Syifani Ristia Santi, Christine (2023) Penetapan Harga Semen PT Conch dalam Praktek Jual Rugi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha, (8) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PENETAPAN  HARGA  SEMEN  PT  CONCH  DALAM  PRAKTEK  JUAL  RUGI DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

## Syifani Ristia Santi, Christine ST Kansil
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: syifani.205200247@stu.untar.ac.id, Christinek@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Strategi menetapkan harga jual suatu produk di bawah biaya produksi oleh suatu pelaku  usaha  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilarang  menurut  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.  Penetapan  harga  jual  dibawah  harga  pokok  dapat  berindikasi  pada kegiatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  yaitu praktek  jual  rugi.  Praktek  jual  rugi  memberikan  dampak  yang  merugikan  bagi pelaku  usaha  lain  yaitu  dapat  menyingkirkan  pelaku  usaha  di  pasar  yang bersangkutan  sehingga  menyebabkan  iklim  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan menyebabkan terjadinya praktek monopoli. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  menghendaki  adanya persaingan usaha yang wajar sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang sehat.
Kata kunci : Persaingan Usaha, Penetapan Harga, Jual Rugi

## Abstract
The strategy of setting the selling price of a product below production costs by a business actor  is  an  activity  that  is  prohibited  according  to  Law  Number  5  of  1999  concerning Prohibition  of  Monopoly  Practices  and  Unfair  Business  Competition.  Determining  the selling price below the cost price may indicate activities that are prohibited in Article 20 of Law Number 5 of the Year, namely the practice of selling at a loss. The practice of selling at a loss has a detrimental impact on other business actors, namely that it can eliminate business actors in the relevant market, causing an unhealthy business competition climate and leading to monopolistic practices. This is not in line with the objectives of Law Number 5 of 1999 which requires fair business competition so that it can create a healthy business climate.
Keywords: Business Competition, Price Determination, Selling at a Loss

## Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari  perkebambangan  dunia usaha. Di dalam dunia usaha pelaku usaha cenderung akan terus berusaha untuk saling menggungguli satu sama lain untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi yang  mendorong  pelaku  usaha  untuk  terus  meraih  keuntungan  tidak  menutup
kemungkinan  akan  terjadinya  suatu  persaingan  diantara  pelaku  usaha  dengan  pelaku usaha lainnya terlebih jika menjual produk yang sejenis dan berada di pasar yang sama (Pratiwi,  2019).  Persaingan  usaha  dibutuhkan  dalam  mendorong  kegiatan  berinovasi sehingga  tersedianya  produk  yang  bervariasi  sehingga  produsen  dan  konsumen  dapat diuntungkan (Retnowati & Fernando, 2020).
Dalam dunia usaha, persaingan merupakan suatu keadaan yang wajar terjadi jika persaingan  tersebut  masih  berada  dalam  persaingan  usaha  yang  sehat  dan  tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat (Rachmadi Usman,  2022).  Dalam  kenyataanya,  persaingan  memiliki  dampak  yang  negatif  yaitu pelaku  usaha  melakukan  persaingan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya sehingga dapat menyingkirkan pelaku usaha pesaing dan dapat menyebabkan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Rizkia & Rahmawati, 2021).
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tentunya bertindak untuk memberlakukan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan tujuan  agar persaingan usaha yang dilakukan masih berada di batas wajar dan sehat (Simbolon, 2018). Salah satu cabang hukum yang dikenal sebagai hukum persaingan mengatur hubungan atau interaksi korporasi  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  bisnis  mereka  secara  adil  dan  sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kegiatan ekonomi (Nugroho, 2014).
Oleh karena itu, pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (selanjutnya  dapat  disingkat sebagai  UU  Persaingan  Usaha)  dibuat  karena  adanya  persaingan  usaha  tidak  sehat. Undang-undang  ini  didasarkan  pada  prinsip  demokrasi  ekonomi  para  pelaku  usaha Indonesia  untuk  digunakan  dalam  menjalankan  bisnis  mereka,  yaitu  untuk menyeimbangkan kepentingan para pelaku usaha. dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat di Indonesia
Menurut  UU  Persaingan  Usaha,  pelaku  usaha  dilarang  melakukan  penguasaan pasar, yaitu dengan menghalangi kegiatan ekonomi tertentu untuk dilakukan, sehingga dapat menghalangi pelaku usaha pesaing dari luar untuk memperkuat posisi suatu pelaku usaha tertentu (Yasmin Surya Rahmalia, 2023). Suatu praktek yang menyebabkan praktik terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu praktek jual rugi yang diatur dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha.
Praktek jual rugi pada persaingan bisnis di jangka waktu yang pendek memang sangat menguntungkan konsumen. Adanya strategi penetapan harga yang rendah  dapat menguntungkan  konsumen,  keuntungan  ini  hanya  akan  bertahan  sementara  karena konsumen  akhirnya  akan  dirugikan  (Nurhayati,  2019).  Perilaku  bisnis  yang  dominan dapat  menaikkan  harga  secara  signifikan  pada  umumnya  ditetapkan  untuk  menutup kerugian,  hal  ini  merupakan  harga  monopoli  atau  harga  yang  lebih  tinggi  (Nurpadilla, 2018).  Tujuan  penerapan  praktik  ini  adalah  untuk  memaksimalkan  keuntungan  dan menutup kerugian yang timbul apabila menjual dalam keadaan rugi atau dengan harga yang sangat rendah. (Lubis, 2009)
Salah satu contoh kasus mengenai penetapan harga  dala praktek jual rugi yaitu kasus  PT  Conch  South  Cement  Kalimantan  (selanjutnya  dapat  disebut  sebagai  PT CONCH), yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 20 UU Persaingan Usaha, adapun KPPU telah mengeluarkan Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 yang menyatakan bahwa PT CONCH terbukti melanggar ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha tentang Praktek Jual Rugi.
Tindakan praktek jual rugi tersebut disimpulkan melalui bukti yang menunjukkan harga  jual  rata-rata  yang  lebih  rendah  dibandingkan  harga  pokok  penjualan  untuk penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut turut diperkuat oleh  Laporan  Keuangan  di  tahun  2015,  dimana  CONCH  mengalami  kerugian  sebagai akibat dari perilaku tersebut (Heriani, 2021).
Berdasarkan pemaran latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk menulis jurnal dengan judul “Penetapan Harga Semen PT CONCH dalam praktek jual rugi ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana indikasi praktek jual rugi oleh PT CONCH dikaitkan dengan aspek strategi penetapan harga menurut Hukum Persaingan Usaha.

## Penelitian Terdahulu
Adapun terdapat penelitian terdahulu tentang praktek jual rugi yaitu
1. Yasmin  Surya  Rahmalia  dengan  judul  “Tinjauan  Yuridis  Praktik  Persaingan Tidak  Sehat  ( Predatory  Pricing )  Terhadap  Kasus  Pt  Conch  South  Kalimantan Cemen (Conch)
2. Wahyu  Buana  Putra,  Teddy  Prima  Anggriawan,  Aldira  Mara  Ditta  Caesar Purwanto dengan judul “Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia
3. I Putu Fajar Apriana, Retnomurni, Marwanto dengan judul “Kegiatan Jual Rugi Dalam Persaingan Usaha: Suatu Kajian Yuridis
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merasa tertarik untuk menulis terkait judul yang penulis angkat. Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penulis yaitu untuk mengetahui  indikasi praktek jual rugi dikaitkan dengan aspek strategi penetapan harga menurut Hukum Persaingan Usaha.

## Metode Penelitian
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu menggunakan data hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga penelitian ini bersifat sebagai penelitian hukum normatif, serta pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus.

## Hasil dan Pembahasan Analisis Indikasi Jual Rugi oleh PT CONCH
Di dalam hukum persaingan usaha, pelaku bertanggung jawan untuk memastikan bahwa  segala  proses  bisnis  telah  memenuhi  ketentuan  yang  ada,  serta  mengupayakan untuk  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  perjanjian  yang  dilarang,  kegiatan  yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang berakibat terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Sumadi, 2017).
Dalam  hal  ini,  sebuah  perusahaan  bisa  memiliki  posisi  dominan  dalam  suatu industri  karena  memiliki  keunggulan  bersaing  seperti  halnya  dalam  hal  ukuran, pengakuan nama perusahaan, dan sumber daya, hal yang sebenarnya dijelaskan sebagai faktor-faktor penentu posisi dominan pada pedoman Pasal 20 tentang larangan Jual Rugi atau  menetapkan  harga  serendah-rendahnya  (Predatory  Pricing).  (Ir.  Akhmad  Suraji, 2021).
Predatory Pricing atau jual rugi secara sederhana didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di  bawah  biaya  produksi.  (Dr.  Andi  Fahmi  Lubis,  2017).  Adapun  tujuan  utama  dari predatory pricing yaitu untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang  sama  (Nazhari  &  Irkham,  2023).  Segera  setelah  berhasil  membuat  pelaku  usaha pesaing  keluar  dari  pasar  dan menunda masuknya  pelaku  usaha  pendatang  baru, maka selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.
Untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku usaha tersebut haruslah mempunyai pangsa pasar yang besar dan keuntungan yang akan diperoleh dapat menutupi kerugian  yang  diderita  selama  masa  predator  dalam  jangka  pendek,  jual  rugi  sangat menguntungkan  konsumen,  namun  setelah  menyingkirkan  pesaing  dari  pasar  dan menghambat  calon  pesaing  baru,  pelaku  usaha  dominan  atau  pelaku  usaha  incumbent tersebut  mengharap  dapat  menaikkan  harga  secara  signifikan.  Umumnya  harga  yang ditetapkan  untuk  menutupi  kerugian  tersebut  merupakan  harga  monopoli  (yang  lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsnumen.
Praktek  ini  adalah  upaya  untuk  memaksimalkan  keuntungan  dan  menutup kerugian  yang  ditimbulkan  ketika  melakukan  jual  rugi  atau  harga  rendah.  Strategi penetapan  harga  yang  sangat  rendah,  yang  termasuk  dalam  Limit-Pricing  Strategy diidentifikasikan  dengan  keinginan  pelaku  usaha  monopolis  atau  dominan  untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan  peningkatan  produksi  secara  signifikan.  Perilaku  ini  dimaksud  agar  tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat tetap mempertahankan posisi dominannya.
Meskipun  penetapan  harga  rendah  dapat  menguntungkan  konsumen,  namun keuntungan  tersebut  hanya  untuk  beberapa  waktu  saja,  karena  setelah  jangka  waktu tertentu  Batubara  (2016),  dimana  sejumlah  pelaku  usaha  pesaing  tersingkir  dari  pasar konsumen  justru  akan  dirugikan  setelah  pelaku  usaha  menetapkan  harga  yang  sangat
tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli. Kegiatan usaha semacam ini perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 UU No. 5/1999 dengan mendasarkan pada kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi. (Usaha, 2009).
Kasus pelanggaran Pasal 20 tentang Jual Rugi yang dilakukan oleh PT CONCH merupakan perkara pertama yang ditangani oleh KPPU. Pekara PT CONCH ini berawal dari adanya laporan publik terkait dugaan jual rugi semen conch paada tanggal 8 agustus 2019  di  kalimantan  selatan.  Pasal  20  UU  Persaingan  Usaha  pada  pokoknya  mengatur mengenai  larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  memasok  barang  atau  jasa  dengan  cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau  mematikan  usaha  pesaing  di  pasar  yang  bersangkutan  sehingga  menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
PT  CONCH  mulai  memasuki  pasar  di  wilayah  kalimantan  selatan  pada  tahun 2014 dimana PT CONCH merupakan pelaku usaha baru di pasar bersangkutan. Adapun PT CONCH menjual 2 (dua) jenis produk semen yaitu PCC dan OPC. Sebelumnya telah ada 5 (lima) pelaku usaha lain yangh telah memasuki pasar di wilayah kalimantan selatan dengan menjual produk berupa semen. Kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019  PT  CONCH  langsung  mengalami  peningkatan  pangsa  pasar  yang  cukup  pesat dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  lainnya.  Dengan  adanya  peningkatan  pangsa  pasar oleh PT CONCH menyebabkan keluarnya 3 (tiga) pelaku usaha pesaing di pasar yang bersangkutan.
Keseimbangan  yang  dialami  Pangsa  Pasar  Terlapor  didasarkan  pada  kondisi peningkatan  yang  signifikan  tetapi  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  sebagian  besar terselenggaranya  usaha  yang  sukses  karena  mengalami  perubahan  pangsa  pasar  yaitu Pangsa pasar PT Conch adalah 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) padahal pada bulan Januari 2015 pemasaran produk. Tahun berikutnya, 2018 mengalami peningkatan sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen) sampai dengan Triwulan 3 tahun 2019 masih berada di angka 46,56% (empat puluh enam koma lima puluh enam persen)  dimana  angka  pangsa  pasar  yang  dilaporkan  cukup  tinggi  besar.  Akibatnya, strategi  harga  jual  dilaporkan  diterapkan  di  bawah  harga  pokok  Penjualan  (HPP). (Yasmin Surya Rahmalia, 2023).
Adapun  unsur-unsur  tang  harus  dipenuhi  sebelum  menyatakan  bahwa  suatu pelaku usaha melakukan startegi jual rugi antara lain:
1. Harus  dibuktikan  bahwa  perusahaan  tersebut  menjual  produknya  dengan  harga rugi (menjual di bawah biaya rata-rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah,  namun  tidak  merugi,  maka  perusahaan  tersebut  bersaing  secara  sehat (Sianipar, 2020). Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya
2. Jika  terbukti  perusahaan  menjual  dengan  harga  rugi,  masih  harus  dibuktikan bahwa  perusahaan  tersebut  memiliki  kemampuan  yang  memungkinkan  untuk menjual  rugi  disebabkan  adakalanya  penjual  melakukan  jual  rugi  untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha)
Syntax Literate , Vol. 8, No. 11, November 2023
3. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi (supra competitive) di tahap berikutnya.
Sebelum melakukan tuduhan pada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek predatory  pricing  sebaiknya  terlebih  dahulu  dilakukan  2  (dua)  tahap  analisis  yang berkaitan dengan diberlakukannya unreasonable price oleh pelaku usaha predator yaitu:
1. Pertama, mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti konsentrasi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut, yang ditunjukkan oleh adanya market power .
2. Kedua, memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk  akal,  dengan  mengevaluasi  perbandingan  antara  harga  yang  ditetapkan oleh pelaku usaha predator dengan biaya produksi.
Suatu pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan atau jasa yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata, atau hanya dapat  sekedar  menutup  biayanya  (pulang  pokok  –  break  even)  bila  menetapkan  harga persis  sama  dengan  biaya  total  rata-rata. Tetapi  harga  yang  ditetapkan  di  bawah  biaya total  rata-rata  (ATC)  tersebut  tetap  masih  dapat  dikatakan  sebagai reasonable  price apabila berada di atas biaya variabel rata-rata (average variable cost), karena pada kondisi tersebut tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk berproduksi, meskipun tidak ada gunanya untuk mengganti peralatan modal yang sudah rusak.
Sedangkan  apabila  suatu  pelaku  usaha  berproduksi  pada  harga  di  bawah  biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar (reasonable) lagi, dan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai mempunyai maksud tertentu.
Selain  itu  terdapat  beberapa  test  yang  bisa  dipergunakan  untuk  menentukan apakah penetapan harga yang sangat rendah oleh suatu pelaku usaha dimaksudkan untuk menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaingnya  di  pasar  bersangkutan.  Adapun  test tersebut adalah sebagai berikut:
a) Above-Cost Test
Suatu  pelaku  usaha  tetap  bisa  dianggap  mengandung  maksud  untuk menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaingnya  meskipun  menetapkan  harga jual barang dan atau jasanya di atas biaya produksi rata-rata (ATC). Tetapi pada umumnya harga yang ditetapkan sangat rendah sehingga menurunkan keuntungan maksimum  jangka  pendek.  Pada  umumnya  pelaku  usaha  akan  memilih  suatu tingkat produksi yang hanya menyisakan sedikit demand yang tersisa bagi pelaku usaha lain yang ingin ikut menikmati keuntungan tersebut.
Pada kenyataannya tidak ada pelaku usaha baru yang akan mampu menutupi biaya total  rata-ratanya  pada  tingkat  harga  yang  berlaku.  Dengan  mengorbankan sebagian  keuntungannya,  pelaku  usaha  incumbent  pada  umumnya  akan membiarkan pelaku usaha pesaingnya berada tetap di luar pasar. Apabila hal ini telah  terpenuhi,  maka  selanjutnya  pelaku  usaha  incumbent  akan  berusaha memperoleh keuntungan yang melebihi tingkat keuntungan yang diperoleh dari pasar persaingan sempurna. Strategi ini akan merugikan konsumen apabila pelaku usaha pengikut pada akhirnya juga dapat meningkatkan efisiensinya setidaknya
sama dengan pelaku usaha incumbent. Namun, hal ini hanya bisa diperoleh jika pelaku usaha pengikut mampu memperoleh tempat di pasar, mampu menambah volume barang, dan seringkali dengan menurunkan biaya operasinya.
b) Limit-Pricing Strategy Strategi penetapan harga
, yang dikenal sebagai Limit-Pricing Strategy diidentifikasikan dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan  pemotongan  harga  secara  substansial  atau  melakukan  peningkatan produksi  secara  signifikan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  tidak  memberi  kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri, sehingga pelaku usaha monopolis dapat tetap mempertahankan posisi dominannya.
Strategi  ini  biasanya  dilakukan  dengan  mengisyaratkan  pada  pelaku  usaha pendatang bahwa dengan ikutnya pelaku usaha baru tersebut dalam industri, maka penambahan  output  akan  menyebabkan  turunnya  harga  sehingga  berada  tepat sama dengan total biaya rata-rata. Dengan kemungkinan terjadinya kondisi tanpa keuntungan  (zero  profit),  pelaku  usaha  baru  seringkali  memilih  tidak  masuk dalam industri yang bersangkutan.
Adapun terdapat tes untuk mendeteksi suatu tindakan apakah termasuk ke dalam jual rugi atau tidak yaitu antara lain:
a. Price-Cost Test
Tes  ini  untuk  menentukan  apakah  jual  rugi  yang  dilakukan  oleh  suatu  pelaku usaha  merupakan  bagian  dari  strategi  predatory  pricing  yang  diterapkannya. Dengan membandingkan data harga dan biaya secara obyektif, tes ini tidak secara langsung  ditujukan  untuk  membuktikan  bahwa  suatu  pelaku  usaha  telah melakukan  praktik  predatory  pricing,  tetapi  lebih  kepada  pemberian  informasi bahwa  hal  tersebut  memang  mengarah  kepada  kondisi  harga  yang  mematikan (predatory).
b. Areeda-Turner Test
Menurut  Areeda  dan  Turner,  penetapan  harga  suatu  barang  dan  atau  jasa dikatakan  merupakan  predator  apabila  ditetapkan  lebih  kecil  dari  pada  biaya marginal  jangka  pendeknya.  Sementara  setiap  harga  yang  berada  di  atas  harga marginal  biaya  jangka  pendek  bukanlah  predator.  Tes  ini  sejalan  dengan  teori pada  pasar  persaingan  sempurna,  yang  menyamakan  harga  pasar  sama  dengan marginal  cost  (MC)  dan marginal  revenue  (MR).  Pada  tingkat  harga  ini,  setiap pelaku usaha pesaing tidak akan ke luar dari pasar sepanjang efisiensinya paling sedikit sama dengan pelaku usaha incumbent.
c. Average Total Cost Test (ATC Test)
Karena tes ini terdapat kelemahan yaitu dapat menyebabkan overlooking terhadap kondisi harga yang berada di atas AVC tetapi di bawah AC. Sehingga beberapa otritas persaingan di uni eropa banyak menggunakan pendekatan gabungan AVC- ATC test, di mana harga yang berada di bawah AVC dipastikan sebagai predatory,
sedangkan  untuk  harga  di  atas  AVC  tetapi  di  bawah  ATC,  juga  bisa  disebut predatory kecuali otoritas persaingan melihat alasan-alasan yang masuk akal.
d. Average Avoidable Cost Test (AAC Test)
AAC test adalah salah satu variasi dari Areeda-Turner test. Pada AAC test, harga dibandingkan  dengan  AVC  ditambah  dengan  biaya  tetap  tertentu,  di  luar  sunk cost.  Atau  dengan  perkataan  lain,  biaya  yang  muncul  untuk  memproduksi sejumlah output tertentu. Keuntungan penggunaan tes ini adalah karena dianggap merupakan estimasi  yang  lebih  baik  dari  AVC  pada  pelaku  usaha  yang  diduga melakukan predatory pricing.
e. Recoupment test
Tes  ini  tidak  dipergunakan  untuk  membuktikan  suatu  pelaku  usaha  melakukan predatory  pricing,  melainkan  untuk  mengkaji  apakah  pelaku  usaha  yang melakukan  praktik  tersebut  telah  sukses  mencapai  tujuannya,  yaitu menyingkirkan pesaingnya ke luar pasar dan menghalangi pesaing lainnya masuk ke dalam pasar. Tes ini kemudian juga melihat apakah pelaku usaha predator akan mampu  mendapatkan  keuntungan  yang  melebihi  keuntungan  kompetitif  untuk menutupi kerugian yang dideritanya selama menjalankan praktik predatory. Recoupment  test  dimaksudkan  sebagai  penyelidikan  awal.  Apabila  terbukti bahwa  pelaku  usaha  yang  dituduh  melakukan  praktik  predatory  pricing  tidak mengeluarkan  atau  menghalangi  pesaingnya  masuk  ke  pasar,  atau  upaya penutupan  kerugian  pada  akhirnya  tidak  memungkinkan,  maka  tes  ini memungkinkan  pihak  otoritas  persaingan  membebaskan  pelaku  usaha  tertuduh dari dakwaan sebagai predatory, tanpa harus melakukan tes perbandingan harga dan biaya (price-cost test).

## Kesimpulan
Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT CONCH merupakan suatu kegiatan yang dilarang yaitu adanya praktik jual rugi yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan strategi penetapan harga dimana PT CONCH menetapkan harga jual di bawah harga produksi dan lebih rendah dari harga jual rata-rata di pasaran hal ini menyebabkan PT CONCH menjadi pelaku usaha dominan dan menguasai pasar sehingga dapat melakukan praktek jual rugi.
Selain  itu  untuk  dapat  menentukan  suatu  penetapan  harga  yang  sangat  rendah dapat  menggunakan  2  (dua)  test  yaitu  Above-Cost  Test  dan  Limit  Pricing  Strategy. Kemudian ada beberapa tes yang dapat mendeteksi suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha apakah termasuk ke dalam praktek jual rugi yaitu antara lain: Price-Cost Test, Areeda-Turner Test, Average Total Cost Test, Average Avoidable Cost Test (AAC Test) dan Recoupment Test.

## BIBLIOGRAFI
Batubara, Azmiani, & Hidayat, Rahmat. (2016). Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi terhadap  Tingkat  Penjualan  Tiket  pada  PSA  Mihin  Lanka  Airlines. Jurnal  Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen , 4 (1), 33–46.
Dr.  Andi  Fahmi  Lubis,  S.  (2017).  Hukum  Persaingan  Usaha  Buku  Teks.  In  S.  M.  Dr. Anna  Maria  Tri  Anggraini,  &  P.  d.  Kurnia  Toha.  Jakarta:  Komisi  Pengawas Persiangan Usaha.
Heriani,  F.  N.  (2021,  Januari  18). Terbukti  Monopoli, Perusahaan  Semen  Ini  Didenda KPPU Rp22 Miliar. Jakarta: Hukum Online.
Ir.  Akhmad  Suraji,  M.  P.  (2021).  DUA  DEKADE  PENEGAKAN  HUKUM PERSAINGAN: Perdebatan dan Isu Yang Belum Terselesaikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia.
Lubis, A. F. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks. Jakarta
Nazhari, Akhmad Farhan, & Irkham, Naufal. (2023). Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing  Dan  Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  Dalam  Industri  E-Commerce. Jurnal Persaingan Usaha , 3 (1), 19–31.
Nugroho, Susanti Adi. (2014). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Prenada Media.
Nurhayati, Ayu. (2019). Strategi Penetapan Harga pada Jasa Penitipan Anak di Baby Care LPIT Nurul Izzah Gurah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam . IAIN Kediri.
Nurpadilla,  Nurpadilla.  (2018). STRATEGI  PENETAPAN  HARGA  DALAM  UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN TOKO SINGAPORE MODE JL. DR. RATULANGI KOTA PALOPO . Institut Agama Islam Negeri Palopo.
Pratiwi,  Meirina  Dewi.  (2019).  PERSAINGAN  USAHA  DALAM  HUKUM  ISLAM. Justici , 11 (2), 67–79.
Rachmadi Usman, S. H. (2022). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Sinar Grafika.
Retnowati,  Tutiek,  &  Fernando,  Denaldi.  (2020).  Dampak  Terhadap  Konsumen  Dari Persaingan  Bisnis  Tidak  Sehat  Para  Pelaku  Usaha  Sepeda  Motor. Jurnal  Hukum Bisnis , 4 (1), 289–311.
Rizkia, Amanda Ayu, & Rahmawati, Suci. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti  Monopoli  Dan  Persaiangan  Bisnis  Tidak  Sehat:  Globalisasi  Ekonomi, Persaingan  Usaha,  Dan  Pelaku  Usaha.(Literature  Review  Etika). Jurnal  Ilmu Manajemen Terapan , 2 (5), 631–643.
Sianipar, Lukman Haryanto. (2020). Tinjauan Hukum Praktik Jual Rugi dalam Industri Retail Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Pada Swalayan Maju Bersama Glugur) .
Simbolon, Alum. (2018). Hukum persaingan usaha . Liberty Yogyakarta.
Sumadi,  Putu  Sudarma.  (2017). Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  (Hukum  Acara Persaingan Usaha?) . Zifatama Jawara.

## Copyright holder:
Syifani Ristia Santi, Christine (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: