How to cite: Muhammad Fachrisyah Pratama, Mia Hadiati (2023) Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia, (8) 12. Doi: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13674 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, December 2023

## PENCATATAN  PERKAWINAN  BEDA AGAMA  MENURUT  HUKUM  POSITIF INDONESIA
Muhammad Fachrisyah Pratama 1 *, Mia Hadiati 2
1 * Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
2 Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: *fachrisyah.pratama@gmail.com

## Abstrak
Pencatatan  perkawinan  memiliki  peran  sentral  dalam  sistem  hukum  dan administrasi  pemerintahan  untuk  merekam  dan  melindungi  hak-hak  perorangan serta mengelola status pernikahan dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggali signifikansi dan dampak dari pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perdata dan  administrasi  publik.  Melalui  analisis  peraturan  pernikahan,  prosedur pencatatan,  dan  dampak  hukumnya,  penelitian  ini  mengidentifikasi  peran pencatatan  perkawinan  dalam  mengakui  hak  dan  kewajiban  suami  istri,  serta melindungi kepentingan anak. Penelitian juga mengeksplorasi evolusi pencatatan perkawinan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, serta implikasinya terhadap aksesibilitas dan keamanan data. Hasil penelitian menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proses pencatatan perkawinan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum.  Pemahaman  lebih  lanjut  tentang  peran  pencatatan  perkawinan  ini  dapat memberikan  landasan  bagi  perbaikan  sistem  administrasi  perkawinan  dan mendukung  pembaharuan  kebijakan  yang  mendukung  keadilan  dan  keamanan hukum.
Kata Kunci : Perkawinan; Pencatatan; Beda agama

## Abstract:
Marriage  registration  plays  a  central  role  in  the  legal  system  and  government administration  to  record  and  protect  individual  rights  while  managing  marital status  within  a  society.  This  research  delves  into  the  significance  and  impact  of marriage registration in the context of civil law and public administration. Through the  analysis  of  marriage  regulations,  registration  procedures,  and  their  legal implications,  this  study  identifies  the  role  of  marriage  registration  in acknowledging  the  rights  and  obligations  of  spouses,  as  well  as  protecting  the interests  of  children.  The  research  also  explores  the  evolution  of  marriage
registration  in  response  to  social  and  technological  changes,  along  with  its implications for accessibility and data security. The research findings highlight the importance of efficiency and transparency in the marriage registration process to ensure the protection of individual rights and provide a strong foundation for law enforcement. Further understanding of the role of marriage registration can serve as a basis for improving marriage administration systems and supporting policy reforms that promote justice and legal security.

## Keywords: Marriage; Registration; Interfaith

## Pendahuluan
Masyarakat  terdiri  dari  beberapa  orang,  baik  individu  (perseorangan)  maupun kelompok orang yang bersatu untuk maksud atau tujuan yang berbeda. Agar hubungan dapat berjalan dengan baik diperlukan aturan-aturan yang menjadi landasan bagi orang- orang untuk mempertahankan kepentingannya sendiri dan menghormati kepentingan hak orang  lain  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  ditentukan  oleh  aturan  hukum. perkawinan  juga  memiliki  aturan  norma  hukum  baik  itu  hukum  perundang-undangan, hukum norma adat, dan hukum sosial.
Perkawinan  adalah  salah  satu  institusi  sosial  yang  sangat  penting  dalam masyarakat,  karena mempengaruhi struktur sosial, hubungan interpersonal,  serta nilai- nilai  dan  norma  yang  berlaku.  Perkawinan  adalah  ikatan  antara  dua  individu  yang berkomitmen untuk membangun kehidupan bersama, dan sering kali melibatkan aspek- aspek agama dan budaya yang kuat dalam pengambilan keputusan tersebut. Salah satu bentuk  perkawinan  yang  menarik  perhatian  adalah  perkawinan  beda  agama,  yaitu perkawinan antara dua individu yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda.
Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang semakin relevan dan menarik dalam  berbagai  masyarakat  di  seluruh  dunia.  Hal  ini  karena  perkawinan  beda  agama sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan perbedaan, baik dalam hal keyakinan, praktik keagamaan, maupun nilai-nilai budaya. Meskipun perkawinan beda agama telah ada  dalam  sejarah  manusia,  perkawinan  semacam  ini  masih  memunculkan  berbagai pertanyaan dan isu-isu kompleks yang perlu dipahami dan diteliti lebih dalam.
Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan beragam budaya dan agama, perkawinan beda agama juga menjadi fenomena yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengatur beberapa aspek terkait dengan perkawinan beda agama melalui peraturan hukum, tetapi masih banyak isu-isu yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Misalnya, bagaimana  dampak  perkawinan  beda  agama  terhadap  hubungan  keluarga,  bagaimana individu  dalam  perkawinan  beda  agama  menjalani  praktik  keagamaan  mereka,  dan bagaimana masyarakat sekitar merespons perkawinan semacam ini.
Perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  memiliki  beberapa  aspek  yang  perlu diperhatikan,  karena  Indonesia  memiliki  keragaman  agama  dan  sistem  hukum  yang mengatur perkawinan. Persyaratan hukum di Indonesia yaitu undang-undang perkawinan mengharuskan pasangan yang ingin kawin untuk memiliki agama yang sama agar dapat
melakukan perkawinan.  Perkawinan beda  agama di  Indonesia  dapat  dilakukan apabila salah satu pasangan dari agama yang satu ke agama pasangan lainnya. Apabila seorang muslim ingin menikahi seorang kristen, maka salah satu pasangan tersebut harus pindah ke agama pasangannya sebelum perkawinan dapat dilakukan dan diakui secara hukum.
Keluarga, masyarakat budaya, dan norma sosial di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkawinan beda agama. Beberapa keluarga atau masyarakat mungkin tidak  dapat  menerima  perkawinan  beda  agama  karena  adanya  sebuah  pertimbangan terkait  agama,  tradisi,  atau  kebiasaan  yang  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut. Pasangan  yang  hendak  melakukan  perkawinan  beda  agama  perlu  mempertimbangkan reaksi  keluarga  dan  masyarakat  sekitar  dan  mencari  cara  untuk  mengatasi  tantangan tersebut agar perkawinan mereka dapat terealisasikan.
Meskipun adanya beberapa tantangan yang terkait dalam sebuah perkawinan beda agama  di  Indonesia,  ada  perlindungan  hukum  bagi  pasangan  yang  hendak  melakukan perkawinan.  Undang-undang  perkawinan  mengatur  hak  dan  kewajiban  pasangan  serta hak-hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan.  Perkawinan  beda  agama  ini  dapat  berhasil dengan adanya dukungan, komunikasi, dan pemahaman yang kuat antara pasangan dan keluarga  masing-masing.  Dalam  beberapa  kasus  pasangan  yang  hendak  melakukan perkawinan beda agama mungkin juga membutuhkan bantuan dan nasihat dari seorang ahli hukum atau seorang konselor untuk membantu mereka untuk melakukan perkawinan beda agama  yang mereka akan jalani.   Regulasi mengenai perkawinan antara individu dari  berbagai  agama  ini  sangat  beragam  di  beberapa  negara. Ada  negara-negara  yang mengizinkan perkawinan beda agama, sementara ada negara lain yang mengaplikasikan larangan terhadap jenis perkawinan ini.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.”  Sementara,  Pasal  8  huruf  f  UU  Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain  yang  berlaku”. Sementara  Menurut  Pasal  35  UU  Administrasi  kependudukan, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal  35  huruf  a  UU Administrasi  kependudukan,  “Perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dalam ranah hukum positif, penetapan sah atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada norma-norma agama yang dianut masing-masing individu. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari undang-undang tersebut menegaskan  bahwa  suatu  perkawinan  dianggap  sah  jika  dilaksanakan  sesuai  dengan norma  hukum  agama  yang  dianut  oleh  pihak  yang  bersangkutan  dan  sesuai  dengan keyakinannya.  Selanjutnya,  setiap  perkawinan  harus  dicatat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lebih lanjut, ketentuan ini dijelaskan dengan rinci  dalam  Pasal  8  huruf  f  Undang-Undang  tersebut,  yang  menegaskan  bahwa
"perkawinan tidak diizinkan antara dua individu yang memiliki hubungan yang dilarang menurut norma agama yang dianut atau peraturan yang berlaku".
Perkawinan  yang  diakui  sah  harus  dicatatkan  atau  diarsipkan  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap perkawinan diwajibkan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun tindakan pencatatan ini tidak memastikan keabsahan suatu perkawinan, namun berfungsi sebagai bukti  administratif  yang  menegaskan  keberadaan  dan  terjadinya  peristiwa  tersebut. Prosedur pencatatan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana untuk individu  yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai  Pencatatan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk. Sementara itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
Kenyataannya,  perkawinan  beda  agama  masih  sering  terjadi,  di  mana  banyak pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah dan tetap setia pada agama masing-masing. Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pengesahan dan pencatatan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan di Indonesia terkait undang-undang pernikahan dan pencatatan pernikahan antaragama. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan keputusan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, di mana perkawinan beda agama telah dijalankan melalui dua prosesi, mengikuti ritus Katolik dan syariat  Islam. Setelah  melaksanakan  upacara  perkawinan  sesuai  dengan  keyakinan  agama  mereka masing-masing,  para  pemohon  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan persetujuan agar perkawinan mereka dicatatkan di kantor catatan sipil.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang pencatatan perkawinan beda agama di  Indonesia. Penelitian ini akan mencoba untuk  menjawab  beberapa  rumusan  masalah  yang  berhubungan  dengan  pencatatan perkawinan beda agama, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas dan dinamika hubungan dalam pencatatan perkawinan beda agama.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  sebuah  metode  ilmiah  untuk  memperoleh  informasi guna mencari suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari metode ilmiah adalah agar kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu secara rasional, sistematis dan empiris. Metode  penelitian  ini  dibutuhkan  oleh  penulis  agar  penulis  dapat mengindentifikasikan  dan  menganalisis  terkait  permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan memecahkan hukum yang ada. Hukum yang ada disini yaitu adalah bagaimana keabsahan peernikahan beda agama didalam perspektif hukum di Indonesia.
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  normatif.  Peter  Mahmud berpendapat  didalam  bukunya  yang  berjudul  Penelitian  Hukum,  Penelitian  hukum
normatif bertujuan untuk menemukan konsistensi dalam peraturan hukum, yaitu apakah terdapat aturan hukum yang sejalan dengan norma hukum, norma (perintah atau larangan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan individu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau norma hukum. Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku di  Indonesia. Selain itu, penulis juga menganalisis berbagai dokumen dan publikasi hukum, termasuk buku-buku dan jurnal- jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Tujuan dari analisis ini  adalah  untuk  mengevaluasi  kesesuaian  antara  fakta  hukum  dengan  peraturan perundang-undangan dari perspektif teoritis dan praktis.
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  tujuan  untuk memberikan gambaran menyeluruh, mengungkap fakta-fakta hukum, serta menganalisis secara terstruktur peraturan nasional dan kebijakan pemerintah  yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan sebuah perkawinan beda agama. Jenis bahan hukum  dalam  penelitian  ini  ada  3  (tiga)  jenis  yaitu  primer,  sekunder,  dan  bahan  non hukum.
Penyusunan penelitian ini, peneliti melibatkan  metode pengumpulan data  yang mencakup kajian pustaka terhadap beragam sumber penelitian dengan melakukan studi kepustakaan ( library research ), termasuk sumber primer, sekunder, dan non hukum. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  dibukumya  yang  berjudul  penelitian  hukum, pendekatan yang dapat digunakaan dalam penelitian hukum ada 5 (lima) yaitu pendekatan undang-undang  ( statue  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ),  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Berdasarkan  dari  semua  pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan berdasarkan legalisasi dan regulasi yang diberlakukan di Indonesia,
Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Terdapat  beberapa  teknik analisis  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  bahan  penelitian,  pemilihan  teknik analisis yang tepat tergantung pada jenis data yang digunakan oleh penulis seperti, data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  disusun  dan  dianalisis  secara kualitatif  guna  mengkategorikan  dan  menyeleksi  bahan-bahan  yang  didapatkan  dari berbagai  sumber  yang  konkret  sebagai  objek  penelitian.  Selanjutnya  materi dideskripsikan  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  dapat dipahami dan juga dapt diarahkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Peraturan mengenai perkawinan bagi warga Indonesia diatur oleh Undang-undang No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Undang-undang  ini  resmi  diundangkan  pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 11 Oktober 1975 melalui peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1975  yang  mengatur pelaksanaannya Undang-undang perkawinan.
Undang-undang  tersebut  telah  secara  resmi  diberlakukan  secara  yuridis  di Indonesia  dan  telah  diintegrasikan  ke  dalam  hukum  positif.  Selain  mengatur  prinsip- prinsip dasar, undang-undang perkawinan ini juga memuat prinsip-prinsip dan menjadi dasar  hukum  perkawinan  yang  digunakan  oleh  berbagai  kelompok  masyarakat  di Indonesia.
Perkawinan  menurut  pasal  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah institusi sosial dan legal yang umumnya  diatur  oleh  Undang-undang  dan  norma  budaya  di  suatu  negara.  Beberapa elemen penting dalam definisi perkawinan adalah sebagai berikut:
1. Ikatan  sah;  perkawinan  harus  dilakukan  sesuai  dengan  persyaratan  hukum  yang berlaku  di  suatu  negara  atau  yurisdiksi  tertentu.  Ini  termasuk  persyaratan  usia, persetujuan,  ketidakterkaitan  keluarga  yang  terlalu  dekat,  dan  pemenuhan dokumen-dokumen resmi yang diperlukan.
2. Antara  dua  orang;  perkawinan  biasanya  terjadi  antara  dua  orang  yang  secara sukarela memilih untuk menjadi pasangan hidup. Beberapa negara atau yurisdiksi mengakui  perkawinan  sejalan  dengan  perkembangan  hukum  yang  mengizinkan perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang sama.
3. Tujuan  membentuk  keluarga;  salah  satu  tujuan  utama  perkawinan  adalah membentuk keluarga, yang mencakup ikatan emosional, keuangan, dan tanggung jawab  bersama  antara  suami  dan  istri.  Keluarga  ini  dapat  melibatkan  anak-anak yang lahir dari pernikahan atau anak-anak yang diadopsi.
4. Melahirkan  keturunan;  perkawinan  juga  secara  tradisional  dikaitkan  dengan keinginan untuk melahirkan keturunan dan memperluas keluarga. Namun, penting untuk  diingat  bahwa tujuan ini tidak mutlak dan tidak semua pasangan  menikah memiliki niat atau kemampuan untuk memiliki anak.
Perkawinan  yang  tidak  tercatat  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku sering disebut sebagai pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan. Dalam konteks hukum, perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku dianggap tidak ada, sehingga akibatnya hak-hak hukum seperti yang dimiliki oleh istri, anak-anak, dan keluarga istri lainnya tidak dapat ditegakkan terhadap suami. Dalam hal ini seperti hak waris untuk seorang istri jika suami tersebut sudah meninggal dunia.
Penjelasan diatas ada beberapa syarat sah mengenai perkawinan menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
1. Adanya  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai.  Persyaratan  perkawinan  ini bertujuan  untuk  mencegah  perkawinan  yang  dipaksa  di  masyarakat  kita. Kesepakatan  ini  juga  mencerminkan  kesediaan  masing-masing  pasangan  dalam ikatan  perkawinan.  Seharusnya,  perkawinan  lebih  banyak  diberikan  kepada keinginan pribadi masing-masing untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga.
2. Adanya  izin  kedua  orang  tua/wali  bagi  calon  mempelai  yang  belum  berusia  21 tahun.
3. Calon mempelai pria sudah berusia 19 tahun dan usia calon wanita sudah berusia 16 tahun. Langkah ini dilakukan untuk menghindari perkawinan yang terlalu dini di  masyarakat  dan  untuk  mengurangi  tingkat  perceraian.  Jika  calon  pengantin belum  mencapai  usia  yang  ditentukan,  mereka  dapat  mengajukan  permohonan dispensasi perkawinan.
4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan keluarga yang melarang perkawinan mereka.
Didalam perkawinan ini, terdapat perkawinan beda agama yang menjadi polemik di Indonesia. Perkawinan beda agama adalah ketika dua orang dengan keyakinan agama yang  berbeda  memilih  untuk  menikah.  Hal  ini  dapat  terjadi  antara  dua  individu  yang memiliki keyakinan agama  yang berbeda, seperti seorang umat muslim yang menikah dengan  seorang  umat  kristen  atau  seorang  umat  hindu  yang  menikahi  seorang  yang memiliki kepercayaan buddha. Perkawinan beda agama dapat didefinisikan berupa ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  yang  berbeda  agama  maupun  Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara  pelaksanaan  sesuai  hukum  agamanya  masing-masing,  dengan  tujuan  membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan Yang Maha Esa.
Perkawinan  beda  agama  dapat  berhasil  dengan  baik  jika  pasangan  memiliki pemahaman  yang  kuat,  komunikasi  yang  terbuka,  saling  menghormati,  dan  kemauan untuk  menghadapi  tantangan  yang  mungkin  timbul.  Penting  bagi  pasangan  untuk berdiskusi  secara  terbuka  tentang  perbedaan  agama  mereka  sebelum  menikah  dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan perkawinan mereka.
Pencatatan perkawinan beda agama dapat melibatkan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan sejenis agama. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda  terkait  dengan  pencatatan  perkawinan  beda  agama.  Pencatatan  Perkawinan adalah  suatu  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  terhadap  peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.
A. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam hukum positif di Indonesia
Pada tanggal 29 Desember 2006, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur prosedur dan pelaksanaan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami oleh setiap penduduk Republik  Indonesia.  Cara  dan  pelaksanaan  pencatatan  peristiwa  penting  atau pencatatan sipil tersebut mencakup langkah-langkah yang harus diikuti.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa Instansi Pelaksanaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mencatat  peristiwa  perkawinan, perceraian,  dan  rekonsiliasi  bagi  penduduk  beragama  Islam  di  tingkat  kecamatan. Prosedur ini dilakukan oleh pegawai pencatat yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  di  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur prosedur pencatatan perkawinan. Beberapa poin penting terkait pencatatan perkawinan menurut undang-undang tersebut antara lain:
1. Pendaftaran Perkawinan; Setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia wajib didaftarkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilangsungkan.
2. Tempat Pendaftaran; Pendaftaran perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil atau  tempat  pendaftaran  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan  Pendaftaran;  Para  pihak  yang  akan  menikah  diharuskan memberikan  persyaratan  yang  ditetapkan,  termasuk  formulir  pendaftaran perkawinan, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya.
4. Pencatatan  dan  Pembuatan  Akta  Perkawinan;  Pencatatan  perkawinan dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  ditunjuk  oleh  pejabat pencatat  perkawinan  setempat.  Setelah  proses  pendaftaran,  akan  dibuatkan akta perkawinan yang menjadi bukti resmi peristiwa tersebut.
5. Pencatatan  Perkawinan  Beda  Agama;  Jika  perkawinan  melibatkan  pihak dengan  agama  yang  berbeda,  harus  memenuhi  persyaratan  tertentu  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemutakhiran Data Kependudukan; Informasi perkawinan yang dicatat akan menjadi  bagian  dari  data  kependudukan  dan  akan  dijadikan  dasar  untuk pemutakhiran data penduduk secara keseluruhan.
Pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, terutama dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Berikut adalah beberapa poin terkait pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri:
1. Pendaftaran di  Luar  Negeri; Warga negara  Indonesia  yang menikah di  luar negeri disarankan untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Kedutaan Besar atau  Konsulat  Indonesia  setempat.  Pendaftaran  ini  akan  membantu memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh pemerintah Indonesia.
2. Pengumpulan  Dokumen;  Calon  suami  dan  calon  istri  harus  menyediakan dokumen-dokumen  yang  diperlukan,  termasuk  akta  kelahiran,  paspor,  dan surat  keterangan  dari  kantor  catatan  sipil  setempat  di  negara  di  mana perkawinan dilangsungkan.
3. Pengesahan di Indonesia; Setelah pendaftaran di luar negeri, para pihak perlu mengesahkan  perkawinan  mereka  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan  di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, dan mereka akan diberikan bukti pencatatan perkawinan.
4. Kantor Catatan Sipil; Pencatatan perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan di kantor catatan sipil di tempat domisili calon suami atau calon istri.
5. Akta Perkawinan; Setelah proses pendaftaran selesai, akta perkawinan akan diterbitkan sebagai bukti resmi pencatatan perkawinan.
Dalam hal ini, penting untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan konsultasikan dengan pihak berwenang atau kantor catatan sipil untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini, karena prosedur ini dapat mengalami perubahan.
Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  memuat  ketentuan  untuk mencatat  perkawinan  beda  agama,  yaitu  Pasal  35  huruf  a.  Pasal  ini  bertujuan  untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama yang sebelumnya sulit dilaksanakan.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  ketentuan  ini  bersifat  kontroversial  dan memicu perdebatan, terutama terkait dengan apa yang diperinci di bawah ini.
Pasal  35  huruf  a  menyatakan,  "Pencatatan  perkawinan  berlaku  pula  bagi perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan."  Penjelasannya  menjelaskan  bahwa perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  mencakup  perkawinan  antar  umat  yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Meskipun pasal 35 dan 36 Undang-Undang ini dianggap dapat dimengerti dan diterima, muncul keanehan ketika membaca penjelasan pasal 35 huruf a  yang tampaknya tidak konsisten dengan Pasal 2 ayat  (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.
Namun,  penjelasan  pasal  35  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 mengizinkan  perkawinan  beda  agama  dengan  mendaftarkannya  melalui  pengadilan. Meskipun  masyarakat  Indonesia  mengetahui  bahwa  sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara pasangan berbeda agama dilarang, penjelasan pasal 35 huruf a menciptakan kesan bahwa perkawinan semacam itu dapat diakui melalui penetapan pengadilan. Meskipun kontroversial dan menjadi bahan perdebatan, pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah menjadi hukum positif di Indonesia.
Seiring dengan dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung (MA),  terdapat  panduan  bagi  hakim  dalam  mengadili  perkara  perkawinan  antar-umat berbeda  agama  dan  kepercayaan,  dalam  Surat  Edaran  SEMA  No  2  Tahun  2023  ini dijelaskan  bahwa  perkawinan  yang  diakui  sah  adalah  yang  dilakukan  sesuai  dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Tujuan jelas dari Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023 ini adalah memberikan kepastian  dan  kesatuan  dalam  penerapan  hukum,  dengan  merujuk  pada  ketentuan
undang-undang yang berlaku. Langkah ini sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi penerapan  hukum  di  Indonesia. SEMA,  pada  dasarnya,  merupakan  pedoman  atau petunjuk  dan  merujuk  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan.  Dalam  konteks  ini, menyatakan  bahwa  melalui  surat  edaran  ini,  Mahkamah Agung  (MA)  melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU MA. Namun, dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 30 oktober 2023. Telah dijelaskan bahwa dengan adanya Surat Edaran SEMA ini, pencatatan perkawinan beda agama  yang  dilakukan  di  dalam  negeri  tidak  dapat  dilakukan.  Namun,  jika  seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, pencatatan perkawinan beda agama masih dapat dilakukan pencatatannya.

## Kesimpulan
Undang-undang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sejak 11 Oktober 1975, dengan fokus pada ikatan lahir batin antara pria  dan  wanita  untuk  membentuk  keluarga  berdasarkan  ketuhanan.  Syarat-syarat  sah perkawinan termasuk persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua/wali jika belum berusia  21  tahun,  dan  batasan  usia  minimal.  Perkawinan  beda  agama  memerlukan pemahaman  dan  komunikasi,  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006. Kontroversi muncul terkait pencatatan perkawinan beda agama, tetapi SEMA No 2 Tahun 2023 mengklarifikasi bahwa perkawinan yang diakui sah sesuai hukum agama masing- masing.  Proses  pencatatan  perkawinan  harus  dilakukan  dalam  30  hari  kerja  di  kantor catatan sipil atau tempat pendaftaran perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur  prosedur  pencatatan  perkawinan,  sementara  SEMA  No  2  Tahun  2023 memberikan  panduan  kepada  hakim  dalam  mengadili  perkara  perkawinan  antar-umat berbeda  agama  dan  kepercayaan.  Meskipun  terdapat  pandangan  bahwa  SEMA  tidak mempengaruhi pencatatan perkawinan di dalam negeri, namun perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri masih dapat dicatat.

## BIBLIOGRAFI
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Cetakan ke-15 (Jakarta:
Kencana,
2021).
Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , (Bandung:   Aditya  Bakti, 1993).
Muksalmina.  “Pernikahan  Sirri  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif”, Jurnal Inovasi Penelitian , Volume 1 No. 2 Tahun 2020.
Rusli  dan  R.  Tama. Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahnya ,  (Bandung:
Penerbit Pionir Jaya, 2000).
Sidharta, Arif. Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Belakunya Ilmu Hukum , Cetakan ke-1 (Bandung: PT  Alumni, 2000).
Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang   perkawinan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974). Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi   Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006). Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).
Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019).

## Copyright holder:

## Muhammad Fachrisyah Pratama, Mia Hadiati (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: