Perkembangan perkebunan swasta di Subang, Jawa Barat: P&T Lands Tahun 1812-1957
The development of private plantations in Subang, West Java: P&T Lands 1812-1957

## Ghina Kharimah
ghinakharimah21@gmail.com
Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia Corresponding email: ghinakharimah21@gmail.com

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article

## ARTICLE INFO
Received: December 30, 2021 Revised: April 04, 2023
Accepted: June 07, 2023 Published: June 30, 2023

## ABSTRACT
Pamanoekan  en  Tjiasemlanden,  or  P&T  Lands,  is  a  privately  held  plantation corporation that was established in 1813. This article describes the development of P&T Lands from 1812 to 1957, from the establishment of the P&T Lands firm, how this plantation company worked, and how the plantation company experienced a decrease. This study uses historical research methods consisting of topic selection, heuristics,  verification,  interpretation,  and  historiography.  This  study  found  that after  being  purchased  by  British  businessmen,  the  estates  of  Pamanukan  and Ciasem were re-managed. During Hofland's tenure, P&T Lands, on the other hand, really  gained  up.  Various  infrastructures  were  constructed,  and  the  plantation's outcomes provided the proprietors with numerous advantages. Since Peter William Hofland's death, P&T Lands has been in decline, and the company was eventually seized and passed to the Indonesian government.

## KEYWORDS
P&T Lands; private plantation; private land; Subang

## ABSTRAK
P&T  Lands  atau Pamanoekan  en  Tjiasemlanden merupakan  sebuah  perusahaan perkebunan  milik swasta  yang  berdiri  sejak  tahun  1813.  Artikel  ini  menjelaskan perkembangan P&T Lands dari tahun 1812 sampai 1957, mulai dari awal berdirinya perusahaan  P&T  Lands,  bagaimana  perusahaan  perkebunan  ini  beroperasi,  dan bagaimana  perusahaan  perkebunan  ini  mengalami  kemunduran.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  pemilihan  topik, heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  tanah  Pamanukan  dan  Ciasem  mulai  kembali  dikelola  setelah  dibeli  oleh pengusaha Inggris. Namun, P&T Lands sendiri benar-benar berkembang pada masa kepemilikan Hofland. Berbagai infrastruktur dibangun dan hasil dari perkebunan yang  memberikan  banyak  keuntungan  bagi  para  pemilik.  P&T  Lands  mulai mengalami  kemunduran  sejak  Peter  William  Hofland  meninggal  yang  kemudian nantinya dinasionalisasi dan menjadi milik Pemerintah Indonesia.

## KATA-KATA KUNCI
P&T Lands; perkebunan swasta; tanah partikelir; Subang

## Permalink/DOI
10.17977/um020v17i12023p92- 104
Copyright © 2023. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147
How to Cite APA Style:
Kharimah, G. (2023). Perkembangan perkebunan swasta di Subang, Jawa Barat: P&T Lands tahun 1812-1957. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 17 (1), 92-104. https://dx.doi.org/10.17977/u m020v17i12023p92-104
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  kolonialisme  terutama  era  VOC  (Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie)  dan Hindia-Belanda,  pemerintah  kolonial  menerapkan  desentralisasi  yang  sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk kepentingannya. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki Bumiputra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi  daerah-daerah  otonom  yang  dikuasai  Belanda  menjadi  gewest  (provinsi), regentschap  (kabupaten),  dan  staatgemeente  (kota  madya)  ( Syaukani,  Gaffar  &  Rasyid., 2002 ). Pada masa VOC dan Kesultanan Mataram, Pamanukan, Ciasem, dan Pagaden yang sekarang  berada  di  Kabupaten  Subang,  Jawa  Barat  pernah  dibentuk  menjadi  sebuah kabupaten-kabupaten  kecil  yang  berada  di  wilayah  Kerajaan  Sumedang  Larang  dengan melahirkan  bupati  keturunan  raja-raja  Sumedang.  Status  kabupaten  di  ketiga  daerah tersebut merupakan catatan sejarah tersendiri karena berlangsung cukup lama. Sedangkan saat  kolonial  berkuasa,  seluruh  wilayah  Kabupaten  Subang  dijual  dan  dijadikan  daerah perkebunan swasta, sehingga perkembangan Subang tidak seperti daerah lain yang memiliki infrastruktur dan landscape yang dirancang untuk sebuah wilayah administratif ( Tim ANRI, 2015 ).
Setelah  VOC  jatuh  kemudian  kekuasaan  VOC  di  Nusantara  diambil  alih  oleh pemerintah Belanda. Politik kolonial antara 1800-1870 bergerak dari sistem dagang menuju sistem  pajak,  sistem  sewa  tanah  ( landelijk  stelsel ).  Pemerintah  Hindia  Belanda  yang bertanggung  jawab  langsung  ke  Raja  Belanda  ini  langsung  menunjuk  seorang  Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Daendels membagi  pulau  Jawa  menjadi  tiga  wilayah,  masing-masing  disebut  prefecture  (wilayah administratif  setingkat  karesidenan  yang  diperintah  oleh  prefect  atau  pejabat  kolonial setingkat residen). Ketiga wilayah tersebut adalah kota Batavia dan sekitarnya serta wilayah Jakarta-Priangan yang meliputi Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang ( Meinanda & Rudiono, 2008 ). Pada masa Raffles wilayah Subang ke dalam  dua  distrik,  yaitu  distrik  Ciasem  dan  distrik  Pamanukan,  wilayahnya  mencakup Pagaden,  Sagalaherang,  dan  Batu  Sirap.  Semua  daerah  tersebut  ditempatkan  di  bawah Asisten Residen yang berkedudukan di Indramayu dan bertanggung jawab kepada Residen bernama William di Karawang.
Kabupaten  Subang  merupakan  sebuah  kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Jawa Barat.  Kabupaten  Subang  ini  berbatasan  dengan  Kabupaten  Bandung  Barat  di  sebelah selatan, Kabupaten Purwakarta di sebelah barat, Sumedang dan Indramayu di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Subang memiliki pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah hingga pesisir pantai dan laut. Kabupaten Subang ini bisa disebut sebagai kabupaten yang memiliki banyak kekayaan alam. Hal tersebutlah yang membuat Subang juga menjadi daerah yang  memiliki  daya  tarik  bagi  bangsa  asing  di  masa  lalu.  Tak  banyak  orang  tahu  bahwa Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sejarah perkembangan perkebunan  swasta  di  dalamnya.  Setelah  Pemerintah  Belanda  datang  ke  Nusantara  dan mengambil alih kekuasaan VOC karena kebangkrutannya, Kabupaten Subang mulai dilirik oleh Pemerintah Belanda dan pihak swasta. Subang sendiri pada masa itu masih terdiri dari Kabupaten  Ciasem,  Pamanukan,  Pagaden,  dan  Sagalaherang  berada  dalam Prefecture
Karawang ( Meinanda & Rudiono, 2008 ). Di daerah Ciasem dan Pamanukanlah yang nantinya mulai  berdiri  salah  satu  perkebunan  sukses  pada  masa  itu,  dikenal  dengan  nama Pamanoekan en Tjiasem Landen atau P&T Lands .
Penelitian  ini  bertujuan  sebagai  sarana/media  untuk  mengembangkan  daya  pikir dalam penelitian sejarah, mengembangkan kemampuan dalam kepenulisan, khususnya di bidang  sejarah,  dan  sebagai  sarana  untuk  penerapan  metode  penelitian  sejarah  serta pengetahuan tambahan dari penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian  ini  adalah  sebagai  pengembangan  pengetahuan  dari  penelitian-penelitian sebelumnya terkait perkembangan P&T Lands , salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Pian Sopianna dengan judul Perkebunan Pamanoekan en Tjiasem Land masa Peter William Hofland tahun 1840-1872, yang juga dijadikan referensi dalam penulisan hasil penelitian ini. Tujuan  khusus  lainnya,  yaitu  untuk  mengenal  lebih  jauh  mengenai  Kabupaten  Subang, mengetahui sejarah perkembangan perusahaan swasta di Kabupaten Subang, mengetahui apa  itu Pamanoekan  en  Tjiasem  Landen atau P&T  Lands ,  dan  mengetahui  bagaimana perkebunan swasta ini beroperasi di Kabupaten Subang yang jarang diketahui oleh orang banyak, mulai dari bagaimana sejarah awalnya, bagaimana perkembangan perkebunan ini pada  masa  kepemilikan  Shrapnell  dan  Skelton  hingga  masa  kepemilikan  Hofland  serta kemunduran dari perkebunan swasta ini. Karena walaupun P&T Lands berada di sebuah kabupaten  yang  bisa  dikatakan  tidak  begitu  terkenal,  namun  perkebunan  ini  memiliki dampak yang cukup besar bagi pemilik baik dari pihak pemerintah Belanda maupun pihak swasta,  dan  juga  bagi  penduduk  Kabupaten  Subang  kala  itu.  Maka  dari  itu,  peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait perkebunan P&T Lands ini.

## METODE
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  sejarah. Berdasarkan apa yang ditulis Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, dijelaskan bahwa dalam mengkaji dan merekonstruksi peristiwa di masa lampau, diperlukan  langkah-langkah,  di  antaranya  yaitu  pemilihan  topik,  heuristik,  verifikasi, interpretasi,  dan  historiografi  ( Kuntowijoyo,  2013 ).  Pada  penelitian  ini,  diambil  judul Perkembangan Perkebunan Swasta di Subang: P&T Lands Tahun 1812-1953. Selanjutnya tahap heuristik dilakukan pengumpulan data atau sumber yang relevan dan kredibel. Dalam melaksanakan tahapan ini,  peneliti mengumpulkan data  dan informasi yang relevan dari berbagai tempat seperti Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang dan Jawa Barat serta situs- situs  kredibel  di  internet,  yaitu  Delpher.nl,  digitalcollections.universiteitleiden.nl  dan anri.go.id.  Data dan informasi tersebut berupa sumber primer dan sekunder, terdiri dari beberapa buku, artikel, dan arsip-arsip atau dokumen sezaman. Verifikasi atau Kritik Sumber dilakukan  dengan  cara  kritik  eksternal  dan  kritik  internal.  Tahapan  selanjutnya,  yaitu interpretasi, berisi analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) semua sumber yang sudah terkumpul terkait. Terakhir yaitu historiografi yang merupakan tahap penyajian dari hasil interpretasi dalam kisah secara tertulis. Penelitian sejarah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi dan politik.  Pendekatan ekonomi berarti pula menggunakan  alat  atau  konsep  atau  teknik  analisa  yang  lazim  digunakan  oleh  para  ahli
ekonomi.  Sedangkan  pendekatan  politik  yang  dilakukan  akan  mengarah  pada  hubungan pemerintah  VOC,  Belanda,  dan  Inggris  dan  juga  pihak-pihak  lainnya  yang  terlibat  di perkebunan P&T Lands.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Perkebunan P&T Lands
Tanah Pamanukan dan Ciasem adalah tanah milik pribadi seluas 384 km 2 meliputi 42 desa di  Kabupaten  Karawang  Karesidenan  Batavia  (saat  ini  merupakan  daerah  di  Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat) yang merupakan distrik administratif itu sendiri. Perkebunan tanah ini dibuat pada tahun 1858 dengan menggabungkan dua bidang tanah pribadi yang telah dijual oleh pemerintah Belanda pada tahun 1813, selama masa peralihan Inggris ( Kano, 2008 ). Tanah Pamanukan dan Ciasem merupakan tanah partikelir yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan  memori  penjelasan  atas  Undang-undang  No.1  Tahun  1958  tentang Penghapusan  Tanah-tanah  Partikelir,  tanah  partikelir  adalah  tanah eigendom yang mempunyai corak dan sifat yang istimewa. Perbedaan antara tanah partikelir dengan tanah eigendom lainnya  adalah  adanya  hak-hak  pada  pemiliknya,  yang  bersifat  hak-hak kenegaraan.  Misalnya,  menurut  UU  No.  1  Tahun  1958  dijelaskan  bahwa  hak  untuk mengangkat dan memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa yang diberi kekuasaan dan kewajiban kepolisian dan hak menuntut kerja paksa (rodi) atau uang pengganti rodi dari penduduk yang berdiam di tanah-tanah itu.
Sebelumnya,  pada  masa  kekuasaan  VOC  dan  Pemerintahan  Mataram,  Pamanukan dan Ciasem pernah dibentuk menjadi sebuah  kabupaten-kabupaten kecil yang  berada  di wilayah  kerajaan  Sumedang  Larang.  Namun,  saat  kolonial  berkuasa,  seluruh  wilayah Kabupaten Subang dijual dan dijadikan daerah perkebunan swasta, sehingga perkembangan Subang tidak seperti daerah lain yang memiliki infrastruktur dan landscape yang dirancang untuk  sebuah  wilayah  administratif.  Pada  akhir  abad  ke-18  menjadi  akhir  kekuasaan Kompeni  (VOC)  di  Nusantara  sebagai  akibat  perusahaan  dagangnya  mengalami kebangkrutan. Selanjutnya kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda  yang  kemudian  membentuk  Pemerintahan  Hindia  Belanda.  Pemerintah  Hindia Belanda yang bertanggung jawab langsung ke Raja Belanda ini langsung menunjuk seorang Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Pada masa kepemimpinan Daendels tidak banyak data- data terkait Subang khususnya daerah Pamanukan dan Ciasem pada masa itu dan muncul kembali  saat  kekuasaan  Inggris  muncul  di  Pulau  Jawa,  yaitu  dengan  hadirnya  Thomas Stamford Raffles yang diangkat menjadi Gubernur pada tahun 1811( Meinanda & Rudiono, 2008 ).
Selama  pemerintahannya,  Raffles  memperkenalkan  istilah  keresidenan  dan  sejak saat itu dikenal istilah residen sebagai pemimpin karesidenan. Pulau Jawa oleh Raffles dibagi ke dalam 16 keresidenan. Kabupaten Subang yang masuk ke wilayah Karawang digabungkan dengan Keresidenan Bogor. Pada masa Raffles ini diperkenalkan pula jabatan wedana yang mengatur  distrik.  Pada  masa  Raffles  wilayah  Subang  ke  dalam  dua  distrik,  yaitu  distrik Ciasem  dan  distrik  Pamanukan,  wilayahnya  mencakup  Pagaden,  Sagalaherang,  dan  Batu Sirap. Semua daerah tersebut ditempatkan di bawah Asisten Residen yang berkedudukan di
Indramayu  dan  bertanggung  jawab  kepada  Residen  bernama  William  di  Karawang ( Meinanda & Rudiono, 2008 ).
Pada masa pemerintahannya, Raffles menghadapi kesulitan, yaitu masalah keuangan. Untuk menanggulanginya terpaksa Raffles menjual tanah jajahannya kepada orang-orang swasta.  Di  antara  tanah-tanah  yang  dijualnya  adalah  tanah  Pamanukan  dan  Ciasem. Penjualan  ini  dilakukan  pada  tahun  1812  kepada  Muntinghe  dan  Shrapnell.  Tidak  lama kemudian  Muntinghe  menjual  lagi  tanahnya  kepada  James  Shrapnell  dan  Philip  Skelton. Sejak saat itu tanah-tanah tersebut diberi nama P&T, singkatan dari Pamanukan & Tjasem Lands ( Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat, 1974 ). Shrapnell dan Skelton dianggap sebagai pembeli pertama tanah Pamanukan dan Ciasem ini. Shrapnell dan Skelton dalam pembeliannya  mewakili  pedagang  Bombay  Charles  Forbes  ( Bosma  &  Raben,  2008 ). Berdasarkan sebuah catatan dengan judul Short History of The Pamanoekan & Tjiasemlanden tahun  1938  yang  dipublikasi  oleh  Universitas  Leiden.  disebutkan  bahwa  pada  saat  itu anggota dewan Muntinghe membuat proposal pada tanggal 15 Januari kepada Raffles bahwa sebagian Karawang harus dijual kepadanya melalui perjanjian pribadi dengan harga 30.000 Dolar  Spanyol.  Muntinghe  menyatakan  tidak  dapat  membayar  lebih  karena  tanah  yang bersangkutan  menurutnya  terbengkalai  dan  butuh  biaya  besar  lagi  untuk  digarap.  Enam minggu setelah pembelian tersebut, Muntinghe menjualnya kepada Shrapnell dan Skelton ( Short History of the Pamanoekan and Tjiassemlands, 1938 ) .
Batas-batas dari tanah Pamanukan dan Ciasem ini adalah sebelah utara: Laut Jawa; sebelah  timur:  Sungai  Cipunagara  dan  beberapa  tempat  yang  berbatasan  dengan Keresidenan  Cirebon;  sebelah  barat:  sungai  Cilamaya;  dan  sebelah  selatan:  Gunung Tangkuban Perahu ( Gambar 1 .) ( KITLV, 1900b ). Sejak saat itu, tepatnya tahun 1812 tercatat sebagai  awal  kepemilikan  lahan  oleh  tuan-tuan  tanah  yang  selanjutnya  membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasemlanden (P&T Lands ).
Gambar 1. Peta P&T Lands tahun 1900-an sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl
Penguasaan  lahan  yang  luas  ini  bertahan  sekalipun  kekuasaan  sudah  beralih  ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha. dengan hak eigendom . Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrolir BB ( binnenlandsch bestuur ) yang berkedudukan di Subang. Perkembangan perkebunan swasta Pamanoekan en Tjiasem Landen ini mulai berkembang sejak tahun 1812. P&T Lands berada di tangan Inggris sampai tahun 1840 di mana tanah ini dibeli oleh Pieter Hofland dengan dukungan keuangan dari Belanda ( Bosma & Raben, 2008 ).

## Perkembangan Perkebunan P&T Lands
Perusahaan  perkebunan  di  Hindia  Belanda  mulai  berkembang  dan  mencapai  puncaknya pada ke-19, terutama yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19, tepatnya di tahun 1830, di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, misi utama Pemerintah Hindia Belanda adalah meningkatkan produksi tanaman ekspor. Salah satunya adalah perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasem Landen di wilayah Subang sekarang  ( Nuralia,  2016 ).Pada  masa  pemerintahan  Belanda,  tepatnya  pada  masa  awal pembukaannya, daerah Subang  waktu itu  P&T Lands merupakan  tanah-tanah  yang tidak produktif.  Di  kawasan  ini  tidak  banyak  produk  yang  dihasilkan.  Komoditi  yang  ditanam penduduk berupa beras, kelapa, dan kopi. Penduduk juga memproduksi gula dan minuman yang diciptakan dengan metode yang sangat sederhana.  Kemudian perusahaan  P&T kian berkembang saat Skelton mengambil alih tanah ini sampai tahun 1821. Pada tahun 1830, kepemilikan  tanah  perusahaan  P&T Lands diambil  alih  oleh  orang-orang  berkebangsaan Inggris. Pada masa Inggris pengelolaan P&T Lands sudah mulai terorganisir. Pihak inggris membuat  pengurus  ( manager )  tapi  hanya  bertugas  melakukan  manajemen  keuangan  di perusahaan P&T Land, dengan melakukan penghematan anggaran secara ketat. Baru pada tahun  1839 perusahaan  P&T Lands diambil alih lagi oleh pihak Belanda ( Sopianna  et al., 2020 ).  Pada  masa  perkembangan Pamanoekan  en  Tjiasem  Landen ini,  penduduk Bumiputera, khususnya mereka yang masih termasuk ke dalam silsilah turunan Sumedang Larang diangkat menjadi Demang, di mana para Demang tersebut diberikan kepercayaan tuan-tuan  tanah  untuk  menarik  pungutan-pungutan  yang  dibebankan  pada  rakyat  atas lahan-lahan milik perkebunan. Lahan-lahan ini dikelola oleh rakyat Bumiputera, tetapi pihak swasta sendiri menetapkan berbagai aturan dalam pengelolaannya ( Meinanda & Rudiono, 2008 ).

## Masa Kepemilikan Shrapnell dan Skelton (1812-1839)
Perkebunan  P&T Lands atau Pamanoekan  en  Tjiasem  Landen mengalami  beberapa  kali perubahan  kepemilikan.  Pada  awalnya  tanah  ini  dikuasai  oleh  VOC,  dan  setelah kebangkrutannya Pemerintah Belanda mulai mengambil kekuasaan di daerah ini di bawah Gubernur Jenderal Daendels.  Awalnya  daerah  P&T Lands adalah tempat hasil bumi yang nantinya dikirim ke Karawang dan diangkut lagi ke Batavia. Sejak dikuasai oleh J. Shrapnell dan Skelton berdirilah perusahaan perkebunan ini di wilayah Ciasem dan Pamanukan. P&T Lands adalah  sebuah  kerajaan  bisnis  Shrapnell  dan  Skelton.  Luas  lahannya  mencapai 212.900 hektar dengan hak eigendom .  Hak eigendom adalah hak untuk menikmati suatu
kebendaan  dengan  leluasa,  untuk  berbuat  bebas  terhadap  keberadaan  itu  dengan kedaulatan  sepenuhnya,  asal  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  atau  peraturan umum  yang  ditetapkan  oleh  suatu  kekuasaan  yang  berhak  menetapkannya,  dan  tidak mengganggu  hak-hak  orang  lain,  kesemuanya  itu  tidak  mengurangi  pencabutan  atas kebendaan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi ( Hasanah, 2012 ).
Dalam  buku The  P&T  Lands:  An  Agricultural  of  Anglo-Dutch  Enterprise oleh  W.H. Daukes dijelaskan terkait perkembangan perkebunan P&T Lands dari sekitar tahun 1812 hingga 1942. Dikatakan bahwa pada saat pertama kali dikuasai oleh Shrapnell dan Skelton, daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Subang ini belum banyak menghasilkan. Tanaman yang dibudidayakan adalah beras, kelapa, dan kopi yang ditanam oleh penduduk. Di samping itu  dibuat  gula  dan  arak  dengan  cara  yang  masih  sederhana  ( Daukes,  1943 ).  Dalam melakukan  langkah  bisnisnya,  Shrapnell  dan  Skelton  memperluas  area  kebun  dengan membuka hutan-hutan di lahan miliknya. Pembabatan hutan dan pembukaan lahan-lahan perkebunan pada masa itu menjadi cikal bakal areal perkebunan teh dan karet milik PTPN III Nusantara. Pada masa kepemilikan Shrapnell dan Skelton, usaha perkebunan ini belum begitu maju. Primadona tanaman masih berupa coklat dan tebu. Lalu tanaman karet mulai dirintis dengan membangun perkebunan di daerah Wangunreja. Tahun 1812 Shrapnell juga merintis  penanaman  tanaman  teh  di  Tambakan,  Kasomalang,  Bukanagara,  dan  Ciater ( Meinanda & Rudiono, 2008 ).
Shrapnell dan Skelton membangun pusat perkantoran yang pertama di Sukamandi. Dari gedung itulah mereka mengendalikan bisnis perkebunannya. Pada zaman tuan tanah asal Inggris ini, cikal bakal Kota Subang mulai dibangun. Gedung-gedung mulai ada, seperti pembangunan  kantor  administrasi  yang  sekarang  dipakai  SMPN  1  Subang.  Kemudian disusul gedung yang sekarang adalah Subang Plaza, gedung ini nantinya akan menjadi kantor pusat P&T Lands dan disusul oleh bangunan-bangunan lainnya. Selain bangunan-bangunan untuk  perkantoran  dan  tempat  tinggal  tuan-tuan  tanah  dibangun  pula  tempat-tempat hiburan dan olahraga seperti Wisma Karya yang merupakan tempat dansa-dansa para tamu dari  Eropa.  Pada  masa  kepemilikan  Shrapnell  dan  Skelton,  P&T  Lands  dibangun  secara besar-besaran,  bahkan  cukup  dikenal  sampai  ke  Eropa.  Mesin  pabrik  pada  saat  itu didatangkan dari negeri asal bersama insinyurnya. Untuk menunjang mobilitas angkutan sebelum  ditarik  dengan  kapal  dari  Batavia,  pabrik  tebu  di  Subang  dilengkapi  fasilitas pengangkut sejenis lori atau kereta barang yang bisa mengangkut ribuan ton tebu untuk diolah di pabrik. Shrapnell kembali ke Inggris dan meninggalkan perkebunan ini tahun 1815 sedangkan Skelton pergi tahun 1821. Setelah itu saham-saham perkebunan dilanjutkan oleh pengusaha-pengusaha asal Inggris lainnya ( Meinanda & Rudiono, 2008 ).
Pada  tahun  1819  J.  Shrapnell  meninggal  dan  Charles  Forbes  dan  William  Taylor menerima warisan P&T Lands . Untuk bagian Skelton, ia menjualnya kepada J. Davidson Th. McQuoid dan D. A. Fraser.  P&T Lands terus berpindah-pindah  tangan hingga pada  tahun 1848  beberapa  bagian  dibeli  oleh  Hofland  bersaudara  Th.  B.  Hofland  dan  P.  W.  Hofland. Selanjutnya tahun 1858 bagian dari Th. B. Hofland seluruhnya dibeli oleh P. W. Hofland. Hofland bersaudara keduanya lahir di Asia dan tiba di Jawa dari anak benua India sekitar tahun  1820-an  (Knight,  2014).Dengan  berpindahnya  kepemilikan,  P&T Lands kembali
berada di tangan Belanda. Kehadiran Hofland di Subang tidak lepas dari adanya perubahan politik di Kabinet Belanda yang pada waktu itu menetapkan untuk menghapuskan program cultuurstelsel (1830-1870)  dan  diganti  dengan  agrarische  wet  yang  mengizinkan  para pengusaha  swasta  menyewa  lahan  pertanian  di  Hindia  Belanda  ( Meinanda  &  Rudiono, 2008 ).

## Masa Kepemilikan Hofland (1840-1910)
Di tangan Peter William Hofland, P&T Lands berkembang pesat. P. W. Hofland mendirikan P&T Lands berdasarkan  sistem  VOC  dan  sistem  yang  berhubungan  dengan  sistem perdagangan  yang  diterapkan  kerajaan  Inggris  ( Sopianna  et  al.,  2020 ).Pada  masa kepemilikan Hofland ini tanaman yang mendominasi di P&T Lands adalah teh. Tanaman teh dikembangkan di wilayah pegunungan, yaitu di Ciater, Panaruban, Bukanagara, Kasomalang, dan sebagian Sagalaherang. Permintaan teh dunia pada saat itu semakin meningkat, oleh sebab itu Hofland melakukan perluasan areal. Daerah-daerah terpencil mulai dibuka yang mana hal tersebut juga berdampak terhadap kampung-kampung di sekitarnya. Selain teh, tanaman lainnya juga mengalami  peningkatan  permintaan, seperti komoditas primadona beberapa di antaranya adalah lada dan kopi. Pada masa kepemilikan Hofland juga banyak dibangun  jalan  dan  jembatan.  Perluasan  daerah  juga  membuat  didirikannya  kantor  dan pabrik  di  daerah-daerah  tersebut.  Seperti  pada  ( Gambar  2 )  yang  menunjukkan  sebuah kantor sekaligus pabrik kopi di daerah Tenggeragung, Sagalaherang sekitar abad ke-19 dan ke-20 ( KITLV, 1900a ).
Gambar 2. Kantor dan Pabrik Kopi di Tenggeragung P&T Lands sekitar abad ke-19 dan ke-20. sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl
Namun, setelah tahun 1880, harga Kopi turun drastis, situasinya menjadi semakin sulit.  Di  samping  itu,  delapan  tahun  sebelumnya  tepatnya  tahun  1872  P.  W.  Hofland meninggal  dunia.  Sebelumnya,  diberitakan  dalam  surat  kabar Javasche  courant edisi  4 Oktober  1851  bahwa  pernah  terjadi  kebakaran  pada  tahun  1851,  di  mana  kebakaran tersebut menyebabkan 41 rumah, 8 pendopo, 10 lumbung padi dengan 9700 ikat padi, dan 3 kandang kuda menjadi mangsa kobaran api dalam waktu yang singkat ( Javasche Courant,
1851 ).  Hal  tersebut  jelas  menimbulkan  kerugian  yang  tidak  sedikit  bagi  P&T Lands . Kemudian tanah P&T Lands diwariskan kepada anak pertamanya Yohanes sebelum nantinya berpindah  ke  tangan  lain  ( Sopianna  et  al.,  2020 ).Menurut  sebuah  catatan  singkat  terkait sejarah  P&T Lands ,  pada  masa-masa  sulit  tersebut  muncul  ide  dari  Hoflands  untuk membangun kanal dari Pagaden ke Pamanukan untuk pengangkutan produk, yang secara teknis tidak sempurna, yaitu terlalu sedikit kunci, sehingga untuk menjaga kanal tetap dapat dilayari.  Kondisinya,  banyak  air  irigasi  yang  harus  dialihkan.  Terlepas  dari  hal  tersebut, selama  32  tahun  berada  di  tangan  Hofland,  tanah-tanah  di  P&T Lands mengalami kemakmuran. Pada masa Hofland juga dibangun perumahan yang diberikan kepada para karyawan perkebunan. Untuk para petinggi perkebunan dibangun perumahan yang lebih besar.  Dalam  menjalankan  operasinya,  perkebunan  P&T Lands juga  dibantu  oleh  para demang yang diangkat pada masa itu. Para tuan tanah juga menerapkan berbagai pungutan berupa  cukai  dari  tanaman  padi  (sawah  dan  ladang)  dan  dari  palawija,  cukai  ini  paling banyak  1/3  dari  hasil  panen,  sewa  kebun  berupa  pungutan  dari  tanaman  buah-buahan paling  banyak  1/5  dari  jumlah  hasil  berupa  uang,  sewa  tanah  rumah  penduduk,  dan pungutan dari hasil pemeliharaan ikan di lahan sawah.
Berdasarkan  data  statistik  yang  diterbitkan  tahun  1953,  sebanyak  28.000  orang buruh di seluruh perkebunan dipekerjakan setiap harinya. P&T Lands memberikan jaminan sosial  pada  buruhnya.  Perkebunan  ini  adalah  perusahaan  kaya  raya,  mempunyai  12 perkebunan yang terpelihara baik dengan pabrik teh, karet, sisal, kapok, coklat, dan kopi lengkap dengan infrastrukturnya, yaitu memiliki tiga pembangkit listrik, 210 kilometer jalan trem, dan memiliki telepon beserta jaringannya, dan dua rumah sakit. Pada tahun 1940 luas tanaman kina mencapai 1.050 hektar, sekitar 850 hektar telah menghasilkan produksi kulit kina untuk dijual yang mencapai 921.000 kg. Tanaman kopi pada tahun yang sama mencapai 2000  hektar  dengan  produksi  12.000  kwintal.  Selain  tanaman-tanaman  tersebut,  selama pengoperasian perusahaan perkebunan ini menanaman tanaman lain seperti jambu monyet, tanaman jati, padi, dan lain sebagainya.  Untuk mengangkut hasil  perkebunan,  khususnya mengangkut latex hasil dari perkebunan karet, termasuk untuk mengangkut kayu bakar dan bahan-bahan secara besar-besaran, perusahaan telah memiliki trem dengan penyediaan rel sepanjang 170 kilometer. Perusahaan juga mempunyai lokomotif uap dan diesel sebanyak 18 buah ( Meinanda & Rudiono, 2008 ). Di masa-masa sulit P&T Lands setelah turunnya harga kopi, N. I. Handelsbank terus melakukan kemajuan berulang-ulang untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap berjalan di P&T Lands . Pada tahun 1885 bank ini menolak untuk memberikan kredit lebih lanjut dan N. I. Landbouw My. didirikan olehnya. Anak-anak Hofland kemudian membentuk N.V. My., ter  Exploitatie  der  Pamanoekan  &  Tjiasemlanden ,  terdaftar  di  Batavia  dengan  modal  f. 7.500.000.- berdasarkan Akta tanggal 24/12/1886, No. 53. Hofland bersaudara itu tertarik dengan perusahaan ini. Kemudian sebagian besar saham jatuh ke tangan N. I. Landbouw My. Dalam  perkembangannya,  kedua  anak  Hofland  kehilangan  haknya  atas  perusahaan.  N.I. Landbouw yang berkedudukan di Batavia memegang kendali atas perusahaan, dengan wakil direktur dan komisaris, yaitu George Birnie, Baron Roell, dan J. St. Bowls. Kepala manajer pertama dipegang St. Bowls, seorang pengusaha gula. Di bawah manajemennya didirikan
pabrik  gula  di  Subang.  Karena  mewabahnya  penyakit  tebu,  pabrik  ini  ditutup.  St.  Bowls digantikan van Henkelom.
Sesudah tahun 1901, tidak ada manajer kepala yang diangkat. Akan tetapi, tidak lama kemudian manajemen diambil alih Scluter, perwakilan N.I. Landbouw di Batavia. Kemudian, Scluter diteruskan Janssen van Raay pada 1903. Ia mengembangkan tanaman kopi robusta di perusahaan kopi Jagernaik. Ia pun berupaya mengembangkan tanaman padi, tetapi tidak berhasil.  Kepemimpinan  Janssen  van  Raay  berakhir  pada  1908.  Selanjutnya,  manajemen dipegang C.W. Weijs, bekas insinyur kepala yang membangun saluran irigasi di P&T Lands . Ia membangun jaringan irigasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Cipunagara. Konsentrasi irigasi  berada  di  wilayah  P&T Lands bagian  timur,  yakni  Ciherang  yang  menjadi  pusat administrasi perkebunan P&T Lands . Keberadaan irigasi mampu meningkatkan hasil panen secara  drastis.  Bila  sebelum  ada  irigasi  petani  mampu  panen  sekali  saja  dalam  setahun, setelah itu dapat panen dua kali ( Imadudin, 2014 ).

## Kemunduran Perkebunan P&T Lands
Setelah Peter William Hofland meninggal dunia, perusahaan perkebunan lambat laun mulai mengalami  kemunduran.  Faktor  internal  dengan  adanya  perselisihan  di  antara  anggota menjadi penyebab kemunduran P&T Lands . Selain itu, kebangkrutan perusahaan juga dipicu kecurangan  dan  kemampuan  staf  yang  tidak  memadai.  Krisis  finansial  yang  dihadapi perusahaan P&T Lands kian hebat tatkala harga kopi di pasaran dunia jatuh secara drastis pada 1880.  Anak-anak Hofland yang diandalkan tidak mempunyai keterampilan mengelola P&T Lands . Karena ketidakmampuan tersebut maka dibentuklah perusahaan publik dengan label N. V. ( Naamloze Vennootschap ). Pada tahun 1886 berdirilah N.V. My., ter Exploitatie der Pamanoekan & Tjiasemlanden . Dari tahun 1886 sampai  1991 sebagian besar saham P&T Lands berada  di  tangan Landbouw  Maatschappij ( N.  I.  Handelsbank ).  Namun,  pada  tahun 1911  saham-saham  itu  dibeli  oleh The  Anglo-Dutch  Plantations  of  Java  Ltd yang berkedudukan  di  London.  Kepemilikan  perusahaan  perkebunan  ini  kembali  ke  tangan pengusaha-pengusaha Inggris.
Sejak  tahun  1910  telah  mencabut  hak  ( onteigening )  atas  tanah-tanah  partikelir dengan membelinya kembali. Tahun 1919 luas areal P&T Lands yang diambil pemerintah kolonial  mencapai  144.300  hektar.  Tanah-tanah  tersebut  termasuk  sawah,  tanah pengembala,  tanah  yang  dijadikan  kampung-kampung  dan  sebagian  besar  hutan-hutan hidrologis.  Pihak  perkebunan  hanya  diperkenankan  memiliki  tanah  yang  hanya dipergunakan untuk tanaman besar-besar seperti teh, karet,  kina, dan sisal ( Meinanda & Rudiono,  2008 ).  Sejak  tahun  1919  sifat  tanah  partikelir  menjadi  hilang.  Sejak  saat  itu, pungutan sudah tidak diberlakukan di tanah P&T Lands , baik yang berupa cukai, sewa kebun maupun  sewa  tanah.  Pada  bulan  Desember  1919  disiapkan  dokumen-dokumen pengambilalihan berupa perhitungan untung rugi perusahaan, inventarisasi kekayaan P&T Lands ,  personalia  yang  berhak  mendapatkan  pensiun  dan  sejumlah  karyawan  yang mendapat pesangon.
Gambar 3. Kantor Pusat P &T Lands tahun 1939 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang
Setelah  pengambilalihan  tanah  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda,  perusahaan perkebunan P&T Lands tetap fokus untuk membangun perkebunan. Menurut keterangan W. H. Daukes yang merupakan ketua dan Direktur Pelaksana The Anglo-Dutch Plantations of Java Ltd ., antara tahun 1922 sampai 1923, telah dibeli sebanyak 16 buah perkebunan dengan luas 16.800 hektar. Dari luas tanah itu terdapat 15 buah dengan luas 14.000 hektar yang terletak di atas tanah erfpacht dan sebuah perkebunan di atas tanah konsesi kesultanan yang luasnya mencapai 2.800 hektar. Kepemilikan tanah ini berlangsung hingga menjelang pecah Perang  Dunia  II  atau  masuknya  Jepang  ke  tanah  Jawa.  Kemudian  P&T Lands diserahkan kepada  Jepang  pada  tanggal  8  Maret  1942  di  Kalijati.  Ketika  pendudukan  Jepang,  terjadi beberapa  perubahan di  P&T Lands . Perusahaan mengalami banyak  kerugian  dan banyak perkebun an  yang  dibongkar.  Bahkan  salah  satu  perusahaan  padi  “Sukanagara”  terhenti karena tak mampu berproduksi. Banyak tanaman mengalami kerusakan, bahkan tahun 1940 sebanyak  10.669.00  kg  tanaman  teh  mengalami  kekeringan.  Tidak  hanya  teh  dan  padi, jumlah tanaman karet dan sisal yang diekspor ke Eropa pun menurun. Banyak kebun yang menjadi padang alang-alang yang tidak terurus. Tanaman lainnya secara lambat-laun pun lenyap karena tidak diurus ( Meinanda & Rudiono, 2008 ).
Sejak tahun 1947 sampai 1953, yaitu tahun-tahun setelah perang, oleh perusahaan telah dikeluarkan uang sebanyak 57,5 juta rupiah untuk membangun kembali perkebunan yang mengalami kerusakan. Pada tahun 1952 diberikan dividen sebanyak 5% akibat adanya kenaikan harga-harga di pasar dunia. Namun untuk tahun 1953 kembali para pemilik saham tidak mendapatkan dividen. Sebaliknya untuk para buruh dan pegawai pribumi perusahaan tetap  mengeluarkan  gaji  sebanyak  42  juta  rupia  dan  14.5  juta  untuk  tunjangan  beras ( Meinanda  &  Rudiono,  2008 ).  Perusahaan  ini  mengalami  banyak  kerugian.  Pendudukan Jepang dan  terjadinya masa revolusi  telah membawa perubahan yang besar  pada tanah- tanah  P&T Lands. Dengan  diproklamasikannya  kemerdekaan  Indonesia,  secara  bertahap Pemerintah Republik Indonesia mulai melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan asing pada tahun 1957. Maka dari itu tanah partikelir P&T Lands dikuasai oleh
negara  dan  pengurusannya  dilaksanakan  oleh  Perusahaan  Perkebunan  Negara  (PPN). Sebagian besar bekas tanah P&T Lands dijadikan perusahaan Negara PT Sanghiang Sri dan sebagian  lagi  menjadi  BUMN  Perusahaan  Terbatas  Perkebunan  (PTP)  ( Djajapertjunda  & Djamhuri, 2013 ).

## KESIMPULAN
Perkebunan  P&T  Lands  dibuat  dengan  menggabungkan  dua  bidang  tanah  pribadi  yang Tanah Pamanukan dan Ciasem adalah tanah milik pribadi seluas 384 km2 meliputi 42 desa di Kabupaten Karawang Karesidenan Batavia. Awalnya daerah  P&T Lands adalah tempat hasil bumi yang nantinya dikirim ke Karawang dan diangkut lagi ke Batavia. Setelah dibeli Muntinghe, tanah ini lalu kembali dijual kepada Shrapnell dan Skelton. Kemudian pada tahun 1819  dibeli  oleh  Hofland  sekaligus  mendirikan  P&T  Lands  berdasarkan  sistem  VOC  dan sistem yang berhubungan dengan sistem perdagangan yang diterapkan kerajaan Inggris.
Pada masa kepemilikan Shrapnell dan Skelton, P&T Lands dibangun secara besar- besaran, bahkan cukup dikenal sampai ke Eropa. Mesin pabrik pada saat itu didatangkan dari negeri  asal  bersama  insinyurnya.  Untuk  menunjang  mobilitas  angkutan  sebelum  ditarik dengan kapal dari Batavia, pabrik tebu di Subang dilengkapi fasilitas pengangkut sejenis lori atau kereta barang yang bisa mengangkut ribuan ton tebu untuk diolah di pabrik. Sedangkan pada  masa  kepemilikan  Hofland  tanaman  yang  mendominasi  di  P&T  Lands  adalah  teh. Tanaman teh dikembangkan di wilayah pegunungan, yaitu di Ciater, Panaruban, Bukanagara, Kasomalang, dan sebagian Sagalaherang. Pada masa Hofland ini kemudian banyak dibangun kantor-kantor  cabang,  jalan  hingga  jembatan.  Setelah  Peter  William  Hofland  meninggal dunia,  perusahaan  perkebunan  lambat  laun  mulai  mengalami  kemunduran.  Sejak  tahun 1919 sifat tanah partikelir menjadi hilang. Sejak saat itu, pungutan sudah tidak diberlakukan di  tanah  P&T  Lands.  Setelah  Indonesia  merdeka,  perkebunan  dikuasai  oleh  negara  dan pengurusannya dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

## DAFTAR RUJUKAN
Bosma,  U.,  &  Raben,  R.  (2008).  Being  “Dutch”  in  the  Indies:  a  history  of  creolisation  and empire, 1500-1920 (W. Shaffer, Ed.). NUS Press.
Daukes, W. H. (1943). The “P. & T.” Lands: An Agricultural romance of Anglo -Dutch enterprise . E. Fisher.
Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Barat. (1974). Sejarah Jawa Barat untuk pariwisata . Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Barat.
Djajapertjunda, S., & Djamhuri, E. (2013). Hutan dan kehutanan indonesia dari masa ke masa . IPB Press.
Hasanah, U. (2012). Status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat berdasarkan UU No. 5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria  dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jurnal Ilmu Hukum , 3(1).
Imadudin,  I.  (2014).  Dampak  kapitalisme  perkebunan  terhadap  perubahan  kebudayaan masyarakat di Kawasan Subang 1920-1930. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya , 6(1), 65. https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.187
Javasche Courant. (1851, October 4). In-Officieel Gedeelte
Kano, H. (2008). Indonesian exports, peasant agriculture and the world economy, 1850- 2000 : economic structures in a Southeast Asian state . NUS Press.
KITLV.  (1900a). Kantoor  en  Koffiemaalderij  van  de  Onderneming  Tenger  Agoeng  in  de Pamanoekan  en  Tjiasemlanden . Universitaire  Bibliotheken  Leiden. http://hdl.handle.net/1887.1/item:843214
KITLV.  (1900b). Pamanoekan-en  Tjiasemlanden  Maps .  Universitaire  Bibliotheken  Leiden. http://hdl.handle.net/1887.1/item:816871
Knight, G. R. (2014). Sugar, steam and steel: the industrial project in Colonial Java, 1830-1885 . University of Adelaide Press.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana.
Meinanda, T., & Rudiono, B. (2008). Subang dalam Dimensi Jaman . Yayasan Buku Anak Desa (YBAD).
Nuralia, L. (2016). Peran elite pribumi dalam eksploitasi kapitalisme kolonial: komparansi antara  prasati  dan  arsip.  P URBAWIDYA:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan Arkeologi , 4(1), 39. https://doi.org/10.24164/pw.v4i1.66 Short History of the Pamanoekan and
Tjiassemlands . (1938). http://hdl.handle.net/1887.1/item:980658
Sopianna, P., Faturrachman, M. N., & Mardani, M. (2020). Peran Peter William Hofland dalam mengelola tanah partikelir Pamanoekan en Tjiasem Landen Subang tahun 1802- 1874. Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah , 4(1), 61 – 72
Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan . Kerjasama  Pustaka  Pelajar  [dan]  Pusat  Pengkajian  Etika  Politik  dan Pemerintahan.
Tim ANRI.
(2015).
Citra
Kabupaten Subang dalam Arsip . ANRI. https://www.anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-citra-daerah- kabupaten-subang-dalam-arsip-1586394339