## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 103-114 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA DAN PAPUA
Jamaluddin 1* , M Najeri Al Syahrin 2
1 Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat. Indonesia *Korespondensi: Jamaluddin.fisip@ulm.ac.id

## *** ABSTRAK
Tujuan  artikel  ini  adalah  menganalisis  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  dengan mengambil  kasus  komparasi  antara  pulau  Sumatera  dan  Papua.  Metode  penelitian menggunakan metode  studi  literatur untuk  mengumpulkan  berbagai  informasi  yang  relevan dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini  dinilai  tepat  karena  implementasi  otonomi daerah bersifat multidimensi. Implementasi otonomi daerah di Sumatera dan Papua selama dua  dekade  terakhir  masih  belum  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  secara  signifikan utamanya dalam mengurangi kemiskinan, dan menaikkan infrastruktur pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Tingkat keberhasilan implementasi otonomi daerah di wilayah Sumatera dari aspek daya saing daerah adalah 18,30% dan belum cukup berhasil meningkatkan daya saing daerah dari segi PDRB per kapita. Selain itu, penerapan otonomi daerah utamanya di daerah konflik  tingkat  konflik  di  Aceh  menurun  secara  signifikan  setelah  otonomi  daerah diberlakukan.  Sementara  tingkat  konflik  di  Papua  meningkat  secara  signifikan  setelah otonomi daerah diberlakukan, dari rata-rata 100 korban tewas per tahun pada periode 1999- 2005 menjadi rata-rata 300 korban tewas per tahun pada periode 2006-2018. Di Sumatera, khususnya  di  Aceh,  otonomi  daerah  berhasil  karena  melibatkan  partisipasi  dan  konsensus dari  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  mantan  pemberontak,  masyarakat  sipil,  dan pemerintah  pusat.  Di  Papua,  otonomi  daerah  gagal  karena  dilakukan  secara  sepihak  dan otoriter oleh pemerintah pusat, tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat Papua.
Kata kunci: Komparasi. Implementasi, tantangan, otonomi daerah, desentralisasi.

## ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the implementation of regional autonomy policy by taking  the  case  of  comparison  between  the  islands  of  Sumatra  and  Papua.  The  research method  uses  the  literature  study  method  to  collect  various  information  relevant  to  the qualitative approach. This approach is considered appropriate because the implementation of regional autonomy is multidimensional. The implementation of regional autonomy in Sumatra and  Papua  over  the  past  two  decades  has  not  been  able  to  significantly  improve  welfare, especially in reducing poverty, and improving education, health and economic infrastructure.
The success rate of implementing regional autonomy in the Sumatra region from the aspect of regional competitiveness is 18.30% and has not been successful enough to increase regional competitiveness  in  terms  of  GDP  per  capita.  In  addition,  the  implementation  of  regional autonomy mainly in conflict areas, the level of conflict in Aceh decreased significantly after regional autonomy was enacted. While  the level of conflict in Papua increased significantly after regional autonomy was imposed, from an average of 100 deaths per year in the period 1999-2005 to an average of 300 victims killed per year in the period 2006-2018. In Sumatra, particularly in Aceh, regional autonomy is successful because it involves the participation and consensus  of  all  parties  involved,  including  former  rebels,  civil  society,  and  the  central government.  In  Papua,  regional  autonomy  fails  because  it  is  carried  out  unilaterally  and authoritatively  by  the  central  government,  without  regard  for  the  interests  and  rights  of  the Papuan people.
Key words: Comparison. Implementation, challenges, regional autonomy, decentralization.

## PENDAHULUAN

## Citation (APA):
Jamaluddin,  J.,  &  Al  Syahrin,  M.  N.
(2024). Studi Komparasi Implementasi dan Tantangan Kebijakan Otonomi Daerah di
Sumatera  dan  Papua. Jurnal  Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 10 (1), 103 –114. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3349

## Email Autors:
Jamaluddin.fisip@ulm.ac.id najeri.syahrin@ulm.ac.id
Submitted: 06 Mei, 2024 Accepted: 22 Mei, 2024 Published: 07 Mei, 2024
Copyright  (c)  2024 Jamaluddin Jamaluddin, M Najeri Al Syahrin
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Kebijakan  Otonomi  Daerah  dengan  pemberian  kekuasaan  pemerintah  pusat  terhadap  pemerintah daerah agar bisa mengatur dan mengelola wilayah nya sendiri sudah tertulis di undang undang Republik Indonesia  yaitu  Nomor  32  Tahun  2014.  Tujuan  adanya  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  mengurangi kesenjangan  pembangunan  dan  sosial  terutama  kualitas  Sumber  Daya  Alam  dan  Manusia,  kegiatan pemerintah  berjalan lebih efisien dan  efektif terutama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat serta juga menjaga kestabilan politik dan menghindari perpecahan (Maulana et al, 2022).
Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan negara yang terbit seiring dengan semangat reformasi yang  diterapkan  di  Indonesia  sejak  tahun  1999,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Namun, setelah lebih dari 20 tahun berlalu, belum ada evaluasi komprehensif mengenai efektivitas otonomi daerah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah otonom baru yang terbentuk setelah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Aminah et al, 2021). Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  juga  ternyata  belum  memberikan  kewenangan  yang  cukup  bagi pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia.  Faktanya,  sejumlah  kasus  yang  menghambat  pelaksanaan Otonomi daerah masih sering terjadi. Banyak faktor penyebabnya, termasuk Sistem pengawasan otonomi daerah  yang  ada  saat  ini.  Komite  Pemantauan  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  (KPPOD),  misalnya, Mencatat peraturan pelaksanaan terkait sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan,  seperti  keterlambatan  Penyusunan  APBD,  kelalaian  dalam  program  nasional,  atau kelalaian bepergian ke luar negeri, masih belum tegas. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan juga dinilai masih lemah ( Prabowo, 2020).
Konsep  dan  gagasan  implementasi  otonomi  daerah  telah  diperdebatkan  pada  era  setalah  tahun 1950an.  Para  tokoh  politik  Indonesia  memperdebatkan  bentuk  negara  yang  akan  digunakan,  apakah federalisme atau kesatuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti konflik antar daerah, korupsi, dan  separatisme  yang  belum  terselesaikan.  Beberapa  masyarakat  di  provinsi  seperti  Aceh,  Riau, (Sumatera)  dan  Papua,  ingin  memisahkan  diri  dari  Indonesia  karena  mereka  merasa  tidak  diperlakukan secara  adil  oleh  pemerintah  pusat  untuk  waktu  yang  lama.  Jika  dilihat  sebelum  reformasi,  pemerintah Indonesia  hanya  berfokus  pada  pulau  Jawa  sehingga  terjadi  kesenjangan  sosial  antar  daerah.  Sistem pemerintahan yang terpusat memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan. Namun hal ini hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pulau Jawa. Sementara masyarakat di luar pulau Jawa menjadi tidak berdaya. Kecemburuan terhadap kesenjangan sosial menyebabkan gejala disintegrasi bangsa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  gerakan-gerakan  separatis  yang  ingin  memisahkan  diri  dari Indonesia. Sehingga muncul wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal. Sebagai upaya untuk menangkal wacana tersebut, pemerintah kemudian memperkenalkan konsep otonomi daerah untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rodiyah, et al, 2020).
Pada  masa  era  Reformasi  setelah  tumbangnya  Rezim  orde  baru,  pemerintah  Indonesia  fokus menjaga  keutuhan  dan  persatuan  untuk  mencegah  separatisme  salah  satunya  memberikan  Hak  Daerah Istimewa pada provinsi Aceh agar bisa menerapkan undang undang syariat islam dan politik sendiri dengan terbentuk nya partai partai lokal setelah bertahun bertahun ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) oleh orde baru. Selain itu pemerintah juga memberikan status Daerah Otonomi khusus di Papua dengan
segala  kemudahan  bantuan  pembiayaan  dari  pemerintah  pusat.  Selain  itu  pemerintah  pusat  juga melakukan  kebijakan  pemekaran  provinsi  di  pulau  pulau  Indonesia  salah  satu  nya  yang  pertama  pasca awal era reformasi adalah provinsi Maluku utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Kep. Riau,  Sulawesi  barat,  Kalimantan  Utara,  dan  yang  baru  baru  ini  adalah  Provinsi  Papua  Tengah,  Papua Selatan, Papua Pegunungan (Maulana et al, 2022).
Indonesia  yang  pernah  mengalami  rezim  otoriter  Soeharto  kekuasaan  politiknya  terpusat  pada pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah,  termasuk  provinsi,  kabupaten,  kota,  dan  desa,  ditugaskan  untuk melaksanakan  kebijakan  dan  arahan  nasional  dengan  ketat.  Di  bawah  rezim  ini,  berbagai  daerah  di Indonesia berdasarkan alasan sejarah seperti budaya, ideologi, dan agama berusaha melawan pemerintah pusat (khususnya Papua dan Aceh). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan otonomi daerah untuk menghindari ancaman yang dapat menyebabkan fragmentasi dan disintegrasi negara. Oleh karena itu,  pemerintah  menggagas  demokrasi  dan  desentralisasi  atau  otonomi  daerah  di  Indonesia  ( Mahoro  & Samekto, 2021).
Pasca penerapan otonomi daerah selama dua dekade format penataan hubungan pusat dan daerah melalui  skema  otonomi  khusus  berjalan  di  Papua  dan  Aceh  yang  secara  historis  memiliki  akar  konflik dengan  pemerintah  yakni  ada  kecenderungan  konflik  politik  yang  ditandai  dengan  Gerakan separatis seperti  OPM  (Organisasi  Papua  Merdeka)  di  Papua  dan  GAM  (Gerakan  Aceh  Merdeka)  di    Aceh. Pemberian  otonomi khusus merupakan kompensasi terhadap kedua wilayah ini yang didera  oleh  konflik bersenjata yang ditunjukkan dengan adanya gerakan separatis (Radjab, 2013).
Setelah  lebih  dari  20  tahun  diimplementasikan  kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia  tersebut sangat menarik jika melihat efektivitasnya di beberapa wilayah tertentu, dalam hal ini sumatera dan Papua yang pada masa kemerdekaan awal Republik Indonesia menjadi beberapa wilayah yang ingin keluar dari gagasan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia  dengan mengambil  kasus  komparasi  antara  pulau  Sumatera  dan  Papua,  termasuk  menganalisis  tantangan  dan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di masing-masing daerah tersebut. Selain itu, artikel jurnal ini juga bertujuan untuk mengulas dan menganalisis isu isu terkait otonomi daerah di Sumatera dan Papua.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dinilai tepat  karena  pengawasan  otonomi  daerah  bersifat  multidimensi  (Rodiyah  et  al,  2020).  Penulis  jurnal  ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti literatur,  dokumen,  dan  laporan  terkait.  Selanjutnya,  penulis  melakukan  analisis  terhadap  data  dan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua
Otonomi daerah adalah kebebasan masyarakat daerah untuk mengatur dan mengawasi kepentingan lokal.  Nilai  dasar  otonomi  adalah  demokrasi  dan  prakarsa  mandiri.  Menjadi  otonomi  tidak  hanya  berarti menerapkan demokrasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan prakarsa mandiri, yang berarti daerah dapat membuat  keputusan  sendiri  dan  memperhatikan  kepentingan  mereka  sendiri.  Dengan  demikian,  rakyat dapat mencapai demokrasi, yang berarti pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Orang- orang  tidak  hanya  menentukan  nasib  mereka  sendiri,  tetapi  mereka  juga  memperbaiki  nasib  mereka sendiri.  Pemerintahan  daerah  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  yang  luas  memungkinkan pemerintahan  yang  demokratis  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Pemerintahan  yang terdesentralisasi  diperlukan  untuk  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  menurut  teori  dan  praktik pemerintahan  modern.  Merujuk  pada  proses  manajemen  pemerintahan  dengan  partisipasi  pemangku kepentingan  yang  luas  di  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam, keuangan,  dan manusia untuk kepentingan semua  pihak,  baik pemerintah maupun swasta, dengan cara yang sesuai dengan keadilan, kejujuran, kesetaraan, efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab ( Moonti, 2019).
Dalam  penerapannya  untuk  menilai  efektivitas  pelaksanaan  termasuk  juga  beberapa  tantangan- tantangan  pengembangan  otonomi  daerah  di  Pulau  Sumatera  dan  Papua  berdasarkan  hasil  evaluasi implementasi  otonomi  daerah.  Dengan  menggunakan  data  dari  71  daerah  otonom  baru  di  wilayah Sumatera  selama  periode  2000-2018  ditemukan  beberapa  fakta  menarik,  misalnya  tingkat  keberhasilan implementasi otonomi daerah selama 20 tahun di wilayah Sumatera dari aspek kesejahteraan masyarakat adalah 64,78%, yang berarti bahwa implementasi otonomi daerah di wilayah Sumatera sejauh ini (64,78%) “telah berhasil meningkatkan IPM” sesuai dengan amanat UU. Tingkat keberhasilan implementasi otonomi daerah  selama  20  tahun  di  wilayah  Sumatera  dari  aspek  daya  saing  daerah  adalah  18,30%. Kesimpulannya  adalah  bahwa  implementasi  otonomi  daerah  di  wilayah  Sumatera  belum  cukup  berhasil meningkatkan daya saing daerah dari segi PDRB per kapita (Aminah et al, 2021)
Penelitian  (Aminah  et  al,  2021)  ini  juga  mengaitkan  hasil-hasil  tersebut  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  otonomi  daerah,  seperti  alokasi  anggaran,  kualitas  sumber  daya  manusia, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial-politik. Penelitian ini juga membandingkan hasil-hasil tersebut dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  topik  otonomi  daerah  di  Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya efektif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  publik,  dan  daya  saing  daerah, khususnya di daerah-daerah otonom baru di wilayah Sumatera.
Dalam  penelitian  lain  yang  mengeksplorasi  implementasi  otonomi  daerah  di  pulau  Sumatera khususnya di Aceh terkait tantangannya, dan implikasinya terhadap tata kelola  pemerintahan, demokrasi, dan  kesejahteraan sosial  juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  konflik  di  Aceh  menurun  secara  signifikan setelah otonomi daerah diberlakukan. Dari rata-rata 1.500 korban tewas per tahun pada periode 1999-2005 menjadi rata-rata 50 korban tewas per tahun pada periode 2006-2018. Sementara untuk perbandingannya, tingkat  konflik  di  Papua  meningkat  secara  signifikan  setelah  otonomi  daerah  diberlakukan,  dari  rata-rata 100 korban tewas per tahun pada periode 1999-2005 menjadi rata-rata 300 korban tewas per tahun pada periode 2006-2018 ( Sabara, 2022).
Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  otonomi  daerah  di  Aceh  adalah  80%,  yang  berarti  bahwa mayoritas masyarakat Aceh merasa puas dengan otonomi daerah. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap otonomi daerah di Papua adalah 20%, yang berarti bahwa mayoritas masyarakat Papua merasa tidak puas dengan otonomi daerah ( Sabara, 2022). Faktor-faktor penting yang mempengaruhi otonomi daerah adalah sistem  pemerintahan  seperti  proses  negosiasi,  aktor  yang  diberdayakan,  dan  dukungan  internasional. Otonomi  daerah  di  Indonesia  tidak  selalu  berhasil  dalam  mengelola  separatisme,  tergantung  pada bagaimana  otonomi  daerah  diberikan  dan  diimplementasikan.  Di  Aceh,  otonomi  daerah  berhasil  karena melibatkan  partisipasi  dan  konsensus  dari  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  mantan  pemberontak, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat. Di Papua, otonomi daerah gagal karena dilakukan secara sepihak dan  otoriter  oleh  pemerintah  pusat,  tanpa  memperhatikan  kepentingan  dan  hak-hak  masyarakat  Papua ( Barter, & Wangge, 2022).
Di wilayah Papua juga terdapat beberapa permasalahan lain yang ditemukan dalam pembentukan 4 (empat)  daerah otonom  baru  di  Papua,  mulai  dari  tataran  regulasi  hingga  implementasinya.  Dari  segi regulasi,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2021  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua memberikan  legitimasi  bagi  pemerintah  pusat  (Pemerintah  dan  DPR)  untuk  mengusulkan  pemekaran  di Papua  dan  menghilangkan  tahapan  persiapan  daerah.  Namun  menghilangkan  area  primer  terutama terhadap  indikator  yang  digunakan  pemerintah  dalam  pembentukan  daerah  otonom  baru  di  Papua. Sedangkan dalam pola hubungan pusat dan daerah, DOB di Papua menerapkan desentralisasi asimetris dari aspek kewenangan. Oleh karena itu terdapat pola yang khas, seperti provinsi Papua dan Papua Barat. Provinsi-provinsi  baru  juga  akan  mendapatkan  aliran  dana  otsus  dari  bagian  keuangan.  Dari  sisi kelembagaan,  terdapat  beberapa  permasalahan,  seperti  persoalan  gubernur  definitif  yang  baru  akan muncul setelah pemilu serentak pada akhir tahun 2024 ( Nashrullah, & Lohalo, 2022).
Pembentukan provinsi baru di Papua disoroti sebagai solusi progresif untuk menanggapi tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses, infrastruktur yang kurang memadai, dan kondisi geografis yang sulit,  yang  telah  mempengaruhi  kesejahteraan  dan  kesetaraan  sosial  di  Papua.  Pembentukan  Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak terlepas dari kontroversi dan persoalan, seperti lahirnya regulasi yang dianggap  tidak  mewakili  aspirasi  masyarakat  asli  Papua,  serta  perubahan  pasal-pasal  dalam  Undang- Undang  Otonomi  Khusus  Papua  yang  menimbulkan  perdebatan  ( Nashrullah,  &  Lohalo,  2022). Hasil asesmen  yang  dilakukan  BAPPENAS  dan  Kementerian  Dalam  Negeri  antara  tahun  1999  hingga  2014, yang  menunjukkan  sekitar  70-80  persen  DOB  gagal  atau  tidak  kompeten.  Mereka  gagal  mewujudkan kesejahteraan  masyarakatnya,  mengubah  layanan  menjadi  lebih  baik,  bahkan  bergantung  pada  APBN. Oleh  karena  itu,  keputusan  penggabungan  atau  pembubaran  daerah-daerah  yang  dianggap  bangkrut merupakan  suatu  kebijakan  yang  patut  dipertimbangkan  secara  matang. Berdasarkan  proses  evaluasi tersebut,  Menteri  Dalam  Negeri  menyampaikan  hasil  evaluasi  kapasitas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  kepada  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah  (DPOD).  DPOD  akan  bertemu  untuk  membahas hasil evaluasi. Apabila konferensi DPOD menyimpulkan bahwa suatu daerah tertentu tidak dapat mencapai otonomi  daerah,  maka  DPOD  merekomendasikan  agar  daerah  tersebut  dibubarkan  dan  digabungkan dengan daerah lain ( Arifin, 2020).
Padahal,  otonomi  daerah  adalah  salah  satu  bentuk  pembagian  kekuasaan  yang  penting  untuk meminimalkan potensi terjadinya separatisme. Indonesia menyediakan dua kasus yang dapat menjelaskan
apa yang membuat  otonomi  daerah berhasil. Di Aceh, otonomi daerah membantu mengatasi konflik dan dapat dianggap sebagai sukses, sedangkan di Papua, otonomi daerah gagal, terlihat dari terus berlanjutnya kerusuhan.  Mengapa  otonomi  daerah  berhasil  di  Aceh,  tetapi  gagal  di  Papua? Barter  &  Wangge  (2022) berpendapat  bahwa  isi  otonomi  daerah  kurang  penting  daripada  proses  pelaksanaan  otonomi  daerah tersebut.  Kekuasaan  yang  diberikan  kepada  Aceh  dan  Papua  serupa,  meskipun  cara  otonomi  daerah dinegosiasikan  dan  siapa  yang  diberdayakan  bervariasi.  Pada  awalnya  di  Aceh  dan  di  Papua,  otonomi daerah terkesan dipaksakan, dan cenderung menyisihkan para pemberontak. Otonomi daerah Aceh yang akhirnya berhasil dinegosiasikan kemudian pada akhirnya mampu melibatkan mantan pemberontak (GAM) untuk  ikut  berpartisipasi  mengambil  kendali  pemerintahan  secara  mandiri  dibawah  kendali  pemerintah pusat ( Barter & Wangge, 2022).
Ditekankan bahwa otonomi daerah merupakan langkah yang tepat untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah negara yang luas seperti Indonesia. Namun, terdapat peringatan penting bahwa kadang-kadang pemekaran wilayah juga bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kegagalan  atau ketidakoptimalan dari pemekaran tersebut. Di antara penyebab kegagalan tersebut adalah dominasi peran legislatif dalam usulan pemekaran, termasuk kendala-kendala yang muncul dalam  proses  tersebut.  Kapasitas  fiskal  yang  sempit  di  pemerintah  pusat,  keterbatasan  sumber  daya manusia,  dan  masalah  kelembagaan  serta  infrastruktur  merupakan  hal  yang  disoroti  dengan  baik. Penjelasan  mengenai  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia,  seperti  moratorium  pemekaran daerah  dan  pengaturan  melalui  PP  RI  No.  78  Tahun  2007,  serta  implementasi  Grand  Design  Penataan Daerah  (Desartada)  memberikan  perspektif  yang  jelas  tentang  usaha  yang  dilakukan  untuk  mengelola masalah ini. Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) memberikan gambaran yang kuat tentang upaya pemerintah untuk memberikan arah dan pedoman yang komprehensif dalam pembentukan daerah otonom baru ( Nashrullah & Lohalo, 2022).
Selama  ini  pembangunan  dan  tingkat  kesejahteraan  akibat  dari  pemberlakuan  otonomi  khusus  di Papua  masih  belum  terlalu  signifikan. Proses  pembangunan  infrastruktur  tidak  serta  merta  berdampak signifikan  bagi  kesejahteraan  di  Papua  karena  angka  IPM  sangat  rendah  dan  kemiskinan  khususnya  di kawasan rural Papua masih tinggi (Resosudarmo et al., 2014).  Berdasarkan data laporan  Kompak tahun 2022 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat pada 2020 berada  di urutan ke-33 dan Provinsi Papua berada di urutan terbawah atau urutan ke-34. Provinsi Papua memiliki rata-rata kinerja peningkatan sebesar 0,60 per tahun sedangkan Papua Barat sebesar 0,55 per tahun. Dengan nilai tersebut maka perlu waktu 19 tahun bagi Provinsi Papua dan 12,5 tahun bagi Provinsi Papua Barat untuk mencapai angka rata-rata IPM nasional yaitu sebesar 71,94 (Sumule et al, 2022). Kondisi ini mengkonfirmasi  bahwa otonomi  khusus  tidak  berdampak  dan  menyentuh  masalah fundamental di Papua. Sektor pendidikan dan  kesehatan  memiliki korelasi kuat dengan  dengan peningkatan kualitas  sumber  daya manusia secara keseluruhan dalam suatu daerah.
Papua masih menempati wilayah sebagai  angka  kemiskinan  tertinggi  di  Indonesia. Menurut data BPS  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Papua  memiliki  persentase  kemiskinan  tertinggi,  yaitu  sebesar  26,55 persen  dan  angka  ini  berada  di  atas  rata-rata  nasional  (9,22  persen)  (BPS,  2019).  Sementara,  tingkat keberhasilan implementasi otonomi daerah selama  20 tahun di wilayah Sumatera  dari aspek daya saing daerah adalah 18,30%. Kesimpulannya adalah bahwa implementasi otonomi daerah di wilayah Sumatera
belum cukup berhasil meningkatkan daya saing daerah dari segi PDRB per kapita. Sementara Aceh masih menjadi wilayah dengan kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Papua dan Aceh merupakan dua wilayah yang sama-sama menerima perlakuan  asimetris  namun  belum  cukup  handal  dalam  mengejar  segala ketertinggalan yang dialaminya.
Misal tingkat konflik di Aceh menurun secara signifikan setelah  otonomi daerah  diberlakukan. Dari rata-rata  1.500  korban  tewas  per  tahun  pada  periode  1999-2005  menjadi  rata-rata  50  korban  tewas  per tahun  pada  periode  2006-2018.  Sementara  untuk  perbandingannya,  tingkat  konflik  di  Papua  meningkat secara  signifikan  setelah  otonomi  daerah  diberlakukan,  dari  rata-rata  100  korban  tewas  per  tahun  pada periode  1999-2005  menjadi  rata-rata  300  korban  tewas  per  tahun  pada  periode  2006-2018.  Tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap  otonomi  daerah  di  Aceh  adalah  80%,  yang  berarti  bahwa  mayoritas masyarakat Aceh merasa puas dengan otonomi daerah. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap otonomi daerah di Papua adalah 20%, yang berarti bahwa mayoritas masyarakat Papua merasa tidak puas dengan otonomi daerah.
Dalam  perbandingannya  dengan  kondisi  implementasi  otonomi  daerah  di  Aceh  dan  Bengkulu (Sumatera)  juga  kurang  lebih  sama.  Aceh  dan  Bengkulu  menjadi  salah  satu  wilayah  pioneer  kemiskinan teratas di Pulau Sumatera dan masuk dalam sepuluh besar di Indonesia. Aceh merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di pulau Sumatera per September 2021. Berdasarkan laporan Badan Pusat  Statistik  (BPS),  persentase  penduduk  miskin  di  provinsi  ini  sebesar  15.53%.  Bengkulu  menduduki peringkat kedua dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatera. Persentase penduduk miskin di provinsi  tersebut  sebesar  14,43%  (Kata  Data,  2021).  Padahal  Aceh  didukung  besarnya  anggaran  dari APBA  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Aceh),  dana  otonomi  khusus,  serta  dana  bagi    hasil    minyak dan    gas  tidak  mampu  diimbani  dengan  pengelaolaan  dana  otonomi  yang  maksimal  oleh  pemerintah daerah Aceh  (Dewi & Nurzalikha, 2018).
Infrastruktur  pembangunan  daerah  akan  terlihat  baik  jika  memiliki  skor Infrastructure  Development Index (IDI) yang tinggi dan mencapai lebih dari 0,597 (IDI > 0.597) dan sebaliknya pembangunan setiap daerah akan rendah jika kurang dari 0,597 (IDI <0.597) (Fahmi & Purnamadewi, 2020). Pada data di atas, terlihat disparitas IDI di Aceh masih cukup tajam yakni idealnya diatas 0,597. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi  Papua  yang  bahkan  jauh  lebih  memprihatinkan  jika  dibandingkan    dengan    Aceh.    Tingkat kemiskinan di Papua lebih tinggi serta lebih massif di angka 26,55 persen dan angka ini berada di atas rata- rata nasional (9,22 persen) (BPS, 2019). Tidak pelak, bila kemiskinan menjadi pemantik gejolak keamanan di Papua (Kambu, 2019). Apabila dibanding Aceh maka Papua di samping menerima fiskal otonomi khusus yang lebih  besar juga mendapatkan DBH SDA (dana  bagi hasil sumber daya alam) yang  harusnya juga lebih besar daripada provinsi lain di Indonesia ( Setiawan et al, 2022). Provinsi Papua mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15,5% dan DBH SDA Gas Bumi sebesar 30,5%, khusus untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat (DJPK Kemenkeu, 2017).
Bentuk pendistorsian otonomi khusus di Aceh dan Papua ternyata belum mampu merespon masalah kesejahteraan.  Indeks  pembangunan  infrastruktur  juga  masih  menampilkan  tajamnya  disparitas  yang terjadi,  yang  pada  akhirnya  ketidakmerataan  menjadi  salah  satu  hambatan  peningkatan  kesejahteraan. Kebijakan otonomi khusus adalah satunya dengan adanya transfer fiskal dari pusat ke daerah juga tidak
mampu  diimbangi  dengan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  dan  kewenangan  otonomi khusus tersebut (Sukarniati et al., 2004).

## Tantangan Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera dan Papua
Beberapa  tantangan  problematika  implementasi  otonomi  daerah  yang  secara  umum  dihadapi  di Sumatera  dan  Papua  adalah  ketidaksiapan  SDM  daerah.  Tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yakni  memperkuat  fungsi  kontrol  serta memaksimalkan  fungsi  dan  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  kekuatan  penyeimbang  di daerah.  Selain  itu,  perlu  juga  menekankan  pengawasan  dan  pengendalian  baik  formal  maupun  informal untuk  menjaga  kualitas  pelayanan  publik  dan  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia.  Aspek- aspek  tersebut  sangat  penting  untuk  memastikan  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  efektif  dan  efisien (Engkus  et  al,  2019).  Selain  itu,  terdapat  tantangan  lain  seperti  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik, kurangnya  pengawasan  terhadap  aparat  pengawasan  intern  pemerintah,  dan  kurangnya  inovasi  dan kreativitas dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Masalah-masalah ini perlu diatasi agar tujuan otonomi  daerah  dapat  tercapai  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang.  Dampak  positif  dari  otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan  daya tanggap pemerintah  dalam pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat, serta membangkitkan semangat kompetisi dan inovasi di antara pemerintah daerah.  Namun,  dampak  negatifnya  adalah  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  karena  adanya pelimpahan kewenangan yang sering disalah artikan atau disalah gunakan (Engkus et al, 2019).
Tantangan  kedua  yang  dihadapi  oleh  hampir  beberapa  daerah  utamanya  di  Sumatera  adalah masalah  praktik  dinasti  politik  tipe  regenerasi  yang  dapat  menghambat  kemandirian  daerah  dan meningkatkan  kemiskinan  di  daerah-daerah  tertentu.  Provinsi  Sumatera  Selatan  menempati  peringkat ketiga terbanyak politik dinasti di seluruh Indonesia. Dari 17 kursi yang diperebutkan di Sumatera Selatan, sebanyak 11 orang atau 64,70 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik. Praktik dinasti politik ini dapat menghambat perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan daerah, serta memperkuat dominasi elit lokal  baik  secara  ekonomi  maupun  politik  di  daerah.  Selain  itu,  praktik  dinasti  politik  juga  dapat memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu ( Guritno et al, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi praktik  dinasti  politik,  namun  juga  berdampak  pada  menurunnya  angka  kemiskinan  di  daerah  regenerasi dinasti politik. Meskipun dinasti politik mampu menurunkan persentase kemiskinan secara stabil, distribusi pendapatan  di  mayoritas  daerah  dinasti  politik  (daerah  miskin)  tidak  merata.  Data  menunjukkan  bahwa otonomi  daerah  tidak  meningkatkan  kemiskinan  di  daerah  dinasti  politik,  namun  mampu  menekan persentase  kemiskinan.  Beberapa  daerah  berhasil  menurunkan  angka  kemiskinan,  namun  masih  ada daerah yang tingkat kemiskinannya masih di atas 20 persen ( Guritno et al, 2019).
Era  otonomi  daerah  memberikan  ruang  bagi  munculnya  praktik  dinasti  politik,  terutama  di  daerah- daerah dimana dinasti politik tipe regenerasi yang seharusnya terjadi dalam masa kepemimpinan namun lamanya  kepemimpinan  tidak  membuat  kepemimpinan  daerah  dalam  dinasti  politik  tersebut  dapat meningkatkan  pendapatan  (pendapatan  asli  daerah)  sehingga  esensi  otonomi  daerah  terhadap kemandirian  daerah  tidak  tercapai.  Daerah  dinasti  politik  identik  dengan  kemiskinan  hal  ini  ditunjukkan dengan fakta bahwa 8 dari 12 daerah sampel merupakan daerah miskin salah satunya di Sumatera Selatan (Banyuasin). Hal ini berarti tidak ada pengaruh praktik dinasti terhadap kemiskinan, dimana dinasti politik
mampu  menurunkan  persentase  kemiskinan  secara  stabil  meskipun  belum  mampu  keluar  dari  kategori miskin,  namun  setidaknya  memperpendek  jarak  dengan  rata-rata  kemiskinan  nasional,  dengan  catatan distribusi  pendapatan  di  mayoritas  daerah  dinasti  politik  (daerah  miskin)  tidak  merata  yang  diindikasikan dengan indikator kinerja sosial ekonomi dimana PDRB relatif tinggi namun tingkat kemiskinan masih tinggi dan disparitas rendah ( Guritno et al, 2019).
Selain itu, otonomi dimaksudkan untuk memungkinkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan adil demi kesejahteraan warga negara, mencerminkan dan mengakomodasi perbedaan budaya dan  jati  diri  Indonesia,  dan  memastikan  pengelolaan  sumber  daya  yang  efisien.  Partisipasi  masyarakat dalam kehidupan nasional adalah bagian penting dari demokrasi. Selain itu, berbagai aspek kesejahteraan, seperti  perkembangan  fisik,  kesejahteraan  mental,  integrasi,  dan  status  sosial,  dan  bagaimana  masing- masing faktor tersebut mempengaruhi kepuasan dan kesenangan hidup seseorang. Kesimpulannya, hal ini juga  menggarisbawahi  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  berbagai sebuah fungsi kesejahteraan (Jakani et al, 2023).
Argumen  dasarnya  adalah  bahwa  otonomi  daerah  menjanjikan  perubahan  dan  kemajuan,  namun realisasinya di beberapa daerah otonom baru justru merupakan persoalan ketidakpastian, bahkan kembali ke kondisi dasar, sehingga mengarah pada keprimitifan, ketidakpercayaan, dan kemunduran.  Penerapan desentralisasi  fiskal  hanya  mungkin  dilakukan  di  daerah  dan  kota  yang  kaya  akan  potensi  sumber  daya alam (SDA) atau bercirikan wilayah metropolitan yang besar. Dari 491 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 64 kabupaten/kota yang memiliki potensi sumber daya alam. Bagi 92% kabupaten/kota di Indonesia yang kekurangan  sumber  daya  alam,  sulit  melepaskan  diri  dari  ketergantungan  pada  dukungan  pemerintah pusat.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  pemerintah  daerah  yang  baru  berhasil  menampilkan gambaran  ketimpangan  antara  daerah  kaya  dan  miskin  dibandingkan  pemerataan  kesejahteraan. Seharusnya  tinjauan  kinerja  dilakukan  setiap  tahun  oleh  pemerintah  dan  berlaku  untuk  semua  wilayah. Manajer  regional  wajib  menyampaikan  laporan.  Tujuannya  adalah  untuk  menerima  masukan  yang  akan menjadi  dasar  bagi  pemerintah  untuk  mengarahkan  dan  memantau  kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil penilaian kapasitas daerah akan menjadi dasar bagi Badan Pertimbangan Pemerintah Daerah yang akan menyampaikan  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  mengenai perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  pembentukan,  pembubaran,  dan  penggabungan pemerintah daerah ( Arifin, 2020).
Secara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, proses penggabungan daerah dalam berbagai bentuk kerja sama sangat dimungkinkan. Ketika opini masyarakat disurvei dan dicetak mengenai tingkat pembangunan suatu daerah saat ini, besar kemungkinan di  banyak  daerah  masyarakat  tidak  peduli  dengan  keadaan  kabupaten/kota  atau  negara  bagian  yang penting  bagi  masyarakat  menjadi  lebih  sejahtera.  Temuan  penting  dari  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan perencanaan  daerah  adalah  belum  adanya  penggabungan  antar  daerah  di  Indonesia.  Faktanya,  tidak pernah ada bukti adanya rencana merger regional. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan infrastruktur politik yang tidak memberikan struktur insentif bagi daerah untuk bersatu. Saat ini yang sering terjadi justru sebaliknya. Peraturan dan kebijakan pemekaran wilayah tersebar luas, dan upaya pemekaran wilayah terus dilakukan ( Arifin, 2020).
Tetapi penggabungan wilayah banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang dan negara- negara  Eropa.  Kebijakan  integrasi  regional  negara-negara  maju  dapat  menjadi  acuan  strategi  kebijakan desentralisasi  Indonesia.  Integrasi  regional  ditujukan  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi, Pembangunan  infrastruktur  dan  program  pendanaan  untuk  unit  pemerintahan  yang  lebih  besar  berperan sebagai  insentif  bagi  kota-kota  kecil  untuk  menggabungkan  wilayah  ( Arifin,  2020).  P emerintah  (pusat) mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan dan mencopot daerah otonom yang kinerjanya buruk. Langkah  tegas  ini  diperlukan  bagi  daerah  otonom  yang  belum  mampu  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi lokal. Banyaknya  daerah otonom baru tidak lepas dari lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia ( Arifin, 2020).

## SIMPULAN
Implementasi otonomi daerah  di Sumatera dan Papua selama dua dekade terakhir sudah berjalan dan  dilaksanakan.  Pemberian  otonomi  khusus  ini  selain  adanya  motif  politik  juga  sebagai  upaya peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Namun  ironisnya  kini  pelaksanaan  serta  implementasi daerah  tersebut  juga  tidak  maksimal.  Meskipun  kaya  akan  sumberdaya  lama  beberapa  provinsi  di Sumatera  khususnya  Aceh,  Riau  dan  Bengkulu  masih  belum  mampu  mengalami  peningkatan kesejahteraan secara signifikan dengan penerapan keleluasaan daerah secara mandiri melalui otonomi dan kebijakan desentralisasi.
Ketika  daerah  diberi  otonomi,  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selalu didasarkan pada dua hal utama, yakni menjamin keberhasilan dan kelangsungan pembangunan nasional dan  memenuhi  aspirasi  masyarakat  di  daerah  agar  mereka  lebih  berdaya  dalam  pembangunan.  Daerah masyarakat  akan  menjadi  lebih  mapan  dan  tidak  akan  bergantung  pada  bantuan  pemerintah.  Pasca implementasi  otonomi  daerah  selama  dua  dekade  masih  belum  mampu  secara  signifikan  mengurangi kemiskinan, dan menaikkan infrastruktur pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Desentralisasi asimetris ini beserta regulasi turunannya yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat belum mampu membawa Papua dan beberapa provinsi di Sumatera menjadi wilayah yang setara dengan wilayah kaya lainnya.
Selain  itu  terdapat  beberapa  perbedaan  lainnya  dalam  penerapan  otonomi  daerah  utamanya  di daerah  konflik  di  Sumatera  dan  Papua.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang  cenderung  mengabaikan aspirasi masyarakat Papua dan mengandalkan pendekatan keamanan ternyata tidak selalu berhasil dalam mengelola  separatisme  dan  implementasi  otonomi  daerah.  Di  Aceh,  otonomi  daerah  berhasil  karena melibatkan  partisipasi  dan  konsensus  dari  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  mantan  pemberontak, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat. Di Papua, otonomi daerah gagal karena dilakukan secara sepihak dan  otoriter  oleh  pemerintah  pusat,  tanpa  memperhatikan  kepentingan  dan  hak-hak  masyarakat  Papua. Kedepannya, diperlukan pengawasan yang lebih baik dalam implementasi kebijakan otonomi daerah serta perlunya  perbaikan  dalam  manajemen  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  mengurangi  penyalahgunaan anggaran. Selain itu juga penting memperhatikan aspek keterlibatan para aktor di luar negara dalam dalam implementasi kebijakan otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, A., Gantyowati, E., Winarna, J., & Redaputri, A. P. 2021. Implementation of The  Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. JEJAK , 14 (1), 123-133.
Arifin,  F.  2020.  Juridic-Empiric  Factors  the  Reason  for  Removal  of  Regional  Head  Official  Position  in Regional Government Systems in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (5), 557-567 .
Barter,  S.  J.,  &  Wangge,  H.  R.  2022.  Indonesian  Autonomies:  Explaining  Divergent  Self-Government Outcomes in Aceh and Papua. Publius: The Journal of Federalism , 52 (1), 55-81.
BPS. 2019. Papua Dalam Angka . Jayapura.
Data Books. 2021 Aceh Provinsi Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Sumatera Pada 2021. Selengkapnya  di  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/04/aceh-provinsi-dengan- persentase-penduduk-miskin-tertinggi-di-sumatera-pada-2021. Di akses pada 30 Mei 2024.
Dewi, E., &  Nurzalikha,  S. 2018. Returning Government Policy for Poverty Reduction in Aceh . IX (31), 40- 49.
Engkus,  E.,  Hoerudin,  C.  W.,  &  Maolani,  D.  Y.  2019.  Supervision  and  control  of  the  government  internal supervisory apparatus in the implementation of regional autonomy. International Journal of Science and Society , 1 (1), 56-69.
Fahmi,  M.,  &  Purnamadewi,  Y.  L.  2020.  The  Impact  of  Disparity  in  Infrastructure  Development  on  Aceh’s Economic Performance: An Inter-Provincial Analysis. 66 (2),141–156.
Guritno, D. C., Samudro, B. R., & Soesilo, A. M. 2019. The paradox of political dynasties of regeneration type and poverty in the regional autonomy era. International Journal of Ethics and Systems , 35 (2), 179- 194.
Jakani, A. H., Arifin, A., Tang, M., & Ibrahim, M. A. 2023. The form of regional autonomy implemented by the governor  of Gorontalo province. International  Journal  of Science and Research Archive , 8 (1), 060- 065.
Kambu, Y. 2019. Kehadiran Negara melalui Otonomi Khusus di  Papua: Studi Kasus Dampak Otsus Pada Ekonomi Orang Asli Papua. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9),1689-1699.
Kementerian  Keuangan.  2017.  Buku  Pegangan  Pengalokasian  Dana  Bagi  Hasil  Sumber  Daya  Alam. Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
Mahoro, J. C. G., & Samekto, F. A. 2021. Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia. Hasanuddin Law Review , 7 (1), 31-45.
Maulana, A., Utami, C., & Hanafi, L. I. 2022. The Progress of Regional Autonomy Policy and Development Attainments:  Indonesia's  Experience  (1999-2021). Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi , 19 (1), 95-111.
Moonti,  R.  M.  2019.  Regional  Autonomy  in  Realizing  Good  Governance. Substantive  Justice  International Journal of Law , 2 (1), 43-53.
Nashrullah, J., & Lohalo, G. O. 2022. The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 145-159.
Prabowo,  H.  2020.  Regional  Autonomy  Oversight  Models  in  Denmark  and  Zimbabwe  and  Alternative Regional  Autonomy  Oversight  Model  in  Indonesia. Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs Governance , 12 (1), 64-74.
Radjab, S. 2013. Problem hak  asasi  manusia  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah. Al-Daulah, 2 (2), 223– 240.
Resosudarmo, B.  P., Mollet,  J.  A., Raya,  U.  R., &  Kaiwai,  H. 2014. Development  in  Papua  after special autonomy. Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia, 433–459.
Republika.  2020.  Sulawesi  Urutan  Pertama  Terpapar  Politik  Dinasti  Menyusul  Sumatera  dan  Kalimantan. Selengkapnya  di  https://rmol.id/politik/read/2020/02/17/421815/sulawesi-urutan-pertama-terpapar- politik-dinasti-menyusul-sumatera-dan-kalimantan . Diakses pada 30 Mei 2024.
Rodiyah,  R.,  Arifin,  R.,  &  Steven,  S.  2020.  Local  Autonomy  and  Federalism:  How  Indonesia  Deal  with Democracy in Global Governance?. Pandecta Research Law Journal , 15 (2), 342-358.
Sabara, A. R. 2022. Regional Autonomy In The Political System And Authority In Indonesia. Diponegoro Law Review , 7 (2), 296-311.
Setiawan, H., Choirunnisa, C., & Ningrum, R. P. 2022. Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) , 4 (2), 125-135.
Sukarniati, L., Ramadhona, F., & Lubis, A. 2004. Determinants of Local Original Income The Era of Special Autonomy for the Government of Aceh Province. 11(1), 93-107.
Sumule,  A.  I.  2022.  Kajian  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  Berkualitas  Pada  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat.  Laporan.  Kolaborasi  Masyarakat  dan  Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

## PROFIL SINGKAT
Jamaluddin  adalah  Dosen  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas  Lambung  Mangkurat.  Memiliki  latar  belakang  Pendidikan  Sarjana  Ilmu  Pemerintahan  di Universitas Lambung Mangkurat dan Magister Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada serta Doktor bidang ilmu administrasi publik di Universitas Brawijaya.