RUANG LINGKUP KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Diana Rahmi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin e-mail: diana.rahmi@rocketmail.com
Abstract : After the implementation of the Act No. 3 year 2006, the dispute of Islamic Economic is absolutely included as the domain of the  Islamic Court’s competence, and would be entirely resolved by this court as well. However, some regulations recently lead to reduce this competence belongs to the  Islamic  Court  by  making  this  court  not  the  only  institution  to  resolve  the  dispute  of  Islamic Economic.  In  fact,  the  domain  of  the  Islamic  Court  that  is  extended  to  settle  all  the  Islamic Economic disputes, is also reduced by a clause that potentially indicate to resolve the dispute outside from the Islamic Court (as stated in the contract), and also by a conflict   settled on the of Islamic arbitration.
Abstrak : Sejak lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi Syariah masuk dalam lingkup  kewenangan  Absolut  Peradilan  Agama.  Namun  peraturan  perundang-undangan  yang  lahir belakangan, telah mereduksi kewenangan dimaksud. Peradilan Agama bukanlah satu-satunya lembaga yang  berwenang  menangani  sengketa  tersebut.  Ruang  lingkup    kewenangan  Peradilan  Agama  dalam mengadili  sengketa  ekonomi  Syariah  adalah  melingkupi  semua  sengketa  ekonomi  Syariah  bidang Hukum  Perdata  dengan  subyek  hukum  Islam  dan  non  Islam,  namun  tidak  melingkupi  klausul  yang memperjanjikan  penyelesaian  sengketa    selain  Peradilan  Agama  (sesuai  isi  akad)  dan  juga  tidak melingkupi hal-hal terkait putusan arbitrase Syariah.
Kata Kunci: Kewenangan absolut, peradilan agama, sengketa ekonomi syariah
Pendahuluan
Dalam  negara  hukum  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945, kedudukan  badan  Peradilan  Agama  adalah merupakan  salah  satu  pelaku  dan  penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia mempunyai kedudukan yang  sejajar  dengan  peradilan-peradilan  lainnya dalam  menegakan  hukum.  Sebagaimana  badan peradilan  lainnya,  kekuasaan  kehakiman  di lingkungan  Peradilan  Agama  juga  berpuncak pada  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan negara tertinggi. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989. Peradilan Agama, dalam penyelesaian perkaranya maka  pelaksanaannya tak dapat dilepaskan sama sekali  daripada  hukum  agama  yaitu  Islam. Walaupun  demikian,  Undang-Undang  Nomor  3 tahun  2006  Pasal  49  telah  memberikan  batasan jenis  perkara  apa  saja  yang  menjadi  kewenangan absolutnya.
Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan  Islam  di  Indonesia  secara  garis  besar wilayah pengkajiannya tercermin dalam rumusan pengertiannya,  yang  secara  rinci  meliputi:
pertama,  kekuasaan  negara,  yaitu  kekuasaan kehakiman  yang  bebas  dari  campur  tangan kekuasaan  negara  lainnya  dan  dari  pihak  luar; kedua,  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama,  meliputi  hirarki,  susunan,  pimpinan, hakim,  panitera,  dan  unsur  lain  dalam  susunan organisasi  pengadilan;  ketiga,  prosedur  ber- perkara  di  pengadilan,  yang  mencakup  jenis perkara,  hukum  prosedural,  dan  produk- produknya;  keempat,  perkara-perkara  di  bidang perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  perwakaf- an,  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  serta  ekonomi syariah.  Ia  mencakup  variasi  dan  sebarannya dalam  berbagai  badan  peradilan;  kelima,  orang- orang  yang  beragama  Islam  sebagai  pihak  yang berperkara,  atau  para  pencari  keadilan;  keenam, hukum  Islam  sebagai  hukum  substansial  yang dijadikan  rujukan;  ketujuh,  penegakan  hukum dan keadilan.
Bila  dikaji  secara  lebih  dalam,  perwujudan Peradilan  Agama  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari beberapa  sudut  pandang.  Pertama,  secara filosofis  peradilan  dibentuk  dan  dikembangkan untuk  menegakan  hukum  dan  keadilan.  Hukum
yang  ditegakan  adalah  hukum  Allah  yang  telah disistematisasi oleh manusia. Sedangkan keadilan yang ditegakan adalah keadilan Allah, sebagaimana tercermin di dalam Kepala Putusan Pengadilan “Bismillaahirrahmaanirrahiim” dan Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Kedua,  secara  yuridis  hukum  Islam  (di  bidang perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf, zakat,  infaq,    shadaqah  dan  ekonomi  syariah) berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan  Agama.  Ketiga,  secara  historis Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu  mata rantai  peradilan  Islam  yang  berkesinambungan sejak  masa  Rasulullah  SAW.  Keempat,  secara sosiologis  Peradilan  Agama  didukung  dan dikembangkan  oleh  dan  di  dalam  masyarakat Islam. 1
Daniel  S.  Lev  menggambarkan  bahwa pertumbuhan  dan  perkembangan  Peradilan Agama  yang  kelihatannya  ganjil,  tidak  hanya mampu bertahan hidup tetapi dalam berbagai hal mengalami  perkembangan  yang  semakin  kuat. Sedangkan  di  negara-negara  Islam  lainnya, pranata-pranata  hukum  keagamaan  banyak  yang dihapus dan dibatasi. 2 Eksistensi Peradilan Agama dalam sistem tata hukum di Indonesia, menemukan momentunnya yaitu  sejak  disahkan  dan  diundangkannya  UU Nomor  14  Tahun  1970.  Kemudian  menyusul UU  Nomor  1  Tahun  1974  dan  PP  Nomor  9 tahun  1975,  PP  Nomor  28  Tahun  1977,  UU Nomor  7  Tahun  1989,  dan  Inpres  Nomor  1 Tahun 1991 tentang KHI. Peraturan perundang- undangan tersebut menuntut berbagai konsekuensi  ,  antara  lain  pembentukan  PA diseluruh  wilayah  kabupaten/kotamadya  dan PTA  di  seluruh  wilayah  propinsi  ;  peningkatan kualitas  PA  dan  PTA  diseluruh  wilayah Indonesia;  penambahan  jumlah  hakim  dan panitera pengganti; pengangkatan jurusita; peningkatan  kualitas  hakim  dan  panitera; peningkatan  kualitas  administrasi  peradilan;  dan penambahan  serta  peningkatan  sarana  dan prasarana yang mendukungnya. 3
1 Cik  Hasan  Bisri,  Peradilan  Agama  Di  Indonesia, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996), hlm.  23, 24
& 33.
2 Zaini Ahmad Noeh (Trans). Daniel S. Lev, Peradilan Agama  di  Indonesia,  (  Jakarta:  Intermasa,  1980),  hlm. ix.
3 Cik Hasan Bisri. Loc. Cit.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1989  membawa  dampak  positif  dan  dapat mengakhiri  perlakuan  tidak  wajar  terhadap Peradilan  Agama  sebagai  peradilan  yang  sudah ada  semenjak  tahun  1882. 4 Menurut  Bustanul Arifin sebagaimana dikutif oleh Cik Hasan Bisri, Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  adalah lompatan raksasa. Dari segi perundang-undangan dia  adalah  lompatan  100  tahun  dan  dari  segi hukum  substantif  dia  adalah  lompatan  100 windu.  Itulah  mungkin  yang  menyebabkan RUUPA  begitu  ramai  ditanggapi.  Intisari masyarakat Pancasila adalah keluarga, dan karena itu  adanya  Peradilan  Agama  yang  merupakan peradilan keluarga (family Court) bagi orang-orang Islam  Indonesia  amat  menguntungkan,  karena keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  diberikan Peradilan  Agama  akan  mewujudkan  kehidupan keluarga  yang  tenang  dan  damai.  Putusan- putusan  Peradilan  Agama  yang  bertali  ke  langit dan berakar kebawah (masyarakat) akan mendatangkan  kesejukan  bagi  masyarakat. 5 Akan  tetapi  walaupun  demikian,  rentang  waktu lahirnya  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 sangatlah  panjang,  yaitu  29  tahun  kemudian setelah adanya pengaturan dalam UU Nomor 14 tahun  1970.  Walaupun  dalam  Pasal  10  UU Nomor 14 Tahun 1970, Peradilan Agama berada pada  urutan  kedua  setelah  Peradilan  Umum, namun  yang  lahir  lebih  dahulu  adalah  Undang- Undang  tentang  Peradilan  Umum  dan  PTUN yaitu  tahun  1986.  Padahal  persiapan  draf    RUU Peradilan  Agama  telah  dipersiapkan  sekitar sepuluh  tahun  sebelumnya.  Akhirnya    Peradilan Agama  jauh tertinggal beberapa tahun. Suatu hal yang  aneh  terjadi  bagi  lembaga  hukum  Islam, terabaikan  di  tengah-tengah  umatnya  yang mayoritas. 6
Berangkat dari perkembangan terakhir Peradilan Agama pada masa reformasi ini, seiring dengan  perubahan  terhadap  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  dan  dalam rangka memperkuat  prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka,  sesuai  dengan  tuntutan  reformasi  di bidang  hukum,  maka  sebagai  konsekuensi  dari perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang
4 Ibid.  hlm. 137-138
5 Ibid. hlm.   243.
6 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia.  Dari  Otoriter  Konservatif    Menuju  Konfigurasi Demokratis-Responsif,  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2000), hlm. 141.
ada,  Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  juga mengalami  perubahan.  Hal  ini  dikarenakan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dalam konteks  kekinian  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989    oleh  Undang-Undang  No  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, pada dasarnya  adalah untuk  menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubah- an kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung.    Dengan dilakukan perubahan berarti pula telah diletakkan dasar kebijakan  secara  menyeluruh  bahwa  segala urusan  mengenai  Peradilan  Agama,  baik menyangkut teknis yudisial maupun non yustisial yaitu  organisasi,  administrasi  dan  finansial  di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.  Disamping itu      perubahan  Undang-Undang  No  7  tahun 1989,  akan  semakin  memantapkan  kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama itu sendiri dalam sistem tata hukum di Indonesia.
Salah  satu  perubahan  yang  juga  dianggap signifikan    terhadap  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1989  adalah    Pasal  49  menyangkut kewenangan absolut Peradilan Agama. Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49  menjelaskan bahwa “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan,    waris,    wasiat,    hibah,    wakaf, zakat,  infaq,  shadaqah; dan  ekonomi syari’ah”.
Dalam  perubahan  tersebut  kewenangan Peradilan  Agama  diperluas.  Perluasan  tersebut antara  lain  meliputi  zakat,  infaq,  objek  sengketa hak    milik  yang  subjek  hukumnya  antara  orang yang  beragama  Islam      dan  ekonomi  syari’ah. Yang  digarisbawahi  dari  kewenangan  baru  Per- adilan Agama adalah ekonomi Syariah. Sebelumnya  bidang  ekonomi  baik  Syariah maupun Konvensional adalah merupakan kewenangan  Peradilan  Umum,  sehingga  dengan berlakunya  perubahan  ini  sebagian  kewenangan
absolut dari Peradilan Umum menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.
Berbeda dengan penganturan bidang perkawinan  atau  lainnya  yang  lebih  rinci sehingga  dapat    memudahkan  hakim  menguji perkara  yang  diajukan  kepadanya  termasuk dalam  batasan  kewenangannya  atau  tidak.  Maka pengaturan  bidang  ekonomi  Syariah,    tidaklah serinci  sebagaimana  dimaksud  diatas.  Padahal ekonomi  Syariah  termasuk  masalah  yang komplek  dan  tidak  mudah  serta  berkembang sangat  pesat,  dapat  membuka  ruang  serta  me- mungkinkan siapa saja bisa terlibat di dalamnya.
Hal ini tentu menimbulkan sedikit kekhawatiran  akan  terulangnya  trauma  yang pernah  dirasakan  oleh  Peradilan  Agama  terkait kewenangan  absolutnya.    Apalagi  jika  ditelusuri beberapa perundang-undangan yang lahir belakangan, menegaskan bahwa Peradilan Agama  bukanlah  satu-satu  lembaga    yang  ber- wenang  menangani  persoalan  ekonomi  Syariah. Misalnya  terkait    ketentuan  Pasal  55  Undang- Undang Perbankan Syariah tentang penyelesaian sengketa.  Hal  inilah  yang  membuat  Penulis tertarik  mengkaji    lebih  jauh  terkait  jangkauan kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  mengadili sengketa ekonomi Syariah. Dengan diketahuinya jangkauan kewenangan dimaksud akan berfungsi sebagai  rel  untuk  menertibkan  jalur  batas kewenangan yurisdiksi mengadili antar peradilan.
Dinamika  Historis  Perkembangan  Regulasi Dan Lembaga Ekonomi Berbasis Syariah Di Indonesia
Secara  substantif    eksistensi  ekonomi  Syariah bukanlah  hal  baru  dalam  dunia  Islam.  Ini dikarenakan  keberadaannya  sudah  ada  sejak agama  Islam  hadir  di  bumi  ini.  Al  Quran  dan Hadis  dipenuhi  dengan  hukum-hukum  dan pengarahan  kebijakan  ekonomi,  yang  berfungsi sebagai kerangka atas kebijakan dan langkah yang ingin  direalisasikan.  Konsep  dasar  yang  ditawar- kan  Al  Quran  dan  Hadis  akan  mengatur  gerak langkah  pelaku  ekonomi  dalam  menjalankan kegiatan ekonominya.
Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia  diawali  dengan  munculnya  Perbankan Syariah  dan  karenanya  tidak  perlu  menggunakan istilah ekonomi Islam sebagaimana dipergunakan
banyak  Negara,  tetapi  ekonomi  Syariah  sebagai terminologi yang bersifat khas Indonesia. 7 Sebelum munculnya gagasan tentang perlunya didirikan  Bank  Syariah  di  Indonesia,  para cendekia  muslim  baik  yang  ada  di  organisasi keagamaan  maupun  kalangan  perbankan  dan perorangan  telah  melakukan  pengkajian  tentang bunga  bank  dan  riba.  KH.  Mansur  ketua pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai  keinginan  untuk  berdirinya  Bank Syariah.  Namun  kehendak  ini  gagal  karena dianggap SARA pada saat itu dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.
Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktanar di Sidoardjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan  bahwa  bunga  yang  diberikan  oleh bank-bank  Negara  kepada  nasabah  demikian pula  sebaliknya,  hukumnya  syubhat  artinya belum  jelas  halal  dan  haramnya.  Karenanya, sesuai  dengan  petunjuk  hadis  kita  harus  berhati- hati  menghadapi  masalah-masalah  yang  masih syubhat itu. 8 Guna menjaga prinsip kehati-hatian bermuamalah  dengan  bank  yang  menerapkan bunga  tersebut,  KH  Azhar  Basjir,  MA  Ketua Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  waktu  itu memberikan  rambu-rambu  bahwa  menentukan hukumnya  bunga  bank  harus  dipertimbangkan besar kecilnya bunga atau keuntungan siapa yang memperoleh  dan  untuk  siapa  keuntungan  itu dimanfaatkan. 9
Bahsul  masa’il  Nahdhatul  Ulama  (NU)  telah menfatwakan  bahwa  bunga  bank  itu  halal. Namun  kendati  demikian,  dalam  wawancara dengan  wartawan  surat  kabar  harian  Media Indonesia  edisi  27  Juli  1990  Ketua  Umum Pengurus  Besar  NU  tetap  bercita-cita  untuk berdirinya  bank  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip syariat Islam di Indonesia. 10
Sehingga  terlepas  pendapat  yang  setuju  dan tidak terhadap bunga bank, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya
7 Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,  (Banjarmasin:  Makalah    Orasi  Ilmiah disampaikan  pada  Pembukaan  Kuliah  Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2010), hlm. 3.
8 Warkum  Sumitro,  Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan LembagaLembaga  terkait  (  BAMUI  dan  Takaful)  di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 71.
9 Muhammad  Daud  Ali,  Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat dan  Wakaf,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,
1988), hlm. 13.
10 Warkum Sumitro, Op.Cit, hlm. 72.
merasa  ragu-ragu.    Di  satu  pihak  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  kebutuhan  ekonomi mereka  harus  berhubungan  dengan  bank.  Dilain pihak  perasaan  takut  akan  melanggar  aturan agama  dikarenakan  ada  unsur  ribanya.  Hal  ini tentu  tidak  bisa  dibiarkan    karena  keadaan  ini akan  mengganggu  peran  kaum  muslimin  untuk turut  serta  dalam  membangun  ekonomi  bangsa dan negaranya yang tercinta ini.
Gagasan berdirinya Bank Syariah di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya  “Bunga Bank dan  Perbankan”  pada  tanggal  18-20  Agustus 1990.  Ide  tersebut  ditindaklanjuti  dalam  Munas IV  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  di  Hotel Syahid tanggal  22-25 Agustus 1990.
Kemudian  MUI  membentuk  suatu  Tim Steering Commite yang diketuai oleh DR. Ir. Amin Aziz.  Tim  ini  bertugas  mempersiapkan  segala sesuatu terkait dengan berdirinya Bank Syariah di Indonesia.  Guna  membantu  kelancaran  tugas- tugas Tim MUI dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cedekiawan Muslim  Indonesia (ICMI)  di  bawah ketua Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas  untuk  mempersiapkan  segala  sesuatu menyangkut  aspek  hukum  dari  Bank  Syariah, karena  baik  dalam  proses  berdirinya  maupun pada  saat  beroperasinya,  Bank  Syariah  selalu berhubungan dengan aspek hukum. 11
Selain mempersiapkan proses berdirinya Bank Syariah, baik segi administrasi maupun pendekatan-pendekatan  dan  konsolidasi  dengan pihak-pihak terkait, Tim MUI juga mempersiapkan  aspek  sumber  daya  manusianya, hingga  persoalan  dananya  dengan  melobi pengusaha-pengusaha  muslim  untuk  menjadi pemegang  saham  pendiri.    Tim  MUI  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  baik,  terbukti dalam  kurun  waktu  1  tahun  sejak  ide  berdirinya Bank  Syariah  serta  dukungan  dari  umat  Islam dan  berbagai  pihak  sangat  kuat,  maka  setelah semua persyaratan terpenuhi tanggal 1 November  1991  dilakukan  penandatanganan akte  pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia  (yang selanjutnya  disingkat  BMI).  Bertempat  di  Sahid Jaya Hotel dengan akte Notaris Yudo Paripurna, SH. Dengan izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413.HT.01.01.  Kemudian  dengan  izin prinsip  Surat  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No.  1223/MK.013/1991  tanggal  5 November 1991, Izin usaha  Keputusan Menteri
11 Ibid. hlm. 73
Keuangan  Republik  Indonesia    No.  430/KMK :013/1992,  tanggal  24  April  1992  dan  pada tanggal  1  Mei  1992  BMI  bisa  memulai  operasi untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat  melalui jasa-jasanya. 12 Jadi,  walaupun  BMI  didirikan tahun 1991 tetapi baru beroperasi pada tanggal 1 Mei  1992,  menjadi  Bank  Umum  pertama  yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  Syariah. Kelahiran  BMI  menjadi  tonggak  awal  tumbuh dan berkembanganya sistem keuangan dan bisnis Syariah di Indonesia.
Guna mengakomodir perkembangan yang ada terutama  terkait  masalah  perbankan,  tanggal  25 Maret  1992  ditetapkan  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  (LN  1992  No.  23)  tentang Perbankan  yang  mencabut  dan  menggantikan Undang-Undang  No.  14  Tahun  1967  tentang Pokok-Pokok  Perbankan,  yang  dalam  per- timbangannya  menggariskan  bahwa  perbankan yang  berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan fungsi  utamanya  sebagai  penghimpun  dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis  untuk  menunjang  pelaksanaan  pem- bangunan  nasional,  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya  , pertumbuhan    ekonomi,  dan  stabillitas  nasional, kearah  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  banyak. Perkembangan  perekonomian  nasional  maupun internasional  yang  senantiasa  bergerak  cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin  luas,  harus  selalu  diikuti  secara  tanggap oleh  perbankan  nasional  dalam  menjalankan fungsi    dan  tanggung  jawabnya  kepada masyarakat.    Undang-Undang  No.  14  Tahun 1967  tentang  pokok-pokok  dan  beberapa undang-undang  di  bidang  perbankan  lainnya yang  berlaku  sampai  saat  ini,  sudah  tidak  dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maunpun  internasional,  sehingga  kemudian diterbitkan  Undang-Undang  tentang  Perbankan yang baru.
Pasal  5  Ayat  (1)  undang-undang  ini  meng- gariskan  bahwa  menurut  jenisnya  bank  terdiri dari  Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat. Berdasarkan  undang-undang  ini  dimulailah langkah  untuk  menngakomodasikan  dan  mem- beri landasan hukum terhadap bank-bank Syariah yang sudah terbentuk mulai berjalan.
Undang-Undang  No.  7  Tahun1992  tentang Perbankan,  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan
12 Ibid, hlm. 74.
adanya  apa  yang  disebut  “Bank  Syariah”.  Hanya ada dua yang dapat dijadikan dasar, yaitu Pasal 6 huruf  (m)  yang  berkenaan  dengan  lingkup perbankan  umum  dan  Pasal  13  huruf  (e  )  yang berkenaan  dengan  salah  satu  lingkup  kegiatan Bank  Perkreditan  Rakyat  dengan  isi  yang  sama menyebutkan  “Menyediakan  pembiayaan  bagi nasabah  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan pemerintah.
Dengan  demikian  istilah  yang  digunakan dalam  undang-undang  ini    “Bank  Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13  huruf  (e)  belum  banyak  memberikan pengaturan  lanjutan  terkait  apa  yang  dimaksud dengan  istilah  prinsip  bagi  hasil  itu  sendiri, landasan  hukum  operasionalnya,  dan  kegiatan usaha  apa  saja  yang  dapat  dioperasionalkan  dan diimplementasikan  oleh  bank  tersebut.  Tetapi perlu  digarisbawahi  disini,  lahirnya  Undang- Undang  Perbankan  ini  merupakan  langkah  maju dari  perjuangan  semua  pihak.  Realitas  yang demikian,  memberikan  harapan  besar  yang menumbuhkan  optimisme  bagi  kita  semua  guna terus berupaya mengembangkan ekonomi Syariah  di Indonesia.
Selanjutnya  pada  tanggal  30  Oktober  1992 ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun 1992  (LN  1992  No.  119)  tentang  Bank Berdasarkan  Prinsip  Bagi Hasil.  Pasal  1  Ayat  (1) menentukan  bahwa  bank  berdasarkan  prinsip bagi  hasil  adalah  Bank  Umum  atau  Bank Perkreditan  Rakyat  yang  melakukan  kegiatan usaha  semata-mata  berdasarkan  prinsip  bagi hasil.  Adapun  Penjelasan Pasal  yang  bersangkut- an    (TLN  No.  3505)  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  prinsip  dari  bagi  hasil  dalam peraturan  pemerintah  ini  adalah  “prinsip muamalat berdasarkan Syariat” dalam melakukan kegiatan  usaha  bank.  Dari  perkataan  “prinsip muamalat  berdasarkan  Syariat”,  ini  kemudian berubah  menjadi  berdasarkan  “prinsip  Syariah” dan  secara  singkat  disebut  “Bank  Syariah”  atau “Perbankan  Syariah”.  Jadi  secara  formal  istilah Bank  Syariah  atau  bank  berdasarkan  prinsip Syariah  mulai  diperkenalkan  dalam  Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. 13
Pasal  6    Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No. 72  Tahun  1992  menjelaskan  bahwa  “Bank Umum  atau  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang
13 Abdurrahman, Op.Cit. hlm. 6.
kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil  tidak  diperkenankan  melakukan  kegiatan usaha  yang  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil”. Pengaturan  ini  dalam  aplikasinya  menimbulkan persoalan  terkait  perkembangan  Bank  Syariah kedepannya.  Tidak  diperkenankannya  bank  yang tidak  berasaskan  prinsip  bagi  hasil  untuk melakukan  usaha  yang  berasaskan  prinsip  bagi hasil  atau  sebaliknya,  jelas  berimplikasi  terhadap lambatnya  perkembangan  Perbankan  Syariah  di tanah  air.  Hal  ini  disebabkan  karena  jalur pertumbuhan  Bank  Syariah  hanya  melalui pembukaan Bank Syariah yang baru.
Berhasilnya pendirian  BMI sebagai bank yang menganut prinsip Syariah  telah pula mengilhami kesadaran  masyarakat  untuk  secara  lebih  dalam mengamalkan  ekonomi  Syariah.  Sejalan  dengan itu,  berdirilah  pula  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah.  Sebagai langkah awal yang lebih konkrit, lahir  BPR  Islam  rintisan    yaitu    PT.  BPR  Dana Mardhatilla  di  Kecamatan  Margahayu,  PT.  BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang, kemudian  PT.  BPR  Amanah  Rabbaniah  di Kecamatan  Banjaran  Kabupaten  Bandung. Ketiga BPR ini akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990  telah  mendapatkan  izin  prinsip  Menteri Keuangan  RI.  Kemudian  dilakukan  persiapan- persiapan yang lebih intensif, terutama menyangkut  sumber  daya  manusia  sebagai pengelola  bank  yang  lebih  amanah,  professional dan  acceptable.    Berkat  bantuan  tehnikal  assisten penuh  dari  Bank  Bukopin  Cabang  Bandung, yang  memperlancar  penyelenggaraan  pelatihan dan  bertemunya  para  pakar  perbankan  maka kemudian ketiga BPR Islam ini telah mendapatkan  izin  usaha  dari  Menteri  Keuangan RI. 14 Demikian  selanjutnya  pendirian  BPR  Islam dan  Bank  Syariah  telah  menyebar  ke  berbagai wilayah  di  tanah  air,  sebagai  respon  dari keinginan  masyarakat  Islam  yang  ada  di  wilayah tersebut.  Perkembangan  ini  juga  tidak  terlepas dari  terjadinya  penguatan  dari  regulasi  yang  ada. Misalnya  setelah  berlakunya  Undang-Undang No.  7  Tahun  1992,  pada  Tahun  1998  telah disahkan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Sehingga  dalam tataran  ini,  pengaturan  mengenai  Perbankan Islam yang dulu hanya disebutkan sebagai “bank
14 Warkum Sumitro Op.Cit. hlm. 110.
berdasarkan  prinsip  bagi  hasil”,  sekarang  dalam undang-undang tersebut sudah dinyatakan secara jelas  dengan  menggunakan  istilah    “Bank Berdasarkan  Prinsip  Syariah”.  Sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998,  antara  lain menyatakan  bahwa  Bank  Umum  adalah  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional  dan/atau  berdasarkan  prinsip Syariah.  Sedangkan  Ayat  (4)  menyatakan  bahwa Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  secara  konvensional  atau berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud  dalam  undang-undang  ini  dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  13  yaitu  adalah  aturan  per- janjian  berdasarkan  hukum  Islam  antara  bank dengan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  dan atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.
Kebolehan  bagi  bank-bank  konvensional untuk  membuka  cabang  Syariah  atau  merubah diri menjadi Bank Syariah dimaksud, tentu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah ataupun BPRS. Ibarat cendawan di musim  hujan  tumbuh  subur  diseluruh  tempat  di tanah  air.   Namun  demikian,  para  praktisi,    para ahli  perbankan  Syariah  serta  para  akademisi terkait  tetap  saja  mengharapkan  adanya  undang- undang  yang  secara  khusus  mengatur      tentang Bank Syariah.
Harapan  tersebut  rupanya  bak  gayung bersambut,  bermula  setelah  lahirnya  Undang- Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  yang  sekarang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  3  Tahun  2004,  telah memuat  beberapa  ketentuan  khusus  berkaitan dengan  keberadaan  dan  pengembangan  Perban- kan Syariah di tanah air. Dalam Pasal 10  Undang -Undang  No  23  Tahun  1999  menyangkut persoalan pengendalian moneter, Bank Indonesia telah  diberikan  amanat  untuk  melaksanakannya berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Kemudian  agar Bank  Syariah  dapat  beroperasi  secara  optimal serta  untuk  melengkapi  aturan  hukum  ber- operasinya Bank Syariah  maka lahirlah Undang- Undang  tentang  Perbankan  Syariah  No  21 Tahun 2008  pada tanggal 16 Juli 2008.
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  Syariah agar dapat dikategorikan dalam lingkup ekonomi Syariah,  maka  ditentukan  oleh  fatwa  MUI. Sehingga  ada  dua  hal  penting  yang  bisa  dibutiri dari  ketentuan  ini,  yakni  terhadap  ketentuan
menyangkut  Perbankan  Syariah  maka  dalam aplikasinya  fatwa  dituangkan  dalam  peraturan Bank  Indonesia.  Ketentuan  untuk  transaksi ekonomi  Syariah  selain  Perbankan  Syariah,  juga didasarkan pada fatwa MUI namun dalam aturan lanjutannya  diatur  oleh  peraturan  perundangan atau peraturan lainnya.
MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan  dalam  bidang  keagamaan  serta berhubungan  dengan  kepentingan  umat  Islam Indonesia,  membentuk  Dewan  Syariah  Nasional (DSN). DSN diperuntukkan menangani masalah- masalah  yang  berhubungan  dengan  aktivitas Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS).  Sedangkan Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah  badan yang  ada  di  LKS  dan  bertugas  mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di LKS.
Pemikiran untuk dibentuknya DSN, sebenarnya diajukan pertama kali pada lokakarya Alim  Ulama  yang  diselenggarakan  pada  tanggal 29-31  Juli  1997  di  Jakarta.  Alasan  pembentukan DSN  pada  lokakarya  tersebut,  selain  untuk membentuk  lembaga  yang  dapat  mengintegrasi- kan dan mengkoordinir setiap DPS yang terdapat disetiap  LKS,  juga  untuk  mengawasi  seluruh kegiatan  LKS,  agar  tidak  menyimpang  dari ketentuan  Syariah.  Selain  itu  pembentukan  DSN diharapkan  juga  mampu  menjawab  berbagai permasalahan  keuangan  dan  perekonomian dimana  dalam  operasionalisasi  dan  penyelesaian- nya memerlukan keterlibatan hukum Syariah. 15 Lembaga  DSN  MUI  akhirnya  resmi  berdiri tanggal  10  Februari  1999  sesuai  dengan  Surat Keputusan
(SK) MUI
No. kep- 754/MUI/II/1999.  Otoritas  kuat  yang  dimiliki oleh  lembaga  ini  adalah  penentuan  dan penjagaan  menerapan  Prinsip  Syariah  dalam operasional  di  LKS  seperti  perbankan  Syariah, asuransi  Syariah,  reasuransi  Syariah,  reksadana Syariah,  obligasi  Syariah  dan  surat  berharga Syariah,  pembiayaan  Syariah,  sekuritas  Syariah dan  lain-lain.  Hal  ini  disebabkan  LKS  ataupun kegiatan bisnis Syariah lainnya, memiliki karakteristik  khusus  yang  berbeda  dengan pengelolaan  lembaga  keuangan  atau  kegiatan bisnis konvensional.
Satu  hal  yang  menarik  dari  menjamurnya kegiatan-kegiatan  usaha  dengan  prinsip  Syariah ini  adalah  menyangkut  pola  penyelesaian
15 Abdul  Ghofur  Anshori,  Aspek  Hukum  Reksa  Dana Syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 92.
sengketanya  terkait    mengenai  kewenangan Pengadilan  Agama.    Sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  tentang Perubahan    Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  Pasal  49  me- nentukan  bahwa  Pengadilan  Agama  berwenang memeriksa  dan  memutus  sengketa  tentang ekonomi Syariah.
Jika  ditelusuri    lebih  jauh,    kewenangan mutlak  yang  selama  ini  diemban  oleh  Peradilan Agama,  sebenarnya  secara  sosiologis  telah dipraktikkan  oleh  masyarakat.  Artinya  telah menjadi  hukum  yang  hidup  dan  dipraktikkan masyarakat  muslim  yang  ada  di  Indonesia. Berdasarkan  fakta  demikian,  munculnya  politik Hukum  Ekonomi  Syariah  tentu  tidaklah  terlalu mengagetkan.  Inilah  mungkin  yang  dijadikan dasar oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengesah- kan  kewenangan  ekonomi  Syariah  dalam Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  yang pertimbangan utamanya adalah “…bahwa Ekonomi  Syariah  adalah  bidang  perdata  yang secara  sosiologis  merupakan  kebutuhan  umat Islam”.  Namun  luasnya  cakupan  ekonomi Syariah  tetap  saja  memerlukan  perhatian tersendiri, jika dibandingkan dengan kewenangan lainnya dari Peradilan Agama.
Kondisi  tersebut  di  atas  tentu  melahirkan beberapa  harapan,  salah  satunya  adalah  kesiapan para  hakimnya,  baik  terhadap  kajian  fikih Islamnya  dan  regulasi  terkait,  serta  pemahaman terhadap  produk-produk  yang  tersedia  di Perbankan  Syariah  ataupun  LKS  dan  juga terhadap  pola-pola  sengketa  yang  mungkin terjadi.
Mahkamah  Agung  RI  dalam  merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut telah menetapkan  beberapa  kebijakan 16 antara  lain  : pertama,  memperbaiki  sarana  dan  prasarana lembaga lembaga Peradilan Agama baik hal yang menyangkut  fisik  gedung maupun  hal-hal  terkait peralatan.  Kedua,  meningkatkan  kemampuan teknis  sumber  daya  manusia  (SDM)  Peradilan Agama  dengan  mengadakan  kerjasama  dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk mendidik para aparat  Peradilan  Agama,  terutama  para  hakim dalam  bidang  ekonomi  Syariah.  Ketiga,  mem- bentuk  hukum  formil  dan  materil  agar  menjadi pedoman  bagi  aparat  Peradilan  Agama  dalam
16 Penjelasan  tentang  ini  ditemui  dalam  sejarah  singkat penyusunan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi,  (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. x-xi.
memeriksa, mengadili dan memutuskan  perkara ekonomi  Syariah.  Keempat,  membenahi  sistem dan  prosedur  agar  perkara  yang  menyangkut ekonomi  Syariah  dapat  dilaksanakan  secara sederhana, mudah dan biaya ringan.
Langkah-langkah  konkrit  dari  bentuk  me- ningkatkan  teknis  sumber  daya  manusia, sebagaimana  upaya-upaya  Tim  E  dan  Pokja Agama  Mahkamah  Agung  seperti  pertama,  me- ngikuti  pelatihan  di  Sudan,  Arab  Saudi  dan Negara  Timur  Tengah  lainnya  serta  pelatihan sertifikasi  hakim    Pengadilan  Agama.  Kedua, mendorong  para  hakim  Peradilan  Agama  untuk mempelajari  putusan-putusan    tentang  sengketa ekonomi,  baik  Syariah  atau  Konvensional,  dan baik  putusan  Pengadilan  Agama  ataupun Pengadilan  Negeri.  Ketiga,  mempelajari  cara penanganan  dan  pembuatan  putusan  tentang sengketa ekonomi Syariah dari hakim lingkungan Peradilan  Umum,  yang  pernah  menangani sengketa ekonomi Syariah. Keempat, mendorong hakim  dilingkungan  Peradilan  Agama  untuk mengikuti  pendidikan  S2  dan  S3  bidang ekonomi.  Kelima,  melakukan  telaahan  terhadap buku-buku  dan  kitab-kitab  yang  berkaitan dengan ekonomi Syariah.
Pihak  Bank  Indonesia  yang  semula  meragu- kan  kemampuan  hakim  Pengadilan  Agama, sudah bisa meyakini kemampuan aparat Peradilan  Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa ekonomi Syariah. Pihak Bank Indonesia meminta agar  sengketa  ekonomi  Syariah  ditangani  oleh hakim Pengadilan Agama yang sudah bersertifikat  dan  disetiap  Pengadilan  Agama minimal  terdapat  satu  majelis  hakim  yang  telah mendapat  sertifikat  untuk  menangani  sengketa ekonomi Syariah.
Menyahuti  keinginan  tersebut,  Peradilan Agama  mentargetkan  sekitar  kurang  lebih  1300 orang hakim Peradilan Agama untuk mendapatkan  sertifikat  mengadili  sengketa ekonomi  Syariah.  Sampai  tahun  2012  sudah  ada 280  orang  hakim  yang  bersertifikat.  Direncana- kan  pada  tahun  2013  akan  diusulkan  120  orang hakim  Peradilan  Agama  untuk  mengikuti pelatihan tersebut. 17 Sedangkan kegiatan yang menyangkut hukum formil  dan  materil  ekonomi  Syariah,  ketua Mahkamah  Agung  RI  telah  membentuk  Tim
17 Fathurrohman  Ghozalie,  Laporan  Pelatihan  Sertifikasi Ekonomi Syariah, 2013
Penyusunan  Kompilasi  Hukum    Ekonomi Syariah  berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor  : KMA/097/SK/X/2006  tanggal  20  Oktober 2006.  Hasil  kerja  Tim  ini  kemudian  dilaporkan kepada  Ketua  Mahkamah  Agung  yaitu  Bagir Manan  untuk  selanjutnya  dibuatkan  payung hukum  untuk  pelaksanaannya.  Pada  Tanggal  10 September 2008 ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES). KHES  terdiri  dari  empat  buku  yaitu  Buku  I tentang  Subjek  Hukum  dan  Amwal.  Buku  II tentang  Akad.  Buku  III  tentang  Zakat  dan Hibah. Buku IV tentang Akuntansi Syariah.
Ruang  Lingkup  Kewenangan  Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah
Melingkupi  Semua  Sengketa  Ekonomi Syariah Bidang Hukum Perdata
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No.  3  tahun  2006  tentang  Perubahan    Atas Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  Pasal  49  menentukan  bahwa Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa  dan memutus  sengketa  tentang  ekonomi  Syariah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan rincian bidang- bidang  yang  termasuk  dalam  lingkup  ekonomi Syariah  adalah  11  bidang.    Adapun  yang  di- maksud  dengan  Ekonomi  Syari’ah  adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut  prinsip  syari’ah  antara  lain  meliputi  : bank  syari’ah,  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah, asuransi  syari’ah,  reasuransi  syari’ah,  reksa  dana syari’ah,  obligasi  syari’ah  dan  surat  berharga berjangka  menengah  syari’ah,  sekuritas  syari’ah, pembiayaan  syari’ah,  penggadaian  syari’ah,  dana pensiun  lembaga  keuangan  syari’ah  dan  bisnis syari’ah.
Penyebutan  11  bidang  tersebut  di  atas, tentulah  tidak  bersifat  limitatif      hal  ini dikarenakan  sebelumnya  didahului  oleh  kata ‘antara  lain’,  sehingga  tentunya  tidak  tertutup kemungkinan  diluar  11  bidang  dimaksud  masih ada  bidang  kegiatan  ekonomi  Syariah  lainnya yang  masuk.  Demikian  misalnya  masih  terbuka pada  bentuk  kegiatan  usaha  seperti  perusahaan Syariah,  kepailitan  Syariah,  persaingan  usaha Syariah,  dan  lain  sebagainya.  Walaupun  menurut Abdurrahman  (Hakim    pada  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia),  hal-  hal  tersebut  dalam kaitannya  dengan  kewenangan  Peradilan  Agama
masih terdapat perbedaan pendapat. 18 Perbedaan pendapat  menyangkut  bidang  yang  belum disebutkan  dalam  11  bidang  dimaksud  tentu selalu  saja  menimbulkan  pertanyaan  apakah Pengadilan  Agama  berwenang  untuk  memeriksa dan  mengadilinya  atau  tidak.  Tetapi  berangkat dari  Penjelasan  Pasal  49  tersebut  di  atas,  yang tidak  memberikan  pengecualiaan  maka  lingkup kewenangan  Peradilan  Agama  bidang  ekonomi Syariah  adalah  meliputi  seluruh  perbuatan    atau kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip  Syariah.  Dalam  rancangan  semula kewenangan  ini  hanya  terbatas  pada  persoalan Perbankan  Syariah,  tetapi  kemudian  ditambah menjadi  ekonomi  Syariah.  Karenanya,  dalam Penjelasan  Pasal  49  tersebut  dikatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  tidak  hanya  dibatasi  di bidang  Perbankan  Syariah  melainkan  juga  di bidang ekonomi Syariah lainnya.
Pengertian tentang Prinsip Syariah mengalami perubahan  dalam  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 bahwa  “Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di bidang  Syariah”.  Disamping  itu  Perbankan Syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya disamping  berasaskan  Prinsip  Syariah  juga berasaskan  kepada  demokrasi  ekonomi  dan prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini  tertera  dalam  Pasal 2  dan  dalam  Penjelasannya  menyebutkan  bahwa kegiatan  usaha  yang  berasaskan  prinsip  Syariah, antara  lain  adalah  kegiatan  usaha  yang  tidak mengandung unsur :
a. Riba,  yaitu  penambahan  pendapatan  secara tidak  sah  (batil)  antara  lain  dalam  transaksi pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  sama kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam- meminjam yang memberikan  syarat kepada Nasabah  Penerima  Fasilitas  mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
b. Maisir,  yaitu  transaksi  yang  digantungkan kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan bersifat untung-untungan;
c. Gharar,  yaitu  transaksi  yang  objeknya  tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui
18 Abdurrahman, Op.Cit.hlm. 8
keberadaanya,  atau  tidak  dapat  diserahkan pada  saat  transaksi  dilakukan  kecuali  diatur lain dalam syariah;
d. Haram,  yaitu  transaksi  yang  objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. Zalim,  yaitu  transaksi  yang  menimbulkan ketidakadilan  bagi  pihak  lainnya.  Yang dimaksud      ‘demokrasi  ekonomi’  adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai  keadilan,  kebersamaan,  pemerataan, dan  kemanfaatan.  Yang  dimaksud  dengan ‘prinsip  kehati-hatian’  adalah  pedoman pengelolaan  Bank  yang  wajib  dianut  guna mewujudkan  perbankan  yang  sehat,  kuat, dan  efisien  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut Pasal 26 menegaskan bahwa :
(1) Kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19,  Pasal  20  dan  Pasal  21 dan/atau  produk  dan  jasa  syariah,  wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  difatwakan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia.
(3) Fatwa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
(4) Dalam  rangka  penyusunan  Peraturan  Bank Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3),  Bank  Indonesia  membentuk  komite Perbankan Syariah.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pembentukan,  keanggotaan,  dan  tugas Komite  Perbankan  Syariah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat    (4)  diatur  dengan Peraturan Bank Indonesia.
Penegasan    Prinsip  Syariah  sebagaimana  di atas,  tentu  tidak  hanya  dapat  diberlakukan  pada kegiatan  usaha  terkait  Perbankan  Syariah,  tetapi juga  dapat  diimplementasikan  pada  berbagai transaksi  ekonomi  Syariah  di  luar  Perbankan Syariah,  asalkan  transaksi  ekonomi  tersebut masuk dalam lingkup ekonomi Syariah.
Bertitik  tolak  dari  penjelasan  di  atas,  maka semua perkara atau sengketa ekonomi Syariah di bidang  perdata  merupakan  kewenangan  mutlak lingkungan  Peradilan  Agama  untuk  menerima, memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikannya, kecuali  kalau  secara  tegas  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan.
Melingkupi  Sengketa  Ekonomi  Syariah yang  Tidak  Hanya  Terjadi  antara  Orang- Orang  yang  Beragama  Islam  Melainkan juga dengan Non Islam
Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  di  bidang    perkawinan,    waris,    wasiat, hibah,    wakaf,    zakat,    infaq,    shadaqah;  dan ekonomi  syari’ah”.  Kemudian  dalam  Penjelasan Pasal  49  diuraikan  lebih  lanjut  bahwa  yang dimaksud  “antara  orang  yang  beragama  Islam” adalah  termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang dengan  sendirinya  menundukan  diri  dengan sukarela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
Berangkat dari ketentuan ini subyek hukum 19 yang  dapat  berperkara  di  lingkungan  Peradilan Agama  adalah  :  Pertama,  orang  yang  beragama Islam.  Kedua,  orang  yang  beragama  non  Islam namun  dengan  sendirinya  menundukkan  diri dengan  sukarela  kepada  Hukum  Islam.  Ketiga, Badan  Hukum  yang  melakukan  kegiatan  usaha berdasarkan Hukum Islam.
Dengan  demikian  subyek  hukum  yang  non Islam  dimungkinkan  sebagai  pihak  dalam perkara  ekonomi  Syariah  di  Peradilan  Agama termasuk  Badan  Hukum.  Asas  penting  yang baru  diberlakukan  dalam  ketentuan  ini  adalah asas  penundukan  diri.  Penundukkan  diri  pada Hukum  Islam  bisa  dilakukan  baik  karena keinginan  yang  bersangkutan  menghendaki  atau karena hukum itu sendiri menghendaki demikian. Jika dikaji isi Penjelasan Pasal tersebut di  atas,  terdapat  kata  “sukarela”  sedangkan  kata sebelumnya  “dengan  sendirinya”  sehingga  yang dimaksud  dengan  penundukan  diri  dalam Penjelasan Pasal tersebut bukan penundukan diri secara  sukarela  tetapi  memang  hukum  sendiri
19 Subyek  hukum  yang  dimaksud  disini  adalah  segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan  kewajiban    termasuk  Badan  Hukum.  Yang dimaksud  dengan  manusia  secara  yuridis  adalah orang  (persoon)  yang  dalam  hukum  mempunyai  hak subyektif dan kewenangan hukum. Sedangkan Badan Hukum  adalah    badan  yang  dapat  mempunyai  harta kekayaan,  hak  serta  kewajiban  seperti  orang pribadi…lebih lanjut lihat dalam Hairuman Pasaribu dan  Suhrawardi  K  Lubis,  Hukum  Perjanjian  dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 14.
menghendaki  demikian.  Sehingga  sengketa ekonomi Syariah yang melibatkan subyek hukum non  Islam  maka  yang  bersangkutan  harus tunduk  kepada  Hukum  Islam  karena  undang- undang menghendaki dengan sendirinya menundukkan diri kepada Hukum Islam Ketentuan ini telah merubah paradigma lama bahwa  subyek  hukumnya  hanya  terbatas  bagi orang-orang  yang  Islam  saja.  Hal  ini  terutama sebagai  respon    atas  perkembangan  hukum  dan kebutuhan  hukum  masyarakat  serta  meng- akomodir  fakta  bahwa  banyak  pelaku  ekonomi Syariah  bukan  hanya  orang  Islam  tapi  juga  non Islam.
Terkait  uraian  di  atas,  Undang-Undang  No. 50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Undang-Undang    No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  pada  Pasal  1  Angka  1 menegaskan  bahwa  “  Peradilan  Agama  adalah peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam”.  Jika  dipahami  ketentuan  Pasal  dalam Undang-Undang  ini  tanpa  mengkaji  perubahan Undang-Undang sebelumnya maka hanya orang- orang  yang  beragama  Islam  saja  yang  bisa berperkara  di  Pengadilan  Agama.  Namun  jika ditelusuri  lebih  jauh  tidak  ada  ketentuan  dalam Undang-Undang  No.  50  Tahun    2009  yang menggantikan  atau  merubah  Pasal  49    Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 serta Penjelasannya.
Bercermin pada Pasal 106 A yang menggariskan bahwa pada saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mulai berlaku, maka Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh    Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006. Dengan demikian aturan ini juga bisa diterapkan terhadap  Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009 bahwa Pasal 49 dan Penjelasannya yang terdapat pada Undang-Undang N0. 3 Tahun 2006, masih tetap berlaku  karena belum diganti atau diubah oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
Tidak Melingkupi Klausul yang Memperjanjikan Penyelesaian Sengketa
Selain Peradilan Agama (Sesuai Isi Akad) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  Pasal 55 menjelaskan bahwa:
(1) Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan penyelesaian  sengketa  selain  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  boleh  bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Ketentuan  tersebut  di  atas  memberikan penegasan    bahwa  penyelesaian  sengketa Perbankan  Syariah  adalah  kewenangan  absolut pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Namun  jika  para  pihak  telah  memperjanjikan penyelesaian  sengketa  selain  ke  Pengadilan Agama  maksudnya  dengan  cara  non  litigasi, maka  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  isi  akad.  Dengan  demikian  gugur kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Sesuai  dengan isi  akad  dimaksud  sebagaimana  disebutkan dalam  penjelasan  Pasal  55  Ayat  (2)  bisa  melalui proses  litigasi  ke  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Umum  atau    upaya    musyawarah, mediasi perbankan serta melalui Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)    atau  badan arbitrase lain.  Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 55  Ayat  (2)    ini  oleh  amar  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  diucapkan  dalam  sidang  Pleno Mahkamah  Konstitusi  terbuka  untuk  umum pada  Kamis  tanggal  29  Agustus  2013,  dianggap bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  karena mengandung  ketidakpastian  hukum  bagi  pihak pencari keadilan.
Tidak  Melingkupi  Hal-hal  Terkait  Putusan Arbitrase Syariah
Berdasarkan  Pasal  59  Ayat  (3)  Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  dan  Penjelasannya  menentukan bahwa dalam  hal para pihak tidak melaksanakan putusan  arbitrase  (termasuk  Arbitrase  Syariah) secara  sukarela,  putusan  dilaksanakan  berdasar- kan  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut  di atas,  lahirlah  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan tidak  Berlakunya    SEMA  No.  08  tahun  2008 tentang  Eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase Syariah  yang  isinya  mengadopsi  Pasal    59  Ayat (3)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009, sebagaimana telah disebutkan di atas.
Sejak  terbitnya  SEMA  No.  08  Tahun  2010 ketentuan  dalam  SEMA  No.  08  Tahun  2008
yakni bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan  Arbitrase  Syariah  dinyatakan  tidak berlaku.
Jelasnya  hal-hal  yang  menyangkut  putusan Arbitrase  Syariah  yang  bukan  lagi  kewenangan absolut  Peradilan  Agama  yakni  menyangkut  : Pertama,  penyerahanan  dan  pendaftaran  putusan Arbitrase  Syariah.  Kedua,  pendaftaran  per- mohonan  eksekusi  dan  pelaksanaan  eksekusi. Ketiga, permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan pemeriksaannya, dalam hal apabila putusan  tersebut  diduga  mengandung  unsur- unsur  tertentu  sebagaimana  diatur  lebih  lanjut dalam  Pasal  70  Undang-Undang  No.  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
Demikianlah  hal-hal  yang  harus  diperhatikan ketika  membahas  persoalan  ruang  lingkup kewenangan  Peradilan  Agama  dalam  mengadili sengketa ekonomi Syariah, meskipun berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Peradilan  Agama  memiliki  kompetensi  absolut menangani  perkara  ekonomi  Syariah  termasuk juga  di  dalamnya  sengketa  Perbankan  Syariah. Lahirnya  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 serta SEMA No.  08  Tahun  2010  kewenangan  dalam  bidang dimaksud mengalami reduksi.
Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dalam lingkup  litigasi  diwenangi  secara  mutlak  hanya oleh  lembaga  Peradilan  Agama,  sebagaimana  isi amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi.    Hal  ini dianggap  sangat  tepat,  sebab  akan  ditemui keselarasan  antara  impelementasi  hukum  materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah dengan  lembaga  Peradilan Agama  yang  memang merupakan  wadah  bagi  para  pencari  keadilan yang  beragama  Islam  atau  mereka  yang  tunduk pada  Hukum  Islam,  dapat  terlaksana  dengan baik.  Keraguan  terhadap  kemampuan  Peradilan Agama  dalam  menangani  sengketa  ekonomi Syariah  dan  Perbankan  Syariah  bukanlah  alasan yang  logis,  karena  Peradilan  Agama  telah didukung  oleh  seperangkat  aturan  yang  bersifat khusus  serta  aparat  yang  beragama  Islam  dan memiliki kemampuan  memahami Hukum Islam dengan baik.

## Penutup
Ekonomi Syariah adalah bidang perdata yang secara  sosiologis  merupakan  kebutuhan  umat Islam, sebab itu kemudian Undang-Undang No.
3  Tahun  2006    mengamanatkan  sengketa ekonomi  Syariah  masuk  dalam  lingkup  ke- wenangan  Peradilan  Agama.  Namun  peraturan perundang-undangan yang lahir belakangan telah mereduksi  kewenangan  dimaksud,  meskipun telah  lahir  putusan  MK  yang  mengembalikan sebagian  kewenangan  dimaksud,  namun  belum dibarengi dengan perubahan peraturan perundang-undangan  lainnya.    Setidaknya  ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam menentukan  batas  ruang  lingkup    kewenangan Peradilan  Agama  dalam  mengadili  sengketa ekonomi  Syariah.  Pertama,  melingkupi  semua sengketa  ekonomi  Syariah  bidang  Hukum Perdata.  Kedua,    melingkupi  sengketa  ekonomi Syariah  yang  tidak  hanya  terjadi  antara  orang- orang  yang  beragama  Islam  melainkan  juga dengan  non  Islam.  Ketiga,  tidak  melingkupi klausul  yang  memperjanjikan  penyelesaian sengketa    selain  Peradilan  Agama  (sesuai  isi akad). Keempat, tidak melingkupi hal-hal terkait putusan arbitrase Syariah.
Sejatinya  memang  penyelesaian  sengketa ekonomi Syariah dalam lingkup litigasi diwenangi secara  mutlak  hanya  oleh  lembaga  Peradilan Agama.  Dengan  pertimbangan  bahwa  akan ditemui  keselarasan  antara  implementasi  hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah dengan  lembaga  Peradilan Agama  yang  memang merupakan  wadah  bagi  para  aparat  yang Beragama  Islam,    pencari  keadilan  yang  ber- agama  Islam  atau  mereka  yang  tunduk  pada Hukum Islam. Sehingga putusan yang dikeluarkan  oleh  Peradilan  Agama  adalah putusan  yang  benar-benar  bertali  ke  langit  dan berakar ke bawah (masyarakat).

## Daftar Rujukan Abdurrahman,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi
Syariah di Indonesia,  Makalah  Orasi Ilmiah disampaikan  pada  Pembukaan  Kuliah
Fakultas Syariah IAIN Antasari,
Banjarmasin, 30 Agustus 2010.
Ali,  Muhammad  Daud,  Sistem  Ekonomi  Islam,
Zakat  dan  Wakaf,    Universitas  Indonesia Press, Jakarta, 1988.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  Aspek  Hukum  Reksa Dana  Syariah  di  Indonesia,  Refika  Aditama, Bandung,  2008.
Bisri,  Cik  Hasan,    Peradilan  Agama  Di  Indonesia, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1996. Ghozalie,  Fathurrohman,      Laporan  Pelatihan
Sertifikasi Ekonomi Syariah, 2013
Halim,    Abdul,  Peradilan  Agama  dalam  Politik Hukum  di  Indonesia.  Dari  Otoriter  Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif, RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2000.
Lubis,  Hairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K,
Hukum  Perjanjian  dalam  Islam,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
Noeh,  Zaini  Ahmad,  (Trans).  Daniel  S.  Lev, Peradilan  Agama  di  Indonesia,    Intermasa, Jakarta, 1980.
Sumitro, Warkum,  Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait
(  BAMUI  dan  Takaful)  di  Indonesia,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
Undang-Undang  RI  No.  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang RI No. 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  RI  No.  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  RI  No.  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang  RI    No.    21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.
08  Tahun  2010  tentang  Penegasan  tidak Berlakunya    SEMA  No.  08  tahun  2008 tentang Eksekusi Putusan Badan
Arbitrase  Syariah.