Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora ISSN 1411 - 0911 : eISSN: 2443-2660

## APLIKASI MODEL ORGANISASI PADA STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Ani Martini 1 , M. Irwan Tahir 2 dan Halilul Khairi 3
1 Program Studi Politik Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2 Program Studi Magister Terapan, Studi Pemerintahan Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri 3 Program Studi Kebijakan Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri E-mail: animartini@ipdn.ac.id
ABSTRAK. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  model  organisasi  yang  efisien  dan  efektif  bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan ururan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penelitian dilakukan pada 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh dan Maluku, serta 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang dan Kota Bengkulu. Desain peneltian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui aplikasi model penyelenggaraan pemerintahan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data FGD terhadap kepala perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan. Aplikasi model merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers yang mengembangkan 4 (empat) model yaitu: 1) hierarkhis; 2) kerjasama; 3) alih daya dari pihak luar; serta 4) berbasis pada jejaring (Goldsmith & Eggers, 2004). Model penyelenggaraan pemerintahan tersebut kemudian dikombinasikan dengan model organisasi menurut Stanford, antara lain struktur fungsional, divisional berdasarkan produk, divisional berdasarkan wilayah geografis, divisional berdasarkan proses kerja, divisional berdasarkan segmentasi pelanggan, struktur matriks, organisasi jejaring ( network ), struktur klaster ( cluster ); dan struktur organisasi ” life-form ” (Stanford, 2007). Adapun besaran perangkat daerah ditentukan berdasarkan besarnya beban urusan pemerintahan masing-masing yang jumlah strukturnya ditentukan sesuai dengan model perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.
Kata kunci: Model organisasi; perangkat daerah; urusan pemerintahan.

## ORGANIZATIONAL MODEL APPLICATION ON LOCAL ACENCY ORGANIZATIONAL STRUTURE
ABSTRACT. This study aimed to formulate an effective organizational model for regional authorities in organizing governmental affairs which were their authority. The study was conducted in 5 (five) provinces namely West Java, Bengkulu, East Kalimantan, Aceh and Maluku, as well as 6 (six) residence/cities, Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Central Maluku, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang and Kota Bengkulu. The research design used wasfield research through applicating model of governance implementation and FGD method to collect data from chief of local agencies, referring to the model proposed by Goldsmith and Eggers who developed 4 (four) models namely: 1) hierarchical; 2) cooperation; 3) outsourcing from outside parties; and 4) based on networks (Goldsmith & Eggers, 2004). The governance model was then combined with the organizational model according to Stanford, including functional structures, divisional based on products, divisional based on geographical area, divisional based on work processes, divisional based on customer segmentation, matrix structure, network organization, cluster structure; and “life-form” organizational structure (Stanford, 2007). The magnitude of the local agencies is determined by the maginitude of the burden of their respective governmental affairs whose number of structures is determined according to the model of local agency for each government affairs.
Keywords : organizational design; local agency; government affairs.

## PENDAHULUAN
Model organisasi perangkat daerah yang digunakan silih berganti dimulai dari era orde baru hingga saat ini. Meskipun modelnya silih berganti, namun yang tidak berubah adalah paradigma penyeragaman pola antardaerah dan antarurusan pemerintahan. Pada masa orde baru, pola perangkat daerah nyaris sama antar semua daerah baik jenisnya maupun ukurannya, dimana dinas daerah umumnya hanya terdiri dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan pangkal dan hanya sedikit sekali daerah yang diberikan keweangan tambahan di luar kewenangan pangkal.
Pada  masa  reformasi,  sebagian  besar urusan pemerintahan di serahkan kepada daerah yang dimulai
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan beralihnya urusan pemerintahan ke daerah, diikuti pula oleh perubahan format  organisasi perangkat daerah. Pada masa awal reformasi, Kepala organisasi perangkat daerah mengalami perubahan yang sangat drastis dan pundamental, dimana eselon kepala perangkat daerah dinaikkan eselonnya dari eselon III/b menjadi eselon II/b, juga dibentuk jabatan wakil  kepala  dinas.  Sejak  masa  orde  reformasi  pola organisasi perangkat daerah telah beberapa kali mengalami perubahan. Pola pertama diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutyna diubah dengan PP No 8 tahun 2003. Perubahan UU No 22 Tahun 1999 dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah juga membawa perubahan terhadap pedoman organisasi perangkat daerah, yaitu dengan diterbitkannya PP  Nomor  41  tahun  2007  tentang  Pedoman  Organisasi Perangkat Daerah yang mencabut PP Nomor 84 Tahun 2000 beserta perubahannya.
Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berdampak pada perubahan pola organisasi perangkat daerah. Tindak lanjut dari  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah dibentuknya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah mengubah pola pembentukan perankat  daerah  dari  prinsip  pengelompokan  klasifikasi daerah, menjadi prinsip pengelompokan klasifikasi urusan pemerintahan.  Dalam  PP  No  41  Tahun  2007,  daerah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Daerah besar (A), daerah sedang (B) dan daerah kecil (C). Setiap klas daerah ditentukan batas maksimal jumlah dinas dan lemtekda yang diperbolehkan untuk dibentuk. Sedangkan pola menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah bahwa setiap urusan pemerintahan diklasifikasikan ke dalam 3 tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Setiap tipe mempunyai besaran struktur unit kerja yang berbeda-beda. Untuk membatasi jumlah  perangkat daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 membolehkan beberapa urusan pemerintahan digabung ke dalam satu dinas dengan maksimal penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan.
Meskipun pola/model perangkat daerah sudah mengalami beberapa kali perubahan, namun kesan bahwa perangkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan dan beban  nyata di lapangan masih sangat terasa. Adanya ketidaktepatan pola/model ini dapat dilihat dari adanya
perbedaan besaran perangkat daerah yang tajam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kepala daerah yang berpikiran kuat untuk melakukan perampingan telah menetapkan jumlah perangkat daerah yang sangat kecil baik jenis maupun struktur unit kerjanya. Sebaliknya terdapat daerah yang membentuk perangkat daerah dengan batasan maksimal, sehingga baik jenis maupun struktur unit kerjanya sangat gemuk. Perbedaan yang tajam ini memberikan ”signal” bahwa pola pembentukan perangkat daerah yang ditetapkan belum sepenuhnya menggambarkan beban nyata sesuai dengan realitas. Tidak tepatnya pola yang ada saat ini dikarenakan adanya penyeragaman jenis dan pola struktur unit kerja kerja pada perangkat daerah serta adanya pola penyeragaman jenis dan susunan perangkat daerah antar daerah di Indonesia.
Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecenderungan terjadi pembengkakan jumlah perangkat daerah. Hasil kajian Kompas pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah perangkat daerah pada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Indonesia yang telah menata susunan organisasinya. Sumber:  https://www. kompasiana.com/fransdionesa
Terjadinya pembengkakan jumlah organisasi perang- kat daerah, sudah barang tentu berimplikasi terhadap kebutuhan jumlah pegawai dan jumlah anggaran. Namun kebijakan perubahan organisasi yang cenderung membengkak tersebut tidak diikuti dengan kebijakan penerimaan pegawai mengingat kebijakan kepegawaian merupakan ranah Pemerintah Pusat dimana 6 (enam) tahun terakhir terjadi pertumbuhan minus ( minus growth ), dari jumlah pegawai sebanyak 4.732.472 pada tahun 2010,
Tabel 1. Penambahan Jumlah OPD pada 17 Kab/Kota di Indonesia Pasca Penerapan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
No Kab/Kota Prov. Hasul Pemetaan Urusan Menurut Tipologi Proyeksi Jmlh OPD Eksisting Jmlh OPD Selisih Ket A B C Bid Sie 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 Kab. Badung Bali 8 22 5 2 3 35 27 8 Bertambah Kab. Bandung Barat Jabar 10 18 10 1 1 38 24 14 Bertambah Kab. Banjarnegara Jateng 12 12 11 3 2 35 23 12 Bertambah Kab. Banyumas Jateng 20 11 5 1 3 36 25 11 Bertambah Kab. Barito Utara Kalteng 6 14 14 4 2 34 24 10 Bertambah Kab. Bekasi Jabar 15 16 4 2 3 35 25 10 Bertambah Kab. Boalemo Goron-talo 6 13 5 9 7 24 21 3 Bertambah Kab. Kulonprogo DIY 4 21 9 2 4 34 23 11 Bertambah Kab. Morowali Sulteng 4 12 12 7 5 28 26 2 Bertambah Kab. Dharmasraya Sumbar 7 11 14 5 3 32 23 9 Bertambah Kab. Karangasem Bali 14 17 5 0 4 36 28 8 Bertambah Kab. Karo Sumut 7 16 10 3 4 33 28 5 Bertambah Kab. Wajo Sulsel 20 10 6 2 2 36 29 7 Bertambah Kab. Sabu Raijua NTT 0 10 15 8 7 25 21 4 Bertambah Kota Ambon Maluku 10 12 10 5 3 32 28 4 Bertambah Kota Dumai Riau 9 10 11 7 3 30 23 7 Bertambah Kota Salatiga Jateng 3 13 16 2 6 32 20 12 Bertambah JUMLAH 555 418 137
3.  Model organisasi matriks;
4.  Model organisasi jejaring ( network );
5.  Model organisasi klaster ( cluster ); dan 6.  Model organisasi ” life-form ”. (Stanford, 2007)
Berkaitan organisasi perangkat daerah, secara normatif  diatur  pada  Pasal  208  Undang  Udang  nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah organisasi pada pemerintah daerah, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing susunan pemerintahan. Pada daerah propinsi perangkat daerah yang dibentuk meliputi: sekretariat daerah, sekre- tariat DPRD, inspektorat, dinas danbadan. Sedangkan pada daerah kabupaten/kota perangkat daerah yang dibentuk antara lain meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat,  dinas,  badan  serta  kecamatan.  Spesifikasi tugas yang diemban setiap organisasi dapat lebih jelas menggambarkan jenis organiasi perangkat daerah. Berikut penjelasan maksud kedudukan masing-masing organisasi perangkat daerah.
Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam rangka penyusunan kebijakan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah  dan  pelayanan  administratif.  Sekretaris  DPRD mempunyai tugas: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarkan administrasi bidang keuangan,  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam rangka melak- sanakan  fungsinya  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi. Adapun Inspektorat memiliki tugas membantu kepala daerah membina serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh masing-masing perangkat daerah.
Selanjutnya  perangkat daerah yang berbentuk Dinas, disusun sebagai organisasi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun perangkat  daerah  ini  diklasifikasikan  dalam  3 (tiga) tipe berdasarkan beban kerja yang diurus, yaitu Dinas Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Dinas tipe A dibentuk dalam rangka mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan kriteria beban kerja yang besar. Selanjutnya dinas tipe B dibentuk dalam rangka mewadahi urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja yang sedang, serta untuk dinas tipe C dibentuk dalam rangka mewadahi urusan pemerintahan dengan kriteria bebean kerja yang kecil.
Organisasi  perangkat daerah berikutnya adalah Badan, dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan
fungsi  penunjang  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pene- litian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peruandang-undangan yang berlaku. Organisasi ini pun diklasifikasikan dalam bentuk 3 (tiga)  tipe, yakni Badan tipe A, tipe B dan tipe C.Badan dengan tipe  A dibentuk  dalam  rangka  mewadahi  pelaksanaan  fungsi penunjang  urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja yang besar. Kemudian Badan dengan tipe B dibentuk dalam rangka mewadahi pelaaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan kriteria beban kerja sedang, serta Badan tipe C dibentuk dalam rangka mewadahi pelaksanaan  fungsi  penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja kecil.
Regulasi yang mengatur pembentukan perangkat daerah yang selama ini menjadi acuan bagi daerah, ternyata belum mampu membangkitkan semangat oto- nomi yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam rangka mengembangkan inovasi berdasarkan visi dan misi (Tahir, 2016). Organisasi perangkat daerah yang dibentuk umumnya tidak dalam posisi sebagai pusat penyelenggaraan visi dan misi dari pemerintaha daerah, akan tetapi hanya didasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku ( rule driven organization) . Sesuai ketentuan PP No. 18 Tahun 2016, besaran dan struktur organisasi yang dibentuk tersebut selama ini hanya berdasarkan perhitungan scoring dan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Padahal menurut Stanford (2007), memdesain organisasi merupakan hasil dari penyelarasan semua komponen organisasi menuju pencapaian misi atau tujuan yang disepakati.
Ada kecenderungan saat ini ketidaksesuaian antara besaran struktur organisasi yang dibentuk dengan visi/ misi organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan menjadi penyebab penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan dalam jalur rutinitas belaka sehigga cenderung tidak mampu berdampak pada perubahan yang mendasar di daerah sesuai visi yang telah ditetapkan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak mem- berikan konstribusi maksimal bagi pengembangan pembangunan daerah. Padahal Osborne dan Gaebbler sudah  mengingatkan  perlunya  mengubah  filosofi  mem- bentuk organisasi pemerintahan, dari organisasi yang berorientasi peraturan (rule driven organization) ke organisasi yang berorientasi pada misi organisasi ( mission driven organization ) (Osborne & Gaebler, 1995).
Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, maka untuk mendesain organisasi perangkat daerah yang tepat sesuai dengan arah dan tujuan pemerintahan daerah, dilakukan analisis desain organisasi perangkat daerah yang ditentukan oleh karakteristik urusan pemerintahan daerah
kewenangan, tugas dan fungsinya dikerjasamakan, dialih dayakan  atau  memanfaatkan  jejaring  (network)  dengan pihak luar pemerintahan. Sebaliknya diberikan penilaian rendah apabila kurang dari 50% penyelenggaraan kewe- nangan,  tugas  dan  fungsinya  dikerjasamakan,  dialih dayakan  atau  memanfaatkan  jejaring  (network)  dengan pihak luar pemerintahan. Adapun kemampuan manajemen jejaring dinilai dengan kriteria tinggi apabila pemerintah daerah telah menerapkan manajemen pengelolaan barang dan jasa melalui pembentukan unit kerja pengelolaan barang/jasa pemerintah (UKPBJ) atau unit layanan pengadaan (ULP) secara mandiri. Sebaliknya diberikan penilaian rendah apabila daerah belum mebentuk unit kerja pengelolaan barang/jasa pemerintah (UKPBJ) atau
unit layanan pengadaan (ULP) masih dilaksanakan secara ex-officio pejabat struktural lain. Hasil dari konfirmasi di lapangan menunjukkan hasil sebagaimana tabel 2 berikut.
Berdasarkan karakteristik urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan tersebut di atas, dapat disusun model dan struktur organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

## 1.  Model Organisasi Fungsional
Hasil pengumpulan data dan FGD terhadap kelompok  urusan pemerintahan ketertiban umum dan linmas, statistik, kearsipan, perpustakaan, fungsi pendu- kung inspektorat, fungsi penunjang keuanga, perencana- an, kepegawaian dan diklat serta  penelitian dan pengem- bangan memliki karakteristik:

## Tabel 2. Checklist Kriteria Model Pengelolaan Urusan Pemerintahan
No. Urusan Pemerintahan/Fungsi penunjang Kriteria (Tinggi/Rendah) Rekomendasi Model Pengelolaan Urusan Kolaborasi Pemerintah-Swasta Kemampuan Manajemen Jejaring Kehutanan Rendah Rendah Hierarkhi Pertanian Rendah Tinggi Joined-up Kesehatan Rendah Tinggi Joined-up Tenaga Kerja Rendah Rendah Hierarkhi Transmigrasi Rendah Rendah Hierarkhi Arsip Rendah Rendah Hierarkhi Perpustakaan Rendah Tinggi Joined-up Pendidikan Rendah Tinggi Joined-up Lingkungan Hidup Tinggi Tinggi Jejaring Pemuda dan Olah Raga Tinggi Rendah Outsourcing Kebudayaan Rendah Tinggi Kerjasama Sosial Rendah Tinggi Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rendah Tinggi Kerjasama Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tinggi Rendah Outsourcing Koperasi dan UMKM Tinggi Tinggi Jejaring Perhubungan Tinggi Tinggi Jejaring Trantibum dan Linmas Rendah Rendah Hierarkhi Pemukiman dan perumahan Tinggi Rendah Outsourcing Perindutrian Tinggi Tinggi Jejaring Perdagangan Tinggi Tinggi Jejaring Kelautan dan Perikanan Rendah Tinggi Joined-up perhubungan (kepulauan) Rendah Rendah Hierarkhi Kependudukan dan Capil Rendah Rendah Hierarkhi Ketahanan Pangan Rendah Tinggi Joined-up Komunikasi dan Informatika Tinggi Tinggi Jejaring Pariwisata Tinggi Rendah Outsourcing ESDM Tinggi Rendah Outsourcing pertanahan Rendah Tinggi Joined-up Penanaman modal Tinggi Tinggi Jejaring Pengendalian Pendududuk dan KB Rendah Tinggi Jejaring Pemberdayaan Perempuan dan PA Rendah Tinggi Joined-up Statistik Rendah Rendah Hierarkhi Persandian Rendah Rendah Hierarkhi Perencanaan Tinggi Tinggi Jejaring Kepegawaian dan diklat Tinggi Tinggi Jejaring Keuangan Rendah Rendah Hierarkhi Penelitian dan pengembangan Tinggi Rendah Outsourcing Inspektorat Rendah Rendah Hierarkhi Sekretariat Daerah Rendah Rendah Hierarkhi Sekretariat DPRD Rendah Rendah Hierarkhi
Sumber: Diolah dari hasil FGD berdasarkan model Goldsmith dan Eggers, 2004.
menjadi 4.348.698 pada tahun 2016 atau berkurang sekitar 383.000 orang pegawai selama 6 tahun.
Dari aspek keuangan, penambahan struktur organi- sasi berdampak juga terhadap penambahan anggaran. Data Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan laporan realisasi APBD tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) daerah kab/kota di Indonesia yang memiliki rasio jumlah belanja aparatur yang melebihi 50% dari besaran total APBD-nya, daerah tersebut antara lain Kab. Limapuluhkota, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Bukittinggi, Kota Bengkulu, dan Kota Kendari. Hal tersebut ditengarai sebagai akibat dari bertambahnya jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah. Data selanjutnya yang menunjukkan masih rendahnya kinerja birokrasi pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia adalah  nilai  Indeks  Efektivitas  Pemerintah  berdasarkan penilaian World Bank pada tahun 2016, dimana Indonesia menduduki rangking 113 dunia, atau masih berada di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura (rangking 1), Malaysia (rangking 49), Thailand (rangking 72), Philiphina (rangking 89) dan Vietnam (rangking 94).
Karakter yang abstrak dari organisasi menyebabkan organisasi  dapat  didefinisikan  melalui  berbagai  macam cara, sesuai sudut pandang serta latar belakang dari masing-masing peneliti. Sebuah organisasi adalah sistem perserikatan  yang  formal  dari  2  (dua)  orang  atau  lebih yang saling bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2013). Adapun pendapat dari Robbin bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan ( entity ) sosial yang dikoordinasikan ( entity ) sosial yang dikoordinasikan secara  sadar,  dengan  batasan  relatif  dapat  diidentifikasi, dan bekerja di atas dasar  yang relatif terus menerus  dalam rangka mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994).
Berdasarkan fungsi dan peranannya, secara umum organisasi dibagi menjadi tiga kategori yaitu organisasi pencari keuntungan (profit), organisasi publik, dan organi- sasi nirlaba (nonprofit ). Organisasi dengan ciri pencari keuntungan biasanya berbentuk organisasi swasta atau organisasi bisnis yang dibentuk dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan (Pynes, 2009). Organisasi publik merupakan organisasi birokrasi pemerintahan yang dibentuk dengan tujuan utama memberikan pelayanan publik. Sedangkan organisasi nirlaba yang biasa disebut lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, organisasi kemasyarakatan, umumnya dibentuk dalam rangka mem- berikan pendampingan, maupun bantuan sosial dan kemasyarakatan.
Khusus untuk organisasi pemerintahan atau organi- sasi publik, Goldsmith dan Eggers mengembangkan empat model organisasi sebagai hasil perpaduan antara kemampuan manajemen jejaring dan kolaborasi antara
sektor publik dengan privat. Keempat model tersebut yaitu: 1) pola hirarkhi ( hierarchy ); 2) kerjasama dengan pihak ketiga ( joined-up ); 3) alih daya dari pihak luar ( outsourcing ); serta 4) jejaring ( network ) (Goldsmith & Eggers, 2004). Pola hirarkhi merujuk pada organisasi dengan ciri penggunaan kewenangan melalui jalur komando sebagaimana di dunia milter (Laegaard, 2006). Pengalihdayaan mengacu pada kontrak kegiatan yang perlu dilakukan secara teratur, yang jika kegiatan tersebut tidak akan dilakukan dalam suatu organisasi (Child, 2015). Organisasi jejaring merupakan konstelasi unit bisnis yang biasanya saling bergantung, mengandalkan satu sama lain untuk keahlian dan pengetahuan kritis dan memiliki hubungan yang erat dengan pusat organisasi (Oden, 1999) Pemahaman disain organisasi menurut Kates dan Galbraith merupakan proses yang disengaja untuk meng- konfigurasi  proses,  struktur,  sistem  penghargaan  dan praktek untuk menciptakan organisasi yang efektif yang mampu mencapai strategi bisnis organisasi (Kates & Galbraith,  2007).  Sedangkan  menurut  Stanford,  desain organisasi adalah seluruh rangkaian pekerjaan yang meng- hasilkan penyelearasan visi/misi, nilai, prinsip operasi, strategi, tujuan, taktik, sistem, struktur, orang, proses, budaya dan ukuran kinerja untuk memberikan hasil yang diperlukan dalam konteks operasional organisasi, ibaratnya dalam balap mobil, memenangkan kejuaraan ditentukan oleh lebih dari sekedar struktur mobil (Stanford, 2007) . Kajian tentang desain organisasi sebagai bagian dari kajian teori organisasi, mengalami perkembangan melalui berbagai penelitian. Beberapa kajian terdahulu tentang struktur organisasi (Ahmady, Mehrpourb, & Nikooravesh, 2016; Lunenburg, 2012), desain struktur organisasi untuk pengembangan strategi organisasi (Gurianova & Mechtcheriakova, 2015), model budaya organisasi (Hogan & Coote, 2014; Upadhaya, Munir, Blount, & Su,  2018)values  and  norms,  artifacts  and  behaviors, model inovasi organisasi (Anzola-Román, Bayona- Sáez, & García-Marco, 2018), dan model organisasi perangkat daerah (Tahir, 2016).
Salah satu tujuan desain organisasi adalah untuk mewujudkan tingkat pengendalian yang semestinya atas kegiatan organisasi (Sadler, 1994). Untuk itu lebih lanjut Stanford mengelompokkan model struktur organisasi ber- dasarkan fokusnya antara lain:
1. Model organisasi fungsional;
2. Model organisasi divisional, terdiri dari:
a.  Model organisasi divisional berdasarkan produk;
b. Model organisasi divisional berdasarkan wilayah geografis;
c.  Model organisasi divisional berdasarkan proses kerja;
d. Model organisasi divisional berdasarkan segmentasi pelanggan.
yang menjadi kewenangan daerah serta karakteristik daerah itu sendiri. Dengan demikian setiap daerah dan setiap urusan pemerintahan dapat berbeda desain dan struktur organsiasi perangkat daerahnya, tetapi tetap berkinerja maksimal untuk pencapaian tujuan pemerintahan daerahnya. Menurut  pandangan  Stanford,  ada  5  (lima) kesepakatan untuk mendesain organisasi (Five  rules  of thumb for design ) yaitu 1) susun desain ketika ada alasan kuat, 2) kembangkan pilihan-pilihan sebelum menentukan desain, 3) pilih waktu yang tepat untuk mendesain, 4) cari petunjuk bahwa segala sesuatunya belum tentu selaras, dan 5) tetap waspada terhadap sesuatu yang akan terjadi di  masa  depan  (Stanford,  2007) . Kelima pedoman di atas menjadi acuan penyusunan organisasi, dimulai dari adanya alasan yang tepat, kemudian mengembangkan pilihan-pilihan sebelum memutuskan satu rancangan, memilih waktu yang tepat untuk membuat rancangan organisasi perangkat daerah, melihat gejala adanya hal-hal di luar rencana, serta perkiraan masa depan.

## METODE
Desain peneltian yang digunakan adalah aplikasi model pemerintahan merujuk kepada model yang dikemukakan oleh Goldsmith dan Eggers (Goldsmith & Eggers, 2004) dan desain model organisasi (Stanford, 2007). Goldsmith dan Eggers mengembangkan 4 (empat) model pemerintahan sebagai hasil perpaduan antara kemampuan manajemen jejaring dan kolaborasi antara sektor publik dengan privat. Keempat model tersebut yaitu: 1) hierarkhis; 2) kerjasama; 3) alih daya dari pihak luar; serta 4) berbasis pada jejaring. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Model Pemerintahan Sumber: Goldsmith dan Eggers (2004)
Analisis selanjutnya dilakukan dengan memban- dingkan pola produksi/layanan pada setiap urusan peme- rintahan yang menjadi kewenangan daerah mengacu kepada pendapat Goldsmith dan Eggers (Goldsmith & Eggers, 2004) tersebut dengan rancangan struktur organisasi yang tepat sesuai pendapat Stanford (Stanford, 2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui FGD
terhadap kepela-kepala perangkat daerah dari masing- masing  urusan pemerintahan (32 urusan pemerintahan dan 4 fungsi penunjang urusan), dokumentasi dan daftar isian yang berikan kepada organisasi perangkat daerah pelaksana dan penunjang urusan pemerintahan pada 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Timur, Aceh dan Maluku, serta 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kab. Bogor, Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Aceh Besar, Kota Sabang dan Kota Bengkulu. Rentang waktu penelitian selama 6 (enam) bulan antara bulan April-Oktober 2018.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Unsur-unsur  perangkat daerah yang ada saat ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) elemen dasar orga- nisasi  meliputi strategic  apex,  middle  line,  operating core,  technostructure,  dan  supporting staff (Mintzberg, 1983). Strategic  apex diperankan oleh Kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah berperan sebagai middle line dengan kedudukannya sebagai permus kebijakan pemerintahan daerah dan pejabat pembina ASN, operating core diperankan oleh Dinas sebagai pelaksana urusan peme- rintahan, technostructure diperankan oleh Badan sebagai fungsi  penunjang  pelaksanaan urusan pemerintahan, serta supporting staff diperankan oleh Sekretariat Daerah dan Sekreatariat DPRD yang melaksanankan tugas- tugas kesekretariatan. Landasan utama pembentukan perangkat daerah menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh perangkat daerah dalam praktek- nya berdasarkan beberapa model pemerintahan.
Merujuk kepada pendapat Goldsmith dan Eggers tentang kerangka model pemerintahan (Goldsmith & Eggers, 2004), selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap aspek kemampuan kolaborasi publik-swasta dan kapasitas kemampuan manajmen jejaring dalam pengelolaan setiap urusan  pemerintahan.  Dari  hasil  identifikasi  tersebut tersebut dapat diketahui desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya. Melalui pendalaman terhadap kewe- nangan, tugas dan fungsi, dklasifikasi model pengelolaan urusan berdasarkan penilaian tinggi atau rendahnya aspek kolaborasi pemerintah-swasta dan aspek tingkat kemampuan manajmen jejaring dari perangkat daerah.
Kolaborasi pemerintah-swasta dinilai dengan kriteria tinggi apabila 50% atau lebih dari penyelenggaraan

## a. Spesialisasi rendah
b. Pelaksanaan  fungsi  inti  dilakukan  oleh  fungsional yang mandiri dan ahli;
c. Tidak memerlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang komplek.
d. lingkungan kerja bersifat rutin (terstandarisasi).
Dengan karakteristik penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang tersebut tersebut maka struktur organi- sasi  yang  sesuai  adalah  model  organisasi  fungsional (Burton, Desanctis, & Keller, 2011; Hatch, 2006), dengan desain bagan struktur sebagai berikut:
Gambar 2. Desain Organisasi Fungsional Perangkat Daerah
Gambar 3. Model Organisasi Fungsional Jejaring Perangkat Daerah

## Besaran organisasi perangkat daerah dari model
organisasi  fungsional  ini  dibedakan  berdasarkan  jumlah kasubbag  pada  sekretariat.  Kelompok  fungsional  dapat dibentuk secara permanen dan dapat pula untuk dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus yang bersifat adhoc . Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan ditemukan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  inti  dilakukan oleh fungsional yang mandiri dan ahli, namun dalam hal terdapat  keterbatasan  tenaga  fungsional  untuk  sebagian pekerjaan yang memerlukan keahlian yang tinggi atau komplek,  maka  penyelenggaraan  urusan  atau  fungsi penunjang tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Karakteristik ini ditemukan pada penyelenggaraan urusan dan penunjang urusan pemerintahan antara lain keuangan, perencanaan serta kepegawaian dan diklat. Desain organisasi untuk model ini adalah pengembangan model organisasi fungsional dengan kombinasi jejaring. Adapun desain struktur organisasi untuk model organisasi fungsional jejaring ini adalah sebagai berikut:
Adapun besaran organisasi perangkat daerah dari  model  organisasi  fungsional  jejaring  ini  dibedakan berdasarkan jumlah subbagian pada sekretariat dan jumlah Bidang.

## 2. Model Organisasi Divisonal Produk
Pada urusan dan penunjang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan serta urusan kelautan dan perikanan, ditemukan karakteristik sebagai berikut: a. Spesialisasi sedang atau tinggi b. Pelaksanaan  fungsi  inti  dilakukan  oleh  unit  kerja pelaksanan teknis yang otonom. Sebagian pekerjaan dikerjasamakan dengan pihak ketiga terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana.
c. Memerlukan dukungan sarana prasarana kerja yang komplek serta sumberdaya manusia yang besar.
d. Lingkungan  kerja  bersifat  dinamis  (standarisasi rendah atau sedang).
Model organisasi yang sesuai dengan karakteristik tersebut di atas adalah model organisasi divisional produk (Stanford, 2007), dengan desain struktur sebagai berikut:

## Gambar 4. Model Organisasi Divisional Produk Perangkat Daerah
Besaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi Divisonal sederhana ini dibedakan berdasarkan jumlah  kabid.  Unit  teknis  fungsional  dibentuksesuai dengan beban tugas.

## 3.  Model Organisasi Divisional Proses
Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja,  lingkungan  hidup,  komunikasi  dan  informatika, pengendalian penduduk dan KB, penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, pertanian, perda- gangan serta perindustrian, ditemukan karekteristik sebagai berikut:
a.  Spesialisasi sedang atau tinggi
b. Pelaksanaan  fungsi  inti  dilakukan  seimbang  oleh oleh fungsional dan oleh sturuktural. Masih mungkin sebagian pekerjaan ada yang dilaksankan oleh unit
pelaksana teknis berbasis fungsi, bukan berbais kewi- layahan (divisonal wilayah).
c. Lingkungan kerja relatif rutin dan sebagian dinamis.
Adapun struktur organisasi yang sesuai dengan karakteristik tersebut adalah model organisasi divisional proses  (Stanford,  2007)  dengan  desain  model  sebagai berikut:
Gambar 5. Model Organisasi Divisional Proses Perangkat Daerah
Gambar 6. Model Organisasi Divisional Wilayah Perangkat Daerah
Sedangkan sesaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi birokrasi masih sederhana ini dibedakan berdasarkan jumlah jumlah kabid. Jumlah Seksi pada model ini maksimal 2 (dua) Seksi pada setiap Bidang.

## 4.  Model Organisasi Divisional Wilayah
Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pemadam kebakaran  dan  urusan  perhubungan,  teridentifikasi karekteristik sebagai berikut:
a. Spesialisasi tinggi
b. Pelaksanaan  fungsi  inti  dilakukan  oleh  struktural. Sebagian pekerjaan dilaksankan oleh unit pelaksana teknis  berbasis  fungsi,  dan  unit  pelaksana  teknis berbasi berbais kewilayahan (divisonal wilayah).
c. Pengambilan keputusan sebagian besar dari pimpinan tertinggi atau sentraliastik.
d. Lingkungan kerja relatif rutin dan sebagian dinamis.
Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, maka desain yang sesuai adalah model organisasi divsional wilayah (Stanford, 2007), dengan desain sebagai berikut:
Besaran organisasi perangkat daerah dari model organisasi birokrasi mesin sederhan ini dibedakan berdasarkan jumlah jumlah kabid dan jumlah Kasi pada setiap setiap kabid.

## 5. Model Organisasi Jejaring
Dalam penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan kebudayan, Kepemudaan dan Olah  Raga,  serta  Pariwisata,  diidentifikasi  beberapa karekteristik sebagai berikut:
a.  Spesialisasi rendah atau sedang
b. Pelaksanaan fungsi inti oleh organisasi masyarakat atau pelaku usaha. Fungsi perangkat daerah lebih banyak sebagai enabler .
c. Lingkungan kerja relatif dinamis dan standarisasi rendah.
Upaya mengikutsertakan peran swasta atau pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya pelayanan publik dan pembangunan bahwa swastanisasi adalah salah satu cara terbaik dalam menunjang ekonomi pasar dan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah (Nurasa, 2013).
Berdasarkan karakteristik tersebut maka model organisasi jejaring yang didesain untuk menyelenggarakan beberapa urusan di atas adalah:

## Gambar 7. Desain Organisasi Jejaring (Network) Perangkat Daerah
Besaran organisasi perangkat daerah dari model jejaring ini adalah dibedakan berdasarkan jumlah jumlah Subbagian pada sekretariat.

## 6. Model Organisasi Cluster
Pada daerah provinsi dan kabupaten/kota terdapat beberapa urusan pemerintahan yang karena beban tugas dan fungsinya sangat kecil karena sedikitnya kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut. Desain Organi- sasi yang cocok untuk urusan pemerintahan yang kecil ini adalah model organisasi cluster (Stanford,  2007). Adapun urusan pemerintahan yang tidak dapat dibentuk perangkat daerah adalah kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, persandian dan urusan transmigrasi.

## SIMPULAN
Model organisasi perangkat daerah saat ini bersifat sera- gam antar semua urusan pemerintahan dan penunjang
urusan pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada tipe yang diukur pada besaran beban kerja. Perbedaan tipe hanya membedakan jumlah struktur horizontal pada tingkat bidang. Hal ini dalam beberapa hal menunjukkan ketidakefisienan dan ketidak efektifan dalam penyeleng- garaan urusan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah mempunyai karakteristik urusan pemerintahan yang berbeda-beda, baik dari kompleksitas, desentralisasi, standarisasi maupun lingkungan organisasinya. Dalam penyelenggaraan  urusan  dan  fungsi  penunjang  tersebut ada yang dilakukan secara mandiri ( hierarchy ), kerjasama ( joined  up ), alih daya ( outsourcing ) atau jejaring ( networked )
Sebagai saran, perlu pengelompokan model perangkat daerah  merujuk  pada  pendapat  Stanford  (2007)  dengan mempertimbangkan  karakteristik  tugas  dan  fungsi  pada masing-masing urusan pemerintahan maupun pada penunjang dan pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dikemu- kakan oleh Goldsmith dan Eggers (2004). Adapun besaran perangkat daerah pada daerah besar, sedang dan kecil ditentukan berdasarkan besarnya beban urusan pemerintahan masing-masing yang jumlah strukturnya ditentukan sesuai dengan model perangkat daerah setiap urusan pemerintahan.
Terima kasih disampaikan kepada Kementerian PAN dan  Reformasi  Birokrasi  atas  dukungan  faslitasi  dan pembiayaan penelitian tentang desain organisasi perangkat daerah ini pada tahun anggaran 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmady, G. A., Mehrpourb, M. & Nikooravesh, A. (2016). Organizational Structures. Research Management: Europe and Beyond , 230, (May), 89–107. https:// doi.org/10.1016/B978-0-12-805059-0.00004-3
Anzola-Román, P., Bayona-Sáez, C. & García-Marco, T. (2018). Organizational innovation, internal
R&D and externally sourced innovation practices: Effects  on  technological  innovation  outcomes. Journal  of  Business  Research , 91, (June), 233– 247. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.014
Burton, R.M., Desanctis, G. & Keller, T.F. (2011). Organizational Design. Cambridge: Cambridge University Press.
Child, J. (2015). Organization: Contemporary Principles and Practice (2nd ed.). Cornwal UK: Wiley and Sons Ltd.
Goldsmith, S. & Eggers, W.D. (2004). Governing by Network:  the  new  shape  of  the  public  sector. Washington: Brookings Institution.
Gurianova, E., & Mechtcheriakova, S. (2015). Design of  Organizational  Structures  of  Management According  to  Strategy  of  Development  of  the Enterprises. Procedia Economics and Finance , 24, (July), 395–401. https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(15)00695-4
Hasibuan, M.P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Hatch, M. J. (2006). Organization Theory. New York: Oxford University Press.
Hogan,  S.J.  &  Coote,  L.V.  (2014).  Organizational culture,  innovation,  and  performance:  A  test  of Schein’s model. Journal  of  Business  Research, 67,  (8),  1609–1621.  https://doi.org/10.1016/j. jbusres.2013.09.007
Kates,  A.  &  Galbraith,  J.R.  (2007).  Designing  Your
Organization: Using the Star Model to Solve 5 Critical Design Challenge (1st Editio). New York: JoseeyBass Publisher.
Laegaard, J. (2006). Organizational Theory. Mille
Bindslev & Ventus Publishing.
Lunenburg, F. C. (2012). Studies in learning and memory.
International  Journal  of  Scholarly,  Academic, Intelectual Diversity , 14, (1), 1–8.
Mintzberg, H. P. (1983). Structure in Fives: Designing Effective Organization. New York: Prentice Hill.
Nurasa, H. (2013). Analisis Organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Sebuah Sistem Terbuka. Sosiohumaniora , 15, (1), 80–90.
Oden,  H.W.  (1999).  Transforming  the  Organization:  A Social-Technical Approach. Westport, Connecticut;
London: Quorum Books.
Osborne, D. & Gaebler, T. (1995). Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) – How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Jakarta: Pustaka Bina Pressindo.
Pynes, J.E. (2009). Human Resourcement Management for Public and Non Profit Organization (3rd ed.; Jossey-Bass, Ed.). San Fransisco.
Robbins, S.P. (1994). Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta: Arcan.
Sadler, P. (1994). Mendesain Organisasi (Terjemahan: Designing  Organization:  The  Foundatuion  for Excellent). Jakarta: Pustaka Bina Pressinde.
Stanford,  N.  (2007).  Guide  to  Organisation  Design, Creating Hight-Performing and Adaptable Enter- prises. London: Profile Books. Ltd.
Tahir, M. I. (2016). Analisis Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Jurnal  Pendayagunaan
Aparatur Negara , 6, (6), 153–168.
Upadhaya, B., Munir, R., Blount, Y., & Su, S. (2018).
Does organizational culture mediate the CSR – strategy relationship? Evidence from a developing
country, Nepal. Journal  of  Business  Research, 91, (May), 108–122. https://doi.org/10.1016/j. jbusres.2018.05.042
We b s i t e : h t t p s : / / w w w. k o m p a s i a n a . c o m / fransdionesa/57998fc562afbda00e156d95/pp-18- tahun-2016-berpotensi-menggemukkan-birokrasi- pemda