## PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DI DESA GALESONG

## KABUPATEN TAKALAR
Islamiani Azis 1 , Abd. Rais Asmar 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 10400116003@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul  di  Desa  Galesong  Kota  Kabupaten  Takalar”  yang  menjadi  permasalahan  pokok  yaitu bagaimana  mekanisme  pengaturan  pelaksanaan  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  di Desa  Galesong  Kota  Kabupaten  Takalar  dan  Apa  penyebab  sehingga  masyarakat  semena-mena memerkir  perahunya  di  pesisir  pantai.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  1)  untuk  lebih mengetahui  Mekanisme  pengaturan  pelaksanaan  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  di desa  galesong  kota  kabupaten  takalar  2).  Untuk  lenih  mengetahuai  apa  yang  menajadi  penyebab sehingga  masyarakat  semena-mena  memarkir  perahunya  di  pesisir  pantai.  Pada  penelitian  ini penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  deskriptif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  empiris,  normativ,  perundang-undangan  dan  komperatif.  Kemudian  teknik pengumpulan  data  yang  di  gunakan  yaitu  interview,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwaa  masyarakat  desa  galesong  kota  Kabupaten  takalar  merupakan  masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak  asal  usulnya  dan  mempertahankan  tradisi  dan  nilai-nilai  kemasyarakatannya.  Dalam  aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja  masyarakat  yang  bukan  warga  dari  desa  galesong  kota  yang  datang  untuk  menyimpan perahunya di  lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota.  Implikasi penelitian  ini adalah 1) Di harapkan  kepada  pemerintah  Kabupaten,  Keciamatan  maupun  desa  agar  lebih  intensif  dalam membuat  aturan  yang  menyangkut  hak  asal  usul  desa  terkhusus  pada  tanah  khas  desa  2)  Di harapkan  kepada  masyarakat  agar  lebih  meningkatkan  kesadaran  dalam  memarkir  perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain
Kata Kunci : Kewenangan, Desa, Hak Asal  Usul

## Abstract
This Rights in Galesong Village, Takalar Regency City" which is the main problem namely how  is  the  mechanism  of  implementing  village  authority  based  on  origin  rights  in  Galesong Village  in Takalar Regency  City and  What are the causes so that people arbitrarily estimate their boat on the coast. The purpose of this study is 1) to better know the mechanism for implementing the authority of the village based on the origin rights in the village of Galesong, Takalar Regency 2). To find out more about what became  the cause, so the people arbitrarily parked their boats on the  coast.  In  this  research,  the  writer  uses  descriptive  quantitative  research  by  using  empirical, normative,  statutory,  and  comparative  juridical  approaches.  Then  the  data  collection  techniques used are interviews, observation and thesis discusses "Implementation of Village Authority Based on Origin documentation. The results showed that the galesong village community  in the Takalar Regency was the majority income earning community as fishermen. With the rules governing the right of origin, namely in article 9 letter A of Law number 6 of 2014 the village is given authority over the terms of its origin and preserves its social traditions and values. The regulation regulates the origin rights which include the village treasury land, which is a parking area on the coast which is used by fishermen to estimate their boat, even though the land is provided only for the Galesong village  community,  but  there  are  often  times.  people  who  are  not  citizens  of  the  urban  galesong village  who  come  to  save  their  boats  in  the  coastal  galesong  village  coastal  parking  lot.  The implications of this study are: 1) It is expected that the district, subdistrict and village governments
are more intensive in making regulations  concerning the origin rights of the village, especially on village-specific land. other people's rights.
Keywords: Authority, Village, Origin Rights

## PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  menurut Undang-Undang  Dasar  1945  memberikan  keleluasaan  kepada  Daerah  Untuk meneyelenggarakan  otonomi  daerah  di  setiap  wilayah,  oleh  karena  setiap  wilayah di  berikan  kewenangan  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  pada  wilayahnya tersendiri. 1
Dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Indonesia  pengaturan  tentang  desa  telah banyak  mengalami  perubahan  beberapa  kali  sejak  zaman  colonial  yakni Regeeringsreglement  yang  merupakan  cikal  bakal  pemerintahan  desa.  Setidaknya ada  beberapa  atauran  perundang-undangan  yang  muncul  sejak  tahun  1945 diantaranya  undang-undang  No.1  Tahun  1945  tentang  kedudukan  desa  dan kekuasaan  komite  nasional  daerah,  ketetapan  MPRS  No.  III/MPRS/1960  tentang garis-garis  besar  pola  pembangunan  semesta  berencanatahap  perama  1961-1969, Undang-undang  No.5  tahun  1979  tentang  pemerintah  desa,  PP  No.76  Tahun  2005 tentang Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya di sebut desa. 2
Dalam menentukan suatu hak atas sebuat tanah kas desa harus di lihat siapa yang berada pada posisi bertempa tinggal atau berkediaman di desa tersebut karna dengan adanya tanah kas desa berarti hanya masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut yang bisa menggunakannya atau memanfaatkan tanah tersebut , sama halnya  dengan  lahan  parkir  di  pesisir  pantai  Desa  Galesong  kota  Kabupaten Takalar. Tentulah hanya masyarakat desa galesong kota sja yang lebih di dahulukan memarkir perahunya di lahan parkir tersebut.
Setiap  pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  yang  berbeda  dengan  di namankannya pemerintah desa yaitu seorang  yang di tunjuk untuk menjadi kepala dalam desa yang dapat memimpin desa dan mengurus desa serta melaksanakan apa yang sebenanrnya menjadi tanggung jawab dari kepala desa itu.
Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  politik
1 Haw Widjaja, Pemerintah Desa/Marga (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 2003). h 1
2 Ainil Ma’sura pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa tompobulu
dan pemerintahan di  indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial  jenis  desa,  masyarakat  adat  dan  lainnya  sebagainya  telah  menjadi  instansi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting . desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.
Desa  memiliki  kewenangan  berdasarkna  hak  asal  usul  sebagaimna  yang diataur dalam UU Desa Pasal 19 Huruf A .Selanjutnya dalam Undang-undang Desa Pasal  20  di  jelaskan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  Desa  berdasarkan  hak  asal usul  dan  di  atur  oleh  Desa.  Dalam  hal  tersebut  negara  harus  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak  tradisionalnya  selama masih hidup.
Dalam UU Desa Pasal 19 huruf A sebagai mana yang di maksud adalah hak yang  merupakan  warisan  yang  masih  hidup  sesuai  dengan  perkembangan kehidupan  masyarakat.  Seperi  organisasi  masyarakat  adat,  kelembagaan,  pranata dan hukum adat, tanah khas desa .Kewenangan berdasarkan hak asal usul berbeda dengan  kewenangan  berskala  lokal  di  mana  perkembangannya    memalaui  pasar desa, saluran irigasi.Tempat permandian.
Desa  memiliki  hak  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  di  mana  di  atur  dalam Undang-Undang  Desa  pasal  19  dan  di  jelaskan  pula  pada  pasal  20  bahwa kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  harus  di  akui  dan  di  hormati  sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  yaitu  kewenangan  yang  di  berikan kepada setiap desa untuk mempertahankan semua yang menjadi hak asal usul dari desa  itu  yang  tidak  dapat  di  hilangkan,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  desa  juga tidak  dapat  sepenuhnya  mempertahankan  apa  yang  menjadi  haknya  meskipun  ada aturan  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut,  yang  menjadi  masalah  kurangnya pengikut  sertaan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  harusnya  kepala  desa membuat  aturan  mengenai  pelaksanaan  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Sampel  penelitian adalah di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar.
Undang-undang Desa Pasal 19 di jelaskan bahwa kewenangan desa meliputi
1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan  lainnya  di  tugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah provinsi,  atau  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya aturan yang mengetur hal tersebut yaitu Pasal 19 Huruf A UU Nomor 6 Tahun 2014  yang menjelaskan bawa desa di berikan kewenangan dalam hal Hak asal Usulnya, kepala desa di berikan kewenangan dalam mempertahankan semua yang menjadi aset desa yang telah jelas di bahas dalam aturan .
Kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan  hukum  administrasi  negara  sehingga  F.A.M  Stronik  dan  J.G  Steenbeek menyebut  bahwa  kewenangan  adalah  konsep  inti  dalam  hukum  tata  negara  dan hukum administrasi negara. 3
Kewenangan yaitu seseorang yang di berikan amanah untuk memegang suatu jabatan sehingga ia berhak dalam memimpin suatu wilayah seperti kepala desa dan berhak memberikan informasi kepada masyarakatnya.
Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup sesusai dengan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  yang  berupa  sistem  organisasi masyarakat  adat,  kelembagaan,  sistem  pranata  hukum  adat,  tanah  kas  desa, kesepakatan  dalam  kehidupan  masyarakat  desa.  Hal  ini  juga  di  jelaskan  dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu
“Negara  mengakui  dan  menghirmati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkemangan  masyarakat  dan  prindip  negara  kesatuan  republik  indonesia  yang  di atur dalan undang-undang”. 3
Tanah  kas  desa  merupakan  bagian  dari  Hak  Asal  Usul  desa.Tanah  kas  desa ialah  salah  satu  kekayaan  desa  yang  merupakan  bagian  dari  salah  satu  aset  desa 7 . Menurut  Pasal  1  angka  5  Ketentuan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  nomor  1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa bahwa :
Aset  desa  adalah  barang  milik  desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  milik desa,  dibeli  atau  di  peroleh  atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
Jenis  aset  desa  di  atur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  ketentuan  Peraturan  menteri dalam negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang terdiri dari:
a. Kekayaan asli desa.
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
c. Kekayaan  desa  yang  di  peroleh  dari  hibah  dan  sumbangan  atau yang sejenis
d. Kekayaan  desa  yang  di  peroleh  sebagai  pelaksanaan  dari perjanjian/kontrak/dan/ di peroleh berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
e. Hasil kerja sama desa dan,
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 4

## B. Faktor penyebab sehingga masyarakat semenamena memarkir perahunya.
Konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  desa  galeosng  kota  dan  masyarakat lain  sering  terjadi  karena  masyarakay  di  luar  dari  penduduk  masyarakat  desa galeosong  kota  datang  memarkir  perahunya  di  pesisir  pantai  desa  galeosong  kota padahal  sudah  jelas  di  atur  pada  aturan  bahwa  desa  berhak  mempertahankan  dan menjaga hak asal usulnya yang dalam hal ini di maksud tanah kas desa.
Menurut Abd. Kabir selaku kepala desa di Desa Galesong Kota, Ada 2 (dua)
3 http://e-journal.uajy.ac.id/16447/3/HK115112.pdf
4 Pasal 1 angka 5 Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  semenamena  memarkir  perahunya,  faktor pertama  ialah  karena  belum  ada  aturan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai lahan  tempat  penyimpanan  perahu  nelayan  di  pesisir  pantai,  faktor  kedua kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  memarkir  perahunya  di  pesisir  pantai khususnya yang bukan merupakan masyarakat desa galesong kota.
Menurut  Daeng  Tasa  selaku  warga  Desa  Galesong  Kota,  faktor  penyebab sehingga masyarakat semenamena memarkir perahunya ialah karena lahan parkiran perahu di tempat lain sudah penuh sehingga nelayan yang bukan merupakan warga Desa  Galesong  Kota  masuk  dan  mengisi  tempat  yang  kosong.  Menurut  Daeng Malli  yang  juga  selaku  warga  Desa  Galesong  Kota,  pernah  terjadi  konflik  antara nelayan  Desa  Galesong  kota  dengan  nelayan  asal  Jeneponto  yang  memarkirkan perahunya  di  wilayah  pesisir  pantai  Desa  Galesong  Kota  sehingga  Nelayan  Desa Galesong  Kota  tersebut  tidak  mendapatkan  lahan  parkir  untuk  perahunya.  Oleh karenanya, Daeng Malli berharap agar aparat desa segera membuat aturan tentang hal tersebut agar tidak terjadi lagi konflik-konflik antara nelayan dikemudian hari.
Regulasi atau aturan yang dibuat supaya membuat masyarakat lebih tertib lagi dan  tidak  terjadi  konflik  antara  warga  setempat.  Dalam  kasus  ini  tidak  hanya pemerintah  setempat  saja  yang  bekerja.  Masyarakat  yang  lebih  berperan  besar menangani  kasus  pemarkiran  perahu.  Masyarakat  lebih  dekat  dan  dapat  langsung memantau proses pemantauan kapal.
Sangat  pentingnya  pembentukan  rugulasi  yang  membahas  tentang  tanah  kas desa  agar  masyarakat  setempat  lebih  terarah  dan  mempunyai  dasar  pembentukan hukum. Hal ini dibuat untuk menghindari tindak kesewenangan dari pihak setempat dan perlakukan kesewenangan dari pihak luar.

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  Kewenangan  Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  di  Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar ialah sebagai berikut : Hak asal usul telah di atur dalam UU Desa Pasal 19 huruf A tetapi di desa galesong kota belum mengatur hak Asal Usul terkhusus mengenai tanah kas desa.
2. Adapun  Penyebab  sehingga  masyarakat  semena-mena  memarkir  perahunya ialah sebagai berikut  :  Karna Sampai saat ini belum ada aturan khusus  yang mengatur tentang tanah kas desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Haw  Widjaja,  Pemerintah  Desa/Marga  (Cet.  3;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  2003 HAW.Widjaja,Otonomi Desa (Cet I Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2004) Damsir  dan  Indrayanti,  pengantar  sosiologi  pedesaan/Jakarta  prenada  media  2016.
UNDANG UNDANG
Nur  Fuady,  M.  I.  (2020).  Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation- based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486. Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa,
South  Sulawesi  Province). FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 13 (3),  241- 254.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M. D., & Umar, K. (2021). The Effect of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of  Theft. International  Journal  of Criminology and Sociology , 10 , 305-312.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Pasal  1  angka  5  Ketentuan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  nomor  1  Tahun  2016 tentang pengelolaan aset desa
UUD 1945 Pasal 12B.