## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei: 364 - 369 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4375

## TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023/PN Kot)
Lintje Anna Marpaung 1) , Maria Gracia Uly Togatorop 2)
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia 1,2) Corresponding Author: lintje@ubl.id.com 1) , maria.togatorop1@gmail.com 2)
History: Received : 25 Januari 2024 Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 31 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana,  terutama kekerasan seksua, menjadi saah  satu  fokus  utama.  Meskipun  regulasi  seperti  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia dan Perlindungan  Anak  telah  menegaskan  hak  restitusi  bagi  korban,  implementasinya  masih belum optima. Penelitian ini bertujuan untuk menganaisis faktor-faktor yang memengaruhi hak  restitusi  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksua  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  Nomor  77/Pid.Sus/2023/PN  Kota  Agung.  Studi  ini akan menganaisa pembe rian restitusi oleh hakim serta kendaa yang mungkin terjadi daam pelaksanaannya. Dengan tinjauan yuridis, penelitian ini akan membahas aspek -aspek yang memengaruhi  keputusan  hakim  daam  penetapan  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana kekerasan seksua, memberikan pemahaman mendaam mengenai pemenuhan hak  re stitusi, serta  mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menjadi landasan bagi penetapan restitusi bagi korban anak.
Kata  Kunci:  Perlindungan  Hukum,  Korban  Tindak  Pidana,  Kekerasan  Seksual,  Hak Restitusi

## Abstract
Legal  protection  for  crime  victims,  especially  sexual  violence, is one of the main focuses. Although regulations  such  as  the  Human  Rights  Act  and  Child  Protection  Act  have  affirmed  the  right  to restitution  for  victims,  implementation  is  still  not  optimal.  This  study  aims  to  analyze  the  factors affecting  the  right  to  restitution  for  child  victims  of  sexual  violence  in  Indonesia,  focusing  on  the Court  Decision  No.  77/Pid.Sus/2023/PN  Kota  Agung.  This  study  will  analyze  the  awarding  of restitution  by  judges  and  the  potential  obstacles  in  its implementation. Through a juridical review, this  research  will  discuss  the  aspects  influencing  the  judge's  decision  in  determining  restitution for  victims  of  sexual  violence,  provide  an  in-depth  understanding  of  the  fulfillment  of  the  right  to restitution,  and  identify  the  legal  factors  that  form  the  basis  for  determining  restitution  for  child victims.
Keywords:  Legal Protection, Crime  Victims,  Sexual  Violence,  Right to Restitution

## PENDAHULUAN
Pelecehan  seksual,  yang  merupakan  bentuk  kekerasan  seksual,  saat  ini menyebar dengan  berbagai  variasi  (Amin  and  Nazariana 2023). Perlindungan hukum  terhadap  korban  harus  ditingkatkan  agar  hak-hak  mereka  tetap terjaga  dan  diakui  sebagai  individu  yang  setara  di  mata  hukum.  Upaya perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 3 ayat (3).
Tindak  pidana  terhadap  anak  sebagai  korban  tidak  hanya  menyebabkan penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan dan kualitas  hidup  anak,  serta  menimbulkan  kerugian  baik  secara  materiil maupun  immateriil  bagi  keluarga  korban.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada setiap anak korban untuk mengajukan restitusi kepada pengadilan, yang merupakan tanggung jawab pelaku.
Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan keadilan  yang  pantas  dari  pelaku  demi  pemulihan  mereka,  sebagai kompensasi  atas  kerugian  yang  dialami  (Septia  and  Suhartini 2024). Mereka
Lintje  Anna  Marpaung 1) , Maria  Gracia  Uly  Togatorop 2), Tinjauan  Yuridis  Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  Anak Korban  Kekerasan Seksual…
berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sesuai.  Oleh  karena  itu, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini mengikuti ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  peraturan  ini,  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  memiliki  hak  untuk  meminta  kompensasi  kepada pelaku  atas  kerugian  baik  materiil  maupun  immateriil,  serta  kerugian  fisik maupun non-fisik yang mereka alami.
Setiap  anak,  khususnya  yang  menjadi  korban  tindak pidana, memerlukan jaminan  akan  terus  terlaksananya  perlindungan  anak  dan  pencegahan terhadap  penyelewengan  dalam  implementasi  kebijakan  perlindungan  anak. Upaya  perlindungan  hukum terhadap  anak  memiliki  dua  aspek,  yaitu  aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan regulasi hukum yang mengatur hak- hak  anak,  sedangkan  aspek  kedua  mengatur  implementasi  dari  kebijakan tersebut.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN  Kota Agung  menyatakan  bahwa  terdakwa  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  lima tahun  dan  denda  sebesar Rp  100.000.000,00.  Tindakan  terdakwa diatur dan diancam  pidana  sesuai  dengan  Pasal  76  D  jo.  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 285 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 81 ayat  (2)  jo.  Pasal 81 ayat (1). Berdasarkan informasi tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor  penyebab restitusi serta pertimbangan hakim dalam  memutuskan  perkara  yang  melibatkan  anak  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  di  Indonesia,  dengan  judul  "Tinjauan  Yuridis  Pemenuhan Hak  Restitusi  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  (Studi  Putusan Nomor 77/Pid.Sus /2023/PN Kot)".

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor  Penyebab  Terjadinya  Restitusi  Terhadap  Anak  Korban Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot
Faktor adalah unsur atau kejadian yang berkontribusi dalam menyebabkan atau  mempengaruhi  terjadinya  suatu  peristiwa,  baik  itu  bersifat  internal maupun  eksternal.  Hasil  wawancara  dengan  penyidik  kepolisian,  Ibu  Intan Zakia,  S.H.,  dari  Kepolisian  Resor  Tanggamus  mengungkapkan  bahwa terdapat  empat  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  restitusi  terhadap anak  korban  kekerasan  seksual.  Keempat  faktor  tersebut  adalah  faktor ekonomi,  faktor  keinginan,  faktor  kesempatan,  dan  faktor  lemahnya  iman. Kesemua  faktor ini saling terkait dan menjelaskan bahwa jika salah satu dari keempat  faktor  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka  kemungkinan  terjadinya kejahatan tersebut akan berkurang.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak Andi  Purnomo,  S.H.,M.H.  di  Kejaksaan  Negeri  Tanggamus.  Faktor  penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual ini karena adanya  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan  dan  faktor  lemahnya  penegakan hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  Hakim  yaitu  Bapak  Trisno Jhohannes  Simanullang,S.H.  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung.  Faktor penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual ini  yaitu  disebabkan  karena  faktor  lingkungan,  karena  adanya  faktor  bujuk rayu,  serta  karna  adanya  tawaran/hak  dalam  mengajukan  permohonan restitusi ini.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  faktor  yang lebih  dominan  penyebab  terjadinya  restitusi  terhadap  anak  korban  pelaku kekerasan  seksual  di  Indonesia  dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung  Nomor  77/Pid.Sus/2023/PN  Kot  yaitu  faktor  kurangnya  pengawasan orang  tua  sehingga  iman tidak bertumbuh pada anak, dan faktor lingkungan
Lintje  Anna  Marpaung 1) , Maria  Gracia  Uly  Togatorop 2), Tinjauan  Yuridis  Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  Anak Korban  Kekerasan Seksual…
sehingga  keadaan-keadaan  tersebut  membuat  Anak  Korban  dan  Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan.
B. Hakim  Dalam  M emutuskan  Perkara  Terhadap  Anak  Korban    Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Trisno  Jhohannes Simanullang,  S.H.,  yang  menjabat  sebagai  hakim di  Pengadilan  Negeri  Kota Agung, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023/PN Kot adalah  bahwa  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  jo.  Pasal  81  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang.  Unsur- unsur ini  mencakup  tindakan  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pertimbangan  kedua,  majelis  hakim  menjelaskan  bahwa  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Dan pertimbangan ketiga, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai  alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Karena terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

## SIM PULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Penyebab  terjadinya  restitusi  terhadap  anak  korban  pelaku  kekerasan seksual di Indonesia, berdasarkan studi putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN  Kot,  dapat  dibagi  menjadi  dua  faktor  utama. Pertama,  kurangnya  pengawasan  orang  tua  menyebabkan  kurangnya perkembangan iman pada anak. Kedua, faktor lingkungan juga berperan dalam mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana  persetubuhan oleh anak korban dan terdakwa.
2. Pertimbangan  hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak korban pelaku  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  berdasarkan  studi  putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot, mencakup beberapa unsur penting. Hal ini  meliputi  usia  anak  yang  masih  di  bawah  umur,  serta  ketidakadanya temuan  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

## B. Saran
Dari kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait.  Saran- saran ini ditujukan kepada:
1. Para  orang  tua  diharapkan  dapat  meningkatkan  kewaspadaan  dan pengawasan  terhadap  anak-anak  mereka.  Hal  ini  penting  karena seringkali  kejahatan  yang  tidak  terduga  terjadi akibat faktor lingkungan dan  kesempatan.  Pendekatan  berbasis  agama  juga  diperlukan  untuk membantu  masyarakat  mengendalikan  hawa  nafsu  dan  mencegah perilaku asusila.
2. Bagi  aparat  penegak  hukum,  disarankan  untuk  memberikan  sanksi hukum  yang  tegas  dalam  memutuskan  perkara  tindak  pidana persetubuhan/kekerasan  seksual  terhadap  terdakwa.  Tindakan tersebut penting karena kejahatan seperti itu sangat merugikan anak korban dan masyarakat  pada  umumnya.  Hukuman  pidana  yang  lebih  berat  dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi yang lain.
Lintje  Anna  Marpaung 1) , Maria  Gracia  Uly  Togatorop 2), Tinjauan  Yuridis  Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  Anak Korban  Kekerasan Seksual…

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana , Grafindo Persada, Jakarta.
Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo, Jakarta.
Adami  Chazawi.  2011.  Pelajaran  Hukum  Pidana  1,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Alit  Kurniasari.  2016.  Pedofilia  dan  Ancaman Tersembunyi Bagi Anak, Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 2.3. Amin,  Khoirul,  and  Nazariana  Nazariana.  2023.  “Analisis  Gerakan#  Metoo Sebagai Perlawanan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Bagi Perempuan Di China.”  JURNAL  RECTUM:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 5(1): 1247–68.
Andi  Hamzah.  2008.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Andi Hamzah. 2008. Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. Arief  Barda  Nawawi.  2013.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Arief Gospita. 1993. Masalah Korban Kejahatan, Akademik Presindo, Jakarta. Atikah  Rahmi.  2018.  Urgensi  Perlindungan  Bagi  Korban  Kekerasan  Seksual Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Berkeadilan  Gender. Jurnal Mercatoria 11.1.
Bambang Waluyo. 2016.  Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Waluyo. 2018.  Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi. Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
C. Maya Indah S. 2014. Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi da n Kriminologi, Edisi kedua, Kencana, Jakarta.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Diana  Yusyanti.  2020.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Dari Pelaku  Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.4
Dinda Salsabila. Angga Alfiyan. Lukmanul Hakim. 2022. Pertanggungjawaban pidana  terhadap  pemalsuan  surat  rapid  test  antigen.  Jurnal kewarganegaraan. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana, Ubhara Press, Surabaya. Eka  Nugraha  Putra.  2015.  Kejahatan  Tanpa  Korban  Dalam  Kejahatan Cyberporn.  Jurnal Cakrawala Hukum 6.1.
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Fauzy  Marasabessy,  “Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana:  Sebuah  Tawaran Mekanisme  Baru”,  terdapat  dalam  https://www.researchgate.net/ /301740740_RESTITUSI_BAGI_KORBAN_TINDAK_PIDANA_SEBUAH_TAW ARAN_MEKANISME_BARU.
Fauzy  Marasabessy.  2015.  Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana,  Sebuah Tawaran  Mekanisme Baru.  Jurnal Hukum Dan Pembangunan 45.1. http://repository.um-palembang.ac.id. Pengertian Tinjauan Yuridis. https://kbbi.web.id/korban. Pengertian Korban. https://paralegal.id/pengertian/pemenuhan-hak-anak/. Pengertian Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang.
Jovanka Katerin. 2018. Hak Restitusi  Bagi Anak Korban Tindak Pida na Da lam Pengaturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Restitusi  Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Skripsi, Program Sarjana  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum Universitas  Katolik  Parahyangan, Bandung.
Kimberly Adams dan A.A. Washkito. 2008. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia, Wahyu Media, Jakarta.
Lamintang,  P.  A. F. 2013.  Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Lintje  Anna  Marpaung 1) , Maria  Gracia  Uly  Togatorop 2), Tinjauan  Yuridis  Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  Anak Korban  Kekerasan Seksual…
Lies Sulistani. 2011. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban.  Cetak  kesatu,  Bidang  Hukum,  Diseminasi,  dan  Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta.
Mahrus  Ali.  Kompensasi  dan  Restitusi  Yang  berorientasi  Pada  Korban Tindak Pidana, terdapat dalam  https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/ view/7414.htm.
Miftahu Chairina. 2009. Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Ba wa h Umur  dalam  Pandangan  Hukum  Pidana  Islam,  Kajian atas Putusan PN Depok.
Muhammad  Mitra  Lubis.  2020.  Pemenuhan  Hak  Restitusi  Terhadap  Anak Korban  Tindak  Pidana  Kejahatan  Seksual  (Studi  Penelitian  Pengadilan Negeri  Medan  Kelas  IA  Khusus).  Jurnal  Hukum  Al-Hikmah,  Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 1.1.
Muladi  &  Barda  Nawawi  Arief.  2007.  Bunga  Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Muladi. 2005. HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.
Nashriana.  2012.  Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Nurini  Aprilianda,  Perlindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/ arena/article/view/354/272.htm.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  Jo  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Rena Yulia. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Cetakan kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Rena  Yulia.  2010.  Viktimologi  (Perlidungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta.
Sapti  Prihatmini,  Fanny  Tanuwijaya,  Dina  Tsalist  Wildana,  Misbahul  Ilham. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan  Seksual,  terdapat  dalam  https://journal.trunojoyo.ac.id/ rechtidee/article/view/4768.htm.
Sapti  Prihatmini,  Fanny  Tanuwijaya,  Dina  Tsalit  Wildana,  Misbahul  Ilham.
Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/ 4768/pdf_6.htm.
Sapti  Prihatmini,  Fanny  Tanuwijaya,  Dina  Tsalit  Wildana,  Misbahul  Ilham. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/ 4768/pdf_6.htm.
Septia, Gita Kiki, and Suhartini Suhartini. 2024. “Kepentingan Restitusi Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Sebagai  Sarana  Pemulihan  Korban  Kekerasan Seksual.” JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4(6): 916–28.
Siswanto Sunarso. 2015. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
Sudarto. 2006.  Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Terjemahan  bebas  penulis:  Korban  adalah  orang-orang  yang,  secara  individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  penurunan  hak  dasar mereka  secara  substansial,  melalui  tindakan  atau  kelalaian  yang melanggar  undang-undang  pidana  yang  beroperasi  di  negara-negara anggota,  termasuk  di  dalamnya  hukum yang  melarang  penyalahgunaan kekuasaan secara criminal.
Umar  Said  Sugiarto.  2015.  Pengantar  Hukum  Indonesia,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Lintje  Anna  Marpaung 1) , Maria  Gracia  Uly  Togatorop 2), Tinjauan  Yuridis  Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap  Anak Korban  Kekerasan Seksual…
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Jo  Undang-Undang  Nomor 73 Tahun 1958  tentang  Pemberlakuan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Jo  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wagiati Soetodjo. 2010.  Hukum Pidana Anak, Reflika Aditama, Bandung. Wirjono  Projodikoro.  2003.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung.