## EDITORIAL
Suhu  politik  di  Indonesia  memanas  saat  mendekati  hari  pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Saat itu ada  101  daerah  di  seluruh  Indonesia  yang  akan  memilih  pemimpinnya, termasuk  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta  yang  akan  memilih gubernur untuk periode 2017 – 2022. Dari sekian banyak daerah yang akan menggelar  pilkada  itu,  hanya  DKI  Jakarta  yang  suhu  politiknya  memanas. Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa Pilkada DKI 2017  ini  serasa  pemilihan  presiden.  Sementara  J.  Kristiadi  berpendapat, “Tampaknya  hal  itu  bukan  karena  DKI  J akarta  adalah  ibukota  negara, melainkan  dari  perspektif  pengelompokan  partai  politik  pendukung pasangan calon. Kompetisi politik di DKI Jakarta adalah proxy pertarungan pemilihan  presiden  tahun  2019. 1 Sayangnya  lagi,  isu  usang  tentang  SARA (suku,  ras,  agama,  dan  antar  golongan)  kembali  dikobarkan  menjelang kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Tahun ini, 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berusia 71  tahun.  Dalam  usia  seperti  itu,  negeri ini  mestinya  sudah  bebas  dari  isu- isu  berbau  SARA.  Proklamasi  17  Agustus  1945  adalah  buah  perjuangan semua elemen bangsa, apa pun latar belakang agama dan etnisnya. Lahirnya NKRI  yang  memiliki  Pancasila  sebagai  landasan  ideologi,  serta  UUD  1945 sebagai  landasan  konstitusi,  adalah  berkat  perjuangan  para  pendiri  bangsa ( founding  fathers )  yang  secara  brilian  mampu  meneropong  masa  depan bangsa. Mereka sadar bahwa keragaman kepercayaan, budaya, bahasa, yang ada  di  bumi  Indonesia  ini  adalah  kekayaan  yang  harus  dihargai. Singkatnya,  pluralitas  adalah  anugerah  yang  harus  dipelihara  dan dipertahankan  oleh  segenap  warga  negara  tanpa  mau  terkungkung  oleh
1 J. Kristiadi, “Meredam Dusta dalam Pilkada”, Kompas 4 Oktober 2016.
paham primordial yang sempit. NKRI adalah milik bersama, yang menjamin bahwa  semua  warga  negara  bersamaan  kedudukannya.  Karena  itu  dalam proses  transformasi  Pancasila  ke  dalam  hukum  dan  perundang-undangan kelompok-kelompok  agama  tidak  boleh  melakukan  dominasi  atau hegemoni  yang  berakibat  pada  penciptaan  hukum  dan  perundang- undangan  yang  diskriminatif.  Sebaliknya  perjuangan  agama-agama  dalam transformasi  Pancasila  dalam  hukum  dan  perundang-undangan  harus didorong oleh semangat untuk memberi keadilan bersama.
Agama-agama  sejatinya  harus  menyumbangkan  nilai-nilai  yang inklusif  dalam  transformasi  Pancasila.  Nilai-nilai  inklusif  agama-agama  ini akan menjadi landasan moral bagi bangsa Indonesia. Karena itu penciptaan undang-undang  yang  berlandaskan  moral  yang  bersifat  universal  itu menjadi  selayaknya  menjadi  semangat  agama-agama  dalam  partisipasi membangun  bangsa. Apabila  agama-agama  tetap  berada  dalam  kodratnya, maka  agama  dalam  dunia  publik  akan  sangat  berperan  bagi  terciptanya negara  yang  berjalan  sesuai  dengan  kodratnya.  Mengenai  peran  agama dalam  negara  Martin  Lukito  Sinaga  mengutip  rumusan  Jose  Casanova sebagai berikut:
1.  Agama  memasuki  dunia-dunia  publik  haruslah  membela,  tidak  hanya kebebasannya, tetapi juga kebebasan kelompok agama yang lain (jadi agama dihayati  secara  majemuk):  dengan  demikian  agama-agama  akan  mencegah juga  lahirnya  absolutisme  negara.  2.  Agama-agama  tersebut  secara  aktif mempersoalkan  absolutisme  otonomi  sekuler,  namun  kali  ini  tidak  dengan keinginan  menggantikan  atau  pun  menetukan  jalannya  negara  sedemikian (sebab  nanti  ia  akan  menjadi  absolut  lagi),  tetapi  menggugat  realitas  secara etis.  3.  Dal am  ia  membela  “ traditional  life  world ”  terhadap  penetrasi  ataupun kolonialisasi dunia teknis dan administrasi negara modern (yang anonim itu), ia  tidak  perlu  melamun,  mengimpikan  suatu  “ gemeinschaft ”  negeri  ideal agamanya  yang  mau  dibawa  hadir  saat  ini,  te tapi  menjadikan  “dunia” kehidupan  tradisi  yang khas agamis  itu  sebagi  sebuah  wacana  yang  terbuka
dan  didebatkan  secara  publik:  dan  menjadikannya  suatu  semangat  dalam “ religious social movement ” 2
Apabila agama-agama dapat berperan seperti yang dijelaskan di atas, maka  terbentuklah  masyarakat  sipil  yang  kuat  yang  mempunyai  daerah kekuasaannya  sendiri.  Di  sini  tampak  bahwa  hubungan  antara  negara  dan agama dalam negara Pancasila menjadi jelas. Di sini, opini yang berasal dari berbagai  agama  dibentuk  dan  kemudian  menimbulkan  kedaulatan  baru, yaitu  daerah  kedaulatan  masyarakat  sipil  yang  merupakan  syarat  penting untuk adanya negara demokrasi.
Dalam  pembentukan  opini-opini  ini  agama  harus  memainkan peranannya, agama-agama dapat menyumbangkan nilai-nilai moral etiknya dengan bebas. Proses pembentukan opini yang dihasilkan dari sumbangsih agama-agama  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  negara  memberikan proteksi  terhadap  hak-hak  sipil,  kebebasan  mengeluarkan  pendapat, kebebasan  berserikat,  beragama  dan  perlindungan  akan  ruang  pribadi  dan intimitas. 3
Dengan  adanya  peran  agama-agama  dalam  memberikan  arah  moral dan  etik  bagi  negara  melalui  pembentukan  opini  yang  merupakan sumbangsih  agama-agama,  maka  agama-agama  tidak  akan  melepaskan kontrolnya  dari  pemerintah.  Dan  pemerintah  secara  bersamaan  juga  harus menjaga  proses  pembentukan  masyarakat  sipil  tersebut  berjalan  dengan baik  melalui  proteksi  terhadap  hak-hak  sipil.  Kemudian  politisasi  agama yang  timbul  karena  diskriminasi  agama  dapat  ditekan.  Pemakaian  agama untuk  mendapatkan  kekuasaan  pribadi  juga  akan  menjadi  sulit  karena agama-agama  telah  turut  berperan  dalam  pembangunan  bangsa.  Jadi agama-agama menjadi agama publik yang terbuka. Agama tidak dipisahkan
2 Victor Silaen (ed), Pikiran-pikiran Reformasi yang Terabaikan (Jakarta: UKI Press, 2003), 176.
3 Bdk. Martin Lukito Sinaga dalam Victor Silaen, Pikiran-pikiran Reformasi yang Terabaikan,
178.
total  dari  negara,  namun  agama  tidak  boleh  berkeinginan  menguasai negara.  Agama  bukan  hanya  ada  dalam  dunia  privat,  tetapi  ada  dalam dunia publik, yang memiliki peran dalam dunia publik.
Pertimbangan  dilemparnya  agama  dari  dunia  privat  ke  dalam  dunia publik, untuk Indonesia merupakan sesuatu yang amat penting. Setidaknya, agama-agama  bisa  saling  mengenal,  sehingga  menghapuskan  kecurigaan antarumat beragama yang telah lama ditabur dalam proses politisasi agama. Pengenalan  yang  lebih  baik  akan  agama-agama  lain,  secara  khusus  juga akan  menolong  agama-agama  misioner  dalam  memahami  misi  agama- agama  lain,  sehingga  konflik  dapat  dihindari.  Dengan  pemahaman  atas agama  lain,  usaha-usaha  misi  agama-agama  dapat  dijalankan  secara kontekstual tanpa harus mengkompromikan ajaran agamanya.
Bagi  penganut  kepercayaan,  hubungan  antara  agama  dan  negara menjadi  penting,  karena  di  sini  mereka  juga  dapat  ikut  serta  dalam pembentukan  opini  publik  yang  dapat  memberikan  tempat  bagi  eksistensi mereka,  karena  perlindungan  hak-hak  sipil  memungkinkan  mereka  dapat memberikan  opininya.  Demikian  juga  aliran  bidat  yang  sering  kali  salah dimengerti  oleh  banyak  orang  di  Indonesia,  karena  yang  mengetahui tentang  bidat  umumnya  hanyalah  tokoh-tokoh  agama.  Mereka  dapat memberikan  opini  mereka  bagi  pembangunan  bangsa.  Di  sini  terjadi interaksi  sosial  antara  bidat  dan  agama-agama.  Kemudian  akan  terjadi saling  pengertian  bersama  dan  akhirnya  memberi  tempat  dalam pembentukan  moral  dan  etik.  Apalagi  umumnya  bidat  adalah  kelompok- kelompok yang memisahkan diri dari agama karena adanya hutang  agama yang  belum  terpenuhi  dalam  mengemban  tanggung  jawab  perwujudan keyakinan  agamanya.  Secara  khusus,  kedekatan  antarindividu  yang  sering kali sangat menonjol dalam kehidupan penganut bidat, dan yang terabaikan dalam kelompok-kelompok agama yang ada.
Demikian juga penyebutan agama mainstream (aliran yang baku) yang menuntut  hak  monopoli  atas  kebenaran  tidak  lagi  mendapatkan  tempat,
karena  hal  itu  sering  kali  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  menindas kepercayaan  lain,  yang  berbeda  dari  aliran mainstream .  Di  sini  akan  terjadi kebebasan  dalam  menafsirkan  kitab  suci  agama-agama,  yang  sering  kali tidak  mendapatkan  ruang  dari  agama-agama mainstream yang  diakui sebagai agama resmi.
Hubungan  antara  agama  dan  negara  memang  bukan  merupakan suatu  hal  yang  mudah.  Kekerasan  yang  biasa  menghiasai  hubungan antaragama  dengan  kecurigaan  antarpemeluk  agama  yang  tidak  mudah dihapuskan  ini,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  hubungan  antara  agama dan negara. Oknum-oknum yang terlalu lama menikmati kekuasaan dengan memanfaatkan  agama-agama  tidak  dengan  sendirinya  akan  melepaskan nikmatnya kekuasaan tersebut. Namun perjuangan semua rakyat Indonesia yang  menyadari  arti  pentingnya  negara  Indonesia  bagi  mereka  menjadi modal  dalam  usaha  mencapai  Indonesia  yang  lebih  baik,  sebagaimana dikatakan oleh Darmaputera:
Kita  seharusnya  berjuang  bagi  pengamalan  Pancasila  yang  murni  dan konsekuen,  yakni  pengamalan  semangatnya  yang  inklusif  dan  non- diskriminasi  itu,  kita  seharusnya  berjuang  bagi  kesatuan  dalm  keberagaman Indonesia  dan  seharusnya  berjuang  bagi  terbentuknya  dan  realisasi demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4
Apabila  perjuangan  semua  rakyat  Indonesia  yang  beragama  adalah perjuangan  untuk  pengamalan  Pancasila  yang  murni  dan  konsekuen, dengan  semangat  yang  inklusif  bagi  terbentuknya  demokrasi  yang berkeadilan,  maka  peran  agama-agama  tidak  akan  berubah  menjadi  usaha untuk  saling  menguasai  dengan  memakai  negara  sebagai  senjata  untuk meredam  sesamanya.  Perjuangan  tersebut  seharusnya  menjadi  perjuangan yang suci.
4 Eka Darmaputera, Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 324.
Jimly  Ashiddiqqie,  dalam  buku  “Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia”  menegaskan:  “NKRI  merupakan  Negara  Persatuan  dalam  arti dalam  arti  sebagai  negara  yang  warga  negaranya  erat  bersatu,  yang mengatasi  segala  paham  perseorangan  ataupun  golongan  yang  menjamin segala  warga  bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan tanpa  kecuali.  Dalam  negara  persatuan  itu,  otonomi  individu  diakui kepentingannya  secara  seimbangdengan  kepentingan  kolektivitas  rakyat. Selanjutnya, Jimly juga menjelaskan, “Negara Persatuan itu mempersatukan seluruh  bangsa  Indonesia  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  karena  prinsip  kewargaan  yang  berkesamaan  kedudukan  dalam hukum dan pemerintahan. Negara Persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi  atau  cita  negara  ( staatsidee )  yang  bersifat  totalitarian  ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat  yang  dijamin  hak-hak  dan  kewajiban  asasinya  dalam  Undang Undang Dasar ini. 5
Sementara  Prof.  Dr.  Hamka  Haq MA,  dalam  bukunya  “Pancasila  1 Juni dan Syariat Islam” mengatakan: Dalam NKRI  kita tidak  bisa menutup mata  akan  keberagaman  etnis,  bahasa,  budaya  dan  agama,  yang  sejak semula  dari  sananya  memang  sudah  demikian.  Maka  sisi  lain  dari nasionalisme  Indonesia  adalah  pluralitas  (kebhinnekaan)  yang  harus disimpul  menjadi  satu  kesatuan,  sebagaimana  makna  dari  kalimat: Bhninneka Tunggal Ika. 6 Maka dengan demikian jelaslah bahwa semua anak bangsa  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  membangun  NKRI. Dan  apabila  masih  ada  pihak  atau  kelompok  yang  mempersoalkan  latar belakang  agama  atau  etnis  seseorang,  secara  khusus  dalam  Pilkada  2017 DKI ini, tentu telah mengingkari perjuangan para pendiri bangsa ini.
5 Jimly Ashiddiqqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 78-9.
6 Prof. Dr. Hamka Haq M.A., Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam (Jakarta: RMBOOKS, 2011), 104.
Societas Dei dalam edisi Oktober 2016 ini, menyajikan sejumlah artikel yang  beberapa  di  antaranya  relevan  dengan  situasi  yang  sedang  marak mewarnai  suasana  Pilkada  20 17. Artikel  pertama  berjudul:  “ The  Relevance of God's Covenant - For A Reformed Theology of Religion” yang ditulis oleh Dirk  Griffioen.  Dia  antara  lain  memaparkan,  dalam  wahyu Allah,  struktur perjanjian  yang  mencakup  janji-janji  Allah  dan  jawaban  Israel  akan  janji tersebut.  Di  dalam  perjanjian  Allah  telah  menyatakan  diri-Nya  secara pribadi  baik  kepada  individu  dan  kepada  umat  pilihan-Nya.  Selanjutnya dalam  artikel  kedua,  Togardo  Siburian  membahas    tentang  “Menuju Kesetaraan  dalam  Beragama  yang  Berbudaya:  Refleksi  Seminarian  Injili”. Menurut  Togardo,  ini  terkait  dengan  sikap  etis  daripada  apologetis,  tugas profetik  gereja  di  masyarakat  dan  komitmen  umat  dalam  toleransi beragama.  Di  mana  membiarkan  agama-agama  terbanding  dengan sendirinya di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Ajaran agama-agama itu biar terbanding secara natural dan wajar dalam relasi-relasi kemanusiaan di tempat publik dan positif. Ini adalah penting di dalam masyarakat plural yang berperadaban pada masa kini. Ekses selalu negatif namun tetap harus ada rasionalisasinya, agar dapat dicari resolusi secara beradab. Yang terakhir ini  pun  dapat  dilakukan  oleh  manusia  sebagai  makhluk  akademikus  dan makhluk  intelektus.    Di  sinilah  kita  tidak  takut  adanya  konflik  sosial  yang datang  akibat  pergaulan  multikultur,  namun  harus  ada  alasan  rasionalnya dalam manusia, sehingga manusia dapat belajar menjadi makhluk beradab. Selanjutnya  agama  masih  mempunyai  masa  depan  dalam  kebudayaan  dan peradaban.  Karena  sebagai  makhluk  agama,  manusia  sekular  tidak  dapat mengisi kekosongan makna eksistensi hidup yang tertinggi dengan sesuatu yang  materialistik  saja,  sedangkan  dampak  negatif  yang  sebenarnya  tidak perlu  adalah  reaksi  fundamentalisme  agama  dalam  menghadapi sekularisme.
Artikel  ketiga,  buah  pikiran  dari  Syaiful Arif,  SHi,  seorang  peneliti pada  Perhimpunan  Pendidikan  Demokrasi  (P2D),  yang  sedang  menempuh
program magister filsafat di STF Driyarkara, Jakarta. Dia membahas tentang Islam,  Radikalisme  dan  Deradikalisasi  Berbasis  Pancasila.  Menurut  Syaiful Arief,  radikalisme  agama  yang  mengembangkan  paham  teologis  kontra- Pancasila  dan  NKRI    bisa  dilawan  dan  dilunakkan  dengan  Pancasila  itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyebab radikalisme tersebut ialah  kesalahpahaman  terhadap  Pancasila  beserta  sistem  politik  yang dinaunginya.  Dalam  konteks  ini,  deradikalisasi  Islam  berbasis  Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi moderasi pemahaman keagamaan, namun juga pendidikan kewarganegaraan. Hal ini yang menandaskan satu fakta bahwa tumbuhnya radikalisme disebabkan oleh absennya pendidikan kewarganegaraan  yang  tepat  bagi  umat  beragama.  Negara  terbukti  alpa dengan  tugas  mendidik  umat  beragama  agar  menjadi  warga  negara  yang baik,  sehingga  setiap  umat  beragama  akhirnya  membenturkan  agama dengan  prinsip-prinsip  kenegaraan.  Pendidikan  kewarganegaraan  berbasis logika keagamaan inilah yang menjadi substansi dari deradikalisasi berbasis nilai-nilai  Pancasila,  karena  umat  beragama,  terutama  kaum  radikal  Islam diajak  memahami  nilai-nilai  agama  yang  sebenarnya  mendasari  sistem politik dan praktik kenegaraan kita.
Pada  urutan  keempat  Edy  Syahputra  Sihombing  membahas  topik: “ Menghidupi  Kesejatian  Agama:  Tawaran  yang  Menggugat  Eksistensi Agama  sebagai  Usaha  Partisipatif  dalam  Pembangunan  Indonesia”.  Dalam artikelnya,  penulis  antara  lain  menegaskan  bahwa  pluralitas  agama  harus diterima  setiap  agama.  Agama  hendaknya  berlomba  untuk  berpartisipasi dalam  pembangunan  Indonesia  dan  kemanusiaan,  bukan  berlomba  untuk memperbanyak  pemeluk  agama  sendiri.  Ketika  agama-agama  saling menerima  keberagaman  ini  adalah  langkah  kebangkitan  yang  besar  bagi perkembangan  negara  Indonesia.  Perang  dan  konflik  dengan  latar  agama tidak  memberikan  keuntungan.  Penerimaan  dan  penghormatan  adalah benih  kebersatuan  di  dalam  keberagaman.  Ketika  benih  itu  berkembang menjadi  kesatuan,  di  situlah  agama-agama  di  Indonesia  bisa  saling
berpartisipasi untuk memikirkan pembangunan mental manusia Indonesia, pembangunan  pendidikan  Indonesia,  kemajuan  ekonomi,  kemajuan  politik dan  pembangunan  Indonesia  bagi  kesejahteraan,  kerukunan,  kedamaian dan  keselamatan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Selanjutnya,  Lina  Gunawan, dengan  artikel  berjudul “Kesetaraan  dan  Perbedaan  Laki -laki  dan Perempuan: Kritik  Terhadap  Gerakan  Feminisme ”.    Dalam  artikel  ini  penulis membahas  gerakan  feminisme  menurut  pandangan  Alkitab.    Allah menempatkan  perempuan  di  dalam  subordinasi  terhadap  laki-laki  tanpa mengurangi  nilai  dan  kemuliaannya  sebagai  gambar  dan  rupa  Allah. Perempuan tidak perlu menolak kepemimpinan laki-laki karena perempuan tetap  ciptaan Allah  yang  setara  dengan  laki-laki  di  dalam  kapasitas  dan  di dalam  melaksanakan  mandat  budaya.  Di  dalam  keluarga,  Allah  telah menetapkan peraturan bagi suami tentang bagaimana memperlakukan istri dengan  meneladani  Kristus  yang  mengasihi  jemaat  dengan  tanpa  syarat. Perempuan ditempatkan di bawah kepemimpinan laki-laki dengan maksud untuk  dikasihi,  dilindungi  dan  diperhatikan  kesejahteraannya,  bahkan suami  harus  rela  berkorban  untuk  istrinya  sama  seperti  Kristus  yang  rela berkorban untuk menyelamatkan gereja-Nya.