## UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN EMAS BERJANGKA PADA PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA PEKANBARU *

## Aswandi
Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang e-mail: andimaestro54a@yahoo.com

## Abstract
Gold futures trading is very vulnerable to disputes. Therefore, understanding the efforts to resolve futures trade disputes is very important to know. This research was conducted empirically, the nature of descriptive analysis research with qualitative data analysis. Futures trading dispute at PT.  Rifan  Financindo  Berjangka  Pekanbaru  is  caused  by  customer  misunderstanding  about  the process  and  legal  aspects  of  futures  trading.  This  was  made  worse  by  the  lack  of  education conducted by futures brokers and the existence of unlawful acts committed by sales marketing and futures broker representatives. Gold futures trade dispute settlement can only be done by litigation in  the  South  Jakarta  District  Court  or  non-litigation  through  the  Commodity  Futures  Trading Arbitration  Board.  Constraints  encountered  in  resolving  disputes  are;  disproportionate  choice  of dispute resolution forums, lack of customer understanding of legal aspects in resolving disputes and violations of Standard Dispute Resolution Operational Procedures.
Keywords: Gold futures; Dispute resolution; Litigation; Non-litigation.

## Abstrak
Perdagangan  emas  berjangka  sangat  rawan  dengan  sengketa.  Karena  itu,  pemahaman terhadap  upaya  penyelesaian  sengketa  perdagangan  berjangka  sangat  penting  untuk  diketahui. Penelitian  ini  dilakukan  secara  yuridis  empiris,  sifat  penelitian  deskriptif  analisis  dengan  analisa data  secara  kualitatif.  Sengketa  perdagangan  berjangka  pada  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka Pekanbaru  disebabkan  karena  ketidakpahaman  nasabah  tentang  proses  dan  aspek  hukum perdagangan berjangka. Hal itu diperparah lagi dengan tidak maksimalnya edukasi yang dilakukan pialang  berjangka  serta  adanya  tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  sales  marketing  dan wakil  pialang  berjangka.  Penyelesaian  sengketa  perdagangan  emas  berjangka  hanya  dapat dilakukan  secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  atau  secara  non-litigasi  melalui Badan  Arbitrase  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Kendala  yang  ditemui  dalam  penyelesaian sengketa,  adalah;  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  yang  tidak  proporsional,    kurangnya pemahaman  nasabah  terhadap  aspek  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  dan  pelanggaran Prosedur Operasional Standar penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Emas berjangka; Penyelesaian Sengketa; Litigasi; Non-litigasi.
* Naskah diterima: 16 November 2018, direvisi: 21 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v4i2.107

## PENDAHULUAN
Proses  jual  beli  komoditi  dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian  berdasarkan  kontrak  berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dinamakan dengan perdagangan  berjangka.      Berbeda  dengan perdagangan pada umumnya yang dilakukan  dengan  adanya  pertemuan antara  para  pelaku  pasar,  perdagangan berjangka tidak mengenal adanya pertemuan  antara  penjual  dengan  pembeli secara  langsung,  bahkan    serah  terima barang  yang  diperjualbelikan    pun  tidak pernah  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka  bukanlah  jual  beli  barang, melainkan  sarana  lindung  nilai (hedging) serta sarana penciptaan harga. Perdagangan  emas  berjangka  merupakan salah  satu  bentuk  dari  perdagangan berjangka komoditi.
Sebagai  sebuah  perdagangan  yang memiliki sifat high risk high return , sudah selayaknya  perdagangan  emas  berjangka ini memiliki payung hukum yang jelas dan mampu  memberikan  kepastian  bagi  setiap pelaku pasar. Untuk mengakomodir kebutuhan pelaku pasar tersebut, pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang- Undang  dan  peraturan  pelaksana  tentang perdagangan  berjangka.  Sampai  saat  ini, masih terdapat dualisme dalam pengurusan perizinan  dan  otoritas  dalam  pengaturan dan  pengawasan  perdagangan  berjangka. Otoritas  tersebut  berada  pada  Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi  (Bappebti)  dan  Otoritas  Jasa
Keuangan (OJK). Bagi perusahaan perdagangan  berjangka  yang  perizinannya
dikeluarkan oleh Bappebti, maka perusahaan tersebut berada dalam pengawasan  dan  tunduk  pada  aturan Bappebti,  yang  secara  hirarki  berada  di bawah  kementerian  perdagangan.  Bagi perusahaan  perdagangan  berjangka  yang perizinannya  dikeluarkan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  maka  pengaturan  dan pengawasannya  tunduk  pada  aturan  OJK yang  secara  hirarki  berada  di  bawah kementerian keuangan.
PT.  Rifan  Financindo  Berjangka Pekanbaru  merupakan  sebuah  perusahaan pialang  berjangka  yang  berada  di  bawah naungan Kementerian Perdagangan bersama  dengan  enam  puluh  enam perusahaan  pialang  berjangka  lainnya  di Indonesia. Karena itu, PT. Rifan Financindo  berada  di  bawah  pengawasan Bappebti  dan  diatur  menurut  aturan  yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan dan badan-badan yang berada di bawahnya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1997  sebagaimana  yang  telah  dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011  tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi  merupakan  payung  hukum utama  bagi  nasabah  dan  perusahaan pialang  berjangka  yang  berada  di  bawah naungan Bappebti. Dalam bagian menimbang undang-undang tersebut dinyatakan:  “Dalam  upaya  untuk  lebih menjamin  kepastian  hukum,  keadilan, transparansi  dan  akuntabilitas  pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian  nasional  yang  berkaitan dengan  perdagangan  global,  serta  agar
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
perdagangan  berjangka  komoditi  yang bertujuan  meningkatkan  usaha  komoditi dapat  terselenggara  secara  teratur,  wajar, efesien, efektif dan terlindunginya masyarakat  dari  tindakan  yang  merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua  pihak  yang  melakukan  kegiatan perdagangan  berjangka  komoditi,  perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi”.
Dalam kenyataannya, meskipun pemerintah  telah  mengeluarkan  undang- undang  dan  beberapa  peraturan  pelaksana terkait  dengan  perdagangan  berjangka, masih  banyak  nasabah  yang  merasa dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung  jawab  perusahaan  pialang berjangka.  Banyak  nasabah  yang  merasa tertipu  oleh  sales  marketing  perusahaan pialang  berjangka  sehingga  menderita kerugian  sampai  ratusan  juta  bahkan miliaran  Rupiah.  Seorang  nasabah  dengan inisial  “Y”  mengalami  kerugian  sebesar Rp.  350.000.000,-  (tiga  ratus  lima  puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan. Nasabah tersebut diajak untuk berinvestasi pada PT. Rifan Pekanbaru dengan jaminan keuntungan  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu juta rupiah) untuk setiap harinya. Rekening  dan  kode password nasabah tersebut  dipegang  oleh  sales  marketing perusahaan. Seluruh transaksi juga dilakukan  oleh  pihak  perusahaan,  nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi.
Pada  awalnya,  nasabah  menyetorkan uang  sebanyak  Rp.  100.000.000,-  (seratus juta  rupiah).  Tidak  lebih  dari  satu  bulan, setoran  pertama  tersebut  habis  karena
transaksi  yang  dilakukan  oleh  pihak perusahaan.  Untuk  menyelamatkan  akun nasabah tersebut, pihak perusahaan meminta nasabah untuk melakukan penambahan  margin  dengan  menyetorkan kembali sejumlah uang. Waktu itu nasabah melakukan  penambahan  margin  sebesar Rp.  250.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh juta  rupiah).  Tidak  lebih  dari  dua  bulan, seluruh  uang  yang  disetorkan  nasabah pada  setoran  kedua  tersebut  juga  habis dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
Ketika  nasabah  menuntut  haknya, seperti  yang  telah  dijanjikan  oleh  sales marketing, pihak perusahaan balik menyalahkan  nasabah  karena  tidak  bisa menjaga  akun  dan  kode  passwordnya sendiri. Pihak perusahaan lepas tangan dan tidak  mau  bertanggung  jawab  terhadap kerugian nasabah tersebut.
Jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan  Berjangka,  perbuatan  sales marketing  perusahaan  yang  memberikan garansi  keuntungan  dan  memegang serta memainkan  akun  nasabah  tersebut  adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.
Keadaan  tersebut  di  atas  tentunya dapat menimbulkan konflik antara nasabah dengan  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka Pekanbaru.  Tidak  jarang  konflik  tersebut berkembang menjadi sengketa perdagangan  berjangka.  Sayangnya  tidak semua  nasabah  mengerti  dengan  aspek hukum penyelesaian sengketa perdagangan berjangka.  Hal  tersebut  menyebabkan tidak maksimalnya upaya dalam penyelesaian sengketa. Nasabah
dihadapkan  kepada  permasalahan  yang mereka  sendiri  tidak  siap  dan  tidak mempunyai  pengetahuan  yang  cukup tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Keadaan tersebut di atas, penulis jadikan  sebagai  sebuah  indikasi  akan adanya  sesuatu  yang  layak  untuk  diteliti pada  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka Pekanbaru.
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian ini  adalah: Pertama, apa  faktor  penyebab terjadinya  sengketa  perdagangan  emas berjangka  pada  PT.  Rifan  Financindo Berjangka  Pekanbaru? Kedua, apa  upaya hukum  dalam  penyelesaian  sengketa perdagangan  emas  berjangka  pada  PT. Rifan  Financindo  Berjangka  Pekanbaru? Ketiga, apa  saja  kendala-kendala  yang ditemukan  dalam  penyelesaian  sengketa perdagangan  emas  berjangka  pada  PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  ini  adalah  metode  yuridis  empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian  hukum  yang  menganalisa  dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.  Bekerjanya  hukum  dalam masyarakat  dapat  dikaji  dari  tingkat efektifitasnya  hukum,  kepatuhan  terhadap hukum,  peranan  lembaga  penegak  hukum dan  implementasi  aturan  hukum  (Salim H.S.  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  2016: 20).  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  menganalisa  setiap pokok  permasalahan  dengan  tujuan  untuk memberikan  gambaran  secara  jelas  dan menyeluruh tentang objek yang diteliti.
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh langsung  dari  lapangan,  yaitu  dari  pihak- pihak yang secara langsung terlibat dengan permasalahan  yang  diteliti.  Data  sekunder merupakan  data  yang  diperlukan  sebagai pendukung  data  primer.    Data  sekunder dalam  penelitian  ini  dapat  berbentuk kontrak perdagangan berjangka dan kesepakatan-kesepakatan antara pihak yang  bersengketa  (Salim  H.S.  dan  Erlies Septiana Nurbani, 2016: 25).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Agus Yudha Hernoko mengungkapkan  bahwa  sengketa  bisnis dalam kontrak komersial seringkali berawal  dari  faktor-faktor  mendasar  yang sudah  ada  sebelum  pelaksanaan  kontrak.
Faktor-faktor atau penyebabnya, terjadinya sengketa tersebut antara lain:
1.  Ketidakpahaman terhadap proses bisnis  yang  dilakukan.  Kondisi    ini muncul  ketika  pelaku  bisnis  semata- mata terjebak pada orientasi keuntungan  serta  karakter  coba-coba (gambling) tanpa
memprediksi kemungkinan risiko yang akan menimpanya.
2.  Ketidakmampuan mengenali partner atau  mitra  bisnisnya.  Ada  pelaku bisnis  yang  sekedar  memperhatikan performa  atau  penampilan  fisik  mitra bisnisnya  tanpa  meneliti  lebih  lanjut track record dan bonafiditas.
3)  Tidak  adanya  legal  cover  yang melandasi  proses  bisnis  dan  apresiasi hukum pelaku bisnis dalam
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
melindungi  aktifitas  bisnis  mereka (Agus Yudha Hernoko, 2014: 305).
Jika  kita  cermati  pendapat  ahli tersebut  di  atas  dan  dikaitkan  dengan praktek perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan
Financindo
Berjangka Pekanbaru,  akan  didapat  beberapa  faktor penyebab timbulnya sengketa perdagangan emas  berjangka.    Faktor-faktor  penyebab tersebut adalah :
Pertama, ketidakpahaman  nasabah terhadap  tata  cara  perdagangan  emas berjangka.  Sebagai  sebuah  bisnis  yang memiliki  potensi  keuntungan  yang  besar yang dibarengi  dengan tingkat  risiko  yang tinggi (high  risk  high  return), seharusnya sebelum  masuk  pasar,  pelaku  bisnis memiliki  pemahaman  yang  benar  tentang perdagangan  berjangka  komoditi.  Dalam perdagangan berjangka komoditi, khususnya kontrak emas berjangka, fluktuasi  harga  terjadi  dengan  begitu cepatnya.  Perubahan  harga  dapat  terjadi dalam  hitungan  jam,  menit,  bahkan  dalam hitungan  detik.  Karena  itu,  kemampuan untuk membaca atau menganalisa pergerakan  pasar  harus  dimiliki  oleh nasabah.
Ada  dua  bentuk  analisa  pasar  yang lazim  digunakan  dalam  Kontrak  Gulir Emas  Harian  Loco  London,  yaitu  analisa teknikal  dan  analisa  fundamental.  Metode dasar  untuk  membaca  pergerakan  harga dengan  menggunakan  data  historis  berupa kombinasi nilai harga pembukaan, penutupan,  harga  tertinggi  dan  harga terendah  dinamakan  analisa  teknikal. Analisa  teknikal  selalu  menggunakan grafik-grafik  yang berfungsi  sebagai  dasar
utama  untuk  membaca  pergerakan  harga dan sangat baik untuk mengevaluasi harga dalam  rentang  waktu  yang  pendek  (Ellen May, 2011: 38).
Informasi mengenai laporan keuangan dan  kesehatan  perusahaan,  manajemen perusahaan,  pesaing  dan  situasi  pasar  dari produk  tersebut  merupakan  instrument yang  dapat  digunakan  dalam  melakukan analisa fundamental. Kedua alat analisa ini bisa  digunakan  secara  bersamaan,  namun bisa  juga  digunakan  hanya  salah  satu  dari keduanya tergantung kecenderungan pelaku  pasar (trader). Apabila trader cenderung  untuk  fokus  pada  pergerakan harga  sebaiknya  menggunakan  analisa teknikal.  Apabila  trader  lebih  memilih untuk mencari informasi mengenai perusahaan terkait dan isu ekonomi global maka  alat  analisa  yang  digunakan  adalah analisa fundamental (Ellen May, 2011: 34)
Hal  lain  yang  harus  dikuasai traders sebelum melakukan perdagangan berjangka  komoditi  adalah  pengetahuan tentang  manajemen  risiko.  Ada  empat trend  yang  bisa  terjadi  dalam  dunia  forex trading,  yakni  trend  naik (bullish), trend turun (bearish) ,  trend  mendatar (sideway) dan  trend  acak (chaos). Trend chaos merupakan  trend  yang  umumnya  cukup dikhawatirkan oleh banyak traders. Trend chaos menunjukkan dinamika yang sangat sensitif  terhadap  kondisi  awal.  Pergerakan harga  di  pasar  hanya  dapat  diperkirakan oleh  seorang  analis  pasar,  tidak  satupun dari  kedua  metode  analisa  pasar  dapat memberikan  jawaban  yang  pasti  tentang pergerakan  harga.  Untuk  itu, traders juga dituntut  untuk  mengetahui trend yang
terjadi  di  lapangan.  Dengan  mengetahui trend , traders bisa mengetahui strategi apa yang  tepat  untuk  digunakan  dalam mengambil  posisi  pasar  dan  apa  yang harus  dilakukan  jika  pergerakan  pasar tidak seperti yang diharapkan.
Manajemen  risiko  merupakan  salah satu cara yang digunakan untuk meminimalisasi kerugian. Manajemen risiko  yang  lazim  digunakan  dalam perdagangan berjangka komoditi, khususnya  produk  gold  adalah: Cutloss , yaitu  dengan  cara  menutup  transaksi  yang merugi  sesegera  mungkin  dengan  tujuan untuk  menghindari  risiko  kerugian  yang lebih  besar. Switching ,  menutup  posisi yang  rugi  dan  segera  mengambil  posisi baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya.  Teknik  ini  lebih  efektif apabila dilakukan ketika terjadi perubahan arah  harga  yang  cepat  dan  drastis. Averaging ,  merupakan  teknik  manajemen risiko  yang  cukup  ekstrim  karena  pada dasarnya  teknik  ini  mencoba  untuk “melawan”  pasar.  Ide  dasarnya  adalah pasar tidak mungkin bergerak ke satu arah saja untuk selamanya.
Untuk  dapat  melakukan  manajemen risiko tersebut tentunya diperlukan pengetahuan  tentang  manajemen  risiko. Sayangnya  tidak  semua  nasabah  memiliki pengetahuan  tentang  manajemen  risiko tersebut.  Menurut  Agus  Yudha  Hernoko, kondisi  seperti  itu  terjadi  karena  nasabah terjebak dengan orientasi keuntungan yang besar  serta  perilaku  coba-coba (gambling) (Agus  Yudha  Hernoko,  2014:  305) Akibatnya,  pada  saat  situasi  pasar  tidak terkontrol, nasabah menjadi panik
sehingga melakukan hal-hal yang didasarkan kepada emosi dengan mengenyampingkan manajemen risiko.
Kedua, tidak  maksimalnya  upaya edukasi  mengenai  prosedur  dan  aspek hukum perdagangan berjangka yang dilakukan  perusahaan  pialang  berjangka terhadap calon nasabah.  Mengingat begitu tingginya tingkat risiko dalam perdagangan  emas  berjangka,  nasabah dituntut  untuk  dapat  memahami  seluk beluk  perdagangan  berjangka.  Untuk  itu, pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi terkait  dengan  keharusan  akan  adanya pemahaman  dan  kemampuan  nasabah sebelum melakukan perdagangan berjangka  komoditi.  Ketentuan  tersebut diatur  di  dalam  Peraturan  Kepala  Badan
Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi  Nomor  64/BAPPEBTI/Per/1/ 2009  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang
Berjangka.
Jika  kita  cermati  pasal  demi  pasal yang  terdapat  pada  peraturan  kepala Bappebti  tersebut,  terlihat  bahwa  wakil pialang  berjangka  berkewajiban  untuk memberikan  edukasi  kepada  setiap  calon nasabah  perdagangan  emas  berjangka. Pasal 5 ayat (2) huruf c peraturan tersebut menyatakan: Dalam melaksanakan kegiatan  perdagangan  berjangka,  pialang berjangka wajib membuat materi pelatihan mengenai  perdagangan  berjangka  yang paling sedikit meliputi:
1.  Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka;
2.  Pengetahuan  tentang  komoditi  dan kontrak berjangka;
3.  Pengetahuan tentang mekanisme
transaksi dan risiko di bidang
perdagangan berjangka;
4.  Hak-hak dan kewajiban nasabah.
Untuk memaksimalkan
upaya pemberian  edukasi  tersebut,  peraturan telah  memberikan  batasan  bahwa  upaya edukasi  hanya  boleh  dilakukan  oleh  wakil pialang  berjangka.  Jika  wakil  pialang berjangka  berhalangan,  maka  pemberian edukasi  tersebut  hanya  boleh  digantikan oleh  seseorang  yang  juga  berkedudukan sebagai wakil pialang berjangka.
Ketentuan ini dapat kita lihat pada Pasal 2 Peraturan Kepala Bappebti No. 64/Bappebti/Per/1/2009  tentang  Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Pasal 2 peraturan Kepala Bappebti tersebut menyatakan:
1.  Hanya  wakil  pialang  berjangka  yang berwenang berhubungan langsung dengan  calon  nasabah  atau  nasabah dalam  rangka  pelaksanaan  transaksi kontrak berjangka;
2.  Berhubungan  langsung  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah melakukan  hubungan  dengan  calon nasabah  atau  nasabah  secara  tatap muka langsung ataupun melalui sarana  elektronik  tanpa  melalui  pihak lain;
3.  Ruang  lingkup  kewenangan  wakil pialang berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon nasabah
sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
a.  Menjelaskan  dan  menawarkan kontrak  berjangka  yang  akan ditransaksikan;
b.  Menjelaskan mengenai risiko perdagangan berjangka;
c.  Menandatangani dokumen pernyataan adanya risiko; d.  Menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi; e.  Menjelaskan isi dokumen perjanjian pemberian amanat; dan f. Menandatangani dokumen perjanjian pemberian amanat.
4.  pelaksanaan
kewenangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) huruf  a  sampai  huruf  f  terhadap seorang  calon  nasabah  hanya  dapat dilakukan  oleh  wakil  pialang  yang sama ;
5.  Dalam  hal  wakil  pialang  berjangka, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya,  maka  wakil  pialang berjangka  yang  bersangkutan  dapat digantikan oleh wakil pialang berjangka lain.
Dari penelitian yang dilakukan, terlihat  bahwa  edukasi  tidak  secara langsung  diberikan  oleh  wakil  pialang berjangka, melainkan oleh sales marketing perusahaan. wakil pialang lebih mengupayakan  terpenuhinya  formalitas pemberian  edukasi  tanpa  diikuti  oleh upaya  memberikan  pemahaman  yang
benar  kepada  setiap  calon  nasabah.  Hal tersebut diketahui setelah dilakukan wawancara  dengan  responden.  Dari  tiga orang  responden yang  diwawancarai diketahui    tidak  satupun  dari  responden yang memahami tentang tatacara perdagangan  berjangka,  baik  itu  terkait dengan  teknik  analisa  pasar,  manajemen risiko dan aspek hukum perdagangan emas berjangka. Seorang responden menyatakan kalau  dia  telah  memberikan  pengakuan yang  sebenarnya  kepada  wakil  pialang berjangka  bahwa  dia  sama  sekali  belum mengerti dengan apa yang telah diterangkan oleh sales marketing perusahaan,  namun  wakil  pialang  tetap melanjutkan  proses  perekrutan,  tanpa melakukan edukasi lebih lanjut.
Ketiga, adanya  pelanggaran  batas kewenangan  yang  dilakukan  oleh  wakil pialang  berjangka.  Ada  beberapa  bentuk pelanggaran  batas  kewenangan yang dilakukan oleh sales marketing perusahaan. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah memberikan garansi keuntungan    kepada  nasabah.  Larangan mengajak calon nasabah dengan memberikan iming-iming keuntungan diatur  dalam  Pasal  57  angka  2  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ketentuan  tersebut    berbunyi,  “setiap pihak  dilarang  secara  langsung  atau  tidak langsung  mempengaruhi  pihak  lain  untuk melakukan  transaksi  kontrak  berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif  lainnya  dengan  cara  membujuk atau memberi harapan keuntungan yang di luar  kewajaran”.  Ketentuan  pelarangan untuk melakukan transaksi dengan
pemberian iming-iming tersebut dipertegas lagi  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
64/Bappebti/Per/1/2009  tentang  Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Dalam Pasal  7 huruf b peraturan kepala  Bappebti tersebut  dinyatakan,    “Pegawai  pialang berjangka  atau  pihak  lainnya yang memiliki  kepentingan  dengan  perusahaan pialang berjangka dilarang secara langsung atau  tidak  langsung  mempengaruhi  calon nasabah atau nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan  transaksi  kontrak  berjangka antara  lain;  menawarkan  pendapatan  tetap (fixed  income) ,  atau  bagi  hasil (profit sharing)”.
Untuk  lebih  meningkatkan  efektifitas penerapan  aturan,  pemerintah  juga  telah menetapkan  sanksi  bagi  para  pihak  yang melanggarnya.  Sanksi  tersebut  diatur dalam Pasal 73E ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan  Berjangka.  Pasal  tersebut menyatakan, “Setiap pihak yang menyalurkan  amanat  untuk  melakukan transaksi  kontrak  berjangka,  kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif  lainnya  dari  pihak  ketiga  yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  ini  dan/atau  peraturan pelaksanaannya  sebagaimana  dimaksud Pasal  49  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  4  (empat)  tahun,  dan  denda paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,-  (satu miliar  Rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah)”.
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
Berdasarkan  data  yang  didapatkan dari    responden,  pihak  perusahaan,  dalam hal  ini  sales  marketing  perusahaan,  telah mengiming-imingi mereka dengan keuntungan  yang sangat  besar pada  waktu perekrutan.  Dengan  melakukan  investasi sebesar  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah)  sales  marketing  tersebut  mampu menjanjikan  keuntungan    sebesar  Rp. 1000.000,- (satu  juta Rupiah) untuk  setiap harinya  atau  berkisar  antara  1%  sampai dengan 2% untuk setiap harinya.
Di samping pelanggaran dalam bentuk pemberian iming-iming keuntungan, pelanggaran lain yang dilakukan oleh sales marketing  perusahaan  adalah  memegang dan  memainkan  nomor  akun  atas  nama dan untuk kepentingan nasabah.  Larangan untuk memegang kode akses transaksi dan menggunakan  akun  nasabah  secara  tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Ketentuan  tersebut  dapat  kita  lihat  pada Pasal  52  ayat  (1)  undang-undang  tersebut yang  menyatakan,  “Pialang    berjangka dilarang  melakukan  transaksi  kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau  kontrak  derivatif  lainnya  untuk rekening  nasabah,  kecuali  telah  menerima perintah  untuk  setiap  kali  transaksi  dari nasabah  atau  kuasanya  yang  ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan”.
Pasal 52 ayat (1) tersebut
menerangkan,  wakil  pialang  berjangka dilarang dan hanya diperbolehkan melakukan  transaksi  kontrak  berjangka untuk  rekening  nasabah  apabila  telah
menerima perintah dari nasabah atau kuasa nasabah yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili  kepentingan  nasabah  untuk setiap  kali  transaksi.  Tanpa  adanya perintah  dari  nasabah  untuk  setiap  kali transaksi, pialang berjangka dilarang untuk melakukan transaksi.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal 52    ayat  (1)  tersebut  akan  dikenakan sanksi,  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  pasal  Pasal  73D  ayat  (4)    Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Dalam pasal  tersebut  dinyatakan,    “Setiap  pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau  kontrak  derivatif  lainnya  untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk  setiap  kali  transaksi  dari  nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam  pasal  52  ayat  (1),  dipidana  dengan pidana  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  (3)  tahun  dan/atau  denda paling  sedikit  Rp.  500.000.000,00  (lima ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.500.000.000,00  (satu  miliar  lima  ratus juta rupiah)”.
Penyelesaian  sengketa  perdagangan berjangka  komoditi,  khususnya  pada  PT. Rifan  Financindo  Berjangka  Pekanbaru berpedoman  kepada  pilihan  hukum  yang telah  disepakati  para  pihak,  yang  telah dinyatakan  dalam  perjanjian  pemberian amanat.  Namun,  sebelum  melakukan penyelesaian  sengketa  secara  litigasi maupun  nonlitigasi  para  pihak  yang bersengketa diharuskan untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa melalui  musyawarah.  Keharusan  untuk melakukan musyawarah tersebut dapat kita lihat  pada    lembar  ke-lima,  ketentuan Nomor  22  Perjanjian  Pemberian  Amanat Secara  elektronik  on-line  antara  nasabah dengan  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka, yang menyatakan:
1.  Semua  perselisihan  dan  perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan  perjanjian  ini  wajib diselesaikan  terlebih  dahulu  secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat antara para pihak
2.  Apabila  perselisihan  dan  perbedaan pendapat  yang  timbul  tidak  dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai  mufakat,  para  pihak  wajib memanfaatkan  sarana  penyelesaian perselisihan  yang  tersedia  di  bursa berjangka
3.  Apabila  perselisihan  dan  perbedaan pendapat  yang  timbul  tidak  dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud  pada  angka  (1)  dan  angka (2)  maka  para  pihak  sepakat  untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
a.  Badan Arbitrase Perdagangan
Berjangka  Komoditi  (BAKTI) berdasarkan peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau b.  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas
tata cara penyelesaian sengketa perdagangan  berjangka  komoditi  antara nasabah  dengan  PT.  Rifan  Financindo
Berjangka  dapat  dilakukan  dengan  cara- cara sebagai berikut:
1.  Penyelesaian
Sengketa Melalui Musyawarah Untuk Mufakat Sebelum melakukan upaya penyelesaian sengketa perdagangan berjangka secara litigasi maupun nonlitigasi,  para  pihak  yang  bersengketa diharuskan untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah.  Ketentuan  tersebut  dapat juga  kita  lihat  pada  Pasal  61  huruf  a Undang-Undang No 10 tahun 2011 tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang menyatakan, “Tanpa mengurangi hak para pihak  untuk  menyelesaikan  perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan  berjangka  di  pengadilan  atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu
penyelesaiannya melalui musyawarah untuk  mencapai  mufakat  di  antara  para pihak yang berselisih”.
Musyawarah dalam sengketa perdagangan berjangka, biasanya dilakukan  antara  nasabah  dengan  sales marketing  perusahaan  dengan  didampingi oleh  wakil  pialang.  Menurut  Pasal  2
Peraturan  Kepala  Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Nasabah,  penanganan  pengaduan  harus dilakukan  secara  tepat,  cepat,  tertib  dan dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah,  serta  terciptanya  rasa  keadilan bagi nasabah dan pialang berjangka sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  di bidang perdagangan berjangka.
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah  tidak  membuahkan  hasil, nasabah  baru  diperbolehkan  melakukan pengaduan  resmi  ke  perusahaan  pialang berjangka.  Setiap  nasabah  berhak  untuk mendapatkan layanan atas pengaduan yang dilakukannya.  Setiap  pengaduan  harus dilakukan  sesuai  dengan  tata  cara  yang telah  diatur  dalam  peraturan  kepala Bappebti.  Walaupun  tidak  diminta  oleh nasabah,  peraturan  mewajibkan  pialang berjangka  untuk  memberikan  penjelasan mengenai  Prosedur  Operasional  Strandar (POS)  tentang  penanganan  pengaduan kepada  nasabah  atau  kuasanya  yang mengajukan pengaduan. Ketentuan tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  8 angka  (4)    Peraturan  Kepala  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah yang  menyatakan,  “Pialang  berjangka wajib  memberikan  penjelasan  kepada nasabah  mengenai  Prosedur  Operasioal Standar  (POS)  penanganan  pengaduan pada saat nasabah atau kuasanya mengajukan pengaduan”.
2.  Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
Pengertian  Arbitrase  menurut  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan kepada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dengan  demikian,  sebuah
sengketa  perdata,  baru  bisa  diselesaikan melalui  lembaga  arbitrase  apabila  ada perjanjian  tertulis  yang  dibuat  secara khusus  maupun  karena  adanya  klausula arbitrase  yang  dibuat  bersamaan  dan melekat pada perjanjian pokok.
Menurut Yahya Harahap, dari berbagai sumber
undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, pada dasarnya,  arbitrase  memiliki  2  (dua) bentuk klausula perjanjian, yaitu:
a. Pactum  de  compremittendo, para pihak  mencantumkan  badan  arbitrase yang  disepakati  untuk  menyelesaikan sengketa  sebelum  sengketa  terjadi. Kesepakatan mengenai badan arbitrase  terebut  dapat  dibuat  dalam satu  kesatuan  dengan  kontrak  pokok, dalam suatu bentuk klausula arbitrase, namun bisa juga dibuat secara khusus, terpisah  dengan  perjanjian  pokok. Intinya, pada
Pactum de compremittendo kesepakatan
arbitrase telah dibuat sebelum sengketa terjadi.
b. Acta  Compromis ,  adalah  kontrak arbitrase yang dibuat setelah timbulnya  perselisihan  antara  dua belah  pihak  atau  beberapa  pihak  (M. Yahya Harahap, 1991: 100).
Jika  dikaitkan  dengan  dua  bentuk klausula  arbitrase  sebagaimana yang disebutkan di atas, klausula arbitrase  yang telah disepakati antara nasabah dengan PT.
Rifan  Financindo  Berjangka  Pekanbaru, tergolong kepada Pactum de compremittendo. Hal  itu  dapat  kita  lihat dari  sudah  adanya  klausula  penyelesaian sengketa  sebelum  terjadinya  sengketa.
Klausula  arbitrase  tersebut  terdapat  pada Perjanjian  Pemberian  Amanat  Secara Elektronik  On-line    Untuk  Transaksi
Kontrak Derivatif Dalam Sistem
Perdagangan Alternatif.
Prosedur  penyelesaian  perselisihan melalui  lembaga  arbitrase  BAKTI  adalah sebagai berikut:
a.  Salah satu pihak (pemohon)
mendaftarkan  permohonan  arbitrase beserta  tuntutannya  kepada  BAKTI. Permohonan arbitrase didaftarkan pada  Sekretariat  BAKTI,  u.p.  Ketua. Permohonan  harus  memuat  sekurang- kurangnya;  nama  dan  alamat  para pihak, penjelasan mengenai persengketaan (Posita) ,  dan  rincian tuntutan (Petitum) ,  disertai  lampiran- lampiran yang diperlukan.
b.  BAKTI  akan  meneruskan  tuntutan tersebut  kepada  pihak  yang  dituntut (termohon),  dan  meminta  termohon agar  segera  memberikan  Jawaban terhadap  tuntutan  Permohonan  dalam waktu 14 hari.
c.  Pemohon  mengusulkan  satu  calon arbiter,  dan  termohon  mengusulkan pula  satu  calon  arbiter.  Kemudian kedua arbiter bersama-sama menunjuk arbiter  ketiga  sebagai  ketua  majelis arbitrase.  Para  pihak  bisa  pula menyepakati  satu  arbiter  (arbiter tunggal).  Arbiter  yang  dipilih  adalah orang  perseorangan  yang  tercatat dalam daftar arbiter BAKTI.
d.  Majelis arbitrase/arbiter tunggal menyelenggarakan  sidang  pertama.
Tuntutan  akan  dinyatakan  gugur  jika pemohon  tidak  menghadiri  sidang
pertama.  Sedangkan  jika  termohon tidak hadir, akan dilakukan pemanggilan  sekali  panggilan.  Jika termohon tidak hadir kembali pemeriksaan  dapat  diajukan  dan diputuskan  walau  tanpa  kehadiran
termohon. e.  Pada sidang pertama, majelis arbitrase/arbiter tunggal akan
mengupayakan perdamaian antara para  pihak.  Jika  upaya  perdamaian berhasil, majelis arbitrase/arbiter tunggal akan membuatkan akta perdamaian. Namun jika upaya perdamaian gagal, maka proses arbitrase dilanjutkan.
f. Arbitrase  dilakukan  secara  tertutup dan  menurut  peraturan  &  acara arbitrase  BAKTI.  Proses  pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas keterangan  para  pihak,  saksi/saksi ahli,  dan  bukti-bukti  selesai  dalam waktu  paling  lama  180  hari  sejak majelis arbitrase/arbiter tunggal terpilih.  Batas  waktu  tersebut  dapat diperpanjang  jika  dipandang  perlu oleh  majelis  arbitrase/arbiter  tunggal dan disepakati para pihak.
g.  Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan  selesai  (ditandai  dengan penyerahan  kesimpulan  dari  masing- masing pihak) majelis arbitrase/arbiter tunggal  membacakan  putusan  untuk segera dilaksanakan oleh Para Pihak.
h.  BAKTI  akan  mendaftarkan  putusan tersebut  pada  pengadilan  negeri  di mana  termohon  berdomisili  (website BAKTI, http;//bakti-arb.org).
Mekanisme  mediasi  dan  arbitrase dapat  mengurangi  risiko  yang  biasanya
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
muncul dalam proses beracara di pengadilan.  Risiko  tersebut  seperti  risiko waktu,  reputasi  bisnis  dan  biaya  yang cukup  besar.  Pada  umumnya  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  dan  arbitrase lebih  cepat  selesai  dari  pada  beracara  di pengadilan.    Tahapan  untuk  mencapai keputusan akhir yang mengikat para pihak dapat  diukur  dan  diprediksi  sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa diantisipasi.
3.  Penyelesaian Perselisihan Melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berbeda dengan
penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan tergolong  kepada  penyelesaian  sengketa yang  bersifat  litigasi.  Dengan  demikian, dalam  proses  beracara,  para  pihak  yang bersengketa terikat dengan setiap ketentuan  yang  lazim  berlaku  di  lembaga peradilan dan berkewajiban untuk melaksanakan  setiap  putusan  yang  telah ditetapkan.
Dalam  perjanjian  pemberian  amanat secara  elektronik  on-line  untuk  transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif yang berlaku di PT. Rifan  Financindo  Berjangka,  satu-satunya opsi  yang  ditawarkan  perusahaan  terkait lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam perdagangan  berjangka  komoditi  adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kontrak  baku  yang  telah  disepakati  tidak memberikan  peluang  kepada  nasabah untuk  dapat  mengajukan  gugatan  ke lembaga  peradilan  selain  yang  telah disepakati dalam kontrak, yaitu Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Keberadaan klausula  ini  telah  menghapuskan  hak-hak nasabah  untuk  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  di  tempat  dimana nasabah  berdomisili  dan  di tempat kedudukan  kantor  cabang  PT.  Rifan Financindo  Berjangka  yang  tersebar  di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat memberatkan bagi nasabah.
Penyelesaian  sengketa  atau  perkara keperdataan  di  pengadilan,  termasuk sengketa  perdagangan  emas  berjangka harus tetap mengacu pada asas-asas hukum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Salah  satu  asas yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa adalah asas penyelesaian  perkara  secara  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.    Pasal  4  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut menyatakan, Pengadilan membantu pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya  peradilan  yang  sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana artinya pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Biaya ringan  dimaksudkan  bahwa  berperkara harus  dilakukan  dengan  biaya  yang  tidak memberatkan  dan  dapat  dipikul  oleh pencari keadilan. Namun demikian, dalam pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara harus    tetap  dilakukan  dengan  tidak mengabaikan  ketelitian  dalam  mencari kebenaran  dan  keadilan  (Muhammad Syaifuddin, 2012: 393).
Dari  hasil    penelitian  yang  telah dilakukan,  ada  beberapa  kendala  yang ditemukan  dalam  upaya  penyelesaian sengketa  perdagangan  berjangka  komoditi di  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka Pekanbaru. Kendala-kendala tersebut adalah :
1.  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa Yang Memberatkan Nasabah
Tolok ukur keabsahan sebuah kontrak dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia  adalah  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal 1320  KUH  Perdata,  yang  menyatakan untuk syahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat:
a.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan diri;
b.  Kecakapan untuk membuat perikatan;
c.  Suatu hal tertentu; dan
d.  Suatu sebab yang halal.
Sebuah  kontrak,  idealnya,  akan  selalu dapat mengakomodir keinginan para pihak yang  membuatnya.  Untuk  itu,  negosiasi dan  tawar  menawar  adalah  sebuah kelaziman dalam proses pembuatan kontrak.  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya, tidak  jarang  kontrak  yang  telah  disepakati ditetapkan  secara  sepihak  oleh  salah  satu pihak yang membuat kontrak. Tidak jarang kontrak  tersebut  tidak  sepenuhnya  sesuai dengan  keinginan  para  pihak yang membuatnya.
Terkait  dengan  upaya  penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT. Rifan Financindo,  nasabah  dihadapkan  pada ketentuan  harus  menyetujui  klausula penyelesaian sengketa yang telah
ditetapkan oleh perusahaan pada perjanjian pemberian  amanat,  sebagaimana  yang telah  diterangkan  sebelumnya.  Ketentuan yang  terdapat  dalam  perjanjian  pemberian amanat  tersebut  tidak  hanya  dinilai memberatkan  nasabah,  akan  tetapi  lebih jauh  lagi  telah  menyebabkan  hilangnya hak-hak  nasabah  untuk  mendapatkan peradilan  yang  berkeadilan,  murah  dan sederhana.  Opsi  pertama  yang  ditetapkan oleh  perusahaan,  jika  upaya    musyawarah untuk  mufakat  tidak  membuahkan  hasil, adalah  penyelesaian  sengketa  melalui Badan  Arbitrase  Perdagangan  Berjangka Komoditi.  Badan  arbitrase  ini  hanya memiliki  kantor,  satu-satunya,  di  Jakarta. Itu  berarti  untuk  dapat  menyelesaikan sengketa  melalui  BAKTI,  nasabah  PT. Rifan  yang  ada  di  Pekanbaru  harus menyediakan  tambahan  waktu  dan  dana yang tentunya tidak sedikit.
Di samping karena keberadaan BAKTI  yang  relatif  jauh  dari  domisili nasabah  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka Pekanbaru, banyak pihak  yang meragukan netralitas  BAKTI  dalam  menjalankan tugasnya.  Keraguan  tersebut  tentunya bukan  tanpa  alasan,  mengingat  BAKTI sebagai  peradilan  swasta  yang  diharapkan indenpenden ini diprakarsai dan beranggotakan Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia  (APBI),  dan  Ikatan  Perusahaan Pedagang  Berjangka  Indonesia  (IP2BI) yang  sekarang  telah  melebur  menjadi Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo)
(Website Aspetindo, http;//www.aspetindo.org) Aspetindo berdiri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor:
19/BAPPEBTI/SP/04/2015 Tentang Pemberian  Persetujuan  kepada  Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi
Indonesia  (Aspebtindo)  sebagai  Asosiasi
Industri Perdagangan Berjangka.  Menurut
Sutriono  Edi,  Kepala  Bappebti,    pendirian Aspebtindo merupakan amanat dari
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Tujuan dari  pendirian  Aspebtindo  adalah  untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya  dan  pengembangan  industri Perdagangan  Berjangka  Komoditi  di Indonesia (http;//wartaekonomi.co.id)
Keadaan  seperti  ini  tentunya  rentan dengan  konflik  kepentingan.  BAKTI  yang diharapkan  mampu  memberikan  keadilan kepada para pihak yang bersengketa, yaitu nasabah dan perusahaan pialang berjangka, didirikan  dan  beranggotakan  assosiasi perusahaan  pialang  berjangka  dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan  anggotanya.  Karena  itu, banyak  pihak  yang  meragukan  netralitas BAKTI  dalam  penyelesaian  sengketa perdagangan berjangka.
Opsi kedua dalam penyelesaian sengketa  perdagangan  berjangka  yang terdapat  dalam  klausula  penyelesaian sengketa  adalah    penyelesaian  sengketa secara  litigasi  atau  melalui  lembaga pengadilan (in  court  dispute  setlement).
Sebagai pressure value dan the last resort , peran peradilan masih tetap diakui. Terkait dengan penyelesaian sengketa Perdagangan  berjangka  pada  PT.  Rifan
Financindo Berjangka  Pekanbaru,  di samping  karena  kurangnya  minat  dan kepercayaan  mayarakat  untuk  beracara melalui pengadilan umum, pilihan domisili hukum juga menjadi kendala bagi kebanyakan nasabah. Satu-satunya lembaga  peradilan  yang  telah  ditetapkan oleh  PT.  Rifan  Financindo  Berjangka  dan telah  disetujui  oleh  nasabah  adalah Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan.  Pihak perusahaan  tidak  memberikan  kesempatan kepada  nasabah  untuk  membuat  opsi  lain, seperti  menjadikan  Pengadilan  Negeri Pekanbaru  sebagai  salah  satu  pilihan dalam  upaya  penyelesaian  sengketa.  Hal tersebut  tentunya  sangat  memberatkan nasabah dalam berperkara, karena keberadaannya  yang  jauh  dari  domisili nasabah.
Menjadikan
Pengadilan Negeri
Pekanbaru  sebagai  salah  satu  opsi  dalam pemilihan  badan  penyelesaian  sengketa perdagangan  berjangka  komoditi  antara nasabah  dengan  PT.  Rifan  Financindo Berjangka  Pekanbaru  merupakan  suatu pilihan yang logis. Hal tersebut mengingat kedudukan perusahaan dan domisili nasabah  yang  sebagian  besar  sama-sama berada di Pekanbaru dan juga karena locus dugaan  pelanggaran  hukum  terjadi    di Pekanbaru. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang akan dirugikan jika penyelesaian sengketa  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru.    Malah  opsi  tersebut  sama- sama bermanfaat bagi PT. Rifan
Financindo  dan  juga  bagi  nasabahnya. Dengan  demikian,  penyelesaian  sengketa yang  berkeadilan,  cepat  dan  biaya  murah betul-betul bisa diwujudkan.
2.  Pelanggaran  Prosedur    Operasional
Standar  Penyelesaian Sengketa
Dari  beberapa  kali  wawancara  yang penulis  lakukan  dengan  nasabah  yang pernah/sedang melakukan upaya penyelesaian  sengketa  dengan  PT.  Rifan Financindo  Berjangka  Pekanbaru,  ada beberapa ketentuan, terkait dengan penyelesaian sengketa yang belum dilaksanakan  oleh  Perusahaan.  Keadaan tersebut  membuat  penyelesaian  sengketa menjadi berbelit-belit, bahkan ada nasabah    yang  mengurungkan  niatnya untuk  menyelesaikan  sengketa  setelah mengetahui  langkah-langkah  yang  harus dilaluinya  dalam  mengajukan  pengaduan. Sayangnya  pihak  perusahaan  bukannya memberikan penjelasan malah memanfaatkan ketidaktahuan nasabah tersebut. Padahal, peraturan mengharuskan perusahaan  untuk  menjelaskan  Peraturan Operasional Standar (POS) dalam berperkara kepada nasabah.
Beberapa  ketentuan  yang  diabaikan PT.  Rifan  Financindo  Berjangka  dalam upaya  penyelesaian  sengketa  diantaranya adalah:
a.  PT. Rifan tidak  memiliki atau setidaknya tidak menjelaskan
Peraturan  Operasional  Standar  (POS) tentang  penanganan  pengaduan  oleh nasabah.
b Tidak maksimalnya upaya mempublikasikan keberadaan unit yang berfungsi memberikan pelayanan pengaduan kepada nasabah atau calon nasabah dan tidak adanya upaya untuk memastikan  bahwa  nasabah  dan/atau calon nasabah mengetahui keberadaan
dan  fungsi  unit  pelayanan  pengaduan tersebut  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  f Peraturan  Kepala  Bappebti  Nomor 125/Bappebti/
Per/11/2015 yang
menyatakan, “Dalam melakukan penanganan  pengaduan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  pialang berjangka  wajib  mempublikasikan keberadaan  unit  yang  berfungsi  untuk memberikan  pelayanan  pengaduan kepada nasabah dan/atau calon nasabah secara tertulis dan/atau elektronik  dan  memastikan  nasabah dan/atau  calon  nasabah  mengetahui keberadaan unit tersebut dan fungsinya.” c.  Pialang berjangka tidak menyampaikan bukti penerimaan pengaduan kepada nasabah atau kuasanya pada saat pengaduan diajukan. Memberikan bukti penerimaan pengaduan kepada nasabah atau kuasa nasabah
merupakan kewajiban dari perusahaan,  seperti  yang  diamanatkan Pasal    Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125/Bappebti/Per/11/2015, yang
berbunyi,  “Pialang  berjangka  wajib menyampaikan bukti penerimaan pengaduan kepada nasabah atau kuasanya pada saat pengaduan diajukan  dan  dokumen  pendukung dinyatakan
lengkap”. Bukti Pengaduan  tersebut  akan  dijadikan pegangan dan persyaratan untuk dapat melanjutkan penyelesaian sengketa ke tahap berikutnya, yaitu melalui perusahaan bursa berjangka.
3.  Pemahaman Nasabah Terhadap Proses Dan  Aspek  Hukum  Penyelesaian Sengketa
Terkait  dengan  nasabah,  kendala dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan  berjangka  komoditi  lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan nasabah  tentang  hak-hak  nasabah  dan Prosedur  Operasional  Standar  dalam melakukan pengaduan. Bahkan ada nasabah yang sama sekali belum membaca kontrak  secara  lengkap.  Ketika  terjadi sengketa,  nasabah  tersebut  tidak  tahu  apa yang  harus  dilakukan.  Keadaan  tersebut dibenarkan  oleh  Veri  Aggrijono,  Kepala Bagian
Pelanggaran Transaksi BAPPEBTI,  yang  menyatakan  Hambatan yang  dihadapi  penyelesaian  sengketa perdagangan berjangka komoditi diantaranya  adalah  banyak  masyarakat  di daerah  yang  tidak  tahu  ketika  ada pelanggaran  harus  mengadu  kepada  siapa (Martina Ratna Paramitha Sari, 2013: 11).
Dengan disepakatinya perjanjian pemberian  amanat,  berarti  nasabah  dan pialang  berjangka  telah  sepakat  untuk menunjuk  Badan  Arbitrase  Perdagangan Berjangka  Komoditi  atau  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  sebagai  pilihan forum  dalam  penyelesaian  sengketa.  Hal ini  sekaligus  meniadakan  hak  para  pihak untuk mengajukan sengketa kepada pengadilan  dan  badan  arbitrase  lain.  Pada sisi lain, klausula arbitrase yang disepakati tersebut juga menyebabkan pengadilan dan lembaga  arbitrase  lain  tidak  berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah  terikat  dengan  perjanjian  pemberian amanat  secara  elektronik  on-line,  yang  di
dalamnya juga telah mencantumkan klausula penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut  dapat  kita  lihat  pada  Pasal  3
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  yang  berbunyi, “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.
Ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  3 tersebut  diperkuat  lagi  dengan  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 yang menyatakan:
(1)  Adanya  suatu  perjanjian  arbitrase tertulis  meniadakan  hak  para pihak untuk mengajukan penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat  yang  termuat  dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
(2)  Pengadilan Negeri wajib menolak dan  tidak  ikut  campur  tangan dalam suatu penyelesaian sengketa  yang  telah  ditetapkan melalui  arbitrase,  kecuali  dalam hal-hal  tertentu  yang  ditetapkan dalam undang-undang ini.
Kurangnya pengetahuan nasabah terhadap  aspek  hukum  dan  Prosedur Operasional Standar penyelesaian sengketa mengakibatkan  tidak  optimalnya  upaya hukum yang bisa dilakukan. Nasabah tidak mempunyai daya tawar yang kuat sehingga kendali penyelesaian sengketa sepenuhnya berada  pada  perusahaan.  Nasabah  tidak tahu apa saja yang menjadi haknya dan apa batas  kewenangan  wakil  pialang  dalam penyelesaian  sengketa.  Ketika  upaya musyawarah  dengan  sales  marketing  dan wakil pialang berjangka tidak menghasilkan  kata    sepakat,    nasabah seharusnya
melanjutkan upaya
penyelesaian  sengketa  dengan  melakukan
pengaduan  secara  resmi  kepada  direktur kepatuhan.
Direktur
kepatuhan berkewajiban untuk menerima dan menjelaskan Prosedur Operasioanl Standar pengaduan kepada nasabah. Dalam Prosedur  Operasional  tersebut  telah  diatur tentang  tatacara  dan  batas  waktu  yang diperlukan  dalam  setiap  proses  tahapan penanganan  pengaduan.  Akan  tetapi, karena ketidaktahuannya, nasabah beranggapan  dengan  tidak  adanya  kata sepakat  dalam  musyawarah  merupakan akhir  dari  upaya  penyelesaian  sengketa. Akibatnya  nasabah  tidak  mendapatkan solusi yang tepat terkait dengan pengaduan yang dilakukannya.

## SIMPULAN
Ada tiga penyebab terjadinya sengketa perdagangan berjangka  komoditi pada PT. Rifan  Financindo  Berjangka  Pekanbaru. Pertama, ketidakpahaman nasabah terhadap  tata  cara  perdagangan  berjangka. Kedua, Ketidakpahaman nasabah terhadap aspek  hukum  perdagangan  berjangka komoditi. Ketiga, pelanggaran  terhadap batas-batas  kewenangan  yang  dilakukan oleh sales marketing perusahaan dan wakil pialang  berjangka.  Untuk  menyelesaikan sengketa  tersebut,  ada  tiga  upaya  hukum yang dapat dilakukan, yaitu ; penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat,  penyelesaian  sengketa  melalui Badan  Arbitrase  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (BAKTI)  dan  penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan.  Kendala-kendala  yang ditemui  dalam  penyelesaian  sengketa tersebut  adalah  : Pertama, pilihan  forum penyelesaian  sengketa  yang  memberatkan nasabah.  Kedua,  pelanggaran  Prosedur
Operasional  Standar  (POS)  penyelesaian sengketa.  Ketiga,  kurangnya  pemahaman nasabah terhadap proses dan aspek hukum dalam  penyelesaian  sengketa  perdagangan berjangka.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Selesainya  penelitian  ini  tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu, penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya  kepada  Dr.  Hj.  Yulfasni, S.H.,  M.H.  dan  Bapak  H.  Syahrial  Razak, S.H.,  M.H.  yang  telah  memberikan bimbingan  dan  masukan  kepada  penulis dalam  melakukan  penelitian  ini.  Kepada Bapak  Prof.  Dr.  Tafdil  Husni,  S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas Andalas Padang  dan  Bapak  Dr.  Busyra  Azheri, S.H., M.H.  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas  Andalas  Padang  yang  telah memberikan  kesempatan  kepada  penulis untuk  menimba  ilmu  dan  melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Agus  Yudha  Hernoko,  2014, Hukum Perjanjian  -  Asas  Proporsionalitas dalam  Kontrak  Komersial, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta.
Ellen  May,  2011, Smart  Traders  Not
Gamblers, Cetakan ke-empat,
Kompas Gramedia, Jakarta
Ishaq,  2017, Metode  Penelitian  Hukum , Alfabeta, Bandung.
Martina  Ratna  Paramitha  Sari,  2013,
Pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang
Aswandi: Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka...
Perdagangan  Berjangka  Dalam  Hal Tindakan  Penyalahgunaan  Dana Nasabah ,  Universitas  Brawijaya,
Malang . (Jurnal Ilmiah)
Muhammad  Syaifuddin,  2012, Hukum Kontrak - Memahami Kontrak Dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik,  dan  Praktisi  Hukum, Mandar Maju, Bandung.
M.Yahya Harahap, 1991, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta
Peter  Mahmud  Marzuki,  2016, Penelitian Hukum (edisi  Revisi) , Cetakan  ke 12, Prenadamedia Group, Jakarta
Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  PT. Bina Ilmu, Surabaya
Putu  Subada  Kusuma,  2007, Menghindari Kontrak  Bermasalah  dan  Upaya Penyelesaian  Kontrak  Bermasalah,
BPKH  Fakultas  Hukum  Universitas
Atmajaya, Jakarta.
Rachmadi Usman, 2013, Pilihan Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Cetakan ke  2, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Salim  H.S.  dan  Erlis  Septiana  Nurbani,
Penerapan  Teori  Hukum  Dalam Penelitian  Tesis  dan  Disertasi,
RajaGrafindo Persada, Jakarta
Satjipto  Raharjo,  2000, Ilmu  Hukum, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sorjono  Soekanto  dan Sri Mamadji,  2014,
Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke  16,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Suyud Margono, 2010, Penyelesian Sengketa Bisnis-Alternative Disputes Resolutions (ADR), Ghalia
Indonesia, Bogor

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  32  tahun  1999  tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi Nomor  64/BAPPEBTI/PER/1/2009 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuang Teknis Kelakuan Pialang Berjangka. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013
tentang  Penerimaan  Nasabah  Secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan.

## Websites:
Aspebtindo, http;//www.aspepbtindo.org BAKTI, http;//www.bakti-arb.org
BAPPEBTI, http;//www.bappebti.go.id http;//www.wartaekonomi.co.id
PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru, http;//www.rf- berjangka.com