## Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang yang Ramah Lingkungan melalui Analisis Emisi Berbasis Lahan
IREDO BETTIE PUSPITA
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Email: iredobettie@gmail.com

## ABSTRAK
Saat  ini  pergeseran  isu  pembangunan  ke  arah  keberlanjutan  pembangunan memaksa  perencanaan  tata  ruang  tidak  lagi  berpikir  secara  tradisional  yang hanya memikirkan alokasi pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi, serta dampak pembangunannya secara lokal di dalam wilayah perencanaan saja. Perencanaan tata ruang dituntut untuk memikirkan dampak pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial  terhadap lingkungan sekitar wilayah perencanaan, sehingga perencanaan tata ruang yang disusun dapat lebih ramah lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan analisis emisi berbasis  lahan.  Dengan  menggunakan  kasus  Kota  Batam  dan  Kota  Bandar Lampung,  teridentifikasi  bahwa  analisis  emisi  berbasis  lahan  ini  mampu membantu  perencana  untuk  mengidentifikasi  arahan  ruang  yang  rendah  emisi yang berarti pula ramah lingkungan. Dalam implementasinya dalam proses dan prosedur  penyusunan  rencana  tata  ruang  yang  berlaku  di  Indonesia,  analisis emisi  berbasis  lahan  ini  dapat  langsung  diintegrasikan,  terutama  pada  tahap analisis  dan  perumusan  konsep  pengembangan  tanpa  memberikan  tambahan tahapan.
Kata kunci : perencanaan tata ruang ramah lingkungan, emisi berbasis lahan

## ABSTRACT
The  shift  towards  sustainable  development  issues  forced  the  development  of spatial planning is no longer think traditionally that only think about the allocation of  physical,  social  and  economic  development,  as  well  as  development  impact locally. Spatial planning is required to consider the impact of physical, economic, social and the environment development surrounding the planning area, so that the spatial planning prepared can be more ecofriendly. One effort to do this is by analyzing  land-based  emissions.  Using  Batam  and  Bandar  Lampung  as  case study, identified that the land-based emission analysis is able to help planners to identify the direction of low-emission space. In the implementation process and procedure  of  preparation  of  spatial  plans  in  force  in  Indonesia,  the  analysis  of land-based  emissions  can  be  directly  integrated,  especially  at  this  stage  of  the analysis and planning concept formulation without providing additional stages.
Keywords : ecofriendly spatial plan, land based emissions

## 1. PENDAHULUAN
Suatu  kota  atau  wilayah  akan  terus  mengalami  pembangunan  dari  tahun  ke  tahun. Pembangunan  yang  terjadi  tidak  hanya  dari  sisi  aktivitas,  namun  juga  keruangannya  dan keduanya membentuk hubungan saling mempengaruhi. Berkembangnya aktivitas pada suatu kota atau wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung perkembangan  aktivitas.  Sebaliknya,  ruang  di  suatu  kota  atau  wilayah  tidak  dapat berkembang  tanpa  adanya  aktivitas  di  dalamnya.  Terkait  dengan  hal  ini,  maka  dalam pembangunan  suatu  kota  atau  wilayah, ruang  dan aktivitasnya  perlu  direncanakan  dengan baik.
Dalam  konteks  perencanaan,  antisipasi  terhadap  perkembangan  aktivitas  suatu  kota  atau wilayah diakomodir dalam suatu perencanaan pembangunan, sedangkan antisipasi terhadap perkembangan  ruangnya  diakomodir  dalam  perencanaan  tata  ruang.  Di  Indonesia,  kedua bentuk  perencanaan  tersebut  diakomodir  dalam  dokumen  perencanaan  yang  berbeda. Perencanaan  pembangunan  diakomodir  dalam  dokumen  rencana  pembangunan  yang meliputi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP),  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM),  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP).  Perencanaan  keruangan diakomodir dalam dokumen rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang (Kementerian Pekerjaan Umum, 2007).
Dalam implementasinya, rencana tata ruang memberikan arahan alokasi ruang dari aktivitas yang  telah  direncanakan  di  dalam  dokumen  rencana  pembangunan.  Oleh  karena  berkaitan dengan  alokasi  ruang  atau  lokasi  dari  suatu  aktivitas,  maka  rencana  tata  ruang  berkaitan erat  dengan  alokasi  guna  lahan  dan  alokasi  pembangunan  fisik  yang  berdampak  pada keruangan (Koresawa & Konvitz, 2001). Ruang yang direncanakan dalam rencana tata ruang terbatas  pada  batas  wilayah  administrasi  tertentu,  namun  implikasi  ruang  yang  menjadi dasar  dalam  alokasi  ruang  dapat  bersifat  lintas  batas  administrasi.  Terkait  dengan  hal  ini, Koresawa  dan  Konvitz  (2001)  menjelaskan    bahwa  dalam  penyusunan  rencana  tata  ruang akan  memperhatikan  interaksi  kebijakan  sektoral  antar  batas  wilayah  administrasi  dan lingkup kewenangan – lokal, regional, dan nasional – dalam skala yang luas. Hal ini berarti bahwa  alokasi  ruang  dalam  rencana  tata  ruang  merupakan  respon  dari  perkembangan  isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik yang terjadi di dalam wilayah perencanaan maupun di luar wilayah perencanaan yang berdampak pada wilayah perencanaan.
Dalam  perkembangannya,  isu  pembangunan  yang  direspon  oleh  rencana  tata  ruang  tidak lagi merupakan isu yang bersifat domestik. Kecenderungan yang terjadi adalah rencana tata ruang merespon isu-isu pembangunan yang bersifat global dan mendunia, serta mengarah pada penciptaan pembangunan yang berkelanjutan (Koresawa & Konvitz, 2001; Newman & Jennings, 2012). Hal ini dikarenakan semua negara di dunia menghadapi berbagai krisis dan permasalahan  lingkungan  yang  mengancam  pada  keberlanjutan  pembangunan. Ketergantungan pembangunan yang tinggi pada sumber daya yang ada di alam yang tidak seimbang  dengan  kecepatan  lingkungan  alam  untuk  memulihkan  diri  menyebabkan terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  pada  akhirnya  menganggu  kestabilan  pembangunan sosial  dan  ekonomi  di  suatu  wilayah.  Krisis  dan  permasalahan  lingkungan  yang  terjadi tersebut  merupakan  imbas  dari  pola  pikir  tradisional  dalam  perencanaan  tata  ruang  yang hanya  fokus  pada  pembangunan  di  dalam  lingkup  wilayah  perencanaan,  serta  tidak memikirkan dampak perencanaan yang disusun terhadap wilayah sekitarnya  (Faludi, 2000). Padahal  dalam  kenyataannya,  lingkungan  alam  memiliki  sistem  yang  tidak  dapat  dibagi dalam suatu batas wiayah administrasi tertentu. Sebagai contoh adalah kualitas udara buruk di  suatu  wilayah  bukan  hanya  disebabkan  karena  pembangunan  yang  terjadi  di  wilayah
tersebut.  Sangatlah  memungkinkan  bahwa  kualitas  udara  yang  buruk  terjadi  di  wilayah tersebut  karena  diperparah  oleh  pembangunan  yang  terjadi  di  sekitar  wilayah.  Contoh lainnya adalah dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh suatu wilayah merupakan imbas dari pembangunan yang tidak rendah emisi di wilayah lain.
Di  banyak  penelitian  terkait  interaksi  ruang  dan  lingkungan,  telah  diidentifikasi  bahwa perencanaan  tata  ruang  memainkan  peran  yang  penting  untuk  mengatasi  krisis  dan permasalahan lingkungan yang terjadi. Roggema (2009) menjelaskan bahwa berkurangnya vegetasi  di  suatu  wilayah  dapat  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  temperatur  dan memperbesar terjadi risiko akibat perubahan iklim. Dalam pendapat yang berbeda, Biesbroek et  al.  (2009)  menjelaskan  bahwa  mitigasi  dan  adaptasi  dalam  mengantisipasi  perubahan iklim  sangat  erat  kaitannya  dengan  dimensi  spasial  dan  membutuhkan  ruang  untuk implementasinya.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  pendapat  Fleischhauer  (2008)  yang menjelaskan  bahwa  perencanaan  tata  ruang  dapat  memainkan  peran  yang  penting  dalam mitigasi  bencana  melalui  perubahan  struktur  perkotaan  dan  penguatan  resiliensi  suatu wilayah  atau  kota.  Merujuk  pada  kondisi  tersebut,  maka  perencanan  tata  ruang  dituntut untuk  tidak  sekedar  mengakomodasi  kebutuhan ruang  dari  suatu  pembangunan sosial  dan ekonomi.  Perencanaan  tata  ruang  dituntut  untuk  mulai  mempertimbangkan  dampak pembangunan  sosial  dan  ekonomi  di  suatu  wilayah  terhadap  kondisi  lingkungan  sekitar bahkan  global.  Perencanaan  tata  ruang  dituntut  untuk  lebih  ramah  lingkungan  sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.
Di  Indonesia,  kebutuhan  akan  perencanaan  tata  ruang  yang  ramah  lingkungan  pada dasarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di dalam peraturan perundangan tersebut telah dijelaskan bahwa tujuan  penyelenggaraan  penataan  ruang  di  Indonesia  diarahkan  untuk  mewujudkan  ruang wilayah  yang  aman,  nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan  yang  salah  satunya  dilakukan dengan  melakukan  perlindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  akibat  dari  suatu  pemanfaatan  ruang.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  melakukan perencanaan  tata  ruang  semestinya  mengidentifikasi  tiap  konsekuensi  yang  muncul  dari perencanaan  tersebut  terhadap  lingkungan,  namun  dalam  kenyataannya  perencanaan  tata ruang di Indonesia masih dilakukan dengan orientasi pada minimasi dampak lingkungan dari sisi  kondisi  geologi lingkungan.  Proses  dan  prosedur  dalam  perencanaan  tata  ruang  belum memperhatikan dampak lingkungan dari sisi nongeologi, seperti vegetasi, temperatur, emisi, dan  sebagainya.  Terkait  dengan  hal  ini  perlu  diidentifikasi  model  analisis  lingkungan nongeologi yang dapat terintegrasi dengan proses dan prosedur perencanaan tata ruang di Indonesia, yang salah satunya adalah analisis emisi berbasis lahan.

## 2. ANALISIS EMISI BERBASIS LAHAN DALAM PENATAAN RUANG
Tingginya tingkat emisi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan telah  menjadi  perhatian  pemerintah,  karena  emisi  ini  menjadi  penyumbang  terjadinya perubahan iklim global dimana dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Meningkatnya kekeringan,  meningkatnya  kejadian  gelombang  ekstrim,  meningkatnya  penggenangan pesisir,  serta  meningkatnya  suhu  di  kota-kota  besar,  merupakan  beberapa  dampak  dari perubahan  iklim  yang  dirasakan  di  Indonesia.  Emisi  ini  disumbangkan  oleh  berbagai aktivitas,  seperti  penggunaan  energi,  transportasi,  konversi  lahan,  kegiatan  pertanian  dan peternakan, serta persampahan dan limbah. Dari sekian banyak sumber penyebab terjadinya emisi, sektor berbasis lahan merupakan penyumbang emisi terbesar di suatu wilayah (Agus et  al.,  2013;  Puspita  et  al.,  2016).  Emisi  dari  sektor  berbasis  lahan  ini  menyumbang  total emisi dua kali lipat dibandingkan dengan total sumber emisi lainnya (Sekretariat Kabinet RI Deputi Bidang Perekonomian, 2011).
Emisi dari sektor berbasis lahan merupakan emisi yang dihasilkan dari lahan, yang meliputi emisi dari biomasa tumbuhan akibat perubahan penggunaan lahan, emisi dari dekomposisi gambut, emisi dari kebakaran gambut, emisi dari lahan sawah, emisi dari CH 4 dan N 2 O dari subsektor  peternakan,  serta  emisi  N 2 O  dari  pupuk  nitrogen  baik  yang  berasal  dari  pupuk buatan  maupun  pupuk  organik  (Agus et  al.,  2013).  Emisi sektor  berbasis  lahan mencakup tiga  sektor,  yaitu  kehutanan  dan  lahan  gambut,  pertanian,  dan  peternakan.  Dari  ketiga sektor tersebut, sektor yang sangat erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang adalah emisi yang dihasilkan di sektor kehutanan terutamanya yang terkait dengan perubahan guna lahan  dan  tutupan  lahan  ( Land  Use  and  Land  Cover  Change  (LULCC)).  Hal  ini  disebabkan karena  LULCC  ini  merupakan  dasar  dalam  melakukan  proses  perencanaan  tata  ruang  dan sekaligus merupakan dampak yang timbul dari suatu perencanaan tata ruang. Untuk melihat kecenderungan arah pembangunan suatu wilayah dan kota salah satunya dilihat dari LULCC dan  perkembangan  sosial  ekonomi  yang  terjadi  di  suatu  wilayah  seringkali  memaksa terjadinya LULCC di dalam perencanaan tata ruang.
Emisi yang dihasilkan dari LULCC ini tercatat memiliki kontribusi terhadap total emisi sekitar 33%  dari  total  emisi  selama  150  tahun  terakhir  (Houghton,  1999  dalam  Houghton et  al., 2012),  20%  dari  total  emisi  selama  kurun  waktu  1980an  –  1990an  (Denman et  al.,  2007 dalam  Houghton et al., 2012), dan 12,5% dari total emisi pada kurun waktu 2000  – 2009 (Friedlingstein et  al.,  2010  dalam  Houghton  et  al.,  2012).  Kontribusi  LULCC  ini  akan  terus meningkat  seiring  dengan  tingginya  konversi  lahan  untuk  mengkomodasi  pembangunan. Emisi yang dihasilkan dari LULCC ini lebih dilihat dari besarnya karbon yang dilepaskan dan karbon yang diserap. Dasar dari perhitungan emisi LULCC ini lebih kepada tipe dari tutupan lahan atau intensitas vegetasi di tiap guna lahan. Sebagai contoh emisi yang dihasilkan dari hilangnya hutan lebih tinggi daripada emisi yang dihasilkan oleh perumahan. Semakin tinggi intensitas  vegetasinya,  maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan  guna  lahan  tersebut menyimpan  cadangan  karbon  dan  akan  semakin  besar  emisi  yang  dihasilkan  apabila  guna lahan tersebut berubah atau mengalami konversi ke guna lahan yang intensitas vegetasinya rendah.
Secara garis besar, emisi LULCC ini dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu perubahan cadangan karbon ( stock difference) dan perhitungan peningkatan dan penurunan cadangan karbon  ( gain  and  loss).  Pendekatan  perubahan  cadangan  karbon  (stock  difference) merupakan  pendekatan  perhitungan  emisi  dengan  memperkirakan  cadangan  karbon  pada suatu  selang  watu,  sedangkan  pendekatan  perhitungan  peningkatan  dan  penurunan cadangan  karbon  ( gain  and  loss)  merupakan  pendekatan  perhitungan  emisi  dengan menghitung  perubahan  tahunan  cadangan  karbon  pada  berbagai carbon  pools,  yang meliputi biomasa, nekromas, dan karbon yang tersimpan di  tanah (Agus et al., 2013). Untuk Indonesia,  pendekatan  perhitungan  emisi  dari  LULCC  yang  digunakan  adalah  pendekatan perubahan cadangan karbon ( stock difference).
Dalam  perhitungan  emisi  LULCC  dengan  menggunakan  pendekatan  perubahan  cadangan karbon  ( stock  difference),  asumsi  yang digunakan  adalah  bahwa  emisi hanya  terjadi  pada saat  penggunaan  lahan  mengalami  perubahan  pada  kurun  waktu  tertentu.  Apabila  lahan yang  tidak  mengalami  perubahan  penggunaan  selama  periode  waktu  tertentu  maka diasumsikan  tidak  terjadi  emisi  atau  emisi  nol  dan  lahan  yang  mengalami  perubahan penggunaan  selama  periode  waktu  tertentu  akan  menghasilkan  emisi  karbon  sejumlah karbon  yang  dikandung  oleh  penggunaan  lahan  awal  dikurangi  dengan  cadangan  karbon yang dikandung dengan penggunaan lahan setelah perubahan (Agus et al., 2013). Besarnya emisi  yang  dihasilkan  akibat  perubahan  guna  lahan  sangat  tergantung  pada  jenis perubahannya.  Apabila  perubahan  guna  lahan  tersebut  menyebabkan  jumlah  karbon
berkurang,  maka  berarti  terjadi  proses  pelepasan  karbon  atau  yang  disebut  dengan  emisi. Sebaliknya, apabila perubahan guna lahan tersebut menyebabkan jumlah karbon bertambah, maka  terjadi  proses  peningkatan  cadangan  karbon  atau  yang  disebut  dengan sequestrasi. Adapun  secara  matematis,  perhitungan  emisi  LULCC  dengan  menggunakan  pendekatan  ini dapat dituliskan dalam Persamaan 1 sebagai berikut (Puspita et al., 2016).:
Emisi/Penyerapan GRK = ∆ Guna Lahan *
… (1) dengan: ∆ Guna Lahan :  data  aktivitas  yang  ditunjukkan  dengan  perubahan  luas  dari tiap  jenis  perubahan  guna  lahan  dari  dua  periode  waktu, [ha], :  faktor  emisi  dari  tiap  jenis  perubahan  guna  lahan berdasarkan  ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam  perhitungan Rencana  Aksi  Nasional  Gerakan  Rumah  Kaca  (RAN-GRK), [ton CO 2 eq/ha],
Emisi/penyerapan GRK
:  nilai  emisi  dari  tiap  perubahan  guna  lahan  dari  dua  periode waktu, dengan penggolongan sebagai berikut, [ton CO 2 eq]: - nilai emisi > 0 menunujukkan emisi, yaitu lepasnya karbon ke udara akibat perubahan guna lahan, - nilai  emisi  =  0  menunjukkan  nonemisi  atau  tidak  ada perubahan nilai emisi,
- nilai  emisi  <  0  menunjukkan sequestrasi,  yaitu  adanya cadangan  karbon  yang  terbentukakibat  perubahan  guna lahan.
Dalam  konteks  perencanaan  tata  ruang,  perhitungan  emisi  LULCC  ini  dapat  dilakukan dengan  dua  skenario,  yaitu  skenario  ke  belakang  ( backward  looking)  yang  nantinya mengarah pada pola kecenderungan penggunaan lahan tanpa intervensi ( business as usual (BAU))  dan  skenario  ke  depan  ( forward  looking)  yang  nantinya  mengarah  pada  prediksi emisi  yang  dihasilkan  dari  berbagai  pilihan  alokasi  ruang  yang  direncanakan.  Asumsi  yang digunakan dalam kedua skenario berbeda. Untuk skenario backward looking dibangun atas asumsi  bahwa  pertumbuhan  dan  perkembangan  kota  cenderung  mengikuti  pola pertumbuhan  eksisting,  sedangkan  untuk  skenario forward  looking  dibangun  atas  asumsi bahwa  pertumbuhan  dan  perkembangan  kota  mengikuti  arahan  kebijakan  yang  akan diterapkan  di  masa  yang  akan  datang  (Agus et  al.,  2013;  Puspita  et  al.,  2016).  Terkait dengan  asumsi  ini,  maka  dalam  skenario backward  looking  perubahan  emisi  yang  terjadi dihitung  berdasarkan  perubahan  guna  lahan  eksisting,  sedangkan  pada  skenario forward looking didasarkan pada perubahan guna lahan antara guna lahan eksisting yang ditetapkan sebagai  tahun  dasar  perhitungan  dengan  berbagai  pilihan  arahan  pola  ruang  yang  akan diterapkan pada masa yang akan datang.
Dengan melakukan perhitungan emisi dengan menggunakan kedua skenario tersebut, maka dapat  diketahui  nilai  emisi  yang  dihasilkan  dari  setiap  konsekuensi  perubahan  guna  lahan yang  akan  dilakukan.  Oleh  karena  itu  dapat  diidentifikasi  arahan  ruang  yang  memberikan nilai  emisi  yang  lebih  baik,  apakah  yang  mengikuti  kecenderungan  perkembangan  ruang yang  ada  atau  yang  mengikuti  arahan  kebijakan  baru  yang  ditetapkan.  Dengan  kata  lain, dengan  diketahuinya  nilai  emisi  tersebut,  maka  dapat  diketahui  pula  pilihan  arahan  pola ruang yang tepat di masa yang akan datang yang tetap dapat mengakomodir pembangunan
yang  ada,  namun  ramah  lingkungan.  Pola  pilihan  arahan  ruang  yang  ramah  lingkungan dengan  menggunakan  analisis  emisi  berbasis  lahan  ini  telah  dilakukan  dan  diujicoba  pada dua lokasi kasus, yaitu Kota Batam dan Kota Bandar Lampung.
Untuk  kasus  Kota  Batam,  skenario backward looking dilakukan dengan menggunakan data guna lahan eksisting tahun 1999, 2005, dan 2012 untuk membangun pola penggunaan lahan BAU, sedangkan skenario forward looking dilakukan dengan menggunakan data pola ruang pada tiap dokumen perencanaan tata ruang yang berlaku di Kota Batam. Adapun pola ruang yang  digunakan  dalam  skenario forward  looking  meliputi  pola  ruang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2008-2028, Rencana Tata Ruang (RTR) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) Tahun 2009-2029, Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  SK.76/MenLHK-II/2015  tentang  Rencana  Perubahan  Peruntukan  Kawasan Menjadi  Bukan  Hutan  Kawasan  Hutan,  Perubahan  Fungsi  Hutan,  dan  Perubahan  Bukan Kawasan  Hutan  Menjadi  Kawasan  Hutan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  serta  modifikasi  RTR BBK Tahun 2009-2029 dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.76/MenLHK- II/2015  (Puspita et  al.,  2016).  Dalam  perhitungan  ini,  nilai  emisi  berdasarkan  skenario backward looking diidentifikasi kecenderungannya sampai dengan akhir tahun perencanaan yang sama dengan akhir tahun dokumen rencana yang ada. Hasil perbandingan nilai emisi dari tiap skenario dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Nilai Emisi dari Tiap Skenario Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota Batam 2029
(dalam ton CO 2 eq) SKENARIO NILAI PERHITUNGAN EMISI (dalam ton CO 2 eq) TOTAL EMISI/ CADANGAN KARBON (2029) [ton CO 2 eq] 2012 2013 2014 2015 2028 2029 SKENARIO BACKWARD LOOKING BAU 37.093.094 38.987.455 42.886.200 47.174.820  162.860.275  179.146.302 179.146.302 SKENARIO FORWARD LOOKING RTRW 37.093.093 - - - 162.860.275  162.860.275 125.767.182 RTR BBK 37.093.093 - - - - 11.565.619 25.527.474 SK MENHUT 37.093.093 - - - - 11.564.258 25.528.835

## (Sumber: Puspita et al., 2016)
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan kedua skenario tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai  emisi  di  Kota  Batam  akan  menghasilkan  nilai  yang  kecil  apabila  pola  ruang  yang diterapkan pada masa yang akan datang mengikuti pola ruang  yang  diarahkan dalam RTR BBK  Tahun  2009-2029,  karena  berdasarkan  pola  ruang  ini  pada  akhir  tahun  2029  kondisi emisi  di  Kota  Batam  justru  mampu  menyimpan  cadangan  karbon  sebesar  25.527.474  ton CO 2 eq. Sebaliknya apabila tidak ada intervensi dari Pemerintah terkait dengan pola ruang di masa yang akan datang dan menyerahkan sepenuhnya pada kecenderungan perkembangan yang  ada,  maka  emisi  di  Kota  Batam  akan  tidak  terkendali.  Teridentifikasi  dari  analisis  ini, nilai emisi pada tahun 2029 akan mencapai 179.146.302 ton CO 2 eq.
Untuk  kasus  Kota  Bandar  Lampung,  perhitungan  skenario backward  looking  dilakukan dengan menggunakan data guna lahan eksisting tahun 2011 dan 2013, sedangkan skenario forward  looking  dilakukan  dengan  menggunakan  pola  ruang  yang  diarahkan  dalam  RTRW Kota  Bandar  Lampung  Tahun  2013-2030.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan menggunakan skenario backward looking, teridentifikasi bahwa perubahan perubahan guna
lahan  dari  tahun  2011  dan  2013  menghasilkan  cadangan  karbon  sebesar  258.565,44  ton CO 2 eq.  Sampai  dengan  tahun  2030 sebagai  tahun  rencana,  maka  memiliki  kecenderungan relatif  sama  dengan  tahun  2013.  Adapun  perhitungan  dengan  menggunakan  skenario forward  looking    teridentifikasi  bahwa  intervensi  yang  dilakukan  dengan  mengikuti  pola ruang  di  dalam  RTRW  Kota  Bandar  Lampung  2013-2030,  teridentifikasi  bawa  nilai  emisi  di Kota  Bandar  Lampung  menjadi  lebih  baik,  yaitu  sebesar 591.028,37  ton  CO 2 eq.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  intervensi  yang  dilakukan  akan  memberikan  pengaruh  dari  sisi  nilai emisi  yang  lebih  baik  dibandingkan  apabila  mengikuti  BAU.  Perubahan  yang  terjadi  dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
Keterangan:           emisi, sequestrasi
Gambar 1. Sebaran perbandingan nilai emisi Skenario Backward Looking (kiri) dan Skenario Forward Looking (kanan) (Sumber: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung, 2017)
Perbandingan  kedua  kasus  tersebut,  menunjukkan  bahwa  intervensi  terhadap  pola  ruang pada masa yang akan datang tidak selalu lebih baik. Hal ini terlihat bahwa di Kota Batam, intervensi  pola  ruang  di  dalam  RTRW  Kota  Batam  tahun  2008-2028  justru  menimbulkan emisi yang hampir sama dengan BAU. Oleh karena itu dengan menggunakan analisis emisi berbasis  lahan  ini,  akan  teridentifikasi  apakah  intervensi  yang  dilakukan  akan  lebih  ramah lingkungan atau tidak dibandingkan dengan BAU.

## 3. INTEGRASI ANALISIS EMISI BERBASIS LAHAN DALAM PROSES DAN PROSEDUR PERENCANAAN TATA RUANG
Kebutuhan  untuk  melakukan  analisis  emisi  berbasis  lahan  ini  pada  dasarnya  dapat diintegrasikan  dengan  dengan  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang.  Berdasarkan  pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  17/PRT/M/2009  tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 16/PRT/M/2009  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten, teridentifikasi  bahwa  proses  dan  prosedur  umum  penyusunan  RTRW  kabupaten/kota mencakup  lima  tahapan,  yaitu  tahap  persiapan,  pengumpulan  data  dan  informasi,  analisis, penyusunan  konsep  yang  meliputi  konsep  pengembangan  dan  rencana,  serta  penyusunan rancangan  peraturan  daerah.  Dari  kelima  tahapan  tersebut,  analisis  emisi  berbasis  lahan pada dasarnya dapat dilakukan pada tahap analisis dan perumusan konsep pengembangan.
Merujuk pada kedua peraturan perundangan tersebut, pada tahap analisis disebutkan bahwa minimal analisis yang dilakukan meliputi analisis peran dan fungsi kota, analisis karakteristik wilayah, analisis daya dukung wilayah, analisis daya tampung wilayah, analisis pusat-pusat pelayanan,  analisis  kebutuhan  ruang,  dan  analisis  pembiayaan  pembangunan.  Minimal analisis  yang  dipersyaratkan  dalam  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang  tersebut mengarah  pada  analisis  kemampuan  lahan  atau  yang  dikenal  dengan  Satuan  Kemampuan Lahan (SKL). Dasar dari analisis ini hanyalah pada kondisi geologi suatu wilayah seperti jenis batuan,  jenis  tanah,  topografi  dan  kemiringan  lereng,  serta  hidrogeologi.  Keluaran  utama dari hasil analisis ini adalah kesesuaian ruang berdasarkan ragam jenis aktivitas yang akan dikembangkan.
Memperhatikan dari hasil analisis emisi berbasis lahan yang dilakukan pada Kota Batam dan Kota  Bandar  Lampung,  analisis  ini  pada  dasarnya  merupakan  bagian  dari  analisis  daya dukung  wilayah  dari  sisi  lingkungan.  Pada  saat  melakukan  analisis  kesesuaian  lahan, sekaligus dapat juga dilakukan perhitungan dampak emisi dari perubahan guna lahan yang terjadi  dengan  menggunakan  skenario backward  looking.  Dengan  dilakukan  analisis  ini maka,  keluaran  daya  dukung  bukan  sekedar  pada  daya  dukung  untuk  menampung pembangunan, melainkan juga daya dukung untuk menjaga kadar emisi di udara.
Selain  pada  tahap  analisis,  proses  integrasi  analisis  ini  dalam  proses  dan  prosedur perencanaan  tata  ruang  dapat  dilakukan  juga  dalam  tahap  perumusan  konsep pengembangan. Pada tahap ini dilakukan proses perumusan konsep pengembangan wilayah kabupaten/kota  dengan  mengacu  pada  analisis  daya  dukung  dan  daya  tampung  wilayah. Pada tahap ini dilakukan pula perumusan berbagai alternatif konsep pola ruang dan struktur ruang yang dikembangkan beserta penilaian terhadap alternatif konsep sehingga dihasilkan konsep  terpilih.  Selama  ini  proses  penilaian  alternatif  konsep  sifatnya  adalah  penilaian kualitatif  yang  hanya  didasarkan  pada  konsistensi  konsep  dengan  tujuan  penataan  ruang yang disepakati. Proses penilaian alternatif konsep ini pada dasarnya dapat dilakukan secara kuantitatif  dan  terukur  dengan  menggunakan  analisis  emisi  berbasis  lahan  dengan menggunakan skenario forward looking dan membandingkannya dengan skenario backward looking.  Dengan  melakukan  analisis  ini  dalam  proses  pemilihan  alternatif  konsep,  maka dapat  diketahui  alternatif  konsep  ruang  mana  yang  memberikan  konsekuensi  emisi  yang lebih ramah bagi lingkungan sekitar.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uji  coba  analisis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kedua  kasus  yang berbeda,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  perencanaan  tata  ruang  perlu  juga memperhatikan  konsekuensinya  terhadap  lingkungan,  salah  satunya  terhadap  emisi  yang dihasilkan dari intervensi pola ruang yang akan dilakukan. Hal ini akan membantu perencana menciptakan  perencanaan  tata  ruang  yang  lebih  ramah  lingkungan  yang  pada  akhirnya mengarah pada penciptaan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun proses analisis yang dilakukan  sendiri  dapat  diintegrasikan  dengan  keseluruhan  proses  dan  prosedur perencanaan.  Analisis  ini  dapat  dilakukan  pada  tahap  analisis  fisik  lingkungan  dan  pada tahap penentuan konsep pola ruang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  Itenas  yang  telah  mendanai  sebagian  analisis  yang  digunakan  dalam  penulisan artikel  ini  melalui  program  Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula  Itenas  Tahun  2016.  Selain  itu penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Endah  Gita  Utari  yang  telah  membantu
proses analisis untuk Kota Batam, serta rekan-rekan mahasiswa peserta Mata Kuliah Studio Pengelolaan  Pengembangan  Wilayah  dan  Kota  Program  Studi  Perencananaan  Wilayah  dan Kota Itenas Bandung Semester Ganjil 2016/2017 kelompok Analisis Sumber Daya Alam yang telah menghasilkan analisis untuk Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus, F., Santosa, I., Dewi, S., Setyanto, P., Thamrin, S., Wulan, Y. C., & Suryaningrum, F. (2013). Pedoman  Teknis  Penghitungan  Baseline  Emisi  dan  Serapan  Gas  Rumah  Kaca Sektor  Berbasis  Lahan:  Buku  I  Landasan  Ilmiah. Jakarta:  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Biesbroek,  G.  R.,  Swart,  R.  J.,  &  Van  der  Knaap,  W.  G.  (2009).  The  mitigation–adaptation dichotomy  and  the  role  of  spatial  planning. Habitat  international, 33  (3),  230-237. Amsterdam: Elsevier
Faludi, A. (2000). The performance of spatial planning. Planning practice and Research, 15
(4), 299-318. London: Routledge Tylor & Francis Group.
Fleischhauer,  M.  (2008).  The  role  of  spatial  planning  in  strengthening  urban  resilience. In Resilience of Cities to Terrorist and other Threats (pp. 273-298). Netherland: Springer Netherlands.
Houghton, R. A., House, J. I., Pongratz, J., Van der Werf, G. R., De Fries, R. S., Hansen, M. C.,  &  Ramankutty,  N.  (2012).  Carbon  emissions  from  land  use  and  land-cover change. Biogeosciences, 9 (12), 5125-5142.
Jurusan  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota  Institut  Teknologi  Nasional  (Itenas)  Bandung.
(2017). Laporan  Akhir  Studio  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Wilayah  dan  Kota Semester Ganjil 2016/2017 Kelompok Analisis Sumber Daya Alam Kota Bandar Lampung. Bandung: Institut Teknologi Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang.  Jakarta:  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2009). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2009). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 17/PRT/M/2009  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
Koresawa, A., & Konvitz, J. (2001). Towards a new role for spatial planning. Towards a new role for spatial planning, 737, 11. Paris: OECD. Newman,  P.,  &  Jennings,  I.  (2012). Cities  as  sustainable  ecosystems:  principles  and practices. Washington D.C.: Island Press.
Puspita, I. B., Utari, E. G., & Raharjo, S. Y. (2016). Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Kota di Kota  Batam  dengan  Prinsip  Pembangunan  Rendah  Karbon.  Prosiding Seminar  Nasional Institut Teknologi Nasional Bandung Tahun 2016. Bandung: Institut Teknologi Nasional. Roggema, R. (2009). Adaptation to climate change: a spatial challenge. Netherland: Springer Netherlands.
Sekretariat  Kabinet  RI  Deputi  Bidang  Perekonomian.  (2011). Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Deputi Bidang Perekonomian.