## MENAKAR PROFESIONALISME
PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DI KOTA GARAM: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan
Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo STAIN Kudus Jawa Tengah, Indonesia mohsugihariadi@yahoo.co.id joni_raharjo@yahoo.co.id

## Abstrak
Selama pelaksanaan pemilu berlangsung ada sejumlah permasalahan, diantaranya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Perhatian terhadap  manajemen  sumber  daya  manusia  (MSDM)  penting dilakukan, sebagai antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam  penyelenggaraan  pemilu  legislatif   2014  di  lingkungan  kerja KPU  Kabupaten  Rembang.  Bertolak  dari  alasan  inilah  perlu melakukan beberapa pendekatan dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kabupaten Rembang. Pertama, menakar profesionalisme dalam penanganan  masalah-masalah  kepemiluan  sepanjang  tahun  2014. Kedua,  melakukan  upaya-upaya  penerapan  strategi  penyelesaian masalah kepemiluan, melalui tiga aspek. yaitu aspek kepemimpinan, aspek integritas, dan aspek independensi.

## Kata Kunci: Profesionalisme, Kepemimpinan, Integritas
Independensi.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Abstract
MEASURING  THE  PROFESSIONALISM  OF  THE 2014  ELECTION  IMPLEMENTATION  IN  THE  CITY OF  SALT  (Analysis  of   Leadership,  Integrity,  Independence  and Competence  of   Election):  During  the  implementation  of   the  election, there are a number of  issues, including the issue of  human resources (HR). Attention to human resource management  is indeed necessary to anticipate the service and success improvement in the implementation of the legislative elections in 2014 in Rembang Regency. Considering these reasons, it is necessary to do some approaches in order to improve the performance of  Rembang Regency. First, measuring the professionalism in solving electoral issues throughout 2014. Second, making efforts in the implementation of  electoral problem-solving strategies through three aspects, namely, leadership, integrity, and  independence.
Keywords: Professionalism, Leadership, Integrity, Independency.

## Pendahuluan A.
Konsep  demokrasi  secara  sederhana  dimaknai  sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat dan sering dilawankan  dengan  konsep  totalitarianisme.  Hampir  seluruh negara di dunia, kini mendaulat dirinya sebagai negara demokrasi. Demokrasi pada dasarnya memberikan harapan kebahagiaan dan kepuasan  bagi  rakyat,  karena  rakyat  diberi  kesempatan  seluas- luasnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik.
Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas- aktivitas  penyelenggaraan  negara  lainnya.  Namun,  konsep demokrasi  langsung  semacam  itu  sulit  dilakukan  untuk  saat ini. Demokrasi yang berkembang dewasa ini adalah demokrasi perwakilan ( representative democracy ), sehingga pelaksana aktivitas- aktivitas  tersebut  adalah  orang-orang  yang  dipilih  oleh  rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). 1
1 Hamdan  Zoelva,  “Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam Penegakan Demokrasi”, Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus, 2011.
Di  kebanyakan  negara  demokrasi,  tak  terkecuali  Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang, sebagian menganggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kendati demikian,  perlu  dipahami  bahwa  Pemilu  Legislatif  2014  di Kabupaten Rembang tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan  tentunya  perlu  dilengkapi  dengan  pengukuran  beberapa kegiatan  lain  yang  lebih  bersifat  berkesinambungan,  seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying , dan sebagainya. Indonesia pasca perubahan UUD 1945 menganut sistem demokrasi.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  negaranya, di  mana  mekanisme  pengisian  jabatan-jabatan  politik  penting dalam  pemerintahannya  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD  dipilih  oleh  rakyat  melalui  Pemilu  Legislatif  (Pileg). Demikian juga presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Presiden (Pilpres). Adapun kepala daerah dipilih secara demokratis yang dalam undang-undang ditegaskan dipilih oleh  rakyat  secara  langsung  melalui  Pemilu  Kepala  Daerah (Pemilukada).
Untuk  mewujudkan  maksud  dan  tujuan  ideal penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang, tentunya  harus  mempersiapkan  terbangunnya  lembaga penyelanggara pemilu yang memiliki karakteristik profesionalisme. Profesionalisme  dalam  kebutuhan  ini,  seyogianya  badan  atau lembaganya  terisi  dengan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang andal atau ahli.
Secara  spesifik,  seorang  penyelenggara  Pemilu  Legislatif 2014  layak  dianggap  profesional,  harus  memiliki  kemampuan berbeda dari bidang pekerjaan lainnya. Adapun indikasi sederhana profesionalisme  penyelenggara  pemilu  adalah:  (1)  memiliki kemampuan  atau  keterampilan  dalam  menggunakan  peralatan
yang berhubungan dengan bidang pekerjaan pemilu; (2) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (3) bekerja di bawah disiplin  kerja;  (4)  mampu  melakukan  pendekatan  disipliner; (5) mampu bekerja sama dengan para stakeholder ; dan (6) cepat tanggap  terhadap  masalah  pemilu  yang  kedatangannya  sulit terprediksi.
Bertolak  dari  deskripsi  ini,  tidaklah  berlebihan apabila  lokus  kajian  profesionalisme  penyelenggara  pemilu legislatif   dilakukan  analisis  dari  tiga  aspek. Pertama ,  aspek kepemimpinan.  Sejujurnya  peran  kepemimpinan  seseorang/ individu merupakan faktor yang dapat menggerakkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta dapat  mendukung  organisasi  dalam  mengembangkan  tujuan dan  pelayanannya.  Gaya  kepemimpinan  yang  menarik  untuk dipahami  berkaitan  dengan  pekerjaan  sebagai  penyelenggara pemilu  di  level  Kabupaten  Rembang  adalah  kepemimpinan transformasional atau kolektif  kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar dalam menanamkan dan  memperkuat  aspek-aspek  budaya  dalam  organisasi  KPU Rembang.  Korelasi  kepemimpinan  berhubungan  dengan budaya organisasi, bagaimana penyelenggara mempersepsikan karakteristik dari aturan-aturan yang ada serta nilai-nilai yang berlaku  dan  dihayati  bersama.  Budaya  memberikan  nilai identitas diri pada anggota organisasi, dengan adanya budaya organisasi, maka komitmen bersama menjadi dasar dari gerak usaha organisasi.
Kedua ,  aspek  integritas.  Integritas  badan  penyelenggara merupakan suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya  dalam  pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  2014  di  mana  ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang dibangun di  KPU  Rembang.  Penyelenggara  yang  memiliki  integritas terhadap  kedudukannya  sebagai  tenaga  profesional,  ia  akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di PPK,
PPS,  dan  KPPS  bekerja    sepenuh  waktu  supaya  bisa  diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat mereka bertugas.
Ketiga ,  aspek  independensi.  Dalam  menyelanggarakan Pemilu  2014,  KPU  Kabupaten  Rembang  harus  bebas  dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Gambaran nilai independensi anggota KPU Kabupaten  Rembang  sesungguhnya  telah  ditasbihkan  pada pengucapan sumpah/janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya  bersumpah/berjanji:  Bahwa  saya  akan  memenuhi  tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai  peraturan  perundang-undangan  dengan  berpedoman pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945;  Bahwa  saya  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  Bahwa  saya  dalam  menjalankan  tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil,  dan  cermat  demi  suksesnya  Pemilihan  Umum,  tegaknya demokrasi  dan  keadilan,  serta  mengutamakan  kepentingan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  daripada  kepentingan pribadi atau golongan.”
Pada umumnya tulisan terkait pemilu dominan mengkaji pada  aspek  sengketa  pemilu.  Utamanya  pada  aspek  masalah seputar  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  dan  hasil  pemilu. Namun  demikian,  tulisan  ini  lebih  banyak  menyoroti  aspek kinerja penyelenggaraan pemilu legislatif dari  profesionalisme, kepemimpinan, integritas, dan independensi.

## Pembahasan B. Profesionalisme dan Kendalanya
1. Profesionalisme  merupakan  kata  yang  tidak  begitu asing  dalam  telinga  kita.  Sering  pula  kita  mengonotasikan profesionalisme dengan istilah yang hebat, yang luar biasa, dan
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
yang sempurna. Agar tidak terjadi pembiasan, penulis pikir tidak ada salahnya untuk mengetahui difinisi profesionalisme.
Profesionalisme  dalam  kamus  ilmiah  populer  berkaitan dengan  keahlian  seseorang.  Dalam  pemahaman  lain, profesionalisme  adalah  kompetensi  untuk  melaksanakan  tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota  dari  sebuah  profesi  untuk  meningkatkan  kemampuan dari  seorang  karyawan.  Profesional  sendiri  mempunyai  arti seorang  yang  terampil,  andal,  dan  sangat  bertanggung  jawab dalam  menjalankan  tugas  atau  profesinya.  Indikasi  seseorang layak  dianggap  profesional  harus  memiliki  perbedaan  dari bidang  pekerjaan  yang  lainnya.  Adapun  indikasi  sederhana profesionalisme sebagai berikut: (a) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan  bidang  pekerjaan;  (b)  memiliki  ilmu  dan  pengalaman dalam menganalisis; (c) bekerja di bawah disiplin kerja; (d) mampu melakukan pendekatan disipliner; (e) mampu bekerja sama; dan (f) cepat tanggap terhadap masalah.
Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya,dalam  penyelenggaraan  pemilu,  UUD  1945  pasca perubahan memperkenalkan sebuah lembaga profesional khusus menangani  penyelengaraan  pemilu.  Adapun  nama  lembaga profesionalisme  penyelenggara  pemilu  tersebut  adalah  komisi pemilihan umum ( auxiliary state organ ) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian kita kenal dengan sebutan Komisi Pemilihan  Umum  (KPU).  Keberadaan  lembaga  penyelenggara pemilihan  umum  ini  dipertegas  sebagaimana  ketentuan  UUD 1945  Pasal  22  E  ayat  (5),  “Pemilihan  Umum  diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan  mandiri.”  Selanjutnya  dapat  juga  dibaca  dalam  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka (6) dan Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2012  Pasal  1  angka  (6).  Adapun untuk penyelenggaraan di tingkat provinsi diperkenalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi. Untuk level penyelenggaraan di tingkat kabupaten diperkenalkan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten.
Manajemen  pemilu  yang  membutuhkan  penanganan secara  profesional,  akuntabel,  dan  integritas  yang  tinggi menjadi  tanggung  jawab  KPU  Kabupaten  Rembang  untuk mewujudkannya.  Selama  pelaksanaan  pemilu  berlangsung,  ada sejumlah  permasalahan,  di  antaranya  adalah  masalah  sumber daya  manusia  (SDM).  Perhatian  terhadap  manajemen  sumber daya  manusia  (MSDM)  penting  dilakukan,  sebagai  antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilu  Legislatif  2014  di  lingkungan  kerja  KPU  Kabupaten Rembang. Alasan lainnya adalah semakin meningkatnya peraturan dan hukum, perubahan karakteristik angkatan kerja (rekrutmen PPK  dan  PPS),  serta  ketidaksesuaian  antara  pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan penyelenggara dengan persyaratan kerja yang ditetapkan.
Sangat memungkinkan permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 juga merupakan permasalahan yang hampir pasti terjadi di semua KPU Kabupaten lainnya. Adapun faktor pembedanya hanya pada persoalan  ekses  yang  muncul  dalam  tanggapan  atau  komplain dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap persoalan tersebut. Gejala masalah dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam daftar tabel berikut ini.
Tabel 1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH PEMILU LEGISLATIF 2014 No. Tema Masalah 1 Dasar Hukum Keterlambatan  pengesahan  paket  undang- undang  pemilu,  peraturan  yang  tidak konsisten, dan multitafsir. 2 Rekrutmen Penyelenggara Rekrutmen PPK usulan camat, persyaratan
PPK  dan  PPS  memberatkan,  serta  masa jabatan PPK, PPS terlalu pendek.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
3 Hubungan Tata Kerja Internal Kurangnya  pemahaman  tupoksi  dan  tata kerja organisasi KPU, PPK, dan PPS. 4 Hubungan Tata Kerja Eksternal dengan Pemda Ketidakjelasan  Pemda  Rembang  kepada KPU Kabupaten Rembang dalam pemberian dukungan dalam Pemilu Legislatif 2014. 5 Data Pemilih
Data kependudukan dari Pemkab Rembang tidak valid. 6 Peserta Pemilu Menyerahkan dokumen pendaftaran di akhir waktu  yang  ditetapkan  KPU,  persyaratan terlalu longgar, dan adanya peraturan baru pada saat verifikasi. 7 Mekanisme Pencalonan Peraturan yang berkaitan dengan pencalonan  selalu  berubah,  adanya dualisme  kepengurusan  partai,  anggaran pengumuman  Daftar  Caleg  Sementara (DCS)  di  media  tidak  mencukupi,  waktu tanggapan masyarakat terbatas, dan didapati caleg  memiliki  ijazah  SD  sampai  SMA menggunakan ijazah persamaan.
Sumber:  Rapat  Koordinasi  Peserta  Pemilu  dengan  KPU  Kabupaten Rembang.
Daftar  inventaris  masalah  (DIM)  hasil  rapat  koordinasi peserta  pemilu  dan  KPU  Kabupaten  Rembang  tidak  terkelola secara profesional oleh penyelenggara pemilu. Hal ini berdampak pada  terjadinya  masalah  serius,  kendati  pelaksanaan  pemilu  di Kota  Garam  sudah  rampung. Pertama ,  dari  sisi  penyelenggara, utamanya PPS dan KPPS. Dalam proses rekrutmennya kurang selektif, karena beberapa dari mereka sempat menjadi tim sukses untuk memenangkan caleg tertentu di desa dan TPS.
Kedua ,  kasus  tertukarnya  surat  suara  di  delapan  tempat. Sebagaimana  perintah  regulasi  harusnya  ditindaklanjuti pemungutan suara ulang (PSU). Dalam kenyataan, Komisioner Rembang sempat memutuskan diselesaikan dengan kesepakatan atau penyelesaian secara adat. Padahal, ketentuan ini tidak diatur dalam regulasi. Sontak kabar ini menjadikan Panwaslu Rembang
geram. Akhirnya, KPU Rembang menindaklanjuti adanya PSU disebabkan adanya rekomendasi resmi dari Panwaslu Rembang. Namun, hal ini sempat disayangkan salah satu TPS di Sidorejo juga terjadi surat suara tertukar. Secara sepihak KPU Rembang menganulir untuk tidak dilakukan PSU. Ironisnya yang dijadikan argumentasi katanya KPPS setempat tidak mau menindaklanjuti. Pertanyaannya,  jika  benar  apa  yang  diargumentasikan  Ketua KPU Rembang, sanksi untuk KPPS apa? Dan, jika tidak benar pernyataan Ketua KPU Rembang, sanksi untuknya apa?
Ketiga , persisnya di daerah Sluke, KPU Rembang sempat mengirim  logislitik  tidak  sesuai  tahapan.  Sontak  dan  geram akhirnya  Panwaslu  Rembang  membuat  rekomendasi  agar pengiriman  logistik  tersebut  diambil  ulang  karena  tidak  sesuai tahapan  dan  jadwal.  Dalam  kejadian  ini,  Polresta  Rembang juga  sempat  geram,  karena  ketentuan  pengamanan  di  tingkat desa  mulai  H-3  dari  pemungutan  dan  penghitungan  suara (Punguthitsu). Keempat , sosialisasi dana kampanye, salah seorang komisioner divisi terkait menganjurkan agar partai buat laporan nol atau nihil. Setelah beberapa partai menindaklanjuti, hal ini dianggap menyalahi.
Kelima ,  penentuan  jadwal  dan  lokasi  kampanye.  Jadwal kampanye pemilu legislatif KPU Rembang tidak mengakomodasi kepentingan peserta lokal dan hanya mendahulukan kepentingan di atasnya. Lokasi yang disodorkan secara substansi sama persis dengan  ketentuan  pemilu  2009.  Sontak  menjadikan  Panwas Rembang marah untuk kesekian kalinya, karena masih terdapat tulisan tahun 2009 dan isi sama persis dengan pemilu 2009.
Keenam ,  seharusnya  dalam  Dapil  hanya  disediakan  1.000 surat suara. Namun, kejadian pelaksanaan PSU di Pamotan dan Sale terjadi di empat TPS. Dari empat TPS disinyalir lebih dari 1.200 pemilih. Terus kekurangan 200 surat suara diambilkan dari mana?  Dan,  ketentuan  penyelesaiannya  semacam  apa?  Dalam perkara ini, baik peserta, Panwas Kabupaten Rembang, maupun pemilih  tidak  mengetahui  secara  persis  mekanisme  solusi  dari perkara ini.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
Ketujuh ,  partisipasi  dan  politik  uang.  Secara  persentase angka,  partisipasi  pemilih  di  Kota  Garam  dalam  perhelatan pemilu 2014 kali ini sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan mencapai  di  atas  angka  80%.  Namun,  sangat  disayangkan ternyata dominasi penentu kesadaran warga menggunakan hak pilihnya karena pendekatan politik uang. Untuk kasus ini, bagi TPS PSU mencapai nominal Rp. 250.000,- sampai Rp.500.000,- per  pemilih  dan  untuk  TPS  normal  alias  tidak  PSU  mencapai Rp.30.000,-  sampai  Rp.50.000,-.  Jumlah  yang  fantastis  besar tentunya sepanjang pelaksanaan pemilu berlangsung. 2
Daftar  keterangan  masalah  di  atas  menunjukkan  bahwa pekerjaan  yang  dilakukan  penyelenggara  pemilu  sangatlah rendah  atau  belum  maksimal.  Pemandangan  buram  ini menjadikan  pemahaman  masyarakat  Kabupaten  Rembang terhadap  pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  2014  menjadi  apatis, dan ujung-ujungnya menganggap masih rendahnya kinerja KPU Kabupaten Rembang. Bila ditelisik lebih jauh, tampaknya masalah ketidakpercayaan  publik  berhulu  pada  tiga  sumber  masalah, yaitu: pertama , lemahnya kepemimpinan KPU Rembang; kedua , intergitas penyelenggara, ketiga , independensi KPU Rembang. Penyelesaian Masalah Pemilu Legislatif  2014
2. Aspek Kepemimpinan a. Kepemimpinan  adalah  inti  dari  manajemen  pemilu, sedangkan inti kepemimpinan adalah human relations . Dengan demikian, kepemimpinan dapat diberi definisi sebagai berikut: “keseluruhan  aktivitas  dalam  rangka  memengaruhi  orang- orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama”. Kepemimpinan yang baik perlu  dikembangkan  dan  dipelihara  sebaik-baiknya,  karena manajemen penyelenggaraan pemilu yang berhasil bergantung pada adanya kepemimpinan yang baik.
Peran  pemimpin  merupakan  faktor  yang  dapat
2 Moh.  Sugihariyadi,  “Catatan  Pemilu  Kota  Garam”,  dalam Koran Muria , 2014.
mengerahkan  daya  dan  usaha  penyelenggara  di  bawahnya (PPK,  PPS,  dan  KPPS)  serta  dapat  mendukung  organisasi dalam  mengembangkan  tujuan  dan  pelayanannya.  Gaya kepemimpinan  yang  menarik  untuk  dipahami  berkaitan dengan pekerjaan sebagai anggota KPU adalah kepemimpinan transformasional  atau  kolektif  kolegial.  Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling besar menanamkan dan  memperkuat  aspek-aspek  budaya  dalam  organisasi KPU.  Budaya  organisasi  berhubungan  dengan  bagaimana penyelenggara  mempersepsikan  karakteristik  dari  aturan- aturan yang ada, nilai-nilai yang berlaku dan dihayati bersama. Budaya  memberikan  nilai  identitas  diri  anggota  organisasi. Dengan adanya budaya organisasi, maka komitmen bersama menjadi dasar dari gerak usaha organisasi.
Kepemimpinan  kolektif  kolegial  memengaruhi komitmen  penyelenggara  pemilu  tanpa  menggunakan penghargaan atau hukuman. Kepemimpinan kolektif kolegial secara langsung memengaruhi tingkatan partisipasi dan harus menunjukkan hubungan yang sama dengan partisipasi dalam organisasi.  Komitmen  anggota  organisasi  KPU  Kabupaten Rembang  menjadi  hal  penting  bagi  sebuah  organisasi dalam  menciptakan  kelangsungan  hidup  sebuah  organisasi. Komitmen  menunjukkan  hasrat  penyelenggara  pemilu di  semua  tingkatan  untuk  tetap  tinggal  dan  bekerja  serta mengabdikan diri bagi organisasi.
Karakteristik  kolektif  kolegial  di  lembaga-lembaga pemerintah  masih  jarang  diterapkan,  tak  terkecuali  KPU Rembang, makanya perlu dilakukan kajian. Meskipun kajian kepemimpinan  kolektif  kolegial  bukan  merupakan  suatu hal yang sepenuhnya baru, kebanyakan para pengarang dan peneliti masih berkutat pada teori-teori lama yang menonjolkan beberapa  gaya  kepemimpinan,  seperti  gaya  kepemimpinan autokratis, demokratis, otoriter, situasional, dan lain-lain.
Kepemimpinan kolektif kolegial terlihat pada tiga hal, yaitu: (1) membantu staf mengembangkan dan memelihara
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
kolaborasi;  (2)  budaya  organisasi  profesional,  dan  (3) membantu mengembangkan petugas pemilu dan membantu mereka  mengatasi  masalah  secara  efektif.  Empat  hal  yang berkaitan  dengan  kepemimpinan  kolektif  kolegial  adalah pengaruh idealis, motivasi inspirasi, stimulasi, intelektual, dan pertimbangan individu.
Dalam  bidang  kepemiluan,  seiring  dengan  upaya pembaruan  yang  dilakukan  KPU  mendatang,  maka  bentuk kepemimpinan  dipandang  penting  untuk  diformulasikan. Teori kepemimpinan seperti yang telah berkembang selama ini  termasuk  dalam  model  kepemimpinan  transaksional. Seiring dengan tuntutan iklim kerja, sedikit demi sedikit perlu terjadi  pergeseran  pendekatan  kepemimpinan,  yaitu  dari transaksional ke kepemimpinan kolektif kolegial.
Kepemimpinan kolektif kolegial penting menjadi pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kabupaten Rembang karena mencerminkan ciri-ciri sebagai berikut.
1) Antara  KPU,  PPK,  PPS,  dan  KPPS  mempunyai  tujuan bersama  yang  melukiskan  nilai-nilai,  motivasi,  keinginan, kebutuhan,  aspirasi,  dan  harapan  mereka.  Pemimpin melihat tujuan itu dan bertindak atas namanya sendiri dan atas nama para pengikutnya.
2) Walaupun KPU, PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tujuan bersama,  akan  tetapi  level  motivasi  dan  potensi  mereka untuk mencapai tujuan tersebut berbeda.
3) Kepemimpinan kolektif  kolegial berusaha mengembangkan sistem  yang  sedang  berlangsung  dengan  mengemukakan visi  yang  mendorong  berkembangnya  masyarakat  baru. Visi  ini  menghubungkan  pemimpin  dan  pengikut  dan kemudian  menyatukannya.  Keduanya  saling  mengangkat ke level yang lebih tinggi menciptakan moral yang makin lama  makin  meninggi.  Kepemimpinan  kolektif  kolegial merupakan  kepemimpinan  moral  yang  meningkatkan perilaku manusia.
4) Kepemimpinan  kolektif  kolegial  akhirnya  mengajarkan kepada  para  penyelenggara  di  bawahnya  bagaimana menjadi  pemimpin  dengan  melaksanakan  peran  aktif dalam  perubahan.  Keikutsertaan  ini  membuat  pengikut atau  bawahan  menjadi  pemimpin  di  masing-masing tingkatannya.  Terlaksananya  nilai-nilai  akhir  meliputi kebebasan,  kemerdekaan,  persamaan,  dan  persaudaraan dalam masyarakat.
Selain itu, kepemimpinan kolektif kolegial merupakan gaya  kepemimpinan  yang  mengutamakan  pemberian kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam organisasi KPU untuk bekerja atas dasar sistem nilai yang luhur, sehingga  semua  unsur  yang  ada  di  penyelenggaraan  (KPU, PPK, PPS, dan KPPS) bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi secara  optimal  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi. Ciri-ciri  seseorang  yang  telah  berhasil  menerapkan  gaya kepemimpinan kolektif kolegial adalah: (1) mengidentifikasi dirinya sebagai agen pembaruan; (2) memiliki sifat pemberani; (3) memercayai orang lain; (4) bertindak atas dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan individu, atas dasar kepentingan dan  desakan  kroninya);  (5)  meningkatkan  kemampuannya secara  terus-menerus;  (6)  memiliki  kemampuan  untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu; serta (7) memiliki visi ke depan untuk institusinya.
Bertolak  dari  beberapa  pendapat  di  atas,  maka kepemimpinan  kolektif  kolegial  dapat  dikatakan  berupaya menggiring SDM yang dipimpin ke arah tumbuhnya sensitivitas pembinaan dan pengembangan organisasi, pengembangan visi secara bersama, pendistribusian kewenangan kepemimpinan, dan membangun kultur organisasi penyelenggara pemilu yang menjadi  keharusan  dalam  skema  strukturisasi  dan  menurut apa yang dirasakan oleh petugas pemilu. Hal itu memberikan sumbangan  bagi  perbaikan  perwujudan  hasil  Pemilu  2014 yang efektif.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Aspek Integritas b.
Integritas  berasal  dari  bahasa  Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan dan kata integritas juga berasal dari kata sifat latin integer (utuh, lengkap). Dalam konteks sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif 2014, integritas adalah bertindak  konsisten  sesuai  dengan  kebijakan  atau  undang- undang, kode etik, dan peraturan KPU. Singkatnya, memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.
Dari pengertian di atas, integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau kalau perlu di atas rata-rata kebanyakan orang.  Ini penting  untuk  dikemukakan.  Agar  profesi  sebagai  anggota KPU tetap bermartabat, seyogianya harus bisa menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming- iming  partai  politik  yang  berpotensi  melahirkan  kerja  sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kepentingan nasional, di atas kepentingan individu, kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu.
Untuk  materi  aspek  integritas,  penyelenggara  di semua  level  paling  penting  menyandangnya.  Sengaja penulis  tasbihkan,  mengingat  masalah-masalah  terjadi karena  rendahnya  skor  penyelenggara  terkait  integritas. Sebelum  pada  pelaksanaan,  sebagaimana  tahapan  yang sering  dipahami  awam  (pendaftaran  pemilih,  kampanye, dan pemungutan suara). Sesungguhnya ada tahapan paling awal, yakni pendaftaran peserta pemilu.
Dari banyaknya peserta yang ikut kontestasi di Kabupaten Rembang,  ada  beberapa  parpol  yang  tidak  berkesempatan lolos.  Sebagaimana  yang  sudah  diprediksi,  tentunya  mereka akan  mengupayakan  jalur  hukum.  Tidak  salah,  persisnya pada  sekitar  pertengahan  Oktober  sampai  Desember  2012,
KPU  Kabupaten  Rembang  harus  bersaksi  di  dua  lembaga besar negeri ini, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Bawaslu RI,  untuk  mempertanggungjawabkan  atas  keputusan  KPU Kabupaten  Rembang  tentang  beberapa  parpol  yang  tidak lolos verifikasi.
Menjadi  anggota  Kabupaten  Rembang  merupakan profesi  profesional  dimana  ia  dituntut  untuk  berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai  seorang  profesional  maka  tugas  anggota  KPU Rembang  hendaknya dapat berimbas pada hasil pelaksanaan pemilu legislatif 2014, utamanya warga Rembang dan peserta pemilu  berkenaan  dengan  hasil.  Dalam  hal  ini  anggota KPU Kabupaten Rembang hendaknya dapat meningkatkan terus integritasnya yang merupakan modal bagi pelaksanaan pemilu.
Integritas  badan  penyelenggara  merupakan  suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di mana ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang dibangun di KPU Rembang.  Penyelenggara  yang  memiliki  integritas  terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di PPK, PPS, dan KPPS bekerja sepenuh waktu supaya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat mereka bertugas.
Salah  satu  wujud  integritas  penyelenggara  akan terlihat  dari  visi  dan  misinya  dalam  bertugas  di  tempatnya. Penyelenggara yang memiliki integritas yang tinggi terhadap kebijakan KPU Rembang, akan mengatur pelaksanaan pemilu dalam  penyusunan  sebuah  visi  yang  jelas  dan  terarah  demi kemajuan  mereka  bertugas.  Visi  dan  misi  KPU  Rembang sangat  menentukan  nasib  kelangsungan  penyelenggaraan pemilu  di  Kabupaten  Rembang.  Melalui  visi  dan  misi  yang baik,  penyelenggara  di  setiap  level  atau  tingkatan  akan
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
mengerahkan  seluruh  kemampuannya  untuk  mewujudkan visi dan misi tersebut.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan integritas badan penyelenggara pemilu di masing-masing level, baik  kecamatan  maupun  PPK  dan  desa  (PPS  dan  KPPS). Sehingga,  akan  tercipta  suasana  kerja  yang  dinamis  dalam rangka mencapai pelaksanaan Pemilu 2014 di Rembang yang demokratis dan kondusif.
Penyelenggaraan Pemilu 2014, mengenai implementasi nilai-nilai  integritas  KPU  Kabupaten  Rembang,  dapat ditelaah  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2011.  Penyelenggara  Pemilu  harus  senantiasa  berpedoman pada asas-asas berikut: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,  kepentingan  umum,  keterbukaan,  proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Selain daripada itu, untuk menjaga kemandirian, integritas, dan  kredibilitasnya,  KPU  Kabupaten  Rembang  diharuskan mematuhi  kode  etik  yang  bersifat  mengikat  serta  wajib dipatuhi.  Untuk  memeriksa  adanya  pengaduan  pelanggaran kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  KPU  Kabupaten Rembang,  semua  pihak  berkesempatan  melaporkannya ke  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP). Dewan  Kehormatan  merekomendasikan  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan kepada KPU di masing-masing tingkatan. Dan, KPU di semua tingkatan, tak terkecuali KPU Rembang, juga harus melaksanakannya.

## Aspek Independensi
c.
Dalam menyelanggarakan Pemilu 2014, KPU Kabupaten
Rembang harus bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya.  Gambaran nilai  independensi  anggota  KPU  Kabupaten  Rembang sesungguhnya telah ditasbihkan pada pengucapan sumpah/ janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:  Bahwa  saya  akan  memenuhi  tugas  dan  kewajiban
saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai peraturan  perundang-undangan  dengan  berpedoman  pada Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945;  Bahwa  saya  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi  dan  keadilan,  serta  mengutamakan  kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
Secara  harfiah,  kata  independensi  juga  berarti kemandirian  atau  otonomi.  Pengertian  independensi  adalah keadaan  atau  posisi  yang  tidak  terikat  dengan  pihak  mana pun serta tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Masih segar dalam ingatan publik tatkala KPU Pemilu tahun 1999 diisi kader-kader parpol. Ketika itu intrik dan konflik internal sering kali mewarnai masa kerja dan perjalanan  KPU.  Bahkan,  sebagian  anggota  KPU  menolak menandatangani hasil pemilu sehingga Presiden B.J. Habibie harus mengeluarkan Keppres Pengesahan Hasil Pemilu.
Walau sempat terakomodasi di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa orang parpol  boleh  menjadi  penyelenggara  pemilu,  pada  akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi menganulir Pasal 11 huruf (i)  tersebut.  Penyelenggara  harus  steril  dari  unsur  partai politik.  Hal  ini  semata-mata  untuk  menghindari  konflik kepentingan. Jika minat menjadi penyelenggara pemilu, maka yang bersangkutan harus mundur dari parpol minimal lima tahun sebelumnya, terhitung sejak masa pendaftaran.
Mengenai  pembuktian  derajat  independensi  dapat dilihat pada salah satu asas penyelenggara pemilu. Bahkan, jika
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
diurutkan, asas mandiri menempati urutan pertama di antara asas lainnya, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsional; (9) profesional; (10) akuntabilitas; (11) efisien; dan (12) efektif.
Dengan urutan ini, sudah sangat jelas bobot kemandirian mempunyai nilai tertinggi. Hal ini bisa dimaklumi, sebab ibarat sebuah pertandingan sepak bola, posisi KPU bagaikan panitia pelaksana  (panpel)  pertandingan  yang  tidak  boleh  berpihak kepada salah satu tim.
Berdasarkan  pemetaan  masalah  dan  sumber  masalah yang  dihadapi  KPU  Kabupaten  Rembang  ketika  terdapat parpol  tertentu  meminta  kepentingannya  diakomodasi  dan jika tidak diakomodasi akan terjadi keguncangan politik yang besar, sikap penyelenggara pemilu harus tetap tegas menolak permintaan parpol di luar aturan main secara proporsional. Sebab,  semua  yang  terkait  dengan  pemilu  sudah  tertuang dalam aturan. Sekali KPU menuruti kemauan parpol, hal itu menunjukkan bahwa KPU sudah tidak independen.
Tampaknya penting direkomendasikan sejumlah strategi penguatan KPU Kabupaten Rembang. Pertama , meningkatkan koordinasi  antar  anggota  KPU  Rembang,  antara  anggota KPU dengan Sekretariat KPU Kabupaten, serta antara KPU dengan jajaran PPK dan PPS. Kedua , meningkatkan kapasitas dan  kualitas  penyelenggara  pemilu. Ketiga ,  memperkuat komitmen integritas personel penyelenggara pemilu. Keempat , memperkuat  komunikasi  dan  keterbukaan  KPU  Rembang kepada  publik  dan  pemangku  kepentingan  pemilu. Kelima , menjamin KPU Kabupaten memberikan jaminan ketersediaan sejumlah data yang akurat. Keenam , memastikan KPU Rembang sebagai  pemimpin  dalam  penyelenggaraan  pemilu  dengan membuat kerangka kerja dukungan pihak-pihak di luar KPU. Ketujuh ,  menjamin  KPU  Rembang  bekerja  dalam  kerangka rencana kerja operasional yang matang dan terukur.
Secara  teknis  operasional,  KPU  Rembang  ke  depan perlu  mengambil  langkah-langkah  strategis  yang  responsif terhadap  perkembangan  penyelenggaraan  pemilu. Pertama , KPU Rembang perlu membentuk semacam kelompok kerja (pokja) yang menangani secara teknis perkembangan Pemilu di Kota Garam. Kedua , hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan anggaran pemilu berbasis kepada kebutuhan riil dan perubahan dinamika harga. Ketiga , KPU Rembang harus segera membangun komunikasi politik. Komunikasi politik ini dilaksanakan dalam dua garis, yaitu komunikasi politik secara vertikal dan horizontal. Komunikasi politik vertikal dilakukan oleh KPU Rembang ketika berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU secara hierarki. Sementara, komunikasi politik horizontal yang harus dilakukan oleh KPU Rembang  adalah  membangun  komunikasi  politik  dengan berbagai  pihak,  yaitu:  (1)  masyarakat/pemilih  berkaitan dengan informasi kegiatan pemilu dan pelayanan pemilih; (2) peserta pemilu; (3) Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang; (4) lembaga pemantau; (5) media massa; (6) pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan DPRD Rembang; dan (7) lembaga penegakan hukum.
Komunikasi  politik  ini  menjadi  penting,  karena  KPU Rembang merupakan lembaga sumber dan pembuat informasi, keputusan, dan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan  kabupaten  dalam melakukan komunikasi politik merupakan faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu.

## Simpulan C.
Berdasarkan  kajian  di  atas,  disimpulkan  bebertapa  hal berikut.
1.  Untuk  menjaga  agar  kedaulatan  rakyat  tetap  berada  pada posisinya, dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Rembang, sebagaimana isi amanat UUD 1945 pasca perubahan,  memperkenalkan  sebuah  lembaga  profesional khusus  menangani  penyelengaraan  pemilu.  Adapun  nama
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
lembaga profesionalisme penyelenggara pemilu tersebut adalah komisi  pemilihan  umum  ( auxiliary  state  organ )  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian dikenal dengan sebutan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Indikasi  seorang penyelenggara  pemilu  layak  dianggap  profesional  harus memiliki ciri-ciri: (a) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam  menggunakan  peralatan  yang  berhubungan  dengan bidang pekerjaan; (b) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (c) bekerja di bawah disiplin kerja; (d) mampu melakukan  pendekatan  disipliner;  (e)  mampu  bekerja  sama; dan (f) cepat tanggap terhadap masalah.
2.  Kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mengerahkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta  dapat  mendukung  organisasi  dalam  mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Gaya kepemimpinan yang menarik untuk dipahami berkaitan dengan pekerjaan sebagai anggota KPU  adalah  kepemimpinan  transformasional  atau  kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial mempunyai potensi paling  besar  menanamkan  dan  memperkuat  aspek-aspek budaya dalam organisasi KPU.
3.  Integritas  badan  penyelenggara  merupakan  suatu  kondisi dalam  diri  petugas  pemilu  mengikatkan  dirinya  dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di mana ia bertugas. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, serta nilai-nilai yang dibangun di KPU Rembang.  Penyelenggara  yang  memiliki  integritas  terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik.
4.  Independensi merupakan keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak mana pun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu  atau  organisasi  tertentu. Independensi  mempunyai nilai  tertinggi.  Hal  ini  bisa  dimaklumi,  sebab  ibarat  sebuah pertandingan sepak bola, posisi KPU Kabupaten Rembang dalam  penyelenggaraan  Pemilu  Legislatif  2014  bagaikan panitia pelaksana (panpel) pertandingan sepakbola yang tidak boleh berpihak pada salah satu tim.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen  dan  Mayer,  dalam  http://www.rumahbelajarpsikologi. com/indeks.php/komitmenorganisasi.html., 1997. Anoraga, P., Psikologi dalam Perusahaan , Jakarta: PT Rineke Cipta,
2000.
Ariwibowo,  Prijosaksono  dan  Roy  Sembel,  “Makna Kepemimpinan”, dalam http://www.agungadiono. blogspot.com, diakses pada 23 Maret 2015.
Asyari, Hasyim, Pilkada: Catatan Hukum dan Politik , Semarang: Diponegoro University Press, 2007.
Sugihariyadi, Moh., “Catatan Pemilu Kota Garam”, dalam Koran Muria , 2014.
Sugihariyadi,  Moh.,  “Memahami  Pemilu  2009”,  dalam Radar Kudus , 2008.
Suroso, Eko Maulana Ali, Kepemimpinan Integratif  Berbasis ESQ , Jakarta: Bars Media Komunikasi, 2004.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, versi amandemen.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai Politik.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Wirawan,  “Teori  Kepemimpinan  Transformasional  Menurut Bernard M. Bass”, dalam Kapita Selekta Teori Kepemimpinan:
Pengantar untuk Praktek dan Penelitian , Jilid 1.
Zoelva, Hamdan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi”, Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus, 2011.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Halaman ini tidak sengaja untuk dikosongkan