(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting
Herni Herni 1* , Nurbiah Tahir 2 , Sitti Rahmawati Arfah 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

## Abstract
Stunting is a condition of body failure in children due to chronic malnutrition, so children become too short for their age. The purpose of this study was to analyse Stunting Prevention in Barugae Village, Duampanua District, Pinrang Regency using the Collaborative Governance Model. This research  uses  qualitative  research  methods.  The  data  collection  techniques  used  were observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that collaboration is  quite  effective  by  looking  at  initial  conditions,  institutional  design  regarding  basic  rules  in stunting prevention, leadership and Collaborative processes in implementing stunting prevention programmes. However, there are several obstacles in the collaboration to overcome stunting in Barugae Village, namely the lack of awareness among mothers of toddlers about child nutrition. Then, there is a lack of awareness of mothers to bring their children to the Posyandu, as well as people who are entitled to WC but do not have land.

## Keywords: Collaborative governance, public policy, stunting prevention

## Abstrak
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Penanggulangan Stunting di  Desa  Barugae  Kecamatan  Duampanua  Kabupaten  Pinrang  dengan  menggunakan  Model Collaborative  Governance .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  cukup  efektif  dengan  melihat  kondisi  awal,  desain kelembagaan mengenai aturan dasar dalam penanggulangan stunting, kepemimpinan dan proses kolaboratif  dalam  pelaksanaan  program  penanggulangan  stunting.  Tetapi  terdapat  beberapa kendala dalam kolaborasi penanggulangan stunting di Desa Barugae yaitu kurangnya kesadaran ibu  balita  terhadap  gizi  anak.  Kemudian  kurangnya  kesadaran  ibu-ibu  membawa  anaknya  ke posyandu, serta masyarakat yang berhak mendapat WC tetapi tidak memiliki lahan.
Kata kunci : Collaborative governance , kebijakan publik, penanggulangan stunting
* herni.herni@gmail.com
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Kolaborasi  merupakan  konsep yang  menggambarkan  suatu  proses memfasilitasi  dan  pelaksanaan  yang melibatkan  multi  organisasi  untuk memecahkan  masalah  (Arsandi,  2022; Castañer  &  Oliveira,  2020).  Sedangkan Eriksson  et  al.,  (2022)  mendefinisikan Collaborative yaitu suatu bentuk aktivitas  yang  dilakukan  oleh  dua institusi  atau  lebih  yang  bekerjasama untuk meningkatkan “ Public value ” dari pada bekerja sendiri-sendiri.
Kolaborasi dalam kajian
administrasi  publik  merupakan  sebuah konsep yang penting dalam meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi layanan  publik  (Lapuente  &  Van  de Walle, 2020). Kolaborasi tersebut melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  lembaga  swasta,  organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk  bekerja  sama  dalam  merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi  kebijakan  dan  program publik.  Dengan  kolaborasi  yang  baik, sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor dapat digabungkan untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh pemerintah (Bianchi et  al.,  2021). Selain itu, kolaborasi  juga memungkinkan  adanya  partisipasi  aktif dari masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi publik (Sari, 2023).
Governance menurut istilah mengacu pada tindakan pemerintah baik itu  depan  umum  dan  sektor  swasta (Kjaer,  2023). Governance sebagai sarana  untuk  mengarahkan  proses  yang mempengaruhi  keputusan  dan  tindakan dalam swasta, pemerintah dan masyarakat  sipil  (Farhanuddin  et  al., 2021). Governance adalah  seperangkat kegiatan  koordinasi  dan  pemantauan yang memungkinkan kelangsungan
kemitraan atau keberlangsungan
kolaborasi (Arsandi, 2022).
Menurut  Ansell  &  Gash,  (2008)
Istilah
Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar pemerintahan,
berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat  atau  melaksanakan  kebijakan publik serta program-program publik.
Collaborative governance adalah proses politik dalam pengambilan kebijakan pemerintah dengan mencakup berbagai unsur stakeholder untuk mencapai kepentingan
Bersama (Nasrulhaq,  2020;  Suwarna,  2023). Pemerintah  dengan  segala  upayanya
tidak  bisa  mengatasi  semua  persoalan, perlu  keterlibatan  banyak  pihak  untuk membantu merencanakan dan memberikan  otoritas  penuh,  melibatkan orang-orang melintasi batas-batas lembaga  publik,  tingkat  pemerintahan, swasta,  dan  masyarakat  sipil  untuk melaksanakan tujuan publik (Emerson et al., 2012).
Ansell & Gash, (2008)
mengemukakan pengertian kolaborasi di bedakan  ke  dalam  dua  pengertian sebagai  berikut:  (a)  Kolaborasi  dalam arti  proses  yaitu  tata  cara  mengatur, mengelola atau mengatur suatu lembaga. Sejumlah  organisasi  pemerintah  dan non-pemerintah atau pemangku kepentingan terlibat sesuai pada kepentingan dan tujuannya. (b)
Kolaborasi dalam arti normative, aspirasi atau tujuan-tujuan filosofis bagi pemerintah  untuk  mencapai  interaksi- interaksi  dengan  para  patner  atau mitranya.
Salah  satu  model Collaborative governance yang memiliki empat variabel  sebagai  berikut  yaitu  (1) Kondisi  awal  mempengaruhi  sebelum proses  kolaborasi  terjadi  dimana  dapat menjadi  dukungan ataupun penghambat kerja sama antar pemangku kepentingan dan  antara  lembaga  atau  organisasi. Ketidak seimbangan pengaruh/kekuatan, sumber  daya,  pengetahuan  pemangku
kepentingan,  sejarah  masa  lalu  yang terjadi baik berupa kerja sama yang telah dilakukan  atau  konflik  yang  pernah terjadi  di  antara  pemangku  kepentingan dan  bentuk  dorongan  serta  kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi tersebut. (2) Desain
Kelembagaan merujuk pada aturan dasar dalam  berkolaborasi,  hal  ini  menjadi sangat  penting  karena  menjadi  sebuah legalitimasi  secara  prosedur  dalam proses  kolaborasi.  (3)  Kepemimpinan Kolaborasi  sangat  mungkin  terjadi  dan ditemukan  adanya  konflik  yang  tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara  pemangku  kepentingan,  tetapi biasanya terdapat keinginan para pemangku  kepentingan  untuk  ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan  kepemimpinan  yang  dapat diterima  dan  dipercaya  oleh  pemangku kepentingan  yang  dapat  diandalkan sebagai  mediator  di  dalam  kolaborasi. (4)  Proses  kolaborasi  Proses  kolaborasi terdapat  lima  yaitu  dialog  tatap  muka, membangun  kepercayaan,  komitmen dalam  proses  kolaborasi,  pemahaman bersama, dan hasil sementara (Ansell & Gash, 2008).
Berbagai penelitian yang berkaitan terkait Collaborative governance masih sangat sering dilakukan seperti penelitian yang membahas terkait konsep Collaborative governance dalam
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pelaksanaan perlindungan pekerja migran di Indonesia (Nada et al., 2020). Terdapat  juga  penelitian  terkait  konsep Collaborative governance dalam pencegahan peredaran narkoba di Indonesia  (Samsurizal  et  al.,  2023). Selain itu, penelitian dari Mahadiansar et al.,  (2023)  menganalisis  terkait  upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan adanya potensi pariwisata
membutuhkan adanya konsep Collaborative governance .  Oleh  karena itu,  berdasarkan  beberapa  penelian tersebut  menunjukkan  bahwa  topik Collaborative governance masih  sering dan penting untuk  diteliti  baik  dari segi pembangunan, sosial, ekonomi.
Konsep Collaborative governance dalam  penanggulangan  stunting  sangat banyak diteliti, dan masih menjadi topik yang  hangat  untuk  dibahas.  Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Tinov et al., (2023) menyampaikan bahwa masalah  stunting  merupakan  masalah nasional  yang  perlu  melibatkan  dan kerjasama multisektoral antara pemerintah pusat  sampai ke pemerintah desa.  Penurunan  angka  stunting  juga dipengaruhi  oleh  adanya  keterlibatan dari berbagai  sektor terutama hubungan antara pemerintah dan swasta (Nasution &  Trimurni,  2024).  Setiap  sektor memiliki perannya masing-masing dalam  mengatasi  masalah  stunting  bagi
kalangan  balita  termasuk  ibu  PKK, Kader  Posyandu,  Akademisi,  Bakti Sosial,  LPMK,  Bhabinkamtibmas  dan swasta (Arumsari et al., 2024). Selain itu, kehadiran  pemerintah,  swasta  bahkan militer  juga  berperan  aktif  dalam mengurangi  kasus  stunting,  hal  tersebut membuktikan  partisipasi  dan  kerjasama lintas  sektor  sangat  dibutuhkan  dalam mengatasi  masalah  sosial  termasuk penanganan  stunting  (Rusliadi  &  Aina, 2024). Dari berbagai pernyataan tersebut,  membuktikan  bahwa  konsep Collaborative governance memang sangat  penting  dan  memiliki  kontribusi dalam mengatasi masalah sosial, terutama pengetasan masalah stunting di Indonesia.  Sehingga  pemerintah,  perlu melibatkan segala sektor yang ada dalam mengatasi masalah stunting yang ada.
Hal itulah yang kemudian menjadi dasar  sehingga  penelitian  ini  dilakukan, karena konsep Collaborative governance masih  sangat  penting untuk diteliti. Adapun salah satu masalah yang dianggap  penting  untuk  melihat  sejauh mana  peran  colaborative governance ialah terkait masalah kesehatan. Masalah kesehatan erat kaitannya dengan masalah  kemiskinan  termasuk  masalah kekurangan gizi (Siddiqui et al., 2020).
Masalah  gizi  saat  ini  dialami Indonesia  yaitu  balita  yang  memiliki postur tubuh pendek ( stunting ) dan kurus
serta masalah anemia dan kurang energi kronik terhadap ibu hamil (Kompas.Com, 2022). Stunting menyebabkan  terjadinya  kesenjangan kesejahteraan yang buruk, dapat menyebabkan kemiskinan
yang berkelanjutan  (Fauziah  et  al.,  2022). Salah  satu  kebijakan  nasional  dalam upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan  mutu  gizi  masyarakat yaitu perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan pelaku sadar gizi, peningkatan akses  dan  mutu  pelayanan  gizi  serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
Adapun  fokus  dari  penelitian  ini ialah  terkait  jumlah  balita  stunting  di Kabupaten  Pinrang. Jumlah  kasus stunting  pada  tahun  2019  sebanyak 3.676,  pada  tahun  2020  mengalami penurunan  sekitar  3.154,  sedangkan pada  tahun  2021  balita  stunting  sekitar 2.688.  Meskipun  penderita  stunting  di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.  Tetapi  Kabupaten  Pinrang masih memiliki masalah kesehatan yang dialami  masyarakat,  maka  diperlukan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan
serta pengendalian kegiatan lintas sektor serta
antar tingkat pemerintah dan masyarakat
(Badan Pusat Statistik Kabupaten
Pinrang, 2022). Berdasarkan  observasi  awal  Desa Barugae Kecamatan
Duampanua Kabupaten Pinrang salah satu desa baru yang di bentuk sekitar 8 (delapan) tahun, hasil  pemekaran  dari  Desa  Bungi,  yang memiliki  dua  Dusun  yaitu  Dusun Barugae dan Dusun Ceppaga. Salah satu desa  yang  memiliki  peningkatan  angka stunting  karena  wilayah  Desa  Barugae termasuk  kecil  dibandingkan  desa lainnya yang ada di Kacamatan Duampanua.  Berdasarkan  data  yang terdapat  di  Poskesdes  Desa  Barugae, persebaran balita penderita stunting pada tahun  2021  sebesar  15  anak,  3  anak mengalami  tinggi  badan  sangat  pendek dan  12  anak  tinggi  badan  pendek. Sedangkan  pada  tahun  2022  angka stunting mencapai 18 anak.
Kekurangan  gizi  dalam  waktu lama terjadi sejak janin dalam kandungan  sampai  1000  Hari  Pertama Kehidupan  penyebabnya  adalah  faktor gizi yang dialami oleh ibu hamil maupun balita,  faktor  pola  asuh  yang  kurang dalam pemberian makanan kepada anak, tidak memberikan asupan gizi yang baik, pernikahan  dini  pada  perempuan  yang masih dalam usia pertumbuhan, sehingga apabila hamil dapat mengakibatkan anaknya mengalami
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
gagal  tumbuh  sebab  kompetisi  asupan gizi  antara  ibu  dan  anak.  Penanganan stunting  ini  tidak  dapat  ditangani  jika hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja,  karena  membutuhkan  peran  serta dari  berbagai  pihak  atau stakeholder yang secara bersama melakukan kolaborasi.
Berbagai penelitian telah
dilakukan di Indonesia khususnya terkait topik Collaborative governance dalam penanganan  stunting.  Seperti  penelitian yang dilakukan oleh Afandi et al., (2023) di  Jawa  Barat,  dalam  penelitiannya menyampaikan bahwa kolaborasi dalam intervensi stunting hanya sebagian besar dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah namun  lembaga  non-pemerintah  tidak sepenuhnya dilibatkan. Kemudian, penelitian  dari  Imanuel  Hadi,  (2023) dalam  penelitiannya  mengungkapkan bahwa  kasus  prevalensi  stunting  di Papua mencapai 34,6%, dan upaya yang dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi hal  tersebut  ialah  dengan  menggunakan pendekatan kolaboratif. Sedangkan peneltian dari Niga,  (2023) menyatakan bahwa  jumlah  kasus  stunting  mencapai 42,62%  atau  prevalensi  stunting  sangat tinggi sehingga perlu adanya proses tata kelola kolaborasi.
Sekalipun  sudah  ada  beberapa penelitian yang membahas terkait
Collaborative governance dalam
penanangan  stunting  di  Indonesia. Namun,  penelitian  ini  sangat  berbeda dengan  penelitian  yang  dijelaskan sebelumnya. Terutama terkait perbedaan lokasi  penelitian  yang  belum  pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berlokasi  di  Kabupaten  Pinrang.  Oleh karena  itu,  penelitian  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Collaborative governance dalam penanggunalan stunting.

## METODE
Adapun  teori  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative governance dari  ansell and  gash  (2008).  Lokasi  penelitian  ini berada  di  Desa  Barugae  Kecamatan Duampanua
Kabupaten
Pinrang.
Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian  ini  karena  desa  tersebut merupakan  salah  satu  desa  yang memiliki  peningkatan  angka  stunting yang  tinggi  jika  dibandingkan  desa lainnya yang ada di Kecamatan Duampanua.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif
kuantitatif (Creswell,  2016).  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  digunakan  meliputi observasi,  wawancara  dan  dokumentasi (Rahardjo,  2011).  Proses  pengumpulan
data dalam penelitian sering melibatkan tiga  pendekatan  utama,  yaitu  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan  peneliti  untuk  secara langsung  mengamati  perilaku  atau fenomena  yang  ingin  diteliti  tanpa memengaruhi  subjek.  Wawancara  yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan interaksi langsung antara peneliti dan  subjek  penelitian  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  pemahaman  yang lebih dalam tentang pengalaman, pandangan,  atau  pengetahuan  subjek. Sementara  itu,  melalui  dokumentasi, peneliti menganalisis berbagai dokumen, catatan, atau materi yang relevan dengan topik  penelitian,  memberikan  wawasan tambahan  atau  konfirmasi  terhadap temuan. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh  pemahaman  yang  lebih lengkap  dan  akurat  tentang  topik  yang diteliti,  memberikan  landasan  yang kokoh bagi analisis dan interpretasi yang lebih mendalam.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan  untuk  menguji  keabsahan data  adalah  teknik  triangulasi.  Teknik triangulasi,  menurut  definisi  (Sugiyono, 2013), merupakan pendekatan pengumpulan data yang menggabungkan berbagai  teknik  dan  sumber  data  yang telah  ada.  Dalam  konteks  ini,  peneliti menerapkan  teknik  triangulasi  sumber,
yang  melibatkan  perbandingan  dan pemeriksaan  kembali  informasi  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  dan waktu  yang  berbeda  dalam  penelitian kualitatif. Sementara itu, teknik analisis data,  seperti  yang  dijelaskan  oleh (Moleong,  2010),  merujuk  pada  proses sistematik  dalam  menemukan  dan menyusun  data  yang  diperoleh  dari wawancara,  catatan  lapangan,  dan sumber lainnya sehingga dapat dipahami dengan  mudah  dan  temuannya  dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  kebijakan  nasional dalam  upaya  perbaikan  gizi  masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan  mutu  gizi  masyarakat, yaitu perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan pelaku sadar gizi, peningkatan akses  dan  mutu  pelayanan  gizi  serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan  teknologi.  Lahirnya Collaborative governance antara  Pemerintah  Desa Barugae,
Bidan Desa Barugae, PKK/Kader  Posyandu,  KPM  (Kader Pembangunan Manusia)
serta Masyarakat dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae. Ansell dan Gash (2008) merumuskan model Collaborative
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
governance berdasarkan kajian literatur.
Model tersebut memiliki empat fenomena penting yang dijadikan sebagai pusat  perhatian.  Proses  kolaboratif merupakan  inti  dari  model  kolaborasi. Sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif dipresentasikan sebagai
pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses  kolaborasi,  dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae.

## Kondisi Awal
Kondisi  awal  menurut  Ansell  dan Gash  (2008)  dalam  jurnalnya  yang berjudul  “ Collaborative Governance in Theory and Practice” yaitu kondisi awal adalah kondisi sebelum proses
kolaborasi  terjadi,  dimana  menjadi
pendukung ataupun
penghambat
kerjasama antar pemangku kepentingan. Kondisi Awal
dalam penanggulangan  stunting  dipengaruhi oleh  beberapa  fenomena  yaitu  masih tingginya stunting di Kabupaten Pinrang, dan  meningkatnya  angka  stunting  di Kecamatan Duampanua serta meningkatnya  angka  stunting  di  Desa Barugae  Kecamatan  Duampanua  dan ketidakseimbangan  sumberdaya  untuk berpartisipasi  dalam  penanggulangan stunting.
Kondisi  Awal  dari Collaborative Governance dalam penanggulangan stunting  di  Desa  Barugae  Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang berawal dari  meningkatnya  angka  stunting  di Kabupaten  Pinrang, Jumlah  balita stunting  di  Kabupaten  Pinrang  pada tahun 2019 sebanyak 3.676, pada tahun 2020  mengalami  penurunan  sekitar 3.154, sedangkan pada tahun 2021 balita stunting sekitar 2.688. Meskipun
penderita stunting di Kabupaten Pinrang mengalami  penurunan  dalam  kurun waktu  dua  tahun  terakhir.  Tetapi Kabupaten  Pinrang  masih  memiliki masalah kesehatan yang dialami masyarakat.
Prevalensi  stunting  di  kecamatan Duampanua  pada  tahun  2019  sekitar 10,19%  sedangkan  pada  tahun  2020 angka stunting sekitar 10,43%.
Sedangkan  di  Desa  Barugae  angka stunting pada tahun 2021 sekitar 15 anak dan  meningkat  pada  tahun  2022  sekitar 18 anak.
Hal yang menyebabkan peningkatan  angka  stunting  di  Desa Barugae  yaitu  kurangnya  kesadaran  ibu balita  terhadap  kesehatan  gizi  anak  dan kesadaran  membawa  anak  posyandu, masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak memiliki  WC  atau  WC  yang  rusak sehinggan  membuang  air  besar  di
sembarangan  tempat,  serta  pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga.
Maka sangat dibutuhkan kerjasama  antara  Kepala  Desa  Barugae Bersama  Dengan  Bidan  Desa  Barugae, KPM  (Kader  Pembangunan  Manusia), PKK/Kader  Posyandu  dan  Masyarakat yang paling penting dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae.  Agar  masyarakat  sadar  apa yang  mereka  lakukan,  sehingga  tetap menjaga  lingkungannya  demi  kebaikan bersama.
Melihat  kondisi  awal  saat  praktik pemerintahan kolaboratif sangat penting karena  memberikan  pemahaman  yang mendalam  tentang  tantangan,  peluang, dan sumber daya yang tersedia sebelum memulai  kolaborasi.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  dari  bahwa  dalam upaya Collaborative governance hal yang  penting  dilakukan  adalah  melihat sesuatu  yang  bisa  menjadi  tantangan dalam kolaborasi (Hardi, 2020). Dengan pemahaman  yang  jelas  tentang  konteks awal, para pemangku kepentingan dapat merencanakan  dengan  lebih  efektif, merancang  strategi  yang  sesuai,  dan menetapkan  tujuan  yang  realistis  untuk kolaborasi mereka. Selain itu, memahami kondisi awal juga membantu dalam  membangun  kepercayaan  di antara  para  pemangku  kepentingan, menunjukkan  transparansi,  konsistensi,
dan  komitmen  untuk  bekerja  sama (Islamy,  2018).  Ketika  kondisi  awal dibandingkan  dengan  kondisi  yang dicapai  selama  atau  setelah  kolaborasi, ini memungkinkan pemangku kepentingan  untuk  mengukur  kemajuan dan  keberhasilan  kolaborasi, serta mengevaluasi  efektivitas  strategi  yang diterapkan  (Mungkasa,  2022).  Melalui pemahaman  yang  mendalam  tentang kondisi awal, kolaborasi dapat didorong untuk menjadi lebih inklusif, melibatkan semua  pihak  terkait  dengan  cara  yang efektif,  dan  menghasilkan  hasil  yang lebih  baik  dalam  mencapai  tujuan bersama.

## Desain Kelembagaan
Menurut  teori  Ansell  dan  Gash (2008)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “ Collaborative Governance in  Theory and Practice” yaitu Desain kelembagaan merujuk  pada  bagaimana  aturan  dasar dalam  berkolaborasi,  hal  ini  menjadi sangat  penting  karena  menjadi  sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi.
Bupati  Pinrang  menginstruksikan kepada  para  Camat  dan  Kepala  Desa untuk  memastikan  seluruh  mandatory dalam  mencegah  stunting  betul-betul terprogram  dan  teranggarkan  dalam Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2021 dan 2022.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dimana  terlebih  dahulu  melakukan pertemuan  atau  musyawarah  dengan
Bidan Desa Barugae, PKK/Kader Posyandu,  KPM  (Kader  Pembangunan Manusia)  dan  Masyarakat  mengenai program  dalam  penanggulangan  stuting di Desa Barugae.
Berkaitan dengan
proses
transparansi dalam kolaborasi dilakukan pertemuan  yang  dilakukan  sebagai sarana  untuk  mewujudkan  keterbukaan antar stakeholder yang terlibat, diselenggarakan Pemerintah Desa
Barugae  atau  Bidan  Desa  Barugae melalui kegiatan pertemuan yang dilakukan  diakhir  kelas  ibu  balita  dan kelas ibu hamil.
Desain  Kelembagaan  terhadap aturan  dasar  atau  kerangka  kerja  dalam
proses kolaborasi dalam
penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten  Pinrang.  Pemerintah  Desa
Barugae aturan dasarnya melalui intervensi gizi sensitif yang ditunjukkan berbagai  kegiatan  pembangunan  di  luar sektor  kesehatan,  sasarannya  adalah penderita  stunting  dan  masyarakat umum dengan menggunakan Dana Desa.
Desain kelembagaan dalam proses kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Desa Barugae menurut Bidan Desa  Barugae  bersama  KPM  dan PKK/Kader  Posyandu  yaitu  aturan
dasarnya  adalah  proses  kolaborasi melalui  intervensi  gizi  spesifik  yang ditunjukkan  kepada  ibu  hamil  dan  anak yang  mengalami  stunting,  kegiatan  ini berhubungan  langsung  dengan  sektor kesehatan.
Desain kelembagaan dalam praktik pemerintahan kolaboratif adalah esensial  untuk  memastikan  kesuksesan kolaborasi  antara  berbagai  pemangku kepentingan (Gash, 2022). Ini melibatkan pendirian struktur yang jelas untuk koordinasi, pengambilan keputusan,  dan  pelaksanaan  program (Zein  &  Septiani,  2023).  Pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan  dalam  proses  kolaborasi tidak  dapat  dilebih-lebihkan,  sehingga keputusan  yang  diambil  mencerminkan kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat secara  keseluruhan.  Transparansi  dan akuntabilitas juga menjadi  pilar penting dalam kelembagaan kolaboratif, memastikan  bahwa  proses  dan  hasil kolaborasi dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  semua pihak terkait (Kayyali, 2023). Komitmen jangka panjang dari semua pihak terlibat juga  merupakan  faktor  kunci  untuk menjaga  keberlanjutan  dan  efektivitas kolaborasi.  Dengan  pembagian  peran dan  tanggung  jawab  yang  jelas,  serta mekanisme  evaluasi  dan  pembelajaran berkelanjutan,  praktik  pemerintahan
kolaboratif dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi masalah kompleks dan mencapai tujuan bersama.

## Kepemimpinan
Menurut  teori  Ansell  dan  Gash (2008). Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati  dan  dipercaya  oleh  semua pemangku  kepentingan  akan  sangat dibutuhkan  dalam  sebuah  kolaborasi karena  akan  lebih  mungkin  kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.
Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk kesuksesan kolaborasi. Salah satu fokus  Pemerintah  Desa  Barugae  adalah pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan kolaborasi dalam penanggulangan stunting  di  Desa  Barugae  Kecamatan Duampanua
Kabupaten
Pinrang, memastikan  bahwa  aktor  yang  terlibat yaitu  Pemerintah  Desa  Barugae,  Bidan Desa  Barugae,  PKK/Kader  Posyandu, KPM  (Kader  Pembangunan  Manusia), Dan Masyarakat Desa
Barugae melaksanakan  kegiatan/program  dalam kolaborasi  sehingga  dapat  mewujudkan tujuan bersama.
Kepemimpinan dalam proses
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa
Barugae
Kecamatan Duampanua
Kabupaten  Pinrang,  yaitu  pengawasan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masing- masing stakeholder cukup efektif karena masing-masing  mempunyai  tanggung jawab  dalam  penanggulangan  stunting Desa Barugae.
Pemerintah Desa Barugae sebagai fasilitator dalam penanggulangan stunting dan tetap melakukan pemantauan  terhadap  balita  stunting yang saling berkerja sama dengan Bidan Desa  Barugae  yang  dibantu  oleh PKK/Kader Posyandu, KPM dan Masyarakat.  Dimana  melibatkan  para pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam melaksanakan musyawarah. Peran  pemangku  kepentingan  yang terlibat didasarkan pada tupoksi masing- masing dengan  melakukan  kegiatan kolaborasi yang berupa perencanaan dan implementasi.
Pengawasan  yang  dilakukan  para pemangku  kepentingan  cukup  efektif meskipun  masih  terdapat  masalah  yaitu masih  ada  masyarakat  yang  layak diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan.
Berkerja sama dengan Bidan Desa Barugae  yang  dibantu  oleh  PKK/Kader Posyandu  dari  sektor  kesehatan  yang berhubungan  langsung  dengan  kegiatan penanggulangan  stunting,  KPM  (Kader Pembangunan  Manusia)  Desa  Barugae
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
memiliki tanggung jawab dalam menyimpan semua data tentang stunting dan Masyarakat dalam memantau balita stunting  setiap  bulannya  apakah  ada perkembangan  atau  tidak,  melakukan kegiatan  sosialisasi  sebelum  jadwal posyandu, agar ibu balita rajin membawa anaknya  posyandu,  dalam  rangka  untuk menekan prevalensi stunting.
Pengawasan  yang  dilakukan  para pemangku  kepentingan  cukup  efektif meskipun  masih  terdapat  masalah  yaitu masih  ada  masyarakat  yang  layak diberikan bantuan tetapi tidak mendapatkan.
Kepemimpinan dalam praktik pemerintahan kolaboratif adalah landasan  yang  vital  untuk  memastikan kesuksesan dan keberlanjutan kolaborasi antara  berbagai  pemangku  kepentingan (Lima,  2021).  Bahkan  Dickinson  et  al., (2022)  menyampaikan  bahwa  seorang pemimpin kolaboratif bertindak sebagai fasilitator utama, membangun hubungan yang  kuat  dan  saling  menguntungkan antara  pihak-pihak  yang  terlibat,  serta mengkoordinasikan  upaya  kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan  memiliki  visi  yang  jelas dan  kemampuan  untuk  menginspirasi orang lain, pemimpin kolaboratif membimbing  pemangku  kepentingan menuju  visi  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Transparansi,  keterbukaan,
dan  inklusivitas  adalah  nilai  inti  dalam kepemimpinan  kolaboratif,  memastikan bahwa  semua  pihak  terlibat  merasa didengar, dihargai, dan memiliki kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam proses kolaborasi (Clark, 2021).
Fleksibilitas, adaptabilitas, dan
kemampuan untuk belajar dari pengalaman  juga  menjadi  kunci  dalam kepemimpinan kolaboratif, memungkinkan pemimpin untuk
menyesuaikan  diri  dengan  perubahan situasi  dan  mengembangkan  strategi yang  lebih  efektif  dalam  mengatasi masalah-masalah yang kompleks. Melalui  kombinasi  karakteristik  ini,
pemimpin kolaboratif dapat memfasilitasi  proses  kolaborasi  yang dinamis, produktif, dan bermakna, yang menghasilkan  dampak  positif  yang signifikan dalam memecahkan masalah- masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan  yang  dihadapi  masyarakat (Azhar  et  al.,  2023;  Darma  Sabri  et  al., 2024; Noor et al., 2022).

## Proses Kolaboratif
Menurut  Ansell  dan  Gash  (2008) fenomena proses kolaboratif merupakan inti dari model yang mereka kemukakan. Dalam  penelitian ini,  proses  kolaboratif digunakan untuk menganalisis, mendeskripsikan  pelaksanaan  program kolaborasi dalam
penanggulangan
stunting di Desa Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Proses Kolaboratif dalam Penanggulangan Stunting di Desa Barugae Kecamatan
Duampanua Kabupaten  Pinrang,  sesuai  Kerjasama Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pinrang dengan  pihak  Pemerintah  Kecamatan Duampanua  setempat  dan  Pemerintah Desa  Barugae  dalam    Penanggulangan stunting  di  Desa Barugae, di  mulai  dari pemetaan  sasaran  terhadap  warga  desa yang anaknya terindikasi terkena stunting,    dilakukan  oleh  petugas kesehatan  bekerjasama  dengan  kader Posyandu,  KPM  dan  selanjutnya    lewat rembuk stunting kita membahas bagaimana  langkah-langkah  yang  di perlukan dalam penanganan stunting.
Adapun  bentuk  kerjasama  atau program  yang  dilakukan  Pemerintah Desa  Barugae,  Bidan  Desa  Barugae, Kader Posyandu, KPM (Kader Pembangunan Manusia) dan Masyarakat
penanggulangan stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:  (a)  Dimulai  dengan  melakukan pemetaan  sasaran  terhadap  warga  Desa Barugae  yang  anaknya  terindikasi terkena  stunting.  (b)  Melaksanakan rembuk  stunting  atau  musyawarah bagaimana  langkah-langkah  yang  akan
dilakukan dalam penanggulangan stunting  di  Desa  Barugae  dalam melaksanakan  program  tersebut.  (c) Pemberian  makanan  tambahan  seperti bubur, suplemen vitamin, susu dan telur bagi  balita  stunting  dan  ibu  hamil.  (d) Penimbangan  dan  pengukuran  tinggi badan  setiap  bulannya  terhadap  balita stunting. (e) Bantuan WC dari pemerintah  pusat  maupun  bantuan  WC dari
Pemerintah Desa Barugae menggunakan  Dana  Desa  bagi  balita stunting, ibu hamil, lansia dan masyarakat  yang  tidak  memiliki  WC  di Desa  Barugae.  (f)  Bantuan  Ikan  Lele bagi  balita  yang  mengalami  stunting  di Desa  Barugae.  (g)  Penyuluhan  atau sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan di sekitar rumahnya dalam  penanggulangan  stunting.  (h) Pembangunan poskesdes dan pengadaan ambulance Desa.
Sedangkan  kedala  yang  dialami para pemangku kepentingan yang terlibat  dalam  penanggulangan  stunting di  Desa  Barugae  yaitu  kurangnya kesadaran  ibu  terhadap  gizi  anak  dan kurangnya kesadaran ibu-ibu  membawa anaknya posyandu, serta terdapat masyarakat  yang  berhak  mendapat bantuan WC tetapi tidak memiliki lahan. Kolaborasi  penanggulangan  stunting  di Desa  Barugae  ditunjukkan  adanya peningkatan komunikasi antar
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
stakeholder pada  saat  posyandu  setiap bulannya  maupun  dalam  pembagian bantuan  lainnya  dalam  rangka  untuk mendorong  perekonomian  khususnya keluarga balita stunting.
Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek  untuk  usianya.  Kekurangan  gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan, pada masa awal setelah anak lahir,  tetapi  baru  terlihat  setelah  anak berusia 2 tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Di mana keadaan gizi ibu dan anak yang  menjadi  faktor  penting  dari pertumbuhan  anak.  Periode  0-24  bulan usia  anak  merupakan  periode  sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi  masa  ini  bersifat  permanen. Mengingat  efek  jangka  pendek  dari masalah  pola  makan  ini  termasuk gangguan perkembangan otak, kecerdasan,  penurunan  pertumbuhan fisik  dan  gangguan  metabolisme  dalam tubuh,  efek  jangka  panjangnya  dapat mencakup penurunan kapasitas kognitif, prestasi belajar dan kekebalan.
Proses kolaborasi dalam pemerintahan kolaboratif dimulai dengan  identifikasi  masalah  atau  isu yang  memerlukan  kerja  sama  lintas- sektor dan lintas-pemangku kepentingan (Kaginalkar  et  al.,  2023).  Selanjutnya,
pemangku  kepentingan  yang  terlibat diidentifikasi dan diundang untuk berpartisipasi  dalam  forum  kolaboratif yang  dibentuk.  Bersama-sama,  mereka merumuskan  tujuan  bersama  dan  visi untuk kolaborasi mereka, serta mengembangkan rencana tindakan untuk mencapainya.  Selama  implementasi, koordinasi  yang  efektif  dan  manajemen konflik  menjadi  kunci,  sambil  terus melakukan  evaluasi  berkala  untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi  peluang  pembelajaran. Kolaborasi juga melibatkan upaya untuk membangun  kapasitas  dan  memastikan keberlanjutan  dari  hasil  kolaboratif (Ardhiyansyah  et  al.,  2023).  Melalui tahapan-tahapan  ini,  proses  kolaborasi dalam pemerintahan kolaboratif berfungsi  sebagai  kerangka  kerja  yang memungkinkan  pemangku  kepentingan untuk  bekerja  bersama  dalam  mencapai tujuan  bersama,  memecahkan  masalah yang kompleks, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  mengenai Collaborative Governance dalam  Penanggulangan Stunting  di  Desa  Barugae  Kecamatan Duampanua  Kabupaten  Pinrang  dapat disimpulkan  sebagai  berikut  :  (1) Kondisi awal kolaborasi dalam
penanggulangan stunting di Desa Barugae  berawal  dari  meningkatnya angka  stunting  pada  tahun  2021-2022 penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran ibu  balita  terhadap  gizi  anak  dan kesadaran  membawa  anak  posyandu, masih  terdapat  masyarakat  yang  tidak memiliki  WC  atau  rusak,  sehingga membuang  air  besar  di  sembarangan tempat dan pengelolaan sampah, limbah cair rumah tangga. (2) Desain kelembagaan  orasi  berkaitan  aturan dasar dalam penanggulangan stunting di Desa  Barugae  sudah  cukup  baik  dalam pelaksanaan  program.  Pemerintah  Desa Barugae aturan dasarnya melalui intervensi gizi kegiatan pembangunan di sektor  kesehatan  dengan  menggunakan Dana Desa. (3) Kepemimpinan terhadap proses kolaborasi dalam penanggulangan stunting di Desa
Barugae  cukup  baik  dalam  pengawasan kegiatan program dan melakukan pemantauan terhadap balita stunting. (4) Proses kolaboratif pada penanggulangan stunting  di  Desa  Barugae  Kecamatan Duampanua  Kabupaten  Pinrang  sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program.  Meskipun  masih  terdapat kendala yang dialami pemerintah setempat dan para pemangku
kepentingan dalam melaksanakan program.
Sebaiknya pemerintah Desa Barugae beserta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan  stunting,  agar  sering- sering  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  siapa  saja  yang  berhak mendapat bantuan stunting dan ibu balita sadar untuk membawa anaknya posyandu.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan sumbangsih dari berbagai  aktor  seperti  seluruh  pihak pemerintah desa yang ada di Kecamatan Duampanua dan Seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas  Muhammadiyah Makassar.  Karena  dengan  bantuan bapak/ibu sekalian sehingga artikel kami ini bisa selesai.

## REFERENSI
Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A.,  &  Sudartini,  S.  (2023). Collaborative Governance in  a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions  at  Local  Level.
Development  Studies  Research , 10 (1).
https://doi.org/10.1080/21665095. 2023.2212868 Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008). Collaborative Governance in
Theory  and  Practice. Journal  of Public  Administration  Research and Theory , 18 (4), pp. 543–571.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Ardhiyansyah,  A.,  Sulistyowati,  N.  W.,
Hidayati,  N.,  &  Handayani,  E. (2023).  Inovasi  Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial- Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Barat.
Jurnal  Pengabdian  West  Science ,
2 (06), pp. 460–467. Arsandi, S. (2022). Collaborative Governance in the Optimization of Tax  Revenue:  Case  Study  in Yogyakarta. Jurnal  Bina  Praja , 14 (1), pp. 17–29. https://doi.org/10.21787/jbp.14.20 22.17-29
Azhar,  M.  F.,  Rhamdani,  F.  W., Wulandari,  F.  S.,  Pamungkas,  A. G.,  Saputri,  J.  A.,  &  Andiany,  A.
R.  (2023).  Kolaborasi  Mahasiswa dan  Masyarakat  Desa  dalam Mengatasi Tantangan Sosial Melalui  Program  KKN  di  Desa
Pisangan  Jaya. Jurnal  Ilmiah  dan Karya  Mahasiswa , 1 (6),  pp.  20– 47. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2022). Kabupaten
Pinrang  Dalam  Angka  Pinrang Regency  Figures  2022 .  Badan
Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Bianchi,  C., Nasi,  G., & Rivenbark, W.
C. (2021). Implementing Collaborative Governance : Models, Experiences, and
Challenges. Public  Management Review , 23 (11),  pp.  1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037. 2021.1878777
Castañer,  X.,  &  Oliveira,  N.  (2020). Collaboration,  Coordination,  and Cooperation Among Organizations:  Establishing  the Distinctive  Meanings  of  These Terms  Through  a  Systematic
Literature  Review. Journal  of
Management , 46 (6),  pp.  965–
1001.
https://doi.org/10.1177/01492063 20901565
Clark,  J.  K.  (2021).  Public  values  and public  participation:  A  case  of
Collaborative governance of  a planning  process. The  American Review  of  Public  Administration ,
51 (3), pp. 199–212.
Creswell,  J.  W.  (2016). “Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat.”.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sabri,  D.,  Adam,  M.,  Utami,  S.,  & Harmen,  H.  (2024). Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan . Aceh: Syiah Kuala University Press. Dickinson, H., Brown, A., Robinson, S.,
Parham,  J.,  &  Wells,  L.  (2022).
Building Collaborative Leadership: A Qualitative
Evaluation  of  The  Australian
Collaborative Pairs  Trial. Health &  Social  Care  in  the  Community , 30 (2), pp. 509–518. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative Framework for Collaborative Governance . Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory , 22 (1),  pp.
1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur 011
Eriksson, E., Gadolin, C., Andersson, T.,
Hellström,  A.,  &  Lifvergren,  S. (2022).  Value  Propositions  in
Public  Collaborations:  Regaining Organizational  Focus  Through Value Configurations. British Journal of Management , 33 (4), pp. 2070–2085.
https://doi.org/10.1111/1467-
8551.12567
Farhanuddin,  A.  F.,  Setia,  A.  A.  P.,  & Jauza, D. (2021). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan  Good Governance . Jurnal  Dialektika:  Jurnal  Ilmu Sosial , 19 (1), pp. 64–74.
Fauziah, N., Aviani, J. K., Agrianfanny,
Y.  N.,  &  Fatimah,  S.  N.  (2022). Intestinal  Parasitic  Infection  and Nutritional  Status  in  Children under Five Years Old: A Systematic Review. Tropical
Medicine  and  Infectious  Disease , 7 (11), p. 371. https://doi.org/10.3390/tropicalme
d7110371
Gash, A. (2022). Collaborative governance .  In Handbook  on theories  of  governance (pp.  497– 509).  Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing.
Astuti,  R.  S.,  Hardi,  W.,  Rachim,  A.
(2020). Collaborative Governance Dalam  Perspektif  Administrasi Publik .  Semarang:  Universitas Diponegoro Press.
Hadi,  N,  I.  (2023).  Challenges  and Opportunities  of Collaborative Governance in Addressing Stunting:  Lessons  from  Papua. KnE Social Sciences . https://doi.org/10.18502/kss.v8i17
.14183
Kaginalkar, A., Kumar, S., Gargava, P., &  Niyogi,  D.  (2023).  Stakeholder Analysis  for  Designing  an  Urban Air  Quality  Data Governance Ecosystem in Smart Cities. Urban Climate , 48 , 101403.
Kayyali,  M.  (2023).  The  relationship between  rankings  and  academic quality. International  Journal  of Management, Sciences, Innovation, and Technology IJMSIT , 4 (3), pp. 1–11.
Kompas.Com.  (2022). Kasus  Stunting Pada  Anak  di  Indonesia  Masih Tinggi, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini . Kompas.Com. https://www.kompas.com/sains/re ad/2022/02/24/173000023/kasus- stunting-pada-anak-di-indonesia- masih-tinggi-dokter-ingatkan
Islamy, L, O, S, H. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Deepublish.
Lapuente, V., & Walle, S, V. D. (2020). The  effects  of  New  Public Management  on  The  Quality  of Public Services. Governance , 33 (3), pp. 461–475. https://doi.org/10.1111/gove.1250 2 Lima, V. (2021). Collaborative Governance for Sustainable Development.  In Peace,  Justice and Strong Institutions , pp. 79–90.
Mahadiansar,  M.,  Alfiandri,  A.,  &
Syuzairi,  M.  (2023). Analysis  of Collaborative Governance in
Tourism Based on Coastal
Community Empowerment in Indonesia , pp. 5–10. https://doi.org/10.2991/978-2- 38476-150-0_2 Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Mungkasa,  O.  (2022). Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan  Ruang  sebagai  Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan .
Nada, N. Q. K., Haerah, K., & Ningtiyas, B. K. (2020). Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  di  Kabupaten
Jember. Jurnal  Ilmu  Pendidikan ,
7 (2), pp. 809–820.
Nasrulhaq,  N.  (2020).  Nilai  Dasar
Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi Publik , 6 (3), pp. 395–402. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3 .2261
Nasution, N. F., & Trimurni, F. (2024). Government Collaboration in
Stunting Prevention Programme in Medan  City. Formosa  Journal  of Multidisciplinary  Research , 3 (1), pp. 23–34.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i1 .7518
Niga,  J.  D.  (2023). Collaborative Governance in an Effort to Reduce Stunting  Rate  in  TTS  District, NTT Province. International
Journal  of  Social  Service  and Research , 3 (4),  pp.  1060–1067. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4 .355
Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan Praktik . Yogyakarta: Bildung.
Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif . Bahan Ajar.
Rusliadi,  R.,  &  Aina,  A.  N.  (2024).
Social  Welfare  Policy  and  Cross-
Sectoral Participation: For Resilience  Overcoming  Stunting in  Indonesia. Government  & Resilience , 2 (1), pp. 1–13. https://doi.org/10.62503/gr.v2i1.1
0
Samsurizal,  R.,  Baron,  P.,  &  Probo,  T.
(2023).  Jurnal  Kajian  Stratejik Ketahanan Nasional Collaborative Governance dalam  Pencegahan Peredaran  Narkoba  di  Indonesia
Collaborative Governance dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Indonesia. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional , 6 (1).
Sari, A. R. (2023). The Impact of Good Governance on  the  Quality  of Public Management Decision
Making. Journal of Contemporary
Administration  and  Management (ADMAN) , 1 (2), pp. 39–46.
https://doi.org/10.61100/adman.v1 i2.21 Siddiqui,  F., Salam, R. A., Lassi, Z. S., &  Das,  J.  K.  (2020).  The
Intertwined  Relationship  Between Malnutrition and Poverty.
Frontiers  in  Public  Health , 8 . https://doi.org/10.3389/fpubh.202 0.00453
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kualitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: CV. Alfabeta.
Suwarna,  R.  (2023). Collaborative Governance dalam  Menciptakan Branding  Kota  Surakarta  Sebagai Kota  Festival. Kolaborasi:  Jurnal Administrasi  Publik , 9 (2),  pp.
160–184. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2 .10846 Tinov,  M.  T.,  Isril,  I.,  Harirah,  Z.,  & Wasillah,  A.  (2024).  Stunting Prevention in Collaborative Governance Perspective. In International Conference on Social  and  Politics  (ICSP  2023) (pp.  172-180).  Atlantis  Press.
https://doi.org/10.2991/978-2- 38476-194-4_19 Arumsari,  W., Rarastiti, C. N., Rahayu, S., Sudrajat, A., & Triwahyuni, Y. (2024). Pemulihan Balita Stunting Melalui  Kemitraan  Lintas  Sektor. Borneo Community Health Service
Journal, 4 (1), pp. 43-52. https://doi.org/https://doi.org/10.3
5334/neotyce.v4i1.4938
Zein,  M.  H.  M.,  &  Septiani,  S.  (2023).
Ilmu Administrasi Negara . Banten: Sada Kurnia Pustaka.