Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979

## Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala

## Kabupaten Jeneponto
Nurhikmah 1 , Asar Said Mahbub 2 , Supratman Supratman 2
1 Program Studi Ilmu Kehutanan Sekolah Pascasarjana Universitas  Hasanuddin, Makassar 2 Laboratorium  Kebijakan  dan  Kewirausahaan,  Fakultas  Kehutanan  Universitas  Hasanuddin, Makassar *E-mail: nurh8884@gmail.com
ABSTRACT: Community forestry development in Gunung Silanu village is capable of rebuilding deforestation-affected forest, but communities can not take advantage of the potential forests to improve their welfare. Therefore, a strategy for community forestry development is required. This study aims to analyze the success rate of community empowerment programs  in  community  forest  management,  analyze  the  drivers  and  restraints  of  community  forest  management,  and formulate  strategies  and  action  programs  for  community  empowerment  development.  The  study  was  conducted  from February  to  May  2018  in  the  community  forest  area  of  Gunung  Silanu  Village.  The  data  obtained  were  identified  and reviewed  using  the  criteria  tables  and  indicators  of  community  empowerment.  Furthermor  drivers  and  inhibitors  were identified to determine the importance of each factor through expert studies. Finally, strategies and action programs were formulated for each factor. The results show that the empowerment of community forestry development in Gunung Silanu village succeeded with a score of 2.4. Nevertheless, there are several factors that hinder the management of community forest. Therefore, the inhibiting factors will be reduced and simultaneously the driving forces will be strengthened through strategies and action programs.
Keywords: Community empowerment, community forest, development strategy DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4765

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor:  P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang  perhutanan  sosial  menjelaskan  bahwa  hutan  kemasyarakatan  (HKm)  adalah  hutan  negara  yang pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Pada  tahun  1998-1999 Departemen  Kehutanan  melalui  Balai  Rehabilitasi  Lahan  dan  Konservasi  Tanah  (BRLKT)  Jeneberang- Walanae  melaksanakan Pilot  Project pembangunan  hutan  kemasyarakatan  seluas  ±  2.500  ha  pada  tiga kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Jeneponto seluas 1.000 ha, Kabupaten Sidrap seluas 1.000 ha,  dan  Kabupaten  Maros  seluas  500  ha.  Salah  satu  desa  di  Kabupaten  Jeneponto  yang  mendapatkan kepercayaan  mengelola  HKm  adalah  Desa  Gunung  Silanu.  Hal  ini  ditandai  dengan  terbitnya  SK.IUP  HKm Jeneponto terhadap kelompok HKm Gunung Silanu seluas 980 ha.
Studi  pendahuluan  menunjukkan  bahwa  beberapa  kriteria  pemberdayaan  masyarakat  pengelolaan hutan kemasyarakatan menunjukkan hasil yang belum memadai. Beberapa anggota masyarakat sebenarnya masih aktif berpartisipasi, tetapi hal itu belum dianggap cukup dibandingkan jika semua anggota kelompok tani ikut  berpartisipasi.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Baso  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi penurunan  tingkat  partisipasi  petani  hutan  kemasyarakatan.  Beberapa  kelompok  tani  sudah  menunjukkan penurunan  kegiatan  pada  areal  kelola  HKm,  utamanya  pada  kegiatan  pemeliharaan  tanaman.  Sementara Kumbara  (2014)  mengungkap  faktor-faktor  penghambat  pembangunan  HKm  di  Desa  Gunung  Silanu  yakni tidak  berjalannya  kelembagaan,  rendahnya  sumberdaya  kelompok  tani,  buruknya  akses  jalan,  ketiadaan modal untuk memulai penanaman, rendahnya teknologi yang digunakan, dan konflik dengan pemilik ternak.
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Kajian lain dilakukan oleh Sutajab (2015) yang mengungkap sumber konflik yang terjadi dalam pengelolaan HKm  adalah  tidak  dilaksanakannya  nota  kesepahaman  antara  pemilik  ternak  dengan  pengelola  areal  HKm sehingga  ternak  bebas  berkeliaran  di  areal  HKm.  Hasil  studi  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa variabel  pemberdayaan  yang  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  atau  belum  dilakukan.  Karena  itulah diperlukan  penelitian  untuk  mengungkap  dan  menganalisis  faktor  pendorong  dan  penghambat  pengelolaan HKm, serta strategi pengembangan yang sesuai pada areal HKm di Desa Gunung Silanu.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  kawasan  hutan  kemasyarakatan  (HKm)  di  Desa  Gunung  Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada bulan Februari hingga Mei 2018. Peta dari lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta lokasi penelitian

## 2.2. Teknik Pengambilan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  lapangan,  wawancara  mendalam  ( indepth  interview ) sebanyak  25  orang,  serta  studi  dokumen  dan  data-data  dari  instansi  terkait,  baik  formal  maupun  informal. Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  menanyakan  hal-hal  terkait  kriteria  dan  indikator  pemberdayaan masyarakat  yang  didasarkan  pada  petunjuk  pemberdayaan  masyarakat  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Kehutanan  yang  kemudian  dimodifikasi  dan  diadaptasikan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  ada dilapangan.  Data  tersebut  meliputi  kesepahaman  atau  kesepakatan  terbangunnya  HKm,  kelembagaan, pendamping, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemitraan, dan monitoring evaluasi (monev).
Penilaian  berhasil  atau  tidaknya  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  cara sederhana, yaitu menjumlahkan nilai dari setiap kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kriteria yang ada.  Kriteria  yang  digunakan  meliputi  tiga  tingkatan  yaitu:  nilai  <1  dinilai  kurang  berhasil,  nilai  1  –  2  dinilai cukup berhasil, dan nilai > 2 dinilai berhasil (Kementerian Kehutanan, 2007). Kriteria ini digunakan didasarkan
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
pada  isu  strategis  pemberdayaan  masyarakat  yang  meliputi:  isu  kebijakan,  isu  sosial  ekonomi,  isu kelembagaan, isu sumber daya manusia, dan itu sumber daya hutan.

## 2.3. Analisis Data
Setelah  diperoleh  data  terkait  tingkat  keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  HKm,  selanjutnya dilakukan inventarisasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolan HKm. Pengolahan data dilakukan dengan metode Force Field Analysis (FFA) dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk studi pakar ( expert ).  Inventarisasi  faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  pengelolaan  HKm  disajikan  dalam  tabel. Setelah  itu,  dilakukan  identifikasi  kekuatan-kekuatan  yang  paling  penting  dalam  upaya  pencapaian  tujuan melalui  matriks  perbandingan  berpasangan.  Penilaian  tersebut  diberikan  kepada  ahli  atau  pakar  ( expert ). Selengkapnya tersaji dalam uraian berikut (Saaty, 1993):
a. Membuat  matriks  perbandingan  berpasangan  yang  penilaiannya  dilakukan  berdasarkan  pilihan  atau judgement dari  pakar  dengan  menilai  tingkat  kepentingan  satu  elemen  dibandingkan  elemen  lainnya. Skala penilaian menggunakan skala Saaty, yaitu 1 – 9.
b. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks   yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
c. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi.
d. Mengulang langkah 1, 2 dan 3 untuk seluruh tingkat hierarki.
e. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
f. Menguji konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi, maka penilaian harus diulang kembali.
Setelah dilakukan uji konsistensi pada setiap pakar dengan metode AHP, selanjutnya dilakukan analisis gabungan  seluruh  pakar  untuk  melunturkan  subjektivitas  dari  pakar.  Setelah  itu,  nilai  tersebut  dikalikan dengan  hasil  justifikasi  peneliti  berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  dengan  rentang  nilai  yang diberikan 1 – 5. Nilai akhir untuk masing-masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai. Metode  ini  disebut Force  Field  Analysis (FFA)  yang  digunakan  untuk  mengetahui  faktor  pendorong  yang paling kuat dan faktor penghambat yang paling lemah. FFA dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas  digunakan  untuk  menginformasikan  pengambilan  keputusan.  Metode  ini  dianggap  kuat  untuk mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  dari  kekuatan-kekuatan  yang  berbeda  yang  bekerja  pada  isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka. Hasil yang  dicapai  dari  analisis  FFA  adalah  berupa  strategi-strategi  ( ways )  yang  selanjutnya  dibuat  rencana  aksi ( clear action ) menunjuk pada tindakan yang jelas dan operasional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Tingkat Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan HKm
Berdasarkan  tabel  kriteria  dan  indikator  pemberdayaan  masyarakat  serta  hasil  skoring  yang  telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat HKm di Desa Gunung Silanu berhasil dengan hasil  skoring  2,3  atau  >2.  Variabel  yang  memiliki  nilai  tertinggi  secara  berurut  yaitu  pendamping  3.00; kelembagaan  2.80;  kesepahaman  2.60;  kemitraan  1.80;  peningkatan  kapasitas  sumberdaya  manusia  1.60; dan  monitoring  evaluasi  1.00.  Skor  akhir  dari  keseluruhan  variabel  adalah  2.30,  sementara  skor  ideal  yaitu 3.00. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah-masalah pemberdayaan masyarakat pada HKm di Desa Gunung Silanu.
Variabel  pemberdayaan  yang  memiliki  skor  tertinggi  yaitu  peran  dari  pendamping.  Pendamping kegiatan  berasal  dari  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang  saat  ini  berjumlah  tiga  orang.  Selain  itu, terdapat pula pendamping diluar LSM, misalnya dari Forum Komunikasi Hutan Kemasyarakatan Tingkat Desa Turatea maupun dari pihak universitas. Pendamping telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan aktif bersama  masyarakat  karena  intensitas  kunjungan  ke  kelompok  tani  dilakukan  secara  intensif.  Selain  itu,
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
pendamping  mempunyai  keahlian  dan  pengetahuan  sesuai  kebutuhan  sehingga  mampu  menfasilitasi kelompok  tani  dalam  memasarkan  potensi  hasil  hutan  yang  dimiliki.  Selain  pendamping  yang  sudah  baik, kelembagaan  masyarakat  juga  sudah  terbentuk.  Kelembagaan  HKm  menjadi  salah  satu  wujud  untuk mengorganisir  diri  masyarakat  dalam  kelompok  yang  lebih  besar  yang  diorientasikan  bukan  hanya  untuk mengatur diri sendiri tetapi juga dalam hubungannya dengan lingkungan. Kepengurusan kelompok tani dibagi menjadi  empat,  yaitu  kelompok  tani  Sumber  Bahagia,  kelompok  tani  Minasa  Te’ne  Pa’mae,  kelompok  tani Abbulo Sibatang, dan kelompok tani Jihad. Struktur dan uraian tugas kepengurusan juga sudah jelas, mulai dari  ketua  kelompok,  sekretaris,  bendahara,  serta  masing-masing  anggota.  Kepengurusan  kelompok  dipilih melalui  musyawarah  yang  didasarkan  atas  umur,  kemampuan,  tanggung  jawab,  dan  kemauan  kerja.  Salah satu hal penting dalam suatu  kelembaagaan yaitu program kerja. Selain aturan internal dan aturan tertentu yang dibuat setiap kelompok, program kerja kelompok tani di Desa Gunung Silanu juga telah disusun dengan aktivitas  yang  hampir  sama  pada  setiap  kelompok.  Rencana  kerja  ini  disebut  rencana  operasional.  yang dimulai pada bulan Juni sampai bulan Desember. Kegiatan dimulai pada bulan Juni karena penanaman telah berjalan pada bulan sebelumnya sehingga kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan lanjutan. Hal penting lainnya yaitu aset organisasi. Aset nyata yang yang dimiliki oleh kelompok tani adalah pondok kerja (tempat pertemuan), alat pengupas kulit biji jambu mete (kacip), mesin penggiling kunyit, dan aset produktif terpenting berupa  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK),  seperti  jambu  mete,  kunyit,  kemiri,  dan  lebah  madu.  Sementara dampak  yang  lebih  riil  dari  adanya  HKm  adalah  kondisi  tata  air  yang  baik  sebagai  perlindungan  sistem penyangga kehidupan.
Variabel  pemberdayaan  yang  tidak  kalah  penting  adalah  kesepahaman.  Kesepahaman  mengenai fungsi  dan  manfaat  HKm  cenderung  sudah  terjalin  dengan  baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dengan dilakukannya pertemuan sebanyak satu hingga tiga kali dalam sebulan antara masyarakat sebagai kelompok tani  dengan  stakeholder  terkait.  Kelompok  tani  aktif  mengikuti  pertemuan  dan  telah  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  HKm.  Begitu  pun  dengan  administrasi  dan  dokumentasi  kegiatan  kelompok  yang  terlaksana dengan baik. Setiap anggota kelompok tani memahami jabatan dan fungsinya masing-masing.
Meskipun  pendamping,  kelembagaan,  dan  kesepahaman  sudah  jelas.  Namun,  masalah  lain  yang dihadapi  yaitu  peningkatan  kapasitas  SDM  yang  belum  maksimal.  Pelatihan  yang  pernah  dilakukan  yaitu pelatihan administrasi yang hanya dilikuti oleh ketua dan anggota kelompok yang dianggap berperan dalam pengurusan administrasi kelompok. Terkait pelatihan pengupasan jambu mete, secara detail belum dilakukan. Padahal,  sudah  ada  10  buah  alat  pengupas  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  kelompok  tani.  Alat  tersebut merupakan bantuan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi. Saat ini  alat  tersebut  hanya  menjadi  barang  inventaris  kelompok  dan  belum  dimanfaatkan  karena  kelompok  tani belum  bisa  mengoperasikannya.  Untuk  kriteria  kemitraan,  masyarakat  belum  memiliki  mitra  tetap  yang  siap menampung  dan  memberi  pemecahan  masalah.  Mitra  yang  ada  hanya  sebatas  musiman,  misalnya  pada musim jambu mete.
Kegiatan  terakhir  dalam  suatu  pemberdayaan  adalah  monitoring  dan  evaluasi  untuk  mengetahui perkembangan  pelaksanaan  program  serta  mengatasi  masalah  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  jika  ada. Dalam  program  ini,  belum  dilaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  dari  BPSKL  Wilayah  Sulawesi  meskipun pedomannya  telah  ada.  Untuk  kelompok  tani  sendiri,  monitoring  dilakukan  secara  insidental  tanpa  adanya pedoman.

## 3.2. Analisis Faktor-faktor Pendorong (Driving Force) dan Penghambat (Restraining Force) Pengelolaan HKm
Setelah  diperoleh  data  terkait  tingkat  keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  HKm,  selanjutnya dilakukan inventarisasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolan HKm yang didasarkan pada  indikator  pemberdayaan  masyarakat.  Indikator  pemberdayaan  tersebut  dijadikan  sebagai  isu  dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kemudian, dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam  upaya  pencapaian  tujuan  melalui  matriks  perbandingan  berpasangan  ( pairwise  comparison  matrix )
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
yang mengacu pada nilai yang diberikan oleh pakar ( expert ). Jumlah pakar yang diambil sebanyak 3 orang yang dianggap memiliki kapasitas dan paham terhadap keberadaan hutan kemasyarakatan.
Setelah hasil penilaian setiap pakar dianalisis, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh pakar untuk  melunturkan  subjektivitas  dari  pakar.  Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  setelah  analisis  gabungan adalah  mengalikannya  dengan  hasil  justifikasi  peneliti  berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan.  Rentang nilai yang diberikan yaitu 1 – 5. Nilai akhir untuk masing-masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai. Bobot yang diperoleh dari hasil analisis seluruh pakar diartikan sebagai besar kekuatan faktor memengaruhi isu, sedangkan nilai yang diperoleh dari justifikasi peneliti diartikan sebagai seberapa penting faktor memengaruhi isu. Selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Analisis Penilaian Faktor Pendorong
Isu Faktor Pendorong Bobot Nilai B x N Kesepahaman Adanya pertemuan kelompok 0.19 3 0.57 Adanya sosialisasi kebijakan Permenhut tentang hutan kemasyarakatan 0.10 3 0.30 Masyarakat memahami fungsi dan manfaat hutan kemasyarakatan 0.50 5 2.50 Masyarakat memahami aturan atau kebijakan terkait hutan kemasyarakatan 0.21 5 1.05 Kelembagaan Adanya aturan internal kelompok 0.27 3 0.81 Adanya komitmen anggota kelompok tani dalam melaksanakan aturan 0.33 5 1.65 Adanya uraian tugas kepengurusan kelompok 0.24 3 0.72 Adanya program kerja kelompok tani 0.15 3 0.45 Peran Pendamping Pendamping kelompok jelas 0.19 3 0.57 Kunjungan pendamping ke kelompok tani secara intensif 0.18 3 0.54 Pendamping mempunyai keahlian dan pengetahuan sesuai kebutuhan 0.22 5 1.10 Pendamping mampu menjadi bagian dari masyarakat 0.22 4 0.88 Pendamping mampu menfasilitasi kelompok tani dalam memasarkan potensi hasil hutan yang dimiliki 0.19 3 0.57 Peningkatan Kapasitas SDM Dilakukan sekolah lapang sesuai potensi masing-masing hutan kemasyarakatan 0.29 3 0.87 Dilakukan studi banding untuk peningkatan pengetahuan anggota kelompok tani 0.28 3 0.84 Adanya bantuan alat ekonomi produktif dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi 0.43 5 2.15 Kemitraan Adanya kelompok tani yang ingin bermitra 0.07 3 0.21 Adanya lahan hutan kemasyarakatan yang bisa dimitrakan 0.23 3 0.69 Peran pendamping sebagai penghubung mitra 0.70 5 3.50
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Isu Faktor Pendorong Bobot Nilai B x N Monitoring dan Evaluasi Dokumen program kerja kelompok tani tersedia 0.26 3 0.78 Adanya pertemuan anggota kelompok tani yang terjadwal setiap bulan 0.16 3 0.48 Adanya monitoring internal sesama anggota kelompok tani 0.45 5 2.25 Adanya pedoman monev dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi 0.13 2 0.26 Sumber: Analisis Data Primer, 2018
Tabel 2. Hasil Analisis Faktor Penghambat
Isu Faktor Penghambat Bobot Nilai B X N Kesepahaman Sebagian anggota kelompok tani belum sepaham tentang kebijakan HKm 0.33 3 1.99 Keinginan beberapa masyarakat untuk memanen hasil hutan kayu (HHK) 0.26 3 0.78 Belum terlaksananya nota kesepahaman mengenai ternak masyarakat 0.42 3 1.26 Kelembagaan Aturan formal internal kelompok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa anggota 0.48 5 2.40 Adanya aturan informal yang dibuat oleh setiap kelompok 0.32 3 0.96 Tidak dilaksanakannya nota kesepahaman antara pemilik ternak liar dari luar desa dengan pengelola areal HKm 0.20 3 0.60 Peran Pendamping Koordinasi pendamping dengan mitra untuk pemasaran hasil HKm belum maksimal 0.50 3 1.50 Kepercayaan terhadap pendamping dalam pemasaran hasil HKm masih rendah 0.50 3 1.50 Peningkatan Kapasitas SDM Kemitraan Anggota kelompok tani belum memiliki kapasitas mengolah HHBK dari HKm 0.52 5 2.60 Bantuan alat ekonomi produktif Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sulawesi belum dimanfaatkan 0.12 3 0.36 Anggota kelompok tani belum semuanya diikutkan dalam pelatihan 0.36 3 1.08 Kelompok tani belum memiliki mitra yang tetap dalam memasarkan hasil HKm 0.58 5 2.90 Belum tersedia mitra untuk pengolahan hasil HKm 0.28 3 0.84 Mitra musiman yang ada tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelompok tani 0.13 3 0.39
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Isu Faktor Penghambat Bobot Nilai B X N Monitoring dan Evaluasi BPSKL Sulawesi belum melakukan monev 0.21 3 0.63 Monev internal berjalan secara insidental tanpa adanya pedoman untuk kelompok 0.79 5 3.95

## Sumber: Analisis Data Primer, 2018
Berdasarkan data pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bobot dan nilai pada masing-masing faktor setiap isu. Faktor yang memiliki bobot tertinggi dalam isu berarti mempunyai pengaruh yang besar, begitupun dengan nilai yang dimiliki. Nilai tertinggi berarti sangat penting memengaruhi isu.
Faktor  yang  memiliki  nilai  dan  bobot  tertinggi  bisa  saja  mengintervensi  faktor  lainnya  yang  memiliki bobot  dan  nilai  yang  rendah  dalam  isu  yang  sama.  Faktor  tersebut  bisa  diperkuat  dan  bisa  memperlemah faktor penghambat. Sebagai contoh pada isu kesepahaman, terdapat empat faktor pendorong dengan bobot yang berbeda-beda. Secara berurut yaitu pemahaman mengenai fungsi dan manfaat HKm 0.50; pemahaman mengenai aturan atau kebijakan HKm 0.21; pertemuan kelompok 0.19; serta sosialisasi kebijakan 0.10. Dari keempat faktor tersebut, faktor pemahaman mengenai fungsi dan manfaat HKm memiliki bobot tertinggi. Hal ini  menunjukkan  bahwa  faktor  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  memengaruhi  isu  dan  dapat mengintervensi faktor lainnya sehingga faktor penghambat dalam isu yang sama bisa diperlemah.
Faktor pendorong tertinggi dalam Tabel 2 yaitu peran pendamping sebagai penghubung mitra (0.70). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  tersebut  memiliki  pengaruh  yang  besar  dan  sangat  penting  dalam memengaruhi  isu.  Pendamping  sebagai  fasilitator  harus  bisa  membantu  mengaskses  pasar  atau  menjalin kerja  sama dengan kelompok tani lain atau pelaku usaha yang sudah maju untuk bermitra setelah variabel pemberdayaan sebelumnya telah berjalan. Hal ini didukung oleh pendapat Zakaria (2008) yang menyatakan bahwa  tahap  selanjutnya  setelah  lembaga  berdaya  adalah  pengembangan  jejaring  kemitraan  bisnis. Kemitraan berarti kerja sama dengan memanfaatkan kelebihan atau kemampuan masing-masing pihak untuk mencapai  tujuan  bersama.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  pendamping  berperan  sebagai penghubung  antara  mitra  dengan  kelompok  tani.  Hasil  komoditas  yang  diperoleh  kelompok  tani  dari pengelolaan HKm dipasarkan oleh anggota yang terdiri dari jambu mete, kunyit, kemiri, jahe, dan lengkuas. Selain itu, terdapat pula tanaman hortikultura yang dikelola, yaitu jagung kuning.
Sedangkan untuk faktor penghambat tertinggi dalam Tabel 3 yaitu monitoring evaluasi internal berjalan secara  insidental  tanpa  adanya  pedoman  untuk  kelompok  (0.79).  Kegiatan  yang  biasa  dilakukan  oleh kelompok tani sebelum melakukan pertemuan internal adalah melakukan monitoring dengan sesama anggota dan kelompok yang lain. Namun, monitoring tersebut dilakukan secara insidental atau dilakukan hanya pada kesempatan  tertentu  saja.  Kelompok  tani  melaporkan  perkembangan-perkembangan  hasil  kerja  mereka dengan kelompok lain tanpa pedoman monitoring khusus yang dibuat. Faktor ini mempunyai bobot tertinggi yaitu 0.79 dengan nilai 5. Hal ini dianggap berpengaruh dan sangat penting dalam memengaruhi isu.

## 3.3. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Strategi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu cara (ways) untuk memperkuat faktor pendorong dan pada saat yang sama memperlemah/memberikan alternatif untuk mengurangi faktor penghambat. Setelah strategi atau cara (ways) tersebut diperoleh, selanjutnya dirumuskan rencana aksi ( clear action ) yang dapat dilakukan  secara  riil  pada  pengembagan  hutan  kemasyarakatan  di  Desa  Gunung  Silanu.  Rencan  aksi diperoleh melalui hasil dari peningkatan faktor pendorong yang dikaitkan dengan cara yang dilakukan untuk melemhakna  faktor  penghambat  (Sabar,  2011).  Adapun  keseluruhan  strategi  dan  rencana  aksi pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu disajikan pada Tabel 3:
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
Tabel 3. Strategi dan Rencana Aksi ( Clear Action ) Pengembangan HKm di Desa Gunung Silanu No Issue Ways To Strengthening the Driving Forces Ways To Reduce Restraining Force Clear action 1. Kesepahaman • Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan KTH terkait kebijakan, fungsi, dan manfaat HKm • Menetapkan areal penggembalaan di dalam wilayah
HKm dengan luas tertentu yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lahan- lahan masyarakat • Membuat aturan formal terhadap pemilik ternak dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran • Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai fungsi dan manfaat HKm serta kebijakan dalam pengelolaan HKm
• Melakukan pelatihan tentang teknik-teknik budidaya pakan ternak melalui pola silvopastura
• Merumuskan aturan main tentang pemilik
ternak dan menerapkan sanksi secara tegas yang telah disepakati secara formal 2. Kelembagaan • Melakukan penguatan komitmen anggota KTH • Melaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang ada • Sinkronisasi aturan formal internal kelompok dan aturan informal
kelompok
• Meningkatkan peran dari organisasi formal yang mengatur tentang masalah kepemilikan ternak • Melakukan pertemuan khusus guna meningkatkan komitmen anggota
KTH
• Melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dibuat dengan
implementasinya di lapangan • Merformulasikan kembali aturan informal kelompok • Melakukan sosialisasi ataupun pelatihan terkait masalah ternak yang dilakukan oelh organisasi formal yang telah ditetapkan
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
No Issue Ways To Strengthening the Driving Forces Ways To Reduce Restraining Force Clear action 3 Peran Pendamping • Meningkatkan keahlian dan pengetahuan pendamping, terkhusus pada kemampuan memasarkan potensi hasil HKm • Memperkuat hubungan pendamping dengan masyarakat • Meningkatkan peran pendamping dalam pemasaran hasil HKm • Meningkatkan kepercayaan (trust) KTH terhadap pendamping • Melakukan pelatihan terhadap pendamping • Mencari mitra yang tepat dan tetap untuk memasarkan hasil
HKm
• Melakukan pertemuan khusus guna menguatkan pemahaman KTH tentang peran dari pendamping HKm 1. 4 4 Peningkatan Kapasitas SDM • Memanfaatkan bantuan alat ekonomi produktif yang telah ada dan menambah jumlah alat sesuai kebutuhan masing-masing KTH • Meningkatkan kegiatan sekolah lapang dan studi banding • Meningkatkan Kapasitas KTH dalam mengolah
HHBK dari HKm
• Melakukan pelatihan secara berkala dan menyeluruh terhadap anggota
KTH
• Melakukan metode demonstrasi cara untuk menunjukkan cara kerja yang benar, seperti cara mengupas biji jambu mete dan cara menggiling kunyit
• Memberikan reward kepada kelompok yang berhasil memanfaatkan bantuan alat yang ada
• Mengikutkan perwakilah setiap KTH dalam kegiatan sekolah lapang dan studi banding guna meningkatkan pengetahuan anggota KTH 5 Kemitraan • Meningkatkan daya saing hasil HKm dengan melakukan sistem pemasaran dan distribusi produk yang jelas dengan • Meningkatkan relasi dengan mitra musiman yang ada • Mengarahkan KTH dalam mencari mitra
• Menciptakan sistem pemasaran yang jelas dengan mitra, baik mitra musiman maupun mitra tetap
Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol. 10(2): 246-256, Desember 2018 Diserahkan: 2018-07-31; Diterima: 2018-12-26 ISSN : 1907-5316 ISSN ONLINE: 2613-9979
No Issue Ways To Strengthening the Driving Forces Ways To Reduce Restraining Force Clear action mitra 6 Monitoring dan Evaluasi • Meningkatkan kegiatan monev internal bagi KTH dan melaksanakan secara berkala • Pelaksanaan monev oleh BPSKL dan Dinas Kehutanan terprogram secara jelas • Membuat pedoman monitoring evaluasi internal
• Melakukan monitoring secara berkala untuk memantau pengelolaan HKm,
mulai dari preparasi kegitatan, pelaksanaan, hungga evaluasi.
Rencana  aksi  pada  tabel  tersebut  merupakan  hal  yang  tepat  dilakukan  pada  pengembangan  hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Rencana aksi ini dapat menekan faktor penghambat serta meningkatkan faktor pendorong pengelolaan hutan kemasyarakatan.

## 4. KESIMPULAN
Pemberdayaan masyarakat hutan kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu berhasil dengan skor 2.3  atau  >2.  Faktor  pendorong  (driving  forces)  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  terdiri  atas:  pertemuan kelompok, pemahaman fungsi dan manfaat serta kebijakan hutan kemasyarakatan, aturan internal kelompok, keahlian dan pengetahuan pendamping, sekolah lapang dan studi bandung, bantuan alat ekonomi produktif, dan  monitoring  kelompok.  Sedangkan  faktor  penghambat  (restraining  force)  terdiri  atas:  ketidaksepahaman mengenai  ternak,  aturan  informal  kelompok,  koordinasi  pendamping  dengan  mitra  yang  belum  maksimal, ketidakmerataan pelatihan, belum adanya mitra yang tetap, dan belum dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.
Strategi  untuk  pengembangan  program  pemberdayaan  masyarakat  hutan  kemasyarakatan  di  Desa Gunung  Silanu  yaitu:  (a)  Peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  KTH  terkait  kebijakan,  fungsi,  dan manfaat HKm; (b) Penetapan areal penggembalaan di dalam wilayah HKm dengan luas tertentu yang tidak menimbulkan  kerusakan  terhadap  lahan-lahan  masyarakat;  (c)  Pembuatan  aturan  formal  terhadap  pemilik ternak  dan  memberikan  sanksi  jika  terjadi  pelanggaran;  (d)  Penguatan  komitemn  anggota  KTH;  (e) Pelaksanaan  kegiatan  berdasarkan  rencana  kerja;  (f)  Menyinkronkan  aturan  formal  internal  dan  aturan informal  kelompok;  (g)  Peningkatan  peran  dari  organisasi  formal  yang  mengatur  masalah  ternak;  (h) Peningkatan  peran  pendamping  dalam  pemasaran  hasil  HKm;  (i)  Peningkatan  kepercayaan  (trust)  KTH terhadap pendamping; (j) Pemanfaatan bantuan alat ekonomi produktif dan penambahan jumlah alat sesuai kebutuhan masing-masing KTH; (k) Peningkatan kegiatan sekiolah lapang dan studi banding; (l) Peningkatan kapasitas KTH dalam mengolah HHBK; (m) Pelatihan secara berkala dan menyeluruh terhadap anggota KTH; (n)  Peningkatan  daya  saing  hasil  HKm  dengan  sistem  pemasaran  dan  distribusi  produk  yang  jelas  dengan mitra; (o) Peningkatan kegiatan monev internal bagi KTH dan pelaksanaan secara berkala; (p) Pelaksanaan monev oleh BPSKL Sulawesi dan Dinas Kehutanan terprogram secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Baso. 2016. Pengembangan Partisipasi Petani pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Jeneponto (Studi  Kasus:  Desa  Marayoka,  Kecamatan  Bangkala). Tesis  Program  Pascasarjana.  Program  Studi Agribisnis. Universitas Islam Makassar.
Fisher,  M.,  Maryudi,  A.,  &  Sahide,  M.  (2017).  Forest  and  Society:  Initiating  a  Southeast  Asia  Journal  for Theoretical,  Empirical,  and  Regional  Scholarship. Forest  and  Society,  1 (1),  1-7. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.1369
Kementerian  Kehutanan.  2007.  Lampiran  Peraturan  Menteri  Kehutanan  tentang  Rencana  Makro Pemberdayaan  Masyarakat  di  Dalam  dan  Sekitar  Hutan.  2016.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Kementerian Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor:P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Kumbara,  A.P.R.  2014. Faktor-faktor  Pedukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Hutan Kemasyarakatan  di  Desa  Gunung  Silanu  Kabupaten  Jeneponto. Fakultas  Kehutanan.  Universitas Hasanuddin. Makassar.
Lewin, K. 1951. Force Field Analysis. Field Theory in Social Science, New York: Harper and Row (Online), (http:www/midtools.com/forcefld.html. Diakses 11 Juni 2018).
Moeliono,  M.,  Thuy,  P.,  Waty  Bong,  I.,  Wong,  G.,  &  Brockhaus,  M.  (2017).  Social  Forestry  -  why  and  for whom?  A  comparison  of  policies  in  Vietnam  and  Indonesia. Forest  and  Society,  1 (2),  78-97. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484
Saaty,  T.  L.  1993,  Decision  making  with  the  analytic  hierarchy  process.  International  Journal  of  Services Sciences. Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008.
Sabar, A; Supratman; dan M. Junus. 2011. Strategi Optimasi Kolaborasi Pengelolaan Zona Khusus Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Babul Maros, Sulawesi Selatan).
Sutajab,  M.A.  2015. Tindakan  Kelompok  Tani  dalam  Konflik  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  di  Desa Gunung  Silanu,  Kecamatan  Bangkala  Kabupaten  Jeneponto. Fakultas  Kehutanan.  Universitas Hasanuddin. Makassar.