## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 7, Issue 4, Pages 535 – 541 July 2022 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/2931 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i4.2931

## PENDAHULUAN
Kartu Identitas Anak atau yang dikenal dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang  dari  17  tahun  dan  belum  menikah  yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten/Kota. Regulasi tentang KIA telah dicanangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  nomor  2  tahun  2016.  Pemerintah  menerbitkan  KIA  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendataan,

## Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Taman Kanak-Kanak Daerah Pedesaan

## Community Empowerment in Efforts to Increase Child Identity Card Ownership in
Kindergartens in Rural Areas
Nikmatur Rohmah 1*
Siti Kholifah 2 1 Department  of  Nurse  Profession, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, East Java, Indonesia 2 Department  of  Nursing  Science, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, East Java, Indonesia
email: nikmaturrohmah@
unmuhjember.ac.id

## Kata Kunci
Anak prasekolah Kartu identitas anak Sekolah ramah anak
Keywords :
Preschool age Child identity card Child friendly school
Received : November 2021 Accepted : March 2022
Published : July 2022

## Abstrak
Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  adalah  kartu  yang  diterbitkan  Pemerintah untuk melakukan pendataan, dan memberikan perlindungan anak. Namun tidak  semua  anak  prasekolah  memiliki  KIA.  Pengabdian  ini  bertujuan untuk  memberikan  solusi  kepemilikan  KIA  di  daerah  Pedesan.  Metode pengabdian  adalah  penerapan  IPTEKS  dan  pemberdayaan  masyarakat. Pemberdayaan dilakukan pada guru TK dan masyarakat sekitarnya. Fakta di lokasi pengabdian menunjukkan 30 anak tidak memiliki KIA. Tiga puluh tiga persen anak yang tidak memiliki KIA tidak memiliki akte kelahiran. Sebanyak  57,1%  orang tua  dari anak yang  tidak  memiliki akte  kelahiran, tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Orang tua tidak memiliki  waktu  untuk  mengurus  KIA.  Orang  tua  merasa  KIA  tidak penting.  Program  KIA  online  mengalami  kesulitan,  orang  tua  tidak memiliki  hape,  hape  tidak  aktif,  dan  tidak  dapat  membuat  email.  Hasil pemberdayaan  adalah  guru  terampil  dalam  mengusulkan  akte  kelahiran dan  KIA  secara  offline  maupun  online  melalui  aplikasi  Sistem  Informasi Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Jember. Hasil akhir pengabdian 24 anak prasekolah telah memiliki KIA, dan 5 anak memiliki akte kelahiran. Hendaknya  peran  serta  guru  dioptimalkan  untuk  meningkatkan kepemilikan KIA anak prasekolah.

## Abstract
A Child Identity Card (CIC) is a card issued by the Government to collect data and provide child protection. However, not all preschoolers have CIC. This service aims to provide CIC ownership solutions in rural areas. The service method is applying science and technology and community empowerment. Empowerment is carried out by kindergarten teachers and the surrounding community. The facts at the service location show that 30 children do not have CIC. Thirty-three percent of children who do not have CIC do not have a birth certificate. As many as 57.1% of parents of children who do not have birth certificates do not register their marriage at the Office of Religious Affairs. Parents do not have time to take care of CIC. Parents feel CIC is not necessary. The online CIC program has difficulties; parents do not have cellphones, cellphones are not active, and they cannot create emails. The result of the empowerment is that teachers are skilled in proposing birth certificates and CIC  offline  and  online  through  the  Jember  Regency  Dispendukcapil  Service Information  System  application.  The  result  of  the  service  is  that  24  preschool children have KIA, and five children have birth certificates. Teacher participation should be optimized to increase the ownership of CIC for preschool children.
© 2022 Nikmatur Rohmah, Siti Kholifah. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i4.2 931
perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga  negara.  KIA  menjadi  kartu  identitas  yang  memudahkan  anak  mendapatkan  hak-haknya  secara  proporsional (Sururama & Permana, 2021).
Program ini telah diluncurkan lima tahun yang lalu, namun sebagian besar anak masih belum memilikinya. Pandangan masyarakat tentang kepemilikan KIA masih pro dan kontra. Sebagian menganggap KIA penting dan sebagian lainnya merasa kepemilikan KIA tidak mempunyai alasan yang kuat untuk diterapkan (Khairiah & Evita, 2021). Hambatan lain kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah KIA dipandang belum urgen, mengingat bentuk identitas lainnya yakni kartu keluarga dan akta kelahiran masih dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak anak dan sama-sama terintegrasi ke dalam sistem database nasional (Rahayu & Sudiarta, 2020).
Hambatan lain adalah peranan Disdukcapil Kota masih belum maksimal diakarenakan beberapa faktor yaitu anggran dana,  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  memadai  dan  faktor  dari  masyarakat  itu  sendiri (Oktaviano, 2019). Pro dan kontra kepemilikan KIA tidak terlepas dari minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Sebagian masyarakat belum menerima informasi secara utuh tentang seluk beluk kepemilikan KIA. Hal ini dipandang sebagai sumber  terjadinya  perbedaan  pendapat  tentang  KIA.  Informasi  yang  utuh  merupakan  modal  bagi  seseorang  untuk memberikan pendapat yang lebih jernih (Firnanda & Prabawati, 2020).
Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA harus dipenuhi terlebih dahulu bagi warga yang ingin memilikinya. Persyaratan tersebut antara lain menunjukkan kutipan akta kelahiran asli, Kartu Keluarga asli orang tua/wali, dan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali, ditambah pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua lembar).  Persyaratan ini terlihat mudah dipenuhi, karena menyangkut data resmi kependudukan yang harus dimiliki setiap warga negara. Namun perlu disadari bahwa tidak semua warga negara memiliki 100% data identitas resmi (Marlisa & Wijaya, 2022).
Data dari Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan bahwa pada tahun 2019 tercatat persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta lahir sebanyak 80,4% pada anak laki-laki dan 80,49% anak perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020). Target yang ditetapkan pemerintah dalam pencatatan sipil akta kelahiran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  adalah  85%  (Novrizaldi,  2020).  Data  ini  menunjukkan  bahwa  ada  sekitar  15%  anak prasekolah yang tidak memiliki persyaratan untuk memiliki KIA karena tidak memiliki akte kelahiran.
Kabupaten Jember melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/3979/310/2020 telah menetapkan Sekolah  Menuju  Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  di  Kabupaten  Jember  pada  tahun  2020.  Deklarasi  SRA  pada  Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) di kabupaten Jember dilakukan pada 11 Nopember 2020. Komitmen SRA di Kabupaten Jember menjadi satu-satunya dan pertama SRA tingkat PAUD di Indonesia.  Studi terbaru menyatakan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh Program Sekolah Ramah Anak terhadap karakter anak usia dini bersifat positif (Nuraeni et al ., 2019). Sekolah ramah anak diartikan sebagai sebuah konsep sekolah yang terbuka, berusaha mengaplikasi pembelajaran yang memperhatikan  perkembangan  psikis  maupun  psikologis  siswanya.  Pengembangan  SRA  dapat  dilaksanakan  pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melalui kerjasama dari keluarga, masyarakat maupun sekolah (Tusriyanto, 2020). Salah  satu  bentuk  penerapan  SRA  adalah  memastikan  bahwa  setiap  peserta  didik  terpenuhi  haknya,  termasuk  hak konstitusional untuk memiliki KIA. Pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika kepemilikan KIA di TK daerah pedesaan dan solusinya.

## METODE
Pengabdian dilakukan mulai dari tanggal 5 Januari hingga 20 Maret 2021 di TK Mutiara Bunda. Jarak lokasi pengabdian dengan  Perguruan  Tinggi  adalah  11,2  km.  Transportasi  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  lokasi  dengan  kendaraan pribadi maupun mobil penumpang umum di lanjutkan dengan ojek tradisional/ojek online. Adapun kegiatan pengabdian dapat dilihat pada Tabel I.
Tabel I. Kegiatan pengabdian No Kegiatan Target luaran 1 Penerapan IPTEKS Masyarakat mampu menjelaskan tentang KIA 2 Pemberdayaan masyarakat Masyarakat terampil dalam mengusulkan KIA offline/online 3 Pendampingan masyarakat Capaian kepemilikan KIA minimal 80%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kegiatan Penerapan IPTEKS
Penerapan  Ipteks  berupa  edukasi  tentang  pentingnya  kepemilikan  Kartu  Identitas  Anak,  persyaratan,  dan  tata  cara pengurusannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember. Kegiatan diawali dengan menggali data permasalahan real kepemilikan KIA. Adapun data kepemilikan KIA dijelaskan pada Tabel II. Tabel II menggambarkan bahwa fakta di lokasi pengabdian menunjukkan 30 anak tidak memiliki KIA. Tiga puluh tiga persen anak yang tidak memiliki KIA tidak memiliki akte kelahiran. Sebanyak 57,1% orang tua dari anak yang tidak memiliki akte kelahiran, tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

## Tabel II. Data kepemilikan KIA di Wilayah Pedesaan
Jumlah (anak) KIA Akta Kelahiran Surat nikah orang tua Punya Tidak Punya Tidak Punya Tidak n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 42 12 (28,6) 30 (71,4%) 35 (83,3%) 7 (16,7%) 38 (90,5%) 4 (9,5%)
Masalah yang menjadi temua awal tim pengabdi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KIA dan kurang tahu tata cara prosedur untuk memilikinya. Penerapan Ipteks berupa edukasi tentang pentingnya kepemilikan KIA, persyaratan, dan tata cara pengurusannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember. Edukasi tentang KIA dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat untuk  memiliki  KIA.  Pengetahuan  merupakan  modal bagi  terbentuknya  sebuah  sikap. pengetahuan  yang  baik  akan mendorong individu memiliki sikap yang baik. Jika seseorang telah memiliki sikap yang baik, maka akan muncul perilaku yang  baik.  Apabila  diaplikasikan  pada  pengabdian  ini,  maka  sudah  sewajarnya  jika  masyarakat  perlu  diberikan pemahaman yang adekuat tentang KIA sebelum mereka didorong untuk memiliki KIA. Hasil penerapan IPTEKS skore pengetahuan masyarakat adalah terendah 40, teringgi 100, dan rerata 76.
Kondisi  yang  ditemui  di  tempat  pengabdian  relevan  dengan  temuan  studi  di  Denpasar  yang  menyebutkan  bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan KIA disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi (Iswariyati et al ., 2018). Sependapat dengan studi tersebut, studi di Pontianak juga menyebutkan hambatan dalam kepemilikan KIA adalah pada anak usia di bawah 17 tahun adalah kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan KIA kepada masyarakat  khususnya  orang  tua  (Albar,  2018).  Demikian  pula  hambatan  yang  terjadi  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terkait dengan pemanfaatan KIA belum maksimal dan tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat masih banyak belum paham dengan fungsi dan manfaat KIA (Arista & Suderana, 2019).
Studi di Pangandaran juga menyebutkan bahwa sosialisasi Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum optomal (Novianti, 2019). Berbagai temuan ini jelas semakin mendukung  bahwa  langkah  pertama  dalam  kegiatan  penerapan  IPTEKS  adalah  memberikan  edukasi.  Masyarakat diharapkan  dapat  “melek”  dan  lebih  memahami  pentingnya  kepemilikan  KIA  sebagai  perwujudan  memenuhi  hak konstitusi anak. Akibat hukum apabila Anak tidak memiliki KIA dalam kaitannya dengan penerapan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bahwa anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya di bidang pelayanan publik dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh KIA bagi anak-anak yang telah memperoleh KIA tersebut, sehingga anak-anak yang belum memiliki KIA akan mengalami kerugian dalam memperoleh hak-haknya terutama di bidang pelayanan publik dan juga manfaat lainnya yang ditawarkan oleh KIA (Sidauruk, 2020).
Sebuah studi di Semarang tentang kebijakan peberbitan kartu KIA, kegiatan awal yang dilakukan adalah membahas tentang manfaat KIA dengan beberapa pihak kedinasan dan swasta (Hardjanto, 2019). Data ini menunjukkan bahwa kegiatan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat secara umum dan unit terkait adalah penting. Masyarakat perlu memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah tentang program yang diberlakukan pada masyarakat. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan unit-unit yang melayani anak usia sekolah (di bawah 17 tahun). Salah satu unit potensi adalah Taman Kanak-Kanak (TK). Guru dan Komite Sekolah TK merupakan sumber daya yang dapat diajak untuk memotivasi masyarakat  untuk  memiliki  KIA.  Guru  TK  sebagai  tenaga  profesional  dapat dibimbing  untuk  melakukan  sosialisasi, mendampingi orang tua, dan memberdayakan orang tua dalam kepemilikan KIA.

## Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena masalah kepemilikan KIA  ini  menyangkut  dokumen  kependudukan  lainnya.  Temuan  pada  kepemilikan  KIA  adalah 7  dari 42  anak  tidak memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte kelahiran merupakan syarat untuk mengurus KIA. Tujuh orang yang tidak memiliki akte kelahiran 4 orang diantaranya orang tuanya belum pernah mencatatkan perkawinan (pernikahan siri). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengajari dan mendampingi guru dan masyarakat dalam mengurus KIA dan Akta kelahiran baik secara off line maupun online. Pemberdayaan bagi guru dan masyarakat ada 10 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain: 1) membuat akun email; 2) melakukan scan data; 3) mendaftarkan di Sistem Informasi Pelayanan (SIP) Dispendukcapil; 4) melakukan aktifasi akun SIP; 5) melakukan input data di SIP; 6) mengupload scan data di SIP; 7) memantau progress usulan di SIP; 8) mencetak dokumen panggilan dari Dispendukcapil; 9) mengedukasi orangtua untuk melakukan pengambilan dokumen; dan 10) mendampingi orang tua mengambil dokumen di Dispendukcapil. Sedangkan pemberdayaan dalam pemenuhan persyaratan akte kelahiran antara lain: 1) mengisi blanko F-201; 2) mengisi permohonan pencatatan bermaterai; 3) mengisi form pernyataan saksi; 4) mengisi form pernyataan belum mencatatkan pernikahan bermaterai;  5)  mendaftarkan  surat  kenal  lahir;  dan  6)  melakukan  pengesahan  dokumen  ke  kepala  desa.  Hasil  dari pemberdayaan ini adalah Lima anak berhasil mendapatkan akte kelahiran dan 2 anak ditolak.
Kepemilikan akte kelahiran bagi sebagian masyarakat desa masih menjadi masalah. Setelah anak mereka lahir tidak semua keluarga langsung melaporkan dan mengurus akte kelahiran. Hambatan yang dilaporkan antara lain: tidak ada tahu cara mengurusnya, tidak ada yang membantu mengurus, dan tidak mau bertanya kepada petugas. Hambatan dalam aspek pembiayaan tidak ada, karena mengurus KIA tidak dipungut biaya. Namun transportasi yang digunakan untuk mengurus KIA ke balai desa dan kecamatan membutuhkan orang, waktu, dan biaya. Hal ini cukup menjadi kendala mengurus akte kelahiran. Kebijakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil saat ini telah mengantisipasi masalah jarak dan waktu dengan  menyediakan  layanan  online.  Layanan  online  dapat  diakses  di  Sistem  Informasi  Pelayanan  (SIP)  dan dikomunikasikan melalui email sewaktu-waktu dimana saja berada yang penting tersedia sinyal internet yang memadai. Namun bagi sebagian masyarakat desa terutama masyarakat yang tidak mampu, layanan online belum menjadi solusi yang  solutif.  Sebagian  masyarakat  tidak  memiliki  handphone,  sebagian  yang  memiliki  handphone  tidak  mahir mengoperasikan, tidak tersedia cukup sinyal, dan tidak mampu berkomunikasi melalui email.
Sebuah studi menyatakan bahwa hambatan input data KIA sering terjadi kegagalan karena gangguan koneksi. Hal tersebut menyebabkan  input  data  harus  dilakukan  secara  manual  dengan  tulisan  tangan.  Akibatnya  timbul  keluhan  warga mengenai  lambatnya  pelayanan,  ketidakjelasan  prosedur,  dan  lamanya  pelayanan  pembuatan  Kartu  Identitas  Anak. berikutnya warga enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah, termasuk kecamatan. Posisi kecamatan sebetulnya sangat penting, mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan pemerintah desa/kecamatan.  Kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan.  Fungsi  sebagai  pusat pelayanan ini relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu, dan kualitas pelayanan (Taufiq et al ., 2019). Beberapa masalah yang ditemukan pada saat pemberdayaan mengurus akte kelahiran secara online dan KIA secara offline antara lain: 1) tidak memiliki hape; 2) hape tidak aktif karena tidak diisi data; 3) tidak dapat membaca notifikasi email pada hape; 4) data orang tua di Kartu Keluarga (KK) tidak relevan dengan data di KTP, karena perubahan data tidak dilaporkan;
5) nomor NIK di KK dan akte kelahiran tidak sama; 4) belum memiliki KK yang asli karena masih dalam proses mengurus perbaikan KK; dan 5) keterangan lahir di buku KIA telah melewati batas maksimal pelaporan (>60 hari). Hambatan yang ditemukan selama pengabdian relevan dengan sebuah studi yang menyatakan keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang (Hardjanto, 2019). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan KIA tidak dapat berdiri sendiri. Persyaratan untuk membuat KIA mengharuskan kepemilikan dokumen KTP, akte  kelahiran,  dan  kartu  keluarga.  Oleh  karena  itu  perlu  kesadaran  bagi  keluarga  untuk  melengkapi  dokumen administrasi kependudukan sebelum kelahiran anak.

## Pendampingan Masyarakat
Kegiatan  ketiga adalah  pendampingan  masyarakat.  Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  penerapan IPTEKS dan kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan masyarakat pada pengurusan KIA secara offline lebih simpel, terdiri edukasi kepada guru dan masyarakat, pengumpulan persyaratan, permohonan KIA, dan pengambilan dokumen KIA. Hasil akhir dari pendampingan ini adalah 24 anak telah memiliki KIA.
Pendampingan ini dasarkan bahwa adanya keluhan lamanya masa mengurus KIA. Selain itu ada temuan adanya ketidak validan data yang tertulis di dalam identitas orang tua (KTP) dan Kartu Kelurga akibat perubahan status kependudukan yang  tidak  dilaporkan.  Hambatan  lainnya  berhubungan  dengan  keluarga  yang  bersifat  non  administratif  tetapi memengaruhi administrasi kependudukan. Bagi masyarakat perkotaan atau masyarakat terdidik dengan ekonomi yang memadai mengurus KIA tentu hal ini sangat mudah, tetapi tidak bagi masyarakat pedesaan.
Keluhan  lamanya  masa  mengurus  KIA  similar  dengan  temuan  Erdani  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa hambatan dalam penerbitan KIA. Hambatan tersebut antara lain: ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengoperasikan Sistem Informasi Admninistrasi Kependudukan (SIAK) dan belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Erdani et al ., 2017). Temuan dalam pengabdian ini similar dengan temuan Oktavianto yang menyatakan bahwa 70% masyarakat kurang kesadaran akan tertib administrasi kependudukan  terutama  dalam  mengurus  KIA  (Oktaviano,  2019).  Masalah  ini  menjadi  hambatan  utama  dalam mengusulkan akte kelahiran dan KIA.
Studi di Denpasar melaporkan bahwa elemen value (manfaat) memengaruhi rendahnya kepemilikan KIA. Manfaat KIA terbatas untuk data anak dan penggunaan dalam pendaftaran sekolah saja, sedangkan di negara lain kegunaan KIA sudah dilengkapi  dengan  Chip  yang  dapat  membantu  petugas  dalam  pemantauan  anak  (Suradnyana  &  Pemayun,  2021). Beberapa  hal  masih  perlu  dibenahi,  yaitu  sosialisasi  yang  belum  terfokus,  distribusi  informasi  yang  kurang  optimal, komunikasi belum efektif serta monitoring dan evaluasi masih kurang, dan fungsi sebagai kartu identitas hanya sebagian terpenuhi. Faktor komunikasi yang masih terhambat pada distribusi informasi kepada masyarakat, sumber daya manusia yang  kurang  dalam  hal  monitoring,  dan  masih  terbatasnya  masyarakat  dalam  membuka  sosialisasi  menggunakan teknologi web dinas (Eri, 2018).
Selain  itu  perlu  meminimalkan  hambatan  yaitu  utamanya  kurangnya  petugas  pelaksana  KIA  sehingga  membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi (Dina, 2018). Memperhatikan masalah tersebut diatas maka, peran strategis yang dapat  diambil  dari  masyarakat  kampus  adalah:  1)  meningkatkan  partisipasinya  dalam  melakukan  edukasi  kepada masayarakat pedesaan tentang kepemilikan KIA; 2) menggerakan peran tokoh masyarakat terdidik di pedesaan yang terlibat  langsung  dalam  pengasuhan  anak;  3)  bekerja  sama  dengan  TK  atau  masyarakat  pedesaan  melakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam pembuatan akte kelahiran dan KIA; 4) melakukan kerjasama dengan perangkat desa  dalam  melakukan  edukasi  berkelanjutan  tentang  tertib  administrasi  kependudukan  bagi  warga  desa;  dan  5) melakukan kerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten untuk mendapatkan solusi yang tepat tentang permasalahan KIA dan akte kelahiran di masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan sebagai warga masyarakat yang kurang beruntung seringkali memiliki masalah yang kompleks. Kepemilikan akta kelahiran terhambat karena tidak
memiliki surat nikah. Solusi yang ditawarkan dinas kependudukan adalah dengan mengisi surat pernyataan belum pernah mencatatkan perkawinan bermaterai. Akte kelahiran yang terbit adalah akte kelahiran yang menyatakan dilahirkan oleh seorang ibu. Namun demikian masalahnya tidak berhenti sampai disini. Masalah lain muncul dalam pengabdian antara lain ketidak sesuaian antara data di KTP dan KK. Data di KTP menyatakan ibu berstatus janda mati, tetapi di KK berstatus kawin. Masalah ini muncul karena perkawinan kedua, ibu tidak melaporkan dan mengurus perubahan data di KTP. Ketidaksesuaian data juga terjadi pada data di KK dan akte kelahiran. NIK yang tertulis di KK tidak sama dengan NIK yang tertulis di KK. Hal ini terjadi karena keluarga pernah pindah mutasi ke Provinsi lain di luar pulau Jawa, kemudian kembali lagi ke kabupaten Jember. Pembuatan akte kelahiran terjadi saat sebelum pindak ke luar Jawa. Penyesuaian kembali data di KK yang baru setelah kembali ke Kabupaten Jember tidak menyertakan akte kelahiran.   Ketidaksesuaian data  ini  termasuk  dalam  hambatan  dalam  mengurus  akte  kelahiran  dan  KIA.  Solusi  yang  dilakukan  tim  pengabdi berikutnya adalah mengurus data-data yang tidak sama untuk dilakukan perbaikan seperti keadaan yang sebenarnya. Hal ini  tentu  membutuhkan  orang  dan  waktu  untuk  menyelesaikannya.  Hal demikian  menyebabkan  masalah  ketertiban administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KIA masih membutuhkan perhatian dari masyarakat dan kelompok masyarakat kampus.

## KESIMPULAN
Kepemilikan  KIA  di  masyarakat  pedesaan  masih  rendah.  Penerepan  IPTEKS,  pemberdayaan,  dan  pendampingan masyarakat  dalam  keterampilan  mengurus  akte  kelahiran  dan  KIA  secara  offline  dan  online  dapat  meningkatkan kepemilikan KIA di masyarakat pedesaan. Oleh karena itu perlu meningkatkan peran serta guru TK dan masyarakat pedesaan untuk menjamin manfaat yang lebih luas bagi kepemilikan KIA.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  sebagai Penyandang Dana Kegiatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang telah berkenan memberikan support dalam kegiatan pengabdian, dan TK Mutiara Bunda Arjasa Jember Jawa Timur dan masyarakat di sekitarnya yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti.

## REFERENSI
Albar, D. 2018. Pelaksanaan Pembuatan Kartu Identitas Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Pontianak. E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura . 1 (3).
Arista, W.D., Suderana, W. 2019. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial . 3 (1):56-66. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733
Badan Pusat Statistik. 2020. Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Jenis Kelamin  (Persen),  2019-2021 . https://www.bps.go.id/indicator/23/1573/1/persentase-penduduk-usia-0-17- tahun-dengan-kepemilikan-akta-lahir-40-terbawah-menurut-jenis-kelamin.html
Dina, S. 2018. Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta). Yogyakarta. Skripsi . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Erdani, A.A.M., Indarja, Hardjanto, U.S. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal . 6 (2):1-18.
Eri,  P. 2018.  Implementasi  Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak (Kia)  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Yogyakarta  (Suatu  Penelitian  Deskriptif  Interpretatif  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Yogyakarta). Skripsi . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
Firnanda,  M.R.H.E.,  Prabawati,  I.  2020.  Implementasi  Kebijakan  Kartu  Identitas  Anak  Di  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Publika . 8 (5):1-12. https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p
Hardjanto, U.S. 2019. Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Administrative Law and Governance Journal . 2 (2):301 – 313. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313
Iswariyati, I.A., Parsa, I.W., Suardita, I.K. 2018. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum . 6 (3):1 – 13.
Khairiah, N., Evita. 2021. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Implementasi Hak-Hak Anak Di Kabupaten Langkat. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) . 1 (2):1-13. http://dx.doi.org/10.30596/japk.v1i2.8925
Marlisa, S.D., Wijaya, R. 2022. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak. Kajian Moral dan Kewarganegaraan . 10 (2):382-396.
Novianti, T. 2019. Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar  Kabupaten  Pangandaran. Dinamika  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara . 6 (3):152 – 162. http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2817
Novrizaldi.  2020. Pemerintah  Percepat  Kepemilikan  Akta  Lahir  Untuk  Wilayah  3T  dan  Kelompok  Marjinal . https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-percepat-kepemilikan-akta-lahir-untuk-wilayah-3t-dan- kelompok-marjinal
Nuraeni, L., Andrisyah, A., Nurunnisa, R. 2019. Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini . 4 (1):20-29. https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.204
Oktaviano, R. 2019. Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Rahayu, P.T., Sudiarta, I.K. 2020. Problematik normatif dan urgensi pengaturan kartu identitas anak. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum . 8 (11):30 – 43.
Sidauruk, D. F. 2020. Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kota Medan). Tesis . Medan: Universitas Sumatera Utara.
Suradnyana, I.B.M., Pemayun, A.A.G.P. 2021. Sistem Administrasi Identitas Anak Di Era Digital Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora . 5 (1):211-225. http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.211-225
Sururama,  R.,  Permana,  A.F.B.  2021.  Pelayanan  Administrasi  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  Secara  Online  Di  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. Jurnal Media Birokrasi . 3 (2):64-79.
Taufiq, R., Irmania, Hadikurniawati, W. 2019. Analisis dan Desain Sistem Informasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Kecamatan Curug. SINTAK . 3 :55 – 61.
Tusriyanto. 2020. Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Ri'ayah : Jurnal Sosial dan Keagamaan . 5 (1):12 – 25.