Volume 10 No. 1, Juni 2024
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

## Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe
Innovative Leadership and Digital Village Governance: A Case Study of Biangloe Village
Muhammad Amin Rais 1 *, Muhammad Akmal Ibrahim 2 , Suryadi Lambali 2
1 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
2 Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
*E-mail: muhammadaminraisunhas@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: innovation capacity; village innovation; digital village; innovative leadership; eGovernment
Kata kunci: kapasitas inovasi; inovasi desa;  desa digital, kepemimpinan inovatif; eGovernment
How to cite: Rais, M. A., Ibrahim, M. A., & Lambali, S. (2024). Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan
Publik), 10(1), 18-39 This research analyzes the innovation capacity in the implementation of Digital Village Governance in Desa Biangloe, Bantaeng Regency. The study assesses the extent to which the village government can adopt and implement  the  Digital  Village  Governance  Innovation  (Tak  Pergi)  in Desa  Biangloe,  Bantaeng  Regency,  with  a  focus  on  innovative leadership,  team  quality,  system/structure,  and  external  influence management.  The  research  employs  a  qualitative  approach  with  a descriptive method. Data collection is carried out through observation and  in-depth  interviews  with  informants  consisting  of  the  Village Secretary, application operators, village facilitators, village heads, and community  members  who  have  used  the  Digital  Village  Governance Innovation  (Tak  Pergi).  Data  analysis  involves  data  reduction,  data display, and drawing conclusions or verification. The research findings indicate  that  the  Digital  Village  Governance Program  (Tak  Pergi)  in Desa  Biangloe,  Bantaeng,  receives  strong  support  from  the  village government,  Village  Consultative  Body  (BPD),  and  the  community, with funding from the Village Budget (APBDes) and the community. Although  the  regulations  for  village  heads  and  the  application  usage SOP are not yet finalized, there is a strong commitment from the village government.  The  BPD  is  involved  in  socialization  and  regular evaluation, but there is a need for improved community outreach. The system  is  organized  and  supports  Sustainable  Development  Goals (SDGs),  but  formalizing  cooperation  still  needs  improvement.  It  is recommended  to  finalize  regulations,  enhance  education  through socialization, and formalize cooperation.

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis kapasitas inovasi dalam implementasi Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  yang  merupakan  sebuah inovasi  tatakelola  pemerintahan  desa  digital  di  Desa  Biangloe,
Kabupaten  Bantaeng.  Penelitian  ini  menganalisis  sejauh  mana pemerintah desa mampu mengadopsi dan mengimplementasikan  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa Digital  (Tak  Pergi)  di  Desa  Biangloe,  Kabupaten  Bantaeng, dengan  fokus  kepemimpinan  inovatif,  kualitas  tim  kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar. Penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  mendalam dengan  informan  yang  terdiri  dari  Seketaris  desa,  operator aplikasi, pendamping desa, kepala dusun, serta masyarakat yang telah  menggunakan  inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa Digital  (Tak  Pergi).  Analisis  data  melalui  tahap  reduksi  data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Program  Tatakelola Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi)  di  Desa  Biangloe,
Bantaeng,  didukungan  kuat  oleh  pemerintah  desa,  BPD,  dan masyarakat,  serta  didanai  oleh  APBDes  dan  komunitas.  Meski regulasi kepala desa dan SOP penggunaan aplikasi belum final, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa. BPD ikut terlibat dalam  sosialisasi  dan  evaluasi  rutin,  tetapi  perlu  peningkatan sosialisasi kemasyarakat. Sistemnya terorganisir dan mendukung SDGs,  tetapi  formalisasi  kerja  sama  masih  perlu  ditingkatkan. Direkomendasikan untuk menyelesaikan regulasi, meningkatkan edukasi melalui sosialisasi, dan memformalkan kerja sama.

## Pendahuluan
Inovasi  menandakan  perubahan  yang  melangkah  ke  sesuatu  yang sepenuhnya baru. Perubahan ini memiliki makna yang sangat beragam dan dapat diimplementasikan dengan strategi yang direncanakan atau secara disengaja (Choi &  Majumdar  2015;  Kushadajani  &  Permana,  2020).  Salah  satu  jenis  inovasi  yang sangat  penting  adalah  inovasi  dalam  pengelolaan  Pemerintahan  Daerah. Pentingnya  inovasi  ini  diwujudkan  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah daerah untuk menerapkan inovasi.
Inovasi  dalam  Pemerintahan  Daerah  mencakup  sejumlah  jenis  pembaruan, seperti  peningkatan  efisiensi,  peningkatan  efektivitas,  peningkatan  kualitas pelayanan,  dan  orientasi  pada  kepentingan  masyarakat  serta  dilakukan  secara transparan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  (Brinkerhoff  &  Wetterberg  2013, Speer  2012,  Said  2015).  Peningkatan  efisiensi  merujuk  pada  optimalisasi penggunaan sumber daya, baik melalui penerapan teknologi baru, redesi proses untuk mengurangi pemborosan, atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, peningkatan efektivitas bertujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, misalnya melalui perubahan dalam pengambilan keputusan atau alokasi sumber  daya.  Peningkatan  kualitas  layanan  mencakup  perbaikan  dalam  cara pelayanan  disampaikan  atau  jenis  layanan  yang  ditawarkan,  dengan  tujuan memenuhi atau melebihi harapan masyarakat.
Selain  itu,  orientasi  pada  kepentingan  masyarakat  dan  transparansi  serta akuntabilitas  juga  menjadi  prinsip  penting  dalam  inovasi  pemerintahan  daerah. Orientasi pada kepentingan masyarakat menegaskan bahwa semua inovasi harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang  dapat melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  atau  penggunaan  umpan balik  masyarakat  dalam  pembuatan  kebijakan  (Woolf  et  al.,  2016,  Yudarwati  & Gregory 2022). Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa proses dan hasil inovasi  dipublikasikan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat, termasuk  dalam  hal  informasi  tentang  perubahan  yang  akan  dilakukan  dan dampak dari perubahan tersebut (Rakova et al 2021, Regan 2021, Merhi 2022).
Konsep inovasi menjadi isu krusial dalam bidang administrasi publik ketika paradigma New  Public  Management (NPM)  menunjukkan  perkembangan  yang signifikan.  Salah  satu  prinsip  pokok  dari  NPM  adalah  kompetisi,  di  mana organisasi  publik  dituntut  untuk  menghadirkan  metode  yang  kreatif  dan  lebih efisien  dalam  mengatasi  persoalan-persoalan  publik  yang  semakin  kompleks melalui inovasi (Abdullah, 2016).
Dalam konteks pembangunan desa, inovasi sangat penting untuk mendorong perubahan  sosial  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Namun, banyak desa di Indonesia masih menghadapi ketidakseimbangan dalam pembangunan,  baik  dari  segi  fisik  maupun  sumber  daya  manusia.  Keterbatasan kapasitas  menjadi  hambatan  utama,  dan  dana  desa  harus  dikelola  dengan kreativitas dan inovasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Rahayu & Budi 2006; Darmi 2015; Prayitno & Subagiyo 2018; Banga, 2018).
Inovasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) merupakan inovasi tatakelola pemerintah dengan konsep digital. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik  di  desa  Biangloe  sendiri  dibuatlah  inovasi  yang  diberi  nama  Tata  kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) dimana inovasi ini menggunakan aplikasi WebGIS atau biasa disebut quantum geographic information system dan berbasis off line sehingga untuk penggunaanya tidak menggunakan jaringan dimana langkah awalnya  adalah  melakukan  pemetaan  geo  spasial  dan  pendataan  sosial  untuk kemudian di input kedalam aplikasi. Output dalam penggunaannya adalah pertama mempermudah  pemerintah  desa  dalam  proses  perencanaan.  Kedua mempermudah  desa  dalam  proses  pengambilan  keputusan  sehingga memaksimalkan kinerja perangkat desa dalam hal ini kepala urusan tata usaha dan umum  dalam  melaksanakan  fungsinya  masing-masing.  Dengan  pencapaian tersebut implementasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital atau disingkat ‘ Tak P ergi’  ini  akan  menunjang  penyelenggaraan  pemerintahan  yang lebih  baik sehingga diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance .
Dalam  mengimplementasikan  inovasi  "Tak  Pergi"  kepemimpinan  inovatif sangat  diperlukan.  Kepemimpinan  yang  memiliki  kemampuan  inovasi  dan komitmen untuk menjaga serta menyebarkan inovasi tersebut akan mempengaruhi kesuksesan  program  (Kim  et  al.,  2007).  Namun,  kerentanan  terletak  pada ketidakpastian kepemimpinan yang bisa berubah setiap periode pemilihan kepala
desa, sehingga stabilitas dan strategi pimpinan desa perlu dipertimbangkan dalam menjaga kelangsungan inovasi.
Maka  penelitian  kapasitas  inovasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu mengadopsi dan mengimplementasikan program inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintahan.  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi)  Desa Biangloe dianalisis untuk melihat bagaimana kepemimpinan inovatif, kualitas tim kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar.

## Kajian Literatur

## Inovasi
Inovasi  dalam  manajemen  sektor  publik,  seperti  yang  dinyatakan  oleh Sangkala (2013), adalah pembentukan kebijakan baru dan standar operasional baru yang  diperkenalkan  oleh  suatu  organisasi  untuk  menangani  permasalahan kebijakan publik. Hal ini melibatkan kreativitas dan respons unik terhadap isu-isu baru  atau  pendekatan  baru  terhadap  permasalahan  yang  telah  ada.  Inovasi  ini bukanlah  penyelesaian  mutlak  atau  sempurna,  melainkan  solusi  fleksibel  yang dapat diubah oleh mereka yang menerapkannya. Bartos (2003) memahami inovasi dalam sektor publik sebagai perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang menghasilkan peningkatan dalam layanan atau output kualitas atau kuantitas oleh organisasi. Dalam konteks lebih spesifik, Yogi (2016) mendefinisikan inovasi dalam  layanan  publik  sebagai  upaya  dan  pencapaian  dalam  meningkatkan efektivitas,  efisiensi,  dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik.  Hal  ini  dicapai melalui  inisiatif  dan  implementasi  metode,  teknik,  atau  alat  baru  dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Namun, inovasi dalam pelayanan publik tidak selalu berarti pelanggaran atau penyimpangan  dari  prosedur  yang  telah  ada.  Alih-alih,  inovasi  harus  dipahami sebagai  upaya  untuk  menafsirkan  dan  menyesuaikan  aturan-aturan  dengan konteks  dan  situasi  lokal.  Inovasi  dalam  konteks  ini  memainkan  peran  penting dalam  memastikan  bahwa  pelayanan  publik  tetap  relevan,  responsif,  dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan  yang  terus  berlangsung.  Sangkala  (2013)  juga  menekankan  bahwa inovasi akan memandu organisasi pemerintah menuju perubahan organisasi dalam lingkungan  yang  dinamis.  Mengembangkan  budaya  inovasi  akan  membawa organisasi menuju fleksibilitas, yang penting untuk modernisasi program di sektor publik.  Inovasi  bukan  hanya  tentang  teknologi  itu  sendiri,  tetapi  lebih  pada bagaimana kita mengadaptasi organisasi, pegawai, dan tempat pembelajaran untuk membangun  masa  depan  yang  lebih  baik. Menurut United  Nations  Department  of Economic  and  Social  Affairs (UNDESA)  (2006),  inovasi  dalam  administrasi  publik dapat  dibagi  menjadi  beberapa  jenis  atau  tipe,  termasuk  inovasi  institusional, inovasi  organisasi,  inovasi  proses,  dan  inovasi  konseptual.  Sedangkan  menurut Rogers (2014), beberapa atribut penting dari inovasi termasuk keuntungan relatif, kesesuaian,  kerumitan,  kemungkinan  dicoba,  dan  kemudahan  diamati.  Robbins (2013)  menambahkan  bahwa  inovasi  memiliki  ciri-ciri  kekhasan,  kebaruan,
program terencana, dan tujuan yang jelas. Halvorsen et al. (2005) dan Mulgan & Albury (2003) juga memberikan pandangan mereka mengenai berbagai jenis dan karakteristik inovasi dalam sektor publik.

## Kapasitas Inovasi
Konsep  kunci  dalam  memahami  pentingnya  kapasitas  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  dalam  melakukan  inovasi  dapat  ditelusuri  melalui  teori pengembangan  kapasitas  yang  diperkenalkan  oleh  Grindle  (1997)  yang menjelaskan  bahwa  kapasitas  melibatkan  tiga  dimensi  yaitu  (1)  dimensi sumberdaya  manusia;  (2)  dimensi  organisasi;  dan  (3)  dimensi  reformasi kelembagaan.  Masing-masing  dimensi  tersebut  mempunyai  fokus  dan  upaya tertentu  untuk  pengembangan  kapasitasnya.  Dapat  dipahami  bahwa  dimensi sumberdaya  manusia  berfokus  pada  ketersediaan  personil  yang  profesional  dan memiliki kemampuan teknis. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah yang perlu diambil antara lain: pelatihan, penentuan gaji/upah, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan sistem rekrutmen yang tepat. Pada dimensi organisasi, fokusnya ditujukan pada sistem manajemen yang memperbaiki fungsi dan tugas yang ada serta  pengaturan  struktur  mikro.  Aktivitas  yang  perlu  dilakukan  termasuk penataan sistem insentif, pemanfaatan personel, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial.
Sehubungan  dengan  dimensi  reformasi  kelembagaan,  perhatian  perlu diberikan pada perubahan sistem dan institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Ini melibatkan aktivitas seperti melakukan perubahan "aturan main" dari sistem  ekonomi  dan  politik  yang  ada,  perubahan  kebijakan  dan  hukum,  serta reformasi sistem kelembagaan yang  dapat  mendorong  pasar dan perkembangan masyarakat sipil.
Gabries,  et  al.  (2009),  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  inovasi  sangat ditentukan oleh tiga faktor strategis yaitu pertama, kepemimpinan yang kredibel. Pemimpin yang kredibel memiliki keterampilan dan perilaku yang dapat dipelajari, dipraktekkan  dan  digunakan  untuk  mencapai  kinerja  organisasi  yang  tinggi. Kedua,  faktor  adanya  tim  manajemen  yang  kuat,  yaitu  struktur  birokrasi pemerintah  daerah  yang  profesional  dan  efisien.  Faktor  strategis  ketiga  adalah fungsi  dari  badan  pemerintahan,  yang  melibatkan  lembaga  perwakilan  warga dalam merumuskan kebijakan strategis.
Terakhir, Kim, et al. (2007) mengembangkan model kapasitas manajemen dan inovasi  pemerintahan  yang  terdiri  dari  empat  dimensi  yaitu:  (1)  kepemimpinan inovatif, yang memiliki kemampuan dan komitmen inovasi; (2) kualitas tim kerja, yaitu kualitas aparatur yang memiliki kompetensi dan keterampilan profesional; (3)  sistem/struktur,  yang  melibatkan  sistem  organisasi  dan  struktur  organisasi yang  mendukung  program  inovasi;  dan  (4)  pengelolaan  pengaruh  dari  luar. Masing-masing dimensi dalam model kapasitas manajemen inovasi pemerintahan tersebut memiliki prasyarat tertentu untuk mendukung dimensi tersebut. Kapasitas inovasi  ini  menentukan  sejauh  mana  pemerintah  mampu  mengadopsi  dan mengimplementasikan  program  inovasi,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan kinerja.

## Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  adalah  struktur  organisasi  lokal  yang  memiliki  otonomi dalam  mengelola  dan  mengurus  kehidupan  masyarakatnya  (Sugiman  2018; Pamungkas  2019).  Kekuasaan  yang  dipegang  oleh  pemerintah  desa  umumnya terbatas dan terkendala oleh hukum dan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan nasional (Sufianto 2020;Patarai 2020).
Mathew  (2013)  seorang  ahli  pemerintahan  lokal  di  India,  mendefinisikan pemerintah  desa  sebagai  lembaga  demokratis  terendah  yang  memberdayakan warga  desa  untuk  mengatur  urusan  mereka  sendiri.  Ahli  hukum  Gargan  (2018) merujuk pada pemerintah desa sebagai bentuk pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan  untuk  mengelola  dan  mengendalikan  urusan  lokal  yang  penting untuk masyarakat setempat. Manor (2000), yang mengkhususkan diri dalam studi pemerintahan  desentralisasi,  melihat  pemerintah  desa  sebagai  saluran  bagi masyarakat  lokal  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses  pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik.

## Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi)
Inovasi  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi) diperkenalkan  oleh  Pemerintah  Desa  Biangloe  untuk  mengatasi  masalah administrasi  yang  buruk,  data  yang  tidak  standar,  dan  terbatasnya  informasi tentang  potensi  desa.  Ini  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola pemerintahan desa melalui digitalisasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas  layanan,  pemetaan  geospasial,  dan  ketersediaan  informasi  desa  yang berkesinambungan.
Kontribusi inovasi ini terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable  Development  Goals (SDGs)  mencakup  pendidikan  berkualitas, keterlibatan perempuan di desa, pembangunan infrastruktur yang tahan lama, dan penguatan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, inovasi ini  juga  bertujuan  memperkuat  lembaga-lembaga  desa  untuk  mendukung keberlanjutan pembangunan.
Dalam  pelaksanaan  inovasi  ini,  terdapat  beberapa  tahapan  seperti pembentukan tim inovasi, penyiapan anggaran, pengadaan peralatan, pendataan, verifikasi data, dan penyajian data dalam format digital. Selain itu, monitoring dan evaluasi  juga  dilakukan  untuk  memastikan  kemajuan  dan  efektivitas  inovasi (Queiroz,  2020).  Sumber  daya  yang  digunakan  dalam  inovasi  ini  berasal  dari sumber daya lokal Desa Biangloe, anggaran desa, serta peralatan teknologi seperti laptop, drone , GPS, dan kamera.
Dalam rangka memastikan capaian inovasi dapat di ketahui termasuk menilai keberhasilan  implementasi  maka  dilaksanakan  kegiatan  evaluasi  (Meyers  et  al., 2012) yakni rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang ada  di  Desa.  Pelaksanaan  rapat  koordinasi  dilaksanakan  pertiga  bulan  dengan membahas persoalan terkait dengan implementasi inovasi yang berkaitan dengan kesiapan  SDM,  penganggaran,  sarana  dan  prasarana.  Untuk  mengetahui  tingkat kepuasan masyarakat Desa terkait inovasi, pemerintah desa bekerjasama dengan
Badan Permusyaratan Desa (BPD) mengoptimalkan posko aspirasi dan pengaduan. BPD yang secara langsung melakukan penggalian aspirasi kepada warga desa dan hasil  dari  penggalian  tersebut  disampaikan  kepada  pemerintah  desa  untuk  di tindaklanjuti. Adapun hasil dari Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi)  dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 . Capaian Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi)
No Uraian Sebelum Sesudah 2019 2020 2021 1 Ketersediaan Aplikasi Tidak Ada Ada tetapi Belum Dioperasikan Ada dan sudah bisa dioperasikan 2 Ketersediaan data Ada tetapi tidak lengkap (70%) Ada lengkap (80%) Ada dan telah diupdate (100%) 3 Perencanaan Perencanaan Secara Manual Sudah digital Digital dan teruji secara publik 4 Pengambilan keputusan Belum ada dasar yang kuat Sudah ada dasar yang kuat Dasar yang kuat dan bisa dianalisis
Sumber: Kantor Desa Biangloe, 2023
Pada kolom ketersediaan aplikasi yang dimaksud adalah penguraian antara pemetaan geospasial dan pendataan sosial. Pada Kolom ketersediaan data adalah penyajian data yang terdiri dari beberapa indikator, diantaranya sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan kewilayahan. Pada kolom pengambilan keputusan  sebelum  ada  inovasi,  pemerintah  desa  dalam  ini  Kepala  Desa  dan perangkat Desa sulit mengambil keputusan yang tepat karna tidak didukung oleh data yang kuat sebagai dasar untuk menganalisa. Setelah adanya Inovasi Tatakelola Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi),  Pemerintah  Desa  lebih  mudah  dalam mengambil keputusan karena didukung oleh data yang akurat untuk dianalisis.
Tindakan pencegahan dan respons terhadap Covid-19 juga diimplementasikan dalam inovasi ini, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh tim. Aplikasi ini digunakan untuk membuat peta sebaran warga yang  terdampak  Covid-19  dan  juga  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi sasaran vaksinasi melalui penyajian peta sebaran.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dan memahami Inovasi Tata kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak  Pergi)  di  Desa  Biangloe,  Kabupaten  Bantaeng.  Pendekatan  kualitatif digunakan  untuk  memahami  fenomena  dan  menggambarkan  kenyataan  dari
kejadian  yang  diteliti.  Data  primer  diperoleh  melalui  observasi  mendalam  dan wawancara dengan dua kelompok informan yang disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel 2. Informan Penelitian
No Unsur Pemerintah Jumlah Informan 1 Sekretaris Desa 1 orang 2 Kepala Dusun 2 orang 3 Tim Aplikasi 2 orang 4 Badan Permusyawaratan Desa 1 orang 5 Pegawai Pusekesmas 2 orang 6 Pendamping Desa 2 orang No Unsur Non-Pemerintah: Jumlah 1 Masyarakat umum 3 orang 2 Masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi 2 orang

## Sumber: Diolah oleh penulis, 2023
Data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang relevan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kapasitas kepemimpinan dalam komitmennya menjaga Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini tetap ada dan membantu pelayanan public serta bagaimana strategi dan stabilitas dari pimpinan desa Biangloe.
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Desa  Biangloe,  Kecamatan  Pa'jukukang, Kabupaten  Bantaeng.  Desa  Biangloe  dipilih  karena  telah  mengimplementasikan program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) dan merupakan daerah dengan konteks lokal yang  unik dan progresif dalam penerapan inovasi. Penelitian dilakukan dari bulan awal Juni 2023 sampai pada akhir bulan Juli 2023. Data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi  akan  diolah  menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif,  dengan  mengabstraksikan  informasi  dan menginterpretasikan gejala dan temuan penelitian. Dalam proses analisis, terdapat tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menganalisis  Inovasi  Tata  kelola  Pemerintahan  Desa  Digital (Tak  Pergi)  melalui  lensa  Kepemimpinan  Inovatif,  sebuah  konsep  yang dikembangkan oleh Kim, et al. (2007). Studi ini bertujuan untuk memahami apakah kepala  desa  atau  pemimpin  lokal  lainnya  menunjukkan  komitmen  untuk mendorong  inovasi,  sebagaimana  dibuktikan  oleh  kebijakan,  pendanaan,  dan
inisiatif  khusus  mereka.  Melalui  fokus  ini,  penelitian  ini  mendalami  kapasitas kepemimpinan lokal desa untuk mendorong perubahan inovatif dalam model tata kelolanya.

## Kepemimpinan Inovatif
Kepemimpinan  inovatif  dalam  kapasitas  inovasi  meliputi  Perencanaan strategis, Komitmen kepemimpinan dan Stabilitas kepemimpinan. Adapun dalam Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) desa Biangloe, kapasitas kepemimpinan ini meliputi perencaan program pada tingkat desa. Dimana setiap program  harus  dirumuskan  terlebih  dahulu  pada  APBDes.  Adapun  program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini telah di programkan, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, informan RH:
“ Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini sudah kita masukkan  dalam  program  pada  APBDes.  Sehingga  anggarannya  disediakan  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mengingat data ini diperbarui setiap  tahun,  kita  selalu  mengalokasikan  anggaran  setiap  tahun  untuk  biaya pembaruan data dan penginputan data tersebut ” (14/06/2023)
Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa Digital  (Tak  Pergi)adalah  sebuah  inisiatif  yang  telah  diresmikan  dan  disertakan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Oleh  karena  itu, pendanaan untuk pembuatan dan operasional dari program ini sepenuhnya berasal dari  APBDes.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Biangloe, NS:
“ Kalau soal perencaan dan anggaran program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital  (Tak  Pergi)  itu  sudah  dibicarakan  oleh  BPD  dan  tokoh  masyarakat.  Jadi memang  dari  awal  kita  bicarakan  untuk  sampai  kepada  rencana  kerja  pemerintah (RKP) Desa ” (13/07/2023)
Ini  mengindikasikan  bahwa  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital (Tak Pergi) telah didiskusikan secara mendalam dengan BPD dan tokoh masyarakat sebelum disetujui sebagai program desa melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP  Desa).  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  perencanaan,  Inovasi  Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini telah menjadi program resmi pemerintah desa Biangloe.
Terkait komitmen kepemimpinan dalam menjalankan program ini, ini telah ditunjukkan sejak tahap perumusan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, RH:
“ Jadi, inisiatif ini sejatinya berasal dari pemerintah desa. Dalam rangka merumuskan inisiatif  ini,  beberapa  tokoh  dan  BPD  diundang  untuk  mendiskusikan  hal  ini  dan sepakat bahwa perlu menciptakan inovasi. Namun, pada saat itu belum ada nama yang ditetapkan. Baru satu minggu setelahnya, kepala desa menemukan nama yang sesuai, yaitu 'Tak Pergi singkatan dari Tata Kelola Pemerintahan Desa Digital'. Itulah yang kini kita kelola ” (14/06/2023)
Penjelasan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa memberikan ruang kepada semua pihak baik itu BPD maupun tokoh masyarakat dalam perumusan program  ini.  Sehingga  aspirasi  masyarakat  di  akomodir,  Adapun  dalam penamaannya merupakan saran kepala Desa yang disepakati Bersama yakni Tata Kelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Dalam hal anggaran, komitmen itu ditandai  dengan  pengalokasian  anggaran  APBes  untuk  program  ini.  Hal  ini dijelaskan dengan baik oleh informan DA, Admin Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi):
“ Awal pembuatan aplikasi dan pengembangannya tentu membutuhkan biaya. Hingga saat ini telah menghabiskan biaya hingga Rp54.200.000 dan anggarannya berasal dari APBDes karena aplikasi ini merupakan bagian dari sistem pemukhtahiran data desa ” (16/06/2023)
Hal  ini  menandakan  bahwa  alokasi  anggaran  yang  disiapkan  bersumber APBDes.  Adapun  biaya  program  dari  pembuatan  hingga  operasional  yakni Rp54.200.000,  Dalam  hal  komitmen  anggaran,  sudah  terpenuhi  dengan penganggaran  yang  bersumber  dari  APBDes,  Adapun  komitmen  lain  yang  tak kalah pentingnya yakni pada regulasi. Adapun komitmen regulasi untuk program tak pergi seperti yang dijelaskan oleh informan RH:
“ Kalau peraturan kepala desanya belum di finalkan. Baru rancangannya. Karena kami masih butuh referensi lain untuk menguatkan ” (14/06/2023)
Peraturan  desa  yang  menjadi  landasan  program  tak  pergi  ini  masih  dalam proses  pembahasan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  selain  penetapan  program  tak pergi pada RKP Desa, belum ada regulasi lain yang menjadi landasannya. Hal ini menandakan bahwa program ini berpeluang untuk tidak di lanjutkan pada tahun – tahun berikutnya.
Dukungan publik kepada pemerintah desa menjadi hal yang penting dalam keberhasilan  dan  keberlanjutan.  Dukungan  ini  juga  menjadi  jaminan  stabilitas kepemimpinan  itu  sendiri.  Adapun  dukungan  masyarakat  pada  kepemimpinan kepala desa Biangloe seperti yang dijelaskan oleh warga Desa, PJ:
“ Menurut  saya  pemerintahan  Kepala  Desa  (Rais)  sekarang  ini  sudah  baik.  Kita dukung program – program yang dijalan kan” (12/06/2023)
Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  stabilitas  pemerintah  berjalan  dengan dengan  baik  karena  adanya  dukungan  masyarakat.  Di  mana  masyarakat menganggap  kepemimpinan  kepala  desa  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini sejalan dengan penjelasan Sekretaris Desa, RH:
“ Sejauh ini tidak ada warga yang tidak mendukung inovasi ini. Karena beberapa tokoh masyarakat diundang untuk membahas manfaat dari inovasi ini. Jadi tidak ada yang menganggapnya  buruk  atau  tidak  bagus.  Justru  sebaliknya,  inovasi  ini  mendapat dukungan.  Jadi  jika  ada  warga  yang  mengeluh  bahwa  mereka  tidak  mendapatkan bantuan,  petanya  dapat  dibuka  dan  menampilkan  nama-nama  yang  menerima bantuan ” (14/06/2023)
Dukungan  publik  terhadap  program  pemerintah  desa  termasuk  Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) ini berjalan dengan baik. Hal ini karena program yang dijalankan pemerintah desa termasuk program Tak Pergi ini berdampak positif bagi warga. Selain itu, sebagai pedoman pemerataan bantuan kepada  warga  desa  biangloe.  Stabilitas  kepemimpinan  juga  ini  sejalan  dengan penjelasan Kepala Dusun Parangmuloroa, ZK:
“ Saya  sebagai  masyarakat  sangat  mendukung  membangun  Desa.  Karena  untuk melihat Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Salah satu bentuk dukungan kami adalah jika ada aspirasi masyarakat seperti inovasi aplikasi ini perlu didiskusikan lebih lanjut ” (09/06/2023)
Hal ini mengidentifikasikan bahwa kepala Dusun dan warga mendukung kepemimpinan kepala desa dan mendukung program yang dijalankan termasuk didalamnya Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Dukungan kepemimpinan  desa  ini  juga  berasal  dari  pemerintah  kabupaten.  Hal  ini  seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RH:
“ Dukungan  dari  pemerintah  kabupaten  sangatlah  penting  dan  mereka  sangat mengapresiasi upaya ini. Dalam lomba inovasi terakhir, desa kami, Biangloe, adalah satu-satunya yang berpartisipasi dari Kabupaten Bantaeng ” (14/06/2023)
Dukungan  dari  pemerintah  kabupaten  juga  semakin  meningkat  dengan diikutkanya program tak pergi ini sebagai satu satunya inovasi yang di usulkan untuk  mengikuti  lomba  ditingkat  Provinsi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  terjadi stabilitas  kepemimpinan  didesa  biangloe  yang  memungkinkan  inovasi  berjalan dengan baik.
Pemimpin  yang  inovatif  mampu  menciptakan  visi  masa  depan  dan merumuskan  strategi  untuk  mencapainya,  termasuk  cara  mengantisipasi  dan beradaptasi dengan perubahan (Mahsud et al 2010, Goleman 2017, Attar & Abdul- Kareem  2020).  Komitmen  Kepemimpinan  merujuk  pada  sejauh  mana  pemimpin berkomitmen  pada  inovasi,  mendukung  gagasan  baru,  dan  berinvestasi  dalam pengembangan  dan  implementasi  ide-ide  ini.  Pemimpin  yang  berkomitmen terhadap  inovasi  biasanya  mempromosikan  budaya  organisasi  yang  mendorong kreativitas,  berpikir  di  luar  kotak,  dan  berani  mengambil  risiko.  Stabilitas Kepemimpinan  merujuk  pada  kemampuan  pemimpin  untuk  mempertahankan arah dan fokus strategis dalam jangka panjang, meski menghadapi tantangan dan hambatan  (Snowden  &  Boone  2007,  Judge  et  al  2009,  Youssef  &  Luthans  2012). Pemimpin  yang  stabil  mampu  mempertahankan  kebijakan  inovasi  dan melanjutkan  upaya  inovasi,  bahkan  dalam  menghadapi  perubahan  atau ketidakpastian.
Program  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi) merupakan inisiatif strategis yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran desa. Dalam hal ini, penganggaran untuk pembuatan dan operasional program disiapkan melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Sebagai  bagian  dari perencanaan  strategis,  program  ini  juga  telah  melibatkan  berbagai  stakeholder seperti  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  tokoh  masyarakat  yang
membantu  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  perumusan  program.  Ini menunjukkan bahwa program ini telah direncanakan dan dieksekusi dengan cara yang strategis dan komprehensif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  tampak  bahwa kepemimpinan desa menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan program ini. Ini terlihat dari keterlibatan langsung kepala desa dalam proses perumusan dan penamaan program ini. Selain itu, anggaran yang telah disiapkan melalui APBDes menunjukkan komitmen finansial pemerintah desa untuk melaksanakan program ini. Namun, penelitian ini mencatat bahwa peraturan desa yang menjadi landasan hukum  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi)  masih  dalam proses pembahasan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi dari program ini.
Dukungan  masyarakat  yang  kuat,  sebagaimana  disuarakan  oleh  Kepala Dusun Parangmuloroa, ZK, menunjukkan partisipasi dan dialog antara warga dan pemerintah desa, sebuah indikator vital dari stabilitas kepemimpinan. Ini diperkuat oleh  dampak  positif  Program  Tak  Pergi,  yang  telah  meningkatkan  kepercayaan publik  dan  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam  pemerataan  bantuan.  Tambahan pula, dukungan dari pemerintah kabupaten, yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RH,  serta  keikutsertaan  Desa  Biangloe  dalam  lomba  inovasi  di  tingkat  provinsi, menandakan  tingkat  kepercayaan  dan  koordinasi  antara  berbagai  tingkat pemerintahan.  Semua  faktor  ini  bersama-sama  menegaskan  adanya  stabilitas kepemimpinan di Desa Biangloe, yang membuatnya kondusif untuk inovasi dan pengembangan berkelanjutan.

## Kualitas Tim Kerja Program Inovasi Tak Pergi di Desa Biangloe Kabupaten Bantaeng
Kapasitas  yang  penting  selanjutnya  yang  dimiliki  dalam  menjalankan inovasi yakni pada kualitas tim kerja. Kualitas tim kerja menurut Kim, et al (2007) yakni  meliputi  komitmen  pegawai  dan  profesionalisme.  Dalam  hal  pelaksanaan inovasi  tak  pergi  ini,  lebih  menekankan  pada  perangkat  desa  dan  orang  yang dipercayakan menjalankan program ini.
Adapun  dalam  tim  pelaksana  program  inovasi  Inovasi  Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini dijalankan oleh aparat desa yang diberikan tanggung jawab. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:
“ Sampai saat ini, ada satu orang yang di tunjuk untuk menjadi operator dari aplikasi program  tak  pergi.  Admin  ini  atas  nama  Aldi  Alpianto  masih  menjabat  sebagai operator berdasarkan keputusan (SK) pemerintah desa ” (14/06/2023)
Hal  ini  menandakan  bahwa  untuk  penanggung  jawab  utama  sebagai operator  ditunjuk  oleh  berdasarkan  surat  keputusan.  Dimana  operator  tersebut memiliki pengalaman dalam pengelolaannya. Untuk mengoptimalkan pengerjaan sistem yang rumit, maka pengerjaannya dibantu oleh pihak diluar aparatur desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Desa Biangloe, RAH:
“ Jadi ada satu orang di luar pemerintah desa yang terlibat sebagai operator, yaitu Aldi Alpianto.  Sedangkan  Dedi  Aprianto  merupakan  Kepala  Urusan  Administrasi (KAUR) di desa tersebut. Aldi Alpianto adalah orang yang telah menjalani pelatihan selama tiga bulan dalam bidang teknologi informasi (IT) untuk mengurus inovasi ini. Selama  tiga  bulan,  Aldi  Alpianto  telah  dilatih  dan  mempersiapkan  dirinya  untuk mengelola inovasi tersebut ” (14/06/2023)
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  karena  sistem  yang  dimiliki  oleh  Inovasi Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  tergolong  rumit  maka  dibutuhkan  tenaga diluar  operator  untuk  membantu  menjalankan  sistem  ini.  Adapun  tenaga  yang dilibatkan yakni yang memiliki pengalaman dan telah mengikuti pelatihan terkait IT.  Sejauh  ini  memang  yang  mengelola  program  tak  pergi  ini  tidak  diragukan pengalaman dan komitmennya.
Adapun terkait profesionalisme pegawai dalam pengelolaan aplikasi inovasi tak pergi ini sudah berbasis nomor ID. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh DEA, Admin inovasi tak pergi:
“ Aplikasi ini sangat memudahkan warga dalam mengakses informasi karena dalam aplikasi ini setiap rumah telah diberi nomor ID, dan ketika diklik akan diketahui letak rumah, berapa jumlah keluarga, bantuan apa yang pernah di terima ” (16/06/2023)
Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan data pada program Inovasi Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  ini  telah  berbasis  nomor  ID  untuk  setiap rumah.  Sehingga  pendataan  lebih  detail  dan  profesional.  Walaupun  demikian, dalam pelaksanaannya juga belum optimal khususnya dalam pendataan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Warga Desa Biangloe, PAJ:
“ Saya tidak mengetahui tentang aplikasi desa digital ini, yang saya tahu pernah dari perangkat desa datang untuk memfoto rumah saya, dan semua rumah difoto disini. Hanya saya tidak tahu apa tujuan dari foto rumah tersebut ” (12/06/2023)
Pengetahuan  masyarakat  terkait  aplikasi  masih  terbatas.  Termasuk  dalam proses pendataannya. Walaupun diakui telah dilakukan pengambilan data namun tidak dijelaskan peruntukannya untuk program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya penjelasan kepada masyarakat dalam  pengambilan  data  disebabkan  oleh  belum  adanya  Standar  operasional prosedur (SOP). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh DEA, Admin inovasi Tak Pergi:
“ Sejauh ini belum ada regulasi maupun SOP terkait dari penggunaan aplikasi ini. Akan tetapi ada kesepakatan dalam menjaga data disamping upaya transparanasi data maka  hanya  Admin  yang  dapat  melakukan  perubahan  dan  pembaharuan  data ” (16/06/2023)
Walaupun belum ada SOP, namun sudah ada kesepakatan Bersama dalam hal transparansi dan perubahan data. Walaupun dalam pengambilan datanya belum ada pengaturan khusus, sehingga memungkinkan adanya ketidakpahaman warga. Adapun yang bertanggung jawab menyebarkan informasi dan sosialisasi program Tak Pergi ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, RAH:
“ Jadi, dalam upaya pemerintah desa untuk menyebarkan informasi terkait ini, kami bekerja sama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD bertanggung jawab untuk  menggali  aspirasi  masyarakat.  Kami  meminta  BPD  untuk  menyampaikan informasi ini dan menyebarkannya ke setiap dusun ” (14/06/2023)
Adapun  dalam  mensosialisasikan  sekaligus  menggali  aspirasi  masyarakat termasuk didalamnya program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini menjadi tanggung jawab BPD. Selanjutnya mereka menyampaikan informasi ini ke setiap  dusun.  Adapun  untuk  menjaga  kualitas  dan  memastikan  keberlanjutan program ini dilakukan dengan evaluasi secara rutin. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:
“ Diawal itu per 6 bulan kita evaluasi. Sekarang ini kita karena anggap berkembang ini inovasi kita ambil lagi pertahunnya. Setiap tahun itu kita evaluasi dan dievaluasi itu  di  hadapan  BPD  dan  masyarakat.  Itu  pada  saat  MUSREMBANG.  Ini  kan sebetulnya kan di saat MUSREMBANG itu kan kita mengundang masyarakat. Itu yang  kita  manfaatkan.  Disitu  kita  tampilkan  lagi  perubahan  setiap  tahunnya ” (14/06/2023)
Evaluasi  terkait  program  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital awalnya  dilakukan  6  bulan  sekali.  Namun  karena  sudah  berjalan  maka  evaluasi dilakukan saat Musrembang dengan melibatkan BPD dan perwakilan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan program ini berjalan profesional.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  meski  belum  ada  SOP khusus, adanya kesepakatan bersama dalam hal transparansi dan perubahan data menunjukkan  upaya  profesionalisme  dalam  pengelolaan  program.  Selain  itu, evaluasi rutin yang dilakukan setiap tahun juga menjadi bukti profesionalisme tim kerja dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan program ini. Ini sejalan dengan literatur  yang  menyebutkan  bahwa  tingkat  profesionalisme  dapat  berkontribusi pada kualitas inovasi seperti Holliman (2012) dan Suzuki & Demircioglu (2017), dan diikuti oleh Yohana (2020) dan Bugge & Siddiq (2021), kesemuanya sepakat bahwa profesionalisme  yang  lebih  tinggi  cenderung  mengajukan  ide  atau  desain  yang berkualitas  lebih  tinggi.  Kualitas  tim  kerja  program  Inovasi  Tatakelola Pemerintahan  Desa  Digital  di  Desa  Biangloe  Kabupaten  Bantaeng  sudah  cukup baik ditinjau dari aspek komitmen dan profesionalisme. Namun, masih diperlukan peningkatan  dalam  aspek  komunikasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat,  serta pembuatan SOP untuk pengelolaan program ini.

## Sistem/Struktur
Sistem/struktur dalam kapasitas inovasi meliputi struktur tim, sistem berbagi pengetahuan,  sistem  pengahrgaan,  sistem  evaluasi/umpan  balik.  Dalam  hal pemerintah  desa,  instrument  sistem  dan  struktur  menjadi  tanggung  jawab pemerintah desa. Adapun tim pelaksana dari program inovasi tak pergi ini, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Biangloe, RAH:
“ Pengelola  Inovasi  Tak  Pergi  ini  masuk  di  bidang  pemerintahan.  Kemudian  sub bidangnya itu adalah profil desa. Jadi masuk di sub bidang profil desa. Kalau terkait
spesifik soal inovasinya itu belum ada. Di APB Desa itu gabungi masuk di profil desa ” (14/06/2023)
Pengelolaan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini berasa dalam naungan  bidan  pemerintahan  khususnya  pada  sub  bidang  profil  Desa.  Dalam pengelolaan sistem pada Program Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital ini tidak dibentuk tim khusus. Namun pada pendataan dibentuk tim yang melibatkan pemuda Karang Taruna dan Komunitas pemuda yang ada didesa Biangloe.
Sementara  itu,  dalam  hal  sistem  berbagi  pengetahuan  yang  ada  pada program  inovasi  Tak  Pergi  ini  dianggap  memiliki  manfaat  dan  singkronisasi dengan SDGS Desa yang dimiliki Kementrian Desa dan PDTT. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Pendamping Desa, SUK:
“ Aplikasi  ini  tentu  sangat  bermanfaat,  kami  dari  pendamping  mengkolaborasikan antara  gagasan  perencanaan  pembangunan  berbasis  digital  dengan  perencanaan berbasis SDGs, Pemerintah melalui kementerian desa menerbitkan permendes 2020 tentang pedoman umum perencanaan pembangunan di desa yang arah kebijakannya adalah pembangunan desa berbasis data SDGs. Hal inilah yang diakomodir oleh kepala desa bahwa pembangunannya berdasarkan data ” (03/07/2023)
Keberadaan  aplikasi  ini  dapat  dikolaborasikan  dengan  datas  SDGs  Desa. Serta dapat mendukung arah kebijakan dan perumusan program di Desa Biangloe berbasis  data.  Program  ini  juga  melakukan  berbagai  pertukaran  pengetahuan dengan tenaga Kesehatan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bidan Desa, NAR:
“Selain  letak  rumah,  kami  bisa  data  mengenai  penyakit  dalam  keluarga  itu.  Saya sangat terbantu, buktinya selama minggu ini saya telah menggunakan tiga kali”
Keberadaan  aplikasi  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  sangat membantu kerja – kerja tenaga Kesehatan khususnya bidan desa. Dimana aplikasi ini  dapat  memetakan  jenis  penyakit  warga  desa.  Keberadaan  inovasi  ini  juga membantu  mengidentifikasi  sebaran  masyarakat  miskin.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan oleh Kepala Dusun Parangmuloroa, ZAK:
“ Sangat  membantu  karena  didalam  aplikasi  ini  diberi  tanda  yang  jelas  misalnya penduduk  yang  tergolong  miskin  memiliki  warna  ini  sehingga  dalam  program bantuan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rumah  ini  akan  menjadi  sasaran ” (09/06/2023)
Aplikasi  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  ini  memberikan kemudahan  bagi  pemerintah  untuk  mengidentifikasi  masyarakat  miskin  yang memudahkan  dalam  perumusan  program  pengentasan  kemiskinan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Perumusan  dan  pembuatan  aplikasi program  inovasi  tak  kerja  melibatkan  berbagai  pihak.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:
“ Dari awal kami melibatkan kecamatan, dari awal inovasi ini dibuat. Kemudian kami juga melibatkan kak Rahman Ramlan yang di Bantaeng institut itu untuk memeriksa redaksi proposal inovasi ini. Jadi dari awal kita melibatkan banyak orang. Termasuk
pemerintah  kabupaten.  Setelah  selesai  ikut  lomba  inovasi  tidak  lagi  melibatkan kecamatan dan kabupaten. Karena kita ini mau mengelola data sendiri ” (14/06/2023)
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sejak  awal  perumusan  inovasi  ini  sudah melibatkan  berbagai  pihak.  Mulai  dari  Non-governmental  organization, Pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa inovasi  ini  menerapkan  sistem  berbagi  pengetahuan  sejak  awal  perumusannya. Adapun dalam pembuatannya, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:
“ Dalam pembuatan aplikasinya, perangkat desa terlibat dalam proses perancangan. Namun,  mereka  tidak  membuat  masternya  sendiri.  Dalam  hal  teknis,  aplikasi  ini dibuat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS) oleh Pak Anto. Pak Anto juga bertanggung jawab melatih mereka dalam penggunaan aplikasi tersebut ”
(14/06/2023)
Pembuatan aplikasi ini berbasis GIS dengan melibatkan pihak ketiga. Namun dalam pembuatannya perangkat desa terlibat, termasuk di dalamnya dilatih untuk mengelola aplikasi tersebut.
Adapun dalam hal sosialisasi dan umpak balik, sejauh ini lebih dibutuhkan pemahaman  warga.  Walaupun  demikian  pemerintah  desa  optimis  hal  ini  bisa pahami  masyarakat  desa  nantinya.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh  DEA, Admin inovasi tak pergi:
“ Untuk sosialisasi aplikasi masih sebatas perangkat desa, kedepannya jika telah siap akan disosialisasikan kepada seluruh warga Desa Biangloe. Saya kira penggunaannya dapat  optimal,  dikarenakan  setiap  rumah  tangga  dikampung  ini  telah  memiliki handphone kecuali dalam keluarga itu hanya ditinggali oleh orang yang berumur tua ” (16/06/2023)
Keterbatasan  sosialisasi  yang  masih  di  dominasi  oleh  perangkat  desa membuat penyebaran informasi dan manfaatnya belum dirasakan semua warga. Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh Warga Desa, PAJ:
“ Saya tidak pernah mendapatkan informasi dari perangkat desa tentang desa digital tersebut ” (12/06/2023)
Penjelasan warga ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum massif dilakukan ke  masyarakat  umum.  Namun  demikian,  pemerintah  desa  optimis  karena umumnya warga telah memiliki handphone. Pemahaman masyarakat pun masih butuh penjelasan lebih lanjut.
Untuk  masyarakat  umum,  dibutuhkan  sosialisasi  yang  lebih  mendalam dengan  penjelasan  yang  lengkap  sehingga  mudah  dipahami.    Kapasitas  inovasi dalam  hal  sistem/struktur  yang  sama  sekali  belum  ditemukan  dalam  inovasi program  tak  pergi  ini  yakni  pada  sistem  penghargaan.  Dimana  penghargaan terhadap operator, aparatur, mitra maupun masyarakat sama sekali belum dibahas dan disiapkan dalam desain program ini.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  dalam  kapasitas  inovasi, belum ditemukan adanya sistem penghargaan dalam program Inovasi Tatakelola Pemerintahan  Desa  Digital.  Penghargaan  terhadap  operator,  aparatur,  mitra
maupun  masyarakat  sama  sekali  belum  dibahas  dan  disiapkan  dalam  desain program  ini.  Pentingnya  mempertimbangkan  sistem  penghargaan  dalam  upaya mendukung  inovasi.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan  oleh  Zhou  (2009)  dan Nacinovic et al (2009), serta Kanama & Nishikawa 2017 yang juga disinggung oleh Khan et al (2020) masing-masing dari mereka menyatakan bahwa meskipun sistem penghargaan tidak dapat sepenuhnya mendorong inovasi secara mandiri, mereka merupakan  bagian  penting  dari  ekosistem  yang  mendukung  inovasi  dan  dapat berperan penting dalam membentuk motivasi dan perilaku anggota tim. Namun, pengetahuan  masyarakat  terkait  aplikasi  ini  masih  terbatas,  sehingga  sosialisasi yang lebih masif dan mendalam diperlukan untuk memastikan penggunaan dan manfaat  aplikasi  ini  dapat  optimal.  Hal  ini  juga  menunjukkan  perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

## Pengelolaan Pengaruh dari Luar
Kapasitas  inovasi  dalam  hal  pengelolaan  pengaruh  dari  luar  meliputi dukungan politik untuk anggaran dan kemampuan pengelolaan jaringan. Dalam prakteknya  pada  program  Inovasi  Tatakelola  Pemerintahan  Desa  Digital  ini, pemerintah Desa Biangloe masih mengandalkan anggaran yang bersumber pada ABPDesa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa, RAH:
“ Seluruh  anggaran  program  inovasi  Tak  Pergi  ini  bersumber  dari  APBDesa  baik pembuatan  maupun  operasionalnya.  Sejauh  ini  juga  semua  elemen  masyarakat mendukung penganggaran tersebut ” (14/06/2023)
Hal  ini  menandakan  bahwa  dukungan  politik  terhadap  anggaran  program aplikasi tak kerja di tingkat desa sangat kuat. Bahkan sejauh ini pihak mendukung. Hal ini sejalan dengan penjelasan ketua BPD Biangloe, NAS:
“ Kami  sebagai  BPD  tentunya  sangat  mendukung  program  ini  termasuk penganggarannya. Kan ini sudah merupakan juga contoh ke desa lain ” (13/07/2023)
Hal  ini  menandakan  bahwa  dukungan  politik  untuk  penganggaran  didesa tidak  menjadi  kendala.  Dimana  BPD  menganggap  keberadaan  inovasi  ini  tidak hanya  bermanfaat  untuk  warga  desa,  namun  juga  jadi  percontohan  untuk  desa lainnya.
Adapun  dalam  hal  manajemen  jaringan  sejauh  ini  sudah  berjalan,  bahkan beberapa  pihak  telah  intens  berkomunikasi  untuk  penggunaan  data  ini.  Hal  ini seperti yang dijelaskan oleh NAS, Ketua BPD:
“ Pemerintah  kabupaten  sangat  mendukung  terutama  dari  dinas  DUKCAPIL, kesehatan dan pertanian. Seringkali datang untuk berdiskusi dan menggunakan data ini untuk singkronisasi ” (13/7/2023)
Penjelasan ini menunjukkan bahwa beberapa institusi di tingkat kabupaten intens  melakukan  singkronisasi  data  dan  berdiskusi  khusnya  Dinas  catatan  sipil (DUKCAPIL),  Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Pertanian.  Mereka  sangat  terbantu dengan  adanya  data  yang  akurat  dari  inovasi  ini.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan kemanfaatan  data  tersebut  pada  tenaga  Kesehatan.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh Bidan Desa, NAR:
“ Kami  sangat  terbantu  dan  sering  menggunakan  aplikasi  ini  dalam  menjalankan tugas. Seperti, mengetahui letak rumah. Adanya aplikasi ini kita dapat menjangkau rumah pasien dengan cepat ”
Inovasi tak pergi ini membuat tenaga Kesehatan mudah mengetahui rumah pasien  yang  akan  ditangani.  Termasuk  didalamnya  juga  jenis  penyakit  yang diderita. Walaupun demikian, pemanfaatan ini masih bersifat koordinasi informal karena belum adanya kerjasama resmi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bidan Desa, NAR:
“ Penggunaan  aplikasi  ini  oleh  bidan  dan  puskesmas  belum  ada  SK  dan  perjanjian tertulis ” (05/07/2023)
Hal ini menunjukkan bahwa belum ada Morandum of Understanding antara pemerintah  desa  dengan  pihak  puskesmas  maupun  pihak  lainnya.  Sehingga kerjasama yang dilakukan masih membutuhkan hubungan emosional antar semua pihak. Oleh karena itu diharapkan kedepan adanya kerjasama antar berbagai pihak dalam penggunaan data ini, serta singkronisasi dengan pemerintah dilevel atas. Hal ini juga sejalan dengan harapan Pendamping Desa, SUK:
“ Saya berharap pemerintah pusat melalui kementrian desa dapat memberikan payung hukum kepada pemerintah desa agar arah pembangunannya berbasis SDGs sehinggga perintah desa dapat melakukan pemuktahiran desa setiap 6 bulan sekali berbasis data SDGs atau 2 kali setahun pada dashboardnya masing-masing. Data ini juga dapat singkron dengan aplikasi inovasi tak pergi ini ” (03/07/2023)
Penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mengelola  jaringan  butuh dukungan  regulasi  dan  kerjasama  tertulis  antar  institusi.  Hal  ini  agar pengelolaannya  lebih  profesional  dan  potensi  penyalahgunaan  data  ini  dapat dihindarkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  program  ini  mendapat dukungan  politik  yang  kuat  terutama  terkait  dengan  penganggaran.  Anggaran yang  digunakan  bersumber  dari  APBDesa,  dan  seluruh  elemen  masyarakat mendukung  penganggaran  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya dukungan  politik  dalam  memastikan  alokasi  sumber  daya  yang  tepat  untuk inisiatif  semacam  ini.  Hal  ini  sesuai  pendapat  Thompson  &  Purdy  (2009)  serta Courvisanos  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  meskipun  struktur  organisasi  dan faktor teknis tentu penting, tanpa dukungan politik yang tepat, inovasi akan sulit untuk diimplementasikan dan dipertahankan, terutama dalam konteks organisasi yang  dinamis dan kompleks. Walau  demikian, perlu diperhatikan bahwa belum adanya Memorandum  of  Understanding (MoU)  atau  perjanjian  resmi  antara pemerintah desa dengan pihak puskesmas dan pihak lainnya. Hal ini menunjukkan adanya  ruang  untuk  peningkatan  dalam  aspek  formalisasi  kerjasama  dan peningkatan  perlindungan  data.  Regulasi  dan  kerjasama  resmi  juga  dapat memfasilitasi  peningkatan  profesionalisme  dan  meminimalisir  potensi penyalahgunaan data.

## Kesimpulan
Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten  Bantaeng,  adalah  manifestasi  nyata  dari  konsep  kepemimpinan inovatif. Elemen-elemen seperti perencanaan strategis, komitmen kepemimpinan, dan stabilitas kepemimpinan tidak hanya ada tetapi juga aktif dalam pelaksanaan program ini. Ini dibuktikan oleh alokasi anggaran yang khusus dari APBDes dan konsensus  antara  pemerintah  desa,  BPD,  dan  tokoh  masyarakat.  Namun,  meski telah  mendapatkan  dukungan  yang  luas  dari  masyarakat  dan  pemerintah kabupaten, program ini masih memerlukan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin keberlanjutannya.
Peraturan kepala desa yang saat ini masih dalam tahap pembahasan adalah komponen penting yang perlu diselesaikan untuk memperkuat landasan hukum dan  efektivitas  program.  Keberhasilan  dan  keberlanjutan  Inovasi  Tatakelola Pemerintahan  Desa  Digital  (Tak  Pergi)  akan  sangat  bergantung  pada  selesainya peraturan  tersebut  dan  pada  terus  berlanjutnya  komitmen  dari  kepemimpinan desa.  Kepemimpinan  inovatif  berperan  penting  tidak  hanya  dalam  penciptaan tetapi juga dalam implementasi dan keberlanjutan inovasi. Ini juga  memvalidasi pentingnya Kepemimpinan Inovatif sebagai salah satu dimensi kritis dalam model kapasitas inovasi pemerintah.
Kualitas  tim  kerja  dalam  pelaksanaan  Program  Inovasi  Tak  Pergi  di  Desa Biangloe,  Kabupaten  Bantaeng  ditandai  dengan  adanya  komitmen  dan profesionalisme pegawai. Tim kerja terdiri dari operator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dan memiliki pengalaman yang relevan, serta perangkat desa yang berpengalaman  dan  berkomitmen  tinggi.  Evaluasi  juga  dilakukan  secara  rutin untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program ini. Namun, pengetahuan masyarakat  tentang  program  ini  masih  terbatas,  yang  menunjukkan  perlunya peningkatan  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat.  Perlu  ada  peningkatan dalam hal regulasi dan kerja sama resmi antar pihak untuk menghindari potensi penyalahgunaan data dan memastikan pengelolaan program ini lebih professional.

## Referensi
Abdullah, M. T. (2020). Menyoal Inovasi Pemerintah Daerah . Makassar: Unhas Press. Attar, M., & Abdul-Kareem, A. (2020). The Role of Agile Leadership in Organisational Agility. In Agile Business  Leadership  Methods  For Industry 4.0 . Leeds:  Emerald Publishing Limited
Bartos,  S.  (2003).  Creating  and  Sustaining  Innovation. Australian  Journal  of  Public Administration , 62(1), 09-14.
Brinkerhoff,  D.  W.,  &  Wetterberg,  A.  (2013).  Performance-Based  Public Management  Reforms:  Experience  And  Emerging  Lessons  From  Service Delivery  Improvement  In  Indonesia. International  Review  of  Administrative Sciences , 79(3), 433-457.
Bugge,  M.  M.,  &  Siddiq,  F.  (2021).  Empowering  Professionalism  in  Mission- Oriented Innovation. Science and Public Policy , 48(3), 423-437.
Choi,  N.,  &  Majumdar,  S.  (2015).  Social  Innovation:  Towards  A Conceptualisation. In  S.Majumdar,  S.Guha,  and  N.Marakkath  (Eds). Technology and Innovation for Social Change , 7-34.
Courvisanos, J. (2009). Political Aspects of Innovation. Research Policy , 38(7), 1117- 1124.
Darmi,  T.  (2015). Indonesia  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  dalam Perspektif  Meningkatkan  Kapasitas  Aparatur  Desa . Disertasi  Program  Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Gabris,  Gerald  T.,  Kimberly  Nelson,  and  Curtis  H.  Wood.  (2009). Managing  for Innovation  in  Local  Government:  Three  Core  Strategic  Factors. The  Radford University Governmental and Nonprofit Assitency Centre.
Gargan,  J.  J.  (2018).  The  Public  Administration  Community  and  the  Search  for Professionalism. Handbook of Public Administration (pp. 1125-1204). Routledge. Goleman,  D.  (2017). What  Makes  a  Leader?(Harvard  Business  Review  Classics). Harvard Business Press.
Grindle, M.S. (1997). Getting Good Government Capacity Building In The Public Sector Of  Developing  Countrie ,  Boston,  MA:  Harvard  Institute  for  International Development
Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., &  Røste, R.  (2005). Innovation in the Public Sector  on  the  Differences  Between  Public  and  Private  Innovation.  PUBLIN research project. https://nifu.brage.unit.no/nifu- xmlui/bitstream/handle/11250/226535/d9differences.pdf?sequence=1 Holliman,  S.  L.  (2012). Exploring  The  Effects  of  Empowerment,  Innovation, Professionalism, Conflict, and Participation on Teacher Organizational Commitment . Doctoral dissertation, The University of Iowa
Judge, T. A., Piccolo, R. F., & Kosalka, T. (2009). The Bright and Dark Sides of Leader Traits: A Review and Theoretical Extension of The Leader Trait Paradigm. The Leadership Quarterly , 20(6), 855-875.
Kanama, D., & Nishikawa, K. (2017). Does an extrinsic reward for R & D employees enhance innovation outcomes? Evidence from a J apanese innovation survey. R&D Management , 47(2), 198-211.
Khan, K. I., Naqvi, S. M. W. A., Ghafoor, M. M., & Nayab, G. (2020). Effect of Reward System on Innovative Work Behaviour  Through Temporary Organizational Commitment  and  Proficiency:  Moderating  Role  Of  Multiculturalism. International Journal of Management Research and Emerging Sciences , 10(2). Kim, J. Y. (2007). SME innovation policies in Korea. The Policy Environment for the Development of SMEs. PEEC, 129-150.
Mahsud, R., Yukl, G., & Prussia, G. (2010). Leader empathy, ethical leadership, and relations ‐ oriented  behaviors  as  antecedents  of  leader ‐ member  exchange quality. Journal of Managerial Psychology , 25(6), 561-577.
Manor,  J.  (2000).  Small-Time  Political  Fixers  in  India's  States:"  Towel  over Armpit". Asian Survey , 40(5), 816-835.
Mathew,  G.  (2013).  Decentralisation  and  Local  Governance  in  India. Panorama: Insights  into  Asian  and  European  Affairs  is  a  series  of  occasional  papers published by the Konrad-Adenauer- Stiftung’s “Regional Programme Political Dialogue Asia/Singapore”., 71.
Merhi, M. I. (2022). An assessment of the barriers impacting responsible artificial intelligence. Information Systems Frontiers , 1-14.
Mulgan, G., & Albury, D. (2003). Innovation In The Public Sector (Nomor October). Nacinovic, I., Galetic, L., &  Cavlek, N. (2009). Corporate culture and innovation: Implications for reward systems. World Academy of Science, Engineering and Technology , 53, 397-402.
Ndou,  V.  (2004).  E-government  for  developing  countries:  Opportunities  and challenges. Electron. Journal of Information System Developemnt Countries ., 18(1), 1-24.
Pamungkas,  B.  A.  (2019).  Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review , 2(2), 210-229. Patarai, M. I. (2020). Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan . Makassar: De La Macca.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Prayitno,  G.,  &  Subagiyo,  A.  (2018). Membangun  Desa:  Merencanakan  Desa  dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan . Malang: Universitas Brawijaya Press. Rahayu,  A.  B.,  &  Budi,  A.  (2006). Pembangunan  Perekonomian  Nasional  Melalui Pemberdayaan Masyarakat Des a. Iskandar Institute.
Rakova, B., Yang, J., Cramer, H., & Chowdhury, R. (2021). Where Responsible AI Meets  Reality:  Practitioner  Perspectives  On  Enablers  For  Shifting Organizational  Practices. Proceedings  of  the  ACM  on  Human-Computer Interaction, 5(CSCW1), 1-23.
Regan,  Á.  (2021).  Exploring  The  Readiness  of  Publicly  Funded  Researchers  to Practice Responsible Research and Innovation in Digital Agriculture. Journal of Responsible Innovation , 8(1), 28-47. Robbins, S., Judge, T.  A.,  Millett, B., &  Boyle, M. (2013). Organisational  Behaviour . Pearson Higher Education AU.
Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion Of Innovations. In An Integrated Approach To Communication Theory And Research (pp. 432-448). London: Routledge.
Said, M. (2015). Capacity Development Of Human Resource In Local Government To Improve Public Service Quality. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 1(1), 8-13. Sangkala.  (2013). Innovative  Governance:  Konsep  dan  Aplikasi .  Surabaya:  Capiya Publishing
Snowden,  D.  J.,  &  Boone,  M.  E.  (2007).  A  Leader's  Framework  For  Decision Making. Harvard Business Review , 85(11), 68.
Speer, J. (2012). Participatory Governance Reform: A Good Strategy For Increasing Government  Responsiveness  And  Improving  Public  Services?. World Development , 40(12), 2379-2398.
Sufianto,  D.  (2020).  Pasang  Surut  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Academia  Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik , 3(02), 271-288. Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum , 7(1), 82-95. Suzuki,  K.,  &  Demircioglu,  M.  A.  (2017). Rediscovering  Bureaucracy:  Bureaucratic Professionalism, Impartiality, and Innovation . Working Paper Series 2017:7. The
Quality of Government Institute.  Department Of Political Science. University Of Gothenburg
Thompson, T. A., & Purdy, J. M. (2009). When A Good Idea Isn't Enough: Curricular Innovation  As  A  Political  Process. Academy  of  Management  Learning  & Education , 8(2), 188-207.
UNDESA. 2006. Innovations in Governance and Public Administration : Replicating What Works. New York: United Nations Publication.
Woolf,  S.  H.,  Zimmerman,  E.,  Haley,  A.,  &  Krist,  A.  H.  (2016).  Authentic Engagement of Patients And Communities Can Transform Research, Practice, and Policy. Health Affairs , 35(4), 590-594. Yogi, I. (2016). Analisa Strategi Inovasi Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Fasilitas Dengan Menggunakan Metode Teds (Total Evaluation And Decision Square) Studi Kasus  pada  Fakultas  Teknik  Universitas  Andalas .   Doctoral  Dissertation. Universitas Andalas.
Yohana, C. (2020). The effect of integrity, professionalism, and innovation on service performance. Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship , 4(1), 26-42. Youssef, C. M., & Luthans, F. (2012). Positive Global Leadership. Journal of World Business , 47(4), 539-547.
Yudarwati, G. A., & Gregory, A. (2022). Improving Government Communication And  Empowering  Rural  Communities:  Combining  Public  Relations  And Development  Communication  Approaches. Public  Relations  Review , 48(3), 102200.
Zhou,  Y.,  Zhang,  Y.,  &  Montoro-Sanchez,  Á.  (2009).  How  Do  The  Reward Approaches Affect Employees'innovative Behaviors?--An Empirical Study In Chinese Enterprises. Academy of Management Proceedings 1: 1-6.