TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Ahyuni Yunus Universitas Muslim Indonesia Email : ahyuniyunus@gmail.com

## Abstract
The  use  of  Securities  in  banking  operations  is  a  necessity.  This  was  mainly motivated  by  the  fact  that  banking  business  activities  engaged  in  the  financial industry  require  instruments  to  link  customer  rights  and  obligations without  any movement of cash. Basically, Securities that enter the traffic of banking business activities  are  Securities  related  to  the  payment  system.  This  means  that  it  is needed by the community to support business activities or community needs in the payment  system.  In  contrast  to  Capital  Market  Securities  such  as  shares  and bonds or the like, issued in the context of raising funds for business development purposes.  Thus,  the  traffic  of  activities  related  to  Capital  Market  Securities  is related to investor interest in investing and obtaining profitability. Securities act as a medium for transferring a creditor's collection rights to another party and as a payment instrument. The transfer of rights can be carried out sequentially from one party to another, until the maturity period. This process simultaneously shows that Securities are functioning as means of payment, transfer of collection rights as well as proof of receivables. Securities play a role in carrying out the function of  money  in  various  financial  activities,  especially  those  related  to  the  payment system.
Keywords: Operational Banking. Securities

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sistem  moneter  Indonesia,  Surat  Berharga  seperti  Surat  Cek  dan Bilyet  Giro,  digolongkan  sebagai  uang  dalam  kelompok  “uang  giral”,  dan menjadi  salah  satu  komponen  dalam  menghitung  jumlah  uang  beredar.  Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran mendorong pemakaian uang giral dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Dorongan  mana  sebagai  salah  satu  upaya,  agar masyarakat lebih familiar ( minded ) terhadap praktek perbankan, terutama yang terkait  dengan  instrumen  pembayaran  yang  digunakan,  disamping  untuk mengendalikan pertumbuhan uang kartal. Dalam dunia bisnis pola pembayaran secara garis besar dapat dibagi dalam dua cara. Pertama ,  pembayaran dengan
pelunasan  tunai. Kedua ,  pembayaran  dengan  pelunasan  kemudian  atau berjangka. Dalam transaksi yang mengunakan mata uang sebagai pembayaran, pergerakan uang terjadi pada transaksi  tunai. Dalam transaksi berjangka, gerak mata  uang  akan  tampak  pada  saat  perjanjian  telah  jatuh  tempo  dan  dilakukan pelunasan. Akan tetapi dalam penggunaan instrumen Surat Berharga, baik yang bersifat tunai maupun berjangka, penyerahan warkat Surat Berharga telah dapat dilakukan pada saat perjanjian tercapai.
Terdapat dua jenis warkat yang menjalankan fungsi sebagai dokumen atau warkat  yang  berharga. Pertama, warkat  berharga  yang  menjalankan  fungsi uang dan dapat dipindahtangankan seperti Surat Cek, Surat Wesel dan lainnya. Dokumen  atau  warkat  ini  disebut Surat  Berharga . Kedua, dokumen  yang berharga,  merupakan  bukti  kepemilikan  bagi  seseorang  dan  berfungsi  sebagai bukti  identitas  atau  tanda  telah  dilakukan  pemenuhan  suatu  prestasi,  seperti bilyet  deposito,  ijazah,  faktur  dan  lainnya.  Dokumen  semacam  ini  disebut dengan  istilah Surat Yang  Berharga .    Dalam  sistem  hukum  dagang  Indonesia terdapat  Surat-Surat  Berharga  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD)  dan  di  luar  KUHD.  Secara  formal  KUHD  hanya mengkodifikasi  regulasi  atau  ketentuan  Surat  Berharga  yang  dapat menjalankan fungsi alat bayar.
Jika  dilihat  perkembangan  pengaturan  Surat  Berharga,  tampak  bahwa Surat  Berharga  yang  diatur  di  luar  KUHD  lebih  dinamis  dan  berkembang dibanding  dari  pada  Surat  Berharga  yang  diatur  dalam  KUHD.  Apabila dicermati  secara  baik,  hal  tersebut  sebagai  dampak  dari  dinamika  atau perkembangan  dunia  bisnis  dan  semakin  majunya  teknologi  yang  membawa pengaruh  terhadap  perkembangan  sistem  hukum,  antara  lain  yang  terkait dengan  sistem  pembayaran.  Sementara  itu,  sejak  KUHD  digunakan  lebih  dari 100  tahun  yang  lalu,  sebagai  kodifikasi  hukum  dagang  di  Indonesia  dapat dikatakan tidak pernah mengalami perubahan, kecuali beberapa pasal atau bab dicabut  karena  telah  diterbitkan  perundang-undangan  baru  untuk  bagian tersebut.  Disamping  itu  timbulnya  intergrasi  sistem  hukum  yang  dianut
Indonesia  ( kontinental )  dengan  sistem  hukum  yang  dibawa  oleh  para intelektual  atau  sarjana  yang  mempelajari  sistem  hukum  ( anglo  saxon )  yang berbeda  dari  luar  negeri.  Konvensi  dan  atau  konferensi  internasional  tentang Surat  Berharga  diselenggarakan  di  Den  Haag,  Belanda  pada  tahun  1910  dan 1912,  yang  diikuti  oleh  27  negara  peserta,  membahas  mengenai  pengaturan Surat Wesel dan Surat Aksep ( Reglement Uniforme Sur La Lettre de Charge et de  Billet  a  Ordre). Konperensi  ini  dinilai  gagal.  Konferensi  selanjutnya diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1930 dan 1931, yang diikuti oleh 24 negara peserta merumuskan ketentuan tentang :
a. Surat Wesel dan Surat Aksep, yang dikonsentrasikan pada keseragaman (unifikasi), penyelesaian sengketa dan tentang bea materai;
b. Surat Cek, yang berkaitan dengan keseragaman, penyelesaian sengketa dan tentang bea materai
Hasil konferensi ini tidak ditandatangani oleh Amerika Serikat, dan diikuti oleh  Inggris,  yang  pada  awalnya  menyetujui draft hasil  konferensi.  Alasan kedua  negara  ini  adalah  terkait  dengan  kepentingan  dalam  negeri.  Baik Amerika  Serikat  maupun  Inggris,  telah  menformulasikan  bahwa  Surat Berharga  merupakan  presentasi    alat  pembayaran  yang  disebut negotiable instrument , fungsi mana tidak terakomodasi dalam hasil konferensi. Sementara itu Yunani tidak mendatangani perjanjian tentang materai.
Sebagian  pendapat  mengatakan  konferensi  tersebut  -  walau  tidak  disebut gagal,  tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Belanda yang ikut menandatangni  hasil  konferensi  pada  tahun  1932  melakukan  revisi Wetboek van  Kophandel (WvK)  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang.  Pada tahun 1935, KUHD yang diterapkan di Hindia Belanda disesuaikan, kodifikasi mana  masih  dipakai  sampai  dewasa  ini  di  Indonesia.  Akan  tetapi  setelah  itu hingga  kini  pemikiran  untuk  melakukan  konferensi  seperti  dimaksud  tidak terdengar  lagi.  Hal  mana  terutama  disebabkan  dinamika  perkembangan penggunaan Surat Berharga berkerja dengan sendirinya, seperti menunju pada satu  titik  yang hampir disepakati oleh semua negara. Kondisi ini didasari dari lingkup  dan  batas-batas  negara  seperti  tanpa  makna  akibat  pekembangan
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
teknologi  yang  sedemikian  cepat.  UNCITRAL  salah  satu  komisi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  9  Desember  1988  mensahkan Convention  on International on Bill of Exchange and International Prommisory Notes . Produk hukum  yang  dapat  dijadikan code  of  conduct bagi  para  pihak  dalam menggunakan  Surat  Berharga  seperti  Surat  Wesel  atau Promissory  Note yang para pihaknya berada di dua negara atau lebih.

## B. PEMBAHASAN
KUHD  tidak  memberikan  definisi  tentang  Surat  Berharga.  Istilah  Surat Berharga disebutkan dalam Pasal 469 KUHD yang berbunyi; “Untuk dicurinya atau   hilangnya barang yang bernilai seperti emas, perak, permata dan lain-lain barang  berharga,  uang  dan Surat-Surat  Berharga, atau  barang  yang  mudah rusak…”.  Surat  berharga  terjemahan  dari  bahasa  Belanda, Waarda  Papier .
Negara-negara  yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris dan USA  menyebutnya Negotiable  Instruments .  Sedangkan  Surat  yang  berharga disebut Papier van Waarda , dalam bahasa Inggris Letter of Value .
Wirjono  Prodjodikoro,  menyebutkan  bahwa  istilah  Surat-Surat  Berharga itu terpakai  untuk  surat-surat  yang bersifat  seperti uang tunai, jadi  yang dapat dipakai  untuk  melakukan  pembayaran.  Ini  berarti    pula  bahwa  surat-surat  itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai ( negotiable  instrument ) 1 .  Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak menyebutkan bahwa  suatu  surat  disebut  Surat  Berharga  apabila  dalam  surat  tersebut tercantum nilai  yang sama dengan nilai  perikatan dasarnya.  Tujuan  dari  Surat Berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau diperalihkan 2 .
Heru  Soepraptomo dalam  disertasinya , Masalah-masalah  Peraturan- peraturan  Cek  dan  Bilyet  Giro  di  Indonesia ,  menyebutkan  bahwa  suatu  surat dapat  digolongkan  sebagai  Surat  Berharga  apabila  surat  itu  merupakan  alat
1 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum Wesel,  Cek  dan  Aksep  di  Indonesia, Bandung:  Sumur Batu. 1966, hlm 5
2 Emmy  Pengaribuan  Simanjuntak, Hukum  Dagang  Surat-Surat  Berharga ,  Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981,  hlm 1
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
untuk  diperdagangkan  dan  merupakan  alat  bukti  terhadap  hutang  yang  telah ada.  HMN Purwosutjipto,  bahwa  Surat  Berharga  adalah  surat  bukti  tuntutan utang,  pembawa  hak  dan  mudah  dipejualbelikan 3 .  Rasjim  Wiraatmadja dalam bukunya Surat-surat  Berharga,  Wesel,  Cek,  Surat  Sanggup  dalam  Praktek  di Indonesia menyebutkan  bahwa  Surat  Berharga  adalah  surat  yang  bersifat  dan mempunyai  nilai  seperti  uang  tunai  dan  dapat  ditukarkan  dengan  uang  tunai. Fungsi utamanya adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan.
Abdulkadir  Muhammad  menyebutkan,  Surat  Berharga  adalah  surat  yang oleh  penerbitnya,  sengaja  diterbitkan  sebagai  pelaksanaan  pemenuhan  suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang 4 . Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan  dengan  menggunakan  mata  uang,  melainkan  dengan  menggunakan alat  bayar  lain.  Alat  bayar  itu  berupa  surat  yang  di  dalamnya  mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah  uang  kepada  pemegang  surat  tersebut.  Molengraaff 5 dalam  buku Handels  Rech  II ,  mendefinisikan,  Surat  Berharga  atau  surat  yang  berharga adalah  akta-akta  atau  alat-alat  bukti  yang  menurut  kehendak  dari  penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta mana diperlukan untuk menagih.
Van  de  Felt 6 menyebutkan,  surat-surat  yang  kepemiliknnya  digunakan untuk melaksanakan hak yang melekat pada surat tersebut, tidak saja hak atas pembayaran  uang  juga  termasuk  hak  atas  barang  seperti  konosemen  dan  atau ceel .  Soekardono 7 memberikan  definisi  sederhana  tetapi  pengertiannya  cukup mendalam  bahwa Surat  Berharga  adalah  surat-surat  yang  senilai  dengan perikatan dasarnya. Definisi ini pada dasarnya menekankan bahwa suatu Surat Berharga ada jika sebelumnya telah terdapat suatu perikatan. Dengan demikian
3 HMN,  Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djembatan, 1985, hlm 1
4 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dagang  tentang  Surat-Surat  Berharga ,  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 23
5 Imam Prayogo Suryohadibroto  dan Djoko Prakoso , Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modren , hal. 5
6 Ibidi, hlm  5 7 Ibid. hlm  6
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hubungan  hukum  antara  penerbit  dan  pemegang  terkait  Surat  Berharga merupakan  derivatif  atau  turunan  dari  perikatan  yang  telah  ada  sebelumnya, terutama antara penerbit dengan pemegang pertama atas suatu Surat Berharga.
M  Bahsan,  secara  tidak  langsung  mengemukakan  bahwa  fungsi  Surat Berharga adalah sebagai alat pembayaran. Dalam  hal  fungsi  Bilyet Giro  yang hanya  sebagai  alat  pemindahbukuan,  seharusnya  tidak  disebut  sebagai  alat pembayaran 8 .  Dengan  demikian,  Bahsan,  M  berpendapat  bahwa  salah  satu syarat  suatu  warkat  dapat  disebut Surat  Berharga  harus  berfungsi  sebagai  alat pembayaran.  Namun  jika  suatu  surat  atau  warkat  memenuhi  salah  satu  ciri Surat  Berharga  yaitu  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bayar,  dan  telah  menjadi usansi  (kebiasaan)  dalam  sistem  pembayaran  yang  berlaku  di  tengah masyarakat  dan  diakui  secara  sah,  maka  surat  atau  warkat  tersebut  dapat disebut  Surat  Berharga.  Argumentasi  ini  adalah  semata-mata  untuk mengakomodasi  warkat  Bilyet  Giro  yang  secara  tegas  tidak  dapat diendosemen/dipindahtangankan,  tetapi  dapat  difungsikan  sebagai  alat  bayar. Sementara  itu  otoritas  sistem  moneter/pembayaran  menggolongkan  sebagai uang giral dan Surat Berharga.
Berdasarkan  definisi  yang  diberikan  oleh  para  pakar  hukum  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  salah  satu  ciri  utama  Surat  Berharga  adalah  dapat dipindahtangankan  atau  dialihkan  ( negotiable ),  diperdagangkan  atau diperjualbelikan  serta  menjalankan  fungsi  sebagai  alat  bayar.  Akan  tetapi kesimpulan  ini  sangat  konvensional  sifatnya,  satu  dan  lainnya,  karena  Bilyet Giro  tetap  dibiarkan  mengambang  kedudukannya  dalam  batasan  mengenai Surat Berharga. Sebagai pemikiran adalah merumuskan ulang pengertian Surat Berharga  yang  lebih  moderat,  yaitu  mengakomodasi  surat  perintah pemindahbukuan  perbankan  tersebut  ke  dalam  rumusan  berikut,  bahwa  Surat Berharga  adalah warkat  keuangan  yang  dapat  berfungsi  sebagai  alat  bayar
8 M  Bahsan, Giro  dan  Bilyet  Giro  Perbankan  Indonesia , Penerbit,  Jakarta:  PT RajaGrafinco Persada, 2005, hlm 78
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalam  pengertian  tunai  maupun  dalam  bentuk  pemindahbukuan  dan  dapat dialihkan (endosemen) atau terbatas untuk satu kali penyerahan.
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  (selanjut  disebut UU  Perbankan)  menyebutkan,  Surat  Berharga  adalah,  surat  pengakuan  utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif, atau kepentingan lain,  atau  suatu  kewajiban  dari  penerbit,  dalam  bentuk  yang  lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU  Perbankan  Syariah),  tidak  memberikan  definisi  Surat  Berharga.  Namun Perbankan  syariah  tetap  menggunakan  Surat  Berharga  dalam  operasionalnya dengan  istilah  yang  khusus  untuk  itu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  definisi  atau pengertian  yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  Perbankan  Syariah,  Simpanan adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada  Bank  Syariah  dan/atau UUS  berdasarkan  akad Wadi’ah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  dalam  bentuk  Giro,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya yang  dipersamakan  dengan  itu.  Pengertian dalam  bentuk  giro mengandung makna  bahwa  perlunya  instrumen  penarikan  yang  lazim  disebut  Cek  atau Bilyet  Giro  sebagaimana  yang  diberlakukan  terhadap  simpanan  yang  sama pada perbankan konvensional.
Dalam  UU  Perbankan  yang  dimaksud  dengan  Surat  Berharga  adalah instrumen  atau  warkat  keuangan  yang  dapat  diperdagangkan  atau dipindahtangankan baik  melalui Pasar Uang maupun Pasar Modal.  Pengertian yang  dirumuskan  dalam  UU  Perbankan  bersifat enumeratif atau  terinci. Dengan demikian Surat Berharga yang dijumpai dalam operasional perbankan dapat  berjangka  waktu  pendek  yaitu  sampai  dengan  masa  satu  tahun;  dan berjangka  panjang,  masa  di  atas  satu  tahun.  Namun  kewenangan  pengaturan yang  dimiliki  Bank  Indonseia  selaku  otoritas  pembayaran  terbatas  pada instrumen  Pasar  Uang.  Instrumen  Pasar  Modal  seperti  saham  atau  obligasi yang  masuk  dalam  kegiatan  operasional  perbankan,  terbatas  sebagai  objek
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
barang  agunan  atau  jaminan  dalam  suatu  proses  pemberian  kredit,  sedangkan otoritas  pengaturannya  berada  pada  Pemerintah.  Di  lain  pihak  dalam  UU Perbankan  Syariah,  tidak  terdapat  pemisahan  yang  spesifik  tentang  eksistensi pengertian  Surat  Berharga. Baik  UU  Perbankan  maupun  UU  Perbankan Syariah  merumuskan  jenis  simpanan  selain  giro,  seperti  Deposito,  Tabungan dan  lainnya  yang  instrumen  penarikannya  tidak  menggunakan  Surat  Berharga tetapi  disebut  dengan Surat  Yang  Berharga, dalam  istilah  perbankan  dikenal dengan istilah slip penarikan yang dipersamakan dengan Kuitansi.
Indonesia  belum  mempunyai  undang-undang  tentang  Surat  Berharga, KUHD hanya mengatur jenis-jenis surat atau instrumen yang didasarkan pada ciri-cirinya  dikategorikan  sebagai  Surat  Berharga.  Negara  lain  yang  sudah memiliki  undang-undang  tentang  surat  berharga,  antara  lain  Amerika  Serikat ( Uniform  Commercial  Code ),  dan  Filipina  ( Negotiable  Instrument  Law  Act No. 2031 ). Menurut Saction 1 Act No. 2031 persyaratan formal Surat Berharga adalah :
a. harus tertulis dan ditandatangani oleh penerbit atau penarik;
b. harus mencantumkan janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang;
c. harus dapat dibayar pada saat diunjukkan ( on demand ) atau pada waktu tertentu atau pada suatu waktu di kemudian hari;
d. harus dapat dibayar kepada pihak tertentu atau kepada pemegang; dan
e. apabila ditujukan kepada tertarik, harus dituliskan namanya secara tegas dan jelas.
Mencermati  formalitas  tersebut,  regulasi  dimaksud  pada  dasarnya  relatif sama dengan  pengaturan  yang telah ada di  Indonesia, bedanya, dalam KUHD atau  ketentuan  lain,    syarat  formal  Surat  Berharga  disebutkan  secara  parsial untuk setiap jenis Surat Berharga, dan ada pula yang tidak mencantumkannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004,  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2009  (selanjut  disebut  UU  Bank  Indonesia) tidak  menyebutkan  pengertian  Surat  Berharga.  Bank-bank  dan  atau  lembaga- lembaga  lain  yang  mempunyai  hubungan  rekening  giro  dengan  Bank
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Indonesia,  dalam  melakukan  penarikan  juga  menggunakan  instrumen penarikan  dalam  bentuk  Surat  Cek,  Bilyet  Giro  dan  atau  yang  dipersamakan dengan itu. Hanya saja penggunaan Surat Berharga ini oleh bank-bank dan atau lembaga  lain  yang  mempunyai  hubungan  rekening  giro  pada  Bank  Indonesia, pemakaiannya  sangat  terbatas  antara  lain,  tidak  dapat  secara  leluasa dipindahtangankan,  tetapi  lebih  ditekankan  sebagai  instrumen  penarikan simpanan semata.
Dalam  perkembangannya,  penarikan  dana  simpanan  baik  dalam  bentuk tabungan maupun giro dapat pula dilakukan dengan menggunakan kartu plastik yang lazim disebut dengan kartu Automatic Teller Machine (ATM) atau kartu debet.  Kendatipun  kartu  ATM  dan  kartu  debet  tidak  dapat  dan  atau  tidak diperkenankan  untuk  dipindahtangankan,  namun  sering  dijumpai  penggunaan kartu ini dipakai pihak lain, terutama jika pemiliknya memberikan kepercayaan dengan  memberitahukan Personal  Indentification  Number atau  PIN. (Ketentuan  menetapkan  sarana  penarikan  dengan  menggunakan  kartu  ATM atau kartu debet dan atau sejenis lainnya tidak dapat digunakan oleh pihak yang tidak  berhak).  Dilihat  dari  fungsinya  kartu  debet  dapat  digunakan  sebagai instrumen pembayaran, akan tetapi secara phisik tidak dapat memenuhi syarat untuk  dipindahtangankan.  Pertanyaan  yang  timbul  adalah  apakah  kartu  debet dan  atau  sejenis  dapat  digolongkan  sebagai  Surat  Berharga  atau  surat  yang berharga.
Dasar  hukum  diterbitkannya  Surat  Berharga  didahului  adanya  hubungan hukum    antara  penerbit  dan  pemegang  Surat  Berharga.  Hubungan  hukum  itu dapat  terjadi  akibat  adanya  transaksi  jual  beli  atau  utang  piutang,  yang  dalam penyelesaiannya  dibayar  atau  dilunasi  dengan  menerbitkan  Surat  Berharga. Persoalan  yang selalu diperbincangkan adalah apa  yang menjadi dasar hukum jika  suatu  Surat  Berharga  dipegang  oleh  pemegang  kedua  yang  tidak mempunyai perikatan sebelumnya dengan penerbit. Terdapat empat teori  yang terkait dengan Surat Berharga yang mengikat hubungan  antara   penerbit dan pemegang Surat Berharga.
1. Terori Kreaksi atau Penciptaan ( Creatief Theorie )
Teori  ini  dipelopori  oleh  Einert 9 ahli  hukum  bangsa  Jerman  (1839), kemudian  disempurnakan oleh Kuntze 10 dalam bukunya Die Lehre von den Inhaberpapiere (1957).  Menurut  teori  ini  yang  menjadi  dasar  hukum mengikatnya  Surat  Berharga  antara  penerbit  dan  pemegang  adalah perbuatan  menandatangani  Surat  Berharga  tersebut.  Perbuatan  tersebut digolongkan sebagai menciptakan perikatan. Kritik terhadap teori ini ialah, pernyataan  satu  pihak  dengan  tanda  tangan  saja  tidak  mungkin menimbulkan perikatan.
Dalam  terori  ini  dinyatakan  bahwa  penerbit  atau  penarik  Surat  Cek tetap  bertanggung  jawab  sekalipun  pemegangnya  berlaku  tidak  jujur. Padahal menurut Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata seorang yang kehilangan surut  karena  dicuri  masih  berhak  menuntut  kembali  surat  tersebut  dari pencuri  atau  penemunya  selama  tenggang  waktu  tiga  tahun,  kecuali pemegang  memperolehnya  dari  pasar  umum.  Agaknya,  ada  beberapa keberatan sehingga teori ini ditinggalkan. Teori ini banyak dianut di Prancis
2. Teori Kepantasan ( Redelijkheidst Theorie )
Teori  ini  dipelopori  oleh  Grunhut 11 ,  seorang  sarjana  hukum  bangsa Jerman, Pada  dasarnya teori tidak jauh berbeda  dengan Teori Kreaksi  atau Penciptaan.  Dalam  teori  ini  dinyatakan  bahwa  penerbit  atau  penarik  Surat Cek  akan  bertanggung  jawab  terhadap  Surat  Cek  yang  diterbitkannya sepanjang  pemegang  memperolehnya  secara  jujur.  Namun  teori  ini  masih didasarkan  pada  perbuatan  sepihak  yaitu  dilihat  dari  sisi  penerbit  Surat Berharga semata.
3. Terori Perjanjian ( Overeenkomst Theorie )
Teori  ini  dipelopori  oleh  Thol 12 seorang  sarjana  hukum  bangsa Jerman yang menulis pendapatnya dalam bukunya Das Handelsrech (1879)
9 lihat , Imam Prayoga Suryohadibroto dan Djoko Prakoso  op cit., hal. 17
10 op. cit., hal. 17
11 lihat , Abdulkadir Muahammad  op cit., hal. 17
12 op.cit., hal 17
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Dalam terori ini dikemukakan yang menjadi dasar perikatan antara penerbit Surat Berharga dan pemegang adalah perjanjian yang merupakan perbuatan hukum  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  seseorang  mengambilalih  Surat Berharga  dari  pemegang  pertama  kepada  pemegang  kedua  berarti  yang bersangkutan  menjadi  pemegang  berikutnya  dan  demikian  seterusnya, secara otomatis mengikat penerbitnya. Jika diajukan kepada penerbit, maka yang  bersangkutan  harus  melakukan  pembayaran.  Dalam  kondisi  normal teori  ini  dapat  diterima,  karerna  adanya  perjanjian.  Akan  tetapi  dalam  hal- hal  tertentu  teori  ini  kurang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Misalnya,  ada perjanjian,  penerbit  meminta  kepada  pemegang  Surat  Berharga,  agar  Surat Berharga  yang  diterbitkan  tidak  diedarkan,  tetapi  disimpan.  Jika  ternyata oleh  pemegang  Surat  Berharga  tersebut  diedarkan  atau  dialihkan  kepada pihak  lain,  maka  penerbit  tetap  harus  bertanggungjawab  untuk  membayar pada tanggal jatuh temponya.
4. Teori Penunjukkan ( Vertoning Theorie )
Teori  ini  diperkenalkan  oleh  sarjana  hukum  Belanda  Land 13 dalam bukunya Beginselen  van  Het  Handendaagsche (1881)  dan  Wittenwaall 14
dalam  bukunya Het  Toonderpapier (1898).  Dalam  teori  ini  dikemukakan, dasar  hukum  mengikatnya  Surat  Berharga  antara  penerbit  dan  pemegang adalah  perbuatan  penunjukkan  surat  tersebut  kepada  debitur.  Maka  mulai saat  itu  timbul  perikatan  yang  mana  debitur  selaku  penerbit  tetap berkewajiban  untuk  membayarnya  pada  tanggal  yang  diperjanjikan  atau dikompensasi  dengan  tagihan  yang  ada  padanya.  Dalam  realisasinya  teori ini  dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  karena jauh dari kondisi  riil. Kritik  terhadap teori   ini disampai oleh Zevenbergen 15 , yang  mengemukakan  secara  praktis  bertentangan  dengan  Pasal  142  (2) KUHD,  yang  menyebutkan,  kewajiban  debitur  adalah  timbul  sejak  yang bersangkutan  melakukan  perikatan  sampai  dengan  tanggal  jatuh  tempo.
13 op. cit., hal .18
14 op. cit., hal. 18
15 lihat, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang  Surat-Surat   Berharga hal. 25
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pendapat  ini  didukung  oleh  Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak  (1981:25), dalam bukunya Hukum Dagang Surat-Surat Berharga .
Surat Berharga disebut sebagai surat legitimasi, legitimasi adalah surat bukti diri bagi setiap pemegang suatu warkat atau instrumen dan merupakan hak baginya. Jadi, jika Surat Berharga disebut surat legitimasi, berarti setiap pihak  yang  memegangnya  adalah  berhak  atas  tagihan  yang  terdapat  dalam nominal  Surat  Berharga  tersebut.  Baik  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPer)  maupun  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD) tidak memberikan pengertian spesifik tentang legitimasi. Rumusan pengertian legitimasi dalam hukum Surat-Surat Berharga disimpul-kan dari teori-teori yang dikemukan oleh para sarjana dan kandungan/ substansi dari kedua kodifikasi hukum di atas.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Surat Berharga Pasar Uang diciptakan sebagai pengganti fungsi uang dalam  pelaksanaan  atau  pemenuhan  suatu  prestasi.  Dengan  demikian Surat  Berharga  menjalankan  fungsi  yang  terkait  dengan  hak  pihak  yang berpiutang  dan  kewajiban  pihak  yang  berutang.  Dalam  hal  kreditur  akan memanfaatkan  tagihannya  sebelum  sampai  jatuh  tempo,  yang bersangkutan  dapat  menjual  haknya  kepada  pihak  lain  setelah  meminta persetujuan  pihak  debitur.  Tujuan  penerbitan  Surat  Berharga  sebagai sarana  untuk  melakukan  pembayaran  dari  suatu  hutang  atau  kewajiban yang telah ada sebelumnya. Jadi sudah ada hubungan hukum sebelumnya yang  biasa  disebut  “perikatan  dasar”  ( underlying  transaction, onderligende  verhouding ).  Disamping  itu  Surat-Surat  Berharga  juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral disandingkan dengan  sarana  lain  yaitu  uang  kartal,  sehingga  dengan  demikian  dana- dana  dapat  dihimpun  untuk  disalurkan  sebagai  dana  pembiayaan  yang lebih produktif. Dari ilustrasi ini tampak bahwa Surat Berharga berperan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagai  media  pengalihan  hak  tagih  seorang  kreditur  kepada  pihak  lain dan  sebagai  instrumen  pembayaran.  Pengalihan  hak  tersebut  dapat dilakukan secara berurut dari satu pihak ke pihak lain, sampai masa jatuh temponya. Proses ini sekaligus menunjukkan Surat Berharga menjalankan fungsi  sebagai  alat  bayar,  pemindahan  hak  tagih  sekaligus  sebagai  bukti hak tagih.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dagang  tentang  Surat-Surat  Berharga ,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Emmy  Pengaribuan  Simanjuntak, Hukum  Dagang  Surat-Surat  Berharga , Yogyakarta:  Seksi  Hukum  Dagang,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, 1981
HMN,  Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djembatan,
1985
M  Bahsan, Giro  dan  Bilyet  Giro  Perbankan  Indonesia, Penerbit,  Jakarta:  PT RajaGrafinco Persada, 2005
Wirjono  Prodjodikoro, Hukum Wesel,  Cek  dan  Aksep  di  Indonesia, Bandung: Sumur Batu. 1966,