Volume 9                                                       Nomor 2                                                   Agustus 2021
Analisis Performance Instalasi Radiologi dalam Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta
Dewi Ariyani Wulandari*, Tedy Candra Lesmana* *Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta Email: dewiwulan02@gmail.com

## ABSTRACT
Radiology  services  are  an  integrated  part  of overall  health  services.  Radiology  is  a supporting  examination  to  establish  disease diagnosis and provide prompt and appropriate  therapy  for  patients.  Analysis  of the results of radiology at the Condong Catur Hospital  found  that  an  average  of  74 (86.80%)  files  from  patients  were  in accordance  with  the  standards  and  12  files from patients (13.20%) were not in accordance  with  predetermined  standards. These problems will interfere with the service quality  and  performance  of  the  hospital.  The purpose  of  this  study  was  to  evaluate  the implementation  of  the  Minimum  Service Standards  or  Standard  Pelayanan  Minimal (SPM)  Policy  of  the  radiology  unit  at  the Condong  Catur  Hospital  Yogyakarta.  This type  of  research  is  qualitative  with  a  case study design.  There were 5  key informants  in this  research.  Data  collection  methods consisted  of  observation  methods,  in-depth interviews,  and  documentaries.  This  research shows that the policies and commitments have been  formed,  but  the  resources  are  only sufficient  for  the  minimum  requirement.  The application  has  referred  to  the  radiology service policy, bureaucratic structure, compliance  with  clinical  practice  guidelines, and  standard  operating  procedures.  Process components  that  support  the  success  of radiology  services  are  the  disposition (attitude) and communication patterns between  top  management  and  staff  in implementing SPM for radiology services that
have  been  running  quite  well,  but  some  have not reached the target. The suggestion of this research  is  that  the  management  always socializes  minimum  service  standards  policy and standard operating procedures radiology to improve radiology services.
Keywords: Implementation, Minimum Standards Policy, Radiology

## PENDAHULUAN
Rumah  sakit  adalah  salah  satu  fasilitas pelayanan  kesehatan  memiliki  peran  yang sangat  strategis  dalam  upaya  mempercepat peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat. Organisasi  rumah  sakit  merupakan  organisasi yang  unik  dan  komplek  karena  rumah  sakit merupakan  institusi  padat  karya  dimana sebuah  institusi  yang  memiliki  sifat  dan  ciri- ciri  khusus  dalam  menghasilkan  pelayanan medik  dan  berinteraksi  dengan  berbagai kelompok  profesi  pelayanan  untuk  pasien. Selain  itu,  rumah  sakit  juga  berperan  sebagai fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  padat teknologi  canggih  sebagai  upaya  kuratif  dan rehabilitatif 1 .
Pelayanan  radiologi  di  rumah  sakit  adalah sebagai bagian yang terintegrasi dari pelayanan  kesehatan  secara  menyeluruh dimana  berfungsi  sebagai  unit  pelayanan radiodiagnostik imejing dan radiologi intervensi  yang  digunakan  untuk  membantu pasien  dan  klinisi  dalam  proses  penegakkan diagnosis dan
terapi.
Dalam
penyelenggaraanya, pelayanan radiologi harus sesuai  dengan  standar  mutu  agar  dapat

## Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia

## Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan Indonesia
memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  pasien dalam  memperoleh  pelayanan,  sehingga kepuasan  pasien  terhadap  pelayanan  yang diterima  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kredibilitas  rumah  sakit 2 .  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  memiliki  nilai  yang  sangat strategis  baik  bagi  rumah  sakit  maupun  bagi masyarakat  (pasien),  arena  standar  pelayanan minimal  dapat  dijadikan  sebagai  tolok  ukur ( benchmark ) dan acuan bagi pimpinan rumah sakit dalam menunjukkan akuntabilitas kinerjanya 3 .  Penelitian  di  RSUD  Dr.Rasyidin Padang  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan SPM  unit  radiologi  belum  maksimal  salah satunya  adalah  waktu  tunggu  foto thorax 2-5 hari  untuk  mendapatkan  expertisi  dari  dokter spesialis  radiologi  sehingga  berdampak  pada 62%  pasien  puas  pada  pelayanan  radiologi dan sisanya merasa tidak puas 4 .
Standar  Pelayanan  Minimal  Rumah  Sakit telah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 yang  terdiri  dari  4  indikator  yaitu  waktu tunggu  hasil  pelayanan thorax foto  , pelaksana  ekspertisi,  Kejadian  kegagalan pelayanan  Rontgen,  Kepuasan  pelanggan 5 . Berdasarkan  laporan  evaluasi  SPM  Rumah Sakit  Condong  Catur  Sleman  Yogyakarta tahun  2019  pada  instalasi  radiologi  yaitu kunjungan  rata-rata  per  bulan  pada  Unit Radiologi  adalah  86  pasien  dengan  rata-rata waktu  tunggu  95,62  menit  hal  ini  sesuai dengan  SPM  RS.  Analisa  hasil  dari  radiologi ditemukan  rata-rata  74  (86,80%)  berkas  dari pasien  sudah  sesuai  standard  dan  12  berkas dari  pasien  (13,20%)  tidak  sesuai  dengan standar. Permasalahan lainnya adalah terdapat ketidakpatuhan  kelengkapan  pasien  ketika memberikan pelayanan di radiologi diantaranya rata-rata dalam 1 bulan ditemukan  1-2  kasus  dengan  form  pengantar pemeriksaan  tidak  diisi  dengan  identitas nama, 21 kasus per bulan dengan berkas tidak tertera  nomor  rekam  medis,  dan  9  kasus  per bulan  dengan  data  tidak  ada  diagnosa. Permasalahan  tersebut  akan  mengganggu mutu layanan dan performa dari rumah sakit.
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat  diukur  dari  proses  pencapaian  hasil akhir ( outcomes ), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan  yang  ingin  diraih.  Implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  variabel  input,
proses, dan output. Input dapat berupa semua sumber  daya  yang  dimiliki  dan  struktur birokrasi  sedangkan  proses  dapat  berupa disposisi/sikap  dan  komunikasi 6 .  Evaluasi dilaksanakan untuk melihat apa saja hambatan-hambatan  yang  membuat  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  tidak  dijalankan, dan semua hasil dari evaluasi yang dilakukan dapat  digunakan  sebagai  dasar  perencanaan dan pengembangan rumah sakit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa gambaran dan kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang  diamati.  Tujuan  penelitian  ini  ingin menggali  lebih  dalam  dari  berbagai  sumber dan  informan  tentang  analisis  performance pelayanan di Unit Radiologi dalam memenuhi SPM  RS.  Penelitian  ini  dilakukan  di  RS Condong  Catur  Yogyakarta  tahun  2020. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penelusuran dokumen dan dilakukan  wawancara  mendalam  ( indepth interview )  pada  informan  kunci.  Informan kunci  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  5 responden  yaitu  kepala  unit  radiologi,  ketua Satuan  Pengawas  Internal  (SPI),  Kepala Bagian  Penunjang  Medik  dan  2  staf radiografer.  Data  yang  diperoleh  dari  subjek penelitian dikumpulkan, dicermati dan direkam  atau  dicatat  dalam  lembar  observasi. Keabsahan  data  dilakukan  dengan  teknik triangulasi  yaitu  triangulasi  data,  triangulasi metode  da n triangulasi  sumber. Pengolahan data  dilakukan  dengan  teknik  kualitatif deskripstif.  Hasil  temuan  data  observasi disajikan dalam tabel, lalu dianalisis, dibandingkan dan dideskripsikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komponen Input

## A. Sumber Daya Manusia
Petugas  di  Instalasi  Radiologi  RS Condong  Catur  Yogyakarta  terdiri  dari  1 orang dokter spesialis radiologi, 4 radiografer berpendidikan  D3  ATRO  (Akademi  Teknik Radiodiagnostik  dan  Radioterapi)  dan  1 tenaga  admin  berpendidikan  D3.  Teknis pelayanan  terdiri  dari  3  shift  yaitu  shift  pagi
(pukul  06.30-14.30),  siang  (pukul  14.30- 22.30)  dan  malam  (pukul  22.30-06.30) dengan mendapatkan libur 1 hari apabila telah masuk  3  hari  berurutan.  Apabila  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK) No.24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik, hal ini sudah sesuai dimana setiap kali praktik  pada  rumah  sakit  pratama  minimal harus  tersedia  1  orang  tenaga  radiologi,  1 dokter  spesialis  radiologi,  1  tenaga  proteksi radiasi dan 1 orang tenaga admin 7 .
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset bagi RS yang berperan besar pada proses pelayanan RS yang dibutuhkan bagi masyarakat  sehingga  menjamin  pelayanan yang  bermutu.  Hasil  penelitian  Rahmadian  et al  (2019) juga menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga  dan  fasilitas  rumah  sakit  yang memadai  akan  menunjang  kinerja  rumah sakit 4 . Jumlah SDM  yang memadai  ditunjang dengan kinerja dan motivasi radiografer  yang baik  maka  berimbas  pada  tercapainya  tujuan rumah  sakit 8 .  Kekurangan  SDM  RS  terutama radiografer  dan  dokter  spesialis  radiologi  di pelayanan  radiologi  maka  menyebabkan rendahnya pencapaian standar pada implementasi SPM radiologi RS 4 .

## B. Struktur Kebijakan
Acuan  pengelolaan  Instalasi  Radiologi RS  Condong  Catur  Yogyakarta  adalah Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK)  No.24 tahun  2020  mengenai  Pelayanan  Radiologi Klinik.  Instalasi  Radiologi  dalam mendukung pekerjaanya  telah  memiliki  panduan  praktik klinik  dan  Standar  Prosedur  Operasional (SPO) yang telah disahkan dan menjadi acuan dalam  melakukan  pekerjaan.  Dokumen  mutu radiologi  disusun  oleh  dokter  spesialis radiologi,  radiografer  dan  tim  mutu  rumah sakit.
Pembuatan  dokumen  mutu    bagian radiologi  haruslah  melibatkan  pihak  terkait yaitu dokter spesialis radiologi dan radiografer. Dokter spesialis radiologi merupakan seorang ahli yang
bertanggungjawab secara keseluruhan kegiatan  dalam  pelayanan  radiologi.  Hal  itu sesuai  dengan  kewenangan  klinis  dalam Kolegium  Radiologi  Indonesia  yang  sesuai dengan standar profesi 7 .
Penyusunan dokumen tersebut didasarkan atas  pengalaman  dan  bukti  berdasarkan tinjauan  literatur  yang    sistematis. National Health  And  Medical  Research (NHMRC) menetapkan  terdapat  9  langkah  yang  harus ditempuh  dalam  penyusunan  panduan  praktik klinis,  yaitu  1)  membentuk  tim  kerja (kepanitiaan)  yang  sesuai  dengan  Undang- Undang  yang  berlaku,  2)  para  spesialis melakukan  tinjauan  literatur  yang  sistematis, 3) pelaksana teknik dalam menyusun panduan praktik klinis pelayanan kesehatan berpedoman  kepada  literatur,  4)  penyusunan draft  panduan  praktik  klinis  yang  disusun diperuntukan  kepentingan  umum  dalam lingkungan  kesehatan,  5)  Pelaksana  teknis merevisi panduan praktik klinis jika ditemukan  adanya  bukti  yang  terbaru,  6) adanya  pengawas  internal,  7)  memiliki peer review pedoman  yang  menggunakan  dasar bukti  yang  digunakan  sebagai  pedoman,  8) pengesahan  panduan  praktik  klinis  oleh pimpinan  sehingga  dapat  diimplementasikan, 9)  panduan  praktik  klinis  diberlakukan  dan disebarluaskan 9 .

## Komponen Proses
Hasil  evaluasi  pada  bagian  radiologi  RS Condong Catur Yogyakarta tahun 2019, untuk waktu tunggu pemeriksaan thorax pada tahun tersebut  didapatkan  rata-rata  waktu  tunggu 98,67  menit  dengan  rata-rata  pasien  per bulannya  86  pasien.  Waktu  tunggu  terlama terjadi  pada  bulan  September  2019  dengan rata-rata  waktu  tunggu  206  menit  dengan jumlah  pasien  pada  bulan  tersebut  adalah  76 pasien.  Hal  ini  mengindikasikan  pada  bulan September 2019 tidak sesuai dengan SPM RS yaitu  rata-rata  waktu  tunggu  pemeriksaan thorax yaitu  3  jam  (180  menit).  Rata-rata waktu  tunggu  tersingkat  terjadi  pada  bulan Maret  2019  yaitu 23,57  menit  dengan jumlah pasien 106 pasien.
Sebelum  melakukan  pemeriksaan,  petugas radiologi  memeriksa  kelengkapan  identitas pasien yang tertera pada rekam medis pasien. Hasil  evaluasi  mutu  kelengkapan  identitas pasien  tahun  2019,  Bulan  Agustus  adalah hasil  evaluasi  terburuk  ditemukan  46  berkas tidak ada nomor rekam medis, 18 berkas tidak ada  diagnosa  dan  1  berkas  tidak  ada  nama pasien  dari  267  pasien  yang  dilayani.  Hasil
evaluasi  juga  diketahui  pada  tahun  2019, terdapat  86,80%  berkas  yang  sesuai  dengan standar  dan  13,20%  berkas  yang  tidak  sesuai dengan  standar.  Seiring  dengan  perbaikan sistem di bagian radiologi, terdapat penurunan kesalahan  dari  kelengkapan  identitas  pasien yang  berupa  nama,  nomor  rekam  medis,  dan penulisan  diagnosa  dari  bulan  ke  bulan. Laporan  2019  menyebutkan  bulan  Desember hanya  ditemukan  1  berkas  yang  tidak  ada diagnosanya dari 255 pasien yang dilayani.

## A. Disposisi (sikap)
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor.  Disposisi akan  menimbulkan hambatan-hambatan  yang nyata  terhadap  implementasi  kebijakan  bila personel  yang  ada  tidak  melaksanakan kebijakan  yang  diinginkan 6 .  Kelengkapan unsur  SDM,  sarana  prasarana,  panduan praktik  klinik,  dan  standar  operasional prosedur  yang  memadai  adalah  unsur  yang mendukung  dalam  keberhasilan  pelaksanaan proses dalam suatu organisasi.
Ditinjau dari waktu rata-rata pemeriksaan thorax yaitu  98,67  menit  dengan  kunjungan utilisasi  per  bulan  di  radiologi  adalah  85 pasien.  Apabila  mengacu  kepada  SPM  RS maka telah sesuai yaitu rata-rata perbulan < 3 jam.  Penelitian  lain  mengungkapkan  bahwa rata-rata  pelayanan  radiologi  adalah  299,05 menit  dimana  41,5%  pasien  dengan  waktu tunggu  pelayanan  <  3  jam  dan  58,5%  pasien dengan waktu tunggu pelayanan > 3 jam. Hal tersebut dikarenakan  tidak  ada  dokter spesialis  radiologi  yang standby atau full timer ,  sedangkan  pelayanan  radiologi  kepada pasien diberikan selama 24 jam 10 .
Pelayanan  Radiologi  telah  mengacu kepada kebijakan rumah sakit, panduan klinik praktik,  dan  SPO  RS  yang  telah  ditetapkan dan  disosialisasikan,  hal  ini  tercermin  dalam wawancara berikut :
“  kami  bekerja  sesuai  dengan  prosedur, karena  kami  berpegang  pada  indikator  mutu di  radiologi.  Emm..jika  waktu  rata-rata pelayanan  harus  kurang  dari  180  menit, sesuai dengan SPM RS lah…” (R 5)
Beberapa  kelengkapan  pasien  beberapa  tidak sesuai  standar  dikarenakan  oleh  penulisan
identitas masih manual. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut :
“banyak  ditemukan  data  identitas  tidak  ada seperti  tidak  ada  nama,  nomor  RM  ataupun diagnosa,  yak  karena  kita  dulu  masih  manual belum  ada  etiket,  apalagi  kalo  pasien  lagi ramai” (R 4).
“iya  itu  kendala  kita  dulu,  tapi  setelah  pakai barcode  etiket,  semua  kelengkapan  sudah terpenuhi.  Ya  kita  mengacu  ke  SPM  intinya kita menuju ke lebih baik lah.” (responden 1).
Ada penurunan kesalahan/ ketidaklengkapan  identitas  dari  3  bulan terakhir.  Hal  tersebut  dikarenakan  terdapat perbaikan  sistem  pada  sistem  informasi manajemen  (SIM)  rumah  sakit  dengan menggunakan bar  code untuk  identitas pasien.  Tindak  lanjut  dari  kekosongan  atau tidak terisinya identitas pasien adalah petugas melengkapi  kembali  dan  dilakukan  tinjauan dari  SPO  oleh  tim  penjamin  mutu  RS. Bar Code  Assisted  Medication  Administration (BCMA)   merupakan  inovasi  teknologi  alat penunjang    keselamatan    pasien  di  RS  yang dikembangkan    untuk    mencegah  kesalahan identitas  pasien  dalam  pemberian  medikasi pasien 11 .
Implementasi  kebijakan  dapat  berjalan dengan  baik  jika  didukung  oleh disposisi (sikap)  oleh  para  pelaksana  kebijakan. Disposisi yang  kuat  bagi  pelaksana  yang memiliki  kapasitas  dalam  melaksanakan program, maka komponen pelaksana program perlu  sepenuh  hati  dan  memiliki  komitmen dalam  melaksanakan  fungsinya  sehingga program  dilaksanakan  untuk  pengembangan diri ke arah yang lebih baik 6 .

## B. Komunikasi
SPO (Standar Prosedur Operasional) merupakan  salah  satu  pedoman  yang  harus dipatuhi  dalam  implementasi  kebijakan  RS. SPO  juga  sebagai  alat  mengkomunikasikan aturan  yang  harus  dijalankan.  Sesuai  dengan kutipan berikut :
“kita punya X ray baru, tentu beda ya sistem pengoperasiannya  seperti  alat  lama  sehingga kami membuat SPO perubahannya.” (R 2)
Dalam  penelitian  lain  di  RS  Premier Bintaro, menjelaskan bahwa penerapan PACS
(Picture Archiving and Communication System ) pada  unit  radiologi  dan  didukung dengan SDM, sarana dan prasanara, kebijakan serta standar prosedur RS dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam hal komunikasi data,  pengarsipan  serta  waktu  pelayanan 12 . Dalam penelitian
Kuzairi (2017)
menyebutkan  bahwa  kurangnya  komunikasi antara struktural dan fungsional akan menyebabkan rendahnya mutu pelayanan dan menghambat pencapaian SPM RS 13 .
Dalam  menunjang  pelayanan  radiologi  RS Condong  Catur  telah  mengembangkan  sistem teleradiologi, seperti dalam wawancara berikut :
“jadi teleradiology solusinya untuk meningkatkan  mutu  pelayanan,  kan  seusai SPM  tidak  lebih  dari  3  jam.  Jadi  hasil  kita kirim  tapi  di  convert  dulu  bentuk  JPEG  lalu kirim  ke  telegram  dokter  radiologi,  langsung dan cepat, tidak harus tunggu dokter ke  RS” (R 3).
Dalam memepercepat  pelayanan dan mutu bagian radiologi, RS Condong Catur Yogyakarta  telah  menerapkan  teleradiologi, hal  ini  dikarenakan  Dokter  Spesalis  radiologi di RS Condong Catur tidak selalu stand by di rumah  sakit.  Hasil  foto thorax dikonvert dalam  bentuk  JPEG  kemudian  dikirim  dalam media  sosial  telegram.  Hal  ini  terlihat  dari waktu  tunggu  foto  thorax  setiap  bulan  yang sesuai  dengan  target  SPM  radiologi.  Adanya teleradiologi merupakan bentuk komitmen RS untuk meningkatkan mutu layanan radiologi.
Pengembangan teleradiologi merupakan aplikasi berbasis web dan IT yang memudahkan  dokter  radiologi  memberikan hasil  ekspertise  kapan  saja  pada  terutama ketika berada di luar lingkungan rumah sakit. Integrasi sistem digital dan online merupakan bentuk  revolosi  industry  4.0  sehingga  bentuk foto, hasil ekspertise dokter radiologi diarsipkan dalam bentuk digital yang disesuaikan  dengan  SPK  (Surat  Penugasan Klinis)  dan  Rincian  Kewenangan  Klinis (RKK)  dari  masing  –  masing  profesi  yang mengakses sistem ini di rumah sakit 14 .

## KESIMPULAN
Komponen  input  dalam  implementasi pelayanan  radiologi  terdiri  dari  tersedianya
SDM  dan  sarana  prasarana  yang  memadai, penerapan  kebijakan  pelayanan  radiologi, struktur  birokratis,  kesesuaian  pedoman praktek klinik dan standar prosedur operasional  (SPO).  Komponen  proses  yang mendukung  keberhasilan  pelayanan  radiologi adalah disposisi (sikap) dan pola komunikasi. Kendala  dalam  pelaksanaan  implementasi pelayanan  radiologi  adalah  perubahan  sarana pendukung  yang  belum  diiringi  dengan penyesuaian  SPO  yang  harus  disolialisasikan sehingga  penjadi  panduan  dalam  bekerja. Saran  pengembangan  SPM  di  RS  Condong Catur  adalah  pihak  manajemen  selalu mensosialisasikan  SPM  RS  dan  SPO  bagian radiologi sebagai panduan kerja pada pelayanan  radiologi  serta  melaksanakan pelatihan  secara  rutin  untuk  meningkatkan kemampuan SDM dalam bekerja.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada tim manajemen  RS  Condong  Catur  Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian ini dan pihak-pihak  yang  membantu  kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Supriyanto, Ernawaty. Pemasaran Industri  Jasa  Kesehatan.  Andi  Offset; 2010.
2.   Aditama  TY.  Manajemen  Administrasi Rumah Sakit. UI Press; 2004.
3.   Ningsih  KP,  Adhi  SN.  Evaluasi  Standar Pelayanan  Minimal  Rekam  Medis  di RSUD  Panembahan  Senopati  Bantul. Indonesian Health Information Management Jouurnal 2020,8(2);92-99. 4.   Rahmaddian  T,  Semiarty  R,  Lita  RP.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Unit Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Rasidin Padang. Jurnal Kesehatan
Andalas 2019, 8(3);583. 5.   Kementerian  Kesehatan  RI.  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan RI; 2008.
6.   Mulyadi  D.  Studi  Kebijakan  Publik  Dan Pelayanan  Publik,  Konsep  Dan  Aplikasi Proses  Kebijakan  Publik  Dan  Pelayanan Publik. Alfabeta; 2015.
7.   Kementerian  Kesehatan.  Nomor  24
Tentang  Pelayanan  Radiologi  Klinik. Indonesia; 2020.
8.   Sari  AD,  Chalidiyanto  D.  Hubungan Faktor Psikologis terhadap Kinerja Radiografer Rumah Sakit. Jurnal Administrasi  Kesehatan  Indonesia  2016, 4(1);9-17. 9.   Aryani  AI,  Jati  SP,  Kuntjoro  T.  Analisis
Penyusunan  Draf  Panduan  Praktik  Klinis Pelayanan Radiologi di RRSUD
Ajibarang  Kabupaten  Banyumas.  Jurnal Manajemen  Kesehatan  Indonesia  2016, 04(01).
10.  Amanah  P,  Studi  P,  Kesehatan  S, Masyarakat  FK,  Jakarta  UM.  Analisis Waktu  Tunggu  Pelayanan  Radiologi  di Rumah  Sakit  Syarif  Hidayatullah  Tahun 2018. Jurnal Visikes 2020,19(1);118-127.
11.  Barakat  S,  Franklin  BD.  An  Evaluation of  the  Impact  of  Barcode  Patient  and Medication Scanning on Nursing Workflow  at  a  UK  Teaching  Hospital. Pharmacy 2020,8(3):148. doi:https://doi.org/10.3390/pharmacy803 0148. 12.  Suandari  PVL,  Juliantara  IPE,  Rusmana ER. Peran Implementasi Picture
Archiving  and  Communication  System dalam  Pelayanan  Radiologi  di  Rumah Sakit Premier Bintaro. Jurnal Manajemen
Kesehatan Indonesia 2020,8(3);161-166. 13.  Kuzairi  U,  Yuswadi  H,  Budiharjo  A,
Patriadi HB. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Pelayanan  Publik  Bidang  Pelayanan Kesehatan  (Studi  Kasus  Pada  Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso). Jurnal Politico 2017,17(2);184-205. 14.  Roo’in Mas’uul A, Marwati T. Implementasi Teleradiologi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Layanan Radiologi Berbasis Syariah. Jurnal
Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus 2020,8(1);112-125.