Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Kristina Dwi Putri, Agustianto
Universitas Internasional Batam, Indonesia Email: 1851044.kristina@uib.edu , agustianto.advocat@yahoo.com

## Abstrak
Hukum  bukanlah  hal  asing  lagi  bagi  masyarakat  di  Indonesia,  karena  erat  kaitannya  dengan  kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana.  Salah  satu  aspek  dalam  hukum  pidana  ialah  terkait  dengan  pemberian  hukuman  Mati.  Pemberian Hukuman  Mati  dapat  diterapkan  untuk  tindak  pidana  khusus  seperti  Korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai  masih  kurang  efektif  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor.  Dalam  penelitian  kali  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  mengedepankan  Perundang-Undangan,  dengan  data  sekunder  yang  diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.
Kata kunci : Korupsi, Hukuman Mati, Efektifitas Hukuman Mati

## Abstract
Law is not something unfamiliar for people in indonesia. Because of how significant it is to their daily life, law became the guideline to determent what is right or wrong in society and also in criminal law. One of the aspect of criminal law is related to the provision of the death penalty. Death penalty can be applied to special crimes such as corruption. Corruption can destroy the economy of a country. However, in the application of the death penalty for corruptors, sometimes is still considered not as effective, which is caused by several factors. In this study using a normative juridical method that emphasize the legislation, with secondary data collected indirectly with primary and secondary legal materials so that it shows the effectiveness of the death penalty for corruption in Indonesia.

## Keywords: Corruption, Death penalty, Effectiveness of death penalty

## A. PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  arti  penting  dalam  setiap  aspek  kehidupan  karena  dijadikan  sebagai pedoman  tingkah  laku  manusia  termasuk  dalam  hubungannya  dengan  manusia  yang  lain,  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. 1 Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Salah satu jenis Hukum yang ada ialah Hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai kejahatan dan keharusan dan apabila seorang melakukannya akan diberikan sanksi  dalam  kehidupan. 2 Tindak  pidana  atau  perbuatan  yang  menyalahi  aturan  hukum  pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang diatur ialah tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi yaitu suatu bentuk problem bagi bangsa yang sangat merugikan masyarakat  serta  mampu  menggangu  stabilitas  suatu  negara. 3 Tindak  Pidana  Korupsi  diatur didalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan tindak pidana korupsi ini mampu menciptakan kerusakan didalam sistem kehidupan berbangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat. 4 Tidak  hanya  itu,  korupsi  dapat mengakibatkan melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  suatu  Negara,  menurunnya  investasi,  meningkatnya kemiskinan,  serta  meningkatnya  ketimpangan  pendapatan. 5 Bahkan korupsi juga  dapat menurunkan  tingkat  kebahagiaan  masyarakat  di  suatu  Negara. 6 Dapat  dikatakan  bahwa  tindak pidana  Korupsi  telah  merayap  dan  meyelinap  dalam  berbagai  bentuk,  atau  modus  operandi sehingga  mempengaruhi  keuangan  negara,  perekonomian  negara  dan  merugikan  kepentingan masyarakat, serta korupsi di indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. 7 Untuk menangani dan menuntaskan tindak pidana korupsi ini, maka harus terjalin koordinasi antara para penegak  hukum  dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  agar  dalam  pelaksanaannya dapat tercapai. 8 Serta dengan adanya peraturan mengenai tindak pidana korupsi ini di Indonesia diharapkan dapat menjaring bahkan menindak para pelaku curang yang mana hanya memikirkan dan memperkaya dirinya sendiri secara optimal. 9
Pada faktanya, penegakan peraturan mengenai  pemberantasan tindak pidana korupsi  ini tidaklah  selalu  berjalan  sesuai  harapan,  karena  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  kurang profesionalnya  para  penegak  hukum  dalam  menegakkan  peraturan  serta  adanya  pemberian
1 Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. KERTHA WICAKSANA , 14 (2), 110-117., hlm. 112. 2 Tantimin, T. (2021). Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. Wajah Hukum , 5 (1), 21-29., hlm. 23. 3 Akmal, D. U., & Madda, S.  M. (2021). Memaknai  Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat  Hukum. Supremasi Hukum, 17 (2), 40-47, hlm. 41. 4 Hikmah., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (1), 78-92, hlm. 79. 5 Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (4), 951-958., hlm. 958.
6 Bustamam, A. (2021). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum , 9 (2), 260-280., hlm. 268.
7 Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS , 3 (3), 103-110., hlm. 104.
8 Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 15 (1), 137-150., hlm. 139.
9 Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  Berdasarkan  Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 387-398., hlm. 390.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
hukuman mati kepada para pelaku korupsi yang terkadang dinilai tidak efektif. Ketidaksinkronan para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang yang biasa disebut (koruptor) pun dianggap belum mampu memberikan rasa kepuasan terhadap keadilan yang  ingin  dirasakan  oleh  masyarakat.  Masyarakat  merasa  selama  ini  pemberian  hukuman terhadap koruptor terlalu ringan ditambah dengan kemungkinan adanya kesempatan bagi koruptor untuk  diberikan  remisi  (potongan  masa  tahanan)  sehingga  semakin  mempertambah  keringanan hukuman  yang  didapat  bagi  koruptor. 10 Sehingga  melihat  ketidakkonsistenan  hukum  dalam memberikan  hukuman  kepada  koruptor  yang  pada  akhirnya  membuat  masyarakat  menuntut diberikan nya hukuman mati bagi koruptor. Baik itu korupsi dalam jumlah kecil, sedang maupun besar yang mana semuanya tetaplah merugikan Negara dan membohongi masyarakat. 11
Penerapan  hukuman  mati  bagi  koruptor  sebenarnya  telah  lama  dicanangkan  untuk diaplikasikan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana  korupsi  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu  hukuman  mati  dapat  dijatuhkan. Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan hal yang sangat tepat karna dapat dijadikan shock teraphy karena secara psikologis koruptor yang dijatuhi hukuman dapat dijadikan contoh untuk mempengaruhi pihak lain agar tidak melaksanakan tindak pidana korupsi. 12
Pemberian  hukuman  mati  kepada  para  koruptor  sering  menimbulkan  keraguan  dalam penerapannya  di  kalangan  masyarakat,  karena  kebanyakan  masyarakat  menggangap  pemberian hukuman mati hanyalah khayalan semata. 13 Perspektif seperti ini muncul karena tidak adanya rasa adil dan jujur para penegak hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  ada  di  Indonesia,  ditambah  lagi  kurangnya  transparansi  dalam melakukan  sidang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  sehingga  hal  ini  dapat dikatakan kurangnya efektifitas dalam pemberian hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu berdasarkan banyaknya argumentasi dan kurangnya kejujuran para penegak hukum terkait efektifitas dalam penerapan pelaksanaan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi  yang ada di  Indonesia. Berdasarkan hal-hal  yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan artikel ini dapat dapat dirumuskan permasalahan yaitu mempertanyakan bagaimana efektifitas dalam penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  didalam  penelitian  kali  ini  merupakan  metode penelitian yuridis normatif, dimana sistem pendekatan yang dipergunakan yaitu sistem pendekatan perndang-undangan,   yang mana data  yang dipergunakan penulis pada penelitian ini yaitu data
10 Muwahid, M. (2015). Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam , 18 (2), 248-274., hlm. 249.
11 Deni, D. S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa PandemI. JURNAL AS- SAID , 1 (1), 5-9., hlm. 7.
12 Rangkuti,  I.,  Syahrin, A.,  Suhaidi.,  Mulyadi,  Mahmud,  Korupsi  di  Indonesia,  (Jakarta:Pustaka  Sinar  Harapan, 2021) . , hlm. 122. 13 Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. Sasi , 26 (1), 39-51., hlm. 42.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
sekunder atau data yang didapat secara tidak langsung, 14 contohnya adalah studi dokumenter, studi pustaka, artikel, perundang-undangan yang relevan dengan tema yang dikaji,  dalam kajian kali ini jenis data yang dipergunakan merupakan jenis data sekunder dengan memperoleh data secara tidak langsung  dimana  terdapat  bahan-bahan  hukum  seperti  bahan  hukum  primer  sekunder  maupun tersier. Bahan hukum primer didapat dari peraturan undang-undang yang sesuai dengan tema yang dikaji, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian, studi kepustakaan, serta jurnal- jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang didapat dari referensi internet yang berhubungan dengan kajian  penelitian ini. 15 Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dimana data-data serta informasi yang diperoleh berasal dari berbagai macam buku, dokumen, artikel yang sesuai dengan kejain penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN
Efektifitas Hukum Penerapan Hukuman Mati bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Istilah  korupsi  bukanlah  suatu  hal  asing  bagi  masyarakat  Indonesia,  karena  sering diberitakan oleh media banyaknya para petinggi Negara ini terlibat tindak pidana korupsi, yang jumlahnya tidak main-main banyaknya mulai dari puluhan juta hingga milyaran Rupiah. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penulis tertarik untuk mengkaji lebih detail mengenai tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pemberian hukuman kepada para koruptor di Indonesia juga tak kalah  mengagetkan  karena  terkadang  tidak  masuk  akal  lamanya  yang  bisa  dikatakan  sebentar padahal sudah banyak merugikan Negara. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa dengan pemberian hukuman mati kepada koruptor merupakan alternatif yang tepat, karena bisa membuat jera  dan  bisa  membuat  pihak  yang  akan  berniat  melakukan  perbuatan  curang  tersebut  enggan melakukannya.
Setiap  tindak  pidana  tentu  terdapat  sanksi  yang  melekat,  secara  universal  jenis  sanksi pidana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dimana sanksi pidana terbagi  dari  pidana  pokok  dan  tambahan. 16 Berdasarkan  pasal  10  KUHP  menyebutkan  bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu  dan  pengumuman putusan hakim. Didalam pelaksanaanya pidana mati adalah jenis sanksi pidana yang memberikan hukuman terberat bagi  pelaku tindak dikarenakan pidana hukuman mati  adalah hukuman  yang berusaha untuk menghilangkan nyawa pelaku sebagai hukuman atas tindakan pidana yang telah diperbuat. 17
14 Rofiq, A.,  Pujiyono,  P.,  & Arief,  B.  N.  (2021).  Eksistensi  Tindak  Pidana  Ta’zir  dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2), 241-256., hlm. 246.
15 Tantimin,  T.  Legal  Liability  of  Minors  as  Perpetrators  of  Online  Buying  and  Selling  Fraud  in  Indonesia. LAW REFORM , 17 (2), 145-156., hlm. 148. 16 Op.Cit. , hlm 42 17 Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid- 19. Jurnal Belo , 6 (1), 73-88., hlm. 76.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Sepanjang sejarah Negeri Indonesia belum terdapat pemberian hukuman mati kepada para pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Hukuman  paling  berat  yang  dijatuhi  oleh  pengadilan  terhadap perbuatan pidana curang ini maksimal hanya penjara seumur hidup yang terjadi pada kasus korupsi Mantan  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  Akil  Mochtar  yang  terlibat  dalam  kasus  suap  sengketa pilkada divonis hukuman penjara seumur hidup, hal ini membuktikan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dapat dinilai sulit untuk direalisasikan karena bisa dikatakan kurang  tegasnya  para  penegak  hukum  dalam  memberikan  sanksi  yang  tepat  bagi  koruptor  ini. Didalam  Undang-Undang  Pemberantasaan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebenarnya  sudah  terdapat ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu pasal  2  ayat  (2).  Namun,  pemberlakuan  peraturan  ini  tidaklah  kunjung  terwujud  karena  belum pernah ada pelaksanaannya putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini hingga kini. Akibatnya, semakin lemahnya supremasi hukum di Negeri ini terhadap tindak pidana korupsi. 18
Isi dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dirumuskan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan”.  Secara  substansi,  pasal  ini  dapat  dijadikan senjata ampuh dalam menanggulangi tipikor yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, sejak disahkan dan diberlakukannya UU PTPK ini tidak seorang koruptor pun dijatuhi hukuman mati. Adanya kata “keadaan tertentu” banyak pihak yang sulit untuk mengartikannya sehingga tidak berani untuk menjatuhi  hukuman  mati  kepada  para  Tipikor.  Apabila  dikaji  lagi  hukuman  mati  ini  dapat diberikan  kepada  pelaku  yang  menyalahgunakan  dana  yang  diperuntukkan  untuk  kepentingan sosial masyarakat salah satunya untuk Bencana Alam Nasional.
Di Indonesia saat ini sedang dilanda oleh pandemi Covid 19 yang tentunya mengganggu perekonomian  Negara,  sehingga  berdampak  luas  terhadap  ekonomi  masyarakat.  Untuk menanggulangi hal tersebut Presiden Jokowi dodo bersama Kementerian sosial membuat suatu program  pemberian  dana  bantuan  sosial  untuk  masyarakat  Indonesia  secara  bertahap  dengan tujuan agar kehidupan dan perekonomian dapat terus berlangsung. Pemberian bantuan sosial ini dapat berupa uang tunai maupun bantuan dalam bentuk bahan pokok (sembako), dengan harapan peruntukkan  dana  bansos  (bantuan  sosial)  ini  benar-benartersalurkan  seluruhnya  kepada masyarakat  secara  adil  dan  merata.  Sayangnya,  masyarakat  Indonesia  dikejutkan  dengan munculnya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Menteri Sosial Indonesia Juliari P. Batubara yang terlibat kuhsus korupsi dana bansos. Dalam kasus ini Juliari hanya dijatuhi vonis 11 tahun penjara, padahal ia terlibat kasus korupsi yang melibatkan dana untuk kepentingan sosial masyarakat. Maqdir Ismail selaku advokat menilai ada yang tidak pas dalam proses tersebut dan merasa  pertimbangan  dalam  putusan  kurang  tepat.  Menurutnya,  ada  beberapa  pertimbangan seharusnya  lebih  dilihat  lagi  oleh  hakim  tapi  tidak  diperhatikan  lebih  lanjut.  Tuntutan  yang diterima  oleh  terdakwa  Juliari  lebih  dikaitkan  dengan  jabatan  bukan  perbuatan  pidananya 19 .
18 Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum , 49 (4), 432-442., hlm. 438.
19 https://www.uii.ac.id/meneliti-vonis-eks-mensos-juliari-dalam-kasus-korupsi-bansos
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Pemberian hukuman 11 tahun penjara ini dinilai ringan karena perbuatan pidana korupsi ini terjadi ditengah pendemi dimana Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Korupsi sendiri adalah kejahatan yang termasuk kedalam kategori luar biasa ( extraordinary crime )  karna  mampu  meluluhlantakan  moral  dan  menimbulkan  kerugian  yang  akhirnya berdampak terhadap laju nya pembangunan serta menutup rapat jalan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran  bangsa  Indonesia. 20 Korupsi  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  guna menguntungkan  diri  sendiri  dengan  mnenggunakan  uang  Negara  lalu  dimanfaatkan  untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu terlepas banyaknya pertentangan terkait pelaksanaan hukuman mati perlu disadari bahwa kebijakan dalam pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diakui sangat ampuh ketika disejajarkan dengan hukuman kurungan maupun penjara. 21 Dalam  pemberian  hukuman  mati  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  harus memperhatikan beberapa hal  seperti  yang diuangkapkan oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas 22 , dimana perlu ditambahkan 3 kriteria yaitu :
a. Nilai uang Negara  yang dikorupsi lebih dari Rp 100 Milyar dan secara massif telah merugikan rakyat;
b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat Negara;
c. Pelaku korupsi sudah berulang kali melakukan korupsi.
Dalam  penerapan  Undang-Undang  Tipikor  sendiri  banyaknya  faktor  yang  berpengaruh dalam menerapkan sanksi hukuman mati dalam tindak pindana korupsi terutama dalam susbtansi UU Tipikor itu sendiri. Dimana faktor pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dimana  terdapat  kata  “dapat”  dalam  susbtansi  pasal  tersebut,  sehingga  pasal  tersebut  bersifat fakultatif dan bermakna subyektif sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman mati, yang artinya kata “dapat” tersebut memungkinkan adanya salah persepsi dalam penerapanya sehingga bisa meringankan hukuman koruptor. 23 “Keadaan tertentu” sendiri adalah pemberat bagi koruptor yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  ketika  negara  dalam  keadaan  bencana  alam  nasional, pengulangan  tindak  pidana  korupsi  serta  ketika  negara  sedang  krisis  moneter.  Sehingga berdasarkan frasa “keadaan tertentu” koruptor yang dapat dihukum mati sesuai Undang-Undang Tipikor, maka hanya koruptor yang melakukan tindakan korupsi di saat negara mengalami bencana alam lah yang dapat dihukum mati, sedangkan jika tidak dalam keadaan bencana alam maka ia tidak dapat dihukum mati.
Jika berkaca pada kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini dimana menjerat 2 mentri di era Presiden Jokowidodo yaitu Eddy Prabowo pada kasus benih lobster yang merugikan Negara sebesar USD 77 ribu dan 24 Milyar. 24 Eddy prabowo tidak dijatuhi hukuman mati, padahal mereka melakukan tindak pidana korupsi pada saat covid-19 melanda Indonesia. Hal itu dikarenakan frasa bencana  alam  yang  diatur  didalam  penjelasan  pasal  2  ayat  2  UU Tipikor  adalah  bencana  yang
20 Tantowi, W., Saraswati, N. G. A. N., Gayatri, V. S, Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Jakarta: UIR Law Review , 2021), hlm.51.
21 Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: Jurnal Education And Development,208), hlm.122.
22 http://www.publikana.com, “Penantian Hukuman Mati untuk Koruptor.
23 Ibid:halamn 52
24 https://Liputan6.com
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
disebabkan  oleh  alam  seperti  tsunami,  gunung  meletus,  gempa  bumi,  angin  topan  dan  tanah longsor,  seperti  yang  diatur  dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan  Bencana Alam. Apabila di kaitkan dengan pandemi covid-19 yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pandemi covid-19 tidak masuk dalam kategori bencana alam, Untuk  itu  tindakan  korupsi  di  masa  covid-19  tidak  masuk  kedalam  kategori  pemberatan  yang diatur dialam Undang - Undang Tipikor.
Selain terlalu luasnya makna “keadaan tertentu” yang tercantum dalam UU PTPK yang menimbulkan  banyaknya  perspektif  dan  argumen  dari  para  penegak  hukum  yang  menyulitkan penerapan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tipikor, terdapat faktor lain yang tidak kalah berpenagruh  yaitu  lemahnya  segi  struktur  hukum  dimana  adanya  tumpang  tindih  diantara kepolisian dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK), sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua Lembaga tersebut  yang berimbas kepada vonis  yang diberikan terhadapa koruptor. Tidak hanya kedua faktor tersebut, adanya pertentangan dimasyarakat yang terbagi kedalam dua kubu  yakni  kubu  pro  dan  kontra  terhadap  hukuman  mati  para  pelaku Tipikor,  dimana  terdapat pihak  yang  menyebut  hukuman  mati  melanggar  HAM,  sehingga  pertentangan  yang  ada dimasyarakat akhirnya mempengaruhi penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia.
Semakin banyaknya kasus korupsi yang muncul mengakibatkan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindakan korupsi sehingga masyarakat berharap koruptor dapat diberi hukuman setimpal bahkan hukuman mati. Maka dari itu sudah saat nya beberapa unsur yang dapat memperhambat  dijatuhinya  hukuman  mati  bagi  koruptor  yang  diatur  didalam  Undang-Undang Tipikor    seperti  frasa  “keadaan  tertentu”  dan  kata  “dapat”  diperluas  maknanya  sehingga  tidak menimbulkan penafsiran yang keliru serta memberikan pengaturan yang detail terhadap berapa jumlah  kerugian  negara  yang  digunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam  menentukan  hukuman  mati, sehingga  pada  akhirnya  UU  PTPK  menjadi  suatu  peraturan  yang  memiliki  kepastian  hukum, menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum (equality before the law) serta memberikan rasa keadilan.

## Efektifitas Dalam Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Hukuman  Mati  sebenarnya  sudah  ada  sejak  lama  di  Indonesia  dimana  dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dilihat sebagai respons untuk memperkuat strategi pertahanan Negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal itu berlaku dalam kurun waktu 1945-1949. Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan. Hukuman mati  merupakan salah satu  dari jenis  pidana tertua didunia dimana memiliki banyak pertentangan diantara pihak pro dan kontra disetiap penerapanaya. 25
Sejak  Tahun  2019,  dunia  termasuk  Indonesia  sedang  dilanda  musibah  yakni  adanya pendemi Covid 19 yang mengganggu seluruh bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian yang menimbulkan kesulitan masyarakat dalam hal memperoleh pendapatan karena banyaknya sektor usaha  yang berhenti bahkan gulung tikar akibat pendemi ini. Dengan adanya kejadian ini seluruh pemerintah berupaya semaksimal mungkin melakukan banyak hal agar
25 Cherry,  K.  B.,  Sompotan,  H.  B.,  Voges,  S.  O,  Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut Undang-UndangNomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  kaitanya  Dengan  Hak Asasi manusia, (Jakarta), hlm.236.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kehidupan dan perekonomian Negaranya tidak lumpuh seluruhnya, begitu juga  yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan  anggaran  yang  terbilang  besar,  akan  tetapi  anggaran  untuk  bantuan  sosial  itu  tidaklah berjalan mulus, karena terdapat oknum yang mengambil keuntungan didalamnya dengan jumlah yang besar. Perbuatan pidana tersebut dilakukan sendiri oleh eks Kementerian Sosial yaitu Juliari P. Batubara terhadap dana untuk bantuan sosial covid 19, dan pada akhirnya hakim memutuskan hanya 11 Tahun penjara sehingga banyak pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut karena dianggap ringan padahal perbuatan tersebut dilakukan pada saat ada bencana wabah Covid 19.
Dengan adanya ketentuan “dapat” dipidana hukuman mati kepada tipikor tentu hal ini bisa diterapkan kepada Juliari P. Batubara yang sudah korupsi dana bantuan sosial covid 19, akan tetapi frasa  yang  terdapat  didalam  UU  PTPK  ini  tidaklah  mengikat  kuat,  karena  hakim  menganggap bahwa kejadian ini tidak terjadi saat bencana yang diartikan sebagai bencana alam. Hal inilah yang menyebabkan  bahwa  efektifitas  pemberian  hukuman  mati  kepada  para  pelaku  tindak  pidana korupsi belum efektif dengan banyaknya simpang siur dalam mengartikan dapat diberi hukuman mati bagi pelaku Tipikor.
Efektifitas pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat terlihat jelas di  beberapa  Negara  yang  benar-benar  telah  menerapkan  hukuman  mati  ini,  seperti  Cina.  Cina dikenal sebagai salah satu Negara yang paling keras dalam menindaklanjuti pelaku korupsi yang terbukti merugikan Negara dari 100.000 yuan atau setara dengan Rp.215 Juta maka akan dihukum mati.  Pemberian  hukuman  mati  ini  telah  dilakukan  kepada  Liu  Zhijun  mantan  Menteri Perkeretaapian  China.  Pemberlakukan  hukuman  mati  ini  semakin  marak  di  Cina  semenjak  Xi Jinping  menjabat  sebagai  Presiden  Negeri Tirai  Bambu  tersebut. 26 Pemerintah  Cina  berasumsi dengan  tindakan  tegas  dan  pemberian  hukuman  maksimal  terhadap  pelaku  tipikor  maka  dapat membuat jera dan rasa takut kepada siapapun yang kelak akan melakukan perbuatan tersebut, disisi lain  dengan  pemberian  hukuman  mati  ini  dianggap  tepat  karena  telah  merugikan  Negara  dan masyarakat.
Contoh lain dari Negara yang menerapkan hukuman sangat berat bahkan sampai mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ialah Malaysia. Dimana sejak Tahun 1961 Negeri Jiran ini sudah mempunyai  Undang-Undang  anti  korupsi  bernama Prevention  Of  Corruption  Act. Pada Tahun 1997  Malaysia  akhirnya  memberlakukan  Undang-Undang  ini  dan  akan  menjatuhkan  hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Contoh lain ialah Negeri ginseng Korea Selatan, dimana para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing. Di Negara Amerika Serikat memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi  dengan memberikan Denda sangat besar karena Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di Negaranya dengan alasan Hak Asasi Manusia. Dimana biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara ditambah kewajiban membayar denda sebesar 2 juta dollar. Untuk mereka yang masuk kedalam kategori kasus korupsi berat, terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.
26 https://www.dw.com/id/ngerinya-hukuman-bagi-pelaku-korupsi-di-negara-lain,  diakses  pada  tanggal  11  Oktober 2021.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Beda Negara beda pula lah perlakuan hukum yang diberikan, kebanyakan Negara di dunia memberikan  hukuman  berat  bahkan  sampai  dengan  memberikan  hukuman  mati  kepada  para pelaku  korupsi,  tapi  hal  ini  sepertinya  tidak  berlaku  di  Negeri  Indonesia  tercinta  ini.  Dimana banyak ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dengan jumlah mulai dari ratusan  juta  rupiah  hingga  milyaran,  bukannya  mendapatkan  hukuman  berat  namun  vonis hukuman ringan ditambah lagi dengan pengurangan jumlah masa hukuman dengan adanya remisi tahunan. Tidak hanya itu, fasilitas yang diterima oleh para pelaku korupsi itu tidak main-main, dimana mereka memperoleh fasilitas layak hotel bintang lima dengan pengawasan ketat. Hal ini membuktikan bahwa bukan penderitaan dan penyesalan  yang diperoleh  melainkan kemewahan yang didapat. Kejadian ini membuktikan bahwa supremasi hukum di Indonesia goyah, ditambah lagi  dengan  tidak  profesionalitasnya  para  penegak  hukum  dalam  menerapkan  Peraturan Perundang-Undangan termasuk Pearturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia  menimbulkan  harapan  baru  terhadap  tegaknya  keadilan  dan  kejujuran  di Negeri  ini,  karena  didalam  Undang-Undang  ini  dijelaskan  mengenai  sanksi  yang  diberikan terhadap  pelaku  tipikor.  Untuk  membantu  Pemerintah  dalam  menyelidiki  hingga  menuntaskan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  maka  dibentuklah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  Negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  hal  ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK mempunyai peran seperti Trigger Mechanism yaitu mendorong atau sebagai stimulus agar  upaya  pemberantasan  korupsi  oleh  lembaga-lembaga  yang  telah  ada  sebelumnya  menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, KPK harus berpedoman kepada lima asas yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum dan asas  proporsionalitas.  Tidak  hanya  bertanggungjawab  kepada  pemerintah,  KPK  juga  harus bertanggung jawab kepada publik serta melaporkan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki  tugas  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  sehingga  tidak  terjadi  Tindak Pidana  Korupsi;  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melaksanakan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  instansi  yang  bertugas  melaksanakan  pelayanan publik, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, supervisi terhadap instansi  yang  berwenang  melaksanakan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  melaksanakan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 27 Dengan adanya lembaga Negara KPK ini diharapkan dapat mengatasi kasus korupsi di Indonesia, karena Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan serangkaian kegiatan  untuk  mencegah  dan  memberantas  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya koordinasi,  supervisi,  monitor,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  dengan  peran  serta  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- Undangan.
27 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Penerapan hukuman mati bagi koruptor merupakan langkah akhir agar pebuatan tersebut berkurang  bahkan  tidak  memunculkan  calon-calon  baru  koruptor.  Efisiensi  terhadap  adanya pemberian  hukuman  mati  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  dapat  dikatakan  belum  terwujud, karena masih banyaknya sikap Mahkamah Agung yang kerap mengurangi vonis terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Sebab, bukan tak mungkin vonis mati  yang  dijatuhkan  dibatalkan  ketika  didugat  ke  Mahkamah  Agung.  Dengan  sikap  dari Mahkamah Agung ini memberikan argumentasi bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi, maka hukumannya ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut ataupun jera.
Pada hakikatnya, pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak poidana korupsi memiliki tujuan  akhir  yakni  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  dan  bagi  yang  akan  mencoba melakukan hal serupa akan takut untuk melakukannya. Hanya saja penjatuhan vonis hukuman mati tidak  bisa  diterapkan  kepada  setiap  pelaku  korupsi,  lantaran  ketatnya  syarat  yang  dimintakan Undang-Undang.  Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana menyebutkan bahwa terdapat ada tiga instrumen yang bisa membuat jera para koruptor. Pertama, memenjarakan maksimal pelaku tipikor dengan penjara seumur hidup. Kedua, mengenakan uang pengganti yang maksimal atau dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Pencucian Uang. Dan terakhir jaksa harus memasukkan soal hak politik ketika penuntutan serta harus ditegaskan kembali dalam Putusan Hakim.
Dengan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  berupa  Korupsi  ini  tentu  menyebabkan kerugian Negara, dikarenakan Peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai pemberian hukuman mati dianggap tidak mengikat kuat, maka sebagai alternatif dapat diberikan hukuman seumur hidup juga bisa, apalagi jika ditambah dengan menyita semua hartanya. Langkah ini akan tetap efektif karena para pelaku korupsi itu umumnya takut untuk dimiskinkan hartanya.
Faktanya efektifitas penerapan pemberian hukuman mati bagi para pelaku korupsi ini saat sekarang sulit untuk diterapkan karena perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap Peraturan Per Undang-Undangan terkait tindak pidana korupsi agar setiap frasa maupun Pasal-Pasal yang tercantum  di  dalam  Undang-Undang  juga  tersurat  jelas,  dengan  tujuan  tidak  terjadi  multitafsir sehingga  para  Hakim  tidak  ragu  lagi  untuk  menjatuhkan  vonis  hukuman  mati.  Selain  itu,  para penegak hukum  harus paham  mengenai  Peraturan mengenai tipikor agar  tidak terjadi  tumpang tindih Peraturan sehingga pemberian hukuman kepada koruptor berjalan maksimal. Maka dapat diartikan,  penerapan  pemberian  hukuman  mati  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia belum berjalan secara efektif dan optimal.

## D. KESIMPULAN
Korupsi  memang  suatu  tindak  pidana  yang  sangat  merugikan  negara,  sehingga  adanya Undang-Undang Tipikor menjamin legalitas terhadap penindakan koruptor di Indonesia sehingga perlunya  dihukum  dengan  maksimal  yaitu  hukuman  mati,  karena  hukuman  penjara  tidak  serta merta menghilangkan koruptor di Indonesia. Namun untuk penerapan hukuman mati di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana Korupsi sulit untuk direalisasikan karena terdapat beberapa alasan yang melandasinya seperti: 1) Kurang kuat dan kurang tegasnya Peraturan mengenai pemberian hukuman mati terhadap pelaku korupsi didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupai. sehingga Majelis Hakim terkesan enggan untuk mmberikan vonis hukuman mati, karena menganggap  frasa  “dapat”  dan  “keadaan  tertentu”  dalam  menjatuhkan  hukuman  mati  kurang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
tegas. sehingga sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia; 2) Tumpang tindihnya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi,  karena  kebanyakan  para  penegak  hukum  berasumsi  dengan memberikan  hukuman  mati  dapat  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM);  dan  3)  Terdapat ketentuan pemberian remisi (potongan masa tahanan) yang diberikan Presiden terhadap seluruh narapidana  setiap  tanggal  17 Agustus,  yang  mana  hal  ini  menyebabkan  semakin  berkurangnya masa tahanan para koruptor. Sehingga pemberian hukuman pun semakin ringan.
Saat  ini  dapat  terlihat  jelas  bahwa  penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  belum  berjalan  efektif,  atau  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitasnya penerapan hukuman mati kepada para koruptor belum ada karena terdapat pemberian remisi yang dapat  memangkas  masa  tahanan.  Menurut  penulis,  hukuman  yang  paling  tepat  diberikan  ialah dengan cara memiskinkan para pelaku korupsi  dengan cara menyita semua asset, property dan uang karena kebanyakan para pelaku akan takut jatuh miskin sehingga hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan bagi yang akan melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya.

## SARAN
Berdasarkan penjelasan mengenai Efektifitas penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana  korupsi,  maka  penulis  memberikan  beberapa  saran  yaitu  sebagai  berikut:  Perlunya perluasan  penafsiran  secara  jelas  terkait  frasa  “keadaan  tertentu”  dan  kata  “dapat”  didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pemerintah perlu memberikann batasan jumlah kerugian Negara terkait hukuman mati yang ada didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat berjalan dan dapat  memberikan  efek  jera  terhadap  koruptor  di  Indonesia,  dan  menjadikan  Indonesia  bebas korupsi; Sebaiknya para penegak hukum berani untuk memberikan hukuman mati kepada para pelaku  korupsi,  apabila  korupsi  tersebut  merugikan  uang  Negara  yang  diperuntukkan  untuk kepentingan sosial masyarakat dengan jumlah yang luar biasa banyak; dan Menambahkan jenis hukuman tehadap para koruptor yakni dengan Memiskinkan semua harta kekayaannya sehingga mereka takut dan dapat memberikan rasa jera.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal dan Buku
Akmal,  D.  U.,  &  Madda,  S.  M.  2021. Memaknai  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Berdasarkan Filsafat Hukum . Supremasi Hukum.
Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. Masalah-Masalah Hukum , 49 (4), 432-442.
Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau  Dari  Pasal  28I Ayat  (1)  UUD  NRI  1945. KERTHA  WICAKSANA , 14 (2),  110- 117.
Bustamam, A.  (2021).  Pidana  Mati  Bagi  Koruptor  Dana  Bencana  Non Alam  (Studi  Terhadap Konsekuensi  Kepres  No.  12  Tahun  2020). LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Politik Hukum , 9 (2), 260-280.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Cherry,  K.  B.,  Sompotan,  H.  B.,  Voges,  S.  O. Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi Menurut Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kaitanya Dengan Hak Asasi manusia . Jakarta. Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID- 19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 15 (1), 137-150.
Deni,  D.  S.  (2021).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  Pada  Masa PandemI. JURNAL AS-SAID , 1 (1), 5-9. Hikmah.,  &  E.  Sopoyono.  2019. Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan . Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. Sasi , 26 (1), 39-51. Laia, L. D. Kebijakan Hukum pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif . Jakarta: Jurnal Education And Development.
Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19. Jurnal Belo , 6 (1), 73-88.
Muqorobin,  M.  K.,  & Arief,  B.  N.  (2020).  Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati  dalam  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 387-398.
Muwahid,  M.  (2015).  Penerapan  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam , 18 (2), 248-274. Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud. 2021. Korupsi Indonesia. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (2), 241-256.
Tantimin,  T.  (2021).  Kajian  Hukum  Kualifkasi  Sanksi  Kebiri  Kimia  Sebagai  Sanksi  Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. Wajah Hukum , 5 (1), 21-29.
Tantimin, T.  Legal  Liability  of  Minors  as  Perpetrators  of  Online  Buying  and  Selling  Fraud  in Indonesia. LAW REFORM , 17 (2), 145-156.
Tantowi, W.,  Saraswati,  N.  G. A.  N.,  Gayatri, V.  S.  2019. Problematika  Kebijakan  Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Jakarta: UIR Law Review .
Toule,  E.  R.  (2016).  Eksistensi Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS , 3 (3), 103-110.