## REFORMULASI SANKSI PIDANA PASAL 116 JUNCTO PASAL 71 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
( Criminal Sanction Reform of  Article 116 juncto Article 71 letters b Law Number 6 of 2011 concerning Immigration )
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/326
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.326

## Fatwa Fitraziah Desiaz Zein
Fatwafitra1@gmail.com
Politeknik Imigrasi
M. Alvi Syahrin ma.syahrin@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi Tony Mirwanto boxtony85@gmail.com
Politeknik Imigrasi

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur dua bentuk penegakan hukum  yakni,  tindakan  administratif  keimigrasian  dan  penyidikan.  Penyidikan  dilakukan kepada  orang  asing  yang  melanggar  ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  113  sampai dengan Pasal 136. Pasal 116 menjadi aturan terbanyak yang dilanggar oleh orang asing, karena berkaitan  dengan  kewajibannya  selama  berada  di  Indonesia.  Penerapan  ketentuan  ini berdampak  kepada  perbedaan  jenis  sanksi  yang  diberikan.  Beberapa  kantor  imigrasi menerapkan sanksi ini dalam tahap penyidikan. Namun ada juga yang berpendapat ketentuan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran bukan kejahatan, sehingga lebih tepat jika sanksi yang diberikan  berupa  tindakan  administratif  keimigrasian.  Perbedaan  tindakan  ini  akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  menegakkan  hukum  pidana  keimigrasian. Rumusan masalah yang ditelliti sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan hukum Pasal 116 UU UU Keimigrasian di Kantor Imigrasi?, (2) Bagaimana bentuk reformulasi sanksi pidana dalam Pasal 116 UU Keimigrasian? Penelitian ini menggunakan pendakatan normatif empiris. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b merupakan ketentuan yang paling  banyak  dilanggar  oleh  orang  asing  di  Indonesia.  Dalam  penerapannya  ditemukan beberapa  faktor  yang  menjadi  masalah  dalam  penegakan  hukumnya    di  antaranya,  proses pembuktian yang tidak sebanding dengan putusan hakim dikarenakan proses birokrasi yang panjang. Putusan yang diberikan juga tergolong ringan dan seringkali diganti dengan pidana denda. Selanjutnya adanya suatu disparitas atau perbedaan cara pandang petugas imigrasi di Kantor Imigrasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b. Jika mengacu pada Asas Ultimum remedium seharusnya sanksi administratif dapat dijadikan upaya untuk penyelesaian kasus. Pemidanaan dapat diberikan sebagai upaya terakhir, apabila sanksi administratif  tidak  dapat  digunakan  secara  maksimal.  (2)  Pada  dasarnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dalam  ketentuan  pidana  juga  sudah  mengatur perbuatan yang sama dengan ketentuan Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b, namun dengaan sanksi yang lebih berat, yakni terdapat pada Ketentuan Pasal 119 ayat (1). Penegakan hukum Pasal 116  jo.  Pasal  71  huruf  b  akan  lebih  efisien  jika  diselesaikan  di  luar  peradilan  dengan menerapkan  tindakan  administratif  keimigrasian.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mempertimbangkan  waktu,  biaya,  dan  tenaga  dibandingkan  dengan  hasil  yang  didapatkan melalui suatu proses peradilan pidana.

## Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian; Penyidikan; Pasal 116

## Abstract
Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration  regulates  two  forms  of  law  enforcement, namely, immigration administrative actions and investigations. Investigations are carried out on foreigners who violate the criminal provisions regulated in Articles 113 to 136. Article 116 is the most frequently violated rule by foreigners, because it relates to their obligations while in Indonesia. The application of this provision has an impact on the different types of sanctions given. Some immigration offices apply this sanction in the investigation stage. However, there are also those who argue that this provision is considered a form of violation, not a crime, so it  is  more  appropriate if  the  sanctions  given  are  in  the  form  of  immigration  administrative actions. This difference in action will create legal uncertainty in enforcing the criminal law of immigration.  The  formulation  of  the  problem  studied  is  as  follows:  (1)  How  is  the  legal application of Article 116 of the Immigration Law at the Immigration Office?, (2) What is the form of reformulation of criminal sanctions in Article 116 of the Immigration Law? This study uses an empirical normative approach. The results of the study are as follows: (1) Article 116 in conjunction with Article 71 letter b is the most frequently violated provisions by foreigners in  Indonesia.  In  its  application,  several  factors  were  found  that  became  a  problem  in  law enforcement, including the evidentiary process that was not comparable to the judge's decision due to a long bureaucratic process. The decisions given are also relatively light and are often replaced  with  fines.  Furthermore,  there  is  a  disparity  or  difference  in  the  perspective  of immigration officers at the Immigration Office in resolving cases of violations of Article 116 in  conjunction  with  Article  71  letter  b.  If  referring  to  the  Ultimum  remedium  principle, administrative sanctions should be used as an effort to resolve cases. Punishment can be given as a last resort, if administrative sanctions cannot be used optimally. (2) Basically Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in criminal provisions has also regulated the same actions as the provisions of Article 116 in conjunction with Article 71 letter b, but with more severe sanctions,  which  are  contained  in  the  provisions  of  Article  119  paragraph  (1).  Law enforcement Article 116 jo. Article 71 letter b will be more efficient if it is resolved outside the court by implementing immigration administrative measures. This can be done by considering time, cost, and effort compared to the results obtained through a criminal justice process. Keywords: Immigration Administrative Action; Investigation; Article 116

## PENDAHULUAN
Dengan bertambahnya produk perundang-undang,  terdapat  suatu  fakta yang  menarik  yang  berkaitan  dengan substansi  Undang-undang  itu  sendiri. Fakta tersebut adalah mengenai pencantuman  bab  tentang  Ketentuan Pidana,  dalam  peraturan  perundang- undangan dalam bidang hukum administrasi  (Sulaeman,  2014).  Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian (selanjutnya  disebut  UU  Keimigrasian) yang  pasal-pasalnya  banyak  mengatur perihal administratif.
Dalam perspektif keimigrasian
Indonesia  terdapat  2  (dua)  bentuk  dari
penegakan  hukum  yakni,  tindakan administratif keimigrasian dan
penyidikan.  Penyidikan  dilakukan  ketika orang  asing  melakukan  pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113  s/d  Pasal  136  UU  Keimigrasian. Sesuai dengan ketentuan yang ada di UU
Keimigrasian
bahwa penyidikan dilakukan  sesuai  dengan  Hukum  acara pidana  dan  dilakukan  oleh  PPNS Keimigrasian. Sehingga apabila ditemukan Orang asing melakukan tindak pidana keimigrasian akan berlaku Criminal Intergrated Justice system, maka Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  akan melakukan  penyidikan  orang  asing tersebut (Hartono, 2012).
Pelaksanaan  ketentuan  pidana  dalam UU  Keimigrasian  seringkali  tidak  sesuai dengan  tujuan  pidana.  Seharusnya penggunaan sanksi pidana bertujuan untuk memberi  efek  jera  bukan  hanya  kepada pelaku, namun masyarakat secara luas agar tidak  melakukan  hal  yang  sama. Berdasarkan  data  penyidikan  yang  dirilis oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan  Keimigrasian  pada  Tahun 2017  sampai  dengan  Tahun  2019, diketahui bahwa Pasal 116 UU
Keimigrasian  tetap  menjadi  aturan terbanyak  yang  dilanggar  oleh  orang asing. Sehingga perlu perbaikan baik dari ancaman  maupun  penerapan  sanksinya. Selain  itu  berdasarkan  putusan  terhadap pasal tersebut juga tergolong ringan yaitu 1 (satu) bulan kurungan sehingga kurang memberi efek jera bagi pelaku.

## Tabel 1

## Daftar Putusan Kasus Penyidikan Pasal 116 UU Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Sumber : Direktorat Pengawasan dan Penindakan Direktorat Jendral Imigrasi Tahun 2019
Pasal 116 UU Keimigrasian, menyatakan bahwa: “Setiap  Orang  Asing  yang  tidak melakukan kewajibannya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”
Dari  putusan  tersebut  memuat penerapan  putusan  pidana  denda  dengan subsidair  1  (satu)  bulan  kurungan, menurut hemat penulis akan lebih efisien apabila  penggunaan  sanksi  pada  kasus tersebut  dengan  menggunakan  Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pengenaan  biaya  beban  atau  deportasi. Karena  setelah  menjalani masa hukuman kurungan  selama  1  (satu)  bulan,  orang asing  tersebut  akan dikenakan Deportasi. Seperti  contoh  untuk  penegakan  hukum dalam  hal  tindakan overstay yang  lebih mengedepankan  asas ulimum  remedium dalam hukum  pidana. Kebijakan tersebut dirasa  lebih  tepat  sasaran  (Alan  hasan, 2015).
Selanjutnya yang terjadi di lapangan, apabila  dirasa  sulit  membuktikan  unsur suatu  pasal  tindak  pidana  keimigrasian, petugas sering menerapkan TAK sebagai alternatifnya.  Sehingga  kerancuan  akan berdampak  pada  terjadinya  ambiguitas dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran  yang  sejatinya  bersifat hukum  administrasi  namun  mengandung sanksi pidana, apakah penegakannya akan dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum dalam  lingkup  sistem  peradilan  pidana ataukah  dengan  Tindakan  administratif keimigrasian.  Keadaan  tersebut  akan mengarah  pada  adanya  ketidakpastian hukum (Sulaeman, 2014).
Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimana penerapan  hukum  Pasal  116  UU  UU Keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi?,  (2) Bagaimana  bentuk  reformulasi  sanksi pidana dalam Pasal 116
UU Keimigrasian?.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  normatif  empiris. Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa penelitian  hukum  normatif  dan  empiris dapat dilakukan secara bergabung (Kadir, 2015). Penelitian hukum  normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang  menyangkut  asas  hukum,  konsepsi
hukum,  pandangan  dan  doktrin-doktrin hukum,  peraturan  dan  sistem  hukum dengan  menggunakan  data  sekunder.  Di antaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya,  dengan  mengacu  pada  buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang mempunyai keterkaitan  dengan  penelitian  (Soekanto, 2006). Penelitian  hukum  empiris  adalah dengan meneliti secara langsung implementasinya  di  lapangan  penerapan suatu  perundang-undangan  atau  aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum,  dan  juga  melakukan  wawancara dengan beberapa responden yang dianggap  dapat  memberikan  informasi (Kadir, 2015).

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Hukum  Pasal  116  jo.
Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian 1. Penyidikan Tindak Pidana Penyidikan adalah
serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  1981, Pasal  1  butir  2).  Untuk  tindak  pidana keimigrasian  yang  diatur  dalam  ketentuan pidana  UU  Keimigrasian  adalah  Pejabat imigrasi berwenang melakukan penyidikan dalam  hal  ini  adalah  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Keimigrasian  yang  selanjutnya  disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan  tindak  pidana  Keimigrasian (Pasal 1 angka 8 UU Keimigrasian).
Sesuai  dengan  wewenang  yang diberikan  oleh  UU  Keimigrasian,  PPNS Keimigrasian mempunyai beberapa
wewenang, di antaranya:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana;
b. Mencari keterangan dan alat bukti
c. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
d. Menyuruh  berhenti  seseorang tersangka  dan  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka;
e. Melakukan penangkapan,
penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan;
f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
h. Memanggil  orang  untuk  didengar dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi; i. Mendatangkan  orang  ahli  yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; j. Mengadakan penghentian penyidikan; k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Dalam  proses  penyidikan  tindak pidana  keimigrasian  alat  bukti  digunakan oleh PPNS Keimigrasian di antaranya:
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
b. Alat  bukti  lain  berupa  informasi yang  diucapkan,  dikirimkan,  dan diterima  atau  disimpan  secara elektronik  atau  yang  serupa dengan itu;
c. Ketarangan  tertulis  dari  Pejabat Imigrasi yang berwenang.

## Tabel 2
Data Penyidikan Tahun 2017
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

## Tabel 3
Data Penyidikan Tahun 2018
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

## Tabel 4
Data Penyidikan Tahun 2019
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi
Berdasarkan  Data  Penyidikan  dari
Tahun 2017 - 2019, Penyidikan Pasal 116
jo.  Pasal  71  huruf  b  UU  Keimigrasian masih  tetap  menjadi  pasal  terbanyak  yang dilanggar  oleh  orang  asing  di  setiap tahunnya.

## 2. Tindakan PPNS Keimigrasian dalam Pelaksanaan Penyidikan
Terdapat beberapa cara penyidik untuk mengetahui  adanya  suatu  tindak  pidana, yaitu:
a. Laporan
b. Pengaduan
c. Diketahui  sendiri  /  tertangkap tangan Penemuan  pelanggaran  keimigrasian tetang  Pasal  116  jo.  Pasal  71  huruf  b  UU Keimigrasian  adalah  pada  saat  dilakukan Pengawasan  Keimigrasian,  berdasarkan keterangan dari Bambang Triyudono selaku PPNS  Keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi bahwa:
“Ketika  petugas  sedang  melakukan pengawasan keimigrasian dan ditemukan  orang  asing  tidak  dapat menunjukan  dokumen  perjalanan, petugas  imigrasi  berhak  dan  wajib membawa  orang  asing  tersebut  ke kantor  imigrasi.  Pertama  petugas bertanya tentang kegiatan orang asing tersebut  dan  dokumennya,  namun dalam SOP Ketika dokumen itu sudah ada  dan  dia  dapat  menunjukan  sudah ada  tanpa  adanya  temuan  lain  orang asing  tersebut  dapat  pulang,  namun apabila  adanya  temuan  ybs  menerima STP (Surat Tanda Penerimaan Paspor) untuk  dilakukan  BAP.  Namun  dalam waktu 24 jam tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan, petugas imigrasi dapat  menempatkan  orang  asing  di ruang  detensi  untuk  jangka  waktu  30 hari. “ (Triyudono, 2020) Pada  saat  dilakukan  Pengawasan Keimigrasian oleh petugas bahwa berdasarkan SOP Penanganan Orang Asing Yang  Tidak  Dapat  Memperlihatkan  dan
Menyerahkan  Dokumen  Perjalanan  atau Izin Tinggal Dalam Pengawasan Keimigrasian  Nomor  IMI.1-GR.03.02- 2136, petugas dapat memberikan
kesempatan pada orang asing  dengan cara
mengambil  dokumen  perjalanan  dengan pengawasan petugas atau dengan menghubungi  pihak  penjamin  yang  dapat membantu mendatangkan dokumen perjalanan / izin tinggal. Dalam hal petugas telah  memberikan  kesempatan  kepada orang  asing  untuk  memperlihatkan  dan menyerahkan  dokumen  yang  diminta, apabila  orang  asing  tersebut  memiliki dokumen  yang  diminta  dan  datanya ditemukan, maka yang bersangkutan dapat pulang.  Apabila  data  orang  asing  tersebut tidak  ditemukan  pada  SIMKIM  dan  tidak dapat  menunjukan  dokumen  perjalanan  / izin  tinggal  yang  diminta  maka  terhadap yang  bersangkutan  akan  ditempatkan  di ruang  detensi  dan  PPNS  Keimigrasian segera  membuat  Laporan  Kejadian  yang memuat identitas pelapor, tempat kejadian dan  waktu  kejadian  perkara,  identitas terlapor,  dugaan  pasal  yang  dikenakan, uraian singkat kejadian, serta tindakan yang diambil.
Tindakan  selanjutnya  yang  dilakukan oleh PPNS adalah membuat Surat Perintah Penyidikan  (Sprintdik)  yang  berdasarkan pada:
a. Pasal ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 KUHAP;
b. Pasal  104  UU  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
c. Laporan Kejadian.
Dalam surat tersebut memuat perintah penunjukan PPNS Keimigrasian yang akan melakukan  penyidikan  terhadap  kasus tersebut.  Selanjutnya  setelah  Sprintdik dikeluarkan  Kepala  Kantor  menerbitkan SPDP  (Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan) yang memuat tanggal dimulainya  penyidikan  dengan  disertakan dugaan  pasal  dan  identitas  tersangka. Tembusan  SPDP  tersebut  ditunjukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Korwas  PPNS  Polda  setempat,  Kedutaan Besar Negara tersangka, serta tersangkanya sendiri.
Setelah diterbitkan SPDP maka PPNS
memulai  proses  pemeriksaan  terhadap saksi-saksi,  tersangka,  dan  ahli  (jika diperlukan),  yang  selanjutnya  dituangkan dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP). Dalam  pembuatan  BAP,  Penyidik  harus teliti  dan  fokus  dalam  menggali  informasi meningat keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian tindak pidana. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka,  dalam  hal  tersangka  adalah WNA  maka  penyidik  wajib  menyiapkan penerjemah  dan  untuk  penasihat  hukum, penyidik tidak diwajibkan untuk menyediakan penasihat hukum.
3. Penegakan  Hukum  Pasal  116  jo. Pasal 71 Huruf b UU Keimigrasian
Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu proses  penegakan  hukum,  di  antaranya yaitu (Soerjono Soekanto, 1981):
a. Faktor  hukum  atau  peraturan perundang-undangan;
b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  peroses  pembuatan  dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas; c. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung  proses  penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut  berlaku  atau  diterapkan; berhubungan  dengan  kesadaran dan  kepatuhan  hukum  yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  hasil karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dari  kelima  faktor  diatas  berkaitan erat,  karena  merupakan  esensi  dari penegakan  hukum  serta  menjadi  tolak ukur  daripada  efektivitas  penegakan hukum  (HR,  2018).  Pada  tulisan  lain, Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa sepatutnya hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam
hubungan  antara  empat  faktor,  yaitu (Soerjono Soekanto, 1983):
a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinan  bahwa  terjadi ketidakcocokan  dalam  peraturan perundang-udangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan  lainnya  adalah ketidakcocokan  antara  peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian  antara  hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. b. Mentalitas  dari  petugas  yang melakukan  penegakan  hukum. Jika peraturan perundang- undangan sudah baik, akan tetapi mental  penegak  hukum  kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
c. Jika  perundang  undangan  sudah baik,  mentalitas  dari  penegak hukum  sudah  baik  namun fasilitas  kurang  memadai,  maka penegakan  hukum  tidak  akan berjalan dengan semestinya.
d. Kesadaran  hukum,  kepatuhan hukum  dan  perilaku  warga masyarakat. Dari faktor-faktor merupakan
masalah  pokok  dari  penegakan  hukum.
Dalam  penegakan  hukumnya  menurut Kepala  Seksi  di  Bidang  Intelijen  dan Penindakan  Keimigrasian  pada  Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bambang Triyudono menjelaskan faktor yang menghambat proses penegakan  hukum  pasal  tersebut.  Dari faktor  hukum  atau  pasalnya  itu  sendiri Pasal  110  ayat  (1)  yang  menjelaskan bahwa  ketentuan  pidana  Pasal  116  jo. Pasal  71  Huruf  b  UU  Keimigrasian diberlakukannya  acara  pemerikasaan singkat berdasarkan hukum acara pidana. Hal  ini  akan  dirasa  menyulitkan  PPNS Keimigrasian  dalam  proses  pembuktian dikarenakan  proses  birokrasi  yang panjang namun pada putusan pidana yang
ditetapkan  oleh  hakim  tergolong  ringan
(Triyudono, 2020).

## Tabel 5
Data Penegakan Hukum Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2019
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Jakarta Selatan
Berdasarkan    data  penegakan  hukum keimigrasian  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  Non  TPI  Jakarta  Selatan  Tahun 2019  pada  putusan  dan  eksekusi  terhadap putusan  tersebut  tergolong  ringan  dimana dalam ketentuan pidana Pasal 116 jo. Pasal 71  Huruf  b  UU  Keimigrasian  memuat
maksimal  3  (tiga)  bulan  pidana  kurungan dan  denda  Rp25.000.000  (dua  puluh  lima juta  rupiah).  Namun  dari  sembilan  kasus yang  telah  divonis  oleh  hakim  hanya  3 diantaranya yang menjalani masa kurungan, dan enam lainnya diganti dengan denda  sesuai  dengan  putusan  hakim.  Hal
tersebut dirasa sangat tidak efektif dimana PPNS Keimigrasian harus melalui serangkaian  proses  penyidikan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  acara  pidana (KUHAP) seperti dengan diamanatkan oleh Pasal 110 ayat (1) UU Keimigrasian.
Pasal 110 ayat (1): Terhadap  tindak  pidana  keimigrasian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan  singkat  sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Ditinjau  dari  faktor  penegakan hukumnya:
a. jika orang asing yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup saat mereka melakukan pelanggaran  ketentuan  pidana tersebut dapat menggunakan penasihat hukum untuk melakukan pembelaan  yang  nantinya  akan menghambat  proses  hukum  yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian. b. proses  penyidikan  membutuhkan biaya  dan  waktu  yang  lebih panjang  dan  berbelit,  yang idealnya  terhadap  pelanggaran tersebut dapat digunakan instrumen  TAK  yang  dapat  pula memberikan sanksi terhadap pelanggar.  Dalam  penggunaan TAK  dirasa  lebih  cepat  dalam melakukan deportasi dan dimasukan dalam daftar penangkalan. Dalam penerapannya
deportasi dilakukan setelah terpidana menjalani vonis hakim terhadapnya. Pelaksanaan deportasi bukan dilakukan oleh kantor imigrasi yang mengirim berkas penyidikan, namun kantor imigrasi  sesuai  dengan  wilayah  kerja Lembaga  Pemasyarakatan  /  Rumah Tahanan negara tempat terpidana menjalani masa  hukuman.  Dalam  kasus  diatas terpidana yang menjalani masa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sehingga  yang  melakukan  deportasi terhadap terpidana adalah Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
Terdapat  beberapa  gejala  terkait dispartias  di  beberapa  Kantor  Imigrasi terkait  Penerapan  TAK  dan  penyidikan apabila  ditemukan  pelanggaran  ketentuan Pasal  116  jo.  Pasal  71  huruf  b  UU Keimigrasian yakni tidak dapat menunjukan  dokumen  perjalanan  saat dilakukannya  pengawasan  keimigrasian. Apakah  selalu  dilakukan  penyidikan terhadap Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian  atau  dapat  diterapkan  TAK. Berikut  adalah  beberapa  gejala  yang ditangkap tekait adanya perbedaan penerapan  Pasal  116  jo.  Pasal  71  huruf  b
UU  Keimigrasian  pada  tatanan  Unit
Pelaksana teknis yaitu Kantor Imigrasi.
a. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Menurut  PPNS  Keimigrasian Bandung, Fachmi Nurgroho
mengungkapkan bahwa:
“Imigrasi  punya dua  tindakan, yaitu  TAK  dan  Penyidikan.  Dua- duanya  bisa  digunakan  tidak menyalahi aturan, tinggal kebijakan pimpinan mau menggunakan TAK atau Penyidikan. Itu tergantung terhadap  kantor  imigrasi  dan pimpinan yang membawahi bidang  itu  sendiri.  Di  Kantor Imigrasi Bandung banyak pelanggaran Pasal 71, kebanyakannya  dikenakan  TAK namun ada juga yang masuk ranah penyidikan  dan  diterapkan  Pasal 71 (Fachmi Nugroho, 2020) ” b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Dalam  pernyataanya  Kasubsi
Penindakan  Keimigrasian,  Dimas Fitjriyanto Rana, menyatakan:
“Kembali tergantung penyidik dan Kepala  Kantor  apakah  akan disidik atau di TAK. Kemarin ada dua  kasus  WN  Tiongkok  yang disidik  untuk  memenuhi  target kinerja.  Dalam  penyidikan  pasal ini  memandang  beberapa  aspek, salah satunya intervensi. Makanya kadang  kita  sidik  apakah  bisa
dilanjut apa tidak. Tapi kebanyakan  di  TAK  karena banyak intervensi pimpinan (Dimas Fitjriyanto Rana, 2020) ” c. Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus TPI Medan Senada dengan tanggapan sebelumnya  Kepala  Bidang  Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Saroha Manullang mengungkapkan:
“Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian menjadi pasal pendukung  karena  awal  mulanya disana,  namun  kita  kembangkan menjadi Pasal 119 atau Pasal 113. Memang  kebanyakan  rekan  kita ini  petugas  imigrasi  mau  yang simple  aja,  untuk  apa  disidik, kalau bisa di TAK. Disatu sisi ya, namun  jika  mau  sesuatu  yang outcomenya  jelas  ya  harus  ada efek  jera,  jika  hanya  mau outputnya  saja  ya  TAK.  Namun jika  mau  outcomenya  biar  terasa ya  kita  harus  mengenakan  yang namanya penyidikan denda maksimal, dengan pasal kumulatif Pasal  119  dan  Pasal  113.  Namun pintunya di Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian. ” “ Pada saat ini pada saat pandemi, beberapa kasus efisiensi Pasal 116 jo.  Pasal  71  huruf  b  UU Keimigrasian,  jika  kita  lakukan TAK  negaranya  masih  tutup, selanjutnya  ada  sanksi  denda. Dimana  sangat  baik  apabila  kita menerapkan denda bayaran menjadi PNBP institusi kita. Tentu menambah nilai institusi kita. ” “ Saat  ini  masa  pandemi  Dalam masa proses penyidikan tidak bisa kita  titipkan,  sudah  P21  untuk penyerahan tahap kedua tidak bisa diterima  oleh  Rumah  Tahanan sebagai criminal  justice  system , karena ada putusan bersama antara
Mahkamah  Agung,  Kejasaan Agung, Kemenkumham, dan Kapolri. Jika masih taraf
penyidikan  belum  inkrah  agar ditempatkan  di  rumah-rumah cabang  rutan.  Ada  pemberkaluan dengan  tatanan  normal  baru, namun  tetap  pada  koridor  yang benar (Saroha Manullang, 2020) .” d. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati Berbeda dengan yang diungkapkan  sebelumnya,  Kepala Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Keimigrasian, Yogi Kasogi, menuturkan :
“Sebelumnya  saya  di Kanim Bogor  dan  pernah  menangani kasus Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b  UU  Keimigrasian  karena  tidak dapat  menunjukkan  dokumen keimigrasian  pada  saat  diminta petugas  imigrasi.  WN  Nigeria kalau  tidak  salah  kami  lakukan penyidikan  dengan  tindak  pidana ringan.  Putusan  pengadilannya bayar  denda  saja  sebesar  5  juta. Kemudian WNA itu kita kenakan TAK  deportasi  setelah  urusan  di pengadilan selesai. ” Ia  juga  menuturkan  ada  beberapa penyelesaian kasus Pasal 116 jo. Pasal 71  huruf  b  UU  Keimigrasian  yang diselesaikan  dengan  TAK,  namun terkait  mana  yang  lebih  banyak  ia menuturkan  bahwa  lebih  banyak diselesaikan dengan penyidikan
(Kasogi, 2020) .
e. Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus TPI Surabaya Kepala Kantor Kanim Surabaya, Is Edy, menjelaskan bahwa:
“Bahwa KUHAP sebagai pedoman  beracara  dalam  suatu Sistem Peradilan Pidana yg masuk di  antaranya  Pejabat  PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
Keimigrasian sebagai penyidik khusus,  maka pada Pasal 203  dan  Pasal  204  KUHAP tentang Acara Pemeriksaan Singkat  dijelaskan  bahwa  Pasal 116 dan Pasal 117 termasuk dalam
suatu pemeriksaan singkat terkecuali  kemudian  pada  saat konsultasi  kepada  Jaksa  dan
Hakim di putuskan bahwa perkara (sesuai  kasus)  yang  sedang ditangani tersebut pada  Pasal 116 dan  Pasal  117  dilaksanakan dengan  merujuk  pada  Pasal  205 tentang Acara Pemeriksaan Singkat  Tindak  Pidana  Ringan, dikarenakan perkara tersebut diancam  pidana  dengan  ancaman pidana kurungan maksimal paling lama tiga bulan. ”
“ Selain  hal  tersebut  diatas  Pasal 116  dan  Pasal  117  dapat dikategorikan  sebagai  Tindak Pidana  Pelanggaran  Keimigrasian dan  bukan  termasuk  Tindak Pidana Kejahatan. PPNS Keimigrasian  harus  jeli  melihat apakah  penerapan  Pasal  116 tersebut dapat langsung dilakukan penyidikan  atau  dapat  di  berikan pertimbangan tindakan administratif sebagai bentuk pelanggaran.  Kuncinya  adalah pada  saat  penyelidikan  dan pemeriksaan, apakah unsur pembuktiannya bisa terpenuhi atau apabila kemudian ditemukan unsur  tidak  koperatif  cenderung mempersulit dengan tidak menunjukkan  paspornya  padahal sudah  diberikan  waktu  untuk menunjukkan  oleh  petugas  maka dapat  dikenakan  sanksi  pidana,
apabila  bisa  kooperatif  maka sanksi
administratif dapat dilakukan dengan berasaskan pada Ultimum Remidium. ” “ Bahwa  berdasarkan  pembagian Hukum  Pidana,  Hukum  Pidana Keimigrasian  termasuk  didalam hukum  pidana  khusus  eksternal, yang  cirinya  adalah  Hukum Administrasi  yg  disematkan  atau diberi  sanksi  Pidana  yang  sifat pemidanaannya
berkesesuaian Asas Hukum Pidana yang bersifat
Ultimum Remidium yang menjadikan  sanksi  admnistrasi sebagai subtitle sanksi pidana atau didahulukan sebelum sanksi pidana diterapkan sebagai pamungkas. Hal ini mgkn berbeda dengan pemahaman atau
penerapan  sanksi  pidana  pada Hukum Pidana Umum yg terdapat dalam kodifikasi. ” “ Kanimsus Surabaya  Tahun 2020 ini  telah  melakukan  penyidikan terhadap  WNA  yangg  melanggar Pasal 116, karena yang bersangkutan  saat  pemeriksaan dan  pembuktian  tidak  dapat menunjukkan  paspornya.  Hal  ini dikarenakan paspor yang bersangkutan  menjadi  jaminan pinjaman  uang  kepada  seseorang sehingga pada saat  diminta untuk ditunjukkan tidak dapat menunjukkan  padahal  Pejabat PPNS Keimigrasian telah memberikan  waktu.  Hal  ini  yg membuat Pejabat PPNS Keimigrasian Kanimsus Surabaya berkeyakinan  dan  mengangap pada  saat  penyidikan  telah memenuhi  unsur  Pasal  116  serta perkara tersebut dapat di bawa ke Pengadilan (Is Edy Eko Putranto, 2020) ”
Berdasarkan  tanggapan  dari  beberapa Kantor  Imigrasi  tersebut  dapat  ditemukan adanya suatu disparitas atau perbedaan cara pandang  petugas  imigrasi  di  Kantor Imigrasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian. Disparitas tersebut akan berimplikasi  pada  adanya  celah  hukum dalam  pasal  tersebut.  Celah  hukum  disini adalah objektivitas dari PPNS Keimigrasian  dalam  penyelesaian  kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b. Mengingat  ada  dua  cara  penyelesaian pelanggaran  dan  kejahatan  dalam  UU Keimigrasian yakni, TAK dan penyidikan . Inkonstitensi  dalam  penegakan  hukum tersebut akan dapat berimplikasi pada tidak
terwujudnya suatu kepastian hukum.

## B. Bentuk  Reformulasi  Sanksi  Pidana
Pasal  116  jo.  Pasal  71  huruf  b  UU Keimigrasian 1. Penerapan Asas Ultimum Remedium
Penggunaan  kata ultimum  remedium pertama  kali  digununakan  oleh  Menteri Kehakiman  Belanda,  Mr.  Modderman untuk  menjawab  pertanyaan  dari  Mr. Mackay  yaitu  seorang  parlemen  terkait dasar hukum perlunya penjatuhan hukuman bagi  seorang  yang  telah  melakukan  suatu pelanggaran hukum (Zenno, 2017).
Menteri  Modderman  Mengatakan  : (P.A.F Lamintang, 1997)
“ Ik  geloof  dat  dit  beginsel  niet  alleen voortduren tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaaldelijk, misshien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat alleen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onregt is. Dit is eene condition sine qua non. In de tweede plaats komt de  eisch  er  bij  dat  het  een  onregt  zij, waarvan  de  ervaring  heft  geleerd  dat her  door  gene  andere  middle behoorlijik  is  te  bedwingen . De  straf moet  blijven  een  ultimum  remedium .
Uit  den  aard  der  zaak  zijin  aan  elke strafbedreiging  bezwaren  verbonden. Lader verstanding mensch kan di took zonder  toelichting  wel  begrijpen.  Dat wil  niet  zeggen  dat  men  de strafbaarstelling  achterwege  moet laten,  maar  weld  at  men  steeds tegenover  elkander  moet  wegen  de voordelen  en  de  nadelen  van  de strafbaarstelling, en toezien dat niet de straf  worde  een  geneesmiddel  erger dan den kwal.”
“ Saya percaya bahwa prinsip ini tidak hanya  terus-menerus  yang  tersirat untuk  dibaca,  tetapi  juga  diucapkan berulang kali, walau dalam bentuk lain. Prinsipnya  begini:  Hanya  yang  boleh dihukum,  yang  pada  awalnya  tidak adil.  Ini  adalah  kondisi  sine  qua  non. Kedua,  ada  juga  tuntutan  bahwa  itu
adalah  sesuatu  yang  tidak  adil,  yang menurut pengalaman telah menunjukkan  bahwa  hal  itu  dapat ditundukkan  dengan  baik  tanpa  cara lain.  Hukuman  harus  tetap  menjadi obat  pamungkas.  Berdasarkan  sifat kasusnya, keberatan dilampirkan pada setiap  ancaman  kriminal.  Pemahaman lader manusia juga bisa memahami ini tanpa  penjelasan.  Itu  tidak  berarti bahwa kriminalisasi harus dihilangkan, tetapi  penting  bahwa  satu  sama  lain harus selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari
kriminalisasi,  dan  memastikan  bahwa hukuman  tidak  menjadi  pemulihan yang lebih buruk daripada kejahatan ." Ultimum remedium artinya  adalah senjata  pamungkas  dimana  sebagai  sarana terakhir  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  hukum.  Modderman  pada saat  perancangan wetboek  van  strafrecht menegaskan bahwa negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya (Hiariej, 2016). Hal senada diungkapkan oleh salah satu  pakar hukum di  Indonesia,  Muladi  yang  mengatakan bahwa  hukum  pidana  dapat  disebut mercenary yang  akan  digunakan  hanya pada saat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak  dapat  digunakan  (Fadri,  2006). Berdasarkan  apa  yang  dikemukan  oleh Modderman  dan  juga  Muladi  yang  pada intinya  mengatakan  bahwa  hukum  pidana merupakan  hukum  atau  sarana  terakhir yang digunakan apabila instrument hukum lainnya  tidak  dapat  digunakan  atau  tidak berfungsi.
Dalam  implementasinya  terhadap pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian adalah dengan dilakukan penyidikan  terlebih  dahulu,  lalu  setelah menjalani  masa  hukuman  baru  dilakukan deportasi terhadap orang asing tersebut. Hal ini  tidak  sejalan  dengan  asas  ultimum remedium dimana seharusnya pemidanaan ditempatkan  pada  sarana  terakhir  apabila sanksi administratif tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
Dewasa  ini  di  Indonesia  terjadi perkembangan  yang  agak  lain,  pada umumnya hukum pidana pemerintahan itu sanksinya ringan hanya berupa denda saja karena termasuk pelanggaran namun  telah banyak undang-undang administrasi seperti undang-undng  narkotika  yang  ancaman pidananya  adalah  pidana  mati  (Hamzah, 2017).  Demikian  yang  terjadi  pada Undang-Undang  Keimigrasian  dimana undang-undang  tersebut  banyak  bersifat administrasi  namun  terdapat  ketentuan pidana.
Bedasarkan implementasi dari penerapan pasal terdapat kekeliruan dalam menerapkan sanksi pada Pasal 116 jo. Pasal 71  huruf  b  UU  Keimigrasian  mengingat apabila  orang  asing  tidak  memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 71  maka  terhadapnya  akan  dikenakan sanksi  pidana.  Setelah  menjalani  putusan hakim baru selanjutnya orang asing tersebut dikenakan  sanksi  administratif.  Apabila mengacu  pada  asas ultimum  remedium seharusnya
Tindakan administratif Keimigrasian  lah  yang  digunakan  lebih dahulu, jika sanksi administratif tidak dapat berjalan  sebagaimana  mestinya  baru diterapkan  sanksi  pidana  sebagai  sarana terakhir  dalam  pertanggung  jawaban pidana.
Sanksi  pidana  dapat  dikesampingkan apabila  telah  ada  sanksi  lain  yang  lebih efektif  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Mahkamah  dalam  Putusan  MK  Nomor 4/PUU-V/2007 yang menyatakan ancaman pidana tidak boleh dipakai untuk mencapai suatu  tujuan  yang  pada  dasarnya  dapat dicapai  dengan  cara  lain  yang  sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit. Prinsip dasar lain yang secara  umum  diterapkan  adalah  bahwa penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium ,  menegaskan  bahwa  jika  satu tujuan  dapat  dicapai  dengan  sanksi  yang bukan  hukum  pidana,  maka  sanksi demikian  yang  akan  dipakai  dan  bukan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana juga harus dielakkan jikalau side effect nya
lebih besar dan penegakannya tidak efektif.
Menurut  Robert  Silitonga,  Ahli Hukum Pidana Keimigrasian menjelaskan.
Kemungkinan penggunaan sanksi administratif  terhadap  Pasal  116  jo.  Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian,
“Sebenarnya  sesuai  UU  Pasal  116  jo . Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian jo. Pasal  71,  saat  diminta  oleh  petugas, kalau  orang  asing  tidak  dapat memenuhi  permintaan  petugas,  Pasal 116  jo.  Pasal  71  Huruf  b  UU Keimigrasian  sudah  dapat  diterapkan. Menurut  pendapat  saya  pasal  ini sebenar  adalah  tindak  pidana  ringan sesuai  ancaman  pidananya  kurungan paling lama tiga bulan, tetapi oleh UU disebut  pemeriksaan  singkat.  Ada beberapa  Kantor  Imigrasi,  seperti  di
Manado yang menerapkan pemeriksaan cepat. Ada juga digunakan langsung TAK pendeportasian.  Untuk  TAK  setelah menjalani  pidana,  memang  harus dengan TAK deportasi
dan penangkalan (Silitonga, 2020) .” Benar  sesuai  ketentuan,  setelah penerapan  pemidanaan  harus  dilakukan dengan  deportasi  dan  tangkal.  Bahwa dengan adanya penerapan kedua ketentuan ini, maka menimbulkan adanya pengaturan ganda  dalam  menanggulangi  pelanggaran Pasal  116  jo.  Pasal  71  huruf  b  UU Keimigrasian.  Dengan  adanya  pengaturan ganda  seperti  ini  tentu  dapat  mempersulit penegak  hukum  dalam  menerapkan ketentuan yang berlaku dan dapat berujung pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty).
Sehingga  cara  lain  dalam  Penegakan Hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian yang sama efektifnya dengan ancama  pidana  dalam  hal  ini  untuk menimbulkan  efek  jera  adalah  dengan diterapkannya  sanksi  administratif  atau Tindakan Administratif Keimigrasian berupa  pengenaan  biaya  beban,  deportasi atau penangkalan.
2. Sanksi Administratif
Pada  dasarnya  hukum  keimigrasian
adalah  bagian  dari  hukum  administrasi negara.  Sarana  dari  penegakan  hukum disamping  pengawasan  adalah  sanksi. Sanksi  merupakan  bagian  penting  dalam setiap  peraturan  perundang-undangan, bahkan  J.B.J.M  Ten  Berge  menyebutkan bahwa  sanksi  merupakan  inti  dari penegakan  Hukum  Administrasi  Negara (J.B.J.M.  Ten  Berge,  1985).  Biasanya sanksi  diletakan  pada  bagian  akhir  dari setiap  peraturan,  yaitu in  cauda  venenum (yang  mengandung  arti  di  ujung  terdapat racun),  artinya  di  ujung  kaidah  hukum terdapat  sanksi  yang  digunakan  untuk menjamin  suatu  penegakan  Hukum Administrasi Negara (Nicolai, P., 1994).
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang tujuannya,  dalam  Hukum  Administrasi Negara dikenal 2 jenis sanksi, yakni sanksi reparatoir ( reparatoire sancties ) dan sanksi punitif ( punitieve sancties ). “Onder reparatoire sancie worden dan verstaan de reacties op
normovertreding,  die  strekken  tot  het (zo  goed  mogelijk)  herstellen  of bewerkstellingen van de legale situatie, dat wil zeggen van de toestand die zou zijn  onstaan  of  was  blijven  bestaan, wanner  de  overtreding  niet  was gpleegd” (Nicolai, P., 1994)
Sanksi  reparatoir  diartikan  (sanksi yang  diterapkan  sebagai)  reaksi  atas pelanggaran norma, yang ditunjukan untuk mengembalikan  pada  kondisi  semula  atau menempatkan  pada  situasi  yang  sesuai dengan  hukum,  dengan  kata  lain, mengembalikan  pada  keadaan  semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi  punitif  adalah  sanksi  yang  semata- mata  ditunjukan  untuk  memberikan hukuman pada seseorang (HR, 2018).
Ada  tiga  perbedaan  antara  sanksi administratif  dan  sanksi  pidana.  Pertama, dalam  sanksi  administratif  tujuan  dari penerapannya  ditunjukan  pada  perbuatan, sedangkan  dalam  pidana  ditunjukan  pada pelaku.  Kedua,  sifat  sanksi  administratif adalah repratoir-condemnatoir yaitu pemulihan kembali kepada keadaan semula dan  memberikan  hukuman,  sedangkan
sanksi  pidana  bersifat condemnatoir. Dari segi  prosedur,  sanksi  administratif  dapat langsung dilakukan oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan sedangkan sanksi pidana harus  melalui  proses  di  pengadilan  (HR, 2018).
Pencantuman  sanksi  pidana  harus disesuaikan  dengan  substansi  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut.  Sanksi  yang  tidak  sinkron  akan menyebabkan peraturan perundang- undangan  yang  dibentuk  menjadi  tidak efektif  atau  tidak  terdapat  daya/output gunanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  salah  satu asas yang wajib dipenuhi pada pembentukan peraturan perundang- undangan,  yaitu  asas  kedayagunaan  dan kehasilgunaan.  Artinya,  setiap  peraturan perundang-undangan  dibentuk  lantaran memang  benar-benar  diperlukan  dan berguna pada mengatur kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Akibat lainnya, pada praktik hukuman yang diatur pada peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit diterapkan (Setiadi, 2009).
Pada dasarnya dalam Undang-Undang Keimigrasian  terdahulu,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  Tentang Keimigrasian yang berbunyi:
”Orang  asing  yang  tidak  melakukan kewajibannya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  39  atau  tidak  membayar biaya  beban  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  45,  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)” Pasal 39 menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  asing  yang  berada  di wilayah Indonesia wajib:
a. memberikan  segala  keterangan yang diperlukan mengenai identitas  diri  atau  keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
b. memperlihatakan Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian yang
dimilkinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
c. mendaftarkan  diri  jika  berada  di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.”
Dalam  pasal  tersebut  sebenarnya pembuat  undang-undang  sudah  condong terhadap pemberatan sanksi denda dibandingkan  sanksi  pidana  kurungan, yang  tadinya  memuat  pidana  maksimal  1 tahun  menjadi  3  bulan  dan  pidana  denda. Yang  artinya  pembuat  undang-undang sudah  condong  untuk  menerapkan  sanksi administratif dibandingkan pidana kurungan dan memberatkan sanksi denda.
Dalam  penerapan  sanksi  administratif melihat  besar  atau  kecilnya  dampak  yang ditimbulkan pelaku, nilai manfaat pemberian  sanksi,  dan  seberapa  besar kerugian  publik  yang  ditimbulkan  akibat pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU  Keimigrasian.  Pidana  hanya  dapat dibenarkan  apabila  ada  kebutuhan  yang bermanfaat bagi masyarakat dan sebaliknya pidana  yang  tidak  diperlukan,  tidak  dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Sanksi pidana tidak memiliki manfaat bagi masyarakat,  karena  sanksi  denda  telah dijatuhkan  dalam  sanksi  administratif  dan dengan di  penjaranya pelaku maka pelaku tidak dapat memulihkan keadaan.
Rindoko D. Wingit dari Fraksi Gerinda juga  menyampaikan  dalam  Risalah  Rapat RUU Keimigrasian Tanggal 27 April 2010:
“Perlu  adanya  Rancangan  Undang - undang  ini  buat  sedemikian  rupa, sehingga  tidak  membebani  anggaran pendapatan dan belanja negara dengan menambah  porsi  belanja  pegawai dengan  adanya  birokrasi  baru.  Tetapi harus  dapat  menambah  pemasukan bagi  APBN.  Hal  tersebut  dapat dilakukan antara lain dengan
menetapkan  nilai  denda  yang  lebih besar dalam ketentuan pidana Keimigrasian,  sehingga  juga  dapat memberikan efek jera”
Sehingga bahwa sebenarnya pemikiran dari  pembuat  undang-undang  juga  lebih merujuk  penerapan  sanksi  administratif bagi  para  pelanggar  undang-undang keimigrasian  daripada  penerapan  sanksi pidananya.  Menurut  Robert  Silitonga, sepanjang  memenuhi  unsur  Pasal  116  jo. Pasal 71 huruf b UU Keimigrasian, PPNS Keimigrasian  akan  dilakukan  proses penyidikan.  Tetapi  ada  kalanya  Pejabat Imigrasi  melakukan  TAK  dengan  alasan adanya dokumen yang diserahkan kemudian saat pemeriksaan, yang seharusnya Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU  Keimigrasian  sudah  dapat  diterapkan saat pada pemeriksaan. Jika tersangka tidak dapat  menunjukkan  dan  menyerahkan  PP atau Ijin tinggalnya, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  116  jo  Pasal  71  Huruf  b  UU Keimigrasian (Silitonga, 2020).
Dalam  pengimplementasiannya  masih terdapat  kerancuan  terhadap  sanksi  yang akan diterapkan pada Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf  b  UU  Keimigrasian.  Dalam penegakan hukum aspek tersebut merupakan  suatu  tolak  ukur  keberhasilan dalam penegakan hukum. Dimana terdapat ketidakcocokan antara perundang- undangan dengan penegak hukum.
3. Perbuatan Berulang
Pada dasarnya
undang-undang keimigrasian dalam ketentuan  pidana juga sudah  mengatur  perbuatan  yang  sama dengan  ketentuan  Pasal  116  jo  Pasal  71 Huruf b UU Keimigrasian, namun dengan sanksi yang lebih berat, yakni terdapat pada Ketentuan  Pasal  119  ayat  (1)  UU Keimigrasian.

## Tabel 6
Perbandingan Pasal 116 jo Pasal 71 Huruf b dan Pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Sumber: Hasil Olah Pikir Penulis
Jika  dibandingkan  terdapat  kemiripan antara unsur Pasal116 dan juga Pasal 119, yang  pertama  adalah  dari  subjek  pasal tersebut merujuk pada “setiap orang asing” yang  artinya  seluruh  orang  asing  selain Warga  Negara  Indonesia.  Yang  kedua, ditinjau dari perbuatannya Pasal 116 adalah tidak dapat menunjukan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal dan Pasal 119 tidak  memiliki  Dokumen  Perjalanan  dan Visa yang sah. Jika ditelaah lagi Pasal 119 sudah mencakup perbuatan yang dimaksudkan  oleh  Pasal  116,  karena apabila  orang  asing  tidak  memiliki Dokumen  Perjalanan  artinya  orang  asing tidak dapat menunjukan Dokumen Perjalanan,  apabila  Orang  asing  tersebut tidak  memiliki  visa  artinya  orang  asing tersebut  tidak dapat  memiliki  Izin  tinggal. Merujuk pada definisi visa ialah:
“ Visa  Republik  Indonesia  yang selanjutnya  disebut  Visa  adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah
Republik  Indonesia  yang  memuat persetujuan  bagi  Orang  Asing  untuk melakukan  perjalanan  ke  Wilayah Indonesia  dan  menjadi  dasar  untuk pemberian Izin Tinggal.”
Selanjutnya ditinjau dari sanksi, sanksi hukuman badan Pasal 119 adalah maksimal 5 tahun penjara dan Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b adalah maksimal 3 Bulan kurungan. Sanksi  denda  Pasal  119  maksimal Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dan  Pasal  116  maksimal  Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga jika tujuan  dari  pemidanaan  adalah  untuk memberikan  efek  jera  bagi  pelaku pelanggaran  dan  sebagai  upaya  preventif untuk  mengedukasi  orang  asing  yang  lain tentu  Pasal  119  dirasa  akan  lebih  efektif. Jika pada saat penyelidikan kasus menjadi berkembang  dan  dapat  memenuhi  unsur Pasal 119, maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan  untuk  dilanjutkan  pada  proses peradilan.
Penegakan hukum Pasal 116 jo. Pasal 71  huruf  b  akan  lebih  efisien  jika diselesaikan di luar sistem peradilan pidana
yaitu  dengan  mererapkan  TAK.  Dengan mempertimbangkan  waktu,  biaya  dan tenaga  dibandingkan  dengan  hasil  yang didapatkan  melalui  suatu  proses  peradilan pidana maka dirasa akan tepat guna apabila dilakukan diluar proses pidana.
Jika  merujuk  kepada  pola  putusan hakim,  kebanyakan  putusan  cenderung dibawah  maksimal  lalu  bagi  orang  asing dengan  kemampuan  finansial  yang  baik mereka  cenderung  akan  melaksanakan sanksi  denda  ketimbang  hukuman  badan (kurungan)  sesuai  dengan  yang  telah diputus oleh majelis hakim.
Sehingga  apabila  PPNS  Keimigrasian berkeyakinan untuk dapat memenuhi unsur Pasal  119  maka  akan  lebih  memberikan efek  jera  jika  ditinjau  dari  segi  ancaman Sanksi  pidananya  dibandingkan  dengan Pasal  116.  Untuk  Pasal  116  jo.  Pasal  71 huruf  b  diterapkan  sanksi  administratif berupa  pengenaan  biaya  beban,  deportasi ataupun  penangkalan.    Dengan  demikian ada  koridor  yang  jelas  mengenai penyelesaian perbuatan  yang serupa  pada Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b dan Pasal 119 yang akan mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan kepastian hukum.

## 4. Tidak Dapat Dilakukan Penahanan
Dalam  penyidikan  suatu  perkara Tindak  Pidana  Keimigrasian,  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian diberikan  wewenang  untuk  melakukan upaya paksa seperti
memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan  tindak  pidana  Keimigrasian (Pasal 106 UU Keimigrasian). Namun ada ketentuan khusus yang mengatur penahanan  pada  UU  Keimigrasian.  yaitu terdapat pada pasal 109:
“Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.
Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan  bahwa  terhadap  Pasal  116 dapat  dilakukan  penahanan.  Namun penahanan  terkadang  diperlukan  guna mencegah tersangka melarikan diri selama proses  pelengkapan  berkas  perkara  untuk selanjutnya  diserahkan  kepada  Jaksa Penuntut  Umum.  Sehingga  yang  terjadi dilapangan  PPNS  sering  menggunakan Pendentensian sebagai penggantinya.
Pada  dasarnya  secara  harfiah pendentensian  dan  penanahan  adalah serupa,  yaitu  suatu  upaya  paksa  untuk mengurangi  hak  kemerdekaan  seseorang dalam bergerak. Walaupun secara ketentuan dan pengertian berbeda. Namun hal  tersebut  akan  berpontensi  dibawa kepada  ranah  praperadilan,  yang  apabila terjadi tentu saja akan menambah panjang proses penyelesaian perkara 116 jo 71b.

## 5. Pola  Putusan  yang  cenderung dibawah maksimal
Hakim  dalam  memutuskan  perkara yang berkualitas, harus berdasrakan kepada asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan.  Pengimplementasiasn  asas- asas  tersebut  harus  seimbang.  Jika diibaratkan  dalam  sebuah  garis,  maka hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus suatu  perkara,  berada  dititik  keadilan  dan titik  kepastian  hukum.  Lalu  asas kemafaatan berada diantaranya  (Monteiro, 2007).
Satjipto  Raharjo  mengingatkan  pada penekanan  asas  kepastian  hukum  bukan berarti  hanya  sekedar  penegakan  undang- undang  dan  peraturan  yang  ada.  Hukum yang  lebih  luas  bukan  hanya  berkaitan dengan  teks  pada  undang-undang  dan peraturan semata (Raharjo, 2000). Penekanan  pada  asas  kemanfaatan  lebih dilatarbelakangi  nuansa  ekonomi.  Dasar pemikirannya adalah bahwa hukum adalah untuk  manusia  atau  orang  secara  luas, sehingga  tujuan  hukum  harus  bermanfaat bagi orang banyak (Monteiro, 2007) Menurut Yogi, saat dirinya bertugas di Kanim  Bogor  ia  pernah  menangani  kasus Pasal  116  jo  Pasal  71  Huruf  b  UU Keimigrasian karena tidak dapat
menunjukkan  dokumen  keimigrasian  pada saat  diminta  petugas  imigrasi.  Putusan pengadilannya  bayar  denda  saja  sebesar  5 juta.  Kemudian  WNA  itu  kita  kenakan TAK deportasi setelah urusan di pengadilan selesai.
a. Putusan
28/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n Essien Emmanuel (Denda)
b. Putusan
30/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n Stephen  Onyinyechi  Moweta
(Kurungan)
c. Putusan
31/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n Francis  Ugochukwu  Nwanna (Denda) d. Putusan
31/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n
Michael  Chukwujekwu  Umeadi (Denda)
e. Putusan
29/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL. a.n Mmesoma Victor Orji (Kurungan) f. Putusan 29/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n Emmanuel Chukwudi Ezeh (Kurungan) g. Putusan 27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n Obumneme  Chistian  Nwanna
(Denda)
h. Putusan
27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n Ikenna Charles Onyejiaka (Denda) i. Putusan 27/Pid.S/2019/PN.JKT.SEL.  a.n
Okechukwu  Lawrence  Nwonyibo (Denda)
Dari putusan dapat dilihat Berdasarkan Data  Penegakan  Hukum  Keimigrasian Projustitia Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Tahun 2019 pada putusan  dan  eksekusi  terhadap  putusan tersebut  tergolong  ringan  yaitu  1  bulan dimana dalam ketentuan pidana Pasal  116 jo  Pasal  71  Huruf  b  UU  Keimigrasian memuat maksimal 3 kurungan penjara dan denda  Rp25.000.000  (dua  puluh  lima  juta rupiah),  namun  dari  9  kasus  yang  telah
divonis  oleh  hakim  hanya  3  diantaranya yang  menjalani  masa  kurungan,  dan  6 lainnya  di  ganti  dengan  denda  sesuai dengan putusan hakim .
Jika penyidikan kasus pidana Pasal 116 bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera dengan  menggunakan  hukuman  badan, maka  dirasa  kurang  tepat  mengingat  pada putusan  diatas  hakim  cenderung  memutus dibawah  3  bulan.  Hal  tersebut  kurang memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  yang melakukan  dan  juga  orang  lain  agar  tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu bagi  terpidana  perkara  Pasal  116  yang mempunyai kemampuan finalsial yang baik mereka  akan  cenderung  akan  menempuh eksekusi putusan denda.
Mengacu  Kembali  kepada  asas kemafaatan,  bahwa  sanksi  denda  dirasa lebih  membawa  kemanfaatan  dalam  hal untuk  menambah  pemasukan  negara melalui PNBP. Penerapan sanksi administartif berupa denda dapat
menyelesaikan  perkara  secara  lebih  cepat, sederhana dan biaya ringan. 6. Terdapat Celah Hukum Dalam  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2011 tentang keimigrasian memberikan  kewenangan  kepada  pejabat imigrasi  untuk  menyelesaikan  proses hukum  keimigrasian  dengan  dua  cara yakni, Tindakan administatif Keimigrasian dan  Penyidikan  seperti  yang  termaktub pada Pasal 75:
(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di  Wilayah  Indonesia  yang melakukan  kegiatan  berbahaya dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum atau tidak menghormati atau tidak menaati  peraturan  perundang- undangan.
(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa: a. pencantuman  dalam  daftar
Pencegahan atau Penangkalan;
b. pembatasan,  perubahan,  atau pembatalan Izin Tinggal;
c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
d. keharusan  untuk  bertempat tinggal  di  suatu  tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
e. pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian  berupa  Deportasi dapat  juga  dilakukan  terhadap Orang  Asing  yang  berada  di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.
PPNS  diberikan  kewenangan  pada
Pasal 105 yakni:
“PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai  penyidik  tindak  pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang ini.”
Sepanjang
penerapannya kedua
Tindakan tersebut sah berdasarkan undang- undang, dalam penggunaan sanksi administartif berupa TAK pejabat imigrasi diberikan  kewenangan  yang  istimewa, seperti diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (1) bahwa  orang  asing  yang  “patut  diduga” membahayakan dapat dikenakan TAK. Hal tersebut  dapat  diartikan  secara  luas  oleh pejabat  imigrasi  selama  berdasarkan kepentingan  keamanan  dan  ketertiban umum.
Menurut  PPNS  dilapangan  dalam penentuan penyelesaian  perkara Pasal  116 jo  pasal  71b  adalah  bergantung  kepada Deskresi  PPNS  itu  sendiri,  apakah  akan menggunakan  TAK  atau  penyidikan.  Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang muncul  dilapangan  sehinnga  PPNS  dapat memutuskan  TAK  atau  penyidikan. Sehingga  disini  terdapat  suatu  “celah
hukum”  dikarenakan  pada  kenyatannya terdapat  disparitas  antar  penyidik  disuatu kanim  dan  kanim  lainnya.  Dikhawatirkan dalam penyelesaian kasus ini terdapat celah bernegosiasi  terkait  penyelesaian  kasus pada Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b.
7. Kuantitas Petugas dan Anggaran
Menurut  Soerjono  Soekanto,  ada  4 faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum.  Salah  satunya  adalah  penegak hukum. Untuk Penegakan Hukum
Keimigrasian  yang  dimaksud  dengan penegak  hukum  adalah  pejabat  imigrasi atau PPNS Keimigrasian. Pada pelaksanaan Penyidikan, PPNS Keimigrasian bertanggung jawab secara yuridis terhadap tindaknkannya  menyidik  yang  didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan  tanggung  jawab  kedinasan dilaksanakan  secara  berjenjang  dalam  hal ini  Direktur  Jendral  Imigrasi  yang memberikan  petunjuk,  pengarahan  dan mendukung  kegiatan  penyidikan  tindak pidana keimigrasian (Syahrin, 2018).
Ketentuan  pidana  Pasal  116  adalah termasuk  kepada  tindak  pidana  ringan (tipiring). Dimana memuat ancaman pidana maksimal  3  bulan,  selain  itu    dalam ketentuan  pada  undang-undang  bahwa penyelesaian  pasal  116  menggunakan Acara  Pemeriksaan  Singkat.  Jika  dilihat dari  unsur  Pasal,  pasal  tersebut  tergolong Pasal  yang  ringan  dan  tidak  sulit  untuk dibuktikan.
Idealnya  untuk  penyidikan  Pasal  116 tidak membutuhkan banyak penyidik untuk menyelesaikan satu kasus, mengingat unsur pasal  yang terbilang tidak sulit dibuktikan sehingga  dari  segi  kuantitas  tidak  perlu memerlukan  banyak  penyidik  untuk menyidik  satu  kasus  tindak  pidana  Pasal 116.  Mengingat  ada  lebih  banyak  tindak pidana keimigrasian yang dirasa sulit untuk dibuktikan dan membutuhkan lebih banyak PPNS dari segi Kuantitan dan Kualitas. Disamping  itu  dalam  suatu  proses penyelesaian  perkara  dibutuhkan  suatu perencanaan  Anggaran  untuk  menunjang Penyelesaikan  suatu  proses  peradilan pidana.  Anggaran  menjadi  faktor  penting
jangan  sampai  kurang  anggaran  menjadi faktor  penghambat  PPNS  Keimigrasian dala  menyidik.  Anggaran  harus  dapat rencankanan  dan  dimafaatkan  secara maksimal  agar  proses  penyidikan  dapat berjalan  secara  maksimal.  Sehingga kuantitas  penyidik  dan  anggaran  harus disesuikan  dengan  kebutuhan  penyidikan Pasal 116. Sehingga nantinya agar tercipta suatu proses penegakan hukum keimigrasian yang proporsional,
profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

## KESIMPULAN
Pasal  116  jo  Pasal  71  huruf  b merupakan  ketentuan  yang  paling  banyak dilanggar  oleh  orang  asing  di  Indonesia. Dalam  penerapannya  ditemukan  beberapa faktor  yang  menjadi  masalah  dalam penegakan hukumnya  di antaranya, proses pembuktian  yang  tidak  sebanding  dengan putusan hakim dikarenakan proses birokrasi  yang  panjang.  Putusan  yang diberikan  juga  tergolong  ringan  dan seringkali  diganti  dengan  pidana  denda. Selanjutnya  adanya  suatu  disparitas  atau perbedaan cara pandang petugas imigrasi di Kantor Imigrasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b. Jika  mengacu  pada  Asas  Ultimum remedium  seharusnya  sanksi  administratif dapat  dijadikan  upaya  untuk  penyelesaian kasus. Pemidanaan dapat diberikan sebagai upaya terakhir, apabila sanksi administratif tidak dapat digunakan secara maksimal.
Ketentuan  pidana  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  sudah  mengatur  perbuatan yang sama dengan ketentuan Pasal  116 jo Pasal  71  huruf  b,  namun  dengaan  sanksi yang  lebih  berat,  yakni  terdapat  pada Ketentuan  Pasal  119  ayat  (1).  Penegakan hukum Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b akan lebih  efisien  jika  diselesaikan  di  luar peradilan  dengan  menerapkan  tindakan administratif  keimigrasian.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  mempertimbangkan waktu,  biaya,  dan  tenaga  dibandingkan
dengan hasil yang didapatkan melalui suatu proses peradilan pidana

## DAFTAR PUSTAKA
Dimas Fitjriyanto Rana. (2020). Hasil Wawancara Dengan Kasubsi Penindakan Kanim Sukabumi . Dominikus Rato. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum . Pressindo. Fachmi Nugroho. (2020). Hasil
Wawancara Dengan PPNS
Keimigrsian Kanim Bandung .
Fadri, I. (2006). Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak
Pidana Pencucian Uang. Legislasi Indonesia , 3 nomor 3 , 157. Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Grafika, Sinar. Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip - prinsip Hukum Pidana (revisi). Cahaya Atma Pustaka. HR, R. (2018). Hukum Administrasi Negara . Rajawali Pers. Is Edy Eko Putranto. (2020). Hasil Wawancara Dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya . J.B.J.M. Ten Berge. (1985). Beginselen Beginselen van Behoorlijk Bestuur . Kadir, A. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. , 8 (1), 52. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v 8no1.283 Kasogi, Y. (2020). Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Intelkadim Kanim Pati .
Monteiro, J. M. (2007). Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justisia , 25 , 130 – 139. Nicolai, P.,  et. al. (1994). Bestuusrecht . P.A.F Lamintang. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (3rd ed.). PT. Citra Aditya Bakti. Raharjo, S. (2000). Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang . Kompas. Saroha Manullang. (2020). Hasil Wawancara Dengan Kasubag
Inteldakim Kanim Medan . Setiadi, O. W. (2009). Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan A . Pendahuluan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang- undangan bisa berm. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4),
603 – 614. Silitonga, E. R. (2020). Hasil Wawancara Dengan Edward Robert Silitonga Selaku Pensiunan PPNS Keimigrasian . Soerjono Soekanto. (1981). Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial . PT Alumni. Soerjono Soekanto. (1983). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum . Rajawali Pers. Sulaeman. (2014). Kebijakan Penggunaan sanksi Pedana Dalam Perundang- undangan Hukum administrasi . 1 , 136.
Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dalam Melakukan Penyidikan
Tindak Pidana Keimigrasian. Seminar Hukum Nasional , 25 – 48. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.p hp/snh/article/view/25555 Triyudono, B. (2020). Hasil Wawancara Dengan PPNS Keimigrasian Kanim Jakarta Selatan . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Vol. 8, Issue 2). http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/ 5624.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 64 10 (2011). Https://Doi.Org/10.16194/J.Cnki.31- 1059/g4.2011.07.016 Waluyo. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar grafika. Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial ,
10 (3), 257. https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266