## TATA HUBUNGAN KERJA BIROKRASI  DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Oleh :

## IAN MARYANA
Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten – Majalengka. Jawa Barat.

## ABSTRAK
Sejarah  perjalanan  birokrasi  di  Indonesia  tidak  pernah  lepas  dari  pengaruh  sistem  politik yang  berlangsung.  Dengan  kata  lain,  birokrasi  menjadi  sulit  melepaskan  diri  dari  jaring-jaring kepentingan  politik  praktis.  Birokrasi  yang  seharusnya  merupakan  institusi  pelaksana  kebijakan politik, bergeser perannya menjadi instrumen politik yang terlibat dalam berbagai kegiatan  politik praktis.  Gerakan  reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  juga  kurang  menyentuh  atmosfer pemerintahan  karena  tidak  didahului  dengan  evaluasi  atau  penelitian  terhadap  lembaga-lembaga pemerintahan  yang  tidak  efektif.  Buruknya  birokrasi  tetap  menjadi  salah  satu  problem  yang dihadapi Indonesia. Adapun langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain dengan diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi, reformasi birokrasi yang  menjunjung  tinggi  moral,  etika  dan  supremasi  hukum,  serta  birokrasi  dengan  prinsip netralitas politik.
Kata Kunci : Tata hubungan kerja, Birokrasi, Politik
I. PENDAHULUAN
Dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi  dimaknai  sebagai  proses  dan  sistem yang  diciptakan  secara  rasional  untuk  menjamin mekanisme  dan  sistem  kerja  yang  teratur,  pasti dan  mudah  dikendalikan.  Sejalan  dengan  itu, Thoha  (Mustafa,  2013:7),  memaknai  birokrasi sebagai “cara kerja yang rasional, impersonal dan legalistik”.
Masih  dalam  buku  yang  sama,  Evers mengklasifikasikan birokrasi dalam tiga kategori,
yaitu :
1. Birokrasi  dipandang  sebagai  rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi  publik.  Makna  ini  adalah sejalan dengan ide Weber tentang
Birokrasi . 2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi  yang  membengkak  dan  jumlah pegawai  yang  besar.  Konsep  inilah  yang sering disebut dengan Parkinson law . 3. Birokrasi  dipandang  sebagai  perluasan kekuasaan  pemerintah  dengan  maksud mengontrol  kegiatan  masyarakat,  yang  oleh
Evers disebut Orwelisasi . Berikutnya Mustafa (2013 : 18),
mengaitkan konsep birokrasi dengan  fungsi  yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu :
1. Fungsi  instrumental ,  yaitu  menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik  dalam  kegiatan-kegiatan  rutin  untuk
memproduksi  jasa,  pelayanan,  komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu;
2. Fungsi  politik ,  yaitu  memberi  input  berupa saran,  informasi,  visi  dan  profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan;
3. Fungsi  katalis  public  interest ,  yaitu mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan publik dan mengintegrasikan atau menginkorporasikannya di dalam kebijaksanaan  dan  keputusan  pemerintah,
serta
4. Fungsi  enterpreneurial ,  yaitu  memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non-rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial  yang  ideal,  dan  menciptakan resource-mix yang  optimal  untuk  mencapai tujuan.
Namun demikian dalam perkembangannya selain  dianggap  posisi  yang  strategis  dalam mengimplementasikan  kebijakan,  birokrasi  juga dipandang  sebagai  sarana  atau  kekuatan  politik untuk  menyatukan  bangsa.  Adanya  pandangan bahwa  birokrasi  sebagai  sarana  politik  yang mampu mempengaruhi terhadap masyarakat luas, lambat  laun  birokrasi  yang  sejatinya  sebagai lembaga negara yang netral dan bebas nilai mulai dilirik  dan  dimanfaatkan  oleh  partai  politik khususnya  partai  politik  yang  menang  pemilu. Sehingga  birokrasi  sudah  tidak  bebas  nilai  dan dipolitisasi kewenangannya, mengakibatkan birokrasi  cenderung  berafiliasi  terhadap  rezim dan golongan tertentu.
Dan kenyataannya pasca reformasi, hakikat birokrasi yang bebas nilai dan netral sulit sekali  terwujud.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya  pejabat  birokrat  yang  maju  menjadi calon anggota legislatif dan kepala eksekutif pada pemilihan umum dari tahun ke tahunnya.
Begitulah  sejarah  perjalanan  birokrasi  di Indonesia  tidak  pernah  lepas  dari  pengaruh sistem  politik  yang  berlangsung.  Dengan  kata lain,  birokrasi  menjadi  sulit  melepaskan  diri  dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Birokrasi  yang  seharusnya  merupakan  institusi pelaksana  kebijakan  politik,  bergeser  perannya menjadi  instrumen  politik  yang  terlibat  dalam berbagai kegiatan politik praktis. Corak birokrasi yang  menjadi  partisan  dan  kepentingan  politik praktis  tersebut  menyebabkan  ciri  birokrasi modern  yang  digagas  oleh  Max  Weber  tentang rasionalisme birokrasi sulit untuk diwujudkan.
Pada  era  reformasi  sekarang  ini,  lembaga birokrasi  pemerintah  pusat  maupun  di  daerah masih  tergolong  besar.  Jumlah  kementerian negaranya masih besar karena dipertahankan oleh partai  politik  sebagai  arena bergaining untuk mendukung  Presiden  terpilih.  Demikian  partai politik  sekarang  ini  diperkirakan  menjadi  salah satu  penyebab  membesarnya  lembaga  birokrasi pemerintahan.  Inilah  suatu  kisah  pemerintahan yang  terkontaminasi  oleh  virus  Parkinson  dan Proliferasi. Besarnya organisasi birokrasi pemerintah  tampaknya  juga  diperkuat  keinginan partai  politik  agar  bisa  ikut  memerintah. Rancangan  Undang-Undang  Kementerian  yang dibuat  oleh  DPR  menunjukkan  jumlah  yang besar, tidak  ada semangat  merampingkan  jumlah kementerian  untuk  menghemat  anggaran  Negara demi kepentingan rakyat banyak.
Jika  menyimak  penyakit  serta  virus Parkinson  dan  Proliferasi  yang  menjangkiti pemerintahan  Orde  Baru,  diharapkan  pada  era reformasi  saat  ini  sudah  dapat  disembuhkan. Namun gerakan  reformasi  birokrasi yang dilakukan kurang menyentuh atmosfer
pemerintahan  karena  tidak  didahului  dengan evaluasi    atau  penelitian  terhadap  lembaga- lembaga pemerintahan yang tidak efektif.
Padahal  dengan  sistem  politik  yang berubah  dari  zaman  pemerintahan  Orde  Baru mestinya  kita  sadar  bahwa  semakin  banyaknya partai  politik,  maka  semakin  banyak  keinginan partai politik tersebut untuk memerintah birokrasi.  Orang-orang  parpol  tentunya  akan menjadi pimpinan lembaga birokrasi pemerintah. Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  secara  jelas mengenai  sistem  hubungan  kerja  antara  jabatan politik,  dan  jabatan  karier  pemerintah  yang
kemudian  diterapkan  secara  konsisten  dan konsekuen.
Berdasarkan  hal tersebut, dalam  tulisan ini penulis  membuat  rumusan  masalah  yaitu  : “Bagaimana hubungan tata kerja birokrasi dan politik di Indonesia pasca reformasi ? “

## II. KAJIAN TEORI
2.1. Tata  Hubungan  Kerja  Birokrasi  dan Politik
Birokrasi  pemerintah  langsung  maupun tidak  langsung  akan  selalu  berhubungan  dengan kelompok-kelompok
kepentingan dalam masyarakat.  Penguasa  pemerintah  hampir  dari setiap  pemerintahan  tentu  ingin  menjamin  agar negara  dan  bangsanya  tetap  hidup  dan  berjaya. Dan  untuk  mencapai tugas  fundamental tersebut, pemerintah  harus  bisa  memuaskan  kebutuhan rakyat  yang  nantinya  bisa  menerima  dan mendukung  kebijakan  serta  program-program pemerintah.  Pemerintah  harus  mau  mendengar, mengamati  dan  menyaring  tuntutan-tuntutan politik dari berbagai kelompok kepentingan.
Oleh  karena  itu,  secara  umum  masyarakat di negara  mana pun  memandang bahwa tindakan pemerintah  yang  dijalankan  melalui  mesin birokrasinya  merupakan  cara  terbaik  untuk menciptakan  otorisasi  dan  menetapkan  peraturan yang mengikat semua pihak. Birokrasi pemerintah  merupakan  institusi  yang  bisa memberikan  peran  politik  dalam  memecahkan konflik  politik  yang  timbul  di  antara  orang  dan kelompok orang ( Thoha, 2008 : 29).
Adapun  pengertian  tata  hubungan  kerja birokrasi  dan  politik  yaitu  :  Tata  adalah  aturan, kaidah  dan  susunan  ,  cara  menyusun,  sistem. Hubungan  adalah  keadaan berhubungan, sangkut paut,  ikatan,  pertalian  (persahabatan).  Kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, sesuatu  yang dilakukan pada kegiatan atau pekerjaan. Birokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  yang dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah  berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara kerja atau susunan  pekerjaan  yang  terkesan  lamban. Sedangkan  Politik  adalah  pengetahuan  mengenai ketatanegaraan  atau  kenegaraan,  segala  urusan dan  tindakan  kebijakan,  cara  bertindak  dalam menghadapi  atau  menangani  suatu  masalah (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Tim  Penyusun Kamus  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa cetakan ke 10, Balai Pustaka, Jakarta 1998,)
Tata  hubungan  kerja  birokrasi  dan  politik merupakan  suatu  proses  dan  aturan  yang berhubungan  pada  suatu  kegiatan  atau  pekerjaan yang  berkaitan  antara  sistem  pemerintahan  yang dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah  berpegang pada  hierarki  dan  jenjang  jabatan,(birokrasi)
dengan  politik  (mengenai  ketatanegaraan,  dan kebijakan  menghadapi  atau  menangani  suatu masalah),  dalam  pemerintahan  berbangsa  dan bernegara  baik  di  negara  maju  maupun  negara berkembang,  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang selalu berkaitan dan berhubungan serta tidak bisa dipisahkan.
Organisasi pemerintahan di bawah Presiden di negara-negara  yang mengikuti sistem demokrasi  ada  dua  macam,  yakni  departemen yang  dipimpin  oleh  menteri  dan  nondepartemen yang  dipimpin  bukan  menteri.  Bedanya  kedua macam  lembaga  tersebut  antara  lain  :  organisasi departemen  dipimpin  oleh  pejabat  politik  atau menteri,  sedangkan  lembaga  nondepartemen dipimpin  oleh  pejabat  yang  profesional  di bidangnya  atau  pejabat  birokrasi  karier.  Dan seharusnya  lembaga  nondepartemen  ini  tidak boleh  dipimpin  atau  dirangkap  oleh  menteri. Kedua-duanya  mempunyai  hubungan  vertikal langsung kepada Presiden ( Thoha, 2014 : 174).
Dalam  era  reformasi  ini  sudah  semestinya jabatan politik dan nonpolitik, lembaga departemen dan nondepartemen tidak
dikaburkan.  Departemen  pemerintah  merupakan suatu  lembaga  yang  dipimpin  melalui  jalur politik  yang  berasal  dari  partai  politik.  Hanya pada departemen inilah partai politik mempunyai jalur  untuk  mewujudkan  kebijakan  politiknya dalam memimpin pemerintahan. Namun kesempatan  itu  hanya  dibatasi  pada  pimpinan departemen,  bukan  seluruh  aparat  departemen. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Carino  (Thoha, 2014 : 175), bahwa “dalam birokrasi departemen tidak  bisa  hanya  didominasi  oleh  birokrat profesional,  tanpa  memberikan  tempat  bagi pejabat politik”.
Dengan demikian, suatu departemen pemerintah  komposisinya  harus  terdiri  dari jabatan  teknikal  yang  berbasis  pada  kompetensi profesional dari para birokrat untuk melangsungkan  kontinuitas  administrasi  negara, dan  jabatan  politik  yang  memimpin  jabatan birokrasi tersebut.

## 2.2. Netralitas Birokrasi Pemerintah
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa birokrasi dan politik dibedakan, akan tetapi tidak bisa  dipisahkan.  Bagi  partai  politik  yang memenangkan  suara  dalam  pemilihan  umum, maka  partai  politik  dalam  suatu  sistem  negara demokrasi  bisa  memimpin  dan  mengendalikan pemerintahan.  Kehadiran  partai  politik  dalam pemerintahan  akan  menjadi  master  dari birokrasi pemerintah.  Birokrasi  itu  bekerja  sesuai  dengan profesionalisme yang dituntut kepadanya sepanjang  masa,  dan  tidak  boleh  terkontaminasi
oleh  warna  politik  yang  datang  silih  berganti. Oleh  karena  itu,  netralitas  bagi  birokrasi pemerintah terhadap pengaruh warna politik yang dibawa  oleh  master  sangat  penting  untuk diperhatikan.
Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu  sistem  di  mana  birokrasi  tidak  akan berubah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masternya  (dari  parpol  yang  memerintah), biarpun  masternya  berganti  dengan  master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikit  pun  walaupun  masternya  berubah. Birokrasi dalam memberikan pelayanan berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik (Thoha, 2014 : 182).
Sekarang  dengan  adanya  banyak  partai politik  yang  ikut  dalam  pemilihan  umum,  maka semua  partai  itu  mempunyai  kesempatan  yang sama  untuk  memenangkan  Pemilu.  Di  dalam sistem demokrasi maka partai yang memenangkan  suara  dalam  Pemilu  berhak  untuk memimpin pemerintahan. Kehadiran partai politik  melalui  wakilnya  yang  ditunjuk  sebagai menteri yang memimpin suatu departemen, maka kalau  tidak  diatur  sistemnya  ada  kemungkinan peristiwa sejarah  masa lalu sejak 1955 kemudian diperluas  lagi  semasa  pemerintahan  Orde  Baru, akan  terulang  kembali.  Keadaan  seperti  ini  akan memperkuat  posisi  birokrasi  pemerintah  agar tidak  bisa  netral  dari  pengaruh  dan  intervensi partai  politik.  Walaupun  sudah  ada  UU  No.  43 Tahun  1999  tentang  Kepegawaian  Negeri,  dan pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No.5 dan 12  tahun 1999  agar  PNS  tidak  menjadi  anggota  dan pengurus  partai  politik,  akan  tetapi  jika  upaya dari  partai  politik  yang  memimpin  departemen untuk mengintervensinya, maka Peraturan Pemerintah itu tidak akan efektif.
Apabila  birokrasi  memihak  kepada  salah satu  kekuatan  partai  politik  yang  sedang memerintah,  sementara  itu  diharapkan  birokrasi pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat secara  adil  dan  merata  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  negara  pada  umumnya,  maka  sikap pelayanan  tersebut  tidaklah  terpuji.  Bahkan  hal tersebut  tidak  mencerminkan  sikap  demokratis dan  cenderung  memberikan  peluang  bagi suburnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dari  beberapa  model  yang  bisa  digunakan untuk mengatur netralitas birokrasi, salah satunya adalah  model  dari  Dunleavy  dan  O’Leavy (Thoha, 2014 : 185), yaitu : (1) model perwakilan konstitusional,  (2)  model  perhitungan  pluralis, (3)  model  otonomi  yang  demokratis,  (4)  model kanan baru.
1. Model Perwakilan Konstitusional
Model ini menghendaki dalam pemerintahan itu  ada  pejabat  politik  dan  ada  pula  pejabat birokrasi.  Pejabat  politik  berasal  dari kekuatan  partai  politik  yang  ada  di  lembaga konstitusional parlemen, dan pejabat birokrasi  merupakan  pejabat  karier  yang meniti  kariernya  di  dalam  hierarki  birokrasi pemerintah. Pejabat  politik  boleh  memimpin  dan mengendalikan pejabat birokrasi, dan pejabat  birokrasi  boleh  dan  harus  melayani kepada mereka tanpa perbedaan sedikit pun. Akan  tetapi  pejabat  birokrasi  tidak  boleh terpengaruh,  memihak,  dan  mendukung warna  politik  yang  dibawa  oleh  pejabat politik  yang  mewakili  rakyat  di  parlemen tersebut,  walaupun  aspirasi  mereka  sejalan dengan  pejabat  politik  yang  memimpinnya. ( a netral machine  of  bureaucracy wound  up and kept ticking by an elected officials it self supported  by  parliament  representing  the people ).
2. Model Pluralist
Seperti  model  perwakilan,  model  pluralis juga  menekankan  agar  pegawai  pemerintah dan  instansi  pemerintah  dibebaskan  dari keterpengaruhan  dan  kepemihakan  kepada kekuatan  politik  yang  ada.  Semua civil service dan bahkan instansi-instansi pemerintah  pembuat  kebijakan  hendaknya dijadikan  arena  yang  bebas  dari  interplay kekuatan-kekuatan  politik  yang  menentukan kebijakan tersebut. Adapun  perbedaan  yang  menonjol  dari model  ini  dengan  model  perwakilan  ialah bahwa model pluralis memandang organisasi  birokrasi  pemerintah  itu  adalah sebagai kelompok  kepentingan sebagaimana juga kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang ada dalam masyarakat (Dowding, 1991).
3. Model Otonomi yang Demokratis
Model  ini  memberikan  solusi  agar  birokrasi pemerintah  mempunyai  otonomi  dalam menentukan kebijakan, akan tetapi tidak bisa sama  sekali  melepaskan  dari  kepentingan kelompok-kelompok  kepentingan.  Birokrasi pemerintah  harus  mempunyai  preferensi tertentu  dalam  membuat  kebijakan.  Jika masalah-masalah yang akan dibuat kebijakan  itu,  birokrasi  pemerintah  tidak mempunyai  preferensi,  maka  isu-isu  yang terbuka  seperti  itu  bisa  dimanfaatkan  oleh kelompok-kelompok  kepentingan.  Hanya bagi  kelompok-kelompok  kepentingan  yang sama  dan  sejalan  dengan  parameter  yang
ditentukan oleh preferensi birokrasi pemerintah  yang  bisa  masuk  dalam jaringan pembuatan kebijakan pemerintah.
4. Model Kanan Baru (New Right)
Jika  model  perwakilan  mengemukakan partai politik, dan model pluralis mempergunakan istilah kelompok-kelompok kepentingan,  maka  model  new  right  ini mengajukan  istilah rent-seeking (memburu rente). Rent – seeking bagi  model new right merupakan  suatu  proses  di  mana  beberapa kelompok  memperoleh  suatu  keuntungan ekonomi  dalam bentuk dan melalui program subsidi pemerintah.
Demikian juga bantuan kesejahteraan masyarakat  ( social  security )  merupakan bantuan  pemerintah  dalam  bentuk an economic  rent bagi  rakyat  miskin,  namun program  semacam  ini  bisa  dimanfaatkan oleh  kelompok-kelompok  tertentu  yang memburu rente.
Semua  bentuk  permintaan  subsidi  dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, bisa dipergunakan  oleh  instansi  pemerintah menciptakan  program  bagi  instansinya  yang langsung  bisa  dirasakan  manfaat  bagi kesejahteraan  dan  ekonomi  rakyat,  akan tetapi jika tidak hati-hati bisa jatuh ke tangan beberapa  kelompok  pemburu  rente  tersebut. Dengan demikian bisa dihindari pemborosan dan inefisiensi dalam birokrasi pemerintah.
Keempat  model  di  atas  memberikan penjelasan bahwa netralitas dan otonomi birokrasi pemerintah dari keterpengaruhan kepentingan-kepentingan  kekuatan  politik  dan kelompok-kelompok kepentingan amat diperlukan  dalam  menata  kehidupan  birokrasi pemerintah.  Netralitas  birokrasi  pemerintah diharapkan akan menciptakan
tata kepemerintahan  yang  memihak  kepada  semua lapisan masyarakat.

## III. PEMBAHASAN
Pasca runtuhnya orde baru, hal yang sangat diperhatikan  dalam  birokrasi  adalah  gejala birokrat yang cenderung  patrimonial dan patronasi  pada  masa  orde  baru  di  mana rule  of man lebih  tinggi  dari rule  of  law sehingga Presiden  menjadi  sentralistik  baik  dalam  urusan kebijakan  maupun  mengangkat  pejabat  birokrat. Birokrat  diangkat  karena  kedekatan  pribadi penguasa  sehingga  terjadi  relasi  patronasi  antara penguasa  dan  birokrat.  Birokrat  bukan  hanya tidak  netral  akan  tetapi  pejabat  birokrat  berperan aktif dalam mengontrol politik dan administratif.
Melihat  permasalahan  birokrasi  pada  awal transisi maka salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan  reformasi  birokrasi.  Reformasi sendiri  pada  hakekatnya  merupakan  perubahan dalam  sistem  bukan  merubah  sistem  itu  sendiri. Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi  struktural  (kelembagaan),  prosedural, kultural dan etika birokrasi. Reformasi
birokrasi pemerintahan diartikan  sebagai  penggunaan  wewenang  untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan  baru  terhadap  sistem  administrasi pemerintahan  untuk  mengubah  tujuan,  struktur maupun  prosedur  yang  dimaksudkan  untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan.
Di  dalam  konteks  Indonesia,  dengan budaya paternalistik yang masih kuat, keberhasilan  pembenahan  birokrasi  akan  sangat ditentukan  oleh  peran  pemimpin  atau  pejabat tinggi  birokrat.  Jadi  pembenahan  tersebut seyogyanya  dilakukan  dari  level  atas,  karena pemimpin  birokrasi  kerapkali  berperan  sebagai “patron”  sehingga  akan  lebih  mudah  menjadi contoh  bagi  para  bawahannya.  Pembenahan birokrasi  mengarah  pada  penataan  ulang  aspek internal  maupun  eksternal  birokrasi.  Dalam tataran  internal,  pembenahan  birokrasi  harus diterapkan  baik  dari  level  puncak  ( top  level bureaucrats ),  level  menengah  ( middle  level bureaucrats ) maupun level pelaksana ( street level bureaucrats ).  Pembenahan  pada  top  level  harus didahulukan  karena  posisi  strategis  para  birokrat di  tingkat  puncak  adalah  sebagai  pembuat keputusan  strategis.  Pada  tataran  menengah, keputusan  strategis  yang  dibuat  oleh  pemimpin harus  dijabarkan  dalam  keputusan-keputusan operasional  dan selanjutnya  ke  dalam  keputusan- keputusan teknis bagi para pelaksana di lapangan ( street level bureaucrats ).
Selanjutnya  berkaitan  dengan  hubungan jabatan  politik  dan  jabatan  birokrasi,  penulis mengutip  dari apa  yang  disampaikan  oleh Thoha (2014  :  225),  bahwa  “dalam  lembaga  birokrasi terdapat  dua  jabatan  pimpinan  yang  menonjol yakni jabatan politik dan jabatan birokrasi/administrasi”.  Pada  jabatan  politik  diisi dari  orang-orang  partai  politik  yang  diwakili  di dewan.  Sedangkan  jabatan  karier  dalam  dalam lembaga  pemerintahan, pengisiannya harus melalui  perencanaan  karier  ( career  planning ) yang  tepat  berdasarkan  merit  system  yang konsisten.  Kedua  jabatan  ini  tidak  boleh ditukarbalikkan atau dicampuradukkan semaunya pimpinan  sendiri.  Misalnya,  jabatan  politik Menteri diduduki oleh salah satu orang dari partai
politik  tertentu.  Begitu  orang  ini  menduduki Menteri tidak boleh sekonyong-konyong mengganti  pimpinan  birokrasi  di  lembaga pemerintahan  (departemen)  yang  dipimpinnya dengan  orang  partainya.  Jabatan  birokrasi  harus diduduki  oleh  orang  karier  di  dalam  departemen itu  sendiri  atau  lain  departemen  asalkan  masih dalam  jalur  birokrasi  bukan  jalur  politik.  Upaya semacam  ini  bermaksud  agar  birokrasi  menjadi profesional dan tidak memihak kepada salah satu kekuatan  politik  yang  sedang  atau  yang  akan memimpin lembaga pemerintahan. Dengan kedudukan  seperti  itu,  maka  ada  kesetaraan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi.
Hubungan  antara  jabatan  politik  yang memimpin lembaga pemerintahan dengan jabatan birokrasi  bukanlah  hubungan  hierarki  yang mencerminkan  adanya  dominasi  satu  atas lainnya.  Melainkan  hubungan  kesetaraan  dalam porsi  dan  posisi  yang  berbeda.  Dalam  hubungan semacam  ini  jika  jabatan  birokrasi  melihat adanya  penyimpangan  ketentuan  yang  dilakukan oleh pejabat politik, maka pejabat birokrasi tidak boleh  mengiyakan  karena  takut  melawan  dan berbeda  dengan jabatan politik. Jabatan birokrasi dalam  kedudukan  yang  setara  harus  berani mengatakan “tidak” kepada jabatan politik seperti itu.
Hubungan  kesetaraan  antara  lembaga rakyat  dan  lembaga  pemerintah  seperti  yang diidealkan  oleh  paradigma  masyarakat  madani, salah  satu  aspeknya  dapat  ditransformasikan  ke dalam  hubungan  antara  jabatan  politik  dan jabatan  birokrasi  tersebut.  Demikian  pula  secara makro  hubungan  kesetaraan  dapat  diwujudkan antara  lembaga  rakyat  di  dewan  (legislatif)  dan lembaga  pemerintah  (eksekutif).  Hubungan kesetaraan  semacam  ini  sama  sekali  tidak  akan mengurangi  kedaulatan  rakyat  sebagai  elemen utama dalam sistem demokrasi.
Selain  model  hubungan  di  atas,  perubahan dan  pembaruan  birokrasi  pemerintah  sangat terkait  dengan  perubahan  dan  pembaruan  sistem politik.  Semakin  dinamis  peranan  sistem  politik dalam  pemerintahan  seharusnya  diikuti  dengan pembaruan  sistem  birokrasi.  Jika  hal  itu  tidak dilakukan,  maka peranan  keduanya tidak imbang sehingga  birokrasi  kurang  bisa  berperan  dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Jabatan  politik  yang  berasal  dari  kekuatan politik,  jika  terpilih  menjadi  pejabat  negara seharusnya  tidak  lagi  menjabat  struktural  dalam kepengurusan partai politiknya. Dengan demikian,  jabatan  negara  yang  memimpin birokrasi  bersama-sama  tidak  ada  kaitannya dengan  aspirasi  politik  dari  partai  politiknya. Jabatan  rangkap  seperti  yang  selama  ini
dilaksanakan  akan  membuat  lembaga  birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari dari penyalahgunaan  kewenangan,  dan  hal  ini membuka pintu yang luas untuk berbuat korupsi.

## IV. PENUTUP
Idealnya  posisi  birokrasi  adalah  sebagai pelaksana  kebijakan,  yang  multiposisi  dan multifungsi  memberikan  pendampingan  dalam memasok kebutuhan publik, menegakkan keteraturan  lewat  regulasi  dan  pengawasan, memperlakukan  setiap  warga  negara  sama  dan setara. Namun sayangnya selama ini  keterlibatan birokrasi  dalam  kegiatan  politik  telah  turut menyumbang  pada  berkurangnya  perhatian birokrasi  pada  tugas  pokoknya  sebagai  abdi negara  dan  abdi  masyarakat  dan  lebih  banyak mementingkan kepentingan partai politik tertentu yang dimasukinya.
Buruknya  birokrasi  tetap  menjadi  salah satu  problem  yang  dihadapi  Indonesia.  Adapun langkah agar Indonesia dapat keluar dari penyakit birokrasi tersebut antara lain dengan
diterapkannya sistem merit dalam politik maupun birokrasi,  reformasi  birokrasi  yang  menjunjung tinggi  moral,  etika  dan  supremasi  hukum,  serta birokrasi dengan prinsip netralitas politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Mustafa.  2013. Birokrasi  Pemerintahan . Alfabeta : Bandung.
Thoha.  2003. Birokrasi  Politik  di  Indonesia . PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. --------. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi . Kencana  : Jakarta.
--------.  2014. Birokrasi  dan  Dinamika Kekuasaan .  Penadamedia  Group  : Jakarta. --------. 2014. Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia . Penadamedia Group : Jakarta.