## OPTIMALISASI POTENSI PEREKONOMIAN HASIL PERTANIAN MELALUI STRATEGI PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DESA BANJARSARI GRESIK
I Made Bagus Dwiarta 1 , Crhistina Menuk Sri Handajani 2 , Taudlikhul Afkar 3 , Djoko Adi Walujo 4 , Nashrudin Latif 5
Fakultas Ekonomi 1,2,3,4,5
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 1,2,3,4,5
Corresponding author 1 bagusdwiarta@gmail.com
Abstrak  : Potensi  Desa  Banjarsari Kecamatan Cerme  Kabupaten Gresik dilihat dari segi ekonomi lebih cenderung pada sektor pertanian, meskipun juga terdapat tambak, kolam budidaya, serta  kebuh  buah-buahan.  Namun  masyarakat  Desa  Banjarsari  dalam  perputaran perekonomiannya  lebih  banyak  pada  pertanian.  Permasalahan  yang  ada  seperti kurangnya pendidikan serta kebutuhan keluarga karena menggantungkan hidupnya dari pertanian. Maka dalam pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan melalui penyuluhan mengenai strategi pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian  dari  hasil  pertanian.  Hasil  pengabdian  masyarakat  ini  menunjukkan bahwa  melalui  rancangan  muatan  ( content  area )  pada  penguatan  kapasitas  individu petani  sekaligus  penguatan  kapasitas  kelembagaan  dapat  mendorong  pengembangan petani  untuk  sinergi  dalam  usaha  peningkatan  perekonomian  desa  pada  umumnya  dan taraf hidup petani pada khususnya.
Kata kunci : potensi perekonomian, pertanian, tenaga kerja

## 1. PENDAHULUAN
Segi  perekonomian  masyarakat  Desa  Banjarsari  hampir  seluruh  warganya  menggantunkgan hidupnya dari faktor pertanian baik pertanian sawah  seperti padi tebu dan jagung, hingga pertanian non  sawah  seperti  tambak,  kolam  budidaya  dan  kebun  buah–buahan.  Hasil  perikanan  merupakan salah satu faktor yang paling mendominasi dimana banyak sekali pelaku  – pelaku usaha perikanan seperti  tambak  bandeng  dan  beberapa  kolam  budidaya  udang  vanamei.  Segi  kesehatan  terdapat puskesmas  desa  yang  berada  di  balai  Desa  Banjarsari  yang  orientasinya  diperuntukkan  bagi masyarakat  desa  agar  lebih  sadar  akan  kesehatan.  Selain  puskesmas  juga  terdapat  posyandu  yang terorganisir cukup baik yang memfokuskan untuk memperhatiakan kesehatan bagi ibu dan anak.
Pertanian  menjadi  primadona  yang  memiliki  peran  vital  bagi  perekonomian  Indonesia. Berdasarkan  data  yang  diumumkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  per  November  2018),  Nilai  Tukar Petani (NTP) berada di angka 103,12 atau 0,09% dibandingkan Oktober. Rata-rata angka NTP tahun 2018 adalah 102,40 atau naik 1,29 % dibandingkan periode 2017. NTP 2018 tercatat terus menanjak dan  terbesar  selama  kurun  waktu  tiga  tahun  (2014-2017).  Dimana  NTP  2014  (102,09),  NTP  2015
(101,48),  NTP  2016  (101,66)  dan  NTP  2017  (101,11).  Meningkatnya  angka  NTP  menjadi  bukti kesejejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas petani meningkat.
Daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi menguat sebab hasil produksi pertanian yang melonjak. Sumbangan terbesar ekspor pertanian berasal dari kakao, cengkeh, serta hasil perkebunan lainnya.  Ekspor  pertanian  Indonesia  berdasarkan  data  BPS  per  November  2018  sebesar  US$  320 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan yang sama tahun 2017. Secara rata- rata,  ekspor  pertanian  ikut  andil  1,89%  total  perdagangan  dari  kumulatif  ekspor  nonmigas. Sedangkan  dari  sub  sektor  perkebunan,  tercatat  berkontribusi  34%  kepada  produk  domestic  bruto (PDB)  nasional  serta  membuka  lapangan  kerja  hingga  22,69  juta  jiwa.  Pada  tri  wulan  II-2018, subsektor perkebunan menyumbangkan RP 384,22 triliun terhadap PDB.
Merujuk rilis data BPS mengenai ketersediaan beras nasional rata-rata tahun 2018 berjumlah 32,4  juta  ton.  Stok  cadangan  beras  pemerintah  (CBP)  masih  berada  di  angka  2,15  juta  ton  per  30 November 2018. Jumlah stok yang masih dalam kategori aman tersebut menunjukkan produktivitas pertanian  masih  aman  dan  akan  memengaruhi  stabilitas  harga  di  pasaran.  Fakta  yang  menguatkan bahwa mega sektor pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Peranannya  dapat  dilihat  dalam  pembentukan  PDB,  penerimaan  devisa,  penyerapan  tenaga  kerja, penyediaan  pangan,  dan  penyediaan  bahan  baku  industri.  Perannya  merambah  pada  memeratakan pembangunan  melalui  upaya  pengentasan  kemiskinan  dan  perbaikan  pendapatan  masyarakat. Sekaligus  peran  yang  menjadikan  sektor  pertanian  sebagai  pembentuk  budaya  bangsa  dan penyeimbang ekosistem.
Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.  Bagi  Indonesia,  nilai  fungsi  pertanian  tersebut  perlu  dipertimbangkan  dalam  penetapan kebijakan struktur insentif sektor pertanian. Komitmen dukungan insentif melalui pemahaman peran multifungsi  perlu  didefinisikan  secara  luas,  bukan  saja  insentif  ekonomi  (subsidi  dan  proteksi), tetapi  juga  dukungan  pengembangan  sistem  dan  usaha  agribisnis  dalam  arti  luas.  Pengembangan lahan  pertanian  abadi  akan  diwujudkan  jika  sektor  pertanian  dengan  nilai  multifungsinya  dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan.

## Urgensi Eksistensi Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian
Pada  2019,  koordinasi  dan  sinergi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan stakeholder  lainnya  terus  dijalin  untuk  mengawal  pencapaian  target  berikutnya  program Kementerian  Pertanian  melalui  program  Serasi.  Komitmen  tinggi  diharapkan  terjalin  antara pemerintah  pusat  (Kementerian  Pertanian),  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP), Kementerian  PUPR  terutama  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  (BWSS),  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), TNI AD, serta Pemerintah Provinsi  dan  Kabupaten  untuk  menyukseskan  program  Serasi.  Dukungan  lainnya  diperlukan  dari
para  pedagang  pengepul,  Persatuan  Penggilingan  Padi,  Pengusaha  Beras  Indonesia  (Perpadi), perusahaan benih, pupuk dan lain-lain juga akan sangat menentukan keberhasilan program Serasi.
Orientasi  sinergi  pembangunan  pertanian  di  Indonesia  tersebut  perlu  dijawab  dengan pengembangan  petani  melalui  kelembagaan  pertanian.  Pengembangan  tenaga  kerja  melalui kelembagaan  petani  di  pedesaan  berkontribusi  dalam  akselerasi  pengembangan  sosial  ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar, dan adopsi inovasi-inovasi pertanian.
Salah  satu  permasalahan  dalam  pengelolaan  sumberdaya  pertanian  adalah  masalah kelembagaan  pertanian  yang  tidak  mendukung,  salahsatunya  kelembagaan  petani.  Fondasi pemikiran kelembagaan petani pada :
a. Proses  pertanian  yang  memerlukan  sumberdaya  manusia  tangguh  yang  didukung  infrastruktur, peralatan, kredit dan sebagainya
b. Pembangunan  kelembagaan  petani  lebih  rumit  daripada  manajemen  sumberdaya  alam  karena faktor produksi dan unit-unit produksi
c. Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian : penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga
d. Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal
e. Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal
Kelembagaan  petani  adalah  lembaga  petani  yang  berada  pada  kawasan  lokalitas  ( local institution ),  yang  berupa  organisasi  keanggotaan  ( membership  organization )  atau  kerjasama ( cooperatives )  yaitu  petani-petani  yang  tergabung  dalam  kelompok  kerjasama  (Uphoff,  1986). Mencakup pengertian organisasi petani, aturan main ( role of the game ).
Peran kelembagaan petani :
a. Tugas dalam organisasi ( interorganizational task ) untuk memediasi masyarakat dan negara
b. Tugas  sumberdaya  ( resource  tasks )  mencakup  mobilisasi  sumberdaya  lokal  (tenaga  kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat
c. Tugas  pelayanan  ( service tasks )  mencakup  permintaan  pelayanan  yang  menggambarkan  tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat local
d. Tugas  antar  organisasi  ( extra-organizational  tasks )  memerlukan  adanya  permintaan  local terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989).
Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Di tingkat petani lembaga diperlukan sebagai : a) wahana untuk pendidikan, b) kegiatan komersial dan organisasi sumberdaya pertanian, c) pengelolaan properti umum, dan membela kepentingan kolektif. Keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain : a) pemrosesan, agar lebih cepat, efisien dan murah, b) pemasaran, akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatakan posisi daya tawar petani, c)
pembelian,  agar  mendapatkan  harga  lebih  murah,  d)  pemakaian  alat-alat  pertanian,  akan menurunkan  biaya  atas  pembelian  alat  tersebut,  e)  kerjasama  pelayanan,  untuk  menyediakan pelayanan kepentingan bersama, f) bank kerjasama, g) kerjasama usaha tani, diperoleh keuntungan lebih  tinggi  dan  keseragaman  produk  yang  dihasilkan,  h)  kerjasama  multi-tujuan,  yang dikembangkan  sesuai  minat  yang  sama  dari  petani.  Kegiatan  bersama  ( group  action atau co- operation )  oleh  para  petani  diyakini  oleh  Mosher  (1991)  sebagai  faktor  pelancar  pembangunan pertanian.  Aktivitas  bersama  sangat  diperlukan  apabila  dengan  kebersamaan  tersebut  akan  lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

## Kemandirian Petani Melalui Kelembagaan Petani
Kemandirian ( self reliance ) adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusai yang telah mencapai kondisi yang tidak tergantung pada bantuan atau  kedermawanan  pihak  ketiga  untuk  mengamankan  kepentingan  individu  atau  kelompok. (Verhagen, 1996).  Kemandirian petani (Soedijanto, 2004) meliputi :
a. Kemandirian material
b. Kemandirian intelektual
c. Kemandirian pembinaan
d. Sebagai manusia yang interdepensi
Kemandirian  dan  keswadayaan  individu  dapat  terwujud  melalui  proses-proses  sosial  dalam kelembagaan  yang  ada  di  masyarakat.  Melalui  interaksi  yang  dibangun  antar  individu  dalam masyarakat terjadi proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas individu. Petani yang berdaya  adalah  petani  yang  secara  politik  dapat  mengartikulasikan  (menyampaikan  perwujudan) kepentingannya,  secara  ekonomi  dapat  melakukan  proses  tawar  menawar  degan  pihak  lain  dalam kegiatan  ekonomi,  secara  sosial  dapat  mengelola  mengatur  komunitas  dan  mengambil  keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya.
Partisipasi  petani  dalam  keputusan-keputusan  yang  terkait  program  pembangunan  pertanian sangat dibutuhkan oleh sebab :
a. Informasi penting dalam perencanaan program
b. Motivasi untuk bekerjasama
c. Mengambil keputusan
d. Permasalahan pembangunan pertanian
Pemahaman  tentang  pemberdayaan  petani  merupakan  suatu  strategi  yang  menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar petani dapat berperan secara aktif dalam aktivitas  sosial  kemasyarakatan.  Untuk  upaya  tersebut  diperlukan  proses  pendidikan  untuk mengubah  sikap  petani,  dan  untuk  membangkitkan  kegairahan  dan  hasrat  serta  keprcayaan  akan kemampuan sendiri, dapat meningkatkan kemampuan swadaya ( self help ) perorangan dan kelompok untuk memperbaiki nasib sendiri.

## Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani
Pengembangan  kapasitas  kelembagaan  merupakan  suatu  proses  perubahan  sosial  berencana yang  dimaksudkan  sebagai  sarana  pendorong  proses  perubahan  dan  inovasi.  Proses  transformasi kelembagaan  pada  petani  melalui  pembangunan  atau  pengembangan  kelombagaan  seyogyanya dapat  menjadikan  kelembagaan  menjadi  bagian  penting  dalam  kehidupan  petani  untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan  usaha  taninya.  Pengemabangan  kapasitas  kelembagaan  petani  merupakan perspektif  tentang  perubahan  sosial  yang  direncanakan,  yang  menyangkut  inovasi-inovasi  yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan maupun cara-cara.
Unsur-unsur dalam lembaga (Esman, 1986) dapat dijadikan parameter untuk menilai kapasitas suatu lembaga :
a. Adanya kepemimpinan
b. Adanya spesifikasi nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-metode operasional
c. Adanya program
d. Adanya sumberdaya-sumberdaya
e. Terbentuknya struktur intern
Secara ringkas tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, fungsi dan peran kelembagaan berjalan,  adanya  keinovatifan  kelembagaan  dan  keberlanjutan  kelembagaan  sebagai  indikator kapasitas  kelembagaan  (Anantayu,  2009).  Berdasarkan  kajian  Anantayu  (2009),  langkah-langkah tindakan strategis dalam mengembangkan kelembagaan petani dilakukan dengan cara :
a. Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian
b. Peningkatan peran pihak luar
c. Peningkatan kedinamisan kelompok sebagai kelompok pembelajar
d. Peningkatan kapasitas petani
e. Peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan
Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  petani  dilakukan  sejalan  dengan  kegiatan  penyuluhan pertanian  dengan  memotivasi  petani  untuk  berpartisipasi  dalam  kelembagaan  petani.  Penyukuhan pertanian  perlu  dirancang  dengan  memberikan  muatan  pada  penguatan  kapasitas  individu  petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani.

## 2. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Melihat potensi desa banjarsari yang hampir seluruh warganya menggantunkgan hidupnya dari faktor  pertanian  baik  pertanian  sawah  seperti  padi  tebu  dan  jagung,  hingga  pertanian  non  sawah seperti  tambak,  kolam  budidaya  dan  kebun  buah–buahan.  Maka  dalam  pengabdian  ini  dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa banjarsari  melalui penjelasan secara dskriptif  tentang  bagaimana  meningkatkan  hasil  pertanian  melalui  strategi  pengembangan  tenaga kerja.
Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat  Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi  Buana Surabaya. Peserta  yang mengikuti selama kegiatan pengabdian masyarakat ini memang
naik-turun karena melihat berbagai macam latar belakang mereka yang tentunya tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terlepas dari itu semua, kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implikasi Pembangunan Pertanian terhadap Perekonomian Desa Banjarsari
Desa  Banjarsari  secara  geografis  terletak  di  wilayah  Kecamatan  Cerme,  Kabupaten  Gresik, dan  secara  demografi  dihuni  oleh  penduduk  yang  memiliki  penghasilan  dari  sektor  pertanian. Pertanian sawah seperti padi, tebu, jagung, sedangkan pertanian non sawah seperti tambak, budidaya kolam  ikan,  dan  kebun  buah-buahan.  Namun  sektor  perikanan  masih  mendominasi  yaitu  tambak bandeng  dan  kolam  budidaya  udang vanamei .  Potensi  Desa  Banjarsari  tersebut  sangat  memicu peluang    perekonomian  pedesaan  yang  berkelanjutan.  Hal  ini  sesuai  dengan  visi  Desa  Banjarsari yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  serta  pemerataan  pembangunan  di  segala  bidang. Sedangkan misinya adalah meningkatkan peran serta masyarakat desa Banjarsari dalam mengenali, menganalisis, sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa Banjarsari, terutama di bidang fisik prasarana ekonomi, sosial dan budaya.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  capaian  prioritas  pembangunan  Desa  Banjarsari  perlu digalakkan. Salah satunya dengan keberadaan kelembagaan petani yang sudah menjadi keniscayaan untuk  memperbaiki  taraf  hidup,  harkat  dan  martabatnya.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2019) mencatat,  nilai  tukar  petani  (NTP)  terus  mengalami  penurunan  dalam  tiga  bulan  pertama  tahun 2019.  Perinciannya  Januari  2019  sebesar  103,33,  Februari  2019  senilai  102,94,  dan  Maret  2019 sebesar  102,  73.  NTP  adalah  angka  perbandingan  antar  Indeks  Harga  yang  Diterima  Petani  (IT), dengan  Indeks  Harga  yang Dibayar  Petani (IB) dan dinyatakan dalam persentase. Bila angka  NTP lebih  besar  dari  100,  maka  kondisi  petani  sedang  mengalami  surplus.  Sedangkan  bila  kurang  dari 100  artinya  petani  mengalami  defisit.  Fakta  tersebut  menunjukkan  tantangan  dan  perlunya  solusi, salahsatunya  kelembagaan  petani  yang  efektif  diharapkan  mampu  memberi  kontribusi  yang  nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani.
Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  petani  dilakukan  sejalan  dengan  kegiatan  penyuluhan pertanian  dengan  memotivasi  petani  Desa  Banjarsari  untuk  berpartisipasi  dalam  kelembagaan petani.  Hal  ini  menjadi  perhatian  tim  Pengabdian  Pada  Masyarakat  (PPM)  Universitas  PGRI  Adi Buana  Surabaya,  Fakultas  Ekonomi,  Program  Studi  Manajemen  untuk  melakukan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Kegiatan penyuluhan  pertanian  dirancang  dengan  memberikan  muatan  ( content  area )  pada  penguatan kapasitas  individu  petani  sekaligus  penguatan  kapasitas  kelembagaan  petani  dengan  harapan  dapat mendorong pengembangan petani untuk sinergi dalam usaha peningkatan perekonomian desa pada umumnya dan taraf hidup petani pada khususnya.

## 4. KESIMPULAN
Penguantan  kapasistas  individu  petani  dengan  meberikan  penyuluhan  muatan  berdasarkan konten  area  sekaligus  akan  memberikan  penguatan  kepada  para  petani  sekaligus  memberikan penguatan secara kelembagaan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan perekonomian desa  secara  umum  dan  peningkatan  taraf  hidup  petani  khususnya.    Tentunya  dengan  pemahaman kepemimpinan, spesifikasi nilai-nilai, tujuan, dan metode operasional yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantayu,  S.  2009.  Partisipasi  Petani  dalam  Meningkatkan  Kapasitas  Kelembagaan  Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.
Esman, Milton J. 1986. “Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga” dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional : dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 21-46.
Garkovich,  Lorraine  E.  1989.  “ Local  Organizations  and  Leadership  in  Community  Development” dalam Community  Development  in  Perspective .  Editor  James  A.  Christenson  dan  Jerry  W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 196-218.
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2018, Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/publication/2018/11/06/31bf78988f656dde532a060c/laporan-bulanan- data-sosial-ekonomi-november-2018.html, diakses tanggal 2 Oktober 2019
Mosher,  Arthur  T.  1991. Getting  Agriculture  Moving .  Frederick  A.  Praeger,  Inc.  Publisher.  New York.
Pemkab Gresik-Desa Banjarsari. https://gresikkab.go.id/sidesa/desa_banjarsari, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019
Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Maret 2019,
https://www.bps.go.id/publication/2019/11/01/250160df893e7a871d705501/pengeluaran-untuk- konsumsi-penduduk-indonesia-per-provinsi--maret-2019.html, diakses tanggal 3 Oktober 2019
Soedijanto.  2004.  Menata  Kembali  Penyuluhan  Pertanian  di  era  Pembangunan  Agribisnis. Departemen Pertanian. Jakarta
Uphoff, Norman Thomas. 1986. Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.
Verhagen,  Koenraad.  1996.  Pengembangan  Keswadayaan  :  Pengalaman  LSM  di  Tiga  Negara. Terjemahan. Puspa Swara. Jakarta.