## TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG

## HUKUM PIDANA NASIONAL
Oleh:
Suharto Soewondo, S.H., C.N.

## Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu
Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  as  well  as  the  constitutional  anvil  or Grundnorm or basic rules of the Republic of Indonesia governing the freedom of every citizen  to  adopt  a  religion  or  belief  of  each  corresponding  confidence  of  the  citizens themselves  ,  the  problem  arises  when  there  is  a  person  or  group  of  people  , organizations that commit crimes against religion which is often called the desecration / blasphemy . Blasphemy actually being governed by Article 156a of the Penal Code , but  the  rampant  criminal  offense  of  blasphemy  as  many  cult  in  Indonesia  and  law enforcement  are  less  strict  fueled  the  Draft  Law  Code  of  Criminal  Law  (  Draft  Bill  ) which is the view of the author suggests that religion does not deserve to be protected by  anyone  ,  including  the  state  ,  but  which  needs  to  be  protected  is  the  religious affiliation or belief itself , of course, when there is an offense against the blasphemy to get strict sanctions that punishment / sorrow .

## A. Pendahuluan
Undang-undang  Dasar  adalah
sebagai landasan Konstitusional Negara  Republik  Indonesia  tentunya akan  menjadi  dasar  hukum  dan sumber  hukum  dari  semua  peraturan perundang-undangan yang ada, mengenai jaminan kebebasan beragama  pertama-tama  dapat  dilihat dari  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia. Pasal 28 (e) ayat
1  dan  2  UUD  1945  hasil  amandemen disebutkan:
1) Setiap  orang  bebas  memeluk agama  dan  beribadat  menurut agamanya,  memilih  pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat  tinggal  di  wilayah  negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan  pikiran  dan  sikap, sesuai dengan hati nuraninya 1 .
1 Pasal  28  sub  e  Undang-undang    Dasar  Republik Indonesia 1945.
Hal  tersebut  ditegaskan  lagi dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadat  menurut agama dan kepercayaanya itu."
Undang-undang  No.  39  Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM) memberikan landasan normatif  bahwa  agama  dan  keyakinan merupakan  hak  dasar  yang  tidak  bisa diganggu  gugat.  Dalam  pasal  22 ditegaskan:
1) Setiap  orang  bebas  memeluk agamanya  masing-masing  dan
untuk beribadat menurut agamanya  dan  kepercayaannya itu; 2) Negara  menjamin  kemerdekaan
setiap  orang  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 2 .
Dalam  pasal  8  juga  ditegaskan bahwa “Perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia  menjadi  tanggung  jawab
2 Pasal  22  Undang-undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
negara,  terutama  pemerintah”. Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah)  adalah  institusi  yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin  kebebasan  berkeyakinan dan  segala  sesuatu  yang  menjadi turunannya,  seperti  pengakuan  hak- hak sipilnya tanpa diskriminasi.
Dalam  pasal  1c  Undang-undang  No. 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa:
“ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia  atas  dasar  suku,  ras,  etnis, kelompok,  golongan,  status  sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan  politik  yang  berakibat pengurangan,  penyimpangan,  atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau  penggunaan  hak  asasi  manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan  baik  individual  maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya  dan aspek kehidupan lainnya” . 3
Berbicara  mengenai  hak  asasi manusia  setiap  orang  bebas  memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, artinya adanya suatu
3 Pasal  1c  Undang-undang  No.  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi  Manusia
kebebasan  dalam  semua  hal  yang mengenai  masalah  yang  berhubungan dengan  keagamaan  dan  kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara.
Interpretasinya  adalah  tidak ada  suatu  batasan,  paksaan  ataupun lainya  untuk  warga  negara  dalam beragama  serta  kepercayaan  dalam diri  setiap  warga  negara  untuk memeluk  agama  dan  kepercayaan yang  dianutnya.  Muncul  problem ketika ada seseorang ataupun sekelompok organisasi yang
membatasai,  melakukan  pemaksaan,
penodaan  atau  penistaan  agama  dan kepercayaan tentunya pihak pemerintah  dan  warga  sekitar  untuk bertanggung  jawab  akan  hal  itu terlebih pemerintah yang diwakili oleh Polisi  untuk  melakukan  pemeriksaan yang  lebih  lanjut  yang  mempunyai tujuan  tidak  lain  agar  tidak  terjadi main hakim sendiri.
Bukan  hanya  itu,  tuntutan untuk  menjamin  kebebasan  beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan  International  sebagaimana tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR).
Indonesia  sudah  meratifikasi  tentang ICCPR  melalui  Undang-Undang  No. 12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan
International  Covenant  on  Civil  and Political Rights
(Kovenan
Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil dan  Politik).  Dengan  ratifikasi  itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (State Parties) yang terikat dengan isi ICCPR.
Kovenan menetapkan hak setiap  orang  atas  kebebasan  berpikir, berkeyakinan  dan  beragama  serta perlindungan  atas  hak-hak  tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai  pendapat  tanpa  campur tangan  pihak  lain  dan  hak  atas kebebasan untuk menyatakan pendapat  (terdapat  dalam  Pasal  19); persamaan kedudukan semua orang di depan  hukum  dan  hak  semua  orang atas  perlindungan  hukum  yang  sama tanpa  diskriminasi  (terdapat  dalam Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi  golongan  etnis,  agama, atau  bahasa  minoritas  yang  mungkin ada  di  negara  pihak  (terdapat  dalam Pasal 27).
ICCPR  pada  dasarnya  memuat
ketentuan mengenai pembatasan penggunaan  kewenangan  oleh  aparat represif  negara,  khususnya  aparatur represif  Negara.  Makanya  hak-hak yang  terhimpun  di  dalamnya  juga sering  disebut  sebagai  hak  negatif ( negative  rights ).  Artinya,  hak-hak dan  kebebasan  yang  dijamin  di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara  terlalu  intervensi,  hak-hak  dan kebebasan  yang  diatur  di  dalamnya akan  dilanggar  oleh  negara.  Negara- negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut,  akan  mendapat  kecaman sebagai  negara  yang  telah  melakukan pelanggaran  serius  hak  asasi  manusia ( gross violation of human rights ).

## B. Permasalahan
1. Bagaimana penistaan agama
dalam Rancangan Undang-
undang  Kitab  Undang-undang
Hukum Pidana (RUU KUHP)?
2. Bagaimana tindak pidana penistaan agama  dalam  Rancangan  Undang-
undang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (RUU KUHP)?

## C. Pembahasan
1. Penistaan Agama Menurut Kitab
Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP). Tatanan hukum di Indoensia  tentunya  tidak  asing  lagi ketika adanya suatu
kejahatan/tindak pidana yang bersifat  umum,  maka  kaitanya dengan Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai dasar hukum akantetapi jika mengenai  kejahatan  yang  bersifat khusus  tentunya  ada  suatu  regulasi tertentu yang mengaturnya akan itu seperti:  Tindak  pidana  Korupsi, Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  dan  lain- lain.
Kitab
Undang-undang
Hukum  Pidana  (KUHP  atau  WvS) sebenarnya  tidak  ada  bab  khusus mengenai  delik  agama,  meski  ada beberapa  delik  yang  sebenarnya dapat  dikategorikan  sebagai  delik agama.  Istilah  delik  agama  itu
sendiri  sebenarnya  mengandung beberapa pengertian:
1. Delik menurut agama;
2. Delik terhadap agama;
3. Delik yang berhubungan
dengan agama. Menurut Prof. Oemar Seno  Adji  seperti  dikutip  Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup  delik terhadap agama dan  delik yang  berhubungan dengan agama 4 .  Meski  demikian, bila  dicermati  sebenarnya  delik menurut agama  bukan  tidak  ada dalam  KUHP  meski  hal  itu  tidak secara  penuh  ada  dalam  KUHP seperti delik pembunuhan,
pencurian, penipuan/perbuatan curang,  penghinaan,  fitnah,  delik- delik  kesusilaan  (zina,  perkosaan dan sebagainya).
Sedangkan pasal 156a yang  sering  disebut  dengan  pasal penodaan
agama bisa
4 Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 331.
dikategorikan sebagai delik terhadap agama.  Sedang  delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti
merintangi pertemuan/upacara
agama  dan  upacara  penguburan jenazah  (pasal  175);  mengganggu pertemuan  /upacara  agama  dan upacara penguburan jenazah (pasal 176) menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.
Bagian  ini  akan  lebih difokuskan  pada  pasal  156a  yang sering  dijadikan  rujukan  hakim untuk  memutus  kasus  penodaan agama.  Pasal  ini  selengkapnya berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara  selama-lamanya  lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan  perbuatan:  a.  yang pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan terhadap  suatu  agama  yang dianut  di  Indonesia;  b.  dengan maksud  agar  supaya  orang  tidak menganut  agama  apapun  juga,
yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”
Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik
terhadap agama. Asumsinya, yang  ingin  dilindungi  oleh  pasal ini  adalah  agama  itu  sendiri. Agama,  menurut  pasal  ini,  perlu dilindungi dari kemungkinan- kemungkinan  perbuatan  orang yang  bisa  merendahkan  dan menistakan  simbol-simbol  agama seperti  Tuhan,  Nabi,  Kitab  Suci dan  sebagainya.  Meski  demikian, karena  agama  “tidak  bisa  bicara” maka  sebenarnya  pasal  ini  juga ditujukan untuk melindungi penganut agama 5 .
Pasal tersebut masuk dalam  Bab  V  KUHP  tentang Kejahatan  terhadap  Ketertiban Umum.  Di  sini  tidak  ada  tindak pidana yang secara spesifik
mengatur  tindak  pidana  terhadap agama.  Pasal  156a  merupakan
5 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga,  Jakarta  :    1981,  cet.  3,  hlm. 79-80.
tambahan  untuk  men- stressing - kan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan:
“ Barang  siapa  di  muka  umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan  terhadap  suatu  atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama empat  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam  pasal  ini  dan  pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian  dari  rakyat  Indonesia yang  berbeda  dengan  suatu  atau beberapa  bagian  lainnya  karena ras,  negeri  asal,  agama,  tempat asal,  keturunan, kebangsaan  atau kedudukan  menurut  hukum  tata negara.” 6
Perlu  dijelaskan  bahwa pasal  156a  tidak  berasal  dari Wetboek  van  Strafrecht (WvS)
Belanda,  melainkan  dari  Undang- undang No. 1/PNPS/1965 tentang
6 Dalam  penjelasan  pasal  ini  disebutkan  bahwa tindak  pidana  yang  dimaksud  di  sini  ialah  semata- mata (pada pokoknya) ditujukan kepada  niat untuk memusuhi  atau  menghina.  Orang  yang  melakukan tindak  pidana  tersebut  di  sini,  di  samping mengganggu  ketenteraman  orang  beragama  pada dasarnya  mengkhianati  sila  pertama  dari  negara secara  total,  karena  itu  sudah  sepantasnya  kalau perbuatan itu dipidana.
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama.  Pasal 4 undang-undang tersebut langsung  memerintahkan  agar ketentuan  di  atas  dimasukkan  ke dalam KUHP 7 .
Benih-benih
delik penodaan  agama juga dapat dilihat  dalam  pasal  1  Undang- Undang  No.  1/PNPS/1965  tegas menyebutkan larangan mengusahakan  dukungan  umum dan  untuk  melakukan  penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi :
" Setiap  orang  dilarang  dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan  dukungan  umum untuk melakukan penafsiran tentang  sesuatu  agama  yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran  dan  kegiatan  mana menyimpang  dari  pokok-pokok ajaran dari agama itu".

## Pasal 156a ini dimasukkan
ke  dalam  KUHP  Bab  V  tentang
7 Lebih  jauh  penjelasan  mengenai  hal  ini  baca Oemar  Seno  Adji, Hukum  (Acara)  Pidana  dalam Prospeksi, hlm. 71.
Kejatahan  terhadap  Ketertiban Umum  yang  mengatur  perbuatan
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau
penghinaan  terhadap  orang  atau golongan  lain  di  depan  umum. Juga terhadap orang atau golongan  yang  berlainan  suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal  tersebut  tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk  melindungi  minoritas  dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.
Mengapa  aturan  tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP Pertanyaan  ini  barangkali  bisa dijawab  dengan  memperhatikan konsideran dalam UU No.
1/PNPS/1965  tersebut.  Di  sana disebutkan  beberapa  hal,  antara lain:
1. Undang-undang  ini  dibuat untuk  mengamankan  Negara dan masyarakat, cita-cita
revolusi  dan  pembangunan nasional dimana
penyalahgunaan atau penodaan  agama  dipandang sebagai ancaman revolusi. 2. Timbulnya  berbagai  aliran- aliran atau organisasi- organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat  yang  dianggap bertentangan  dengan  ajaran dan  hukum  agama.  Aliran- aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum,
memecah  persatuan  nasional dan menodai agama, sehingga  perlu  kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang- undang ini.
3. Karena itu, aturan ini
dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran  agama  yang dianggap sebagai ajaran-
ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan;  dan  aturan  ini melindungi ketenteraman
beragama tersebut dari
penodaan/penghinaan serta
dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang
bersendikan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
4. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah  (Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  Budha  dan Khong  Hu  Cu  ( Confusius ), undang-undang  ini  berupaya sedemikian  rupa  agar  aliran- aliran  keagamaan  di  luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.
2. Tindak Pidana  Penistaan  Agama dalam Rancangan Undang- undang  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
KUHP  lama  hanya  ada satu  pasal  yang  dikaitkan  dengan penodaan  agama  (pasal  156ª), dalam RUU KUHP, satu pasal itu direntang menjadi 8 pasal. Tindak pidana  terhadap  agama  yang termaktub  dalam  RUU  KUHP terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu tindak pidana terhadap agama dan
tindak  pidana  terhadap  kehidupan beragama.  Bagian  pertama  berisi penghinaan  terhadap  agama  yang terdiri  dari  4  pasal  (pasal  341- 344).  Pada  bagian  ini,  RUU KUHP  sebenarnya  melanjutkan KUHP  lama  soal  delik  agama, tepatnya  delik terhadap agama.
Karena  itu,  yang  ingin  dilindungi oleh  bagian  ini  adalah  agama  itu sendiri.
Perlindungan
itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan.
Hal-hal  yang  dipandang sebagai penghinaan terhadap agama antara lain adalah
penghinaan terhadap agama (341), menghina keagungan Tuhan,  firman,  dan  sifat-Nya (342);  mengejek,  menodai,  atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab  Suci,  ajaran  agama,  atau ibadah keagamaan (343); menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan  tulisan,  gambar, memperdengarkan  rekaman  yang berisi  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  341-343 (344  ayat  1);  penghasutan  untuk
meniadakan  keyakinan  terhadap agama  yang  dianut  di  Indonesia (345) 8 .
Pasal 345 sebenarnya agak
berbeda dengan pasal-pasal
sebelumnya.  Jika  pasal  341-344 lebih memberi perlindungan terhadap  agama,  pasal  345  lebih menekankan  perlindungan  pada pemeluk agama.  Beberapa syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana antara lain:
1. Jangan  menggunakan  hukum pidana untuk pembalasan semata-mata;
2. Jangan  menggunakan  hukum pidana  bilamana  korbannya tidak jelas;
3. Jangan  menggunakan  hukum pidana untuk mencapai tujuan yang  dapat  dicapai  dengan cara lain yang sama effektifnya  dengan  kerugian yang lebih kecil (ultima ratio principle) ;
8 Lihat  Muladi,  “ Beberapa  Catatan  terhdap  Buku II  RUU  KUHP”,  disampaikan  pada  Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana diselenggarakan  oleh Departemen  Kehakiman  dan  HAM  Hotel  Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004.
4. Jangan  menggunakan  hukum pidana  bilamana  kerugian akibat pemidanaan lebih
besar daripada kerugian
akibat tindak pidana sendiri;
5. Jangan  menggunakan  hukum pidana bilamana hasil
sampingan (by  product) yang
ditimbulkan  lebih  merugikan dibanding  dengan  perbuatan yang dikriminalisasikan;
6. Jangan  menggunakan  hukum pidana apabila tidak
mendapat dukungan luas
masyarakat;
7. Jangan  menggunakan  hukum
pidana  apabila  diperkirakan tidak efektif (unenforceable);
8. Hukum  pidana  harus  bisa menjaga  keselarasan  antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu;
9. Penggunaan  hukum  pidana harus selaras dengan tindakan
pencegahan yang bersifat non-penal (prevention without punishment);
Perumusan  hukum  pidana
harus  dapat  meredam  faktor utama yang bersifat kriminogin;
10. Perumusan tindak pidana harus  dilakukan  secara  teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle);
11. Prinsip differensiasi
(principle  of  differentiation) terhadap  kepentingan  yang dirugikan,  perbuatan  yang dilakukan  dan  status  pelaku dalam kerangka asas
kulpabilitas
Untuk  lebih  jelasnya  kita simak bersama pasal-pasal
Rancangan  Undang-undang  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana (RUU KUHP) mengenai penodaan agama/penistaan agama, sebagai berikut; 9

## Bab VII
Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama
9 Rancangan  Undang-undang  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)  mengenai penistaan/penodaan agama.
Bagian I
Tindak Pidana terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama
Penghinaan terhadap Agama Pasal 341 Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang sifatnya penghinaan terhadap agama,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Kategori III. Pasal 342
Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman  dan  sifat-Nya,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 343
Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab  Suci,  ajaran  agama,  atau
ibadah keagamaan, dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 344
(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan  atau menempelkan tulisan atau  gambar,  sehingga
terlihat oleh umum, atau
memperdengarkan suatu  rekaman  sehingga
terdengar  oleh  umum,
yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 341  atau  Pasal  343, dengan  maksud  agar  isi tulisan,  gambar,  atau rekaman tersebut diketahui atau lebih
ditahui oleh umum,
dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  7
(tujuh) tahun atau denda paling  banyak  Kategori
IV. (2) Jika  pembuat  tindak pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan  profesinya dan  pada  waktu  itu belum  lewat  2  (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan  hak  untuk menjalankan profesi
tersebut.
Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama
Pasal 345 Setiap  orang  yang  di  muka umum  menghasut  dalam
bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan  terhadap  agama yang  dianut  di  Indonesia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4
(empat)  tahun  atau  denda paling banyak Kategori IV.
Bagian II
Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan
Pasal 346
(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap  jamaah  yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan  keagamaan, dipidana  dengan  pidana
penjara  paling  paling
lama 3 (tiga) tahun atau denda  paling  banyak Kategori IV.
(2) Setiap orang yang
membuat gaduh di dekat  bangunan  tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan  pidana  denda
paling  banyak  Kategori II.
Pasal 347 Setiap  orang  yang  di  muka umum mengejek orang yang sedang  menjalankan  ibadah atau mengejak petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana
penjara  paling  lama  2  (dua) tahun  atau  denda  paling banyak Kategori III.
Perusakan Tempat Ibadah
Pasal 348 Setiap  orang  yang  menodai atau secara melawan hukum merusak  atau  membakar bangunan  tempat  beribadah atau  benda  yang  dipakai untuk  beribadah,  dipidana
dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun atau  denda  paling  banyak Kategori IV.
Muncul  pertanyaan  yang bisa  didiskusikan  dalam  masalah ini  adalah  sejauhmana  negara mempunyai  kewenangan  untuk memberi  perlindungan  terhadap agama, benarkah ada yang namanya  delik  agama,  jika  ada apakah delik agama bisa memenuhi  syarat  kriminalisasi
sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Sebagaimana telah diuraikan,  delik  agama  dalam KUHP penulis cenderung berpendapat, bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk  melindungi  agama,  karena pada  dasarnya  keberadaan  agama tidak  memerlukan  perlindungan dari  siapapun,  termasuk  negara. Perlindungan negara dalam bentuk  undang-undang  akhirnya ditujukan  pada  pemeluk  agama, bukan  agama  itu  sendiri.  Terlalu naif  kalau  sebuah  undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud  melindungi  sesuatu yang  mutlak  dan  diyakini  berasal dari  Tuhan.  Yang  absolut  tidak bisa disandarkan pada yang relatif.  Karena  itu,  delik  agama dalam RUU KUHP yang bermaksud  melindungi  agama jelas merupakan kesalahan berpikir.
Selain  itu,  perluasan  delik agama  ini  terlihat  mengarah  pada over  kriminalisasi  ( overcriminali- zation ). Seharusnya yang
diproteksi  melalui  hukum  pidana adalah freedom of religion. Kalau hal  ini  yang  dilindungi,  maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang
dilindungi adalah respecting people’s  rights  to  practice  the religion  of  their  choice, bukan melindungi respecting  religion.
Sedangkan  yang  diatur  dalam Rancangan KHUP ini lebih banyak ditujukan pada
perlindungan respecting  religion ketimbang respecting  people’s rights  to  practice  the  religion  of their choice.
Indonesia  sebagai  bangsa majemuk yang terdiri dari bermacam-macam agama dan
kelompok-kelompok agama, sudah  seharusnya  mengembang- kan  suatu  paradigma freedom  of religion ,  yakni  seluruh  keyakinan agama yang hidup dan berkembang di masyarakat dilindungi bukan
untuk diseragamkan sesuai dengan keyakinan  kelompok  mainstream.
Namun sayangnya, dalam
beberapa  tahun  belakangan  ini, bangsa  kita  sedang  dihadapkan pada  persoalan  krusial,  yakni hilangnya  toleransi  yang  sudah sejak lama dipupuk sebagai bagian  dari  modal  sosial  yang paling berharga bagi bangsa.
Indonesia  sebagai  negara yang  toleran  seakan  tidak mampu menghilangkan sikap-sikap
intoleran  yang  dilakukan  oleh kelompok-kelompok yang menginginkan unifikasi pandangan  keagamaan.  Apalah
jadinya  jika  sikap-sikap  intoleran yang dibarengi dengan aksi kekerasan  menjadi trade  mark baru  bagi  bangsa  Indonesia. Karena itulah, pemaksaan keyakinan  dan  praktik  agama sesuai  dengan  keyakinan  dan pratik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami  perbedaan  pandangan dan  praktik  keberagamaan  yang terjadi dalam proses menuju jalan Tuhan.
Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan
beragama  (pasal-pasal  bagian  II RKUHP)  yang  diatur  dalam perundang-undangan karena memang inilah yang mesti
mendapat perlindungan dari negara.  Dalam  hal  ini,  negara semestinya  melindungi  hak-hak setiap  warga  negara  yang  ingin melakukan praktik ritual keagamannya  secara  bebas.  Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami kesulitan karena ukuran  yang  dijadikan  sebagai tolak  ukur  untuk  menentukan apakah  perbuatan  itu  melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan merintangi, mengganggu  dan  membubarkan kekerasan  terhadap  jamaah  yang sedang  beribadah,  merusak  atau membakar  tempat  ibadah  adalah perbuatan  yang  jelas  ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.
Dengan cara pandang demikian,  maka  negaralah  yang melindungi  agama  masyarakat- nya,  apa  pun  agamanya  tanpa adanya  tudingan  sesat,  kehidupan
beragama  akan  lebih  mengarah pada orientasi yang toleran, damai,  tanpa  kekerasan.  Jika negara  hanya  memihak  pada agama  resmi  dengan  segala  tafsir yang  dimilikinya,  maka  negara gagal  mengelola  kemajemukan agama  di  masyarakat.  Karena itulah,  8  pasal  dalam  Rancangan KUHP sudah sepantasnya disederhanakan untuk kepentingan  jaminan  kebebasan beragama.  Maka  cukup  pasal- pasal yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama  dan  sarana  ibadah (pasal 346-348).
Dengan  demikian,  sudah sepantasnya pasal-pasal yang terdapat  dalam  bagian  tentang Tindak  Pidana  terhadap  Agama ditinjau  ulang.  Selama  tidak  ada kejelasan  tentang  sesuatu  yang diatur  dalam  pasal-pasal  tersebut, yang bisa berakibat pada perselesihan  pemahaman,  maka lebih  baik  dihapus.  Bukankah ketidakjelasan  tentang  apa  yang diatur  itu  akan  berakibat  pada
kesulitan  untuk  membuktikan- nya.  Peninjauan  ulang  pasal penodaan  agama  itu  (pasal  341- 344 RUU KUHP) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut: 1. Pasal-pasal tersebut lebih diorientasikan
untuk melindungi  dan  memproteksi agama,  bukan  memproteksi kebebasan  beragama.  Yang diperlukan  dalam  hal  ini adalah  memproteksi  jaminan kebebasan  beragama,  bukan perlindungan terhadap
agama. 2. Pasal-pasal agama multi
tarsir.  Hakim  biasanya  akan
mengikuti
pendapat mayoritas,  sehingga  sangat potensial penindasan atas paham keagaamaan yang non-mainstream oleh kelompok mainstream.
Akibat  lebih  jauh  kelompok mainstream akan dengan mudah  menuduh  seseorang melakukan tindak pidana agama, apalagi kalau tuduhan
tersebut  digerakkan  melalui provokasi massa.
3. Definisi
agama hanya mencakup agama yang diakui oleh  negara,  tidak  mencakup kepercayaan lokal. Akibatnya, menghina
keyakinan  lokal  masyarakat adat  dianggap  bukan  sebagai penodaan agama.
4. Definisi  pelaku  dan  korban
(subyek  dan  obyek  hukum) tidak  jelas.  Adakah  tindak pidana  terhadap  agama.  Jika seseorang  melakukan  tindak pidana  agama,  pada  dasarnya bukan tindak pidana terhadap agama  tapi  tindak  pidana terhadap umat beragama.
5. Pasal-pasal  penodaan  agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal  lain  dalam  RUU KUHP  tentang  penghinaan terhadap  golongan  penduduk pasal  286-287.  Bunyinya: Pasal 286: “setiap orang yang di  muka  umum  melakukan penghinaan terhadap satu
atau beberapa golongan
penduduk  Indonesia  yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau kelompok yang dapat ditentukan  berdasarkan  jenis kelamin,  umur,  cacat  mental,
atau cacat fisik yang berakibat timbulnya
kekerasan  terhadap orang atau  barang,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  atau  pidana denda paling banyak kategori IV.”  Pasal  287:  “(1)  Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan  tulisan  atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman
sehingga terdengar oleh umum, yang berisi
pernyataan permusuhan dengan  maksud  agar  isinya diketahui atau lebih diketahui oleh  umum,  terhadap  satu atau beberapa golongan penduduk  Indonesia  yang
dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang
dapat  ditentukan berdasarkan jenis  kelamin,  umur,  cacat mental,  atau  cacat  fisik  yang
berakibat timbulnya kekerasan  terhadap orang atau  barang,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  atau  pidana denda paling banyak kategori IV.
Sedangkan menyangkut pasal  345  RUU  KUHP  tentang Penghasutan  untuk  Meniadakan Keyakinan  terhadap  Agama  perlu mendapat  perhatian  serius.  Pasal 345  dirumuskan:  “Setiap  orang yang  di  muka  umum  menghasut dalam  bentuk  apapun  dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap  agama  yang  dianut  di Indonesia,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat) tahun  atau  denda  paling  banyak Kategori  IV.”  Pasal  ini  ingin
mengkriminalisasi  terhadap  orang yang  di  depan  umum  menghasut orang  lain  untuk  tidak  beragama atau  mengajak  pindah  agama. Orang  yang  berpindah  agama  atau tidak  beragama  itu  sendiri  tidak dianggap  perbuatan  kriminal,  tapi orang  yang  “menghasut”  dianggap kriminal.
Penulis berpendapat
bahwa  pasal  ini  sangat  potensial menimbulkan ketegangan antar umat  beragama,  terutama  agama- agama misionaris seperti Islam dan Kristen.  Orang  yang  berdakwah  di televisi atau radio untuk “mengajak”  orang  yang  berbeda agama  untuk  masuk  pada agama  si pendakwah,  bisa  dikatakan  telah melakukan  tindak  kriminal.  Kata “menghasut”  itu  sendiri  sangat multitafsir karena orang berceramah  bisa  juga  dikatakan sebagai  hasutan  bagi  orang  yang merasa  keyakinannnya  terancam. Oleh  karena  itu,  pasal  ini  lebih tepat  diarahkan  sebagai  bentuk perlindungan pada keyakinan keagamaan individu dari
kemungkinan pemaksaan dan ancaman  orang  lain  untuk  pindah agama. Oleh karena itu, krimiminalisasi  bukan  dengan  kata “mengahasut” yang  bisa  multi tafsir,  tapi  harus  disertai  dengan unsur  “paksaan”  dan  “ancaman”.
Dengan  demikian  rumusan  pasal 345  bisa  berbunyi:  “Setiap  orang yang memaksa dan atau mengancam  orang  lain  dalam bentuk  apapun  dengan  maksud meniadakan  keyakinan  keagamaan, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  atau denda paling banyak Kategori IV.”

## D. Penutup
1. Penistaan ataupun penodaan agama yang  mana  sebenarnya  sudah diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP) yaitu  pasal  156a  yang  mana berbunyi  ;  “Dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya lima  tahun  barang  siapa  dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan  perbuatan:  a.  yang
pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan terhadap suatu agama yang dianut di  Indonesia;  b.  dengan  maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang
bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa”. Akan tetapi dimenurut hemat  penulis  yang  menjadi  latar belakang  munculnya  Rancangan Undang-undang  KUHP  tentang penistaan agama adalah sebenarnya  agama  manapun tidak memerlukan  perlindungan  dari siaapa pun termasuk negara, yang dibutuhkan  adalah  perlindungan terhadap  setiap  pemeluk  agama itu sendiri.
2. Tindak  pidana  atau  delik  penistaan agama  adalah  merupakan  suatu tindak  kejahatan  mengenai  suatu penghinaan terhadap agama tertentu,  menghina  keagungan Tuhan,  firman,  dan  sifat-Nya, mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab  Suci,  ajaran  agama,  atau ibadah  keagamaan,  menyiarkan, mempertunjukkan,  menempelkan
tulisan, gambar, memperdengarkan  rekaman  yang berisi  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  341-343 (344  ayat  1),  penghasutan  untuk meniadakan  keyakinan  terhadap agama  yang  dianut  di  Indonesia. Itu  adalah  bentuk-bentuk  dari tindak  pidana  penistaan/penodaan agama,  akan  tetapi  sesuai  hemat
penulis kembali bahwa sebenarnya adalah
bukan agamanya  yang  menjadi  objek akantetapi  istilah  pemeluk  agama itu  dan  kemudian  merujuk  pada orang  sebagai  pemeluk  dari  salah satu  agama  itu  sebagai  subjek hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai Kebijakan
Hukum Pidana,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1996. Muladi,  “ Beberapa  Catatan  terhdap  Buku II  RUU  KUHP ”,  disampaikan
pada Sosialisasi Rancangan Undang-undang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
diselenggarakan  oleh  Departemen Kehakiman  dan  HAM  Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004. Oemar  Seno  Adji, Hukum  (Acara)  Pidana dalam  Prospeksi, Erlangga,  Cet  – ke  3. Jakarta, 1981.
Undang-undang  Dasar Republik Indonesia
1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-
undang  Hukum  Pidana  (RUU
KUHP) mengenai penistaan/penodaan agama.