Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara
Adityo Prasetyo 1 , Wahyu Adi Mudiparwanto 2
1,2 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta adityoprasetyo57@gmail.com 1 , wahyuaddie@gmail.com 2

## ABSTRACT
Consumer protection is a form of protection based on law created to protect consumers and  fulfill  consumer  rights.  This  research  aims  to  implement  it  for  consumers  who  feel disadvantaged  and  how  to  resolve  disputes  between  consumers  and  business  actors.  In  this research there is a normative empirical method. The results of this research state that there are losses  experienced  by  consumers  from  the  use  of  goods/or  services  from  business  actors, ultimately resulting in disputes between the two parties. Therefore, consumers do not get their rights as consumers and business actors do not carry out their business in accordance with the provisions of the applicable laws. The conclusion in this research is that even though consumers feel disadvantaged by business actors, they still get their rights as consumers. Business actors fulfill their obligations as business actors who are responsible for actions that harm consumers. Consumer protection in this case is very important to ensure justice and legal certainty for every consumer.
Keywords: Legal Protection, Consumers, Goods and Services

## ABSTRAK
Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan yang berlandasan hukum diciptakan  untuk  melindungi    konsumen  serta  terpenuhi  hak  konsumen.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  melakukan  implementasi  kepada  konsumen  yang  merasa  dirugikan  serta bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam penelitian ini  terdapat  metode  yang  bersifat  normatif  empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan bahwa adanya kerugian yang dialami oleh konsumen dari penggunaan barang /atau jasa dari pelaku  usaha,  akhirnya  terjadi  sengketa  di  dari  kedua  pihak  tersebut.  Oleh  karena  itu, konsumen  tidak  mendapatkan  hak  nya  sebagai  konsumen  serta  pelaku  usaha  tidak menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  walaupun  konsumen  merasa  dirugikan  dari  pihak  pelaku usaha,  dia  tetap  mendapatkan  hak  nya  sebagai  konsumen.  Pelaku  usaha  memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hal ini sangat penting agar memastikan keadilan serta kepastian hukum bagi setiap konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang dan Jasa

## PENDAHULUAN
Perdagangan pakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang dari sejarah Bangsa  Indonesia  sebagai  negara  jajahan.  Warga  pribumi kala  itu  memaksimalkan untuk meniru mode berpakaian bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Perkenalan oleh warga pribumi tersebut kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
paham terhadap perkembangan mode, terlebih lagi di era globalisasi ini yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya akses penyebaran pakaian ke berbagai penjuru  dunia. 1 Pada  era  globalisasi  seperti  saat  ini  serta  adanya  perkembangan teknologi  dan  juga  informasi  yang  sangat  pesat,  jual  beli  sudah  menjadi  potongan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sosial. Salah satu bidang yang ikut menikmati  efek  samping  dari  perkembangan  ini  yakni  pada  bidang fashion . 2 di Indonesia  sendiri  sudah  terdapat  berbagai  banyak  jenis  pakaian  hingga  adanya perdagangan pakaian bekas.
Kegiatan  jual  beli  pakaian  bekas  ini  menjadi  salah  satu  perbincangan  yang populer serta memiliki daya tariknya sendiri. Semakin berkembangnya hal itu dapat mendukung  perkembangan  ekonomi  menjadi  pesat  di  mana  telah  menghasilkan barang  yang  dapat  dikonsumsi.  Didukung  juga  dari  kemajuan  teknologi  dapat menghasilkan  jalur  transaksi  barang  dan  jasa  yang  sudah  melintasi  batas  dari berbagai negara, kemudian manusia dihadapkan oleh berbagai jenis barang dan jasa yang diperdagangkan dalam bentuk variatif. 3
Selama  hidup  manusia  membutuhkan  berbagai  macam  kebutuhan  terlebih kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam  melangsungkan  kehidupannya.  Salah  satu  kebutuhan  primer  manusia  yang harus terpenuhi adalah sandang atau pakaian. 4 Perdagangan telah menjadi topik yang sering kita dengar yang telah diperdebatkan berabad-abad lamanya. Dalam beberapa dekade  terakhir  ini  perdagangan  bebas  semakin  meningkat.  Dengan  adanya perdagangan bebas sering kali terdengar istilah thrifting yang merupakan salah satu bisnis yang bisa memberikan keuntungan dan berkembang cukup pesat. Kebanyakan orang  berbondong-bondong  membuka  sebuah  usaha  tersebut  baik  secara online maupun offline .
Perdagangan thrifting sudah  lama  ditekuni  oleh  warga  Indonesia.  Bahkan sampai  saat  ini  sudah  banyak  pasar  khusus  untuk  perdagangan  tersebut.  Dalam bahasa  Inggris Thrifting ini  berasal  dari  kalimat  “ thrift ”  yang  bermakna  “hemat”. Dengan  kata  lain  yakni  sebagai  kegiatan  yang  diterapkan  guna  mengurangi pemborosan  serta  bisa  dikatakan  penghematan  keuangan.  Pada  pasar  khusus Thrifting bukan  hanya  menjual  pakaian  bekas  saja,  akan  tetapi  seiring  dengan banyaknya pasar khusus untuk perdagangan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia, barang ini menimbulkan banyak persoalan juga karena barang ini termasuk barang bekas yang mana ini dapat dikategorikan sebagai sampah namun di Indonesia hal tersebut menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tergolong cukup tinggi. Thrifting ini merupakan definisi yang  universal  namun  merujuk  kepada  pemakaian  kembali  pakaian  yang  telah
1 Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi ? , Riau Law Journal, Vol. 3 No. 2 November 2019, hlm. 286.
2 Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah, Jual Beli Pakaian Bekas ( Thrifting ) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam , Jurnal Ilmiah Ilmu Syari’ah 2023, hlm. 14.
3 Zulham, S. Hi., M. Hum. , Hukum Perlindungan Konsumen ,  Kencana Jakarta 2013, hlm. 3.
4 Ledy Diana, op.cit, hlm 287.
digunakan  sebelumnya  atau  yang  biasa  kita  ketahui  merupakan  pakaian  bekas  di mana  kita  bisa  mendapatkan  produk  dengan  harga  lebih  rendah  dengan mendapatkan barang yang langka. 5
Di  dalam  perdangangan  pakaian  bekas  ini  terdapat  konsumen  dan  pelaku usaha.  Konsumen  menurut  Pasal  1  Angka  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menguraikan  bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 6 Menurut pendapat ahli A.Z. Nasution, Konsumen adalah pemakai akhir barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi  kepentingan  diri  sendiri  atau  keluarga  atau  orang  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan kembali. 7
Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dalam masyarakat. Dalam arti lain, pelaku usaha ini sering dibilang sebagai produsen. Produsen ini berasal dari bahasa Belanda  yang  artinya producent .  Sedangkan  dalam  bahasa  Inggris, producent ini berarti  penghasil.  Produsen  ini  juga  di  dalamnya  tergolong  pembuat  maupun penghasil, baik itu grosir bahkan pengecer yang berarti di mana setiap orang maupun badan usaha yang turut serta dalam penyediaan barang serta jasa hingga mendarat ke  konsumen  itu  sendiri. 8 Pelaku  usaha  ini  juga  merupakan  bagian  dari penyelenggara kegiatan dalam bidang usaha di mana ia merupakan pihak yang wajib bertanggung  jawab  atas  apa  saja  akibat  yang  berdampak  buruk  bagi  konsumen berupa kerugian yang datang dari usahanya.
Dalam  bentuk  yang  positif thrifting merupakan  sebuah  bentuk  transaksi dalam  masyarakat  yang  memperoleh  barang  dengan  harga  yang  tergolong  murah serta  bertujuan  untuk  meminimalisir  produksi  pakaian  yang  berdampak  negatif untuk  lingkungan,  sedangkan,  dalam  dampak  negative thrifting ini  dapat menimbulkan  berbagai  penyakit,  karena  pakaian  bekas  tersebut  sebelumnya  telah digunakan  seseorang  yang  kita  sendiri  tidak  mengetahui  hal-hal  kesterilan,  maka dampaknya akan menimbulkan penyakit bagi penggunanya, karena pakaian bekas itu bisa saja menimbulkan virus maupun bakteri di dalamnya. Jika diperhatikan kegiatan tersebut dapat membuat kerugian bagi konsumen. 9
5 Yolan  Raka  Sandika  Putra, Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Produk Pakaian Bekas Impor Di Pasar Gedebage, Kabupaten Kota Bandung , Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hlm. 3.
6 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (2).
7 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm. 43.
8 Dr.  Hulman  Panjaitan,  S.H.,  M.H.,  , Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jala  Permata  Aksara, Cetakan Pertama 2021, hlm. 78.
9 https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/ , Diakses 7 Maret 2024 Pukul 10:17.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
Pada  dampak  buruk  tersebut,  pemerintah  melarang  adanya  perdagangan pakaian  bekas  yang  tidak  diinformasikan  karena  sudah  diuraikan  dalam  Undang- Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 angka (1) menguraikan bahwa  “Setiap  Importir  wajib  mengimpor  Barang  dalam  keadaan  baru”,  tetapi  hal tersebut juga bisa menjadi pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 47  angka  (2)  menguraikan  bahwa  “Dalam  hal  tertentu  Menteri  dapat  menetapkan Barang  yang  diimpor  dalam  keadaan  tidak  baru”. 10 Larangan  ini  juga  diatur  oleh pemerintah  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor yang terdapat dalam Pasal 2 angka (1) huruf  (c)  yang  menjelaskan  bahwa  Menteri  menetapkan  Peraturan  ini  bertujuan kepada kepentingan nasional untuk melindungi keselamatan serta Kesehatan pada manusia,  tumbuhan,  hewan,  bahkan  pada  lingkungan  hidup. 11 Pada  dasarnya kegiatan Thrifting ini atau melakukan perdagangan barang bekas itu tidak dilarang oleh  pemerintah,  sepanjang  barang  bekas  tersebut  yang  diperdagangkan  masih memenuhi standar mutu bertujuan untuk melindungi keselamatan serta kesehatan pada  manusia,  tumbuhan,  hewan  bahkan  pada  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan  di  dalam  perundang-undangan  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  ayat  (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan  barang  yang  rusak  maupun  cacat  dan  terkontaminasi  tanpa memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  mengenai  barang  yang bersangkutan. Di mana pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang/ atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ada pada ketentuan perundang-undangan. Maka dapat diartikan bahwa pelaku usaha perdagangan barang bekas akan dilarang melakukan  kegiatannya  itu  apabila  tidak  memenuhi  standar  mutu.  Yang  mana terdapat  pada  Pasal  7  huruf  (b)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  /atau  jasa  serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang/ atau jasa tersebut.  Jika  ketentuan  pada  pasal  yang  sudah  dijelaskan  tadi  dipertimbangkan, maka  pelaku  usaha  diizinkan  untuk  memperdagangkan  pakaian  bekas  (termasuk pakaian  bekas  impor)  selama  pelaku  usaha  memberikan  informasi  yang  jelas  dan benar  kepada  konsumennya  tentang  kondisi  dan  kualitas  pakaian  bekas  tersebut, sehingga  tetap  dapat  menjadi  dasar  hukum  bagi  pelaku  usaha  dalam  melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas termasuk pakaian bekas impor.
Dengan adanya hal tersebut, maka pelaku usaha di sini membutuhkan yang namanya  legalitas.  Legalitas  ini  merupakan  sebuah  bentuk  pengakuan  dari  negara terhadap sebuah usaha sehingga dapat dipakai sebagai syarat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Tujuan diadakannya legalitas ini sebagai sarana perlindungan hukum  yang  mana  ketika  para  pelaku  usaha  sudah  menerapkan  legalitas  dan
10 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perdagangan , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47.
11 Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia , Peraturan Nomor 12 Tahun 2020, Pasal 2.
perizinan  yang  resmi  maka  hal  tersebut  dapat  mengurangi  adanya  tindakan pembongkaran dari pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar memberikan kenyamanan serta  keamanan  dalam  menjalankan  usahanya  tersebut.  Jika  pelaku  usaha  telah mendapatkan  legalitasnya  maka  dapat  juga  digunakan  sebagai  perjanjian  dengan berbagai  pihak,  salah  satunya  melakukan  perjanjian  dengan  konsumen. 12 Tujuan adanya legalitas ini juga untuk menegakkan keadilan yang mengedepankan sistem hukum  yang  adil  yang  berlaku  bagi  pihak  yang  bersangkutan  di  dalamnya  serta memberikan juga kepastian hukum bagi pihak di dalamnya. Adanya legalitas ini juga memberikan kepercayaan kepada konsumen karena bentuk usahanya sudah resmi diakui keberadaannya. Memastikan juga kegiatan usahanya ini sudah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 13 Tujuan  adanya  legalitas  ini  juga bertujuan untuk memberikan pembinaan serta pengawasan sehingga kegiatan usaha dari  pelaku  usaha  dapat  berjalan  secara  terbit  dalam  menciptakan  keseimbangan perdagangan.
Masyarakat  Kota  Kotamobagu,  Sulawesi  Utara  banyak  yang  memperjual belikan  pakaian  bekas.  Kegiatan  ini  menjadi  hal  yang  menguntungkan  bagi  setiap pembeli barang bekas tersebut, karena kelebihan dari thrifting ini ada pada harga, di mana produk yang dijual tergolong murah sehingga masyarakat dapat menjangkau hal ini. 14 Perdagangan pakaian bekas ini meski belum terdapat legalitas yang kuat dan menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen,  seperti  barang  yang  palsu  dan  gangguan kesehatan lain. Di wilayah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara terdapat sebuah toko yang  menjual  pakaian  bekas.  Toko  ini  sudah  memiliki  legalitas  untuk  melakukan kegiatan  perdagangannya.  Di  wilayah  Kota  Kotamobagu,  Sulawesi  Utara  ini  setiap toko yang mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha berkenan untuk membayar bea  retribusi.  Bea  retribusi  ini  merupakan  salah  satu  persetujuan  untuk  izin bangunan  gedung  yang  mana  sebagai  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pelaku usaha. Pada toko ini terdapat pelanggaran  kepada  konsumen,  karena  konsumen  di  toko  tersebut  mengalami kerugian kepada barang yang diterimanya tidak sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Di sini pelaku  usaha tidak mendengarkan keluhan yang dirasakan oleh konsumen tersebut sehingga tidak memberikan konsumen kompensasi/ ganti rugi dari barang yang diterimanya. Padahal hak sebagai konsumen itu ada hak untuk didengar pendapatnya serta keluhan dari konsumen mengenai barang dan jasa yang digunakannya.  Ia  juga  berhak  mendapatkan  kompensasi/  ganti  rugi  apabila terjadinya ketidaksesuaiannya pada barang dan jasa yang diterima oleh konsumen. Hal tersebut membuat konsumen pada toko tersebut menyampaikan pendapat serta keluhannya  terkait  hak  yang  tidak  dipenuhi  sebagai  konsumen  kepada  publik.
12 Ni  Nyoman  Nia  Oktaviani,  Putu  Gede  Arya  Sumerta  Yasa, Urgensi  Legalitas  Usaha  Bagi Industri Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2, Mei 2022. Hlm. 505.
13 https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah ,  Diakses  29  Maret 2024 Pukul 21:09.
14 https://idalamat.com/alamat/185049/pasar-tradisional-23-maret-kotamobagu-sulawesi- utara , Diakses 7 Maret 2024 Pukul 11:12.
Padahal  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada huruf (a) dan (b) yang menguraikan bahwa kewajiban pelaku  usaha  ini  harus  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya,  serta memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan  jasa  serta  memberikan  penjelasan  penggunaan,  perbaikan,  dan pemeliharaan. Serta pada Pasal yang sama huruf (g) menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha yakni memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  dijanjikan.  Maka  dari  itu  pihak  konsumen seharusnya  mendapatkan  perlindungannya  sebagai  konsumen.  Berdasarkan penjelasan  diatas  maka  menarik  bagi  peneliti  untuk  meneliti  lebih  dalam  terkait ” Implementasi  Penerapan  Perlindungan  Konsumen  Dan  Penyelesaian  Sengketa Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Di  Kota Kotamobagu Sulawesi Utara”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif ( legal research ) melibatkan kajian terhadap berbagai sumber  hukum,  seperti  undang-undang,  keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan pendapat para ahli untuk mengumpulkan data. Sedangkan penelitian empiris ( field research ) mengumpulkan informasi dari lapangan melalui studi kasus. Pendekatan kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  memastikan  validitas  data  dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti perundang-undangan, artikel, buku, dan dokumen hukum.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara untuk data  primer  dan  studi  kepustakaan  untuk  data  sekunder.  Wawancara  dilakukan dengan  berbagai  pihak  terkait,  termasuk  pelaku  usaha,  konsumen,  LPSK  Sulawesi Utara, dan Dinas Perdagangan Kotamobagu. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup undang-undang terkait, artikel,  buku,  dan  dokumen  hukum.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif, memungkinkan  peneliti  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  secara bersamaan  selama  proses  penelitian.  Sifat  penelitian  ini  deskriptif,  memberikan gambaran dan pemaparan data mengenai subjek atau objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Perdagangan  Pakaian Bekas Di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
Undang-Undang selanjutnya disebut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  menguraikan  bahwa  perlindungan  konsumen  itu sendiri  merupakan  sebuah  bentuk  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  bagi  konsumen.  Pada  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  Pasal  1  ayat  3  menjelaskan bahwa  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  berarti  Indonesia  merupakan sebuah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  yang  mana  dengan  mandiri perlindungan hukum menjadi suatu unsur esensial serta menjadi konsekuensi
pada negara yang berlandaskan hukum. 15 Negara wajib memberikan kepastian hukum atas hak-hak hukum warga negaranya sendiri. Pada kehidupan manusia konsumen  sebagai  manusia  memerlukan  adanya  perlindungan  bagi  dirinya sendiri.  konsumen  juga  untuk  membuat  harkat  dan  martabat  meningkat, konsumen memerlukan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, kemandirian, serta kemampuan  bertujuan  melindungi  diri  sendiri  serta  mengomptimalkan  tabiat pelaku usaha yang bertanggung jawab. Di sisi lain, dibutuhkan adanya landasan hukum bagi pemerintah serta masyarakat guna upaya perlindungan konsumen serta pemberdayaan melalui pendidikan serta pembinaan bagi konsumen. Hal tersebut  dimaksudkan  agar  menciptakan  sebuah  kondisi  usaha  yang  sehat melalui  penyediaan  barang  dan  jasa  yang  tentunya  memiliki  kondisi  yang berkualitas. Adanya hal tersebut, tentu juga adanya perlindungan konsumen ini bertujuan :
1. Mengangkat  suatu  harkat  serta  martabat  konsumen  dengan  cara menghindarkannya dari ekses negatif dari penggunaan barang dan jasa dari pelaku usaha.
2. Meningkatkan  kepatuhan,  kesadaran,  serta  kemandirian  konsumen  agar melindungi dirinya sendiri.
3. Meningkatkan  pemberdayaan  suatu  konsumen  dalam  memilih  serta menentukan haknya sebagai konsumen.
4. Menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen yang nantinya akan menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab serta jujur dalam melakukan usahanya tersebut.
5. Menciptakan sistem perlindungan yang berisi tentang unsur kepastian hukum serta  terbukanya  informasi  dan  dengan  mudahnya  mendapatkan  suatu informasi.
6. Menumbuhkan  kualitas  dari  barang  dan  jasa  dari  pelaku  usaha  yang menjamin  berlangsungnya  usaha  produksi  barang  dan  jasa  baik  itu  bagi kesehatan, kenyamanan, serta keselamatan konsumen.
Keinginan  yang  nantinya  ingin  dicapai  oleh  konsumen  dalam perlindungan  konsumen  yakni  agar  meyakinkan  konsumen  saat  memenuhi kebutuhannya,  karena  sebagai  konsumen  dia  mencakup  beberapa  bidang berawal  dari  mendapatkan  sebuah  barang  dan  jasa  bahkan  akibat  dari penggunaan  barang  dan  jasa  dari  pelaku  usaha  tersebut.  Cakupan  dari perlindungan konsumen itu memiliki dua aspek, yakni perlindungan terhadap kemungkinan  bahwa  barang  dari  pelaku  usaha  tidak  diserahkan  kepada konsumen  sesuai  dengan  perjanjian  yang  sudah  diperjanjikan,  serta perlindungan terhadap sebuah penerapan kondisi yang tidak adil bagi konsumen yang diterimanya dari pelaku usaha. 16
15 Wahyu Simon Tampubolon S.H., M.H., op. Cit., hlm. 55.
16 Lauren Siusarliman, Perlindungan Konsumen Sebagai Hak Asasi Manusia , Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023, hlm. 30.
UUPK atau sering disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diusungkan agar memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada antar pihak di dalamnya yakni pada konsumen dan pelaku usaha hingga tidak ada satu pihak pun yang kedudukannya lebih di atas dibanding pihak lainnya. Sekalipun adanya  Undang-Undang  untuk  melindungi  konsumen  tidak  berniat  untuk mematikan  pelaku  usaha  yang  mana  dengan  adanya  UUPK  ini  pelaku  usaha diharapkan  memiliki  niat  untuk  meningkatkan  daya  saing  antar  pelaku  usaha lainnya  serta  memperhatikan  kepentingan  konsumennya  juga. 17 Hukum perlindungan konsumen bukanlah hal yang main-main bagi pihak lainnya yakni pelaku usaha, karena dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini dapat mencegah  pelaku  usaha  melakukan  perkara  yang  tidak  diperbolehkan  untuk dilakukan  dalam  hukum  serta  dapat  mencegah  ruginya  pihak  dari  konsumen sendiri.  Jika  pelaku  usaha  paham  mengenai  hukum  perlindungan  konsumen maka  pihak  yang  bersangkutan  tidak  akan  melanggar  hukum  serta melaksanakan  usahanya  seimbang  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku terkhususnya  di  Indonesia.  Hukum  perlindungan  konsumen  untuk  konsumen merupakan  hal  yang  sangat  esensial  bahkan  utama  pada  kegiatan  transaksi perdagangan  karena  bisa  menghasilkan  keamanan  serta  mencegah  adanya kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  usaha.  Perdagangan  merupakan  suatu kegiatan membeli barang dari sebuah tempat yang melakukan kegiatan usaha yang  mana  seseorang  melakukan  kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  mencari keuntungan. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menguraikan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh kompensasi. 18 Perdagangan  ini  merupakan  sebuah  bentuk  usaha  agar memperoleh  imbalan  bagi  yang  melakukannya,  biasanya  pelaku  usaha  yang melakukan  kegiatan  ini.  Kaitannya  dengan  konsumen  yakni  ada  pada keuntungan  masing-masing  pihak  yang  terlibat.  Dagang  merupakan  sebuah kegiatan yang berhubungan dengan mendagangkan maupun membelikan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Konsumen dan pelaku usaha berhak atas  menerima  manfaat  yang  sifatnya  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  yang mana  keterbukaan  informasi  sangat  penting  dalam  masalah  ini  guna  untuk memperoleh kepercayaan bagi konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha. 19 Perdagangan pakaian bekas ini sudah diatur dalam  Undang-Undang  Tentang  Perdagangan  Nomor  7  Tahun  2014  Pasal  47 angka (1) menguraikan bahwa ”Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru”, namun hal tersebut dapat dipertimbangkan seperti yang terdapat dalam Pasal 47 angka (2) menguraikan bahwa ”Ada hal tertentu menteri dapat
17 Puteri  Asyifa  Octavia  Apandy,  Melawati,  Panji  Adam, Pentingnya  Hukum  Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli , Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1 Juli 2021, hlm. 15.
18 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perdagangan , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 1.
19 Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, Op.cit,.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
menetapkan barang yang diimpor tersebut dalam keadaan tidak baru”. Undang - Undang  ini  bertujuan  kepada  kepentingan  nasional  demi  menjaga  serta melindungi keamanan dan kesehatan bagi penggunanya.
Jadi pakaian bekas tersebut dapat diperdagangkan namun sebagai pelaku usaha  juga  harus  memperhatikan  larangannya  saat  menjalankan  dagangnya seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  UUPK  yang  mana  menguraikan bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak  bahkan cacat tanpa memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai barang yang bersangkutan. Maka jelas pelaku usaha masih dapat memperdagangkan pakaian bekas  dengan  melihat  ketentuan  yang  berlaku  selama  mereka  memberikan informasi yang benar kepada konsumen mengenai kualitas dan kondisi pakaian bekas.  Hal  ini  termasuk  dalam  Lex  Specialis  yang  mana  hukum  yang  bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Setiap  orang  nantinya  akan  menjadi  konsumen  bagi  suatu  barang  dan jasa  tertentu.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan  hubungan  hukum  baik  bagi konsumen  sendiri  dengan  pelaku  usaha  yang  mana  hubungan  tersebut  akan menimbulkan  juga  akibat  hukum  kepada  pihak  yang  bersangkutan.  Pada  saat menjalankan hubungan itu, sering terjadi adanya masalah antar konsumen dan pelaku  usaha.  Maka  dari  itu  dengan  adanya  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  agar  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Tujuan  dengan adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini  meningkatkan  kesadaran bagi  konsumen  yang  mana  secara  tidak  langsung  hukum  ini  akan  mendorong juga pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh tanggung jawab. 20 Di  Kotamobagu  Sulawesi  Utara  sendiri,  pemerintah  bahkan  konsumen dan pelaku usaha berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berlaku baik pada konsumen maupun pada pelaku usaha.  Implementasi  bagi  perlindungan  konsumen  sendiri  pada  Kotamobagu Sulawesi  Utara  dilaksanakan  oleh  pihak  berkewajiban  yakni  Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara. Menurut Aman Sinaga S.H., Konsultan Hukum  Perlindungan  Konsumen  pada  Direktorat  Pemberdayaan  Konsumen Direktorat  Jenderal  Standardisasi  dan  Perlindungan  Konsumen  Kementrian Perdagangan menyatakan bahwa tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen yakni salah satunya membantu konsumen saat memperjuangkan hal seharusnya konsumen  dapatkan  termasuk  menerima  pengaduan  serta  keluhan  konsumen itu. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (UUPK)  menyebutkan  bahwasannya  terdapat  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mana badan ini terdiri dari beberapa anggota yakni : 21
20 Dr.  Niru  Anita  Sinaga,  S.H.,  M.H.,  Nunuk  Sulisrudatin,  S.H.,  SIP,  MSI., Pelaksanaan Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmilah  Hukum  Dirgantara,  Vol.  5  No.  2  Maret 2015, hlm, 82.
21 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 36.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
a. Pemerintah
b. Pelaku Usaha
c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
d. Akademis
e. Tenaga Ahli
Dijelaskan  juga  pada  UUPK  bahwa  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional  ini  mempunyai  fungsi  agar  memberikan  saran  serta  pertimbangan kepada pemerintah upaya meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Di Sulawesi Utara sendiri, Lembaga Perlindungan Konsumen ini berada dalam Dinas  Perdagangan.  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara  ini dibentuk  agar  menjalankan  kegiatannya  untuk  menangani  perlindungan konsumen  yang  mana  telah  dijelaskan  pada  Pasal  1  UUPK  bahwa  Lembaga Perlindungan Konsumen ini telah terdaftar dan sudah diakui oleh  pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen ini telah diuraikan dalam Pasal 44 angka (3) UUPK yang bertugas untuk : 22
1) Menyebarkan informasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas hak serta  kewajiban  bahkan  ketelitian  bagi  konsumen  ketika  menggunakan barang dan jasa.
2) Mengedukasi  serta  menasihati  konsumen  ketika  mereka  memerlukan  hal tersebut.
3) Bekerja sama dengan instansi yang berkaitan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen.
4) Membantu  konsumen  saat  memperjuangkan  haknya  sendiri  termasuk keluhannya serta aduannya.
5) Melaksanakan pengawasan bersama pemerintah serta masyarakat terhadap pelaksaan tentang perlindungan kepada konsumen.
Dalam  hasil  wawancara  dengan  Arnold    selaku  anggota  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara  mengatakan  bahwa ketika  konsumen ingin  mendapatkan  perlindungan  konsumennya  maka  Lembaga  Perlindungan Konsumen  Sulawesi  Utara  yang  nantinya  akan  melakukan  implementasi terhadap  konsumen  tersebut. 23 Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Sulawesi Utara  sebelum  melakukan  hal  tersebut  dengan  mengundang  serta mempertemukan  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  sebelum nantinya  konsumen  mengajukan  gugatan  perlindungannya  di  pengadilan. Implementasi  kepada  konsumen  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara ini bertujuan agar pelaku usaha juga tidak menerima gugatan  dari  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  konsumen.  Karena  dalam  hasil
22 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 44.
23 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 09:12 WITA.
wawancara  dengan  Arnold  selaku  anggota  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Sulawesi  Utara  menjelaskan  bahwa  fungsi  dari  Lembaga  Perlindungan Konsumen mencari jalan keluar yang mana tidak selalu dalam persidangan yang bertujuan  tidak  mempersulit  berbagai  pihak  yang  bersangkutan. 24 Konsumen pada kasus yang diteliti di sini akan mendapatkan haknya dengan cara Lembaga Perlindungan Konsumen mempertemukan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.
Pada  hasil  wawancara  dengan  Arnold  selaku  anggota  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara  menjelaskan  bahwasannya  untuk mendapatkan  perlindungan  konsumen  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Sulawesi Utara memenuhi hal itu dengan membuat pertemuan antara konsumen dan  pelaku  usaha  dan  melakukan  sidak  kepada  pelaku  usaha  yang  mana  dia harus memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas  apa  yang  dilakukannya  kepada  konsumen. 25 Hal  tersebut  nantinya  akan membuat konsumen mendapatkan perlindungannya sebagai konsumen. Seperti yang sudah diuraikan pada Pasal 44 UUPK yang mana  Lembaga  Perlindungan Konsumen  membantu  konsumen  mendapatkan  haknya  serta  menerima keluhannya.  Menurut  Pasal  1  UUPK  menguraikan  bahwa  perlindungan konsumen  merupakan  segala  bentuk  upaya  yang  nantinya  akan  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  menyerahkan  perlindungan  bagi  konsumen. Perlindungan ini diberlakukan ketika barang dan jasa yang digunakan konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga terjadi kerugian pada konsumen karena menggunakan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa  yang  dijanjikan.  Dalam  hasil  wawancara  dengan  Amanda  Oga  selaku konsumen  menguraikan  bahwa  pada  kasus  ini  dia  sebagai  konsumen  merasa dirugikan akibat dari perbuatan pelaku usaha yang mana telah dijelaskan pada latar belakang bahwasannya konsumen merasa dirugikan atas perjanjian yang dia lakukan dengan pelaku usaha. 26 Maka dari itu pada hasil wawancara dengan Arnold selaku anggota  Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara telah memenuhi  tugasnya  sebagai  lembaga  yang  mana  menerima  keluhan  dari konsumen tersebut. 27

## B. Penyelesaian  Sengketa  Antara  Konsumen  Dengan  Pelaku  Usaha  Pakaian Bekas di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara
Pada setiap hubungan antara  konsumen dan pelaku  usaha  sudah pasti terjadi  adanya  perbedaan  pendapat  bahkan  adanya  ketidakcocokan  antara
24 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 09:08 WITA.
25 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 08:47 WITA.
26 Hasil Wawancara dengan Amanda Oga selaku Konsumen pada 16 Mei 2024 Pukul 17:32 WITA.
27 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 09:25 WITA.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
konsumen dan pelaku usaha tersebut. Kejadian seperti ini sudah hal yang tidak lumrah  lagi  di  dalam  masyarakat,  maka  dari  itu  perlu  adanya  peraturan  yang mengatur tentang konsumen dan pelaku usaha agar tidak terjadinya hal tersebut karena pada dasarnya sifat manusia merupakan sifat yang egois maksudnya sifat pada  manusia  tadi  yang  mana  salah  satu  pihak  ingin  sekali  mendapatkan keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  daripada  yang  lainnya.  Pemerintah  telah membuat  peraturan  tersebut  yang  mana  terdapat  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  Nomor  8  Tahun  1999  yang  mana  telah mengatur  bagaimana  cara  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa  pada konsumen  dan  pelaku  usaha.  Dalam  UUPK  tersebut  terdapat  adanya  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang  mana  selanjutnya  badan  tersebut merupakan  amanat  UUPK  di  mana  badan  itu  diharapkan  merupakan  sebagai sarana oleh konsumen yang tujuannya melindungi hak dan kewajiban konsumen serta  adanya  kepastian  hukum  bagi  konsumen  sendiri.  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  ini  bukan  berarti  mematikan  sebuah  pelaku  usaha namun agar pelaku usaha berkompetisi saat menghadapi era pasar, pelaku usaha juga dituntut dapat bersaing yang mencakupi hal memproduksi barang serta jasa yang tentunya berkualitas. 28
Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  merupakan  badan  yang  tugasnya  menyelesaikan  serta  menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang mana adapun yang menjadi tugas serta wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diuraikan sebagai berikut :
1. Melaksanakan  penyelesaian  serta  penanganan  dari  sengketa  yang  terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi
2. Menyampaikan konsultasi tentang perlindungan konsumen
3. Menerima pengaduan baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis atau biasa disebut  secara  lisan  oleh  konsumen  tentang  terjadinya  pelanggaran  yang dilakukan pelaku usaha terhadap perlindungan sebagai konsumen
4. Melakukan pemeriksaan terhadap sengketa perlindungan konsumen
5. Mengundang  pelaku  usaha  yang  dituduh  telah  melanggar  peraturan terhadap perlindungan konsumen
6. Menghadirkan  saksi  atau  setiap  orang  yang  dianggap  memahami  serta mengetahui  yang  dilanggar  terhadap  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen
7. Mendapatkan serta meneliti alat bukti guna pemeriksaan
8. Menetapkan serts memutuskan apakah ada atau tidak adanya kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut
28 Agustinus Samosir, Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , Jurnal Hukum Legal Standing, Vol. 2 No. 2 September 2018, hlm. 135.
9. Memberi tahu putusan bagi pelaku usaha yang melanggar serta membuat kerugian  pada  konsumen  tersebut  serta  melanggar  tentang  perlindungan konsumen
10. Menjatuhkan  sebuah  sangsi  administratif  untuk  pelaku  usaha  yang  telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  atau  sering  disebut  dengan BPSK merupakan lembaga peradilan bagi konsumen yang berkedudukan pada tiap daerah tingkat II kabupaten dan seluruh kota di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  mana  bertugas  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  pada konsumen di luar pengadilan umum. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diadakan  sebagai  lembaga  yang  nantinya  akan  melindungi  kepentingan konsumen dalam bentuk sengketa di luar pengadilan. 29 Di Sulawesi Utara sendiri, ketika  konsumen  ingin  mendapatkan  perlindungannya  maka  LPSK  yang  akan memenuhi  hak  nya  sebagai  konsumen  dan  juga  LPSK  di  Sulawesi  Utara  yang menjadi  pihak  yang  menyelesaikan  sengketa  ketika  terjadi  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha,  karena  pada  wawancara  dengan  Arnold  selaku anggota  LPSK  menyatakan  bahwa  saat  mendirikan  BPSK  tersebut  kita  harus memperhatikan berbagai hal, salah satunya pembiayaan dari APBD. Pembiayaan APBD dirasa tidak cukup, jadi ketika ada sengketa antara konsumen dan pelaku usaha LPSK Sulawesi Utara yang akan menanganinya. 30 Maka ketika konsumen mendapatkan kerugian dari barang dan jasa yang digunakannya maka dia berhak juga mendapatkan haknya sebagai konsumen, seperti yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menguraikan bahwa : 31
a. Setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  bisa  menggugat  pelaku  usaha tersebut  melalui  lembaga  yang  tugasnya  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha  maupun  melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan peradilan umum
b. Penyelesaian sengketa pada konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun  di  luar  pengadilan  berdasarnya  nanti  pilihan  antara  pihak konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa
c. Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  itu  tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
29 Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Banjarmasin , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 10 November 2015, hlm. 775.
30 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 09:34 WITA.
31 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999, Pasal 45.
d. Apabila  sudah  dipilih  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  pelaku usaha  di  luar  pengadilan  maka  gugatan  melalui  dalam  pengadilan  hanya dapat ditempuh apabila cara tersebut dinyatakan tidak berhasil bagi salah satu pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha yang bersengketa.
Namun bukan hanya konsumen yang dapat mengajukan gugatannya atas pelanggaran  pelaku  usaha  tetapi  ada  juga  beberapa  pihak  yang  dapat mengajukan  hal  tersebut  yang  mana  telah  diuraikan  pada  Pasal  46  Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan : 32
1) Seorang  konsumen  yang  merasa  dirugikan  maupun  ahli  waris  yang bersangkutan
2) Sekelompok para konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3) Lembaga  Perlindungan  Konsumen  yang  memenuhi  syarat  yakni  dia berbentuk  badan  hukum  maupun  yayasan  yang  mana  dalam  anggaran dasarnya menyebutkan secara tegas di mana tujuan dibentuknya organisasi ini  yakni  untuk  kepentingan  dari  perlindungan  konsumen  serta  telah melaksanakan kegiatannya setara dengan dasar anggarannya
4) Pemerintah serta instansi terkait jika barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan tersebut mengakibatkan kerugian materi yang korbannya tidak sedikit
Dapat  digarisbawahi  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  ini  perannya sangat  penting  juga  dalam  mewujudkan  perlindungan  konsumen,  dia  selain menyuarakan kepentingan dari konsumen sendiri dia juga mempunyai hak gugat ( legal  standing )  dalam  konteks  kepentingan  konsumen.  Selain  melalui pengadilan,  alternatif  penyelesaian  sengketa  bagi  konsumen  yang  telah  diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni melalui jalur di luar pengadilan (non  litigasi)  yakni  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Majelis Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ini  biasanya  terdiri  dari  unsur konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Ada dua pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha yakni penyelesaian sengketa secara litigasi atau di pengadilan dan ada juga penyelesaian sengketa secara non litigasi  atau  biasa  disebut  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan. Penyelesaian sengketa menggunakan lembaga di pengadilan atau litigasi sering dianggap  tidak  efisien  dengan  waktu,  biaya,  serta  tenaga  sehingga  banyak penyelesaian  melalui  luar  pengadilan  atau  non  litigasi  yang  dipilih  oleh  para konsumen. Jika pada saat menggunakan penyelesaian yang sifatnya non litigasi tidak berjalan dengan baik atau tidak adanya kesepakatan yang menguntungkan bagi  para  pihak  yang  terlibat. 33 Menurut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  52,  Badan  Penyelesaian  Sengketa
32 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999, Pasal 46.
33 Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, op. cit., hlm. 777.
Konsumen ini bertugas dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang memiliki berbagai cara penyelesaiannya antara lain mediasi, arbitrase bahkan konsilasi, secara jelasnya sebagai berikut : 34
a) Menggunakan  cara  mediasi  yakni  pada  saat  penyelesaian  sengketa konsumen  non  litigas  atau  di  luar  pengadilan  yang  mana  cara  ini  pada awalnya sama dengan konsilasi tetapi yang membedakan dari mediasi dan konsiliasi  ini  dimaksud  bahwa  majelis  berperan  aktif  dengan  cara memberikan  petunjuk,  saran,  serta  nasihat  upaya  penyelesaian  sengketa akan tetapi hasil keputusan dari sengketa itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.
b) Cara  arbitrase  yakni  penyelesaian  sengketa  bagi  konsumen  di  luar pengadilan  dengan  menggunakan  ini,  pelaksanaannya  berbanding  balik dengan  mediasi  maupun  konsilias.  Majelis  berperan  untuk  mendamaikan pihak yang bersangkutan. Jika tidak mencapai kesepakatan akhir maka akan meyakinkan  di  mana  memberikan  penjelasan  kepada  pihak  yang bersangkutan mengenai peraturan pada perundang-undangan.
c) Cara  konsilasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  atau  di luar pengadilan di mana bahwa majelis akan berupaya agar membuat damai antara  pihak  yang  bersangkutan,  di  mana  majelis  hanya  bersifat  sebagai konsiliator atau pihak ketiga yang mana hasil akhir penyelesaian sengketa tetap berada ditangan pihak yang bersangkutan.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sering juga disebut sebagai Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  merupakan  suatu  pranata  sebuah penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  di  luar  pengadilan  (non  litigasi)  yang mana metodenya berdasarkan dari sebuah kesepakatan pihak yang bersengketa dengan menepikan penyelesaian sengketa yang ditempuh di dalam pengadilan (litigasi) baik itu menempuh dengan menggunakan metode konsultasi, mediasi, negosiasi maupun penilaian ahli. ADR ini bentuk dari mendapatkan keuntungan bagi para pihak yang bersangkutan agar tidak merugikan salah satu pihak saja. ADR ini merupakan penyelesaian sengketa yang berfokus pada bidang perdata, penyelesaian  dalam bentuk  ini  akan  mencapai  tujuannya  jika  didasari  dengan sifat  itikad  baik  antara  pihak  yang  bersengketa  dengan  mengesampingkan penyelesaian sengketa menggunakan metode litigasi. 35 ADR ini bertujuan untuk pemberdayaan  individu  dengan  cara  kemampuan  individu  pada  rangka penyelesaian  sengketa  serta  menjauhkan  pihak  yang  bersangkutan  dari profesionalisasi hukum serta membuat masyarakat dengan kebijakan serta hati nurani.  ADR  ini  mempromosikan  beberapa  metode  proses  penyelesaian  yang fleksibel  dengan  menerapkan  beberapa  bentuk  mekanisme  yang  dibuat  serta disesuaikan dengan kebutuhan dengan sengketa diusahakan mencapai sebuah
34 Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, op. cit.
35 Afrik  Yunari, Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Penyelesaian  Sengketa  Non Litigasi , Jurnal Inovatif, Vol. 2 No.1 Februari 2016, hlm. 136.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
penyelesaian  final.  Penyelesaian  ini  ditempuh  melalui  susunan  bersama  oleh para  pihak  yang  bersengketa  dengan  kesepakatan  agar  dapat  dimanfaatkan berbagai pihak di dalamnya, para pihak nantinya akan memberikan kepercayaan yang  besar  kepada  pihak  independen  yang  dapat  memahami  secara  teliti sengketa  yang  dihadapi.  Jadi  pada  singkatnya,  tujuan  ADR  ini  melakukan pemberdayaan  kepada  individu  untuk  bekerja  sama  menyelesaikan  sebuah sengketa para pihak yang bersangkutan dengan kesepekatan win-win solution . 36 Dalam  hasil  wawancara  dengan  Amanda  Oga  selaku  konsumen menjelaskan  bahwa  konsumen  di  sini  mengalami  kerugian  atas  pakaian  yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. 37 Konsumen pada dasarnya membeli pakaian tersebut  kepada  pelaku  usaha,  setelah  dia  memilih  dan  menentukan keputusannya dia akhirnya menanyakan kualitas dan keamanan baju tersebut kepada  pelaku  usaha,  karena  seperti  yang  ada  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  4  huruf  (b)  dan  (c) menjelaskan  bahwa  konsumen  itu  memiliki  hak  yang  menentukan  serta mengelola  saat  memilih  barang  dan  jasa  dan  mendapatkan  barang  dan  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  serta  kondisi  jaminan  yang  telah  dijanjikan  serta memiliki hak juga agar mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi jaminan barang dan jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha. Setelah dia menanyakan mengenai kondisi pakaian tersebut, pelaku usaha memberikan jaminan  yang  dijanjikan  kepada  konsumen  tersebut  yang  mana  pelaku  usaha menyampaikan  pakaian  tersebut  dengan  kondisi  serta  kualitas  yang  bagus. Dalam  wawancara  dengan  Amanda  Oga  selaku  konsumen,  pelaku  usaha  telah memberikan jaminan kepada konsumen yang telah dijanjikan atas pakaian yang akan digunakannya. 38
Konsumen di sini akhirnya membayar pakaian tersebut yang diproduksi oleh  pelaku  usaha,  dia  merasa  dengan  penjelasan  pelaku  usaha  atas  pakaian tersebut  sudah  cukup  dengan  keinginannya,  apalagi  pelaku  usaha  telah memberikan jaminan kepada konsumen atas pakaian yang akan digunakannya. Beberapa  hari  setelah  dia  membeli  pakaian  tersebut,  dia  menggunakannya seharian dan setelah ia menggunakan pakaian tersebut dia mencuci pakaian itu.
Pada wawancara dengan Amanda Oga konsumen awalnya tidak ragu lagi dengan pakaian yang dibelinya kepada pelaku usaha tadi, sampai pada suatu waktu saat dia  mau  mengeringkan  baju  tersebut  ternyata  baju  tersebut  sobek  di  bagian belakang,  sobekan  itu  tidak  kecil  melainkan  agak  besar.  Konsumen  di  sini padahal  memberikan  nilai  tukar  pakaian  tersebut  dengan  nominal  yang  tidak sedikit, karena pakaian tersebut termasuk jarang. Sebelum konsumen membeli pakaian  tersebut,  ternyata  adapun  konsumen  yang  juga  pernah  mendapatkan
36 Masdari Tasmin, Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Negara Indonesia , Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7 No. 2 Agustus 2019, hlm, 357.
37 Hasil Wawancara dengan Amanda Oga selaku Konsumen pada 16 Mei 2024 Pukul 17:55 WITA.
38 Hasil Wawancara dengan Amanda Oga selaku Konsumen pada 16 Mei 2024 Pukul 18:05 WITA.
Volume 6 Nomor 2 (2024)  2330 - 2354  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7113
masalah yang sama seperti konsumen yang mana konsumen itu juga membeli pakaian  kepada  pelaku  usaha  yang  sama  yang  mana  dia  juga  mendapatkan pakaian yang kualitas seperti yang dialami konsumen. Konsumen yang sama juga tidak  mendapatkan  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. 39 Karena konsumen merasa sudah ada pihak yang merasa dirugikan juga atas tindakan pelaku  usaha  ini  yang  mengalami  kerugian  yang  dianggap  enteng  oleh  pelaku usaha  padahal  sudah  jelas  tercantum  pada  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Pasal  7  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  atau  kompensasi  serta pergantian dari barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen yang mana itu tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan  sebelumnya.  Mengenai  masalah  tersebut, akhirnya konsumen memberikan keluhannya kepada pihak yang berwajib, pada wawancara  dengan  Amanda  Oga  selaku  konsumen  melakukan  keluhannya kepada  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara,  dia  menyampaikan kepada lembaga tersebut mengenai kerugian serta haknya yang tidak dipenuhi oleh  pelaku  usaha.  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara  di  sini menerima keluhannya dan pendapat dari konsumen tadi mengenai masalah yang dialaminya ternyata bukan sekali saja. 40
Karena pada kasus ini pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dan konsumen  merasa  dirugikan  atas  tindakan  pelaku  usaha  tersebut,  maka  akan munculnya sengketa antara dua pihak tersebut. Dalam wawancara, saat Lembaga Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara  mempertemukan  dan  mengundang konsumen  dan  pelaku  usaha  akhirnya  mereka  berbincang  mengenai  masalah yang dialami oleh konsumen atas kerugian pelaku usaha. Setelah membicarakan hal  tersebut,  dalam  wawancara  dengan  Bayu  Pratama  selaku  Pelaku  Usaha menjelaskan bahwa ida telah menyampaikan kepada konsumen bahwa dia ingin menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan (non litigasi) dan mendengar hal tersebut konsumen juga setuju dengan keinginan pelaku usaha asal pelaku usaha  tersebut melakukan kewajibannya  seperti  yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. 41 Konsumen dan pelaku usaha di sini melakukan mediasi yang  nantinya  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Sulawesi  Utara  menjadi mediator atas sengketa ini. Lahirnya mediasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga lain selain lembaga peradilan. Berbeda dengan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  litigasi,  mediasi  ini  sebagai  wujud penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan sehingga  mediasi ini dijadikan
39 Hasil Wawancara dengan Amanda Oga selaku Konsumen pada 16 Mei 2024 Pukul 18:13 WITA.
40 Hasil Wawancara dengan Amanda Oga selaku Konsumen pada 16 Mei 2024 Pukul 18:13 WITA.
41 Hasil Wawancara dengan Bayu Pratama selaku Pelaku Usaha pada 18 Mei 2024 Pukul 15:30 WITA.
sebagai  salah  satu  pilihan  yang  bisa  dimanfaatkan  baik  itu  bagi  konsumen maupun pelaku usaha yang di antaranya sebagai berikut : 42
1. Mediasi  atau  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  cara  di  luar pengadilan  (non  litigasi)  ini  tidak  mencakup  hal-hal  yang  berbentuk formalisme
2. Pada  dasarnya  mediasi  ini  dilaksanakan  dengan  cara  yang  dirahasiakan serta  tertutup  yang  mana  penyelesaian  sengketanya  menjadi  keuntungan juga  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  terutama  bagi  pelaku  usaha  yang tidak ingin permasalahan yang dilakukannya  kepada  konsumen diketahui para konsumen lainnya.
3. Pada saat melaksanakan mediasi, para pihak yang bersengketa bebas dalam mencari  ujung  masalah  penyelesaiannya  tanpa  adanya  terkurung  dengan bahasa maupun istilah dari hukum, jadi konsumen dan pelaku usaha di sini seperti membicarakan permasalahan tersebut tidak formal.
4. Konsumen dan pelaku usaha menggunakan proses mediasi bisa membahas berbagai macam aspek maupun sisi dari perselisihan yang dilakukan kedua pihak tadi yang mana tidak hanya aspek hukumnya melainkan aspek yang menjadi munculnya permasalahan.
5. Penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  ini  juga  dapat  mewujudkan penyelesaian win-win solution untuk pihak yang bersengketa, jadi keduanya tidak merasa dirugikan atau sering kita dengar bukan hanya satu pihak yang mendapatkan kerugian tetapi kedua pihak.
6. Mediasi  ini  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  memakan waktu  dan  tidak  memakan  biaya  yang  banyak  jika  disandingkan  dengan proses penyelesaian litigasi atau di dalam pengadilan.
Dalam  hasil  wawancara  dengan  Arnold  selaku  anggota  LPSK  Sulawesi Utara  menjelaskan  bahwa  dia  mempertemukan  konsumen  dan  pelaku  usaha sedangkan  LPSK  menjadi  mediator  atau  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian sengketa  ini.  LPSK  Sulawesi  Utara  berperan  sebagai  mediator  yang  mana mengarahkan komunikasi antara para pihak yang bersengketa serta membantu pihak yang bersengketa untuk memahami masalah pokok munculnya sengketa ini serta LPSK Sulawesi Utara di sini mengajukan gagasannya  serta usulannya tentang  proses  penyelesaian  sengketa  sehingga  akan  mendorong  pihak  yang bersengketa ke kedudukan penyelesaian. 43
Dalam  hasil  wawancara,  konsumen  dan  pelaku  usaha  membicarakan kerugian yang dialami oleh konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang tidak dia penuhi sebagai pelaku usaha. Pada wawancara dengan Bayu Pratama selaku Pelaku  Usaha  mengakui  kesalahannya  yang  mana  dia  tidak  memenuhi  hak
42 Daniel Jusari, Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di BPSK Kota Padang , Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning, Vol. 1 No. 8 November 2019, hlm. 84.
43 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 09:48 WITA.
konsumen  serta  tidak  mengikuti  kewajibannya  seperti  yang  tercantum  pada peraturan perundang-undangan. Konsumen pada mediasi ini juga awalnya tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebelumnya karena saat  dia  ingin  menyampaikan  keluhannya  pelaku  usaha  disini  tidak mendengarkan  keluhannya. 44 Hasil  wawancara  dengan  Amanda  Oga  selaku Konsumen menjelaskan pada mediasi ini dia meminta haknya sebagaimana yang dimaksud  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8 Tahun  1999  menjelaskan  bahwa  hak  konsumen  itu  mengenai  hak  atas kenyamanan  serta  keamanan  pada  saat  mengonsumsi  barang  dan  jasa  yang disediakan oleh pelaku usaha serta adanya hak untuk diperlakukan serta dilayani dengan  jujur  dan  benar  yang  mana  tidak  diskriminatif  atau  tidak  merasa konsumen dianggap sepele oleh pelaku usaha. Konsumen juga meminta haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha mengenai barang dan jasa yang digunakannya tidak sesuai dengan jaminan yang telah dijanjikan saat melakukan transaksi  dengan  pelaku  usaha,  karena  di  sini  konsumen  telah  memenuhi kewajibannya  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mana  konsumen  telah mengikuti petunjuk serta informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha serta membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai dan barang yang telah disepakati. 45 Pada hasil wawancara dengan Bayu Pratama selaku pelaku usaha bersedia  memenuhi  hak  konsumen  tersebut  dan  menjalani  kewajibannya sebagai  pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab,  yang  mana  telah  diatur  pada Pasal  7  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999 menjelaskan bahwa kewajiban dari pelaku usaha yakni beritikad baik pada saat melakukan  kegiatan  usahanya. 46 Karena  pada  permasalahan  ini  dia  tidak beritikad baik kepada konsumen mengenai barang dan jasa yang diproduksinya serta tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh  konsumen,  dia  juga  berkewajiban  untuk  melayani  serta  memperlakukan konsumen secara jujur dan benar serta tidak adanya diskriminatif serta pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen mengenai kerugian yang dialaminya dari pemakaian barang dan jasa yang mana tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam jaminannya. Mediator merupakan pihak yang netral yang akan membantu para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses perundingan bertujuan mencari berbagai cara dalam penyelesaian sengketa tanpa memaksa kepada konsumen dan pelaku usaha untuk penyelesaian. Jika komunikasi para pihak yang bersengketa telah dipertemukan oleh  mediator maka  selanjutnya  para  pihak dipertemukan agar
44 Hasil Wawancara dengan Bayu Pratama selaku Pelaku Usaha pada 18 Mei 2024 Pukul 14:38 WITA.
45 Hasil Wawancara dengan Amanda Oga selaku Konsumen pada 16 Mei 2024 Pukul 18:25 WITA.
46 Hasil Wawancara dengan Bayu Pratama selaku Pelaku Usaha pada 18 Mei 2024 Pukul 14:48 WITA.
mencari win-win  solution mengenai  penyelesaian  sengketa  pihak  yang bersengketa tadi.
Pada  wawancara  dengan  Arnold  selaku  Anggota  LPSK  Sulawesi  Utara para pihak telah sepakat dengan keputusan yang dibuat oleh mereka yang mana dalam  artian  mediasi  para  pihak  bersengketa  ini  berhasil,  mediator  di  sini merupakan  majelis  LPSK  membuat  putusan  hasil  dari  mediasi  para  pihak tersebut.  Pada  wawancara  tersebut,  Penyelesaian  di  dalam  pengadilan  itu dicegah  supaya  tidak  merumitkan  konsumen  dan  pelaku  usaha  nantinya. Konsumen  dan  pelaku  usaha  pada  masalah  ini  telah  sepakat  untuk  tidak melanjutkan  permasalahannya  akan  tetapi  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing yang mana tidak merugikan bagi salah satu pihak lagi. 47 Karena gugatan yang dilakukan melalui litigasi dapat ditempuh ketika para pihak yang bersengketa  tidak  berhasil  melalui  non  litigasi  dalam  menyelesaikan sengketanya    .  Pada wawancara,  konsumen  dan  pelaku  usaha  akhirnya  setuju untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  dan  tidak  melanjutkan masalah  ini  pada  jalur  litigasi  atau  di  dalam  pengadilan,  karena  keputusan mereka berdua berhasil maka gugatan di dalam pengadilan tidak akan berlaku karena kedua pihak menyatakan keputusan yang sama. Akan tetapi seperti yang terdapat  dalam  Pasal  45  Udang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan  non  litigasi  atau  di  luar  pengadilan  tidak  menghilangkan  tanggung jawab sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang, maka pelaku usaha di sini siap bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi perlindungan kepada konsumen terhadap perdagangan pakai bekas di Kotamobagu Sulawesi Utara ini ditempuh LPSK Sulawesi Utara yang mana konsumen merasa  keluhannya  didengar  oleh  LPSK  Sulawesi  Utara.  LPSK  nanti  akan mengundang  konsumen  dan  pelaku  usaha  agar  dapat  menyelesaikan  masalah  ini sehingga konsumen merasa hak nya sebagai konsumen akan terpenuhi. Konsumen di sini  karena  merasa  adanya  kerugian  dari  pelaku  usaha  maka  di  sini  LPSK  yang membantu  konsumen  memperjuangkan  haknya,  karena  pada  dasarnya  LPSK menangani  pemberian  perlindungan  kepada  konsumen  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-Undang  yang  mana  membantu,  melindungi,  serta  menerima pengaduan dari konsumen.
Penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  terhadap pakaian  bekas  di  Kota  Kotamobagu  Sulawesi  Utara  pada  kasus  ini  menggunakan
47 Hasil Wawancara dengan Arnold Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Sulawesi Utara pada 28 Mei 2024 Pukul 10:07 WITA.
metode  penyelesaian  di  luar  pengadilan  atau  dalam  bahasa  hukum  sering  juga disebut  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution).  Konsumen  dan  pelaku  usaha  telah sepakat  melakukan  penyelesaian  sengketa  dari  kedua  pihak  tersebut  di  luar pengadilan yakni dengan metode mediasi. Mediasi juga merupakan tindakan win-win solution yang mana  menguntungkan bagi kedua  pihak yang tidak berfokus kepada salah  satu  pihak  saja.  Konsumen  meminta  pelaku  usaha  untuk  memenuhi kewajibannya  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  pelaku  usaha  serta  konsumen meminta  hak  nya  sebagai  konsumen,  pelaku  usaha  di  sini  menerima  dan  siap melaksanakan kewajibannya serta tanggung jawabnya yang telah ia lakukan kepada konsumen. Mediator membuat keputusan atas hasil dari mediasi kedua pihak yang bersengketa  tadi.  Akhirnya  permasalahan  ini  tidak  dilanjutkan  pada  penyelesaian sengketa litigasi atau didalam persidangan yang mana  gugatan dalam persidangan akan berlaku ketika non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Mayanti, and Wenny Almoravid Dungga. 2023. “Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari Uu Perlindungan Konsumen.” Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni Vol 1 No 2 (2): 288 – 95.
Adi  Nugroho  Susanti,  2019,  Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, KENCANA.
Agustinus S., Ranat M., Fahmri A, Herman , Eko M., Armansyah, Heru I., 2023, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Azka Pustaka.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen.
Ananda, Suadamara. 2006. “Tentang Kaidah Hukum.” Jurnal Hukum Pro Justitia.
Ali Nidal (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  Mengenai  Perdagangan  Dan  Kaitannya Dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Mengenai  Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pasar Monza Tanjungbalai).
Annisa  Medina  Sarin  2023,  Dasar  Hukum  dan  Dampak  Impor  Pakaian  Bekas Indonesia, https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor- pakaian-bekas-di-indonesia/, Diakses 7 Maret 2024 Pukul 10:17 WIB.
Arkia  Putri  Sarah  Belladin  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved).
Asri, Dyah Permata Budi. 2018. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi
Budaya  Tradisional  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.”  JIPRO :  Journal  of Intellectual Property 1 (1): 13 – 23. https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2. Balqis Al Dayna 2023, Bukan Hanya Thrift Shop, Ini 7 Jenis Toko Barang Bekas yang Bisa Jadi Alternatif Kamu, https://www.akurat.co/trend/1302404402/Bukan-Hanya-Thrift-Shop-Ini- 7-Jenis-Toko-Barang-Bekas-yang-Bisa-Jadi-Alternatif-Kamu, Diakses 6 Maret 2024 Pukul 01:40 WIB.
Berita  Hari  Ini  2022,  Teknik  Win  Win  Solution  dalam  Negosiasi  Bisnis  dan  Tips Melakukannya, https://kumparan.com/berita-hari-ini/teknik-win-win- solution-dalam-negosiasi-bisnis-dan-tips-melakukannya-1zM4d3wm3GF, Diakses 6 Maret 2024 Pukul 02:58 WIB.
Celina T. S. Krisdayanti. 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika. Chandra  Adi  Gunawan  Putra,  Nyoman  Putu  Bidartha,  Ni  Made  Puspautari  Ujianti.
2023.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal Konstruksi Hukum 4 (1).
Christian 2020, Unsur-Unsur dalam Konsumen selaku Konsumen Akhir yang diatur dalam Undang-Undang Konsumen, https://christiangamas.net/unsur-unsur- dalam-konsumen-selaku-konsumen-akhir-yang-diatur-dalam-undang- undang-perlindungan-konsumen/amp/,  Diakses  4  Maret  2024  Pukul  20:40 WIB.
Dian Purnama Anugerah 2023, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang- badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt64e6fbcd33bb7/,  Dikases  3  Juli 2024 Pukul 00:00 WIB.
Diana, Ledy. 2019. “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi?” Riau Law Journal 3 (2): 285. https://doi.org/10.30652/rlj.v3i2.7817.
Duwo Handowo, 2019, Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hawa dan Ahwa. Eva Ariana (2021). Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat).
Faishal,  Edy  Muttaqin,  2010.  “Eksistensi  Ilmu  Hukum  Terhadap  Ilmu -Ilmu  Lain Ditinjau Dari Filsafat Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau Edisi 1 (1). Fauziah,  Afifah,  and  Dian  Ardiansah.  2023.  “Jual  Beli  Pakaian  Bekas  (Thrifting) Menurut  Hukum  Positif  Indonesia  DanEkonomi  Islam.”  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Syari’ah.
Grant, A. 1995. “Alternative Dispute Resolution.” The Canadian Nurse 91 (7): 53– 54. Hana  Fathian  2022,  Pengertian  Produsen  :  Tujuan,  Jenis,  Contoh,  Hak  dan Kewajibannya,
https://entrepreneur.bisnis.com/read/20221201/88/1604015/pengertian- produsen-tujuan-jenis-contoh-hak-dan-kewajibannya, Diakses 5 Maret 2024 Pukul 1:18.
Handayani, I Gusti Ayu Asri, and I Ketut Rai Setiabudhi. 2018. “Penyelesaian Sengketa Antara  Konsumen  Dengan  Pelaku  Usaha  Melalui  Mediasi  Di  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar.” Kertha Semaya 2 (2): 1 – 6.
Happy Susanto, 2008 , Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Transmedia Pustaka. Hulman Panjaitan, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, Jala Pertama Akasara. Ignacio  Geordi  Oswaldo  2023,  https://finance.detik.com/kamus/thrifting-d- 6998838, Diakses 6 Maret 2024 Pukul 01:02 WIB.
Kementrian Perindustrian Republik Indonesia 2014, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, http://lib.kemenperin.go.id/neo/detail.php?id=229409#:~:text=Penyelesai an%20sengketa%20secara%20adversarial%20lebih,yang%20tidak%20terl bat%20dalam%20sengketa , Diakses 6 Maret Pukul 02:48 WIB.
M. Annas,  M. Fajar, Reni B. Setianingrum. 2019, Muhammad Annas, S.H., M.H., 2019 , Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha, Pustaka Pelajar.
M.  Diva  Azza  Al  Azlam  (2023).  Pengaturan  Perdagangan  Barang  Bekas  (Preloved) Menurut GATT WTO.
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area 2023, Arti Pelaku Usaha Dalam  Hukum,  https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/, Diakses 5 Maret 2023 Pukul 00:35 WIB.
Maryanto,  2019,  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  BPSK,  2019, Unissula Press.
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press.
Muhammad  Idris  2021,  Pengertian,  Ciri  dan  Contoh  Kegiatan  Konsumsi, https://money.kompas.com/read/2021/04/01/140302926/pengertian- ciri-dan-contoh-kegiatan-konsumsi, Diakses 4 Maret Pukul 02:14 WIB. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen,Sinar Grafika, Jakarta Nauzara Gulfira, 2015, The Art Of Thrifting, PT. Benteng Pustaka. Nia Oktaviati, Ni
Nyoman, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. 2022. “Urgensi Legalitas Usaha Bagi  Industri  Kecil  Dan  Menengah  (Ikm).”  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10 (2): 504 – 11.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP.
Nisantika, Riris, and Ni Luh Putu Egi Santika Maharani. 2021. “Penyelesaian Sengketa Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).”  Jurnal Locus Delicti 2 (1): 49 – 59. https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.458.
Nugrahaningsih,  Widi,  and  Mira  Erlinawati.  2017.  “Implementasi  Undang -Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Bisnis Online.” Serambi Hukum 11 (01): 27– 40. https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang- undang-nomor-8-tahun-199-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-
section-content .
Nur Solikin.  2013, Pengantar Ilmu Hukum, STAIN Jember Press. Nurhayati Yati, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media. Rahmadi, 2011, Pengantar Metodologi Penelitian, Antarasi Press.
Raka,  Yolan,  and  Sandika  Putra.  2023.  “Perlindungan  Hukum Konsumen  Terhadap
Pengguna Produk Pakaian Bekas Impor Di Pasar Gedebage , Kabupaten Kota
Bandung,” 1– 17. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx. RED 2016, 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-
penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/#/,  Diakses  7  Maret  2024  Pukul  05:42 WIB.
Rifqani  Nur  Fauziah  Hanif,  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca- artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian- Sengketa.html#:~:text=Negosiasi%20adalah%20sarana%20bagi%20pihak,a ntara%20pihak%2Dpihak%20yang%20bersengketa,  Diakses  7  Maret  2024 Pukul 20:17 WIB.
Rosmawati,  2008,  Pokok-Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Prenada  Media Group.
Salim, Syahrum, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Citapustaka Media.
Samosir, Agustinus. 2018. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen.” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2 (2): 133. https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1245.
Saputro, M Susilo Agung, Aris Prio, Agus Santoso, and Nanda Puspitasari Wardoyo. 2024. “Dampak Penjualan Barang Thrifting Di Indonesia” 2 (1).
Sinaga, Niru Anita. 2014. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5 (2). https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110.
Sugiyono,  2018,  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D)  ALFABETA CV.
Sulaiman, Eman. 2013. “HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum  Sebagai  Penyeimbang  Kepentingan  Masyarakat).”  Jurnal  Hukum Diktum 100 (1): 100 – 110.
Tampubulon,  Wahyu  Simon.  2016.  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen”.  Jurnal  Ilmiah Advokasi 4 (1).
Vokasi  2023,  Sejarah  dan  FilosoFI  Hari  Hak  Konsumen  Sedunia, https://vokasi.unair.ac.id/2023/03/15/sejarah-dan-filosofi-hari-hak- konsumen-
sedunia/#:~:text=Adapun%20dalam%20pidatonya%2C%20Presiden%20A S,memilih%2C%20dan%20hak%20untuk%20didengar.,  Dikases  4  Maret 2024 Pukul 21:36 WIB.
Yekholia Dwitealonika Gea (2023). Perlindungan Terhadap Konsumen Pakaian Impor Bekas  (Thrift)  Melalui  Aplikasi  TikTok  Shop  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten Sleman Yogyakarta.
Zainul, Akhyar, Matnuh Harpani, and Hardianto. 2015. “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Banjarmasin.”  Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan 5 (10): 773-783 hlm. https://media.neliti.com/media/publications/120655-ID-peranan-badan- penyelesaian-sengketa-kons.pdf .

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbok Voor Indonesie)
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.