Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 465-471| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3982.465-471

## AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Riandy Arya Satria, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia komangriandi@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, notarisppatsriastiti@yahoo.com

## Abstrak
Dalam menjalankan usaha koperasi tentunya pasang surut situasi ekonomi sangat mempengaruhi untung ruginya suatu  usaha,  di  dalam  kondisi  pasang  koperasi  bisa  berkembang  dan  mengembangkan  usahanya  sehingga semakin  besar,  tetapi  dalam  kondisi  surut  koperasi  juga  bisa  mengalami  kerugian  yang  akan  berdampak  bagi kelangsungan usaha sampai  menyebabkan koperasi  bangkrut atau pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi tentu  mempunyai  akibat  hukum  baik  bagi  pengurus  maupun  anggota.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui  akibat  hukum  pembubaran  koperasi  terhadap  hak  dan  kewajiban  anggota.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual, dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  sekunder,  primer  dan tersier kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akibat hukum yang terjadi setelah  dilakukannya  pembubaran  koperasi,  yaitu  badan  hukum  koperasi  wajib  dilakukan  penyelesaian, transaksi  operasional  dihentikan,  karyawan  dapat  diputuskan  hubungan  kerja,  para  anggota  tidak  dapat  lagi mengundurkan  diri,  kekuasaan  perangkat  koperasi  dibekukan  juga  digantikan  oleh  likuidator,  dan  pengurus maupun  pengawas  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  baik  secara  perdata  maupun  pidana  jika  terbukti karena  kesalahan  dan  kelalaiannya  koperasi  mengalami  kebangkrutan,  Selain  itu  badan  hukum  dari  koperasi tersebut juga akan dihapus.
Kata Kunci : Koperasi, Pailit, Pembubaran Koperasi

## Abstract
In  running  a  cooperative  business,  of  course,  the  ups  and  downs  of  the  economic  situation  greatly  affect  the profit and loss of a business, in the ups and downs the cooperative can develop and develop its business so that it gets bigger, but in  the ebb and flow conditions the cooperative can also experience losses that  will  have an impact  on  business  continuity  to  cause  the  cooperative  to  go  bankrupt  or  dissolution  of  the  cooperative.  The dissolution  of  a cooperative certainly has legal consequences for both the management  and the members. The purpose of this study was to determine the legal consequences of the dissolution of the cooperative on the rights and  obligations  of  members.  This  study  uses  normative  research  with  a  statutory  approach,  a  conceptual approach, and a case approach. Sources of legal materials used in the form of secondary, primary and tertiary legal sources and then analyzed descriptively. The results of the study reveal  that the legal consequences that occur after the dissolution  of the cooperative, namely the cooperative legal entity must  be settled, operational transactions  are  terminated,  employees  can  be  terminated,  members  can  no  longer  resign,  the  powers  of  the cooperative apparatus are frozen and are also replaced by liquidators, and management and supervisors can be held  accountable  both  civilly  and  criminally  if  it  is  proven  that  due  to  their  mistakes  and  negligence  the cooperative has gone bankrupt. In addition, the legal entity of the cooperative will also be deleted. Keywords: Cooperative, Bankruptcy, Cooperative Dissolution

## I. PENDAHULUAN
Demi  mewujudkan  mimpi  menjadi  sebuah  negara  yang  maju  ada  banyak  faktor  yang  menentukan tingkat keberhasilan suatu negara bisa dikatakan sebagai negara maju. Selain pendidikan, kesehatan, perekonomian  yang  baik  menjadi  salah  satu  faktor  kunci  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat yakni membentuk badan usaha berbadan hukum yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang  memiliki  izin  badan  hukum,  pada  dasarnya  pembentukan  koperasi  dilandasi  oleh  semangat gotong royong untuk membantu para anggota nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.
Dasar hukum  dari keberadaan koperasi  di Indonesia adalah Pasal 33 Undang Undang Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang  Undang  No.  25  Tahun  1992  tentang  perkoperasian.
Pada  tahun  2012  sempat  dibuat  Undang  Undang  No.  17  Tahun  2012  tentang  perkoperasian  tetapi karna Undang Undang ini dirasa tidak sesuai dengan jati diri koperasi maka UU No. 17 Tahun 2012 digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan seluruh materi muatan Undang Undang oleh ketua majelis hakim Mahkamah  Konstitusi, dan  untuk menghindari kekosongan  hukum maka  Mahkamah menyatakan berlaku kembali ke Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Namun  dalam  kenyataannya  tidak  semua  usaha  koperasi  bisa  berjalan  dengan  mulus  dan lancar,  banyak  koperasi  yang  harus  menghadapi  berbagai  hambatan  dan  rintangan  dalam menjalankan  usahanya  seperti  kekurangan  modal  usaha,  kurangnya  potensi  pemahaman  sumber daya  manusia  koperasi,  rendahnya  pemahaman  anggota  dan  pengurus  terhadap  koperasi,  pinjaman kredit yang tidak lancar dan masih banyak lagi hambatan yang membuat koperasi tidak bisa bertahan atau pailit (Atmadja & Budiartha, 2018) .
Kepailitan  terhadap  koperasi  pada  dasarnya  mengacu  pada  Undang-undang  Perkoperasian, Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  1994  dan  juga  Undang  Undang  Kepailitan.  Namun  demikian apabila  koperasi  dibubarkan  maka  akan  sangat  berdampak  kepada  anggota  yang  dalam  hal  ini merupakan sebagai pemilik dari koperasi tersebut yang seringkali terabaikan hak hak nya jika terjadi kasus pembubaran koperasi.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  menurut (N.A  et  al.,  2016) keputusan  pembubaran  koperasi  dapat berdasarkan  keputusan  rapat  anggota  dan  keputusan  pemerintah.  Tanggungjawab  pengurus  koperasi  terhadap pembubaran  koperasi  dilihat  dari  Pasal  34  Undang-undang  Perkoperasian  baik  bersama  maupun  pribadi menanggung  kerugian  yang  diderita  oleh  koperasi  itu  sendiri  apabila  pengurus  tersebut  terbukti  melakukan kesengajaan atau kelalaian. Adapun pelaksanaan pembubaran Koperasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui  Keputusan  Rapat  Anggota  dan  Keputusan  Pemerintah (Mahsar,  2020) .  Lebih  lanjut (Gultom  et  al., 2015) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan Keputusan rapat anggota dan Keputusan Pemerintah. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap akibat  hukum pembubaran koperasi terhadap hak dan kewajiban anggota.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  ketentuan  hukum positif  tertulis  secara  sistematis  terkait  terhadap  Koperasi.  Penelitian  hukum  ini  dilakukan  untuk mencari  solusi  dari  permasalahan  atas  kasus  hukum  yang  terjadi.  Hasil  yang  ingin  diperoleh  adalah memberikan  jawaban  apa  yang  harus  dilakukan  jika  menghadapi  masalah  yang  sama  seperti  yang dibahas  penulis.  Di  dalam  melakukan  penelitian  hukum  skripsi  ini  terdapat  beberapa  pendekatan. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach), pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  dan  pendekatan  kasus  (case  approach) (Soemitro, 1998) .  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  sekunder,  primer  dan  tersier yang  didapat  dari  menganalisis  buku-buku,  jurnal-jurnal  dan  penelitian  terdahulu  yang  memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini serta bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer  dan  sekunder  seperti  kamus-kamus  hukum  dan  tulisan  yang  dapat  diakses  melalui  internet. Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota
Koperasi mulai dikenal pada permulaan abad 19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang  terjadi  pada  waktu  itu  kumpulan  orang  orang  yang  mempunyai  modal  besar  menguasai kehidupan bermasyarakat. Koperasi berasal dari kata Co dan Operation yang berarti bekerja gotong royong  untuk  mencapai  tujuan  bersama (Hendrawin,  2014) .  Dasar  hukum  koperasi  di  indonesia adalah  Pasal  33  Undang  Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang  Undang No  25  Tahun  1992  tentang  perkoperasian.  Sejarah  perjalanan  koperasi  di  Indonesia  dapat  ditarik benang  merah  yang  menerangkan  koperasi  di  Indonesia  lahir  dan  tumbuh  dari  proses  menyimpan dan  meminjam,  artinya  Koperasi  simpan  pinjam  merupakan  batu  pijakan  berkembangnya perkoperasian  di  indonesia (Tamba,  2008) .  Ada  dua  jenis  koperasi  berdasarkan  cara  pendiriannya yang  diatur  dalam  Permen  Koperasi  dan  UKM  Nomor  9  Tahun  2018  yakni  sebagai  berikut: Koperasi primer dibangun berdasarkan anggota orang perseorangan dengan minimal jumlah anggota
20  orang  dan  Koperasi  sekunder  dibangun  berdasarkan  anggota  badan  hukum  koperasi  dengan minimal jumlah anggota 3 koperasi.
Proses pendirian sebuah koperasi dimulai dengan menyelenggarakan rapat awal pendirian yang diikuti  oleh  para  pendiri  koperasi,  notaris,  yang  mana  bersamaan  dengan  rapat  pendirian  tersebut dapat  dilakukan  pemberian  informasi  awal  tentang  perkoperasian  oleh  pejabat  penyuluh  dinas koperasi dan ukm setempat. Dimana kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk memberi arahan  berkenaan  dengan  pembentukan  koperasi,  melihat  proses  pelaksanaan  rapat  pembentukan, sebagai  narasumber  apabila  ada  pertanyaan  berkaitan  dengan  perkoperasian  dan  untuk  meneliti  isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri. Rapat tersebut wajib diikuti paling sedikit oleh 20 orang untuk pendirian koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau  anggota  yang  diberi  kuasa  untuk  pendirian  koperasi  sekunder.  Dalam  rapat  pendirian tersebut membahas tentang pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar, rencana kerja, dan juga calon  pengurus  dan  pengawas  koperasi  yang akan dibentuk. Hasil rapat  kemudian dibuat  ke dalam notulen rapat atau berita acara rapat untuk dimasukkan ke dalam rancangan anggaran dasar koperasi.
Selanjutnya,  nama  koperasi  yang  telah  disepakati  oleh  para  pendiri  harus  diverivikasi  oleh notaris pada sistem administrasi layanan badan hukum koperasi (Sisminbhkop). Format permohonan nama koperasi paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi. Koperasi yang telah  memperoleh  persetujuan  nama  wajib  mengajukan  permohonan  Akta  Pendirian  dalam  waktu paling  lama  30  hari.  Untuk  mendapatkan  pengesahan  akta  pendirian  Koperasi,  pendiri  atau  kuasa para  pendiri  mengajukan  permohonan  pengesahan  secara  tertulis  kepada  menteri  melalui Sisminbhkop.  Pengisian  format  pengesahan  akta  pendirian  koperasi  juga  harus  dilengkapi  dengan dokumen  pendukung  yang  diserahkan  secara  elektronik.  Setelah  permohonan  disetujui  Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan menteri secara elektronik mengenai pengesahan akta pendirian  koperasi.  Sehabis  pendirian  koperasi  disahkan  melalui  keputusan  menteri,  dalam menyelenggarakan  usahanya  koperasi  harus  mengajukan  permohonan  perizinan  berusaha  lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar  hukum  dari  pembubaran  koperasi  adalah  Undang  Undang  No.  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian  dan  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun 1994 Tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.  Sebelum membahas mekanisme pembubaran ada baiknya kita  mengetahui faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  pembubaran  koperasi.  Diantaranya  kredit  macet,  management sumber  daya  manusia  yang  belum  optimal,  perijinan  dan  akses  permodalan.  Kata  kredit  berasal  dari bahasa  Yunani  yaitu credere yang  berarti  kepercayaan.  Kredit  macet  atau  non  performing  loan merupakan risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit oleh koperasi kepada anggotanya, risiko tersebut  berupa  keadaan  di  mana  anggota  tidak  dapat  membayar  angsuran  kredit  tepat  pada waktunya (Rijanto,  2014) .  meskipun  demikian  tidak  semua  kredit  yang  bermasalah  adalah  kredit macet.  Penggolongan  kredit  sesuai  aturan  dari  ojk  meliputi  lancar,  kurang  lancar,  diragukan  dan macet.  Ada  2  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kredit  macet  yakni  faktor  internal  dan  eksternal debitur,  jika  dari  faktor  internal  ada  kesengajaan  dari  debitur  untuk  melakukan  wanprestasi,  atau debitur sedang mengalami  keadaan dimana tidak bisa  membayar bukan karena  sengaja  tetapi karena debitur sedang sakit sehingga tidak bisa mencari penghasilan karena itu debitur tidak bisa membayar. Jika  dilihat  dari  faktor  eksternal  kondisi  ekonomi  dan  politik  sangat  mempengaruhi  yang  berimbas pada  perekonomian  masyarakat,  bisa  jadi  debitur  tidak  bisa  membayar  karena  perusahaan tempatnya  bekerja  ditutup  akibat  pandemic  covid-19  atau  terkena  dampak  bencana  alam  yang berakibat  cukup  fatal  sehingga  tempat  usahanya  tidak  bisa  beroperasional  lagi.  Selain  kredit  macet atau bermasalah, sumber  daya  manusia yang  kurang bagus merupakan salah satu  elemen  yang dapat menentukan  koperasi  bisa  mengalami  kepailitan.  Untuk  mengurangi  resiko  kerugian  yang  akan ditanggung,  dibutuhkan  trik  atau  langkah  langkah  untuk  mengelola  sumber  daya  manusia  dalam koperasi tersebut.
Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  deretan  proses  yang  dimulai  dari  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  analisis  dan  evaluasi  pekerjaan (Riani,  2013) .  Adapun  manfaat  ataupun fungsi  dari  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  dilakukan  untuk  menentukan  produktivitas  dan profit dalam perusahaan, yaitu meliputi :
1. Staffing atau Pengaturan Keanggotaan
Setiap  individu  memiliki  keunikan  dan  keunggulan  masing-masing.  Disinilah  peran manajemen  SDM  yaitu  menempatkan  individu  pada  tempat  yang  cocok  dan  sesuai  dengan kemampuannya.
2. Evaluasi
Evaluasi  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia  dilakukan  agar  kesalahan  yang  ada  bisa diperbaiki.  Sedangkan  jika  ada  keunggulan  maka  diberikan  reward  atau  apresiasi  kerja dengan terus mendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Reward
Pemberian reward dalam rangka apresiasi kerja yang dilakukan oleh setiap individu. Semakin baik kinerja orang maka reward yang diberikan lebih baik daripada yang lainnya.
4. Pemberhentian
Terkadang  langkah  ini  harus  dilakukan  untuk  sebuah  keputusan  efisiensi  dan  efektifitas perusahaan terhadap sumber daya manusia yang memiliki mutu kurang baik.
Setelah  mengetahui  faktor  faktor  penyebab  pailit  atau  bangkrutnya  koperasi  maka  dirasa perlu untuk mengetahui mekanisme pembubaran sebuah koperasi. Pembubaran koperasi berdasarkan kehendak  Rapat  anggota  ini  boleh  memutuskan  untuk  membubarkan  koperasi (Shubhan,  2009) . Dikarenakan  rapat  anggota  merupakan  perangkat  organisasi  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi dalam Koperasi.  sebelum  memutuskan  untuk  membubarkan  Koperasi penting kiranya  semua  pihak memperhatikan  segala  aspek  dan  semua  kemungkinan  dari  keputusan  yang  akan  diambil  tersebut. Jika  ternyata  Koperasi  dinilai  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan  usahanya  barulah  rapat  anggota boleh  mengambil  keputusan  untuk  membubarkan  koperasi  tersebut.  Apabila  rapat  anggota  telah sepakat memutuskan untuk membubarkan Koperasi, maka pengurus  atau  mereka  yang  diberi  kuasa oleh rapat anggota wajib menginformasikan secara tertulis keputusan pembubaran Koperasi tersebut kepada  semua  kreditor  koperasi,  pihak  yang  berkepentingan  dan  juga  pemerintah.  Selain  itu berdasarkan Pasal 46 Undang Undang No 25 Tahun 1992, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu, Misalnya ternyata koperasi telah terbukti melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  atau  karena  koperasi  terbukti  sudah  melenceng dengan  kepentingan  para  anggotanya,  tidak  patuh  dengan  Undang-undang  Perkoperasian  atau Anggaran  dasar  Koperasi,  maka  Koperasi  yang  seperti  itu  lebih  baik  dibubarkan  demi  kebaikan bersama.
Proses  pembubaran  koperasi  oleh  pemerintah  dimulai  dengan  adanya  laporan  atau  dugaan pelanggaran  koperasi  lalu  dinas  koperasi  melakukan  investigasi  untuk  menemukan  bukti  bukti pendukung,  setelah  ditemukan  bukti  yang  cukup  dinas  koperasi  mengirimkan  surat  pembubaran koperasi,  dalam  waktu  paling  lambat  2  bulan  koperasi  berhak  mengajukan  keberatan  atau  tidak. Proses  selanjutnya  adalah  pembentukan  tim  penyelesai  yang  bertugas  untuk  menyelesaikan proses pengembalian  hak  anggota  dan  nasabah.  Setelah  semua  hak  anggota  selesai  barulah  badan  hukum koperasi bisa dicabut.
Dalam pemahaman hukum, secara harifah yang dimaksud dengan Hak adalah semua hal yang pantas  dan  mutlak  untuk  diterima  oleh  manusia  sebagai  masyarakat  di  suatu  negara  sejak  masih berada  dalam  kandungan  yang  dilindungi  secara  hukum.  Hak  kebendaan  berhubungan  dengan kepemilikan  langsung  atas  suatu  objek  yang  dapat  dilindungi  terhadap  setiap  orang,  seperti  hak milik.  Sedangkan  hak  perorangan  memberikan  suatu  tuntutan  atau  penagihan  terhadap  seseorang seperti  hak  menagih  pembayaran.  Dalam  hukum  romawi,  keduanya  disebut dengan actions In rem untuk tuntutan kebendaan dan actiones in personam untuk tuntutan perseorangan. Hak kemerdekaan adalah  hak  yang  memberi  kebebasan  pada  seseorang  dalam  menjalankan  aktivitas  yang  dilindungi oleh  hukum,  tetapi  dengan  catatan  tidak  mengganggu,  melanggar  dan  menyalahgunakan  haknya sehingga dapat melanggar hak orang lain.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan dalam melaksanakan tugas oleh  individu  sebagai  masyarakat  dari  suatu  negara  untuk  mendapatkan  hak  yang  pantas  untuk diperoleh.  Kewajiban  pada  umumnya  mengarah  pada  suatu  kedisiplinan  bagi  individu  dalam melaksanakan  peran  sebagai  anggota  warga  negara  demi  memperoleh  pengakuan  akan  hak  yang sesuai  dengan  pelaksanaan  kewajiban  tersebut.  Kewajiban  publik  di  dalam  bermasyarakat berkorelasi  dengan  hak  publik  yaitu  wajib  mematuhi  hak  publik dan juga kewajiban perdata orang lain, yang muncul dari perjanjian yang berkorelasi dengan hak perdata.
Di  Dalam  berkegiatan  usaha  koperasi,  Undang-undang  memberikan  sejumlah  hak  dan membebankan sejumlah kewajiban serta larangan kepada kedua pihak baik koperasi maupun anggota koperasi.  Pengaturan  tentang  hak,  kewajiban,  dan  larangan  itu  bertujuan  untuk  menciptakan hubungan bisnis yang sehat  antara koperasi  dan  anggotanya,  sekaligus menciptakan  iklim  berusaha koperasi yang kondusif bagi perkembangan usaha perekonomian nasional pada umumnya (Udaya et al.,  2013) .  Hak  dan  kewajiban  para  pihak  tidak  boleh  saling  merugikan.  Hak  dan  kewajiban  bisa terlihat  dalam  tindakan  perorangan  atau  kelompok.  Salah  satu  aksi  tersebut  adalah  tindakan  antara koperasi  dengan  anggotanya  dalam  menjalankan  transaksi  keuangan.  Demi  kelancaran  transaksi tersebut perlu diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar semua dapat berjalan dengan tertib, lancar,  dan  teratur  serta  mempunyai  kepastian  hukum  bagi  para  pihak.  Terdapat  pokok-pokok  hak dari koperasi yakni: Hak menerima pembayaran, Hak mendapat perlindungan hukum, Hak membela diri, Rehabilitasi.
Sebagai konsekuensi dari hak koperasi yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, maka kepada koperasi juga dibebankan pula kewajiban yakni:
1. Beritikad  baik  dalam  menjalankan  usahanya  dan  menggerakan  roda  perekonomian masyarakat.
2. Memberi  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  produk  yang  ditawarkan kepada anggota.
3. Menjamin  mutu  produk  koperasi  baik  simpanan  maupun  pinjaman  sudah  sesuai  aturan yang berlaku.
Hak  dan  kewajiban  anggota  koperasi  diatur  dalam  pasal  20  UU  No.  25  Tahun  1992.  Hak  dari anggota koperasi adalah sebagai berikut:
1. Menghadiri,  menyatakan  pendapat  dan  memberikan  suara  dalam  rapat anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut:
a) Mematuhi  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  koperasi  serta  semua  keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan.
Tidak satupun orang yang dapat mencabut hak anggota koperasi, termasuk Pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota. Pembubaran  koperasi  sebagai  badan  hukum  tentu  mempunyai  akibat  hukum  baik  menyangkut  hak dan  kewajiban  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  koperasi.  Akibat  hukum  yang  terjadi setelah  dilakukannya  pembubaran  koperasi,  yaitu  badan  hukum  koperasi  wajib  dilakukan penyelesaian,  transaksi  operasional  dihentikan,  karyawan  dapat  diputuskan  hubungan  kerja,  para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan juga digantikan oleh likuidator, dan pengurus maupun pengawas dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara perdata  maupun  pidana  jika  terbukti  karena  kesalahan  dan  kelalaiannya  koperasi  mengalami kebangkrutan,  Selain  itu  badan  hukum dari  koperasi  tersebut  juga  akan  dihapus. Jalan  keluar yang bisa  digunakan  apabila  koperasi  dinyatakan  pailit  yaitu:  Boleh  dilakukan  kompensasi  piutang  dan pengembalian simpanan anggota secara bertahap (Adnyani, 2015) .
Berdasarkan masalah yang yang telah dibahas pada uraian uraian diatas, penulis berpendapat bahwa  hak  dan  kewajiban  merupakan  bagian  mutlak  yang  terdapat  di  dalam  seseorang  baik  itu anggota,  pengurus,  pengawas  dan  juga  koperasi  itu  sendiri  yang  memberi  tanggungjawab  kepada penerimanya.  Dalam  hal  terjadinya  pembubaran  suatu  koperasi  maka  koperasi  mempunyai kewajiban  untuk  mengembalikan  hak  hak  dari  anggota  dan  juga  nasabah  yang  terkena  dampaknya yang  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  upaya  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  uraian  diatas. Pembubaran  koperasi  juga  badan  hukumnya  pasti  memberi  akibat  hukum  baik  yang  meliputi  hak dan kewajiban kepada anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas,  karyawan dan  para  kreditor  dan  likuidator.  Jika  sebuah  koperasi  dibubarkan  maka  hak  hak  dari  para  kreditur koperasi  akan  berakibat  hilangnya  dana  anggota  tersebut.  Apabila  harta  kekayaan  koperasi  tidak cukup  untuk  menutupi  semua  tuntutan  ( claim )  yang  diajukan  oleh  para  kreditur.  Koperasi  bisa mempertanggung jawab perbuatannya baik secara sukarela atau dengan jalur hukum. Jika ditemukan unsur  unsur  kelalaian  atau  kesengajaan  pihak  tertentu  maka  yang  bersangkutan  wajib
mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara perdata maupun pidana. Setelah semua urusan likuidasi  hak  kreditur  dalam  hal  ini  anggota  koperasi  selesai,  selanjutnya  dilakukan  pengumuman pembubaran  koperasi  dalam  berita  Negara  Republik  Indonesia,  sejak  tanggal  diumumkan pengumuman  pembubaran  status dari  badan hukum koperasi sudah dihapus. Dalam kondisi  sebuah koperasi  mengalami  pembubaran  yang  diikuti  dengan  proses  penyelesaian  maka  tidak dimungkinkan untuk direhabilitasi menjadi badan hukum normal seperti sedia kala.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  diatas  maka  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  dibuat  yaitu  : Persyaratan pendirian dan pembubaran koperasi mengacu kepada Undang Undang Perkoperasian No 25 Tahun 1992. Pendirian koperasi juga  diatur secara jelas  baik  bagi koperasi  primer  atau koperasi sekunder,  Mekanisme  pembubaran  koperasi  diatur  dalam  Undang  Undang  No  25  Tahun  1992 dan  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  1994.  Dan  juga  di  dalam  penelitian  ini  telah diuraikan  faktor  faktor  yang  menyebabkan  koperasi  pailit  diantaranya,  kredit  macet,  permodalan, perizinan  usaha,  dan  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  belum  optimal.  Akibat  hukum  yang terjadi  setelah  dilakukannya  pembubaran  koperasi,  yaitu  badan  hukum  koperasi  wajib  dilakukan penyelesaian,  transaksi  operasionaldihentikan,  karyawan  dapat  diputuskan  hubungan  kerja,  para anggota  tidak  dapat  lagi  mengundurkan  diri,  kekuasaan  perangkat  koperasi  dibekukan  juga digantikan  oleh  likuidator,  dan  pengurus  maupun  pengawas  dapat  diminta  pertanggungjawabannya baik  secara  perdata  maupun  pidana  jika  terbukti  karena  kesalahan  dan  kelalaiannya  koperasi mengalami  kebangkrutan,  Selain  itu  badan  hukum  dari  koperasi  tersebut  juga  akan  dihapus.  Jalan keluar  yang  bisa  digunakan  apabila  koperasi  dinyatakan  pailit  yaitu:  Boleh  dilakukan  kompensasi piutang dan pengembalian simpanan anggota secara bertahap. Di Dalam berkegiatan usaha koperasi, Undang-Undang  memberikan  sejumlah  hak  dan  membebankan  sejumlah  kewajiban  serta  larangan kepada  kedua  pihak  baik  koperasi  maupun  anggota  koperasi.  Pengaturan  tentang  hak,  kewajiban, dan  larangan  itu  bertujuan  untuk  menciptakan  hubungan  bisnis  yang  sehat  antara  koperasi  dan anggotanya,  sekaligus  menciptakan  iklim  berusaha  koperasi  yang  kondusif  bagi  perkembangan usaha perekonomian nasional pada umumnya.

## 2. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu: Dalam hal pendirian  koperasi  penulis  mengapresiasi  langkah  langkah  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah melalui  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  yang  telah  melakukan  reformasi  dengan  mengeluarkan UU Cipta Lapangan Kerja sehingga untuk mendirikan dan mengembangkan sebuah koperasi itu lebih dipermudah  dalam  hal  birokrasi.  Untuk  pembubaran  koperasi  seharusnya  tidak  secara  langsung menjadi dasar bagi pihak Kementerian Koperasi untuk melakukan pembubaran tetapi tetap melakukan usaha  pembinaan  dan  penyelesaian  agar  sedapat  mungkin  koperasi  dapat  berjalan  sehat  kembali  dan dana-dana  para  anggota  tetap  dapat  dikelola  kembali  untuk  kepentingan  kesejahteraan  anggota koperasi.  Dan  juga  diperlukannya  kajian  terhadap  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  agar  ada nuansa baru dalam perkoperasian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  (2015). Pengantar  Ilmu  Hukum  dalam  telaah  Teori  dan  Praktik .  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori Teori Hukum . Setara Press, Malang. Gultom,  A.  J.,  Hanifah,  M.,  &  Fitriani,  R.  (2015).  Pembubaran  Koperasi  yang  Tidak  Menjalankan Rapat  Anggota  Tahunan  oleh  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  Menegah  di  Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum , 5 (1), 1–14. Hendrawin, R. E. (2014). Manajemen Koperasi . CV Al Fath Zumar, Sukabumi.
Mahsar,  K.  A.  (2020).  Pelaksanaan  Pembubaran  Koperasi  yang  Tidak  Aktif  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian. Konferensi  Ilmiah  Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 4 , 518–530.
N.A, I. A., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap
Pembubaran  Koperasi  di  Indonesia  Ditinjau  dari  Undang-undang  No.  25  Tahun  1992. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–10. Riani, A. L. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini . Graha Ilmu, Yogyakarta. Rijanto, R. (2014). Aspek Hukum dalam ekonomi . CV Al Fath Zumar, Sukabumi. Shubhan,  M.  H.  (2009). Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma,  dan  Praktek  di  Peradilan .  Kencana Prenada, Jakarta.
Soemitro, R. H. (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Ghalia Indonesia, Semarang. Tamba, H. (2008). Perspektif Sejarah Koperasi Indonesia . Aksara Persada Indonesia, Jakarta. Udaya, J., Wennadi, L. Y., & Anni, D. A. L. (2013). Manajemen Stratejik . Graha Imu, Yogyakarta.