Dinamika Ketersediaan Pangan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Malang
Dita Atasa 1* , Dona Wahyuning Laily 1 , Prasmita Dian Wijayanti 1
1 Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia i *Korespondensi: dita.atasa.agribis@upnjatim.ac.id
Diterima 24 November 2021/ Direvisi 21 Februari 2022 / Disetujui 02 Maret 2022

## ABSTRAK
Fenomena alih fungsi lahan pertanian selalu mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Padahal,  lahan  menjadi  faktor  utama  dalam  produksi  pangan  yang  berpengaruh  pada ketersediaan  pangan  suatu  wilayah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui ketersediaan pangan, komposisi keragaman pangan, dinamika alih fungsi lahan pertanian dan  hubungannya  dengan  ketersediaan  pangan  Kota  Malang.  Data  yang  digunakanan adalah  data  sekunder  berasal  tahun  2018-2020  berasal  dari  instansi  pertanian  dan kependudukan. Analisis yang digunakan merupakan Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan pearson correlation. Hasil diperoleh bahwa terjadi penurunan ketersediaan  energi  dari  tahun  2018-2020,  nilai  tersebut  adalah  2.667  kkal/kapita/hari, 2.195 kkal/kapita/hari, 2.174 kkal/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan protein berfluktuatif, terjadi penurunan dari 71,22 gr/kapita/hari tahun 2018 menjadi 53,29 gr/kapita/hari tahun 2019,  selanjutnya  mengalami  kenaikan  menjadi  62,25  pada  tahun  2020.  Kualitas ketersediaan  pangan  berdasarkan  komposisi  keragaman  kelompok  pangan  dari  tahun 2018-2020 belum beragam.  Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil yang didapat skor PPH < 100 belum mencapai skor ideal, dengan skor masing-masing sebesar 77,9; 69,67; dan 88,26. Selanjutnya, setiap tahunnya terjadi peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke sektor  non  pertanian,  dengan  rata-rata  sebesar  33,5  ha.  Sedangkan,  hasil  pearson correlation  menyatakan  luas  lahan  pertanian  dan  ketersediaan  energi  tidak  memiliki korelasi  yang  signinifikan.  Hasil  tersebut  diduga  karena  ketersediaan  pangan  mayoritas berasal dari bahan pangan yang berasal dari luar Kota Malang.
Kata  kunci: Alih  fungsi  lahan  pertanian;  Ketersediaan  energi;  Ketersediaan  protein; Keragaman komposisi pangan

## ABSTRACT
The phenomenon of agricultural land conversion always experiences an increasing trend each year. Consequently, as the main factor in food production, land  conversion affects regional  food  availability.  This  study  aims  to  determine  the  availability  of  food,  the composition  of  food  diversity,  the  dynamics  of  the  agricultural  land  conversion,  and  its relationship with food availability in Malang. The secondary data regarding agriculture and demographics from related institutions from the year 2018 to 2020 were employed in the study. The analysis included the Food Balance Sheet (FBS), Food Dietary Patterns (FDP), and  Pearson  correlation.  The  results  showed  that  there  was  a  decrease  in  energy availability  from  2018-2020,  the  value  was  2,667  kcal/capita/day,  2,195  kcal/capita/day, and 2,174 kcal/capita/day. Meanwhile, the availability of protein fluctuated, as there was a decrease from 71.22 g/capita/day in 2018 to 53.29 g/capita/day in 2019, then increased to 62.25 in 2020. The quality of food availability was based on the composition of the diversity of food groups from 2018 to 2020, which had not been diverse. The PPH score was less than 100, which had not reached the ideal score, respectively of 77.9; 69.67; and 88.26. Furthermore, each year there was an increase in the agricultural land conversion area to the non-agricultural sector, with an average of 33.5 ha. However, the results of the Pearson
correlation stated that the area of agricultural land and energy availability did not have a significant correlation. These results were suspected due to the majority of food availability of Malang originating from the outside regions.
Keywords: Availability of protein; Conversion of agricultural land; Diversity of food composition; Energy availability

## PENDAHULUAN
Pangan  menjadi  kebutuhan  dasar dan  sumber  gizi  yang  penting  dalam keberlangsungan hidup manusia
berperan meningkatkan kecerdasan manusia, kesehatan, serta pertumbuhan mental. Pemenuhan pangan yang cukup merupakan bentuk investasi untuk menghasilkan  sumber  daya  manusia yang berkualitas dan menjadi syarat bagi pemenuhan hak-hak  dasar  lainnya  yaitu pendidikan  dan  pekerjaan  (Hermanto, 2013; Suryana, 2014).
Meskipun pemenuhan akan pangan  telah  diatur  dalam  undang- undang,  akan  tetapi  sebesar  820  juta penduduk  di  dunia  masih  menderita kelaparan.  Begitu  juga  di  Indonesia, terdapat  25  juta  penduduk  Indonesia yang  menderita  kekurangan  gizi  (FAO, 2019).  Berangkat  dari  fakta  tersebut, perlu  dilakukan  upaya  untuk  mencapai ketahanan  pangan.  Berdasarkan  UU Pangan  No  18  Tahun  2012,  ketahanan pangan diartikan pemenuhan kecukupan pangan  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas pangan, aman, beraneka ragam, bergizi, mudah  diakses,  tidak  melanggar  agama dan kepercayaanm dan budaya masyarakat Indonesia.
Sedangkan, ketersediaan pangan merupakan bagian dari  ketahanan  pangan  yang  diartikan sebagai tersedianya pangan dalam suatu wilayah    yang  bersumber  dari  produksi dalam  negeri,  cadangan  pangan,  dan impor.  Rendahnya  ketersediaan  pangan dapat  terjadi  apabila  wilayah  tersebut tidak memiliki kemampuan menghasilkan
pangan dan penyediaan pangan. Sehingga perlu melakukan usaha pengelolaan ketersediaan pangan
dengan  baik  agar  pasokan  pangan tersedia memadai setiap saat.
Terdapat tantangan yang dihadapi untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan yang  adalah  laju  pertumbuhan  pangan lebih  rendah  dibandingkan  dengan  laju pertumbuhan  penduduk  (Karunasagar  & Karunasagar, 2016), marjinalisasi
kapasitas  usahatani,  kecenderungan penurunan  daya  saing,  diversifikasi pangan  (Rachmat,  2014),  terbatasnya akses pangan, besarnya proporsi penduduk  miskin    (Dewan  Ketahanan Pangan,  2015),  dan  alih  fungsi  lahan pertanian (Nurpita, Wihastuti, & Andjani, 2018).  Fenomena  mengenai  alih  fungsi lahan  dapat  menjadi  ancaman  yang serius yang akan mengganggu ketersediaan  pangan  suatu  wilayah. Apabila  fenomena  ini  selalu  terjadi, produktivitas  pertanian  akan  mengalami penurunan yang dapat berimplikasi pada penurunan  ketersediaan  pangan.  Jika ketersediaan  pangan  terganggu,  harga pangan  akan  menjadi  naik,  sehingga dapat  mempengaruhi  tingkat  konsumsi pangan masyarakat.
Kasus  alih  fungsi  lahan  terjadi  di berbagai  daerah  di  Indonesia,  salah satunya di Kota Malang. Setiap tahunnya terjadi penurunan luas lahan pertanian di Kota  Malang.  Berdasarkan  data  BPS Kota  Malang  (2020)  dalam  satu  tahun terakhir  terjadi  penurunan  luasan  lahan pertanian  sebesar  20  hektar  yang dikarenakan  konversi  lahan  menjadi
pemukiman.  Padahal,  jumlah  penduduk Kota Malang selalu mengalami peningkatan, laju pertumbuhan
penduduk  Kota  Malang  sebesar  0,53%. Apabila  terjadi  ketimpangan  antara luasan lahan dan jumlah penduduk setiap tahun, dalam jangka panjang akan terjadi kekurangan  pangan.  Hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  (Kantor  Ketahanan Pangan Kota Malang, 2015) hasil analisis SKPG  Kota  Malang  tahun  2015  yang menyatakan Kota Malang tergolong Kota sangat  rawan  pangan  berdasarkan indikator  konsumsi  normatif  sebesar 0,98. Indikator konsumsi normatif berbasis  pada  pengukuran  potensi produksi pangan domestik yang mana di wilayah-wilayah tertentu (khususnya perkotaan) sangat sulit untuk dipertahankan. Berdasarkan teori Maltus,
pertumbuhan  penduduk  tidak  dapat dikontrol  karena  sesuai  dengan  deret ukur,  sedangkan  pertumbuhan  produksi pangan  sesuai  dengan  deret  hitung (Pawlak  &  Kołodziejczak,  2020).  Teori tersebut  berfokus  pada  keseimbangan atau ketidakseimbangan antara penduduk dan pangan. Agar
keseimbangan  ini  terjaga,  maka  laju pertumbuhan  produksi  pangan  tidak boleh lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk.  Perlu  dilakukan  pengelolaan ketersediaan pangan, baik melalui pandangan  ekonomi  tertutup  dengan memastikan  produksi  dan  stok  pangan, maupun ekonomi terbuka dengan memastikan  perdagangan  pangan  yang lancar (Burchi & De Muro, 2016). Bertolak  pada  fakta  tersebut, penelitian ini menghasilkan luaran informasi mengenai dinamika ketersediaan pangan, kualitas dan keberagaman komposisi pangan, dinamika alih fungsi lahan, dan hubungan
antara ketersediaan lahan dan
ketersediaan  pangan.  Adanya  informasi tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pengambilan kebijakan untuk peningkatan ketahanan pangan. Publikasi  artikel  ini  penting  dilakukan sebagai  upaya  untuk  mensosialisasikan hasil  temuan  penelitian  berdasarkan fakta  di  lapangan,  agar  dapat  diakses untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah, maupun masyarakat umum

## BAHAN DAN METODE

## Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal  dari  instansi  ketahanan  pangan dan kependudukan. Data sekunder; data produksi, impor pangan, jumlah penduduk,  laju  pertumbuhan  penduduk, dan  luasan  lahan  pertanian.  Data tersebut  diperoleh  dari  instansi  Dinas Pertanian, dan BPS Kota Malang.
Metode Analisis Data
Analisis data menggunakan Neraca  Bahan  Makanan  (NBM)  untuk menganalisis dinamika ketersediaan
pangan, analisis selanjutnya yaitu keadaan keragaman pangan menggunakan  analisis  Pola  Pangan Harapan,  sedangkan  analisis  hubungan luasan lahan pertanian dengan ketersediaan pangan menggunakan analisis korelasi pearson. 1.  Neraca bahan makanan Neraca  Bahan  Makanan  (NBM) memberikan
gambaran secara komprehensif  pola  ketersediaan  pangan bagi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu  (FAO,  2001).  Pada  tabel  NBM, terdapat  sembilan  kelompok  pangan yang  dianalisis,  meliputi;  umbi,  padi, minyak  dan  lemak,  pangan  hewani,  biji berminyak, gula, kacang-kacangan, buah
dan  sayuran.  Masing-masing  kelompok pangan, terdiri dari bahan makanan yang setiap  hari  dikonsumsi  masyarakat  Kota Malang  dan  yang  tersedia  di  Kota Malang. Setiap bahan makanan masing- masing akan dianalisis bagaimana ketersediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan perkapita.
Analisis  NBM  memberikan  output nilai ketersediaan energi dan ketersediaan  protein  per  kapita.  Nilai yang didapatkan, selanjutnya dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi  (AKE)  dan  Angka  Kecukupan
Protein (AKP) tingkat ketersediaan
pangan  menurut rekomendasi WNPG X,
dimana  untuk  AKE  sebesar  2400 kkal/kapita/hari, dan protein 63
gr/kapita/hari. Apabila nilai AKE dan AKP yang diperoleh kurang dari rekomendasi anjuran  WNPG  maka  dapat  dinyatakan suatu  daerah  berpotensi  mengalami kerawanan pangan

## 2. Pola pangan harapan
Analisis  Pola  Pangan  Harapan (PPH)  digunakan  dalam  rangka  menilai keragaman pangan atau kualitas ketersediaan  pangan.  Selain  itu,  PPH juga  merupakan  panduan  perencanaan dan  evaluasi  penyediaan  dan  konsumsi pangan,  karena  PPH  adalah  komposisi pangan  ideal  untuk  ketersediaan  dan konsumsi  pangan  (Badan  Ketahanan Pangan,  2015).  Data  yang  digunakan dalam  perhitungan  PPH  menggunakan data  yang  bersumber  dari  NBM,  yaitu data angka ketersediaan energi. Selanjutnya,  masing-masing  persentase AKE kelompok bahan makanan dikalikan dengan  bobot  setiap  kelompok  pangan. Kriteria  pembobotan  mengacu  pada kesepakatan Deptan tahun 2001
didasarkan  pada  fungsi  pangan  yang mengandung  sumber  kalori,  protein, vitamin  dan  mineral.  Kelompok  pangan
sumber  karbohidrat  terdiri  atas,  umbi, padi, gula, minyak dan lemak, buah dan biji  berminyak,  dengan  bobot  0.5, kelompok  pangan  sumber  protein  yaitu pangan hewani, kacang-kacangan, dengan  bobot  0.2,  sumber  mineral  dan vitamin  yaitu  sayur  dan  buah-buahan bobot 5.0, dan kelompok pangan lainnya seperti  minuman  dan  bumbu  dapur memiliki bobot sebesar 0.
Perkalian antara persentase ketersediaan  energi  dan  bobot  masing- masing bahan pangan akan menghasilkan  skor  PPH  riil,  selanjutnya dibandingkan dengan skor PPH maksimal. Jika skor rill melebihi skor PPH maksimal  maka  skor  PPH  yang  diambil adalah  skor  PPH  maksimal.  Sebaliknya, jika  skor  PPH  rill  kurang  dari  skor  PPH maksimal,  maka  skor  yang  diambil adalah skor PPH riil. Skor PPH maksimal masing-masing kelompok pangan adalah,  padi-padian  sebesar  25,  umbi sebesar 2.5, pangan hewani sebesar 24, minyak  dan  lemak  sebesar  5,  buah  dan biji  berminyak  sebesar  1,  kacang- kacangan sebesar  10, gula sebesar 2.5, sayuran  dan  buah-buahan  sebesar  30, lain-lain sebesar 0. Skor PPH selanjutnya di jumlah, dengan skor maksimal sebesar 100.  Jika  skor  PPH  sama  dengan  100 maka  PPH dikatakan  ideal  atau kualitas ketersediaan  pangan  tinggi,  sebaliknya jika skor PPH kurang dari 100 maka tidak ideal  atau  kualitas  ketersediaan  pangan rendah.

## 3.  Korelasi pearson
Analisis korelasi pearson digunakan untuk menganalisis hubungan antara  luas  lahan  pertanian  di  Kota Malang dengan ketersediaan energi dan protein.  Korelasi  antara  dua  variabel semakin  kuat  apabila  nilai  r  yang diperoleh mendekati 1 atau -1 sebaliknya korelasi semakin lemah apabila nilai r
mendekati 0. Setelah diperoleh nilai dari koefisien korelasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji
hipotesis. Menetapkan taraf signifikansi α =  5%,  hal  ini  berarti  jika  p- value kurang dari 5 %, maka tolak Ho dan terima Ha, berarti terdapat korelasi antara variabel x dan y, sebaliknya jika p- value lebih dari 5 %, maka terima Ho dan tolak Ha, berarti tidak  terdapat  korelasi  antara  variabel tersebut.  Koefisien  korelasi  Pearson disimbolkan  dengan  r,  perhitungan  r dapat  menggunakan  rumus  sebagai berikut :
𝑟 = 𝑛 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋  ∑ 𝑌 √[𝑛 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋) 2 ][𝑛 ∑ 𝑌 2 −(∑ 𝑌) 2 ]
Menurut Firdaus (2020), nilai dari kofisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (- 1 ≤ r ≤ +1), dengan kriteria sebagai berikut t : Jika i r = +1, maka terdapat korelasi positif sempurna i Jika i r = -1, maka terdapat korelasi negatif sempurna i Jikai r = 0, maka tidak terdapat korelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  Ketersediaan  Pangan  di  Kota Malang
Ketersediaan  pangan  yang  cukup dan berlimpah menjadi salah satu syarat tercapainya  ketahanan  pangan  yang mandiri  dan  berdaulat  (Rachmat,  2015). Penilaian  ketersediaan  pangan  dalam suatu  wilayah  dapat  diukur  melalui tersedianya  energi  atau  kalori,  dan protein  per  kapita  per  hari.  Standar pengukuran  ketersediaan  pangan  yaitu sebesar  2.400  kkal/kapita/hari  untuk energi,  sedangkan  protein  sebesar  63 gr/kapita/hari.

## 1.  Ketersediaan energi di Kota Malang
Berdasarkan hasil perhitungan Neraca
Bahan  Makanan  (NBM)  yang  disajikan
pada Tabel 1, diketahui bahwa ketersediaan  energi  di  Kota  Malang setiap  tahunnya  mengalami  penurunan. Ketersediaan  energi  di  Kota  Malang tertinggi  terjadi  pada  tahun  2018  yaitu sebesar  2.667  kkal/kapita/hari  melebihi dari  standar  kecukupan  ketersediaan pangan  yang  direkomendasikan  oleh WNPG X sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Sehingga pada tahun 2018 Kota Malang telah  mencapai  ketahanan  pangan berdasarkan aspek  ketersediaan  energi. Sedangkan  pada  tahun  2019  dan  2020, ketersediaan  energi  masih  dibawah standar kecukupan energi dapat
dikatakan  belum  mencapai  ketahanan pangan. Ketersediaan energi tahun 2019 dan 2020, sebesar 2.195 kkal/kapita/hari dan 2.174 kkal/kapita/hari.
Penurunan  ketersediaan  energi  di
Kota Malang disebabkan karena penurunan jumlah pangan yang tersedia pada sebagian besar kelompok pangan. Pada Tabel 1. terlihat kelompok pangan yang setiap tahunnya mengalami penurunan  meliputi  pangan  hewani, minyak  dan  lemak,  padi-padian,  minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang- kacangan. Sedangkan kelompok pangan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan  ketersediaan  energi  yaitu umbi, gula, sayur dan buah.
Ketersediaan  energi    di  Kota  Malang didominasi  oleh  sumber  pangan  nabati, yaitu sebesar 2.265 kkal/kapita/hari pada tahun  2018,  2.062  kkal/kapita/hari  pada tahun  2019,  dan  1.804  kkal/kap/hari. Sumber  pangan  nabati  berasal  dari kelompok pangan yaitu kelompok pangan padi-padian, buah biji berminyak, minyak dan lemak, umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur. Sedangkan  sumber  pangan  hewani hanya menyumbang 402 kkal/kapita/hari pada tahun 2018, 133 kkal/kapita/hari
pada tahun 2019, dan 370 kkal/kapita/hari pada tahun 2020.
Kelompok  pangan hewani  terdiri  atas daging,  telur,  ikan,  dan  susu.  Kecilnya sumbangan  kelompok  pangan  hewani terhadap ketersediaan energi mengingat kelompok  pangan  hewani  merupakan sumber  protein  bukan  kalori  (Menteri Kesehatan, 2014).
Kelompok  padi-padian  berkontribusi terbesar  terhadap  ketersediaan  energi yaitu  1.243 kkal/kapita/hari  atau 46,61% pada  tahun  2018,  1.237  kkal/kapita/hari atau 56,36% pada tahun 2019, dan 749
kkal/kapita/hari atau 34.47% pada tahun 2020.  Besarnya  sumbangan  kelompok padi-padian  dalam  ketersediaan  energi dapat  dikatakan  sebagai suatu  hal yang wajar,  mengingat  beras  merupakan sumber  pangan  utama  bagi  penduduk Indonesia,  khususnya  Kota  Malang.  Hal ini  didukung  data  BPS  Kota  Malang (2018),  dimana  pengeluaran  rata-rata penduduk Kota Malang pada tahun 2020 untuk  pangan  terbesar  setelah  produk makanan  instant  adalah  beras  yaitu sebesar  Rp.  52.354,00  per  kapita  per bulan.
Tabel 1. Ketersediaan Energi per Kapita Kota malang Tahun 2018-2020
Kelompok Pangan Kontribusi Energi 2018 2019 2020 AKE % AKE % AKE % Padi-padian 1.243 46,61 1.237 56,36 749 34,47 Umbi 150 5,62 108 4,92 147 6,75 Pangani Hewani 402 15,07 133 6,06 370 17,03 Minyak dan Lemak 397 14,89 397 18,09 393 18,08 Buah dan biji berminyak 135 5,06 130 5,92 34 1,57 Kacang-kacangan 212 7,95 0 0 122 5,61 Gula 87 3,26 76 3,46 225 10,33 Sayuran dan Buah-buahan 41 1,54 114 5,19 134 6,17 Lain-lain - - - - - - Nabati 2.265 84,93 2.062 93,94 1.804 82,97 Hewani 402 15,07 133 6,06 370 17,03 Total 2.667 100 2.195 100 2.174 100 Sumber: Data primer diolah

## 2.  Ketersediaan protein di Kota Malang
Berdasarkan  perhitungan  ketersediaan protein  sebagaimana  yang  tersaji  pada Tabel  2,  diketahui  bahwa  ketersediaan protein
Kota Malang
berfluktuatif.
Ketersediaan protein tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 71,22 gr/kapita/hari. Angka tersebut
menunjukkan  ketersediaan  protein  pada tahun  2018    telah  memenuhi  standar kecukupan  ketersediaan  protein  yang direkomendasikan  oleh  WNPG  X  sebesar 63 gr/kapita/hari. Tahun 2018 Kota Malang dapat dikategorikan tahan pangan berdasarkan ketersediaan protein.
Sedangkan  ketersediaan  protein  pada tahun  2019  sebesar  53,29  gr/kapita/hari dan  pada  tahun  2020  sebesar  62,25 gr/kapita/hari,  dimana  angka  tersebut kurang  dari  standar  kecukupan  minimal ketersediaan  protein.  Sehingga  Kota Malang pada tahun 2019 dan 2020 belum tahan pangan berdasarkan kategori ketersediaan protein.
Kenaikan dan penurunan angka ketersediaan  protein  di  Kota  Malang disebabkan  kenaikan  dan  penurunan jumlah ketersediaan pangan pada kelompok pangan dalam satuan ton/kapita/hari,  sehingga  mempengaruhi ketersediaan protein dalam satuan gr/kapita/hari.  Sebagian  besar  kelompok pangan  jumlahnya  berfluktuatif  setiap tahunnya,  meliputi  padi-padian,  umbi,
kacang-kacangan,  gula,  pangan  hewani, buah  dan  sayut.  Sedangkan  kelompok pangan  lain  seperti    buah  biji  berminyak, minyak  dan  buah  mengalami  kenaikan ketersediaan  protein.  Sumber  pangan nabati  mendominasi  ketersediaan  pangan di  Kota  Malang,  yaitu  45,14  gr/kapita/hari pada tahun 2018, 44,27 gr/kapita/hari pada tahun 2019, dan 33,97 gr/kapita/hari pada tahun  2020.  Sedangkan,  sumber  pangan hewani hanya menyumbang sebesar 26,08 gr/kapita/hari  pada  tahun  2018,  9,02 gr/kapita/hari pada tahun 2019, dan 28,28 gr/kapita/hari pada tahun 2020.
Kelompok pangan padi-padian
berkontribusi
terbesar terhadap ketersediaan  protein  Kota  Malang  pada tahun 2018, dan 2019, dimana sumbangan tersebut  sebesar  30,25  gr/kapita/hari  atau 42,47 % pada tahun 2018, 30,1 gr/kapita/hari  atau  56,48%  pada  tahun 2019.  Sedangkan  pada  tahun  2020 kelompok  pangan  yang  menyumbang ketersediaan  protein  terbesar  merupakan pangan  hewani  yang  terdiri  atas  daging, susu,  dan  telur,  dimana  sumbangan tersebut  sebesar  28,28  gr/kapita/hari. Perbedaan  ini  persentase  sumbangan ketersediaan  protein  ini  disebabkan  pada tahun 2018 dan 2019 jumlah ketersediaan pangan  hewani  sangat  minim  berbeda dengan  pada  tahun  2020  dimana  jumlah ketersediaan pangan hewani cukup banyak.

## Tabel 2. Ketersediaan Protein per Kapita Kota Malang Tahun 2018-2020
Kelompok Pangan Kontribusi Protein 2018 2019 2020 AKP % AKP % AKP % Padi-padian 30,25 42,47 30,1 56,48 18,23 29,29 Umbi 0,54 0,76 0,41 0,77 0,94 1,51 Pangani Hewani 26,08 36,62 9,02 16,93 28,28 45,43 Minyak dan Lemak 0 0 0,1 0,19 0,44 0,71 Buah dan biji berminyak 9,16 12,86 8,91 16,72 0,32 0,52 Kacang- kacangan 0,26 0,37 0 0 9,01 14,47 Gula 4,41 6,19 0,03 0,06 0,25 0,40 Sayuran dan Buah-buahan 0,52 0,73 4,72 8,86 4,78 7,67 Lain-lain - - - - - - Nabati 45,14 63,38 44,27 83,07 33,97 54,57 Hewani 26,08 36,62 9,02 16,93 28,28 45,43 Jumlah 71,22 100 53,29 100 62,25 100 Sumber: Data primer diolah Pola Pangan Harapan Ketersediaan
Pangan Kota Malang
Taraf  ketersediaan  pangan  selain dievaluasi  sesuai  kuantitas  kecukupan kalori dan protein pula dievaluasi asal segi kualitas atau keberagam ketersediaan gizi berdasarkan  analisis  Pola  Pangan  asa (PPH). Tersedianya pangan secara beragam  akan  mendukung  tercapainya keragaman  konsumsi.  PPH  merupakan bahan pedoman untuk mengetahui kualitas ketersediaan  pangan  yang  digambarkan berdasarkan hasil nilai PPH dan  komposisi pangan.
Berdasarkan hasil analisis PPH yang tersaji pada Tabel 3, diketahui bahwa skor PPH  berfluktuasi,  terjadi  penurunan  skor PPH pada tahun 2019, dan kenaikan pada tahun 2020. Secara keseluruhan, skor PPH tahun 2018 - 2019 belum ideal karena skor PPH yang diperoleh kurang dari skor  ideal yaitu  100,  dimana  skor  tersebut  adalah 77,9; 69,67; dan 88,26. Hal ini menunjukkan kualitas
ketersediaan pangan  berdasarkan  komposisi  kelompok pangan belum beragam.
Berdasarkan  Tabel  3,  diketahui bahwa pada tahun 2018 kelompok pangan dengan  skor  dibawah  skor  normatif  yaitu gula,  buah,  dan  sayuran,  di  tahun  2019 meliputi  kelompok  pangan  umbi-umbian, pangan  hewani,  gula,  sayuran  dan  buah. Sedangkan  pada  tahun  2020  kelompok pangan  dengan  dari  skor  PPH  dibawah normatifnya yaitu buah dan biji  berminyak ,padi-padian, buah-buahan dan sayuran. Kelompok pangan dengan skor PPH belum  memenuhi  skor  PPH  normatif menandakan jumlah pangan yang tersedia untuk  bahan  pangan  maupun  industri pangan  yang  pada  akhirnya  dikonsumsi oleh  penduduk  Kota  Malang  secara kuantitas  dan  kualitas  kelompok  pangan tersebut belum terpenuhi. Sehingga, diperlukan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan produksi maupun menambah jumlah impor baik impor luar kota maupun luar
Dita Atasa, Dinamika Ketersediaan Pangan. . .
Kelompok Pangani Skor PPH Normatif Skor PPH 2018 2019 2020 Padi-padian 25 25 25 15,61 Umbi 2,5 2,5 2,25 2,5 Pangan Hewaniii 24 24 11,08 24 Minyaki dan Lemaki 5 5 5 5 Buah/biji berminyaki 1 1 1 0,71 Kacang-kacangani 10 10 - 10 Gulai 2,5 1,8 1,58 2,5 Sayuran dan Buah 30 8,5 23,75 27,93 Lain-lain - - - - Total 100 77,9 69,67 88,26 Sumber: Data primer diolah

## Dinamika Alih Fungsi Lahan

## 1.  Alih  fungsi  lahan  pertanian  Kota Malang
Luas  lahan  total  Kota  Malang sebesar 11.006 ha. Lahan di Kota Malang sebagian  besar  digunakan  untuk  non pertanian baik itu untuk pemukiman, hotel, pertokoan, dan industri. Berdasarkan data BPS  Kota  Malang  (2020),  daerah  di  Kota Malang  yang  memiliki  lahan  pertanian paling luas merupakan Kecamatan Kedungkandang. Kecamatan Kedungkandang  memiliki  total  luas  lahan sebesar 3.898 ha, dimana 2.271 merupakan  lahan  non  pertanian,  511  ha sawah,  dan  1.207  ha  pertanian  bukan sawah. Sedangkan daerah lainnya di Kota Malang memiliki luas lahan kurang dari 700 ha.
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat diketahui  dari  tahun  2018-2020  terjadi peningkatan  luasan  alih  fungsi  lahan.
Sehingga dapat
menyebabkan
menurunnya luasan lahan pertanian secara  progresif.  Terjadi  penurunan  luas lahan  pertanian  setiap  tahunnya  dengan rata-rata  sebesar  33,5  ha.  Sedangkan, pada tahun terakhir 2020, terjadi penurunan 20 ha.
Menurut  Winarso  (2012),  tingginya alih  fungsi  lahan  di  Indonesia  disebakan oleh  kemudahan  transaksi  jual  beli  lahan, hibah,  dan  adanya  budaya  pembagian warisan.  Selain  itu  di  daerah  Jawa  Timur terjadinya  alih  fungsi  lahan  disebabkan
peningkatan penduduk, pemekaran daerah perkotaan, pertumbuhan industri, perkembangan  wilayah,  dan  perubahan sosial    (Kementrian  Pertanian,  2012;
Pasaribu et all , 2012; Witjaksono, 2015).
Apabila  fenomena  alih  fungsi  lahan terjadi  secara  kontinu,  akan  berdampak terhadap  penurunan  produksi  pangan (Nurpita,  Wihastuti,  &  Andjani,  2018). Sehingga akan berimplikasi pada penurunan  ketersediaan  pangan  yang dapat  memberikan  ancaman  terhadap ketahanan pangan suatu wilayah (Prasada & Rosa, 2018).

## Gambar 2. Perkembangan Luas Lahan Pertanian
2.  Hubungan  luasan  lahan  pertanian dengan  ketersediaan  energi  dan protein Kota Malang
Analisis  hubungan  luasan  lahan pertanian  dan  ketersediaan  energi  serta protein memberikan
informasi bagaimana  keeratan  hubungan  pada variabel  tersebut  dan  bagaimana  arah hubungan  yang  terjadi.  Pada  Tabel  4 menunjukkan  nilai  korelasi  antara  luas lahan  pertanian  dengan  ketersediaan energi  yaitu  0,967.  Hal  ini  berarti hubungan  antara  luas  lahan  pertanian dengan  ketersediaan  energi  sebesar 96,7%  dengan  arah  positif.  Karena  nilai signifikansi 0,164 > 0,05, maka terima Ho atau  dapat  dikatakan  bahwa  tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan pertanian dengan ketersediaan  energi.  Sedangkan  pada Tabel  5,  nilai  korelasi  antara  luas  lahan pertanian  dan  ketersediaan  protein sebesar  0,810.  Karena  nilai  signifikansi 0,399 > 0,05, maka terima Ho atau dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
hubungan  yang  signifikan  antara  luas lahan  pertanian  dengan  ketersediaan protein. Berdasarkan analisis korelasi variabel  luas  lahan  dan  ketersediaan energi  serta  protein  tidak  memiliki hubungan yang signifikan. Hasil tersebut bertentangan dengan temuan oleh Chavas (2017) menyatakan bahwa lahan pertanian  merupakan  faktor  penting dalam  meningkatkan  produksi  pangan guna  mencapai  ketahanan  pangan. Menurut  teori  yang  dikemukakan  oleh Malthus, jika jumlah penduduk bertambah  sedangkan  pasokan  sumber daya  alam  (khususnya  tanah)  tetap, maka  produktivitas  di  bidang  pertanian cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan situasi di mana produksi pertanian tidak dapat mengikuti pertumbuhan penduduk, sementara pengurangan pasokan diikuti oleh kelaparan (Pawlak  &  Kołodziejczak, 2020).
Tingginya nilai signifikansi tersebut dapat  dijelaskan  karena  ketersediaan pangan  Kota  Malang  sebagian  besar
Dita Atasa, Dinamika Ketersediaan Pangan. . .
berasal  dari  impor  atau  mendatangkan bahan  pangan  dari  luar  Kota  Malang. Besarnya  jumlah  impor  dari  kelompok pangan yang menyumbang ketersediaan
energi  dan  protein,  meliputi  kacang- kacangan,  padi-padian,  gula,  umbi,  dan pangan hewani. Tabel 4. Hubungan Antara Luas Lahan Pertanian dengan Ketersediaan Energi Luas Lahan Pertanian Ketersediaan Energi Luas Lahan Pertanian   Korelasi ii Pearson i 1 .967 Sig i . (2-tailed) .164 N i 3 3 Ketersediaan Energi Korelasi ii Pearson i .967 1 Sig i . (2-tailed) .164 N i 3 3
Sumber: Data primer diolah

## Tabel 5. Hubungan Antara Luas Lahan Pertanian dengan Ketersediaan Protein
Luas Lahan Pertanian Ketersediaan Protein Luas Lahan Pertanian Korelasi ii Pearson i 1 .683 Sig i . (2-tailed) .521 N i 3 3 Ketersediaan Protein Korelasi ii Pearson i .683 1 Sig i . (2-tailed) .521 N i 3 3 1 Sumber: Data primer

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis ketersediaan  pangan,  total  ketersedian energi  di  Kota  Malang  dari  tahun  2018- 2019  sebesar,  2.667  kkal/kapita/hari,
2.195 kkal/kapita/hari dan 2.174
kkal/kapita/hari,  protein  sebesar  71,22 gr/kapita/hari,  53,29  gr/kapita/hari,  dan 62,25 gr/kapita/hari. Hal ini menunjukkan, ketersedian  energi  dan  protein  di  Kota Malang  tahun  2018  telah  mencapai standar ketersediaan energi dan protein, sedangkan  tahun 2019  dan  2020  belum tercapai.
Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Malang masih dibawah skor PPH ideal.  Skor  tersebut  dari  tahun  2018  -
2019  masing-masing  sebesar  77,9;
69,67;  dan  88,26.  Nilai  PPH  tersebut berarti komposisi
keragaman ketersediaan  pangan  di  Kota  Malang relatif rendah.
Adanya  alih  fungsi  lahan  di  Kota Malang  menyebabkan  penurunan  luas lahan  pertanian.  Berdasarkan  analisis korelasi pearson menunjukkan luas lahan pertanian dan ketersediaan energi maupun  ketersediaan  protein  memiliki nilai korelasi yaitu 0,967 dan 10,683 serta p- valuei yaitu 0,164 dan 0,521.
Mengingat  tingkat  ketersediaan
energi dan protein masih belum mencapai standar ketersediaan minimal, pemerintah Kota Malang perlu melakukan kajian pengembangan
Dita Atasa, Dinamika Ketersediaan Pangan. . .
penyediaan,
produksi pangan, memperlancar  kegiatan  distribusi  dan perdagangan.  Agar  tercapai  keragaman ketersediaan  pangan  dalam  rangka pemenuhan pangan dan gizi masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan kuantitas ketersediaan kelompok padi-padian, buah  dan  biji  berminyak,  buah,  serta sayuran,.  Pemerintah  perlu  melakukan upaya  pencegahan  alih  fungsi  lahan pertanian  dengan  memberikan  intensif bagi  pemilik  lahan,  seperti  memberikan bantuan  benih  dan  pupuk  bersubsidi, serta alat mesin pertanian.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  sampaikan  terima  kasih  kepada
LPPM  UPN “Veteran”  Jawa  Timur  yang
telah mendanai dan memfasilitasi penelitian  ini.  Terima  kasih  pula  kepada Dewan  Redaksi  Jurnal  Agrinika  yang telah mereview dan memberikan masukan sebelum artikel ini dipublikasikan

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Ketahanan  Pangan.  (2015).
Panduan Perhitungan Pola Pangan Harapan  (PPH) . Badan  Ketahanan Pangan .  Jakarta.  Retrieved  from http://bkp.pertanian.go.id/storage/a pp/media/Evalap/BUKU  PEDOMAN
PENYUSUNAN PPH.pdf BPS  Kota  Malang.  (2020). Kota  Malang Dalam Angka 2020 . Malang. Retrieved from https://malangkota.bps.go.id/publica tion/2020/04/27/f12dca597c93015fa 19920ab/kota-malang-dalam- angka-2020.html
Burchi,  F.,  &  De  Muro,  P.  (2016).  From
food availability to nutritional capabilities: Advancing food security analysis. Food  Policy , 60 ,  10 –19.
https://doi.org/10.1016/j.foodpol.201 5.03.008
Chavas,  J.  P.  (2017).  On  food  security and the economic valuation of food. Food Policy , 69 , 58 –67. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.201 7.03.008
Dewan  Ketahanan  Pangan.  (2015).
Indonesia  Tahan  Pangan  dan  Gizi .
Jakarta.
FAO.  (2001). Food  Balance  Sheets . WHO regional publications. European  series .  Rome:  Food  and Agriculture  Organization  of  the
United  Nations.  Retrieved  from http://www.fao.org/3/x9892e/x9892 e00.htm
FAO. (2019). The State of Food Security and  Nutrition  in  the  World (Vol.  7). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from http://www.fao.org/publications/sofi/ 2020/en/ Hermanto. (2013). Pengembangan Cadangan  Pangan  Nasional  dalam Rangka Kemandirian Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 31 ,
1 –13.
Kantor Ketahanan Pangan Kota Malang.
(2015). Laporan Akhir.
Karunasagar,  I.,  &  Karunasagar,  I.
(2016). Challenges of Food Security
– Need for Interdisciplinary Collaboration. Procedia Food Science , 6 (Icsusl  2015),  31 –33. https://doi.org/10.1016/j.profoo.201 6.02.005
Kementrian  Pertanian.  (2012). Prospek Pertanian Lahan Kering dalam
Mendukung  Ketahanan  Pangan .
Jakarta: Litbang Pertanian. Retrieved from https://www.litbang.pertanian.go.id/ buku/Lahan-Kering-Ketahan Menteri Kesehatan. (2014). PMK Nomor 41  Tahun  2014  Pedoman  Gizi Seimbang .  Jakarta.  Nurpita,  A., Wihastuti, L., & Andjani, I. Y. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kecamatan Temon  Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal  Gama  Societa , 1 (1),  103 – 110. Retrieved from http://journal.ugm.ac.id/jgs/article/vi ewFile/34055/20310 Pasaribu  et  all.  (2012). Konversi  dan Fragmentasi Lahan: Ancaman Terhadap  Kemandirian  Pangan . Bogor: IPB Press.
Pawlak,  K.,  &  Kołodziejczak,  M.  (2020).
The  role  of  agriculture  in  ensuring food security in developing countries:  Considerations  in  the context of the problem of sustainable food production.
Sustainability  (Switzerland) , 12 (13).
https://doi.org/10.3390/su12135488
Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A.  (2018).
Dampak  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah Terhadap  Ketahanan  Pangan  Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Sosial  Ekonomi  Pertanian , 14 (3), 210. https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3. 4805
Rachmat,  M.  (2014).  Tantangan  dan Strategi  Percepatan  Pencapaian Ketahanan  Pangan  yang  Mandiri dan  Berdaulat.  In Memperkuat
Swasembada  Pangan (pp.  311 –
326). Jakarta: Litbang Pertanian. Rachmat, M. (2015). Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian  Ketahanan  Pangan yang Mandiri dan Berdaulat. Forum
Penelitian  Agro  Ekonomi , 33 (1),  1.
https://doi.org/10.21082/fae.v33n1. 2015.1-17 Suryana.  (2014).  Menuju  Ketahanan Pangan  Indonesia  Berkelanjutan 2015: Tantangan dan Penanganannya. Forum  Penelitian Agro Ekonomi , 32 , 123 –135. Winarso. (2012). Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah  Pedesaan  di  Indonesia.
Penelitian Pertanian Terapan , 137 –
149.
Witjaksono. (2015). Identifikasi Perubahan Lahan Pertanian sebagai  Pertimbangan  Menyusun Kebijakan Lahan Pertanian Berkelanjutan. UMS , 194 –199.