## IDENTITAS ACEH DAN INDONESIA; MELIHAT ACEH DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

## Oleh: Irwan
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Serambi Mekkah Email: irwan2adaby@gmail.com

## Abstrack
The tempesteous relationship between Aceh and Indonesia made many experts frequently connect among Aceh and Indonesia Identities. It is impressed that the allignment between both identities are  coercion and only delusion of  Aceh people who  are considered lost in their  aceh  identities.  That  matter  is  considered  to have  been  engineered  by  Indonesia  to establish sosial and  cultural hegemony of javanesse in  Indonesia Republic.  Beside, many people do not have knowladge  about the the beginning process of the Aceh becoming part of indonesia and how the dynamic and transformation process of both identity which have been  united  in  Indonesia.  This  research  reviewed  the  transformation  both  identity  in historical perspective based on the facts and political communication from both identity.
Keyword: Aceh, Indonesia dan Identity Transformation
ﺺﺨﻠﻤﻟا
ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻲﻓ ءاﺮﺒﺨﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻞﻌﺠﯾ ﺎﻤﻣ ،ﺔﺒﻠﻘﺘﻣ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧاو ﮫﯿﺸﺗا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲھ  ﻦﯿﺘﯾﻮﮭﻟا  ﻦﯿﺗﺎھ  ﻦﯿﺑ  ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا  نأ  ﺐﺠﻋأ  نﻮﻜﺗ  ﻰﺘﺣ  ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧأو  ﺔﯿﺸﺗأ  ﺔﯾﻮھ  ﻦﯿﺑ  ﻂﻠﺨﻟا  نﺎﯿﺣﻷا ﮭﻧأ ﻰﻠﻋ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﮫﯿﺸﺗأ  نﺎﻜﺳ تﺎﺒﻏرو هاﺮﻛﻹا ﺮﺒﺘﻌﺗ وأ ﻢﮭﺗدﺎﻋو ﻢﮭﺘﻔﺻ ﺔﯾﻮھ اوﺪﻘﻓ ﻢ ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا
ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧأ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻣ ءارو .ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧإ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ ﻞﺧاد ﺔﯾوﺎﺠﻟا ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻢﻋﺪﻟ ﻦﻣ اﺪﺣأ ﺔﯿﺸﺗأ ﺖﺤﺒﺻأ ﻒﯿﻛ  ﻦﻋ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻠﻤﻌﻠﻟ نﻮﻓﺮﻌﯾ ﺎﻨﺒﻌﺷ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺲﯿﻟ كﺎﻨھ ،ﻚﻟذ ﻞﻛ ﯾﺪﻟا نﻮﻜﺗ ﻒﯿﻛو  ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧأ ةﺮﯾﺰﺟ ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧا ﻲﻓ ﻦﯾﺪﺤﺘﻣ ﺎﻧﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ  ﻦﯿﺘﯾﻮﮭﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟاو تﺎﯿﻣﺎﻨ . ،ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا تارﻮﻈﻨﻤﻟا ﻊﻣ ﻦﺒﺘﯾﻮﮭﻟا ﻦﯿﺑ لﻮﺤﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻒﺸﻜﺘﺴﺗو ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﻻﺎﺼﺗﻻاو
ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻤﻠﻜﻟا
ﺔﯾﻮﮭﻟا لﻮﺤﺗو ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧأو ﺔﯿﺸﺗأ :

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat
Aceh memiliki kebanggaan besar terhadap identitas mereka,
selama-lama berabad-abad mereka memandang  diri  mereka  sebagai  bangsa yang  merdeka  dan  bebas  bersaing  dengan bangsa-bangsa  lain  di  Asia  Tenggara. 1 Kebanggaan masyarakat Aceh akan identitas mereka  diatur  dan  dikelola  oleh  lembaga kesultanan  Aceh  yang  pada  tahun  1903
1 Anthony Reid, Menuju Sejarah Sumatera (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 341
dibubarkan  secara  sepihak  oleh  pemerintah kolonial  Belanda.  Meski  demikian  identitas masyarakat  tidak  serta  merta  hilang  seiring dengan pembubaran kesultanan Aceh tersebut.
Sejak pembubaran kesultanan, masyarakat Aceh menganggap bahwa Belanda  adalah  satu-satunya  penyebab hilangnya  kebanggaan  masyarakat  terhadap identitas  mereka.  dan  ketika  muncul identitas  baru  (nasionalisme  Indonesia) tahun  1945,  masyarakat  Aceh  menerima identitas  tersebut  dengan  harapan  mampu mengembalikan  identitas  lokal  mereka
sebelumnya  yang  telah  dihancurkan  oleh kolonial Belanda. Perjuangan dan penerimaan  masyarakat  terhadap  identitas baru  bisa  dikatakan  sebagai  usaha  mereka untuk mengembalikan kebanggaan Aceh. 2
Kebanggaan masyarakat Aceh terhadap  identitas  mereka  dan  kebencian mereka terhadap kolonial Belanda, memudahkan  mereka  menerima  identitas luar  yang  berseberangan  dengan  dengan kepentingan dan kekuasaan kolonial Belanda.  Ini  dibuktikan  dengan  penerimaan masyarakat  Aceh  (sebagian  masyarakat Aceh)  terhadap  kehadiran  Jepang  yang meski  masih  tergolong  bangsa  kafir  namun relatif mudah berinteraksi dengan masyarakat Aceh.  Bahkan kehadiran jepang ke  Aceh  direncanakan  secara  matang  oleh kelompok-kelompok  besar  di  Aceh. Hal  ini tidak  jauh  berbeda  dengan  kehadiran identitas Indonesia di Aceh yang sesungguhnya  sudah  dimulai  sejak  awal tahun 1920-an. 3
Setelah  Letnan  Jendral  J.  van Swieten mengumumkan penaklukan Kerajaan  Aceh  pada  31  Januari  1874  dan menyatakan  wilayah  Aceh  Besar  sebagai bagian  dari  wilayah  Hindia  Belanda,  maka sejak  itu  beralihlah  fokus  Aceh  dari  Dunia Melayu dan Samudera Hindia ke Pulau Jawa yang  menjadi  pusat  pemerintahan  kolonial Belanda. 4
Menurut Elson (2009),
Pembangunan sarana transportasi dan aktivitas transmigrasi  baik  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  personal  membuat semakin  banyaknya  kontak  antar  ras  dalam masyarakat  wilayah  Hindia  Belanda  yang memunculkan  saling  pengertian  dan  saling paham  sekaligus  menghilangkan  persaingan
2 Ibid. , hlm. 343-344
3 Ibid. , hlm. 343
4 R.  E.  Elson, The  Idea  of  Indonesia (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 8
yang  ada  sebelumnya. 5 Dalam  kasus  Aceh pemikiran  ini  tidak  sepenuhnya  bisa digunakan  karena  adanya  beberapa  fakta yang  menggambarkan  sulitnya  pergerakan yang  dimotori  oleh  orang  bukan  Aceh, menurut  Reid  (2012),  hal  tersebut  lebih banyak  disebabkan  proteksi  Pemerintah Kolonial  Belanda  dan  perasaan  curiga  oleh masyarakat  Aceh  sendiri  terhadap  orang bukan  Aceh  yang  (pernah)  menjadi  bagian dari  usaha  kolonialisme  Belanda  di  Aceh. 6 Namun  yang  terpenting  dari  interaksi tersebut adalah munculnya nasib yang sama (sebagai  bangsa  terjajah)  antara  masyarakat Aceh dan bumiputera Hindia lainnya.
Di  sisi  lain,  untuk  mengambil  hati masyarakat  Aceh,  Pemerintah  Kolonial Belanda  menerapkan  politik  pasifikasi (perdamaian)  yang  meliputi  bidang  politik, ekonomi,  sosial  dan  kebudayaan. 7 Politik pasifikasi ini adalah pengembangan dari ide Snouck Hurgronje, yang menilai penaklukan Aceh  melalui  jalan  kekerasan  oleh  Belanda tidak  berlangsung  efektif. 8 Salah  satu  hasil penting  dari  politik  pasifikasi  ini  adalah pembangunan  pendidikan  modern  di  Aceh. Di  beberapa  tempat  dibangun  sekolah- sekolah meski pada pelajarnya terbatas pada putra  dan  sanak  famili uleebalang atau orang-orang  yang  memiliki  kekuasaan  dan kekayaan.  Banyak  dari  rakyat  Aceh  yang
5 Ibid. , hlm. 9
6 Anthony Reid, Sumatera: Revolusi & Elite Tradisional (Jakarta:  Komunitas  Bambu,  2012),  hlm. 29-31
7 T.  Syarwan, Pendidikan  Barat  Untuk Penduduk  Bumi  Putera  Di  Aceh  1900-1942, Tesis, (Yogyakarta:  Program  Pascasarjana  UGM,  2002), hlm. 66
8 Lihat  Laporan  tentang  Aceh  oleh  kepada Snouck Hurgronje kepada Pemerintah Hindia
Belanda dalam E. Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat- nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda-Jilid III (Jakarta: INIS, 1990), hlm. 57-108
masih  menolak  memasukkan  anak-anak mereka  dalam  sekolah-sekolah  Belanda, namun  demikian  melalui  produk  lembaga- lembaga  pendidikan  tersebut  nasionalisme Indonesia di Aceh berkembang dan menemukan  pula  orang-orang  yang  tepat untuk mengembangkannya.
Menjelang  berakhirnya  kekuasaan Kolonial  Belanda  di  Aceh,  para  nasionalis muda  daerah  hasil  didikan  sekolah  Belanda telah  menjadi  tokoh-tokoh  yang  menduduki jabatan  strategis  dalam  pemerintahan  dan organisasi-organisasi  rakyat  lainnya,  dan mereka sering sekali vokal dalam mengkritisi  kebijakan  Kolonial  Belanda yang  bermaksud  mengisolasi  Aceh  dari pengaruh daerah Hindia  lainnya.  Legitimasi para  nasionalis  muda  ini  (terutama  T.  Nyak Arief)  semakin  kuat  karena  komunikasi intensif yang dibangunnya terhadap kelompok  ulama  reformis  (PUSA),  dan berujung  pada  semakin  kuatnya  ide-ide Nasionalisme  Indonesia  berkembang  di Aceh. Pada awal tahun 1940 an, PUSA telah menjadi  kekuatan  alternatif  Masyarakat Aceh  yang  dianggap  mampu  menyaingi kekuasaan  para uleebalang yang  semakin jauh dari rakyatnya.
B. TRANSFORMASI IDENTITAS DARI ACEH

## MENJADI INDONESIA
Secara  umum,  identitas  bumiputera yang baru mulai terbentuk sejak penyebaran terbatas pendidikan Belanda pada penduduk bumiputera  yang  mulai  diberlakukan  pada akhir  abad  ke  sembilan  belas.  Sarana pendidikan membuat masyarakat bumiputera  memiliki  alat  analisis  yang mendorong  munculnya  kesadaran  baru tentang  nasib  dan  status  mereka  selama menjadi  rakyat  terjajah  sekaligus  mampu melihat perlakuan diskriminatif pada mereka selama  kekuasaan  kolonial.    selain  itu pendidikan  juga  mengubah  cara  pandang
masyarakat terpelajar menjadi cara pandang

## Eropa  yang  “modern”  dan  “rasional”.
Sarana  lain  pembentukan  identitas  baru bumiputera  adalah  penerbitan  surat  kabar dan  majalah  yang  membuat  masyarakat suku di Hindia Belanda memahami persamaan  dan  perbedaan  kondisi  dalam kekuasaan kolonial. Penyelenggaraan ibadah haji  di  Mekkah  juga  merupakan  sarana efektif bagi penyebartan informasi kehidupan masyarakat bumiputera. 9
Penyelenggaraan pendidikan Belanda  secara  terbatas  pada  akhir  abad kesembilan  belas  menjadi  sarana  bagi penemuan  identitas  baru  bumiputera  meski awalnya  tidak  mendapat  yang  memuaskan dari bumiputera karena kuatir akan merusak budaya  lokal  setempat. 10 Bagi  masyarakat Aceh, pendidikan berdampak pada tumbuhnya kesadaran ketertinggalan mereka di segala bidang sekaligus memberi gambaran  yang  jelas  tentang  kehancuran sosial, ekonomi, politik, agama, dan budaya Aceh akibat perlawanan sporadis menghadapi  kekuasaan  kolonial  Belanda  di Aceh.  Dalam  penyelenggaran  pendidikan pesan-pesan  nasionalisme  terserap  oleh anak-anak  Aceh  melalui  para  guru  yang kebanyakan  berasal  dari  luar.  Meski demikian,  sekolah-sekolah  swasta  yang dikelola  oleh    Muhammadiyah  dan  Taman Siswa  masih  dianggap  “orang  luar”,  oleh sebab  dampak  kebijakan  isolasi  Aceh    dari wilayah  Hindia  lainnya.  Fakta  bahwa sekolah  dan  tenaga  pengajar  kebanyakan dikelola  orang  non-Aceh  membuat  tokoh-
9 R. E. Elson, op. cit. , hlm. 12-15
10 Ibid. , hlm. 12. Ali Hasjmy mengungkapkan  dampak  dari    “kampanye  anti Belanda”  di  Aceh  adalah  penolakan  masyarakat terhadap  segala  sesuatu  yang  ada  sangkut-pautnya dengan  Belanda,  dari  penolakan  terhadap  sekolah- sekolah  Belanda  sampai  pada  poliklinik-poliklinik didirikan  Belanda,  lihat  Ali  Hasjmy, Semangat Merdeka , (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 34
tokoh Aceh mendorong bagi orang asli Aceh bersedia  mengelola  sekolah-sekolah  yang ada  di  Aceh. 11 Menurut  Reid,  dorongan tokoh-tokoh  Aceh  ini  akibat  dari  kehausan modernisasi  yang  baru  dalam  masyarakat sekaligus semangat nasionalisme yang mulai berkembang  dan  keyakinan  akan  segera berakhirnya  kekuasaan  kolonial  Belanda. Gerakan  pendidikan  yang  dikelola  oleh orang  Aceh  semakin  menguata  pada  tahun 1930-an  setelah  kaum  ulama  tradisional mengambil  posisi  dan  peran  melalui organisasi PUSA. 12
Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide nasionalisme Indonesia di Pulau Jawa, dilanjutkan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan dan  pendidikan  seperti  SI,  Muhammadiyah dan  Taman  Siswa.  Tidak  membutuhkan waktu  lama  bagi  organisasi-organisasi  ini untuk  mengembangkan  organnya  bahkan sampai  ke  Aceh.  Organisasi  pertama  yang berhasil mendirikan cabangnya di Aceh dan mendapat pengikutnya yang lumayan banyak adalah SI. Pada tahun 1916, SI telah mempunyai  anggota  kurang  lebih  seribu orang  yang  terdiri  dari  para  uleebalang  dan saudagar. 13
Partisipasi lumayan masyarakat Aceh  dalam  SI  menunjukkan  adanya harapan  besar  akan  kebangkitan  kembali Aceh dalam perjuangan merebut
11 Sjamaun Gaharu mengungkapkan bahwa kesediaan mengajar di sekolah Taman Siswa karena dipengaruhi Teuku Hasan Dik dan Teuku Nyak Arief, nama  terakhir  adalah  Panglima  Sagi  XXVI  Mukim  di Aceh  Besar,  lihat  Ramadhan  KH- Hamid  Jabbar, Sjamaun  Gaharu;  Cuplikan  Perjuangan  di  Daerah Modal (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,  1995),  hlm. 14
12 Anthony Reid (2012), op. cit., hlm. 33
13 Ali  Hasjmy  menyebut  jumlah  anggota  SI di  Pulau  Aceh  saja  (pulau  antara  Uleelheu  dan Sabang) mendekati duaratus orang pada tahun 1925 sebelum  dibubarkan  pada  tahun  1926,  lihat  Ali Hasjmy (1985), op. cit. , hlm. 73-74
kemerdekaan dari kekuasaan kolonial. selain itu,  tokoh-tokoh  SI  di  Aceh  menggunakan spirit  Islam  dalam  proses  rekruitmen anggota  dan  pengelolaan  organisasi  yang membuat  organisasi  ini  semakin  menyebar pada wilayah Aceh lainnya. Di Lhokseumawe, para calon anggota disumpah  sebelum  menjadi  anggota  SI dengan  menggunakan  kitab  suci  al-Quran dan  pembacaan  ritual-ritual  lainnya,  yang kurang  lebih  sama  dengan  bentuk  sumpah yang  dilakukan  oleh  kaum  pejuang  Aceh dalam  menghadapi  Belanda  sebelumnya. 14 Organisasi  SI  berkembang  pesat,  tidak  saja diikuti oleh golongan pedagang tingkat kecil tapi  juga  oleh  sebagian  uleebalang  dan pedagang  besar  dengan  motivasi  beragam. Di  kehulubangan  Geudong  Aceh  Utara misalnya, motivasi uleebalang terlibat didalamnya bukan dikarenakan oleh semangat  ekonomi  Islam  namun  lebih kepada semangat anti-kapitalis. 15
Di Lhokseumawe, keterlibatan uleebalang lebih dimotivasi kepada kehidupan  perekonomian  mandiri  dari masyarakat  sekitarnya.  Oleh  karena  itu pendirian  koperasi-koperasi  simpan  pinjam menjadi  program  prioritas  oleh pihak uleebalang. 16 Selain
memperkuat perekonomian diri dan anggota kelompoknya,  SI  juga  berhadapan  dengan kekuatan-kekuatan luar (terutama pemerintahan  kolonial  dan  kelompok- kelompok  pendukungnya)  yang  berpotensi menghambat  perkembangan  program  yang dijalankan  organisasi  tersebut.  Oleh  karena itu,  proganda  mengenai  isu  persatuan kelompok  Islam  kerap  dilakukan  oleh tokoh-tokoh organisasi tersebut, tidak jarang para  propagandisnya  menerangkan  tentang
14 Anthony Reid (2012), op. cit. , hlm. 25
15 Ibid. , hlm. 26
contoh-contoh yang dilakukan oleh organisasi  SI  di  tanah  Jawa  dalam menghadapi lawan-lawannya tersebut. Pengambilan  model  kerja  SI  di  Pulau  Jawa sedikit  banyak  ikut  mendekatkan  Aceh dengan  masyarakat  Hindia  Belanda  lainnya terutama  dalam  hal  persamaan  nasib  dan ide-ide kebangsaan  yang mulai berkembang pesat di Pulau Jawa. 17
Muhammadiyah juga mendapat pengikut  yang  tidak  sedikit  di  Aceh  setelah berhasil mendirikan beberapa sekolah  Islam yang modern meski sedikit banyak berbenturan dengan ulama-ulama tradisional Aceh  terutama  setelah  berbenturan  dengan PUSA  khususnya dalam  kasus  pemulihan kembali Kerajaan Aceh. 18 Aktivitas Muhammadiyah  di  Aceh  sedikit  berbeda dengan  yang  terjadi  di  Pulau  Jawa.  Selain bergerak  di  bidang  pendidikan,  para  tokoh Muhammadiyah  juga  menjadi  politisi  yang
17 Ibid. , hlm. 27
18 Rusdi  Sufi  menyebut  Muhammadiyah sebagai  salah  satu  penyebab  timbulnya  dinamisasi sosial dalam masyarakat Aceh. Menurutnya, kemunculan  organisasi  lokal  khususnya  PUSA karena  adanya  tantangan  dari  Muhammadiyah  yang memperkenalkan konsep-konsep baru tentang pendidikan dan organisasi, lihat Rusdi Sufi, Muhammadiyah  dan  Dinamisasi  Masyarakat di  Aceh Tahun  1927-1942 ,  dalam  Anonimus, Pendidikan Sebagai  Faktor  Dinamisasi  dan  Integrasi  Sosial (Jakarta:  Depdikbud,  1989),  hlm.  49.  Hubungan Muhammadiyah  dan  PUSA  sedikit  merenggang ketika  pada  Januari  1939  para  ulama  dan  kelompok pedagang  kecil  mengeluarkan  petisi  mendukung pemulihan  kembali  Kerajaan  Aceh  oleh  pemerintah kolonial  yang  dimuat  oleh  pers.  Kaum  uleebalang dipimpin  oleh  Teuku  Mohammad  Hasan  (Bekas Konsul  Muhammadiyah  Aceh)  menentang  petisi  dan rencana  tersebut  dan  menuduh  PUSA  terlibat  dalam rencana  pemulihan  kesultanan  tersebut,  tuduhan Mohammad  Hasan  membuat  hubungan  PUSA  dan Muhammadiyah  meruncing  dan  berdampak  pada sulitnya  gerakan-gerakan  Muhammadiyah  di  Aceh, lihat  Ismuha,  dkk., Pengaruh  PUSA  terhadap Reformasi  di  Aceh , dalam  Anonimus, Agama, Perkembangan  Fikiran  dan  Pembangunan (Jakarta: Direktorat  Pembinaan  Perguruan  Tinggi  Agama Islam, 1979), hlm. 51-52.
kadangkala kerap berbenturan dengan pemerintah kolonial dan juga organisasi atau kekuatan-kekuatan  lokal  lainnya. 19 Penting juga  dicatat  disini  proses  pembaharuan agama  oleh  Muhammadiyah  cenderung tidak  berlangsung  sukses  karena  dianggap terlalu  keras  dan  vulgar  mengkrtitik  budaya agama  lokal.  Meski  PUSA  juga  melakukan kegiatan  serupa,  aktivitas  mereka  relatif lebih diterima oleh masyarakat Aceh, karena pendekatannya persuasif dan tidak menyinggung  pemahaman  lokal  masyarakat dalam beragama. 20
Kemunculan  organisasi  pergerakan dan  pendidikan  di  Aceh,  menggiring masyarakat Aceh terutama para pengikutnya akan  kesatuan  masyarakat  Hindia  Belanda baik  secara  geografis  maupun  politik. Perkembangan  dan  keadaan  masyarakat kolonial  di  daerah  lain  mulai  dibandingkan dan dijadikan inspirasi bagi dunia pergerakan    di  Aceh.  Ditambah  dengan masih  besarnya  sentiment  anti-Belanda (meski  bersifat  laten),  ide  Nasionalisme Indonesia mulai dikenal dan berkembang di Aceh  terutama  pada  generasi  muda  yang memperoleh  pendidikan  baik  di  sekolah Belanda  atau  di  sekolah  swasta lain. Perkenalan  masyarakat  terhadap  ide-ide Nasionalisme  Indonesia  mendapat perhatian dari Pemerintah Belanda, sehingga organisasi  SI  dinyatakan  terlarang  dan sekolah-sekolah  swasta  tidak  dibenarkan lagi  beroperasi.  Penangkapan  terhadap-
19 Pimpinan  Muhammadiyah  di  Aceh (terutama  konsul  pertama  dan  kedua)  berasal  dari kalangan  ulebalang  yang  berkuasa,  dalam  hal  ini legitimasi  agama  tidak  dimiliki  oleh  Muhammadiyah terutama  dalam  hal  mengeluarkan  fatwa  hukum syariah,  Ismuha, Ulama  Aceh  Dalam  Perspektif Sejarah ,  dalam  Taufik  Abdullah  (ed.), Agama  dan Perubahan  Sosial (Jakarta:  Rajawali,  1980,  hlm.  64. Lihat  juga  Nazaruddin  Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum  Republik (Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti, 1990), hlm. 6
20 Taufik Abdullah (1983), op. cit. , hlm. 64
terhadap tokoh-tokoh SI
dan Muhammadiyah  di  Aceh  dilakukan  oleh Belanda dalam rangka mengisolasi Masyarakat Aceh dari pertumbuhan semangat  persatuan  Masyarakat  Hindia lainnya  yang  mulai  membesar  di  Pulau Jawa. 21
Perkembangan  politik  Aceh  yang mulai  tidak  menguntungkan  Belanda  sejak tahun  1920-an,  terutama  setelah  hadirnya organisasi  luar  Aceh  tersebut,  mendorong pemerintah  kolonial  menerapkan  kebijakan isolasi  Aceh  dari  pengaruh  luar  sekaligus mendorong  penduduk  lokal  mengambil peran  lebih  besar  dalam  pembangunan Aceh.  Beberapa  organisasi  lokal  mulai didirikan  di  Aceh  baik  itu  di  bidang  sosial, ekonomi, pendidikan maupun agama. 22 Dan organisasi yang paling besar dan berpengaruh  adalah  PUSA  yang  didirikan oleh  kelompok  ulama  lokal  Aceh.  Dalam waktu  singkat  PUSA  telah  berkembang sebagai  satu-satunya  organisasi  lokal  yang bergerak dalam modernisasi bidang pendidikan  dan  keagamaan  di  Aceh  persis seperti dilakukan oleh Muhammadiyah.
Seiring  proses  PUSA  sudah  dalam posisi  sebagai  representasi  dari  masyarakat Aceh  baik  dilihat  dari  kuantitas  anggota maupun kualitas gerakannya. Perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat
21 Pada Februari 1921, Pemerintah Kolonial menahan  tiga  tokoh  SI;  Boedjang,  Mat  Said  dan Abdul  Latif. Ketiganya  dibuang  keluar  Aceh  sebagai hukuman dari aksi pergerakan mereka, lihat Anthony Reid (2012), op. cit., hlm. 27
22 Beberapa  organisasi  lokal  yang  didirikan dalam  periode  ini  antara  lain;  Syarikat  Atjeh  Moeda Setia (Juli 1916), Syarikat Oesaha (November 1916), Syarikat  Atjeh  (Mei  1917),  Volksonderwijzersbond Atjeh  (Desember  1918),  Islam  Menjadi  Satu  (1919), Tjinta  Bangsa  (Mei  1919),  Syarikat  Cooperatie Toeloeng  Menoeloeng  (Desember  1919),  Bajoer Oesaha  (Maret  1920),  Kongsi  Atjeh  Sumatra  (Juli 1920)  dan  Poesa  (1939),  lihat  Anonimus, Sejarah Pendidikan  Daerah  Istimewa  Aceh (Jakarta: Depdikbud, 1984), hlm. 55
Aceh  mau  tak  mau  harus  disikapi  PUSA terutama terkait dengan kehidupan masyarakat banyak, dan dalam hal ini sikap kritis  harus  diambil  PUSA  terhadap  para uleebalang  yang  melakukan  penyimpangan dan  penggelapan  dana-dana  umat.  tindakan ini  menempatkan  PUSA  sebagai  pembela utama kepentingan masyarakat banyak yang rentan  menjadi  korban  penyimpangan  para uleebalang. Banyak masyarakat yang sebelumnya kritis terhadap perilaku uleebalang turut menggabungkan diri dengan kekuatan PUSA. Kondisi ini dengan sendirinya  telah  menempatkan  PUSA  pada posisi yang berlawanan dengan kepentingan sekelompok uleebalang yang  ujungnya menjadi oposisi dari uleebalang itu sendiri.
Pengambilan posisi yang
berseberangan dengan uleebalang memunculkan kaum ulama sebagai kekuatan masyarakat sipil tandingan bersama struktur uleebalang yang  sudah  mapan. 23 Dengan posisi  tersebut  juga  masing-masing  pihak mencari  sekutu  yang  sesuai  dengan  nilai perjuangannya,  dalam  hal  ini  PUSA bersukutu dengan mayoritas rakyat kecil dan golongan  muda  terpelajar  yang  sudah terpengaruh  dengan  ide-ide  nasionalisme Indonesia,  sedangkan uleebalang lebih banyak berharap pada kebaikan dan bantuan dari sekutu kolonialnya.

## C. DINAMIKA ACEH DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya, proses  Aceh  menjadi  Indonesia    dilalui dengan  suara  pro  dan  kontra  kelompok- kelompok  masyarakat  di  Aceh.  Proses  ini ‘disempurnakan’  pula  dengan  Perang Cumbok  antara  ulama  (PUSA)  dan  rakyat kepada  kelompok uleebalang dan  berlanjut
23 Ahmad Taufan Damanik, Hasan Tiro: Dari Imajinasi  Negara  Islam  ke  Imajinasi  Etno-Nasionalis (Jakarta: FES dan AFI, 2010), hlm. 38
dengan  kejadian  pembersihan  unsur-unsur feodalisme  oleh  gerakan  Badan  Keinsyafan Rakyat,  berakhir  pada  jatuhnya  ratusan korban  jiwa  dari  masing-masing  kelompok pendukung.  Akhir  dari  konflik  ini  adalah kemen angan  ‘sementara’  pihak  PUSA  atau uleebalang.
Meski  berada  pada  pihak  saling berseberangan pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kelompok  PUSA  dan uleebalang tetap menjadi pelopor ide-ide nasionalisme Indonesia  dan  berada  dalam  posisi  teguh mempertahankan  kemerdekaan  dari  usaha pendudukan  kembali  kekuasaan  Kolonial Belanda  di  Aceh.  T.  Nyak  Arief,  T. Muhammad  Hasan  Dik,  Tuanku  Mahmud, T.  Ali  Panglima  Polem,  T.  Cut  Hasan,  dan T.  Muhammad  Thajeb  termasuk  pendiri Republik  Indonesia  di  Aceh  yang besar perannya menyebarkan ide-ide nasionalisme pada  generasi  muda  kaum  terpelajar  dan mereka termasuk dalam golongan uleebalang dan bangsawan Aceh. Sementara Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Haji Ahmad  Hasballah  Indrapuri,  Tgk.  Syekh Abdul  Hamid,  dan  Tgk.  Abdurahman Meunasah  Meucap  adalah  golongan  PUSA yang  menetapkan  pilihan  rakyat  Aceh bergabung dalam Negara Republik Indonesia,  serta  mengeluarkan  fatwa  wajib berjuang  mempertahankan  kemerdekaan Indonesia.
Pertentangan  antar  kedua  kelompok tersebut  menunjukkan  adanya  polarisasi dalam  masing-masing  kelompok yang berujung  pada  konflik  seperti  disebutkan sebelumnya.  Dalam  kelompok  uleebalang, kubu  konservatif  dan  moderat  dibedakan oleh  usia  dan  tingkat  pendidikan  yang ditempuh. 24 Kalangan  konservatif  masih
24 Reid  menyebut uleebalang muda  yang berpendidikan  barat  mendekatkan  mereka  dengan pergerakan  nasional  Indonesia  namun  menjauhkan
ragu terhadap kekuatan negara baru (Indonesia)  dapat  meruntuhkan  kekuasaan kolonial,  dan  secara  tersirat  menunjukkan kekuatiran  akan  eksistensi  mereka  setelah berdirinya  negara  baru. 25 Dalam  kelompok PUSA,  polarisasi  terjadi  dalam  kelompok tua dan kelompok muda. 26 Kelompok muda cenderung  lebih  progresif  dan  menganggap uleebalang sebagai  inti  dari  kekuasaan kolonial yang menyengsarakan rakyat Aceh. Perilaku uleebalang yang  menyimpang menjadi  sorotan  kelompok  muda,  seolah- olah  tidak  ada  peran uleebalang yang memihak  pada  kepentingan  rakyat  Aceh. Keterbatasan  kelompok  muda  ini,  pada kondisi tertentu mampu didinginkan kelompok  tua  hingga  meletusnya  aksi  TPR oleh  Husein  al  Mujahid.  Secara  khusus, Husein al Mujahid adalah pimpinan kelompok  muda  yang  sudah  bersentuhan dengan  ide-ide  progressif  Tan  Malaka melalui Nathar Zainuddin dan Xarim M.S.,- tokoh komunisme Sumatera pada dasawarsa keempat abad ke 20. 27
mereka  dari  bagian  terbesar  rakyat  Aceh,  lihat, Anthony Reid (2012), op. cit., hlm. 31
25 Ibid., hlm. 272-273, tokoh menonjol dalam kelompok ini  adalah  Teuku  Muhammad  Daud Cumbok  yang  kelak  menjadi  pemimpin  kelompok uleebalang menghadapi PUSA dalam perang Cumbok.  Ia  seorang  yang  keras  dan  berani  terang- terangan  mengekspresikan  sikapnya  mendukung kembali  kehadiran  Belanda  di  Aceh  meski  di  depan pendukung setia Republik Indonesia.
26 Nazaruddin  Sjamsuddin  membaginya dalam  kelompok  Ulama  dan  Zuama,  masing-masing kelompok dapat dibedakan dari pandangan politiknya dan  perbedaan  latarbelakang.  Zuama  memiliki pendidikan  agama  yang  cukup  namun  tidak menjadikan kerja pengajaran dan penyebaran agama (dakwah)  sebagai  profesi  seperti  halnya  para  ulama. Dari  segi  usia Zuama rata-rata  berusia  di  bawah empatpuluh  tahun,  lihat  Nazaruddin  Sjamsuddin, op. cit. , hlm. 7
27 Anthony  Reid  (2012), op.  cit., hlm.  311, “Persatuan  Perjuangan”  Tan  Malaka  mempunyai pengaruh  sama  di  Sumatera  seperti  halnya  di  Jawa. Pemikiran Tan Malaka mendapat sambutan hangat di Medan.  Xarim  M.S.,  Nathar  Zainuddin  dan  Joenoes
Namun  dibalik  itu  semua,  semangat kemerdekaan  terpancar  dari  mayoritas Masyarakat Aceh pada 1945. Residen Aceh T.  Nyak  Arief  yang  berasal  dari  golongan uleebalang adalah tokoh Republik Indonesia yang  berperan  besar  membangun  Indonesia di Aceh pada periode-periode awal. Keberanian  sikap  dari  Nyak  Arief  menolak tawaran  Belanda  untuk  menduduki  kembali Aceh  menjadi  pemicu semangat  bagi  para pemuda dan ulama untuk semakin menyokong  eksistensi  Indonesia.  Semangat Keindonesiaan  masyarakat  Aceh  terlihat dengan  menyamakan  kualitas  perjuangan mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia senilai  dengan  perjuangan  Rakyat  Aceh dalam  perang melawan  Kolonial  Belanda sebelumnya.  Bahkan  empat  ulama  terkenal Aceh memfatwakan hukum jihad bagi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 28
Semangat kemerdekaan dengan cepat memperoleh bentuknya melalui pembentukan  Komite  Nasional  Indonesia (KNI)  Daerah  Aceh  pada  28  Agustus  1945 yang diketuai oleh T. Nyak Arief dan Badan Kelaskaran  Angkatan  Pemuda  Indonesia (API)  yang  dipimpin  Sjamaun  Gaharu  pada 10  Oktober  1945. 29 Sementara  di  pihak PUSA, respon terhadap kemerdekaan Indonesia  disikapi  dengan  pembentukan Lasykar  Mujahidin  yang  berfungsi  sebagai kekuatan  untuk  menghadapi  upaya  Belanda kembali  berkuasa  di  Aceh.  Para  mujahidin bersama  badan  kelaskaran  rakyat  lainnya beramai-ramai membentuk barisan
Nasution  adalah  tokoh-tokoh  komunisme  Sumatera yang  memiliki  hubungan  erat  dengan  Tan  Malaka baik secara pribadi maupun ideologi.
28 Lihat lampiran seruan empat ulama Aceh
29 Ramadhan  KH- Hamid  Jabbar, op.  cit. , hlm.  88,  untuk  mengetahui  uraian  mengenai pembentukan  badan-badan  resmi  dan  penyusunan pemerintah Daerah di Aceh, Lihat Hardi, S.H., Daerah Istimewa  Aceh:  Latar  Belakang  Politik  dan  Masa Depannya (Jakarta:  Cita  Panca  Serangkai,  1993), hlm. 99-102
sepanjang  pantai  Aceh  dengan  tujuan  untuk mencegah upaya Belanda mendarat kembali di Aceh.
Respon rakyat Aceh terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan
Indonesia 1945 menunjukkan adanya kesatuan kuat dalam kepemimpinan Masyarakat  Aceh.  Anthony  Reid  (2012), menyebut  pemimpin  di  Aceh  tampak  lebih kuat  dan  lebih  siap  dalam  menangani urusannya  sendiri  dibanding  dengan  di Sumatera  Timur. 30 Sementara  ahli  lain menyatakan  Revolusi  Nasional  1945-1949, menyebabkan  rakyat  Aceh  memperoleh kembali  otonomi  di  bidang  sosial,  ekonomi dan  politik  secara  efektif  sebab  pemerintah pusat tidak  mampu  campur  tangan  pada masalah-masalah setempat, termasuk keberhasilan mencegah kembalinya Belanda menguasai Aceh. 31
Efektifitas  kepemimpinan  di  Aceh membuat para tokoh Aceh berhasil memobilisasi  pasukan  besar  ke  Kota Medan-Sumatera  Timur  pada  akhir  tahun 1946  untuk  menangkal  pergerakan  Belanda agar  tidak  masuk  ke  Aceh. 32 Meski  tidak terjadi pertempuran seperti yang dibayangkan  oleh  rakyat  Aceh,  namun upaya  tersebut  menunjukkan  wilayah  Aceh benar-benar  dikuasai  sepenuhunya  oleh orang Aceh dan pada saat bersamaan sudah menyatakan komitmennya bergabung dalam negara  Republik  Indonesia.  Sejak  1945, Rakyat  Aceh  sudah  mendeklarasikan  diri sebagai  wilayah  Republik  Indonesia  yang
30 Anthony Reid (2012), op. cit., hlm. 259
31 Nazaruddin Sjamsuddin, op. cit. , hlm. 2
32 Amran  Zamzami, Jihad  Akbar di  Medan Area (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1990),  hlm.  124-126. Pengerahan  pasukan  ke  kota  medan  dikenang  oleh masyarakat  Aceh  sebagai  peristiwa  medan  area, untuk  mengetahui  latarbelakang  dan  detail  peristiwa tersebut  lihat,  Lihat  juga  Tgk.  A.K.  Jakobi, Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area (Jakarta: Seulawah RI-001, 1992), hlm. 93-105
bebas  dari  pengaruh  kolonial.  Penerimaan Masyarakat  Aceh  bisa  dikatakan  tanpa syarat,  disebabkan  oleh  karena  bayangan sebuah  Negara  Indonesia  yang  merdeka, tidak  berbeda  dengan  kondisi  Kerajaan Aceh sebelumnya yang kental yang merdeka dan bebas bersyariat Islam. 33
Kondisi  Republik  Indonesia  sampai tahun  1949  tidak  mengalami  perubahan berarti  yang  berpengaruh  terhadap  daerah- daerah  jauh  khususnya  Aceh.  Bahkan  pada saat  itu  bisa  dikatakan  konsep  Republik Indonesia  di  Aceh  sesuai  dengan  yang diimpikan masyarakat, penyelenggaraan negara  dilaksanakan  secara  otonom  oleh orang Aceh sendiri dan bebas dari intervensi Kolonial  Belanda  maupun  aturan-aturan rumit  dalam  sebuah  sistem  ketatanegaraan. Pemimpin  negara  yang  dipilih  oleh  sidang Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Soekarno-Hatta  beserta  kabinetnya  belum mampu  menjalankan  pemerintahan  secara efektif,  disebabkan  oleh  masih  adanya Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia.
Perhatian  pemimpin  negara  lebih  banyak tertuju  pada  usaha-usaha  diplomasi  dan revolusi fisik menghadapi kehadiran kembali  Belanda  di  Indonesia.  Suasana politik  di  Jakarta  tersebut  juga  membuat nasionalisme  Indonesia  Masyarakat  Aceh tidak  mengalami  perubahan  siginifikan. Sampai  saat  itu,  Pemerintahan  Indonesia  di Aceh  mampu  mengatur  dan  mengelola rakyatnya  secara  mandiri  dan  tidak  dibatasi oleh  aturan-aturan  kompleks  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia.
33 Anthony  Reid  (2011), op.  cit., hlm.  344, Reid  juga  menyebut  pengaruh  propaganda  Jepang yang  putus  asa  atas  kekalahan  mereka  kepada  para generasi  baru  pelajar  Aceh  berhasil  meyakinkan pelajar  tersebut  untuk  merapatkan  barisan  di belakang Republik yang baru.
Setelah pengakuan kedaulatan Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  pada perjanjian Konferenasi Meja Bundar (KMB),  Den  Haag  pada  November  1949, 34
yang dilanjutkan dengan proses pembangunan  politik,  demokrasi,  hukum, dan  ekonomi  dimulai  sejak  tahun  1950, hubungan negara dan daerah mulai menimbulkan  gejolak.  Ricklefs  menyebut sebagian  sejarah  bangsa  Indonesia  sejak tahun  1950  berisi  kegagalan  kelompok- kelompok  pimpinan  secara berturut-turut memenuhi  harapan  tinggi  yang  ditimbulkan oleh  keberhasilan  perjuangan  mencapai kemerdekaan. Sampai tahun 1957, kegagalan demokratisasi di Indonesia disebabkan  oleh  korupsi  tersebar  luas, ancaman  disintegrasi  wilayah,  keadilan sosial  belum  tercapai,  masalah-masalah ekonomi  belum  terpecahkan,  dan  banyak harapan-harapan masa revolusi digagalkan. 35 Sayangnya
dalam Historiografi Indonesia tidak banyak tercatat sebab-sebab  kultural  sebagai  salah  satu kegagalan demokratisasi ini. 36
Dalam  kasus  Aceh, pada  periode revolusi  fisik  tidak  sulit  bagi  masyarakat Aceh  untuk  setia  kepada  Pemerintah  Pusat karena  mereka  merasa  aman  dengan
34 Dalam  memoirnya,  Hatta  menyebut peristiwa  ini  sebagai  proses  penyerahan  kedaulatan dari  kolonial  Belanda  kepada  Republik  Indonesia Serikat  (RIS),  lihat  Mohammad  Hatta, Memoir (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 558
35 M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press,  2011), hlm. 355
36 Hasan  Tiro  menekankan  sebab  kultural sebagai  salah  satu  biang  dari  kegagalan  proses percobaan  demokrasi  pada  periode  1950 – 1957, dalam hal ini dia menyebut falsafah negara Pancasila sebagai  pengganti  ideologi  Islam  dan  sistem  negara kesatuan atas suatu bangsa bersuku yang dianggapnya  tidak  berbasis  pada  kultur  masyarakat Indonesia  secara  umum.  Lihat  Hasan  Muhammad Tiro, Demokrasi  untuk  Indonesia (Jakarta:  Teplok Press, 1999), hlm. 34-106
otonomi  yang  dimiliki,  namun  dipihak  lain, otonomi membuat Pemerintah Pusat kehilangan  muka  karena  sering  dihadapkan pada  situasi  yang  memaksa  Pusat  tunduk pada  tuntutan  Aceh  sebagai  imbalan  atas kesetiaan  mereka. 37 Kondisi  ini  berarti  pula bahwa  mimpi  untuk  mewujudkan  sebuah negara  yang  betul-betul  merdeka  sebagai pengganti  identitas  lokal  sebelumnya  mulai menghadapi tantangan berat.
Kebijakan pertama Pemerintah
Republik  Indonesia  dalam  periode  ini terhadap Aceh yang memperkeruh hubungan  keduanya  adalah  meleburkan Daerah  Aceh  dalam  wilayah  Propinsi Sumatera  Timur  dengan  Ibukota  Medan melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No.  5  tahun  1950  yang ditandatangani  oleh  Mr.  Assaat  sebagai Pemangku  Jabatan  Presiden  dan  Mr. Soesanto Tirtoprodjo sebagai Menteri
Dalam  Negeri,  sebagai  pengganti Peraturan Wakil  Perdana  Menteri  Pengganti  Undang- Undang
No. 8/Des/Wk.PM/1949 sebelumnya,  tentang  pembentukan  Aceh sebagai  Propinsi  dan  Daerah  Otonom diperlengkapi  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Propinsi  Aceh  dan Dewan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  lima anggota.  Kebijaksanaan  Pemerintah  Pusat tersebut  mengganggu  stabilitas  politik  lokal karena  menimbulkan  pertentangan  dalam kelompok-kelompok  di  Aceh  khususnya golongan  PUSA  dan  uleebalang  sebagai seteru  lama. 38 Bagi  mayoritas  masyarakat
37 Nazaruddin Sjamsuddin, op. cit. , hlm. 2
38 Hardi, S.H., op. cit. , hlm. 116-117. Pada tanggal 19 Mei 1950, disepakati Piagam Persetujuan RIS  dan  RI,  yang  dilanjutkan dengan  pernyataan bersama antara pihak RIS dan RI pada 20 Juli 1950, tentang  perubahan  sistem  dari  negara  federal menjadi  negara  kesatuan,  dari  Republik  Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Perkembangan  dari  kesepakatan  ini adalah dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  no.  21 tahun  1950  yang  menetapkan  bahwa  Daerah
Aceh  terutama  Golongan  PUSA,  peleburan Propinsi  Aceh  membuat  mereka  merasa terhina,  dan  nilai-nilai  keagamaan  mereka diabaikan  para  pejabat  yang  datang  ke daerah itu. Hal tersebut kemudian memunculkan  rasa  kedaerahan  yang  kuat, yang  mengarahkan  rakyat  pada  sebuah pemberontakan berdarah. 39

## D. PENUTUP
Meski  hubungan  kedua  identitas berlangsung sangat dinamis bahkan cenderung panas dalam beberapa pada tahun berikutnya,  namun  pada  awal  proses pendirian Indonesia, rakyat dan daerah Aceh menjadi  kelompok/daerah  yang  paling  solid dalam  mendukung  dan  menyokong  negara baru itu. Perasaaan dan  soliditas ini muncul diakibatkan  oleh  kebencian  mendalam Rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda sekaligus  untuk  memelihara  angan-angan mereka  (rakyat  Aceh)  untuk  hidup  merdeka dan  mandiri  dalam  mengelola  daerah  dan mengekpresikan kebanggaan terhadap identitas yang dianggap pernah jaya di masa lalu.  Transformasi  identitas  ini  dimulai melalui  gerakan-gerakan  pendidikan  dan agama  yang  secara  tidak  disadari  dapat berlangsung  oleh  karena  kebijakan  dari kolonial Belanda sendiri.
Republik  Indonesia  Serikat,  sesudah  berbentuk negara  kesatuan  akan  terbagi  dalam  10  propinsi administratif,  diantaranya  terdapat  propinsi  Sumatera Utara  yang  didalamnya  meliputi  daerah-daerah Keresidenan  Aceh,  Tapanuli  dan  Sumatera  Timur. Tindak  lanjut  dari  Pemerintah  adalah  dengan mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang no. 5 tahun 1950, tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara dan pembubaran  propinsi  Aceh  sekaligus  membatalkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti
Peraturan Pemerintah no. 8/Des./WKPM/1949, tentang  pembentukan  Propinsi  Aceh,  lihat  T. Alibasjah  Talsya, Sepuluh  Tahun  Daerah  Istimewa Aceh (Banda  Aceh:  Pustaka  Putroe  Tjanden,  1969) hlm. 31
39 Nazaruddin Sjamsuddin, op. cit. , hlm. 3
Namun  sayangnya,  harapan  dan angan-angan  rakyat  Aceh  dalam  negara Republik  Indonesia  tidak  berjalan  mulus, sehingga melahirkan perlawanan baru terhadap  pemerintahan  Indonesia  yang akhirnya  menjadi  perlawananan  terhadap identitas Indonesia. Perlawanan yang disebut  terakhir  diekspresikan  melalui gerakan Aceh Merdeka 1976.

## DAFTAR PUSTAKA:

## Ahmad Taufan Damanik, Hasan Tiro: Dari
Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis,  Jakarta:  FES  dan AFI, 2010
Ali  Hasjmy, Semangat  Merdeka,  Jakarta: Bulan Bintang, 1985
Amran  Zamzami, Jihad  Akbar  di  Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
Anonimus, Agama,  Perkembangan  Fikiran
dan Pembangunan, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1979
Anonimus, Pendidikan  Sebagai  Faktor
Dinamisasi  dan  Integrasi  Sosial,
Jakarta: Depdikbud, 1989
Anthony  Reid, Menuju  Sejarah  Sumatera, Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2011

## Anthony Reid, Sumatera: Revolusi dan Elite
Tradisional, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012 Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda-Jilid III, Jakarta: INIS, 1990
Hasan  Muhammad  Tiro, Demokrasi  untuk Indonesia,  Jakarta:  Teplok  Press, 1999
Hardi,  S.H., Daerah  Istimewa  Aceh:  Latar
Belakang Politik dan Masa Depannya, Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1999 Irwan, Nasionalisme Indonesia Di
Aceh;Persepsi  Keindonesiaan  Hasan
Saleh  dan  Hasan  Tiro,  1945-1970, Yogyakarta:  Tesis  Fakultas  Ilmu
Budaya UGM, 2015
Ismuha,  dkk., Pengaruh  PUSA  terhadap
Reformasi di Aceh, dalam
Anonimus, Agama,  Perkembangan Fikiran  dan  Pembangunan, Jakarta:
Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1979
Ismuha, Ulama  Aceh  Dalam  Perspektif Sejarah,  dalam  Taufik  Abdullah (ed.), Agama  dan  Perubahan  Sosial, Jakarta: Rajawali, 1980
M.  C.  Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011 Mohammad Hatta, Memoir (Jakarta: Tintamas, 1982)
Nazaruddin  Sjamsuddin, Pemberontakan
Kaum  Republik,  Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti, 1990
Ramadhan  KH- Hamid  Jabbar, Sjamaun Gaharu;  Cuplikan  Perjuangan  di Daerah  Modal,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 1995
R. E. Elson, The Idea of Indonesia, Jakarta:
Serambi, 2009

## Rusdi Sufi, Muhammadiyah dan Dinamisasi
Masyarakat  di  Aceh  Tahun  1927- 1942,  dalam  Anonimus, Pendidikan Sebagai  Faktor  Dinamisasi  dan Integrasi Sosial, Jakarta: Depdikbud,
1989.

## T. Alibasjah Talsya, Sepuluh Tahun Daerah

## Istimewa Aceh, Banda Aceh: Pustaka
Putroe Tjanden, 1969 T.  Syarwan,  Pendidikan  Barat  Untuk Penduduk  Bumi  Putera  Di  Aceh 1900-1942, Yogyakarta: Tesis Program  Studi  Sejarah  Program Pascasarjana UGM, 2002. Taufik Abdullah (ed.), Agama dan
Perubahan Sosial, Jakarta: Rajawali, 1980
Tgk.  A.K.  Jakobi, Aceh  Daerah  Modal: Long  March  ke  Medan  Area,  Jakarta: Seulawah RI-001, 1992