## PENGARUH PEMBERIAN HAK CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK) TERHADAP PERILAKU ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

## Theresia Panni Koresy Marbun, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : theresiapannikoresymarbun@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRAK
Anak  sebagai  kekuatan  potensial  dan  menumbuhkan  kehidupan  berkelanjutan  maka diperlukan  pembinaan  secara  runtut,  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan.  Maka  dari  itu,  tiap  perlakuan  yang  keliru  yang  diterima  oleh  anak  saat  ini  akan mempengaruhi  kehidupan  bangsa  di  masa  depan.  Data  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak-anak berada di angka  yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data sejak tahun 2016-tahun 2020  yang menunjukkan bahwasannya jumlah tindak pidana atau kasus  yang melibatkan anak-anak adalah sebanyak 24974 kasus. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan suatu hak khusus  yang  didapatkan  Anak,  yaitu  Anak  dapat  berkumpul  di  tempat  keluarga  mereka selama jangka waktu 2 x 24 jam, dengan ketentuan syarat-syarat yang dapat dipenuhinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum sosoiologis. Dimana yang dimaksud dengan jenis penelitian ini yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Supaya mengetahui perilaku anak binaan, ada  hak  dan  kewajban  yang  harus  dilakukan  anak  binaan  dikarenakan  dengan  adanya kewajiban ini maka secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian program remisi, grasi, Peninjauan Kembali (PK), konseling, kunjungan, serta asimilasi dan reintegrasi sosial. Selain pemberian program pembinaan, anak juga memiliki hak seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  sesuai  Pasal  4  (1)  UU  SPPA  dinyatakan  anak berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga. Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem  pemasyarakatan  pada  hakikatnya  adalah  sistem  perlakuan/pembinaan  pelanggar hukum  yang  bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu  sistem  perlakuan,  fungsi  pemasyarakatan  menjadi  sangat  vital  dan  strategis  dalam prosess peradilan pidana anak.
Kata Kunci : anak, perilaku, Cuti Mengujungi Keluarga (CMK)

## ABSTRACT
Children  as  a  potential  force  and  fostering  a  sustainable  life  is  needed  coaching  in  a sustainable manner, physical, mental and social growth and development and protection from  all  possibilities  that  will  harm  the  child  in  the  future.  Therefore,  any  ill-treatment received  by  children  today  will  affect  the  life  of  the  nation  in  the  future.  Data  from  the Indonesian  Child  Protection  Commission  (KPAI)  states  that  criminal  acts  involving children are at a high number. This is evidenced by data from 2016-2020 which shows that the number of criminal acts or cases involving children is as many as 24974 cases. Family Visit Leave (CMK) is a special right obtained by the Child, namely children can gather at their family place for a period of 2 x 24 hours, with the provisions of the conditions that
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
can  be  fulfilled.  The  method  of  approach  used  in  compiling  this  research  is  to  use sosoiological legal research methods. Where what is meant by this type of research is a study in the form of empirical studies to find theories about the process of working law in society. In order to know the behavior of foster children, there are rights and obligations that must be done by foster children because with this obligation it indirectly becomes a factor  that  affects  the  provision  of  remission,  clemency,  Review  (PK)  programs, counseling,  visits,  and  assimilation  and  social  reintegration.  In  addition  to  providing coaching  programs,  children  also  have  the  right  as  previously  explained  that  in accordance with Article 4 (1) of the SPPA Law, children are entitled to Family Visit Leave. In line with the philosophy of correctional, the correctional system is essentially a system of  treatment  /  development  of  lawbreakers  aimed  at  restoring  the  unity  of  life,  life  and livelihood.  As  a  treatment  system,  the  function  of  correctional  becomes  very  vital  and strategic in the process of juvenile criminal justice.
Keywords : child, behavior, Family Visit Leave (CMK)

## PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi muda yang mempunyai peran yang strategik terhadap perubahan kemajuan  sebuah  bangsa.  Anak  sebagai  kekuatan  potensial  dan  menumbuhkan  kehidupan berkelanjutan maka diperlukan pembinaan secara runtut, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa  depan.  Maka  dari  itu,  tiap  perlakuan  yang  keliru  yang  diterima  oleh  anak  saat  ini  akan mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan.
Selain anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, maka anak juga bisa bertindak menurut perasaan, pikiran dan kehendak mereka sendiri. Tidak hanya itu saja, tetapi juga  perilaku  mereka  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan  di  sekitarnya.  Seseorang  anak  dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang lepas kontrol, dalam artian lain mereka dapat melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.
Sebaiknya  anak  diberikan  perhatian  yang  lebih  intensif  sejak  dini  hingga  anak  tersebut memasuki masa remaja dan dewasa, karena pada umumnya anak masih memiliki sifat labil baik dalam  berpikir  maupun  bertindak.  Sehingga  untuk  memahami  anak  tentunya  dengan memperhatikan  perkembangan  anak  mulai  dari  kehidupan  di  lingkungan  keluarga,  lingkungan sekolah  dan  lingkungan  bermain  anak.  Melalui  pengamatan  itulah  kita  dapat  memahami perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologisnya.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya tindak kejahatan yang dilakukan anak tidak terlepas dari peran orang-orang di sekitarnya terutama pera orangtua. Karena sejak awal yang dikenali oleh seorang anak adalah orangtua dan keluarganya. Akan tetapi ketika sudah menginjak remaja dan dewasa,  anak  tersebut  sudah  mulai  belajar  dan  bermain  bersama  orang-orang  di  luar  lingkup keluarganya. Titik permasalahannya adalah saat anak sedang berada di lingkungan sosial yang luas dan  orangtua  tidak  mampu  mengontrol  anak  maka  disitulah  terbentuk  watak  anak  yang  sulit dipahami dan menyesuaikan dengan lingkungan sosial luas tadi. Dapat dikatakan bahwa penyebab dari muncullnya watak anak yang sulit dipahami itu adalah kurangnya perhatian dari orangtua anak karena orangtuanya memiliki kesibukan di era kehidupan modern sekarang ini serta lingkungan yang mendukung.
Data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menyebutkan  bahwa  tindak  pidana yang  melibatkan  anak-anak  berada  di  angka  yang  tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  data  sejak
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tahun 2016-tahun 2020 yang menunjukkan bahwasannya jumlah tindak pidana atau kasus  yang melibatkan anak-anak adalah sebanyak 24974 kasus.
Sumber : https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
Istilah Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada  Pasal  1  huruf  3,  menyebutkan,  “Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”  Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut  istilah  biasanya  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  menjalani  pembinaan  maka  saat  ini istilah Anak lah yang dipakai dalam penyebutannya.
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. pelindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.
Sama  halnya  seperti  narapidana  yang  mendapatkan  hak  maka  Anak  juga  berhak  mendapatkan haknya seperti yang telah diatu di dalam Pasal 4 (1) UU SPPA yaitu, Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
a. mendapat pengurangan masa pidana; b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat; e. memperoleh cuti menjelang bebas; f. memperoleh cuti bersyarat; dan
4622 4579 4885 4369 6519 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2016 2017 2018 2019 2020

## JUMLAH KASUS
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan suatu hak khusus yang didapatkan Anak, yaitu Anak dapat berkumpul di tempat keluarga mereka selama jangka waktu 2 x 24 jam, dengan ketentuan  syarat-syarat  yang  dapat  dipenuhinya.  Adapun  syarat-syarat  yang  dimaksud  adalah dibagi  ke  dalam  dua  klasifikasi  syarat  yaitu  syarat  substantif  fan  syarat  administratif.  Syarat substantif adalah :
a. Berkelakuan Baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
c. telah menjalani masa  pembinaan bagi  Anak  Negara  atau Anak Sipil  paling singkat  6 (enam) bulan;
d. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
e. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;
f. telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil; g. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
h. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri  yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
i.  telah layak untuk  diberikan izin  Cuti Mengunjungi  Keluarga berdasarkan pertimbangan  yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas  setempat,  tentang  pihak  keluarga  yang  akan  menerima  Narapidana  atau  Anak  Didik Pemasyarakatan,  keadaan  lingkungan  masyarakat  sekitarnya,  dan  pihak  lain  yang  ada hubungannya dengan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.
Sedangkan syarat administratif adalah:
a.  fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b.  surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan  Negeri  tentang  rencana  pemberian  Cuti  Mengunjungi Keluarga;
c. salinan register F dari Kepala Lapas;
d. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
e. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh:
1. ketua rukun tetangga; dan
2. lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya.
f. surat  pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan h. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas.

## Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode  penelitian  hukum  sosoiologis.  Dimana  yang  dimaksud  dengan  jenis  penelitian  ini  yaitu suatu  penelitian  berupa  studi-studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat.  Bahan  hukum sekunder juga diperlukan berkenaan dengan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum  yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sedangkan untuk  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  penelitian  yang  diperoleh  dari  ensiklopedia  dan sejenisnya  yang  mendukung  data  primer  dan  sekunder  seperti  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) dan internet.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Menurut  Jhon  Locke,  dalam  Nanath  (2008)  yaitu  salah  satu  tokoh  empiris  menyatakan bahwa manusia lahir tanpa memiliki “warna mental”, melainkan warna ini akan didapatkan dari pengalaman. Dilihat dari sisi psikologis, semua perilaku manusia, kepribadian, dan tempratemn ditentukan oleh sensory experience (pengalaman indrawi) baik melalui pikiran dan perasaan pada masa lalu.
Menurut Rahmat (2007), secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu:
a. Faktor Biologis
Genetika,  sistem  saraf  dan  sistem  hormonal  yang  termasuk  ke  dalam  struktur  biologis manusia  sangat  memberikan  pengaruh  terhadap  perilaku  manusia.  Misalnya  struktur genetika yang akan berpengaruh terhadap kecerdasan, kemampuan sensasi dan emosi serta sistem saraf yang mengatur pekerjaan otak dan pengolahan informasi dalam jiwa manusia.
b. Faktor-faktor Sosiopsikologis Faktor ini terbagi ke dalam 3 klasifikasi komponen yaitu :
• Komponen  afektif,  yaitu  aspek  emosional  dari  faktor  sosiopsikologis  yang memiliki hubungan yang erat dengan pembicaraan yang sebelumnya.
• Komponen  kognitif,  yiatu  aspek  intelektual  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan manusia.
• Komponen  konatif,  yaitu  aspek  volisional  yang  dimana  antara  kebiasaan  dan kemauan bertindak memilki hubungan yang erat.
Supaya mengetahui perilaku anak binaan, ada hak dan kewajban yang harus dilakukan anak binaan dikarenakan dengan adanya kewajiban ini maka secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian program remisi, grasi, Peninjauan Kembali (PK), konseling, kunjungan, serta asimilasi dan reintegrasi sosial.
Adapun ketentuan mengenai hak-hak narapidana di dalam RUU Sistem Pemasyarakatan 2021 ditentukan dalam pasal 12 yakni:
Anak dan Anak Binaan berhak:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasional,  serta  kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dilindungi  dari  tindakan  penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat. Selanjutnya  di  dalam  RUU  juga  ditentukan  secara  spesifik  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh setiap anak binaan yang ditentukan dalam Pasal 14  RUU
Anak dan Anak Binaan wajib:
a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
Perilaku anak dan anak binaan adalah cerminan budaya sebelum anak binaan tersebut masuk penjara  (importansi  nilai),  maka  dari  itu  dalam  pembinaan  terhadap  perilaku  anak  binaan dilaksanakan  berbagai  upaya  melalui  pelaksanaan  program  pembinaan  anak  yang  terdiri  dari pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan.
(1)  Pembinaan  Kepribadian  terdiri  dari  kegiatan  Pembinaan  kerohanian,  kesadaran  hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.
(2) Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
(3)  Pendidikan  anak  yang  diselenggarakan  di  LPKA  terdiri  dari  Pendidikan  Formal  dan  Non Formal.  Pendidikan  Formal  terdiri  dari  pendidikan  wajib  belajar  9  tahun/  SD,  SMP  dan  SMA, sedangkan  Pendidikan  Non  Formal  mencakup  Kejar  Paket  A  untuk  tingkat  SD,  Paket  B  untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.
Selain  pemberian  program  pembinaan,  anak    juga  memiliki  hak  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  bahwa  sesuai  Pasal  4  (1)  UU  SPPA  dinyatakan  anak  berhak  mendapatkan  Cuti Mengunjungi Keluarga.
Selaras  dengan  filosofi  pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem  perlakuan/pembinaan  pelanggar  hukum  yang  bertujuan  pemulihan  kesatuan  hidup, kehidupan  dan  penghidupan.  Sebagai  suatu  sistem  perlakuan,  fungsi  pemasyarakatan  menjadi sangat vital dan strategis dalam prosess peradilan pidana anak. Sehingga tujuan diberikannya hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah:
1. Untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Anak
2. Mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas anak selama menjalani masa pembinaan
3. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk kedua belah pihak agar dapat saling tukar informasi serta menumpahkan segala keluh kesah

## Simpulan
Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan.  Sebagai  suatu  sistem  perlakuan,  fungsi  pemasyarakatan  menjadi  sangat  vital  dan strategis  dalam  prosess  peradilan  pidana  anak.  Sehingga  tujuan  diberikannya  hak  Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah:
1. Untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Anak
2. Mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas anak selama menjalani masa pembinaan
3. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk kedua belah pihak agar dapat saling tukar informasi serta menumpahkan segala keluh kesah

## Refrensi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Bapas, LPAS dan LPKA di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Tahun 2021
http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=99737  diakses tanggal  26  Februari 2022