## TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
Oleh:
Gomgom TP Siregar 1) ,
Irma Cesilia Syarifah Sihombing 2) ,
Universitas Darma Agung, Medan. 1), 2)
E-mail: gomgomsiregar@gmail.com 1) , irmasesil28@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Legal protection for children is all efforts made to create conditions so that each child can exercise his  rights and obligations for the development  and growth  of children  naturally,  both  physically  and  mentally,  social  development.  Children often become physical victims in the household, physical violence experienced by children is mostly carried out by those closest to the child and many factors cause physical violence against children by parents.To answer this problem, the method used  in  this  research  is normative  juridical,  this  method  was  chosen  to  find  out how  the  role  of  legislation  regarding  legal  protection  for  victims  of  domestic violence. This type of research uses normative juridical research. Collecting data using  literature  study  method.  Victims  of  violence  perpetrated  by  parents  must receive legal protection from a legal, sociological and material perspective. There are  several  factors  that  cause  violence  against  children,  including  economic, environmental and child factors. To prevent physical violence against children, it is necessary to have control, either from the government or from the child's family or parents. One form of overcoming violence against children is to socialize the impact of physical violence against children by parents.
Keywords: Children, Physical Violence and Legal Protection.

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik,  mental perkembangan  sosial.  Anak  sering  menjadi  korban  fisik  dalam  rumah  tangga, kekerasan fisik yang yang dialami oleh anak banyak dilakukan oleh orang terdekat anak  tersebut  dan  banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  fisik terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua.  Untuk  menjawab  permasalahan tersebut,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, metode  ini  dipilih  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  perundang-undangan mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Jenis  penelitian ini  menggunakan penelitian yuridis  normatif. Pengumpulan data menggunakan  metode  studi  kepustakaan.Korban  kekerasan  yang  dilakukan  oleh
orang  tua  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  baik  dari  segi  hukum, sosiologis,  dan  materil.  Ada  beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  kekerasan terhadap  anak  diantaranya  karena  faktor  ekonomi,  lingkungan  dan  anak  itu sendiri.  Untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan  fisik  terhadap  anak  perlu  adanya penanggulangan,  baik  itu  dari  pemerintah  maupun  dari  keluarga  atau  orang  tua anak,  salah  satu  bentuk  penanggulangan  kekerasan  terhadap  anak  adalah melakukan  sosialisasi  tentang  dampak  kekerasan  fisik  terhadap  anak  yang dilakukan oleh orangtua.
Kata kunci: Anak, kekerasan fisik dan perlindungan Hukum.
1. PENDAHULUAN
Perlindungan  anak  adalah segala  usaha  yang  dilakukan  untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya  demi  perkembangan dan  pertumbuhan  anak  secara  wajar baik fisik, mental dan perkembangan sosial.Yang  sangat  penting  dalam menjaga dan memberikan perlindungan  terhadap  anak  adalah orangtua,  keluarga  dan  lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Anak  yang  menjadi  korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja  bersifat  material,  tetapi  juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi  kehidupan  masa depan  anak.  kekerasan  sering dialami  oleh  anak  rawan.  Disebut rawan  adalah  karena  kedudukan anak yang kurang menguntungkan.Anak  rawan  adalah anak  yang  mempunyai  resiko  besar untuk  mengalami  gangguan  atau masalah  dalam  perkembangannya baik  secara  psikologis  (mental), sosial  maupun  fisik.Anak  rawan dipengaruhi  oleh  kondisi  internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari rumah. Mengingat dengan banyaknya terjadi  kasus  kekerasan  terhadap anak,  KPAI  (Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia)  mengungkapkan
bahwa  sejak  Januari-Juni  2020 terdapat  3.296  anak  perempuan  dan anak  laki-laki  1.319  menjadi  korban kekerasan  selama  rentan  waktu tersebut,  baik  itu  kekerasan  fisik, seksual maupun kekerasan emosional.  Dari  jumlah  tersebut, 1.111  anak  mengalami  kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan  seksual,  68  anak  menjadi korban  eksploitasi,  73  anak  menjadi korban  perdagangan  orang,  dan  346 anak  menjadi  korban  penelantaran. pemerintah  kita  telah  menerbitkan peraturan  perundang-undangan  yang secara  khusus  mengatur  tentang perlindungan  anak  yaitu  undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah  digantikan  menjadi  Undang- undang  No  35  tahun  2014  tentang perlindungan  anak.  Dengan  adanya peraturan  perundang-undangan  ini tindak  kejahatan  terhadap  anak diharapkan  dapat  berkurang  dan perlindungan  terhadap  keselamatan anak dapat terjamin.
Anak  yang  menjadi  korban kekerasan fisik dalam keluarga perlu diperhatikan khususnya orangtua.Perlindungan  hukum  harus diberikan  sebaik  mungkin  untuk menjamin  hak-hak  anak  tersebut. Ada  beberapa  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga, yaitu:
a. Pemberian restitusi dan kompensasi Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya  oleh  pelaku  atau pihak  ketiga.  Restitusi  dapat berupa : - Pengembalian harta milik. - Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan. - Penggantian  biaya  untuk tindakan tertentu. Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh  Negara  karena  pelaku  tidak mampu  memberikan  ganti  kerugian sepenuhnya  yang  menjadi  taggung jawabnya.
b. Konseling Pada  umumnya  perlindungan ini  diberikan  kepada  korban akibat  munculnya  dampak negatif  yang  sifatnya  psikis dari  suatu  tindak  pidana pemberian  bantuan  dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan,  seperti  pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan  dan    kekerasan fisik. c. Pelayanan atau Bantuan Medis Pelayanan atau bantuan medis  ini  merupakan  kepada korban  yag  menderita  secara medis  akibat  suatu  tindak pidana.  Pelayanan  medis yang  dimaksud  dapat  berupa pemeriksaan  kesehatan  dan laporan  tertulis  (visum)  atau surat  keterangan  medis  yang memiliki  kekuatan  hukum yang sama dengan alat  bukti. Keterangan medis ini diperlukan  terutama  apabila korban  hendak  melaporkan kejahatan  yang  menimpanya ke  aparat  kepolisian  untuk ditindaklanjuti. d. Bantuan hukum Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap  korban  kejahatan.Di Indonesia  bantuan  ini  banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  yang dimaksud  dengan  anak  adalah keturunan  atau  manusia  yang  masih kecil.  Sedangkan  dalam  pengertian sehari-hari  yang  dimaksud  dengan anak  adalah  yang  belum  mencapai usia  tertentu  atau  belum  kawin. Pengertian  ini  seringkali  dipakai sebagai  pedoman  umum.  Apabila ditinjau  dari  aspek  yuridis  ,maka pengertian  anak  dimata  hokum positif  Indonesia  lazim  diartikan sebagai orangtua yang belum dewasa,yang  dibawah  umur  atau keadaan  dibawah  umur  atau  kerap juga  disebut  sebagai  anak  dibawah pengawasan wali.
a. Pasal  1  ayat    (1)  Undang- Undang  No.3  tahun  1997 tentang pengadilan anak,menyatakan bahwa anak adalah  orang  yang  dalam perkara  anak  nakal  telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
b. Pasal  1  angka  5  Undang-
Undang  No.39  tahun  1999
tentang  Hak  Asasi  Manusia, menyatakan anak adalah setiap  manusia  yang  berusia
di  bawah  umur  18  tahun  dan belum menikah,termasuk anak  yang  dalam  kandungan apabila  hal  tersebut  adalah demi kepentingannya. c. Pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang  No.35  tahun  2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur  18  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam kandungan. Menurut undang-undang, kekuasaan  orangtua  terhadap  pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: a. Pasal 298 menegaskan bahwa tiap-tiap  anak,  dalam  umur berapun  juga,  wajib  menaruh kehormatan  dan  keseganan terhadap  bapak  dan  ibunya. Bapak dan ibunya berkewajiban memelihara dan mendidik  anak-anak  mereka yang belum dewasa kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orangtua  atau  untuk  menjadi wali  tidak  membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam  keseimbangan  dengan pendapatan  mereka,  guna membiayai  pemeliharaan  dan pendidikan itu. b. Pasal 299 menyebutkan bahwa  sepanjang  perkawinan bapak  dan  ibu,  tiap-tiap  anak sampai  menjadi  dewasa  tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka. Selama mereka tidak dibebaskan  atau  dipecat  dari kekuasaan itu. c. Adapun pasal 301 menegaskan  bahwa  dengan tidak  mengurangi  apa  yang ditentukan dalam hal
pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang , berwajiblah si bapak dan ibu, pun  sekiranya  mereka  tidak memangku kekuasaan orangtua  sedangkan  tidak pula  dibebaskan  atau  dipecat dari  itu,  guna  keperluan pemeliharaan  dan  pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa,tiap-tiap minggu,  tiap-tiap  bulan  atau tiap  3  bulan,  menyampaikan tunjangan  mereka  kepada dewan  perkalian  sedemikan banyak  sebagaimana  atas tuntutan  dewan  pengadilan negeri berkenan menentukannya. Pada  hakekatnya,  pengertian anak  dan  status  kedudukan  anak dalam  hukum  pidana  meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut :
a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban  tindak pidana. b. Pengembalian  hak-hak  anak dengan jalan membsubsitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata  negara,  dan  hukum kekuasaan  dengan  maksud untuk mensejahterakan anak. c. Rehabilitasi yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual  akibat  dari  tindakan hukum pidana yang dilakukan  oleh  anak  itu sendiri. d. Hak-hak  untuk  menerima pelayanan dan asuhan.
e. Hak  anak  dalam  proses hukum acara pidana.
1. Konvensi Hak Anak
Hak  anak  merupakan  bagian internal  dari  hak  asasi  manusia dankonvensi  Hak  Anak  (KHA) merupakan  bagian  integral  dari instrumen  internasional  tentang  hak asasi  manusia.  Konvensi  Hak  Anak merupakan  instrumen  yang  berisi rumusan  prinsip-prinsip  universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional  mengenai  hak  asasi manusia  yang  memasukkan  unsur- unsur  hak-hak  sipil  dan  politik  serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia  meratifikasi  KHA melalui Keputusan Presiden Nomor36  Tahun  1990  tertanggal  25 Agustus  1990.  Dengan  ratifikasi tersebut,  Indonesia  secara  teknis telah  dengan  sukarela  mengikatkan diri kepada ketentuan-ketentuan yang terkandung  dalam  KHA.  Sesuai dengan  pasal  49  ayat  (2)Konvensi Hak  Anak  dinyatakan  diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.
Ketentuan  yang  menyangkut hak-hak  anak  yang  tercakup  dalam konvensi  terdapat  pada  bagian  I. Oleh  komite  Hak  Anak  PBB, ketentuan-ketentuan menyangkut hak ini  diklasifikasikan  menjadi  8 kelompok, yaitu :
a. Langkah-langkah implementasi umum
b. Defenisi anak
c. Prinsip-prinsip  Hukum  Hak
Konvensi Anak
d. Hak Sipil dan Kebebasan e. Lingkungan  keluarga  dan pengasuhan Alternatif
f. Kesehatan  dan  kesejahteraan Dasar g. Pendidikan,  waktu  luang  dan kegiatan budaya h. Langkah-langkah perlindungan khusus. 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dapat diartikan  sebagai  satu  cara  atau teknis  yang  dilakukan  dalam  proses penelitian,sedangkan penelitian
adalah  suatu  upaya  dalam  bidang ilmu  pengetahuan  yang  dijalankan untuk  memeperoleh  fakta-fakta  dan prinsip-prinsip  dengan  sabra  dan hati-hati  dan  sistematis  untuk mewujudkan kebenaran.
Dalam  hal  ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatiF  atau penelitian  doktrial,yaitu  penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji  isi  peraturan-peraturan yang  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  lainnya.  Berdasarkan  jenis datanya  maka  yang  menjadi  sumber data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah sumber data sekunder dengan cara  mempelajari  dan  menganalisa bahan  hukum.  Dalam  penelitian  ini dikelompokkan menjadi bahan Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUH)perdata, Konvensi hak anak, Undang-Undang No.39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia,  UU  No.35  tahun
2014  Tentang  perlindungan  Anak, dan  ,menggunakan  bahan  hukum sekunder  merupakan  data  penunjang yang  berupa  sumber-sumber  tulisan lain  yang  diperoleh  melalui  segala sumber  kepustakaan  diluar  data primer yang telah disebutkan.
Langkah  yang  dilakukan setelah  mengumpulkan  data  adalah menganalisis  data  yang  sudah berhasil dikumpulkan tersebut,selanjutnya dilakukan
editing  dan  secukupnya  untuk mengetahui  apakah  data  tersebut benar,sudah  lengkap  atau  masih  ada kekurangan yang harus disempurnakan. Karena sifat penelitian ini adalah deskriptif, maka analisis  yang  dilakukan  hanya bertujuan  untuk  memberi  gambaran dalam prakteknya, terhadap permasalahan yang ingin dijawab.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua Tindakan  kekerasan  dapat terjadi  sebagai  bagian  dari  tindakan manusia  untuk  melampiaskan  rasa amarah  yang  sudah  tak  tertahankan lagi.  Terkadang  kekerasan  dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal unruk  dilakukan,  namun  tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak  dapat  dikatakan  normal,  tetapi disebut sebagai penyimpangan. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal : 1. Faktor internal a) Berasal dari diri anak Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan  oleh  tingkah laku anak. Kondisi tersebut  misalnya:  Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami  cacat  tubuh, retardasi mental, gangguan  tingkah  laku, anak  yang  mengalami perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri. b) Keluarga/orang tua Faktor  orang  tua  atau keluarga memegang peranan  penting  terhadap terjadinya kekerasan pada anak.  Beberapa  contih seperti  orang  tua  yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan  kekerasan  atau penganiaayaan,  keluarga yang  sering  bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap  anak  yang  lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan  terhadap    anak karena  faktor  stress  yang dialami  oleh  orang  tua tersebut,  riwayat  orang tua  dengan  kekerasan pada  masa  kecil  juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya. 2. Faktor Eksternal
a) Lingkungan Luar Kondisi  lingkungan  juga dapat  menjadi  penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi  lingkungan  yang buruk.Terdapat sejarah pelantaran anak, dan tingkat  kriminalitas  yang tinggi dalam lingkungannya. b) Media Massa Media  massa  merupakan salah  satu  alat  informasi.
Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari  dan  media massa ini tentu memengaruhi  penerimaan konsep,  sikap,  nilai,  dan pokok  moral.  Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan.Kemudian media elektronik menampilkan adegan kekerasan,  menayangkan film action dengan perkelahian,  acara  berita kriminal,  penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup  keluarga.  Pada hakekatnya  media  massa memiliki  fungsi  yang positif,  namun  kadang dapat menjadi negatif. c) Budaya Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan  pemikiran  bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga  ketika  anak tidak  dapat  memenuhi harapan  orang  tua  maka anak harus dihukum. Bagi anak  laki-laki,  adanya nilai  dalam  masyarakat bahwa anak laki-laki tidak  boleh  cengeng  atau anak laki-laki harus tahan uji.pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah  suatu  hal  yang wajar  untuk  menjadikan sebagai  pribadi  yang kuat dan tidak boleh lemah.
Menurut  Rusmil  penyebab kekerasan  pada  anak  tersebut  adalah terdiri  dari  3  faktor,  yaitu  faktor orangtua/keluarga,  faktor lingkungan sosial/komunitas,  dan  faktor  yang berasal dari anak. Berikut dipaparkan beberapa hal yang dapat menyebabkan  terjadinya  kekerasan pada anak, yaitu : a. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan. Diantara  masyarakat  masih banyak yang memiliki pemahaman yang salah tentang kekerasan. Masyarakat kurang memahami  bahwa  hal-hal yang  mereka  lakukan  seperti menampar  atau  memukul anak  adalah  kekerasan  yang tidak boleh dilakukan. b. Ketidakpahaman dalam menghukum anak. Menurut pemahaman sebagian  dari  masyarakat bahwa kekerasan adalah sebuah hal yang sangat wajar dilakukan  terutama  ketika anak  melakukan  kesalahan. Kekerasan dilakukan terhadap anak dianggap sebagi  sebuah  upaya  dalam mendidik anak. c. Ketidaksabaran orang dewasa ketika  berhadapan  dengan masalah anak.
Para  pihak  yang  berkaitan dengan  anak kerap tidak bisa mengontrol emosinya terutama ketika akan melakukan kesalahan. d. Kurangnya pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kekerasan  terhadap  anak sangat berdampak buruk pada
anak, namun banyak masyarakat  tidak  memahami hal  ini,  sehingga  kekerasan terhadap anak kian meningkat. e. Kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat  mengenai  hak- hak anak.
Banyak  masyarakat  yang tidak mengetahui bahwa hak- hak  anak  diatur  dalam peraturan perundang- undangan,  bahkan  pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana. Kebutuhan  terhadap  perlunya perlindungan  hukum  terhadap  anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: a. Perlindungan  terhadap  hak- hak  asasi  dan  kebebasan anak.
b. Perlindungan  anak  dalam proses peradilan.
c. Perlindungan  Kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga,  pendidikan,  dan lingkungan sosial). d. Perlindungan  anak  dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan. e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan,perdagangan anak,  pelacuran,  pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan  ,  memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya. f. Perlindungan anak-anak jalanan. g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata. h. Perlindungan  anak  terhadap tindakan-tindakan kekerasan. Perlindungan  hukum  bagi anak  dapat  diartikan  sebagai  upaya perlindungan hukum terhadap berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi anak (fundamental  rights  and freedoms  of  children) serta  berbagai kepentingan yang berhubungan dengan  kesejahteraan  anak.  Jadi masalah  perlindungan  hukum  bagi anak  mencakup  lingkup  yang  sangat luas.  Aspek  hukum  perlindungan bagi  anak  adalah  bahwa  semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan  anak  harus  bermuara  pada penegakan kebebasan anak, penegakan  hak  asasi  anak,  dan terwujudnya  kesejahteraan  anak.
Aspek  hukum  perlindungan  anak, lebih  dipusatkan  kepada  hak-hak anak  yang  diatur  hukum  bukan kewajiban,  mengingat  secara  hukum (yuridis)  anak  belum  dibebani kewajiban.
Perlindungan  hukum  bagi anak  menyangkut  banyak  hal. Pertemuan    ahli  PBB (United Nations  Expert  Group  Meeting) di Vienna,  Austria  yang  berlangsung pada  tahun  1994,  lebih  menekankan pada masalah-masalah berikut:
a. Masalah Working Children.
Hal  yang  menjadi  perhatian dan  prihatinkan  disini  adalah anak-anak yang menjadi pekerja  penuh,  perdagangan anak,  perbudakan  anak,  dan pornografi  yang  diakibatkan oleh meningkatnya Sex tourisme.
b. Masalah Street Children.
Banyak  anak  anak  diseluruh dunia  yang  harus  hidup sebagai  anak  jalanan.  Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa mereka berjuang sendiri demi mempertahankan  hidupnya.
Anak-anak jalanan juga menjadi  sasaran  para  pelaku penyalahgunaan narkotika dan  obat-obatan  terlarang serta pelaku eksploitasi anak. c. Masalah Children  in  armed conflict. Dalam  situasi  konflik  tidak sedikit anak-anak yang menjadi  korban.  Ada  yang luka, cacat, bahkan meninggal  dunia.  Kalaupun hidup  sebagian  besar  dari mereka  tidak  akan  dapat berkumpul dengan keluarganya. d. Masalah urban war zones. Suasana kekerasan dan ketidaktentraman yang terjadi dalam  lingkungan  anak-anak sehari-harinya, akan menimbulkan suasana peperangan.  Anak-anak  akan hidup  dengan  resiko  yang sangat  gawat  dan  kronis. Apalagi kondisi tersebut dibarengi dengan meningkatkan kejahatan khususnya  penyalahgunaan narkotika. a. Masalah the  instrumental  of children.
Anak-anak  sangat  rentan menjadi  pelaku  kejahatan, karena anak begitu mudahnya diperalat, diiming-imingi janji,  atau  dibujuk  rayu.
Sehingga berakibat anak-anak kerap  diperalat  oleh  orang dewasa  untuk  melakukan kejahatan. B. Upaya Penanggulangan Kekerasan  Terhadap  Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua Perbuatan dan langkah pencegahan  kekerasan  pada  anak secara  komprenhensif  ke  dalam sistem peradilan. Sistem hukum yang ada, ada baik  peradilan  anak, pidana dan  perdata,  seluruh  peraturan  dan prosedurnya  harus  sedemikian  rupa sehingga  sensitif  dengan  kebutuhan anak  dan  keluarga.  Tentu  dalam  hal ini  harus    ditunjang  pula  dengan jumlah tenaga hakim, pengacara, staf pengadilan  terlatih  yang  memadai. Bagi  masyarakat,  keluarga,  atau orang  tua  diperlukan  kebijakan, layanan,  sumberdaya,  dan  pelatihan pencegahan  kekerasan  pada  anak yang  konsisten  dan  terus  menerus. Upaya pencegahan ini meliputi :
1. Pencegahan Primer Pencegahan primer dilakukan untuk  semua  orang  tua  dalam  upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan  dan  menjaga  agar perlakuan  salah  atau  abuse  tidak terjadi,  meliputi  perawatan  anak  dan layanan  yang  memadai,  kebijakan tempat  bekerja  yang  mendukung, serta pelatihan    life  skill bagi  anak. Yang dimaksud dengan pelatihan life skill meliputi  penyelesaian  konflik tentang  kekerasan,  keterampilan menangani stress, management sumber  daya,  membuat  keputusan efektif,  komunikasi  interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan  perkembangan  anak, termasuk penyalahgunaan narkoba. 2. Pencegahan sekunder Pencegahan sekunder ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan  risiko  tinggi  dalam  upaya meningkatkan keterampilan pengasuhan,  termasuk  pelatihan  dan layanan  korban  untuk  menjaga  agar perlakuan  salah  tidak  terjadi  pada generasi  berikut.  Kegiatan  yang dilakukan  disini  diantaranya  dengan melakukan  kunjungan  rumah  bagi
rang tua yang baru mempunyai anak yang  melakukan self  assesment apakah mereka melakukan kekerasan  pada  anak  di  kemudian hari. 3. Pecegahan Tersier Pencegahan tersier dimaksudkan  untuk  meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga  agar  perlakuan  salah  tidak terulang kembali, disini yang dilakukan  adalah  layanan  terpadu untuk  anak  yang  mengalami  korban kekerasan,  konseling,  pelatihan  tata laksana stress. Banyak  cara  yang  dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap  anak  dalam  rumah  tangga, berikut  ini  adalah  berupa  bentuk- bentuk pencegahan agar tidak terjadi kekerasan  fisik  terhadap  anak  yang dilakukan oleh orangtua : a. Pendidikan  dan  Pengetahuan Orang Tua Yang Cukup Dari  beberapa  faktor  yang  telah dibahas,  maka  perlu  kita  ketahui bahwa  tindak  kekerasan  terhadap anak  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangannya baik psikis maupun  fisik  mereka.  Oleh  karena itu,  perlu  kita  hentikan  tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan  yang  lebih  tinggi  dan pengetahuan  yang  cukup  diharapkan orantua mampu mendidik anaknya ke arah perkembangan yang memuaskan  tanpa  adanya  tindak kekerasan. b. Keluarga  Yang  Hangat  Dan Demokraktis Dalam  sebuah  study  yang dilakukan  oleh  R.Study  (Jerman) terbukti bahwa IQ anak yang tinggal di rumah yang orangtuanya acuh tak acuh,  bermusuhan  dan  keras,  atau broken  home,  perkembangan  IQ anak mengalami penurunan dan masa tiga  tahun.  Sebaliknya  anak  yang
tinggal  di  rumah  yang  orangtuanya penuh  pengertian,  bersikap  hangat, penuh kasih sayang dan menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan  anak-anakny,  menjelaskan tindaknya,  memberi  kesempatan anak  untuk  mengambil  keputusan, berdialog  dan  diskusi,  hasilnya  rata- rata  IQ  (bahkan  kecerdasan  emosi) anak  mengalami  kenaikan.  Hasil penelitian R.Study juga membuktikan bahwa 63 % dari anak nakal pasa suatu lembaga pendidikan anak-anak  dilenkuen  (nakal),  berasal dari keluarga yangtidak utuh (broken home) .  Kemudian  hasil  penelitian K.Gottsschaldt  di  Leipzig  (Jerman) menyatakan bahwa 70,8 % dari anak- anak  yang  sulit  di  didik  ternyata berasal  dari  keluarga  yang  tidak teratur,  tidak  utuh  atau  mengalami tekanan hidup terlampau berat. c. Membangun Komunikasi Yang Efektif Kunci  persoalan  kekerasan  terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi  yang  efektif  dalam sebuah keluarga. Sehinggayang muncul  adalah streotyping (stigama) dan  predijuce  (prasangka).  Dua  hal itu  kemudian  mengalami  proses akumulasi  yang  kadang  di  bumbui intervensi pihak ketiga.
Sebagai  contoh  kasus  dua  putri kandung  pemilik  sebuah  pabrik rokok  di  Malang  Jawa  Timur.  Amy Victoria  Chan  (10)  dan  Ann  Jesica
Chan  (9)  diduga  jadi  korban kekerasan  dari  ibu  kandung  mereka saat  bermukim  di  Kanada.  Ayahnya terlambat tahu karena sibuk
mengurus  bisnis  dan  hanya  sesekali mengunjungi mereka. Merek dituntut ibunya agar meraih prestasi di segala bidang  sehingga  wakt  mereka dipenuhi  kegiatan  belajar  dan beragam kursus seperti balet, kumon, piano.  Jika  tidak  bersedia,  mereka
disiksa  dengan  segala  cara  mereka juga  pernah  dibiarkan  berada  di  luar rumah  saat  musim  dingin.  Kejadian ini  mungkin  tidak  terjadi  jika ayahnya  selalu  mendampingi  anak- anaknya. Hambatan dalam upaya penanggulangan  kekerasan  terhadap anak antara lain: a. Kurangnya  minat  masyarakat dan  orang  tua  dalam  mengikuti penyuluhan  tentang  faktor  dan dampak kekerasan anak.
b. Kurangnya  masyarakat  ataupu orang  tua  dalam  menanggapi tentang  kekerasan  anak.  Hal  ini karena  menurut  orang  tua ataupun masyarakat tidak menganggap  serius  dampak  dari kekerasan anak. c. Kurangnya pendidikan orang tua yang  menyebabkan  kurangnya pengertahuan  orang  tua  yang tidak  mengetahui  mencegah kekerasan anak ataupun dampak dari kekerasan anak. d. Tidak  pedulinya  masyarakat dalam terjadinya kekerasan terhadap anak, karena banyaknya  masyarakat  yang membiarkan terjadinya kekerasan  terhadap  yang  terjadi di masyarakat itu sendiri.
Terkait  dengan  pihak-pihak, peran  dan  tanggung  jawab  masing- masing  dalam  upaya  memberikan perlindungan  terhadap  anak  dapat dilihat  dalam  beberapa  pasal  yang ada dalam Undang-Undang perlindungan Anak sebagai berikut: 1. Kewajiban  dan  tanggung jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Negara, Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  berkewajiban untuk  memenuhi,  melindungi  dan menghormati hak anak, berkewajiban dan  bertanggung  jawab  dalam merumuskan dan melaksanakan kewajiban menyelenggarakan perlindungan  anak.  Berkewajiban dan  bertanggung  jawab  dalam memberikan dukungan sarana, prasarana  ketersediaan  sumber  daya manusia  Dalam  penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan. 2. Kewajiban  dan  Tanggung Jawab Masyarakat Kewajiban  dan  tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui  kegiatan  peran  masyarakat dan  menyelenggarakan  perlindungan Anak.  Peran  masyarakat    (baik perorangan,  lembaga  perlindungan anak,  lembaga  kesejahteraan  sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan)  dilakukan  dengan  cara memberikan informasi melalui sosial media  dan  edukasi  mengenai  hak anak  dan  peraturan  perundang- undangan  tentang  anak,  memberikan masukan  dalam  rumusan  kebijakan terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika  terjadinya  kekerasan  anak ataupun  pelanggaran  hak  anak, berperan  aktif  dalam  rehabilitas  dan reintegrasi  sosial  anak  yaitu  dengan melakukan  pengawasan  dan  ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak, menyediakan  saran  dan  prasarana serta  menciptakan  suasana  kondusif untuk  tumbuh  kembang  anak. Berperan aktif dengan menghilangkan  pelebelan  negatif terhadap anak korban dan memberikan  ruang  kepada  anak untuk  dapat  berpartisipasi  dan menyampaikan pendapat.
a. Peran  media  massa  dilakukan melalui menyebarluaskan informasi  dan  materi  edukasi yang  bermanfaat  dari  aspek sosial, budaya, pendidikan, agama  dan  kesehatan  anak
dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. b. Peran  dunia  usaha  dilakukan dengan melalui kebijakan perusahaan  yang  berperspektif anak,  produk  yang  ditujukan untuk  anak  harus  aman  bagi keselamatan  anak,  berkontribusi dalam  pemenuhan  hak  anak melalui  tanggung  jawab  sosial perusahaan.
3. Kebijakan  dan  Tanggung
Jawab  Keluarga  dan  Orang Tua
Kewajibannya  yaitu  dengan mengasuh,  memelihara,  mendidik dan melindungi anak, menumbuhkan kembang anak sesuai dengan kemampuan  bakat,  dan  minatnya, mencegah dengan terjadinya pendidikannya kekerasan anak, perkawinan  pada  usia  anak  yang memberikan pendidikan karakter dan penanaman  nilai  budi  pekerti  pada anak.  Dalam  hal  ini  orang  tua  tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya  atau  karena  suatu sebab tidak dapat dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung  jawabnya,  kewajiban  dan tanggung  jawabnya  dapat  beralih kepada  keluarga  yang  ditentukan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan  yang  telah  diuraikan diatas, penulis berkesimpulan 1. Faktor  penyebab  kekerasan terhadap  anak  adalah  terdiri dari  2  faktor  yaitu,  Faktor internal  dan  faktor  eksternal yang  meliputi:  Berasal  dari diri anak, Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh
tingkah laku anak. anak yang mengalami perilaku menyimpang dan tipe kepribadian  dari  anak  itu sendiri, Keluarga/orang tuaseperti  orang  tua  yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiaayaan.  Lingkungan Luar,kondisi lingkungan yang buruk. Terdapat sejarah pelantaran  anak,  dan  tingkat kriminalitas yang tinggi dalam  lingkungannya.  Media Massa, Media massamenyediakan berita- berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian  media  elektronik menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film action  dengan  perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan  pembunuhan  dalam lingkup  keluarga.  Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran  bahwa  status  anak yang dipandang rendah sehingga  ketika  anak  tidak dapat  memenuhi  harapan orang  tua  maka  anak  harus dihukum. 2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan  yang  dilakukan oleh orang tua adalah Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan  kepada  anak berdasarkan  asas-asas:Asas Nondiskriminasi, Asas Kepentingan  yang  Terbaik Bagi  Anak,  Asas  Hak  untuk Hidup,  Kelangsungan  Hidup,
dan  PerkembanganAsas  yang mendasarkan  pada  hak  untuk hidupAsas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak. 3. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dibagi  menjadi  2  pendekatan yaitu,  Pendekatan  Kuratif merupakan  pendekatan  yang menyelenggarakan pendidikan  orang  tua  untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak- anaknya  secara  humanis  dan Pendekatan kuratif merupakan upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan  edukatif  dengan sasaran  mempunyai  faktor- faktor  penyebab  pendorong dan  faktor  peluang  dari kejahatan  kekerasan  dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku A.Gunawan Setiardja. Hak-Hak Azasi  Manusia  Berdasarkan Ideologi  Pancasila .  Kanisius,
Yogyakarta, 1993.
Agung  Wahyono  dan  Siti  Rahayu. Tinjauan  Tentang  Peradilan Anak  di    Indonesia .  Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta, 1993.
Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, 1989. Aminah, Aziz. Masalah Perlindungan  Anak ,  USU  Press, Medan:1989. Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem  Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung: 2010.
Hadi  Setia  Tunggal  (Ed).  Konvensi
Hak-hak  Anak  (Convention the  Rights  Of  The  Child). Harvarindo, Jakarta: 2002. Helen Cowie dan Dawn Jennifer. penanganan Kekerasan di Sekolah Pendekatan  Lingkup  Sekolah Untuk  Mencapai  Praktik Terbaik, Indeks,  Jakarta: 2007.
Huraerah,  Abu. Kekerasan  Terhadap Anak ,  Bandung:  Nuansa  Cendekia, 2012.
I.Marsana Windhu. 1999. Kekerasan Terhadap Anak, dalam wacana  dan  Realita .  Pusat kajian  Perlindungan  Anak (PKPA).
Muhammad  Joni  dan  Zulchaina  Z.
Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak   dalam Perspektif  Konvensi  Hak Anak ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung:2000. Soemitro,  Ima  Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak , Jakarta:Bumi Aksara, 1990. Waluyadi. Hukum  Perlindungan anak . Mandar Maju, Bandung:2009. Yesmil  Anwar  dan  Adang,  2010, Kriminologi , Refika Aditama, Bandung Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  perbahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang  Nomor  03  Tahun
2009 tentang Peradilan Anak.