Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 `

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Dahris Siregar*, Faisal Sadat Harahap, Khairun Na'im, Karolina Sitepu, Agresia br ginting, Radista Aulia, Kristina Felicia Purba
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien
Corresponden author Email*: dahrissiregar1977@gmail.com

## Abstract
The purpose of this legal counselling is outline the actions made by agencies and governments to talk about human trafficking, concentrating on women and kids and the quantity of cases of trafficking that occur from 2020 to 2022 in Medan City. This activity shows some preventive things carried out both from the government, law enforcement, families, and the people of Medan City. With the rise of new factors and new modes of trafficking in children and women in society, this activity aims to appeal and equally to stop human trafficking, particularly that which involves women and minors. Medan City Regulation No. 3/2017 on the Protection and Handling of Trafficking Victims is an  action  taken  by  the  Medan  City  Government.  With  this,  there  must  be  increased  supervision  of  corporate activities,  foreign  worker  communities,  and  increased  social  protection  programs.  The  Medan  City  Government, Medan  City  Law  Enforcement  Officers  and  the  Medan  City  Community  must  cooperate  with  each  other  and continue to endeavour to confront and stop human trafficking, in particular for mothers and kids. It shows children and  women  that  they  have  protection  from  parents,  families,  communities  and  governments  as  well  as  teaching children about the types of violence and use that often occur in children so that they can avoid it.
Keywords : Economic Factors, Family,  Governmen, Law Enforcement

## Abstrak
Penyuluhan  Hukum  ini  memiliki  tujuan  untuk  mendeskripsikan  langkah-langkah  yang  diambil  oleh lembaga  dan  pemerintah  untuk  menangani  perdagangan  orang,  terutama  perempuan  dan  anak,  serta angka  kasus  perdagangan  manusia  dari  tahun  2020  s/d  2022  di  Kota  Medan.  Pada  kegiatan  ini menunjukkan beberapa hal pencegahan yang dilakukan baik dari pemerintah, penegak hukum, keluarga, dan  masyarakat  Kota  Medan.  Dengan  maraknya  faktor-faktor  baru  serta  modus-modus  baru  dalam perdagangan anak dan perempuan di masyarakat dengan demikian dilaksanakannya kegiatan ini yang bertujuan  untuk  menghimbau  dan  sama-sama  untuk  mencegah  perdagangan  manusia,  khususnya wanita  dan  anak.  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2017  untuk  melindungi  dan  mengatasi  korban perdagangan orang Kota Medan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan. Dengan ini harus adanya peningkatan pengawasan aktivitas korporasi, komunitas pekerja asing, serta peningkatan program-program  perlindungan  sosial.  Pemerintah  Kota  Medan,  aparat  penegak  hukum  Kota  Medan, masyarakat  Kota  Medan  harus  saling  bekerja  sama  dan  terus  melakukan  upaya  penanganan  dan pencegahan  perdagangan  orang,  terutama  bagi  perempuan  dan  anak.  Hasil  penyuluhan  hukum  ini menunjukkan  kepada  anak  dan  perempuan  bahwa  mereka  memiliki  perlindungan  dari  orang  tua, keluarga,  komunitas,  dan  pemerintah.  serta  mengajarkan  anak-anak  tentang  jenis  kekerasan  dan penggunaan yang sering terjadi pada anak-anak agar mereka dapat menghindarinya.
Kata Kunci : Faktor Ekonomi, Keluarga,  Pemerintah, Penegak Hukum
Copyright©2024. Dahris Siregar dan kawan-kawan This is an open access article under the CC – BY NC-SA license. DOI 10.30656/ps2pm.v6i1.7818
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
`

## PENDAHULUAN
Harkat dan martabat manusia terkait erat dengan masalah perdagangan manusia, juga  dikenal  sebagai  perdagangan  manusia  (Rachmawati  &  Dantes,  2022).  Banyak diberbagai  negara  terjadi  masalah  perdagangan  manusia,  khususnya  wanita  dan  anak- anak, khususnya di Indonesia. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1, Ayat 3, Indonesia memiliki hukum. Negara ini memiliki hukum sendiri, melindungi, menegakkan serta memenuhi hak asasi manusia.
Kondisi  fisik  dan  sistem  sosial  budaya  perempuan  dan  anak  membutuhkan perlindungan. Wanita memiliki peran unik dalam setiap negara dan masyarakat di seluruh dunia.  Beberapa  perempuan  melakukan  banyak  hal  dalam  hidup  setiap  hari,  seperti menjaga rumah, membesarkan anak dan bekerja dan lain-lain. Namun, seringkali mereka dipandang rendah dan tidak diperhatikan. Di negara ini, situasi legal yang memungkinkan penghormatan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  masih  kurang,  karena  banyak pelanggaran  hak  asasi  manusia  seperti  kekerasan,  diskriminasi,  dan  kesewenang- wenangan terjadi.
Perdagangan orang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Perdagangan anak dan wanita di bawah umur dikenakan hukuman enam tahun penjara dan  pencabutan  beberapa  hak,  menurut  Pasal  297  Kitab  Hukum  Pidana  (Daud  & Sopoyono, 2019). Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidanan  Perdagangan  Orang,  hukum  Indonesia  tentang  kejahatan  perdagangan orang telah diperbarui dan diperkuat (Tim Regulasip, 2018).
Dengan  2.983.868  orang,  kota  metropolitan  terbesar  ketiga  di  Indonesia  adalah Medan.  Perempuan  dan  laki-laki  memiliki  perbedaan  yang  signifikan.  Sekitar  373.755 orang perempuan bekerja. Tingkat usia tenaga kerja rata-rata berkisar antara lima belas dan enam puluh tahun (Terok, Munawir, & Lubis, 2020). Ada banyak penduduk Kota Medan yang  kurang  pendidikan  karena  banyak  dari  mereka  yang  tanpa  pekerjaan  dan mengharapkan  posisi  yang  layak.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh  individu  yang  tidak bertanggung jawab untuk merekrut dan mengajak individu yang tidak memiliki pekerjaan
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
`
dengan  membuat  kesepakatan  yang  menguntungkan.  Bagi  pengangguran,  ini  jelas menarik terutama untuk perempuan dan anak-anak tanpa pendidikan.
Anak perempuan dan perempuan mudah dijadikan korban. Menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan adalah taktik yang digunakan untuk merayu calon korban, seperti membuat menjebak, mengancam, menyalahgunakan otoritas, menculik, menikah, dan  bahkan  menculik.  Metode  tambahan  termasuk  menggunakan  perusahaan entertainment sebagai  alasan  bahwa  korban  harus  membantu  orang-orang  yang  tidak memiliki tanggung jawab atau kondisi di mana seorang ibu sedang hamil harus menjual bayinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Beberapa  faktor  mempengaruhi perdagangan anak dan perempuan, yaitu: (Prasetia, 2021)
1. Faktor-faktor ekonomi
“ Traffickers  are  motivated  by  money ,”  kata  Forrel. Ini  menunjukkan  bahwa  uang mendorong pelaku perdagangan manusia. Ekonomi,  yang disebabkan oleh ketiadaan lapangan kerja dan kemiskinan, merupakan penyebab utama perdagangan manusia. di antara  populasi  yang  cukup  besar  (Alya  Putri  Nabila,  Brigita  Glori  Putri  P,  Bayu  S Nirwana, 2023).
2. Perbedaan gender
Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan secara setara karena nilai sosial dan budaya yang masih patriarki . Pembakuan peran menunjukkan seperti ini seperti menjadi ibu dan istri,  mengelola  keluarga,  mendidik  anak-anak  dan  mencari  pekerjaan  tambahan  dan pekerjaannya  mirip  dengan  menjaga  rumah  (Rohmelawati,  2020).  Bekerja  sebagai pembantu  rumah  tangga  dan  mengurus  anak-anak,  misalnya.  Perempuan  memikul tanggung  jawab  ganda  selain  peran  yang  mereka  mainkan.  Diskriminasi  terhadap perempuan  menyebabkan  subordinasi,  marjinalisasi  dan  kekerasan.  Diskriminasi  ini menyebabkan  perempuan  tidak  mengontrol  pembangunan,  memiliki  akses  dan memiliki  kesempatan  juga  tidak  atau  kurang  mendapatkan  keuntungan  dari pembangunan yang proporsional dan sebanding dengan pria.
3. Faktor penegak hukum
Hukuman seharusnya menguntungkan semua orang tanpa mempertimbangkan status mereka. Hukum adalah kumpulan undang-undang yang menentukan konsekuensi bagi
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 `
mereka  yang  melakukan  pelanggaran.  Pentingnya  penerapan  nilai-nilai universal dan upaya  dasar  penegakan  hukum  adalah  untuk  menciptakan,  mempertahankan  dan menjaga kedamaian dalam pergaulan hidup.
Trafficker menguntungkan  dari  penegakan  hukum  yang  lemah  di  Indonesia, terutama  dalam  kasus  pengadilan  terhadap  individu  yang  terlibat  dalam  perdagangan manusia  seperti  pemilik,  pengelola,  dan  perusahaan  tenaga  kerja (Nugroho,  Titahelu, & Latupeirissa,  2023).  Dengan  mempertimbangkan  berbagai  komponen  faktor-faktor  yang berkontribusi  pada  perdagangan  anak  dan  perempuan,  terutama  dalam  hal  melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  Medan  terdiri  dari  mahasiswa  dan dosen, berusaha memberikan pendidikan kepada warga Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Dwikora. Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak untuk membantu pemerintah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan, yaitu memahami masyarakat di bidang hukum dan memahami peraturan undang-undang  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan  penghentian  perdagangan perempuan  dan  anak  secara  keseluruhan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa korban memiliki hak untuk dilindungi secara hukum.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  hukum  dan  beberapa  cara  digunakan  untuk mengabdikan diri kepada masyarakat ini, seperti:
1. Metode  sosialisasi,  yaitu  melalui  instruksi  dan  pemaparan  mengenai  perlindungan hukum  dan  pencegahan  perdangan  perempuan  dan  anak  guna  meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum apa saja yang diberikan aparatur penegak hukum dan pemerintah dalam permasalahan perdagangan orang dan pencegahan apa yang dapat dilakukan keluarga, masyarakat, dan lainnya dalam mencegah perdagangan orang,  terutama  di  Lingkungan  VII  Kelurahan Dwikora, Kecamatan  Medan Helvetia, Kota Medan.
Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 `
2. Metode  diskusi  dan  tanya  jawab,  dimana  masyarakat  bertanya  kepada  pemateri bagaimana  permasalahan  serta  penyelesaian  yang  apabila  terjadi  di  masyarakat  atau lingkungan sekitar mengenai perdagangan orang.
Adapun  persiapan  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  sebelum  melaksanakan kegiatan penyuluhan antara lain sebagai berikut ;
1. Melakukan observasi terlebih dahulu kepada kantor-kantor terkait yang memiliki data dan  informasi  mengenai  perdagangan  perempuan  dan  anak  (kantor  terkait  seperti Polrestabes Kota Medan dan dibawah tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara.
2. Membentuk susunan tim panitia pelaksanaan penyuluhan hukum.
3. Menyurati  Lurah  di  Kelurahan  Dwikora  yang  berisikan  mengenai  izin  pelaksanaan kegiatan  Penyuluhan  Hukum  di  Lingkungan  VII,  Kelurahan  Dwikora,  Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.
4. Mempersiapkan  materi  penyuluhan  hukum  dalam  bentuk power  point yang  akan  di presentasikan menggunakan infocus .
5. Melakukan gladi bersih  H-1  sebelum  pelaksanaan  penyuluhan  hukum  dilaksanakan, dimana gladi bersihnya dilakukan di tempat penyuluhan akan dilaksanakan.
6. Mempersiapkan  tempat  penyuluhan,  dengan  mempersiapkan  tempat  duduk  panitia, masyarakat, dan mempersiapkan peralatan, serta konsumsi.
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  terlaksana  di Lingkungan  VII,  Kelurahan  Dwikora,  Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota  Medan,  dan dihadiri 23 orang, meliputi unsur: kepala lingkungan, masyarakat, dan mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  sangat  membutuhkan  penyelesaian  yang  terintegrasi  dan komprehensif tidak hanya keahlian dan pengetahuan profesional yang diperlukan, tetapi juga kerja sama yang baik aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lokal dan internasional yang relevan.
`

## Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan
Penyuluhan berlangsung pada sabtu, 18 November 2023, dimulai pukul 9:00 dan berakhir pada pukul 12:00. Pada sesi pemateri awal menyampaikan mengenai ketentuan hukum  mengenai  perlindungan  hukum  dan  pencegahannya  terhadap  perdagangan perempuan  dan  anak.  Menurut  Pasal  324  KUHP,  "Barangsiapa  menjalankan  perniagaan budak  dengan  dana  pribadi  atau  dana  orang lain,  melakukan  bisnis  budak  atau  terlibat dalam salah satu pelanggaran di atas secara langsung atau tidak langsung diancam dengan hukuman penjara paling sedikit dua belas tahun ”.
Gambar 2. Penyampaian Materi Penyuluhan
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
`
"Perniagaan budak belian" atau "Perniagaan budak belian" diatur dalam Pasal 324 KUHP. Namun, pada tanggal 1 Januari 1860,  menurut Pasal 169 " Indische Staatsregeling ", hukum Indonesia menghapus praktik perbudakan karena fakta bahwa perbudakan tidak lagi  ada  di  era  modern  (Mauludin,  Studi,  Hukum,  Hukum,  &  Al-azhar,  2021).  Namun, asumsi tersebut tampaknya salah karena " Slavenhandel " kembali dalam bentuk yang lebih inovatif dan berani di era globalisasi kontemporer dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.  Pekerja  rumah  tangga  perempuan  seringkali  dilayani  seperti  budak;  mereka bekerja tanpa kompensasi dan tidak memiliki tempat tinggal yang masuk akal, dan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Harga yang dikenakan kepada calon majikan oleh agen  yang  mempekerjakan  karyawan,  sepertinya  menawarkan  otoritas  ke  majikan karyawan yang telah dipekerjakannya. Karena itu, korban selalu dieksploitasi oleh majikan untuk memaksimalkan manfaat dan keuntungan pekerja domestik. Pasal 10 dari Undang- Undang Sementara Tahun 1950 juga melarang perbudakan.
Untuk  saat  ini,  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak mengatur larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk kepentingan pribadi atau untuk dijual (BAPPENAS RI, 2002).  Selain itu, Pasal 88 melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Keputusan Presiden Tahun 2002 Nomor  88  mengenai  Rencana  Aksi  Nasional  untuk  Mencegah  Perdagangan  Perempuan dan  Anak    menegaskan  kembali  komitmen  pemerintah  Indonesia  untuk  memerangi perdagangan  orang,    serta  penandatanganan  undang-undang  pemberantasan perdagangan orang 2007 (Perempuan, 2018).
Grafik 1. Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 2020-2022
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
`
Dari grafik di atas dilihat terjadi kenaikan dari tahun 2020-2021 angka nol menjadi angkat 3 pada tahun 2022. Data yang  didapatkan adalah perdagangan Perempuan yang tersangkanya  adalah  perempuan,  dimana  pada  kasus  ini  sudah  masuk  pada  tahap penanganan  oleh  kejaksaan  atau  sudah  ditahap  2.  Seperti  yang  kita  lihat  ditahun  2022 terjadi  kenaikan,  untuk  itu  harus  adanya  perlindungan  hukum  serta  pencegahan perdagangan  perempuan  dan  anak  yang  harus  di  lakukan  oleh  orang  tua,  lingkungan tempat  tinggal,  pemerintahan,  penegak  hukum  seperti  polri  dan  TNI,  serta  dinas-dinas terkait.
Selanjutnya  pada  pemateri  kedua  membahas  mengenai  upaya  pencegahan  saja tidak  cukup  untuk  memperkecil  angka  perdagangan  orang,  harus  adanya  peran penegakan hukum yang keras dalam menindak tersangka  yang berperan penting dalam perdagangan  perempuan  dan  anak.  Mulai  dari  menegakkan  hukuman  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku,  menerbitkan  surat  keputusan  kepala  daerah  dalam  mencegah perdagangan  perempuan  dan  anak,  serta  membentuk  tim  anti  kriminalitas  disetiap lingkungan tempat tinggal yang bisa membantu pihak kepolisian sebagai aparatur penegak hukum.

## Gambar 3. Poto Bersama dengan Kepala Lingkungan dan Masyarakat
Kota Medan dan Tanjung Balai menjadi wilayah transit untuk kejahatan trafficking dengan tujuan ke luar Sumatera Utara, seperti Riau (Pratama, Hutabarat, & Sarita, 2022). Selain  perdagangan  perempuan  dan  anak  terjadi  kota-kota  besar,  hal  ini  juga  terjadi  di
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
`
lintas  negara,  seperti  Taiwan,  Singapura,  Hongkong,  dan  Brunei.  Korban  tindak  pidana perdagangan memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi yaitu hak kerahasiaan identitas, rehabilitasi  sosial,  pemulangan,  rehabilitasi  kesehatan,  dan  rehabilitasi,  yang  umumnya didanai oleh pemerintah (Desintya, 2022).
Pada hasil bagian sesi tanya jawab dan diskusi dapat dinyatakan bahwa masyarakat mengetahui  bentuk-bentuk  perlindungan  serta  pihak-pihak  yang  dapat  memberikan perlindungan hukum tentang perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak setelah dilaksanakannya  kegiatan  penyuluhan  ini  dan  sudah  mengetahui  apa  pun  yang  dapat dilakukan untuk menghentikan perdagangan perempuan dan anak, baik dari segi aparatur penegakan hukum, keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah.

## SIMPULAN
Dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  telah  dilaksanakan  dapatlah  diambil kesimpulan  bahwa  perdagangan  manusia,  khususnya  perempuan  dan  anak,  adalah kejahatan yang sangat berbahaya dan memiliki konsekuensi yang signifikan, karena bukan hanya  di  wilayah  Indonesia  tapi  sudah  sampai  ke  luar  negeri  dan  sudah  terjadi perdagangan orang antar negara dengan negara, kesadaran masyarakat Lingkungan VII Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan harus tinggi tentang bahaya dan dampak perdagangan orang di generasi berikutnya. Pada dasarnya peran orang tua, keluarga  dan  lingkungan  sekitar  tentang  perkembangan  dilingkungan  harus  aktif, terutama bagi anak-anak, agar terhindar dari perdagangan orang yang dapat berdampak besar pada diri sendiri maupun keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Alya Putri Nabila, Brigita Glori Putri P, Bayu S Nirwana, A. H. S. C. (2023). Perlindungan Hukum  Terhadap  Seorang  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Dari  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila , 2 , 79 – 90. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/2329-Article Text-5691-1-10-20230818.pdf
BAPPENAS  RI.  (2002).  Undang  -  Undang  Nomor.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Arsyad, Azhar, (190211614895), 1 – 44. Retrieved from
https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf
Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JPM Bantenese, e-ISSN 2656-1840
Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 `
Daud,  B.  S.,  &  Sopoyono,  E.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 352 – 365. doi: 10.14710/jphi.v1i3.352-365
Desintya,  T.  (2022).  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Yang Dipekerjakan  Sebagai  Pekerja  Seks  Komersial. Lex  Administratum .  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42564%0Ahttps:// ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/42564/37555
Mauludin, N. A., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Al-azhar, U. I. (2021). Perlindungan Terhadap  Perdagangan  Manusia. Perlindungan  Terhadap  Perdagangan  Manusia Khususnya  Pada  Wanita  Dihubungkan  Dengan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Novie , 15 (2), 12 – 33.
Nugroho,  A.  P.,  Titahelu,  J.  A.  S.,  &  Latupeirissa,  J.  E.  (2023).  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bacarita Law Journal , 3 (2), 92 – 102. doi: 10.30598/bacarita.v3i2.8628
Perempuan, K. N. P. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, . Jakarta: KPP dan PA.
Prasetia, Y. (2021). Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. Yustitia , 7 (2), 185 – 195. doi: 10.31943/yustitia.v7i2.126
Pratama,  A.  W.,  Hutabarat,  I.  Y.,  &  Sarita,  R.  (2022).  Kebijakan  pemerintah  dalam pendekatan  keamanan  manusia  human  trafficking  di  perbatasan  kepulauan  Riau- Singapura tahun 2019-2020. Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 1 (8), 778 – 790.
Rachmawati,  A.  D.,  &  Dantes,  K.  F.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Perdagangan  Manusia. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 10 (3),  222 – 234. Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP%0
Rohmelawati. (2020).  Peran  Perempuan  Dalam Meningkatkan  Sektor  Ekonomi  Keluarga (Studi Kasus Petugas Kebersihan Jalan Perempuan). Magenta , 8 (2), 93 – 110. Retrieved from https://magenta.untama.ac.id/index.php/1192012/article/view/45/49
Terok,  K.  I.,  Munawir,  Z.,  &  Lubis, A. A.  (2020). Pengaruh  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Wari Juncto : Jurnal Ilmiah Hukum. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum , 3 (1), 110 – 118. Retrieved from file:///C:/Users/USER/Downloads/325-1921-2-PB.pdf.
Tim  Regulasip.  (2018).  UU  Nomor  21  Tahun  2007. Regulasip .  Retrieved  from https://www.regulasip.id/book/1309/read