……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
Oleh Salihi 1 , Ignasius Ridwan Hutauruk 2 , Hasnarika 3 1,2,3 Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang Email: 1 salihi@Stie-Pembangunan.ac.id , 2 iii.ignasius@gmail.com ,
3 hasnarika201189@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research was to determine the effect of accountability and transparency on local government performance in the Regional Work Units (SKPD) of Bintan Regency. The method used in this research is quantitative associative method. Respondents in this study were sub-district employees in Bintan Regency as many as 39 people. Methods of data collection is done by using a questionnaire. The data analysis method used in this study is multiple linear regression using SPSS Ver.25. The conclusions obtained indicate that accountability and transparency affect the performance of local governments. The better the accountability and transparency implemented by  Bintan  Regency,  the  better  the  performance  of  the  local  government.  The  results  of  the discussion  show  that  there  is  a  partial  and  simultaneous  influence  between  accountability  and transparency  on  local  government  performance.  This  explains  that  accountability  and transparency have succeeded in increasing the performance of local governments with a value of 41.6%.
Keywords: Accountability, Transparency, Performance

## PENDAHULUAN
Mardiasmo (2018) menyatakan
terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia disebabkan  oleh  tata  cara  penyelenggaraan pemerintahan  yang  tidak  dikelola  dan  diatur secara  baik.  Akibatnya  timbul  berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli  dalam  kegiatan  ekonomi,  serta kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang memburuk.  Masalah-masalah  tersebut  juga menghambat  proses  pemulihan  ekonomi  di Indonesia  sehingga  jumlah  pengangguran semakin  meningkat,  jumlah  penduduk  miskin bertambah,  tingkat  kesehatan  menurun,  dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik- konflik  di  berbagai  daerah  yang  dapat mengancam  persatuan  dan  kesatuan  negara Republik  Indonesia.  Seluruh  kondisi  saat  ini pun  menunjukkan  masih  berlangsungnya
praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat  terlaksananya  agenda-agenda reformasi.
Permasalahan yang berhubungan dengan  kinerja  pemerintah  daerah  adalah buruknya  kinerja  pelayanan  publik.  Dimana keluhan  masyarakat  beberapa  tahun  terakhir yang berkaitan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  menduduki  peringkat pertama  masih  keluhan  mengenai  kinerja pemerintah  daerah.  Ketua  Ombudsman  RI, Mokhammad  Najih  menyampaikan  bahwa sepanjang tahun 2021 jumlah laporan masyarakat  yang  masuk  ke  Ombudsman  RI sebanyak  7.186  laporan  dan  instansi  yang paling  banyak  dilaporkan  adalah  Pemerintah Daerah yakni sebanyak 2.945 (40,99%).
Syahrida (Nasution, 2018) menjelaskan bahwa  dari  sekian  banyak problem yang  ada
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
pada  pemerintah  daerah  salah  satunya  adalah masalah  tentang  akuntansi.  Pernyataan  ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada  masing-masing  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  perlu  dilakukan  secara  cermat agar  dapat  menyelesaikan  kendala-kendala pada akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi  keuangan  secara  memadai.  Lebih lanjut  Mardiasmo  (2018)  menyampaikan sistem  pertanggung-jawaban  keuangan  suatu institusi  dapat  berjalan  baik,  apabila  terdapat mekanisme  pengelolaan  keuangan  yang  baik pula.
Akuntansi sektor publik masih terbilang baru  dalam  bidang  akuntansi,  namun  dalam waktu  yang  relatif  singkat  akuntansi  sektor publik  telah  mengalami  perkembangan  yang sangat  pesat.  Untuk  pencapaian  kinerja pemerintah  daerah  yang  baik  maka  era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan akuntabilitas  ( accountability )  dan  keterbukaan ( transparancy )  dalam  proses  pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang baik. Dimana kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi  logis  dalam  penerapannya  pada pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja  pemerintah  daerah,  lebih  lanjut Kusumastuti (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia  penyelenggaraan  kegiatan  publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Semakin  baik  pelaksanaan  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan daerah  maka  kinerja  pemerintah  daerah  akan semakin  baik.  Dengan  kata  lain,  akuntabilitas dalam  dunia  birokrasi  instansi  pemerintah diwajibkan untuk  menyajikan dan melaporkan serta  dapat  mempertanggungjawabkan  segala
kegiatannya  terutama  di  bidang  administrasi keuangan  agar  dapat  diketahui  pertanggung- jawabannya kepada publik.
Kemudian transparansi dapat berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Tanjung (2014) menyampaikan bahwa transparansi  adalah  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat membantu  mengurangi  peluang  kecurangan seperti  korupsi  dan  lainnya  di  kalangan pemerintah  karena  terlihat  secara  jelas  semua proses  dan  hasil  dari  kegiatan  aktivitas  yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan  adanya  kinerja  pemerintah keuangan daerah yang akurat akan menciptakan pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel dalam  setiap  kegiatan  sehingga  kegiatan pemerintah  dapat  meningkatkan  kesejahteraan rakyat dan menyebabkan pengelola pemerintahan  akan  bekerja  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada,  dan  pada  akhirnya  akan mampu  menghasilkan  kinerja  pemerintahan dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas  dan  Transparansi  Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan .

## LANDASAN TEORI Akuntansi
Akuntansi  berasal  dari  kata  asing  “ to account ”  yang  artinya  menghitung  atau mempertanggungjawabkan  sesuatu  yang  ada kaitannya dengan pengolahan bidang keuangan dari  suatu  perusahaan  kepada  pengelola  untuk menjalankan  kegiatan  perusahaan  (Sujarweni, 2019). Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
memberikan  laporan  kepada  para  pengguna informasi  akuntansi  atau  kepada  pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  ( stakeholders ) terhadap  hasil  kinerja  dan  kondisi  keuangan perusahaan. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa  bisnis,  dimana  informasi  bisnis dikomunikasikan  kepada stakeholders melalui laporan akuntansi (Hery, 2017).

## Akuntabilitas
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  71  Tahun  2010  menyatakan  bahwa akuntabilitas  merupakan  mempertanggung- jawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik. Kemudian  Mahmudi  (2019)  mendefinisikan akuntabilitas  merupakan  kewajiban  agen (pemerintah)  untuk  mengelola  sumber  daya, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  sumber  daya  publik  kepada pemberi mandat ( principal ).
Prinsip Akuntabilitas Menurut  Lembaga  Administrasi  Negara (LAN)  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) bahwa dalam akuntabilitas  perlu  memperhatikan  prinsip- prinsip sebagai berikut:
1. Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan seluruh  staf  instansi  untuk  melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus  merupakan  suatu  sistem  yang  dapat menjamin  penggunaan  sumber  daya  secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus  menunjukkan  tingkat  pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai  katalisator  perubahan  manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode
dan teknik
pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## Jenis-Jenis Akuntabilitas
Mahmudi  (2019)  mengemukakan  bahwa akuntabilitas  publik  terdiri  atas  dua  jenis diantaranya  akuntabilitas  vertikal  ( vertical accountability )  dan  akuntabilitas  horizontal ( horizontal accountability ).
1. Akuntabilitas vertikal ( vertical accountability ),  merupakan  pertanggung- jawaban  atas  pengelolaan  dana  kepada otoritas yang  lebih  tinggi,  misalnya pertanggungjawaban  unit-unit  kerja  (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat,  dan  pemerintah pusat  kepada  MPR.  Setiap  petugas  publik baik  individu  maupun  kelompok  secara bertahap  akan  memberikan  pertanggung- jawabannya  kepada  atasannya  mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan  kegiatan  secara  terstruktur maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. 2. Akuntansi horizontal ( horizontal accountability ), adalah pertanggung- jawaban  kepada  publik  secara  luas.  Setiap lembaga  negara  baik  pemerintah  daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan  pertanggungjawabannya  atas semua amanat yang diterima dan dilaksanakannya untuk diberitahukan kepada masyarakat.
Indikator Akuntabilitas Publik
Mahmudi  (2019)  menyampaikan  bahwa akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator sebagai berikut:
1. Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana  publik  harus  dilakukan  secara  benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas manajerial, merupakan pertanggungjawaban  lembaga  publik  untuk melakukan  pengelolaan  organisasi  secara efektif  dan  efisien.  Akuntabilitas  dapat
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
diartikan  sebagai  akuntabilitas  kinerja ( performance  accountability ).  Inefisiensi organisasi  publik  adalah  menjadi  tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh  dibebankan  kepada  klien  atau costumer-nya
3. Akuntabilitas  program,  terkait  dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat  dicapai  atau  tidak,  dan  apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan  hasil  yang  optimal  dengan biaya  minimal.  Lembaga-lembaga  publik harus  mempertanggung-jawabkan  program yang telah dibuat  sampai  pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas  kebijakan,  terkait  dengan pertanggungjawaban  lembaga  publik  atas kebijakan-kebikan  yang  telah  diambil. Lembaga-lembaga  publik  hendaknya  dapat mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

## Transparansi
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  71  Tahun  2010  menyatakan  bahwa transparansi  berarti  memberikan  informasi keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2018) menyampaikan  bahwa  transparansi  adalah keterbukaan  ( opennesess )  pemerintah  dalam memberikan  informasi  yang  terkait  dengan aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.  Pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya  yang  digunakan  sebagai  pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

## Prinsip-Prinsip Transparansi
Transparasi merupakan salah satu prinsip Good  Governance .  Pasaribu  (Auditya et  al ., 2013) mengatakan bahwa transparansi dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Artinya,  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik  secara  langsung  dapat diperoleh  oleh  mereka  yang  membutuhkan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang dicapai.  Selanjutnya  Werimon (Auditya et  al ., 2013) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual  dalam  membangun  transparansi organisasi publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:
1. Adanya sistem pelaporan keuangan.
2. Adanya sistem pengukuran kinerja.
3. Dilakukannya auditing sektor publik.
4. Berfungsinya  saluran  akuntabilitas  publik ( channel of accountability ).

## Indikator Transparansi
Transparansi  berarti  keterbukaan  dalam memberikan  informasi  tanpa  ada  yang dirahasiakan  oleh  pengelola  kepada  para pemangku  kepentingan.  Mardiasmo  (2018) menyampaikan  indikator  transparansi  adalah sebagai berikut:
1. Invormativeness (informatif),  merupakan pemberian  informasi,  berita,  penjelasan mekanisme,  prosedur,  data,  fakta,  kepada stakeholders yang  membutuhkan  informasi secara jelas dan akurat.
2. Openness (keterbukaan),
merupakan keterbukaan  informasi  publik  memberi  hak kepada setiap orang untuk dapat memperoleh  informasi  dengan  mengakses data  yang  ada  di  badan  publik,  dan menegaskan  bahwa  setiap  informasi  publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
3. Disclosure (pengungkapan),  merupakan pengungkapan  kepada  masyarakat  atau publik  ( stakeholders )  atas  aktifitas  dan kinerja finansial Kinerja Pemerintah Daerah Berrdasarkan  Badan  Pendidikan  dan
Pelatihan Keuangan (Depkeu, 2014) menyampaikan bahwa kinerja instansi pemerintah  merupakan  gambaran  mengenai pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan  instansi pemerintah  sebagai  penjabaran  dari  visi,  misi dan  strategi  instansi  yang  mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan program  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.
Bastian (2017) menyampaikan kinerja ( performance ) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi organisasi  yang  tertuang  dalam strategic planning suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Mahsun  (2016)  menyatakan  terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu:
1. Analisis  Anggaran,  adalah  pengukuran kinerja  yang  dilakukan  dengan  cara membandingkan anggaran dengan
realisasinya.  Hasil  yang  diperoleh  berupa selisih  lebih  ( favourable  variance )  atau selisih  kurang  ( unfavourable  variance ).
Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat  finansial.  Data  yang  digunakan untuk  dasar  analisis  adalah  anggaran  dan laporan realisasi anggaran.
2. Analisis Rasio Laporan Keuangan, merupakan  alat  yang  digunakan  dalam memahami  masalah  dan  peluang  yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja didasarkan atas penghitungan rasio-rasio keuangan,
misalnya  rasio  likuiditas,  rasio  aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar.
3. Balanced Scorecard Method , yakni pengukuran  kinerja  dengan  berbasis  pada
aspek  finansial  dan  nonfinansial.  Dimana dimensi  pengukuran  mencakup  4  (empat) perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif  pelanggan,  perspektif  proses bisnis  internal  dan  perspektif  inovasi pembelajaran.
4. Performance Audit, adalah pengukuran dan pemeriksaan  kinerja  dengan  berdasarkan pada  ukuran  ekonomi,  efisiensi  dan efektivitas.  Ekonomi  berkaitan  dengan pengukuran  seberapa  hemat  pengeluaran yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya.

## Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Halim  &  Kusufi  (2017)  menjelaskan bahwa  terdapat  beberapa  komponen  dalam pengukuran kinerja keuangan diantaranya: 1. Ekonomi, adalah hubungan antara pasar dan masukan  ( cost  of  input ).  Dengan  kata  lain, ekonomi  adalah  praktik  pembelian  barang dan  jasa  input  dengan  tingkat  kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan.
2. Efisiensi, merupakan hal penting dari ketiga pokok  bahasan value  vor  money .  Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibanding input , maka semakin  tinggi  tingkat  efisiensi  suatu organisasi.
3. Efektivitas,  adalah  ukuran  berhasil  atau tidaknya  suatu  organisasi  dalam  mencapai tujuannya.  Apabila  organisasi  berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode bersifat asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  atau hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
berlandaskan pada filsafat positivisme , digunakan  untuk  meliputi  pada  populasi  atau sampel tertentu.
Populasi dan Sampel

## Populasi
Dalam  penelitian  ini,  responden  yang dianggap  tepat  dengan  tujuan  penelitian  ini adalah  bendahara  pengeluaran  pada  SKPD Kabupaten Bintan sebanyak 39 orang.

## Sampel
Sampel  penelitian  ini  adalah  mengambil 100%  jumlah  populasi  yakni  bendahara pengeluaran  pada  SKPD  Kabupaten  Bintan sebanyak 39 orang responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan beberapa metode berikut: a. Observasi,  dimana  penulis  melakukan pengamatan  langsung  ke  lokasi  penelitian pada SKPD Kabupaten Bintan.
b. Kuesioner,  yaitu  penelitian  ini  digunakan untuk  menggali  data  tanggapan  bendahara pengeluaran SKPD Kabupaten Bintan yang dituangkan ke dalam setiap butiran pertanyaan.  Pegawai  cukup  memberikan tanda checklist dikolom yang  disediakan. c. Kepustakaan,  yaitu  penulis  melakukannya dengan  cara  mengumpulkan,  mempelajari teori-teori, artikel, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat peneliti.

## Teknik Analisis Data Uji Regresi Linear Berganda
Dalam  regresi  linier  berganda  terdapat asumsi  klasik  yang  harus  terpenuhi,  yaitu residual  terdistribusi  normal,  tidak  adanya suatu  uji  multikolnearitas  dan  tidak  adanya heteroskedastisitas pada model regresi.
Uji Parsial (Uji t)
Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel,  kriteria  pengambilan  keputusan  yaitu sebagai berikut:
- Ho diterima jika t hitung < t tabel pada α = 5% atau dengan nilai sig. > 0.05.
- Ha diterima jika t hitung > t tabel pada α = 5% atau dengan nilai sig. < 0.05.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  atau  uji  koefisien  regresi  secara bersamaan  digunakan  untuk  penelitian  dalam mengetahui  apakah  secara  bersama-sama variabel  independen  berpengaruh  signifikan terhadap variable dependen.
- Apabila F hitung > F tabel atau probabilitas <  nilai  signifikan  (Sig  <  0,05),  maka  Ho ditolak dan Ha diterima.
- Apabila F hitung < F tabel atau probabilitas >  nilai  signifikan  (Sig  >  0,05),  maka  Ho diterima dan Ha ditolak.
Anaslisis Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi
merupakan kuadrat  dari  koefisien  korelasi  sebagai ukuranuntuk  mengetahui  kemampuan  dari masing-masing variabel yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Kinerja
Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa akuntabilitas  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dimana diperoleh nilai t hitung 3,026 > t tabel 2,028  dan  nilai  signifikansi  0,005  <  0,05.  Hal ini  menjelaskan  semakin  baik  akuntabilitas yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  maka  akan semakin  meningkatnya  kinerja  Pemerintah Daerah. Sehingga hasil penelitian menunjukkan hipotesis  akhir  dari  pengujian  ini  yaitu  Ha diterima dan Ho ditolak.
Diketahui  hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Umar et  al .  (2022)  bahwa  akuntabilitas berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Akuntabilitas tinggi  pada  pengelolaan  keuangan  diharapkan dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  sehingga  menciptakan iklim investasi yang baik. Dengan menjalankan asas  akuntabilitas  sebagai  kewajiban  pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan ( disclosure ) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
tanggungjawabnya kepada pihak-pihak pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggung jawaban  tersebut  maka  kualitas  kinerja pemerintah daerah baik dari sisi financial dapat meningkat  dan  menjadi  lebih  baik  guna mendorong terwujudnya good governance . Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa transparansi  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dimana diperoleh nilai t hitung 3,054 > t tabel 2,028  dan  nilai  signifikansi  0,004  <  0,05.  Hal ini menjelaskan semakin baik transparansi yang dimiliki  Pemerintah  Daerah  maka  akan semakin  meningkatnya  kinerja  Pemerintah Daerah. Sehingga hasil penelitian menunjukkan hipotesis  akhir  dari  pengujian  ini  yaitu  Ha diterima dan Ho ditolak
Diketahui  hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh Turalaki et al . (2017) bahwa transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  di  Dinas  Pendapatan  Kabupaten Minahasa  Selatan.  Secara  teoritis  pemerintah harus  menangani  dengan  baik  kinerjanya dengan  memperhatikan  2  aspek  transparansi, yaitu  (1)  komunikasi  publik  oleh  pemerintah, dan  (2)  hak  masyarakat  terhadap  akses informasi.  Transparansi  harus  seimbang, menyangkut  kebutuhan  akan  kerahasiaan lembaga  maupun  informasi-informasi  yang mempengaruhi hak privasi individu. Transparansi akan terwujud apabila pemerintah bersedia  untuk  menginformasikannya  kepada masyarakat atau DPRD bagaimana dana publik digunakan  atau  dikelola  dalam  kegiatan  dan program pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk  memberikan  informasi  keuangan  dan informasi  lainya  yang  akan  digunakan  untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Bintan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  diketahui  bahwa besarnya nilai F hitung sebesar 14,515 dengan taraf  signifikan  sebesar  0,000.  Hal  ini  dapat dibuktikan dari nilai F hitung 14,515 > F tabel 4,11  dan  nilai  signifikansi  (Sig.)  0,000  <  0,05 maka  Ho  ditolak  Ha  diterima,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  akuntabilitas  dan transparansi  secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  Pemerintah  Daerah.  Dimana  hasil pengujian koefisien determinasi untuk keseluruhan  variabel  didapat  nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 41,6%.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Akuntabilitas  (X 1 )  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah di Kabupaten Bintan.
2. Transparansi  (X 2 )  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah daerah di Kabupaten Bintan.
3. Akuntabilitas  dan  transparansi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
Saran 1. Bagi pemerintah Kabupaten Bintan sebagai institusi  pemerintah  yang  memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan  penelitian  ini  sebagai  bahan masukan  dan  juga  pertimbangan  untuk memperhatikannya akuntabilitas dan transparansi  pada  pengelolaan  keuangan daerah di setiap SKPD pemerintah Kabupaten  Bintan  dan  pada  akhirnya  akan meningkatkan  kinerja  pemerintah  secara keseluruhan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah.
2. Kepada pegawai atau pejabat yang ada pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Bintan  yang  berada  pada  bidang  akuntansi atau pembukuan diharapkan hasil penelitian ini  dapat  dijadikan  sebagai  alat  evaluasi dalam  peningkatan  kinerja.  Peningkatan kemampuan  melalui  berbagai  hal  sehingga mampu meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.
3. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mampu untuk menambah variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, karena penelitian ini  hanya  berfokus  terhadap  akuntabilitas dan  transparansi.  Selanjutnya  penelitian yang akan datang juga diharapkan menambah  respondennya  agar  data  yang dihasilkan  dapat  digeneralisasikan  pada lingkup yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Adrianto, N. (2017). Good e- Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e- Government . Bayumedia Publishing.
[2] Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek (15th  ed.). Rineka Cipta.
[3] Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik . Erlangga.
[4] Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS . Universitas Diponegoro.
[5] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Teori, Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor Publik . Salemba Empat.
[6] Harahap, S. S. (2018). Analisis Kritis Atas Laporan  Keuangan (Keempat  Be).  Raja
Grafindo Persada.
[7] Hery.
(2017). Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive
Edition . PT. Grasindo.
[8] Husein,  U.  (2014). Metode  Penelitian . PT. Raja Grafindo.
[9] Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T.  D.  (2018). Intermediate  Accounting (IFRS Edition) (2nd ed.). WILEY.
[10] Mahmudi.  (2019). Manajemen  Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN.
[11] Mahsun,  M.  (2015). Akuntansi  Sektor Publik . BPFE.
[12] Mardiasmo.  (2018). Akuntansi  Sektor Publik . ANDI.
[13] Moeheriono. (2018). Pengukuran Kinerja Berbasis  Kompetensi (Revisi).  Rajawali Press.
[14] Rivai,  V.  (2015). Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan . Rajawali Press.
[15] Samryn,  L.  M.  (2015). Pengantar Akuntansi  (Edisi  IFRS) .  PT.  Raja Grafindo Persada.
[16] Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D . Alfabeta.
[17] Sujarweni,  W.  (2019). Analisis  Laporan Keuangan :  Teori,  Aplikasi,  &  Hasil Penelitian . Pustaka Baru Press.
[18] Sunyoto, D. (2016). Metodologi Penelitian . PT. Refika Aditama.
[19] Susilowati,  L.  (2016). Mahir  Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang .
Kalimedia.
[20] Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2016). Accounting . Cengage
Learning.
[21] JURNAL:
[22] Komang Andrian Utama Putra, & I Ketut Suryanawa. The  Effect  of  Accountability and  Transparency  on  Effectiveness  of Government School Operational Assistance Funds Management . European Journal  of  Business  and  Management Research, Vol.7, Issue 4. July 2022.
[23] Shinta  Turalaki,  Jantje  J.  Tinangon,  & Heince R. N. Wokas. Pengaruh akuntabilitas  dan  transparansi  publik terhadap  kinerja  pelayanan  di  Dinas Pendapatan Kabupaten Bintan Minahasa
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
Selatan . Jurnal EMBA, Vol.5, No.2. Juni 2017. ISSN : 2303-1174.
[24] Suriana. The Influence Of Accountability
And Transparency Of Financial Management  Of  Village  Funds  On Village  Government  Performance  In Kotarih  Baru  Village  Kotarih  District Sergai  Regency .  International  Journal  of Educational  Review,  Law  And  Social Sciences-IJERLAS. E-ISSN: 2808-487X.
[25] Ulfa, Abdul Rahman Mus, Subhan, Muh. Abduh,  &  Nur  Wahyuni. Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat
Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Pada
Kantor  DPRD  Kabupaten  Enrekang . Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 5 No. 2, April 2022. e-ISSN : 2622-6383.
[26] Zulkifli  Umar,  Cut  Fittika  Syawalina,  & Khairunnisa. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi  terhadap  kinerja  instansi Inspektorat  Aceh .  KOLEGIAL-Vol.6, No.2.  Desember  2018.  P-ISSN  2088- 5644; E-ISSN 2614-008X.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN