## TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh:

## Sari Damayanti
Email: sari.d@universitasmulia.ac.id Universitas Mulia, Balikpapan
Okta Nofia Sari Email: oktanofia@universitasmulia.ac.id Universitas Mulia, Balikpapan
Muhammad Taupikurrahman Email: Muhammadtaupikurahman@student.universitasmulia.ac.id Universitas Mulia, Balikpapan

## Abstrak
Pada  dasarnya  sistem  hukum  yang  mengatur  terkait  dengan  masalah  perzinaan  masih memiliki  polemik  sendiri  dari  ketentuan  hingga  penerapan  sanksinya.  Hal  ini  disebabkan karena  hukum  yang  mengatur  perzinaan  dalam  Pasal  284  KUHP  memiliki  pengertian  yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat, dalam kaitannya perbuatan perzinaan yang  dilakukan  juga  dapat  bersama-sama  denga  hubungan  perkawinan  yang  dilakukan secara  siri  sehingga  mengakibatkan  permasalahan  hukum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  proses  hukum  dan  pembuktian  tindak  pidana  perzinaan  berdasarkan  perkara laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp. Metode penelitian ini tergolong penelitian  hukum  normatif,  sedangkan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah pendekatan  kasus  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini adalah  adanya  kejanggalan  penyidikan  dalam  menangani  proses  pemeriksaan  perkaranya. Oleh  karena  tidak  ditemukannya  alat  bukti  yang  sah  dalam  pembuktian  perzinaan  pada laporan  polisi  dalam  perkara  ini,  tidak  memenuhi  unsur  yang  tercantum  pada  Pasal  183 KUHAP yang menyatakan minimal 2 alat bukti yang sah agar bisa dilakukan proses hukum yang berlaku, dengan demikian perkara ini sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti.
Kata kunci: hukum pidana, perzinaan, tindak pidana.

## Abstract
Basically , the legal system that regulates the issue of adultery still has its own polemics from the provisions to the application of sanctions. This is because the law regulating adultery in Article  284  of  the  Criminal  Code  has  a  different  meaning  from  the  conception  given  by society. This research aims to determine the legal process and proof of the crime of adultery based  on  police  report  case  Number:  LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp.  This  research method is classified as normative legal research, while the problem approach used is a case approach  and  a  statutory  approach.  The  results  of  this  research  are  that  there  were investigative irregularities in handling the case examination process. Due to the fact that no valid  evidence  was  found  in  proving  adultery  in  the  police  report  in  this  case,  it  does  not fulfill  the  elements  stated  in  Article  183  of  the  Criminal  Procedure  Code  which  states  that there are a minimum of 2 valid pieces of evidence so that the applicable legal process can be carried out, thus this case is difficult to process. and followed up.
Key words: criminal law, adultery, criminal act.

## PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Pada  dasarnya  sistem  hukum  yang mengatur  terkait dengan masalah perzinaan masih  memiliki  polemik  sendiri  dari ketentuan hingga penerapan sanksinya.  Hal ini disebabkan karena hukum yang mengatur perzinaan dalam Pasal 284 KUHP memiliki  pengertian  yang  berbeda  dengan konsepsi yang diberikan masyarakat.
Menurut  Pasal  284  KUHP,  perzinaan  di- identikkan dengan overspel yang pengertiannya  jauh  lebih  sempit  dari  pada zina  itu  sendiri. Overspel hanya  dapat terjadi bila salah satu atau keduanya terikat oleh ikatan perkawinan. 1
Menurut bunyi Pasal 284 KUHP, zina dapat diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki  dengan  perempuan  yang  bukan istrinya, atau persetubuhan antara perempuan  dengan  laki-laki  yang  bukan suaminya.  Akan  tetapi  jika  ditelisik  lebih dalam  dari  penafsiran  pasal  tersebut,  maka terdapat  permasalahan  bahwa  perzinaan tidak  dapat  dikenakan  terhadap  per- setubuhan  antara  seorang  pria/wanita  yang belum  terikat  perkawinan.  Sehingga  dalam hal  ini,  tindak  pidana  perzinaan  hanya  bisa dijatuhkan  pada  seorang  suami/istri  yang
1 Sahran  Hadziq,  “Pengaturan  Tindak  Pidana  Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Prespektif Living Law,” Jurnal Lex Renaissance 4 No. 1
melakukan  persetubuhan  dengan  lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya.
Perihal  persetubuhan  yang  masih terikat  perkawinan  tersebut,  berkaitan  erat dengan  persoalan  rumah  tangga.  Tindak pidana  perzinaan  memang  sering  terjadi dalam  ruang  lingkup  rumah  tangga  pada khususnya  bahkan  di  kalangan  masyarakat pada  umumnya.  Adapun  kasus  tersebut tercermin  dalam  Laporan  Polisi  Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp,tangg al 30 November 2020 perihal perkara tindak pidana dugaan perzinaan Pasal 284 KUHP.
Laporan  polisi  tersebut  memuat  fakta hukum bahwa telah terjadi dugaan perzinaan  yang  dilakukan  oleh  Terlapor  I (Suami).  Bahwa  pada  September  2020, Terlapor  I  ketika  berada  di  kamar  hotel kawasan  Jakarta,  bersama  dengan  seorang perempuan  (Terlapor  II)  dengan  dugaan melakukan  perzinaan,  berujung  pada  peng- gerebekan,  akan  tetapi  disepakati  dengan perjanjian  damai  dengan  istri  sahnya sebagai Pelapor (Istri).
Pada November 2020 telah dilakukan penggerebekan  kembali  di  sebuah  komplek perumahan  yang  berada  di  Balikpapan, didapati Terlapor I bersama Terlapor II lagi, sehingga  Pelapor  melakukan  pengaduan dengan  membuat  laporan  polisi  dengan tindak pidana perzinaan.
Dari  uraian  di  atas,  perlu  kiranya untuk  memperjelas  dan  memastikan  per-
buatan seperti apa yang dapat dikategorikan suatu  tindak  pidana  perzinaan  menurut hukum  pidana  yang  ada.  Oleh  karena  itu, penulis  berpendapat  bahwa  penelitian  ini adalah penting dilakukan mengingat bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum  yang berarti  semua  tindakan  yang  dilakukan seseorang  mempunyai  akibat  hukum,  dan oleh  karena  itu  hukum  di  Indonesia  harus jelas  dan  memberikan  kepastian  hukum  di dalamnya.  Maka  dari  itulah  penulis  merasa tertarik  untuk  meneliti  secara  lebih  lanjut dalam penelitian ini  yang berjudul “Tindak Pidana  Perzinaan  Menurut  Hukum  Pidana Indonesia  (Studi  Kasus  Laporan  Polisi Nomor:  LP/K/414/XI/  2020/P.Kaltim/Res. Bpp).”

## 1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan  yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  pokok  rumusan masalah  yang  akan  dibahas  di  dalam penelitian  ini  adalah:  bagaimana  proses hukum tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan  polisi  Nomor:  LP/K/414/XI/2020/ P.Kaltim/Res.Bpp?  dan  Bagaimana  pem- buktian tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res.Bpp?

## METODE PENELITIAN
Tipe penulisan ini tergolong penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk  laporan  polisi  dan  perundang- undangan.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan adalah  pendekatan  kasus  dan  pendekatan perundang-undangan. 2 Pendekatan  kasus dilakukan  dengan  cara  menelaah  per- masalahan  antara  Pelapor  dan  Terlapor dalam  perkara  perzinaan  yang  tertuang dalam  surat Laporan  Polisi  Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp.
Sementara  itu,  pendekatan  perundang- undangan  dilakukan  dengan  menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  permasalahan  hukum yang  sedang  dihadapi.  Objek  Penelitian merupakan  hal-hal  yang  akan  diteliti,  yaitu Laporan  Polisi  Nomor:  LP/K/414/XI/ 2020/P.Kaltim/Res.Bpp
Bahan hukum yang dibutuhkan meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis (bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan). Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  yang tidak mempunyai kekuatan hukum
2 M.  Syamsudin  dan  Salma  Luthan,  Mahir  Menulis Studi Kasus Hukum, Prendamedia Group, Jakarta, Hal. 219
mengikat  secara  yuridis  (bahan  yang memberikan  penjelasan  mengenai  hukum primer).  Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  antara  lain:  buku,  jurnal  hukum, penelitian  sebelumnya  (skripsi/  tesis),  pen- dapat  para  ahli  (doktrin)  dan  artikel internet.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum yang memberikan petunjuk/ penjelasan  terhadap  hukum  primer  dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan  adalah  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI)

## PEMBAHASAN
3.1. Proses  Hukum  Tindak  Pidana Perzinaan  Berdasarkan  Laporan Polisi  Nomor:  LP/K/414/XI/2020/

## P.Kaltim/Res.Bpp
Pasal  yang  diterapkan  oleh kepolisian dalam  perkara  laporan  polisi  Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/  Res.Bpp,yaitu Pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Hal ini didasarkan  adanya  peristiwa  hukum  yang diduga  sebagai  tindak  pidana,  dimana ketika  itu  Terlapor  I  sedang  berduaan dengan  Terlapor  II  di  dalam  rumah  ketika sedang  terjadi  penggerebekan.  Pelapor mengadukan  perbuatan  tersebut  kepada pihak yang berwajib, sehingga dikeluarkan- lah  laporan  polisi  seperti  tersebut  di  atas.
Dimana  pada  proses  pemeriksaan  perkara ini,  perlu  penulis  paparkan  mengenai bagaimana  sebenarnya  proses  hukum  yang
sedang  berjalan  pada  tahap  penyidikan, yaitu:
Pertama , asas  praduga  tak  bersalah untuk  penetapan  dan  pengaturannya  tidak terdapat  dalam  KUHAP  (UU  No.  8  Tahun 1981),  tetapi  ditetapkan  dan  diatur  dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok  kekuasaan  kehakiman    (UU  No.  14 Tahun 1970) jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman). Berkaitan dengan asas praduga  tak  bersalah  diatur  dalam  Pasal  8 UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  sebagai  berikut:  Setiap  orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, di  persidangan,  wajib  dianggap  tidak bersalah  sebelum  kesalahannya  dinyatakan dalam  putusan  hakim  yang  telah  mem- punyai kekuatan hukum tetap. 3
Unsur-unsur  dalam  asas  praduga  tak bersalah  menjadi  landasan  utama  bagi perlindungan  warga  negara  melalui  proses hukum yang sekurang-kurangnya meliputi: 4
a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang  dari  pejabat  negara.  b) Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah  tidaknya  terdakwa.    c)  Bahwa  sidang pengadilan  harus  terbuka  dan  tidak  boleh
3 Fitri  Anita,  “Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam Penyelenggaraan  Peradilan  Pidana,” Jendela Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2021):  66–81, hal. 69.
4 Ibid , hal 70-71.
bersifat  rahasia.  d)  Bahwa  tersangka  atau terdakwa  harus  diberikan  jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya Pada laporan  polisi  perkara  Nomor:  LP/K/414/ XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp,  asas  ini  tidak boleh dikesampingkan oleh lembaga kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Para terlapor  tidak  boleh  dihakimi  dengan kesalahannya.  Jadi,  pada  dasarnya  setiap perbuatan  yang  mengindikasikan  adanya suatu  tindak  pidana,  dianggap  belum bersalah  sebelum  adanya  putusan  pe- ngadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, agar  melindungi  terlapor,  tersangka  atau terdakwa  dari  tindakan  yang  merugikan, termasuk halnya tindakan sewenang- wenang dari aparat penegakan hukum.
Kedua , sebelumnya  seperti  diketahui bahwa  Pemohon  (Terlapor  I)  berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 November  2020  yang  didaftarkan    via E- Court dengan  register  Nomor:  417/Pdt.G/ 2020/PA.Pnj  tanggal  10  November  2020 telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak terhadap Termohon (Pelapor) di Pengadilan Agama Penajam.
Ditengah  proses  perceraian  yang sedang  bergulir,  Terlapor  I  diduga  telah melakukan  tindak  pidana  perzinaan  pada tanggal 28 November 2020. Dengan adanya kejadian  tersebut,  maka  Pelapor  me- ngadukan  Terlapor  I  ke  pihak  kepolisian, sehingga  terbitlah  laporan  polisi  dengan
perkara nomor: LP/K/414/XI/2020/ P.Kaltim/Res.Bpp.
Melihat  kasus  yang  demikian,  bahwa perkara  perdata  dengan  perkara  pidana sedang  terjadi  permeriksaan  pada  waktu yang bersamaan dan saling keterkaitan satu dengan yang lain, maka dapat dikategorikan bahwa  kasus  ini  adalah  termasuk  dalam perkara perselisihan pra-yudisial atau prejudicieel geschil .
Kenyataan  praktik,  sering  timbul  dan terjadi  sengketa  mengadili  antara  perkara perdata  dan  perkara  pidana.  Maksudnya, pada  waktu  yang  bersamaan  baik  dalam lingkungan  peradilan  yang  sama  atau  yang berbeda, terjadi titik singgung atau titik taut antara  pemeriksaan  perkara  perdata  dan pidana.
Titik  singgung  antara  perkara  perdata dan  pidana  itu,  bisa  tersangkut  pihak  yang terlibat  dalam  perkara  pidana  dan  perdata tersebut  atau  bisa  juga  titik  singgung mengenai masalah hukum berkaitan dengan hak  yang  melekat pada barang  tertentu,  hal ini  yang  disebut  perselisihan  pra-yudisial. Singkatnya  yang  dimaksud  dengan  per- selisihan  pra-yudisial  adalah  adanya  dua- lisme  pemeriksaan  pada  proses  ber- langsungnya  persidangan  perkara  perdata dan pidana yang saling berkaitan.
Setiap  terjadi  kasus  perkara  perdata yang  mengandung  perselisihan  pra-yudisial dengan perkara pidana, selalu menimbulkan
pertanyaan  yuridis,  bentuk  pertanyaan yuridis atas  terjadinya  titik  singgung  antara perkara  perdata  dan  perkara  pidana  pada waktu  yang  bersamaan  ialah  perkara  mana antara  perkara  perdata  dan  pidana  tersebut yang  harus  terlebih  dahulu  diputus  dan diselesaikan.  Apakah  perkara  perdata  yang terlebih  dahulu  diputus,  dan  bersaman dengan  itu  menunda  atau  menghentikan atau menangguhkan pemeriksaan dan penuntutan  perkara  pidana  sampai  putusan perkara  perdata  yang  bertitik  singgung tersebut  diputus  dan  Berkekuatan  Hukum Tetap  (BHT)  atau  sebaliknya,  apakah pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara perdata  yang  harus  ditunda  sampai  putusan perkara pidana yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap. 5
Tidak  banyak  ditemukan  pasal-pasal pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  yang memuat  patokan  tersebut.  Pasal-pasal pidana yang memuat patokan yang demikian  yang  selalu  disebut  dan  di- kemukakan  dalam  literatur  dan  pengkajian, hanya  terdiri  dari  Pasal  284  ayat  (5)  dan Pasal 332 ayat (4) KUHP.
Menurut  Pasal  284  ayat  (5)  KUHP, seorang  laki-laki  yang  beristeri  berbuat zina,  padahal  kepadanya  berlaku  Pasal  27 KUHPerdata  (dalam  waktu  yang  sama
5 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata ,  Edisi kedua. (Jakarta:
PT.
Nusantaralestari Ceriapratama, 2021), hal 174.
seorang  laki-laki  hanya  boleh  mempunyai seorang  isteri,  dan  seorang  perempuan hanya mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya),  maka  pengaduan  dan  pe- nuntutan  tindak  pidana  zina  berdasar  Pasal 284  KUHP  tidak  dapat  dilakukan  sampai ada putusan perceraian atau perceraian meja dan  tempat  tidur  dari  hakim  perdata  yang berkekuatan hukum tetap.
Selama  putusan  hakim  perdata  yang berkekuatan hukum tetap yang memisahkan perkawinan  mereka  dalam  bentuk  per- ceraian  belum  ada,  maka  mutlak  ditunda pemeriksaan  dan  penuntutan  pidana  zina kepada yang bersangkutan.
Mengenai  status  perkara  nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp,  pada tahap  penyidikan,  sudah  terlihat  jelas  ter- dapat sengketa pra yudisial dimana terdapat perkara perdata (perceraian)  yang berkaitan dengan  perkara  pidana  (perzinaan)  sedang berjalan  dan  terdapat  fakta  bahwa  untuk membuktikan perkara pidana harus membuktikan terlebih dahulu status keperdataan  suatu  hak  kepemilikan  atau hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau lebih,  melalui  putusan  perdata,  maka penyidik  dapat  menerapkan  perselisihan pra-yudisial  dengan  cara  menghentikan proses penyidikan sambil menunggu putusan perdata.
Pada  tahap  penyidikan,  penyidik berwenang  sewaktu-waktu  untuk  meng-
hentikan  penyidikan  karena  tidak  cukup bukti  atau  kejadian  tersebut  bukan  me- rupakan  tindak  pidana,  atau  penyidikan dihentikan demi hukum.
Menghentikan  penyidikan  atas  dasar adanya  sengketa  pra-yudisial  sama  dengan menghentikan  penyidikan  karena  tidak cukup  bukti,  hal  ini  karena  alat  buktinya masih  belum  jelas,  maka  harus  dibuktikan terlebih  dahulu  dengan  putusan  hukum secara keperdataan. 6
Menurut  pendapat  dari  ahli  hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam putusan  pengadilan pidana  yang  membahas sengketa  putusan  pra-yudisial  ini,  yaitu  M. Yahya  Harahap,  dalam  keterangannya sebagai  ahli  putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan,  Nomor:  226/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, mengatakan: Mengenai perselisihan  pra-yudisial,  yaitu  adanya perselisihan  yang  saling  bersinggungan antara  perkara  perdata  dan  perkara  pidana menurut Pasal 81 KUHP jo. Perma RI No. 1 Tahun  1956  jo.  SEMA  RI  Nomor  4  Tahun 1980  yang  mana  perkara  tersebut  terlebih dahulu dihentikan sambil menunggu putusan  dalam  perkara  perdata,  namun perkara  tersebut  hanya  mengacu  pada ketentuan  Pasal  284  ayat  (5)  KUHP  dan pada  Pasal  332  ayat  (4)  KUHP  ( question
6 Abdul  Rahim  dan  Muhammad  Ibnu  Fajar  Rahim, “Kupas  Tuntas  Penerapan  Prejudiciel  Geschil Dalam  Perkara  Pidana,” Pleno  Jure 11,  no.  2 (2022): 115–141, hal. 121.
prejudicielle  al’action /penundaan  mutlak) dimana  barang  siapa  yang  melakukan  zina dikaitkan dengan Pasal 27 KUHPerdata dan barang siapa melarikan perempuan dibawah umur dan menikahinya dengan paksa, maka terlebih dahulu perkawinannya harus dibatalkan terlebih dahulu. 7
Ketiga , aturan tentang masa kedaluwarsa kasus  pidana  atau batas  waktu tertentu  supaya  dapat  diproses  termuat dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009 Tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Perkap Polri). Peraturan tersebut  mengatur batas  waktu  penyelesaian  dan  pemeriksaan perkara  atau  masa  berakhirnya  proses perkara pidana.
Laporan  polisi  yang  dibuat  di  Pusat Pelayanan  Kepolisian  (SPK)  harus  segera diajukan dan harus diterima paling lambat 1 (satu) hari oleh reserse untuk pendistribusian  laporan,  setelah  laporan dibuat  harus  diserahkan  kepada  penyidik paling  lama  3  (tiga)  hari  untuk  proses penyidikan.
Penyelesaian  kasus  yang  ditangani oleh  penyidik  mempunyai  batas  waktu tertentu  menurut  Pasal  31  Perkap Polri  No. 12 Tahun 2009, yaitu:
7 Ibid , hal. 128-129.
a) 120  (seratus  dua  puluh)  hari  untuk penyidikan perkara sangat sulit;
b) 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
c) 60  (tiga  puluh)  hari  untuk  penyidikan perkara sedang; atau
d) 30  (tiga  puluh)  hari  penyidikan  perkara mudah;
Penetapan  tingkat  kesulitan  perkara dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan.  Batas  waktu  penetapan  tingkat kesulitannya maksimal 3 hari.
Kedaluwarsa  dalam  masalah  pidana diatur untuk keperluan penuntutan,
pengaduan,  pelaksanaan  tindak  pidana  dan berbagai  upaya hukum  lainnya. Namun,  itu tidak mengatur batas waktu/masa kedaluwarsa laporan polisi.
a) 9  (Sembilan)  bulan  setelah  seseorang yang berhak mengadu tersebut mengetahui  perbuatan  sudah  dilakukan, dalam hal ini jika ia ada di luar negeri.
b) 6  (Enam)  bulan  setelah  seseorang  yang berhak  mengadu  tersebut  mengetahui perbuatan sudah dilakukan, dalam hal ini jika ia berada di Indonesia.
Mengenai  laporan  polisi  Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp, bahwa  berdasarkan  Pasal  31  Perkap  Polri No.  12  Tahun  2009  tersebut  di  atas,  yang mengatur  tentang batas  waktu penyelesaian perkara  maksimal  120  hari  setelah  surat
perintah  penyidikan  untuk  perkara  sangat sulit,  sedangkan  perintah  penyidikan  yang diterbitkan  oleh  Kepolisian  Resor  Kota Balikpapan Nomor: Sp.sidik/112-A/VI/Res. 1.24/2022/Reskrim,  tanggal  29  Juni  2022 telah  lewat  dari  batas  waktu  penyelesaian perkara, sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya sampai dengan ditulisnya penelitian ini.
Seyogyanya  pihak  Kepolisian  Resor Kota  Balikpapan  untuk  mengkaji  kembali kasus tersebut, apakah layak untuk dinaikkan  ke  tahap  penyidikan,  mengingat selama  11  (sebelas)  bulan  ini,  belum  ada kemajuan  dan  perubahan  yang  cukup signifikan.
Keempat , KUHP  tidak  mengenal namanya  perzinaan,  akan  tetapi  dipersama- kan  dengan  mukah  ( overspel )/gendak, sehingga  rumusan  tindak  pidana  perzinaan tidak  dengan  jelas  mendefinisikan  per- zinaan, tetapi cenderung menentukan kriteria  pelaku  yang  dapat  dipidana  karena melakukan perzinaan. KUHP hanya memberikan  definisi  hukum  tentang  zina terkait  tindak  pidananya,  yaitu  hubungan seksual  di  luar  nikah  atau  persetubuhan antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita, yang  keduanya  atau  salah  seorang  di antaranya  ada  hubungan  ikatan  perkawinan dan berlaku asas monogami. Dalam hal ini, seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  satu istri  dan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,
penentuan  makna  zina  adalah  melalui interpretasi dan doktrin.
Pasal 284 KUHP menyatakan: 8
(1) Diancam  dengan pidana  penjara paling lama 9 bulan:
a)  Seorang  pria  telah  kawin,  yang melakukan  mukah  ( overspel ),  padahal diketahui  bahwa  Pasal  27  BW  berlaku baginya;  b)  Seorang  wanita  yang  telah kawin  yang  melakukan  mukah;  a) Seorang pria yang turut serta melakukan  perbuatan  itu,  padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah  kawin;  b)  Seorang  wanita  yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya  bahwa  yang  turut  bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW.
(2) Tidak  dilakukan  penuntutan  melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar  dan  bilamana  bagi  mereka berlaku  Pasal  27  BW,  dalam  tenggang waktu  tiga  bulan  diikuti  dengan permintaan  bercerai  atau  pisah  meja dan ranjang karena alasan itu.
(3) Terhadap  pengaduan  ini  tidak  berlaku Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama  pemeriksaan  dalam  sidang pengadilan belum dimulai.
8 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Pasal 284
(5) Jika  bagi  suami/isteri  berlaku  Pasal  27 BW,  pengaduan  tidak  diindahkan selama  perkawinan  belum  diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang  menyatakan  pisah  meja  dan ranjang menjadi tetap.
Menurut  Pasal  284  ayat  (2)  KUHP, perzinaan  adalah  delik  aduan,  yaitu  tindak pidana  yang  dilakukan  penuntutannya berdasarkan  pengaduan  yang  dibuat  oleh korban  atau  yang  merasa  dirugikan.  Pasal ini  memberikan  hak  sepenuhnya  kepada suami atau istri yang telah dicemarkan atau yang menjadi korban zina untuk mengajukan pengaduan atau tidak.
Tindak pidana pengaduan yang ditentukan  dalam  Pasal  284  KUHP  me- rupakan pengaduan mutlak/absolut, sehingga  harus  dilakukan  penuntutan  ter- hadap kedua pelaku. Ketika suami atau istri menjadi  korban  perzinaan,  tidak  boleh mengadukan  hanya  kepada satu  orang saja, misalnya hanya mengadukan kepada penyerta saja, sedangkan pasangannya tidak dilakukan pengaduan. 9
Bahwa status pernikahan antara Terlapor  I  telah  putus  sejak  mengucapkan talak  secara  langsung  dan  bersungguh- sungguh  hati  di  depan  orang  tua  Pelapor
9 Sri  Rahayu  dan  Elizabeth  Siregar,  “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam  Pengaturan  Tindak  Pidana  Perzinaan,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 125–157, hal. 139.
(tertera  di  dalam  posita  permohonan perceraian). Talak adalah hak mutlak suami dan dianggap  sah  apabila  dijatuhkan secara sadar  oleh  suami  yang  berakal  dan  baligh sesuai dengan syariat islam.
Talak  yang  sudah  diucapkan  oleh seorang  suami  terhadap  istrinya,  maka seketika  itu  jatuhlah  talaknya.  Maka  suami istri itu menjadi bercerai. Kemudian campur tangan  negara  diwakili  oleh  pengadilan untuk  mengadilinya  dalam  fikih  Indonesia, seorang suami yang mentalak istrinya harus meminta izin ke Pengadilan Agama di mana domisili istrinya berada.
Bahwa  Terlapor  I  akan  mengikrarkan talak  terhadap  Pelapor  dengan  mengajukan permohonan  ikrar  talak  kepada  Pengadian Agama  atas  dasar  tersebut,  Terlapor mengajukan  permohonan  cerai  talaknya pada  Pengadilan  Agama  Penajam  Paser Utara  dengan  Nomor:  417/Pdt.G/2020/ PA.Pnj,  yang  telah    diputus    hingga  di tingkat kasasi pada Makamah Agung.
Melihat  semua  rangkaian  kronologis perkara  pidana  dan  perdata  antara  Pelapor dan Terlapor I,  maka jelaslah bahwa ikatan perkawinan  antara  mereka  telah  putus berdasarkan  putusan  kasasi  tertanggal  23 Februari  2022.  Akibat  putusnya  hubungan suami-istri  antara  Pelapor  dan  Terlapor  I melalui  Pengadilan  Agama  Penajam  Paser Utara,  maka  dengan  sendirinya  bahwa laporan polisi Nomor: LP/K/414/XI/
2020/P.Kaltim/ Res.Bpp, batal demi hukum dan  mengingat  bahwasanya  surat  perintah penyidikan dengan tertera Nomor: Sp.sidik/112-A/VI/Res.1.24/2022/Reskrim, terbit  pada  tanggal  29  Juni  2022  padahal putusan  tertinggi  pada  tingkat  kasasi  telah diputus pada tanggal 23 Februari 2022.
Pasal  38  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan) menyatakan: 10 Perkawinan  dapat  putus karena: Kematian; Perceraian; Atas keputusan pengadilan;
Berkaca  dari  Pasal  38  huruf  a  UU Perkawinan,  maka kenyataan hukum akibat perceraian yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Putusan Nomor: 81K/Ag/2020  tertanggal  23  Februari  2022 dan    dapat  memutuskan  bahwa  perkara/ kasus  dengan  tertera  laporan  Nomor: LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res. Bpp, tidak  memenuhi  unsur  tindak  pidana perzinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam 284 KUHP.
Mengingat proses penyidikan mengenai  dugaan  tindak  pidana  perzinaan sebagaimana  dimaksud  dalam  284  KUHP tidak  memenuhi  unsur,  sudah  selayaknya pihak  kepolisian  untuk  menelaah  lebih
10 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38
dalam dan menghentikan proses penyidikan laporan tersebut.

## 3.2. Pembuktian Tindak Pidana
Perzinaan  Berdasarkan  Laporan Polisi  Nomor:  LP/K/414/XI/2020/

## P.Kaltim/Res.Bpp
Pembuktian  yang  diatur  di  Indonesia ada pada bagian keempat KUHAP. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah oleh hakim yang memeriksa suatu perkara  untuk  menjamin  kepastian  me- ngenai kebenaran peristiwa yang dipaparkan.  Dalam  hukum  acara  pidana, penyediaan alat bukti merupakan titik fokus suatu  perkara  di  muka  pengadilan.  Hal  ini karena  dalam  tahapan  pembuktian  inilah proses,  cara  dan  tindakan  membuktikan guna  menampilkan  bahwa  benar  atau salahnya  terdakwa  dalam  suatu  pemerik- saan perkara pidana di muka pengadilan.
Pembuktian  sangat  penting  dalam menentukan apakah terdakwa telah melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  tidak. Untuk  mengetahui  apakah  suatu  tindak pidana  telah  dilakukan  atau  tidak,  perlu dilakukan  pembuktian  berdasarkan  hukum pidana formil/hukum  acara pidana. Apabila hasil  pembuktian  dengan  alat  bukti  yang telah  diatur  dalam  undang-undang  tidak cukup  membuktikan  kesalahan  terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari sanksi hukum,  berdasarkan  Pasal  191  ayat  (1)
KUHAP  yang  berbunyi:  Jika  pengadilan berpendapat  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 11
Pembuktian  pada  hakekatnya  adalah ketentuan  tentang  jenis  alat  bukti  yang dapat  digunakan,  penguraian  alat  bukti  dan bagaimana  alat  bukti  tersebut  digunakan, serta  dengan  cara  seperti  apakah  hakim membentuk keyakinannya di muka pengadilan.  Pada  dasarnya  pembuktian  di dalam  hukum  acara  pidana  sangat  penting dalam  suatu  tahapan  pemeriksaan  perkara pidana  karena  sejatinya  yang  dicari  adalah kebenaran  materiil,  yang  merupakan  tujuan dari hukum acara pidana. 12
Pembuktian  dalam  perkara  pidana sejatinya telah dimulai dari tahap permulaan/pendahuluan,  yaitu  pada  tahap penyelidikan  dan  penyidikan.  Pada  saat penyidik  memulai  langkah  pertama  untuk melakukan penyidikan, secara otomatis dan seketika  itu  juga  sudah  terikat  dengan ketentuan  pembuktian  KUHAP.  Yang menjadi poin utama dari kegiatan penyidikan adalah  mengumpulkan berbagai
11 Al  Yasa’  Abubakar  dan  Iqbal  Maulana,  “Alat Bukti  Dan  Metode  Pembuktian  Terhadap  Tindak Pidana  Zina,” Legitimasi VII,  no.  2  (2018):  173– 189, hal. 174.
12 Fachrul  Rozi,  “Sistem  Pembuktian  Dalam  Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,” Jurnal Yuridis UNAJA 1, no. 2 (2018): 19–33, hal. 24.
macam  bukti  guna  membuat  terang  suatu peristiwa tindak pidana.
Proses  dimana  saat  penetapan  status pelaku  menjadi  tersangka,  penyidik sekurang-kurangnya  harus  mengkaji  bukti permulaan  dan  menguasai  perihal  tersebut. Dengan  demikian,  meskipun  kegiatan pembuktian  yang  paling  penting  dan menentukan  adalah  pada  tingkat  tahapan pemeriksaan  perkara  pada  saat  di  per- sidangan,  namun pengumpulan  bukti  sudah memiliki  peran  dan  tugasnya  sendiri  pada tahap penyidikan. 13
Penyidik  yang  tidak  memahami  atau tidak  memperhatikan  kaidah-kaidah  yang harus  diikuti  akan  mengalami  kegagalan, dalam  upayanya  untuk  mencegah  atau meminimalisir  terjadinya  kegagalan  pada tahap  pemeriksaan  dalam  penyidikan. Sebelum penyidik menggunakan ke- wenangannya untuk melakukan penyidikan, seharusnya sudah memahami segala sesuatu yang  berkaitan  dengan  arti  dan  fungsi  dari masing-masing  alat  bukti  dalam  Pasal  116- 121  KUHAP,  mengenai  perihal  yang berkaitan  dengan  pemeriksaan  saksi  dan tersangka dalam penyidikan.
KUHAP  mengatur  tentang  tata  cara pemeriksaan  saksi  dan  tersangka  yang diperiksa  agar  pemeriksaan  saksi  di kepolisian berjalan lancar, tanpa melanggar
13 Ibid .
hak  terdakwa  dan  saksi.  Dengan  demikian, Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  memuat keterangan  saksi  dan  terdakwa  sesuai  apa yang  dialaminya,  tanpa  adanya  paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak manapun. 14
Sistem  pembuktian  dalam  perkara pidana  dikenal  dengan  sistem  pembuktian hukum negatif ( negatief wettelijk bewijsleer ). Ketentuan secara negatif diatur pada  Pasal  183  KUHAP,  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus  perkara  pidana,  yang  jika memenuhi  syarat  pembuktian  dapat menjatuhkan  pidana.  Dengan  kata  lain bahwa  pembuktian  ditujukan  untuk memutus  perkara  pidana,  dan  bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat  tentang  hasil  pembuktian untuk  menjatuhkan  pidana  dengan  dua syarat  yang  saling  berhubungan  dan tidak terpisahkan, yaitu: 15
a. Harus menggunakan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah.
b. Dengan menggunakan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  hakim memperoleh keyakinan.
Bahwa  hakim  tidak  dapat  memutus suatu  perkara  tanpa  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  ditambah  keyakinan  hakim bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar
14 Ibid , hal. 24-25.
15 Ibid , hal. 26.
terjadi  dan  bahwa  terdakwa  bersalah  atas tindak  pidana  yang  dilakukan.  Untuk mendukung  keyakinan  hakim  sebagaimana diuraikan di atas diperlukan alat bukti yang dapat  dihadirkan  di  persidangan,  hal  ini penting selain tidak memenuhi syarat untuk memutus  suatu  perkara,  juga  untuk  meng- hindari  kesalahan  hakim  dalam  men- jatuhkan putusan terhadap terdakwa.
Cara  pembuktian  dan  pengajuan  alat bukti  pidana  berlaku  untuk  semua  bentuk dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang  pelaku  tindak  pidana,  seperti misalnya  perzinaan.  Tidak  ada  perbedaan cara  pengambilan  dan  pembuktian  dalam perkara  pidana  menurut  hukum  positif  di Indonesia. 16
Bahwa  dalam  suatu  tahapan  proses hukum  acara  pidana,  para  penegak  hukum harus  senantiasa  berusaha  untuk  menemu- kan kebenaran materiil ( materiele waarheid )  yang  sebenarnya  atau  kebenaran yang  nyata.  Tugas  mereka  adalah  mencari dan menemukan kebenaran tersebut. Kebenaran  yang  dimaksud  adalah  bahwa tindak  pidana  yang  didakwa,  dituduhkan, atau  dilaporkan  terhadap  pelaku  tertentu memang  benar-benar  terjadi  dan  bahwa pelaku  tersebut  dapat  dipersalahkan  atas perbuatannya.
16 Abubakar dan Maulana, “Alat  Bukti Dan Metode Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Zina.”, Op. Cit , hal. 175-176.
Merujuk  pada  teori  hukum  acara pidana  dan  sistem  pembuktian,  kasus perzinaan  dalam  dunia  hukum  dan  proses pemeriksaan  di  kepolisian  banyak  me- nimbulkan  perdebatan  tentang  bagaimana seseorang  dapat  membuktikan  perzinaan, karena  seperti  diketahui  bahwa  perzinaan seringkali  dilakukan  secara  tertutup  dan  di tempat  pribadi  bukan  di  tempat  umum, seperti  di  dalam  rumah,  sehingga  tidak  ada yang  bisa  langsung  mendapati  kegiatan tersebut.  Termasuk  dalam  perkara  yang sedang  terjadi  yaitu,  mengenai  laporan polisi  Nomor:  LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res.Bpp.
Pada  perkara  tersebut  bahwa  ke- polisian  mengambil  tindakan  pemeriksaan kepada  terduga  pelaku  (Terlapor  I  dan Terlapor  II)  mengenai  kasus  perzinaan, berdasarkan bukti yang mana tidak mencukupi  bukti  permulaaan  yang  cukup (minimal  2  (dua)  alat  bukti).  Apabila menggunakan  alat  bukti  yang  ada,  hanya keterangan  saksi  yang  ada  di  TKP,  itu sangatlah  sulit,  namun  bukan  berarti  ini menjadikan  penyidik  bebas  menentukan pemeriksaan  berdasarkan  bukti  petunjuk dan keyakinan semata.
Hal  ini  tentu  saja  menjadi  persoalan yang  cukup  penting  mengingat  pembuktian suatu  tindak  pidana  merupakan  instrumen penting  bagi  pihak  yang  berwajib  untuk menanganinya  dan  tentunya  dalam  kasus
zina  harus  dibuktikan  telah  terjadinya hubungan  biologis  antara  kedua  tersangka perzinaan berdasarkan yang ada pada Pasal 284 KUHP.
Kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa bukti-bukti  yang  ada  tidak  cukup  bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku. Untuk membuktikan  secara  biologis  bahwa  telah terjadi  persetubuhan  antara  laki-laki  dan perempuan  diperlukan  bukti  yang  kuat, seperti  rekaman  video,  bukti Visum  Et Repertum atau keterangan saksi  yang harus melihat secara langsung bagaimana kelamin pria  melakukan  penetrasi/masuk  ke  dalam kelamin wanita.
Mengingat  alat  bukti  yang  diajukan terbatas pada yang hadir di tempat kejadian selama penggerebekan di TKP, tidak cukup untuk  membuktikan  bahwa  seseorang  telah melakukan  perzinaan.  Sebagai  Pelapor,  ia harus  berusaha  mencari  dan  menghadirkan bukti-bukti  yang sah dan kuat. Oleh karena itu,  bukti  tersebut  hanya  merupakan  bukti petunjuk  yang  tidak  mencapai  kebenaran substantif  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  284  KUHP  yang  mensyaratkan pembuktian  tersebut  sebagaimana  pem- buktian  menurut  ketentuan  Pasal  183  dan 184  KUHP  yang  menjelaskan  bahwa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang cukup  untuk  beberapa  alat  bukti,  seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan
tidak  cukup  hanya  dibuktikan  dengan mengandalkan bukti-bukti petunjuk saja.
Terhadap  perkara  perzinaan  yang pemeriksaan  dan  pembuktiannya  dilakukan dan  dibuktikan  hanya  berdasarkan  bukti petunjuk  saja  dan  tanpa  adanya  bukti  lain, maka  kewenangan  dan  hak  yang  diperoleh para  terlapor  tidak  sepenuhnya  sesuai dengan  aturan  yang  ada,  karena  pe- meriksaan  dalam  perkara  pidana  haruslah langsung  merujuk  tepat  kepada  pasal  atau aturan yang mengaturnya, dalam hal pidana zina yakni Pasal 284, karena jika seperti itu akan mendapatkan pemeriksaan yang mencapai kebenaran materiil.
Pada pemeriksaan pihak yang berwajib,  seorang  penyelidik  dan  penyidik harus  mencari  kebenaran  materiil  tersebut, bahwa  tindak  pidana  yang  dituduhkan terhadap  para  terlapor  benar-benar  terjadi dan  bahwa  mereka  tersebut  dapat  di- persalahkan  sebagai  orang  yang  telah melakukan perbuatan itu.
Berikut  poin  yang  akan  dijelaskan pada perkara/kasus mengenai laporan polisi Nomor:  LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/  Res. Bpp: Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020, ada  pemberitahuan  sewaktu  Terlapor  I pulang  dari  luar  negeri  (Qatar)  tempatnya bekerja,  namun  bukannya  langsung  pulang ke rumah di Penajam melihat anak dan istri, sehingga  Pelapor  merasa  aneh  dan  curiga, akhirnya mendatangi keberadaan Terlapor I
dan  melacak  keberadaan  Terlapor  I  yang berada di Kota Jakarta. Pelapor mengetahui Terlapor I dan Terlapor II berada di sebuah hotel di Jakarta.
Pelapor  dengan  dibantu  beberapa pihak  kepolisian  melakukan  penggrebekan, kemudian Terlapor I dan Terlapor II dibawa ke  pihak  berwajib.  Pada  kesempatan tersebut,  dibuatlah  kesepakatan  damai antara ketiga belah pihak. Pelapor, Terlapor I  dan  Terlapor  II  membuat  perjanjian.  Hal- hal  yang  diperjanjikan  adalah  Terlapor  I dan  Terlapor  II  tidak  akan  bertemu  lagi, tidak  akan  mengganggu  rumah  tangga Terlapor I dan Pelapor lagi, Terlapor I tidak akan  melakukan  upaya  perceraian  di pengadilan,  dan  akhirnya  permasalahan selesai.
Bahwa  kurang  lebih  satu  bulan setelah  kejadian  tersebut,  terjadi  lagi  aksi penggerebekan  untuk  yang  kedua  kalinya, tepatnya  pada  tanggal  28  November  2020 yang  bertempat  di  sebuah  rumah  yang berlokasi  di  komplek  perumahan  BDS  2 Balikpapan. Pelapor mengajak teman dekatnya (saksi) menyeberang dari Penajam ke  Balikpapan  saat  tengah  malam.  Saksi bertanya kepada Pelapor kenapa harus pergi tengah malam, Pelapor menjawab agar ikuti saja.
Bahwa  saat  jam  01.00  WITA,  saksi terlebih  dahulu  menemui  satpam  dan  RT setempat  untuk  meminta  izin  melakukan
penggerebekan.  Setelah  itu,  Pelapor,  saksi, RT,  satpam  dan  ada  sebagian  warga  yang ikut langsung menuju lokasi kejadian. Saksi dan  RT  mengetuk  pintu.  Setelah  pintu dibuka  oleh  Terlapor  I,  ternyata  di  dalam ada  Terlapor  II,  melihat  yang  demikian terjadilah  pertengkaran    hebat  antara Terlapor  I  dengan  Pelapor,  sehingga menyebabkan  kaca  jendela  rumah  pecah. Terlapor  I  berdalih  dia  hanya  melakukan isolasi  mandiri  Covid-19  di  rumah  tersebut dan tidak melakukan perzinaan seperti yang dituduhkan
Bahwa setelah itu, Pelapor mengadukan  ke  kantor  polisi,  dari  unit Reskrim  Balikpapan  datang  ke  lokasi kejadian. Pihak kepolisian berupaya memediasi  Terlapor  I  dengan  Pelapor. Pelapor tetap melanjutkan laporan pengaduannya  secara  hukum,  sehingga pada  tanggal  30  November  2020  diter- bitkanlah Laporan Polisi Nomor: LP/K/414 /XI/2020/P.Kaltim/Res.Bpp,  mengenai  per- kara  tindak  pidana  perzinaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  284  KUHP.  Sampai penelitian  ini  dibuat,  laporan  tersebut diketahui belum dicabut oleh Pelapor.
Berdasarkan kejadian tersebut di atas, dapat  ditarik  benang  merah  mengenai  alat bukti  apa  saja  yang  bisa  diambil/dijadikan alat  bukti  pada  saat  proses  pemeriksaan, yaitu  alat  bukti  yang  digunakan  kepolisian untuk  membuktikan  tindak  pidana  zina
yang  dilakukan  antara  Terlapor  I  dan Terlapor  II  yang  terjadi  di  komplek perumahan  BDS.  Menurut  uraian  fakta- fakta  materiil  yang  ada,  dapat  dijadikan dasar  untuk  penggunaan  alat-alat  bukti, sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam KUHAP,  mengenai  5  alat  bukti  yang  sah. Menurut penulis, ada beberapa poin penting yang  perlu  diperhatikan  untuk  mem- buktikan bahwa apakah para terlapor benar- benar  telah  melakukan  perzinaan  atau tidak. Pada locus dan tempus yang terjadi di komplek  perumahan  BDS,  alat  bukti  yang digunakan ialah:
Pertama , alat  bukti  keterangan  saksi; yang  terdiri  dari  Pelapor,  Terlapor  I, Terlapor  II,  teman dekat Pelapor, ketua  RT setempat,  satpam  setempat  dan  warga setempat. Tidak  ada  satupun  dari  saksi- saksi  tersebut  yang  melihat  para  pelaku secara  langsung  telah  melakukan  per- setubuhan  di  dalam  rumah,  apalagi  para pelaku  masih  mengenakan  pakaian  lengkap pada  umumnya.  Menurut  penulis,  fakta kebersamaan  kedua  pelaku  ini  merupakan fakta  yang  paling  menentukan  dan  harus pula  ada  ketika  membentuk  alat  bukti petunjuk.  Tidak  bisa  dikatakan  terjadinya zina  dikarenakan  para  pelaku  serumah, terkecuali  pada  saat  penggerebekan  para pelaku  didapati  berada  dalam  satu  tempat tidur atau dalam keadaan telanjang. Kendati demikian,  jika  dua  orang  lawan  jenis
tinggal  bersama  dalam  satu  rumah/kamar dan  tidak  melakukan  hubungan  seksual dalam  waktu  yang  lama,  kemungkinan terjadinya hal ini masih sangat kecil. Menurut  dari  segi  hukum,  bahwa kemungkinan  yang  sangat  kecilpun,  se- benarnya  layak  untuk  mendapat  perhatian dan  pertimbangan,  terutama  jika  me- nyangkut  pembuktian  dalam  proses  pidana yang  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran materiil  atau  kebenaran  yang  sejati. Oleh karena itu, penting dalam membentuk bukti petunjuk untuk memperhatikan serangkaian fakta-fakta  yang  terkait  erat  dan  logis.  hal Ini  bersesuaian  juga  tentang  mencari  alat- alat  bukti  selengkap  mungkin.  Tanpa  alat bukti,  fakta  tidak  bisa  terungkap. Dalam proses  pemeriksaan  para  pelaku,  bahwa mereka  tidak  mengakui  telah  melakukan aktivitas perzinaan. Terlapor I dan Terlapor II  kompak  dengan  jawabannya.  Semua tuduhan  yang  dialamatkan  kepada  mereka, dibantah  dan  dimentahkan.  Para  pelaku memang  memiliki  hak  ingkar,  sekalipun menurut  hukum  pembuktian  keterangan pelaku adalah alat bukti. Akan tetapi karena nilai pembuktian keterangan pelaku bersifat bebas,  maka  para  penegak  hukum  bebas untuk meyakini atau tidak kebenaran dalam keterangannya. Penegak hukum tidak terikat  dengan  keterangan  pelaku,  begitu juga  dengan  keterangan  saksi.  Penegak hukum bebas menggunakan alat bukti mana
yang  akan  dipakai  dan  diyakininya  untuk membuktikan kesalahan para pelaku.
Kedua,  alat  bukti  keterangan  ahli; dalam  perkara  ini,  yaitu  perzinaan  yang dimaksud  Pasal  284,  pada  proses  pe- meriksaan  tidak  ada  keterangan  ahli  yang dihadirkan oleh penyidik.
Ketiga, alat bukti surat; tidak adanya
Visum  Et  Repertum terhadap  para  pelaku.
Visum dalam hukum pembuktian tergolong sebagai  bukti  surat.  Visum  hanya  me- rupakan  laporan  tertulis  dari  dokter  (ahli) yang  dibuat  berdasarkan  sumpah  perihal apa  yang  dilihat  dan  ditemukan  setelah dilakukan  pemeriksaan  berdasarkan  pe- ngetahuan  yang  sebaik-baiknya. 17 Per- mintaan pemeriksaan visum telah dilayangkan  kepolisian  kepada  Terlapor  II dengan  diterbitkannya  surat  No:  B/1797/ X/2021/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2021. Namun  permintaan  tersebut  ditolak  oleh Terlapor  II,  karena  merasa  keberatan  dan tidak  relevan,  bahwa  seharusnya  per- mintaan visum dilakukan pada saat penggerebekan  oleh  Pelapor  pada  tanggal 28  November  2020,  sehingga  sudah  sangat lampau untuk dilakukan pemeriksaan visum.  Di  sisi  lain,    visum  juga  tidak mungkin  diperoleh  karena  visum  ditujukan kepada  korban,  sementara  dalam  tindak
17 Dayu  Putra,  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Zina  Di Dalam  Pasal  284  KUHP  Berdasarkan  Bukti Petunjuk”  (Tesis,  Universitas  Islam  Indonesia, 2020), hal. 105.
pidana  zina,  kedua  pelaku  zina  bukanlah korban.  Rentang  waktu  saat  kejadian penggerebekan  28  November  2020  dengan dilakukannya  permintaan  visum,  yaitu  12 Oktober  2021  berjarak  sekira  hampir  1 (satu)  tahun.  Rentang  waktu  ini  sudah sangat  lampau,  sehingga  sangat  tidak  logis untuk dilakukan pemeriksaan.
Keempat,  alat  bukti  petunjuk; perlu adanya paramater yang jelas dalam penggunaan  alat  bukti  petunjuk  ketika dijadikan  sebagai  dasar  membuktikan tindak  pidana  zina . Untuk  memperoleh adanya  bukti  petunjuk  hanya  didapat  dari alat  bukti  keterangan  saksi,  surat  dan keterangan terdakwa. Bukti petunjuk memuat  adanya  perbuatan,  kejadian  atau keadaan  yang  bersesuaian,  yaitu  minimal ada  2  (dua)  macam  persesuaian  alat  bukti yang bisa saling dihubungkan dan memiliki keterkaitan antara masing-masing perbuatan yang  satu  dengan  yang  lainnya,  adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi  suatu  tanda)  atau  menunjukan adanya  suatu  petunjuk  yang  membuat terang  suatu  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini, bukti  keterangan  saksi  dan  surat,  tidak ditemukan  persesuaian  diantara  keduanya. Yakni,  keterangan  saksi  tidak  dapat membuktikan terjadinya persetubuhan, karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung  persetubuhan  antara  Terlapor  I dan Terlapor II, pendapat atau dugaan yang
diperoleh  saksi  dari  hasil  pemikirannya bukanlah keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap  kesaksian  yang  didasarkan  pada pendapat  atau  hasil  pemikiran  saksi,  harus dikesampingkan  dari  pembuktian  yang membuktikan  kesalahan  pelaku,  sehingga tidak  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti.
Sementara  dari  bukti  surat  tidak  dapat membuktikan terjadinya persetubuhan dikarenakan  tidak  adanya  visum,  padahal visum  memiliki  peran  yang  sangat  vital dalam  membuktikan  suatu  tindak  pidana perzinaan.
Kelima,  alat  bukti  keterangan  ter- dakwa;  ranah  keterangan  terdakwa  hanya pada  proses  persidangan.  Sementara  para Terlapor  I  dan  Terlapor  II  masih  dalam proses  penyidikan,  statusnya  masih  dalam pemeriksaan keterangan saksi, belum sampai  dijadikan  tersangka  apalagi  terdak- wa,  sehingga  untuk  keterangan  terdakwa dalam  hal  ini,  perlu  dikesampingkan/  tidak menjadi pembahasan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas, tidak  ada  satupun  alat  bukti  yang  bisa membuktikan telah terjadinya persetubuhan yang  terpenuhi,  sehingga  jelaslah  bahwa pembuktian perzinaan pada perkara laporan polisi  Nomor:  LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/ Res.Bpp,  tidak  memenuhi  unsur  yang tercantum  pada  Pasal  284  KUHP.  Oleh karena  itu,  perkara  ini  sulit  untuk  diproses dan ditindaklanjuti baik ke tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun  proses  persidangan.  Maka dari  itu, sudah sepantasnya pihak penyidik mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil penelitian  dengan  judul  Tindak  Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Indonesia  (Studi  Kasus  Laporan  Polisi Nomor:  LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/  Res. Bpp), dapat ditarik kesimpulan, yaitu:
Proses hukum tindak pidana perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor:  LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/  Res. Bpp: Pertama, setiap  penanganan  perkara pidana,  asas  praduga  tak  bersalah  tidak boleh dikesampingkan oleh lembaga kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan. Pelaku pidana  tidak boleh dihakimi dengan kesalahannya, setiap perbuatan yang mengindikasikan  adanya  suatu  tindak pidana,  dianggap  belum  bersalah  sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap. Kedua, terdapat perselisihan  pra  yudisial  dimana  terdapat perkara perdata (perceraian) yang berkaitan dengan  perkara  pidana  (perzinaan)  sedang berjalan  dan  terdapat  fakta  bahwa  untuk membuktikan perkara pidana harus membuktikan terlebih dahulu status
keperdataan  suatu  hak  kepemilikan  atau hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau lebih,  melalui  putusan  perdata,  maka penyidik  dapat  menerapkan  perselisihan pra-yudisial  dengan  cara  menghentikan proses penyidikan sambil menunggu putusan  perdata. Ketiga, pada  tahap penyidikan  telah  lewat  dari  batas  waktu penyelesaian  perkara.  Untuk  itu,  pihak Kepolisian  Resor  Kota  Balikpapan  untuk mengkaji  kembali  kasus  tersebut,  apakah layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Keempat, akibat putusnya hubungan suami- istri  antara  Pelapor  dan  Terlapor  I  melalui putusan  kasasi,  maka  dengan  sendirinya laporan  polisi  tersebut  batal  demi  hukum, sudah  selayaknya  pihak  kepolisian  untuk menelaah  lebih  dalam  dan  menghentikan proses penyidikan laporan tersebut.
Pembuktian  tindak  pidana  perzinaan berdasarkan laporan polisi Nomor:
LP/K/414/XI/2020/P.Kaltim/  Res.  Bpp  : Pertama ,  tidak  ada  satupun  alat  bukti  yang bisa membuktikan telah terjadinya persetubuhan,  kemudian  tidak  ada  satupun saksi  yang  melihat  para  pelaku  secara langsung  telah  melakukan  persetubuhan  di dalam  rumah  tersebut,  apalagi  para  pelaku masih  mengenakan  pakaian  lengkap  pada umumnya. Kedua ,    tidak  adanya Visum  Et Repertum terhadap  para  pelaku.  Rentang waktu  saat  kejadian  penggerebekan  28 November  2020  dengan  dilakukannya
permintaan  visum,  yaitu  12  Oktober  2021 berjarak  sekira  hampir  1  (satu)  tahun. Rentang  waktu  ini  sudah  sangat  lampau, sehingga sangat tidak logis untuk dilakukan pemeriksaan.  Dikarenakan  ketiadaan  alat bukti yang sah, pembuktian perzinaan pada laporan  polisi  pada  perkara  ini,  tidak memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 183  KUHAP,  minimal  2  alat  bukti  yang sah, agar bisa dilakukan proses hukum yang berlaku.  Sehingga  perkara  ini  sulit  untuk diproses  dan ditindaklanjuti.  Maka dari  itu, sudah sepantasnya pihak penyidik mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa’,  and  Iqbal  Maulana. “Alat  Bukti  Dan  Metode  Pembuktian Terhadap  Tindak  Pidana  Zina.”
Legitimasi VII,  no.  2  (2018):  173– 189.
Anita,  Fitri.  “Asas  Praduga  Tak  Bersalah Dalam  Penyelenggaraan  Peradilan
Pidana.” Jendela Hukum dan
Keadilan 8, no. 1 (2021): 66–81.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Edisi kedu. Jakarta: PT. Nusantaralestari Ceriapratama, 2021.
Putra,  Dayu.  “Pembuktian  Tindak  Pidana Zina  Di  Dalam  Pasal  284  KUHP Berdasarkan  Bukti  tunjuk.”  Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.
Rahayu, Sri, and Elizabeth Siregar.
“Urgensi  Penyerapan  Nilai  Hukum
Islam  Dan  Hukum  Adat  Dalam
Pengaturan
Tindak Pidana

## Perzinaan.” Undang:  Jurnal  Hukum
4, no. 1 (2021): 125–157.
Rahim,  Abdul,  and  Muhammad  Ibnu  Fajar Rahim.  “Kupas  Tuntas  Penerapan Prejudiciel  Geschil  Dalam  Perkara Pidana.” Pleno Jure 11, no. 2 (2022): 115–141.
Rozi,  Fachrul.  “Sistem  Pembuktian  Dalam Proses  Persidangan  Pada  Perkara
Tindak Pidana.” Jurnal Yuridis
UNAJA 1, no. 2 (2018): 19–33.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang Kitab
Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian  Penanganan  Perkara
Pidana  di  Lingkungan  Kepolisian
Negara Republik Indonesia.