DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
Received : September 2020 Accepted: January 2021 Published : July 2021
Problematika Tiga Kota dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Jakarta, Surabaya, dan Bogor)
Yusuf Perdana 1* , Ajeng Diah Kinanti 2 , Feni Kurniawati 3 , Syahna Ardani 4 1,2,3,4 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
* Email: yusuf.perdana@fkip.unila.ac.id

## Abstract
Covid-19 cases in Indonesia continue to increase sharply, the latest date is on July 22 2020 saw reactive patients reaching 91,751 cases, an increase there were 1,882 cases, deaths due to Covid-19 also increased by 139 people, the accumulative total of cases of death was 4,459 people. Assessment the effectiveness of government policies related to efforts to break the chain of transmission of Covid-19 continues to be carried out, including the implementation of social restriction policies large scale (PSBB) enforced in varios major cities in Indonesia. This study aims to analyze various conditions and problems implementation of large scale social restriction policies (PSBB) to allocating social assistance funds in the cities of Jakarta, Surabaya, and Bogor amidst unstable socio- economic conditions due to the Covid-19 pandemic refers to new habits in living everyday life, remembering these three  big  cities  are  cities  with  the  intensity  of  socio-economic  activities  population  with  a  heterogeneous background. Method which used in research is a qualitative method with collection techniques library data and interviews. The result of the study show that there are pros and cons to application this large scale social policy (PSBB), even the PSBB is considered useless and does not exist because there are still many fields that are still operating,  distribution  of  social  assistance  funds  that  are  considered  a  solution  for  the  community  many  low income earners are still not on target.
Keyword: Covid-19, PSBB, Jakarta, Surabaya, Bogor.

## Abstrak
Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam, data terbaru pada 22 Juli 2020 menunjukkan pasien yang reaktif mencapai 91.751 kasus, peningkatan terjadi sebanyak 1.882 kasus, kematian akibat Covid-19 juga meningkat  139  orang,  total  akumulatif  kasus  kematian  menjadi  4.459  orang.  Pengkajian  kefektifan  kebijakan pemerintah  terkait  upaya  memutus  rantai  penularan  Covid19  terus  dilakukan,  tak  terkecuali  pada  penerapan kebijakan  pembatasan  sosial  bersekala  besar  (PSBB)  yang  diberlakukan  di  berbagai  kota  besar  di  Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai kondisi serta problematika penerapan kebijakan pembatasan sosial bersekala  besar  (PSBB)  hingga  pemberian  alokasi  dana  bantuan  sosial  di  kota  Jakarta,  Surabaya,  dan  Bogor ditengah kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 yang merujuk pada kebiasaan baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mengingat tiga kota besar ini merupakan kota dengan instensitas kegiatan sosial  ekonomi  yang  padat  dengan  latar  belakang  penduduk  yang  heterogen.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan serta wawacara. Hasil penelitian menunjukan adanya pro kontra terhadap penerapan kebijakan sosial bersekala besar (PSBB) ini, bahkan PSBB dianggap  sia-sia  dan  tak  ada  karena  masih  banyaknya  bidang-bidang  yang  tetap  beroperasi,  penyaluran  dana bantuan  sosial  yang  dianggap  solusi  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  pun  masih  banyak  yang  tak  tepat sasaran.
Kata Kunci: Covid-19, PSBB, Jakarta, Surabaya, Bogor.
1. Pendahuluan
Dunia  saat  ini  sedang  mengalami  situasi  darurat  pandemi  Covid-19  ( Corona  Virus Desease 19).  Untuk  mencegah  penyebaran  dan  juga  memutus  penularan  virus  tersebut, Kemendikbud sebagai perwakilan pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
Besar  (PSBB),  yang  diterapkan  pada  berbagai  sektor,  seperti  perekonomian,  sosial,  budaya, keagamaan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya (Gozali, 2020).
Pada  tanggal  31  Maret  2020,  Presiden  Jokowi  mengadakan  Konferensi  Pers  dan mengeluarkan  statement  bahwa,  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Kebijakan ini berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.Seiring dipilihnya kebijakan  PSBB,  Presiden  Jokowi  menegaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  tidak  boleh menerapkan  kebijakan  sendiri-sendiri  di  wilayahnya,  yang  tidak  sesuai  dengan  protokol Pemerintah Pusat.Pemerintah pusat dinilai lambat dalam memberikan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah adanya virus corona (Nasruddin & Haq, 2020).
Pemerintah  menerapkan  peraturan  secara  menyeluruh,  namun  tidak  semua  daerah menerapkan  kebijakan  PSBB.  Dalam  kesempatan  ini  penulis  akan  memaparkan  tentang kebijakan PSBB di daerah Jakarta, Surabaya dan Bogor dimana ketiga kota tersebut merupakan kota besar di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi berakibat pada tingkat penularan  virus  yang  tinggi  pula.  Namun  apakah  penerapannya  sama  di  setiap  daerahnya, dampak  bagi  masyarakat,  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ataupun masyarakat, kemudian keadaaan masyarakat setelah penerapan PSBB di ketiga kota tersebut.

## 1.1. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Virus Corona masuk dalam sub famili Coronavirinae dalam keluarga Coronaviridae. menyerang  sistem  pernafasan  pada  manusia.Virus  corona  yang  menyebabkan penyakit  COVID-19  menginfeksi  paru-paru  dan  mengganggu  pernapasan.Dua  gejala  utama virus  corona  adalah  demam  dan  batuk  kering,  yang  kadang-kadang  dapat  menyebabkan masalah  pernapasan.Batuk  yang  harus  diwaspadai  adalah  batuk  kering  dan  terus menerus.Gejala corona lainnya adalah demam yang lebih dari 37.8 o . Demam ini bisa membuat penderita merasa hangat, dingin, atau kedinginan, sakit tenggorokan serta sakit kepala.Saat ini belum  ada  vaksin  untuk  COVID-19.  Namun,  para  ilmuan  sekarang  telah  mereplikasi  virus, sehingga dapat memungkinkan untuk mendeteksi dini dan melakukan pengobatan pada orang yang  memiliki  virus  tetapi  belum  menunjukkan  gejala. National  Instutes  of  Health (NIH) menyatakan  bahwa  beberapa  kelompok  orang  memiliki  risiko  tinggi  mengalami  komplikasi akibat COVID-19. Kelompok-kelompok ini di antaranya: anak muda, orang berusia 65 tahun atau  lebih,  wanita  yang  sedang  hamil.  Untuk  itu  langkah  paling  tepat  adalah  melakukan pencegahan,  beberapa  cara  pencegahannya  antara  lain:  1)  sering-seringlah  mencuci  tangan dengan sabun dan air selama 20 detik; 2) hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci; 3) hindari kontak dekat dengan orang yang sakit; 4) Lindungi orang lain saat sakit dengan memakai masker maupun karantina mandiri(Fatoni, 2020).

## 1.2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang sering disingkat dengan PSBB adalah peraturan yang  diterbitkan  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  dalam  rangka  percepatan  penanganan COVID-19  agar  dapat  segera  dilaksanakan  di  berbagai  daerah.  Aturan  PSBB  tercatat  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020.  Sekretaris  Jenderal  Kementerian Kesehatan,  Oscar  Primadi  dalam  keterangan  tertulisnya  mengatakan  PSBB  melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 (Sulasih, 2020).

## 2. Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  kualitatif.  Bentuk  yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus sesuai dengan yang disampaikan oleh Robert K Yin (2008) yakni suatu inquiri empiri dengan menelusuri fenomena dalam kehidupan nyata.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kepustakaan  dan wawancara.  Teknik  kepustakaan  digunakan  untuk  mendapatkan  Informasi  dari  buku-buku, karya ilmiah, tesis, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.Wawancara dalam penelitian ini melibatkan masyarakat yang tinggal di tiga kota  besar  tersebut,  yakni  Rayhan  Alfarizi  dan  Septiana  sebagai  wiraswasta  yang  bertempat tinggal di Jakarta, Ratu Rahma Safitri  dan Erni  Handayani selaku wiraswasta di Bogor serta Sukma Indra Cahya dan dan Indari Rochana yang berprofesi sebagai Wiraswasta di Surabaya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1.  Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Masyarakat  untuk  Mencegah  dan Melawan Perkembangan CoronaVirus Disease (Covid-19) 3.1.1 Jakarta
Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  menjadi  salah  satu  wilayah  paling  banyak terjangkit  Covid-19.  Per  tanggal  18  Mei  2020,  terdapat  6.010  orang  positif  Covid-19  dan sebanyak  483  orang  meninggal  dunia.  Hal  ini  membuat  pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta memberlakukan Social Distancing dan Physical Distancing bahkan menerapkan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Gubernur  Provinsi  DKI  Jakarta  mengeluarkan  Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka  Penanganan Corona  Virus  Disease (COVID-19)  di  Provinsi  Daerah  khusus  Ibukota (DKI) Jakarta (selanjutnya disebut “Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020”), yang ditetapkan dan  diundang  pada  tanggal  9  April  2020.  Bentuk  pembatasan  yang  diberlakukan  berupa penghentian sementara aktivitas di tempat kerja atau kantor dengan pengecualian bagi usaha di bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi (TI), keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional (Situmeang, 2020).
Pemerintah  Provinsi  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  pencabutan  ganjil  genap  agar masyarakat  pengguna  transportasi  umum  berkurang  dan  beralih  ke  kendaraan  pribadi.Selain itu, Pemerintah juga memperketat aturan transportasi umum dengan menghimbau masyarakat untuk  menjaga  jarak  antar  penumpang.  Kursi  antar  penumpang  diberi  jarak  satu  hingga  dua meter  dan  jam  operasional  juga  dibatasi,  serta  wajib  menggunakan  masker  di  transportasi umum,  maupun  saat  berjalan  kaki.  Hal  ini  pun  diperkuat  dengan  dikeluarkannya  Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker (Nissa et al., 2020). Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa larangan ojek online untuk  mengangkut  penumpang  yang  dianggap  sangat  merugikan  dan  rawan  tertular  virus Covid-19.  Oleh  karena  itu,  ojek online hanya  boleh  mengangkut  barang.  Kebijakan  itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Hartanto dan Nidya Tajsgoani, 2020).

## 3.1.2. Surabaya
Puluhan  warga Surabaya mendatangi  gedung  DPRD  Surabaya  untuk  meminta penghentian  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  tahap  III.  Alasannya,  kebijakan  itu dianggap  merugikan  warga.Masyarakat  yang  hadir  di  DPRD  Surabaya  tersebut  meliputi perwakilan  ojek  daring,  pedagang  warung  kopi,  becak  motor,  karyawan  yang di  PHK (pemutusan hubungan kerja), dan warga Surabaya yang terdampak PSBB. Menurut M Sholeh salah satu penggagas dalam slogan “Surabaya Menolak PSBB” dasar perpanjangan PSBB tahap  III  ini  hanya  karena  penyebaran  Covid-19  masih  tinggi,  tetapi dampak PSBB I dan II yang membuat banyak warga jatuh miskin karena tidak bekerja tidak dijadikan acuan (Kurniawan Dian, 2020).
Padahal  pada  20  April  2020  Pemerintah  Kota  Surabaya  sebelumnya  sudah  berupaya menyelesaikan  kajian-kajian  sosial  ekonomi  sebelum  nantinya  Gubernur  Jawa  Timur
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
mengajukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  ke  Kementerian  Kesehatan  untuk menanggulangi  wabah  Covid-19.  Muhammad  Fikser  Kadis  Kominfo  Kota  Surabaya mengatakan, saat ini Pemkot mendata ada 35 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya dan angka tersebut masih berpotensi terus meningkat. Sampai pada Gubernur Jawa Timur  Khofifah  Indar  Parawansa  mengadakan  pertemuan  dengan  tiga  kepala  daerah  dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik di Gedung Grahadi, untuk membahas kemungkinan penerapan PSBB di tiga wilayah tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut ketiga kepala daerah sepakat untuk pemberlakuan PSBB (Suminar Agustina, 2020).

## 3.1.3. Bogor
Pemerintah pada wilayah Jawa Barat juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  di  beberapa  daerah.  Pada  wilayah  Pemprov  Jawa  Barat  PSBB  dilakukan  di Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi (Joharudin et al., 2020). Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor sendiri secara resmi mulai diterapkan pada hari Rabu, 15 April 2020 bersamaan dengan wilayah Depok, dan Bekasi (Dharmastuti, 2020).
Upaya  yang  digalakkan  pada  masa  PSBB  Kabupaten  Bogor  salah  satunya  yaitu penutupan tempat wisata. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI) melakukan penutupan sementara  empat  Kebun  Raya  yang  dikelola  LIPI,  yaitu  Kebun  Raya  Bogor,  Kebun  Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya "Eka Karya" Bali. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengeluarkan kebijakan menutup taman kota dari kegiatan berkumpulnya warga sejak  Rabu,  18  Maret  2020.  Urusan  Sterilisasi  juga  terus  digalakkan,  seperti  penyemprotan disinfektan. Dari sektor medis, pemeriksaan kesehatan digelar bagi anggota DPRD Kota Bogor bersama wartawan meliputi tekanan darah, suhu tubuh dan cek darah sebagai upaya pencegahan penyebaran  covid-19  di  Kota  Bogor  (Dino,  2020).Implementasi  kebijakan  PSBB  juga  turut melibatkan  personel  TNI,  Polri,  dan  Dishub  dalam  penegakan  hukum  serta  memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat di lingkungan tersebut. Selain itu Pemkab Bogor juga membuat  buku  pegangan  yang  dapat  diketahui  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  didalamnya, sehingga seluruh elemen dapat menerapkan kebijakan ini dengan baik (Tuti et al., 2020).

## 3.2. Pro dan Kontra Implementasi PSBB Di Tiga Kota (Jakarta, Bogor dan Surabaya) 3.2.1. Jakarta
Problematika  muncul  setelah  adanya  penyebaran  Covid-19  dimana  pemerintah  menetapkan PSBB  sebagai  langkah  revolusioner  dalam  memutus  mata  rantai  penyebaran  dengan mengeluarkan  peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman  PSBB. Jakarta merupakan daerah pertama yang menerapkan PSBB dan kemudian diikuti oleh daerah disekitarnya(Hartanto  dan  Nidya  Tajsgoani,  2020).  Data  deskriptif  berdasarkan  hasil  survei Saiful  Munjani  dalam Research  and  Consulting menunjukan  analisis  kepatuhan  masyarakat, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap PSBB. Respon masyarakat dinilai positif  terhadap  penerapan  PSBB  di  DKI  Jakarta  (Hikmahwati  et  al.,  2020).  Pendapat  lain menyebutkan bahwa penerapan PSBB kurang efektif, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dampak ekonomi yang menurun, kriminalitas, dan kurangnya ketertiban pengguna jalan, serta penerapan PSBB yang mengalami perpanjangan beberapa kali. Ini merupakan bukti bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  belum  maksimal  dan  ekonomi  yang  terpuruk  juga merupakan  salah  satu  penyebab  ketidakefektifan  penerapan  PSBB  di  DKI  (Sulasih,  2020). Dalam  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  PSBB  di  Jakarta  terdapat beberapa dampak negative yang beragam, mulai dari sisi ekonomi, sosial dan sebagainya.
Disisi lain, banyak problematika yang terjadi saat PSBB diterapkan. Salah satunya yaitu yang dialami ojek online di Jakarta. Problematika ini muncul setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Pengendalian  Transportasi  dalam  Rangka
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus  Disease (Covid-19).  Peraturan  ini  menuai  banyak kontroversi dan melemahkan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Gubernur yang dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (c) yang menyebutkan: “Sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang”. Sementara di pasal yang sama, huruf (d) menyebutkan “dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk  kepentingan  pribadi,  sepeda  motor  dapat  mengangkut  penumpang  dengan  ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.” Pasal dalam aturan ini mengabaikan Peraturan Menteri Kesehatan  dan  Peraturan  Gubernur  menunjukan  ketidakpercayaan  dan  tidak  adanya kekompakan dalam pelaksanaan birokrasi guna memutus mata rantai penyebaran Covid – 19 (Hartanto dan Nidya Tajsgoani, 2020).

## 3.2.2. Surabaya
Pelaksanaan PSBB Raya sudah dilakukan sebanyak dua kali dan dalam pelaksanaanya menuai banyak pro kontra dari berbagai pihak. Menurut Joni Wahyuhadi  ketua rumpun kuratif gugus  tugas  penanganan  Covid-19  Jawa  Timur  penegakan  terhadap  pelaksaan  PSBB  di Surabaya  perlu  serius  dan  ditekankan  lagi,  masyarakat  perlu  meningkatkan  disiplin  dalam memberlakukan  hidup  bersih  dan  sehat  (Salman  Ghinan,  2020).  Sedangkan  menurut  wakil DPRD Kota Surabaya Reni AstutiPenerapan PSBB dari tahap I, tahap II dan tahap III juga tak luput dari perdebatan, mengamati dinamika pro-kontra perpanjangan PSBB Surabaya jilid III ini  muncul  karena  penerapan  PSBB  jilid  I  dan  II  dalam  pelaksanaanya  belum  berhasil melandaikan kurva sehingga menimbulkan perbincangan dan bahasan panjang di grup media sosial. Berbagai saran dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat perlu diperhatikan, dan tidak salah jika banyak yang meragukan PSBB jilid III dalam pelaksanaanya akan lebih baik atau perekonomian semakin sulit (FaktaIndonesia.com, 2020).

## 3.2.3. Bogor
Sebelum  Kebijakan  PSBB  Kabupaten  Bogor  diajukan  ke  Menteri  Kesehatan  Terawan Agus Putranto, Pemkot Bogor terlebih dahulu mengkaji terkait dampak ekonomi jika kebijakan tersebut  diterapkan  nantinya.  Wakil  Wali  Kota  Bogor  Dedie  A  Rachim  mengaku  kendala mengajukan  PSBB  baginya  adalah  faktor  ekonomi  yang  harus  dipikirkan  matang-matang karena  terkait  angka  kemiskinan  di  kota  Bogor.  Pasalnya  pihaknya  harus  memikirkan bagaimana  menanggung  beban  kebutuhan  masyarakat  jika  Kota  Bogor  resmi  menerapkan PSBB  (Safir,  2020).  Perbedaan  pandangan  antara  pemerintah  pusat  di  daerah  juga  menjadi penghambat  keberhasilan  implementasi  kebijakan  PSBB  di  Kabupaten  Bogor.Pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan kewenangan penuh dari pusat untuk bisa mengatur daerahnya sendiri  dalam  melaksanakan  kebijakan  PSBB  ini.Bupati  Bogor  Ade  Yasin  meminta kewenangan penuh untuk melakukan tindakan preventif selama penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Pasalnya, Pemkab Bogor masih memiliki kesulitan membuat pembatasan yang lebih ketat karena bertabrakan dengan peraturan pusat. Misalnya, tidak dapat memblokir sebagian jalan untuk memilih siapa yang boleh masuk atau tidak masuk Kabupaten Bogor (Tuti et al., 2020).

## 3.3. Kondisi Masyarakat Pasca Penerapan PSBB

## 3.3.1. Jakarta
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  memperpanjang  masa  PSBB  transisi  karena  kasus positif  Covid-19  masih  terus  bertambah,  sehingga  PSBB  akan  diterapkan  sampai  keadaan membaik.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  melakukan  dua  kali  perpanjangan  masa PSBB  transisi.Masa  PSBB  transisi  berakhirpada  4  Juni.Setelahitu,  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  memutuskan  untuk  memperpanjang  PSBB.  Kemudian,  PSBB  tahap  keempat diperpanjang sampai 2 Juli 2020 dan PSBB inimenjadi PSBB masatransisimenuju new normal
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
di Jakarta. Kebijakan ini akan terus diperpanjang sampai kasus positif Covid-19  menurun (Sari Nursita, 2020).
Dampak dari penerapan PSBB sangat terasa bagi keadaan masyarakat Jakarta terutama di  bidang  ekonomi  dan  bidang  sosial  masyarakatnya.  Pada  bidang  ekonomi  mengalami penurunan  pendapatan  bagi  setiap  masyarakat  yang  bekerja,  karena  adanya  PSBB  membuat beberapa perusahaan, toko,  dan kegiatan perekonomian yang lainnya ditutup  sementara, dan menyebabkan  banyak  karyawan/buruh  kehilangan  pekerjaanya  (Hadiwardoyo,  2020).  Selain itu,  tidak  hanya  dampak  ekonomi  yang  dirasakan  masyarakat  tetapi  juga  keadaan  sosial masyarakat  yang  sangat  tertekan  dengan  adanya  wabah Corona  Virus  Disease (Covid- 19).Banyaknya kasus positif Covid-19 dan meningkatnya kasus kematian membuat masyarakat merasa takut, cemas, dan rasa ketidakpastian dengan adanya wabah ini. Pemerintah melakukan berbagai  upaya  untuk  menangani  dampaks  dari  menurunnya  pendapatan  masyarakat  dengan mengeluarkan bantuan berupa bansos dan bantuan berupa sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan selalu menjaga daya tahan tubuh agar tidak stress dan tetap sehat (Hidayati et al., 2020) .
Dampak  penerapan  kebijakan  PSBB  membuat  kegiatan  perekonomian  terhenti  di beberapa  tempat.  Keadaan  tersebut  membuat  sebagian  masyarakat  Jakarta  harus  mencari pekerjaan  baru  yang  bisa  mereka  lakukan  di  tengah  pandemic  saatini.  Sebagai  contoh  yaitu berjualan dengan memanfaatkan media sosial, barang yang dijual beragam mulai dari pakaian, makanan,  perabotanrumah,  aksesoris,  dansebagainya.  PSBB  yang  dilaksanakan  di  Jakarta ternyata dinilai masyarakat belumberhasil, dengan kata lain mereka merasa masih jauh dari kata stabil. Keadaan tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan peraturan yang dibuat (Septiana, 2020).

## 3.3.2. Surabaya
Setelah  diberlakukanya  PSBB  di  Surabaya,  Pemerintah  Kota  Surabaya  terus menyalurkan bantuan dana sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahap I kepada sekitar 3 ribu lebih kepala keluarga dari total 65.908 warga Surabaya yang menerima bansos tunai dari Kementerian Sosial. Sementara itu pada tahap II akan diberikan kepada 10.033 kepala keluarga yang akan mendapatkan bansos tunai sebesar RP 600 ribu selama tiga bulan, Mei Juni, dan Juli sementara itu, pengambilan bansos dilakukan di Kantor Pos Kebon Rejo (Wijayanto, 2020).  Meskipun  pasien  Covid-19  di  Surabaya  menunjukan  ke  arah  yang  positif  untuk kesembuhan dan kesehatan, namun Pemkot Surabaya terus mengimbau kepada warga untuk terus mencegah penularan Covid-19 di Surabaya dengan terus banyak minum vitamin C, rajin berolahraga  dan  istirahat  teratur  agar  imun  tubuh  tetap  stabil.   Upaya  preventif  ini  memang harus dilakukan untuk mencegah tertularnya virus tersebut.Karena itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap kepada pemimpin perusahaan agar mengizinkan pegawainya keluar saat pagi untuk berjemur di bawah terik matahari minimal 15 menit (Wijayanto, 2020).Longgarnya penerapan Pembatasan Sosial  Berskala Besar (PSBB) di Surabaya menjadi  salah satu  alasan dibalik tingkat penyebaran yang membawa ibu kota pronvinsi Jawa Timur itu ke dalam "zona hitam", menurut pakar kesehatan dan tenaga medis. Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah kasus kumulatif kedua tertinggi di Indonesia, setelah DKI Jakarta, sejak wilayah itu mengalami lonjakan yang tajam pada akhir bulan Mei 2020 (Tambunan, 2020).
Menurut  penuturan  Sukma  Indra  Cahya  yang  berprofesi  sebagai  wiraswasta menjelaskan  selama  penerapan  PSBB  di  kota  Surabaya  kegiatan  perekonomian  di  pasar Sidoarjo tetap berjalan namun dibuka seminggu 3 kali, namun di lingkunganya masih terdapat pasar  malam  dan  masih  banyak  orang-orang  yang  berkerumun  (Cahya,  2020).  Sedangkan menurut Indari Rochana seorang wiraswasta berpendapat bahwa lingkungan tempat tinggalnya di  perum  griya  karya  sedati  PSBB  berjalan  dengan  baik,  meskipun  penerapanya  juga berdampak pada semakin menurunya gaji karyawan (Rochana, 2020).
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
Sementara  itu  dampak  sosial  yang  dirasakan  masyarakat  bahwa  PSBB  tidak  efektif karena  tidak  tegas  dalam  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  pemerintah  dan  masyarakat, karena tidak dibarengi dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat maka pemerintah juga tidak bisa memaksa masyarakat menuruti semua imbauan. Masyarakat akan disiplin jika aturanya jelas, sanksinya juga jelas, dan penegakan hukumnya konsisten (Fatoni, 2020). PSBB telah mampu mengurangi resiko infeksi karena kebijakan tersebut telah mengakibatkan setiap orang  untuk  menahan  diri  untuk  tidak  keluar  dan  bertemu  di  depan  umum.  Namun,  otoritas kesehatan Jawa Timur melaporkan bahwa PSBB belum bisa melandaikan kurva kasus Covid- 19 yang terkonfirmasi di Surabaya (Andriani, 2020).

## 3.3.3. Bogor
Jelang berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi pada 2 Juli 2020,  sektor  perekonomian  di  Kota  dan  Kabupaten  Bogor  mulai  menggeliat.  Salah  satunya, okupansi  hotel  yang  mulai  terkerek  naik  di  angka  57,88  persen.  Menggeliatnya  ekonomi  di masa  PSBB  Proporsional  juga  terjadi  di  Kabupaten  Bogor.  Banyaknya  wisatawan  yang berkunjung ke Puncak membuat okupansi hotel yang sebelumnya stagnan meningkat di angka 40-50 persen (Yosep, 2020).
Pemerintah Kota Bogor mencatat sebanyak 40% warganya kehilangan pekerjaan selama pandemi (Wijaya, 2020). Hal itu karena banyak bidang yang sudah kembali beroperasi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian untuk sektor yang masih belum diperbolehkan kembali beroperasi hanya pendidikan. Sementara, bidang yang mulai dibuka secara perlahan yakni  wisata  dan  olahraga  (Astyawan,  2020).  Selain  itu  PSBB  juga  berdampak  positif  pada perubahan kualitas udara yang cukup signifikan. Pasca penerapan PSBB, pengukuran kualitas udara di beberapa kota di Indonesia mengalami perbaikan kualitas yang signifikan. Kawasan Bogor  mengalami  peningkatan  kualitas  udara  tertinggi  se-Indonesia  selama  periode  Januari hingga April 2020 yaitu sebesar 44,9 persen (Ariatullah, 2020).
Keadaan  di  Kota  Bogor  pada  saat  penerapan  PSBB  cenderung  sepi,  namun  tetap menerapkan protokol kesehatan, karena apabila tidak memakai masker akan dikenakan sanksi seperti menghafal pancasila atau membersihkan sampah di lingkungan sekitar (Safitri, 2020).
Berdasarkan  keterangan  dari  Erni  Handayati  (49  tahun)  seorang  wiraswata,  PSBB Kabupaten Bogor berakibat pada penurunan pendapatan saat berdagang karena sepi pelanggan. Hasil yang didapat dari berdagang pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh  karena  itu,  ibu  Erni  menyiasati  keadaan  tersebut  dengan  cara  menambahkan  barang dagangan yang banyak dicari orang saat ini seperti pot bunga, pupuk dan sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi pasca diterapkannya PSBB relatif sama dengan daerah lainnya seperti orang- orang yang memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya(Handayani, 2020).

## 4. Kesimpulan
Virus  Corona  atau  Covid-19  telah  menyebar  luas  ke  berbagai  wilayah  Indonesia termasuk  tiga  kota  besar  di  Pulau  Jawa  yaitu  Jakarta,  Surabaya,  dan  Bogor.  Sekelumit permasalahan turut mengiringi upaya pemerintah dalam menerapkan PSBB guna mengurangi penyebaran  Covid-19.Penerapan  PSBB  di  awali  dari  Jakarta  yang  pertama  kali  menerapkan PSBB sebagai Ibukota Negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat, kemudian disusul oleh  Bogor  dan  Surabaya.Melalui  kebijakan  PSBB  ini  pemerintah  menutup  tempat-tempat umum  seperti  mall,  tempat  rekreasi,  dan  lainnya  serta  melakukan  sterilisasi.  Banyak  upaya preventif  pula  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  masyarakat.  Bukan  tanpa  kekurangan, kebijakan  PSBB  di  tiga  kotaini  menimbulkan  banyak  pro  dan  kontra.  Penerapan  PSBB  di Jabodetabek sendiri ada yang menilai pelaksanaannya terlambat, ada juga yang menilai sudah cukup  tepat.  Sementara  di  Surabaya  pro  kontra  terjadi  pada  perpanjangan  PSBB,  dimana penerapan  PSBB  jilid  I  dan  II  dinilai  kurang  efektif  melandaikan  kurva  kasus  virus
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
corona.PSBB memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Masyarakat di kota Jakarta mengalami  penurunan  pendapatan  bahkan  kehilangan  pekerjaan,  di  samping  itu  juga mempengaruhi kehidupan sosial dimana masyarakat ketakutan tehadap penyebaran Covid-19 yang cukup besar di  Jakarta. Berbeda dengan Jakarta, penurunan pendapatan masyaramat di Surabaya dan Bogor harus  ditambah lagi dengan ketidakpastian  penjaminan akan kebutuhan hidup oleh pemerintah sehingga masyarakat semakin kesulitan. Meskipun demikian PSBB di kota Bogor nyatanya dapat menurunkan angka kasus penyebaran Covid-19, maka pemerintah kota Bogor terus memperpanjang PSBB di wilayahnya.

## 5. Saran
Perlunya penelitian lebih lanjut terhadap dampak dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai bahan pertimbangan dalam kelanjutan penerapan PSBB atau sebagai literatur ataupun wawasan untuk pemerintah khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

## Daftar Pustaka
Andriani, H. (2020). Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) toward the New Normal Era during COVID-19 Outbreak:  a Mini Policy Review. Journal of Indonesian Health Policy and Administration , 5 (2), 61–65. https://doi.org/10.7454/ihpa.v5i2.4001
Ariatullah, R. (2020). Analisis Big Data dan Birunya Langit Bogor Sebagai Dampak Covid-19 . https://www.radarbogor.id/2020/06/26/analisis-big-data-dan-birunya-langit-bogor- sebagai-dampak-covid-19
Astyawan,  P.  R.  .  (2020).  PSBB  Proporsional  di  Bogor,  Wali  Kota  Nilai  Perekonomian
Perlahan Mulai Pulih. Megapolitan. Okezone. Com . https://megapolitan.okezone.com/read/2020/07/20/338/2249427/psbb-proporsional-di- bogor-wali-kota-nilai-perekonomian-perlahan-mulai-pulih
Cahya, S. . (2020). Interview .
Dharmastuti,  H.  (2020).  Catat!  Ini  Daftar  Aturan  PSBB  di  Bogor,  Depok  dan  Bekasi  yang Berlaku  Hari  Ini. Detik.Com .  https://news.detik.com/berita/d-4977383/catat-ini-daftar- aturan-psbb-di-bogor-depok-dan-bekasi-yang-berlaku-hari-ini
Dino,  O.  (2020). Ragam  Upaya  Bogor  Mencegah  Penyebaran  Virus  Corona . https://foto.kompas.com/photo/read/2020/03/20/15846759024eb/ragam.upaya.bogor.men cegah.penyebaran.virus.corona
FaktaIndonesia.com.  (2020). DPRD  Ingin  PSBB  Surabaya  Jilid  3  Jadi  yang  Terakhir . https://www.faktaindonesianews.com/fakta-peristiwa/24356/dprd-ingin-psbb-surabaya- jilid-3-jadi-yang-terakhir.html#
Fatoni,  A.  (2020).  Dampak  covic  19  dan  kebijakan  PSBB  pemerintah  terhadap  UMKM  di wilayah Wiyung Surabaya. Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah. , 3 (1), 39.
Gozali,  A.  (2020).  Jurnal  Bimbingan  Konseling  Pendidikan  Islam  Coution :  Journal  of Counseling  and  Education  Layanan  Bimbingan  Dan  Konseling  Berbasis  Teknologi Informasi  Pada  Masa  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar). Jurnal  Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Coution : Journal of Counseling and Education , 1 , 36–49.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19. Baskara Journal of Business and Enterpreneurship , 2 (2), 83–92.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92
Handayani, E. (2020). Interview .
Hartanto dan Nidya Tajsgoani. (2020). Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Jurnal Al-‘Adl , 13 (2), 253– 267.
Hidayati, D., Prasojo, A. P. ., Kusumaningrum, D., Surtiari, G. A. ., & Aini, Y. . (2020). Riset dampak  PSBB:  meski  menerima  bantuan  pemerintah,  warga  hanya  mampu  bertahan seminggu. The  Conversation .  https://theconversation.com/riset-dampak-psbb-meski- menerima-bantuan-pemerintah-warga-hanya-mampu-bertahan-seminggu-140180
Hikmahwati, Sangadji, E., & Utami, R. R. M. (2020). Impact Analysis of the Large-Scale Social Restrictions  (PSBB)  Policy  Implementation  in  Jakarta. Journal  Of  Indonesian  Health Policy And Administration , 5 (2), 57–60.
Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19 : Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. Jurnal Perspektif , 4 (1), 44–53.
Kurniawan Dian. (2020). Puluhan warga Surabaya minta PSBB tahap III dihentikan Mengapa? https://www.liputan6.com/tag/psbb-surabaya
Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan  Rendah. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 7 (7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569
Nissa, N. K., Nugraha, Y., Finola, C. F., Ernesto, A., Kanggrawan, J. I., & Alex L. Suherman. (2020). Evaluasi Berbasis Data : Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta. Jurnal Sistem Cerdas , 3 (2), 84–94.
Rochana, I. (2020). Interview .
Safir, M. (2020, April). Angka Kemiskinan Hambat Bogor Siapkan PSBB Lawan Corona. 7 April . https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200407160632-20-491297/angka- kemiskinan-hambat-bogor-siapkan-psbb-lawan-corona
Safitri, R. . (2020). Interview .
Salman  Ghinan.  (2020,  April). Pemkot  Surabaya  telah  lakukan  pencegahan  penyebaran corona,
ini alasan kasus positif masih tinggi . https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/15/14422021/pemkot-surabaya-telah- lakukan-pencegahan-penyebaran-corona-ini-alasan-kasus?page=all Sari Nursita. (2020). Psbb Di Jakarta Diperpanjang 14 Hari. 6 Juni . https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/04/13114051/psbb-jakarta-masa-transisi- kegiatan-sosial-ekonomi-dilakukan-bertahap
Septiana, D. (2020). Interview .
Situmeang,  T.  (2020).  Keberadaan  Denda  Administratif  Terkait  Peraturan  Gubernur  Dki Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Psbb Dalam Penanganan Covid-19 Di  Provinsi  Dki  Jakarta. Jurnal  Hukum:  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan  Melindungi
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v5i2.926 e-ISSN : 2597 -7342
Masyarakat , 6 , 156–169.
Sulasih, R. E. S. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jurnal Binamulia Hukum , 9 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104
Suminar Agustina. (2020). Pemkot Surabaya siapkan kajian sosial ekonomi penerapan PSBB .
Tambunan,  L.  (2020). Covid-19  di  Surabaya  masuk  kategori  ‘Zona  Hitam’,  perilaku  warga ‘seperti tidak ada PSBB.’ https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52905012
Tuti,  R.  W.,  Murod,  M.,  &  Patrianti,  T.  (2020).  Implementation  of  Large-Scale  Social Restrictions Policy ( PSBB ) in Bogor District Government. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 4 (1).
Wijayanto. (2020). Tak sesuai sasaran, 3 ribu penerima Bansos tunai ganti nama penerima . https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/05/19/194993/tak-sesuai-sasaran-3-ribu- penerima-bansos-tunai-ganti-nama-penerima
Yosep. (2020). Jelang Berakhirnya PSBB Transisi, Ekonomi Bogor Mulai Menggeliato Title . https://www.radarbogor.id/2020/06/29/jelang-berakhirnya-psbb-transisi-ekonomi-bogor- mulai-menggeliat/
Wijaya, L. D. (2020). Bima Arya Tolak PSBB Total, Fokus Dampak Ekonomi dan Rendahnya Pemahaman  Warga. https://metro.tempo.co/read/1385420/bima-arya-tolak-psbb-total- fokus-dampak-ekonomi-dan-rendahnya-pemahaman-warga.