## Konflik Kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan Pasca Pemekaran Daerah:
Studi Tentang Konflik Aset Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II
Mustajib & Aditya Perdana Universitas Indonesia e-mail: mustajibbengawan01@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengurai penyebab konflik aset pelabuhan Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II  antara  pemerintah  Provinsi  Kalimantan Utara  dan  pemerintah  Kota  Tarakan  dan  untuk  mengurai  upaya  kedua belah  pihak  untuk  mencari  jalan  keluar  sebagai  resolusi  konflik.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  dokumen  dan  wawancara  dengan narasumber  yang  telah  ditentukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penyebab  konflik  aset  pelabuhan  tersebut  adalah  hadirnya  Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta janji kampanye gubernur  terpilih  yang  terkendala  oleh  aturan.  Sementara  itu,  upaya berupa negosiasi untuk menengahi konflik aset pelabuhan sedang berjalan seperti  pembentukan  perumda,  perseroda  dan  upaya  untuk  meminta kementrian dalam negeri melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
Kata Kunci : Konflik, Aset, Resolusi, Pemerintahan Daerah

## PENDAHULUAN
Desentralisasi muncul sebagai sistem poli- tik  populer  di  seluruh  dunia  dan  diklaim dapat  meningkatkan  penyediaan  layanan publik dengan mendekatkan pembangunan kepada rakyat. Sejak munculnya desentral- isasi  di  Indonesia  kekuasaan  dan  wewe- nang  telah  bergeser  secara  signifikan  dari
pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. 1
Desentralisasi  berpengaruh  secara  signifi- kan  terhadap  politik  dan  administrasi  di
1 Tessa  Talitha,  dkk,  “Welcoming  Two  Deca- des  Of  Decentralization  In  Indonesia:  A  Regional Development Perspective”, Journal Territory, Poli- tics,  Governance, Vol.  8,  Issue  5  (2020),  h.  690- 708.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Indonesia.  Fenomena  ini  disebut  sebagai big-bang decentralization . 2
Bank dunia mendefenisikan big-bang dec- entralization is a process wherein the cen- tral level of government announce decent- ralization, passes laws, and transfer resp- onsibilities,  authority,  and/or  staff  to  sub- national and/or local governments in rap- id succession . 3 Selain itu, bank dunia men- gungkapkan  bahwa  terdapat  empat  negara yang  melaksanakan  dentuman  besar  dese- ntralisasi  yaitu  Indonesia,  Filipina,  Pakis- tan  dan  Ethopia.  Sementara  itu,  Wasis- tiono menambahkan  Indonesia sebenarnya bukan hanya  terjadi  dentuman besar dese- ntralisasi,  tetapi  melaksanakan  revolusi desentralisasi,  terutama  karena  Indonesia melakukan transfer kewenangan dan tang- gung  jawab  fungsi  publik  dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dim- ensi  yang  sangat  luas  serta  dengan  kece- patan perubahan yang sangat tinggi. 4
Pasca  reformasi  1998,  gagasan  tentang desentralisasi  menjadi  topik  diskusi  di kalangan pemerintahan.  Puncaknya terjadi pada  tahun  2001, big  bang desentralisasi
2 Bert Hofman & Kai Kaiser, “The Making Of ‘Big  Bang’  And  Its  Aftermath:  A  Political  Eco- nomy  Perspective”  In  James  Alm,  J.  Martinez- Vasquez  &  S.  Mulyani  (Eds.), Reforming  Inter- governmental Fiscal Relations And The Rebuilding Indonesia:  The  ‘Big  Bang’  Program  And  Its  Eco- nomic  Consequences (Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing, 2004), h. 15.
3 The  World  Bank, Decentralization  in  Client Countries  An  Evaluation  of  World  Bank  Support, 1990–2007 (Washington  D.C.:  World  Bank  Insti- tute, 2008) h. 10.
4 Sadu  Wasistiono,  “Menuju  Desentralisasi Keseimbangan”, Jurnal  Ilmu  Politik  AIPI, No . 21 (2010), h. 1-25.
terjadi  secara  massif  yang  berhasil  meng- ubah  sistem  pemerintahan  yang  sentralis- tik  menjadi  desentralistik.  Sejauh  ini  ter- dapat  dua  keberhasilan  dari  proses  desen- tralisasi  di  antara  lain:  pertama,  desent- ralisasi  telah  meningkatkan  otonomi  dae- rah  pinggiran  kepulauan  Indonesia  yang luas  dan  beragam  secara  etnis  sehingga memungkinkan ekspresi budaya lokal ber- kembang serta melemahkan kekuatan sent- rifugal  yang  telah  lama  memperumit hubungan pusat dan daerah.
Kedua, desentralisasi telah berperan dalam menyebarkan  kekuasaan  politik  di  seluruh tingkatan  politik  dan  wilayah  geografis sehingga menghambat konsentrasi kekuas- aan yang ekstrem yang selama ini menjadi ciri  pemerintahan  Orde  Baru.  Di  balik kesuksesan  desentralisasi  juga  ditemukan kelemahan dalam prosesnya yaitu desentr- alisasi  berdampak  kecil  terhadap  partum- buhan  ekonomi  dan  terjadinya  konflik kepentingan  elit  politik  yang  akhirnya membatasi  dampak  positif  desentralisasi terhadap kinerja pemerintah. 5
Produk  desentralisasi  yang  paling  banyak terjadi  selama  ini  adalah  pemekaran  dae- rah.  Pemekaran  daerah  bertujuan  untuk menciptakan  pemerintahan  yang  efektif, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendekatkan  pemerintah  kepada  rakyat dan mendorong pembangunan lokal. Nam- un, hasil kajian yang dilakukan oleh peme- rintah  pusat  menunjukkan  bahwa  tidak
5 Kai  Ostwald,  dkk.,  “Indonesia’s  Decentrali- zation  Experiment  Motivations,  Successes,  and Unintended  Consequences”, Journal  of  Southeast Asian  Economies, Vol.  33,  No.  2  (2016)  h.  139- 156.
Konflik Kepentingan Pemerintah... | 36
semua  hasil  pemekaran  daerah  berhasil mencapai tujuannya.
Sebagian besar pemekaran daerah memun- culkan raja-raja kecil atau elit politik baru yang  terlibat  dalam  perebutan  kekuasaan serta  melanggengkan  perilaku  korupsi, kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  di  daerah, dapat dilihat dari banyaknya kepala daerah yang  tersandung  masalah  hukum  akibat perilaku KKN. 6
Dalam praktiknya, selama 14 tahun (1999- 2014)  pemekaran  daerah  mencatat  laju pertambahan  daerah  otonomi  baru  (DOB) sangat  cepat  dengan  rata-rata  dua  DOB lahir setiap bulan yang membelah tanah air Indonesia.  Hadirnya  daerah  otonomi  baru tersebut  menggenapi  542  daerah  yang terdiri  dari  34  provinsi  dan  508  kabupa- ten/kota dalam kemendagri. 7
Salah  satu  provinsi  terbaru  yang  dimekar- kan di Indonesia adalah Provinsi Kaliman- tan Utara. Pembentukan Provinsi Kaliman- tan  Utara  berdasarkan  Undang-Undang No.  20  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Provinsi  Kalimantan  Utara.  Hadirnya Provinsi  Kalimantan  Utara  tentu  saja berimplikasi  nyata  dengan  hadirnya  elit politik baru dan juga menambah dominasi elit  politik  lama  yang  telah  berkuasa  di
6 Khairul  Fahmi  Lubis,  “Otonomi  Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indo- nesia:  Otonomi  Daerah  dan  Pemekaran  Wilayah”,
Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 01. No. 02 (2013), h. 46-60.
7 Robert Endi Jaweng, “Desentralisasi di Indo- nesia:  Sketsa  Masalah  pada  Sejumlah  Elemen Kunci”, Jurnal  Analsisi-CSIS, Vol,  44  No.  1 (2015), h. 42-62.
beberapa  kabupaten/kota  pra  pemekaran daerah.
Elit  politik  inilah  yang  kemudian  terlibat dalam  perebutan  kekuasaan  baik  pada struktur  pemerintahan  maupun  sumber daya  ekonomi.  Perebutan  kekuasaan  ini tidak  hanya  terjadi  pada  tingkat  pemerin- tahan  kabupaten/kota  tetapi  meningkat pada  tingkat  provinsi  bahkan  terjadi perebutan  sumber  daya  ekonomi  antara pemerintah  kabupaten/kota  dan  pemerin- tah  provinsi.  Salah  satu  perebutan  sumber daya  ekonomi  antara  pemerintah  kabu- paten/kota dan pemerintah provinsi adalah sengketa  aset  Pelabuhan  Tengkayu  I  dan Tengkayu  II  yang  bertempat  di  Kota Tarakan  berupa  hak  kepemilikan  dan  hak kepengelolaan.
Aset Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II  pada  dasarnya  merupakan  aset  pemeri- ntah provinsi berdasarkan Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Hak tersebut dapat ditinjau dalam bab  V  mengenai  provinsi  yang  bercirikan kepulauan dalam pasal  27 daerah provinsi diberi  kewenangan  untuk  mengelola  sum- ber  daya  alam  baik  pengaturan  adminis- tratif,  pengaturan  tata  ruang,  memelihara keamanan laut dan mempertahankan keda- ulatan  negara.  Kewenangan  daerah  prov- insi untuk mengelola sumber daya alam di laut  paling  jauh  12  mil  laut  diukur  dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
Sebelum lahirnya  Undang-Undang No. 23 Tahun  2014,  aset  Pelabuhan  Tengkayu  I dan  Tengkayu  II  adalah  milik  pemerintah
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Kota  Tarakan.  Aset  tersebut  dikelola  oleh pemerintah  kota  sejak  tahun  1998,  satu tahun  setelah  dimekarkannya  Kota  Tara- kan  sebagai  salah  satu  kota  madya. Aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tengkayu I  dan  Tengkayu  II  khususnya  retribusi pelabuhan  merupakan  salah  satu  dari  tiga penyumbang pendapatan asli daerah selain pajak hotel dan rumah makan.
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  Kota Tarakan enggan menyerahkan aset Pelabu- han  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II  kepada pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Utara. Sementara  itu,  pada  tahun  2016,  pemerin- tah  Provinsi  Kalimantan  Utara  meminta pemerintah  Kota  Tarakan  untuk  menyer- ahkan aset pelabuhan berdasarkan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tetapi permintaan  ini  ditolak  oleh  pemerintah Kota Tarakan.
Perbedaan  pendapat  tentang  penafsiran undang-undang oleh elit  politik baik pem- erintah  Kota  Tarakan  maupun  pemerintah Provinsi  Kalimantan  Utara  ini  berlarut- larut.  Puncaknya  pada  tahun  2017  disele- nggarakan  pemilihan  kepala  daerah  (Pil- kada)  serentak  di  Kota  Tarakan.  Walikota Tarakan, Supian Raga, maju kembali seba- gai  kandidat  dan  tidak  terpilih  sebagai Walikota.  Pada  tahun  2018  sebelum  pela- ntikan  Walikota  baru,  Supian  Raga  yang masih menjabat Walikota Tarakan menye- rahkan  aset  Pelabuhan  Tengkayu  I  dan Tengkayu  II  kepada  pemerintah  Provinsi Kalimantan  Utara  yang  saat  itu  dipimpin oleh Irianto Lambrie.
Peristiwa  ini  menjadi  titik  awal  aset Pelabuhan  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II dipolitisir  oleh  sekelompok  elit  politik  di Kalimantan  Utara  baik  pihak  pemerintah provinsi  maupun  pemerintah  kota.  Feno- mena  ini  dipertegas  saat  Pilkada  serentak tahun  2020.  Di  Kalimantan  Utara  disele- nggarakan  pemilihan  Gubernur  dan  seng- keta  aset  pelabuhan  tersebut  menjadi bahan kampanye oleh salah satu  kandidat. Kandidat  Gubernur  Provinsi  Kalimantan Utara,  Zainal  Arifin  Paliwang,  menjanji- kan  kepada  masyarakat  dan  elit  politik  di Kota  Tarakan  untuk  mengembalikan  hak kepemilikan  dan  pengelolaan  aset  pelabu- han kepada pemerintah Kota Tarakan apa- bila terpilih.
Menurut  beberapa  narasumber,  salah  satu faktor kemenangan Zainal Arifin Paliwang sebagai  Gubernur  Provinsi  Kalimantan Utara  pada  Pilkada  serentak  tahun  2020 adalah  janji  kampanyenya  tentang  peng- embalian  aset  pelabuhan  kepada  pemeri- ntah Kota Tarakan. Ini ditunjukkan dengan kemenangan  Zainal  Arifin  Paliwang  di Kota  Tarakan  mengungguli  dua  kandidat lainnya.
Setelah  resmi  menjabat  sebagai  Gubernur Provinsi  Kalimantan  Utara,  Zainal  Arifin Paliwang  diminta  untuk  segera  mengem- balikan aset pelabuhan kepada pemerintah Kota  Tarakan  sesuai  dengan  janji  kam- panyenya  tetapi  berbagai  upaya  yang ditempuh oleh kedua belah pihak menemui jalan  buntu  karena  terbentur  oleh  aturan perundang-undangan  tentang  pemerintah- an daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan seng-
Konflik Kepentingan Pemerintah... | 38
keta aset Pelabuhan Tengkayu I dan Teng- kayu  II  dengan  tujuan  untuk  menguraikan penyebab  konflik  sengketa  aset  pelabuhan dan  menguraikan  berbagai  upaya  yang telah  dilakukan  kedua  belah  pihak  dan juga  untuk  menemukan  resolusi  yang dapat dijadikan jalan keluar agar kedepan- nya aset Tengkayu I dan Tengkayu II tidak lagi dipolitisir oleh sekelompok elit politik di Kalimantan Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemekaran daerah menurut Gabrielle Ferr- azzi  dapat  dilihat  sebagai  bagian  dari proses  penataan  daerah  atau territorial reform atau administrative  reform ,  yaitu “management of the size, shape and hiera- rchy  of  local  government  units  for  the purpose of achieving political and admini- strative goals”. Penataan daerah umumnya mencakup  pemekaran,  penggabungan  dan penghapusan daerah. 8 Ferrazzi menambah- kan  bahwa grand  theory otonomi  daerah yang  optimal  tidak  berhenti  pada  menen- tukan  beberapa  jumlah  daerah  otonom yang  ideal  di  suatu  negara,  namun  lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanya- an apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di  negara  bersangkutan.  Setelah  itu,  hasil pemekaran  daerah  harus  mampu  men- jawab  tujuan  apa  sebenarnya  pemekaran daerah terjadi.
Berbagai  dampak  terjadi  setelah  pemekar- an  daerah,  selain  dampak  positifnya  beru-
8 Tri Ratnawati, “Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah  Era  Reformasi:  Kegagalan  Otonomi Daerah?”, Jurnal  Ilmu  Politik ,  Edisi  21  (2010),  h. 122-145.
pa  dekatnya  pemerintah  kepada  rakyat. Pemekaran daerah juga berdampak negatif apabila  terjadi  konflik  kepentingan  di antara elit politik.
Cheng  Ranel  Ram  dalam  tesisnya  yang berjudul Political  Dynasties  and  Province Creation: The Political Economy of Dece- ntralization  in  The  Philippines mengung- kapkan  bahwa  dinasti  politik  di  Filipina memiliki pengaruh kuat terhadap pemben- tukan provinsi baru. Cheng menambahkan dinasti  politik  mampu  menciptakan  provi- nsi-provinsi  baru  melalui  persekongkolan untuk  mencapai  tujuan  politik.  Pembentu- kan  provinsi  baru  erat  kaitannya  dengan pencarian rente oleh elit lokal. 9
Sementara  itu,  Gabor  Dobos  dalam  tuli- sannya Municipal  Splits  and  Hidden  Am- algamations  in  Hungary mendeskripsikan bahwa  faktor-faktor  penyebab  pemekaran adalah pemrakarsa pemekaran menyatakan keinginan agar pelayanan publik diberikan secara  mandiri  karena  pemrakaras  merasa bahwa wilayah mereka tidak diperlakukan secara  tidak  adil.  Faktor  ekonomi  yang merupakan  motif  ekonomi  dari  pemra- karsa  yaitu  pendapatan  dari  pengelolaan berbagai  aset  akan  diperoleh  sebagian besar oleh kota yang dimekarkan dari kota induk pasca pemekaran. 10
9 Cheng  Ranel  Ram,  “Political  Dynasties  And Province  Creation:  The  Political  Economy  Of Decentralization In The Philippines”, Thesis (South Korea: KDI  School  Of  Public  Policy  And Management, 2018).
10 Gabor Dobos, “Municipal Splits and Hidden Amalgamations  in  Hungary” ,  Miscellania  Geog- raphica-Regional  Studies  on  Develoment, Vo.25 No. 1 (2021), h. 1-9.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Eskandar  dalam  tesisnya Konflik  antar Pemerintah  Daerah  Pasca  Pemekaran Studi  Kasus  pada  pembagian  aset  daerah antara  Kabupaten  Buton  dan  Kota  Bau- Bau menunjukkan  bahwa  proses  pembag- ian  aset  daerah  antara  Kabupaten  Buton dan  Kota  Bau-Bau  tidak  berjalan  lancar sehingga memicu konflik antar daerah. 11
Faktor  penyebab  terjadinya  konflik  pem- bagian  aset  adalah  masalah  perebutan sumber daya dan masalah perbedaan kepe- ntingan  antar  elite  politik.  Masalah  per- saingan  dalam  memperebutkan  sumber daya  diakibatkan  oleh  kebutuhan  masing- masing daerah untuk menyediakan sarana- prasarana wilayahnya guna memberi pela- yanan  publik  bagi  masyarakat.  Sedangkan perbedaan  kepentingan  para  elite  daerah muncul  akibat  adanya  dendam  dan  senti- men  pribadi  antar  elite  serta  mencari keuntungan  pribadi  dan  kelompok  dibalik masalah aset daerah.
Perbedaan  kepentingan  para  elit  politik yang  didasari  oleh  berbagai  kepentingan pribadi  terkadang  membentuk  polarisasi politik  di  tengah  masyarakat  secara  ters- truktur.  Ralf  Dahrenrorf  mengungkapkan selalu  terdapat  dua  unsur  dalam  masy- arakat  yaitu  konflik  dan  konsensus  yang dikenal  sebagai  teori  konflik  dialektika. Masyarakat tidak mungkin terbentuk tanpa adanya  konflik  dan  konsensus  dan  tidak
11 Eskandar,  “Konflik  Antar  Pemerintah  Dae- rah Pasca Pemekaran Studi Kasus Pada Pembagian Aset  Daerah  Antara  Kabupaten  Buton  Dan  Kota Bau-Bau”, Tesis (Yogyakarta:  Admistrasi  Publik UGM, 2005).
mungkin  terjadi  konflik  tanpa  adanya konsensus terlebih dahulu.
Ralf  Dahrenrorf menambahkan  bahwa kewena-ngan bukan terletak pada individu, melainkan  pada  posisi  yang  ada  pada rakyat. 12 Sumber  konflik  perlu  dicari dalam  peranan  sosial  yang  dievaluasi  ber- potensi mendo-minasi dan menghancurkan kelompok  lain.  Dahrendorf  mengemuka- kan  bahwa  otoritas  dan  kekuasaan  meru- pakan  dua  hal  terpisah,  alasannya  adalah sebab  ada  kepentingan  yang  kontradiktif dan  peran  yang  diinginkan  dari  dua  hal tersebut.  Kekuasaan  dan  otoritas  mempu- nyai kekuatan serta individu yang memili- kinya berupaya menjaga status quo . Kepe- ntingan  yang  menempel  bersifat  objektif serta terbentuk pada masing-masing peran, bersamaan  juga  menggunakan  fungsi berasal  dari  segala  peran  untuk  menjaga kelompok  menjadi  bagian  dari  semua golongan yang utuh.
Pada  dasarnya  teori  Dahrenrorf  menekan- kan pada posisi dan kewenangan, mendas- arkan  bahwa  kekuasaan  serta  kewenangan sebagai  unsur  yang  menjadi  penentu munculnya konflik. 13 Hadirnya wewenang yang  berbeda  sebagai  suatu  indikasi  ter- dapat  beberapa  kedudukan  serta  posisi dalam  kehidupan  masyarakat.  Terbentuk- nya  struktur  dari  adanya  konflik  perlu diperhatikan  pada  peranan  sosial  karena dikhawatirkan  kemungkinan  terjadi  domi- nasi  yang  tidak  seimbang.  Dahrendorf
12 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 203.
13 Ralf Dahrendorf,1986, h. 201.
Konflik Kepentingan Pemerintah... | 40
menyebut masyarakat sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa.
Kekuasaan  dan  kewenangan  yang  ada  ini niscaya melahirkan konflik kepentingan di antara  elit  di  tengah  masyarakat.  Sebagai- mana  diungkapkan  Dahrendorf  berbagai konsep kepentingan seperti yang berwujud nyata,  berwujud  laten,  kelompok  yang memiliki  kepentingan,  kelompok  semu, kedudukan, otoritas, dan wewenang adalah unsur  yang  menjelaskan  wujud  dari  kon- flik. 14 Konflik  kepentingan  dalam  masya- rakat  khususnya  dalam  asosiasi  politik selalu ada sepanjang waktu.
Hakikatnya  konflik  yang  tercipta  dari kompetisi  memperebutkan  akses  terhadap otoritas  kekuasaan  dan  sumber  ekonomi- kemakmuran  dari  aktor-aktor  yang  ber- kepentingan. Munculnya konflik kepentin- gan  para  elit  merupakan  refleksi  dari kesalahpahaman,  kegamangan,  dan  egois- me daerah dalam melaksanakan otonomi.
Pada  dasarnya  tidak  semua  konflik  ber- dampak negatif. Masyarakat  yang berhasil melahirkan  resolusi  terhadap  konflik  akan menjadi  masyarakat  yang  memiliki  struk- tur  politik  yang  mapan.  Tantangannya adalah  bagaimana  menemukan  upaya- upaya  penyelesaian  konflik  yang  nantinya akan dijadikan sebagai resolusi konflik.
Buku yang  berjudul The  Conflict  Resolu- tion  Toolbox  “Models  &  Maps  for  Anali- zing,  Diagnozing  and  Resolving  Conflict” karya  Gary  T.  Furlong  menjabarkan  ber-
14 Ralf Dahrendorf,1986, h. 220.
bagai  jenis  analisis  konflik  tertentu  yang dapat  digunakan  para  praktisi  konflik untuk  mendiagnosis  situasi  konflik,  serta mendapatkan  beberapa  panduan  tentang intervensi  apa  yang  dapat  membantu  dan mengapa. 15 Gary  mendeskripsikan  bahwa kita semua dihadapkan pada situasi konflik dalam  banyak  aspek  kehidupan,  baik  da- lam  kehidupan  pribadi,  lingkungan  kerja atau dengan siapa saja individu bertemu.
Gary  menambahkan  bahwa  konflik  harus dikelola secara efektif dengan dua langkah sebagai  proses  awal  yaitu  bagaimana menilai  konflik  yang  dihadapi  dan  diikuti oleh  tindakan  yang  diputuskan  untuk diambil  dalam  mengatasinya. 16 Langkah pertama  yang  harus  diambil  adalah  men- diagnosis  konflik  untuk  mengetahui  peny- ebab konflik.  Langkah kedua adalah men- gambil  beberapa  jenis  tindakan  berdasar- kan  hal-hal  yang  menyebabkan  konflik terjadi.
Menurut  Gary  tidak  ada  formula  ajaib yang  dapat  menyelesaikan  semua  perseli- sihan  karena  situasi  konflik  bisa  sangat beragam,  dan  karena  model  bukanlah representasi  eksklusif  dari  kebenaran. 17
Sebaliknya  model  analisis  konflik  yang variatif bisa membantu dalam mendignosa masalah  yang  berbeda  dalam  keadaan yang  berbeda  dengan  individu  yang  ber- beda.  Gary menunjukkan  dua  persyaratan untuk  model  analisis  konflik  yang  efektif
15 Gary  T.  Furlong, The  Conflict  Resolution Toolbox:  Models  &  Maps  For  Analizyng,  Diag- nozing  And  Resolving  Conflict (United  States  : Wiley, 2005), h 2.
16 Gary T. Furlong, 2005.
17 Gary T. Furlong, 2005, h. 11.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dan  berguna  yaitu; Pertama ,  keseder- hanaan  vs  kompleksitas,  model  dan  alat diagnostik yang efektif berupaya mencapai keseimbangan  yang  baik  antara  keseder- hanaan  dan  kerumitan; Kedua ,  bimbingan strategis,  model  yang  efektif  jelas  dan terfokus  dalam  memberikan  arahan  stra- tegis  kepada  praktisi,  semakin  praktis  dan aplikatif  sehingga  semakin  besar  kemung- kinannya akan benar-benar digunakan dal- am situasi konflik. 18
Model resolusi konflik ini akan membantu para pratisi konflik mendiagnosa penyebab terjadinya konflik dan juga dapat menemu- kan gagasan-gagasan tentang tindakan apa yang  harus  diambil  untuk  menyelesaikan konflik  yang  terjadi  sehingga  konflik kepentingan  dapat  menghasilkan  resolusi yang  membawa  dampak  positif  bagi  para elit  politik  dan  masyarakat  dalam  kehi- dupan sosialnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penel- itian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan  pada  pemahaman  mengenai masalah sosial berdasarkan keadaan realit- as  yang  kompleks,  terperinci,  dan  holistik sehingga pendekatan penelitian yang digu- nakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dan kerangka berfikir yang bersifat induktif.
Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan metode  studi  kasus  untuk  mempelajari, menerangkan,  atau  menginterpretasikan sebuah  kasus  secara  terperinci.  Dengan
18 Gary T. Furlong, 2005, h. 12.
menggunakan  studi  kasus  maka  akan dengan  mudah  menggambarkan  secara mendalam dan menyeluruh proses muncul dan  berkembangnya  konflik  kepentingan antar  elit  politik  terhadap  aset  Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II. Lokasi pene- litian berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara  dan  subjek  dalam  penelitian  ini adalah  narasumber  yang  dipilih  untuk diwawancarai  yaitu  para  elit  politik  baik ditingkat provinsi maupun kota.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang dipilih dalam penelitian ini adalah pertama analisis  dokumen. 19 Pada  penelitian  ini, analisis  dokumen  utama  dilakukan  pada dokumen  penelitian  dan  laporan  yang dilakukan  oleh  aktor  yang  terlibat  dalam konflik kepentingan aset pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II yang terletak di  Kota  Tarakan.    Selain  itu,  observasi langsung  juga  dijadikan  sebagai  teknik pengumpulan data. 20 Dalam penelitian ini, observasi penelitian dilakukan langsung di lokasi  penelitian.  Sebagai  pendukung  dari dua teknik pengumpulan data diatas, maka wawancara  dilakukan  kepada  narasumber yang dipilih sebagai subjek penelitian.

## PEMBAHASAN

## Profil Kalimantan Utara
Provinsi  Kalimantan  Utara  dimekarkan dari  Provinsi  Induk  Kalimantan  Timur pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 25
19 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 240.
20 Ronny  Koutur, Metode    Penelitian ,  Edisi Revisi (Jakarta: Buana Printing, 2009), h. 184.
Oktober  2012  sebagai  provinsi  ke  34 dalam  rapat  paripurna  DPR  RI  berdasar- kan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2012. Provinsi  Kalimantan  Utara  terdiri  dari  4 kabupaten  yaitu  Kab.  Bulugan,  Kab. Malinau,  Kab.  Nunukan,  dan  Kab.  Tana Tidung dan 1 kota yaitu Kota Tarakan. Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, Kab. Bulungan. 21
Secara  geografis,  Provinsi  Kalimantan Utara  memiliki  luas  ±  75.467.70  km 2 dan berbatasan langsung dengan negara tetang- ga  yaitu  Negara  Bagian  Sabah  dan  Sera- wak,  Malaysia  Timur.  Sebelah  utara  ber- batasan  dengan  Negara  Bagian  Sabah (Malaysia Timur), sebelah timur berbatas- an langsung dengan laut Sulawesi, sebelah selatan  berbatasan  dengan  Provinsi  Kali- mantan Timur dan sebelah barat  berbatas- an dengan Negara Bagian Sarawak (Mala- ysia  Timur).  Provinsi  Kalimantan  Utara memiliki posisi strategis dan menguntung- kan karena dilewati oleh kapal-kapal  yang berlayar  di  alur  pelayaran  yang  termasuk dalam  jalur  Alur  Laut  Kawasan  Indonesia (ALKI) II. 22
Berdasarkan  data  BPS  Kalimantan  Utara, jumlah  penduduk  dari  tahun  2010  sampai 2020 selalu mengalami peningkatan. Hasil sensus  penduduk tahun  2020 bulan Septe- mber berjumlah 701.814 jiwa. Jumlah pen- duduk  terbanyak  di  Kota  Tarakan  seba- nyak 242.786 dan penduduk paling sedikit di  Kabupaten  Tana  Tidung  sebanyak 25.584. 23
21 kaltara.bps.go.id.
22 kaltara.bps.go.id.
23 kaltara.bps.go.id.
Potensi  sumber  daya  alam  di  Provinsi Kalimantan  Utara  antara  lain;  kehutanan, hasil  laut,  sumber  daya  mineral,  pertanian dan  perkebunan.  Pada  tahun  2021  di  Pro- vinsi  Kalimantan  Utara  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga berlaku  Rp.  110,67  triliun.  Sementara  itu, jumlah  penduduk  miskin  pada  September 2021  sebanyak  49,49  ribu  (6,83%)  dan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah kabupaten bulungan sebesar 10,03%. 24

## Proses Pemekaran Daerah dan Alasan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Kumoroto  mengungkapkan  secara  politis bahwa  argumentasi  yang  sering  dikemu- kakan  dalam  proses  pembentukan  daerah otonomi baru (DOB) adalah unsur sejarah, bahasa,  dan  karakteristik  etnis  yang  ber- beda,  atau  mungkin  karena  sebelumnya pernah  berdiri  kerajaan  tersendiri.  Dina- mika  pembentukan  Provinsi  Kalimantan Utara  ada  argumentasi  sejarah  yang  men- ceritakan bahwa pada tahun 1800 terdapat kerajaan  kecil  yang  memisahkan  diri  dari wilayah  Kerajaan  Berau  yaitu  Kesultanan Bulungan.  Kesultanan  ini  merupakan  per- satuan  atas  sejumlah  kerajaan  kecil  yang berdekatan  seperti  suku  Kenyah,  Tidung, dan  Bulungan.  Bekas  wilayah  Kesultanan Bulungan  inilah  yang  saat  ini  menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 25
24 kaltara.bps.go.id.
25 Wahyudi  Kumorotomo,  “Pemekaran  versus Kemakmuran  Daerah” dalam  Agus  Pramusinto  & Erwan  A.  Purwanto  (ed.), Reformasi  Birokrasi, Kepemimpinan  dan  Pelayanan  Publik:  Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Gava Media, 2009), h. 292.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Proses politik pembentukan Provinsi Kali- mantan  Utara  dimulai  sejak  terbentuknya sejumlah  DOB  di  Provinsi  Kalimantan Timur.  Gagasan  tentang  pembentukan  se- buah  provinsi  baru  di  bagian  utara  Prov- insi  Kalimantan  Timur.  Pada  tahun  2002 gagasan ini ditindaklanjuti dalam pemben- tukan Tim Panitia Persiapan Provinsi Baru Kalimantan  Utara  yang  meliputi  empat kabupaten yaitu Kab. Berau, Kab. Bulung- an,  Kab.  Malinau  dan  Kab.  Nunukan  dan satu kota yaitu Kota Tarakan. 26
Sementara  itu  aspirasi  pembentukan  prov- insi  telah  dimulai  sejak  tahun  2000  oleh Forum  Komunikasi  Pelajar  Mahasiswa Kalimantan  Utara  (termasuk  Kab.  Berau) se-pulau  Jawa  dan  Sulawesi  di  Malang pada  13  Juni  2000,  forum  ini  mendorong pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara. Selain itu masyarakat Kalimantan Utara di perantauan  membentuk  sebuah  tim  yang dinamakan  Masyarakat  Kalimantan  Utara Bersatu  (MKB)  pada  tanggal  22  Novem- ber  2009.  Dukungan  pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur  tentang  pembentukan Provinsi  Kalimantan  Utara  mengemuka pada  tahun  2010.  Salah  satu  faktor  peng- hambat dimekarkannya Provinsi Kalimant- an  Utara  adalah  moratorium  pemekaran atau  pembentukan  DOB  oleh  pemerintah Pusat. 27
26 Soewarsono, “Kabupaten
Perbatasan
Nunukan:  Beberapa  Karakteristik”  dalam  Riwanto
Tirtosudarmo  &  John  Haba  (ed.), Dari  Entikong sampai  Nunukan:  Dinamika  Daerah  Perbatasan Kalimantan-Malaysia  Timur  (Serawak  dan  Sabah) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 147-148.
27 Joshua Jolly Sucanta Cakranegara, “Pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  (1999-
Berbagai  usulan  juga  diajukan  kepada pemerintah pusat baik dari pihak legislatif (DPRD)  dan  pihak  eksekutif  (pemerintah daerah)  di  Kalimantan  Timur  seperti usulan  kajian  yang  disampaikan  oleh pemerintah  provinsi  Kalimantan  Timur pada tahun 2007 kepada DPR RI dan DPD RI  serta  tidak  kurang  55  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  negara  baik eksekutif dan legislatif.
Pada  tahun  2011,  Ryaas  Rasyid,  Menteri Negara  Otonomi  Daerah  periode  1999- 2000  yang  kemudian  menjadi  anggota Dewan  Pertimbangan  Presiden  bersama Ketua dan Sekretaris MKB pada 23 Maret 2011 di Jakarta meminta pemerintah pusat agar  memprioritaskan  pemekaran  daerah Kalimantan juga Papua untuk meweujudk- an  pemerataan  pembangunan  antar  daerah dalam bingkai NKRI.
Pada  tahun  2012,  berbagai  kalangan  sem- akin mendesak usulan pembentukan Prov- insi Kalimantan Utara, salah satunya Pem- bina  Dewan  Adat  Dayak  Kalimantan Timur,  Yurnalis  Ngayoh.  Ia  mengatakan bahwa  segala  persyaratan  telah  diselesai- kan  dan  terpenuhi  sehingga  hal  ini  tidak perlu ditunda-tunda. Presiden Majelis Adat Dayak  Nasional  (MADN),  Agustin  Teras Narang  juga  memberikan  restu  atas pembentukan provinsi baru ini 28 .
2012)”, Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya , Vol.
4, No.1 (2020), h. 39-60.
28 Joshua  Jolly  Sucanta  Cakranegara,  2020,  h. 53.
Selain  dukungan  juga  ada  beberapa  pihak yang  kontra  akan  pembentukan  Provinsi Kalimantan  Utara,  salah  satu  pihak  yang kontra  adalah  Hetifah  Sjaifudian,  anggota Komisi  X  DPR  RI  dari  Daerah  Pemilihan Kalimantan  Timur,  tidak  setuju  terhadap pembentukan Kalimantan Utara pada awal nya  sebab  pengalaman  pemekaran  daerah pada  periode  sebelumnya  tidak  membawa dampak yang signifikan. Seringkali alasan politis lebih  mengemuka  dibanding  alasan kebutuhan  daerah.  Senada  dengan  Hetifah Sjaifuddin,  Mokka,  Ketua  Badan  Permu- syawaratan  Desa  (BPD)  Sei  Limau, Kecamatan  Sebatik  Tengah,  Kabupaten Nunukan, menegaskan bahwa jangan sam- pai  pembentukan  Kalimantan  Utara  hanya menguntungkan  segelintir  elite  sehingga yang terjadi adalah “Kalut” (singkatan lain untuk  Kalimantan  Utara,  yang  berarti “kacau”).
Setelah  melalui  dinamika  proses  politik yang  panjang,  akhirnya  pada  25  Oktober 2012,  dalam  rapat  paripurna  DPR  RI,  UU Nomor  20  Tahun  2012  tentang  Pemben- tukan Provinsi Kalimantan Utara disahkan. Dalam  rapat  paripurna  tersebut,  sejumlah DOB disahkan, termasuk Provinsi Kalima- ntan  Utara.  Provinsi  ini  pun  menjadi provinsi  ke-34  di  Indonesia.  Walikota Tarakan, Udin Hianggio, yang menghadiri rapat  paripurna  tersebut  bersyukur  atas pengesahan  pembentukan  provinsi  baru ini. Perjuangan sejak 2001 terbayar setelah 11 tahun lamanya.
Dengan  telah  disahkannya  pembentukan Provinsi  Kalimantan  Utara,  Ketua  Komisi II  DPR  RI,  Agun  Gunanjar,  berharap
bahwa  pencaplokan  pulau  oleh  negara tetangga,  Malaysia,  tidak  akan  terjadi kembali dan juga alasan-alasan pembentu- kan  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2012  dapat  berjalan  dengan  baik. Satu  bulan  setelahnya,  Undang-Undang No.  20  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara disahkan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono pada 16 November 2012 dan diundangkan keesokan harinya.

## Sejarah Singkat Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II di Kota Tarakan
Beberapa tahun setelah resmi dibentuknya Provinsi  Kalimantan  Utara  salah  satu  isu politik hangat yang diperebutkan oleh para elit politik di Kalimantan Utara adalah aset Pelabuhan  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II. Aset  pelabuhan  ini  diperebutkan  oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah  Kota  Tarakan  tetapi  untuk mendiagnosa  penyebab  konflik  dan  aktor politik  yang  berkonflik  serta  untuk  mene- mukan  resolusi  dari  konflik  yang  terjadi. Penting  kiranya  untuk  mengetahui  sejarah singkat tentang Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II.
Pendirian  Pelabuhan  Tengkayu  I  terjadi pada  tahun  1991  yang  pembangunan  dan pengoperasiannya  dilaksanakan  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)  Lalu Lintas  Angkutan  Sungai  Danau  dan  Pen- yeberangan  Tarakan,  Dinas  Perhubungan Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Legalitas  lahan  Pelabuhan  Tengkayu  I berada  di  bawah  pengelolaan  pemerintah Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Bulungan,
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
sesuai  dengan  sertifikat  hak  pengelolaan No.  01  tanggal  04  Oktober  1991  oleh kantor  pertanahan  Kabupaten  Bulungan. Pemerintah  Kabupaten  Bulungan  meng- hibahkan  asetnya  ke  Pemerintah  Kota Tarakan  termasuk  aset  Pelabuhan  Teng- kayu  I  yang  dulunya  dikenal  dengan pelabuhan  SDF  sesuai  dengan  lampiran berita  acara  serah  terima  Nomor:  028/190 /PLK-XII/1998 pada tanggal 19 Desember 1998. Hal ini juga sesuai dengan Undang- Undang No. 29 Tahun 1997 tentang Pem- bentukan  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Tarakan. 29
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tah- un  1997  tersebut,  salah  satu  poinnya adalah  penyerahan  aset  berupa  tanah, bangunan,  barang  bergerak,  dan  barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau  dikuasai  atau  dimanfaatkan  oleh Pemerintah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I Kalimantan  Timur  dan  Pemerintah  Kabu- paten  Daerah  Tingkat  II  Bulungan  yang berada  dalam  wilayah  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  Tarakan  dan  dianggap  perlu untuk  diserahkan.  Dengan  demikian  Kota Tarakan berhak atas aset pelabuhan Teng- kayu I.Sementara itu, pelabuhan Tengkayu II  merupakan  pelabuhan  perikanan  yang merupakan  jembatan  untuk  semua  kegiat- an pendaratan, perdagangan dan pendistri- busian  produksi  perikanan  ke  daerah konsumen. Pelabuhan Tengkayu II dioper- asikan  pada  tahun  1981-1982  sesuai dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Bulungan No.  6  Tahun  1982  tanggal  30  Juni  1982.
29 Undang-Undang  No.  29  Tahun  1997 Tentang  Pembentukan  Kotamadya  Daerah  Tingkat II Tarakan.
Berbagai  pembenahan  dan  perbaikan fasilitas  terus  diupayakan  untuk  mening- katkan perekonomian daerah. 30
Pelabuhan  Tengkayu  II  sebelum  akhir menjadi  hak  pemerintah  Provinsi  Kali- mantan  Utara  pernah  dikelola  dan  seluruh asetnya merupakan milik pemerintah Kota Tarakan  hingga  hadirnya  Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  mengharuskan  Pelabuhan Tengkayu  II  diserahkan  kepada  pemerin- tah provinsi. Proses penyerahan pelabuhan Tengkayu  II  dilakukan  oleh  Walikota Tarakan  dan  Gubernur  Kalimantan  Utara dengan  dasar  Berita  Acara  Serah  Terima Personal,  Sarana  dan  Prasarana  dan Dokumen  Pelabuhan  Tengkayu  II  (No. 032/1345/BPKAD/No.032/95/XI/2018)  di tandatangani  oleh  Walikota  Tarakan.  Ir. Sofian  Raga  dan  Gubernur  Kalimantan Utara. H. Irianto Lambrie 31 .
Konflik Aset Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan
Konflik  aset  pelabuhan  antara  pemerintah Provinsi  Kalimantan  Utara  dan  Kota Tarakan berawal dengan hadirnya Undang -Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pem- erintahan  Daerah  yang  memuat  bahwa pengelolaan  pendidikan  dan  pendidikan khusus, pengoperasian pelabuhan penump- ang  regional  dan  pengelolaan  penangkap- an  ikan  di  wilayah  laut  sampai  dengan  12 mil,  yang  semula  adalah  kewenangan
30 pipp.djpt.kkp.go.id.
31 pipp.djpt.kkp.go.id.
Konflik Kepentingan Pemerintah... | 46
pemerintah  kabupaten/kota  kini  diatur menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Setahun  setelah  keluarnya  Undang-Und- ang  No.  23  Tahun  2014,  Menteri  Dalam Negeri  (Mendagri)  mengeluarkan  Surat Edaran  (SE)  No.  120/5953/SJ  tanggal  15 Oktober  2015  tentang  percepatan  pengali- han  urusan  berdasarkan  Undang-Undang No.23  Tahun  2014  serta  guna  melaksana- kan  amanat  undang-undang  tersebut. Berdasarkan  hal  tersebut  dilakukan  serah terima  dari  pemerintah  Kota  Tarakan kepada  pemerintah  Provinsi  Kalimantan Utara untuk aset yang dimaksudkan dalam undang-undang.  Aset  yang  diserahterima- kan  yaitu; Pertama ,  penyerahan  urusan pendidikan  menengah  pada  tanggal  19 Desember 2017; Kedua , penyerahan sarana,  prasarana  dan  dokumen  UPTD Pelabuhan  Tengkayu  I  pada  tanggal  3 September  2017,  dan; Ketiga ,  penyerahan sarana, prasarana dan dokumen Pelabuhan Tengkayu  II  (pelabuhan  perikanan)  pada tanggal 12 Desember 2018.
Sadriansyah,  Kabid  Akuntansi  dan  aset BKAD  Provinsi  Kalimantan  Utara  meng- ungkapkan bahwa  “Dari tahun 2018 kami pihak kota telah menyerahkan aset kepada provinsi  Kalimantan  Utara  sesuai  dengan amanat  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2014  dengan  nilai  aset  sekitar  131,5 Miliar  yaitu  berupa  aset  tanah  senilai sekitar  27,7  Miliar,  peralatan  mesin senilai  7,9  Miliar,  gedung  dan  bangunan 80,6 Miliar, jalan irigasi dan jaringan 3,3 Miliar,  konstruksi  dalam  pengerjaan senilai 11,1 Miliar, dan aset tetap lainnya
sebesar  senilai  821  Juta” . 32 Sadriansyah menambahkan  bahwa  terkait  dengan  aset pelabuhan  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II agar  secepatnya  diselesaikan  dan  aset tersebut  dapat  diserahkan  oleh  pihak pemerintah  Kota  Tarakan  kepada  pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan tidak  perlu  lagi  adanya  komitmen  kedua belah pihak mengingat bahwa aset tersebut merupakan  mandatoring  dari  Undang- Undang  No.23  Tahun  2014  agar  program pembangunan  di  Kalimantan  Utara  dapat segera dilakukan. 33
Dalam  tahap  penyerahan  terdapat  2  kali penyerahan  yaitu  tahap  pertama  oleh Sofian  Raga,  Walikota  Tarakan  periode 2014-2019 kepada Irianto Lambrie, Gubernur Kalimantan Utara periode 2015- 2020  pada  tahun  2018  dan  tahap  kedua oleh dr. Khairul, Walikota Tarakan kepada Teguh  Setyabudi,  Pjs.  Gubernur  Kaliman- tan Utara di tahun 2020 tetapi hingga saat ini  terdapat  beberapa  aset  yang  belum diserahkan  yaitu  aset  tetap  berupa  gedung bangunan, jaringan, peralatan dan mesin.
Konflik  aset  pelabuhan  ini  pada  dasarnya disebabkan  oleh  adanya  disparitas  kewe- nangan  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014. Menurut  Dahrendrof  adanya  disparitas pembagian  wewenang  selalu  menjadi unsur  penyebab  terjadinya  konflik  sosial secara  terstruktur. 34 Teori  ini  relevan
32 Sadriansyah,  Kabid  Akuntansi  dan  Aset BKAD  Prov.  Kalimantan  Utara, wawancara, 13 Februari 2022.
33 Sadriansyah, 13 Februari 2022.
34 Ralf Dahrendorf, 1986, h. 165.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dengan  pernyataan  Arifin,  Staff  Hukum Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang menyatakan  bahwa  lahirnya  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  yang  secara detail  mengatur  pembagian  kewenangan dan  urusan,  maka  ketika  pelabuhannya adalah pelabuhan regional bukan pelabuh- an  lokal  maka  seluruh  kewenangannya harus beralih ke provinsi. 35
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang  mengatakan  bahwa “Masalah pengelolaan  Pelabuhan  Tengkayu  I  dan Pelabuhan Tengkayu II, kita lihat kegunaan  pelabuhan  itu,  itu  antara kabupaten  dan  kota  manakala  pelabuhan itu  sudah  kegiatan  nya  melayani  antara kota dan kabupaten itu langsung ditangani oleh  tingkat  1  tapi  kalau  itu  pelabuhan hanya  melayani  1  kabupaten  itu  hanya untuk  kabupaten/kota.  Tapi  jika  kalau sudah  2  wilayah  apa  lagi  3  sampai  4  itu kewenangan provinsi. Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang mengatur itu, tapi itu untuk  pengelolaan,  jadi  kalau  sudah melayani  antar  kabupaten  itu  sudah kewenangan  provinsi,  seperti  pelabuhan nunukan,  nanti  pelabuhan  lain  termasuk juga  pelabuhan  bulungan  itu  provinsi, karena sudah  melayani  antara kabupaten, termasuk  pelabuhan  malinau  akan  kami ambil nanti” . 36
Sementara  itu,  dr.  Khairul,  Walikota Tarakan mengatakan bahwa Kota Tarakan sangat  berkepentingan  dalam  hal  aset Pelabuhan  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II
35 Arifin,  Staff  Hukum  Gubernur  Prov. Kalimantan Utara, wawancara, 19 Februari 2022. 36 Zainal Arifin Paliwang,
Gubernur
Kalimantan Utara, wawancara, 6 Maret 2022.
dalam  memberikan  pelayanan  di  bidang kepelabuhanan  dan  penghasil  PAD. 37
Pernyataan  dr.  Khairul,  Walikota  Tarakan menunjukkan  bahwa  masalah  persaingan dalam memperebutkan sumber daya diaki- batkan  oleh  kebutuhan  masing-masing daerah  untuk  menyediakan  sarana-prasa- rana  wilayahnya  guna  memberi  pelayanan publik bagi masyarakat sebagaimana  yang diungkapkan oleh Eskandar. 38 Keberadaan kedua  pelabuhan  tersebut  diakui  memiliki peran  yang  penting  baik  oleh  pemerintah Kota  Tarakan  maupun  kabupaten  lainnya yang berada di wilayah Provinsi Kaliman- tan Utara. Selain itu, pelabuhan Tengkayu I  dan  Tengkayu  II  adalah  penyumbang PAD terbesar Kota Tarakan.
Catur  Hendratmo,  Kabag  Perekonomian dan  Sumber  Daya  Alam  Kota  Tarakan, mengungkapkan bahwa akan terjadi penu- runan sebesar 20-30% dari total PAD Kota Tarakan  apabila  Pelabuhan  Tengkayu  I dan Tengkayu II diambilalih oleh pemerin- tah  Provinsi  Kalimantan  Utara. 39 Tetapi pernyataan  ini  disanggah  oleh  salah  satu anggota DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yusuf  menyatakan  bahwa “saya  kira tidak,  PAD  kan  banyak  sumber,  tergan- tung  bagaimana  mengelola  potensi  yang ada.  Itu  juga  merupakan  salah  satu  sum- ber PAD tapi kemudian itu bukan menjadi penghalang  dalam  mencari  potensi  PAD
37 Khairul,  Walikota  Tarakan, wawancara, 10 April 2022.
38 Eskandar, 2005.
39 Catur Hendratmo, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan, wawancara, 23 Februari 2022.
yang  lain,  nyatanya  sekarang  kan  PAD juga masih berjalan baik.” 40
Pernyataan  Muhammad  Yusuf,  Anggota DPRD Kota Tarakan menunjukkan bahwa elit  politik  di  Kota  Tarakan  pun  berbeda dalam  hal  menanggapi  konflik  aset tersebut.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Priyanto  bahwa  perbedaan  kepen- tingan  para  elite  daerah  muncul  akibat adanya dendam dan sentimen pribadi antar elite serta mencari keuntungan pribadi dan kelompok dibalik masalah aset daerah.
Konflik  aset  ini  juga  dipolitisir  sebagai janji  kampanye  sebagaimana  diungkapkan oleh  Ahmad  Usman,  Ketua  Komisi  II DPRD  Provinsi  Kalimantan  Utara,  bahwa “beberapa  tahun  terakhir  hangat-hangat nya  Pilkada  memang  saya  lihat  entah  itu didahului  oleh  kajian  hukum  atau  refer- ensi  hukum  tetapi  pendekatan  politis, gubernur  saat  itu  mewacanakan  untuk menyerahkan  aset  Pelabuhan  Tengkayu  I dan  Tengkayu  II  ke  pemerintah  Kota Tarakan,  setelah  pelantikan  hingga  saat ini  progres  ke  sana  itu  belum  kelihatan kejelasannya  sampai  sana,  kelihatannya terbentur  aturan,  karena  hal  itu  harus konsultasi ke  Kemendagri  dan Kemenhub, UU  yang  mengatur  tentang  kepelabuhan- an  kita  tidak  melihat  jelas  juga  sekat kewenangannya  yang  ditentukan  oleh  UU No.23 tahun 2014 tidak begitu jelas tetapi diketahui  sementara  itu  lebih  cenderung ke pemprov .” 41
40 Muhammad  Yusuf,  Anggota  DPRD  Kota Tarakan, wawancara, 25 Februari 2022.
41 Ahmad  Usman,  Ketua  Komisi  II  DPRD Kalimantan Utara, wawancara, 19 Februari 2022.
Berbagai  pernyataan  yang  disampaikan  di atas  menguatkan  berbagai  teori  bahwa konflik  kepentingan  antar  individu  dan kelompok  untuk  mempertahankan  status quo  di  masing-masing  wilayah  bahkan terkesan  meningkat  pada  level  yang  lebih besar  dengan  hadirnya  pemekaran  daerah khususnya  Provinsi  Kalimantan  Utara. Sebagaimana  Dahrendorf  mengemukakan bahwa  otoritas  dan  kekuasaan  merupakan dua  hal  terpisah,  alasannya  adalah  sebab ada  kepentingan  yang  kontradiktif  dan peran  yang  diinginkan  dari  dua  hal  ter- sebut.  Kekuasaan  dan otoritas mempunyai kekuatan  serta  individu  yang  memilikinya berupaya menjaga status quo . 42

## Resolusi Atas Konflik Aset Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II
Konflik  kepentingan  yang  terjadi  tidak semuanya  bersifat  negatif,  sebagian  besar konflik  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat juga  dapat  memberikan  dampak  positif. Konflik berdampak positif apabila dikelola dengan  baik  sebagaimana  diungkapkan oleh  Gary  bahwa  konflik  harus  dikelola secara efektif dengan dua langkah sebagai proses  awal  yaitu  bagaimana  menilai konflik  yang  dihadapi  dan  diikuti  oleh tindakan  yang  diputuskan  untuk  diambil dalam mengatasinya. 43
Untuk  mengelola  konflik  dengan  baik maka  penting  untuk  mengetahui  faktor penyebab  konflik  yang  terjadi.  Berdasar- kan wawancara dengan beberapa narasum-
42 Ralf Dahrendorf, 1986, h.206.
43 Gary T. Furlong, 2005, h. 2.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ber,  peneliti  menemukan  bahwa  konflik aset  ini  menjadi  janji  kampanye  politik saat  Pilkada  serentak  tahun  2020  oleh Zainal Arifin Paliwang.

## Catur  Hendratmo  mengungkapkan  bahwa
“kita  cukup  bahagia  karena  salah  satu janji  politik  dari  gubernur  terpilih  adalah ingin  mengembalikan  aset  awalnya  pela- buhan  namun  kemudian  beberapa  waktu kalau  kita  mencoba  mengikuti  di  media jadi  kemudian  keinginan  baik  itu  tidak cukup  karena  memang  ada  regulasi  yang mengatur  sehingga  salah  satunya  harus kembali ke UU No. 23 Tahun 2014 dimana pelabuhan penumpang regional mau tidak mau  kewenangannya  ada  pada  prov- insi .” 44 Senada  dengan  Catur  Hendratmo, Ahmad Usman mengatakan bawah “ sesuai UU  No.23  Tahun  2014  bahwa  Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II adalah kewe- nangan  provinsi,  sebenarnya  kewenangan itu sudah agak tegas ke provinsi makanya keinginan  Pak  Gubernur  untuk  mengem- balikan  aset  tidak  berjalan  mulus  karena tersandung regulasi .” 45
Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalima- ntan  Utara  mengungkapkan  bahwa  Pela- buhan  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II  susah dikembalikan secara regulasi kepada pem- erintah  Kota  Tarakan.  Gubernur  Kaliman- tan  Utara  mengatakan  begini “bukan mengembalikan  full,  karena  mengembali- kan full tidak bisa, karena itu sudah diatur dalam  UU  No.  23  Tahun  2014,  kalau melayani antar kabupaten itu kewenangan
44 Catur Hendratmo, 23 Februari 2022.
45 Ahmad Usman, 19 Februari 2022.
provinsi,  sehingga  nanti  kota  kita  berikan ruang  di  situ  mengelola  dalam  bentuk kerjasama.  Nanti  hasilnya  itu  bagaimana kesepakatan  provinsi  dan  kotamadya, sekaligus  jadi  resolusi  karena  jika  kita menyerahkan full kita juga salah, provinsi salah. ” 46
Permintaan  pemerintah  Kota  Tarakan  ter- kait  pengembalian  aset  Pelabuhan  Teng- kayu  I  dan  Tengkayu  II  secara full didasarkan pada janji politik Zainal Arifin Paliwang  saat  mencalonkan  diri  pada Pilkada  serentak  tahun  2020.  Walikota Tarakan,  dr.  Khairul  mengatakan  “ sudah dilakukan  negosiasi  dengan  perjanjian yaitu  akan  diberikan  bagi  hasil  atas pengelolaan  aset  Pelabuhan  Tengkayu  I dan  Tengkayu  II  namun  saat  ini  belum terealisasi  bahksan  sebenarnya  pemerin- tah  kota  berhadap  Pelabuhan  Tengkayu  I dan  Tengkayu  II  tidak  hanya  bagi  hasil tetapi diserahkan secara full .” 47
Pada dasar berbagai langkah telah diupay- akan  kedua  belah  pihak  untuk  memecah- kan  konflik  aset  Pelabuhan  Tengkayu  I dan  Tengkayu  II.  Gary  mendeskripsikan beberapa  pendekatan  dalam  penyelesaian konflik seperti pendekatan berbasis kepen- tingan,  pendekatan  berbasis  hak  dan pendekatan berbasis kekuasaan. 48 Berdasa- rkan  pendekatan  yang  diungkapkan  oleh Gary,  peneliti  mengurai  berbagai  upaya yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak yang diajukan sebagai resolusi konflik.
46 Zainal Arifin Paliwang, 6 Maret 2022.
47 Khairul, 10 April 2022.
48 Gary T. Furlong, 2005.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Upaya  yang  dilakukan  antara  lain; Perta- ma , pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meminta  pemerintah  Kota  Tarakan  untuk membentuk  perusahaan  umum  daerah (Perumda)  pelabuhan  yang  nantinya  akan mengelola  aset  tersebut,  kerjasama  antara kedua  belah  pihak  yaitu  pengelolaannya diserahkan  kepada  pemerintah  Kota  Tara- kan  sementara  pembangunan  fisik  tetap dilakukan  pemerintah  provinsi  melalui anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (AP- BD) Provinsi Kalimantan Utara.
Kedua, pembentukan  perusahaan  persero- an  daerah  (Perseroda)  yang  mana  dalam PP  54  Tahun  2017  menjelaskan  bahwa BUMD  yang  berbentuk  perusahaan  terba- tas  yang  modalnya  terbagi  dalam  saham yang  seluruhnya  atau  paling  sedikit  51% sahamnya dimiliki oleh 1 daerah, jika me- lalui  perseroda  maka  pemerintah  Kota Tarakan  dan  pemerintah  provinsi  Kali- mantan  Utara  tidak  hanya  berbagi  dalam hal  pengelolaan  tetapi  membiayai  aset Pelabuhan Tengkayu I dan Tengkayu II.
Ketiga ,  pemerintah  Provinsi  Kalimantan Utara dan pemerintah Kota Tarakan meng- ajukan  revisi  terhadap  Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  terkait  dengan  poin pengelolaan aset daerah bagi provinsi yang secara  geografis  berbentuk  kepulauan  se- hingga  konflik  aset  seperti  yang  terjadi saat  ini  tidak  lagi  berulang  dan  rentan dipolitisasi  oleh  elit  politik  dalam  setiap momentum  politik  dan  juga  tidak  merugi- kan kabupaten/kota yang pendapatan PAD signifikan  berasal  dari  potensi  kelautan dan perikanan.

## KESIMPULAN
Penyebab  utama  konflik  aset  Pelabuhan Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II  yaitu; Pertama ,  hadirnya  Undang-Undang  No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah sehingga aset Pelabuhan Tengkayu I  dan  Tengkayu  II  harus  diserahkan  ke pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Utara sementara  pelabuhan  tersebut  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD)  Kota  Tarakan. Kedua, janji kampanye  Gubernur  Kalimantan  Utara, Zainal  Arifin  Paliwang yang  ingin mengembalikan  aset  pelabuhan  Kota Tarakan  apabila  terpilih  yang  hingga  kini tidak  terealisasi  karena  terkendala  aturan perundang-undangan.  Sementara  itu,  agar konflik  ini  tidak  berlarut-larut  maka upaya-upaya  penyelesaian  konflik  aset pelabuhan untuk dijadikan sebagai resolusi.
Terdapat  tiga  upaya  yang  dapat  dijadikan resolusi  yaitu;  a)  Pembentukan  Perumda, dimana  hak  kelola  pelabuhan  diserahkan kepada  pemerintah  Kota  Tarakan  dan  hak pembangunan  aset  pelabuhan  secara  fisik ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalim- antan  Utara.  b)  Pembentukan  Perseroda, dimana  pengelolaan  dan  pembiayaan Pelabuhan  Tengkayu  I  dan  Tengkayu  II dikelola  bersama  baik  dalam  hal  pembia- yaan  maupun  pendapatan  sesuai  dengan persentase  saham  masing-masing  daerah. c) Apabila kedua hal tersebut di atas masih terkendala  undang-undang,  maka  kedua belah  pihak  boleh  mengajukan  revisi Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  agar mengatur  secara  detail  terkait  dengan pengelolaan  aset  bagi  daerah otonom baik
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
kabupaten/kota  dan  provinsi  yang  secara geografis berbentuk kepulauan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Bert Hofman & Kai Kaiser, “The Making Of  ‘Big  Bang’  And  Its  Aftermath:  A Political  Economy  Perspective”  In James Alm, J. Martinez-Vasquez & S. Mulyani  (Eds.), Reforming  Intergove- rnmental  Fiscal  Relations  And  The Rebuilding Indonesia: The ‘Big Bang’ Program  And  Its  Economic  Conse- quences (Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing, 2004).
Cheng  Ranel  Ram,  “Political  Dynasties And  Province  Creation:  The  Political Economy  Of  Decentralization  In  The Philippines”, Thesis (South  Korea: KDI  School  Of  Public  Policy  And Management, 2018).
Eskandar, “Konflik Antar Pemerintah Da- erah  Pasca  Pemekaran  Studi  Kasus Pada  Pembagian  Aset  Daerah  Antara Kabupaten  Buton  Dan  Kota  Bau- Bau”, Tesis (Yogyakarta:  Admistrasi Publik UGM, 2005).
Gabor Dobos, “Municipal  Splits  and Hid- den  Amalgamations  in  Hungary” , Miscellania Geographica-Regional Studies  on  Develoment, Vo.25  No.  1
(2021), h. 1-9.
Gary  T.  Furlong, The  Conflict  Resolution Toolbox: Models & Maps For Analiz- yng, Diagnozing And Resolving Conf- lict (United States : Wiley, 2005).
Joshua  Jolly  Sucanta  Cakranegara,  “Pem- bentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara
(1999-2012)”, Handep:  Jurnal  Sejar- ah  dan  Budaya ,  Vol.  4,  No.1  (2020),
h. 39-60.
Kai Ostwald, dkk., “Indonesia’s Decentra- lization Experiment Motivations, Suc- cesses,  and  Unintended  Conseque- nces”, Journal  of  Southeast  Asian Economies, Vol.  33,  No.  2  (2016)  h. 139-156.
Khairul  Fahmi  Lubis,  “Otonomi  Daerah Untuk  Penguatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia:  Otonomi  Daerah dan  Pemekaran  Wilayah”, Jurnal Ilmiah  Advokasi, Vol.  01.  No.  02
(2013), h. 46-60.
Ralf  Dahrendorf, Konflik  dan  Konflik dalam  Masyarakat  Industri:  Sebuah Analisa-Kritik (Jakarta:  CV  Rajawali, 1986).
Robert  Endi  Jaweng,  “Desentralisasi  di Indonesia: Sketsa Masalah pada Seju- mlah Elemen Kunci”, Jurnal Analsisi- CSIS, Vol, 44 No. 1 (2015), h. 42-62.
Ronny  Koutur, Metode    Penelitian ,  Edisi
Revisi (Jakarta: Buana Printing, 2009).
Sadu  Wasistiono,  “Menuju  Desentralisasi Keseimbangan”, Jurnal  Ilmu  Politik AIPI, No . 21 (2010), h. 1-25.
Soewarsono, “Kabupaten Perbatasan Nun- ukan:  Beberapa  Karakteristik”  dalam Riwanto  Tirtosudarmo  &  John  Haba (ed.), Dari Entikong sampai Nunukan:
Dinamika  Daerah  Perbatasan  Kalim- antan-Malaysia  Timur  (Serawak  dan Sabah) (Jakarta: Pustaka Sinar Harap- an, 2005).
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (34-52) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009).
Tessa Talitha,  dkk, “Welcoming Two De- cades  Of  Decentralization  In  Indone- sia:  A  Regional  Development  Pers- pective”, Journal  Territory,  Politics,
Governance, Vol. 8, Issue 5 (2020), h.
690-708.
The  World  Bank, Decentralization  in
Client  Countries  An  Evaluation  of World  Bank  Support,  1990–2007 (Washington D.C.: World Bank
Institute, 2008).
Tri  Ratnawati,  “Satu  Dasa  Warsa  Peme- karan  Daerah  Era  Reformasi:  Kega- galan Otonomi Daerah?”, Jurnal Ilmu
Politik , Edisi 21 (2010), h. 122-145.
Wahyudi  Kumorotomo, “Pemekaran vers- us Kemakmuran Daerah” dalam Agus Pramusinto  &  Erwan  A.  Purwanto (ed.), Reformasi  Birokrasi,  Kepemim- pinan  dan  Pelayanan  Publik:  Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Gava Med- ia, 2009).

## Wawancara
Ahmad  Usman,  Ketua  Komisi  II  DPRD Kalimantan  Utara, wawancara, 19 Februari 2022.
Arifin,  Staff  Hukum  Gubernur  Prov.
Kalimantan  Utara, wawancara, 19 Februari 2022.
Catur  Hendratmo,  Kabag  Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan, wawancara, 23  Februari
2022.
Khairul,  Walikota  Tarakan, wawancara, 10 April 2022.
Muhammad  Yusuf,  Anggota  DPRD  Kota Tarakan, wawancara, 25  Februari 2022.
Sadriansyah,  Kabid  Akuntansi  dan  Aset
BKAD  Prov.  Kalimantan  Utara, wawancara, 13 Februari 2022. Zainal Arifin Paliwang, Gubernur
Kalimantan  Utara, wawancara, 6 Maret 2022.