## Media Kesehatan Masyarakat

## DESCRIPTION OF PLANNING FUNCTIONS IN PUSKESMAS WAIKLIBANG, TANJUNG BUNGA DISTRICT, EAST FLORES DISTRICT
Emilia Maria Imakulata De Class 1* , Serlie K. A. Littik 2 , Yoseph Kenjam 3
1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana
2-3 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Nusa Cendana *Korespondensi: yosefinafalen@gmail.com

## Abstract
Planning  is  a  management  function  that  determines  the  success  or  failure  of  other  management functions.  The  MSS  performance  at  Waiklibang  Health  Center  in  2017-2019  fluctuated  and  even declined,  demonstrating the  need for better  management  from  the  government, especially  during the planning stage. The purpose of this study was to describe the planning at Waiklibang Health Center, Tanjung Bunga District, East Flores Regency. This research was qualitative descriptive research with a case study approach. A total of 10 informants was interviewed. Data triangulation was carried out by interviewing the sub-district head and five village leaders. The results of this study indicated that the planning at Waiklibang Health Center was carried out but needed to thoroughly follow the guidelines of the Minister of Health Regulation 44 of 2016. No puskesmas management team was formed. The program manager carried out the planning. Several stages in the situation analysis were conducted by comparing  the  achievement  with  the  target,  but  the  problem  statement  was  not  formed.  While  the Proposed Activity Plan (RUK) was prepared, planning for the routine activity or facilities/infrastructure needs was omitted. The resulting document was still a Work Plan and Budget (RKA) for Non-Physical Special Allocation Funds (DAK). The Activity Implementation Plan (RPK) preparation was based on the  RUK.  Although  cross-sectoral  support  was  available,  it  was  not  maximized  to  its  full  potential because not all sectors were involved in handling health problems. Waiklibang Health Center needs to improve the planning at the Puskesmas.
Keywords: Health Center Planning, Cross-Sector Support.

## Abstrak
Perencanaan  merupakan  fungsi  manajemen  yang  menentukan  berhasil  tidaknya  fungsi  manajemen lainnya.  Di  Puskesmas  Waiklibang,  data  capaian  kinerja  SPM  tahun  2017-2019  yang  berfluktuasi, bahkan cenderung menurun menunjukkan belum baiknya tata kelola manajemen, terutama pada tahapan perencanaan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  perencanaan  pada  Puskesmas Waiklibang  Kecamatan  Tanjung  Bunga  Kabupaten  Flores  Timur.  Penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sebanyak 10 orang informan telah diwawancarai. Triangulasi data dilakukan dengan camat dan lima kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukkan .bahwa perencanaan  di  Puskesmas  Waiklibang  telah  dilaksanakan,  namun  belum  sepenuhnya  mengikuti pedoman Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016. Belum ada tim manajemen puskesmas yang dibentuk.  Perencanaan  dilakukan  oleh  pengelola  program.  Beberapa  tahapan  dalam  analisis  situasi sudah dilakukan yaitu dengan membandingkan capaian dengan target namun perumusan masalah tidak dilaksanakan. Tahapan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sudah dilakukan namun belum mencakupi perencanaan kegiatan rutin, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, serta dokumen yang dihasilkan masih berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Penyusunan  Rencana  Pelaksanaan  Kegiatan  (RPK)  sudah  dilakukan  berdasarkan  RUK  yang  sudah disusun. Dukungan lintas sektor sudah tampak namun belum maksimal karena tidak semua sektor aktif terlibat dalam penanganan masalah kesehatan. Puskesmas Waiklibang perlu memperbaiki perencanaan puskesmas.
Kata Kunci: Perencanaan Puskesmas, Dukungan Lintas Sektor.

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..

## Pendahuluan
Puskesmas mengupayakan kesehatan masyarakat juga pelayanan kesehatan perorangan pada lapisan pertama lewat usaha promotif dan preventif di area kerjanya. 1 Dengan demikian, kegiatan di  puskesmas lebih kepada menumbuhkan kesadaran masyarakat  untuk  mengetahui dan  mau  hidup  sehat,  menjaga  kesehatannya  atau  memberdayakan  masyarakat  di  bidang kesehatan.  Puskesmas  sebagai  pusat  pembangunan  dengan  wawasan  kesehatan,  sentra memberdayakan masyarakat, memberikan dan mengadakan pelayanan kesehatan yang bermutu guna  mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  nasional  yaitu  terciptanya  derajat  kesehatan yang  setinggi-tingginya  bagi  masyarakat. 2 Untuk  itu  diperlukan  tata  kelola  atau  manajemen puskesmas yang baik.
Manajemen  sebagai  rangkaian  kegiatan  meliputi  perancangan,  pengorganisasian, implementasi,  dan  pengendalian  ( Planning,  Organizing,  Actuating,  Controlling )  sampai memperoleh  maksud  dengan  efektif  dan  efisien.  Efektif  artinya  rangkaian  pelaksanaan dilakukan  pada  situasi  yang  seharusnya  menurut  aturan  yang  berlaku  serta  berkualitas  baik, sesuai  hasil  penjabaran  situasional  yang  ditunjang  oleh  data  dan  informasi  berbasis  bukti. Efisien  berarti  cara  puskesmas  menggunakan  potensi  yang  dimiliki  dalam  melakukan  usaha kesehatan  yang  dilakukan  pada  situasi  yang  seharusnya  menurut  aturan  yang  berlaku,  demi tercapainya  target  yang  diinginkan.  Pengelolaan  puskesmas  meliputi  Perancangan  (P1); Mobilisasi dan Implementasi (P2); Pemantauan, pengendalian dan penilaian pencapaian (P3); dan sokongan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. 3
Perencanaan  merupakan  inti  dari  kegiatan  manajemen,  karena  semua  kegiatan manajemen  dipandu  oleh  perencanaan. 4 Perencanaan  merupakan  bagian  dari  manajemen puskesmas yang harus dilaksanakan dengan baik. Kedudukan perencanaan dalam manajemen menentukan  fungsi  manajemen  lainnya. 5 Perencanaan  selalu  menjadi  landasan  utama  dalam pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh hasil yang telah ditentukan. 6 Perancangan  yang baik adalah perancangan yang mampu menetapkan tujuan dari suatu kegiatan. Tujuan kegiatan yang disusun  dalam  perencanaan  harus  mampu  menjawab  masalah  yang  sedang  dihadapi. Perencanaan dibidang kesehatan sebaiknya menggunakan pendekatan pemecahan masalah. 7 Puskesmas  Waiklibang  merupakan  salah  satu  puskesmas  perawatan  di  Kabupaten Flores  Timur  dengan  wilayah  kerja  meliputi  16  desa  dengan  jangkauan  yang  masih  sulit. Wilayah  kerjanya  meliputi  beberapa  desa  yang  terletak  di  pinggiran  pantai  dan  di  daerah perbukitan. Dengan wilayah kerja yang besar dan jangkauan yang masih sulit  tentulah tidak mudah dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Agar mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik sehingga mencapai tujuan kegiatan yang diinginkan dibutuhkan perencanaan yang matang.
Pengumpulan  data  awal  terkait  capaian  kinerja  tahun  2018  dan  tahun  2019 menunjukkan  masih  banyak  target  kinerja  yang  belum  mencapai  target.  Misalnya  di  bidang Promosi Kesehatan tahun 2018target rumah tangga yang di survei PHBS hanya mencapai  59% dari target 80% dan di tahun 2019 hanya mencapai 79% dari target 90%. Di bidang Penyehatan Lingkungan, Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan baru mencapai 59% pada tahun 2018 dandi tahun 2019 baru mencapai 86%dari target yang sama yakni 100%.  Di bidang Kesehatan Ibu dan Anak untuk  Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) baru mencapai 37% pada tahun 2018 dan di tahun 2019  baru mencapai 60% dari target yang sama yakni 94%. 8,9 Target SPM yang tercapai  dari tahun 2017 hingga 2019 hanya 8,3%. Sedangkan yang masih fluktuatif sebesar 91,7%. 10,8,9 Target kinerja yang masih belum tercapai bahkan ada yang menurun menunjukkan masih belum baiknya tata kelola manajemen yang ada di Puskesmas Waiklibang. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perencanaan  Puskesmas  Waiklibang,  Kecamatan  Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.

## Media Kesehatan Masyarakat

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. yang  dilakukan  di  Puskesmas  Waiklibang,  Kecamatan  Tanjung  Bunga,  Kabupaten  Flores Timur.  Pengambilan  data  dilakukan  bulan  Desember  2020  –  Januari  2021. . Informan  dalam penelitian  ini  berjumlah  10  orang  yang  diseleksi  dengan  teknik purposive .  Triangulasi  data dilakukan dengan camat dan lima kepala desa. Hasil wawancara diolah berdasarkan variabel yang  diteliti.  Analisis  dilakukan  dengan  menarik  kesimpulan  kemudian  membandingkan temuan dan teori serta literatur lain lalu dinarasikan. Penelitian ini telah mendapat persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana dengan nomor: 2020193 – KEPK 2020.

## Hasil
Tahapan Persiapan
Tahap  persiapan  adalah  tahapan  penting  dalam  proses  perencanaan.  Tahapan  ini seharusnya diawali dengan pembentukan tim manajemen puskesmas, yang diketuai oleh kepala puskesmas dengan beranggotakan tim pembina wilayah, tim pembina keluarga, tim akreditasi puskesmas, dan tim sistem informasi puskesmas. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa tim  ini  belum  dibentuk.  Hasil  wawancara  tahapan  persiapan  dalam  perencanaan  tingkat puskesmas di Puskesmas Waiklibang yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut
“Di  Puskesmas  Waiklibang  belum  mempunyai  tim  manajemen  puskesmas  yang lengkap. Kami hanya mempunyai tim mutu dan tim akreditasi puskesmas.”(SD 10)
“Setelah  pulang  pelatihan,  Kapus  dan  KTU  mengajak  kami  untuk  membuat perencanaan sesuai dengan hasil pelatihan tetapi tidak membentuk tim perencanaan. Kalau ada itu lebih bekerja untuk JKN.” (SD 3)
Perencanaan dilakukan oleh masing-masing program  sesuai  dengan pengetahuan dan kemampuan masing-masing. Belum ada penjelasan terkait perencanaan dari kepala puskesmas. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara berikut:
“Biasanya kami kumpul perencanaan yang kami buat di masing-masing program lalu kami setor ke KTU atau Bendahara. Jadi kayaknya belum ada tim perencanaan  ya.” (SD 8)
“Kami tidak mendapat penjelasan tentang pedoman manajemen puskesmas.”  (SD  2)
“Tidak  ada  penjelasan  tentang pedoman  manajemen karena  kami  disuruh langsung masukkan RKA program ke KTU.” (SD 6)
“Saya  terlibat  dalam  pemantauan  dan  pengontrolan  apakah  semua  program  sudah memasukkan  program  kegiatannya  dan  mengoordinir  pelaksanaan  kegiatan  baik perencanaan Dana DAK Non Fisik maupun dana kapitasi puskesmas. Tim yang saya bentuk  adalah  tim  perencanaan,  tim  belanja  dan  tim  pemeriksa  yang  mana  tim  ini bekerja pada saat akan melakukan pembelanjaan Dana JKN.”  (SD 1)
Ini  menunjukkan  bahwa  pembentukan  tim  perencanaan  dan  penjelasan  terkait mekanisme perencanaan belum dilakukan oleh kepala Puskesmas Waiklibang.

## Tahapan Analisis Situasi
Tahapan  analisis  situasi  dilakukan  secara  sederhana  oleh  masing-masing  pengelola program  dengan  memperhatikan  capaian  bulanan,  SMD,  PIS  PK  dan  kotak  saran  (pada beberapa desa), seperti hasil wawancara berikut:

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
“Tahap-tahap perencanaan tidak dilakukan mendetail. Untuk analisis situasi dibuat di masing-masing  ruangan  dengan  melihat  dari  cakupan  bulanan  yang  masih  rendah- rendah  itu  yang  kami  jadikan  bahan  pertimbangan  untuk  membuat  perencanaan berikutnya. Selain itu kami juga melakukan SMD/MMD walaupun belum semua desa dilakukan SMD/MMD dan PIS-PK, dan membuka kotak saran dari masyarakat yang disiapkan di tiap ruangan sehingga kami sudah tahu dia punya penyebabnya apa dan bisa mengantisipasi untuk jalan keluarnya.” (SD 3)
“Proses perencanaan di Puskesmas Waiklibang dari program gizi itu, kami menyusun rencana  kegiatan  lalu  dimasukkan  ke  bendahara  DAK  Non  Fisik  untuk  membuat  ke RKA. Kadang ikut pertemuan penyusunan RKA. Tahap-tahap penyusunan kurang tahu le  kaka,  kami  dari  ruang  sudah  bawa  program  yang  ini  kita  kerjakan  ditahun berikutnya. Macam torang yang di ruang itu, torang ada beberapa orang tenaga gizi tu,  torang  lihat  dulu  program  yang  torang  so  jalankan  tu  apa  jo  tingkat keberhasilannya sampai dimana. Kadang program-program yang sudah dimasukkan di perencanaan tahun lalu tetapi tahun ini tapi tidak dijalankan itu juga kami masukkan di  perencanaan  tahun  berikutnya  lagi.  Kadang  torang  juga  melihat  kejadian  di masyarakat seperti tingginya angka kejadian seperti kasus gizi buruk. Hal-hal seperti itu yang torang bawa ke perencanaan tahun berikutnya dengan melihat terkait hasil capaian program baru torang merumuskan dengan teman-teman jo torang jadi tau oh ternyata ini yang torang prioritaskan untuk tahun depan.” (SD 8)
Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola program melakukan analisis situasi dengan  membandingkan  hasil  capaian  bulan  sebelumnya.  Ada  juga  beberapa  program  yang sudah menggunakan hasil penjabaran persoalan dari sudut persepsi masyarakat, lewat survei. Namun, analisis ini belum sepenuhnya menggambarkan keadaan keseluruhan di wilayah kerja puskesmas  karena  belum  ada  penentuan  prioritas  masalah,  penyebab  masalah,  dan  alternatif solusi untuk masalah yang ada.

## Tahapan Perumusan Masalah
Hasil  analisis  situasi  sederhana  yang  dilakukan  selanjutnya  langsung  dirumuskan  ke dalam rencana kegiatan lalu diserahkan kepada bendahara untuk dibuatkan RAK tanpa melalui perumusan masalah. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:
“Tidak buat perumusan masalah. Kami duduk satu hari untuk bahas perencanaan yang sudah  disusun  di  program  dengan  melihat  anggaran.  Tiap  program  memasukkan perencanaannya.  Biasanya  diurut  mulai  dari  KIA,  Gizi,  Promkes,  Kesling,  PTM, Penyakit menular dan Imunisasi, dan program lainnya. Setelah semua program masuk kita menghitung pagu. Jadi kalau pagunya kurang, kita cari kegiatan lain yang ada di masing-masing  program  untuk  ditambahkan  tapi  bila  kegiatan  sudah  melebihi  pagu maka  ada  beberapa  kegiatan  yang  harus  dikeluarkan.  Biasanya  kita  ambil  dari kegiatan  yang  berdampak  rendah.  Misalnya  untuk  survei-survei,  itu  kita  kurangi volumenya.” (SD 3)
“Untuk imunisasi tidak dibuat perumusan masalah lagi karena sudah baku mengikuti jadwal nasional.” (SD 6)
“Kami  tidak  membuat  perumusan  masalah  lagi  karena  semua  program  kami  harus mencapai target 100%.” (SD 10)
Puskesmas Waiklibang tidak membuat perumusan masalah dalam perencanaan dengan alasan antara lain ada yang sudah baku (seperti jadwal imunisasi). Semua program dalam SPM harus mencapai target 100%. Kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing pengelola program didiskusikan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran.

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..

## Proses Pembuatan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Rencana  usulan  kegiatan  biasanya  dilakukan  pada  bulan  Januari  untuk  tahun mendatang.  RUK  penting  sekali  karena  memuat  detail  pelaksanaan  kegiatan  hingga anggarannya.  Setelah  diperoleh  kesepakatan  tentang  kegiatan  yang  diusulkan  serta anggarannya dalam bentuk matriks maka bendahara puskesmas akan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)  untuk  dikonsultasikan kepada  dinas kesehatan. Hasil wawancara pada proses  pembuatan  Rencana  Usulan  Kegiatan  di  Puskesmas  Waiklibang  dijelaskan  oleh informan sebagai berikut:
“Pada saat pembuatan RUK itu kami hanya masukkan bahan ke Bendahara tapi kami juga kawal di situ pada waktu pertemuan penyusunan RKA tu karena pada waktu itu semua program memasukkan kegiatannya. Jadi torang harus kawal jangan sampe ada torang pung kegiatan yang tanpa torang ketahui dikeluarkan karena ada program lain yang juga penting tapi terbatas dana. Bisa  jadi ada kemungkinan torang program yang dikeluarkan dari RKA itu. Kalau ada kegiatan dari  program lain yang penting torang bisa kasi keluar kegiatan yang tidak terlalu penting dari torang pung program sehingga torang pung nanti bisa masuk di perubahan anggaran. Kalau dalam survey ada hal- hal menyangkut masalah gizi akan disampaikan dalam pertemuan minilok.”  (SD 8).
“Dari hasil rembuk bersama dibuat matriks RKA untuk kegiatan dana DAK  Non Fisik. Dokumen hanya matriks RUK dan jadinya lebih kepada RKA DAK Non Fisik. dari RKA DAK Non Fisik yang disepakati, lalu kapus dan bendahara DAK Non Fisik ke Dinas untuk konsul lagi apa sudah sesuai pagu, juknis DAK Non Fisik. Bila ada kegiatan yang dicoret karena seharusnya lebih ada program yang diprioritas maka pulangnya kita bahas lagi dalam pertemuan intern puskesmas. Kadang-kadang ada kegiatan di “cut” karena  masalah  keterbatasan  anggaran.  Ada  program  yang  lebih  prioritas  jadi  ada yang tidak bisa masuk dalam perencanaan. Misalnya prioritasnya adalah stunting jadi ada  kegiatan  yang  diusulkan,    dananya di-over  ke  program  gizi  terutama  stunting.” (SD 3)
“RUK  itu  sebenarnya  disusun  dalam  pertemuan  khusus  untuk  membahas  rencana kegiatan  tahunan,  tetapi  karena  banyak  peserta  yang  tidak  hadir,  biasanya  di  saat minilok, kita sempurnakan lagi. Perencanaan untuk kegiatan yang tidak ada biayanya direncanakan tapi disesuaikan dengan Juknis DAK Non Fisik dan berkonsultasi dengan dinas.” (SD 5)
“Perencanaan dibuat di masing-masing ruangan lalu kami berkumpul satu hari untuk membahas untuk dimasukkan dalam RKA DAK Non Fisik sesuai kuota dana DAK Non Fisik  untuk  Puskemas  Waiklibang.  Biasanya  diurut  dari  program  KIA  sesuai juknisnya.” (SD 10)
Penyusunan  RUK  sudah  dilaksanakan,  meskipun  draf  RUK  yang  dihasilkan  masih berupa RKA DAK Non Fisik.
Proses Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Setelah RUK disetujui, maka dilanjutkan dengan pembuatan RPK tahunan seperti hasil wawancara  proses  pembuatan  Rencana  Pelaksanaan  Kegiatan  di  Puskesmas  Waiklibang berikut:
“Dari RKA yang disetujui baru kita buatkan dalam RPK bulanan. Dalam RPK itu kita bisa tau siapa saja yang jalan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, alat apa saja yang dibawa.” (SD 3)
“Tidak ada dana untuk kegiatan yang direncanakan selain dari BOK. RUK  jadi dulu baru buat RPK  tahunan baru dibuat RPK bulanan.” (SD 9)

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
“Perencanaan  kegiatan  tidak  semua  yang  direncanakan  masuk  dalam  RKA.  Ada kegiatan  yang  dipotong  untuk  memenuhi  kegiatan  yang  prioritas  sehingga  kegiatan kami dipotong agar tidak melebihi Pagu.  RKA disetujui baru Buat RPK tahunan dan RPK Bulanan.” (SD 4)
“Nanti kalau RKA sudah disetujui baru dibuat RPK bulanan yang disusun di minilok.” (SD 5)
Penyusunan  RPK  dilakukan  setelah  RKA  DAK  Non  Fisik  disetujui  oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. RPK tahunan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan RPK bulanan agar waktu, sumber daya kesehatan, dan penggunaan alat lebih terorganisir.

## Dukungan Lintas Sektor  di Puskesmas Waiklibang
Keterbatasan  pembiayaan  dan  sumber  daya  kesehatan  menyebabkan  pelaksanaan kegiatan  di  puskesmas  memerlukan  dukungan  dari  sektor  lain.  Dalam  upaya  mendapatkan dukungan dan masukkan dari lintas sektor, maka puskesmas melakukan beberapa hal seperti lokakarya  mini  lintas  sektor,  maupun  menghadiri  musyawarah  perencanaan  pembangunan (Musrenbang)  tingkat  kecamatan.  Hasil  wawancara  tahapan  dukungan  lintas  sektor  dalam perencanaan di Puskesmas Waiklibang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:
“Untuk dukungan lintas sektor didapat melalui pertemuan lintas sektor terutama lintas sektor  pertama.  Di  situ,  selain  menyampaikan  kinerja  juga  menyampaikan  masalah yang kami hadapi misalnya masalah stunting. Selain itu, dalam musrenbangcam kami menyampaikan  tentang  kebutuhan-kebutuhan  yang  tidak  ada  anggarannya  seperti perbaikan gedung.” (SD 1)
“Dukungan linsek untuk perencanaan itu dengan musrembangcam. Musrembangcam dan pertemuan lintas sektor. Itu pun peserta banyak yang tidak hadir. Kadang-kadang yang datang bukan kades tapi diwakilkan ke KAUR, dari sektor lain seperti pertanian, KB dan Pendidik pun tidak terlalu aktif. Dalam  linsek, kita menyampaikan target dan kendala yang dihadapi lalu dibuatkan RKTL. Contoh  untuk perencanaan dalam bentuk bantuan  dukungan  akreditasi.  Pembuatan  jalan  masuk  puskesmas.  Namun  pada jalannya nanti ada kendala sehingga hasil RKTL-nya tidak terlaksana.” (SD 3)
“Dukungan  lintas  sektor  untuk  program  gizi  berupa    ada  dana  PMT    (Pemberian Makanan  Tambahan)  dari  desa  untuk  ibu  hamil  dan  bayi  balita,    ada  kebun  contoh yang  dibangun  di  posyandu.  Semua  ini  kami  dapat  dengan  menyampaikan  dalam pertemuan lintas sektor, kemudian dibuat RKTL sehingga ada dana  yang dialokasikan untuk menunjang sektor kesehatan.” (SD 8)
“Dukungan  lintas  sektor    terkait  perencanaan  itu  bahwa  hasil-hasil    perencanaan dibawa  ke  linsek  Pertama  Bulan  Februari,  kemudian  dibawa  ke  musrembangcam sehingga dengan beberapa sektor-sektor terkait itu kita menyampaikan kebutuhan kita apa  dan  kebutuhan  mereka  apa  supaya  kita  padukan  dan  kita  cari  solusi  sehingga dapat,  dan beberapa sektor terkait dan berembuk sehingga mencari solusi sehingga kebutuhan  kita  atau  masalah  bisa  ada  jalan  keluarnya.  Untuk  musrembangdes, biasanya tergantung desa biasanya mereka mengundang tenaga kesehatan yang ada di desa masing-masing.  Dukungan dari desa berupa materi seperti PMT Ibu hamil dan Bayi  balita,  sedangkan  dukungan  non  Materi  berupa  himbauan  dan  ajakan  untuk berperan aktif dalam kegiatan puskesmas yang dilaksanakan di desa mereka.” (SD 9).
“Puskesmas dilibatkan dalam perencanaan di kecamatan melalui musrembangcam dan memastikan apakah kegiatan-kegiatan puskesmas itu masuk tidak dalam perencanaan dana desa untuk bidang kesehatan sehingga kegiatan puskesmas itu mana yang bisa dibiayai dan mana yang tidak bisa dibiayai. Memang untuk kehadiran sektor pertanian

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
dan  KB  masih  belum  terlalu  aktif  sehingga  dukungan  dari  pertanian  dan  KB  belum tampak dalam mengatasi masalah kesehatan di Tanjung Bunga. Mungkin karena tidak ada forum diskusi sebelumnya antar sektor sehingga dalam pertemuan Lintas sektor itu yang tersampaikan hanyalah masalah-masalah dan capaian dari kinerja puskesmas. sedangkan kegiatan instansi lain yang terkait kesehatan tidak dipaparkan. Jadi mereka hanya  mengikuti  apa  yang  dipaparkan  puskesmas  sedangkan  kegiatan  apa  yang berhubungan  dengan  kesehatan  yang  ada  dalam  perencanaan  kerja  mereka    tidak disampaikan  sehingga  kegiatan  yang  dapat  dikolaborasikan    dalam  rencana  kerja mereka tidak diketahui. Padahal di sektor lain ada rencana kerja yang mana di situ ada program kegiatan yang  ada kaitan dengan  bidang kesehatan.” (SD 11)
“Perencanaan  di  puskesmas  memang  perlu  mendapat  dukungan  dari  lintas  sektor. Misalnya dari desa dengan menganggarkan dana desa untuk program gizi. Selain itu, dalam  RKTL  menyangkut    kebutuhan  kami  akan  ambulance  desa  masih  belum terpenuhi.” (SD 13)
Perencanaan Puskesmas Waiklibang sudah dipaparkan dalam kegiatan lokakarya lintas sector dan musrenbangcam serta mendapat dukungan dari pihak kecamatan maupun desa.

## Pembahasan
Tahapan Persiapan
Langkah  awal  melakukan  perencanaan  di  puskesmas  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2016 adalah pembentukan tim manajemen puskesmas, yang diketuai oleh kepala puskesmas dengan beranggotakan tim pembina wilayah, tim pembina keluarga, tim akreditasi  puskesmas,  dan  tim  sistem  informasi  puskesmas.  Kepala  puskesmas  adalah penanggung  jawab  seluruh  kegiatan  di  puskesmas,  pembinaan  kepegawaian  di  unit  kerja, pengelolaan keuangan, dan gedung, serta prasarana, dan peralatan. 1 Kepala puskesmas sebagai ketua  tim  harus  menjelaskan  mekanisme  perencanaan  dan  pedoman  perencanaan  yang  akan dilakukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  tim  manajemen  yang  dibentuk  di Puskesmas Waiklibang sesuai. 11 Ini menunjukkan bahwa kepala puskesmas belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya.
Perencanaan merupakan suatu tahap yang krusial, karena merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai serta menentukan jalur dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefisien dan seefektif mungkin. 12 Ini juga terjadi di puskesmas Pejagoan  Kabupaten  Kebumen  berdasarkan  penelitian  yang  mengatakan  bahwa  kepala puskesmas hanya membentuk  tim  akreditasi  tetapi  tim yang dibentuk tidak dilibatkan dalam perencanaan. 13 Ini  ditegaskan dalam  hasil penelitian  sebelumnya yang  menunjukkan  bahwa keterlibatan  kepemimpinan  di  bidang  kesehatan  untuk  melibatkan  masyarakat  khususnya program desa siaga adalah menyiarkan informasi, memberi contoh, menyadarkan, memotivasi, membimbing, menggerakkan sasaran dan masyarakat, memfasilitasi dan menentukan sumber daya. 14 Terkait  dengan  kepemimpinan  bahwa  dalam  memimpin  sebuah  organisasi  sebagai seorang  pemimpin  seharusnya  bisa  memberikan  waktunya  untuk  memimpin,  membimbing, menyebarluaskan  informasi  dan  menggerakkan  bawahannya  agar  tujuan  yang  ditetapkan bersama dapat tercapai.
Keberadaan  sebuah  tim  sangat  membantu  berjalannya  sebuah  kegiatan.  Tim  adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan bersama. 15 Pentingnya sebuah tim didasarkan pada faktor-faktor  berikut:  berpikir  dua  orang  atau  lebih,  lebih  baik  dari  satu  orang,  hasil  yang dikerjakan dalam tim jauh lebih baik, ada interaksi dan komunikasi yang baik antar anggota. Banyak pendapat yang menjelaskan mengapa harus dibentuk tim kerja dalam suatu organisasi. Pembentukan tim di perusahaan merupakan salah satu keikutsertaan proses manusia yang dapat

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
mendukung kelancaran strategi perusahaan. 16 Organisasi perlu menanamkan budaya kerja tim karena berbagai alasan berbeda, yaitu untuk mendapatkan kebutuhan pelanggan, meningkatkan inovasi,  dan  menaikkan  produktivitas  organisasi. 17 Kelompok  atau  tim  kerja  merupakan penopang organisasi. Dengan adanya  kelompok atau tim ini akan menghasilkan produk dan pemecahan masalah yang lebih baik dari pada dilakukan sendiri-sendiri. 18
Dalam penelitian di  Padang Pariaman ditemukan bahwa proses perencanaan menjadi efektif,  memerlukan  organisasi  atau  tim  fungsional  yang  di  banyak  negara  dikenal  sebagai District  Health  Management  Team yang  merupakan  kelompok  sasaran  untuk  penguatan manajemen  kesehatan. 4 Di  tingkat  kabupaten/kota  terdiri  dari  penanggung  jawab  yakni penanggung jawab program  kesehatan dan penanggung jawab administrasi. Oleh karena itu, kebutuhan  akan  adanya  tim  manajemen  yang  bekerja  untuk  perencanaan  sangat  diperlukan. Selain itu, peran pemimpin dalam hal ini peran kepala puskesmas menjadi titik sentral dalam tahapan persiapan perencanaan ini.

## Tahapan Analisis Situasi
Tahapan analisis situasi sangat penting untuk memperoleh deskripsi masalah kesehatan yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  kinerja  sistem  pelayanan  atau  kesehatan  hingga  saat  ini, faktor  risiko  lingkungan,  dan  faktor  risiko  perilaku. 19 Deskripsi  masalah  kesehatan diidentifikasi  dengan  prinsip  dan  metode  epidemiologi  yang  menghasilkan  besaran  masalah kesehatan,  distribusi  kelompok  masalah  kesehatan,  dan  kemungkinan  sumber  masalah kesehatan. Untuk melakukan deskripsi masalah, pengambil kebijakan dapat menganalisis data primer  yang  dikumpulkan  dengan  survei  atau  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  laporan puskemas, laporan rumah sakit, laporan program, survei demografi dan kesehatan Indonesia, Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas), dan lain-lain.
Analisis situasi adalah bagaimana kita mengurai suatu masalah kesehatan yang ada pada kelompok masyarakat tertentu dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan tersebut, usaha-usaha yang telah dilakukan, bagaimana ketersediaan sumber daya yang dapat mendukung penyelesaian dan  hasil yang didapat juga hambatan yang dihadapi  serta hal-hal yang  mendukung  upaya  ini. 20 Besarnya  peran  indikator  yang  membentuknya  sangat mempengaruhi peningkatan perencanaan yang dihasilkan. Adapun indikator tersebut adalah  (a) menentukan tujuan organisasi yang jelas, (b) memberi definisi situasi saat ini untuk mencapai keberhasilan, (c) mengenali dukungan dan hambatan untuk mengatasi masalah pekerjaan, (d) mengembangkan  dasar  pemikiran  perencanaan  dengan  membuat  rencana  peramalan,  (e) mengembangkan metode efektif untuk memantau operasi rencana. Semua indikator ini dapat diberdayakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai di waktu yang akan datang. 21
Analisis situasi tidak dilakukan oleh Tim. Sebagian besar pengelola program melakukan analisis  situasi  dengan  membandingkan  hasil  capaian  tahun  lalu  dan  tahun  berjalan  dan menggunakan  hasil  penjabaran  problem  dari  persepsi  masyarakat,  yang  dilakukan  melalui SMD/MMD.  Ini  sejalan  dengan    penelitian  sebelumnya  yang  mengemukakan  bahwa Puskesmas  Matiti,  Kecamatan  Doloksanggul,  Kabupaten  Humbang  Hasundutan  melakukan pengumpulan data kinerja puskesmas, membuat analisis data dan melakukan analisis masalah dari  sisi  masyarakat  dengan  Survei  Wawasan  Diri  (SMD)  yang  mengacu  pada  pedoman Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016. 22
Perencanaan pembangunan partisipatif adalah model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan masyarakat secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan  masalah,  mencari  alternatif  pemecahan  masalah.  Dengan  demikian,  partisipasi masyarakat merupakan salah satu alternatif untuk memberikan informasi dan mengidentifikasi

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
program  prioritas  sendiri  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Di  sini  masyarakat  sebagai pedoman  dasar  program  prioritas  daerah. 23 Analisis  masalah  dalam  perencanaan  kesehatan mempunyai  peran  penting  di  dalam  mendata  ketersediaan  daya  dukung  dan  ketersediaan potensi  dan  juga  merangkaikan  kebutuhan  dan  daya  dukung  masyarakat  dalam  program kesehatan agar program kesehatan yang direncanakan tepat sasaran, tepat solusi, dan tepat hasil.

## Tahapan Perumusan Masalah
Di Puskesmas Waiklibang, tahapan perumusan masalah tidak dilakukan karena masing- masing  program  merencanakan  kegiatan  berdasarkan  RKA  tahun  lalu,  kemudian menambahkan volume atau mengurangi volume berdasarkan pagu yang tersedia. Setelah itu, rencana kegiatan yang sudah selesai  dibuatkan langsung diserahkan ke bendahara atau KTU sehingga  perencanaan  terkesan  “ copy  paste’ dari  perencanaan  sebelumnya.  Ini  tidak  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  44  Tahun  2016  yang  mana  salah  satu  tahapan perencanaan  di  tingkat  puskesmas  adalah  tahapan  perumusan  masalah.  Perumusan  masalah tidak  dilakukan  karena  tidak  mengetahui  tahapan  perencanaan  juga  pemahaman  tentang tahapan  perumusan  masalah  masih  kurang.  Tahapan  perumusan  masalah  dalam  sebuah perencanaan sangat penting karena dengan merumuskan sebuah masalah, dapat dibuat prioritas masalah dan mencari pemecahannya berdasarkan kemampuan daya dukung sumber daya dan waktu pelaksanaannya.
Penentuan prioritas dalam masalah kesehatan dan penetapan prioritas dalam program intervensi  yang dilaksanakan menjadi  penting mengingat  keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Metode penentuan prioritas masalah kesehatan berdasarkan capaian program tahunan yang dilakukan dengan membandingkan target yang ditentukan untuk masing-masing program dengan hasil pencapaian selama setahun. Prioritas persoalan kesehatan seperti ini sering dipakai oleh  pemegang  program  atau  pelaksana  program  kesehatan  di  tingkat  puskesmas  dan kabupaten/kota di era desentralisasi saat ini. 24
Merumuskan  masalah  adalah  tindakan  yang  paling  mendasar.  Dengan  perumusan masalah maka dapat menentukan kebijakan dengan baik. Masalah publik harus dikenali dengan baik.  Oleh  karena  itu,  langkah  ini  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  karena  setiap  kesalahan yang  dilakukan  dalam  perumusan  masalah  (isu)  akan  mengakibatkan  kebijakan  yang dikeluarkan akan salah. Namun, yang sering ditemukan adalah sering kali gagal menemukan solusi yang tepat dari masalah dibandingkan dengan menemukan masalah yang tepat. 25 Syarat agar  masalah  dapat  diidentifikasi  sebagai  isu  kebijakan,  antara  lain:  disepakati  oleh  banyak pihak, memiliki prospek solusi, sejalan dengan pertimbangan politik, dan tidak bertentangan dengan ideologi. 26
Selain tidak mempunyai tim, kelengkapan data juga bisa menjadi salah satu faktor tidak berjalannya perumusan masalah. Data diperlukan untuk mendukung pembuatan rencana yang baik.  Ketiadaan  data  akan  sangat  sulit  meyakinkan  eksekutif  dan  legislatif  tentang  perlunya penganggaran  kesehatan.  Dalam  penyusunan  perencanaan  kesehatan  harus  didasarkan  pada data.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  basis  data  yang  memadai  demi  kelancaran  proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data. 4
Identifikasi  kegiatan  dalam  prosesnya  terbagi  dalam  pelayanan  personal,  pengabdian masyarakat,  kegiatan  pengelolaan  dan  kegiatan  pembangunan.  Perencanaan  yang  baik  dapat mengidentifikasi kegiatan yang akan dibiayai. 19 Identifikasi kegiatan sangat penting dilakukan karena  berkaitan  erat  dengan  perhitungan  kebutuhan  anggaran. 27 Hasil  wawancara menunjukkan,  bahwa  tidak  semua  tenaga  kesehatan  di  puskesmas  terlibat  dalam mengidentifikasi  kegiatan  saat  penyusunan  program.  Proses  penyusunan  kegiatan  dilakukan oleh  kepala  puskesmas,  bendahara  dan  penanggung  jawab  program.  Ini  dikarenakan  tidak

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
adanya  pelatihan  khusus  mengenai  proses  perencanaan  puskesmas,  terutama  mengenai identifikasi kegiatan.
Dalam  perumusan  masalah,  penentuan  prioritas  masalah  sangat  dipengaruhi  oleh keputusan  tentang  penting  dan  mendesak.  Masalah  dalam  bidang  kesehatan  biasanya membutuhkan pertimbangan penting dan mendesak. Kunci sukses bagi manusia yang sangat efektif adalah bagaimana mengutamakan segala sesuatunya. Kedua hal ini membentuk empat kuadran dengan karakteristiknya sebagai berikut: kuadran I berurusan dengan hal-hal penting dan mendesak; kuadran II mengenai hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak; kuadran III memuat hal-hal yang tidak penting tetapi mendesak; dan kuadran IV terkait hal-hal yang tidak penting  dan  tidak  mendesak. 28 Ini  adalah  konsep  manajemen  waktu  manajemen  generasi keempat,  yang  pada  dasarnya  berfokus  pada  penggunaan  waktu  pada  salah  satu  dari  empat kondisi. 29
Dalam perencanaan kesehatan, perumusan masalah kesehatan harus mempertimbangkan  prinsip  penting  dan  mendesak  sebagai  tolak  ukur  dalam  pengambilan langkah tindak lanjut. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam perencanaan kesehatan harus dilakukan dan harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang telah disusun dalam analisis situasi. Jadi ada kesinambungan antara analisis situasi dengan perumusan masalah dalam perencanaan puskesmas.

## Proses Pembuatan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Di  Puskesmas  Waiklibang,  Tahapan  penyusunan  RUK  dilakukan  dengan mengumpulkan pengelola program pada bulan  Oktober atau November tahun berjalan untuk menyusun  RUK  tahun  berikutnya.  Dari  sini  dapat  disampaikan  bahwa,  tahapan  penyusunan RUK sudah dilakukan secara bersama-sama untuk merencanakan kegiatan satu tahun ke depan. Namun waktu perencanaan yang tidak dimulai dari awal tahun berjalan sehingga kesempatan untuk  menyesuaikan  dengan  hasil  musrenbangdes,  musrenbangcam,  dan  musrenbangkab terlewati.  Artinya  bahwa  perencanaan  di  Puskesmas  Waiklibang  belum  terintegrasi  dalam perencanaan  kabupaten.  Hal  ini  dikarenakan  perencanaan  tidak  dilakukan  oleh  tim  sehingga perencanaan tidak dipersiapkan dengan baik sehingga konsep perencanaan yang meliputi apa yang akan direncanakan, siapa saja yang terlibat,  mengapa perlu diadakan perencanaan, kapan waktu yang tepat memulai perencanaan, di mana sebaiknya perencanaan itu dilaksanakan dan bagaimana  proses  perencanaan  itu  dilaksanakan  belum  dipahami.  Karena  perencanaan puskesmas tidak disinkronkan dengan perencanaan dinas kesehatan kabupaten sehingga ketika konsultasi  RKA  DAK  Non  Fisik,  penentuan  prioritas  kegiatan  menjadi  berbeda  oleh  pihak puskesmas dan pihak dinas kesehatan kabupaten. Yang terjadi adalah beberapa kegiatan yang diusulkan oleh puskesmas akan dikeluarkan oleh dinas kesehatan karena lebih memprioritaskan program  yang  menurut  dinas  merupakan  program  kerja  daerah.  Ini  berarti  kegiatan  yang disetujui merupakan kegiatan yang diprioritaskan berdasarkan perencanaan wilayah. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi tidak semua usulan dapat direalisasikan, tetapi hanya yang diprioritaskan. 30
Draf  RUK yang dihasilkan dari perencanaan ini  masih berupa RKA  DAK  Non Fisik sehingga  draf  RUK  ini  belum  memuat  perencanaan  kegiatan  rutin,  perencanaan  kebutuhan sarana/prasarana dan perencanaan kebutuhan operasional. Adapun item kegiatan yang disusun dalam RUK meliputi aktivitas  rutin, kebutuhan sarana/prasarana, daya dukung operasional  dan program lain dari hasil analisis masalah, melihat ketersediaan daya dukung sesuai ketersediaan pada tahun berjalan. 31 Ini bisa terjadi karena petugas Puskesmas Waiklibang tidak memahami proses  perencanaan  yakni  tahapan-tahapan  dalam  perencanaan  yang  diawali  dari  tahapan persiapan,  tahapan  analisis  situasi,  tahapan  perumusan  masalah  juga  apa  saja  yang  harus

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
direncanakan  tidak  diketahui.  Di  sini  pentingnya  penjelasan  terkait  mekanisme  manajemen terutama  perencanaan  oleh  kepala  puskesmas  sehingga  draf  RUK  yang  disusun  sudah mencakup  semua  hal  yang  dibutuhkan.    Bila  kita  melihat  dengan  ketersediaan  tenaga  di puskesmas  berdasarkan  standar  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  43  Tahun  2019  maka  di Puskesmas  Waiklibang  masih  belum  memiliki  tenaga  non  kesehatan  untuk    tenaga  sistem informasi kesehatan dan tenaga keuangan. Kekurangan tenaga ini seharusnya bisa dimasukkan dalam rencana usulan kegiatan. Ini  senada dengan penelitian sebelumnya menyebutkan Pada tahapan  usulan  rencana  kegiatan  (RUK)  di  Puskesmas  Tamamaung,  Kota  Makassar  belum dapat  mengakomodir  kebutuhan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada  di  Puskesmas Tamamaung. 32
Penyusunan  RUK  Puskesmas  Waiklibang  dapat  mengikuti  contoh  Penyusunan  RUK Puskesmas Denpasar Barat 2019 dibuat sesuai  prioritas program di PTP 2018. Target kinerja capaian program dan permasalahan yang diperoleh dari feedback , hasil survei dan keterlibatan lintas sektor. 33 Kinerja merupakan gambaran tingkat  pencapaian suatu  kegiatan,  pelaksanaan program,  kebijakan  dalam  mencapai  tujuan,  sasaran,  misi,  dan  visi  yang  dituangkan  dalam perencanaan strategi organisasi. 34 Pelaksanaan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2012  dilakukan  dengan  melihat  hasil  penyaringan  aspirasi  masyarakat  lewat  musrenbang tahunan.  Musrenbang  tahunan  diawali  dari  musrenbang  desa/kelurahan  pada  bulan  Januari, musrenbang  kecamatan  pada  bulan  Februari,  dan  musrenbang  kabupaten  pada  bulan  Maret. Berdasarkan hasil Musrenbang ini, didapat usulan-usulan kegiatan pembangunan. 35

## Proses Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Di Puskesmas Waiklibang, Tahapan penyusunan RPK, dilakukan setelah RKA  DAK Non Fisik sudah disetujui. Setelah RKA DAK Non Fisik disetujui, kemudian setiap bulannya dibuat RPK untuk kegiatan bulan berikutnya dengan membuat perencanaan secara terperinci dari waktu, jumlah tenaga alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam proses pembuatan Rencana Pelaksanaan  Kegiatan  (RPK),  dengan  melihat  RUK  yang  disusun  pada  bulan  Maret  tahun sebelumnya. Dari RUK ini, kemudian dibuatkan RPK tahunan dan RPK bulanan yang mulai dilaksanakan pada bulan Desember tahun sebelumnya sehingga pada akhir tahun sebelumnya sudah  ada  RPK  tahun  depannya.  Mengingat  RPK  mengacu  juga  pada  alokasi  biaya  maka, penyusunan RPK perlu menunggu ketetapan tentang penggunaan anggaran atau DPA.
Puskesmas  dalam  proses  RPK  ini  mengkaji  RUK  yang  telah  disetujui  untuk mempelajari  perincian  kegiatan  dan  alokasi  biaya  yang  telah  disetujui,  membandingkan perincian kegiatan yang disetujui dengan RUK yang diusulkan dan situasi ketika penyusunan RUK.  Tahapan  dalam  proses  penyusunan  RPK  ini  meliputi;  mempelajari  perincian  kegiatan dan  biaya  yang  telah  disetujui,  membandingkan  perincian  kegiatan  yang  disetujui  ketika penyusunan  RPK,  menyusun  draf  awal,  mengadakan  mini workshop bulanan  pertama,  dan membuat RPK tahunan dalam bentuk matriks. RPK dirinci menjadi RPK bulanan beserta target pencapaiannya. 3
Perencanaan  puskesmas  akan  mengikuti  alur  perencanaan  pembangunan  daerah,  dari tingkat  desa/kelurahan,  kemudian  di  tingkat  kecamatan  dan  diusulkan  ke  dinas  kesehatan kabupaten/kota. Dalam perencanaan puskesmas, dibutuhkan terintegrasi dengan lintas sektoral kecamatan, yang akan diusulkan melalui kecamatan kepada pemerintah kabupaten/kota. 35
Dukungan Lintas Sektor  di Puskesmas Waiklibang
Dalam  tahap  dukungan  lintas  sektor  di  Puskesmas  Waiklibang,  berdasarkan  hasil wawancara dapat dilihat hampir semua responden menyampaikan bahwa ada dukungan lintas sektor dalam perencanaan puskesmas. Ini dapat dilihat dari teralokasinya dana desa dari 16 desa

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
yang ada di Kecamatan Tanung Bunga untuk bidang kesehatan untuk membiayai  kegiatan yang mendukung  program  gizi  terutama  untuk  menangani  stunting  dan  gizi  buruk,  juga  untuk program kesehatan lingkungan dalam hal STBM. Dukungan lain dari UPTD  Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga berupa dukungan fasilitasi kegiatan imunisasi dan UKS. Dukungan dari UPTD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  yang memfasilitasi  kegiatan sehingga mendukung kegiatan program KB dari puskesmas. Kerja sama sektoral ini penting karena masalah kesehatan masyarakat itu bersumber  dari  berbagai  sektor  pembangunan  seperti  industri,  transportasi,  dan  sebagainya sehingga  masalah  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak. 36 Penelitian  yang dilaksanakan di Puskesmas Tamamaung juga memperlihatkan bahwa tahap proses pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) di puskesmas tersebut tidak sesuai pedoman karena belum mengikutsertakan  kerja  sama  lintas  sektor  untuk  mendukung  dan  memadukan  pelaksanaan program di Puskesmas Tamamaung itu, sehingga hasil keluaran pelayanannya kurang optimal.

## Kesimpulan
Perencanaan  di  tingkat  Puskesmas  Waiklibang  belum  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  44  Tahun  2016.  Dalam  tahap  persiapan  seharusnya  diawali  dengan pembentukan  tim  manajemen  dan  tim  manajemen  inilah  yang  akan  membuat  perencanaan. Namun  karena  tim  ini  tidak  dibentuk,  maka  perencanaan  langsung  diusulkan  oleh  masing- masing pemegang program dengan kepala puskesmas sebagai pemantau dan pengontrol. Belum semua  tahapan  dalam  analisis  situasi  dilakukan  sehingga  hasilnya  masih  belum  maksimal. Tahapan  perumusan  masalah  juga  belum  dilakukan.  Pada  tahapan  penyusunan  RUK,  waktu pelaksanaan belum dimulai dari awal tahun dan draf RUK masih dalam bentuk matriks untuk dibuat RKA oleh bendahara puskesmas. Penyusunan RPK sudah mengikuti mekanisme karena disusun setelah ada penetapan DPA. Dukungan lintas sektor sudah berjalan walaupun belum semua  sektor  terlibat.  Mengingat  pentingnya  tim  dalam  perencanaan  puskesmas  maka sebaiknya  kepala  Puskesmas  Waiklibang  segera  membentuk  tim  manajemen  sesuai  yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 agar proses perencanaan berlangsung dengan baik.

## Daftar Pustaka
1.   Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Indonesia; 2019 p. 1–159.
2.   Herlambang S. Manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit. Yogyakarta Gosyen Publ. 2016;
3.   Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016. Indonesia; 2016 p. 1–88.
4.   Yunita J. The Sources of Health in Implementation of Planning at Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. J Kesehat Komunitas. 2011;1(2):76.
5.   Munijaya AA. Gde.(2013). 3rd ed. Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit buku Kedokteran EGC; 2013. 1–73 p.
6.   Ramsar Ulfayani, Darmawansyah N. Penerapan Fungsi Manajemen di Puskesmas Upa Kota Makassar Tahun 2012. MKMI Unhas. 2012;3(1):1–9.
7.   Dedy A. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Tahun 2011. Yogyakarta: Nuha Medika: Yogyakarta: Nuha Medika;
8.   Puskesmas Waiklibang, Profil Puskesmas Waiklibang. 2018;
9.   Puskesmas Waiklibang, Profil Puskesmas Waiklibang. 2019;
10.  Puskesmas Waiklibang, Profil Puskesmas Waiklibang. 2017;

## Media Kesehatan Masyarakat
Vol 4, No. 3, 2022: ..-..
11.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. 2016.
12.  Amir A, Noerjoedianto D, Herwansyah H. Studi Kualitatif Tentang Peran Kepala Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan. J Kesmas Jambi. 2019;3(1):55–61.
13.  Sulistyawati D, Manajemen M, Widya S, Yogyakarta W. Evaluasi Implementasi Manajemen Puskesmas di UPTD Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2018. 2018;
14.  Siregar Ratna Sari Dewi. Peran Kepemimpinan Kepala Puskesmas Dalam Upaya Persiapan Puskesmas Binjai Estate Menuju Akreditasi Tahun 2017. Universitas Sumatera Utara; 2018.
15.  Rahmawati Salma Nur Azizah SA. Pentingnya Kepemimpinan dan Kerjasama Tim dalam Implementasi Manajemen Mutu Terpadu. J Din Manaj Pendidik. 2020;5(1):1–9.
16.  Christopher G. Worley TGC. Organization Development and Change. 8th ed. Cengage South-Western; 2004. 720 p.
17.  Eby LT, Adams DM, Russell JEA, Gaby SH. Perceptions of Organizational Readiness for Change: Factors Related to Employees’ Reactions to the Implementation of Team- Based Selling. Hum Relations. 2000 Mar;53(3):419–42.
18.  Bachroni M. Pelatihan Pembentukan Tim untuk Meningkatkan Kohesivitas Tim pada Kopertis V Yogyakarta. J Psikol UGM Yogyakarta. 2011;38(1):40–51.
19.  Ascobat Gani. Modul Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu (P2KT). Jakarta: PT.Nisarindo Jaya Abadi; 2022.
20.  Sudirman. Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan. Univ Muhammadiyah Purwokerto. 2016;1–55.
21.  As’ad A. Pengaruh Perencanaan Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Titipan Mas Area V Makassar. Parad J Ilmu Ekon  Pus Pnb dan Publ Ilm Fak Ekon Univ Muslim Indones. 2018;1(1):179.
22.  Bintang Duma A. Analisis Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas di Puskesmas Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU). Universitas Sumatera Utara; 2019.
23.  Soares A, Nurpratiwi R, Makmur M. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. J Ilmu Sos dan Ilmu Polit Univ Tribhuwana Tunggadewi. 2015;4(2):42401.
24.  Symond D. Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan dan Prioritas Jenis Intervensi Kegiatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Suatu Wilayah. Kesehat Masy. 2013;7(2):94– 100.
25.  Budi Winarno. Implementasi Konsep “Reinventing Government” dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2004.
26.  Amirudin Ja’far , Supiana ZQY. Perumusan Masalah Kebijakan. Adm Manaj Pendidik Adm Pendidik FKIP UM Palembang. 2021;4(1):25–43.
27.  Yoku Nick Albertho, Pasinringi Syahrir A. AAZ. Proses Perencanaan Program Upaya Kesehatan Wajib (Basic Six) pada Puskesmas di Kabupaten Keerom Propinsi Papua. FKM Unhas. 2014;1–11.
28.  S. R. Covey. The 7 Habits of Highly Effective People. New York: Free Press; 2004.
29.  Gea AA. Time Management : Menggunakan Waktu Secara Efektif dan Efisien. Humaniora. 2014;5(2):777–85.
30.  Dhewi Shiska Buwana, BZ Heldy F. Analisis Perencanaan Tingkat Puskesmas di Kota

## Media Kesehatan Masyarakat
Medan Tahun 2012. J USU. 2013;1–7.
31.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Modul Kumpulan Materi Pelatihan Manajemen Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2017. 114– 134 p.
32.  Arifin Radila Tunjungsari , Darmawansyah N. Analisis Pelaksanaan Perencanaan Tingkat Puskesmas di Puskesmas Tamamaung Kota Makassar. J UNHAS. 2015;1.
33.  Denpasar Barat PI. Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas I Denpasar Barat Tahun 2018. 2018.
34.  Lestari Tri Rini Puji. Analisis Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014. Kajian. 2016;21(1):75–88.
35.  Wahyu WA, Khairul MMR, Nurpratiwi R. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. Wacana. 2012;15(3):10–7.
36.  Manalu HSP, Prasojo RS, Sukowati S, Suharjo. Peran Tenaga Kesehatan dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Pengendalian Malaria. J Ekol Kesehat. 2014;13(1):50–8.