Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023, pp.18-27 Website : https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Penggunaan Presensi Online

## Penulis:
Dicky Prayoga 1 , Elvira Mulya Nalien 2
Afiliasi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Indonesia 1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia 2
Email: 30.0013@praja.ipdn.ac.id 1 , elviramnalien@ipdn.ac.id 2
©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v3i1.2805 *Penulis Korespondensi Nama: Elvira Mulya Nalien Afiliasi: IPDN Kampus Sumatera Barat Email: elviramnalien@ipdn.ac.id Diterima: 01 Oktober 2022 Direvisi: 08 Juni 2023 Publikasi Online : 30 Juni 2023

## Abstract
Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants emphasizes that Civil Servants (PNS) are expected to be able to comply with obligations and avoid prohibitions specified in laws and regulations. One of them can be seen from the discipline for the time of arrival and return according to predetermined working hours. Therefore the Leadership Administration Bureau as one of the policy-making agencies intends to encourage civil servants to be more disciplined through online attendance application because they have noticed several forms of attendance disorder that are done manually. Thus the author intends to pay attention to and then describe the factors that influence the successful implementation of   online  attendance  meant. The author uses a Qualitative Approach, Descriptive Method and data collection techniques in the form of Semi-Structured Interviews, Passive Participatory Observation and documentation. The informant determination technique is Purpossive Sampling namely the Head of Bureau as the policy maker and the operator as the technical  implementer of online attendance at the Aceh Secretariat Leadership Administration Bureau. Meanwhile, data analysis techniques refer to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. According to O'Brien and Marakas there are several factors that influence the successful implementation of an information system, namely the support of executive management, the involvement of end users(end user), the use of clear needs, clear planning and real expectations. Based on the results of writing, the use of  online attendance of the Administration Bureau of the Aceh Secretariat Leadership is running well, judging from the goodness of all the dimensions referred to. All civil servants who work for these agencies have used the presence  online application so as to coordinate discipline in order to maximize working hours for better performance.
Keywords: Online Attendance, Successful Implementation

## Abstrak
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  diharapkan sanggup menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  Salah satunya dapat dilihat dari kedisiplinan untuk waktu kedatangan dan kepulangannya sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Oleh sebab itu Biro Administrasi Pimpinan sebagai salah satu instansi pengambil kebijakan bermaksud mendorong PNS agar lebih  berdisiplin  melalui  aplikasi  presensi online karena telah memperhatikan beberapa bentuk

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
ketidaktertiban presensi yang dilakukan secara manual. Dengan demikian penulis bermaksud untuk memperhatikan dan kemudian mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi presensi online dimaksud.  Penulis  menggunakan  Pendekatan Kualitatif, Metode Deksriptif serta  teknik pengumpulan data berupa Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipasi Pasif dan dokumentasi.  Adapun teknik penetuan informan adalah Purpossive Sampling yaitu Kepala Biro sebagai pengambil kebijakan dan operator sebagai pelaksana teknis presensi online pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Aceh. Sedangkan teknik analisa data merujuk Miles dan Huberman yaitu  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut O’Brien dan Marakas ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu sistem informasi yaitu adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan pemakai akhir (end user) , pemakaian kebutuhan yang jelas, perencanaan yang jelas dan harapan yang nyata. Berdasarkan hasil Penulisan, penggunaan presensi online pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Aceh berjalan dengan baik dilihat dari baiknya seluruh dimensi dimaksud.  Seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi tersebut telah memanfaatkan aplikasi presensi online sehingga dapat mengkoordinir kedisiplinan agar memaksimalkan jam kerja demi kinerja yang lebih baik.
Kata Kunci: Implementasi Keberhasilan, Presensi Online
PENDAHULUAN
Pada instansi pemerintah, semua pegawai utamanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat kedisiplinan yang tinggi. Disiplin adalah sebuah sikap menghormati, menghargai, patuh, dan tertib sesuai peraturan-perundang-undangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis serta mampu menjalankannya dan tidak menghindar dalam menjalankan sanksi-sanksinya apabila melanggar dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo, 2011). Salah satu cara untuk mengukur kedisiplinan pegawai adalah dengan melihat kehadirannya ke kantor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yaitu dapat dikontrol dengan terpenuhinya daftar hadir atau presensi yang berupa pengumpulan data kehadiran sebagai bagian dari kegiatan pelaporan. Kenyataannya di lapangan menurut pengamatan penulis kerap dijumpai pegawai yang tidak masuk tanpa memberikan keterangan, meninggalkan jam kerja tanpa memberitahukan kepada atasan, jam hadir dan pulang kantor tidak sesuai ketentuan jam kerja. Tidak jarang bahkan kembali ke kantor setelah jam istirahat siang jauh dari batas waktu yang diberikan bahkan sampai mendekati waktu pulang kantor. Perilaku ini sering terjadi bahkan dilakukan secara bersama-sama secara terselubung. Apabila hal ini dibiarkan tentu akan berdampak pada penurunan kinerja pegawai, sementara itu biaya yang diberikan misal insentif yang diberikan dalam membentuk perilaku disiplin ini tidaklah sedikit.
Kedisiplinan jelas sebagai fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang paling penting. Tiap instansi memerlukan suatu kebijakan, terutama dari penilaian disiplin pegawai karena merupakan metrik yang paling penting ketika melihat kinerja pegawai berdasarkan kehadiran (Sikumbang et al., 2020).  Presensi merupakan syarat wajib untuk mengikuti berbagai fungsi. Kehadiran di kantor menjadi masukan bagi pihak administrasi dalam melakukan penilaian pegawai (Akbar & Prabowo, 2015). Daftar presensi diisi dengan pembubuhan tanda tangan pada saat datang maupun pulang pertanda selesainya pekerjaan. Tidak diperkenankan dengan rappelling dalam arti menandatangani daftar hadir pada waktu yang sama dalam satu waktu. Ketidakhadiran pegawai berdampak kuat terhadap produktivitas tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya pada instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan sosial(Aryanti & Karmila, 2022). Kini daftar hadir dapat dengan cara terkomputerisasi. Kebutuhan akan sistem komputerisasi saat ini mencakup segala bidang yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi (Junaidi et al., 2015).
Pemerintah memperkenalkan bentuk penggunaan e-government sesuai dengan strategi implementasi e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
disiplin kerja. E-Government sendiri adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik serta untuk mencapai tujuan masyarakat yang maju dan melek  teknologi (Ferdika & Nasution, 2020).  Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak hanya memerlukan kecanggihan teknis, tetapi dalam arti luas, reorientasi seluruh birokrasi, terutama kesadaran untuk menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan bersih dalam pelayanan publik(Nurhakim, 2014). Adapun juga istilah E-Governance merupakan reformasi demi peningkatan pelayanan publik yang menerapkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif (Damanik & Purwaningsih, 2017). Seperti penggunaan kehadiran online di berbagai lini pemerintahan. Demi menghindari pelanggaran atau penipuan tanda tangan yang merupakan tanda disiplin kerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan mesin presensi elektronik untuk menggantikan sistem presensi manual yang ada (Taofik et al., 2022).
Seperti diketahui teknologi tepat guna digunakan dalam penyebaran sidik jari tersebut untuk mencegah penipuan oleh oknum pejabat pemerintah (Yuwelsoni, 2016). Presensi online lebih efektif, efisien dan akurat. Saat ini presensi online bahkan dilengkapi informasi lokasi dengan GPS dan presensi online dengan pengenalan wajah (Fitria, 2020). Dengan demikian dinamika penerapan e-government dapat berupa penerapan e -presence (Prihanto, 2012). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu sistem informasi dalam suatu perusahaan, antara lain : adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan pemakai akhir (end user) , pemakaian kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang jelas, dan harapan perusahaan yang nyata.(O’Brien et al., 2014).
Penulisan terdahulu seperti pada tulisan dengan judul Aplikasi Absensi Menggunakan Metode Lock GPS dengan Android di PT. PLN (Persero) APP Malang Basecamp Mojokerto (Akbar & Prabowo, 2015), Penerapan Work From Home dan Work From Office dengan Absensi Online sebagai Implikasi e-Government di Masa Normal(Fitria, 2020), Aplikasi Monitoring Sistem Absensi Sidik Jari sebagai Pendukung Keputusan untuk Penilaian Kinerja pegawai(Junaidi et al., 2015), Sistem Informasi Absensi Pegawai Menggunakan Metode RAD dan Metode LBS pada Koordinat Absensi(Sikumbang et al., 2020) serta Implementasi Kebijakan Absensi Berbasis Online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran pada umumnya menunjukkan hasil bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi dikaitkan dengan presensi pegawai akan lebih efektif dan efisien. Tidak akan memungkinkan pengisian secara sekaligus. Namun novelty sekaligus dengan tujuan tulisan adalah dimana lebih memfokuskan kepada penyajian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem informasi yang dalam hal ini dikaitkan dengan Presensi Online yang menggunakan Teori dari James A . O'brien dan George M . Marakas.

## METODE
Penulis menggunakan salah satu pendekatan seperti yang dijelaskan Creswell yaitu Kualitatif (Creswell & Creswell, 2016) yang merupakan post positivisme (Esterberg, 2022), Metode Deskriptif dengan Kerangka Berfikir Induktif. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara Semi Terstruktur, Observasi Partisipasi Pasif dan dokumentasi. Adapun teknik penentuan informan adalah Purposive Sampling (Sugiyono, 2018) yaitu Kepala Biro sebagai pengambil kebijakan dan operator sebagai pelaksana teknis presensi online pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Aceh. Sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & A. Huberman, 1994). Menggunakan Teori O’Brien dan Marakas yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu sistem informasi yang dalam hal ini dikaitkan dengan pemerintahan. Antara lain adanya dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan pemakai akhir (end user) , pemakaian kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang jelas, dan harapan perusahaan yang nyata.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
Penulis juga mengumpulkan data sekunder yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh dari buku dan dari jurnal terkait.
HASIL DAN PEMBAHASAN Menurut teori O’Brien dan Marakas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu sistem informasi:
1. Adanya Dukungan dari Manajemen Eksekutif Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur semua perihal tentang informasi dan juga transaksi elektronik, dapat diartikan mengatur secara umum. UU ini dapat berlaku kepada seluruh orang yang melakukan kegiatan hukum seperti yang diatur dalam Undang-undang ini, baik itu yang berada di Indonesia ataupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang berdampak kepada hukum di Indonesia atau di luar Indonesia dan merugikan kepada kepentingan Indonesia.
Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk bertujuan:
a. Informasi dari dunia untuk masyarakat sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional;
c. Pelayanan publik dapat meningkatan efektivitas dan efisiensi;
d. Setiap orang mendapatkan kesempatan seluas-luPNSya dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memajukan pemikiran serta kemampuan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. Bagi pengguna serta penyelenggara Teknologi Informasi mendapatkan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum.
Perwujudan regulasi ini maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dilingkup Pemerintah Aceh. Berdasarkan landasan hukum tersebut dan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkup Pemerintah Aceh maka dibuat aplikasi presensi online aceh untuk mempermudah pegawai dalam melaksanakan presensi.
2.Keterlibatan Pemakai Akhir (End User)
Suatu kebijakan publik harus mempunyai arah tujuan yang mampu dalam menyelesaikan sebuah masalah publik juga pengimplementasiannya melalui sebuah program. Adapun program tersebut harus mempunyai standar dan grand design yang baik (Jones, 1994). Penerapan tugas mencakup dalam terbentuknya policy delivery system yang mana fasilitas-fasilitas khusus dibuat dan dilaksanakan dengan penuh harapan sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian terdapat tiga poin penting pada proses implementasi. Adapun tiga poin tersebut adalah adanya tujuan dari kebijakan, adanya kegiatan dalam pencapaian tujuan dan adanya juga hasil dari kegiatan. Ketiga poin demikian menjadi dari bagian terpenting yang dapat menjelaskan implementasi.
Implementasi adalah suatu proses perwujudan dari sebuah kebijakan melalui kegiatan- kegiatan ataupun program-program yang terencana yang sudah ditetapkan  dengan pembuat kebijakan agar mendapatkan hasil yang sebagaimana diharapkan. Implementasi presensi finger print adalah sebuah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk melakukan presensi kehadiran pegawai secara elektronik, keberhasilan dalam penerapan presensi finger print Sehingga digantikan dengan cara penggunaan presensi online menggunakan aplikasi yang dapat di unduh pada telepon genggam masing-masing.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023

## Gambar 1. Beranda Utama Presensi Online

## Sumber: Presensi Online  PNS Setda  Aceh
Biro administrasi pimpinan sekretariat Aceh menggunakan sebuah aplikasi presensi online (Gambar.1) yang kini masih hanya di download menggunakan playstore untuk lebih lanjutnya sedang dilakukan pembaharuan dan pengembangan aplikasi.  Berdasarkan pengamatan penulis dengan telah meratanya PNS menggunakan aplikasi ini turut menyukseskan SPBE disamping semakin efektif dan efisiennya rekapitulasi kehadiran dalam rangka pendisiplinan pegawai.
3.Pemakaian Kebutuhan  Organisasi yang Jelas
Keakuratan dari sasaran program adalah sejauh mana peserta program tersebut tepat dari sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya(Budiani, 2007). Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan pemda untuk semakin mendisiplinkan PNS dikaitkan dengan turut menerapkan e-government. Hadirlah presensi online yang dianggap sebagai solusi yang tepat. Pada pelaksanaannya, presensi online sudah dilaksanakan oleh PNS  lingkungan Pemda Aceh terutama Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh. Ketentuannya dimana jam masuk kantor adalah pukul 08.00 WIB pagi dan pukul  16.45 WIB sore untuk pulang. Presensi online ini  memiliki kelebihan terdapat 5 titik koordinat yang bisa dijadikan sebagai titik lokasi lingkungan Setda.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023

## Gambar 1.2 Lokasi Titik Koordinat
Sumber: Presensi Online pada telepon genggam PNS Setda Aceh
Yaitu Media Centre Setda Aceh, Sekretariat Daerah Aceh, Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh dan terakhir titik bebas dengan syarat cantumkan alasan yang jelas.
Perencanaan yang Jelas Pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jelas menegaskan agar PNS mesti sanggup menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan. Dengan demikian apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Kedisiplinan itu ialah kesadaran serta kesediaan seseorang dalam mengikuti semua peraturan dari sebuah perusahaan dan atau norma-norma sosial yang berlaku(Hasibuan, 2018). Sadar juga akan sikap dari seseorang yang sukarela melaksanakan seluruh tata tertib dan juga sadar akan tugas atas tanggung jawabnya. Kedisiplinan wajib ditegaskan dalam sebuah lembaga/instansi. Jika tidak memiliki dorongan untuk disiplin pegawai yang baik, sulit suatu lembaga/instansi terkait untuk menggapai sebuah tujuannya. Maka dari itu kedisiplinan sebuah kunci keberhasilan sebuah lembaga/instansi untuk mencapai tujuannya.
Indikator-Indikator Kedisplinan
a. Tujuan dan kemampuan, sebuah target harus jelas dan ditegakkan secara sesuai sehingga mendorong kemampuan pegawai. Yang artinya bahwa beban tujuan tersebut sesuai dengan kemampuan pegawai, hal tersebut suatu dorongan agar pegawai bekerja dengan sungguh dan tentunya sanggup mempertahankan rasa disiplin. Begitu juga sebaliknya, jika tanggung jawab yang diberikan tidak sesuai kemampuan maka berefek pada turunnya rasa kesungguhan dan disiplin pada pegawai.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
b. Teladan pimpinan, disini pimpinan sangat mempunyai peran yang besar dalam memberikan contoh kedisiplinan kepada pegawai karena pada dasarnya pimpinan dijadikan role model ditempat kerja kepada bawahannya. Pimpinan wajib mampu dalam memberikan contoh yang baik, bijak, serta adil. Dengan begitu bawahan dapat mencontoh perilaku dari pimpinan baik atau buruknya.
c. Balas Jasa, upah dari pegawai juga berpengaruh untuk kedisiplinan, semakin tinggi upah yang diterima maka semakin tinggi pula rasa kedisiplinan tersebut.
d. Keadilan, juga mendorong untuk terwujudnya kedisiplinan keryawan, sebagian juga karena ego dan sifat dari manusia yang selalu merasa tinggi hati serta merasa dibutuhkan dan juga ingin dapat pemberdayaan yang sama dengan orang lainnya.
e. Waskat (pengawasan melekat), adanya rasa kebersamaan aktif diantara pimpinan dengan bawahan di dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan, pegawai. Maka akan terwujud kerja sama yang baik diantara pimpinan dan bawahan yang harmonis dengan aktifnya rasa kebersamaan.
f. Sanksi Hukuman, dengan diberlakukan sanksi hukuman yang berat maka pegawai akan ragu bahkan takut untuk melakukan larangan yang ada dari perusahaan, maka rasa dan perilaku yang indisipliner dari pegawai akan menurun.
g. Ketegasan, Ketegasan seorang pimpinan dalam melakukan sebuah tindakan akan sangat mempengaruhi  kedisiplinan seorang pegawai perusahaan. Pimpinan harus mempunyai rasa berani dan juga tegas dalam bertindak hal ini berguna untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner, dan pastinya harus sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.
h. Hubungan Kemanusian, kedisiplinan pegawai juga akan tumbuh dengan adanya rasa kemanuasiaan didalam lembaga/instansi yang bersangkutan.
Harapan  Organisasi yang Nyata Adanya  presensi online dinilai bisa mengatasi dari kekurangan yang ada pada presensi manual. Presensi dari seorang pegawai dinilai sebuah faktor penting salah satunya dalam pencapaian keberhasilan lembaga/instansi. Berkembangnya suatu organisasi  juga sangat bergantung pada pegawai yang menjaga ketepatan waktu dan integritas. Sistem dari presensi juga memastikan secara jelas komitmen dan tanggung jawab dari pegawai terhadap tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Mengukur keloyalan serta tingkat kinerja seorang pegawai akan mudah. Salah satunya ada pada aplikasi presensi online yang sudah banyak orang gunakan. Sulit untuk mengukur loyalitas dan kinerja jika sebuah organisasi masih menggunakan presensi manual, oleh sebab itu presensi online sudah banyak digunakan pada perusahaan atau organisasi. Loyalitas serta kinerja pegawai tidak bisa ditentukan dari seberapa seringnya pegawai hadir dikantor.
a. Presensi Online Lebih Mudah dan Praktis Beberapa cara membuat presensi menjadi lebih praktis digunakan oleh pegawai, antara lain dengan cara scan fingerprint , id card , dan scan wajah pada presensi kehadiran, apalagi jika lewat aplikasi. Cara-cara tersebut dapat dilakukan oleh pegawai untuk melakukan absen, bahkan pegawai tidak perlu susah untuk mengantre panjang dalam hal validasi presensi di mesin ceklok. Bagi sebuah organisasi, presensi online dapat mengecilkan akan terjadinya kecurangan yang dilakukan pegawai seperti titip absen. Manajemen dari perusahaan/organisasi pastinya juga mudah dalam mengawasi presensi pegawai.
b. Pemantauan Data Real-time melalui Sistem Presensi Online Presensi melalui online pastinya mempunyai keunggulan dalam hal monitoring secara real - time . Tentu bagian personalia dalam melaksanakan tugas akan merasa mudah dan sangat terbantu. Melalui cara tersebut, tanpa memindahkan data daftar kehadiran keterlambatan

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
pegawai juga dapat dipantau dengan real-time . Laporan data dan bukti presensi otomatis tersimpan dengan sistem cloud , maka akan jauh lebih mudah dalam penyesuaian data.
c. Meningkatkan Keamanan Organisasi Dengan presensi yang berbasis cloud ini tidak hanya pada kemanan input absen saja. Selain dari mengantisipasi untuk pegawai melakukan kecurangan dalam titip absen, sistem tersebut juga menjadi pembatas dalam akses kepada pegawai. Pembatasan ini pastinya menambah tingkat keamanan dari perusahaan, pembatasan ini agar menghindari pencurian data oleh pegawai.
d. Mengurangi Kesalahan Perhitungan Jam Kerja & Perhitungan Gaji Dalam mengetahui jam kerja dari pegawai yang hadir presensi online juga mempermudah suatu perusahaan/organisasi. Jika ada pegawai yang lembur perusahaan lebih mudah mengetahuinya. Perhitungan dalam jam kerja pegawai membuat efektif dalam pembayaran upah bulanan dengan adanya transparansi dari jam kerja ini. Dengan megadakan presensi online berbasis android, masalah dari perhitungan jam lembur juga sangat mudah dihadapi, karena presensi terekam jelas kedalam arsip.
e. Hak Cuti Pegawai Lebih Terorganisir Dengan Sistem Absen Kehadiran Online Pengajuan cuti juga tersedia didalam fitur  aplikasi presensi online ini yang mana cuti menjadi bagian dari haknya pegawai. Jatah liburnya pegawai lebih mudah diatur oleh bagian personalia karena arsip data sudah terekam jelas. Pegawai yang sudah bekerja dalam beberapa hari yang disertakan lembur maka layak atas menerima cuti untuk beberapa hari kedepan. Untuk menjaga semangat dan kinerja pegawai perlu memperhatikan apresiasi dan jatah cuti seorang pegawai.
f. Antusias dan Kinerja Pegawai Meningkat Rincian pembayaran gaji serta lembur seorang pegawai juga berpengaruh kepada presensi kehadiran. Jika pembayaran gaji dilaksanakan dengan transparansi dan juga sistem yang jelas maka pastinya akan meningkat antusias dan kinerja pegawai. Hal ini karena pegawai merasa dapat perlakuan adil dan perusahaan memberikan kesejahteraan lebih atas terpenuhi haknya. Kinerja pegawai juga dapat meningkat karena efisiensi dari waktu kerja menggunakan presensi online. Pada umumnya waktu dari pegawai banyak terbuang percuma karena terlalu lama untuk menginput kehadiran manual,  padahal waktu yang terbuang tersebut dapat digunakan untuk menuntaskan pekerjaan yang telah diberikan kepada pegawai. Dengan demikian, waktu pegawai jauh lebih bermanfaat dan lebih efektif.
g. Sentralisasi Data Lebih Mudah Dengan Absen Kehadiran Online Setiap ribuan pegawai yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi pastinya memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing yang diberikan perusahaan. Pada kondisi seperti ini, tentunya perusahaan sangat kesulitan jika memilih presensi menggunakan kertas atau presensi manual, karena tentunya sangat banyak menghabiskan waktu. Pada tahap ini perusahaan/organisasi mesti menggunakan cara yang mudah atau otomatis dalam pengelolaan presensi pegawai secara cepat, tepat, tentunya mudah. Kantor pusat secara nyata banyak terbantu dengan presensi online ini dalam mengatur data presensi. Ada aspek lain yang terhubung dengan pegawai dalam menunjang kelancaran proses pengelolaan upah dan tunjangan. Meski masih terdengar sepele, presensi online ini sangat banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan perusahaan/organisasi.
Tujuan dari rencana ini sebuah hasil akhir yang ingin diraih oleh masing-masing orang maupun kelompok yang tengah dalam bekerja, secara idealnya. Tujuan adalah suatu acuan untuk meraih rencana  dan aktivitas dalam kerja serta untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi dari

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
kelompok. Mengkaji hasil dari sasaran rencana ini ada juga indikator untuk target penyelenggaraan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan.
Tujuannya diterapkannya presensi online di Biro Administrasi Pimpinan ialah penerapan rencana kerja bermaksud untuk menambah gairah kedisiplinan dan juga menambah kualitas kinerja dari pegawai. Sejauh ini dalam pengaplikasian presensi online ini telah berjalan sebagaimana dengan arah dan tujuan, bisa kita nilai dari pegawai yang taat disiplin melaksanakan presensi online sesuai dengan aturan jam kerja yang diberlakukan di kantor. Namun didalam penerapan program masih adanya kendala disebabkan sistem yang terbilang baru. Tidak hanya itu, aplikasi ini belum available bagi pengguna IOS. Dengan demikian penulis bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan presensi online pada organisasi Biro Administrasi Pimpinan cocok dengan arah program yang telah direncanakan. Implementasi dari presensi online ini berjalan efektif dan juga didukung oleh pegawai yang sudah siap akan menggunakan aplikasi untuk berbasis teknologi sejak adanya e-government . Hal ini cukup sejalan dengan penelitian sebelumnya yang sudah Penulis kemukakan pada pendahuluan bahwa kesimpulan daripada penelitian terhadap presensi online dengan berbagai bentuk aplikasinya lebih menghasilkan hal yang positif, lebih efektif, efisien dan sangat meminimalisir adanya kecurangan.
KESIMPULAN
Seluruh faktor yang dikemukakan O’Brien dan Marakas yaitu dukungan dari manajemen eksekutif, keterlibatan pemakai akhir (end user) , pemakaian kebutuhan yang jelas, perencanaan yang jelas dan harapan yang nyata sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi penggunaan presensi online pada Biro Administrasi Pimpinan. Penggunaan presensi online lebih efisien dan praktis, pemantauan langsung data real-time melalui presensi online , meningkatkan keamanan perusahaan, meminimalkan kesalahan perhitungan jam kerja & perhitungan gaji, jatah libur pegawai lebih terorganisir dan terarah dengan presensi online , antusias dan kinerja pegawai meningkat, sentralisasi data lebih mudah dengan presensi online sehingga presensi online sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai.

## REFERENSI
Akbar, R. M., & Prabowo, N. (2015). Aplikasi Absensi Menggunakan Metode Lock GPS dengan Android di PT. PLN (Persero) APP Malang Basecamp Mojokerto. Majapahit Techno , 5 (2),
55.
Aryanti, & Karmila, S. (2022). Sistem Informasi Absensi Pegawai Berbasis Web di Kantor Desa Nagreg. Information System Journal , 5 (1), 90.
Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penganggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Ojs Unud . Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2016). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches . SAGE Publication. Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 21 (2), 151. Esterberg, K. (2022). Qualitative Methods In Social Research . Mc Graw Hill. Ferdika, R., & Nasution, R. D. (2020). Perubahan Orientasi Motivasi Pegawai Pada Penerapan E- Absensi Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 24 (1), 71. Fitria, N. J. L. (2020). Penerapan Work From Home dan Work From Office dengan Absensi Online sebagai Implikasi E-Government di Masa New Normal. Civil Service , 14 (1), 1. Hasibuan, M. S. . (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara.

## Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 3, No. 1, Edisi Januari – Juni 2023
Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) . PT. Raja Grafindo Persada. Junaidi, Anugrah, L., & Pancasakti, A. D. (2015). Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2015 STMIK STIKOM. Model Aplikasi Monitoring Sistem Absensi Sidik Jari Sebagai Pendukung Keputusan Untuk Penilaian Kinerja Pegawai , 938.
Miles, M. B., & A. Huberman, M. (1994). Matthew B. Miles, Michael Huberman - Qualitative Data Analysis_ An expanded Sourcebook 2nd Edition (1994).pdf (p. 338). Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. Jurnal Ilmu Administrasi , 11 (3), 403. O’Brien, J. A., Marakas, G. M., Puspitasari, L. N., & Kurnia, H. (2014). Sistem Informasi Manajemen . Salemba Empat.
Prihanto, I. G. (2012). Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah. Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan , 9 (1). Sastrohadiwiryo, S. (2011). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional . Bumi Aksara.
Sikumbang, M. A. R., Habibi, R., & Pane, S. F. (2020). Sistem Informasi Absensi Pegawai Menggunakan Metode RAD dan Metode LBS Pada Koordinat Absensi. Jurnal Media Informatika Budidarma , 4 (1), 59. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D . Alfabeta. Taofik, B., Sihabudin, A. A., & Henriyani, E. (2022). Implementasi Kebijakan Absensi Berbasis Online Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Universitas Galuh , 2 (1), 1698. Yuwelsoni. (2016). Pemanfaatan Elektronik Govermnent Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai. EJournal Pemerintahan Integratif , 4 (1), 1.