## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM PENGURUSAN RESTITUSI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU
Hapizar Triansyah Karona Cahya Susena Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
ABSTRAK Hapizar Triansyah, Karona Cahya Susena; Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Dominan Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pengurusan Restitusi Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu. .  analysis  results  can  be  used  as consideration  Bengkulu  Pratama  Tax  Office  to  improve  the  management  of  restitution  in  the future. Type of research is descriptive qualitative. researchers also conducted a descriptive analysis of the dominant factors that affect taxpayers in obtaining refunds of taxes. in this study also uses data  analysis  to  reating  scale  raw  data  is  numeric  then  interpreted  in  a  qualitative  sense,  so measurements using this scale reating change in processing quantitative data into kaulitatif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa dari lima indikator jumlah responden  menyatakan pernyataan tentang  pengurusan  restitusi  pajak  dengan  skor  165,1  berada  pada  interval  146  –  179  yang berada pada daerah berpengaruh. Hal ini menyatakan bahwa kelima indikator tersebut dalam pengurusan  restitusi  pajak  berpengaruh  bagi  wajib  pajak.  pengurusan  restitusi  pajak  yang berpartisipasi mengisi kuesioner secara umum menyatakan tanggapan yang sangat baik. Sesuai grafik  kontinum  kita  ketahui  bahwa  pernyataan  yang  dominan  adalah  Prosedur  Restitusi dengan  skor  188,6  berada  pada  interval  180  –  213  yang  berada  pada  daerah  sangat berpengaruh menduduki urutan tertinggi.

## ABSTRACT
Hapizar  Triansyah,  Karona  Cahya  Susena ; The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the Factors Affecting What Are The Dominant taxpayer Handling Tax Refund Kantor Pelayanan Pajak Pratama bengkulu. analysis results can be used as consideration Bengkulu Pratama Tax Office to improve the management of restitution in the future. Type of research is descriptive qualitative. researchers also conducted a descriptive analysis of the dominant factors that affect taxpayers in obtaining refunds of taxes. in this study also uses data analysis to reating scale raw data is numeric then  interpreted  in  a  qualitative  sense,  so  measurements  using  this  scale  reating  change  in processing quantitative data into kaulitatif. Produce research results that of the five indicators of the  number  of  respondents  expressed  a  statement  about  obtaining  tax  refunds  with  a  score  of 165.1 is in the interval 146-179 that are in the area of effect. It is stated that the five indicators in the management of tax refunds for taxpayers affected. Processing of tax refunds that participate filled out a questionnaire in general expressed a  very good response . Continuum corresponding graphs we know that the statement is the dominant procedure with a score of 188.6 Restitution is in the interval 180-213 which was very influential in the area of the highest ranks.
Key words: Sanctions, Period of Restitution, Restitution Procedures, Tax Audit, Tax Officer

## PENDAHULUAN
Lembaga  pemerintah  menghimpun  penerimaan  dalam  negeri  dari  sektor  pajak,  yang berguna  untuk  membiayai  anggaran  penyelengaraan  pemerintah  pelayanan  umum,  dan pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  yang  bersama-sama  kita  laksanakan  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  memerlukan  dana  yang  besar.  Peran serta  masyarakat  dalam  membiayai  pembangunan  dan  penyelenggaraan  roda  pemerintahan
sangat  diperlukan  antara  lain,  dengan  melakukan  kewajiban  dalam  membayar  pajak  yang merupakan sebagai sumber penerimaan negara yang dominan.
Pembangunan  merupakan  indikator  suatu  bangsa  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Untuk  dapat  melanjutkan  pembangunan,  pemerintah  harus  dapat mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar  apabila  sumber  dana  yang  mendukung.  Sumber  pendapatan  terbanyak  didapat  dari sektor  perpajakan  meskipun  masih  banyak  sektor  lain  seperti  minyak  dan  gas  bumi,  serta bantuan luar negeri dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi besar dalam penerimaan Negara.
Akhir-akhir  ini  Pemerintah  gencar  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan  dari  sektor  pajak.  Penentuan  target  penerimaan  yang  sangat  tinggi  dan  selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara.
Pada tahun 2008 proporsi terhadap penerimaan pajak negara terus meningkat  dari 67 persen menjadi 73,2 persen pada tahun 2012 dari total APBN.
(http://www.pikiran-rakyat.com/node/23684-jam19.42/29Desember2013).
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  Faktor-Faktor  Apa  Saja  Yang Dominan Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pengurusan Restitusi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.
Dari  besaran  tersebut  dapat  dibayangkan  suatu  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  cukup dan berat namun didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat khususnya para Wajib Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  sehingga  rencana  penerimaan  pajak  tersebut akan  tercapai. Self  assessment  system yang  diterapkan  di  Indonesia  memberikan  wewenang kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  besarnya  pajak  terutang yang  harus  dibayar  oleh  Wajib  Pajak.  Pemberlakuan self  assessment  system di  Indonesia merupakan  cara  pemerintah  untuk  memberikan  kepercayaan  dan  tanggung  jawab  kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, pemerintah tidak begitu saja melepaskan Wajib Pajak tanpa memiliki pengetahuan  perpajakan.  Sehingga,  pemerintah  memberikan  pembinaan,  pelayanan,  dan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.
Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dapat  dilakukan  pada  setiap  masa  pajak.  Akan  tetapi  pada  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009 yang dapat melakukan restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, atau masih dalam tahap belum berproduksi. Selain Pengusaha Kena Pajak tersebut hanya dapat melakukan restitusi pada akhir tahun buku.
Membayar  pajak  merupakan  kewajiban  guna  mendapatkan  hak  setiap  Warga  Negara ikut  berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan  kewajiban  pembayaran pajak  sebagai  pencerminan  kewajiban  kewarganegaraan  di  bidang  perpajakan  berada  pada anggota  masyarakat  sendiri  untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut.  Sesuai  dengan  sistem self assesment yaitu  wajib  pajak  menghitung,  melaporkan  dan  membayar  sendiri  pajak  terhutang yang  menjadi  kewajibannya.  Sistem  ini  juga  sangat  bermanfaat  bagi  wajib  pajak  untuk  dapat patuh dalam membayar pajak. Bagi warga negara yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak dan memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  adalah  suatu  langkah  awal  dari  kewajiban perpajakan yang baik dan benar. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak,  tata  cara  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  adalah  Undang-undang  No.17  Tahun  2000 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

## Landasan Teori
Variabel-Variabel yang terkandung dalam restitusi pajak
1. Pajak
Menurut Andriani (2008:8) “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.”
2. Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:12) “wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan  peraturan  perundngan-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.
3. NPWP
Menurut  Purwono  (2010:25)  “NPWP  adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewaiban perpajakannya”.

## Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Dasar hukum pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang” Dasar hukum pajak berdasarkan Undang-Undang RI terdiri dari :
1. UU  No.  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
2. UU  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah terakhir dengan UU. No. 28 Tahun 2008
3. UU  No.  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994.
4. UU  No.  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Materai  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2000.
5. UU No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjulan dan Jasa Penjualan Atas  Barang  Mewah  (PPN  dan  PPnBM)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.
6. UU No. 18 tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000.
8. UU  No.  21  Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2000.
9. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 tahun 1999.
10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## Fungsi Pajak
Menurut Resmi (2012:3) Fungsi Pajak yaitu : 1. Fungsi Sumber keuangan Negara ( budgetair)
Artinya  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran  baik  rutin  maupun  pembangunan.  Sebagai  sumber  keuangan  negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Pengatur ( regularend)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## Peranan Pajak
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007:4), Peranan Pajak yaitu :
1. Mengisi  anggaran  pendapatan  dari  belanja  Negara  yang  tercantum  dalam  Rancangan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
2. Sebagai salah satu penghasilan pemerintah selain migas.
3. Memudahkan  sarana  dan  prasarana  bagi  masyarakat  dalam  menjalankan  hubungan  antar masyarakat dengan pemerintah.
Menurut Jinghan (2008:9), Peranan Pajak sebagai berikut :
1. Untuk  membatasi  konsumsi  dan  dengan  demikian  mentransfer  sumber  dari  konsumsi  ke investasi.
2. Untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal.
3. Untuk  mentransfer  sumber  dari  tangan  masyarakat  ke  tangan  pemerintah  sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut  Siti  Resmi  (2012:11)  dalam  memungut  pajak  dikenal  beberapa  sistem  pemungutan yaitu :
1. Official Assessment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  kewenangan  aparatur  perpajakan  menentukan sendiri  jumlah  pajak  yang  tertuang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
2. Self Assessmen System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang tertuang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menghitung sendiri pajak yang terutang a. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
d. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
Dengan  demikian  berhasil  atau  tidaknya  pelaksaan  pemungutan  pajak  banyak  tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

## 3. With Holding System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketika  yang  ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Jenis Pajak
Menurut  Resmi  (2012:7)  terdapat  berbagai  jenis  pajak  yang  dapat  dikelompokan  menjadi  3 (tiga) yaitu :
1. Menurut golongan
a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan  tidak  dapt  dilimpahkan  atau  dibebankan  kepada  orang  lain  atau  pihak  lain.  Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan,
b. Pajak  Tidak  Langsung  yaitub  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan  kepada  orang  lain  atau  pihak  ketiga.  Pajak  tidak  langsung  terjadi  jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Untuk  menentukan  apakah  sesuatu  termasuk  pajak  langsung  atau  pajak  tidak  langsung dalam arti ekonomis yaitu dengan cara meihat etiga unsur yang terdapat dalam kewaiban pemenuhan perpajakan. Ketiga unsur tersebut terdiri dari :
1) Penanggung Jawab Pajak
2) Penanggung Pajak
3) Pemikul Pajak
2. Menurut Sifat
a. Pajak  subjektif  yaitu  pajak  yang  penangannya  memperhatikan  keadaan  pribadi  Wajib Pajak atau penggenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak  Objektif  yaitu  pajak  yang  penanganannya  memperhatikan  objeknya  baik  berupa benda,  keadaan,  perbuatan,  atau  peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya  kewajiban membayar  pajak  tanpa  memperhatikan  keaaan  pribadi  Subjek  Pajak  maupun  tempat tinggal.

## Restitusi Pajak
Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 “Restitusi adalah perhitungan jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang  dengan  jumlah  kredit  pajak  yang  menunjukan  selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang”.
Restitusi  Pajak  adalah  pengembalian  Pembayaran  pajak  terjadi  apabila  jumlah  kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak ang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pengurusan Restitusi Pajak yaitu:

## 1. Sanksi Dalam Restitusi
Menurut  Ted  Honderich  “Pidana  adalah  suatu  tindakan  penyalahgunaan  dari  pihak  yang berwenang  sebagai  hukuman  yang  dikenakan  kepada  seseorang  pelaku  karena  sebuah pelanggaran”.
(http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html-jam 19.14-10 Desember 2013).
Menurut  Fidel  (2010:156)  yang  diatur  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2000  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  cara  Perpajakan  apabila  Wajib  Pajak  melakukan percobaan  untuk  melakukan  tindakan  pidana  penyalahgunaan  atau  tidak  lengkap  dalam rangka mengajukan restitusi, ancamanya berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon.

## 2. Jangka Waktu Restitusi
Menurut  Untung  Sukardji  (2006:311)  “Bedasarkan  Pasal  17B  UU  KUP  ditetapkan  bahwa setelah  melakukan  pemeriksaan  atas  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak  selain  diajukan  oleh  Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu,  harus  menerbitkan  surat ketetapan  paling  lambat  12  bulan  sejak  surat  permohonan  diterima  (dalam  keadaan lengkap), kesuali utuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Menurut  Sukardji  (2006:312)  “Jangka  waktu  penyelesaian  permohonan  pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh PKP Kriteria tertentu tidak diatur dengan tegas dala Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ/2001 tersebut, sehingga seharusnya berlaku jangka waktu yang diatur dalam Pasal 17C ayat (1) UU KUP yaitu Surat Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan paling lambat :
a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan.
b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

## 3. Prosedur Restitusi
Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”.
(http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/jam20.14/10 Desember 2013) Sedangkan menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-7/PJ/2011 “Bahwa Prosedur menguraikan tata cara dalam penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh, PPN,PPnBm kepada Wajib Pajak”.

## 4. Pemeriksaan Pajak
Menurut Muljono (2008:83)”pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan propfesional berdasarkan suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan.

## 5. Petugas Pelayanan Pajak
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  “Petugas  Pelayanan  Pajak  merupakan  tugas  dari pelayanan  yang  betujuan  Penatausahaan  surat  dan  dokumen  masuk  serta  laporan  wajib pajak pada tempat pelayanan terpadu”.

## Kerangka Analisis

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Pada  penelitian  ini,  peneliti  mencoba  menggambarkan  faktor-faktor  apa  saja  yang memperngaruhi Wajib Pajak dalam pengurusan Restitusi Pajak, peneliti juga melakukan analisa deskriptif  terhadap  faktor  yang  dominan  yang  diperoleh  untuk  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Dalam  Pengurusan  Restitusi  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bengkulu.
Karena  tidak  semua  data  dan  imformasi  akan  diproses  dan  tidak  semua  orang  atau benda  akan  diteliti  cukup  yang  mewakilinya.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  wajib  pajak  yang  terdaftar  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu  yang berjumlah sebanyak 43 Wajib Pajak. Jadi metode yang digunakan adalah metode sensus yaitu (jumlah populasi = jumlah sampel).

## Tabel 1 Jumlah Responden Menurut Jenis Perusahaan
No Jenis Perusahaan Jumlah Persentase 1 Manufaktur 23 53,59 % 2 Dagang 15 34,89 % 3 Jasa 5 11,62 % Jumlah 43 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  dan  gambar  diatas  menunjukan  data  jumlah  responden  terbanyak adalah  dari  kelompok  responden  Perusahaan  Manufaktur  yaitu  23  Wajib  Pajak  atau  53,49  % dari  jumlah  responden,  diikuti oleh  responden  Perusahaan Dagang  yaitu  15  Wajib  Pajak  atau 34,89  %  dan  terakhir  responden  dengan  Perusahaan  Jasa  yaitu  5  Wajib  Pajak  atau  11,62  %
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pengurusan Restitusi Pajak 1. Sanksi 2. Jangka Waktu Restitusi 3. Prosedur Restitusi 4. Pemeriksaan Pajak 5. Petugas Pelayanan Pajak Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pengurusan Restitusi Pajak
responden.  Data  diatas  menunjukan  responden  sudah  mengutamakan  peningkatan  dalam pengurusan restitusi pajak.

## a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2 Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 1 Laki-laki 36 83,72 % 2 Perempuan 7 16,28 % Jumlah 43 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  dan  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  responden  terbanyak adalah laki-laki yaitu 36 Wajib Pajak (83,72 %) sedangkan perempuan hanya 7 Wajib Pajak (16,28  %).  Alasanya  karena  banyak  pekerjaan  dilapangan  jadi  butuh  Wajib  Pajak  laki-laki ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu, sedangkan perempuan dibanding laki-laki lebih sedikit pekerjaan banyak menurusu administrasi di perusahaan.

## b. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 3 Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 1 SMA 19 44,19 % 2 S1 21 48,83 % 3 S2 3 6,98 % Jumlah 43 100 %

## Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2014
Tabel dan  gambar  diatas  menunjukan  data  jumlah  responden  terbanyak  dalah  dari kelompok  responden  pendidikan  pasca  sarjana  Strata  satu  (S1)  yaitu  21  Wajib  Pajak  atau 48,83  %  dari  jumlah  responden,  diikuti  oleh  responden  dengan  pendidikan  SMA  yaitu sebanyak  19  Wajib  Pajak  atau  44,19  %  responden  dan  terakhir  responden  dengan pendidikan sarjana Starata dua (S2) yaitu sebanyak 3 Wajib Pajak atau 6,98 %. Data diatas menunjukan responden sudah mengutamakan peningkatan kualitas Wajib Pajak.

## c. Responden Berdasarkan Usia

## Tabel 4 Jumlah Responden Menurut Usia
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 1 21-30 tahun 12 27,91 % 2 31-40 tahun 24 55,82 % 3 41-50 tahun 5 11,62 % 4 51-60 tahun 2 4,65 % Jumlah 43 100 %

## Sumber :Hasil Penelitian Data Diolah, 2014
Berdasarkan  tabel  dan  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  untukusia  responden terbanyak  adalah  yang  berusia  31-40  tahun  sebanyak  24  Wajib  Pajak  (55,82  %),  diikuti dengan  usia  responden  21-30  tahun  sebanyak  12  Wajib  Pajak  (27,91  %),  kemudia  usia
responden 41-50 tahun sebanyak 5 Wajib Pajak (11,62 %) dan usia reponden 51-60 tahun sebanyak  2  Wajib  Pajak  (4,65  %).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kelompok  usia  31-40  tahun yaitu usia yang produktif bagi Wajib Pajak yang bertugas dalam pengurusan restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tentang presepsi Wajib Pajak tentang bagaimana Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pengurusan Restitusi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu maka diperoleh data pada tabel dibawah ini :

## Tabel 10. Persepsi Responden Mengenai Grafik Kontinum
No Pernyataan Indikator Jumlah Rata-rata Kriteria 1 Sanksi 158,6 Berpengaruh 2 Jangka Waktu Restitusi 161,4 Berpengaruh 3 Prosedur Restitusi 188,6 Sangat Berpengaruh 4 Pemeriksaan Pajak 158,4 Berpengaruh 5 Petugas Pelayanan Pajak 158,8 Berpengaruh Rata-rata 165,1 Bepengaruh

## Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2014
Dari  lima  indikator  persepsi  responden  mengenai  pernyataan  tentang  pengurusan restitusi pajak rata-rata persepsi responden sebesar 165,1 yang pada interval 146  – 179 yang berada pada daerah berpengaruh. Hal ini menyatakan bahwa kelima indikator tersebut dalam pengurusan restitusi pajak berpengaruh bagi wajib pajak.
Dari  persepsi  responden  mengenai  pengurusan  restitusi  pajak  indikator  tentang Prosedur  Restitusi  sebesar  188,6  yang  berada  pada  daerah  sangat  berpengaruh  menduduki urutan tertinggi. Hal ini berarti bahwa responden paling besar memberikan dukungan terhadap pernyataan  tentang  prosedur  restitusi,  dengan  kata  lain  responden  menilai  Wajib  Pajak  yang terdaftar  pada    Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu  memperhatikan  pengajuan permohonan  restitusi  dengan  persyaratan  formal  berupa:  Surat  Pengukuhan,  Jenis  Usaha, NPWP,  Kelengkapan  Pengisian  SPT,  dapat  dilihat  dari  tabel  bahwa  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama satu tahun sekali menyusun rencana tahun berikutnya agar sesuai dengan tujuan atau sasaran.
Maka hasil dari penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu  terhadap  Wajib  Pajak  dalam  pengurusan  restitusi  pajak  berjalan  sangat  baik,  salah satu  faktornya  adalah  Wajib  Pajak  memahami  prosedur  restitusi  yang  diberikan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu.  Dengan  koordinasi  yang  sangat  baik  tersebut  akan berdampak  positif  terhadap  kinerja  Wajib  Pajak.  Tumpang  tindih  tugas  dan  tanggung  jawab akan terhindar serta program yang direncanakan oleh setiap Wajib Pajak selalu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak dalam  pengurusan restitusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu sangat baik dan hal ini adalah tidak terlepas dari peran koordinasi yang dilakukan baik antara pegawai kantor pajak dengan wajib  pajak  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu.  Artinya  dalam pengurusan  restitusi  pajak  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bengkulu  dan  diterima  berdasarkan  hasil penelitian.
Secara  kontinum  pernyataan  pengurusan  restitusi  pajak  dapat  digambarkan  seperti gambar. 9 dibawah ini:

## Gambar 9. Grafik Kontinum Restitusi Pajak
STB                      TB CB                    B SB 165,1 0                            77 111                   145 179                  213

## Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2014
Dari  gambar  grafik  kontinum  responden  mengenai  restitusi  pajak  rata-rata  persepsi responden sebesar 165,1 yang pada interval 146 – 179 yang pada daerah berpengaruh. Hal ini menyatakan bahwa kelima indikator tersebut dalam pengurusan restitusi pajak sangat penting dan berpengaruh bagi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya,  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  berdasarkan  tujuan  penelitian  yakni  untuk mengetahui  faktor  apa  saja  yang  dominan  dalam  pengurusan  restitusi  pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu adalah :
1. Dari lima indikator jumlah responden terhadap pengurusan restitusi pajak diketahui bahwa rata-rata jumlah responden sanksi pada nilai 158,6 (146 -179) dalam kriteria berpengaruh, untuk  rata-rata  jumlah  responden  jangka  waktu  restitusi  yaitu  161,4  (146–179)  pada kriteria berpengaruh, sedangkan pada rata-rata jumlah responden prosedur restitusi dengan jumlah  nilai    188,6  (146-179)  dalam  kriteria  sangat  berpengaruh,  selanjutnya  rata-rata jumlah  responden  pemeriksaan  pajak  terdapat  nilai  158,4  (146-179)  pada  kriteria berpengaruh  dan  rata-rata  jumlah  responden  petugas  pelayanan  pajak  dengan  nilai  158,8 (146-179) dalam kriteria berpengaruh.
Berdasarkan  kelima  indikator  tersebut  pernyataan  tentang  pengurusan  restitusi  pajak dengan skor 165,1 berada pada interval 146 – 179 yang berada pada daerah berpengaruh. Hal  ini  menyatakan  bahwa  kelima  indikator  tersebut  dalam  pengurusan  restitusi  pajak berpengaruh bagi wajib pajak.
2. Pernyataan tentang pengurusan restitusi pajak yang berpartisipasi mengisi kuesioner secara umum menyatakan tanggapan yang sangat baik. Sesuai grafik kontinum kita ketahui bahwa pernyataan yang dominan adalah Prosedur Restitusi dengan skor 188,6 berada pada interval 180 – 213 yang berada pada daerah sangat berpengaruh menduduki urutan tertinggi. Hal ini berarti bahwa responden paling besar memberikan dukungan terhadap pengurusan restitusi pajak,  dengan  kata  lain  responden  menilai  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  pada    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu memperhatikan pengajuan permohonan restitusi dengan persyaratan  formal  berupa:  Surat  Pengukuhan,  Jenis Usaha, NPWP,  Kelengkapan  Pengisian SPT,dapat  dilihat  dari  tabel    bahwa  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  satu  tahun  sekali menyusun rencana tahun berikutnya agar sesuai dengan tujuan atau sasaran.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  diatas,  maka  kepada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu disarankan sebagai berikut :
1. Agar dalam pengurusan restitusi pajak dapat dicapai dengan baik, maka prosedur restitusi menjadi faktor yang sangat penting dan menjadi yang tertinggi dalam pengurusan restitusi pajak  maka sebaiknya prosedur restitusi dipertahankan agar dalam pengurusan restitusi pajak  tetap  tercapai  dan  pemeriksaan  pajak  menjadi  yang  terendah  dalam  pengurusan restitusi pajak maka sebaiknya lebih ditingkatkan, diberi pelatihan terhadap sumber daya manusia agar memperluas pengetahuan tentang restitusi pajak.
2. Agar  Kepala  Kantor  selaku  pimpinan,  harus  sering  mensosialisasikan  atau mengimformasikan kepada Wajib Pajak tentang pengurusan restitusi pajak.
3. Agar koordiansi yang dilakukan dapat mendukung pencapaian tujuan yang baik, hendaknya koordinasi  dilakukan  dalam  berbagai  aspek  secara  menyeluruh,  baik  dalam  koordinasi pada saat perencanaan kebiajakan/kegiatan, koordinasi dalam pelaksanaan tugas iu sendiri maupun koordinasi dalam hal pengawasan.
4. Agar  pengurusan  restitusi  pajak  dapat  dicapai  dengan  secara  baik,  selain  dengan menerapkan  disiplin  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  restitusi  pajak  karena  hal tersebut  merupakan  dorongan  yang  kuat  dalam  menumbuhkan  kesadaran  untuk membayar pajak dan mengabdi kepada Negara dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani. 2008. Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta
Direktorat Jenderal pajak 2007, Nomor Pokok Wajib Pajak.
2007, Peranan Pajak,
2007, Pengertian Pajak.
Djajadiningrat. 2012. Perpajakan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Fidel.  2010. Cara  Mudah  Praktis  Memahami  Masalah-Masalah  Perpajakan .  Murai  Kencana. Jakarta.
http://bunda–bisa.blogspot.com/2013/02/definisi-ciri-fungsi-danperananpajak.menurut- para-ahli.html-jam 20.12-29 Desember 2013
http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/Jam19.50/22 Juni 2013. http://www.pikiran-rakyat.com/node/236849/Jam 19.25/28 November 2013
http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli. html jam 20. 12 -29 Desember 2013.
Jinghan. 2008. Pajak Perekonomian Indonesia . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.
Mulyono Djoko. 2008. Tax Palnning Menyiasati Pajak Dengan Bijak. Andi. Yogyakarta
Pasal 11 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Restitusi Pajak.
Purwono,Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak . Erlangga. Jakarta.
Resmi Siti. 2012. Perpajakan : Teori kasus. Salemba Empat. Jakarta.
Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Bandung.
2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung.
Sukardji  Untung,  2006, Pajak  Pertambahan  Nilai  Edisi  Revisi  2006 .  PT  Raja  Gafindo  Persada. Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945  pasal 23 ayat 2, Dasar Hukum Pemungutan Pajak .
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2000  tentang  Tarif  pajak,  Tata  cara  Pembayaran  dan Pelaporan Pajak.
Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Restitusi pajak.