Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 1 Februari 2021 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 126 – 131

## ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH KABUPATEN KARAWANG DAN TANTANGANNYA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PERTUMBUHAN BERKUALITAS
Oleh : Salhefni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta
Email: salhefnisuyoto@gmail.com Kumba Digdowiseiso Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta Article Info Abstract Article History : Received  26 - Jan- 2021 Accepted  19 - Feb - 2021 Available Online 28 - Feb- 2021 The economic development of the Karawang Regency has reached an acceptable level, but in fact, it still faces some quite concerning problems,  including  poverty  and  income  inequality.  This  study analyzed  the  performance  of  regional  spending  in  the  Karawang Regency  and  the  relationship  between  several  macroeconomic variables and the three fiscal policy functions. Besides, analyzing challenges  in  improving  the  Regional  Revenue  and  Expenditures Budget (APBD) performance and alternative solutions to address these challenges. The analysis method used descriptive analysis by applying  the  data  collection  method  based  on  a  desk  study.  The results showed that the Karawang regency budget's performance in terms  of  the  quality  of  regional  spending  showed  a  low performance.  Based  on  the  allocation  and  distribution  functions, the  APBD  of  the  Karawang  Regency  was  still  not  optimal  in providing stimulus to the regional economy and resolving income and  development  inequalities.  There  were  several  challenges  in improving  the  APBD  performance  of  the  Karawang  Regency, including  delays  in  budget  disbursement,  accumulation  of transactions  at  the  end  of  the  year,  understanding  of  budget preparation,  and  subjectivity  in  budget  allocation.  To  solve problems  related  to  budget  disbursement  governance,  a  credible budget system was required. Keyword : Fiscal policy, macroeconomic performance, budget
system reform

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  Karawang  merupakan  salah satu kabupaten/kota di Jawa Barat yang  memiliki perekonomian  yang  paling  maju  dibanding kabupaten/kota  lainnya.  Hal  tersebut  dapat tercermin  pada  nilai  Pendapatan  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  kabupaten  tersebut mencapai Rp 163.745,56 miliar pada tahun 2019, di bawah Kabupaten Bekasi (Rp252.051,03 miliar) dan  Kota  Bandung  (Rp197.642,71  miliar). Berdasarkan  pendapatan  perkapita,  Kabupaten
Karawang  memiliki  PDRB  perkapita  pertahun mencapai Rp69.563.074,69, satu tingkat di bawah Kota  Bandung  sebesar  Rp78.808.425,71  pada tahun  yang  sama  (BPS,  2020a).  Gambaran  ini menunjukkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten  ini  telah mencapai taraf yang tinggi.
Namun demikian, kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karawang masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan.  Jumlah  penduduk  miskin  di
kabupaten ini pada tahun 2020 mencapai 195.410 orang  atau  8,26%  dari  total  penduduk  secara keseluruhan  (BPS,  2020b).  Sementara  itu, ketimpangan pendapatan di kabupaten  ini cenderung mengalami peningkatan, dengan koefisien gini sebesar 0.34 pada tahun 2016 (BPS, 2020c).
Kenyataan  tersebut  memerlukan  campur tangan  pemerintah  dalam  menangani  kedua permasalahan  di  atas.  Instrumen  yang  dapat ditempuh  pemerintah  salah  satunya  melalui kebijakan  fiskal  yang  dilakukan  pemerintah daerah.  Terlebih  sejak  tahun  2001,  penerapan otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  kepada daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya sendiri,  antara  lain  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pemerataan hasil-hasil  pembangunan  (Digdowiseiso et  al. , 2020).  Penerapan  kebijakan  fiskal  dilakukan melalui alokasi belanja daerah berdasarkan fungsi alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi,  yang  pada dasarnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  inklusif  (berkualitas), sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang ada. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, menganalisis  kinerja  belanja  daerah  Kabupaten Karawang  serta  hubungan  beberapa  variabel makroekonomi  dengan  ketiga  fungsi  kebijakan fiskal  di  atas.  Kedua,  menganalisis  tantangan dalam meningkatkan kinerja Anggaran Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  serta alternatif  solusi  untuk  menangani  tantangan tersebut.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Fungsi Kebijakan Fiskal APBD adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal daerah dan sekaligus  sebagai  pedoman  penganggaran  dalam rangka  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah. Dalam ilmu keuangan negara, terdapat tiga fungsi kebijakan  fiskal,  yakni  fungsi  alokasi,  distribusi dan  stabilisasi.  Fungsi  alokasi  adalah  fungsi kebijakan  fiskal  dalam  penyediaan  barang  publik yang diharapkan dapat menghasilkan eksternalitas positif,  melalui  peningkatan  kegiatan  investasi, sehingga  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi. Fungsi  distribusi  adalah  fungsi  kebijakan  fiskal dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan, terutama  melalui  pajak  dan  subsidi,  yang  dapat memengaruhi keinginan masyarakat untuk bekerja dan  berkonsumsi.  Fungsi  stabilisasi  adalah kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memelihara dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental
perekonomian  (Rahardja  dan  Manurung,  2008; Falianty, 2019).
Prinsip Anggaran Anggaran merupakan pernyataan mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan dalam  ukuran  finansial.  Adapun  penganggaran adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan suatu  anggaran.  Proses  penganggaran  organisasi sektor  publik  di  mulai  ketika  perumusan  strategi dan  perencanaan  strategi  telah  selesai  dilakukan (Mardiasmo, 2002).
Sebagai  wujud  komitmen  dari budget holder (eksekutif)  kepada  pemberi  wewenang (legislatif), anggaran digunakan untuk memutuskan  prioritas  prioritas  dan  kebutuhan keuangan. Pada sektor publik, anggaran merupakan  dokumen  politik  sebagai  bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan  dana  publik  untuk  kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekadar masalah teknis, melainkan  lebih  merupakan  alat  politik  ( political tool ). Karena pada dasarnya anggaran tidak hanya disusun  berdasarkan  ketentuan  ketentuan  teknis ataupun  melalui  hitungan  hitungan  ekonomi semata, tetapi lebih dari itu dokumen penganggaran disusun berdasarkan sebuah kesepakatan,  dan  merupakan  sebuah  terjemahan dari  visi  dan  misi  kepala  daerah  terpilih (Hanida, 2010).
Menurut  Ariany  (2010),  penyusunan APBD  harus  mengacu  pada  norma  dan  prinsip anggaran, yakni transparan dan akuntabel, disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta keadilan anggaran. Untuk mewujudkan pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab, diperlukan  syarat  transparansi  dalam  penyusunan dan  pengelolaan  anggaran  daerah.  Mengingat anggaran  merupakan  sarana  evaluasi  pencapaian kinerja  dan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk mensejahterakan  masyarakat,  APBD  haruslah dapat  memberikan  informasi  yang  jelas  dan tentang  tujuan,  sasaran,  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh masyarakat. Semua dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan disiplin anggaran, penyusunan  anggaran  haruslah  didasarkan  atas kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan  keseimbangan  antara  pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  masyarakat.  Anggaran  harus  disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks efisiensi  dan  efektivitas  anggaran,  dana  yang tersedia  haruslah  dimanfaatkan  sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat. Menyangkut  keadilan  anggaran,  alokasi  anggaran haruslah  dilakukan  secara  adil  untuk  kepentingan seluruh  kelompok  masyarakat,  termasuk  adil secara gender.
Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Siregar dan Wahyuniarti (2007)
menyampaikan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkualitas  mengandung  arti  bahwa  pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemahaman ini dilatarbelakangi penelitian tersebut yang  menyimpulkan  bahwa  relatif  persistennya kemiskinan di wilayah perdesaan dapat menjelaskan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi belum  dirasakan  manfaatnya  bagi  masyarakat miskin di wilayah tersebut. Selain itu, pertumbuhan  ekonomi  yang  tercipta  masih mengindikasikan  laju  pengangguran  yang  relatif tinggi  dan  lambat  atau  sulit  untuk  turun.  Hal  ini mengindikasikan terciptanya pertumbuhan ekonomi  bersumber  dari  sektor-sektor  yang cenderung padat modal.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  deskriptif,  dengan  menerapkan  metode pengumpulan  data  berdasarkan desk  study .  Jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder, berupa  data  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat kemiskinan  dan  pengangguran,  serta  berbagai penelitian  terkait.  Data  sekunder  bersumber  dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan dan hasil penelusuran literatur lainnya.
Untuk  mempertajam  analisis,  penelitian ini  menerapkan  analisis  korelasi,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  keeratan  hubungan  (korelasi) antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tingkat kemiskinan  dan  pengangguran.  Adapun  untuk menghitung  koefisien  korelasi  menggunakan rumus  Korelasi  Pearson  ( Product  Moment ) sebagaimana  disampaikan  Sugiyono  (2014), sebagai berikut:
𝑟 𝑥𝑦 = 𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)
√(𝑁. ∑𝑥 2 − (∑𝑥) 2 ). (𝑁. ∑𝑦 2 − (∑𝑦) 2 )
dimana, n = Banyaknya pasangan data X dan Y Σx = Total jumlah dari variabel X Σy = Total jumlah dari variabel Y Σx 2 = Kuadrat dari total jumlah variabel X Σy 2 = Kuadrat dari total jumlah variabel Y Σxy = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alokasi Belanja Daerah
Data BPS (berbagai edisi) menyampaikan total  belanja  APBD  Kabupaten  Karawang  pada tahun  2019  mencapai  Rp4.673,95  miliar,  dengan alokasi  terbesar  untuk  belanja  pegawai  sebesar Rp1.517,53  miliar  (32,47%).  Selanjutnya,  diikuti alokasi untuk belanja barang dan jasa serta belanja lainnya, masing-masing Rp1.478,90 miliar (31,64%) dan Rp973,35 miliar (20,83%). Hal yang menjadi  ironis  bahwa  alokasi  belanja  untuk pembangunan  dalam  bentuk  belanja  modal  hanya mencapai Rp704.17 miliar (15,07%) (Gambar 1).
Sumber: BPS (Berbagai edisi) Gambar 1. Alokasi belanja daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019
Kinerja APBD salah satunya dapat dilihat berdasarkan  kualitas  belanja  daerah,  melalui perhitungan  rasio  belanja  pegawai  terhadap  total belanja  daerah.  Semakin  sedikit  porsi  belanja belanja pegawai, maka APBD dapat dioptimalkan untuk  mendukung  jenis  belanja  lain  yang  lebih terkait  dengan  pelayanan  publik  dalam  bentuk belanja  modal.  Alokasi  belanja  tersebut  dapat membiayai pembangunan fasilitas masyarakat, dan atau  mendukung  belanja  yang  efektif  untuk mendorong roda perekonomian daerah. Berdasarkan data di atas, alokasi belanja pegawai dominan dalam postur APBD Kabupaten Karawang,  sebaliknya  alokasi  belanja  modal memiliki  proporsi  paling  kecil.  Hasil  ini  dapat diinterpretasikan  bahwa  kinerja  kualitas  belanja dalam APBD Kabupaten Karawang masih rendah. Sementara itu, rasio belanja barang dan jasa tidak berbeda jauh dengan belanja pegawai. Pemerintah Kabupaten  Karawang  harus  mengefektifkan alokasi jenis belanja ini untuk mendukung alokasi belanja modal yang lebih produktif. Penghematan dapat  dilakukan  melalui  pengetatan  pembelian barang habis pakai dan perjalanan dinas aparatur. Secara umum, fungsi alokasi kebijakan fiskal yang diterapkan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang
masih belum optimal dalam memberikan stimulus pada perekonomian daerah.

## Pencapaian Pertumbuhan Berkualitas
Berdasarkan analisis uji korelasi menunjukkan  hubungan  antara  laju  pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang  menghasilkan  nilai  koefisien  sebesar 0,52.  Nilai  tersebut  menginformasikan  bahwa kedua  variabel  tersebut  memiliki  hubungan  yang positif  atau  searah,  dengan  tingkat  korelasi  yang moderat atau tidak begitu kuat. Dengan kata lain, tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, tidak terlalu berdampak pada perubahan tingkat kemiskinan.
Sementara itu, hasil uji korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka memberikan nilai koefisien sebesar  0,56.  Nilai  tersebut  menunjukkan  bahwa kedua  variabel  tersebut  juga  memiliki  hubungan yang  positif  atau  searah,  dengan  tingkat  korelasi yang moderat atau tidak begitu kuat. Hal tersebut dapat  diinterpretasikan  bahwa  tingginya  laju pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Karawang, juga  tidak  terlalu  berdampak  pada  perubahan tingkat pengangguran terbuka (Gambar 2).
Sumber: BPS, berbagai edisi Gambar 2. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kabupaten Karawang periode 2005-2019
Hasil  ini  memberikan  indikasi  bahwa diduga pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum memberikan
pertumbuhan berkualitas sebagaimana  yang  diharapkan.  Pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah menciptakan ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat  serta  ketimpangan  antarwilayah, khususnya  antara  wilayah  perkotaan/nonpesisir dengan wilayah pelosok/pedesaan/pesisir. Dengan kata  lain,  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Karawang  cenderung  hanya  dinikmati  oleh masyarakat  yang  berada  di  wilayah  perkotaan. Interpretasi  tersebut  dapat  dihubungkan  dengan
keberadaan  sektor  industri  pengolahan  yang memberi  sumbangan  terbesar  pada  PDRB,  yang mayoritas  berlokasi  di  wilayah  perkotaan. Berdasarkan  data  BPS  (Berbagai  edisi),  PDRB Kabupaten  Karawang  bersumber  dari  sektor industri  pengolahan  sebesar  70,72%  pada  tahun 2019.
Ketimpangan  pendapatan  dan  wilayah juga  terkait  dengan  penyerapan  tenaga  kerja, mengingat  lapangan  kerja  yang  diciptakan khususnya oleh sektor industri pengolahan, banyak mendatangkan  tenaga  kerja  dari  luar  daerah. Kondisi tersebut dapat mengurangi serapan tenaga kerja lokal Kabupaten Karawang, sehingga tingkat pengangguran terbuka sulit untuk turun. Salah satu faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  migrasi pekerja dari luar daerah adalah rendahnya tingkat pendidikan  dan  produktivitas  tenaga  kerja Kabupaten  Karawang.  Berdasarkan  data  BPS (Berbagai  edisi),  mayoritas  penduduk  Kabupaten Karawang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan tidak tamat dan atau  tamat  sekolah  dasar  pada  tahun  2019 (37,42%). Sementara itu, sebagian besar lapangan kerja  yang  diciptakan  oleh  sektor  industri pengolahan  yang  cenderung  padat  modal,  banyak membutuhkan  tenaga  kerja  dengan  kualifikasi trampil.
Sumber: BPS, berbagai edisi Gambar 3. Laju inflasi Kabupaten Karawang periode 2009-2019
Uraian  di  atas  mengindikasikan  fungsi distribusi  kebijakan  fiskal  yang  dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dalam menyelesaikan  ketimpangan  pendapatan  dan pembangunan.  Sementara  itu,  fungsi  stabilisasi kebijakan  fiskal  cukup  memberikan  hasil  yang optimal,  walaupun  masih  perlu  ditingkatkan  dan mendapat perhatian serius. Hal tersebut tercermin salah  satunya  laju  inflasi  yang  cukup  terkelola dengan  baik,  atas  koordinasi  yang  baik  antara Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dengan  Bank
Indonesia  (Gambar  3).  Inflasi  yang  rendah  dan stabil  memberikan  situasi  yang  kondusif  bagi keseimbangan perekonomian makro kabupaten ini untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Tantangan Peningkatan Kinerja APBD
Pada umumnya penyerapan belanja daerah, khususnya belanja modal, terjadi penumpukan di triwulan keempat (Oktober sampai dengan  Desember).  Hal  ini  berakibat  pada  tidak optimalnya  peran  anggaran  pemerintah  daerah dalam  memberikan  stimulus  pada  perekonomian. Anggaran  yang  mengalir  hanya  berdampak  pada pertumbuhan PDRB pada rentang bulan tersebut.
Triaswati  (2011)  menyatakan  bahwa keterlambatan  pencairan  anggaran  terjadi  karena proses  pencairan  yang  panjang.  Keterlambatan pencairan anggaran dianggap hal biasa oleh aparat pemerintah  yang  berwenang  menanganinya.  Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak memadainya sistem insentif dan disinsentif secara formal  bagi  aparat  yang  berwenang  menangani pencairan anggaran.
Selain  itu,  desain  anggaran  dalam  APBD mendukung  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang berkualitas  belum  memiliki  pemahaman  yang memadai. Perencana kebijakan pembangunan dan anggaran  seringkali  masih  memiliki  pemikiran bahwa  pertumbuhan  ekonomi  lebih  penting  atau menjadi prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pemerataan.  Padahal,  kebijakan  pembangunan yang baik memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan. Akibatnya terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah, sehingga pertumbuhan  ekonomi  hanya  dinikmati  oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Di sisi lain, perekonomian di wilayah perdesaan masih tetap  tertinggal.  Apabila  desain  pembangunan daerah  dilaksanakan  secara  sekaligus  antara pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan,  akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat perdesaan,  yang  selanjutkan  akan  mempercepat roda perekonomian daerah.
Anggaran  untuk  pertumbuhan  ekonomi yang  berkualitas  kerapkali  masih  dialokasikan berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang subyektif.  Oleh  karena  pengelolaan  anggaran merupakan bagian dari politik, maka implementasi atau  realisasi  anggaran  pada  umumnya  sarat dengan  kepentingan  politik.  Dengan  kata  lain, kepentingan politik menentukan realisasi anggaran. Banyak program-program besar pemerintah  daerah  tidak  dapat  direalisasikan karena  dihambat  oleh  kepentingan  politik  dari stakeholder lain (Rindawati dan Marjoyo, 2017).
Rekomendasi Perbaikan Sistem Penganggaran
Berdasarkan  sejumlah  tantangan  yang dihadapi  dalam  peningkatan  kinerja  APBD, penelitian  ini  menekankan  pada  rendahnya penyerapan  anggaran,  yang  kerapkali  dihadapi pemerintah  kabupaten/kota  di  Indonesia,  tidak terkecuali  Pemerintah  Kabupaten  Karawang. Masalah  rendahnya  penyerapan  anggaran  daerah yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh masalah keterlambatan pencairan anggaran.
Triaswati (2011) menyarankan perlunya memberikan prioritas penyelesaian masalah tersebut  melalui  pembangunan  sistem  anggaran yang  kredibel.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui  reformasi  birokrasi  di  bidang  anggaran. Misalnya,  pemberian insentif  dan  disinsentif  bagi aparat  pemerintah  yang  membidangi  anggaran. Apabila  mereka  dapat  mencairkan  anggaran tepat waktu  dan  tepat  sasaran,  maka  kinerja  aparat tersebut  dianggap  memadai.  Beberapa  insentif yang dapat diberikan antara lain berupa tunjangan reformasi  birokrasi,  bonus  atau  percepatan kenaikan pangkat.
Lebih lanjut Triaswati (2011)
menyampaikan  bahwa  untuk  menunjang  dan mempercepat  penyempurnaan  sistem  anggaran, diperlukan  beberapa  upaya. Pertama ,  memotong tata  cara  perizinan  dan  pencairan  anggaran,  agar kedua proses tersebut dapat ditempuh secara lebih efisien  dan  singkat. Kedua ,  membangun  sistem perizinan  dan  sistem  informasi  anggaran  dengan menggunakan  teknologi  informasi  yang  bersifat daring,  agar  kedua  proses  tersebut  dapat  berjalan secara transparan dan menghindari “ pertemuan ” ke dua  belah  pihak,  sekaligus  mengurangi  biaya transaksi. Ketiga , membangun kerja sama dengan lembaga  keuangan  bank,  agar  petugas  yang mencairkan uang dan petugas yang menerima uang dapat  memantau  proses  dan  kecepatan  pencairan anggaran  secara  transparan,  tercatat  dalam  sistem dan konsisten.

## 5. KESIMPULAN
Kinerja APBD Kabupaten Karawang yang ditinjau dari kualitas belanja daerah menunjukkan kinerja  yang  masih  rendah.  Dengan  kata  lain, fungsi  alokasi  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan Pemerintah  Kabupaten  Karawang  masih  belum optimal  dalam  memberikan  stimulus  pada perekonomian  daerah.  Begitu  pula  berdasarkan fungsi distribusi, kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dalam menyelesaikan  ketimpangan  pendapatan  dan pembangunan. Sebaliknya, fungsi stabilisasi telah memberikan  hasil  yang  cukup  optimal,  yang tercermin salah satunya melalui perkembangan laju inflasi yang cukup terkelola dengan baik.
Terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan kinerja APBD Kabupaten Karawang, antara  lain  keterlambatan  pencairan  anggaran, penumpukan transaksi di akhir tahun, pemahaman dalam  penyusunan  anggaran  dan  subyektivitas dalam  pengalokasian  anggaran.  Untuk  menjawab masalah  terkait  tata  kelola  pencairan  anggaran diperlukan  pembangunan  sistem  anggaran  yang kredibel.

## 6. REFERENSI
Ariany,  L.  2010.  Pembangunan  ekonomi  daerah melalui pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan good governance. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 12(1): 20-32. BPS  [Badan  Pusat  Statistik].  2020a.  Produk Domestik  Regional  Bruto.  Karawang:  BPS Kabupaten Karawang.
BPS  [Badan  Pusat  Statistik].  2020b.  Kemiskinan. Karawang: BPS Kabupaten Karawang.
BPS  [Badan  Pusat  Statistik].  2020c.  Kemiskinan.
Bandung: BPS Kota Bandung.
BPS  [Badan  Pusat  Statistik].  Berbagai  edisi.
Kabupaten Karawang Dalam Angka. Karawang: BPS Kabupaten Karawang.
Digdowiseiso,  K.,  Sugiyanto,  E.,  Setiawan,  H.D., 2020. Fiscal Decentralisation and Inequality in  Indonesia.  Journal  Экономика  региона 16(3): 989-1002.
Falianty,  T.A.  2019. Teori  Ekonomi  Makro  dan Penerapannya di Indonesia . Depok: Rajawali Pers.
Hanida,  R.P.  2010.  Dinamika  penyusunan anggaran  daerah:  Kasus  proses  penetapan program  dan  alokasi  anggaran  belanja daerah  di  Kabupaten  Sleman. Jurnal Penelitian Politik 7(1): 71-85.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Andi Offset.
Nugrahawati,  Z.  2016.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Tahun  2015  di  SKPD  Kabupaten Tuban: Studi pada SKPD Badan
Lingkungan  Hidup. Publika:  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara 4(10): 1-11.
Putera,  R.E.,  2016.  Pengelolaan  keuangan  daerah yang  transparan  di Kabupaten Tanah  Datar dalam  melaksanakan  desentralisasi  fiskal. Sosiohumaniora 18(3): 261-269.
Rahardja  P.,  dan  Manurung,  M.  2008. Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar . Jakarta: Lembaga  Peneribit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Rindawati,  S.,  &  Marjoyo.  2017.  Responsibilitas pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Bengkulu. Sosiohumaniora 19(2): 121-128.
Setiawan, D. & Rizkiah, F. 2017. Political budget cycles  in  municipalities:  Evidence  from Indonesia. International Journal of Business and Society 18(3): 533-546.
Siregar,  H.,  dan  Wahyuniarti,  D.  2007.  Dampak pertumbuhan  ekonomi  terhadap  penurunan jumlah penduduk miskin. IPB dan Brighten Institute. Tersedia pada: http://pustaka.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/ 06/dampak-ptbmbhn-ek_hermanto.pdf.
Diakses  pada  20  Januari  2021  pukul  15.51 WIB.
Sugiyono.  2014. Statistika  untuk  Penelitian . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Triaswati,  N.  2011.  Kebijakan  fiskal  untuk kesejahteraan rakyat: Pembangunan berkeadilan dan peningkatan daya saing. Di dalam: Essay  Pemikiran/Badan  Otonom Economica  FEUI .  Aulianisa,  L.,  editor.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.