## Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat
Rizqi Bachtiar 1 , Dewi Laksmi Dwi P. 2 , Hanna Eka Pratiwi 3 , dan Naghma Saniyyah 4
1,2,3,4 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya (Corresponding author: rizqi.bachtiar@ub.ac.id)
Received: 11 November 2020; Accepted: 25 November 2020; Published: 08 December 2020

## Abstrak
Birokrasi merupakan unsur yang penting bagi sebuah negara. Esensi dari kinerja birokrasi sendiri berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Birokrasi digital membuka peluang  untuk  memperbaiki  kinerja  birokrasi  serta  membuka  kesempatan  selebar-lebarnya  bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun ternyata masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya siap untuk berpartisipasi  dalam  birokrasi  digital.  Hal  ini  dikarenakan  masih  saja  tampak  di  beberapa  daerah masyarakat yang lebih memilih menggunakan cara konvensional dalam kegiatannya yang berkaitan dengan  birokrasi.  Padahal  pemerintah  sedang  gencar-gencarnya  menginisiasi  dan  meluncurkan birokrasi  digital.  Pembahasan  dalam  artikel  ini  mencoba  melihat  bagaimana  kondisi  kesiapan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  birokrasi  digital,  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  dan menggunakan  data  sekunder.  Dari  beberapa  faktor  yang  ada,  yang  cukup  mempengaruhi ketidaksiapan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  birokrasi  digital  diantaranya  yakni  faktor budaya  adopsi  teknologi  yang  tidak  merata,  kualitas  SDM  yang  masih  rendah,  dan  adanya ketimpangan infrastruktur. Untuk menekan semua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam birokrasi  digital,  penting  kiranya  untuk  memastikan  kualitas  pendidikan,  memperkuat e-literacy , melakukan sosialisasi secara intensif, serta mengusahakan pendistribusian infrastruktur teknologi.
Keywords: Birokrasi Digital; Partisipasi; Kesiapan Masyarakat

## Abstract
Bureaucracy is an important element for a country. The essence of the bureaucracy performance is related to fulfilling the desires of the citizen. Digital bureaucracy opens opportunities to improve bureaucratic  performance  and  opens  the  widest  possible  opportunity  for  people  to  participate. Therefore,  citizen  participation  is  needed  here.  But  in  fact,  the  citizen  are  not  truly  prepared  to participate  in  the  digital  bureaucracy  because  there  are  some  citizen  still  use  the  conventional methods in  their  activities related  to  the  bureaucracy.  Even  though the  government  is intensively initiating  a  digital  bureaucracy.  The  discussion  in  this  article  tries  to  show  how  the  condition  of citizen readiness to participate in the digital bureaucracy using qualitative-descriptive methods and secondary data. Of the several existing factors, the cultural factors of uneven technology adoption, low quality of human resources, and the existence of infrastructure inequality are the factors which influence  citizen  unpreparedness to  participate in  the digital  bureaucracy.  To  suppress  it  all it  is important to ensure the quality of education, strengthen e-literacy, conduct intensive socialization, and seek the distribution of technology infrastructure.
Keywords: Digital Bureaucracy; Participation; Citizen Readiness

## PENDAHULUAN
Birokrasi merupakan mesin penggerak yang menjalankan sebuah sistem negara (Setiyono, 2016). Eksistensi birokrasi  sangatlah  penting  bagi  sebuah negara.  Esensinya  ialah  sebagai  instrumen negara  untuk    menjamin  terpenuhinya kebutuhan  dan  hak-hak  masyarakat,  yang merupakan unsur berdirinya sebuah negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hegel mengenai birokrasi.
Menurutnya birokrasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara negara dengan  masyarakatnya  (Yusriadi,  2018). Adanya persepsi tersebut didasarkan karena birokrasi  sendiri  secara  filosofis  dibentuk dan digunakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, dengan adanya sebuah kontrak sosial  (Setiyono,  2016).  Oleh  karena  itu hakikat dari birokrasi tidak bisa dilepaskan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai warga negara.
Saat  ini,  pemerintah  baik  pusat maupun daerah terlihat sedang menginisiasi birokrasi  berbasis  digital.  Hampir  seluruh hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan birokrasi  telah  terdigitalisasi.  Bahkan  saat ini  pemerintah  daerah  tampak  “sedang berlomba-lomba”  untuk  menginisiasi  dan memperbaiki  kualitas  birokrasi  digitalnya agar dapat memberikan akses dan pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  hingga
mampu  melabelkan  daerahnya  sebagai smart  city (Yusuf  &  Jumhur,  2018).
Sebenarnya  hampir  seluruh  pemerintah daerah  di  Indonesia  mulai  mengusahakan adanya birokrasi digital ini, namun terdapat beberapa  daerah  yang  dapat  dijadikan sebagai  rujukan  karena  kualitas  birokrasi digitalnya  yang  dapat  dikatakan  baik  jika dibandingkan  dengan  daerah-daerah  lain yang masih baru merintis adanya birokrasi digital  ini.  Beberapa  diantaranya  yakni misalnya  Pemerintah  Kota  Surabaya, Pemerintah  Kota  Bandung,  Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,  Pemerintah  Kota  Binjai,  dan mungkin masih banyak lagi daerah-daerah yang  telah  maju  karena  memperbaiki kinerja  birokrasinya  menggunakan  inovasi berbasis ICT ( information and communication  technology )  ini  (Gustomy dkk,  2020;  Rahman  &  Tarigan,  2020; Nurmandi, Khozin, & Salahudin, 2018).
Adanya  birokrasi  digital  diikuti dengan  harapan  untuk  efisiensi  dan efektivitas  kerja  birokrasi  termasuk  dalam penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat  (Setiyono,  2016).  Birokrasi digital memungkinkan pengembangan sistem  yang  transparan  dan  akuntabilitas kepada  masyarakat  melalui  terbukanya berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan birokrasi  mulai  dari  laporan  kinerja,
laporan anggaran, pelayanan,  menyediakan ruang  untuk  pemberian  umpan  balik ( feedback )  oleh  masyarakat  atas  kinerja atau  pelayanan  yang  telah  diberikan  oleh birokrasi,  dan  lain  sebagainya,  sehingga kemudian diharapkan akan mampu menjauhkan  birokrasi  dari  permasalahan- permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya (Indrayani, 2020).
Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui bahwa manfaat dari adanya birokrasi digital sangat  erat  kaitannya  dengan  masyarakat, yakni  dengan  memberikan  ruang  bagi mayarakat  untuk  terlibat  dalam  kegiatan birokrasi. Dengan adanya peluang tersebut otomatis adanya birokrasi digital memiliki urgensi untuk mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi tersebut digunakan dalam  hal  efisiensi  pelayanan  publik  serta kontrol  bagi  jalannya  birokrasi.  Jadi otomatis  birokrasi  digital  ini  dapat dikatakan berhasil ketika mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakatnya.  Mengingat  ruh  dari smart governance (yang  salah  satu  produknya adalah  penyelenggaraan  birokrasi  berbasis digital) terletak pada partisipasi masyarakat secara  konkret  di  dalamnya  (Nento, Nugroho, & Selo, 2017).
Akan  percuma  saja  ketika  hadir birokrasi  digital  ini  tapi  tidak  sepenuhnya masyarakat  dapat  memberikan  dukungan
dan  partisipasinya,  jika  demikian  yang terjadi maka untuk siapa pelayanan publik yang  semakin  dipermudah  dan  siapa  yang akan melakukan kontrol terhadap jalannya birokrasi  yang  sebenarnya  merupakan representasi dari masyarakat sendiri. Sehingga  percuma  saja  ketika  pemerintah baik  pusat  maupun  daerah  hingga  desa sedang berlomba-lomba untuk menginisiasi birokrasi digital ini , namun masyarakatnya belum  siap  untuk  berpartisipasi  dan menerima adanya inovasi tersebut.
Hadirnya  birokrasi  digital  yang bertujuan  meningkatkan  efisiensi  serta transparansi  pelayanan  publik  ini  sangat membutuhkan peran serta masyarakat tidak hanya  sebagai  objek,  tetapi  juga  menjadi aktor  dalam  interaksi  dengan  pemerintah (Setiyono, 2016). Oleh karena itu implementasi  birokrasi  digital  baik  pada level  pusat,  daerah,  bahkan  hingga pedesaan  harus  memperhatikan  faktor masyarakatnya termasuk dalam hal kesiapan mereka (Susanto, 2011).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini berusaha mengkaji partisipasi dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan birokrasi digital di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Pembahasan dalam artikel ini diperoleh  melalui  studi  pustaka  dengan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder  untuk  mengkaji  bagaimana berjalannya  birokrasi  digital  dari  segi partisipasi dan kesiapan masyarakat.
Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian  ilmu  sosial  yang  menggunakan data  non-numerik  dan  berusaha  untuk menafsirkan makna dari data tersebut untuk membantu  peneliti  dalam  memahami kehidupan sosial yang diteliti (Aminah dan Roikan,  2019).  Sedangkan  maksud  dari penelitian deskriptif kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan menjabarkan secara deskriptif atau  mendeskripsikan  sejumlah  variabel yang  berkaitan  dengan  topik  atau  kasus yang  diteliti  dan  membandingkannya dengan realita yang terjadi (Sendari, 2019). Penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan peristiwa mengenai birokrasi  digital,  partisipasi,  dan  kesiapan masyarakat,  melalui  pengumpulan  data, pengolahan data, dan penafsiran data.
Data  yang  digunakan  ialah  data sekunder,  maksudnya  ialah  data  yang berasal  dari  tangan  kedua  atau  sumber  – sumber  yang  telah  ada  sebelum  penelitian ini  dilakukan  (Silalahi,  2012).  Data-data tersebut  didapatkan  dari  buku-buku  yang melakukan pembahasan mengenai birokrasi digital, jurnal-jurnal yang membahas  mengenai  birokrasi  digital  dan
kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan- nya,  regulasi  yang  berkaitan,  serta  media daring  yang  menyediakan  data  dan  berita terkait isu implementasi birokrasi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Birokrasi Digital
Istilah birokrasi pada mulanya diperkenalkan  oleh  Vincent  de  Gourney dalam  menjelaskan  sistem  Pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Thoha, 2003). Beliau memperkenalkan birokrasi secara etimologis berasal dari kata “ bureau ” yang memiliki  arti  meja  atau  kantor,  dan menjelaskan  para  pejabat  (pada  saat  itu) bekerja  di  belakangnya  (Setiyono,  2015).
Sedangkan  kata  “ Bureaukratia ”  sendiri memiliki  arti  kantor  pemerintah.  Istilah tersebut  digunakan  untuk  menunjuk  pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur serta  diperintah  oleh  suatu  kantor  atau instansi melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1998).
Adapun  menurut  Weber  (1947), birokrasi merupakan suatu organisasi besar yang  memiliki  otoritas  legal  rasional, legitimasi,  ada  pembagian  kerja  dan bersifat imperasional. Tugas pokok birokrasi  adalah  sebagai state  machinery yang menjalankan seluruh kegiatan negara dalam mewujudkan kehidupan negara yang ideal  (Setiyono,  2016).  Apabila  birokrasi
memiliki  kinerja  yang  baik  otomatis  akan membawa  pada  kebaikan  kehidupan  suatu negara, sementara sebaliknya ketika kinerja birokrasi buruk maka juga akan membawa kepada  memburuknya  kehidupan  suatu negara (Laoly, 2019).
Sedangkan  birokrasi  digital  sendiri merujuk pada perkembangan dari birokrasi dalam upaya memperbaiki kualitas kerjanya  dengan  mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai  dengan  perkembangan  yang  ada. Hadirnya  birokrasi  digital  ini  dikarenakan adanya perkembangan yang hadir di tengah masyarakat,  yang  juga  memiliki  konse- kuensi terhadap penyelenggaraan birokrasi. Pasalnya  perkembangan  yang  terjadi berpengaruh terhadap perubahan pola atau gaya hidup masyarakat yang kemudian juga akan berdampak pada perubahan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan birokrasi yang ada (Setiyono, 2016).
Adanya  penerapan e-government ataupun online  government menunjukkan adanya  sebuah  langkah  digitalisasi  dalam birokrasi,  yang  kemudian  dikenal  dengan sebutan digital  government atau  birokrasi digital  (Dhevina  dalam  Kementerian Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, 2020).  Menurut  United  Nations  (2001), menyebutkan  bahwa e-government ialah pemberian informasi dan pelayanan publik
bagi  masyarakat  dengan  menggunakan internet  serta  jaringan  global  ataupun website (Kennet, 2004).
Secara teoritik, konsep e-government dapat  dipahami  sebagai  upaya  atau  usaha yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi serta membangun hubungan yang lebih baik pula antara pemerintah, masyarakat, serta swasta (sesuai  dengan  prinsip good  governance ) hingga  menumbuhkan  sebuah  sistem  yang lebih efisien, efektif, responsif, transparan, dan akuntabel (Rahman & Tarigan, 2020). Biasanya e-government dalam realisasinya diwujudkan dalam berbagai bentuk software ataupun  berbasis  web  dengan berbagai  nama  dan  fungsi  (misalnya  (di Indonesia) terdapat E-Billing, E- Performance,  E-Wadul,  E-Procurement, dsb).  Dengan  mengimplementasikan  TIK tersebut, birokrasi tradisional yang cenderung  berkenaan  dengan  kinerja  yang lambat, berproduktivitas rendah dan berbelit-belit, dapat diubah menjadi fleksibel  serta  berproduktivitas  tinggi (Setiyono, 2015).
E-Government di  Indonesia  hadir sebagai  strategi  nasional  yang  tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003.  Pada Inpres tersebut e-government dilihat sebagai  upaya  untuk  mengembangkan
penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis elektronik yang akan meningkatkan efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.
Menurut Indrajit (2004, dalam Noviana dkk, 2015), e-government diimplementasikan  dalam  beberapa  jenis, diantaranya  yakni:  (1) Government  to Citizen (G2C)  yakni  berkaitan  dengan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,  biasanya  meliputi  pemberian layanan  dasar  dan  penyebaran  informasi kepada  masyarakat;  (2) Government  to Business (G2B), berkaitan dengan hubungan  pemerintah  dan  komunitas bisnis, biasanya berkaitan dengan perizinan usaha, pajak perusahaan, kebijakan tentang usaha, dan lain sebagainya; (3) Government to  Employee (G2E),  meliputi  layanan khusus  yang  hanya  mencakup  pegawai pemerintah seperti misalnya terkait dengan pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan (4) Government  to  Government (G2G), mencakup  transaksi  antara  pemerintah tingkat  atas  dengan  pemerintahan  yang dibawahinya  seperti  misalnya  pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau juga dengan  pemerintah  negara  lain  (pada  taraf internasional).
Birokrasi  digital  yang  berkembang dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia
memiliki  tujuan  yang  tentunya  untuk memperbaiki kinerja para aparaturnya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Dalam hal ini Kumar dkk  (2007)  menyatakan  beberapa  manfaat dalam penerapan e-government , antara lain yaitu:
1. Memungkinkan  warga  negara  untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan,
2. Penghematan  biaya  yang  signifikan bagi pemerintah maupun masyarakat,
3. Meningkatkan transparansi,
4. Mengurangi tingkat aktivitas korupsi,
5. Meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat,
6. Adanya ketersediaan pelayanan yang berkelanjutan,  penghematan  waktu dalam memberikan tanggapan kepada publik  dan  pengurangan  tingkat kesalahan.

## Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Dalam  konsepsi  klasik  disebutkan bahwa sistem pemerintahan yang baik ialah yang memungkinkan masyarakatnya untuk terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  kebijakan    dan  memberikan akses  bagi  mereka  untuk  mengontrol  dan mengontak aparatur atau pejabat pemerintahan,  sedangkan  pada  konsepsi pemerintahan  yang  baru  menekankan
bahwa sistem pemerintahan yang baik ialah yang  memungkinkan  warga  negaranya untuk melakukan dan mengerjakan sendiri bidang-bidang  pelayanan  yang  dapat dikerjakan  langsung  olehnya  (Setiyono, 2016).  Dengan  adanya  konsepsi-konsepsi tersebut, baik secara klasik ataupun modern sebenarnya  telah  dapat  diketahui  bahwa jalannya  birokrasi  tidak  dapat  dilepaskan dengan  peran  serta  atau  partisipasi  dari masyarakatnya.  Hal  ini  justru  akan diperkuat dengan adanya birokrasi berbasis digital.
Pada  dasarnya  birokrasi  digital diselenggarakan  untuk  membuka  ruang partisipasi  masyarakat  dalam  melakukan kontrol  terhadap  birokrasi  serta  partisipasi dalam program-program birokrasi dan juga dalam  pemanfaatan  atau  penggunaan pelayanan  publik  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Dengan terbukanya kesmpatan  tersebut,  justru  ini  merupakan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang sebelumnya erat dengan stigma masyarakat.  Dengan  adanya  birokrasi digital  ini  masyarakat  dapat  berpartisipasi tanpa  perlu  memandang  jarak  dan  waktu karena  TIK  dapat  dioperasikan  dari manapun dan kapanpun (asal diikuti dengan media  penunjang  atau  infrastruktur  yang mempuni). Dengan terbukanya peluang ini
otomatis  sangat  diperlukan  peran  dari masyarakat sehingga birokrasi digital dapat berjalan  sebagaimana  mestinya  sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Bergesernya  paradigma  pelayanan publik  dari Old  Public  Administration (OPA)  kemudian  menjadi New  Public Management (NPM)  yang  pada  akhirnya bergeser  menjadi New  Public  Service (NPS)  semakin  menandakan  pentingnya kehadiran  atau  partisipasi  dari  masyarakat dalam  birokrasi.  Paradigma  NPS  yang disusun  atas  dasar teori  demokrasi ( democratic  theory )  semakin  mengarah atau berfokus pada kepentingan masyarakat ( citizen ), serta tidak memandang masyarakat hanya sebatas sebagai konsumen saja seperti paradigma- paradigma  yang  digunakan  sebelumnya (Setiyono, 2016).
Adanya  paradigma  NPS  mendorong pelayanan  yang  bersifat  non-diskriminatif serta  membangun  pelayanan  yang  lebih responsif kepada masyarakat (Kuswandoro, 2015).  Sejalan  dengan  paradigma  ini, terdapat  konsep  yang  disebut  sebagai citizen charter . Konsep tersebut menerangkan  bahwa  dalam  memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat,  perlu  adanya  kesepakatan bersama antar seluruh stakeholders (penyedia  layanan  dan  publik)  mengenai
pelayanan yang akan dihadirkan (mulai dari jenis, prosedur, biaya, dsb), sehingga dapat dipertimbangkan antara hak dan kewajiban yang  harus  diperoleh  oleh  masing-masing stakeholders tersebut  sebagai  dasar  dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kuswandoro,  2015).  Dengan  adanya  hal tersebut,  masyarakat  dapat  melakukan kontrol  atas  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  birokrasi  dan  telah disepakati  bersama  dengan  masyarakat  itu sendiri,  sehingga  dapat  meminimalisir adanya hak-hak masyarakat yang dilanggar sebagai penerima layanan.
Terkait hal tersebut, adanya birokrasi digital sendiri sebenarnya dapat mendukung  realisasi  dari  paradigma  NPS untuk mengutamakan kepentingan masyarakat  dalam  pelayanan.  Hal  tersebut dikarenakan  seperti  apa  yang  telah disampaikan  sebelumnya  bahwa  birokrasi digital  (idealnya)  membuka  lebar  peluang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berdialog secara aktif dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi (Dhevina  dalam  Kementerian  Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 2020). Birokrasi digital dapat menjadi penghubung  antara  masyarakat  dengan penyedia  layanan  secara  langsung  (tanpa harus  bertatap  muka).  Masyarakat  dapat melakukan  kontrol  kapanpun  terhadap
kinerja birokrasi, termasuk dalam penyelenggaraan  pelayanan.  Secara  tidak langsung hal tersebut juga dapat menciptakan adanya kontrak antara masyarakat dengan penyedia layanan akan pelayanan  yang  diwujudkan  dan  diterima olehnya. Otomatis, partisipasi dari masyarakatlah yang menjadi kunci terwujudnya hal tersebut. Oleh karena itu di sini birokrasi digital akan berjalan sebagaimana mestinya untuk mengutamakan  kepentingan  masyarakat dalam  pelayanan,  hanya  dengan  adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

## Problematika  Partisipasi  Masyarakat: Contoh Kasus di Beberapa Daerah
Indonesia  dalam  lingkar  global sendiri sebenarnya menduduki posisi yang cukup baik terkait dengan indeks partisipasi elektroniknya ( e-participation ). Pada tahun 2020,  Indonesia  menduduki  peringkat  57 dari 193 negara, dengan  skor 0,7500  yang masih tergolong di atas rata-rata skor global yakni  0,5677.  Namun  meski  demikian, Indonesia dalam hal ini masih kalah dengan negara-negara  yang  hampir  memiliki kesamaan  ciri  dengan  Indonesia  misalnya dalam  hal  pendapatan  perkapita  ( lower middle  income ),  dicontohkan  saja  dengan Malaysia dan India.
Gambar 1.

## Indeks Partisipasi Elektronik Indonesia

## Sumber: United Nations, 2020
Dalam  hal  ini,  Malaysia  dan  India (Lihat Gambar 1) memiliki e-participation index dengan skor dan peringkat yang sama yakni sebesar 0,8571, peringkat 29 dari 193 negara.  Dari  grafik  tersebut  memperlihat- kan bahwa dari e-participation index yakni yang  mencakup  akses  publik  terhadap informasi  elektronik,  interaksi  dengan pemangku  kepentingan  terkait  pertimba- ngan  kebijakan  dan  layanan  publik,  serta keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  Indonesia  nyata- nya  masih  berada  di  bawah  Malaysia  dan India (United Nations, 2020). Hal tersebut menunjukkan  bahwa  masih  diperlukannya peningkatan e-participation di  Indonesia.
Dalam melakukan peningkatannya, penting kiranya mengetahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan  yang  terjadi dalam  pengimplementasian e-government yang  kemudian  dapat  menjadi  hambatan bagi  tingkat  partisipasi  masyarakat  di
dalamnya.  Dengan  mengetahui  hambatan- hambatan tersebut, kemudian dapat diambil langkah  yang  tepat  guna  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  birokrasi berbasis digital atau e-government .
Partisipasi dimaksudkan pada bagaimana  kemudian  masyarakat  mampu mengambil  peran  atau  dapat  ikut  serta dalam  implementasi  birokrasi  digital.  Hal ini penting untuk diwujudkan dan dioptimalkan karena merupakan salah satu faktor kesuksesan dari implementasi birokrasi digital itu sendiri (Rozikin, Hesty,
& Sulikah, 2020). Sebenarnya, ketika suatu inovasi  seperti  birokrasi  digital  ini  hadir untuk  mempermudah  masyarakat  maka seharusnya  masyarakat  dapat  mendukung dan  berpartisipasi  di  dalamnya.  Justru  hal ini  akan  membantu  masyarakat  dan mewujudkan  birokrasi  menjadi  lebih  baik lagi. Namun ternyata realitanya tidak jarang masih  terdapat  masyarakat  yang  belum
menggunakan  fasilitas  yang  baik  ini. Fenomena  ini  kerap  kali  terjadi,  di  mana masyarakat  lebih  memilih  cara-cara  yang konvensional dibandingkan dengan adanya kemudahan yang disediakan dalam birokrasi  digital  ini.  Hal  ini  persis  dengan apa  yang  terjadi  di  beberapa  daerah. Masyarakatnya masih memilih mengguna- kan sistem yang “kuno” dalam memanfaat- kan  fasilitas  pelayanan  publik.  Padahal  di sisi lain telah disediakan media yang lebih efisien dalam menggunakan fasilitas tersebut.  Sebagai  contoh,  salah  satu fenomena yang terjadi di Kota Probolinggo berdasarkan  observasi  peneliti,  di  mana masyarakat  tidak  mengubah  budayanya dalam melakukan antrian di sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah.
Bukan  hanya  di  Kota  Probolinggo, peristiwa ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya  yang  telah  mengimplementasikan birokrasi  digital.  Hampir  sama  misalnya terjadi  di  Kota  Surabaya,  yakni  dalam inovasi e-health -nya yang digunakan untuk mengurangi antrean panjang pada fasilitas- fasilitas kesehatan. Meskipun dapat dinilai sangat inovatif dengan proses birokrasinya, namun  dalam  implementasinya  ternyata juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang terjadi  di  Kota  Probolinggo.  Menurut observasi  peneliti,  terdapat  masyarakat yang belum siap berpartisipasi di dalamnya
dikarenakan  tidak  lain  adalah  terkait kemampuan  mereka  yang  masih  kurang dalam mengakses serta mengikuti perkembangan  teknologi  (Putra,  2018). Sementara  itu,  proses  difusinya  pun  tidak berjalan  efektif,  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan  tidak  merata,  akibatnya  tidak semua  fasilitas  kesehatan  pada  akhirnya memiliki  antrian  yang  efisien  dengan hadirnya e-health ini sehingga tidak semua pengguna (pasien) dapat menggunakannya karena kurangnya informasi dan pemahaman  terkait  teknologi  (Adian  & Budiarto,  2020).  Akibatnya  sebagian masyarakat  masih  menggunakan  cara manual  dalam  proses  registrasi  pelayanan kesehatan  (Adian  &  Budiarto,  2020). Beberapa  contoh  tersebut  menunjuk-kan sungguh ironi bahwa nyatanya masyarakat dengan  berbagai  macam  sebabnya  belum siap sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital. Apalagi hal tersebut juga masih  terjadi  pada  daerah-daerah  yang dianggap telah mampu mengimplementasi- kan e-government dengan baik.

## Kondisi Kesiapan Masyarakat
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  birokrasi digital  ialah  kesiapan  dari  masyarakat  itu sendiri.  Mempersiapkan  masyarakat  untuk
kemudian  dapat  berpartisipasi  merupakan hal  yang  penting  dan  seharusnya  telah mulai  dipersiapkan  sebelum  birokrasi digital ini hadir sebagai hal yang baru bagi masyarakat. Hal ini sebenarnya telah sesuai dengan strategi pemerintah dalam mengimplementasikan  inovasi  birokrasi digital ini. Sebagaimana  disebutkan dalam Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003, bahwa  mengembangkan  sumber  daya manusia  (SDM)  baik  dari  sisi  pemerintah dan juga masyarakat merupakan salah satu strategi  dalam  pengembangan  birokrasi digital  ( e-government ).  Bahkan  dijelaskan pula  bahwa  hal  tersebut  merupakan  kunci keberhasilan dari pelaksanaan dan pengembangan  birokrasi  digital.  Oleh karena  itu  kesiapan  masyarakat  penting mendapatkan perhatian.
Saat  ini  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah  sedang  gencar-gencarnya menginisiasi  dan  mengimplementasikan adanya birokrasi digital itu sendiri (Rahman & Tarigan, 2020). Ini memang merupakan hal yang baik, karena menandakan adanya usaha  dalam  membuat  birokrasi  menjadi berkembang  dan  relevan  dengan  adanya perkembangan zaman. Namun juga terdapat  hal  yang  perlu  diperhatikan sehingga saat pemerintah menginisiasi atau meluncurkan  program-program  berbasis birokrasi digital ini dapat menjadi berhasil
dan atau agar dapat berjalan sesuai dengan apa  yang  menjadi  tujuan  diadakannya birokrasi  digital  itu  sendiri.  Salah  satunya yakni dengan memperhatikan aspek kesiapan  masyarakat  untuk  dapat  ber- partisipasi dalam birokrasi digital tersebut. Bahkan sumber daya manusia dinilai lebih penting  dibandingkan  dengan  teknologi yang  juga  merupakan  unsur  yang  berarti bagi  berjalannya  birokrasi  digital  (Heeks, 2006).  Oleh  karena  itu  dalam  mengimple- mentasikan  birokrasi  berbasis  digital  ini memang  penting  kiranya  untuk  mem- perhatikan aspek kesiapan masyarakat.
Aspek  masyarakat  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  menurut  Inpres  Nomor  3 Tahun  2003  berkaitan  dengan  difusi teknologi  informasi  di  dalam  kegiatan masyarakat  baik  perorangan  maupun organisasi,  serta  sejauh  mana  teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat  melalui  proses  pendidikan.
Menurut Susanto (2011) kesiapan masyarakat  dalam  mengimplementasikan e-government dipengaruhi  oleh  faktor budaya adopsi teknologi informasi, kapasitas  SDM,  infrastruktur  teknologi yang dimiliki atau sampai pada masyarakat, serta  iklim  bisnis  dan  pendapatan  yang mempengaruhi belanja masyarakat (pendapatan  perkapita).  Dari  semua  faktor yang telah disebutkan tersebut, secara tidak
langsung kita dapat mengetahui bagaimana kesiapan  masyarakat  Indonesia  saat  ini dalam  menerima  dan  mengimplementasi- kan  TIK  dalam  kesehariannya  sehingga kemudian  dapat  berpartisipasi  dalam birokrasi digital.
Dilihat dari segi faktor budaya adopsi teknologi. Menurut Susanto (2011), dalam hal ini kaitannya ialah melihat ICT’s actual usage .  Jika  demikian,  melihat  kondisi  di lapangan,  sebenarnya  saat  ini  mayoritas dari  masyarakat  Indonesia  merupakan pengguna  internet  dan  pengguna  sosial media (Laoly,  2019),  yang  otomatis  pada intinya  mereka  telah  merealisasikan  TIK dalam kesehariannya. Jika dilihat berdasarkan  rata-rata  waktu  penggunaan, dari  data  yang  dikeluarkan  oleh We  Are Social (dalam Kumparan, 2020), pengguna internet di  Indonesia memiliki waktu rata- rata  akses  internet  selama  7  jam  59  menit perhari.  Hal  tersebut  melampaui  rata-rata global  yang  rata-rata  hanya  menghabiskan waktu  selama  6  jam  43  menit  perhari. Sedangkan  apabila  dilihat  berdasarkan jumlah  penggunanya,  menurut We  Are Social (2020), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 64% dari seluruh total populasi di  Indonesia, dan terdapat 160 juta pengguna  aktif  media  sosial  (Haryanto, 2020).  Dengan  melihat  hal  tersebut sebenarnya  dari  segi  budaya,  masyarakat
Indonesia telah mampu mengadopsi teknologi informasi.
Banyaknya  pengguna  internet  dan media sosial mampu menunjukkan informasi  bahwa  budaya  di  masyarakat sebenarnya  telah  mendukung  kesiapan masyarakat dalam mengakses hal-hal yang berkaitan  dengan  birokrasi  secara  digital, yang  pada  umumnya  diselenggarakan dengan  media website ataupun software aplikasi.  Dijelaskan  kembali  dari  data tersebut  menunjukkan  bahwa  mayoritas pengguna  internet  dan  media  sosial  hanya pada kalangan tertentu saja, sehingga dapat dikatakan  tidak  merata  pada  seluruh kalangan  masyarakat.  Misalnya  dari  data masyarakat  pengguna  internet  dan  media sosial  yang  telah  disebutkan,  ternyata mayoritas  didominasi  oleh  kalangan  muda (milenial),  sementara  untuk  pengguna rentang  usia  lainnya  jumlahnya  sangat sedikit  dibandingkan  jumlah  pengguna pada kalangan milenial (Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII) dalam Haryanto, 2019).
Sebaran adopsi TIK khususnya dalam hal  penggunaan  internet  dan  media  sosial juga  tidak  merata  di  seluruh  daerah  di Indonesia, pasalnya hanya Pulau Jawa dan Sumatra  saja  yang  memiliki  persentase paling  tinggi,  sementara  seperti  Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
jumlah  penggunanya  sangat  minim  dan jauh dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatera  (Kementerian  Komunikasi  dan Informasi,  2019).  Adanya  hal  tersebut setidaknya  menunjukkan  bahwa  tidak semua kalangan masyarakat siap berpartisipasi dalam birokrasi digital, hanya masyarakat tertentu saja yang saat ini dapat dikatakan siap karena telah memiliki  atau menggunakan  akses  dalam  penggunaan internet  dan  media  sosial,  yang  juga merupakan  pendukung  (media)  adanya birokrasi berbasis digital.
Di  sisi  lain  terdapat  hasil  yang bertolak  belakang  dengan  budaya  adopsi teknologi  ialah  ketika  melihat  kesiapan masyarakat dari segi kualitas sumber daya manusia  di  Indonesia.  Menurut  Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  secara umum masih tergolong rendah (Liputan 6, 2019).  Jika  dilihat  berdasarkan  aspek pendidikan yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga  masih  memperlihatkan  hal  yang kurang begitu baik. Di satu sisi, pemerintah sendiri  mewajibkan  masyarakat  untuk menempuh  pendidikan  minimal  12  (dua belas) tahun. Namun, di sisi lain pendidikan tertinggi  yang  ditempuh  oleh  rata-rata masyarakat Indonesia setara dengan kelas 2 (dua)  jenjang  Sekolah  Menengah  Pertama
(SMP) (CNBC Indonesia, 2019). Otomatis dapat dikatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia  belum  menempuh  pendidikan dengan  standar  minimal  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Selain  itu,  angka  putus sekolah  di  Indonesia  juga  masih  dapat dikatakan tinggi (Republika, 2019).
Bahkan dalam penilaian (oleh Organization  for  Economic  Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2018 terhadap  kemampuan  siswa  berumur  15 tahun  dalam  membaca,  matematika,  dan sains,  Indonesia  masih  berada  pada peringkat  bawah  dibandingkan  negara- negara  lainnya.  Semua  skor  dalam  tiga kategori  tersebut  (membaca,  matematika, dan sains) sangat berada di bawah rata-rata OECD (Antara dkk, 2019). Oleh karena itu, jika  dilihat  dari  segi  kualitas  SDM masyarakat  Indonesia  sebenarnya  belum sepenuhnya  siap,  bahkan  dapat  dikatakan belum siap untuk menerima atau mengimplementasikan  birokrasi  digital dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan  untuk  hal-hal  dasar  dalam pendidikan (seperti membaca) saja kualitasnya  masih  rendah  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pendidikan-pun  juga masih  tergolong  rendah.  Selain  itu masyarakat  yang  menempuh  pendidikan pun belum tentu juga siap dalam melakukan adopsi  terhadap  birokrasi  digital.  Hal
tersebut  dikarenakan  masih  rendahnya kualitas  pendidikan  di  Indonesia  (Bank Dunia  dalam  Fauzie,  2018),  infrastruktur pendidikan  yang masih belum mendukung sepenuhnya,  serta  kurangnya  kompetensi tenaga  pendidik  yang  berkompeten  di bidang teknologi (utamanya dalam praktiknya) untuk mendukung transfer ilmu pengetahuan  dan  teknologi  itu  sendiri (Jakaria, 2019).
Jika  pendidikan  masyarakat  rendah, sehingga  kualitas  SDM-nya  pun  juga  ikut rendah,  maka  otomatis  akan  sulit  bagi mereka  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam birokrasi digital.
Selain
terkait mengoperasikan TIK seperti yang tercantum  dalam  Inpres  Nomor  3  Tahun 2003  di  mana  pentingnya  peningkatan SDM  adalah  berkaitan  dengan  difusi teknologi  informasi,  namun  pentingnya juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan teknologi  dengan  baik,  menggunakan pelayanan dengan baik, mampu mengontrol pemerintah secara rasional, mampu menerima  dan  melakukan  respon  atas informasi mengenai birokrasi yang diterimanya, hal-hal tersebut sulit diwujudkan  dengan  baik  termasuk  dalam menjalankan  tindakan  sebagai  masyarakat yang sebagaimana mestinya harus dilakukan dengan adanya perubahan
paradigma yang menuntut adanya partisipasi dari masyarakat dan menciptakan  birokrasi  yang  akuntabel berdasarkan  kinerja  yang  diinginkan  oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dari segi  pendidikan,  masyarakat  Indonesia belum  sepenuhnya  siap  baik  dalam  hal mengoperasikan  TIK  (dengan  baik  dan sebagaimana  mestinya),  ataupun  untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital.
Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan infrastruktur baik yang dimiliki  oleh  masyarakat  ataupun  yang sampai  ke  masyarakat.  Menurut  Nijkamp dan Ubbels (1999) infrastruktur merupakan modal produktif berupa material. Sedangkan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Infrastruktur  diartikan  sebagai prasarana  atau  segala  sesuatu  yang merupakan  penunjang  bagi  terselenggara- nya suatu proses. Artinya di sini kita akan melihat apakah masyarakat memiliki sarana yang  dapat  menunjang  mereka  untuk melakukan akses terhadap birokrasi digital. Infrastruktur  tersebut  misalnya  yakni  alat elektronik yang mendukung serta prasarana yang dapat mempermudah akses lainnya.
Pada tingkat dasar, setidaknya masyarakat  perlu  memiliki  perangkat elektronik yang mendukung dalam melakukan  akses  terhadap    media  daring. Berdasarkan  yang  disampaikan  oleh We
Are  Social ,  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  mengakses  atau  terhubung dengan internet melalui media smartphone dan tablet, sedangkan sisanya adalah laptop dan komputer (Haryanto, 2019).
Jika dilihat dari kepemilikan masyarakat  sendiri,  berdasarkan  data We Are Social (2020) diketahui bahwa saat ini terdapat  338,2  juta mobile  phone yang sedang  terhubung  dan  digunakan  oleh masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah  ponsel  yang  ada  justru  melebihi jumlah  penduduk  Indonesia  (Haryanto, 2020). Dari data berdasarkan sumber yang sama, masyarakat usia 16 hingga 64 tahun (sebagai kategori pengguna internet terbanyak),  memiliki  persentase  kepemili- kan  jenis  perangkat mobile  phone sebesar 96%, smartphone sebesar  94%, non- smartphone  mobile  phone sebesar  21%, laptop dan komputer desktop sebesar 66%, konsol  game  sebesar  16%,  hingga virtual
reality  device sebesar  5,15%  (Haryanto, 2020). Sedangkan untuk terhubung dengan internet,  masyarakat  sendiri  bisa  memilih dengan  harga  yang  sesuai  kemampuan ekonominya  karena  harganya  yang  relatif, seperti  misalnya  penggunaan  wifi,  kuota data, dan lain sebagainya.
Sementara  itu,  berkaitan  dengan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah  sebagai  fasilitas  akses  internet di  Indonesia  belum  sepenuhnya  baik  dari segi  distribusi  ataupun  kualitas.  Indeks infrastruktur  telekomunikasi  di  Indonesia meskipun  berada  di  atas  rata-rata  global, namun  masih  di  bawah  rata-rata  negara- negara  regional  (Asia)  dan  sub-regional (Asia Tenggara) (Lihat Gambar 2). Indeks infrastruktur telekomunikasi Indonesia memiliki  skor  0,5669,  sedangkan  rata-rata global yakni memiliki skor 0,5464, rata-rata regional 0,5893, dan rata-rata sub-regional sebesar 0,6088.
Gambar 2.
Indeks Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia
Journal of Governance and Social Policy Volume 1, Issue 2, December 2020 (104-129) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18585
Berdasarkan data dari United Nations (2020)  tersebut  membuktikan  bahwa infrastruktur  telekomunikasi  di  Indonesia masih dapat dikatakan tertinggal dibandingkan  dengan  rata-rata  negara- negara  tetangganya  (negara-negara  yang berada  pada  sub-regional  dan  regional). Selain itu, di Indonesia juga masih terdapat kesenjangan  infrastruktur  antar  wilayah (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri  Mulyani  Indrawati,  bahwa  akses teknologi  digital  di  Indonesia  belum merata, baik di Jawa ataupun di luar Jawa, tapi  menurutnya  pemerintah  sedang  dan terus  berupaya  untuk  mendistribusikan infrastruktur untuk akses teknologi, seperti misalnya  saat  ini  pemerintah  melakukan investasi untuk pembangunan infrastruktur digital seperti Palapa Ring (CNN Indonesia, 2019).
Pemerintah  juga  tengah  melakukan percepatan  terhadap  Pelaksanaan  Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diantaranya terdapat  proyek  jaringan  tulang  punggung internet  cepat Palapa  Ring dan  satelit multifungsi  atau  Satelit  Indonesia  raya (SATRIA)  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  2019).  Terlepas  dari  hal tersebut,  memang  saat  ini  akses  internet belum bisa dirasakan oleh semua orang di
semua  daerah,  misalnya  pada  beberapa daerah  di  Papua  (CNN  Indonesia,  2019) dan  ribuan  desa  di  seluruh  Indonesia (Kementerian  Komunikasi  dan  informasi dalam Detikinet, 2019). Selain itu, kualitas kecepatan internet di Indonesia masih dapat dikatakan  rendah.  Rata-rata  kecepatannya masih  jauh  di  bawah  rata-rata  global (Kumparan,  2020).  Indonesia  masih  kalah dengan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,  bahkan  berdasarkan  data  Ookla pada  tahun  2019  Indonesia  menduduki peringkat  42  dari  46  negara  terkait kecepatan  koneksi  internetnya  (CNN Indonesia, 2019).
Semakin  baik  kapasitas  infrastruktur yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dan  yang disediakan  oleh  pemerintah,  maka  akan semakin  mempermudah  akses  masyarakat terhadap  teknologi  digital,  dengan  adanya hal tersebut ketika pemerintah menghadirkan  birokrasi  berbasis  digital distribusi pelayanan menjadi akan semakin baik  dan  merata  (dapat  digunakan  oleh seluruh  masyarakat),  sehingga  ketika infrastrukturnya  telah  siap,  maka  akan berdampak  positif  terhadap  kesiapan masyarakat.  Hal  tersebut  dikarenakan infrastruktur teknologi digital bukan hanya penunjang melainkan media bagi masyarakat untuk dapat terkoneksi dengan internet.
Terakhir  apabila  dilihat  dari  faktor iklim  bisnis  dan  pendapatan  perkapita. Iklim bisnis di  Indonesia sebenarnya telah mendorong  masyarakat  untuk  berlomba- lomba menggunakan TIK untuk meningkatkan perekonomian mereka. Saat ini  Indonesia  sendiri  telah  mencapai  era ekonomi  digital,  yang  ditandai  dengan maraknya e-retail atau digital marketplace yang  ada  di  Indonesia  (Sugiarto,  2019). Bahkan  saat  ini  terdapat  beberapa digital startup Indonesia  yang  telah  mendunia, seperti  misalnya  Go-Jek,  Tokopedia,  dan Traveloka (Rakhmayanti, 2019).
Sedangkan
apabila dilihat
berdasarkan  pendapatan  perkapita,  pada tahun 2019, pendapatan perkapita Indonesia  sebesar  Rp.  59,1  juta  (BPS, dalam Sindonews, 2020). Memang Indonesia  masih  kalah  dengan  Malaysia, Singapura,  ataupun  Thailand  (Fauzie,
2019), namun hasil tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya (Sindonews, 2020). Ketika melihat kesiapan  masyarakat  dari  segi  pendapatan sebenarnya  masih  dapat  dikatakan  siap dalam  mengimplementasikan  TIK,  yang kemudian  juga  sedikit  banyak  berdampak pada partisipasi masyarakat. Mungkin juga justru  dengan  TIK  akan  meningkatkan pendapatan  perkapita  dari  masyarakat  itu
sendiri. Melihat belanja masyarakat terkait hal-hal yang mendukung aksesnya terhadap teknologi digital sebenarnya cukup memperlihatkan  bahwa  dengan  besaran pendapatan  perkapita  tersebut,  sebenarnya juga telah mendukung kesiapan masyarakat terhadap  teknologi  digital.  Terkait  hal tersebut bisa dicontohkan dengan misalnya belanja smartphone Indonesia  yang  terus menerus  meningkat.  Pada  kuartal  II  tahun 2018, impor smartphone Indonesia terhitung  paling  tinggi  dibandingkan dengan  tahun-tahun  sebelumnya  (CNBC Indonesia,  2018),  lalu  juga  mengalami peningkatan  pada  kuartal  II  tahun  2019 (Tempo,  2019).  Selain  itu,  Indonesia  juga merupakan negara yang menduduki peringkat  6  pengguna  ponsel  terbanyak dunia  via The  Spectator  Index (Supriyadi, 2018).  Sementara  itu,  juga  terkait  dengan belanja teknologi digital, pengguna internet di  Indonesia  justru  malah  didominasi  oleh masyarakat  menengah  ke  bawah  dan mencapai  74,6%  (Pertiwi,  2018).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dengan  pendapatan perkapita masyarakat sedikit banyak masih dapat  mendukung  kesiapan  masyarakat dalam teknologi digital.
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan  sebelumnya  dalam  sub  ini, sedikit  banyak  dapat  diambil  informasi mengapa  masih  saja  terdapat  masyarakat
yang  belum  berpartisipasi  dalam  birokrasi digital  seperti  beberapa  kasus  di  lapangan yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Hal tersebut memang bisa saja terjadi mengingat  masyarakat  memang  tidak sepenuhnya siap dalam mengimplementasi- kan birokrasi digital dalam kesehariannya.
Walaupun  budaya  adopsi  teknologi saat ini begitu mendukung, namun sebaran adopsi  teknologi  tersebut  masih  tidak merata. Baik dari segi usia ataupun daerah. Bisa  jadi,  orang-orang  yang  belum  dapat berpartisipasi  dalam  birokrasi  digital berasal dari kalangan lansia yang memang sesuai data (yang telah dijelaskan sebelumnya)  aksesnya  rendah  terhadap internet.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh banyak faktor, berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Restyandito  dan Kurniawan (2017), faktor rendahnya adopsi teknologi  pada  lansia  diantaranya  yakni rendahnya  kemampuan  finansial  untuk memiliki  peralatan  berteknologi,  tidak memiliki  kemampuan  untuk  mengoperasi- kan  teknologi,  sudah  terbiasa  melakukan sesuatu  secara  manual  dan  menggunakan alat  tradisional,  serta  merasa  belum  mem- butuhkan untuk mengadopsi teknologi.
Barangkali  memang  hal  tersebut kemudian  berpengaruh  terhadap  par- tisipasinya  dalam  birokrasi  digital  yang sangat syarat dengan teknologi. Begitu pula
yang  terjadi  pada  daerah  yang  tingkat adopsi  TIK-nya  sangat  minim,  selain mungkin  disebabkan  oleh  infrastruktur teknologi  digital  yang  belum  merata,  juga tidak menutup kemungkinan faktor budaya tradisional masih erat di kalangan mereka. Sehingga  kemudian  hal  tersebut  mem- pengaruhi keputusan mereka dalam mengadopsi teknologi, karena lebih memilih  menggunakan  cara-cara  tradi- sional.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  masih adanya suku-suku di Indonesia yang masih sangat mempertahankan budaya leluhurnya dan jauh dari modernitas, sehingga tingkat adopsinya rendah terhadap adanya teknologi  digital  (Sindonews,  2019).  Oleh karena itu melihat kedua peristiwa tersebut dapat  kita  kembalikan  seperti  apa  yang dikatakan oleh Rogers (2003) bahwa dalam masyarakat juga terdapat kategori adopters yang  masih  tergolong  “ laggards ”  di  mana adanya ciri tradisional yang sangat melekat sehingga tingkat adopsinya terhadap inovasi atau teknologi tergolong rendah.
Selain  itu  kualitas  pendidikan  yang masih  tergolong  rendah  (baik  dari  segi infrastruktur,  pendidik,  dsb)  di  Indonesia juga  mempengaruhi  kesiapan  atau  parti- sipasi  masyarakat  dalam  birokrasi  digital. Hal  tersebut  dikarenakan  jika  kualitas pendidikan  rendah  maka  transfer  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  juga  akan  ikut
rendah. Sehingga masyarakat baik dari segi pengetahuan  mengenai  teknologi  ataupun mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan partisipasinya  terhadap  birokrasi  juga rendah.  Hal  tersebut  otomatis  berdampak pula pada tingkat adopsi birokrasi digital di Indonesia,  karena  menimbulkan  masya- rakat  yang  belum  sepenuhnya  memahami birokrasi digital itu sendiri.
Apabila kualitas pendidikan dan juga kualitas  SDM  di  Indonesia  masih  rendah juga  percuma  saja  apabila  pemerintah banyak  meluncurkan  program-program, pelayanan,  ataupun  pelaporan  berbasis digital, karena itu juga tidak akan berfungsi dengan  baik  dan  hanya  menghadirkan komunikasi  satu  arah  tanpa  adanya  timbal balik  atau  partisipasi  dari  masyarakat terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan birokrasi. Sedangkan faktor yang lain yang kemudian  menyebabkan  masih  terdapat masyarakat  Indonesia  yang  belum  ber- partisipasi dalam birokrasi digital di tengah gencarnya  pemerintah  dalam  menginisias- inya  ialah  infrastruktur  yang  masih  belum merata dan kualitasnya yang masih rendah. Sehingga  masih  terdapat  masyarakat  yang mengalami  kesulitasn  akses  untuk  ber- partisipasi dalam birokrasi digital tersebut.
Selain  faktor-faktor  tersebut,  juga masih  terdapat  beberapa  faktor  yang kemudian mempengaruhi rendahnya
kesiapan  ataupun  partisipasi  masyarakat dalam birokrasi digital. Menurut Muflihah dan Susanto (2017), faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam adopsi e- government diantaranya  ialah  persepsi kemudahan, kepercayaan, harapan terhadap kinerja,  serta  pengaruh  sosial.  Hal-hal tersebut  sebenarnya  dapat  dibentuk  oleh adanya pendekatan dari pemerintah, seperti misalnya  dalam  bentuk  sosialisasi  terkait program-program  berbasis  digitalnya  serta cara  masyarakat  dalam  menggunakannya (pendifusian  yang  efektif),  sehingga  hal tersebut  akan  mempengaruhi  masyarakat untuk  pada  akhirnya  dapat  mengetahui kemudahan dan keuntungan apa yang akan mereka peroleh serta membangun kepercayaan  mereka  terhadap  kinerja pemerintah.  Dengan  begitu  masyarakat akan  memahami  dan  sedikit  banyak  akan berpengaruh terhadap tingkat adopsi birokrasi digital dari masyarakat itu sendiri.

## Wacana Akhir: Langkah Ke Depan
“ Technology is important to e-government systems, but people are more important ”.
- (Heeks, 2006) -
Pernyataan Heeks setidaknya memberikan  kesadaran  bagi  kita  bahwa aspek  yang  juga  perlu  diperhatikan  dalam menginisiasi  atau  meluncurkan  program- program  birokrasi  berbasis  digital  ialah
manusia,  masyarakat,  dan  kualitas  sumber daya  manusianya.  Bahkan  menurut  Heeks dalam  membangun e-government justru manusia-lah yang lebih penting dibanding- kan  dengan  teknologi,  padahal  jika  kita memikirkan adanya sebuah proses digitalisasi  dalam  birokrasi,  hal  yang muncul  di  benak  kita  pertama  kali  ialah teknologi  dan  teknologi.  Hal  ini  dapat menjadi refleksi termasuk bagi pemerintah yang  tengah  gencar-gencarnya  meng- inisiasi birokrasi digital di Indonesia, yang seharusnya  juga  dibarengi  dengan  upaya mempersiapkan masyarakatnya.
Hal yang paling penting diperhatikan pertama  ialah  kualitas  SDM.  Di  sini kualitas  SDM  bukan  hanya  terkait  dengan kemampuan untuk mengoperasikan teknologi  saja,  meskipun  hal  tersebut memang salah satu hal yang menjadi dasar agar  masyarakat  mampu  berpartisipasi dalam  birokrasi  digital.  Namun,  hal  yang lebih penting ialah bagaimana membentuk masyarakat  tersebut  untuk  kemudian menjadi  mampu  berpartisipasi  secara  aktif dalam  birokrasi  digital,  menjadi  kritis dalam  menerima  informasi,  serta  mampu memberikan feedback secara  rasional.  Hal tersebut  akan  mampu  dibentuk  pada  diri masyarakat melalui adanya proses transfer ilmu  dalam  pendidikan.  Seperti  yang  kita ketahui bahwa pendidikan mampu
membentuk  pola  pikir  dan  perilaku seseorang. Oleh karena itu, menjadi penting untuk  memperhatikan  aspek  pendidikan sebagai hal yang mendasar guna mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam birokrasi  digital.  Sehingga  penting  untuk setidaknya  dapat  memastikan  bahwa masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjangnya,  telah  mengenyam  pendidikan dengan  baik  dan  memperoleh  pendidikan yang  mempuni,  dari  segi  kualitas  maupun fasilitas.
Selain itu juga memperkuat e-literacy masyarakat  juga  dirasa  perlu  untuk dilakukan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya informasi dan pendayagunaan TIK. Hal ini dirasa penting, sehingga  kemudian  masyarakat  bukan hanya  mampu  mengoperasikan  TIK  saja melainkan  mampu  menjadi  orang  yang kritis  terhadap  informasi  dan  mampu membedakan  hal  mana  yang  benar  dan perlu  untuk  dilakukan  dan  hal-hal  yang tidak  perlu  dilakukan  ketika  ia  masuk dalam  dunia  digital.  Sebenarnya  hal tersebut telah menjadi strategi negara yang dicantumkan  dalam  Inpres  No.  3  Tahun 2003,  namun  penting  kiranya  untuk diperkuat lagi ke depannya. Melihat kondisi masyarakat  yang  belum  sepenunya  siap dalam  mendayagunakan  TIK.  Selain  itu,
untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat dalam birokrasi digital diperlukan sosialisasi  (proses  difusi)  secara  intensif dan mampu terjamah oleh masyarakat yang menjadi  sasaran  dari  program-program birokrasi berbasis digital.
Kembali kepada hal-hal yang disampaikan  oleh  Rogers  (2003)  di  mana masyarakat  akan  mengadopsi  sebuah inovasi  ketika  inovasi  tersebut  memiliki keunggulan relatif, sesuai dengan apa yang dibutuhkan  oleh  masyarakat,  lengkap  dan mudah  dipahami,  serta  bersifat triability dan observability . Sosialisasi yang dimaksudkan sebelumnya, bertujuan untuk mentransfer  informasi  kepada  masyarakat mengenai  apa  saja  keunggulan  yang  akan diperoleh masyarakat dari adanya birokrasi digital yang sedang atau akan diluncurkan, bagaimana  cara  masyarakat  untuk  dapat menggunakannya serta memberikan pemahaman dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh mereka.
Tentu  sosialisasi  yang  dimaksud tidak  semudah  hanya  menyampaikan sekilas  informasi  kepada  masyarakat, namun benar-benar secara intensif sehingga benar-benar  mampu  mengajak  masyarakat untuk kemudian dapat berpartisipasi dalam birokrasi  digital.  Dengan  hal  tersebut  pula mungkin  dapat  dilakukan  untuk  memberi- kan  pemahaman  kepada  masyarakat  yang
masih tergolong dalam kategori “ laggards ” sehingga juga dapat meminimalisir masyarakat yang masih menggunakan cara manual atau konvensional dalam berhubun- gan  dengan  birokrasi.  Hal  yang  tidak  bisa dilupakan  pula,  bahwa  dalam  mendorong partisipasi masyarakat sangat perlu memperkuat  distribusi  dan  meningkatkan kualitas  infrastruktur  teknologi  digital, yang  mungkin  saat  ini  memang  tengah diusahakan oleh pemerintah.
Selain  itu  juga  memastikan  dan membuat  sedemikian  mungkin  desain birokrasi  digital  yang  mudah  dipahami secara teknis oleh masyarakat. Keseluruhan hal yang berkaitan dengan birokrasi digital juga  harus  diikuti  oleh  regulasi,  sehingga dapat  menunjukkan  kepastian  dari  adanya birokrasi digital. Dengan cara-cara tersebut bukan  tidak  mungkin  dapat  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  birokrasi digital.  Bahkan  dengan  adanya  langkah untuk  mengoptimalisasikan e-government dan mendorong adanya partisipasi masyarakat  di  dalamnya  justru  dapat menjadi  ajang  bagi  suatu  negara  untuk menjadikan  masyarakatnya  menjadi  lebih maju  dan  melek  teknologi,  tapi  dengan langkah  yang  memang  tidak  mudah, kembali  lagi,  karena  memang  pemerintah harus  benar-benar  mensosialisasikannya dengan baik.

## KESIMPULAN
Masyarakat
Indonesia
belum sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital. Hal ini dikarenakan masih tampak  di  beberapa  daerah  masyarakat yang lebih memilih cara-cara konvensional dalam  kegiatannya  yang  berhubungan dengan birokrasi, termasuk dalam menggunakan pelayanan. Kesiapan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam birokrasi  digital  dapat  dilihat  dari  banyak faktor  misalnya  budaya  adopsi  teknologi, kualitas SDM, infrastruktur teknologi (baik yang  dimiliki  oleh  masyarakat  ataupun fasilitias  dari  pemerintah  yang  sampai kepada  masyarakat),  iklim  bisnis,  dan pendapatan  perkapita  yang  berkaitan dengan belanja masyarakat.
Untuk  menekan  semua  faktor  yang menghambat  partisipasi  masyarakat  dalam birokrasi  digital,  diharapkan  kedepannya pemerintah  mampu  memastikan  kualitas pendidikan yang mempuni, memperkuat e- literacy ,  melakukan  sosialisasi  secara intensif  mengenai  program-programnya yang  berkaitan  dengan  birokrasi  digital, serta mengusahakan pendistribusian infrastruktur  teknologi  dan  meningkatkan kualitasnya  sehingga  kemudian  dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan akses terhadap birokrasi digital. Dengan  cara-cara  tersebut  bukan  tidak
mungkin  dapat  mengoptimalisasikan e- government dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat di dalamnya.

## REFERENSI
Adian,  Y.  A.,  &  Budiarto,  W.  (2020).
Literature Review: The Implementation of E-Health at Primary Healthcare Centers in Surabaya City. JAKI (Jurnal
Administrasi  Kesehatan  Indonesia),
8 (1), 40-55.
Aminah, S. dan Roikan. (2019). Pengantar Metode  Penelitian  Kualitatif  Ilmu Politik .  Jakarta:  Prenada  Media
Group.
Antara, dkk. (2019). Peringkat Pendidikan Indonesia:  Betah  di  Bawah  Papan.
Diakses dari https://republika.co.id/berita/q213qi4 09/peringkat-pendidikan-indonesia- betah-di-papan-bawah,  tanggal  11
Mei 2020, pukul 21.45 WIB.
Arafah, Y., & Winarso, H. (2020, Februari).
Peningkatan dan Penguatan Partisipasi Mayarakat dalam Konteks
Smart City. Tata Loka, 22 (1), 27-40. CNBC Indonesia (2018). Kuartal II – 2018,
Impor  Smartphone  RI  Tertinggi Sepanjang Masa. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/tech /20180907104959-37-32173/kuartal- ii-2018-impor-smartphone-ri- tertinggi-sepanjang-masa, tanggal 13 Mei 2020, pukul 14.05 WIB.
CNBC  Indonesia  (2019). BPS:  Usia Harapan  Hidup  RI  Capai  71,2 Tahun . Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/new s/20190827153154-4-95076/bps- usia-harapan-hidup-ri-capai-712- tahun,  tanggal  11  Mei  2020,  pukul 22.00 WIB.
CNN  Indonesia  (2019). 4  Area  di  Papua Masih  Belum  Bisa  Akses  Internet . Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/tekno logi/20190910195136-192- 429245/4-area-di-papua-masih- belum-bisa-akses-internet, tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 WIB. CNN Indonesia (2019). Kecepatan Internet Indonesia  Ke-2  Terbawah  Dari  45 Negara . Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/tekno logi/20190201152441-185-
365734/kecepatan-internet-
indonesia-ke-2-terbawah-dari-45- negara,  tanggal  13  Mei  2020,  pukul 13.25 WIB.
CNN  Indonesia (2019). Sri Mulyani Sebut Akses  Teknologi  Digital  Belum Merata. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20190923152932-532-
433034/sri-mulyani-sebut-akses- teknologi-digital-belum-merata, tanggal  13  Mei  2020,  pukul  13.00
WIB.
Detikinet  (2019). Kominfo:  24.000  Desa
Belum  Tersentuh  Layanan  Internet . Diakses dari https://inet.detik.com/telecommunica tion/d-4505284/kominfo-24000-
desa-belum-tersentuh-layanan- internet, tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 WIB.
Ernawan,  E.  (1998). Peranan  Birokrasi Terhadap  Peningkatan  Efektivitas Pengambilan Keputusan di Perusahaan Besar [Skripsi, Universitas Indonesia]. Fauzie,  Yuli  Yanna  (2018). Bank  Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah . Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20180607113429-284-
304214/bank-dunia-kualitas- pendidikan-indonesia-masih-rendah, tanggal  11  Mei  2020,  pukul  21.45 WIB.
Fauzie,  Yuli  Yanna  (2019). Percuma Ekonomi Tumbuh Kalau Kemakmuran  Semu .  Diakses  dari
https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20190723142610-532- 414710/percuma-ekonomi-tumbuh- kalau-kemakmuran-semu, tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.40 WIB.
Gustomy,  R.,  Damayanti,  R.,  &  Bachtiar,
R.  (2020).  The  Use  of  ICT  For Poverty  Alleviation  In  Gubugklakah Village,  Malang  Regency.  Jejaring Administrasi Publik, 12(1), 77-88.
Haryanto,  Agus  Tri  (2019). Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial . Diakses dari https://inet.detik.com/telecommunica tion/d-4551389/pengguna-internet-
indonesia-didominasi-milenial, tanggal  11  Mei  2020,  pukul  20.38 WIB.
Haryanto,  Agus  Tri  (2019). Smartphone
Jadi  Pintu  Masuk  Orang  Indonesia
Ke Internet . Diakses dari https://inet.detik.com/telecommunica tion/d-4552912/smartphone-jadi- pintu-masuk-orang-indonesia-ke- internet, tanggal 11 Mei 2020, pukul 22.10 WIB.
Haryanto,  Agus  Tri  (2020). Riset:  Ada 175,2  Juta  Pengguna  Internet  di Indonesia . Diakses dari https://inet.detik.com/cyberlife/d- 4907674/riset-ada-1752-juta-
pengguna-internet-di-indonesia, tanggal  11  Mei  2020,  pukul  20.00 WIB.
Heeks, Richard. (2006). Implementing and Managing  E-Government .  London: SAGE Publications Ltd.
Indrayani,  E.  (2020). E-Government: Konsep, Implementasi,
dan
Perkembangannya di Indonesia. Solok:  Lembaga  Pendidikan  dan Pelatihan Balai Insan Cendekia.
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan E- Government. Jakaria, Yaya (2019). Pemetaan
Kemampuan  Teknologi  Informasi  di
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  di Indonesia . Diakses dari https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/k ajian/detail/pemetaan-kemampuan-
teknologi-informasi-di-pendidikan- dasar-dan-menengah-di-indonesia, tanggal  11  Mei  2020,  pukul  22.00
WIB.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (2019). Bangun  Infrastruktur  TIK, Pemerintah Buat Lompatan Kebijakan . Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/d etail/21553/bangun-infrastruktur-tik- pemerintah-buat-lompatan- kebijakan/0/berita_satker, tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 WIB.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (2019). Penggunaan  Internet  di
Indonesia . Diakses dari https://aptika.kominfo.go.id/2019/08 /penggunaan-internet-di-indonesia/,
tanggal  11  Mei  2020,  pukul  20.45
WIB.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia  (2020). E-Government: Inovasi  dalam  Strategi  Komunikasi . Diakses dari https://setneg.go.id/baca/index/e_gov ernment_inovasi_dalam_strategi_ko
munikasi, tanggal 4 April 2020, pukul 15.17 WIB.
Kennett,  Patricia.  (2004). A  Handbook  of Comparative Social Policy . Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Kominfo. (2012, Juni 13). Pekalongan Raih Penghargaan E-Government . Retrieved  November  23,  2020,  from Kementerian Komunikasi dan Informatika: https://kominfo.go.id/index.php/cont
ent/detail/2105/Pekalongan+Raih+Pe nghargaan+E- Government/0/sorotan_media.
Kumar V, Mukerji B, Butt I and Persaud A. (2007). “Factors  for  Successful  E-
Government Adoption: A Conceptual
Framework” . The Electronic Journal of E-Government, 5(1). Kumparan  (2020). Berapa  Lama  Orang Indonesia  Pakai  Internet  Setiap Hari?. Diakses dari https://www.google.com/amp/s/m.ku mparan.com/amp/kumparantech/bera pa-lama-orang-indonesia-pakai- internet-setiap-hari-1sm18OYziOQ, tanggal  11  Mei  2020,  pukul  20.30 WIB.
Kuswandoro,  Wawan  (2015). Inovasi Pelayanan  Publik:  Citizen  Charter (Contoh Pelayanan Publik Berintegritas) . Diakses dari http://wkwk.lecture.ub.ac.id/tag/para digma-pelayanan-publik/,  tanggal  6
April 2020, pukul 01.10 WIB.
Liputan  6.com  (2019). Sri  Mulyani:  Daya Saing  Indonesia  Turun  Karena Kualitas  SDM  Rendah .  Diakses  dari https://m.liputan6.com/bisnis/read/40 84011/sri-mulyani-daya-saing- indonesia-turun-karena-kualitas- sdm-rendah,  tanggal  11  Mei  2020, pukul 21.03 WIB.
Laoly,  Yasonna  H.  (2019). Birokrasi Digital .  Tangerang  Selatan:  Pustaka
Alvabet. Muflihah dan Susanto. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Warga dan Pemerintah Dalam Adopsi E- Government: Sebuah Ulasan Sistematis. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), 4(4), hlm. 304-310.
Nawangwulan,  H.  S.  (2017,  Juni  9).
Partisipasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah  dalam  Penggunaan  E-Filing. Journal  of  Politic  and  Government Studies, 6 (3), 1-13.
Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017).
Pengukuran  E-Readiness  Provinsi Gorontalo  dalam  Penerapan  Smart
Government. Prosiding Seminar Nasional  GEOTIK  2017 (pp.  176-
187). Universitas Gadjah Mada.
Nijkamp,  Peter  dan  Barry  Ubbels.  1999 .
Infrastructure,  Suprastructure,  and
Ecostructure: A Portfolio of Sustainable Growth Potentials . Amsterdam: Vrije Universiteit Noviana,  Rina,  Sulandari,  dan  Lituhayu. (2015).  Manajemen  E-Government Berbasis Web Model Government to Citizen (G2C) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Semarang: Universitas
Diponegoro.
Nurmandi,  A.,  Khozin,  M.,  &  Salahudin. (2018). Pelayanan  Sektor  Publik. Yogyakarta: UMY Press.
Ombudsman  Republik  Indonesia  (2019). Dua  Kabupaten  Masuk  Zona  Merah Pelayanan  Publik .  Diakses  dari https://ombudsman.go.id/perwakilan/ news/r/pwk--dua-kabupaten-masuk- zona-merah-pelayanan-publik,
tanggal  29  Maret  2020,  pukul  20.38
WIB.
Pemerintah  Kota  Probolinggo  (2018).
Gerakan  Kota  Probolinggo  Menuju 100  Smart  City .  Diakses  dari https://portal.probolinggokota.go.id/i ndex.php/k2/k2-category/item/459- gerakan-kota-probolinggo-menuju- 100-smart-city,  tanggal  29  Maret
2020, pukul 20.38 WIB.
Pertiwi,  Wahyunanda  Kusuma  (2018).
Masyarakat  Kelas  Menengah  Ke
Bawah Dominasi Internet di Indonesia . Diakses dari https://amp.kompas.com/tekno/read/ 2018/02/22/07520057/masyarakat-
kelas-menengah-ke-bawah- dominasi-internet-di-indonesia, tanggal  13  Mei  2020,  pukul  14.05
WIB.
Putra,  R.M.D.  (2018). Inovasi  Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang
Keberlanjutan  Inovasi  E-Health  di
Kota  Surabaya [Skripsi,  Universitas Airlangga]. Diakses dari
http://repository.unair.ac.id/id/eprint/
74654.
Rahman,  F.,  &  Tarigan,  J.  S.  (2020).
Inovasi  Pemerintahan:  Menuju  Tata Kelola  Pemerintahan  Daerah  Ideal. Malang: Intrans Publishing. Rakhmayanti,  Intan  (2019). Kiprah  Lima Startup Unicorn Asal Indonesia yang Mendunia . Diakses dari https://sumsel.sindonews.com/berita/ 1442/1/kiprah-lima-startup-unicorn- asal-indonesia-yang-mendunia, tanggal  13  Mei  2020,  pukul  13.40 WIB.
Republika  (2019). Partisipasi  Pendidikan Naik  Tapi  Jutaan  Anak  Indonesia Masih  Putus  Sekolah .  Diakses  dari https://republika.co.id/amp/pv3vz1#a oh=15892117690756&amp_ct=1589 211788253&csi=1&referrer=https% 3A%2F%2Fwww.google.com&amp _tf=Dari%20%251%24s,  tanggal  11 Mei 2020, pukul 21.23 WIB.
Restyandito dan Erick Kurniawan. (2017).
Pemanfaatan  Teknologi  Oleh  Orang Lanjut Usia di Yogyakarta. Prosiding Seminar  Nasional  XII  “Rekayasa Teknologi  Industri  dan  Informasi 2017”  Sekolah  Tinggi  Teknologi Nasional Yogyakarta , hlm. 49-53. Rogers,  Everett  M.  (2003). Diffusion  of Innovations  (Fifth  Edition) .  New York: Free Press.
Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah. (2020,
April).  Kolaborasi  dan  E-Literacy: Kunci  Keberhasilan  Inovasi  E- Government  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Borneo  Administrator,  16 (1), 61-80.
Sendari,  Anugerah  Ayu  (2019). Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah . Diakses dari https://m.liputan6.com/hot/read/4032 771/mengenal-jenis-penelitian- deskriptif-kualitatif-pada-sebuah- tulisan-ilmiah,  tanggal  4  Mei  2020, pukul 23.39 WIB.
Setiyono,  Budi.  (2016). Birokrasi  dalam Perspektif  Politik  dan  Administrasi
Edisi  Ketiga. Bandung:  Nuansa Cendekia.
Silalahi,  Ulber.  (2012). Metode  Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Sindonews  (2019). Suku-suku  Pedalaman Indonesia yang Menolak Modernisasi,  Siapa  Saja  Mereka . Diakses dari https://nasional.sindonews.com/berit a/1381168/15/suku-suku-pedalaman-
indonesia-yang-menolak- modernisasi-siapa-saja-mereka, tanggal  13  Mei  2020,  pukul  15.07 WIB.
Sindonews  (2020). Pendapatan  Rata-rata Orang Indonesia Tahun 2019 Meningkat Jadi Rp.59,1 Juta . Diakses dari https://ekbis.sindonews.com/berita/1 518037/33/pendapatan-rata-rata-
orang-indonesia-tahun-2019- meningkat-jadi-rp591-juta, tanggal
13 Mei 2020, pukul 13.40 WIB.
Sugiarto,  Eddy  Cahyono  (2019). Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia’s Economy . Diakses dari https://setneg.go.id/baca/index/ekono mi_digital_the_new_face_of_indone
sias_economy, tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.40 WIB.
Supriyadi,  Eka  (2018). Daftar  6  Negara Pengguna  Ponsel  Terbanyak  di Dunia, Ada Indonesia!. Diakses dari https://www.idntimes.com/tech/gadg et/eka-supriyadi/daftar-6-negara- pengguna-ponsel-terbanyak-di- dunia-ada-indonesia-c1c2/1,  tanggal 13 Mei 2020, pukul 14.05 WIB. Susanto, Anton. (2011). Analisis Citizen E- Rediness Dalam Pengembangan Desa
Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi , hlm. 61-74.
Tempo  (2019). Impor  Ponsel  Legal
Meningkat,  Tembus  9,7  Juta  Unit . Diakses dari
https://tekno.tempo.co/read/1242786 /impor-ponsel-legal-meningkat-
tembus-97-juta-unit,  tanggal  13  Mei 2020, pukul 14.05 WIB.
Thoha,  Miftah.  (2003). Birokrasi  dan Politik di Indonesia. Jakarta:
Rajawali Press.
Tyas, D. L., Budiyanto, A. D., & Santoso, A. J. (2016, Maret 18-19). Pengukuran  Kesenjangan  Digital Masyarakat  di  Kota  Pekalongan. Seminar Nasional Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (SENTIKA) , 590-598. United Nations. (2020). UN E-Government Knowledge Base . Retrieved November  24,  2020,  from  Public Administration UN: https://publicadministration.un.org/e govkb/en-us/Data/Country- Information/id/78-Indonesia. Weber, Max. (1947). The Theory of Social and Economic Organization.
Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan  Talcott  Persons.  New  York:
Oxford University Press.
Yusriadi.  (2018). Reformasi  Birokrasi dalam  Pelayanan  Publik .  Sleman: Deepublish.
Yusuf,  R.  M.,  &  Jumhur,  H.  M.  (2018).
Penerapan E-Government dalam Membangun  Smart  City  pada  Kota Bandung  Tahun  2018. e-Proceeding of Management, 5 (3), 3126-3130.