JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 9  NO. 2 (September 2021)                                              E-ISSN  : 2746-8178 DOI :  10.47828/jianaasian.v9i2.79

## Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang
Vojana 1 , Delly Maulana 2 , Rachmi Yulianti 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Jalan Serang Cilegon Km 5 (Taman Drangong) Kota Serang-Provinsi Banten
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 11/11/2021 Received in revised form 18/12/2021 Accepted 30/12/2021

## Abstract
The  City  Without  Slums  Program  (KOTAKU)  is  one  of  the  many  strategic  efforts  of  the  Directorate General  of  Human  Settlements,  Ministry  of  Public  Works  and  Public  Housing  to  assist  disaster management in Indonesia and support the “100-0-100 Movement”, namely 100% universal access to drinking  water,  0  %  collection,  and  100%  access  to  proper  sanitation.  The  general  objective  of  this program  is  to  increase  access  to  basic  infrastructure  and  services  that  are  used  to  support  livable, productive, and sustainable use. To achieve achievements in implementing the KOTAKU program, it is necessary  to  have  cooperation  or  collaboration  between  the  government,  the  community,  and  the private  sector.  Because  the  role  of  policy  actors  greatly  determines  success  in  policy  formulation, policy implementation considers the consequences of the policies that have been made. Therefore, the purpose of this research is how the collaboration of the actors involved and the role of each actor is. The methodology used in this research is a qualitative method with a descriptive approach carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that this  program  has  been  implemented  optimally,  but  the  results  have  not  been  appropriately implemented. The actors who collaborate in the KOTAKU program are DisPERKIM, DPUPR, BAPPEDA, BKM, and the community.
Keywords: Actor Collaboration, Public Policy, KOTAKU Program

## Abstrak
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  adalah  satu  dari  sejumlah  upaya  strategis  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk  mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.  Tujuan umum dari  program  ini  adalah  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Demi  tercapainya  kelancaran  dalam  pelaksanaan  kebijakan program KOTAKU  maka  perlu  adanya kerjasama atau  kolaborasi antara pemerintah,  masyarakat, dan  swasta.  Karena  peran  aktor  kebijakan  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam  perumusan kebijakan,  implementasi  kebijakan  karena  akan  mempertimbangkan  konsekuensi  kebijakan  yang telah  dibuat.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kolaborasi  aktor  yang
terkait  serta  bagaimana  peran  masing-masing  aktor  tersebut.  Metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program ini sudah  terlaksana,  tetapi  hasil    belum  berjalan  secara  maksimal.  Aktor  yang  berkolaborasi  dalam program KOTAKU ini adalah DisPERKIM, DPUPR, BAPPEDA, BKM, dan masyarakat.
Kata kunci : Kolaborasi Aktor, Kebijakan Publik, Program KOTAKU

## PENDAHULUAN
Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan pasal  1  ayat  1,  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau ganguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas  lingkungan  yang  sehat,  baik dari  aspek  fisik,  kimia,  biologi, maupun sosial, dan pada pasal 3 ayat 1  menjelaskan  bahwa  pemerintah, dalam  hal  ini  pemerintah  daerah provinsi,  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota  bertanggung  jawab untuk menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya  sesuai  dengan kewenangannya  (PP.  RI  Nomor  66, 2014).  Oleh  karena  itu,  salah  satu perwujudan  peran  dari  kebijakan pemerintah,  hal  ini  dilihat  dari peraturan  pemerintah  yang  sudah dijelaskan sebelumnya, yakni
mendirikan  program  Kota  Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU)  adalah  satu  dari  sejumlah upaya  strategis  Direktorat  Jenderal Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung  “Gerakan  100-0-100”, yaitu  100%  akses  universal  air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak (Kotaku.pu.go.id, 2017). Tujuan umum  dari  program  ini  adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman  perkotaan  yang  layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam  konteks  Kota  Serang, program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  baru  dimulai  pada  hari Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2019. Dalam pengerjaannya dilakukan secara  serentak  di  34  kelurahan. Program  tersebut,  tersebar  di  enam Kecamatan.  (Serangkota.go.id,  2019). Program  ini  mengukuhkan  6  forum BKM perwakilan di setiap Kecamatan untuk melakukan proses pembentukan  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU).  Hasil observasi dan riset awal menunjukkan kecamatan terpantau  sangat  tidak  layak,  yaitu Kecamatan Kasemen, hal ini dikarenakan  masih  banyak  rumah yang  membutuhkan  perbaikan  atau harus  direnovasi  maupun  jalanan yang  harus  di  benahi  untuk kedepannya. (Putri & Rifki, 2019) Demi  tercapainya  kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan program KOTAKU maka perlu adanya kerjasama  atau  kolaborasi  antara
*)Vojana
E-mail : vojanaazwar98@gmail.com
pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta. Karena  peran  aktor  kebijakan  sangat menentukan  keberhasilan  dalam perumusan  kebijakan,  implementasi kebijakan karena akan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang telah dibuat. Dalam  program  KOTAKU  ada beberapa  pihak  stakeholders  yang berkolaborasi,  baik  dari  pihak pemerintah maupun dari masyarakatnya  sendiri.  Pihak  yang berkolaborasi adalah Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman (PERKIM), Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  (DPUPR),  Badan  Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),  Badan  Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta dari masyarakat dilingkungan itu sendiri. Dari  hasil  pemetaan  riset menunjukkan  bahwa  aktor  yang berkolaborasi  atau  stakeholder  yang terkait telah berperan besar terhadap program KOTAKU tersebut, meskipun pada  faktanya  proses  serta  hasil pelaksanaan kebijakan tersbut belum optimal.  Tetapi  setelah  adanya program tersebut, masyarakat merasa  sangat  terbantu  karena beberapa  masalah  yang  dihadapi  di lingkungan  mereka  dapat  teratasi, meskipun masih ada saja masyarakat yang  belum  sadar  betapa  pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. (Irawan,  Alfitri,  &  Saptawan,  2019; Purba  &  Marom,  2016;  Sulaiman, 2021)
Dari latar belakang di atas maka peneliti  berfokus  pada  satu  titik lokasi  yang  sudah  terlaksananya program  tersebut,  yakni  di  Kampung Sampang  04  yang  berada  di kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen  Kota  Serang.  Dari  hasil wawanacara terungkpan bahwa masyarakat mengaku sangat
terbantu,  karena  masyarakat  telah mendapatkan  air  bersih,  serta dibangun beberaa fasilitas infrastruktur, seperti perbaikan jalan atau  pemasangan paving block,  MCK, sanitasi, dan drainase.
Namun  dalam  pelaksanaan pembangunan  program  KOTAKU pada  kenyataannya  belum  berjalan dengan  maksimal  karena  terdapat beberapa  permasalahan,  dimana rumah atau di lingkungan masyarakat sekitar  sendiri  yang  mendapatkan program  ini  masih  terlihat  kumuh dan  kurang  adanya  perawatan  dari bangunan  yang  telah  dibangun  oleh pihak  KOTAKU,  atau  melalui  pola kerjasama dalam pelaksanaan program  KOTAKU  di  Kecamatan Kasemen.  Oleh  karena  itu,  dalam artikel  ini  mencoba  untuk  melihat sejauhmana  kolaborasi  aktor  dalam pelaksanaan kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  yang  digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif yang  dilakukan  melalui  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Dalam penentuan  sumber  data/informan yang  diambil  pada  situasi  sosial berdasarkan  purposive  sampling (pengambilan  informan  berdasarkan tujuan),  maka  yang  akan  menjadi informan  adalah  orang-orang  yang menguasi  atau  memahami  sesuatu melalui  proses  enkulturasi,  sehingga sesuatu  itu  bukan  sekedar  diketahui, tetapi juga dihayati.

## HASIL DAN ANALISIS Kolaborasi  dalam  Implementasi Program Kotaku
Menurut  Frederich,  kebijakan adalah  serangkaian  konsep  tindakan yang  diusulkan  oleh  seorang  atau
sekelompok  orang  atau  pemerintah dalam  satu  lingkungan  tertentu dengan  menunjukkan  hambatan- hambatan  dan  peluang,  terhadap pelaksanaan  usulan  tersebut  dalam rangka  mencapai  tujuan  tertentu (Lubis, 2007; Pasolong, 2013)
Dari  definisi  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan publik  merupakan  keputusan  yang dibuat  dan  diimplementasikan  oleh pemerintah untuk memecahkan masalah  publik  sehingga  dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sementara itu, implementasi  kebijakan  menurut Ripley  dan  Franklin  adalah  apa  yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan
(benefit)  atau  sejenis  keluaran  yang nyata  (tangible  output)  (Sulila,
2015:42). Implementasi kebijakan
merupakan  salah  satu  tahap  dari proses  kebijakan  setelah  proses perumusan  kebijakan  publik.  Proses implementasi  merupakan  tahapan yang  sangat  menentukan  dalam proses  kebijakan,  apakah  kebijakan tersebut  berjalan  dengan  baik  atau tidak.  Bahkan,  jika  dipresentasikan implementasikan  kebijakan  memiliki presentase  sekitar  60  persen,  dan perumusan  kebijakan  dan  evaluasi kebijakan  sekitar  20  persen.  Artinya, jika  kebijakan  yang  dirumuskan sebaik apapun jikalau tidak diimplementasikan  maka  kebijakan tersebut  hanya  sebagai  sebuah dokumen.  (Maulana  &  Nugroho,
2019) Sementara  itu,  kolaborasi adalah  proses  dimana  para  aktor otonom atau seni-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun  informal,  secara  bersama menciptakan  aturan  dan  struktur
yang  mengatur  hubungan  mereka dan  cara-cara  untuk  bertindak,  atau memutuskan masalah yang membuat mereka  bersama-sama.  (Thomson, 2006)
Berdasarkan  definisi  tersebut, ada  lima  dimensi  kunci  kolaborasi sebagai berikut : Pertama , Governance (pemerintahan),  yaitu para  pihak  yang  berkolaborasi  harus memahami  bagaimana  cara  untuk bersama-sama  membuat  keputusan tentang  aturan-aturan  yang  akan mengatur  perilaku  dan  hubungan mereka;
Kedua , Administration (administrasi), yaitu organisasi berkolaborasi karena mereka berniat untuk  mencapai  tujuan  tertentu; Ketiga , Organization Autonomy (otonomi  organisasi),  yaitu  dimensi ini  menjelaskan  dua  dinamika potensial  dan  kekecewaan  yang tersirat  dalam  upaya  kolaboratif; Ketiga , Mutualisme (kebersamaan), yaitu  kebersamaan  berakar  dari saling  ketergantungan.  Organisasi yang  berkolaborasi  harus  saling berketergantungan  pada  hubungan yang saling menguntungkan didasarkan atas perbedaan kepentingan bersama; Keempat ,
Norms (norma),  yaitu  timbal  balik dari  kepercayaan,  terkait  erat  secara konseptual. Dalam kolaborasi, organisasi yang berpartisipasi umumnya  menunjukan  sebuah  “ will-
if-you-will ”,  didasarkan  pada  derajat mentalitas  dan  kewajiban  timbal balik masing-masing.
Sedangkan ada beberapa instrumen dari kolaborasi actor, yaitu
: Pertama , Face  to  Face  Dialogue (dialog/tatap  muka);  dialog  tatap muka  antara  para stakeholder .  Pada tahap awal diperlukan dialog langsung  antar stakeholder yang terlibat.  Dialog  langsung  merupakan sebagai  media  komunikasi  yang diperlukan  bagi stakeholder untuk
mengidentifikasi  peluang,  tantangan, kelemahan, dan keuntungan bersama yang  ingin  dicapai; Kedua , Trust Building (membangun  kepercayaan); proses  kolaboratif,  bukan  hanya tentang  negosiasi  tetapi  juga  tentang membangun  kepercayaan  antara stakeholder .  Penggerak  kolaborasi harus wajib membangun kepercayaan  ditengah  krisis  atau kuatnya kepercayaan; Ketiga , Commitment  to  Process (komitmen
bersama);  berkaitan  dengan  saling ketergantungan, kepemilikan terhadap  proses,  dan  keterbukaan untuk  mengeksplorasi  keuntungan bersama.  Komitmen  dan  proses dinilai  agar  membangun  keinginan atau  niat  melakukan  perundingan mencapai  tujuan  yang  diinginkan bersama; Keempat , Shared Understanding (pemahaman bersama); stakeholder harus mengembangkan pemahaman bersama  tentang  apa  yang  mereka bisa  capai  bersama  secara  kolektif. Pada tahapan ini, diperlukan pemahaman bersama untuk menyatukan persepsi terhadap substansi  dan  tujuan  kolaborasi; Kelima , Intermedite Outcome (pencapaian  hasil);  indikator  ini merupakan output sebagai  hasil  dari proses kolaboratif.
Intermediate outcome dapat  kembali  ke  dalam siklus proses  kolaboratif, mendorong siklus  yang  baik  untuk  membangun kepercayaan  dan  komitmen.  (Ansell, 2018)
Selanjutnya,  berdasarkan  surat edaran  Jendral  Cipta  Kerja  Nomor 40/SE/DC/2016  Tentang  Pedoman Umum  Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU),  program  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  adalah  program yang  menjadi platform atau  basis penanganan kumuh yang mengintergrasikan  berbagai  sumber dan  sumber  perdanaan,  termasuk
dari  pemerintah  pusat,  provinsi,
Kota/Kabupaten, pihak donor,
swasta,  masyarakat,  dan  pemangku kepentingan  lainnya    ( stakeholder ) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya, 2016). Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan  Kebijakan  Program KOTAKU Memulai sebuah kerjasama dalam  bentuk  kolaborasi  dibutuhkan arahan  dan  landasan  berupa  prinsip agar  seluruh  pihak  yang  terlibat memahami tanggungjawab dan perannya masing-masing. Kesepakatan  yang  telah  dirancang dan  disepakati  berjalan  sesuai dengan  komitmen  dan  prinsip bersama,  untuk  itu  diperlukan perhatian  terhadap  beberapa  proses kolaborasi, yaitu sebagai berikut :
1. Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka) Dalam  banyak  aktor  yang terlibat,  demi  mencapai  tujuannya, tentunya para aktor harus membangun komunikasi dengan baik, agar  terciptanya  saling  percaya, menghormati, dan saling berkomitmen.  Dalam  menciptakan hal  tersebut  para  aktor  melakukan dengan  cara  berdiskusi  bersama mengenai pelaksanaan program KOTAKU  tersebut.  Dalam  diskusi tersebut  pasti  ada  saja  pihak  yang berbeda  pendapat,  cara  meanangani hal tersebut biasanya para stakeholder berunding kembali sampai  pada  akhirnya  menemukan titik  terang,  atau  yang  lebih  mudah dipahami  yaitu  bermusyawarah.  Dari pihak  masyarakat  sendiri  tentunya sama, yaitu melakukan musayawarah atau rembug warga.
2. Trust  Building (membangun kepercayaan)
Dalam  membangun  kepercayaan terhadap  stakeholder  yang  terlibat dalam  program  KOTAKU  ini  tentu merupakan salah satu hal yang paling penting, dikarenakan agar menghindari  kesalahpahaman  antara stakeholder  satu  dengan  yang lainnya,  sehingga  untuk  mencapai hasil tujuan yag ingin dicapai berjalan dengan semestinya.
Prinsip  dari  kolaborasi  juga adanya  kesetaraan,  dan  keterbukaan. Kolaborasi  akan  berjalan  manakala dari semua pihak yang berkolaborasi saling  percaya  terhadap  satu  sama lain.  Dari  pihak  KOTAKU  sendiri selain  pihak  yang  memfasilitasi program  ini  pihak  KOTAKU  tersebut mempunyai  pendekatan-pendekatan yang  bisa  membangun  kepercayaan kepada stakeholder, misalnya pendekatan  secara  individual,  secara kelembagaan,  maupun  dituangkan dalam pertemuan resmi, atau menyelenggarakan  forum,  sehingga terjalinnya kolaborasi yang bertujuan untuk  penuntasan  wilayah  kumuh tersebut.
3. Commitment to Process (komitmen bersama) Cara  untuk  menjalin  komitmen yang  baik  dengan  para  stakeholder mengenai  program  KOTAKU  yaitu dengan membicarakan atau menyampaikan  segala  sesuatu  apa yang  sudah  direncanakan,  sehigga program  tersebut  terlaksana  dengan baik.
Terjalinnya  komitmen  bersama dengan  para  stakeholder  yaitu berupa kerjasama dalam membangun dan  mencapai  tujuan  di  dalam program KOTAKU. Dalam hal tersebut  para  stakeholder  berusaha mengajak  masyarakat  untuk  lebih
memperhatikan  mengenai  kesehatan khususnya dalam hal kebersihan, dan juga  tentunya  lebih  memfokuskan mengenai pembangunan infrastuktur, misalnya  pembangunan  jalan  atau pemasangan  paving  block,  drainase, sanitasi, serta MCK.
4. Shared

## Understanding
(pemahaman bersama) Metode  dalam  menyampaikan informasi  terkait  dalam  program KOTAKU ini yaitu dengan diskusi atau membuat  forum  dengan  para  pihak stakeholder,  rembug  warga  dan sosialisasi terhadap masyarakat lainnya,  sosilisasi  tersebut  dilakukan tidak  hanya  satu  kali  melainkan beberapa  kali  agar  informasi  tentang program  serta  apa  saja  yang  akan dilaksanakan,  sehingga  masyarakat diwilayah  tersebut  paham  dan  agar tidak  adanya  kesalahpahaman  atau miss communication.
5. Intermedite Outcome (pencapaian hasil) Dalam pencapaian hasil pelaksanan program KOTAKU, khususnya  di  wilayah  Kampung Sampang  04,  Kelurahan  Terumbu, memiliki hasil yang baik, karena hasil dari pelaksanaan tersebut masyarakat  di  wilayah  tersebut merasakan  manfaat  yang  sangat membantu  dikehidupan  mereka. Pelaksanan  program  KOTAKU  selain pihak pemerintah, tidak terlepas juga dari  dukungan  serta  kerjasama  dari masyarakat.Akan tetapi setelah selesainya  pembangunan  tersebut, masih  ada  saja  masyarakat  yang kurang  peduli  terhadap  kebersihan lingkungan.  Masyarakat  masih  ada saja yang membuang sampah sembarangan, sehingga masih banyak sampah yang berserakan di lingkungan  tersebut.  Terkait  dari hasil  semua  bangunan  atau  fasilitas yang  sudah  dibangun  oleh  pihak
program KOTAKU, masyarakat tersebut  mencoba  berusaha  untuk mempercantik  fasilitas  yang  telah dibangun,  misalnya  bangunan  MCK yang ditanami dengan tumbuhan atau bunga-bunga  hias  yang  diletakkan dibeberapa bagian depan dan samping bangunan tersebut.
Peran  Masing-masing  Aktor  dalam Pelaksanaan  Kebijakan  Program KOTAKU A. Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Tugas  atau  peran  dari  Dinas PERKIM  sendiri  semuanya  telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur  Banten  Nomor  83  Tahun 2016  Tentang  Kedudukan,  Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam Dinas
PERKIM  terdiri  atas  1  (sekretariat) dan  3  (tiga)  bidang,  yaitu  bidang perumahan, bidang permukiman, dan ada  satu  bidang  yang  terbaru  yaitu bidang  pertanahan,  yang  dimana bidang  pertanahan  ini  awalnya berada  di  atas  tugas  DPUPR.  Dalam kebijakan  program  KOTAKU,  pihak dari Dinas PERKIM dalam tupoksinya berperan  atau  bertugas  untuk menangani pencegahan dan pengendalian  kawasan  kumuh  serta menangani  kawasan  non-kumuh.
Pihak  PERKIM  mempunyai  program kegiatan yang sudah disiapkan dalam proses  perencanaanya  (Peraturan Gubernur Banten, 2016).
Mengenai  program  KOTAKU  ini Dinas PERKIM mempunyai tugas atau tupoksi dalam pembuatan pembangunan  atau  infrastruktur, khususnya  di  wilayah  Kelurahan
Terumbu  Kampung  Sampang  04, seperti  pembangunan  jalan  yang rusak  dengan  memasangkan  paving block  agar  terlihat  rapih  dan  bersih,
selain itu agar di lingkungan tersebut tidak mudah tergenang air saat hujan yang menimbulkan lumpur di kawasan tersebut. Pembuatan drainase juga dilakukan  oleh  pihak  Dinas  PERKIM, drainase merupakan jenis infrastruktur yang sangat dibutuhkan terutama  di  daerah  perkotaan  untuk mendukung terciptanya sistem sanitasi  yang  bersih,  sehat,  dan nyaman  untuk  lingkungan  sekitar. Drainase  berguna  untuk  proses pengaliran,  menguras,  membuag  air atau  mengeringkan  suatu  area  dari genangan  air,  sehingga  drainase berguna  untuk  mencegah  terjadinya banjir.  Drainase  juga  berguna  untuk mengontrol  kualitas  air  tanah  pada suatu wilayah.
Setelah selesainya pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  oleh program KOTAKU tersebut, masyarakat di Kampung Sampang 04 sangat  senang  dan  terbantu  karena kesulitan  atau  kendala  yang  dialami sudah  bisa  teratasi,  meskipun  ada saja  masyarakat  yang  belum  sadar betapa pentingnya menjaga kebersihkan  lingkungan,  khususnya di lingkungan tempat mereka tinggal.
B. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  (DPUPR)  Kota Serang Peran DPUPR terhadap pelaksanaan kebijakan program KOTAKU  ini,  khususnya  di  kampung Sampang  04  Kelurahan  Terumbu yaitu  berperan  sebagai  aktor  yang melakukan  pembuatan  sanitasi  dan termasuk  juga  pembangunan  MCK. Sanitasi  tersebut  merupakan  salah satu  faktor  bagaimana  keadaan kesehatan  suatu  lingkungan  yang mencakup  perumahan,  pembuangan kotoran,  penyediaan  air  bersih  dan sebagainya.  Sanitasi  juga  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  yang
ditujukan untuk meningkatkan standar  kondisi  lingkungan  yang mendasar, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di wilayahnya. Dinas  PUPR  juga  berperan  juga sebagai koordinator mengenai pembangunan  MCK.  Dalam  proses pembangunan tersebut, yang mengerjakan  pembangunan  yaitu para petukang yang dikoordinasi oleh ketua  BKM  serta  pihak  masyarakat lainnya yang terlibat. Sebelum adanya bangunan  MCK  tersebut,  masih banyak  masyarakat  yang  merasakan kesulitan untuk mandi, atau membuang  air  besar  karena  belum mempunyai  kamar  mandi  sendiri  di rumahnya. Biasanya masyarakat yang belum  mempunyai  kamar  mandi  di rumahnya,  masyarakat  melakukan untuk  membersihkan  badan  atau mandi,  membuang  air  besar  atau mencuci pakaian dilakukan di sekitar sungai  atau  kali  yang  berada  dekat dengan rumah masyarakat.
C. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang Dalam  mendukung  mendukung pencapaian target Sustainable Development  Goals  (SDGs)  dalam menyelesaikan permasalahan permukiman Kota Serang, khususnya di  Kelurahan  Terumbu,  tepatnya  di Kampung  Sampang  04,  BAPPEDA Kota Serang dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan  rapat  koordinasi kegiatan  Infrastructure  Livelihood dengan  OPD atau  stakeholder terkait sebelum  terlaksananya  kebijakan program KOTAKU tersebut.
Peran atau tupoksi dari BAPPEDA  untuk  program  KOTAKU ini  yaitu  sebagai  pendamping  atau pengawal dari perencanaan- perencanaan  dari  program  tersebut, seperti  target  dan  apa  yang  ingin
dicapai,  serta  anggarannya.  Tetapi perencanaan  tersebut  tetap  tugas dari  pihak  stakeholder  yang  lainnya. Bisa dikatakan bahwa, peran
BAPPEDA  sendiri  yaitu  badan  yang mengkoordinasikan stakeholder yang terlibat. D. Badan Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  Kelurahan Terumbu Pihak dari BKM terhadap program  KOTAKU  ini  yaitu  sebagai penggerak masyarakat terhadap terlaksananya  program  di  wilayah tersebut.  Sebelum  terlaksananya program  tersebut  tentu  BKM  sendiri membuat forum diskusi serta rembug warga yang bertujuan agar tercapainya  satu  suara.  Musyawarah tersebut dilakukan unutuk mengantisipasi  agar  tidak  terjadinya kesalahpahaman antara penyelenggara  terhadap  warganya sendiri. Pihak BKM juga sebagai pihak yang  menerima  anggaran  untuk program KOTAKU tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis peneliti  mengenai  kolaborasi  aktor dalam pelaksanaan kebijakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini berjalan dengan lancar, dimana  pihak  yang  berkolaborasi atau stakeholder yang  terkait  telah berperan  besar  terhadap  program Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) khususnya  dalam  penelitian  ini peneliti  berfokus  pada  wilayah Kecamatan Kasemen, Kelurahan Terumbu, Kampung Sampang 04. Ada bebarapa aktor khusus yang berkolaborasi pada program KOTAKU tersebut,  baik  dari  pihak  pemerintah maupun  pihak  dari  masyarakatnya sendiri.  Pihak  dari  pemerintah sendiri  yaitu,  Dinas  Perumahan Rakyat  dan    Kawasan  Permukiman Kota  Serang,  Dinas  Pekerjaan  Umum
dan  Penataan  Ruang  Kota  Serang, Badan Perencanaan dan Pembangunan  Daerah  Kota  Serang. Pihak  dari  masyarakatnya  sendiri seperti Badan Keswadayaan Masyarakat,  termasuk  RT  dan  RW, serta masyarakat di wilayah tersebut. Dalam hasil pelaksanaan program  KOTAKU  ini  berdampak besar  kepada  masyarakat,  mereka sangat  terbantu  setelah  adanya program  KOTAKU  ini.  Meskipun masih  adanya  masyarakat  yang belum  sadar  akan  kebersihan.  Dan dari  pihak  BKM  sendiri  kurang mengawasi  keadaan  bangunan,  dan dari  pihak  masyarakatnya  kurang merawat fasilitas yang telah dibangun oleh pihak program KOTAKU. Saran bagi aktor atau stakeholder yang berkolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan program Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU),  yaitu:  (1)
Pihak  yang  berkolaborasi  pada program  KOTAKU  ini  alangkah baiknya  meningkatkan  kerjasama dalam hal kominikasi dan koordinasi, sehingga kedepannya
program tersebut akan berjalan lebih baik lagi; (2)  Seharusnya  pihak  BKM  sendiri lebih  mengawasi  atau  mengontrol semua  bangunan  atau  fasilitas  yang telah dibangun oleh program KOTAKU,  seperti  pembangunan  jalan atau  pemasangan paving  block ,
drainase, sanitasi, serta MCK; dan (3)
Masyarakat  sebaiknya  lebih  sadar dan  menjaga  akan  pentingnya kesehatan, khususnya mengenai kebersihan lingkungan.

## REFERENSI
Ansell,  C.  (2018).  Collaborative
platforms  as  a  governance strategy. Journal  of  Public Administration  Research  and Theory , 28 (1), 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/ mux030 Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya. (2016).  Surat  Edaran  Jendral Cipta Kerja Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman  Umum  Program  Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Irawan,  P.,  Alfitri,  &  Saptawan,  A.
(2019).  Jaringan  Aktor  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Pada
Program  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pasar II Kecamatan  Prabumulih  Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Empirika , 4 (1), 1–18. https://doi.org/10.47753/je.v4i 1.70 Kotaku.pu.go.id.  (2017).  Tentang Program Tanpa Kumuh (Kotaku).
Lubis,  S.  (2007).  Kebijakan  Publik,
Teori  &  Praktik.  Bandung:  CV.
Mandar Maju.
Maulana,  D.,  &  Nugroho,  A.  (2019). KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami  Kebijakan  Publik) .
Serang: CV. AA. Rizky.
Pasolong,  H.  (2013).  Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Gubernur  Banten.  (2016). Peraturan  Gubernur  Banten Nomor  83  Tahun  2016  Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Purba,  J.  E.  A.,  &  Marom,  A.  (2016). Analisis  Peran  Aktor  Dalam Implementasi  Program  Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang.
Journal  Of  Public  Policy  And Management  Review , 10 (2),  1– 19. https://doi.org/10.14710/jppmr .v10i2.30682
Putri,  R.,  &  Rifki.  (2019).  Program
Kotaku Diprioritaskan di Kasemen. Republik Indonesia. (2014). Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Lingkungan.
Serangkota.go.id. (2019). Pembentukkan Kota Tanpa Kumuh KOTAKU. Sulaiman,  A.  L.  (2021).  Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman  Kumuh  Melalui
Program  Kota  Tanpa  Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus :  Kelurahan  Tamansari Kecamatan  Bandung  Wetan). Majalah  Media  Perencana , 2 (1), 1–23.
Sulila,  I.  (2015).  Implementasi
Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah. Sleman: Deepublish.
Thomson, A. M. (2006). Collaboration processes:  Inside  the  black  box. Public  Administration  Review . https://doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2006.00663.x