Pemulihan Korban Kekerasan Seksual/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban  Kekerasan  Seksual  (Studi  Kasus  Putusan  No:  382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel)

## Gita Kiki Septia*, Suhartini
Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia *Coresponding Author-Email: septiagitakiki99@gmail.com

## Article Information
Submitted: 29 Januari 2024 Accepted: 15 Februari 2024 Online  Publish: 15 Februari 2024

## Abstrak
Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  memiliki  dampak  yang sangat merusak bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Sistem peradilan pidana  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memberikan  hukuman  kepada  pelaku kejahatan,  tetapi  juga  untuk  memulihkan  korban  dan  memastikan  keadilan terpenuhi.  Salah  satu  instrumen  yang  dapat  membantu  pemulihan  korban kekerasan  seksual  dalam  sistem  peradilan  pidana  adalah  restitusi.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis peran restitusi sebagai sarana pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam konteks sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur  dan  analisis  kasus.
Data  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  peraturan perundang-undangan,  serta  studi  kasus  terkait  kekerasan  seksual.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  restitusi  memiliki  peran  penting  dalam  memulihkan  korban kekerasan seksual. Restitusi bukan hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai  bentuk  pengakuan terhadap penderitaan korban serta sebagai  upaya untuk memulihkan  kerugian  yang  dialami.  Lebih  dari  sekadar  mendapatkan  kompensasi finansial,  korban  kekerasan  seksual  juga  memperoleh  pengakuan  atas  penderitaan mereka  yang  dapat  membantu  proses  pemulihan  psikologis.  Selain  itu,  restitusi juga  memiliki  dampak  positif  dalam  memperkuat  sistem  peradilan  pidana  dengan mendorong  pertanggungjawaban  pelaku  kejahatan  dan  mengurangi  risiko terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Melalui pemberian restitusi, pelaku  diharapkan  lebih  mempertimbangkan  konsekuensi  dari  tindakan kejahatannya dan lebih memahami dampak yang ditimbulkan bagi korban
Kata  Kunci : Restitusi,  Kekerasan  Seksual,  Pertanggungjawaban Hukum

## Abstract
Sexual violence is a crime that has a very damaging impact on the victim, both  physically  and  psychologically.  The  criminal  justice  system  aims  not only to punish criminals, but also to rehabilitate victims and ensure justice is served. One instrument that can help victims of sexual violence recover in  the  criminal  justice  system  is  restitution. This  research  aims  to  analyze the role of restitution as a means of recovery for victims of sexual violence in  the  context  of  the  criminal  justice  system.  The  research  method  used  is qualitative  with  a  literature  study  and  case  analysis  approach.  Data  was obtained from various sources such as books, scientific journals, laws and regulations, as well as case studies related to sexual violence. The research results show that restitution has an important role in recovering victims of sexual  violence.  Restitution  is  not  only  financial  compensation, but also  a form  of  recognition  of  the  victim's  suffering  and  an  effort  to  recover  the
losses experienced. More than just getting financial compensation, victims of  sexual  violence  also  get  recognition  for  their  suffering  which  can  help the psychological recovery process. Apart from that, restitution also has a positive impact in strengthening the criminal justice system by encouraging accountability  for  criminals  and  reducing  the  risk  of  similar  crimes occurring in the future. By providing restitution, perpetrators are expected to  better  consider  the  consequences  of  their  crimes  and  better  understand the impact they have on victims
Keywords: Restitution, Sexual Violence, Legal Accountability

## Pendahuluan
Definisi-definisi  hukum  mempunyai  banyak  arti  penting  serta  tidak  diberi  hambatan dalam  memberikan  arti  penting,  meskipun  faktanya  beberapa  definisi  hukum  tidak  bisa dianggap  bagus,  dalam  peninjauannya  definisi-definisi  tersebut  masih  diberi  aturan-aturan serta  batasan-batasan  dalam  hal  untuk  regulasi.  Menurut  Utrecht,  salah  satu  ahli  yang mempelajari  hukum  Sesuai  dengan  pedoman  serta  batasannya,  hukum  yakni  kumpulan peraturan (perintah serta larangan) yang mengatur suatu tatanan masyarakat serta harus ditaati oleh masyarakat (Rahardjo, 2000).
Sesuai  dengan  definisinya,  hukum  mempunyai  kemampuan  untuk  mengelola  serta membatasi  berbagai  jenis  aktivitas  lokal  untuk  membentuk  kerangka  kerja  yang  dilindungi serta  disengaja  serta  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  (Mertokusumo  &  Pitlo,  1993). Tanpa  adanya  regulasi,  naluri  manusia  akan  terancam  sebab  dengan  kecenderungannya  ia dapat bertindak serta mempunyai kemauan yang tidak menentu, apalagi naluri manusia yang memanfaatkan  tanpa  memperdulikan  dampak  dari  keputusannya  sendiri  tentu  dapat membahayakan permintaan tersebut. untuk masyarakat.
Selaku  negara  hukum,  Indonesia  wajib  mengakui  penghormatan,  penghargaan, penjaminan serta keharusan guna kebebasan-kebebasan dasar. Untuk menuntaskan komitmen tersebut,  otoritas  publik  mempunyai  tahapan,  khususnya  peraturan  serta  pedoman  hukum. Standar  keadilan  yakni  penetapan  jaminan  serta  jaminan  kebebasan  dasar  yang  harus dipenuhi oleh Negara. Menurut definisinya, HAM yakni hak yang harus dihormati, dijunjung tinggi,  serta  dilindungi  oleh  negara  hukum,  pemerintah,  serta  setiap  individu  demi penghormatan  serta  perlindungan  harkat  serta  martabat.  HAM  ada  selaku  makhluk  yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa (HAM, n.d.) .
Keluarga  selaku  unit  terkecil  di  mata  masyarakat  tidak  resisten  guna  standar  dan/atau peraturan yang ditetapkan baik oleh Negara maupun oleh masyarakat serta agama. Gambaran substansial  mengenai  penggunaan aturan atau  potensi  peraturan  dalam iklim  keluarga  yakni UU No. 1 Tahun 1974 atas Perkawinan yang menjadi alasan pengurusan dalam perkawinan hukum, dalam Peraturan No. 4 Tahun 1979 atas Bantuan Pemerintahan Anak pasal 1 ayat (4 ) Keluarga dicirikan selaku unit wilayah terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak. Remaja yakni amanah serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita jaga sebab di dalam  diri  mereka  terkandung  kehormatan,  kebanggaan  serta  keistimewaan  selaku  manusia yang patut dijaga. Kebebasan anak yakni kebebasan bersama yang tertuang dalam UUD 1945 (R. Indonesia, 2002).
Perbuatan  pidana  yakni  kegiatan  yang  dilarang  oleh  hukum  serta  ketertiban,  yang pembatasannya disertai dengan bahaya atau izin selaku hukuman khusus, bagi siapa pun yang mengabaikan  larangan  tersebut.  Dapat  pula  dikatakan  kalau  perbuatan  curang  yakni  suatu demonstrasi  yang  dilarang  oleh  peraturan  perUUan  serta  patut  mendapat  peraturan  pidana, sebab  sejauh  mana  pun  diingat  kalau  pengingkaran  itu  dipusatkan  pada  demonstrasi  itu, khususnya  suatu  keadaan  atau  peristiwa  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  itu.  cara  individu
berperilaku,  sedangkan  bahaya  pidana  terfokus  pada  individu  yang  menyebabkannya. kejadian  itu.  Larangan  serta  ancaman  pidana  mempunyai  kaitan  erat  satu  sama  lain  sebab adanya keterkaitan yang erat antara kejadian dengan orang yang menyebabkannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Moeljatno, 2002).
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  atau  yang  disebut  juga  dengan  perilaku  cabul  kini sedang  menjalar  ke  berbagai  struktur.  Selain  itu,  dalam  kasus  kejahatan  seksual,  pelakunya tidak lagi mengetahui  status,  pangkat,  sekolah,  jabatan,  serta  usia  orang  yang  bersangkutan. Jika  mereka  yakin  keinginannya  telah  terpuaskan,  semua  itu  akan  terkabul.  Demikian  pula, tidak  ada  batasan  usia  bagi  pelakunya.  Meski  seseorang  benar-benar  mempunyai  kekuatan seksual,  setiap  orang  mulai  dari  anak-anak  hingga  kakek-nenek  masih  dapat  melakukan demonstrasi kriminal kebiadaban seksual. Selain dampak nyata, demonstrasi kriminal ini juga kerap  menimbulkan  dampak  mental  seperti  cedera  serta  gangguan  jiwa  atau  kejiwaan  pada orang yang bersangkutan.
Kekerasan  seksual  semakin  menjadi  hal  yang  normal  di  Indonesia.  Pelecehan  seksual yakni  pelanggaran  HAM  sebab  dapat  berdampak  tidak  hanya  pada  fisik  serta  organ reproduksi  korbannya,  namun  juga  kesehatan mentalnya.  Pasal  28  ayat  (1)  UUD  Negara  RI Tahun  1945  menjamin  kalau “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  dibawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.    Sesuai  dengan  tatanan  yang  ada,  Negara  harus  siap  memberikan  perasaan  kalau segala  sesuatunya  baik  bagi  individu,  termasuk  rasa  aman  dari  tindakan  kriminal  yang melakukan kejahatan seksual.
Kekerasan  seksual  menyerang  korban  tanpa  mengetahui  waktu,  tempat  serta  keadaan orang  yang  bersangkutan.  Kebrutalan  seksual  bahkan  menyasar  ranah  rahasia  (rumah) maupun  ranah  publik  (di  luar  rumah).  Sebuah  rumah  atau  keluarga  seharusnya  menjadi tempat yang paling aman bagi penghuninya, namun bagi penghuninya, rumah menjadi tempat mereka mengalami kebrutalan seksual. Perempuan yakni salah satu pemberitaan yang kerap muncul  selaku  korban  dari  kebiadaban  seksual,  dimana  perempuan  kerap  mengalami keganasan dalam berbagai bentuk kebrutalan (Perempuan, 2017).
Dalam  situasi  yang  unik  ini,  hak  atas  kompensasi  memberikan  perluasan  pengaturan yang  luas  antara  korban  serta  pelaku,  khususnya  angsuran  oleh  pelaku  kepada  orang  yang bersangkutan  atau  keluarganya  selaku  bentuk  imbalan  atas  kemalangan  yang  dialaminya. Jenis  pembayaran  ini  harus  berupa  serangkaian  kemalangan  yang  muncul,  misalnya, memulihkan  peluang  korban,  kebebasan  hukum,  kesejahteraan  ekonomi,  serta  kehidupan sehari-hari.  Gagasan  mengenai  kompensasi  ini  telah  diciptakan  serta  dilatih  oleh  banyak negara asing untuk diberikan kepada para korban.
Korban  yakni  pihak  yang  sangat  dirugikan  serta  merasa  dirugikan  sebab  adanya pelanggaran hukum. Biasanya korban ini hanya dilibatkan untuk memberikan pernyataan atau pernyataan selaku saksi korban. Hal ini menyebabkan korban merasa kecewa guna hukuman yang dipaksakan oleh pemeriksa umum serta pilihan yang diberikan oleh hakim sebab tidak sesuai  dengan  keadilan  bagi  yang  bersangkutan  (Marasabessy,  2016).  Restitusi  dipandang selaku  hukuman  dalam  perkembangan  hukum  pidana  untuk  menyamaratakan  terhadap hilangnya  hakhak  korban  tindak  pidana  yang  dapat  diberikan  berupa  uang  dan  sebagainya. Keadilan restoratif memberikan ruang untuk korban agar dapat mencapai kesepatakan yang di inginkan kepada pelaku berupa ganti rugi tersebut
Dalam  konsep  ini,  korban  serta  keluarganya  harus  menerima  kompensasi  yang  adil. Korban  yang  selamat  dari  perbuatan  pelanggar  hukum  mempunyai  hak  istimewa  untuk mendapatkan kompensasi berupa imbalan atas hilangnya kekayaan, bayaran atas pengalaman yang  dialami,  serta  ganti  rugi  atas  biaya  klinis/perawatan.  permasalahan  klinis  serta  mental diarahkan  pada  Peraturan  No.  31  Tahun  2014  atas  perubahan  atas  Peraturan  No.  13  Tahun
2006 atas Keamanan Saksi serta Korban. Sementara itu, anak-anak yang menjadi korban juga telah  diberikan  landasan  hukum  untuk  mendapatkan  hak  atas  kompensasi  selakumana tertuang dalam Peraturan No. 35 Tahun 2014 atas Perlindungan Anak.
Putusan  mengenai  kompensasi  tentu  saja  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bertahan lama  jika  putusan  pidana  juga  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sangat  tahan  lama. Mengenai permohonan ganti kerugian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya kerugian  yang  diakibatkan  oleh  demonstrasi  kriminal  atau  orang  lain  yang  menanggung kerugian  (korban)  selaku  akibat  langsung  dari  perbuatan  penjahat,  tuntutan  ganti  rugi  yang timbul  sebab  perbuatan  pelanggar  hukum.  ditujukan  kepada  pelaku  perbuatan  curang (berperkara). Selain itu, ganti rugi yang diajukan kepada tergugat digabungkan atau dianalisis serta  disimpulkan  sekaligus  selaku  penilaian  serta  putusan  kasus  penjahat  yang  didakwakan kepada pihak yang berperkara serta selaku salah satu putusan.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  terdapat  isu  yang  menarik  untuk  dipelajari  lebih mendalam  dan  memerlukan  penelitian  yang  lebih  lanjut.  Isu  tersebut  berkaitan  dengan bagaimana negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban  kejahatan  seksual.  Selanjutnya,  Kajian  ini  akan  mengkaji  komponen  pemberian kebebasan guna korban serta menilai upaya-upaya yang sudah atau belum dilakukan para ahli regulasi dalam memberikan rasa aman kepada korban.

## Metode Penelitian
Eksplorasi ini yakni standarisasi penelitian yang dilakukan dengan menganalisis  bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Penelitian  hukum  normatif  yakni  pemeriksaan  hukum perpustakaan,  dimana  dalam  mengatur  bahan  pustaka  eksplorasi  hukum  yakni  informasi mendasar  yang  digunakan  dalam  menguraikan  bahan  hukum  yang  mengacu  pada  standar hukum  selakumana  tergambar  dalam  pedoman  hukum.  Penetapan  dalam  penelitian  ini bersifat  logis  serta  melibatkan  eksplorasi,  khususnya  menggambarkan  peraturan  serta pedoman  yang  relevan,  sebanding  dengan  hipotesis  hukum  atau  standar  hukum  mengenai permasalahan  yang  akan  dipertimbangkan.  Bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, serta bahan hukum tersier akan digunakan.

## Hasil dan Pembahasan

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Dalam KBBI, Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menjaga, mencegah, menjaga  serta  menopang.  Sementara  itu,  Perlindungan  berarti  pelestarian,  pemeliharaan, pemantauan,  suaka  serta  tempat  berlindung.  Biasanya,  keamanan  berarti  menjaga  sesuatu yang  berbahaya,  sesuatu  yang  bisa  berupa  kepentingan,  barang,  atau  benda.  Selain  itu, Perlindungan  juga  berarti  jaminan  yang  diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  yang  lebih rentan. Oleh sebab itu, jaminan hukum dapat diartikan selaku perlindungan dengan peraturan atau  jaminan  dengan  menggunakan  sarana  serta  sarana  hukum.  Jaminan  hukum  harus memperhatikan tahapan-tahapannya, khususnya keamanan hukum yang diwujudkan ke dalam dunia dari pengaturan hukum serta seluruh pedoman hukum yang diberikan oleh masyarakat yang  pada  dasarnya  yakni  pemahaman  masyarakat  tersebut  untuk  mengontrol  perilaku hubungan  antara  warga  negara  serta  antara  masyarakat  serta  otoritas  publik.  yang  dianggap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Perlindungan  hukum  yakni  komponen  yang  sangat  penting,  khususnya  untuk menangani warga yang menjadi korban demonstrasi kriminal. Peraturan pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini bermaksud kalau apabila seseorang berbuat suatu perbuatan salah, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatan salahnya itu. Dalam UUD
1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan “Indonesia yakni negara hukum serta ketertiban”. Tentu saja, supremasi  hukum  memerlukan  serta  memerlukan  perlindungan  hukum,  serta  negara  wajib menjaga  hak-hak  hukum  warga  negara.  Hukum  bukanlah  sebuah  perkembangan  dari pernyataan-pernyataan  yang  mati  serta  tidak  bermakna.  Jaminan  sah  yang  dimaksud  yakni upaya  sah  yang  seharusnya  diberikan  oleh  kepolisian  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik secara  intelektual  maupun  nyata  guna  pengaruh-pengaruh  yang  meresahkan  serta  berbagai bahaya dari pihak manapun (Ahmad et al., 2020).
Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual, kata “kekerasan seksual” berasal dari bahasa  Inggris.  Kata  “kekerasan”  berarti  kekerasan,  ketidaknyamanan,  serta  tidak  bebas. Sementara itu, istilah “seksual” mengacu pada seksualitas dalam beberapa hal (Echols, 2022).
Pedoman  pelanggaran  seksual  dalam  KUHP,  pada  bagian  Pelanggaran  Guna  Mutu Etika, pengaturannya membawa kekacauan tersendiri serta secara umum akan menggelapkan persoalan  hakiki  pelanggaran  seksual,  khususnya  pelanggaran  guna  nyawa  manusia  sebab keadilan sering dikesankan pada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. beratasan dengan kebajikan  atau  standar  terkait.  Pelanggaran  seksual  dipandang  selaku  pelanggaran  guna kebajikan  serta  bukannya  selaku  kekejaman  yang  tak  terkatakan.  Sifat-sifat  yang  digunakan pada dasarnya mencerminkan sifat atau standar kelompok yang ada (kecenderungan laki-laki) yang seringkali menggambarkan perempuan selaku kelompok bawahan.
Yang dimaksud dengan kebrutalan seksual menurut Peraturan TPKS yakni setiap unjuk rasa  yang  bersifat  merusak,  mengganggu,  mengejar,  serta  lain-lain  guna  tubuh  seseorang, hasrat  seksual,  serta  kemampuan  regeneratifnya,  yang  justru  beratasan  dengan  kemauan seseorang  yang  menyebabkan  orang  tersebut  tidak  mampu.  memberikan  persetujuan  dalam keadaan  bebas  sebab  adanya  ketidakteraturan  dalam  hubungan  kekuasaan  atau  hubungan orientasi yang mengakibatkan atau mengakibatkan penderitaan atau kemalangan secara fisik, mental,  seksual,  kemalangan  moneter,  sosial,  sosial  serta  politik.  Dalam  keadaan  demikian, jenis-jenis  tindak  pidana  demonstrasi  kebiadaban  seksual  selakumana  dimaksud  dalam Peraturan TPKS Pasal 4 ayat 1 juga diungkapkan, antara lain: perilaku tidak pantas, perilaku tidak  pantas  nyata,  kontrasepsi  terbatas,  pembersihan  terbatas,  kawin  paksa,  penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual.
Sebab  pelaku  bertindak  diam-diam,  pelecehan  seksual  sering  kali  luput  dari  perhatian orang  lain.  Instrumen  pengaduan  kepada  polisi  oleh  para  penyintas  perilaku  cabul  jarang dilakukan, dimana sebagian besar perempuan hanya sadar serta kemudian melaporkannya ke polisi. Banyak korban yang justru merasa terhina serta hanya diam saja tanpa memberontak, sebab  mereka  merasa  apa  yang  terjadi  sungguh  memalukan  bagi  mereka.  Selain  itu,  ada beberapa oknum yang kemudian melakukan tindakan hukum.
Jenis perilaku cabul yang paling banyak diketahui guna perempuan yakni penyerangan, yang  perkembangan  sahnya  dapat  dilihat  dalam  Buku  II  Bagian  XIV  Kode  Penjahat  atas Pelanggaran guna Kualitas Etika. Berdasarkan pengalaman yang ada, pedoman penyerangan dalam  regulasi  telah  ada  sejak  lama.  Pada  umumnya  penyerangan  dicirikan  menurut pandangan laki-laki dalam kaitannya dengan seksualitas laki-laki, pengertian Pasal 285, Pasal 286,  Pasal  287,  Pasal  297  KUHP  dengan  jelas  menggambarkan  nilai/nilai  moral  yang digunakan  masyarakat  dalam  memperlakukan  perempuan,  oleh  sebab  itu  Penting  untuk menyelesaikan kajian yang lebih mendalam mengenai masalah ini sehubungan dengan situasi di  mana  perempuan  serta  cara  berperilaku  perempuan  dicirikan  serta  dikendalikan  secara sosial.
Kejahatan  kesusilaan  atau  pelanggaran  moral  serta  perilaku  tidak  senonoh  yakni  dua jenis  pelanggaran  keadilan  yang  bukan  hanya  yakni  permasalahan  publik  hukum  di  suatu negara  namun  yakni  permasalahan  hukum  di  semua  negara  di  planet  ini  atau  yakni permasalahan  yang  mendunia.  Pelaku  pelanggaran  konvensionalitas  serta  perilaku  tidak senonoh tidak hanya didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan pusat atau kalangan
ekonomi rendah, belum lagi mereka yang hampir tidak memiliki pelatihan, namun pelakunya sudah masuk ke semua lapisan masyarakat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kebiadaban  seksual  disebut  juga  penganiayaan  seksual  yang  dicirikan  selaku  tindakan hubungan  seksual  yang  merosot  yang  dilakukan  melalui  cara-cara  brutal  serta  beratasan dengan  pelajaran  kualitas  yang  ketat  serta  mengabaikan  pedoman  sah  yang  relevan. Umumnya  keganasan  ditampilkan  untuk  menunjukkan  kalau  pelakunya  mempunyai kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Kekuatan inilah yang dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha cerdiknya (Huraerah, 2018).
Upaya  yang  dilakukan  para  ahli  hukum  untuk  mengungkap  realitas  materiil  suatu perkara  pidana  diharapkan  dapat  menghindari  kesalahan  dalam  menjatuhkan  hukuman  pada seseorang.  Hal  ini  selakumana  diatur  dalam  Peraturan  No.  48  Tahun  2008  atas  Pengaturan Pokok  Kekuasaan  Hukum  Pasal  6  ayat  (2)  yang  menyatakan:  “Tidak  seorang  pun  dapat  di pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.
Untuk  memahami  makna  kekerasan  seksual  digunakan  terminologi  pelecehan  seksual. Perilaku yang tidak pantas mempunyai jangkauan yang sangat luas, mulai dari ucapan yang jorok/menjijikkan  (komentar,  candaan,  serta  lain-lain),  cara  berperilaku  yang  tidak  senonoh misalnya  (menusuk,  mengontak,  menyentuh,  berpelukan,  serta  lain-lain),  memperlihatkan gambar-gambar  yang  vulgar/kotor,  penyerangan.  serta  tekanan.  hal-hal  yang  tidak  senonoh antara  lain  memaksakan  ciuman  serta  pelukan  pada  perempuan,  mengancam  akan mempersulit  hidup  mereka  jika  menolak  layanan  seksual,  bahkan  pemerkosaan  yang  yakni topik yang sangat dekat di hati kita saat ini.
Dari  sudut  pandang  HAM,  persoalan  kepentingan  korban  pidana  berkaitan  dengan HAM  secara  umum  yang  yakni  prinsip-prinsip  universal  yang  dituangkan  dalam The Universal Declaration Of Human Right (10 Desember 1948) dan The International Covenant On  Civil  And  Political  Right (16  Desember  1948)  memandang  kalau  semua  individu  setara dengan  peraturan  serta  jenis  perlindungan  sah  yang  setara  serta  hampir  tidak  ada  segregasi atau  pemisahan.  setiap  perbuatan  yang  melanggar  HAM  yang  dijamin  oleh  peraturan perUUan nasional.

## Pengaturan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Hak  serta  tanggung  jawab  yang  dijabarkan  dalam  konstitusi  serta  UU  lainnya  berlaku bagi  setiap  warga  negara.  Pemenuhan  kebebasan  serta  penyelesaian  komitmen  hendaknya diselesaikan  dengan  cara  yang  baik,  agar  tidak  terjadi  bentrokan.  Peraturan  acara  pidana mengatur  perbedaan  hak  istimewa  antara  tersangka  serta  pihak  yang  berperkara.  Korban harus  mendapat  jaminan,  termasuk  terpenuhinya  hak-hak  istimewa  yang  dimiliki  korban, namun dalam menyelesaikannya komitmen yang ada juga harus disesuaikan (Waluyo, 2018).
Korban  selaku  pihak  yang  tidak  henti-hentinya  menanggung  musibah  akibat pelanggaran  peraturan  pidana  pada  umumnya  hanya  dilibatkan  sebatas  memberikan keterangan  selaku  saksi  korban.  Oleh  sebab  itu,  seringkali  korban  merasa  kecewa  guna tuduhan  pelanggaran  hukum  yang  disampaikan  oleh  Pemeriksa  Umum  atau  mungkin  juga guna  putusan  yang  diberikan  oleh  Adjudikator  sebab  dianggap  tidak  sesuai  dengan keuntungan ekuitas korban. Hal ini sebab kerangka penegakan hukum dikoordinasikan untuk mengadili  pelaku  demonstrasi  kriminal,  bukan  untuk  kepentingan  penyintas  demonstrasi kriminal,  sebab  demonstrasi  kriminal  yakni  demonstrasi  pelaku  guna  negara.  Hakikat perbuatan  salah  dalam  ilmu  pidana  yakni  kerugian  yang  meliputi  semua  pihak  termasuk pelakunya,  kenakalan  yang  dimaksud  yakni  kerugian  materiil  (finansial)  serta  kerugian  non materiil (mental) (Susanti & Rahardjo, 2018).
Perlindungan  hukum  yakni  suatu  hal  atau  kegiatan  untuk  melindungi  subyek  hukum
berdasarkan  peraturan  serta  pedoman  yang  material  disertai  dengan  sanksi  jika  seseorang melakukan  wanprestasi.  Alasan  adanya  jaminan  hukum  yakni  untuk  menjamin  kebebasan serta komitmen bersama untuk memenuhi keuntungan mereka sendiri serta dalam pergaulan manusia dengan orang lain. Perlindungan menunjukkan kalau kasus-kasus yang dialami telah ditangani  serta  akan  diselesaikan  melalui  pengaturan  sah  yang  relevan.  Selain  itu, menunjukkan  adanya  keyakinan  untuk  menjamin  kesembuhan  yang  dialami  oleh  yang bersangkutan. Regulasi yakni suatu bentuk permintaan serta kemauan negara yang dilakukan oleh otoritas publik untuk memberikan kepercayaan serta jaminan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayahnya (Ransun, 2012).
Pengaturan mengenai pengaturan upah bagi korban kejahatan dalam peraturan tertentu di  Indonesia  terdapat  dalam  beberapa  peraturan  serta  PP.  Peraturan  yang  mengatur  sanksi ganti kerugian antara lain yakni KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 atas Pengadilan HAM, UU No.  15  Tahun  2003  atas  Tindak  Pidana  Teroris,  UU  No.  13  Tahun  2006  atas  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Jo  UU  No.    31  Tahun  2014  atas  Revisi  UU  No.  13  Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007 atas Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35  Tahun  2014  atas  Revisi  UU  Perlindungan  Anak,  UU  No.  11  Tahun  2012  atas  Sistem Peradilan Anak.
Selain  itu  juga  terdapat  PP  No.  3  Tahun  2002  atas  Santunan  serta  Pembayaran  Bagi Korban Pelanggaran Kebebasan Dasar, PP No. 44 Tahun 2008, PP No. 43 Tahun  2017 atas Eksekusi  Santunan  Bagi  Anak  Korban  Demonstrasi  Kriminal  serta  Tidak  Resmi. UU  No.  7 Tahun  2018  yang  yakni  pedoman  kompensasi  serta  remunerasi  selaku  contoh  Peraturan Pemantau  serta  Asuransi  Kecelakaan.  40  Jenis  ganti  rugi  yang  berhak  diterima  oleh  korban perbuatan  salah  selakumana  dimaksud  dalam  PP  No.  7  Tahun  2018  yakni  imbalan  yang diberikan  oleh  pelaku  kepada  orang  yang  bersangkutan  atau  keluarganya  selaku  ganti kerugian  kekayaan  atau  upah,  ganti  rugi  yang  diakibatkan  sebab  menanggung  derita. langsung  berhubungan  dengan  kesalahan,  pelunasan  biaya  pertimbangan  klinis,  serta pelunasan biaya pertimbangan mental.
Santunan  dalam  KBBI  yakni  imbalan  atas  musibah  atau  penggantian.  Oleh  sebab  itu, kebijakan  restitusi  yakni  serangkaian  prosedur  manajemen  untuk  menangani  atau  bertindak atas  nama  korban  kekerasan.  Tujuan  pemerintah  yakni  memulihkan  kondisi  korban  menjadi normal selaku bentuk kompensasi atau pembayaran atas hak-hak mereka yang dilanggar atau atas  penderitaan  mereka.  secara  sungguh-sungguh,  mendalam  serta  sosial.  Mengingat  UU Tidak Resmi No. 44 Tahun 2008 atas Pemberian Upah, Santunan serta Pertolongan Kepada Saksi  serta  Korban  Pasal  1  angka  5,  yang  dimaksud  dengan  strategi  ganti  kerugian  yakni bayaran  yang  diberikan  kepada  yang  bersangkutan  atau  keluarganya  oleh  pelaku atau  pihak luar,  memberikan  Kompensasi  atau  upah  dapat  berupa  pengembalian  harta,  angsuran  atas musibah atau derita, serta pengembalian biaya atas kegiatan tertentu.
Kompensasi  selaku  angsuran  balas  jasa  yakni  jaminan  atas  keistimewaan  yang diperoleh  korban  kejahatan  seksual  selakumana  dimaknai  dalam  Peraturan  Perbuatan Kejahatan Seksual No. 12 Tahun 2022 pasal 30 ayat 2 juncto pasal 7A ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 2014 atas Revisi Mengingat Peraturan No. 13 Tahun 2006 atas Keamanan Saksi serta Korban terkait Pasal 4 Pedoman Pengadilan Tinggi RI No. 1 Tahun 2022 atas Duplikat Cara Penyelesaian  Pemanfaatan  serta  Pemberian  Kompensasi  serta  Pembayaran  atas  Pelanggaran Pidana.  Jadi  3  pedoman  ini  memberi  arti  kalau  korban  mempunyai  keistimewaan  untuk mendapatkan ganti rugi, yang mana ganti rugi itu selaku a. Mengganti kehilangan kelimpahan atau  gaji.  b.  Mengganti  kemalangan  yang  disebabkan  sebab  penderitaan  yang  berhubungan langsung  dengan  demonstrasi  kriminal  kejahatan  seksual.  c.  Pelunasan  biaya  pertimbangan klinis serta tambahan mental. D. Bayaran atas berbagai kemalangan yang dialami oleh korban sebab perbuatan salah berupa kejahatan seksual.
Restitusi  sebagai  pembayaran  ganti  kerugian  yakni  suatu  jenis  jaminan  serta  asuransi
yang ditawarkan atau diberikan oleh penguasa umum kepada korban selaku bentuk musibah, kemalangan serta musibah yang dialami oleh yang bersangkutan. Sesuai pasal 7A ayat 6 UU RI No. 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Atas Perlindungan Saksi serta Korban yang berbunyi yakni: Pemerintah juga memberikan jaminan serta perlindungan mengenai  restitusi  selakumana  pembayaran  kompensasi  kepada  korban.  Apabila  korban meninggal,  maka  ganti  rugi  diberikan  kepada  ahli  waris  atau  keluarganya.  Jika  orang  yang selamat dari suatu kesalahan meninggal dunia, kompensasi diberikan kepada keluarga korban yang yakni penerima manfaat dari korban (U.-U. R. Indonesia, 2010).
Ganti  kerugian  bagaimanapun juga  harus  diberikan  atau  dilakukan  kepada  orang yang bersangkutan  apabila  pelakunya  diberi  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan,  namun  sampai sejauh  mungkin  ia  belum  membayar  atau  memberikan  ganti  rugi  selaku  angsuran  imbalan kepada  orang  yang  bersangkutan.  Hal  ini  dimaknai  dalam  Peraturan  Perbuatan  Pelanggaran Seksual  No.  12  Tahun  2022  Pasal  33  yang  menyatakan  kalau  Pengadilan  selakumana dimaksud  pada  ayat  (3)  akan  memberikan  surat  teguran  tertulis  kepada  individu  pemberi Ganti  Kerugian  agar  segera  memenuhi  komitmen  pemberiannya.  kompensasi  kepada  para korban atau penerima manfaat utama mereka
Sesuai  dengan Declaration  of  Basic  Principal  Of  Justice  For  Victims  of  Crime  and Abuse of Power , yang tersirat dalam kompensasi yakni kalau pelaku kejahatan atau pihak luar bertanggung  jawab  untuk  membayar  kembali  kemalangan  yang  menimpa  orang  yang bersangkutan,  keluarganya,  atau  individu  yang  bergantung  pada  orang  yang  bersangkutan. Menurut Pasal 35 Ayat 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, dalam hal  harta  rampasan  terpidana  tidak  cukup  untuk  menutup  biaya  restitusi  selakumana dimaksud  dalam  Pasal  33  Ayat  (7),  negara  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban  sesuai dengan putusan pengadilan sebesar kekurangan pembayaran ganti rugi.
KUHP juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan korban agar berada pada jalur yang benar  untuk  mengajukan  kasus  remunerasi,  khususnya  pada  Bagian  “Jika  suatu  perbuatan yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan negeri  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua  sidang  atas  permintaan orang  itu  dapat  menetapkan  untuk  menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada perkara pidana itu”.Ayat (2): “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan  selambat-lambatnya  sebelum  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  pidana.  Dalam hal  penuntut  umum  tidak  hadir,  permintaan  diajukan  selambatlambatnya  sebelum  hakim menjatuhkan  putusan”.  Pasal  99  ayat  (1)  KUHAP:  “Apabila  pihak  yang  dirugikan  minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98,  maka  pengadilan  negeri  menimbang  tentang  kewenangannya  untuk  mengadili  gugatan tersebut,  tentang  kebenaran  dasar  gugatan  dan  tentang  hukum  penggantian  biaya  yang dirugikan  tersebut”.  Ayat  (2):  “Kecuali  dalam  hal  pengadilan  negeri  menyatakan tidakberwenang  mengadili  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  atau  gugatan dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  putusan  hakim  hanya  memuat  tentang  penetapan  hukuman penggantian  biaya  yang  telah  dikeluakan  oleh  pihak  yang  dirugikan”.Ayat  (3):  “Putusan mengenai  ganti  kerugian  dengan  sendirinya  mendapat  kekuatan  tetap  apabila  putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.
Jika  dicermati,  pengaturan  mengenai  kompensasi  sebenarnya  mengandung  berbagai persoalan.  UU  No.  31  Tahun  2014  tentunya  mewajibkan  beberapa  pengaturan  mengenai komponen  ganti  rugi  korban  tindak  pidana  demonstrasi  yang  baru-baru  ini  diatur  dalam  PP No. 44 Tahun 2008 sehingga bisa dikatakan pengaturan tersebut sudah sejalan dengan KUHP. Dengan cara ini, petugas polisi kini dapat “dibatasi” untuk memanfaatkan sistem kompensasi yang diatur dalam Peraturan No. 31 Tahun 2014 yang mengatur atas ganti rugi lebih banyak dibandingkan  dengan  KUHAP  dengan  alasan  kalau  pengaturan  mengenai  komponen  ganti rugi saat ini mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diatur dalam KUHAP.
Meski  begitu,  dalam  peraturan  ini  terdapat  pengaturan  lain  yang  justru  membatasi pemberian  kebebasan  kompensasi  kepada  penyintas  aksi  demonstrasi  kriminal.  Berdasarkan Pasal  7A  ayat  (2),  Keputusan  LPSK  menetapkan  tindak  pidana  sesuai  ayat  (1).  Hal  ini menyiratkan  kalau  putusan  untuk  mendapatkan  kompensasi  tidak  menjadi  masalah  bagi semua  penyintas  demonstrasi  kriminal.  Hak  ini  hanya  berlaku  bagi  korban  tindak  pidana tertentu yang jaminannya kabur sebab hanya dinyatakan “tidak seluruhnya ditetapkan dalam Pengumuman  LPSK”.  Pada  bagian  penjelasan,  ayat  ini  diungkapkan  dengan  sangat  jelas, padahal tidak ada kejelasan mengenai bagian ini mengingat tidak ada pengaturan seperti itu dalam Peraturan No. 13 Tahun 2006 serta PP No. 44 Tahun 2008.
Pada  gilirannya,  pelaksanaan  kompensasi  untuk  pemulihan  anak-anak  yang  menjadi korban  kebrutalan  seksual  tidak  dapat  dilaksanakan.  Hal  ini  sebab  baik  Pasal  7  UU  Tidak Resmi  RI  No.  43  Tahun  2017  maupun  Pasal  37  Peraturan  No.  35  Tahun  2020 atas  Koreksi UU  Tidak  Resmi  No.  7  Tahun  2018  atas  Pengaturan  Gaji,  Santunan  Bantuan  Kepada  Saksi Korban  sebenarnya  tidak  benar.  memuat  persyaratan  otoritatif  yang  justru  mempersulit korban jiwa, sehingga para ahli harus dapat bekerja dengan memenuhi persyaratan peraturan selakumana diatur dalam Pasal 7 Pedoman Otoritas Publik RI No. 43 Tahun 2017 serta Pasal 37  Peraturan  No.  35  Tahun  2020  atas  Perubahan  Atas  UU  Tidak  Resmi  No.  7  Tahun  2018 atas Pengaturan Gaji, Santunan, serta Bantuan Kepada Saksi serta Korban. Selain itu, pelaku demonstrasi  kriminal  enggan  membayar  ganti  rugi  sebab  alasan  kekurangan  uang,  hal  ini ternyata  semakin  tidak  masuk  akal  mengingat  tidak  adanya  ganti  rugi.  Kemampuan  pelaku membayar ganti rugi hanya digantikan dengan disiplin tambahan.
Kemudian  pada  tahun  2018  pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  7  Tahun  2018  atas Pemberian  Remunerasi,  Santunan  serta  Bantuan  Kepada  Saksi  serta  Korban.  Namun,  pada gilirannya,  pelaksanaan  pembayaran  selaku  putusan  dibandingkan  kompensasi  juga  sulit dilakukan,  hal  ini  sebab  tidak ada  dasar yang  dipilih  dalam  Pedoman  Otoritas  Publik  untuk menguraikan sejauh mana kerugian yang dialami oleh para korban. Selain itu, juga tidak jelas organisasi negara mana yang berhak melakukan sosialisasi imbalan dari negara kepada anak- anak  penyintas  kebiadaban  seksual.  Selain  itu,  kebutuhan  manajerial  dalam  pengajuan permohonan  pembayaran  oleh  para  korban  sangat  berbelit-belit  serta  juga  akan  menjadi permasalahan bagi para korban.

## Mekanisme Pembayaran Restitusi
Pelaksanaan  restitusi  dapat  dilakukan  di  penyidik  dan  penuntut  umum,  pada  tahap  ini Ketika pelaku bersedia memberikan restitusi maka penyidik dan penuntut umum membuatkan berita  acara  adanya  uang  penitipan  restitusi  sebelum  adanya  putusdan  Pengadilan  yang berkekuatan  tetap.  Restitusi  melalui  putusan  pengadilan  dilakukan  setelah  dibacakannya putusan  hakim  yang  memuat  pidana  restitusi  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Apabila  telah ada uang yang dititipkan melalui penyidik atau penuntut umum yang diletakan di bank yang ditunjuk  dan  hakim  menyetujui  jumlah  restitusi  yang  dititpkan  pelaku  maka  jaksa  dapat mengambil  uang  tersebut  dan  menyerahkan  kepada  korban,  namun  apabila  menurut  hakim terjadi  kelebihan  maka  kelebihan  tersebut  dikembalikan  kepada  pelaku,  sementara  apabila terjadi  kekurangan,  maka  jaksa  dapat  meminta  kekurangannya  kepada,  pelaku,  keluarga pelaku, pihak yang menjamin pelaku. Apabila jaksa belum melihat adanya uang restitusi pada berita acara sejak tujuh hari diputusnya perkara secara berkekuatan hukum tetap, maka jaksa membentuk  forum  musyawarah  yang  mengundang  pelaku  atau  pihak  penjaminnya  dengan korban  dan  pihak  pendampingnya  untuk  memutuskan  besaran  dan  mekanisme  penyerahan restitusi, kesepakatan akan hal tersebut kemudian dibuatkan berita acaranya, setelah itu jaksa mengawasi jalannya penyerahan restitusi, setelah restitusi diserahkan jaksa melaporkan akan hal tersebut kepada pengadilan.
Pasal  1  angka  (5)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  Dan  Bantuan  Kepada  Saksi  Dan  Korban  menyebutkan  bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau  pihak  ketiga”.  Namun  demikian  besaran  jumlah  restitusi  serta  pihak-  yang  berwenang mengatur pelaksanaan restitusi tidak dengan jelas disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
Pasal  30-37  UU  No.  12  Tahun  2022  atas  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  mengatur atas  permohonan  restitusi.  Orang-orang  yang  selamat  dari  demonstrasi  kriminal  kebiadaban seksual  mempunyai  hak  istimewa  untuk  mendapatkan  kompensasi  serta  layanan  pemulihan selaku bayaran atas kehilangan kekayaan atau gaji, imbalan atas kemalangan yang disebabkan sebab  penderitaan  langsung  yang  terkait  dengan  perbuatan  salah  kejahatan  seksual, membayar  biaya  pengobatan  klinis  atau  mental  serta  membayar  untuk  kemalangan  yang berbeda. Dokter Spesialis, Penyidik Umum, serta Hakim wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan serta LPSK mengenai haknya atas ganti kerugian. Dalam hal pelakunya yakni anak-anak, maka pengurusan ganti kerugian dilakukan oleh orang tua atau penjaga serta tata cara pengajuan ganti kerugian dilakukan sesuai dengan peraturan perUUan.
Tata cara pemberian santunan diarahkan pada Peraturan Permohonan Kejahatan Seksual No. 12 Tahun 2022 serta Pedoman Pengadilan Tinggi RI No. 1 Tahun 2022 atas Penggandaan Teknik Penyelesaian Permohonan serta Pemberian Santunan serta Remunerasi Guna Korban Pelaku  Kejahatan.  Pemberian  ganti  kerugian  tertuang  dalam  Peraturan  Perbuatan  Kejahatan Seksual  No.  12  Tahun  2022  pasal  33  ayat  1  juncto  pasal  30  ayat  5  Pedoman  Pengadilan Tinggi  RI  No.  1  Tahun  2022  atas  Penggandaan  Tata  Cara  Penyelesaian  Pemakaian  serta Pemberian  Ganti  Kerugian  serta  Pembayaran  kepada  Orang  yang  Selamat  dari  Kezaliman. Menjelaskan  kalau  pemberian  restitusi  dimulai  sejak  putusan  pengadilan  sebelumnya mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  serta  harus  diberikan  kepada  pelaku  atau  pihak  ketiga dalam waktu paling lama 30 hari sejak salinan putusan diterima.

## Implementasi  Pemenuhan  Restitusi  Dalam  Studi  Kasus  Putusan:  382/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel
Begitu pula yang terjadi pada Putusan 382/Pid.sus/2020/Pn Jkt. Sel. Peristiwa tersebut antara  lain  penggugat  bernama  Andri  Canister  Ambo  Tou,  26  tahun,  serta  seorang  remaja berusia 16 tahun yang menjadi korban pada saat perbuatan salah tersebut dilakukan. Peragaan seks  secara  tidak  sah  yang  tidak  seluruhnya  dilakukan  oleh  majelis  hakim  atas  keadaan tersebut  yakni  sah  serta  terbukti  mengabaikan  pengaturan  dalam  pasal  81  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Artinya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim guna terpidana yakni pidana yang  paling  ringan,  yakni  5  (lima)  tahun.  Sedangkan  kemudian  selaku  disiplin  tambahan majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  ganti  rugi  yang  diajukan  oleh  yang  bersangkutan, sebab dalam putusan tersebut juga disimpulkan kalau atas perbuatan curang yang dilakukan oleh  tergugat,  maka  penggugat  harus  membayar  hak  ganti  rugi  kepada  anak  korban. menambahkan hingga Rp. 109.458,700 (seratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu  tujuh  ratus  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  akan  ditukar  dengan penahanan  selama  2  (dua)  bulan.  Hak  menerima  restitusi  sebesar  Rp.109.458,700  (seratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan tujuh ratus rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada  anak  korban  oleh  pelakunya  yakni  ganti  rugi  atas  kemalangan  yang  dialami  oleh korban  akibat  demonstrasi  pelanggar  hukum  yang  melakukan  kebiadaban  seksual.  Dimana
dalam  Pasal  3  UU  Tidak  Resmi  No.  43  Tahun  2017  atas  Penyelenggaraan  Santunan  Bagi Remaja  Penyintas  Kejahatan  dinyatakan  kalau  Santunan  Bagi  Anak  Korban  Kejahatan tampak  selaku:  a.  Imbalan  atas  hilangnya  kelimpahan;  b.  Bayaran  untuk  bertahan  sebab demonstrasi kriminal; serta tambahan c. Pembayaran kembali untuk pertimbangan klinis serta tambahan  mental.  Artinya,  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  kekerasan  seksual  berhak mendapatkan  ganti  rugi  tidak  hanya  atas  kerugian  materil  yang  dideritanya,  namun  juga kerugian lain yang dideritanya akibat kejahatan tersebut.
Dalam pelaksanaannya, besarnya Hak Kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada  korban  anak  tersebut  yakni  hasil  penilaian  yang  dilakukan  oleh  LPSK.  LPSK memeriksa  berkas  permohonan  korban  selaku  bagian  dari  proses  evaluasi.  Menurut  Amalia Marsunah, seringkali korban selaku pihak yang dirugikan tidak mengetahui secara detail apa saja  yang  termasuk  dalam  kerugian  akibat  tindak  pidana  tersebut,  sehingga  LPSK  harus memberikan  pemahaman  kepada  korban  mengenai  barang  atau  barang  apa  saja.  komponen dapat  dituntut  ganti  rugi  apabila  perlu  dilakukan  pemeriksaan  guna  permohonan  restitusi. LPSK dapat meminta keterangan korban dalam hal diperlukan pemeriksaan atas permintaan tersebut.
Padahal  pelaksanaan  upaya  pemenuhan  hak  kompensasi  bagi  remaja  korban  tindak pidana demonstrasi kekerasan seksual dalam hal No. 382/pid.sus/2020/Pn Jkt.sel yakni sesuai dengan  Surat  Kuasa  Pedomannya,  khususnya  hak  atas  kompensasi  diberikan  kepada  anak- anak penyintas tindak pidana demonstrasi, dimana dalam hal ini yang menjadi korban dalam hal  No.  382/pid.sus/2020/Pn  Jkt.sel  yakni  korban  yang  berusia  16  tahun.  umur  pada  saat perbuatan salah itu, serta itu berarti kalau korban berhak atas hak ganti rugi, maka pada saat itu  yang  bersangkutan  atau  pihak  korban  juga  telah  mengajukan  permohonan  hak  ganti kerugian yang telah dilakukan pemeriksa umum. Begitu pula dengan permintaannya, dimana besarnya hak atas kompensasi tersebut yakni hasil evaluasi yang dilakukan oleh LPSK yang diarahkan pada Pasal 26 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018 serta Pasal 17 PP No. 43 Tahun 2017. Dalam menentukan besaran Kompensasi yang sebenarnya, LPSK juga harus memperhatikan Pasal 24 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018 dimana dalam Pasal ini dimaknai kalau untuk alasan penilaian  LPSK  dapat  meminta  data  kepada  Yang  bersangkutan,  namun  selain  bagi  pelaku perbuatan salah, hal ini penting sebab pasal ini juga memberikan pintu terbuka kepada pelaku untuk  memberikan  data  sehingga  berapa  besar  ganti  rugi  yang  disebutkan  oleh  korban  juga sesuai  dengan  keinginan  pelaku.  kemampuannya,  sehingga  upaya  untuk  memenuhi  hak korban secara keseluruhan atas ganti kerugian dapat terlaksana dengan baik. Menurut penulis, Pasal 24 ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan sebab berdasarkan data yang ada, surat menyurat yang  dilakukan  LPSK  dengan  pelaku  juga  dilakukan,  namun  hanya  sekedar  untuk mengingatkan pelakunya. komitmen untuk memberikan hak kompensasi kepada korban.
Tidak  ada  putusan  lain  selain  penahanan  selaku  tindakan  disipliner  tambahan  sebab tidak  diberikannya  hak  kompensasi  kepada  korban,  selain  itu  sebab  tidak  ada  pedoman mengenai  perbuatan  jahat  yang  bersifat  seksual  guna  anak,  seperti  perbuatan  melawan hukum.  eksploitasi.  Dimana  dalam  demonstrasi  curang  berurusan  dengan  orang,  yang  juga mengatur  hak  ganti  rugi  kepada  yang  bersangkutan,  memberikan  putusan  lain,  khususnya dengan  mengambil  harta  milik  pelaku  selaku  jaminan  atas  komitmen  pelaku  untuk memberikan  hak  ganti  rugi  kepada  korban.  selakumana  tertuang  dalam  Pasal  50  ayat  (3) Peraturan  No.  21  Tahun  2007  atas  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Eksploitasi  Secara  Ilegal, “Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi”
Pemanfaatan  Hak  atas  Kompensasi  guna  anak-anak  korban  tindak  pidana  kebrutalan seksual  sebenarnya  yakni  pemahaman  atas  keadilan  yang  bersifat  suportif,  khususnya keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban ke kondisi sebelum terjadinya
perbuatan  salah.  Memang  tidak  terbayangkan  jika  kondisi  korban  akan  sama  seperti  dulu, namun  pada  hakikatnya  penggunaan  santunan  dapat  berdampak  besar  guna  orang  yang bersangkutan. Penerapan suatu peraturan juga harus memberikan keadilan bagi para korban. Kesopanan dalam melaksanakan hak ganti rugi kepada korban bersifat adil yang memberikan keuntungan terbaik bagi korban dibandingkan tidak memberikan hak ganti rugi kepada yang bersangkutan.  Selakumana  diungkapkan  oleh  Hans  Kelsen,  regulasi  selaku  tuntutan  sosial dapat  dikatakan  adil  jika  mampu  mengendalikan  aktivitas  manusia  dengan  cara  yang menyenangkan sehingga dapat memperoleh kepuasan di dalamnya.
Hukum  harus  ditegakkan  dengan  cara  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  hak  atas  kompensasi  bagi  anak-anak  yang  menjadi  korban demonstrasi  kriminal  kebrutalan  seksual,  penyerahan  hak  atas  kompensasi  yakni  penegasan kalau dalam penyempurnaannya peraturan pidana tidak hanya diharapkan dapat memberikan semangat  kepada  pelaku  kejahatan,  namun  juga  lebih  dari  itu.  memberikan  sertifikasi keamanan  kepada  korban  akibat  demonstrasi  kriminal  yang  terjadi.  Dilaksanakannya  ganti rugi juga menjadi bukti kalau dengan dicatatnya suatu perkara hukum melalui gugatan, maka pihak  yang  dirugikan  juga  mendapat  keuntungan  sebab  pihak  yang  dirugikan  ditempatkan selaku  pengamat  untuk  pemeriksaan  pendahuluan,  namun  pihak  yang  dirugikan  mendapat jaminan selaku reklamasi atas keadaan korban sebab penjahat. tindakan yang terjadi.

## Kesimpulan
Eksekusi  hak  atas  kompensasi  bagi  anak  penyintas  tindak  pidana  kebrutalan  seksual dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.  382/Pid.sus/2020/Pn  Jkt.sel.  belum terlaksana  dengan  baik.  Anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berhak  mendapatkan hak  restitusi  dalam  putusan  ini  sebab  mengajukan  permohonan  restitusi  yang  kemudian diputuskan  Majelis  Hakim  sebesar  Rp.  109.458.700,00  (seratur  sembilan  juta  empat  ratus lima  puluh  delapan  tujuh  ratus  rupiah),  namun  dalam  pelaksanaannya  pelaku  memutuskan untuk  melakukan  penahanan  tuntas  selaku  pelengkap  hak  atas  ganti  kerugian. Ketidakmampuan  untuk  memberikan  hak  atas  ganti  rugi  disebabkan  tidak  adanya  kekuatan koersif  yang  terkandung  dalam  UU  serta  pedoman  pelaksanaannya  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  ganti  rugi  guna  anak-anak  korban  kejahatan  seksual.  putusan  No. 382/Pid.sus/2020/Pn  jkt.sel  menunjukkan  kalau  peraturan  serta  pedoman  yang  ada  saat  ini tidak  dapat  menjamin  keamanan  generasi  muda  dari  demonstrasi  kriminal,  gunanya menjalankan Hak atas Kompensasi selaku upaya untuk membangun kembali anak-anak yang menjadi korban. korban jiwa akibat demonstrasi kriminal belum dapat dirasakan secara nyata. oleh orang yang bersangkutan.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  I.  F.,  Sigid,  S.,  Mien,  R.,  &  Lies,  S.  (2020).  Parental  Responsibility  Of  Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law. Hukum dan Pembangunan , 50 (4), 810–827. Echols, J. M. (2022). Kamus inggris indonesia . PT Gramedia Pustaka Utama.
HAM, K. (n.d.). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor , 39 . Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak . Nuansa Cendekia.
Indonesia,  R.  (2002). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak . Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia. Indonesia,  U.-U.  R.  (2010). Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban . LPSK.
Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Jurnal Hukum & Pembangunan , 45 (1), 53–75. Mertokusumo,  S.,  &  Pitlo,  A.  (1993). Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum,  Citra  Aditya Bakti . Jakarta.
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta .
Perempuan,  K.  P.  (2017).  Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti.
Ransun,  A.  (2012).  Mekanisme  Pemberian  Kompensasi  dan  Restitusi  bagi  Korban  Tindak Pidana. Lex Crimen , 1 (1).
Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). Hukum dan Kriminologi. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung .
Waluyo,  B.  (2018).  Victimologi  Perlindungan  Korban  dan  Saksi,  Sinar  Grafika. Jakarta. Cetakan , 6 .

## Copyright holder:
Gita Kiki Septia, Suhartini (2024) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)