## POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) DARI PARTAI
GOLKAR UNTUK DPRD JATENG PERIODE 2014-2019

## Teguh Adi Prasojo

## Abstract
Political recruitment is one of the functions of the political party that has so much meaning for democratic  life.  One  of  the  recruitment  is  done  by  the  political  parties  are  recruiting  legislative candidates (candidates). In terms of doing a political recruitment, there are a variety of patterns made by the political parties. In this paper will discuss the pattern of recruitment by the Golkar Party, as we know  that  the  Golkar  Party  was  one  that  has  been  able  to  do  well  proven  recruitment  processes  of many qualified cadres who once owned by Golkar party.
The research we are doing by using interviews we did for one of the members of the selection team  and  some  legislative  candidates  who  have  registered  in  the  Provisional  List  of  Candidates (DCS). With this study method there is some information that we get from the research that we do are especially  DPD  Golkar  Golkar  Party  Central  Java  Province  provides  more  opportunities  for  Caon  of internal party compared to candidates from outside the party. From the research we did we also know that the recruitment mechanism by Golkar party of the DPP to the extent of the District Council / City has been summarized in a decision of the DPP. Based on the research results and even then we can finally  conclude  that  the  pattern  of  recruitment  of  candidates  is  done  by  DPD  Golkar  Central  Java province is open.
Keywords: Recruitment Patterns candidates, the Golkar Party, Central Java DPRD

## A.  Pendahuluan

## A.1 Latar Belakang Masalah
Partai  politik  sebagai  suatu  organisasi  sangat  berperan  dalam  mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir  dengan  sendirinya.  Perlu  suatu  proses  pendidikan  baik  yang  bersifat  formal maupun  non-formal  yang  mampu  membentuk  jiwa  dan  karakter  pemimpin.  Dalam sttruktur  dan  sistem  politik,  organisasi  partai  politiklah  yang  paling  bertanggung jawab  untuk  melahirkan  pemimpin-pemimpin  yang  berkualitas.  Untuk  dapat melakukan  tugas  ini,  dalam  tubuh  organisasi  partai  politik  perlu  dikembangkan sistem  rekrutmen,  seleksi,  dan  kaderisasi  politik.  Mendapatkan  sumber  daya  yang baik  perlu  dimulai dari  sistem  rekrutmen.  Dengan  adanya  sistem  ini,  nantinya  akan dapat  diseleksi  kesesuaian  antara  karakteristik  kandidat  dengan  sistem  nilai  dan ideologi  partai  politiknya.  Tentunya  orang-orang  yang  memiliki  sistem  nilai  dan ideologi  sama  serta  memiliki  potensi  untuk  dikembangkanlah  yang  perlu  direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik  yang  nantinya  dapat  memperkuat  dan  mengembangkan  organisasi  partai politiknya (Firmanzah, 2008:70).
Salah satu partai di negeri ini yang kami anggap cenderung sudah termasuk dalam  kategori  baik  adalah  partai  Golongan  Karya.  Baiknya  rekrutmen  politik  yang dilakukan  oleh  partai  Golkar  ini  merupakan  buah  dari  metamorfosis  panjang  yang telah dilalui Partai Golkar. Kita semua tentu mengetahui sepak terjang Partai Golkar dari  awal  berdirinya  yang  tidak  memiliki  embel- embel  “Partai”  sampai  akhirnya dengan  kebulatan  tekad  dari  para  pemimpinnya  dengan  niatan  untuk  berubah menjadi  lebih  baik  maka  Golkar  berubah  menjadi  Partai  Golkar  seperti  yang  kita kenal saat ini. Proses metamorfosis yang dialami oleh partai Golkar pada waktu itu tentunya tidak akan pernah berhasil jikalau partai Golkar tidak memiliki kader-kader hebat  sekelas  Akbar  Tandjung.  Kader  yang  mampu  menyelamatkan  Golkar  pada
masa  awal  reformasi  dimana  terjadi  “tsunami  politik”  dimana  Golkar  dianggap sebagai salah satu penyebabnya.
Berkat  kepemimpinan  Akbar  Tandjung  dan  kader-kader  berbakat  lainnya, Golkar  selamat  dari  ancaman  diawal  masa  reformasi  itu.  Karena  latar  belakang inilah  kami  mencoba  melakukan  analisis  mengenai  Pola  rekrutmen  Caleg  yang dilakukan  oleh  partai  Golkar  Khususnya  DPD  partai  Golkar  Jateng  untuk  periode 2014-2019.
Agar  analisis  yang  kami  lakukan  fokus  pada  inti  permasalahan,  maka  kami membuat  perumusan  masalah  terlebih  dahulu  sebelum  kita  melangkah  lebih  jauh. Adapun  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  mengenai  pola rekrutmen  calon  anggota  legislatif  (Caleg)  dari  partai  Golkar  untuk  DPRD  Jateng periode  2014-2019.  Analisis  ini  dilakukan  karena  ada  tujuan  yang  ingin  penulis peroleh.  Tujuan  utama  dari  analisis  ini  adalah  Untuk  dapat  mengetahui  bagaimana mekanisme rekrutmen Caleg dari Partai Golkar dalam Pemilu 2014.

## B.  PEMBAHASAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam  berbagai  tingkatan  baik  itu  pusat, Propinsi  maupun  Kabupaten/Kota  merupakan  lembaga  negara  yang  memiliki peranan  penting  dalam  mengawal  serta  menjalankan  proses  demokratisasi  dan proses  penyelenggaraan  ketatanegaraan.  Lembaga  legislatif  memiliki  tiga  fungsi, yaitu  fungsi  legislasi,  untuk  membentuk  Undang-undang,  fungsi Budgeting untuk menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  baik  negara  maupun  daerah,  dan fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  agar menjamin terwujudnya hak-hak konstitusional warga negara sehingga prinsip checks and  balances dalam  sistem  yang  demokratis  dan  konstitusional  senantiasa  dapat terjaga.
Begitu  pentingnya  peran  anggota  legislatif  bagi  keberlangsungan  iklim demokrasi di negara kita membuat proses rekrutmen dari anggota legislatif ini turut menjadi  penting  karena  baik  buruknya  anggota  legislatif  yang  duduk  di  parlemen akan  ditentukan  oleh  proses  rekrutmen  yang  terjadi  di  internal  partai.  Partai  politik memainkan  peranan  penting  dalam  proses  rekrutmen  Calon  anggota  legislatif (Caleg) yang nantinya akan duduk di parlemen karena rekrutmen Politik merupakan salah  satu  fungsi  dari  keberadaan  partai  poltik.  Ada  berbagai  cara  yang  dilakukan oleh partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik. Ada yang melakukan rekrutmen politik dengan cara memasang iklan terbuka dengan berbagai  media  layaknya  sebuah  perusahaan  yang  sedang  membuka  lowongan kerja cara ini mulai banyak digunakan oleh partai politik untuk menjaring Caleg dari luar partai.
Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman dalam Pemilu seakan tidak ingin  gegabah  dalam  melakukan  rekrutmen  politik.  Partai  Golkar  memiliki  kriteria sendiri  yang  harus  dimiliki  oleh  kader/  Caleg  berdasarkan  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Golkar  Nomor:  KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013  tentang Pedoman  Penyusunan  Daftar  Calon  anggota  DPR-RI,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah:
a) Memiliki  kompetensi  yang  memadai  untuk  menjalankan  tugas-tugas  sebagai anggota legislatif;
b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar;
c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan
d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.
Kriteria-kriteria di atas bukanlah satu-satunya penyaring bagi para Caleg dari Partai  Golkar  karena  para  Caleg  harus  melewati  saringan-saringan  lain  untuk akhirnya dapat maju dalam  Pemilu. Saringan berikutnya salah satunya adalah Tata Cara Penentuan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Golkar:
1. Tata Cara Penentuan
Dalam  rangka  menentukan  Daftar  Calon  Anggota  Legislatif  dilakukan  penilaian terhadap kader bakal calon anggota Legislatif meliputi aspek: (a) Pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris dan, (d) pendidikan.
a. Aspek Pengabdian
Aspek Pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam partai Golkar yang meliputi  partisipasi  seorang  kader  di  saat  menjabat  sebagai  pengurus  partai, anggota  fraksi,  pengurus  organisasi  sayap,  pengurus  badan  dan  lembaga, pengurus Ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.
b. Aspek Elektabilitas
Aspek  Elektabilitas  adalah  peluang  keterpilihan  seorang  kader  pada  suatu daerah  pemilihan  dilihat  dari  sisi  basis  dukungan  massa.  Hal  ini  dinilai  pada Aspek ini adalah; hasil survei Elektabilitas terbaru di daerah pemilihan;
c.  Aspek Penugasan Fungsionaris; (laporan kegiatan penugasan) Penugasan  Fungsionaris,  adalah  suatu  bentuk  penugasan  yang  diberikan kepada setiap Fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi  fungsionaris.  Penugasan  fungsionaris  dimaksudkan  agar  tiap-tiap fungsionaris partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal  dan  horizontal)  memaksimalkan  pelaksanaan  kaderisasi  partai,  serta mendorong  pelaksanaan  program  karya-kekaryaan  di  daerah  penugasan masing-masing.
d. Aspek Pendidikan Aspek  Pendidikan  adalah  pengalaman  pendidikan  seorang  kader  meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian.
2. Tata Cara Pembobotan
Berdasarkan Keputusan DPP Partai
Golkar Nomor: KEP- 227/DPP/GOLKAR/I/2013  tentang  Pedoman  Penyusunan  Daftar  Calon  Anggota DPR-RI,  DPRD  Propinsi,  dan  Kabupaten/Kota  Partai  Golkar,  tata  cara pembobotan calon anggota legislatif terbagi dalam tiga sebagai berikut:
a. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPR-RI
No. Aspek yang diberi bobot
% 1. Pengabdian 40 2. Elektabilitas 30 3. Penugasan Fungsionnaris 20 4. Pendidikan 10
b. Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Propinsi
No. Aspek yang diberi bobot % 1. Pengabdian 40 2. Penugasan Fungsionnaris 30 3. Pendidikan 30
c.  Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Kabupaen/Kota No. Aspek yang diberi bobot
%
1. Pengabdian 40 2. Penugasan Fungsionnaris 30 3. Pendidikan 30
3. Tata Cara Penilaian
a. Pengabdian
Penilaian  pengabdiian  diddasarkan  pada  rekam  jejak  dan  PD2LT  serta  posisi saat  ini  di  partai,  fraksi,  Ormas  mendirikan  dan  didirikan,  orrganisasi  sayap, Badan Lembaga dengan nilai 0-100.
b. Elektabilitas Elektabilitas diperoleh dari peringkat hasil survei per daerah pemilihan dengan skala 0-100.
c.  Penugasan Fungsionaris Penilaian  penugasan  fungsionaris  didasarkan  pada  keberhasilan  yang bersangkuutan  menuntaskan  konsolidasi  partai,  memaksimalkan  pelaksanaan kaderisasi  partai,  serta  mendorong  pelaksanaan  program  karya-kekaryaan  di daerah penuggasan masing —masing, dengan nilai 0-100.
d. Pendidikan
Penilaian pendidikan didasarkan pada strata pendidikan formal dengan nilai
Calon DPR-RI : S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50 Calon DPRD Propinsi : S.3 = 100, S.2 = 75, S.1 = 50, D.3 = 25 Calon DPRD Kab/Kota : S.3 = 100, S.2 = 80, S.1 = 60, D.3 = 40, SMA =
20
Untuk  sumber-sumber  rekrutmen  itu  sendiri  partai  Golkar  secara  nasional menyebutkan ada 6 (enam) sumber rekrutmen diantaranya sebagai berikut; 1. Kepengurusan partai Golkar seluruh tingkatan
2. Anggota fraksi Partai Golkar DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD-RI
3. Organisasi kemasyarakatan pendiri dan didirikan Partai Golkar
4. Organisasi Sayap Partai Golkar
5. Pengurus Badan dan Lembaga yang dibentuk Partai Golkar
6. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, akademisi, budayawan dan profesional lainnya) yang memiliki kompetensi dan popularitas.
Seakan  menegaskan  tingginya  pembobotan  aspek  pengabdian,  dalam keputusan  DPP  berkaitan  dengan  sumber  rekrutmen  bakal  calon  legislatif  dari keenam  sumber  yang  tertuang  dalam  keputusan  tersebut  hanya  satu  sumber  yang tidak  secara  langsung  memiliki  hubungan  dengan  Partai  Golkar  sedangkan  kelima sumber  lainnya  berasal  dari  intern  partai  Golkar.  Dengan  komposisi  ini  membuat kader-kader partai Golkar diuntungkan karena partai lebih mengutamakan kadernya untuk  ditempatkan  baik  itu  di  pusat,  propinsi  maupun  kabupaten/kota.  Meskipun menguntungkan  bagi  kader  Partai  Golkar,  namun  partai  Golkar  juga  mempunyai kriteria  penilaian  tersendiri  untuk  melakukan  seleksi  kader-kader  yang  berkualitas karena  tidak  sembarangan  kader  akan  dengan  mudah  mendapatkan  promosi jabatan  untuk  menduduki  posisi  sebagai  anggota  legislatif.  Setiap  bakal  calon anggota  legislatif  sesuai  dengan  keputusan  DPP  Partai  Golkar  harus  melalui serangkaian proses sebelum akhirnya bertarung dalam Pemilu, adapun serangkaian proses tersebut adalah sebagai berikut;
a. Tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD propinsi menyampaikan formulir kesediaan  untuk  dicalonkan  sebagai  calon  anggota  DPRD  propinsi  kepada seluruh  kader  fungsionaris  yang  telah  mengikuti  orientasi  fungsionaris  baik  yang
diselenggarakan oleh DPP partai Golkar atau DPD partai Golkar Propinsi Periode 2009-2015.
b. Tim  seleksi  dan  penetapan  calon  anggota  DPRD  Propinsi  menetapkan  daftar bakal  calon  dalam  daerah  pemilihan  berdasarkan  surat  pernyataan  kesediaan yang  diterima  dari  fungsionaris  pusat/daerah  propinsi  terkait,  sebagaimana dimaksud dalam point (a) di atas.
c.  Daftar  bakal  calon  anggota  DPRD  Propinsi  sebagaimana  yang  dimaksud  pada butir  (b)  disusun  secara  Alphabetis  dengan  memperhatikan  keterwakilan  30% kader perempuan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh partai.
d. Daftar bakal calon anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud pada butir (b) disusun secara Alphabetis dengan memperhatikan keterwakilan kader muda.
e. Daftar  bakal  calon  sebagaimana  dimaksud  pada  butir  (b)  dikirim  kepada  ketua DPD partai Golkar Kabupaten/Kota untuk diberikan catatan/pertimbangan.
f.  Ketua  DPD  partai  Golkar  kabupaten/kota  memiliki  waktu  7  (tujuh)  hari  sejak menerima  daftar  bakal  calon  dari  DPD  partai  Golkar  Propinsi  untuk mengembalikan  daftar  bakal  calon  dimaksud,  disertai  catatan/pertimbangan (bilamana ada).
g. Tim  seleksi  menyusun  daftar  calon  sementara  (DCS)  berdasarkan  persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam keputusan ini
h. Dewan  pertimbangan  DPD  partai  Golkar  propinsi  memberikan  pertimbangan terhadap DCS yang disusun oleh tim seleksi
i.  Daftar  calon  sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin  (g)  dikonsultasikan kepada  ketua  umum  DPP  Partai  Golkar  untuk  memperoleh  persetujuan  dan pengesahan DPP partai Golkar.
j.  Setiap  calon  dalam  DCS  diminta  melengkapi  persyaratan  administrasi  (syarat umum dan syarat khusus) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
k.  Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam daftar DCS.
l.  DCS  anggota  DPRD  Propinsi  diserahkan  oleh  DPD  Partai  Golkar  Propinsi  ke KPUD Propinsi.
m. Penerapan Daftar calon Tetap dilakukan oleh DPD partai Golkar Propinsi setelah mendapat masukan dari KPUD Propinsi dengan sebelumnya mengkonsultasikannya  kepada  Ketua  Umum  DPP  partai  Golkar  untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh DPP Partai Golkar.
Dalam serangkaian proses di atas, ada satu proses yang sangat penting yang biasanya  menimbulkan  pertanyaan  masyarakat  proses  itu  adalah  penyusunan nomor  urut  daftar  calon  dalam  DCS  dan  DCT  yang  disampaikan  kepada  KPUD. Proses  ini  sering  menjadi  pertanyaan  masyarakat,  biasanya  masyarakat mempertanyakan  kriteria  apa  yang  digunakan  oleh  partai  untuk  menentukan sesorang  kader  mendapat  “nomor  peci”  atau  “nomor  sepatu”.  Partai  Golkar  dalam keputusannya  mencantumkan  beberapa  kriteria  yang  menjadi  pedoman  dalam penyusunan  nomor  urut  calon  meskipun  tidak  secara  mendetail.  Hal  ini  dilakukan untuk  mencegah  munculnya  ketidakpuasan  dan  rasa  curiga  dari  kader-kader  yang mungkin  mendapatkan  hanya  memperoleh  “nomer  sepatu”.  Adapun  ketentuan penyusunan  nomor  urut  yang  tercantum  dalam  ketetapan  DPP  adalah  sebagai berikut;
1. Nomor  urut  dalam  daftar  calon  anggota  legislatif  disusun  memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
2. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan kader muda 3. Nomor  urut  dalam  daftar  calon  anggota  legislatif,  disusun  memperhatikan pengurus partai yang aktif.
Selain ketiga ketentuan di atas, dalam penentuan DCS dan DCT untuk DPRD Jateng  DPD  Propinsi  harus  memperhatikan  pertimbangan  dari  ketua  DPD  partai Golkar  kabupaten/kota,  berdasarkan  hasil  evaluasi  kinerja  kader  bersangkutan sebagai  fungsionaris  Propinsi  kabupaten/kota  terkait.  Hal  ini  dilakukan  berkaitan dengan  kewenangan  untuk  menetapkan  Caleg  untuk  DPRD  Jateng.  Untuk  lebih lengkapnya  wewenang  penetapan  calon  Anggota  DPRD  Jateng  adalah  sebagai berikut;
a. Wewenang untuk melakukan proses seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Propinsi  berada  pada  DPD  partai  Golkar  Propinsi  yang  dilaksanakan  oleh  tim seleksi dan penetapan Calon anggota DPRD Propinsi.
b. Tim  seleksi  dan  penetapan  calon  anggota  DPRD  Propinsi  dipimpin  oleh  ketua DPD  Propinsi  dengan  anggota-anggota:  Ketua  Harian  (bila  ada),  sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Bidang kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Organisasi, wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Daerah Terkait, wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas (bidang yang ditugasi untuk kerjasama dengan Ormas), Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Wakil Ketua bidang Pemuda dan Olah  Raga,  dan  Wakil  Ketua  Bidang  hukum  (apabila  wakil  Ketua  Bidang berhalangan dapat diwakilkan kepada wakil sekretaris terkait).
c.  Dalam menetapkan daftar calon Anggota DPRD Propinsi (DCS-DCT), DPD Partai Golkar propinsi wajib memperhatikan pertimbangan dari ketua DPD Partai Golkar kabupaten/kota,  berdasarkan  hasil  evaluasi  kinerja  kader  bersangkutan  sebagai Fungsionaris Propinsi Kabupaten/kota terkait.
d. Dewan  pertimbangan  DPD  Partai  Golkar  Propinsi  dapat  memberikan pertimbangan terhadap DCS yang telah disusun oleh Tim seleksi dan penetapan Calon Anggota DPRD Propinsi.
e. Sebelum  DPD  Partai  Golkar  Propinsi  menetapkan  Daftar  Calon  Anggota  DPRD Propinsi  (DCS-DCT)  diharuskan  berkonsultasi  dengan  DPP  Partai  Golkar  untuk memperoleh  persetujuan  dan  selanjutnya  dikonsultasikan  kepada  Ketua  Umum DPP Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.
f.  Penetapan DCS dan DCT anggota DPRD Propinsi dilakukan oleh tim seleksi dan dilaporkan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Propinsi.
Dari  runtutan  tahapan  yang  dilaksanakan  oleh  DPD  partai  Golkar  Jateng  ini akan  kita  analisis  menggunakan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  pola  rekrutmen politik.  Salah  satu  ahli  yang  pernah  memberikan  penjelasan  mengenai  rekrutmen politik adalah Ramlan Surbakti yang menyoroti  rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan  sejumlah  peranan  dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan pemerintah  pada  khususnya  (Surbakti,  1992:118).  Berkenaan  dengan  prosedur rekrutmen politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell (1988) terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:
a)  Prosedur  tertutup  ( Closed  Recruitment  Process )  adalah  sistem  rekrutmen partai  yang  ditentukan  oleh  elit  partai,  mengenai  siapa  saja  yang  dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif
b)  Prosedur terbuka ( Open Recruitment  Process ) adalah proses dimana nama- nama  calon  yang  diajukan,  diumumkan  secara  terbuka  dalam  bentuk kompetisi yang murni dan transparan (Almond, 1988:108).
Dari kedua prosedur rekrutmen politik yang disampaikan oleh ahli Almond dan Powell,  dapat  kita  ketahui  secara  langsung  bahwa  prosedur  terbukalah  yang digunakan  oleh  DPD  partai  Golkar  Jateng  dalam  proses  rekrutmen  Caleg.  Hal  ini
dapat  kita  amati  bahwa  dalam  proses  rekrutmen  ini  semua orang dapat  memantau prosesnya dan dapat mengetahui siapa-siapa yang mendaftar menjadi Bakal Caleg.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  sifat  proses  rekrutmen  politik  menurut  Sahid Gatara (2007)  yaitu:
a) Top-down artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang- orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukkan pribadi dan seleksi pengangkatan.
b) Bottom-up artinya  proses  rekrutmen  politik  berasal  dari  masyarakat  bawah seperti  proses  mendaftarkan  diri  dari  individu-individu  untuk  menduduki jabatan.  Contoh  sifat  ini  adalah  individu-individu  melamar  pada  partai  politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.
c)  Bersifat campuran artinya proses seleksi yang memadukan antara model top - down dan bottom - up .  Contoh  sifat  ini  adalah  pada  proses  pemilihan  umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif (Gatara, 2007:17).
Dari  ketiga  sifat  proses  rekrutmen  di  atas,  proses  rekrutmen  yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng bersifat campuran dapat kita lihat pada tata  cara  seleksi  yang  tercantum  dalam  Keputusan  DPP    Nomor:  KEP- 227/DPP/GOLKAR/I/2013  bahwa  tata  cara  seleksi  ini  dimulai  dari  tim  seleksi menyampaikan formulir  kesediaan  untuk dicalonkan  sebagai  Calon  Anggota  DPRD Propinsi  kepada  seluruh  anggota  kader  fungsionaris  yang  telah  mengikuti  orientasi fungsionaris  baik  yang  diselenggarakan  oleh  DPP  Partai  Golkar  atau  DPD  Partai Golkar  Propinsi  periode  2009-2015.  Dari point ini  dapat  kita  analisis  bahwa  partai melakukan  seleksi  dengan  tidak  memberikan  formulir  kesediaan  tersebut  kepada seluruh anggota kader fungsionaris sehingga tidak semua kader yang bersedia akan mendapatkan  formulir  tersebut  jika  si  kader  belum  pernah  mengikuti  orientasi fungsionaris.
Selain  melakukan  analisis  terhadap  mekanisme  rekrutmen  Caleg  dari  DPP, kami juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendalam mengenai pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD partai Golkar Jateng. Wawancara kami lakukan dengan 3 (tiga) orang narasumber dengan latar belakang yang  berbeda.  Wawancara  pertama  kami  lakukan  dengan  Bapak  Ferry  Wawan Cahyono  yang  mewakili  panitia/anggota  tim  seleksi,  wawancara  kedua  dengan  Ibu Dewi  Utami  Karyawati  mewakili  Caleg  dari  Intern  partai  Golkar,  dan  wawancara  ke tiga kami lakukan dengan Ibu Nurvania  Dwi  Arindi. Dari ketiga interview  yang kami laksanakan  dengan  narasumber  yang  berbeda  kami  menemukan  beberapa perbedaan  pernyataan  yang  bertolak  belakang  yang  menarik  untuk  kita  analisis bersama.
Berkaitan  dengan  dana  dalam  proses  rekrutmen  Caleg,  Dari  interview pertama dengan bapak Ferry Wawan Cahyono kami memperoleh informasi bahwa, seluruh proses rekrutmen Caleg yang dilaksanakan Oleh DPP partai Golkar Jateng dilaksanakan  secara  gratis  tanpa  pungutan  biaya  sepeserpun.  Informasi  tersebut juga  dibenarkan  oleh  Ibu  Dewi  sebagai  Bacaleg  pada  waktu  kami  melaksanakan interview  kedua.  Namun  berbeda  dengan  interview  pertama  dan  kedua,  pada interview  ketiga  dengan  Ibu  Nurvania  justru  membantah  informasi  tersebut  dan menyebutkan  adanya  biaya  administrasi  sebesar  Rp  50.000,-  (Lima  Puluh  Ribu Rupiah).
Berikutnya  berkaitan  dengan  kepuasan  Bacaleg  terhadap  proses  rekrutmen yang  dilaksanakan  oleh  DPD  partai  Golkar  Jateng,  kami  lakukan  pencarian  data dengan menanyakan langsung kepada Ibu Dewi dan Ibu Nurvania sebagai Bacaleg. Informasi yang kami dapat dari Ibu Dewi beliau merasa sudah puas dengan proses
rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  DPD  partai  Golkar  Jateng  karena  beliau menganggap  bahwa  proses  tersebut  sudah  sesuai  dengan  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Golkar  Nomor  :  KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013  tentang pedoman  penyusunan  daftar  calon  anggota  DPR-RI,  DPRD  Propinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik. Selanjutnya kami memberikan pertanyaan yang sama kepada Ibu Nurvania dan jawaban yang kami terima berbeda, beliau merasa kurang puas terrhadap proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPD partai Golkar Jateng dengan  alasan  bahwa  proses  rekrumen  dan  penentuan  nomer  masih  berdasarkan kedekatan  bacaleg  terhadap  petinggi  partai.  Beliau  pun  menyarankan  agar  proses seleksi/rekrutmen  dilaksanakan  lebih  ketat  karena  hal  ini  akan  menyangkut  nama baik partai.
Dari  perbedaan-perbedaan  yang  kami  temukan  pada  saat  interview  dapat sedikit kami analisis bahwa dalam proses rekrutmen Caleg yang dilaksanakan oleh DPD  partai  Golkar  Jateng  terjadi  kesenjangan  informasi  antara  Caleg  dari  Intern partai  dan  Ekstern  partai.  Kesenjangan  ini  bisa  saja  dikarenakan  tidak disebarkannya Keputusan DPP tentang pedoman penyusunan daftar calon anggota DPR-RI,  DPRD  Propinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  Partai  Politik  kepada  seluruh Bacaleg baik itu Internal maupun Eksternal jadi hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi  Bacaleg  khususnya  bagi  Bacaleg  yang  tidak  memperoleh  informasi  mengenai adanya  keputusan  dari  pusat  tersebut.  Seharusnya  setelah  semua  Bacaleg menerima  informasi  yang  sama  tentang  keputusan  tersebut  tidak  akan  ada ketidakpuasan  dari  Bacaleg  karena  mereka  sudah  mengetahui  sebelumnya.  Dan bagi Bacaleg dari Ekstern yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut akan memilih partai lain yang sesuai dengan keinginannya.

## C.  PENUTUP C.1 Simpulan
Dalam  melaksanakan  rekrutmen  Caleg  untuk  DPRD  Propinsi  Jateng  DPD Partai  Golkar  Jateng  menggunakan  pola  rekrutmen  secara  terbuka  dan  Pola rekrutmen Caleg DPRD Jateng DPD Partai Golkar Jateng bersifat campuran antara Top -d own dan Bottom - up .

## C.2 Saran
Dari  simpulan  di  atas,  kami  sebagai  penulis  memandang  bahwa  apa  yang dilakukan  oleh  DPD  Partai  Golkar  Propinsi  khususnya  Propinsi  Jateng  ini  sudah baik. Akan tetapi untuk lebih menyempurnakan proses rekrutmen Caleg untuk DPRD Propinsi  Jateng,  kami  sebagai  Penulis  menyarankan  agar  dalam  proses  rekrutmen Caleg ini ada baiknya jika DPD Partai Golkar Propinsi memasukan serangkaian tes psikologi  yang  kami  anggap  sangat  penting  untuk  memberikan  analisis  tentang keadaan psikologi  seorang  Caleg.  Analisis  ini  penting  untuk meminimalisir  lolosnya kader-kader yang memiliki kepribadian kurang baik terpilih sebagai anggota legislatif yang  nantinya  justru  akan  berdampak  buruk  bagi  citra  partai  dan  juga  elektabilitas partai dalam Pemilu.
Hal  lain  yang  kami  anggap  penting  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  DPD Partai  Golkar  khususnya  Propinsi  Jateng  adalah  perlunya  informasi  yang  jelas kepada  Bacaleg  mengenai  mekanisme  atau  hal-hal  apa  yang  menjadi  bahan pertimbangan dalam penentuan Caleg. Hal ini menjadi penting terlebih setelah kami melakukan interview dengan  Caleg  yang  berasal  dari  luar  partai  Golkar  dimana mereka tidak mengetahui mekanisme penentuan Caleg ini dan akhirnya justru akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dari Caleg tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Almond, Gabriel. dan G Bingham, Powel. (1988). A Word View Fourth Editions . London: Firmanzah.  (2008). Mengelola  Partai  Politik  komunikasi  dan  Positioning  Ideologi  Politik  di  Era Demokrasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Gatara,  Sahid.  (2007). Sosiologi  Politik:Konsep  dan  Dinamika  Perkembangan  Kajian .  Bandung:  Cv Pustaka Setia. Surbakti,Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.