## ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2017 – 2019)
Ruddy Tri Santoso 1 , Muhammad Syukri 2 , Dyah Ayu Putri Ermawati 3 , Ni’matul Hasanah 4 1,3 Prodi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
2,4 Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha

## Abstract
This research aims to measure the independence of local governments in implementing regional  autonomy  in  Sleman  Regency  by  assessing  the  financial  performance  of  the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) based on the Budget Realization Report (LRA)  for  3  years  from  2017  -  2019  by  analyzing  the  effectiveness  ratio  of  Regional Original Income, growth ratio, compatibility ratio, regional financial independence ratio, and  regional  financial  dependency  ratio.  The  results  of  the  analysis  showed  that  the growth ratio of Regional Native Income (PAD) was assessed to have a positive growth rate. PAD effectiveness level is already very effective with an average effectiveness of 110.5%. Ratio of Compatibility has decreased in 2019 to 81.47% which shows that still local  governments  still  allocate  a  lot  of  operating  spending  rather  than  capital expenditure.  The  independence  ratio  in  the  Sleman  Regency  government  increased from 51.50% to 54.36% which was categorized as having moderate financial capabilities and showing participatory relationship patterns. The level of local financial dependence on the central government is considered very high reaching 63.99%. This shows that the Sleman  County  Regional  Government  has  not  been  able  to  maximize  Local  Original Income effectively and efficiently in obtaining Regional Revenue.
Keywords  :  Ratio  of  Regional  Original  Income,  Growth  Ratio,  Compatibility  Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and Regional Financial Dependency Ratio.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas, otonomi dapat diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah yaitu kemandirian  suatu  daerah  dalam  kaitan  pembuatan  dan  keputusan  mengenai kepentingan  daerahnya  sendiri.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  titik  fokus yang  penting  dalam rangka  memperbaiki kesejahteraan  rakyat.  Pengembangan  suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan pada daerah  masing-masing.  Otonomi  daerah  diberlakukan  melalui  pengesahan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Namun,  Pemerintah Daerah  kemudian  merevisinya  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia
Vol.1, No.1, Juli 2021, 75 – 94
ISSN 2808-1617 DOI 10.32477/jrabi.vxix.xxx
Kebijakan  dalam  otonomi  daerah  merupakan  kebijakan  negara  yang  mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektifitas,  efisiensi,  dan  mengoptimalkan  mutu jangkauan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat (Nahmiati 2008). Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan  mampu  dalam membiayai  kegiatan  pemerintah  daerahnya  dengan  tingkat ketergantungan  yang  presentasenya  lebih  kecil  kepada  Pemerintah  Pusat,  sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun demikian, otonomi daerah juga mendapat kritik di antaranya adalah masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang  ditandai  dengan  praktik  korupsi  berjamaah  di  berbagai  kabupaten  dan  propinsi. Tidak  hanya  menunjukkan  perilaku  modus  yang  mengatakan  bahwa  operasinya berkembang, tetapi juga pelaku, jenis, dan nilai yang dikorupsi menunjukkan tingkatan yang  lebih  variatif  dan  intensif  dari  masa  sebelum  otonomi  daerah  diberlakukan. Eksploitasi  sumber  daya  alam  untuk  memperbesar  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berlangsung secara masif ketika otonomi daerah di berlakukan. Bukan hanya itu saja, alokasi  kebijakan  anggaran  yang  dipandang  tidak  produktif  dan  berkaitan  langsung dengan kepentingan rakyat juga marak terjadi di berbagai daerah. Permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, otonomi daerah di kabupaten menyebabkan hierarki, koordinasi, dan komunikasi pemerintah kabupaten berada dalam stagnasi.
Susilawati,  dkk (2018) telah mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman  tahun  anggaran  2012 –  2016  menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan regional,  rasio  efisiensi  pembelian,  analisis  varian,  tingkat  desentralisasi,  rasio ketergantungan  keuangan  regional,  dan  rasio  cakupan  layanan  utang  (DSC).  Mereka menyatakan bahwa rata-rata kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman sudah cukup baik. Dimana pola hubungan tingkat kemandirian Pemda tergolong kurang mandiri yaitu sebesar  35,34%  dan  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap  pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 73,86%. Berdasarkan analisis rasio Kabupaten Sleman  apabila  mengalami  defisit  anggaran  telah  layak  dan  mampu  melakukan pinjaman karena DSCR sudah melebihi 2,5%.
Hasil  penelitian  Vendra  (2017)  dalam  Susilawati,  dkk  (2018),  berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun anggaran  2012-2016,  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  potensi  keuangan  daerah  belum  tergali  secara  optimal.  Masalah  yang dihadapi  dalam  mengelola  keuangan  daerah  adalah  ketika  potensi  sumber  daya keuangan  daerah  tertentu  belum  bisa  dimaksimalkan.  Ini  menunjukkan  fakta  bahwa, antara lain : (1) ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman kepada subsidi dari  pemerintah  pusat,  yaitu  subsidi  daerah  otonom  maupun  dari  sudut  anggaran pemerintah  daerah  dan  (2)  kurangnya  kemampuan  penerimaan  daerah  Kabupaten Sleman dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  masih  relatif  tinggi dalam  hal  ketergantungan  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Pendapatan  daerah
masih didominasi oleh dana perimbangan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan  daerah,  tercatat  bahwa  pada  tahun  2019  masih  minim.  Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk APBD Kabupaten Sleman sebesar Rp
972.049.575.206,45 sedangkan dana perimbangan mencapai angka Rp 1.371.364.974.325,00.  Pengukuran  kinerja  keuangan  untuk  kepentingan  publik  dapat dijadikan  evaluasi  dan  memulihkan  kinerja  dengan  pembanding  skema  dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja, khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2017 –2019 dilihat dari lima rasio keuangan, yaitu antara lain : (1) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, (2) Rasio Pertumbuhan, (3)  Rasio  Keserasian,  (4)  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  dan  (5)  Rasio Ketergantungan  Keuangan  Daerah.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka peneliti  melakukan  penelitian  dengan  judul  jurnal  “ ANALISIS  RASIO  UNTUK PENILAIAN  KINERJA  KEUANGAN  PADA  PEMERINTAH  DAERAH . (Studi  Kasus  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019).”

## KAJIAN PUSTAKA

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  merupakan  prestasi  kerja  atau  pencapaian  yang  dapat  diterima  sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama  satu  periode  anggaran.  Adanya  pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  tiga  tujuan,  yakni  (1)  memperbaiki  kinerja pemerintah,  (2)  membantu  mengalokasikan  sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan, dan  (3)  mewujudkan  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program yang telah disusun, terdapat beberapa  prinsip  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  yakni,  transparansi, akuntabilitas,  dan  nilai  uang  (Halim,  2008).  Transparansi  adalah  keterbukaan  dalam proses  perencanaan,  penyusutan,  dan  pelaksanaan  anggaran  daerah.  Akuntabilitas merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar- benar  dapat  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkanan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Sedangkan  nilai  uang  merupakan  penerapan  dalam  proses penganggaran yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Selain  itu,  output  yang  dihasilkan  organisasi  sektor  publik  juga  bersifat intangible, sehingga  diperlukan  pengukuran  nonfinansial  agar  dapat  mencerminkan  output  yang sebenarnya  dihasilkan  (Mardiasmo,  2002).  Dari  definisi  di  atas,  maka  penulis
menyimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  adalah  untuk  menganalisa  dan  mengukur sejauh mana  suatu  organisasi  atau  perusahaan dalam  melaksanakan  kebijakan  yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusattelah menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Secara garis besar, tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah (Mahmudi, 2010) :
1.  Untuk  memberikan  informasi  yang  bermanfaat  dalam  pembuatan  keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2.  Untuk alat akuntabilitas publik.
3.  Untuk  memberikan  informasi  yang  digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja manajerial dan organisasi.
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seorang kepala  daerah  harus  memberikan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  kepada DPRD  berupa  Laporan  Keuangan.  Laporan  Keuangan  tersebut  setidaknya  meliputi Laporan  Realisasi  APBD,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan,  yang  dilampiri  dengan  laporan  keuangan  perusahaan  daerah.  Laporan Keuangan  tersebut  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PSAP No. 02 PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi  Anggaran,  disebutkan  bahwa  tujuan  standar  Laporan  Realisasi  Anggaran adalah  menetapkan  dasar-dasar  penyajian  Laporan  Realisasi  Anggaran  untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran  entitas  pelaporan.  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  menunjukkan  bentuk akuntabilitas  dan  ketaatan  terhadap  APBD.  Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan  pemakaian  sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Menurut  Permendagri  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur berikut ini :
1.  Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam  periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:
a.  Pendapatan  Asli  Daerah,  yaitu  semua  penerimaan  yang  berasal  dari  sumber ekonomi asli daerah.
b.  Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
c.  Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.
2.  Belanja  adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  yang  mengurangi  ekuitas  dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
a.  Belanja  aparatur  daerah,  yaitu  belanja  yang  manfaatnya  tidak  secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan secara langsung oleh aparatur, seperti pembelian kendaraan dinas.
b.  Belanja  pelayanan  publik,  yaitu  belanja  yang  manfaatnya  dapat  dinikmati secara  langsung  oleh  masyarakat  umum,  seperti  pembangunan  jembatan dan jalan raya.
c.  Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
3.  Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya.  Pembiayaan  ini dimaksudkan  untuk  menutupi  defisit  atau  memanfaatkan  surplus  anggaran. Pembiayaan  dikelompokkan  menjadi  sumber  penerimaan  daerah,  sumber pengeluaran daerah, laporan posisi keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi  penjelasan  atau  daftar  terinci  atau  analisis  atau  nilai  suatu  pos  yang disajikan dalam Laporan Realisasi anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Definisi  APBD  menurut  Permedagri  No.13  Tahun  2006,  merupakan  rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh pemerintah daerah dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  salah  satu  aspek  penting  dari pemerintah  daerah  yang  harus  diatur  secara  hati-hati  adalah  masalah  pengelolaan keuangan  dan  anggaran  daerah.  Anggaran  daerah  yang  tercermin  dalam  APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2010).  Anggaran  daerah  digunakan  sebagai,  (1)  Alat  untuk  menentukan  besarnya pendapatan  dan  belanja,  (2)  alat  bantu  pengambilan  keputusan  dan  perencanaan pembangunan,  (3)  alat  otoritas  pengeluaran  di  masa  yang  akan  datang  dan  ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja, dan (4) alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.
Dalam APBD, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Perimbangan,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah.  Sedangkan belanja  digolongkan  menjadi  4  yakni  Belanja  Aparatur  Daerah,  Belanja  Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka.Undang-
undang  nomor  25  tahun  1999  pasal  21  menyatakan,  bahwa  anggaran  pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Artinya, bahwa daerah tidak boleh  menganggarkan  pengeluaran  tanpa  kepastian  terlebih  dahulu  mengenai ketersediaan  sumber  pembiayaannya  dan  mendorong  daerah  untuk  meningkatkan efesiensi  pengeluarannya.  Menurut  Permendagri  Nomor  13 tahun  2006, fungsi  APBD yaitu sebagai berikut :
1.  Fungsi  otorisasi,  yaitu  anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2.  Fungsi  perencanaan,  yaitu  anggaran  daerah  menjadi  pendoman  bagi  manajemen dalam merencakan kegiatan pada tahun yang bersnagkutan.
3.  Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan.
4.  Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja  atau  mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5.  Fungsi  distribusi,  yaitu  anggaran  daerah  harus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan.
6.  Fungsi  stabilitasi,  yaitu  anggaran  daerah  menjadi  alat  untuk  memelihara  dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi . Dapat  juga  dengan  membandingkan  antara rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi  rasio  keuangan  Pemerintah  Daerah  tersebut  terhadap  Pemerintah  Daerah lainnya.Analisa  rasio  keuangan  ini  merupakan  konversi  data  dari  laporan  keuangan menjadi  informasi  yang  bermanfaat  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah daerah serta bagi pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk menganalisis Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  yaitu  dengan melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan lima analisa rasio keuangan sebagai berikut :

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah  (Halim,  2008).  Kegiatan  operasional akan  dikatakan  efektif  apabila  proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir kebijakan.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  maka  menunjukkan  bahwa  kemampuan daerah yang semakin baik dalam pencapaian tujuan atau target kebijakan.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya  mengalami  pertumbuhan  pendapatan  atau  belanja  secara  positif  atau negatif. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif, yang  berarti  bahwa  daerah  yang  bersangkutan  belum  mampu  mempertahankan  dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

## Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  menggambarkan  mengenai  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.  Semakin  tinggi  presentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja  rutin  maka presentase  belanja  pembangunan  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian adalah rasio untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah  dalam  rangka  membiayai  pembangunan,  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan urusan  pemerintahan  lainnya.  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  (RKKD) ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dibandingkan  dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) (Halim, 2011: L-5).Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang semakin tinggi menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekternal semakin rendah. Dan sebaliknya,  apabila  tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  semakin  rendah menandakan bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  Keuangan  Daerah  menunjukkan  perbandingan  antara jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  dengan  total penerimaan  daerah.Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  kemampuan  daerah  dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tanpa  subsidi  (Dana  Perimbangan).Semakin  tinggi  rasio  ketergantungan keuangan daerah, berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  Pemerintah  Kabupaten  Sleman yang  menerbitkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  secara  lengkap  dan  konsisten selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017 hingga 2019.

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Sleman periode tahun 2017 – 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi  Badan  Keuangan  Aset  dan  Daerah  (BKAD)  Kabupaten  Sleman.Teknik  yang digunakan dalam perolehan data dan informasi dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari maupun mencatat data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dan informasi tersebut diperoleh dari website resmi  dan  kantor  BPS,  yaitu  Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Sleman  tahun anggaran 2017 – 2019.

## Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

## Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli  (PAD)  menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai  dengan  yang  ditargetkan (Mahmudi,  2010)  dalam  (Fathah,  2017).  Rasio  Efektivitas  PAD  dihitung  dengan  cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaanPAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
Rasio Efektivitas PAD = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓𝒊𝒎𝒂𝒂𝒏 𝑷𝑨𝑫 X100 %
Kriteria yang digunakan dalam pengukuran Rasio Efektivitas disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1.Kriteria dalam Pengukuran Rasio Efektivitas
Sumber : Mahmudi, (2016)

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  ini  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  satu periode  ke  periode  berikutnya.  Pertumbuhan  masing-masing  komponen  sumber pendapatan dan pengeluaran digunakan untuk mengevaluasi potensi daerah apa yang
Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 100% Efektif 90 – 99% Cukup Efektif 75 – 89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif
perlu  mendapatkan  perhatian.  Semakin  tinggi  persentase  pertumbuhan  setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  dicapai  dari setiap periode. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2012)
r = 𝑷𝑨𝑫𝒕−𝑷𝑨𝑫𝒕−𝟏

## 𝑷𝑨𝑫𝒕−𝟏
Keterangan : r = Rasio Pertumbuhan PADt  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-t PAD t-1 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun sebelum t Rasio Keserasian
Rasio Keserasian
menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti  persentase  Belanja  investasi  (Belanja  Pembangunan)  yang  digunakan  untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung  semakin  kecil. Belum ada pedoman yang ideal mengenai besarnya rasio belanja operasi/rutin maupun rasio  belanja  modal,  karena  hal  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang  ditargetkan  (Abdul  Halim,  2012  dalam  Pramono,  2014).  Ada  dua  perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

## Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Rasio Belanja Operasi adalah perbandingan antara total Belanja Operasi dengan total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah  daerah  yang  tingkat  pendapatannya  rendah  (Mahmudi,  2016).  Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
Belanja Operasi Terhadap Total Belanja = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 x 100%

## Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Rasio  ini  menginformasikan  mengenai  porsi  belanja  daerah  yang  dialokasikan untuk  investasi  dengan  bentuk  belanja  modal  pada  tahun  anggaran  bersangkutan. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah yang rendah, umumnya memiliki proporsi  tingkat  belanja  modal  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pemerintah  daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk lebih giat untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi  modal  jangka  panjang,  sedangkan  pemerintah  daerah  yang  pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
Belanja Modal Terhadap Total Belanja = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 x 100%

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  ini  digunakan  untuk  menggambarkan  tingkat  kemampuan  suatu  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini menujukkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (Fathah, 2017) Semakin tinggi angka rasio maka menunjukkan bahwa semakin tinggi  pemerintah  daerah  dalam  hal  kemandirian  keuangan  daerahnya.Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli  daerah. Semakin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
RKKD = 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 (𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 𝑷𝒖𝒔𝒂𝒕+𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒔𝒊+𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏) x 100%
Pedoman  yang  digunakan  untuk  melihat  pola  hubungan  dengan  kemampuan daerah disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut ini :

## Tabel 3.2.Kriteria Pola Hubungan Tingkat Kemandirian
Tingkat Kemandirian (%) Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 0% - 25% Rendah Sekali Instruktif 25% - 50% Rendah Konsultif 50% - 75% Sedang Partisipatif 75% - 100% Tinggi Delegatif Sumber : Halim (2001)
Penjelasan pola rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :
1.  Pola Hubungan Instruktif yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2.  Pola Hubungan Konsultatif yaitu dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3.  Pola Hubungan Partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4.  Pola Hubungan Delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  menunjukkan  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini di dapat dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar
tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat.  Rasio ketergantungan  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besarnya  Pendapatan  Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Asli  Daerah),  antara  lain:  Pendapatan  Pajak  Daerah,  Pendapatan  Retribusi  Daerah, Pendapatan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  serta  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Halim, 2008). Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
Ketergantungan Daerah = 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓 (𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏)
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 x 100%
Kriteria penilaian yang digunakan dalam pengukuran Rasio Ketergantungan disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.3.Kategori penilaian pada Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Persentase Kategori 00,00% - 10% Sangat Kurang 10,01% - 20% Kurang 20,01% - 30% Cukup 30,01% - 40% Sedang 40,01% - 50% Tinggi >50,05% Sangat Tinggi
Sumber: Tim Litbang Depdagri oleh Fisipol UGM, 1991 dalam (Wahyu, 2015)

## Metode Analisis Data

## Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dengan  melakukan perhitungan-perhitungan  terhadap  data  keuangan  yang  diperoleh  untuk  memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dari tahun 2017-2019 .
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dengan mempelajari  catatan  dan  dokumen  menggunakan  metode  dokumentasi.  Metode dokumentasi  dilakukan  dengan  memperoleh  data  dari  kantor  BPS  yaitu  Laporan Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Sleman  tahun  anggaran  2017-2019.Langkah  pertama adalah dengan melakukan perhitungan rasio terhadap data keuangan yang diperoleh. Kemudian  data  tersebut  dianalisis  sesuai  dengan  teori  dalam  sumber  tertulis  dan dideskripsikan  dalam  bentuk  kalimat  maupun  gambar  sehingga  dapat  memberikan penjelasan  kinerja  keuangan  yang  realistis  dan  sistematis.  Tolak  ukur  yang  akan digunakan dalam teknik analisis adalah sebagai berikut :
1.  Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
2.  Rasio Pertumbuhan.
3.  Rasio Keserasian.
4.  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
5.  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Geografis Kabupaten Sleman
Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak di antara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Kabupaten Sleman terletak di  sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Boyolali,  Propinsi  Jawa  Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa  Tengah  dan  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha  atau  574,82  km 2 atau  sekitar  18%  dari  luas Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta 3.185,80 km 2 , dengan jarak terjauh utara – selatan 32 km, timur – barat 35 km. Secara administratif terdiri 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

## Visi dan Misi
Visi : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-government menuju Smart Regency tahun 2021.“
Misi :
1.  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2.  Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas, dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

## Analisis Rasio Keuangan

## Rasio Efektivitas PAD
Hasil  dari  perhitungan  rasio  efektivitas  PAD  pada  Kabupaten  Sleman  tahun anggaran 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:
Tabel 4.1.Analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman Periode 2017 – 2019 Tahun Anggaran Anggaran (Target) PAD (dalam jutaan Rp) Realisasi PAD (dalam jutaan Rp) Rasio % Keterangan 2017 718.151.492.310 825.637.751.882 115 Sangat Efektif 2018 821.071.767.743 894.272.961.558 109 Sangat Efektif 2019 903.278.920.724 972.049.575.206 108 Sangat Efektif
Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)
Berdasarkan  perhitungan  Rasio  Efektivitas  PAD  pada  tabel  4.1  di  atas, menunjukkan  bahwa  anggaran  PAD  Kabupaten  Sleman  mengalami  penurunan  dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2017 sebesar  115%,  tahun  2018  turun  6%  menjadi  109%.Lalu  pada  tahun  2019  turun  1% menjadi  108%.  Efektivitas  kinerja  keuangan  Kabupaten  Sleman  untuk  tahun  2017 –
2019  tergolong  efektif  karena  hasil  rasio  menunjukkan  angka  di  atas  100%.  Menurut uraian  dan  hasil  perhitungan  pada  Rasio  Efektivitas  PAD  Kabupaten  Sleman  sudah efektif  karena  rata-rata  efektivitasnya  di  atas  100%  yaitu  110,5%.  Hal  ini  disebabkan karena  penerimaan  dari sektor pajak  dan  retribusi  daerah  melebihi  yang  dianggarkan sebelumnya. Berdasarkan hasil efektivitas di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  harus  terus mengoptimalkan  penerimaan  dari  potensi  pendapatan  yang  sudah  ada.  Pemerintah Daerah  diharapkan  tidak  selalu  terpaku  dengan  target  yang  telah  mereka  tentukan sebelumnya  dan  selalu  memaksimalkan  potensi-potensi  PAD  di  daerah  tersebut sehingga  bisa  melampaui  target  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Alternatif  yang memungkinkan  untuk  meningkatkan  potensi  daerah  dan  peningkatan  PAD  seperti, mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan  pihak  swasta,  melakukan  pendirian  BUMD  sektor  potensial  serta  melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah.

## Rasio Pertumbuhan
Analisa  rasio  ini  akan  mengetahui  apakah  Pemerintah  Daerah  dalam  tahun anggaran  yang  bersangkutan  memiliki  kinerja  keuangan  APBD  dengan  pertumbuhan positif atau negatif. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal  yang  diikuti  oleh  semakin  rendahnya  Belanja  Operasi,  maka  pertumbuhannya  adalah positif. Dan sebaliknya, semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif (Fathah, 2017). Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:
Tabel 4.2Analisis Rasio PertumbuhanKabupaten Sleman Periode 2017 – 2019 Keterangan (dalam jutaan Rp) Tahun Rerata 2017 2018 2019 PAD 825.637.751.682 894.272.961.558 972.049.575.206 Pertumbuhan PAD 8,31% 8,70% 8,51% Pendapatan 2.615.515.097.399  2.712.794.080.456 2.840.636.285.803 Pertumbuhan Pendapatan 3,72% 4,71% 4,22% Belanja Operasi 1.844.485.148.134  1.886.682.958.937 1.986.041.696.573 Pertumbuhan B. Operasi 2,29% 5,27% 3,78% Belanja Modal 380.627.054.896 411.312.404.569 451.531.360.857 Pertumbuhan B. Modal 8,06% 9,78% 8,92%

## Sumber : BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)
Berdasarkan  tabel  4.2  di  atas  mengenai  perhitungan  pada  Rasio  Pertumbuhan pendapatan  pada  Kabupaten  Sleman,  diketahui  bahwa  selalu  terjadi  kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2017 – 2019. Tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Sleman  sebesar  2.615.515.097.399naik  menjadi2.712.794.080.456  pada  tahun  2018. Tahun 2019 pun mengalami kenaikan menjadi 2.840.636.285.803. Sehingga jika dilihat dari  perkembangan  tahun  ke  tahun  yang  selalu  mengalami  kenaikan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Rasio  pertumbuhan  Pendapatan  Kabupaten  Sleman  mengalami pertumbuhan  secara  positif.  Tahun  2017  tumbuh  sebesar  3,72%.  Tahun  2018tumbuh sebesar 4,71%.
Realisasi  PAD  Kabupaten  Sleman  dari  tahun  2017 –  2019  juga  mengalami kenaikan.  Pada  tahun  2017,  PAD  Kabupaten  Sleman  sebesar825.637.751.682  atau sebesar 31,6% dari total pendapatan. Tahun 2018 naik menjadi 894.272.961.558 atau sebesar 33% dari total pendapatan. Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 972.049.575.206 atau sebesar 34,2% dari total pendapatan. Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2017 –2019 sebesar 8,51%. Pertumbuhan PAD  terbesar  terjadi  pada  tahun  2018  ke  tahun  2019  sebesar  8,70%.  Ke  depannya, Kabupaten  Sleman  diharapkan  selalu  meningkatkan  penerimaan  PAD  dengan  cara mengoptimalkan  berbagai  macam  potensi  yang  dimilikinya  dan  berusaha  untuk  tidak terlalu  bergantung  pada  bantuan  pemerintah  pusat  agar  Kabupaten  Sleman  dapat mandiri dalam mengelola daerahnya.
Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan. Tahun 2018  tumbuh  2,29%  dan  tahun  2019  mengalami  kenaikan  menjadi  5,27%.  Sehingga rata-rata  pertumbuhan  belanja  operasi  sebesar  3,78%.  Rasio  Pertumbuhan  Belanja Modal  selama  tahun  2017 – 2019 juga mengalami kenaikan. Tahun 2018 mengalami pertumbuhan  sebesar  8,06%  dan  tahun  2019  mengalami  kenaikan  sebesar  9,78%. Sehingga  rata-rata  pertumbuhan  belanja  modal  sebesar  8,92%.  Secara  keseluruhan, proporsi belanja modal jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sleman  seharusnya  lebih mengalokasikan  dananya  untuk  belanja  modal  sehingga  pembangunan  di  daerah Sleman bisa lebih optimal.

## Rasio Keserasian
Di  bawah  ini  merupakan  hasil  perhitungan  analisis  Rasio  Keserasian  Belanja Operasi dan Rasio Keserasian Belanja Modal, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 4.3.Analisis Rasio Keserasian (Belanja Operasi)
TahunAnggaran Realisasi  Belanja  Operasi (dalam jutaan Rp) Total Belanja (dalam jutaan Rp) Rasio (%) 2017 1.844.485.148.134,00 2.226.283.121.962,72 82,85 2018 1.886.682.958.936,50 2.298.131.055.803,06 82,10 2019 1.986.041.696.572,86 2.437.844.182.430,33 81,47 Rerata 82,14
Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)
Sedangkan hasil dari penghitungan Rasio Keserasian Belanja Modal yaitu sebagai berikut :

## Tabel 4.4.Analisis Rasio Keserasian (Belanja Modal)
Tahun Anggaran Realisasi Belanja Modal (dalam jutaan Rp) Total Belanja (dalam jutaan Rp) Rasio (%) 2017 380.627.054.895,72 2.226.283.121.962,72 17,10 2018 411.312.404.568,56 2.298.131.055.803,06 17,90 2019 451.531.360.857,47 2.437.844.182.430,33 18,52 Rerata 17,84 Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)
Berdasarkan tabel 4.3 mengenai analisis rasio keserasian di atas, terlihat bahwa sebagian  besar  dana  yang  dialokasikan  dari  total  belanja  lebih  besar  untuk  belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Artinya,  pada  tahun  2017-2019  sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  pemerintah  masih diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja  operasional  dimana  Rasio  Belanja  Operasi terhadap Total Belanja rata – rata selama 3 tahun sebesar 82,14%.
Sedangkan  pada  tabel  4.4  mengenai  analisis  Rasio  Keserasian  Belanja  Modal pada tahun 2017 – 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, rasio belanja modal sebesar  17,10%  naik  menjadi  17,90%  di  tahun  2018.  Kemudian  pada  tahun  2019 mengalami peningkatan lagi menjadi 18,52%.
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  total  belanja  dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, seperti pengeluaran biaya operasional untuk pemeliharaan aset- aset yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman. Dampak yang terjadi dari tingginya belanja operasional  adalah  munculnya  kendala  pada  program  revitalisasi  aset-aset  daerah untuk  tahun-tahun  berikutnya.  Rasio  Belanja  Operasional  masih  sangat  besar dibandingkan  dengan  Rasio  Belanja  Modal.  Besarnya  alokasi  dana  untuk  belanja operasi dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar dan Pemerintah Kabupaten Sleman lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas  Pemerintahan  dan  belum  memperhatikan  pembangunan  daerah.  Pemerintah daerah  masih  berkonsentrasi  pada  pemenuhan  belanja  modal,  sehingga  Pemerintah Daerah  masih  berkosentrasi  pada  pemenuhan  belanja  operasi  yang  mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Sleman belum terpenuhi.
Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana publik secara  bijaksana  melalui  analisa  manfaat  dan  biaya  dan  dengan  memprioritaskan belanja  pembangunan  pada  fungsi  kesehatan  dan  pendidikan.  Pemerintah  daerah Kabupaten  Sleman  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja jajaran pegawai, salah satunya dengan perampingan struktur organisasi pemerintahan. Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sleman  merupakan  salah  satu  pemerintah  daerah  yang  memiliki  pendapatan  tinggi namun  perbandingan  antara rasio  Belanja Modal  terhadap  Total  Belanja masih  relatif kecil jika dibandingkan dengan rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Hasil  dari  perhitungan  analisis  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (Susilowati, 2018).  RKKD  menunjukkan  ketergantungan  daerah  terhadap  Pendapatan  Transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Hasil perhitungan dari RKKD dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:
Tabel 4.4. Analisis RKDD Kabupaten Sleman Periode  2017 – 2019
Tahun Anggaran Realisasi PAD (dalam jutaan Rp) Pendapatan Transfer (dalam jutaan Rp) Rasio (%) Pola Hubungan 2017 825.637.751.681,82 1.701.039.433.587 48,54 Konsultatif
2018 894.272.961.557,85 1.736.316.213.265 51,50 Partisipatif 2019 972.049.575.206,45 1.788.227.110.597 54,36 Partisipatif Rerata 51.46
Sumber : BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)
Diketahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yaitu sebesar 48,54% merupakan tahun terendah pada 3 tahun terakhir dan rasio tertinggi  yaitu  pada  tahun  2019  sebesar  54,36%.  Berdasarkan  tabel  4.4,  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke  tahun.  Rata-rata  kemandirian  keuangan  daerah  pada  Kabupaten  Sleman  berada pada tingkat 50% - 75%  yakni sebesar 51,46% yang dikategorikanmemiliki kemampuan keuangan  yang  sedang  sertamenunjukkan  pola  hubungan  partisipatif.  Artinya, Kabupaten  Sleman  dalam  hal  kemandirian  keuangan  daerahnya  sudah  tidak  terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peranan pemerintah pusat di sini sebagai partisipan dalam pemberian konsultasi  terkait  urusan  otonomi  daerah  pada  Kabupaten  Sleman.  Dalam  hal  ini, pemerintah daerah Kabupaten Sleman harus dapat mendorong partisipasi masyarakat agar  mau  berperan  serta  dalam  kegiatan  pembangunan  daerah  dan  mengelola  PAD secara  maksimal  dan  efisien.  Untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten  Sleman,  pemerintah  daerah  harus  mampu  mendukung  terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Hasil perhitungan dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:
Tabel 4.5. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Periode  2017 – 2019
Tahun Anggaran Total Realisasi PAD (dalam jutaan Rp) Pendapatan Transfer (dalam jutaan Rp) Rasio (%) Keterangan 2017 1.844.485.148.134,00 1.701.039.433.587 65,04 Sangat Tinggi 2018 1.886.682.958.936,50 1.736.316.213.265 64,00 Sangat Tinggi 2019 1.986.041.696.572,86 1.788.227.110.597 62,96 Sangat Tinggi Rerata 63,99
Sumber : BPS Kabupaten Sleman (diolah, 2021)
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  Kabupaten  Sleman  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  65,04%  yang  merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada 3 tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2019  sebesar  62,96%.  Rata-rata  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah dikategorikan  sangat  tinggi  karena  mencapai  tingkat  ketergantungan  >  50,05%  yakni sebesar  63,99%.  Menurut  perhitungan  Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah, Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  dapat  dikatakan  masih  sangat  bergantung kepada  pemerintah  pusat.  Total  Pendapatan  Daerah masih  banyak  yang  berasal  dari pendapatan transfer. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman  belum  mampu  memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  secara  efektif  dan efisien dalam memperoleh Pendapatan Daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sleman  peride  2017 –  2019  jika dilihat  dari Rasio  Efektivitas  PAD  sudah  sangat  efektif  karena  rata-rata  efektivitasnya  di  atas 100% yaitu 110,5%. Dimana pada tahun 2017 sebesar 115%, tahun 2018 sebesar 109%, dan tahun 2019 sebesar 108%.
2.  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sleman  peride  2017 –  2019  jika dilihat  dari Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhan PADA sebesar 8,51%  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  pendapatan  yakni  sebesar 4,22%. Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan. Tahun  2018  tumbuh  2,29%  dan  tahun  2019  mengalami  kenaikan  menjadi  5,27% sehingga  rata-rata  pertumbuhan  belanja  operasi  sebesar  3,78%.  Rasio Pertumbuhan Belanja Modal selama tahun 2017 – 2019 juga mengalami kenaikan.
Tahun  2018  mengalami  pertumbuhan  sebesar  8,06%  dan  tahun  2019  mengalami kenaikan  sebesar  9,78%  sehingga  rata-rata  pertumbuhan  belanja  modal  sebesar 8,92%.
3.  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sleman  peride  2017 –  2019  jika dilihat  dari Rasio  Keserasian  menunjukkan  bahwa  masih  pemerintah  daerah  masih  banyak mengalokasikan  belanja  operasi  daripada  belanja  modal.  Rasio  belanja  operasi tahun 2017 sebesar 82,85% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 82,10%.  Tahun  2019  mengalami  penurunan  lagi  menjadi  81,47%.  Sehingga  rata- rata  belanja  operasi  selama  3  tahun  sebesar  82,14%.  Pada  rasio  belanja  modal, mengalami kenaikan dimana tahun 2017 sebesar 17,10%, tahun 2018 naik menjadi 17,90%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi 18,52%. Sehingga rata- rata belanja modal selama 3 tahun sebesar 17,84%.
4.  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sleman  peride  2017 –  2019  jika dilihat  dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada tingkat 50% - 75% yakni sebesar 51,46%  yang  dikategorikan  memiliki  kemampuan  keuangan  yang  sedang  serta menunjukkan  pola  hubungan  partisipatif.  Rasio  kemandirian  tahun  2017  sebesar 48,54%,  tahun  2018  meningkat  menjadi  51,50%,  dan  tahun  2019  mengalami kenaikan  lagi  menjadi  54,36%.  Sehingga  rata-rata  kemandirian  keuangan  daerah sebesar 51,46%.
5.  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Sleman  peride  2017 –  2019  jika dilihat  dari Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  dikategorikan  sangat  tinggi  karena mencapai  tingkat  ketergantungan  >  50,05%  yakni  sebesar  63,99%.  Rasio ketergantungan  keuangan  daerah  cenderung  mengalami  penurunan.  Rasio ketergantungan  keuangan  daerah  tahun  2017  sebesar  65,04%,  tahun  2018  turun menjadi 64,00%, dan tahun 2019 turun kembali menjadi 62,96%. Sehingga rata-rata ketergantungan keuangan daerah sebesar 63,99%.

## Saran
Dalam  upaya  peningkatan  kemandirian  daerah,  pemerintah  Kabupaten  Sleman dituntut  untuk  memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  mengoptimalkan  potensi pendapatan  yang  dimiliki  melalui  beberapa  strategi,  seperti  melakukan  pembenahan manajemen  pengelolaan  pajak  daerah,  peningkatan  intensifikasi  PAD,  dan meningkatkan  manajemen  keuangan  yang  terpercaya  dan  akuntabel.  Selain  itu, diperlukan  upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam membayar  pajak dengan  cara  melakukan  pendataan  ulang  terhadap  wajib  pajak  serta  perlu  dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/ LSM sebagai upaya pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur  keuangan  daerah  dan  mewujudkan  kemampuan  serta  kemandirian  daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat terus menggali potensi yang ada di  Kabupaten  Sleman.  Perlunya  juga  dilakukan  pengawasan  dan  pengendalian berkelanjutan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  untuk  meminimalisasi  adanya penyalahgunaan PAD. Pemerintah Kabupaten Sleman harus dapat mengurangi tingkat ketergantungan  keuangan  daerah  dan  tidak  terlalu  mengandalkan  bantuan  dari pemerintah  pusat  sehingga  dapat  menjadi  kabupaten  yang  mandiri  dan  mampu mengelola sumber pendapatan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim., Abdul. (2008). “Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)”. Yogyakarta: YKPN.
Mardiasmo. (2002). “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Andi. Mahmudi.  (2010).  “Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  Dua”.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN bkad.slemankab.go.id/laporan-realisasi-anggaran Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sleman.  (2018).  "Nama  dan  Luas  Desa  per  Kecamatan  di
Kabupaten Sleman". Diakses pada tanggal 23 Juni 2019.https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/13/203/nama-dan-luas-desa-per-
kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html
Fathah,  Rigel  Nurul.  2017.  “Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Penilaian  Kinerja  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gunung  Kidul.”  Ebbank  8  (1):  33–48. http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109.
Halim., Abdul. (2008). “Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)”. Yogyakarta: YKPN.
Halim Abdul, et.al. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Mahmudi.  (2010).  “Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  Dua”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Mardiasmo. (2002). “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Yogyakarta: Andi.
Nahmiati, Erny. (2008). “Analisis Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Bima)”. Tesis S-2, PPS UGM (tidak dipublikasikan).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.59.  (2007).  Perubahan  Atas  13  Tahun  2006 Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13.  (2006).  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
Penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Nomor  02  Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Jakarta: Legalitas.
Republik Indonesia. (1999). Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Legalitas.
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-undang  No  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
Susilawati,  Desi,  Linda  Kusumastuti  Wardana,  dan  Intan  Fajar  Rahmawati.  (2018). “Menilai  Kinerja  Keuangan  Dengan  Analisis  Rasio  Keuangan:  Studi  Kasus  BKAD Sleman.”  Jati:  Jurnal  Akuntansi  Terapan  Indonesia  1  (2):  91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210.
Vendra,  R.  (2017).  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintag  Daerah Kabupaten Bantul”.Tugas Akhir, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
Wahyu,  G.  (2015).  "Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta". Tugas Akhir. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.