Implementasi Surat Edaran Kemendikbud. No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)
Pujiantoro 1 , Suwarno 2 , Teguh Pramono 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia Email :pujiantoro05@gmail.com 1 , suwanro@gmail.com 2 , teguhpramono@gmail.com 3
Artikel info

## Artikel history
Diterima : 06-12-2022 : Direvisi : 12-12-2022 : Disetujui : 13-12-2022 :
Kata  Kunci: Penerapan Kebijakan;  Pandemi  Covid; Surat  Edaran;  Bekerja  dari Rumah.
Keywords: Implementation; Policies;Covid Pandemic; Circulars; Work From Home.

## Abstrak
Pandemi  COVID-19  yang  belum  terselesaikan  berdampak  pada masyarakat.  Akibatnya,  pemerintah  telah  mengumumkan  berbagai kebijakan,  salah  satunya  adalah  kebijakan  pembatasan  aktivitas sosial.  Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  SE.  Kemendikbud.  No.  20  Tahun  2020  terkait kebijakan Work  from  Home  (WFH) di  PSDKU  Politeknik  Negeri Malang di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Informan  penelitian  adalah  staf  dan  dosen.  Teknik pengumpulan  data  dengan  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi. Instrumen  penelitian  berupa  pedoman  wawancara  dan  check  list dokumen.  Teknik  analisis  data  dengan  analisis  model  interaktif, meliputi:  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  berjalan  dengan  baik.  Faktor  kendala  adalah  jaringan internet  yang  tidak  stabil  saat  perkuliahan  daring/online.  Adapun faktor pendukung pelaksanaannya adalah sumber daya manusia yang mendukung dan fasilitas penunjang protokol kesehatan.

## Abstract
The unresolved COVID-19 pandemic has an impact on society. As a result, the government has announced various policies, one of which is  the  policy  of  limiting  social  activities.  The  aim  of  research  to describe  and    analyzes  Implementation  of  SE  No.  20  of  2020  about the  Work  from  Home  (WFH)  Policy  in  PSDKU  Malang  State Polytechnic  in  Kediri  City.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive method.  The  informants  of  this  research  were  staff  and  lecturers. Data  collection  techniques  by  interview,  documentation  and observation.  Research  Instruments  with  guide  interview  and  check list  document.  Data  analysis  techniques  with  interactive  model analysis,  including:  data  collection,  data  condensation,  data presentation,  and  conclusion.  The  results  of  the  research  show  that the implementation went well. The constraining factor is an unstable internet network during online lectures. The supporting factors for its implementation are supporting human resources and health protocol supporting facilities.
Koresponden author: Pujiantoro
Email:pujiantoro05@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2022

## Pendahuluan
Pandemi  virus corona yang sampai saat ini belum  juga berakhir, mengakibatkan  dampak pada kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dampak perekonomian( Hanoatubun , 2020). Hal tersebut membuat  langkah  pemerintah  melakukan  kebijakan  untuk  meminimalisir  penyebaran  virus  corona. Langkah  kebijakan  tersebut  adalah  melakukan  pembatasan  aktivitas  berkumpul,  seperti  beribadah, belajar dan bekerja, sehingga dengan adanya kebijakan pembatasan sosial,  maka seluruh  masyarakat harus dapat beradaptasi pada perubahan tersebut, agar kegiatan dimasyarakat tetap berjalan meskipun masih dalam ancaman virus corona( Napitu et al ., 2021).
Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menyegah penyebaran Covid_19 terutama di tempat kerja agar tidak muncul klaster baru di tempat kerja, adalah kebijakan sistem kerja, yang mana pegawai atau karyawandapat melakukan pekerjaannya dirumah atau jauh dari kantor yang  kita kenal dengan  sebutan Work  From  Home  (WFH). Berdasarkan  intruksi  dari  Presiden  Joko  Widodo  terkait dengan  penyebaran  Covid_19,  yaitu  masyarakat  diminta  untuk  dapat  mencegah  penyebaran Covid_19, dengan melakukan segala aktivitas dari rumah. salah satunya adalah melakukan pengaturan sistem kerja dari rumah( Sina , 2020).
Atas intruksi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengaturan sistem kerja, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem kerja yaitu terdapat pada Surat  Edaran  Kemendikbud.  No.  20  Tahun  2020 (SE.Kemendikbud ,  2020).  Direktur  Jendral Pendidikan  Vokasi  juga  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  810/D/PR.01.00/2020  tentang  penyesuaian sistem  kerja  dan  pelaksanaan  perkuliahan/pembelajaran  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  Vokasi ( Pendidikan , 2020).
Berdasarkan  surat  edaran  tersebut,  maka  Pembantu  Direktur  II  Politeknik  Negeri  Malang mengeluarkan  kebijakan  bagi  seluruh  pegawai  di  lingkungan  Politeknik  Negeri  Malang  untuk melakukan Work from Home (WFH) dan menghentikan sementara aktifitas pembelajaran di kampus. Kebijakan  ini  bertujuan  agar  terhindar  dari  penyebaran  virus  corona  ditempat  kerja,  selain  itu  juga mempertimbangkan  keselamatan  dan  kesehatan  pegawai  dilingkungan    Politeknik  Negeri  Malang akan  tetapi  tetap  menjamin  pelayanan  pendidikan  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  dengan  adanya kebijakan  ini  maka  PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  di  Kota  Kediri  juga  harus  melaksanakan kebijakan tersebut kepada pegawai untuk melakukan pengaturan sistem kerja.
Work from Home (WFH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mengadopsi model kerja dimana pegawai  menggunakan teknologi telekomunikasi untuk bekerja dari rumah ( Mungkasa , 2020).
PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  Kota  Kediri  ini  merupakan  bagian  dari  Politeknik  Negeri Malang  yang  menerapkan  kebijakan    sesuai  surat  edaran  dari  Dirjen  Pendidikan  Vokasi  No. 810/D/PR.01.00/2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  dan  Pelaksanaan  Perkuliahan/Pembelajaran Untuk  Persiapan  Bekerja  dan  Beraktifitas  dalam  Tatanan  Kenormalan  Baru  (New  Normal)  di lingkungan Perguruan tinggi Vokasi.
Bekerja dari rumah (WFH ) merupakan kebijakan yang  dilakukan pemerintah untuk  menjawab tantangan  yang  timbul  dari  virus  corona  ( Taufik&  Warsono ,  2020).  Oleh  karena  itu,  meskipun kebijakan  ini  harus  ditegakkan  oleh  seluruh  penegak  kebijakan,  kebijakan  ini  tidak  berlaku  bagi pejabat  pada  jabatan  struktural  tertinggi.  Hal  ini  sejalan  dengan  Nota  Dinas  No. 53/PUDIR.II/KP/2020  bahwa  pegawai  struktural  wajib  tetap  berada  di  kantor  untuk  memperlancar koordinasi operasional dan untuk memastikan berfungsinya layanan kantor secara optimal dan baik.
Implementasi  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  penyempurnaan  atau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (tools) untuk mencapai  tujuan  kebijakan  ( Wajdi ,  2022).  Fungsi  tujuan  implementasi  adalah  untuk  membangun hubungan  yang  memungkinkan terwujudnya tujuan atau sasaran kebijakan publik sebagai 'hasil' dari kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintah.  Implementasi  sebagai  suatu  sistem  terdiri  dariunsur-unsur
dan  kegiatan  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  diinginkan  ( Putra&  Khaidir , 2019).
Menurut  Policy  Implementation  Theory  George  Edward  III  dalam  ( Putra  &  Khaidir ,  2019), implementasi  kebijakan  merupakan proses  yang sangat penting, dan sebaik apa pun suatu kebijakan, akan gagal jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya. Menurut Gorge C. Edwards  III  dalam  ( Kiwang ,  2018),  ada  empat  variabel  yang  memegang  peranan  penting  dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :
1. Komunikasi,  komunikasi  berlangsung  baik  antar  individu  maupun  antar  kelompok,  dan  tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dikandungnya
2. Sumber  daya  adalah  keharusan  untuk  implementasi  kebijakan.  Implementasi  kebijakan membutuhkan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun non-manusia
3. Disposisi  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  implementasi  kebijakan.  Jika pelaksana  setuju  dengan  isi  kebijakan,  maka  ia  akan  dengan  sukarela  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Namun,  banyak  masalah  muncul  dalam  proses  implementasi  ketika  para  implementor memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan tersebut.
4. Birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek birokrasi mencakup dua elemen kunci:  mekanisme  badan  pelaksana  itu  sendiri  dan  struktur  organisasi.  Mekanisme  pelaksanaan program  biasanya  ditentukan  oleh  prosedur  operasi  standar  (SOP)  dan  mudah  dipahami  oleh mereka yang terlibat dalam program/kebijakan.
Berangkat  dari  pembahasan  di  atas,  tujuan  peneliti  melakukan  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SE Kemendikbud No. 2020 terkait Kebijakan Work from  Home  (WFH )  di  PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  Kota  Kediri,  serta  untuk  mengetahui  apa saja  faktor  kendala  dan  pendukung  implementasi  tersebut.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  bisa memberikan  informasi  kepada  institusi  terkait,  berkaitan  dengan  hasil  pelaksanaan  kebijakan  WFH termasuk data-data yang menjadi kendala dan pendukung keberhasilan.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  ( Yuliani ,  2018). Menurut  ( Soendari ,  2012),  penelitian  deskriptif  memusatkan  perhatian  kepada  pemecahan  masalah- masalah  aktual  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  dilaksanakan.  Adapun  informannya  adalah staff dan dosen PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Penelitian ini difokuskan pada teori Gorge Edward III  yang berkaitan  dengan  implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara,  dokumentasi  dan  observasi.  Instrumen  penelitian  berupa  pedoman  wawancara  dan checklist dokumen.  Data  berupa  laporan  wawancara,  data  dokumen  dan  temuan  hasil  observasi. Teknik  analisis  data  dengan  analisis  model  interaktif,  meliputi:  pengumpulan  data,  kondensasi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Langkah-langkah  penelitian  dapat  dilihat  dalam  diagram alir sebagai berikut.

## Gambar 1. Diagram alir penelitian

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
Berdasarkan  fokus  penelitian  pada  teori  George  Edward  III  terkait  implementasi,  Maka  dapat diketahui dari hasil wawancara dari beberapa informan, hasil penelitian tersebut berupa tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Penelitian pada Implementasi No. Masalah Fokus Penelitian Data Temuan 1 Bagimana Implementasi SE Kemendikbud No.20 tahun 2020 terkait Kebijakan Work from home  (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang Kota Kediri ? a. Komunikasi  1. Intensitas Sosialisasi Kebijakan Work from Home (WFH) adanya sosialisai kebijakan  Work  from Home 2. Kejelasan Komunikasi adanya  kejelasan  pesan kebijakan 3. Konsistensi Pesan konsistensi pesan sesuai intruksi dari surat edaran Politeknik Negeri Malang b. Sumberdaya  1. Sumber  daya Manusia menjalankan  kebijakan namun  untuk  pejabat struktural tidak melaksanakan Work from  Home karena  jenis pekerjaan yang diharuskan  tetap  bekerja dikantor Mulai
Identifikasi masalah Mempersiapkan instrumen penelitian A A Pengumpulan data Analisis data Perarikan kesimpulan Selesai
2. Sumberdaya Pendukung adanya  dukungan  sarana dan prasarana c. Disposisi 1. Persepsi Pelasksana Semua responden mendukung kebijakan tersebut 2. Respon Pelaksana memberikan respon yang  baik,  tapi  untuk Dosen  menjadi  kendala dalam pembelajaran daring/online 3. Tindakan Pelaksana adanya  tindakan  untuk melaksanakan kebijakan d. Struktur birokrasi 1. Pembentuk an  Struktur Organisasi Struktur organisasi sudah sesuai dengan pembagian  tugas  dan tupoksi  yang  ada  yang mana untuk pegawai non struk  tural  menerapkan Work from home sedangkan pegawai struktural tidak harus menerapkan Work from Home 2. Pembagian tugas Pembagian  tugas  sudah sesuai  dengan  jabatan pelaksana di  struktur organisasi 3. Koordinasi Pelaksana Kebijakan Koordinasi antara pegawai tidak mengalamin kendala
B. Faktor  Kendala  dan  Pendukung  Implementasi  Kebijakan Work  from  Home  (WFH )  di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan dari fakor pendukung  diketahui  bahwa  fasilitas  pendukung  menunjukkan  adanya  dukungan  sarana  dan prasarana,  seperti  adanya  sistem  teknologi  yang  bisa  digunakan  untuk  kehadiran  pegawai, bantuan  paket  data  berupa  pulsa  untuk  dosen,  adanya  tempat  cuci  tangan/wastafel,sabun  cuci tangan,  alat  pengecek  suhu  tubuh  dan  hanzsanitizer.  Sedangkan  dari  faktor  kendala  pada implementasi  diketahui adanya  kendala jaringan  internet  yang tidak stabil saat berlangsungnya perkuliahan daring/online.

## Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
1. Komunikasi
Pada  penyajian  hasil  penelitian  dari  aspek  komunikasi  implementasi  sudah  baik, berdasarkan  jawaban  dari  beberapa  responden  terkait  dengan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh
bagian  Kepegawaian  melalui  pesan  media  WhatssAp  di  Group  tersampaikan  oleh  semua pegawai. Indikator kejelasan komunikasi sudah jelas berdasarkan intruksi dari Nota Dinas Pudir II  No.  53/PUDIR.II/KP/2020,  adanya  petunjuk  teknis  tentang  kebijakan Wrok  from  Home ,  Ada juga konsistensi pesan. Artinya, tidak ada pesan kebijakan yang bertentangan antara satu tatanan kebijakan dengan tatanan kebijakan lainnya.

## 2. Sumberdaya
Hasil  observasi  dan  wawancara  dari  sumberdaya  manusia  adanya  kepatuhan  pelaksana kebijakan  yaitu  pegawai  dalam  menjalankan  kebijakan Work  from  Home  (WFH), namun  untuk pegawai  yang  menjabat  struktural  tidak  bisa  menerapkan Work  from  Home  (WFH) dikarenakan jenis pekerjaan terkait dengan pelayanan sedangkan dari sumberdaya pendukung sudah didukung dengan penyediaaan Sistem  Absensi  Online untuk pegawai, paket data untuk  dosen, penyediaan alat pengecek suhu tubuh, tempat cuci tangan  disetiap gedung  kantor, handsanitizer, penyediaan masker,  dan  tempat  duduk  berjarak  yang  disediakan  di  kantor  serta  tulisan  himbauan  dipintu masuk untuk wajib patuh protokol kesehatan.

## 3. Disposisi
Dari  penyajian  hasil  aspek  disposisi  bahwa  pelaksana memiliki  sikap  mendukung  terhadap kebijakan Work  from  Home  (WFH) untuk  mencegah  penularan  Covid_19  ditempat  kerja. demikian juga dari hasil penelitian untuk indikator respon pelaksana responya sangat baik, tapi untuk Dosen kurang efektif terutama dalam perkuliahan daring/online mahasiswa kurang fokus terhadap materi yang diberikan. untuk indikator tindakan pelaksana yaitu adanya sikap tindakan untuk  melaksanakan  penyesuaian  sistem  kerjabagi  pegawai  untuk  pelaksanaan Work  from Home  (WFH) dan  tindakan-tindakan  bagi  tenaga  pengajar  berupa  memberikan  perkuliahan kepada mahasiswa secara daring/online.

## 4. Struktur Birokrasi
Dari  penyajian  hasil  aspek  struktur  birokrasi  terungkap  bahwa  struktur  organisasi  sudah ada, dan pelaksanaan kebijakan Work form Home (WFH) dalam pembagian tugas sudah sesuai dengan  tupoksi  di  struktur  organisasi  yang  ada  di  PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  di  Kota Kediri,  yang  mana  sistem  kerja  bagi  pejabat  struktural  tetap  masuk  dikantor  sedangkan  untuk staff  pegawai  struktural  dan  non  struktural  harus  melakukan Work  from  Home  (WFH) 50 persen.
B. Faktor  Kendala  dan  Pendukung  Implementasi  Kebijakan Work  from  Home  (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
Faktor Kendala dan pendukung merupakan faktor yang paling penting untuk mengevaluasi sebuah kebijakan agar menjadi lebih baik, berdasarkan penyajian hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dari faktor kendala implementasi yaitu kendala jaringan internet yang tidak stabil saat perkuliahan  daring/online.  Adapun  untuk  faktor  pendukung  adanya  dukungan  dari  sumberdaya manusia  yaitu  pegawai  dan  dosen  Serta  adanya  dukungan  sarana  prasarana  di  kampus  yang menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

## C. Analisis  Implementasi  Kebijakan Work  from  Home  (WFH) di  PSDKU  Politeknik  Negeri Malang di Kota Kediri
Untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  implementasi  kebijakan,  peneliti membuat  daftar  tabel  analisis  bobot  data  hasil  wawancara  informan  dalam  bentuk  kolom berdasarkan matriks pengumpulan data, (1) adalah'ada, hanya ada atau ada tetapi tidak dilakukan, (2)  adalah  ada  dan  sedang  dilakukan  (3)  adalah  ada,sedang  dilakukan,dan  berjalan  baik.  Skor rata-ratanya adalah 2, sehingga skor  yang  lebih rendah  diklasifikasikan sebagai Buruk  dan skor atas diklasifikasikan sebagai Baik, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 2. Analisis Matriks Hasil Wawancara
Berdasarkan  analisis  matrik  hasil  wawancara,  jawaban  informan  diberi  bobot  dengan memberikan nilai (1), (2), dan (3), dan hasil analisis masing-masing aspek adalah sebagai berikut: a. Komunikasi
1) Intensistas Komunikasi
Untuk  aspek  komunikasi,  pada  indikator  intensistas  memberikan  bobot  (2),  artinya  “ada  dan sedang  dilakukan”  intensistas  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  bagian  kepegawaian  adalah  setiap adanya  intruksi  atau Surat  edaran  dari  Politeknik  Negeri  Malang  mengenai  kebijakan Work  from Home  (WFH) ,  maka  akan  langsung  disampaikan  kepada  pegawai  melalui  pesan  di  Group WhatsApp,  informasi yang disampaikan adalah tentang penyesuaian sistem kerja dimana pegawai melakukan  kerja dari  kantor  dengan kapasitas pegawai  yang  masuk  kerja 50 persen  dari tiap-tiap unit kerja,  dengan ketentuan pegawai masuk kerja 3 hari dari kantor dan 2 hari bekerja dari rumah. Sehingga dengan demikian intensitas komunikasi sudah baik.
2) Kejelasan informasi
Indikator  kejelasan  komunikasi  memberikan  bobot  (3)  artinya  “ada,sedang  dilakukan,dan berjalan baik” Dari hasil penelitian terlihat kejelasan informasi tentang sosialisasi yang dilakukan oleh  bagian  Kepegawaian  melalui  pesan  media  WhatsApp  di  Group  tersampaikan  oleh  semua pegawai.  Kejelasan  informasi  ini  diperkuat  dengan  adanya  intruksi  dari  Nota  Dinas  Pudir  II  No. 53/PUDIR.II/KP/2020,  Tentang  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem  kerja  pegawaidalam  tatanan kenormalan baru (New Normal) di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Dengan demikian bahwa kejelasan informasi sudah berjalan dengan baik.
3) Konsistensi Pesan
Pada  indikator  konsistensi  pesan  memberikan  bobot  (2),  artinya  “ada  dan  sedang
Aspek-
Aspek Implem entasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur Birokrasi Infor man Inten sitas Kejelas an Kon sis tensi Sumber daya manusia Fasilitas Pen dukung Persep si Respon Tinda kan Pemben tukan Struktur Pemba gian tugas Kon sisten si R1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 R2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 R3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 R4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1=0 1=0 1=1  1=0 1=0 1=0 1=2 1=0 1=0 1=0 1=0 2=3 2=0 2=3  2=4 2=3 2=4 2=1 2=4 2=3 2=3 2=3 3=1 3=4 3=0  3=0 3=1 3=0 3=1 3=0 3=1 3=1 3=1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
dilakukan”,  Pada  Implementasi Work  from  Home  (WFH) yaitu  apa  yang  tertuang  dalam  SE. Kemendikbud. No.20 Tahun 2020 terkait Kebijakan Work from Home (WFH) di implementasikan melalui Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur bidang II Politeknik Negeri Malang No.  53/PUDIRII/KP/2020  kepada  pegawai  yang  ada  dilingkungan  Politeknik  Negeri  Malang  dan berlaku  juga  di  PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  di  Kota  Kediri.  dalam  implementasi  sudah dilakukan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  ada  di  surat  edaran  tersebut.  dengan  demikian bahwa konsistensi pesan  sudah dilaksanakan dengan baik.

## b. Sumberdaya

## 1) Sumberdaya Manusia
Pada  indikator  sumberdaya  manusia  memberikan  bobot  (2),  artinya  “ada  dan  sedang dilakukan”,  sumber  daya  manusia  atau  pelaksana  kebijakan  adalah  kemampuan  dan  kemauan dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut,  untuk  indikator  sumberdaya  manusia  dalam  hal  ini pegawai, sudah menjalankan kebijakan tersebut sesuai  intruksi dari Nota Dinas yang dikeluarkan oleh  Politeknik  Negeri  Malang.  dengan  demikian  sumberdaya  manusia  sudah  melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik.
2) Sumberdaya Fasilitas Pendukung
Pada  sumberdaya  pendukungmemberikan  bobot  (2)  artinya  “ada  dan  sedang  dilakukan”, dalam  penelitian  ini  fasilitas  pendukung  yang  ada  berupa  sistem  absensi  onlien  melalui  portal polinema.dan  fasilitas  pendukung  prokes  berupa  tempat  cuci  tangan,  sabun  cuci  tangan, handsanitizer, alat termogun, tempat duduk berjarak, dan masker. Sehingga dengan demikian dari aspek sumberdaya fasilitas pendukung sudah cukup baik karna tidak ada pegawaiyang mengalamin gejala Covid 19 saat bekerja di kantor.

## c. Disposisi
1) Persepsi Pelaksana
Pada  indikator  persepsi  pelaksana  memberikan  bobot  (2)  )  artinya  “ada  dan  sedang dilakukan”,  pelaksana  kebijakan  menerima  sepenuhnya  kebijakan Work  from  Home  (WFH ) sebagai  bentuk  pencegahan  dan  antisipasi  terhadap  Virus  Covid-19  agar  tidak  muncul  klaster  di tempat kerja. dari hasil penelitian tentang disposisi pada implementasi kebijakan Work from Home (WFH), menunjukkan  adanya  sikap  dukungan  pada  kebijakan  tersebut.  Karena  kebijakan inimembantu pemerintah mengatasi penularan Virus Covid-19 di indonesia.
2) Respon Pelaksana
Pada indikator respon pelaksana memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang dilakukan”, para pelaksana memberikan respon positif  terhadap kebijakan Work from Home (WFH). Sehingga dengan demikian respon pelaksana kebijakan sudah cukup baik.
3) Tindakan Pelaksana
Pada indikator tindakan pelaksana memberikan bobot (2) artinya “ada dan sedang dilakukan”, pelaksana  sudah  menjalankan  kebijakan  dengan  baik,  Namun  dalam  proses  pelaksanaannya mengalami kendala yaitu sinyal internet jelek, dan kurang fokusnya mahasiswa dalam  mengikuti perkuliahan  daring.  Sehingga  dengan  demikian  tindakan  pelaksana  sudah  dijalankan  dengan  baik namun belum efektif.

## d. Struktur Birokrasi
1) Struktur Organisasi
Pada indikator struktur organisasi memberikan bobot (2)artinya “ada dan sedang dilakukan”, struktur  organisasi  pelaksana  sudah  ada,  para  pelaksana  melaksanakan  kebijakan  tersebut  sesuai dengan  jabatan  dan  tupoksi  pegawai  yang  ada  di  struktur  organisasi.  Sehingga  dengan  demikian
struktur  organisasi  di  PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  di  Kota  Kediri  dari  aspek  struktur birokrasi sudah ada dan berjalan dengan baik.

## 2) Pembagian Tugas
Pada  indikator  pembagian  tugas  memberikan  bobot  (2),  artinya  “ada  dan  sedang dilakukan”, para pelaksana  melaksanakan  kebijakan tersebut sesuai  dengan pembagian tugas dan petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan kebijakan Work form Home (WFH ), yang mana sistem kerja  bagi  pejabat  struktural  tetap  masuk  dikantor  sedangkan  untuk  staff  pegawai  struktural  dan non struktural harus melakukan sistem kerja Work from Home (WFH) 50 persen. Dengan demikian pembagian  tugas  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebutsudah  sesuai  dengan  struktur  organisasi dan berjalan dengan baik.
3) Koordinasi antar Pelaksana
Pada  indikator  koordinasi  antar  pelaksana  memberikan  bobot  (2)artinya  “ada  dan  sedang dilakukan”,  koordinasi  antar  pelaksana  kebijakan  sudah  dilakukan  dengan  baik,  yaitu  dengan adanya komunikasi pelaksana yang melakukan kerja dari rumahdengan pelaksana yang melakukan kerja  dari  kantorserta  adanya  komunikasi  antara  staff  bawahan    dan  pimpinan  maka  tugas-tugas dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Dengan  demikian  koordinasi  dan  komunikasi  antar  pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik.
D. Analisis  Faktor  Kendala  dan  Pendukung  Implementasi  Kebijakan Work  from  Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
a. Faktor Kendala Implementasi
Faktor  kendala  implementasi  ditemukan  pada  hasil  wawancara  dengan  dosen  yang menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  tersebut,  terdapat  kendala  pada  jaringan  internet yang  tidak  stabil  saat  berlangsungnya  perkuliahan.  Dengan  demikian  kebijakan  sudah dilakukan oleh para implementor dengan baik, namun kebijakan belum efektif terutama bagi para dosen dan mahasiswa saat berlangsungnya pembelajaran secara daring/online.
b. Faktor pendukung implementasi
Pada  faktor  pendukung  implementasi,  para  pelaksana  kebijakan  sudah  menjalankan kebijakan  tersebut  sesuai  intruksi  dari  Nota  Dinas  yang  dikeluarkan  oleh  Politeknik  Negeri Malang.  Sedangkan  dariSerta  fasilitaspendukung  sudah  ada  dan  baik,  Sehingga  dengan demikian dari aspek sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung sudah cukup baik karna tidak ada pegawai yang mengalamin gejala Covid_19 saat bekerja di kantor.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwasannya implementasi SE Kemendikbud. No.20 Tahun 2020  terkait  Kebijakan  Work  from  Home  (WFH)  di  PSDKU  Politeknik  Negeri  Malang  di  Kota Kediri, sudah  dilaksanakan oleh pegawai  dan sudah berjalan  dengan baik,  dari indicator  komunikasi sudah  terjalin  dengan  baik,  pelakasana  kebijakan  juga  sudah  melaksanakan  kebijakan  dengan  baik, dari  sumberdaya  pendukung  sudah  didukung  dengan  adanya  teknlogi  berbasis  online  dan  fasilitas protocol kesehatan namun ada faktor kendala pada implementasi yaitu kendala jaringan internet yang tidak stabil saat berlangsungnya perkuliahan.

## Blibiografi
Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of  Education,  Psychology  and  Counseling , 2 (1),  146–153.  https://doi.org/https://e- journal.unper.ac.id/index.php/Jumper/article/view/665
Kiwang, A. S. (2018). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Kupang.
Journal of Politics and Policy , 1 (1), 31–48. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.3
Mungkasa,  O.  (2020).  Bekerja  dari  rumah  (working  from  home/WFH):  menuju  tatanan  Baru  era pandemi Covid 19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 126–150. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119
Napitu,  U.,  Corry,  C.,  &  Matondang,  K.  D.  (2021).  Sosialisasi  Pembatasan  Pelaksanaan  Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 232–241. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1698
Pendidikan,  S.  D.  J.  (2020). Penyesuaian  Sistem  Kerja  dan  Pelaksanaan  Perkuliahan/Pembelajaran Untuk  Persiapan  Bekerja  dan  Beraktifitas  dalam  Tatanan  Kenormalan  Baru  (New  Normal)  di lingkungan Perguruan tinggi Vokasi (no. 810/D/).
Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations  No.  12  of  2017  concerning  youth  in  granting  youth  service  in  West  Sumatera. International  Journal  of  Progressive  Sciences  and  Technologies  (IJPSAT) , 15 (1),  236–242. http://repository.unp.ac.id/26487/
SE.Kemendikbud. (2020). Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru (No.20 (ed.)).
Sina,  P.  G.  (2020).  Ekonomi  rumah  tangga  di  era  pandemi  covid-19. Journal  of  Management  Small and Medium Enterprises (SMEs) , 12 (2), 239–254. https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697
Soendari,  T.  (2012).  Metode  Penelitian  Deskriptif. Bandung,  UPI.  Stuss,  Magdalena  &  Herdan, Agnieszka ,
17 . https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/46507967/Penelitian__Deskriptif.ppt__Compatibility_Mo de_-libre.pdf?1465995689=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DPenelitian_Deskriptif_ppt_Compatibility.pdf&Expires=16 70821113&Signature=PHdGQNcM4nKuQpwDtltW6gDO4XTXUWZYU2lSfz9T6GLyzRX2K A0PfoF5Wzw8BzU~1ZuINlhwTAO1dkNC1SPeWYu1pByIWZCxxEb~Y5RKs5m1Fy7g6gj20 MB24SJ5N1xO93UG-0R9Lm4GylcWDkfqwcbjt6CNU4PtzS7K9YvtOr0Uk- ZEQQe3dyKskisBstqURLQpt3J8q0bv93- PtGYCLPlTGbUh9Lit1iwiEUB06YYZ9uQJZSS5s9ENpL9g~l80B2U6dQ5d54b6dztuNFIq4ud v6QpG76stGb2nCnwKVx6VWOSOSraE2fiP2QBfUYCeRXK-CX0A3hrft5fsHVKrrQ__&Key- Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
Taufik,  T.,  &  Warsono,  H.  (2020).  Birokrasi  baru  untuk  new  normal:  tinjauan  model  perubahan birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di  era  Covid-19. Dialogue:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 2 (1), 1–18. https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182
Wajdi, F. (2022). Hukum
dan
Kebijakan Publik . Sinar
Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ca1sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Impl ementasi+kebijakan+publik+dapat+diartikan+sebagai+kegiatan+penyempurnaan+atau+pelaksan aan+kebijakan+yang+telah+ditetapkan+atau+disetujui+dengan+menggunakan+sarana+(tools)+u ntuk+mencapai+tujuan+kebijakan&ots=ChJlQ5oYeL&sig=gnEUHjGtoFpWMi1hWeHZ4uUCf Nk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling.
Quanta , 2 (2), 83–91. http://www.e-
journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641