## ABSTRACT
Model PBL ( Problem Based Learning ) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) Dalam Meningkatkan Anti Korupsi Di Kampus
Latar belakangi dari penelitian ini adalah adanya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran di kampus dan juga ada di berbagai perguruan tinggi lainnya yang sifatnya hanya materi  ingatan  saja,  sehingga  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1)  menganalisis  kebutuhan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan memasukan materi  anti  korupsi.  2)  mengembangkan  bahan  pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (PPKN)  dan  3)  untuk  mengetahui  kelayakan  pengembangan  bahan pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKN). Problem  Based  Learning (PBL) adalah suatu pendekatan pengajaran yang cocok untuk digunakan pada masalah dunia nyata sebagai konteks bagi mahasiswa dalam belajar berpikir kritis dan keterampilan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sebagai responden  adalah  mahasiswa  yang  mengambil  matakuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan dengan sks 3(3-0). Renponden diambil secara sensus atau semua sehingga berjumlah 17 responden/mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara  dan  analisis  dokumentasi  pada  saat  perkuliahan  berlangsung.  Sedangkan  untuk analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  display  data,  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian menunjukkan  bawa  skor  aspek  Kelayakan  isi  =  90,59  %,  skor  aspek,  skor  aspek  Kelayakan Penyajian = 90,00 %, dan skor aspek Kebahasaan dengan angka = 91,67 %.  Kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian ini menyatakan bahwa hasil analisis kelayakan modul pembelajaran anti korupsi layak dapat digunakan.
(PBL Model (Problem Based Learning) Teaching Materials for Pancasila and
Kata Kunci:  Model PBL, Bahan Ajar, Anti Korupsi.
Koresponden Author, email: a ndi.indrawan88@gmail.com>
Citizenship Education (PPKN) in Improving Anti-Corruption on Campus)

## Andi Indrawan
1) Program Studi S1 Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming

## ABTRAK
The background to this research is that there are Pancasila and Citizenship Education courses on campus and also in various other universities which are only memory material, so this research aims to: 1) analyze the need for Pancasila and Citizenship Education (PPKN) learning materials by including anti-corruption material. 2) to develop learning materials for Pancasila and Citizenship Education (PPKN) and 3) to determine the feasibility of developing learning materials for Pancasila and Citizenship Education (PPKN). Problem Based Learning (PBL) is a teaching approach that is suitable for use in real world problems as a context for students to learn critical thinking and problem skills, as well as to gain essential knowledge and concepts from the subject matter. The respondents were students who took the Pancasila and Citizenship Education course with 3(3-0) credits. Respondents were taken by census or all, totaling 17 respondents/students. Data collection techniques in this research used interviews and documentation analysis during lectures. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data display, and data verification. The results of the research show that the content feasibility aspect score = 90.59%, the aspect score, the presentation feasibility aspect score = 90.00%, and the linguistic aspect score with numbers = 91.67%. The overall conclusion of this research states that the results of the feasibility analysis of the anti-corruption learning module are suitable for use.
Keywords: PBL Model, Teaching Materials, Anti-Corruption.
Andi Indrawan : Model PBL ( Problem Based Learning ) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)
P e n d i d i k a n   a n t i   k o r o p s i didasarkan atas adanya fenomena yang semakin  parah  yang  terjadi  di  Negara kita,  yaitu  adanya  disintegrasi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara yang telah diindikasikan terjadinya tindak korupsi  yang  berkelanjutan  tidak  ada hentinya  sehingga  harus  diupayakan secara  sistematis  dan  berkelanjutan dalam hal membasminya.

## PENDAHULUAN
D a l a m   d u n i a   p e n d i d i k a n terutama  pendidikan  yang  ada  di perguruan tinggi, munculnya suatu mata kuliah  baru  memerlukan  penempatan penamaan  yang  tepat.  Demikian  pula penamaan untuk mata kuliah pendidikan anti  korupsi.  Berdasarkan  pengalaman yang  ada  di  beberapa  perguruan  tinggi y a n g   s u d a h   m e n y e l e n g g a r a k a n matakuliah  anti  korupsi  ini,  selalu  ada banyak  kendala,  banyak  pertanyaan, hingga  terjadi  suatu  diskusi  dan perdebatan  mengenai  pentingnya keilmuan  manakah  untuk  mata  kuliah Anti-korupsi.  Perdebatan  biasanya berlangsung  di  antara  beberapa  bidang keilmuan,  dan  berujung  pada  kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena s e t i a p   k e i l m u a n   c e n d e r u n g mempertahankan perspektifnya masing- masing. (Kemendikbud, 2013).
Menurut  Kemendikbud  (2013), dampak  korupsi  yang  telah  terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa  dan  bahkan  sudah menjadi  masalah  internasional,  harus d i d i s e m i n a s i k a n   k e p a d a   s e l u r u h m a s y a r a k a t   m e l a l u i   p e n d i d i k a n , s e h i n g g a   d i h a r a p k a n   a k a n menumbuhkan  tekad  bersama  untuk m e n g h e n t i k a n   k o r u p s i   d i m a s a mendatang.
Menurut  Wijayanto  (2010), selama  ini  gerakan  melawan  korupsi paling banyak dapat diidentifikasi dalam 4  bentuk  yaitu  pendekatan  Pendekatan

## A. Korupsi dan Anti-Korupsi
Disinilah  perhatian  terhadap pentingnya pendekatan budaya ( cultural approach )  mulai  menguat.  Pendidikan formal  maupun  non  formal  akhirnya menjadi  pilihan.  Secara  umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali  pemahaman  yang  benar  dari m a s y a r a k a t   m e n g e n a i   k o r u p s i , meningkatkan  kesadaran  terhadap segala  potensi  tindak  koruptif  yang terjadi,  tidak  melakukan  tindak  korupsi sekecil  apapun,  dan  berani  menentang tindak  korupsi  yang  terjadi.  Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua  pihak,  akan  menjadi  gerakan masal  yang  akan  mampu  melahirkan
Keempat  pendekatan  diatas dapat  dilakukan  oleh  pihak  manapun baik  dari  sektor  pemerintah,  sektor swasta,  organisasi  maupun  unit-unit masyarakat  lainnya.  Selama  ini  tiga pendekatan  pertama  yaitu  pendekatan h u k u m ,   p e n d e k a t a n   b i s n i s   d a n pendekatan  pasar  lebih  banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk  menangani  kasus-kasus  korupsi yang  sudah  terjadi  dan  mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia m i s a l n y a ,   m e s k i p u n   K o m i s i Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan aparat  pemerintah  sudah  berhasil menuntaskan  berbagai  kasus  korupsi b e s a r,   b e r b a g a i   i n s t a n s i   s u d a h m e l a k u k a n   u p a y a   h u k u m   d a n l i n g k u n g a n   k e r j a   y a n g   l e b i h berintegritas,  kenyataannya  masih  saja banyak  terjadi  kasus-kasus  korupsi. Lebih  memprihatinkan  adalah  begitu mudahnya  korupsi  skala  kecil  ( petty corruption )  dilakukan  oleh  individu- individu  di  dalam  masyarakat,  karena sesungguhnya  korupsi  besar  berasal dari korupsi kecil.
P e n g a c a r a   ( L a w y e r   a p p r o a c h ) , Pendekatan Bisnis ( Business approach ), Pendekatan  Pasar  atau  Ekonomi ( Market  or  Economist  approach) ,
P e n d e k a t a n   B u d a y a   ( C u l t u r a l approach ).
Salah  satu  mata  kuliah  yang mungkin  dapat  digabung  dengan P e n d i d i k a n   A n t i k o r u p s i   a d a l a h P e n d i d i k a n   P a n c a s i l a   d a n Kewarganegaraan  (PPKN).  Mata  kuliah PPKN menjadi sangat strategis di tengah upaya  pemerintah  dalam  membangun karakter  bangsa  mulai  dari  jenjang Sekolah  Dasar  (SD)  sampai  dengan Perguruan Tinggi.

## B. M a t a   K u l i a h   P e n d i d i k a n
Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKN)
bangsa  baru  yang  bersih  dari  ancaman dan  dampak  korupsi.  (Kemendikbud, 2013)
S e c a r a   u m u m ,   p e n d i d i k a n ditujukan  untuk  membangun  kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai  korupsi,  meningkatkan kesadaran  terhadap  segala  potensi tindak  korupsi  yang  terjadi,  tidak melakukan  tindak  korupsi  sekecil apapun,  dan  berani  menentang  tindak korupsi  yang  terjadi.  Hal  inilah  yang penting pendidikan anti kurupsi diajarkan disemua level pendidikan dari pendidikan taman  kanak-kanak  sampai  perguruan tinggi.
Pendidikan  Antikorupsi  selain bisa  berdiri  sendiri  sebagai  mata  kuliah, Pendidikan  Antikorupsi  juga  dapat diintegrasikan  dalam  berbagai  mata kuliah yang sudah ada sehingga mampu mewarnai  pola  pikir,  sikap,  dan  perilaku mahasiswa.  Untuk  maksud  tersebut dukungan  kultur  dan  iklim  perguruan tinggi sangat dibutuhkan terutama dalam k o n t e k s   p e n a n a m a n   n i l a i   d a n pembentukan karakter mahasiswa.
Farming  yang  sering  disebut dengan  aneka  usahatani  terpadu merupakan salah satu disiplin ilmu yang bertujuan  untuk  menemukan  rasa  ingin tahu  dan  sikap  positif  terhadap  sains, t e k n o l o g i   d a r i   m a s y a r a k a t , mengembangkan  keterampilan  proses
u n t u k   m e m a h a m i   a l a m   s e k i t a r, memecahkan  masalah  dan  membuat keputusan (Tanjung et al., 2020).
P e m b e l a j a r a n   d e n g a n menggunakan  model Problem  Based Learning (PBL),  di  kampus  ini  untuk meningkatkan aktifitas para mahasiswa yang  berkaitan  dengan  mata  kuliah P e n d i d i a n   P a n c a s i l a   d a n Kewarganegaraan  (PPKN)  yang  selalu berdampingan  dengan  kehidupan sehari-hari  para  mahasiswa  yang terutama  untuk  dapat  menyelami masyarakat  petani,  bahwa  tugas s e o r a n g   p e n g a j a r   a d a l a h menyampaikan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  kepada  mahasiswanya. Tujuan  yang  diharapkan  adalah p e n g e t a h u a n   p a r a   m a h a s i s w a bertambah  dari  yang  tidak  mengerti menjadi  mengerti.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  suatu  model  pembelajaran
M a t a   k u l i a h   p e n d i d i k a n kewarganegaraan  di  kampus  kami digabungkan  dengan  Pendidikan Pancasila,  sehingga  nama  mata  kuliah tersebut  menjadi  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  yang  sering disingkan  dengan  PPKN.  Mata  kuliah PPKN)  dirasa  tepat  untuk  matakuliah yang di dalamnya diintegrasikan materi- materi  ajar  seputar  pendidikan  anti korupsi,  karena  mata  kuliah  ini merupakan  mata  kuliah  wajib  disemua perguruan  tinggi  di  Indonesia  ,  mata kuliah  ini  tidak  hanya  serta  merta diajarkan  di  Fakultas  Hukum  saja, melainkan  wajib  bagi  semua  fakultas untuk  mengajarkan  mata  kuliah P e n d i d i k a n   P a n c a s i l a   D a n Kewarganegaraan  (PPKN).  Sehingga mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan  (PPKN)  merupakan matakuliah  strategis  dalam  hal melakukan  dan  menciptakan  dan mengkader  mahasiswa  anti  korupsi yang  terampil,  berpengalaman  dan berkarakter.
Problem  Based  Learning (PBL) m e r u p a k a n   s a l a h   s a t u   b e n t u k pembelajaran  yang  berlandaskan  pada p a r a d i g m a   k o n t r u k t i v i s m e ,   y a n g berorientasi  pada  proses  belajar mahasiswa  ( student-centered  learning ). Problem Based Learning (PBL) berfokus pada  penyajian  suatu  permasalahan (nyata atau simulasi) kepada mahasiswa, kemudian  mahasiswa  diminta  mencari pemecahannya  melalui  serangkaian penelitian  dan  investigasi  berdasarkan teori,  konsep  prinsip  yang  dipelajarinya dari  berbagai  ilmu.  Permasalahan sebagai  fokus,  stimulus  dan  pemandu proses  belajar.  Sementara  pengajar menjadi  fasilitator  dan  pembimbing (Mayasari et al., 2022)
Problem  Based  Learning (PBL) adalah  suatu  pendekatan  pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai  konteks  bagi  mahasiswa  untuk belajar  berpikir  kritis  dan  keterampilan masalah,  serta  untuk  memperoleh pengetahuan  dan  konsep  yang  esensial dari materi pelajaran. Hal ini disampaikan juga  oleh  Trisnawati  &  Sundari,  (2020) menyatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan  problematik  merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa  mengerjakan  permasalahan yang  autentik  dengan  maksud  untuk menyusun  pengetahuan  mereka  sendiri, m e n g e m b a n g k a n   i n k u i r i ,   d a n keterampilan  berpikir  ketingkat  lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri.
yang  tepat  agar  proses  transfer  ilmu pengetahuan dari pengajar ke mahasiswa berlangsung  secara  efektif. Problem Based  Learning merupakan  salah  satu dari  sekian  banyak  model  pembelajaran yang  dapat  dilakukan  untuk  siswa  di kampus-kampus  baik  negeri  maupun swasta  (Kusmiati et al., 2019)
Menurut  Kusmiati  et  al.,  (2019) menjelaskan karakteristik PBL, yaitu: (1) learning  is  student-centered artinya p r o s e s   p e m b e l a j a r a n   P B L  l e b i h
menitikberatkan  kepada  mahasiswa sebagai  insan  belajar;  (2) authentic problems form the organizing focus for learning artinya masalah yang disajikan kepada  mahasiswa  adalah  masalah yang  otentik;  (3) new  information  is acquired  through  selfdirected  learning artinya  siswa  berusaha  untuk  mencari informasi melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya; (4) learning occurs  in  small  groups artinya dilaksanakan dalam kelompok kecil; (5) teacher  act  as  facilitators artinya  guru hanya berperan sebagi fasilitator.
Pendidikan  anti  korupsi  adalah program  pendidikan  tentang  korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap  bahaya  dan  akibat  dari tindakan  korupsi.  Target  utama Pendidikan  anti  korupsi  adalah memperkenalkan  fenomena  korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya,  meningkatkan  sikap  tidak toleran  terhadap  tindakan  korupsi, menunjukan  berbagai  kemungkinan usaha  untuk  melawan  korupsi  serta berkontribusi  terhadap  standar  yang d i t e t a p k a n   s e b e l u m n y a   s e p e r t i mewujudkan  nilai-nilai  dan  kapasitas untuk  menentang  korupsi  dikalangan
Dalam  UU  No  20  Tahun  2003 m e n g a t u r   b a h w a   P e n d i d i k a n Kewarganegaran  merupakan  salah satu  program  pendidikan  atau  materi yang  wajib  dimuat  dalam  kurikulum  di setiap  jenis,  jalur,  dan  jenjang pendidikan.  Tidak  terkecuali  di P e r g u r u a n   Ti n g g i   m a t a   k u l i a h pendidikan kewarganegaraan wajib ada dan  diajarkan  di  setiap  Universitas, Sekolah  Tinggi,  Fakultas  maupun Program Studi di Indonesia. Mata Kuliah P e n d i d i k a n   K e w a r g a n e g a r a a n d i a j a r k a n   p a d a   t a h u n   p e r t a m a perkuliahan,  hal  ini  dilakukan  untuk memberikan  wawasan  awal  dan menanamkan  sikap  anti  korupsi  pada mahasiswa sejak dini.
Andi Indrawan : Model PBL ( Problem Based Learning ) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)
C . Tu j u a n   P e n e l i t i a n   B a h a n Pembelajaran Anti-Korupsi
g e n e r a s i   m u d a .   D i s a m p i n g   i t u m a h a s i s w a   j u g a   d i b a w a   u n t u k menganalisis  nilai-nilai  standar  yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta  nilai-nilai  yang  menolak  atau  tidak setuju  dengan  tindakan  korupsi.  Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai- nilai  dasar  yang  diharapkan  mampu membentuk  sikap  antikorupsi  pada  diri peserta para mahasiswa.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1) m e n g a n a l i s i s   k e b u t u h a n   b a h a n pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKN)  dengan memasukan  materi  anti  korupsi.  2) mengembangkan  bahan  pembelajaran P e n d i d i k a n   P a n c a s i l a   d a n Kewarganegaraan (PPKN) dan 3) untuk mengetahui  kelayakan  pengembangan b a h a n   p e m b e l a j a r a n   P e n d i d i k a n Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKN). Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa  tujuan  mata  kuliah  PPKN  yang didalamnya  ada  materi  Anti-korupsi  ini adalah untuk:
3.  Pembentukan  keterampilan  dan kecakapan  baru  yang  ditujukan untuk melawan korupsi.
Dengan  ketiga  tujuan  itu  dapat dilihat  bahwa  pendidikan  antikorupsi meskipun  mempunyai  sasaran  utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi  ketiga  ranah  pendidikan pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Hal ini senada dengan Statuta  (2021)  Sekolah  Tinggi  Ilmu Pertanian  Farming  Semarang  yang m e n y a t a k a n   b a h w a   d a l a m   h a l menyelenggarakan  pendidikan  tinggi
2.  Pengubahan  persepsi  dan  sikap terhadap korupsi; dan
1.  Pembentukan  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  bentuk- bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
Dalam  Penelitan  ini  peneliti menggunakan  metode  penelitian desain  atau  model  desain  merupakan suatu  studi  penelitian  yang  meliputi proses  perancangan  yang  sistematis. Dalam  penelitian  ini  peneliti  mencoba merencang  (mendesain)  bahan  ajar mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKN)  di  di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang  pada  mahasiswa  semester pertama  kelas  A,  dan  Kelas  B    pada semester  gasal  tahun  akademik  2022- 2023.

## BAHAN DAN METODE
Menurut Mochammad Ronaldy Aji Saputra, (2021), analisis pengolahan data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  dengan  cara  menentukan nilai skor dalam bentuk persentase (%) berdasarkan rumus berikut ini:
Kelayakan setiap komponen =
Rumus  diatas  digunakan  untuk mengukur kelayakan setiap komponen dari bahan ajar. Dari hasil keseluruhan komponen  tersebut  maka  dihitung
dengan  mewijudkan  dan  memelihara kesatuan  tiga  aspek  pendidikan,  yaitu aspek afektif, aspek kognitif dan aspek psikomotorik  para  mahasiswa  STIP Farming Semarang.
Sebagai  responden  adalah m a h a s i s w a   y a n g   m e n g a m b i l matakuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  dengan  sks  3(3-0). Renponden diambil secara sensus atau s e m u a   s e h i n g g a   b e r j u m l a h   1 7 r e s p o n d e n / m a h a s i s w a .   Te k n i k pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi  pada  saat  perkuliahan berlangsung. Sedangkan untuk analisis data  menggunakan  reduksi  data, display  data,  dan  kesimpulan/verifikasi data.
jumlah  rata-rata  dengan  menggunakan rumus sebagai berikut:
Setelah  diketahui  hasil  rata-ratanya maka  data  tersebut  diinterpretasikan kembali dengan menggunakan Tabel 1. berikut ini:
Tabel 1. Tingkat Kelayakan Kualifikasi dan Keputusan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Materi pembelajaran (bahan ajar) dalam  kurikulum  perlu  disusun  dan dikembangkan  dengan  tepat  agar s e o p t i m a l   m u n g k i n   m e m b a n t u mahasiswa  dalam  mencapai  tujuan pembelajaran.  Pembelajaran  atau
perkuliahan  PPKN  berbasis  Anti Korupsi  hendaknya  memuat  lima  jenis materi  diantara  :  Materi  Fakta,  Materi Konsep, Materi Prinsip, Materi Prosedur dan Materi Sikap. Untuk lebih jelasnya akan  terperinci  dalam Tabel  2.  berikut: (Komalasari, 2013)
Tabel 2. Model Materi Ajar PPKN Berbasis Anti Korupsi
Dari  Tabel  2.  di  atas  dapat dijelaskan bahwa materi ajar untuk mata kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan dimulai dengan materi Fakta, dimana mahasiswa diminta untuk mencari  dan  menyebutkan  kasus-kasus korupsi  yang  pernah  terjadi  selama  ini (minimal  5  tahun  terakhir),  setelah mahasiswa  mendapatkan  kasus-kasus tindak  korupsi  kemudian  dosen  terlebih d a h u l u   m e n j e l a s k a n   m e n g e n a i pengertian Korupsi, Jenis-Jenis Korupsi, Klasifikasi  tindak  korupsi  dan  lain s e b a g a i n y a   y a n g   m a n a   s e m u a merupakan materi Konsep.
Kemudian  setelah  mahasiswa mengerti mengenai materi konsep, dosen menyuruh  mahasiswa  untuk  mengamati dan  menganalisis  kasus-kasus  yang sudah  disebutkan  oleh  mahasiswa  di awal,  mahasiswa  disuruh  mencari  data- data mengenai kasus tersebut dari awal k a s u s   s a m p a i   d e n g a n   p u t u s a n pengadilan  (putusan  pengadilan  tetap), mahasiswa  dibebaskan  untuk  mencari data-data tersebut dari berbagai sumber di internet, literature maupun narasumber yang  relevan  dengan  kasus  tindak korupsi itu merupakan bagian dari materi prinsip.
Andi Indrawan : Model PBL ( Problem Based Learning ) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)
Kemudian  setelah  data-data terkumpul  mahasiswa  menuliskan  hasil analisisnya  dan  pengamatanya  yang d i p e r o l e h   d a r i   b e r b a g a i   s u m b e r mahasiswa  disuruh  untuk  membuat diagram  alir  pola  berfikir  dari  hasil pengamatanya dan analisisnya sehingga menghasilakan  sebuah  penyelesaian dan  pencegahan  untuk  tindak  pidana korupsi.
Berikutnya dari hasil analisis dan hasil  rekomendasi  berupa  penyelesaian pencegahan  akan  ditampilkan  dan presentasikan  di  depan  kelas  secara bergantian. Dengan materi ajar seperti itu maka  harapanya  akan  terbentuk mahasiswa  anti  korupsi  yang  terampil menangani dalam memberantas korupsi,
berpengalaman dalam mencegah dan mengatas  korupsi  serta  berkarakter antipati terhadap korupsi.
Kemudian  jika  digambarkan dalam  bentuk  diagram  alir  (gambar) maka  akan  terlihat  bahwa  model materi  ajar  seperti  itu  akan  membuat mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang  tindak  korupsi,  keterampilan menganalisis  kasus-kasus  tindak korupsi  seperti  analisis  putusan, kampanye,  atau  penyampaian  di depan publik bermanfaat memberikan experential  learning.  Dengan  tujuan utama  untuk  membentuk  sikap  dan m e n g k a d e r i s a s i   m a h a s i s w a a n t i k o r u p s i   y a n g   t e r a m p i l , berpengalaman dan berkarakter.
Gambar 1. Model Materi Ajar PPKN Berbasis Anti Korupsi
D a f t a r   p e r t a n y a a n   y a n g diedarkan  kepada  mahasiswa  yang terkait  dengan  model    bahan  ajar
P e n d i d i k a n   P a n c a s i l a   d a n K e w a r g a n e g a r a a n   ( P P K N ) ,   y a n g
didalamnya  mencakup  materi  anti korupsi,  diberikn  kepada  mahasiswa dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3. Daftar Peserta Kelas PPKN Kelas A dan B
Pengembangan modul bahan ajar anti  korupsi  yang  sifatnya  mandiri  atau menjadi  matakuliah  yang  berdiri  sendiri biasanya  akan  mempermudah  para
Hasil  analisis  angket  yang diberikan  kepada  mahasiswa  terkait dengan  keinginan  untuk  pembuatan m o d u l   p e m b e l a j a r a n   P e n d i d i k a n Pancasila  dan  Kewarganegaraan (PPKN)  menunjukkan  17  mahasiswa (100%)  mahasiswa  setuju. Alasan  yang disampaikan  oleh  mahasiswa  adalah untuk  lebih  memudahkan  dalam memahami pembelajaran anti korupsi.
Hal-hal  yang  mempunyai  tingkat kesulitan  yang  tinggi  atau  sangat  rumit akan  lebih  mudah  dapat  dijelaskan dengan  model  yang  sederhana  dengan modul  berikut,  sesuai  dengan  tingkat berfikir mahasiswa, sehingga lebih cepat dan mudah dipahami. Selain hal tersebut yang  menjadi  fokus  utama  adalah  agar h a s i l   o u t p u t n y a   m u d a h   d i c a p a i . Pembuatan  atau  perencanaan  model bahan  ajar  dalam  hal  ini  adalah  modul p e m b e l a j a r a n   a n t i   k o r u p s i   y a n g harapannya dapat nenambah menambah p e n g e t a h u a n   d a n   r e f e r e n s i   d i perpustakaan  STIP  Farming  Semarang dan dapat dipakai sebagai sumber belajar dan  acuan  bagi  mahasiswa  untuk  mata kuliah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKN).
mahasiswa  dalam  mempelajari  kasus- kasus anti korupsi secara kekinian. Hasil analisis terhadap angket yang diberikan kepada  mahasiswa  menunjukkan  7 mahasiswa  (41,2%)  setuju  dengan pengembangan  modul  yang  bersifat mandiri sisanya 10 mahasiswa menjadi satu  dengan  PPKN.  Bahan  ajar  anti k o r u p s i   y a n g   s i f a t n y a   m a n d i r i memberikan  lebih  dampak  yang  lebih fokus pada paraktek-praktek korupsi.
Menurut Purwanto et al., (2021), kelayakan  penilaian  materi  modul pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu aspek  kelayakan  isi  dan  aspek kelayakan  penyajian.    Aspek-aspek tersebut  dijabarkan  menjadi  beberapa indikator  penilaian. Aspek  kelayakan  isi terdiri  dari  beberapa  indikator  yaitu kelayakan  isi  ada  17  aspek  sedangkan kelayakan penyajian ada 8 aspek seperti Table 4. Berikut ini.
Namun  disisi  lain  jika  mandiri akan  menambah  jumlah  sks  untuk jenjang strata satu Agribisnis (S-1), hal ini tidak  memungkinkan  karena  kurikulum yang  dimiliki  oleh  STIP  Farming  sudah cukup berat yaitu sebanyak 150 sks. Hal ini karena dalam proses pengembangan modul harus melewati telaah kurikulum, sehingga  memiliki  relevansi  dengan kurikulum.
Andi Indrawan : Model PBL ( Problem Based Learning ) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)
Tabel 4. Indikator Aspek Kelayajan Isi dan Aspek  Kelayajkan Penyajian
Adapun hasil penilaian dari Aspek Kelayakan Isi ada 17 aspek dapat dilihat
pada Tabel 5. berikut ini:
Tabel 5. Skor Aspek Kelayakan Isi
Skor Sangat Layak (bobot 5) = 9
Berdasarkan  teknik  analisis  data yang  digunakan  dan  dari  penilaian  ahli materi/isi dan penyajian serta ahli bahasa dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Ketua Program  Studi  Agribisnis  S1  Sekolah Ti n g g i   I L m u   P e r t a n i a n   F a r m i n g S e m a r a n g ,   d i t e n t u k a n   t i n g k a t kehandalam modul pembelajaran PPKN. Kelayakan  penilaian  materi  modul pembelajaran  dibagi  menjadi  dua,  yaitu aspek kelayakan isi dan aspek kelayakan penyajian.
Berdasarkan  hasil  perhitungan d i k e t a h u i   a s p e k   k e l a y a k a n   i s i mendapatkan skor sbb:
Skor Layak (bobot 4) = 8
Menurut Tabel 5, diatas Indikator Aspek Kelayakan Isi terdiri dari 17 aspek indikator  yaitu:  Kelengkapan  Materi, Keluasan  Materi,  Kadalaman  Materi, Keakuratan  Konsep  dan  Definisi, Keakuratan  Prinsip,  Keakuratan  Contoh Data  dan  Fakta,  Keakuratan  Gambar, Diagram dan Ilustrasi, Keakuratan Acuan Pustaka,  Kesesuaian  Materi  Dengan Perkembangan  Ilmu,  Gambar,  Diagram dan Ilustrasi Aktual, Kelayakan Penyajian Menggunakan  Contoh,  Pemutakhiran Pustaka,  Penalaran,  Keterkaiatan  Antar Konsep,  Komunikasi,  Kemenarikan Materi,  Mendorong  Untuk  Kemandirian Belajar.
Namun  demikian  kekurangan pada  beberapa  indikator  tersebut tertutup oleh beberapa indikator lain yang mempunyai  nilai  maksimal,  yaitu indicator  aspek:  kadalaman  materi, keakuratan  konsep  dan  definisi, keakuratan  prinsip,  keakuratan  acuan p u s t a k a ,   k e l a y a k a n   p e n y a j i a n menggunakan  contoh,  pemutakhiran pustaka,  penalaran,  komunikasi, kemenarikan  materi,  sehingga  modul tetap mempunyai nilai yang masuk dalam k l a s i f i k a s i   l a y a k   s e b a g a i   m o d u l pembelajaran.
Skor Hitung = 77 Skor aspek Kelayakan isi = 90,59 % Adapun hasil penilaian dari Aspek Kelayakan Penyajian ada 8 aspek dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini: Skor Kriterium = 85
Hal  ini  menunjukkan  bahwa modul ini dapat dijadikan sebagai modul pembelajaran anti korupsi. Ada beberapa indikator  mendapat  nilai  kurang  atau tidak  mencapai  nilai  maksimal,  yaitu pada  indicator:  kelengkapan  materi, keluasan materi, keakuratan contoh data dan  fakta,  keakuratan  gambar,  diagram dan ilustrasi, kesesuaian materi dengan perkembangan  ilmu,  gambar,  diagram dan  ilustrasi  aktual,  keterkaiatan  antar konsep,  mendorong  untuk  kemandirian belajar.
Tabel 6. Skor Aspek Kelayakan Penyajian
Keterangan skor: 1). Tidak layak, 2). Kurang layak, 3). Cukup Layak, 4). Layak, 5). Sangat layak
Skor Hitung
= 36
Jadi dengan menggunakan rumus diatas  diperoleh  Skor  aspek  Kelayakan
Berdasarkan  hasil  perhitungan
d i k e t a h u i   a s p e k   k e l a y a k a n   i s i mendapatkan skor sbb: Skor Sangat Layak (bobot 5) = 4 Skor Kriterium = 40 Skor Layak (bobot 4) = 4
Berdasarkan  Tabel  6.  aspek Kelayakan Penyajian ada 8 indikator yaitu konsistensi sistematika sajian dalam bab, kelogisan  penyajian,  keruntutan konsep, pengantar/ pendahuluan, daftar pustaka, ketepatan  ukuran  dan  warna  media dengan materi, keseimbangan antar bab, keterpaduan  materi  dengan  contoh gambar.
Ada  empat  indikator  mendapat nilai  kurang  atau  tidak  mencapai  nilai maksimal  yaitu:  konsistensi  sistematika sajian dalam bab, ketepatan ukuran dan w a r n a   m e d i a   d e n g a n   m a t e r i , keseimbangan  antar  bab,  keterpaduan materi dengan contoh gambar.
Penyajian = 90,00 % yang artinya modul ini dari aspek penyajian materi juga layak dijadikan sebagai modul pembelajaran.
Akan  tetapi  ada  empat  indicator kelayakan penyajian yang mendapatkan nilai maksimal, yaitu indicator: kelogisan p e n y a j i a n ,   k e r u n t u t a n   k o n s e p , pengantar/pendahuluan, daftar pustaka, karena  indicator  ini  sesuai  dengan kondisi  kaampus  saat  itu  sehinggaa mudah dalam hal penyajiannya.
Tabel 7. Skor Aspek Kebahasaan (aspek bahasa)
a)  Skor  4  (layak)  yaitu  indicator: ketepatan  struktur  kalimat, konsistensi  penggunaan  simbol/ lambing,  ketertautan  antar paragraph,  keutuhan  makna dalam paragraph.
Berdasarkan Tabel  7.  dari  aspek kebahasaan  beberapa  indikator  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
b)  Skor  5  (sangat  layak)  yaitu indicator:  keefektifan  kalimat, kebakuan  istilah,  pemahaman terhadap  pesan  atau  informasi, ketepatan  penggunaan  istilah, k u t u h a n   h u b u n g a n   a n t a r paragraph,  keutuhan  hubungan a n t a r a   b a b ,   k e m a m p u a n m e n d o r o n g   b e r f i k i r   k r i t i s ,
Skor Hitung = 55 Skor Layak (bobot 4)
= 4 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui a s p e k   k e b a h a s a a n   ( b a h a s a ) mendapatkan skor sbb: Skor Kriterium = 60 Skor Sangat Layak (bobot 5) = 8
Sehingga  Kelayakan  setiap komponen  =  (Skor  Hitung)/(Skor Kriterium)   X 100%, akan diperoleh skor aspek  kebahasaan  dengan  angka  = 91,67  %  yang  artinya  bahwa  rencana materi  modul  ini  sebagai  pembelajaran layak  untuk  dijadikan  sebagai  modul pembelajaran.
Ada  kekurangan  dan  kelebihan indicator  aspek  yang  ternyata  dapat menutupi  kekurangan  aspek  yang  lain sehingga  hasil  akhir  dapat  dikatakan
kesesuaian  bahasa  dengan tingkat intelektual peserta didik.
B e r d a s a r k a n   p e m b a h a s a n diatas,  secara  keseluruhan,  hasil analisis kelayakan modul pembelajaran anti korupsi layak dapat digunakan yang hasilnya  dapat  dilihat  pada  grafik d i a g r a m   b a t a n g   s e b a g a i m a n a ditampilkan pada Gambar 1 berikut ini.
b a h w a   r e n c a n a   m o d u l   t e r s e b u t berdasarkan  aspek  kebahasaan  layak digunakan.
Perlu  adanya  perhatian  secara khusus  untuk  indicator  terkait  yang mempunyai  nilai  kurang,  untuk  dapat diperbaiki  atau  disempurnakan  pada p e r b a i k a n - p e r b a i k a n   y a n g   b i s a dilakukan  di  masa  yang  akan  datang. Jika  ternyata  hasil  validasi  yang diperoleh  mencermintan  hasil  yang kurang  baik,  untuk  beberapa  indicator t e r t e n t u ,   m a k a   t i d a k   m e n u t u p kemungkinan  untuk  dapat  diperbaiki atau direvisi demi  dibuat lebih baik.
Gambar 1. Hasil Kelayakan Modul Pembelajaran PPKN Anti Korupsi
(Sumber: Data Primer 2022)
Kesimpulan dan Rekomendasi

## PENUTUP
1. Problem  Based  Learning (PBL) m e r u p a k a n   s a l a h   s a t u   b e n t u k pembelajaran yang berlandaskan pada p a r a d i g m a   k o n t r u k t i v i s m e (peningkatkan  perkembangan  logika) yang  berorientasi  pada  proses  belajar mahasiswa  sehingga  PBL  berfokus
pada  penyajian  suatu  permasalahan baik  nyata  maupun  dengan  simulasi k e p a d a   m a h a s i s w a ,   k e m u d i a n m a h a s i s w a   d i m i n t a   m e n c a r i pemecahannya.
2. Bahan  ajar  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  (PPKN) dengan  memasukkan  basis  Anti Korupsi  perlu  diterapkan  di  kampus STIP  Farming  pada  khususnya  dan
Andi Indrawan : Model PBL ( Problem Based Learning ) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)
3.  Skor aspek Kelayakan isi = 90,59 % (sangat layak), skor aspek, skor aspek Kelayakan Penyajian = 90,00 % (sangat layak),  dan  skor  aspek  kebahasaan dengan  angka  =  91,67  %  (sangat layak).    Kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah,  secara  keseluruhan,  hasil analisis kelayakan modul pembelajaran anti korupsi layak dapat digunakan
pada  perguruan  tinggi  lainnya  pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kemendikbud,  R.  I.  (2013).  Buku Pendidikan  Anti-Korupsi  Untuk Perguruan Tinggi.  Kemendikbud. http://repository.stikesrspadgs.ac .id/31/1/Buku  Pendidikan  Anti Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi- 167hlm.pdf
Kusmiati,  E.,  Kusnadi,  D.,  &  Latipah,  L. ( 2 0 1 9 ) .   P e n e r a p a n   M o d e l
Pembelajaran  Problem  Based Learning  Dalam  Meningkatkan
H a s i l   B e l a j a r   S i s w a   P a d a P e m b e l a j a r a n   I p a   D a l a m Memahami  Konsep  Hubungan
Antara  Struktur  Organ  Tubuh
Manusia  Dengan  Fungsi  Dan P e m e l i h a r a a n n y a .   J u r n a l T a h s i n i a ,   1 ( 1 ) ,   4 9 – 6 2 . https://doi.org/10.57171/jt.v1i1.3
6
Dengan demikian, hasil penelitian m o d u l   p e m b e l a j a r a n   d e n g a n memasukkan  bahan  ajar  anti  korupsi  di PPKN  dalam  penelitian  ini  layak dikembangkan  dan  digunakan  atau diterapkan  di  Program  Studi  S-1 Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang.
Komalasari,  K.  (2013).  Pembelajaran
Konstektual  Konsep  &  Aplikasi. Refika Aditama. Bandung. Mayasari, A., Arifudin, O., & Juliawati, E.
(2022).  Implementasi  Model Problem  Based  Learning  (Pbl) Dalam  Meningkatkan  Keaktifan Pembelajaran.  Jurnal  Tahsinia, 3 ( 2 ) , 1 6 7 – 1 7 5 . https://doi.org/10.57171/jt.v3i2.3 35 Mochammad  Ronaldy  Aji  Saputra.
(2021).  Pengembangan  Bahan Ajar  Sejarah  Berbasis  Web. Ya y a s a n   L e m b a g a   G u m u n I n d o n e s i a   ( Y L G I ) . https://books.google.co.id/books?id =uYxFEAAAQBAJ&pg=PA38&dq =menghitung++skor+kelayakan& hl=id&newbks=1&newbks_redir= 0&sa=X&ved=2ahUKEwjyqs270f -AxVUxjgGHZJsBNo4ChDoAXo E C A c Q A g # v =onepage&q=menghitung    skor kelayakan&f=false
Purwanto,  A.,  Paiman,  P.,  &  Sudiro,  A. (2021).  Pengembangan  Bahan Ajar  Sistem  Informasi  Geografis Berbasis  Higher  Order  Tinking Skill  (HOTS).  Geodika:  Jurnal Kajian  Ilmu  Dan  Pendidikan Geografi, 5(1), 43–52.
Tanjung,  R.,  Supandi,  S.,  & Abdillah, A. (2020).  Model  Cooperative Learning  Tipe  Stad  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada  Pembelajaran  IPA  Sub Pokok  Bahasan  Jenis-Jenis Tanah.  Jurnal  Tahsinia,  1(2), 169–180.
Kemendikbud,  R.  I.  (2013).  Buku Pendidikan  Anti-Korupsi  Untuk Perguruan Tinggi.  Kemendikbud. http://repository.stikesrspadgs.ac .id/31/1/Buku  Pendidikan  Anti Korupsi  untuk  Perguruan  Tinggi- 167hlm.pdf
Komalasari,  K.  (2013).  Pembelajaran Konstektual  Konsep  &  Aplikasi. Refika Aditama. Bandung.
Mochammad  Ronaldy  Aji  Saputra.
(2021).  Pengembangan  Bahan
Ajar  Sejarah  Berbasis  Web. Ya y a s a n   L e m b a g a   G u m u n
Indonesia (YLGI).
Mayasari, A., Arifudin, O., & Juliawati, E.
(2022).  Implementasi  Model Problem  Based  Learning  (Pbl) Dalam  Meningkatkan  Keaktifan Pembelajaran.  Jurnal  Tahsinia, 3 ( 2 ) ,
1 6 7 – 1 7 5 . https://doi.org/10.57171/jt.v3i2.33 5
https://books.google.co.id/books ?id=uYxFEAAAQBAJ&pg=PA38 &dq=menghitung++skor+kelayak an&hl=id&newbks=1&newbks_re dir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjyqs 270f,AAxVUxjgGHZJsBNo4ChD o A X o E C A c Q A g # v =onepage&q=menghitung    skor kelayakan&f=false
Kusmiati,  E.,  Kusnadi,  D.,  &  Latipah,  L. ( 2 0 1 9 ) .   P e n e r a p a n   M o d e l Pembelajaran  Problem  Based Learning  Dalam  Meningkatkan H a s i l   B e l a j a r   S i s w a   P a d a P e m b e l a j a r a n   I p a   D a l a m Memahami  Konsep  Hubungan Antara  Struktur  Organ  Tubuh Manusia  Dengan  Fungsi  Dan P e m e l i h a r a a n n y a .   J u r n a l T a h s i n i a ,   1 ( 1 ) ,   4 9 – 6 2 . https://doi.org/10.57171/jt.v1i1.36 Tanjung, R., Supandi, S., & Abdillah, A. (2020).  Model  Cooperative Learning  Tipe  Stad  Untuk Meningkatkan  Hasil  Belajar
Siswa  Pada  Pembelajaran  IPA Sub Pokok Bahasan Jenis-Jenis Tanah.  Jurnal  Tahsinia,  1(2), 169–180.
Purwanto, A.,  Paiman,  P.,  &  Sudiro, A. (2021).  Pengembangan  Bahan Ajar  Sistem  Informasi  Geografis Berbasis  Higher  Order  Tinking Skill  (HOTS).  Geodika:  Jurnal Kajian  Ilmu  Dan  Pendidikan Geografi, 5(1), 43–52.