## Peningkatan Jaringan Angkutan Laut....TEGUH HIMAWAN R.

## Peningkatan Jaringan Angkutan Laut  Untuk Menunjang Distribusi Komoditi Beras di Maluku Utara
Improvement Of Sea Transport Network To Support Distribution Of Rice Commodity  in The North Maluku
Teguh  Himawan  R.
Puslitang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat e-mail:  t_himawan@yahoo.com
Naskah diterima 04 Februari 2015, diedit 16 Februari 2015, dan disetujui terbit 26 Maret 2015

## ABSTRAK
Secara geografis Provinsi Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau yang sebagian besar merupakan pulau kecil dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini, menyebabkan keterisolasian bagi beberapa daerah, dan terbatasnya jaringan transportasi laut menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi laut dalam kegiatan distribusi bahan pokok beras untuk menyusun konsep kebijakan pengembangan pelayanan transportasi laut dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara. Model yang akan digunakan antara lain adalah model transportation problem dan model minimum span- ning tree. Berdasarkan hasil perhitungan transportation problem, diperoleh pola distribusi untuk komoditi beras, bahwa untuk kebutuhan beras di Maluku Utara masih harus disuplai dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sedangkan, dengan perhitungan model minimum spanning tree diperoleh pola jaringan transportasi laut berdasarkan jarak adalah Sanana- Labuha-Tidore-Jailolo-Ternate-Daruba-Tobelo-Daruba-Buli-Weda PP.
Kata Kunci: Jaringan Pelayanan, Angkutan Laut, Distribusi, Komoditi Beras, Maluku Utara.

## ABSTRACT
Geographically, North Maluku Province consists of islands, mostly small island with relatively small  population. This, causing isolation for several areas, and limited of the sea transport network is the challenge in achieving food security. Therefore, this research purpose to evaluate sea transport services for the distribution of rice and draft policies in the development of sea transport services to support food security in the province of North Maluku. The model to be developed are transportation problem and  minimum spanning tree. Based on the calculation of transpor- tation problems, was obtained for the distribution pattern of rice. Meanwhile, by using the minimum spanning tree model obtained pattern of sea transportation network based on distance is  Sanana-Labuha-Tidore-Jailolo-Ternate- Daruba-Tobelo-Daruba-Buli-Vedic PP.
Keywords: Network, Sea Transport, Distribution, Rice Commodity,  North Maluku.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan bahan pokok masyarakat merupakan kebutuhan yang pada hakekatnya sangat diperlukan oleh  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari–hari, sehingga  pengadaan  dan  kelancaran  distribusinya perlu  terjamin,  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat  sesuai  dengan  jumlah  kebutuhannya, dengan  harga  yang  wajar  dan  dapat  terjangkau. Hambatan  dalam  pengadaan  dan  distribusi  dapat menimbulkan  kelangkaan  persediaan  barang  serta terjadinya  lonjakan  harga,  yang  pada  akhirnya berdampak pada gejolak sosial dalam  masyarakat. Kelangkaan barang dan lonjakan harga setidaknya dapat  diantispasi,  jika  telah  diketahui  perkiraan kebutuhan pelaksanaan pengadaan baik berasal dari produk  lokal,  luar  daerah,  maupun  impor,  serta perkiraan stock setiap jenis komoditi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 115/MPP/ 2/1998 tangal 27 Februari 1998 [1], tentang Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, antara lain meliputi komoditi–komoditi, seperti; beras, gula pasir,minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, terigu, mentega,  susu,  ikan  asin,  garam,  jagung,  kacang tanah, bawang merah, dan cabe merah. Ketahanan pangan  terdiri  dari  tiga  pilar  utama,  yaitu; ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Sedangkan  dalam  Pranoto  (2008)  [2],  dikatakan bahwa sistem ketahanan pangan secara garis besar dapat  mencakup  empat  aspek  penting,  yaitu ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, konsumsi di tingkat rumah tangga, serta peran pemerintah dan masyarakat  dalam  sistem  ketahanan  pangan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan [3], mengatur berbagai  hal  tentang  sistem  ketahanan  pangan, termasuk  peran  Pemerintah  Daerah  (khususnya kabupaten),  untuk  menciptakan  ketahanan  pangan nasional.  Peran  pemerintah  daerah  menjadi  sangat penting  artinya,  karena  sistem  ketahanan  pangan yang baik harus dibangun berlandaskan kemampuan sumberdaya  lokal  (daerah)  dalam  mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Hingga saat ini, kemampuan sumberdaya lokal dalam mendukung sistem ketahanan pangan masih harus dioptimalkan agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Secara geografis wilayah provinsi Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau yang sebagian besar  merupakan  pulau  kecil  dengan  jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini, menyebabkan keterisolasian bagi beberapa daerah di Maluku Utara, dan  terbatasnya  jaringan  transportasi  laut  menjadi tantangan  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan
nasional.  Ketahanan  pangan,  menurut  Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [4], adalah  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  negara sampai  dengan  perseorangan,  yang  tercermin  dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan terjangkau.Peningkatan  ketahanan  pangan merupakan  prioritas  utama  dalam  pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia.
Berdasarkan  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan Pangan 2011 [5], 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) provinsi  yang  paling  rentan  pangan  di  Indonesia berada di Kawasan Timur Indonesia, yakni: Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,  Gorontalo,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung  kebutuhan  pengembangan  transportasi laut  di  Provinsi  Maluku  Utara  untuk  menjamin kelancaran pengiriman maupun pendistribusian bahan pokok pangan ke wilayah-wilayah terpencil sehingga distribusi  bahan  pokok  pangan  lancar  dan  harga- harga  kebutuhan  pokok  tidak  tinggi,  serta  tidak memberatkan  perekonomian  daerah  maupun  bagi rakyat sebagai pengkonsumsi pangan pokok.

## METODE
Transportasi  merupakan  komponen  utama dalam  sistem  hidup  dan  kehidupan,  sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial  demografis  wilayah  memiliki  pengaruh terhadap  kinerja  transportasi  di  wilayah  tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan  terhadap  kemampuan  transportasi melayani kebutuhan masyarakat (Aminah, 2007) [6]. Menurut Nasution (2008) [7], transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal  ke  tempat  tujuan,  sehingga  dengan  kegiatan tersebut terdapat tiga hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan  terdapatnya  jalan  yang  dapat  dilalui.  Proses pemindahan  dari  gerakan  tempat  asal,  dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri.
Untuk  itu  dengan  adanya  pemindahan  barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah  satu  sektor  yang  dapat  menunjang  kegiatan ekonomi  ( thepromoting  sector )  dan  pemberi  jasa ( the servicing sector ) bagi perkembangan ekonomi (Rifusua,  2010)  [8].  Menurut  Soesilo  (1999)  [9], transportasi  merupakan  penggerak  tingkah  laku orang  dalam  ruang,  baik  dalam  membawa  dirinya sendiri maupun membawa barang-barang. Selain itu,
Peningkatan Jaringan Angkutan Laut....TEGUH HIMAWAN R.
kegiatan  ekonomi  dan  transportasi  memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya dapat saling mempengaruhi.  Hal  ini,  seperti  yang  diungkapkan oleh  Tamin  (2008)  [10],  pertumbuhan  ekonomi memiliki  keterkaitan  dengan  transportasi. Akibat pertumbuhan  ekonomi,  mobilitas  seseorang meningkat  dan  kebutuhan  pergerakannyapun meningkat melebihi kapasitas prasarana transportasi yang  tersedia.  Hal  ini  dapat  disimpulkan,  bahwa transportasi dan perekonomian memiliki keterkaitan yang erat.
Di  satu  sisi  transportasi  dapat  mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah. Dengan adanya infrastruktur transportasi, suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan model perhitungan transportation prob- lem dan model Spanning Tree. Metode analisis data secara keseluruhan menggunakan analisis deskriptif kualitatif  dengan  kelengkapan  data  kualitatif  dan kuantitatif.  Model  Transportation  Problem  adalah salah satu model riset operasi untuk menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya (seperti modal, waktu  penyelesaian  pekerjaan,  kapasitas  mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain).
Menurut pendapat Prawirosentono (2007) [11], model Transportation Problem adalah bagian dari riset operasi  yang  membahas  tentang  minimisasi  biaya transportasi  dari suatu  tempat  ke tempat  lain  atau dapat  disimpulkan  bahwa  metoda  yang  digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama, ke tempat-tempat yang  membutuhkan,  secara  optimal  dengan  biaya termurah. Model Transportation Problem merupakan suatu  model  yang  digunakan  untuk  mengatur distribusi  secara  optimal,  dari  sumber-sumber ( source )  yang  menyediakan  penawaran  ( supply ) produk yang sama ke tempat-tempat tujuan ( desti- nation )  permintaan  ( demand ).  Transportasi
berkaitan dengan penentuan rencana biaya terendah untuk  mengirimkan  suatu  barang  dari  sejumah sumber  (misalnya,  pabrik)  ke  sejumlah  tujuan (misalnya, gudang). Suatu barang dipindahkan ( trans- ported )  dari  sejumlah  sumber  ke  sejumlah  tempat tujuan, dengan biaya seminimal mungkin.
Metode Transportasi juga dapat digunakan untuk perencanaan  produksi.Selain  berguna  untuk memecahkan  permasalahan  distribusi  (alokasi), model  Transportation  Problem  juga  dapat menyelesaikan permasalahan bisnis lainnya, seperti masalah–masalah yang meliputi inventory control , penjadualan  pekerja  ( employment  scheduling ), penilaian  personal  ( personnel  assignment ), pengiklanan,  pembelanjaan  modal  ( capital  financ- ing ) dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan  lini  perakitan  dan  perencanaan penjadualan  produksi, dan  lain  sebagainya.  Model Transportation Problem berusaha menentukan suatu rencana pengiriman barang dari sejumlah sumber ke sejumlah  tujuan,  yaitu  model  dari  suatu  jaringan dengan m sumber dan n tujuan. Setiap sumber atau tujuan  diwakili  dengan  satu  node.  Busur  yang menghubungkan sebuah sumber dan sebuah tujuan mewakili  rute  pengiriman  barang  tersebut.  Tujuan optimasi  adalah  penentuan  total  biaya  minimal, sehingga tujuan dalam model matematikanya adalah minimasi. Alternatif keputusan dalam hal ini adalah penentuan  jumlah  yang  akan  diangkut  dari  daerah sumber i menuju  tujuan j ,  koefisien  fungsi  tujuan adalah biaya angkut per unit dari sumber i menuju tujuan j ,  serta  kendala  atau  sumber  daya  yang membatasi adalah jumlah penawaran ( supply ) dari setiap  daerah  sumber  dan  jumlah  permintaan  ( de- mand ) setiap daerah tujuan. Jumlah supply di sumber i adalah si ,dan demand di tujuan jadalah dj . Biaya angkut per unit antara sumber i dan tujuan j adalah cij , dalam bentuk diagram berikut.
Gambar 1 :  Representasi Jaringan Model Transportation Problem
x 11 x 12 x 1 j x 1 n x i 1 x in x m 1 x 2 j
x m 2 x mj x mn
s 1 s 2 s i s m d 1 d 2
d j
d n
Dianggap Z sebagai total biaya distribusi dan xij ( i = 1, 2, ….., m dan j= 1, 2, ….., n ) sebagai jumlah unit  barang  yang  didistribusikan  dari  sumber  i  ke tujuan j, formulasi Linear Programming dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:
Z =     m i n j ij ij x c 1 1
Minimum: ...................(2.1)
Syarat batas supply dari sumber yang ke- i :
Syarat batas demand dari tujuan yang ke- j :
Syarat  Keseimbangan supply–demand :
Syarat Tak Negatif:
   D j i ij s x 1
   S i j ij d x
1
     M i M j j i d s
1 1 x ij = 0; c ij = 0 ............................................(2.2) ............................................(2.3) ...........................................(2.4) ...........................................(2.5)
Algoritma  model Transportation  Problem didasarkan pada asumsi bahwa model dalam keadaan seimbang, artinya total demand sama dengan total supply.  Jika  model  tidak  seimbang,  maka  dapat ditambahkan  sumber dummy atau  tujuan dummy untuk memberikan keseimbangan. Dalam persoalan transportasi yang sebenarnya, batasan ini tidak selalu terpenuhi atau, dengan kata lain, jumlah supply yang tersedia mungkin lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah demand . Jika hal ini yang terjadi, maka model persoalan  disebut  sebagai  model  yang  tidak seimbang. Namun, setiap persoalan transportasi dapat dibuat seimbang dengan memasukkan kolom dummy yang merepresentasikan daerah tujuan tambahan jika total supply lebih besar dari total demand , atau baris dummy  yang  merepresentasikan  daerah  sumber tambahan  jika  total  supply  lebih  kecil  dari  total demand .
Dalam  model Transportation  Problem yang tidak seimbang, biaya pengiriman per unit dari daerah sumber manapun ke tujuan dummy atau dari daerah sumber dummy ke tujuan manapun, adalah sebesar nol. Jika total supply lebih kecil dari total demand , maka Transportation  Problem tidak  mempunyai solusi yang layak. Model Minimum Spanning Tree menurut  Kotler  Philip  (1997  [12],  2002  [13]), merupakan salah satu model optimasi untuk analisis jaringan.  Prinsip  metode  ini  adalah  mencari  jarak minimum antar node untuk meminimalkan cost. Cost dapat  berupa  jarak,  waktu,  atau  biaya  perjalanan. Uraian  secara  detail  metode Minimum  Spanning
Tree adalah sebagai berikut.
1. Graph
Graph adalah  kumpulan  simpul  ( nodes )  yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur ( edges ) (R. Munir, 2012 [14]). Suatu graph G terdiri dari dua himpunan yaitu himpunan V (simpul) dan himpunan E (busur).  Busur  dapat  menunjukkan hubungan  (relasi)  sembarang,  seperti  rute penerbangan, jalan raya, sambungan telepon, ikatan kimia, dan lain-lain. Notasi graph , G(V,E) , artinya graph G memiliki sejumlah simpul V dan sejumlah busur E . Menurut arah dan bobotnya, graph dibagi menjadi empat bagian pada gambar 2.
Gambar 2: Contoh graph ABCDEFG A C B D F E G 2. Pohon  ( Tree )
Pohon  ( Tree )  adalah graph tak  berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Konsep pohon merupakan salah satu konsep dari graph yang terapannya banyak  digunakan  baik di  bidang  ilmu komputer maupun bidang lain yang mengkaji pohon sebagai  obyek matematika.  Pada kehidupan  sehari hari tanpa disadari kita telah menerapkan konsep tree untuk  menggambarkan  hirarki,  misalnya  hirarki silsilah  keluarga,  pertandingan  olah  raga,  struktur organisasi.  Penggunaan  dalam  tata  bahasa  Pohon ( tree ) adalah graph tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Contoh pohon dan yang bukan pohon dapat dilihat pada gambar 3.
3. Pohon  Perentang  ( Spanning  Tree )
Misalkan G = ( V,E ) adalah graph tidak berarah terhubung yang bukan pohon maka graph G memuat beberapa  circuit. Graph  G dapat  diubah  menjadi pohon T = ( Vi,Ei ) dengan cara memutuskan circuit yang ada, yaitu pilih salah satu circuit , lalu putuskan dengan Graph G tetap terhubung, maka jumlah cir- cuit berkurang  satu,  kemudian  lakukan  proses
Gambar 3: G 1 Pohon , G 2 dan G 3 bukan Pohon
G 2 G 3 G 1 a b c d e f a b c d e f a b c d e f
Peningkatan Jaringan Angkutan Laut....TEGUH HIMAWAN R.
tersebut  sehingga circuit -nya  hilang  dari graph  G. Graph  G berubah  menjadi  pohon T ,  yang  disebut dengan  Pohon  perentang  ( spanning  tree ).  Dalam hal ini simpul dalam T sama dengan simpul dalam graph G sedangkan sisi dalam T merupakan bagian dari sisi dalam graph G.
Gambar 4: Graph G yang Akan Dijadikan Tree
Gambar 5: Tree yang Mungkin Terjadi G T 1 T 2
T 3
4. Pohon Rentang Minimum ( Minimum Spaning Tree) Jika G adalah graph berbobot, maka bobot pohon rentang T dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua  sisi  di T .  Pohon  rentang  yang  berbeda mempunyai  bobot  yang  berbeda  pula.  Di  antara semua pohon rentang dalam graph G, pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan Pohon rentang minimum  ( minimum  spaning  tree ).  Pohon merentang  minimum  ini  mempunyai  terapan  yang luas dalam masalah riil.
Contoh gambar 6. menjelaskan pengambilan jalur yang  terpendek  dengan  harapan  biaya  pembuatan lebih  murah.  Oleh  karenanya,  diperlukan  pohon merentang  minimum  untuk  menyelesaikan permasalahan  seperti  pada  gambar  7  (Thomas  H. Cormen, et al. 2001) [15].
Gambar 6: Graph Rancangan Jalur Transpotasi Darat
a b c d e f g h 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Gambar 7: Pohon Merentang Minimum Jalur Transpotasi Darat
a b c d
e f g h 5
10
15 20 25 30
40

## 5. Algoritma Prim
Algoritma Prim membentuk pohon rentang mini- mum  langkah  demi  langkah.  Pada  setiap  langkah diambil  sisi  dari graph  G yang  mempunyai  bobot minimum  tetapi  terhubung  dengan  pohon  rentang minimum.  Secara  keseluruhannya,  algoritma Prim mempunyai 1 + (n – 2) = n – 1 jumlah langkah, yaitu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon rentang dengan n buah simpul.
6. Algoritma Kruskal
Pada algoritma Kruskal ini, sisi-sisi graph akan diurut berdasarkan bobotnya yang menaik (dari kecil ke besar). Sisi dari graph G yang membentuk pohon dimasukkan  dalam  himpunan T .  Dalam  keadaan awal,  sisi  yang  sudah  diurut  berdasarkan  bobot membentuk  hutan  ( forest ),  masing-masing  pohon yang membentuk hutan hanya berupa satu simpul. Hutan  tersebut  dinamakan  hutan  pohon  rentang ( spaning  forest )  selanjutnya  tambahkan  sisi  dari graph G ke dalam T jika ia tidak membentuk siklus di T .

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Beberapa  hal  yang  akan  dianalisis  dalam penelitian ini, antara lain meliputi supply dan demand komoditi beras di provinsi Maluku Utara, jaringan transportasi  laut  berdasarkan  jarak  tempuh  dan waktu  dengan  menggunakan  alat  analisis,  yakni Transportation Model dan Minimal Spanning Tree (MST). Salah satu bahan pokok pangan di Provinsi Maluku  Utara  adalah  beras,  secara  lebih  detail jumlah kebutuhan dan produksi beras pada beberapa Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Maluku  Utara  dapat digambarkan pada tabel 1.
Berdasarkan  data  pada  tabel  1,  menunjukkan bahwa  untuk    komoditi  beras  jumlah  produksinya masih lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras, yakni total produksi beras Provinsi Maluku Utara pada tahun 2012 sebesar 71.001 ton dan kebutuhan akan konsumsi beras sebesar 80.117 ton  per  tahun.  Dengan  demikian,  untuk  memenuhi kekurangan  kebutuhan  beras  sebesar  9.116  ton diperlukan pasokan dari luar provinsi Maluku Utara, maupun  dengan  meningkatkan  produksi  beras  di beberapa kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai lumbung padi.Secara lebih mudah dipahami, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 8.
Distribusi  bahan  pokok  pangan  di  Provinsi Maluku  Utara  yang  berupa  beras  dapat  dianalisis dengan metode Transportation Problem untuk melihat model distribusi dari komoditi tersebut, yakni daerah yang  surplus  mensuplai  daerah  yang  defisit  atau
Tabel 2. Hasil Perhitungan Model Transportation Problem Untuk Komoditi  Beras
No. Asal Tujuan Pengiriman biaya Total Biaya 1 Kab. Halmahera Timur  Kota Ternate 14,086 350 4,930,100 2 Kab. Halmahera Timur  Kota Tidore Kepulauan 692 400 276,800 3 Kab. Halmahera Timur  Kab. Halmahera Barat 709 350 248,150 4 Kab. Halmahera Timur  Kab. Halmahera Selatan 7,670 300 2,301,000 5 Kab. Halmahera Timur  Kab. Kepulauan Sula 3,256 700 2,279,200 6 Kab. Halmahera Tengah Pulau Morotai 3,935 450 1,770,750 7 Bitung Kota Tidore Kepulauan 5,695 300 1,708,500 8 Bitung Kab. Halmahera Utara 2,289 200 457,800 9 Bitung Kab. Morotai 1,132 200 226,400 Total 14,198,700
Sumber: Hasil Analisis Transportation Problem, Tahun 2014
membutuhkan.Secara nasional Maluku Utara masih mengalami  defisit  konsumsi  beras  sehingga memerlukan supply beras dari daerah surplus terdekat seperti Sulawesi Utara.
Hal  ini  dimaksudkan  agar  konsumsi  beras  di Maluku Utara dapat terjaga sesuai dengan standar kebutuhan rata-rata penduduk Indonesia. Secara in- ternal, Provinsi Maluku Utara juga memiliki daerah yang  mengalami  surplus  beras,  yakni  Kabupaten Halmahera  Timur  yang  pada  tahun  2012  sebesar 26.413 ton, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 3.935  ton  (Dinas  Pertanian  Prov.  Maluku  Utara, 2013).  Namun  demikian,  jumlah  tersebut  belum mencukupi besar kebutuhan konsumsi beras, dimana masih memerlukan pasokan sebesar 9.116 ton dari daerah  lain,  secara  lebih  detail  distribusi  komoditi beras  dari  daerah  yang  surplus  ke  daerah  yang membutuhkan  pada  beberapa  Kabupaten/Kota  di Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan dalam tabel 2.
Tabel 1. Kebutuhan dan Ketersediaan Beras di Provimsi Maluku Utara
No Kabupaten / Kota Jumlah Penduduk 2012 Index Konsumsi (Gram/kap/hari)* Kebutuhan (Ton/Tahun) Produksi 2012 (Ton) Surplus / Defisit 1 Kota Ternate 191,053 204.8 14,086 - (14,086) 2 Kota Tidore Kepulauan 92,564 204.8 6,825 438 (6,387) 3 Kab. Halmahera Barat 103,128 204.8 7,603 6,894 (709) 4 Kab. Halmahera Timur 77,878 204.8 5,742 32,155 26,413 5 Kab. Halmahera Selatan 206,873 204.8 15,252 7,582 (7,670) 6 Kab. Halmahera Utara 179,566 204.8 13,239 10,950 (2,289) 7 Kab. Halmahera Tengah 44,885 204.8 3,309 7,244 3,935 8 Kab. Kepulauan Sula 135,737 204.8 10,008 2,817 (7,191) 9 Kab. Morotai 54,971 204.8 4,053 2,921 (1,132) Total 1,086,655 - 80,117 71,001 (9,116)
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (Kemente rian Pe rtanian), Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Diolah
Kemudian,  pola  distribusi  komoditi  beras  di Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan hasil dari  perhitungan Transportation  Problem dapat dilihat pada gambar 9. Berdasarkan hasil perhitungan Model Transportation Problem  diatas, maka dapat dijelaskan  pola  distribusi  untuk  komoditi  beras  di Provinsi Maluku Utara pada gambar 9.
Analisis tentang jaringan angkutan laut di provinsi Maluku Utara menggunakan alat analisis  Minimal Spanning  Tree  dengan  mempertimbangkan  jarak antar pelabuhan laut di provinsi Maluku Utara dapat dilihat  dalam  tabel  3.  Kemudian,  pola  jaringan transportasi  laut  berdasarkan  jarak  di  Provinsi Maluku  Utara  dengan  menggunakan  hasil  dari perhitungan Minimal  Spanning  Tree dapat  dilihat pada gambar 10.
Gambar 9. Pola Distribusi Untuk Komoditi Beras Sumber: Hasil Analisis Transportation  Problem, 2014
Gambar 10. Pola Distribusi Untuk KomoditiBeras di Provinsi Maluku Utara
Sumber: Hasil Analisis Transportation Problem, 2014
D A RU BA T OB EL O BU LI TE RN A TE TID O RE LA BU H A JA IL O L O S A NA N A WED A B IT U NG

## Keterangan:
Source 1        =  Kab. Halmahera Timur Source 2        =  Kab. Halmahera Tengah Source 3        =  Bitung Destination 1 =  Kota Ternate
Destination 2 =  Kota Tidore Destination 3 =  Kab. Halmahera Destination 4 =  Kab. Halmahera
Destination 5 =  Kab. Kepulauan
Destination 6 =  Kab. Halmahera Destination 7 =  Kab. Morotai
Tabel 3. Hasil Perhitungan Minimal Spanning Tree Berdasarkan Jarak
No From Node Connect To Distance/ Cost 1 Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan 11 2 Kota Ternate Kab. Halmahera Barat (Jailolo) 18 3 Kab. Morotai (Daruba) Kab. Halmahera Timur (Buli) 104 4 Kab. Halmahera Selatan (Labuha) Kota Tidore Kepulauan 139 5 Kab. Morotai (Daruba) Kab. Halmahera Utara (Tobelo) 28 6 Kab. Halmahera Timur (Buli) Kab. Halmahera Tengah (Weda) 122 7 Kab. Halmahera Selatan (Labuha) Kab. Kepulauan sula (Sanana) 127 8 Kab. Halmahera Barat Kab. Morotai (Daruba) 105 Minimal Connected Distance or Cost 654
Sumber: Badan Ketahanan Pangan (Kementerian Pertanian), Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Diolah
sekunder  yang  diperlukan  guna  penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] ——,  (1998),  Surat  Keputusan  Menteri  Perdagangan Republik Indonesia,  Nomor:  115/MPP/2/1998  tangal  27 Februari  1998  tentang  Barang  Kebutuhan  Pokok Masyarakat,  Jakart;
[2] Pranoto,  Hendro.,  (2008), Potensi  Wilayah  Komoditas Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Agfribisnis Kabupaten Banyumas , Tesis, Program Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang;
[3] ——, (2002), Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan, Jakarta;
[4] ——, (2012),  Undang–Undang Nomor  18 Tahun  2012 tentang Pangan, Jakarta;
[5] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan, 2011, Jakarta;
[6] Aminah,  Siti.,  (2007), Transportasi  Publik  d an Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan , Jurusan Ilmu Politik FISIP,  Universitas Airlangga,  Surabaya;
[7] Nasution,  MN.,  (2008), Manajemen  Transportasi , Penerbit  Ghalia Indonesia,  Jakarta;
[8] Rifusua, Agus Imam., (2010), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Busway Di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2008 , Tesis, Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Kekhususan Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah, Jakarta;
[9] Soesilo,  Nining  I.,  (1999), Ekonomi  Perencanaan  dan Manajemen Kota. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik ,  Universitas Indonesia,  Jakarta;
[10] Tamin,  Ofyar  Z.,  (2008), Perencanaan,  Pemodelan Transportasi  &  Rekayasa  Transportas i:  Teori,  Contoh Soal, dan Aplikasi, Penerbit ITB, Bandung;
[11] Prawirosentono,  Suyadi.,  (2007), Manajemen  Operasi , Analisis  dan  Studi  Kasus,  Penerbit  PT.  Bumi Aksara, Jakarta;
[12] Kotler,  Philip.,  (1997),  Manajemen Pemasaran,  Penerbit Erlangga, Jakarta;
[13] Kotler, Philip., (2002), Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan,  Implementasi dan  Kontrol, Terjemahan: Hendra Teguh dan Ronny Antonius Rusly, Edisi 9, Jilid 1 dan 2, PT. Prenhalindo, Jakarta;
[14] R.  Munir  (2012),  Matematika  Diskrit  Revisi  Kelima, Indformatika, Bandung;
[15] Thomas  H.  Cormen,  Charles  E.  Leiserson,  Ronald  L. Rivest,  and  Clifford  Stein.  Introduction to Algorithms, Second Edition. MIT Press  and cGraw-Hill, 2001.  ISBN 0-262-03293-7. Section 23.2: The  algorithms of Kruskal and Prim, pp.567–574;
[16] Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, (2013). Indeks Konsumsi Penduduk Provinsi Maluku Utara 2012. Jakarta.
[17] Dinas Pertanian  Provinsi Maluku  Utara, (2013).  Kinerja Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara 2012. Sofifi, Maluku Utara.
Gambar 11. Hasil Perhitungan Minimal Spanning Tree Berdasarkan Jarak
Sumber: Hasil Analisis Minimal Spanning Tree, 2014

## KESIMPULAN
Tingkat konsumsi penduduk Maluku Utara yang tinggi akan komoditi beras menjadikan beras sebagai komiditas  utama  bahan  pokok  pangan  sehingga kebutuhan beras sehari-hari mutlak perlu disediakan oleh  pemerintah.  Penyediaan  beras  sebagai komoditas  utama  dan  strategis,  untuk  antar kabupaten/kota di Maluku Utara berlangsung dengan baik  dan  dilaksanakan  oleh  Bulog  bekerja  sama dengan  Pemerintah  Daerah  sehingga  akses masyarakat terhadap beras secara fisik dan ekonomi dapat  dengan  mudah  dilakukan.  Daerah  surplus komoditas strategis untuk beras adalah Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah mengalami surplus beras yang pada tahun 2012 masing-masing sebesar 26.413 ton dan 3.935 ton. Namun, jumlah tersebut  belum  mencukupi  kebutuhan  konsumsi pangan  sehingga  masih  memerlukan  pasokan  dari daerah lain sebesar 9.116 ton, jumlah tersebut dapat dipasok  dari  daerah  surplus  beras  terdekat  seperti Kota  Bitung,  Sulawesi  Utara.  Selanjutnya, berdasarkan analisis pola jaringan angkutan laut dalam rangka distribusi komoditas pangan strategis dengan mempertimbangkan  aspek  jarak  antar  pelabuhan, diperoleh pola jaringan dengan total jarak minimal sebesar 654 mil laut. Pola jaringan dimaksud yaitu: Sanana-Labuha-Tidore-Jailolo-Ternate-Daruba- Tobelo-Daruba-Buli-Weda PP.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Terima  kasih  kepada  Kepala  Pusat  Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, dan instansi terkait  yang  telah  memberikan  data  primer  dan
Keterangan Node 1 = Kota Ternate Node 2 = Kota Tidore Kepulauan Node 3 = Kab. Halmahera Barat Node 4 = Kab. Halmahera Timur Node 5 = Kab.Halmahera Selatan Node 6 = Kab. Halmahera Utara Node 7 = Kab. Halmahera Tengah Node 8 = Kab. Kepulauan Sula Node 9 = Kab. Morotai