## Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara
Imanda Isra Andini 1) ; Mohammad Ridwan 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) imandaisra01@gmail.com ; 2) mohd.ridwan@usu.ac.id

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  prioritas  pembangunan  dari  Sumatera  Utara  dan  fokus pemerintah  dalam  meningkatkan  akselerasi  kinerja  pada  sektor  pariwisata.  Adanya  perencanaan  bagi pemerintah  pariwisata  akan  mempermudah  dalam  mengkomunikasikan  gagasan,  maksud  dan  tujuan pengembangan pariwisata pada masyarakat dan stakeholder lainnya dengan melakukan koordinasi bagi pihak  yang  terlibat  dalam  pemerintahan  seperti  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Sumatera  Utara.  Handayaningrat  (2017:88) mengatakan  bahwa  adanya  ketergantungan adalah  pemicu terjalinnya  kerjasama  antara  bagian-bagian  yang  berbeda.  Perlunya  memberikan  sumbangan  usaha yang maksimal, serta penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda dalam koordinasi menjadi tindakan yang  mutlak  diperlukan  guna  mencapai  tujuan  bersama.  Suatu  penataan  dan  pengembangan  potensi pariwisata  di  Sumatera  Utara  diketahui  mengalami  penurunan  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun  yang disebabkan oleh kasus pandemik Covid-19. Salah satu objek wisata yang ikut mengalami penurunan di Sumatera Utara adalah wisata Bukit Lawang yang terletak Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat dan biasa  dikenal  dengan  keberadaan  Orangutan  Sumatera  (Pongo  Abelli)  di  wilayah  Taman  Nasional Gunung  Leuser  (TNGL).  Bukit  Lawang  disebut  sebagai  tujuan  wisata  yang  menarik  sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2017-2037  terkait  Kabupaten  Langkat  disebutkan  bahwa  Bukit  Lawang merupakan salah satu tujuan wisata prioritas yang ada di Kabupaten Langkat.

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Pengembangan  sektor  pariwisata  yang  dilakukan  dengan  baik  akan  memberikan pengaruh  pada  sektor  ekonomi  serta  mendorong  pembangunan  untuk  sektor-sektor lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Koordinasi Perencanaan  Sektoral  Dan  Regional  Dalam  Perencanaan  Infrastruktur  Pariwisata  Di Kawasan  TNGL  Bukit  Lawang  Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara.  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  observasi  serta  dokumentasi  dan  kepustakaan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Koordinasi  Perencanaan  Sektoral  Dan  Regional Dalam  Perencanaan  Infrastruktur  Pariwisata  Di  Kawasan  TNGL  Bukit  Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara belum berjalan optimal. Hal  tersebut karena masih belum  maksimalnya  infrastruktur  pariwisata  dalam  pengembangan  pariwisata  Bukit Lawang saat ini.

## ABSTRACT
The development of the tourism sector that is carried out properly will have an impact on the  economic  sector  and  encourage  development  for  other  sectors.  This  study  aims  to determine and describe the Coordination of Sectoral and Regional Planning in Tourism Infrastructure  Planning  in  the  Bukit  Lawang  TNGL  area,  Kabupaten  Langkat,  North Sumatra.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  Data collection  techniques  were  carried  out  through  interviews  and  observations  as  well  as documentation and literature. The results showed that the Coordination of Sectoral and Regional  Planning  in  Tourism  Infrastructure  Planning  in  the  Bukit  Lawang  TNGL  area,
Kabupaten  Langkat,  North  Sumatra  has  not  run  optimally.  This  is  because  the  tourism infrastructure is still not optimal in developing Bukit Lawang tourism at this time.
KEYWORDS Coordination, Planning Infrastructure,  Tourism,  Bukit Lawang
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Langkat Wisatawan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Domestik 47.139 13.715 22.604 88.437 89.728 Mancanegara 3.495 4.885 8.396 11.667 11.672 Jumlah 50.634 4.885 31.000 100.104 101.400

## Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2019
Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Langkat cenderung fluktuatif,  dengan  tahun  2016  sebagai  tahun  yang  paling  sedikit  mendatangkan  wisatawan  yang didominasi oleh wisatawan domestik. Peningkatan wisatawan paling signifikan terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara ke Kabupaten Langkat cukup tinggi, tahun 2017 wisatawan mancanegara memiliki kontribusi melebihi 30% terhadap total wisatawan, yang kemudian naik menjadi  11%  pada  tahun  2018.  Sejumlah  pariwisata  Indonesia  mengalami  tingkat  wisatawan  baik  lokal ataupun  mancanegara  yang  menurun  drastis  karena Covid-19 begitupun  terjadi  pada  wisata  Bukit Lawang Sumatera Utara.

## Gambar 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Bukit Lawang Tahun 2015-2020
Sumber: Master Plan Pengembangan Wisata Alam TNGL (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI serta Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser), 2020
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  dimana  wisatawan  yang  tercatat  berkunjung  pada  tahun 2020  untuk  WNI  menjadi  sebanyak  2.409  orang,  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2019  yang  tercatat sebesar  4.936  orang.  Sedangkan  untuk  WNA  tercatat  sebanyak  1.812  orang,  dibandingkan  dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 9.941 orang.
Penelitian  ini  berfokus  pada  perencanaan  infrastruktur  pariwisata  Bukit  Lawang  yang  akan dilaksanakan  melalui  koordinasi  lintas  sektoral  dan  regional  yang  efektif  antar  pihak-pihak  yang  terkait salah  satunya  BAPPEDA  Provinsi  Sumatera  Utara.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  2007 Tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara  pada  pasal  2  ayat  (2),  yaitu  “melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di bidang  perencanaan  pembangunan  daerah, penelitian,  pengembangan,  dan  statistik”.  Oleh  karena  itu, BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki  kewenangan  atau  mandat  melaksanakan  fungsi  koordinasi  perencanaan  pembangunan  pada tingkat organisasi pemerintah daerah.
Teori  yang  peneliti  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  koordinasi  dari  Handayaningrat. Koordinasi  dapat  diartikan  usaha  penyesuaian  bagian-bagian  yang  berbeda-beda,  agar  kegiatan
3762 2065 5465 5678 4936 2409 3485 3325 11067 9183 9941 1812 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2015 2016 2017 2018 2019
2020
WNI WNA
daripada  bagian-bagian  itu  selesai  pada  waktunya,  sehingga  masing-masing  dapat  memberikan sumbangan  usahanya  secara  maksimal,  agar  diperoleh  hasil  secara  keseluruhan,  di  mana  koordinasi memiliki  5  (lima)  indikator  yang  dapat  diukur  melalui,  komunikasi;  kesadaran  pentingnya  koordinasi; kompetensi  partisipan;  kesepakatan,  komitmen,  dan  insentif  koordinasi,  dan  kontinuitas  perencanaan. Terkait  dengan  koordinasi  perencanaan  infrastruktur  pariwisata,  penulis  mengemukakan  permasalahan seperti  koordinasi  perencanaan  sektoral  dan  regional  dalam  perencanaan  infrastruktur  pariwisata  di kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  Bukit  Lawang  Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara yang  belum  efektif  dimana  secara  sektoral  dimaksudkan  terhadap  BAPPEDA  Provinsi  Sumatera  Utara dengan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Dinas  Bina  Marga  dan  Bina Konstruksi  Provinsi  Sumatera  Utara  sedangkan  secara  regional  dimaksudkan  terhadap  BAPPEDA Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  BAPPEDA  Kabupaten  Langkat  beserta  masyarakat  dan pelaku  usaha pariwisata di wilayah Bukit Lawang.
Hal  lainnya  ditemukan  pada  RIPPARDA  Kabupaten  Langkat  tentang  permasalahan  yang menyangkut  infrastuktur  jalan  yang  masih  rusak  dan  perlu  diperbaiki  yakni  di  antaranya  terjadi  di beberapa ruas jalan di Padang Cermin ±2 km, jalan rusak sebelum Salapian ±1 km, dan jalan rusak dari Terminal Gotong Royong ke Gerbang Objek Wisata Bukit Lawang ±2 km,  jalan setapak menuju ke Gua Batu Rizal dan Gua Batu Kapal, lalu beberapa ruas jalan menuju objek wisata Tangkahan. Aksesibilitas menuju Bukit Lawang sudah terbilang cukup baik. Sarana transportasi cukup memadai, sepanjang jalan menuju  Bukit  Lawang  sudah  di  aspal  namun  terdapat  kerusakan  jalan  pada  ruas  Kuala-Sp.  Marike sepanjang ±4 km.
Peneliti  juga  menemukan  permasalahan  lain,  yaitu  beberapa  permasalahan  yang  telah diidentifikasi langsung terkait infrastruktur pariwisata di Bukit Lawang Sumatera Utara diantaranya, akses jalan  dan  jembatan  menuju  objek  wisata  rusak  berat,  tidak  terdapat  penerangan  jalan  dan  rambu petunjuk jalan kurang pada jalan Provinsi menuju objek wisata, tidak terdapat fasilitas persampahan, dan lemahnya jaringan internet pada kawasan wisata Bukit Lawang.
Pada dasarnya masalah koordinasi yang dimaksud dikarenakan koordinasi dan kerjasama antara pusat  dan  daerah  yang  belum  maksimal  dalam  penyediaan  infrastruktur  dasar  untuk  memperkuat pembangunan pariwisata melalui peningkatan akses jalan, jembatan, air bersih, jaringan telekomunikasi, listrik dan sistem pengendalian dan pemeliharaan lingkungan, tanpa melakukan perusakan lingkungan itu sendiri di dalamnya. Kemudian terjadi pelemahan indikator koordinasi perencanaan pembangunan yang tidak  berjalan  dengan  maksimal,  seperti  rendahnya  tingkat  komunikasi  dalam  berkoordinasi,  kurangnya tingkat kesadaran para implementor, koordinator dan pelaksana dalam perencanaan. Dikarenakan masih rendahnya  kompetensi  dalam  berkoordinasi  sesuai  komitmen  yang  telah  disepakati,  dan permasalahan insentif kerja yang belum sesuai harapan menyebabkan kontinuitas perencanaan belum optimal.

## LANDASAN TEORI
Teori  yang  peneliti  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  koordinasi  dari  Handayaningrat (2017:88).  Koordinasi  dapat  diartikan  usaha  penyesuaian  bagian-bagian  yang  berbeda-beda,  agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan  usahanya  secara  maksimal,  agar  diperoleh  hasil  secara  keseluruhan,  di  mana  koordinasi memiliki  5  (lima)  indikator  yang  dapat  diukur  melalui,  komunikasi;  kesadaran  pentingnya  koordinasi; kompetensi  partisipan;  kesepakatan,  komitmen,  dan  insentif  koordinasi,  dan  kontinuitas  perencanaan. Sedangkan, dalam urusan publik, koordinasi dianggap penting karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan  tugasnya  tanpa  bantuan  dari  organisasi  lainnya.    Dijelaskan  Awaluddin  Djamin (dalam  Hasibuan,  2011:86)  koordinasi  merupakan  suatu  usaha  kerja  sama  antara  badan,  instansi,  unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.
Menurut Ridwan (2012:3), perencanaan merupakan suatu proses upaya untuk mengubah kondisi saat ini yang tidak sesuai lagi dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan menuju ke kondisi yang lebih baik  atau  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  diharapkan.  Sedangkan,  menurut  Inskeep  (dalam Ridwan  2012:4)  menjelaskan  perencanaan  adalah  suatu  proses  mempersiapkan  secara  sistematis  dan rasional  kegiatan-kegiatan  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  dan  merupakan
suatu  cara  bagaimana  mencapai  tujuan  sebaik-baiknya  dengan  sumber-sumber  yang  ada  secara  lebih efektif dan efisien.
Menurut Wahab (dalam Yoeti, 1995:107) pariwisata adalah “ A proposeful human activity that serve as  a  link  between  people  either  within  one  some  country  or  beyond  the  geographical  limits  or  state.  It involves  the  temporary  displacement  of  people  to  other  region,  country,  for  the  satisfaction  of  varied needs  other  than  exciting  a  renumareted  function” .  Pariwisata  adalah  suatu  aktivitas  manusia  yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara  itu  sendiri  atau  di  luar  negeri  (meliputi  pendiaman  orangorang  dari  daerah  lain)  untuk  mencari kepuasan  yang  beraneka  ragam  dan  berbeda  dengan  apa  yang  dialaminya  dimana  ia  memperoleh pekerjaan tetap.
Terkait  dengan  koordinasi  perencanaan  infrastruktur  pariwisata,  penulis  mengemukakan permasalahan  seperti  koordinasi  perencanaan  sektoral  dan  regional  dalam  perencanaan  infrastruktur pariwisata  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  Bukit  Lawang  Kabupaten  Langkat Sumatera  Utara  yang  belum  efektif  dimana  secara  sektoral  dimaksudkan  terhadap  BAPPEDA  Provinsi Sumatera  Utara  dengan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Dinas  Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara sedangkan secara regional dimaksudkan  terhadap BAPPEDA  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  BAPPEDA  Kabupaten  Langkat  beserta  masyarakat  dan pelaku usaha pariwisata di wilayah Bukit Lawang.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif  merupakan penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono dalam Pasolong 2016:161). Dengan demikian, penelitian ini akan  menjelaskan  gambaran  realita  dari  masalah  dengan  menggunakan  data-data  yang  ada.  Dalam penelitian  ini,  penulis  memilih  lokasi  penelitian  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Sumatera Utara, Jl. Pangeran Diponegoro No.21 A, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara  untuk  informasi  yang  akurat,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling dalam menentukan  informan  penelitian.  Adapun  kriteria  informan  penulis  ialah  BAPPEDA  Provinsi  Sumatera Utara,  Dinas  Bina  Marga  dan  Bina  Konstruksi  Provinsi  Sumatera  Utara,  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Provinsi  Sumatera  Utara,  BAPPEDA  Kabupaten  Langkat,  pelaku  usaha  dan  masyarakat. Dengan  demikian,  penulis  memilih  Kepala  BAPPEDA  Sumatera  Utara,  Kepala  Bidang  Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Sumatera Utara, Kepala Sub Bidang Ekonomi BAPPEDA Sumatera Utara, Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, pelaku  usaha  pariwisata  dan  masyarakat  selaku  sasaran  dan  informan  dalam  penelitian  ini.  Setelah informasi  dikumpulkan,  maka  penulis  akan  melakukan  analisis  data  dengan  teknik  analisis  yang dilakukan secara interaktif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  data,  dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi dalam perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktifitas-aktifitas pembangunan tertentu yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah,  swasta  maupun  masyarakat.  Koordinasi  hendaknya  diterapkan  dalam  keseluruhan  proses pembangunan  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  sampai  dengan evaluasinya.  Terjadinya  tumpang  tindih,  ketidakpahaman  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  merupakan pertanda kurang sempurnanya pelaksanaan koordinasi. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan  usaha  dari  antar  instansi  sebagai  upaya  yang  dapat  dilaksanakan  melalui  koordinasi  lintas
sektoral  dan  regional  dalam  perencanaan infrastruktur  pariwisata  di  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung Leuser  (TNGL)  Bukit  Lawang  Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara  dengan  melibatkan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Provinsi  Sumatera  Utara,  Dinas  Bina  Marga  dan  Bina  Konstruksi  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat bersama masyarakat dan pelaku usaha di Bukit Lawang itu sendiri.
Peneliti  telah  mengamati  permasalahan  yang  ditemukan,  berdasarkan  hasil  di  lapangan masalah yang terjadi di antaranya ialah infrastruktur menuju lokasi wisata Bukit Lawang dan infrastruktur di lokasi wisata  Bukit  Lawang.  Selanjutnya,  peneliti  mengkaji  koordinasi  perencanaan infrastruktur lintas  sektoral dan  regional  yang  dilakukan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Sumatera  Utara  berdasarkan indikator  komunikasi;  kesadaran  pentingnya koordinasi;  kompetensi  partisipan;  kesepakatan,  komitmen, dan insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan dari Handayaningrat (2017:88).

## Infrastruktur Menuju Lokasi Wisata
Berdasarkan  permasalahan  yang  ditemukan,  adanya  masalah  menyangkut  dengan  infrastruktur akses jalan yang rusak dan perlu diperbaiki menuju destinasi wisata Bukit Lawang yang merupakan jalan Provinsi  bukan  milik  Kabupaten  Langkat.  Hampir  di  sepanjang  perjalanan  menuju  wisata  Bukit  Lawang mengalami kerusakan dan berlubang. Oleh sebab itu, apabila memasuki musim kemarau akan membuat jalan  berabu  sehingga  sering  membuat  wisatawan  mengeluh  terutama  wisatawan  lokal  dan  membuat kurangnya  minat  wisatawan  lokal  untuk  berkunjung  lagi  terutama  bagi  pengendara  sepeda  motor.  Jika memasuki musim penghujan kondisi jalan semakin buruk dimana terdapat kondisi jalanan becek dan licin akibat  saluran  air  di  jalan  menuju  parit  yang  tidak  lancar.  Kemudian,  masih  kurangnya  rambu-rambu lalulintas dari dan menuju objek kawasan wisata Bukit lawang seperti kurangnya lampu dan tanda jalan sebagai petunjuk arah dan peringatan.
Hambatan  lainnya  di  karenakan  jalan  menuju  destinasi  wisata  Bukit  Lawang  bukanlah  milik pemerintah  Kabupaten  Langkat  melainkan  jalan  pemerintah  Provinsi,  sehingga  untuk  melakukan perbaikan di haruskan untuk membuat proposal terlebih dahulu agar Pemerintah Provinsi mengeluarkan anggaran  dana  untuk  perbaikan  jalan  menuju  destinasi  wisata  Bukit  Lawang,  namun  hal  ini  biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  peneliti  menyatakan  benar  bahwa  memang  ditemukannya permasalahan terkait akses jalan yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga membuat warga dan para wisatawan resah dan mengalami kesulitan.
Dari  observasi  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwasanya  masih  kurangnya kesadaran  yang  diberikan  pemerintah  Sumatera  Utara  sebagai  yang  memiliki  kewenangan  untuk menangani permasalahan tentang akses jalan ini. Permasalahan ini seharusnya dapat ditangani secara cepat  agar  kondisi  akses  jalan  yang  dialami  ini  tidak  terjadi  berlarut-larut.  Dalam  kewenangannya, pemerintah  Sumatera  Utara  yakni  BAPPEDA  Provinsi  Sumatera  Utara  harus  mengarahkan  Dinas  Bina Marga  dan  Bina  Konstruksi  Provinsi  Sumatera  untuk  melakukan  sejumlah  perbaikan  akses  jalan  yang ada di Sumatera Utara, termasuk akses jalan menuju wisata Bukit Lawang.
Pemerintah Sumatera Utara menjadikan prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Perencanaan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun yang akan dimulai tahun ini dan akan  ditargetkan  sudah  rampung  pada  tahun  2023.  Sementara  itu,  Pemerintah  Sumatera  Utara  pada tahun  lalu  telah  berencana  memperbaiki  ruas  jalan  menuju  kawasan  wisata  Bukit  Lawang.  Namun, rencana  itu  harus  batal  karena  pandemi Covid-19 dan  membuat  Pemerintah  Sumatera  Utara  harus melakukan refocusing anggaran.  Karena refocusing anggaran  tersebut,  maka  tahun  2021  tidak  ada alokasi anggaran ruas jalan dari Binjai menuju Bukit Lawang.

## Infrastruktur di Lokasi Wisata
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa infrastruktur terkait akses jalan di  lokasi  Bukit  Lawang  sudah  memenuhi  syarat  untuk  di  akses  dan  sudah  cukup  baik  karena  di sepanjang jalan menuju wisata Bukit Lawang telah di aspal. Hal tersebut dikarenakan adanya dukungan dari  pemerintah  Kabupaten  Langkat  yang  selalu  memerhatikan  lokasi  wisata  Bukit  Lawang  dan menjadikannya prioritas pembangunan sebagai pariwisata yang berbasis ekowisata.
Dilihat  dari  fasilitas  pendukung  di  wisata  Bukit  Lawang,  fasilitas-fasilitas  tersebut  dapat  dikatakan cukup  memadai  namun  masih  ada  sejumlah  fasilitas  yang  masih  kurang  memadai.  Fasilitas  yang memadai tersebut di antaranya hotel/penginapan, parkir kendaaraan untuk menampung wisatawan, dan rumah  makan/restoran.  Sedangkan  fasilitas  yang  tidak  memadai  di  antaranya  toilet  umum,  tempat sampah  dan  musholla.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  Kabupaten  Langkat  terus  mengembangkan  dan memberikan perhatian terhadap fasilitas yang tidak memadai.
Koordinasi  di  dalam  organisasi  publik  atau  instansi  pemerintah  pada  intinya  adalah  untuk menyatukan  segala  upaya  dan  tindakan  harmonis  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Maka  untuk mendeskripsikan  “Koordinasi  Perencanaan  Sektoral  dan  Regional  Dalam  Perencanaan  Infrastruktur Pariwisata  di  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  Bukit  Lawang  Kabupaten  Langkat Sumatera Utara dapat diukur melalui teori Handayaningrat (1991:80) dengan kelima indikator koordinasi.

## Komunikasi
Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu  pihak  ke  pihak  lainnya.  Biasanya  aktivitas  komunikasi  ini  dilakukan  secara  verbal  atau  lisan sehingga  memudahkan  kedua  belah  pihak  untuk  saling  mengerti.  Komunikasi  dapat  dilihat  dari  ada tidaknya  informasi,  ada  tidaknya  alur  informasi  dan  ada  tidaknya  teknologi  informasi  (Handayaningrat 1989:80).
Peneliti  menemukan  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  BAPPEDA  Sumatera  Utara  sudah  cukup efektif.  Perencanaan  pariwisata  yang  dilakukan  bersifat  transparan  agar  masyarakat  dan  pelaku  usaha yang berada di wisata Bukit Lawang dapat mengetahui tentang apa yang direncanakan oleh pemerintah Sumatera  Utara  dalam  membangun  infrastruktur  wisata  yang  akan  segera  direalisasikan.  Komunikasi yang  dilakukan  dalam  perencanaan  infrastruktur  pariwisata  Bukit  Lawang  di  koordinasikan  melalui pertemuan  secara  formal  dan  informal  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  Sumatera  Utara  dengan melibatkan  pemerintah  Kabupaten  Langkat  sekaligus.  Komunikasi  secara  formal  dilakukan  dengan mengadakan  rapat  koordinasi  yang  dipimpin  langsung  oleh  Bapak  Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara. Secara  informal  pelaksanaan  koordinasi  dilakukan  dengan  cara  mengunjungi  langsung  lokasi  wisata bersama  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara,  pemerintah  Kabupaten  Langkat,  masyarakat  dan  pelaku usaha yang berada di Bukit Lawang.
Dari  observasi  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwasannya  dalam  praktiknya  komunikasi dapat  ditempuh  melalui  sistem  perencanaan  dari  bawah  ke  atas.  Hal  ini  biasanya  disebut  dengan perencanaan  partisipatif.  Tahap  yang  paling  bawah  dalam  rapat  koordinasi  pembangunan  daerah  akan diusulkan  kepada  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  BAPPEDA  Sumatera  Utara  dan  Kabupaten Langkat  dapat  menggunakan  teknologi  sebagai  fasilitas  kerja  untuk  memperlancar  komunikasi  dan membagikan  informasi  melalui  media  sosial  seperti  Instagram,  Facebook  ataupun  website  resmi BAPPEDA.

## Kesadaran Pentingnya Koordinasi
Sinergitas  dari  kesadaran  pentingnya  koordinasi  merupakan  elemen  penting  yang  harus  dimiliki oleh  setiap  organisasi  perangkat  daerah,  karena  tingkat  pegetahuan  dan  ketaatan  pelaksana  terhadap koordinasi  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  terlaksananya  kerjasama  antar  organisasi  perangkat daerah, sebab tanpa dukungan kesadaran ini maka sinergitas tidak akan berjalan efektif (Handayaningrat 1991:80).
Peneliti  menemukan  bahwa  BAPPEDA  Sumatera  Utara  melakukan  koordinasi  dengan memberikan  pengarahan  dan  menghimbau  untuk  melaksanakan  koordinasi  lintas  sektoral  dan  lintas regional.  Dalam  pelaksanaan  secara  sektoral  terdapat  BAPPEDA  Sumatera  Utara,  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagai unit pelaksana yang berasal  dari  Provinsi.  Secara  regional  unit  pelaksana  akan  ditangani  oleh  daerah  tersebut  yakni BAPPEDA  Kabupaten  Langkat  beserta  masyarakat  dan  pelaku  usaha  pariwisata  di  Bukit  Lawang  itu sendiri.
Adanya  kesadaran  untuk  berkoordinasi  dengan  BAPPEDA  bersama  masyarakat  sangat  penting dikarenakan  masyarakat  sebagai  faktor  utama  dalam  melakukan  pembangunan  daerah  karena masyarakat bermanfaat sebagai pelengkap dalam memberikan pengetahuan, informasi dan komunikasi.
Masyarakat  yang  berpartipasi  dalam  pelaksanaan  pembangunan  bertanggung  jawab  dalam  mengawasi setiap  daerah  lokasi  wisata  untuk  melihat  sejauh  mana  proses  pembangunan  yang  sudah  terealisasi, sehingga hasil yang ditemukan dapat langsung dikoordinasikan kepada pihak yang bertanggungjawab.
Dari  observasi  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwasannya  BAPPEDA  Sumatera  Utara sudah  menunjukkan  kesadaran  pentingnya  koordinasi  dengan  melibatkan  stakeholders  dari  pusat  dan daerah beserta diikuti dengan adanya partisipasi yang berasal dari masyarakat Bukit Lawang sendiri.

## Kompetensi Partisipan
Menurut Handayaningrat (1989:80), kompetensi partisipan dalam koordinasi dapat dilihat dari ada tidaknya  pejabat  yang  berwenang  maupun  yang  ahli  di  bidang  pembangunan  terkait  yang  mengambil bagian.
Peneliti  menemukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  perencanaan  yang  dilakukan  dapat  dilihat partisipasi yang diberikan dari masyarakat dan pelaku usaha di sana sangat antusias. Partisipasi mereka dikatakan  sudah  cukup  aktif,  baik  itu  dalam  partisipasi  langsung  maupun  tidak  langsung.  Mereka sekaligus  memanfaatkan  momen  tersebut  sebagai  ajang  promosi  usaha  mereka  sehingga  usaha  yang mereka miliki dapat dilirik banyak wisatawan yang datang.
Dari  segi  pemerintahan,  keterlibatan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Sumatera  Utara  dan masyarakat  Bukit  lawang  dilakukan  sebagai  bentuk  dukungan  yang  diberikan  lewat  sosialisasi  dan kampanye  akan  pentingnya  sadar  wisata  dan  menjaga  kebersihan  lingkungan  di  lokasi  wisata  Bukit Lawang.  Kegiatan  itu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi,  pengetahuan  dan  motivasi  agar masyarakat  dapat  memanfaatkan  lingkungan,  informasi  dan  komunikasi  dalam  pemasaran  pariwisata guna mewujudkan keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah pada Prioritas Pembangunan Pariwisata yang merupakan  bagian  dari  8  (delapan)  Prioritas  Pembangunan  Sumatera  Utara  menuju  Sumatera  Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.
Dari  observasi  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwasannya  keterlibatan  pejabat  dalam perencanaan  sudah  ada  dan  sudah  dalam  tahap  pelaksanaan,  lalu  para  tenaga  ahli  juga  sudah  turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi daerah pariwisata tersebut.

## Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
Kompetensi  partisipan  di  dalam  indikator  koordinasi  mengukur  apakah  ada  pejabat  yang  terlibat dan  apakah  ada  ahli  pembangunan  yang  terlibat  dalam  koordinasi  perencanaan  infrastruktur  Bukit Lawang ini.
Peneliti  menemukan  bahwa  dalam  membentuk  komitmen  dalam  pembangunan  haruslah di  mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. BAPPEDA Sumatera Utara melibatkan perangkat daerah  lainnya  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan  perencanaan  infrastruktur  Bukit  Lawang  ini,  di awali dari BAPPEDA yang berfungsi sebagai badan perencanaan, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang  tentunya  masing-masing  perangkat  daerah  akan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan kewenangannya.  Dalam  hal  kesepakatan,  perjanjian  kerjasama  yang  digunakan  BAPPEDA  Sumatera Utara  untuk  perencanaan  pariwisata  Bukit  Lawang  ini  menggunakan Memorandum  of  Understanding (MoU)  yang  bertujuan  mensinergikan  pengembangan  pariwisata  Bukit  Lawang  sekaligus  mendukung program pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM yang dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Utara,  juga  sebagai  upaya  percepatan  pembangunan  pariwisata  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan pelaku usaha di Langkat.
Dari observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasannya pengembangan pariwisata akan lebih  baik  lagi  secara  ilmu  pengetahuan  apabila  menggandeng  Politeknik  Pariwisata  Medan. Kehadirannya  diharap  dapat  menimbulkan  kesadaran  masyarakat  yang  lebih  besar  lagi  atas  potensi wisata  di  daerahnya  hingga  tahu  bagaimana  cara  mengemas  wisata  agar  lebih  memikat  dan  bisa meningkatkan angka kunjungan pariwisata dari turis mancanegara.

## Kontinuitas Perencanaan
Kontinuitas  perencanaan  adalah  salah  satu  indikator  koordinasi  yang  apabila  koordinasi  sudah berjalan  maka  perlu  dilihat  ada  atau  tidaknya feedback (umpan  balik)  dari  objek  maupun  subjek
koordinasi  tersebut,  oleh  sebab  itu  diperlukan  perencanaan  selanjutnya  jika  masalah  dalam  koordinasi tidak terpecahkan.
Peneliti menemukan bahwa BAPPEDA Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggung jawab sudah  memenuhi  akan  kebutuhan  masyarakat  dan  pelaku  usaha  di  kawasan  Bukit  Lawang.  Pejabat publik  telah  merespon  dengan  baik  atas  rekomendasi  yang  diberikan  masyarakat  dan  pelaku  usaha kepada  BAPPEDA  Sumatera  Utara  dan  Kabupaten  Langkat  serta stakeholders yang  terlibat,  perihal proses  perencanaan  infrastruktur  pariwisata  yang  dilakukan.  Kontinuitas  perencanaan  infrastruktur  di Bukit  Lawang  saat  ini  merupakan  salah  satu  rencana  berkelanjutan  yang  dilaksanakan  oleh  Provinsi Sumatera  Utara  dari  tahun  2020  sampai  saat  ini  dan  sudah  memasuki  tahap  pengevaluasian  oleh BAPPEDA Sumatera Utara.
Dari  observasi  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  bahwasannya  masyarakat  turut  merasakan pengaruh positif yang diberikan oleh BAPPEDA sebagai fasilitator di Sumatera Utara. Melalui beberapa berita  di  media  sosial,  masyarakat  memberikan  respon  positif  terhadap  kehadiran  BAPPEDA  baik  dari Provinsi  atau  Kabupaten,  walaupun  pada  dasarnya  BAPPEDA  juga  menyadari  bahwa  mereka  masih kurang maksimal selama ini.

## Analisis Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Pariwisata di Kawasan TNGL Bukit Lawang Koordinasi Sektoral
Menurut  Handayaningrat  (1985:88),  perencanaan  sektoral  adalah  perencanaan  yang  dilakukan dengan  pendekatan  berdasarkan  sektor.  Artinya  sektoral  adalah  kumpulan  dari  kegiatan-kegiatan  atau program  yang  mempunyai  persamaan  ciri-ciri  serta  tujuannya.  Pendekatan  ini  menentukan  kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja.
Dalam penelitian yang dilakukan di kawasan Bukit Lawang, hasil observasi dan wawancara yang peneliti  lakukan  menunjukkan  koordinasi  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  jalan  di  kawasan TNGL  Bukit  Lawang  dapat  dikatakan  belum  maksimal.  Perencanaan  lintas  sektoral  dan  regional  yang dilakukan  tidak  berjalan  cukup  baik  di  antaranya  karena  kurangnya  alokasi  anggaran  yang  seharusnya dapat diterima lebih cepat supaya segera merealisasikan perencanaan pembangunan infrasrtuktur jalan Bukit  Lawang.  Selain  itu,  beberapa  hal  yang  belum  terealisasikan  dengan  sempurna  lainnya  salah satunya  adalah  perbaikan  akses  jalan  menuju  Bukit  Lawang  yang  merupakan  bagian  jalan  Provinsi, kurangnya penerangan jalan dan rambu petunjuk jalan di sepanjang jalan Provinsi menuju objek wisata.
Pada  sisi  perencanaannya,  BAPPEDA  Sumatera  Utara  telah  mengupayakan  agar  berlangsung sesuai  mekanisme  yang  telah  diatur,  tetapi  belum  bisa  berjalan  optimal.  Karena  permasalahan BAPPEDA  Sumatera  Utara  dalam  melakukan  koordinasi  hanyalah  sebatas  fasilitator  bagi  pelaksana kegiatan.  Dalam  hal  ini  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  tugas  penanganan  akses  jalan tersebut  ialah  Dinas  Bina  Marga  dan  Bina  Konstruksi  Provinsi  Sumatera  Utara. Wujud  koordinasi  yang dilakukan  BAPPEDA  Sumatera  Utara  dengan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Sumatera  Utara  dan Dinas  Bina  Marga  dan  Bina  Konstruksi  Sumatera  Utara  telah  terhadap  perencanaan  infrastruktur pariwisata Bukit Lawang telah dilaksanakan berupa penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian.

## Koordinasi Regional
Menurut Nugroho (dalam Sirojuzilam, 2008) menyatakan bahwa perencanaan koordinasi regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Instansi/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan  yang  bertitik  berat  sektoral  melihat  lokasi  untuk  kegiatan,  sedangkan  pemerintah  daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat kegiatan untuk lokasi.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  BAPPEDA  Kabupaten  Langkat  ikut  berpartisipasi  dalam mewujudkan  infrastruktur  yang  menjadi  prioritas  pembangunan  pariwisata  yang  terintegritas.  BAPPEDA Kabupaten  Langkat  memenuhi  tanggung  jawabnya  sebagai  fasilitator  bagi  unit  pelaksana  kegiatan  di kawasan wisata Bukit Lawang.
Peneliti  melihat  bahwa  terdapat  fasilitas  pendukung  pariwisata  yang  sudah  memadai  di  kawasan wisata  Bukit  Lawang.  Fasilitas  tersebut  yakni  adanya  hotel/penginapan,  restoran/rumah  makan  dan parkiran  bagi  wisatawan.  Adapun  fasilitas  yang  masih  kurang  memadai  baik  dari  segi  kualitas  dan
kuantitasnya  yakni  di  antaranya  toilet  umum  yang  masih  terbatas  dan  tidak  layak  untuk  digunakan, tempat sampah yang kurang merata, dan kurangnya tempat ibadah seperti musholla yang tersebar.
BAPPEDA  Kabupaten  Langkat  selaku  pemerintah  daerah  dalam  merencanakan  pembangunan daerah  Bukit  Lawang  mengupayakan  pendayagunaan  ruang  di  daerahnya  dengan  berbagai  kegiatan perencanaan  pembangunan  sehingga  menghasilkan  alternatif  pembangunan  yang  terbaik  bagi  daerah tersebut. Pendekatan regional ini dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor- sektor.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  mengenai  Koordinasi  Perencanaan  Sektoral  Dan  Regional  Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara  masih  belum  terealisasi  dengan  baik  dan  belum  optimal  sesuai dengan  indikator  keberhasilan  dari  koordinasi.  Dikarenakan  lemahnya  koordinasi  perencanaan pembangunan  yang  dilaksanakan  lintas  sektoral  maupun  regional  yang  bersangkutan  di  dalamnya. Pertama, lemahnya koordinasi BAPPEDA Sumatera Utara sebagai fasilitator dan kurangnya peran Dinas Dinas  Bina  Marga  dan Bina  Konstruksi  Provinsi  Sumatera  Utara  membuat  permasalahan  infrastruktur jalan ini belum dapat terealisasikan dengan baik. Oleh karena itu, akses jalan Provinsi yang sampai saat ini masih menjadi masalah belum dapat ditangani dengan benar. Kedua, ditemukannya beberapa fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai di kawasan Bukit Lawang seperti toilet dan tempat sampah yang  masih  kurang,  namun  untuk  akses  jalan  di  lokasi  wisata  tersebut  dapat  dikatakan  layak  dan memenuhi syarat.

## Saran
1. Seharusnya peran BAPPEDA Sumatera Utara sebagai fasilitator lebih menegaskan peran Dinas Bina Marga  dan  Bina  Konstruksi  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  lebih  bertanggung  jawab  atas wewenangnya membangun infrastruktur terkait akses jalan dan untuk BAPPEDA Kabupaten Langkat lebih  memprioritaskan  fasilitas  yang  kurang  memadai  dan  memasukkan  fasilitas  tersebut  ke  dalam perencanaan pembangunan program prioritas pariwisata
2. Seharusnya  anggaran  alokasi  untuk  infrastruktur  untuk  akses  jalan  Bukit  Lawang  menjadi  prioritas pembangunan pemerintah Sumatera Utara dan menjadikan akses jalan wisata Bukit Lawang tersebut dianggarkan pusat kepada provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amerta,  I  Made  Suniastha.  (2019). Pengembangan  Pariwisata  Alternatif. Surabaya:  Scopindo  Media Pustaka
Andini,  Imanda  Isra.  (2022). Koordinasi  Perencanaan  Sektoral  Dan  Regional  Dalam  Perencanaan Infrastruktur  Pariwisata  Di  Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  Bukit  Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Medan: USU
Handayaningrat, Soewarno. (2017). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta: CV Haji Masagung
Hidayat,  Gusman.,  Juanda  Nawawi  dan  Rabina  Yunus.  2011.  Koordinasi  Bappeda  dalam  Perencanaan
Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang. Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 4, No. 2 Pasolong, Harbani. (2016). Metode Penelitian Admininistrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Penil, Andereas., Leny M. Tamunu dan Wiliam Djani. (2019). Koordinasi Lingkup Organisasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Kupang. Journal of Business Studies . Vol. 4, No. 2
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  Tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  (Ripparda  Sumatera  Utara 2012-2022)
Ridwan,  Mohammad.,  Windra  Aini.  (2019). Perencanaan  Pengembangan  Daerah  Tujuan  Pariwisata .
Yogyakarta: CV Budi Utama
Sentika,  Rahmat.  (2015). Koordinasi  Pengelolaan  Program  Jaminan  Sosial.  Jakarta:  Kemenko  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan