Volume 7, Number 1, Tahun 2023, pp. 120-126 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.54377

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received November 22, 2023 Revised November 25, 2023 Accepted March 20, 2023 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Penegakan Disiplin, PPPK, Pemerintah Daerah
Keywords: Enforcement of discipline, PPPK, The Regional Government
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
I Nyoman Gede Remaja 1* , I Komang Kawi Arta² 1,2 Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi Penegakan  Disiplin  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja.  Jenis Penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Hukum  Empiris,  dengan lokasi  penelitian  di  BKPSDM,  sifat  penelitian  deskriptif,  teknik pengumpulan  data  yaitu  studi  dokumentasi  dan  wawancara  bebas terpimpin, serta pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif.  Simpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  mekanisme  Penegakan Disiplin PPPK dengan mekanisme penegakan disiplin PNS adalah sama, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2021 tentang  Tata  Cara  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di Lingkungan  Pemerintah  Daerah,  yang  kemudian  diimplementasikan dengan  berpedoman  kepada  SOP-DISIPLIN-  03  tentang  Pemberian Hukuman  Disiplin  di  Tim  Pertimbangan  Kepegawaian.  Namun  demikian, mekanisme  yang  telah  ditetapkan  masih  memiliki  kelemahan  karena dalam  praktiknya  belum  dapat  memberikan  penyelesaian  yang  adil  bagi PPPK.  Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan  perubahan Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penegakan  Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Pemerintah  Daerah  dan  ditambahkan  dalam  klausula  pasal  pada  SPK antara  PPPK  dengan  Pemerintah,  dengan  menambahkan  klausula tentang  pembebanan  ganti  rugi  kepada  pemerintah  jika  pemerintah terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan SPK yang mengakibatkan kerugian secara materiil kepada PPPK .

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  analyze  the  regulation  and  implementation  of  Government  Employee  Discipline Enforcement with  Employment Agreements. The type of research used  is Empirical Legal Research, with  research  locations  at  BKPSDM,  descriptive  nature  of  the  research,  data  collection  techniques namely  documentation  studies  and  guided  free  interviews,  as  well  as  data  processing  and  analysis using qualitative data analysis. The conclusion in this study is that the mechanism for Enforcing PPPK Discipline  with  the  mechanism  for  enforcing  PNS  discipline  is  the  same,  as  outlined  in  the  Buleleng Regent Regulation Number 47 of 2021 concerning Procedures for Enforcing Discipline for State Civil Apparatus Employees in the Regional Government Environment, which is then implemented based on SOP-DISIPLIN  -  03  concerning  the  Administration  of  Disciplinary  Punishment  in  the  Staff Consideration Team. However, the established mechanism still has weaknesses because in practice it has not been able to provide a fair settlement for PPPK. The suggestion in this study is to amend the Regulation of the Buleleng Regent Number 47 of 2021 concerning Procedures for Enforcing Discipline for State Civil Apparatus Employees in the Regional Government Environment and add it to the article clause  on  the  SPK  between  PPPK  and  the  Government,  by  adding  a  clause  regarding  imposing compensation to the government if the government proven to have committed negligence in carrying out the SPK which resulted in material losses to PPPK.

## 1. PENDAHULUAN
Disiplin  merupakan  fungsi  operatif  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  terpenting,  karena semakin baik disiplin karyawan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai (Nofriyanti et al., 2018; Sari et al., 2018). Disiplin yang baik mencerminkan besamya tanggung jawab seseorang terhadap tugas- tugas yang diberikan padanya (Rivai, 2021; Suherman, 2018; Utami et al., 2020). Hal ini mendorong gairah kerja,  semangat  kerja  dan  terwujudnya  tujuan  perusahaan,  karyawan  dan  masyarakat.  Motivasi,
kepemimpinan  dan  disiplin  kerja  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  memberikan  pengaruh terhadap kinerja pegawai (Istiqomah et al., 2016; Tolu et al., 2021). Disiplin pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kinerja pegawai dalam kerangka memberikan pelayanan yang optimal kepada  masyarakat (Rochimah  et  al.,  2018;  Yulianti  et  al.,  2017). Disiplin  diartikan  kesanggupan  untuk mentaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan (Nofriyanti et al., 2018; Rochimah et al., 2018). Dalam kerangka mewujudkan disiplin pegawai maka ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  pengaturan  tentang  disiplin  pegawai,  kewajiban  seorang pegawai, larangan yang tidak boleh dilakukan, sanksi bagi yang melanggar dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa.
Sistem kepegawaian dengan menggunakan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (yang  selanjutnya  ditulis  PPPK)  merupakan  hal  baru  dalam  sistem  kepegawaian  di  Indonesia.  Hal  ini dimulai  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara  (yang  selanjutnya  ditulis  UU  No.  5  Tahun  2014).  Dalam  Pasal  6  UU  No.  5  Tahun 2014  dinyatakan:  “Pegawai  ASN  terdiri  atas    PNS  dan  PPPK.  Menurut  Pasal 1  angka  4  UU  No.  5  Tahun 2014, “PPPK  adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”. Adapun alasan  diberlakukannya  PPPK  dal am  sistem  kepegawaian  di  Indonesia  adalah  semangat  “membangun aparatur  negara  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  KKN,  berintegritas tinggi  serta  berkemampuan  dan  berkinerja  tinggi.  Dalam  pengembangan  pemerintahan  ke  depan diperlukan  pemilihan  fungsi  aparatur  pemerintahan,  yaitu  fungsi  manajemen  kebijakan  pemerintahan negara dan fungsi pelayanan publik dasar (Pangestuti et al., 2021; Ramadhani et al., 2020). Untuk lebih fleksibelnya  struktur  ASN  sehingga  selalu  dapat  menyesuaikan  dengan  dinamika  perkembangan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  maka  PPPK  ( contract  government  employees ) menjadi  pilihan,  dengan  menerapkan  standar  dan  norma  penggajian  layaknya  di  perusahaan  swasta. Penerapan  sistem  ini  menjadikan  pemerintah  tidak  terikat  kepada  penghidupan  pegawai  yang  harus ditanggung seumur hidup seperti halnya PNS. Sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 adalah “sistem manajemen pegawai yang berbasis jabatan ( position based personal management  system )  sebagai  pengganti  dari  sistem  manajemen  pegawai  berbasis  karir  ( career  based personal management system ).
Pada Tahun 2018 diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang  Manajemen  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (yang  selanjutnya  ditulis  PP  No.  49 Tahun 2018). Semenjak itu, mulai dilakukan perekrutan PPPK di daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Hal yang diatur dalam PP No. 49 Tahun 2018 meliputi: kriteria dan jabatan PPPK, penetapan kebutuhan, pengadaan,  penilaian  kinerja,  penggajian  dan  tunjangan,  pengembangan  kompetensi,  pemberian penghargaan,  disiplin,  hak  dan  kewajiban,  pemutusan  hubungan  perjanjian  kerja,  dan  perlindungan. Terkait  dengan  disiplin  PPPK,  berdasarkan  Pasal  52  PP  No.  49  Tahun  2018  pengaturannya  ditetapkan oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  pada  setiap  instansi  pemerintah (Pangestuti  et  al.,  2021; Ramadhani  et  al.,  2020). Berdasarkan  Pasal  129  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  2014,  sengketa  Pegawai  ASN diselesaikan  melalui  upaya  administratif,  pegawai  ASN  dimaksud  termasuk  di  dalamnya  adalah  PPPK. Yang  dimaksud  dengan  upaya  administratif  adalah  prosedur  yang  ditentukan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan  sendiri  (bukan  oleh  peradilan  yang  bebas)  yang  terdiri  dari:  prosedur  keberatan  dan banding administratif.
Sebagai  bahan  perbandingan,  telah  ada  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan penelitian ini, diantaranya pengaturan perlindungan hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang belum menyentuh aspek empirisnya). Peranan Camat dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan (penelitian ini berkaitan dengan pengawasan). Pengaruh Motivasi, Kepemimpinan dan Disiplin Pegawai terhadap Kinerja Pegawai (penelitian ini tentang pengaruh antar variabel) (Yulianti et al., 2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (penelitian  ini  terfokus  pada  PNS)  dan  pelaksanaan  penegakan  disiplin  pegawai  dalam  memberikan pembinaan  yang  optimal  terhadap  warga  binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Penelitian  ini  tentang  penegakan  bertujuan  menganalisis  mekanisme  penegakan  disiplin  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Buleleng.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  yang  mengkaji  tentang  penerapan norma  dalam  praktik  hukum,  yaitu  meneliti  tentang  mekanisme  penerapan  Pasal  52  PP  No.  49  Tahun
2018  tentang  Manajemen  PPPK,  terkait  dengan  penegakan  disiplin  PPPK  di  Kabupaten  Buleleng. Penelitian ini  bersifat deskriptif yang bertujuan untuk  menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Hal  mana  dalam penelitian  ini  menggambarkan  tentang  mekanisme  penegakan  disiplin  PPPK  di  Kabupaten  Buleleng. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ini  dilatarbelakangi  pada  beberapa  pertimbangan. Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  sudah  mulai  melakukan  pengangkatan  PPPK  dari  Tahun  2019  sejak dikeluarkannya PP No. 49 Tahun 2018. Bagian Pemerintah Daerah yang menangani tentang pengangkatan dan  disiplin  pegawai  adalah  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu: Teknik Studi Dokumentasi merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  bersama-sama  dengan  metode  lain,  seperti wawancara,  pengamatan  dan  kuesioner  (Bambang  Waluyo.  2002:  50)  dan  Teknik  Wawancara,  yaitu “tanya  jawab  lisan  antara  dua  orang  atau  lebih  secara  langsung.  Pewawancara  disebut intervieuwer , sedangkan  orang  yang  diwawancarai  disebut interviewee” (Sugiyono,  2019) . Teknik  Wawancara  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara  bebas  dan  teknik  wawancara  terpimpin  artinya  pada  saat  wawancara,  pewawancara menggunakan  pedoman  tertulis  yang  berisi  garis-garis  besar  yang  akan  ditanyakan,  dengan  tidak menutup  kemungkinan  terjadi  pengembangan-pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
Pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yang  umumnya  digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang  terkumpul  baik  dari  data  primer  maupun  data  sekunder,  akan  diolah  dan  dianalisa  dengan  cara menyusun  data  secara  sistematis,  digolongkan  dalam  pola  dan  thema,  dikatagorisasikan  dan diklasifikasikan,  dihubungkan  antara  satu  data  dengan  data  lainnya,  dilakukan  interpretasi  untuk memahami  makna  data  dalam  situasi  sosial,  dan  dilakukan  penafsiran  dari  perspektif  peneliti  setelah memahami  keseluruhan  kualitas  data.  Proses  analisis  dilakukan  secara  terus  menerus  sejak  pencarian data  di  lapangan  dan  berlanjut  terus  sampai  pada  tahap  analisis.  Setelah  dilakukan  analisa  secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Dari  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara  bebas terpimpin  didapatkan  hasil  berupa  data  primer,  yaitu  hasil  wawancara  dan  data  terkait  dengan Mekanisme  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  di  Kabupaten  Buleleng. Hasil dari wawancara tersebut  menyatakan bahwa sampai dengan  penelitian ini  dilakukan belum  ada pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  PPPK,  kendatipun  demikian,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buleleng  telah  menyiapkan  mekanisme  penegakan  disiplin  terhadap  PPPK,  dimana  mekanisme penegakannya  disamakan  dengan  mekanisme  penegakan  disiplin  PNS.  Alasan  menyamakan  mekanisme penegakan disiplin antara PPPK dengan PNS, dikarenakan PPPK dan PNS sama-sama merupakan Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Data  dapatkan  dalam  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kabupaten  Buleleng,  berupa  data jumlah  PPPK  di  Kabupaten  Buleleng,  aturan  disiplin  PPPK,  dan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Disiplin. Jumlah  PPPK yang  ada di  Kabupaten Buleleng  setelah  diberlakukannya PP No. 49  Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK adalah 1041 orang, yang sebagian besar merupakan Ahli Pertama  Guru, dapat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah dan Jabatan PPPK
NO JUMLAH JABATAN 1 85 Orang Ahli Pertama Guru Agama Hindu 2 50 Orang Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia 3 23 Orang Ahli Pertama Guru Bahasa Inggris 4 21 Orang Ahli Pertama Guru Bimbingan Konseling 5 34 Orang Ahli Pertama Guru IPA 6 18 Orang Ahli Pertama Guru IPS 7 571 Orang Ahli Pertama Guru Kelas 8 39 Orang Ahli Pertama Guru Matematika 9 95 Orang Ahli Pertama Guru Penjasorkes
NO JUMLAH JABATAN 10 12 Orang Ahli Pertama Guru PPKN 11 30 Orang Ahli Pertama Guru Prakarya dan Kewirausahaan 12 15 Orang Ahli Pertama Guru Seni Budaya 13 10 Orang Ahli Pertama Guru TIK 14 13 Orang Ahli Pertama Penyuluh Pertanian 15 18 Orang Pelaksana/Terampil Penyuluh Pertanian 16 4 Orang Ahli Pertama Guru Agama Islam 17 1 Orang Ahli Pertama Guru Bahasa Bali 18 2 Orang Ahli Pertama Guru Taman Kanak-Kanak Jumlah 1.041 orang Sumber: BKPSDM Kabupaten Buleleng
Pengaturan  Disiplin  PPPK  tertuang  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021  tentang Tata  Cara  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah,  yang diteruskan  dalam  Pasal  5  Perjanjian  Kerja  pada  masing-masing  PPPK,  yang  disepakati  antara  PPPK dengan Pejabat Pemerintah. Adapun isi dari pengaturan disiplin dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja tersebut. Pertama,  pihak  kedua  wajib  mematuhi  semua  kewajiban  dan  larangan.  Kedua,  kewajiban  bagi  Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang  berwenang.  Menaati  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Melaksanakan  tugas  kedinasan dengan  penuh  pengabdian,  kejujuran,  kesadaran,  dan  tanggung  jawab.  Menunjukan  integritas,  dan keteladanan,  dalam  sikap,  perilaku,  ucapan,  dan  tindakan  kepada  setiap  orang,  baik  di  dalam  maupun diluar  kedinasan.  Menyimpan  rahasia  jabatan  dan  hanya  dapat  mengemukakan  rahasia  jabatan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2),  Pihak Kedua  wajib masuk  kerja  dan  menaati  ketentuan  jam  kerja  yang  telah  ditentukan.  Memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya kepada masyarakat. Mencapai target kinerja pegawai yang telah ditetapkan. Menaati peraturan kedinasan  yang  ditetapkan  oleh  pajabat  yang  berwenang.  Larangan  bagi  Pihak  Kedua  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  menyalahgunakan  wewenang.  Menjadi  perantara  untuk  mendapatkan keuntungan  pribadi  dan/atau  orang  lain  dengan  menggunakan  kewenangan  orang  lain.  Tanpa  izin Pemerintah  menjadi  pegawai  atau  bekerja  untuk  negara  lain  dan/atau  lembaga  atau  organisasi internasional. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan  barangbarang  baik bergerak  atau  tidak  bergerak,  dokumen  atau  surat  berharga  milik  negara  secara  tidak  sah.  Melakukan kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau  orang  lain  di  dalam  maupun  di  luar lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  pribadi,  golongan,  atau  pihak  lain  yang  secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada  siapapun  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dan  dengan  dalih  apapun  untuk  diangkat dalam jabatan. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
Menghalangi  jalannya  tugas  kedinasan.  Memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan  cara  ikut  serta  sebagai  pelaksana  kampanye.  Menjadi  peserta  kampanye  dengan  menggunakan atribut  partai  atau  atribut  Aparatur  Sipil  Negara.  Sebagai  peserta  kampanye  dengan  mengerahkan Aparatur  Sipil  Negara  lain;  dan/atau  sebagai  peserta  kampanye  dengan  menggunakan  fasilitas  negara. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa  kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasanga calon yang menjadi peserta pemilu  sebelum,  selama,  dan/atau  sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan, seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota keluarga, dan masyarakat. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dengan  cara  memberikan  surat  dukungan  disertai  foto  kopi Kartu  Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan    Memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah,  dengan  cara  terlibat
dalam  kegiatan  kampanye untuk  mendukung  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah.  Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon  selama  masa  kampanye.  Mengadakan kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasanga  calon  yang  menjadi  peserta  pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.  Pihak  Kedua  dilarang  menggunakan  sarana  dan  prasarana  tidak  sesuai  dengan  fungsinya. Bersikap  asusila  dan  amoral.  Memakai  pakaian  dinas  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan. Memberikan pernyataan yang sifatnya menyerang kebijakan  pemerintah  di media sosial. Menyebarkan informasi kebencian yang berbau SARA secara lisan dan tertulis.
Pihak  Kedua  yang  tidak  mematuhi  kewajiban  dan/atau  melanggar  larangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  diberikan  sanksi  berupa  sanksi  ringan  berupa teguran  lisan,  teguran  tertulis  atau  pernyataan  tidak  puas  secara  tertulis.  Sanksi  sedang  berupa penundaan  pembayaran  gaji  selama  1  (satu)  bulan,  penundaan  kenaikan  gaji  masa  kerja.  Sanksi  berat berupa  pemutusan  hubungan  Perjanjian  Kerja  dengan  hormat,  pemutusan  hubungan  Perjanjian  Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat. Standar Operasional Prosedur (SOP) Disiplin berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi, pada tanggal 18 Oktober 2022, Mekanisme penegakan Disiplin PPPK sama dengan Mekanisme penegakan disiplin PNS yang tertuang dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di Lingkungan  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  peraturan  bupati  tersebut,  kemudian  dibuat  SOP penanganan  pelanggaran  Disiplin  PPPK  di  Kabupaten  Buleleng  yang  juga  disamakan  dengan  SOP penanganan pelanggaran Disiplin PNS.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian lapangan sebagaimana telah diuraikan di atas, analisis  dan  pembahasan  terkait  dengan  Mekanisme  Penegakan  Disiplin  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja di  Kabupaten Buleleng. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas: PNS dan PPPK, namun pengaturan lebih lanjut dari kedua jenis ASN tersebut dituangkan di dalam peraturan pemerintah yang berbeda, yaitu PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,  dan  PP  No.  49  Tahun  2018  tentang  Manajemen  PPPK.  Manajemen  kepegawaian  yang  diatur  pada masing-masing  peraturan  pemerintah  tersebut  berbeda.  Sedangkan  berkaitan  dengan  peraturan pemerintah  yang mengatur  tentang  penegakan  disiplin yang sudah  ada adalah   PP No. 94  Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan PP No. 79  Tahun 2021 tentang Upaya Administratif  dan Badan  Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2018, pengaturan berkaitan dengan disiplin PPPK diserahkan  kepada  masing-masing  instansi  sesuai  dengan  Pasal  52  PP  No.  49  Tahun  2018,  yang menyatakan berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, PPK pada setiap intansi menetapkan disiplin PPPK (Ramadhani et al., 2020). Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditetapkan  berdasarkan  karakteristik  pada  setiap  intansi.  Tata  cara  pengenaan  sanksi  disiplin bagi  PPPK  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten  Buleleng  membuat  dan  mengundangkan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya memberlakukan sama antara PNS dan PPPK sebagai bagian dari Pegawai ASN.
Di dalam peraturan  bupati  tersebut  mekanisme  penegakan disiplin mengacu kepada PP No. 94 Tahun  2021  tentang  Disiplin  PNS  dan  PP  No.  79  Tahun  2021  tentang  Upaya  Administratif  dan  Badan Pertimbangan  Aparatur  Sipil  Negara,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  52  ayat  (3)  PP  No.  49  Tahun  2018 (Hanamunika  et  al.,  2020;  Juliani,  2019). Hal  demikian,  diperkuat  dengan  menuangkan  aturan  disiplin tersebut  menjadi  bagian  dari  klausula  pasal  dalam  Surat  Perjanjian  Kerja  antara  PPPK  dengan  Pejabat Pemerintah (Cesilia et al., 2018; S et al., 2018). Namun demikian, dalam implementasi peraturan mengenai disiplin PPPK perlu mempertimbangkan hal-hal. Dasar hukum yang menjadi dasar hubungan kerja PPPK dengan  pemerintah  berupa  Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK)  yang  memiliki  jangka  waktu  tertentu,  yaitu  1 tahun,  3  tahun  dan  4  tahun  (untuk  di  Kabupaten  Buleleng),  sehingga  akan  berpengaruh  pada  jenis hukuman  disiplin  yang  dapat  diberikan  kepada  PPPK  yang  melakukan  pelanggaran.  Mekanisme  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  PPPK  jika  merasa  keberatan  dengan  keputusan  atau  upaya penyelesaian  sengketa  yang  telah  dilakukan.  Jika  upayanya  disamakan  dengan  PNS  berupa  upaya administratif  (keberatan  dan  banding)  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  2014  dan  PP  No.  79 Tahun  2021  maka  akan  berpengaruh  kepada  SPK  yang  telah  dibuat  antara  PPPK  dengan  Pejabat
Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja tidak hanya disebabkan karena  pelanggaran  disiplin  tetapi  dapat  disebabkan  hal-hal  lain  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan pelanggaran disiplin. Sehingga jika PPPK dimenangkan dalam upaya administatif tersebut, tidak otomatis SPK-nya  akan  diperpanjang,  jika  persyaratan  lain  untuk  memperpanjang  SPK  tidak  dipenuhi.  Hal demikian, tentu mengakibatkan upaya penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif, karena kerugian yang dialami oleh PPPK tidak mendapatkan penyelesaian yang adil.
Berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  pada prinsipnya mekanisme penegakan disiplin PPPK dapat disamakan dengan mekanisme penegakan disiplin PNS karena sama-sama merupakan Pegawai ASN, tetapi perlu ditambahkan upaya-upaya lain agar dapat memberikan penyelesaian yang lebih adil kepada PPPK. Upaya lain yang dimaksud adalah menambahkan klausula  tentang  pembebanan  ganti  rugi  kepada  pemerintah  jika  pemerintah  terbukti  melakukan kelalaian  dalam  menjalankan  SPK  yang  mengakibatkan  kerugian  secara  materiil  kepada  PPPK.  Hal  ini cukup  beralasan  karena  dasar  hubungan  kerja  antara  PPPK  dengan  Pemerintah  dengan  menggunakan Surat  Perjanjian  Kerja  (SPK)  sehingga  pihak  yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  pihak  lain  memiliki kewajiban  untuk  mengganti  kerugian  tersebut.    Penambahan  klausula  ini  dapat  dilakukan  dengan melakukan  perubahan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penegakan Disiplin  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  dan  ditambahkan  dalam klausula pasal pada SPK antara PPPK dengan Pemerintah.

## 4. SIMPULAN
Simpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja  di  Kabupaten  Buleleng  sama  dengan  mekanisme  penegakan  disiplin  PNS,  yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah,  yang  kemudian  diimplementasikan dengan  berpedoman  kepada  SOP-DISIPLIN-  03  tentang  Pemberian  Hukuman  Disiplin  di  Tim Pertimbangan  Kepegawaian.  Namun  demikian,  mekanisme  yang  telah  ditetapkan  masih  memiliki kelemahan  karena  dalam  praktiknya  belum  dapat  memberikan  penyelesaian  yang  adil  bagi  PPPK. Direkomendasikan  untuk  melakukan  perubahan  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  47  Tahun  2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ditambahkan dalam klausula pasal pada SPK antara PPPK dengan Pemerintah, dengan menambahkan klausula  tentang  pembebanan  ganti  rugi  kepada  pemerintah  jika  pemerintah  terbukti  melakukan kelalaian dalam menjalankan SPK yang mengakibatkan kerugian secara materiil kepada PPPK.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Cesilia, K. A., Tewal, B., & Tulung, J. E. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja, Perencanaan Karir Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset
Ekonomi,
Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 6 (1), 426 – 434. https://doi.org/10.35794/emba.v6i1.19153.
Hanamunika, G., Sari, D. S., & Dai, R. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik , 3 (3), 143 – 154. https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921.
Istiqomah,  S.  N.,  &  Suhartini.  (2016).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  dan  Iklim  Komunikasi  terhadap  Kinerja Pegawai  Dinas  Perhubungan  Kota  Yogyakarta,  dengan  Motivasi  Kerja  sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Siasat Bisnis , 19 (1), 89 – 97. https://doi.org/10.20885/jsb.vol19.iss1.art8. Juliani,  H.  (2019).  Diskresi  Dalam  Rekrutmen  Pegawai  Non  Pegawai  Negeri  Sipil  Setelah  Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian  Kerja. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 2 (2),  314 – 325. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.314-325.
Nofriyanti,  E.,  &  Kuswantoro,  A.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Pegawai,  Budaya  Organisasi,  Disiplin Pegawai,  dan  Kepuasan  Kerja  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Pegawai. Economic  Education Analysis Journal , 8 (3), 879 – 897. https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35005.
Pangestuti,  T.,  Wulandari,  R.,  Jannah,  E.,  &  Setiawan,  F.  (2021).  Permasalahan  Guru  Honorer  Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (4), 1133 – 1138. https://doi.org/10.47492/jip.v1i4.833.
Ramadhani,  D.  A.,  &  Joesoef,  I.  E.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. Jurnal
Yuridis , 7 (1), 1 – 26. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1830.
Rivai,  A.  (2021).  Pengaruh  Pengawasan,  Disiplin  dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Guru.
Maneggio:  Jurnal Ilmiah Magister Manajemen , 4 (1), 11 – 22. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6715.
Rochimah, H., Rugaiyah, R., & Ahmad, M. (2018). Supervisi Kepala Sekolah dan Konsep Diri Dalam Disiplin
Kerja Guru PNS di SMP Negeri. Jurnal Administrasi Pendidikan . https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.18539.
S, S., Herlambang, T., & Cahyono, D. (2018). Dampak Motivasi, Disiplin Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah  Terhadap  Kinerja  Guru. Jurnal  Sains  Manajemen  Dan  Bisnis  Indonesia , 8 (2),  131 – 147. https://doi.org/10.32528/jsmbi.v8i2.1785. Sari,  M.,  &  Masruroh,  F.  (2018).  Pengaruh  Motivasi  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Di Kecamatan  Magelang  Tengah  Kota  Magelang. Jurnal  Mahasiswa  Administrasi  Negara  (JMAN) , 02 (02), 36 – 51. http://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/335. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif . Alvabeta.
Suherman, H. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT.
Selaras Karya Raya Jakarta. JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) , 2 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.32493/jjsdm.v2i1.1932.
Tolu,  A.,  Mamentu,  M.,  &  Rumawas,  W.  (2021).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Lingkungan  Kerja,  dan Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai. Jurnal  Administrasi  Bisnis , 11 (1),  7 – 13. https://doi.org/10.35797/jab.11.1.2021.33535.7-13.
Utami,  N.  P.  S.  M.,  &  Putra,  M.  (2020).  Kontribusi  Disiplin  Kerja  dan  Resiliensi  Terhadap  Kinerja  Guru.
Indonesian Journal of Instruction , 1 (3), 121 – 132. https://doi.org/10.23887/iji.v1i3.32776.
Yulianti, R. N., Hendriani, S., & Maulida, Y. (2017). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Melalui  Disiplin  Kerja  Pegawai  pada  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Daerah (BKP2D)  Provinsi  Riau. Procuratio:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen , 5 (2),  146 – 155. https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/article/view/296.