## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
(Studi tentang Program Keluarga Harapan Di Kota Palembang)
Kiagus Muhammad Faisal 1 , Jumroh 2
1) Staf  Dosen pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Gunadarma Jakarta
2) Staf  Dosen pada Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas
Sjakhyakirti Palembang
Email : faisal@yahoo.co.id , ahmadjumroh@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab belum efektifnya implementasi  kebijakan  pemberdayaaan  masyarakat  miskin,  melalui  proses Implementasi Program Keluarga Harapan”. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  metode    kualitatif, karena  peneliti  sendiri  terlibat  langsung  dalam  proses  penelitian  ini,  termasuk  sebagai participant observation . Desain penelitian ini menggunakan ”desain deskriptif analitik”, yaitu  metode  meneliti  suatu  obyek  peristiwa  pada  masa  sekarang.Hasil  penelitian menunjukan  bahwa,  belum  efektifnya  implementasi  kebijakan  pemberdayaan masyarakat  miskin.  Hal  ini  disebabkan,  belum  efektifnya  3  (tiga)  faktor  lingkungan implementasi,  yaitu  :  1)  Aktor  dan  arena,  dimana  aspek  utama    keterbatasan kemampuan  masyarakat  miskin  dalam  mengelola  potensi  sumber  daya  yang  tersedia dalam  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  miskin.  2)  Struktur-struktur  organisasi dan  norma-norma  birokrasi,  dimana  aspek  utama  penyebabnya,    secara    struktur Program  Keluarga Harapan, tidak dikaitkan dengan kelembagaan masyarakat  yang ada di  setiap  Kecamatan,  3)  Jaringan-jaringan  komunikasi  dan  mekanisme-mekanisme penyesuaian,  dimana  aspek  utama  penyebabnya,  belum  efektifnya  komunikasi  dan hubungan  antara  aktor  dengan  elit  Kecamatan,  Kelurahan,  stakeholders  dan  opinion leader.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Miskin

## A. PENDAHULUAN
Penelitian  ini    ditujukan  untuk menganalisis  data/informasi  empiris  dari  proses
Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Masyarakat  miskin  (Studi  tentang  Program Keluarga  Harapan di  Kota Palembang). Secara umum, Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan masalah kebutuhan pendidikan dan  kesehatan  anak,  terutama  bagi  penduduk miskin di Kota Palembang.
Keberhasilan  suatu  kebijakan  publik  sangat tergantung  dari  implementasinya.  Implementasi kebijakan  publik  merupakan  suatu  proses tindakan pemerintah dalam rangka memenuhi
kepentingan dan  kebutuhan masyarakat sebagai upaya penyelesaian masalah publik, isue publik dantujuanpublik.
Masalah  publik  aktual  dalam  pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah, adalah masalah kemiskinan. Dalam konteks penanggulangan  kemiskinan,  dilakukan  melalui pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam suatu  kebijakan  yang  terintegrasi,  terkoordinasi dan sinergi, dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah,  pelaku  ekonomi  dan  masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Smith  dan  Grindle dalam Wahab  (1990  :
150), menyatakan ”masalah implementasi
Pen tunai
kebijakan  merupakan  masalah  krusial,  bahkan menjadi batu sandungan terberat dan serius bagi efektivitas  kebijakan  pembangunan  di  bidang sosial ekonomi di negara-negara ketiga”.
Implementasi kebijakan melalui Program  Keluarga  Harapan,  dilaksanakan  di Kota  Palembang  tahun  2018.  Program  ini bertujuan  untuk  mempercepat  terwujudnya kemandirian  masyarakat  melalui  peningkatan kapasitas  masyarakat,  pemerintah  lokal,  serta penyediaan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi.  Selama  ini,  implementasi  kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Keluarga Harapan belum efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat danmengurangi kemiskinan.
Hal ini disebabkan, belum dilibatkannya secara langsung masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan bersama perumusan dan penetapan  program.  Dalam  pelaksanaan  politik desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  masyarakat merupakan  pilar  utama  pembangunan  dan pemberdayaan, karena pemberdayaan masyarakat merupakan  hak  rakyat.  Disamping  itu,  belum efektifnya  hubungan  antara  pemerintah  dengan pemerintah  daerah  dalam  proses  pelaksanaan kegiatan  program,  karena  terbatasnya  peran pemerintah  daerah.  Hubungan  yang  dibangun dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, sejalan dengan pelaksanaan  politik  desentralisasi  dan  otonomi daerah yang harmonis, koordinasi yang serasi dan sinergi  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah, ”stakeholders ” dan masyarakat miskin.
Sedangkan  untuk  penyaluran dana, dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, yakni diberikan per triwulan, dengan  besaran  yang bersifat flat, yakni Rp 1.890.000 untuk penerima PKH ibu hamil, menyusui dan ada anak sekolah. yaluran nya langsung ke rekening atau non
2 yang diberikan setiap triwulan, dimana pada triwulan pertama sekitar februari, triwulan dua  di Mei dan triwulan tiga di Agustus dan triwulan 4 atauakhir di sekitar November.
Sesuai  dengan  besaran  penerimaan, maka setiap triwulan penerima PKH mendapatkan Rp500.000 dan khusus di triwulan 4 Rp 390.000. Dan untuk penerima PKH lansia atau orang dengan disabilitas setiap triwulannya
Rp  500.000,  karena  khusus  ini  mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp  2.000.000,". Dengan angka penerima PKH tahun ini 55.540 dengan proyeksi penerima PKH rata - rata Rp 1.890.000, maka  total  penyularan  dana  PKH  tahun  ini mencapai Rp 1, 049 Miliar. Adapun Data dan fakta dari rekapitulasi kegiatan program keluarga harapan  di  Kota  Palembang  meliputi  beberapa kecamatan antara lain :

## Tabel  1.  Jumlah  Penerima  Program
Keluarga  Harapan  di  Kota Palembang No Kecamatan Jumlah Penerima PKH 1 Alang-Alang 1392 Lebar 2 Bukit Kecil 1321 3 Gandus 3762 4 Ilir Barat I 3094 5 Ilir Barat II 2894 6 Ilir Timur I 1805 7 Ilir Timur II 3615 8 Kalidoni 2907 9 Kemuning 2165 10 Kertapati 6547 11 Plaju 4090 12 Sako 1921 13 Seberang Ulu I 9660 14 Seberang Ulu II 4584 15 Sematang 1195 Borang 16 Sukarami 3490 Jumlah 54442 Sumber data Dinas Sosial Kota Palembang 2018
Realita  ini  menggambarkan  besarnya alokasi dana yang digulirkan kemasyarakat dalam upaya  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat,  belum  berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Permasalahan dalam penelitian ini dititik beratkan  pada  belum  efektifnya  implementasi kebijakan Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin. Kondisi ini disebabkan, belum digunakan faktor- faktor lingkungan implementasi, yaitu aktor dan arena,  struktur-struktur  organisasi  dan  norma- norma birokrasi serta jaringan-jaringan
komunikasi dan mekanisme-mekanisme
penyesuaian,  yang  berkontribusi  mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin.
Secara ringkas pertanyaan masalah dari penelitian  ini  dapat  dirumuskan  :  Mengapa implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat  miskin  melalui  implementasi Program Keluarga Harapan, belum memberikan kontribusi  secara  optimal  untuk  mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan mengurangi  kemiskinan,  dalam  sistem  politik desentralisasi danotonomi daerah.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi  bahan  kajian  mengenai  aplikasi  teori implementasi  kebijakan  publik  dan  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran  serta masukan  bagi  Pemerintah  Kota  Palembang dalam  penanggulangan  masalah  kemiskinan, melalui proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin.  Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi : 1. Aspek  Teoritis,  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan dalam perspektif Ilmu
Administrasi Publik.
2. Aspek  praktis,  bagi  Pemerintah  Kota Palembang,  dalam  proses  Perumusan  dan
Penetapan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat  Miskin  lebih  aspiratif  dan integratif.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Implementasi  kebijakan  dapat  dilakukan melalui  pendekatan top-down dan  pendekatan bottom-up .  Dalam  pendekatan top-down , implementasi  kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari aktor pemerintah tingkat atas serta keputusan penetapan kebijakan publik  oleh  pemerintah  tingkat  atas.  Pelaku kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut sesuai prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh pembuat kebijakan dari pemerintah  tingkat  atas.  Dalam  pendekatan bottom-up , dimana pelaksanaan kebijakan  yang terformulasi  dari  inisiasi  warga  masyarakat setempat. Hal ini berkaitan bahwa, masalah yang terjadi pada level tingkat bawah dan masyarakat secara substansial hanya diketahui,dimengerti dan
dipahami secara baik oleh warga masyarakat itu sendiri.  Argumentasi  yang  disampaikan  bahwa masalah  dan  persoalan  yang  terjadi  pada  level daerah  dan  desa  hanya  dapat  dimengerti  dan dipahami  secara  baik  dan  benar  oleh  warga masyarakat setempat.
Menurut Wahab (2008 : 65), bahwa ”proses implementasi  kebijakan  sesungguhnya  tidak hanya  menyangkut  perilaku  badan-badan administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan program, melainkan juga menyangkut  jaringan  kekuatan-kekuatan  politik,
ekonomidan sosial”.
Lebih  lanjut,  dijelaskan  Nakamura  dan Smallwood  (1980  :  46-64),  bahwa  terdapat  3 (tiga) faktor kunci lingkungan implementasi yang perlu diperhatikan dan berkontribusi mempengaruhi  terhadap  proses  implementasi kebijakan, meliputi, yaitu :
1). Aktor danarena.
Dalam  lingkungan  implementasi,  aktor  dan arena  meliputi  :  pembuat  kebijakan,  pelaksana formal  kebijakan,  mediator,  pelobi – pelobi administratif,  individu-individu  berpengaruh, penerima dan pemanfaat kebijakan, media massa dan  pelaku  evaluasi  serta  pihak-pihak  yang berkepentingan. Banyaknya aktor/pelaku berbeda dengan  berbagai  kepentingan  politiknya  yang terlibat  dalam  lingkungan  implementasi  akan berpengaruh  terhadap  proses  implementasi kebijakan tersebut.
Aspek pembuat kebijakan, yaitu yang terlibat dalam  proses  perumusan  dan  penetapan kebijakan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan  aspirasi  masyarakat,  yang menggambarkan  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat. .
Aspek pelaku/pelaksana kebijakan, yaitu para pelaku resmi yang meliputi para pejabat pemerintahan dan birokrasi yang memiliki kewenangan tugas-tugas implementasi kebijakan. Aspek intermedia atau perantara, yaitu perantara dalam proses  implementasi kebijakan adalah individu-individu    dan   kelompok- kelompok  dalam  masyarakat   yang mendapat tugas secara resmi dari pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
Aspek  pelobi-pelobi  dan  kelompok-kelompok konstituen,  yaitu  pelobi-pelobi  administratif  dan kelompok  konstituen  lainnya,  yang  memiliki pengaruh kuatdalam lingkungan implementasi.
Aspek  penerima  dan  pemanfaat  kebijakan, yaitu kelompok sasaran atau target group dalam lingkungan implementasi. Kelompok ini memiliki peran yang sangat strategis dalam implementasi kebijakan,  baik  sebagai  obyek  maupun  sebagai subyek dari suatu program pemerintah.
Aspek media massa, mempunyai pengaruh yang kuat dalam lingkungan implementasi. Pers dan  media  massa  memiliki  peran  penting menyosialisasikan  secara positif  program pemerintah kepada masyarakat,
mempublikasikan  dan  mengeritisi  pelaksanaan program,
Aspek aktor evaluasi yang melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja program-program pemerintah.  Evaluasi  dilakukan,  sebagai  upaya untuk  mendapatkan  informasi  yang  diperlukan untuk  mengetahui  dan  menilai  hal-hal  yang menyangkut  sebab-sebab  kegagalan  suatu implementasi  kebijakan  dan  faktor-faktor penyebabnya.
2). Struktur-struktur organisasi dan norma-norma birokrasi.
Struktur  organisasi  mutlak  harus  ada  dalam suatu kegiatan. Hal ini, menunjukan aspek-aspek penting dalam organisasi, meliputi fungsi-fungsi utama  dan  hubungan  masing-masing,  saluran- saluran pengendalian, wewenang serta pendelegasian wewenang. Aktor ataupelaku yang terlibat  dalam  implementasi  kebijakan,  mampu memahami unsur-unsur dalam organisasi, yaitu : prosedur-prosedur  internal  organisasi,  alokasi sumberdaya  organisasi  dan  norma-norma birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  publik tersebut. .
Aspek prosedur-prosedur internal organisasi, sangat berpengaruh dalam
pelaksanaan  kegiatan.  Salah  satu  aspek  yang paling penting dalam prosedur internal organisasi, adalah prosedur komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan organisasi. Prosedur- prosedur penyampaian dan penerimaan pesan ini
akan berpengaruh terhadap efektif dan tidaknya komunikasi dalam organisasi.
Aspek  lain,  adanya  prosedur  jenjang administrasi dan manajemen yang panjang dari perumusan kebijakan ke implementasi kebijakan yang bersifat teknis dan operasional. Jenjang ini berkaitan  dengan  hubungan  hirarki  struktur organisasi pimpinan administrasi dan manajemen puncak,  yang  memiliki  kewenangan  atau kekuasaan  pengambilan  keputusan  kebijakan, dengan  struktur  organisasi  yang  memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan. Hal ini,  berkaitan  dengan  panjangnya  jarak  antara jenjang  organisasi  dan  manajemen  yang merumuskan program dengan jenjang organisasi dan manajemen pelaksana program dalam bentuk pelayanan  masyarakat.  Jenjang  dan  jarak administrasi  dan  manajemen  ini  menimbulkan masalah  dalam  lingkungan  implementasi,  yaitu dari kebijakan strategis kepada kebijakan teknis dan  operasional  pelayanan  langsung  kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan pendelegasian  kewenangan  atau  kekuasaan kepada struktur organisasi dibawahnya.
Aspek alokasi sumber-sumber administrasi merupakan  faktor  kunci  dalam  implementasi kebijakan. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan.
Aspek  staf,  merupakan  sumberdaya lainnya  yang  sangat  penting,  baik  dari  segi jumlah,  maupun  dari  segi  kemampuan, pengalaman dan keterampilan, yang dibutuhkan untukmelaksanakan program.
Aspek  kekuasaan  atau  kewenangan organisasi  sebagai  sumber  administratif  yang penting, selain alokasi sumberdaya uang, waktu dan staf pelaksana sebagai sumberdaya organisasi dalam menggerakan organisasi dalam pencapaian tujuan.
Aspek norma-norma
birokrasi, merupakan  aspek  utama  dalam  lingkungan implementasi.  Kinerja  administrasi,  dipengaruhi motivasi psikologis para pelaku atau aktor-aktor dan  norma-norma  birokrasi  dalam  lingkungan implementasi. Pelaksana dalam birokrasi, diatur
melalui  ketentuan  perundang-undangan  dan norma-norma sosial.
3). Jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme- mekanisme penyesuaian.
Berhubung  dalam  lingkungan  implementasi, terdiri dari para aktor atau pelaku dan institusi- institusi berbeda, maka jalinan hubungan sangat diperlukan  sebagai  relasi  antara  pembuat kebijakan  dengan  pelaksana  evaluasi  kebijakan. ”Media  penghubung” ini,  merupakan  jaringan- jaringan  komunikasi  yang  saling  berkaitan  dan saling  mempengaruhi  para  pembuat  kebijakan, para pelaksana, para perantara, pelobi, kelompok konstituen  serta  para  penerima  dan  pemanfaat yang  terlibat  dalam  proses  implementasi kebijakan.
Kemiskinan  sesungguhnya  merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Pengertian kemiskinan sendiri, sebagai suatu konsep ilmiah lahir  sebagai  dampak  ikutan  dari  istilah pembangunan,  maka  pembahasan  masalah kemiskinan  mendapat  tempat  yang  cukup penting.
Neul  Mulder dalam Hafsa  (2008:11) menurutnya,  ia  mendefinisikan  kemiskinan  itu adalah ”mereka yang  tidak  sampai  pada  suatu tingkat kehidupan minimal seperti ditunjukan oleh garis  kemiskinan  yang  mengungkapkan  taraf minimal  untuk  bisa  hidup  dengan  kecukupan yang  wajar.  Mereka  yang  tidak  sampai  pada patokan  itu  dapat  dipandang  sebagai  orang miskin”. Secara teoritis, ”kemiskinan meliputi dua macam,  yaitu  Kemiskinan  Alamiah  dan Kemiskinan Struktural” (Hafsah, 2008 :31).
Selanjutnya dijelaskan oleh Hafsah bahwa, Pertama, kemiskinan alamiah,  yaitu kemiskinan yang terjadi akibat langkanya sumber daya dan rendahnya produktivitas. Hal ini dimaknai sebagai pengertian  bahwa,  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab  kemiskinan  bagi  masyarakat  secara alami  terjadi.  Dalam  kemiskinan  alamiah kesenjangan yang terjadi antar masyarakat tidak terlalu tinggi perbedaannya.
Kedua,  kemiskinan  struktural  yaitu  : kemiskinan yang terjadi dari rekayasa manusia,
dari  manusia  dan  terhadap  manusia  dari  suatu sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi  dalam  masyarakat.  Dalam  kemiskinan struktural sebagian anggota masyarakat akan tetap miskin disebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan, dimana adanya  kebijakan ekonomi yang  memberi  peluang  kesempatan  kepada sekelompok  masyarakat  menguasai  sarana ekonomi,  sedangkan  kelompok  masyarakat lainnya  tidak  mendapatkan  kesempatan.  Dalam kategori  ini  kesenjangan  ekonomi  masyarakat miskin dengan masyarakat kaya sangat tinggi.
Aspek  primer  berupa  miskinnya  aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder  berupa  miskinnya  jaringan  sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi, seperti kekurangan  gizi,  air,  perumahan,  perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.
Menurut  Suharto  (2009  :  22)  bahwa, ”masalah kemiskinan di Indonesia merupakan isu krusial  dan  bukan  lagi  merupakan  kejadian sementara  waktu,  melainkan  sudah  menjadi fenomenama s al yang kronisdanmendalam”.
Kemiskinan  merupakan  masalah  utama pembangunan tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga politik. Secara politik kemiskinan dapat dilihat  dari  tingkat  akses  terhadap  kekuasaan (power ),  dalam  hal  ini  kekuasaan  mencakup tatanan  sistem  politik  yang  dapat  menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.
Upaya  pemecahan  masalah  kemiskinan dilakukan  untuk  memperkokoh  harkat  dan martabat manusia dan bangsa Indonesia melalui kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan  pelaksanan  kebijakan  penanggulangan kemiskinan  dengan  melibatkan  secara  langsung masyarakat  miskin  sebagai  penerima  dan pemanfaat  program  tersebut.  Disamping  itu, upaya  pemecahan  masalah  kemiskinan,  perlu didasarkan pada pemahaman “suara masyarakat miskin”  ( voice  of  the  poorest  people )  serta “adanya penghormatan,  perlindungan  dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar rakyat, yaitu
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (Muflich 2008:3).
Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan  utama  antara  lain:  pendekatan kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ), pendekatan  pendapatan  ( income  approach ), pendekatan kemampuan dasar ( human capability approach )  dan  pendekatan  objective  and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan ( lack of  capabilities )  seseorang,  keluarga  dan masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan minimum,  antara  lain  pangan,  sandang,  papan, pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  alam  dan lingkungannya,  tidak  adanya  tata  pemerintahan yang  bersih  dan  baik  ( good  governance ), pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dantidak berwawasan lingkungan.
Sejumlah  variabel  dapat  dipakai  untuk melacak  persoalan  kemiskinan.  Dari  dimensi pendidikan  misalnya,  pendidikan  yang  rendah dipandang  sebagai  penyebab  kemiskinan.  Dari dimensi  kesehatan,  rendahnya  mutu  kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari  dimensi  ekonomi,  kepemilikan  alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya  keterampilan,  dilihat  sebagai  alasan mendasar  mengapa  terjadi  kemiskinan.  Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen  penting  yang  menentukan  tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Penduduk  miskin  dapat  dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis ( chronic poor ) dan  miskin  sementara  ( transient  poor ).  Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap  sumber  daya  ekonomi.  Sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan, jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi
penduduk  tidak  miskin.  Masalah  kemiskinan merupakan masalah mendesak untuk
ditanggulangi. ”Untuk mengatasi  masalah kemiskinan, diperlukan intervensi langsung oleh Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah” (Undang- Undang Nomor 23Tahun 2014).
Mulyo  (2005  :  49 – 54)  mendeskripsikan permasalahan kemiskinan meliputi :
1. Terbatasnya  Akses  dan  Rendahnya  Mutu
Layanan Kesehatan. Masyarakat miskin menghadapi
masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari  nafkah,  terbatasnya  kemampuan  anak dari keluarga untuktumbuh danberkembang serta rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama rendahnya  kesehatan  masyarakat  miskin  selain kurangnya kecukupanpangan adalahketerbatasan akses  terhadap  layanan  kesehatan  dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, rendahnya pendapatan dan mahalnya biaya jasa kesehatan.
2. Terbatasnya  Akses  dan  Rendahnya  Mutu Layanan Pendidikan.
Masyarakat  miskin  mempunyai  akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan non formal.  Hal  ini  disebabkan  tingginya  biaya pendidikan,  terbatasnya  kuantitas  dan  kualitas prasarana  dan  sarana  pendidikan,  terbatasnya kuantitas  dan  kualitas  guru  di  daerah  dan komunitas  miskin,  terbatasnya  kuantitas  dan kualitas  sekolah  di  daerah  perdesaan,  daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan.
3. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Masyarakat miskin umumnya
menghadapi  terbatasnya  kesempatan  kerja  dan berusaha, terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaan upah, serta lemahnya  perlindungan  kerja  terutama  bagi pekerjaanak dan pekerja perempuan”.
Dalam  penanggulangan  kemiskinan, program-program  yang  berorientasi  kepada pengurangan masyarakat miskin, harus
ditempatkan  sebagai  gerakan  nasional  yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha,  perguruan  tinggi,  organisasi-organisasi kemasyarakatan dan  lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Pemerintah perlu
memberikan perhatian khusus yang diwujudkan dalam  langkah-langkah  strategis  yang  langsung memperluas  akses  rakyat  pada  sumber  daya pembangunan  dan  penciptaan  peluang  seluas- luasnya  bagi  masyarakat,  khususnya  mayarakat miskin untuk berpartisipasi politik dalam proses pembangunan bagi  meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pemilihan  strategi  merupakan proses pembuatan  keputusan  untuk  memilih  alternatif yang terbaik, dimana ”Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam menjalankan
pembangunan  yang  berdasarkan kerakyatan”
(Kartasasmita 1996 :133).
Menurut Roesmidi &  Risyanti (2006  :  83) bahwa  : ”strategi pemberdayaan  meliputi  tiga dimensi,  yaitu  dimensi makro (kebijakan pemerintah),  dimensi mikro (individu,  keluarga dan  kelompok  kecil)  serta  dimensi mezzo (komunitasdanorganisasi)”.
Sasaran  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat adalah  masyarakat  miskin  baik  perorangan maupun kelompok keluarga miskin, dalam upaya memberdayakan  dan  memandirikan  mereka. Dengan  demikian,  mereka  akan  keluar  dari belenggu kemiskinan tersebut.
Menurut  Supriatna  (1997  :  26),  yang dimaksud golongan miskin, adalah :
” mereka  yang  berpendidikan  atau  yang berketerampilan rendah atau tidak berpendidikan atau tidak berketerampilan sama sekali, dengan upah yang rendah dan tanpa kemungkinan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik, mereka itu sebagian  bekerja  pada  perusahaan-perusahaan manufaktur  dan  jasa-jasa  kecil-kecilan  atau sebagai  pembantu  rumah  tangga,  buruh bangunan,  kuli  angkut  dan  muat  barang,  atau sebagai  buruh  harian  lainnya  yang  tidak memerlukan keterampilan”
Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk menanggulangi  masalah  kemiskinan,  bertujuan mempercepat  pengurangan  kemiskinan  serta peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat  dan  pemerintah  dalam  menangkal dan menanggulangi  kemiskinan,  melalui pengembangan  institusi  lokal,  pengembangan kapasitas dan pengembangan kewirausahaan baik secara individu maupunkomunitas terorganisasi.
Penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang harus ditangani secara terpadu karena kemiskinan merupakan persoalan struktural  dan  mencakup  aspek  politik,  sosial, ekonomi,  aset  dan  lain-lain.  Penanggulangan kemiskinan  menjadi  tanggungjawab  bersama, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Organisasi-Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat termasuk masyarakat miskin itu sendiri.
Menurut Suharto (2009 : 18) bahwa, kemiskinan meliputi empat faktor :
”1). Faktor Individu, yaitu dalam konteks dimana orang  miskin  disebabkan  oleh  perilaku,  pilihan atau kemampuan orang miskin itu sendiri dalam menghadapi  kehidupannya,  2).  Faktor  Sosial, dimana  dalam  konteks  ini  sesorang  menjadi miskin  disebabkan  kondisi-kondisi  lingkungan sosial.  Dalam  aspek  ini  meliputi  diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menjadikan miskin,  termasuk  kondisi  sosial  ekonomi,  3). Faktor Kultural. Hal ini berkaitan dengan kondisi atau  kualitas  budaya  yang  menyebabkan kemiskinan.  Aspek  ini  berkaitan  dengan hubungan  kemiskinan  dengan  kebiasaan  hidup, terutama  yang  berkaitan  dengan  sikap  kurang menghormati  etos  kerja,  malas,  tidak  memiliki jiwa  kewirausaha  dan  menyerah  kepada  nasib, dan  4).  Faktor  Struktural.  Dalam  konteks  ini menunjuk kepada struktur dan sistem yang tidak adil dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orangmenjadi miskin”.

## C. METODEPENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti sendiri terlibat langsung dalam keseluruhan proses penelitian ini, termasuk peneliti  sendiri  sebagai  instrumen  pengumpulan data  ( participant  observation ).  Fokus  penelitian adalah untuk melihat dan mengetahui makna dan proses  bagaimana  implementasi  kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses Implementasi Program Keluarga Harapandi Kota Palembang.
Penelitian kualitatif pada umumnya, menggunakan informan untuk mengeksploitasi unit penelitian dengan memperhatikan subyek penelitian dalam konteks unit analisis. ”Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian” (Arikunto, 1998:131). Penentuan    informan,  menggunakan pendekatan ”Bola Salju” ( Snowball Approach ), atau Snowball  sampling : mengidentifikasi kasus- kasus tertentu yang terjadi dalam proses
implementasi Program Keluarga Harapanmelalui sejumlah orang yang dihubungi secara berangkai, disamping secara purposive  sampling , yaitu informan  yang  telah    ditentukan  sebelum wawancara sesuai dengan tugas danfungsinya.
Sedangkan data/informasi skunder dihasilkan dari penelaahan dokumentasi dan arsip baik  dari  kebijakan-kebijakan  maupun  laporan- laporan  kegiatan.  Data/  informasi  diperoleh melalui wawancara dengan para informan secara mendalam  serta  kegiatan  pengamatan  langsung terhadap tindakan dan aktivitas informan dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan.
Sedangkan data/informasi skunder dihasilkan dari penelaahan dokumentasi dan arsip baik  dari  kebijakan-kebijakan  maupun  laporan- laporan  kegiatan.  Data/  informasi  diperoleh melalui wawancara dengan para informan secara mendalam  serta  kegiatan  pengamatan  langsung terhadap tindakan dan aktivitas informan dalam proses implementasi Program Keluarga Harapandi Kota Palembang.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam konteks Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Keluarga Harapan, bahwa unsur manusia  sangat  menentukan, baik  dalam formulasi, implementasi maupun dalam evaluasi kebijakan.  Manusia  sebagai  aktor  atau  pelaku dalamproses perumusan danpenetapan kebijakan
pemberdayaan yang berorientasi kepada terpenuhi kebutuhan  dan  kepentingan  kelompok  sasaran, yaitu masyarakat miskin, sebagai target dari suatu keputusan  kebijakan  yang  akan  direalisasikan. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat  miskin,  melalui  implementasi Program  Keluarga  Harapan,  bersifat  aspiratif, akomodatif dan integratif dengan memperhatikan kepentingan  dan  kebutuhan  dari  warga masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Dari  perspektif  kebijakan  pemberdayaan masyarakat  miskin,  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Kota  Palembang,  secara  strategis perumusan  dan  penetapan  Program  Keluarga Harapandi  Kota  Palembang,  terintegrasi.  Dana PKH diberikan untuk masyarakat sangat miskin dan tidak mampu. Nilai bantuan yang diberikan berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 2,2 juta. Bantuan  ini  dibagikan  secara  bertahap  untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak.
Perumusan  dan  penetapan  Program Keluarga  Harapandi  Kota  Palembang  yang dilakukan  mengindikasikan  bahwa  belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat,  melalui  proses  implementasi Program  Keluarga  Harapandi  Kota  Palembang. Oleh karena itu, agar perumusan dan penetapan kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  miskin, lebih efektif dalam mengakomodasikan kebutuhan dan  kepentingan masyarakat miskin, terutama  untuk  menghindari  distorsi  informasi, perlu  adanya  koordinasi  di  setiap  Kecamatan, Kelurahan yang ada di Kota Palembang melalui melalui analisis kemiskinan partisipatif.
Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program  Keluarga  Harapan,  pada  pelaksanaan otonomi  daerah  sebagai  kebijakan  pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, adalah mindset aparatur  pemerintah.  Dimana,  satu  sisi  aparatur pemerintah  masih  terpola  dengan ”kebias a n lama”  dan” pikiran lama”,  bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah dalam sistem politik sentralistik, yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukan inventarisasi  dan  indentifikasi  masalah-masalah yang  menjadi  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat, menjadi suatu program pemerintah. Dalam hal ini, program pemerintah  yang
dilaksanakan dan berhubungan langsung dengan masyarakatnya.
Dalam konteks jaring aspirasi masyarakat, mengenai kebutuhan dasar manusia dan  kepentingannya  dalam  hubungan  dengan keberadaan pemerintah, kebutuhan data/informasi mengenai  angka  kemiskinan  mikro  yang  tepat dan akurat, terutama mengenai kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Unsur pemerintah di tingkat Kecamatan atau Kelurahan merupakan aktor di lini terdepan dalam hubungan dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Interaksi  yang  intensif  dari  para  aktor pengambil  kebijakan  dengan  masyarakat, khususnya masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, akan lebih efektif menerima pesan-pesan pembangunan, sehingga  kebijakan/program tersebut akan lebih mudahditerima, dipahami dan didukung masyarakat untuk direalisasikan sesuai dengan  tujuan  dan  sasaran  kebijakan/  program tersebut.  Aktor/pelaku  yang  terlibat  sebagai perumusan dan pengambil keputusan kebijakan, hendaknya selalu memperhatikan dimana arena atau  ruang  lingkup  dan  lingkungannya,  baik karateristik  dan  budaya  masyarakat  setempat dimana  arena  implementasi  kebijakan  tersebut dilakukan.  Pemahaman  terhadap  lingkungan beserta  karakteristik,  potensi,  permasalahan, kebutuhan, keinginan dan kepentingan kelompok sasaran, akan lebih memudahkan dalam proses implementasi  Program  Keluarga  Harapan,  serta penerimaan dan dukungan dari kelompok sasaran atau target group.
Fakta dan realitas menunjukan, bahwa fenomena belum serasinya hubungan organisasi pemerintahan  dari  tingkat  Kota,  Kecamatan sampai     dengan    di    Kelurahan dalam merumuskan  dan  menetapkan  program  yang sama  dengan  target  sasaran  yang  sama. Keserasian  hubungan  pemerintahan  melalui koordinasi sebagai prasyarat terjalinnya kerjasama dalam  upaya  pencapaian  tujuan  dan  sasaran program.
Ketidakserasian hubungan mengindikasikan bahwa, belum efektifnya proses Implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Keluarga Harapandi Kota Palembang.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah, transparansi,
akuntabilitas dan
pertanggungjawaban  kepada  publik,  merupakan prasyarat dari sistem domokrasi. Oleh karena itu,
dalam  proses  implementasi  Program  Keluarga Harapan, kelembagaan yang dibentuk berdasarkan  prinsif-prinsif  organisasi ”ramping struktur dan kaya fungsi”, memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang jelas, rentang kendali yang pendek  dan  mekanisme  yang  sederhana  dan fleksibel dalam penyesuaian perubahan dinamika masyarakat.  Keseluruhan  fungsi  struktur  dan sistem organisasi tersebut,  diarahkan bagaimana pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditentukan  sebelumnya  dapat  dicapai  secara efektif, efisien danproduktif.
Dalam konteks
kelembagaan pemerintahan  daerah,  hasil  penelitian  ini mendeskripsikan  bahwa,  belum  signifikannya peran  kelurahan  sampai  ke  tingkat  Rukun Tentangga  secara  langsung  terlibat  dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program  Keluarga  Harapan.  Hal  ini,  berakibat tidak efektifnya upaya penyelesaian masalah yang terjadi di daerah dan solusinya bagi penyelesaian masalah.Dalam  proses  implementasi  Program Keluarga Harapan, diperlukan proses komunikasi dalam organisasi yang efektif, sebagai persyaratan mutlak  atau ” conditio  sine  quanon ”, yang merupakan faktor penting. Komunikasi, disamping komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa melalui peran mediamassa sebagai pelaku.
Dalam konteks aspek jaminan keamanan bagi pelaku  dalam  jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme  penyesuaian,  sebagai upaya  menjaga  stabilisasi  organisasi  dan kontinuitas  komunikasi  serta  antisipasi  mutasi pelaku,  yang  telah  memiliki  keterampilan  dan pengalaman  kerja.  Dalam  proses  komunikasi, diperlukan  tingkat  kesamaan  persepsi  antara pelaku, ”stakeholders ” dan  warga  masyarakat, dalam  bentuk homofili dan empati, berupa kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan dari pelaku yang terlibat dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan.
Dalam konteks aspek kriteria pengukuran  kinerja  dalam  jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian,  merupakan  aspek  penting  dalam hubungan  dan  jaringan  komunikasi  proses implementasi  Program  Keluarga  Harapan. Penetapan kriteria yang jelas, sebagai standarisasi bagi  penilaian  terhadap  pelaku  dalam  proses komunikasi melalui jaringan-jaringan komunikasi.
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
Efektifnya komunikasi dalam proses
implementasi  Program  Keluarga  Harapan, melalui evaluasi kinerja pelaku dalam jaringan- jaringan  komunikasi,  berdasarkan  standarisasi kriteria pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dantelah disepakati bersama sebalumnya.
Hambatan  komunikasi  dalam  organisasi Program  Keluarga  Harapan  terjadi  pada  setiap pola komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah keatas, serta  pola  komunikasi  secara  horizontal. Hambatan  komunikasi  secara  vertikal,  yaitu komunikasi  dari  atas  kebawah  atau  sebaliknya dari pemberi perintah/tugas kepada penerima dan dari  penerima  tugas  kepada  pemberi  tugas. Hambatan komunikasi ke samping atau kegiatan belum serasinya koordinasi dan interaksi diantara para pelaku dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan.
Informasi  yang  tepat  dan  akurat,  dapat merubah sikap seseorang, dimana sikap tersebut erat  hubungannya  dengan  sikap  yang  telah dimiliki  oleh  seseorang  sebelumnya.  Bila seseorang  telah  memiliki  sikap  positif  terhadap sesuatu obyek, kemudian orang itu memperoleh informasi yang ada kaitannya dengan sikap yang telah dimilikinya, maka cenderung orang tersebut akan bersikap positif terhadap informasi tersebut. Disamping itu, bisa juga terjadi seseorang telah bersikap  positif,  akan  tetapi  yang  bersangkutan kurang  mendapat  informasi  yang  jelas,  maka sikap  orang  tersebut  akan  berubah  menjadi bersikap negatif. Oleh karena itu, dalam proses implementasi  Program  Keluarga  Harapan, diperlukan  kejelasan  dan  ketepatan  informasi, sebagai  pesan  pemberdayaan  yang  akan dikomunikasikan ke bawah, yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tingkat Kelurahan.
Dalam  mewujudkan  komunikasi  efektif, maka  diperlukan  intensitas  proses  komunikasi yang terus-menerus, melalui frekwensi pertemuan secara priodik dalam jaringan-jaringan komunikasi  yang  telah  dibangun  selama  ini, sehingga  terwujud  persepsi  yang  sama  dan makna  yang  sama  terhadap  pesan-pesan  yang disampaikan  dan  diterima  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  implementasi  Program Keluarga Harapan.
Dari aspek legitimasi penyesuaian dalam jaringan-jaringan  komunikasi  dan  mekanisme- meknisme penyesuaian, bahwa bahasa merupakan faktor yang sangat penting dalam
penyampaian  pesan  pemberdayaan  kepada rakyat/masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi organisasi, disesuaikan dengan menggunakan bahasa rakyat/masyarakat setempat, dimana program tersebut direalisasaikan,  sehingga  pesan  tersebut  mudah diterima,  dimengerti  dan  dipahami  oleh rakyat/masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sebelum informasi/pesan
pembangunan dan pemberdayaan  di  komunikasikan  kepada rakyat/masyarakat,  perlu  dilakukan  penyesuaian dengan  memperhatikan  situasi  dan  kondisi dimana rakyat/masyarakat itu berada. Penyesuaian ini meliputi bahasa, karakteristik dan perilaku pelaku dengan situasi dan kondisi rakyat/ masyarakat  setempat.  Masalah  penyesuaian  ini, timbul dari batasan-batasan ligitimasi para pelaku yang menjamin penyesuaian tersebut.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, belum efektifnya legitimasi penyesuaian dalam jaringan- jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, disesuaikan  dengan aspirasi, karakteristik dan budaya masyarakat setempat, dengan  meperhatikan    situasi  dan   kondisi lingkungan dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan di ”desain” secara umum, sama dan seragam, tanpa memperhatikan aspirasi, karakteristik masyarakat serta budaya masyarakat.
Dalam kelembagaan Program Keluarga Harapan, seharusnya tidak menentukan tujuan dan sasaran sebelum memperoleh informasi yang tepat dan akurat tentang lingkungannya, dimana program tersebut akan direalisasikan. Selanjutnya agar organisasi tetap hidup  dan  keberadaannya tetap ada, perlu memproses informasi dari lingkungannya.    Hal   ini  diperlukan    untuk menyesuaikan apa yang terjadi pada lingkungan serta upaya mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungannya. Penyesuaian ini, tergantung dari situasi dan kondisi lingkungan serta sikap, perilaku dan karakteristik serta budaya rakyat/masyarakat setempat, sebagai penerima dan pemanfaat dari Program Keluarga Harapan.

## E. KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembang, belum  efektif  dalam  mewujudkan  tujuan sebagaimana yang diharapkan, yaitu
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan mengurangi  kemiskinan.  Hal  ini  disebabkan, belum  efektifnya  3  (tiga)  faktor  lingkungan implementasi, berkontribusi mempengaruhi terhadap proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu :
1. Aktor dan arena, dimana aspek utama yang menyebabkan  belum  efektifnyaimplementasi Program  Keluarga  Harapan  di  Kota Palembang,  adalah  belum  dilibatkannya secaraaktif  dan  langsung  penerima  manfaat kebijakan,yaitu masyarakat miskin.
2. Struktur-struktur organisasi dan norma-norma birokrasi,  dimana  aspek  utama  yang menyebabkan  belum  efektifnya  proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Palembangbelum mampu mewujudkan harmonisasi hubungan kelembagaan dengan kelembagaan lainnya.
3. Jaringan-jaringan komunikasi dan mekanisme-mekanisme penyesuaian, dimana aspek  utama  yang  menyebabkan  belum efektifnya  implementasi  Program  Keluarga Harapan di  Kota Palembang, adalah  belum efektifnya jaminan keberlangsungan
komunikasi dan hubungan antara aktor atau pelaku  dengan  elit  Kecamatan,  Kelurahan, stakeholders  dan  opinion  leader,  melalui jaringan-jaringan  komunikasi  yang  telah dibangun. Disamping itu, kurangnya intensitas frekwensi  pertemuan  komunikasi  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  miskin dalam  komunikasi  implementasi  Program Keluarga Harapandi Kota Palembang.

## F. SARAN
1. Agar      proses  implementasi  kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, disinergikan dengan implementasi kebijakan
pengorganisasian target group, sebagai wadah hubungan-hubungan  yang  terpolakan,  diantara orang-orang  dalam  pencapaian  tujuan  dan dengan  implementasi      kebijakan  pendataan atau sensus penduduk miskin yang dilakukan secara  menyeluruh,  dengan  garis  kemiskinan jelas  dan  tegas,  berupa  Angka  Kemiskinan Mikro.
2. Agar  proses  implementasi   Program Keluarga Harapan efektif           dan efisien,    maka pelaksanaan        kegiatan  tersebut,      dapat ditugaskan   kepada pemerintah daerah atau
kepada  pemerintah  desa,  melalui  azas  tugas pembantuan.  Penugasan  kepada  pemerintah daerah  ini  disertai  dengan  pembiayaan, prasarana dan sarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : Rineka Cipta. Hafsah,  Mohammad  Jafar.  2008. Pengentasan Kemiskinan  melalui  Pemberdayaan Masyarakat .  Bandung  :  Institute  for
Religious  and  Institutional  Studies (Iris) Press. Kartasasmita,  Ginanjar.  1996. Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.
Jakarta :PT. Pustaka CIDESINDO. Nakamura, Robert T. & Frank Smallwood. 1980.
The Politics of Policy Implementation . New York : St. Martin’s Pre s .
Roesmidi,      H.     &    Riza      Risyanti.    2008.
Pemberdayaan Masyarakat. Bandung
: Alqaprint Jatinangor.
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan  Sosial  di  Indonesia. Bandung: Alfabet. Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi Pemberdayaan  dan  Pengentasan Kemiskinan ,  Bandung  :  Humaniora
Utama Press.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis Kebijaksanaan . Jakarta :  Bumi
Aksara.
Dokumen-Dokumen Muflich,  Ayip.  2008. Pedoman  Umum Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa . Direktorat  Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depatemen Dalam Negeri.
Mulyo, Sumedi Andono. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan  Kemiskinan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Kantor  Kementerian Kesejahteraan Rakyat Rpublik Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.