## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit
1 Ismail Koto, 2 Erwin Asmadi
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
1 Email: ismailkoto@umsu.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan tindakan malpraktek di rumah sakit Dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktek di rumah sakit. Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka ( library reseach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) yang selanjutnya dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie , interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah mengalami tiga kali pemberlakuan Undang-Undang tentang kesehatan. Ketentuan terkait malpraktek medik dalam undang-undang kesehatan menyebutkan bahwa, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”, Artinya upaya mediasi mejadi jalan pertama apabila terjadi kelalaian yang terjadi oleh tenaga kesehatan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum; tindakan malpraktek; rumah sakit.

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  the  legal  arrangements  and  liability  related  to  malpractice  acts  in hospitals. The liability for criminal acts of malpractice is currently an important spotlight because the legal rules governing it are still vague. This is because the qualifications of malpractice acts are  not  clearly  stated  in  the  legal  rules.  These  malpractice  acts  cannot  be  seen  solely  from  a scientific point of view, but from a legal perspective too. Malpractice acts contain criminal and civil  elements,  this  should  be  considered  so  that  each  party  does  not  give  their  interpretations according to their respective knowledges. The research method used in this study is normative juridical by applying library research and conceptual approaches which will then be analyzed using Wetsen Rechtshitorische Interpretatie, grammatical interpretation, and systematic interpretation. Since the independence time until now, Indonesia has experienced three times of the Health Law enactment. The regulations related to medical malpractice in the Health Law state that, in the event that health workers are suspected of negligence in carrying out their profession, the negligence must be resolved first through mediation.
Keyword: Legal liability; malpractice acts; hospital.
ISSN Print  2615-5648 ISSN Online  2615-174X
Kantor Editor : Lantai 2 Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia Telp. : +62 281 635624 Fax. +62 281 636653 E-Mail : Volksgeist@uinsaizu.ac.id Website : http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ Volksgeist
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372

## Sejarah Artikel
Dikirim: 09 September 2021 Direview: 08 November 2021 Diterima: 18 November 2021 Diterbitkan: 26 November 2021

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  rumah  sakit  secara hukum bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Hal  ini  sejalan  dengan  Doktrin  Vicarious Liability.    Dalam  perkembangannya,  Doktrin Vicarious Liability bercabang menjadi Doktrin Respondeat Superior dan Doktrin Ostensible atau Apparent Agency.
Doktrin Respondeat Superior membatasi pertanggungjawaban rumah sakit hanya terhadap dokter in. Sedangkan Doktrin Ostensible atau Apparent Agency memperluas pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokternya, baik dokter in maupun dokter out. Doktrin Respondeat Superior biasanya dipergunakan  oleh  pengacara  rumah  sakit untuk membela rumah sakit dan membatasi pertanggungjawabannya. Doktrin Ostensible atau Apparent Agency  biasanya  dipergunakan oleh  pengacara  pasien  untuk  memperluas pertanggungjawaban hukum rumah sakit.
Munculnya berbagai penafsiran mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Rumah Sakit dan perkembangan Doktrin  Vicarious  Liability,  dalam  beberapa hal menyebabkan ketidakkonsistenan pada putusan pengadilan. Tentunya, hal ini menjadi beban,  khususnya  bagi  para  pencari  keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit di Indonesia.Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti telepon,
kacamata,  alat-alat  kedokteran. 1 Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, teraupetik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan (WHO). Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Dasar hokum pengaturan Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa ‘rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
Adapun yang menjadi asas dan tujuan dari suatu rumah sakit diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa: “rumah sakit diselenggarakan berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”. Di banyak tempat di Indonesia, mutu pelayanan kesehatan rumah-sakit masih rendah. Keadaan demikian tidaklah dapat dibiarkan berlarut-larut,  tetapi  haruslah  dicarikan  jalan keluar untuk meningkatkannya, kalau perlu dengan mengadakan standarisasi. Pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, terutama di kota-kota besar menunjukkan perbedaan  sosial  yang  cukup  tajam.  Bagi mereka yang mampu tersedia rumah-rumah sakit atau ruang-ruang khusus yang memberikan pelayanan khusus dengan tarif yang tidak
1 Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial,” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 20.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Mutu pelayanan yang eksklusif dan terbaik menjadi hak bagi mereka.
Sebaliknya bagi mereka yang kurang mampu mendapat pelayanan yang kurang memadai bahkan sering tidak manusiawi, kurang layak sehingga menimbulkan pen- deritaan yang lebih besar, disinilah bisa muncul peluang terjadinya kasus malpraktek medik. Di Indonesia, sudah banyak kasus yang terjadi dalam bidang kedokteran, baik itu dibawa ke pengadilan maupun tidak. Diantara sekian banyak kasus yang ada, kasus-kasus yang tidak dibawa ke pengadilan tidaklah dapat diketahui banyaknya disebabkan kasus-kasus di bidang kedokteran ini sulit diketahui, disamping itu pihak pasien sebagai korban dalam hal ini belum menyadari bahwa kasus yang dideritanya adalah merupakan suatu kasus yang diakibatkan kesalahan diagnosa dan terapi pengobatan dari seorang dokter yang sebenarnya dapat dituntut ke pengadilan. 2
Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktek saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktek tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktek ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktek mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing.
Faktor penyebab tindak pidana malpraktek ini masih simpang siur. Di satu sisi pelaku mal- praktek tidak dapat dipersalahkan mengingat perbuatannya dilakukan untuk me nyelesaikan suatu masalah akan tetapi perbuatannya
2 Michael Eman Tendean, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek,” Jurnal Lex Et Societatis 7, no. 8 (2019): 18.
tidak menjamin selesainya masalah tersebut. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang hukum kesehatan antara lain kegiatan malpraktek. Malpraktik ( malpractice ) adalah menjalankan  suatu  profesi  secara  salah atau keliru, yang baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam hukum. Malpraktek dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran. Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah: 3
1. Perlakuan yang tidak sesuai norma;
2. Dilakukan dengan kelalaian (culpa), dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum.
Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebankan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara  hukum.  Perlakuan  medis  malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan  cara  yang  dipakai  dalam  pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/ culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya di bidang malpraktek kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktek kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.
3 Sartika Damopolii, “Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Jurnal Lex Crimen 6, no. 6 (2017): 15.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait dengan tindakan malpraktek di rumah sakit; dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktek di rumah sakit.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menurut jenis dan sifat penelitiannya, datanya sumber yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan artikel yang dapat memberikan penjelasan tentang hukum primer materiil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan analisis data kualitatif. 4
Terkait dengan penelitian malpraktek yang terjadi dalam dunia kesehatan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu; Riska Andi Fitriono, dkk dengan judul Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, 5 penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang, karena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal. Kemudian penelitian M. Nurdin dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. 6 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja terhadap pasien atas korban malpraktek dan bagaimana solusi penyelesaian atas pasien korban malpraktek. Hasil penelitian
4 Ismail Koto, “Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara),” Jurnal Iuris Studia 2, no. 2 (2021): 18.
5 Riska  Andi  Fitriono,  Budi  Setyanto,  and Rehnalemken Ginting, “PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL,” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (April 1, 2016): 148–61, https://doi.org/10.20961/YUSTISIA. V5I1.8724.
6 M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran,” Jurnal Hukum Samudera Keadilan 10, no. 1 (2015): 18.
menunjukkan bahwa pasien atas korban malpraktek belum dapat berjalan sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Solusinya adalah dapat  berupa:  a.  penyelesaian  secara  pidana, b. penyelesaian secara perdata, c. penyelesaian melalui Kode Etik Kedokteran IDI, d. penyelesaian melalui majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia. Penelitian selanjutnya yang hampir sama dengan penelian yang dilakukan oleh penulis adalah; Bambang Heryanto dengan judul Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum 7 , tentu berbeda dengan penelitian yang di lakuakan oleh penulis saat  ini,  karena  pada  penelitian  ini  Bambang Heryanto hanya fokus membahas terkait dengan Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum, sementara penulis menguraikan pembahasan terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di  Rumah  Sakit  secara  rinci  dan  mengkaji berbagai perspektif hukum di indonesia.

## PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Terkait Tindakan Malpraktek di Rumah Sakit
Beberapa  ketentuan  Perundang-undangan terkait dengan malpraktek medik telah di- keluarkan oleh pemerintah, walaupun dalam beberapa perundang-undangan tersebut tidak memberikan penegasan apa yang dimaksud dengan malpraktek. Adapun ketentuan pe- rundang-undangan terkait dengan malpraktek Medik yaitu:
1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
7 Bambang Heryanto, “MALPRAKTIK DOKTER  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM,” Jurnal
Dinamika Hukum 10, no. 2 (May 15, 2010): 183–91, https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.2.151.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.
5.  KUHP dan KUHPerdata
Sejak kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah mengalami tiga kali pem- berlakuan Undang-Undang tentang Kesehatan yakni Undang-Undang No.9 Tahun 1960, Undang-Undang No.23 Tahun 1992, dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009. Ketentuan terkait malpraktek medik dalam UU No.36 tahun 2009 duatur dalam Pasal 29 dan Pasal 58. Ketentuan Pasal 29 UU No.36 tahun 2009 menentukan : “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Ketentuan ini memberikan indikasi bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan pasien untuk mendapatkan penanganan yang baik dan memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Jika terjadi sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan yang diduga melakuka kelalaian, maka sebelum berlanjut pada penyelesaian sengketa lewat pengadilan, maka ditempuh jalur mediasi dengan menunjuk mediator yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan dapat mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan damai dengan keputusan yang tidak merugikan para pihak. 8
Adapun keuntungan yang didapat oleh pihak tenaga kesehatan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu sengketa yang terjadi tidak akan tersebar meluas ke masyarakat sehingga tidak akan menurunkan pamor dari tenaga kesehatan. Demikian pula keuntungan bagi pasien yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, tidak akan banyak
8 Ferdinand  Benhard,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU No. 36 Tahun 2009,” Jurnal Lex Administratum 5, no. 1 (2017): 14.
menyita waktu dan biaya sebagaimana ter- jadi  jika diselesaikan melalui pengadilan. Pihak korban ataupun keluarga korban yang mengalami kasus malpraktek dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak yang mengakibatkan terjadinya malpraktek. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Ketentuan ini dengan tegas memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan atau pihak penyelenggara kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit ataupun Klinik kesehatan. Namun demikian dalam kasus tertentu tuntutan ganti rugi tidak dimungkinkan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi: “Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”.
Ketentuan yang terkait dengan malpraktek medik dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban malpraktek dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diatur  dalam  Pasal  32  huruf  q  dan  Pasal  46. Ketentuan Pasal 32 huruf q mengatur tentang hak pasien yang selengkapnya berbunyi: “Setiap pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai  dengan  standar  baik  secara  perdata ataupun pidana”. Selanjutnya ketentuan Pasal 46 mengatur tentang pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit, selengkapnya berbunyi: “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. 9
Pemidanaan  kepada  pelaku  yang melakukan kejahatan  dikenal  dengan  asas tiada  pidana  tanpa  kesalahan. Asas  yang dimaksud  berupa  hukum  yang  tidak  tertulis namun diterapkan  di  dalam  masyarakat  dan berlaku  di  dalam  KUHP (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana),  misalnya  Pasal  44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh  orang  yang tidak  mampu  bertanggung jawab,  Pasal  48 KUHP  tidak  memberikan    ancaman    pidana bagi  pelaku  yang  melakukan perbuatan  pidana karena  adanya  daya  paksa,  oleh  karena  itu, untuk  dapat  dipidananya  suatu  kesalahan  yang dapat  diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur: 10
1.  Petindak harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
2.  Adanya  asas  kekeluargaan  diantara pelaku  dan  korban yang dapat berupa kesengajan dan kealpaan
3.  Tidak  berlaku  alasan  penghapus kesalahan  dan  alasan pemaaf Diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2004 tentang  Praktek  Kedokteran ini,  dokter  yang  diduga  melakukan tindakan malpraktek  tidak  lagi  diperiksa  oleh  MKEK (Majelis Kehormatan    Etika    Kedokteran), akan    tetapi    oleh    Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI inilah nantinya   yang   akan   menerima   pengaduan, memeriksa   dan memberikan   keputusan   ter- hadap   pelanggaran   disiplin   dokter. MKDKI harusnya dapat membuat kebijakan yang tegas bagi setiap dokter yang melakukan tindakan malpraktek. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni policy atau dalam bahasa
9 Ferdinand Benhard.
10 Eriska Sitio Kurniati, “Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek,” Jurnal Kertha Wicara 6, no. 2 (2017): 13.
Belanda  Politiek  yang  secara  umum  dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah- masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hokum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). 11
Kedokteran, pengaduan setiap orang   yang mengetahui atau kepentingannya di rugikan atas tindakan dokter dalam men jalankan praktek/malpraktek kepada MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang   me laporkan adanya dugaan tindak pidana  kepada  pihak berwenang  atau  dengan  kata  lain menggugat ke pengadilan. Sayangnya Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran ini tidak  mengatur secara    jelas  mengenaisanksi  dokter  yang melakukan tindakan malpraktek bahkan tidak memuat sama sekali ketentuan malpraktek. Undang-Undang Tentang    Praktek    Kedokteran hanya mengatur dengan jelas mengenai sanksi pidana bagi para pesaing yaitu  dokter yang bekerja tanpa  memiliki  surat  tanda registrasi dan/atau  surat  izin  praktek,  dan juga  sanksi pidana bagi dokter asing  tanpa  izin  praktek. Undang-Undang Praktek Kedokteran ini mengatur mengenai hak dan   kewajiban pasien sebagaimana terdapat  pada  pasal  52 dan 53, yang mana didalam  Pasal  52 disebutkan  bahwa hak  dari  pasien  dalam  menerima pelayanan pada praktek kedokteran adalah: 12
1.  mendapat  penjelasan  secara  lengkap tentang tindakan medis
2.  meminta pandapat dari dokter
11 Ismail  Koto,  “Cyber  Crime According  to  the ITE Law,” Jurnal IJRS 2, no. 2 (2021): 14.
12 Eriska Sitio Kurniati, “Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek.”
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
3.  mendapat pelayanan sesuai dengan ke- butuhan medis 4.  menolak tindakan medis; dan
5.  mendapat isi rekam medis.
Selanjutnya pada Pasal 53 diuraikan kewajiban pasien sebagai berikut:
1.  memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2.  mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
3.  mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
4.  memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktek Kedokteran sama sekali tidak diatur mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan apabila hak pasien tersebut dilanggar oleh dokter. Tidak  ada  pengaturan  yang jelas  mengenai  malpraktek  di  dalam KUHP, namun  dapat  ditinjau  melalui  pasal  tersebut berdasarkan kelalaian atau kesengajaan dokter melakukan malpraktek.

## Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindakan Malpraktek di Rumah Sakit
Pola pertanggungjawaban hukum se- bagai mana yang diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit tidak me- nim bulkan permasalahan hukum apabila di- terapkan terhadap tenaga kesehatan non dokter, tetapi berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila diterapkan terhadap dokter. Hal ini dikarenakan status dokter di rumah sakit beraneka ragam. Akibatnya adalah beberapa kali terjadi ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan dalam menyikapi pola tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokternya, misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang  Nomor  18/Pdt.G/2006/PN.PLG, Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat Nomor  625/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt,  Putusan
Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/ PDT/2006/PT.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752/K/Pdt/2007, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonensia Nomor 42 K/Pdt/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia 352/PK/PDT/2010. Pengaturan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. 13
Salah satu kebijakan yang ditawarkan adalah model penyelesaian mallpraktik medis di Indonesia yang akan datang adalah model penyelesaian sengketa medik melalui Lembaga Penyelesaian  Sengketa  Medik.  Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik ini merupakan Lembaga  yang  di  bentuk  secara  khusus menyelesaikan sengketa medik yang timbul. Prosedur dan mekanisme persidangan yang digunakan  cepat,  tepat  dan  tidak  memerlukan biaya  yang  mahal.  Lembaga  Penyelesaian Sengketa Medik ini merupakan salah satu upaya  dalam  memecahkan  khusus  masalah sengketa medik dan merupakan jawaban untuk menyelesaikansengketa medik yang selama ini dirasakan kurang memuaskan baik oleh masyarakat/pasien bilamana harus berperkara di muka peradilan umum karena dokter sulit untuk di hukum dan selalu berkonspirasi dengan IDI demi melindungi teman sejawat. Demikian juga bagi dokter, adanya sistem peradilan umum selama ini merupakan satu hal yang menakutkan karena disamping harus melalui mekanisme / prosedur yang berlarut larut, adanya resiko memberikan ganti rugi yang terkadang jumlahnya berlipat kali honor yang
13 Melalui: https://law.ui.ac.id/v3/tanggung- jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu- andrianto-s-h-m-h/
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
diterimanya, juga dapat merusak reputasinya yang telah dibina selama ini.
Sebagi  contoh  kasus,  terkait  dengan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis, dan kasus tersebut sampai pada persidangan Mahkamah Agung dengan register perkara 365.K/Pid/2012. Dalam kasus tersebut dokter dianggap lalai dan menyebabkan pasien meninggal dunia. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari malpraktik dalam bidang medik dan malpraktik medik, akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan malpraktik tersebut. Karena kualitas tindakan aparatur pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian petugas. Namun, tanggung jawab resmi yang mereka miliki akan selalu melekat pada mereka. Waktu memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah juga waktu untuk melaporkan tentang bagaimana tanggung jawab petugas itu sendiri. 14
Letak  perbedaan  antara  malprakteik  di bidang medik dan malpraktik medik terdapat unsur kejahatan atau perbuatan yang tidak senonoh ( misconduct ) pada malpraktik di bidang medik. Sedangkan dalam malpraktik medik, lebih ke arah adanya kegagalan ( failure ) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. UU Rumah Sakit dibuat untuk lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. Dalam UU Rumah Sakit telah disebutkan bahwa Rumah Sakit  akan  bertanggung  jawab  secara  hukum, jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien, hal ini disebutkan dalam Pasal 46 yang
, diakses pada, Rabu 24 November, 2021.
14 H  Hariyanto,  “OFFICIAL  RESPONSIBILITY AND  PERSONAL  RESPONSIBILITY  IN  THE CONTEXT  OF  STATE  FINANCIAL  LOSS,” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 1 (January 31, 2018): 103–8, https://doi.org/10.20884/1.JDH.2018.18.1.1861.
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Pasal 46 ini merupakan dasar hukum bahwa rumah sakit harus bertanggunghawab terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik. Ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita akibat perbuatan dari dokter yang melakukan malpraktik, juga sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hatian. 15
Pada hakekatnya, rumah sakit sebagai salah satu sarana dan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam memepercepat  derajat  kesehatan  masyarakat. Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan keselamatan pasiennya. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien (Pasal 43, Ayat (1). Keselamatan pasien ( patient safety ) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen  risiko,  identifikasi,  dan  manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. (Penjelasan Pasal 43, Ayat (2). Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan kesehatan terhadap pasien, dapat juga dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek etika profesi, aspek hukum adminitrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. 16
Keterikatan   dokter   terhadap   ketentuan- ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya  merupakan  tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi dokter salah satunya adalah
15 Michael Eman Tendean, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek.”
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
pertanggungjawaban  hukum  pidana  terhadap dokter  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana yaitu  dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan: 17
1.  Barangsiapa karena kekhilafan me nyebab- kan  orang  luka  berat, dipidana  dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
2.  Barang    siapa karena kekhilafan    me- nye bab kan orang luka sedemikian ru- pasehingga orang  itu  menjadi  sakit  se- mentaraatau tidak  dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan  pidana  penjara  selama- lamanya Sembilan  bulan  atau  pidana dengan  pidana  kurungan  selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi- tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan  pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “ toereken-baarheid ,” “ criminal reponsibilty ,” “ criminal liability ,” pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukanya itu, atau pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam rumusan konsep KUHP tahun 1982-1983, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan termuat dalam pasal 27 adalah pertanggungjawaban pidana,  dimana  di  teruskanya  celaan  yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum  yang  berlaku,  secara  obyektif  kepada
17 I Gede Indra Diputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaindonesia,” Jurnal Kertha Negara 2, no. 5 (2014): 17.
pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatanya. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban, selanjutnya perbuatan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas Pidana mengatakan bahwa: “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidananya pelaku. 18
Pertanggungjawaban dokter dalam me- lakukan tugasnya atau dengan kata lain  mem- berikan pelayanan kepada pasien untuk mem berike sembuhan namun  dokter se- ring melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada malpraktek terhadap pasien. Kesalahan dalam praktek haruslah di- pertanggungjawabkan oleh dokter salah satunya adalah pertanggungjawaban  hukum  pidana terhadap dokter tidak diatur dengan  jelas di  KUHP  namun  dapat dilihat berdasarkan unsur kesengajaan atau kelalaian dokter itu sendiri. Profesi sebagai dokter tidaklah mudah karena banyak dokter dalam  dunianya  sering melakukan  tindakan  malpraktek sehingga berakibat kepada kesalahan medis yang menyebabkan  pasien cacat ataupun meninggal dunia, maka di dalam praktek agar tidak menimbulkan  kesemena-menaan  dari  seorang dokter  terhadap pasiennya  perlu  diadakannya pertanggungjawaban    hukum    secara  pidana, yang  dimana  jika  dikaji  dari  KUHP  terhadap dokter  yang melakukan  tindakan  malpraktek dapat  dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan  Pasal  360  KUHP  pada  ayat  (1) dan  (2) sehingga  terhadap  dokter  yang melakukan  tindakan  medis  yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat
18 Sartika Damopolii, “Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
mempertanggungjawabkan  secara  pidana, dengan  tujuan untuk melindungi hak  ter- hadap korban   yang mendapatkan   tindakan malpraktek.
Akan tetapi peraturan yang mengatur tindak pidana malpraktek di dalam KUHP belum  secara  jelas  mengatur  kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktek yang ada dalam bidang kedokteran, peraturan di dalam KUHP hanya mengatur lebih kepada akibat dari perbuatan  malpraktek tersebut, sehingga  perlu adanya  peraturan baru didalam KUHP   yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi  tindakan malpraktek yang dilakukan dokter, sehingga dokter tersebut dapat mempertanggungjawabkan   tindakannya secara pidana  dan  penegak  hukum  dapat  memiliki landasan yuridis  yang  jelas  dalam  menegakan peraturan  didalam  KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.
Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hokum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan  sesuatu  (1313  jo  1234  BW). Sesuatu disebut prestasi. Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab atau sumber, yang satu oleh suatu kesepakatan (1313 BW) dan yang lainnya oleh sebab UU (1352 BW). Hubungan hukum dokter pasien berada dalam jenis perikatan hokum sebab UU. Pelanggaran hukum dokter atas kewajiban hukum dokter karena UU membawa suatu keadaan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) dokter dimana kedua-duanya mengemban pertanggungan jawab penggantian kerugian. 19
Jika dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan
19 KI Jayanti Nusye, Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 20.
Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan malpraktek. Tentu hal tersebut di atas di proses melelui proses peradilan. 20
Malpraktek dapat menimbulkan akibat atau kerugian bagi pasien, dikaitkan dengan adanya perubahan pandangan masyarakat khsususnya pasien, yang kemudian pada akhirnya  berpuncak  pada  munculnya  tuntutan masyarakat khususnya pasien terhadap pertanggungjawaban   secara   hukum   dari   para dokter,   dikarenakan   hanya   perbuatan tertentu yang dapat diminta  pertanggungjawaban pidana,  yaitu  perbuatan  yang  dapat  dihukum. Hukuman  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku perbuatan  yang  melanggar  undang-undang atau  bertentangan  dengan  norma  yang  ada dalam masyarakat,  dimana  seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijatuhkan sanksi atau hukuman kalau orang  tersebut  jelas-jelas  dapat  dibuktikan kesalahannya  sesuai  dengan  doktrin yang menyatakan: Geen straf zonder  schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan), tentunya hal  ini membawa  perkembangan  yang  memerlukan suatu  pemikiran  di  bidang  hukum, dan  ini dapat  terlihat  dengan  adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah  melakukan malpraktek  kepada  kepolisian,  Jaksa,  Dinas Kesehatan  atau  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat  secara  perdata ke  pengadilan  Negeri  setempat,  berdasarkan
20 Sutopo, Standar Kualitas Medis (Jakarta: Mandar Maju, 2000), 60.
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
Pasal  1365  dan 1367  KUHPerdata  dan  secara pidana  dapat  dituntut  dengan  Pasal  359 KUHPidana  dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 21

## PENUTUP
Dasar Pertanggungjawaban hukum Tenaga Kesehatan (dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan lainnya) yaitu perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan undang-undang) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dasar gugatan pasien dalam meminta pertanggungjawabannya adalah Pasal 58 UndnagUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Ketentuan terkait malpraktek medik dalam UU No. 36 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 58. Ketentuan Pasal 29 UU No.36 tahun 2009 menentukan: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

## DAFTAR PUSTAKA
Eriska Sitio Kurniati. “Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek.” Jurnal Kertha Wicara 6, no. 2 (2017): 13.
Erwin Asmadi. “Rumusan Delik Dan Pemidanaan  Bagi  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 20.
Ferdinand Benhard. “Perlindungan Hukum Ter - hadap Korban Tindak Pidana Malpraktek
21 M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran.”
Menurut UU No. 36 Tahun 2009.” Jurnal Lex Administratum 5, no. 1 (2017): 14.
Fitriono,  Riska  Andi,  Budi  Setyanto,  and Rehnalemken Ginting. “PENEGAKAN HUKUM  MALPRAKTIK  MELALUI PENDEKATAN  MEDIASI  PENAL.” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (April 1, 2016): 148–61. https://doi.org/10.20961/ YUSTISIA.V5I1.8724.
Hariyanto, H. “OFFICIAL RESPONSIBILITY AND  PERSONAL  RESPONSIBILITY
IN THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL  LOSS.” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 1 (January 31, 2018):
103–8. https://doi.org/10.20884/1. JDH.2018.18.1.1861.
Heryanto, Bambang. “MALPRAKTIK DOKTER  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 2 (May 15, 2010): 183–91. https://doi. org/10.20884/1.JDH.2010.10.2.151.
I Gede Indra Diputra. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaindonesia.” Jurnal Kertha Negara 2, no. 5 (2014): 17.
Ismail  Koto.  “Cyber  Crime According  to  the ITE Law.” Jurnal IJRS 2, no. 2 (2021):
14.
———. “Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money  Laundering  (Studi  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara).” Jurnal Iuris Studia 2, no. 2 (2021): 18.
M. Nurdin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran.” Jurnal Hukum Samudera Keadilan 10, no. 1 (2015): 18.
Michael Eman Tendean. “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter
Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090/volksgeist.v4i2.5372
Yang Melakukan Malpraktek.” Jurnal Lex Et Societatis 7, no. 8 (2019): 18.
Nusye, KI Jayanti. Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
Sartika Damopolii. “Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan
Malpraktek Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Ke- sehatan.” Jurnal Lex Crimen 6, no. 6 (2017): 15.
Sutopo. Standar Kualitas Medis . Jakarta: Mandar Maju, 2000.