KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM INDO- NESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## Jawade Hafidz
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung E-mail: jawade.hafidz@yahoo.com DOI: 10.22225/kw.12.1.420.22-37 Halaman: 22 - 37

## Abstrak
Pendidikan  adalah  hak  setiap  warga  Negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  pasal  31  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional mem- iliki  peran  strategis  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  tekonologi. Lulusan pendidikan tinggi  hukum diharuskan untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi, tidak  hanya dengan sesama  lulusan sarjana  hukum, akan tetapi  juga dengan profesi  lainnya. Lulusan pendidikan tinggi  hukum  harus mempunyai daya saing global dengan penguasaan bahasa asing yang mumpuni khususnya tentang ilmu hukum.
Kata kunci : Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi, Ilmu Hukum

## Abstract
Education is the right of every citizen as mandated in article 31 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. High education which is part of the national education system has a strategic role in educating the nation's life and advancing science and technology. Graduates of higher education law are required to be able to compete in the era of globalization, not only with graduates of law graduates, but also with other professions. Higher edu- cation graduates of law must have global competitiveness with a mastery of a qualified foreign language, especial- ly about the science of law.
Keywords : Science, Higher Education, Legal Studies
KERTHA WICAKSANA Volume 1, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 22

## I.  PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  sebuah  kata  yang  selama  ini menjadi  tolak  ukur  masyarakat  untuk  menyebut  intel- ektualitas  seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidi- kan,  akan  semakin  mudah  untuk  mendapatkan  peker- jaan dan menuju kesuksesan. Ada benarnya demikian, akan  tetapi  kesuksesan  seseorang  juga  dibarengi dengan skill dan kemauan atau tekad yang tinggi.
Mengutip  kata-kata  Presiden  Soekarno  bahwa  : “Bangsa  yang  besar  adalah  bangsa  yang  mampu mewujudkan  mimpi  yang  besar”.  Perwujudan  itu  me- mer-lukan  sejumlah  syarat.  Salah  satu  jembatan  yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendidikan 1 .
Memperoleh  pendidikan  adalah  hak  setiap  warga
negara,  dan  ini  termasuk  ke  dalam  hak  asasi  manusia yang harus dijunjung tinggi. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  disebutkan  pula  tujuan  dari bangsa Indonesia, yakni :
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  sege- nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo- nesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  ke- merdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial, maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indone- sia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Re-
1.  Forum Mangunwijaya, Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif , Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 97 dan 98.
publik  Indonesia,  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Keman- usiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia dan  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Ke- bijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  ser- ta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Terkait  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana tujuan bang- sa  Indonesia  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, maka  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bah- wa :
1)  Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidi- kan;
2)  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3)  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggara- kan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  ke- hidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan  undang- undang;
4)  Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan sekurang-kurangnya  dua  puluh  persen  dari  ang- garan  pendapatan  dan  belanja  negara  serta  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidi- kan nasional;
5)  Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dengan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Tujuan  pendidikan  adalah  untuk  mencerdaskan  ke- hidupan  bangsa.  Seluruh  rakyat  Indonesia  tanpa terkecuali.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  dalam upaya  pembangunan  bangsa,  dalam  hal  ini  adalah meningkatkan  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang berkualitas.  Hal  itu  terus-menerus  dilakukan  sebagai tugas  utama  pemerintah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Ukuran utama bagi keberhasilan pemerinta- han  Negara  Indonesia  sebagaimana  digariskan  oleh para pendiri Republik Indonesia seharus-nya adalah 2 :
1)  Terlindunginya  segenap  bangsa  Indonesia  dan tumpah darah Indonesia, di mana pun darah Indo- nesia  tumpah  termasuk  darahnya  para  Tenaga Kerja Indonesia, harus terlindungi;
2)  Majunya  kesejahteraan  umum  dan  kemakmuran rakyat;
3)  Cerdasnya kehidupan bangsa; dan
4)  Bermartabatnya kedudukan Indonesia dalam per- caturan  global  baik  po-litik,  ekonomi,  serta  ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); dan
5)  Bukan  hanya  terlaksana  tidaknya  demokrasi  se- bagai suatu sarana untuk mencapai tujuan.
Sumber daya manusia yang berkualitas akan mem- buat  suatu  bangsa  menjadi  disegani  oleh  bangsa lainnya,  dan  melalui  pendidikanlah  semua  dapat  di- wujudkan.  Dirumuskan  secara  singkat  bersahaja, “pendidikan”  bermakna  bimbingan/  pimpinan  dalam pertumbuhan perkembangan hidup manusia (opvoeding is leiding bij’s mensen groei) . Tujuan pen- didikan  adalah  membentuk  manusia  merdeka  lahir batin 3 .
Jenjang  yang  harus  ditempuh  dari  Taman  Kanak- Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas  hingga  Perguruan  Tinggi yang  dikenal  sebagai  pendidikan  formal,  merupakan suatu  proses  untuk  mencetak  generasi  bangsa  yang berkualitas, bermoral, dan berdedikasi tinggi.
Kenyataan  yang  diungkap  mengandung  makna bahwa pendidikan, termasuk dan terutama pendidikan tinggi  merupakan  faktor  yang  menentukan  keberhasi- lan pem-bangunan suatu negara, terutama ekonomi 4 . Kotler me-nyatakan bahwa : “The main institution- al  mechanism  for  building  up  human  capital  is  the formal  educational  system” .  Selanjutnya  tokoh  lain, yaitu  George  Psakarapoulos  dan  Maureen  Woodhall menyata-kan  bahwa  : “Formal  education  fulfils  a basic human need for knowledge and provide a means of  helping  to  meet  other  basic  needs.  Its  contribution to  social  and  economic  activities  are  pervasive.  Edu- cation  facilitates  the  process  of  industri-alization  by improving the quality of the labor force 5 ” . Terjemahan  bebas  penulis “The  main  institutional mechanism for building up human capital is the formal educational  system” bahwa  untuk  membangun  manu- sia  yang  baik  dan  berkualitas  ditempuh  melalui  lem- baga  pendidikan  formal. “Formal  education  fulfils  a basic human need for knowledge and provide a means of  helping  to  meet  other  basic  needs.  Its  contribution to  social  and  economic  activities  are  pervasive.  Edu- cation  facilitates  the  process  of  industri-alization  by improving  the quality of the labor force” bahwa  pen- didikan  formal  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia untuk  pengetahuan  dan  menyediakan  sarana  untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Kontri- businya  terhadap  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  yang meluas. Pendidikan memfasilitasi proses industrialisasi dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 23
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ibid. , hlm. 4.
3.  Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed.), Membangun Hukum Indonesia, Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat , Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 59 dan 60.
4.  Forum Mangunwijaya, op.cit. , hlm. 7. 5. Ibid. , hlm. 31.
Dari penelitian Kotler diperoleh kesimpulan bahwa penentu  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  men- dukung  proses  industrialisasi  adalah  pendidikan  for- mal.  Selan-jutnya,  Bank  Dunia  juga  menyimpulkan  : “That  lack  of  education  is  greater  obstacle  than  lack of physical assets. In addition, education also act as a change agent in diseminating modern values and aspi- rations 6 ” .
Terjemahan bebas penulis “That lack of education is greater obstacle than lack of physical assets. In ad- dition, education also act as a change agent in disemi- nating  modern  values  and  aspirations” bahwa  ku- rangnya  pendidikan  merupakan  kendala  besar  dari kurangnya  aset  fisik.  Selain  itu,  pendidikan  juga  ber- tindak  sebagai  agen  perubahan  dalam  menyebarkan informasi nilai dan aspirasi yang modern.
Kesimpulan yang ditarik oleh Kotler tentang peran- an  strategis  pendidikan  formal  dalam  pembangunan ekonomi,  bahwa tanpa pendidikan (lack of education) merupakan  penghalang  besar  bagi  pembangunan ekonomi  dari  aset  lainnya,  karena  melalui  manusia terdidik  akan  diseminasikan  nilai-nilai  yang  relevan dengan pembangunan ekonomi 7 .
Secara  umum,  suatu  perusahaan  besar  akan  lebih mengutamakan tingkat pendidikan dalam mencari peg- awai  atau  karyawan.  Pendidikan  tinggi  dinilai  lebih memiliki  wawasan  yang  luas  dan  lebih  terampil dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya.
Pendidikan  tinggi,  saat  ini  menjadi  syarat  dalam mencari  sebuah  pekerjaan  atau  menjalankan  suatu profesi, sehingga banyak perguruan tinggi atau univer- sitas menawarkan berbagai jurusan dan mencetak ban- yak  sarjana,  tentunya  yang  diharapkan  adalah  sarjana yang berkualitas.
Sebagai  contoh  adalah  negara  India,  misalnya, yang pada tahun 2005 berada di luar 10 besar diramal- kan  pada  2040  masuk  menjadi  nomor  tiga.  India diramalkan menghasilkan hampir 700.000 sarjana Ilmu Pengetahuan  Alam  (IPA)  dan  teknik  yang  pada  tahun 1990-1991  baru  lebih  kurang  200.000  sarjana.  China yang  pada  1990-1991  menghasilkan  200.000  sarjana Ilmu  Pengetahuan  Alam  dan  teknik,  tahun  2004 menghasilkan  lebih  dari  500.000  sarjana.  Amerika Serikat yang pada 1990-1991 menghasilkan lebih dari 300.000  sarjana  Ilmu  Pengetahuan  Alam  dan  teknik, tahun 2004 telah menghasilkan 400.000 sarjana. Cerita sukses  mereka  menunjukkan  bahwa  pendidikan,  uta- manya  pendidikan  tinggi,  merupakan  faktor  yang menentukan keberhasilan pembangunan negara, teruta- ma ekonomi 8 .
Salah  satu  dari  jenis  pendidikan  tinggi  yang  dita-
warkan  oleh  sebuah  universitas  adalah  jurusan  ilmu hukum atau pendidikan tinggi hukum. Pendidikan ting- gi  hukum  selama  ini  telah  mencetak  para  sarjana hukum  yang  kemudian  mengisi  jabatan  di  pemerinta- han,  penegak  hukum,  maupun  profesi  (seperti pengacara dan notaris). Para sarjana hukum yang han- dal  adalah  lulusan  yang  ingin  dicetak  di  setiap perguruan  tinggi  hukum.  Tidak  hanya  handal  tetapi juga  mempunyai  integritas  tinggi,  mempunyai  rasa kemanusiaan,  memiliki kejujuran, dapat  bersikap  adil, dan mempunyai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Ma- ha Esa.
Sejak  pendidikan  hukum  pertama  kali  diperkenal- kan  di  Indonesia  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda, maka  pendidikan  hukum  mengalami  pergulatan  hebat sepanjang sejarah perkembangannya. Seperti diketahui,  masyarakat  Indonesia  sebelum  datangnya penjajah  tidak  mengenal  pendidikan  hukum  dalam sebuah  institusi  yang  sifatnya  formal.  Orde  hukum yang dijalankannya merupakan orde hukum adat yang didasari  oleh  nilai-nilai  keadilan.  Ahli-ahli  hukum yang  melaksanakannya  bukanlah  merupakan  alumni dari institusi pendidikan hukum resmi melainkan lahir dari  pengakuan  masyarakat  akan  keunggulan  dan kelebihannya secara kultural 9 .
Institusi  pendidikan  hukum  yang  pertama  kali  di- perkenalkan kepada masyarakat pribumi pada masa itu adalah rechtshogeschool yang  setara  dengan  sekolah pendidikan  tinggi  hukum.  Institusi  pendidikan  hukum tersebut  diharapkan  mampu  menghasilkan  lulusan yang  mempunyai  keahlian  mengoperasikan  orde hukum karena undang-undang merupakan satu-satunya hukum.  Senada  dengan  hal  tersebut,  Soetandyo  Wig- nyosoebroto  menyatakan  bahwa  di  sekolah-sekolah tinggi hukum tersebut, materi kuliah diberikan dengan tujuan  utama  agar  para  mahasiswa  menguasai sejumlah kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan  yang  harus  dipahami  menurut tradisi reine  rechtslehre  kelsenian ,  yang  memodelkan hukum  sebagai  suatu  sistem  normatif  yang  tertutup dalam  pengguna-annya  harus  dipandang  tak  ada  hub- ungan  logis  dengan  kenyataan  empiris  yang  dialami orang di lapangan 10 .
Hukum yang semula menjadi milik masyarakat dan tempat untuk mengetuk keadilan harus teralienasi  dan berjarak  dengan  masyarakatnya,  karena  yang  berhak menjalankannnya  hanya  ahli  hukum  lulusan  sekolah formal,  yaitu  sekolah  tinggi  hukum  bentukan pemerintahan  jajahan.  Masyarakat  yang  ingin  beruru- san  dengan  hukum  dan  keadilan  harus  meminta  izin dan melewati berbagai tahap prosedur biro-kratis. Tid- ak  sembarang  orang  yang  kemudian  bebas  untuk
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 24
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Ibid .
7. Ibid. , hlm 32.
8. Ibid. , hlm. 98 dan 99.
9.  Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasion- al , Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.
10. Ibid. , hlm. vii dan viii.
berurusan  dengan  hu-kum,  melainkan  hanyalah  orang yang berpunya (the haves) yang berhak untuk itu 11 . Keadilan  pada  saat  itu  memang  tidak  didapatkan oleh  masyarakat  jajahan,  karena  adanya  perbedaan golongan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  penjajah. Keadilan  pada  zaman  itu  menjadi  barang  yang  sangat mahal  bagi  pencari  keadilan,  yakni  masyarakat  pribu- mi yang mayoritas tidak mengenal hukum.
Pendidikan tinggi hukum di Indonesia berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Pendidikan berubah dan  berkembang  terus  mengikuti  perkembangan masyarakatnya. Setiap kali dalam kurun waktu tertentu dalam  sejarah  muncul “new  directions  inlegal  educa- tion” ,  bahkan  untuk  negara  yang  sangat  maju,  seperti Amerika Serikat sekalipun 12 .
Untuk  negara  Indonesia  sendiri,  mempunyai  ciri khusus  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi hukum,  yakni  dengan  bersumber  pada  ajaran  agama sebagai  basis  filosofisnya,  sebagaimana  yang  terdapat di dalam sila Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha  Esa  dan  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab. Sebagai  landasan  yuridisnya,  sebagaimana  disebutkan di atas adalah Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari segi sosiologis, masyarakat sangat membutuh- kan pendidikan. Tidak hanya untuk status sosial, tetapi juga  dalam  mencari  pekerjaan.  Dalam  dunia  pendidi- kan,  terjadi  interaksi  sosial.  Satu  dan  yang  lainnya akan  saling  bertukar  pikiran.  Selain  itu,  apa  yang  di- ajarkan  oleh  pendidik  akan  membawa  pengaruh  bagi anak  didiknya,  terutama  dalam  pembangunan  kualitas sumber  daya  manusia  dan  karakter  anak  didik  yang dihasilkan.
Untuk  pendidikan  tinggi  diatur  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  49  Tahun  2014  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi,  Peraturan  Men- teri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Na- sional  Pendidikan  Tinggi;  Peraturan  Pemerintah  No- mor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengel- olaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengga -raan  Pendidikan  Tinggi  dan  Pengelolaan  Perguruan Tinggi.
Barangkali  tidak  ada  di  antara  sekian  banyak fakultas  dalam  lingkungan  universitas  yang  mena- warkan  pendidikan  yang  begitu  komplit  seperti fakultas  hukum.  Dikatakan  lengkap,  karena  selain memberikan  ketrampilan  teknologis,  Fakultas  Hukum
juga membentuk mahasiswa menjadi manusia budaya. Dengan demikian, sarjana hukum selain teknokrat juga budayawan.  Fakultas  Hukum  membekali  alumninya dengan suatu sikap dan pengetahuan dasar untuk nant- inya  dapat  mengembangkan  dirinya  sebagai  seorang intelektual.  Jadi  pendidikan  hukum  juga  berciri  pen- didikan  suatu  kualitas  manusia  dan  intelektual  ber- kemampuan umum yang luas 13 .
Maraknya  kasus  hukum  yang  terjadi  di  Indonesia, mengindikasikan  bahwa  saat  ini  Negara  Republik  In- donesia  sangat  membutuhkan  lulusan  para  sarjana hukum yang handal dan profesional dalam menangani kasus  bersangkutan.  Tidak  hanya  handal  dan  profe- sional,  akan  tetapi  juga  para  sarjana  hukum  yang mempunyai  ketaqwaan  tinggi  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa dan berperikemanusiaan, sebagaimana tertu- ang  dalam  Sila  Pertama  dan  Kedua  Pancasila.  Segala cita-cita  gagasan-gagasan,  maupun  ide-ide  bangsa  In- donesia tertuang dalam Pancasila.
Pendidikan  hukum  juga  menduduki  posisi  penting dalam  pengembanan  hukum.  Pendidikan  hukum  tidak hanya  harus  peka  terhadap  kondisi  dan  realitas masyarakatnya,  melainkan  pendidikan  hukum  harus menempatkan  dirinya  sebagai  arsenal  pembangunan hukum yang beridentitas Indonesia. Pendidikan hukum merupakan rahim untuk melahirkan lulusan yang akan mengoperasikan dan menjalankan sistem hukum (legal order) dalam jagat ketertiban 14 . Sarjana hukum yang baik, harus mengikuti koridor hukum.  Tidak  boleh  melakukan  penyimpangan  dan mencari  celah  dalam  peraturan  perundang-undangan untuk  kepentingan  pribadinya.  Mereka  tahu,  mana yang baik dan tidak, mana yang benar dan yang salah.
Pendidikan hukum  harus  mengintrodusir cara pan- dang  baru  yang  mengutuhkan  (holisitik),  sehingga pendidikan  hukum  bukan  untuk  melahirkan  manusia yang  kompetitif  dan  mampu  bersaing  melainkan  lu- lusan yang mampu mendistribusikan nilai-nilai ilahiah seperti  keadilan,  kebenaran,  dan  kejujuran  sebagai dasar  eksistensi  hukum  untuk  menjadi  alat  perekat sosial (social unity) . Ilmu pada dasarnya harus mampu memberi pencerahan pada komunitas yang dilayani 15 . Nilai-nilai  tersebut,  nantinya  akan  diterapkan  da- lam  pekerjaan  hukum  yang  digelutinya.  Pendidikan tinggi hukum di Indonesia harus mempunyai karakter- istik  yang  berbeda,  dengan  Pancasila  sebagai  dasar filosofisnya  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar yuridisnya.
Salah  satu  profesi  atau  pekerjaan  hukum  yang mulia  adalah lawyer .  Profesi  ini  yang  paling  banyak mendominasi  saat  ini.  Hanya  saja  di  Indonesia,  para lawyer ini  masih  kalah  bersaing  dengan lawyer dari
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 25
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11. Ibid . 12. Ibid. , hlm. 18. 13. Ibid. , hlm. 45 dan 46. 14. Ibid. , hlm. xi dan xii. 15. Ibid. , hlm. xiv.
luar  negeri,  karena  adanya  hambatan  yang  salah satunya dari segi bahasa.
Lahan  bagi  beroperasinya  pekerjaan  hukum sekarang  sudah  mendunia.  Batas-batas  negara  tidak lagi  menjadi  penghalang  bagi  para lawyering untuk melakukan  pekerjaannya.  Fenomena mega  lawyering yang  dimulai  dari  Amerika  Serikat,  sekarang  tampak- nya sudah boleh mengklaim sebagai global-lawyering . Mega-lawyering juga  tidak  lain  merupakan  bagian dari  masuknya  kapitalisme  ke  dalam  praktek lawyer- ing . Praktek hukum tidak dapat lagi membatasi peker- jaannya  sebagai  murni  pekerjaan  hukum,  melainkan semakin didesak untuk membuka pintu bagi masuknya pelayanan  terhadap  ekonomi  kapitalis.  Dengan demikian, hukum dan bisnis sudah bercampur menjadi satu model lawyering yang baru 16 . Mega-lawyering merupakan praktek yang dicirikan oleh  sejumlah  karakteristik  tertentu  yang  memberi warna  kepada  praktek  hukum  Amerika  modern,  yaitu yang  bersifat  korporatif  atau  memiliki  segmen  organ- isasi kuat. Karakteristik tersebut dengan singkat dapat disebut “praktek dalam unit‑unit yang lebih besar 17 ”. Meskipun  demikian,  tetap  perlu  diperhatikan  bah- wa  bangsa  Indonesia  mempunyai  dasar  falsafah  Pan- casila  yang  didapatkan  melalui  proses  yang  panjang. Hal  inilah  yang  membedakan  dengan  sistem  ekonomi Amerika  Serikat  yang  kapitalis,  yang  mana  pekerjaan hukum  bukanlah  hanya  untuk  bisnis  semata,  tetapi juga membutuhkan hati nurani.
Dengan berguru pada rakyat, para pemimpin kita di masa  lalu berhasil  menggali ratna  mutu manikan nilai dan  ajaran  hidup  dari  khazanah  kepribadian  bangsa, yang  dirangkum  menjadi  kesatuan  raras  serasi,  dan diberi  nama  Pancasila.  Dengan  belajar  kepada  rakyat pula,  para  pemimpin  kita  sekarang  pun  mampu  men- jabarkan Pandangan Hidup Bangsa dan Falsafah Nega- ra  itu  ke  dalam  butir-butir  ajaran  hidup  yang  tiada ternilai harganya 18 .
Oleh  karena  itu,  pendidikan  tinggi  hukum  harus dapat mencetak lulusan para sarjana hukum yang sela- lu siap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara  konsisten  dan  konsekuen,  hal  ini  menjadi  tan- tangan bagi setiap perguruan tinggi hukum di Indone- sia.
Berdasarkan  pada  pendahuluan  yang  telah dikemukakan di atas, penulis  merumuskan permasala- han  berikut  :  Bagaimanakah  karakteristik  kebijakan pendidikan  tinggi  hukum  Indonesia  berdasarkan  Pan- casila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 ?

## II.  PEMBAHASAN
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan poten- si  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keaga- maan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan menjadi sangat penting keberadaannya, terkait  peningkatan  kemampuan  dan  cara  pandang maupun  cara  berpikir  seseorang.  Pendidikan  yang secara umum oleh masyarakat bertujuan untuk mencari ilmu  pengetahuan  dan  pada  hasil  akhirnya  sebagai sarana  untuk  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan tingkat  pendidikan  maupun  yang  sesuai  dengan  juru- sannya.
Sejarah  peradaban  dunia  menunjukkan  peranan sistem persekolahan, terutama sejak era industrialisasi, dalam  proses  peradaban  dunia  menjadi  modern,  dan lebih dari itu, keberhasilan gerakan negara kebangsaan baik Jerman, Amerika Serikat, maupun negara kebang- saan  lainnya  juga  berkat  sistem  pendidikan (persekolahan)  nasional  masing-masing  negara  terse- but 19 .
Pendidikan  sekarang  ini  tidak  dapat  dikesamping- kan. Oleh karena dengan pendidikan akan dapat mem- bawa pada perubahan suatu bangsa yang lebih beradab dan humanis.
Plato, empat abad Sebelum Masehi, sudah menem- patkan  pendidikan  sebagai  landasan  dan  pengawal tegaknya  suatu  masyarakat. Pendiri Republik  menem- patkan  hak  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidi- kan,  dan  kewajiban  pemerin-tah  untuk  mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional (persekolahan)  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yaitu  dalam  Pasal 31 20 .
Bangsa Indonesia terus-menerus melakukan perbai- kan dalam peningkatan kualitas pendidikannya. Tidak hanya  berkutat  pada  teori-teori,  akan  tetapi  juga bagaimana  mengaplikasikannya  ke  dalam  kehidupan sehari-hari.  Oleh  karena,  ilmu  yang  diperoleh  akan dipraktikkan.
Bangsa  Indonesia  patut  bangga  karena  Indonesia adalah  satu  dari  tidak  banyak  negara  yang  memasuk- kan  ketentuan  tentang  pendidikan  dalam  Undang- Undang Dasar. Hal  ini dilaku-kan karena para pendiri Republik yakin bahwa misi membangun negara bangsa Indonesia yang cerdas kehi-dupannya, yaitu yang mod-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 26
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
16. Ibid. , hlm. 104. 17. Ibid . 18.  Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed.), op.cit. , hlm. 62. 19.  Forum Mangunwijaya, op.cit. , hlm. 9. 20. Ibid. , hlm. 10 dan 11.
ern,  maju, dan demokratis  hanya dapat dilakukan me- lalui pendidikan 21 .
Pendidikan  tinggi  yang  merupakan  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional  memiliki  peran  strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidi- kan tinggi diharapkan dapat menjadi pen-cetak sumber daya  manusia  yang  profesional,  berdaya  guna,  dan bersaing,  termasuk  di  sini  adalah  pendidikan  tinggi hukum.
Pengertian pendidikan tinggi menurut Pasal 1 ang- ka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 adalah : “Jenjang  pendidikan  setelah  pendidikan  menengah yang  mencakup  program  diploma,  program  sarjana, program magister, program doktor, dan program profe- si, serta program  spesialis,  yang diselenggarakan  oleh perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan  bangsa  In- donesia”.
Pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012  disebutkan  bahwa  .  Pendidikan  tinggi  berdasar- kan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repub- lik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian  pula  pada  pendidikan  tinggi  hukum  di Indonesia  penyelenggaraannya  didasarkan  pada  nilai- nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nega- ra  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Keberadaan  pen- didikan  tinggi  hukum  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari sejarah sekolah hukum di Eropa.
Dalam  sejarahnya,  sekolah  hukum  pertama  lahirn- ya di Eropa, yakni di kota Bologna, dan sekolah teolo- gi yang di dalamnya ada jurusan hukum di Paris. Pada masa  abad  pertengahan,  hukum  mulai  dikaitkan dengan  sistem  hukum  tertentu.  Pemikiran  hukum  su- dah  mulai  dipandang  sebagai  hal  yang  konkret  (tidak semata-mata  bersifat  abstrak  lagi).  Adanya  sekolah hukum  tersebut,  mulai  menandai  pandangan  tentang hukum  sebagai  ajaran,  karena  hukum  di  sini  mulai dipelajari secara sistematis dan konkret. Perubahan ini mendorong lahirnya cabang-cabang baru  yang  memu- satkan perhatiannya pada hukum (disiplin hukum 22 ).
Di  Indonesia,  pendidikan  tinggi  hukum  telah  ada dihitung  sejak  didirikan Rechtshogeschool di  Jakarta pada  tahun  1924,  memang  usia  pendidikan  tinggi hukum di Indonesia adalah delapan puluh tahun. Teta- pi  sebelumnya  sudah  ada  sekolah  hukum  yang  didiri- kan  pada  tahun  1909,  yang  bernama Rechtsschool dengan  lama  pendidikan  enam  tahun  di  atas  sekolah dasar.  Tiga  tahun  pertama,  sekolah  tersebut  berupa pendidikan lanjutan di atas sekolah dasar yang disebut MULO (Meer Uitgebreid Lager Ondervijs) . Pada wak-
tu  itu,  pendidikan  hukum  tingkat  universitas  belum dapat dibuka, karena sekolah lanjutan atas baru dibuka pada tahun 1919 yang disebut AMS (Algemeene Mid- delbare  School) .  Banyak  lulusan Rechts-school yang kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat universi- tas di negeri Belanda 23 .
Pemerintah  kolonial  Belanda  membuka  sekolah- sekolah  dan  pendidikan  tinggi  tersebut  sebagai  balas jasa terhadap Indonesia  yang telah dikeduk kekayaan- nya  selama  ratusan  tahun.  Indonesia  pada  waktu  itu bernama Nederlands-Indie benar-benar  menjadi  pilar negeri  Belanda.  Hal  tersebut  dapat  disimak  dari  ka- limat “Indie  verloren  ruinpspoed  geboren” ,  artinya kehilangan  Indonesia  berarti  mala-petaka)  dan “Indie is de kurk waarop Nederland drijft” (Indonesia adalah gabus  tempat  negeri  Belanda  mengapung).  Sistem tanam  paksa  yang  disebut  sebagai Cultuurstelsel juga merupakan  bukti  betapa  Belanda  secara  sistematis mengeruk  hasil-hasil  pertanian  Indonesia  untuk menopang negerinya supaya  bisa tetap survive . Sebab pada  waktu  itu,  negeri  Belanda  benar-benar  dalam keadaan  hampir  ambruk  karena  berbagai  kemelut  dan peperangan di dalam negerinya 24 .
Baru  menjelang  akhir  masa  penjajahan  Belanda atas Indonesia, timbul kesadaran untuk memberi balas budi.  Perubahan  politik  ini  disebut  sebagai ethische koers ,  yaitu  perubahan  ke  arah  pemerintahan  yang lebih  etis,  karena  tindakan-tindakan  sebelumnya dengan  mengeruk  habis-habisan  kekayaan  Indonesia, dipandang sebagai suatu politik yang tidak etis 25 . Pada awal pembukaan pendidikan tinggi hukum di Indonesia,  pendidikan  dirancang  untuk  menyiapkan tenaga  terampil  dalam  menggunakan  hukum  positif. Lulusannya  bergelar “meester  in  de  rechten” (Mr.) yang  secara  hukum  masih  berlaku  untuk  para  lulusan sampai tahun 1962. Rancangan tersebut juga tercermin dari  pilihan  nama Ilogeschool (sekolah  tinggi)  yang lebih  berkonotasi pendidikan ketrampilan (skill devel- opment) , bukan pendidikan ilmu hukum (rechtswetenschap) yang  sebenarnya.  Secara  lebih rinci Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa para mahasiswa  disiapkan  untuk  pekerjaan-pekerjaan  tena- ga  kehakiman,  pegawai  negeri,  dan  pekerjaan  bebas (advokat 26 ).
Sampai  dengan  akhir  kolonialisasi  Belanda  atas Indonesia, pola pendidikan tinggi hukum adalah teruta- ma untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hukum pada pemerintahan.  Dikatakan  secara  lain,  para meester  in de  rechten adalah  untuk  mempertahankan status quo , yaitu  mempertahankan  orde  hukum  kolonial.  Peneka- nannya  adalah  pada  menjalankan  hukum,  sedang  ma-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 27
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21. Ibid .
22.  E.  Fernando  M.  Manullang, Menggapai  Hukum  Berkeadilan,  Tinjauan  Hukum  Kodrat  dan  Antinomi  Nilai ,  Cetakan  Pertama,  Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 1 dan 2.
23.  Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum…, op.cit. , hlm. 18 dan 19.
24. Ibid . 25. Ibid . 26.  Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum…, op.cit. , hlm. 19 dan 20.
salah pembuatan hukum (bagaimana  membuat hukum yang baik) tidak mendapat perhatian 27 .
Pendidikan tinggi hukum, seiring berjalannya wak- tu  mengalami  perkem-bangan  dan  perubahan.  Jenis pekerjaan yang diisi oleh lulusan sarjana hukum men- galami  perluasan,  bahkan  di  segala  bidang  pekerjaan, para lulusan sarjana hukum dapat tampil. Apapun jenis pekerjaan  hukumnya,  pekerjaan  hukum  tersebut  dibu- tuhkan  oleh  masyarakat,  dengan  sudut  pandang mengenai hukum yang berbeda tentunya.
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  dapat  dilihat dari bermacam-macam sudut. Para profesional hukum, seperti  hakim,  jaksa,  advokat,  dan  para  yuris  yang bekerja di pemerintahan akan melihat dan mengartikan hukum  sebagai  suatu  bangunan  perundang-undangan. Bagi  mereka  tidak  ada  keragu-raguan  lagi  bahwa hukum  itu  tampil  dan  ditemukan  dalam  wujud  perun- dang-undangan  tersebut.  Optik  yang  demikian  itu dapat  dimengerti,  oleh  karena  pekerjaan  mereka  me- mang meng-haruskan demikian itu. Ibarat dokter yang bekerja  dengan  stetoskop,  maka  profesio-nal  hukum bekerja dengan undang-undang. Di sini otoritas perun- dang-undangan adalah demikian besar, sehingga dapat dikatakan  bahwa  di  luar  undang-undang  tidak  ada hukum. Para profesional adalah golongan yuris sebagai pemain (Belanda : medespeler ), sehingga  mereka ber- hadapan  dengan  hukum  adalah  posisi  yang  melekat pada hukum (attached concern) . Kredo mereka adalah “menyelesaikan  soal  dengan  menerapkan  undang- undang 28 ”.
Para  penstudi  atau  ilmuwan  hukum (legal  scholar, scientist) melihat  hukum  sebagai  suatu  objek  yang dipelajari,  yang  tujuannya  adalah  untuk  mencari kebenaran.  Bagi  mereka  ini,  hukum  itu  bukan  barang sakral  yang  tidak  boleh  dipertanyakan  atau  dipersoal- kan  lagi, semata-mata dengan alasan  bahwa  itu sudah menjadi  undang-undang.  Kepedulian  mereka  adalah untuk  menemukan  kebenaran  tentang  hukum,  bukan keharusan  menjalankan  huku.  Para  yuris  yang  masuk dalam  kategori  ini  disebut  sebagai  pengamat (Belanda  : toeschouwer ).  Posisi  mereka  berhadapan dengan hukum adalah mengambil jarak (detached con- cern) .  Kredo  mereka  adalah  “pencarian  dan  pen- cerahan 29 ”.
Kedua golongan yuris tersebut sama-sama dibutuh- kan oleh masyarakat. Di satu pihak, kehidupan sehari- hari  yang  nyata  membutuhkan  pedoman  dan  patokan konkret,  dan  di  lain  pihak  membutuhkan  kebenaran dari hukum yang berlaku 30 .
Saat  ini,  dunia  sudah  memasuki  era  globalisasi.
Kehidupan  antar  bangsa  sekarang  yang  tanpa  batas, dan  persaingan  bebas  dalam  bidang  ekonomi,  politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ini  berarti  seluruh  rakyatnya  harus  menjadi  warga negara dari bangsa yang modern, yang maknanya ada- lah  warga  negara  yang  rasional,  demokratis,  dan berorientasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam mengatasi  masalah  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan politiknya 31 .
Lulusan pendidikan tinggi hukum diharuskan untuk dapat  bersaing  di  dalam  era  globalisasi,  tidak  hanya dengan sesama lulusan sarjana hukum, akan tetapi juga profesi  lainnya.  Untuk  itu,  setiap  pendidikan  tinggi hukum harus bekerja keras di dalam mencetak sarjana hukum  yang  mempunyai  kualitas  tinggi,  yang  tidak hanya  dapat  bersaing  di  dalam  negeri  sendiri,  tetapi juga  bersaing  dengan  pekerja  hukum  dari  luar  negeri. Dalam artian  bahwa  lulusan pendidikan tinggi  hukum mempunyai  daya  saing  global,  dengan  penguasaan bahasa  asing  yang  mumpuni,  khususnya  tentang  ilmu hukum.
Ada suatu perkembangan yang menarik di Amerika Serikat,  yaitu  munculnya  model  pendidikan  hukum yang  disebut Cravathism .  Di  sini  pertautan  antara hukum,  pendidikan  hukum  dan  bisnis  terjalin  dengan erat. Cravathism adalah “... a system at whose core is the  large,  nationally  oriented  multi-purpose  commer- cially-oriented law firm of the type pioneered by Paul Cravath  in  the  late  19  century” . Cravathisme ber- pengaruh terhadap munculnya budaya  “ American cor- porate lawyering” yang menekankan pada perencanaan strategis dan advis kepada nasabah. Mod- el lawyering tersebut “...has the capability to mobilize almost  unlimited  resources  and  all  types  of  expertise, and operates in many legal and semi-legal arenas...” . Pendidikan  tinggi  hukum (law  schools) di  Amerika berfungsi sebagai pintu  masuk ke arah profesi  hukum tersebut.  Rupanya  pengaruh Cravathism meluas  ke seluruh  dunia  dan “demand  a  different    kind  of  ser- vice” dan “look for a different academic product 32 ” . Pendidikan hukum yang baik terlihat pada kualitas lawyers Amerika  Serikat  yang  baik,  yang  disebut “educated  first-class  lawyer” .  Pengacara-pengacara ter-sebut  disegani  kemampuannya  dalam  masyarakat karena  memiliki  kualitas  ketrampilan  yang  menonjol. Sekalipun keterampilan tersebut dalam konteks profe- si, namun juga bersifat umum, yaitu 33 :
1)  Keterampilan  analitis.  Keterampilan  tersebut merupakan  kemampuan  khusus  lawyer  untuk
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 28
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
27. Ibid .
28.  Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir,  Catatan  Kritis  tentang  Pergulatan  Manusia  dan  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  Kompas  Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 1 dan 2.
29. Ibid . 30. Ibid . 31. Ibid . 32. Ibid. , hlm. 22 dan 23. 33. Ibid. , hlm. 46-48.
membedakan A dari B, untuk memisahkan mana yang  relevan  dan  mana  yang  tidak,  untuk  men- gurai suatu keadaan ruwet menjadi sub-sub kom- ponen  yang  dapat  dikelola,  untuk  mengamati suatu  persoalan  secara  teliti  dengan  melihatnya dari berbagai perspektif;
2)  Pengetahuan  hukum  yang  mapan.  Tentu  saja seorang lawyer akan  mempunyai  spesialisasinya sendiri, tetapi sebagai seorang lawyer yang baik, harus  dapat  menunjuk  posisi  nasabahnya  di  ten- gah-tengah peta umum dari hukum positif;
3)  Ketrampilan  kerja  yang  bersifat  dasar.  Ket- erampilan tersebut berupa penghimpunan sejumlah  besar  informasi  dan  keahlian  tinggi dalam  melakukan  komunikasi.  Para first-class lawyer tahu  bagaimana  menulis,  menggunakan perpustakaan,  menjadi  advokat,  bagaimana mendengarkan,  merancang,  menginterogasi,  dan tahu  bagaimana  memutuskan  apa  yang  seha- rusnya diketahui;
4)  Akrab  dengan  lingkungan  kelembagaan.  Adalah tidak  cukup  apabila  seorang lawyer mampu  me- mecahkan  suatu  persoalan,  mampu  untuk  mem- buat  dokumen  yang  cermat.  Seorang “first-class lawyer” juga akrab dan mampu bekerja efektif di tengah-tengah  lingkungan  kelembagaan  yang ada,  di  mana  persoalan  timbul. Lawyer harus mampu berhubungan dengan rakyat, untuk duduk di  meja  dan  berunding,  berdiri  tegak  di  ruang pengadilan,  mampu  menggertak  berbagai tetek- bengek hal yang tidak nalar dalam sidang, dalam badan-badan  administrasi,  dalam  badan  perun- dang-undangan dan berbagai kelembagaan lain;
5)  Kesadaran  terhadap  adanya  suatu  lingkungan nonhukum yang luas. Kesadaran tersebut menun- juk  kepada  kemampuan  untuk  merangkum  ling- kungan nonhukum dari persoalan yang dihadapinya  ke  dalam  penyelesaian  persoalan, untuk  menilai  dampak  dari  pertimbangan  non- hukum yang sekiranya akan mempengaruhi hasil nanti,  dan  untuk  menemukan  jalan  bagaimana memobilisasi  pengetahuan  dan  pandangan  para pihak  yang  bukan lawyer .  Setiap  persoalan hukum  muncul  dalam setting nya  yang  khas memuat pertimbangan ekonomi dan politik, serta kekuatan  psikologis  dan  historis,  masing-masing situasi  menampilkan  persoalannya  sendiri  dalam menghimpun data, mengaturnya, dan menimbang -nya. Proses hukum merupakan bagian dari suatu proses  sosial  yang  melingkupinya;  para lawyer kelas satu tidak pernah kehilangan konteks kese- luruhan tersebut, dan dia tahu persis kapan harus berhubungan  dengan  akuntan,  psikiater,  dokter, ekonom,  analis  pasar,  ahli  sosiologi  dan  statistik serta  lain-lain,  yang  keahliannya  bisa  membantu lawyer dan nasabahnya;
6) Good  judgement .  Pengertian  tersebut  susah  un- tuk dirumuskan secara abstrak, tetapi di Amerika Serikat  tampaknya  orang  sudah  cukup  maklum apabila  orang  mengatakan, “lawyer  X  has  good judgement” dan  semua  orang  juga  tahu, good judgement merupakan  karakteristik  menonjol dari seorang first-class lawyer .
Tentunya berbeda antara Indonesia dengan Ameri- ka  Serikat.  Manusia  Indonesia  mempunyai  nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman  hidup, yang tidak dimiliki oleh  Amerika  Serikat  yang  merupakan  negara  liberal dan  kapitalis.  Pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia diharapkan  dapat  mencetak  generasi  penerus  bangsa yang  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan mempunyai  rasa  perikemanusiaan,  bukan  hanya  gen- erasi penerus yang hanya memiliki skill untuk bekerja.
Sebagaimana  salah  satu  tujuan  bangsa  Indonesia, yakni  mencerdaskan kehidupan bangsa  melalui  sistem pendidikan  nasional  yang  wajib  diikuti  oleh  seluruh rakyat  Indonesia.  “Mencer-daskan  kehidupan  bangsa” bermakna  membangun  Indo-nesia  menjadi  negara bangsa  yang  maju,  modern, dan demokratis,  makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila 34 .
Terdapat  berbagai  macam  pengertian  kedudukan dan  fungsi  Pancasila.  Seluruh  kedudukan  dan  fungsi Pancasila, bukanlah berdiri sendiri. Adapun pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila, yakni 35 :
1)  Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia;
Proses  terjadinya  Pancasila  tidak  seperti  ideologi- ideologi  lainnya  yang  hanya  merupakan  hasil pemikiran seseorang saja, namun melalui suatu proses kausalitas, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar nega- ra  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat  hidup  bangsa  Indonesia.  Dalam  pengertian inilah, maka bangsa Indonesia sebagai kausa materialis dari Pancasila. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan  kristalisasi  nilai-nilai  yang  diyakini kebenarannya  oleh  bangsa  Indonesia  yang  men- imbulkan  tekad  bagi  dirinya  untuk  mewujudkannya dalam  sikap  tingkah  laku  dan  perbuatannya.  Pan- dangan  hidup  dan  filsafat  hidup  itu  merupakan  motor penggerak  bagi  tindakan  dan  perbuatan  dalam  men- capai  tujuannya.  Pandangan  hidup  inilah,  maka  dapat diketahui  cita-cita  yang  ingin  dicapai  bangsa,  gagasa- gagasan  kejiwaan  apakah  yang  hendak  diwujudkan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Nilai-nilai  Pancasila  itu  telah  tercermin dalam  khasanah  adat-istiadat,  kebudayaan  serta  ke- hidupan keagamaannya.
2)  Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indo-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 29
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
34.  Forum Mangunwijaya, op.cit. , hlm. 9 dan 10.
35.  Kaelan, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 47-65.
nesia;
Pancasila  sebagai  suatu  ideologi,  tidak  bersifat kaku  dan  ter-tutup,  namun  bersifat  terbuka.  Hal  ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual,  dinamis,  antisipatif,  dan  senantiasa  mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan  ideologi  Pancasila  bukan  berarti  mengu- bah  nilai-nilai dasar Panca-sila, namun  mengeksplisit- kan  wawasannya  secara  konkrit,  sehingga  memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan ma- salah-masalah baru dan aktual.
3)  Pancasila sebagai dasar filsafat negara;
Secara  yuridis,  Pancasila  sebagai  dasar  filsafat negara  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Alinea IV yang berbunyi :
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indone- sia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  negara  In- donesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar- kan  kepada  :  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusi- aan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan  Indonesia,  dan Kerakyatan  yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksa- naan Dalam Per-musyawaratan/Perwakilan.
Melihat  dan  rumusan  tersebut  yang  dimaksud … dengan  berdasar  kepada… adalah  dalam  pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila dise- but  sebagai  dasar  filsafat  negara, Philosofische  Gron- slag dari negara mengandung konsekuensi bahwa da- lam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan  nilai-nilai  Pan-casila.  Hal  itu  meliputi  segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintahan  dan  aspek-aspek  kenegaraan  yang lainnya.  Negara  adalah  lembaga  kemasyarakatan  da- lam  hidup  bersama.  Suatu  negara  akan  hidup  dan berkembang  dengan  baik  manakala  negara  tersebut memiliki  dasar  filsafat  sebagai  sumber  nilai  ke- benaran,  kebaikan,  dan  keadilan.  Pancasila  sebagai dasar filsafat negara, pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai  bagi  bangsa dan  negara Indonesia,  maka seluruh  aspek  dalam  penyelenggaraan  negara  didasar- kan  dan  diliputi  oleh  nilai-nilai  Pancasila,  Sehingga Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian negara.
4.  Pancasila  sebagai  asas  persatuan  dan  kesatuan bangsa Indonesia;
Bangsa  Indonesia  memiliki  satu  asas  kerokhanian, satu pandangan hidup, dan satu ideologi, yaitu Panca- sila,  yang  ada  dalam  suatu  negara  Proklamasi  17 Agustus 1945. Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerokhanian, ke satuan pandangan hidup, kesatu- an  ideologi  tersebut  itu  adalah  amat  bersifat  sentral, karena  suatu  bangsa  yang  ingin  berdiri  kokoh  dan
mengetahui  ke  arah  mana  tujuan  bangsa  itu  ingin  di- capai, maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi, maupun satu asas kerokhanian.
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa,  yang dengan sendirinya  memiliki kebudayaan dan  adat-istiadat  yang  berbeda-beda  pula.  Namun demikian, bangsa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu  yang  memang  senantiasa  ada  pada  setiap manusia  (suku  bangsa)  sebagai  makhluk  pribadi,  dan dalam  masalah  ini  bersifat  biasa.  Namun  demikian, dengan  adanya  kesatuan  asas  kerokhanian,  maka perbedaan  itu  harus  dibina  ke  arah  suatu  kerjasama dalam  memperoleh  kebahagiaan  bersama.  Dengan adanya  kesamaan  dan  kesatuan  asas  kerokhanian  dan ke-satuan  ideologi,  maka  perbedaan  itu  perlu  diara- hkan pada suatu per-satuan. Di sinilah letak fungsi dan kedudukan  asas  kerokhanian  Pancasila  sebagai  asas kerokhanian  proses  sebagai  asas  persatuan,  kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia.
Penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  hukum  yang berlandaskan Pancasila, bersumber pada ajaran agama, sebagaimana  ketentuan  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini  sangat  penting,  mengingat  kedua  Sila  tersebut mengajarkan  nilai-nilai  kebaikan,  kejujuran,  keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya.
Soejadi,  dkk  menyatakan  bahwa  makna  sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tidak  bisa  dipisahkan dengan makna agama di Indonesia, karena kausa mate- rialis  (sebab  yang  berupa  bahan)  adalah  bangsa  Indo- nesia  yang  sejak  zaman  dahulu  kala  telah  memiliki nilai-nilai agama. Oleh karena itu, makna sila pertama tersebut  perlu  dijelaskan  atas  dasar  kausa  materialis (sebab yang berupa bahan) dalam proses terbentuknya Pancasila.  Hal  ini  mengingat  bahwa  proses  ter- bentuknya  Pancasila  selain  sebagai  hasil  perengungan jiwa yang dalam juga merupakan suatu hasil konsensus filsafat (philosophi-cal consensus) dan konsensus poli- tik (political consensus 36 ) .
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  implemen- tasinya,  terkait  dengan  upaya  manusia  untuk melaksanakan  perintah  Tuhan,  dalam  hal  ini menghindari  hal-hal  yang  dilarang  oleh  agama,  men- jadi manusia yang baik dan bertaqwa, dan mempunyai akhlak  yang  baik  dalam  bergaul  dengan  sesama  ang- gota masyarakat.
Dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan yang Ma- ha  Esa  mem-punyai  makna  bahwa  segala  aspek  penye- lenggaraan  negara  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang berasal dari Tuhan. Bilamana dirinci, masalah-masalah yang menyangkut penye-lenggaraan negara antara lain meliputi penyelenggaraan negara yang bersifat materi- al  maupun  yang  bersifat  spiritual.  Hal  yang  bersifat material,  antara  lain  berbentuk  negara,  tujuan  negara, tertib hukum, sistem negara. Adapun yang bersifat kero- khanian, misalnya moral negara, moral para penyeleng- garaan negara dan lain sebagainya. Dalam negara yang
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 30
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berdasarkan Pancasila, realisasi penyelenggaraan nega- ra,  harus  dijiwai  dan  bersumber  pada  nilai-nilai  yang datang  dari  Tuhan,  yaitu  kebaikan,  keadilan,  dan kebenaran. Hukum Tuhan senan-tiasa merupakan sua- tu  ukuran  bagi  terlaksana  terwujudnya  hukum  positif di  Indonesia.  Bahkan  pelaksanaan  bidang  ekonomi, politik,  pen-didikan,  kesehatan,  dan  lain  sebagainya juga  harus  senantiasa  berdasar-kan  nilai-nilai  yang datang dari Tuhan 37 .
Apabila  setiap  manusia  selalu  melaksanakan perintah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  akan  tercipta keselarasan,  kedamaian,  dan  kebahagiaan  dalam  ke- hidupan.  Tidak  ada  penyimpangan,  dan  manusianya mempunyai moral yang baik. Pendidikan tinggi hukum berusaha mencetak generasi penerus yang demikian.
Pada  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab, manusia sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa, se- jak lahir adalah merupakan makhluk pribadi yang ter- susun atas jasmani dan rokhani. Ia memiliki akal budi dan  kehendak,  yang  pada  awalnya  merupakan  suatu potensi  yang  harus  berkembang  terusmenerus  untuk menjadi  pribadi  yang  sempurna  dan  mencapai  tujuan eksistensinya.  Sehubungan  dengan  itu,  dia  diberi  hak asasi yaitu hak-hak manusia sebagai manusia. Dia tid- ak hanya berhak menggunakan hak-haknya itu, namun juga  wajib  menggunakannya  karena  hanya  secara demikian,  manusia  dapat  mengemban  tugasnya  dan mencapai eksistensinya 38 .
Sebagai  realisasi  isi  arti  Pancasila  yang  umum kolektif,  teru-tama  yang  merupakan  suatu  ketentuan hukum positif, yang selan-jutnya merupakan pedoman bagi  pelaksanaan  secara  khusus  dan  konkret  dalam pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara  secara operasional.  Hal  ini  sangat  penting  terutama  dalam menentukan ke-bijaksanaan secara operasional. Dalam kaitannya  dengan  karakteristik  pendidikan  tinggi hukum  yang  berlandaskan pada Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila, dapat disebutkan yakni 39 :
1)  Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
a)  Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan wilayah, tanah  air  Indonesia  beserta  kekayaan  alamnya kepada bangsa Indonesia;
b)  Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan rakhmat atas  Proklamasi  Kemerdekaan  bangsa  Indonesia, dan  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c)  Mewajibkan pemerintah dan penyelenggara nega- ra  untuk  memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan yang luhur dan me-megang teguh cita-cita rakyat yang luhur;
d)  Negara  berdasarkan  atas  Ketuhan  Yang  Maha Esa  dengan  jaminan  kemerdekaan  bagi  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-
masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya dan  kepercayaannya  [Pasal  29ayat  (2)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e)  Pendidikan  nasional,  antara  lain  bertujuan  untuk membentuk  manusia  yang  bertaqwa  kepada  Tu- han yang Maha Esa.
2)  Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab a)  Jaminan  hak-hak asasi warga negara, seperti ter- cantum da-lam Pasal 27,  Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal  30,  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
(1) Segala warga  negara bersamaan kedudukannya dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya.  Tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Undang -Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945);
(2) Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  maupun tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  un- dang-undang  (Pasal  28  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
(3) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya [Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Ta- hun 1945];
(4) Tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib,  ikut serta da-lam usaha pem-belaan negara [Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia Tahun 1945];
(5) Tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapat pengajaran, dan pemerintah berkewajiban men- gusahakan dan  menyelenggarakan  suatu sistem peng-ajaran negara yang diatur dengan undang- undang [Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Ta- hun 1945].
b)  Kemerdekaan  adalah  hak  segala  bangsa,  maka penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan  perikemanu-siaan  dan  perikeadilan (Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- publik Indonesia Tahun 1945 Alinea I);
c)  Hakikat  pembangunan  negara  Indonesia  adalah pemba-ngunan  manusia  Indonesia  seutuhnya, yaitu baik aspek jas-mani, rokhani, material, spir-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 31
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
37. Ibid. , hlm. 144. 38. Ibid. , hlm. 160. 39. Ibid. , hlm. 115-117.
itual  (yaitu  keagamaan),  indi-vidu  mapun masyarakat.
Pendidikan  tinggi  hukum  yang  berlandaskan  Pan- casila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  dalam  menghasilkan  lulusan sarjana  hukum  atau  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  saing  global,  dilalui  dengan tahapan-tahapan  dan  proses  yang  panjang.  Dari  tahap rekrutmen  mahasiswa  yang  mempunyai  minat  untuk belajar  ilmu  hukum  dan  konsisten  untuk  melaksana- kan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan ikut serta dalam  upaya  penegakan  hukum.  Dalam  prosesnya mengikuti  perkuliahan  atau  pembelajaran,  praktek, penelitian,  dan  pengabdian  masyarakat,  yang  pada akhirnya  sebagai  hasil  akhir  atau  output,  pendidikan tinggi  hukum  dalam  penyelenggaraannya  ingin  mem- peroleh  hasil  yang  profilnya  memenuhi  4  (empat) syarat berikut:
1)  Lulusan  pendidikan  tinggi  hukum,  memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai religi di dalam memahami dan menga- malkan  pengetahuan  ilmu  hukum,  sehingga  di- perlukan  penguatan  terhadap  nilai-nilai  ajaran agama;
2)  Penguasaan  pengetahuan  di  bidang  ilmu  hukum yang memadai;
3)  Memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang  diprak- tekkan  di  tengah  masyarakat,  misalnya  profesi yang  dibutuhkan  masyarakat  seperti  polisi,  ha- kim,  jaksa,  pengacara,  dan  notaris  yang  dijalan- kan dengan penuh tanggung jawab;
4)  Memiliki  kemampuan  dalam  mengabdikan  ilmu hukum di tengah masyarakat yang berdaya saing, baik  nasional  maupun  internasional.  Agar  4 (empat)  kriteria  tersebut  terpenuhi,  maka  antara pengamalan nilai-nilai ajaran agama, ilmu hukum yang  diperoleh  selama  menempuh  pendidikan tinggi  hukum,  kemampuan  yang  dimiliki (skill) , dan  keinginan  yang  kuat  untuk  melakukan pengabdian  dalam  masyarakat  harus  selaras. Jurnal  Asia  Foundations sebagaimana  dikutip oleh Jawade Hafidz bahwa bahwa ada 4 (empat) komponen  yang  mendasar  dalam  upaya  pendidi- kan hukum, khususnya di Indonesia. Empat kom- ponen  yang  saling  terkait  satu  sama  lain,  yaitu klinik  hukum,  penelitian  hukum  yang  relevan dengan  isu-isu  reformasi  hukum,  pengembangan kurikulum,  dan  dukungan  bagi  organisasi masyarakat sipil.  Masing-masing komponen  ber- fungsi memperkuat dan meningkatkan efektivitas komponen  lainnya.  Inti  dari  semua  ini  terletak
pada  klinik  hukum,  yang  dibuat  agar  mahasiswa hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengem- bangkan  ketrampilan  praktis  mereka,  sesuatu yang jarang disediakan saat kuliah 40 .
Pada intinya bahwa pendidikan tinggi hukum pada khususnya,  dan  pendidikan  tinggi  pada  umumnya, memiliki  tujuan  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia  Indonesia  melalui  pendidikan.  Pendidikan atau yang lebih luas pembangunan sumber daya manu- sia,  merupakan  unsur  yang  paling  strategis  bagi  pem- bangunan negara bangsa 41 .
F. Harbison dan C.A. Myers dalam bukunya Man- power  and  Education pada  tahun  1965  menyatakan bahwa 42 : In  the  final  analysis,  the  wealth  of  a  country  is based on  its power to develop and to effectively utilize the innats  capacity of its people. The economic devel- opment of nations, therefore, is ultimately the result of human effort. It takes skilled human agents to discover and exploit  natural   resources, to  mobilize capital, to develop technology, to  produce goods, carry on trade. Indeed,  if  a  country  is  unable  to  develop  its  human resources,  it can not build anything else, whether it be a  modern  political  system,  a  sense  of  national  unity, or a prosperous economy .
Pernyataan  yang  keras  dari  Harbison  dan  Myers yang menyatakan bahwa “bila suatu negara tidak dapat mengembangkan sumber daya  manusianya, negara itu tidak akan dapat mengembangkan apapun, baik sistem politik yang modern, rasa kesatuan bangsa, maupun ke -makmuran 43 ”.
Bappenas  bersama  BPS  dan  UNDP  dalam  pub- likasinya “The  Economics  of  Democracy” me- nyatakan bahwa 44 :
Indonesia  needs to invest  more in human develop- ment, not just to fulfil its people’s basic rights but also to lay the foundations for economic growth and to en- sure  the  longterm  survival  of  its  democracy.  The  in- vestment is substansially but clearly affordable. It has to  be  based,  however,  on  wide-spread  national  con- ceneus it could be postured .
Pendidikan  yang  bermakna  bagi  peletakan  dasar pem-bangunan ekonomi dan dapat menjamin  berkem- bangnya demokrasi memerlukan dana yang besar, dan ini sesung-guhnya sejalan dengan Amandemen Keem- pat  terhadap  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan agar negara  mem-prioritaskan  anggaran  pendidikan  seku- rangkurangnya 20% (dua puluh persen) Anggaran Pen-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 32
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
40.  Jawade Hafidz, Kontektualisasi Karakter Sistem Pendidikan Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , Makalah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2016, hlm. 8.
41.  Forum Mangunwijaya, op.cit. , hlm. 11. 42. Ibid. , hlm. 12. 43. Ibid . 44. Ibid. , hlm. 12 dan 13.
dapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penda- patan Belanja Daerah (APBD 45 ).
Dari  hal  tersebut,  Negara  Republik  Indonesia  san- gat  serius  dalam  mengembangkan  pendidikan  bagi rakyatnya. Rakyat wajib mengenyam pendidikan sela- ma  9  (sembilan)  tahun,  dan  untuk  biaya  pendidikan tersebut,  pemerintah  tidak  memungut  biaya  sama sekali.
Tentang betapa pentingya pendidikan bagi pemba- ngunan suatu bangsa pada abad ke-20 dan 21 ini, dia- nut  pula  oleh  para  pemimpin  negara-negara  yang merdekanya  setelah  Indonesia,  seperti  Malaysia,  Sin- gapura, Taiwan, Korea Selatan, dan China. Para pem- impin China pasca -Mao Zedong terutama Deng Xiao- ping,  demikian  menekan-kan  pentingnya  pendidikan dan ini benar-benar dilaksa-nakan. Berikut adalah pan- dangan  Deng  Xiaoping  tentang  kedudukan  strategis pendidikan  : “Leaders  who  neglect  education  lack vision  and matu-rity, and they are unqualified to lead the drive for modernization, that we should lay by eve- ry means to  promote education,  even if it means slow- ing down in other areas, and however poor we are we should give priority to funding for education 46 ” .
Dari pandangan Deng Xiaoping dapat disimpulkan bahwa  seorang  pemimpin  yang  visinya  mengabaikan pendidikan,  mereka  tidak  memenuhi  syarat  untuk memimpin  ke  arah  modernisasi.  Bahwa  kita  harus melakukan dengan segala cara untuk mempromosikan pendidikan,  bahkan  jika  itu  berarti  mengurangi kegiatan di daerah  lain, dan  bagaimanapun  miskinnya kita, kita harus memberikan prioritas untuk pendanaan untuk pendidikan.
Selanjutnya,  Perdana  Menteri  Jiang  Mien  pada tahun  1993,  sebagai  penerus  Deng  Xiaoping  menya- takan bahwa : “Its crucial that our economic develop- ment  switches  to  a  reliance  on  the  advancement  of science  and  technology  and  a  better  educated  work- force,  and  education  is  given  strate-gic  priority  to raise  the  moral,  scientific,  and  cultural  standards  of our nations 47 ” .
Dapat  disimpulkan  dari  pendapat  Perdana  Menteri Jiang  Mien  bahwa  ini  penting  bahwa  pembangunan ekonomi  kita  beralih  ke  ketergantungan  pada  ke- majuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  tenaga kerja  terdidik  yang  lebih  baik,  dan  pendidikan  diberi- kan  prioritas  strategis  untuk  meningkatkan  standar moral, ilmiah, dan budaya bangsa kita.
Pernyataan dua pemimpin China inilah yang kemu- dian  mewujud  dalam  serangkaian Education  Reform , yang  menjadikan  China  mengalami  kemajuan  luar biasa  dalam  memasuki  abad  ke-21.  Sesungguhnya,
dalam  hal  pemikiran  tentang  pentingnya  pendidikan, Indonesia,  kalau  ditelaah  dari  berbagai  ketentuan  da- lam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indone- sia Tahun 1945 tidak kalah 48 .
Di  Indonesia  sebagaimana  diketahui  bahwa  pen- didikan  merupakan  hak  warga  negara.  Setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan,  tanpa  dikenai biaya.  Pendidikan  tersebut  dilaksanakan  untuk meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bahwa  hanya  melalui  pendidikan  yang  bermakna, proses  pembudayaan  kemampuan  nilai  dan  sikap  dari suatu  bangsa  yang  cerdas  kehidupannya  yang  akan dapat  menjadi  landasan  bagi  pembangunan  nasional yang berkesinambungan, dan untuk itulah Amandemen Keem-pat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  terutama  yang  menyangkut Pasal 31 ditetapkan 49 .
Memang terdapat perbedaan yang cukup besar bagi seseorang  yang  menempuh  pendidikan  dengan  yang tidak  menempuh  pendidikan.  Kesadaran  yang  tinggi dari  setiap  warga  negara  yang  dibutuhkan  untuk  me- nyelenggarakan  sistem  pendidikan  nasional  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Manusia  Indonesia  yang  sesuai  dengan  tuntutan membangun  bangsa  sebagai  diamanatkan  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 adalah manusia yang bermoral, berdisiplin (pribadi,  sosial,  dan  nasional),  beretos  kerja  tinggi, menguasai  kemampuan teknis dan profesional,  mem- iliki  sikap  rasio-nal  dan  memiliki  kemampuan  intel- ektual,  demokratis,  dan  bertanggung  jawab.  Jelas bukan  manusia  yang berpegang pada pandangan  “ ono dino  ono  sego (ada hari  ada nasi), setiap anak mem- bawa  rezekinya  sendiri-sendiri”,  bukan  juga  orang yang  berpegang  kepada  pepatah  “kalau  takut  dilebur pasang, jangan berumah di tepi pantai atau ono bapang den  simpangi ,  yaitu  suatu  watak  tidak  berani menghadapi  masalah”.  Tetapi,  sebaliknya  manusia yang  rasional  dan  percaya  diri  serta  menguasai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  yang  mottonya  adalah “a problem is a challenge and a challenge is a chance to progress (setiap  masalah  adalah  tantangan  dan  tan- tangan  adalah  kesempatan  untuk  maju)”  atau  dalam bahasa  Bung  Karno  mengutip  Ki  Dalang “rawe-rawe rantas malang-malang putung 50 ” . Untuk  membangun  sumber  daya  manusia  yang sesuai dengan harapan bangsa, tidaklah semudah mem- balikkan  telapak  tangan.  Segala  macam  kebutuhan untuk memajukan pendidikan harus benar-benar sangat dipikirkan dan harus dipenuhi.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 33
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
45. Ibid . 46. Ibid . 47. Ibid. , hlm. 14. 48. Ibid . 49. Ibid . 50. Ibid. , hlm. 19 dan 20.
Manusia  yang  bermoral,  berdisiplin,  beretos  kerja tinggi,  dan  mampu  menguasai  dan  menerapkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  serta  demokratis  dan  ber- tanggung  jawab  tidak  dapat  dilahirkan  dalam  sistem pendidikan  sekolah  dengan  peserta  didik  tanpa  buku pelajaran,  tanpa  lapangan  olah  raga,  tanpa  laboratori- um, tanpa perpustakaan, tanpa guru yang tidak berko- mitmen  kepada  pendidikan  anak  karena  rendahnya insentif  dan  kesejahteraan  yang  diterima,  dan  tanpa fasilitas  esensial  bagi  sekolah  sebagai  pusat  pembu- dayaan  segala  kemampuan,  nilai,  dan  sikap,  sehingga sekolah  hanya  menjadi  tempat  peserta  didik  untuk mendengar,  mencatat,  menghafal,  dan  latihan  menja- wab soal-soal ujian. Inilah kondisi lembaga pendidikan Indonesia  pada  umumnya  dari  Sekolah  Dasar  bahkan sampai  tingkat  universitas.  Pada  umumnya  sekolah hanyalah tempat untuk bertemu guru di kelas. Kondisi sekolah  seperti  ini  yang  pada  umumnya  terdapat  di negara-negara  berkembang  oleh  Unesco  dalam  pub- likasinya pada tahun 1996 tidak dapat diharapkan un- tuk dapat menunjang pembangunan bang-sa melainkan sebaliknya,  akan  melahirkan  masalahmasa-lah  baru, yaitu unprepared and unskilled educated young gener- ation 51 .
Untuk suatu proses belajar, dapat dilakukan di ma- na  saja.  Hal  ini  berarti  diperlukan  fasilitas  yang  me- madai.  Bukan  dengan  memberlakukan  waktu  belajar selama mungkin, yang juga dibebani pekerjaan rumah yang  harus  segera  diselesaikan.  Manusia  bukanlah sebuah  mesin,  yang  dapat  bekerja  setiap  waktu  jika ingin digunakan. Adanya keterpaksaan, akan membuat seseorang  tidak  akan  melakukan  sesuatu  secara  opti- mal.
Proses  pendidikan  seperti  yang  sepintas  dising- gung  dan  berlangsung  dari  pukul  07.00  sampai  pukul 12.00 tidak akan dapat  mengubah karakteristik  manu- sia Indone-sia menjadi yang beretos kerja tinggi, yang berdisiplin,  yang  bermoral,  yang  bertanggung  jawab, yang menghor-mati tegaknya hukum, dan yang mampu menguasai  dan  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta bersikap demokratis. Tidak lain karena masyarakat di  luar sekolah, baik di rumah, di  jalanan, maupun  di  media  massa,  terutama  media  elek-tronik belum  dapat  menjadi  tempat  yang  dapat  mendorong tumbuh  dan  berkembangnya  karakteristik  manusia Indo-nesia yang digambarkan dan diidealkan di atas 52 . Komisi  Internasional  Unesco,  memasuki  abad  ke- 21 merekomendasikan 4 (empat) pilar belajar, yaitu 53 :
1) Learning to know ;
Learning  to  know adalah suatu  proses pembelaja- ran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhir-nya dapat merasakan dan dapat menerapkan cara mem-peroleh  pengetahuan,  suatu  proses  yang
memungkinkan  tertanamnya  sikap  ilmiah,  yaitu  sikap ingin  tahu  dan  selanjutnya  menimbulkan  rasa  mampu untuk selalu men-cari jawab atas masalah yang dihada- pi secara ilmiah.

## 2) Learning to do ;
Sasaran  akhir  dari  diterapkannya  pilar  ini  adalah lahirnya generasi muda yang dapat bekerja secara cer- das  dengan  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Pemahaman tentang pilar ini, pada berbagai jenjang pendidikan harus memungkinkan peserta didik dalam proses pembelajaran-nya sampai pada tingkatan penggunaan berbagai konsep, prinsip, atau hukum un- tuk  memecahkan  masalah  yang  konkret. Ini  jelas  me- merlukan  suatu  lembaga  pendidikan  dengan  tenaga guru berderajat profesional, sarana dan prasarana yang memadai  dan  suasana  pembelajaran  yang  penuh  tan- tangan.
3) Learning to live together ; dan
Pendidikan  tidak  hanya  membekali  generasi  muda untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan  bekerja  serta  memecahkan  masalah, melainkan  kemampuan  untuk  hidup  bersama  dengan orang  lain  yang  berbeda  dengan  penuh  toleransi,  pe- ngertian, dan tanpa prasangka. Tugas pendidikan untuk pada  saat  yang  bersamaan,  setiap  peserta  didik  mem- peroleh  pengetahuan  dan  memiliki  kesadaran  bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keraga- man  tersebut  terdapat  persamaan.  Pendidik-an  untuk mencapai  tingkat  kesadaran  akan  persamaan  antar sesama  manusia  dan  terdapat  saling  ketergantungan satu  sama  lain,  tidak  dapat  ditempuh  dengan  pendidi- kan  dengan  pendekatan  tradisional,  melainkan  perlu men-ciptakan  situasi  kebersamaan  dalam  waktu  yang relatif lama.
4) Learning to be .
Tiga pilar,  yaitu learning  to  know , learning  to  do , dan learning  to  live  together ditujukan  bagi  lahirnya generasi  muda  yang  mampu  mencari  informasi  dan/ atau  menemu-kan  ilmu  pengetahuan,  yang  mampu melaksanakan  tugas  dalam  memecahkan  masalah secara  cerdas,  dan  mampu  bekerjasama,  bertenggang rasa,  dan  toleran  terhadap  per-bedaan.  Bila  ketiganya berhasil dengan  memuaskan akan  menimbulkan adan- ya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik, hasil akhirnya adalah manusia yang mampu mengenal dirinya,  dalam  bahasa  Undang-Undang  Nomor  2  Ta- hun 1989 adalah manusia yang berkepribadian mantap dan  mandiri.  Manusia  yang  utuh  yang  memiliki  ke- mantapan  emosional  dan  intelektual,  yang  mengenal dirinya, yang dapat me-ngendalikan dirinya, yang kon-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 34
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
51. Ibid. , hlm. 20 dan 21. 52. Ibid . 53. Ibid. , hlm. 22-27.
sisten dan yang memiliki rasa empati (tepo sliro) , atau dalam  kamus  psikologi  disebut  memiliki emotional intelligence .  Inilah  kurang  lebih  mak-na learning  to be , yaitu muara akhir dari tiga pilar belajar.
Merupakan  sebuah  pekerjaan  yang  besar  bagi bangsa  Indonesia  untuk  membentuk  karakter  manusia Indone-sia  menjadi  yang  beretos  kerja  tinggi,  yang berdisiplin,  yang  bermoral,  yang  bertanggung  jawab, yang menghor-mati tegaknya hukum, dan yang mampu menguasai  dan  menerapkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  bersikap  demokratis,  dan  berdaya  saing global.
1Untuk dapat menghasilkan manusia yang karakte- ristiknya digambarkan di atas, perlu dirancang dan dise -lenggarakan  suatu  sistem  pendidikan  nasional  yang memungkinkan  terjadinya  proses  pembelajaran  yang ber-makna proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap seorang Indonesia modern yang demo- kratis dan bertanggung jawab 54
Selain  itu,  hasil  didikan  itu  sangat  dipengaruhi  oleh integritas kemanusiaan pendidiknya, yaitu 55 :
1)  Berjiwa besar ataukah bermentalitas kerdil;
2)  Jujur ataukah koruptif;
3)  Bersahaja  atau  serba  semu,  apalagi  bermewah- mewah;
4)  Konsekuen  ataukah  angin-anginan,  mengikuti liak-liuk  irama  gendang  seruling  yang  membi- uskan menghanyutkan.
Di  sini,  pendidik  atau  dosen  atau  guru  juga mempengaruhi pembentukan karakter dari anak didik. Apa  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tentunya  akan ditiru  oleh  anak  didiknya,  sehingga  kualitas  pendidik juga  menentukan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang dihasilkan.
Tetap  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  merupakan  kunci  bagi  pembangunan karakter  manusia  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  lahir dengan  sejumlah  ciri  khas,  sifat-sifat,  serta  nilai-nilai yang  dimilikinya  sejak  zaman  dahulu  kala,  sehingga mem-bedakan  bangsa  Indonesia  dengan  bangsa lainnya. Maksud kepribadian bangsa dan negara Indo- nesia  adalah  terdiri  atas  jumlah  sifat-sifat  yang  tetap terlekat bangsa Indonesia, yang terdiri atas 56 :
1)  Hakikat  abstrak  manusia  “monopluralis”,  yang bersifat  tetap  dan  terlekat  pada  semua  orang  dan sifatnya umum universal. Sifat-sifat tersebut adalah unsur tubuh (raga), jiwa, akal, rasa, kehendak; ma- khluk  individu  dan  makhluk  sosial;  makhluk pribadi  berdiri  sendiri  dan  makhluk  Tuhan  yang
dalam  hal  ini  tersimpul  dalam  kata  pokok  sila kedua, yaitu  “kemanusiaan”. Hal ini berarti bahwa setiap  orang  memiliki  sifat-sifat  hakikat  abstrak tersebut, yang sifatnya umum universal. Oleh kare- na  itu,  sifat  ini  ada  pada  setiap  manusia  tidak terkecuali,  misalnya  orang  Jerman,  India,  Arab, Amerika,  Be-landa,  dan  lain  sebagainya,  termasuk juga  orang  Indonesia.  Konsekuensinya  bahwa  da- lam  pengertian  kepribadian  Indonesia  juga  tersim- pul nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal, maka  kepribadian  Indonesia  juga  tersimpul  di  da- lamnya  kepribadian  kemanusiaan,  yang  berarti memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri kemanusiaan  yang sifatnya univer-sal;
2)  Hakikat pribadi Indonesia,  yaitu keseluruhan sifat- sifat  dan  ciri-ciri  khusus  yang  tetap,  yang  terlekat pada  diri  pribadi  bangsa  Indo-nesia,  sehingga  me- nyebabkan bangsa Indonesia berbeda dengan bang- sa lain. Ciri khas kepribadian Indonesia itu terkan- dung  dalam  seluruh  isi  sila  kedua,  yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam hub- ungan  kesatuannya  dengan  sila-sila  yang  lainnya. Hal ini berarti bahwa kepribadian Indonesia terdiri atas kepribadian  “Kemanusiaan yang Adil dan Be- radab”  yang  berKetuhanan  Yang  Ma-ha  Esa,  ber- Persatuan Indonesia, berKerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawara- tan/perwakilan,  dan  yang  berKeadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Maka  secara  kese- luruhan  disebutkan  bahwa  kepribadian  Indonesia adalah ke-pribadian Pancasila.
Apabila  karakteristik  kebijakan  pendidikan  tinggi hukum  Indonesia  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan dengan mudah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing glob- al.
Sungguh sangat  mengilhami  apa  yang disebut Ga- lanter  dengan “alleviating  human  sufferings” dan Spence  agar  para  profesional  hukum “need  to  be evolved  persons” .  Dunia  pendidikan  tinggi  hukum, perlu  merenungkan  kata-kata  mutiara  tersebut, kemudian  menjabarkannya  ke  dalam  fokus  serta  arah pendidikan  hukum.  Diperlukan  sejenak  untuk  me- renung dan  menentukan apa  yang dapat dan akan dil- akukan  agar  pendidikan  tinggi  hukum  benar-benar berguna  bagi  rakyat.  Salah  satu  aspek  yang  perlu  di- perhatikan  terhadap  pendidikan  tinggi  hukum  adalah mengutamakan  “pengembangan  kemanusiaan”  di  atas keinginan menghasilkan manusia hukum 57 ”.
Hal  yang  terpenting  adalah  manfaat  dari keberadaan pendidikan tinggi hukum bagi masyarakat. Sangat  disayangkan  apabila  pendidikan  tinggi  hukum mampu mencetak para pekerja hukum yang profesion-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 35
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
54. Ibid. , hlm. 21 dan 22.
55. Abdul Ghofur Anshori dan Shobirin Malian (Ed.), op.cit. , hlm. 61.
56. Kaelan, op.cit. , hlm. 175 dan 176.
57. Forum Mangunwijaya, op.cit. , hlm. 37.
al dan berkualitas tinggi, akan tetapi di dalam masyara- kat, keberadaannya tidak diakui dan tidak memberikan kontribusi  bagi  masyarakat.  Di  sinilah  tugas pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk beker- jasama dalam meningkatkan pendidikan nasional, agar sumber  daya  manusia  Indonesia  diakui  di  mata  inter- nasional.
Paradigma hukum di era perkembangan pada abad ke-21 ini,  “hukum” harus  memiliki terobosan  langkah di samping hukum itu sendiri bersifat progresif, namun tetap  utuh  menjadi  pijakan  dasar  keadilan  yang  harus berevolusi  menjadi  “keadilan-sungguh”,  baik  dalam konteks edukasi bagi para pengajar dan pelajar hukum dalam  menghadapi  tantangan  global  dimasing-masing perguruan  tinggi  sampai  pada  praktek  senyatanya. Langkah perubahan yang mendesak adalah 58 :
1)  Reformasi  kurikulum  pendidikan  hukum  berbasis mutualisme  antara  hukum  nasional  dan  hukum internasional. Mengapa, karena persaingan di dunia global,  yang  berakibat  juga  terhadap  persaingan perguruan  tinggi  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri,  sehingga  perguruan  tinggi  dituntut  untuk menghasilkan  lulusan  yang  dapat  bersaing  dalam dunia global;
2) Bergesernya orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi  hanya  menghasilkan  manusia  cerdas  berilmu, tetapi  juga  yang  mampu  menerapkan keilmuannya dalam kehidupan  di  masyarakatnya  (kompeten dan relevan), yang lebih berbudaya, harus dipupuk secara  sumber  daya  kemanusiaan  (pengajar),  dan berbasis kompetensi internasional;
3)  Bahwa orientasi pendidikan  hukum  bukan sekedar mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  namun  mencip- takan  mutualisme  keadilan  dan  kemanusiaan  yang berbasis  pada  ideologi  Pancasila  dan  Un- dangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
4)  Pergeseran “need  humanity” ,  kebutuhan  di  dunia kerja  sudah  terwujud  sebagai  kondisifikasi  per- syaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu adan- ya persyaratan softskills yang dominan di samping hardskills nya.  Bahwa  kekuatan  teori  saja  tidak cukup  kapabel  dalam  menyelesaikan  persoalan hukum. Hukum harus dibarengi dengan kelincahan gerak  para  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  tidak menyimpang dari aturan.
Empat hal di atas adalah the basic need of character hukum dalam menghadapi  tantangan global  yang ha- rus segera disiapkan di level pendidikan tingkat tinggi dan  dipraktekkan  kepada  lembaga-lembaga  negara dengan  seadil-adilnya,  tanpa  ada  keberpihakan stake- holder terhadap  putusan  hukum  itu  sendiri.  Di  sini
hukum diuji, penegak hukum dipantau oleh kekuasaan di  atas  hukum  itu  sendiri  berupa  kejujuran  dan  kead- ilan 59 .

## III.SIMPULAN
Pendidikan  adalah  hak  setiap  warga  negara,  se- bagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  31  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Tujuan  pendidikan  adalah  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Pendidikan  merupakan  salah  satu dalam upaya pembangunan bangsa. Pendidikan, terma- suk  dan  terutama  pendidikan  tinggi  merupakan  faktor yang  menentukan  keberhasilan  pem-bangunan  suatu negara, terutama ekonomi.
Pendidikan  tinggi  yang  merupakan  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional  memiliki  peran  strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidi- kan tinggi diharapkan dapat menjadi pencetak sumber daya  manusia  yang  profesional,  berdaya  guna,  dan bersaing,  termasuk  di  sini  adalah  pendidikan  tinggi hukum.
Negara  Indonesia  sendiri,  mempunyai  ciri  khusus dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum, yak- ni dengan bersumber pada ajaran agama sebagai basis filosofisnya,  sebagaimana  yang  terdapat  di  dalam  sila Pancasila  terutama  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, yang  mana  pendidikan  nasional,  antara  lain  bertujuan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tu- han yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan  Beradab,  yang  mana  pendidikan  merupakan  hak asasi  warga  negara,  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal  31  ayat (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dari  segi sosiologis,  masyarakat  sangat  membutuhkan  pendidi- kan.  Dalam  dunia  pendidikan,  terjadi  interaksi  sosial. Satu  dan  yang  lainnya  akan  saling  bertukar  pikiran. Selain  itu,  apa  yang  diajarkan  oleh  pendidik  akan membawa  pengaruh  bagi  anak  didiknya,  terutama  da- lam  pembangunan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan karakter anak didik yang dihasilkan.
Lulusan pendidikan tinggi hukum diharuskan untuk dapat  bersaing  di  dalam  era  globalisasi,  tidak  hanya dengan sesama lulusan sarjana hukum, akan tetapi juga profesi  lainnya. Lulusan pendidikan tinggi  hukum  ha- rus mempunyai daya saing global, dengan penguasaan bahasa  asing  yang  mumpuni,  khususnya  tentang  ilmu hukum.
Pendidikan tinggi hukum dalam penyelenggaraann- ya ingin memperoleh hasil yang profilnya memenuhi 4 (empat) syarat berikut:
1)  Lulusan pendidikan tinggi hukum, memiliki penge- tahuan  dan  pemahaman  tentang  pentingnya  nilai- nilai religi di dalam  memahami dan  mengamalkan
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 36
Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
58.  Jawade Hafidz, op.cit. , hlm. 9 dan 10. 59. Ibid .
pengetahuan  ilmu  hukum,  sehingga  diperlukan penguatan terhadap nilai-nilai ajaran agama;
2)  Penguasaan  pengetahuan  di  bidang  ilmu  hukum yang memadai;
3)  Memiliki kompetensi dan keahlian yang dipraktek- kan  di  tengah  masyarakat,  misalnya  profesi  yang dibutuhkan masyarakat seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara,  dan  notaris  yang  dijalankan  dengan penuh tanggung jawab;
4)  Memiliki  kemampuan  dalam  mengabdikan  ilmu hukum  di  tengah  masyarakat  yang  berdaya  saing, baik  nasional  maupun  internasional.  Agar  4 (empat)  kriteria  tersebut  terpenuhi,  maka  antara pengamalan  nilai-nilai  ajaran  agama,  ilmu  hukum yang diperoleh selama menempuh pendidikan ting- gi  hukum,  kemampuan  yang  dimiliki (skill) ,  dan keinginan  yang  kuat  untuk  melakukan  pengabdian dalam masyarakat harus selaras.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Ghofur  Anshori  dan  Shobirin  Malian  (Ed.),
Membangun  Hukum  Indonesia,  Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat , Cetakan  Pertama,  Kreasi  Total  Media,  Yogya- karta, 2008.
Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkead- ilan,  Tinjauan  Hukum  Kodrat  dan  Antinomi Nilai ,  Cetakan  Pertama,  Kompas,  Jakarta,
2007.
Forum  Mangunwijaya, Kurikulum  yang  Mencer- daskan,  Visi  2030  dan  Pendidikan  Alternatif , Cetakan  Pertama,  Kompas  Media  Nusantara, Jakarta, 2007.
Kaelan, Filsafat  Pancasila,  Pandangan  Hidup  Bangsa Indonesia ,  Edisi  Pertama,  Paradigma, Yogya- karta, 2002.
Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir,  Catatan Kritis  tentang  Pergulatan  Manusia  dan Hukum ,  Cetakan  Pertama,  Kompas  Media Nusantara, Jakarta, 2007.
, Pendidikan  Hukum  Sebagai Pendidikan  Manusia,  Kaitannya  Dengan Profesi  Hukum  dan  Pembangunan  Hukum Nasional ,  Cetakan  Kesatu,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009 .

## Makalah
Jawade  Hafidz, Kontektualisasi  Karakter  Sistem  Pen- didikan  Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Pan- casila  dan  UUD  1945 ,  Makalah,  Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Sema- rang, 2016.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 37