Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia

## Munadi

## Ilmu Politik – Universitas Sains Al-Qur’an amunadi11@yahoo.com

## Abstract
Democracy allows the people to have equal rights in decision-making that can change their lives. Consequently, opposition and coalition exist in this political system. While the opposition aims to  correct  and  evaluate  various  government  decisions,  the  coalition  is  the  power  holder  or supporter of the government. Because Indonesia is a country that uphold legal formal consisting of many political parties, a coalition government party must be formed. This is done by gathering other parties until the government can run effectively so that it has the basis of a combination and effective legitimacy. In the second period of President Susilo Bambang Yudhoyono's cabinet, the  emergence  of  political  parties  that  were  powerless  and  did  not  dare  to  become  the government's  opposition  became  evidence  of  the  need  for  democratization.  The  emergence  of elitism,  centralization,  and  anti-public,  as  well  as  the  freezing  of  political  structures  and  the backwardness of the cultural attitudes of the Indonesian people caused the opposition to stand on the  word  of  democratization.  Therefore  coalitions  and  opposition  are  two  important  parts  in building a democratic governance system in Indonesia. This article underlines that democracy in the political elite tends to produce a pseudo and half-hearted democracy. Therefor, the portrait of democratization is needed as a reinforcement of all elements of civil society and thus is not seen as a "devout movement of the state", but an urgent movement to change the attitude of the state through changes in the political composition within it.
Keywords : opposition, coalition, Indonesia, political culture, democracy

## Abstrak
Demokrasi memungkinkan rakyat untuk memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang  dapat  mengubah  hidup  mereka.  Akibatnya,  oposisi  dan  koalisi  eksis  dalam  sistem  politik ini. Jika oposisi bertujuan untuk memperbaiki dan mengevaluasi berbagai keputusan pemerintah, koalisi  adalah  pemegang  kekuasaan  atau  pendukung  pemerintah.  Karena  Indonesia  adalah negara  yang  menjunjung  formal  hukum  yang  terdiri  dari  banyak  partai  politik,  partai pemerintah koalisi harus dibentuk. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan pihak lain hingga
pemerintah dapat berjalan secara efektif sehingga memiliki dasar kombinasi dan legitimasi yang efektif.  Pada  periode  kedua  kabinet  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  munculnya  partai- partai  politik  yang  tidak  berdaya  dan  tidak  berani  menjadi  oposisi  pemerintah  menjadi  bukti perlunya  demokratisasi.  Munculnya  elitisme,  sentralisasi,  dan  anti-publik,  serta  pembekuan struktur politik dan keterbelakangan sikap budaya orang Indonesia menyebabkan oposisi untuk berdiri  di  atas  kata  demokratisasi.  Karena  itu  koalisi  dan  oposisi  adalah  dua  bagian  penting dalam  membangun  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  di  Indonesia.  Artikel  ini menggarisbawahi bahwa demokrasi di elit politik cenderung menghasilkan demokrasi semu dan setengah  hati.  Oleh  karena  itu,  potret  demokratisasi  diperlukan  sebagai  penguat  dari  semua elemen masyarakat sipil dan dengan demikian tidak dilihat sebagai "gerakan taat pada negara", tetapi gerakan mendesak untuk mengubah sikap Negara.
Kata Kunci : oposisi, koalisi, Indonesia, kultur politik, demokrasi

## Pendahuluan
Sebuah  demokrasi  yang  sempurna  keberadaannya  memerlukan  usaha  yang dilakukan  secara  berkala  dan  continue.  Tahapan  tersebut  seharusnya  mengikuti tahapan-tahapan tertentu hingga sebuah demokrasi menjadi sebuah kesadaran kolektif bagi  semua  kalangan  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat Indonesia.  Demokrasi  selalu  akan  muncul  pilihan  antara  oposisi  dan  koalisi  dan fenomena  ini  mengharapkan  pemerintah  kuat  dan  demokratis.  Ada  dua  pilihan  ini adalah  agar  supaya  pelaku  demokratis  tidak  harus  selalu  mendukung  kebijakan pemerintah. Oposisi mempunyai misi mengawasi, mengontrol bahkan bisa mengkritik, sama  pentingnya  untuk  mewujudkan  penegakan  demokrasi.  Hingga  tujuan  utama itulah  munculnya  kata  oposisi  ini  dan  ini  sangat  penting  untuk  mendemokrasikan kultur  budaya  kritik  terhadap  pemerintahyang  berkuasa.  Namun  kenyataan  politik beberapa elite partai lebih mengedepankan koalisi dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk duduk di mengisi kabinet daripada menjadi bagian dari partai oposisi.  Alasan  mereka  takut  mungkin  nanti  tidak  akan  kebagian  kue  pembangunan. Harapan dan fungsi oposisi adalah sebagai pengawas akan selalu menjaga pemerintah agar  pemerintah  atau  penguasa  berjalan  di  rel  yang  tepat  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang serta sesuai dengan ketentuan system etika politik di Indonesia.
Oposisi  dalam  realita  belum  tentu  bisa  terbentuk  dalam  sistem  perpolitikan  di Indonesia tapi lebih mengedepankan cara-cara kekeluargaan dan gotong royong serta memberi  tempat  kepada  beberapa  partai  politik,  berarti  semua  mendapat  sedikit- sedikit.  Arus  baliknya  ada  pendapat  bahwa  upaya  partai  politik  menginginkan  dan
mendapatkan  diri  sebagai  oposisi  untuk  membangun  tradisi  baru  demokrasi. Kehadiran  dan  terbentuknya  oposisi  memunculkan  inisiatif  pemerintah  harus  selalu menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkan  kebijakan  yang  menjadi  tujuannya. Berjalannya  proses  demokrasi  mekanisme  umpan  balik  akan  berjalan  apabila pemerintah yang berkuasa  diimbangi munculnya beberapa  jenis  kuasa  oposisi.  Potret pihak  oposisi  yang  bertekat  mengambil  peran  oposisi  harus  siap  menerima  segala resiko dan menjadi oposisi yang loyal, kritis sikap tetap dikedepankan, namun bukan provokator yang membahayakan eksistensi bangsa. Percepatan yang luar biasa dalam hal sosial politik mengalami dinamika kehidupan dalam pemerintahan negara. Hal ini dapat  dilihat  melalui  meningkatnya  gerakan  sosial,  partai-partai  yang  sebelumnya terbatas  untuk  politik  pertumbuhan  mereka,  dan  pembangunan  kebebasan  politik untuk melaksanakan kritik dari masyarakat simpatik.
Tahun yang sangat penting dalam transisi demokrasi yaitu pada tahun 1998 serta tahun  ini  termasuk  tahun  substansial  di  Indonesia.  Pada  tahun  1998,  Indonesia dikategorikan  sebagai  salah  satu  negara  yang  berpartisipasi  dalam  gelombang  global demokrasi  dan  tahun  ini  merupakan  periode  yang  membuka  kemungkinan  bagi Indonesia, menurut buku Samuel Huntington, the Third Wave , yang masih merupakan polemik perdebatan politik. Optimisme memang diperlukan. Tapi kita juga tidak harus terjebak  oleh  perkembangan  dramatis  yang  terjadi  di  Indonesia  setelah  kematian politisi. ini belum bisa dipastikan sebagai tahap awal demokrasi. Lebih terlihat dalam konteks  ini  ketidakpastian  lebih  lanjut  Apakah  Indonesia  sedang  menuju  sistem demokratis  baru  atau  hanya  diselingi  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  pendek  oleh musim semi kebebasan, yang kemudian kembali ke rujuk dengan gaya baru otorisme. Meminjam editor O'donnel, Indonesia masih mengalami fase transisi demokrasi. Pada sisi  lain  dalam  era  transisi  kearah  demokratisasi  elite  yang  berkuasa  harus  memiliki legitimasi  yang  kuat  dan  mendapat  dukungan  yang  kuat  dari  segala  lapisan masyarakat. Untuk itu perlu membangun koalisi politik yang kuat dan dukungan yang memadai seseorang pemimpin tidak akan sanggup bekerja secara efektif.

## Pengertian dan Hakikat Oposisi Politik
Kata oposisi berarti “berlawanan” asal kata dari Inggris lahirnya kata oposisi ini dan  tumbuh  pertama  kali,  ketika  dalam  parlemen  terdapat  dua  pihak  yang  saling berhadapan.  Partai  yang  menang  dalam  pemilu  bertindak  sebagai  pemegang kekuasaan,  sebaliknya  partai  yang  kalah  bertindak  sebagai  oposa,  diluar  kekuasaan bertugas mengontrol kekuasaan dan memberi alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa  sehingga  rakyat  mempunyai  pilihan  kebijakan.  Opposisi  bisa  berupa  kata-
kata, tindakan, dan bentuk masukan lainnya yang meluruskan dan mendorong segala sesuatu  yang  berada  di  jalan  yang  sesuai.  Mengkritisi  dan  mengawal  arah  kebijakan pemerintah  agar  berjalan  pada  rel  yang  sesuai  dengan  undang-undang  adalah merupakan  hakikat  oposisi  sebenarnya.  Elite-elite  politik  sekarang  ini  sering disalahartikan sehingga mereka memaknai oposisi sebagai sikap untuk menentang atau menjegal  kebijakan  pemerintah.  Menurut  pengamat  politik  Universitas  Airlangga, Hariyadi, ini adalah pengertian yang keliru.
Pemerintahan  presidensial  wacana  politik  oposisi  ada  perbedaan  pandangan dalam kaitannya dalam system demokrasi. Oposisi tetap dapat tumbuh di Negara yang menganut  paham  persidensial,  sebab  peran  itu  dapat  dilakukan  oleh  legislatif. Sementara ada yang berpendapat bahwa Negara yang mengandung sistem presidensial maka  oposisi  tidak  tidak  dapat  tumbuh,  karena  pemerintahan  hampir  semua  di dominasi  dan  terakomodasi  partai,  sementara  fungsi  pengontrol  berada  pada  tangan DPR.  Sehingga  partai  oposisi  tidak  bisa  menjatuhkan  DPR.  Pada  hal  fungsi  partai oposisi  bertujuan  menjatuhkan  pemerintah  dan  menggantikan  mereka.  Jadi  Oposisi tidak  hanya  sekedar  merencanakan  dan  di  bentuk  untuk  menkritik  terhadap pemerintah yang diperankan oleh partai-partai politik di luar pemerintahan akan tetapi oposisi  mempunyai  tugas  sebagai  kelompok  kekuatan  yang  ingin  mengontrol  dan mengoreksi,  mengevaluasi  suatu  kebijakan  pemerintah.  Perbedaan  pendapat  di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara merupakan satu bentuk aktualisasi dari oposisi sebagai salah satunya.
Keberadaan demokrasi harus dibangun pada dasarnya. Ini jelas bahwa demokrasi sedang  diuji  lagi  di  Indonesia,  yang  jelas  selama  pemilu  langsung  pada  tahun  2009, sebuah  periode  politik  yang  kompleks  yang  muncul  partai-partai  politik  yang  kalah dalam  pemilihan.  Sehingga  partai-partai  politik  tidak  berani  dan  bahkan  tampak kurang  yakin  untuk  posisi  diri  mereka  sebagai  oposisi  dalam  pemerintahan.  Partai politik yang bisa dikatakan sebagai partai besar contohnya Partai PDI Perjuangan dan Partai  Golongan  Karya  secara  nyata  menginginkan  untuk  bersatu  dan  berjanji berkoalisi dengan pemerintah yang menang dan sedang berkuasa pada waktu itu yaitu Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  wakilnya  yaitu  Bapak  Wakil  Presiden Boediono.  Dengan  demikian,  pemenang,  yaitu  pilihan  presiden  Partai  Demokrat  dan Pemilu Legislatif 2009 dengan suara dalam dua pemilu, lebih dari 60% secara otomatis menjadi partai yang memerlukan koalisi. Posisi dan peran utama diduduki oleh Partai PDI-P dan pada saat itu Taufiq Kiemas adalah ketua MPR, sehingga ada sejumlah kursi Menteri  ke  manajemen  dan  pejabat  PDI  Perjuangan.  Selain  itu,  kursi  menteri  akan didistribusikan  ke  beberapa  partai  besar  seperti  Partai  Golongan  Karya  termasuk memegang kepemimpinan.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dikonfirmasi  dengan  pernyataan  dalam pidato  pertamanya  untuk  memenangkan  pemilihan  presiden  2009  menyatakan, "kompetisi politik berakhir ketika kita bersatu". Pendapat pertamanya adalah inti dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun pemerintahan baru yang rentan dari  2009-2014  dan  secara  damai  dengan  semua  elemen  elit  politik  walaupun  ada beberapa  partai  politik  seperti  Hanura  dan  Gerindra  yang  terlibat  dalam  beroposisi. Namun,  Presiden  Susbang  Yudilo  berjuang  bersama-sama  dengan  dukungan  dan memimpin pemerintahan yang berlangsung selama ini.
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Wakil  Presiden  Boedieono dipromosikan dari partai demokratis sehingga partai politik lainnya yang merupakan rival  di  kontestan  legislatif  adalah  Partai  Golkar  dan  PDI  Perjuangan    untuk  bekerja sama dan memimpin negara untuk lima tahun ke depan. Penerapan besar dari Pemilu tahun  2009  yang  diselenggarakan  oleh  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  adalah  salah satu  dari  pemilu  yang  miskin  setelah  reformasi  tersebut,  karena  banyak  politisi  dan sosiolog  berpendapat  bahwa  pemilu  umum  2009  dapat  dilakukan  dengan  tanpa memproduksi  kekerasan  fisik  dan  separatis  karena  ini  adalah  pertama  kalinya pemilihan presiden terpilih secara langsung termasuk pemilihan presiden.
Pemilu 2009 memang sudah berakhir. Namun, pemilihan ini tidak menghasilkan sistem  politik  yang  benar-benar  demokratis  dan  hasil  yang  diinginkan.  Tapi implementasi demokrasi di Indonesia masih sebuah miniatur demokrasi terbatas pada pemilu, formal dan demokrasi di Indonesia. Ketika Schumpeter melihatnya, demokrasi ini terlihat tidak memuaskan oleh beberapa ilmuwan politik dan aktivis pro-demokrasi. Demokrasi  terwujud  dalam  bahasa  Indonesia  dalam  hal  pemilihan  hanya  melayani penguasa,  dan  lebih  tidak  mampu  memproduksi  kebijakan  umum  bagi  masyarakat yang  lebih  luas  yang  relevan,  sehingga gagal  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang lebih  luas  dan  menjamin  kebutuhan  politik  kebutuhan,  yang  merupakan  fitur demokrasi yang sempurna.
Oposisi di dalam sebuah demokrasi di Indonesia merupakan ciri demokrasi yang mati jika tanpa adanya program yang jelas. Padahal, demokrasi di sebuah Negara yang modern  membutuhkan kontrol  dan  umpan  balik  kroscek  yang  bersifat  sistem  politik dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Selanjutnya  sebagian  partai  besar  pemenang  pemilu berkoalisi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  hanya  akan  menjadi  tukang  ketuk  palu  ( rubber stampt )  dan  mau  menuruti  kehendak  pemerintah  jika  tidak  ada  partai  oposisi  di dalamnya. Sementara beberapa kepentingan publik ditekan oleh negara dengan semua kebijakan  tersebut  diabaikan  oleh  elit  politik  yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat. Kemudian  hal-hal  akan  muncul  yang  mengatakan  bahwa  suara  rakyat  sebagai  suara
Tuhan  atau "vox  populi  vox  dei" akan  berubah  menjadi  suara  elit  sebagai  suara  Allah atau "vox  elite  vox  dei ".  Peristiwa  seperti  itu  adalah  bahwa  pemerintah  ini  hanya mengulang  era  pemerintahan  Suharto  dengan  situasi  yang  berbeda.  Hal  ini  karena persepsi  politisi  yang  terlibat  dalam  cabang  kekuasaan  memberikan  lebih  banyak berkat dalam bentuk akses ke sumber daya daripada oposisi. Ini menunjukkan bahwa oposisi  dengan  akses yang  tersumbat  ke  sumber  daya  ekonomi,  baik  mereka  yang  di sektor swasta dan melalui kontrol posisi publik.
Orde baru telah berlaku selama 32 tahun, dimulai dari tahun 1967 sampai 1998. Politisi  terlarut  dalam  kehidupan  baru  dan  modern  sistem  politik  yang  tidak  tahu oposisi,  sehingga  membuat  partai  tidak  canggung  dan  tidak  nyaman  dalam  posisi untuk membangun budaya dan tradisi politik. dan sulit untuk membedakan dari pihak berwenang, baik di artikulasi nyata dan operasional konsep yang ditawarkan. Jadi jika hal ini terjadi, maka pemerintah, yang ditunjuk oleh Presiden terpilih Susiolo Bambang Yudhoyono, tidak akan memiliki partai oposisi yang akan muncul selamanya, baik di pemerintahan  dan  di  parlemen.  Seperti  sebuah  gambar  menunjukkan  bahwa inkonsistensi  Partai  Demokrasi  lndonesia  sebagai  partai  terpilih  yang  tidak  dapat memenangkan pemilu 2009, sehingga dalam mempertahankan sikap politiknya sebagai partai oposisi seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya 2004-2009.
Pemerintah yang terpilih memiliki potensi sulit untuk dikondisikan dan mudah disalahgunakan  jika  semua  kekuatan  politik  dihipnotis  dan  silau  untuk  masuk  ke dalamnya  ketika  pemerintah  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoy  dan  Wakil  Presiden Boedono  adalah  sama.  Tidak  adanya  mereka  yang  tiba-tiba  ingin  menjadi  oposisi  di pemerintah  juga  menunjukkan  bahwa  tujuan  utama  dari  elit  politik  Indonesia  hanya untuk  mendapatkan  kekuasaan.  Memang  demokrasi  membutuhkan  keberadaan kontrol dan ini diharapkan dari mereka yang kalah dalam pemilihan. Untuk alasan ini, mereka  harus  berada  di  luar  kekuasaan  dan  sikap  untuk  menunjukkan  konsistensi sikap oposisi. Hal ini tidak logis dalam demokrasi jika semua pihak akhirnya bersatu dalam pemerintahan.
Politik praktis menggambarkan ini sebagai sah, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan cenderung mengalami korupsi dan penindasan, dan kekuasaan sewenang- wenang pasti akan muncul untuk menindas dan semakin korup. Itulah sebabnya dalam teori, kelahiran pemerintahan yang kuat harus seimbang dengan kekuatan oposisi yang kuat.  Dengan  tidak  adanya  itu,  bukan  pemerintah  yang  kuat  lahir,  tapi  pemerintah otoriter  dan  korup.  Oleh  karena  itu,  keterbatasan  kekuasaan  politik  menjadi  sangat diperlukan.
Dalam  era  reformasi  yang  kuat  muncul  tetapi  tidak  segera  melahirkan pemerintahan  yang  kuat,  ini  berarti  bahwa  masyarakat  Indonesia  tidak  pernah merasakan  keseimbangan  yang  ideal  sistem  politik  sehingga  budaya  dan  tradisi tradisional  untuk  menjadi  oposisi  kepada  para  penguasa  politik  tidak  pernah  benar- benar  tumbuh  di  negara  kita  Republik  Indonesia.  Keberadaan  pihak  oposisi  di Indonesia semata-mata tertuju pada oportunis dan tujuannya hanyalah kekuatan.
Secara  teoritis  itu  tidak  salah  jika  partai  politik  bertujuan  untuk  memenangkan oportunis  dan  kekuasaan,  tapi  apa  yang  perlu  disadari  adalah  bahwa  masalahnya adalah  ketika  partai  sering  tidak  siap  untuk  berdiri  di  posisi  dan  berdiri  di  posisi oposisi Partai. Karena beberapa pihak oposisi merasa tidak nyaman dan takut dengan posisi  oposisi. Alasan  sebenarnya bahwa setelah mencapai kekuasaan harus dibagi di antara  partai-partai  coalition  tetapi  tidak  dalam  kelompok  oposisi.  Jadi  kesempatan untuk lebih ekonomis menguntungkan bagi partai lebih mungkin dirasakan dan dibagi oleh kelompok koalisi.
Jadi,  jika  tidak  ada  pihak  oposisi  di  pemerintahan  masih  banyak  langkah  yang dapat diambil oleh pesaing politik lainnya untuk memberikan kontrol dan pengawasan kepada pemerintah, sehingga pemerintah SBY-Boedic bukanlah seperti yang dikatakan Lord  Acton,  sehingga  demokrasi  ideal  di  Indonesia  dapat  terwujud.  Sementara  itu, menurut  Sunny  Tanuwidjaja,  benchmark  utama  untuk  pengawasan  pemerintah  dan memberikan  impetus  kendali  tidak  hanya  melalui  oposisi,  tetapi  dalam  konteks Republik Indonesia, sangat berisiko dan tidak kondusif jika sebuah partai licks menjadi oposisi,  akhirnya  tujuan  dapat  direalisasikan  dalam  koalisi,  jika  pemerintah  serius membangun sebuah pemerintahan, sementara demokrasi di Indonesia.
Menciptakan  oposisi  adalah  pembentukan  Negara  Indonesia  mengambil  sistem politik  demokrasi.  (Sesungguhnya  ini)  yakni  yang  telah  disebutkan  tadi  (merupakan urusan  yang  besar).  (1)  dalam  40  tahun  terakhir,  lndonesia  politik  telah  mengalami penghapusan tradisi oposisi. Memulai sesuatu yang sudah lama tidak berada di sana ... secara  alami  akan  memprovokasi  kebingungan  dan  gagap.  (2)  masih  ada kecenderungan untuk berbagai lingkaran politik untuk lebih memilih untuk berurusan dengan titik melanggar, daripada membangun titik pertemuan. (3) berbagai kelompok di  Indonesia,  partai-partai  politik,  siswa  saat  ini  tampaknya  mengalami  disorientasi, terutama  dalam  kerangka  pilihan  antara  konsisten  mempromosikan  demokrasi  dan berkontribusi  terhadap  kembalinya  otoriterian  dengan  cara  yang  tidak  sengaja.  (4) kepercayaan  Surplus  masih  merupakan  tren  umum  di  mana-mana.  (5)  banyak lingkaran  politik  tampaknya  telah  salah  menilai  reformasi.  Mereka  berpikir  bahwa reformasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, meskipun
reformasi  membutuhkan  proses  yang  panjang  dan  membutuhkan  konsistensi. (Saefullah, 1999).
Sikap  menentang  atau  melawan  pemerinatah  bukan  merupakan  upaya  melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dengan pemerintah Pada hakikatnya ini  bukan  makna  oposisi  atau  artinya  bukan  sebagai  sikap  menentang  atau  melawan pemerinatah, tetapi merupakan upaya melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda  dengan  pemerintah.  Oleh  karena  itu  adanya  partai  oposisi  yang  bertindak sebagai  oposan  sangat  diperlukan  karena  harus  punya  perbedaan.  Menciptakan demokrasi di Indonesia gabungan dari partai oposisi yang kuat tidak akan menciptakan dis stabilitas karena punya satu tujuan. Masyarakat akan menggunakan haknya untuk melaksanakan  kontrol  dan  etika  politik  pada  pemerintah.  Pada  gilirannya  bila  ada keseimbangan  antara  pemerintah  dan  oposisi  maka  akan  tercipta  kader  negarawan yang  mampu  mengekspresikan,  yang  tidak  dibatasi  kepentingan  kelompok,  punya integritas  yang  tinggi  demi  visi  dan  misi  masa  depan  bangsa.  Keberadaan  oposisi merupakan  bagian  dari  tatanan  politik  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan pikiran-pikiran  alternative  serta  control  terhadap  pemerintah  sehingga  dapat menegakkan sistem demokrasi.
Realita  runtuhnya  bangunan  politik  orde  baru  telah  memunculkan  kembali oposisi dalam realita perpolitikan di Indonesia. Fakta ini diduga dari sisa-sisa kekuatan lama  juga  berguna  untuk  melembagakan  oposisi  secara  formal  dalam  sistem  politik NKRI.  Perkembangan  partai  oposisi  sebagai  sebuah  control,  tetapi  melainkan merupakan  proses  evolusi  dan  perubahan  di  Eropa  Barat  dan  Amerika  Serikat  sejak abad 19.
Dengan  adanya  oposisi  sebagai  gerakan  secara  massif  atar  partai  politik  dapat mengontrol  pemerintah,  sehingga  pemerintah  mengalami  empat  fase  yaitu: pertama , fase opoaiai yang hanya bersifat seremonial sebagaimana terjadi pada masa-masa awal pertumbuhannya  terutama  di  Negara  Eropa. Kedua, fase  oposisi Destruktif-oportunis . Dalam  partai  oportunis  ini  yang  tidak  termasuk  dalam  cabinat  akan  menjadi  oposisi dengan  tugas  mengendalikan  pemerintah  dan  menawarkan  konsep  alternatif  untuk beberapa masalah politik yang dihadapi oleh pemerintah. Ketiga , konsep fundamental ideologis  oposisi.  Dalam  konsep  ini  oposisi  tidak  hanya  ingin  menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan, tetapi juga ingin mengganti sistem parlemen dan  bahkan  Dasar  Negara. Keempat ,  tahap  konseptual  dari  konstruktif  oposisi demokratis.  Ketidakpuasan  publik  dengan  oposisi  seremonial  telah  menyebabkan munculnya konsep oposisi radikal dalam bentuk oposisi terdistorsi dan ideologis yang memiliki karakter menghancurkan pondasi demokrasi dan memungkinkan munculnya
otoriterisasi lagi. Atas dasar konsep oposisi demokratis telah lahir. Konsep demokrasi ini  menekankan  keberlangsungan  demokrasi  dengan  menempatkan  kepentingan bersama  diatas  kepentingan  kelompok  atau  kelompok.  Oleh  karena  itu  peran  model oposisi  tersebut  sangat  penting  untuk  menjamin  pelaksanaan  sistem  demokrasi (Muhammad, 1999).
Pendapat  Robert  A.  Dahl  mengatakan  tentang  oposisi  bahwa  sikap  oposisi terhadap suatu pemerintahan bertujuan melihat berbagai tingkat kepaduan organisasi, sehingga  mereka  bisa  saja  terkonsentrasi  dan  terkonstruksi  dalam  satu  organisasi  tau terpencar  dalam  beberapa  organisasi  yang  terpisah  terbentuk  dan  tergerak  secara berpisah. (Budiarjo, 2012)
Pendapat  yang  lain  yang  merupakan  selaras  dengan  pendapat  tersebut  di  atas adalah bahwa oposisi politik di terjemahkan adalah kekuatan politik yang singkat dan kekuatan  yang  singkat  tersebut  sesungguhnya  terbentuk  dari  partai  atau  koalisi beberapa  partai  politik  yang  yang  notabene  bukan  bagian  pemerintah,  kemudian mempunyai  program  politik  alternatif  berkeinginan  memerintah  serta  dihormati pemerintah yang berkuasa sebagai unsur yang alami dalam kehidupan politik sebuah Negara.  Ada  juga  pendapat  bahwa  oposisi  ekstra  parlementer,  yang  terdiri  dari kekuatan  yang  beroposisi  diluar  aturan  yang  dibuat  dlam  sistem  tersebut  dan menggunakan cara-cara yang berbeda. Hal ini merupakan pendapat dari Voclos Havel dalam Kusumah (1999).
Kegagalan  oposisi  di  Indonesia  selama  ini  disebabkan  tidak  menjaga  hukum keseimbangan  dan  tidak  dikembangkannya  budaya  oposisi.  Padahal  sebuah  oposisi merupakan  kelompok  yang  dihormati,  partai  oposisi  tidak  akan  dibebani  sekandal korupsi.  Peran  oposisi  memungkinkan  pembersihan.  Kelompok  yang  memegang kekuasaan  pemerintah  dan  posisi  oposisi  sama  pentingnya  dan  sama  kuatnya.  Oleh karena  itu  adanya  oposisi  yang  kuat  dalam  sebuah  tatanan  parlemen  sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Sebagai  partai  oposisi  yang  kalah  dalam  pemilihan  umum  di  Negara  yang notabene  menggunakan  sistem  persidensial  seperti  di  Indonesia  memang  tidak mengenal  adanya  partai  oposisi,  sehingga  bagi  partai  politik  bahwa  sistem parlementerlah yang memberikan tempat bagi mereka bisa membentuk partai oposisi tetapi  secara  informal  diluar  parlemen  sifatnya  ekstra  parlementer  karena  fungsi penekanan  politik  terhadap  pemerintah  yang  berkuasa  di  lakukan  hanya  pada  luar parlemen.  Di  Indonesia  oposisi  merupakan  salah  satu  instrument  politik  wahana demokrasi  serta  aktualisasi  sikap  kritis  terhadap  pemerintah,  karena  menciptakan oposisi dan sikap oposisionalisme dapat mengakibatkan jatuhnya presiden.
Oposisi pada dasarnya diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintah akan tetapi  di  Indonesia  tujuan  itu  belum  tercakupi.  Konflik  justru  terjadi  di  tingkat  elite kekuasaan  petinggi  partai  pemegang  oposisi  dikalangan  oposisi.  Para  petinggi  partai yang menjalin jaringan dengan para oposisi partai sebagai bentuk aliansi strategis dan mengambil alternative lain para oposisi partai juga menjalin hubungan kekuasaan. Di sebuah negara maju dan sistem demokrasi partai oposisi pada umumnya akan mampu dan  dapat  menjalankan  sebagai  penyeimbang  kekuasaan  pemerintahan,  untuk  itu semua kebijakan pemerintah akan selalu mendapat kontrol dan pengawasan dari partai oposisi kemudian bagaimana cara mengambil keputusan dan cara melaksanakan akan menjadi penyeimbang nantinya.
Kehadiran  oposisi  di  Negara  pada  masa  lampau  di  tafsirkan  sebagai  anti persatuan,  lebih  sacral  lagi  bahwa  kehadiran  oposisi  bertentangan  pada  budaya masyarakat  setempat.  Akan  tetapi  jika  tidak  ada  oposisi  maka  pemerintah  yang berkuasa  menjadi  bersifat  otoriter,  tanpa  peduli  adanya  kritik,  kontrol  dan  serta cenderung  lebih  pro  kepada  kelompoknya,  sehingga  dapat  ditafsirkan  bahwa membungkam  perbedaan  pendapat,  orang  baru  teringat  pentingnya  oposisi  sebagai penyeimbang  dalam  pemerintahan.  Jadi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia membutuhkan  masyarakat  bukan  semata-mata  demi  kepentingan  dan  legitimasi keabsahannya  tetapi  Negara  Indonesia  justru  membutuhkan  masyarakat  untuk mendapat  filter  moral  dan  etika  agar  kekuasaan  politik  dapat  berjalan  sesuai  dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

## Pengertian dan Hakikat Koalisi
Koalisi  adalah  kerjasama  satu  atau  beberapa  partai  dan  organisasi  politik.  Sifat koalisi bisa kerjasama dan tentu dengan sudut pandang yang simple dan ideal. Koalisi politik  dapat  tercipta  secara  utuh  dan  tidak  bisa  berubah  tetapi  dapat  juga  berubah sewaktu-waktu. Koalisi juga dapat terbentuk secara insindental serta dengan beberapa persetujuan  tertentu,  sehingga  setelah  beberapa  tujuan  tercapai  dengan  sendirinya koalisi yang terbentuk akan hilang atau pecah. Memeperoleh suara mayoritas agar bisa membentuk  kabinet  pada  dasarnya  merupakan  kerjasama  yang  dilakukan  antara beberapa partai politik koalisi sehingga bisa saja hal itu terbentuk secara bilateral atau multilateral, ini merupakan kepentingan politik sehingga rahasia atau trasparan untuk memeperjuangkan  kesamaan  pendapat  merupakan  tujuan  rahasia  dan  bersama partai/organisasi koalisi.
Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pemimpin negara yaitu kondisi pada saat partai politik yang bersifat berkuasa serta mayoritas multi partai sehingga kepala
Negara  harus  melakukan  kerjasama  koalisi  dengan  partai-partai  politik  lain  yang notabene perlu melakukan perpaduan kekuatan dan kekuasaan politik. Kekuatan dan kekuasaan  politik  pada  kepala  Negara  berpengaruh  pada  pengaturan  manajemen politik sebuah kepemimpinan karena lemahnya posisi pemimpin negara, filter terhadap kebijakan  menjadi  tersebar  dikalangan  beberapa  koalisi  partai  politik  sehingga  tidak ada partai politik koalisi yang dapat menghambat kebijakan pemerintah.
Pemilu  1955  merupakan  referensi  pengalaman  demokratis  saja  tidak menghasilkan  tekat  bulat  satu  partai  yang  memperoleh  suara  mayoritas.  Sehingga pemerintah  hanya  bisa  dibentuk  berdasarkan  denagan  koalisi  kuat  dengan  tujuan koalisi  yang  menyejahterakan  seluruh  partai  pengusung  koalisi.  Jika  koalisi  rapuh maka pemerintah menjadi rapuh dan stabilitas sangat rendah.
Pemerintahan yang disusun berdasarkan kerjasama dengan berbagai kepentingan akan  banyak  menghasilkan  hal  positif  dan  tujuan  politik  yang  diharapkan,  hal  ini ditegaskan bahwa jika kelompok-kelompok kepentingan politik  yang merasa menjadi bagian  dari  sebuah  pemerintahan  dapat  memanfaatkan  secara  optimal  aspirasi politiknya  lewat  orang-orang  yang  duduk  dalam  kekuasaan,  maka  mereka  telah mempunyai  akses  yang  nyata  tepat  terhadap  kekuasaan  eksekutif,  sedang kelemahannya  dapat  melunakkan  fungsi  oposisi  mengingat  kabinet  merupakan kompromi politik dari aneka ragam partai politik maka formasi kabinet mengandung banyak kelemahan sulit mengembangkan kerjasama yang kompakkarena ada loyalitas ganda yaitu loyal terhadap presiden dan loyal terhadap kepada partai politiknya.
Koalisi merupakan proses pengambilan keputusan dan kinerja cabinet yang tepat dalam sebuah kepemimpinan Negara jika di barengi dengann realitas kerjasama politik dengan  motivasi  mendudukkan  beberapa  orang  pendidri  elite  partai  politik  untuk duduk  di  kabinet  sehingga  anggota  kabinet  dikuasai  oleh  orang-orang  yang  kurang pandai dan kualitas yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara signifikan dalam pemilu, ketidaksetujuan terhadap kerjasama politik dapat menjadikan presiden dan  jajaran  eksekutif  semakin  sibuk  meneladani  tantangan  anggota  dewan.  Sehngga akibat hal tersebut tugas eksekutif dalam penyelanggaraan pemerintah dan pelayanan serta pembangunan pada masyarakat menjadi terbengkelai.
Pemerintahan  semakin  tidak  efektif  ditunjukkan  pada  realitas  sosial  kehidupan masyarakat apabila diamati secara jelas yaitu dengan ketidak kemampuan pemerintah memberi  perlindungan,  rasa  aman,  dan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  itu kepala  Negara  dengan  kekuasaan  formal  dan  simbolik  harus  bisa  cukup  besar  dapat mempengaruhi  pembentukan  koalisi  yang  mampu  menjadi  poros  politik  untuk mendukung pemerintahan.
Pendapat  dari  pakar  politik  mengatakan  bahwa  agar  pemerintah  kuat  perlu membentuk  koalisi:  (1)  partai  yang  mendominasi  eksekutif  (pemerintah  dan  kabinet) harus juga mendomunasi legislatif idealnya hanya ada satu partai yang mendominasi baik eksekutif maupun legislatif; (2) pemerintah yang ada haruslah pemerintah koalisi antar partai, yang total koalisi itu melebih lima puluh persen parlemen; (3) koalisi itu tidak  diserahkan  secara  bebas  kepada  negosiasi  dan  inisiatif  partai  ini  akan  bisa menyebabkan kelebihan dan ketidak adailan politik karena partai yang menang pemilu dapat  saja  tersingkir  karena  kurang  pandai  meloby  atau  dijadikan  musuh  bersama. Konstitusi harus mengatur koalisi itu secara bertingkat dan aturan itu menjadi the rule of the game (Denny, 2001).

## Demokrasi Antara Oposisi dan Koalisi
Tatanan sebuah pemerintahan yang dapat menentukan kebijakan yang baik tentu membutyuhkan  oposisi.  Karena  Negara  Indonesia  mempunyai  tujuan  yang  akan diwujudkan.  Sehingga  oposisi  merupakan  bagian  penting  dari  sistem  politik  yang harapannya diperlukan untuk mengembangkan berbagai pikiran alternatif, melakukan evaluasi  dan  filter  serta  memberikan  masukan  tentang  kebijakan  pemerintah  dalam membangun system demokrasi.
Demokrasi yang dikehendaki dan diinginkan ternyata bisa semu dan tanpa arah karena  lantaran  kebebasan  bertindak  dan  berpendapat  hanya  dimonopoli  penguasa (Zainuddin,  2001).  Sehingga  sejarah  orde  baru  seharusnya  menjadi  pengalaman berharga  betapa  sebuah  kekuasaan  yang  absolute  dan  tanpa  adanya  masukan  dari berbagai elemen menjadikan pemerintahan tersebut kropos dan lemah.
Keberadaan  dan  adanya  oposisi  adalah  munculnya  kebijakan  politik  di  era reformasi  sehingga  ini  merupakan  modal  untuk  melembagakan  dan  membangun kekuatan  oposisi  di  Negara  ini.  Agar  tercapai  tujuan  oposisi  ditentukan  oleh kemampuan beberapa partai politik pengusung oposisi. Ini terlihat ketika tercapainya sebuah  tujuan  oposisi  sangat  ditentukan  oleh  kekuatan  oposisi  dalam  melaksanakan peran  melihat  dan  mengevaluasi  kondisi  sosial  yang  terjadi.  Kegiatan  melihat, mengevaluasi  pemerintah  seharusnya  oposisi  juga  diharapkan  mengevaluasi  langkah politik  pemerintahan  dengan  parameter  peraturan  tatanan  sebuah  perundang- undangan  yang  jelas  di  perlakukan.  Sementara  dari  kultur  budaya  timur yangmengusung cenderung feudal dan pathernalis dapat menghambat berkembangnya kekuatan  oposisi.  Sehingga  tataran  oporasional  munculnya  usulan  perlunya peningkatan  pembangunan  oposisi  loyal  pantas  dipertimbangkan.  Minimal  telah
menyediakan  ruang  dialog  antara  beberapa  masyarakat  dan  penguasa  hingga  dapat terwujut apa yang akan diarah sebagai tujuan.
Sistem  demokrasi  seharusnya  di  tinggalkan  sistem  oposisi  destruktif oportunistik,  karena  oposisi  semacam  ini  akan  membuat  pemerintah  jatuh  bangun dalam  membangun  sebuah  negara.  (Zainuddin,  2001).  Oleh  karena  itu  dalam demokrasi  yang  sehat  perlu  dikembangkan  adanya  oposisi  konstruktif  demokratis. DPR  dapat  melaksanakan  tugas  mengendalikan  semua  kebijakan  pemerintah  ketat sesuai  dengan  hukum  yang  dapat  diterapkan,  etika  politik,  efisiensi  dan  rasionalitas standar.  Selain  itu,  DPR  juga  diharapkan  untuk  mengembangkan  alternatif,  konsep politik visioner sehingga proses penyegaran terus berlanjut.
Budaya  oposisi  pada  masyarakat  Indonesia  belum  familier  jadi  masyarakat Indonesia  masih  melihat  dan  mengartikan  bahwa  budaya  oposisi  sebagai pembangkangan  sistem  politik  tidak  ada  penanaman  konten  kekuatan  oposisi  di masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  dibentuk  berdasarkan  komprmi  dan  oposisi terhadap pemerintah kemungkinan peran Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya pro  dengan  kehendak  rakyat  bisa  saya terkontaminasi  dengan keinginan  oposisi  atau partai  oposan  saja.  Sehingga  oposisi  akan  mengandalkan  kepada  kebebasan  berpikir intelektual,  pers,  dan  atau  gerakan  mahasiswa.  Tindakan  seperti  kompromi  ini  dapat mengakibatkan  mengurangi  sikap  kritis  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  yang  berkuasa.  Pemikiran  kritis  akan  diciptakan  oleh media  sehingga  ini  dapat  memberi  peluang  publik  untuk  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  kritik  tajam  terhadap  pemerintah  Indonesia.  Dalam  memelihara keseimbangan  dan  terus  melakukan  proses  demokrasi  kompromi  jangan  sampai menghilangkan  kebebasan  pers.  Kebebasan  pers  ini  yang  akan  menampilkan public opini . Pers yang  bebas dapat  bertindak sebagai oposisi untuk  mengawasi  pemerintah. Iklim  demokrasi  semacam  ini  yang  sarat  terjadi  apabila  ada  keseimbangan  antara kekuatan oposisi dan kekuatan pembentukan pemerintah.
Untuk mengontrol Negara agar pemerintah tidak menyalah gunakan kekuasaan Oleh karena itu eksistensi oposisi sebagai suatu keniscayaan karena ini dapat berfungsi justru  dibutuhkan  untuk  menjaga  kelangsungan  penyelenggaraan  Negara  agar  tidak keluar  dari  koridor  demokrasi  ini  menjadi  tugas  dari  oposan.  Kemudian  untuk mengevaluasi dan mengkritik dan kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik merupakan kunci  system  demokrasi.  Oposisi  ini  merupakan  soko  guru  bagi  system  demokrasi namun  dalam  pelaksanaan  oposisi  juga  diharapkan  melaksanakan  moral  dan  etika politik  dengan  benar,  agar  oposisi  tidak  sekedar  ingin  berbeda  dan  menentang kekuasaan. Oposisi tetap loyal pada bangsa dan Negara.
Kontrol  sosial ide  dasar  dari  sistem  demokrasi  adalah berlakunya  control  sosial yang efektif. Pemerintah demokrasi memiliki kebebasan dan menerima adanya kritik, terbuka  dan  trasparan.  Peran  oposisi  dipandang  sah-sah  saja  untuk  menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah. Di Indonesia ada tiga pilar oposisi yang potensial sepanjang  sejarah  demokrasi  selalu  hidup  serta  memainkan  fungsinya  secara  efektif yaitu pers, mahasiswa dan lembaga sosial masyarakat.
Pertama fungsi pers cenderung memberukan telaah kritis terhadap penguasa. Ini terlihat dalam sebuah Negara yang umum menganut asas demokrasi sehingga dengan hadirnya kebebasan pers memungkinkan pers lebih netral dalam mengabarkan berita yang  berkaitan  dengan  pemerintah  atau  elite  partai  sehingga  berita  lebih  dapat menjelaskan secara independence .
Pers memang tugasnya memberikan informasi, tetapi juga pers bisa memberikan kritik.  Karena  pers  adalah  napas  demokrasi  itu  sendiri.  Dalam  Siregar  (2003:  xxxiv) Konstribusi  pers  sangat  besar  bagi  upaya  di  dalam  memperjuangan  dan  menjelaskan demokratisasi bagi masyarakat. Pers bisa saja selalu masuk dalam ranah publik dengan bisnis atau ekonomi sebagai nilai kultural yang ditempuh dengan cara memberdayakan warga  melalui  otonom  atau  independen.  Point  kedua  yang  merupakan  pilar  oposisi adalah gerakan mahasiswa memiliki keikhlasan berpolitik ini tendensi dan motif untuk mendapatkan  kekuasaan,  gerakan  mahasiswa  ini  lebih  banyak  memberikan  hasil  di bandingkan dengan elemen oposisi liannya. Pilar oposisi yang bersifat ekstra parlemen adalah  lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Denagan  adanya  Lembaga  Swadaya Masyarakat  maka  banyak  masyarakat  dapat  menyalurkan  berbagai  gagasan  kritis secara  langsung  untuk  melakukan  fungsi  evaluasi  dan  filter  terhadap  pemerintahan yang  sedang  berkuasi  saat  itu.  Point  ketiga  yang  merupakan  pilar  oposisi  adalah kekuatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  cukup  praktis  dalam  menumbuhkan  sistem demokrasi  dan  menegakkan  pemerintah  Indonesia.  Tugas  melakukan  advokasi  bagi rakyat serta melakukan tekanan kepada pemerintah adalah salah satu tugas Lembaga Swadaya  Masyarakat  sehingga  tidak  hanya  melakukan  kebijakan  baikyang berhubungan  dengan  politik,  ekonomi,  sosial,  hukum,  keamanan,  dan  kebijakan lainnya  yang  menyangkut  masyarakat  luas.  Ketiga  point  pilar  oposisi  ini  saling menyempurnakan.  Aspirasi  dan  keinginan  kelompok-kelompok  masyarakat mahasiswa  bisa  disampaikan  melalui  lembaga  sosial  di  masyarakatsehingga  tidak terakomodir melalui pers.
Persoalan mendasar yang akan berpengaruh adalah kekurangjelasan kedudukan partai  politik,  di  pemerintahan.  Apakah  partai  politik  ini  menempatkan  diri  sebagai oposisi  atau  koalisi  pada  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  saling  mengkontrol  sehingga
nantinya  hanya  muncul  pada  konteks  relasi  publik  yang  terang  dan  tertata  antara kekuatan  penyeimbang  (oposisi)  dan  dengan  kekuatan  pemerintah.  Kemudian manajemen  siklus  elite  yang  baik  serta  wajar  akan  dapat  dibangun  fondasi  di  atas sistem  politik  demokrasi  yang  secara  formal  dan  terstruktur  mengakui  dan melaksanakan  pola  relasi  kekuatan  kekuatan  oposisi  dan  pemerintah.  Jika  koalisi pemerintah  dipandang  gagal  oleh  public  maka  lewat  pemilu  dilakukan  pergantian pemegang  kekuasaan  oleh  partai  oposisi.  Dengan  demikian  pengertian  elit  menjadi jelas den teratur (Urbaningrum, 2004).
Demokrasi  adalah  kunci  utama  dalam  politik,  dalam  upaya  pengembangan demokrasi  diperlukan  oposisi  adanya  oposisi  sebagai  penyeimbangan.  Dalam  etika demokrasi  oposisi  menuntut  adanya  keterbukaan.  Keterbukaan  dipandang  sebagai kesempatan untuk meningkatkan demokrasi (Uhdin, 1998).
Koalisi akan memberikan argumentasi pada sisi pelaksanaan demokrasi, bangsa Indonesia  mempunyai  kultur  sifat  gotong  royong  yang  bisa  dilihat  sangat  tinggi, dengan  di  implementasikan  dengan  meredam  konflik,  tinggi  peradaban  budaya kekeluargaan yang tinggi dan ber pedoman pathernalistik serta lebih mengedepankan musyawarah model khas budaya Indonesia yang selama ini tumbuh suburdan bukan oposisi. Oposisi dan realitas perpaduan masyarakat adalah merupakan kultur dengan upaya  tujuannya  meningkatkan  kerjasama.  Hal  tersebut  sama  dengan  apa  yang  di sampaikan oleh Aswab Mahasim (2000) bahwa kebudayaan seperti di Indonesia yang gotong royong, pathernalistik, musyawarah mufakat, melahirkan bentuk demokrasinya sendiri.
Sistem  politik  multi  partai  di  Indonesia  melalui  koalisi  partai  politik  sesudah pemilihan  umum  dapat  dikatakan  merupakan  suatu  keniscayaan,  karena  hal  ini berdasarkan  fakta  politik  yang  ada  di  Indonesia  belum  ada  partai  politik  yang mengikuti  pemilu  mampu  memperoleh  suara  terbanyak.  Koalisi  dapat  juga  menjadi penyebab  keseimbangan  sistem  politik  di  Indonesia  karena  konsekuensi  Negara  kita Indonesia bahwa demokrasi yang berlebel koalisi politik dapat dilakukan partai yang mayoritas  menang  dalam  pemilu  dan  meraih  suara  terbanyak  atau  partai  yang seideologi.  Ini  sama  dengan  yang  dijalankan  oleh  partai  politik  pembentuk  golongan oposisi. Berikut penjelasan dari Bambang Cipta (1999) yang mengatakan bahwa sistem politik  yang  notabene  terdiri  dari  banyak  partai  sehingga  nanti  secara  umum  akan menghasilkan  sebuah  pemerintah  koalisi  yang  diperkuat  dengan  adanya  beberapa partai politik, karena tidak ada partai yang mampu mendapatkan paling banyak suara dalam  pemilu  sehingga  untuk  mendapatkan  suara  terbanyak  diperlukan  kerjasama dengan beberapa partai politik.
Susunan  kabinet  di  dalam  koalisi  berusaha  menciptakan  dan  menampung aspirasi perwakilan yang mewadahi dalam beberapa partai politik atau beberapa aliran politik  yang  ada  guna  menjamin  adanya  pendukung  politik  yang  realitas  dalam pembentukan  sebuah  koalisi  pemerintahan,  sehingga  dengan  demikian  pertimbangan politik  menjadi  factor  penting  atas  dasar  profesionalisme.  Imbasnya  di  Negara Kesatuan  Rebublik  Indonesia  dengan  penerapan  sistem  parlementer  maka  Kabinet koalisi  yang  dibentuk  belum  pernah  bekerja  secara  sistematis  dan  berhasil. Percampuran sistem parlementer dan sistem persidensial kurang menguntungkan bagi kehidupan  pemerintahan  maupun  kehidupan  politik  yang  lebih  terbuka  dan demokratis untuk itu kabinet koalisi yang ada sekarang ini sebagai konsekuensi.
Pergantian  dalam  kabinet  pemerintahan  sistem  persidensial  yang  di  anut  di Indonesia hak prerogratif berada pada tangan presiden dan merupakan hal yang biasa dan  jarang  menimbulkan  kegoncangan  politik,  dikarenakan  pengangkatan  dan pemberhentian  kabinet  sepenuhnya.  Kebalikan  dalam  sistem  parlementer pengangkatan  dan  pemberhentian  kabinet  selalui  didahului  dengan  lobi  politik  guna mencari  dan  mememelihara  dukungan  politik.  Apabila  upaya  lobying  gagal  dan  bisa menyebabkan jatuhnya kabinet. Menurut ketentuan Indonesia hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem persidensial, tatapi ketika pergantian anggota kabinet terjadi reaksi beberapa fraksi di DPR yang anggotanya mengalami pergantian kabinet.
Ketidakefektifan  oposisi  dalam  pemerintah  satu  hal  yang  lemah  dari  sistem politik  demokratis,  ini  terlihat  bahwa  pemerintah  yang  demokratis  seharusnya mempunyai  dan  membentuk  oposisi,  ini  berguna  untuk  mengkoreksi  dan  sebagai alternatif untuk memecahkan persoalan ketatanegaraan. Kalau kita perhatikan susunan kabinet dalam koalisi di Indonesia, kebanyakan mereka menghimpun kekuatan politik dalam  rezim  koalisinya,  untuk  itu  sulit  memunculkan  koalisi  yang  efektif  di  suatu masyarakat  (Kaisepo,  2001).  Tetapi  koalisi  akan  jadi  positif  apabila  koalisi  bertujuan sebagai  cambuk  tali  yang  pernah  putus  kembali  menguat  sehingga  persatuan  dan kesatuan  bangsa  tepap  tercipta  dan  tumbuh  subur.  Pelibatan  pembentukan  kabinet harus  merekrut  tokoh  partai  yang  ada  di  Indonesia.  Memang  mereka  banyak  dari beberapa  partai  yang  berbeda  akan  tetapi  pendirianya  dengan  presiden  harus  selalu membangun  koalisi.  Bukan  penghalang  keberadaan  para  petinggi  partai  dalam mewakili  duduk  di  kabinet  karena  masing-masing  mempunyai  kepentingan  partai yang  berbeda-beda,  untuk  itu  para  petinggi  partai  kurang  menyatukan  dan mengkerucut  ke  kepentingan  nasional,  sehingga  yang  mereka  lakukan  adalah memperhitungkan  untung  dan  ruginya.  Jadi  ini  menguntungkan beberapa  pihak  lain
dari mereka karena mereka akan melakukan kinerja kabinet yang tidak bisa maksimal karena sudah punya tujuan tersendiri dari partai tersebut.
Dalam sistem politik jika memang tidak mencapai kata mayoritas tunggal, maka jika ingin tercipta pemerintah yang baik haruslah berlaku sistem parlementer. Sehingga susunsn  kabinet  bentukan  presiden  harus  berkoalisi  antar  satu  atau  beberapa  partai politik,  dengan  mencapai  jumlah  mayoritas.  Tapi  inipun  harus  dibarengi  dengan menteri-menteri yang dikirim oleh partai politik seharusnya sungguh-sungguh punya kemampuan  dan  keahliannya  harus  menguasai,  untuk  itu  dalam  menjaga  kualitas kabinet maka presiden tetap mempunyai hak prerogratif dalam penentuannya. Negara maju  dalam  berdemokrasi  serta  menggunakan  system  partai  yang  banyak,  maka kabinet  dibentuklah  koalisi  karena  suara  diperoleh  sebagian  dari  para  pemilih  pada saat pemilu.
Indonesia menempatkan eksekutif tergantung kepada parlemen di dalam sistem demokrasi  pemerintah.  Sehingga  Presiden  untuk  menyusun  kabinet-kabinet  hingga Presiden  dapat  berlindung  dan  mempunyai  hak  prerogatif,  namun  kenyataan  politik ditentyukan oleh besar kecilnya kekuatan politik diparlemen. Ada akibat kabinet yang tidak  mempunyai  fungsi  efektif  dikarenakan  menjamurnya  koalisi  yang  membentuk kabinet. Memadukan dua tipe kabinet dalam koalisi ini adalah tipe kondisi Indonesia sungguh  sulit,  ini  dikarenakan  sistem  pengkaderan  di  berbagai  partai  politik  belum bisa  memberikan  jaminan  bahwa  tokoh  yang  diajukan  berhasil  adalah  kader  yang berkualitas baik. Untuk mengisi keanggotaan kabinet bukan jumlah departemen yang di porsikan, karena perlu di ingat peraturan perundang-undangan hanya memberikan kewenangan kepada presiden, pada sisi lain seyogyanya pemerintah dapat menyisakan partai  politik,  tentunya  jangan  sampai  membahayakan  kabinet  pemerintahan.  Ini penting  untuk  dapat  melaksanakan  fungsi  oposisi,  karena  apabila  semua  dirangkul dalam kabinet akan dapat mematikan benih-benih demokrasi.
Susunan Politik yang ada di Indonesia terdiri dari banyak partai apalagi tidak ada yang mayoritas menjadi kendala pada penyusunan kabinet dan stabilitas dilingkungan eksekutif,  kemudian  kabinet  yang  dibentuk  sangat  tergantung  pada  kompromi  serta koalisi dari partai yang ada. Tujuan Kabinet  sebenarnya dibentuk berdasarkan sistem kompromi  dengan  tujuan  mencapai  rekonsiliasi  nasional  usai  konflik  politik  yang berkelanjutan.  Ini  muncul  dan  masuknya  partai  besar  pada  kabinet  menimbulkan persoalan.  Partai  di  tuntut  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  jalannya  pemerintah yang demokratis.
Menurut  Philip  Smith  (2000) mengkritik  dalam perspektif  yang  dimana  melihat karisma  semata-mata  sebagai  bagian  dari  produk  struktur  sosial  kemudian  berlaku
serta hasil dari personality traits yang membebek pada seseorang pemimpin. Lebih lanjut Smith, mengatakan bahwa karisma yaitu ikatan moral yang berkaitan atau terkait para pengikut  dan  pemimpin  mereka.  Ikatan  moral  inilah  sering  tidak  dipahami  secara mikro,  sebagai  implikasi  dari  kepribadian  dan  interaksi  dari  kelompok,  tetapi  secara kultural, sebagai produk dari struktur-struktur simbolis, atau dengan kata lain, sebagai sentimen kolektif yang dibentuk oleh tindakan, kekuasaan, serta moralitas dari seorang pemimpin.
Parlemen  dalam  realitanya  tersusun  dari  perpaduan  partai  politik  yang mempunyai  kedudukan  di  dalam  struktur  kabinet  serta  kabinet  bersifat mengakomodasi  keinginan  sehingga  kontrol  kepada  pemerintah  menjadi  sulit terkontrol.  Situasi  politik  seperti  ini  mengkerdilkan  bagi  tumbuh  kembangnya demokrasi.  Tumbuh  dan  berkembangnya  kabinet  seharusnya  gabungan  secara  etika dan  moral  partai-partai  itu  harus  mendukung  kabinet  dan  tidak  boleh  beroposisi. Harapannya  koalisi  yang  terbentukdalam  hal  ini  pemerintah  akan menjadi  stabil  dan kuat.  Anggota  DPR  biasanya  tidaak  respon  karena  pemerintah  tersebut  tersusun  dari partai yang memang sama. Jadi Jika koalisi ada posisi pemerintahan menjadi kuat, akan tetapi partai rakyat pada posisi lemah.
Sistem  presidensial  ada  yang  berpendapat  tidak  mungkin  ada  pemerintahan koalisi  tetapi  pemerintah  koalisi  biasanya  terjadi  pada  sistem  pemerintahan parlementer.  Tatanan  pada  sistem  pemerintahan  prsidensial  bahwa  para  menteri merupakan  anggota  kabinet,  tidak  terpaku  kepada  latar  belakang  politik  anggota cabinet tersebut. Akhirnya keberadaan anggota kabinet di susun dan terfokus kepada apa kehendak pada presiden hal  tersebut juga tidak  menutup kemungkinan presiden mempunyai  hak  untuk  memberhentikan.  Tapi  tercerminnya  kebijaksanaan  presiden, dapat  dilihat  melalui  perekrutan  menteri  dari  berbagai  jenis  kekuatan  yang  ada  di parlemen tetapi dari segi yang lain presiden yang disini sebagai kepala Negara harus piyawai  menyusun  kabinet  yang  terdiri  dari  tokoh  masyarakat  yang  jujur  dan  juga profesional.
Berjalan atau tidak pada pemerintah tergantung kepada dukungan sebagian besar parlemen.  Tetapi  pada  sisi  lain  koalisi  akan  mudah  dapat  ancaman  serta  perpecahan disebabkan  cita-cita  dan  cara  melaksanakan  gagasan  politik  serta  perbedaan  gagasan politik  yang  mendasar,  (Manan,  2003).  Pendapat  Kevin  dan  Beetham  (2000) mengatakan  bahwa  demokrasi  lebih  menekankan  adanya  debat  terbuka  saling mempengaruhi dan bekerjasama,  serta  demokrasi  tidak  melulu ditafsirkan  meski  ada perbedaan  beberapa  pendapat  dan  beberapa  kepentingan,  tapi  ini  menghendakai supaya perbedaan disampaikan.
Realita  pemilihan  umum  2004  menunjukkan  bahwa  koalisi  partai  politik merupakan suatu keniscayaan saja, tentu koalisi harus tetap memperhatikan beberapa etika  demokrasi.  Misalnya  dalam  hal  ini  koalisi  pengisian  jabatan  presiden  akan diambil  dari  partai  yang  memperoleh  suara  yang  lebih  besar  pada  pemilihan  umum legislative dan yang lebih kecil menduduki jabatan wakil presiden. Hal ini memotivasi pada tiap partai politik berusaha agar berkoalisi dengan partai lain yang memperoleh dukungan  yang  cukup  signifikan  dalam  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Koalisi  ini  akan mengusahakan menjalin dan menempatkan posisi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan  dukungan  politik,  dengan  begitu  diharapkan  pemerintahan  dapat berjalan dengan efektif.
Oposisi  yang  loyal  dalam  etika  politik  atau  yang  beradab  dan  seimbang  yaitu bentuk oposisi yang dalam hal ini oposisi tidak hnya mengembangkan sikap apreori, mencari-cari  kesalahan  dan  mencari  musuh.  Posisi  oposisi  loyal  diparlemen  akan menentang  pemerintah  jika  kebijakannya  merugikan  rakyat  begitupun  hal  tersebut akan  berbalik  mendukung  kebijakan  pemerintah  bila  kebijakan  itu memang  baik  dan bermanfaat bagi rakyat. Sebagai kekuatan penyeimbang oposisi sangat loyal memiliki peranan  yang  penting  dalam  menjaga  dinamika  politik  nasional,  ini  bertujuan  agar pemerintahan tidak tergelincir pada korupsi, kolusi dan nepotisme serta otoritarisme.

## Simpulan
Simpulan  yang  bisa  diambil  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pemerintah  yang dikatakan  demokrasi  adalah  suatu  proses  pemerintahan  menuju  menjadi  lebih  baik, pemerintah  demokrasi  di  Indonesia  tidak  pernah  akan  final,  akan  tetapi  demokrasi selalu  akan  berkembang  pada  beberapa  tahapan  untuk  menuju  dan  mendekati demokrasi  yang  dikatakan  demokrasi  sempurna  pada  sebuah  bangsa;  (2)  Gambaran dan  gagasan  tentang  politik  demokrasi,  ini  berperanan  penting,  yaitu  peran  oposisi adalah  pemegang  kekuasaan.  Demokrasi  oposisi  dapat  memainkan  perannya  untuk mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah, sehingga demokrasi oposisi berbeda pendapat  dengan  pemerintah.  Untuk  mengajukan alternatif  kebijakan  bahkan  sampai pada  upaya  mengganti  pemerintahan  ini  adalah  bisa  saja  wilayah  oposisi;  (3) Pemerintah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  menganut  sistem  beberapa partai politik kemungkinan tidak mendapat dukungan suara yang banyak di parlemen, sehingga  perlu  membina  kerjasama  dengan  dukungan  koalisi  partai  lain  agar pemerintah  dapat  menjalankan  tugas  dan  peranannya  secara  efektif  dan memperoleh legitimasi  yang  sesuai  dengan  undang-undang;  dan  (4)  Realita  politik  serta  wacana akademik akan berkembang dalam dinamika sistem demokrasi untuk itu sulit memilih
antara  koalisi  dan  oposisi,  sehingga  dalam  demokrasi  akan  selalu  ditemui  adanya koalisi  dan  oposisi  sesuai  dengan  dinamika  perpolitikan  hingga  akan  berjalan  baik pada sebauah negara.

## Daftar Pustaka
Bambang,  C.  (1999). Kontribusi  Umat  Islam  dalam  Sistem  Politik  Indonesia  Masa  Depan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Beetham, D., & Boyle, C. K. (2009). Demokrasi . Yogyakarta: Kanisius.
Budiardjo, M. (2012). Dasar-dasar ilmu politik . Jakarta: Gramedia pustaka utama.
Denny, J.A. (2001, Maret 27). Politik Setelah Memorendum. Retrived from Kompas.
Kaisepo, M. (2001, May 25). Dilema dan Kesulitan Kabinet Koalisi dari Politisi Birokrasi Hingga Oposisi Setengah Hati. Retrived from Kompas.
Kusumah, W. M. (1999, December 8). Lembaga-lembaga di Luar Kabinet dan Prospek Oposisi. Retrived from Kompas.
Mahasin, A. (2000). Menyemai Kultur Demokrasi. Jakarta: LP3ES.
Manan, B. (2003). Lembaga Kepresidenan . Yogyakarta: FH UUI Press.
Muhammad. (1999, August 5). Oposisi Menuju Demokrasi. Retrived from Kompas.
Saefullah,  D.  (1999). Konsep  dan  Metode  Pemberian  Pelayanan  Umum  yang  Baik .  FISIP Unpad.
Siregar, A. (2003). Politik editorial media Indonesia: analisis tajuk rencana 1998-2001 . Jakarta: LP3ES.
Smith, P. (2000). Culture and charisma: outline of a theory. Acta Sociologica , 43 (2), 101- 111.
Uhdin,  A.  (1998).  Oposisi  Berserak.  Arus  Deras  Demokratisasi  Gelombang  Ketiga  di Indonesia. Bandung: Mizan.
Urbaningrum,  Anas.  2004. Islamo-Demokrasi:  Pemikiran  Nurcholish  Majid .  Jakarta: Penerbit Republika
Zainuddin, M. (2001). Politik Indonesia Kontemporer, Prospek Gerakan Oposisi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.