Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2745

## PROBLEMATIKA PENDANAAN PENGADAAN TANAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL MELALUI KONSINYASI PENGADILAN NEGERI
Robiah Adawiyah
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta robiah328@gmail.com
Taupiqqurrahman
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
taupiqqurrahman@upnvj.ac.id

## Abstrak
Memperoleh  tanah  berarti  menemukan  pemilik  yang  sah  dan  memberikan  kompensasi  yang  adil  atas properti  mereka.  Hal  ini  melibatkan  tahapan  persiapan,  pelaksanaan,  dan  presentasi  hasil.  Berdasarkan UU  No.  2  Tahun  2012,  pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  untuk kepentingan umum. Demi kebaikan, pemerintah diberi  wewenang melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun  2020  untuk  melakukan  akuisisi  properti  dalam  rangka  pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional (PSN). Karena PMK Nomor 139 Tahun 2020 dan Perma 2/2021 memiliki persyaratan yang bertentangan, maka  hanya  PSN  tertentu  yang  diperbolehkan.  Mengingat  kerangka  perundang-undangan  di  Indonesia, penelitian ini berupaya mengidentifikasi  permasalahan  yang terkait dengan pembiayaan pembelian tanah untuk  Proyek  Strategis  Nasional  melalui  Konsinyasi  Pengadilan  Negeri.  Tulisan  ini  menggunakan metodologi  penelitian  yuridis  normatif  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Temuan  penelitian  ini memperjelas perlunya kedua perangkat peraturan tersebut diselaraskan melalui upaya terkoordinasi untuk mendapatkan  dana  untuk  pembebasan  lahan.  Hasilnya  adalah  terdapat  penerapan  aturan  oleh Kementerian Keuangan.
Kata Kunci : Problematika, Pendanaan Pengadaan Tanah, Konsinyasi, Proyek Strategis Nasional

## Abstract
Acquiring  land  means  finding  the  rightful  owners  and  fairly  compensating  them  for  their  property.  This involves the stages of preparation, implementation and presentation of results. Based on Law no. 2 of 2012, the  government  is  responsible  for  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest.  For  goodness' sake, the government is authorized through Presidential Decree Number 109 of 2020 to carry out property acquisitions  in  the  context  of  implementing  the  National  Strategic  Project  (PSN).  Because  PMK  Number 139 of 2020 and Perma 2/2021 have conflicting requirements, only certain PSNs are allowed. Considering the  legal  framework  in  Indonesia,  this  research  seeks  to  identify  problems  related  to  financing  land purchases for National Strategic Projects through District Court Consignment. This paper uses a normative juridical research methodology and a statutory approach. The findings of this research make clear the need for  these  two  sets  of  regulations  to  be  harmonized  through  coordinated  efforts  to  obtain  funds  for  land acquisition. The result is that there is implementation of regulations by the Ministry of Finance.
Keywords: Problems, Land Acquisition Funding, Consignment, National Strategic Projects

## PENDAHULUAN
Pengadaan  tanah  berarti  menemukan  pemilik  yang  sah  dan  memberikan  kompensasi yang  adil  atas  properti  mereka.  Hal  ini  melibatkan  tahapan  persiapan,  pelaksanaan,  dan penyerahan  hasilnya.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012,  pemerintah  bertugas
membebaskan  lahan  untuk  proyek  pembangunan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Tugas  ini dilimpahkan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), sebuah lembaga di bawah Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang.  Ketika  berbicara  tentang  kepentingan  umum,  yang  dimaksud  adalah pelayanan  pemerintah  untuk  kepentingan  nasional,  negara,  dan  sosial.  Inisiatif  pembangunan infrastruktur perkotaan di tingkat federal, negara bagian, dan kota semuanya memerlukan  akses terhadap  properti  yang  sesuai.  Oleh  karena  itu,  tanah  sangat  penting  untuk  hampir  semua  jenis kegiatan  pembangunan.    Oleh  karena  itu,  lahan  sasaran  pengembangan  harus  tersedia  sesuai norma  dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat secara keseluruhan.
Upaya  pemeliharaan  dan  perbaikan  serta  pembangunan  wilayah  yang  terkait  dengan pembangunan di  segala sektor merupakan tanggung  jawab besar Departemen Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang (PUPR).  Sebanyak 125 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia telah ditetapkan  untuk  dikembangkan  melalui  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  21 Tahun  2022,  dan  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkannya. Proyek Strategis Nasional sudah ditetapkan pemerintah melalui  peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2020.  kemudian  Kementerian  Keuangan memberikan  mandat  kepada  LMAN  untuk  melakukan  pengelolaan  PSN  yaitu  Jalan  Tol, Bendungan, Irigasi, Pelabuhan, Jalan Kereta, dan LRT.
Karena  kegiatan  kompensasi  merupakan  bagian  integral  dari  proses  pengadaan  tanah, penyelidikan  awal  terhadap  seluruh  komponen  data  diperlukan  untuk  menentukan  jumlah kompensasi.  Pembayaran  akan  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  perjanjian.  .  Sesuai  dengan Standar  Penilai  Indonesia  (SPI),  pembayaran  dilakukan  setelah  penilai  tanah  profesional melakukan  penilaian  menyeluruh  terhadap  properti  yang  bersangkutan.  Penyerahan  melalui pengadilan negeri setempat merupakan pilihan lain untuk pencairan ganti rugi kepada pihak yang berhak.  Jika  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  siapa  yang  sebenarnya  memiliki  sebidang tanah  atau  jika  pihak  yang  berhak  menolak  untuk  menandatangani  dokumen  pelepasan  barang tersebut, mungkin diperlukan konsinyasi.
Ketika LMAN pertama kali membuka usaha, pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dan  fasilitasi  pengalihan  BMN  (yang  berpusat  pada  pengelolaan  barang  milik  negara  dan  jasa konsultasi  solusi  aset  untuk  penatausahaan  kekayaan  negara)  merupakan  fungsi  utamanya. Setelah  itu,  LMAN  diberi  tanggung  jawab  pelaksanaan  pendanaan  pertanahan  di  samping tanggung  jawab  sebelumnya  yaitu  pengelolaan  barang  milik  negara  dan  pemberian  jasa konsultasi/penasihat  pengelolaan  barang  milik  negara  sebagai  bagian  dari  Proyek  Strategis Nasional (PSN).
Lembaga  Manajemen  Aset  Negara  (LMAN)  bertugas  menyediakan  pembiayaan pengadaan  tanah  untuk  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  sesuai  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  66  Tahun  2020  dan  PMK  139/pmk.06/2020.  Pembayaran  pembelian  tanah  untuk kepentingan  umum  direncanakan  dan  dilaksanakan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara.  Mekanisme  pendanaan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  LMAN  melalui pembayaran  langsung  yang  diberikan  secara  langsung  ke  pihak  yang  berhak  dan  apabila  pihak tersebut  tidak  berkenan  lahannya  di  lakukan  pembebasan  maka  pemerintah  melakukan konsinyasi dalam mekanisme pendanaannya.
LMAN sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembayaran Kompensasi Proyek Strategis  Nasional  (PSN)  melakukan  pemeriksaan  administratif  terhadap  kebenaran  surat permohonan  pembayaran  yang  diajukan  Menteri/Kepala.  Untuk  melakukan  pembayaran  ganti rugi  konsinyasi  sesuai  Pasal  52  PMK/139/PMK.06/2020,  diperlukan  dokumen  pendukung berupa fotokopi surat rekomendasi/berita acara  untuk dititipkan  ke Pengadilan Negeri  setempat dan  fotokopi  Surat  Keputusan  Pengadilan  Negeri  setempat.  diperlukan  keputusan  mengenai penyetoran  Ganti  Kerugian  kepada  Pengadilan.  pemerintah,  dan  salinan  resmi  laporan  evaluasi resmi PPK Pengadaan Tana. Pelaksanaan konsinyasi pengadaan tanah diatur dalam Perma No 2 Tahun  2021  sebagai  perubahan  Perma  No  3  Tahun  2016.  Perubahan  mendasar  mekanisme konsinyasi  dalam  perma  No  2  tahun  2021  adalah  penyetoran  ganti  kerugian  dilakukan  terlebih dahulu bersamaan dengan proses pendaftaran konsinyasi ke pengadilan negeri setempat.
Dengan adanya disharmonisasi yang terjadi dalam melakukan konsinyasi antara Pasal 52 PMK No. 139/2020 yang pada intinya menyatakan bahwa dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri  setempat  baru  bisa  dilakukan  pembayaran  uang  ganti  kerugian,  sedangkan  pada  Perma No.  2/2021  Pasal  25  yang  secara  singkatnya  menyatakan  bahwa  dana  ganti  rugi  harus  sudah disetorkan  sebelum  diajukannya  klaim  titipan.  Karena  perbedaan  peraturan  dalam  proses andministrasi  Pendanaan  Pengadaan  Tanah,  maka  terjadi  implikasi  disharmonisasi  ketentuan tersebut, seperti permohonan pembayaran yang tertahan dan PSN yang pendanaanya belum bisa diselesaikan  terancam  tidak  dapat  diselesaikan.  Dengan  adanya  permaslahan  tersebut  maka penulis  tertarik  untuk  mengambil  dengan  judul  “PROBLEMATIKA  PENDANAAN PENGADAAN  TANAH  PROYEK  STRATEGIS  NASIONAL  MELALUI  KONSINYASI PENGADILAN NEGERI”.

## KAJIAN LITERATUR
Dwi  Setianingsih  mengkaji  minat  masyarakat  untuk  mempelajari  dampak  sosial  dari pengadaan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur seperti proyek Kanal Banjir Timur di Jakarta, yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan daerah sekitarnya dalam berbagai
hal,  dan  masih  banyak  dampak  negative  yang  timbul  dengan  adanya  pengadaan  tanah  tersebut salah  satunya  Ketidakteraturan  Birokrasi  Dalam  Kepemilikan  Tanah,  dan  juga  mengakibatkan Dampak  Psikologis  terhadap  masyarakat  yang  lahannya  menjadi  Pengadaan  Lahan (Stres/Kesedihan Mendalam). 1
Nurul Azmy D. Tantja, Westi Utami, dan Mujiyati melakukan studi tentang pembebasan tanah,  penggunaan  lahan,  dan  kondisi  sosial  Distrik  Tanete  Rilau  akibat  pembangunan  sarana dan  prasarana  kereta  api  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  wawancara  dengan responden  kunci,  observasi,  dan  interpretasi  citra  Sentinel  tahun  2015  dan  2021/22. 2 Untuk melengkapi pemetaan perubahan penggunaan lahan, peta penggunaan lahan pada tahun 2015 dan 2021 ditumpangkan  satu  sama  lain.  Diketahui,  lahan  pertanian  lahan  basah  seluas  37,77  hektar dan  tegalan  seluas  12,40  hektar  berkurang  akibat  pembangunan  infrastruktur.  Dan  hal  ini mempunyai  konsekuensi  terhadap  lingkungan,  seperti  menyebabkan  banjir,  dan  konsekuensi sosial,  seperti  perubahan  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan,  jumlah  lahan  yang  digarap,  dan ketersediaan  transportasi  (melalui  penemuan  kereta  api).  Oleh  karena  itu,  lahan  pertanian menderita  karena  sistem  irigasi  rusak.  Jika  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  dampak negatifnya kurang, hal ini dapat memperburuk masalah sosial dan lingkungan sekitar.
Saniah  (2015)  telah  melakukan  kajian  terkait  eksistensi  Lembaga  konsinyasi  di  dalam pengadaan  tanah  berdasarkan  UU  No.  2  Tahun  2012,  bahwa  dalam  penelitian  ini  menyatakan keberadaan  Lembaga  konsinyasi  dalam  pengadaan  tanah  tidak  tepat,  karena  pengadaan  tanah merupakan  perbuatan  pemerintah  untuk  mendapatkan  tanah  sedangkan  jika  dilihat  dalam  pasal 1404  KUHPerdata  mengatur  hubungan  keperdataan,  selain  „itu  Lembaga  konsinyasi mengingkari azas kesetaraan yang dianut dalam UU pengadaan tanah. Menurut penelitian, agen konsinyasi  berdasarkan  aturan  pengadaan  tanah  yang  melayani  kepentingan  umum  merupakan metode  yang  efisien  bagi  organisasi  untuk  memperoleh  properti  jika  pemegang  hak  menolak jumlah  yang  diberikan  hal  ini  merupakan  perbuatan  mengingkari  azas  kesetaraan  didalam pengadaan tanah, dan seperti memaksa salah satu pihak dan hanya ingin mencari mudahnya saja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  bersifat  analisis  dan  konstruksi,  metodis,  serta  konsisten,  dengan  tujuan menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis. Wawancara dan penelitian terhadap norma hukum yang ada menjadi dasar penyelidikan ini.  Standar emas penelitian hukum adalah dengan hanya menggunakan  sumber  sekunder,  seperti  buku  dan  artikel  yang  ditemukan  di  perpustakaan.
1 Dwi Setianingsi, "Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum," Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
2 Nurul  Azmy  D.  Tantja  dan  Westi  Utami  Mujiyati,  "Dampak  Pengadaan  Tanah  Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial Masyarakat," Jurnal Geography 9, no. 2 (2021).
Sementara  itu,  pendekatan  ini  mempertimbangkan  preseden  hukum.    Dalam  pendekatan peraturan  legislatif,  undang-undang  dan  undang-undang  relevan  yang  sudah  ada  sebelumnya diperiksa.  Strategi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Studi deskriptif  semacam  ini  mungkin  bisa  membantu  menjelaskan  problematika  dalam  membeli property.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek  Strategis  Nasional  Melalui  Konsinyasi Pengadilan Negeri
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  UUPA  Pasal  2  ayat  (4)  bahwa  Hak  menguasai  dari  negara  tersebut  pada  ayat  (2) Tujuannya ini adalah untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai potensi maksimal mereka sebagai  warga  negara  yang  kaya  dan  demokratis.  Kemudian  berdasarkan  dalam  Pasal  18 UUPA 1960 Demi kepentingan umum, yang mencakup kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan kolektif rakyat, dapat dilakukan pengambilalihan tanah secara paksa, dengan imbalan yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan merupakan pembiayaan dalam melakukan macam-macam kegiatan dana yang dibutuhakan  dalam  proses  kegiatan  agar  berjalan  dengan  lancar.  Dalam  pengadaan  tanah pendanaan  diperlukan  bertujuan  untuk  mempercepat  penyelesaian  pembangunan  insfrastruktur dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mempercepat  pengadaan tanah,  pemerintah  perlu  untuk  mempersiapkan  dana  dalam  pengadaan  tanah  .  Disebutkan  dalam Pasal  1  angka  1  Perpres  No.102  Tahun  2016  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara mencakup  pendanaan  Proyek  Strategis  Nasional  termasuk  pembelian  dan  pengembangan  barang milik  umum.  Apabila  tanah  diperoleh  untuk  kepentingan  umum,  maka  hal  itu  harus  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perolehan  tanah  milik pribadi untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada angka 2.
Pembebasan  tanah  diartikan  sebagai  proses  pembelian  tanah  dengan  membayar  kepada pemilik  yang  sah  dengan  tarif  yang  wajar  dan  adil,  menurut  Pasal  1  angka  2  UU  No.  2  Tahun 2012,  dasar  pengadaan  tanah.  Pendanaan  pemerintah  yang  digunakan  untuk  memperoleh  tanah dengan  membayar  pemilik  atau  individu  yang  memiliki  klaim  sah  atas  properti  atas  kerja  sama mereka  merupakan  salah  satu  definisi  pembiayaan  pengadaan  tanah.  Menurut  Pasal  33  ayat  (3) UUD 1945, segala air dan sumber daya alam adalah milik negara dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Segala  tanah  dan  isinya  dianggap  milik  negara  berdasarkan klausul ini. Namun, kepemilikan pribadi atas tanah hanya dimungkinkan jika tanah tersebut telah ditetapkan  layak  untuk  digunakan  oleh  badan  pemerintah  yang  berwenang.  Sesuai  Peraturan
Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  21  Tahun  2022,  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  bertugas  membangun  125  Proyek  Strategis  Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian PUPR telah membangun berbagai macam infrastruktur  berhubungan  dengan  aksesibilitasi,  antara  lain  jalan,  jalan  setapak,  KAI,  dan bendungan .
Pada tahun 2020, Proyek Strategis Nasional  resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.  109.  Dari  201  (dua  ratus  satu)  proyek  strategis  nasional  yang  ditetapkan,  dibagikan  ke berbagai sektor, antara lain; Pendidikan; Teknologi; Kilang Minyak; Tunggal Pantai; Air Bersih; Irigasi;  Perumahan;  Kawasan;  Kereta;  Bandara;  Pelabuhan;  Jalan  dan  Jembatan  ,  kemudian Kementerian  Keuangan  memberikan  mandat  kepada  LMAN  untuk  melakukan  pengelolaan  PSN yaitu  Jalan  Tol,  Bendungan,  Irigasi,  Pelabuhan,  Jalan  Kereta,  dan  LRT.  Setelah  itu,  PUPR  dan LMAN  mengumpulkan  sumber  dayanya  untuk  membebaskan  lahan  untuk  proyek-proyek  publik termasuk jalan tol dan bendungan. Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor  21  Tahun  2022,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR) bertanggung jawab melaksanakan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, oleh karena itu PUPR mengoordinasikan  pembiayaan  pengadaan  kepada  LMAN  untuk  menjadikan  UGR  pembayaran kepada pihak yang berhak.
Terdapat  keterkaitan  antara  proses  pengadaan  tanah  dengan  pemantauan  kegiatan pengadaan tanah sebelumnya dalam rangka pelaksanaan tujuan strategis nasional yang dilakukan oleh  kementerian/lembaga.    Setelah  ganti  rugi  ditetapkan,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  akan  mulai  memantau  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  hukum,  ada  dua  (2)  macam  bentuk  pembayaran  ganti  kerugian  yaitu  secara langsung  ke  pemilik  objek  atau  diberikan  ke  pengadilan  (apabila  pemilik  objek  tidak  berkenan untuk  tanahnya  dilakukan  pengadaan),  karena  masih  banyak  juga  masyarakat  yang  menolak bilamana  tanah  yang  selama  ini  ditempati  oleh  mereka  akan  dialihfungsikan  sebagai  proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan  secara  sepihak  sesuai  dengan  hasil  penilaian  terkait  besarnya  ganti  rugi  dan menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri setempat karena pemilik lahan tidak menyetujui objek tanahnya dilakukan pengadaan atau dengan kata lain dilakukan Konsinyasi.
Penyimpanan  dan  penjagaan  barang  diatur  berdasarkan  Pasal  1404  KUHPerdata.  Jika kreditur  menolak  pembayaran  uang  yang  ditawarkan  oleh  debitur,  maka  debitur  dapat menyerahkan  uang  atau  harta  lainnya  ke  pengadilan.  Apabila  penawaran  itu  sah,  maka  debitur dibebaskan  dan  boleh  menggunakan  titipan  itu  sebagai  pembayaran,  tetapi  kreditur  tetap bertanggung  jawab  atas  barang-barang  itu.    Pendekatan  konsinyasi  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Kapan Perma 2 selesai akhir tahun 2021.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia menaungi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sebuah Badan Layanan Umum (BLU).  Kelompok  ini  didirikan  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  219/PMK.01/2015. Untuk  memaksimalkan  aset  negara  yang  kurang  termanfaatkan  dan  tidak  terpakai,  Lembaga Manajemen  Aset  Negara  (LMAN)  pada  awalnya  bertugas  sebagai  penyelenggara  pengelolaan properti;  namun,  belum  ada  departemen  yang  ditunjuk  untuk  menangani  aset-aset  yang  tidak terpakai dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada aset-aset aktif sampai saat ini.
Lembaga  Manajemen  Aset  Negara  (LMAN),  sebuah  lembaga  pelayanan  publik  (BLU) yang  mempunyai  tanggung  jawab  mengelola  aset-aset  idle  dan  potensial,  didirikan  untuk membantu  permasalahan  ini.  Pada  awal  berdirinya,  misi  LMAN  adalah  memberikan  jasa konsultasi  penatausahaan  aset  milik  negara  dan  bentuk  kekayaan  lainnya,  dengan  fokus  khusus pada  pemanfaatan  dan  pengalihan  BMN.  Ruang  lingkup  LMAN  sudah  mencakup  pengelolaan barang  milik  negara;  inisiatif  pendanaan  lahan  hanya  memperluas  pendanaan  untuk  pengadaan tanah dan pengembangan kegiatan PSN dalam Rencana Strategis Nasional.
Pendanaan  pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  LMAN  dalam  rangka  pembangunan Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)    dalam  kepentingan  umum  melalui  pembayaran  langsung  yang diberikan  secara  langsung  ke  pihak  yang  berhak,  tetapi  tidak  semua  berjalan  dengan  lancar, karena  banyak  lahan  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  PSN  namun  terbatasnya  lahan  yang dimiliki  pemerintah  maka  dibutuhkan  adanya  pengadaan  lahan  yang  dimiliki/dikuasai  oleh masyarakat,  namun  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang  keberatan  untuk  lahannya  dilakukan pengadaan  karena  merasa  tanah  tersebut  sudah  menjadi  hak  turun  temurun  atau  biaya  ganti  rugi yang  tidak  sesuai.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  Konsinyasi  didalam  tahap  pendanaanya. Berdasarkan  pada  Pasal  52  PMK  No.  139/2020  tentang  Tata  Cara  pendanaan  Pengadaan  Tanah bagi  Proyek  Strategis  Nasional  oleh  Lembaga  Manajemen  Aset  Negara  menyatakan  bahwa persyaratan  pada  saat  permohonan  pembayaran  ganti  kerugian  oleh  LMAN  melalui  penitipan  di Pengadilan Negeri mempersyaratkan adanya dokumen berupa Penetapan, Pengesahan Konsinyasi dari  ketua  Pengadilan  Negeri  sehingga  pengaturan  dalam  PMK  No  139  Tahun  2020  terkait penyetoran penitipan ganti kerugian dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
Selanjutnya,  pada  tahun  2021  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Perma  Nomor  2  Tahun 2021  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 25 Perma 2 ayat (1) Tahun 2021 dengan ketentuan  bahwa  pemohon  harus  menyediakan  dana  ganti  rugi  bersamaan  dengan  pembayaran biaya  pengajuan  pertama,  dan  Panitera  Pengadilan  akan  mencatat  titipan  tersebut  dalam  buku catatan  keuangan  konsinyasi  dan  buku  kas  tambahan  pengadilan.  Apabila  pada  buku  induk
akuntansi  tidak  terdapat  kolom  konsinyasi,  maka  rincian  konsinyasi  harus  dicantumkan  pada kolom informasi. Terdapat kesenjangan antara syarat konsinyasi PMK 139/2020 dengan Perma 2 Tahun 2021.
Disharmonisasi  ini  menyebabkan  adanya  penundaan  konsinyasi  untuk  pendanaan pengadaan PSN yang dikelola oleh LMAN. (Suryo Tomo) mengatakan dengan terbitnya Perma 2 Tahun 2021, pembayaran uang ganti kerugian melalui mekanisme konsinyasi yang dilakukan oleh LMAN  hanya  dapat  dilakukan  dengan  cara  dana  talangan,    hal  ini  yang  bisa  dijadikan  sebagai alternatif,  karena  dana  talangan  dibayarkan  oleh  badan  usaha  jadi  tetap  pada  awalnya  sebelum perubahan perma tersebut konsinyasi dibayarkan setelah ada penetapan dan saat ini peraturannya adalah  sebelum  ada  penetapan  atau  pada  saat  pendaftaran,  maka  jika  merujuk  ke  pembayaran langsung tidak bisa karena salah satu dokumen yang diminta oleh LMAN  adalah penetapan dari pengadilan terlebih dahulu maka  tidak antara PMK No. 139/2020 ini tidak selaras dengan syarat di pengadilan, dimana pengadilan berdasar hukum dengan Perma 2/2021. Dampaknya yaitu, tidak apa pembayaran langsung dan saat ini PSN yang dibiayai dengan dana talangan hanya sektor jalan tol  namun  jika  non  tol  seperti  bendungan,  KAI,  Pelabuhan  melalui  pembayaran  langsung  dan menjadi terpending karena tidak bisa dibayarkan oleh LMAN, perkiraan ada 11 Bnedungan yang status pembayarannya masih terpending.

## Upaya yang dapat Dilakukan dalam Pembayaran Uang Ganti Kerugian dalam Konsinyasi
Usaha diartikan sebagai “setiap tindakan yang menyalurkan motivasi dan kognisi menuju hasil yang positif” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  “Upaya” seseorang juga dapat dilihat  sebagai  bagiannya  dalam  mencapai  tujuan  bersama.  Dalam  pengertian  ini,  usaha  adalah setiap tindakan yang membawa pada pencapaian suatu tujuan.
Dengan  adanya  Problematika  antara  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  139/PMK.06/2020 dengan Perma Nomor 2 Tahun 2021, Untuk Mencapai Harmonisasi Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek  Strategis  Nasional  melalui  Konsinyasi  Pengadilan  Negeri  perlu  adanya  upaya  yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu penulis memberikan saran Upaya yang dapat dilakukan oleh 3 Instansi terkait, antara lain:

## 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Sebagai  Lembaga  yang  memerlukan  lahan  untuk  Pembangunan  PSN,    dalam  hal  ini PUPR yang diwakilkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat permohonan kepada LMAN untuk  dibayarkan  Uang  Ganti  Kerugian  (UGR)  kepada  pihak  yang  berhak.  Oleh  karena  itu, dikarenakan  LMAN  merupaka  Lembaga  pemerintah  yang  berada  di  bawah  Direktorat  Jendral Kekayaan  Negara  (DJKN)  –  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  maka  LMAN  harus
melakukan  mekanisme  pendanaan  pengadaan  lahan  sesuai  dengan  peraturan  Kementerian Keuangan.  Dengan  adanya  disharmonisasi  antara  PMK  139/2020  dengan  Perma  2  Tahun  2021 terkait  pembayaran  langsung  Uang  Ganti  Kerugian  yang  mengakibatkan  PUPR  tidak  bisa melakukan  proyek  Pembangunan,  apabila  Uang  Ganti  Kerugian  belum  dilakukan  pembayaran atau  dikonsinyasikan  yang  mana  hal  tersebut  membutuhkan  persetujuan  dari  LMAN  terlebih dahulu.  Maka  PUPR  berkoordinasi  dengan  LMAN  untuk  menyampaikan  usulan  agar  LMAN melakukan penyesuaian terkait proseduur mekanisme konsinyasi dalam rangka pembayaran UGR.

## 2. LMAN
Lembaga  Manajemen  Aset  Negara  sebagai  Lembaga  pemerintah  yang  melakukan pendanaan  pangadaan  lahan  PSN,  perlu  mengusulkan  kepadaq  Mentri  Keuangan  untuk melakukan Perubahan atau revisi PMK 139/2020 ,Menteri Keuangan sebagai regulator melakukan penyesuaian PMK 139 dengan Perma 2, yaitu:
a. Persyaratan dokumen pelaksanaan konsinyasi
b. Prosedur  pembayaran  UGR  oleh  LMAN  dan  panjar  biaya  perkara  oleh  PUPR dilaksanakan pada hari yg sama
c. Penyesuaian  dokumen  persyaratan  pengembalian  dana  talangan  apabila  pihak  yg  berhak menerima penawaran juru sita
d. Penyesuaian dokumen penghitungan biaya dana untuk pengembalian dana talangan

## 3. Menteri Keuangan
menteri  keuangan  sebagai  Kementerian  yang  membuat  produk  hukum  terkait  peraturan pendanaan  pengadaan  lahan  yaitu  PMK  no.  139/2020  melakukan  perubahan  terhadap  PMK  No. 139/2020  pada  pasal  52,  tambahan  pasal  56A,    pasal  76  dan  tambahan  Pasal  76A,  agar harmonisasi dengan Perma 2/2021.

## Jika dikaitkan dengan Asas Hukum
Asas lex superior derogat legi inferiori, Asas lex specialis derogate legi generali, Asas lex posterior  derogate  legi  priori.  Asas  lex  superior  derogat  legi  inferiori.  Preseden  hukum  yang ditetapkan  oleh  "lex  superior  derogat  legi  inferiori"  Peraturan  perundang-undangan  di  tingkat yang lebih tinggi menggantikan peraturan di tingkat yang lebih  rendah, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bagir Manan dan A.A. Oke Mahendra. 3 Namun,  karena  sifat peraturan yang dipermasalahkan, mungkin terdapat situasi di mana peraturan tersebut lebih diutamakan daripada
3 A.A.  Oka  Mahendra,  "Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan,"  Artikel  Hukum  Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, dipublikasikan pada 29 Maret 2010, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2023.
undang-undang  Lex  Superior  dan  domain  terkaitnya.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang,  PerPU,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  mempunyai  urutan  hierarki dari yang tertinggi sampai yang terendah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. ayat (1) Undang- Undang  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Ayat  (1)  dan  (2) Pasal  8  Peraturan  Perundang-undangan  berbunyi  sebagai  berikut  “mencakup  peraturan  yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala  Desa  atau  yang  setingkat.”,  ayat  (2)  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan kewenangan“. Oleh karena itu, cukup jelas bahwa Peraturan PMK 139 Tahun 2020 yang  diterbitkan  Kementerian  dan  Pimpinan  Lembaga  setara  dengan  Perma  2  Tahun  2021  yang diterbitkan Mahkamah Agung.
Asas  lex  posterior  derogate  legi  priori,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Peter  Mahmud Marzuki,  menyatakan  bahwa  undang-undang  baru  lebih  diutamakan  daripada  undang-undang lama. Peraturan yang bersaing harus berada  pada tingkat  yang  sama  agar  ide ini dapat berjalan. 4 Pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional dimungkinkan melalui mekanisme formal yang ditetapkan dalam PMK 139 Tahun 2020, yang dikelola oleh lembaga pengelola aset negara. Pada tahun  tersebut  juga  berlaku  Izin  Nomor  2  Tahun  2021,  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  (Pengajuan  Keberatan  dan  Setoran  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan Negeri).  Dari  sudut  pandang  ini,  peraturan  yang  paling  definitif  adalah  Perma  Nomor  2  Tahun 2021.  Gagasan  konsep  ini  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  dualisme  aturan  yang  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Dengan  cara  ini,  urutan  ketentuan  atau  norma  yang menentukan  pencabutan  suatu  peraturan  perundang-undangan  menjadi  relatif  tidak  material. Ketika  undang-undang  baru  mulai  berlaku,  undang-undang  lama  yang  serupa  sifatnya  dianggap batal demi hukum.
Menurut sarjana hukum Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, istilah Asas lex specialis derogate  legi  generali  menggambarkan  suatu  negara  hukum  yang  sifatnya  khusus  dan mengalahkan  asas-asas  hukum  yang  bersifat  umum.  Dalam  hal  ini  Tata  Cara  Pembiayaan Pengadaan  Tanah  untuk  Proyek  Strategis  Nasional  oleh  Lembaga  Pengelola  Aset  Negara  (PMK
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2013).
139  Tahun  2020).  Lembaga  Pengelola  Aset  Negara  bertugas  menegakkan  peraturan  perundang- undangan  Kementerian  Keuangan  terkait  pembiayaan  pengadaan  tanah  PSN.  Selanjutnya, Memorandum  Presiden  Nomor  2  Tahun  2021  merevisi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penyetoran  Ganti  Kerugian  kepada Pengadilan Negeri Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Peraturan yang dibuat  secara  khusus    oleh  Mahkamah  Agung  secara  khusus  untuk  mengatur  terkait  Konsinyasi. Dengan demikian, jika dijangkau dari Asas lex specialis derogate legi generali Perma No. 2 Tahun 2021 merupakan aturan yang lebih khusus. Sehingga tata cara mengenai konsinyasi PMK No 139 Tahun  2020  perlu  mengikuti  Perma  No  2  Tahun  2021  yang  lebih  khusus  mengikuti  tata  cara Konsinyasi dan lebih terbaru.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  Pertama,  problematika  pendanaan  pengadaan  tanah Proyek  Strategis  Nasional  melalu  konsinyasi  di  Pengadilan  Negeri,  dimulai  dengan  adanya perubahan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2021.  Dengan  terjadinya  perubahan peraturan  tersebut  maka  tidak  selaras  dengan  Permenkeu  No.139/PMK.06/2020.  Sehingga menyebabkan  adanya  disharmonisasi  antara  dua  peraturan  tersebut,  dan  berdampak  tidak  bisa dilakukan  Penitipan  Ganti  Kerugian  kepada  Pengadilan  Negeri.  Kemudian,  kesimpulan  kedua semestinya  Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis  Nasional  yaitu  PUPR,  LMAN  dan  Kementerian  Keuangan  berkoordinasi  untuk melakukan regulasi terhadap PMK No 139 Tahun 2020 terkait konsinyasi pengadaan pendanaan tanah  untuk  Proyek  Strategis  Nasional  menyelaraskan  dengan  Perma  No  2  Tahun  2021  untuk mengharmonisasikan  peraturan  Pendanaan  Pengadaan  Tanah  Proyek  Strategis  Naional  (PSN) Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, metodologi penelitian hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal 56. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi, Revisi (Jakarta: Kencana,2013)
Peter  Salim  dan  Yeni  Salim,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Modern  English  Press,
2002), hal 1187.
Soerjon Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986).
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. XXIX. Jakarta : Intermasa. 2001.
A.A. Oka Mahendra. 2010. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. Artikel Hukum Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dipublikasikan  pada  29  Maret  2010, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses tanggal 20 Juni 2023.
Atik Winanti, Taupiqqurahman, dan Rosalia Dika Agustanti. 2020, Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik,  Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 3 No. 2.
Dwi  Setianingsi,  2012,  Dampak  Sosial  Pembebasan  Tanah  Proyek  Pembangunan  Infrastruktur untuk Kepentingan Umum, Tesis  Universitas Indonesia, Depok.
Kosassihi, Sari Vina Herlina, “Konsistensi yuridis diantara regulasi Pendanaan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum” (Bandung: UNPAR Institutional Repository, 2019).
Kementerian PUPR, Dukungan Masif Inrastruktur PUPR Untuk Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas  (Badan  Pengembangan  Infrastruktur  Wilayah  (BPIW)  Kementerian  PUPR, 2019) hlm 11.
Nurul  Azmy  D.  Tantja  ,Westi  Utami  Mujiyati,  2021,  Dampak  Pengadaan  Tanah  Terhadap Perubahan  Penggunaan  Lahan  dan  Kondisi  Sosial  Masyarakat.  Jurnal  Geography  Vol. 9 No. 2.
Siti Nurul  Intan  Sari Dalimunte dan  Taupiqqurrahman, 2023, Problematika Pengadaan Tanah di Indonesia: Tinjauan Pengaturan dan Pelaksanaan, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. XXX  No. 1.
Sonny  Djoko  Marlijanto,  2019,    Konsinyasi  Gnati  Rugi  Dlam  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
Tami  Rusli,  2018,  Analisis  Pelaksanaan  Konsinyasi  Ganti  Rugi  Pada  Pengadaan  Tanah,  Jurnal Keadilan Progresif  Vol. 9 No. 1, hal 18.
Yulianti  Rachmi,  Budi  Hasanah,  2018,  Implementasi  Program  Pemeliharaan  Jalan  di  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang, Jurnal SAWALA Vol.6 No 2.