Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota Jurnal EcceS
Andi Samsir 1 Abdul Rahman 2
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar Jl. Andi Pangerang Pettarani 90222 (Kampus Gunung Sari)
2 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Yasin Limpo, No. 36 Samata, Gowa Sulawesi Selatan E-mail :syamsir_fe03unm@yahoo.co.id 1 , abdulrahman1582@gmail.com 2

## Abstrak: Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan output (PDRB) terbesar. Namun disaat yang  sama,  distribusi  pendapatan  di  Sulawesi Selatan  justru semakin  timpang. Dilihat  dari gini ratio, berada pada ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui  pengaruh  desentralisasi  fiskal,  aglomerasi,  tingkat  pengganguran  terbuka, Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  jumlah  penduduk  terhadap  disparitas  distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data time series selama 6 tahun dan data cross section 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan selama periode penelitian 2010- 2015,  terjadi  ketimpangan  pembangunan  yang  tidak  cukup  signifikan  berdasarkan  Indeks Williamson,  sedangkan  menurut  Indeks  entropi  Theil,  ketimpangan  pembangunan  boleh dikatakan  kecil  yang  berarti  masih  terjadinya  pemerataan  pembangunan  setiap  tahunnya selama  periode  pengamatan.  Sebagai  akibatnya  tidak  terbuktinya  hipotesis  Kuznets  di Kabupaten/kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  mengatakan  adanya  kurva  U  terbalik. Variabel  desentralisasi  fiskal,  aglomerasi,  tingkat  pengangguran  terbuka,  Indeks Pembangunan  Manusia,  dan  jumlah  penduduk,  secara  simultan  berpengaruh  terhadap disparitas  distribusi  pendapatan    antar  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Desentralisasi  fiskal  dan  aglomerasi  tidak  berpengaruh  signifikan,  sedangkan  tingkat pengangguran  terbuka,  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  jumlah  penduduk  berpengaruh signifikan  terhadap  disparitas  distribusi  pendapatan  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata  Kunci :  Desentralisasi  fiskal,  Aglomerasi,  Tingkat  Pengganguran  Terbuka,  Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk

## Abstract: In Search Disparity of Income Distribution of District and City
South Sulawesi province is the province with the largest output (GDP). But at the same time, the distribution of income in South Sulawesi is even more unbalanced, as seen from the Gini Ratio  is  at  a  quite  alarming  imbalance.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  fiscal decentralization, agglomeration, open unemployment rate, Human Development Index and population  to  income  distribution  disparity  in  regencies  /  cities  South  Sulawesi  Province. Data analysis using panel regression with time series data for 6 years and cross section data 24 regency / city in South Sulawesi Province. The results of this study show that during the period  of  2010-2015,  there is a  significant  inequality  of  development  based  on Williamson Index,  whereas  according  to  Theil  entropy  index,  the  imbalance  of  development  is  small, meaning that there is still equitable development every year during the observation period. As  a  result  the  Kuznets  hypothesis  is  not  proven  in  the  regency  /  municipality  of  South Sulawesi  Province  which  says  there  is  an  inverted  U  curve.  Variables  of  fiscal decentralization, agglomeration, open unemployment rate, Human Development Index, and population, simultaneously affect the income distribution disparity between districts / cities in  South  Sulawesi  Province.  Fiscal  and  agglomeration  decentralization  has  no  significant effect, while the open unemployment rate, Human Development Index and the number of population significantly influence the income distribution disparity between regencies / cities in South Sulawesi Province.
Keywords: Fiscal  Decentralization,  Agglomeration,  Open  Unemployment  Rate,  Human Development Index, Population.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Provinsi  Sulawesi  Selatan  berperan  penting  sebagai  pintu  gerbang  Kawasan  Timur Indonesia.  Kinerja  perekonomian  Sulawesi  Selatan  periode  tahun  2006-2014  cukup  baik dengan  laju  pertumbuhan  rata-rata  7,36  persen.  Angka  ini  lebih  tinggi  dari  laju pertumbuhan  ekonomi  nasional  sebesar  5,90  persen  pada  periode  yang  sama.  Di  tingkat wilayah,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  provinsi  dengan  output  (PDRB)  terbesar karena  pada  tahun  2013  telah  berkontribusi  sebesar  49,97  persen  terhadap  pembentukan PDRB  Wilayah  Sulawesi  dan  2,37  persen  terhadap  pembentukan  PDB  nasional.  Peran Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dalam mendukung Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel khususnya sebagai simpul pertanian pangan, simpul perikanan, dan klaster industri. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan internasional yang semakin meningkatkan posisi strategisnya.
Namun  disisi  lain  distribusi  pendapatan  di  Sulawesi  Selatan  masih  timpang.  Dilihat dari  Gini  Ratio  berada  pada  ketimpangan  yang  cukup  mengkhawatirkan.  Pertumbuhan ekonomi  sangatlah  penting  untuk  dijaga  oleh  berbagai  kebijakan  daerah  maupun  pusat. Pertumbuhan  ekonomi  pun  diharapkan  bisa  berkualitas  yang  artinya  pertumbuhannya diperoleh  dari  semua  kegiatan  ekonomi  dan  terutama  banyak  digeluti  oleh  masyarakat secara  luas.  Bukan  hanya  terjadi  pada  aktivitas  padat  modal  atau  dari  sektor  yang  tidak berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja. Melihat pada sebaran 24 kabupaten/kota, di mana  kota  Makassar  sebagai  pusat    pertumbuhan  atau  kolektor  dan  distributor  Indonesia Timur, belum mampu menciptakan  difusi kemajuan di wilayahnya. Sulawesi Selatan masih menyisakan  banyak  Kabupaten  daerah  tertinggal  dengan  jumlah  yang  besar  yaitu  13 Kabupaten  dari  total  24  Kabupaten/kota  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan.  Sulawesi  Selatan merupakan  provinsi  yang  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  berkembang  dan  diharapkan dapat  mendorong  perkembangan  daerah-daerah  di  sekitarnya  khususnya  Kawasan  Timur Indonesia.
Menurut Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap awal-awal pertumbuhan ekonomi,  distribusi  pendapatan  memburuk  sehingga  ketimpangan  tinggi.  Namun    pada tahap-tahap selanjutnya akan membaik. Hipotesis ini dikenal dengan  hipotesis “U. Terbalik” Kuznet.  Menurut    Kuznet  distribusi  pendapatan  akan    meningkat  sejalan  dengan pertumbuhan  ekonomi.  Sesuai  dengan  rangkaian  dari  perubahan  kecenderungan  distribusi pendapatan  dengan  ukuran  koefisien  Gini  dan  pertumbuhan  PDB  perkapita  yang  akan terlihat seperti kurva yang berbentuk seperti huruf U terbalik.
Besarnya  PDRB  antar  Kabupaten/kota  di  Sulawesi  Selatan  cukup  bervariasi.  Hal  ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti perbedaan tersedianya  sumber  daya  alam,  faktor-faktor  produksi,  infrastruktur  penunjangnya  dan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  wilayah  tersebut.  Perbedaan  ini mengakibatkan besarnya (size) PDRB di setiap daerah/wilayah berbeda cukup besar, hal ini di  gambarkan  dengan  kontribusinya  terhadap  total  PDRB  yang  berbeda.  Selain  itu,  tinggi pasokannya  terhadap  PDRB  Sulawesi  Selatan  ternyata  tidak  sejalan  dengan  pendapatan perkapitanya, dimana PDRB perkapita tertinggi ada di kabupaten Luwu Timur.
Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2004), perbedaan antar wilayah  tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya  suatu  kegiatan  perekonomian  yang  berdampak  pada  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  dibeberapa  wilayah  yang  memiliki  sumber  daya  alam  melimpah. Kekayaan  alam  yang  dimiliki  seharusnya  dapat  menjadi  nilai  tambah  dalam  meningkatkan
pembangunan  ekonomi.  Kelebihan    yang  dimiliki  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan dampak  menyebar  ( spread  effect).  Namun  kekayaan  alam  ini,  tidak  dimiliki  oleh  semua daerah  di  seluruh  Indonesia  secara  merata.  Keadaan  seperti  itulah  yang  menyebabkan timbulnya  ketimpangan antar daerah.
Selain  itu,  untuk  membiayai  pembangunan  memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit. Dana  untuk  pembiayaan  pembangunan  daerah  terutama  digali  dari  sumber  kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam  membelanjai  urusan  rumah  tangga  sendiri,  dengan  cara  menggali  segala  sumber dana  yang  potensial  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Dalam  hubungan  ini  pengelolaan  APBD terus  disempurnakan  agar  dapat  menghimpun  dana  yang  cukup  untuk  membiayai pembangunan.
Apabila ditinjau secara khusus jumlah penduduk  Sulawesi Selatan berdasarkan BPS tahun 2015 berjumlah 8.520.304 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar 1.449.401 jiwa yang mendiami kota Makasar. Sebagian besar penduduk Sulawesi  Selatan  terkosentrasi  pada  daerah  pada  daerah  yang  lebih  dulu  berkembang  di bandingkan  dengan  daerah  lainnya.  Langkah  dan  upaya  pemerintah  dalam  menggalakkan otonomisasi  daerah  di  tingkat  Kabupaten/Kota  pada  hakekatnya  adalah  untuk  mendorong gerak  roda  pembangunan  di  daerah  yaitu  melalui  optimalisasi  kinerja  pemerintah  daerah, yang  pada  akhirnya  lebih  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  daerah  menuju peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.    Dengan  demikian,  adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  1)  membuktikan  hipotesis  Kuznets  berlaku  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan;  2) mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  desentralisasi  fiskal,  aglomerasi,  tingkat pengganguran  terbuka,  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  jumlah  penduduk  terhadap disparitas  distribusi  pendapatan  di  kabupaten/kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Konsep Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Ketimpangan  pendapatan  adalah  suatu  kondisi  dimana  distribusi  pendapatan  yang diterima  masyarakat  tidak  merata.  Ketimpangan  ditentukan  oleh  tingkat  pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal  menghargai property  rights.  Ketimpangan  harus  mendapat  perhatian  karena ketimpangan  wilayah  yang  ekstrim  menyebabkan  inefisiensi  ekonomi,  alokasi  aset  yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas  dan  memperkuat  kekuatan  politis  golongan  kaya  sehingga  menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Ketimpangan  menyebabkan  kebijakan  redistribusi  pendapatan  yang  tentunya  akan  mahal. Todaro, Glaeser (2006), Alesina dan Rodrik (1994) dan Hajiji, (2010).
Namun,  pandangan  itu  ditentang  berdasarkan  temuan  Ismoro  (1995) dalam (Rahayu,  2000)  dan  (Todaro,  2000)  bahwa  distribusi  pendapatan  dapat  berwujud pemerataan  maupun  ketimpangan,  yang  menggambarkan  tingkat  pembagian  pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah  diperoleh  pendapatan  dari  kegiatan  usaha.  Distribusi  pendapatan  mencerminkan ketimpangan  atau  meratanya  hasil  pembangunan  suatu  daerah  atau  negara,  baik  yang diterima  masing-masing  orang  ataupun  dari  kepemilikan  faktor-faktor  produksi  dikalangan penduduknya.  Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan  dengan  proses  pertumbuhan  pendapatan,  adapun  pertumbuhan  pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi.

## Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan
Ada  dua  argumen  yang  berhubungan  dengan  masalah  pembangunan  ekonomi dengan  pemerataan,  yakni  pandangan  antara  mashab  pertumbuhan  versus  mashab pemerataan (Todaro, 2000). Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor  produksi,  tabungan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Distribusi  pendapatan  yang sangat  tidak  merata  merupakan  sesuatu  yang  terpaksa  dikorbankan  demi  memacu  laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara  maju  maupun  negara-negara  berkembang,  baik  secara  implisit  maupun eksplisit  menunjukan  bahwa  mereka  tidak  begitu  memperhatikan  pentingnya  masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.
Namun  hal  itu  ditentang  oleh  banyak  ekonom  pembangunan,  yang  merasa  bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomor duakan,  karena hal itu  merupakan suatu  kondisi  penting  atau syarat  yang  harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu;
Pertama,  ketimpangan  yang  begitu  besar  dan  kemiskinan  yang  begitu  luas  telah menciptakan  kondisi  sedemikian  rupa  sehingga  masyarakat  miskin  tidak  memiliki  akses terhadap  perolehan  kredit.  Berbagai  faktor  ini  secara  bersama-sama  menjadi  penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.
Kedua,  berdasarkan  observasi  sekilas  yang  ditunjang  oleh  data–data  empiris  yang ada, kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara  maju,  orang-orang  kaya  di  negara-negara  dunia  ketiga  tidak  dapat diharapkan  kemampuan  atau  kesediaannya  untuk  menabung  dan  menanamkan  modalnya dalam perekonomian domestik.
Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi  dan pendidikannya yang rendah justru  akan  menurunkan  produktivitas  ekonomi  mereka  dan  pada  akhirnya  mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin, akan merangsang  meningkatkannya  permintaan  terhadap  barang-barang  produksi  dalam  negeri seperti bahan makanan dan pakaian.
Kelima,  dengan  tercapainya  distribusi  pendapatan  yang  lebih  adil  melalui  upaya- upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan  materiil,  dan  psikologis  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi penghambat  kemajuan  ekonomi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  promosi pertumbuhan  ekonomi  secara  cepat  dan  upaya-upaya  pengentasan  kemiskinan  serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.
Menurut  Myrdal  (1957),  perbedaan  tingkat  kemajuan  ekonomi  antar  daerah  yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan ( backwash effects) mendominasi pengaruh yang menguntungkan ( spread effects) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini  mengakibatkan  proses  ketidakseimbangan.  Pelaku-pelaku  yang  mempunyai  kekuatan  di pasar  secara  normal  akan  cenderung  meningkat  bukannya  menurun,  sehingga
mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 2004). Studi yang menganalisis faktor- faktor penyebab ketimpangan ekonomi antarprovinsi atau wilayah di Indonesia, diantaranya Esmara (1975), Soediono dan Igusa (1992), Azis (1989), Hill dan Williams (1989), Sondakh (1994),  Ibrahim  (1974),  Uppal  dan  Handoko  (1988),  Arsyad  (1999)  Akita  dan  Lukman (1999),  Safrizal  (1999,  2000)  dan  Manik  (2009)    dalam  Timbunan  menyimpulkan  faktor- faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah yaitu : 1) Perbedaan Kandungan Sumber  Daya  Alam;  2)  Perbedaan  Kondisi  Demografis;  3)  Kurang  Lancarnya  Mobilitas Barang  dan  Jasa;  4)  Konsentrasi  Kegiatan  Ekonomi  Daerah  dan  5)  Alokasi  Dana Pembangunan Antar Daerah.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Penelitian ini  menggunakan  metode  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  penelitian  berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan  (Sugiyono,  2013).  Berdasarkan  tingkat  ekplanasi,  penelitian  ini  merupakan penelitian  asosiatif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, aglomerasi dan tingkat Pengganguran Terbuka  terhadap  Disparitas  distribusi  pendapatan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data time series selama 6 tahun dan data cross section 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga observasi berjumlah 144 buah.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berupa  data  panel,  yaitu gabungan dari data time series dari tahun 2010-2015 (6 tahun) dan data cross section dari 24 Kabupaten/kota di provinsi di Sulawesi Selatan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  serta  sumber  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Secara  rinci  data  yang dipergunakan yakni PDRB atas dasar harga konstan 2010, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010, Jumlah penduduk, Pendapatan Asli Daerah dan total penerimaan daerah  dan data  jumlah  pengangguran  dan  angkatan  kerja  baik  di  tingkat  Provinsi  Sulawesi  Selatan maupun di tingkat Kabupaten/kota tahun 2010 – 2015.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan  analisis  regresi.  Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian pertama dan kedua yakni perhitungan tingkat disparitas distribusi pendapatan menggunakan pendekatan  PDRB  per  kapita  relatif  dan  pembuktian  hipotesis  Kuznets  dijelaskan  melalui
gambar dan korelasi Pearson. Sedangkan analisis regresi dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menggunakan Program Eviews 9. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data time-series. model persamaannya sebagai berikut :
Y =β 0 + β 1 X 1 + e t ; t = 1, 2, …, T
Di mana T adalah banyak data time-series.

## 1. Estimasi Model regresi
Analisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  Desentralisasi  Fiskal,  Aglomerasi,  dan Tingkat Pengganguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan data time  series  selama  6  (enam)  tahun  yang  diwakili  data  tahunan  dari  2010-2015  yang menghasilkan  6  observasi.  Model  dasar  ketimpangan  wilayah  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut :
RD = f (DF, Ag, TPT, IPM, NP
Model dasar tersebut akan diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut : RD t = α 1 + α 2 DF t + α 3 Ag t + α 4 TPT t + α 5 IPM t + α 6 NP t +e t Dimana t menunjukan time series (periode waktu).
Dalam Sjafrizal (2008) dijelaskan karena hubungan antara disparitas wilayah dengan tingkat  disparitas  regional  dengan  tingkat  pembangunan  ekonomi  tidaklah  linear,  maka persamaan regresi dapat pula dilakukan dalam bentuk fungsi non linear. Dengan demikian persamaan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  faktor  penentu  ketimpangan  antar wilayah adalah sebagai berikut:
RD = α 1 DF α2 Ag α3 TPT α4 IPM α4 NP α5
Persamaan  ini  akan  dapat  dihitung  dengan  metode  regresi  setelah  dilakukan transformasi  dengan  menggunakan  logaritma  sehingga  dapat  diformulasikan  sebagai berikut:
Log RD t = α 1 + α 2 DF + α 3 Ag + α 4 TPT + + α 5 IPM+ α 6 NP +e t

## 1. Uji Spesifikasi Model
Pengujian Spesifikasi Model dilakukan dengan Uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk  memilih  model  terbaik  apakah Fixed  Effect  Model  (FEM)  atau  Random  Effect  Model (REM).  Hipotesis  nolnya  adalah  bahwa  model  yang  tepat  untuk  regresi  data  panel  adalah model Random  Effect  dan  hipotesis  alternatifnya  adalah  model  yang  tepat  untuk  regresi data panel adalah model Fixed Effect Model.
Apabila  nilai  probabilitas Hausman  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect Model, begitu juga sebaliknya.
2. Uji Asumsi Klasik
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum melakukan analisis maka harus dilakukan  uji  asumsi  klasik  terlebih  dahulu  untuk  menghilangkan  bias  dari  data-data  yang digunakan  dalam  suatu  penelitian.  Uji  asumsi  klasik  ini  terdiri  dari  empat  uji  yang  akan dilakukan. Keempat uji tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

## 3. Uji Hipotesis
a. Uji  hipotesis  secara  serentak  (simultan),  Uji  Hipotesis  ini  menggunakan  uji  F  (F- test) dimana nilai  F–test dibandingkan dengan nilai F tabel pada tingkat keyakinan tertentu. Dari uji F selanjutnya akan diputuskan menerima atau menolak hipotesis.
Adapun uji statistik F adalah sebagai berikut:
⁄ ( )(     )
Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka Hipotesis nol yang di terima berarti signifikan (H 1 )
b. Uji hipotesis secara parsial, Uji Hipotesis ini menggunakan uji t (t-test), dimana nilai t-test dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat  keyakinan tertentu.  Adapun uji statistik t adalah sebagai berikut:
β β
( β )
Hipotesis  nol  ditolak  apabila  nilai  t  tabel  lebih  besar  daripada  t  hitung  dan sebaliknya  apabila  nilai  t  tabel  lebih  kecil  dari  nilai  t  hitung  maka  hipotesis  nol diterima.  Sedangkan untuk menguji keeratan hubungan antar variabel maka akan dilihat  nilai  koefisien  korelasi  parsial  (r 2 )  dan  koefisien  determinasi  (R 2 ).    Nilai koefisien  korelasi  partial  mencerminkan  kemampuan  variabel  bebas  dalam menjelaskan  variasi  atau  perubahan  variabel  terikat.    Sedangkan  koefisien determinasi  mencerminkan    kemampuan  variabel-variabel  bebas  secara  serentak dalam menjelaskan variasi atau perubahan dari variabel terikat.
c. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi (R 2 ) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan oleh besarnya koefisien  determinasi (R 2 )  antara  0  (nol)  dan  I  (satu).  Koefsien  determinasi  (R 2 )  nol  variabel  independen  sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati  satu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  independen  berpengaruh  terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION

## A. Pembuktian Hipotesis Kuznets
Dari  gambar  1  dan      2  dapat  diketahui  Indeks  Williamson  maupun  Indeks  entropi Theil yang menunjukkan kecenderungan disparitas distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dalam  periode  tahun  2010-2015.  Akan  tetapi  kecendrungan tersebut  belum  tentu  dapat  membuktikan  hipotesis  Kuznets  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan berlaku.
Hipotesis  Kuznets  dapat  dibuktikan  dengan  cara  membuat  grafik  antara pertumbuhan  ekonomi  dengan  angka  indeks  ketimpangan  baik  Indeks Williamson  maupun Indeks entropi Theil. Grafik tersebut menggambarkan hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan  indeks  ketimpangan  Williamson  maupun  pertumbuhan  PDRB  dengan  indeks ketimpangan entropi Theil pada periode 2010-2015.
Gambar  1  Kurva  Hubungan  antara  Indeks  Williamson  dengan  Pertumbuhan  ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015
Sumber: Data Diolah, Tahun 2017
Gambar  2  Kurva  Hubungan  antara  Indeks  entropi  Theil  dengan  PDRB  Provinsi  Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2010-2015
Selain menggunakan gambaran kurva, peneliti juga menggunakan gambaran secara statistik yakni melalui pengolahan data statistik melalui korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara PDRB dengan Indeks Williamson dan antara PDRB dengan Indeks Entropi Theil.
Dari hasil analisis korelasi Pearson antara PDRB dengan Indeks Williamson terdapat nilai -0,997 dengan tingkat signifikasi 0,23 dan korelasi antara PDRB dengan Indeks entropi Theil dengan nilai 0,982 dan signifikasi 0,61 yang berarti secara statistik korelasi ini kurang kuat karena tidak terbukti secara signifikasi pada α = 5%.
Tabel  1  Korelasi  Pearson  antara  Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  Indeks  Williamson  dan
Indeks entropi Theil Uraian Signifikansi Nilai Kofisien Indeks Williamson 0.438 0.065 Indeks entropi Theil 0.971 -0.003 Sumber: Data Diolah, Tahun 2017

## B. Estimasi Model
Tabel 2  Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 9.891531 5 0.0284
Sumber: Lampiran (Diolah), Tahun 2017
Dari  hasil  hausman  test  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilititasnya  0.0284 lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05. Sehigga dengan demikian hipotesis nol di tolak  dan model yang digunakan fixed effect
1. Pengujian Asumsi Klasik
Hasil  uji  normalitas  dengan  melihat  nilai Jarque  Bera  dihitung  dengan  nilai probabilitasnya. Dimana jika probabilitasnya lebih besar dari alpha 0,05 maka uji normalitas diterima atau dengan kata lain bahwa residul ut terdistribusi normal.
Uji Heterokedastisitas
Untuk  mendekteksi  apakah  tidaknya  heteroskedastisitas  dengan cross  section weights dengan membandingkan nilai Sum squared resid. Diketahui bahwa di dalam model empiris pada kasus analisis disparitas pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas Karena nilai Sum Squaered resid pada unweinghted statistic > Sum Squared resid weighted statistic yaitu sebesar 84.25779 > 70.55774
a. Uji Multikolinearitas
Dengan  menggunakan  cara  melihat  koefisien  korelasi  antar  variabel.  Apabila koefisien korelasi di bawah angka 0,8 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas sempurna.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  koefisien  korelasi  antar  variabel  di  bawah  0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model penelitian.
Tabel 3 Koefisien Korelasi Antar Variabel
Variabel DF (X1) DF (X2) TPT (X3) IPM (X4) NP (X5) AG 0.754 1.000 0.428 0.548 0.896 DF 1.000 0.754 0.373 0.732 0.622 IPM 0.732 0.548 0.463 1.000 0.319 NP 0.622 0.896 0.275 0.319 1.000 TPT 0.373 0.428 1.000 0.463 0.275

## Sumber: Data diolah, Tahun 2017
Dari  tabel  3  terlihat  bahwa  R 2 regresi  model  utama  lebih  kecil  daripada  nilai  R 2 regresi  parsialnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  model  yang  diestimasi  terkena masalah  multikolinearitas.  Masalah  multikolinearitas  adalah  terjadinya  hubungan  linear diantara beberapa atau semua variabel bebas yang memang biasanya terjadi pada penilitian data runtut waktu. Sebenarnya multikolenearitas dimungkinkan dapat sedikit diobati dengan menambah data, namun pada model ini terdapat keterbatasan data yang tersedia sehingga tidak dapat menambah atau memperpangjang skala tahun penelitian.
b. Uji Autokolerasi
Dari  hasil  estimasi  didapat  nilai  D-W  statistik  sebesar  1.424  pada  dengan  jumlah sampel 144, dan jumlah variabel bebas 5 didapat nilai du sebesar 1.756, dl sebesar 1.592, dan  4-du  sebesar  2.244,  berarti  didapati  du<  d  <  4-du  yang  artinya  tidak  terdapat autokolerasi dalam model.
2. Pengujian Statistik Analisis Regresi
a. Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  variable independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  nol dan  satu.  Semakin  besar  nilai  R 2 maka  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variable  dependen.  Hasil regresi  dari  menunjukan  nilai  R 2 sebesar  0.684.  Ini  berarti  bahwa  sebasar  68,4%  variasi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijelaskan dari variasi ke  lima  variabel  independen  yaitu  Desentralisasi  Fiskal  (DF),  Aglomerasi  (AG),  Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk (NP).
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel-variabel  independen  terhadap variabel  dependen  secara  keseluruhan.  Apabila  nilai  F  hitung  lebih  besar  dari  nilai  F  tabel atau probabilitas F lebih kecil dari 5 % (α= 5%) maka variable variabel independen dalam model  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variable  dependen.  Tabel  4.6  dapat  dilihat bahwa  nilai  dari  F  hitung  adalah  8.884  dengan  probabilitas  sebesar  0.000  lebih  kecil  dari alpha  5  %  (α=  5%).  Hal  ini  berarti  variabel  independen  Desentralisasi  Fiskal  (DF), Aglomerasi  (AG),  Tingkat  Pengganguran  Terbuka  (TPT),  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk (NP) dapat mempengaruhi secara signifikan variabel dependen ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
c. Pengujian Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

## Tabel 4 Estimasi Model
Variabel Coef Std. Error t-Statistic Prob. C 16.110 39.238 0.411 0.682 LOG(DF) 0.419 0.358 1.170 0.244 LOG(AG) -0.083 4.313 -0.019 0.985 LOG(TPT) 0.402 0.208 1.932 0.056 LOG(IPM) -23.477 7.306 -3.213 0.002 LOG(NP) 6.122 3.000 2.041 0.044 Sumber: Lampiran Diolah, Tahun 2017
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4 estimasi model dengan metode fixed effect maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap Disparitas distribusi Pendapatan
Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap  Disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Ini  ditunjukan dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0.244  lebih  besar  dari  alpha  5%.  Kenaikan  1  persen desentralisasi  akan  meningkatkan  disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan sebesar  0.244  dengan  asumsi  aglomerasi,  tingkat  pengganguran  terbuka,  Indeks pembangunan  manusia  dan  jumlah  penduduk  di  anggap  konstan,  dimana  kenaikan  nilai desentralisasi fiskal akan mengakibatkan peningkatan pula terhadap  disparitas pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Akai dan Sakata (2005), desentralisasi fiskal merupakan sebagai alat yang digunakan  untuk  meningkatkan  efisiensi  sektor  publik  dan  untuk  mengurangi  kesenjangan antar  daerah.  Akai  dan  Sakata  (2005)  menjelaskan  pada  sistem  sentralistik  pelaksaanaan untuk mendistribusikan sumber daya daerah yang kaya ke daerah yang miskin  dan dapat mengurangi  kesenjangan,  tetapi  pada  sistem  otonomi  daerah  bukan  berarti  dampak kesenjangan  sosial  lebih  besar  dibanding  sistem  sentralistik,  dalam  sistem  otonomi diharapkan  daerah  akan  lebih  intensif  untuk  memajukan  daerahnya  dengan  melakukan kebijakan–kebijakan  untuk  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  Rosdiana  yang  berjudul  pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan, dimana desentralisasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

## 2. Pengaruh Aglomerasi terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan
Dari  hasil  regresi,  diperoleh  hasil  bahwa  aglomerasi  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan  terhadap  Disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Ini  ditunjukan dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0.985    lebih  besar  dari  alpha  5%.  Kenaikan  1  persen aglomerasi  akan  meningkatkan  disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebesar 0.083  dengan  asumsi  desentralisasi  fiskal,  tingkat  pengganguran  terbuka,  Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk di anggap konstan. Hal ini disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan yang mendorong pertumbuhan  daerah  cenderung  lebih  cepat.  Sedangkan  bagi  wilayah  lain  yang  memiliki konsentrasi  kegiatan  produksi  rendah  akan  mendorong  pengangguran  dan  rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, aglomerasi mendorong semakin tingginya ketimpangan wilayah.
Sjafrizal  (2008),  mengatakan  terjadinya  konsentrasi  kegiatan  ekonomi  yang  cukup tinggi  pada  wilayah  tertentu  jelas  akan  mempengaruhi  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah.  Konsentrasi  ekonomi  ini  tercermin  dalam  kegiatan  aglomerasi.  Pertumbuhan
ekonomi  daerah  akan  cendeung  lebih  cepat  pada  daerah  dimana  terdapat  konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Lebih lanjut, Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek  lokasinya  pembangunan  ekonomi  di  daerah  tidak  merata  dan  cenderung  terjadi proses  aglomerasi  (pemusatan)  pada   pusat-pusat  pertumbuhan.  Pada  nantinya   pusat- pusat  pertumbuhan  tersebut  akan  mempengaruhi  daerah  yang  lambat   perkembangnnya, terjadinya aglomerasi tersebut memiliki manfaat-manfaat tertentu yaitu keunggulan secara ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan  penghematan biaya.
3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan
Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Ini ditunjukan  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0.056  lebih  kecil  dari  alpha  10%.  Kenaikan  1 persen  tingkat  pengangguran  terbuka  akan  menaikkan  disparitas  pendapatan  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  sebesar  0.402  dengan  asumsi  desentralisasi  fiskal,  aglomerasi,  Indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk di anggap konstan.
Penelitian  ini,  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Ulfie  (2014)  dimana  pengangguran berpengaruh  positif,  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  upah  merupakan  salah  satu komponen  dalam  penghitungan  pendapatan  nasional.  Apabila  tingkat  pengangguran semakin  tinggi,  maka  nilai  komponen  upah  akan  semakin  kecil.  Dengan  demikian,  nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil dan akan berdampak pada ketimpangan setiap daerahnya. Sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cysne, Rubens Penha (2004)  bahwa  tingkat  pengangguran  memiliki  hubungan  positif  terhadap  tingkat kesenjangan pendapatan.
Upah  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  penghitungan  pendapatan  nasional. Apabila  tingkat  pengangguran  semakin  tinggi,  maka  nilai  komponen  upah  akan  semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Oleh karena itu, nilai  pendapatan  nasional  yang  semakin kecil  akibat  pengangguran  akan  menurunkan  nilai pendapatan  perkapita  juga.  Atau  dapat  juga  dikatakan,  orang  yang  menganggur  berarti tidak  memiliki  penghasilan,  sehingga  hidupnya  pun  akan  membebani  orang  lain  yang bekerja.  Hal  ini  pun  mengakibatkan  terjadinya  penurunan  pendapatan  perkapita.  Dengan kata lain, apabila tingkat pengangguran di suatu daerah tinggi, maka pendapatan perkapita akan  menurun.  Dan  sebaliknya,  apabila  tingkat  pengangguran  rendah,  maka  pendapatan per  kapita  akan  meningkat,  yang  dapat  menurunkan  tingkat  kesenjangan  pendapatan  di suatu daerah pula.
Akan  tetapi,  tingkat  pengangguran  harus  terus  diminimalisir.  Untuk  mengatasi masalah  pengangguran  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  tingkat  kesenjangan pendapatan  ini,  dapat  dilakukan  beberapa  cara,  di  antara  lain:  mendorong  majunya pendidikan,  meningkatkan  latihan  kerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  keterampilan, meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan, mendorong terbukanya kesempatan usaha- usaha  informal,  meningkatkan  usaha  transmigrasi,  meningkatkan  pembangunan  dengan sistem padat karya, serta membuka kesempatan untuk bekerja keluar negeri.
4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan
Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negative  dan  signifikan  terhadap  Disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Ini ditunjukan  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0.002    lebih  kecil  dari  alpha  5%.  Kenaikan  1 persen indeks pembangunan manusia akan meningkatkan disparitas pendapatan di Provinsi Sulawesi  Selatan  sebesar  23.477  dengan  asumsi  desentralisasi  fiskal,  aglomerasi,  tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk di anggap konstan.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alvan,  Arzu  2007)  yang mengatakan  bahwa  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat kesenjangan  pendapatan.  Hal  ini  pun  sesuai  dengan  hipotesis  yang  menyatakan bahwa,”Diduga  variabel  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  negatif  terhadap kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di era desentralisasi fiskal.”
Menurut  UNDP  (2004),  pembangunan  manusia  berpusat  pada  manusia,  yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama  pada  pertumbuhan  ekonomi  dengan  asumsi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  pada akhirnya  akan  menguntungkan  manusia.  Pembangunan  manusia  ini  mencakup  semua pilihan  yang  dimiliki  manusia  di  semua  golongan  masyarakat  pada  semua  tahap pembangunan dengan lebih luas dan lebih komprehensif.
Tujuan utama dari pembangunan manusia ini adalah untuk memperbanyak pilihan- pilihan  yang  dimiliki  manusia,  dimana  hal  tersebut  tidak  mungkin  tercapai  tanpa  adanya kebebasan  memilih  apa  yang  mereka  inginkan  dan  bagaimana  mereka  akan  menjalani hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini pun terbagi dalam tiga dimensi, yakni angka harapan hidup, tingkat pendidikan yang diukur dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, serta purchasing power parity index (PPP). Oleh karena itu, semakin baik nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesenjangan pendapatan daerah pun
semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dapat mengakibatkan tingkat kesenjangan pendapatan yang semakin tinggi.
Seperti  dalam  penelitian  Alvan,  Arzu  (2007)  yang  mengatakan  bahwa  untuk mencapai GDP dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi, serta tingkat kesenjangan yang lebih  rendah,  indeks  pembangunan  manusia  sebaiknya  diprioritaskan  dalam  program pembangunan suatu negara maupun daerah. Tingginya nilai indeks pembangunan manusia ini  akan  berdampak  positif  terhadap  distribusi  pendapatan,  sehingga  semakin  baik  nilai indeks  pembangunan  manusia,  maka  semakin  rendah  tingkat  kesenjangan  pendapatan suatu daerah. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk nilai indeks pembangunan manusianya, maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kesenjangan  pendapatannya.  Oleh  karena  itu,  untuk menekan  tingkat  kesenjangan  pendapatan  di  suatu  daerah  maupun  negara,  indeks pembangunan manusianya turut perlu dimaksimalkan.

## 5. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Disparitas Pendapatan
Dari  hasil  regresi,  diperoleh  hasil  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Ini  ditunjukan dengan nilai probabilitas sebesar 0.002 lebih kecil dari alpha 5%. Kenaikan 1 jiwa penduduk akan  meningkatkan  disparitas  pendapatan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebesar  6.122 dengan  asumsi  desentralisasi  fiskal,  aglomerasi,  tingkat  pengangguran  terbuka  dan  indeks pembangunan manusiadi anggap konstan.
Berarti  peningkatan  jumlah  penduduk  signifikan  mempengaruhi  disparitas  distribusi pendapatan  kabupaten/kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Makah  al  ini  menjadi  kurang  baik, karena hal tersebut dapat menambah tingkat  pengangguran. Sehingga akan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  mengenai  disparitas  distribusi  pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Selama periode penelitian 2010-2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan  berdasarkan  Indeks  Williamson,  sedangkan  menurut  Indeks  entropi  Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan  setiap  tahunnya  selama  periode  pengamatan.  Sebagai  akibatnya  tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan adanya  kurva  U  terbalik. Variabel  desentralisasi  fiskal  (X1),  Aglomerasi  (X2),  Tingkat
Pengangguran  Terbuka  (X3),  Indeks  Pembangunan  Manusia  (X4),  dan  Jumlah  Penduduk (X5)  secara  simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  disparitas  distribusi pendapatan (RD) antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Desentralisasi  fiskal  (X1)  dan  Aglomerasi  (X2)  tidak  berpengaruh  signifikan,  sedangkan Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (X3),  Indeks  Pembangunan  Manusia  (X4),  dan  Jumlah Penduduk (X5) berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan (RD) antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, saran bagi pemerintah agar secara serius untuk mengatasi pemerataaan pembangunan dan PDRB per kapita penduduk di kabupaten atau daerah yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Adi, Priyo Hari. “ Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhsn Ekonomi Studi pada Kabupaten  dan  Kota  se  Jawa-Bali.”  Jurnal  Interdisipliner  Kriris  UKSW.  Diakses tanggal 1 November 2016, dari http://priyohari.files.wordpress.com
Akai, Nobuo dan Masayo Sakata. 2005. Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence fram Statel-level Cross-sectional Data for the United States. CIRJE-F-315. Diakses dari
http://www.e.utokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html pada 7 September 2016.
Alvan,  Arzu.  Forging  a  Link  Between  Human  Development  and  Income  Inequality:  Cross- Country Evidence. Review of Social, Economic and Business Studies, Vol.7/8, 31- 43. 2007.
Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat . Yogyakarta: STIE YKPN
Arsyad,  Lincolin.  2010.  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
Astuti  D  R,  2015.  Analisis  Determinan  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  Di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Periode  2005-2013  Bahl,  Roy  W.  and  Sally  Wallace,2001, Fiscal  Decentralization:  The  Provincial-Local  Dimension.  Fiscal  Policy  training Program  2001.  Fiscal  Decentralization  Course.  July  23-Agust,  2001.  Atlanta- Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.
Bahl, Roy W.,2000. China : Evaluating the impact of Intergovemmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge Univercity Press.
Barzelay,  M.1991.”Managing  Local  Development,  Lesson  from  Spain”.  Policy  Sciences,  24, 271 – 290.
Badan Pusat Statistik, Berbagai Penerbitan. Sulawesi Selatan Dalam Angka, BPS Makassar
Badan Pusat Statistik, Berbagai Penerbitan. Keadaan Angkatan Kerja, BPS Makassar
Badan  Pusat  Statistik,  Berbagai  Penerbitan,  Tinjauan  PDRB  Kabupaten/Kota  Sulawesi Selatan, BPS Makassar
Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from
The Colombian Experience . Ann Reg Sci 40:661-676.
http://www.springerlink.com/content/36595348343m6660/fulltext.pdf  .  Diakses tanggal 15 November 2016.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.
Cysne,  Rubens  Penha.  2004.  On  the  Positive  Correlation  Between  Income  Inequality  and Unemployment.  Fundacao  Getulio  Vargas  –  Escola  de  Pos-Graduacao  em Economia
Efriza, Ulfie. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal. 2014. Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
Glaeser EL. 2006. Inequality.Barry R Weingast BR, Wittman DA, editor.The Oxford Handbook of Political Economy: Oxford University Press Inc.New York.
Hajiji,  2010.  Pertumbuhan  Ekonomi,  Ketidakmerataan  Pendapatan  Dan  Pengentasan Kemiskinan  Di  Provinsi  Riau  Tahun  2002-2008  (Tesis):  Bogor:  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia.
Irawan, M. Suparmoko.2002. Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6. Yogyakarta: BFE.
Joko Tri Handoyo. 2015. Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46912  pada 7 September 2016.
Jhingan , M.L. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Kementrian Keuangan. 2010.  Grand Design Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/186/GrandDesignFD2.pdf pada 11 September 2016.
Kuncoro,  Mudrajad.  2002.  Analisis  Spasial  dan  regional:  Studi  Aglomerasi  dan  Kluster Industri Indonesia . UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro,  Mudrajad.  2006.  Ekonomika  Pembangunan:Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan  Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Kuncoro, Mudrajad. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta : Erlangga
Rahayu S, 2000. Analisa Pemerataan Pendapatan Usaha ternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya). Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Sumedang.
Robinson. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
RM.  Riadi.  2012  Pertumbuhan  dan  Ketimpangan  Pembangunan  Ekonomi  Antar  Daerah  di Provinsi Riau. Diakses tanggal 17 September 2016.
Darihttp://rmriadi.yolasite.com/resources/Jurnal%20Pertumbuhan%20dan%20Ket impangan.pdf
Sasana,  Hadi.  2009.  Peran  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah”.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Volume 10, Nomor 1. Universitas Diponegoro.
Simonsen Sianturi. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar  Wilayah  (Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  Propinsi  Sumatera  Utara).  diakses dari http://eprints.undip.ac.id/29289/1/Jurnal.pdf  pada 9 September 2016.
Sjafrizal.  2008.  Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi.  Baduose  Media.  Padang  Sumatera Barat.
Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
Todaro, Michael P. 2003 Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta
Todaro,  Michael  P.  dan  Stephen  C.  Smith.  2006.  Pembangunan  Ekonomi:  Jilid  1.  Jakarta: Erlangga.
Tulus  T.H.  Tambunan.  2011.  Perekonomian Indonesia:  Kaian  Teoritis  dan  Analisis  Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia.
Waluyo,  Joko.  2007.  “  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Ketimpangan  Pendapatan  Antardaerah  di  Indonesia”.  Parallel  Session  IA  :  Fiskal Decentralization,  Wisma  Makara  kampus  UI  –Depok,12  Desember  1999.