JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019

## MENUJU SEKOLAH ANTIKORUPSI
(Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann)

## Mahmud
UIN Imam Bonjol Padang mahmud@uinib.ac.id
Abstract
This  study  describes  the  knowledge  of  the  inculcation  of  the  value  of anticorruption  education  from  the  social  construction  perspective  on  reality. Aims to provide a general view on how to cultivate the value of anticorruption education  in  schools.  This  research  uses  the  social  construction  theory  of Peter  L.  Berger  and  Thomas  Luckmann  through  the  process  of externalization,  objectification  and  internalization.  By  using  literature approach,  critical-descriptive  analysis  method.  The  results  of  this  study  can be  analyzed  that  the  construction  of  the  value  of  anticorruption  education found that the value is performed because of the role of interaction between the  value  carriers  that  influence  the  learners  to  implement.  Through  three stages,  namely  the  expression  of  learners'  behavior,  institutionalization  of value, and the value or appreciation of value. In addition to the three efforts to cultivate these values, the value harmonization effort is very important, to provide a consistent and consistent possibility or approach of anti-corruption values.
Keyword: Value  of  Anticorruption  Education,  Social  Construction, Harmonization of Value

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menguraikan  pengetahuan  tentang  penanaman  nilai pendidikan  antikorupsi  dari  prespektif  konstruksi  sosial  atas  realitas. Bertujuan  memberikan  pandangan  umum  bagaimana  penanaman  nilai pendidikan  antikorupsi  di  sekolah.  Penelitain  ini  menggunakan  teori konstruksi  sosial  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann  melalui  proses eksternalisasi,  obyektivikasi dan internalisasi .  Dengan  menggunakan pendekatan  kepustakaan,  metode  analisis  kritis-deskriptif.  Hasil  dari penelitian  ini  dapat  di  analisis  bahwa  konstruksi  nilai  pendidikan  antikorupsi didapati bahwa nilai terlaksana karena peran interaksi antara pembawa nilai yang  ikut  mempengaruhi  peserta  didik  untuk  melaksanakan.  Melalui  tiga tahapan, yakni ekspresi  perilaku  peserta  didik,  pelembagaan  nilai,  dan kesadaaran  atau  penghayatan  nilai.  Selain  ketiga  usaha  penanaman  nilai tersebut upaya harmonisasi nilai sangat penting dilakukan, agar memberikan kemungkinan atau pendekatan nilai antikorupsi yang tetap dan konsisten.
Kata  kunci :Nilai  Pendidikan  Antikorupsi,  Konstruksi  Sosial,  Harmonisasi Nilai.

## A.  PENDAHULUAN
Mewujudkan  bangsa  Indonesia  sejahtera  merupakan  cita-cita  mulia  pendiri negeri  ini.  Bebas  dari  berbagai  persoalan  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  politik merupakan  aspek  yang  diharapkan  untuk  mencapainya.  Selanjutnya,  bahwa
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
kenyataannya  setelah  lebih  dari  72  tahun  Indonesia  merdeka,  negara  ini  masih memiliki banyak permasalahan dalam menyejahterakan rakyatnya. Harapan tersebut masih belum membanggakan, karena salah satu penyakit disebabkan korupsi.
Tingkat korupsi di Indonesia tampaknya belum menunjukkan perbaikan. Dalam skor Corruption Perception Index (CPI), Indonesia menduduki peringkat 90 dari 176 negara yang di ukur. Menurut (Natalia Subagyo 20 Maret 2017) lembaga antikorupsi Transparency  International Indonesia (TII)  ,  Indonesia  hanya  mencatatkan  skor  37. Skalanya,  dari  0  (korupsi  tinggi)  hingga  100  (bersih  dari  korupsi).  Indeks  korupsi Indonesia  masih  tertinggal  dibanding  negara  tetangga,  Malaysia.  Negeri  Melayu tersebut  menduduki  skor  49.  Sementara  itu,  Brunei  dan  Singapura  masing-masing dengan  58  dan  85.  Indonesia  hanya  sedikit  lebih  baik  dari  Thailand  dan  Filipina dengan skor 35, Vietnam 33, Myanmar 28 dan Kamboja 21. "Indeks persepsi korupsi 2016 menunjukkan adanya peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun. Strategi  pemberantasan  korupsi  nasional  masih  belum  memberikan  porsi  besar terhadap  korupsi  politik,korupsi  hukum  dan  korupsi  bisnis  yang  lebih  besar  ( grand corruption ).
Selanjutnya,berdasarkan  laporan Indonesia  Corruption  Watch (ICW,2016:10) terhadap parahnya kondisi korupsi di Indonesia, menunjukkan pada tahun 2016 saja ada  482  kasus,  tersangka  ada  1.101  orang,  dengan  nilai  kerugian  negara  1.47 triliun,  dan  kasus  suap  senilai  31  miliar.  Dari  data  ini,  dapat  disimpulkan  perhari  di dapat 2 kasus dan 4 orang koruptor. Dapat ditaksir uang negara yang hilang  dalam sehari  5  miliar.  Membuktikan  bahwa  korupsi  senantiasa  menggrogoti  bangsa  ini, sehingga  memungkinkan  negara  belum  menjalankan  peran  penting  dan  massif dalam  menuntaskannya.  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  sebagai  lembaga supper body hanya berperan pada aspek penindakan, pencegahan dan penuntasan, tapi masih  belum sampai pada akar budaya masyarakat  yang anti terhadap praktik korupsi.
Karenanya, korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan  masyarakat.  Dari  banyak  lembaga  negara  hampir  tidak  satu  pun  yang benar-benar  bersih  dari  korupsi.  Sekecil  apapun  bentuk  korupsinya.  Hal  ini  tentu saja  menuntut  semua  pihak  terutama  aparat  penegak  hukum  untuk  serius  dalam usaha nyata memberantas korupsi. Selain itu, salah satu atribusi penting yang dapat menjelaskan  tentang  perilaku  koruptif  adalah  kontibusi  pendidikan.  Persoalan  dari sekian  banyaknya  adalah  nilai-nilai  pendidikan.  Karena  pendidikan  moral  dan keagamaan  yang  masih  minim  kontribusinya  terhadap  pembentukan  watak  dan karakter anak bangsa. Oleh sebab itu, pembentukan watak atau karakter ( character building )  harus  dapat  diinternalisasikan  menjadi  sikap  individu.  Mengingat  bahwa pendidikan  bukan  mengisi  gelas  kosong,  tetapi  juga  pembinaan  identitas  peserta didik.  Melalui  praktik-praktik  pembelajaran  sebagai  awal  atau  pondasi  untuk menumbuh kembangkan sikap nilai-nilai antikorupsi.
Perlu  perhatian  bersama  bahwa  penyadaran  tentang  nilai-nilai  pendidikan berbasis antikorupsi kepada pelbagai pihak, khususnya guru dan  peserta didik. Hal yang  terjadi  saat  ini  justru  perilaku  sebaliknya  dimana  perilaku  instan  untuk  meraih kejuaraan  dan  pujian.  Perilaku  ini  mengakar  budaya  dengan  beragam  bentuknya. Perilaku  yang  terjadi  ini  paradoks  dengan  nilai-nilai  antikorupsi  yang  semestinya, sehingga  berindikasi  terjadi  konflik  potensial  serta  perilaku  munafik.  Sementara  itu, pendidikan dituntut untuk menjamin nilai-nilai baik yang diajarkan dan tumbuh  serta berkembang,  sehingga  kita  harapkan  dari  pendidikan  akan  muncul  generasi  masa depan  yang  berintegritas  baik.  Hal  ini  penting  karena  menghadapi  masa  depan membutuhkan kompetensi tersebut.

## JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
Demikian  pula,  Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  2005  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008,  bahwa  fungsi  pendidikan  Nasional  adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab (2009:64).  Hal  ini  penting,  karena  perubahan  kurikulum  dan  pendekatan pembelajaran  tidak  akan  efektif,  jika  dimensi  kultural  yang  mempengaruhi  cara berfikir  guru  dan  peserta  didik  tidak  di  ubah.  Senada  dengan  itu  Iyan  Sofyan mengatakan  bahwa  pendidikan  antikorupsi  hanya  sebatas  wacana  dan  rencana saja, secara fakta belum tertulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum 2013. Di lapangan praktiknya masih mencari format dan terkesan tral and error ( Iyan Sofyan, 2013 ) .  Dalam  kerangka  ini  perlu  adanya  suatu  gerakan  pendidikan  berbasis  nilai- nilai antikorupsi di sekolah, khususnya terbentuknya nilai-nilai kejujuran, demokrasi, tanggungjawab,  kedisiplinan,  keberanian,  keadilan,  keterbukaan,  kesederhanaan, kerja  keras,  kemandirian  dan  kepedulian.  Nilai-nilai  tersebut  diinternalisasikan  oleh peserta  didik,  guru,  kepala  sekolah,  pengawas,  peserta  didik,  dan  warga  sekolah lainnya.
Dalam upaya terwujudkan perubahan paradigma ( mindset ) yang membangkitkan  kesadaran  kolektif  dan  personal  diperlukan  adanya  kajian  dan penelitian  yang  mendalam  terhadap  nilai-nilai  pendidikan  antikorupsi.  Kajian  ini menjadi  penting  karena  perubahan  yang  selama  ini  tertutup  ( eksklusif )  justru menjadi perubahan mayoritas di masyarakat dengan membangkitkan kesadarannya. Kenyataan  ini  dilatarbelakangi  karena  pembangunan  nasional  ( building  mentality nation )  hanya  secara  sempit  dan  kaku,  tidak  memakai  pembuktian  dan  penalaran ilmiah.
Dari  hal  di  atas,  maka  adapun  yang  menjadi  latar  belakang  penelitian  ini setidaknya menjadi dua aspek, yaitu aspek praksis dan aspek teoretis. Pada tataran praktis  diketahui  bahwa  perkembangan  tentang  wujud  nilai-nilai  pendidikan antikorupsi  masih  tergolong  masih  lemah.  Meskipun  akhir-akhir  ini  ada  usaha  dari Kemendikbud menetapkan indeks integritas setiap sekolah (Sindonews.com 15 Mei 2017),  namun  masih  belum  menampakkan  peran  signifikan.  Dari  sudut  pandang teoretis,  terkait  dengan  konstuksi  sosial  masyarakat.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Berger  dan  Luckmann  bahwa  kenyataan  hidup  atau  mengenai  pengetahuan pembimbing  perilaku  sehari-hari.  Manusia  menampilkan  karakter  individu,  sebagai bentuk kenyataan sikap secara kolektif. Dapat diartikan bahwa bentuk korupsi terjadi disebabkan adanya distorsi nilai kejujuran dan nilai antikorupsi lainnya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  melalui  studi  pustakaan  (library research),  tipe  penelitian  ini  bersifat  analisis-kritis,  Analisis  data  dari  pemikiran tersebut kemudian direfleksikan secara kritis untuk menemukan makna dan maksud yang  relevan  dari  pemikiran  tokoh  tersebut.  Proses  telaahan  terhadap  data menempuh  cara  deskriptif  yang  dipergunakan  untuk  mendeskripsikan  pemikiran tokoh  yaitu  menguraikan  dan  menganalisis  nilai  pendidikan  antikorupsi  dan  unsur pembentukannya yakni dari pandangan konstruksi sosial atas realitas (oleh Peter L Berger dan Thomas Lucmann) selanjutnya melalui analisis deskriptif juga berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan dalam riset ini.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Nilai Pendidikan Antikorupsi

## JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
Korupsi  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya  merupakan tindakan  yang  merugikan  berbagai  pihak,  khususnya  rakyat  kecil,  lantaran memakai  dana  pemerintahan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok.  Begitu bahayanya  korupsi,  maka  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  memberantas  dan menghentikan  tindakan  tersebut.  Salah  satu  jalan  yang  efektif  adalah  melalui pendidikan. Dapat diartikan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pendidikan, terutama pendidikan anti korupsi.
Pemahaman tersebut, memberikan perhatian terhadap pentingnya pendekatan  budaya (cultural  approach) memerlukan  penguatan.  Pendidikan  anti korupsi akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan anti korupsi ditujukan untuk  membangun  kembali  pemahaman  masyarakat  mengenai  korupsi, meningkatkan kesadaran (awareness) akan segala potensi tindakan mengandung unsur-unsur  koruptif,  tidak  korupsi  sekecil  apapun,  dan berani menentang  tindak korupsi.  Tujuan  praksis  tersebut,  apabila  dilakukan  bekerjasama  dengan  semua pihak,  niscaya  menjadi  gerakan  massal  sehingga  mampu  memutuskan  mata rantai  korupsi  dan  menjadi  bangsa  baru  yang  bersih  dari  ancaman  dan  dampak korupsi.
Dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Maria  Montessori  (Jakarta:  tt)  menyatakan bahwa  pendidikan  anti  korupsi  merupakan  kebijakan  pendidikan  yang  tidak  bisa lagi ditunda pelaksanaanya. Jika dilaksanakan semestinya dalam jangka panjang pendidikan  anti  korupsi  akan  mampu  berkontribusi  terhadap  upaya  pencegahan terjadinya  tindakan  korupsi.  Melalui  pendidikan  anti  korupsi  juga  diharapkan generasi  masa  depan  memiliki  karakter  antikorupsi  sekaligus  membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik  dari  pendidikan  anti  korupsi  adalah  perlunya  sinergi  yang  tepat antara  pemanfaatan  informasi  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  dengan kemampuan  untuk  membuat  pertimbangan-pertimbangan  moral.  Oleh  karena  itu pembelajaran  anti  korupsi  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  konvensional, melainkan  harus  di  desain  sedemikian  rupa  sehingga  aspek  kognisi,  afeksi  dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.
Maksud  dari  pendidikan  anti  korupsi  adalah  pendidikan  untuk  menyiapkan generasi  bangsa  dalam  memajukan  budi  pekerti,  pikiran,  tindakan  untuk menentang  atau  menolak  korupsi.  Menurut  Muhammad  Nuh  dalam  Wibowo (2013:38)  bahwa  program  pendidikan  anti  korupsi  bertujuan  untuk  menciptakan generasi  muda  yang  bermoral  baik  dan  berperilaku  anti  koruptif.  Berdasarkan program  tersebut  maka  proses  kesadaran  anti  korupsi  menjadi  modal  dasar pendidikan untuk membentuk peserta didiknya membenci tindakan korupsi.
Pendapat  dari  Yunahar  Ilyas  (2004:5)  ada  dua  hal  yang  dapat  mencegah seseorang  dari  tindakan  korupsi. Pertama, kontrol  dari  luar  berupa  sistem pengawasan dan sistem hukum. Kedua, kontrol dari dalam diri sendiri. Pendapat ini  memberikan  pada  kita  pandangan  bahwa  sistem  pengawasan,  hukum,  dan kontrol individu harus secara signifikan bekerja simultan dalam memerangi tindak kejahatan  yang  merugikan  tersebut.  Lebih  dari  itu,  dalam  kasus  korupsi  yang telah membudaya di masyarakat hari ini. sebaik dan serapi apapun sistem hukum dan pengawasan, niscaya akan jebol jika individu itu tidak memahami diri sendiri (tindakan tidak jujur) dan akibat dari tindakan tersebut. Aspek ini disebut dengan kesadaran terhadap apa yang dilakukan, apa yang dipilih serta konsekuensi dari perilaku tersebut. Dalam berbagai buku dan pembahasan disebutkan bahwa nilai- nilai  anti  korupsi  berjumlah  sembilan  nilai  yakni:  Kejujuran , Kepedulian,
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
Kemandirian.  Kedisiplinan,  Tanggung  Jawab,  Kerja  Keras,  Kesederhanaan, Keberanian, dan Keadilan.

## 2. Landasan Penanaman Nilai PAK di Sekolah
Esensi dari terlaksananya pendidikan antikorupsi adalah kejujuran. Kejujuran merupakan  hal  mutlak  yang  harus  dimiliki,  ketika  seseorang  mempertanyakan persoalan  moralitas  dan  integritas.  Karena  ketika  seseorang  telah  tidak  berlaku jujur dalam kehidupannnya maka kemungkinan untuk melakukan korupsi terbuka lebar.  Peristiwa-peristiwa  terjadinya  tindakan  korupsi  merupakan  akar  persoalan hilangnya kejujuran. Salah satu komponen terpenting integritas adalah kejujuran, apa  jadinya  jika  orang  jujur  tidak  mendapatkan  kedudukan  di  tengah  komunitas masyarakat  yang  semestinya  kejujuran  merupakan  pelopor  untuk  menciptakan masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Selain  itu,  adapun  peran pendidikan  antikorupsi  bagi  pendidikan  adalah  sebagai  berikut,  yakni:  a. Pembentukan  dan  Perkembangan  Kepribadian  Peserta  Didik,  b.  Pembentukan Nilai-Nilai  dalam  Pendidikan,c.  Kampanye  Penegakan  Hukum  Secara  Adil,  d. Pengetahuan  Antikorupsi Sejak Dini.
Peran  penting  pendidikan  antikorupsi  di  sekolah  juga  tidak  dapat  dipisahkan dari  kebijakan  struktural  lembaga  pendidikan.  Kebijakan  yang  didelegasikan  dari atasan  untuk  dilaksanakan  dengan  bentuk  peraturan  dan  teknis  pelaksanaan merupakan  alasan  tersendiri  bagi  sekolah,  dan  punya  kewajiban  terhadap berlangsungnya  proses  pendidikan.  Sudah  tentu  kebijakan  akan  terlaksana dengan  baik  jika  semua stekholder pendidikan  memaknai  bersama  secara  utuh dan memahami konsep yang memang  bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran. Bahkan  selain  kebijakan  nilai  PAK  didasari  hendaknya  bahwa  pendidikan antikorupsi  menjadi  program  prioritas  di  sekolah-sekolah.  Namun,  secara optimistis  bahwa  nilai-nilai  pendidikan  antikorupsi  menjadi  acuan  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di sekolahan.
Selain peranan pendidikan antikorupsi diatas Abdullah Idi dan Safarina (2016: 43-44)  juga  mengatakan  bahwa  Sebagai  suatu  upaya  preventif  agar  generasi muda  terhindar  dari  perlaku  koruptif  kelak,  demi  menuju  kemajuan  bangsa kedepan,  setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  patut  menjadikan  perhatian: pertama ,  perlunya  kesadaran  orang  tua  atau  sekolah  sebagai  institusi pendididikan dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan antikorupsi sejak se dini  mungkin,  sebagai  cikal  bakal  pembentukan  kepribadian  anak  didik  yang menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran,  kedisiplinan,  kerjakeras,  dan  moral.  Bangsa  ini tidak  hanya  membutuhkan  anak  yangmemiliki  talenta-intelektual  tetapi membutuhkan anak yang bermoral, akhlakul karimah, yang tercermin dalam niat, pikiran,  lisan,  dan  tindakan. Kedua, pelaksanaan  pendidikan  nasional  tidak sepenuhnya  sempurna,  perlu  pembenahan  seiring  dengan  dinamika  masyarakat di  tangan  perubahan  kondisi  sosial. Ketiga, persoalan-persoalan  korupsi  perlu menjadi  perhatian  serius  dan  prioritas  dalam  kebijakan  pemerintah  dan  sekolah. Domain  perilaku  sangat  dominan  dalam  proses  pendidikan  pada  saat  sekarang dikatakan,  dikatakan  juga  bahwa  pendidikan  di  sekolah  dasar  menitikberatkan atau  berfokus  pada  pengetahuan  dasar  tentang  antikorupsi,  nilai  dan  sikap. Seperti  nilai  kejujuran,  tanggungjawab,  disiplin,  mematuhi  aturan  sekolah,  kerja keras dan lain-lain.
Dari  pendapat  tersebut,  dapat  dikatakan  pendidikan  antikorupsi  bagian  dari upaya  mencegah  korupsi  dimasa mendatang  kepada  seluruh  peserta  didik  yang kelak  menggantikan  pejabat  negara.  Mental  korupsi  sejak  dini  memang  harus diwaspadai  agar  dapat  memutus  mata  rantai  korupsi  karena  seringkali  korupsi
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
adalah  warisan,  dan  tinggal  menunggu  giliran.  Apabila  pendidikan  antikorupsi sudah  dikenalkan  dejak  dini  harapan  akan  muncul  perubahan  moral  dan  watak peserta didik. Namun, pendidikan antikorupsi bukan sekadar hanya pembahasan teori  dalam  kelas  saja.  untuk  apa  pembahasan  panjang  lebar  diulas  di  dalam kelas  sementara  jauh  dari  harapan  ideal  perilaku  antikorupsi  yang  diharapkan. Perlu  sekali  contoh-contoh  perilaku  yang  mencerminkan  tindakan  antikorupsi. Selain  mendapat  ganjaran  setimpal  bagi  yang  mengetahui  tapi  tidak dilaksanakan,  guru  harus  secara  terus  menerus  menggambleng  perilaku  yang mengarah pada korupsi dan merugikan dirinya dan orang lain.
Dengan berbagai sebab di atas dapat disimpulkan, lembaga pendidikan sejak dini  dapat  dimaksimalkan  fungsinya  sehingga  mampu  memberikan  sumbangan yang  berharga  dalam  pemberantasan  korupsi.  Namun  pendidikan  adalah investasi  jangka  panjang  sehingga  hasil  tidak  di  dapat  hanya  dengan  instan. Apalagi  hambatan  dan  rintangan  yang  menyertai  proses  berjalannya  pendidikan antikorupsi yang muncul beragam-ragam.

## 3. Analisis Kontruksi Sosial Terhadap Nilai PAK
Sebagai  manusia,  kegiatan  fisik  dan  mental  menjadi  sebuah  upaya  untuk berinteraksi  dengan  manusia  lain.  pola  interaksi  memang  dilakukan  berulang- ulang,  dari  salah  satu  orang  ke  orang  lain.  Dalam  bahasanya  Berger  dan Luckmann  (1990:83)    hubungan  antar  manusia,  sebagai  produsen,  dan  dunia sosial sebagai produknya, tetap merupakan hubungan yang dialektis. Berinteraksi satu  sama  lain,  produk  berbalik  mempengaruhi  produsennya.  Eksternalisasi  dan objektivikasi  merupakan  momen-momen  dalam  suatu  proses  dialektis  yang berlangsung  terus-menerus,  setelah  berlangsungnya  kedua  momen  itu.  Momen ketiga  adalah  internalisasi  sebagaimana  dunia  sosial  yang  sudah  diobyektivikasi dimasukkan kembali ke dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi.
Begitu  juga  dengan  pendidikan.  Proses  pendidikan  adalah  kegiatan pengembangan  sumber  daya  manusia,  pendidikan memberikan peranan  penting bagi terbentuknya generasi indonesia masa depan. Oleh sebab itu pembentukan kepribadian  peserta  didik  menjadi  penting  karena  pembentukan  kepribadian adalah  proses  pembelajaran  dua  arah  yang  meliputi  sosialisasi  kolektif  dan internalisasi  individual,  baik  secara  formal  maupun  informal.  selain  membentuk kenyataan sosial yang telah dibangun secara bersama-sama dalam  masyarakat. Menurut  Hegel  dalam  Maksudin  (tt:  32)  mengatakan  bahwa  manusia  mampu berpikir  dialektis  dengan  melakukan  proses  tesis,  antitesis,  dan  sintesis.  Proses pemikiran  ini  melahirkan  pandangan  bahwa  masyarakat  merupakan  produk manusia  dan  manusia  merupakan  produk  masyarakat.  Dapat  diartikan  proses eksternalisasi,  obyektivikasi  dan  internalisasi  bekerja  secara  simultan  dan  dapat dijadikan  pertimbangan  di  dalam  segala  bidang,  termasuk  dalam  pembentukan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan.
Oleh  karena  itu,  peranan  lembaga  pendidikan  hendaknya  tidak  hanya memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk  mengembangkan  kognitif, namun  yang  lebih  penting  lainya  adalah  menciptakan  dan  menemukan setting sosial  masyarakat.  Mengabaikan  permasalahn  masyarakat  bagi  pendidikan  tidak akan  efektif,  karena  lembaga  pendidikan  merupakan  corong  utama  kehidupan masyarakat  yang  ideal.  Maka  internalisasi  pengetahuan  dalam  bentuk pemecahan  persoalan  masyarakat  adalah  keniscayaan.  Karena  beragam persoalan yang dihadapi pendidikan dewasa ini tidak dekat dengan permasalahan masyarakat,  maka  lembaga  pendidikan  tidak  peka  terhadap  peristiwa  yang  ada
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
dan riil. Oleh sebab itu, pilihan akan tersosialisasinya nilai-nilai dalam pendidikan adalah kemungkinan yang tidak dapat diabaikan.
Selanjutnya nilai-nilai pendidikan berakar pada proses tindakan dan interaksi sosial  tersebut.  Peserta  didik  atau  sekelompok  peserta  didik  menciptakan  terus- menerus  suatu  kenyataan  yang  dimilikinya  dan  dialami  tanpa  sadar.  Kehendak atas  relasi  itu  membentuk  sebuah  konstruksi  sosial  yang  menjadi  tata  nilai  yang disepakati  bersama.  Oleh  karena  itu  penanaman  nilai  yang  pada  awalnya  tanpa sadar  oleh  guru  namun  secara  lambat  laun  memberikan  makna  dan  sadar  akan tujuan yang akan dicapainya. Nilai hendaklah dibangun atas bentuk yang rasional, dapat dilihat, dirasakan dan dipahami alasannya, mengapa perbuatan sedemikian rupa  harus  menjadi  rutinitas  atau  kebiasaan  (habitualisasi)  sehari-hari.  Harapan akhir dari pola hubungan peserta didik dan guru dapat dengan mudah memahami praktik dan teori-teori nilai yang telah terjadi membudaya  di sekolah.
Budaya  sekolah  menurut  Jones  dalam  Wibowo  (2012:93)  adalah  pola  nilai- nilai,  norma,  sikap,  mitos  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  terbentuk  dalam perjalanan  panjang  suatu  sekolah,  dimana  sekolah  tersebut  dipegang  bersama oleh  kepala  sekolah,  guru,  staf,  peserta  didik  sebagai  dasar  bahwa  memahami dan  memecahkan  persoalan  yang  muncul  di  sekolah.  Dengan  keterangan  ini dapat  dikatakan  bahwa  kultur  atau  budaya  di  sekolah  adalah  sebagai  pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga sekolah yang tercermin dalam semangat,  perilaku  maupun  simbol  serta  slogan  khas  identitas  sekolah  mereka yang membentuk nilai yang dianut selamanya.
Begitu  juga  dengan  nilai-nilai  pendidikan  anti  korupsi  yang  dikenal  untuk menangkal  tindakan  buruk  korupsi.  Nilai  yang  akarnya  dibangun  dalam pendidikan melalui kebiasaan bernilai, akhirnya menjadi sebuah pola yang selalu dan  terus  menerus  dilakukan  sehingga  peserta  didik  sudah  paham  dengan  pola tersebut,  sehingga  bisa  dilakukan  di  waktu  lain  dengan  cara  yang  sama  dan upaya yang sama besarnya dengan yang dilakukan dengan sebelumnya. Korupsi seringkali dilakukan oleh orang yang keluar dari karidor nilai yang bersumber dari pembiasaan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  pembiasaan  nilai  anti  korupsi  harus senantiasa  dilakukan  agar  diketahui  bahwa  pelaksanaannya  tidak  terhenti  pada kegiatan  pembelajaran  saja,  namun  sampai  pada  menjadi  identitas  individu peserta didik yang tidak berubah.
Secara  ringkas  teori  tersebut  mencoba  mengatakan  bahwa  nilai-nilai  yang sudah membudaya saat ini terjadi karena adanya interaksi antara pembawa nilai (guru) dan memberikan pengaruh kepada peserta didik untuk ikut melaksanakannya  serta  berkembang  dan  bertransformasi  secara continue atau membudaya,  atau  dengan  kata  lain  guru  melakukan  proses  transformasi  nilai. Dapat  simpulkan  pula,  melalui  proses  dialektis  ini  memunculkan  suatu  proses konstruksi  sosial  yang  di  lihat  dari  berawalnya  hasil  ciptaan  manusia.  Melalui proses  dialektika  ini  juga,  maka  realitas  sosial  (pendidikan  antikorupsi)  dapat dilihat dari ketiga tahapan tersebut. Di mulai dari tahapan eksternalisasi, sebagai bagian  dari  usaha  atau  proses  interaksi  guru  dan  peserta  didik  melalui  kegiatan pembelajaran (secara mental atau fisik). Obyektivikasi yaitu hasil capaian proses interaksi  atau  ekpresi  tersebut,  terakhir  proses  internalisasi  dengan  ditunjukkan oleh  penerapan,  penerapan  kembali  kepada  dunia  obyektif  ke  dalam  kesadaran (hati  nurani),  sehingga  yang  berawal  dari  proses  subyektif  dapat  membentuk struktur yang faktual-obyektif dan mempengaruhi individu dan masyarakat  dalam struktur sosial sebagaimana adanya. Untuk lebih jelas kita melihat ketiga momen berjalan secara simultan sebagai berikut:
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019

## a. Ekspresi Perilaku Peserta Didik (Eksternalisasi)
Eksternalisasi  adalah  sebagai  suatu  proses  pencurahan  keindividuan manusia  secara  terus  menerus  yang  berakar  dari  perlengkapan  biologis manusia,  keberadaan  manusia  berlangsung  pada  lingkungan  terbuka  dan bergerak.  Manusia  secara  terus-menerus  mengeksternalisasi  diri  dalam aktivitasnya  (1990:5).  Diartikan  juga  bahwa  dimana  seseorang  melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya, namun memposisikan dirinya sebagai sesuatu  yang  ekternal  atau  sesuatu  yang  berada  di  luar  diri  manusia.  Dalam kata lain eksternalisasi adalah momen proses pengeluaran gagasan dari dunia ide  (gagasan)  ke  dunia  nyata  atau  riil.  Realitas  sosial,  juga  mengharuskan seseorang  untuk  memberikan  responnya.  Respon  seseorang  terhadap pranata-pranata  sosial  yang  ada,  bisa  berupa  penerimaan,  penyesuaian maupun  penolakan.  bahasa  dan  tindakan  merupakan  sarana  bagi  seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen ekternalisasi ini. Secara sederhana fase eksternalisasi dapat dipahami sebagai fase visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah.
Secara  konkrit  dapat  diaplikasikan,  guru  sebagai  pembawa  nilai mengajarkan tentang nilai-nilai antikorupsi sebagai penyelamat kelak bagi anak bangsa.  Dimana  nilai-nilai  telah  di  kenal  oleh  peserta  didik  dari  masyarakat disekitarnya,  sehingga  nilai-nilai  tersebut,  tidak  hanya  dipahami pada awalnya di  bangku  sekolah.  Namun,  dalam  konteks  ini  sekolah  adalah  sebagai pengarah  dan  pengatur  agar  penyaluran  nilai-nilai  tersebut  berjalan semestinya.  Hadirnya  sekolah  sebagai  wawasan  bagi  terlaksana  dan terkontrolnya  nilai,  dapat  memberikan dan mempertemukan  realitas  empiris  di masyarakat dengan realitas teoritis dalam pendidikan. Pertemuan keduanya ini memberikan  efek  yang  signifikan  bagi  pemahaman  nilai  selanjutnya.  kedua dialektika  ini,  terkadang  melakukan  penerimaan  dan  tak  jarang  adanya penolakan  bagi  peserta  didik,  karena  adat-budaya  setempat  memberikan pengaruh  yang  sama  besarnya.    Di  sinilah  peran  nyata  bagi  pendekatan  nilai pendidikan  anti  korupsi  yang  bekerja  sehingga  membentuk  perilaku  kebaikan yang diharapkan membudaya.
Ekpresi  perilaku  peserta  didik  dalam  wacana  eksternalisasi  merupakan aktivitas  spontan.  Dilakukan  karena  imitasi  maupun  rasa  ingin  tahunya,  yang pada  awal  tidak  mengenal  benar  dan  salahnya  suatu  tindakan,  tapi  lebih memilih melakukannya. Misalkan peserta didik melakukan membuang sampah sembarangan  (berbentuk  perilaku),  namun  peserta  didik  belum  mengetahui apakah  akibat  dari  membuang  sampah  sembarangan  (belum  berbentuk pengetahuan).  Maka  ekpresi  perilaku  peserta  didik  disebut  juga  dalam amal (perbuatan).  Proses  yang  dilakukan  terlihat  dengan  nyata  (obyektif). Selanjutnya dalam ekpresi peserta didik seperti berbohong merupakan perilaku mentalnya.  Mengatakan tidak dengan keadaan sebenarnya dikatakan sebagai aktivitas  fisik.  Dikatakan  berbohong  sebagai  proses  eksternalisasi  yang dihasilkan  dari  sesudah  internalisasi.  Pada  awalnya  merupakan  ide  untuk berbohong, maka perilaku berbohong adalah ekpresi perilaku itu.
Secara  praktik  guru  mengajarkan  membuang  sampah  pada  tempatnya dapat  membentuk  perilaku  disiplin,  tanggungjawab,  dan  merupakan  proses imitasi  dari  guru  dan  lingkungan.  Bentuk  pengetahui  terhadap  akibat  dari membuang  sampah  sembarangan  seperti  lingkungan  jadi  kotor,  akibat  banjir dan  lain  sebagainya.  Tahapan  ini  merupakan  fase  mengetahui  akibat  dan
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
manfaat akan suatu tindakan yang ia lakukan. maka istilah lainnya dari fase ini adalah fase pelembagaan nilai (obyektivikasi).

## b. Pelembagaan Nilai (Obyektivikasi)
Peserta didik sebagai bagian dari masyarakat merupakan realitas obyektif yang  menyiratkan  pelembagaan  di  dalamnya.  proses  pelembagaan ( institusional )  diawali  oleh  eksternalisasi  yang  dilakukan  berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan  ( habituasi ).  Peter  Berger  habituasi  yang  telah  berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi. Pengendapan dan tradisi ini kemudian diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa. Disinilah terdapat peranan di  dalam  tatanan  pelembagaan,  termasuk  dalam  kaitannya  dengan pentradisian pengalaman, pewarisan pengalaman, dan nilai.
Nilai  adalah  makna  yang  lahir  setelah  fenomena  kehidupan.  Dapat  pula dikatakan  bahwa  nilai  adalah  makna  yang  mendahului  fenomena  kehidupan itu. Ketika nilai berubah, fenomena dapat mengikuti perubahan nilai. Demikian pula,  jika  fenomena  kehidupan  itu  berubah,  maka  nilai  cenderung menyertainya.  Nilai  bergerak  mengikuti  perubahan  yang  sering  membuat manusia  kaget  ( caught  by  surprise ).  Terkadang  perubahan  nilai  lebih  jauh bergeser  melampaui  dugaan  manusia  normal.  Akhirnya  menyeret  manusia masuk  pada  situasi  yang  dihadapkan  pada  persoalan  rumit  ( chaos  and complexity ).
Selain itu, konteks obyektivikasi juga memahami keadaan bahwa pertama, keadaan  peserta  didik  dan  guru  di  sekolah  sebagai  realitas  objektif  adalah proses institusionalisasi. Kedua, dalam kondisi warga sekolah sebagai realitas subjektif  adalah  proses  sosialisasi.  Oleh  karenanya  keduanya  harus mengkonstruksi  institusi  sosial  yang  memandu  prilakunya  ke  dalam  saluran- saluran  yang  diakui  secara  kultural.  Setiap  guru  mengalami  masalah eksistensial  yang  sama,  yang  konsen  terhadap  pendidikan,  tetapi  mereka melakukan dengan cara-cara tertentu. Dapat diartikan juga pelembagaan nilai- nilai merupakan solusi yang ditawarkan oleh pendidikan atas masalah-masalah universal yang dihadapi oleh guru dan peserta didik.
Perilaku  seseorang  berasal  dari  kebiasaan  interaksinya.  Seseorang membayangkan  cara  untuk  melakukan  nilai-nilai  pendidikan  anti  korupsi  dan mengekpresikan atau mengekternalisasikan ide-ide ini, sehingga ide-ide dapat digunakan  oleh  orang  lain.  tentu  saja,  tidak  mudah  untuk  tersosialisasinya, bahkan  untuk  membayangkan  praktik-praktik  yang  benar-benar  baik,  dan perubahan  yang  disarankan  dan  seringkali  di  tolak  oleh  orang  lain.  Dengan berjalannya  proses  ini,  secara  bertahap  ataupun  secara  tiba-tiba  tetap  saja orang-orang  lainnya  bisa  mengikuti  tindakan  yang  disarankan  dan,  lama- kelamaan,  tindakan  itu  bisa  menjadi  cara  melakukan  sesuatu  yang  di  anggap biasa dikalangan orang-orang itu Peter Berger (1990:379).
Konstruksi  sosial  atas  nilai-nilai  perilaku  antikorupsi  dapat  dikatakan  juga terjadi  karena  adanya  interaksi  dari  kelompok  kelompok  sosial  yang  memiliki tujuan  yang  sama  dan  pandangan  yang  sama  pula  yang  terjadi  secara  terus- menerus  dan  berulang-ulang.  Sekolah  sebagai  lembaga  pembelajaran merupakan suatu proses timbal balik yang meliputi proses aksi reaksi, stimulus dan respon dalam bentuk kontak sosial, komunikasi sosial dan tindakan sosial. Kesadaran  individu  terhadap  lingkungan  sekitar,  dimana  subjek  memaknai, melihat dirinya sebagai individu yang tidak bisa bebas dari pengaruh perlakuan lingkungan terhadap dirinya.

## JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
Ranah  obyektivikasi  dikatakan  juga  dengan  proses  pelembagaan.  karena adanya  pertarungan  ide  yang  membentuknya  sehingga  berakhir  dan memunculkan  ilmu  pengetahuan.  Dikatakan  oleh  Berger  dengan  ekpresi simbolis. Di mana perilaku yang telah terjadi usaha konfirmasi perilaku dengan ilmu  pengetahuan.  Hal  terpenting  dalam  obyektivikasi  adalah  pembuatan signifikasi,  dengan  kata  lain  pembuatan  tanda-tanda.  Sebuah  tanda  dapat dibedakan  dari  obyek-obyeknya,  karena  tujuan  dari  pemberian  tanda  untuk isyarat  pembeda  dengan  yang  lain.  Dengan  demikian,  tanda  dalam  proses obyektivikasi adalah momen di mana agar maksud dapat disampaikan dengan baik dan efektif. Jujur sebagai sebuah nilai memerlukan tanda bahwa perilaku individu  yang  menunjukkan  sikap  jujur  adalah sign bagi  pembelajaran  yang antikorupsi . Maka  jembatan  ide  jujur  dengan  perilaku  jujur  menjadi  kenyataan yang membentuk obyektivikasinya sendiri serta terlembagakan.
Pelembagaan  nilai  sebagai  lambang  dari  bentuk  sistem  yang membentuknya menjadi tolak ukur bagi termanifestasinya bagi pemeluk nilai itu sendiri, jika pelembagaan sudah menjadi wujud bagi aspek ritual kehidupannya maka  disaat  ini  bentukkan  kebaikan  lain  akan  menyusul  dan  mampu mengidentifikasi  kebaikan-kebaikan  lain  yang  muncul,  sehingga  ia  mampu menolak  dan  menerima  sebuah  nilai.  Demikian  yang  dikatakan  sebagai kesadaran penuh.
Keadaan  yang  membentuk  pribadi  tidak  mencontek,  mengembalikan barang  temuan,  melakukan  tugas  sekolah  dengan  baik,  dan  suka  menolong adalah manifestasi dari kesadaran penuh dan menjadi tolak ukur pengetahuan bagi  terlaksananya  peran  pendidikan  anti  korupsi  di  lembaga  tersebut.  Sudah barang  tentu,  semuanya  telah  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah sebagai  dasar  dan  simbol-simbol  kesadaran  terhadap  tindakan  yang  kontra korupsi.
c. Kesadaaran atau Penghayatan Nilai (Internalisasi) Peserta  didik  mengambil  peran  dan  sikap  guru  ( significant  others )  yang terus-menerus  mempengaruhi  mereka,  dapat  diartikan  peserta  didik menginternalisasikan  dan  menjadikan  perilaku  dan  sikap  guru  menjadi sikapnya  sendiri.  dengan  proses  internalisasi  semacam  ini  pula  anak  yang merupakan  tahap  pertama  dengan  proses  peniruannya,  akan  mampu mengidentifikansi  terhadap  perilaku  dirinya  sendiri  tanpa  pertimbangan  dari luar.  Proses  internalisasi  berakhir  pula  tentang  konsep  orang  lain  dan  guru pada  umumnya  dan  segala  yang  menyertai  perilaku  guru  tersebut,  telah merasuk  dan  tertanam  dalam  kesadaran  individu  peserta  didik.  Pada  titik  ini secara subyektif telah memiliki pandangan tentang baik dan buruk akan suatu sikap, seperti pemilihan sikap adil, jika tidak berlaku adil maka konsekuensi dari perilaku itu adalah kerugian bagi orang lain.
Dalam  proses  internalisasi  peran  konsistensi  sangat  diperlukan,  karena kenyataan  perilaku  yang  satu  mempunyai  korelasi  dengan  perilaku  lainnnya, dengan kata lain proses berkelanjutan dalam pola sikap mendapat tempat yang sama  dengan  konsisten  pertama  kali  kita  lakukan  sebagai  contoh  tatkala perilaku tanggungjawab dilakukan pada saat mengerjakan tugas dengan tuntas dan tepat waktu, maka tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan sikap- sikap tanggungjawab dalam mengerjakan tugas lain.
Proses dialektika internalisai itu atau disebut juga “penyerapan nilai secara mendalam”  (Asyukri  ibn  Chamim,  dkk,  2003:71)  yang  lebih  menekankan dengan  menggunakan  dorongan  dan  panggilan  dari  dalam  ( inner  calling )
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
sebagai  pembentuk  karakter  antikorupsi,  oleh  karena  penggilan  hati  atau nurani  adalah  panggilan  kebenaran  dan  menolak  adanya  kepentingan imajinasi,  nafsu  dan  rasio.  Selain  itu  pendidikan  anti  korupsi  adalah kemampuan  guru,  pendidik  dan  pemimpin  untuk  menyentuh  dan  menyapa keseluruhan  dan  keutuhan  pribadi  peserta  didik  ( holistik-integratif )  keutuhan pribadi  peserta  didik  yang  melingkupi  perasaan,  rasio,  imajinasi,  kreativitas, dan memori. Oleh karena itu, pendidikan yang semestinya dipahami oleh guru terlebih  dahulu  adalah  kepribadian  peserta  didik.  Struktur  kepribadian  adalah kaitannya  dengan  hati,  maka  hati  ( iman )dalam  proses  ini  peran  penting  yang tidak bisa dibaikan.
Sebagai  pembimbing  perilaku  hati  adalah mindset (mendarah  daging), atau disebut juga dengan nilai-nilai yang nanti akan membentuk perilaku. Maka pembentukan  pribadi  antikorupsi  arah  yang  benar-benar  diharapkan  adalah pengamalan dalam kehidupan ( living experience ) peserta didik, guru, pimpinan dan  kepala  sekolah  lebih  dulu  memberikan  praktik,  mengamalkan  dan melakukan  secara continue apa  yang  disebut  dengan  “jujur,  tanggungjawab, sederhana, peduli, kerjasama, transparan, adil” dan seterusnya. Karena salah satu indikator keberhasilan pendidikan antikorupsi ujungnya dapat membentuk dan memotivasinya dalam pengamalan dalam kehidupan riil dan nyata sehari- hari.
Pendidikan  anti  korupsi  memang  diawali  dengan  pengetahuan  ( teori ), pengetahuan  tersebut  bisa  bersumber  dari  pengetahuan  agama,  sosial  dan budaya.  Kemudian  dari  pengetahuan  itu  dapat  membentuk  sikap  atau  akhlak mulia.  Namun  yang  paling  penting  dari  rangkaian  panjang  ini  adalah pengamalan  apa  yang  sudah  diketahui  itu.  Selanjutnya  indikator  keberhasilan lainya.  Bermula  dari  kesedian  peserta  didik  untuk  menghargai  nilai-nilai antikorupsi.    Menghargai  nilai  dapat  diartikan  bahwa  peserta  didik  telah tersentuh  hatinya  untuk  memelihara  dan  menyatakan  dalam  bahwa  nilai  itu indah  dan  baik  untuk  pribadi  dan  lingkungannya.  Menjadikan  nilai-nilai  anti korupsi  tidak  terpisahkan  dalam  hidup  dan  kehidupannya  merupakan  bentuk bahwa  penghargaan  terhadap  nilai  dan  mempunyai  efek  besar  bagi keberlangsungan kepribadiannya kedepan.
Dalam  pendidikan  antikorupsi  juga  mementingkan  adanya  tindakan menghargai  nilai,  penerimaan  nilai  (penuh  kesadaran  dan  ketulusan),  dan berujung  pada  pengamalan  dan  penerapan  nilai  dalam  kehidupan  pribadi, masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Berakhir  pada  tahapan  ini  nilai-nilai antikorupsi  telah  tertanam  kokoh  dan  terbiasa  kehidupan  dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun.
Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan dengan adanya konstruksi sosial atas realitas,  individu  memiliki  sifat  subyektif  dikarenakan  struktur  dalam  dunia  sosial sangat  berpengaruh  terhadap  kesadaran  individu,  secara  langsung  maupun  tidak langsung. individu sangat sulit untuk bersifat obyektif dalam dunia sosial. Konstruksi sosial juga dapat berdampak negatif maupun positif, sesuai tujuan masyarakat sosial dimana  masyarakat  dapat  menerima  fenomena  yang  terjadi  dengan  baik  akan menimbulkan konstruksi sosial yang berdampak positif, begitu pula bila masyarakat tidak dapat menerima fenomena dalam masyarakat akan berdampak negatif. Hal ini berpengaruh dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.
Kenyataan hidup sehari-hari, yang diterima sebagai kenyataan oleh masyarakat merupakan  faktisitas  yang  memaksa  dan  sudah  jelas  dengan  sendirinya,  dan  juga akan  berlangsung  terus-menerus.  Masyarakat  dapat  saja  menyangsikan  atau
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
megubahnya,  sehingga  untuk  megubah  kenyataan  perlu  peralihan  yang  sangat besar,  kerja  keras,  dan  pikiran  kritis.  Kenyataan  hidup  merupakan  berupa  kegiatan rutin  sehari-hari  berlangsung  terus  tanpa  interupsi  maka  kenyataan  itu  tidak menimbulkan  masalah.  Kesinambungan  kenyataan  muncul  disebabkan  adanya suatu  masalah,  misalnya  konstruksi  sosial  yang  terjadi  pada  peserta  didik  dalam mengikuti pembelajaran dengan guru tertentu, kesinambungan terjadi ketika peserta didik  memiliki  pandangan  berbeda  pada  guru  tersebut.  Peserta  didik  di  sisi  lain memiliki  pandangan  positif  pada  sehingga  objektivasi  terhadap  guru  dan  proses pembelajarannya bernilai positif begitupun sebaliknya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  manusia  merupakan  bentuk  yang  unik  dan proses  tertanamnya  nilai.  Bentukan  melalui  proses  simultan  (ekternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi) oleh Berger dan Lukmann perlu di harmonisasi kan. Pada  awalnya  (masa  anak-anak)  pengetahuan,  perilaku  baik  senantiasa  diajarkan dan  dibiasakan.  Namun  apakah  menjamin  pada  (masa  dewasa)  perilaku  tersebut masih  bisa  dipertahankan?.  Problem  ini,  melalui  pendidikan  membutuhkan  proses yang  serasi,  selaras  atau  disebut  juga  harmonisasi.  Harmonisasi  adalah  bentukan terdalam  pada  perilaku  manusia,  dimana  ia  mampu  mempertahankan  diri  dari godaan, (yang bersumber dari proses interaksi diri, sosial, dan lingkungan).
Proses harmonisasi adalah suasana menghidupkan segala aspek, ( multiaspect ). Dalam  agama  Islam  kita  mengajarkan  peran  amal,  ilmu  dan  iman  yang  juga  harus dijalankan  secara  simultan,  dalam  pendidikan  dikatakan  juga  Bloom  mengarahkan pada  ketiga  domain  yakni  kognitif,  apektif  dan  Psikomotorik.  Dalam  teori  kontruksi sosial  juga  mengatakan  perlu  realitas  yang  objektif,  simbolik  dan  subyektif.  Serta adanya  dimensi  pengetahuan,  perilaku,  dan  kesadaran.  Dalam  harmonisasi  adalah bentukan  terus-menerus  (kontinuitas),  kesinambungan,  dari  semua  kegiatan manusia  yang  dimulai  dari  dilahirkan  sampai  wafat.  Konsep  dari  harmonisasi merupakan ke-tidak berubah, disiplin, gerakan (harmonisasi) (Ali Syari’ati 2006:57). Karena  sering  sekali  manusia  abaikan  ialah  kontinuitas,  atau  dalam  hal  ini  saya katakan  sebagai  pribadi  yang  tidak  berubah  (tidak  berkepribadian  ganda),  disiplin (kejujuran), gerakan (berkelanjutan).

## C. PENUTUP Kesimpulan
Konstruksi  sosial  terhadap  nilai-nilai  pendidikan  antikorupsi,  nilai  yang  sudah ada  terjadi  karena  adanya  interaksi  antara  pembawa  nilai,  guru  bagi  peserta  didik, dan memberikan pengaruh kepadanya untuk melaksanakan. serta berkembang dan bertransformasi  secara continue atau  membudaya.  Dengan  tahapan pertam a ekspresi  perilaku  peserta  didik, kedua, pelembagaan  nilai, ketiga kesadaaran  atau penghayatan  nilai.  Selain  ketiganya  proses  diperlukan  upaya  harmonisasi  nilai, untuk selanjutnya memberikan kemungkinan atau alternative nilai-nilai agar bertahan secara konsisten.

## Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diberikan  beberapa  saran  dan  rekomendasi Bagi  sekolah  hendaknya  menjalin  kerjasama  antar  lembaga  yang  konsen  terhadap tindakan korupsi, diperlukan juga membentuk aktivitas yang mencerminkan perilaku antikorupsi  seperti  kantin  kejujuran,  slogan  atau  poster  antikorupsi,  gambar  atau dokumentasi  bentuk-bentuk  tindakan  antikorupsi  baik  bagi  warga  sekolah  maupun lingkungan sekitar.
Selanjutnya,  semua guru  hendaknya  diberikan pelatihan dan pembinaan dalam mengembangkan  pendidikan  antikorupsi  di  sekolah  guna  menambah  wawasan
JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT                            Vol. 2 No. 1. 2019
pengetahuan pendidikan sehingga dalam pelaksanaan pendidikan  antikorupsi akan lebih efektif dan maksimal.

## REFERENSI
Berger,  Peter  L.  dan  Thomas  Luckmann,  1990, Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan), terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES.
Chamim,  Asyukri  ibn,  dkk,  2003, Civil  Education:Pendidikan  Kewarganegaraan, Yogyakarta:Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
https://nasional.sindonews.com/read/985675/149/un-terapkan-indeks-integritas-

## sekolah-1428294667
Idi  Abdullah,  Safarina,  2016, Etika  Pendidikan  Keluarga,  Sekolah  dan  Masyarakat, Jakarta: PT Grafindo Persada.
Ilyas,  Yunahar,  dkk.  2004 Korupsi  dalam  Perspektif  Agama-Agama, Yogyakarta: Penerbit KUTUB,
Maksudin,  2013, Pendidikan  Karakter  Non-Dikotomik, cet  ke-1,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Montessori,  Maria,  tt, Pendidikan  Antikorupsi  Sebagai  Pendidikan  Karakter  Di Sekolah, Jakarta.
Soebagj,  Natalia,  Chair  of  Executive  Board,  Transparency  Internasional  Indonesia (TII) dalam http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption- perseptions-index-2016 ,
Sofyan  Iyan, “Nasib  Kurikulum  Pendidikan  Antikorupsi,  Wacana  atau  Rencana dalam  Kurikulum  2013?”, Prosiding  Seminar  Nasional  Refleksi  dan  Realisasi Kurikulum  2013,  Program  Studi  PGMI  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013
Syariati, Ali, Makna Haji, 2006, terj Burhan, cet ke- 7, Jakarta: Zahra Publishing Tim  Penyusun  Laporan  Tahunan  ICW  2016, Laporan  Tahunan  ICW  2016. 2016, Jakarta: Indonesia Corruption Watch,
Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun  2005  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen , Bandung: Citra Umbara,
Wibowo,  Agus,  2013, Pendidikan  Antikorupsi  di  Sekolah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Wibowo,  Agus,  2012, Pendidikan  Karakter,  “Strategi  Membangun Karakter  Bangsa Berperadaban”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar