DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKATNYA

## THE IMPACT OF BUILD JATIGEDE DAM THROUGH SOCIAL AND CULTURAL LIFE OF SOCIETY
Yuzar Purnama Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bandung Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung 42094 e-mail: yuzarpurnama@gmail.com
Naskah Diterima: 12 Januari 2015 Naskah Direvisi:11 Februari 2015 Naskah Disetujui:18 Februari 2015

## Abstrak
Belakang  ini  mencuat  keresahan  masyarakat  yang  terkena  dampak  pembangunan  Waduk Jatigede.  Seolah  merupakan  kasus  baru,  padahal  masalah  Waduk  Jatigede  sudah  berlangsung cukup  lama  yakni  sejak  presiden  Republik  Indonesia,  Soekarno.  Pembangunan  Waduk  Jatigede adalah  proyek  pembuatan  pembangkit  tenaga  listrik.  Proyek  ini  berada  di  wilayah  administrasi Kabupaten  Sumedang,  Provinsi  Jawa  Barat,  meliputi  Kecamatan  Jatigede,  Wado,  Cisitu, Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penelitian ini menarik karena sejak pertama  di mulainya pembangunan  waduk  sampai  sekarang,  Januari  2015,  belum  selesai.  Penelitian  ini  mengupas dampak  pembangunan  Waduk  Jatigede  terhadap  kehidupan  sosial  budaya  masyarakatnya,  yang dibatasi pada  masalah  ganti rugi, relokasi, dan tinggalan nilai budaya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui  dampak  sosial  budaya  pembangunan  waduk  terhadap  masyarakatnya.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif,  metode  kajiannya  deskriptif  analitik. Penelitian di mulai dari sumber pustaka, mencari data lapangan dengan observasi dan wawancara, klasifikasi data, analisis, dan laporan penelitian. Dari penelitian disimpulkan bahwa dampak sosial seperti permasalahan  relokasi, ganti rugi, dan  masalah tinggalan  budaya  yang  meresahkan warga merupakan  imbas  dari  pembangunan  waduk.  Permasalahan  sebenarnya  bisa  diminimalisir  jika pembangunan tidak tersendat akibat  perencanaan  kurang  matang dan  faktor dana.  Namun s eiring berjalan waktu permasalahan tersebut sedikit demi sedikit dapat ditangani oleh berbagai pihak dan diharapkan tahun 2015 waduk mulai digenangi.
Kata kunci: pembangunan, Waduk Jatigede, sosial budaya.

## Abstract
Fidgetiness  appear  at  this  moment  because  of  the  developing  of  Jatigede  Dam. Apparently as a new case, actually this thing has appeared since the first president of Indonesia, Soekarno.  The build of Jatigede Dam is the project of generator of electricity power.  This project are  in  the  administraton  area  of  Sumedang  Regency,  West  Java  Province.    Jatigede  project involved  of  five  area  in  five  sub-district,  there  are;  Jatigede,  Wado,  Cisitu,  Darmaja,  and Jatinunggal  Subdistrict.    Not  all  of  the  area  got  the  effect,  only  26  villages.    This  research  are quite interesting because since the Jatigede Dam were built until the years of 2015 the project is not finished.  The first problem is related to the unfinished problems of social and cultural.  This research purpose is to reveal the effect of Jatigede Dam for life of social  cultural society, which focused on claim damages, relocated, and the legacy of cultural values or customs.  The research
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 132
method is qualitative, and the discussing method is descriptive analytic.  The step of the research start from library research, finding the field collection with observation and interview, continued with classification the data, analysis and arranged the research report.  From this research can be concluded  that  social  impact  such  as  relocated  problems,  claim  damages,  and  the  legacy  of  the ancestor  as  the  impact  of  Jatigede  building  process.    Actually,  if  the  building  of  Jatigede  run smoothly,  the  problems  can  be  minimize.  In  line  with  the  time,  little  by  little  the  problems  get solved handled by the authority, in this case are the local government or centre government. And the target to settle up all of the problems in the years 2015.
Keywords: Development, Jatigede Dam, Social-cultural.

## A. PENDAHULUAN
70 tahun sudah Indonesia merdeka.  Berapa  juta  jiwa  melayang  dan jumlah  harta  yang  tidak  terhitung  untuk merebut  kemerdekaan,  membebaskan  diri dari kolonialisme Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis. Jutaan  nyawa para pahlawan menjadi  tumbal  kemerdekaan  Republik Indonesia  yang  diproklamasikan  pada tanggal  17  Agustus  1945.  Mulai  saat  itu rakyat  Indonesia  menentukan  nasibnya sendiri. Berapa nyawa lagi harus melayang untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dari kolonialisme Belanda yang ternyata kembali  ingin  menjajah  Bumi  Pertiwi, Indonesia tercinta. Kemerdekaan  adalah  momentum awal rakyat Indonesia membangun negerinya  sendiri  dengan  gagasan,  tenaga, dan  modal  sendiri.  Pembangunan  demi pembangunan  gencar  dilaksanakan  mulai
Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), Orde Reformasi  sampai  sekarang,  mulai  dari Presiden  Soekarno,  Presiden  Soeharto, Presiden BJ. Habibi, Presiden Abdurahman Wahid,  Presiden  Megawati,  Presiden
Susilo  Bambang  Yudoyono,  dan  Presiden
Joko Widodo.
Pembangunan Waduk Jatigede sudah  mulai  dirintis  sejak  zaman  Presiden Soekarno.  Presiden  pertama  Indonesia, namun  sampai  sekarang  pembangunannya belum  rampung,  masih  dalam  tahap finishing. Adeng mengatakan bahwa Waduk  Jatigede  itu  adalah  terbesar  kedua setelah  Jatiluhur,  termasuk  proyek  lama dari  tahun  1960-an,  dan  pembebasan lahannya dari tahun 1970-an. Mulai dirintis kembali  tahun  2008  dan  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan
penyelesaian pembangunannya  pada tahun 2014  serta  rencananya  akan  diresmikan pada bulan Februari tahun depan.
Informasi  terbaru,  proyek  Waduk  Jatigede sudah  mencapai  70%  dalam  proses pembangunannya (2014:81).
Peneliti  merasa  tertarik  dengan pembangunan  Waduk  Jatigede  ini  karena sudah beberapa kali rencana penggenangan akan  dilaksanakan,  dari  tanggal  1  Oktober 2013  kemudian  1  Oktober  2014  belum juga  dilaksanakan.  Ada  beberapa  masalah yang  menghambat  penyelesaian  Waduk Jatigede ini yaitu: pembangunan fisik yang belum final dan masalah sosial yang belum teratasi.
Sudah  cukup  lama  masyarakat Objek  Terkena  Dampak  (OTD)  Waduk Jatigede resah. Mereka melakukan demontrasi  baik  di  wilayahnya  sampai  ke dinas  terkait  seperti  Pemda  Kabupaten Sumedang,  DPRD  Kabupaten  Sumedang, Pemda  Provinsi  Jawa  Barat,  DPRD Provinsi Jawa Barat, ke DPR Pusat dan ke Istana Negara di Jakarta. Mereka menuntut keadilan  untuk  ganti  rugi  pembebasan tanah dan bangunan yang terkena pembangunan  Waduk  Jatigede,  mereka menuntut  uang panundung ,  menuntut relokasi  yang  layak  dan  jelas,  sampai meminta  pertanggungjawaban  pemerintah tentang  bakal  musnahnya  situs-situs  dan adat  istiadat  yang  secara  turun  temurun diwariskan dari leluhurnya. Menurut informan  langkah  yang  mereka  lakukan sampai  pada  tahap  yang  relatif  ekstrim misalnya  pernah  mengirim  utusan  ke Jakarta  dengan  berjalan  kaki,  bahkan beberapa  masyarakat  di  antaranya  warga Desa  Sukakersa  siap  melawan  apabila
penggenangan terjadi sementara permasalahan  sosial  yang  melilit  mereka belum tuntas. Penelitian  akan  mengupas  dampak negatif  atau  permasalahan  sosial  yang muncul dalam  pembangunan Waduk Jatigede.  Ruang  lingkup  penelitian  ini dibatasi  pada  permasalahan  ganti  rugi, uang panundung ,  relokasi,  dan  nilai budaya  atau  adat  istiadat  tinggalan  nenek moyang.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  analitik  yaitu  peneliti yang  menggunakan  metode  kualitatif, setelah  menyusun  perencanaan  penelitian kemudian  ke  lapangan  ( field )  tidak membawa alat pengumpul data, melainkan langsung melakukan observasi atau pengamatan evidensi-evidensi , sambil
mengumpulkan data dan melakukan analisis (Wardi Bachtiar, 1997:61). Adapun  metode  kajiannya  menggunakan metode kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9)  pada  mulanya  bersumber  pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Selanjutnya penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  pada  pengamatan manusia  dalam  kawasannya  sendiri  dan berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.  Adapun  Bogdan  (1972:5) mendefinikan  bahwa  metode  kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Lexy  J. Moleong  mengatakan,  pada  penelitian kualitatif,  teori  dibatasi  pada  pengertian: suatu pernyataan sistematis  yang berkaitan dengan seperangkat proposisi  yang berasal dari  data  dan  diuji  kembali  secara  empiris (1989:9).
Adapun  langkah-langkah  dalam penelitian ini sebagai berikut: studi pustaka
dilakukan untuk mencari data dan referensi sesuai  dengan  objek  penelitian;  studi lapangan dengan observasi atau pengamatan  secara  langsung  dilengkapi dengan  data  wawancara.  Kasnodihardjo mengatakan bahwa untuk sasaran penelitian  mengenai  perilaku/tindakan  dan benda,  metode  pengamatan  adalah  metode yang  paling  tepat.  Sementara,  metode wawancara  tepat  untuk  sasaran  penelitian mengenai pengetahuan (1992:18); pengolahan data lapangan kemudian dianalisis dan dibuat laporan. Pembangunan adalah proses
membangun  baik  fisik  maupun  nonfisik dengan  tujuan  untuk  mengubah  ke  arah situasi yang lebih baik. Pembangunan fisik misalnya  pembangunan  Waduk  Jatigede adapun  pembangunan  nonfisik  misalnya membangun  mental  pemuda  Indonesia.
Pembangunan Waduk Jatigede memerlukan  ratusan  hektar  tanah  milik masyarakat.  Dalam  proses  ini  terkadang menemukan  hambatan  karena  masyarakat merasa  berat  melepas  tanahnya.  Y. Wartaya  Winangun  mengatakan  bahwa fungsi  dan  peran  tanah  dalam  berbagai sektor  kehidupan  manusia  memiliki  tiga aspek  yang  sangat  strategis,  yaitu  aspek ekonomi,  politik  dan  hukum,  serta  aspek sosial  (2004  :  21).  Bagi  manusia,  tanah merupakan  hal  terpenting  bagi  hidup  dan kehidupannya.  Di  atas  tanah,  manusia dapat  mencari  nafkah  seperti  bertani, berkebun, dan beternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat  bernaung  dan  membangun  (Sutedi, 2008 : 45). Bambang  Rudito  (dalam  bunga rampai “Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat  Sumedang,    Muhsin,  Mumuh & Rudito, Bambang , 2014: xviii) mengatakan  bahwa  pembangunan  pada dasarnya adalah  usaha  untuk  mengarahkan perubahan  kebudayaan  sesuai  dengan  apa yang dikehendaki oleh pemrakarsa pembangunan  tersebut,  yang  dalam  hal  ini adalah pemerintah. Salah satu  usaha  untuk mengarahkan  perubahan  adalah  adanya pembangunan  Waduk  Jatigede  di  daerah
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 134
Sumedang.  Pembangunan  ini  nyata-nyata ditujukan  untuk  pembangunan  lingkungan pertanian  di  daerah  Utara  dari  Provinsi
Jawa  Barat,  seperti  di  daerah  Indramayu dan  sekitarnya.  Pembangunan  waduk  pada dasarnya terarah pada perubahan
lingkungan  alam  yang  pada  gilirannya akan  mengubah  kebudayaan  masyara- katnya.  Masyarakat  yang  tadinya  bermata pencaharian    bertani  sawah  dengan lingkungan  sawah  sebagai  pembentuk kebudayaannya akan mengalami perubahan  lingkungan  menjadi  perairan atau  danau  buatan.  Blumer  (dalam  Bunga Rampai “Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sumedang”, 2014: xiii) memperingatkan bahwa situasi baru mengenalkan pendefinisian kembali masalah-masalah. Pola-pola yang diwujud- kan  kelompok  pada  dasarnya  tidak  ada yang  permanen.  Tindakan  kelompok  yang muncul  pasti  juga  dimulai  atau  berakar pada  pilihan  individu  yang  ada  di dalamnya.  Hubungan  keterkaitan  seperti keluasan dan keterhubungan melalui jaringan-jaringan  yang  rumit  yang  di dalam  jaringan  tersebut  terkandung  fungsi antarmasing-masing individu.

## C. HASIL DAN BAHASAN
1. Selayang Pandang Jatigede
Penelitian ini menyoroti kehidupan masyarakat  Jatigede  karena  merupakan wilayah  yang  akan  terkena  dampak langsung  pembangunan  Waduk  Jatigede. Masyarakat  Jatigede  terdapat  di  wilayah administrasi Kabupaten Sumedang Provinsi  Jawa  Barat.  Masyarakat  Jatigede yang  akan  terkena  dampak  pembangunan Waduk  ini  terdapat  di  wilayah  lima kecamatan  di  Kabupaten  Sumedang  yaitu: Kecamatan  Jatigede,  Kecamatan  Wado, Kecamatan Jatinunggal,
Kecamatan
Darmaraja, dan Kecamatan Cisitu.
Gambar 1. Kantor Kecamatan Wado Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung
Gambar 2.  Kantor Kecamatan Jatinunggal Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung
Gambar 3. Kantor Kecamatan Jatigede Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung
Dari  kelima  kecamatan  ini  tidak semua  daratan  tenggelam  namun  ada beberapa  desa  yang  tenggelam.  Dengan rincian  ada  desa  yang  tenggelam  semua seperti Desa Sukakersa  dan Desa Padajaya di Kecamatan Jatigede;  dan  ada  desa  yang sebagian  tenggelam  baik  pemukimannya maupun kebun dan sawah.
Gambar 4. Kawasan Kabupaten Sumedang yang subur Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung
Secara  geografis  kelima  wilayah yang  terkena  dampak  Waduk  Jatigede berada  di  cekungan  yang  dikelilingi gunung  dan  bukit,  sehingga  layak  untuk dijadikan sebuah waduk pembangkit tenaga  listrik.  Namun  demikian,  keadaan flora  di  sekitar  ini  sangat  subur,  baik berupa  tanaman  padi,  bakau,  pohon  jati, maupun  pepohonan  produktif  lainnya seperti  mangga,  jambu,  rambutan,  dan sebagainya.  Daerah  yang  subur,  hijau,  dan ditumbuhi  berbagai  tanaman  produktif sayang  jika  akhirnya  harus  hilang  karena digenangi  air.  Sementara  itu,  dampak pembangunan Waduk Jatigede  manfaatnya lebih besar  bagi bangsa dan negara, karena dapat  meningkatkan  jumlah  sumber  listrik negara  untuk  penerangan  dan  pemba- ngunan.  Selain  itu  Waduk  Jatigede merupakan  pemasok  air  (irigasi)  untuk pertanian di wilayah Pantai Utara (pantura) sekaligus menjadi pengendali banjir.
Gambar 5. Kawasan yang Terendam Sumber: Dokumentasi BPNB Bandun g
Rencana  pembangunan  Waduk Jatigede  sudah  dicanangkan  sejak  tahun
1960/1961  ketika  pemerintahan  Republik Indonesia waktu itu dipegang oleh Presiden  Ir.  Soekarno  dan  wakilnya  Dr. Muhammad  Hatta.  Studi  kelayakan  pun sudah  dilakukan  oleh  tim  ahli  dari Perancis,  namun  karena  pada  waktu  itu daerah ini dianggap labil dan kemungkinan anggaran  yang  dibutuhkan  pun  sangat besar  maka pembangunan Waduk  Jatigede belum  tuntas  sampai  sekarang  dan  tampak tersendat-sendat. Sedangkan Waduk Jatiluhur yang studi kelayakannya
dilaksanakan  setelah  Jatigede,  ternyata lebih  dahulu  dibangun  menyusul,  Waduk Cirata, dan Waduk Saguling.
Realisasi  rencana  pembangunan Waduk  Jatigede  dilaksanakan  mulai  tahun 1970  dan  tahun  1982/1983  dengan memberikan  ganti  rugi  kepada  masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk  ini  secara  bertahap.  Namun kemudian  pembangunan  waduk  ini  terus tersendat-sendat  dan  tidak  nampak  untuk segera  diselesaikan,  sehingga  muncul berbagai persoalan yang cukup jelimet.
Sebagian  masyarakat  yang  sudah mendapatkan  ganti  rugi  kemudian  ada yang pindah, bertransmigrasi, dan ada pula yang tetap mendiami rumah-rumah di sana untuk menghuni sementara sampai tanahnya  mulai  digenangi  air. Hal tersebut dikuatkan  oleh  pejabat  setempat  yang membolehkan mendiami rumah dan menggarap  tanahnya  seperti  sediakala sampai  tergenang  air  waduk.  Namun karena  penyelesaian  pembangunan  waduk ini  yang  tidak  kunjung  datang,  akhirnya masyarakat  yang  sempat  pindah,  kembali lagi  dan  menggarap  tanahnya  yang  dulu ditinggalkan.
Lamanya  pembangunan  berdam-
pak  pada  beberapa  masyarakat  yang  dulu menerima  uang  ganti  rugi,  banyak  yang sudah  meninggal.  Sementara  penerusnya baik  anaknya  maupun  cucunya  merasa tidak  pernah  mendapatkan  ganti  rugi kemudian  sebagian  menuntut  uang  ganti rugi.  Persoalan  bertambah  jelimet  dan pelik.  Apalagi  ada  aturan  seandainya pembebasan  tanah  yang  sudah  dilakukan
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 136
dibiarkan selama 30 tahun, maka ahli waris berhak  menuntut  ganti  rugi  baru;  artinya perjanjian  lama  yang  sudah  30  tahun dianggap hangus dan tidak berlaku lagi.
Ketika  terdengar  wacana  bahwa waduk  Jatigede  dianggap  tidak  ada masalah,  semua  persoalan  sudah  selesai, maka  pemerintah  akan  mulai  mengairi Waduk  pada  tanggal  1  Oktober  2013, maka  sebagian  masyarakat  OTD  (Objek Terkena Dampak) mulai resah dan gelisah. Berbagai  cara  dilakukan  untuk  memper- lihatkan kepada pemerintah bahwa persoalan  sosial  belum  tuntas,  banyak permasalahan  yang  belum  diselesaikan. Akhirnya  gerakan  mereka  pun  sampai  dan ditanggapi oleh pemerintah bahwa penggenangan  Waduk  Jatigede  tidak  akan dilakukan sebelum persoalan sosial selesai. Adapun penggenangan yang akan dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  2013  itu hanya  untuk  pengujian  kalau-kalau  ada tempat yang bocor atau rembes.
Penggenangannya  tidak  akan  dilakukan secara  keseluruhan  namun  hanya  pada titik-titik  tertentu  untuk  melihat  bagian yang  diperkirakan  rawan  bocor  atau rembes.
Gambar 6. Bendungan dan Pengendali Air Waduk Jatigede Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung
Waduk  Jatigede  yang  dikerjakan oleh  kontraktor  dari  Negeri  Cina  ini merupakan  waduk  yang  terbesar  kedua setelah  Waduk  Jatiluhur,  oleh  karena  itu dapat dibayangkan berapa banyak kontribusinya  untuk  pembangunan  bangsa dan  negara.  Dapat  diperkirakan  jumlah pasokan  listrik  yang  dihasilkan  akan  lebih baik  dan  lebih  besar  jika  dibandingkan
dengan  pasokan  listrik  yang  dihasilkan oleh  Waduk  Cirata  dan  Waduk  Saguling. Sementara  itu,  diharapkan  pertanian  di wilayah  Pantai  Utara  akan  lebih  baik  lagi hasilnya  sehingga  dapat  meningkatkan produksi padi  untuk  kebutuhan  daerah  dan nasional.

## Gambar 7. Peta Lokasi Dampak Proyek Waduk Jatigede
Sumber: Dokumentasi BPNB Bandung
Berdasarkan  informasi  dari  Bapak Kasimin  petugas  Urusan  Tanah  dan
Penggenangan Satkorlak Departemen Pekerjaan  Umum,  bahwa  daerah-daerah yang  akan  tergenang  sebagai  berikut: wilayah  yang  akan tenggelam adalah Desa Cipaku,  Desa  Padajaya,  dan  Desa  Cibogo Kecamatan  Darmaraja.  Daerah  atau  desa yang akan tenggelam dan akan dihapuskan adalah Desa Leuwiliang dan Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede. Desa-desa  yang  akan  tergenang sebagian  adalah  Desa  Jema  Kecamatan Jatigede  sebagian  besar  tergenang;  Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja sebagian  tergenang;  warga  Desa  Sukame- nak  ini  dulu  pernah  pindah  ke  tempat  lain namun  kembali  lagi  karena  ternyata pembangunan  Waduk  Jatigede  ini  tidak kunjung  terwujud;  Desa  Paku  Alam Kecamatan Darmaraja tersisa dua kampung  yang  tidak  tergenang,  Desa Cisarua,  Desa  Wado  Kecamatan  Wado, Desa Ciruas Kecamatan Jatinunggal sebagian tergenang; Desa Pontang Kecamatan Darmaraja dan Desa Ciranggem  Kecamatan  Jatigede  sebagian kecil  tergenang;  serta  Desa  Sukaratu
Kecamatan  Darmaraja  hanya  2  kampung yang tergenang.
Desa-desa  yang  hanya tanahnya di luar  pemukinan  tergenang  pembangunan Waduk  Jatigede  adalah  Desa  Cijeungjing,
Desa  Tarmajaya dan  Desa  Pajagan Kecamatan Jatigede, Desa Sukapura Kecamatan Wado  tanahnya sebagian kecil tergenang.  Desa  Cibitung,  Desa  Mekar,
Desa  Cisitu  Kecamatan  Cisitu  dan  Desa Cikeusik serta Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja  tanahnya tergenang.
2. Waduk Jatigede Dibangunnya Waduk Jatigede berawal  dari  studi  pengembangan  wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung tahun 1963 yang dilaksanakan oleh konsultan Coyne et Bellier  dari  Perancis.  Mereka  merekomen- dasikan  perlunya  pembangunan  Waduk serbaguna untuk mendukung pengembang- an  wilayah.  Pembangunan  yang  telah dirancang  tahun  1963  tersebut,  direncana- kan  akan  mengairi 90.000  hektar sawah di Pantai  Utara  (Pantura)  Jawa  Barat.  Air waduk tersebut dapat membantu pertanian, dari  waduk  tersebut  dapat  mengairi pertanian  di  Majalengka  sampai  ke
Indramayu yang sebagian besar wilayahnya pertanian. Ternyata tahun 1963 pembangunan waduk  tersebut  belum  bisa  direalisasikan karena  terhalang  dana  pembangunan. Dilatari  masukan  studi  pembangunan waduk tersebut, pemerintah berkesimpulan bahwa  pembangunan  waduk  tersebut sangat  dibutuhkan  untuk  kemajuan  bangsa dan  negara.  Akhirnya  pada  tahun  1975 dikeluarkan  peraturan  Kementerian  Dalam Negeri  (Permendagri)  yang  mengatur tentang  dikeluarkannya  ganti  rugi  untuk 4.500  Kepala  Keluarga  (KK).  Dengan dikeluarkannya Permendagri
secara perlahan,  perizinan mengenai pembebasan lahan  pun  dikeluarkan.  Pada  tahun  1981 keluar  surat  keputusan  Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat yang berisi  penerbitan  izin  pembebasan  tanah dan  tata  cara  pengadaan  lahan.  Kemudian keluar  pula  SK  Bersama  Menteri  Dalam Negeri  dengan  Menteri  Pekerjaan  Umum
tertanggal  5  November  1984  tentang Pembangunan Waduk Jatigede. Pada tahun 1986 rencana pembangunan Waduk Jatigede  ditindaklanjuti  dengan  detail design pada  tahun  1986  oleh  konsultan SMEC  dari  Australia.  Pada  tahun  2006 pembangunan  Waduk  Jatigede  dimulai. Bendungan  Waduk  Jatigede  dibangun  di Desa  Cijeungjing  Kecamatan  Jatigede. Pembangunan Waduk Jatigede  membutuh- kan  lahan  seluas  4.891,13  hektar  yang meliputi  lima  kecamatan  yaitu  Kecamatan
Jatigede, Kecamatan Jatinunggal, Kecama- tan Wado, Kecamatan Cisitu, dan Kecamatan Darmaraja. Dari kelima Kecamatan itu hanya 26 desa, itu pun tidak semua  desa  tenggelam;    ada  desa  yang tenggelam  total,  sebagian  tenggelam,  dan hanya  sawahnya  saja  (Lasmiyati,  2014  : 107).
Waduk Jatigede berlokasi di Kecamatan  Jatigede,  Kabupaten  Sume- dang,  Jawa  Barat  merupakan  bendungan jenis  urugan  batu  ( rockfill ).  Pembangunan waduk  ini  memiliki  luas  sekitar  1.766,06 ha. Waduk ini memiliki tinggi 110 m – 200 m  dengan  kapasitas  daya  tampung  air mencapai  980  juta  m³.  Waduk    Jatigede direncanakan  dapat  mengairi  areal  irigasi seluas  90.000  ha,  menyediakan  air  bersih bagi  Kabupaten  Cirebon,  Indramayu  dan kawasan sekitarnya dengan kapasitas 3.500 liter/detik, serta menyuplai air untuk PLTA yang  mampu  menghasilkan  listrik  sebesar 690  GWH  per  tahun  dengan  kapasitas terpasang 110 MW.
Waduk  Jatigede  diprediksi  meru- pakan  waduk  terbesar  kedua  di  Indonesia setelah  Waduk  Jatiluhur,  karena  diperkira- kan  bisa  menjamin  saluran  irigasi  hingga 90.000  ha,  menghasilkan  pasokan  listrik sebesar  110  megawatt,  dan  dapat  mengu- rangi banjir.
Direktur  Jenderal  Sumber  Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochamad  Hasan  menargetkan  pengge- nangan  Waduk  Jatigede  bisa  dimulai  pada bulan  September  tahun  2014.  Pengge- nangan  Waduk  ini  beberapa  kali  mundur karena  masih  terkendala  belum  keluarnya
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 138
keputusan presiden  (keppres).  Keppres ini, terhambat oleh penolakan masyarakat yang masih  menghuni  daerah  di  sekitar  Waduk Jatigede. Secara fisik pembangunan Waduk  Jatigede  hampir  selesai,  namun masih  ada  masalah  sosial  yang  belum selesai. Jika Waduk Jatigede sudah dibangun,  maka  aliran  air  dari  Cimanuk sudah  bisa  tertampung.  Aliran  air  yang sebagian  melintas  ke  Indramayu,  bisa tertampung  di  waduk  ini.  Kepala  Bappeda Jawa  Barat,  Deny  Juanda  Puradimaja mengatakan bahwa Waduk Jatigede menjadi  salah  satu  solusi  penanganan banjir  di  kawasan  pantura  (pantai  utara) yakni  Cirebon  dan  Indramayu,  Provinsi
Jawa  Barat.  Keberadaan  waduk  ini  salah satu  fungsinya  adalah  untuk  mengendali- kan  banjir  dengan  jangkauan  mencapai 1.400 hektar 1 . Namun di balik itu ada kekhawatiran  masyarakat,  di  antaranya  di era  pemanasan  global  yang  seharusnya menjaga  dan  memelihara  hutan,  yang terjadi  sebaliknya  yakni  1.200  ha  lahan hutan  perawan  harus  dikorbankan.  Selain itu  dengan  dibangunnya  Waduk  Jatigede, maka  dalam  proses  konstruksi  akan menambah  getaran  dan  kerapuhan  tanah Priangan  Timur.  Fase  yang  paling  getir adalah  pengusiran    12.000  keluarga  atau kurang  lebih  50.000  orang  dari  5 kecamatan  ke  tempat  lain.  Mereka  harus meninggalkan lahan subur  yang berpotensi untuk  menjadi  lumbung  beras  terbaik  se- Jabar. Tanpa dilirik pemerintah pun, warga mengaku tidak pernah gagal panen, dengan kualitas  bulir  padi  yang  lebih  baik  dari produksi  tanah  Karawang.  Lasmiyati menjelaskan  bahwa  keberhasilan  Sume- dang  dalam  mengupayakan  swasembada beras tidak terlepas  dari adanya bentangan sawah  yang  menghampar  di  wilayah tersebut.  Namun  sayang,  pesawahan  subur sebagai  penghasil  padi  yang  ada  di  daerah genangan Jatigede termasuk Desa Sukamenak dan Desa Jatibungur
1 Tempo.co. Jakarta. 24 Januari 2014.
Kecamatan  Darmaraja  nantinya  akan tenggelam oleh Waduk Jatigede (2014:104). Tampaknya  pembangunan  Waduk Jatigede  ini  tidak  bisa  dihentikan  karena biaya  yang  dikeluarkan  cukup  besar  dan kepentingan  masyarakat  luas    lebih dominan.  Pembangunan  Waduk  Jatigede selain  untuk  mengatasi  banjir  di  Pantura, juga  dapat  menciptakan  aset  listrik  untuk kepentingan nasional. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan  Umum    menginginkan  agar sebelum  waduk  tersebut  diisi  air,  semua permasalahan yang  berkaitan  dengan kepentingan  masyarakat  sudah  terselesai- kan.  Hal  ini  sesuai  dengan  harapan  warga OTD  pembangunan  Waduk  Jatigede, mereka  siap  dipindahkan  ke  lokasi  lain. Asalkan,  sesuai  komitmen  sebelumnya, yakni semua permasalahan dampak sosialnya  diselesaikan  terlebih  dahulu, sebelum  penggenangan.  Mereka  mengata- kan,
“Kami  warga  OTD,  dari  dulu  sudah setuju  dan  mendukung  pembangunan Waduk Jatigede sebagai proyek nasio- nal.  Namun  sayangnya,  dukungan kami, tidak  dibarengi  dengan  keseriu- san  pemerintah  dalam  menyelesaikan berbagai  dampak  sosialnya,”  kata Ketua  Perkotdam  Jatiber  (Perkumpu- lan Komunikasi Orang Terkena Dampak  Jatigede  Bersatu),  Djaya Albanik.  Sebagai  bentuk  dukungan terhadap pembangunan Waduk Jatigede,  warga  OTD  siap  direlokasi ke tempat lain setelah semua persoalan  dampak sosialnya diselesai- kan  oleh  pemerintah,  yakni  Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan  Pembangunan  Waduk Jatigede  (PDSLPWJ)  Provinsi  Jabar dan  Satker  (Satuan  Kerja)  proyek Jatigede.  “Tapi  masalahnya,  Samsat sampai  sekarang  belum  juga  menye- lesaikan  dampak  sosial  tersebut. Rencananya,  Minggu  depan  Sekda Kab.  Sumedang  sudah  mengundang
kami untuk melakukan rapat koordinasi  (rakor)  untuk  penyelesaian dampak sosial, saat pembebasan lahan tahun  1982-1986.  Dampak  sosial  itu, di  antaranya  pembayaran  ganti  rugi pembebasan lahan warga yang terlewat, salah ukur, salah bayar, salah klasifikasi  tanah,  tanah  terisolasi, rumah tumbuh dan relokasi. Hal sena- da  dikatakan  Camat  Jatigede,  Yaya O.K. Ia mengatakan, masyarakat OTD di  wilayah  Kec.  Jatigede  pun,  siap dipindahkan  ke  lokasi  lain.  Dengan catatan,  komitmen  sebelumnya  harus dipenuhi,  yakni  dampak  sosialnya diselesaikan  sebelum  penggenangan. Jadi,  warga  kami  yang  terkena dampak  Jatigede,  siap  dipindahkan, asalkan sesuai komitmen yang disepakati bersama”. 2
3. Dampak Sosial Budaya
Pada  tahun  1965 Masyarakat Desa Sukamenak dan Desa Jatibungur, umumnya  masyarakat  Jatigede  sudah mengetahui  akan  adanya  pembangunan waduk.  Berita  tersebut  mereka  sampaikan kepada  anak-anak  dan  keturunan  mereka.
Adanya  kabar  akan  ada  penggenangan tersebut,
pada umumnya mereka mempunyai  rasa  khawatir  bahkan  cemas karena harus meninggalkan tanah kelahiran,  mata  pencaharian,  dan  belum tahu  tujuan  kepindahannya  ke  lokasi  yang baru.  Kecemasan  semakin  menjadi  ketika dikeluarkannya  Peraturan  Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yang berisi  tentang  ketentuan-ketentuan  menge- nai  cara  pembebasan  tanah  (Lasmiyati, 2014:111).
Pembangunan Waduk Jatigede berdampak  positif  dan  negatif.  Dampak positif sesuai rencana pembangunan waduk ini  akan  menjadi  waduk  kedua  terbesar  di
2 https://www.facebook.com/kabarsumedang/ posts/1480185352202544 ,  diakses tanggal 30 Maret 2014.
Indonesia  setelah  Waduk  Jatiluhur  yang akan  menghasilkan  tenaga  listrik,  area peternakan  ikan  air  tawar,  area  wisata  air, pengendali  banjir  di  daerah  Pantura,  dan dapat  meningkatkan  pertanian  di  daerah Pantura. Adapun dampak negatif pembangunan  Waduk  Jatigede  akan  me- ngurangi  penghasilan  beras  khas  Sume- dang  karena  area  pertanian  digenangi  air, banyak  situs  yang  terendam,  serta  hilang- nya  nilai  budaya  peninggalan  nenek moyang  karena  Kabupaten  Sumedang dapat  dikatakan  pusat  ( puser )  budaya Sunda.
Dampak  pembangunan  Waduk Jatigede  dirasakan  cukup  besar,  hal tersebut  selain  dari  pembangunannya tersendat-sendat  dari  kurun  waktu  1963 (perencanaan), 1970/1982/1984/1986
pembebasan tanah dan ganti rugi, perintisan  kembali  pembangunan  tahun
2008,  baru  pada  tahun  2013  inilah pembangunan  fisik  Waduk  ini  hampir rampung  (70%).  Namun  permasalahan sosial  atau  dampak  sosial  masih  banyak yang  perlu  diselesaikan.  Oleh  karena  itu Bupati  Kabupaten  Sumedang  menegaskan bahwa  penggenangan  Waduk  Jatigede belum  dilaksanakan  sampai  selesainya permasalahan  sosial.  Adapun  rencana penggenangan  yang  akan  dilaksanakan pada  tanggal  1  Oktober  2013  hanya merupakan  uji  coba  untuk  mengecek bagian-bagian  yang  diperkirakan  akan terjadi  rembesan  atau  kebocoran  dan rencana  penggenangan  pada  1  Oktober 2014  belum  juga  dilaksanakan.  Jika dibandingkan dengan dampak sosial ketika dilaksana-kannya  pembangunan  Waduk Jatiluhur,  Waduk  Cirata,  dan  Waduk Saguling, maka dampak dari pembangunan Waduk  Jatigede  ini  lebih  besar,  hal  ini dianggap  wajar  karena  wilayah  yang  akan digenangi  cukup  besar  melingkupi  enam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang.  Merupakan  daerah  penghasil beras  dari  Priangan  dan  memiliki  asset budaya  Sunda  yang  sangat  bernilai.  Jika pembangunan Waduk Jatigede ini rampung maka  diperkirakan  panjang  bibir  waduk
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 140
atau keliling waduk mencapai kurang lebih 42 kilometer.
Dampak sosial pembangunan waduk  ini  bagi  masyarakat  Jatigede  yang muncul  ke  permukaan  di  antaranya  belum tuntasnya  permasalahan    ganti  rugi,  belum siapnya relokasi, belum dipersiapkan peru- bahan  sosial  dari  masyarakat  petani menjadi masyarakat perikanan, dan hilang- nya  adat  istiadat  peninggalan  budaya nenek  moyang.  Permasalahan  ini  akan dibahas  satu  per  satu  pada  kupasan  di bawah ini.
a. Ganti  Rugi Pembangunan Waduk Jatigede
yang penanganannya tersendat dan berlarut-larut mengakibatkan permasalahan panjang  yang  tidak  kunjung  selesai. Panjangnya  perjalanan  penanganan  pem- bangunan dari tahun 1963 sampai sekarang (2014-2015)    dari  era  presiden  Soekarno sampai  sekarang  ke  era  presiden  terpilih 2014, belum tampak akan terselesaikan.
Masalah  ganti  rugi  di  proyek pembangunan  Waduk  Jatigede  terdapat dualisme, pertama ada beberapa  kelompok masyarakat  yang  merasa  belum  menerima ganti  rugi  pembebasan  tanah.  Dalam masalah  ganti rugi pembebasan  tanah pun banyak  tipenya.  Ada  masyarakat  yang sama  sekali  belum  menerima  ganti  rugi sementara  ditemukan  ada  yang  telah  dua kali  menerima  ganti  rugi.  Ada  masyarakat yang  merasa  belum  menerima  ganti  rugi pembebasan  tanah  karena  kemungkinan yang  menerima  uang  ganti  rugi  itu  dulu adalah kakeknya atau bapaknya  yang telah meninggal  dunia.  Ada  pula  masyarakat yang  menuntut  ganti  rugi  secara  adil karena  dulu  ketika  menerima  ganti  rugi mereka  merasa  ditekan  oleh  oknum  aparat pada  era  Orde  Baru.  Misalnya  menurut penuturan  informan,  dulu  pembebasan tanah  satu  bata  (per  tumbak)    oleh  oknum dihargai  sekitar  Rp  5.000,-  padahal  pada waktu  itu  harga  pasaran  Rp  20.000. Lasmiyati  mengatakan  bahwa  pada  tahun 1983-1986  pembebasan  tanah  dilakukan pada  tahun  1983  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  tahun
1975. Pembebasan tanah tersebut dilakukan  di  enam  desa  yaitu  Sukakersa dan  Jemah  (Kecamatan  Cadasngampar), Jatibungur,  Cipaku,  Pakualam,  Karangpa- kuan, Cisurat (Kecamatan Darmaraja), dan Padajaya  Kecamatan  Wado.  Pembebasan tanah  didukung  oleh  Pemda  Jabar,  Panitia Sembilan,  Departemen  Pekerjaan  Umum dan Bank Dunia. Proses pembebasan tanah berjalan  asimetris  dimana  rakyat  dipaksa menerima  ganti  rugi  Rp  300,-  sampai  Rp 500,-  per  meter  persegi.  Padahal  harga tanah  di  sekitar  lokasi  tersebut  berkisar antara  Rp  70.000,-  per  tumbak.  Ganti  rugi yang  dilakukan  oleh  PWS  Jatigede tersebut,  telah  tercapai  sekitar    80%. Sisanya  yaitu  sekira  20%  atau  hanya beberapa desa lagi (2014:111).
Dalam sebuah proses penyelesaian masalah  apa  pun  masalah  akan  tampak ricuh  dan  muncul  berbagai  permasalahan baru yang harus segera ditangani penyelesaiannya.  Belakangan  di  media massa  ketika  terjadi  penyelesaian  ganti rugi  ada  pemilik  tanah  yang  mengeluh. Katanya  ketika  proses  ganti  rugi  yang dilakukan  oleh  aparat  desa  dilakukan terlebih  dahulu  pengukuran.  Ternyata pengukuran  membengkak  lebih  besar  dari luas  tanah  yang  dimilikinya.  Tadinya  ia berharap  ganti  ruginya  akan  bertambah besar  dengan  pengukuran  yang  mem- bengkak  tersebut.  Namun  ternyata  ketika pembayaran  ganti  rugi,  uang  yang  diteri- manya  malah  lebih  kecil  dibandingkan dengan  luas  tanahnya  yang  sebenarnya. Masalah-masalah seperti ini sering muncul dalam proses  yang  berkaitan  dengan  uang, oleh  karena  itu  perlu  adanya  pengawasan yang  dilakukan  oleh  pihak  lain,  yang independen.
Permasalahan  ini  sampai  sekarang belum  selesai,  oleh  karena  itu,  perlu adanya musyawarah antara pejabat pemerintah  yang  terkait  dengan  pelaksana pembangunan  Waduk  Jatigede  dengan masyarakat yang merasa menjadi korban.
Kedua,  menurut  pihak  pemerintah khususnya  pihak  Satkorlak  Departemen Pekerjaan  Umum, permasalahan  ganti rugi
ini  sudah  selesai  sejak  dulu.  Dan  ternyata ketika  belakangan  ini  ada  orang  yang mengklaim  belum  menerima  ganti  rugi, ketika  dilakukan  pembayaran  tidak  lama kemudian ia digiring  ke pengadilan karena penipuan dan sebagainya.
Menurut  pihak  pemerintah  faktor lamanya  penggenangan  Waduk  Jatigede, disebabkan masalah proses ganti rugi lahan milik  warga  yang  tak  kunjung  selesai. Untuk  meminta  warga  satu  suara,  sangat sulit. Jadi, ada  warga  yang  meminta  untuk ganti  rugi  dalam  bentuk  uang.  Ada  juga, warga yang ingin direlokasi. Negosiasi dan tawar-menawar harga terus berubah. Solusi yang  paling  tepat  adalah  turunnya  Perpres (peraturan  presiden)  yang  mencantumkan ganti  rugi  dengan  nilai  uang  dan  nilai rupiahnya dicantumkan di Perpres.
Keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan  salah  satu  permasalahan sosial  yakni  ganti  rugi  mendapatkan perhatian  serius  dan  sedang  dalam  proses. Direktur  Jenderal  Sumber  Daya  Air Kementerian  Pekerjaan  Umum  (Dirjen SDA),  Mohamad  Hasan,  mengatakan bahwa  penggenangan  Waduk  Jatigede hingga  saat  ini  masih  belum  dapat dilaksanakan  karena  masih  terkendala dengan  masalah  kependudukan.  Masalah yang paling pelik sekarang adalah masalah penduduk.  Dari  sekitar  7.000  kepala keluarga,  sekitar  5.500  kepala  keluarga masih  harus  diberikan  ganti  rugi  karena dipindahkan.  Terkait  dengan  masalah kependudukan  tersebut,  Hasan  menjelas- kan  bahwa  pemerintah  kini  masih  terus membahas dasar hukum tentang pemberian besaran  uang  ganti  rugi.  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  mengusulkan  uang ganti  rugi  yang  akan  diberikan  kepada sekitar 5.500 kepala keluarga itu berjumlah Rp13  juta  hingga  Rp  29  juta.  Bagaimana memberikan  semacam  besaran  untuk  dana kerohiman  itu  harus  betul-betul  menurut kajian independen yang dilakukan konsultan  bersertifikasi  Kemenkeu.  Ada dua  kelompok  penduduk  yang  terlibat dalam  pembangunan  Waduk  Jatigede. Kelompok pertama  dikatakan Hasan sudah
dibebaskan  oleh  Permendagri  dan  menda- patkan hak rumah serta tanah. Yang kedua mereka  yang sudah dibebaskan, tapi masih tinggal di situ 3 . Informasi lain menyebutkan bahwa  dalam  rapat  yang  dihadiri  Menteri
Perekonomian  (Menko),  Menteri  Keuang- an, Kementerian Dalam Negeri  dan  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap- penas), untuk membebaskan lahan masyarakat, pemerintah pusat dan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  sudah menyiapkan anggarannya. Pemerintah pusat,  berkewajiban  mengganti  rumah; sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki  kewajiban  membayar  ganti  rugi lahan,  yakni,  setiap  kepala  keluarga memeroleh  ganti rugi lahan sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga. Lahan yang harus dibebaskan yang dimiliki oleh 4.590 orang, membutuhkan  total  anggaran  provinsi  Rp 45,9  miliar  hanya  untuk  pembebasan lahan.  Adapun  penyelesaian  masalah rumahnya  merupakan  tanggung  jawab Kementrian  Perumahan  Rakyat  (Kemen- pera).
Uang  ganti  rugi  langsung  diserah- kan  kepada  yang  berhak  menerimanya yaitu  masyarakat  OTD.  Namun,  penye- rahan uang harus disertai bimbingan aparat pemerintah  kabupaten  agar  tidak  cepat habis.  Bangunan  rumah yang  telah dibongkar dipersilakan dibawa oleh pemiliknya.  Sementara  itu,  pemerintah pusat sudah  membangun 678  rumah  untuk relokasi  warga  di  lahan  milik  Pemprov Jabar.  Oleh  karena,  semuanya  mendapat ganti  rugi  uang  maka  rumah  yang  sudah dibangun  tidak  jadi  diberikan  kepada warga.
Meski  Perpres  tersebut  sudah mengatur  mekanisme  ganti  rugi,  program lain  yang  sudah  disusun  seperti  memba- ngun kampung seni, pemindahan situs, dan pembuatan bendung rentang tetap berjalan. Lalu  jika  ada  lahan  yang  masih  belum terbebaskan akan diganti pemerintah
3 Antara News. Jakarta
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 142
dengan  harga  wajar.  Paling  tidak  yang krusial di masyarakat sudah diselesaikan 4 .
b. Relokasi Permasalahan kedua adalah masalah  relokasi.  Relokasi  dapat  diartikan sebagai  penempatan  kembali  penduduk atau  warga  yang  harus  berpindah  tempat karena  suatu  kegiatan  yang  lebih  penting bagi  bangsa  dan  negara.  Masalah  relokasi adalah  tanggung  jawab  dari  pihak  peme- rintah untuk memerhatikan warganya  yang menjadi  korban  pembangunan,  dalam  hal ini  adalah  pembangunan  Waduk  Jatigede, Kabupaten  Sumedang,  Provinsi  Jawa Barat.
Relokasi  ini  tadinya  sudah  tidak ada  masalah  alias  selesai.  Penyelesaian dilakukan  ketika  pembayaran  ganti  rugi yang  diadakan  pada  tahun  1984-1985. Pada  saat  itu  para  pemilik  tanah  di  tiga kecamatan yaitu Kecamatan Wado, Kecamatan Cadasngampar, dan Kecamatan Darmaraja  mengatakan  bahwa  jika  kelak waduk  sudah  terwujud  akan  menerima ganti  rugi  sejumlah  uang  dan  berangkat transmigrasi  ke  luar  Jawa.  Setelah  mereka mendapat  dana,  penggantian  dan  solusi untuk  transmigrasi  tersebut,  masih  ada sebagian  kecil  masyarakat  yang  bertahan di  lokasi  tersebut,  dan  sebagian  lagi memilih  pindah  ke  desa-desa  lain  yang masih  berada  di  Kabupaten  Sumedang (Lasmiyati, 2014:112).. Pemerintah sudah menyiapkan
tempat  untuk  OTD  di  beberapa  kecama- tan.  Rencananya  wilayah  yang  akan dijadikan  relokasi  terdapat  di  Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Cisitu, dan Kecamatan  Buah  Dua.  Namun  rencana relokasi  ini  sampai  sekarang  belum berjalan  mulus.  Dapat  dikatakan  masih mentah  karena  pelaksanaan  di  lapangan masih  jauh  dari  perkiraan.  Misalnya  areal relokasi  di  wilayah  Kecamatan  Jatinung- gal, pihak pemerintah sudah membebaskan tanah,  namun  tanah  tersebut  sampai sekarang belum mulai dibangun.
4 republika.co.id, bandung Selasa, 25 Maret 2014, 17:51 WIB
Jangankan  dibangun,  ketika  ditanyakan kapan dibangun,  yang terjadi adalah saling lempar  tanggung  jawab  antara  pihak Departemen  Pekerjaan  Umum  dengan pihak  pemerintah  daerah.  Ketika  ditanya, “Berapa  meter  persegi  jatah  bagi  setiap kepala  keluarga  (KK)?  Berapa  luas  area relokasi  yang  sudah  dibebaskan?  Berapa banyak rumah  yang akan dibangun? Pihak pemerintah kecamatan setempat pun belum mengetahui secara detilnya.
Sementara itu, dari berbagai infor- masi  diketahui  bahwa  pemerintah  pusat sudah  membangun  678  rumah  untuk relokasi  warga  di  lahan  milik  Pemprov Jabar.  Tentunya  jumlah  ini  masih  sangat kurang  dibandingkan  dengan  jumlah  KK yang  kena  dampak  pembangunan  waduk ini.
Semoga  proses  relokasi  yang belum  selesai  dan  masih  tampak  mentah oleh  pemerintah  daerah  dan  pusat  dapat segera diselesaikan dan dituntaskan sehingga proses akhir pembangunan Waduk  Jatigede ini dapat terealisir dengan cepat  dan  tuntas.  Diharapkan  masyarakat OTD  yang  harus  berpindah  ke  lokasi  baru yang sudah dipersiapkan pemerintah mendapatkan  tempat  dan  kehidupan  yang layak.  Bahkan    di  tempat  yang  baru  lebih sehat,  nyaman,  dan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  hidup  mereka  dibandingkan dengan di tempat yang sudah ditinggalkan.

## c. Perubahan Sosial Mata Pencaharian
Ketika  lingkungan  alam  berubah dari  pertanian  menjadi  sebuah  genangan Waduk  dalam  areal  yang  luas,  maka kemungkinan  besar  terjadi  perubahan aktivitas (Rostiyati, 2014:29).
Dampak  sosial  lainnya  yang  tidak kalah  pentingnya  adalah  dampak  kepada masyarakat  yang  mengalami  perubahan sosial  dari  masyarakat  pertanian  ke masyarakat  nelayan.  Dampak  ini  memang harus  dipersiapkan  karena  beralihnya profesi  akan  mengubah  sosial  budaya masyarakat  setempat.  Secara  psikologis harus  dipersiapkan  agar  masyarakat  tidak stres terhadap perubahan tersebut.
Masyarakat akan siap menerima perubahan tersebut,  sehingga  mereka  tidak  lagi kebingungan  apa  yang  harus  mereka lakukan.
Proses perubahan matapencaharian dan  dampaknya  kepada  masyarakat  harus dipersiapkan secara matang dan sistematis. Perlu  disiapkan  mentalitas  dan  kesiapan lainnya kepada masyarakat sehingga mereka  tidak  mengalami  dampak  kaget atau  stres  terhadap  perubahan  tersebut. Mereka  dapat  menghadapi  perubahan sosial  tersebut  dengan  baik  dan  kondusif. Bahkan mereka diharapkan dengan perubahan  sosial  yang  terjadi  dapat meningkatkan  PAD  setempat.  Dalam artian diharapkan dari pembangunan Waduk  Jatigede  ini  masyarakat  setempat lebih  sejahtera  dari  sebelumnya,  bukan sebaliknya yakni pemiskinan.
Beberapa ahli mengemukakan bahwa  dampak  perubahan  sosial  dari  satu kondisi  ke  kondisi  lain  seperti  dari masyarakat  bertani  kepada  masyarakat beternak  ikan  air  tawar  jangan  terlalu dirisaukan,  karena  pada  dasarnya  semua orang atau  kelompok  masyarakat  memiliki power atau kekuatan untuk dapat beradaptasi  dengan  lingkungan  tempat mereka  tinggal  atau  lingkungan  tempat mereka  berada.  Hanya  tentunya  pihak Pemerintah  tetap  berkewajiban  harus menyiapkan atau memberikan tim penyuluh kepada masyarakat, agar masyarakat  sudah  menyiapkan  perubahan sosial tersebut.
d. Uang Panundung Uang panundung adalah  uang pengusiran  atau  sama  dengan  uang pesangon  bagi  pegawai  yang  PHK.  Uang panundung ini adalah uang yang
disediakan  oleh  pemerintah  kepada  warga OTD yang tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan relokasi.
Penyelesaian proyek pembangunan Waduk  Jatigede  di  Kabupaten  Sumedang Jawa  Barat  sedang  dalam  proses,  karena pemerintah  rencananya  akan  menyediakan anggaran  biaya  bagi  penduduk  di  sekitar waduk  tersebut  dalam  Anggaran  Penda-
patan  dan  Belanja  Negara  Perubahan (APBNP) 2014.
Adapun  besar  anggaran  yang diusulkan  Satuan  Administrasi  Manunggal Satu  Atap  (Samsat)  tersebut  mencapai  Rp 700  miliar.  Dana  tersebut  nantinya  akan digunakan  untuk  memindahkan  6.000  KK yang  tidak  masuk  dalam  pendataan relokasi  pemerintah  gelombang  pertama pada 1990.
Permasalahan  sosial  yang  terkait relokasi warga bertahan, baru bisa diselesaikan setelah ada keputusan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY) terkait anggaran. Pasalnya,
anggaran  relokasi  warga  bertahan  belum masuk dalam  APBN 2014. Kepala Bapeda Jawa  Barat,  Deny  Juanda  mengatakan setidaknya  diperlukan  Rp  13  juta  per  KK untuk memindahkan kelompok warga yang tak memiliki hak relokasi sesuai Permendagri  1975.  Tercatat  ada  sekitar 6.000  KK bertahan  yang  masuk  kelompok ini.  Jadi  usulnya  bagi  mereka  yang  tidak punya hak relokasi diberi dana jatah  hidup setahun.  Kemudian  mau  pindah  kemana terserah,  yang  penting  radius  20  km  dari daerah asal. Kemudian mereka diberi uang pembongkaran,  uang  transport,  dan  sewa rumah  setahun,  kira-kira  Rp  13  juta  per Kepala Keluarga (KK).

## e. Punahnya Puser Budaya Sunda
Ada satu wacana dari para pejabat, budayawan,  seniman,  dan  tokoh  adat Kabupaten  Sumedang  bahwa  Sumedang adalah  sebagai  Puser  Budaya  Sunda,  hal tersebut  bukan  sesuatu  yang  muluk-muluk atau  propaganda.  Karena  kenyataannya masyarakat  Sumedang,  khususnya  yang hidup  di  pedesaan  masih  sangat  erat  dan kental  dalam  memelihara  dan  memegang tali karuhun ‘jejak leluhur/nenek moyang’. Dampak dari pembangunan
Waduk  Jatigede  yang  menenggelamkan lima  Kecamatan  di  Kabupaten  Sumedang dikhawatirkan  akan  mengurangi  atau menghilangkan jejak adat istiadat peninggalan  nenek  moyang  ( karuhun ) Sunda, karena Sumedang dianggap sebagai salah satu Puser Budaya Sunda. Hilangnya
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 144
budaya  daerah  merupakan  kerugian  yang sangat  besar  bagi  bangsa.  Karena  budaya daerah  itu  sangat  penting  bagi  bangsa, budaya  daerah  merupakan  jati  diri  dan identitas bangsa. Hilangnya budaya daerah berkaitan  dengan  hilangnya  pula  suatu bangsa.
Masyarakat Jatigede pada umumnya  relatif  masih  kental  memegang teguh tali paranti ‘adat istiadat peninggalan  leluhur’  sampai  sekarang. Adat  istiadat  yang  sampai  sekarang  masih dilakukan  oleh  masyarakat  Jatigede  mulai dari upacara siklus kehidupan (perkawinan,  hamil,  kelahiran,  khitanan, dan  meninggal),  upacara  pertanian  salah satu  di  antaranya  adalah  upacara ngarot atau wuku  taun ,  upacara kaliwonan , muharaman,  muludan,  rajaban,  ngaruat anak tunggal, upacara owar, nyuci pusaka , upacara numbal  bumi ,  upacara nurunan, rayagung,  ziarah ,  upacara buku  taun ,  dan lain-lain. Berbagai kesenian khas Sumedang seperti terebang gede, cikuprak , seni tayub,  koromong;  beluk, seni ajeng , dan tarawangsa ,  obat-obatan  tradisional, naskah-naskah  kuno,  ungkapan  tradisional seperti abong  biwir  teu  diwengku,  abong letah  teu  tulangan (bagaikan  lidah  tak bertulang); nu  burung  diangklungan,  nu edan  dikendangan,  nu  gelo  didogdogan
(orang berdusta didengarkan bahkan diiyakan agar lebih ramai berdustanya ); ari umur  nunggang  gunung,  angen-angen pecad  sawed (usia  tua  tapi  keinginan seperti anak muda); asa kagunturan madu,
kaurugan menyan putih (mendapat kebahagiaan sehingga sangat bersuka cita); lain migusti tapi mupusti (bukan menyembah  akan  tetapi  hanya  merawat); lain  munjung  ka  batu  nyembah  ka  sagara
(bukan mempertuhan batu dan menyembah lautan); nutur  catur  karuhun (mengikuti kebiasaan atau perkataan karuhun
(leluhur); kedah  tumut  kana  parentahna kedah inggis kana laranganana (harus taat kepada  perintah-Nya  (Allah  SWT)  dan takut terhadap larangan-Nya; harus menjauhi  segala  yang  diharamkan-Nya; titip  diri  sangsang  badan (meminta
perlindungan agar terhindar dari marabahaya); sakedik  anu  dibaktikeun ageung  anu  disuhunkeun (sifat  manusia pada  umumnya  sedikit  beribadah  (usaha) namun  banyak  keinginan  (tuntutan); cupu manik  astagina (pusaka  dari karuhun /leluhur; saciduh  metu  saucap  nyata (segala  ucapannya  benar-benar  menjadi kenyataan); ulah  nuang  cau  sisina  bisi kasingsal (jangan mengambil pisang bagian  pinggir,  bakal  selalu  tersisihkan);
teu meunang dahar tunggir bisi ditunggirkeun (jangan  suka  makan  bagian daging  ekor  ayam,  takut  nantinya  tidak dihormati  istrinya); ulah  calik  di  lawang bisi  nongtot jodo (jangan  duduk  di  pintu nanti  susah  mendapatkan  jodoh); ulah dirumpak  barudak  bisi  cilaka (anak-anak jangan dilanggar nanti mendapatkan malapetaka); ulah  diuk  dina  bangbarung bisi  nongtot  jodo (jangan  duduk  di  pintu nanti  susah  mendapatkan  jodoh); teu kengeng  nuang  cau  anu  ngadempet (tidak boleh  makan  pisang  yang  berdempet  nanti anaknya  kembar  siam); ulah  diuk  di golodok  bisi  nongtot  jodo (jangan  duduk dekat  pintu  nanti  susah  mendapatkan jodoh).
Selanjutnya  permainan  tradisional baik  yang  dimainkan  oleh  orang  dewasa maupun  anak  kecil  seperti  permainan galah, bebedugan, beklen, congklak, sapintrong,  dom-doman,  lolotekan,  wak- wakung, oray-orayan, balap kaleci , makan kerupuk,  mukul  aer,  tarik  tambang,  panjat pinang dan panjat bambu, serta menangkap ikan;  mantra-mantra,  tabu  atau  pantangan, perhitungan hari baik atau naktu, kekayaan kosa  kata  dialek  Sunda  Priangan,  alat-alat dan senjata tradisional, dan lain-lain.
Peninggalan nenek moyang ( karuhun )  ini  dikhawatirkan  akan  berku- rang  atau  hilang  sama  sekali  karena  habi- tatnya atau lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya  adat  istiadat  tersebut hilang,  tenggelam  bersama  air  dari  Sungai Cimanuk.
Alasan  tersebut  bukanlah  menga- da-ada atau fiktif karena rencana penggenangan area Waduk Jatigede tinggal
menghitung  waktu.  Namun  demikian kekhawatiran  tersebut  sebenarnya  jangan terlalu  dibesar-besarkan  karena banyak  hal yang  memungkinkan  peninggalan  nenek moyang ( karuhun ) tidak akan punah. Wilayah  Kabupaten  Sumedang cukup  besar  dan  pada  umumnya  setiap wilayah  yang  berdekatan  dengan  lokasi penggenangan  Waduk  Jatigede  relatif memiliki  kesamaan  dalam  adat  istiadat peninggalan leluhur. Selain itu, masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan Waduk Jatigede yang
terpaksa  harus  berpindah  ke  tempat  lain, pada  umumnya  tempat  tinggal  atau  lokasi rumah  yang  baru  tidak  begitu  jauh  dari wilayah genangan.  Sehingga mereka mempunyai  peluang  yang  cukup  besar untuk meneruskan menjalankan adat istiadat peninggalan leluhur di daerah baru dan tentunya masyarakat sekitarnya memiliki persamaan dengan mereka.
Selain  itu  pihak  pemerintah  pun tidak  tinggal  diam  dalam  masalah  ini, terbukti dengan permasalahan yang menyangkut situs-situs yang cukup banyak di  area  penggenangan,  sebagian  besar sudah ditangani oleh pemerintah.
Penanganan ini berkaitan dengan tanggung jawab  pemerintah  dalam  mengamankan, menja-ga,  dan  melestarikan  peninggalan nenek  moyang  baik  yang  bernilai  budaya maupun  yang  bernilai  sejarah.  Adeng mengatakan  bahwa  situs-situs  yang  akan tenggelam  itu  sebanyak  46  situs  yang lokasinya di Kecamatan Darmaraja, Wado, dan  Jatigede.  Situs-situs  itu  sebagian peninggalan masa prasejarah, masa Kerajaan  Tembong  Agung  atau  Sume- danglarang, dan sebagian lagi makam lelu- hur pendiri desa (2014:81).
Selain  adanya  potensi  personal  dalam mempertahankan,  melestarikan  dan  melin- dungi peninggalan nenek moyang (leluhur) seperti diulas di atas, upaya lainnya adalah dengan  membuat  sebuah  lingkungan  seni atau  komunitas  seni  yang  di  dalamnya berupaya  menjalankan  dan  memperta- hankan  adat  istiadat  leluhur.  Upaya  ini sedang  diusahakan  baik  oleh  pemerintah
maupun  swasta  juga  pihak  masyarakat yang  terus  berjuang  untuk  mendapatkan dukungan moril dan spiritual.
Masyarakat  yang berkeinginan terwu- judnya  komunitas  kampung  seni  di wilayah penampungan korban pembangun- an  Waduk  Jatigede    tampaknya  sangat membutuhkan  bantuan  moril  alias  dana dari  berbagai  pihak.  Namun  bantuan tampaknya masih jauh dari harapan karena proses penggenangan saja belum dimulai.

## D. PENUTUP
Pembangunan adalah kegiatan yang  mustahil  dapat  dihindarkan  dalam peta kehidupan masyarakat manusia. Sebesar  atau  sekecil  apa  pun  riak  pemba- ngunan pasti akan dilakukan oleh manusia.
Karena  pembangunan    bertujuan  untuk mengubah  suatu  kondisi  menjadi  lebih baik dari sebelumnya.
Pembangunan ini mencakup pembangunan  fisik  dan  non-fisik.  Pemba- ngunan fisik mencakup pembangunan yang dapat  dilihat  secara  kasat  mata  misalnya membuat  gedung,  membuat  jalan,  mem- buat  waduk  pembangkit  listrik,  dan  lain- lain,  adapun  pembangunan  non-fisik  men- cakup pembangunan mental manusia.
Perbuatan  atau  sebuah  tindakan akan  menanggung  risiko  atau  akan  ada dampak  yang  menyertainya,  begitu  pula dalam  pembangunan  Waduk  Jatigede. Pembangunan ini berdampak positif maupun  negatif.  Dampak  yang  disoroti dalam penelitian ini adalah dampak negatif dari pembangunan  waduk  ini  yaitu perma- salahan sosial.
Permasalahan  sosial  yang  terdapat dalam  pembangunan  Waduk  Jatigede sangat  pelik  dan  rumit,  hal  ini  disebabkan oleh  lama  waktu  antara  pembangunan, namun  demikian  berbagai  elemen  terus mengusahakan  penyelesaian  permasalahan sosial  ini.  Masalah  ganti  rugi,  masalah relokasi,  masalah  uang panundung ,  masa- lah  perubahan  sosial  dari  masyarakat bertani  ke  masyarakat  beternak  ikan  air tawar terus ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan elemen  masyarakat  lainnya.  Upaya  ini
Patanjala Vol. 7  No. 1 Maret  2015: 131 -146 146
ditempuh  untuk  melancarkan  dan  memu- luskan  penyelesaian  pembangunan  Waduk Jatigede agar  manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat banyak.

## DAFTAR SUMBER

## 1. Buku
Adeng. 2014 .
Dampak Pembangunan Waduk Jatige- de terhadap Peninggalan Sejarah  dan Budaya .  Bandung:  Mawar  Putra Perdana.
Adrian Sutedi. 2008 . Implementasi  Prinsip  Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Umum . Sunan Grafika.
Bachtiar, . Wardi. 1997. Metode  Penelitian  Ilmu  Dakwah . Pamulang  Timur  Ciputat:  Logos Wacana Ilmu.
Bogdan, Robert C. 1972 Participant  Oberservation  in  Organi- zational  Settings ,  Syracuse.  New York.: Syracuse Univercity Press.
Kasnodihardjo. 1992. Lebih  Jauh  Mengenal  Metode  Penga- matan  (Makalah) .  Puslit  Ekologi  Ke- sehatan Badan Litbangkes.
Kirk, Jerome & Marc L. Miller. 1986 Realibility  and  Validity  in  Qualitative Research .  New  York:  St.  Martin Press.
Lasmiyati. 2014. Dampak Pembangunan Waduk Jatige- de terhadap Masyarakat Petani di De- sa Sukamenak dan Jatibungur . Bandung : Mawar Putra Perdana.
Muhsin, Mumuh & Rudito, Bambang. 2014. Bunga  Rampai  Kehidupan  Sosial Budaya Masyarakat Sumedang .
Bandung:  Mawar Putra Perdana.
Moleong, Lexy J. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif . Ban- dung : Remaja Karya.
Rostiyati, Ani. 2014. Upacara Tradisional pada Masyarakat Tradisional Jatigede
Kabupaten Sumedang . Bandung: Mawar Putra Perdana.
Winangun, Y. Wartaya. 2004. Tanah  Sumber  Nilai  Hidup. Cetakan 1. Yogyakarta : Kanisius.

## 2. Internet
https://www.facebook.com/kabarsumedang/ posts/1480185352202544,  diakses tanggal 30 Maret 2014.