## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 DALAM PENETAPAN LABUNGKARI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTONTENGAH
OLEH :

## DARMAWAN WIRIDIN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

## ABSTRACT
The  Law’s  Observation  Of  Regulation  Number  15 th 2014  Related  With  The  Establishment  Of Labungkari  as  The  Capital  City  Of  Middle  Buton  Districk..The  aim  of  this  research  is  to  find  out  the advisability of Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk observed from a law’s side and to find out a background, a weakness, and  surplus of established Labungkari as the Capital City of Middle Buton  Districk.  This  research  was  done  in  Labungkari,  exactly  in  a  government  of  Middle  Button Districk.The  method  was  applied  in  this  research  is  the  descriptive  method  and  purposed  to  describe anything that have forms the background of establishment Labungkari as the Capital City Of Middle Buton Districk. The writer use a qualitative analysis based on a reports and a documentation in the field. A data collecting technique in this research includes by a profound interview and a secondary data and a tertiary data  a  study  book,  a  document,  and  the  articles.From  the  research,  the  writer  concluded  that  the establishment  Labungkari  as  the  Capital  City  of  Middle  BurtonDistrict  is  not  advisable  because  the establishment is not based on a mechanism that have permanently in a law and the establishment is just based on a collective consensus between a societies element.
Keyword : Region Establishment , Requirement Of Establishment Region.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraanpemerintahan  didaerah  diberikan  otonomi  yang  lebih luas dan lebih nyata kepada pemerintah daerah untukmenyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini dimungkinkan sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang  dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Perlu dibentuk daerah-daerah otonomi dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1),(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Semangat  otonomi  daerah  dan  fenomena  keinginan  masyarakat  pada  berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonomi baru yang terjadi dihampir seluruh daerah dinegara ini juga terasa pada masyarakat Buton. Masyarakat Buton yang menghendaki daerah Kabupaten Buton dimekarkan lagi menjadi dua daerah otonomi baru yang salah satunya  adalah  Kabupaten  Buton  Tengah.  Tuntutan  masyarakat  yang  sangat  kuat
ditingkat bawah ( grassroot )  tersebut didorong  oleh  keinginan memperoleh pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah.
Dalam  pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  harus  memenuhi  syarat  fisik kewilayahan  yang  meliputi  persyaratan  dasar  kewilayahan  dan  persyaratan  dasar kapasitas  daerah.  Syarat  fisik  kewilayahan  ini  meliputi  cakupan  wilayah,  lokasi  calon ibukota  kabupaten,  sarana  dan  prasarana  pemerintahan.  Penetapan  lokasi  ibukota tersebut dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksestabilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik  dan  sosial  budaya.  Adanya  sarana  dan  prasarana  pemerintahan  meliputi bangunan dan lahan untuk  kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat Daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Bangunan dan lahan berada dalam wilayah calon daerah serta lahan dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.
Kabupaten Buton Tengah menjadi daerah otonomi baru yang sebelumnya masuk dalam  cakupan  wilayah  Kabupaten  Buton.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendorong perkembangan  dan  kemajuan  provinsi  Sulawesi  Tenggara  pada  umumnya  dan Kabupaten Buton pada khususnya. Adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat juga  dipandang  perlu,  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Buton Tengah ditetapkan  Labungkari sebagai ibukotanya. Sebelum adanya pemekaran ini ada beberapa  wilayah  yang  diusulkan  untuk  menjadi  ibukota  kabupaten,  diantaranya Wamengkoli,  Lakudo  dan  Mawasangka.  Dalam  hal  ini  Labungkari  tidak  masuk  dalam pengusulan calon Ibukota Kabupaten Buton Tengah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Otonomi Daerah
Otonomi daerah berasal dari bahasa yunani “ autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah Undang-Undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan dan daerah.
Menurut Bagir Manan Otonomi Daerah mempunyai dua arti, pertama dalam arti formal  otonomi  daerah  diperlukan  dalam  rangka  memperluas  partisipasi  masyarakat dalam  pemerintahan, kedua dalam  arti  materiil  otonomi  daerah  mengandung  makna sebagai  usaha  mewujudkan  kesejahteraan  yang  bersanding  dengan  prinsip  negara kesejahteraan  dan  sistem  pemencaran  kekuasaan  menurut  dasar  negara  berdasarkan atas  hukum.  Sedangkan  menurutJoko Widodo,  pada  hakekatnya  otonomi  daerah bertujuan  menciptakan  sebuah  sistem  pemerintahan  yang  lebih  demokratis,  dimana keterlibatan  rakyat  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan publik maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dan dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dapat dilaksanakan secara  maksimal.  Oleh  karena  itu  dengan  otonomi  daerah  diharapkan  akan  dapat memberi peluang pada perubahan kehidupan pemerintah daerah.
Pengertian  daerah  otonom  menurut  UU  No.  23  Tahun  2014,  “Daerah  otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  Prinsip otonomi daerah yang  digunakan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang menekankan  pada  perwujudan  otonomi  yang  seluas-luasnya  nyata  dan  bertanggung jawab.
Prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  diberikan  kewenangan mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan  diluar  yang  menjadi  urusan pemerintah.  Daerah  memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  member pelayanan,  peningkatan,  peran  serta,  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Adapun  prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu  prinsip  bahwa  untuk  menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kebijakan yang senyatanya  telah  ada,  serta  berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (otonomi bersifat objektif). Sedangkan yang dimaksud  dengan otonomi yang  bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan  daerah  termasuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Adapun tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang  diharapkan dapatmenumbuhkembangkan daerahdalam  berbagai  bidang  ,meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

## b. Pembentukan Daerah
Sejak  penerapan  sistem  desentralistik  di  Indonesia  kata  pembentukan  menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam Undang- Undang  tersebut  daerah  diberi  kewenangan  untuk  membentuk  atau  memisahkan wilayah-wilayahnya  menjadi  satu  atau  dua  bagian  wilayahnya.  Banyak  daerah menggunakan  istilah  pembentukan  untuk  memaknai  sebuah  pembentukan  Daerah otonomi baru dalam suatu wilayahnya.
Pembentukan  daerah  dapat  berupa  pemecahan  daerah  provinsi  atau  daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah/wilayah otonomi, pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah  kecil  dengan  bentuk  dan  susunan  pemerintahannya  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Daerah  Indonesia  akan  dibagi  menjadi  daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  akan  dibagi  menjadi  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  untuk  mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa pembentukan Daerah    adalah  pemecahan  provinsi  atau  kabupaten/kota  menjadi  dua  daerah  atau lebih.Menurut  penulis,  pembentukan  daerah  adalah  Pemisahan  suatu  wilayah  dari wilayah  lain  untuk  membentuk  wilayah  baru  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya kebutuhan masyarakat serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan merata.
Istilah  pemekaran  daerah  sebenarnya  dipakai  sebagai  upaya  memperhalus bahasa  yang  menyatakan  proses  perpisahan  atau  pemecahan  satu  wilayah  untuk membentuk  satu  unit  administrasi  lokal  baru.  Dilihat  dari  kacamata  filosofi  harmoni, istilah  perpisahan  atau  perpecahan  memiliki  makna  yang  negatif  sehingga  istilah
pemekaran  daerah  dirasa  lebih  cocok  digunakan  untuk  menggambarkan  proses terjadinya  daerah-daerah  otonom  baru  pasca  reformasi  di  Indonesia.  Jika  kita  lihat kebelakang, pemekaran daerah begitu gencarnya dilaksanakan sejak zaman reformasi. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa zaman orde baru yang sentralistis itu sangat tidak adil bagi daerah. Daerah hanya menjadi sapi perahan yang diambil sumber daya alamnya dan hasilnya diserahkan kepemerintah pusat. Tidak ada pembangunan di daerah,  pembangunan  hanya  terpusat  di  Ibu  Kota  Negara.  Sehingga  menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Secara  hukum,  syarat-syarat  pembentukan  suatu  wilayah  untuk  menjadi kabupaten/kota  atau  provinsi  tidak  terlalu  sulit.  Pembentukan  harus  memenuhi persyaratan  dasar  dan  persyaratan  administrasi.  Persyaratan  dasar  meliputi, persyaratan  dasar  kewilayahan  dan  persyaratan  dasar  kapasitas  daerah.  Persyaratan dasar  kewilayahan  ini  meliputi  luas  wilayah  minimal  (berdasarkan  pengelompokan pulau  atau  kepulauan),  jumlah  penduduk  minimal,  batas  wilayah  (dibuktikan  dengan titik  koordinat  pada  peta  dasar),  cakupan  wilayah  meliputi  paling  sedikit  5  (lima) kecamatan  untuk  pembentukan  kabupaten,  dan  4  (empat)  kecamatan  untuk pembentukan  kota,  lokasi  calon  ibukota,  sarana  dan  prasarana  pemerintahan.  Namun bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan.

## c. Kedudukan dan Syarat Pembentukan Ibukota Kabupaten Buton Tengah
Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.  Ibukotanya  berada  di  Labungakri  Kecamatan  Lakudo.  Buton  Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2014.  Salah  satu  alasan  pemekaran  wilayah  ini  adalah  karena  permasalahan  akses. Seluruh  wilayah  Buton  Tengah  tidak  berada  di  Pulau  Buotn,  sedangkan  Ibukota Kabupaten Buton berada di Pasarwajo. Pelayanan dan kontrol membutuhkan biaya dan waktu yang panjang karena harus melewati laut menuju Kota Baubau, lalu dilanjutkan perjalanan darat menuju Pasarwajo di ujung timur Pulau Buton.
Wilayah  Kabupaten  Buton  Tengah  terdiri  atas  7  kecamatan  yang  berasal  dari sebagian  wilayah  Kabupaten  Buton  dengan  cakupan  wilayah  Kecamatan  Lakudo, Kecamatan  Gu,  Kecamatan  Sangia  wambulu,  Kecamatan  Mawasangka,  Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur, dan Kecamatan Talaga Raya.
Jika  dilihat  dari  sisi  aturan,  penetapan  Labungkari  sebagai  Ibukota  Kabupaten Buton  Tengah  telah  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  PP  Nomor  78  Tahun  2007,  yang terdiri  dari  syarat  administrasi,  syarat  teknis,  dan  syarat  fisik  kewilayahan.  Syarat administrasi  dan  syarat  fisik  kewilayahan  Penetapan  Labungkri  Sebagai  Ibukota Kabupaten Buton Tengah dituangkan dalam:
a. Surat  Keputusan  DPRD  Kabupaten  Buton  Nomor  09/DPRD/2008  tanggal  10  Mei 2008 tentang persetujuan pembentukan Calon Kabupaten Buton Tengah.
b. Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Buton  Nomor 8/DPRD/2010  tanggal  2  Juni  2010  tentang  persetujuan  lokasi  Ibukota  Calon Kabupaten Buton Tengah.
c. Keputusan DPRD Kabupaten Buton Nomor 9/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang persetujuan  pelepasan  kecamatan  yang  menjadi  cakupan  wilayah  calon  Kabupten Buton Tengah.
d. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Buton  Nomor  10/DPRD/2010  tanggal  2  Juni  2010 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton tengah.
e. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Buton  Nomor  11/DPRD/2010  tanggal  2  Juni  2010 Tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Tengah.
f. Keputusan  DPRD  Kabupaten  Buton  Nomor  12/DPRD/2010  tentang  Persetujuan Penyerahan  Kekayaan  daerah/sarana  Prasarana  Kepada  Calon  Kabupaten  Buton Tengah.
g. Keputusan  DPRD  Nomor  10/DPRD/2014  tanggal  9  Mei  2014  tentang  Persetujuan Penetapan Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon DOB Kabupaten Buton Tengah dan Calon DOB Kabupatern Buton Selatan.
h. Keputusan  DPRD  kabupaten  Buton  Nomor  19/DPRD/2013  tanggal  5  Juli  2013 tentang Perubahan calon Ibukota Daerah otonomi Baru Kabupaten Buton tengah.
i. Keputusan Bupati Nomor 148 tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan nama Calon kabupaten Buton tengah.
j. Keputusan Bupati Nomor 149 tahun 2008 tanggal 18 maret 2008 tentang persetujuan Lokasi calon Ibukota kabupaten Buton tengah.
k. Keputusan  Bupati  Buton  Nomor  150  tahun  2008  tanggal  18  maret  2008  tentang persetujuan Pelepasan Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah.
l. Keputusan  Bupati  Buton  Nomor  150  Tahun  2008  tanggal  18  Maret  2008  tentang Persetujuan  pemberian  dana  Hibah  untuk  mendukung  Penyelenggaraan Pemerintahan Calon kabupaten Buton tengah
m. Keputusan  Bupati  Buton  Nomor  152  tahun  2008  tanggal  18  Maret  2008  tentang Persetujuan  Pemberian  Dana  Untuk  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton tengah.
n. Keputusan  Bupati  Nomor  153  Tahun  2008  tanggal  18  Maret  2008  tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan daerah/sarana dan Prasarana yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton tengah.
o. Keputusan  Bupati  Buton  Nomor  415  Tahun  2010  tanggal  7  Juni  2010  tentang Persetujuan pelepasan Kecamatan yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton tengah.
p. Keputusan  Bupati  Buton  nomor  416  tahun  2010  tanggal  7  Juni  2010  tentang persetujuan  Pemberian  Hibah  Untuk  Mendukung  Penyelenggaraan  Pemerintahan Calon kabupaten Buton Tengah.
q. Keputusan  Bupati  Buton  Nomor  417  Tahun  2010  tanggal  7  Juni  2010  tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama kali Pada Calon Kabupaten Buton Tengah.
r. Keputusan  Bupati  Buton  Nomor  418  tahun  2010  tanggal  7  juni  2010  Tantang persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana dan Prasarana yang berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton tengah.
s. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang persetujuan Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Buton tengah.
t. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 7 Tahun 2010 Tanggal 16 Juni 2010  tentang  Penyempurnaan  Atas  Keputusan  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Tenggara Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Persetujuan  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru Kabupaten Buton tengah.
u. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 136/3056 tanggal 6 juni 2008, perihal usul Pembentukan Daerah Otonomi Baru.
Syarat  teknis  yaitu  hasil  kajian  daerah  yang  salah  satunya  yaitu  kemampuan ekonomi. Masyarakat Buton tengah Masyarakat Buton Tengah berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, pedagang, dan sebagian kecil bekerja di sektor pertambangan. Wilayah Kabupaten Buton Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan  perkebunan jagung, singkong, ubi jalar, dan kacang hijau. Perkebunan jagung di Kecamatan Gu seluas 2.679 Ha  dengan  total  produksi  537  ton  jagung.  Di  Kecamatan  Gu  juga  memiliki  luas  area pertanian  singkong  dengan  luas  area  2.679  Ha  dengan  total  produksi  11.258  ton, perkebunan kapuk 56,35 Ha dengan total produksi mencapai 480 ton, dan perkebunan kakao seluas 32 Ha dengan total produksi mencapai 390 ton.
Potensi laut yang dapat dimanfaatkan yaitu perikanan dan budidaya rumput laut yang  produksinya  mencapai  13.966,34  ton.  Kecamatan  Talaga  Raya  juga  menyimpan kekayaan mineral berupa tambang nikel. Dari sektor pariwisata, beberapa objek wisata baik wisata alam, sejarah maupun budaya menjadi daya tarik tersendiri. Seperti beberapa benteng bekas peninggalan kesultanan buton, adat dan tradisi masyarakat Gulamasta.

## C. METODE PENELITIAN
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan responden yang diharapkan mampu memberikan masukan dan penjelasan mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar.
Kepustakaan, yakni pengumpulan bahan dengan menelaah peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  masalah  tersebut,  atau  literatur  lain  yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  responden berdasarkan hasil wawancara.
2. Bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan  hukum  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan,  referensi-referensi  hukum,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen hukum.
3. Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum  pelengkap,yaitu  artikel  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik  analisa  penelitian  yang  digunakan  adalah  teknik  kualitatif  yang informasinya  digali  melalui  wawancara  mendalam  serta  informasi  yang  diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, baik dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi  ini  sehingga  apa  yang  menjadi  pertanyaan dalam penelitian ini terjawab dengan maksimal.

## D. PEMBAHASAN
a. Analisis Sesuai atau Tidaknya Syarat-Syarat Pembentukan Daerah Otonomi Baru  Kabupaten  Buton  Tengah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan
Dalam skripsi ini hanya akan dijelaskan gambaran umum Kecamatan lakudo dan Kecamatan Mawasangka yang merupakan wilayah yang diusulkan untuk calon Ibukota Kabupaten Buton Tengah. Dengan menganalisis kondisi fisik wilayah berupa konfigurasi wilayah, aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas.
Ketersediaan  fasilitas  dasar  sebagai  pendukung  pelaksanaan  pemerintahan  dan perekonomian,  terdiri  dari  Gedung  Pembantu  Bupati  Wilayah  Gulamas  Mawasangka, fasilitas pemerintahan kecamatan, lembaga perbankan (BRI) Kantor Pos dan pasar.
Secara lebih khusus, pembentukan daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa pembentukan dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan Kabupaten/Kota. Tahapan daerah persiapan Kabupaten/kota ini salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penentuan calon Ibukota Kabupaten/Kota.
Awalnya Wamengkoli yang telah memenuhi syarat sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007, dalam perkembangannya kemudian muncul nama Mawasangka yang kalau dikaji juga  memenuhi  syarat.  Tapi  satu  hal  yang  menjadi  pertimbangan  bahwa  pemekaran kabupaten  itu  semangatnya  bukan  hanya  dilihat  dari  memenuhi  atau  tidaknya  syarat yang ditetapkan UU tapi bagaimana ada sebuah konsensus bersama ditingkat masyarakat dicakupan  itu.  Labungkari  awalnya  muncul  dari  konsensus  itu,  bahwa  polemik pemekaran Buton Tengah itu ada pada letak ibukota dan berbagai pertimbangan bahwa kalau di Wamengkoli masih sama saja, kesulitan yang dihadapi saudara-saudara kita dari Mawasangka,  Talaga,  Mawasangka  Tengah,  Mawasangka  Timur  terkait  dengan  akses
pemerintahan juga Wamenkoli masih sangat dekat dengan Kota Baubau. Namun kalau di Mawasangka, ada juga komplain dari Lakudo, Lombe, dan Sangia Wambulu bahwa masih terlalu  jauh  juga.  Sehingga  disepakatilah  oleh  perwakilan  elemen-elemen  yang  ada dimana kita mencari titk temu yaitu di tengah-tengah maka disepakatilah Labungkari.
Padahal  jika  dilihat  dari  pemaparan  Nur  Alam  dalam  Rapat  Dengar  Pendapat terbuka pada 30 Januari 2014 di Gedung DPR RI Senayan Jakarta tentang kondisi objektif terkini  terkait  Buton  Tengah  mengenai  syarat  teknis  yang  ditampilkan  dengan  data scoring bahwa angka tertinggi adalah Kecamatan Mawasangka dengan nilai scoring 26 sedangkan Labungkari.
Berdasarkan  hasil  kajian  akademisyang  dilakukan  Universitas  Haluoleo  bahwa analisis  skalogram  menunujukkan  bahwa  Kecamatan  Gu  peringkat  1(satu)  dan Kecamatan  Lakudo  peringkat  2  (dua)  yang  memiliki  jumlah  fasilitas  dan  pelayanan, sedangkan  Kecamatan  Mawasangka  peringkat  3  (tiga)  kemudian  Kecamatan Mawasangka Tengah peringkat 4 (empat), Kecamatan Mawasangka Timur peringkat 5 (lima),  Kecamatan  Sangiawambulu  peringkat  6  (enam)  dan  Talaga  Raya  peringkat  7 (tujuh).  Letak  lokasi  Labungkari  di  Kecamatan  Gu  dan  Kecamatan  Lakudo  sehingga kriteria  Labungkari  sebagai  pusat  pertumbuhan  wilayah  memiliki  jumlah  dan  jenis fasilitas terbanyak untuk memenuhi berbagai kebutuhan penduduk di Kabupaten Buton tengah.Dengan adanya kajian akademis itu sehingga syarat formal yang sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 itu sudah terpenuhi, ada kajian akademisnya, akta hibah, tapal batas kawasan  ibukota  dan  kriteria-kriteria  lainnya  khusus  kawasan  ibukotanya  sementara labungkari tetap dalam kawasan Kecamatan Lakudo.

## b. Kelemahan  dan  Kelebihan  ditetapkanya  Labungkari  sebagai  Ibukota kabupaten Buton Tengah
Kelebihan  di  tetapkanya  Labungkari  sebagai  Ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah yaitu,  walaupun  wilayahnya  tidak  berada  persis  ditengah-tengah  namun  dianggap sebagai titik tengah karena dari Wamengkoli ke labungkari jaraknya 28 Km kemudian dari  mawasangka  ke  Labungkari  jaraknya  34  Km,  jadi  selisihnya  sekitar  8  Km. Selanjutnya  kawasan  yang  menjadi  cakupan  Labungkari  sebagai  kawasan  ibukota  itu, hutannya  dalam  penguasaan  Negara  sehingga  sangat  memudahkan  pemerintah  untuk melakukan ekspansi penataan karena jika wilayah tersebut masih dikuasai masyarakat
pemerintah  harus  membebaskan  lahannya  yang  membutuhkan  ekonomi  besar.  Jika wilayah  tersebut  juga  masuk  dalam  kategori  hutan  lindung  itu  juga  menjadi  masalah karena pemerintah harus meminta izin dengan prosedur yang panjang di Kementerian Kehutanan.  Dari  sisi  ekonomi  penempatan  ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah  sudah bagus,  karena  Labungkari  merupakan  poros  utama  antara  Mawasangka,  Wamengkoli, Raha dan sekitarnya.
Kelemahan  ditetapkannya  Labungkari  sebagai  ibukota  Kabupaten  Buton Tengah yaitu, akses pelabuhan di labungkari itu hampir tidak  ada. Sementara ibukota kabupaten yang sangat bagus apalagi wilayah Buton Tengah ini masih dalam kawasam maritim itu sebenarnya harus dekat dengan kawasan laut. Selanjutnya luas lahan yang dihibahkan masyarakat untuk kawasan ibukota lebih sedikit dibandingkan dengan luas tanah  yang  dihibahkan  di  dua  wilayah  yang  juga  diusulkan  sebelumnya  sebagai  calon ibukota  Kabupaten  Buton  Tengah.  Kemudian  kelemahan  lainnya  yaitu  kawasan  yang menjadi ibukota Kabupaten Buton Tengah ini merupakan kawasan yang masih kosong.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka pada bagian ini dirumuskan kesimpulan, yaitu :
1. Penetapan Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Buton Tengah tidak layak karena pada  awal  pemilihannya  hanya  berdasarkan  konsensus  antar  perwakilan  dari elemen-elemen masyarakat agar tidak  terjadi tarik menarik antara  dua  kecamatan yaitu  Kecamatan  Mawasangka  dan  Kecamatan  Lakudo  yang  sebelumnya  telah diusulkan menjadi calon ibukota Kabupaten Buton Tengah yang dapat menghambat pemekaran itu sendiri.
2. Kelemahan atas penetapan Labungkari sebagai ibukota Kabupaten Buton Tengah ini yang berdampak khususnya dari sisi ekonomi, meskipun Labungkari ini merupakan poros utama antara mawasangka, Wamengkoli dan Raha namun kawasan ini sangat jauh dengan kawasan laut sehingga menyebabkan akses pelabuhan juga sangat jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Rineka Cipta:Jakarta
Kasmawati,  Andi.  2010. Implikasi  Hukum  Kebijakan  Desentralisasi. Rayhan  Intermedia: Makassar
Manan,  Bagir.2005. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah. Pusat  Studi  Hukum  UII: Yogyakarta
Muchlis, Hamdi. 2008. Naskah Akademik tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah.
BPHN DEPKUMHAM RI: Jakarta
Muslimin,Amrah.1986. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Alumni: Bandung
Ratnawati,Tri.2009. Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
Soejito,Irawan.1990. Hubungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. Rineka Cipta:Jakarta
Soerjono,Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press:Jakarta
Sunarno,Siswanto.2005 .Hukum Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika:Jakarta
Widjaja,  H.A.W.2005. Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. PT  Raja  Grafindo Persada: Jakarta
B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Buton Tengah
- PP  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah.