## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.722-732
Vidya Imanuari Pertiwi, Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Vidya Imanuari Pertiwi 1, Oktarizka Reviandani 2
1,2 Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence author: vidya.imanuari.adneg@upn.ac.id Surabaya, 62194, Indonesia

## Abstract
Fiscal health is an abstract fiscal condition which cannot be directly observed and measured accurately. Local governments in Indonesia have the authority as a result of regional autonomy to regulate and manage budgets. However, not all regions are able to utilize this authority properly. The purpose of this article is to see how healthy budgeting practices are in one of the regions in Indonesia, in this case, Mojokerto Regency. The method used is qualitative with content analysis in the 2018 Mojokero Regency Revenue and Expenditure Budget. The results of this study are that the Mojokerto Regency government faces problems related to budget deficit estimation. Other problems also include regional dependence on the central government. The limitation of this research is that the analysis is carried out with the 2018 budget documents, so further analysis is needed with the latest documents.
Keywords: Fiscal Health; Mojokerto Regency; Regional Revenue and Expenditure Budget

## Abstrak
Kesehatan fiscal adalah sebuah kondisi fiscal yang abstrak dimana tidak bisa secara langsung di observasi dan diukur secara akurat. Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan sebagai akibat otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran. Namun, tidak semua daerah mampu memanfaatkan kewenangan tersebut dengan baik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat seberapa sehat praktik penganggaran pada salah satu daerah di Indonesia dalam hal ini adalah Kabupaten Mojokerto. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis konten pada draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mojokero 2018. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Mojokerto menghadapi masalah terkait estimasi deficit anggaran. Permasalahan lain juga mencakup ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Limitasi penelitian ini adalah analisis dilakukan dengan dokumen anggaran tahun 2018, sehingga diperlukan analisis lanjut dengan dokumen yang terbaru.
Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Kabupaten Mojokerto; Kesehatan Fiskal
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 722-732
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16

## PENDAHULUAN
Tahun 1991 Indonesia mengawali era baru otonomi daerah, dimana pemerintah pusat mendesetralisasikan beberapa aspek kewenangan kepeada pemerintah daerah (Ritonga, 2014). Aspek yang didesentralisasikan pada pemerintah daerah termasuk aspek fiskal (desentralisasi fiskal). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 (Haryanto, 2015). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki dasar regulasi adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Nugraha, 2019). Namun perubahan terkait kebijakan fiskal daerah juga tergantung pada perubahan keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diawali dengan tujuan untuk menciptakan aspek kemandirian daerah (Haryanto, 2015). Desentralisasi fiskal juga dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik (Kementerian Keuangan, 2018).
Desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kementerian Keuangan, 2011). Pada pelaksanaan setiap pengelolaan keuangan publik sering kali ditemukan beberapa kendala dan juga pelanggaran ( budget constraint ) (Kementerian Keuangan, 2011). Misalnya pada permasalah ketergantungan pendapatan daerah. Menurut Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat ke daerah masih tinggi, rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 12.87% (Nugraha, 2019). Permasalahan lain adalah terkait realisasi anggaran daerah. Tahun 2014 rata-rata realisasi belanja daerah memiliki presentase 31.3% (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Selanjutnya, juga terdapat permasalahan dalam belanja daerah. Terdapat ketimpangan antara belanja pegawai dan belanja modal yaitu 35.8%:20% (Kamaludin, 2017).
Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto dikenal dengan sejarah besarnya yaitu Kerajaan Majapahit. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Mojokerto juga menerima desentralisasi fiskal dan berkewajiban untuk menjalankanya sesuai dengan

## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.722-732
Vidya Imanuari Pertiwi, Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
amanat dari Undang-undang. Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menghadapi permasalahan terkait perkiraan defisit anggaran sejumlah Rp. 144 Miliar (Budianto, 2016). Namun nyatanya defisit di Kabupaten Mojokerto mencapai Rp. 379 Miliar (Tempo.co, 2016). Permasalahan lain juga ditemukan terkait ketergantungan pendapatan pada pusat serta perbandingan belanja modal (langsung) dan belanja tidak langsung yang lebih mononjol pada belanja langsung. Seringkali permasalahan di daerah disebabkan karena keterbatan sumber pendapatan daerah, tidak terkecuali pada Kabupaten Mojokerto. Padahal potensi Kabupaten Mojokerto cukup bisa dikembangkan untuk pembiayaan pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut prioritas belanja dan perencanaan di harapkan menjadi solusi akan permasalan-permasalaan diatas. Analisis kesehatan keuangan APBD merupakan salah satu usaha untuk memberikan informasi dalam memotret kondisi keuangan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan (Kementerian Keuangan, 2011).
Kesehatan keuangan atau disebut kondisi keuangan merupakan konsep abstrak yang tidak dapat diamati secara langsung dan diukur secara tepat. Oleh karena itu beberapa faktor seperti keuangan, sosial ekonomi, organisasi atau struktur harus dipertimbangkan (Bisogno, Ballesteros, Santis, & Citro, 2019). Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka pertanyaan penelitian adalah “bagaimana kondisi kesehatan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto?’
Untuk kita sama-sama pahami bahwa, Fiscal Health atau kesehatan fiskal dilihat dengan bagaimana pemerintah mengelola revenue dan mengelola keputusan pengeluaran dalam lingkup ekonomi dan sosial lingkungan (Levine, Justice, & Scorcone, 2013). Dengan begitu kesehatan fiskal merupakan proses adaptif pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan pengetahuan tentang berbagai fungsi, layanan dan alat (Levine, Justice, & Scorcone, 2013). Beberapa penelitin pada kesehatan fiskal tidak mendapatkan konsensus terkait cara yang terbaik untuk mewakili kesehatan fiskal pemerintah daerah. Namun, mendapatkan kesimpulan yang mendekati yaitu dengan budgetary solvency atau kemampuan organisasi sektor publik untuk meningkatkan pendapatan yang cukup agar dapat menutupi pengeluaran yang diperlukan tanpa jatuh dalam defisit (Bisogno, Ballesteros, Santis, & Citro, 2019).
Fiscal health juga disebut dengan financial condition merupakan konsep abstrak yang tidak dapat diamati secara langsung dan tepat. Oleh karena itu harus mempertimbangan beberapa faktor yaitu keuangan, sosial ekonomi, organisasi dan struktural (Bisogno, Ballesteros, Santis, & Citro, 2019). Terdapat beberapa definisi terkait kondisi keuangan yang telah diusulkan oleh beberapa ahli. Misalnya seperti kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan yang memadai untuk memenuhi kewajiban sekarang dan masa depan (García-Sánchez, Mordán, & Cuadrado-Ballesteros, 2014). Definisi kesehatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 722-732
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16
keuangan secara luas didasarkan pada kemampuan entitas sektor publik untuk memenuhi kewajiban keuangan dengan memberikan layanan publik yang memadai kepada masyarakat (Bisogno, Ballesteros, Santis, & Citro, 2019). Pada kasus pemerintah daerah kesehatan fiskal didefinsikan sebagai “ solvency, including cash solvency, budgetary solvency, long-run solvency and service-level solvency ” (Bisogno, Ballesteros, Santis, & Citro, 2019).

## METODOLOGI
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesehatan fiscal dari penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Sehingga, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis konten interpretative Kualitatif (Krippendoff, 2013) pada APBN tahun 2018 dan RPJMD 2016, serta RAPBD 2019 Kabupaten Mojokerto. Penelitian dilakukan pada 01 Agustus hingga 05 September 2021. Peneliti mendapatkan 50 lebih informasi yang dapat digunakan untuk analisis konten. Lengkapnya adalah peneliti mendapatkan informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Plafon Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, dilakukan analisis konten dengan mengelompokan informasi pada kategori tertentu. Kategori tersebut didasarkan pada indikator kesehatan fiscal yang dibuat oleh DJPK (Hasan & Nurhidayat, 2016). Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Tabel 1. Kategori dan Deskripsi
Kategori Deskripsi Pendaptan daerah per kapita rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda Kemandirian Keuangan Daerah indikator ini diukur dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan keseluruhan pendapatan daerah Ruang fiskal daerah dengan menghitung keseluruhan Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah; pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana

## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.722-732
Vidya Imanuari Pertiwi, Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Penyesuaian serta Dana Darurat; dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga dan selanjutnya dibagi dengan keseluruhan Pendapatan Daerah Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) indikator ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengonversi potensi penerimaan menjadi PDRD yang bisa dipungut Kemampuan mendanai belanja daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan yang seharusnya bisa mencukupi belanja modal Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan Belanja Pegawai Tidak Langsung Semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai Tidak Langsung (belanja aparatur) dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung Optimalisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Kemampuan Daerah dalam mengelola secara optimal sisa anggaran Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah Indikator ini menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode waktu tertentu. Sumber: (Hasan & Nurhidayat, 2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan RPMJD 2016-2021, secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Tahun 2015, Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 1.104.522 Jiwa, Kepadatan 1592 orang/ Km2, Kelahiran 19.752 Jiwa dan kematian 6.128 jiwa, jumlah pencari kerja 3.984 jiwa dan diterima kerja 3.022 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, 2018). Kabupaten Mojokerto memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesejahteraan” (Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021). Selanjutnya, Kabupaten Mojokerto memiliki tujuh misi yang kemudian dijabarkan tujuh misi pembangunan yaitu infrastruktur, Pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perubahan iklim, bencana alam, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kesehatan, sumber daya alam dan pariwisata (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, 2016)
Kabupaten Mojokerto memiliki potensi daerah yang dibagi menjadi tiap-tiap sektor. Sektor pertama pendidikan, sarana pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah yaitu TK 428, Sekolah Dasar negerti 386 dan Swasta 27, Sekolah Menengah Atas Negeri 11 dan Swasta 29, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 dan Swasta 55, Peruruan Tinggi Swasta 6. Sekor kesehatan, Rumah Sakit 11 Unit, Puskesmas 82, Posyandu 1.275. dan memiliki jumlah Bidan 285 orang, Perawat 170, Dokter 219 orang dengan dokter umum sebesar 146 orang..

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 722-732
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16
Pada Sektor ekonomi dan Sektor industr, Kabupaten Mojokerto memiliki Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Estate Mojokerto (di Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis), dsb. Sektor Pariwisata memiliki agrowisata, wisata religi, peninggalan majapahit, dsb . berikutnya adalah Sektor Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura. Kemudian, seektor perdagangan yaitu Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST). Pada Sektor kehutanan ada (hutan produksi di Kecamatan Jatirejo, Kemlagi, Pacet, Trawas, dan Trowulan). Yang terakhir adalah Sektor pertambangan (bahan galian golongan C di wilayah Kecamatan Ngoro, Jatirejo, Gondang dan Kutorejo).
Hasil Ringkasan APBD tahun anggaran 2018, Kabupaten Mojokerto memiliki total pendapatan daerah Rp. 2.316.893.080.242 (Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto). Sedangkan untuk jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto mencapai 1.104.522 Jiwa. Sehingga pendapatan daerah per kapita Kabupaten Mojokerto adalah Rp. 20.9 Juta/ Orang. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendapatan per kapita untuk Kabuaten Mojokerto cukup tinggi. Hal ini diperngaruhi oleh besarnya dana perimbangan dari pusat yang terdiri dari bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yang menyumbang 80% dari total pendapatan asli daerah (PAD). Besarnya pendapatan daerah per kapita ini dibarengi dengan pengencaran pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Mojokerto
Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mojokerto bisa dilihat dengan perbandingan PAD dengan sumber pendapatan lain diluar PAD. PAD Kabupaten Mojokerto mencapai Rp. 474 Juta, sedangkan untuk pendapatan diluar PAD yaitu dana perimbangan mencapai Rp. 1.4 Triluan serta hasil dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp. 421 juta. Total pendapatan Kabupaten Mojokerto adalah Rp. 2.3 triliunn. Berdasarkan data tersebut PAD Kabupaten Mojokerto hanya menyumbang sekitar 20% dari total pendapatan daerah. Hal ini secara jelas memperlihatkan tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat atau pendapatan diluar PAD masih tinggi. Perhitungan indikator untuk mencari fiskal diperoleh dengan pengurangan seluruh penapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga.
Kasus di Kabupaten Mojokerto total pendapatan daerah Rp. 2.316.893.080.242 (Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto), selanjutnya pendpatan yang sudah ditentukan (DAU dan DAK) mencapai Rp. 1.3 triliun, ditambah dengan dana hibah dan penyesuaian otonomi khusus dan dana pembantuan mencapai Rp. 85 juta. Kemudian untuk belanja pegawai dibagi menjadi dua yaitu belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Belanja

## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.722-732
Vidya Imanuari Pertiwi, Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
pegawai tidak langsung pemerintah Kabupaten Mojokerto mencapai Rp. 900 juta, sedangkan untuk belanja pegawai langsung dikeluarkan sebesar Rp. 100 juta. Untuk belanja modal Kabupaten Mojokerto mengeluarkan pendaanan sebesar Rp. 449 juta. Total belanja daerah Kabupaten Mojokerto adalah Rp. 2.34 triliun.Berdasarkan data tersebut maka perbandinganya untuk pendapatan daerah yang sudah ditentukan adalah 56%, untuk belanja pegawai langsung dan tidak langsung mencapai 43%, dan belanja modal 19%. Kesimpulannya adalah ruang fiskal Kabupaten Mojokerto tergolong rendah yaitu diangka 39%.
Pajak daerah dan retribusi daerah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Hasan & Nurhidayat, 2016). Berdasarkan Undang-undang tersebut yang terasuk jenis pajak Kabupaten/ Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam kegiatan pemungutan pajak, tidak semua jenis pajak dapat dipungut oleh daerah apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya untuk retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Berdasarkan pajak yang sudah tercantum diatas serta retribusinya, berikut adalah gambar realisasi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Mojokerto:
Gambar 2. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mojokerto
Sumber: (Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021)
Berdasarkan data diatas Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan hasil realisasi dan retribusi daerah. Hal ini patut untuk diapresiasi, karena berdasarkan data diatas maka PAD Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan mengalami peningkatan Rp. 100 miliyar tiap tahunya. Sedangkan untuk penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebsar adalah industr pengolohan dimana presentasenya mencapai 36.44%.
Kemampuan pendanaan didasarkan pada kecuckupan pendapatan dengan pengeluaran. Asumsi realisasi belanja APBD yang bagus adalah mendekati 100% (Peraturan Menteri Keuangan No 266 Tahun 2015). Kabupaten Mojokerto memiliki total pendapatan berkisar Rp. 2.31 triliun, namun menghabiskan belanja sebesar 2.41 triliun. Pada APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Mojokerto mengalami defisit sebanyak Rp. 24 juta. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa realisasi belanja APBD untuk indikator kemampuan mendanai belanja daera masih belum bagus atau kurang.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 722-732
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16
Selanjutnya, terdapat aturan yang mengatur rasio belanja modal daerah yang sewajarnya dilakukan. Melalui aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahu 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 adalah sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah. Berdasarkan APBD 2018, Kabupaten Mojokerto melakukan belanja modal Rp. 448 juta, dengan presentae 20% apabila dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja pegawai masih mendominasi total pembelanjaan pada anggaran 2018 yaitu dengan presentase 43% dari total belanja. Sehingga untuk indikator rasio belanja modal terhadap belanja daerah, Kabupaten Mojokerto masih belum menenuhi.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa belanja pada Kabupaten Mojokerto masih di dominasi oleh Belanja pegawai denganresentase 43% dari keseluruhan total belanja daerah. Diasumsikan bahwa semakin tinggi rasio belanja pegawai maka akan semakin kecil proporsi untuk belanja langsung terutama modal. Hal ini berakibat pada kualitas belanja daerah yang tidak di prioritaskan untuk layanan publik yang mendapatkan kesejahteraan. Kesimpulanya, bahwa untuk indikator nomor tujuh, Kabupaten Mojokerto masih belum memiliki kapabilitas untuk melengkapinya. Rasio Sisa Lebih Penggunaan Anggaran menunjukan presentase dana yang penggunaanya tertunda atau tidak terserap pada tahun sebelumnya. Kabupaten Mojokerto pada ABPD 2018, tercantum SiLPA yang berjumlah Rp. 41 juta. Pada struktur anggaran, penulis tidak dapat menemukan data terkait pembiayaan hutang dari APBD Kabupaten Mojokerto. Atas dasar keterbatasan data. Penulis tidak mampu mengasumsikan berapa tingkat kemampuan pembayaran pokok hutang untuk Kabupaten Mojokerto.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pertanyaan penelitian terkait bagaimana indikator kesehatan fiskal Kabupaten Mojokerto. Pertama, untuk mengetahui indikator kesehatan fiskal perlu dilakukan analisis melalui indikator kesehatan fiskal pemerintah daerah yang sudah ditetapkan oleh DJPK. Kedua, terdapat sembilan aspek indikator kesehatan fiskal. Yaitu pendapatan daerah per kapita, kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, peningkatan pajak dan retribusi daerah, kemampuan mendanaii belanja daerah, belanja modal, belanja pegawai tidak langsung, dan optimalisasi sisa lebih penggunaan anggaran serta kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah. Dalam melakukan analisis terkait indikator kesehatan fiskal di Kabupaten Mojokerto, peneliti menggunakan dokumen APBD 2018 dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah 2016-2021 Kabupaten Mojokerto sebagai teranalisis.

## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.722-732
Vidya Imanuari Pertiwi, Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Berdasarkan data terkait, kesimpulan yang dapat diambil terkait kesehatan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan belum sehat.
Alasan yang bisa disebutkan untuk melihat ketidaksehatan fiskal daerah Kabupaten Mojokerto yaitu dari analisis indikator tersebut. Pertama, pendapatan daerah per kapita Mojokerto cukup tinggi, namun perlu dilakukan peninjauan pada kedua. Kedua, tingginya pendapatan daerah didominasi oleh transfer pusat ke daerah, sehingga kemandirian masih rendah. Ketiga, ruang fiskal daerah Kabupaten Mojokerto masih rendah. Keempat, peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, naik secara bertahap tiap tahun, namun tidak mampu mendongkrak PAD terhadap dana perimbangan. Kelima, kemampuan mendanai belanja modal yang rendah, tercermin dari defisit lebih dari yang ditentukan. Keenam, belanja modal sangat rendah. Ketujuh, belanja pegawai tidak langsung mendominasi total belanja. Kedelapan, optimalisasi SiLPA berjalan. Kesembilan, penulis tidak mendapatkan data.

## LIMITASI
Penelitian ini menggunakan data tahun 2018, dimana kemungkinan saat ini ditemukan data yang terbaru. Kemudian, penelitian ini juga terdapat kekurangan data sehingga tidak bisa menganalisis kemampuan pembayaran hutan pemerintah Kabupaten Mojokerto.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (2018). Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2018. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
Bisogno, M., Ballesteros, B. C., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. International Journal of Public Sector Management , 122-141.
Boschmann, N. (2009, Desember). Fiscal Decentralization and Options for Donor Harmonisation. Development Partners Working Group on Local Governance and Decentralization , pp. 1-101.
Budianto, E. E. (2016, November 23). detik.com . Retrieved Juni 23, 2019, from Keuangan Pemkab Mojokerto Defisit Rp 144 Miliar: https://news.detik.com
Cheema, G. S., & Rondinolli, D. A. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Sage Publication , 10.
Djaenuri, A. (n.d.). http://repository.ut.ac.id. Retrieved Juni 23, 2019, from Konsep-konsep Dasar Pemerintah Daerah: http://repository.ut.ac.id
García-Sánchez, Mordán, N., & Cuadrado-Ballesteros, B. (2014). Do electoral cycles affect local financial health. Policy Studies , 533-556.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 722-732
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16
Haryanto, J. T. (2015, Agustus 31). Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Retrieved Juni 23, 2019, from https://www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id
Hasan, M., & Nurhidayat, Y. (2016). Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota. Jakarta: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan The Ford Foundation (FF).
http://presidenri.go.id. (2017, Mei 9). presiden.go.iid . Retrieved Juni 6, 2019, from Apa itu Money Follows Program: http://presidenri.go.id
Kamaludin, A. (2017, November 22). Katadata . Retrieved Juni 23, 2019, from Transformasi dalam pengelolaan keuangan di daerah mendesak dilakukan.:
https://katadata.co.id
Kementerian Keuangan. (2018). APBN Kita Kinerja dan Fakta "Desentralisasi Fiskal untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan. (2016). BAB V Kebijakan Desentralisasi Fiskal. In K. Keuangan,
Kebijakan Desentralisasi Fiskal (pp. V-1 - V-41). Jakarta: http://www.anggaran.depkeu.go.id. Kementerian Keuangan. (2011). Deskripsi dan Analisis APBD 2011. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015, Februari 20). wikiapbn . Retrieved Juni 23, 2019, from http://www.wikiapbn.org: http://www.wikiapbn.org
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (n.d.). https://www.kppod.org . Retrieved Juni 23, 2019, from Penyerapan Belanja Daerah Lebih Buruk: https://www.kppod.org
Levine, H., Justice, J. B., & Scorcone, E. A. (2013). Handbook of Local Government Fiscal
Health. United States: Jones and Bartlett Publishers.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.
Nugraha, Y. N. (2019, Januari 20). Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Retrieved Juni 23, 2019, from Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2018. Peraturan Menteri Keuangan No 266 Tahun 2015. Pemeringkatan Keuangan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016- 2021.
Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure of Local Government's Financial Condition. Journal of Indonesian Economy and Business , 142-164.
Soejanto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. International Journal of Economics and Financial Issues , 763-771.

## ANALISIS KESEHATAN FISKAL DAERAH: STUDI PADA APBD KABUPATEN MOJOKERTO 2018
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.722-732
Vidya Imanuari Pertiwi, Oktarizka Reviandani DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.16 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Tempo.co. (2016, September 7). Tempo.co . Retrieved Juni 23, 2019, from Defisit Rp 379 M, Mojokerto Efisiensi Anggaran dan Genjot PAD: https://bisnis.tempo.co
The World Bank. (2005). Decentralization Briefing Note. World Bank Institute .
The World Bank. (2001). Intergovernmental Fiscal Relations . Retrieved Juni 23, 2019, from worldbank.org: http://www1.worldbank.org