## Journal of Social Knowledge Education (JSKE)
ISSN: 2722-046X, DOI: 10.37251/jske.v2i3.382

## Tinjauan Sosiologis Hukum Tentang Penerapan Mediasi Kaitannya Dengan Asas Peradilan Sederhana
Sri Ria Rizki 1
1 Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Samata Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Jun 26 , 2021 Revised Jul 16, 2021
Accepted Aug 23, 2021
Tujuan  Penelitian: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  asas  sederhana,  cepat  dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di pengadilan agama takalar.
Metodologi: Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  maka pendekatan  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  pendekatan  yuridis, pendekan syar’i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  dan  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  dan studi  dokumen.  Adapun  alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pedoman  wawancara  adalah  alat  yang  digunakan  dalam  wawancara  yang dijadikan  dasar  untuk  memperoleh  informasi  dari  informan  yang  berupa pertanyaan.  Metode  pengolahan  dan  analisis  data  dengan  cara  deskriptif kualitatif.
Temuan  Utama: Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan Agama Takalar sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang- undang.  Dimana  proses  tersebut  yaitu  :  diawali  dengan  upaya  mendamaikan para  pihak  yang  dilakukan  oleh  Hakim  (pasal  130  HIR).  Dalam  waktu  7  hari kerja  setelah  pemilihan  atau  penunjukan  mediator,  para  pihak  wajib menyerahkan  fotokopi  dokumen  yang  diperlukan  dan  hal-hal  yang  terkait dengan  surat-surat  yang  diperlukan  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan  sengketa kepada  mediator  dan  para  pihak  (Pasal  8  PERMA  No.  2  Tahun  2003), selanjutnya  mediator  menentukan  jadwal  pertemuan,  dimana  para  pihak dapat didampingi  kuasa  hukumnya.  Proses  mediasi  pada  dasarnya  bersifat  rahasia dan  berlangsung  paling  lama  22  hari  kerja  sejak  pemilihan  atau  penetapan penunjukan mediator.
Keterbaruan/Keaslian  penelitian: Kebaruan  dari  penelitian  ini  yaitu mengurangi  jumlah  perkara.  Banyaknya  penyelesaian  melalui  mediasi  dengan sendirinya  akan  mengurangi  perkara  di  Pengadilan  Pengadilan  akan  terhindar dari  penunggakkan  perkara  yang  berlebih-lebihan,  atau  sama  sekali  tidak  ada tunggakan.Majelis  hakim  mempunyai  cukup  waktu  untuk  mempelajari  dan menelaah  setiap  perkara  yang  akan  meningkatkan  mutu  putusan.  Dengan jumlah  perkara  yang  lebih  sedikit,  penyelesaian  akan  lebih  cepat  (efisien), sehingga tidak perlu ada upaya-upaya para pihak-pihak untuk meminta kepada hakim  atau  aparat  pengadilan  agar  perkaranya  didahulukan  atau  diperhatikan, yang akan menimbulkan akses seperti suap-menyuap dan lain sebagainya.

## Kata kunci:

## Jual Beli
Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah
This is an open access article under the CC BY-NC license
Corresponding Author: Sri Ria Rizki Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Samata Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia Email: riarizkii23@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di  dunia  ini  semua  pasti  mengalami  masa  menjadi  bayi  sampai  tua,  pagi  sampai  malam  hari,  sampai hari  dan  semua  itu  tidak  akan  terlepas  dari  hukum.  Di  dalam  masyarakat  yang  berbeda-beda  suku,  adat  dan agama tersebut manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan gesekan-gesekan  dan  gesekan  tersebut  akan  menimbulkan  masalah.  Oleh  karena  secara  alamiah  tidak  ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuknya. Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa  bagaimanapun  orang  berusaha  menghindarinya,  pasti  persengketaan  akan  selalu  muncul,  mesti  dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut  tak  kunjung  memperoleh  penyelesaian  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  persengketaan  tersebut. Setiap sengketa atau perselisian yang terjadi dalam anggota masyarakat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah lembaga peradilan,
Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, sedangkan suatu perkara dalam  persengketaan  yang  apabila  melewati  proses  pengadilan  akan  terselesaikan  dangan  pasti  dan  boleh dikatakan bahwa mayoritas anggota masyarakat menghindari cara penyelesaian ini disebabkan karena proses dan jangka  waktu  yang  relatif  lama  dan  berlarut-larut,  serta  oknum-  oknum  yang  cenderung  mempersulit  proses pencarian  keadilan.  Pada  kenyataannya  bahwa  peradilan  yang  ada  di  indonesia  saat  ini  dianggap  kurang  dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang kala memperkosa rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang  dalam  masyarakat.  Setiap  orang  yang  menjalankan  fungsi  mediator  pada  asasnya  wajib  memiliki sertifikat  mediator  yang  diperoleh  setelah  mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  yang  telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Apabila  sengketa  atau  beda  pendapat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  dapat  diselesaikan, maka  atas  kesepakatan  tertulis  para  pihak,  sengketa  atau  beda  pendapat  diselesaikan  melalui  bantuan  seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, maka  sosiologi  hukum  sangat  berguna  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi  pada  interaksi  social kemasyrakatan.  Kegunaan-kegunaan  sosiologi  hukum  antara  lain  :  pertama,  sosiologi  hukum  berguna  untuk memberikan  kemampuan  bagi  pemahaman  terhadap  hukum  dalam  konteks  social;  kedua,  sosiologi  hukum berguna  untuk  memberikan  kemampuan  menganalisis  efektifitas  hukum  dalam  interaksi  sosial  masyarakat; ketiga,  sosiologi  hukum  berguna  untuk  mengadakan  evaluasi  terhadap  efektifitas  hukum  dalam masyarakat.4Namun, di dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Takalar, orang- orang yang berperkara atau pihak-pihak yang bersengketa tidak mengetahui tentang apa makna mediasi, apa konsepnya yang akan diberikan dan bagaimana proses mediasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah tipe data penilitian yang dikategorisasi tidak berdasarkan jumlah atau banyaknya sesuatu [1].46 Penelitian  ini  juga  menginterpretasikan  atau  menterjemahkan  dengan  bahasa  peneliti  tentang  hasil  penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian
Pendekatan  penelitian  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  penelitian. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah: 1. Pendekatan  Yuridis,  Pendekatan  yuridis  yaitu  suatu  metode  atau  cara  yang  digunakan  berdasarkan  peraturan- peratuan  yang  berlakup  yang  memiliki  korelasi  dengan  masalah  yang  diteliti.  2.  Pendekatan  Syar’i,  yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
Sumber data  merupakan  subyek  dimana data  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  sumber data  meliputi: 1. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. 2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) [2]. Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  dari  bahan-bahan  kepustakaan,  dari  beberapa  buku-buku  referensi, dokumen,  arsip,  peraturan  perundang-undangan,  laporan,  teori-teori,  dan  bahan-bahan  kepustakaan  lain  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Metode  pengumpulan  data  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian.  Metode pengumpulan  data  yang  mendukung  dan  berkaitan  dengan  pemaparan  hukum  ini  adalah:  1.  Wawancara Wawancara  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  tanya  jawab  atau  komunikasi  langsung melalui  percakapan  dengan  responden  yaitu  pihak  yang  terkait  langsung  dengan  obyek  yang  diteliti.  Sasaran wawancara  adalah  informan  kunci  yaitu  orang  yang  sangat  berpengetahuan  dan  bisa  menyampaikan  gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini informasi kunci yaitu pihak yang terkait langsung dengan penelitian di Pengadilan Agama Takalar 2. Studi Dokumen  Studi  dokumen  adalah  suatu  alat  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  data  tertulis  dengan
54 mempergunakan “content analysis”. Studi dokumen ini berguna mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari  buku-  buku,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen,  laporan,  arsip  dan  hasil  penelitian  lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti [3].
Instrument  penelitian  adalah  suatu  alat  yang  mengukur  fonomena  alam  maupun  sosial  yang  diamati. Adapun  alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pedoman  wawancara  adalah  alat  yang  digunakan dalam  wawancara  yang  dijadikan  dasar  untuk  memperoleh  informasi  dari  informan  yang  berupa  pertanyaan. Yang kedua yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Memang  secara  teoritis  diketahui  bahwa  tujuan  pokok  dari  penyelesaian  konflik  yang  menggunakan cara  hukum  dan pengadilan  adalah  untuk  mewujudkan  penyelesaian  tanpa  kekerasan.  Namun  pertanyaan yang sering  muncul  sehubungan  dengan  hal  tersebut  adalah  :  apakah  di  dalam  kenyataanyya  tujuan  tersebut  telah dipenuhi? Lalu bagaimana dengan sinyalemen yang memandang hukum dan pengadilan sebenarnya merupakan pranata  yang  bersifat  memaksakan  kehendak  mereka  untuk  menundukkan  kehendak  yang  berbeda  dari  warga masyarakat ? pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ditujukan kepada pengadilan yang senantiasa memutuskan Sesutu  yang  sifatnya  bertentangan  dengan  kehendak  pihak  yang  berkonflik.  Sebagai  contoh  di  dalam  hukum pidana,  dianggap  telah  membentuksustu  alternative  penyelesaian  konflik  yang  bersifat  sepihak,  bersifat  balas dendam, bersifat pembalasan yang di luar kendali para korban, serta bersifat menjaga agar baik tuntutan, proses pemeriksaan, maupun penghukumannya tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Dalam konflik hukum perdata, keterlibatan pengadilan membantu menyumbangkan penyelesaian yang memuaskan.  Pihak  ketiga  yang  terlibat  dalam  konflik  yang  bersifat  keperdataan,  dapat  membantu  pihak-pihak yang  berkonflik  untuk  berdamai  dengan  syarat  bahwa  pihak  tersebut  dapat  meyakinkan  pihak-  pihak  yang berkonflik serta dapat menempatkan diri untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Menurut beberapa hasil  wawancara  yang  saya  lakukan  pada  Pengadilan  Agama  Takalar,  kendala penyelesaian  sengketa bagi pihak yang berperkara [4] berbeda pendapat dengan hakim yang bertugas menyelesaikan perkara : “Kendala dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Takalar salah satunya tidak hadirnya kedua belah pihak, dan hal ini tidak dapat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga ditunda-tunda.” [5]
Menurut  Pasal  7  ayat  (1)  Perma  Nomor  01  Tahun  2008, pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dari ketentuan ini bahwa proses  mediasi  merupakan  kewajiban  pihak-pihak  yang  berperkara  yang  mana  kalau  tahapan  mediasi  ini  tidak dilalui oleh pihak-pihak, maka majelis hakim juga wajib untuk menolak / tidak menerima gugatannya. Apabila majelis hakim terus memproses perkara tersebut maka putusannya batal demi hukum. Persoalannya apabila pada persidangan  hanya  dihadiri  oleh  penggugat  tetapi  tidak  dihadiri  oleh  tergugat,  maka  terhadap  perkara  tersebut tidak  wajib  melalui  proses  mediasi.  Padahal  menurut  Pasal  4  semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib  lebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  perdamaian  dengan  bantuan mediator.  Menurut  Pasal  4  ini  semestinya  semua  perkara  tanpa  kecuali  harus  melalui  proses  mediasi,  apakah dihadiri oleh kedua belah pihak, atau hanya dihadiri oleh satu pihak saja.
Jalan  keluar  dari  persoalan  ini  menurut  penulis,  seharusnya  bukan  hakim  pemeriksa  perkara  yang menunjuk  mediator.  Tetapi  sejak  perkara  telah  terdaftar  di  Pengadilan,  maka  Ketua  Pengadilan  yang  harus menunjuk mediator guna memediasi pihak-pihak yang berperkara suapaya berdamai. Apabila pihak-pihak belum melakukan  proses  mediasi  secara  formal  sesuai  dengan  penetapan  Ketua  Pengadilan,  maka  Ketua  Pengadilan belum  boleh  menetapkan  majelis  hakim  untuk  memeriksa  perkaranya.  “Penyelesaian  perkara  bagi  masyarakat hanya memperlambat perceraian.” [6]  Sama halnya yang dikemukakan oleh pihak lain : “Pihak yang berperkara sudah menganggap cerai, namun masih dilakukan yang namanya proses perdamaian, hal ini memakan waktu dan kepentingan  pihak  berperkara.”  [7]  Bagi  masyarakat  setempat  atau  pihak  yang  berperkara,  sebuah  atau  suatu mediasi merupakan hal yang sangat mengganggu rutinitas atau aktifitas sehari- hari mereka, terutama bagi pihak yang  ngotot  perkaranya  diselesaikan  dengan  tujuan,  conto  perceraian,  pihak  sudah  menginginkan  perceraian namun hakim masih saja ingin mendamaikan para pihak, sehingga pihak yang tadinya sudah tidak perlu dating ke  Pengadilan  harus  dating  terus  menerus  mengikuti  proses  mediasi.  “Benar  bahwa  mediasi  sudah  sangat sederhana,  cepat,  dan  ringan,  namun  terkadang  masyarakat  yang  dihadapi  main  kekerasan  di  depan  hakim, bahkan ada yang melakukan kekerasan.” [8].
Bab  III  dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  adalah  mengenai  tahap-tahap  proses  mediasi.  Pasal  13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara dan waktu untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada pasal 14 dejelaskan  tentang  kewenangan  mediator  menyatakan  suatu  proses  mediasi  telah  gagal  salah  satunya  apabila salah  satu  pihak  atau  kuasa  hukumnya  tidak  menghadiri  mediasi  dua  kali  berturut-turut.  Pasal  15  menjelaskan tugas-tugas dari seorang mediator dalam menangani suatu proses mediasi. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa dalam keadaan  tertentu,  mediator  dapat  memanggil  seorang  atau  lebih  yang  lebih  ahli  dalam  suatu  bidang  tertentu.
55 Pasal 17 menjelaskan tentang pencapaian kesepakatan dalam suatu proses mediasi dan berikutnya pada Pasal 18 dijelaskan  tidak  tercapainya  tujuan  kesepakatan  dalam  proses  mediasi.  Pasal  19  menjelaskan  tentang keterpisahan  mediasi  dari  litigasi.  Bab  IV  Perma  Nomor  1  Tahun  2008  menjelaskan  tentang  tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22.
Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII  menjelaskan  tentang  pedoman  perilaku  mediator  dan  insentif  yang  dijelaskan  pada  Pasal  24  dan  Pasal  25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya  Perma  tersebut  pada  tanggal 31  Juli  2008.  “Bagi  masyarakat,  penyelesaian  perkara  di  Pengadila Agama Takalar hanya sebagai formalitas, masyarakat yang berperkara tidak serius ingin berdamai, masyarakat hanya  meminta  kepastian,  bahkan  terkadang  hakim  telah  menasehati  sampai  kata-kata  mutiara  hakim  telah habis.” 76
Terkadang  ada  beberapa  dari  pihak-pihak  yang  berperkara  menganggap  mediasi  itu  hal  yang  tidak penting,  namun  bagi  pihak  lainnya  mediasi  sangat  penting,  selain  menyatukan  sebuah  keluarga  juga menyambung  silahturahmi  bagi  pihak  yang  berperkara  maupun  bagi  hakim  yang  bertugas  sebagai  mediator. Hakim  tidak  hanya  harus  berperilaku  adil,  berperilaku  jujur,  berperilaku  arif  dan  bijaksana,  bersikap  mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, tidak hanya menjunjung harga diri, berdisiplin  tinggi, berperilaku renda hati,  dan  bukan  hanya  bersikap  professional,  hakim  juga  harus  mempunyai  kepandaian  dalam  berbicara  agar pihak yang berkepentingan memahami maksud tujuan hakim dengan maksud mediasi sebagai perdamaian pihak yang lainnya

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Proses  penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan Agama Takalar sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. dimana proses tersebut yaitu  :  diawali  dengan  upaya  mendamaikan  para  pihak  yang  dilakukan  oleh  Hakim  (pasal  130  HIR).  Dalam waktu  7  hari  kerja  setelah  pemilihan  atau  penunjukan  mediator,  para  pihak  wajib  menyerahkan  fotokopi dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan  sengketa  kepada  mediator  dan  para  pihak  (Pasal  8  PERMA  No.  2  Tahun  2003),  selanjutnya  mediator menentukan  jadwal  pertemuan,  dimana  para  pihak  dapat  didampingi  kuasa  hukumnya.  Proses  mediasi  pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Jika berhasil maka dibuatlah perjanjian perjanjian perdamaian yang diajukan ke Pengadilan.
Kendala  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan ditinjau  dari  sosiologis  hukum  di  Pengadilan  Agama Takalar  sangat  jauh  berbeda  pendapat  antara  para  Hakim dengan  pihak  yang  berperkara,  dari  segi  para  Hakim,  kendala  dalam  penyelesaian.  sengketa  menurut  asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah sesuai dengan kebutuhan asas peradilan tersebut bahkan para pihak  sudah  sangat  diringankan.  Namun,  menurut  pendapat  para  pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan,  asas peradilan  tersebut  tidak  berjalan  sesuai  kenyataanya.  Kendala-kendala  itu  diantaranya  :  hakim  sering mengundurkan persidangan dengan alasan tidak hadir atau ada urusan keluarga, hakim terkadang menyita waktu pihak berperkara, dan memakan ongkos bagi pihak berperkara bila persidangan di undur.

## REFERENSI
[1] Dr.  Nur  Indriantoro,  M,Sc.,  dan  Drs.  Bambang  Supomo,  M.Si.  metodologi  Penetitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  dan Manajemen. (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Anggota No. 008, 2013), h. 248.
[2] Dr.  Nur  Indriantoro,  M,Sc.,  dan  Drs.  Bambang  Supomo,  M.Si.  metodologi  Penetitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Anggota No. 008, 2013), h. 146.
[3] Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. (Jakarta: UII Press, 1986), h.21.
[4] Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama”. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 158.
[5] Drs. M. Thayyib. HP, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancaraw (27 Agustus 2014)
[6] Dg. Manye, Pihak Berperkara, wawancara (27 Agustus 2014).
[7] Marlina Dg. Manis, Pihak Berperkara, wawancara (27 Agustus 2014)
[8] Dra. Salmah, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (05 September 2014)