## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341

## Peran Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Arung Jeram Papulangi Kabupaten Gorontalo Uatar
Muhammad Syahwaldi. 1 , Afina Sadida. 2 , Aliyah. 3 , Eprida Siregar. 4 , Anisah Warda Wijaya. 5 , Serina Fadia. 6 , Marsya Friscila. 7 , Nayla Rahmi. 8 , Sandyah Ayutrisna. 9 , Syarifah Widya Puspita. 10 , Alfi Batrisyah. 11 , Mawar Sari 12 .
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara syahwaldi2@gmail.com 1 , sadidaafina4@gmail.com 2 , aliyahaliyah667@gmail.com 3 , epridasiregar66@gmail.com 4 , anisawarda46@gmail.com 5 , Serinafadia004@gmail.com 6 , marsyafricilaa@gmail.com 7 , naylarahmi2004@gmail.com 8 , sandyah001@gmail.com 9 , syarifahwidyap@gmail.com 10 , alfibatrisyia56@gmail.com 11 ,
Mawarsari@umsu.ac.id 12

## ABSTRACT
Currently tourism activities in Indonesia are experiencing rapid development, this can be seen from the various regions in Indonesia developing tourist destinations in their respective regions. In Law Number 10 of 2009 which states that the existence of tourist attractions in an area  will  be  very  profitable,  including  improving  people's  standard  of  living,  expanding employment opportunities, increasing Regional Original Income (PAD), then increasing love for the environment and preserving nature and local culture. The existence of the tourism sector in a  region  can  have  both  positive  and  negative  impacts.  However,  basically  it  depends  on  the management and management of tourism played by all stakeholders from government, private sector and community elements in the area. Achieving the goals and mission of good, sustainable and environmentally friendly tourism development will be possible if the achievement process can be carried out through good tourism governance. (good tourism governance). The principle of implementing good tourism governance is the coordination and synchronization of programs between  existing  stakeholders  and  the  involvement  of  synergistic  (integrated  and  mutually reinforcing) active participation between the government, private sector or tourism industry and the relevant local communities.
Keywords: Local Community, Attraction, White Water Rafting, Papulangi

## ABSTRAK
Saat ini kegiatan pariwisata di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  macam  daerah-daerah  yang  ada  di  Indonesia  dalam mengembangkan  destinasi-destinasi  wisata  yang  ada  di  daerahnya  masing-masing.  Dalam Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009  yang  menyebutkan  bahwa  keberadaan  daya  tarik wisata  pada  suatu  daerah  akan  sangat  menguntungkan,  diantaranya  untuk  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat,  memperluas  kesempatan  kerja,  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), kemudian meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya  setempat.  Keberadaan  sektor  pariwisata  dalam  suatu  wilayah  dapat  memberikan dampak positif maupun negatif. Namun, pada dasarnya tergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap pemangku kepentingan baik dari

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat yang ada pada wilayah tersebut. Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, berkelanjutan ( sustainable tourism ) dan berwawasan lingkungan akan dapat terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat  dilakukan  melalui  tata  kelola  kepariwisataan  yang  baik.  ( good tourism governance ).
Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya koordinasi dan  sinkronisasi  program  antar  pemangku  kepentingan  yang  ada  serta  dilibatkannya partisipasi  aktif  yang  sinergis  (terpadu  dan  saling  menguatkan)  antara  pihak  pemerintah, swasta atau industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait.
Kata Kunci: Masyarakat Lokal, Daya Tarik, Arung Jeram, Papulangi

## PENDAHULUAN
Setiap daerah wisata mempunyai citra ( image ) tertentu, yaitu mental maps seseorang terhadap suatu destinasi yang di dalamnya mengandung keyakinan, kesan, dan persepsi. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan  mau  menjadikan  tempat  tersebut  sebagai  destinasi  wisata.  Salah  satu daerah yang mempunyai kegiatan pariwisata yaitu yang ada di Kabupaten Sumatera Utara  yang  digemari  saat  ini  adalah,  kegiatan  arung  jeram  di  Desa  Papualangi Kecamatan Tolinggula. Dengan adanya peran masyarakat sebagai pelaku pendukung kegiatan  pariwisata,  masyarakat  menjadi  memiliki  peran  utama  dalam  usaha memajukan  suatu  kawasan  daerah  wisata,  dimana  masyarakat  bertanggungjawab atas  pemeliharaan  dan  pengelolaan  serta  manajemen  dalam  kawasan  daerah tersebut.  Karena  masyarakat  juga  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam pengembangan  pariwisata,  maka  tugas  masyarakat  adalah  membangkitkan kesadaran  tentang  pentingnya  pengembangan  pariwisata.  Partisipasi  masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya alam yang dimiliki merupakan  andil yang besar dan  berpotensi  menjadi  objek  wisata.  Selain  itu,  dengan  mengikutsertakan masyarakat  dalam  proses  dan  usaha  pengembangan  pariwisata  sangat  penting, sehingga dari masyarakat itu sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam yang dimiliki. Masyarakat sebagai komponen utama  dalam  pembangunan  pariwisata  berbasis  masyarakat  mempunyai  peranan penting  dalam  menunjang  pembangunan  pariwisata  yang  ditujukan  untuk mengembangkan  potensi  lokal  yang  bersumber  dari  alam,  sosial  budaya  ataupun ekonomi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata. Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan desa wisata, agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, sehingga dalam pengelolaan pariwisata akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera seiring dengan kelestarian alam. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait.

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
Wujud  partisipasi  masyarakat  terkait  yaitu  mengawasi  dan  mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian  lokal  merupakan  perwujudan  interkoneksitas  dalam  tatanan masyarakat  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  tatanan  itu  sendiri  guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai- nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan  pariwisata  daerah  ditujukan  untuk  mengembangkan  potensi  lokal yang  bersumber  dari  alam,  sosial  budaya  ataupun  ekonomi  guna  memberikan kontribusi  bagi  pemerintah  daerah,  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Selama  ini  kita  ketahui  bahwa  keterlibatan  partisipasi  masyarakat terhadap  daya  tarik  wisata  sangat  minim.  Hal  ini  dikarenakan  pengetahuan  serta bagaimana cara mengelolanya yang belum diketahui oleh masyarakat tersebut. Kita ketahui  bahwa  keterlibatan  masyarakat  terhadap  daya  tarik  wisata  sangat  minim maka  perlunya  masyarakat  setempat  dijadikan  sebagai  peran  utama.  Masyarakat lokal  harus  terlibat  secara  aktif  dalam  pengembangan  pariwisata.  Tingkat keterlibatan  masyarakat  dalam  pariwisata  sangat  berbeda  dan  ini  tergantung  dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut.
Daya tarik wisata alam arung jeram di Desa Papualangi ini belum memiliki kelompok  sadar  wisata  (POKDARWIS).  Yang  secara  idealnya  Pokdarwis  sangat penting untuk pembangunan disalah satu daya tarik wisata. Karena secara garis besar menurut buku pedoman Pokdarwis yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata dan  ekonomi  kreatif  adalah  kelembagaan  ditingkat  masyarakat  yang  anggotanya terdiri dri para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab, serta  berperan  sebagai  penggerak  dalam  mendukung  terciptanya  iklim  kondusif untuk  tumbuh  dan  berkembangnya  kepariwisataan.  Berdasarkan  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  tim  peneliti  kami  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai peran masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata alam arung jeram  Papualangi  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Sehingga  diharapkan  dapat mengembangkan pariwisata secara mandiri yang berbasiskan kemasyarakatan. Daya tarik wisata alam arung jeram Papualangi dipilih karena daya tarik wisata alam arung jeram  Papualangi  ini  belum  memiliki  kelompok  sadar  wisata  (POKDARWIS),  yang secara  idealnya  Pokdarwis  sangat  penting  untuk  pengembangan  disalah  satu  daya tarik wisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  peran  aktif  dan  kontribusi  masyarakat  lokal dalam  mengelola  daya  tarik  wisata  alam  arung  jeram  Papulangi  di  Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, memungkinkan peneliti  untuk  memahami  secara  menyeluruh  bagaimana  interaksi  antara

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
masyarakat lokal dan pengelolaan wisata tersebut. Peran masyarakat lokal mencakup keterlibatan  mereka  dalam  pengelolaan  sehari-hari,  pemeliharaan  lingkungan,  dan fasilitas pendukung. Masyarakat juga diduga terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perkembangan dan pelestarian wisata arung jeram, mungkin melalui forum partisipatif atau mekanisme lainnya. Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana pengelolaan wisata arung jeram dapat memberdayakan ekonomi lokal. Keterlibatan masyarakat  dalam  usaha  pariwisata,  penjualan  produk  lokal,  dan  peningkatan kesejahteraan ekonomi menjadi fokus utama.
Pelestarian  budaya  lokal  juga  menjadi  perhatian,  dengan  penelitian mendalam mengenai bagaimana pengelolaan wisata tersebut mendukung pelestarian tradisi,  seni,  dan  nilai-nilai  budaya  di  tingkat  lokal.  Tidak  hanya  itu,  penelitian mengeksplorasi sikap dan penerimaan masyarakat terhadap wisatawan. Apakah ada program  khusus  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  menyambut  dan  berinteraksi dengan  para  pengunjung  wisata?  Melalui  wawancara  mendalam,  observasi partisipatif,  dan  analisis  dokumen,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  holistik  tentang  peran  masyarakat  lokal  dalam  upaya  pengelolaan  daya tarik wisata alam arung jeram Papulangi, mencakup aspek-aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Pariwisata
Manajemen  dari  penyelenggaraan  pembangunan  kepariwisataan  yang berlanjutan  dan  berwawasan  lingkungan  sehingga  terciptanya good  tourism governance akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Partisipasi Masyarakat Terkait Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol  pembangunan  kepariwisataan  yang  ada  dengan  ikut  terlibat dalam  menentukan  visi,  34  misi  dan  tujuan  pembangunan  kepariwisataan, mengidentifikasi  sumber  daya  yang  akan  dilindungi,  dikembangkan  dan dimanfaatkan  untuk  pengembangan  dan  pengelolaan  daya  tarik  wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.
2. Keterlibatan  Segenap  Pemangku  Kepentingan  Para  pelaku  dan  pemangku kepentingan  yang  harus  terlibat  secara  aktif  dan  produktif  dalam pembangunan  kepariwisataan  meliputi  kelompok  dan  institusi  LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bidang pariwisata, kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain  yang  berpengaruh  dan  berkepentingan  serta  yang  akan  menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Kemitraan  Kepemilikan  Lokal  Pembangunan  kepariwisataan  harus  mampu memberikan  kesempatan  lapangan  pekerjaan  yang  berkualitas  untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta hotel,

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
restoran, cendera mata, transportasi wisata. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang strategis.
4. Pemanfaatan  Sumber  Daya  Secara  Berlanjut  Pembangunan  kepariwisataan harus  dapat  menggunakan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  secara  berlanjut, yang  artinya  kegiatan-kegiatannya  harus  menghindari  penggunaan  sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ( irreversible ) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya,  program  kegiatan  pembangunan  kepariwisataan  harus menjamin  bahwa  sumber  daya  alam  dan  buatan  dapat  dipelihara  dan diperbaiki  dengan  menggunakan  kriteria-kriteria  dan  standar-standar internasional yang sudah baku.
5. Mengakomodasikan  Aspirasi  Masyarakat  Aspirasi  dan  tujuan  masyarakat setempat  hendaknya  dapat  diakomodasikan  dalam  program  kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/ wisatawan, pelaku  usaha  dan  masyarakat  setempat  dapat  diwujudkan  dengan  baik. Misalnya  kerja  sama  dalam  pengembangan  atraksi  wisata  budaya  atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.
6. Daya  Dukung  Lingkungan,  Daya  dukung  lingkungan  dalam  pembangunan kepariwisataan  yang  harus  dipertimbangkan  dan  dijadikan  pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan  pengembangan  harus  sesuai  dan  serasi  dengan  batas-batas  kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.
7. Monitor dan Evaluasi Program Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.
8. Akuntabilitas Lingkungan Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk  mendapatkan  pekerjaan,  peningkatan  pendapatan  dan  perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.
9. Pelatihan  Pada  Masyarakat  Terkait  Pembangunan  kepariwisataan  secara berlanjut  selalu  membutuhkan  pelaksanaan  program-program  pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara vokasional dan profesional.
10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan, Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap ( sense of place )  dan  identitas  budaya  masyarakat  setempat  secara  baik.  Kegiatan- kegiatan  dan  penggunaan  lahan  tersebut  seharusnya  bertujuan  untuk

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
mewujudkan  pengalaman  wisata  yang  berkualitas  yang  memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.
Pemberdayaan  masyarakat  (komunitas  setempat)  yang  berada  di  destinasi melalui kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang  sedang  mendapatkan  banyak  perhatian  dari  berbagai  kalangan  dan  akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan.
Menurut  Adimihardja  (1999)  dalam  Bambang  Sunaryo  (2013:  215) mendefinisikan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  suatu  proses  yang  tidak  saja hanya  mengembangkan  potensi  ekonomi  masyarakat  yang  sedang  tidak  berdaya, namun 36 demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa  percaya  diri  dan  harga  dirinya  serta  terpeliharanya  tatanan  nilai  budaya setempat.  Pemberdayaan  masyarakat  dimaknai  sebagai  suatu  upaya  untuk menguatkan power (daya)  atau empowering dari  golongan  masyarakat  yang powerless (tidak  berdaya),  biasanya  mereka  yang  sedang  tergolong  ke  dalam masyarakat yang marjinal.
Dalam kegiatan kepariwisataan ada beberapa pihak yang memiliki peran dan terlibat  langsung  dalam  kegiatan  kepariwisataan.    Pentingnya  pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam Bambang Sunaryo (2013: 219) Pembangunan kepariwisataan harus  merupakan  suatu  “kegiatan  yang  berbasis  pada  komunitas,  dengan  faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut.
Bambang Sunaryo (2013:218) Untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan  dengan  baik  dan  dikelola  dengan  baik  maka  hal  yang  paling  mendasar dilakukan  adalah  bagaimana  memfasilitasi  keterlibatan  yang  luas  dari  komunitas lokal  dalam  proses  pengembangan  dan  memaksimalkan  nilai  manfaat  sosial  dan ekonomi  dari  kegiatan  pariwisata  untuk  masyarakat  setempat.  Masyarakat  lokal memiliki  kedudukan  yang  sama  pentingnya  sebagai  salah  satu  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  dalam  pembangunan  kepariwisataan,  selain  pihak pemerintah dan industri swasta.
Bambang  Sunaryo  (2013:  219)  Berdasarkan  konsep  pemberdayaan masyarakat  dalam  pembangunan  kepariwisataan  maka  upaya  pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:
a. Meningkatnya  kapasitas,  peran  dan  inisiatif  masyarakat  pembangunan kepariwisataan.
b. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/ partisipasi masyarakat.
c. Meningkatnya  nilai  manfaat  positif  pembangunan  kepariwisataan  bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.
Bambang Sunaryo (2013: 138) mengemukakan bahwa dalam pembangunan kepariwisataan  yang  berorientasi  pada  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  isu strategi  pengembangan  kepariwisataan  saat  ini.  Dalam  khasanah  ilmu kepariwisataan,  strategi  tersebut  dikenal  dengan  istilah community  based  tourism (CBT)  atau  pariwisata  berbasis  masyarakat.  Konstruksi  pariwisata  berbasis masyarakat community  based  tourism ini  pada  prinsipnya  merupakan  salah  satu gagasan  yang  penting  dan  kritis  dalam  perkembangan  teori  pembangunan kepariwisataan konvensional ( growth oriented model ) yang sering kali mendapatkan banyak  kritik  telah  mengabaikan  hak  dan  meminggirkan  masyarakat  lokal  dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.
Murphy  dalam  Bambang  Sunaryo  (2013:  139)  menyebutkan  bahwa  pada hakikatnya  pembangunan  kepariwisataan  tidak  bisa  lepas  dari  sumber  daya  dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya),  yang  merupakan  unsur  penggerak  utama  kegiatan  wisata  itu  sendiri sehingga  semestinya  kepariwisataan  harus  dipandang  sebagai  “kegiatan  yang berbasis pada komunitas”. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism sebagai berikut:
a. Wujud  tata  kelola  kepariwisataan  yang  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
b. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  usaha-usaha  kepariwisataan  juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
c. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematik dan demokratis  serta  distribusi  keuntungan  yang  adil  kepada  masyarakat  yang kurang beruntung yang ada di destinasi.
Sedangkan  menurut  Hudson  dan  Timothy  (1999)  dalam  Bambang  Sunaryo (2013:139)  pariwisata  berbasis  masyarakat  atau community  based  tourism merupakan  pemahaman  yang  berkaitan  dengan  kepastian  manfaat  yang  diperoleh oleh  masyarakat  dan  adanya  upaya  perencanaan  pendampingan  yang  membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan  setempat,  dan  tata  kelola  kepariwisataan  yang  memberi  ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Bambang Sunaryo (2013: 140) secara prinsipal, pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  partisipasi  yang berkaitan  dengan  distribusi  keuntungan  yang  diterima  oleh  masyarakat  dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
dalam  strategi  perencanaan  pembangunan  kepariwisataan  yang  berbasis  pada masyarakat atau community based tourism , yaitu:
a. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan
b. Adanya  kepastian  masyarakat  lokal  menerima  manfaat  dari  kegiatan kepariwisataan.
c. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.
Menurut  Rosida  dalam  karyanya  (2017)  menyatakan  bahwa  masyarakat merupakan  salah  satu  potensi  yang  perlu  dipertimbangkan  karena  masyarakat merupakan  subyek  dan  obyek  dari  pengembangan  suatu  kawasan.  Tingkat perkembangan  dan  pertumbuhan  masyarakat  akan  berpengaruh,  baik  langsung maupun tidak langsung terhadap arah pengembangan suatu daerah atau kawasan. Masyarakat  lokal  adalah  kelompok  masyarakat  yang  menjalankan  tata  kehidupan sehari-hari  berdasarkan  kebiasaan  yang  sudah  diterima  sebagai  nilai-nilai  yang berlaku.
Masyarakat  lokal  memainkan  peranan  yang  cukup  penting  dalam pengembangan  pariwisata  sebagai  subjek  pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu, globalisasi  menuntut  masyarakat  di  daerah  tujuan  wisata  untuk  mengembangkan keterampilan yang dimiliki tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural yang sudah ada. Keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan wisata pada umumnya berupa penyediaan layanan jasa, misalnya menjadi tour guide bagi para wisatawan

## Daya Tarik Wisata
Setiap  Daya  tarik  wisata  diartikan  juga  sebagai  objek  wisata  namun  sesuai peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata objek wisata sudah tidak relevan untuk menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan. Pengertian obyek dan daya tarik wisata  menurut  Marpaung  (2002:78)  adalah  suatu  bentukan  dari  aktivitas  dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.
Daya  tarik  merupakan  faktor  utama  yang  menarik  wisatawan  mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya,  atau  tujuan  sekunder  yang  dikunjungi  dalam  suatu  perjalanan  primer karena  keinginannya  untuk  menyaksikan,  merasakan,  dan  menikmati  daya  tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen
Suatu  daerah  untuk  menjadi  daerah  tujuan  wisata  (DTW)  yang  baik,  harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut menarik untuk dikunjungi, yakni:
1. Adanya  sesuatu  yang  dapat  dilihat  ( something  to  see ),  maksudnya  adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri).
2. Adanya sesuatu yang dapat dibeli ( something to buy ), yaitu terdapat sesuatu yang  menarik  dan  menjadi  ciri  khas  tempat  wisata  untuk  dibeli,  seperti

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
cendera  mata  untuk  dibawa  pulang  ke  daerah  masing-masing.  Suatu  objek wisata harus mempunyai fasilitas untuk dapat berbelanja yang menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya.
3. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan ( something to do ), yaitu suatu aktivitas yang  dapat  dilakukan  di  tempat  itu  yang  bisa  membuat  orang  yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.
4. What  to  arrived .  Di  dalamnya  termasuk  aksesibilitas,  bagaimana  kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ke tempat tujuan wisata tersebut.
5. What to stay . Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur.  Diperlukan  penginapan-penginapan  baik  hotel  berbintang  atau hotel non berbintang dan sebagainya.
Selain  itu  pada  umunya  daya  tarik  wisata  suatu  objek  wisata  berdasarkan atas:
1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
4. Adanya  sarana  dan  prasarana  penunjang  untuk  melayani  para  wisatawan yang hadir.
5. Punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian,  upacara-upacara  adat,  nilai  luhur  yang  terkandung  dalam  suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
Syarat-syarat  Untuk  Daerah  Daya  Tarik  Wisata  Pembangunan  suatu  objek wisata  harus  dirancang  dengan  bersumber  pada  potensi  daya  tarik  yang  dimiliki objek  tersebut  dengan  mengacu  pada  cerita  keberhasilan  pengembangan  yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu diantaranya adalah:
1. Kelayakan  Finansial.  Studi  kelayakan  ini  menyangkut  perhitungan  secara komersial  dan  pembangunan  objek  wisata  tersebut.  Perkiraan  untung-rugi sudah harus diperkirakan dari awal. Berapa tenggang waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal pun sudah harus diramalkan.
2. Kelayakan  Sosial  Ekonomi  Regional.  Studi  kelayakan  ini  dilakukan  untuk melihat  apakah  investasi  yang  ditanamkan  untuk  membangun  suatu  objek wisata  juga  akan  memiliki  dampak  sosial  ekonomi  secara  regional;  dapat menciptakan  lapangan  kerja  berusaha,  dapat  meningkatkan  penerimaan devisa, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti pajak, perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan  hal  ini  pertimbangan  tidak  semata-mata  komersial  saja  tetapi  juga memperhatikan dampaknya secara lebih luas.
3. Layak Teknis Pembangunan, objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah  perlu  memaksakan  diri  untuk  membangun  suatu  objek  wisata

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
apabila  daya  dukung  objek  wisata  tersebut  rendah.  Daya  tarik  suatu  objek wisata tersebut membahayakan keselamatan para wisatawan.
4. Layak Lingkungan. Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya.  Pembangunan  objek  wisata  bukanlah  untuk  merusak lingkungan, tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia  dan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  sehingga terciptanya  keseimbangan,  keselarasan,  dan  keserasian  hubungan  antara manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya.

## Wisata Alam Arung Jeram
International Rafting Federation (IRF) pada tahun 2002, mengartikan bahwa kegiatan  arung  jeram  sebagai  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki kemampuan  dan  kemauan  untuk  mengandalkan  kemampuan  fisiknya  dalam mendayung  mengarungi  sungai  dengan  menggunakan  perahu  berbahan  keras maupun  lunak,  yang  dilakukan  secara  terorganisir  maupun  tidak  yang  secara kompetitif dan umum yang diterima sebagai suatu kegiatan petualangan.
Petualangan arung jeram pada beberapa dekade ini baik yang bersifat aktif atau game maupun pasif atau leisure banyak digemari oleh kalangan muda di seluruh dunia,  bukan  hanya  di  negara  maju  saja  namun  kegiatan  petualangan  ini  juga digemari  di  Indonesia.  Terbentuknya  Federasi  Arung  Jeram  Indonesia  (FAJI)  pada tahun  1996  menjadi  salah  satu  titik  tolak  naiknya  perkembangan  arung  jeram  di Indonesia. Hal ini di awali dengan banyaknya bermunculan perkumpulan atau klub arung  jeram  yang  menjadi  ladang  utama  bagi  perusahaan  arung  jeram  yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (Gahawisri) sebagai operator rafting .
Wahana dalam kegiatan arung jeram terdiri dari perahu karet, kayak, kano dan dayung. Tujuan arung jeram bisa dilihat dari sisi olah raga, rekreasi dan ekspedisi. Arung jeram sebagai kegiatan petualangan berkelompok, sangat mengandalkan pada kekompakan tim secara keseluruhan. Kerja sama yang terpadu dan pengertian yang dalam  antar  awak  perahu,  dapat  dikatakan  sebagai  faktor  utama  yang  menunjang keberhasilan  melewati  berbagai  hambatan  di  sungai.  Tak  dapat  dibantah  bahwa arung  jeram  merupakan  aktivitas  yang  penuh  risiko  ( high  risk  activities ).  Namun demikian,  setiap  orang  mampu  melakukannya,  asalkan  wisatawan  dalam  kondisi yang prima baik dari segi fisik maupun mental.
Khusus untuk perusahaan penyedia jasa kegiatan wisata alam seperti arung jeram harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan selalu mengutamakan  keselamatan  wisatawannya.  Produk  yang  ditawarkan  oleh perusahaan  arung  jeram  biasanya  berkaitan  dengan  pelayanan  yang  dapat  dilihat secara  langsung  atau  berwujud  ( tangible  product )  seperti:  peralatan rafting riverboats (perahu), life  jackets (pelampung),  dayung, waterproof bag ,  penampilan

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
karyawan dan pelayanan lainnya yang dapat dilihat. Selain itu ada juga produk yang tidak  dapat  dilihat  ( intangible  product )  seperti:  informasi  yang  disampaikan  oleh pemandu ( guide Rafting ), kenyamanan selama mengarungi aliran sungai dan layanan –  layanan  yang  tidak  bisa  dilihat  karena  berhubungan  dengan  kenyamanan  dan kepuasan wisatawan yang memakai produk tersebut. Wisatawan yang datang untuk menikmati  aktivitas  wisata  arung  jeram  tersebut  biasanya  termotivasi  oleh; pencarian  pengalaman  baru,  tantangan,  dan  keunikan  yang  ditawarkan  melalui aktifitas  yang  ada  tersebut.  Keanekaragaman  produk  yang  ditawarkan  sudah dikombinasikan dengan beberapa aktifitas seperti; arung jeram dengan pertunjukan binatang ( animal show ), arung jeram dengan bersepeda diareal persawahan ( cycling ) dan  juga  ada  paket  arung  jeram  dengan  berjalan  melintasi  area  persawahan  dan perkebunan  masyarakat  setempat  ( Trekking ).  Hal  ini  menunjukkan  adanya pengembangan bisnis kreatif, tentunya ide-ide kreatif ini muncul tidak terlepas dari masukan  atau  saran-saran  positif  dari  berbagai  pihak  diantaranya  wisatawan  dan para stakeholder . Dengan banyaknya usaha wisata arung jeram di Bali, diharapkan usaha  tersebut  memiliki  kualitas  produk  dan  pelayanan  yang  baik  sehingga  para wisatawan  yang  menikmati  fasilitas  arung  jeram  tersebut  dapat  merasakan kepuasan, kenyamanan dan keamanan yang selalu diharapkan oleh para wisatawan

## Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Arung jeram Papualangi
Peran  masyarakat  lokal  dalam  pengembangan  daya  tarik  wisata  di  suatu daerah  sangatlah  penting,  karena  merekalah  yang  menyediakan  sebagian  besar atraksi  wisata  sekaligus  menentukan  kualitas  produk  wisata.  Oleh  sebab  itu perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  suatu  daerah  wisata  akan  bersentuhan langsung  dengan  kebutuhan  mereka.  Dilain  pihak,  peran  masyarakat  lokal  dapat terwujud  karena  manfaatnya  dapat  secara  langsung  dirasakan  melalui  terbukanya kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  lokal  yang  mampu  meningkatkan  pendapatan mereka dan kesejahteraan hidup mereka.
Peran  aktif  masyarakat  lokal  yang  bekerja  secara  perseorangan  maupun secara bersama-sama yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif  dan  kreasi  mau  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  pengembangan  daya  tarik wisata. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan  mereka  serta  menguatkan  partisipasi  mereka  secara  efektif  dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Peran  masyarakat  dalam  pelaksanaan  kepariwisataan  sangatlah  besar  dan perlu  diseimbangkan  dengan  peran  pemerintah  maupun  swasta.  Tetapi kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumber daya ( resource ) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-luasnya  untuk  berperan  serta  dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peran masyarakat lokal dalam memelihara sumber daya  alam  dan  budaya  yang  dimiliki  merupakan  andil  yang  besar  dan  berpotensi menjadi daya tarik wisata.

## Peran Masyarakat Lokal Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Alam Arung jeram Papualangi
Berkembangnya  pariwisata  arung  jeram  Papualangi  akan  membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang di maksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian, jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik maka justru akan membawa kerugian di daerah wisata arung jeram Papualangi.

## Hambatan yang Dihadapi Masyarakat Lokal Dalam Meningkatkan Kunjungan di Daya Tarik Wisata Alam Arung jeram Papualangi
Dalam  proses  pengembangan  dalam  segala  hal  pasti  terbatas,  banyak kendala-kendala  yang  di  hadapi  dan  minimnya  SDM  yang  terampil.  Beragam hambatan  dan  tantangan  di  hadapi  masyarakat  lokal  dalam  pengembangan  wisata arung jeram Papualangi.
1. Kurangnya pelayanan dasar untuk melayani wisatawan
Minimnya pengetahuan tentang bagaimana cara melayani wisatawan yang berkunjung
2. Jauhnya jarak antar daya tarik wisata Jarak  antara  daya  tarik  wisata  arung  jeram  Papualangi  cukup  jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama
3. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing Kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keahlian  atau keterampilan dalam berbahasa asing
4. Terbatasnya tenaga kerja terampil
Kurangnya  keterampilan  masyarakat  lokal  yang  terampil  untuk membuat souvenir di daerah wisata arung jeram Papualangi
5. Promosi dari pengelolaan yang masih sangat minim dan terbatas
6. Minimnya kerja sama dengan berbagai pihak, contoh travel agent
7. Minimnya kendaraan menuju lokasi wisata arung jeram Papualangi
8. Kurangnya sadar wisata masyarakat lainya
9. Kurangnya  kreativitas  masyarakat  lokal  untuk  membuat  atraksi  wisata maupun kegiatan outbond

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341

## Pengaruh Masyarakat Lokal Dalam Peningkatan Kunjungan di Destinasi Wisata Arung Jeram Papualangi
Pengembangan  destinasi  wisata  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tidak lepas dari keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan  wisata  arung  jeram  Papualangi.  Pengelolaan  destinasi  wisata  yang dilakukan  masyarakat  lokal  lebih  di  kenal  dengan community  based  tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Pembangunan wisata arung jeram Papualangi dengan  mengoptimalkan  sumber  daya  manusia  masyarakat  setempat  memerlukan pengorganisasian yang bergerak dalam berbagai bidang yang terkait dengan kegiatan pariwisata.
Masyarakat lokal sebagai stakeholder sangat membantu dalam peningkatan kunjungan wisatawan arung jeram Papualangi, terlihat dari strategi yang di terapkan masyarakat  lokal  untuk  meningkatkan  kunjungan  wisatawan  domestik  maupun wisatawan mancanegara.
Keterlibatan  masyarakat  lokal  sebagai  kunci  utama  dari  prinsip pengembangan  pariwisata,  dapat  diimplementasikan  dalam  tiga  tahap,  yaitu perencanaan,  pelaksanaan  serta  dalam  pemanfaatan  keuntungan  baik  secara ekonomi maupun sosial budaya.
1. Tahap perencanaan, pada tahap ini memosisikan masyarakat sebagai subjek pengembangan  yang  berperan  aktif  dalam  proses  perencanaan.  Tahap perencanaan di lakukan dengan memosisikan masyarakat sebagai subjek dan meliputi  tahap  identifikasi  masalah  atau  persoalan,  identifikasi  potensi pengembangan, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas.
2. Tahap  implementasi,  bentuk  keterlibatan  masyarakat  terutama  terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan/pembangunan,  pengelolaan  objek  atau  usaha  yang  terkait dengan kegiatan.
3. Aspek dampak manfaat, bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam peran dan  posisi  masyarakat  memperoleh  nilai  manfaat  signifikan,  baik  secara ekonomi  maupun  sosial  budaya,  yang  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

## KESIMPULAN
Daya tarik wisata arung jeram Papualangi memiliki potensi yang sangat besar jika  dikembangkan  dengan  baik.  Dalam  mengembangkan  daya  tarik  wisata  arung jeram Papualangi di perlukan strategi-strategi guna menyelesaikan semua hambatan- hambatan yang menjadi penghambat dalam pengembangan daya tarik wisata arung jeram Papualangi .
Berkembangnya  suatu  daya  tarik  dapat  dilihat  dengan  jumlah  kunjungan wisatawan yang datang baik lokal maupun mancanegara. Dari strategi-strategi yang

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 4 Nomor 2 (2024)   589 – 602   P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v4i2.6341
di  terapkan  tentu  sangat  membantu  terlihat  dari  peningkatan  jumlah  kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke daya tarik wisata arung jeram Papualangi.
Adapun kesimpulan yang penulis rangkum adalah:
1. Masyarakat lokal dalam peningkatan kunjungan wisatawan telah melakukan strategi  yang  sangat  membantu,  adapun  strategi  tersebut  adalah pemeliharaan  lingkungan,  meletakkan  tempat  pembuangan  sampah  di  titik tertentu,  perbaikan  fasilitas,  pembuatan  papan  petunjuk  dan  informasi, pembuatan toilet umum, dan pembuatan lahan parkir.
2. Masyarakat  lokal  masih  memiliki  hambatan  yang  harus  di  selesaikan secepatnya,  dimana  hambatan  tersebut  seperti  kurangnya  sadar  wisata masyarakat lokal, kurangnya pemandu wisata, kurangnya kerja sama dengan travel , kurangnya kreativitas masyarakat untuk membuat souvenir .

## DAFTAR PUSTAKA
Anggiar,  R.F.  Djamhur,  H.  Luchman,  H.  2016.  Peran  serta  masyarakat  desa  dalam inisiasi  pengembangan  wisata  alam  desa  wringinanom  poncokusumo kabupaten malang:32-33.
Anggraeyny,  A.M.Y.  2019.  Peran  kelompok  sadar  wisata  (pokdarwis)  sonokeling dalam pengembangan wisata basecamp gunung tanggamis. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unuversitas Lampung.
Cholisoh,  S.  2018.  Pengembangan  wisata  alam  arung  jeram  di  sungai  elo  oleh komunitas  operator  arung  jeram  kabupaten  magelang.  Skripsi.  Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dewiyuhana. 2007. Arung jeram kasembon:10-11
G Roy, L.I. 2011. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata bukit gundaling  kabupaten  karo.  Tugas  akhir.  Fakultas  Teknik  Universitas Diponegoro Semarang.
James, J.S. 2002. Ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya, Yogyakarta:karnisius.
Setiawan,  L.R.  2016.  Pengembangan  sumber  daya  manusia  dibidang  pariwisata  : perspektif potensi wisata daerah berkembang:24
Siradj, Z.A. 2009. Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata, Jakarta.
Suryawan, A. 2016. Peran kelompok sadar wisata (pokdarwis) sedang arum dalam pengembangan  potensi  pariwisata.  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
Wardhani, A.A. 2016. Peran pokdarwis dalam pengembangan desa wisata:2-3.