Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1
Siti Waliyah 1) , Siti Hadiyanti Dini 2) , Ahmad Syarif 3) Fakultas Tarbiyah, IAI-N Laa Roiba Bogor waliyahs978@gmail.com 1 ) dinihadirachman@gmail.com 2) ahsyarif16@gmail.com 3)

## Abstract
This  research  is  motivated  by  the  Covid  19  pandemic  which  has  changed  the  system  in  the world, especially in the education sector. The Covid 19 pandemic has greatly affected the world economy, including in Indonesia. The purpose of this study was to determine the management of education financing at Gazza Wiguna 1 Vocational High School before the Covid 19 pandemic and  during  the  Covid  19  pandemic  and  to  determine  the  impact  of  the  pandemic  on  the financing at Gazza Wiguna Vocational High School 1. This study used a qualitative descriptive approach  by  examining  the  facts  that  occurred.  .  The  research  was  conducted  at  SMK  Gazza Wiguna 1 Kab. Bogor. The data collection technique used was the interview that came from the head  of  SMK  Gazza  Wiguna  1,  the  Deputy  Head  of  the  School,  the  treasurer  of  SMK  Gazza Wiguna 1 and the parents of the students. Funding management at SMK Gazza Wiguna includes planning,  management,  implementation  and  supervision,  focusing  on  the  needs  of  schools, teachers and students. The Covid 19 pandemic has an impact on the management of education financing  at  the  Gazza  Wiguna  1  Vocational  High  School,  namely  on  hiring  teachers.  Where during normal conditions, SMK Gazza Wiguna 1 relies on tuition fees to honor teachers, while during  the  Covid  19  pandemic,  many  students  had  difficulty  paying tuition  fees so  that  Gazza Wiguna  1  Vocational  School  made  a  budget  rotation  so  that  they  could  continue  to  honor teachers.
Keywords: Management, Education Financing, Covid Pandemic 19

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pandemi  Covid  19  yang  telah  merubah  tatanan  sistem  di dunia khususnya di sektor pendidikan. Pandemi Covid 19 sangat memengaruhi ekonomi dunia termasuk di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan di SMK Gazza Wiguna 1 sebelum pandemi Covid 19 dan di saat pandemi Covid 19 serta  untuk  mengetahui  dampak  pandemic  terhadap  pembiayaan  di  SMK  Gazza  Wiguna  1. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi.  Penelitian  dilakukan  di  SMK  Gazza  Wiguna  1  Kab.  Bogor  .Teknik  pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara yang bersumber dari kepala SMK Gazza Wiguna 1, Wakil Kepala  Sekolah,  Bendahara  SMK  Gazza  Wiguna  1  dan  orangtua  siswa.  Manajemen pembiayaan  di  SMK  Gazza  Wiguna  meliputi  perencanaan,  pengelolaan,  pelaksanaan  dan pengawasan,  berfokus  kepada  kebutuhan  sekolah,  guru  dan  siswa.  Pandemic  Covid  19 memberikan  dampak  terhadap  manajemen  pembiayaan  pendidikan  di  SMK  Gazza  Wiguna  1, yaitu  terhadap  penghonoran  guru.  Dimana  saat  keadaan  normal  SMK  Gazza  Wiguna  1 mengandalkan  iuran  SPP  untuk  menghonor  guru,  sedangkan  di  saat  pandemi  Covid  19  ini banyak siswa yang kesulitan untuk membayar SPP sehingga SMK Gazza Wiguna 1 melakukan perputaran anggaran agar bisa tetap untuk menghonor guru.
Kata kunci : Manajemen, Pembiayaan Pendidikan, Pandemi Covid 19

## PENDAHULUAN
Lembaga  pendidikan  sebagai sebuah  organisasi  memiliki  fungsi ganda  keluar  dan  ke  dalam.  Fungsi
keluar  sebagai  lembaga  pelayanan pendidikan berfungsi memberikan bekal berbagai kemampuan bagi peserta didik secara kognitif, afektif, dan psikomotor.
Kedalam lembaga pendidikan berfungsi mengelola  berbagai  sumberdaya  yang dimilikinya untuk bertahan dan
berkembangnya lembaga
itu menjalankan misinya (Setiowati, 2007). Seperti  makna  dari  pendidikan  yang tercantum  dalam  UU  RI  No.  20  Tahun 2003  disebutkan  bahwa  pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  ketrampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat  bangsa  dan  negara. Pendidikan  nasional  memiliki  visi terwujudnya  sistem  pendidikan  sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk  memperdayakan  semua  warga negara  berkembang  menjadi  manusia yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan proaktif  menjawab  tantangan  zaman yang berubah.
Pendidikan  merupakan  salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan suatu pembangunan Negara. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam hal pemerataan, relevansi,
efisiensi, dan mutu pendidikan (Kurniady,  2016).  Permasalahan  klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga
pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri  ini,  adalah  problem  pemerataan pendidikan serta
pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut  berimbas  pada  hampir  semua komponen  pendidikan  lainnya.  Padahal biaya  pendidikan  merupakan  salah  satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangatpenting dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah  maupun  madrasah.  Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan,  biaya  dan  pembiayaan pendidikan  memiliki  peranan  yang sangat  menentukan.  Hampir  tidak  ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan  peranan  biaya,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  tanpa  biaya, proses  pendidikan  belum  bisa  berjalan secara maksimal (Munir, 2013).
Salah satu elemen penting dalam mutu  pendidikan  adalah  pembiayaan. Pembiayaan  kadang  juga  merupakan inti dari setiap permasalahan pendidikan,    apalagi  jika  dihubungkan dengan  Pembiayaan  pendidikan  pada swasta yang  seluruhnya bersumber dari
dana  masyarakat  walaupun  sebenarnya ada  bantuan    dari  pemerintah  tetapi tidak  terlalu  signifikan  untuk  dibuat acuan dalam penentuan kebijakan maka kualitas  pendidikan  tinggi  swasta  tentu sangat  bergantung  pada  bagaimana manajemen
pembiayaannya.
Manajemen  Pembiayaan  yang  baik merupakan  salah  satu  kunci  dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan  untuk  memajukan  atau meningkat kualitasnya (Abidin & Achmad Anwar, 2017).
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal  35  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  disebutkan  bahwa  standar nasional  pendidikan  digunakan  sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan  dan  pembiayaan.  Melalui perencanaan strategik di bidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu  menyiapkan output .  Hoy  &
Miskel  (2008)  banyak  faktor  yang mempengaruhi mutu sekolah
diantaranya budaya
organisasi, kepemimpinan  kepala  sekolah,  iklim organisasi,sarana-prasarana,
kinerja guru, dan pembiayaan. Morphet, (1983), “biaya pendidikan memberikan pengaruh  yang  positif  melalui  faktor kepemimpinan dan manajemen
pendidikan  dan  tenaga  pendidik  yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.” Pembukuan  di  SMK  Gazza Wiguna dalam
pelaksanaan pembiayaannya  menggunakan  kartu SPP yang dipegang oleh siswa dan buku kas  umum  lalu  di input ke  komputer untuk dijadikan laporan bulanan, laporan per 6 bulan dan laporan tahunan kepada  sekolah  dan  yayasan.    Kendala atau  dampak  dari  pandemi  Covid  19 terhadap  pembiayaan  di  SMK  Gazza Wiguna  berdampak  pada  anggaran untuk menghonor guru.
Dilansir  dari  artikel  online Halodoc.com yang diakses pada tanggal
24 Agustus 2020 Coronavirus merupakan  keluarga  besar  virus  yang menyebabkan
infeksi saluran pernapasan  atas  ringan  hingga  sedang, seperti  penyakit  flu.  Banyak  orang terinfeksi  virus  ini,  setidaknya  satu  kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus  corona  juga  bisa  menimbulkan penyakit  yang  lebih  serius,  seperti:
Middle East
Respiratory
Syndrome ( MERS-CoV), Severe  Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV),
Pneumonia.
SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok, menyebar ke  beberapa  negara  lain.  Mulai  dari Hongkong,
Vietnam,
Singapura,
Indonesia,  Malaysia,  Inggris,  Italia,
Swedia,  Swiss,  Rusia,  hingga  Amerika
Serikat.  Epidemi  SARS  yang  berakhir hingga pertengahan
2003 itu menjangkiti  8.098  orang  di  berbagai negara.  Setidaknya  774  orang  mesti kehilangan  nyawa  akibat  penyakit infeksi saluran pernapasan berat
tersebut. COVID-19 atau  dikenal  juga dengan Novel Coronavirus
(menyebabkan  wabah  pneumonia  di kota  Wuhan,  Tiongkok  pada  Desember 2019,  dan  menyebar  ke  negara  lainnya mulai  Januari  2020.  Indonesia  sendiri mengumumkan  adanya  kasus  covid  19 dari Maret 2020  (Rizal, 2020)
Pandemi  Covid-19  memaksa kebijakan social  distancing ,  atau  di Indonesia  lebih  dikenalkan  sebagai physical  distancing (menjaga  jarak fisik)  untuk  meminimalisir  persebaran Covid-19.  Kebijakan  ini  diupayakan untuk  memperlambat  laju  persebaran virus  Corona  di  tengah  masyarakat. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemdikbud)  merespon dengan  kebijakan  belajar  dari  rumah,
melalui  pembelajaran  daring  (Ashadi, 2020). Dengan adanya kebijakan pembelajaran  dari  rumah  atau  daring maka  segala  kegiatatan  di  luar  belajar seperti  kegiatan  ekstrakulikuler  ,  outing classs ditiadakan untuk sementara.
Pandemi Covid-19 telah membunuh  berbagai  sektor  produk, bisnis, industri, hingga kebiasaan manusia.  Managing  Partner  Inventure Yuswohady  mengatakan,  setidaknya ada lima alasan Covid-19 bisa membunuh  berbagai  hal,  yaitu kill contact,  kill  crowd,  kill  mobility,  kill leisure, dan kill economy. “Jadi ketika contact,  crowd,  mobility,  leisure , semuanya  dilakukan  pembatasan,  tidak ada  pergerakan  uang,  barang,  ataupun manusia, maka akhirnya ekonomi dibunuh  juga  oleh  Covid-19  ini,” ujarnya (Oktiani, 2020).
Tujuan dari penelitian ini adalah
1) Untuk mengetahui manajemen pembiayaan  pendidikan  di  SMK  Gazza Wiguna  1  sebelum  pandemic.  2)  Untuk mengetahui  manajemen  pembiayaan pendidikan di SMK Gazza Wiguna 1 di masa  pandemi.  3)  Untuk  mengetahui dampak pandemic terhadap pembiayaan di SMK Gazza Wiguna 1

## KAJIAN TEORI
Dalam kamus Webster disebutkan bahwa pengelolaan/manajemen  berasal  dari kata manage (maneggio,  Italia),  berarti mengurus,  memimpin,  mencapai,  dan memerintah. Kata ini mendapat pengaruh  dari  bahasa  Prancis,  yaitu manège yang  berarti  kepemilikan  kuda (dan  dalam  bahasa  Inggris  yang  berarti seni  mengendalikan  kuda).  Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris  menjadi ménagement ,  yang artinya seni melaksanakan dan mengatur.  Pengelolaan  atau  manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses  dan  diatur  berdasarkan  urutan dari  fungsi-fungsi manajemen  itu. Dengan demikian,
manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan  ( daam A. Rusdiana, 2014).
Dalam  sudut  pandang  islam
manajemen diistilahkan dengan menggunakan kaka Al-Tadbir
(pengaturan). Kata ini merupakan derivasi  dari  kata dabbara (mengatur) yang  banyak  terdapat  dalam  alquran seperti firman Allah SWT
ِّأ ُج  ُرْعَي َّمُث  ِّض  ْر َلاا َئلِّأ ِّء آَمَّسلا َنِّم  َرْم َلاْلا  ُرِّ ب َدُي َن و ٌّدُعَت اَّمِّ م ٍةَنَس  َفْا َأ ,ُه  ُر اَدْقِّم َن اَك  ٍم ْوَي ىف هْيَل
Artinya:
“ Dia  mengatur  urusan  dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik  kepadanya  dalam  satu  hari  yang kadarnya  adalah  seribu  tahun  menurut perhitunganmu” . ( QS.As-Sajdah 7)
Dari  isi  kandungan  ayat  di  atas dapatlah kita ketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam ( Al Mudabbir/Manager ).  Keteraturan  alam raya  ini  merupakan  bukti  kebesaran Allah  SWT  dalam  mengelola  alam  ini. Namun, karena manusia yang diciptakan  Allah  SWT  telah  dijadikan sebagai  khalifah  bumi,  maka  manusia harus  mengatur  dan  mengelola  bumi dengan  sebaik-baiknya  sebagaimana Allah  mengatur  alam  raya  ini  (Munir, 2013).
Pengertian
manajemen
didefinisikan  dalam  berbagai  cara, tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen  adalah  pengelolaan  suatu pekerjaan  untuk  memperoleh  hasil dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang telah ditentukan dengan cara menggerakan  orang-orang  lain  untuk bekerja.  Pengelolaan  pekerja  itu  terdiri
dari berbagai macam
ragam, pendidikan,  pelayanan  sosial,  olahraga, kesehatan,  keilmuan  dan  lain-lain. Bahkan  hampir  setiap  aspek  kehidupan manusia  memerlukan  pengelolaan  oleh karena itu, manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dimana terbentuk suatu kerja sama (organisasi). (Herujito, 2011).
Investasi dalam bidang pendidikan  memiliki  banyak  fungsi selain  fungsi  teknis  ekonomis  yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis,  fungsi  budaya  dan  fungsi kependidikan.  Dalam  fungsi  teknis ekonomis,  pendidikan  dikaitkan  dengan pertumbuhan  ekonomi  (teori  modal manusia).  Orang  yang  memiliki  tingkat pendidikan  lebih  tinggi,  diukur  dengan lamanya  waktu  untuk  sekolah  akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik  dibandingkan  dengan  orang  yang pendidikannya  lebih  rendah.  Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka  semakin  banyak  orang  yang memiliki  pendidikan  tinggi,  semakin tinggi  produktivitas  dan  hasil  ekonomi nasionalnya  akan  tumbuh  lebih  tinggi (Atmanti Dwi, H, 2005).
Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun 2008  Tentang  Pendanaan  Pendidikan
pada  pasal  2  (1)  Pendanaan  pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat. Pasal 3 (1) Biaya
pendidikan  meliputi:  a.  biaya  satuan pendidikan  (Risnandi  &  Prayog,  2019). Adapun  besarnya  biaya  pendidikan yang  dibebankan  pada  pemerintah sesuai  amanat  Pasal  31  ayat  (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang telah diamandemen adalah sebesar 20% dari  Anggaran  pendapatan  dan  belanja Negara  pada  masa  tahun  anggaran berjalan  dan  kebijakan  20%  ini  tidak dalam  lingkup  nasional  semata  tetapi juga  dari  anggaran  APBD  untuk propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota  untuk  pendidikan  dasar baik  jalur  sekolah  maupun  non  sekolah sesuai PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Abidin & Achmad  M,  2017).  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  69  Tahun 2009  Tentang  Standar  Biaya  Operasi Nonpersonalia  Tahun  2009  Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah  Aliyah.  (Risnandi  &
Prayogo, 2019)
Beberapa  istilah  yang  sering digunakan  dalam  pembiayaan  sekolah,
yakni school revenues, school expenditures,  capital dan current  cost . Dalam  pembiayaan  sekolah  tidak  ada pendekatan  tunggal  dan  yang  paling baik  untuk  pembiayaan  semua  sekolah karena  kondisi  tiap  sekolah  berbeda. Setiap  kebijakan  dalam  pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. (Fattah N, 2008)
Pembiayaan dalam dimensi ilmu administrasi  pendidikan  dikenal  ada tujuh  dimensi,  yaitu  :  1.  Konteks sosiologis dan budaya dalam manajemen pendidikan, 2. Proses belajar  mengajar,  3.  Ekonomi  dan pembiayaan  pendidikan,  4.  Studi  dan teori  organisasi,  5.  Kepemimpinan  dan kemanagemenan,  6.  Kebijakan  dan politik dalam manajemen pendidikan, 7. Legal  dan  etik  dalam  manajemen pendidikan (Setiowati E.N, 2007).
Di dalam terminologi
administrasi keuangan, khususnya adminsitrasi keuangan bidang pendidikan,  dibedakan  antara  biaya (cost )  dan  pembelanjaan (expenditure).
Biaya  (cost)  adalah  nilai  besar  dana yang  diperkirakan  perlu  disediakan untuk  membiayai  kegiatan  tertentu,
misalnya  kegiatan  akademik,  kegiatan kesiswaan,  dan  sebagainya.  Sedangkan pembelanjaan ( expenditure) adalah besar  dana  riil  yang  dikeluarkan  untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya  kegiatan  praktikum  siswa. Oleh  karena  itu,  seringkali  muncul adanya  perbedaan  antara  biaya  yang dianggarkan  dengan  pembelanjaan  riil (Mufid  S,  2012).    Biaya (cost) dapat diartikan  pengeluaran  yang  dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa  uang  atau  bentuk  moneter lainnya.  Biaya  pendidikan  merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan  bahwa  proses  pendidikan tidak  dapat  berjalan  tanpa  dukungan biaya.  Biaya  pendidikan  merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental  input) yang sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pendidikan,  khususnya  di  sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan  dapat  digolongkan  menjadi empat  jenis:  pertama,  biaya  pendidikan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Kedua, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. Ketiga, biaya pendidikan yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat bukan  orang  tua  siswa,  misalnya
sponsor  dari  lembaga  keuangan  dan perusahaan.
Dan keempat, dari lembaga pendidikan itu sendiri (Harsono, 2007).
Masing-masing  sumber  tersebut adalah  pos  strategis  dalam  sirkulasi pembiayaan pendidikan untuk menopang  program  pendidikan  yang diagendakan,  baik  oleh  pihak  lembaga pendidikan sendiri sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan, maupun pemerintah sebagai  pihak yang mempunyai kebijakan dalam penganggaran  yang  secara  institusional memiliki  tanggung  jawab  utama  dan pendorong  ke  arah  efektivitas  dan efisensi  aktivitas  pendidikan.  Oleh karena  demikan,  faktor  biaya  adalah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan  pendidikan  (Munir  A, 2013).
Saat  ini,  penerapan  pembiayaan pendidikan  belum  dapat  sepenuhnya mencerminkan  keberpihakan  kepada peserta  didik  dari  kalangan  kurang beruntung dari segi ekonomi. Ke depan, diharapkan sistem pembiayaan pendidikan dapat mencerminkan
ketercapaian mutu pendidikan.
Menyikapi  tuntutan  masyarakat  dewasa ini  terhadap  mutu  pendidikan  yang tinggi,  maka  perlu  mengadopsi  sistem
pembiayaan  subsidi  silang  di  mana dalam  sistem  tersebut  diprioritaskan untuk  siswa  yang  tidak  memiliki  akses kepada pendidikan karena secara ekonomi  kurang  mampu.  Ini  tercermin dalam  Pasal  52  huruf  f,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan Pendidikan di mana salah satu ketentuannya  menetapkan  bahwa  dana pendidikan  satuan  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat maupun Pemerintah daerah menerapkan sistem  subsidi  silang  yang  diatur tersendiri oleh satuan pendidikan (Depdiknas, 2008).
Pembiayaan  pendidikan  yang efektif dan  efisien merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah maupun  masyarakat.  Perlu  dibangun rasa saling percaya, baik antara Pemerintah  dengan  masyarakat  dan masyarakat  dengan  masyarakat  itu sendiri dapat
ditumbuhkan.
Keterbukaan,  partisipasi,  akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengawasan  menjadi  kata  kunci untuk mewujudkan
efektivitas pembiayaan pendidikan. Biaya
pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  tidak murah  lagi  jika  dilihat  dari  penghasilan
rakyat Indonesia setiap harinya. Masalah  mahalnya  biaya  pendidikan tidak  hanya  pendidikan  di  perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di  sekolah  dasar  sampai  sekolah menengah  ke  atas  walaupun  sekarang ini  sekolah  sudah  mendapat  bantuan operasional  sekolah  (BOS).  Namun semuanya  masih  belum  mencukupi biaya  pendidikan  bagi  masyarakat  yang kurang mampu. Pembiayaan pendidikan terdiri  atas  biaya  investasi,  biaya operasi,  dan  biaya  personal.  Biaya investasi  satuan  pendidikan  meliputi biaya  penyediaan  sarana  dan  prasarana, pengembangan  sumber  daya  manusia, dan  modal  kerja  tetap.  Biaya  personal meliputi  biaya  pendidikan  yang  harus dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk bisa  mengikuti  proses  pembelajaran. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi  gaji  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  segala  tunjangan yang  melekat  pada  gaji,  bahan  atau peralatan  pendidikan  habis  pakai  dan biaya  operasi  pendidikan  tak  langsung berupa  daya,  air,  jasa  telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana, uang  lembur,  transportasi,  konsumsi, pajak,  asuransi,  dan  lain  sebagainya. Kompleksitas biaya yang timbul berdasarkan  uraian  di  atas  merupakan
suatu  proses  yang  secara  bersamasama harus ditelaah, diselesaikan, dan diharapkan  dapat  menghasilkan  suatu model  pembiayaan  pendidikan  yang terbaik sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional  menuju  masyarakat  yang  adil dan makmur (Ferdi, 2013).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan mengkaji  fakta-fakta  yang  terjadi. Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan Cisarua,  Kelurahan  Cipayung  Girang, RT.01  RW.03  dari  13    Agustus  sampai Agustus 2020.
Metode  kualitatif  deskriptif  ini digunakan untuk menggambarkan proses manajemen pembiayaan pendidikan  di  SMK  Gazza  Wiguna  1 Kab. Bogor sebelum pandemi Covid 19 dan  pada  saat  pandemi  Covid  19,  yang terdiri atas proses penganggaran, proses pencatatan keuangan, proses pengawasan  keuangan,  dan  proses pertanggungjawaban keuangan.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  wawancara  yang bersumber    dari  kepala  SMK  Gazza Wiguna  1,  Wakil  Kepala  Sekolah, Bendahara  SMK  Gazza  Wiguna  1  dan
orangtua siswa. Observasi terkait dengan  manajemen  pembiayaan,  dan dokumentasi  terkait  dengan  pencatatan keuangan  di  SMK  Gazza  Wiguna  1 Kab. Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Pembiayaan
Setiap kegiatan manajemen
selalu dimulai dengan proses perencanaan,  begitu  juga  kegiatan manajemen  pembiayaan  pendidikan  di SMK Gazza Wiguna 1 yang melakukan perencanaan  pembiayaan  pendidikan  di setiap  awal  tahun  ajaran.  Perencanaan pembiayaan  sekolah  mengadakan  rapat berkaitan dengan kebutuhan selama satu tahun  pelajaran  dalam  bentuk  RKAS (Rencana  Kerja  Anggaran  Sekolah  ) dibuat  di  awal  tahun  pelajaran  dengan yayasan,  kepala  sekolah  dan  struktural. Perencanaan meliputi kebutuhan sekolah  dan  kegiatan  sekolah.  Jika terdapat  pengeluaran  yang  lebih  besar dibandingkan  pemasukan,  maka  biaya yang  di  anggarkan  di  RKAS  akan diadakan pengurangan. Pada saat pelaksanaan dibutuhkan keahlian seorang kepala sekolah  dalam memanaj anggaran  tersebut  (Kepala  Sekolah SMK Gazza Wiguna 1, 2020).
Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan di awal berbagai hasil akhir yang  ingin  dicapai  oleh  instansi  atau organisasi  di  masa  mendatang  (Solihin,
2012).Dalam strategi pembiayaan, kegiatan penentuan kebutuhan pembiayaan merupakan langkah pertama  yang  harus  dilakukan  oleh madrasah.  Keputusan  itu  menyangkut pengadaan,  penggunaan,  pemeliharaan dan  penghapusan  pembiayaan  dibuat dalam  sebuah  kerangka  perencanaan pelayanan dan finansial yang terintegrasi  dalam  konteks  kebijakan madrasah sebagai acuan prioritas alokasi pembiayaan madrasah (Rusdiana, 2017).
Beberapa pendapat terkait dengan  perencanaan  pendidikan,  antara lain Coombs (1982) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan suatu penerapan  yang  rasional  dianalisis sistematis proses
perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan  itu  lebih  efektif  dan  efisien serta  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tujuan  peserta  didik  dan  masyarakat. Sementara itu, Enoch (1992) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan  merupakan  suatu  proses mempersiapkan  seperangkat  keputusan
untuk  kegiatankegiatan  di  masa  depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan- tujuan  dengan  cara-cara  optimal  untuk pembangunan  ekonomi  dan  sosial secara menyeluruh dari suatu Negara.
Perencanaan merupakan hal yang  penting  untuk  memulai  kegiatan dalam  mewujudkan  tujuan  dari  sebuah organisasi  agar  semua  hal  bisa  berjalan sistematis  dan  jelas.  Bendahara  SMK Gazza  Wiguna  mengatakan  bahwa proses  perencanaan  pembiayaan  di sekolah  dilakukan  oleh  kepala  sekolah yang  kemudian  akan  disetujui  oleh yayasan,  perencanaan  ini  meliputi tujuan  jangka  pendek,  menengah  dan panjang.  Disaat  pandemic  covid  19 seperti  ini  banyak  program  yang tertundah sehingga khususnya di semester  genap  tahun  ajaran  2020/2021
banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Menurut Garner (2004)
merumuskan sikuensi perencanaan pembiayaan  yang  strategis  sebagai berikut:  1)  misi  ( mission ),  2)  tujuan jangka panjang ( goals ), 3) tujuan jangka pendek ( objectives ), 4) program, layanan,  aktivitas  ( programs,  services, activities ), tujuan jangka panjang, tujuan  jangka  pendek  berdasarkan kondisi riil unit sekolah ( site-based unit goals  & objectives ),  5)  target:  baik
outcomes  maupun  outputs,  6)  anggaran ( budget ), dan 7)
perencanaan pembiayaan  yang  strategis  ( strategic financial plan ).
Didalam tujuan atau sasaran dari perencanaan  sekolah  sendiri  kembali lagi untuk kegiatan siswa, kesejahteraan guru  dan  untuk  sarana  prasarana.  Ada juga  dana  sumbangan  kesehatan  yang dibayar    25.000  pertahun  oleh  siswa seperti  jika  ada  orangtua  siswa  yang meninggal  maka  dana  sumbangan  ini nanti  yang  akan  disumbangkan,  dan juga terdapat iuran OSIS sebesar 75.000 pertahun untuk anggaran kegiatan OSIS seperti  kegiatan  ekstrakulikuler  dan kelas  duanya  ada  biaya  PSG  (Praktek Sistem  Ganda)  untuk  praktek  diluar untuk  kebutuhan  mereka  (Bendahara SMK Gazza Wiguna)
Perencanaan
menghimpun
sejumlah  sumber  daya  yang  diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan  dengan  anggaran  sebagai penjabaran  suatu  rencana  ke  dalam bentuk  dana  untuk  setiap  komponen kegiatan. Dalam pembiayaan pendidikan  ada  beberapa  aspek  penting yang  harus  dipahami  yaitu  konsep penganggaran
pendidikan,
pengklasifikasian  kegiatan,  penentuan prioritas kebijakan, penentuan
standarisasi,  penentuan  biaya  satuan dalam  penganggran  biaya  pendidikan. Ada beberapa mekanisme penganggaran yaitu  mekanisme  penganggaran  rutin untuk  membiayai  kegiatan  pendidikan yang  bersifat  rutin  (berulang  dalam jangka  waktu  kurang  dari  setahun)  dan mekanisme penganggran untuk
membiayai kegiatan-kegiatan
pendidikan  yang  bersifat  investasi (Matin,2014).
(Fattah,  2002  )  menjelaskan budget merupakan  rencana  operasional yang  dinyatakan  secara  kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedomandalam melaksanakan  kegiatan  lembaga  dalam kurun waktu tertentu. Anggaran mempunyai  tiga  manfaat  yaitu;  (1) sebagai  alat  penaksir;  (2)  sebagai  alat otorisasi  pengeluaran  dana;  dan  (3) sebagai  alat  efisiensi.  Penyususnan anggaran harus didasarkan pada prinsip- prinsip  antara  lain  :  (1)  adanya pembagian  wewenang  dan  tanggung jawab yang jelas dalam sistem menejemen  dan  organisasi;  (2)  adanya sistem  akuntasi  yang  memadai  dalam melaksanakan  anggaran;  (3)  adanya penelitian  dan  analisis  untuk  menilai kinerja  organisasi;  dan  (4)  adanya dukungan  dari  pelaksana  mulai  dari
tingkat  atas  sampai  tingkat  paling bawah.  Prosedur  penyusunan  anggaran yaitu:  (1)  mengidentifikasi  kegiatan- kegiatan  yang  akan  dilakukan  selama periode  anggaran;  (2)  mengidentifikasi sumber-sumber  yang  dinyatakan  dalam uang,  jasa  dan  barang;  (3)  semua sumber  dinyatakan  dalam  bentuk  uang karena anggaran pada dasarknya merupakan  penyataan financial; (4)
memformulasikan anggaran dalam bentuk  format  yang  telah  disetujui  dan dipergunakan  oleh  instansi  tertentu;  (5) menyusun usulan anggaran untuk memperoleh  persetujuan  dari  pihak berwenang; (6) melakukan revisi anggaran; (7) persetujuan revisi
anggran; (8) pengesahan anggaran. (Sagala,2011) menyebutkan:
―Budget  (rencana)  adalah  (1)  rencana operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran untu suatu periode tertentu/kurun waktu; (2)
rencana sistematik untuk efisiensi pemanfaatan  tenaga,  industri  (sumber); dan (3) rencana keuangan yang diprioritaskan  dengan  pola  pengawasan operasinal  pada  masa  datang  suatu lembaga”.

## Pengelolaan Pembiayaan
Pengelolaan pembiayaan pendidikan  mempunyai  manfaat  yang
cukup besar bagi kelangsungan
pembelajaran  di  sekolah.  Pengelolaan pembiayaan  pendidikan  bersumber  dari
partisipasi masyarakat untuk meningkatkan jalannya roda pendidikan, tanpa partisipasi
masyarakat,  maka  pendidikan  tidak akan  berjalan  dengan  baik”(Muhajirin, 2012)  Di  SMK  Gazza  Wiguna  1 pedoman pengelolaan untuk dana partisipasi  dari  masyarakat  meliputi lingkup  structural  yayasan  dan  kepala sekolah. Jika dari dana BOS pedomannya dari Kemendikbud.
( Undang-undang  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  No.  20 ,  2003)
pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan
berdasarkan  pada  prinsip  transparansi (keterbukaan  sumber  keuangan,jumlah,
rincian penggunaan, pertanggungjawaban, dsb), akuntabilitas
(dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan), efektivitas (kualitas
outcome  sesuai  rencana),  dan  efesiensi
(kuantitas hasil sangat bagus perbandingan yang terbaik antara masukan/input  (pikiran,  waktu,  dan biaya) dan keluaran/output/hasil).
Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan  pendidikan  bersifat  publik,
menurut Abdullah (2012;12) merupakan upaya  pengelolaan  sumber  dana  yang tersedia di lembaga
pendidikan  untuk  dapat  dipergunakan seefektif  mungkin,  dalam  pengertian bahwa dana
(uang) yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan  perencanaan  (budgeting)  yang sudah  ditetapkan.  Prinsip-prinsip  dalam manajemen  keuangan  dan  pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia di atur dalam  Undang-  undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  pasal  48  menyatakan  bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan  pada  prinsip  keadilan, efisiensi, transparansi,  dan akuntabilitas publik.

## Pelaksanaan Pembiayaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah rencana  yang  sudah  disusun  secara matang  dan  terperici,  implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederahana pelaksanaan  bisa  diartikan  sebagai penerapan (Usaman, 2002) Di Indonesia peraturan pelaksanaan pembiayaan pendidikan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.19  tahun  2005  dan
PP  No.48  tahun  2008  (Depdiknas,
2008). Kedua PP tersebut pada umumnya  membicarakan  pembiayaan pendidikan  yang  terdiri  atas;  biaya investasi,  biaya  operasional  dan  biaya personal.  Walaupun  pada  PP  No.48 tahun  2008  penyebutannya  berbeda tetapi  pada  intinya  sesuai  dengan pembiayaan  yang  terdapat  dalam  PP No.19  tahun  2005.  Biaya  investasi  dan biaya operasional inilah yang dimaksudkan sebagai unit cost pendidikan dalam PP No.19 tahun 2005.
Menurut  Kepala  Sekolah  SMK Gazza Wiguna 1 Pelaksanaan
pembiayaan jika terdapat ketidak seimbangan  antara  pemasukan  dan pengeluaran  maka  anggaran  untuk pengeluaran  akan  dikurangi  biayanya. Disaat pandemic Covid 19 ini pelaksanaan  pembiayaan  focus  untuk penghonoran  guru  dan  peremajaan sekolah  seperti  mengecat  ulang  dan merawat gedung sekolah. Biaya pemeliharaan  dan  perbaikan  ringan adalah  biaya  untuk  memelihara  dan memperbaiki  sarana  dan  prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan  kualitas  sarana  dan prasarana  sekolah/madrasah  agar  layak digunakan  sebagai  tempat  belajar  dan mengajar ( Kemendikbud, 2009)
Dalam melaksanakan pembiayaan  yang  ada  di  SMK  Gazza Wiguna  1  jenis  pembiayaan  berupa biaya  langsung  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dan  non rutin sekolah. Sedangkan sumber pembiayaan sekolah dari dana BOS dan siswa.
Biaya langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan  oleh  sekolah,  siswa  atau keluarga siswa, biaya langsung ini lebih mudah  dihitung  karena  diketahui  oleh para  wajib  pajak  dan  data  di  sekolah tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit  untuk  dihitung.  Biaya  langsung berwujud  dalam  bentuk  pengeluaran uang  yang  secara  langsung  digunakan untuk membiayai penyelengaraan proses belajar mengajar. Biaya langsung berpengaruh  terhadap  kualitas output pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainya (Suhardan, 2012).

## Pengawasan Pembiayaan
Menurut  Kepala  Sekolah  dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan di SMK  Gazza  Wiguna  1  Prosedur pengawasan  dari  partisipasi  masyarakat maka  komite  terlibat,untuk    yayasan, sekolah  harus  tetap  melaporkan  hasil dari  setiap  kegiatan  tersebut  kepada
yayasan  sebagai  bentuk  pengawasan, kalo  untuk  dana  BOS  pengawasannya harus  di  laporkan  ke  Provinsi  dalam bentuk laporan online dan laporan fisik.
(Fattah,2002), pengawasan anggaran  bertujuan  untuk  mengukur, membandingkan,  menilai  alokasi  biaya dan tingkat penggunaannya. Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui  sampai  dimana  tingkat efektivitas dan efisiensi dari
penggunaan  sumber-sumber  dana  yang tersedia. Pengawasan anggaran
dilaksanakan  untuk  mengetahui  tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan  untuk  setiap  komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran.
Untuk  dapat  tercapai  tujuan pendidikan yang optimal, salah satu hal paling  penting,  yaitu  mengelola  biaya dengan  baik  sesuai  dengan  kebutuhan dana  yang  diperlukan.  Administrasi pembiayaan minimal mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis  dan integratif antara pemangku kepentingan
( stakeholder) untuk mewujudkan kondisi  ini,  perlu  dibangun  rasa  saling percaya, baik internal Pemerintah maupun  antara  Pemerintah  dengan
masyarakat  dan  masyarakat  dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan.  Keterbukaan,  partisipasi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan  pendidikan  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan  menjadi  kata  kata  kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan  pendidikan  (Ferdi  W.P, 2013).
Pelaporan  pembiayaan  SMK Gazza  Wiguna  1    dalam  bentuk pembukuan seperti buku kas umum dan kas tunai sebagai bukti. Untuk pembukuannya ada kartu SPP dan buku kas  umum  lalu  di  input  ke  computer untuk dijadikan laporan bulanan, laporan per 6 bulan dan laporan tahunan kepada  sekolah  dan  yayasan.Proses pengawasan  terdiri  dari  tiga  kegiatan pokok  (1)  memantau  (monitoring);  (2) menilai;  dan  (3)  melaporkan  hasil-hasil temuan,  kegiatan/monitoring  dilakukan terhadap  kinerja  aktual,  baik  dalam proses  maupun  hasilnya.  Auditing senantiasa  berkaitan  dengan  masalah keuangan  dan  mengandung  makna bahwa  dalam  prosesnya  perhatian  dari pemeriksaan  ditikberatkan  pada  aliran uang yang ada dalam organisasi. Aliran uang tersebut mencakup pertanggungjawaban penerimaan,
penyimpanan  dan  pembayaran  atau penyerahan  uang  yang  dilakukan  oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. (Arikunto.S, 2008).
Menurut
Pigawahi
dalam
Manullang  (1990,  dalam  Budi,  2018) menyatakan  bahwa  pada  sekolah  dasar yang efektif proses pengawasan mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang  ketentuan  pelaksanaan  dan masalah  yang  dihadapi,  menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik
pengawasan,  menentukan  norma  yang dapat dipedomani, menilai
penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan  tindakan  korektif  dan menarik  kesimpulan  atau  evaluasi. Selanjutnya
mengukur
atau mengevaluasi  prestasi  kerja  terhadap standar  yang  telah  ditentukan  dan membetulkan penyimpangan yang terjadi.  Jika  ada  penyimpangan  dapat segera dan cepat dilakukan pembetulan. Pengawasan pembiayaan memiliki
fungsi mengawasi perencanaan pembiayaan dan
pelaksanaan penggunaan  pembiayaan.  Walaupun perencanaan  yang  baik  telah  ada,  yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu
tujuan  dapat  tercapai,  sehingga  masih perlu ada pengawasan.
Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Apakah pelaksananya  telah  tepat  dan  telah menduduki  tempat  yang  tepat,  apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan  pola  organisasi.  Kalau  terdapat kesalahan  dan  penyimpangan,  maka segera diperbaiki.
Dampak Pandemic Covid 19

## Terhadap Pembiayaan Pendidikan
Pada  awal  kebijakan  lockdown kota  Wuhan  dan  pembatasan  akses wilayah  lainnya  di  RRC,  berdampak pada  berkurangnya  perayaan  Imlek  di Tiongkok,  karena  penutupan  akses transportasi  dan  kegiatan  bisnis  yang berdampak  pada  supply  chain  aktivitas bisnis pabrikan, perdagangan dan bahkan  jasa  di  wilayah  terdampak  dan wilayah sekitar. Pada awal penyebarannya, Indeks pasar modal bisa menjadi  cerminan  merosotnya  aktivitas ekonomi  di  Tiongkok  (Taufik  & Ayunigtyas,  2020).  Teguh  Santoso (2020) menjelaskan bahwa bursa saham Shanghai  Index,  TWSE,  dan  Hangseng
menunjukkan  nilai  negatif  dengan indeks  yang  menurun  masing-masing sebesar minus 7.72%, minus 5,72%, dan minus  2,82%.  Merosotnya  indeks  bursa saham  Tiongkok  tersebut  lebih  rendah dibandingkan  pada  saat  serangan  virus SARS  pada  2003,  yang  mana  Shanghai Index  dan  Hangseng  merosot  sebesar  - 3,4%  dan  -2,58%.  Potensi  dampak penyebaran virus corona terhadap industri  perbankan  pada  pertumbuhan kredit, pendapatan non bunga dan non bunga  bank-bank  di  kawasan  Asia Tenggara diperkirakan bakal melambat.
Merespon pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan  social  distancing  (jaga  jarak sosial,  menghindari  kerumunan),  lalu physical  distancing  (jaga  jarak  antar orang  minimal  1,8  meter)  sejak  awal Maret  2020.  Kebijakan  itu  telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan  orang  di  Jabodetabek  dan kota-kota  besar.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  menurunnya  jumlah  penumpang pada  berbagai  sarana  transportasi  mulai pesawat  terbang,  kereta  api  komuter, bus  dan  busway,  angkot,  taksi,  taksi online,  bajaj,  hingga  ojek  dan  ojek online (ojol).
Dikatakan  oleh  Kepala  SMK Gazza  Wiguna  1  bahwa  dampak  dari pandemic  Covid  19  sangat  jelas,  iuran SPP  tidak  seperti  biasanya  sedangkan honor  guru  haru  tetap  di  keluarkan setiap  bulannya,  ini  menjadi  sesuatu yang benar benar harus di pikirkan oleh kepala sekolah bahkan mungkin sampai harus  meminjam  uang  karna  untuk honor harus tetap dikeluarkan.
Menteri  Keuangan  (Menkeu) menjelaskan  Pendapatan  Negara  pada bulan  Maret  2020  tumbuh  positif. Meskipun kemudian Pemerintah waspada  terhadap  dampak  pandemi  di bulan  mendatang,  mengingat  wabah  ini baru  mulai  meluas  di  Indonesia  pada minggu  kedua  Maret  2020.  “Untuk Indonesia  kita  lihat  sudah  ada  5.516 kasus  baru  Covid-19  sesuai  data kemarin dan masih terkonsentrasi mayoritas  ada  di  Daerah  Khusus Ibukota  (DKI)  Jakarta. Ini yang menyebabkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat,  dan  Jawa  Timur,  serta  Banten adalah  tempat  terbesar  dari  penularan positif  dari  kasus  Covid-19”,  jelas Menkeu.
Menkeu juga menambahkan bahwa  pulau  Jawa  adalah  pulau  yang memberikan  kontribusi  sangat  besar bagi  perekonomian  Indonesia.  “Lebih
dari  57%  ini  nanti  akan  mempengaruhi cukup  besar  dari  sisi  prospek  ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat”, tukas  Menkeu  dalam video  conference APBN  KITA  April  2020.    Kemudian, seiring  adanya  aturan  terkait Work From  Home (WFH)  baik  untuk  sektor pemerintah  maupun  sektor  swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan  usaha  di  akhir  bulan  Maret 2020  yang  berpotensi  menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian  akan  menekan  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  Dalam  Negeri (PPN DN) di bulan April 2020.
Kondisi  tersebut  kemungkinan akan berlanjut dan semakin terkontraksi di  bulan Mei,  mengingat di  bulan April sebagian  daerah  sudah  melaksanakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak. Sejalan  dengan  penerapan  WFH  dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas  perpajakan  berupa  relaksasi pembayaran  PPh  Pasal  29  OP  dan pelaporan  SPT  PPh  OP,  yang  mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP.
Pandemi  covid  19  sangatlah memberikan dampak yang besar khususnya  di  bidang  perekonomian sehingga  sector  yang  lainpun  ikut
terdampak seperti sector pendidikan. Di sekolah  swasta  khususnya  di  SMK Gazza Wiguna 1 untuk menghonor guru mengandalkan  dari  iuran  SPP  siswa. Namun,  saat  pandemic  Covid  19  ini banyak  siswa  yang  jarang  bahkan sedikit  membayar  iuran  SPP,  ini dikarnakan  ekonomi  orangtua  siswa terkena  dampak  dari  pandemic  Covid 19.  Sehingga  menurut  bendahara  SMK Gazza Wiguna 1 untuk system penghonoran saat pandemic ini mengandalkan  uang  iuran  yang  lain seperti  iuran  DSP,  OSIS  dan  praktek dengan system berputar.
Dalam  segi  pelaporan  atau penggunaan  dana  BOS  menurut  kepala SMK  Gazza  Wiguna  1  di  masa pandemic  Covid  19  ini  mendapatkan kelonggaran  tidak  sama  seperti  saat normal  .  Dana  BOS  bisa  digunakan untuk  membeli  kuota  siswa  yang  tidak mampu  membeli  kuota  dan  untuk membeli  peralatan  kebersihan  seperti sabun  cuci  tangan  dan  hand  sanitizer. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  mengizinkan  penggunaan dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional
Penyelenggaraan  (BOP)  PAUD  dan Pendidikan Kesetaraan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan
selama  pandemi  Covid-19.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim
menjelaskan  penggunaan  dana  BOS pada  saat  pandemi  Covid-19  sesuai Permendikbud  Nomor  19/2020  tentang Perubahan  Petunjuk  Teknis  BOS  dan Permendikbud  Nomor  20/2020  tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan  Kesetaraan  di  Masa  Kedaruratan Covid-19.  “Kami  memberikan  relaksasi penggunaan  dana  BOS  hingga  100 persen pada saat pandemi Covid-19 ini," ujar  Nadiem  dalam  webminar,  Senin (15/6/2020).
Nadiem
menambahkan kelonggaran  penggunaan  dana  BOS BOP  hanya  dapat  digunakan  untuk kegiatan  dan  pembelanjaan  tertentu. Pertama  untuk  pembelian  pulsa,  paket data,  dan/atau  layanan  pendidikan daring  berbayar  bagi  pendidik  dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran  dari  rumah.  Kedua  dana BOS  serta  BOP  PAUD  dan  Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk  alat  pengukur  suhu  tubuh tembak  (thermogun).  (Johannes,  berita online Kompas.com, 2020).

## KESIMPULAN
Proses  perencanaan  kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan mengadakan  rapat  untuk  menyusun RKAS (Rencana
Kerja Anggaran
Sekolah ) dibuat di awal tahun pelajaran dengan  yayasan,  kepala  sekolah  dan structural. Perencanaan meliputi kebutuhan sekolah dan kegiatan sekolah. Jika terdapat pengeluaran yang lebih  besar  dibandingkan  pemasukan, maka biaya yang di anggarkan di RKAS akan  diadakan  pengurangan.  Pada  saat pelaksanaan dibutuhkan keahlian seorang kepala sekolah  dalam memanaj anggaran  tersebut.  Disaat  pandemic covid  19  seperti  ini  banyak  program yang  tertundah  sehingga  khususnya  di semester  genap  tahun  ajaran  2020/2021 banyak  kegiatan  yang  tidak  terlaksana. Di  SMK  Gazza  Wiguna  1  pedoman pengelolaan  untuk  dana  partisipasi  dari masyarakat  meliputi  lingkup  structural yayasan  dan  kepala  sekolah.  Jika  dari dana BOS pedomannya dari Kemendikbud.
Di sekolah SMK Gazza  Wiguna 1  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  jika terdapat  ketidak  seimbangan  antara pemasukan  dan  pengeluaran  maka anggaran untuk pengeluaran akan dikurangi  biayanya.  Disaat  pandemic
Covid  19  ini  pelaksanaan  pembiayaan focus  untuk  penghonoran  guru  dan peremajaan  sekolah  seperti  mengecat ulang dan merawat gedung sekolah.
Prosedur pengawasan pembiayaan  di  SMK  Gazza  Wiguna  1 dari partisipasi masyarakat maka komite terlibat,untuk    yayasan,  sekolah  harus tetap  melaporkan  hasil  dari  setiap kegiatan tersebut kepada yayasan sebagai  bentuk  pengawasan,  jika  untuk dana  BOS  pengawasannya  harus  di laporkan  ke  Provinsi  dalam  bentuk laporan  online  dan  laporan  fisik. Pelaporan  pembiayaan  SMK  Gazza Wiguna  1    dalam  bentuk  pembukuan seperti  buku  kas  umum  dan  kas  tunai sebagai  bukti.  Untuk  pembukuannya ada kartu SPP dan buku kas umum lalu di  input  ke  computer  untuk  dijadikan laporan  bulanan,  laporan  per  6  bulan dan laporan tahunan kepada sekolah dan yayasan.
Dampak  dari  pandemic  Covid 19  terhadap  SMK  Gazza  Wiguna  1 sangat  jelas,  iuran  SPP  tidak  seperti biasanya  sedangkan  honor  guru  haru tetap  di  keluarkan  setiap  bulannya,  ini menjadi sesuatu yang benar benar harus di  pikirkan  oleh  kepala  sekolah  bahkan mungkin  sampai  harus  meminjam  uang
karna untuk honor harus tetap dikeluarkan.
Di  sekolah  swasta  khususnya  di SMK Gazza Wiguna 1 untuk menghonor  guru  mengandalkan  dari iuran SPP siswa. Namun, saat pandemic Covid  19  ini  banyak  siswa  yang  jarang bahkan sedikit membayar iuran SPP, ini dikarnakan  ekonomi  orangtua  siswa terkena  dampak  dari  pandemic  Covid 19.  Sehingga  SMK  Gazza  Wiguna  1 untuk system penghonoran saat pandemic  ini  mengandalkan  uang  iuran yang  lain  seperti  iuran  DSP,  OSIS  dan praktek dengan system berputar.
Dalam  segi  pelaporan  atau penggunaan  dana  BOS  menurut  kepala SMK  Gazza  Wiguna  1  di  masa pandemic  Covid  19  ini  mendapatkan kelonggaran  tidak  sama  seperti  saat normal  .  Dana  BOS  bisa  digunakan untuk  membeli  kuota  siswa  yang  tidak mampu  membeli  kuota  dan  untuk membeli  peralatan  kebersihan  seperti sabun cuci tangan dan hand sanitizer.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Thamrin.  2012. Pembiayaan Pendidikan,
Perangkat Pembelajaran di Program Pascasarjana  Universitas  Negeri Jakarta.
Abidin,  Achmad  Anwar,  ‘ Manajemen Pembiayaan  Pendidikan  Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya) ’, Jurnal  Penjaminan  Mutu ,  3 (2017), 87– 99<https://doi.org/10.25078/jpm .v3i1.95> Ahmad, Munir.(2013). Manajemen
Pembiayaan  Pendidikan  dalam Perspektif  Islam ,  Vol.  8,  No.  2, hal. 225
Arikunto, S. (2008). Manajemen Pendidikan ,Yogyakarta:  Aditya Media.
Ashadi.R.N  &  Suhaeb  S.  (2020). Hubungan  Pemanfaatan  Google Classroom  Dan  Kemandirian Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa  Ptik  Pada  Masa Pandemi . Jurnal MEDIA ELEKTRIK, Vol. 17, No. 2 hal. 46 Azhari.L.U. & Kurniady A.D.. Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah .  Jurnal  Administrasi Pendidikan Vol.XXIII No.2 Tahun 2016 hal. 26 Budi,B. (2018). Manajemen Pembiayaan  Pendidikan  Pada Sekolah  Dasar  Yang  Efektif . LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas  Keguruan  dan
Ilmu  Pendidikan, Volume.  18, Nomor 1, hal 42-59.
Coombs,  Philip.  H.  1982. Apakah Perencanaan  Pendidikan  Itu (terj), Bhatara  Karya  Akasara,
Jakarta.
Dedy, A.K., Linda, S., & Siti, N.(2018). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tehadap Mutu Sekolah  Menengah  Kejuruan .Jurnal  Penelitian  Pendidikan, hal 264 Dedy,A.K. (2011). Pengelolaan Pembiayaan  Sekolah  Dasar  Di Kabupaten Bandung ,Jurnal Penelitian  Pendidikan , Vol.  12 No. 1 Depdiknas.  Peraturan  Pemerintah  (PP) No.19 tahun 2005 dan PP No.48
tahun 2008
Dwi  Atmanti,  Hastarini,  ‘Investasi
Sumber  Daya  Manusia  Melalui Pendidikan’, Jurnal  Dinamika
Pembangunan ,  2  (2005),  30–39 <http://eprints.undip.ac.id/16864
>
Fattah, N. 2002. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Fattah, N. 2008. Pembiayaan
Pendidikan: Landasan Teori dan
Studi Empiris. Jurnal Pendidikan
Dasar, 9.
Ferdi, W.P.(2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis .Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan , Vol.  19,  Nomor  4, hal 567.
Herujito, Yayat, Dasar-Dasar Manajemen , Bogor: PT Grasindo, 2011 Hoy,W.K.,&Miskel,C.G.(2008). Education Administration; Theory. Research , and Practice . New York: McGraw-Hill Csmpions.
Johanes,M.(2020,Juni 15). Kompas.com ( https://www.kompas.tv/article/8 7144/ini-petunjuk-mendikbud- nadiem-soal-penggunaan-dana- bos-bop-paud-selama-pandemi- covid-19 ) Kurniady dkk. 2016. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan . Jurnal Penelitian Pendidikan UPI
Matin,  2014. Manajemen  Pembiayaan Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya.  Jakarta  :  Rajawali Pers
Morphet  Edgar  C.  1983. The  Economic
& Financing of Educatiort. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
Engetwood Cliffs Munir  A.. Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  dalam  Perspektif Islam.  Jurnal  UIN  Maulana
Malik  Ibrahim  Malang,  Vol.  8, No. 2, Desember 2013
Nur, G.(2019). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan .  Jurnal  Manajemen Pendidikan  Islam , Volume  7,

## Nomor 1
Oktiani, E. (2020, Mei 13).
Sindonews.com ( https://ekbis.sindonews.com/rea d/26405/34/akibat-wabah- corona-40-sektor-ini-terdampak- parah-1589306757 )
Risnandi  A. & Prayoga A. Manajemen Pembiayaan Pendidikandi Madrasah  Aliyah  Darussalam Sumedang .  Ejournal,  Cakrawla:
Studi  Manajemen  Pendidikan Islam  Dan  Studi  Sosial  Vol.  3 No.2. 2019
Rizal,  F.  (2020,  Juli  8).  Halodoc.com ( https://www.halodoc.com/keseh atan/coronavirus )
Rusdiana,  A., Manajemen  Operasi ,  ed. by Beni Ahmad Saebani, Edisi 1 (Bandung:  CV  Pustaka  Setia,
2014)
Rusdiana,  A., Manajemen  Pembiayaan
Pendidikan ,  II  (Bandung:  LP2M
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017) Sagala,  Syaiful.  2011. Manajemen Strategik  Dalam  Peningkatan Mutu  Pendidikan .  Bandung  :
Alfabeta Setiowati  E.  N.  (2007). Manajemen Pembiayaan Pendidikan  Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq Cirebon , hal 170 Taufik, .Ayuningtyas.E.A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap  Bisnis  Dan  Eksistensi Platform Online . Jurnal Pengembangan Wiraswasta, Vol. 22 No. 01,hal. 22. http://ejurnal.stieipwija.ac.id/ind ex.php/jpw Teguh Santoso, Mitigasi Dampak Ekonomi Virus Corona , Diambil
dari https://news.detik.com/kolom/d-
4913486/mitigasi-dampak- ekonomivirus-corona, diakses
pada tanggal 24 Agustus 2020