ANALISIS EFEKTIFITAS PENCAIRAN DANA PADA DI PEMERINTAH DAERAH: KAJIAN EMPIRIS DI PROVINSI PAPUA BARAT
Emiliana Antonina Kadmaer trikora20@gmail.com

## Abstrak
This  study  intends  to  examine  the  importance  of  supervision,  standard  operating  procedures  (SOP) and quality of human resources on the effectiveness of funds disbursement in a local government. The researcher  used  the  context  and  environment  of  the  West  Papua  Province  as  a  research  case.  The research used full samples by spreading questionnaires to all treasurer in charge of disbursing funds. The  study  analyzes  data  in  a  descriptive  and  quantitative  with  multiple  regression  tools.  Our  results explain  that  there  is  an  influence  of  supervision,  SOP  and  the  quality  of  human  resources  on  the effectiveness of funds disbursement. Such impacts occur partially and simultaneously.
Keywords:  supervision,  standard  operating  procedures,  human  resources,  effectiveness,  funds disbursement

## PENDAHULUAN
Pencairan dana merupakan salah layanan pemerintah daerah yang pelaksanaannya seringkali  kurang  efektif    (Blegur,  Irianto,  dan  Rosidi,  2017;  Parera,  Kalangi,  dan  Budiarso, 2019). Berulang diberitakan media bahwa pencairan dana yang terlambat akan mengganggu pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Bahkan  ada  di  sejumlah  daerah  kegiatan  yang  tidak dilaksanakan  karena  dana  lambat  dicairkan  (Herawati,  2014;  Salle,  2019).  Di  akhir  tahun kegiatan bertumpuk karena masalah proses pencairan dana lambat diproses. Bantuan social yang mendesak diberikan dalam masa bencana berulang terkendala karena pencairan dana. Pencairan dana merupakan proses atau tahapan yang dilaksanakan untuk mencairkan dana dari kas daerah (KASDA) yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Hayadi (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan proses  pencairan  dana  melalui  tahapan:  pembuatan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan yang penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan tersebut selanjutnya dikirim ke bank untuk mencairkan dana, yang diterima bendahara pengeluaran. Selanjutnya bendahara pengeluaran akan mengeluarkan dana dan diberikan kepada pelaskana kegiatan.
Sejak penerbitan SPP perlu waktu sekitar seminggu untuk pencairan dana. Perlu waktu dua hari  kerja  untuk  penerbitan  SPM,  yaitu  sejak  pejabat  yang  berwenang  menerima  dokumen SPP.  Lagi  dibutuhkan  waktu  dua  hari  kerja  untuk  penerbitan  SP2D  sejak  diterimanya dokumen  SPM.  Berdasarkan  perhitungan  waktu  ini,  diperlukan  maksimal  enam  hari  kerja untuk penerbitan SP2D – yaitu sejak penerbitan SPP. Namun dalam kenyataan, yang terjadi di  lapangan  ialah  waktu  penerbitan  SP2D  ini  sering  mengalami  keterlambatan –  dari  sisi waktu dapat dinilai tidak efektif.
Ada  tiga  factor  yang  diduga  berpengaruh  terhadap  efektifitas  pencairan  dana – penerbitan  SP2D.  Ketiga  factor  ini  adalah  pengawasan,  Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan  kualitas  SDM.  Faktor  pengawasan,  khususnya  pengawasan  dari  pimpinan kepada seorang bendahara pengeluaran sangat penting untuk menjaga efektifitas pencairan dana  (Akhmad,  Mustanir,  dan  Ramadhan,  2017;  Hanafiah,  Abdullah,  dan  Saputra,  2016). Pimpinan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  kurang  memperhatikan  pengawasan terdahap  bendahara  berakibat  pada  penyalahgunaan  dana  sehingga  bendahara  harus menanggung  kerugian  (Blegur,  2017,  Parera,  2019).  Studi  pentingnya  SOP  dalam meningkatkan  penerbitan  SP2D  telah  diteliti.  Studi  telah  dilakukan  oleh Haris  (2015)  dalam pencairan dana APBN.  Studi yang lain oleh Daga dan Renaldy (2019). Peran SDM seperti pendidikan  dan  pelatihan  juga  membentuk  kapasitas  bendahara  pengeluaran  dalam mengefektifkan pencairan dana (Kapoh, Karamoy, & Sabijono, 2015).
Berdasarkan  fenomena –  keterlambatan  pencairan  dana  yang  berulang,  serta  hasil penelitian  sebelumnya  peneliti  bermasud  mencari  penjelasan  empiris  tentang  faktor penyebab  kurang  efektifnya  proses  penerbitan  SP2D  di  pemerintah  daerah –  dengan menggunakan  kasus  nyata  di  Provinsi  Papua  Barat.  Fokus  studi  mengkaji  pengaruh  factor pengawasan, SOP dan kualitas SDM terhadap efektivitas pencairan dana.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## New Public Management
New  Public  Management  (NPM)  merupakan  konsep  penting  dalam  reformasi  sektor publik.  Konsep  NPM  berkaitan  erat  dengan  permasalahan  manajemen  kinerja  seperti  yang banyak terjadi di pemerintah daerah. Salah satu masalah manajemen kinerja yang menjadi perhatian  dalam  penelitian  ini  pengukuran  kinerja.  Gerakan  NPM  pada  awalnya  terjadi  di negara-negara  maju  di  Eropa,  akan  tetapi  pada  perkembangannya  konsep  NPM  menjadi suatu  gerakan  global,  sehingga  negara-negara  berkembang  pun  menggunakannya  dalam pemerintahan – pusat dan daerah.
New  Public  Management  tidak  selalu  dipahami  sama  oleh  semua  orang.  Bagi beberapa  peneliti,  NPM  diartikan  sebagai  suatu  system  manajemen  dengan  sejumlah perangkat  manajemen  baru  seperti controlling,  benchmarking dan lean  management .
Pengertian  lain  NPM  dimaknai  sebagai  privatisasi  atau  implementasi  prinsip  business  yang rasional  dalam  aktivitas  dan  operasional  pemerintah.  Sebagian  lagi  penulis  mengartikan NPM sebagai perangkat baru pengendalian pemerintah dalam membangun persaingan dan deregulasi untuk penyediaan layanan kepada warga.
Menurut Hood (1991) ada 7 karakteristik New Public Management, yaitu:
1. Hands-on  professional  management. Pelaksanaan  tugas  manajemen  pemerintahaan diserahkan kepada manajer professional.
2. Explicit  standards  and  measures  of  performance. Adanya  standar  dan  ukuran  kinerja yang jelas.
3. Greater emphasis on out put controls. Lebih ditekankan pada control hasil/keluaran.
4. A  shift  to  desegregations  of  units  in  the  public  sector. Pembagian  tugas  ke  dalam  unit- unit yang dibawah.
5. A  shift  to  greater  competition  in  the  public  sector. Ditumbuhkannya  persaingan  ditubuh sektor publik.
6. A  stress  on  private  sectore  styles  of  management  practice. Lebih  menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat.
7. A  stress  on  greater  discipline  and  parsimony  in  resource  use. Lebih  menekankan  pada kedisiplinan  yang  tinggi  dan  tidak  boros  dalam  menggunakan  berbagai  sumber.  Sektor publik seyogjanya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas ( to do more with less ).
Tujuan  NPM  adalah  untuk  merubah  administrasi  publik  sedemikian  rupa  sehingga, kalaupun  belum  bisa  menjadi  perusahaan,  ia  bisa  lebih  bersifat  seperti  perusahaan. Administrasi  publik  sebagai  penyedia  jasa  bagi  warga  harus  sadar  akan  tugasnya  untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada  laba.  Padahal  ini  wajib  bagi  sebuah  perusahaan  kalau  ia  ingin  tetap  bertahan  dalam pasar yang penuh persaingan.

## Efektifitas prosedur sistem keuangan
Prosedur dalam sistem keuangan daerah merupakan langkah-langkah atau tahapan pengerjaan  aktivitas  keuangan  yang  bertujuan  untuk  menjaga  efektiftas  dan  efisiensi aktivitas.  Menurut  Mulyadi  (2008)  Prosedur  dalam  suatu  kegiatan  melibatkan  beberapa orang,  dalam  satu  departemen  yang  sama  atau berbeda,  yang  megerjakan  bagian tertentu dari  total  kegiatan.  Pemisahan  bagian  kegiatan  untuk  dikerjakan  terpisah  oleh  beberapa orang  merupakan  mekanisme  pengendalian  yang  penting,  namun  dalam  pelaksanaannya dapat menjadi sumber masalah bila kurang pengawasan dari pimpinan, kurang pemahaman terhadap  SOP,  atau  rendahnya  kualitas  atau  kompetensi  SDM  pelaksana.  Susanto  (2007) Susanto  menyatakan  bahwa  Prosedur  adalah  rangkaian  aktivitas  atau  kegiatan  yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.  Dari pengertian prosedur  diatas, maka dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  prosedur  adalah  suatu  urutan  tugas  dan  pekerjaan yang  saling  berhubungan  dan  dikerjakan  berulang  dalam  rangka  pencapaian  tujuan kegiatan.
Menurut  Ratminto  dan  winarsih    (2005)  efektivitas  didasari  atas  tujuan  yang  ingin dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Kecepatan pelayanan juga merupakan ukuran  penting,  oleh  sebab  itu  target  waktu  layanan  harus  ditetapkan  pemberi  layanan.
Suatu  kegiatan  dinyatakan  efektif  bila  ukuran  telah  direalisir,  yaitu    sasaran  atau  tujuan kegiatan Sedarmayanti (2012).
Efektivitas  kerja  organisasi  sangat  tergantung  dari  efektivitas  kerja  dari  orang-orang yang      bekerja      didalamnya.      Ada      beberapa      kriteria      yang      dapat  digunakan  untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi  yang memberikan pelayanan Siagian (1987) yaitu: faktor waktu atau ketepatan waktu dalam layanan (2) faktor kecermatan yaitu ketelitian dan minimnya  kesalahan  dalam  layanan,  dan  (3)  faktor  keterbukaan  atau  kejelasan  informasi seperti persyaratan dan tahapan layanan.
Martani dan Lubis (1987) menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :
1.  Pendekatan  sasaran.  Pendekatan  ini    memusatkan  perhatiannnya  dalam    mengukur efektivitas  pada  aspek  output,  yaitu  dengan  mengukur  keberhasilan  organisasi  publik dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Beberapa sasaran yang dianggap penting  dalam  kinerja  suatu  organisasi  adalah  efektivitas,  efisiensi,  produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.
2.  Pendekatan sumber. Pendekatan   ini   mengukur   efektivitas   dari   sisi   input,    yaitu dengan  mengukur  keberhasilan  organisasi  publik  dalam  mendapatkan  sumber-  sumber yang dibutuhkan. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah kemampuan memanfaatkan  lingkungan,  menginterpretasikan  lingkungan,  kemampuan  memelihara kegiatan  organisasi  dan  kemampuan  untuk  bereaksi  serta  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan.
3.  Pendekatan proses. Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses  internal  atau  mekanisme  organisasi.  Indikator  yang  digunakan  adalah  prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.
Dari  ketiga  pendekatan  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa  efektivitas  organisasi merupakan  suatu  konsep  yang  mampu  memberikan  gambaran  tentang  keberhasilan  suatu organisasi  dalam  mencapai  sasarannya.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan
pendekatan proses untuk mengukur efektivitas pelayanan penerbitan SP2D Pemda Provinsi Papua Barat.

## Prosedur penerbitan SP2D
Prosedur  penerbitan  SP2D  menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor PER- 41/ PB/2011 yaitu:
1. Satker  mengajukan  pendaftaran    supplier/kontrak    sebagai    data  awal    yang  akan digunakan  sebagai  pelengkap  dokumen  dalam  mengajukan  Surat  Perintah  Membayar (SPM).
2. Petugas  (loket)  menerima  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  diajukan  oleh  para Satuan Kerja (Satker).
3. Petugas  melakukan  konversi  atas  SPM  yang  diajukan  oleh  satker  sebelum  masuk  ke aplikasi SPAN.
4. Melakukan    pengujian    atas    kebenaran    dan    kelengkapan    dokumen    oleh  petugas konversi,  serta  melakukan  pengecekan  atas  ketersediaan  dana.  Apabila  ternyata  SPM yang diajukan  lebih  dari  Rp  500.000.000  hingga tidak terbatas, maka SPM tersebut harus  diajukan  kembali  5  hari  setelah  pengajuan  SPM  yang  pertama,  karena  untuk memastikan ketersediaan dana oleh Pusat.
5. Setelah    petugas    melakukan    konversi,    maka    SPM    segera    diteruskan    ke  petugas validasi   (validator)   sebagai   Front   Office   (FO)   yang   sudah terhubung oleh SPAN untuk dilakukan pemilihan Bank Operasional sesuai yang tertera pada SPM.
6. Dari FO kemudian diteruskan ke fungsi Middle Office (MO) atau petugas approver  untuk dilakukan    pengecekan    ulang    atas    dokumen.    Jika    sudah  sesuai  maka  akan disetujui/dilakukan approved.
7. Kemudian    dilanjutkan    ke    fungsi    Back    Office    (BO)    yaitu    Kepala    Seksi  Pencairan
Dana untuk menyetujui atau menolak SPM dari satker.
8. Setelah  ada  persetujuan  maka  akan  dikembalikan  ke  MO  untuk  dilakukan  pencetakan
SPPT  (Surat  Perintah  Pembayaran  Tagihan)  rangkap  2.  Namun  jika    terdapat
penolakan,  SPM  akan  dikembalikan  kepada  satker  paling lambat 1 hari setelah SPM diajukan.
9. Lembar  1  SPPT  rangkap  2  yang  telah  dicetak,  disematkan  menjadi  satu  beserta dokumen SPM sedangkan lembar 2 dicatat dan diteruskan ke Seksi Bank.
10. Setelah  SPPT  diterima  oleh  Seksi  Bank,  maka  akan  segera  di  approved  oleh  Kepala Seksi Bank dan dibubuhi stempel untuk dlakukan penerbitan SP2D.
11. Setelah  diterbitkan  SP2D,  maka  SP2D  tersebut  dikirim ke  Bank  Operasional  (BO)  yang ditunjuk oleh Pusat untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Satker yang dituju.

## Kerangka Pikir
Pada  dasarnya  setiap  bidang  pekerjaan  diperlukan  sebuah  pengawasan  untuk penyelesaian  suatu  pekerjaan.  Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  beberapa  indikator  yaitu  prosedur,  standar,  ketelitian,  pengukuran pekerjaan, dan perbaikan.
Dari  fungsi  pengawasan  tersebut,  manusia  memegang  peranan  penting  sebagai kunci keberhasilan di setiap bidang pembangunan daerah. Peran manusia atau sumber daya manusia menjadi penting sebab kunci keberhasilan organisasi berada di bawah kendalinya. Pada  sisi  individu,  Tingkat  pemahaman  manusia  ini  juga  tergantung  dari  kualitas  manusia tersebut.  Ukuran  dari  kualitas  individu,  dapat  dilihat  pada  tingkat  pendidikan,  pengalaman kerja  dan  pelatihan.  Selanjutnya,  setelah  dari  fungsi  pengawasan,  hal  yang  paling  penting adalah individu bekerja secara efektif.
Pada  penelitian  ini,  efektivitas  yang  digunakan  adalah  dengan  pendekatan  proses. Pendekatan  proses  dapat  dijadikan  tolak  ukur  dengan  indikator  yaitu  prosedur  kerja, Semangat  kerjasama  dan  loyalitas  kelompok  kerja,  sarana  dan  prasarana,  kecermatan. Untuk  menentukan  keberhasilan  dan  keefektifan  manusia  dalam  bekerja,  menusia membutuhkan standar operasional prosedur yang harus di pahaminya.
Standar operasional peosedur dalam penelitian ini adalah terpenuhinya aspek-aspek dalam manual prosedur dan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Indikator
dalam  standar  operasional  prosedur  ini  adalah  cara  melakukan  pekerjaan,  waktu pelaksanaan,  pemahaman  pegawai  tentang  system  kerja  dan  aktor  yang  berperan  dalam kegiatan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dibuat  kerangka  pikir  seperti  di  gambar bawah ini.

## Gambar 1 Kerangka Pikir
Keterangan:
: Berpengaruh secara simultan : Berpengaruh secara parsial

## Hipotesa penelitian
Berdasarkan pendapat Koontz dan Cyril O’Donnel yang dikutip dalam Hasibuan (2014) salah satu  prinsip  pengawasan  adalah  pengawasan  harus  ditunjukan ke  arah tercapainya  tujuan, yaitu  dengan  mengadakan  perbaikan  (koreksi)  untuk  menghindari  penyimpangan- penyimpangan  atau  deviasi  perencanaan.    Dengan  demikian  dapat  diajukan  hipotesa sebagai berikut:
H1 : Pengawasan  berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas
SOP  atau  standar  operasional  prosedur  adalah  dokumen  yang  berisi  serangkaian  instruksi tertulis  yang  dibakukan  mengenai  berbagai  proses  penyelenggaraan  administrasi

## STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SUMBER DAYA
MANUSIA
EFEKTIVITAS PENGAWASAN
perkantoran  yang  berisi  cara  melakukan  pekerjaan,  waktu  pelaksanaan,  tempat penyelenggaraan  dan  aktor  yang  berperan  dalam  kegiatan  Insani  (2010). Berangkat  dari permasalahan  dan  tujuan  penelitian  serta  ditinjau  dari  landasan  teori,  maka  diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:
H2 : Standar Operasional Prosedur berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas
Nawawi  (2005)  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  mendayagunakan  manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar otensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi
H3 : Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas
Untuk  menjawab  hipotesis  ke  empat,  berdasarkan  pendapat  para  ahli  di  atas  dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu Kusumaningsih (2016) dan Bustan (2007), maka dapat dibuat hipotesis keempat sebagai berikut.
H4 : Pengawasan, Standar Operasional Prosedur dan Sumber  Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berlokasi  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Barat  dan  unit analisisnya  pada  masing-masing  bendahara  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  di Lingkungan Pemda Provinsi Papua Barat. Lama Penelitian dilakukan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penyebaran kuesioner  dan wawancara langsung  dengan  responden.    Kuesioner  yang digunakan  untuk  pengumpulan  data  dengan menggunakan  skala  Likert.  Menurut  Hasan    (2002),  Variabel    penelitian    yang    diukur dengan  skala  Likert  ini,  dijabarkan menjadi dalam  indikator   variabel   yang   kemudian dijadikan   sebagai   titik   tolak penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau  pertanyaan.  Jawaban  setiap  item  instrumen  ini  memiliki  gradasi  dari  tertinggi  (  sangat
positif  )  sampai  pada  terendah  (sangat  negatif).  Untuk  keperluan  analisis  secara  kuantitatif maka jawaban-jawaban tersebut diberi skor :
 Jawaban sangat memuaskan diberi bobot 4
 Jawaban memuaskan diberi bobot 3,
 Jawaban kurang memuaskan diberi bobot 2,
 Jawaban tidak memuaskan diberi bobot 1,
Pada  penelitian  ini  peneliti  menghilangkan  jawaban  netral  untuk  mengantisipasi kecenderungan responden menjawab pada opsi netral. Hal ini akan berdampak bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang digali dari setiap jawaban responden.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  dan  Para Bendahara  di  lingkungan  OPD  Pemda  Provinsi  Papua  Barat  dan  objek  penelitian  adalah penerbitan SP2D.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode Nonprobability  sampling dengan  teknik sampling  jenuh,  yaitu  pengambilan  semua  anggota  dari  populasi  yang  dilakukan  untuk dijadikan  sampel.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  84  responden  pada OPD/SKPD  Pemda  Provinsi  Papua  Barat  sehingga  yang  dijadikan  sampel  semua  anggota populasi yaitu 84 responden.
Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  seperti      laporan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif    kuantitatif  yang  dilakukan  untuk menggambarkan  permasalahan  yang diteliti serta mengintegrasikan data yang ada secara objektif.    Untuk  memperkuat  dan  memperdalam  hasil  yang  diperoleh  dari  angket  tersebut.
Jawaban responden tersebut disajikan dalam   bentuk   tabel   tunggal   melalui   perhitungan distribusi   frekuensi   dan presentase.
Analisis  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi linear  beganda.  Regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan antara  variabel  atau  lebih  juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen
dengan  variabel  independen  Ghozali  (2006).    Persamaan  regresi  linear  berganda  yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3x3+е
Dimana :
Y = Variabel Efektifitas
α
= Konstanta β1 = Koefisien dari variabel Pengawasan
β2 = Koefisien dari variabel SOP
β3 = Koefisien dari variabel Sumber Daya Manusia X1 = Variabel Pengawasan X2 = Variabel SOP X3 = Variabel Sumber Daya Manusia е = Standar Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah(orang) Persentase Pasca Sarjana 15 17.86 Sarjana (S1) 50 59.52 Sarjana Muda(D1/D2/D3) 8 9.52 SMA dan Sederajat 11 13.10
Pada  tabel  1  di  atas  menjelaskan  bahwa  jumlah  responden  yang  berpendidikan pasca sarjana sebanyak 15 orang dengan persentase 17,86%, sedangkan sarjana berjumlah 50  orang  atau  sebesar 59,52%  dan  sarjana  muda  sebanyak  8  orang  atau  9,52%  dan  SMA sederajat berjumlah 11 orang atau 13,10%. Jika membaca karakteristik responden tersebut, maka  secara  kuantitas  dan  kualitas  menunjukkan  bahwa  tingkat  sumber  daya  manusia sudah  baik.  Namun,  mengingat  masih  ada  pegawai  yang  berpendidikan  SMA  sederajat, maka  perlu  menjadi  pehatian  masing-masing  organisasi  peangkat  daerah  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Lama  bekerja  merupakan  bagian  dari  suatu  karakteristik  responden  yang  penting. Dengan  diketahuinya  lama  bekerja,  akan  dapat  menentukan  kompetensi  dan  pengalaman dalam  menghadapi  permasalahan  dalam  pekerjaan.  Berikut  ini  adalah  sebaran  kuesioner berdasarkaan lamanya bekerja.
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja Uraian 1-4 tahun 5-10 tahun >10 tahun Jumlah 5 41 38 Persen (%) 5.95 48.81 45.24
Dari table 2 di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden telah bekerja antara 5-10  tahun  sebanyak  48,81%  dan  di  atas  10  tahun  sebanyak  45,24%,  sedangkan  yang bekerja  1-4  tahun  sebanyak  5,95%.  Berdasarkan  kriteria  tersebut,  Nampak  bahwa responden memiliki pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan.
Karakteristik responden berdasarkan usia secara umum dapat dilihat pada table 3 di bawah  ini.  Usia  menunjukkan  kematangan  dan  kedewasaaan  dalam  bekerja  dan  dalam menghadapi  permasalahan  dalam  pekerjaan.  Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  karakteristik responden berdasarkan usia dengan persentase.
Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah (orang) Persentase 20-30 tahun 4 4.76 31-40 tahun 47 55.95 41 - 50 tahun 24 28.57 >50 tahun 9 10.71
Berdasarkan  Tabel  3  diatas  dapat  dilihat  bahwa  umur  responden  mayoritas  pada rentang  31-40  tahunsebanyak  55,95%.  Kemudian  pada  rentang  41-50  tahun  sebanyak 28,57%. Di atas 50 tahun sebanyak 10,71 % dan terkahir rentang usia 20-30 tahun sebanyak 4,76 %. Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar responden memiliki usia yang produktif, karena pada usia dimana orang tersebut dianggap dapat menghasilkan sesuatu bagi tempat dimana orang tersebut akan bekerja.

## Analisis Data

## Variabel efektifitas pelayanan
Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan  kepada masyarakat  dilihat  dari  sisi  kesederhanaan  alur  pelayanan  serta  kejelasan    persyaratan pelayanan.  Prosedur  Pelayanan  tidak  hanya  dituntut  untuk  menciptakan  keteraturan    tetapi diutamakan  untuk  memberikan  kemudahan  dan  kejelasan  bagi  masyaraat  yang membutuhkan  pelayanan  yang  baik.  Menurut  Umar  (2000)  rentang  skala  berfungsi  untuk mengetahui pada rentang berapa nilai keputusan yang dihasilkan tersebut berada.
Untuk  menghitung  dan  memperoleh  kriteria  rentang  jawaban  responden  dilakukan dengan cara, nilai jawaban terkecil adalah 1(satu) dan jawaban tertinggi 4 (empat). Jawaban terendah  adalah  84  diperoleh  dari  1  x  84  responden,  dan  jawaban  tertinggi  adalah  336. Selanjutnya dilakukan penskalaan, dimana nilai tertinggi dikurangi nilai terndah dibagi empat kelas kriteria, sehingga diperoleh rentang kriteria adalah 63.
Berdasarkan jumlah jawaban responden sebanyak 84 orang, maka dapat ditentukan kriteria tingkat efektivitas pelayanan seperti terlihat pada table 4.7 di bawah ini.
Tabel 4 Frekuensi Kriteria Efektifitas Rentang Kriteria Kriteria Frekuensi (F) Persentase 84 – 147 STS 16 2.19 148 – 210 TS 158 21.67 212 - 273 S 287 39.37 276 – 336 SS 268 36.76 Jumlah 729 100
Dari  data  tabel  4  di  atas,  Nampak  bahwa  mayoritas  responden  menjawab  pada kategori setuju sebesar 39,37 % dan sangat setuju sebesar 36,76%. Untuk responden yang menyatakan  ketidak  setujuan  dengan  efektifitas  sebesar  2,19%  menjawab  sangat  tidak setuju dan sebesar 21,67% menjawab tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa efektifitas pelayanan  dengan  indicator  prosedur  pelayanan,  sarana  dan  prasarana  teknologi  yang digunakan  serta  tanggung  jawab  pegawai  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  sudah  berjalan
dengan baik. Namun perlu mendapat perhatian dari pimpinan organisasi perangkat daerah, bahwa masih terdapat responden yang menyatakan ketidaksetujuannya 23,86%.
Berdasarkan wawancara dengan responden pegawai yang menyatakan ketidaksetujuan tersebut menyatakan masih banyaknya petugas verifikator yang tidak beada di  tempat  pada  saat  di  butuhkan  dengan  berbagai  alasan  seperti  dinas  keluar  kota  dan kurang disiplinnya pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
Menurut  para  responden,  apabila  tidak  selalu  di  tempat  maka  jika  terjadi  kesalahan dokumen tidak langsung di kembalikan dan tidak dapat di konfirmasi ke yang bersangkutan. Selain itu, masih terdapat pegawai yang masih melakukan kesalahan atau kurang teliti dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat menghambat pencairan SP2D.

## Variabel pengawasan
Pengawasan  dibutuhkan  dalam  setiap  proses  dalam  tahapan-tahapan  dari penerimaan  berkas  sampai  dengan  out  put  yang  dihasilkan.  Pengawasan  yang  berjenjang, pemantauan oleh pimpinan, waktu penyelesaian berkas sampai dengan koreksi dan evaluasi yang dilakukan adalah indicator yang digunakan alam penelitian ini.
Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dari 6 pernyataan yang didapat melalui data yang dikumpulkan dari total 84 responden.
Tabel 5 Frekuensi Kriteria Pengawasan Rentang Kriteria Kriteria Frekuensi (F) Persentase 84 – 147 STS 17 3.48 148 – 210 TS 143 29.24 212 - 273 S 186 38.04 276 – 336 SS 143 29.24 Jumlah 489 100
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  menyatakan kesetujuannya  terhadap  pengawsan  yang  dilakukan.  Responden  yang  menyatakan  sangat tidak  setuju  sebesar  3,48  %,  responden  yang  menyatakan  tidak  setuju  sebesar  29,24%,
responden  yang  menyatakan  setuju  sebesar  38,04%  dan  yang  menyatakan  sangat  setuju sebesar 29,24%. Jika melihat table di atas, masih terdapatnya responden yang menyatakan ketidak  setujuannya,  hal  ini  menunjukkan  masih  ada  pengawasan  yang  belum  optimal dilakukan.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  responden  yang  menyatakan ketidaksetujuannya  adalah  masih  kurang  telitinya  pengawasa  dalam  meneliti  berkas  yang diajukan  dan  waktu  penyelesaian  pekerjaan  menjadi  terhambat.  Dari  beberapa  responden yang  dilakukan  wawancara  yang  menyatakan  ketidak  setujuan  tersebut  mengatakan evaluasi  terhadap  pekerjaan  jarang  dilakukan,  terutama  evaluasi  akhir  tahun  terhadap pekerjaan mereka.

## Variabel standar operasional prosedur
Pada  dasarnya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  dokumen  yang berkaitan  dengan  prosedur  yang  dilakukan  secara  kronologis  untuk  menyelesaikan  suatu pekerjaan. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dari 5 pernyataan yang didapat melalui data yang dikumpulkan dari total 84 responden
Tabel 6

## Frekuensi Kriteria SOP
Rentang Kriteria Kriteria Frekuensi (F) Persentase 84 – 147 STS 24 5.93 148 – 210 TS 103 25.43 212 - 273 S 150 37.04 276 – 336 SS 128 31.60 Jumlah 405 100
Dari  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pegawai  sudah  melaksanakan pekerjaan  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Responden  yang  menyatakan  keseujuannya bekerja  dengan  SOP  dengan  berpendapat  setuju  sebanyak  37  %,04  dan  sangat  setuju sebanyak  31,6  %.  Namun  masih  terdapat  reponden  yang  menyatakan  ketidak  setujuan
dalam  melaksanakan  pekerjaan  dengan  SOP  sebanyak  5,93%  menyatakan  sangat  tidak setuju  dan  25,43  %  menyatakan  tidak  setuju.  Berdasarkan  wawancara  terhadap  para rresponden tersebut, banyak responden yang merasa belum memahami system pekerjaan.
Selain itu, responden menyatakan bahwa dokumen sering tidak sesuai dengan SOP, dan  yang  paling  utama  adalah  menurut  responden  SOP  tidak  update  dengan  peraturan- peraturan  terbaru  termasuk  jenis-jenis  pembayaran  yang  ada.  Repsonden  pada  dasarnya menginginkan SOP dalam hal bekerja, namun responden menginginkan selalu di updatenya peratuan-perauran  terbaru  dan  menginginkan  satu  kesepahmn  dalam  teknis  pelaksanaan pekerjaan.

## Variabel sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  memiliki  peran  penting  dalam  setiap  organisasi.  Kemajuan suatu  organisasi  tergantung  dari  kualitas  sumber  daya  manusia  tersebut.  Ukuran  dari kualitas  individu,  dapat  dilihat  pada  tingkat  pendidikan,pengalaman  kerja  dan  pelatihan. Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dari 6 pernyataan yang didapat melalui data yang dikumpulkan dari total 84 responden.
Tabel 7 Frekuensi Kriteria Sumber Daya Manusia Rentang Kriteria Kriteria Frekuensi (F) Persentase 84 – 147 STS 28 5.73 148 – 210 TS 147 30.06 212 - 273 S 146 29.86 276 – 336 SS 168 34.36
Dari  data  di  atas  Nampak  bahwa  peran  sumber daya  manusia menjadi kunci  utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 34% dan  menyatakan  setuju  sebanyak  29,86  persen.  Namun  masih  ada  responden  yang menjawab  30,06%  tidak  setuju  dan  5,73  menyatakan  sangat  tidak  setuju.  Ketidak  setujuan yang  cukup  signifikan  tersebut  berdasarkn  pengamatan  dan  wawancara  peneliti,  masih terdapat  pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan  bidangnya  dalam  bekerja  sehingga  mereka
kurang  memahami  tugas  dan  fungsinya  dalam  penatausahaan  keuangan  daerah.  Kurang pahamnya pegawai disebabkan oleh kurangnya kompetensi yang dimiliki.
Para  pegawai  yang  menjadi  responden  menginginkan  pendidikan  dan  pelatihan sehingga  mereka  memiliki  kompetensi  dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Pendidikan  dan pelatihan  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  jika  ada  peraturan-peraturan  baru  dan system informasi yang berbeda atau berubah.

## Pengujian hipotesa penelitian
Linier Berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau  lebih  juga  menunjukan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan  variabel independen Ghozali (2006).
Tabel  8 Nilai Koefisien Hubungan Antar Variabel Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14.810 2.790 5.308 .000 PENGAWASA N .286 .138 .223 2.074 .041 SOP .314 .146 .236 2.157 .034 SDM .204 .098 .210 2.079 .041 a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS
Berdarkan Tabel 8 diatas, dapat diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut:
Efektivitas Pencairan Dana = 14,810 + 0,286 Pengawasan + 0,314 SOP + 0,204 SDM
Untuk  menguji  hipotesis  secara  simultan  dapat  dilihat  pada  nilai  F  dan  untuk  uji parsial  dilakukan  dengan  uji  t  atau  melihat  signifikansi  pada  kolom  koefisien.  Uji  t menunjukan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  penjelas/  independen  secara  individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).
a)  Jika t hitung > t tabel, atau nilai signifikan t < 0,05 maka H 0 tolak dan H a diterima.
b)  Jika t hitung < t tabel, atau nilai signifikan t > 0,05 maka H 0 diterima dan H a ditolak.
Dengan menggunakan kriteria ini dapat dijelaskan
H1 :   Pengawasan  berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas
Berdasarkan    nilai  cut  off  di  atas,  maka  berdasarkan  table  4.12,  hipotesa  pertama  dapat disimpulkan bahwa, pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pelayanan karena nilai signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05 (0,041<0,05).
H2: Standar Operasional Prosedur Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Efektifitas Dengan menggunakan nilai cutoff  sig >  0,05 maka menerima Ho dan menolak H1, dan jika sig  <  0,05  menolak  Ho  dan  menerima  H1.  Dengan  mengacu  nilai  cut  off  tersebut,  maka berdasarkan  table  4.12,  hipotesa  kedua  dapat  disimpulkan  bahwa  standar  opersional prosedur  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  efektivitas  pelayanan  dan  menerima  H2 karena nilai signifikansi 0,034 lebih kecil dari 0,05 (0,034<0,05).
H3 :   Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Efektifitas
Dengan menggunakan nilai cutoff  sig >  0,05 maka menerima Ho dan menolak H1, dan jika sig  <  0,05  menolak  Ho  dan  menerima  H1.  Dengan  mengacu  nilai  cut  off  tersebut,  maka berdasarkan  table  4.12,  hipotesa  ketiga  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  daya  manusia berpengaruh  secara  parsial  terhadap  efektivitas  pelayanan  menerima  H2  karena  nilai signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05 (0,041 <0,05)
H4 :   Pengawasan,  Standar  Operasional  Prosedur  Dan  Sumber  Daya  Manusia Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Efektifitas
Untuk  menguji  secara  simultan  Pengawasan,  Standar  Operasional  Prosedur  dan  Sumber Daya  Manusia  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  efektifitas  dapat  mengunakan  table 4.13 di bawah ini. Nilai cut  of jika nilai sig < 0,05 menerima h1, namun sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka menerima Ho.

## Pembahasan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis    bahwa  secara  parsial Pengawasan  berpengaruh  terhadap  efektifitas.  Selanjutnya  dilakukan  pengujian  hipotesis dan menganalisis bahwa pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas.
Telah  di  jelaskan  sebelumnya  pada  uji  hipotesis,  bahwa  pada  hipotesa  pertama pengawasan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  efektivitas  pelayanan.  Pengawasan berpengaruh  secara  parsial  terhadap  efektivitas  pelayanan  karena  nilai  signifikansi  0,041 lebih  kecil  dari  0,05  (0,041<0,05).  Nilai  signifikan  dibawah  0,05  menunjukkan  bahwa pengawasan  menjadi  hal  penting  dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  fungsi  pengawasan,  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  akan  memberikan dampak  pada  efektivitas  kerja  dan  pelayanan  kerja  dalam  penerbitan  SP2D  di  Lingkungan Bendahara  Pemda  Provinsi  Papua  Barat.  Dengan  adanya  pengawasan,  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kesalahan  atau  penyimpangan  dapat  segera  teratasi.  Hal  ini  sesuai dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Koontz  dan  Cyril  O’Donnel  yang  dikutip  dalam Hasibuan  (2014)  bahwa  salah  satu  prinsip  tujuan  dari  pengawasan  adalah  untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handoko (2013) yang menyatakan dengan adanya fungsi pengawasan dilakukan untuk pengukuran kerja dan evaluasi kerja.
Pengawasan  yang  baik  pada  tiap-tiap  jenjang  pekerjaan  dari  penerimaan  berkas sampai  dengan  diterbikannya  SP2D  oleh  pimpinan  di  masing-masing  organisasi  perangkat daerah  di  Provinsi  Papua  Barat  telah  di  laksanakan  dengan  baik.  Pengawasan  berjenjang yang dimaksud adalah pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian,  penilaian resiko, kegiatan pengendalian.
Pengendalian  berkaitan  dengan  orang,  moralitas,  integritas,  kejujuran  dan kompetensi. Demikian dengan dokumen-dokumen yang digunakan dikelola oleh pihak-pihak terkait  sesuai  fungsinya  seperti  pada  dokumen  SPD  dimana  Kuasa  BUD  menyiapkan rancangan SPD kemudian menyerahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan ditandatangani. Kuasa  BUD  merupakan  pihak-pihak  yang  memiliki  integritas  dan  kompetensi  dalam pengelolaan  dokumen.  Pada  dokumen  SPP  disiapkan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  untuk kemudian  diserahkan  kepada  PPK-SKPD.  PPK-SKPD  membuat  rancangan  SPM  setelah
dokumen  SPP  dinyatakan  lengkap  dan  menyerahkannya  kepada  Kuasa  BUD  untuk kemudian meneliti dokumen SPM. Apabila dokumen SPM dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
Pengawasan  selanjutnya  sebelum  SPD  diterbitkan  dilakukan  pengecekan  DPA- SKPD  yang  dilakukan  oleh  Kuasa  BUD  yang  disesuaikan  juga  dengan  anggaran  kas  yang ada.  Selanjutnya  pada  dokumen  SPP  dilakukan  pengecekan  oleh  PPK-SKPD  terhadap dokumen  SPP  beserta  lampirannya  menurut  jenis  dan  fungsinya.  Selanjutnya  untuk dokumen  SPM  di  lakukan  pengecekan  oleh  Kuasa  BUD  yaitu  dengan  melihat  kesesuaian batasan  jumlah  berdasarkan  DPA-SKPD.  Apabila  telah  dinyatakan  lengkap  maka  Kuasa BUD membuat rancangan SP2D.
Selanjutnya  tahapan  pengawasan  dapat  berupa  kegiatan  pengendalian.  Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan  kebijakan  dan  prosedur  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  mengatasi  resiko telah  dilaksanakan  secara  efektif.  Dokumen-dokumen  yang  digunakan  seperti  pada dokumen  SPD  harus  melihat  DPA-SKPD  dan  anggaran  kas  yang  tersedia,  biasanya penerbitan  SPD  dibawah  tangal  10  dan  dari  hasil  penelitian  SPD  yang  diajukan  kadang untuk  dikoreksi  karena  dokumen  yang  diajukan  lengkap.  Selanjutya  untuk  pengajuan dokumen  SPP  oleh  bendahara  pengeluaran  dilakukan  setelah  SPD  diterima.  Bendahara pengeluaran  langsung  membuat  SPP  setelah  SPD  diterima  dan  langsung  diserahkan kepada  PPK-SKPD  untuk  diperiksa.  Bila  SPP  yang  diajukan  telah  lengkap  SPP  langsung ditandatangani  dan  dalam  seharipun  proses  penerbitannya  langsung  selesai  dan  hal  yang sama juga diterapkan pada dokumen SPM.
Namun  di  beberapa  organisasi  perangkat  daerah  di  Provinsi  Papua  Barat  masih terjadi keterlambatan dan belum berjalan efektif meskipun pengawasan telah dilakukan.
Faktor-faktor keterlambatan tersebut berupa :
1.  Penginputan  SPM  yang sudah  berupa  SPM fisik  yang  diserahkan ke  BPKAD  belum dilakukan penginputan menjadi SP2D pada waktu penyerahan SPM.
2.  Pengantaran SP2D ke Bank untuk dilakukan pembukuan masih lambat.
3.  Verifikator tidak berada di tempat juga merupakan kendala sehingga proses verifikasi terhambat dan masih harus menunggu verifikator menyelesaikannya.
Untuk membahas tujuan penelitian kedua, yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Standard  Operasional  Prosedur  secara  parsial  terhadap  efektivitas  perlu  dijelaskan  fungsi dari  SOP.  SOP  adalah  tata  cara  atau  prosedur  yang  harus  ditaati  oleh  pegawai  dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan teknis atau non teknis segera dapat  diatasi.  Tata  cara  tersebut  berdasarkan  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  adalah sebagai berikut:
Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  bertanggung  jawab  dalam  pembuatan  SP2D- UP/GU/TU/LS.  bendahara  pengeluaran  SKPD    hanya  bertugas  melengkapi  dokumen- dokumen untuk pencairan dana. Bendahara pengeluaran hanya berperan untuk mencairkan SP2D  di  bank,  namun  segala  aktivitas  pengeluaran  kas  dicatat  kedalam  Buku  Kas  Umum Pengeluaran,  Buku  pembantu  simpanan  bank,  Buku  pembantu  pajak  Sehingga  prosedur setelah dikeluarkannya SP2D di tangan bendahara pengeluaran. Hal ini jika ditinjau menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, terdapat hal-hal yang sesuai sebagai berikut :
1. Setelah  diterbitkan  SPM  oleh  PPK-SKPD  dan  telah  ditandatangani  oleh  pengguna anggaran,  bendahara    pengeluaran    selanjutnya    menyerahkan    SPM    kepada Kuasa    BUD    untuk  diterbitkan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D).  Prosedur penerbitan  SP2D  pada  organisasi  perangkat  daerah  menyesuaikan  dengan  peraturan pemerintah.
2. Kuasa  BUD  meneliti  kelengkapan  dokumen  SPM  yang  dilampirkan  sekaligus  dengan SPD, SPP dan dokumen atau   bukti   pengeluaran   kas   lainnya.   Prosedur penerbitan SP2D harus sesuai dengan Permendagri No.  59 Tahun 2007 pada Pasal 216.
3. Kuasa  BUD  kemudian  menerbitkan  SP2D  yang  telah  ditandatangani  oleh  PPKD paling lambat 2 hari. Prosedur penerbitan SP2D telah sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 pada Pasal 217 ayat (1).
4. Apabila  SPM  tidak  lengkap  dikembalikan  pada  bendahara  pengeluaran  untuk dilengkapi paling lama 1 hari sejak pengajuan SPM dilakukan.
5. Apabila SP2D dalam bentuk UP/GU/TU maka diserahkan pengguna anggaran, apabila SP2D-LS  maka  Kuasa  BUD  menyerahkannya  langsung  kepada  pihak  ketiga
Berdasarkan  pengamatan  dan  observasi  di  lapangan,secara  umum  permasalahan- permasalahan  teknis  masih  bisa  di  atasi  meski  berpengaruh  terhadap  terlambatnya pembayaran  SP2D.  Proses  keterlambatan  tersebut  dimulai  sejak  masuknya  tagihan, bendahara  pengeluaran  semsestinya  membuat  SPP  paling  lambat  sehari  sejak  tagihan diterima namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tagihan dibuat lebih dari satu hari. Hal itu  disebabkan  banyak  tagihan  yang  masuk  bersamaan  pada  hari  itu,sehingga  terjadi keterlambatan  pembuatan  SPP.  Kemudian  PPK  terlambat  memeriksa  SPP  karena melakukan  perjalanan  dinas.  Semestinya  SPP  diperiksa  paling  lambat  1  hari  sejak  berkas SPP  diterima,tapi  pada  kenyataannya  PPK  memeriksa  lebih  dari  satu  hari.  Hal  lain  yang perlu  mendapat  perhatian  adalah  penerbitan  SPM.  Sesuai  ketentuan  proses  penerbitan SP2D  paling  lambat  2  hari  sejak  diterimanya  dokumen  SPM.  Dan  pada  kenyataannya Kuasa BUD baru bisa menerbitkan SP2D lebih dari dua hari.
Untuk  mengantisipasi  permasalahan  yang  berulang,  pimpinan  organisasi  perangkat daerah harus melaksanakan SOP dan guna mereduksi kesalahan-kesalahan teknis dan non teknis tersebut. Kesalahan-kesalahan non teknis tersebut pada dasarnya dapat diminimalkan dengan  melaksanakan  SOP.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  para  pegawai menginginkan  penggunaan  SOP  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  untuk  mencapai  target.  Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hartatik (2014):
Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa,  pemahaman  dalam  pelaksanaan  SOP  juga perlu  mendapat  perhatian  dari  para  pimpinan  satuan  kerja.  Peneliti  menemukan  bahwa masih  terdapat  para  pegawai  yang  belum  memahami  system  kerja  dalam  pekerjaan  rutin. Selain  itu,  responden  menyatakan  bahwa  dokumen  yang  diserahkan  sering  tidak  sesuai dengan SOP, dan yang paling utama adalah menurut responden SOP tidak diupdate dengan peraturan-peraturan  terbaru  termasuk  jenis-jenis  pembayaran  yang  ada.  Untuk  itu,  para
unsur  pimpinan  diharapkan  selalu  mengupdate  informasi-informasi  terbaru  jika  ada perubahan peraturan.
Untuk  tujuan  ketiga  yaitu  menguji  dan  menganalisis  kualitas  sumber  daya  manusia, hasil penelitian pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas pelayanan berpengaruh signifikan.  Penggunaan  teknologi,  pelatihan  kepada  para  bendahara  pada  penggunaan system  dan  informasi-informasi  terbaru  harus  selalu  di  update  oleh  pimpinan  satuan  kerja. Namun  yang  perlu  mendapat  perhatian,  masih  terdpatnya  responden  yang  belum  memiliki kompetensi  di  bidang  ini  karena  belum  mendapatkan  pelatihan  penggunaan  system  dan teknologi yang digunakan. Mereka menginginkan pendidikan dan pelatihan sehingga mereka memiliki  kompetensi  dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Pada  dasarnya  para  responden  ini menyadari bahwa peningkatan kualitas dengan pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kompetensi mereka.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan peneliti sebelumnya yaitu Bustan (2007) yang menyatakan  sumberdaya    manusia  yang  mengikuti  diklat,  dan  sarana  komputer berpengaruh  positif  dan  signifikan    terhadap    keterlambatan    penerbitan    surat    perintah pencairan  dana.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Kusumaningsih  (2016)  yang menyatakan  Kualitas  Sumber  daya  Manusia  dan  teknologi  berpengaruh  terhadap  kualitas SP2D.
Prinsipnya para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan harus memiliki kompetensi di  bidangnya.  Kompetensi  di  bidangnya  in  dapat  dilihat  pada  pengalaman  kerja  yang  rata- rata  pegawai  telah  cukup  lama  di  atas  5  tahun  di  bidang  yang  sama.  Salah  satu  yang menjadi  hal  positif  dalam  peningkatan  sumber  daya  manusia,  saat  ini  para  pegawai  yang menangani  penerbitan  SP2D  mayoritas  berpendidikan  diploma  sampai  dengan  pasca sarjana. Tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang bepengaruh tehadap efektifitas ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukanan  oleh  Widodo  dalam  Arfianti  (2011)).  Dengan meningkatnya  tingkat  pendidikan  dan  pelatihan  yang  ada,  diharapkan  efektivitas  pelayanan dalam  penerbitan  SP2D  oleh  bendahara  umum  daerah    dapat  berjalan  sesuai  dengan
peraturan yang telah ditetapkan yaitu minimal 1 (satu ) hari kerja dan maksimal 2 (dua) hari kerja.
Secara  simultan  variabel  pengawasan,  standar  operasional  prosedur  dan  sumber daya  manusia  secara  positif  mempengaruhi  efektifitas  penciran  dana  tetapi  masih  cukup kecil yaitu 23%. Masih banyak factor yang dimungkinkan untuk diteliti dibandingkan dengan model  yang  diteliti  saat  ini.  Faktor  jumlah  SDM,  jumlah  sarana  prasarana  serta  komitmen pada organisasi perangkat daerah masih perlu dibuktikan melalui penelitian lanjutan.
Secara  simultan  dapat  diketahui  unsur  yang  paling  dominan  dalam  pelaksanaan pekerjaan  mempengaruhi  efektivitas  pencairan  dana.    Lebih  dominannya  standard operasional  prosedur  dalam  mempengaruhi  efektivitas  menunjukkan  bahwa  dalam  proses pelaksanaan pekerjaan para pegawai dan seluruh unsur dalam organisasi perangkat daerah harus  mengikuti  standard  operasional  prosedur  yang  dijalankan.  Meskipun  berdasarkan wawancara  masih  belum  dilaksanakan  secara  optimal,  namun  mayoritas  organisasi perangkat daerah telah melaksanakan standard operasional prosedur.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengawasan  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pelayanan.
Pengawasan  dapat  berupa  pengendalian  berkaitan  dengan  orang,  moralitas,  integritas, kejujuran  dan  kompetensi  dan  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  resiko  serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Untuk beberapa organisasi perangkat daerah  masih  terdapat  keterlambatan  pencairan  karena  beberapa  alasan  seperti verifikator tidak di tempat, dan pengantaran SP2D masih lambat.
2. SOP  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  efektivitas.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  standar  operasional  prosedur  sudah  dilaksanakan  namun  belum  optimal  di beberapa  organisasi  perangkat  daerah  karena  masih  terdapat  kesalahan  dari  saat dokumen diterima sampai dengan pencairan dana.
3. Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas pencairan dana.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan secara kualitas para bendahara sudah baik.
4. Secara  simultan  Pengawasan,  Standard  Operasional  Prosedur  dan  Sumber  daya manusia  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencairan  dana,  namun  pengaruh  ini  meski signifikan  masih  terlalu  kecil  untuk  itu  perlu  dikaji  dan  diteliti  lebih  lanjut  variabel  lain diluar dari model yang diteliti saat ini
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran-aran sebagai berikut:
1. Pengendalian  dalam  prosedur  pencairan  dana  hendaknya  ditingkatkan  atau  lebih dioptimalkan lagi.
2. Setiap pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan dan pimpinan harus selalu mengupdate setiap informasi bila terdapat perubahan.
3. Pimpinan  pada  masing-masing  satuan  kerja  hendaknya  mempertahankan  dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai.
4. Untuk  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  meneliti  faktor  jumlah  SDM,  jumlah  sarana prasarana serta komitmen pada organisasi perangkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  I.,  Mustanir,  A.,  &  Ramadhan,  M.  R.  (2017).  Pengaruh  Pemanfaatan  Tekhnologi Informasi  Dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Kabupaten Enrekang. SOSIAL POLITIK & EKONOMI .
Arfianti.  (2011).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Batang). Universitas Diponegoro.
Blegur, R., Irianto, G., & Rosidi, R. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dari Perspektif Teori Edwards III (Kasus pada Kabupaten X di NTT). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 3 (1), 62 –69.
Bustan.  (2007).  Konsentrasi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Perencanaan  Sumber Daya  Manusia,  Evaluasi  Kerja,  Budaya  Organisasi).  Program  Pascasarjana  STIE Mahardhika Surabaya –Cetakan Pertama, April 2007 ….
Daga,  R.,  &  Renaldy,  R.  (2019).  Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  retur  surat  perintah pencairan  dana  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara
Makassar I). Jurnal Mirai Management , 4 (2), 243 –262.
Ghozali, I. (2 006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 :Update PLS Regresi. Semarang . https://doi.org/10.2307/1579941
Hanafiah,  R.  R.,  Abdullah,  S.  A.  S.,  &  Saputra,  M.  (2016).  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi,  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Pengawasan  Intern  terhadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Di  SKPK  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara). Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 5 (4).
Handoko, T. A. (2013). Manajemen sumber daya manusia . Grasindo.
Haris,  A.  (2015).  Efektivitas  Pencairan  Dana  APBN  Dengan  Penerapan  Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN). Universitas Gadjah Mada.
Hartatik, I. P. (2014). Buku Praktis Mengembangkan SDM . Yogyakarta: Laksana.
Hasan. (2002). Analisis validitas dan reliabilitas dengan skala likert terhadap pengembangan si/ti  dalam  penentuan  pengambilan  keputusan  penerapan  strategic  planning  pada industri garmen (Vol. 15, pp. 155 –160).
Hasibuan, B. (2014). VALUASI EKONOMI LINGKUNGAN NILAI GUNAAN LANGSUNG DAN TIDAK  LANGSUNG  KOMODITAS  EKONOMI. Signifikan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi . https://doi.org/10.15408/sigf.v3i2.2055
Hayadi,  F.  (2013).  Audit  Operasional  Terhadap  Layanan  Penerbitan  SP2D  Non  Belanja Pegawai  Pada  Seksi  Pencairan  Dana  KPPN  (Studi  Kasus  KPPN  Malang).  Universitas Brawijaya.
Herawati,  T.  (2014).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). STAR –Study & Accounting Research , 11 (1), 1 –14.
Hood, C. (1991). A Public Mangement For All Saeasons. Public Administration , 69 (1), 3 –19. Insani,  I.  (2010).  Pengembangan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  Pemerintah  Daerah dalam  Rangka  Peningkatan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal Borneo Administrator , 5 (3).
Kapoh,  I.  T.,  Karamoy,  H.,  &  Sabijono,  H.  (2015).  Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  dan Prosedur  Pengeluaran  Kas  Uang  Persediaan  Pada  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1).
Kusumaningsih,  M.  I.  (2016).  Analisis  Penerapan  Standar  biaya  Penyusunan  DPA  Dalam Penggangaran Kegiatan Dan Penyusunan Analisis Standar Belanja Pada Pemerintahan Kota Padang. UNIVERSITAS ANDALAS.
Martani, H., & Lubis, H. (1987). Teori organisasi. Universitas Indonesia . Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Akuntansi .
Nawawi, H. H. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif.
Parera, M. T., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2019). Sistem pengendalian intern pengeluaran kas  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe. Indonesia  Accounting Journal , 1 (2), 129 –136.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007.  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ratminto  dan  winarsih,  A.  .  (2005).  Manajemen  Pelayanan:  Pengembangan  Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal.
Salle,  A.  (2019).  Unqualified  opinion  is  not  free  of  corruption:  The  audit  expectation  gap  in Indonesia. SSRN .
Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik.” Siagian, S. P. (1987). Manajemen Modern. Jakarta: PT. Gunung Agung .
Susanto,  A.  (2007).  Sistem  Informasi  Manajemen.  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003.
Tentang Keuangan Negara.
Umar.  (2000).  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  terhadap  Kinerja  dan  Kepuasan  Kerja Karyawan, 13 (4), 39941.