Collaborative  Governance dalam  Pengembangan  Kawasan  Jagung Berbasis Korporasi Petani Kabupaten Tuban
Aktivani Inas Almira 1 , Ananta Prathama 2
1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Corresponding Author: inasa44@gmail.com
Keyword: Collaborative Governance; Corn Area Development: Farmer.
Kata Kunci:
Collaborative
Governance; Pengembangan Kawasan Jagung; Petani
Abstract: Efforts to protect and empower farmers can be done in various ways, one of which is through collaboration governance. Because the Government has limited roles,  it  requires  involvement  from  other  parties.  In  this  concept,  public  actors (government) and private actors (private) are a unit that cooperates and cannot be separated  for  the  benefit  of  society.  The  purpose  of  this  study  is  to  describe  and analyze  the  success  of  corn  area  development  based  on  farmer  corporations  in Jatirogo  District,  Tuban  Regency  in  the  perspective  of  collaboration  governance. This research was analyzed through the theory of Ansell and Gash (2007) which states that there are four stages of collaborative governance success. This type of research  includes  descriptive  qualitative  research.  The  results  of  this  study  show that collaborative governance practices in corn area development based on farmer corporations in Jatirogo District, Tuban Regency, make farmers independent to sell their agricultural products. In addition, with this collaborative governance practice, farmers are avoided from agricultural problems. Such as capital, agricultural land, middlemen's  games,  technology,  post-harvest  handling,  and  managerial  in managing  their  farming  business.  The  success  of  these  activities  has  been  in accordance  with  four  criteria  for  successful  collaborative  governance,  including initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaboration process.
Abstrak: Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan berbagai  cara,  salah  satunya  melalui collaboration  governance .  Karena Pemerintah  memiliki  keterbatasan  peran  sehingga  membutuhkan  adanya keterlibatan  dari  pihak  lain.  Dalam  konsep  ini  aktor  publik  (pemerintah)  dan aktor  privat  (swasta)  merupakan  satu  kesatuan  yang  bekerjasama  dan  tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dalam perspektif kolaborasi ( collaboration governance ). Penelitian ini dianalisis melalui teori  dari  Ansell  dan  Gash  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  empat kriteris  keberhasilan collaborative  governance .  Jenis  penelitian  ini  termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik collaborative  governance dalam  pengembangan  kawasan  jagung  berbasis korporasi  petani  di  Kecamatan  Jatirogo  Kabupaten  Tuban  menjadikan  petani mandiri  menjualkan  hasil  produk  taninya.  Selain  itu  dengan  adanya  praktik collaborative  governance ini, petani terhindar dari permasalahan-permasalahan pertanian. Seperti permodalan, lahan pertanian, permainan tengkulak, teknologi, penanganan  pasca  panen,  dan  manajerial  dalam  mengelola  usaha  taninya. Keberhasilan  pengembangan  tersebut  telah  sesuai  dengan  empat  kriteria keberhasilan collaborative  governance ,  diantaranya  yaitu  kondisi  awal,  desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 5, No. 1, Mei 2023, pp. 59-66 Received 23 Dec 2022   Revised 12 Jan 2023   Accepted 09 Feb 2023

## PENDAHULUAN
Di Indonesia pertanian berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan sampai saat ini, sektor pertanian di Indonesia masih menjadi sektor utama dalam pembangunan nasional (Karim & Kadir, 2020). Badan Pusat Statistik Nasional mencatat di tahun 2021 sektor pertanian konsisten tumbuh dan berkontribusi sebesar 13,2% terhadap PDB nasional dan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri  yang  sebesar  19,2%.  Namun,  disisi  lain  petani  Indonesia  seringkali  menghadapi permasalahan  pertanian  yang  tak  kunjung  berhenti.  Menurut  Moeldoko  dalam  (Rabbi,  2021) terdapat  5  (lima)  permasalahan  di  sektor  pertanian  Indonesia  yakni  pertama  permasalahn lahan,  kemudian  mengenai  permodalan,  ketiga  mengenai  teknologi  dimana  petani  Indonesia cenderung tertinggal dalam menyerap teknologi, selanjutnya persoalan manajerial, dan terakhir terkait pengolahan pasca panen.
Pertama masalah yang petani hadapi adalah semakin sulit mendapatkan lahan pertanian yang  dikarenakan  alih  fungsi  lahan.  Lahan  yang  awalnya  untuk  bertani  berubah  menjadi pemanfaatan lain seperti pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur  (Handayani et  al.,  2014).  Hal  tersebut  berakibat  pada  kurangnya  luasan  kepemilikan  lahan  sehingga produktivitas pertanian berkurang. Kedua, permasalahan yang dihadapi selanjutnya mengenai permodalan.  Lahan  yang  semakin  sempit  dan  tidak  ada  kepemilikan  sertifikat  menyebabkan petani  sulit  dalam  mendapatkan  pembiayaan  modal  yang  efisien.  Padahal  modal  sebagai penunjang keberhasilan bertani seperti  pembelian pupuk, obat-obatan, maupun benih. Tanpa adanya modal yang cukup usahatani tidak berjalan dengan maksimal.
Ketiga,  permasalahan  berikutnya  terkait  teknologi  di  dalam  pertanian.  Peningkatan kualitas  dan  kuantitas  produksi  tani  ditentukan  dengan  perkembangan  teknologi  pertanian. Sayangnya,  pembangunan  pertanian  di  level  daerah  masih  konvensional  atau  tradisional  dan cenderung  mengalami  penurunan  (Mustafa  &  Mahmud,  2017).  Diperparah  petani  perdesaan hanya lulusan SMP ke bawah sehingga teknologi belum dikuasai sepenuhnya. Keempat, petani belum menguasai manajerial kegiatan agribisnis, petani masih terfokus pada kegiatan produksi (bertani). Maka dari itu petani dituntut harus memiliki kemapuan manajemen yang baik dalam mengelola usahataninya  (Mukti et al., 2018). Permasalahan terakhir terkait pengolahan pasca panen. Petani sering mengalami penyusutan atau losses hasil panenya karena pengolahan pasca panen  yang  tidak  efisien.  Hal  tersebut  berakibat  pada  kerugian  dan  produk  kehilangan  nilai ekonominya.  Maka  penanganan  pasca  panen  perlu  mendapatkan  prioritas  di  dalam  proses produksi (Robert Molenaar, 2020).
Permasalahan inilah yang menyebabkan petani Indonesia belum sejahtera. BPS nasional mencatat per-Agustus 2020 rata-rata pendapatan petani hanya sebesar Rp 1,9 juta perbulannya, dan menduduki posisi terendah dari 17 sektor yang ada. Pendapatan dan kesajahteraan petani suatu  hal  yang  selalu  beriringan  dan  berkaitan  (Rachman  &  Usman,  2018).  Maka  tidak  dapat dipungkiri  masyarakat  desa  memandang  pertanian  sebagai  sektor  yang  kurang  menjanjikan. Sehingga mereka memilih untuk berurbanisasi, karena urbanisasi dianggap sebagai harapan dan upaya  dalam  meningkatkan  perekonomian  (Cahyo,  2019).  Banyaknya  masyarakat  desa  yang melakukan urbanisasi berdampak pada jumlah petani di Indonesia. Di tahun 2017 jumlah petani di Indonesia mencapai 39,7 juta. Namun di  tahun berikutnya jumlah tersebut terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2020 jumlah petani Indonesia hanya tercatat sebanyak 33,3 juta orang . Pemerintah  tentu  tidak  diam  saja.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mengatasi  permasalahn  tersebut  yaitu  dengan  terbitnya  Undang-Undang  No  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana ruang lingkup pada UU tersebut tidak

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Menurut Iyoega (2020)  pembangunan pertanian jika hanya mengandalkan peran pemerintah, maka sektor tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui kolaborasi. Menurut Tadjudin dalam (Dorisman et al., 2021) kolaborasi merupakan kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumberdaya yang tidak mudah dicapai apabila dilakukan secara individual. Kolaborasi dalam hal ini terkait dengan  konsep collaborative  governance dimana  pemerintah,  pemangku  kepentingan,  dan lembaga lainnya berkomitmen untuk memberdayakan pihak yang lebih lemah sehingga timbul rasa saling ketergantungan. Dalam konsep ini pihak terkait meliputi government , civil society , dan private sector .
Salah satu kabupaten yang mempraktikkan collaborative governance di sektor pertanian ialah  Kabupaten  Tuban,  yakni  melalui  kegiatan  pengembangan  kawasan  jagung  berbasis korporasi petani. Kegiatan tersebut dari Kementerian Pertanian Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Kabupaten Tuban memafaatkan kegiatan tersebut dengan menggandeng pihak swasta untuk melakukan kolaborasi.
Kegiatan pengembangan ini berada di Kecamatan Jatirogo yang dimulai pada tahun 2019 dan komoditas pertanian yang dipilih dalam kegiatan tersebut adalah jagung hibrida. Terpilihnya komoditas  jagung  karena  Kabupaten  Tuban  menjadi  salah  satu  penyumbang  produksi  jagung terbesar se-Jawa Timur. Kolaborasi dalam kegiatan ini terdapat kelompok tani ( civil society ) yang hal  ini  sebagai  pelaku  utama  kepemilikan  tenaga  pelaksana  kegiatan,  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan Pangan (Disperta) Kabupaten Tuban selaku dari pihak pemerintah ( government ) serta perusahaan PT Tunas Widji Inti Nayottama (TWINN) dari pihak swasta ( private sector ). Dimana dalam pelaksanaannya ketiga stakeholder tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. Disperta  Kabupaten  Tuban  bertugas  dalam  pelatihan  dan  sosialisasi  kepada  petani, pemberian bantuan modal seperti benih dan pupuk, sarana produksi (Saprodi) yang terdiri dari pompa  air,  dan  dryer  UV.  Selain  itu  terdapat  bantuan  alat  mesin  pertanian  yang  dibutuhkan. Sedangkan PT TWINN memiliki tugas dalam hal pendampingan pada proses penanaman hingga panen serta pembelian hasil panen, dan tugas kelompok tani selain sebagai sumber tenaga dalam bertani yaitu bertugas menjaga standarisasi mutu produk pertanian.
Awal kolaborasi ini hanya diikuti oleh tiga kelompok tani dan tidak banyak petani yang ikut berpartisipasi karena mereka menilai akan gagal dan merugi. Poktan tersebut yakni Poktan Cindelaras,  Poktan  Barokah,  dan  Poktan  Makmur  Jaya.  Namun  pada  tahun  2021  terdapat  32 Poktan yang mengikuti kolaborasi. Tidak hanya itu, realisasi lahan yang dicapai total sebanyak 960 ha  dan  menghasilkan  produk  benih  jagung  hibrida  kurang  lebih  4.320  ton  dengan  rata-rata mencapai  4-5  ton/ha.  Hasil  panen  tersebut  dibeli  langsung  oleh  PT  TWINN  dengan  harga mencapai Rp 6.000 per Kg. Hal ini membuat petani mendapatkan keuntungan dan terjamin nilai jualnya. Bahkan melalui PT TWINN hasil produk petani Jatirogo berhasil diekspor ke Thailand dan Timor Leste.
Praktik collaborative  governance dalam  pengembangan  kawasan  jagung  berbasis korporasi petani antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Kelompok  tani  Jagung  di  Kecamatan  Jatirogo  Kabupaten  Tuban  menjadikan  petani  mandiri menjualkan hasil produk taninya. Selain itu dengan adanya praktik collaborative governance ini, petani  terhindar  dari  permasalahan-permasalahan  pertanian.  Seperti  permodalan,  lahan pertanian,  permainan  tengkulak,  teknologi,  penanganan  pasca  panen,  dan  manajerial  dalam mengelola  usaha  taninya.  Keberhasilan  pelaksanaan collaborative  governance merupakan harmonisasi dari ketiga stakeholders. Adanya komunikasi, komitmen, serta pemahaman bersama antara  Disperta  Kabupaten  Tuban,  PT  TWINN,  dan  Kelompok  tani  menjadikan collaborative governance menghasilkan  terobosan  yang  inovatif  dalam  mengelola  sumber  daya  dengan permasalahan yang kompleks.
Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan penel itian ini yakni “Fintech dan Collaborative Governance dalam Pertanian di Banten” Ramadhan (2020) dimana menyimpulkan bahwa Collaborative Governance antara fintech sebagai pihak swasta dengan pemerintah belum berjalan  dengan  maksimal,  karena  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  masih  belum
melibatkan  sektor  swasta  dan  kelompok  tani  sehingga  kebijakan  tersebut  bersifat top  down . Sedangkan Nur (2020) dalam judul Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura  Di  Kecamatan  Rumbia  Kabupaten  Jeneponto,  menunjukkan  bahwa Collaborative Governance yang  dilakukan antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  sudah  berjalan  secara efektif karena komunikasi yang terjalin antara pihak dan juga adanya kesadaran dari masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  tertarik  melalukan  penelitian  dengan  rumusan masalah bagaimana collaborative governance dalam pengembangan kawasan jagung di Kecamatan Jatirogo  Kabupaten  Tuban.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan collaborative  governance dalam  pengembangan  kawasan  jagung  berbasis koporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban dengan menggunakan teori collaborative governance menurut model Ansell dan Gash (2007). Dimana terdapat empat karakteristik dalam mengukur keberhasilan  dari collaborative  governance yakni kondisi awal,  desain kelembagaan, kepemimpinan  fasilitatif,  dan  proses  kolaborasi.  Model  ini  menggambarkan  bahwa  keempat karakteristik tersebut dapat mempengaruhi kolaborasi

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dimana untuk mendeskripsikan dan menganalis  suatu  fenomena  tentang collaborative  governance dalam  pengembangan  kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini mengunakan  sumber  data  primer  yang  mana  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama  yaitu seorang  informan  dan  data  sekunder  didapatkan  dari  dokumen,  buku,  artikel  ilmiah,  artikel berita, dan lainnya yang relevan dengan collaborative governance . Kemudian pengumpulan data pada  penelitian  ini  berupa  wawancara, observasi,  dokumentasi,  dan  penelusuran  data  online. Teknik analisis data menggunakan teknik milik Miles dan Huberman (1984) dalam  (Sugiyono, 2019)  yakni  dimulai  dari  analisis  data  yang  didapat  sebelum  terjun  ke  lapangan  atau  studi pendahuluan,  kemudian  analisis  data  dipilih,  disederhanakan,  dan  difokuskan  dari  catatan lapangan, lalu penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.
HASIL DAN DISKUSI Untuk mengetahui keberhasilan penerapan collaborative governance pada kegiatan pertanian di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, maka perlu melakukan analisis collaborative governance dengan memakai teori collaborative governance dari Ansell and Gash (2007) dengan 4 (empat) indikator atau kriteria yang akan dijabarkan dibawah ini .
Kondisi Awal
Menurut  Ansell  dan  Gash  dalam  (Molla  et  al.,  2021)  kondisi  awal  merupakan  kondisi dimana  timbulnya  keinginan  para stakeholder untuk  melakukan  kolaborasi  baik  itu  dari pemetintah, non pemerintah, atau lainnya untuk turut terlibat. Dalam kondisi awal terdapat tiga kriteria  yakni  sumber  daya, Incentives  to  participates ,  dan Prehistory  of  antagonism  and cooperation .  Pertama  sumber  daya,  sebelum  mengikuti  kolaborasi  kegiatan  pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban kondisi PT TWINN  dalam  memenuhi  stok  jagung  hibrida  dinilai  tidak  efektif.  PT  TWINN  melakukannya dengan mencari petani-petani yang memanen jagung hibrida, hal tersebut menyebabkan waktu dan  tenaga  yang  dikeluarkan PT  TWINN  terbuang  sia-sia.  Seringkali PT  TWINN  mendapatkan kualitas  jagung  hibrida  yang  tidak  bagus.  Sedangkan  ketidakseimbangaan  sumber  daya  dan pengetahuan  yang  dialami  petani  menyebabkan  petani  sering  mengalami  kerugian  pada  saat panen. Petani menjualkan hasil pertanian kepada tengkulak karena mereka belum mengetahui bagaimana  caranya  menjual  hasil  pertanian  langsung  ke  pasar  atau  perusahaan.  Alhasil,  Hasil pertanian mereka dibeli dengan harga yang murah oleh tengkulak, dimana bagi petani tidak ada keuntungannya sama sekali.
Kedua Incentives to participates , Insentif untuk petani telah disampaikan Dinas Pertanian dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Tuban  pada  saat  sosialisasi.  Bagi  petani  yang  turur berpartisipasi  akan  mendapatkan  beberapa  keuntungan.  Diantaranya  adalah  bantuan permodalan berupa benih, pupuk, dan bantuan alat mesin pertanian. Tidak hanya itu petani juga akan terjamin nilai harga jualnya karena ada keterlibatan perusahaan yang akan membeli hasil panen,  dan  petani  akan  dibentuk  kelompok  tani  yang  memiliki  badan  hukumnya.  Terakhir Prehistory of antagonism and cooperation , Dalam kolaborasi kegiatan pengembangan kawasan jagung berbasis korporasi petani di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban tidak dapat dipungkiri pasti  terdapat  konflik  sebelumnya.  Kelompok  tani  sulit  mengajak  petani  lain  untuk  ikut berpartisipasi.  Bahkan  ketua  kelompok  tani  sampai  harus  melakukan  door  to  door  untuk mengajak  mereka.  Alasan  yang  mendasari  tidak  inginnya  petani  mengikuti  kegiatan  tersebut ialah  karena  mereka  berfikir  tidak  akan  berhasil  menanam  jagung  hibrida  dan  akan  merugi. Mereka  berfikir  akan  mengalami  kegagalan  untuk  kedua  kalinya.  Namun  setelah  kolaborasi tersebut berjalan pada kegiatan pertamanya banyak petani lain untuk mengikuti kolaborasi.

## Desain Kelembagaan
Menurut  Ansell  dan  Gash  dalam  (Molla  et  al.,  2021)  hal  lain  yang  penting  dalam berkolaborasi  adalah  kejelasan  aturan.  Sehingga  para stakeholder dapat  meyakini  bahwa kolaborasi  dilakukan  dengan  nyata.  Pada  desain  kelembagaan  ditandai  dengan  adanya partisipasi, forum rutin, aturan dasar pendukung dan transparan. Partisipasi pada kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepakatan atau Memorendum of Understanding /MoU. Dalam MoU tersebut Disperta  Kabupaten  Tuban  berperan  sebagai  fasilitator  dan  tugasnya  memfasilitasi  jalannya kolaborasi seperti pemberian bantuan berupa benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, moderator antara PT TWINN dengan Petani, dan pembentukan badan hukum untuk kelompok tani.
Sementara  PT  TWINN  berperan  sebagai  mitra  yang  membeli  hasil  panen  petani.  Tak hanya  itu  untuk  memenuhi  pasokan  jagung  yang  sesuai  standart  perusahaan,  PT  TWINN senantiasa untuk membimbing dan mengajarkan petani cara menanam jagung hibrida dengan benar. Jika teknik tanam yang dilakukan sudah benar maka PT TWINN akan mendapatkan jagung hibrida dengan kualitas produk yang sesuai dengan standart perusahaan. Terakhir Petani sebagai kunci utama dalam kolaborasi ini karena menjalankan kegiatan ini dan sebagai sumber tenaga dalam  bertani.  Kemudian  kolaborasi  ini  berjalan atas  dasar  peraturan  UU  No  19  Tahun  2013 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani,  Permentan  Nomor  18  Tahun  2018  tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindngan dan Pemberdayaan Petani. Namun sayangnya, dalam kolaborasi ini tidak ada pertemuan atau forum  secara rutin. Pihak Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, maupun Kelompok Tani tidak mengadakan karena pada dasarnya fokus dari kolaborasi ini adalah penanaman jagung hibrida dan umumnya berlangsung 60 hingga 150 hari.

## Kepemimpinan Fasilitatif
Ansell  dan  Gash  dalam  (Habibah,  2021)  menyebutkan  bahwa  kepemimpinan  fasilitatif merupakan faktor penting pada kolaborasi. Karena kepemimpinan fasilitatif merupakan seorang fasilitator yang bisa merangkul dan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat supaya proses kolaborasi  dapat  berjalan  sesuai  harapan. Collaborative  governance dalam  kegiatan pengembangan  ini  di  Kecamatan  Jatirogo  Kabupaten  Tuban  yang  bertindak  sebagai kepemimpinan  fasilitatif  adalah  Disperta  Kabupaten  Tuban.  Kelompok  Tani  dilibatkan  dalam kolaborasi  dengan  diundang  Disperta  Kabupaten  Tuban  untuk  menghadiri  sosialisasi.  Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara detail seperti apa saja yang akan dilakukan, apa yang akan diproduksi,  diajarkan  bagaimana  cara  teknik  penanaman  benih,  hingga  adanya  perjanjian pembelian hasil panen dengan perusahaan. Sedangkan sebelum melibatkan PT TWINN, Disperta Kabupaten Tuban  terlebih dahulu  mencari perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis  dan penyediaan benih jagung hibrida. Selain itu, Disperta Kabupaten Tuban mencari perusahaan yang bersedia  mendampingi  petani  dari  awal  hingga  akhir  kolaborasi  dan  pembelian  hasil  panen.
Kriteria tersebut sesuai dengan Perusahaan PT TWINN dan Disperta Kabupaten Tuban langsung menawarkan kerjasama.

## Proses Kolaborasi
Proses kolaborasi merupakan tahapan dalam kolaborasi yang dilalui oleh seluruh anggota yang  terlibat.  Dalam  kriaria  ini  dijelaskan  bagaimana  tahapan-tahapan  program  kolaborasi dilaksanakan.  Dimana  proses  ini  ditandai  dengan  pertama,  Dialog  tatap  muka  ( Face  to face dialogue ). Dalam kolaborasi ini dialog tatap muka melalui sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dilakukan  oleh  Disperta  Kabupaten  Tuban  dan  BPP  Kecamatan  Jatirogo.  Disperta  Kabupaten Tuban dan BPP Kecamatan Jatirogo menjelaskan hal-hal terkait kegiatan kolaborasi secara jelas dan detail, supaya  tidak ada kesalahpahaman dengan petani. Namun  untuk dialog tatap muka secara rutin seperti pertemuan tidak diadakan. Hal ini digantikan dengan diadakannya FGD atau Focus  Group  Discussion .  FGD  ini  dilakukan  guna  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi dengan  mendiskusikan  bersama-sama.  Disperta  Kabupaten  Tuban,  PT  TWINN,  dan  Petani berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Kedua  terdapat  Kepercayaan  ( Trust-building ),  pada  saat  menjalankan  kolaborasi, Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, dan Petani terdapat beberapa cara dalam membangun kepercayaan.  Disperta  Kabupaten  Tuban  menaruh  penuh  kepercayaan  pada  PT  TWINN  untuk membina  petani  dalam  memproduksi  benih  jagung  hibrida  dan  meyakini  bahwa  petani  pasti berhasil memproduksi jagung hibrida. Kemudian PT TWINN membangun kepercayaan dengan cara sepenuh hati  dalam menjalankan tugas  dan kewajibannya. Semantara itu, karena banyak pihak  yang  percaya  bahwa  petani  di  Kecamatan  Jatirogo  mampu  untuk  menghasilkan  produk jagung hibrida dengan kualitas yang bagus dan supaya tidak mengecewakan, dalam kegiatan ini petani melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dan semangat.
Selanjutnya  Komitmen  ( Commitment  to  process ),  komitmen  dari  para stakeholder merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan. Komitmen yang dibangun para stakeholder pada collaborative governance dalam kegiatan pengembangan kawasan jagung adalah dengan menjalankan tugas dan kewajiban dari masing-masing stakeholder dengan baik. Disperta  Kabupaten  Tuban  berkomitmen  dengan  selalu  memberi  bantuan  yang  dibutuhkan Petani maupun PT TWINN pada saat kegiatan berlangsung. Bantuan itu berupa pompa air karena Kecamatan  Jatirogo  daerah  yang  susah  mendapatkan  air,  lalu  karena  cuaca  tidak  menentu Disperta Kabupaten Tuban membuat UV Dryer untuk mempersingkat waktu pengeringan, dan terakhir  jika  ada  alat  mesin  petani  yang  rusak,  maka  dibantu  dengan  memberi  yang  baru. Sedangkan  PT  TWINN  komitmen  yang  mereka  tunjukkan  adalah  dengan  mematuhi  dan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban PT TWINN selama kolaborasi berlangsung yakni membina  atau  membantu  petani  dalam  memproduksi  jagung  hibrida  sekaligus  sebagai  mitra yang membeli hasil produksi sesuai dengan kesepakatan di dalam MoU. Begitu juga kelompok tani,  dalam  kolaborasi  ini  mereka  tunjukkan  dengan  menghormati  dan  menjalankan kewajibannya supaya berhasil menghasilkan produk jagung hibrida dengan kualitas bagus dan sesuai dengan harapan.
Keempat  yakni  Kesepahaman  ( Shared  understanding) ,  dalam collaborative governance , para stakeholder harus mengembangkan pemahaman secara bersama. Dengan kata lain semua pihak  yang  terlibat  kolaborasi  perlu  berbagi  pemahaman  mengenai  masalah  yang  dihadapi. Kolaborasi efektif adalah dengan membangun kesepemahaman bersama melalui sharing antar stakeholder dan  memberikan  alternatif  pemecahan  masalah  (Astuti  et  al.,  2020).  Berbagi pemahaman tentang permasalahan yang ada antar peserta kolaborasi dapat menjadikan kegiatan kolaborasi lebih efektif (Ode and Islamy, 2022). Selama kolaborasi, Disperta Kabupaten Tuban, PT TWINN, serta Petani berbagi pemahaman bersama mengenai masalah yang mereka hadapi. Melalui Focus  Group  Discussion (FGD),  Disperta  Kabupaten  Tuban,  PT  TWINN,  serta  Petani berbagi kesepahaman mereka tentang masalah yang mereka hadapi. Karena FGD dibentuk untuk

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 1, Mei 2023
menyelesaikan masalah atau kendala yang terjadi. Permasalahan yang mereka hadapi biasanya seperti kondisi cuaca yang tidak tentu, dan serangan hama yang terkadang datang secara tiba- tiba. Dan terakhir Hasil sementara ( intermediate outcomes ), Menurut Ansell dan Gash kolaborasi terjalin  saat  tujuan  dan  keuntungan  dari kolaborasi  bersifat  nyata  dan  sangat  memungkinkan terjadinya “ small wins ” atau harapan jangka pendek. Small wins penting dalam kolaborasi, karena akan  memotivasi  dan  membuat  inovasi  oleh  aktor  yang  terlibat  kolaborasi.  Sehingga  hasil sementara ( intermediate outcome ) dapat memberikan harapan dalam  proses kolaborasi. Hasil sementara  collaborative  governance  dalam  kegiatan  pengambangan  kawasan  jagung  berbasis korporasi petani di Kecmatan Jatirogo Kabupaten Tuban adalah meningkatnya produksi benih jagung hibrida. Produksi tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Tuban hingga nasional. Bahkan kualitas dari produksi tersebut berhasil menembus pasar ekspor. Melalui PT TWINN,  hasil  panen  jagung  hibrida  tersebut  di  ekspor  ke  Thailand  dan  Timor  Leste.  Ini menjadikan  Tuban  satu-satunya  Kabupaten  di  Indonesia  yang  berhasil  ekspor  jagung  hibrida. Dan yang pasti keuntungan  yang didapatkan petani  sangat besar. Dibandingkan dengan harga jagung biasa, jagung hibrida memiliki harga jual yang tinggi. Harga jagung biasa kurang lebih Rp 3.000 per kilo, sedangkan jagung hibrida mencapai Rp 6.000 per kilo. PT TWINN membeli hasil panen  seharga  Rp  6.000  per  kilo,  hal  ini  sangat  menguntungkan  petani  dua  kali  lipat.  Jika dijualkan  ke  tengkulak  petani  hanya  mendapat  harga Rp  3.000  per kilo.  Sebenarnya,  harapan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok tani yang berbadan hukum namun  belum  tercapai  hingga  sekarang.  Karena Disperta  Kabupaten  Tuban  masih  fokus  pada mengubah petani, yang mulanya petani budidaya menjadi petani penanam benih.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  kesimpulan  sebagai berikut:  1)  kriteria  kondisi  awal  dalam  collaborative  governance  kegiatan  pengembangan kawasan jagung di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban telah terimplementasikan dengan baik. Hal  ini  karena  masing-masing  pihak  terdapat  ketidakseimbangan  sumber  daya,  insentif  yang ditawarkan, dan adanya konflik, 2) pada kriteria desain kelembagaan telah terlaksana dengan baik.  Meskipun  tidak  adanya  forum  terbatas,  tetapi  kolaborasi  telah  berjalan  berdasarkan partisipasi,  aturan  dasar  dan  transparansi,  3)  kriteria  kepemimpinan  fasilitatif  collaborative governance  dalam  kegiatan  ini  telah  terlaksana  dengan  sangat  baik.  Hal  ini  karena  terdapat fasilitator  dalam  pelaksanaan  kolaborasi  yakni  Dinas  Pertanian  dan  Ketahanan  Pangan Kabupaten  Tuban,  4)  dan  kriteria  proses  kolaborasi  telah  terlaksana  dengan  baik.  Disperta Kabupaten  Tuban,  PT  TWINN,  dan  Kelompok  Tani  telah  melaksanakan  dan mengimplementasikan  dialog  tatap  muka,  kepercayaan,  komitmen,  kesepahaman,  serta  hasil sementara  dengan  baik. Dengan  demikian  dapat  disarankan  kepada  Dinas  Pertanian  dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban untuk segera menjadikan petani yang memiliki jiwa bisnis. Supaya  terbentuk  kelompok  tani  berbadan  hukum  atau korporasi  petani  yang  nantinya  dapat membuka pasar agribisnis, penyedia modal kerja, penyedia sarana produksi pertanian, pelatihan dan  pendampingan  menjadi  mudah,  dan  fasilitator  dalam  menjalin  kemitraan  atau  kerjasama dengan pihak lain.

## REFERENSI
Astuti,  R.  S.,  Warsono,  H.,  &  Rachim,  A.  (2020). Collaborative  Governance  dalam  Perspektif Administrasi Publik . 161.
Cahyo, D. (2019). Urbanisasi dan Permasalahannya (Ade (ed.)). ALPRIN.
Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS Collaboration  Between  Stakeholders  In  Traffic  Accident  Management. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 17 (1), 74. https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7966/pdf
Habibah,  E.  N.  (2021). COLLABORATIVE  GOVERNANCE:  Konsep  dan  Praktik dalam  Pengelolaan
Bank Sampah . Pustaka Rumah C1nta.
Handayani,  T.  F.,  Silviana,  A.,  &  Sudaryatmi,  S.  (2014).  Alih  Fungsi  Tanah  Pertanian  Menjadi Perumahan  (  Kajian  Alih  Fungsi  Tanah  Terhadap  Berlakunya  UU  NO.  41  TAHUN  2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ). Diponegoro Law Review , 3 .
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5504/5293
Iyoega,  R.  R.  (2020).  Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Sektor  Pertanian  di
Kabupaten Bandung. Perspektif , 9 (1), 55 – 65. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864
Karim, I., & Kadir, J. (2020). Pembinaan Kelompok Tani Oleh Penyuluh Pertanian Di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 5 (2), 129 – 137.
https://doi.org/10.37606/publik.v5i2.33
Molla,  Y.,  Supriatna,  T.,  &  Kurniawati, L.  (2021).  Collaborative  Governance  Dalam  Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 6 (2), 140 – 148. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790
Mukti,  G.  W.,  Andriani,  R.,  &  Pardian,  P.  (2018).  TRANSFORMASI  PETANI  MENJADI ENTREPRENEUR  (Studi  Kasus  pada  Program  Wirausaha  Muda  Pertanian  di  Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran). Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad , 3 (2). https://doi.org/10.24198/agricore.v3i2.20491
Mustafa, A., & Mahmud, N. (2017). Pengelolaan Usaha Kecil Kios Tani Oleh Kelompok Mawar Di Desa  Ombulodata  Kecamatan  Kwandang  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Publik:  Jurnal Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , IV (2),  119 – 128. https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v4i2.52
Nur, R. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Universitas Muhammadiyah Makassar .
Ode, L., & Islamy, S. (2022). Proses Collaborative Governance Collaborative Governance Process of Village Fund Management . 28 (April). Rabbi, C. P. A. (2021). Moeldoko Sebut 5 Masalah Pertanian, Lahan Sempit hingga Harga Rendah . Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/pingitaria/berita/60acc94888beb/moeldoko-sebut- 5-masalah-pertanian-lahan-sempit-hingga-harga-rendah
Rachman,  E.,  &  Usman,  D.  (2018).  Efektivitas  Pemanfaatan  Bantuan  Pengembangan  Usaha Agribisnis  Perdesaan  (Puap)  Kelompok  Tani  Suka  Maju  Di  Desa  Olilan  Kecamatan  Walea Kepulauan  Kabupaten  Tojo  Una-Una. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,
Administrasi Dan Pelayanan Publik , V (1), 124. https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v5i1.37
Ramadhan, G. (2020). Fintech Dan Collaborative Governance Dalam Pertanian di Banten. Jurnal Ilmu Administrasi , 17 .
Robert Molenaar. (2020). Panen dan pascapanen padi, jadung dan kedelai. Jurnal Eugenia , 26 (1),
17 – 28.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D (Sutopo  (ed.);  2nd  ed.). Alfabeta.