Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN DANA BEASISWA PENDIDIKAN
Zainab Ompu Jainah 1 , S. Endang Prasetyawati 2 , Putri Mawardita Puspitasari 3
1 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung 2 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung 3 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK
ARTICLE INFO Default is the implementation of obligations that are not fulfilled or broken promises  or  negligence  made  by  the  debtor  either  due  to not  carrying  out what  has  been  promised  or  even  doing  something  that  according  to  the agreement  cannot  be  done.  The  problem  in  this  study  is  how  to  resolve default  disputes  in  the  educational  scholarship  fund  agreement  based  on decision  Number  178  /  Pdt.G  /  2019  /  PN.Tjk  and  how  the  judges'  legal considerations against default disputes in the educational scholarship fund agreement  based  on  decision  Number  178  /  Pdt.G  /  2019  /  PN.Tjk.  The research  method  used  is  a  normative  juridical  approach  and  an  empirical approach.  Data  collection  procedure  consists  of  the  study  of  literature (Library Research) and field (Field Research). Meanwhile, data processing is done by using the methods of editing , systematizing and classifying the data. The analysis used is qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded  that  the  settlement  of  default  disputes  in  the  educational scholarship fund agreement is the compensation for damages accompanied by the cancellation of the agreement. Then the judge's legal consideration of the dispute of default in the educational scholarship fund agreement is that the defendant has not at all carried out his achievements or obligations to the plaintiff  since  graduating  from  the  Specialist  Doctor  Education  Program (PPDS) Obstetrics and Gynecology Study Program at the Faculty of Medicine,
Diponegoro University. The suggestion in this study is that dispute resolution using a non-litigation approach is the best way and judges in deciding a case must still refer to the agreement made by the parties.
Kata Kunci:
Dispute Resolution; Default; Agreements; Educational Scholarship Funds
Cite this paper: Zainab Ompu Jainah, S. E. P. P. M. P., 2021. Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  dorongan  untuk  menumbuh  kembangkan potensi sumber daya manusia sehingga tercipata generasi yang siap bersaing dimasa yang
akan  datang.  Bentuk  dukungan  terhadap  dunia  pendidikan  dengan  cara  memfasilitasi segala kegiatan bagi para calon peserta didik.
Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk menghasilkan  manusia  yang  berkualitas,  mencakup  pengetahuan  yang  harus  dimiliki moral yang dibentuk dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Pendidikan tidak  sekedar  menyampaikan  informasi  pengetahuan,  melainkan  menciptakan  situasi, mengarahkan, mendorong dan membimbing aktivitas belajar kea rah lebih optimal. 1 Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial. Perubahan  kearah  kemajuan  dan  kesejahteraan  hidup  yang  berkualitas.  Pendidikan bertanggungjawab atas terciptanya generasi bangsa yang paripurna dalam mewujudkan masyarakat  Indonesia  yang  damai,  demokratis,  berkeadilan,  berdaya  saing,  maju  dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia  sehat,  mandiri,  beriman,  bertakwa,  berakhlak  mulia,  cinta  tanah  air, berkesadaran  hukum  dan  lingkungan,  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. 2
Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial ,  ekonomi,  suku,  etnis,  agama,  dan  gender.  Untuk  mewujudkannya  pemerintah mecanangkan  kebijakan  pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan  yang  diarahkan pada  tersedia  dan  terjangkaunya  layanan  pendidikan  yang  bermutu,  relevan,  dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota yang dilakukan, antara lain dengan pemberian subsidi beasiswa.
Beasiswa adalah  pemberian berwujud  bantuan finansial yang diserahkan  kepada perseorangan  yang  bertujuan  untuk  keberlangsungan  pendidikan  yang  ditempuh. Beasiswa  dapat  diberikan  oleh  badan  pemerintah,  industri,  atau  yayasan.  Pemberian beasiswa  dapat  dikategorikan  pada  pemberian  gratis  atau  jalinan  kerja  (umumnya dikenal dengan ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas tersebut ditentukan oleh badan yang telah memberi beasiswa tersebut. 3
Berdasarkan jenisnya beasiswa dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni:
1. Beasiswa Penghargaan
Beasiswa  ini  biasanya  diberikan  kepada  kandidat  yang  memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

## 2. Beasiswa Bantuan
Jenis  beasiswa  ini  adalah  untuk  mendanai  kegiatan  akademik  para mahasiswa  yang  kurang  beruntung,  tetapi  memiliki  prestasi.  Komite  beasiswa biasanya  memberikan  beberapa  penilaian  pada  kesulitan  ini,  misalnya, sepertipendapatan  orangtua,  jumlah  saudara  kandung  yang  sama-sama  tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.
3. Beasiswa Atletik
1 Trianto. 2011. Model Pemberlajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) . Bumi Aksara, Jakarta, hlm 3.
2 Achmad Patoni. 2004. Dinamika Pendidikan . Bina Ilmu. Jakarta, hlm 42.
3 https://majalahpendidikan.com/beasiswa-pengertian-jenis-dan-tujuan/, diakses  pada  25  September  2020, pukul 13.45 Wib.
Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan keadan mereka yang memiliki prestasi.
4. Beasiswa Penuh
Banyak  orang  menilai  bahwa  beasiswa  diberikan  kepada  penerimanya untuk  menutupi  keperluan  akademik  secara  keseluruhan.  Jika  Anda  benar-benar beruntung,  tentunya  Anda  akan  mendapatkan  beasiwa  seperti  ini.  Beasiswa  akan diberikan  untuk  menutupi  kebutuhan  hidup,  buku,  dan  biaya  pendidikan.  Namun, banyak  beasiswa  lainnya  mengcover  biaya  hidup,  buku,  atau  sebagian  dari  uang sekolah. 4
Perguruan tinggi tidak luput memberikan beasiswa kepada dosennya maupun calon dosen  yang  akan  mengajar  di  tempat  tersebut.  Hal  ini  sebagai  upaya  dalam  hal meningkatkan  mutu  pendidikan  dari  segi  tenaga  pengajar  sehingga  memiliki  sistem pendidikan  yang  berkualitas.  Namun  biasanya  hal  tersebut  dibarengi  dengan  adanya perjanjian  atau  perikatan  (kontrak)  yang  tertuang  untuk  dapat  mengabdi  atau menjalankan ikatan dinas mengajar di perguruan tinggi tersebut.
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Lebih  spesifik menurut Hartono Hadisoepto perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian. 5 Dalam kaitannya dengan hal yang diuraikan diatas, tak luput juga terdapat sengketa wanprestasi yang berhubungan dengan pemberian dana beasiswa. Salah satu contoh yang dimaksud  terdapat  pada  kasus  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk  dengan  penggugat  atas  nama  Hi.  Ruslan  Saleh  selaku  ketua umum yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati yang dalam hal ini menggugat Dr. Prabono  Mangastomo  yang  disebut  sebagai  tergugat.  Gugatan  yang  diajukan  oleh penggugat  diawali  dengan  adanya  wanprestasi  dalam  hal  pemberian  dana  beasiswa kepada tergugat selaku calon  dosen, dalam surat  perjanjian Program Beasiswa Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10  tanggal  6  November  2010  yang  telah  ditandatangani  oleh penggugat  dan  tergugat  dan  juga  dilegalisir  oleh  Notaris  Kota  Bandar  Lampung  Tony Azhari  dengan  nomor  120/Leg/2010  memuat  pokok  perjanjian  dimana  penggugat memberikan dana beasiswa kuliah tergugat dalam program pendidikan spesialis doktor obstetric  dan  ginekologi  pada  fakultas  kedokteran  Universitas  Diponegoro  Semarang sebesar  Rp.  125.000.000,00  (Seratus  Dua  Puluh  Lima  Juta  Rupiah)  dengan  kewajiban tergugat setelah lulus masa pendidikannya dapat mengabdi di lingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati Bandar Lampung dan menyerahkan ijazah asli kepada penggugat.  Namun  setelah  lulus  tergugat  justru  tidak  melaksanakan  kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian. Pada amar putusannya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan  hukum  surat  pernjanjian  nomor  061.ALTEK.A.06.11.10  tanggal  6  November 2010, menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, menghukum tergugat untuk mengembalikan  dana  beasiswa  milik  penggugat  berikut  denda  sejumlah  Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
4 Erny Murniasih. 2009. Buku Pintar Beasiswa . Gagas Media. Jakarta, hlm 27.
5 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2004. Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern . Refika Aditama. Jakarta, hlm 35.

## METODE
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah  yang  akan  diteliti  melalui  studi  kepustakaan  (liberary  research),  ilmu-ilmu hukum terutama masalah pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan, pendapat para  sarjana  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pendekatan empiris  yaitu  dengan  meneliti  dan  mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh  secara langsung melalui penelitian terhadap objek dari penelitian dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Dana  Beasiswa  Pendidikan Berdasarkan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk
Dalam  hal  wanprestasi  terjadi  dan  menyebabkan  kerugian,  maka  perlulah  suatu penyelesaian wanprestasi yang dilakukan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar dengan cara penyelesaian sengketa yang disediakan seperti  diselesaikan di jalur litigasi dan non litigasi.
Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal wanprestasi melalui jalur litigasi dapat dilakukan di peradilan umum sedangkan melalui jalur non litigasi dapat dilakukan diluar dari peradilan. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan  bahwa  alternatif  penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian para  ahli.  Sedangkan  mediasi  di  Pengadilan  atau  litigasi  diatur  secara  jelas  mengenai proses mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  melalui  jalur  litigasi  atau pengadilan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  dimana  pihak  yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjain ataupun permintaan pembayaran ganti kerugian. Pada objek penelitian dalam  putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk adalah gugatan  wanprestasi  yang  diajukan  oleh  pihak  Hi.  Ruslan  Junaedi  selaku  Penggugat kepada  Dr.Probo  Mangastomo  selaku  pihak  Tergugat.  Adapun  duduk  perkara a  quo sebagai berikut:
1. Bahwa pada bulan September 2010, Tergugat melamar untuk tenaga dosen Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung
2. Bahwa pada bulan Oktober 2010, Tergugat dinyatakan lulus Fsikotes dan diterima sebagai calon dosen di Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung
3. Bahwa  ketika  Tergugat  diterima  sebagai  calon  dosen  di  Universitas Malahayati  milik  Yayasan  Alih  Teknologi  Bandar  Lampung,  posisi  Tergugat  masih kuliah di Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
4. Bahwa  oleh  karena  Tergugat  masih  dalam  tahap  menyelesaikan  kuliah Program Pasca Sarjana (S2) Pendidikan Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi pada
Fakultas Kedokteran UNDIP, atas permohonan Tergugat bahwa tugas sebagai dosen di Universitas  Malahayati  milik  Yayasan  Alih  Teknologi  Bandar  Lampung  akan dilaksanakan setelah Tergugat selesai  dalam  kuliah  program pasca sarjana  tersebut dengan syarat Penggugat memberikan beasiswa
5. Bahwa atas permohonan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil sebelumnya, maka Penggugat menyetujuinya dan atas kesepakatan tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Beasiswa Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010, yang  telah  ditandatangani  oleh  Penggugat  dan  Tergugat,  yang  telah  dilegalisir  oleh Notaris Kota Bandar Lampung Tony Azhari, SH dengan Nomor : 120/Leg/2010
6. Bahwa  dalam  Surat  Perjanjian  Beasiswa  Nomor  061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal  6  November  2010  pihak  yang  mewakili  yayasan  ALTEK  adalah  atas  nama Dr.Rusli  Bintang,  namun  oleh  karena  Ketua  Umum  Yayasan  telah  digantikan  oleh H.Ruslan Junaedi, maka pihak yang mewakili Yayasan Alih Tekonologi adalah Tergugat.
7. Bahwa  dalam  Pasal  8  Surat  Perjanjian  Nomor  061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 ditetapkan jika ada perselisihan maka kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka sangat beralasan jika gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang
8. Bahwa  dalam  Pasal  2  perjanjian  tersebut,  Penggugat  telah  memberikan biaya pendidikan (beasiswa) berjumlah Rp.125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat secara tunai dan secara sekaligus
9. Bahwa  sebagai  konsekuensi  Tergugat  menerima  beasiswa,  Tergugat diwajibkan  untuk  mengabdi  dilingkungan  Yayasan  Alih  Teknologi  Universitas Malahayati  Bandar  Lampung,  dan  Tergugat  berkewajiban  menyerahkan  ijazah  asli kepada Penggugat
10.Bahwa  seluruh  kewajiban  Penggugat  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 namun Tergugat setelah lulus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Surat  Perjanjian  Nomor  061.ALTEK.A.06.11.10  Tanggal  6  November  2010  dan Tergugat telah bekerja ditempat lain
11.Bahwa  Tergugat  telah  ditegur  berulang  kali  untuk  melaksanakan kewajibannya  sebagai  dosen  pada  Yayasan  Altek  Universitas  Malahayati,  namun Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10  Tanggal 6 November 2010,  sebagai  bentuk  penolakan  Tergugat  untuk  melaksanakan  kewajibannya, Tergugat pernah melakukan gugatan terhadap Penggugat dengan Nomor 10/Pdt.Sus- PHI/2015/PN.Tjk an gugatan Tergugat tidak dapat diterima
12.Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat telah bekerja di tempat lain dan tidak berkehendak untuk mengabdi di Yayasan ALTEK Universitas Malahayati, maka sangat beralasan secara hukum jika Tergugat dinyatakan wanprestasi 13.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka sangat wajar jika  Penggugat  menuntut  agar  Tergugat  mengembalikan  uang  berikut  denda  secara tunai  dan  sekaligus,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  6  Perjanjian  Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010 sebesar Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
14.Bahwa  oleh  karena  Tergugat  sudah  patut  diduga  mempunyai  itikad  yang kurang baik, maka sangat beralasan jika Penggugat menuntut dwangsom Rp.2.000.000 (dua  juta  rupiah)/setiap  hari  keterlambatan,  jika  Tergugat  lalai  dalam  memenuhi keputusan ini
15.Bahwa  karena  Penggugat  telah  dirugikan  secara  waktu  tunggu  yang  lama sejak  Tahun  2012  hingga  kini  dengan  upaya  somasi  dan  mediasi  yang  telah menghabiskan banyak biaya dan pikiran, maka Penggugat sangat layak secara hukum mengajukan tuntutan biaya immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat sebagai ganti rugi immaterial tersebut
16.Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia, maka mohon agar rumah Tergugat yang terletak di Kota Wisata, Cluster Van UA/16, Cibubur Bogor, Jawa Barat, diletakan Sita Jaminan
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  secara  otomatis  pihak  Tergugat  seharusnya memiliki kewajiban untuk dapat mengabdi di Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung, namun kenyataannya justru pihak Tergugat tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya dan bahkan telah bekerja di tempat lain.
Oleh karena wanprestasi dalam perjanjian tersebut mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka seharusnya ditetapkan lebih dahulu apakah Tergugat melakukan wanprestasi atau lalai, dan jika hak itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan,  yang membuat  proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si Tergugat.
Dalam  penyelesaian  perkara  wanprestasi  yang  menjadi  objek  pada  penelitian  ini pihak  penggugat  dalam  petitum  gugatan  menginginkan  adanya  penyelesaian  dengan pemberian ganti  kerugian, tentunya hal ini sejalan dengan ajaran hukum materil yang memberikan perlindungan pada pihak yang dilanggar haknya untuk menuntut ganti rugi, biaya  dan  bunga.  Menurut  Pasal  1267  KUHPerdata,  pihak  kreditur  dapat  menuntur  di debitur  yang  lalai  untuk  melakukan  pemenuhan  janji,  pemenuhan  perjanjian  disertai ganti rugi, ganti rugi saja, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Bahkan untuk menjamin  agar  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  tidak  menjadi  sia-sia/ illusior di kemudian hari, maka dapat memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkenan untuk meletakan sita jaminan terhadap harta-harta kekayaan milik tergugat dan ases-aset lainnya.  Oleh  karena  itu reservoir atau  mencadangkan  haknya  untuk  mengajukan permohonan  sita  jaminan  atas  harta  kekayaan  dan  asset-aset  lain  milik  tergugat.  Sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) diajukan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak dari agar sebelum  ada  putusan  hakim,  barang-barang  milik  tergugat  tidak  dihilangkan.  Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir . Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah  uang, maka kerugian yang diderita  oleh  penggugat,  namun  jika  pembayaran  itu  terlambat  maka  dapat  berupa interest , rente atau  bunga.  Sanksi  lainnya  pada  pihak  tergugat  yaitu  membayar  biaya perkara. Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang tergugat yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar ongkos biaya perkara.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Terhadap  Sengketa  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan Berdasarkan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk Para  hakim  harus  memiliki  alasan  yang  mendasar  sebagai  bahan  pertimbangan. Putusan  hakim  juga  harus  dilandasi  atas  pertimbangan  hukum  yang  komprehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan,  juga  memuat  Pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dan lebih  lanjut  dalam  Pasal  178  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  189  ayat  (1)  R.Bg.  menyatakan:
“Hakim  karena  jabatannya  waktu  bermusyawarah  wajib  mencukupkan  segala  alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”.
Keharusan memuat pertimbangan yang merupakan dasar dalam memutuskan suatu perkara  yang  diajukan  kepadanya  merupakan  pekerjaan  yang  berat  bagi  hakim, sedangkan tidak setiap peristiwa yang ditangani diatur secara diatur secara jelas dalam aturan tertulis, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim harus menemukan hukum yang dapat  dijadikan  alasan  untuk  memutuskan  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadannya bertujuan agar putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan hakim terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum agar putusan yang dikeluarkan tersebut mempunyai wibawa.
Terhadap perkara sengketa wanpretasi antara pihak penggugat Hi. Ruslan Junaedi selaku pihak yang mewakili Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung  dengan  pihak  tergugat  Dr.Probo  Mangastomo  dalam  objek  penelitian a  quo telah  diberikan  putusan  sebagaimana  telah  dibacakan  Tanggal  2  Maret  2020  Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk  yang  memutuskan  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk sebagian dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:

## Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat perjanjian Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10 Tanggal 6 November 2010;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum  tergugat  untuk  mengembalikan  uang  beasiswa  milik penggugat berikut denda sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi:
Menolak gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
Menghukum  penggugat  rekonvensi/tergugat  konvensi  untuk  membayar  seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.526.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh enak ribu rupiah).
Dalam mengadili perkara perdata sengketa wanprestasi Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka dalam hal ini akan dianalisis secara teoritis sebagaimana diuraikan di bawah ini:
a. Dilihat  dari  aspek  keadilan  hukum  Hakim  harus  mencari  keadilan  dari suatu masalah, sehingga hakim wajib mendengar dengan baik segala macam informasi atau keterangan dari para pihak yang didapat dalam sidang peradilan acara perdata. Menurut  Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,  kepastian, dan  kemanfaatan  sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegak hukum. Keadilan juga diartikan sebagai  pembagian  yang  konstan  dan  terus  menerus  untuk  memberikan  hak  setiap orang. The  constant  and  perpectual  disposition  to  render  every  man  his  due .    Dari pendapat  di  atas  hubungannya  dengan  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk terhadap perkara gugatan wanprestasi antara
Hi. Ruslan Junaedi selaku pihak yang mewakili Universitas Malahayati milik Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung dengan pihak tergugat Dr.Probo Mangastomo dalam kutipan putusan halaman 22-23 yaitu:
“Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (berupa surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara pihak penggugat dan tergugat Nomor 061.ALTEK.A.06.11.10  Tanggal  6  November  2010)  sama  dengan  bukti  surat  T-3, dimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Program Beasiswa tersebut prestasi yang harus dipenuhi oleh tergugat yaitu diwajibkan untuk mengabdi di lingkungan Yayasan Alih Teknologi Universitas Malahayati  Bandar Lampung, dan tergugat berkewajiban menyerahkan  ijazah  asli  kepada  penggugat,  sementara  dalam  Pasal  2  perjanjian tersebut penggugat telah memenuhi prestasinya yaitu memberikan biaya pendidikan beasiswa  sejumlah  Rp.125.000.000,00  (seratus  dua  puluh  lima  juta  rupiah)  kepada tergugat  dan  uang  tersebut  telah  diterima  oleh  tergugat  secara  tunai  dan  secara sekaligus sebagaimana yang diakuin tergugat dalam bukti surat T-5 sampai dengan T- 9, namun sampai dengan diajukannya gugatan oleh penggugat prestasi tersebut telah dilaksanakan  oleh  tergugat”  Jika  diamati  kutipan  putusan  tersebut,  di  mana seharusnya  tergugat  yaitu  Dr.Probo  Mangastomo  bertanggung  jawab  dan menyelesaikan  masa  pengabdian  di  lingkungan  Yayasan  Alih  Teknologi  Universitas Malahayati Bandar Lampung akan tetapi yaitu Dr.Probo Mangastomo justru bekerja di tempat lain pada Tahun 2014 setelah menyelesaikan masa Pendidikan Pascasarjana (S2) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, mengetahui hal itu maka penggugat yaitu Hi. Ruslan Junaedi merasa bahwa tergugat telah  melakukan inkar janji atau wanprestasi. Yang mana  akibat  daripada  perbuatan  tergugat  telah  melanggar  prinsip-prinsip  asas kepercayaan yang merupakan hal sangat penting dalam membuat perjanjian, karena kepercayaan dapat menimbulkan  keyakinan bagi para pihak bahwa  perjanjian akan dilaksanakan  oleh  para  pihak  tersebut.  Dengan  kepercayaan,  kedua  belah  pihak mengikatkan  dirinya  kepada  kontrak  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dilihat  dari  teori  keadilan,  maka  sangat  adil  rasanya  apabila  tergugat  harus memberikan  ganti  rugi  biaya  pendidikan  beasiswa  yang  telah  diberikan  oleh penggugat kepada tergugat secara tunai dan sekaligus.
b. Dilihat dari kemanfaatan hukum
Sehubungan  dengan  putusan  hakim  yang  mencerminkan  kemanfaatan, perlu  dilakukan  analisis  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Pengadilan Negeri  Palembang  Nomor  178/Pdt.G/2019/PN.Tjk  terhadap  perkara  gugatan wanprestasi  perjanjian  pemberian  biaya  pendidikan  beasiswa  antara  Hi.  Ruslan Junaedi  selaku  pihak  yang  mewakili  Universitas  Malahayati  milik  Yayasan  Alih Teknologi Bandar Lampung dengan pihak tergugat Dr.Probo Mangastomo. Lebih lanjut secara teoritits menurut Hendro Wicaksono hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, sebagai bagian dari cita hukum ( idée des recht ), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Jika dikaji dari sisi kemanfaatan dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk halaman 6 yang dikutip dari eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili menjelaskan sebagai berikut:
“Bahwa, perkara a quo adalah merupakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial khususnya yang menyangkut tentang Perselisihan Hak sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (2), dimana kewenangannya adalah pada Pengadilan Hubungan Industrial  pada Pengadilan  Negeri kelas  1A Tanjung Karang”. Jika  dilihat
dari sisi kemanfaatan, maka penggabungan wanprestasi dan penyelesaian perselisihan hubungan  industrial  memang  harus  tegas  pemisahannya  dalam  pejanjian  yang menyangkut  hubungan  timbal  balik  perjanjian  karena  ini  menjadi  sebuah  referensi kepada para penegak hukum, khususnya hakim dan pengacara untuk dapat memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam persidangan perkara perdata di Indonesia.
c. Dilihat dari aspek kepastian hukum
Jika dilihat dalam putusan Nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk pada halaman 22  sebagai  berikut:  “Menimbang,  bahwa  dari  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3.1 dan P-3.2 dikaitkan dengan bukti surat T-3, T-4 dan T-5 sampai dengan T-9, serta hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak dalam  jawab  jinawab,  maka  diperoleh  fakta  bahwa  benar  Tergugat  telah  ditegur berulang kali untuk melaksanakan kewajibannya mengabdi dilingkungan Yayasan Alih Teknologi  Universitas  Malahayati  Bandar  Lampung,  namun  Tergugat  setelah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Obstetri dan  Ginekologi  pada  Fakultas  Kedokteran  UNDIP  sebagaimana  ijazah  Nomor  U  : 01650/PPDS,  Nomor  F  :  2443/KDA/2013  dengan  gelar  Sp.OG,  Tanggal  28  Oktober 2013,  Tergugat  telah  bekerja  di  tempat  lain;  Setelah  dicermati  lagi  bukti  surat perjanjian  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  bukti  surat  ijazah  dan  fakta  yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dalam hal tersebut maka tergugat sama  sekali  belum  melaksanakan  prestasi  atau  kewajibannya  terhadap  penggugat sejak lulus dari  Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran UNDIP yang diketahui dibiayai melalui dana beasiswa yang diberikan oleh penggugat.
Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap sengketa wanprestasi  dalam  perjanjian  dana  beasiswa  pendidikan  berdasarkan  putusan  nomor 178/Pdt.G/2019/PN.Tjk  tergugat  sama  sekali  belum  melaksanakan  prestasi  atau kewajibannya terhadap penggugat sejak lulus dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)  Program  Studi  Obstetri  dan  Ginekologi  pada  Fakultas  Kedokteran  UNDIP  yang diketahui dibiayai melalui dana beasiswa yang diberikan oleh penggugat sehingga akibat daripada  perbuatan  tergugat  telah  melanggar  prinsip-prinsip  asas  kepercayaan  yang merupakan  hal  sangat  penting  dalam  membuat  perjanjian,  karena  kepercayaan  dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pemberian  dana  pendidikan  (beasiswa)  berdasarkan  putusan  nomor  178/Pdt.G/2019/PN.Tjk, dimana  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  yang  mengabulkan  gugatan  yang diajukan oleh Hi. Ruslan Junaedi selaku penggugat terhadap Dr.Probo Mangastomo selaku pihak tergugat.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  menghukum  tergugat  untuk  mengembalikan  uang beasiswa  milik  penggugat  berikut  denda  sejumlah  Rp.250.000.000  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah).
Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa  pada  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  nomor  178/Pdt.G/2019/PN.Tjk  hakim  telah memberikan  ke tiga  unsur tujuan  hukum yaitu  aspek  keadilan, aspek  kamanfaatan, dan  aspek kepastian  hukum.  Dalam  aspek  keadilan  hukum,  hakim  telah  mempertimbangkan  gugatan penggugat  dengan  alat  bukti  yang  diajukan  serta  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan sehingga  mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  sebagian.  Pada  aspek  kemanfaatan  hukum hakim telah memisahkan antara gugatan sengketa wanprestasi pada perjanjian umum dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena peraturan perundang-undangan telah jelas
dan  menyatakan  bahwa  eksepsi  tidak  dapat  diterima  ( Niet  Ontvanklijk  Verklaard )  tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Melihat dari sisi kepastian hukum hakim memutuskan dengan megambil kesimpulan untuk terwujudnya suatu kepastian hukum tidak hanya menilai baik dari sisi yang berdasarkan undang-undang juga memperhatikan fakta dan kenyataanya.

## Saran
1. Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa wanprestasi tentunya harus mengedepankan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan non litigasi sebab hal tersebutlah yang sebetulnya menjadi jalan terbaik karena dapat ditemukan jalan keluar yang lebih baik dari sekedar penggantian ganti rugi, bagaimanapun kesepakatan dalam perjanjianlah yang seharusnya  dapat  harus  dilaksanakan  agar  tidak  menjadi  sengketa  yang  berlarut-larut  di kemudian hari.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara khususnya sengketa wanprestasi  pada  umumnya  harus  tetap  mengacu  pada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak.  Sebab  perjanjian  merupakan  undang-undang  bagi  kedua  belah  pihak,  untuk  itu terhadap penggantian ganti rugi tetap harus mengacu pada nominal dan ketentuan yang ada di  dalam  isi  perjanjian,  jika  hal  tersebut  tidak  dicantumkan  maka  hakim  baru  dapat memberikan opsi lain untuk nominal ganti kerugian pihak-pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Patoni. 2004. Dinamika Pendidikan . Bina Ilmu, Jakarta.
Erny Murniasih. 2009. Buku Pintar Beasiswa . Gagas Media. Jakarta.
Johannes  Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2004. Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern . Refika Aditama, Jakarta.
Trianto.  2011. Model  Pemberlajaran  Terpadu:  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasinya  dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) . Bumi Aksara, Jakarta.
Zulkarnain,  Z.  R.,  2018.  Pembaharuan  Criminal  Policy  Tentang  Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Upaya Strategis Dalam Penaggulangan Kejahatan Korporasi). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 1(2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

## Sumber Lain
https://majalahpendidikan.com/beasiswa-pengertian-jenis-dan-tujuan/