## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  DI KOTA PAYAKUMBUH

## Defi Fradila Sari
Email: defifradilasari@gmail.com
Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Jl. Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang
Erwin Email: Erwin@gmail.com
Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Jl. Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang

## Afrizal M
Email: Afrizal@gmail.com
Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Jl. Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan  Peningkatan  Kualitas  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (PK-RTLH)  di  Payakumbuh.  2)  Menganalisis faktor  pendukung  dan  penghambat  partisipasi  dalam  pelaksanaan  program  Peningkatan  Kualitas  Rumah Tidak  Layak  Huni  (PK-RTLH)  di  Payakumbuh.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Payakumbuh.  Waktu penelitian  dilakukan  pada  bulan  Januari  sampai  Februari  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif. Informan penelitian berjumlah 22 orang yang terdiri dari 17 informan kunci dan 5 informan biasa. Berdasarkan  hasil  penelitian  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  Peningkatan  Mutu  Rumah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah; a) Pembentukan kelompok penerima bantuan; b) Buka nomor rekening  untuk  penerima  manfaat;  c)  Memanfaatkan  sumber  daya  lokal.  Bentuk  partisipasi  masyarakat dalam  pelaksanaan  Program  Peningkatan  Kualitas  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni:  a)  Partisipasi berupa  pendampingan  dari  pekerja;  b)  Partisipasi  dalam  bentuk  bantuan  material;  c)  Partisipasi  dalam bentuk  keterampilan  atau  keahlian.  Faktor  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  adalah internal  (intrinsik)  dan  eksternal  (ekstrinsik).  Dalam  partisipasi  juga  terdapat  faktor-faktor  yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi,  yaitu: a) Faktor ekonomi; b) Pengaruh modernisasi sehingga muncul individualisme; c) Informasi program tidak menjangkau seluruh elemen masyarakat.
Kata kunci: Pembangunan, Partisipasi, Rumah, Miskin

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  study  are:  1)  To  explain  the  scope  of  community  participation  in  planning  and implementing  Improvement  of  Quality  of  Non-Habitable  Homes  (PK-RTLH)  in  Payakumbuh.  2)  To  analyze the enabling and inhibiting factors of participation in the implementation of the Improvement of the Quality of Uninhabitable  Homes  (PK-RTLH)  program  in  Payakumbuh.  This  research  was  conducted  in  the  City  of Payakumbuh. The time of the study was conducted in January to February 2020. This study used a qualitative method. There were 22 research informants consisting of 17 key informants and 5 ordinary informants. Based on the results of research the form of community participation in the planning of Improvement of the Quality of  Rehab  Homes  for  Non-Habitable  Homes  are;  a)  Formation  of  groups  of  aid  recipients;  b)  Open  account numbers  for  beneficiaries;  c)  Utilizing  local  resources.  Forms  of  community  participation  in  the implementation  of  the  Improvement  Program  for  the  Quality  of  Rehabilitation  of  Non-Habitable  Homes:  a) Participation  in  the  form  of  assistance  from  workers;  b)  Participation  in  the  form  of  material  assistance;  c) Participation in the form of skills or expertise. Enabling factors for the community to participate are internal (intrinsic)  and  external  (extrinsic).  In  participation  there  are  also  factors  that  inhibit  people  from participating, namely: a) Economic factors; b) The effect of modernization so that individualism emerges; c) Program information does not reach all elements of the community.
Keywords: Development, Participation, House, Poor

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi baik oleh negara miskin maupun negara maju. Berbagai  upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui banyak program. Salah satunya adalah melalui program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Kemiskinan  tidak  hanya terjadi  di  desa  tetapi  juga  di  kota.  Melalui  pemberian  bantuan  rumah  tidak  layak  huni  ini diharapkan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat  miskin  terhadap  kebutuhan  perumahan. Oleh  karena  itu  kebutuhan  akan  perumahan  adalah  kebutuhan  yang  mendasar  untuk  masyarakat miskin atau masyarakat rentan ekonomi.
Untuk mengatasi kemiskinan di Kota Payakumbuh dilakukan berbagai program pengentasan kemiskinan diantaranya Program peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk keluarga berpenghasilan  rendah  yang  direkomendasikan  oleh  kelurahan  masing-masing.  Berikut  data pelaksanaan  Peningkatan  Kualitas  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Kota  Payakumbuh.  Kota Payakumbuh terdiri dari 47 kelurahan dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 2.660 unit, sedangkan yang terealisasi tahun 2017 sebanyak 356 unit dan tahun 2018 sebanyak 309 unit. Dengan  kata  lain  yang  baru  terealisasi  selama  2  tahun  yaitu  665  unit  dan  masih  terdapat  1.995 unit rumah lagi yang harus direhab (BPS, 2018).
Terdapat  potensi  yang  besar  dalam  program  Bantuan  Rumah  Swadaya  ini  diantaranya menggunakan  sistem  pembangunan  partisipatif.  Penerima  bantuan  serta  masyarakat  turut  aktif merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan membentuk kelompok penerima bantuan yang bertanggungjawab  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  bergotong  royong  dalam  proses pelaksanaan  Peningkatan  Kualitas  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  melakukan  penarikan  kembali bantuan  apabila  terdapat  anggota  yang  tidak  menyelesaikan  pekerjaan  dan  bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan secara tanggung renteng.
Pentingnya  partisipasi  dalam  program  pembangunan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  ini  karena selain  salah  satu  program  pengentasan  kemiskinan  juga  untuk  memaksimalkan  hasil  dari pembangunan.  Tinggi  rendahnya  partisipasi  berhubungan  langsung  dengan  sukses  atau  tidaknya hasil  akhir  pembangunan.  Dengan  adanya  partisipasi  pekerjaan  lebih  mudah  dan  lebih  banyak yang dicapai dan dapat dijadikan katalisator untuk pembangunan berikutnya.
Pada  dua  tahun  terakhir  (2017-2018)  kecamatan  yang  berhasil  melaksanakan  program  ini adalah  Kecamatan  Payakumbuh  Utara,  Kecamatan  Lampasi  Tigo  Nagari.  Tingkat  partisipasi masyarakat  cukup  tinggi  di  kecamatan  tersebut  dibuktikan  dengan  cukup  bagusnya  hasil
pembangunan  rumah  serta  tingginya  kerjasama  masyarakat  yang  berkontribusi  dalam  program tersebut.
Program  Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni  seharusnya menjadi stimulus bagi masyarakat  untuk  ikut  serta  berpartisipasi  mendukung  program  tersebut,  karena  Pemerintah seharusnya hanya sebagai katalisator dan fasilitator untuk membangkitkan keinginan masyarakat sekitar  untuk  ikut  turut  serta  dalam  mendukung  program  pembangunan  tersebut.  Namun  tidak demikian  yang  terjadi  di  lapangan,  karena  terjadi  keterlambatan  proses  rehab  rumah.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  sekitar  untuk  ikut  serta  membantu  pembangunan tersebut karena tidak disemua tempat program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  menjelaskan  ruang  lingkup  partisipasi  masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kota Payakumbuh. 2) Untuk menganalisis faktor pemungkin dan penghambat partisipasi dalam pelaksanaan  program  Peningkatan  Kualitas  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (PK-RTLH)  di  kota Payakumbuh

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Payakumbuh  dengan  mengambil  lokasi  di  Kecamatan Payakumbuh  Barat  (Kelurahan  Payolansek,  Kelurahan  Padangtangah  Balainanduo),  Kecamatan Lampasi  Tigo  Nagari  (Kelurahan  Koto  Panjang  Dalam),  Kecamatan  Payakumbuh  Utara (Kelurahan Tigo Koto Diateh). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian berjumlah  22  orang  terdiri  dari  17  orang  informan  kunci  dan  5  orang  informan  biasa.  Informan kunci adalah penerima bantuan program PK-RTLH sedangkan untuk informan biasa terdiri dari 2 orang  fasilitator  dan  1  orang  Kabid  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman  dan  1  orang Lurah serta 1 orang Niniak Mamak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  kota  Payakumbuh  yang  tinggal  didaerah  dengan  mayoritas  pribumi  dan  saling mengenal  memiliki  ikatan  kekerabatan  yang  tinggi  dibandingkan  dengan  yang  sudah  bercampur dengan pendatang. Masih ada ikatan kesukuan dan menghargai  ninik mamak, cadiak pandai  dan alim  ulama  ditempat  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  dilibatkan  dalam  setiap pengambilan keputusan apapun dalam kelurahan.
Adanya  peran  Lurah  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah,  LPM,    RT/RW,  Niniak Mamak,  tokoh  masyarakat  dalam  setiap  forum  rapat  ataupun  dalam  setiap  adanya  program  baru dari  Pemerintah  Daerah  maupun  Pusat.  Adanya  kearifan  lokal  yang  juga  harus  dipertimbangkan oleh setiap adanya program yang masuk ke  daerah tersebut.
Rehab  rumah    tidak  layak  huni  merupakan  bantuan  rumah  dengan  memberikan  stimulan kepada masyarakat rentan ekonomi atau masyarakat miskin berupa bahan bangunan untuk tujuan memancing  masyarakat  membantu  secara  bersama  atau  gotong  royong  membangun  rumah tersebut agar layak untuk dihuni.
Masyarakat  yang  dimaksud  dalam  penelitian  terdiri  dari  anggota  kekerabatan,  ketetanggaan maupun dari RT/RW, LPM, pimpinan kaum dan tokoh masyarakat setempat. Diharapkan adanya partisipasi  yang  bisa  berupa  partisipasi  ide,  pikiran  atau  gagasan  kemudian  partisipasi  berupa tenaga, harta benda dan kemahiran.
Penelitian ini khusus mengkaji implementasi Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017-2018.  Dimana  jumlah  bantuan  pada  tahun  2017  sejumlah  Rp.  10  juta  dan  tahun  2018 sejumlah Rp. 15 juta. Dinas Perumahan Rakyat  dan Kawasan Pemukiman merupakan pelaksana program tersebut semenjak Desember 2016. Maka pada tahun 2017 khusus untuk program rehab rumah  swadaya  ini  berada  di  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman  yang sebelumnya bantuan rumah ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Tahun  2017  awal  dari  pelaksanaan  program  ini  sejak  dipindahkan  ke  Dinas  Perumahan Rakyat    dan  Kawasan  Pemukiman  maka  mulailah  dilaksanakan  pada  triwulan  ke  2  dengan didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman. Adapun persyaratan untuk memperoleh bantuan adalah sebagai berikut:
1. Warga  negara  Indonesia  yang  sudah  berkeluarga.  Penerima  bantuan  diharuskan  yang  sudah berkeluarga punya tanggung jawab menafkahi keluarga.
2. Memiliki  satu-satunya  rumah  dalam  kondisi  tidak  layak  huni.  Rumah  yang  dimiliki  calon penerima  bantuan  merupakan  rumah  satu-satunya  dan  memenuhi  kritteria  rumah  tidak  layak huni.
3. Memiliki  atau  dapat  menguasai  tanah.  Tanah  yang  diatasnya  berada  rumah  tidak  layak  huni tersebut  dikuasai  oleh  calon  penerima  bantuan  dibuktikan  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  atas nama Kepala Keluarga calon penerima bantuan.
4. Lokasi Bantuan Rumah Swadaya sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Rumah yang akan direhab tentunya harus sesuai  dengan RTRW yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan Tata
Ruang Kota Payakumbuh. Jika berada di rencana perluasan jalan maka otomatis rumah tersebut tidak  bisa direhab.
5. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau program  sejenis.  Pemerintah harus memastikan  terlebih  dahulu  bahwa  calon  penerima  bantuan  tersebut  belum  pernah  menerima bantuan rehab rumah sebelumnya.
6. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum provinsi yaitu Rp. 2.289.228,-. Penerima bantuan  rumah  swadaya  ini  merupakan  keluarga  miskin  yang  penghasilan  mereka  dibawah upah minimun propinsi.
7. Bersedia  berswadaya  dan  membentuk  kelompok.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  terakhir yaitu  komitmen  untuk  berswadaya  dan  membentuk  kelompok  penerima  bantuan  yang  terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

## Mekanisme pelaksanaan Program
Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:
1. Persiapan
a. Sosialisasi dan penyuluhan
- Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  oleh  dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Pemukiman  Kota Payakumbuh  yang  difasilitasi  oleh  perangkat  kelurahan  dan  Tenaga  Fasilitator  Lapangan (TFL)  dengan  mengundang  RT/RW,  LPM,  Niniak  Mamak,  Tokoh  Masyarakat  dan  calon penerima bantuan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat  khususnya  yang  akan  terlibat  langsung  dalam  program  yaitu  calon  penerima bantuan.  hal  yang  disampaikan  adalah  prosedur  kegiatan,  tata  cara  mengikuti  program, tanggung  jawab  penerima  bantuan,  sanksi  dan  ketentuan  rumah  layak  huni,  penyusunan rencana  anggaran  biaya,  pelaporan  dan  usaha  stakeholder  kelurahan  untuk  menggerakkan swadaya masyarakat untuk membantu penerima bantuan nantinya.
b. Verifikasi calon penerima bantuan
- Kegiatan  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  pemeriksaan  data  masyarakat  yang  dilakukan secara  administrasi  dan  faktual  agar  calon  penerima  bantuan  sesuai  kriteria  yang  telah ditentukan.
- Tenaga  Fasilitator  Lapangan  melakukan  verifikasi  yang  didampingi  Lurah/RT/RW  dengan mendatangi rumah atau berdasarkan data yang sudah didapat sebelumnya.
c. Identifikasi calon penerima bantuan
- Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  masyarakat  berswadaya  dan kemampuan sipenerima bantuan untuk berswadaya.
- Pengidentifikasian rencana penanganan rumah untuk kebutuhan peningkatan kualitas rumah.
- Identifikasi  calon  penerima  bantuan  untuk  bertukang,  karena  dana  untuk  upah  tukang  tidak ada  maka  hal  ini  perlu  disepakati  bagaimana  komitmen  calon  penerima  bantuan mengatasinya hal ini juga harus diketahui RT/RW dan Niniak Mamak.
d. Kesepakatan calon penerima bantuan (Rembuk Warga)
Program ini dilakukan tentunya memenuhi syarat akuntabilitas dan berlandaskan prinsip tepat sasaran dan gotong royong. Kesepakatan diprakarsai oleh masyarakat calon penerima bantuan dan difasilitsi  oleh  TFL,  Lurah  dan  perangkatnya,  RT/RW,  Niniak  Mamak,  tokoh  masyarakat  serta masyarakat lain yang dirasa mampu berkontribusi (donatur).
2. Penetapan  penerima  bantuan,  untuk  membuka  rekening  atas  nama  penerima  bantuan ditetapkanlah dengan Surat Keputusan Walikota yang menjadi dasar pembayaran.
3. Pencairan Bantuan
Pencairan  bantuan  dana  setelah  ditandatangani  langsung  ditransfer  pihak  bank  ke  rekening penerima  bantuan  namun  tidak  dapat  mereka  cairkan  karena  bank  kemudian  memindahkan  ke toko  bangunan.  Pencairan  tersebut  dibagi  kedalam  2  (dua)  tahap  pada  bulan  Agustus  dan  bulan Oktober.  Jadi  selama  itu  proses  pembangunan  akan  berlangsung  yang  dibagi  kedalam  2  tahap yaitu 30% dan 70%.

## 4. Penyaluran Bantuan
Penyaluran  bantuan  berupa  bahan  bangunan  yang  telah  disesuaikan  dengan  Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yang telah diajukan oleh penerima bantuan sebelumnya. 5. Pemanfaatan bantuan
Bahan  bangunan  yang  telah  diberikan  tersebut  dimanfaatkan  sesuai  kebutuhan  rumah masing-masing  penerima  bantuan.  Bahan  bangunan  berupa  kayu,  pasir,  bata,  besi  dan  papan untuk merehab rumah.
6. Dokumentasi
Semua  tahapan  didokumentasikan  mulai  dari  rembuk  warga,  rumah  yang  direhab  30%  dan rumah sudah jadi 100% didokumentasikan oleh Fasilitator.

## Ruang Lingkup Partisipasi
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH)
Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  program  ini  merupakan  langkah  awal  dalam perumusan  secara  teknis  dan  prosedur  untuk  keberlangsungan  kesuksesan  program  kedepannya. Keterlibatan  masyarakat  semenjak  proses  perencanaan,  menjadi  langkah  yang  tepat  demi keefisienan  berjalannya  program.  Di  sisi  lain,  partisipasi  yang  timbul  semenjak  proses perencanaan  juga  sesuai  dengan  harapan  yang  terkandung  pada  program  itu  sendiri.  Hal  ini dimana  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  program  Peningkatan  Kualitas  Rumah Tidak  Layak  Huni  (PK-RTLH)  tersebut  dapat  dipandang  sebagai  stimulan  agar  tercipta  wacana peningkatan kualitas hidup sesama warga di daerah lingkungan sosial disekitar mereka.
Proses perencanaan bermula dengan adanya rapat dan forum sebelum pembangunan dimulai. Pihak-pihak terkait seperti LPM, Ketua RT/RW, Niniak Mamak dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam  mensosialisasikan  program,  sehingga  program  tersebut  dapat  diterima  dan  didukung  oleh masyarakat.  Dilibatkannya  tokoh  setempat  juga  diharapkan  dapat  membantu  dan  menggerakkan partisipasi masyarakat karena bantuan yang diberikan hanya sebagai stimulan, dan kemudian lebih mengandalkan swadaya bersama kalangan masyarakat setempat.

## a. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan
Sebagai  inisiator  program  Peningkatan  Kualitas  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  maka  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Payakumbuh terlebih dahulu telah turun  ke  lapangan  untuk  mensosialisasikan  program  tersebut.  Demi  kesuksesan  program,  segala informasi yang terkait harus dapat disampaikan kepada masyarakat luas.
Proses perencanaan dalam program PK-RTLH ini dapat dilihat saat musyawarah atau mufakat pada  tahap  sosialisasi  serta  perencanaan  program.  Pihak  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Pemukiman melakukan beberapa kali sosialisasi yang difasilitasi oleh Lurah dengan mengundang RT/RW,  LPM,  Niniak  Mamak  dan  tokoh  masyarakat  serta  calon  penerima  bantuan.  Tinggi  atau rendahnya  partisipasi  pada  tingkat  perencanaan  dapat  dilihat  pada  tingkat  kehadiran  pada  saat rembuk warga.
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  memberikan  petunjuk  dan  bimbingan  kepada  masyarakat khususnya  yang  akan  terlibat  langsung  dalam  program  yaitu  calon  penerima  bantuan.  Hal  yang disampaikan  adalah  prosedur  kegiatan,  tata  cara  mengikuti  program,  tanggung  jawab  penerima
bantuan, sanksi dan ketentuan rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan dan usaha menggerakkan swadaya masyarakat untuk membantu penerima bantuan nantinya. a. Membuka nomor rekening untuk penerima bantuan
Setelah  kelompok-kelompok  penerima  bantuan  terbentuk,  maka  tahap  perencanaan selanjutnya  ialah  pembukaan  nomor  rekening  bank  atas  nama  penerima  bantuan.  Proses pembuatan  rekening  bantuan  dilaksanakan  di  kelurahan  yang  bekerjasama  dengan  pihak  Bank. Petugas  Bank  langsung  datang  ke  kantor  Lurah  dan  melakukan  proses  pembuatan  rekening penerima bantuan. Nomor rekening ini selanjutnya akan menjadi kanal penyaluran uang bantuan bagi  para  penerima  bantuan  yang  tergabung  dalam  kelompok-kelompok  yang  sudah  dibentuk sebelumnya, dalam program tersebut.
b. Mendayagunakan Sumber Daya Lokal
Setelah  sosialisasi  program  dilakukan  oleh  pihak  dinas  terkait  langsung  kepada  masyarakat, maka  langkah-langkah  untuk  implementasi  program  mulai  disusun  satu-persatu.  Sesudah mengidentifikasi  anggota  masyarakat  yang  berhak  untuk  penerima  bantuan  dan  kemudian mengelompokkan mereka, maka ada satu langkah lagi yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan program dilakukan. Hal  itu ialah menunjuk potensi dan sumber daya di lingkungan sekitar, yang bisa  diberdayagunakan  demi  kesuksesan  program.  Sebagai  program  yang  membutuhkan partisipasi yang luas dari masyarakat di sekitarnya, maka segala potensi dan sumber daya yang ada harus mampu dimaksimalkan demi kelancaran implementasi dan pelaksanaannya.
Salah satu bentuk kebutuhan sumber daya lokal yang paling vital adalah kesediaan toko-toko bangunan  di  sekitar  lokasi  sebagai  penyuplai  bahan-bahan  bangunan.  Toko  bangunan  yang ditunjuk  memang  diprioritaskan  yang  berada  pada  satu  kawasan  dengan  kelurahan  pelaksana program.  Selain atas pertimbangan mempermudah proses pengantaran barang, penunjukkan toko yang  berada  di  kawasan  yang  sama  juga  bermaksud  agar  semakin  banyak  warga  di  sekitar merasakan  keterlibatan  dengan  adanya  program  PK-RTLH  ini.  Di  sisi  lain,  juga  ada  faktor kedekatan  dan  keakraban  dengan  masyarakat  sekitar,  karena  sebagian  besar  pemilik  toko bangunan tersebut juga merupakan penduduk pribumi setempat.

## 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH)
Partisipasi masyarakat membutuhkan keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan mulai dari  perencanaan  maupun  dalam  pelaksanaan  suatu  program.  Dengan  adanya  partisipasi  maka
masyarakat  ikut  terlibat  di  dalam  kegiatan  pemerintah,  karena  tanpa  keterlibatan  masyarakat proses kegiatan tentunya kurang maksimal.
a. Partisipasi Berupa Bantuan Tenaga
Masyarakat yang ikut serta dalam membantu proses pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni  tentunya  tidak  hanya  dalam  bentuk  memberikan  ide  atau  gagasan,  melainkan  juga  dapat berupa  tenaga.  Meskipun  berada  secara  geografis  di  daerah  perkotaan,  akan  tetapi  masyarakat kota  Payakumbuh  secara  holistik  masih  terbilang  masyarakat  yang  sarat  dengan  nilai-nilai komunalisme. Setidaknya hal tersebut terlihat dari cara para warga berpartisipasi dalam program PK-RTLH tersebut.
b. Partisipasi Berupa Bantuan Materi
Partisipasi  materi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  membantu  implementasi  dan pelaksanaan  program,  dengan  bantuan  yang  berupa  uang,  makanan,  bahan  bangunan  dan sebagainya.  Beragamnya  bentuk  bantuan  materi  yang  digalang  oleh  masyarakat,  secara  nilai memang  cukup  bervariasi.  Namun  demikian,  tetap  saja  menunjukkan  dengan  jelas  tingginya tingkat partisipasi masyareakat sekitar terhadap program PK-RTLH di Kota Payakumbuh. c. Partisipasi Berupa Keterampilan/ Keahlian
Dalam tahap pelaksanaan program,  selain memberikan bantuan materi dan tenaga, satu  lagi jenis  partisipasi  yang  ada  ialah  dengan  memberikan  kontribusi  berupa  keterampilan  ataupun keahlian khusus. Keahlian khusus ini berupa kemampuan yang berguna dalam proses pengerjaan renovasi  rumah,  seperti  keahlian  bertukang  bangunan  ataupun  kayu.  Partisipasi  yang  diberikan ialah  dalam  bentuk  keahlian  dalam  merancang  rumah,  keahlian  dalam  merencanakan  anggaran biaya pembangunan rumah dan lain sebagainya.

## 3. Tingkatan Partisipasi dalam Program Peningkatan Kualitas Rehab Rumah Tidak Layak Huni
a. Partisipasi  pasif  dan  manipulatif  di  sebagian  besar  kecamatan  Payakumbuh  Selatan.  Di Kecamatan  Payakumbuh  Selatan  untuk  tahun  2017  pihak  kelurahan,  kelompok  penerima bantuan  dan  masyarakat  secara  umum  kurang  tanggap.  Karena  pada  tahun  2017  tersebut komunikasi berjalan kurang baik antara Dinas terkait dengan pihak kelurahan, sehingga pihak kelurahan  kurang  memberikan  respon.  Diantara  permasalahannya  adalah  tidak  adanya  upah, proposal  dan  rencana  anggaran  biaya  juga  diserahkan  ke  pihak  kelurahan  sedangkan komunikasi  kurang  lancar.  Bahkan  ada  penolakan  yang  terjadi  dibeberapa  kelurahan.  Pihak fasilitator  juga  kurang  berkoordinasi  mengakibatkan  kelurahan  lepas  tangan  dan  tidak  ikut
membantu  mulai  dari  perencanaan  dan  pelaksanaan.  Masyarakatpun  (RT/RW,  LPM,  Niniak Mamak  dan  kerabat)  kurang  ikut  serta  dalam  program  sehingga  nilai  rata-rata  swadaya Kecamatan Payakumbuh Selatan paling rendah.
b. Partisipasi Informatif , disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun  tidak  berkesempatan  untuk  terlibat  dan  mempengaruhi  proses  keputusan,  akurasi  hasil tidak  dibahas  bersama  masyarakat.  Masyarakat  disajikan  informasi  mengenai  program  PK- RTLH  oleh  pihak  fasilitator  yang  didampingi  tim  teknis  dari  dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan  Permukiman  dan  masyarakat  tidak  punya  kesempatan  untuk  mempengaruhi keputusan  mengenai  prosedur  dan  tata  laksana  pekerjaan  seperti  termen  waktu  yangsudah ditentukan, anggaran yang sudah dipatok dan lain sebagainya.
c. Partisipasi  konsultatif , masyarakat  berpartisipasi  dengan  cara  berkonsultasi,  sedangkan  orang luar mendengarkan serta menganalisis masalah dan cara pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama di mana para profesional tidak berkewajiban untuk  mengajukan  pandangan  masyarakat  (sebagai  masukan)  untuk  ditindak  lanjuti.  Dalam program  PK-RTLH  ini  pada  dasarnya  masyarakat  hanya  diminta  melaksanakan  program tersebut dengan berbagai aturan yang mengikat diantaranya:
1. Program  diberikan  hanya  untuk  yang  mempunyai  bukti  kepemilikan  tanah  baik  berupa sertifikat  atau  surat  keterangan  tanah  sedangkan  rata-rata  masyarakat  miskin  tidak memiliki  tanah  padahal  yang  ada  adalah  tanah  warisan  pusako  tinggi  atau  menumpang ditanah orang lain.
2. Penerima  bantuan  harus  mengembalikan  sejumlah  uang  yang  disepakati  dari  awal  jika pengerjaan  rumah  tidak  selesai  diakhir  tahun.  Padahal  rata-rata  keterlambatan  karena ketidakberdayaan orang miskin  dalam  menyelesaikan pengerjaan rumah disebabkan tidak adanya  upah  dan  rendahnya  swadaya  masyarakat  sekitar.  Walaupun  hal  tersebut  belum terjadi karena anggota kelompok bertanggung jawab terhadap kelompoknya.
d. Partisipasi inisiatif, masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan intensif  berupa  upah,  walau  tidak  dilibatkan  dalam  proses  pembelajaran  atau  eksperimen- eksperimen  yang  dilakukan.  Masyarakat  tidak  memiliki  inisiatif  dalam  melanjutkan  kegiatan- kegitan  setelah  intensif  dihentikan.  Seperti  yang  terjadi  pada  beberapa  penerima  bantuan mereka harus mengeluarkan upah untuk masyarakat yang berswadaya walaupun nilai uangnya tidak  sebesar  pada  orang  umumnya.  Masyarakat  berinisiatif  ikut  berpartisipasi  padahal mengharapkan insentif berupa upah dan makanan.
e. Partisipasi  fungsional  masyarakat  membentuk  kelompok  sebagai  bagian  proyek,  setelah  ada keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal,  masyarakat  tergantung kepada pihak luar, tetapi  secara  bertahap  kemudian  menunjukan  kemandiriannya.  masyarakat  membentuk kelompok-kelompok  sebagai  bagian  dalam  proyek  rehab  rumah  yang  walaupun  pada  tahap awal  masyarakat  bergantung  pada  Pemerintah  dan  Fasilitator  namun  pada  akhirnya  mereka mulai  mandiri  walaupun  masih  dipantau  oleh  pemerintah.  Dimana  untuk  kota  Payakumbuh sebagian  besar  di  Kecamatan  Payakumbuh  Utara,  Kecamatan  Lampasi  tigo  nagari  dan Kecamatan  Payakumbuh  Timur  dapat  dilihat  karakteristik  partisipasi  fungsionalnya  sebagai berikut:
1. Masyarakat  membentuk  kelompok-kelompok  penerima  bantuan  guna  mengelola  sendiri bantuan.  Terdapat    banyak  kelompok  penerima  bantuan  biasanya  dalam  tiap  kelurahan terdiri  dari  satu  atau  lebih  kelompok,  ketua  kelompok  bertanggung  jawab  terhadap anggotanya.  Setiap  anggota  harus  menyelesaikan  pembangunan  rumahnya  karena  jika pembangunan  tidak  selesai  atau  gagal  maka  penerima  bantuan  harus  mengembalikan sejumlah uang sesuai nilai yang diberikan oleh Pemerintah.
2. Kelompok  berusaha  untuk  mandiri  walaupun  masih  bergantung  pada  pihak  luar  tetapi perlahan berusaha lepas dari pengaruh luar. Yang dimaksud pihak luar adalah Pemerintah.
f. Partisipasi  interaktif, masyarakat  berperan  dalam  proses  analisis  untuk  perencanaan  kegiatan dan  pembentukan  atau  penguatan  kelembagaan,  pola  ini  cenderung  melibatkan  metode interdisipliner  yang  mencari  keragaman  perspektif  dalam  proses  belajar  yang  terstruktur  dan sistimatis.  Pada  saat  ini  program  PK-RTLH  masih  belum  sampai  pada  tingkatan  partisipasi interaktif  karena  dalam  program  hanya  melibatkan  masyarakat  secara  umum  seperti  RT/RW, tokoh  masyarakat,  LPM  dan  Niniak  Mamak  dan  disetiap  kelurahan  berbeda  tingkatan partisipasinya. Belum mampu melibatkan pihak lain yang lebih profesional karena keterbatasan anggaran  dan  swadaya.  Walaupun  terdapat  tim  teknis  (Camat  dan  Lurah  terkecuali  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman)  tapi  mereka  hanya  berperan  pada  tahap sosialisasi tidak sampai pada pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
g. Partisipasi  mandiri  adalah masyarakat  mengambil  inisiatif  sendiri  secara  bebas  (tidak dipengaruhi oleh pihak luar). Partisipasi mandiri adalah tingkatan partisipasi yang paling ideal dan untuk program PK-RTLH belum sampai pada tahap ini karena masyarakat walaupun bebas berswadaya  tapi  masih  belum  mampu  membangun  kontak  dengan  lembaga  lain.  Masyarakat masih  bergantung  pada  fasilitator.  Untuk  mencapai  tingkatan  tertinggi  dari  partisipasi  cukup
sulit karena keterbatasan sumber daya masyarakat miskin, mereka terbelenggu oleh kemiskinan dan  kebodohan  karena  tingkat  pendidikan  yang  rendah  tidak  mampu  untuk  mengembangkan diri jika tidak ada yang mendorong diluar dirinya.
Faktor Pemungkin dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program  PK-RTLH

## 1. Faktor Pemungkin Instrinsik
Menurut  Bima    (2018),  faktor  pemungkin  ( enabling  factor )  adalah  faktor-faktor  yang memungkinkan  atau  yang  memfasilitasi  perilaku  seseorang.  Adapaun  yang  menjadi  faktor pemungkin intrinsik adalah:
a. Ikatan Kekerabatan
Partisipasi  masyarakat  muncul  dari  adanya  rasa  senasib  sepenanggungan  karena  satu  suku dan saparuik satu garis keturunan yang matrilineal sehingga masyarakat tergerak untuk turut serta melibatkan diri membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. Faktor kebudayaan dalam arti adanya  satu  rasa  dalam  masyarakat  berdasarkan  rasa  saling  percaya,  sama  tujuan  dan  cita-cita serta  adanya  konsistensi  dalam  tindakan.  Di  kelurahan  Tigo  Koto  Diatas  ini  masyarakat menyediakan satu hari dalam seminggu untuk bergotong royong membangun rumah si penerima bantuan,  baik  itu  saudara  maupun  tetangga.  Adanya  peran  RT  dan  Fasilitator  dalam menggerakkan  masyarakat  untuk  ikut  turut  serta  disamping  masyarakat  yang  peka  dan  tanggap terhadap masyarakat miskin atau rentan ekonomi disekitarnya.
a. Keinginan Untuk Hidup Layak
Keinginan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  penghidupan  menjadi  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  timbulnya  partisipasi  masyarakat  dalam  program  PK-RTLH.  Motivasi  tersebut disatu  sisi,  dari  sudut  si  penerima  bantuan  yang  sangat  ingin  rumahnya  menjadi  tempat  tinggal yang  nyaman  untuk  didiami.  Dari  sisi  masyarakat  sekitar  yang  ikut  bergotong-royong,  motivasi timbul  dari  rasa  simpati  dan  solidaritas  sosial  agar  salah  satu  warga  mereka  yang  berekonomi lemah,  dapat  hidup  lebih  layak  dengan  adanya  bantuan  perbaikan  rumah.kedua  motivasi  ini  lah yang  kemudian  bertemu  dan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tingginya  partisipasi masyarakat pada implementasi progam.

## 2. Faktor Pemungkin Ekstrinsik
Menurut  Holil  dalam    (Akhmadian  dan  Anton,  2015)  ada  beberapa  hal  yang  dapat mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  yang  berasal  dari  luar/lingkungan  (ekstrinsik).  Dalam
penelitian  ini  memakai  konsep  operasional  berdasar  temuan  di  lapangan  bahwa  hal  yang mendorong orang berpartisipasi dari luar dirinya (ekstrinsik) adalah sebagai berikut : a. Kekompakan Kelompok
Dalam program  PK-RTLH terdapat  kelompok penerima bantuan (KPB)  minimal dalam satu kelurahan  terdapat  satu  kelompok  yang  terdiri  dari  10  orang  lebih.  Kelompok  terdiri  dari  ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota. Setiap kelompok bertanggung jawab akan semua anggota kelompoknya, dimana jika ada satu  rumah yang  tidak selesai  atau gagal  maka penerima bantuan tersebut  harus  mengembalikan  bantuan  tersebut  utuh.  Untuk  menghindari  sanksi  tersebut  maka ketua punya tanggung jawab mengkoordinir anggotanya.
b. Waktu luang
Masyarakat  yang  punya  waktu  luang  tentunya  dapat  ikut  serta  berpartisipasi.  Walaupun terlihat sebagai variabel yang sederhana, namun ternyata adanya waktu luang, memiliki pengaruh yang  cukup  signifikan  dalam  menimbulkan  partisipasi  masyarakat.  Terutama  pada  masyarakat perkotaan yang heterogen seperti di Kota Payakumbuh.
3. Faktor  Penghambat Partisipasi Masyarakat
Ada beberapa hal yang membuat orang enggan berpartisipasi, padahal partisipasi itu penting untuk mendukung program pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Faktor ekonomi penghambat partisipasi masyarakat dalam PK-RTLH
Dorongan  ekonomi  tetap  mendominasi  sikap  dan  perilaku  masyarakat  dalam  ikut berpartisipasi  membantu  rehab  rumah.  Masyarakat  kurang  berminat  atau  enggan  untuk berpartisipasi karena keterbatasan ekonomi sebab masyarakat yang berada disekitar mereka adalah masyarakat  yang  rata-rata  menengah  kebawah.  Sebagian  besar  berprofesi  sebagai  petani,  buruh, dan pedagang yang tiap hari bekerja sehingga tidak punya waktu luang untuk membantu.
b. Pengaruh modernisasi sehingga muncul sifat individualis
Rendahnya  partisipasi  sangat  terlihat  di  daerah  yang  padat  penduduk  dan  didominasi  oleh pendatang.  Sehari-hari  mencari  uang,  dan  bersifat  individualis  dan  kurang  peka  dengan lingkungan.  Untuk  mengikuti  rapat  di  kantor  lurah  saja  mereka  tidak  punya  waktu  karena kesibukan  diluar.  Berbeda  halnya  dengan  daerah  pinggiran  Kota  Payakumbuh  seperti  Kelurahan Koto  Panjang  Dalam  dan  Kelurahan  Tigo  Koto  Diateh  masyarakatnya  sangat  peka  karena informasi mengenai program sampai pada mereka.
c. Informasi program tidak sampai ke semua unsur masyarakat
Salah  satu  faktor  penghambat  orang  untuk  berpartisipasi  adalah  kurangnya  informasi  yang disampaikan  karena  sosialisasi  hanya  di  Kantor  Lurah  saja,  RT/RW  tidak  menyampaikan informasi  ke  warganya.  Pada  tahun  2017  sosialisasi  dilaksanakan  untuk  Camat  dan  Lurah, informasi yang didapat tidak sampai ke RT/RW dan LPM oleh Lurah. Padahal diharapkan Lurah memfasilitasi  dan  memberikan  informasi  tidak  hanya  kepada  calon  penerima  tetapi  juga  pada semua masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari hasil peneilitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Tingkatan  partisipasi  dalam  program  Peningkatan  Kualitas  Rehab  Rumah  Tidak  Layak Huni  di  Kota  Payakumbuh  berbeda  di  tiap  kecamatan  dan  kelurahan.  Penerimaan  masyarakat bergantung  kepada  kemampuan  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Pemukiman,  fasilitator, lurah,  RT/RW  dan  tokoh  masyarakat  dalam  menggala  partisipasi.  Kelurahan  yang  berada  di pinggir kota Payakumbuh seperti kelurahan Koto Panjang Dalam dan kelurahan Tigo Koto Diateh rata-rata tingkatan partisipasinya tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran saat rapat atau rembuk  warga  kemudian  partisipasi  saat  pembangunan  berlangsung.  Bentuk  partisipasi  mereka berupa  tenaga,  materi  dan  keahlian.  Namun  ada  juga  yang  ditengah  kota  dengan  hasil pembangunan  terbaik  di  kelurahan  Padangtangah  Balai  Nanduo  Kecamatan  Payakumbuh  Barat, hal tersebut disebabkan oleh kesadaran pihak keluarga besar, sanak saudara dan tetangga. Hal ini tidak  berlaku  umum,  karena  di  tengah  kota  dengan  penduduk  yang  padat  tingkat  kesadaran sosialnya rendah.
Ada  berbagai  faktor  pemungkin  dan  penghambat  masyarakat  berpartisipasi  dalam  program PK-RTLH  di  kota  Payakumbuh.  Faktor  pemungkin  ada  yang  bersifat  intrinsik  dan  ada  yang bersifat ekstrinsik. Untuk yang bersifat intrinsik  adalah: a) ikatan kekerabatan bahwa orang mau berpartisipasi karena samande , saparuik, sajurai dan sasuku dan b) keinginan untuk hidup layak. Sedangkan  faktor  pemungkin  yang  bersifat  ekstrinsik  adalah  sebagai  berikut:  a)  Kerjasama kelompok,  dan  b)  waktu  luang.  Faktor  penghambat  partisipasi  masyarakat  di  Kota  Payakumbuh salahsatunya  adalah  motivasi  ekonomi.  Masyarakat  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan berjuang untuk bertahan hidup mereka tidak punya kemampuan finansial untuk membantu secara materi  sedangkan  untuk  memberikan  bantuan  tenaga  pun  mereka  tidak  sanggup  karena  tidak punya waktu luang yang disebabkan harus mencari nafkah setiap hari.
Kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulan juga terbatas. Belum semua masyarakat yang mendapat  bantuan. Banyak kendala dilapangan seperti masyarakat yang menerima bantuan
diharuskan  memiliki  setifikat  atau  bukti  kepemilikan  sendiri  dan  juga  komitmen  untuk  mencari tukang  dan  menyelesaikan  sampai  akhir.  Persyaratan  yang  berat  membuat  sebagian  orang  yang layak menerima bantuan menjadi menolak bantuan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  peneliti  maka  saran  yang  dapat  diberikan  adalah  sebagai berikut:
1. Pemerintah  ditingkat  bawah  (kelurahan)    dan  didukung  oleh  Camat  agar  dapat  memfasilitasi program  PK-RTLH  di  kelurahan  agar  dapat  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  bersama dengan  RT/RW,  LPM,  Niniak  Mamak  agar  swadaya  yang  diberikan  oleh  masyarakat meningkat dari sebelumnya.
2. Perlunya sosialiasi yang dimulai dari tingkat bawah (jemput bola) ke RT/RW, Niniak Mamak, LPM  agar  mereka  memahami  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  program  PK-RTLH karena bantuan yang diberikan oleh Pemerintah hanya berupa stimulan.
3. Perlu dilakukan uji materi Peraturan Menteri  PUPR terkait persyaratan legalisasi  tanah calon penerima  bantuan.  Perlu  dipertimbangkan  kearifan  lokal  masyarakat  minang  kabau  yang memiliki  harta  pusaka  tinggi  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi,  untuk  itu  perlu  dikaji  jika masyarakat  miskin  calon  penerima  bantuan  dapat  mengajukan  bukti  kepemilikan  berupa  hak guna yang disepakati oleh niniak mamak kaum.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  (2016).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan  Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
Akhmadian  dan  Anton.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan  Kuningan  Sebagai Kabupaten Konservasi. Jurnal Unifikasi. Vol 2 No 1
Arikunto, Suharsimi. (2002). Manajemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta.
Bappenas.  (2004).  Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan  Bab  II  diakses  melalui http://www.bappenas.go.id/index .php pada tanggal 9 April 2007.
Bima,  I.  P.,  Roesdiyanto.,  R.  W.  Gayatri.  (2018).  Hubungan  Faktor  Predisposisi,  Faktor Pemungkin,  dan  Faktor  Penguat  dengan  Perilau  Merokok  Pelajar  SMKN  2  Kota Probolinggon Tahun 2017 : 2
Bintarto, R.  (1984). Urbanisasi dan Permasalahannya. Jakarta  : Ghalia  Indonesia  Badan Pusat Statistik,  berbagai  edisi  Brockerhorff ,  M  dan  Brennan.  1998.  ”The  Poverty  of  Cities  in Developing Regions”. Population and Development Review 24, no. 1.
Budiman, Arief. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Carnea, M. (1988). Putting people First in Development . Washinton DC: World Bank.
Didik  Suharjito.  (2006). Berbagi  Pengalaman  Pendampingan  Masyarakat  Desa  dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan . Yogyakarta: Debut Pers.
Dewinta, Nadia. (2011). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH) Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2011. Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
Effendi,  Tajudin  Noor.  (1993).  Sumber  Daya  Manusia,  Peluang  Kerja  dan  Kemiskinan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Erwin.  (2015).  Model  Pemberdayaan  Masyarakat  Mentawai  melalui  Penguatan  Kelembagaan Lokal di Pulau Siberut. Sosio Konsepsia, 4(2), 1-14.
Erwin.  (2006). Tanah  komunal:  memudarnya  solidaritas  sosial  pada  masyarakat  matrilineal Minangkabau . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
Hermawan,  Y,  YoyonSuryono.  (2016). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan Program-Program  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarkat  Ngudi  Kapinteran.Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Volume 3.
Heryana, Ade. (2018). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Esa Unggul.
James,  Midgley.  (1995). Social  Development  :  The  Development  Perpektif  in  social  Welfare . London: Sage Publication Inc.
Kamaluddin, Rustian. (2003). Kemiskinan Perkotaan di  Indonesia : Perkembangan, Karakteristik dan Upaya Penanggulangan diakses melalui http://www.bapedajabar.go.id/bapeda_design/docs/perenca naan/20070530_105946.pdf.
Khori.  (2013).  Analisis  Pelaksanaan  Bantuan  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Fakultas  Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Suska Riau.
Korten,  D.C  dan  Syahrir.  (1988). Pembangunan  Berdimensi  Kerakyatan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Kuncoro,  Mudrajad  (2010) Masalah,  Kebijakan,  Dan  Politik  Ekonomika  Pembangunan .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mahyuddin,  Thursina.  (2013).  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Program Pembangunan Pengaman Pantai di desa Teulaga Tujuh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat- Kota Langsa. Jurnal Perspektif . Volume 6 No: 2
Matdoan,  Usman.  (2015).  Peranan  Program  PNPM–Mandiri  Pedesaan  Dalam  Mendorong Partisipasi  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Lokal. Jurnal  Biology  Science  &  Education. Vol 4 No 1
Mulyanto, S dan H.D. Evers. (1982). Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok . Jakarta: CV Rajawali.
Nat  J.C  dan  U.  Kayam.  (1987). Kebudayaan  dan  Pembangunan:  Sebuah  pendekatan  terhadap Antropologi Terapan di Indonesia. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
Nugroho dan Dahuri. (2002). Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan . Jakarta : LP3ES.
Pronk,  JP.  (1993). Sedunia  Perbedaan,  Sebuah  Acuan  Baru  Dalam  Kerja  Sama  Pembangunan Kerjasama Tahun 1990-an. Yayasan Obor . Jakarta. Indonesia: 421 hlm.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.