Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015
155

## SISTEM DAN STRATEGI PENGUPAHAN PERSPEKTIF ISLAM
Fuad Riyadi STAIN Kudus Email: fuad1134@yahoo.com

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  strategi  dan  sistem  pemberian upah  bagi  buruh  dalam  perspektif  Islam.  Pendekatan  yang dipergunakan  dalam  kajian  ini  adalah  pendekatan  normatif, sosiologis-politis  dengan  menggunakan  metode  analisis- deskriptif  kualitatif.  Sistem  kapitalisme  dan  sosialisme masih  belum  secara  signifikan  memberikan  solusi  terhadap problematika  upah  dan  buruh.  Kapitalisme  menjadi  hal  yang menakutkan  dan  sangat  tidak  manusiawi,  karena  sering  terjadi pelanggaran  HAM,  penyelewengan  kekuasaan  dan  wewenang untuk  mendapatkan  kekuasaan  sebesar-besarnya.  Sementara sosialisme  lebih  mengutamakan  kepentingan  dan  kesejahteraan sosial  di  atas  kepentingan  dan  kesejahteraan  individu.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Islam  memberikan  ketentuan dan  tatanan  tentang  upah  dan  buruh. Syariah  Islam  bertujuan untuk  merealisasikan  kesejahteraan  manusia,  tidak  hanya  pada kesejahteraan  secara  ekonomi,  tetapi  juga  persaudaraan  dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.
Kata Kunci: Pengupahan, Kapitalis, Sosialis
Fuad Riyadi

## Abstract
SYSTEM  AND  STRATEGY  OF  WAGING  IN  ISLAMIC PERSPECTIVE This article discusses about strategy and system of  wage  in  Islamic  perpective.  Approach  used  in  this  study  is normative,  socio-politics  and  data  are  analyzed  by  descriptive- analitic  qualitative  method.  Capitalism  and  socialism  have  yet provided solutions to the problem of wages and workers. Capitalism has  become  frightening  and  inhuman  system,  because  of  human rights abuses, perversion of power and authority to gain absolute power.  Meanwhile,  socialism  set  forward  for  public  interest  and welfare over individual needs. Result of analysis shows that Islam has  set  rules  on  wages  and  workers.  Islamic  law  aims  to  create social welfare, not only economically but also brotherhood, socio- economical justice, peace, happiness and harmony.
Key Words:  Waging,  Capitalist, Socialist

## Pendahuluan A.
Problematika upah dan buruh di berbagai wilayah di dunia bagaikan  benang  kusut  yang  sulit  diuraikan,  meskipun  setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia yang dikenal dengan istilah May Day, namun tetap belum membawa perubahan yang berarti. Dilihat dari sejarah ditetapkannya tanggal itu,  May Day  lahir  dari  berbagai  rentetan  perjuangan  kelas  pekerja  untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial.
Perkembangan  kapitalisme  industri  di  awal  abad  19 menandakan  perubahan  drastis  ekonomi-politik,  terutama  di negara-negara  kapitalis  di  Eropa  Barat  dan  Amerika  Serikat. Pengetatan  disiplin  dan  pengintensifan  jam  kerja,  minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. May Day berasal dari aksi buruh  di  Kanada  pada  1872  untuk  menuntut  diberlakukannya delapan jam kerja sehari. Kemudian sejak 1886, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Sedunia oleh Federation of Organized Trade and Labor Unions .
Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para  pengorganisirnya  ke  meja  pengadilan  dan  juga  mengangkat
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20  jam  seharinya.  Sejak  saat  itu,  perjuangan  untuk  menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. (Trachtenberg, 2002).
Kalau  dicermati,  pasca  reformasi,  paling  tidak  ada  empat regulasi  di  tingkat  UU  yang  dibuat  pemerintah  yaitu  UU  No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No 13/2003 tentang  Ketenagakerjaan,  UU  No  2/2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Terakhir,  UU  No  39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang bertujuan meningkatkan perlindungan hukum kepada  pekerja.  Walaupun,  standar  perlindungan  hukum  itu sendiri sampai sekarang masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi buruh sehingga menjadikannya multiinterpretasi.
Dalam  catatan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  DIY saja, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan  di  DIY  ternyata  cukup  tinggi.  Berdasarkan  catatan Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Yogyakarta,  selama  setahun terakhir  sedikitnya  ada  280  buruh  di  DIY  yang  di  PHK  secara sepihak. “Data ini yang jelas melaporkan kasusnya ke LBH, dan kita yakin di lapangan jumlahnya lebih banyak lagi,” ujar Kepala Divisi  Perburuan  LBH  Yogyakarta,  Adhitya  Johan  Rahmadan, (Republika.co.id,  29/4).  Menurutnya,  berdasarkan  data  jumlah kasus PHK sepihak selama Mei hingga Desember 2012 mencapai 14  kasus  yang  menyangkut  276  buruh  di  DIY.  Sedangkan  sejak Januari  hingga  April  2013  ini  ada  3  kasus  PHK  sepihak  yang menimpa empat buruh di  DIY.
Selain  kasus  PHK  sepihak  kasus  ketenagakerjaan  lain yang  dialami  buruh  di  DIY  adalah  perselisihan  kepentingan, perselisihan  hak  dan  pemberangusan  serikat  pekerja.  Namun dari  sekian  sengketa  tersebut  PHK  sepihak  masih  mendominasi kasus  ketenagakerjaan  di  DIY.  Hal  yang  semacam  itu  memicu demonstrasi  buruh.  Misalnya,  aksi  buruh  besar-besaran  di  35 kabupaten/kota, di 12 provinsi baru-baru ini membuahkan banyak ekses dan pengaruh negatif. Kerugian materiil berupa kerusakan

## Fuad Riyadi
berbagai  fasilitas,  gedung  dan  tidak  beroperasinya  mesin-mesin serta tidak berjalannya produksi tentu bukan nilai nominal yang sedikit.  Belum  lagi  dampak  berupa  kelesuan  produksi  dan  iklim investasi. 10 perusahan, diantaranya PT Sepatu Bata Tbk (pabrik sepatu  asal  Chekoslovakia),  PT  S  (pabrik  kabel  asal  Indonesia), PT  BHI  (pabrik  injeksi  plastic  asal  Korea),  PT  DGW  (pabrik agro  chemical  asal  China),  dan  PT  P  (pabrik  alat  berat  untuk pertambangan  asal  Jepang),  telah  memutuskan  akan  menutup pabriknya. APINDO memperkirakan adanya kerugian 900 miliar akibat penutupan tersebut (Kompas.com, 9/11).
Ironis  memang,  fenomena  gejolak  aksi-aksi  buruh  ini terjadi di tengah puja-puji dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Pertumbuhan  sekitar  6,5  %  di  tengah  situasi  krisis ekonomi  global  ini  disebut-sebut  paling  pesat  di  dunia  setelah China. Di AS, presiden SBY disebut membawa Indonesia menuju kekuatan  ekonomi  baru  Asia  “ New  Emerging  Economic  in  Asia ”. Bahkan  gelar  kehormatan Honorary  Knights  Grand  Cross  of  the Order  of  the  Bath (Ksatria  Salib  Yang  Dibaptis)  disematkan langsung oleh Ratu Inggris di istananya. Gelar ini diberikan karena SBY  dinilai  mampu  mentransformasikan  demokrasi  Indonesia menjadi  lebih  kokoh  dan  meningkatkan  perekonomian  Negara (news.viva.co.id, 14/05). Hal ini menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tak disertai pemerataan kesejahteraan.
Ada  dua  masalah  utama  ketika  pemerintah  mengklaim berhasil memacu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia setelah China. Klaim tersebut menyembunyikan kerentanan ekonomi kita terhadap krisis dan menutupi masalah kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Pemerintah  harus  berhati-hati  dengan  klaimnya.  Sebab Orde Baru dulu juga melakukan klaim yang sama. Bahkan tingkat pertumbuhan  ekonomi  rata-rata  di  atas  7%  tiap  tahunnya  pada masa  Orde  Baru  lebih  tinggi  dibanding  sekarang.  Tapi  apa  yang terjadi? Ekonomi kita hancur dalam sekejap akibat krisis moneter tahun 1997/1998. Itu menandakan rapuhnya dan sangat rentannya perekonomian kita terhadap krisis. (jurnal ekonomi.org, 17/12)

## Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
Klaim  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  nyatanya  tidak merefleksikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Dua sektor penting yang  menopang  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  kontribusinya terhadap perekonomian mengalami penurunan. Sektor pertanian turun dari 15,3% pada tahun 2009 menjadi 14,7% pada tahun 2011. Sementara sektor industri turun dari 26,4% tahun 2009 menjadi 24,3% pada tahun 2011.
Pemerintah  bisa  saja  mengklaim  pertumbuhan  ekonomi membuat  rakyat  semakin  sejahtera.  Namun  fakta  yang  kita  lihat penduduk semakin depresi. Semakin banyak warga yang bunuh diri dengan alasan tidak tahan menanggung beban ekonomi. Sementara demo buruh juga semakin sering. Ini menunjukkan ketidakpuasan akan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana agama Islam berbicara dan membahas ketentuan-ketentuan tentang upah dan buruh, yang bersumber dari al-Qur’an, Hadits dan pendapat ulama’. Segala informasi tentang upah dan buruh dalam al-Qur’an, Hadits  dan  pendapat  ulama’  diuraikan  dan  didiskripsikan  secara tematis, komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis-kontekstualis dengan pendekatan normatif, sosiologis-politis, untuk menemukan bagaimana ketentuan dan tatanan upah dan buruh dalam prespektif Islam.  Hasil  penelitian  diharapkan  bermanfaat  untuk  dapat menyumbangkan  solusi  alternatif  bagi  problematika  upah  dan buruh, terutama yang terjadi di Indonesia.
Pembahasan B.
Pengertian Upah
1.
Allah  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  yang  tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah- mengupah,  yang  dalam  fiqh  Islam  disebut ujrah .  Kerjasamanya disebut al ijārah .
Al  ijārah berasal  dari  kata “al  ujrah” atau “al  ajru” yang menurut bahasa berarti al ‘ iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut
Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015

## Fuad Riyadi
istilah ijārah adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. (Helmi Karim, 1997).
Pada garis besarnya ijārah terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘ain , seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian  pertama  mengarah  pada  sewa-menyewa,  sedangkan pengertian  yang  kedua  lebih  tertuju  kepada  upah  mengupah. (Sudarsono,  1992).
Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar dapat dimengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya harus mengetahui  terlebih  dahulu  beberapa  pengertian  tentang  upah atau al  ujrah .
Idris  Ahmad  dalam  Hendi  Suhendi  berpendapat  bahwa upah  adalah  mengambil  manfaat  tenaga  orang  lain  dengan  jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Suhendi,  2005).
Nurimansyah  Haribuan  mendefinisikan  bahwa  upah adalah segala macam bentuk penghasilan ( carning ) yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu  tertentu  pada  suatu  kegiatan  ekonomi  (Asikin,  1997). Menurut undang-undang kecelakaan nomor 33 Tahun 1947, yang dimaksudkan dengan istilah upah adalah:
Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh
1. sebagai ganti pekerjaan.
Perumahan,  makan,  bahan  makanan  dan  pakaian  yang
2. nilainya  ditaksir  nenurut  harga  umum  ditempat  itu.  (G. Kartasaputra, 1994: 93) Yang  dimaksud  dengan al  ujrah adalah  pembayaran  (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.
Islam  memberikan  pedoman  bahwa  penyerahan  upah dilakukan  pada  saat  selesainya  suatu  pekerjaan.  Dalam  hal  ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
sementara  bagi  pihak  majikan  sendiri  disarankan  mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadis:
ُهُق َرَع  َّفِجَی ْنَأ  َلْبَق ُه َر ْجَأ َرْي ِجَلأاْاوُطْعُا
“dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: “berikanlah upah  kepada  orang  yang  kamu  pakai  tenaganya  sebelum  kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah, 2: 817).
Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau al ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau  suatu  kelembagaan  atau  instansi  terhadap  orang  lain  atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan ( servicing ) yang telah dilakukannya.
Pemberian upah ( al ujrah ) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama  antara  pekerja  dengan  majikan  atau  pengusaha  yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang  satu  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pihak  yang  lainnya, adanya  kewajiban  yang  utama  bagi  majikan  adalah  membayar upah.
Jika  tidak  tercapai  kesepakatan  saat  akad  dalam  hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.

## Pengertian Buruh
2.
Jika  membahas  tentang  Upah,  maka  tentunya  tak  lepas dari  pembahasan  mengenai  buruh,  karena  keduanya  merupakan dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Batasan  istilah  buruh/ pekerja diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1  angka  2  Tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi:  “Pekerja/ buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah atau  imbalan  dalam  bentuk  lain”.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  yang  dimaksud  dengan  buruh  adalah  orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah Sedangkan

## Fuad Riyadi
yang dimaksud dengan upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk  mengerjakan  sesuatu.  (kamusbesar.com/5951).  Dalam wikipedia  Buruh  disamakan  dengan  Pekerja,  Tenaga  Kerja  atau Karyawan. Mereka adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik  berupa  uang  maupun  bentuk  lainya  kepada  Pemberi  Kerja atau Pengusaha atau majikan.
Pada  dasarnya,  buruh,  Pekerja,  Tenaga  Kerja  maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi  sebagai  pekerja  rendahan,  hina,  kasaran  dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang  Ketenagakerjaan,  yang  berlaku  umum  untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. (wikipedia.org /Buruh)
Untuk  melakukan  penggalian  lebih  dalam  maka  penulis akan  menjelaskan  tentang  buruh  dan  upah  kerja  berdasarkan pandangan  yang  berbeda,  yaitu  dari  pandangan  kapitalisme, sosialisme dan Islam.

## Upah dan Buruh Menurut Kapitalisme 3.
Definisi  Kapitalisme  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (2005)  diartikan  sebagai  sebuah  sistem  dan  paham ekonomi (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada  modal  pribadi  atau  modal  perusahaan  swasta  dengan  ciri persaingan dan pasar bebas.
Wikipedia mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu paham yang  meyakini  bahwa  pemilik  modal  bisa  melakukan  usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka  pemerintah  tidak  dapat  melakukan  intervensi  pasar  guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
tidak  memiliki  definisi  universal  yang  bisa  diterima  secara  luas. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalism e, 15/6)
Kapitalisme  mempunyai  sejarah  panjang,  pada  awal kemunculannya  kapitalisme  dianggap  sebagai  suatu  kemajuan, karena  di  Eropa  pada  waktu  itu  terjadi  hegemoni  perniagaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  besar-besaran  sehingga menimbulkan  ketimpangan  ekonomi.  Ketimpangan  ekonomi ini  dipandang  sebagai  suatu  hal  yang  merugikan  banyak  orang dan  menguntungkan  pemerintah  atau  individu-individu  yang punya  kepentingan  di  sana.  Maka  para  pemikir  pada  waktu  itu mencoba  untuk  mencari  jalan  solusi  dari  persoalan  yang  sedang marak  di  daratan  Eropa  pada  waktu  itu.  Hingga  ditemukan konsep kapitalisme yang mana pihak swasta diperbolehkan untuk melakukan  perniagaan  tanpa  intervensi  pemerintah  melainkan sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu  badan  tertentu  yang  dapat  memiliki  maupun  melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi.
Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus  mendapatkan  bahan  baku  dan  mesin  dahulu,  baru  buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/ Kapitalisme, 15/06)
Kapitalisme,  muncul  di  Eropa  Barat  di  akhir  abad  ke-15 tepatnya  pada  1492,  ketika  Cristoper  Columbus  menemukan benua Amerika (Susilo, 2009: 88). Penemuan ini kemudian disusul dengan penemuan jalur jalan laut langsung ke India oleh Vasco Da Gamma.  Sistem  kapitalisme  awal  (1500-1750)  ditandai  dengan kebijakan-kebijakan merkantilis yang identik dengan penumpukan emas  dan  perak.  Kapitalisme  awal  ini  juga  ditandai  dengan munculnya  imperium-imperium  di  Eropa  Barat  seperti  Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis dan Inggris. Kerakusan antar imperium kapitalis  ini  membuat  mereka  saling  berperang  untuk  menjajah bangsa-bangsa lain agar bisa memperebutkan harta. Yang pertama

## Fuad Riyadi
menerapkan  kapitalisme  adalah  AS  dan  Prancis.  Pada  abad  19, mulai banyak negara-negara yang menerapkan kapitalisme seperti Inggris, Belanda, Jerman, dan Belgia. Pada 1868, Jepang menjadi negara kapitalis. Pada 1900, sudah ada 13 negara yang menerapkan kapitalisme. Setelah perang dunia ke dua, AS mucul sebagai negara kapitalis nomor 1 di dunia. (Susilo,  2009).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  kapitalisme  berubah menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi, di mana kerap  terjadi  pelanggaran  HAM,  dan  penyelewengan  kekuasaan dan  wewenang  untuk  mendapatkan  kekuasaan  sebesar-besarnya, Kapitalisme  kini  menjadi  “sahabat”  sebagian  besar  oknum pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan menjadikan undang-undang sebagai tameng, kapitalis dapat melakukan segala kegiatan  yang  melanggar  HAM  dan  estetika  demi  kepentingan mereka, misalnya seperti eksploitasi lahan, penebangan hutan, dan penggusuran rumah warga miskin.
Buruh  adalah  tulang  punggung  dari  sektor  produksi. Buruh bekerja di pertanian, perdagangan dan rumah tangga. Hak- hak mereka dikebiri bahkan mereka merupakan komoditas yang diperjual belikan. Kapitalisme menganggap buruh hanyalah pekerja dan  si  majikan  adalah  pemberi  kerja,  status  di  antara  keduanya secara otomatis menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan distribusi wewenang antara majikan dan buruh serta munculnya perbedaan berdasarkan posisi, status dan kelebihan yang dimiliki.
Sedangkan  upah  menurut  kapitalisme  adalah  uang  yang diterima  pekerja  sebagai  pengganti  biaya  hidup  yang  telah dikeluarkan si pekerja (buruh) agar mampu berproduksi ( labour cost  of  production ).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemberian  upah oleh kapitalis hanya sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan,  atau  hanya  sekedar  untuk  melanjutkan  hidup  serta besaran  upah  disesuaikan  dengan  standar  hidup  minimum  di daerah  tempat  si  buruh  bekerja.  Standar  upah  berkisar  antara

## Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
US$ 60-150 per bulan yang ditetapkan oleh pemilik modal (kaum kapitalis) dan pejabat pemerintah. (hminews.com, 1/6).
Sedangkan dasar yang memicu konflik buruh dan pengusaha sendiri,  disebabkan  oleh  kesalahan  tolok  ukur  yang  digunakan untuk  menentukan  gaji  buruh,  yaitu living  cost (biaya  hidup) terendah. Living  cost inilah  yang  digunakan  untuk  menentukan kelayakan gaji buruh. Maka tidak heran namanya Upah Minimum. Dengan  kata  lain,  para  buruh  tidak  mendapatkan  gaji  mereka yang  sesungguhnya,  karena  mereka  hanya  mendapatkan  sesuatu yang  minimum  sekedar  untuk  mempertahankan  hidup  mereka. Konsekuensinya  kemudian  adalah  terjadilah  eksploitasi  yang dilakukan  oleh  para  pemilik  perusahaan  terhadap  kaum  buruh. Dampak  dari  eksploitasi  inilah  yang  kemudian  memicu  lahirnya gagasan  Sosialisme  tentang  perlunya  pembatasan  waktu  kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.
Kaum  Kapitalis  pun  terpaksa  melakukan  sejumlah  revisi terhadap  ide  kebebasan  kepemilikan  dan  kebebasan  bekerja, dan  tidak  lagi  menjadikan living  cost terendah  sebagai  standar dalam  penentuan  gaji  buruh.  Maka,  kontrak  kerja  pun  akhirnya diikuti  dengan  sejumlah  prinsip  dan  ketentuan  yang  bertujuan untuk  melindungi  buruh,  memberikan  hak  kepada  mereka  yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat, hak  membentuk  serikat  pekerja,  hak  mogok,  pemberian  dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Jadi, masalah perburuhan akan selalu ada selama relasi antara buruh dan pengusaha dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah tambal sulam untuk menyumbat  kemarahan  kaum  buruh  dan  menghadapi  provokasi kaum  Sosialis,  namun  tambal  sulam  ini  secara  natural  hanya sekedar  untuk  mempertahankan  sistem  Kapitalisme.  Tetapi, jika diklaim bahwa tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya klaim bohong dan kosong.
Tulus  TH  Tambunan  (2009)  mengatakan,  ada  enam asas  yang  dapat  dilihat  sebagai  ciri  dari  sistem  kapitalis,  yaitu

## Fuad Riyadi
hak  milik  pribadi,  kebebasan  berusaha  dan  kebebasan  memilih, motif  kepentingan  diri  sendiri,  persaingan,  harga  ditentukan oleh  mekanisme  pasar,  dan  peranan  terbatas  pemerintah.  Jika sistem  kapitalis  sangat  percaya  bahwa  kemakmuran  bersama harus  dibangun  di  atas  fondasi  kemakmuran  individu,  sistem sosialis  berpandangan  sebaliknya.  Kemakmuran  individu  hanya mungkin  tercapai  bila  berfondasikan  kemakmuran  bersama. Konsekuensinya,  penguasaan  individu  atas  aset-aset  ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus ditekan sedikit mungkin. Itulah sebabnya, dalam masyarakat sosialis, sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial.
Sebagai  contoh,  Adam  Smith  yang  dijuluki  Samuelson sebagai Laesses Faire dengan doktrinnya yang terkenal, yaitu the Invisible Hand, dan membiarkan berlakunya survival of the fittest , ditentang karena akan memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin; doktrin trade off antara inflasi dan kesempatan kerja dari AW Philips lama mempengaruhi para pengambil keputusan dalam  kebijakan  moneter  meskipun  pernah  terjadi  inflasi  dan tingkat pengangguran yang tinggi.
Ide-ide  pokok  yang  dikembangkan  oleh  ideologi kapitalisme,    (1)    pemilik  modal  lebih  utama  daripada  kaum pekerja;  (2)  motivasi  utama  berproduksi  adalah  untuk  meraih keuntungan sebanyak-banyaknya; (3) unsur material serta faktor- faktor  produksi  berada  pada  swasta;  (4)  perokonomian  harus dijalankan secara liberal dan tidak mengenal proteksi; (5) untuk kemajuan  ekonomi  harus  ada  kompetisi  dan  mengikuti  logika pasar.
Adapun  ciri-ciri  pokok  ideologi  ini  sebagai  berikut:  (1) Tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa riba dan monopoli; (2) penimbunan kekayaan di tangan pemilik modal dan penyusutan secara  relatif  pemilikan  oleh  kaum    pekerja;  (3)  menimbulkan kolonialisme dengan apapun bentuknya; (4) keuntungan berlipat ganda  dan  tidak  efisien  sehingga  melahirkan  kesenjangan  sosial; (5) materialisme, atheisme, dan sekularisme  yang menolak agama;

## Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
(6)  sangat  menekankan  hak  milik  pribadi  dan  menolak  prinsip “sama rata sama rasa”.

## Upah dan Buruh menurut Sosialisme
4.
Sebagaimana  kapitalisme,  sosialisme  merupakan  paham ekonomi  yang  didasarkan  pada  filsafat  materialisme  dan atheisme.  Ia  lahir  sebagai  antithesis  terhadap  kapitalisme.  Jika kapitalisme  lebih  mementingkan  kaum  bermodal  atau  majikan, maka sosialisme membela kaum buruh. Untuk mewujudkan cita- citanya, ia membangun manifesto dan memasuki wilayah politik yang kemudian mendirikan partai komunis (karenanya ideologi ini sering juga disebut  komunisme).
Sosialisme  lahir  didorong  oleh  fenomena  kemelaratan kaum  buruh  dan  petani  yang  terkena  dampak  revolusi  industri yang telah menyebar ke seantero Eropa. Sosialisme mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat-alat produksi yang mendukung sistem kapitalisme dan menyarankan perlunya penguasaan komunitas (yang dilambangkan oleh negara) atas perekonomian, sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan  yang  relatif  sama,  tanpa  adanya  ketimpangan distribusi pendapatan dan ‘homo homini lupus’. Intinya, sosialisme benar-benar  berpondasikan  nilai-nilai  dan  kesejahteraan  sosial dalam  menyusun  perekonomian.  Ciri  utama  sosialisme  yaitu berada pada hilangnya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan  sangat  mengandalkan  peran  pemerintah  sebagai  pelaksana perekonomian dan meninggalkan pasar.
Tokoh-tokohnya    antara  lain  seperti    Karl  Marx  (1818- 1883)  dengan    karyanya  yang  terkenal  Das  Capital;  Friedrich Engels (1820-1895) sebagai patner Marx, keduanya dari Jerman; Lenin  (1870-1924) pemimpin revolusi Bolsheviks; Joseph Stalin (1879-1954)  sebagai  sekretaris  Partai  Komunis;    dan  Trotsky (1879-1940), ketiganya dari Rusia.
Ide-ide  pokok  sosialisme  antara  lain  sebagai  berikut.  (1) Bahwa  kemutlakan  hak  milik  untuk  kesejahteraan  umum;  tidak dimiliki  atau  demi  kepentingan  individu  secara  mutlak.  (2)

## Fuad Riyadi
Sejarah manusia merupakan pertarungan (dialektika) antara kaum borjuis dengan proletar. (3) Agama merupakan candu masyarakat, babunya kapitalis, imperalis dan eksploitasi. (4) Segala perubahan ditentukan oleh materi.
Adapun    ciri-ciri  utama  ideologi  ini  adalah,  (1)  menolak agama, dan materialistik; (2) perubahan harus melalui revolusi dan kekerasan; (3) sama rata sama rasa; (4) perjuangan kelas buruh dan membasmi kelas majikan; (5) tumbuh secara  kondusif  pada keadaan tidak stabil atau kemiskinan.
Perkembangan  paham  ini  di  negara-negara  seperti  Rusia, Cina,  Cekoslovakia,  Hongaria,  Bulgaria,  Polandia,  Jerman Timur,  Rumania,  Yugoslavia,  Albania  dan  Kuba.  Sementara itu,  di  masa    pascakemerdekaan,  negara-negara  Islam  banyak menggandrunginya, seperti Mesir, Irak, Syiria, Palestina, Yordania, Tunisia,  Indonesia,  dll.  Namun,  setelah  runtuhnya  di  beberapa negara asal dan disusul dengan berakhirnya Perang Dingin, maka sosialisme di negeri-negeri Islam kurang populer, atau mengalami modifikasi dengan kapitalisme atau yang lain.

## Upah dan Buruh dalam Perspektif 5. Islam
Islam adalah agama universal, komprehensif dan totalitas. Sebagai agama yang ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan, Islam  tidak  phobi  terhadap  kehidupan  politik  dan  termasuk ekonomi.  Islam  mempunyai  cita-cita  dan  visi  tentang  politik maupun  ekonomi.  Karenanya,  jika  dihadapkan  dengan  ideologi- ideologi  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  Islam  memberikan beberapa  catatan  kritis  sekaligus  menawarkan  pandangan- pandangan yang berbeda.
Jika kita cermati alur masing-masing pemikiran kapitalisme dan  sosialisme  di  atas,  ada  banyak  kesamaan  dengan  ekonomi Islam. Mekanisme pasar bebas yang dianjurkan dalam kapitalisme, ternyata jauh sebelumnya Rasulullah saw telah menyetujui market mechanism  of  price dan  menganjurkan  kepada  umatnya  untuk memanfaatkan  mekanisme  pasar  dalam  penyelesaian  masalah- masalah  ekonomi  dan  menghindari tas’īr (penetapan  harga
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
oleh  pemerintah)  jika  tidak  diperlukan.  Namun,  bukan  berarti penetapan harga selamanya dilarang, melainkan dianjurkan untuk barang-barang publik (public goods) dan kondisi khusus lainnya seperti dijabarkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam bukunya, Ahkām al Sūq (Qaradhawi, 2001).
Pertentangan  utama  kapitalisme  dengan  ekonomi Islam  adalah  terletak  pada  asas  individu  yang  dianutnya. Di  mana  kapitalisme  sangat  menjunjung  tinggi  kebebasan berusaha  dengan  semangat  kompetisi  antarindividu  tanpa sama  sekali  mempermasalahkan  penumpukan  harta  kekayaan, pengembangannya secara riba dan akumulasi kapital, serta masalah pembelanjaannya yang menanggalkan nilai-nilai sosial. Asas yang lebih tepat disebut homo-homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Perhatian terhadap kepentingan orang lain hanya  dilaksanakan  dengan  pertimbangan  penambahan  manfaat ( marginal profit and utility ) yang dapat dijelaskan dengan konsep pareto optimum improvement .
Begitu  pula  dengan  konsep  sosialisme  yang  mempunyai kesamaan  paham,  yaitu  lebih  mengutamakan  kepentingan  dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dan kesejahteraan individu. Hanya  saja  terdapat  perbedaan  yang  mencolok,  karena  dalam mencapainya, sosialisme menyalahkan kelompok kaya (kapitalis) dan  hendak  berusaha  memiskinkan  kelompok  kaya  tersebut dengan  merampas  hak  kepemilikan  individu,  terutama  atas  alat- alat  produksi.  Sedangkan  Islam  tidak  pernah  menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya. Bahkan Islam sendiri menganjurkan  agar  setiap  orang  menjadi  kaya  sebagai  bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih  jalan  keadilan  dalam  mencapai  kesejahteraan  sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan.
Dalam  Islam,  besaran  upah  ditetapkan  oleh  kesepakatan antara  pengusaha  dan  pekerja.  Kedua  belah  pihak  memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan

## Fuad Riyadi
tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  (hmuttaqinhasyim.wordpress. com,
Tingkat  upah  minimum  dalam  Islam  harus  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  pekerja  yaitu  pangan,  sandang,  dan papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan  dalam  menentukan  upah,  yaitu  faktor  primer  dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan  kondisi  pekerjaan.  Faktor  sekunder  adalah  memperlakukan pekerja sebagai saudara. (Didin dan Hendri, 2003)
Solusi

## 6. Islam terhadap Upah dan Buruh
Problematika  upah  dan  perburuhan  sebagaimana dipaparkan di depan, yang saat ini menjadi pemandangan sehari- hari  kita,  tidak  pernah  ada  dalam  penataan  sistem  Islam.  Dalam Islam  semua  bibit  sengketa  buruh  dan  pengusaha  ditiadakan. Karenanya  bisa  dikatakan  dengan  menerapkan  sistem  Islam, problem perburuhan sudah diaborsi sejak jauh hari sebelum lahir dan berkembang.
Terkait ini, Islam menata dua aspek dengan tatanan regulasi sedemikian  rupa  sehingga  tidak  muncul  problem  perburuhan. Pertama,  aspek  mikro  terkait  kontrak  kerja  antara  buruh  dan pengusaha.  Dengannya  akan  terjawab  bukan  hanya  besaran upah, namun juga masalah kepastian kerja (PHK) dan besarnya pesangon.  Ke  dua,  aspek  makro  menyangkut  hak  setiap  orang, termasuk  buruh  untuk  memperoleh  kesejahteraan.  Penyelesaian aspek  ini,  akan  menempatkan  buruh  dan  pengusaha  pada  posisi tawar  yang  semestinya.  Keterbatasan  lapangan  kerja,  rendahnya SDM  dan  rendahnya  kesejahteraan  hidup  pekerja,  serta  tidak terpenuhi jaminan hidup dan tunjangan sosial akan mendapatkan solusinya sendiri tanpa merugikan salah satu pihak, buruh maupun pengusaha. (hizbut-tahrir.or.id/2013/03/17)

## Tatanan 7. Islam untuk Persoalan Perburuhan
Solusi  persoalan  upah  dan  buruh,  bisa  diatasi  dengan memperbaiki  hubungan  kontrak  kerja  antara  pekerja  dan pengusaha.  Dalam  syariat  Islam  hubungan  antara  pekerja  dan
171
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
pengusaha  termasuk  dalam  transaski ijārah . Ijārah didefinisikan sebagai aqdu  ‘alā  al  manfaah  bi  ‘iwadin ,  aqad/transaksi  atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan ajir /pekerja) dengan memperoleh imbalan (berupa upah/ ujrah dari musta’jir /pengusaha).
Hubungan  kerja  dilakukan  oleh  pekerja/buruh  dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Upah  mengupah  dalam  kerja  sebagaimana  perjanjian perjanjian  lainnya,  adalah  merupakan  perjanjian  yang  bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut (Pasaribu, 1994).
Transaksi  (akad) perjanjian ijārah (upah-mengupah) tersebut  sah  menururt  syara’  jika  memenuhi  persyaratan  dan ketentuan yang jelas mengenai:
Bentuk dan Jenis Pekerjaan
1.
Setiap detil dari aktivitas kehidupan harus berlandaskan atas panduan dalam ajaran agama Islam, yaitu Al Qur’an dan Al Hadits serta dilengkapi dengan fatwa ulama. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah swt dengan didukung oleh berbagai faktor  penunjang  seperti  harta,  jabatan,  keluarga,  kemampuan, ilmu, keterampilan, orang di sekitar, dan lain sebagainya. Semua yang  dilakukan  di  dunia  nyata  tidak  boleh  bertentangan  dengan syariat  Islam.
Dalam Islam, hukum bekerja pada dasarnya adalah boleh bahkan wajib selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kegiatan  bekerja  tersebut  bahkan  disinggung  dalam  salah  satu ayat.

## Fuad Riyadi
“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang  mu’min  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada  Allah  Yang  Mengetahui  akan  ghaib  dan  yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At Taubah:  105).
Pesan ayat tersebut tersirat bahwa Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan kerja. Uniknya, bekerja dalam Islam tidak diperkenankan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
Maka dalam urusan bekerja juga harus mencari rizki yang halal dan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Jangan sampai  ada  penghasilan  haram  yang  dibawa  ke  rumah  untuk diberikan  kepada  keluarga  maupun  untuk  diri  sendiri,  karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  kelak.  Oleh sebab itu harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta yang haram menurut Allah SWT.
Paling  tidak  ada  beberapa  pekerjaan  yang  dilarang  atau berpotensi menimbulkan perbuatan haram yang perlu dihindari, diantaranya adalah: 1). Penjahat (pencuri, perampok, perompak, penodong,  penjambret,  penipu,  bajing  loncat,  penadah,  dll).  2). Pedagang barang haram (narkoba, minuman keras, video porno, alat  keperluan  judi,  dan  lain-lain)  3).  Pedagang  curang  (yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat,  dsb)  4).  Pelacur,  germo,  makelar,  WTS,  serta  pengusaha hiburan  yang  mendukung  zina  dan  pornoaksi.  5).  Orang  yang merugikan  negara  dan  rakyat  (penjual  pasal,  koruptor,  kolutor, nepotistor,  dkk).  6).  Spekulan  (penimbun  komoditi  yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya). 7). Pelaku riba (bank ribawi, usaha pemberi kredit ribawi, rentenir, lintah darat, meminjamkan  uang  meminta  imbalan,  dll).  8).  Penegak  hukum jahat pembela kejahatan (oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, TNI, KPK, POL PP, dll). 9). Media massa yang menampilkan hal- hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 10). Pengambil harta orang lain yang tidak sesuai syariat (pajak, bea, cukai, tarif,
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
upeti, uang jago, dll). 11). Orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan.
Masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbo- lehkan  oleh  ajaran  agama  Islam.  Termasuk  juga  pekerjaan  atau profesi yang mendukung kegiatan yang terlarang menurut syariat ajaran agama Islam. Kita pun harus berhati-hati dengan apa yang selama ini kita kerjakan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang haram akan menghasilkan uang haram yang akan berdampak buruk bagi kita dan keluarga, cepat maupun lambat.
Masa Kerja
2.
Toto  Tasmara  mendefinisikan  makan  dan  bekerja  bagi seorang  muslim  adalah  suatu  upaya  sungguh-sungguh  dengan mengerahkan seluruh asset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau  menampakkan  arti  dirinya  sebagai  hamba  Allah  yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya.
Lebih lanjut dikatakan bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan  rohani)  dan  di  dalam  mencapai  tujuannya  tersebut  dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. (Toto Tasmara, 2002)
Di  dunia  usaha  waktu  adalah  sangat  berharga,  bahkan sampai  ada  pepatah “time  is  money”. Orang  yang  bisa  mengelola waktu secara baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Salah dalam pengelolaan waktu tentu akan membuat para pengusaha atau pelaku bisnis akan mengalami kerugian atau kehilangan peluang. Apalagi  dalam  perusahaan  manufaktur  dimana  setiap  detiknya dihitung untuk dapat menghasikan suatu barang.

## Waktu Ibadah
8.
Terkadang  perusahaan  membuat  peraturan  yang  berbeda tentang  waktu  kerja,  biasanya  yang  sering  menjadi  perdebatan adalah  bekerja  melebihi  batas,  atau  adanya  ketidakseimbangan

## Fuad Riyadi
antara waktu kerja dan ibadah, sebagian perusahaan bahkan tidak membenarkan karyawan melakukan ibadah sholat pada jam kerja karena akan mengurangi produktivitas.
Sebenarnya  masalah  ini  bisa  diatasi  dengan  mudah  agar waktu kerja proporsional dan tidak menganggu waktu ibadah, yaitu dengan  pembagian  waktu  istirahat.  Idealnya  karyawan  bekerja  8 jam sehari dengan waktu istirahat 1 jam.
Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), mengatur mengenai waktu kerja (normal) yang mana ada 2 pola waktu kerja (normal) yakni: tujuh jam perhari dan 40 jam per minggu, untuk pola  waktu  kerja  6:1,  dalam  arti:  enam  hari  kerja  dan  satu    hari istirahat mingguan; delapan jam perhari dan 40  jam per minggu, untuk pola waktu kerja 5:2, maksudnya: lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan.
Jadi, pola waktu kerja yang diterapkan di perusahaan tempat kita  bekerja  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  77  ayat  (2) huruf b di atas.
Mengenai waktu untuk beribadah, hal tersebut tidak diatur secara  rinci  dalam  ketentuan  mengenai  lembur.  Dalam  Pasal  7 ayat (1) Kepmenaker 102/2004 hanya diatur bahwa perusahaan yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  selama  waktu  kerja  lembur berkewajiban memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.
Akan tetapi, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan,  pada  dasarnya  pengusaha  wajib  memberikan kesempatan  yang  secukupnya  kepada  pekerja/buruh  untuk melaksanakan  ibadah  yang  diwajibkan  oleh  agamanya.  Seperti diketahui, bagi umat muslim, salat magrib adalah salah satu solat lima waktu yang wajib dikerjakan setiap  hari.
Kemudian,  berdasarkan  Pasal  84  UU  Ketenagakerjaan, setiap  pekerja/buruh  yang  menggunakan  hak  waktu  istirahat untuk  melaksanakan  ibadah  berhak  mendapat  upah  penuh. Jadi,  sebenarnya  pemotongan  waktu  kerja  lembur  akibat ibadah  terindikasi  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  80  UU

## Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
Ketenagakerjaan. Hal ini akan berakibat pada berkurangnya upah lembur (karena upah lembur didasarkan pada waktu lembur), yang mengakibatkan  pelanggaran  atas  Pasal  84  UU  Ketenagakerjaan sebagaimana  disebut  di  atas,  yaitu  bahwa  pekerja  yang menggunakan waktu istirahat untuk beribadah berhak mendapat upah penuh.

## Waktu lembur
9.
Mengenai waktu kerja lembur, dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b,  dikatakan  bahwa  waktu  kerja  lembur  hanya  dapat  dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
Hal tersebut juga ditegaskan lagi dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004  Tahun  2004  Tentang  Waktu  Kerja Lembur  Dan  Upah  Kerja  Lembur  (“Kepmenaker  102/2004”), yang mengatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu kerja lembur tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu  kerja,  wajib  membayar  upah  lembur  sebagaimana  (Pasal 4  ayat  (1)  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  KEP-102/ MEN/2004  tentang  Waktu  Kerja  Lembur  dan  Upah  Kerja Lembur).
Upah yang merupakan hak pekerja harus dibayar di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, jika  tidak  diatur  maka  pembayaran  upah  dilakukan  di  tempat pekerja biasa bekerja atau di kantor perusahaan. (pasal 16 PPRI, no. 8 th 1981, tentang perlindungan Upah)

## Upah Kerja
10.
Upah  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  musyawarah  dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap

## Fuad Riyadi
individu  pelaku  ekonomi,  rasa  kewajiban  moral  yang  tinggi  dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum (Salim, 1999).
Dalam  Islam,  upah  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun, revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja.
Kelayakan upah
1.
Batasan tentang upah menurut dewan pengupahan adalah sebagai  berikut:  upah  itu  merupakan  suatu  penerimaan  sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  dan  atau  akan  dilakukan,  yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang  yang  telah  ditetapkan  menurut  suatu  persetujuan  Undang- undang dan Peraturan-peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.
Penetapan  upah  bagi  tenaga  kerja  harus  mencerminkan keadilan,  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  kehidupan, sehingga  pandangan  Islam  tentang  hak  tenaga  kerja  dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al Qur’an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Dalam surat an-Nisa’ ayat 135 Allah tegaskan:
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (QS. An Nisā’:135).
Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dikeluarkan, seharusnya  cukup  juga  bermanfaat  bagi  pemenuhan  kebutuhan hidup  yang  wajar.  Dalam  hal  ini  baik  karena  perbedaan  tingkat kebutuhan  dan  kemampuan  seseorang  ataupun  karena  faktor lingkungan dan sebagainnya. (G. Kartasaputra, 1994) Adil bagi Kedua Belah Pihak (Pengusaha dan Buruh) 2.
Sebagaimana dipaparkan di atas, Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang  pekerja  ditipu  dalam  hal  upahnya.  Demikianlah  hal-hal
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan zalim atau  tindakan  sewenang-wenang  dalam  bentuk  apapun.  Layak berhubungan  dengan  besaran  upah  yang  diterima  oleh  pekerja. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek,  yaitu  pangan  (makanan),  sandang  (pakaian),  dan  papan (tempat tinggal) (Hafidhudin dan Tanjung, 2003).
Islam  juga  menetapkan  konsep  upah  tertinggi  dalam membayar  para  pekerja.  Artinya,  pekerja  tidak  boleh  meminta bayaran  atas  pekerjaannya  di  luar  batas  kemampuan  perusahaan untuk  membayarnya.  Dalam  Islam,  upah  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  di  dalam  akad  dapat  direvisi  oleh  manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun revisi  tersebut  haruslah  terlebih  dahulu  dibicarakan  dengan pekerja.
Jika  terjadi  maka  hal  ini  juga  melanggar  konsep  keadilan dalam pengupahan. Jangan sampai karena mengharapkan bayaran yang  tinggi  akhirnya  menzhalimi  perusahaan.  Meminta  bayaran yang tinggi kepada perusahaan yang tidak mampu membayaranya juga  merupakan  suatu  kezaliman.  (Hafidhudin  dan  Tanjung, 2003).  Qardhawi  menyatakan,  “tidak  boleh  juga  bagi  pekerja untuk  menuntut  upah  di  atas  haknya  dan  di  atas  kemampuan pengguna jasanya (perusahaan) melalui tekanan dengan cara aksi mogok  kerja,  rekayasa  organisasi  buruh,  atau  cara-cara  lainnya”. (Hafidhudin dan Tanjung,  2003)
Konsep  ini  menekankan  hal  yang  sangat  penting  pada kondisi  sekarang  ini.  Pengusaha  diminta  untuk  mencukupi kebutuhan  karyawannya,  tetapi  di  pihak  lain,  pekerja  diminta untuk tidak meminta bayaran yang tinggi hingga pengusaha tidak mampu  membayarnya.  Dalam  hal  ini,  Islam  telah  meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak para pengusaha dan pekerja. Apabila  pengusaha  menyadari  sepenuhnya  tentang  kewajiban mereka  kepada  para  pekerja  maka  kemungkinan  besar  mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok. Hal ini terjadi jika mereka betul-betul

## Fuad Riyadi
beriman  dan  mengharap  ridha  Allah  swt  dalam  pengabdiannya kepada kemanusiaan.
Tidak Menunda-nunda Pembayarannya 3. Pengusaha  ( musta’jir )  berkewajiban  membayar  upah kepada  buruh  yang  telah  selesai  melaksanakan  pekerjaannya. Entah  itu  secara  harian,  mingguan,  bulanan,  ataupun  lainnya. Islam  menganjurkan  untuk  mempercepat  pembayaran  upah  saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan  ditunda-tunda.  Jika  diakhirkan  tanpa  ada  udzur,  maka termasuk bertindak zalim.
Allah Ta’ala berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri  yang  telah  diceraikan  yang  artinya “Kemudian  jika  mereka menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu  maka  berikanlah  kepada mereka upahnya.” (QS. At} T}alāq: 6).
Ayat di atas memerintahkan untuk memberikan upah itu secepatnya setelah selesainya pekerjaan. Huruf “fa`” pada kalimat “ Fa’tu  ujūrahunna” untuk tartīb dan ta’qīb .  Makna  tartib:  bahwa yang kedua setelah yang pertama. Makna ta’qib adalah yang kedua terjadi segera setelah yang pertama tanpa jeda. Dalam tradisi Nabi saw, ada perintah memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi saw. Bersabda yang artinya “Berikan  kepada  seorang  pekerja  upahnya  sebelum  keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih). Maksud hadits tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.
Al Munawi mengatakan, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan  gaji  sebelum  keringat  si  pekerja  kering  adalah ungkapan  untuk  menunjukkan  diperintahkannya  memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya  tidak  kering  atau  keringatnya  telah  kering.”  (Al Munawi, juz 1: 718)
Dalam  Islam,  keterlambatan  pembayaran  upah  secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
tersebut telah diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan  pembayaran  upah  oleh  pengusaha,  harus  terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.
Sebenarnya  menurut  Islam,  majikan  tidak  boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda,  hal  itu  menjadi  hutang  majikan  kepada  pekerja  sebesar jumlah  upah  yang  ditunda  tersebut.  Setelah  pekerja  melunasi pekerjaannya, majikan haruslah menepati janjinya. (http://www. muttaqinhasyim. wordpress.com).
Menunda pemberian gaji kepada pegawai padahal majikan tersebut mampu termasuk kedzaliman. Nabi saw. Bersabda yang artinya “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman. ” (HR. Bukhari dan Muslim). Bahkan orang seperti yang ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan sanksi, sabda Nabi saw. Yang artinya “Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan  pantas  mendapatkan  hukuman”  (HR.  Abu  Daud  no.  3628). Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain  bahwa  majikan  ini  biasa  menunda  kewajiban  menunaikan gaji dan zalim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.
Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa  Kerajaan  Saudi  Arabia)  pernah  ditanya,  “Ada  seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan pergi ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka (setiap bulan).”
Jawab  ulama  Al  Lajnah  Ad  Daimah,  “Yang  wajib  adalah majikan memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah  saling  ridho  bahwa  gaji  akan  diserahkan  terakhir  setelah satu  atau  dua  tahun,  maka  seperti  itu  tidaklah  mengapa.  Karena Nabi saw. Bersabda yang artinya “ Kaum muslimin wajib mematuhi
Fuad Riyadi
persyaratan  yang  telah  mereka  sepakati .”  (Fatawa  Al  Lajnah  Ad Daimah, 14: 390).
Tenaga yang Dicurahkan saat Bekerja. 11.
Transaksi  upah  mengupah  dilakukan  seorang  pengupah (musta’jir) dengan buruh (ajīr) atas jasa dari tenaga yang dicurahkan. Upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Tenaga yang  dicurahkan  tidak  menjadi  standar  upah  seseorang  atau standar  dari  besarnya  jasa  yang  diberikan.  Jika  demikian,  upah seorang  tukang  becak  tentunya  harus  lebih  besar  dibandingkan dengan  upah  yang  diterima  seorang  sarjana,  karena  tenaga  yang dicurahkan tukang becak lebih besar dibandingkan sarjana. Oleh karena  itu,  upah  merupakan  imbalan  dari  jasa  dan  bukan  dari tenaga yang dicurahkan.
Selain  itu,  upah  dapat  berbeda  dan  beragam  karena perbedaan jenis pekerjaan atau karena pekerjaan yang sama. Upah mengalami  perbedaan  karena  adanya  perbedaan  nilai  jasanya, bukan  perbedaan  jerih  payah  atau  tenaga  yang  dicurahkannya. Jerih payah atau tenaga tidak pernah dinilai secara mutlak dalam menentukan  besarnya  upah  meskipun  memang  benar  bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah. Yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan.
Oleh  karena  itu,  haruslah  ditetapkan  tenaga  yang  harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan  pekerjaan  yang  berada  di  luar  kapasitasnya.  “ Allah  tidak membebani  seseorang  selain  dengan  kemampuannya ”  (QS.  Al Baqarah:  286).  Nabi  saw  juga  menegaskan:  “ Apabila  aku  telah memerintahkan  suatu  perintah,  maka  tunaikanlah  perintah  itu semampu kalian ” (HR Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu tidak diperbolehkan  menuntut  seorang  pekerja  untuk  mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. (Mulianto, Eko dan Karebet,  2006).
Dengan  demikian,  politik  perburuhan/ketenagakerjaan dalam  Islam  tercermin  dari  komposisi  masyarakat  Islam  yang tidak  pernah  terpecah  dalam  dua  kelas,  yaitu  kelas  pekerja  dan
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
kelas pengusaha, kelas proletar dan kelas borjuis, patron dengan klien, dan lain-lain. Islam tidak mengenal itu semua. Justru yang terbangun adalah hubungan setara yang unik di antara pihak pekerja dan  majikan,  yakni  rasa  tanggung  jawab  untuk  saling  menjaga hak  dan  kewajiban  masing-masing  seperti  yang  diperintahkan Islam.  Menurut  pandangan  Islam  kemitraan  antara  majikan dengan pekerja adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan.  Tidak  boleh  satu  pihak  menzalimi  dan  merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Buruh tidak boleh dieksploitasi dengan semena-mena.
Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya  secara  jelas  dan  terperinci  dengan  hukum-hukum yang  berhubungan  dengan ijāratul  ajīr (kontrak  kerja).  Islam menegaskan  bahwa  transaksi  ijarah  yang  masih  kabur  poin-poin kesepakatannya  adalah  transaksi  yang fasad (rusak),  diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing- masing, hal ini akan mampu mencegah kezaliman majikan dalam mempekerjakan pekerja di luar jam kerjanya seperti kasus pekerja domestik ini.
Sedangkan upah sebenarnya merupakan nilai jasa (manfaat) yang  diberikan  oleh  buruh  ( ajīr )  kepada  majikan  (pengusaha/ musta’jir ). Upah dalam pandangan Islam merupakan kesepakatan antara ajīr (pekerja)  dan musta’jir (pengusaha).  Standar  yang digunakan untuk menetapkannya adalah manfaat tenaga ( manfa’at al  juhd )  yang  diberikan  oleh  buruh  di  pasar,  bukan living  cost terendah.  Karena  itu,  tidak  akan  terjadi  eksploitasi  buruh  oleh para  pengusaha.  Buruh  dan  pegawai  negeri  sama,  karena  buruh mendapatkan  upahnya  sesuai  dengan  ketentuan  upah  sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.
Jika  terjadi  sengketa  antara  buruh  dan  majikan  dalam menentukan upah, maka para ahli (khubara’)-lah yang menentukan upah sepadan ( ajr al mi ṡ l ). Para ahli ini dipilih oleh kedua belah pihak.  Jika  keduanya  tidak  menemukan  kata  sepakat,  maka negaralah  yang  memilihkan  para  ahli  tersebut  untuk  mereka,

## Fuad Riyadi
dan  negaralah  yang  akan  memaksa  kedua  belah  pihak  ini  untuk mengikuti keputusan para ahli tersebut. Nabi saw. Bersanda yang artinya “Allah  swt  berfirman,  ada  tiga  golongan  yang  aku  musuhi pada hari kiamat…. seseorang yang mengontrak pekerja, lalu pekerja tersebut  menunaikan  transaksinya,  namun  dia  tidak  memberikan upahnya.” (Hadits Qudsi riwayat Imam Al Bukhari).
Intinya penentuan upah buruh adalah kesepakatan antara buruh dan pengusaha dengan menjadikan manfaat tenaga sebagai patokan penentuannya. Beban kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan  tanggungan  lain  buruh  tidak  menjadi  faktor  penentu  upah. Tidak  ada  unsur  eksploitasi  terhadap  buruh  karena  semua  hal sudah  saling  diketahui.  Juga  tidak  akan  membebani  penguasa karena  menanggung  beban  biaya  yang  tidak  memberikan pengaruh terhadap produksi semisal asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan dan dana pensiun. Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah minimum regional). Bahkan, penetapan seperti  ini  tidak  diperbolehkan,  dianalogikan  pada  larangan menetapkan harga. Karena, baik harga maupun upah, sama-sama merupakan  kompensasi  yang  diterima  oleh  seseorang.  Bedanya, harga  adalah  kompensasi  barang,  sedangkan  upah  merupakan kompensasi jasa.
Mengenai  mogok  kerja,  pada  dasarnya  hak  ini  tidak  ada dalam  Islam.  Karena  kontrak  kerja  buruh  ini  merupakan  akad ijarah, dan akad ijarah ini merupakan akad yang mengikat, bukan akad suka rela yang bisa dibatalkan sepihak dengan  seenaknya.
Tentang dana pensiun, penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada para buruh, pada dasarnya ini merupakan bentuk tambal sulam sistem Kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh  yang  dianggap  tidak  mampu.  Hanya  saja,  upaya  ini  telah menghilangkan  kewajiban  negara  untuk  memberikan  jaminan kepada  rakyatnya  agar  bisa  memenuhi  kebutuhannya.  Karena kewajiban  ini  merupakan  kewajiban  negara.  Bukan  kewajiban majikan atau perusahaan.

## Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam

## C. Simpulan
Setiap  orang  berhak  mendapatkan  kesejahteraan.  Islam menetapkan dua jalan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, dibebankan kepada  setiap  individu  masyarakat.  Baik  dipenuhi  langsung  atau melalui  ayah,  wali  dan  ahli  waris.  Sedangkan  kebutuhan  biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab  negara  untuk  menyediakannya  bagi  setiap  warga  negara. Negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan, kesehatan dan kemanannya, apalagi dengan biaya yang melambung  tinggi.
Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk berusaha (bekerja).  Mulai  dari  kemudahan  permodalan,  keahlian  dan regulasi  yang  mendukung.  Pemberian  negara  dari  harta  Baitul Mal  adalah  hak  rakyat.  Sebagaimana  Umar  ra.  mengambil  harta Baitul Mal untuk menyediakan benih dan pupuk bagi para petani di  Irak.  Demikian  pula  Rasul  SAW  membayar  hutang-hutang seorang warga yang tidak mampu. Abu Bakar dan Umar RA juga memberikan lahan siap tanam kepada warga untuk menjadi modal usahanya.
Dengan  diberlakukan  sistem  ekonomi  Islam,  negara akan  mampu  memerankan  dirinya  sebagai  penanggung  jawab terpenuhinya  kesejahteraan  rakyat.  Lapangan  kerja  tersedia memadai,  kualitas  SDM  unggul  disiapkan  dengan  tanggungan biaya  negara,  kebutuhan  energi  (listrik,  BBM,  transportasi)  bisa dijangkau  karena  harga  yang  sangat  murah  atau  bahkan  gratis. Ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh rakyat secara gratis.
Dengan semua mekanisme itu, kebutuhan hidup masing- masing  warga  negara  begitu  mudah  didapat.  Maka  bekerja  akan menjadi salah satu cara seorang muslim menaikkan derajatnya di mata  Allah  SWT.,  karena  mencurahkan  tenaga  dan  keringatnya untuk  beribadah  memenuhi  kewajibannya  dan  tidak  saja  untuk mendapat manfaat lebih besar, tetapi juga untuk memberi manfaat

## Fuad Riyadi
lebih besar. Bekerja bukan menjadi satu-satunya cara memperoleh kesejahteraan. Apalagi menjadi buruh ( ajīr ) juga hanya salah satu diantara pilihan pekerjaan, karena lapangan kerja tersedia memadai. Posisi tawar buruh dengan pengusaha adalah setara.
Dengan  demikian  konsep  pensejahteraan  buruh  dalam pandangan  Islam  bertujuan  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar (makanan,  pakaian,  dan  perumahan)  dari  setiap  individu  tanpa adanya pembedaan untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia secara  bijaksana.  Karena  pemenuhan  kebutuhan  dasar  membuat para buruh akan mampu untuk melakukan kegiatan produksi secara maksimal  dan  bekerja  dengan  optimal.  Dengan  demikian  para pengusaha juga dapat meraih keuntungan lebih di perusahaannya, dan  juga  pemerintah  akan  merasakan  kemanfaatannya  dengan kemajuan  perekonomian  suatu  negara.  Sehingga  benarlah pendapat Umar Chapra salah seorang ekonom Islamic Development Bank (IDB),  bahwa  tujuan  Syariah  Islam  untuk  merealisasikan kesejahteraan  manusia  tidak  hanya  terdapat  pada  kesejahteraan secara  ekonomi,  tetapi  juga  persaudaraan  dan  keadilan  sosio- ekonomi,  kedamaian  dan  kebahagiaan  jiwa,  serta  keharmonisan keluarga sosial.
185

## Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam

## DAFTAR PUSTAka
Al  Munawi.  (1356). Faid } al  Qodir. Al  Maktabah  At-Tijariyah  Al Kubro.
Asikin, Zainal. (1997). Dasar- Dasar Hukum Perburuan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Chapra,  Mohammad  Umar.  (1992). Islam  and  the  Economics Challenge. Nigeria:  The  Islamic  Foundation  and  The International Insitute of Islamic Thought.
Depag  RI. (1990). Al Qur’an dan Terjemahan.
Depag  RI.  (1990). Konsep  dan  etika  kerja  dalam  Islam. T.tp:
Almadani.
Dirjen BIMAS Islam. (1990). Mengangkat Kualitas Hidup Umat.
Jakarta: t.p.
G.  Kartasaputra.  (1994). Hukum  Perburuhan  Di  Indonesia Berlandaskan Pancasila . Jakarta: Sinar Grafika.
Hafidhuddin,  Didin  dan  Hendri  Tanjung.  (2003). Manajemen syariah dalam praktek. Jakarta: Gema Insani Press
Karim, Helmi. (1997). Fiqh Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  No.  KEP-102/MEN/VI/2004  Tahun  2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
Mulianto , M.  Karebet,  dkk.  2006. Ensiklopedia  Manajemen  Edisi Ke  dua, Panduan.  Lengkap  Supervisi  Diperkaya  Perspektif Syariah, Jakarta: Bumi Aksara.
Pasaribu,  Chairuman.  (1994). Hukum  Perjanjian  dalam  Islam . Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Salim,  M.  Arkal.  (1999). Etika  Investasi  Negara:  Perspektif  Etika Politik Ibnu Taimiyah. Jakarta: Logos.
Fuad Riyadi
Sudarsono.  (1992). Pokok-Pokok  Hukum  Islam .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Susilo, Taufik Adi. (2009). Mengenal Amerika Serikat . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Suhendi,  Hendi.  (2005). Fiqh  Muamalah. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Tambunan, Tulus T.H. (2009). Perekonomian Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia.
Trachtenberg, Alexander. (2002). The History of May Day Published : International Pamphlets, 1932; HTML: for marxists.org in March,; Proofed and Corrected: by Dawen Gaitis.
Tim Redaksi. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia . edisi ke tiga . Jakarta: Balai Pustaka.
Tasmara, Toto. (2002). Membudayakan Etos Kerja. Jakarta: Gema Insani Press.
Wagino, Asnan Syafi’I. (t.th.). Menabur Mutiara Hikmah. Jakarta: Mizan
Wallerstein,Immanuel. (1974). The Modern World-System Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century , New York: Academic Press.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. http://www.kamusbesar.com/5951/buruh http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141e026b9669/ masalah-pemotongan-waktu-kerja-lembur-karena- melaksanakan-ibadah
http://pamongreaders.com/berita-344-solusi-mengatasi- problem-buruh.html
Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2013/03/17/kapitalisme- mengeksploitasi-puluhan-juta-kaum-lemah-sebagai- pembantu-rumah-tangga/
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/363984-foto--sby-dapat- gelar-ksatria-dari-kerajaan-inggris
http://www.jurnal  ekonomi.org/klaim-pertumbuhan-ekonomi- akankah-sejarah-berulang/
http://hminews.com/opini/kapitalisme-dan-buruh/
Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015
Fuad Riyadi
halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan