## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4142/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Permasalahan Dan Upaya Dalam Pengelolaan Aset Tanah BUMN (Studi Kasus Pt PLN (Persero))

## Yani Apriani

## Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 17 November 2022 Publish: 8 Januari 2023 PT PLN (Persero) is company belonging  to the State, whose assets his is State assets  .  PLN's  assets  as  of  June  30,  2022  reached  Rp.  1.639  trillion  and  put  it positioned third as company with asset biggest. PLN assets are many in the form of  destination  land  his  release  used  for  development  infrastructure  electricity, namely  development  Power  Plant,  Substation  Mains  (GI)  and  ducts SUTET/SUTT/SKTT transmission  with location spread out. Condition existing PLN assets which already have legality and utilization the land already optimal, but  still  there's  also  a  lot  of  land  not  yet  certified  ,  not  yet  be  used,  have productivity low even problem, for that required acceleration improvement asset related  legality,  security  and  maintenance.  With  management  good  asset  aim could minimize problem, improve score assets and save state assets.
Keywords: Asset Improvement, Asset
Management Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 17 November 2022 Publish: 8 Januari 2023 PT PLN (persero) adalah perusahaan milik Negara, yang aset nya merupakan aset
Negara.  Aset  PLN  per  30  Juni  tahun  2022  mencapai  Rp.  1.639  triliun  dan menempatkannya diposisi ketiga sebagai perusahaan dengan aset terbesar. Aset PLN  banyak  berupa  tanah  yang  tujuan  pembebasannya  digunakan  untuk pembangunan  infrastruktur  ketenagalistrikan,  yaitu  pembangunan  Pembangkit, Gardu  Induk  (GI)  dan  saluran  transmisi  SUTET/SUTT/SKTT  dengan  lokasi tersebar.    Kondisi  aset  PLN existing ada yang sudah  memiliki  legalitas  dan pemanfaatan  tanahnya  sudah  optimal,  tetapi  masih  banyak  juga  yang  tanahnya belum bersertipikat, belum dimanfaatkan, memiliki produktifitas rendah bahkan bermasalah,  untuk  itu  diperlukan  percepatan  pembenahan  aset  terkait legalitas, pengamanan dan pemeliharaannya. Dengan pengelolaan aset yang baik bertujuan dapat meminimalisir permasalahan, meningkatkan nilai aset dan menyelamatkan aset negara.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Yani Apriani
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  BUMN  adalah  bagian  dari  kekayaan  negara  berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, sehingga aset BUMN disebut sebagai aset negara. Pengelola aset  wajib  melakukan  pemantauan  dan  penertiban  terhadap  penggunaan,  pemanfaatan, pemindahtanganan,  penatausahaan,  pemeliharaan,  dan  pengamanan  aset  negara  yang  di  bawah penguasaannya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah.  Pelaksanaan  pemantauan  dan  penertiban  terhadap  penggunaan pemanfatan,  pemindahtangan  penatausahaan  pemeliharaan  dan  pengamanan  Barang  Milik Negara/Daerah  tersebut  diperlukan  untuk  mewujudkan  tertib  pengelolaan  Barang  Milik  Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.
Aset merupakan salah satu objek vital dalam perusahaan, dengan adanya aset suatu perusahaan dapat  beroperasi.  Aset  dapat  berupa  uang  tunai,  tanah,  bangunan,  peralatan,  perlengkapan  dan Sumber Daya Manusia.
PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang memiliki aset tetap dengan  jumlah  banyak  dan  tersebar.  Aset  tetap  tersebut  diantaranya  berupa  tanah  atau  bangunan. Tanah  atau  bangunan  yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  PT  PLN  (Persero)  adalah  untuk  usaha ketenagalistrikan  dan  untuk  mendukung  proses  bisnis  ketenagalistrikan.  Untuk  usaha ketenagalistrikan  dapat  berupa  Pembangkit,  Gardu  Induk  (GI)  dan  saluran  transmisi SUTET/SUTT/SKTT,  sedangkan  untuk  mendukung  proses  bisnis  ketenagalistrikan  dapat  berupa kantor, gudang dan Rumah Dinas. Selain aset-aset yang telah ada peruntukannya tersebut terdapat aset PLN yang belum dimanfaatkan sehingga mempunyai potensi menjadi beban perusahaan dalam hal  pemeliharaan  dan  pajak,  selain  itu  juga  berpotensi  konflik  jika  tanpa  legalitas  dan  kurang pengawasan.
PT PLN (Persero) sebagai salah satu BUMN dituntut agar memiliki manajeman aset yanefektif dalam  pengadaan,  pengelolaan,  efisien  dan  transparan  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam pemanfaatan dan pemeliharaan asetnya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaa yang baik.
Manajemen  aset  adalah  kegiatan  pengelolaan  aset  milik  individu,  organisasi,  ataupun perusahaan secara lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Lebih dari itu, keberadaan manajemen aset juga dianggap sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Manajemen  pengelolaan  aset  menurut  Doli  D.  Siregar  (2004:518)  dapat  dibagi  dalam  lima tahapan kerja, yaitu :
1. Inventarisasi aset,
2. Legal audit,
3. Penilaian aset,
4. Optimalisasi Aset,
Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset.  5  (lima)  tahapan  ini  yang  harus dilaksanakan PT PLN (Persero), dengan diterapkannya Manajemen Aset pada perusahaan diharapkan dapat  mengurangi  pengeluaran  tak  optimal  dan  meningkatkan  pemasukan,  Mempertahankan  nilai aset, Meningkatkan keamanan, Memudahkan penyusunan anggaran, Mencegah pembelian berlebih, Membuat manajemen risiko dan Memonitor penyusutan aset.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan,  terdapat  2  (dua)  permasalahan  dalam penelitian ini, yaitu:
1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan aset BUMN ?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset BUMN ?
Motivasi  penelitian  ini  diharapkan  dengan  mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  secara spesifik kita dapat mencari upaya efektif apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset. Hasil dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  dipergunakan  sebagai  masukan  bagi  Perusahaan  serta  mampu memberikan kontribusi bagi PT PLN (Persero) dalam memperbaiki pengelolaan asetnya

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian Permasalahan dan upaya dalam pengelolaan aset BUMN di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat yang mempunyai wilayah kerja DKI Jakarta dan Banten. Teknik penentuan informan secara purposive karena banyak data dan informasi  yang  harus  diperoleh  dari  anggota-anggota  tim  aset  dan  sertipikasi  sebagai  pelaksana
dilapangan yang terkait dengan Permasalahan dan upaya dalam pengelolaan aset di PT PLN (Persero). Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pemeriksaan keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  pengumpulan  data. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan aset BUMN
Banyak permasalahan aset yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara diantaranya aset yang tidak tercatat, hilang, atau berpindah tangan. Aset negara seperti tanah atau bangunan juga banyak yang  telantar  ( idle )  dan  tidak  dipergunakan  dengan  baik  ( underutilized )  sehingga  seringkali diokupasi tanpa hak oleh masyarakat dan menimbulkan permasalahan hukum. Kendala tersebut diantaranya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
a. Perubahan struktur organisasi perusahaan
Struktur  organisasi  perusahaan  yang  bersifat  dinamis,  sehingga  mengalami  beberapa  kali perubahan organisasi, dimana terjadi pembubaran dan penggabungan unit dalam perusahaan yang  berdampak  terhadap  pencatatan  aset  yang  tidak  sempurna,  perubahan  personil  yang menangani dan pemberkasan dokumentasi tanah yang tersebar.
b. Tidak adanya pengamanan aset
Tanah-tanah  yang  dibebaskan  ada  yang  langsung  dipergunakan  untuk  pembangunan infrastruktur  ketenagalistrikan  ada  juga  yang  tertunda,  yang  tertunda  ini  lah  yang menyebabkan  kurangnya  perhatian  terhadap  lahan  tersebut.  Dengan load pekerjaan  yang banyak sehingga pembangunan yang tertunda tersebut sedikit terlupakan. Tanah yang telah dibebaskan  tidak  langsung  dilakukan  pengamanan,  bisa  karena  belum  turunnya  anggaran, personil  yang  melakukan  pengamanan  aset  berbeda  dengan  pembebasan  atau  kurang pedulinya terhadap pengamanan aset.
c. Belum adanya legalitas aset Selain dokumen yang tidak lengkap, kendala dalam proses sertifikasi diantaranya adanya jeda waktu  pembebasan  dan  proses  sertifikasi  yang  cukup  lama,  biasanya  setelah  pembebasan tidak  langsung  proses  sertifikasi,  sehingga  dengan  adanya  jeda  waktu  ini  dapat mengakibatkan  pelaksana pembebasan yang mengetahui history tanah tersebut sudah tidak ada (tidak adanya estafet informasi), batas-batas tanah tidak jelas, SPPT tidak terbit, berkas menjadi tercecer bahkan legalitasnya menjadi terbengkalai.
d. Kurang koordinasi tiap bagian yang menangani aset (Bagian survei, pembebasan tanah dan sertifikasi
yang berbeda)
e. Belum  efektifnya  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Aset.berdampak  terhadap  pencatatan  aset yang tidak sempurna yang dapat mengakibatkan pencatatan aset yang tumpang tindih antar unit, bahkan hilangnya aset.
Dalam  dokumentasi  aset  seharusnya  terdapat  titik  lokasi,  foto  dan  kelengkapan  dokumen pembebasan tanah guna proses legalitas dan pengamanan.
f. Okupansi Pihak lain Okupansi  pihak  lain  selain  menimbulkan  konflik  juga  dapat  menimbulkan potensial  lost karena tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan.
Tanah BUMN dapat dikuasai oleh pihak lain dapat terjadi karena beberapa cara, yaitu :
- Adanya perjanjian kerjasama atau izin pemanfaatan aset dimasa lalu yang tidak termonitor sehingga  pada  saat  kerjasama  atau  izin  pemanfaatan  sudah  berakhir  tanah  aset  belum kembali ke perusahaan;
- Dokumen dan aset tidak dipelihara;
- Aset tidak tercatat.
- Klaim pihak lain
- Rumah Dinas/SIP
- Hibah
- Berdiri di tanah pihak lain
- Litigasi
- Kawasan Hutan
- PSN
3.2.Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam pengelolaan aset BUMN ?
a. Inventarisasi aset dan revaluasi aset tanah
Inventarisasi  aset  tanah  adalah  kegiatan  pendataan,  pencatatan  dan  pelaporan  aset  yang dimiliki oleh perusahaan, kegiatan tersebut terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, jenis, alamat, dan lain- lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan.
Untuk  melengkapi  data  inventarisasi  aset  tanah  dituntut  untuk  survey  lokasi  tanah  yang dimiliki perusahaan, data awal bisa didapat dari data aset yang terdapat diakuntasi dan data tim aset, dua bagian ini pun terkadang memiliki data yang tidak sama,  dengan inventarisasi diharapkan dapat menyamakan data dan pembaharuan data aset yang kemudian data tersebut dapat menjadi data base aset tanah perusahaan.
Revaluasi  Aset  adalah  penilaian  kembali  aset  yang  dimiliki  suatu  entitas  sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, Aset negara yang akan dilakukan penilaian kembali adalah aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan gunanya untuk kebutuhan prnyajian nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan. Jika laporan keuangan sudah menyajikan nilai  aset  secara  wajar  maka  dapat  dijadikan  sebagai underlying aset  SBSN.  Selain  itu, penilaian kembali ini juga berfungsi sebagai aset register.
Inventarisasi dan revaluasi barang milik negara merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen aset sehingga PLN pada khususnya PLN memiliki daftar aset yang dimiliki dan dapat mengetahui  mana yang sudah termanfaatkan, mana yang masih idle , dan mana yang bisa dimanfaatkan, kemudahan bagi PLN untuk mengelola dan mengoptimalkan asetnya.
b. Percepatan Program Sertipikasi dan Penertiban Aset Tanah Banyak permasalahan yang dihadapi dalam proses sertifikasi tanah, proses sertifikasi yang diproses  diutamakan  yang  memiliki  dokumen clean  and  clear ,  kemudian  pertanyaannya bagaimana  dengan  tanah  yang  minim  dokumen  bahkan  ada  yang  tidak  memiliki dokumen sama sekali. Dalam SE Menteri ATR/BPN tanggal 22 April 2016 Nomor : 1855/15.1/IV/2016 tentang  Petunjuk  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Instansi  Pemerintah  terdapat  kebijakan dalam rangka memberi kemudahan dan percepatan bagi instansi pemerintah yang menguasai tanah dan akan mendaftarkan tanahnya namun tidak mempunyai alas hak/bukti kepemilikan hak secara lengkap atau sama sekali hilang, BPN akan memproses dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dan tanah tersebut harus terdaftar dalam daftar aset. Permasalahannya apabila aset tersebut dikuasai tetapi tidak tercatat dalam daftar aset, hal ini menjadi permasalahan internal PLN yang harus diselesaikan, dimana pencatatan aset diakuntansi  dibutuhkan  dokumen  legalitas  sedangkan  legalitas  aset  dibutuhkan  pencatatan aset akuntansi.
• Saat ini PLN melakukan terobosan (Kolaborasi PLN-BPN-KPK-Pemda) :
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) :
a. MoU Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN  (12 November 2019)
b. Penetapan Roadmap Sertifikasi 100 % ditahun 2023
c. Tahapan pelaksanaan Sertifikasi tahun 2020 :
1. Konsolidasi:  Mengkonsolidasikan  pemahaman  di  internal  PLN  bahwa mensertipikasi 63.000 persil tanah milik PLN perlu menjadi program prioritas BOD dan semua lini organisasi;
2. Penyediaan  Anggaran  yang  cukup  untuk  pelaksanaan  program  secara nasional;
3. Follow Up : Monitoring dan Evaluasi rutin capaian sertifikasi PLN Bersama BPN tiap Provinsi se Indonesia;
4. Dukungan  :  dukungan  dari  KPK  RI  pada  tanggal  4  April  2020  berupa pendampingan dalam proses sertifikasi tanah PLN;
5. Menetapkan Target : Menetapkan target sertipikat tahun 2020 sampai dengan 2023 secara nasional;
6. Koordinasi dan Konsolidasi antara PLN-KPK-BPN
- KPK  :  dukungan  Supervisi  dari  KPK  RI    terhadap  sertipikasi  aset  tanah  PLN  pada seluruh unit induk PLN se Indonesia;
- Pemda  :  Pengecualian  biaya  BPHTB  dari  Kemenkeu,  Kemendagri,  Pemprov  dan Pemkab/Kota dalam hal percepatan Sertipikasi.
Hingga akhir 2021 jumlah aset PLN yang sudah bersertipikat mencapai 71 ribu persil  atau 67 persen dari total 106 ribu aset tanah PLN.
• Dalam  hal  penertiban  aset  yang  merupakan  hal  yang  sensitif,  dimana  kondisinya  aset yang dimiliki PLN dikuasai pihak lain, baik pihak luar maupun mantan pegawai/keluarga pegawai.
Tidak sedikit yang sudah membangun di atas tanah PLN, sehingga menjadikan  dilema dalam  proses  penertibannya.  Langkah  awal  yang  dilakukan  PLN  memberi  surat pemberitahuan terkait instruksi penertiban aset, yang ditindaklanjuti dengan surat teguran satu,  dua  dan  tiga  dengan  disertai  tembusan  pihak  terkait.  Dalam  surat  tersebut ditawarkan  pula  program  pendayagunaan  aset  berupa  sewa.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak mudah,  karena  nilai  sewa  yang  ditawarkan  harus  berdasarkan  formula  peraturan pendayagunaan aset yang ada di PLN. Jika terjadi deadlock maka jalan terakhir adalah pengosongan dengan dibantu aparat.
• Maksud dan tujuan Program Sertipikasi dan Penertiban Aset Tanah :
1. Memastikan pengamanan atas aset milik BUMN yang bersifat vital dan strategis guna mendukung program sertifikasi nasional Tahun 2023 atas aset-aset Lembaga/Instansi dan BUMN;
2. Meningkatkan  ketertiban  dan  meminimalisir  permasalahan  hukum  atas  aset  milik BUMN berupa tanah dan bangunan .
c. Melakukan pemagaran dan pemasangan papan nama Pemagaran  dan  pemasangan  papan  nama  dilakukan  untuk  menentukan  batas  aset  yang dimiliki dan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah aset.
d. Melakukan  pemeliharaan  secara continue melalui  pembersihan  lahan,  koordinasi  dengan aparat setempat.
Pembersihan lahan ditujukan agar lingkungan dan aparat setempat mengetahui bahwa lahan tersebut  dirawat  sehingga  masyarakat  sekitar  lahan  merasa  tenang  dan  menghindari pemanfaatan oleh pihak lain.
e. Perbaikan tata kelola dokumentasi
Arsip aset merupakan bagian dari arsip vital sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan dan alat bukti. Arsip aset merupakan informasi terekam baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas.  Arsip  aset  mempunyai  peranan  penting  dalam  melindungi  hak  kepentingan instansi, stake holder dan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang sangat penting, arsip aset harus  memperoleh  perlindungan  khusus  terutama  dari  kemungkinan  musnah,  hilang  atau
rusak yang diakibatkan oleh faktor utama yaitu bencana alam dan faktor lainnya seperti salah urus (miss  management) ,  penyalahgunaan  kewenangan (abuse  of  power ),  pencurian  dan kerusakan alamiah.
Banyak  instansi  pemerintah  yang  kurang  memperhatikan  mengenai  pengarsipan,  termasuk PLN,  dimana  berkas  aset menjadi tidak terarsip  dengan  baik, dengan  belum terlaksananya program  pengelolaan  arsip  aset  menyebabkan  beberapa  masalah  mendasar  serta menyebabkan  kerugian  materiil  maupun  imateriil  yang  bersifat  administratif  yang  cukup mengganggu  kinerja  seperti  proses  sertifikasi  yang  terkendala  dan  masalah  hukum dikemudian hari, untuk itu diperlukan perbaikan tata kelola dokumentasi, dimana arsip aset yang ada dapat terdokumentasi dan dapat lebih mudah ditemukan apabila diperlukan. Permasalahan umum kearsipan antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Kurangnya  perhatian  dan  kesadaran  terhadap  urgensi  arsip  aset  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan;
2. Seringnya mutasi pejabat dan pegawai yang tidak diiringi oleh penyerahan kewenangan jabatan dan fasilitas yang diberikan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terbatasnya sarana prasarana penyimpanan pada setiap unit PLN;
4. Tidak  adanya  penugasan  khusus  untuk  mengelola  arsip  aset,  sementara  ini  hanya dilakukan oleh masing-masing bagian yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.
Dalam  dokumentasi  aset  seharusnya  terdapat  titik  lokasi,  foto  dan  kelengkapan  dokumen pembebasan  tanah  guna  proses  legalitas  dan  pengamanan,  dan  untuk  melengkapinya sebaiknya dibuat history  terkait  dokumen  tersebut  khususnya  dokumen  pembebasan  tanah yang  belum  bersertipikat,  sehingga  pelaksana  berikutnya  tahu  sejarah  dalam  penyelesaian legalitasnya dan apabila dikemudian hari ada konflik hukum di aset tersebut.
f. Pendayagunaan aset properti
Inventarisasi aset harus ditindaklanjuti dengan optimalisasi aset, selain menghindari okupansi pihak lain juga aset idle berpotensi menjadi beban perusahaan, seperti beban pemeliharaan dan  pajak.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  berkewajiban  untuk  melakukan  manajemen pengelolaan  terhadap  aset-aset  negara  secara  baik.  Salah  satu  strategi  yang  dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan revaluasi aset dan pendayagunaan aset.
Dalam  rangka  pengembangan  aset  properti  dan  sebagai  tindak  lanjut  arahan  Kementrian BUMN  dalam  penanganan  aset  properti  kebijakan  aset  properti  yang  dimiliki  PLN berdasarkan Perdir 0136.P/DIR/2019 tentang Pendayagunaan Aset Properti.
Aset  Properti  adalah  aset tetap  milik  PLN  berupa  tanah  dan/atau  bangunan termasuk  Aset Tetap Tidak Beroperasi dan Aset Tetap yang belum dimanfaatkan, dimana bertujuan :
1. Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Properti melalui Pendayagunaan Aset Properti baik secara komersial maupun non komersial.
2. Menumbuhkan  pendapatan  dari  Pendayagunaan  Aset  Properti  berdasarkan  prinsip transparansidan akuntabilitas sesuaidengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Mengamankan Aset Properti dan mencegah penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah.
Prinsip Pendayagunaan aset properti :
1. Memperhatikan  azas  tranparansi,  kemandirian,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban, kewajaran, kemanfaatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dilaksanakan dengan waktu tertentu;
3. Mengutamakan sinergi BUMN, Anak Perusahaan BUMN  dan/atau terafiliasi BUMN;
4. Berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi PLN, serta mematuhi kewajiban PLN antara lain sebagaimana diatur dalam indenture Global Bond ;
5. Pengambilan keputusan pendayagunaan aset property dilaksanakan tanpa campur tangan dan tekanan serta paksaan pihak lain; Tidak mengganggu kegiatan usaha PLN.
Model Kerjasama :
SEWA Jangka waktu paling lama  5  tahun  dan paling banyak 2 kali perpanjangan Jangka  waktu  lebih dari  5  tahun  dapat dilaksanakan untuk keperluan pembangkit, selain itu harus mendapatkan persetujuan Direksi terkait Biaya Sewa PINJAM PAKAI Jangka waktu paling lama 3 tahun dan  paling  banyak 2 kali perpanjangan Jangka  waktu  lebih dari  3  tahun  dapat dilaksanakan untuk pembangkit,  selain  itu harus mendapatkan persetujuan Direksi terkait Biaya Kompensasi berupa Tunai danatau Non Tunai KEMITRAAN Jangka waktu kesepakatan Proses Kemitraan dilakukan PLN Pusat Tahapan pelaksanaan Pendayagunaan Aset Properti meliputi :
a. Tahapan perencanaan, antara lain terdiri atas:
1. pemetaan data Aset Properti;
2. penyusunan daftar proyek potensial;
3. Penyusunan kajian Highest And Best Uses Analysis (HBU);
4. penyiapan Dokumen Studi Kelayakan Proyek /Feasibility Study (FS) rencana proyek;
5. perencanaan desain
b. Tahapan pengembangan, antara lain terdiri atas:
1. penyiapan pemilihan Mitra apabila menggunakan skema Kemitraan, termasuk rencana pengelolaan proyek dan pengelolaan kawasan Properti;
2. penetapan strategi pemasaran dan target pasar (pengelolaan data calon Tenant);
3. penyiapan konsultan untuk pelaksanaan kegiatan terkait;
4. daftar perizinan proyek;
5. pengendalian konstruksi, pemilihan konsultan dan/atau kontraktor.
6. pengendalian Manajamen Kawasan Properti tahap operasi
g. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset
Kemajuan  teknologi  sangat  membantu  proses  pengelolaan  aset  yang  dimiliki  perusahaan dengan  lokasi  aset  yang  banyak  dan  tersebar  dan  tercatat  dimasing-masing  unit  PLN berpotensi  tumpang  tindih  pencatatan  sehingga  inventarisasi  aset  tidak  berjalan  maksimal. Saat  ini  PLN  memiliki  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  Properti  yang  semula menggunakan  Aplikasi  Simapro  (Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  Properti)  dilanjutkan menggunakan Aplikasi Enterprise Aset Management (EAM) Maximo, yang saat ini   masih dalam proses pengembangan.
Keunggulan dari Maximo adalah :
1. Real time : Penyajian data dilakukan secara real time
2. Team  dedicated :  Setiap  penambahan  atau  perubahan  data  melalui  proses  approvel bertahap
3. Notifikasi : Notifikasi habis masa berlaku sertipikat, permasalahan terkirim melalui email
4. Lokasi : Visualisasi lokasi aset melalui global information system
5. Digital sertipikat : Penyampaian dan penyajian sertipikat dalam bentuk digital
6. Monitoring : Monitoring sertifikasi dan peminjaman sertipikat Diharapkan  dengan  efektifnya  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Aset  menjadikan  satu  pintu sebagai database kepemilikan aset tetap yang dimiliki PLN.
Dengan adanya  Sistem Informasi Pengelolaan Aset  diharapkan inventarisasi, revaluasi dan proses pendayagunaan aset menjadi lebih mudah.

## 4. KESIMPULAN
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan aset BUMN khususnya PT PLN (Persero) terjadi karena  belum  dilaksanakannya  pengelolaan  manajemen  aset  secara  efektif,  dimana  dampaknya dirasakan  saat  ini  yakni  pada  saat  pengelolaan  aset  terkait  legalitas  dan  pengamanan  aset.  Belum adanya  legalitas  dan  tidak  adanya  pengamanan  dapat  mengakibatkan  konflik  bahkan  berakibat hilangnya aset perusahaan. Pelaksanaan program pengelolaan aset melalui proses percepatan program sertipikasi dan penertiban aset tanah, melakukan pemagaran dan pemasangan papan nama, melakukan pemeliharaan  secara continue, perbaikan  tata  kelola  dokumentasi,  pendayagunaan  aset  dan pengembangan  aplikasi  aset.  Dengan  pengelolaan  aset  yang  baik  diharapkan  dapat  menumbuhkan pendapatan dari pendayagunaan aset, meningkatkan keamanan, penghematan anggaran, memudahkan pengawasan  dan  meminimalisir  potensi  permasalahan.    Agar  upaya-upaya  tersebut  dapat  berjalan dengan  baik  dibutuhkan  kepedulian  personil  akan  pentingnya  proses  pengelolaan  aset  yang  baik, fasilitas  yang  menunjang,  ketegasan  pelaksana  penertiban  aset,  adanya  sinergi  antar  bidang  yang terkait dan keahlian yang mumpuni mengenai ilmu terkait dalam pengelolaan aset.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
1. Bapak  Dr.  Arsin  Lukman,  S.H.,  selaku  dosen  pembimbing  yang  telah  bersedia  memberikan waktu, perhatian serta dukungan berupa saran masukan dan ilmu;
2. Teman-teman  seperjuangan,  mahasiswa  Program  Magister  Kenotariatan  Universitas  Indonesia Angkatan 2021 ganjil;
3. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dengan caranya masing-masing yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Antoh,  Agustina  Ester.  Pengaruh  Manajemen  Aset  Dalam  Optimalisasi  Aset  Tetap  (Tanah  dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai), PP 37 – 47
Arif  Wicaksana1,  Harmono2,  Sari  Yuniarti3.  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Penggunaan  Aset,
Pengamanan  dan  Pemeliharaan  Aset  terhadap  Optimalisasi  Aset  Tetap  Tanah  Melalui Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Kabupaten Malang PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp Volume: 6 (1) 2021: p. 1 – 14
Hidayat,  Ahmad.  Press  Release  No.  343.PR/STH.00.01/IV/2022. Gandeng  BPN  dan  KPK,  PLN Berhasil  Sertifikasi  71  Ribu  Aset  Tanah. https://web.pln.co.id/cms/media/siaran- pers/2022/04/gandeng-bpn-dan-kpk-pln-berhasil-sertifikasi-71-ribu-aset- tanah/#:~:text=Hingga%20akhir%202021%2C%20jumlah%20aset,perpanjangan%20dari% 20BPN%20seluruh%20Indonesia .
Hidayat,  Ahmad.  Press  Release  No.  389.PR/STH.00.01/I/2021.  PLN  jadi  BUMN paling  progresif selamatkan aset negara. https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2021/08/pln-jadi-bumn- paling-progresif-selamatkan-aset-negara/
Humas. Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pengelolaan Aset Barang Milik Negara di Lingkungan Pemerintah https://setkab.go.id/pemantauan-dan-evaluasi-terhadap-pengelolaan-aset- barang-milik-negara-di-lingkungan-pemerintah/ . diakses tanggal 27 September 2022.
Implementasi Manajemen Aset pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Vini Silvi Imanti Pohan.
Skripsi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara 2021 Kementrian BUMN. 18 Desember 2020. Surat Edaran Nomor : SE-14/MBU/10/2021 . Percepatan Program Sertifikasi dan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan BUMN.
Kementrian  BUMN. 18  Desember  2020.  Surat  Edaran  Nomor  :  SE-15/MBU/12/2020 tentang Pengamanan Aset Milik Badan Usaha Milik Negara
Novita, Natasia. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aset Tetap BUMN pada Rumah Dinas PT. KAI (PERSERO) DAOP 8 Kota Surabaya. Journal unair Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017 Kebijakan dan Manajemen Publik
Nugroho,  Rizki  Setyo  /SEO. Intip  7  Daftar  BUMN  dengan  Aset  Terbesar,  Siapa  Saja?. https://www.idxchannel.com/milenomic/intip-7-daftar-bumn-dengan-aset-terbesar-siapa- saja . diakses tanggal 27 September 2022.
Redaksi.  Tahun  2023  aset  lahan  PLN  100  persen  tersertifikasi. https://konstruksimedia.com/pln- targetkan-sertifikasi-aset-se-nasional-rampung-di-2023/. diakses tanggal 27 September 2022. Rinaldi, Mohammad Azka. Laba bersih PLN naik 162 persen tembus Rp. 17,34 Triliun, ini detailnya, https://market.bisnis.com/read/20220729/192/1560687/laba-bersih-pln-naik-162-persen- tembus-rp1734
triliun-ini detilnya#:~:text=Adapun%2C%20total%20aset%20BUMN%20listrik,triliun%20menjadi% 20Rp118%2C61%20triliun . diakses tanggal 27 September 2022.
Siregar, Doli D. Siregar (2004) Manajemen Aset
Subekti, Rahayu. Aset
BUMN yang dikuasai pihak lain harus ditertibkan, https://www.republika.co.id/berita/r3eudz370/aset-bumn-yang-dikuasai-pihak-lain-harus- ditertibkan . diakses tanggal 27 September 2022.
Umbora, Edwin,  Dr. Syaikhul Falah, SE., M.Si, Bill J.C Pangayow, SE., M.Si., Ak., CA. Pengaruh Manajemen  Aset  terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  tetap  Pemerintah  Daerah  (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Waropen). Jurnal Akuntansi, Audit & Aset Volume 1, Nomor 2, November 2018: 90–112
Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Yefriza, mila. Pembenahan Aset PLN sebagai Upaya Melegalisasi Aset Negara https://www.tagar.id/pembenahan-aset-pln-sebagai-upaya-melegalisasi-aset-negara/ . diakses tanggal 27 September 2022.