## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE
Leli Juwanti 1)* , Marta Tilov 2)
1) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: lelijuwanti96@gmail.com
2) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: martatilova320@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan mengenai penjualan obat-obatan ilegal secara online. Salah  satu  obat  ilegal  yang  dijual  secara  online  adalah  obat  diet  ABC  Acai  Berry.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute  Approach).  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  penjualan  obat-obatan  ilegal  secara online ini belum seutuhnya diterapkan baik dalam UU Perlindungan konsumen, UU pangan, UU ITE dan UU kesehatan, khususnya dalam hal penerapan hak hak konsumen. Beberapa tahun terakhir ini, banyak diberitakan  di  beberapa  situs  berita  online  bahwa  terjadi  penjualan  obat-obatan  ilegal  dan  palsu  secara online oleh beberapa situs penjualan online. Penjualan obat ilegal secara online ini semakin marak terjadi khususnya  di  Indonesia.  Perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  pertama dengan  mendengarkan  aspirasi  atau  keberatan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  atas  penjualan  obat ilegal  secara  online  sehingga  dapat  terbentuk  peraturan  mengenai  permasalahan  tersebut  sesuai  dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah  mengenai  permasalahan  ini  yaitu  dilakukannya  penegakan  hukum  melalui peradilan umum di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat ilegal, Online.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  jual  beli  secara  online  atau yang  disebut  dengan  E-commerce  merupakan suatu  kegiatan  transaksi  yang  menggunakan media  elektronik  sebagai  alat  penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui online. Namun, dengan adanya kegiatan jual  beli  yang  dilakukan  secara  online  dengan menggunakan  media  transaksi  elektronik  maka sering  terjadi  kesalahpahaman  antara  pelaku usaha  dengan  konsumen.  Salah  satu  contoh barang  yang  banyak  diperjual  belikan  secara online  adalah  makanan  dan  obat-obatan. Beberapa  tahun  terakhir  ini,  banyak  diberitakan di  beberapa  situs  berita  online  bahwa  terjadi penjualan  obat-obatan  ilegal  dan  palsu  secara online  oleh  beberapa  situs  penjualan  online. Penjualan  obat  ilegal  secara  online  ini  semakin marak terjadi khususnya di Indonesia.
Salah  satu  contoh  obat  ilegal  yang banyak  dijual  secara  online  ini  adalah  obat pelangsing  atau  penurun  berat  badan.  Dari banyaknya  jenis  obat  pelangsing  yang  dijual  di internet  penulis  mengambil  salah  satu  contoh yaitu obat pelangsing dengan merek Acai berry. Acai  berry  merupakan  obat  pelangsing  yang berbentuk  pil  dijual  dalam  kemasan  botol  yang menurut informasi bisa menurunkan berat badan hingga beberapa kilo. Tetapi, obat acai berry ini sayangnya  tidak  terdaftar  atau  ter  registrasi dalam  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan, sehingga  obat  acai  berry  ini  dapat  digolongkan menjadi  obat  ilegal.  Kejelasan  informasi  atas obat-obatan  yang  dijual  secara  online  sangat penting  untuk  masyarakat  atau  konsumen, karena  sangat  berpengaruh  bagi  kesehatan  dan keselamatan hidup mereka.
Lemahnya  kedudukan  konsumen  atas kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan  secara  online dibandingkan pihak produsen, maka perlindungan  hukum  terhadap  para  konsumen dirasa  sangat  perlu  khususnya  dalam  masalah penjualan  obat-obatan  ilegal  yang  dijual  secara online.  Ruang  lingkup  hukum  perlindungan konsumen cukup luas, sehingga banyak peraturan hukum lainnya yang masih berkesinambungan dengan UUPK.
Dengan  semakin  berkembangnya  bisnis jual beli online, maka UUITE juga mengatur dan menjelaskan  mengenai  hak-hak  konsumen, tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara  pasal-perpasal  melainkan  hanya  sekedar hak-hak  konsumen  secara  umum.  Begitu  juga
dengan  Undang-undang  kesehatan  nomor  36 tahun  2009,  kesehatan  sangat  penting  bagi semua  manusia  di  dunia.  Jika  terjadi  penjualan obat-obatan ilegal dan banyak yang mengkonsumsi  obat  tersebut  maka  diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pihak  yang  mengkonsumsi  obat-obatan  ilegal. Dalam permasalahan ini undang-undang pangan nomor  36  tahun  2009  juga  dapat  dihubungkan, walaupun  obat  tidak  termasuk  dalam  pangan namun  apabila  obat  tersebut  mengandung senyawa kimia yang berhubungan dengan nabati atau  yang  dijelaskan  dalam  pengertian  maka pembahasan  ini  bisa  dikaitkan  dengan  undang- undang pangan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis ini  mengenai  Perlindungan  Hukum  terhadap Konsumen  atas  Penjualan  obat-obatan  ilegal secara  online  menurut  hukum  positif  di Indonesia, diantaranya Undang-undang Perlindungan
Konsumen,
Undang-undang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- undang  Kesehatan  dan  Undang-undang  Pangan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  ini mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen  atas  Penjualan  obat-obatan  ilegal secara  online  menurut  hukum  positif  di Indonesia, diantaranya Undang-undang Perlindungan
Konsumen, Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- undang Kesehatan dan Undang-undang Pangan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Hukum  perlindungan  konsumen  terkait transaksi  jual  beli  online  tidak  berbeda  dengan hukum  yang  berlaku  dalam  transaksi  jual  beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi  jual  beli  secara  online  sulit  dilakukan eksekusi  ataupun  tindakan  nyata  apabila  terjadi sengketa  maupun  tindak  pidana  penipuan.  Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan  setiap  orang  baik  penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan  identitas  dalam  setiap  transaksi maupun perjanjian jual beli. Hukum perlindungan  konsumen  yang  berlaku  di Indonesia  memiliki  dasar  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya dasar  hukum  yang  pasti,  perlindungan  terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.  Permasalahan  yang  timbul  dalam penelitian  ini  Bagaimana  Perlindungan  Hukum
terhadap  Konsumen  atas  Penjualan  Obat-obatan Ilegal  ABC  Acai  berry  secara  Online  menurut Hukum Positif di Indonesia yaitu UU Perlindungan  Konsumen,  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  UU  Pangan  dan  UU Kesehatan  dan  juga  bentuk  perlindungan hukumnya menurut UU yang berkaitan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (Statute
Approach), pendekatan yang menggunakan
perundang-undangan (UU Perlindungan  Konsumen,  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  UU  Kesehatan  dan  UU Pangan)  dimana  dari  undang-undang  tersebut akan  diteliti  berbagai  aturan  atau  ketentuan hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema sentral  suatu  penelitian.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  Studi Kepustakaan, Penelusuran Internet dan Dokumentasi  hukum,  dan  teknik  analisa  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  metode  analasis interpretasi gramatikal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (Statute
Approach), pendekatan yang menggunakan
perundang-undangan (UU Perlindungan  Konsumen,  UU  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  UU  Kesehatan  dan  UU Pangan)  dimana  dari  undang-undang  tersebut akan  diteliti  berbagai  aturan  atau  ketentuan hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema sentral  suatu  penelitian.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  Studi Kepustakaan, Penelusuran Internet dan Dokumentasi  hukum,  dan  teknik  analisa  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  metode  analasis interpretasi gramatikal.
Penjualan  Obat-obatan  Ilegal  secara  Online di Indonesia
Obat  adalah  bahan  atau  paduan  bahan, termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau  keadaan  patologi  dalam  rangka  penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,  untuk  manusia.  Penjualan  obat- obatan saat ini perlu sedikit diperhatikan, karena
obat-obatan  yang  secara  bebas  diperdagangkan di  masyarakat  sudah  dapat  diakses  atau  dibeli melalui  media  online,  tidak  hanya  melalui apotek  dengan  menggunakan  resep  dokter. Penjualan  secara  online  ini  dilakukan  para pelaku usaha sebagai akses untuk menjual obat- obatan  kepada  masyarakat  tanpa  harus  bertemu atau  berintekraksi  secara  langsung  kepada pembelinya.  Obat-obatan  yang  dijual  secara online  melalui  beberapa  situs  penjualan  online berbagai  macam  jenisnya,  mulai  dari  obat- obatan yang mempunyai fungsi untuk menyembuhkan penyakit umum, penyakit keras, obat  diet,  maupun  obat  yang  jenisnya  suplemen bagi tubuh.
Jenis  obat  yang  akan  menjadi  dasar penelitian  penulis  yaitu  obat  diet.  Obat  diet bermacam-macam  jenis  dan  mereknya,  salah satu  yang  banyak  dikonsumsi  oleh  masyarakat adalah  obat  Acai  berry.  Acai  berry  merupakan obat diet yang mempunyai beberapa khasiat bagi tubuh  manusia,  salah  satunya  adalah  untuk menahan  nafsu  makan  dan  menurunkan  berat badan.  Dari  banyaknya  merek  obat  Acai  berry yang  beredar  di  pasaran,  salah  satu  merek  acai berry  yang  diragukan  izin  edarnya  adalah  ABC Acai  berry.  Izin  edar  yang  terdapat  pada  obat- obatan,  makanan  atau  kosmetik  dapat  dilihat pada  website  Badan  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (BPOM).  Setelah  penulis  melakukan pencarian  dari  daftar  registrasi  yang  terdapat dalam website BPOM, obat acai berry bermerek ABC  acai  berry  ini  tidak  terdaftar  di  dalam BPOM, sehingga obat diet ini dapat digolongkan dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin  edar  dan  tidak  teregistrasi  dalam  BPOM. Ilegal  menurut  kamus  hukum  politik  &  hukum adalah  Ilegal  atau  tidak  legal  (berlawanan dengan  undang-undang);  tidak  menurut  hukum; tidak  sah,  adalah  pengertian  ilegal  menurut kamus umum politik dan hukum.
Kegiatan  jual  beli  secara  online  atau yang  biasa  disebut  dengan  E-commerce  saat  ini telah  banyak  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Sebagai  suatu  perdagangan  yang  berbasis teknologi canggih, e- commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi  antara  konsumen  dan  perusahaan  yang sebelumnya  dilakukan  secara  langsung  menjadi interaksi  yang  tidak  langsung.    Lemahnya kedudukan  konsumen  dibandingkan  dengan pelaku usaha, maka sangat diperlukan perlindungan  hukum  yang  ditujukan  bagi konsumen  khususnya  dalam  penjualan  obat-
obatan  ilegal  yang  dijual  secara  online. Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- undang  Kesehatan  dan  juga  Undang-undang Pangan.

## Menurut  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Di  Indonesia  sendiri  telah  dibentuk peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik dalam  Undang-undang  nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara Repubik Indonesia Nomor 4843. Dalam undang- undang  ini  dijelaskan  mengenai  pegertian transaksi elektornik, yang dijelaskan dalam pasal 1  angka  2  bahwa  Transaksi  Elektornik  adalah "Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan  komputer,  jaringan  komputer, dan/atau  media  elektronik  lainnya".  Penyebaran informasi  yang  dilakukan  pelaku  usaha  dalam menjualakan  barangnya  khususnya  obat-obatan dilakukan melalui beberapa situs online dan juga beberapa  media  sosial,  contohnya  seperti facebook,  instagram  dan  juga  media  sosial lainnya yang diakses melalui komputer.
Pasal  9  UU  ITE  menjelaskan  mengenai informasi  dari  pelaku  usaha  mengenai  barang yang  dijual  bahwa,  Pelaku  usaha  menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen  dan produk yang ditawarkan. Kelengkapan informasi yang  diberikan  kepada  konsumen  harus  sesuai dengan  yang  seharusnya,  baik  mengenai kandugan  yang  terdapat  pada  obat-obatan tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk dari obat-obatan,  hingga  khasiat  dan  efek  samping bagi  pengguna  apabila  mengkonsumsi  obat  diet ABC  acai  berry,  dan  kelengkapan  informasi  ini merupakan  suatu  hal  yang  terpenting  dalam kegiatan  jual  beli.  Namun,  kenyataannya  masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi  yang  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya mengenai obat diet ABC Acai berry, contohnya seperti izin edar obat ABC acai berry, atau  pelaku  usaha  tidak  menjelaskan  mengenai efek  samping  dari  penggunaan  obat  ini  selain untuk menurunkan berat badan.
Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang
dibentuk  pemerintah  guna  memberi  ketentuan- ketentuan dalam kegiatan e-commerce, dijelaskan  dalam  bab  V  mengenai  transaksi elektronik yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan  dalam  transaksi  elektronik. Selain  UUITE,  terdapat  Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana  dalam peraturan  ini  terdapat  penjelasan  tambahan mengenai  transaksi  elektornik  yang  lebih  jelas dan  lengkap  dalam  pasal  49.  Dan  dalam peraturan  ini  juga  terdapat  penjelasan  mengenai layanan  pengaduan  yang  dijelaskan  dalam  pasal 51 ayat 1
Asas-asas yang terdapat pada penjelasan pasal 3 UUITE, yaitu 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas manfaat, 3) Asas Kehati-hatian, 4) Asas Itikad  baik,  5)  Asas  Kebebasan  memilih teknologi atau netral teknoogi. Namun demikian, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UUITE ini  belum  sepenuhnya  diterapkan  oleh  pelaku usaha khususnya dalam penjualan obat diet ABC Acai  berry.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  atas permasalahan  tersebut  yaitu  para  pihak  yang melakukan  transaksi  seperti  yang  dijelaskan dalam  pasal  21  ayat  a  bahwa  "Jika  dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi  Elektronik  menjadi  tanggung  jawab para  pihak  yang  bertransaksi".  Dari  penjelasan tersebut bisa terlihat bahwa kedudukan konsumen  sangat  lemah  dalam  permasalahan penjualan  obat  diet  ABC  Acai  berry  dimana konsumen  tidak  mengetahui  kebenaran  akan obat  diet  tersebut,  baik  kandungan,  komposisi atau  izin  edar  sehingga  konsumen  tidak  dapat menuntut  pelaku  usaha  yang  menjual  obat- obatan tersebut.
Dalam undang-undang ITE  belum dijelaskan  secara  jelas  mengenai  hak-hak konsumen  dalam  kegiatan  transaksi  elektronik seperti  penjelasan  mengenai  hak-hak  konsumen yang  ada  dalam  UUPK,  sehingga  dalam penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat diet ABC  Acai  Berry  masih  harus  disesuaikan dengan  UUITE  baik  mengenai  hak  konsumen maupun  ketentuan  dalam  kegiatan  transaksi elektronik.

## Menurut Undang-undang Kesehatan
Kesehatan  merupakan  hak  bagi  setiap manusia.  Sebagai  salah  satu  aset  terpenting dalam  hidup  manusia,  maka  pengawasan  dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal penting bagi
pemerintah  untuk  memajukan  kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obatan ilegal khususnya  obat  diet  yang  bermerek  ABC  Acai berry  ini  tentu  telah  melanggar  ketentuan  yang telah  diatur  dalam  undang-undang  kesehatan, karena Obat diet ABC Acai berry tidak terdaftar dalam  daftar  registrasi  yang  terdapat  dalam website BPOM.
Dijelaskan  dalam  pasal  106  ayat  (1) Undang-undang  Kesehatan  bahwa  "Sediaan farmasi  dan  alat  kesehatan  hanya  dapat diedarkan  setelah  mendapat  izin  edar",  artinya obat  acai  berry  bermerek  ABC  Acai  berry termasuk dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki  izin  edar  dan  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  dan  juga  obat- obatan  yang  dijual  baik  secara  online  maupun yang  beredar  luas  di  pasaran  harus  memenuhi syarat  farmakope  Indonesia  dan  juga  syarat- syarat lainnya sesuai pasal 105 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi "Sediaan farmasi yang berupa  obat  dan  bahan  baku  obat  harus memenuhi  syarat  farmakope  Indonesia  atau buku standar lainnya".
Dalam  UU  Kesehatan  Perlindungan hukum  yang  dijelaskana  adalah  dalam  bentuk upaya  kesahatan.  Upaya  kesehatan  sendiri dijelaskaan  dalam  pasal  1  angka  11  bahwa Setiap  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  secara  terpadu,  terintregasi  dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Artinya  dalam  memebentuk  masyarakat  yang sehat  dan  sejahtera  maka  perlulah  peran pemerintah  dalam  mencegah,  meningkatkan kesehatan dan perlindungan kesehatan.
Pasal  98  ayat  (2)  yang  berbunyi  Setiap orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan  dilarang  mengadakan,  menyimpan, mengolah,  mempromosikan,  dan  mengedarkan obat  dan  bahan  yang  berkhasiat  obat,  dalam praktenya pelaku usaha yang menjual obat ilegal khususnya  obat  diet  ABC  Acai  berry  tidak memiliki  kewenangan  untuk  menjual  obat tersebut,  karena  obat  yang  dijual  tidak mempunyai  izin  edar  dari  BPOM.  Dalam  UU Kesehatan yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (2)  yang  berbunyi,  Pemerintah  berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan  dari  peredaran  sediaan  farmasi  dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar,
yang  kemudian  terbukti  tidak  memenuhi persyaratan  mutu  dan/atau  keamanan  dan/atau kemanfaatan,  dapat  disita  dan  dimusnahkan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Pasal  106  ayat  (2)  tersebut  tidak menjelasakan  mengenai  sediaan  farmasi  yang tidak  memiliki  izin  edar,  peraturan  yang dijelaskan hanya mengenai sediaan farmasi yang memiliki  izin  edar  untuk  dapat  ditarik  dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

## Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen
Dalam  UUPK  pelaku  usaha  diminta untuk jujur atas segala informasi yang berkaitan dengan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperjualkan kepada  konsumen.  Khususnya  dalam  penjualan obat  diet  ilegal,  keterangan  mengenai  obat  diet ABC  Acai  berry  ini  telah  memiliki  izin  edar seharusnya  tidak  ditulis  oleh  pelaku  usaha, dikarenakan obat ini belum memeiliki izin edar. Dalam  penjualan  obat  diet  ABC  Acai  berry sangat disayangkan pada prakteknya tidak sesuai dengan  tujuan  undang-undang  perlindungan konsumen  yang  dijelaskan  dalam  pasal  3, khususnya  dalam  hal  keterbukaan  informasi yang  diberikan  pelaku  usaha  kepada  konsumen dan juga sikap yang jujur dan bertangguungjawab.
Hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce, yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau  jasa;  Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa.  Di  masyarakat  penjualan obat-obatan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar yang  dipersyaratkan  dan  tidak  sesuai  dengan perundang-undang masih banyak terjadi khususnya  dalam  penjualan  melalui  kegiatan  e- commerce,  penjelasan  ini  juga  bisa  dihubungan dengan  ketentuan  dalam  Pasal  8  ayat  (3). Penjelasan  pasal  8  ayat  (3)  diatas  mengatur mengenai  penjualan  dan  peredaran  sediaan farmasi  harus  memberikan  informasi  secara lengkap  dan  benar,  tetapi  dalam  peraturan  ini tidak  dijelaskan  mengenai  perdagngan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  E-commerce. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen mempunyai  hak-hak  nya  tersendiri  sebagai pengguna  barang  dna  jasa  dalam  hal  ini  adalah obat  diet  ABC  acai  berry  yang  dijual  secara online.
Ketentuan  mengenai  kegiatan  jual  beli atau  E-commerce  dalam  UUPK  sendiri  belum diatur.  Dalam  UUPK  pengaturan  mengenai kegiatan jual beli adalah kegiatan jual beli secara umum bukan dalam hal kegiatan jual beli secara online.  Dengan  ini  pemerintah  perlu  menyikapi dan  mengawasi  kegiatan  jual  beli  yang dilakukan  pelaku  usaha  dan  konsumen  melalui media  online  atau  menggunakan  transaksi elektronik.  Hal  ini  disebabkan  kegiatan  e- commerce mempunyai karakteristik yang berbeda  dengan  kegiatan  jual  beli  yang dilakukan  secara  umum.  Dalam  hal  perbuatan yang  dilarang  oleh  pelaku  usaha  masih  banyak ketentuan  yang  tidak  sesuai  dengan  penjualan obat diet ABC Acai berry dan juga ketidaksesuaian  penjualan  obat  diet  ABC  Acai berry  ini  dengan  hak-hak  konsumen  yang  telah ditaur dalam UUPK.

## Menurut Undang-undang Pangan
Pasal 1 angka 1 UU Pangan menjelaskan Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari sumber  hayati  produk  pertanian,  perkebunan, kehutanan,  perikanan,  peternakan,  perairan,  dan air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah  yang diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan tambahan  Pangan,  bahan  baku  Pangan,  dan bahan  lainnya  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan makanan  atau  minuman.  Obat  ABC  Acai  berry ini  dapat  dikategorikan  sebagai  pangan  karena memiliki komposisi obat yang berasal dari hasil pertanian dan perkebunan.
Tabel 1 Kandungan obat Omega  6,  Omega 9, Fosfor, Kalsium,  Vitamin B1,  Vitamin  B2, dll. Komposisi obat Pure  Buah  Acai Berry, Aloe, Chitosan, Garcinia Camboga,  Dietary
Fiber, Green Tea. Sumber: http://clinic-herbal.com/obat- pelangsing-badan-abc-acaiberry/
Dalam  undang-undang  ini  terdapat beberapa  kewajiban  bagi  setiap  orang  yang mengedarkan  pangan,  salah  satunya  adalah menjamin  keamanan  pangan  dan  keselamatan manusia. Dalam undang-undang Pangan informasi  yang  diberikan  dalam  pangan  yang
dijual  dan  diedarkan  disebut  dengan  pemberian label  pangan.  Label  pangan  disini  dimaksud sebagai  informasi  yang  diberikan  dalam  pangan yang dijual. Pemberian label dalam pangan yang djual  dan  diedarkan  tidak  boleh  menyesatkan dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  yang sebenarnya, contohnya seperti keterangan kandungan  dan  komposisi  yang  ada  dalam pangan  tersebut.  Ketidak  sesuaian  praktek penjualan obat diet ABC Acai berry dengan UU Pangan  terlihat  dari  penjelasan  mengenai informasi  yang  tertera  pada  pangan  atau  dalam UU  ini  disebut  label,  karena  informasi  yang tertera  dalam  label  sesungguhnya  tidak  sesuai dengan  kandungan  yang  ada  dalam  obat tersebut.
Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online
Masalah  konsumen  merupakan  masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen  merupakan  masalah  nasional  yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah. Tujuan  penyelenggaran,  pengembangan  dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat  dan  kesadaran  konsumen,  dan  secara tidak  langsung  mendorong  pelaku  usaha  dalam menyelenggarakan  kegiatan  usahanya  dengan penuh  rasa  tanggung  jawab.  Namun,  masih banyak  konsumen  yang  belum  mengerti tentang hukum, dan juga hak dan kewajibannya sebagai konsumen.  Perlindungan  konsumen  ini  juga bertujuan untuk memberikan hukuman (Punishment)  bagi  setiap  pelanggaran  yang terjadi  yang  berhubungan  dengan  ketentuan yang telah diatur dalam UUPK.
Perlindungan  hukum  yang  dilakukan oleh  pemeritah  dalam  bentuk  perlindungan hukum  yang  bersifat  preventif  menurut  penulis belum  seutuhnya  dilaksanakan,  Preventif  yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan  keberatannya  diharapakan  lebih bisa  diterapkan  oleh  pemerintah.  Pendapat  yang diberikan  masyarakat  dapat  membatu  pemeritah untuk  membentuk  perlindungan  hukum  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Dalam permasalahan  yang  penulis  angkat  dalam  jurnal ini, masyarakat sebagai konsumen perlu menyampaikan keberatannya dalam hal penjualan  obat  ilegal  secara  online,  karena kegiatan  ini  sangat  membahayakan  khususnya bagi  konsumen  yang  mengkonsumsi  obat  ilegal
khususnya  obat  diet  ABC  Acai  Berry. Perlindungan hukum  yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya membahas mengenai kegiatan  e-commerce  khususnya  dalam  UUPK, keberatan  yang  diberikan  masyarakat  dapat dijadikan  referensi  bagi  pemerintah  untuk membuat  peraturan  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan masyarakat.
Selain perlindungan hukum yang bersifat  preventif,  pemerintah  juga  melakukan perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif dalam  bentuk  penegakan  hukum  bagi  setiap orang  yang  dinyatakan  bersalah.  Apabila konsumen  merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha  dalam  kegiatan  jual  beli  online  maka konsumen  dapat  mengadukannya  ke  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan pasal 49 UUPK, dimana lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan, sehingga  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  ini merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan hukum  represif  dari  pemerintah.  Dari  pihak Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  sudah dilakukan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap konsumen dan  juga  pengawasan dengan memblokir  beberapa  situs  penjualan  obat  ilegal, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan  dan  pengawasan  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen merupakan  hal  yang  sangat  penting,  sehingga pengaturan  dalam  beberapa  undang-undang tersebut  perlu  dianalisi  lebih  lanjut  oleh pemerintah guna memperkuat pengaturan mengenai  perlindungan  konsumen  khususnya dalam kegiatan penjualan obat-obatan ilegal atau yang  tidak  memiliki  izin  edar  khususnya  obat diet ABC Acai berry yang dijual secara online di beberapa situs penjualan online.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Obat  diet  bermerek  ABC  Acai  berry yang  tidak  terdafartar  dalam  Badan  Registrasi Obat  dan  Makanan  telah  melanggar  beberapa ketentuan baik yang ada dalam UUPK mengenai hak-hak  konsumen  yang  harus  dipenuhi  dalam pasal  4,  dan  juga  perbuatan  yang  dilanggar pelaku  usaha  mengenai  sediaan  farmasi  pada pasal  8  ayat  3.  Dalam  UU  ITE  penjualan  obat diet  ABC  Acai  berry  ini  melanggar  ketentuan dalam  pasal  9  mengenai  kelengkapan  informasi mengenai  produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha. Penjualan obat-obatan ini juga melanggar
peraturan  mengenai  izin  edar  sediaan  farmasi dalam UU Kesehatan pasal 106 ayat 1 dan juga dalam  UU  Pangan  dalam  pasal  89  mengenai perbuatan  yang  dilarang  dalam  memperjualkan dan memproduksi pangan.
Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama dengan mendengarkan  aspirasi  atau  keberatan  yang disampaikan  oleh  masyarakat  atas  penjualan obat  ilegal  secara  online  sehingga  dapat terbentuk  peraturan  mengenai  permasalahan tersebut  sesuai  dengan  hak-hak  yang  dimiliki masyarakat  sebagai  konsumen.  Jika  peraturan tersebut  tidak  diterapkan,  baik  oleh  masyarakat sebagai  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  maka perlindungan  hukum  selanjutnya  yang  dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai permasalahan  ini  yaitu  dilakukannya  penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

## Saran
Bagi
Masyarakat agar lebih memperhatikan  dan  teliti  dalam  membaca  dan mencari  informasi  yang  disediakan  oleh  para pelaku  usaha  mengenai  obat-obatan  yang  dijual secara  online,  dan  juga  dapat  lebih  mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen  sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat agar  tidak  terjadi  kerugian  maupun  sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.
Bagi para Pelaku usaha penting untuk memperhatikan  hak  dan  kewajiban  sebagai pelaku  usaha,  dan  juga  perbuatan  yang  dilarang bagi  pelaku  usaha  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak  terjadi  lagi  penjualan  obat-obatan  ilegal yang  tidak  terdaftar  atau  teregistrasi  di  BPOM, secara online.
Bagi  Pemerintah  atau  Aparat  Penegak  Hukum agar  lebih  teliti  dalam  mengawasi  kegiatan penjualan  obat-obatan  ilegal  yang  dijual  secara online  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam  UU  Perlindungan  Konsumen,  UU Pangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan  UU  Kesehatan  sehingga  dapat  tercipta perlindungan  hukum  yang  ditujukan  konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## REFERENSI
Bagus  Hanindyo  Mantri,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce,2007, Universitas Diponegoro, Semarang,2014
Mulya  Nurbilkis,  BPOM:  302  Situs  Internet
Menjual Obat Palsu,
http://news.detik.com/read/2014/05/26/16 4027/2592732/10/bpom-302-situs- internet-menjual-obat-palsu, DetikNews,2014.
------  Jual  Beli  Obat  Ilegal  Makin  Marak  di Internet
(Kompas.com),
http://www.stopobatpalsu.com/index.php? modul=search&textid=306775404326 (online),2014.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor  42,  Tambahan  Lemabaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3821)
Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  nomor  58,  Tambahan Lembaran  Negara  Repubik  Indonesia Nomor 4843)
Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  144, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5063)
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan,  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2012  Nomor  227, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5360)
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50 bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi- konsumen-belanja-online
http://aldibrother.blogspot.com/2013/05/penting nya-hukum-perlindungan-konsumen.html
http://jurnal.unhalu.ac.id/download/jabal/PERLI NDUNGAN%20KONSUMEN%20DAL

## AM%20TRANSAKSI%20ELOKTRONI
K.pdf
http://clinic-herbal.com/obat-pelangsing-badan- abc-acaiberry/