Volume 7 Issue 1, 2024 P-ISSN: 2620-4959, E-ISSN: 2620-3715 This work is licensed under the CC-BY-SA license.
Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex

## (VCS)
Nila Arzaqi 1* , Fifink Praiseda Alviolita 2*
1 Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Indonesia. E-mail: nila_arzaqi@usp.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia. E-mail: fifinkpraiseda@gmail.com
Abstract: Sexist crime is common among teenagers, students, students and adolescent adults. The mode includes video services of sexual calls, romantic love, and call spam, often involving rude behavior such as screenshots  of  victims  responding  to  calls.  There  are  also  other  threatening  and  unpleasant  modes. Although the ITE Act prohibits the distribution of assault content, no Indonesian law explicitly deals with Video Call Sex (VCS) as discussed in the discussion. In cases where VCS is considered a violation of the law, especially if it involves blackmail against the victim, depending on the circumstances of the case and its consequences, both the perpetrator and victim of VCS can be prosecuted by law under various articles. If they are proven to be extortioners, those who commit sextorship tend to be punished harder. Criminal law policy in VCS's violation with comparative studies mainly with regulations in other countries such as Sweden and Ohio, USA. Sweden has shown a stronger approach to online prostitution by criminalizing not only the perpetrators of prostitution but also the users of the service.
Keywords: Criminal law policy; Penal Sector enforcement; Video Call Sex.
Abstrak: Kejahatan sekstorsi sering terjadi di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa usia puluhan.  Modusnya  mencakup  layanan  video  panggilan  seksual,  cinta  romantis,  dan  spam  panggilan, dengan seringkali melibatkan perilaku tidak sopan seperti merekam tangkapan layar saat korban menjawab panggilan. Ada juga modus lain yang mengancam dan tidak menyenangkan. Meskipun Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten asusila, tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit menangani Video  Call  Sex (VCS)  seperti  yang  dibahas  dalam  diskusi  tersebut.  Dalam  kasus  VCS  dianggap  sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan sekstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Sektorsi; Video Call Sex.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan pesat dalam pemanfaatan teknologi saat ini telah membawa peradaban global ke arah yang lebih maju. Dari komunikasi hingga transaksi pembelian, teknologi telah meresap ke berbagai aspek kehidupan, terutama melalui platform-platform media sosial  seperti  facebook,  twitter,  telegram,  instagram,  whatsApp,  tiktok,  youtube,  dan sejenisnya. Platform-platform ini menjadi tempat bagi beragam aktivitas, memfasilitasi penyebaran  informasi  dengan  cepat  dan  efisien.  Media  sosial,  didukung  oleh infrastruktur  teknologi  modern,  memungkinkan  interaksi  tanpa  batas  geografis, menciptakan  kesan  kedekatan  meskipun  pengguna  berada  di  tempat  yang  berjauhan. (Ida Bagus Gede Sumbawa, et. al, 2021) Keuntungan yang diperoleh termasuk akses cepat terhadap pesan dan informasi, serta kemudahan bagi pengguna untuk mempublikasikan karya mereka dan menarik perhatian orang lain.
Tekanan dari era globalisasi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan dalam hukum dan politik Indonesia. Perubahan dalam nilai-nilai sosial, cara berperilaku, struktur organisasi, lapisan masyarakat, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial disebabkan oleh globalisasi. Perubahan ini menyebabkan perubahan dalam cara berpikir masyarakat, yang  menyebabkan  peningkatan  kejahatan  yang  dikenal  sebagai  kejahatan  internet. Cybercrime adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, terutama internet, sebagai alat pelakunya. (Moudy Cynthia dan Elizabeth Kristi Poerwandari, 2023)
Dampak  yang  timbul  salah  satu  dari  akibat  adanya  fitur video  call adalah  munculnya kejahatan dunia maya yang dikenal dengan istilah video call sex (VCS). VCS merupakan bentuk panggilan video yang berisi konten eksplisit dan sugestif, mengarah pada aktivitas seksual.  Tradisionalnya,  hubungan  seksual  terjadi  secara  langsung  antara  dua  individu yang  berbeda  jenis  kelamin.  Namun,  perkembangan  teknologi  komunikasi memungkinkan praktik seksual tanpa kontak fisik dan dilakukan dari jarak jauh. Sex online dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan, dan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: video call sex (VCS), phone sex (PS), dan chat sex (CS). Keberadaan VCS membawa dampak baru, seperti munculnya kejahatan sekstorsi yang menjadi masalah serius. (Yulia Monita Monika, 2023)
Sekstorsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender secara daring, di mana pelaku memaksa korban melalui video call sex yang disengaja direkam. Konten intim  korban  kemudian  dijadikan  senjata  oleh  pelaku  untuk  mengancam  korban, mengakibatkan  kerugian  baik  secara  materiil  maupun  immaterial.  (Anang  Dwijati.,  Ida Bagus Heri Juniawan., Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, 2022) Ancaman yang dilancarkan oleh  pelaku  dalam  kejahatan  sekstorsi  melibatkan  penyebaran  konten  seksual  dan pemerasan,  seperti  memaksa  korban  untuk  memberikan  uang,  melakukan  hubungan seksual, atau meminta kembali konten serupa.
Survei yang melibatkan 20.000 orang dari 17 negara di wilayah tersebut, dengan 1.000 orang dari Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah kasus sextortion tertinggi di Asia. Dibandingkan dengan negara lain, kasus kekerasan seksual di Indonesia
tertinggi; 18 persen orang yang disurvei mengaku mengalami atau menyaksikan kejadian tersebut  baik  di  internet  maupun  di  sektor  layanan  publik.  Sudah  jelas  bahwa  hukum Indonesia  melarang  perkosaan  seksual,  yang  merupakan  bentuk  ancaman  dan pemerasan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kepada  korban  dengan  mengancam  untuk menyebarluaskan konten pornografi seperti foto atau video.
Kejahatan  sekstorsi  ini  khususnya  meresahkan  kalangan  wanita  yang  sering  menjadi korban. Dampaknya tidak hanya bersifat psikologis dengan timbulnya rasa malu dalam lingkungan  sekitar,  tetapi  juga  menimbulkan  kerugian  materiil  karena  pelaku memberikan  pilihan  terbatas  kepada  korban,  yaitu  membayar  sejumlah  uang,  dan seringkali terjadi secara berulang. Salah satu bentuk modus yang digunakan dalam praktik tersebut dikenal sebagai love scam , sebuah penipuan yang mengambil kisah cinta sebagai kedok.  Modus  ini  melibatkan  penggunaan  identitas  palsu  dan  foto  palsu  untuk membangun hubungan asmara dengan korban. Prosesnya dimulai dengan perkenalan yang  berlanjut  menjadi  hubungan  asmara  yang  intens,  di  mana  pelaku  memberikan perhatian khusus kepada korban. Modus ini kemudian berkembang dengan meminta foto dan video panggilan seksual, yang pelaku rekam tanpa diketahui korban. Seseorang yang dianggap  tidak  mudah  menentang  tindakan  biasanya  menerima  taktik  semacam  ini. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermainkan korban penipuan.
Salah  satu  kasus  pemerasan  seksual  yang  paling  umum  di  Kota  Pekanbaru  adalah pemerasan yang dilakukan melalui mode panggilan video seks melalui aplikasi WhatsApp. (Melinnia Tri Rahayu, Lysa Anggrayni, Musrifah, 2023) Kasus ini pertama kali muncul pada awal tahun 2019 setelah seorang perempuan dengan akun Facebook bernama Syifa Aulia berbagi pengalamannya. Ia mengatakan dia menerima panggilan video melalui WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Setelah diangkat, petugas telepon malah berperilaku tidak senonoh dengan memberi tahu korban bahwa pelaku akan mengambil tangkapan layar untuk  menggambar  wajahnya,  seolah-olah  korban  terlibat  dalam  panggilan  telepon mesum dengan pelaku. Setelah itu, foto tersebut digunakan sebagai sarana pemerasan; pelaku mengancam untuk menyebarkan foto wajah korban jika korban tidak membayar sejumlah uang.
Menurut  laporan  korban  berinisial  SI,  peristiwa  serupa  juga  tercatat  dalam  berbagai modus, dan melibatkan tersangka bernama Iwan Saputra. Kejadian ini dimulai dengan modus  asmara  cinta  yang  dimulai  dengan  perkenalan  melalui  media  sosial  Facebook. Selanjutnya, korban dan pelaku terlibat dalam video call sex (VCS) karena komunikasi dan pertukaran nomor WhatsApp yang intens. Setelah diperdaya, korban melakukan tindakan seksual atau ketelanjangan pribadi dengan pelaku, yang kemudian mengambil rekaman tanpa  pengetahuan  korban.  Pelaku  mengancam  dan  melakukan  pemerasan  seksual terhadap  korban  setelah  merekam  adegan  tersebut.  (Raja  Adil  Siregar,  2024)  Korban dipaksa  membayar  sejumlah  uang  oleh  pelaku  sebagai  bentuk  tekanan.  Pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video korban kepada teman-temannya melalui media sosial jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Akibatnya, teman-teman korban
yang  merasa  terancam  akan  mengikuti  permintaan  pelaku.  Korban  dalam  hal  ini mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.
Dalam keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN Png, kasus sekstorsi  terkait  dengan  video  panggilan  seksual.  Terdakwa  Xxxxx  dan  saksi  Xxxxx berinteraksi satu sama lain pada tahun 2019 melalui aplikasi game online "HAGO" dan kemudian menjalin hubungan sebagai pasangan. Interaksi mereka termasuk dalam fakta yang  diungkapkan.  Terdakwa  sering  meminjam  uang  dari  saksi  Xxxxx  sebanyak RP.30.600.000,00  (tiga  puluh  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  selama  masa  pacaran. Peristiwa  berlanjut  ketika  terdakwa  Xxxxx  menghubungi  saksi  Xxxxx  melalui  video  call pada aplikasi WhatsApp. Terdakwa meminta saksi untuk melepas pakaiannya. Awalnya, saksi menolak, tetapi setelah dibujuk dan dijanjikan pengembalian uang yang dipinjam, saksi  Xxxxx  menuruti  permintaan  terdakwa  untuk  melakukan  tindakan  telanjang. Terdakwa  melakukan  perekaman  layar  dan  screenshot  pada  ponselnya,  merekam ketelanjangan saksi.
Terdakwa kemudian melakukan pemerasan dan mengancam saksi Xxxxx saat dia menagih uang yang dipinjamnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 4 UU RI No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dikenakan ancaman pidana  menurut  Pasal  45  Ayat  4  UU  tersebut.  Meskipun  Indonesia  belum  memiliki undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana sekstorsi, kejahatan sekstorsi dapat dianalisis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, seperti Pasal 281,  282,  dan  368,  sebagai lex  generalis .  Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  luar KUHP, seperti Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahu, juga dapat diterapkan  sebagai lex  specialis .  Dengan  menggunakan  Undang-Undang  ITE,  yang mengatur secara lebih spesifik kejahatan pengancaman dan pemerasan yang terjadi di dunia  maya,  elemen-elemen  yang  muncul  dalam  kejahatan  sekstorsi  juga  dapat dikenakan hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Ayat (4) Pasal 27 melarang penyebaran informasi dengan muatan pemerasan.
Para korban umumnya enggan melaporkan kejahatan sekstorsi karena adanya rasa takut dan  malu.  Hukum  pidana  dianggap  belum  sepenuhnya  mampu  memahami  dan merumuskan formulasi dalam upaya mencegah kejahatan sekstorsi yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan sekstorsi saat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan disiplin ilmu tertentu untuk mengurai dan memahami lebih dalam tentang sifat dan dinamika kejahatan ini.
Dari  fenomena  tersebut,  kejahatan  sekstorsi  masih  sering  terjadi  dan  terus  menjadi masalah yang meresahkan di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa usia puluhan tahun. Kejahatan ini biasanya memiliki berbagai modus operandi . Ada yang menawarkan layanan video panggilan seksual, cinta romantis, atau spam panggilan, di mana  pelaku  tiba-tiba  melakukan  panggilan  video  menggunakan  nomor  asing.  Pelaku telah  mempersiapkan  diri  dengan  cara  yang  tidak  sopan  dan  bahkan  melakukan
tangkapan layar saat korban mengangkat panggilan, sehingga terlihat seperti pelaku dan korban  terlibat  dalam  perbuatan  tidak  sopan.  Modus  lain  menciptakan  situasi  yang mengancam dan tidak menyenangkan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  dan melakukan  penelitian  kepustakaan  dengan  hanya  melihat  bahan  pustaka  atau  data sekunder.  (Bambang  Sunggono,  2018)  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yang disesuaikan  dengan  substansi  masalah  atau  masalah  hukum.  Pendekatan  perundang- undangan (approach  to  statutes ),  yang  menitikberatkan  pada  analisis  peraturan perundang-undangan, didukung oleh pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini. Metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  secara  menyeluruh  menyelidiki  kerangka hukum  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  sektorasi  dalam video  call  sex dengan mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  menafsirkan  standar  hukum  yang  relevan  dari berbagai sumber. Dua sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hokum  Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah sumber data utama. Sumber data sekunder, di sisi lain, mencakup literatur hukum dan pendapat ahli serta bahan pendukung seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, buku, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana sektorasi dalam video call sex . Tujuan dari sumber data sekunder ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan analisis masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana sektorasi dalam video call sex .

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS) Berdasarkan UU ITE
Dalam hukum pidana Indonesia, ada beberapa aspek yang memengaruhi tindak pidana kejahatan  Panggilan  Video  Seks  (Video  Call  Sex/VCS).  Tidak  ada  aturan  khusus  dalam KUHP mengenai tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam bentuk VCS. Namun, penyedia jasa VCS dianggap melanggar Pasal 4 ayat (2) UUP, yang secara tegas melarang setiap  orang  untuk  menyediakan  jasa  pornografi.  Sementara  pengguna  jasa  VCS  tidak diatur  secara  khusus  dalam  KUHP  maupun  UUP,  tetapi  dalam  Undang-Undang  ITE, pengguna jasa dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 27, ayat (1), larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan  harus  memiliki  tujuan  yang  sangat  mulia.  Pasal  ini  dimaksudkan  untuk mencegah situs porno muncul dan memberikan pihak berwenang dasar hukum yang kuat untuk  memblokir  situs  tersebut.  Karena,  bagaimanapun,  tidak  ada  definisi  yang  jelas tentang apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan, ada kemungkinan bahwa pasal ini membuat ambiguitas. Misalnya, ketentuan ini mungkin berdampak pada suatu blog yang  menawarkan  konsultasi  kesehatan  dan  seks.  Selain  itu,  bagian  ini  dapat  menjadi
masalah besar bagi blog yang menulis tentang perselingkuhan, percintaan, atau konten fiksi seperti cerita dewasa, karena jenis konten ini mungkin dianggap tidak masuk akal dan dapat dianggap melanggar etika. (Ita Amalia, Faisol, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2023)
Sebagai  pengganti  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  Undang-Undang Tindak Pidana Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki beberapa pasal yang  menjelaskan  tindak  pidana  khusus.  Undang-Undang  ITE  mengatur  aspek keperdataan  dari  Transaksi  Elektronik  selain  menetapkan  pasal-pasal  pidana.  Dua karakteristik  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016:  (Dwila  Annisa  Rizki  Amalia  dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021).

## 1. Komprehensif
Undang-Undang ini mengatur banyak aspek dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.  Undang-undang  tersebut  mencakup  banyak  aspek  karena  sifatnya  yang  luas, seperti aspek hukum perdata materiil, hukum pidana materiil, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum pembuktian.

## 2. Bersifat Komprehensif
Undang-Undang  ITE  berlaku  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia.  Ini  terjadi  ketika tindakan yang dilakukan di luar Indonesia memiliki konsekuensi hukum di dalam atau di luar wilayah Indonesia, yang dapat merugikan rakyat Indonesia. (BR. Hidayat, Ufran, & Rodliyah, 2023) Oleh karena itu, Undang-Undang ITE tidak hanya berlaku di negara kita tetapi juga menangani kejahatan elektronik dari luar negeri. Tidak ada penjelasan dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  menjelaskan  definisi  "kesusilaan".  Oleh  karena  itu,  jika  tidak  ada penjelasan,  kita  harus  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) mengenai pelanggaran norma kesusilaan. tujuan utama dari Pasal 27 ayat (1) adalah untuk mencegah munculnya situs web porno dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi  pihak  berwenang  untuk  memblokir  situs  web  tersebut.  Namun,  kekhawatiran muncul  karena  tidak  ada  definisi  yang  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan melanggar kesusilaan, yang dapat membuat pasal ini ambigu. Sebagai contoh, bagian ini dapat mempengaruhi blog yang menawarkan konsultasi kesehatan dan seks. Selain itu,  artikel  ini  dapat  menjadi  bumerang  bagi  blog  yang  menceritakan  kisah perselingkuhan, percintaan, atau fiksi seperti novel Saman, karena meskipun ditujukan kepada kelompok tertentu, dapat dianggap vulgar dan dianggap melanggar etika.

## 3. Modus melakukan cyber sex
Dalam  hal  ini,  "modus"  mengacu  pada  metode  atau  taktik  yang  digunakan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  melakukan  kejahatan.  Modus cyber  sex mencakup  pemerasan,  ancaman,  dan  pemenuhan  nafsu  birahi  pelaku  terhadap korban.  Selain  itu,  ada  individu  yang  menggunakan cyber  sex sebagai  bisnis  untuk memperoleh  keuntungan.  Munculnya  fenomena cyber  sex anak  dan sex  tortion di seluruh dunia adalah salah satu dari banyak inovasi yang terjadi seiring perkembangan bisnis cyber sex . (BR. Hidayat, Ufran, Rodliyah, 2023) Cyber seks anak di seluruh dunia mencakup  bisnis  prostitusi  yang  melibatkan  anak-anak  di  bawah  umur.  Mereka
dipekerjakan oleh sindikat seks online, dan beberapa dipaksa oleh orang tua mereka untuk melayani pedofilia dari berbagai negara. Sementara itu, sex tortion adalah jenis seks di internet yang menggunakan modus penjebakan.
Faktanya,  perlindungan  korban  sebagai  janji  hukum  oleh  sistem  peradilan  pidana berusaha mewujudkan tiga fungsi utama hukum, yang disebutkan oleh I. S. Susanto sebagai perlindungan, keadilan, dan pembangunan. Korban sebagai pencari keadilan di peradilan pidana semakin diabaikan. Pelaku mendapat perhatian yang lebih besar jika  dilihat  dari  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  positif.  Perhatian  ini mencakup  aspek  seperti  rehabilitasi,  pengobatan,  adaptasi  sosial,  sosialisasi,  dan lainnya. Karena sebagai pihak yang dirugikan mereka hanya berfungsi sebagai saksi dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan,  korban  mengalami  ketidakadilan.  (Sri  Endah Wahyuningsih, et. al, 2017)
Pertanggungjawaban  pidana,  juga  dikenal  sebagai  "pertanggungjawaban  pidana" dalam  bahasa  Inggris,  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menentukan  apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (pelanggaran) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan  apakah  terdakwa  akan  dihukum  atau  dibebaskan.  Jika  seseorang dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan bahwa terdakwa  memiliki  hak  untuk  bertanggung  jawab.  (Robi  Assadul  Bahri,  2023) Kemampuan  ini  menunjukkan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  yang  dapat terjadi  karena  kesalahan  sengaja  atau  kealpaan.  Ini  menunjukkan  bahwa  terdakwa menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan tindakan tersebut dianggap tercela. (Ida Bagus Gede Subawa, et. al., 2021)
Kemampuan bertanggung jawab pelaku menentukan hubungan antara tindakannya dan tindakannya. Pelaku dapat memahami pentingnya tindakan yang akan dilakukan, memahami  ketidakpatutan  tindakannya,  dan  memutuskan  apakah  akan melakukannya atau tidak. Memenuhi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak  ada  pertanggungjawaban  pidana  tanpa  kesalahan,  seseorang  dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan kesalahan.
Keadaan  batin  yang  normal,  atau  akal  sehat,  memungkinkan  seseorang  untuk membedakan tindakan yang diizinkan dan yang tidak. (Ida Bagus Gede Subawa, et. al, 2021) Dengan kata lain, mereka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berbeda dari ide kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat untuk kesalahan, bukan bagian dari kesalahan. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk  bertanggung  jawab  merupakan  bagian  dari  pertanggungjawaban  pidana  dan merupakan  syarat  untuk  terjadi  kesalahan.  Ada  dua  komponen  yang  membentuk ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  ITE,  yaitu:  ( Lailatul  Nur  Hasanah  dan  Sri  Endah Wahyuningsih, 2020)
1. Sengaja dan tanpa hak. Dalam kebanyakan kasus, sekstorsi didasarkan pada niat sengaja pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari korban melalui pemerasan dalam dunia  maya.  Unsur  "tanpa  hak"  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  tidak  dapat dibenarkan.
2. Mengakses  data  elektronik  bermuatan  melanggar  kesusilaan.  Setelah  berhasil memaksa korban untuk memenuhi keinginan mereka, banyak pelaku sekstorsi terus menyebarluaskan foto atau video pornografi korban mereka. Pelaku sekstorsi dapat menyebarkan konten mereka di internet dalam kategori pembuatan informasi atau dokumen  elektronik  yang  melanggar  kesusilaan,  terutama  jika  konten  tersebut bersifat pornografis. Adanya elemen pemerasan sebagai dasar pidana membedakan sekstorsi  dari  tindakan  lain.  Oleh  karena  itu,  karena  sekstorsi  memiliki  elemen pemerasan yang jelas, ayat (4) Pasal 45 juga berlaku untuk pelaku sekstorsi.
Korban sekstorsi mengalami kerugian psikologis sebagai konsekuensi terburuk. Selain itu, tindakan sekstorsi juga merugikan hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Baik pelaku sekstorsi maupun korban dianggap sebagai pelaku dalam tindakan asusila yang mesti bertanggung jawab, meskipun ada payung  hukum  yang  memberikan  perlindungan  kepada  korban  sekstorsi,  terutama dalam  kasus Video  Call  Sex (VCS).  Ini  karena  kontennya  dapat  diakses  oleh  banyak orang  dan  menggunakan  media  sosial.  Pandangan  ini  berfokus  pada  dasar kemampuan bertanggung jawab. Lamintang menyatakan bahwa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), elemen subyektif dan obyektif biasanya membentuk kategori tindak pidana.

## 3.2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Terhadap  Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)
Serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas hukum untuk mengontrol perilaku kriminal dalam masyarakat dikenal sebagai kebijakan hukum pidana. (Irda Nur Khumaeroh dan Sri Endah Wahyuningsih, 2020) Menjaga ketertiban sosial,  melindungi  hak-hak  individu,  dan  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran hukum  adalah  tujuan  utama  kebijakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum  yang  adil, pemulihan  korban,  dan  pemasyarakatan  yang  sesuai  adalah  beberapa  prinsip  umum dalam kebijakan hukum pidana

## 3.2.1 Kajian Perbandingan dengan Negara Lain
Studi tentang peraturan prostitusi online dilakukan dengan melihat Swedia. Pada tahun 1900-an, " Sex Purchases Act " Swedia menetapkan aturan tentang prostitusi. Pada tahun 2005, Kitab Undang-Undang Pidana Swedia memperbarui Pasal 11 dengan menyatakan: "A  person  who,  in  other  cases  than  previously  stated  in  this  chapter,  obtains  a  casual sexual relation in exchange for payment shall be sentenced for the purchase of a sexual servant”.
Menurut  ketentuan,  membayar  untuk  layanan  seks  dapat  menyebabkan  denda  atau penjara hingga enam bulan. Di Swedia, tindakan seksual dianggap melanggar hak asasi manusia.  Wanita  yang  menjual  layanan  mereka  atau  pekerja  seks  komersial  (PSK)
dianggap  sebagai  korban  eksploitasi  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pengguna layanan. Pihak yang menggunakan atau membeli jasa dapat dikenakan hukuman. Dengan mempertimbangkan peraturan tersebut, tampaknya pemerintah Swedia berusaha untuk mengurangi  jenis  prostitusi  yang  sering  dilakukan  oleh  pria  hidung  belang.  Konsep pasokan dan permintaan menjadi relevan jika prostitusi dilihat sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan  jika  prostitusi  dilarang  atau  dianggap  melanggar  hukum,  kegiatan  tersebut mungkin  tetap  ada  selama  ada  permintaan  masyarakat  untuknya.  Kebijakan  Swedia terhadap  pelacuran  bergantung  pada  pengakuan  bahwa  kegiatan  pelacuran  tidak mungkin  terjadi  tanpa  adanya  permintaan  terhadap  perempuan  dewasa,  bahkan perempuan  di  bawah  umur,  yang  rentan  terhadap  eksploitasi  seksual.  Pelaku  tindak pidana  VCS  dan  tindak  pidana  serupa  di  Negara  Bagian  Ohio,  AS,  diancam  dengan hukuman maksimal 12 hingga 18 bulan penjara dan/atau denda sebesar $2.500 hingga $5.000 atau setara denda.

## 3.2.2 Kajian Terhadap RUU KUHP Tahun 2019
Peraturan mengenai prostitusi dalam RUU KUHP Tahun 2019 tidak banyak berubah dari yang ada dalam KUHP saat ini. RUU tersebut masih membatasi aturan pada perbuatan mucikari yang memfasilitasi perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, sementara tidak  ada  aturan  yang  mengatasi  perbuatan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  praktik prostitusi, seperti penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagian Kelima tentang perbuatan cabul dan Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdiri dari  Pasal  426  hingga  429,  memberikan  peraturan  yang  mengatur  kegiatan  prostitusi. Ketentuan RUU KUHP tentang prostitusi sedikit diperluas, dan subjek hukumnya lebih diuraikan  dalam  beberapa  kelompok.  Seseorang  yang  memudahkan  orang  lain  untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak diatur dalam Pasal 426 RUU KUHP ayat (2) membuat perluasan ini lebih rinci dalam kasus persetubuhan atau pelanggaran seksual terhadap  anak  kandung.  Jika  seseorang  memungkinkan  orang  lain  untuk  melakukan kekerasan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain, serta dokter, guru,  pegawai,  pengurus,  atau  petugas  di  lembaga  pemasyarakatan,  lembaga  negara tempat latihan kerja, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial. Pasal 427 melarang melakukan tindakan tersebut. dengan orang yang ditempatkan  di  lembaga,  rumah,  atau  panti  sosial  tersebut.  Pasal  428  melarang melakukan perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 426 atau Pasal 427 sebagai pekerjaan atau kebiasaan untuk mencari keuntungan. Pasal 429 mengatur larangan menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pelanggaran seksual dengan janji bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan.

## 3.2.3 Kajian Terhadap UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
"Tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana umum dan undang-undang pidana khusus hanya dijatuhi sanksi pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain,"Pasal 125 (2) UU No. 1 Tahun 2023. Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior . Contoh: Pasal 63 ayat 2 KUHP dan Pasal 125 ayat 2 UU 1/2023 menyebut l ex specialis  derogat  legi  generalis, yang  berarti  bahwa  peraturan  yang  lebih  khusus mengesampingkan  peraturan  yang  lebih  umum.  Oleh  karena  itu,  dalam  situasi  ini,
pengancaman dan pemerasan melalui internet merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan:
"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan/atau ancaman." Menurut Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016, pelanggaran Pasal 27 ayat (4) UU ITE dapat mengakibatkan denda sebesar Rp1 miliar atau pidana penjara paling lama 6 tahun. Untuk informasi tambahan, lihat Lampiran Keputusan  Bersama  Menteri  Kominfo,  Jaksa  Agung,  dan  Kapolri  229/154/2021. Mengancam membuka rahasia, menyebarkan data pribadi, foto, dan/atau video pribadi adalah salah satu tindakan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE.
Tetapi UU ITE tidak mengatur pemerasan online seperti yang telah dijelaskan. Namun, Pasal 27B ayat (2) UU ITE telah ditambahkan, mengatur perbuatan yang dilarang: "Setiap orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran  atau  dengan  ancaman  akan  membuka  rahasia,  memaksa  orang  untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
Menurut penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU ITE, "ancaman pencemaran" mengacu pada ancaman  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain  dengan  menuduhkan sesuatu dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Menurut Pasal 45 ayat (10) UU ITE, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27B ayat (2) ITE hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana; namun, pelaku yang melanggarnya dapat menghadapi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Penegakan hukum  adalah  suatu  sistem  yang  mempengaruhi  operasi  hukum  di  mana  anggota pemerintah  bertindak  secara  terorganisir  untuk  menjalankan  hukum.  Tugas  sistem  ini termasuk  mencari,  mencegah,  menentukan,  dan  menindak  orang  yang  melanggar undang-undang  dan  peraturan  yang  mengatur  masyarakat  tempat  mereka  bekerja. Menurut  Friedman,  sistem  hukum  terdiri  dari  tiga  elemen:  struktur,  substantif,  dan budaya.
a) Komponen Struktural
Dalam  sistem  hukum,  komponen  struktural  mengacu  pada  struktur  formal  atau kerangka  yang  mengatur  bagaimana  lembaga  hukum  dan  prosedur  hukum  diatur. (Inggou  David  Purba,  Hambali  Thalib,  Syahruddin  Nawi,  Satrih,  2022)  Ini  termasuk struktur formal seperti pembagian kekuasaan, sistem peradilan, sistem legislatif, dan bentuk struktural lainnya yang membentuk dasar sistem hukum negara. Komponen struktural  ini  memberikan  dasar  institusional  untuk  pelaksanaan  dan  penegakan hukum di masyarakat.
b) Komponen Substantif:
1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana;
2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TRansaksi Elektronik (UU ITE);
3) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekereasan Seksual;
4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentanf Pornografi:
a. Lex Scripta
b. Lex Certa
c. Lex Stricta.
c) Komponen Budaya Hukum
Korban sekstorsi berbagai alasan mengapa mereka tidak melaporkan kejadian buruk tersebut. Oleh karena itu, korban enggan melaporkan sekstorsi karena berbagai alasan. Ini  termasuk  trauma,  rasa  malu,  ketidaktahuan  tentang  bagaimana  melaporkan kejadian, tidak tahu di mana melaporkan, dan terkadang karena aktivitas seksual yang melibatkan korban dan pelaku membuat mereka dipandang negatif oleh masyarakat. Selain  itu,  korban  kejahatan  sekstorsi  seringkali  mendapat  stigma  buruk  dalam masyarakat saat berusaha mengambil tindakan hukum terhadap kasus tersebut.
Korban  sering  disalahkan  oleh  masyarakat  atas  keterlibatannya  dalam  pembuatan konten intim. Akibatnya, pelaku dapat berkelana bebas dan korban tidak mau mengejar keadilan,  meningkatkan  kemungkinan  kejahatan  sekstorsi  terjadi  di  masyarakat. Perlindungan  hukum  harus  diberikan  kepada  korban  tindak  pidana  sekstorsi  untuk melindungi hak-hak mereka. Ini diperlukan untuk mencegah budaya yang merusak pola masyarakat Indonesia dan menghilangkan stigma negatif terhadap sekstorsi. Kejahatan biasanya terjadi karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran untuk melakukannya. Masalah keuangan, gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak, dan hutang tanggungan adalah beberapa sumber tekanan.
Kebiasaan  buruk  dan  penyimpangan  nilai  budaya  yang  sulit  dihilangkan  juga  dapat mendorong  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan.  Ini  terutama  benar  jika  budaya tersebut membutuhkan banyak uang, seperti sekstorsi. Selain itu, kesempatan yang terbuka lebar mendorong kejahatan. Ini terlihat dalam kasus sekstorsi, di mana pelaku dan  korban  melakukan  hubungan  seksual,  sehingga  pelaku  dapat  melakukan pemerasan seksual dengan menggunakan konten vulgar milik korban sebagai ancaman.
Berdasarkan  tiga  bagian  sistem  hukum  yang  disebutkan  sebelumnya,  ada  banyak hambatan yang masih terlihat saat menangani kasus sekstorsi. Ada banyak faktor yang menyulitkan upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban sekstorsi. Ini termasuk peningkatan  jumlah  aduan  setiap  tahun,  kekurangan  saksi  dalam  kasus  sekstorsi, kurangnya payung hukum, dan kepastian hukum yang lemah. Selain itu, budaya yang memiliki stigma negatif terhadap kasus sekstorsi membuat beberapa korban enggan atau  malu  untuk  melaporkannya,  yang  menyebabkan  banyak  kasus  sekstorsi  tidak terungkap. Ini menyebabkan hukum menjadi kurang efektif di masyarakat, terutama karena  undang-undang  pidana  yang  berlaku  belum  menangani  kejahatan  baru  yang terus berkembang seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, undang-undang yang
terkait  dengan  yurisdiksi  yang  jelas  tentang  tindakan  sekstorsi  ini  harus  diperbaiki. Diharapkan langkah ini akan meminimalkan dan mengkriminalisasi kasus sekstorsi di masa depan yang mungkin melibatkan metode baru.

## 4. Kesimpulan
Undang-undang, baik yang umum maupun yang berkaitan dengan prostitusi online, tidak secara  eksplisit  mengatur Video  Call  Sex (VCS).  Undang-Undang  ITE  hanya  membahas larangan penyebaran dan distribusi konten yang berkaitan dengan pelanggaran asusila. Menurut hukum positif Indonesia, sekstorsi adalah kejahatan yang melanggar undang- undang, terutama bagi pelaku yang melakukan pemerasan terhadap korbannya. Namun, ada  dasar  hubungan  suka  sama  suka  yang  mengarah  pada  peristiwa  hukum  dalam konteks video call sex. VCS terjadi atas dasar persetujuan dan kesadaran untuk melakukan tindakan  asusila,  berdasarkan  asas  kemampuan  bertanggung  jawab  dan  kesempatan. Baik  pelaku  maupun  korban  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  mereka  lakukan. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pelaku sekstorsi akan dihukum lebih berat jika terbukti melakukan pemerasan yang menguntungkan dirinya sendiri, sementara korban mengalami kerugian fisik dan mental. Mengingat unsur kesepakatan bersama dalam VCS, pelaku sekstorsi lebih mudah menyeret korban sekstorsi dalam kasus hukum. Oleh karena itu,  karena  adanya  unsur  sebab  akibat  dalam  tuntutan  hukum  yang  diajukan  korban terhadap  pelaku,  baik  pelaku  maupun  korban  sekstorsi  dapat  dikenakan  sanksi berdasarkan berbagai pasal.
Kajian  perbandingan  dengan  negara  lain  dapat  membantu  mengarahkan  kebijakan hukum  pidana  untuk  penanggulangan  VCS  di  masa  depan  di  Indonesia,  yang  akan menghasilkan regulasi hukum yang lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang lebih tegas mengenai prostitusi online, seperti yang terlihat di Swedia. Di sana, tidak hanya  pelaku  prostitusi  (PSK)  yang  dapat  dikenakan  hukuman,  tetapi  juga  orang  yang memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum mencakup  perluasan  yang  membuat  subjek  hukumnya  lebih  spesifik  untuk  berbagai kelompok.  "Mempromosikan atau mengiklankan termasuk menyetujui untuk menjual, mengirimkan  atau  menyebarkan  material  yang  bersifat  cabul"  adalah  pelanggaran terhadap  undang-undang Pandering  Obscenity  Revised  Code  Ohio 2006  oleh  pelaku tindak pidana VCS dan tindak pidana serupa yang dilakukan oleh Negara Bagian Ohio, AS. Pelaku tindak pidana VCS di Ohio diancam dengan hukuman paling lama 12 hingga 18 bulan  penjara  dan/atau  denda  sebesar  2.500  hingga  5.000  dolar,  atau  setara  dengan 35.920 hingga 71.840 dolar.

## References
Sumbawa,  I.  B.  G.,  Saraswati,  N.  P.  S.,  Sudiana,  A.A.KT.,  Praditha,  D.  G.  E.  (2021) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku dan Korban Sekstorasi Kegaiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjaun Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, Yusthima: Yusthika Mahasaraswati , 1(1), https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980 Cynthia, M., Poerwandari, E.K. (2023) Autobiografi Kekerasan Seksual Inses “No Tears For My Father” (Viga Boland) Dalam Analisis Teori Perkembangan Moral Perempuan – Gilligan Dan Feminisme Psikoanalisis – Dinnerstein, Dharmasmrti: Jurnal Ilmu
Agama dan Kebudayaan, 23(1), https://doi.org/10.32795/ds.v23i1.4072
Yulia, M. M. (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online  (Cyber  Harassment), PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law, 4(2), https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992
Dwijati,  A.,  Juniawan,  I.  B.  H.,  Lukman,  D.  R.  K.  S.  (2022)  Penegakan  Hukum  Pidana Penyedia  Video  Call  Sex  (VCS)  Pada  Media  Sosial  Twitter  (Ditinjau  Dari  Hukum Positif  Dan  Hukum  Hindu), Widya  Kerta:  Jurnal  Hukum  Agama  Hindu, 5(2), https://doi.org/10.53977/wk.v5i2.767
Rahayu, M. T., Anggrayni, L., Musrifah. (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh  Kepolisian  Daerah  Riau, Journal  of  Sharia  and  Law, 2  (3), https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i3
Siregar, R.A. (2024) detik news, “3 Kasus Pemerasan Via Video Call Sex Di Riau, Kerugian Hingga  Rp.  150  Juta”,  artikel  dari  https://news.detik.com/berita/d-5400549/3- kasus-pemerasan-via- video-call-sex-di-riau-kerugian-hingga-rp-150-juta, diakses pada 19 April 2024.
Sunggono, B. (2018) Metodologi    Penelitian    Hukum , Raja    Grafindo Persada: Jakarta Amalia, I., Faisol, Ashsyarofi, H. L. (2023) Pemidanaan Pelaku Penyebar Konten Panggilan Video Seks (Video Call Sex), DINAMIKA , 29(2)
Amalia,  D.  A.  R.,  &  Prasetyo,  M.  H.  (2021)  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan Cyber Terorisme, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3(2), https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.228-239
Hidayat,  B.,  Ufran,  U.,  &  Rodliyah.  (2023)  Kebijakan  Legislasi  “Cyber  Sex”  Pada  Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE, Indonesia Berdaya, 4(2), https://doi.org/10.47679/ib.2023431 Wahyuningsih, S. E., Purba, A. R., Mahardi, M., & Iksan, M., (2017) Legal protection of children as victims of pedofilia in Indonesia, Man in India , 97(24) Bahri,  R.  A.  (2023)  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Prostitusi  Anak  Secara  Online Berdasarkan  Sistem  Hukum  Indonesia, PAPATUNG:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 6(1), https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672
Subawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A.A. KT, Praditha, D. G. E. (2021) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia, Jurnal  Yusthima ,  1(1), https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980 Hasanah, L. N., & Wahyuningsih, S. E. (2020) The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), Jurnal Daulat Hukum , 2(4), http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8353
Khumaeroh, I. N., & Wahyuningsih S. E-Criminal Law Policy Against the Development of Criminal Acts of Sexual Violence Aims to Create Gender Justice, Law Development Journal , 2(3), http://dx.doi.org/10.30659/ldj.2.3.346-352 Purba,  I.  D.,  Thalib,  H.,  &  Nawi,  S.  (2022)  Restorative  Justice  in  Enforcement  of  the Criminal  Law  of  Defamation  through  Information  Technology, IOSR  Journal  of Humanities  And  Social  Science, 27(3), http://dx.doi.org/10.9790/0837- 2703023338