Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 9, Number 2, Desember 2023, pp. 125-135 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.66453 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Mediasi  dalam  Penyelesaian  Konflik  Lahan  Perkebunan  di Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI), Sumatera Selatan
Gita Isyanawulan 1* , Yoyok Hendarso 1 , Zulfikri Suleman 1 , Muhammad Izzudin 1
1 Universitas Sriwijaya, Indonesia

## A B S T R A K
Konflik  tanah  merupakan  salah  satu  bentuk  konflik  terkait  dengan kepemilikan  tanah  terutama  lahan  perkebunan.  Konflik  tanah  banyak terjadi  di  Propinsi  Sumatera  Selatan,  khususnya  di  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  (OKI).  Penelitian  ini  membahas  tentang  beberapa  kasus terkait dengan kepemilikan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana dalam penelitian ini lebih  menekankan  pada  proses,  karena  menjelaskan  tentang  proses penyelesaian  konflik  tanah  perkebunan.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  observasi,  wawancara  mendalam,  serta  dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat 22 kasus  terkait  dengan  kepemilikan  tanah  perkebunan,  namun  yang  dapat diselesaikan melalui mediasi hanya 7 kasus; 2) Upaya penyelesaikan kasus tersebut  yaitu  dengan  menggunakan  mediasi  dengan  melibatkan  pihak ketiga  yang  disebut  sebagai  ”mediator”.  Pihak  ketiga  dalam  kasus  ini adalah  perwakilan  dari  Dinsas  Pertanahan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI),  aparat  desa  setempat, serta aparat penegak hukum. Namun upaya mediasi juga dianggap selesai meskipun kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, lalu dapat dilanjutkan melalui jalur hukum.

## A B S T R A C T
Land conflict is a form of conflict related to land ownership, especially plantation land. Land conflicts often occur  in  South  Sumatra  Province,  especially  in  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  District.  This  research  discusses several cases related to land ownership in Ogan Komering Ilir (OKI) Regency, as well as the efforts made to resolve  these  conflicts.  The  research  strategy  used  is  a  case  study,  which  in  this  study  emphasizes  process more  because  it  explains  the  process  of  resolving  plantation  land  conflicts.  The  data  collection  techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study are: 1) From 2021 to 2022,  there  are  22  cases  related  to  plantation  land  ownership,  but  only  7  cases  can  be  resolved  through mediation;  2)  Efforts to  resolve  the  case  are  made  by  using mediation  involving a  third  party  known  as a "mediator". The third parties in this case are representatives from the Ogan Komering Ilir District Land Office (OKI),  local  village  officials,  and  law  enforcement  officials.  However,  mediation  efforts are  also  considered complete  even  if  the  case  cannot  be  resolved  through  deliberation  for  consensus,  which  can  be  continued through legal channels.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: gitaisyanawulan@fisip.unsri.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 25 Juli 2023 Accepted 28 Oktober 2023 Available online 31 Desember 2023
Kata Kunci: Mediasi; Konflik Lahan; Perkebunan Sawit; Stakeholder
Keywords: Mediation; Land Conflicts; Palm Plantations; Stakeholders

## 1. Pendahuluan
Konflik  tanah  merupakan  salah  satu  bentuk  konflik  yang  sering  terjadi  di  Indonesia (Wirawan et al., 2021). Konflik tanah di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh status lahan hingga pengaruh  korporasi  (perusahaan)  dalam  pengambilan  keputusan.  Munculnya  konflik  tanah disebabkan karena tidak adilnya skema pengelolaan lahan antara korporasi dan warga. Propinsi Sumatera  Selatan  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  rentan  terjadinya  konfliktanah.  Luas wilayah di Sumatera Selatan dari 8,8 juta hektar lahan di Sumsel, sekitar 70 persen atau sekitar 6,2 hektar dikuasai oleh korporasi (Syarief, 2014).
Konflik  sumber  daya  alam  seperti  konflik  lahan  di  Indonesia  juga  semakin  banyak kasusnya (Wishanti, 2015). Konflik yang terjadi dapat diidentifikasi berdasarkan wilayah, pihak- pihak yang terlibat dalam konflik, serta dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut (Riyanto et al., 2014). Kondisi tersebut diperparah dengan tidak meratanya pembagian distribusi lahan, bahkan konflik lahan sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu (Dalimoenthe, 2023).
Pasal  1  butir  1  UU  No.  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik  Sosial,  menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan  berdampak  luas  yang  mengakibatkan  ketidaknyamanan  dan  disintegrasi  social  sehingga mengganggu  stabilitas  nasional  dan  menghambat  pembangunan  nasional (Masringor  & Sugiswati, 2017).
Konflik serupa juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), khususnya terkait dengan  permasalahan  sengketa  lahan  antara  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan masyarakat  sekitar (Qibtiyah,  2017). Konflik  lahan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  persoalan  yang lebih besar yaitu pemberian izin konsesi kepada perusahaan tanpa adanya batasan konsesi yang jelas, dan tanpa ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat secara jujur dan adil serta transparan (Ridwan  &  Sudrajat,  2020). Adapun  daftar  sengketa/  konflik  tanah  antara  warga dengan perusahaan di kabupaten OKI, Sumatera Selatan dapat terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Sengketa/ Konflik Tanah antara Warga dengan Perusahaan di Kabupaten OKI
No  Nama Perusahaan Masyarakat Desa Yang Berkonflik Komoditas 1 PT SWA Sungai Sodong 2 PT Selatan Agro Makmur  Lestari (SAML) Nusantara Sawit 3 PT London Sumatera (Lonsum) Kec. Cengal dan Sungai Menang Sawit 4 PT Tania Selatan Cipta Sari Sawit 5 PT AEK Tarum Mataram Jaya dan Kemang Indah Sawit 6 PT Maha Indo Jungkal Tebu 7 PT Telaga Hikmah IV Sidomulyo Tebu 8 PT Tania Selatan Purwosari Sawit 9 PT Tempirai Palm Respurces Pulau Geronggang 10  PT Rambang Agro Jaya Cinta Jaya Sawit 11  PT Mutiara Bunda Jaya Sungai Menang 12  PT Russelindo Putra Prima Gajah Mati Sawit 13  PT Pratama Nusantara Sakti Sungai Menang Tebu 14  PT Buluh Cawang Plantation Sungai Belida Karet 15  PT Waimusi Agro Indah Bumi Makmur Karet 16  PT Rambang Agro Jaya Pedamaran V Sawit 17  PT Gunung Tua Abadi Balian 18  PT Selatan Jaya Permai Rantau Durian I Sawit 19  PT Gading Cempaka Graha, PT Tempirai Palm Resources dan PT Waringin Agro Jaya Jungkal Sawit 20  PT Sinar Sasongko Mulya Jaya, Karya Mukti, Jaya Bakti Karet 21  PT Sampoerna Agro Pedamaran Karet 22  PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) Mukti Air Sugihan Sawit
Tabel  1  memperlihatkan  bahwa  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  terdapat  22 perusahaan yang mengalami sengketa lahan dengan masyarakat desa setempat. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Rambang Agro Jaya, PT Samora Usaha Jaya, dan PT Sinar Agro Makmur Lestari. Selain karena ketiga perusahaan tersebut  bergerak  di  bidang perkebunan kelapa sawit, tetapi  juga  perusahaan tersebut  hingga kini masih ada konflik lahan dengan masyarakat. PT Samora Jaya beberapa kali memiliki konflik dengan  masyarakat,  yaitu  pada  tahun  2020  berkaitan  dengan  sengketa  kebun  plasma  dengan warga  desa  Ujung  Tanjung  Kecamatan  Tulung  Selapan.  Lalu  tahun  2018  konflik  juga  terjadi antara PT Samora Usaha Jaya dengan warga desa Palimbangan Kecamatan Cengal terkait dengan ganti  rugi  lahan.  Pada  tahun  2020,  PT  Rambang  Agro  Jaya  memiliki  sengketa  lahan  dengan warga kelurahan Perigi. Lalu sejak tahun 2013, telah terjadi sengketa lahan antara PT Sinar Agro Makmur  Lestari  dengan  warga  desa  Marga  Tani,  Desa  Tirta  Mulya,  Dusun  Tepung  Sari Kecamatan Air Sugihan.
Namun dari sekian banyak konflik yang terjadi, ada beberapa konflik tanah yang dapat diselesaikan  melalui  jalur  mediasi.  Mediasi  merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  konflik yang  terbaik,  karena  dengan  menggunakan  musyarawah  untuk  mufakat  untuk  menemui kesepakatan yang diharapkan mampu menampung aspirasi kedua belah pihak yang berkonflik (Fahrimal  &  Safpuriyadi,  2018) .  Konflik  tanah  di  Kabupaten  OKI  terjadi  antara  perusahaan dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan  perusahaan, perusahaan  dengan  perusahaan  dan  pemerintah  dan  perusahaan.  Konflik  yang  timbul  terkait dengan status kepemilikan lahan (Sauni, 2016). Tabel 2 menunjukkan jumlah kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur mediasi.
Tabel 2. Kasus Tahap Mediasi No Kasus Tahap Mediasi Kasus 1 Masyarakat Versus Masyarakat 1 2 Masyarakat Versus Perusahaan 2 3 Masyarakat Versus Pemerintah 1 4 Perusahaan Versus Perusahaan 0 5 Pemerintah Versus Perusahaan 0 Jumlah 4

## Sumber: Dinas Pertanahan Kab. OKI, 2022
Tabel  2  menjelaskan  gambaran  beberapa  kasus  terkait  dengan  konflik  tanah  yang berakhir  dengan  jalur  perdamaian  atau  mediasi.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti tertarik  utk  mengkaji  dan  menganalisis  model  mediasi  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan konflik dari beberapa kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Sengketa  pertanahan  dapat  diselesaikan  melalui  3  cara,  yaitu:  (1)  Penyelesaian  secara langsung  oleh  para  pihak  dengan  musyawarah,  yaitu  merupakan  kelaziman  masyarakat Indonesia  dari  masa  ke  masa  yang  menyelesaikan  berbagai  perselisihan  dengan  cara memulihkan persaudaraan dan silaturahim, memadukan berbagai luka seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan diantara mereka (Abdurrasyid, 2002) . Cara penyelesaian ini dalam bahasa hukum  modern  dikenal  sebagai win-win  solution ,  yang  merupakan  esensi  tujuan  penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Hutagalung, 2005); (2) Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan  ke  pengadilan  umum  secara  perdata  atau  pidana  jika  sengketanya  mengenai penyelesaian  pemakaian  tanah  secara  illegal  yang  dimungkinkan  oleh  UU  No.  51/PRP/  1960 tentang  Larangan  Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  atau  Kuasanya;  atau  melalui peradilan  tata  usaha  negara.  Pada  umumnya  semua  sengketa  pertanahan  dapat  diajukan  ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun sudah  bukan  rahasia  lagi,  relatif  banyak  sengketa  pertanahan  yang  diselesaikan  melalui pengadilan  dirasakan  kurang  efektif  disamping  memerlukan  waktu  yang  relatif  panjang  dan biaya  tidak  terukur;  (3)  Melalui  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Alternative Dispute Resolution – ADR) berdasarkan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (N. Kurniati, 2016).
Jika  dilihat  dari  beberapa  jalur  penyelesaian  terkait  dengan  konflik  tanah,  maka  salah satu  bentuk  penyelesaian  yang  paling  ideal  karena  dianggap  solusi  terbaik  yaitu  melalui  jalur mediasi (Nansi,  2022). Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  konflik  dengan melibatkan  pihak  ketiga  yang  dianggap  mampu  untuk  membuat  kesepakatan  di  antara  pihak- pihak yang bertikai (Busroh, 2017). Mediasi adalah suatu proses negoisasi yang memiliki tujuan untuk  memecahkan  masalah  yaitu  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral  yang akan membantu dalam menemukan solusi yang terbaik sehingga dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dikatakan sebagai “mediator”, dimana mediator tersebut  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  memutuskan  masalah  tersebut,  namun  hanya berfungsi untuk mencari solusi dari permasalahan terkait dengan konflik. Mediator yang terlibat merupakan pihak ketiga yang memiliki pengalaman, dan juga kemampuan serta integritas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Penelitian  ini  mengulas  bagaimana  konflik  lahan  perkebunan  sawit  di  Ogan  Komering Ilir  (OKI)  dapat  diselesaikan  dengan  mediasi  oleh  beberapa  instansi  pemerintah,  lokal stakeholder dan masyarakat pemilik lahan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode deksriptif  kualitatif (Creswell,  2009), dengan  teknik pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam,  observasi  secara  langsung,  serta dokumentasi.  Metode  penelitian  kualitatitif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif menitikberatkan  pada  fenomena  yang  terjadi  pada  objek  dan  peneliti  merupakan  instrumen kunci  dimana  metode  penelitian  kualitatif  menitikberatkan  pada  makna  daripada  generalisasi (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal serta skripsi yang relevan dengan penelitian ini.
Strategi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kasus (Moleong, 2006), dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses, karena menjelaskan tentang proses penyelesaian  konflik  tanah  perkebunan.  Teknik  penentuan  informan  dilakukan  dengan  teknik purposive ,  dimana  informan  ditetapkan  secara  sengaja  oleh  peneliti  dengan  memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan informan utama maupun informan pendukung.  Wawancara  secara  mendalam  dilakukan  dengan  12  orang  informan  utama  yang berasal  dari  7  orang  petani  yang  mengalami  konflik  terhadap  status  kepemilikan  lahan  dan  5 orang perwakilan dari perusahaan yang berkonflik dengan para petani. Selain itu, juga terdapat informan pendukung sebanyak 7 orang dengan rincian 4 orang tokoh masyarakat dan 3 orang perwakilan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI). Wawancara  mendalam  yang  dilakukan  dengan  informan  dengan  latar  belakang  yang  berbeda berfungsi untuk memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data dengan beberapa tahapan yaitu penyajian data, kondensasi data dan verifikasi data. Tahapan verfikasi data pada penelitian kualitatif,  digunakan  dengan  metode  triangulasi  data.  Triangulasi  data  berfungsi  untuk mengecek  data  dengan  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara  dan  waktu.  Namun,  pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menitikberatkan pada  menguji kredibilita data dengan melakukan pengecekan data dengan berbagai sumber, dalam penelitian ini, dari wawancara yang dilakukan dengan para informan, dokumen/arsip yang diperoleh pada saat di lapangan maupun sumber lainnya.

## 3. Hasil dan pembahasan Kasus Konflik Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ada  beberapa  kasus  terkait  dengan  konflik  tanah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  (OKI),  namun  kasus  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi.  Adapun kasus  tersebut: Pertama ,  tuntutan  lahan  Unapsin  dkk  dan  masyarakat  Desa  Sungai  Somor terhadap PT Selatan Jaya Permai. Lahan yang diklaim Sdr. Unapsin dkk seluas 504 Ha, dimana lahan  tersebut  merupakan  milik  keluarga alm.  Dasim  bin  Jumarim  yang  saat  ini  ahli  warisnya berjumlah  6  orang.  Lahan  tersebut  memiliki  surat  yang  dibuat  oleh  Bapak  Bastomi  Roman selaku Kepala Desa Sungai Somor pada tahun 2003 dengan berlandaskan pada Surat Keterangan
Waris. Menurut Sdr. Unapsin, lahan yang diklaim tersebut belum mendapat ganti rugi lahan dari PT Selatan Jaya Permai. Namun menurut pihak PT Selatan Jaya Permai bahwasanya Sdr. Unapsin dan  keluarga  telah  diberikan  ganti  rugi  tanah  dan  tanam  tumbuh  di  Kebun  Puncak  Terang. Beberapa  cara  telah  dilakukan  oleh  kedua  pihak  untuk  mendapatkan  titik  temu  dari permasalahan  tersebut  dengan  melakukan  beberapa  kali  pertemuan  yaitu  pada  tanggal  15 Februari 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, dimana hasil rapat akan dilakukan peninjauan  ke  lapangan  untuk  mengetahui  lokasi  serta  mengumpulkan  data-data  terkait.  Lalu pada tanggal 4 November 2021 dilakukan kembali peninjauan lapangan guna memetakan secara pasti lokasi sengketa, yang kemudian mendapatkan 4 titik lokasi.
Upaya  penyelesaian  terkait  konflik  tanah  antara  Sdr.  Unapsin  dengan  PT  Selatan  Jaya Permai telah dilakukan sebanyak 2 kali oleh pihak terkait, yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 dan 19 Oktober 2021. Pada tanggal 15 Februari 2021 rapat mediasi dilakukan di Kantor Dinas Pertanahan  Kabupaten  OKI,  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI, Perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Kuasa Hukum dari Unapsin dkk, Kepala BPN Kabupaten OKI, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Sungai Somor, Perwakilan PT  Selatan  Jaya  Permai,  Kepala  Badan  Kesbangpol  OKI,  dan  perwakilan  dari  Polres  OKI.  Hasil dari  mediasi  tersebut,  antara  lain:  1)  PT  Selatan  Jaya  Permai  diminta  segera  untuk menyampaikan  kepada  pihak  Manajemen  terkait  proses  peninjuan  ke  lapangan;  dan  2) Selanjutnya setelah mendapatkan jawaban dari PT Selatan Jaya Permai akan segera ditentukan jadwal peninjauan ke lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.
Lalu pada tanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan upaya mediasi kedua yang difasilitasi oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Pertanahan  Propinsi  Sumater  Selatan,  yang  dihadiri  oleh kedua  belah  pihak  berkonflik,  Kepala  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI,  Kabid  PMPT,  Kasi Mediasi  Pertanahan,  Kasi  Pengaduan,  Kasi  Pengawasan  Tanah  dan  beberapa  staff  dari  Dinas Pertanahan  Kabupaten  OKI.  Dari  mediasi  tersebut  belum  mendapatkan  titik  temu  atau kesepakatan  dengan  kedua  belah  pihak,  sehingga  pada  tanggal  23  Mei  2022  dikeluarkan rekomendasi  tindak  lanjut  penyelesaian  permasalahan  klaim  lahan  oleh  Dinas  Pertanahan Kabupaten  OKI  Nomor  590/252/Dispertan/2022,  bahwa  dengan  ini  disarankan  untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
Kedua ,  tuntutan  lahan  Maulana  dkk  terhadap  Tim  Pembebasan  lahan  Desa  dan  PT Samora Usaha Jaya seluas 600 Ha. Upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 19 Juni 2021, dan 7 Januari 2021. Mediasi pertama yang  dilakukan  pada  tanggal  19  Juni  2020  di  Kantor  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI,  yang dihadiri oleh Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Zulfikri Simin, Kepala Desa Simpang Tiga, dan Ketua  Tim  Desa  Simpang  Tiga.  Mediasi  tersebut  menghasilkan  beberapa  kesimpulan, diantaranya:  1)  Tim Fasilitasi  penyelesaian  sengketa  lahan  Kabupaten OKI meminta  Tim  Desa untuk melengkapi data sebagai dasar Tim melaksanakan mediasi lanjutan; 2) Data yang diminta tersebut adalah data pemilik lahan yang sudah diganti rugi serta yang tumpang tindih dengan kelompok  Zulfikri  Simin;  dan  3)  Mediasi  lanjutan  akan  dilaksanakan  antara  pihak  PT  Samora Usaha Jaya dengan pihak Zulfikri Simin dan tidak lagi berkaitan dengan hasil Tim Desa.
Lalu pada tanggal 7 Januari 2021 dilakukan upaya mediasi yang kedua di Kantor Dinas Pertanahan  Kabupaten  OKI,  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI, Sekretaris  Camat  Tulung  Selapan,  Kepala  Bidang  PMPT,  beberapa  perwakilan  dari  PT  Samora Usaha  Jaya dan juga  masyarakat.  Upaya  mediasi  tersebut  menghasilkan  beberapa  kesimpulan, diantaranya: 1) PT Samora Usaha Jaya menawarkan ganti rugi pembebasan lahan sebesar 1 juta rupiah  per  hektar,  dan  H.  Zulfikri  Simin  dkk  mengajukan  penawaran  ganti  rugi  sebesar  6  juta rupiah per hektar; dan 2) PT Samora Usaha Jaya meminta waktu selama paling lambat 2 minggu terhitung sejak rapat mediasi untuk memberikan tanggapan terkait penawaran ganti rugi atas lahan 160 Ha yang disetujui desa untuk pembebasan lahan.
Upaya  mediasi  yang  telah  dilakukan  sebanyak  dua  kali  tersebut  menghasilkan
Rekomendasi Tindak Lanjur Penyelesaian Permasalahan Klaim Lahan Nomor
590/196/Dispertan/ 2021 yang berisi tentang disarankan kepada pihak PT Samora Usaha Jaya terkait  tuntutan  permasalahan  lahan  Zulfikri  Simin  dkk  untuk  dapat  melakukan  pembebasan
lahan  seluas  160  Ha  terlebih  dahulu  dan  memberikan  ganti  rugi  pembebasan  lahan  dengan harga yang disepakati secara musyawarah mufakat.
Ketiga ,  Klaim  lahan  H.  Ripin  di  Desa  Talang  Rimba  dan  Desa  Pelimbangan,  Kecamatan Cengal kepada PT Samora Usaha Jaya. Upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu pada tanggal 19 Maret 2020, 1 April 2020, 6 Januari 2021, 2  Februari  2021,  24  Maret  2021,  dan  23  Juni  2021.  Mediasi  pertama  yang  dilakukan  pada tanggal  19  Maret  2020  di  Kantor  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  yang  dihadiri  oleh  Kepala Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  dan  H.  Ripin.  Dari  pertemuan  tersebut  dihasilkan  beberapa kesimpulan,  diantaranya:  1)  Tim  fasilitasi  penyelesaian  sengketa  lahan  Kabupaten  OKI  akan melakukan  peninjauan  lapangan  guna  melakukan  pengumpulan  data,  dan  2)  Tim  fasilitasi penyelesaian  sengketa  lahan  Kabupaten  OKI  akan  memanggil  perusahaan  untuk dimintai  data dan  informasi,  yang  selanjutnya  akan  dilaksanakan  mediasi  antara  pihak  H.  Ripin  dengan  PT Samora Usaha Jaya.
Mediasi  yang  kedua  dilakukan  pada  tanggal  1  April  2020  di  Kantor  Dinas  Pertanahan Kabupaten  OKI  yang  dihadiri  oleh  Kepala  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI,  Kepala  Camat Cengal, Kepala Desa Talang Rimba, dan Kepala Desa Pelimbangan, yang menghasilkan beberapa kesimpulan,  diantaranya:  1)  Tim  fasilitasi  penyelesaian  sengketa  lahan  Kabupaten  OK  untuk sementara waktu masih menunggu penjelasan dari pihak perusahaan terkait permasalahan ini; dan  2)  akan  dilaksanakan mediasi selanjutnya dengan  mengundang pihak  H.  Ripin dengan  PT Samora  Usaha  Jaya,  Kepala  Camat  Cengal,  Kepala  Desa  Pelimbangan  dan  Kepala  Desa  Talang Rimba. Mediasi yang ketiga dilakukan pada tanggal 6 Januari 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, H. Ripin dkk, Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Talang Rimba, Kepala Desa Pelimbangan, dan beberapa perwakilan dari  PT  Samora  Usaha  Jaya.  Mediasi  tersebut  menghasilkan  kesimpulan  dimana  Dinas Pertanahan akan mengolah data-data yang telah didapatkan melalui mediasi hari ini dan akan mengeluarkan rekomendasi dan akan disampaikan kepada seluruh pihak kurang lebih 1 minggu setelah mediasi hari ini.
Mediasi  yang  keempat  dilakukan  pada  tanggal  2  Februari  2021  di  Kantor  Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, H. Ripin dkk,  Kesbangpol  OKI,  Disbunnak  Kabupaten  OKI  dan  Polres  OKI.  Pertemuan  tersebut menghasilkan  beberapa  kesimpulan,  diantaranya:  1)  Dinas  Pertanahan  Kab.  OKI  sudah memebrikan  Surat  Sekretariat  Daerah  Nomor:  590/077/Dispertan/2021  perihal  kesimpulan akhir kepada H. Ripin dkk terkait tuntutan permasalahan lahan antara H. Ripin dkk dengan PT Samora  Usaha  Jaya;  2)  Pemerintah  Daerah  pada  prinsipnya  siap  apabila  diminta  untuk melakukan mediasi kembali, namun dengan catatan masalah ini tidak menempuh jalur hukum; dan  3)  Mempersilahkan  H.  Ripin  untuk  membalas  surat  kesimpulan  akhir  dari  Pemerintah Daerah Kabupaten OKI tersebut, apakah tetap ingin dilanjutkan mediasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten OKI atau menempuh jalur hukum.
Mediasi yang kelima dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, H. Ripin dkk, Kepala Desa  Pelimbangan,  PT  Samora  Usaha  Jaya,  Polres  OKI,  Penerima  Kompensasi  di  Desa Pelimbangan  dan  Kesbangpol  OKI.  Dari  pertemuan  tersebut  didapatkan  kesimpulan,  yaitu:  1) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI telah menjelaskan kronologis penyelesaian masalah dari awal hingga  akhir  dan  siap  memfasilitasi  jikalau  ada  mediasi  selanjutnya;  2)  Dinas  Pertanahan Kabupaten  OKI  memberikan  waktu  seminggu  untuk  PT  Samora  Usaha  Jaya  membandingkan peta dari H. Ripin dkk dengan peta pembebasan lahan yang dimiliki oleh PT Samora Usaha Jaya; dan  3)  Pihak  dari  H.  Ripin  sepakat  dengan  penunjukan  titik  lokasi  lahan  oleh  Kasim  (Adik  H. Ripin)  serta  sepakat  dengan  penunjukan  titik  lokasi  lahan  oleh  Kasim  (Adik  H.  Ripin)  serta sepakat  dengan  hasil  dari  peninjauan  lapangan  tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pertanahan Kabupaten OKI.
Lalu  mediasi  yang  keenam  dilakukan  pada  tanggal  23  Juni  2021  di  Kantor  Dinas Pertanahan  Kabupaten  OKI  yang  dihadiri  oleh  Sekretaris  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI, Penanggungjawab PT Samora Usaha Jaya, Kuasa Hukum H. Ripin, Kasi Mediasi Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Anak H. Ripin, Kepala Desa Pelimbangan, Penerima Kompensasi, Kasat Intelkam
Polres OKI, dan Polisi Pamong Praja. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI siap memfasilitasi jika ada mediasi lanjutan; 2)  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  menyaranlkan  untuk  pihak  PT  Samora  Usaha  Jaya berkoordinasi lebih lanjut dengan Kepala Desa dan Tim Desa terkait dengan permasalahan ini dan  diharapkan  dapat  memberikan  keputusan  secepatnya  melalui  jalur  mediasi  atau  jalur hukum. Dan 3) disarankan kepada Kepala Desa Pelimbangan untuk memfasilitasi permasalahan ini  di  lingkungan  desa  dan  dapat  memberikan  rekomendasinya  kepada  Dinas  Pertanahan Kabupaten OKI terkait hasil pertemuan tersebut.
Setelah  dilakukan  beberapa  kali  pertemuan  melalui  jalur  mediasi,  maka  Dinas Pertanahan  Kabupaten  OKI  memberikan  rekomendasi  lanjutan  tentang  penyelesaian permasalahan klaim lahan No. 590/385/Dispertan/2022, yang isinya bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten OKI menyarankan terkait tuntutan permasalahan lahan oleh H. Ripin yang berada di Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal terhadap PT Samora Usaha Jaya untuk menempuh jalur hukum. Keempat ,  tuntutan  lahan  a.n  Cek  Harun  (Alm)/Ibu  Marlina  di  Desa  SP3  Kecamatan Tulung Selapan Kepada PT Samora Usaha Jaya. Upaya penyelesaian menggunakan jalur mediasi telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 April 2021 dan 24 Juni 2021. Mediasi yang pertama  tanggal  15  April  2021  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  yang dihadiri  oleh  Sekretaris  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI,  Penerima  Kuasa  Pihak  alm.  H.  Cek Harun/Ibu  Marlina,  Kepala  Desa  Simpang  Tigas,  Ketua  Tim  Desa  Simpang  Tiga,  Manajer  PT Samora Usaha Jaya, Sekretaris Camat Tulung Selapan, dan Kasi Mediasi Pertanahan. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan meminta pihak alm.  H.  Cek  Harun/Ibu  Marlina,  Tim  Desa  Simpang  Tiga  dan  PT  Samora  Usaha  Jaya  untuk menyampaikan  dokumen-dokumen  pendukung  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  kajian Dinas  Pertanahan;  2)  Pihak  Keluarga  H.  Cek  Harun/Ibu  Marlina  meminta  Tim  dari  Dinas Pertanahan untuk melakukan peninjauan lapangan guna memverifikasi letak lahan yang diklaim oleh pihak Ibu Marlina.
Mediasi  yang  kedua  dilakukan  pada  tanggal  24  Juni  2021  di  Kantor  Dinas  Pertanahan Kabupaten  OKI,  yang  dihadiri  oleh  Sekretaris  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI,  Kasi  Mediasi Pertanahan,  Pihak  Keluarga  H.  Cek  Harun/Ibu  Marlina,  Kabid  PMPT,  Sekretaris  Camat  Tulung Selapan,  dan  Manajer  PT  Samora  Usaha  Jaya.  Pertemuan  tersebut  menghasilkan  beberapa kesimpulan,  diantaranya:  1)  Perusahaan  bersedia  membayar  jika  ada  kesepakatan  antara masyarakat  dengan  Tim  Desa;  dan  2)  Tuntutan  lahan  H.  Cek  Harun/Ibu  Marlina  disepakati bahwa luas lahannya bukan 830 Ha tapi 161,7 Ha. Berdasarkan hasil dari beberapa kali mediasi, maka  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  memberikan  rekomendasi  lanjutan  No. 590/280/Dispertan/2022  bahwa  pihak  PT  Samora Usaha  Jaya  untuk  melaksanakan  ganti  rugi dengan luas 20 Ha sesuai dengan sisa lahan yang tersedia dan disetujui oleh Tim Desa. Namun, apabila diantara keduanya tidak menemui kesepakatan, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
Keenam ,  klaim  lahan  H.  Edi  Sasmita  masyarakat  Desa  Somor  terhadap  HGU  PT  PNS. Upaya  penyelesaian  menggunakan  jalur  mediasi  telah  dilakukan  sebanyak  3  kali  yaitu  pada tanggal 18 Juni 2020, 23 Agustus 2021, dan 14 Februari 2022. Mediasi pertama dilakukan pada tanggal  18  Juni  2020  di  Kantor  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  yang  dihadiri  oleh  Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kepala Desa Sungai Somor, Kepala Camat Cengal, Perwakilan PT  Pratama  Nusantara  Sakti,  dan  Kabid  PMPT  Dispertan  Kab.  OKI.  Pertemuan  tersebut menghasilkan  beberapa  kesimpulan,  diantaranya:  1)  akan  diadakan  mediasi  lanjutan  dengan mengundang  H.  Edi  Sasmita  untuk  dimintai  keterangan  setelah  tim  ke  lapangan,  dan  2)  Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa akan melakukan peninjauan lapangan.
Mediasi  yang  kedua  dilakukan  pada  tanggal  23  Agustus  2021  di  Ruang  Kerja  Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Kuasa Hukum PT Pratama Nusantara Sakti, Kepala Desa Sungai Somor, Tim Teknis PT Pratama Nusantara Sakti. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya: 1) Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Pratama Nusantara
Sakti  untuk  menentukan waktu dilakukannya  peninjauan lapangan; dan  2)  Setelah ditentukan waktunya, maka Tim akan akan melakukan Peninjauan ke Lapangan.
Lalu  mediasi  yang  ketiga  dilakukan  pada  tanggal  14  Februari  2022  di  Kantor  Dinas Pertanahan  Kabupaten  OKI,  yang  dihadiri  oleh  Sekretaris  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI, Kepala  Desa  Sungai  Somor,  pihak  PT  Pratama  Nusantara  Sakti,  Pihak  keluarga  Edi  Sasmita. Pertemuan  tersebut  menghasilkan  beberapa  kesimpulan,  diantaranya:  1)  Pihak  Edi  Sasmita menginginkan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap lahan seluas 1359 Ha sesuai dengan hasil pengukuran  di  lapangan,  dan  2)  pihak  PT  Pratama  Nusantara  Sakti  akan  berdiskusi  kembali untuk  mendapatkan  langkah  atau  kebijakan  terbaik  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan. Berdasarkan mediasi yang telah dilakukan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten OKI memberikan rekomendasi  bahwa  penyelesaian  konflik  lahan  ini  dapat  menempuh  melalui  jalur  hukum dikarenakan PT Pratama Nusantara Sakti dan pihak H. Edi Sasmita tidak mendapat kesepakatan.
Ketujuh ,  klaim  Lahan  Tarsan  dkk terhadap  PT  Samora  Usaha  Jaya.  Upaya  penyelesaian melalui  jalur  mediasi telah  dilakukan  sebanyak  1  kali,  yaitu  pada  tanggal  14  September  2021, yang  dihadiri  oleh  Kasi  Mediasi  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI,  Kaban  Kesbangpol,  Kepala Camat Cengal, Kepala Desa Pelimbangan, PT Samora Usaha Jaya, Sat Intelkam Polres OKI, Tim Desa  Pelimbangan,  Disbunnak  OKI,  dan  pihak  keluarga  Tarsan  dkk.  Mediasi  tersebut menghasilkan  kesimpulan  bahwa  Dinas  Pertanahan  Kabupaten  OKI  akan  memfasilitasi permasalahan  terkait  dengan  konflik  tanah  melalui  jalur  mediasi  selanjutnya  sesuai  dengan prosedur  yang  ada.  Mediasi  yang  dilakukan  kemudian  mendapatkan  rekomendasi  dari  Dinas Pertanahan Kabupaten OKI yang menyatakan bahwa konflik tanah tersebut telah selesai melalui jalur kekeluargaan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dengan adanya ganti rugi yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan.
Berdasarkan  ketujuh  kasus  terkait  dengan  konflik  tanah  yang  telah  dijelaskan  diatas, pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Pertanahan Kabupaten OKI telah melakukan upaya mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Upaya mediasi dianggap telah selesai apabila telah menemukan  jalan  keluar  melalui  musyawarah  mufakat  atau  kasus  tersebut  akhirnya  akan ditempuh  melalui  jalur  hukum  apabila  tidak  menemukan  kesepakatan  diantara  pihak-pihak berkonflik.

## Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi
Konflik tanah tidak bisa dilepaskan dari hubungan-hubungan sosial yang berhubungan dengan  kontrol  sosial  atas  penggunaan  sumberdaya  alam.  Perlawanan  masyarakat  terhadap ketidakadilan  yang  mereka  alami  merupakan  salah  satu  bentuk  aksi  yang  dilakukan  secara kolektif  atas  ketertindasan  yang  dilakukan  oleh  para  pemilik  kekuasaan.  Secara  lebih  ekstrim Maladi  (2012)  menyebutkan  bahwa  konflik  hukum  adat  yang  sering  terjadi  membuktikan bahwa  pemerintah  belum  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  secara  maksimal  kepada rakyat. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, kasus konflik selama ini berawal dari adanya dominasi persoalan hukum adat. Seharusnya, pemerintah menjalankan hukum sebagai law as facilitation of human interaction untuk memenuhi keinginan rakyatnya (K. Kurniati et al., 2021).
Menurut Mudjiono , ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah, yaitu;  (1)  peraturan  yang  mengatur  soal  tanah  belum  lengkap,  (2)  ketidaksesuaian peraturan, (3) pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan tanah dan jumlah tanah yang tersedia, (4) sumber data yang belum akurat dan lengkap, (5) adanya sejumlah data tanah yang keliru,  (6)  kurangnya sumber daya  manusia  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa tanah,  (7) transaksi tanah yang keliru, (8) adanya penyelesaian oleh instansi lain sehingga timbul tumpang tindih kewenangan (K. Kurniati et al., 2021).
Berbagai  penyelesaian  terkait  konflik  tanah  dilakukan,  mulai  dari  jalur  litigasi (pengadilan), maupun non litigasi (jalur mediasi). Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi (mediasi) dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti negoisasi, mediasi, dan arbitrase.  Setiap  kasus  sengketa  tanah  memerlukan  penyelesaian,  baik  melalui  jalur  litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi merupakan salah satu jenis penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  hukum  karena  dilakukan  di  luar  pengadilan  dalam mendapatkan  kepastian  hukum.  Jalur  non  litigasi  seperti  mediasi  dianggap  lebih  murah,  lebih
efisien  dan  lebih  cepat  dalam  menyelesaikan  kasus  sengketa  lahan  sehingga  dapat  dianggap menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik.
Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui jalur mediasi, memerlukan bantuan dari berbagai pihak ( stakeholder ), seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  (OKI),  tokoh  masyarakat,  aparat  penegak  133okum  (TNI/POLRI)  dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Di bawah ini terdapat tabel yang berisi tentang penyelesaian beberapa  kasus  terkait  dengan  sengketa  lahan  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  (OKI)  yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi dari rentang tahun 2021-2022.
Tabel 3. Penyelesaian Kasus Konflik Tanah Dengan Jalur Mediasi Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2021-2022 No  Permasalahan Lokasi Penanganan Masalah Tindak Lanjut 1 Tuntutan lahan Maulana dkk terhadap Tim Pembebasan lahan Desa dan PT Samora Usaha Jaya seluas 600 Ha Desa Simpang Tiga Kec. Tulung Selapan Rapat Mediasi pada tgl 6 Januari 2021 dengan hasil pengajuan penawaran oleh Zulfikri Simin dkk terkait ganti rugi lahan Rekomendasi akhir penyelesaian kasus oleh Dinas Pertanahan Kab. OKI 2 Klaim lahan H. Ripin di Desa Talang Rimba dan Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal kepada PT Samora Usaha Jaya Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal Sudah dilakukan mediasi tgl 23 Juni 2021 Rekomendasi akhir (selesai) 3 Tuntutan lahan a.n Cek Harun (Alm)/Ibu Marlina di Desa SP3 Kecamatan Tulung Selapan Kepada PT Samora Usaha Jaya Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung Selapan Sudah dilakukan mediasi tgl 24 Juni 2021 Rekomendasi Akhir (selesai) 4 Klaim lahan H. Edi Sasmita masyarakat Desa Somor terhadap HGU PT PNS Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal Sudah dilakukan peninjauan lapangan dan mediasi Rekomendasi akhir (selesai) 5 Tuntutan lahan kelompok Pengentingan Jaya di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung pada lahan HGU PT Rambang Agro Jaya Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Sudah dilakukan mediasi tingkat kabupaten Rekomendasi akhir (selesai) 6 Tuntutan lahan Unapsin dkk dan masyarakat Desa Sungai Somor terhadap PT Selatan Jaya Permai Desa Sungai Comor Kecamatan Cengal Sudah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali Rekomendasi akhir (selesai) 7 Klaim Lahan Tarsan dkk terhadap PT Samora Usaha Jaya Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal Sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 kali Rekomendasi akhir (selesai)

## Sumber: Dinas Pertanahan, 2022
Selain  ketujuh  konflik  diatas,  masih  banyak  kasus  terkait  konflik  tanah  yang  terjadi di Kabupaten OKI yang masih butuh proses yang panjang dalam penyelesaiannya. Proses mediasi dianggap  merupakan  jalan terbaik dalam proses  penyelesaian masalah.  Mediasi juga  dianggap sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  masyarakat  Indonesia  dan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  karena  mendahulukan  musyawarah  untuk  mufakat,  sehingga  mediasi merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

## 4. Simpulan dan saran
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  masalah  agraria  di  Indonesia  berkaitan  dengan perluasan  perkebunan  sawit,  tidak  selalu  memberikan  ekonomi,  namun  juga  memberikan dampak negatif berupa konflik antara pemangku kepentingan baik swasta maupun masyarakat,
sehingga  peranan  pemerintah  lokal  sangat  penting.  Kondisi  ini  lah  yang  membuat  pemrintah lokal  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Dinas  Pertanahan  OKI,  menjadi  mediator  untuk penyelesaian masalah lahan yang ada di Kabupaten OKI. Mediator disini berfungsi sebagai pihak yang  bersifat  netral  dimana  memiliki  pengalaman,  kemampuan  dan  juga  integritas  dalam menyelesaikan masalah. Dalam kasus konflik tanah yang terjadi di Ogan Komering Ilir, mediator disini melibatkan pihak pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanahan, aparat desa setempat dan juga  pihak  pihak  berwajib.  Menurut  data  dari  tahun  2021  hingga  tahun  2022,  dari  22  kasus terkait  dengan  konflik  tanah,  hanya  7  kasus  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi.  Namun apabila  mediasi  yang dilakukan  tidak  mendapatkan  kesepakatan  diantara  pihak  yang  bertikai, maka  dapat  dilanjutkan  melalui  proses  hukum.  Jadi,  mediasi  bisa  dikatakan  selesai  meskipun kasus tersebut kemudian dilanjutkan melalui jalur hukum.

## Ucapan terimakasih
Terima  kasih  kepada  LPPM  Universitas  Sriwijaya  atas  pendanaan  riset  Kompetitif Universitas tahun 2022 dan Dinas Pertanahan OKI dalam membantu mediasi dan diskusi dengan stakeholder yang berkonflik.

## Daftar Rujukan
Abdurrasyid,  P.  (2002).  Arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS):  arbitration, alternative disputes resolution, ADR: suatu pengantar. (No Title) .
Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. Lex Jurnalica , 14 (1), 146053.
Creswell, J. W. (2009). Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Dalimoenthe, I. (2023). Pengantar Ilmu Pembangunan . Bumi Aksara.
Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria
Di Indonesia. Jurnal Riset Komunikasi , 1 (1), 109 – 127. https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18
Hutagalung,  A.  S.  (2005). ebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .  Penerbit  Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI).
Kurniati, K., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur  Mediasi  Di  Desa  Bontomanai  Kecamatan  Manngarabombang  Kabupaten  Takalar.
Jurnal Paradigma Administrasi Negara , 3 (2), 144 – 151. https://doi.org/10.35965/jpan.v3i2.662 Kurniati,  N.  (2016).  "Mediasi- Arbitrase”  Untuk  Penyelesaian  Sengketa  Tanah. Sosiohumaniora , 18 (3), 197. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008 Maladi,  V.  (2012).  Dominasi  Negara  Sebagai  Sumber  Konflik  Agraria  Di  Indonesia. Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia , 41 (3), 432 – 442. Masringor,  J.,  &  Sugiswati,  B.  (2017).  Pela  Gandong  Sebagai  Sarana  Penyelesaian  Konflik.
Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan , 22 (1), 66 – 79. Moleong, L. J. (2006). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya . Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.
Jurnal Pemberdayaan Hukum , 2 (1).
Qibtiyah, M. (2017). Dampak UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat (Studi Atas Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat di Sumatera Selatan). Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 1 (2), 111 – 125. Ridwan,  I.  H.  J.,  &  Sudrajat,  M.  H.  A.  S.  (2020). Hukum  administrasi  Negara  dan  kebijakan pelayanan publik . Nuansa Cendekia.
Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi konflik berbasis sumber daya pangan di wilayah perkebunan sawit. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia , 19 (3), 189 – 196. Sauni,  H.  (2016).  Konflik  Penguasaan  Tanah  Perkebunan. University  Of  Bengkulu  Law  Journal ,
1 (1), 45 – 67. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Alfabeta. Syarief,  E.  (2014). Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan .

## Kepustakaan Populer Gramedia.
Wirawan,  V.,  Sidokarto,  J.,  &  Godean,  S.  (2021).  Rekonstruksi  politik  hukum  penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif , 9 (1), 1 – 15. Wishanti,  D.  A.  P.  E.  (2015).  Conflict  Over  Natural  Resources  In  The  Global  South:  Conceptual Approaches. Global South Review , 2 (2), 165 – 170.