## TATA CARA PENYITAAN DAN PELELANGAN SERTA PERLINDUNGAN BARANG MILIK WAJIB PAJAK
Oleh :
Komang Edy Dharma Saputra Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(edydharmasaputra@gmail.com)
Abstrak, Pembinaan perpajakan perlu terus ditingkatkan, apabila tidak dibina mengakibatkan anggota masyarakat  Wajib  Pajak  kurang  bertanggung  jawab  dan  kurang  ikut  berperan  serta  dalam  memikul beban negara dan dalam mempertahankan kelangsungan program pembangunan nasional. Untuk lebih meningkatkan peran serta wajib pajak dalam penerimaan negara disektor pajak diperlukan adanya suatu pembaharuan  hukum  pajak  nasional,  dengan  tujuan  lebih  menegaskan  kemandirian  bangsa  dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan segenap kemampuan kita melalui peningkatan  penerimaan  negara  melalui  perpajakan,  menyederhanakan  sistem  perpajakan  yang meliputi jenis pajak, perhitungan pajak cara pembayaran pajak dan laporan pajak, membenahi aparatur perpajakan baik yang menyangkut tata kerja, disiplin kerja maupun mental petugas pajak, beban pajak yang  makin  adil  dan  wajar,  sehingga  di  satu  pihak  mendorong  Wajib  Pajak  dengan  kesadarannya membayar pajak dan dilain pihak wajib pajak baru semakin meningkat. Undang – Undang perpajakan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan saat ini di pergunakan UU No.16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983. UU No.36 Tahun 2008 merupakan perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 Tahun 2009 merupakan perubahan Undang-Undang  No.8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam praktek jika dilakukan lelang, barang yang dilelang harganya bisa lebih rendah dari harga normal. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak karena hara bendanya  dijual  di  bawah  harga  pasar.  Apalagi  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  dapat  dilakukan  oleh Wajib Pajak yaitu meminta kembali barang yang telah dilelang, sebab sudah menjadi milik pemenang lelang  berdasarkan  risalah  lelang.  Untuk  hal  itu  diperlukan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Wajib Pajak/Penanggung  Pajak  atas  pelaksanaan  sita  dan  lelang  tersebut.  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak mempunyai hak upaya hukum atas pelaksanaan sita dan lelang dimaksud. kata kunci: penyitaan, pelelangan, perlindungan wajib pajak
Abstract,Development of taxation should be increased, if not fostered community members resulted in the taxpayer less responsible and less participate in bearing the burden of the state and in maintaining the  continuity  of  the  national  development  program.  To  further  enhance  the  role  of  the  taxpayer  in receipt  of  state  sector  of taxes necessary to  have a  law  reform  national  tax,  with the  aim  of further confirm the independence of the nation to finance national development with the road more on the best of our ability through increased state revenue through taxation, simplifying the tax system that includes the type tax, tax calculation of tax payment and tax records, fix the taxation apparatus both concerning the work procedures, work discipline and mental tax officials, tax burden more fair and reasonable, so that on the one hand to encourage taxpayers consciousness paying taxes and on the other hand shall The new tax increases. Law - Tax Law has encountered several improvements and is currently in use Act 16 of 2009 which is to amend Law No. 6 of 1983. Law No.36 of 2008 is an amendment to Law No. 7 of 1983 on Income Tax, and Law 42 of 2009 is the change in the Act 8 of 1983 on Value Added Tax and the Goods and Services Sales Tax on luxury goods. In practice, if done auction, items auctioned price could be lower than the normal price. This could result in losses for taxpayers because the nutrient object sold at below market prices. Moreover, a thing that is impossible to do by the taxpayer is to reclaim the goods that have been auctioned off, because it belongs to the auction winner based on the minutes of the auction. For that we need a legal protection for the taxpayer / undertaking Taxes on the implementation  of  the  seizure  and  auction.  Taxpayer  /  Tax  Insurers  have  the  right  remedy  for  the
implementation of seizure and
auction in question. keywords : foreclosure, auction, protection of taxpayers

## 1. Latar Belakang Masalah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang mempunyai  tujan  mewujudkan  masyarakat sejahtera  adil  dan  makmur.  Untuk  mencapai tujuan diperlukan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan itu  sudah  tentu  memerlukan  biaya  yang  besar dan  digali  dari  potensi  bangsa  sendiri  dan digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  negara.  Pengeluaran-pengeluaran itu  di  dalam  APBN  di  bagi  menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.  Undang-undang  No.2  Tahun 1998  tentang  APBN  1998/1999  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengeluaran rutin  adalah  semua  pengeluaran  negara  untuk membiayai tugas-tugas  umum  pemerintah  dan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran pembangunan  adalah  semua  pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional.
Untuk  membiayai  pembangunan  rutin dan  pengeluaran  pembangunan  diperlukan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan  pembangunan.  Penerimaan  dalam negeri  adalah  semua  penerimaan  yang  berasal
36 Yoga S. Meliala, Capita Selecta Perpajakan di Indonesia, Armico,
Bandung, 1982, h.2.
dari  pajak-pajak,  minyak  bumi  dan  gas  alam serta penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang barasal dari  nilai  lawan  rupiah,  bantuan  program, bantuan proyek dan pinjaman luar negeri.
Peranan  penerimaan  dari  sektor  pajak dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan sangatlah besar. Pajak-pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah akan dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  dan  akan tercemin  dalam  tingkat  kesejahteraan  rakyat. Jika  tingkat  ekonomi  masyarakat  semakin tinggi,  maka  kehidupan  rakyat  akan  semakin sejahtera  dan  makmur.  Pembiayaan  dari pengeluaran rutin dan pembangunan diharapkan  akan  dapat  mensejakterakan  dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia (khususnya melalui anggaran pembangunan). 36 Mengingat pajak merupakan beban bagi rakyat, maka sudah seharusnya jika penetapan pajak  dilakukan  dengan  seadil-adilnya  dan dilaksanakan secara demokrasi. Sesuai pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan  negara  berdasarkan  undang  – undang.  Dengan  demikian  pasal  23  ayat  (2) 1945 ini merupakan dasar hukum konstitusional  sistem  perpajakan  di  Indonesia. Semua  jenis  pajak  yang  diberlakukan  di Indonesia  harus  berdasarkan  Undang-Undang,
artinya  semua  jenis  pajak  harus  mendapatkan persetujuan rakyat melalui DPR. 37
Dari  uraian  diatas  dapatlah  dikatakan bahwa  pemungutan  pajak  di  Indonesia mempunyai dua dasar pokok yakni:
1. Pajak adalah beban rakyat.
2. Pajak harus menjamin keadilan dan kepastian hukum. 38
Untuk  lebih  meningkatkan  peran  serta wajib pajak dalam penerimaan negara disektor pajak  diperlukan  adanya  suatu  pembaharuan hukum pajak nasional dengan tujuan : 1. Lebih  menegaskan  kemandirian  bangsa dalam  membiayai  pembangunan  nasional dengan jalan lebih menggerakkan segenap kemampuan  kita  melalui  peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan.
2. Menyederhanakan sistem perpajakan yang meliputi jenis pajak, perhitungan pajak cara pembayaran pajak dan laporan pajak.
3. Membenahi aparatur perpajakan baik yang menyangkut  tata  kerja,  disiplin  kerja maupun mental petugas pajak.
4. Beban  pajak  yang  makin  adil  dan  wajar, sehingga  di  satu  pihak  mendorong  Wajib Pajak  dengan  kesadarannya  membayar pajak  dan  dilain  pihak  wajib  pajak  baru semakin meningkat. 39
37 Amin Widjaja Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka, 1995, h.5.
38 Ibid
Undang  –  Undang  perpajakan  telah beberapa  kali  mengalami  penyempurnaan  dan saat ini di pergunakan UU No.16 Tahun 2009 yang  merupakan  Perubahan  atas  UU  No.  6 Tahun 1983. UU No.36 Tahun 2008 merupakan perubahan  atas  UU  No.7  Tahun  1983  tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 Tahun 2009 merupakan  perubahan  Undang-Undang  No.8 Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah.
Dengan berlakunya tiga Undang-Undang tersebut,  mulai  diterapkan  sistem  pemungutan pajak  yang  di  sebut  dengan “Self  Assessment System” yang  mempunyai  pengertian  sebagai berikut:
a. Bahwa  pemungutan  pajak  merupakan perwujudan  dari  pengabdian  dan  peran serta langsung dan bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan  yang diperlukan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional.
b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan  pemungutan  pajak,  sebagai kewajiban  di  bidang  perpajakan  berada pada  anggota  masyarakat  Wajib  Pajak sendiri, Pemerintah atau aparat perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan  dan  pengawasan  terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan  ketentuan  yang  digariskan dalam  peraturan  peraturan  perundang- undangan dalam bidang perpajakan.
39 Bambang Waluyo, Pemeriksaan dan  Peradilan  di  Bidang  Perpajakan,  Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta 1991, h.14.
c. Anggota  masyarakat  Wajib  Pajak diberi  kepercayaan  untuk  dapat melaksanakan  kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan  sendiri  pajak  yang terhutang (Sefl Assessment),
sehingga melalui sistem ini administrasi parpajakan diharapkan dapat  dilaksanakan  dengan  lebih rapi,  terkendali,  sederhana,  dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Dengan sistem self Assessment ini Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang sebagaimana  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  perpajakan  secara  benar, jujur dan tepat waktu.
1. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  suatu  rumusan  masalah  sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  tata  cara  penyitaan dan  pelelangan  terhadap  barang- barang  milik  Wajib  Pajak  yang terkena sita dan lelang ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi  wajib  pajak  atas  pelaksanaan sita dan lelang tersebut?
2. Metodologi
a. Pendekatan Masalah
Adapun  pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  secara yuridis  yaitu  pendekatan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait,  juga  buku- buku ajar serta dokumen resmi.
b. Sumber Bahan Hukum
Barasal  dari  buku-buku,  literatur,  dan dokumen-dokumen terkait ( library research ).
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun  teknik  pengumpulan  bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah Studi Dokumen yaitu dengan melakukan penelitian atau mempelajari buku-buku literatur,  dokumen-dokumen,  dan  peraturan perundang-undangan yang ada relevan.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Pengertian Pajak
Hutang  pajak  mempunyai  sifat  yang spesifik yaitu dapat dipaksakan secara langsung dalam  penagihannya.  Untuk  menentukan  saat timbulnya hutang pajak ada dua ajaran yaitu : ajaran materil dan ajaran formil.
Menurut ajaran meteril timbulnya hutang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa  diperlukan  perbuatan  manusia  (jadi sekalipun  tidak  dikeluarkan  Surat  Ketetapan Pajak  oleh  Fiskus)  asalkan  dipenuhi  syarat terdapatnya  suatu  tatbestand  yang  terdiri  dari keadaan-keadaan  tertentu,  peristiwa  atau perbuatan tertentu. 40
Hal  itu  terjadi  karena  perbuatan- perbuatan  seperti  pengusaha  mengimpor
barang  mewah  atau  melakukan  penyerahan barang  di  daerah  pabean  dalam  lingkungan perusahaan  dikenakan  atau  terhutang  pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas  barang  mewah.  Karena  keadaan-keadaan tertentu misalnya memiliki harta bergerak dan harta  tidak  bergerak  dikenakan  atau  terhutang pajak penghasilan. Sedangkan peristiwa tertentu  seperti  meninggalnya  pewaris,  sejak meninggalnya  si  pewaris,  maka  harta  warisan yang belum terbagi merupakan pajak penghasilan.  Jika  warisan  itu  sudah  dibagi kepada ahli warisanya, maka tidak lagi terkena pajak. 41
Sedangkan menurut ajaran formil bahwa hutang  pajak  timbul  karena  adanya  Surat Ketetapan  oleh  fiskus  (pungutan  pajak) 42 .
Dalam hal ini hutang pajak tidak bisa diketahui apabila belum dikeluarkan penetapan oleh fisku begitu pula tidak ada dasar penagihannya buat fiskus.
Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Ketetapan  Pajak  menurut  Rochmat  Soemitro yaitu :
Surat  Ketetapan  Pajak  (Belanda  = aanslagbiljet,  Inggris  =  notice  of  assessment atau  assessment  saja)  ialah  suatu  ketetapan tertulis  (istilah  hukum  ini  adalah  terjemahan dari  schriftelijke  besciling  =  Belanda)  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang (pejabat  pejabat)  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban yang memuat besarnya hutang pajak jenis  tertentu  dari  tahun  tertentu  yang  oleh Wajib  Pajak  yang  nama  dan  alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Pada Surat  Ketetapan  Pajak  itu  tercantum  juga NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  jumlah
41 Bohari,  Pengantar  Perpajakan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.60.
42 Ibid.
43 Rochmat  Soemitro,  Azas  dan Dasar  Perpajakan  2,  Cet.  II,  Eresco,
denda  bila  ada  dengan  disebutkan  pasal  yang menjadi dasar hukumnya, dan pula dicantumkan  kode  inspeksi  pajak  yang bersangkutan dan saat-saat pembayarannya. 43
Di dalam ajaran materil Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak menimbulkan hutang pajak, sebab pajak telah timbul karena undang-undang pada  saat  dipenuhinya  tatbestand,  sehingga Surat  Ketetapan  Pajak  hanya  mempunyai fungsi :
a. Memberitahukan  besarnya  pajak yang terhutang, dan
b. Menetapkan besarnya hutang
pajak
Sedangkan  dalam  ajaran  formil,  Surat Ketetapan  Pajak  mempunai  fungsi  sekaligus yaitu :
a. Menimbulkan hutang pajak
b. Menetapkan besarnya jumlah hutang pajak
c. Memberitahukan besarnya hutang pajak kepada Wajib Pajak
Dalam  hal  ini  Surat  Ketetapan  Pajak mempunyai  sifat  konstitutif.  Jadi  ajaran materiil  terjadi  pada  dua  saat  yang  berlainan, sedangkan dalam ajaran formil terjadi pada saat yang sama. 44

## 2. Pengertian Surat Paksa
Sebelum membahas mengenai pengertian  Surat  Paksa  terlebih  dahulu diketahui pengertian Wajib Pajak dan Pemegang Pajak karena kedua istilah ini selalu
Bandung,  1988,  (selanjutnya  disingkat Rochmat Soemitro II), h.67.
44 Ibid
digunakan dalam praktek di lapangan terutama dalam  membahas  masalah  penagihan  pajak. Setiap  undang-undang  perpajakan  biasanya memuat  pengetian  Wajib  Pajak.  Namun beberapa sarjana memberikan definisi berbeda- beda,  tetapi  pada  dasarnya  hanya  sebagai pelengkap maupun penjelas terhadap pengertian Wajib Pajak tersebut.
Amin  Widjaya  Tunggal  menerangkan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif. 45
Dalam  pengertian  Wajib  Pajak  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  seorang berstatus  sebagai  Wajib  Pajak  jika  telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak yaitu :
1) Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada subyeknya semua orang (dewasa, anak-anak, laki-laki ataupun  perempuan)  yang  bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi syarat kewajiban pajak subyektif.
2) Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak  dengan  melihat  obyeknya  yaitu  bila ia  mendapat  penghasilan  atau  memenuhi kekayaan  yang  memenuhi  syarat  yang tersebut dalam undang-undang. 46
Di  dalam  pasal  1  huruf  a  Undang- Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, dikatan  bahwa  Wajib  Pajak  adalah  orang
45 Amin Widjaya Tunggal, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h.48.
pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  ditentukan untuk  melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Jadi  Wajib  Pajak  adalah  mereka  yang harus melakukan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan  diri  pada  Direktorat  Jenderal Pajak, menghitung dan membayar jumlah pajak yang terhutang, menyampaikan suat pemberitahuan dan lain sebagainya.

## 3. Pengertian Sita dan Lelang
Wajib Pajak karena kewajibannya harus memenuhi  segala  ketentuan  perpajakan  yaitu menghitung,  membayar dan  melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya.  Untuk  pencairan  tunggakan  pajak, maka terhadap Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang  belum  melunasi  hutang  pajak  dilakukan penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa  yang berakhir  dengan  tindakan  pemaksaan  dalam bentuk penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak.
Pengertian  penyitaan  dalam  bidang perpajakan dapat dilihat dalam UU No.19 1997 yang menyebutkan : penyitaan adalah tindakan juru  sita  pajak  untuk  menguasai  barang Penanggung  Pajak,  guna  dijadikan  jaminan
46 Suwitro  Ardiyanto,  Perpajakan Negara, Nur Cahaya, Jakarta, 1981, h.29.
untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
Istilah “Penyitaan” ini akan mempunyai arti  dan  tujuan  yang  berbeda  jika  dilihat  dari hukum yang berbeda. Tujuan penyitaan dalam hukum  pajak  mengandung  arti  mewujudkan pertanggung  jawaban  dari  Wajib  Pajak. Sedangkan  penyitaan  dalam  bentuk  hukum pidana bertujuan menjadikan barang yang disita itu  untuk  kepentingan  pembuktian  dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Dalam  hukum  perdata,  arti  penyitaan mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  sama dengan  yang  terkandung  dalam  hukum  pajak. Jadi  penyitaan  merupakan  tindakan  persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Yang berkepentingan terhadap penyitaan  ini  adalah  kreditur  (penggugat). Perbedaannya  dengan  hukum  pajak,  yaitu dalam hukum pajak penyitaan dapat dilaksanakan  langsung,  sedangkan  dalam hukum perdata harus melalui proses pengadilan.  Penyitaan  dalam  hukum  pajak bersifat  executorial  dimana  juru  sita  pajak negara  berwenang  melaksanakan  langsung penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak,  baik  berupa  barang  bergerak  maupun barang tidak bergerak.
Saat  ini  terdapat  banyak  jenis-jenis lelang  yang  dikenal,  diantaranya  lelang sukarela,  lelang  kayu  jati,  lelang  aset BUMN/BUMD  dan  lain  sebagainya.  Namun dalam  bahasa  hukum  dikenal  istilah  lelang eksekusi. Kata “eksekusi” biasanya digunakan sebagai  pelaksana  putusan  hakim  atau  yang
disamakan  dengan  itu.  Eksekusi  itu  pada hakekatnya dibedakan dalam :
1. Eksekusi  dalam  perkara  pidana  yaitu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa.
2. Eksekusi  dalam  perkara  perdata  yaitu pelaksanaan  putusan  yang  dilakukan  oleh juru sita. 47
Rochmat Soemitro lebih jauh menjelaskan bahwa lelang eksekusi mempunyai sifat:
1. Lembaga lelang yang berasal dari rampasan  dalam  suatu  perkara  pidana  dan lelang  benda  rampasan  itu  hasilnya disetorkan  pada  kas  negara  sebagai  hasil penerimaan APBN.
2. Lelang  benda  yang  berasal  dari  rampasan yang  dilakukan  oleh  tim  penyidik  oleh pengusutan  perkara  pidana  dalam  bidang bea  dan  cukai,  hasil  lelang  seluruhnya diserahkan  kepada  bendahara  bea  cukai setelah dikurangi biaya-biaya yang bersangkutan.
3. Lelang benda asal sitaan Pengadilan Negeri yaitu  lelangnya  diserahkan  kepada  panitia dan bergantung pada putusan hakim, hasil lelang  itu  digunakan  untuk  memenuhi kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur.
4. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang  dan  Lelang  Negara)  yaitu  hasil sitaan  dari  benda-benda  jaminan  debitur kepada  badan  pemerintah  atau  kepada
BUMN atau kepada BUMD dan sebagainya,  misalnya  hasil  lelang  benda yang  menjadi  jaminan  kredit  yang  macet dari Bank Pemerintah oleh BUPN dibayarkan kepada kreditur yang bersangkutan.
5. Lelang dari benda sitaan pajak yaitu harga kekayaan Wajib Pajak disita oleh Juru Sita Pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan  untuk  melunasi  yang  terutang dan  disetorkan  ke  kas  negara  sedangkan lebihnya harus dikembalikan kepada Wajib Pajak. 48
Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang/juru lelang. Pejabat lelang adalah jabatan fungsional selaku pejabat umum yang melayani masyarakat untuk memimpin  dan  menyelenggarakan  lelang. Pejabat lelang diangkat oleh Menteri Keuangan, dimana sebelum memangku jabatannya  seorang  pejabat  lelang  harus mengangkat  sumpah  terlebih  dahulu.  Seuai dengan  jabatannya,  maka  fungsi/tugas  juru lelang adalah memimpin/menyaksikan sekaligus  menjadi  semacam  hakim  dalam pelaksanaan  lelang  yang  menentukan  seorang peserta  lelang  menjadi  pemenang  lelang. Pejabat lelang juga harus membuat akte otentik sebagai bukti pelaksanaan lelang yang disebut risalah lelang.
Berdasarkan  pasal  3  VR  para  pejabat lelang/juru lelang dibagi dalam dua kelas yaitu pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas
48 Ibid, h. 114.
49 Departemen Keuangan Republik
Indonesia,  BUPLN,  Pengetahuan  tentang
II.  Yang  dimaksud  dengan  pejabat  kelas  I adalah pejabat lelang yang merupakan pegawai organik Kantor Lelang Negara yang dikendalikan  oleh  Kantor  Wilayah  Ditjen. Piutang  dan  Lelang  Negara  (DJPLN)  yang bertugas  memberikan  pelayanan  lelang  di tingkat  propinsi.  Sedangkan  pejabat  lelang kelas  II  adalah  pejabat  yang  ditunjuk  khusus untuk  melayani  lelang  di  Daerah  Kabupaten  / Kota tertentu. 49
Adapun  fungsi  lelang  sendiri  adalah sebagai  institusi  pasar  yang  mempertemukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu  dengan  cara  pembentuk  harga  yang kompetitif.
Hasil Dan Pembahasan
1. Tata Cara Penyitaan dan Kendalanya

## Terhadap Barang Wajib Pajak
Wajib  Pajak  yang  tidak  memenuhi  atau melunasi hutang pajaknya, dan kepadanya telah diberikan  Surat  Paksa,  maka  setelah  jangka waktu  2  (dua)  kali  24  (dua  puluh  empat)  jam dapat dilakukan penyitaan barang-barang yang menjadi  miliknya.  Namun  jangka  waktu tersebut  hanya  sebatas  waktu  minimal  untuk dilakukan penyitaan, sebab sebelum penyitaan dilakukan  kepada  Wajib  Pajak  diberitahukan terlebih  dahulu  akan  dilakukan  penyitaan dengan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyitaan.
Adapun  tata  cara  penyitaan  barang- barang  milik  Wajib  Pajak  tersebut  adalah sebagai berikut :
Penjualan  Barang  Secara  Lelang,  Biro Lelang Negara, 1996, h.2.1.
a. Berdasarkan Surat Perintah

## Melaksanakan Penyitaan
Agar  penyitaan  berjalan  lancar  dan memenuhi syarat formal, maka harus didasarkan  pada  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan  (SPMP)  yang  diterbitkan  oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan memuat : identitas Wajib Pajak/Penanggung  Pajak,  nomor  dan  tanggal Surat Paksa, identitas Juru Sita Pajak, perintah untuk  melakukan  penyitaan  dan  keharusan disaksikan  oleh  2  orang  saksi,  tanggal dikeluarkannya  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan, serta nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Pada dasarnya Surat Perintah
Melaksanakan  Penyitaan  diterbitkan  satu  kali, namun  apabila  hasil  penjualan  barang  yang disita tidak cukup untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, sehingga diperlukan  penyitaan  tambahan  terhadap barang  milik  Wajib  Pajak,  maka  dapat diterbitkan  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan yang baru.
Begitu  pula  dalam  obyek  sita  berada  di luar  wilayah  kerja  kantor  pajak  yang menerbitkan  Surat  Paksa,  Kepala  Kantor Pelayanan  Pajak  yersebut  dapat  meminta bantun kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  obyek sita  berada  untuk  menerbitkan  Surat  Perintah Melaksanakan Penyitaan.
b. Penyitaan Dilaksanakan Oleh Juru Sita

## Pajak
Agar  penyitaan  menjadi  syah,  maka harus  dilaksanakan  oleh  Juru  Sita  Pajak.  Juru
Sita Pajak merupakan pejabat dalam lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang diangkan dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Sebelum melakukan penyotaan  harus  disiapkan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Mencari  informasi,  mengumpulkan  data dan  mempelajari  berkas  Wajib  Pajak mengenai  harta  kekayaan/aktiva  Wajib Pajak  dan  keberadaannya  sebagai  obyek sita serta hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
2. Menyiapkan  formulir  Surat  Setoran  Pajak (SSP)  dan  Surat  Setoran  Bukan  Pajak (SSBP).
3. Melengkapi identitas dan kelengkapan Juru Sita Pajak untuk melakukan penyitaan.
4. Menyiapkan  2  (dua)  orang  saksi  yang memenuhi  syarat  (termasuk  saksi  dari pemerintah daerah setempat yang serendah-rendahnya setingkat Kepala
Kelurahan/Kepala Desa)
5. Menyiapkan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dan lain-lain yang diperlukan.
Dalam  melaksanakan  penyitaan,  Juru Sita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal  dan  Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan  dan  harus  diperlihatkan  kepada Wajib  Pajak.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai bukti diri bahwa dirinya adalah Juru Sita Pajak yang  syah  dan  betul-betul  bertugas  untuk melaksanakan  tindakan  penyitaan.  Selain  itu agar Wajib Pajak menjadi lebih yakin dan tidak merasa  ragu  akan  kebenaran  Juru  Sita  Pajak tersebut.  Pada  saat  pelaksanaannya,  Juru  Sita Pajak harus menerangkan kepada Wajib Pajak
tentang  maksud  dan  tujuan  penyitaan  itu dilakukan,  yaitu  sebagai  jaminan  pelunasan hutang pajak, dan tetap meminta kepada Wajib Pajak  untuk  melunasinya  sebelum  dilakukan lelang.
Menurut  ketentuan  pasal  5  ayat  (3)  UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan dan Surat Paksa,  Juru  Sita  Pajak  juga  berwenang  untuk memasuki  dan  memeriksa  semua  ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk  menemukan  obyek  sita  baik  di  tempat usaha,  tempat  kedudukan  maupun  di  tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita.
Pada  dasarnya  Juru  Sita  melaksanakan tugasnya  di  wilayah  kerja  Kepala  Kantor Pelayanan Pajak yang mengangkatnya, namun dapat  pula  melaksanakan  tugasnya  di  luar wilayah  kerja  Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak yang  mengangkatnya  apabila  dalam  suatu wilayah  terdapat  beberapa  wilayah  kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak tersebut.
c. Penyitaan  harus  disaksikan  sekurang- kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.
Dalam  melaksanakan  penyitaan,  Juru Sita  Pajak  harus  disaksikan  oleh  sekurang- kurangnya  2  (dua)  orang  sebagai  saksi. Kehadiran  para  saksi  dimaksudkan  untuk meyakinkan  bahwa  pelaksanaan  penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Penyitaan  dilakukan  terhadap  barang milik Wajib Pajak
Sudah  disinggung  didepan  bahwa tujuan  penyitaan  adalah  untuk  memperoleh jaminan  pelunasan  hutang  pajak  dari  Wajib
Pajak. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua  barang  Wajib  Pajak  baik  barang  yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang  berada  di  tempat tinggal, tempat  usaha, tempat  kedudukan  atau  di  tempat  lainnya sekalipun  penguasaannya  berada  di  tangan pihak lain misalnya disewakan dan dipinjamkan  maupun  yang  dibebani  dengan hak  tanggungan  sebagai  pelunasan  hutang tertentu, misalnya yang dihipotitikan, digadaikan atau diagunkan.
Penyitaan terhadap barang-barang Wajib  Pajak  tersebut  dilaksanakan  dengan mendahulukan  barang  bergerak,  tetapi  dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergeran tanpa melakukan penyitaan terhadap barang bergerak.  Yang  dimaksud  keadaan  tertentu misalnya  Juru  Sita  Pajak  tidak  menemukan barang  bergerak  yang  dapat  dijadikan  obyek sita,  atau  barang  bergerak  tersebut  tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika  dibandingkan  dengan  semua  hutang pajaknya.
Adapun  barang  bergerak  milik  Wajib Pajak/Penanggung  Pajak  yang  dikecualikan dari penyitaan sebagaimana diatur dalam asal 15 Undang-undang No.19 Tahun 1997 adalah
:
a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya  yang  digunakan  oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
b. Persediaan  makanan  dan  minuman  untuk keperluan  satu  bulan  beserta  peralatan memasakan yang berada dirumah;
c. Perlengkapan  Wajib  Pajak  yang  bersifat dinas;
d. Buku-buku  yang  bertalian  dengan  jabatan atau  pekerjaan  Wajib  Pajak/Penanggung Pajak  dan  alat-alat  yang  dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan  untuk  melaksanakan  pekerjaan atau  usaha  sehari-hari  dengan  jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
g. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita
Setiap  melaksanakan  penyitaan,  Juru Sita  Pajak  diwajibkan  membuat  Berita  Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saksi-saksi.  Apabila  Wajib  Pajak/Penanggung Pajak  menolak  untuk  menandatangani  Berita Acara  Pelaksanaan  Sita, Juru  Sita  Pajak  harus mencantumkan  penolakan  tersebut  dalam Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita  dan  cukup ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi- saksi.  Begitu  pula  apabila  Wajib  Pajak  tidak hadir,  maka  Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita hanya ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan saksi-saksi  dengan  syarat  salah  seorang  saksi berasal  dari  pegawai  pemerintah  daerah setempat sekurang-kurangnya Kepala Kelurahan/Kepala Desa. Berita Acara
Pemeriksaan  Sita  tersebut  tetap  syah  dan mempunyai kekuatan mengikat.
2. Tata  Cara  Pelelangan  Barang  Sitaan Wajib Pajak
Pada  dasarnya  secara  umum  tata  cara atau  prosedur  lelang  adalah  seperti  sebagai berikut :
a. Permohonan  lelang  dari  penjual (KPP) kepada Kantor Lelang Negara (KLN);
b. Kantor  Lelang  Negara  menetapkan jadwal lelang;
c. Pemohonan  lelang  mengumumkan pelaksanaan lelang di surat kabar;
d. Perserta  lelang  menyetorkan  uang jaminan ke rekening Kantor Lelang Negara;
e. Peserta lelang oleh Pejabat
Lelang/Juru  Lelang  dari  Kantor Lelang Negara;
f. Pembayaran  hasil  lelang  oleh pemenang  lelang  kepada  pejabat lelang;
g. Pembayaran  bea  lelang  dan  uang miskin;
h. Setoran hasil lelang kepada pemohon  lelang/penjual  setelah dipotong bea lelang penjual (dalam hal  barang  yang  dilelang  milik pemerintah,  maka  hasil  lelang disetorkan ke kas negara);
i. Dalam  hal  yang  dilelang  adalah barnag  tetap,  dengan  pokok  lelang harnya lebih dari Rp. 30.000.000,00 peserta  lelang  harus  menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)  sebesar  5% dari pokok lelang setelah dikurangi Rp.  30.000.000,00  ke  Kas  Negara (Bank  Persepsi),  dan  menyerahkan
bukti  sektor  tersebut  ke  pejabat lelang. j. Kantor Lelang Negara menyerahkan  dokumen  dan  barang kepada  pemenang  lelang  serta memberikan petikan Risalah Lelang sebagai  bukti  aotentik  untuk  balik nama dan sebagainya.
Dalam  pelaksanaan  lelang  ini,  Pejabat Pajak atau kuasanya bertindak sebagai penjual. Untuk  pelelangnya  dilaksanakan  oleh  Pejabat Lelang  Negara.  Sebelumnya  pejabat  harus mengajukan  permintaan  lelang  kepada  Kantor Lelang Negara untuk menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat diselenggarakan lelang.
Salah  satu  syarat  agar  lelang  bisa terselenggara adalah harus ada peminat/peserta lelang.  Tanpa  hadirnya  peserta  lelang  sudah pasti  lelang  tidak  bisa  berjalan  sebagaimana mestinya  karena  tidak  ada  yang  melakukan penawaran.  Dalam  setiap  peserta  lelang  harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya supaya lelang adalah sebagai berikut : a. Hak-hak peserta lelang
1) Melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan barang dan meminta keterangan.penjelasan tambahan;
2) Melihat/meneliti barang yang akan dilelang;
3) Meminta salinan Risalah Lelang dalam hal yang  bersnagkutan  menjadi  pemenang lelang;
4) Meminta kembali uang jaminan
lelang/kelebihan yang jaminan;
Keuangan
Republik Indonesia, op.cit, h.7.
5) Mendapatkan  barang  dan  bukti  pelunasan serta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.
b. Kewajiban-kewajiban peserta lelang
1) Menyetor  uang  jaminan  lelang  kepada Kantor  Lelang  Negara/Pejabat  Lelang apabila diisyaratkan untuk itu;
2) Hadir dalam pelaksanaan lelang/kuasnya;
3) Mengisi  Surat  Penawaran  diatas  kertas materai dengan huruf yang jelas dan tidak ada  coretan  (dalam  hal  penawaran  lelang bersifat tertutup/tertulis);
4) Membayar  pokok  lelang,  bea  lelang  dan uang miskin secara tunai dalam hal menjadi pemenang lelang;
5) Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang. 50
Sebelum  lelang  dimulai,  pejabat  lelang akan  memeriksa  legalitas  pemohon  lelang, surat-surat  kepemilikan,  serta  barang-barang yang akan dilelang. Sesaat sebelum pelaksanaan  lelang  diketahui  dengan  kata pengantar dari penjual yang menerangkan hal- hal  antara  lain  keadaan  obyek  lelang  jika  ada masalah  atau  dalam  sengketa  juga  dimumkan keepada  peserta  lelang,  dan  tetap  ditawakan untuk  dilelang  dengan  resiko  ditanggung sendiri  oleh  pemenang  lelang  jika  terjadi masalah di kemudian hari. Begitu pula jika ada pembatalan lelang untuk barang tertentu.
3. Perhitungan Bea Lelang
Setiap penjualan umum yang dilaksanakan  melalui  Kantor  Lelang  Negara akan dikenakan bea lelang, baik kepada penjual maupun kepada pembeli. Ada yang
mengatakan  bahwa  pungutan  yang  akan dilakukan  oleh  Kantor  Lelang  Negara  itu adalah pajak bukan retribusi. Untuk membesakan  antara  pajak  dan  retribusi sebaliknya kita lihat pendapat dibawha ini : P.J.A. Adriani mengatakan :
Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung  dengan  tugas  negara  untuk mengelenggarakan pemerintahan. 51
Sedangkan  retribusi  pada  umumnya imbalan prestasinya adalah langsung.
Pembayaran  dilakukan  memang  ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan  suatu  prestasi  tertentu  dari pemerintah. 52
Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah : pada pajak orang yang tidak membayar pajak  pun  dapat  mengeyam  kenikmatan. Sedangkan  para  retribusi  hanya  orang  yang membayar saja yang dapat menikmati. 53
Walaupun pada dasarnya Kantor Lelang memberikan jasa dalam melaksanakan penjualan umum, namun perlu dilihat ketentuan pasal 1 ayat a (1) VR yang menyebutkan bahwa penjualan umum tidak boleh diadaka kecuali di depan  juru  lelang,  dengan  perkecualian  pada peraturan pemerintah penjualan umum dapat di bebaskan  dari  perantaraan  juru  lelang.  Kalau pelelangan  tidak  dilakukan  di  hadapan  juru
51 Santoso  Brotodihardjo,  op.cit, h.2.
52 Ibid.
lelang  hal  ini  merupakan  pelanggaran  yang diancam dengan hukum pidana.
Dengan demikian bea lelang merupakan pajak,  karena  bea  lelang  merupakan  suatu pungutan  atas  penjualan  di  muka  umum (lelang)  yang  merupakan  keharusan  bagi merekea/instansi yang akan melakukan lelang.
Sedangkan mengenai uang miskin diatur dalam  pasal  18  VR  yang  mengatakan  bahwa untuk orang-orang miskin/fakir miskin dipungut  uang  miskin.  Rochmat  Soemitro mengatakan  bahwa  “Uang  miskin  yaitu  uang yang dipungut dari lelang untuk kemudian akan diserahkan kepada orang-orang miskin melalui jawatan sosial”
4 . Bentuk Perlindungan Bagi Wajib Pajak
Bagi Wajib Pajak yang dikenai penyitaan bahkan  pelelangan  terhadap  barang-barang miliknya, maka beban pajaknya akan bertambah  karena  disamping  harus  melunasi tunggakan pokok pajaknya juga harus membayar biaya-biaya penagihan pajak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam bab III yang membahas  masalah  tata  cara  penyitaan  dan pelelangan.  Diantara  biaya-biaya  penagihan pajak  yang  harus  dibayar  oleh  Wajib  Pajak antara lain :
1. Biaya pelaksanaan Surat Paksa
2. Biaya pelaksanaan penyitaan
3. Biaya pengumuman lelang
4. Biaya pelaksanaan lelang
Dengan  adanya  biaya-biaya  tersebut, maka  tunggakan  pajak  akan  bertambah  besar.
53 Rochmat  Soemitro,  III,  op.cit, h.59.
Apalagi  jika  pengumuman  lelang  dilakukan melalui  surat  kabar  yang  harganya  bisa mencapai  jutaan  rupiah,  juga  biaya  yang dikeluarkan  pada  proses  pelelangan  yang semuanya  itu  akan  dibebankan  kepada  Wajib Pajak yang akan diambil dari hasil lelang.
Apabila  Wajib  Pajak  mampu  melunasi segala  utang  pajak  dan  biaya-biaya  penagihan lainnya baik sebelum melaksanakan penyitaan maupun  sebelum  lelang,  kemungkinan  besar penagihan  pajaknya  tidak  akan  terlalu  besar. Namun  bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak  mampu melunasinya  ataupun  karena  ada  sesuatu  hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya segala kewajiban perpajakan tersebut, yang mengakibatkan dilaksanakannya tindakan pemaksaan  melalui  penyitaan  dan  lelang  akan menjadi beban yang berat.
Namun  demikian  kepada  Wajib  Pajak yang  terkena  penyitaan  atau  lelang  tersebut masih  diberikan  perlindungan  hukum  oleh undang-undang  yaitu  dengan  cara  melakukan upaya  hukum  tertentu  untuk  mempertahankan hak-haknya.  Masalah  perlindungan  hukum  ini secara tegas diuraikan dalam Penjelasan Umum UU No.19 tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi :
“Dalam  rangka  menengakkan  keadilan, undang-undang  ini  tetap  memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung  Pajak  maupun  pihak  ketiga berupa  hak  untuk  mengajukan  gugatan. Karena  pelaksanaan  sanggahan  pada hakekatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan  gugatan,  ketentuan  dalam udang-undang  ini  mengatur  gugatan
Penanggung  Pajak  terhadap  tindakan pelaksanaan  penagihan  pajak  berupa Pelaksanaan Surat Paksa, sita dan lelang, diajukan  kepada  Badan  Penyelesaian
Sengketa  Pajak.  Sementara  itu  gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang  disita  diajukan  ke  Pengadilan Negari.”
Penjelasan  umum  tersebut  di  atas  tidak lain  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari ketentuan  pasal  23  ayat  (2)  UU  No.9  Tahun 1994 berbunyi :
Sanggahan dan/atau gugatan Penanggung Pajak  terhadap  pelaksanaan  Surat  Paksa, sita  dan  lelang  dapat  diajukan  kepada badan peradilan pajak.
Pasal  37  ayat  91  UU  No.  19  tahun  1997 berbunyi :
Gugatan  Penanggung  Pajak  terhadap pelaksanaan  Surat  Paksa,  sita  dan  lelang hanya  dapat  diajukan  kepada  Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Dari  ketentuan  tersebut  diatas  jelaslah bahwa  bentuk  dari  perlindungan  hukum  bagi Wajib  Pajak  adalah  dengan  diberikannya kesempatan  untuk  melakukan  gugatan  kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Apabila merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon, maka gugatan yang dapat dilakukan oleh  Wjaib  Pajak  termasuk  ke  dalam perlindungan  hukum  yang  represif  yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Sebelumnya  perlu  dilihat  keberadaan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  sebagai badan  peradilan,  mengingat  keberadaannya masih  banyak  dipertanyakan  terutama  jika dikatikan dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berdasarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945  dan  UU  No.  14  tahun  1970  sebagai payung badan-badan peradilan di Indonesia.
Hal  ini  sesuai  dengan  kenyataan  bahwa keberadaan  badan  peradilan  pajak  tidak  dapat digolongkan  ke  dalam  empat  pilar  peradilan
sesuai  pasal  10  UU  No.  14  tahun  1970  juga tidak  masuk  ke  badan  peradilan  khusus  yang diatur dalam pasal 13 UU No. 14 tahun 1970, yang selanjutnya dapat digolongkan ke dalam 4 jenis  peradilan.  Badan  Penyelesaian  Sengketa Pajak  tidak  mungkin  dimasukkan  ke  dalam Peradilan Militer,  Peradilan  Agama,  Peradilan Umum,  dan    walaupun  ada  singgungannya dengan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tetapi sejak awal sudah dinyatakn “ Bukan Keputusan Tata Usaha Negara”. 54
Disamping putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Pajak  bukan  Keputusan  Tata  Usaha Negara,  juga  putusannya  bersifat  akhir  dan tetap. Sehingga jelaslah bahwa Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  tidak  dapat dimasukkan  ke  dalam  sistem  kekuasaan kahakiman.  Jika  dimasukkan  dapat  merusak sistem kekuasaan kehakiman yang berdasarkan UU  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Hal ini  disebabkan  karena  dihilangkannya  hak mengajukan  Kesasi  dan  Peninjauan  Kembali yang bermuara pada Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia.
Dengan  demikian  Badan  Penyelesaian Sengketan Pajak merupakan badan yang terdiri sendiri  tidak  termasuk  ke  dalam  sistem kekuasaan  kehakiman  dan  hanya  sebagai pelaksanaan perintah pasal 23 ayat (2) dan pasal 27 UU No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas
54 Hartini  Mochtar  Kasran,  Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak,  Undang- Undang  No.17  Tahun  1997  di  Dalam Hukum Perpajakan Indonesia, Cet. I, Citra Aditya, Bandung, 1998, h.11.
UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 5. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Badan  penyelesaian  Sengketa  Pajak merupakan  badan  peradilan  pajak  sebagai pengganti  Majelis  Pertimbangan  Pajak  yang dibentuk berdasarkan Regeling Van het Beroep in Belastingzaken, staatsblad tahun 1927 nomor 29 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 5 tahun 1959.
Dengan kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa  Pajak sebagai  badan  peradilan  pajak yang  berada  dalam  lingkungan  peradilan administrasi, maka Badan Penyelesaian Sengketa  Pajak  dapat  digolongkan  ke  dalam peradilan administrasi murni. Menurut Rochmat  Soemitro,  peradilan  administrasi murni mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya  suatu  aturan  hukum  yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
b. Adanya  suatu  perselisihan  hukum yang konkrit.
c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
d. Adanya  suatu  aparatur  peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. 55
Disamping itu juga harus memenuhi dua unsur khusus, yakni:
55 Rochmat  Soemitro,  Peradilan Administrasi  dalam  Hukum  Pajak  di Indoensia,  Cet.  Iv,  Eresco,  Jakarta- Bandung,  1976,  (selanjutnya  disingkat Rochmat Soemitro IV), h.7.
a. Salah satu pihak administrasi, yang terikat  oleh  karena  itu  perbuatan pejabat
dalam batas-batas wewenangnya.
b. Diterapkannya  hukum  publik  atau hukum administrasi. 56
Adapun  tugas  pokok  dari  pada  Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 17 Tahun  1997  adalah  bertugas  dan  berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak yang dimaksud tersebut berupa:
a. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang.
b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan di bidang penagihan.
Dilihat dari tugas dan wewenang tersebut diatas, dapatlah ditentukan mengenai kompetensi  absolut  dari  Badan  Penyelesaian Sengketa  Pajak.  Kompetensi  absolut  yaitu wewenang  untuk  memeriksa  jenis  sengketa yang  secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh badan  peradilan  lain.  Kompetensi  absolut Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  tersebut adalah untuk memeriksa dan memutus masalah sengketa  pajak  yang  berupa  banding  dan gugatan.
Tujuan  dari  pada  dibentuknya  Badan Penyelesaian  Sengketa  Pajak  adalah  untuk menyelesaikan  sengketa  pajak  yaitu  banding dan  gugatan.  Gugatan  yang  pada  dasarnya merupakan  hak  dari  Wajib  Pajak/Penanggung Pajak  akan  bermanfaat  jika  mengenai  sasaran yang dimaksud.
Oleh karena itu perlu kiranya diperhatikan  mengenai  efektivitas  gugatan yang  diajukan  kepada  Badan  Penyelesaian Sengketa  Pajak  karena  sebagaimana  undang- undang menentukan bahwa gugatan merupakan bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Wajib  Pajak khususnya  terhadap  pelaksanaan  sita  dan lelang. Mengingat undang-undang diberlakukan  bagi  seluruh  masyarakat  Wajib Pajak.  Sehingga  setiap  Wajib  Pajak  yang terkena  penyitaan  atau  lelang  berhak  untuk mengajukan gugatan.
Ada  beberapa  faktor  atau  hal  yang mempengaruhi  efektivitas  gugatan  antara  lain mengenai  kedudukan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Pajak  yang  hanya  ada  di  Ibu  Kota Negara,  walaupun  ditegaskan  bahwa  apabila dikemudian  hari  dipandang  perlu  dapat dibentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak yang tingkatnya sama. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia  sangat  luas.  Jika  ada  Wajib  Pajak yang  akan  mengajukan  gugatan  sedangkan tempat  tinggalnya  sangat  jauh  seperti  diluar Pulau  Jawa,  jelas  sangat  menyulitkan  Wajib Pajak,  mengingat  gugatan  harus  diajukan sendiri  oleh  penggugat/Wajib  Pajak,  terutama dalam beracara di depan anggota sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Walaupun dalam pemeriksaan bisa diwakili oleh kuasa hukumnya  tetapi  untuk  menjadi  kuasa  hukum Wajib  Pajak  tidaklah  mudah  karena  harus memenuhi  persyaratan  harus  diantaranya mempunyai keahlian dalam bidang perpajakan dan persyaratan lainnya. Tetapi undang-undang lebih menekankan bahwa kuasa hukum tersebut
hendaklah seorang pengacara. Untuk memakai jasa kuasa hukum sudah pasti harus mengeluarkan  biaya  tambahan  apalagi  jika  ia seorang pengacara.
Namun demikian undang-undang memberikan  kemudahan  untuk  menggunakan kuasa hukum. Hal ini ditentukan dalam pasal 31 ayat  (3)  Undang-undang  No.  17  tahun  1997 yang berbunyi:
“Dalam  hal  yang  mendampingi  atau mewakili pemohon banding atau penggugat  adalah  keluarga  sedarah  atau semenda  sampai  dengan  derajat  kedua, pengurus,  pegawai,  atau  pengampu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.”
Yang  dimaksud  ayat  (2)  pada  pasal  di atas  adalah  syarat-syarat  untuk  menjadi  kuasa hukum  sebagaimana  telah  diungkapkan  di depan. Yang jelas bahwa seorang kuasa hukum haruslah orang yang benar-benar mampu untuk mewakili kepentingan penggugat.

## PENUTUP
1. Simpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Tata  cara  pelaksanaan  lelang  terhadap barang  milik  Wajib  Pajak/Penanggung
Pajak  adalah  lelang  harus  dilakukan melalui Kantor Lelang Negara
sebagaimana lelang eksekusi yang diminta oleh instansi lain. Sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu harus
diumumkan dengan membuat pengumuman lelang baik melalui kebiasaan setempat maupun media lainnya seperti  suart  kabar,  media  elektronik  dan
lain  sebagainya.  Lelang  hanya  dapat dilaksanakan  setelah  lewat  waktu  14 (empat  belas)  hari  setelah  pengumuman lelang dan cara penawaran lelang biasanya dilakukan dengan penawaran secara tertulis dalam sampul tertutup.
2) Bentuk perlindungan bagi Wajib Pajak atas pelaksanaan  sita  atau  lelang  terhadap barnag-barang  miliknya  yaitu  dengan mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Bila ditinjau dari  ujuan  diajukan  gugatan  itu  adalah untuk menuntut hak atau mempertahankan hak, gugatan ini kurang efektif dan kurang memberikan  perlindungan  hukum  bagi Wajib Pajak.

## 2. Saran
1) Bagi  Wajib  Pajak  yang  mempunyai tunggakan pajak disarankan untuk memenuhi  kewajibannya  dengan  baik, jangan sampai terkena tindakan pemaksaan berupa  penyitaan  dan  pelelangan,  karena disamping akan  menambah  beban  terhadap utang  pajaknya  karena  harus  membayar biaya penagihan lainnya, juga bisa merusak citra Wajib Pajak di masyarakat.
2) Untuk  lebih  memberikan  perlindungan kepada  Wajib  Pajak/Penanggung  Pajak khususnya terhadap masalah  penyitaan  dan lelang  sebaiknya  Badan  Penyelesaian Sengketa Pajak bukan saja berada di ibu kota negara  tetapi  hendaknya  juga  dibentuk  di kota-kota  Propinsi  bahkan  Kabupaten/Kota mengingat wajib pajak tersebar di kota-kota itu.