## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta
Fakhri Muthi 1* , Philips A Kana 2 , Fitriati 3 1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: fakhriajaa001@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 23/12/2023 Terdapat  perbedaan penerapan pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan No.  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  Dan  Nomor  193/Pid.Sus/2019/PN  Tte)  mengenai hak  cipta.  Penelitian    ini  merupakan  penelitian  hukum  Yuridis  Normatif.
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  dalam  putusan  Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla yakni pertama unsur setiap orang, kedua, dengan tanpa hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta.  Ketiga,  unsur melakukan  penerbitan  ciptaan,  penggadaan  ciptaan  dalam  segala  bentuknya, pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya  dan/atau  pengumuman.  Pada  Putusan Nomor  193/Pid.Sus/2019/PN Tte, hakim menimbang bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam  Pasal 118 ayat  (1) juncto  Pasal 25 ayat  (2)  UU RI Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan Dengan Sengaja dan tanpa hak Melakukan pelanggaran  hak  ekonomi  terdapat  pada  Pasal  25  ayat  (2)  maksudnya  adalah menyebarluaskan  siaran  Piala  Dunia  Rusia  2018  kepada  pelangannya  dengan mengambil  siaran  dari  Liga  Philipina.  Penerapan  Pidana  Terhadap  Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dalam Putusan   Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla adalah melanggar Pasal  9 ayat  (1) huruf  a, hurud b, huruf e dan/atau huruf g Undang  undang  Hak  Cipta  untuk  penggunaan  secara  komersial  ancaman pidananya  pada  Pasal  113  ayat  (3).  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk  penggunaan  secara  komersial”, sehingga  dikenakan  hukuman  percobaan  dan  hukuman  denda.  Pada  putusan Nomor  193/Pid.Sus/2019/PN  Tte  terdakwa  melakukan  Pelanggaran  terhadap hak ekonomi yang diatur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf  d  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya  didalam Pasal  118  ayat  (1)  Undang  undang  Hak  Cipta.  Dikenakan  pidana  penjara selama 1(satu) tahun 6  (enam) bulan dan denda  sejumlah Rp  1.000.000.000,- (satu  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Diterima, 13/01/2024 Dipublikasi, 18/01/2024 Kata Kunci:
Pertimbangan Hakim; Putusan; Hak Cipta

## Abstract
Keywords: Consideration of Judges; Decisions; Copyrights There  are  differences  in  the  application  of  punishment  and  the  judge's considerations  in  Decision  No.  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  and  Number 193/Pid.Sus/2019/PN Tte) regarding  copyright.  This research is a Normative Juridical  law  research.  The  judge's  considerations  in  imposing  a  crime  in decision  No.  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  are,  firstly,  the  element  of  every  person, secondly,  with  no  rights  and/or  without  the  permission  of  the  creator  or copyright holder. Third, the element of publishing works, duplicating works in all  its  forms,  distributing  works  or  copies  thereof  and/or  announcements.  In Decision  Number  193/Pid.Sus/2019/PN  Tte,  the  judge  considered  that  the primary  charge  as  stipulated  in  Article  118  paragraph  (1)  juncto  Article  25 paragraph  (2)  of  RI  Law  Number  28  of  2014  Concerning  Copyright,  whose elements  are  as  follows:  Everyone;  and  Deliberately  and  without  rights Violating economic rights contained in Article 25 paragraph (2) the intention
is to spread the 2018 Russia World Cup broadcast to its subscribers by taking broadcasts from the Philippine League. Criminal Application of the Criminal Act  of  Copyright  Infringement  in  Decision  Number  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  is violating Article 9 paragraph (1) letter a, letter b, letter e and/or letter g of the Copyright  Law  for  commercial  use  the  criminal  threat  in  Article  113 paragraph  (3). The defendant  has been legally proven to  have committed the crime  of  "publicizing  and  distributing  works  without  the  permission  of  the creator or  copyright  holder for commercial use", so that he was subject  to  a suspended sentence and  a fine. In decision  Number 193/Pid.Sus/2019/PN Tte the defendant committed a violation of the economic rights regulated in Article 25 paragraph (2) letter a, letter b, letter c, and/or letter d for commercial use, the  threat  is  specified  in  Article  118  paragraph  (1)  of  the  Copyright  Act. Subject to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.

## PENDAHULUAN
Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah mempengaruhi beberapa  aspek  kehidupan  manusia,  diantaranya  adalah  perubahan  mendasar  dalam  pola perdagangan  antar  bangsa,  dan  perubahan  mendasar  dalam  pola  kegiatan  ekonomi masyarakat  . 1 Indonesia  masuk  sebagai  anggota  WTO (World  Trade  Organization) dengan menandatangani  Persetujuan  TRIPs  pada  tanggal  15  April  1994  dengan  meratifikasi  hasil Putaran  Uruguay  yaitu Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization dengan terbentuknya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. 2
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir         otak yang menghasilkan  suatu  produk  atau  proses  yang  berguna  untuk  manusia. 3 Pada  intinya  HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas  intelektual.  Obyek yang  diatur  dalam  HKI  adalah  karya-karya  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan manusia. 4 Namun  Hak  Kekayaan  Intelektual  hanya  akan  bermakna  jika  diwujudkan  dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan  suatu  peranan  dalam  bidang  ekonomi.  Dari  sudut  pandang  Hak  Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga  akan  mewujudkan  iklim  kondusif  bagi  peningkatan  semangat  atau  gairah  untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. 5
Kenyataan  di  dalam  implementasi  hukumnya  terbukti  tidak  sejalan  dengan  gagasan awalnya  bahwa  pembentukan  sistem  HKI  diharapkan  dapat  meningkatkan  pertumbuhan
1 Doli  D.Siregar, Manajemen  Aset  dalam  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan  Secara Nasional  Dalam  Konteks  Kepala  Daerah  Sebagai  CEO’s  Pada  Era  Globalisasi  dan  Otanomi  Daerah, Kresna Prima Persada, Jakarta, 2004 , hlm.3.
2 Cita Citrawinda, Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2.
3 Rahman Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm 2.
4 Tim  Penyusun, Buku  Panduan  Hak  Kekayaan  Intelektual, Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual, Jakarta, 2006, hlm.7
5 Abdul Bari Azed, Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI Nasional, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihan konsultan HKI di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli  2015,  menyatakan  bahwa  era  saat  ini  adalah  era  HKI,  bukan  hanya  karena  keikutsertaan  Indonesia dalam  pembentukan  Badan  Perdagangan  Dunia  (WTO),  tetapi  karena  fenomena  global  yang  bersentuhan dengan aspek hukum dan laju perekonomian negara.
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia. 6 Perlindungan hak cipta menjadi masalah serius. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta. Indonesia sejak tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk dalam katagori Priority watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus HKI. Banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia jika tidak ditangani segera dan secara serius dikhawatirkan selain dapat mengancam reputasi Indonesia di mata  dunia  internasional,  juga  akan  menghambat  masuknya  investasi.  Sebaliknya,  juga  akan menyulitkan ekspor produk-produk buatan Indonesia ke manca negara. 7
Dampak  dari  kegiatan  pembajakan  hak  cipta  tersebut  telah  sedemikian  besarnya sehingga  mempengaruhi  tatanan  kehidupan  bangsa  di  bidang  ekonomi,  hukum  dan  sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam  kehidupan  masyarakat  dan  tidak  lagi  merupakan  tindakan  melanggar  undang-undang (wet  delicten) .  Pelanggaran  hak  cipta  selama  ini  lebih  banyak  terjadi  pada  negara- negaraberkembang (developing  countries) karena  pembajakan  tersebut  dapat  memberikan keuntungan  ekonomi  yang  tidak  kecil 8 artinya  bagi  para  pelanggar  (pembajak)  dengan memanfaatkan  kelemahan  sistem  pengawasan  dan  pemantauan  serta  penindakan  terhadap pelanggaran  hak  cipta  oleh  para  aparat  penegak  hukum.  Harus  diakui,  upaya  pencegahan (deterrent) 9 dan  lemahnya  prioritas  yang  diberikan  bagi  HKI 10 oleh  pemerintah  sangat kurang.      Disamping  itu  masih  lemahnya  koordinasi  yang  harmonis  diantara  para  penegak hukum  baik  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  serta  instansi-instansi  terkait  lainnya, sehingga  hal  inilah  yang  menyebabkan  upaya  penanggulangan  pembajakan  di  Indonesia tidak optimal.
Seni  dan  masyarakat  memiliki  hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena merupakan dua konsep yang memiliki masalah masing-masing dan mempunyai kepentingan pribadi. 11 Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan  merupakan  potensial  nasional  yang  perlu  untuk  dilindungi. 12 Ketika  seorang pencipta  akan  memperbanyak suatu karyanya  maka  perlu  untuk  melakukan  suatu  perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak  sesuai  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Seperti terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta lebih khususnya dalam hak ekonomi. 13 Dalam  hak  cipta  terkandung  dua  macam  hak  yaitu  hak  ekonomi  dan  moral.  Hak ekonomi  itu  sendiri  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  pencipta  untuk
6 Agus  Sardjono, Pembangunan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indonesia  Antara  Kebutuhan  dan  Kenyataan, pada  pidato  pengukuhan  Guru  BesarTetap  dalam  Ilmu  Hukum  Keperdataan  Pada  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2018, hlm .19.
7 Joseph  Pandi, Pilih  Berantas  Mafia  Pelanggaran  HKI  atau  Kita  Menghadapi  Hambatan  Atas  Masuknya Investasi Kesini, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.51.
8 Data keuntungan para pembajak, mulai dari produsen, distributor sampai ke pedagang, data ini diperoleh dari Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus,  Satuan  Industri  Perdagangan  Polda  Metropolitan  Jakarta  Raya  pada bulan Agustus 2008.
9 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2005, hlm 259.
10 Cita  Citrawinda  Priapantja, Hak  Kekayaan  Intelektual  Tantangan  Masa  Depan ,  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 2003, hlm.157.
11 Adrian Sutedi, Hak atas kekayaan intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114
12 Dharsono Sony Kartika, Seni rupa modern, Rekayasa sains, Bandung, 2004, hlm. 25
13 https:// Acemark Intellectual Property, 2014, acemark-ip.com diakses tanggal 4 Januari 2023
mendapatkan  keuntungan  dengan  mengeksploitasi  karya  ciptaannya.  Hak  ekonomi (Economic  Rights) yang  terkandung  di  dalam  Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta  meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. 14
Perbanyakan  suatu  ciptaan  untuk  kepentingan  sebuah  perusahaan  maupun  untuk kepentingan  pribadi  sekalipun,  sudah  dianggap  melakukan  perbanyakan  untuk  kepentingan bisnis dan karena itu tidak lagi dianggap untuk pribadi dan ciptaan bersangkutan tidak dapat disalin dengan bebas. 15 Karya cipta tersebut harus mendapat perlindungan hukum, perbuatan pelanggaran  hak  cipta  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tidak  bermoral  dan  tidak memperhatikan  jerih  payah  si  penciptanya.  Sebagian  orang  memiliki  kecenderungan  untuk mengambil  keuntungan  finansial  tanpa  usaha,  mengeluarkan  modal  dan  kejujuran  dengan membajak hasil ciptaan orang lain sehingga merugikan penciptanya. 16
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  sebagaimana  pada  kasus  perkara          Nomor  : 24/Pid.B/2017/PN Bla bahwa ia terdakwa TH pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul  13.00  wib  atau  sekitar  waktu  itu,  atau  setidak  tidaknya  pada  waktu-waktu  lain  dalam tahun  2016,  bertempat  di  Lapak Pasar  Jepon  Kelurahan Jepon  Kecamatan Jepon  Kabupaten Blora, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Blora. Untuk itu berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf e dan g Juncto Pasal 113 ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta, Pidana  yang  dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa  TH  paling  lama  2  (dua) tahun  dan  denda  sebesar  Rp.5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  apabila  denda  tidak  dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  bulan.  Sedangkan  pada  putusan  Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” Setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  25  ayat  (2)”  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Primair  Jaksa  Penuntut Umum melanggar Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif analitis, yaitu  penelitian  yang menggambarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana  pelanggaran hak cipta.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normative  dengan  melakukan  penelitian hokum  yang in-concreto terhadap  putusan  Putusan    Nomor  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui  studi  kepustakaan/  studi  dokumen.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
14 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 1
15 Tamotsu Hozumi, Asian Copyright Handbook Indonesia Version, Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta, hlm. 37
16 Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurneti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2010, hlm. 264

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Pelanggaran  Hak  Cipta    Dalam  Putusan    Nomor  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  Dan  Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte
Perkara Putusan
Nomor 24/Pid/B/2017/PN Bla dan Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN  Tte    yang  telah  dijabarkan  diatas,  hakim  dalam  mengambil  keputusan melakukan  beberapa  pertimbangan.  Pertimbangan  hakim  dalam  perkara  Putusan    Nomor 24/Pid/B/2017/PN  Bla  yakni  pertama  unsur  setiap  orang,  yang  dimaksud  dengan  adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun  badan  hukum,  serta  maksud  dibuatnya  unsur  ini  adalah  untuk  menghindari  adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.
Pertimbangan  selanjutnya  yaitu  unsur  kedua  yakni  Yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau tanpa  izin  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta.  Untuk  memebuktikan  unsur  ini  diperlukan definisi dan dasar hukum dari pengertian pengertian sebagai berikut: Pencipta adalah seorang atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  menghasilkan  suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
VCD  dan  DVD  yang  dijual  oleh  teguh  memiliki  ciri-ciri  cover  buram  menggunakan kertas  HVS  dan  dicetak  menggunakan  printer  biasa,  tidak  terdapat  logo  APPRI,  tidak  ada tulisan lulus sensor film, tidak ada hologram, kemudian pada kepingan tidak terdapat nomor IFPI,  kepingan  berwarna  hijau,  pada  kepingan  tidak  ada  gambar  artis  atau  kepingan kosongan. Sedangkan VCD dan DVD original yang diproduksi oleh APPRI ciri cirinya yaitu bentuk  barang  bagus,  ada  kode  produksi  oleh  APPRI,  ada  hologram  perusahan,  sebelum VCD dicetak ada ijin dari badan lulus sensor, gambar yang terdapat dalam VCD dan sampul sama,  gambar  pada  VCD  nempel  dan  tidak  bisa  lepas  dan  terdapat  nomor  pabrik  yang mencetak  pada  VCD.  Sehingga  dapat  diketahui  dari  uraian  di  atas  bahwa  Terdakwa  telah memperjual  belikan  DVD  dan  VCD  yang  memuat  lagu-lagu  dengan  pemegang  hak  cipta adalah anggota APPRI, namun DVD dan VCD tersebut bukan produksi dari anggota APPRI (Asosiasi  Penyalur  dan  Pengusaha  Rekaman  Indonesia)  melainkan  ia  produksi  sendiri ataudengan  kata  lain illegal ,  sehingga  dapat  dipastikan  terdakwa  tidak  memiliki  izin  dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Pertimbangan  ketiga  yakni  unsur  Melakukan  penerbitan  ciptaan,  penggadaan  ciptaan dalam  segala  bentuknya,  pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya  dan/atau  pengumuman ciptaan  untuk  penggunaan  secara  komersial.  Teguh  Heryanto  memperoleh  VCD  dan  DVD tersebut  dari  sales,  dengan  harga  Rp.  3.000,00  (tiga  ribu  rupiah),  dengan  harga  jual  untuk VCD  Rp.  5.000,00  (lima  ribu  rupiah)  dan  DVD  dengan  harga  Rp.  7.000,00  (tujuh  ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sementara harga VCD dan DVD  asli  dipatok  dengan  harga  Rp.  10.000,00  (sepuluh  ribu  rupiah)  sampai  dengan  Rp. 15.000,00  (lima  belas  ribu  rupiah).  Teguh  menjual  VCD  dan  DVD  tersebut  kepada masyarakat  dengan  cara  memajang  dan  memutar  salah  satu  VCD/DVD,  sehingga  calon pembeli  tertarik  untuk  mendatangi  dan  membeli.  Dari  apa  yang  telah  diuraian  diatas  dapat disimpulkan  Teguh  telah  memperoleh  keuntungan  dari  menjual  DVD  dan  VCD  illegal.
Dengan  demikian  Teguh  telah  terbukti  melakukan  pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.
Setelah  terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Pasal  113  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  maka  pertimbangan  yang  selanjutnya berdasarkan  keyakinan  hakim  itu  sendiri  dalam  memutus  suatu  perkara  dengan  didasari dengan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  serta  memperhatikan  hal-hal  yang memberatkan  maupun  meringankan  terdakwa.  Dalam  perkara  tersebut,  terdakwa  diputus bersalah  oleh  hakim  dan  dijatuhkan  hukuman  percobaan  dan  hukuman  denda  yakni: “menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah  lain  dalam  putusan  hakim  karena  terdakwa  dipersalahkan  melakukan  suatu kejahatan/pelanggaran  atau  tidak  mencukupi  sesuatu  syarat  sebelum  habis  masa  percobaan selama  1  (satu)  tahun  dan  menjatuhkan  pula  pidana  denda  kepada  Terdakwa  sejumlah  Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Kemudian  dilihat  pada  perkara  Putusan  Nomor    193/Pid.Sus/2019/PN  Tte,  hakim menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan subsideritas,  maka  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  dakwaan  primer sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta,  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai  berikut:  Setiap  Orang;  dan  Dengan Sengaja  dan  tanpa  hak  Melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada unsur setiap orang, bahwa dalam  perkara  ini  Penuntut  Umum  menghadapkan  terdakwa  dengan  identitas  yang  sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa  dalam  keadaan  sehat  baik  jasmani  maupun  rohani,  oleh  karena  itu  terdakwa dipandang  mampu  bertanggungjawab  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan.  Dengan  begitu unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi.
Selanjutnya,  pada  unsur  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  pelanggaran  hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Menimbang,  bahwa  berdasarkaan  keterangan  para  Saksi,  Ahli  dan  Terdakwa, dihubungkan  dengan  Barang  bukti  dan  bukti  surat  dipersidangan  yang  menerangkan  bahwa terdakwa telah menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelangannya dengan mengambil  siaran  dari  Liga  Philipina.  Menimbang,  bahwa  terdakwa  selaku  pemilik  PT. Bintang  Kejora  Cable  Vision  tidak  memiliki  izin  dari  pemegang  lisensi  hak  siar  untuk menyiarkan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terkait  konten  Piala  Dunia  Rusia  2018 namun dalam hal mengambil siaran Piala Dunia Rusia 2018 tersebut melalui free to air dari stasiun Liga Philipina. Menimbang, bahwa yang memiliki Hak Ekonomi dan larangan terkait penyiaran konten Piala Dunia 2018 (FIFA World Cup 2018 Rusia) di wilayah NKRI adalah PT.  Futbal  Momentum  Asia  (FMA)  selaku  pemegang  lisensi  yang  mana  telah  di Sublisensikan  kepada  PT.  Digital  Vison  Nusanta  (K-Vision)  berdasarkan  perjanjian  kerja sama antara kedua belah pihak. Dan jika terjadi pelanggaran hak siar atau hak terkait, maka pihak PT. Digital Vision berhak melarang sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dari pertimbangan
tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terpenuhi, karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Dalam perkara ini, hal yang  memberatkan  yakni  bahwa  terdakwa  sudah  pernah  dihukum,  sedangkan  hal  yang meringankan  terdakwa  yakni  bawa  terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga,  dan terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.
Sehingga  hakim  memutuskan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  3  (tiga)  bulan.  Hukuman  percobaan  dan  hukuman denda  yang  dijatuhi  kepada  pelaku  seperti  pada  kasus  dengan  Putusan    Nomor 24/Pid/B/2017/PN  Bla  sudah  dianggap  cukup  hukuman  ini  dianggap  telah  memperhatikan aspek korban dan aspek pelaku dimana korban sirugikan secara materil yaitu berupa kerugian uang sehingga pelaku kejahatan dipaksa untuk membayarkan denda dan karenanya pelakupun tidak  perlu  melaksanakan  hukuma  percobaan  namun  hanya  perlu  melakukan  wajib  lapor  di kepolisian yang bersangkutan.
Seperti pada teori Utilitarian, bahwa besarnya ancaman kerugian bagi masyarakat jika dia tidak dihukum jauh lebih besar dibandingkan besarnya penderitaan bagi siterhukum kalau ia  dihukum.  Sehingga  Hukuman  percobaaan  dan  denda  yang  pada  umumnya  dijatuhi  pada pelaku  kejahatan  hak  cipta  dianggap  sebagai  upaya  yang  sangat  efektif  untuk  memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  upaya  ini  sesuai  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  indonesia yang  lebih  menekankan  kepada restorative  justice yaitu  upaya  dengan  mempertimbangan kepentingan  kepada  pelaku  dan  korban  kejahatan  yag  tanpa  memberikan  hukuman  pidana penjara,  ini  juga  merupakan  kepanjang  tanganan  dari  asas ultimum  remidium yaitu  bahwa hukuman  pidana  khususnya  pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir  dan  lebih  menekankan kepada denda sebagai penjatuhan hukumannya. Dengan begitu, teori utilitarian sudah dirasa selaras  dengan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pada  perkara  tindak  pidana pelanggaran  hak  cipta  dalam  Putusan  Nomor:  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  dan  Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte.
Penerapan  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Hak  Cipta    Dalam  Putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla Dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte
Teori  Utilitarian  telah  sesuai  dengan  penerapan  pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Pelanggaran  Hak  Cipta  dimana  Hukuman  percobaan  dan  denda  yang  telah  diberikan  dalam perkara  putusan  Nomor  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  Dan  Nomor  193/Pid.Sus/2019/PN  Tte, diberikan  dengan  pertimbangan  bahwa  terdakwa  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  yang lebih besar nantinya. Seperti pada hukum percobaan, bahwa apabila dalam melakukan tindak pidana  penjara  dapat  memberikan  kemungkinan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang lebih  besar  seperti  yang  telah  penulis  jabarkan  diatas  hal  ini  karna  adanya  kesempatan terdakwa  belajar  kepada  terdakwa  lainnya  di  dalam  penjara,  kemudian,  dalam  hukuman
denda,  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  terdakwa  untuk  tidak  lagi  melakukan  tindak pidana tersebut.
Disamping  perlindungan  terhadap  jenis-jenis  hak  cipta  pada  Pasal  23,  Pasal  24,  dan Pasal  2  UU  No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  sebagaimana  diuraikan  diatas,  terdapat ancaman  terhadap  orang  yang  mengelola  perdagangan  dalam  segala  bentuk  yang  dengan sengaja  dan  mengetahui  membiarkan  penjualan  dan/atau  penggandaan  barang  hasil pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  di  tempat  perdagangan  yang  dikelolannya sebagaimana  dimaksud  Pasal  10  diancam  dengan  hukuman  pidana  denda  sebagaiman disebutkan Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Perbuatan  lain  yang  diancam  dengan  pidana  denda  adalah  setia  orang  yang  tanpa persetujuan  dari  orang  yang  dipotret  atau  ahli  warisnya  melakukan  penggunaan  secara komersial,  penggandaan,  pengumuman,  pendistribusian,  atau  komunikasi  atas  potret sebagaiman dimaksud Pasal 12 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk kepentingan reklame  atau  periklanan  untuk  penggunan  secara  komersial  baik  didalam  media  elektronik maupun non elektronik dipidana denda dengan sebagaiman ditetapkan Pasal 115 UU No. 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Ancaman  hukuman pidana juga ditujukan kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaiman dimaksud Pasal  88  ayat  (3)  dan  melakukan  penarikan  royalty  diancam  pidana  dan/atau  denda sebagaiman ditetapakan Pasal 119 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pada  perkara  tindak  pidana pelanggaran  hak  cipta    dalam  putusan    Nomor  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  yakni  pertama  unsur setiap  orang,  kedua  yakni  Yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau pemegang Hak Cipta. ketiga unsur melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman. Kemudian dilihat  pada  perkara  Putusan  Nomor    193/Pid.Sus/2019/PN  Tte,  hakim  menimbang  bahwa Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  subsideritas,  maka  Majelis Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbang-kan  dakwaan  primer  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai berikut: Setiap Orang; dan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa menyebarluaskan siaran Piala Dunia Rusia 2018 kepada pelangannya dengan mengambil siaran dari Liga Philipina.
Penerapan  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pelanggaran  Hak  Cipta    Dalam  Putusan Nomor  24/Pid/B/2017/Pn  Bla  adalah  melanggar  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  hurud  b,  huruf  e dan/atau  huruf  g  Undang  undang  Hak  Cipta  untuk  penggunaan  secara  komersial  ancaman pidananya  pada  Pasal  113  ayat  (3).  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  melakukan  tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta  untuk  penggunaan  secara  komersial”,  sehingga  dikenakan  hukuman  percobaan  dan hukuman  denda.  Pada  putusan  Nomor  193/Pid.Sus/2019/PN  Tte  terdakwa  melakukan Pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi  yang  diatur  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c, dan/atau  huruf  d  untuk  penggunaan  secara  komersial  ditetapkan  ancamannya  didalam  Pasal 118  ayat  (1)  Undang  undang  Hak  Cipta.  Dikenakan  pidana  penjara  selama  1(satu)  tahun  6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Bari Azed, Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI  Nasional, makalah  disampaikan  pada  pembukaan  pelatihan  konsultan  HKI  di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2015
Adrian Sutedi, Hak atas kekayaan intelektual , Sinar Grafika, Jakarta
Agus  Sardjono, Pembangunan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Indonesia  Antara  Kebutuhan dan  Kenyataan, pada  pidato  pengukuhan  Guru  BesarTetap  dalam  Ilmu  Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2018.
Cita  Citrawinda  Priapantja, Hak  Kekayaan  Intelektual  Tantangan  Masa  Depan ,  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
Dharsono Sony Kartika, Seni rupa modern, Rekayasa sains, Bandung, 2004.
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2005 https:// Acemark Intellectual Property, 2014, acemark-ip.com
Joseph Pandi, Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Investasi Kesini, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Jakarta, 2001 Rahman  Usman, Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  Dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003 Tim Penyusun, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2006
Tamotsu  Hozumi, Asian  Copyright  Handbook  Indonesia  Version, Asia/Pacific  Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta
Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurneti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2010