## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 6 Nomor 2, April 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia
Rahmadi Indra Tektona*, Dwi Ruli Handoko Fakultas Hukum, Universitas Jember *Email: rahmadiindra@unej.ac.id
Abstract: The existence of law number 11 of 2020 concerning job creation has given birth to a new type of  limited  liability  company,  namely  a  company  that  meets  micro  and  small  business  standards,  or  as government  regulation  number  8  of  2021  concerning  the  authorized  capital  of  a  company  and registration, establishment, change and dissolution of the company, it is stated that those that meet the requirements of micro and small businesses are called individual companies. This individual company has characteristics and differences from PT (Limited Liability Companies), which is regulated in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. One of them regarding the board of directors in an individual company is only 1 (one) person who doubles as a shareholder. This is very dangerous for the company's running because it can cause a mix of personal interests in the company  and become all the limits of responsibility between the company's directors and the company's directors and shareholders. This normative juridical research will discuss the legal implications of the bankruptcy of an individual company on the board of directors. In Indonesia, this study aims to determine the legal consequences of bankruptcy  of  respective  companies.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  2  (two)  models  of applying the legal implications of bankruptcy of individual companies to directors, namely, the first legal consequences that apply by law and the second legal consequences that use by the rule of reason.
Keywords: Legal Implications; Individual Company; Directors.
Abstrak: Keberadaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka telah melahirkan perseroan  terbatas  jenis  baru,  yaitu  perseroan  yang  memenuhi  standar  usaha  mikro  dan  kecil,  atau sebagaimana peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan dan pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro  dan  kecil  disebut  dengan  perseroan  perorangan.  perseroan  perorangan  ini  memiliki  karakteristik dan perbedaan dengan pt yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya mengenai direksi dalam perseroan perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja yang  kemudian  juga  merangkap  sebagai  pemegang  saham,  hal  ini  sangat  berbahaya  bagi  jalannya perusahaan,  karena  dapat  menimbulkan  tercampurnya  kepentingan  pribadi  terhadap  perseroan  dan menjadi  semunya  batas-batas  pertanggungjawaban  antara  direksi  perseroan  dan  pemegang  saham perseroan.  Penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif  ini,  akan  membahas  tentang  implikasi  hukum pailitnya perseroan perorangan terhadap direksi. di indonesia penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impilaksi  hukum  pailitnya  perseroan  perorangan  dan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  2 (dua) model pemberlakuan implikasi hukum kepailitan perseroan perorangan tehadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara rule of reason.
Kata Kunci: Implikasi Hukum; Perseroan Perorangan; Direksi.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  dunia  usaha  saat  ini  mengalami  pertumbuhan  yang  sangat  pesat dalam  berbagai  bidang.  Dengan  adanya  pertumbuhan  usaha  ini  tentu  akan mempengaruhi  perekonomian  suatu  negara.  Keadaan  seperti  inilah  yang  mendorong sebuah  negara  untuk  terus  melakukan  perubahan. 1 Jika  kita  melihat  pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan Indonesia, terutama di era perdagangan digital saat  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa  hal  itu  mengarah  ke  arah  yang  positif,  hal  ini didukung  oleh  fakta  bahwa  jumlah  perusahaan  di  Indonesia  mengalami  peningkatan. Perusahaan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  terus-menerus  dengan tujuan  untuk  mencari  keuntungan. 2 Keberadaan  perusahaan  memiliki  peranan    penting bagi  kemajuan  suatu  negara,  karena  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat,  sehingga  mampu  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat. 3
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia (ius  constitutum) telah  mengatur  tentang bentuk  perseroan,  dan  bentuk  perseroan  yang  ada  di  Indonesia  antara  lain  Perseroan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas (PT). 4 Setiap  bentuk  perusahaan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda,  salah  satu bentuk  perusahaan  dengan  ciri  khasnya  adalah  Perseroan  Terbatas,  yang  merupakan bentuk  paling  populer  dari  beberapa  bentuk  badan  usaha  yang  ada.  Salah  satu karakteristik  yang  dimilki  oleh  PT  yaitu  PT  Merupakan  badan  hukum,  sehingga memiliki  harta  kekayaan  yang  terpisah  dengan  pemegang  sahamnya.  Ketentuan mengenai  PT  diatur  dalam  Undang-undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Peraturan  tentang  badan  usaha  juga  diatur  di  luar  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  (KUHD),  seperti  PT  bagi  golongan  pribumi,  sehingga  ada  dualisme badan hukum perusahaan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. 5 Peraturan tentang Perseroan Terbatas ini terus berkembang, dan telah berkali-kali mengalami perubahan, seperti  halnya  pengertian  PT  yang  dimuat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Pasal 109 angka  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  kemudian dikenal  dengan  UU  Cipta  Kerja.  Pasal  109  angka  1  UU  Cipta  Kerja  menyebutkan bahwa  yang  dimaksud  Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  persekutuan permodalan,  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian  melaksanakan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  semuanya  terbagi  dalam  bentuk  saham  atau  badan  hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada umumnya, suatu  ciri  dari  perusahaan  perorangan  secara  konsepsi  umum  adalah  hak-hak  dan tanggung  jawab  pendiri  perusahaan  perorangan  melekat  pada  diri  sendiri  pemilik
1 Dewa Gede  Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti,  2020, Pengaturan Modal  Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020, Hal 3.
2 Louis  Simon  Hansen,  2021, Arah  Bentuk  Perusahaan  Perseroan  Sebagai  Perkembangan  Perseroan Terbatas, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, Hal. 323.
3 Indah  Siti  Aprilia,  2020, Aspek  Hukum  Pemegang  Saham  dalam  Perseroan  dengan  Satu  Pemegang Saham, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun, 2020, Hal. 2.
4 Ni  Made  Dharyanti,  2017, Hubungan  Hukum  Perusahaan  Induk  Berbentuk  Perusahaan  Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer, Acta Comitas  Vol 2 No  1,  Tahun  2017, Hal. 66
5 Sandra Dewi, Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Tahun 2019, Hal. 1
perusahaan  (eigenaar),  perusahaan  tidak  memiliki  badan  kelengkapan  perusahaan (bedrijfsorganen) sehingga tidak berbentuk badan hukum. 6
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja maka  telah  melahirkan  PT  jenis  baru,  yaitu  perseroan  yang  memenuhi  standar  usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal  Dasar  Perseroan  dan  Pendaftaran,  Pendirian,  Perubahan  dan  Pembubaran Perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan  Perseroan  Perorangan,  keberadaannya  mengakibatkan  terbukanya  kesempatan bagi  UMKM  yang  bermodal  kecil  untuk  memiliki  badan  hukum  berupa  PT  dimana Perseroan  Perorangan  juga  disebut  sebagai  organisasi  bisnis  perdagangan  tunggal,  di mana  hanya  satu  pihak  yang  bertindak  sebagai  pedagang  atau  pedagang  tunggal. Pedagang  tunggal  biasanya  untuk  modalnya  berasal  dari  tabungan mereka  sendiri atau pribadi  atau  pinjaman  bank. 7 Model  perusahaan  Perorangan  ini  juga  dikenal  luas  di Inggris  dan Uni Eropa, dan juga digunakan di beberapa negara lain. 8
Pengaturan  mengenai  Perseroan  Terbatas  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang Cipta  Kerja  ini  terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  Perseroan  Terbatas  yang  diatur dalam Undang-Undang tentang PT. Pemerintah juga memberikan beberapa kemudahan bagi  Perseroan  Perorangan  diantaranya  dengan  adanya  perubahan  pasal  1  angka  1 mengenai  pengertian  PT  dan  juga  kemudahan  mengenai  tata  cara  pendirian  PT,  yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT, yang pada awalnya harus didirikan oleh 2  orang  atau  lebih menggunakan  akta  Notaris  dalam  bahasa  Indonesia  sekarang  sudah tidak  diterapkan  lagi  terhadap  Perseroan  Perorangan.  Sebagaimana  yang  telah  diatur dalam pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal pendirian PT dapat dilakukan  oleh  1  (satu)  orang  dan  juga  dapat  didirikan  berdasarkan  surat  pernyataan pendirian yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak perlu adanya akta Notaris. Dengan adanya peraturan yang baru ini tentu akan sangat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pendirian Perseroan Perorangan, karena jika berdasarkan aturan yang  lama  jika  seseorang  akan  mendirikan  suatu  Perseroan  Terbatas,  maka  orang  itu haruslah  terlebih  dahulu  datang  ke  Notaris  untuk  dapat  mengakomodir  niatnya  yaitu mendirikan  Perseroan  Terbatas. 9 Hadirnya  UU  Cipta  Kerja  yang  mengubah  ketentuan Pasal  32  UU  PT  mengenai  kewajiban  adanya  modal  dasar  minimum  sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh, menjadi besaran modal dasar Perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan  pendiri  Perseroan.  Adanya  konsep  modal  minimal  ini  menjadikan  adanya relaksasi  dan  kemudahan  dalam  besaran  modal  dasar  pendirian  suatu  PT,  dan  hal  ini berlaku  juga  terhadap  Perseroan  UMK  yaitu  dengan  menempatkan  dan  menyetorkan penuh  modal  dasarnya  paling  sedikit  25%  yang  dibuktikan  dengan  bukti  penyetoran yang  sah,  hal  memudahkan  usaha  UMKM  untuk  memiliki  kepastian  hukum  dalam membuat perseroan terbatas, karena tidak semua UMKM memiliki modal yang besar.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria
6 Natzir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia , Alumni, Bandung, 1987, Hal 56
7 Nindyo  Pramono, Perbandingan  PT  di  beberapa  Negara, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012 Hal. 13.
8 Aziz  Muhammad  Faiz,  2020,  “ Mewujudkan  PT  Perseorangan  bagi  Usah  Mikro  Kecil  melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja , Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Tahun 2020, Hal. 94.
9 Irene  Svinarky,  2019, Analisis  Keabsahan  Pendirian  Akta  PT  Terhadap  Stempel  Kementrian  Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris , Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3 No. 2, Tahun 2019, Hal. 1.
untuk  usaha  mikro  dan  kecil  dalam  Pasal  6  menyebutkan  bahwa  pendiri  Perseroan Perorangan  harus  Warga  Negara  Indonesia,  adapun  mengenai  modal  dasar  dari Perseroan  Perorangan  tidak  diatur  minimal  modal  yang  disetorkan  ke  dalam perseroan. 10 Modal  dalam  suatu  PT  dikenal  terdapat  3  (tiga)  modal,  yang  pertama adalah  modal  dasar  perseroan,  yang  di  maksud  dengan  modal  dasar  perseroan  adalah jumlah  modal  yang  dikehendaki  oleh  para  pendiri  dan  di  muat  dalam  akta  Perseroan sampai  dengan  jumlah  modal  maksimal  apabila  seluruh  saham  dikeluarkan,  kedua modal  yang  ditempatkan  yaitu  jumlah  modal  yang  disanggupi  oleh  para  pendiri perseroan untuk dimasukkan ke dalam Perseroan, ketiga yaitu modal yang disetor yaitu modal  yang  dimaksukkan  ke  dalam  perseroan  dan  untuk  modal  biaya  adalah  modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang. 11
PT  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan  perekonomian  Indonesia sehingga  keberadaanya  perlu  diberikan  landasan  hukum  yang  kuat  agar  mampu mendorong  pembangunan  nasional  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan asas  kekeluargaan,  dan  tetap  menganut  prinsip-prinsip  keadilan  dalam  berusaha, 12 meningkatnya  sektor  usaha  mikro  juga  turut  memberikan  dampak  positif  yang  cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dilandaskan dengan semangat pemerintah untuk  memberikan  kemudahan  berusaha  di  Indonesia  maka  lahirlah  undang-undang Cipta Kerja, hal ini juga harus dapat dirasakan oleh usaha mikro dan kecil salah satunya dengan  lahirnya  Perseroan  Perorangan.  Tidak  jauh  beda  dengan  PT  Perseroan Peroranganpun memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan pembangunan ekonomi  di  Indonesia.  Dengan  dimudahkannya  pelaku  usaha  dalam  mendirikan usahanya diharapkan bisa berkembang dan bersaing dalam bisnis global.
Perseroan  Perorangan  adalah  suatu  bentuk  badan  usaha  yang  baru  dan  yang menjadi  ciri  utamanya  adalah  mengenai  direksi  yang  hanya  1  (satu)  orang  saja  yang kemudian  juga  merangkap  sebagai  pemegang  saham,  kemudian  bagaimanakah  dengan implikasi  hukum  terhadap  organ  dari  Perseroan  Perorangan  ini  ketika  mengalami kepailitan.  Mengingat,  prinsip  hukum  yang  ada  tidak  melarang  direksi  merangkap sebagai  pemegang  saham.  Dengan  demikian  bukan  tidak  mungkin  akan  menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban  antara  direksi  perseroan  dan  pemegang  saham  perseroan. Mengingat  strategisnya  badan  hukum  baru  ini,  maka  penting  untuk  dikaji,  khususnya bagaimana  konsep  hukum  Perseroan  Perorangan  tersebut,  bagaimana  akibat  hukum terhadap  perseroan  dan  pengurus  dalam  hal  terjadi  kepailitan.  Hal  ini  menjadikan penelitian  mengenai  Perseroan  Perorangan  menjadi  penting  untuk  di  lakukan, khususnya  mengenai  akibat  hukum  pailitnya  Perseroan  Perorangan  terhadap  direksi menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  akibat  hukum  pailitnya  Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta  Kerja.    Dari  uraian  fakta  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  membuat  artikel dengan dengan rumusan masalah Apa Implikasi hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia?
10 Binoto Napdap, Hukum PT, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 61
11 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum PT , Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2015, Hal. 20.
12 Putu  Wisnu  Dharma  Pura,  I  Nyoman  Budiana,  2018, Kebebasan  Penetapan  Modal  Dasar  PT  Oleh Para  Pihak Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor 29 Tahun 2016 , Jurnal  Analisis Hukum,  Vol. 1 No.1, Tahun 2018, Hal. 4.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  yuridis  normatif.  Diantaranya  dengan  melakukan  kajian  terhadap  aturan hukum  yang  bersifat  formal  baik  Undang-Undang,  maupun  literatur  yang  terbentuk sebagai konsep teoritis dan terhubung dengan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan. 13 Tujuan  dari  penelitian  hukum  yang  normatif  ini  adalah  tujuan  dari penelitian  hukum  yang  berorientasi  pembaruan  hukum  yaitu  penelitian  hukum  yang dirancang untuk pelaksanaan pembaruan hukum. 14
Terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan  penulis  dalam  melakukan penelitian  hukum  untuk  memperoleh  informasi  terkait  penelitian  yang  sedang dilakukan.  Kemudian  dalam  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  pendekatan Undang-Undang (statue  approach) dan  pendekatakan  konseptual (conceptual approach) . Dalam pemecahan masalah pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan,  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  bersumber  dari  bahan- bahan  hukum.  Bahan-bahan  hukum  sangat  diperlukan  dalam  melakukan  suatu penelitian  hukum (legal  research) yang  digunakan  sebagai  sumber  penelitian  dalam memecahkan masalah sekaligus memberikan arahan mengenai apa yang seyogyanya. Di dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan bahan hukum primer yakni:
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
2. Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran
7. Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

## C. Pembahasan
1. Pailitnya Perseroan Perorangan
Perseroan  Perorangan  merupakan  subjek  hukum,  sehingga  memungkinkan untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  salah  satunya  melakukan  hubungan  hukum dengan  pihak  lain  yang  dapat  menimbulkan  terjadinya  suatu  kewajiban  yaitu utang. 15 Dalam  hal  utang  ketika  suatu  perseroan  perorangan  tidak  mampu memenuhi  kewajibannya  terhadap  kreditor,  pihak  kreditor  mempunyai  hak  untuk menuntut  agar  perseroan  memenuhi  kewajibannya  melalui  prosedur  hukum  yang berlaku  baik  melalui  cara  litigasi  ataupun  non  litigasi. 16 Permohonan  kepailitan ataupun  dapat  melalui  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  terlebih  dahulu merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  ditempuh  ketika  pihak  kreditor  memilih mengurus  secara  litigasi.  Pailit  yakni  ketika  debitor  berada  dalam  suatu  keadaan tidak  dapat  membayar  utang-utangnya  terhadap  para  kreditor. 17 Kemudian  yang
13 Peter Mahmudi Marzuki, Penelitian Hukum. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 29.
14 A’an  Efendi,  Dyah  Ochtorina  Susanti  &  Rahmadi  Indra  Tektona, Penelitian  Hukum  Doktrinal, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019, Hal. 44.
15 Kansil, CST, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Hal 53.
16 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal 220.
17 Hadi S, Hukum Kepailitan . Prenada Media, Jakarta,  2018, Hal 33
bisa  dinyatakan  pailit  diantaranya  yaitu,  perserikatan  dan  perkumpulan,  individu atau  perorangan,  serta  yayasan  dan  kopersai,  dengan  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku  dalam  Anggaran  Dasar  badan  hukum  tersebut. 18 Dengan  melalui  cara tersebut debitor dapat dinyatakan pailit apabila tidak ada perdamaian yang dicapai antara debitor dengan para kreditor.
Salah  satu  penyebab  suatu  perseroan  sulit  untuk  memenuhi  kewajibannya dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu pengelolaan perseroan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Seringkali terdapat  organ  perseroan  baik  pemegang  saham  maupun  direksi  yang  beritikad tidak  baik  kemudian  dengan  sengaja  menyalah  gunakan  kondisi  perseroan  yang mengalami  kesulitan  likuiditas  untuk  mengambil  keuntungan  finansial  secara pribadi.  Contohnya,  direksi  yang  dengan  sengaja  melakukan  transaksi  ataupun pembayaran  yang  bersifat  tidak  wajib  yang  dapat  merugikan  perseroan,  sehingga menyebabkan  perseroan  menjadi  insolven  atau  bangkrut  secara  temporer. 19 Apabila  terjadi  perbuatan  direksi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab terbatas tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan porsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pernyataan pendiriannya.  Gunawan  Widjaja  juga  mengatakan  bahwa  kesulitan  likuiditas  atau cash flow bukan semata-mata yang menyebabkan permasalahan pembayaran utang namun juga adanya itikad tidak baik dari pihak direksi perseroan. 20 Dengan adanya kesalahan  manajemen  tersebut,  mengakibatkan  pihak  kreditor memilih  menempuh upaya  penyelesaian  baik  kreditor  langsung  mengajukan  permohonan  kepailitan kepada  pengadilan  niaga,  ataupun  melalui  permohonan  kewajiban  pembayaran utang  terlebih  dahulu  oleh  kreditor  sehingga  bisa  sepakat  untuk  melakukan perdamaian  atau  jika  tidak  menemui  perdamaian  maka  akan  berakhir  dengan kepailitan.  Kemudian  ketika  perseroan  perorangan  dimaksud  sebagai  debitor, kepailitan bisa dimohonkan selama telah memenuhi syarat kepailitan, sebagaimana terdapat didalam  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa  syarat kepailitan yaitu  Debitor  yang  mempunyai  2  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya.  Ketika  permohonan  kepailitan  tersebut dikabulkan, maka akan dilakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki  oleh  perseroan  perorangan  selaku  debitor,  sebagaimana  terdapat  dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Kemudian  juga  mengacu kepada  pasal  1131  KUHPerdata  bahwa  segala  barang-barang  bergerak  dan  tak bergerak  milik  debitor,  baik  yang  sudah  ada  ataupu  yang  akan  ada,  menjadi jaminan  untuk  perikatan-perikatan  perorangan  debitur  itu.  Kemudian  barang
18 Muir  Fuadi, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, Hal 45
19 Elyta Ras Gintng, Op.cit , Hal 220.
20 Widjaja, G., & Yani, A, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, Hal 66
tersebut  menjadi  jaminan  bersama  bagi  para  kreditur,  dengan  hasil  penjualan barang-barang  tersebut  dibagi  menurut  perbandingan  piutang  masing-masing kecuali bila diantara semua kreditur tersebut memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, sebagaimana yang dimuat didalam pasal 1132 KUHPerdata.
Ketika  suatu  perseroan  perorangan  dinyatakan  pailit,  maka  terhadap  seluruh harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum, yang kemudian akan dilakukan sita  terhadap  seluruh  harta  kekayaan  perseroan  tersebut.  Selanjutnya  mengenai seluruh perikata debitor yang timbul setelah perseroan dinyatakan pailit, tidak dapat dibayar  dengan  harta  pailit.  Kecuali  dengan  adanya  perikatan  tersebut  dapat menguntungkan  harta  pailit,  maka  dapat  dibayar  dengan  harta  pailit  tersebut. Kemudian  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  memuat  bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan  mengurus  harta  kekayaannya  yang  telah  dinyatakan  pailit,  sejak  tanggal putusan  pernyataan  pailit  diucapkan,  yaitu  sejak  pukul  00.00  waktu  setempat. Selain itu kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dialihkan untuk kepetingan harta pailit, yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan syarat pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor tersebut dapat  dibuktikan  bahwa  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditor.  Kecuali dalam  hal  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitor  tersebut  harus  dilakukan karena Undang-Undang atau berdasarkan perjanjian.

## 2. Implikasi Hukum Pernyataan Pailit
Akibat  pernyataan  pailit  terhadap  suatu  perseroan  yang  terpenting  yaitu  demi hukum  organ  perseroan  tersebut  kehilangan  haknya  dalam  melakukan  perbuatan bebas dan pengurusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu organ perseroan  tersebut  dapat  dituntut  secara  pidana  apabila  melakukan  pengurusan perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  tersebut  dengan  kehendak  pribadi  dan  juga itikad  buruk  dalam  melakukan  perbuatan-perbuatannya.  Artinya,  ketika  suatu perseroan  perorangan  telah  dinyatakan  pailit  maka  perseroan  tersebut  tidak kehilangan  kecakapan  dan  hak-haknya  dalam  melakukan  perjanjian  yang  tidak memiliki  akibat  hukum  terhadap  harta  kekayaan  yang  masuk  dalam  kepailitan. Pada  dasarnya  sebelum  pernyataan  pailit  yang  dijatuhkan  kepada  debitur,  maka terhadap hak-hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaannya tentu  harus  dihormati,  sepanjang  tetap  memperhatikan  hak-hak  kontraktual  dan kewajibannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. 21 Kemudian  ketika suatu  perseroan  telah  dinyatakan  pailit  melalui  putusan  pengadilan  maka menimbulkan akibat hukum bagi perseroan selaku debitor yaitu debitor kehilangan hak  untuk  melaksanakan  pengurusan  dan  penguasaan  terhadap  seluruh  harta kekayaan  yang  dimiliki  oleh  debitur  pailit,  serta  terhadap  hak  dan  kewajiban debitur  pailit  beralih  kepada  kurator  untuk  mengurus  dan  menguasai  boedelnya. Sebagaimana yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Pasal  19  sampai  dengan pasal 62, yaitu mengenai akibat dari kepailitan diantaranya :
21 Imran  Nating, Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 39.
1. Akibat  terhadap  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit,  dimana  kepailitan  ini tidak  berlaku  pada  diri  debitor  namun  hanya  berlaku  terhadap  harta  yang dimiliki  debitor.  Dan  demi  hukum  sejak  tanggal  putusan  pailit  terhadap debitor  diucapkan  maka  debitor  pailit  kehilangan  haknya  untuk  menguasai serta mengurus harta kekayaannya yang masuk kedalam harta pailit. 22 Artinya debitor  pailit  hanya  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  serta  mengurus hartanya.  Kemudian  apabila    terdapat  hukuman  terhadap  debitor  yang diakibatkan  terdapatnya  tuntuan  kepada  harta  pailit  yang  selanjutnya menyangkut debitor pailit, maka hal ini tidak berakibat hukum terhadap harta pailit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 UU K-PKPU.
2. Akibat  hukum  terhadap  harta  kekayaan  perseroan  perorangan.  Pasal  21  UU K-PKPU  menyebutkan,  bahwa  pada  saat  putusan  pailit  diucapkan,  maka kepailitan  tersebut  akan  meliputi  seluruh  kekayaan  yang  dimiliki  oleh perseroan  serta  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  selama  kepailitan.  Kemudian terhadap  harta  kekayaan  perseroan  tersebut  akan  diambil  alih  oleh  kurator yang  akan  melakukan  penguasaan  dan  pengelolaan  sampai  proses  kepailitan selesai  dilakukan.  Ketika  perseroan  mengalami  kepailitan  maka  organ perseroan  tersebut  akan  tetap  berfungsi  namun  harus  dengan  ketentuan, apabila  dalam  fungsinya  kemudian  menimbulkan  harta  pailit  menjadi berkurang,  maka  pengeluaran  uang  yang  termasuk  dalam  harta  pailit merupakan wewenang dari kurator.
Di dalam kepailitan terdapat pengecualian atas harta pailit, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni:
a. Benda, termasuk di dalamnya  yaitu hewan  yang sangat dibutuhkan oleh debitor  berkaitan  dengan  pekerjaannya,  alat-alat  medis  yang  diperlukan untuk  kesehatan,  perlengkapannya,  tempat  tidur  serta  bahan  makanan yang terdapat ditempat itu yang dibutuhkan oleh debitor dan keluarganya untuk 30 (tiga puluh) hari.
b. Segala sesuatu yang didapatkan oleh debitor selama pekerjaannya sendiri sebagai  penggajian  dari  sebuah  jasa  atau  pekerjaan,  sebagai  upah,  uang tunggu,  pensiun,  maupun  tunjangan,  sejauh  yang  telah  ditentukan  oleh pengawas.
c. Pemberian  kepada  debitor  berupa  uang  yang  akan  dipergunakan  untuk memenuhi  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  keluarganya berdasakan undang-undang.
Harta pailit ini juga meliputi harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri yang  menikah  tanpa  menggunakan  perjanjian  pemisahan  harta  kekayaan antara  harta  yang  dimiliki  oleh  suami  dan  istri  dari  debitor  yang  dinyatakan pailit.
3. Akibat  hukum  kepailitan  terhadap  transaksi  efek  dan  transfer  dana. Sebagaimana  yang  termuat  di  dalam  Pasal  24  ayat  (3)  UU  K-PKPU,  bahwa transfer  dana  wajib  untuk  diteruskan,  apabila  transfer  dana  tersebut  melalui bank  maupun  lembaga  lainnya  pada  tanggal  putusan  sebagaimana  yang dimaksud  oleh  ayat  (1).  Untuk  menjamin  kepastian  dan  kelancaran  sistem transfer  melalui  bank  perlu  dilakukan  pengecualian  transfer  dana  melalui bank. Kemudian terhadap transaksi bursa efek tetap dijalankan hal ini untuk
22 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008, Hal. 181.
menjamin  kepastian  dan  kelancaran  hukum  terhadap  transaksi  efek  di  bursa efek.  Cara  penyelesaian  transaksi  efek  dibursa  efek  yaitu  dengan menyelesaikan  pembukuan  atau  dengan  cara  lainnya  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
4. Akibat  kepailitan  terhadap  perikatan  debitor.  Pasal  25  UU  K-PKPU menjelaskan,  bahwa  perikatan  yang  dimiliki  oleh  debitor  yang  terbit  setelah putusan  pailit  dinyatakan  yang  dapat  dibayarkan  dengan  harta  pailit  hanya ketika perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit, selain itu perikatan tidak bisa dibayarkan menggunakan harta pailit.
5. Akibat hukum kepailitan atas tuntutan terhadap harta pailit. Pasal 27 UU K- PKPU  menyatakan,  bahwa  tuntutan  yang  ditujukan  kepada  debitor  pailit untuk  mendapatkan  pemenuhan  perikatan  dari  harta  pailit  selama berlangsungnya kepailitan, hanya dapat didaftarkan untuk mencocokkan.
6. Akibat  hukum  kepailitan  atas  tuntutan  terhadap  debitor  oleh  pihak  lain. Terkait  hal  ini  telah  dimuat  di  dalam  Pasal  29  UU  K-PKPU,  bahwa  sebuah tuntutan  hukum  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  pemenuhan  kewajiban dari harta pailit yang diajukan terhadap debitor dan perkaranya telah berjalan, maka  terhadap  tuntutan  tersebut  gugur  demi  hukum  dengan  dinyatakannya putusan pailit terhadap debitor.
7. Akibat  terhadap  pelaksanaan  putusan  hakim.  Pasal  31  UU  K-PKPU menyatakan,  bahwa  putusan  pernyataan  pailit  terhadap  debitor  berakibat hukum terhadap segala penetapan pelaksanaan pengadilan atas seluruh bagian dari  harta  kekayaan  debitor  yang  sudah  dimulai  sebelum  adanya  kepailitan, maka harus diberhentikan seketika sejak saat itu kemudian tidak ada sebuah putusanpun  yang  dapat  dilakukan  termasuk  juga  dengan  menyandra  debitor. Semua  penyitaan  yang  sudah  dilaksanakan  menjadi  hapus  kemudian  jika diperlukan hakim pengawas akan memerintahkan pencoretan.
8. Akibat  hukum  kepailitan  atas  penyanderaan.  Hal  ini  termuat  di  dalam  Pasal 31  ayat  (3)  UU  K-PKPU,  bahwa  penyanderaan  merupakan  tindakan penahanan  yang  dilakukan  terhadap  debitor  supaya  mau  melunasi  utang- utangnya.  Terhadap  debitor  yang  sedang  dalam  penahanan  juga  harus dilepaskan sejak sesudah diucapkannya putusan pernyataan pailit.
9. Akibat  kepailitan  terhadap  uang  paksa.  Uang  paksa  selama  kepailitan  tidak dikenakan kepada debitor, sebagaimana mana dijelaskan dalam Pasal 32 UU K-PKPU.  Uang  paksa  yang  dimaksud  disini  yakni  uang  paksa  yang dikenakan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.
10. Akibat hukum kepailitan atas penjualan benda miliki debitor. Pasal 33 UU K- PKPU menyatakan, bahwa apabila telah terjadi penjualan benda yang dimiliki oleh  debitor  sebelum  adanya  putusan  pernyataan  pailit,  baik  itu  benda bergerak  ataupun  tidak  bergerak  dalam  rangka  eksekusi  dan  telah  mencapai hari penjualannya telah ditetapkan, maka kurator bisa melanjutkan penjualan tersebut atas  tanggungan  harta  pailit  dan dengan  izin  dari  Hakim  Pengawas. Kemudian  terhadap  hasil  penjualan  benda  tersebut  tidak  diberikan  kepada pemohon eksekusi namun akan dimasukkan ke dalam harta pailit.
11. Akibat  kepailitan  atas  perjanjian  pemindahtanganan.  Pasal  34  UU  K-PKPU menjelaskan, bahwa perjanjian dengan maksud memindah tangankan hak atas tanah,  pembebanan  hak  tanggungan,  balik  nama  kapal,  jaminan  fidusia, maupun  hipotek  yang  sudah  diperjanjikan  lebih  dahulu,  maka  perjanjian
tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  setelah  diucapkannya  putusan  pernyataan pailit kecuali ditentukan lain.
12. Akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  timbal  balik.  Pasal  36  ayat  (1) menyatakan,  bahwa  apabila  terdapat  perjanjian  timbal  balik  pada  saat diucapkannya  putusan  pernyataan  pailit,  kemudian  perjanjian  timbal  balik tersebut  belum  atau  baru  sebagaian  terpenuhi,  maka  pihak  yang  melakukan perjanjian  dengan  debitor  tersebut  bisa  meminta  kepada  kurator  agar memberikan  kepastian  terkait  lanjutan  pelaksanaan  perjanjian  tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepoakati bersama oleh pihak tersebut dan  kurator.  Namun  apabila  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan  terkait jangka waktu tersebut, maka Hakim Pengawas yang akan menentukan jangka waktunya.
13. Akibat  kepailitan  atas  perjanjian  sewa  menyewa.  Pasal  38  UU  K-PKPU menyatakan,  bahwa  sebelum  berakhirnya  perjanjian  sesuai  dengan  adat  dan kebiasaan setempat, terhadap perjanjian sewa menyewa  yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain bisa diberhentikan baik oleh debitor ataupun pihak yang menyewakan.
14. Akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  kerja.  Hal  ini  telah  termuat  di  dalam pasal Pasal 39 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa, baik pekerja maupun kurator  dapat  memutuskan  hubungan  kerja  dengan  memperhatikan  jangka waktu  berdasarkan  aturan  atau  persetujuan  perundang-undangan  yang berlaku,  dengan  artian  bahwa  pemberitahuan  pemberhentian  hubungan  kerja tersebut minimum 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Kemudian terkait upah  pekerja  yang  terutang  sebelum  ataupun  setelah  diucpakannya  putusan pernyataan pailit maka menjadi utang harta pailit.
15. Akibat hukum atas harta warisan. Sebagaimana dalam Pasal 40 UU K-PKPU yang  menyatakan,  bahwa  kurator  tidak  boleh  menerina  warisan  yang  jatuh kepada  debitor  selama  kepailitan,  kecuali  dapat  menguntungkan  harta  pailit dan dengan ijin dari Hakim Pengawas.
16. Akibat  hukum  kepailitan  atas  hibah  yang  dilakukan  oleh  debitor.  Apabila hibah tersebut dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu satu tahun sebelum diucapkannya putusan pernyatan pailit dan kurator bisa membuktikan bahwa ketika  hibah  itu  dilakukan  oleh  debitor  mengetahui  bahwa  hibah  tersebut dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  kreditor,  maka  hibah  tersebut  dapat dimintakan pembatalan kepada Pegadilan Niaga. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 43 dan 44 UU K-PKPU.
17. Akibat  hukum  kepailitan  terhadap  kreditor  pemegang  hak  jaminan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 UU K-PKPU bahwa, setiap kreditor pemegang  hak  tanggungan,  hipotek,  jaminan  fidusia,  hak  agunan  atas  benda lain, maupun  gadai  dapat  melakukan  eksekusi  atas  haknya  seolah-olah  tidak ada kepailitan. Hal ini dapat dilakukan ketika sesudah dilakukan pencocokan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan atas jumlah yang telas diakui dari penagihan itu. Kemudian selama jangka watu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit, kreditor sebagai  pemegang  hak  jaminan  harus  menunggunya  ketika  hendak mengeksekusi jaminannya.
18. Akibat hukum kepailitan terhadap hak retensi kreditor. Pasal 61 UU K-PKPU menyatakan, bahwa kreditor yang memiliki hak dalam menahan benda milik
debitor  pailit,  setelah adanya  putusa  pernyataan  pailit  kreditor tersebut tidak kehilangan  haknya.  Hak  tersebut  masih  tetap  berlangsung  sampai  dengan lunasnya utang debitor.

## 3. Implikasi  Hukum  Pailitnya  Perseroan  Perorangan  Terhadap  Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Dikarenakan  Perseroan  Perorangan  ini  merupakan  suatu  bentuk  badan  usaha yang baru muncul sehingga mengenai akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap  direksi  belum  secara  ekplisit  dan  spesifik  disebutkan  di  dalam  peraturan perundang-undangan.  Namun  dengan  mengaitkan  sifat  dan  karakteristik  Perseoan perorangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  perseroan  terbatas dan juga UU K-PKPU yang berlaku maka akan dapat dipahami atas akibat hukum pailitnya  Perseroan  Perorangan  terhadap  direksi.    Definisi  mengenai  kepailitan terdapat  di  dalam  Pasal  1  (ayat)  1  UU  K-PKPU,  yang  menyebutkan  bahwa kepailitan adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit kemudian dalam pengurusan  sekaligus  pemberesan  hartanya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah pengawasan  hakim  pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini. Artinya bahwa pernyataan pailit terhadap debitor adalah suatu putusan pengadilan. Maka  debitor  tidak  dapat  dinyatakan  pailit  sebelum  adanya  putusan  pernyataan pailit oleh pengadilan. Di dalam kepailitan, yang dapat dinyatakan pailit yaitu: 23
a.) Orang  perorangan,  baik  perempuan  ataupun  laki-laki,  baik  yang  belum menikah ataupun sudah menikah.
b.) Perkumpulan-perkumpulan  dan  perserikatan-perserikatan  yang  tidak  berbadan hukum lainnya.
c.) Koperasi, yayasan maupun perseroan-perseroan yang telah berbadan hukum. Ada  beberapa  akibat  hukum  yang  disebabkan  oleh  pailitnya  perseroan perorangan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Munir  Fuady  mengenai  akibat hukum  yang  berlaku  kepada  perseroan  yang  pailit,  terdapat  2  (dua)  model pemberlakuan, yaitu: 24
a.) Berlaku demi hukum
Akibat  hukum  yang  berlaku  demi  hukum (by  the  operation  of  law) segera  setelah  pernyataan  pailit  terhadap perseroan  memiliki  kekuatan  hukum tetap  atau  setelah  pernyataan  pailit  oleh  pengadilan  maupun  setelah berakhirnya kepailitan. Dalam keadaan tersebut, baik pengadilan niaga, hakim pengawas,  kurator  serta  debitor  maupun  pihak  lainnya  yang  terkait  dalam proses  kepailitan  tidak  bisa  ikut  campur  secara  langsung  terhadap  terjadinya akibat hukum tersebut. Contohnya, debitor pailit dilarang untuk meninggalkan tempat  tinggalnya  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  97  UU  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  bahwa  selama  debitor  dinyatakan pailit  maka  tidak  diperbolehkan  meninggalkan  domisilinya  tanpa  izin  dari Hakim  Pengawas,  sungguhpun  dalam  hal  ini  pihak  hakim  pengawas  ada kemungkinan  untuk  memberika  izin  bagi  debitor  pailit  untuk  dapat meninggalkan  domisilinya.  Ketentuan  mengenai  cekal  tersebut  juga  berlaku bagi direksi perseroan yang pailit.
23 Munir fuady, Op. cit , Hal 16.
24 Ibid . Hal. 61.

## b.) Berlaku secara Rule of Reason
Yang  dimaksud  berlaku  secara Rule  of  Reason yaitu,  suatu  pendekatan yang digunakan oleh lembaga atau otoritas tertentu dalam membuat evaluasi mengenai  akibat  adanya  suatu  perjanjian  maupun  kegiatan  usaha  tertentu. Terhadap akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan juga diberlakukan Rule of  Reason. Artinya  akibat  hukum  yang  disebabkan  oleh  kepailitan  tersebut tidak secara langsung berlaku, namun akibat hukum tersebut berlaku setelah diberlakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  sesudah  memiliki  alasan  yang  jelas untuk  memberlakukannya.  Hakim  pengawas,  pengadilan  niaga,  dan  kurator serta pihak lain yang berkaitan dengan kepailitan tersebut merupakan pihak- pihak  yang  seharusnya  mempertimbangkan  diberlakukannya  akibat  hukum tertentu  tersebut.  Contoh  dari  akibat  hukum  atas  kepailitan  yang  kemudian diberlakukan Rule of Reason ini salah satunya yaitu tindakan kurator dalam melakukan  penyegelan  terhadap  harta  pailit.  Dalam  hal  ini  harta  kekayaan perseroan  perorangan  yang  telah  dinyatakan  pailit  bisa  disegel  oleh  kurator atas persetujuan dari hakim pengawas, jadi tidak terjadi secara langsung. Akibat  hukum  kepailitan  berdasarkan Rule  of  Reason ini  di  dalam peraturan  perundang-undangan  biasanya  ditandai  dengan  kata  “dapat” sebelum  disebutkan  akibat  hukum  tersebut. 25 Sebagai  contoh,  mengenai penyegelan  harta  pailit,  dalam  Pasal  99  ayat  (1)  UU  K-PKPU  dijelaskan bahwa  atas  persetujuan  pengawas,  berdasarkan  alasan  untuk  mengamankan harta debitor pailit, dapat dilakukan penyegelan terhadap harta pailit tersebut.
Artinya  tidak  semua  akibat  hukum  tersebut  berlaku  sama,  namun  ada  juga yang memerlukan persetujuan oleh pihak tertentu, dan juga ada yang berlaku karena  hukum (by  the  operation  law) begitu  putusan  pailit  tersebut dikabulkan oleh pengadilan. 26
Maka terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum kepailitan perseroan perorangan  tehadap  direksi  yaitu,  yang  pertama  akibat  hukum  yang  berlaku  demi hukum  dan  yang  kedua  akibat  hukum  yang  berlaku  secara Rule  of  Reason. Kemudian ketika terhadap suatu perseroan perorangan terjadi kepailitan maka akan terdapat  beberapa  akibat  hukum  yang  hanya  berlaku  bagi  direksi  perseroan perorangan tersebut. Adapun akibat hukum yang akan diterima oleh direksi tersebut diantaranya yaitu:
1. Sebagaimana yang telah dimuat di dalam Pasal 16, Pasal 69 ayat (1), Pasal 104 UU  K-PKPU,  mengandung  kesimpulan  bahwa  ketika  usaha  dari  debitor (perseroan  perorangan)  pailit  maka  dalam  hal  kepengurusan  perseroan  yang berwenang  adalah  kurator  yang  bertindak  selayaknya  direksi  perseroan. Artinya  akibat  hukum  kepailitan  perseroan  perorangan  bagi  direksi  yaitu beralihnya  kewenangan  yang    dimiliki  oleh  direksi  dalam  hal  melakukan pengelolaan perseroan kepada kurator, sehingga baik kewajiban dan tugas serta tanggung  jawab  terhadap  perseroan  direksi  sudah  tidak  memilikinya  lagi karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kurator.
2. Dengan  adanya  pernyataan  pailit  terhadap  perseroan  perorangan  oleh pengadilan  juga  berakibat  hukum  lainnya  terhadap  direksi,  Pasal  97  UU  K- PKPU  meenjelaskan  bahwa  dengan  adanya  larangan  untuk  meninggalkan
25 Kurniawan, 2012, Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Kepailitan Erseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jurnal Mimbar Hukum , Volume 24 No 2 Tahun 2012, Hal. 224.
26 Ibid. Op. Cit, loc. Cit.
tempat  tinggalnya  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan  hakim  pengawas karena  kepailitan  terhadap  perseroan  maka  akan  menimbulkan  terbatasnya ruang  gerak  yang  dimiliki  oleh  direksi  dalam  melaksanakan  aktivitasnya terutama dalam hal ber bisnis.
3. Akibat hukum lainnya dari kepailitan perseroan perorangan bagi direksi yaitu, bahwa  ketika  seorang  mantan  direksi  perseroan  yang  pailit  kemudian terbukti bahwa  kepailitan  perseroan  disebabkan  oleh  kesalahan  ataupun  kelalaiannya maka  akan  menyebabkan  hak-hak  mantan  direksi  tersebut  dibatasi.  Seperti halnya  yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  93  Undang  Undang  Perseroan Terbatas, bahwa seorang mantan direksi tidak dapat diangkat kembali menjadi direksi  jika  orang  tersebut  pernah  menjadi  direksi  dari  suatu  perseroan  yang pailit, dan pailitnya perseroan tersebut disebabkan oleh tindakannya.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Implikasi  Hukum  Pailitnya  Perseroan  Perorangan  Terhadap  Direksi  Di Indonesia  yakni,  terdapat  2  (dua)  model  pemberlakuan  akibat  hukum  kepailitan perseroan  perorangan  tehadap  direksi  yaitu,  yang  pertama  akibat  hukum  yang berlaku  demi  hukum  dan  yang  kedua  akibat  hukum  yang  berlaku  secara  Rule  of Reason.  Kemudian  ketika  terhadap  suatu  perseroan  perorangan  terjadi  kepailitan maka  akan  terdapat  beberapa  akibat  hukum  yang  hanya  berlaku  bagi  direksi perseroan  perorangan  tersebut.  Diantaranya  terdapat  di  dalam  Pasal  16,  Pasal  69 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 104 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  serta  Pasal  93  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Saran
Pemerintah  perlu  membentuk  pengaturan  mengenai  perseroan  perorangan  ini dalam  peraturan  perundang-undangan  tersendiri  di  luar  UU  PT  agar  prinsip, pengaturan dan esensi perseroan perorangan di UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan  prinsip,  pengaturan  dan  esensi  Perseroan  terbatas  di  UU  PT.  Kemudian sebaiknya  ketentuan  yang  secara  spesifik  mengatur  terkait  perseroan  perorangan yakni  Pasal  109  ayat  (5)  UU  Cipta  Kerja  jo.  Pasal  153A  s.d.  Pasal  153J  UU  PT diatur di dalam Peraturan Pemerintah mengenai perseroan perorangan dan bukan di dalam UU Cipta Kerja dan UUPT. Pemerintah juga perlu membuat aturan khusus yang  secara  jelas  mengatur  kepailitan  perseroan  perorangan  yang  berada  diluar pengaturan  kepailitan  PT,  karena  dimungkinkan  terjadi  timbulnya  pelanggaran hukum,  salah  satunya  terkait  dengan  pertanggung  jawaban  direksi.  Dan  juga diperlukan  adanya  pembedaan  subjek  hukum  dalam  kepailitan  disertai  dengan segala akibat hukumnya, agar tidak menimbulkan kerancauan hukum, yakni untuk membedakan  hak  dan  kewajiban  antara  kepailitan  suatu  badan  hukum  dan kepailitan  perorangan  sebagai  subjek  hukum  pribadi,  maka  diperlukan  adanya pengaturan terkait eksistensi atau kelanjutan dari subjek hukum badan hukum yang telah dinyatakan pailit.
Bagi  direksi  ataupun  organ  perseroan  perorangan  yang  lain,  Ketika menjalankan tugasnya harus dengan itikad baik dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Undang-Undang yang berlaku, sehingga ketika suatu perseroan perorangan  mengalami  kepailitan  maka  direksi  tersebut  tidak  diharuskan  untuk
bertanggung  jawab  secara  pribadi  karena  kepailitan  yang  terjadi  bukan  atas kesalahan ataupun kelalaian dari direksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Binoto Napdap, 2009, Hukum PT , Jakarta: Jala Permata Aksara.
Efendi  A’an,  Dyah  Ochtorina  Susanti  &  Rahmadi  Indra  Tektona.  2019. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
Elyta, Ras Ginting. 2018. Hukum Kepailitan Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Fuady,  Munir.  2005. Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktek .  Edisi  Revisi.  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Imran  Nating.  2004. Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kansil. CST. 1989. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
Mahmudi,  Peter  Marzuki.  2016. Penelitian  Hukum  (Edisi  revisi) Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Natzir Said, 1987, Hukum Perusahaan di Indonesia , Bandung,Alumni
Pramono,  Nindyo.  2012. Perbandingan  PT  di  beberapa  Negara, Jakarta:  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
Siti  Anisah,  2008, Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  Dan  Debitor  Dalam  Hukum Kepailitan Di Indonesia , Yogyakarta:Total Media
Susanti,  Dyah  Ochtorina  dan  Aan  Efendi.  2015. Penelitian  Hukum  (Legal  Research).
Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Aprilia,  Indah  Siti.  2017,  Aspek  Hukum  Pemegang  Saham  dalam  Perseroan  dengan Satu Pemegang Saham . Jurnal Hukum. Universitas Indonesia . 3(1), 2
Dharyanti, Ni Made. 2017, Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas  Dengan  Anak  Perusahaan  Berbentuk  Persekutuan  Komanditer .  Acta Comitas 2(1), 66
Diatmika,  Dewa  Gede  Agung  Putra  dan  Ni  Putu  Purwanti,  2020,  Pengaturan  Modal Dasar  Perseroan  Dengan  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT. Jurnal Kertha Semaya , 8(2), 3
Dewi,  Sandra.  2019,  Karakteristik  PT  Sebagai  Badan  Hukum. Jurnal  Ensiklopedia , 1(3), 1.
Faiz,  Aziz  Muhammad.  2020,  Mewujudkan  PT  Perseorangan  bagi  Usah  Mikro  Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Jurnal Rechtvinding , 9(1), 94
Kurniawan,  2012,  Tanggung  Jawab  Hukum  Direksi  Dalam  Kepailitan  Erseroan Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas, Jurnal  Mimbar Hukum , 24(2), 224.
Louis Simon Hansen, 2021,  Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas, Jurnal Penelitian Hukum , 3(1), 323.
Pura, Putu Wisnu Dharma dan I Nyoman Budiana. 2018, Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, Jurnal Analisis Hukum , 1(1), 4.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  07  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan,  Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar  Perseroan  Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.