## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234
WHAT ARE THE DETERMINANTS OF DISCLOSURE OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE GERBANGKERTASUSILA NATIONAL STRATEGIC AREA VIA THE INTERNET?

## APAKAH DETERMINAN DARI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
KAWASAN STRATEGIS  NASIONAL GERBANGKERTASUSILA VIA INTERNET?
Javelin Auffadiina 1 , Dwi Suhartini 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this research is as an effort to inspect the relationship between Disclosure of Local  Government  Financial  Statements  Via  the  Internet  which  is  a  dependent  variable  with independent variables, namely Regional Expenditure, Regional Wealth and Regional Prosperity using quantitative research methods. This research used secondary data with a total sample of 36  financial  reports  from  six  national  strategic  areas  for  six  periods.  Based  on  the  results  of testing  the  relationship  between  these  variables,  it  was  found  that  regional  wealth  has  an influence  on  the  disclosure  of  regional  financial  statements,  while  regional  expenditure  and original income do not have a direct impact on the disclosure of regional financial statements. In this study, it was also found that the completeness and ease of accessing financial statements in the Gerbangkertosusilo area was still inadequate and maximal.
Keywords: Disclosure of Financial Statements via the Internet, Regional Expenditure, Regional Wealth and Regional Prosperity, Gerbangkertosusila

## ABSTRAK
Riset ini bertujuan sebagai bentuk upaya menguji hubungan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet yang merupakan variabel dependen dengan variabel independen, yakni  Belanja  Daerah,  Kekayaan  Daerah  dan  Kemakmuraan  Daerah  menggunakan  metode penelitian  kuantitatif.  Riset  ini  mengaplikasikan  data  sekunder  dengan  total  sampel  yang digunakan pada penelitian ini adalah 36 laporan keungan yang berasal dari enam daerah kawasan strategis  nasional  selama  enam  periode.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hubungan  antar  variabel tersebut  ditemukan  bahwa  kekayaan  daerah  berpengaruh  pada  proses  pengungkapan  laporan keuangan  Kawasan,  sedangkan  Belanja  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  memiliki  dampak langsung pada pengungkapan laporan keuangan Kawasan. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa kelengkapan dan kemudahan mengakses laporan keuangan kawasan Gerbangkertosusilo masih belum memadai dan maksimal.
Kata Kunci: Pengungkapan Laporan Keuangan via Internet, Belanja,Kekayaan, Pendapatan Asli Daerah, Gerbangkertasusila .

## PENDAHULUAN
Instansi Pemerintah merupakan Lembaga  yang  bergerak  menggunakan uang  masyarakat  dimana  seharusnya difungsikan  untuk  kesejahteraan  dan keadilan  masyarakat  pula.  Apapun output dan proses yang dihasilkan harus selalu  diperiksa,  Mulai  dari  Kesesuaian Kinerja  Pemerintah  dengan  Undang  – Undang, manfaat dari hasil kerjanya bagi
Masyarakat dan keberlanjutan dari Hasil dan  manfaat  tersebut  karena  Instansi Pemerintah  dioperasikan  menggunakan uang  masyarakat  sehingga  sangat diperlukan  Pertanggungjawaban  Pelaku sistem pemerintahan setelah berakhirnya periode  kepemerintahan (Bastian  & Yuhertiana, 2021:1-3 ) .
Laporan  Keuangan  merupakan sebuah  pertanggungjawaban  yang  ideal
bagi  Pelaku  sistem  pemerintahan Daerah,  Peran  Laporan  Keuangan sebagai sebuah dokumen pertanggungjawaban  dan  bukti  lebih penting  dari  sebuah  pernyataan  lisan. Masyarakat  selalu  menuntut  adanya Transparansi dalam pemerintahan karena  bagi  masyarakat  Transparansi merupakan  masalah  kritis  dalam penerapan  sistem  pemerintahan  yang Demokratis,  sehingga  diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  nomor  71  pada tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pelaku  sistem  pemerintahanan  untuk pedoman pelaporan keuangan Pemerintah  Daerah  maupun  pusat. Seiring berjalannya waktu, Disahkannya Undang-Undang nomor  14  pada  tahun  2008  tentang keterbukaan informasi publik dan mulai memudarnya  kepercayaan  masyarakat serta  para  pemakai  laporan  keuangan terhadap pemerintahan daerah meningkatkan kesadaran akan pentingnya  isu  transparansi.  Konsep- konsep  yang  diungkapkan  merupakan bentuk  tak  terpisahkan  pada  teori,
praktik, dan mekanisme laporan keuangan  yang  mana  pengungkapan sendiri  merupakan  salah  satu  langkah yang diperlukan dalam proses penyajian informasi.  Didalam  Undang-undang tersebut, Informasi Publik perlu
disalurkan  dengan  sistem  yang  efisien, biaya  yang  sewajarnya,  serta  cara  yang sederhana  agar  mudah  dipahami. Informasi  Publik  yang  disediakan  oleh pihak  penyedia  perlu  perkembangan pada  aspek  sistem  informasinya  yang mana  masih  perlu  dikembangkan sehingga Informasi Publik yang tersedia nantinya  terkelola  dengan  baik  dan efisien.  Dalam  rangka  memenuhi kewajiban  tersebut  Badan  Publik  dapat mendayagunakan sarana dan/atau media
elektronik  dan  nonelektronik  (Presiden Republik Indonesia, 2008).
Terdapat Beberapa faktor pendukung  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pelaku  sistem  pemerintahan Daerah  via  Internet,  sebagaimana  pada penerapan Reformasi Birokrasi. Terdapat  Beberapa  faktor  pendukung Pengungkapan Laporan Keuangan Pelaku sistem pemerintahan Daerah via Internet, salah satunya adalah penerapan Reformasi Birokrasi. Dua fase Reformasi  Birokrasi  masih  dianggap gagal,  Saat  ini  Indonesia  sedang memasuki  Reformasi  Birokrasi  Fase Ketiga (2020 – 2024) Dalam penerapannya, Reformasi Birokrasi Fase Ketiga  ini  diharapkan  dapat  mengubah paradigma dalam tata Kelola pemerintahan,  terdapat  delapan  area perubahan  dua  diantaranya  adalah Penataan dan Penguatan Organisasi dan
Penguatan Pengawasan.
Penelitian  ini  berfokus  pada Kawasan  Gerbangkertosusila  (Kota
Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo,  Kabupaten  Mojokerto,  dan Kabupaten Bangkalan). Kawasan Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan yang berpusat di Surabaya (Nuraini, 2017). Kawasan Gerbangkertosusila termasuk  dalam  wilayah  Metropolitan terbesar kedua di Indonesia, yang mana telah  diamanatkan  dalam  PP  No  66 Tahun 2022, kawasan tersebut disahkan sebagai  salah  satu  KSN.  Wilayah Gerbangkertosusila  menjadi  salah  satu kawasan  yang  berperan  sebagai  pusat perekonomian  dan  transportasi  di  Jawa Timur. Menjadi wilayah yang signifikan terhadap kepentingan nasional, Kawasan Gerbangkertosusila  menjadi  wilayah prioritas pada penataan ruangnya.
Berdasarkan  Presiden  Republik Indonesia  (2017),  kawasan  ini  telah dikembangkan  dengan  pembangunan
infrastruktur yang memadai pada bagian kereta  api  nasional  dan  jaringan  jalan, pelabuhan  dan  bandar  udara  bertaraf internasional, hal tersebut juga berperan sebagai  keunikan  penelitian  ini  karena belum  ditemukan  penelitian  terdahulu yang  menggunakan  Kawasan  Strategis Nasional  Gerbangkertosusila  sebagai objek penelitian.
Belanja  meurpakan  keseluruhan dari pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara  Umum  Daerah  yang akan  mengeliminasi  kelebihan  dari jumlah  Saldo  Anggaran  dalam  periode tahun  anggaran  tersebut.  Pembayaran Kembali  tidak  akan  diperoleh  oleh pelaku  sistem  pemerintahan.  Belanja diakui  berdasarkan  berlangsungnya pengeluaran  dari  Rekening  Kas  Umum Negara/Daerah.  Khusus  pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan dilaporkan ketika pertanggungjawaban dari hasil pengeluaran  tersebut  ditetapkan  oleh unit  perbendaharaan.  Akan  tetapi  jika berkaitan dengan badan layanan umum, belanja  diakui  dengan  menggunakan peraturan  perundang-undangan  terkait badan layanan umum sebagai rujukan.
Indonesia negara kepulauan seluas 1.904.569  km²  memiliki  17.540  Pulau, dengan penduduk sebanyak 270.203.917 (2020), dengan enam agama yang diakui nasional,  31  Suku,  37  Provinsi  dengan 416  Kabupaten  dan  98  Kota  yang tersebar,  tentu  ditemukan  perbedaan antara  Kabupaten/Kota  satu  dengan Kabupaten/Kota  lainnya.  Mulai  dari Luas  Wilayah,  Mayoritas  Pekerjaan, Struktur  Pemerintahan,  Latar  Belakang
Pendidikan, Kondisi Kesehatan Penduduk,  Jumlah  Aset,  Pendapatan, Keadaan  Politik,  Geografi,  Sosial, Budaya dan Lain – Lain. Aspek – Aspek tersebut tentu mempengaruhi Karakteristik daerah serta membutuhkan Perhatian, Peraturan dan Anggaran yang digunakan  mengelola  aset  berbeda  –
beda.  Maka  dari  itu  Karakteristik  yang berbeda  –  beda  di  setiap  daerah  selalu mempengaruhi  segala  Aspek  dalam suatu daerah tersebut terutama Ekonomi.
Berdasarkan Fenomena, Undang – Undang  yang  mengatur  serta  hasil penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas, Pelaku  sistem  pemerintahan  Daerah masih  belum  sepenuhnya  patuh  pada undang  –  undang.  Terdapat  satu Kabupaten dari Tujuh Kawasan Strategis Nasional di Jawa Timur yang masih jauh dari  kata  patuh  pada  peraturan  terkait, yaitu  Kabupaten  Bangkalan,  Hanya dilakukan Publikasi LRA 2020 dari tujuh Laporan Keuangan di Internet, telah 15 tahun  lamanya  sejak  diterbitkannya Undang  –  undang  tentang  keterbukaan informasi  publik.  Terlalu  lama  apabila membutuhkan  waktu  15  tahun  untuk beradaptasi  dengan  kebijakan  yang  ada terlebih  untuk  Kawasan  Strategis Nasional. Berdasarkan pernyataan- pernyataan  tersebut,  Penulis  memiliki minat dan kepentingan untuk melaksanakan  Penelitian  dengan  Judul “Pengaruh Belanja Daerah dan Karakteristik Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Via  Internet”  Studi
Empiris  Kawasan  Strategis  Nasional Gerbangkertosusila 2016 – 2021.

## Kajian Teori
Teori  yang  digunakan  untuk mengembangkan  penilitin  ini  yakni Agency  Theory atau  Teori  Keagenan yang merupakan agenda yang menerangkan hubungan kontetual antara prinsipal  dan  agen,  baik  antara  sebuah kelompok  ataupun  organisasi,  maupun antara  dua  orang  ataupun  lebih.  Pihak prinsipal  berperan  sebagai  pihak  yang memiliki  legitimasi  untuk  menentukan sebuah  keputusan  yang  akan  dilakukan demi  masa  depan  perusahaan  serta mengalokasikan  pembagian  tanggung
jawab  kepada  pihak  lain  (Jensen  &
Meckling, 1976). Agency  Problem  dapat  dikaitkan dengan  Organisasi  Pelaku  sistem pemerintahan dimana Masyarakat berperan sebagai Pemberi tanggungjawab dan Pemerintah berperan sebagai Agen penerima tanggungjawab. Sebagai Pemberi tanggungjawab masyarakat  berhak  mengetahui  secara keseluruhan informasi mengenai pelaku sistem pemerintahan sebagai agen untuk memastikan  apakah  kinerja  agen  telah berhasil mencapai tujuan yaitu keadilan dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat. Peran  Pelaku  sistem  pemerintahan sebagai  Agen  menyertakan  kewajiban untuk  menyediakan  informasi  yang dibutuhkan oleh prinsipal yaitu masyarakat (Zimmerman, 1977).
Keterbukaan  Informasi  Publik telah  diatur  sejak  Tahun  2008  dalam Undang  –  undang  No.  14,  Undang  – undang ini diterbitkan sebagai penjamin hak  dan  kewenangan  masyarakat  untuk memastikan  rencana  keputusan  publik, program,  dan  proses  yang  berkaitan dengan langkah pengambilan keputusan publik,  serta  alasan  penentuan  suatu keputusan  publik.  Keberadaan  dari undang-undang  ini  juga  dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang terorganisir,  transparan,  efektif  dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.  Sebagaimana kondisi  ini  dapat  terjadi  apabila peningkatan  atas  pengelolaan  dan penyajian  informasi  di  lingkungan Badan Publik sehingga layanan informasi yang berkualitas akan dicapai. Badan  Publik  diwajibkan  untuk mengunggah informasi yang
berhubungan  dengan  Badan  Publik, seperti  proses  kinerja,  kegiatan,  dan progress  yang  berkaitan  dengan  Badan Publik.  Selain  itu  kelengkapan  laporan keuangan  dan  penjelasan  lain  yang
didasarkan  pada  perundang-undangan juga  perlu  disampaikan.  Penyajian informasi tersebut juga harus dialokasikan  dengan  bentuk  yang singkat  dan  jelas  agar  mudah  dipahami oleh masyarakat awam dengan menggunakan bahasa Indonesia (Presiden  Republik  Indonesia,  2008). Menurut  (Drupadi,  2019)  mengutip Styles dan Tennyson (2007) Menyebarluaskan Informasi menggunakan Internet adalah cara yang paling  Cost  Effective  dan  merupakan cara  yang  mudah  dijangkau  oleh masyarakat. Terdapat beberapa Penelitian  sebelumnya  yang  membahas Pengaruh Belanja Daerah dan Karakteristik daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  via  Internet  yang berperan sebagai Refrensi penulis dalam melakukan  Penelitian.  Namun  terdapat beberapa  perbedaan  dari  segi  variabel maupun  obyek  penelitian.  Beberapa penelitian  tersebut  digunakan  sebagai acuan penulis dalam membuat Hipotesis.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Diptyana, 2019) (Purwanti & Suparman, 2017)  (Putri  &  Setiawan,  2022) menjumpai  adanya  pengaruh  negatif oleh belanja daerah terhadap
pengungkapan  IFR.  Merujuk  pada pernyataan  tersebut,  hal  ini  dijumpai dapat  terjadi  karena  kebijakan  pelaku sistem  pemerintahan  daerah  yang  lebih fokus  untuk  menyalurkan  layanan  yang bersifat  kontan  atau  langsung  sehingga dampaknya  akan  langsung  dirasakan oleh  penduduk,  daripada  mendanai program yang bertujuan untuk meninkatkan layanan informasi keuangan. Sedangkan penelitian (Masra &  Sari,  2020)  menyatakan  bahwa Internet Financial Reporting
menunjukan  dampak  positif  akibat  dari belanja daerah yang mana belanja daerah tinggi  dapat  mendukung  pelaku  sistem pemerintahan  daerah  dalam  proses
pengungkapan informasi keuangan yang tinggi pada laman elektronik pemerintah di daerahnya.
Penyebab  dari  kondisi  tersebut adalah  adanya  belanja  daerah  suatu daerah yang cukup tinggi sehingga dapat tercermin  pada  tingkat  penyajian informasi yang, sehingga belanja daerah otomatis akan berpengaruh pada Internet Financial Reporting (IFR). H1: Belanja  Daerah  memiliki  dampak terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Via Internet. Daerah dengan ukuran keseluruhan aset yang lebih tinggi akan mendapatkan  tuntutan  yang  lebih  ketat ketika mengungkapkan informasi dalam LKPD,  keinginan  masyarakat  untuk mengetahui  apa  yang  dimiliki  pelaku sistem pemerintahan akan semakin besar apabila  diketahui  bahwa  pelaku  sistem pemerintahan memiliki aset yang banyak. Seperti  pada  penelitian  (Sarwono  dkk., 2020)  (Astuti  dkk.,  2022)  (Hiola  &
Harun, 2021), pengujian memperlihatkan  arah  pengaruh  yang positif  bermakna  bahwa  pemerintah daerah yang berukuran besar akan lebih baik  dalam  proses  pengelolaan  dan penyajian tingkat pengungkapan LKPD, entitas dengan ukuran yang lebih tinggi dapat memperbesar tekanan oleh publik untuk memberikan laporan keuangannya secara menyeluruh.
H2 :  Kekayaan  Daerah  berdampak terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Via Internet. Pendapatan Asli daerah merupakan  kemampuan  yang  dimiliki pelaku  sistem  pemerintahan  dalam mengelola sumber daya milik daerahnya serta  pendapatan  lain  yang  berasal  dari daerah tersebut. Semakin tinggi Pendapatan  Asli  daerah,  keketatan
pengawasan  dari  masyarakat  juga  akan semakin  tinggi  karena  terdapat  rasa kecemasan  oleh  masyarakat  akan terjadinya  penyelewengan  dana  Hasil Penelitian  milik  (Finakesti  dkk.,  2022) (Kurniawati dkk., 2020) dan (Nurhidayati & Rahayu, 2020) mengatakan bahwa ditemukan pengaruh signifikan antara kekayaan pelaku sistem pemerintahan  daerah  kepada  tingkat pengungkapan  LKPD.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  jumlah  PAD  yang semakin besar mengakibatkan pemberian  tekanan  yang  juga  besar kepada  pelaku  sistem  pemerintahan daerah untuk melakukan pengungkapan sesuai  dengan  Peraturan.  Lalu  rakyat selaku  pembayar  pajak  dan  retribusi tentu  berhak  untuk  mendapatkan kelengkapan informasi yang berkualitas terkait penggunaan dana mereka.
H3 :  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Via Internet.

## Gambar 1. Analisis Regresi Berganda

## METODE PENELITIAN
Dengan  mengaplikasikan  Metode Kuantitatif, penelitian ini menggunakan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet sebagai variabel  dependen  yang  dihitung menggunakan poin-poin yang ada dalam penelitian  (Perdana  &  Achmad,  2018) sedangkan  variabel  independen  yang digunakan  adalah  Belanja  Daerah,
Kekayaan  Daerah  dan  Kemakmuraan
Daerah.  Populasi  pada  penelitian  ini adalah  Kawasan  Strategis  Nasional  di Jawa  Timur  yaitu  Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang berjumlah tujuh  Kota/Kabupaten.  Laporan  yang digunakan  adalah  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2021 sehingga didapati  tujuh  Daerah  dengan  enam periode  Laporan  Keuangan,  Total Populasi  penelitian  ini  adalah  42
Laporan Keuangan. Tidak tersedianya Informasi keuangan  ataupun  Website  PPID  dan BPKAD/BPKPD  Kabupaten  Bangkalan
Membuat  Kabupaten  Bangkalan  tidak dapat menjadi sampel studi ini sehingga data  yang  digunakan  dalam  sampel penelitian  ini  adalah  enam  daerah Kawasan  Strategis  Nasional  selama enam  periode,  Total  data  Sampel  dari Penelitian  ini  36  Laporan  Keuangan. Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan Data  Sekunder  yang  mana  data  yang digunakan  pada  riset  ini  tidak  dijumpai secara  langsung  dari  objek  penelitian, melainkan didapatkan dari sumber yang telah dikumpulkan dari pihak lain.
Aplikasi eviews juga diaplikasikan pada  penelitian  ini  untuk  menganalisis regresi  linier  berganda.  Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan definisi operasional  untuk  mengamati  sifat-sifat dasar  yang  menunjukan  definisi. Kaitannya  dalam  penelitian,  definisi operasional digunakan untuk
menguraikan  dan  mempertajam  ruang lingkup  penelitian  atau  konstruksi variabel  yang  akan  diteliti  (Pandoyo  & Sofyan, 2018:161).

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN PENELITIAN
ANALISIS DESKRIPTIF Tabel 1. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via
Internet Pemerintah Daerah
Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021 Daerah Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet (Indeks) 2016 2017 2018 2019 2020  2021  Rata - Rata Kab. Gresik 7 8 8 8 8 8 7.83
Kab Mojokerto 5 5 6 6 6 6 5.66 Kota Mojokerto 5 5 5 6 5 5 5.16 Kota Surabaya 8 8 8 8 8 8 8 Kab. Sidoarjo 5 7 7 7 7 7 6.66 Kab. Lamongan 5 5 5 5 5 5 5
Rata – rata 5.83 6.33 6.5 6.66 6.5 6.5 Sumber: Data diolah Penulis (2023) Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dijelaskan pada Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Via Internet  Pelaku  sistem  pemerintahan Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki  situs  penyedia  Laporan Keuangan  periode  2016  sampai  dengan 2021 dengan  nilai  rata-rata  selama periode tersebut yakni untuk Kabupaten Gresik sebesar 7.83, Kabupaten Mojokerto sebesar 5.66, Kota Mojokerto sebesar  5.16,  Kota  Surabaya  sebesar  8, Kabupaten  Sidoarjo  sebesar  6.66  dan Kabupaten Lamongan sebesar 5. Daerah yang memiliki Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet terendah selama  periode  penelitian  adalah Kabupaten  Lamongan  dengan  angka indeks  lima,  sedangkan  yang  memiliki Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet tertinggi dan melakukan pengungkapkan laporan keuangan  secara  maksimal  adalah  Kota Surabaya  dengan  angka  indeks  sebesar delapan,
Tabel 2. Nilai Belanja Daerah Pemerintah Daerah
Gerbangkertasusila Yang Memiliki
Situs Penyedia Laporan Keuangan Periode 2016 Sampai Dengan 2021.
Daerah Belanja Daerah (Rasio)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rata – Rata Kab. Gresik 7.844731  7.880294  7.893524  7.999917  8.037718  7.801109  7.909549 Kab Mojokerto 7.723032  7.752039  7.772917  7.84761  7.785264  7.797008  7.776172 Kota Mojokerto  6.850889 6.60542 6.69476 6.74768  6.690109  6.860087  6.741491 Kota Surabaya 8.8751 8.976188  9.009072  9.122892  8.991217  8.964322  8.989798 Kab. Sidoarjo 8.202926 8.22906 8.340108  8.376717  8.396304  8.504331  8.341574 Kab. Lamongan  7.935963  7.911907  7.942316  7.963985  7.945605  8.989798  7.943699 Rata – rata 7.896494  7.892485  7.942116 8.0098 7.97437  7.981546 Sumber: Data diolah Penulis (2023)
Tabel  2  menunjukkan  dapat dijelaskan  Belanja  Daerah  pada  Pelaku
sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertasusila  yang  memiliki  situs penyedia  Laporan  Keuangan  periode 2016  sampai  dengan  2021 dengan  nilai rata-rata  selama  periode  tersebut  yakni untuk  Kabupaten  Gresik  dengan  nilai rasio  sebesar  7.909549,  Kabupaten Mojokerto  dengan  nilai  rasio  sebesar 7.776172, Kota Mojokerto dengan nilai rasio  sebesar  6.741491,  Kota  Surabaya sebesar  dengan  nilai  rasio  8.989798  , Kabupaten  Sidoarjo  dengan  nilai  rasio sebesar  8.341574  dan  Kabupaten Lamongan  dengan  nilai  rasio  sebesar
7.943699. Daerah  yang  memiliki  Belanja Daerah terendah selama periode penelitian  adalah  Kota  Mojokerto dengan nilai rasio belanja daerah sebesar 6.741491  Sedangkan  yang  memiliki Belanja  Daerah  tertinggi  adalah  Kota Surabaya  dengan  nilai  rasio  belanja daerah  sebesar  8.989798498  dan  yang tertinggi  kedua  adalah  Kabupaten Sidoarjo  dengan  nilai  rasio  belanja daerah sebesar 8.341574.
Tabel 3. Nilai Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah
Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021. Daerah Kekayaan Daerah (Rasio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021  Rata -rata Kab. Gresik 8.484984 8.514167 8.687638 8.749279 8.735397  8.731196 8.650443 Kab Mojokerto 8.618205 8.583069 8.648548 8.687014 8.691012  8.741082 8.661488 Kota Mojokerto 7.522032 7.483222 7.525548 7.586996 7.602716  7.619464 7.556663 Kota Surabaya 10.54886 10.62563 10.66346 10.70759 10.73444  10.75839  10.673061 Kab. Sidoarjo 8.913132 9.665877 9.762903 9.94242 9.964775 9.99005 9.706526 Kab. Lamongan 8.277951 8.335228 8.528916 8.586594 8.596875  8.646299 8.49531 Rata – rata 8.727527 8.867866 8.969502 9.043316 9.054203 9.08108
Sumber: Data diolah Penulis (2023) Merujuk  pada  tabel  3  dapat dijelaskan  Kekayaan  Daerah  pada Pelaku  sistem  pemerintahan  Daerah Gerbangkertasusila  yang  memiliki  situs penyedia  Laporan  Keuangan  periode 2016  sampai  dengan  2021 dengan  nilai rata-rata rasio Kekayaan Daerah selama periode tersebut yakni untuk Kabupaten Gresik  sebesar  8.650443,  Kabupaten Mojokerto  sebesar  8.661488,  Kota
Mojokerto  sebesar  7.556663,  Kota Surabaya sebesar 10.673061, Kabupaten Sidoarjo sebesar 9.706526 dan
Kabupaten  Lamongan  sebesar  8.49531. Daerah yang memiliki Kekayaan Daerah atau total aset daerah dengan nilai paling rendah selama periode penelitian adalah Kabupaten Lamongan 8.49531 sedangkan  yang  memiliki  Kekayaan Daerah  tertinggi  adalah  Kota  Surabaya 10.67306  dan  yang  tertinggi  kedua adalah Kabupaten Sidoarjo 9.706526.
Tabel 4. Nilai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021 . Daerah Pendapatan Asli Daerah (Rasio)
2016 2017 2018 2019 2020 2021  Rata -rata Kab. Gresik 6.572954 6.770285 6.864075 6.888348 6.829426 6.438423 6.727251 Kab Mojokerto 6.103945 6.215648 6.30315 6.318968 6.286557 6.438423 6.277781 Kota Mojokerto 5.026902 5.183468 5.206805 5.261135 5.441898 5.546661 5.277811 Kota Surabaya 8.316352 8.549048 8.511756 8.5908 8.364033 8.461105 8.465515 Kab. Sidoarjo 7.196896 7.421662 7.429853 7.432454 7.494719 7.560726 7.422718 Kab. Lamongan 6.000102 6.061923 6.079017 6.156979 6.177425 6.404551 6.146666 Rata-rata 6.536192 6.700339 6.732443 6.774781 6.765676 6.808314 Sumber: Data diolah Penulis (2023) Tabel  4  menunjukan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Pelaku sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertasusila  yang  memiliki  situs penyedia  Laporan  Keuangan  periode 2016  sampai  dengan  2021 dengan  nilai rata-rata  rasio  Pendapatan  Asli  Daerah selama  periode  tersebut  yakni  untuk Kabupaten  Gresik  sebesar  6.727251, Kabupaten Mojokerto sebesar 6.277781,
Kota Mojokerto sebesar 5.277811, Kota Surabaya  sebesar  8.465515,  Kabupaten Sidoarjo sebesar 7.422718 dan Kabupaten Lamongan sebesar 6.146666. Daerah yang memiliki Pendapatan
Asli  Daerah  terendah  selama  periode penelitian  adalah  Kota  Mojokerto sebesar  5.277811  Sedangkan  yang memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah tertinggi  adalah  Kota  Surabaya  sebesar 8.465515  dan  yang  tertinggi  kedua adalah  Kabupaten  Sidoarjo  sebesar 7.422718.
Dari  beberapa  pengujian  diatas dapat  dijelaskan  beberapa  hal  melalui tabel 5 seperti yang dijelaskan di bawah ini:
Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel   OBS  Mean Median Maximum Minimum Std Dev Y 36 6.388889  6.0 8.0 5.0 1.293451 X1 36 7.950959  7.939140  9.122892 6.605420 0.687662 X2 36 8.957249  8.687326  10.75839 7.483222 1.017789
X3 36 6.719624  6.438423  8.590800 5.026902 1.035176 Sumber: Data diolah Penulis (2023) a. Variabel  Pengungkapan  Laporan

## Keuangan Pemerintah Daerah Via
Internet (Y)
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Via  Internet  dapan menunjukkan  nilai  tolak  ukur  yang berguna sebagai hasil dari seberapa besar transparansi  yang  telah  dilakukan  suatu daerah  pada  periode  tertentu.  Untuk mengetahui  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Via Internet  dilakukan  pengukuran  indeks pada  setiap  daerah.  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Via Internet  (Y)  memiliki  nilai  minimum sebesar 5.0; nilai maksimumsebesar 8.0; rata-rata  sebesar  6,388889;  median sebesar 6,0; dan standar deviasi sebesar 1,293451  dengan  jumlah  observasi sebanyak 36.
Dari  data  tersebut  menunjukan bahwa  nilai  rata-rata  serta  median memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai  standart  deviasi,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sampel  dari  data penelitian  merupakan  representasi  yang baik  untuk  dijadikan  penelitian.  Nilai minimum dimiliki Kabupaten Mojokerto 2016-2017,  Kota  Mojokerto  2016-2018 dan  2020-2021,  Kabupaten  Sidoarjo 2016  dan  Kabupaten  Lamongan  2016- 2021  artinya  dari  nilai  tersebut menunjukan Kabupaten Mojokerto 2016-2017,  Kota  Mojokerto  2016-2018
dan  2020-2021,  Kabupaten  Sidoarjo 2016  dan  Kabupaten  Lamongan  2016- 2021  hanya  melakukan  Pengungkapan Laporan  Keuangan  sebesar  80%.  Nilai Maksimum  dimiliki  Kabupaten  Gresik 2017-2021  dan  Kota  Surabaya  2016-
2021  dimana  artinya  kedua  Daerah tersebut melakukan Pengungkapan Laporan  Keuangan  sepenuhnya  pada periode terkait .
b. Variabel Belanja Daerah (X1)
Belanja  Daerah  merupakan  angka yang  menunjukan  Total  anggaran  yang digunakan  untuk  keperluan  daerah  baik operasional daerah, investasi dan modal maupun  belanja  tidak  terduga,  Untuk mengetahui  total  belanja  daerah, dilakukan  observasi  pada  salah  satu laporan keuangan pelaku sistem pemerintahan  daerah  yaitu  Laporan Realisasi Anggaran, dan pada penelitian ini,  sebelum  dilakukan  uji  total  belanja daerah  harus  diubah  ke  skala  rasio terlebih  dahulu.    Belanja  Daerah  (X1), memiliki  nilai  paling  kecil  6.605420; nilai  paling  besar  9.122892;  rata-rata sebesar  7.950959;  median  sebesar 7.939140; dan standar deviasi 0.687662 dengan observasi sejumlah 36.
Data  tersebut  menunjukan  nilai standart  deviasi  yang  lebih  kecil daripada  nilai  rata-rata  (mean)  serta median, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel  dari  data  penelitian  merupakan representasi  yang  baik  untuk  dijadikan penelitian. Nilai Minimum dimiliki oleh Kota  Mojokerto  2017  artinya  Pelaku sistem  pemerintahan  Kota  Mojokerto memiliki  angka  Belanja  paling  rendah dibanding lima Kabupaten Kota Lainnya, dengan  kata  lain  Pemkot  Mojokerto ditahun  hanya  membutuhkan  80%  dari maksimal  angka  belanja  daerah.  Nilai Maksimum  Belanja  Daerah  dimana merupakan angka Belanja Daerah milik Pemkot Surabaya 2019.
c. Variabel Kekayaan Daerah (X2) Merupakan Variabel yang memproksikan  karakteristik  daerah dengan  mengobservasi  salah  satu laporan keuangan pelaku sistem pemerintahan daerah yaitu neraca, dalam proses  penelitian,  Peneliti  Fokus  pada angka yang menunjukan Total Aset yang dimiliki  Pelaku  sistem  pemerintahan Daerah kemudian diubah menjadi skala pengukuran  rasio.  Kekayaan  Daerah memiliki  nilai  minimum  sebesar
7.483222;  nilai  maksimum  sebesar
10.75839;  rata-rata  sebesar  8.957249; median  sebesar  8.687326;  dan  standar deviasi  1.017789  dengan  jumlah observasi sebanyak 36.
Dari  data  tersebut  menunjukan nilai  rata-rata  (mean)  dan  nilai  median memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai  standart  deviasi.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sampel  dari  data penelitian  merupakan  representasi  yang baik  untuk  dijadikan  penelitian.  Nilai Minimum dimiliki oleh Kota Mojokerto 2017 artinya Pelaku sistem pemerintahan Kota Mojokerto memiliki
Kekayaan  daerah  /Total  Aset  paling rendah  dibanding  lima  Kabupaten  Kota Lainnya,  dengan  kata  lain  Pemkot Mojokerto  2017  hanya  memiliki  72% dari maksimal angka Aset Daerah, nilai Maksimum Kekayaan Daerah mencapai 10.75839  dimana  merupakan  angka Belanja Daerah milik Pemkot Surabaya
2021 d. Pendapatan Asli Daerah (X3) Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel kedua yang memproksikan  karakteristik  daerah dimana  peneliti  melakukan  observasi pada  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  khususnya  Laporan  Realisasi Anggaran  dimana  peneliti  fokus  pada angka  Total  Pendapatan  Asli  Daerah dilanjutkan  dengan  penyamaan  skala pengukuran dengan menggunakan skala rasio. Variabel Pendapatan Asli Daerah, memiliki  nilai  minimum  sebesar 5.026902;  nilai  maksimum  sebesar 8.590800;  rata-rata  sebesar  6.719624; median  sebesar  6.438423;  dan  standar deviasi sebesar 1.035176 dengan jumlah observasi sebanyak 36.
Dari  data  tersebut  menunjukan bahwa  nilai  rata-rata  serta  median memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai  standart  deviasi  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sampel  dari  data
penelitian  merupakan  representasi  yang baik untuk dijadikan penelitian. Nilai Minimum  dimiliki  oleh  Kota Mojokerto  2016  artinya  Pelaku  sistem pemerintahan Kota Mojokerto memiliki Pendapatan  Asli  Daerah  paling  rendah dibanding lima Kabupaten Kota Lainnya, dengan  kata  lain  Pemkot  Mojokerto 2016  hanya  memiliki  58.8%  dari maksimal angka pendapatan asli daerah. Nilai  Maksimum  Pendapatan  Asli Daerah  merupakan  angka  Pendapatan Asli  Daerah  milik  Pemkot  Surabaya 2021.

## Uji Pemilihan Model
Tabel 6.  Uji Chow Cross Section F Cross Section Chi- Square Probability 0.0000 Merujuk hasil dari uji Chow pada tabel  diatas  ditemukan  probabilitas bernilai  0.0000.  Oleh  karena  itu,  nilai probabilitas  pada  cross-section  Chi- square  <  0.05  menunjukan  model estimasi yang perlu digunakan berdasarkan  ketentuan  adalah fixed effect model (FEM) .
Tabel 7. Uji Hausman Cross Section Random Probability 0.0000 Merujuk  pada  hasil  dari  uji Hausman  pada  tabel  diatas  dapat dipahami bahwa nilai probabilitas adalah 0.0000.  Angka  probabilitas  pada  cross- section Chi-square yang bernilai < 0.05 menunjukkan  bahwa  model  estimasi yang  dapat  digunakan  berdasarkan ketentuan  adalah fixed  effect  model (FEM) . Mengacu pada hasil dari uji Chow dan  hasil  dari  uji  Hausman  yang  telah dilakukan,  model  estimasi  yang  dipilih adalah fixed effect model (FEM). Maka dari  itu  dapat  dinyatakan  bahwa  model Fixed  Effect dapat  menjawab  tujuan penelitian  ini  serta  menginterpretasikan regresi  data  panel  daripada  dua  model
lainnya,  yakni Common  Effect  dan Random Effect. Tabel 8. Uji Normalitas Variabel Jarque-Bera Probability Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah via Internet (Y), Belanja  Daerah (X1),  Kekayaan Daerah (X2), Pendapatan  Asli Daerah (X3). 0.399543 0.818918
Hasil  uji  normalitas  dengan  uji jarque-bera  yang  dapat  dilihat  bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B untuk model Y adalah 0.818918. Karena nilai probabilitas model, model Y
p=0.818918,  lebih  besar  dibandingkan dengan tingkat signifikansi >0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi normalitas kedua model terpenuhi.
Tabel 9. Uji Multikolinearitas
Belanja Daerah (X1) Kekayaan Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (X3) Belanja Daerah (X1)  1.000000 0.150428 0.401832 Kekayaan Daerah (X2) 0.150428 1.000000 0.260988 Pendapatan Asli Daerah (X3) 0.401832 0.260988 1.000000
Data  LN  untuk  X1  dan  first difference untuk X2 dan X3, hasil tabel uji multikolineritas menunjukkan bahwa korelasi  antara  X1  dengan  X2  sebesar 0.15,  X1  dengan  X3  sebesar  0.40,  dan X2 dengan X3 sebesar 0.26. Maka dapat disimpulkan  pengujian  tersebut  tidak menunjukkan  gejala  multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini telah sesuai standar pengujian multikolinieritas  di  bawah  nilai  0.8 (Ghozali, 2018). Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas Cross Obs*R-Squared Probability 0.839 Berdasarkan tabel hasil pengujian heteroskedastisitas  dengan  uji  White untuk model Y dapat dilihat melalui nilai Prob Obs*R-Squared 0.084 > 0.05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel Uji Autokorelasi F-Statistic Probability
0.1441 Merujuk pada hasil pengujian yang ditunjukkan  oleh  table  di  atas,  nilai probability  chi-square  sebesar  0.1441 lebih  besar  dari  0,05  yang  mana  dapat diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi  pada  model  regresi  yang digunakan.  Uji  Durbin-Watson  dapat menunjukkan asumsi mengenai independensi  terhadap  residual  (non- autokorelasi)  (Field,  2009).  Pada Pemilihan  Model,  telah  ditentukan bahwa  penelitian  ini  menggunakan Fixed Effect Model , dengan hasil regresi sebagai berikut:
Tabel 11. Analisis Regresi Linier
Berganda Variabel Koefisien Std error t-stat Probabilitas C -1.0235 0.61802 -1.6561 0.1093 X1 0.049663 0.08999 0.55187 0.5856 X2 0.28599 0.06154 4.64665 0.0001 X3 -0.0124 0.0907 -0.1376 0.8915 Adapun Persamaan model regresi Fixed
Effect Model sebagai berikut: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Y  =  -1.023553  +  0.049663 X1 + 0.285997 X2 –0.012495 X3 + e
Persamaan  regresi  data  linear berganda  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  -1.023553  yang artinya  menyatakan  bahwa  jika  nilai variabel independen tetap maka nilai Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Via  Internet sebagai  Variabel  dependen  sebesar  -
1.023553 2. Koefisien  regresi  variabel  Belanja Daerah (X1) adalah sebesar 0.049663,  artinya  jika  variabel independen  lain  nilainya  tetap  dan Belanja  Daerah  (X1)  mengalami kenaikan 1% maka nilai Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Via  Internet sebagai Variabel dependen akan naik sebesar  0,  049663.  Koefisien  yang memiliki  nilai  positif  menunjukkan bahwa  terjadinya  hubungan  yang
searah  antara  Belanja  Daerah  dan Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet. 3. Koefisien  regresi  variabel  Kekayaan Daerah (X2) bernilai sebesar 0.285997,  yang  mana  jika  variabel independen  lain  nilainya  tidak berubah  dan  Kekayaan  Daerah  (X2) mengalami  kenaikan  1%  maka,  nilai Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Via  Internet sebagai Variabel dependen akan naik sebesar  0,  285997.  Koefisien  yang dittunjukkan  memiliki  nilai  positif yang berarti bahwa terjadi hubungan yang searah antara Kekayaan Daerah dan Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Via Internet. 4. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai -0.012495, artinya jika variabel independen lain tidak mengalami perubahan nilai dan Pendapatan  Asli  Daerah  (X3) mengalami  kenaikan  1%,  maka  nilai Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Via  Internet sebagai Variabel dependen akan turun sebesar  -0.012495.  Koefisien  yang menunjukkan  nilai  negatif  berarti terjadi  hubungan  yang  berlawanan antara Kekayaan Daerah dan Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet. Tabel 12. Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Std error t-stat Probabilitas C -1.0235 0.61802 -1.6561 0.1093 X1 0.049663 0.08999 0.55187 0.5856 X2 0.28599 0.06154 4.64665 0.0001 X3 -0.0124 0.0907 -0.1376 0.8915 a. Variabel Belanja Daerah (X1) Hasil Uji t Belanja Daerah diperoleh nilai t-statistik 0.586 > 0.05 sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Belanja Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan (0.586 > 0.05) terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah via Internet, b. Variabel Kekayaan Daerah (X2)
Hasil uji t Kekayaan Daerah memiliki nilai  t-statistik  0.01  <  0.05  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Kekayaan Daerah memiliki pengaruh signifikan (0.001 < 0.05) terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah via Internet. c. Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (X3)
Hasil  Uji  t  Pendapatan  Asli  Daerah diperoleh nilai t-statistik 0.891 > 0.05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  tidak berpengaruh signifikan (0.891 > 0.05) terhadap  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  via Internet.
Tabel 13. Koefisien Determinasi Adjusted R- squared Probability
0.921839
Mengacu  pada  hasil  regresi  nilai koefisien  determinasi  (Adjusted  R- squared)  sebesar 𝑅 2  =  0.921839,  dapat diartikan bahwa variabel independen, X1, X2  dan  X3  dapat  menjelaskan  atau mempengaruhi asimetri informasi secara simultan  atau  bersama-sama  terhadap variabel  dependen  Y  sebesar  92.18%, sisanya sebesar 7.82% dipengaruhi oleh faktor-faktor  eksternal  di  luar  model penelitian.

## Hasil
1. Pengaruh  Belanja  Daerah  terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah via Internet. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan  software  eviews  12, yang  mengacu  pada  tabel  2.9 diperoleh  nilai  probabilitas  belanja daerah sebesar 0.586, sehingga hal ini menunjukkan  bahwa  belanja  daerah tidak mepengaruhi proses pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  via  Internet  karena variabel  bebas  hanya  memiliki pengaruh  terhadap  variabel  terikat apabila nilai probabilitas < 0.005, hal
tersebut menyebabkan hipotesis “Belanja  Daerah  memiliki  pengaruh terhadap  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  via  Internet” ditolak.
2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah via Internet. Berdasarkan hasil  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan  software  eviews  12, yang  mengacu  pada  tabel  2.9 diperoleh nilai probabilitas kekayaan daerah sebesar 0.001, sehingga dapat dijumpai  bahwa  kekayaan  daerah memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan pada pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  via Internet  karena  variabel  bebas  akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai probabilitas < 0.005, hal tersebut menyebabkan hipotesis “Kekayaan Daerah memiliki pengaruh  terhadap  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  via Internet” diterima
3. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  via  Internet.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan software eviews 12, yang mengacu pada tabel 2.9  diperoleh  nilai  probabilitas pendapatan asli daerah sebesar 0.891, sehingga  dapat  diketahui  bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  via Internet karena variabel 1bebas akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai probabilitas < 0.005, hal tersebut menyebabkan hipotesis
“Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki pengaruh  terhadap  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  via
Internet” ditolak.
Pembahasan
Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah via Internet Merujuk  pada  penelitian  ini, Belanja  Daerah  tidak  berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah  via  internet, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Belanja  daerah  yang  tinggi  tidak mencerminkan  tingkat  pelayanan  yang tinggi,  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena belanja daerah belum efisien dan efektif sehingga  belum  digunakan  untuk meningkatkan  pelayanan  umum  kepada masyarakat secara keseluruhan.
Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap  Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah via Internet Penelitian  ini  mendapati  bahwa kekayaan  daerah  berpengaruh  positif signifikan terhadap pengungkapan laporan  keungan  pemerintah  daerah  via internet, Kondisi ini menyatakan bahwa pemerintah  yang  memiliki  ukuran  yang lebih  besar  biasanya  diharapkan  untuk lebih  transparan  ketika  mengeluarkan hasil  laporan  keuangannya.  Pemerintah daerah  yang  besar  biasanya  perlu mengelola  keuangannya  dengan  lebih rumit  dan  mendapat  pengawasan  yang lebih  besar.  Maka  dari  itu,  pemerintah daerah  yang  berperan  dalam  lingkup ukuran  pemerintah  yang  lebih  besar perlu  membuat  laporan  keuangannya menjadi  lebih  memadai  dan  lebih menjelaskan semua informasi
keuangannya.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah
Terhadap  Pengungkapan  Laporan
Keuangan Pemerintah via Internet Hasil  uji  statistik  pada  variabel
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh  terhadap  Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  via Internet,  bahwa  pada  periode  tertentu PAD  objek  penelitian  memiliki  angka
PAD  yang  cenderung  tinggi,  namun Pengungkapan Laporan Keuangan masih  stagnan  sehingga  tidak  dapat dijadikan  acuan  dalam  membuktikan pengaruh pengungkapannya hal tersebut terjadi  akibat  pengelolaan  kekayaan daerah yang dimiliki pemda yang kurang efisien sehingga pelaku sistem pemerintahan  daerah  kurang  memiliki kemampuan untuk meningkatkan
transparansi  dan  memberikan  kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

## PENUTUP Kesimpulan
Mengacu  pada  hasil  analisis  dan pengujian  atas  data  dalam  penelitian, mengenai pengaruh Belanja Daerah dan Karakteristik  Daerah  yang  mana diproksikan  dengan  Kekayaan  Daerah, dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 1. Belanja  Daerah  tidak  memiliki pengaruh pada pengungkapan laporan keuangan  pemerintah  daerah  via internet  artinya  ketika  angka  belanja daerah  pelaku  sistem  pemerintahan bernilai  tinggi  maupun  rendah  tidak mempengaruhi pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  via internet. 2. Kekayaan Daerah berpengaruh positif signifikan  terhadap  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah via  internet,  artinya  semakin  besar aset  suatu  daerah  maka  daerah tersebut  melakukan  pengungkapan laporan  keuangan  secara  maksimal begitu juga apabila semakin kecil aset yang  dimiliki  suatu  daerah  maka daerah tersebut tidak secara maksimal melakukan  pengungkapan  laporan keuangan.
3. Pendapatan  Asli  Daerah  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
via internet, artinya tinggi rendahnya angka pendapatan asli daerah pelaku sistem pemerintah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  via internet.

## Implikasi
Merujuk  pada  hasil  akhir  dari  ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi, baik secara teoritis, maupun praktis yang tertera sebagai berikut:
1. Implikasi Teoritis Belanja  Daerah  tidak  mempunyai pengaruh  terhadap  pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  via internet  daerah  gerbangkertosusila periode  2016-2021,  apabila  sesuai dengan  teori  keagenan,  seharusnya belanja daerah mempengaruhi pengungkapan  laporan  keuangan  via internet, karena belanja yang digunakan  tentu  harus  digunakan untuk  memenuhi  fasilitas  yang menjadi hak masyarakat. Kekayaan daerah berdampak terhadap pengungkapan laporan keuangan  pemerintah  via  internet daerah  gerbangkertosusila  periode 2016-2021,  hal  ini  sesuai  dengan penerapan  teori  keagenan,  dimana adanya  perubahan  angka  pada  aset yang  mendorong  pelaku  sistem pemerintahan untuk melakukan kewajibannya  sebagai  agen  yang diberi tanggungjawab memenuhi hak masyarakat sebagai pemberi tanggungjawab. Pendapatan  Asli  Daerah  tidak memiliki dampak terhadap pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah  via  internet  daerah gerbangkertosusila  periode  2016-
2021,  seharusnya  semakin  tinggi Pendapatan  Asli  Daerah  yang  mana berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat  oleh  Pemerintah  Daerah maka  tanggungjawab  pelaku  sistem
pemerintahan  sebagai  agen  semakin besar untuk memenuhi hak masyarakat. 2. Implikasi Praktis Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk subyek yang menjalankan  pemerintah  terutama pelaku  sistem  pemerintahan  daerah, provinsi  maupun  pemerintah  pusat, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya  pengungkapan  laporan keuangan via internet merupakan hal yang  penting  dilakukan,  walaupun Sebagian  besar  dari  sampel  telah melakukan hal tersebut, kelengkapan dan kemudahan mengaksesnya masih belum  maksimal,  apabila  telah maksimal,  akan  ada  pelaku  sistem pemerintahan daerah yang mendapatkan  nilai  sempurna  pada indeks pengukuran.

## Keterbatasan
Baik  dalam  proses,  maupun  hasil dalam  penelitian  ini,  tidak  lepas  dari beberapa  keterbatasan  penelitian  yang tak dapat dihindari selama penelitian:
1. Penelitian  ini  menggunakan  index pengukuran  yang  diambil  dari penelitian terdahulu dalam mengukur pengungkapan  laporan  keuangan,
untuk  lebih  memberikan  hasil maksimalkan pada penelitian, sebaiknya  indikator  perlu  ditambah untuk  menjadi  bahan  pertimbangan dalam  mengukur  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Index pengukuran yang lebih mendetail dan lengkap. 2. Karena penelitian ini hanya terlimitasi pada tiga variabel, diharapkan  bagi  peneliti  studi selanjutnya  dapat  mengembangkan model penelitian dengan menambahkan  variabel  lain  yang mengarah  pada  sektor  publik. Misalnya:  variabel  dana  alokasi
khusus,  dana  alokasi  umum,  dan belanja modal yang didukung dengan teori terbaru.
3. Akibat  keadaan  yang  terbatas  dalam metode  penelitian,  beberapa  cara perhitungan  variabel  memungkinkan mengandung  beberapa  kelemahan. Diharapkan peneliti studi selanjutnya dapat  mengaplikasikan  uji  analisis kuantitatif yang lain.
Saran Penelitian ini memiliki ketebatasan,  maka  saran  dari  penelitian ini  agar  dapat  menjadi  pertimbangan penelitian  selanjutnya  adalah  sebagai berikut:
1. Bagi  Pelaku  sistem  pemerintahan Daerah Untuk  Pelaku  sistem  pemerintahan Daerah disarankan untuk meningkatkan  dan  mempertegas pengawasan  pada  pengungkapan laporan  keuangan  via  internet terutama website pelaku  sistem pemerintahan daerah, website BPKAD  atau  BPKPD,  dan website PPID,  karena  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah yang dilakukan melalui internet merupakan cara yang paling  efektif,  efisien  dan  ekonomis untuk pengguna informasi, kemudahan mengakses dapat mempermudah  masyarakat  untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pelaku  sistem  pemerintahan  daerah kaarena  hal  tersebut  merupakan kewajiban pelaku sistem pemerintahan  untuk  memenuhi  hak masyarakat akan keterbukaan informasi. Pelaku sistem pemerintahan daerah juga diharapkan terus  berupaya  memperbaiki  situs resmi  dan  mendesain  situs  dengan semenarik dan selengkap mungkin.
asil  Perhitungan  indeks  menunjukan bahwa seluruh Pelaku sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertosusila  yang  menjadi sampel belum ada yang menyertakan akses  ke  Laporan  Keuangan  pada Beranda situs Pelaku sistem pemerintahan  Daerah,  ada  baiknya bila  akses  Laporan  Keuangan disertakan di beranda Situs Pemerintah  Daerah  karena  hal tersebut  memberikan  kemudahan dalam Mengakses Laporan Keuangan
Pemerintah daerah.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan  untuk  dapat  menambah sampel penelitian baik Kabupaten/Kota  di  seluruh  Jawa Timur  maupun  periode  penelitian, kemudian  menambah  variabel  lain yang  diduga  berpengaruh  dan menambah  data  populasi  penelitian baik  melalui  subjek  yang  diteliti ataupun  periode  yang  diteliti, sehingga dapat mengeneralisasi hasil studi terkait dengan pengukuran pada periode  yang  singkat  dihindari  oleh peneliti.
3. Bagi Masyarakat Pemerintah  telah  memberikan  telah memberikan  fasilitas  keterbukaan informasi  dan  masyarakat  berhak memperoleh informasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang belaku, dengan adanya fasilitas ini masyarakat seharusnya dapat memanfaatkan  informasi  keuangan. Hak  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  kinerja  pemerintah melalui  layanan  kritik  dan  saran, perlu  diketahui  bahwasannya  hal tersebut  merupakan  dorongan  dalam meningkatkan pengungkapan laporan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliyah  Masra,  E.,  &  Fitria  Sari,  V. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi  Internet  Financial Reporting  (Ifr)  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Sumatera Barat.  In Jurnal  Eksplorasi Akuntansi (Vol. 2, Issue 2). Online. Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Ph p/Jea/Issue/View/23 Astuti, W., Widaryanti, & Wahyuningsih, P. (2022). Karakteristik  Pemerintah  Daerah Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Ilmiah Fokus  Ekonomi,  Manajemen,
Bisnis Dan Akuntansi , 1 (1). Bastian,  I.,  &  Yuhertiana,  I.  (2021). Metode Penelitian Inovasi Akuntansi Sektor Publik (1st Ed.). Bpfe. Diptyana,  P.  (2019).  Pengaruh  Faktor Keuangan  Pemerintah  Daerah Terhadap Kualitas Internet Financial  Reporting. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7 (3). Drupadi,  W.  W.  (2019). Pengaruh Kompetensi  Politik,  Opini  Audit dan Kemandirian Finansial Terhadap  Aksesibilitas  Internet Reporting oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur . Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty,  S.  (2022).  Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera  Selatan. Jurnal  Riset Terapan Akuntansi , 6 (1).
Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik,  Kompleksitas  Dan Temuan  Audit  Terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi Gorontalo. Jsap : Journal Syariah and  Accounting  Public , 4 (2),  89. https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.8 9-101.2021
Kurniawati,  D.,  Sarwono,  A.  E.,  &
Sunarti. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan
Pemerintah   Daerah  Terhadap
Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). Jurnal  Akuntansi  Dan  Sistem Teknologi Informasi , 16 . Nuraini, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat   Pendidikan  Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila. Jurnal  Ekonomi  Pendidikan  Dan Kewirausahaan .
Nurhidayati, R. P., & Rahayu, S. (2020).
Determinant  Disclosure  Of  Lkpd In  The  Official  Website  Of  The Provincial Government In Indonesia  In  2017. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia , 3 (2). Pandoyo,  &  Sofyan,  M.  (2018). Metodologi  Penelitian  Keuangan Dan Bisnis . In Media. Perdana,  P.  P.,  &  Achmad,  K.  (2018). Pengaruh  Kekayaan  Pemerintah Daerah,  Kompetisi  Politik,   Opini Audit  Dan  Indeks  Pembangunan Manusia  Terhadap   Aksesibilitas Internet  Financial  Reporting  (Ifr) Pada   Pemerintah  Daerah  Di Indonesia. Universitas Brawijaya . Presiden  Republik  Indonesia.  (2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 . Purwanti, R. E., & Suparman, L. (2017). The  Determinants  Transparency And  Accessibility  Of  Internet Financial  Reporting  On  Local Government  In  Indonesia.  In Papers . Http://Inet.Detik.Com Putri,  W.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2022). Pengaruh  Kekayaan  Daerah  Dan Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan  Internet  Financial
Reporting  (Ifr)  Pada  Pemerintah Daerah.  In Jurnal  Eksplorasi
Akuntansi  (Jea) (Vol.  4,  Issue  2). Online. Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Ph
p/Jea/Index Sarwono, A. E., Feni, I. M., & Sunarti. (2021).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat  Pengungkapan  Dengan Opini  Audit  Sebagai  Variabel Moderasi. Unisri .