## ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BIAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)DI KABUPATEN SAMPANG
Nailah Aka Kusuma, Siti Lutvia nailahakakusuma@gmail.com Universitas Islam Madura

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of efficiency and effectiveness of Street Vendors controlling costs  in  Sampang  Regency.  The  variables  used  in  this  study  are  quantitative  descriptive.  The population in the study was the Sampang district sangunan building market, the sampling in this study  was  from  one  of  the  Street  Vendors  places    that  were  located  around  the  Srimangunan market. Analysis of the data used is to compare the cost of controlling Street Vendors with market Levy  Income  after  the  control  from  2015-2017.  The  results  of  this  study  indicate  that  with  the enforcement  of  Street  Vendors  in  Sampang  District,  it  is  able  to  increase  market  retribution income. The achievement of the efficiency level decreased in 2016 compared to the previous year at 58.60% to 48.28%, but in 2017 it increased to 49.19%. While its effectiveness also increased by 106.84% in 2016 and 119.22% in2017.
Key words: Efficiency, Effectiveness, Cost

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  dan  efektifitas  biaya  penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sampang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kuantitatif  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  adalah  pasar  srimangunan  kabupaten sampang, pengambilan sampel dalam penelitian ini dari  salah satu  tempat  Pedagang Kaki  Lima (PKL)  yang  berada  disekitar  pasar  Srimangunan.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah membandingkan  biaya  penertiban  PKL  dengan  Pendapatan  Retribusi  pasar  setelah  adanya penertiban  dari  tahun  2015-2017.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya penertiban  PKL  di  Kabupaten  Sampang mampu meningkatkan  pendapatan  retribusi  pasar.  Dari pencapaian  tingkat  efiseinsi  mengalami  penurunan  ditahun  2016  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  sebesar  58,60%  menjadi  48,28%,  namun  pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan menjadi  49,19%.  Sedangkan  efektifitasnya  juga mengalami  kenaikan  sebesar  106,84%  di  tahun 2016 dan 119,22% di tahun 2017.
Kata kunci : Efisensi, Efektivitas, Biaya
PENDAHULUAN
Negara memiliki tugas untuk menjaga ketentraman umum dan menjamin ketertiban setiap masyarakat. Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah  dan  rakyat  dapat  melakukan kegiatan  secara  aman,  tertib  dan  teratur (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  2 Pasal  1  Tahun  1993) tentang  pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah. Hal ini  juga  berkaitan  dengan  pelaksanaan kegiatan  jual  beli  yang  terjadi    diluar tempat  yang  diresmikan.  Banyaknya pedagang  kaki  lima  yang  tersebar  di berbagai  sudut  kota  dapat  menimbulkan berbagai  macam  masalah  diantaranya tentang kerapian dan kebersihan lingkungan  tempat  berjualan,  kemacetan lalu  lintas,  dan  berkurangnya  pemasukan
daerah dari sektor retrebusi.
Menurut  Halim  (2012:10)  retribusi daerah  adalah  pembayaran  dari  rakyat kepada  pemerintah  karena  adanyabalas jasa  yang  diterima  dari  pembayaran. Sesuai  dengan  Undang  -  Undang  Nomor 18  tahun  1997  retribusi  terdiri  atas retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha dan  retribusi  perizinan  tertentu.  Dalam penelitian  ini  salah  satu  bentuk  umum retribusi jasa umum adalah retribusi pasar, merupakan  sewa  yang  dibayar  atas pemakaian  toko,  kios,  los,  peralatan  dan penggunaan dalam lingkungan pemerintahan  di  Kabupaten  Sampang.
Bagi  Pemerintah  daerah  retribusi  daerah lebih berarti karena menjadi sumber utama pendapatan suatu daerah. Untuk memaksimalkan  penerimaan  retribusi  ini,
maka pemerintah daerah perlu memanfaatkan  potensi  yang  ada  di Kabupaten Sampang agar bisa dimanfaatkan pedagang khususnya pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan sehingga retribusi pun meningkat. Pedagang  Kaki  Lima  adalah  mereka yang  melakukan  kegiatan  usaha  dagang perorangan  atau  kelompok  yang  dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat  fasilitas  umum,  seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dalam jangka  tertentu  dengan  menggunakan sarana  atau  perlangkapan  yang  mudah dipindahkan,  dibongkar pasang dan mempergunakan  lahan  fasilitas  umum sebagai tempat usahanya. Hal ini tentunya akan  mengakibatkan  ketidaknyamanan masyarakat,  dan  hal  ini  juga  yang mengakibatkan  terganggunya  ketertiban umum,  sehingga  pembentukan  tatanan kota  yang  tertib  menjadi  terkendala, Krisitina (2015).
Proses  tata  ruang,  seringkali  belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan  ruang  untuk  PKL.  Ruang  - ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk  kepentingan  kegiatan  dan  fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan  para  pedagang  kaki  lima berdagang  di  tempat  -  tempat  yang  tidak diresmikan. Seperti  yang  telah  disahkan  dalam PERDA No.3 Tahun 2017tentang, petunjuk  pelaksanaan  peraturan  daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan usahanya
menjadi kegiatan perekonomian sektor formal dan sebagai  upaya  menciptakan  ketertiban, keindahan,  keamanan  dan  kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik.
Untuk itu satuan polisi pamong praja (Satpol PP), merupakan perangkat pemerintah  daerah  dengan  tugas  pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat, sebagai
pelaksana  tugas  desentralisasi  (Undang  -
Undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah,  dalam  pasal  148 ayat 1). Dengan demikian penertiban pedagang  kaki  lima  perlu  dilaksanakan agar dapat menciptakan suatu daerah yang aman rapi dan terkendali. Untuk melaksanakan kegiatan  tersebut tentunya instansi  terkait  membutuhkan  biaya, pembiayaan dari daerah sebagai keperluan transportasi,  BBM,  konsumsi  dan  lain sebagainya, dengan demikian perlu adanya perbandingan antara biaya yang dikelurkan  sebagaimana diperlukan dalam penertiban pedagang kaki lima, penyediaan  tempat  serta  fasilitas  yang cukup  agar  supaya  para  pedagang  dapat berjualan  dengan  aman,  nyaman  dan sesuai kebutuhan.
Pembiayaan  tersebut  tentu  tidak sedikit akan tetapi penertiban sangat perlu dilakukan  disamping  untuk  menjaga ketertiban umum dan kerapian kota hal ini juga  diharapkan  dapat  meningkatkan penghasilan  daerah  dari  sektor  retribusi bisa  maksimal.  Sehingga  upaya  yang dilakukan  pemerintah  Daerah  dan  Dinas terkait dapat terarah dan tepat sasaran demi terwujudnya  lingkungan  yang  kondusif. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui tingkat  efisiensi  dan  efektifitas  biaya penertiban PKL di Kabupaten Sampang.

## TINJAUAN TEORITIS
Kurniawati (2014)
melakukan penelitian  tentang  analisis  efisiensi  dan efektifitas  retrebusi  pasar  daerah  sebagai sumber  pembiayaan  otonomi  daerah  di kota Semarang  periode  2011-2013, jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  berupa  target dan  realisasi  pendapatan,  realisasi  PAD, biaya  operasional  retribusi  pasar.  Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif,  data  kuantitatif  adalah  data  - data yang disajikan dalam bentuk angka - angka.  Data  kuantitatif  dalam  penelitian ini  adalah  tabel  target  dan  realisasi  dari retribusi  pasar,  biaya  pemungutan  dan realisasi pendapatan asli daerah.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah Realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  periode    2011-2013  selalu
mencapai target yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian target dipengaruhi oleh faktor internal (pemerintah)  memulai  upaya  intensifikasi dan  ekstensifikasi  pendapatan  efektifitas retribusi pasar Kota Semarang pada tahun
2011-2013  tergolong  “sangat  efektif”  hal ini dapat dilihat pada rata-rata efektivitasnya  sebesar  100,2%  efisiensi penerimaan retribusi pasar Kota Semarang dinyatakan berhasil dengan nilai rata - rata sebesar  2,68%  atau    tergolong  sangat efisien.
Yuniati  (2015)  melakukan  penelitian tentang  Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  studi  pada  Desa  Argodadi Kecamatan  Sedayu  Kabupaten  Bantul periode  2010-2013,  jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan melakukan observasi dan wawancara,  teknik  pengumpulan  data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel realisasi pendapatan  APBDesa  dari  tahun  2010, 2011, 2012 dan 2013.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah, berdasarkan  hasil  analisis  data  terhadap efisiensi  dan  efektivitas  APBD  Desa Argodadi  tahun  anggaran  2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan  tahun  2010-2012  memiliki kecenderungan  tidak  efisien,  sedang  pada tahun  2013  pada  kriteria  kurang  efisien. Dan  secara  keseluruhan  kinerja  keuangan tidak  efisien  dengan  rata-rata  tingkat efisiensi  diatas  100%  yaitu  sebesar 103,12%.  Efektivitas  kinerja  keuangan tahun 2010-2013 memiliki kecenderungan sangat  efektif  yaitu  dengan  rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.
Berdasarkan naik - turunnya
perkembangan  kinerja  keuangan  APBD Desa  Argodadi  menunjukkan  bahwa kinerja  pendapatan  berfluktuatif  selama  4 (empat)  tahun.  Apabila  dilihat  dari  rasio efisiensi  perkembangan  kinerja  keuangan pemerintah  desa  menunjukkan  penurunan setiap  tahun,  tahun  2011  turun  2,90%, tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun  1,05% berdasarkan rasio efektivitas, maka  perkembangan  kinerja  keuangan
Pemerintah  Desa  Argodadi  sangat baik, karena  pada  tahun    2011  mengalami peningkatan 10,23% dan pada tahun 2013 meningkat17,43%.
Siregar  (2009)  meneliti  tentang Analisis  Efektifitas  Pajak  dan  Retribusi Daerah  sebagai  Pendapatan    Asli  Daerah Sumatra  Utara,  periode  2003-  2007  jenis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder ( time series ) dengan kurun  waktu  tahunan  yang  diperoleh  dari Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan  lembaga  -  lembaga  terkait,  serta berbagai  buku  yang  berhubungan  dengan pendapatan  daerah.  Metode  penelitian dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif,  data  kuantitatif  adalah  data  - data yang disajikan dalam bentuk angka - angka.  Data  kuantitatif  dalam  penelitian ini  adalah  tabel  target,  menganalisis kontribusi dan efektivitasnya setiap tahun pada  pendapatan  asli  daerah  Sumatera Utara.
Berdasarkan  hasil    dari  penelitian diketahui  bahwa  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah  dari  tahun  2003  sampai  2007 adalah    efektif,  berdasarkan  penelitian diketahui  bahwa  konstribusi  pajak  dan retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah  dari  tahun  ke  tahun  yaitu  tahun 2003 sampai 2007 mengalami penurunan. Hal tersebut jelas terlihat dimana konstribusi di tahun 2007 hanya mencapai 51,28% sementara pada tahun 2003 masih bisa mencapai 97,68%.
Kemudian  dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi PAD diketahui bahwa variabel produk domestik regional  bruto  (PDRB)  memberikan pengaruh  yang  positif  terhadap  PAD. Kemudian  dari  pada  itu  juga  diketahui bahwa  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN)  memberikan  pengaruh  yang positif terhadap PAD.

## METODE PENELITIAN Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kuantitatif  deskriptif, menurut  Sugiyono  (2014:08)  Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat
post positivisme , digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada
Kantor  Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Sampang  Jl.  Kusuma  Bangsa No.  10  Sampang.  Waktu  penelitian  ini dilaksanakan pada bulan juli 2018 sampai selesai. Populasi dan Sampel Penelitian Menurut Sugiyono (2014:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wilayah  Pasar  Srimangunan  Kabupaten
Sampanng  beserta  PKL  yang  berada disekitar pasar tersebut. Menurut Sugiyono (2014:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  populasi  tersebut.  Dalam  penelitian ini  sampel  diambil  dari  salah  satu  tempat PKL  yakni  di  sekitar  Pasar  Srimangunan Kabupaten Sampang. Menurut sugiyono (2014:38) Variabel penelitian adalah  segala sesuatu yang  berbentuk  apa  saja  yang  ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah efisiensi  dan  efektifitas,  efisiensi  adalah perbandingan  output  atau  input  yang dikaitkan  dengan  standar  kinerja  biaya penertiban PKL, sedangkan efektifitasnya adalah  tingkat  pencapaian  hasil  program dengan  target  yang  di  tetapkan  sehingga efektifitas  dari  penelitan  ini  adalah  hasil dari  penertiban  yang  dilakuakan  dapat memberi peningkatan
terhadap pendapatan  konstribusi  retribusi  pasar Srimanguan Kabupaten Sampang.
Efisiensi =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 X100%
Sumber  dan  Metode  Pengumpulan data
Sumber data yang digunakan peneliti adalah  data  primer,  Menurut  Sugiyono (2009:402)  Sumber  data  primer  adalah sumber  data  yang  langsung  memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpul data  diperoleh  dalam  bentuk  dokumen realisasi  pendapatan  retribusi  pasar Srimangunan,  serta  mewawancarai  staf administasi keuangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG)  Kabupaten  Sampang terkait perolehan Retribusi pasar Srimangunan pertahun.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2  teknik  pengumpulan  data  sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara  digunakan  oleh  peneliti untuk mendapatkan data secara langsung  tentang  fenomena-fenomena yang  terjadi  di  lapangan  yakni pedagang di Pasar Srimangunan kabupaten  Sampang  serta  PKL  di lingkungan sekitar pasar.
b. Dokumentasi Dokumentasi  merupakan  pelengkap dari  penggunaan  metode  wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui sumber data beberapa dokumen  data  tarif  harga  retribusi pelayanan pasar yang berkaitan dengan masalah  yang  diteliti  yaitu  analisis efisiensi dan efektivitas biaya penertiban  PKL  serta  data  lain berbentuk  gambar  foto  secara  jelas terkait situasi dan kondisi di lapangan.

## Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  adalah metode  analisis  deskriptif,  yaitu  suatu metode  pembahasan  permasalahan  yang sifatnya  menguraikan,  menggambarkan suatu  keadaan  atau  data  dan  menerapkan suatu  keadaan  sedemikian  rupa  sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini  penulis  menggunakan  analisis  data sebagai berikut : 1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen  yang  digunakan
dalam  perbandingan  antara  efisiensi dan efektifitas biaya penertiban PKL.
2. Menganalisis  dan  membandingkan perhitungan  pendapatan  dan  target pendapatan dari tahun 2015-2017.
3. Menghitung  efisiensi  dan  efektifitas dari target,realisasi penerimaan
Retribusi  Pasar  dan  biaya  penertiban PKL berdasarkan rumusnya.
4. Menyimpulkan  hasil  analisis  data tentang proses perbandingan.
5. Memberikan  rekomendasi  atas  hasil analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Data
Penerimaan  retribusi  pasar  mengalami peningkatan    setiap  tahunnya,  data penerimaan  retribusi  pasar  Srimangunan Kabupaten Sampang selama tahun  2015- 2017  dapat dilihat  pada  tabel  4.4  berikut ini:
Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pada setiap  tahunnya  Pendapatan  retribusi pasar  mengalami  peningkatan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  adanya  penertiban PKL  dapat  meningkatkan  pendapatan retribusi  pasar,  memeperlancar  aktifitas jual beli dan aktifitas ekonomi masyarakat. Melalui Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu menggali sumber-sumber keuangan guna memenuhi  pembiayaan  pemerintah  dan pembangunan di Daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari  pajak  daerah, retribusi daerah dan salah satunya adalah Retribusi Pasar.
Efisiensi Biaya Penertiban Efisiensi biaya penertiban PKL merupakan  perbandingan  antara  biaya yang  dikeluarkan  untuk  penertiban  PKL dengan  Perolehan  retribusi  pasar  setelah adanya  penertiban.  Tingkat  efisiensi
biaya penertiban sangatlah penting diketahui  sejauh  mana  kebijakan  dan peraturan yang diterapkan dalam penertiban PKL di sekitar pasar Srimangunan sesuai dengan kondisi yang terjadi  di  lapangan.  Efisiensi  biaya penertiban PKL disekitar pasar Srimangunan dilakukan dengan membandingkan  biaya  yang  dikeluarkan untuk penertiban dengan realisasi penerimaan retribusi pasar setelah adanya penertiban. Dalam hal ini yang termasuk biaya  penertiban  yaitu  biaya  honor personil dan biaya BBM.
Di  dalam  pengukuran  tingkat  efisiensi tolak ukur sesuai dengan criteria penelitian keuangan  Kepmendagri  No.  690.900.327 tentang  pedoman  penelitian  dan  kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

## Efektifitas Biaya Penertiban
Keefektifitasan  adalah  ukuran  berhasil tidaknya  suatu  organisasi  mencapai tujuannya, keefektifitasan digunakan untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Dikatakan  efektif  apabila tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat tercapai, dalam hal ini tujuan adalah target yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan realisasi penerimaan. Tingkat keefektifan tolak  ukur  sesuai  dengan  kereteria penelitian keuangan.
Berdasarkan  pada  Kepmendagri  No. 690.900.327  kriteria  tingkat  efektifitas sebagai berikut:
Retribusi  pasar  merupakan  salah  satu jenis sumber pendapatan daerah Kabupaten  Sampang  yang  diharapkan mampu menjadi sumber biaya pembangunan  daerah.  Besar  kecilnya Retribusi daerah mempengaruhi kapasitas anggaran  dalam  membiayai  pengeluaran baik untuk pembangunan maupun anggaran rutin, untuk melihat pertumbuhan  dari  penerimaan  retribusi pasar  yaitu  dengan  membandingkan anggaran  biaya  penertiban  tahun  yang dikeluarkan  dengan  realisasi  pendapatan retribusi  pasar  tahun  berikutnya  dengan rumus sebagai berikut:

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  data  pada  tabel  4.5  yang menyatakan  tentang  efisiensi  biaya penertiban PKL  di  Kabupaten Sampang, ditemukan  bahwa  tingkat  efisiensi  biaya penertiban  PKL  di  Kabupaten  Sampang naik  pada  tahun 2016  menjadi 8,4%  jika dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya yaitu  sebesar  9,18%.  Pada  tahun  2017 meningkat  kembali  menjadi  7,93%.  Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan daerah.  Akan  tetapi  hal  ini  akan  berbeda jika biaya operasional PKL dibandimgkan dengan selisih antara pendapatan retribusi pasar dengan target pendapatan retrebusi pasar yaitu sebesar 48,28% di tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 58,60% dan naik kembali di tahun  2017  sebesar  49,19%.  Dari pencapaian  ini  naik  turunnya  efisiensi biaya  penertiban  PKL  dipengaruhi  oleh banyaknya  pedagang  musiman  yang tersebar  di  berbagai  tempat  yang  perlu ditertibkan kemudian  di  tempatkan pada tempat-tempat  resmi.  Hal    ini  sesuai dengan  data  wawancara  yang  dilakukan penulis  dengan  Kabid  Penegak  PERDA
“ Tentu  kegiatan  penertiban  ini  mampu memberikan  efek  yang  baik  seperti  yang kita rasakan bersama begitupula masyarakat  dengan  adanya  penertiban PKL ini lingkungan kota lebih rapi, jalan dan trotowar berfungsi dengan semestinya,  lalu  lintas  berjalan  lancar tanpa  adanya  kemacetan,  dan  sesuai dengan  data  DISPERINDAGTAM  yang menunjukkan  bahwa  setiap  bulannya pencapaian  Retribusi  pasar  meningkat meski  terkadang  sedikit  ada  penurunan karena  ini  kemungkinan  dikarenakan adat istiadat masyarakat Madura kususnya Sampang yang masih berpegang teguh terhadap budaya kemaduraan seperti halnya pada bulan - bulan  tertentu  contohnya  Maulid  Nabi, Puasa  Ramadhan,  dan  menjelang  hari raya, pada bulan-bulan tersebut biasanya para  pedagang  berlomba-  lomba  untuk berjualan  maka  dari  itu  pedagang musimanpun  mulai  menjamur  dimana- mana  karena  alasan  kerapian  dan penindakan  penertiban  dengan  berdasar pada peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan  peraturan  daerah  nomer  5 tahun  2013  tantang  penataan  dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka perlu  adanya  penertiban  yang  kemudian memindahkan  pedagang  (PKL)  pada tempat  yang  telah  diresmikan  sehingga kemudian  dapat  ditarik  biaya  sewa tempat.
Kemudian berdasarkan pada tabel 4.7 yang menyatakan  tentang  efektiitas  biaya penertiban  PKL  di  Kabupaten  Sampang, ditemukan  bahwa keefektifan biaya penertiban  PKL  di  Kabupaten  Sampang tergolong  sangat  efektif.  Namun  jika dibandingkan dengan pencapaian keefektifan pertahun mengalami penurunan  dari  123,48%  di  tahun    2015 menjadi    106,84%  di  tahun  2016  dan 119,22% di tahun 2017. Berdasarkan data tersebut penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh faktor tingkat pendapatan pedagang  yang  kurang  mencukupi  untuk menyewa kios - kios resmi. Hal ini seperti yang telah disampaikan beberapa pedagang (PKL) dalam wawancara dengan
penulis  sebagai  berikut “karena  modal berjualan  sedikit  dan  saya  masih  pemula saya  memilih  mencoba  berdagang  di tempat  yang memang  tidak  resmi,  namun ketika  beberapa  bulan  saya  berdagang keuntungan yang saya dapat cukup untuk mengembangkan usaha saya lebih banyak sehingga saya memilih untuk menetap dan menyewa kios saja, disamping  biar  aman tidak  kena razia juga agar pembeli lebih mudah  mengetahui    tempat    saya berjualan,  jadi  sekarang  saya  tidak  perlu berpindah-pindah tempat lagi dan kabur- kaburan  kena  razia  penertiban,  dan sebagai  masukan  kalau  bisa  setelah ditertibkan  harus  ada  pengumuman  dan pemberitahuan  secara  umum  agar  saya tidak kehilangan pembeli”
Dari hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa efisiensi dan efektifitas biaya penertiban Pedagang Kaki
Lima  perlu  dilakukan  sebagai  upaya Pemerintah  Daerah  dalam  meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Jika perolehan dari  setiap  pasar  dapat  meningkat  karena adanya  penertiban  maka  secara  otomatis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang juga mengalami peningkatan hal ini  dapat  membantu  keuangan    daerah tersebut dalam melaksanakan
pembangunan.
Menurut  kurniawati  (2014)  menyatakan dalam  penelitiannya  bahwa  pengelolaan Daerah  yang  baik  akan  berdampak  pada sumber pembiayaan Otonomi Daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan.
Seperti yang telah disahkan dalam PERDA No.  3  Tahun  2017  tentang,  petunjuk pelaksanaan  peraturan  daerah  nomor  5 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa dalam penataan dan pemberdyaan pedagang kaki lima agar dapat mengembangkan usahanya menjadi
kegiatan perekonomian sektor formal dan sebagai  upaya  menciptakan  ketertiban, keindahan,  keamanan  dan  kenyamanan dalam pemanfaatan ruang milik publik.
Adapun  peraturan  Daerah  No  5  Tahun 2011  yang  berbunyi  Retribusi  Daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan
Daerah  yang  penting  guna  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab. Untuk  itu  satuan  polisi  pamong  praja (Satpol PP), merupakan perangkat pemerintah  daerah  dengan  tugas  pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketentraman masyarakat, sebagai
pelaksana  tugas  desentralisasi  (Undang- Undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  dalam  pasal  148 ayat 1).
Dengan  demikian  penertiban  pedagang kaki  lima  perlu  dilaksanakan  sebagai upaya  meningkatkan pendapatan  retribusi pasar  serta  dapat  menciptakan  suatu daerah  yang  aman  rapi  dan  terkendali sehingga  dapat  berkembang  lebih  baik membantu  proses  pembangunan  berjalan dengan lancar.

## KESIMPULAN
Dari  pencapaian    tingkat  efiseinsi mengalami      penurunan  di  tahun  2016 dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya sebesar  58,60%  menjadi  48,28%,  namun pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan menjadi 49,19%. Sedangkan efektifitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 106,84%  di  tahun  2016  dan  119,22% ditahun  2017.  Pencapaian  ini  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal diantaranya  adalah  beberapa  pedagang yang  menolak  ditertibkan,  penyediaan fasilitas  yang  kurang  memadai,  tempat yang  sulit  dijangkau  oleh  pedagang maupun  pembeli,  adanya  pungli,  dan sistim  informasi  yang  kurang  meluas  dan jelas.
Untuk itu pembenahan dalam melaksanakan kegiatan penertiban perlu di evaluasi  secara  serius  melibatkan  Dinas- dinas terkait sehingga peraturan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan  baik,  pencapaian  target  retribusi terus meningkat,  keindahan, kerapian dan kebersihan daerah mudah terkontrol, serta proses  pembangunan  berjalan  dengan lancar.
Penertiban PKL sangatlah perlu dilaksanakan  agar  kebijakan  keputusan dan  Peraturan  Bupati  Sampang  dapat terlaksana dengan baik serta pembanguan terkait  pengalokasian  pemanfaatan  lahan untuk pedagang kaki lima dapat terwujud hal  ini  sesui  dengan  Perda  No.  5  tahun 2011  tentang  Pemanfaatan  pengalokasian Pedagang  Kaki  Lima  disamping  itu penertiban yang dilakukan Dinas SATPOL
PP terbukti mampu meningkatkan pendapatan  retribusi  pasar  Srimangunan maka:
1. Penetapan target kenaikan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Sampang setelah dilakukan penertiban.
2. Kegiatan  pungli  harus  diberantas karena dapat merugikan Daerah.
3. Untuk  penelitian  selanjutnya  tidak hanya  dari  penertiban  saja,  tetapi memperhatikan  unsur  biaya  yang dikorbankan dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi pasar seperti biaya pemungutan
retribusi, biaya  kebersihan, keamanan dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Sanjaya.  (2015). Jurnal  Biaya Operasional  dan  Perencanaan Anggaran.
Darwin.  (  2010). Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah .  Jakarta.  Mitra wacana media.
Halim Abdul, Muhammad  Syam Kusufi.
(  2014). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta. Salemba Empat.
Kurniawati. (2014). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kota Semarang .  Skripsi-S1  UDINUS Semarang. Mulyadi.(2012). Akuntansi Biaya . Universitas Gadjah Mada. Edisi 5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor  2  Pasal  1  Tahun  1993, tentang Pembinaan dan Ketertiban di Daerah. Diakses pada tanggal 27
juni 2018.
Peraturan Daerah Kota  Sampang Nomor 4 Tahun (2004). Tentang Retribusi Pasar .
Peraturan Daerah Kota  Sampang Nomor 5 Tahun (2011). Tentang RetribusiPasar. Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  ( 2017). Tentang Petunjuk Peraturan Daerah . Nomor 5 tahun 2013 Tentang    Penataan  dan Pemberdayaan  Pedagang  Kaki Lima.
Siregar.  Amir  Siregar  (2009). Analisis Efektifitas  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Sebagai  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  Sumatera  Utara. Skripsi-S1 USU (Universitas
Sumatera Utara).
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian. Alfabeta. Bandung.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun  1999, tentang Retribusi Daerah .
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004, tentang Pemerintah Daerah .
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000,
Tentang Retribusi Daerah.
Yuniati  (2015). Analisis  Efisiensi  dan Efektivitas  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa)
Argodadi Kecamatan Sedayau Kabupaten  Bantul .  Jurnal  ISBN Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.