## TANTANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

## Astrid Teresa

## ABSTRAK
Upaya  Negara  Indonesia  untuk  memberikan  jaminan  kesehatan  yang  layak dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011yaitu  membentuk  BPJS guna  tercapainya Universal  Healt  coverage (UHC)  di  tahun  2019.  BPJS  Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan sudah berupaya maksimal untuk memberikan sosialisasi dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  untuk  jaminan  kesehatan, namun  memang  butuh  proses  dan  waktu  untuk  mewujudkan  keseluruhan  warga negara  terjamin  dalam  jaminan  kesehatan  nasional.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  baik  dari  internal  maupun  eksternal  sehingga Pelayanan JKN oleh BPJS masih belum diterima seluruh penduduk Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  mencanangkan  Visi  Indonesia  menjadi  negara  maju  pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang  berkualitas.  Namun  hal  tersebut  masih  menjadi  tantangan  bagi  negara  kita karena  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan  yang  berkualitas  sebagai  modal terwujudnya  SDM  yang  mumpuni  masih  belum  tersebar  merata  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Demi  terwujudnya  layanan  kesehatan  yang  mudah  diakses,  Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  (UU  SJSN)  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Dengan  diterbitkan  kedua  undang-undang  yang  dimaksud,  Pemerintah  harus memberikan  lima  jaminan  dasar  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  yaitu  jaminan kesehatan,  kecelakaan  kerja,  kematian,  pensiun,  dan  tunjangan  hari  tua  yang  mana jaminan  tersebut  harus  dibayarkan  oleh  perseorangan,  pemberi  kerja,  dan/atau Pemerintah.  Dengan  demikian  pelayanan  kesehatan  akan  menerapkan  kebijakan Universal  Health  Coverage (UHC)  yang  didorong  oleh  WHO,  yakni  jaminan kesehatan  untuk  semua  penduduk.  Pada  tanggal  1  Januari  2014  didirikan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  yang  selaras  dengan  tujuan Organisasi  Kesehatan  Dunia.  BPJS  bertugas  untuk  untuk  memenuhi  kebutuhan pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan  menentukan  cara  yan  efektif  dalam  menjaga mutu pelayanan kesehatan.
Badan  Penyelenggara  jaminan  Sosial  Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik yang  bertanggungjawab  kepada  Presiden  dan  berfungsi  menyelenggarakan  program jaminan kesehatan. Pada 1 Januari 2014 Pemerintah mengoprasikan BPJS Kesehatan atas  perintah  UU  BPJS.  Sejak  BPJS  Kesehatan  beroprasi  menyelenggarakan
program-program  pelayanan  kesehatan  perorangan,  terjadi  pengalihan  program sebagai berikut:
a. Kementerian Kesehatan  tidak lagi  menyelenggarakan program  jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
b. Kementerian  Pertanahan,  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Kepolisian  Republik Indonesia  tidak  lagi  menyelenggarakan      program  pelayanan  kesehatan  bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
c. PT  Jamsostek  (Persero)  tidak  lagi  menyelenggarakan  program  jaminan pemeliharaan kesehatan.

## VISI DAN MISI
Dalam  penyelenggaraannya  BPJS  Kesehatan  memiliki  Visi  dan  Misi  untuk mencapai  mutu  pelayanan  yang  baik  kepada  seluruh  penduduk  Indonesia  peserta jaminan kesehatan nasional ini.
a. Visi BPJS Kesehatan
Paling  lambat  1  Januari  2019,  seluruh  penduduk  Indonesia  memiliki  jaminan kesehatan  nasional  untuk  memperoleh  manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya.
b. Misi BPJS Kesehatan
1. Membangun  kemitraan  strategis  dengan  berbagai  lembaga  dan  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  perluasan  kepesertaan  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN);
2. Menjalankan  dan  memantapkan  sistem  jaminan  pelayanan  kesehatan  yang efektif,  efisien,  dan  bermutu  kepada  peserta  melalui  kemitraan  yang  optimal dengan fasilitas kesehatan;
3. Mengoptimalkan  pengelolaan  dana  program  jaminan  sosial  dan  dana  BPJS Kesehatan  secara  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel  untuk  mendukung kesinambungan program;
4. Membangun  BPJS  Kesehatan  yang  efektif  berlandaskan  prinsip-prinsip  tata kelola  organisasi  yang  baik  dan  meningkatkan  kompetensi  pegawai  untuk mencapai kinerja unggul;
5. Mengimplementasikan  dan  mengembangkan  sistem  perencanaan  dan  evaluasi, kajian,  manajemen  mutu  dan  manajemen  resiko  atas  seluruh  operasionalisasi BPJS Kesehatan;
6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

## KEPESERTAAN
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta
jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan wajib menjadi peserta dan harus membayar iuran jaminan kesehatan.
Bagi  yang  mempunyai  upah  atau  gaji,  besaran  iuran  berdasarkan  persentase upah  atau  gaji  dibayar  oleh  pekerja  dan  pemberi  kerja.  Bagi  yang  tidak  mempunyai gaji atau upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  membayar  iuran  maka  iurannya  dibayari pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 16).
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013 tentang  Jaminan  Kesehatan  Bab  II  tentang  peserta  dan  kepesertaan  yang  tercantum dalam Pasal 2 bahwa peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
a. PBI (yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan, adalah peserta  Jaminan  Kesehatan  bagi  fakir  miskin  dan  orang  tidak  mampu  sebagaimana diamanatkan  Undang-undang  SJSN  yang  iurannya  dibayarkan  oleh  pemerintah sebagai  peserta  program  Jaminan  Kesehatan.  Peserta  PBI  adalah  fakir  miskin  yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah
b. Bukan  PBI  jaminan  kesehatan  merupakan  Peserta  yang  tidak  tergolong  fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
1. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, meliputi:
a) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b) Anggota TNI;
c) Anggota Polri;
d) Pejabat Negara;
e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
f) Pegawai Swasta;
g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai huruf f yang menerima upah.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, meliputi:
a) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah.
3. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya, meliputi:
a) Investor;
b) Pemberi Kerja;
c) Penerima Pensiun;
d) Veteran;
e) Perintis Kemerdekaan; dan
f) Bukan  pekerja  yang  tidak  termasuk  huruf  a  sampai  dengan  huruf  e  yang mampu membayar iuran.

## PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA
Setiap  orang,  termasuk  orang  asing  yang  bekerja  paling  singkat  6  (enam) bulan  di  Indonesia,  wajib  menjadi  peserta  program  jaminan  sosial,  termasuk  di dalamnya  BPJS  Kesehatan  (Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS Pasal 14).
Peserta  jaminan  kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  telah  membayar  iuran atau  iurannya  dibayar  oleh  pemerintah.  Anggota  keluarga  peserta  berhak  menerima manfaat  jaminan  kesehatan.  Setiap  peserta  dapat  mengikutsertaan  anggota  keluarga yang lain  yang menjadi  tanggungannya dengan penambahan iuran (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 20).
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013 tentang Jaminan Kesehatan Bab III tentang Pendaftaran Peserta dan Perubahan Data Kepesertaan  yang  tercantum  dalam  Pasal  10  bahwa  Prosedur  Pendaftaran  Peserta, meliputi:
a. Pemerintah  mendaftarkan  PBI  Jaminan  Kesehatan  sebagai  Peserta  kepada  BPJS Kesehatan;
b. Pemberi  kerja  mendaftarkan  pekerjanya  atau  pekerja  dapat  mendaftarkan  diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan;
c. Bukan  pekerja  dan  peserta  lainnya  wajib  mendaftarkan  diri  dan  keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.

## IURAN
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja,  dan/atau  pemerintah  (Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  Pasal  1).  Besaran  dan  tata  cara  pembayaran  iuran  program jaminan  kesehatan  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2013  tentang  Jaminan  Kesehatan  (Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang BPJS Pasal 19).
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013 tentang  Jaminan  Kesehatan  Bab  IV  tentang  Iuran  yang  tercantum  dalam  Pasal  17 bahwa Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi:
a. Pemberi  Kerja  wajib  membayar  Iuran  Jaminan  Kesehatan  seluruh  Peserta  yang menjadi  tanggung  jawabnya  pada  setiap  bulan  yang  dibayarkan  paling  lambat tanggal  10  setiap  bulan  kepada  BPJS  Kesehatan.  Apabila  tanggal  10  jatuh  pada hari  libur,  maka  iuran  dibayarkan  pada  hari  kerja  berikutnya.  Keterlambatan pembayaran  Iuran  Jaminan  Kesehatan  dikenakan  denda  administrasi  sebesar  2% per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja;
b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10  setiap  bulan  kepada  BPJS  Kesehatan.  Pembayaran  Iuran  Jaminan  Kesehatan dapat dilakukan di awal untuk lebih dari 1 bulan;
c. Pilihan iuran sesuai kelas perawatan adalah sebagai berikut:
1. Kelas 1: Rp. 80.000 per orang per bulan;
2. Kelas 2: Rp. 51.000 per orang per bulan;
3. Kelas 3: Rp. 30.000 per orang per bulan.

## PRINSIP SISTEM JKN
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  mengacu  pada  prinsip-prinsip  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut:
1. Prinsip Kegotongroyongan
Dalam  SJSN,  prinsip  gotong  royong  berarti  peserta  yang  mampu  membantu peserta  yang  kurang  mampu,  peserta  yang  sehat  membantu  yang  sakit  atau  yang berisiko  tinggi,  dan  peserta  yang  sehat  membantu  yang  sakit.  Hal  ini  terwujud karena  kepesertaan  SJSN  bersifat  wajib  untuk  seluruh  penduduk,  tanpa  pandang bulu.  Dengan  demikian,  melalui  prinsip  gotong  royong  jaminan  sosial  dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Prinsip Nirlaba Pengelolaan  dana  amanat  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) adalah  nirlaba  bukan  untuk  mencari  laba  ( for  profit  oriented ).  Sebaliknya,  tujuan utama  adalah  untuk  memenuhi  sebesar-besarnya  kepentingan  peserta.  Dana  yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya,  akan  di  manfaatkan  sebesar  besarnya  untuk  kepentingan peserta.
3. Prinsip Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
4. Prinsip Portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan  yang berkelanjutan  kepada  peserta  sekalipun  mereka  berpindah  pekerjaan  atau  tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Kepesertaan  wajib  dimaksudkan  agar  seluruh  rakyat  menjadi  peserta  sehingga dapat  terlindungi.  Meskipun  kepesertaan  bersifat  wajib  bagi  seluruh  rakyat, penerapannya  tetap  disesuaikan  dengan  kemampuan  ekonomi  rakyat  dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.
6. Prinsip Dana Amanat
Dana  yang  terkumpul  dari  iuran  peserta  merupakan  dana  titipan  kepada  badan- badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
7. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan seluruhnya untuk  pengembangan  program  dan untuk  sebesar-besar kepentingan peserta.

## MANFAAT
Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi:
1. Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama,  yaitu  pelayanan  kesehatan  non  spesialistik mencakup:
a. Administrasi pelayanan
b. Pelayanan promotif dan preventif
c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
f. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis
g. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
h. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi
2. Pelayanan  kesehatan  rujukan  tingkat  lanjutan,  yaitu  pelayanan  kesehatan mencakup:
a. Rawat jalan, meliputi:
1) Administrasi pelayanan
2) Pemeriksaan,  pengobatan  dan  konsultasi  spesialistik  oleh  dokter  spesialis dan sub spesialis
3) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
5) Pelayanan alat kesehatan implant
6) Pelayanan penunjang diagnosis lanjutan sesuai dengan indikasi medis
7) Rehabilitasi medis
8) Pelayanan darah
9) Pelayanan kedokteran forensik
10) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
b. Rawat Inap yang meliputi:
1) Perawatan inap non intensif
2) Perawatan inap di ruang intensif
3) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Meskipun manfaat  yang  dijamin dalam JKN bersifat  komprehensif, masih ada beberapa penangan medis yang tidak dijamin meliputi:
a) Tidak sesuai prosedur;
b) Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS;
c) Pelayanan bertujuan kosmetik;
d) General checkup , pengobatan alternatif;
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi;
f) Pelayanan kesehatan pada saat bencana; dan
g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba.

## HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan merupakan  kondisi  sejahtera  dari  badan,  jiwa,  dan  sosial  yang  memungkin  setiap orang  produktif  secara  ekonomis.  Oleh  karena  itu  kesehatan  merupakan  dasar  dari diakuinya derajat kemanusiaan.
Secara  internasional  pentingnya  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  telah diakui dalam Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa:
1. Setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial  yang diperlukan, serta hak atas keamanan  pada  saat  menganggur,  sakit,  cacat,  ditinggalkan  oleh  pasangannya, lanjut  usia,  atau  keadaan-keadaan  lain  yang  mengakibatkan  merosotnya  taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.
2. Ibu  dan  anak  berhak  mendapatkan  perhatian  dan  bantuan  khusus.  Semua  anak, baik  yang  dilahirkan  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan,  harus  menikmati perlindungan sosial yang sama.
Peserta  BPJS  Kesehatan  memiliki  hak-hak  yang  perlu  dilindungi  dan dihormati  sebagai  konsumen  jasa  layanan  kesehatan.  Mengenai  hak  dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan, hal ini dapat kita liat pada ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Penyelenggara Kesehatan.
Adapun hak-hak peserta BPJS Kesehatan, diantaranya:
a. Mendapatkan identitas peserta;
b. Mendapatkan Nomor Virtual Account ;
c. Memilih  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  yang  bekerjasama  dengan  BPJS Kesehatan yang bekerja sama;
d. Memperoleh Jaminan Kesehatan;
e. Menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan.
f. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan;
g. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan. Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014
Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan juga mengatur kewajiban-kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan, diantaranya:
a. Membayar iuran;
b. Melaporkan perubahaan data kepersertaan;
c. Melaporkan perubahan status kepersertaan;
d. Melaporkan  kerusakan  dan/atau  kehilangan  kartu  identitas  peserta  Jaminan Kesehatan.

## SISTEM RUJUKAN
Sistem  rujukan  pelayanan  kesehatan  adalah  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan yang  mengatur  pelimpahan  tugas  dan  tanggung  jawab  pelayanan  kesehatan  secara timbal  balik,  baik  vertikal  maupun  horizontal  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  peserta jaminan  kesehatan  atau  asuransi  kesehatan  sosial,  dan  seluruh  fasilitas  kesehatan. Ketentuan  umum  pada  sistem  rujukan  BPJS  Kesehatan  ini  adalah  sebagai  berikut (Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan, 2014):
a. Berdasarkan  Peraturan  BPJS  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014  pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 tingkatan yaitu:
1. Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  (Puskesmas,  Praktek  Dokter  Umum, Praktek  Dokter  Gigi,  Faskes  Tingkat  Pertama  Milik  TNI/Polri,  dan  Rumah Sakit Tipe D);
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Tipe C, dan Rumah Sakit Spesialis); dan
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (Rumah Sakit Sub-Spesialistik).
b. Pelayanan kesehatan tingkat  pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar  yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
c. Pelayanan  kesehatan  tingkat  kedua  merupakan  pelayanan  kesehatan  spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik.
d. Pelayanan  kesehatan  tingkat  ketiga  merupakan  pelayanan  kesehatan  sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub-spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik.
e. Dalam  menjalankan  pelayanan  kesehatan,  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem rujukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Peserta  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan  sistem rujukan  dapat  dimasukkan  dalam  kategori  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
g. Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan  melakukan recredentialing terhadap  kinerja  fasilitas  kesehatan  tersebut  dan dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama.
h. Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal.
i. Rujukan  horizontal  adalah  rujukan  yang  dilakukan  antar  pelayanan  kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai  dengan  kebutuhan  pasien  karena  keterbatasan  fasilitas,  peralatan  dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
j. Rujukan  vertikal  adalah  rujukan  yang  dilakukan  antar  pelayanan  kesehatan  yang berbeda  tingkatan,  dapat  dilakukan  dari  tingkat  pelayanan  yang  lebih  rendah  ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
k. Rujukan  vertikal  dari  tingkatan  pelayanan  yang  lebih  rendah  ke  tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila:
1) Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik;
2) Perujuk  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
l. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila:
1. Permasalahan  kesehatan  pasien  dapat  ditangani  oleh  tingkatan  pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
2. Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
3. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan  yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
4. Perujuk  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan  pasien  karena  keterbatasan  sarana,  prasarana,  peralatan  dan/atau ketenagaan.
m. Tata cara pelaksanaan sistem rujukan berjenjang:
1. Sistem  rujukan  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan  secara  berjenjang  sesuai kebutuhan medis, yaitu:
a) Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama;
b) Jika  diperlukan  pelayanan  lanjutan  oleh  spesialis,  maka  pasien  dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua;
c) Pelayanan  kesehatan  tingkat  kedua  di  faskes  sekunder  hanya  dapat diberikan atas rujukan dari faskes primer;
d) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer.
2. Pelayanan  kesehatan  di  faskes  primer  yang  dapat  dirujuk  langsung  ke  faskes tersier  hanya  untuk  kasus  yang  sudah  ditegakkan  diagnosis  dan  rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di faskes tersier.
3. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi:
a) Terjadi keadaan gawat darurat;
b) Bencana;
c) Kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
d) Pertimbangan geografis; dan
e) Pertimbangan ketersediaan fasilitas.
4. Pelayanan oleh bidan dan perawat:
a) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan  tingkat  pertama  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
b) Bidan  dan  perawat  hanya  dapat  melakukan  rujukan  ke  dokter  dan/atau dokter  gigi  pemberi  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  kecuali  dalam kondisi  gawat  darurat  dan  kekhususan  permasalahan  kesehatan  pasien, yaitu  kondisi  di  luar  kompetensi  dokter  dan/atau  dokter  gigi  pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
5. Rujukan Parsial
a) Rujukan  parsial  adalah  pengiriman  pasien  atau  spesimen  ke  pemberi pelayanan  kesehatan  lain  dalam  rangka  menegakkan  diagnosis  atau pemberian  terapi,  yang  merupakan  satu  rangkaian  perawatan  pasien  di faskes tersebut;
Hampir  semua  penyakit  dapat  ditanggung  oleh  BPJS  Kesehatan  dan  untuk berobat  dengan  BPJS  Kesehatan  peserta  harus  mengikuti  prosedur  rujukan berjenjang,  artinya  jika  tidak  bisa  ditangani  di  puskesmas,  klinik,  dokter  keluarga, baru bisa dirujuk ke rumah sakit.

## HAMBATAN
Dalam  menjalankan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  ini  pemerintah menemui berbagai halangan, diantaranya sebagai berikut:
1. Jumlah  faslitas  pelayanan  kesehatan  yang  kurang  mencukupi  dan  persebarannya kurang  merata  khususnya  bagi  Daerah  Terpencil  Perbatasan  dan  Kepulauan (DTPK)  dengan  tingkat  utilisasi  yang  rendah  akibat  kondisi  geografis  dan  tidak memadainya fasilitas kesehatan pada daerah tersebut.
2. Jumlah tenaga kesehatan yang ada masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan.
3. Untuk  pekerja  sektor  informal  nantinya  akan  mengalami  kesulitan  dalam penarikan iurannya setiap bulan karena pada sektor tersebut belum ada badan atau lembaga  yang  menaungi  sehingga  akan  menyulitkan  dalam  penarikan  iuran  di sektor tersebut.
4. Permasalahan  akan  timbul  pada  penerima  PBI  karena  data  banyak  yang  tidak sesuai  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sehingga  data  penduduk  tidak  mampu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan  banyaknya  jumlah  peserta  BPJS  Kesehatan  secara  nasional  dan sebagai  suatu  sistem  yang  besar  dan  baru  berlangsung  dalam  tempo  yang  relatif singkat, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap  pelayanan  BPJS  Kesehatan,  dimana  terdapat  permasalahan  dalam pengaplikasiannya,  banyak  masyarakat  yang  belum  tahu  teknis  mendapatkan pelayanan  sesuai  dengan  aturan  BPJS  Kesehatan,  sehingga  banyak  peserta  BPJS Kesehatan  yang  mengeluhkan  dengan  sistem  pelayanan  rujukan  berjenjang  yang diterapkan  BPJS  Kesehatan.  Mutu  pelayanan  kesehatan  sangat  dipengaruhi  oleh proses  pemberian  pelayanan.  Setiap  pasien  memiliki  perspektif  berbeda  mengenai mutu  pelayanan  kesehatan,  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  karakteristik  pasien  yang terdiri  dari  jenis  kelamin,  umur,  pendidikan,  dan  pekerjaan.  Dengan  adanya  BPJS Kesehatan,  mutu  pelayanan  yang  diberikan  pada  pasien  sudah  ditentukan.  Sebagian besar hal tersebut mempengaruhi kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan.

## HAMBATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

## Hambatan Eksternal
1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat
Menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bukanlah hal yang mudah. Masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mengerti  pentingnya  jaminan  sosial  dan  prinsip subsidi  silang  yang  dijalankan  oleh  BPJS.  Masih  ditemukan  masyarakat  dengan ekonomi  menengah  ke  atas  yang  menggunakan  BPJS  golongan  III  dengan  biaya
premi  terendah,  dan  beberapa  masyarakat  masih  menganggap  premi  yang ditetapkan mahal.
2. Kesadaran bagi peserta mandiri untuk membayar iuran Banyak  pendaftar  BPJS  membayarkan  iuran  hanya  disaat  kondisi  sakit.  Setelah kondisi sakit teratasi iuran tidak lagi dibayarkan.
3. Peserta JKN belum paham sistem rujukan berjenjang dan prosedur pelayanan JKN Kurangnya  sosialisasi  mengenai  sistem  rujukan  berjenjang  membuat  banyak masyarakat  kebingungan  dimana  dapat  mendapatkan  pengobatan.  Namun ditemukan  juga  masyarakat  yang  acuh  ketika  petugas  menjelaskan  mengenai system rujukan berjenjang ini.

## Hambatan internal
1. Regulasi yang masih terus mengalami perubahan Pemerintah  selalu  berupaya  memberikan  pilihan  kebijakan  yang  terbaik  bagi masyarakatnya, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat inilah  kebijakan  dapat  ditegakkan  dengan  baik.  Peraturan  yang  ada  diupayakan untuk  dibuat  semaksimal  mungkin.  Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  merasa masih  banyak  hal  hal  yang  perlu  diperbaiki  dalam  peraturannya,  seperti  misal mengenai perubahan kapitasi.
2. Pusat layanan kesehatan yang tidak merata Ketidakmerataan  pusat  layanan  kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  menyebabkan masyarakat  harus  menempuh  jarak  yang  jauh  untuk  mendapatkan  jasa  layanan kesehatan  yang  layak.  Sementara  untuk  menempuh  jarak  yang  jauh  tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan pengobatan meskipun sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.

## KESIMPULAN
Setiap  orang  berhak  atas  hidup  sehat  dan  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan  yang  sebaik-baiknya  dan  Pemerintah  bertanggungjawab  untuk  untuk mewujudkannya hingga tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu instrumen atau sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pembiayaan kesehatan.  Melalui  program  jaminan  kesehatan  maka  pembiayaan  kesehatan dilembagakan,  Pemerintah  tidak  mungkin  menanggung  beban,  tugas  dan  tanggung jawab  sendiri  dalam  rangka  terwujudnya  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya tersebut,  oleh  karena  itu  Pemerintah  mengatur  partisipasi  masyarakat,  termasuk perusahaan.  Regulasi  dalam  penyelenggaraan  jaminan  sosial  kesehatan,  sangat menentukan  sukses  tidaknya  sistem  jaminan  sosial  kesehatan  untuk  memperkokoh ketahanan  nasional,  dengan  memberikan  perlindungan  kesehatan  dan  menjamin seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  sebagai  salah  satu kebutuhan dasar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriani  SW.  Kualitas  Pelayanan  Bagi  Peserta  BPJS  Kesehatan  dan  Non  BPJS Kesehatan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;5(2):2016
Basuki EW, Sulistyowati, Herawati NR. Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan  di  Kota  Semarang.  Semarang:  Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science; 2016.
BPJS Kesehatan, 2014, Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan.
BPJS  Kesehatan,  2014,  Peraturan  BPJS  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014,  BPJS Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, 2011, Badan Penyelanggara Jaminan Sosial, Republik Indonesia.