## RUMUSAN PENDIDIKAN TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
Rudi Hartono
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah Cilegon,
Indonesia Email: kalamrudy@gmail.com

## Abstrak
Dalam  rumusan  pendidikan  tentang  hukum,  utamunya  hukum Islam termasuk juga hukum kawarisan di Indonesia, terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat. Karena itu, timbul 3  (tiga) mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat, yaitu:  teori  receptio  a  contrario  in  complexu,  dan  teori  receptie.
Berlakunya  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  bukan  melalui  teori receptio  in  complexu  dan  teori  receptie  melainkan  hukum  kewarisan
Islam  yang  berlaku  karena  kedudukan  hukum  Islam  itu  sendiri.  Selain teori  receptio  a  contrario  yang  disebutkan  di  atas,  juga  digunakan rumusan-rumusan  garis  hukum  di  dalam  perundang-undangan  dan Komplisai  Hukum  Islam,  Qur’an  Hadits  Rasulullah,  dan  pendapat  para sahabat Rasulujllah serta ahli hukum Islam.
Kata Kunci: adat, hukum, islam, waris

## Abstract
In the formulation of education about law, especially Islamic law, including maritime law in Indonesia, there was a fierce debate between legal experts about the status of customary law. Therefore, three (3) arise regarding the relationship of Islamic law with customary law, namely: the theory  of  receptio  a  contrario  in  complexu,  and  receptie  theory.  The validity of Islamic inheritance law in Indonesia is not through the theory of  receptio  in  complexu  and  the  theory  of  receptie  but  the  Islamic inheritance law that applies because of the position of Islamic law itself. In addition to the theory of receptio a contrario mentioned above, the formulation  of  legal  lines  is  also  used  in  the  laws  and  compilations  of Islamic law, the Qur'an's Hadith of the Prophet, and the opinions of the Companions of the Prophet and Islamic legal experts
Keywords: customary, law,islam

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  Islam  telah  berjalan  ditengah-tengah masyarakat  Islam  Indonesia.  Pada  tahun  1992,  pemerintah Belanda  membuat  sebuah  komisi  untuk  meninjau  kembali wewenang Priesterraad atau  Raad  Agama  di  Jawa  dan  Madura.
Sebelum itu, yakni pada tahun 1882 secara resmi menurut hukum ketatanegaraan  Hindia  Belanda  Pengadilan  Agama  Berwenang mengadili  perkara  kwearisan  orang-orang  Islam  menurut ketentuan  hukum  Islam.  (Ali,  2005:100)  namun  sesudah  tahun 1937 berdasarkan statsbald 1937  No. 166 perselisishan tentang waris  dipindahkan  dari  pengadilan  Agama  ke  Pengadilan  negri dengan menggunakan hukuman adat. Sedangkan diluar Jawa dan Madura  tetap  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama  sepanjang hukum waris Islam telah hidup terlebih dahulu dalam masyarakat. Dengan  demikian  hukum  waris  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  di Indonesia adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam.
Sebelum  bangsa  Indonesia  memperoleh    kemerdekaannya kembali,  di  Indonesia  dikenal  serta  berlaku  aneka  ragam  hukum waris.  Kitab-kitab  hukum  yang  menjadi  pegangan  pada  saat  itu sudah ada. Menurut Moh Daud Ali yang dikutip oleh (Ali, 2005:98). Kitab hukum yang menjadi pegangan seperti kitab sabilil Muhtadin yaitu suatu kitab yang menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar. Demikian juga di daerah kesultanan Palembang, Banten, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Mataram  terdapat  kitab  hukum  Islam  yang  dijadikan  pegangan oleh  umat  Islam  dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah  dalam hidup dan kehidupan mereka. Ini dapat dibuktikan dari karya-karya pujangga yang hidup pada masa itu. Misalnya, Kutaragama, Negara pada masa penjajahan sebagai berikut:
Bagi  warga  Negara  golongan  Indonesia  asli  berlaku  hukum adat. Terdapt perbedaan hukum waris antara suatu daerah dengan
daerah  lainnya  yang  disebabkan  adanya  perbedaan  sistem keturunan. Hukum waris adat di daerah yang sistem keturunannya Patrilinial  berbeda  dengan  daerah  yang  sistem  keturunannya Matrilinila  dan  berbeda  dengan  daerah  yang  yang  sistem keturunannya  Parental  (Bilateral).  Khsusu  bagi  warga  Negara Indonesia asli yang beragama Islam berlaku dualisme hukum waris, yaitu hukum waris adat dan hukum waris Islam. Bagi golonga Timur Asing  bukan  Tioanghoa  berlaku  hukuman  waris  adatnya  masing- masing. Bagi golongan Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari BW II title 12 sampai dengan 18 pasal 830 sampai dengan 1130
Dengan  menganut  Negara  Hukum,  yang  demokratis, menurut penuturan Fazlur Rahman sesuai dengan sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, karena “Bangsa Indonesia” berwatak demokratis, maka penafsiran Islam yang betul-betul demokratislah yang akan berhasil,  (Amal,  1990:15)  dengan  pijakan  semangat  dan  jiwa  al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasul,  supaya  memberikan  keleluasan pemahaman  dari  yang  harfiah,  (Amal,  1990:15)  sehingga  forum demokrasi  ijtihad  kolektif  maupun  individu  dalam  Islam  selalu relevan  dengan  segala  keadaan  yang  berubah,  dan  menjadi trobosan  maupun  alternatif  jawaban  realitas  sosial  dan  hukum menjadi hukum, sekarang dalam perspektif  (mengantisipasi) yang berporos  kepada  sumbernya,  yang  pernah  dilakukan  umat  Islam yang  mula-mula  (pada  masa  awal)  itu,  karena  dorongan  dan petunjuk al-Qur’an lah, selama beberapa abad menjadi umat yang kreatif menurut Abdul Halim Mahmud. (Ma’arif, 1990:Viii) METODOLOGI PENELITIAN
Menurut  Ronny  Hanitjo  Soemitro  penelitian  hukum  dapat dibedakan  menjadi:  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan data  sekunder.  Penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum
sosiologis,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mempergunakan  data primer. 1 Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam penelitian adalah metode pendekatan juridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah buku karangan Profesor Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa: “Penelitian hukum normatif empiris ( applied law research ) adalah penelitian hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.  Implementasi  secara  in  action  tersebut  merupakan fakta  empiris  dan  berguna  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan  oleh  negara  atau  oleh  pihakpihak  dalam  kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna  apabila  rumusan  ketentuan  hukum  normatifnya  jelas dan tegas serta lengkap. 2 Sehubungan dengan metode penelitian yang  digunakan  tersebut  penulis  melakukannya  dengan  cara meneliti  peraturan-peraturan  perundang-  undangan,  teori-teori hukum  dan  pendapat-pendapat  para  sarjana  hukum  terkemuka yang  merupakan  data  sekunder,  kemudian  dikaitkan  dengan keadaan yang sebenarnya.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pengertian Hukum Warisan dan Sistem Pewarisan Islam
Jadi  pengertian  hukum  waris  Islam  adalah  segala  harta benda  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  telah  meninggal  dunia yang akan diwarisi oleh para ahli waris yang telah ditentukan syara’ setelah  diambil  untuk  biaya-biaya  perawatan  si  mayit,  melunasi
1 Ronny Hanitijo Soemitro , Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10
2 Abdul Kadir Muhammad , Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134
hutang-hutangnya  dan  melaksanakan  wasiatnya  jika  ada  dalam dalam hal pembagiannya telah ditentukan dalam al-Qur’an dan As- Sunnah.
Islam  mempunyai  metode  dan  sistem  pewarisan  yang berbeda dengan sistem pewarisan adat dan sistem pewarisan BW, dimana sistem pewarisan Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja untuk kepentingan kedudukan pribadi tetapi lebi  luas  dari  itu  dalam  pandangan  sosial  kemasyarakatan, memperhatikan  kerabat  lainnya  yang  tidak  mampu  atau  miskin. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7 dan 8.
Dalam sistem individual hukum waris adat, belum ditentukan bagian  yang  pasti  tentang  bnayak  sedikitnya  bagian  setiap  ahli waris,  akan  tetapi  sistem  hukum  waris  Islam  sudah  ditentukan bagian  masing-masing  ahli  waris  dari  harta  yang  ditinggalkan  si mati,  setelah  dikeluarkan  biaya-biaya  perawtan,  unutk  melunasi hutang-hutangnya  dan  untuk  melaksanakan  wasiatnya  jika  ada. Hal tersebut lebih jelasnya dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An- Nisa ayat 11, 12, dan 176.
Pewaris atau Mawaris ialah orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukumi dengan meninggalkan harta  benda  yang  akan  diwariskan  kepada  ahli  warisnya.Mati hakimi  ialah  suatu  kematian  yang  dinyatkan  oleh  putusan  hakim atas dasar beberapa sebab, meskipun sesungguhnya ia belum mati sejati, seperti orang yang dinyatakan hilang. Ahli waris ialah orang yang  akan  mewarisi  atau  orang  yang  akan  menerima  harta peninggalan  dari  orang  yang  meninggal,  lantran  mempunyai sebab-sebab  untuk  mewarisi  yang  telah  ditentukan  oleh  syara’, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan hubungan hak perwalian dengan orang yang meninggal.Golongan ahli waris menurut  hukum  Islam  terdiri  dari  laki-laki  dan  perempuan  yang
jumlah seluruhnya 25 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.
Ahli waris laki-laki yang terdiri dari 15 orang adalah sebagai berikut:  Anak  laki-laki;  cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki  dan seterusnya ke bawah; ayah; kakek; saudar laki-laki se-ibu seayah; saudara  laki-laki  seayah;  saudara  laki-laki  seibu;  kemenakan  laki- laki (anak laki-laki; kemenakan laki-laki; saudara ayah (paman) yang seibu dan seayah; saudara ayah (paman) yang seayah;anak paman yang se-ibu seayah; anak paman yang seayah; suami; orang laki- laki yang memerdekakannya.
Adapun  ahli  waris  dari  pihak  perempuan    terdiri  dari  10 orang, yaitu: Anak perempuan; anak perempuan dari laki-laki dan seterusnya  ke  bawah  berturut-turut  dari  jurusan  laki-laki;  ibu; nenek  perempuan  (ibunya  ayah)  dan  seterusnya  berturut-turut dari  jurusan  perempuan;  nenek  perempuan  (ibunya  ayah)  dan seterusnya ke atas yang melalui jalur dari jurusan ayah 9 laki-laki; saudara perempuan yang se-ibu dan seayah; saudara perempuan yang  seayah;  saudara  perempuan  yang  seibu;istri;  orang perempuan yang memerdekakannya. (Anwar, 1981:21-22)
Dari  25  jumlah  ahli  waris  tersebut  di  atas,  dapat  dibagi menjadi 2 golongan, yakni ahli waris dzawul  furud dan ahli waris ‘ashabah.Ahli waris dzawul furud ialah ahli waris yang mendapat bagian  tertentu  dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunah,  sedangkan  ahli waris  ‘ashabah  ialah  ahli  waris  yang  tidak  tentu  bagiannya.  Ahli waris ‘ashabah ini kalau sendirian tidak bersama-sama dengan ahli waris  dzawir  furud  maka  semua  harta  warisan  menjadi kepunyaanya,  sedangkan  kalau  bersama-sama  dengan  ahli  waris dzawil  furud  maka  bagiannya  adalah  sisa  harta  warisan  setelah dikurangi bagian ahli waris dzawil furud dan kalau tidak ada sisanya sama  sekali  maka  dengan  sendirinya  ahli  waris  ashabah  tidak mendapatkan apa-apa.
Di samping ahli waris dzawil furud dan ahli waris ‘ashabah, terdapat pula ahli waris yang disebut dzwail arham, yaitu keluarga yang  mempunyai  hubungan  darah  dengan  si  mati  selain  orang- orang  di  atas.  Ahli  waris  dzawil  furud  arham  tidak  mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur’an.Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat  antara  para  ulama.  Menurut  Imam  Syafe’i  dan  Imam Malik  dzawul  arham  tidak  berhak  mewarisi,  yang  berhak  ialah ummat  Islam,  dengan  alasan  bahwa  dalam  soal  waris  pada dasarnya  sesuatu  ketentuan  yang  tidak  dapat  ditetapkan  kecuali berdasarkan Al-Qur’an, Hadits atau Qiyash.
Sedangkan  menurut  Imam  Hanafi,  bahwa  dzawul  furud berhak  mewarisi,  atau  lebih  berhak  dibandingkan  dengan  umat Islam lainnya, dengan alasan ayat Al-Qur’an ayat 75 dengan surat An-Nisa ayat 7. Adapun ahli waris dzawul furud arham, yaitu: Cucu dari  anak  perempuan;  kemenakan  dari  (anak  dari)  saudara perempuan; kemenakan perempuan dari saudara laki-laki; paman se-ibu (suadara ayah se-ibu); paman dari pihak ibu (saudara ibu); bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu); bibi dari pihak ayah (saudar  perempuan  ayah);  kakek  dari  pihak  ibu  (ayahnya  ibu); nenek  (perempuan)  dari  pihak  ayah  atau  pihak  ibu  (ibunya ayah/ibu); saudara sepupu perempuan (anak perempuan paman); kemenakan dari saudara laki-laki yang se-ibu.
Harta warisan
Harta  warisan  yang  disbut  juga  Maurus  atau  tirkah  yang menurut Drs. Fatchur Rahman adalah:
Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang  dibenarkan  oleh  syari’at  untuk  dipusakai  oleh  para  ahli waris .” (Rahman, 1981:36) Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang meninggal,  meliputi:  kebendaan  dan  sifat-sifat  yang  mempunyai nilai-nilai  kebendaan;  hak-hak  kebendaan;  hak-hak  yang  bukan
kebendaan;  benda-benda  yang  bersangkutan  dengan  hak    orang lain (Rahman, 1981:36).
Jadi harta warisan menurut Islam mencakup segala apa yang ditinggalkn oleh si mati, baik berupa benda maupun hak-hak, baik hak-hak kebendaan maupun bukan hak-hak kebendaan yang akan diwariskan kepada para ahli waris setelah dikurangi ongkos-ongkos penguburan, membayar hutang-hutang jika ada dan melaksanakan wasiat pewaris sendiri jika ada yang bersangkutan dengan harta peninggalan dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

## Ketentuan Bagian ahli Waris
Ahli waris yang mendapat dua pertiga ada 4 (emapat) orang, yaitu: 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan bila merka  tidak  bersama-sama  dengan  mu’ashshibnya  (orang  yang menjadiakn  ‘ashobah);  2  orang  cucu  perempuan  pancar  laki-laki atau  lebih,    dengan  ketentuan  bila  mereka  tidak  bersama-sama dengan  anak  perempuan  kandung  atau  mu’ashshibnya;  2  orang saudari  kandung  atau  lebih,  dengan  ketentuan  mereka  tidka bersam-sama  dengan  mu’ashshibnya;  2  orang  saudari  se-ayah atau  lebih  dengan  ketentuan  bila  si  mati  tidak  mempunyai  anak perempuan kandung, atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung.
Ahli waris yang mendapat sepertiga  ada 2 (dua) orang, yaitu: Ibu,  dengan  ketentuan  bila  ia  tidak  bersama-sama  dengan  far’u warits, laki-laki maupun perempuan-perempuan atau bila ia tidak bersama-sama dengan 2 orang saudar-saudari sekandung atau se- ayah  atau  se-ibu  saja;  dan  anak-anak  ibu  (saudara  se-ibu  bagi  si mati)  laki-laki  maupun  perempuan  atau  tidak  bersama-sama dengan ahlu waris laki-laki (seperti ayah dan kakek shahish).
Ahli  waris  yang  mendapat  seperenam  ada  7  (tujuh)  orang, yaitu: ayah, dengan ketentuan bila ia bersama-sama dengan far’u warits laki-laki (yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki- laki  betapa  rendah  menurunnya);  ibu,  dengan  ketentuan  bila  ia mewarisi  bersama-sama  dangan  fur’u  warits  secara  mutlak  atau bersama-sama dengan dua orang tau lebih saudara-saudari secara mutlak; kakek shahih, bila ia mewarisi bersama-sama dengan fur’u warits laki-laki; nenenk shahih, bila ia tidak bersama-sama dengan ibu; saudara se-ibu, laki-laki maupun perempuan bial ia mewarisi bersama-sama  dengan  fur’u  warits  laki-laki  maupun  perempuan atau  mewarisi  bersama-sama  dengan  ashul  warits  laki-laki;  cucu perempuan  pancar  laki-laki,  bial  ia  mewarisi  bersama-sama dengan  dengan  seorang  anak  perempuan  kandung;  dan  seorang saudari se-ayah atau lebih, bila ia bersama-sama dengan saudari kandung.
Ahli waris yang mendapat seperdua ada 3 (tiga) orang, yaitu: seorang anak perempuan, dengan ketentuan bila ia tidak bersama- sama dengan anak laki-laki yang menjadi mu’ashshibnya; seorang cucu  perempuan  pancar  laki-laki,  dengan  ketentuan  bila  ia  tidak bersama-sama  dengan  anak  perempuan  atau  orang  laki-lakiyang menjadi mu’ashshibnya; suami, bial ia tidak bersama-sama dengan far’u  warits;  seorang  saudari  kandung,  bila  ia  tidak  mewarisi bersama-sama  dengan  mu’ashshibnya;  dan  seorang  suadari  se- ayah,  bila  ia  tidak  bersama-sama  dengan  anak  perempuan kandung,  atau  cucu  perempuan  pancar  laki-laki  atau  saudara kandung.
Ahli  waris  yang  mendapat  seperempat  ada  2  (dua)  orang, yaitu: suami, dalam kedaan bila ia mewarisi bersama-sama dengan fur’u warits bagi si istri baik yang lahir dari perkawinannya dengan suami  tersebut,  maupun  yang    lahir  dari  perkawinannya  dengan suami  yang  terdahulu;  istri,  dengan  ketentuan  bila  ia  tidak
mewarisi  bersma-sama  dengan  fur’u  warits,  baik  yang  lahir  dari perkawianannya  dengan  istri  itu  sendiri,  maupun  yang  lahir  dari perkawinannya  dengan  istri  yang  terdahulu;  dan  ahli  waris  yang mendapat  seperdelapan  hanya  seorang  saja,  yaitu:  Istri,  dalam ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan fur’u waritd bagi suami,  baik  yang  lahir  dari  perkawinannya  dengan  istri  tersebut maupun  lahir  dari  perkawianannya  dengan  istri  terdahulu. (Rahman, 1981:128-130)
Pengertian Hukum warisan dan Sistem Waris Adat
Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil  alih  dari  bahasa  Arab  yang  menjadi  bahasa  Indonesia, dengan  pengertian  bahwa  di  dalam  hukum  waris  adat  tidak semata-mata  hanya  akan  menguraikan  tentang  waris  dalam hubungannya  dengan  ahli  waris,  tetapi  lebih  luas  dari  itu. (Hadikusuma, 19). Sehubungan dengan tidak adanya keseragaman pengertian di dalam hukum waris ini, dimana ada yang memakai istilah  warisan,  adapula  yang  memakai  istilah  hukum  kewarisan dan ada juga hukum waris, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa  pengertian  istilah  yang  telah  diutarakan  oleh  Hilman Hadikusuma,  SH  di  dalam  bukunya  Hukum  Waris  Adat, diantaranya: Warisan: Istilah ini menunjukkan  harta kekayaan dari pewaris  yang  telah  wafat,  baik  harta  itu  telah  dibagi  atau  masih dalam  keadaan  tidak  terbagi-bagi.  Istilah  ini  dipakai  untuk membedakan  dengan  harta  yang  didapat  seseorang  bukan  dari peninggalan  pewaris  tetapi  didapat  sebagai  hasil  usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.
Peninggalan:  Istilah  ini  menunjukkan  harta  warisan  yang telah terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya  harta  peniggalan  ayah  yang  telah  wafat  tetapi  masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya ibu yang telah wafat
tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk di dalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.
Pusakah:  Istilah  ini  yang  lengkapnya  disebut  harta  pusaka, dapat  dibedakan  anatara  pusaka  tinggi  dengan  pusaka  rendah. Harta  pusaka  tinggi  adalah  harta  peniggalan  dari  zaman  leluhur, yang  dikarenakan  kedaannya,  kedudukannya  dan  sifatnya  tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi.
Sedangkan  harta  pusaka  rendah  adalah  harta  peninggalan dari  beberapa  generasi  di  atas  ayah,  misalnya  harta  peniggalan kakek  atau  nenek  yang  keduannya,  kedudukannya  dan  sifatnya tidak mutlak yang tidak dapt dibagi-bagi, baik penguasaannya atau pemakainnya  atau  mungkin  juga  pemilikannya.  Garis  batas  yang mana  yang  mana  yang  dinamakan  pusaka  tinggi  dan  pusaka rendah  tidak  dapat  di  tarik  perbedaan  yang  tegas,  tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan.
1) Pewaris
Istilah  ini  dipakai  untuk  menunjukkan  orang  meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peniggalan yang diteruskan atau dibagikan  kepad  ahli  waris.  Tegasnya  pewaris  adalah  empunya harta peniggalan atau ampunya harta warisan.
2) Pewarisan
Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan menerusakn harta  kekayaan  yang  akan  ditinggalkan  pewaris  atau  perbuatan melakukan  pembagian  harta  warisan  kepada  para  warisnya.  Jadi ketika  pewaris  masih  hidup  pewarisan  berarti  penerusan  atau penunjukkan, setelah pewaris berarti pembagian harta warisan.
3) Waris
Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima  warisan  atau  bukan  ahli  waris  tetapi  kewarisan  juga
harta  warisan.Jadi  waris  yang  ahli  waris  ialah  orang  yang  berhak mewarisi,  sedangkan  yang  bukan  ahli  waris  adalah  orang  yang kewarisan  (Hadikusuma,  21-23)  Unutk  lebih  jelasnya  baiklah dikemukakan juga bagaimana pendapt-pendapat para ahli hukum adat mengenai pengertian hukum waris adat.
Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh kedua ahli hukum adat tersebut, maka dapatlah diambil suatu pengertian bahwa  hukum  waris  adat  memuat  ketentuan-ketentuan  yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dari  pewaris kepada generasi berikutnya.
Cara  penerusan  dan  peralihan  harta  kekayaan,  menurut hukum  adat  dapat  berlaku  sejak  pewaris  masih  hidup  maupun setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Menurut  Hilman  Hadikusuma, hukum  waris  adat  itu  mempunyai  corak  dan  sifat-sifat  tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum  barat.  Dimana  letak  perbedaanya  terletak  pada  latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan  masyarakat  yang  bhineka  tunggal  ika.  Latar  belakang  itu pada  dasarnya  adalah  kehidupan  bersama  yang  bersifat  tolong- menolong  guna  mewujudkan  kerukunan,  keselarasan  dan kedamaian di dalam hidup. (Hadikusuma, 19)
Sifat hukm waris adat berlainan dengan hukum waris Islam dan hukum waris barat yang sama-sama berlaku dalam tata hukum Indonesia,  perbedaanya  nampak  jelas  dalam  harta  warisan,  ahli waris dan cara pembagiannya. Menurut halim Halim Hadikusuma, harta  warisan  adat  tidak  merupakan  kesatuan  yang  dapat  dinilai harganya,  tetapi  merupakan  kesatuan  yang  tidak  berbagi  atau dapat  dibagi  menurut  jenis  macamnya    dan  kepentingan  para warisnya. (Hadikusuma, 19)
Selanjutnya  beliau  mengatakan  bahwa  harta  warisan  adat tidak  boleh  dijual  sebagai  kesatuan  dan  uang  penjualan  itu  lalu dibagi-bagikan  kepada  para  waris  menurut  ketentuannya  yang berlaku.  (Hadikusuma,  19).  Dengan  demikian  harta  warisan menurut  hukum  adat  ada  dua  macam,  yaitu  harta  warisan  yang dapat  dibagikan  kepada  ahli  waris  dan  harta  yang  tidak  dapat dibagikan  kepada  para  ahli  waris.  Harta  yang  tidak  dapat diwariskan  secara  perorangan  kepada  ahli  waris  adalah  milik bersama para ahli waris yang dapat dipakai dan dinikmati bersama serta diambil manfaatnya.
Beberapa  daerah  di  Indonesai,  terdapat  hukum  waris  adat yang  hartanya  diperoleh  dari  nenek  moyang  yang  tidak  dapat dibagi-bagikan  pada  masing-masing  ahli  waris,  harta  yang  tidak terbagi  adalah  milik  bersama  para  ahli  waris  yang  diterimanya secara utuh, yaitu harta pusaka tinggi di Minangkabau, tanah dati di Hitu Ambon dan tanah kalakeran di Minahasa. Menurut Haliman Hadikusuma,  harta  warisan  adat  yang  tidak  terbagi,  dapat digadaikan jika kedaan sangat mendesak berdasarkan pesetujuan para  tua-tua  adat  dan  para  anggota  kerabat  bersangkutan. (Hadikusuma, 19).
Harta  warisan  yang  tidak  dapat  dibagi-bagi  ini,  menurut  Soerojo Wingjodipoero dapat dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:
a) Karena  sifatnya  memang  tidak  memungkinkan  untuk dibagi-bagi  (misalnya  barang-barang  milik  satu  kerabat atau famili).
b) Karena kedudukan hukumnya memang terkait kepada satu tempat jabatan tertentu (misalnya barang-barang keramat kraton  Kesepuhan  Cirebon,  seluruhnya  tepat  jatuh  pada para  ahli  waris  yang  menjadi  Sultan  Sepuh  serta  barang- barang itu tetap disimpan di keraton Kesepuhan).
c) Karena  belum  bebas  dari  kekuasaan  persekutuan  hukum yang  bersangkutan,  seperti  tanah  kasikepan  didaerah Cirebon
d) Karena  pembagiannya  untuk  sementara  ditunda,  seperti banyak  dijumpai  di  jawa,  misalnya  apabila  terdapt  anak- anak  yang  ditinggalkan  masih  belum  dewasa,  maka  demi kepentingan  janda  beserta  anak-anaknya  supaya  tetap mendapat  nafkah  unutk  hidup  terus,  harta  peninggalan tidak dibagi-bagi
e) Karena hanya diwarisi oleh seorang saja (sistem kewarisan mayoritas), sehingga tidak perlu dibagi-bagi. (Wignjodipoero, 1984:166)
Adapun harta warisan yang terbagi pada para ahli warisnya, menurut Haliman Hadikusuma, apabila si ahli waris tersebut akan menghilangkannya  atau  menjualnya,  harus  dimintakan  pendapat diantara  para  anggota  kerabat,  agar  tidak  melanggar  hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam  kerukunan  kekerabatan.
(Hadikusuma, 19)Dengan demikian perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris barat dan hukum waris Islam adalah sebagai berikut:
Hukum  waris  adat  tidak  mengenal  asas “Legitime  protie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Islam.Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut swaktu-waktu  agar  harta  warisan  dibagi-bgaikan,  sebagaimana hukum  waris  barat  dan  hukum  waris  Islam  merupakan  suatu ketentuan  bahwa  apabila  seorang  meninggal  dunia,  maka  agar segera  dilakukan  pembagian  warisan  agar  yang  meninggal  dunia dapat tentram karena segal hutang-hutangnya telah terselesaikan, disamping agar tidak timmbul perselisihan dikemudian hari antara ahli waris.
Meskipun  menurut  hukum  waris  adat  tidak  mengenal  hak bagi ahli waris untuk menuntut sewaktu-waktu agar harta warisan dibagi-bagikan, namun menurut Halima Hadikusuma jika ahli waris mempunyai  kebutuhan  atau  kepentingan  maka  ia  dapat  saja mengajukan  permintaannya  untuk  dapat  menggunakan  harta warisan  dengan  cara  musyawarah  dan  bermufakat  dengan  para waris lainnya. (Hadikusuma, 20)
Sistem Pewarisan Adat
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah  waris  yang  memuat  garis-garis  ketentuan  yang  berbeda- beda antara daerah dengan daerah lainnya dalam sistem hukum warisnya  sesuai  dengan  kedaan  masyarakat  Indonesia  yang Bhineka  yang  mempunyai  bentuk-bentuk  kekerabatan  dengan sistem  keturunan  yang  berbeda-beda.Sistem  keturunan  yang berbeda-beda ini, nampak pengaruhnya  dalam sistem pewarisan adat.Secara teoritis menurut Halima Hadikusuma sistem keturnan ada tiga macam, yaitu:
Sistem  Patrilinial,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik menurut  garis  bapak,  dimana  kedudukan  pria  lebih  menonjol pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  di  dalam  pewarisan  (gayo, Alas,  batak,  Nias,  Lampung,  Buru,  Seram,  Nusa  Tengara,  Irian). Sistem  Matrilinial,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol  pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, enggono, Timor).  Sistem  Parental  atau  Bilateral,  yautu  sistem  keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu),  dimana  kedudukan  pria  dan  wanita  tidak  dibeda- bedakan  di  dalam  pewarisan  (Aceh,  Sumatra  Timur,  Riau,  Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain) (Hadikusuma, 33)
Dalam masyarakat yang kekeluargaannya bersifat kebapakan,  bila  seorang  perempuan  kawin  maka  menurut
Soerjono Soekanto mengakibatkan si istri tersebut masuk ke dalam clan keluarga suaminya. Sebagai konsekwensinya, anak-anak yang lahir  dari  perkawinan  itu  juga  masuk  ke  dalam  clan  ayahnya. (Soekanto,  1983:264).  Kekeluargaan  yang  bersifat  keibuan, menurut Soerjono Soekanto bila terjadi suatu perkawinan, si sitri tetap  tinggal  dalam  clan  atau  golongan  familinya  (keluarganya), sedangkan si suami tidak masuk ke dalam caln si istri, melainkan tetap  tinggal  dalam  clannya  sendiri.  Si  sumai  diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si istri sebagai urang semendo (ipar).  Anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  itu  termasuk  dalam caln ibunya. (Soekanto, 1983:267)
Dalam masyarakt yang menganut sistem kekeluargaan yang bersifat  ke  ibu  bapakan,  menurut  Wirjono  Projodikoro  pada hakekatnya  tidak  ada  perbedaan  antara  suami  dan  istri  prihal kedudukannya  dalam  keluarga  masing-masing.  Bahkan  dengan adanya  perkawinan,  masing-masing  keluarga  bertambah,  baik keluarga  suami  maupun  keluarga  istri  sebab  disamping  masing- masing tetap dalam lingkungan kekeluargaan semula, juga sudah dianggap  menjadi  keluarga  pihak  suami  maupun  istri.  Dengan demikian  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  itu  masuk  dalam kekeluargaan  ayah  dan  ibunya.  (Prodjodikoro,  1983).  Sistem kekeluargaan yang berbeda-beda ini, nampak sekali pengaruhnya dalam  sistem  pewarisan  adat  yang  akan  diuraikan  di  bawah  ini. Menurut  Halima  Hadikusuma,  sistem  pewarisan  adat  tersebut dapat dibagi sebagai berikut:
a) Sistem pewarisan Individual
yaitu sistem pewarisan adat, dimana setiap ahli waris akan mendapat  bagiannya  msing-masing  untuk  dimiliki  dan  dikuasai sepenuhnya. Dengan pemilikan tersebut ia dapat mengusahakan, menikmati  ataupun  dialihkan  kepada  ahli  waris  lainnya,  kerabat, tetangga, maupun orang lain. Sistem individual ini, banyak berlaku
dikalangan  masyarakat  yang  sistem  kekeluargaanya  bersifat bilateral, seperti di Jawa
b) Sistem pewarisan Kolektif,
Suatu  sistem  pewarisan  yang  mengandung  kebersamaan dalam pemilikan dan penguasaan harta warisan yang ditinggalkan, dimana harta warisan ini merupakan kesatuan yang tidak terbagi- bagi  penguasaan  dan  pemilikannya,  melainkan  setiap  ahli  waris berhak  untuk  mengusahakan,  menggunakan  atau  untuk mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu yang diatur bersama berdasarkan  atas  dasar  musyawarah  dan  mufakat  oleh  semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan itu di bawah bimbingan kepala kerabat. Sistem pewarisan kolektif ini, misalnya dianut didaerah Minangkabau yang menganut sistem kekeluargaan matrilinial.
c) Sistem Pewarisan Mayorat
yaitu suatu sistem pewarisan yang sebenarnya sama dengan sistem  pewarisan  kolektip,  hanya  penerusan  dan  pengalihan  hak penguasaan  atas  harta  yang  tidak  terbagi-bagi  itu  dilimpahkan kepada  anak  tertentu  yang  bertugas  sebagai  pemimpin  rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan ayah atau  ibu  yang  sudah  meninggal.  Anak  tertentu  dalam kedudukannya  sebagai  penerus  tanggung  jawab  orang  tua  yang meniggal  berkewajiban  mengurus  dan  memelihara  saudara- saudara yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan  adik-adiknya  yang  masih  kecil  sampai  mereka  mereka  dapat berumah  tangga  dan  berdiri  sendiri  dalam  suatu  wadah kekerabatan yang turun temurun. Seperti di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki tertua dan ditanah Semendo Sumatra Selatan,  dimana  terdapat  hak  mayorat  anak  perempuan  tertua (Hadikusuma, 34-38)
Ketiga  sistem  pewarisan  tersebut  di  atas,  masing-masing tidak  langsung  menunjuk  kepada  suatu  bentuk  susunan masyarakat tertentu dalam sistem pewarisan itu berlaku. Namun sistem pewarisan tersebut dapat juga ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam suatu bentuk susunan masyarakat dapat pula dijumpai beberapa sistem pewarisan. Dalam hal ini, Prof. Dr. Hazairin SH. Mengemukakan bahwa: sistem kewarisan  yang  individual  bukan  saja  dapat  dijumpai  dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilinial,  seperti  di  Batak,  malahan  di  Batak  itu  disana  sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektifp yang terbats demikian juga sistem  mayorat (hak anak perempun yang tertua)  itu,  selain  terdapat  dalam  masyarakat  Patrilinila  yang beralih-alih  di  tanah  Semendo,  dijumpai  pula  pada  masyarakat bilateral  orang  Dayak  di  Kalimantan  Barat,  sedangkan  sistem kolektif  itu  di  dalam  masyarakat  bilateral,  seperti  di  Minahasa sulawesi Uatara. (Hazairin, 1982:15)Sedangkan waris menurut BW dan  sistem  pewarisannya  akan  berbeda,  sedikit  penulis  akan mambahas sekedar pengetahuan saja.
Pengertian Hukum warisan dan Sistem Pewarisan BW
Suruni Ahlan Syarif SH, hukum waris BW adalah hukum harta kekayaan yang dalam lingkungan keluarga karena karena wafatnya seseorang,  maka  akan  ada  pemindahan  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  oleh  si  mati  akibat  dari  pemindahan  ini  bagi  orang- orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka maupun  antara  mereka  dengan  pihak  ketiga  (Syarif,  1983:15) Sedangkan  menurut  Prof.  Subekti  SH,  hukum  waris  BW  adalah mengatur  hal  ihwal  tentang  benda  atau  kekayaan  seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan bahwa hukum waris itu mengatur  akibat-akibat  keluarga  terhadap  harta  peninggalan seseorang. (Subekti, 1980:17).
Dengan  demikian,  hukum  waris  BW  menurut  garis-garis ketentuan  yang  mengatur  tentang  pemindahab  harta  kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam hal mana pemindahan tersebut  hanyalah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan atau hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dangan uang.
Sistem Pewaris BW
Sistem  pewarisan  BW  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata, menurut  Haliman  Hadikusuma  mengatur  sistem  pewarisan individual, dimana harta warisan harus selekas mungkin dibagikan kepada  semua  ahali  waris  setelah  pewaris  meninggal  dunia. (Hadikusuma, 42)
Sandi pokok hukum waris BW menurut Wirjono Projodikoro adalah pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
a. Dalam  hal  seseorang  mempunyai  hak  atas  sebagian  dari sekumpulan  harta  benda,  seseorang  itu  tidak  dipaksa memberikan  harta  benda  itu  tetap  tidak  dibagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
b. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang betentangan dengan itu.
c. Dapat  diperjanjikan,  bahwa  pembagian  harta  benda  itu dipertangguhkan selama waktu tertentu.
d. Perjanjian  semacam  ini  hanya  dapat  berlaku  selama  lima tahun  tetapi  dapat  diadakan  lagi,  kalau  tenggang  waktu lima tahun itu berlalu. (Prodjodikoro, 20)
Dari  konsep  diatas  dapatlah  diambil  pengertian  bahwa menurut hukum waris BW begitu pewaris meninggal dunia, harta warisan  segera  dibagi-bagikan  kepada  ahli  waris.  Para  ahli  waris mempunuai  hak  untuk  menuntut  agar  harta  waris    segera dibagikan meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu,
namun  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  menahan  atau menangguhkan pembagian harta warisan tersebut karena adanya satu dan lain hal dapat berlaku atas persetujuan dan kesepakatan para hali waris. Akan tetapi penangguhan itu tidak boleh melebihi waktu  lima  tahun.  bila  waktu  penangguhan  itu  sudah  habis,  tapi ada  suatu  hal  dalam  kedaan  luar  biasa,  penagguhan  itu  dapat diperpanjang dengan suatu perjanjian baru.
Pewarisan dan Ahli Waris
Pewaris  adalah  setiap  orang  yang  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  harta  benda  atau  meninggalkan  hak-hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dangan  uang.Ahli  waris  adalah bedasarkan  kedudukannya  sendiri  sebagai  penerima  warisan terhadap  si  meninggal.  Misalnya  seorang  ayah  meninggal,  maka sekalian  anak-anaknya  tampil  sebagai  hali  waris.  Disamping  ahli waris  yang  tampil  dalam  kedudukannya  sendiri,  KUH  Perdata mengenal  juga  ahli  waris  dimana  sebenarnya  orang  lain  yang berhak  atas  sesuatu  bagian  warisan,  tetapi  orang  itu  telah meninggal lebih dulu dari pada orang yang meninggalkan warisan, yang  disebut  dengan “Bij  Plaatsvervulling” artinya  pergantian tempat (pasal 844 BW).
Adapun  ahli  waris  yang  berdasarkankedudukannya  sendiri KUH Perdata menggolongkan sebagai berikut:
a. Golongan Pertama
Adalah anak-anak si mati beserta turunan-turunannya dalam garis lancang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahirannya. Termasuk  juga  dalam  golongan  ini  suami  istri  sebagaiman termaktub dalam pasal 852 KUH Perdata.
b. Golongan Kedua
Adalah orang tua dan saudara-saudara pewaris, dimana bagi orang  tua  disamakan  dengan  bagian  saudara-saudara  pewaris,
namun  ada  jaminan  bagi  orang  tua  yang  tidak  kurang  dari seperempat  dari  harta  peninggalan,  sebagaimana  termaktub dalam pasal 854, 855 dan 856 KUH Perdata.
c. Golongan Ketiga
Adalah para anggota keluarga pihak ayah dan para anggota keluarga  pihak  ibu  dalam  hal  tidak  ada  golongan  pertama  dan kedua.  Dalam  hal  ini  harta  di  bagi  dua  yang  sama (kloving) dan masing-masing  golongan  ini  mengadakan  pembagian  sendiri seolah-olah  telah  terbuka  suatu  warisan  sendiri,  namun  tidak dimungkinkan  terjadi  suatu  kali  saja,  sebagaimana  termaktub dalam pasal 853 jo pasal 859 KUP Perdata.
d. Golongan Keempat
Adalah  saudara  /  saudari  se  kakek  buyut  dan  saudara  / saudari  si  pewaris  dalam  garis  simpang  sampai  derajat keenam.Disamping itu diluar perkawinan  (anak zina) yang diakui anak  sah,  menurut  KUH  Perdata  juga  berhak  mewarisi.  Di  dalam BW ada dua macam anak diluar perkawinan, yaitu anak alami yang diakui selaku anak dan anak alami yang tidak diakui. Diantara dua macam anak alami tersebut, maka anak alami yang diakui sebagai anak saja yang berhak mewarisi, sedangkan anak alami yang tidak diakui tidak berhak mewarisi.
Harta Warisan
Pada hakikatnya  harta warisan yang diwarisi oleh ahli waris itu,  menurut  BW  tidaklah  hanya  hal-hal  yang  bermanfaat  saja bagimereka,  melainkan  juga  hutang-hutang  dari  si  peninggal warisan,  dalam  arti  bahwa  kewajiban  membayar  hutang-hutang itu pada hakekatnya beralih juga kepada para ahli waris.
Dalam  pasal  833  BW  ditentukan,  bahwa  para  ahli  waris dengan  sendirinya  sejak  waktu  wafatnya  si  peninggal  warisan dianggap  memiliki  segala  barang-barang,  hak-hak  dan  piutang milik  si  wafat.  Jadi  seolah-olah  para  ahli  waris  melanjutkan
kedudukan si wafat dalam masyarakat terhadap kekayaannya.Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban si  peninggal  warisan  mengenai  kekayaannya    sejak  wafatnya dengan sendirinya beralih pada ahli waris.
Ketentuan Bagian Ahli Waris a. Golongan I (pasal 852)
Yaitu  terdiri  dari  anak  beserta  keturunannya  dalam  garis lurus  ke  bawah  dengan  tidak  membedakan  laki-lakai  atau perempuan serta janda atau duda, maka harta warisan seluruhnya harus dibagi sebagai berikut : Apabila anak-anak dari si mati masih hidup, maka anak-anak itu serta janda mendapat masing-masing satu bagian yang sama, jadi apabila ada misalnya 4 anak dan janda, maka mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian.
Apabila  salah  seorang  anak  sudah  meninggal  lebih  dahulu dan  ia  mempunyai  anak  (cucu  dari  si  peninggal  warisan),  maka menurut pasal 842 BW cucu tersebut mendapat 1/5 bagian selaku pengganti ahli waris dari bapaknya yang meninggal lebih dahulu. b. Golongan II (pasal 654 BW)
Apabila golongan ke I tidak ada, maka harta warisan berilah ke  golongan  ke  II.  Golongan  ke  II  ini  terdiri  dari  orang  tua  dan saudara-saudara kandung dari yang meninggal dunia.
Pembagian harta warisan untuk ahli waris dari golongan ke II ini, diatur dalam pasal 854, 855, dan pasal 856 BW.Menurut pasal- pasal  ini  apabila  ahli  waris  terdiri  dari  ayah,  ibu  dan  beberapa saudara  kandung  dari  si  mati,  maka  mereka  masing-masing menadapat  bagian  yang  sama,  akan  tetapi  bagian  dari  ayah  dan ibu, masing-masing tidak boleh kurang dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan.
Jadi  kalau  misalnya  ahli  waris  terdiri  dari  ayah,  ibu  dan seorang  suadara,  maka  mereka  masing-masing  mendapat  1/3 bagian.  Apabila  ad  dua  saudara,  maka  mereka  masing-masing
mendapat ¼ bagian dari sisinya ½ bagian dibagi rata antara tuga saudara,maka masing-masing dari mereka mendapat 1/6 bagian. Dalam  pasal  855  BW  disebutkan  bahwa  jika  yang  masih  hidup hanya seorang bapak atau ibu saja, maka bagiannya adalah sebagai berikut:
1. ½ bagian bila bersama-sama dengan seorang saudara
2. 1/3 bagian bila bersama-sama dengan dua orang saudara
3. ¼ bagian bila bersama-sama dengan lebih dari dua orang saudara.
Dalam pasal 856 BW menjelaskan bahwa pembagian antara
saudara  –saudara  adalah  sama,  kalau  mereka  itu  mempunyai bapak  ibu  sama  (sekandung).  Jika  mereka  itu  berasal  dari  lain perkawinan (bapak sama tapi lain ibu, ibu sama lain bapak) maka harta warisan dibagi dua. Bagian yang kesatu adalah bagian bagi garis bapak dan bagian yang ke dua adalah adalah bagian dari garis ibu.
Saudara-saudara    yang  mempunyai  bapak  dan  ibu  yang sama,  mendapat  bagian  dari  garis  bapak.  Saudara-saudara  yang hanya se bapak saja atau hanya se ibu saja, mendapat bagian dari bagian bagi garis bapak atau bagi garis ibu saja.
c. Golongan III (pasal 853 dan pasal 859 BW)
Apabila golongan ke I dengan golongan ke II tidak ada, maka menurut  pasal  853  dan  pasal  859  BW  harta  warisan  dibagi  dua yang sama (kloving) dan masing-masing golongan ini mengadakan pembagian sendiri-sendiri seolah-olah telah terbuka suatu warisan sendiri. Bagian yang separoh diperuntukan bagi keluarga sedarah dalam  garis  bapak  lurus  keatas  dan  separoh  bagian  yang  lain diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Ahli  waris  yang  terdekat  derajatnya  dalam  garis  lurus  ke  atas mendapat  ½  bagian  dari  harta  warisan.  Kalau  derajatnya  sama, maka para ahli waris pada tiap garis mendapat bagian yang sama,
kalau  dalam  satu  garis  ada  keluarga  yang  terdekat,  maka  ia mengenyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh. d. Golongan IV (pasal 858 ayat 2 BW).
Dalam pasal 858 ayat 2 di jelaskan bahwa apabila ahli waris dari golongan ke III tidak ada, maka tiap-tiap bagian separoh dari garis ayah atau dari ibu tadi jatuh pada saudara-saudara sepupu dari si mati, yaitu yang sekakek atau yang se-nenek dengan si mati (keluarga tingkat ke-4) secara sama rata.
Kalau inipun tidak ada, maka harta warisan jatuh pada sanak keluarga yang sekakek buyut atau senenek buyut dengan si mati (keluarga  tingkat  ke  6).  Dalam  pasal  861  BW  diterangkan  bahwa dalam  garis  menyimpang  keluarga  yang  pertalian  keluarganya berada dalam suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat ke 6 tidak mendapat harta warisan. Kalau hal ini terjadi pada salah satu garis, maka  bagian  yang  jatuh  pada  garis  itu, menjadi  haknya  keluarga yang  ada  dalam  garis  yang  lain,  kalau  ia  mempunyai  hak kekeluargaan dalam derajat yang tidak melebihi derajat ke 6.
Dalam pasal 873 BW diterangkan bahwa kalau semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak diluar kawin yang diakui. Dalam pasal 832 ayat  2  BW  diterangkan  bahwa  apabila  semua  ahli  waris  seperti yang  disebut  diatas  tidak  ada  lagi,  maka  seluruh  harta  warisan jatuh pada negara.

## SIMPULAN
Hukum  waris  Islam  adalah  segala  harta  benda  yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  telah  meninggal  dunia  yang  akan diwarisi oleh para ahli waris yang telah ditentukan syara’ setelah diambil  untuk  biaya-biaya  perawatan  si  mayit,  melunasi  hutang- hutangnya dan melaksanakan wasiatnya jika ada dalam dalam hal pembagiannya  telah  ditentukan  dalam  al-Qur’an  dan As-Sunnah.
Islam  mempunyai  metode  dan  sistem  pewarisan  yang  berbeda dengan sistem pewarisan adat dan sistem pewarisan BW, Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7 dan 8, 11, 12 dan 176.
Harta  warisan  adat  cara  penerusan  dan  peralihan  harta kekayaan  berlaku  sejak  pewaris  masih  hidup  maupun  setelah pewaris meninggal dunia. Harta warisan adatada dua macam, yaitu harta  warisan  yang  dapat  dibagikan  kepada  ahli  waris  dan  harta yang  tidak  dapat  dibagikan  kepada  para  ahli  waris.  Perbedaan hukum  waris  adat,  hukum  waris  barat  dan  hukum  waris  islam: Hukum  waris  adat  tidak  mengenal  asas “Legitime  protie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Islam.Hukum waris adat tidak  mengenal  adanya  hak  bagi  ahli  waris  untuk  menuntut swaktu-waktu  agar  harta  warisan  dibagi-bgaikan,  sebagaimana hukum  waris  barat  dan  hukum  waris  Islam  merupakan  suatu ketentuan  bahwa  apabila  seorang  meninggal  dunia,  maka  agar segera  dilakukan  pembagian  warisan  agar  yang  meninggal  dunia dapat tentram karena segal hutang-hutangnya telah terselesaikan, disamping agar tidak timmbul perselisihan dikemudian hari antara ahli waris.
Sistem pewaris BW bahwa menurut hukum waris BW begitu pewaris  meninggal  dunia,  harta  warisan  segera  dibagi-bagikan kepada ahli waris. Para ahli waris mempunuai hak untuk menuntut agar harta waris  segera dibagikan meskipun ada perjanjian yang bertentangan  dengan  itu,  namun  tidak  menutup  kemungkinan untuk  menahan  atau  menangguhkan  pembagian  harta  warisan tersebut  karena  adanya  satu  dan  lain  hal  dapat  berlaku  atas persetujuan  dan  kesepakatan  para  hali  waris.  Akan  tetapi penangguhan  itu  tidak  boleh  melebihi  waktu  lima  tahun.  bila waktu  penangguhan  itu  sudah  habis,  tapi  ada  suatu  hal  dalam
kedaan  luar  biasa,  penagguhan  itu  dapat  diperpanjang  dengan suatu perjanjian baru.
DAFTAR PUSTAKA A. Hassan. 1990. Al-Fara’id . Surabaya: Pustaka Progresif
A.  Syafii  Ma’arif  et  al.1990. Alquran  dan  Tantangan  Modernitas .
Yogyakarta: Sipress Fatchur Rahman. 1981. Ilmu Waris .Bandung: PT. Almaarif Moh. Anwar Bc. Hk. 1981. Hukum Waris dalam Islam dan Masalah- Masalahnya . Surabaya: Al-Ikhlas Halim Hadikusuma. 1980. Hukum Waris Adat . Bandung: Alumni Moh Anwar, “Hukum waris dalam Islam dan masalah masalahmya” Soerjono  Soekanto.  Sleman  B.1983.  Taneko. Hukum  Adat Indonesia . Jakarta: Rajawali Hazairin.  1982. Hukum  Waris  Bilateral  Menurut  Al-Qur’an  dan Hadits . Jakarta: Tintamas Soepomo.1984. Bab-Bab  Tentang  Hukum  Adat .  Jakarta:  Pradya Pramita
Wirjono  Prodjidikoro.  1983. Hukum  Warisan  d  Indonesia . Bandung: Sumur
Prof.  Subekti  SH.  1980. Pokok-Pokok  Hukum  Perdata .  Jakarta:
Intermas
Soserojo  Wignjodipoero.  1984. Pengantar  dan  Asas-Asas  dan Hukum Adat . Jakarta: Gunung Agung Suparman  Usman.  2002. Hukum  Islam. Jakarta:  Gaya  Media
Pratama
Surini Ahlan Syarif. 1983. Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek . Jakarta: Ghalia Indonesia Taufik  Adnan  Amal.  1990. Islam  dan  Tantangan  Moderinitas .
Bandung: Mizan
Zainuddin Ali. 2005. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia . Palu:YAMIBA