licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Priskilla Velicia Ong 1 , Ariawan Gunadi 2 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, veliciaong@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Cases of pedophilia crimes are widely heard in the news. Pedophilia is a sexual disorder that has the desire to have sex with children under the age of 13. In addition  to  having  sex,  other  pedophiles  are  satisfied  by  watching  child pornography which is spread on prohibited sites and joining sexual deviation groups to make video calls for sex. If they do not have direct sexual intercourse, the pedophile can satisfy his lust by interacting online with the victim in the form of erotic chat, sending pictures and videos, and audio that triggers sexual arousal. The object of pedophilia itself is minors and does not look at gender.
The  type  of  research  used  in  this  article  is  normative  by  utilizing  laws, pedophilia books, and mass media in the form of articles. Research data shows that there is confusion in convicting a pedophile. This is because pedophilia can  be  classified  as  a  mental  disorder,  psychological  condition,  or  more towards sexual orientation. This deviant behavior will certainly damage the growth  and  development  of  a  child  as  a  future  generation.  This  deviant behavior must be stopped. When the perpetrator begins to realize there is a sexual disorder, the perpetrator must consult his condition to a psychologist. If  this  deviant  act  damages  and  harms  other  people,  the  perpetrator  must undergo severe sanctions. Because the perpetrator  takes the opportunity to deceive and damage someone's morale.
Manuscript History:
Received: 2022-12-15
Accepted: 2023-03-29
Corresponding Author: Priskilla Velicia Ong, veliciaong@gmail.com Keywords : Cases; Children; Pedophilia
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Ong, P. V., & Gunadi, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Pedofilia Atas Kasus Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif. Widya  Yuridika:  Jurnal  Hukum,  6 (2). doi:10.31328/wy.v6i2.4268

## PENDAHULUAN
Berjalannya  perkembangan  zaman  yang  pesat,  maka  semakin  banyak  pula  bentuk kejahatan  yang  semakin  sadis  dan  mengerikan.  Kejahatan  lahir  akibat  dari  banyaknya tekanan  dari  lingkungan,  pekerjaan,  masalah  silih  berganti  sehingga  perbuatan  manusia mulai menyimpang dari norma yang diajarkan. Hal ini pula menunjukkan bahwa kejahatan tidak memandang status dan rupa. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik orang yang tidak kita kenal, orang dekat, maupun orang yang memiliki kesempatan.
Salah satu bentuk kejahatan menjadi perbincangan hingga kecaman keras dari netizen adalah kejahatan seksual. Dan objek dari kejahatan ini tidak memandang jenis kelamin baik perempuan  atau  laki-laki  bahkan  usia  anak-anak  hingga  lansia.  Di  negara  ini,  kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak mencatat angka yang tinggi. Itu terbukti dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang terlalu dini padahal anak-anak di usia
yang  seharusnya  masih  perlu  sekolah,  bermain,  dan  menggapai  impian  mereka.  Sekjen Koalisi Perempuan Dian Kartika Sari pun berujar, “Anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual,  dipaksa  menjadi  dewasa  sebelum  waktunya,  kehilangan  waktu  bermain,  dan kehilangan kesempatan belajar.”
Pedofilia  kerap  disatukan  dengan  kekerasan  seksual  meski  terdapat  perbedaan  pada dua fenomena yang terjadi oleh pelaku dan korban yang sama. Pedofilia adalah gangguan seksual yang memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan anak-anak di bawah umur 13 tahun. Penyebab  dari  perilaku  menyimpang  ini  belum  dapat  dipastikan.  Namun,  beberapa penyebab  yang  bisa  disimpulkan,  seperti  gen  pada  tubuh,  pola  asuh,  dan  pengaruh lingkungan sekitar. 1 Penyelesaian dari kejadian ini banyak melalui jalur kekeluargaan, yang mana korban keluarga memilih jalan untuk menikahkan anak mereka dan menerima ganti rugi dari pelaku karena menganggap hal ini sebagai peristiwa yang aib dan tabu.
Selain  melakukan  kekerasan  seksual,  para  pelaku  pedofilia  juga  dapat  memuaskan nafsunya melalui medium pemuas konten pornografi anak yang tersebar di situs deep web atau dark net, dan tentunya situs ini tidak bisa sembarang orang dapat mengaksesnya kecuali memiliki keahlian khusus untuk membukanya. 2 Hal lain dalam hal memuaskan nafsu, para predator  ini  pun  biasanya  tergabung  dalam  kelompok  dunia  maya  agar  bisa  melakukan penyimpangan secara daring ( live ) melalui video call sex (VCS). 3 Meski tidak terpaku pada hubungan  badan  secara  langsung,  namun  pelaku  pedofilia  dapat  memuaskan  nafsunya dengan berinteraksi secara daring bersama korban dalam bentuk chat erotis, pengiriman gambar dan video, serta audio yang mampu memicu gairah seksual.
Bentuk kasus peristiwa tragis kekerasan seksual hingga berakhir pembunuhan di Desa Koha,  Minahasa  yang  mengguncang  hati  masyarakat.  Bagaimana  tidak  pelaku  yang berprofesi sebagai kepala lingkungan — yang harusnya mengayomi dan menjadi teladan bagi warga desa — malah tega mencabuli seorang anak berusia 13 tahun dengan keperawakan yang lebih mungil. Setelah itu pelaku membenturkan kepala korban ke pohon, membungkus mayatnya dengan karung, kemudian membuangnya ke kebun. Dari hasil autopsi terdapat tanda kekerasan di kemaluan korban. Setelah ditelusuri ternyata pelaku dan korban masih memiliki hubungan saudara sebagai paman dan keponakan.
Di  Empat  Lawang,  Sumatera  Selatan,  seorang  guru  PNS  inisial  HA  mengaku  sering melakukan tindakan asusila, yang mana pelaku menyadari jika ia memiliki kelainan seksual dan senang mencari anak-anak di bawah umur untuk memuaskan hawa nafsunya. Menurut pengakuannya, pelaku pedofilia ini bergairah pada anak-anak berusia 8-12 tahun. (jpnn.com 2/2/2021)
Dari  beberapa  peristiwa  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  anak  merupakan  sosok yang  rentan  akan  kekerasan  seksual.  Ini  dikarenakan  anak-anak  merupakan  sosok  yang lemah dan harusnya mendapat perlindungan lebih dari orang dewasa.
Fungsi filsafat hukum digunakan untuk mengatur norma-norma, doktrin dan lembaga yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat,  juga  memimpin  penerapan  hukum  dengan menunjuk pada tujuan hukum. 4 Kekerasan seksual pada anak harus dihentikan dan tidak boleh  dibiarkan  karena  ini  merupakan  pelanggaran  moral  dan  hukum.  Sehingga  pelaku pedofilia harus bertanggung jawab dengan mencari tahu tingkah laku pelaku dan efektivitas hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui  tanggung jawab pelaku pedofilia atas kasus kekerasan seksual menurut hukum positif.
1 Siti Nurbayani, Penyimpangan Sosial Pedofilia (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 32
2 Ibid , hlm. 41
3 Sofian, A., Pratama, B. Ramadani, D. & Banyumurti, I, Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2018).
4 Serlika Aprita & Rio Adithya, Filsafat Hukum (Depok: Rajawali Press, 2020), Ed.1, Cet. 1, hlm. 39.

## METODE
Menurut Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  yang  didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam ilmu filsafat.

## Jenis Penelitian
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif  atau penelitian  hukum  doktrinal.  Alasan  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  ini  karena dilakukan dengan cara menganalisa undang-undang dan meneliti bahan kepustakaan.

## Bahan Hukum
Dalam penelitian ini bahan hukum yang ditetapkan sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas,  seperti peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  KUHPidana  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum memberikan pemahaman tentang bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat para ahli.
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  pemahaman  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Pedofilia Dalam KUHPidana
Berdasarkan  hukum  positif  Indonesia,  ada  keganjilan  ketika  orang  yang  mengidap penyakit  seksual  harus  dipidana.  Dalam  KUHPidana,  orang  yang  mengidap  penyakit pedofilia diistilahkan sebagai perbuatan cabul. Memiliki nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur 13 tahun.
Dalam  menangani  kasus  pedofilia,  Hakim  akan  membutuhkan  bantuan  dari  Ilmu Psikiatri, cabang ilmu kedokteran mempelajari aspek kesehatan jiwa. Ilmu di luar hukum ini dapat membantu Hakim untuk membantu mengungkapkan perkara-perkara pidana sebagai acuan mengambil keputusan yang tepat untuk mendakwa pelaku. Peranan psikiatri sangat penting  karena  dapat  menentukan  apakah  tersangka  atau  terdakwa  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Untuk hasil yang akurat dan maksimal Psikiatri  memerlukan  waktu  untuk  memeriksa  pasien  pedofilia  agar  tidak  terjadi kebohongan agar menghidari hukuman pidana. Begitu pula dengan Hakim yang tidak boleh asal-asalan  menduga-duga  atau  menggunakan  insting  bahwa  pelaku  memang  pengidap pedofilia.
KUHPidana  menyinggung  kemampuan  bertanggung  jawab  seseorang  dalam  Pasal  44 ayat (1), “Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab  kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit  berubah akalnya.” Lalu pada ayat (2), karena akal  yang kurang maka hakim akan memerintahkan terdakwa ke rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk diperiksa.
Pasal  ini  ditujukan  kepada  seseorang  yang  mengidap  penyakit  kejiwaan.  Kurang sempurna  akalnya  yang  dikategorikan,  seperti:  idiot,  pandir,  buta,  tuli,  bisu  sejak  lahir. Meskipun mereka tidak sakit namun karena cacat-cacatnya, pikirannya tetap seperti anak- anak. Dan sakit berubah akalnya dikategorikan, seperti: penyakit gila, histeris, dan ayan.
Kemampuan  bertanggung  jawab  memiliki  pengertian  bahwa  keadaan  pelaku  normal dan  sehat,  yang  dapat  membedakan  mana  hal  yang  baik  dan  buruk.  Sedangkan  Pasal  44 KUHPidana  memberi  pengertian  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  akibat  penyakit  yang dialami pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ajaran mens rea dengan tegas
mendasarkan prinsip bahwa suatu perilaku tiada membuat seseorang bersalah terkecuali pemikiran seseorang tersebut tidak baik. 5
Dalam  Pasal  44  ayat  (1)  merupakan  salah  satu  dasar  alasan  pemaaf  untuk menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan  melawan  hukum  terdakwa  tidak  dapat dijatuhi hukuman pidana dikarenakan pertimbangan hakim mengenai kesehatan jiwa atau kemampun bertanggung jawab pelaku.

## Tanggung  Jawab  Pelaku  Pedofilia  Atas  Kasus  Kekerasan  Seksual  Menurut  Hukum Positif
Kasus  pedofilia  yang  terjadi  di  Indonesia  memberi  tanggapan  bagaimana  lemahnya perlindungan  anak.  Akibatnya,  banyak  kritik  yang  dilontarkan  dari  berbagai  elemen masyarakat  sebagaimana  upaya  pemerintah  memberikan  perlindungan  hukum  kepada anak. Tindak pidana pedofilia tentunya memberikan dampak besar bagi sang korban seperti trauma berkepanjangan, gangguan fisik mental, bahkan tekanan batin yang merasa kotor, tidak suci, atau memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya.
Sebuah  perkara  dalam  pengadilan  tidak  hanya  diselesaikan  lewat  bukti  fisik,  sama halnya dengan seseorang yang mengidap pedofilia tidak dapat didakwakan hanya dengan melihat dari sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Keterangan Ilmu Psikiatri sangat penting untuk  membantu  Hakim  dan  Jaksa  dalam  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  yang hasilnya dapat dijelaskan dalam persidangan. Mengetahui dapat atau tidaknya sang pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya kepada korban.
Ada tiga faktor tindakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi: (1) Pelaku adalah psikopat sehingga sulit disembuhkan dan tidak menyesal dengan perbuatannya; (2) Pelaku sedang  mendalami  ritual  ilmu  hitam  dengan  syarat  harus  melakukan  hubungan  seks bersama anak-anak di bawah umur; (3) Gangguan mental hingga berani melakukan mutilasi pada korban. 6
Sampai  sekarang  masih  banyak  pertanyaan  yang  timbul  mengenai  permasalahan pedofilia. Ini dikarenakan masalah pedofilia bisa tergolong sebagai gangguan mental, kondisi psikologis, atau lebih mengarah ke orientasi seksual. Dan jika dilihat dari tipe pedofilia ini maka  sebaiknya  para  pelaku  menyimpang  ini  bisa  mendapatkan  penanganan  melalui tindakan preventif ketimbang direhabilitasi nantinya. Namun sekalipun tindakan ini akan membutuhkan  psikolog  untuk  pengobatan,  jikalah  seorang  pelaku  pedofilia  melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain maka sesuai dengan aturan yuridis yang tertera  di  KUHPidana,  pelaku  pedofilia  itu  akan  tetap  melaksanakan  sanksi  pidana  yang dijabarkan.
Hukum  Pidana  di  Indonesia  pun  telah  mengatur  sanksi  yang  seimbang  dengan perbuatan  kekerasan  seksual,  termuat  dalam:  Pasal  289  KUHPidana  dengan  hukuman penjara paling lama 9 tahun. Di pasal ini menekankan pada kekerasan seksual atau ancaman kekerasan  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Termuat pada Pasal 290 KUHPidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dalam ayat (2), yang mana perbuatan cabul kepada seseorang yang belum berusia 15 tahun, usianya tidak jelas, atau belum waktunya kawin. Dan ayat (3), kepada orang dewasa yang membujuk anak kecil yang berumur di bawah 15 tahun, umurnya belum jelas, atau belum waktunya kawin, untuk melakukan  perbuatan  cabul  atau  bersetubuh  di  luar  perkawinan  dengannya.  Pasal  291 menjadi dasar pemberat pidana Pasal 290 yakni perbuatan cabul yang menimbulkan luka
5 Sonbai,  Alexander  Imanuel  Korassa.  “Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengguna  Jasa Prostitusi Melalu Media Online” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 2 (2019), hal 278.
6 Setyawan D, Indonesia Darurat Kejahatan Seksual , diakses dari http://www/kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak tanggal 15 Desember 2020.
berat (maksimal dua belas tahun penjara) atau korban meninggal dunia (menjadi lima belas tahun penjara).
Di Pasal 292 KUHPidana, menggaris bawahi kata “orang  lain sesama kelamin” dapat diperhatikan bahwa ini  diperuntukkan kepada anak  perempuan dengan perempuan atau anak laki-laki dengan laki-laki. Misalnya homoseksual atau tante girang. Kemudian di Pasal 293  ayat  (1)  KUHPidana,  ditujukan  kepada  pelaku  yang  memberi  atau  menjanjikan  uang atau  barang  agar  dapat  melakukan  atau  membiarkan  anak  dilakukan  perbuatan  cabul diancam  dengan  pidana  penjara  maksimal  lima  tahun.  Jika  menelaah  kata  “membujuk” memberi pengertian yang sama dengan perbuatan menggerakan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul.
Di Pasal 294 KUHPidana, pelaku mengarah pada orang tua atau wali yang melakukan percabulan pada anaknya, anak tirinya, anak belum dewasa dan masih dalam pengawasan orang  tua,  maka  diancam  pidana  penjara  paling  lama  7  tahun.  Sedangkan  di  Pasal  295 KUHPidana ayat (1), dipidana penjara maksimal lima tahun bagi orang tua atau perwalian anak yang sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Di ayat (2) tertera,  dipidana  penjara  maksimal  empat  tahun  bagi  orang  tua  atau  wali  yang  sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul.
Selain KUHPidana, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap hak- hak anak. Pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak menjelaskan jika pelaku sengaja melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  agar  dapat  melakukan  persetubuhan  maka  dipidana maksimal lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Menurut Pasal 82 ayat (1) menjelaskan sebagaimana setiap orang yang melakukan kekerasan, paksaan, tipu muslihat, kebohongan dan membujuk anak melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul  maka  dipidana  penjara  paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda lima miliar rupiah. Ketentuan di ayat (2), dalam  hal  ini  jika  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh,  pendidik,  atau  tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang tertera dalam ayat (1).
Untuk mengatasi konflik antara pengaturan UU yang luas dan subtansi UU yang sempit. Dipakailah asas lex specialis (UU Perlindungan Anak) derogate legi generali (KUHPidana). Karena dalam hal ini pengaturan pidana dalam UU Perlindungan Anak dianggap lebih khusus sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan.

## PENUTUP Kesimpulan
Pedofilia  adalah  gangguan  seksual  yang  memiliki  hasrat  untuk  bersetubuh  dengan anak-anak di bawah umur 13 tahun. Sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang timbul mengenai permasalahan pedofilia. Ini dikarenakan masalah pedofilia bisa tergolong sebagai gangguan  mental,  kondisi  psikologis,  atau  lebih  mengarah  ke  orientasi  seksual.  Dan  jika dilihat dari tipe pedofilia maka sebaiknya para pelaku menyimpang ini bisa mendapatkan penanganan melalui tindakan preventif ketimbang direhabilitasi nantinya. Namun sekalipun tindakan  ini  akan  membutuhkan  psikolog  untuk  pengobatan,  jikalah  seorang  pelaku pedofilia melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain maka sesuai dengan aturan  yuridis  yang  tertera  di  KUHPidana,  pelaku  pedofilia  itu  akan  tetap  melaksanakan sanksi pidana yang dijabarkan.
Bukan  hanya  di KUHPidana, UU Perlindungan Anak pun mengatur beberapa  aturan tentang  kekerasan  seksual  yang  mengancam  maupun  mengambil  hak-hak  atas  anak tersebut. Sehingga untuk mengatasi konflik antara pengaturan UU yang luas dan subtansi UU yang  sempit.  Dipakailah  asas lex  specialis (UU  Perlindungan  Anak) derogate  legi  generali
(KUHPidana).  Karena  dalam  hal  ini  pengaturan  pidana  dalam  UU  Perlindungan  Anak dianggap lebih khusus sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan.

## Saran
Setelah dilahirkan, anak-anak adalah sosok yang putih polos, lemah, dan tidak berdaya yang  membutuhkan  bimbingan  orang  dewasa  dalam  segala  aspek  selama  masa pertumbuhannya.  Namun  sayangnya,  kesempatan  mengetahui  keadaan  anak-anak  ini membuat  perilaku  orang  dewasa  malah  menyimpang  dalam  memuaskan  nafsu  jahatnya. Sehingga  anak-anak  dijadikan  objek  untuk  memuaskan  hasrat  seksual  mereka.  Tentunya perilaku  menyimpang  ini  merusak  anak  yang  harusnya  tumbuh  menjadi  sosok  generasi bangsa kelak akan datang. Selain itu, perilaku ini membekas dalam diri sang anak, merusak mental yang mengakibatkan trauma dan bisa membuat anak-anak yang dicabuli itu menjadi seorang  pedofilia  nantinya.  Oleh  karena  itu,  perilaku  menyimpang  ini  harus  dihentikan. Pelaku  yang  menyadari  kelainan  seksual  pada  dirinya  harus  segera  mengonsultasikan kondisinya  kepada  psikolog.  Karena  jika  perbuatan  menyimpang  ini  sudah  merusak  dan merugikan orang lain maka pelaku harus menjalani segala sanksi yang berat. Karena pelaku telah memperdaya keadaan dan merusak moral seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aprita, S., & Adithya, R. (2020). Filsafat Hukum . Depok: Rajawali Press.
Nurbayani, S. (2021). Penyimpangan Sosial Pedofilia . Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
Pratama, A. S.,  & Bayumurti. (2018). Modul Pelatihan dan  Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak  Online  untuk  Organisasi  Perlindungan  Anak  dan  Komunitas .  Jakarta:  ECPAT Indonesia.

## Jurnal & Tesis
Setyawan,  D.  (2014). Indonesia  Darurat  Kejahatan  Seksual ,  diakses  dari http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/ tanggal 15 Desember 2020.
Sonbai., & Alexander Imanuel K orassa. (2019). “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalu Media Online” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4, No. 2.

## Peraturan Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## Internet
https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/ https://swarakawanua.id/polresta-manado-beber-hasil-otopsi-bocah-marcela-dan- pelaku-fk-alias-om-pala/
https://www.jpnn.com/news/oknum-guru-pns-ini-ternyata-penjahat-kelamin-korbannya- sudah-banyak-ya-ampun?page=2
https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/