiliki  cakupan  yang luas, berdasarkan definisi masyarakat informasi yang dikemukakan pada Deklarasi World Summit on The  Information  Society  (WSIS)  yang  dilaksanakan  di  Genewa  pada  10-12  Desember  2003, menyatakan  bahwa  masyarakat  informasi  yang  berpusat pada  masyarakat,  inklusif,  dan  berorientasi pada  pembangunan  adalah  dimana  setiap  orang  dapat  membuat,  mengakses,  memanfaatkan,  dan berbagi informasi serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka  mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan  mengembangkan  kualitas  hidup  masyarakat,  sebagaimana  telah  dideklarasikan  di  dalam  tujuan dan  prinsip-prinsip  dari  piagam  PBB  dan  menghormati  secara  penuh  serta  menguatkan  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia (Wiyarsih,  2008).  Dari  deklarasi  tersebut  nampak  bahwa  dalam mewujudkan  upaya  untuk  memberdayakan  sumber  daya  manusia  dalam  masyarakat  informasi diperlukan  kebebasan  mengakses  dan  memanfaatkan  informasi  bagi  setiap  orang,  agar  dapat
menggunakan informasi tersebut untuk mengaktualisasikan dirinya.
Setiap orang memiliki arti tiap-tiap individu, di mana  hal tersebut juga berarti bahwa setiap orang  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mengolah  informasi  agar  dapat  mengaktualisasikan  dirinya dalam  ruang  lingkup  masyarakat  informasi.  Hal  ini  juga  berbicara  mengenai konsep semua  orang dalam  masyarakat  informasi,  mulai  dari Information  Proffessional yang  bertanggungjawab  dalam pendistribusian informasi hingga masyarakat pengguna informasi itu sendiri.

## 3.4 Tingkatan Masyarakat Informasi
Menurut Djunaedi (dalam  Wiyarsih,  2008),  di  dalam  masyarakat  terdapat  tiga  tingkatan masyarakat jika dipandang dari aspek informasi. Tingkat pertama adalah masyarakat sadar informasi, yaitu masyarakat yang sudah sadar bahwa informasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing untuk maju, misalnya masyarakat petani yang pada saat menjelang panen mencari informasi harga tentang harga-harga jual di berbagai pasar. Tingkat kedua adalah masyarakat kaya informasi, yaitu masyarakat yang sudah cukup banyak mempunyai informasi sehingga cukup mempunyai daya saing (kompetitif), misalnya  masyarakat  perguruan  tinggi,  masyarakat  dunia  usaha  (yang  bukan  usaha  kecil  dan menengah/UKM).  Masyarakat  kaya  informasi  telah  mempunyai  akses  yang  memadai  ke  sumber- sumber  informasi.  Mereka  tidak  mudah  ditipu  oleh  informasi  yang  menyesatkan,  mereka  mampu mengumpulkan informasi yang cukup banyak dengan mudah dan secara perorangan mereka  mampu menyeleksi informasi yang benar dan yang kurang benar.
Tingkat  ketiga  adalah  masyarakat  berbasis  pengetahuan  (Knowledge  Based  Society),  yaitu masyarakat  kaya  informasi  yang  dalam  mengambil  keputusan  sehari-hari  mendasarkan  diri  pada pengetahuan (Djunaedi dalam Wiyarsih,  2008).  Dalam  hal  ini  pengetahuan tersedia secara  memadai dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Informasi  yang  berlimpah  mendorong  diolahnya  informasi tersebut  menjadi  pengetahuan  atau  dengan  kata  lain  pengetahuan  merupakan  tingkatan  lebih  lanjut dari  informasi.  Masyarakat  berbasis  pengetahuan  ditunjukkan  dengan  kemudahan  masyarakat mendapatkan pengetahuan.  Di luar tiga tingkatan tersebut, terdapat tingkatan masyarakat yang belum mengenal  informasi  yaitu  masyarakat  yang  belum  sadar  informasi,  contohnya  adalah  masyarakat pedesaan yang menutup diri dari informasi dari luar. Golongan masyarakat ini belum termasuk dalam ranah masyarakat informasi (Wiyarsih, 2008).

## 3.5 Peran Perpustakaan dalam Masyarakat Informasi
Perubahan-perubahan  yang  timbul  dalam  perkembangan  peradaban  manusia  dalam  era informasi  telah  merubah  struktur  kemasyarakatan  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Era  informasi mendorong tumbuhnya masyarakat informasi yang mana turut serta mendorong perubahan-perubahan pada  dimensi  masyarakat  yang  terdapat  di  dalamnya.  Perubahan-perubahan  tersebut pada  akhirnya memunculkan golongan-golongan baru dalam stuktur masyarakat.
Berkaitan dengan  akses informasi, secara garis besar timbul dua golongan dalam masyarakat informasi  yaitu  masyarakat  yang  kaya  informasi  dan  masyarakat  yang  miskin  informasi (Feather, 1994).  Di sini  nampak  adanya  jurang  informasi  di  dalam  struktur  masyarakat  informasi.  Hal  ini mendorong  perpustakaan  untuk  merevitalisasi  perannya  sebagai  lembaga  informasi  untuk  lebih berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan informasi dalam masyarakat informasi.
Perpustakaan  memiliki  peran  yang  penting  dalam  memberdayakan  sumber  daya  manusia dalam  masyarakat  informasi  agar  dapat  berjalan  selaras  dengan  percepatan  perkembangan  era informasi itu sendiri. Perpustakaan harus mampu memaksimalkan upaya untuk memberi kemampuan atau  keberdayaan  bagi  masyarakat  untuk  mengolah  informasi  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk aktualisasi diri.
Dalam  pelaksanaan  upaya-upaya  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  dalam  masyarakat informasi,  perpustakaan  berusaha  untuk berdiri  sebagai  posisi  penengah  di  antara  golongan masyarakat  kaya  informasi  dan  masyarakat  miskin  informasi.  Perpustakaan  menjadi  penjalin kerjasama  antara  kedua  golongan  masyarakat  informasi tersebut  agar distribusi akses  informasi  bisa lebih  merata.  Perpustakaan  harus  mampu  menjalin  kerjasama  dengan  golongan  masyarakat  kaya informasi  untuk  berbagi  informasi  pada  golongan  masyarakat  miskin  informasi  dan  pada  saat  yang sama  mengedukasi  golongan  masyarakat  miskin  informasi  untuk  memperkaya  informasi  mereka melalui perpustakaan. Dengan demikian, jurang informasi antara golongan masyarakat kaya informasi dan golongan masyarakat miskin informasi tidak semakin luas, hal ini juga memberi dampak positif pada pengurangan monopoli informasi serta perluasan kebebasan akses informasi bagi seluruh lapisan tingkatan masyarakat dalam era informasi.

## 4.  Simpulan
Informasi adalah cikal bakal pengetahuan, dan pengetahuan adalah kekuatan. Semangat inilah yang  mendasari  perubahan  peradaban  manusia  yang  terus  berkembang.  Dari peradaban  masyarakat agraris  menuju  masyarakat  industri  hingga  kini  telah memasuki  babak  baru  yaitu  era  informasi. Era informasi telah merubah tatanan struktur masyarakat beserta seluruh dimensi yang ada di dalamnya. Mulai  dari  dimensi  historis,  ekonomis, politis,  hingga  sosial  budaya  yang  dipelopori  oleh pemberdayaan  sumber  daya  manusia  dalam  masyarakat  informasi  agar  dapat  mengaktualisasikan dirinya pada era informasi ini.
Perpustakaan memiliki peran yang krusial dalam pemberdayaan sumber daya manusia dalam masyarakat informasi, terutama bila berbicara tentang adanya jurang informasi yang cukup luas antara golongan masyarakat kaya informasi dan golongan masyarakat miskin informasi. Perpustakaan harus mampu  memainkan perannya untuk menjembatani dua golongan masyarakat informasi tersebut agar informasi  lebih  tersebar  merata  dan  dapat  dimanfaatkan  setiap  orang  untuk  mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat informasi, sehingga pada akhirnya perpustakaan mampu mendorong adanya budaya informasi dalam masyarakat informasi.

## Daftar Pustaka
Feather, John. 1994. The Information Society: A Study of Continuity and Change. London: Facet Publishing.
Pendit, Putu Laxman. 2006. Ragam Teori Informasi. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011. Tersedia dalam http://eprints.rclis.org
Toffler, Alvin. 1980. The Third Wave. New York: Bantam Books.
Wiyarsih. 2008. Menuju Masyarakat Informasi. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011. Tersedia dalam http://wiyarsih.staff.ugm.ac.id
Webster, Frank. 1995. Theories of Information Society. London: Routledge.