## ANALISIS KEPATUHAN DOKTER DALAM MERESEPKAN OBAT FORMULARIUM NASIONAL DI RUMAH SAKIT MULTAZAM MEDIKA TAHUN 2018
Evie Ni’matunnisa, Atik Nurwahyuni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok Email : evie.nisa@gmail.com

## ABSTRAK
Pelayanan farmasi  yang  bermutu  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  menilai kinerja  rumah  sakit  dalam  hal  kendali  mutu  dan  biaya.  Pada  lokasi  tempat penelitian didapatkan gambaran peresepan obat pasien BPJS diluar formularium nasional  sehingga  mengakibatkan  peningkatan  biaya  paket.  Tingkat  kepatuhan dokter  dalam  meresepkan  obat  formularium  nasional  di  RS  Multazam  Medika tahun  2018  adalah  79,4%,  dimana  tingkat  kepatuhan  terendah  terjadi  di  UGD (58,4%),  dan  poli  syaraf  (68,4%).  Pada  wawancara  terdapat  hubungan  antara pengetahuan,  informasi,  sikap  dan  motivasi  yang  mempengaruhi  faktor kepatuhan.  Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode kuantitatif  untuk  mengetahui  persentase  kepatuhan  dokter  dalam  meresepkan obat formularium nasional.
Kata Kunci :  Farmasi,  Formularium  Nasional  (Fornas),  Kepatuhan  Dokter, Peresepan Obat .

## ABSTRACT
Quality  pharmaceutical  services  are  one  of  the  indicators  to  assess  hospital performance in terms of quality and cost control. At the location where the study was obtained, an overview of the prescription of drugs for BPJS patients outside the  national  formulary  resulted  in  an  increase  in  package  costs.  The  level  of compliance  of  doctors  in  prescribing  national  formulary  drugs  at  Multazam Medika  Hospital  in  2018  was  79.4%,  where  the  lowest  level  of  adherence occurred in the ER (58.4%), and neuroscientists (68.4%). In the interview, there is  a  relationship  between  knowledge,  information,  attitude  and  motivation which influence  the  compliance  factor.  .  The  method  used  in  this  research  is quantitative  methods  to  determine  the  percentage  of  doctors'  compliance  in prescribing national formulary drugs.
Keyword  :  Doctor's  Compliance,  National  Formulary,  Pharmacy,  Prescribing Medicines.
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus

## PENDAHULUAN
Mutu  dan  pelayanan  farmasi  menjadi  harapan  pasien  dan masyarakat,  khususnya  obat-obatan  yang  mengharuskan  adanya perubahan  pelayanan  dari  pemikiran  lama  yang  mengarah  ke  drug oriented  ke  model  baru  yaitu  patient  oriented  dengan  prinsip pharmaceutical  care  (pelayanan  kefarmasian).  Pelaksanaan  pelayanan kefarmasian  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  terpadu  yang memiliki  tujuan  untuk  identifikasi,  mencegah,  dan  menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan [1]
Pelayanan  farmasi  yang  bermutu  di  unit  pelayanan  kesehatan khususnya  di  rumah  sakit  merupakan  indikator  untuk  menilai  kinerja rumah  sakit  dalam  hal  kendali  mutu  dan  biaya.  Hal  tersebut  dijelaskan dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.1197/MenKes/SK/X/2004 tentang  Standar  pelayanan  rumah  sakit,  yang  menyebutkan  bahwa penyelenggaraan  pelayanan  farmasi  rumah  sakit  adalah  bagian  yang saling berkaitan dari sistem pelayanan terhadap pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, dan juga dengan harga yang mampu menjangkau semua bagian masyarakat.
Formularium  Nasional  (Fornas)  adalah  daftar  produk  obat  yang dirancang  komite  nasional  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Kesehatan  serta berdasarkan  pada  bukti  ilmiah  terkini,  yang  memiliki  khasiat,  aman,  dan dengan  harga  terjangkau  yang  disediakan  serta  digunakan  sebagai pedoman  dalam  pemakaian  obat  pada  program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN). [2]
Selain  Formularium  Nasional,  rumah  sakit  juga  harus  memiliki Formularium  Rumah  Sakit  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  RS  dan disepakati  oleh  anggota  pelaksana  medis.  Formularium  RS  disusun  oleh Komite  Farmasi  dan  Terapi  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  RS.[3] Formularium  RS  disusun  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dari  staf  medis (dokter)  sehingga  rumah  sakit  memiliki  kebijakan  terkait  daftar  obat
dengan  mempertimbangkan  indikasi  penggunaan,  efektivitas  obat,  risiko dan biaya.
Dalam  standar  pelayanan  minimal  rumah  sakit  seperti  yang tercantum  dalam  KepMenkes  No  129/Menkes/SK/II/2008  menyatakan bahwa  dalam  penulisan  resep  haruslah  berpedoman  kepada  formularium dengan  standar  nilai  100%  dan  hal  tersebut  merupakan  indikator  dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. [4]
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian  di  rumah sakit di Indonesia adalah kesalahan dalam penulisan resep. Ketidakpatuhan  dokter  dalam  menuliskan  resep  yang  sesuai  formularium nasional pada pasien JKN menimbulkan besarnya biaya obat.
Dampak  dari  ketidakpatuhan  dalam  penulisan  resep  yaitu mempengaruhi logistik dalam  menyediakan  obat  dan  akan  menyebabkan peningkatan  investasi  untuk  melengkapi  kebutuhan  obat  diluar  standar yang  telah  ditetapkan.  Di  samping  itu  juga  dapat  berdampak  terhadap mutu  pelayanan  RS,  karena  akan  sering  terjadi  kekosongan  obat  yang akan  mengakibatkan  lamanya  waktu  pelayanan,  sampai  pemberian  obat keluar  rumah  sakit.  Semuanya  dapat  berlanjut  kepada  menurunnya  citra rumah  sakit,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  kepada  penurunan kunjungan pasien.
Komponen  belanja  farmasi  di  rumah  sakit  rata-rata  mencapai  40% dari  biaya  yang  rutin  dikeluarkan  selain  pengeluaran  operasional  dan gaji.[5]  Besaran  komposisi  proporsi  biaya  obat  dan  alat  kesehatan  di  RS Multazam  Medika  rata-rata  mencapai    40-60%  per  lembar  resep tergantung pada diagnosis yang ditegakkan oleh dokter.
RS  Multazam  Medika  merupakan  RS  swasta  di  daerah  Kabupaten Bekasi,  dengan  kapasitas  tempat  tidur  sebanyak  100  tempat  tidur  yang sudah  berdiri  sejak  tahun  2008.  Pada  tahun  2017,  RS  Multazam  Medika memulai kerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai provider dari sistem Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sekaligus  berpartisipasi  dalam program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  Kota  Bekasi.  Sistem  pembayaran
yang dipakai pada kedua jenis sistem jaminan tersebut adalah INA- CBG’s. Dalam  periode  kerjasama  tersebut,  terdapat  peningkatan  jumlah  angka kunjungan  yang  signifikan  pada  unit  rawat  jalan  maupun  rawat  inap,  di mana hal ini mempengaruhi pola peresepan dalam terapi.
Peresepan  obat  yang  terjadi  di  RS  Multazam  Medika  yaitu berdasarkan permintaan dari dokter yang merawat tanpa memperhitungkan besaran biaya yang dijaminkan oleh BPJSK dalam INA CBGs.  Banyak  obat  yang  diresepkan  dokter yang  datang  ke  unit  farmasi diluar dari acuan fornas sehingga terjadi peningkatan biaya paket. Karena ketidakpatuhan dokter dalam menjalankan formularium nasional mengakibatkan  banyaknya  jumlah  resep  dan  permintaan  obat  dari  staf medis  diluar,  hal  ini  berakibat  sering  terjadinya  kekosongan  salah  satu obat  ataupun  malah  menumpuknya  obat  lain,  ataupun  pemberian  resep keluar RS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metodologi studi kasus untuk melihat tingkat kepatuhan dokter dalam meresepkan obat formularium nasional di pelayanan  farmasi  pada  periode  Oktober-Desember  2018  dengan pendekatan  secara  kuantitatif.  Metode  penelitian  kuantitatif  digunakan untuk mengetahui persentase kepatuhan dokter dan perbandingan  tingkat kepatuhan antara unit rawat jalan dan rawat inap dalam meresepkan obat yang sesuai fornas.
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  data  SIMRS  resep  obat  pasien rawat jalan dan rawat inap pada periode bulan Oktober - Desember 2018 sebanyak 899 resep pasien BPJS.
Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  jumlah  resep    pada  periode pengambilan data yang dibagi berdasarkan masing-masing poliklinik rawat jalan  dan  rawat  inap  di  RS  Multazam  Medika  pada  bulan  Oktober- Desember  2018.  Kriteria  inklusi  yaitu  resep  pasien  yang  keluar  dari  poli rawat jalan dan resep rawat inap.

## HASIL PENELITIAN
Dari  telaah  resep  yang  didapat  melalui  SIMRS  terhadap  peresepan obat  yang  diberikan  kepada  pasien  BPJS,  terdapat  beberapa  obat  diluar Formularium nasional yang digunakan terutama untuk pasien BPJS.
Cara  yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan  dokter dalam meresepkan obat yaitu dengan cara mempersentasekan peresepan obat  fornas  yang  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  praktek  peresepan yang  mengacu  pada  daftar  obat  nasional.  Persentase  dihitung  dengan cara  membagi  jumlah  obat  yang  diresepkan  sesuai  dengan  daftar  obat esensial (fornas) dengan jumlah total obat yang diresepkan dikali 100%.

## Tabel 1. Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Dokter  Dalam  Meresepkan  Obat
Formularium Nasional di RS Multazam Medika Tahun 2018 Nama Dokter Jumlah item obat Jumlah item obat yang sesuai Fornas Kepatuhan dr. MZA, Sp.PD 982 763 77,7% dr. ASN 932 773 82,9% dr. RUN, Sp.A 406 343 84,5% dr. EWP, Sp.S 385 280 72,7% dr. FFN 262 213 81,3% dr. HJA, Sp.OG 258 196 76,0% dr. WPA, Sp.P 194 145 74,7% dr. AEN 167 124 74,3% dr. UWM 156 121 77,6% dr. SRS 100 82 82,0% dr. WFI 100 79 79,0% dr. SOG 90 75 83,3% dr. AHI 51 45 88,2% dr. AMI 34 26 76,5% dr. JSO 22 20 90,9% dr. ENN 5 5 100,0% Total 4.144 3.290 79,4% Keterangan  :  1)  Sp.PD  :  Spesialis  Penyakit  Dalam,  2)  Sp.OG  :  Spesialis  Obstetric  dan
Ginekologi,  3)  Sp.P  :  Spesialis  Paru,  4)  Sp.A  :  Spesialis  Anak,  5)  Sp.N  : Spesialis Neurologi
Hasil dari analisis jumlah item obat yang sesuai dengan formularium nasional  yang  dituliskan  dalam  resep  oleh  dokter  didapatkan  hasil persentase  kepatuhan  dokter  dalam  meresepkan  obat  yang  sesuai
dengan  formularium  nasional  di  RS  Multazam  Medika  tahun  2018  yaitu sebesar 79,4%.
Tabel 2.  Analisis Tingkat Penggunaan Obat Fornas Berdasarkan Unit Pelayanan di RS Multazam Medika Tahun 2018
Jenis Pelayanan No  Detail Pelayanan Jumlah Resep Jumlah Obat yang Diresepkan Jumlah Obat Sesuai Fornas % Obat Fornas RAJAL 1 Poli Penyakit Dalam 120 403 318  78,9% 2 Poli Anak 16 37 28  75,7% 3 Poli Kandungan & Kebidanan 14 40 35  87,5% 4 Poli Saraf 34 95 65  68,4% 5 Poli Paru 17 74 61  82,4% TOTAL RAJAL 201 649 507  78,1% RANAP 6 UGD 29 101 59  58,4% 7 ICU 15 97 75  77,3% 8 Dept. Penyakit Dalam 545 2.662 2.168  81,4% 9 Dept. Anak 49 260 212  81,5% 10 Dept. Obgyn 36 207 146  70,5% 11 Dept. Syaraf 12 98 69  70,4% 12 Dept. Paru 12 70 54  77,1% TOTAL RANAP 698 3.495 2.783  79,6% TOTAL RAJAL + RANAP 899 4.144 3.290  79,4%
Dari  tabel  diatas  didapatkan  informasi  bahwa  jumlah  resep  obat paling  banyak  dilakukan  pada  jenis  pelayanan  rawat  inap  sebesar  698 (77,6%).  Sementara  unit  pelayanan  yang  banyak  melakukan  peresepan obat yaitu Departemen Penyakit Dalam dari pelayanan rawat inap sebesar 545  (60,6%).  Adapun  tingkat  kepatuhan  dalam  peresepan  obat  fornas kedua  jenis  pelayanan  tidak  jauh  berbeda.  Dari  12unit  pelayanan  ada 7unit pelayanan yang tingkat kepatuhannya dibawah rata-rata. Sedangkan unit pelayanan dengan tingkat kepatuhan terendah dibandingkan unit lain yaitu UGD (58,4%) dan poli saraf dari pelayanaan rawat jalan (68,4%).
Untuk  menganalisa  lebih  lanjut  apakah  ada  perbedaan  yang signifikan antara tingkat kepatuhan peresepan sesuai fornas dengan jenis pelayanan,  peneliti  melakukan  analisis  bivariat  sehingga  hasilnya  dapat dijelaskan  pada  tabel  6.5.  Analisis  dilakukan  dengan  mengelompokan tingkat kepatuhan peresepan sesuai dengan fornas menjadi dua katagori. Dikatakan  patuh  ketika  obat  yang  diresepkan  berdasarkan  fornas dibandingkan  jumlah  obat  yang  diresepkan  lebih  besar  sama  dengan dengan  rata-rata  kepatuhan  (Nilai  Kepatuhan ≥  x̅). Sedangkan  dikatakan
tidak patuh ketika obat yang diresepkan berdasarkan fornas dibandingkan jumlah  obat  yang  diresepkan  lebih  kecil  dengan  dengan  rata-rata kepatuhan (Nilai Kepatuhan < x̅).
Tabel 3. Analisis  Bivariat  Tingkat  Kepatuhan  Penggunaan  Obat  Fornas Berdasarkan Unit Pelayanan di RS Multazam Medika Tahun 2018
Jenis
Pelayanan Kepatuhan Peresepan Sesuai Fornas Total OR (95% CI) P-Value Tdk Patuh (≥ X̅) Patuh (≥ X̅)
N % N % RAJAL 98 48,8  103  51,2  201 1,35 0,07 RANAP 288 41,3  410  58,7  698 (0,98 - 1,85) Total 386 55,3  513  73,5  899
Hasil  analisis  hubungan  antara  tingkat  kepatuhan  penggunaan  obat fornas  dengan  jenis  pelayanan  diperoleh  bahwa  ada  sebanyak  410 (58,7%) resep yang berasal dari pelayanan rawat inap yang dikatagorikan patuh. Sedangkan diantara resep yang berasal dari pelayanan rawat jalan, ada  103  (51,2%)  yang  yang  dikatagorikan  patuh.  Hasil  uji  statistik diperoleh  nilai  p=0,07  maka  dapat  disimpulkan  tidak  ada  perbedaan proporsi  tingkat  kepatuhan  peresepan  sesuai  fornas  antara  jenis pelayanan rawat jalan dan rawat inap (tidak ada hubungan yang signifikan antara  tingkat  kepatuhan  peresepan  dengan  jenis  pelayanan).  Dari  hasil analisis  diperoleh  pula  nilai  OR=1,85,  artinya  resep  yang  berasal  dari rawat  inap  mempunyai  peluang  1,85  kali  untuk  mematuhi  fornas dibandingkan dengan rawat jalan.
Dari  hasil  telaah  resep  dapat  diketahui  perbandingan  penggunaan biaya antara obat formularium dan non formulariun yang dikeluarkan oleh RS.  Kemudian  dari  penggunaan  biaya  tersebut  dapat  diketahui  detail penggunaan biaya berdasarkan jenis pelayanan maupun unit pelayanan.

## Tabel 4.  Analisis  Penggunaan  Biaya  Antara  Obat  Fornas  dan  Non  Fornas
Berdasarkan  Jenis  dan  Unit  Pelayanan  di  RS  Multazam  Medika  Tahun 2018
Jenis Pelayanan No  Detail Pelayanan Biaya Obat Sesuai Fornas Biaya Obat Non Fornas Total Biaya Obat % Non Fornas dengan Total Biaya RAJAL 1 Poli Penyakit Dalam Rp3.585.100 Rp1.298.180 Rp4.883.280  26,6% 2 Poli Anak Rp271.943 Rp47.760 Rp319.703  14,9% 3 Poli Kandungan & Kebidanan Rp478.758 Rp139.423 Rp618.181  22,6% 4 Poli Saraf Rp793.211 Rp625.842 Rp1.419.053  44,1% 5 Poli Paru Rp685.230 Rp218.137 Rp903.367  24,1% TOTAL RAJAL Rp5.814.242 Rp2.329.342 Rp8.143.584  28,6% RANAP 6 UGD Rp325.741 Rp696.094 Rp1.021.835  68,1% 7 ICU Rp4.627.903 Rp1.359.497 Rp5.987.400  22,7% 8 Dept. Penyakit Dalam Rp51.085.121 Rp12.217.144 Rp63.302.265  19,3% 9 Dept. Anak Rp4.919.951 Rp1.496.563 Rp6.416.514  23,3% 10 Dept. Obgyn Rp2.782.158 Rp1.893.241 Rp4.675.399  40,5% 11 Dept. Syaraf Rp3.228.498 Rp1.559.896 Rp4.788.394  32,6% 12 Dept. Paru Rp2.309.010 Rp636.944 Rp2.945.954  21,6% TOTAL RANAP Rp69.278.382  Rp19.859.379  Rp89.137.761  22,3% Total RAJAL + RANAP Rp75.092.624  Rp22.188.721  Rp97.281.345  22,8%
Dari  tabel  diatas  didapatkan  informasi  bahwa  jumlah  penggunaan biaya  yang  dikeluarkan  pada  resep  obat  non  fornas  sebanyak  Rp 22.188.721  (22,8%).  Sementara  unit  pelayanan  yang  paling  besar melakukan pengeluaran biaya non fornas adalah unit dari penyakit dalam pada  rawat  inap  sebesar  Rp  12.217.144  (55,1%).  Sementara  jika  dilihat berdasarkan  persentase  pembiayaan  non  fornas  dibandingkan  dengan total biaya diketahui bahwa UGD, poli saraf (rawat jalan), dan departemen obgyn (rawat inap) yang paling besar persentase penggunaan biaya untuk obat  non  formas  dengan  persentase  masing-masing  68,1%;  44,1%;  dan 40,5%.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  telaah  resep,  terdapat  899  resep  yang  terdiri  dari  698 resep  rawat  inap  dan  201  resep  rawat  jalan.  Kepatuhan  dokter  dalam menjalankan resep yang sesuai dengan obat fornas adalah 80%.
Tingkat kepatuhan penulisan resep yang mengacu pada formularium nasional  berdasarkan  SK  Menkes  RI  No.129/Menkes/SK/II/2008  yaitu 100%.  Hal  ini  sebagai  tolak  ukur  dalam  Standar  Pelayanan  Rumah Sakit.[6]
Dari  analisis  resep,  obat-obatan  yang  banyak  digunakan  di  luar fornas  adalah  obat-obatan  yang  bersifat  spesialistik  seperti  kasus  pada beberapa kasus pasien Anak, Neurologi (Syaraf) dan Paru.
Ketidakpatuhan  dokter  dalam  menuliskan  resep  bisa  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yang  mendukung,  yaitu:  1)  Pengetahuan  dokter terhadap formularium rumah sakit diperoleh dari buku maupun dari orang lain,  bukan  langsung  dari  manajemen  RS  sehingga  hal  ini  akan berpengaruh  terhadap  keputusan  dokter  dalam  menuliskan  resep.  2) Tingkat pendidikan dokter akan mempengaruhi tindakan yang didasarkan pada  kemampuan  intelektualnya.  3)  Keyakinan  seorang  dokter  terhadap obat yang diperoleh dari orang yang dapat dipercaya. 4) Sikap suka atau tidak  suka  seorang  dokter  terhadap  formularium  rumah  sakit.  Sikap  ini dapat diperoleh baik dari pengalaman sendiri maupun pengalaman dokter lain.
Pada  fornas  obat-obatan  dikelompokkan  berdasarkan  golongan cara  kerjanya.  Penggunaan  obat  yang  paling  banyak  digunakan  sesuai formularium  nasional  yaitu  obat  golongan  analgetik,  H-2  antagonis, anestesi,  laksatif  dan  antitusif  dengan  persentase  kumulatif  peresepan sebesar  52,3%.    Penggunaan  obat  golongan  tersebut  banyak  digunakan karena  merupakan  obat  dasar  untuk  penyakit  terbesar  yang  ada  di  RS Multazam  Medika.    Peresepan  obat  yang  tidak  sesuai  dengan  fornas paling  besar  terjadi  pada  golongan  diuretik,  kombinasi  kortikosteroid, vitamin,  antihipertensi  dan  neuroprotector,  persentase  kepatuhannya <50%.  Untuk  golongan  vitamin,  dokter  lebih  sering  meresepkan  vitamin yang  isinya  kombinasi  dari  beberapa  jenis  (multivitamin),  karena  jenis vitamin  yang  masuk  dalam  formularium  nasional  berisi  zat  aktif  tunggal. Untuk  obat  golongan  neuroprotector  yang  bersifat  spesialistik  dibutuhkan
pada  kasus  Syaraf,  tidak  terdapat  substitusinya  didalam  fornas.  RS membuat  kebijakan  boleh  diberikan  obat  di  luar  fornas  selama  budget obat  tercukupi.  Hal  ini  disiasati  oleh  staf  farmasi  dengan  mengurangi jumlah pemberian obat.
Penelitian  di  RSUD  Banjarbaru  yang  dilakukan  oleh  Erna Prihandiwati  pada  tahun  2015  didapatkan  peresepan  obat  yang  tidak sesuai  dengan  Formularium  Nasional  paling  besar  terdapat  pada  kelas terapi vitamin dan mineral, dan obat untuk saluran nafas yaitu sekitar 85- 95%.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Angka  kepatuhan  dokter  dalam  meresepkan  obat  terhadap formularium  nasional  adalah  79,4%.  Masih  belum  sesuai    seperti  yang tercantum dalam Keputusan
Menteri Kesehatan
No
129/Menkes/SK/II/2008  menyatakan  bahwa  penulisan  resep  seluruhnya haruslah  mengacu  kepada  formualarium  dengan  standar  100%  dan  hal tersebut merupakan tolak ukur dari pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Terdapat  jenis  golongan  obat  yang  banyak  dipakai  di  luar formularium  nasional  di  RS  Multazam  Medika  tahun  2018  yaitu  antidare, antihemoroid,  decongestan,  enzyme  pencernaan,  probiotik  dan  laksatif. Dari  data  tersebut  diketahui  ketidakpatuhan  dalam  penggunaan formularium  nasional  disebabkan  karena  belum  luasnya  variasi  golongan dan obat yang masuk dalam formularium nasional, terutama yang bersifat spesialistik. Juga belum terbentuknya tim KFT sebagai suatu komite yang memiliki kewenangan dalam hal menentukan kebijakan penggunaan obat di  RS,  sehingga  informasi  dan  komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan terhadap  fornas  di  RS  Multazam  Medika  belum  berjalan  dengan  baik. Belum  adanya  SOP  serta  alur  prosedur  yang  jelas  terhadap  kondisi apabila  terjadi  kekosongan  stok  obat  fornas di  unit  farmasi  RS  Multazam Medika juga menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan .
Jumlah  penggunaan  biaya  yang  dikeluarkan  pada  resep  obat  non fornas  sebanyak  Rp  22.188.721  (22,8%).  Hal  ini  akan  sangat  bermakna bila  terjadi  trend  kenaikan  kunjungan  pasien  maka  potensi  kerugian  RS akan  semakin  besar.  Penyimpanan  obat  di  farmasi  belum  dipisahkan antara  obat  generik  dengan  obat  bermerk  juga  akan  berpotensi mengakibatkan kemungkinan tercampurnya pemberian obat, terlebih juga kurangnya jumlah staf farmasi yang dapat mengakibatkan kerugian.

## Saran
Saran-saran  yang  bisa  diterapkan  oleh  manajemen  RS  Multazam Medika  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  di  unit  farmasi  adalah sebagai berikut :
1. Membentuk  KFT  yang  sesuai  dengan  Permenkes  no.  58  Tahun  2014 yang  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  dan  mengkoordinir  pelayanan kefarmasian  yang  bertanggungjawab  langsung  kepada  direktur  RS Multazam Medika
2. Membuat kebijakan terkait formularium nasional yang mengikutsertakan keaktifan dokter agar kebijakan dapat berjalan dengan berkesinambungan.
3. Membentuk  formularium  rumah  sakit  untuk  mengakomodir  kandungan obat  yang  tidak  terdapat  dalam  formularium  nasional  sehingga memudahkan  para  pelaksana  dalam  menjalankan  kegiatan  pelayanan farmasi. Diharapkan waktu tunggu pelayanan obat menjadi singkat.
4. Peran  direktur,  pihak  manajemen  termasuk  Tim  KFT  dan  staf  farmasi harus tegas dalam melakukan sosialisasi dan dilakukan secara berkala untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  dan  prosedur  yang sudah dan akan dibuat kepada seluruh instansi yang terkait.
5. Membangun  komunikasi  yang  baik  antara  direktur,  KFT,  staf  di  unit farmasi dan dokter sebagai pelaksana kebijakan.
6. Perlu  dipertimbangkan  untuk  penambahan  jumlah  staf  di  instalasi farmasi  agar  beban  kerjanya  lebih  terkontrol  dan  terarah  dalam
pemantauan  setiap  resep  yang  masuk  ke  farmasi  sehingga  mampu dilakukannya evaluasi secara rutin terhadap kepatuhan peresepan obat fornas. Diharapkan kedepannya kendali mutu dan biaya dapat berjalan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2016).  Peraturan Menteri  RI  Nomor  72  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta : Depkes RI
2.  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2013).  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/VIII/2013  tentang  Formularium  Nasional.  Jakarta: Depkes RI 3.  Dirjen  Bina  kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan.  (2016).  Pedoman Penerapan Formularium Nasional. www.dirjen.farmalkes.co.id (dunduh pada 2 April 2019)
4.  Krisnadewi,  Kusuma,A.,  Subagio,  P.B.,  &  Wiratmo.  (2014).  Evaluasi Standar  Pelayanan  Minimal  instalasi  farmasi  RSUD  Waluyo  Jati Kraksaan  sebelum  dan  sesudah  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. E-Jurnal Pustaka Kesehatan, 2 (2),192-198 (diunduh pada tanggal 29 Maret 2019).
5.  Kusumanto, H, et al (2001). Manajemen Logistik Rumah Sakit. Tesis, Kajian Administrasi Rumah Sakit, Universitas Indonesia, Jakarta
6.  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2008).  Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  129/Menkes/SK/II/2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta : Depkes RI