## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 210-214| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4747.210-214

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN ME- REVIEW PRODUK DIMEDIA SOSIAL
I Wayan Pertama Yasa, Ni Komang Arini Styawati & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia pertamayasa46@gmail.com, arinisetyawati@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Era  ekonomi  digital  di  Indonesia  mengakibatkan  transaksi  jual  beli  semakin  mudah  dan  cepat  dilakukan.  Dengan menggunakan  media  sosial,  konsumen  dapat  menyalurkan  pendapat,  kritik  dan  saran  mereka  terhadap  produk barang/jasa  yang  dikonsumsinya  kepada  pelaku  usaha  dalam  berbagai  bentuk.  Salah  satunya  yaitu  berupa  review (tinjauan)  produk  barang/jasa  yang  dituangkan  melalui  foto  maupun  video.  Namun,  kegiatan  ini  menuai  pro  dan kontra  di  masyarakat,  karena  dianggap  kegiatan  ini  justru  menodai  nama  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menelaah bentuk perlindungan  hukum terhadap ketentuan me- review produk di media sosial. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pertama sumber bahan hukum primer yang berkekuatan mengikat, kedua  sumber  bahan  hukum  sekunder  yang  merupakan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  hasil  kaji  kepustakaan dengan  membaca  buku  –  buku,  jurnal  –  jurnal  hukum,  serta  artikel  yang  sesuai  dengan  isu  yang  sedang  dihadapi. Data  dianalisis  dengan  metode  Kualitatif.    Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  pemikiran  deduktif.  Data  yang  telah  dianalsisi  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum terhadap ketentuan me-review produk di media sosial tertera dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 pasal 23 ayat (2) tentang HAM, Pasal 44 ayat (3) UUPK, dan sanksi pidana bagi pelaku yaitu ditetapkan dalam UUPK yang dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara serta denda.
Kata Kunci : Me-Review, Media Social, Perlindungan Konsumen

## Abstract
The era of the digital  economy in  Indonesia  has made buying  and selling  transactions easier and  faster to  do. By using  social  media,  consumers  can  channel  their  opinions,  criticisms  and  suggestions  on  the  goods/services  they consume  to  business  actors  in  various  forms.  One  of  them  is  in  the  form  of  a  review  (review)  of  goods/services products that are poured through photos and videos. However, this activity reaped pros and cons in the community, because it is considered that this activity actually tarnishes the good name. This study aims to examine the form of legal protection against the provisions for reviewing products on social media. The sources of legal materials used in  this  paper  are  the  first  sources  of  primary  legal  materials  that  have  binding  power,  the  second  sources  of secondary legal materials which are legal materials derived from the results of literature studies by reading books, legal journals, and articles in  accordance  with the issue at  hand. Data were analyzed by qualitative method. This study  uses  a  normative  type  of  research  by  using  a  deductive  reasoning  approach.  Legal  protection  for  the provisions  for  reviewing  products  on  social  media  is  stated  in  Law  Number  12  of  2005  Article  23  paragraph  (2) concerning  Human  Rights,  Article  44  paragraph  (3)  of  the  UUPK,  and  criminal  sanctions  for  perpetrators  are stipulated in the UUPK which can be sentenced to punishment. imprisonment and fines.
Keywords: Consumer Protection, Me-Review, Social Media

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menempatkan  hukum  sebagai  dasar  kekuasaan  negara  dan penyelenggaraan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum (Ridwan H.,  2013) .  Suatu  negara  dengan  kekuasaan  hukum  berarti  negara  dengan  segala  tindakan pemerintahannya  harus  berdasarkan  hukum  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dengan  salah  satu dasar hukum yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hal yang diatur  dalam  UUD  NRI  1945  yaitu  hak  kebebasan  dalam  berpendapat  yang  berarti  setiap  orang  berhak
atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  berpendapat,  hal  ini  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  pada  Bab XA Pasal 28E Ayat (3).
Pada  masa  ini  Indonesia  tumbuh  dalam  era  tranportasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang semakin  mapan  yang  kemudian  melahirkan  media  internet  yang  menjadi  wadah  dalam mengimplementasikan  kebebasan  berpendapat  melalui  internet  yakni  palfom  media  sosial.  Banyak  hal yang  dapat  digunakan  dalam  media  sosial  seperti  penyaluran  pendapat,  kritik,  dan  saran.  Indonesia  saat ini juga telah memasui era ekonomi digital yang menyebabkan tranksasi apapun dapat dilakukan melalui internet,  salah  satunya  transaksi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  dalam  hal  jual  beli  produk  yang dipasarkan.  Di  media  sosial  pelaku  usaha  dapat  memasarkan  produk  nya  melalui  salah  satu  cara  yakni review produk  yang  diakomodasikan  dengan  bentuk  foto  maupun  video  untuk  meningkatkan  penjualan. Terkait dengan kebebasan berpendapat, dalam era ekonomi digital saat ini konsumen dengan bebas dapat menyalurkan  pendapat,  kritik,  dan  saran  atas review terhadap  produk  barang  atau  jasa  kepada  pelaku usaha.
Pada  kebijakan  ekonomi  khususnya  aspek  pemasaran  ( marketing ),  promosi  memiliki  kedudukan paling penting dengan  harapan pelaku usaha  untuk menguntngkan penjualannya. Melalui  platfom media sosial,  promosi  oleh  pelaku  usaha  atas  barang  atau  jasanya  dilakukan  dengan  cara endorsement oleh public  figure dengan  cara  me- riview produk  atau  jasa  tersebut  dengan  keadaan  yang  sebenar-benarnya bahkan  seharusnya (Isharyanto,  2016) .  Melakukan review atau  mengulas  atas  suatu  produk  barang  atau jasa  termasuk  kedalam  hak  untuk  didengar  atas  suatu  pendapat  yang  positif  ataupun  negatif  atas  barang dan/atau  jasa  yang  dipergunakan,  seperti  yang  diatur  pada  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK).  Secara  yuridis,  kegiatan  konsumen  yang  me- review suatu  produk  tentu  dibolehkan dan  tidak  bertentangan  terhadap  peraturan  menimbang  yang  bersangkutan  adalah  konsumen  yang membeli  produk  tersebut  kemudian  mengulas  produk  yang  dibeli.  Tetapi  saat  ini  keadaan  di  lapangan berbanding  terbalik  dengan  kenyataannya,  yakni public  figure yang  percaya  untuk  mengulas  dan mempromosikan  suatu  produk  memakai  ulasan  yang  telah  disediakan  oleh  pelaku  usaha (Devi  & Putrawan, 2018) . Public figure tersebut semestinya memang tertarik pada suatu produk itu dan memiliki keinginan  dari  diri  sendiri  untuk  me -review produk  tersebut  sesuai  dengan  yang  dirasakan.  Sering  juga terjadi  pihak  produsen/distributor  produk  tidak  sependapat  dengan  apa  yang  telah  disampaikan  oleh Consumer  Reviews di  media  sosial,  padahal  tujuan  sebenarnya  adalah  untuk check  and  balance antara konsumen  denggan  pelaku  usaha.  Tindakan review ini  pun  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  masyarakat, penyebabnya  yakni  pelaku  usaha  menilai  kegiatan review ini  menimbulkan  pencemaran  nama  baik (Surya,  Dewi,  &  Suryani,  2021) .  Adapun  tujuan  penulisan  ini  yang  sesuai  dengan  permasalahan  diatas yakni  untuk  mengetahui  bagaimanakah  perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  ketentuan  me- riview suatu produk dimedia social dan mengetahui bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha terhadap review suatu produk di media sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini,  penelitia  menggunakan  metode  penelitian  dengan  tipe  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  dengan  menganalisis  tentang  bagaimana  memecahkan  atau  menguraikan  berbagai permasalahan hukum pada bahan pustaka hukum atau data sekunder hukum seperti peraturan perundang- undangan  dan  putusan  hukum  yang  kemudian  menimbulkan  argumentasi (Atmadja  &  Budiartha,  2018) . Serta  menggunakan  metode  pendekatan  masalah  secara  konseptual  yaitu  pendekatan  dengan  dasar  dari persepsi-persepsi  dan  prinsip  -  prinsip  yang  tumbuh  dalam  ilmu  hukum  dengan  cara  menelaah  semua peraturan  Perundang  –  undangan  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  terjadi.  Pendekatan  ini menggunakan  pemikiran  deduktif  yakni  cara  berpikir  dengan  berdasarkan  pada  suatu  pernyataan mendasar  untuk  menarik  suatu  kesimpulan.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  yaitu  pertama  sumber  bahan  hukum  primer  yang  berkekuatan  mengikat,  kedua  sumber bahan  hukum  sekunder  yang  merupakan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  hasil  kaji  kepustakaan  dengan membaca buku – buku, jurnal – jurnal hukum, serta artikel yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Kemudian untuk memperoleh bahan hukum tersebut, Adapun teknik pengumpulan yang digunakan yakni penelusuran terhadap bahakn hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan dan
didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  dan  diulas  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan  pendekatan kualitatif.  Selanjutnya,  bahan  hukum  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  pendekatan  peraturan Perundang  –  undangan  ataupun  teori  dari  ahli  hukum  menggunakan  metode  yang  didasarkan  pada persyaratan logika deduktif dan induktif (Efendi & Johny, 1981) .

## III. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Ketentuan Me-Review Suatu Produk Dimedia Sosial
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman  kepada  saksi  dan  atau  korban,  yang  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  seperti  bantuan  hukum (Soerjono  Soekanto,  1984:133).  Perlindungan  hukum  juga  merupakan  hak  bagi  setiap  insan  di  negara Indonesia  dan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  yang  bertumpu  pada  harkat  dan martabat  sebagai  manusia. Review produk  merupakan  ulasan  terhadap  kualitas  suatu  barang  atau  jasa berdasarkan  pengalaman  faktual  dari customer  reviews dengan  tujuan  untuk  memberikan  informasi kepada  calon  konsumen  lainnya,  memperkenalkan  merek  atau brand  awareness, memberikan  persuasi atau  motivasi  terhadap  konsumen  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  melakukan  transaksi.  Beberapa produk  yang  diulas  yakni  alat/produk  kecantikan,  inventaris  rumah,  produk  bacaan,  film,  lagu,  serta layanan jasa seperti e-commerce .
Secara  harfiah  fungsi review ini  ialah  menelusuri  tentang  keadaan,  kualitas,  keunggulan  dan kekurangan  terhadap  suatu  produk  barang  atau  jasa  tersebut.  Dalam  kegiatan review ini,  bukan  hanya calon  konsumen  saja  yang  diberikan  benefit  positif  dari  kegiatan review ini,  tetapi  juga  dibalik  hal tersebut pelaku  usaha juga cukup mendapat  sisi positifnya. Pelaku  usaha akan  memperoleh review yang jujur  oleh  konsumen,  yang  dimana  jika  hasil  dari review tersebut  menggambarkan  produk  tersebut memiliki  kegunaan  yang  unggul,  hal  ini  dapat  menumbuhkan  permintaan  pasar  terhadap  produk barang/jasa  tersebut.  Sebaliknya  jika  pada  faktanya  produk  tersebut  memiliki  kekurangan  yang memerlukan  pembenahan,  maka  ditelusuri  kembali  atas quality  control atau  pengendalian  kualitas  yang unggul,  salah  satunya  dapat  ditinjau  melalui  keluhan,  kritik,  dan  saran  di  berikan  konsumen  yang kemudian  menjadi  masukan  serta  perbaikan  bagi  pelaku  usaha  untuk  menumbuhkan  kegunaan  produk, pelayanan,  dan  fasilitas  barang/jasa  yang  di  produksinya  dengan  tujuan  mampu  menimbulkan  kepuasan terhadap  konsumen  tersebut.  Sehingga review ini  dapat  menjadi  suatu  wadah  untuk  konsumen  dalam penyampaian  terhadap  yang  mereka  rasakan  dari  hasil  konsumsi  produk  barang/jasa,  terhadap  hal  ini pelaku usaha diharapkan aktif mendengar dan melakukan pembenahan kekurangan atas produknya.
Dalam  dunia  hukum  kegiatan review produk  tentunya  ada  batasan  -    batasan  ketentuan  yang menjadi  dasar  kegiatan  tersebut,  namun  di  Indonesia  belum  terdapat    aturan  yang  menjadi  pembatas ketentuan  hukum  mengenai review produk  dan/atau  jasa.  Batasan  yang  dimaksud  yakni  bahwa  dalam menyampaikan review yang  menjadi  konsumsi  publik  harus  sesuai  dengan  norma  yang  bekembang  di masyarakat  atau  dengan  kata  lain  didasarkan  dengan  kebenaran,  logika  positif,  itikad  baik,  dan  penuh tanggung jawab. Seperti yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang pada intinya ditujukan kepada siapapun termasuk  konsumen  dalam  menerapkan  hak  dan  kebebasannya  wajib  berpatokan  pada  pembatasan  yang ditetapkan Undang – Undang guna menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Hadjon, 1987) . Serta UU HAM juga mengatur mengenai pembatasan  terhadap berpendapat harus  mengindahkan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Di Indonesia memang tidak diatur  secara  spesifik  mengenai  ketentuan  hukum review produk,  namun  karena  melakukan riview merupakan  bagian  dari  hak  konsumen  atas  pendapat  dan  keluhannya  yang  wajib  didengar  terhadap produk  atau  jasa  yang  digunakan,  hal  ini  diatur  diatur  dalam  UUPK.  Adanya  ketentuan  ini  membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk menentukan konsumen atas review produknya harus sesuai dengan fakta  sehingga  tidak  mengakibatkan  pencemaran  nama  baik.  Tetapi  perlu  diingat  bahwa  pencemaran nama  baik  dapat  dikatakan  demikian  apabila  terdapat  tuduhan  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta. Batasan  dalam  ketentuan review produk  juga  menjadi  batasan  dalam  etika  bisnis,  yang  diharapkan  dari etika  bisnis  terhadap review produk  ini  yakni  konsumen  dalam  melakukan review harus  mampu menyatakan  fakta  yang  benar  yang  dapat  memberi  manfaat  bagi  masyarakat  dengan  tujuan  memancing pelaku usaha agar lebih bertanggungjawab dalam menumbuhkan persaingan sehat dalam dunia usaha.
Selanjutnya  mengenai  proteksi  secara  hukum  yang  dialokasikan  terhadap  hak  konsumen  dalam menyampaikan  pendapat  saat  melakukan review pemakaian  suatu  produk  barang/jasa  di  media  sosial diatur  dalam  UUPK  yakni  hak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  sesuai  fakta,  jelas,  dan  benar  terkait keadaan  dan  jaminan  barang/jasa.  Dari  kegiatan review ini  penyaluran  informasi  kepada  masyarakat lainnya adalah hal yang utama. Hal ini bertujuan agar didapatnya gambaran yang faktual oleh konsumen terhadap suatu produk, guna mengurangi terjadinya kerugian yang disebabkan baik dari keadaan, kualitas, maupun pemakaian barang/jasa tersebut dan tidak terjebak pada kondisi yang bedampak tidak baik yang mungkin  dapat  terjadi.  UUPK  tidak  membatasi  apabila  selain  pelaku  usaha,  konsumen  juga  bisa memberikan  informasi  secara  utuh  dengan  masyarakat  lain.  Tentu  saja  dengan  berdasarkan  pada kebenaran  informasi  produk,  aturan  hukum  yang  berlaku  yang  dilaksanakan  untuk  kepentingan  umum, tidak untuk menjatuhkan suatu pihak. Serta hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pemakaian  barang/jasa.  Bahwa review yang  dilaksanakan  oleh  konsumen  selaku  pengguna  ataupun influencer dapat  menimbulkan  inovasi  baru  dalam  hal  hak  konsumen  untuk  berpendapat.  Kebebasan setiap orang dalam berpendapat dan berekspresi di media yang ada merupakan salah satu bagian dari hak asasi  manusia,  tetapi  tentunya  wajib  dapat  dipertanggungjawabkan  supaya  tidak  merugikan  orang  lain yang menimbulkan pencemaran nama baik suatu pihak.
Dalam  UUPK  juga  ditentukan  yakni  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat (LPKSM)  memiliki  tugas  membantu  menerima  keluhan/aduan  konsumen,  tetapi  dapat  bekerja  secara maksimal  apabila  menimbulkan  kerugian  materiil.  Jika  melihat  atas  keluhan  dan  kerugian  materiil  yang tidak berat, tak efisien jika harfus menyampaikan hal tersebut kepada LPKSM. Beberapa konsumen yang menetapkan  pilihan  untuk  memberikan  pengalaman  pemakaian  atas  produk  barang/jasa  di  media  sosial untuk dapat diketahui dan menarik perhatian publik secara cepat.

## 2. Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Review Suatu Produk Dimedia Sosial
Tanggung  jawab  yaitu  kondisi  yang  mengharuskan  untuk  menanggung  segala  sesuatu  apabila  terjadi sesuatu  boleh  dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan,  dan  sebagainya.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha tersebut  adalah komponen dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berupaya yang disebut dengan istilah Product liability (tanggung jawab produk). Product liability adalah suatu tanggung jawab secara  hukum  dari  seseorang  ataupun  badan  yang  menghasilkan  suatu  produk  ( producer,  manufacturer) dari seseorang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  secara  perdata  yana  secara  garis  besarnya  terdapat  dua klasifikasi,  yakni  tuntutan  ganti  kerugian  yang  didasarkan  atas  wanprestasi  dan  tuntutan  ganti  kerugian yang  didasarkan  atas  perbuatan  melanggar  hukum (Miru  &  Yodo, 2005) .  Hal  tersebut  merupakan  suatu bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat  dituntut  pada  pelaku  usaha  secara  perdata  apabila  terbukti menyebabkan  kerugian  terhadap  konsumen (Tuela,  2014) .  Mengenai  tuntutan  ganti  kerugian  yang didasarkan  atas  wanprestasi  pada  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  bisa  disebut  telah melakukan  wanprestasi  apabila  mempunyai  janji  terhadap  seseorang,  tetapi  tidak  memenuhi  prestasi sesuai  yang  telah  dijanjikannya  karena  kelalaiannya.  Jadi,  untuk  membuktikan  seseorang  lalai  terhadap kewajibannya bisa dilihat dari daya muatan perjanjian. Sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian yang didasarkan  atas  perbuatan  melanggar  hukum  juga  dijelaskan  dalam  KUH  Perdata  yakni  tuntutan  ganti kerugian  yang  didasarkan  atas  perbuatan  melanggar  hukum  tidak  diharuskan  diawali  dengan  perjanjian antara pelaku usaha serta konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dijatuhkan oleh semua pihak yang mengalami kerugian, walaupun tidak pernah terdapat  ikatan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.  Atas  hal  tersebut,  pihak  ketiga  juga  berhak  menuntut  ganti  kerugian  yang  didasarkan  atas perbuatan melanggar hukum (Sutedi, 2008) .
Terhadap pelaku usaha atas review produk di media social yang di lakukan oleh public figure tidak sesuai  dengan  hak  –  hak  yang  didapatkan  oleh  konsumen  serta  tidak  mengindahkan  kepentingan konsumen  dalam  UUPK  diatur  hukuman  terhadap  seorang  yang  melanggar  dengan  yang  tidak memperhatikan  keindahan  atas  kepentingan  konsumen  yakni  hukuman  tersebut  berupa  sanksi administrasi  dan  pidana.  Dalam  UUPK  tanggungjawab  pidana  bagi  pelaku  usaha  terhadap  review  suatu
produk yang tidak sesuai dengan Undang – Undang yakni pelaku dapat dihukum dengan hukuman pidana penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  atau  denda  maksimum  Rp  2.000.000.000,-  (dua  milyar  rupiah)  serta diancam pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun penjara atau denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Perlindungan hukum konsumen terhadap ketentuan me-review produk dan/atau jasa di media sosial yang dialokasikan  terhadap  hak  konsumen  dalam  menyampaikan  pendapat  saat  melakukan review pemakaian suatu  produk  barang/jasa  di  media  sosial  diatur  dalam  UUPK  yakni  hak  untuk  mendapatkan  informasi yang  sesuai  fakta,  jelas,  dan  benar  terkait  keadaan  dan  jaminan  barang/jasa.  Dari  kegiatan review ini penyaluran  informasi  kepada  masyarakat  lainnya  adalah  hal  yang  utama.  Hal  ini  bertujuan  agar didapatnya  gambaran  yang  faktual  oleh  konsumen  terhadap  suatu  produk,  guna  mengurangi  terjadinya kerugian yang disebabkan baik dari keadaan, kualitas, maupun pemakaian barang/jasa tersebut dan tidak terjebak  pada  kondisi  yang  bedampak  tidak  baik  yang  mungkin  dapat  terjadi.  UUPK  tidak  membatasi apabila  selain  pelaku  usaha,  konsumen  juga  bisa  memberikan  informasi  secara  utuh  dengan  masyarakat lain. Tentu saja dengan berdasarkan pada kebenaran informasi produk, aturan hukum yang berlaku yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, tidak untuk menjatuhkan suatu pihak. Serta hak konsumen untuk didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  pemakaian  barang/jasa.  Tanggungjawab  pidana  pelaku  usaha terhadap review suatu produk dan atau jasa di media sosial diatu dalam UUPK dari aturan tersebut pelaku dapat  dihukum  dengan  hukuman  pidana  penjara  maksimal  5  (lima)  tahun  atau  denda  maksimum  Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) serta diancam pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun penjara atau denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## 2. Saran
Mengenai  aturan  yang  belum  secara  maximal  dapat  dijadikan  pedoman  terhadap  media  yang  dapat digunakan  oleh  konsumen  sebagai  implementasi  hak  konsumen  atas  kebebasan  berpendapat  terhadap produk barang/jasa, pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap aturan atau norma tersebut. Kepada konsumen  dalam  menyampaikan  pendapatnya  terhadap  review  produk  barang/jasa  di  media  sosial diperlukan  pertimbangan  terhadap  etika  bisnis  serta  aturan  yang  tersedia  agar  ulasan  yang  disampaikan sesuiai  dengan  fakta  dan  hal  yang  disarakan  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  manapun yang  bahkan  berujung  pada  pencemaran  nama  baik.  Serta  diharapkan  kepada  aparat  penegak  hukum untuk  lebih  teliti  dalam  memperhatikan,  apakah  kerugian  yang  ditimbulkan  terjerumus  ke  atas pencemaran nama baik  atau tidak  terhadap  pelaku  usaha, serta apakah memenuhi  unsur  suatu perbuatan yang  melanggar  hukum.  Hal  ini  sangat  perlu  untuk  diteliti  guna  meminimalisir  suatu  tumpuan  atas kepentingan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press.
Devi,  P.  C.  S.,  &  Putrawan,  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  yang  Melakukan  Review  Produk  Barang atau Jasa di Media Sosial. Karthe Semaya , 6 (7), 1–14. Efendi, I. J., & Johny. (1981). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Jakarta: Kencana. H.R., R. (2013). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada . Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu. Isharyanto. (2016). Hukum Kebijakan Ekonomi Publik . Yoygakarta: Thafa Media. Miru, A., & Yodo, S. (2005). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Surya, B. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi Pidana Bagi Kegiatan Mereview Suatu Produk Usaha di Media Sosial Tanpa Izin. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (3), 567–572. Sutedi, A. (2008). Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen . Bogor: Ghalia Indonesia. Tuela, M. L. (2014). Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan. Lex Privatum , 2 , 56–70.