## Analisis Evaluasi Pengembangan E-Government di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Ema Amalia 1) ; Evi Lorita 2)
1) Pemda Provinsi Bengkulu
2) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) Emaamalia4646@gmail.com ; 2) evilorita@unived.ac.id

## PENDAHULUAN
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah manifestasi keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan  memanfaatkan  infrastruktur  teknologi  informasi  (TI).  Melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun

## ARTICLE HISTORY
Received [30 April 2022]
Revised [28 Mei 2022]
Accepted [16 Juni 2022]

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui  hasil Evaluasi  Pengembangan E-Government Di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  Dan    Statistik  Provinsi  Bengkulu.  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  analisis  data kualitatif.  Subjek  penelitian  ini  adalah  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik Provinsi  Bengkulu  yang  telah  melakukan  Pengembangan  E-Government  dalam  rangka reformasi  birokrasi  berdasarkan  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  di  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan  Statistik  Provinsi  Bengkulu.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan meliputi: Observasi,  Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bawa: (1)  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  telah  melakukan  persiapan  dalam  pengembangan  e- government  yakni  dengan  membuat  website  dengan  nama  bengkuluprov.go.id  yang merupakan  salah  satu  portal  website  yang  berfungsi  sebagai  sarana  informasi, komunikasi  dan  transaksi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  yang  dapat  dilakukan melalui  internet.  (2)  Pada  tahap  pematangan  dalam  pengembangan  E-Government  di Dinas Komunikasi,  Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu telah melakukan  dua  hal yakni  pembuatan  situs  informasi  publik  interaktif  dan  mudah  untuk  diakses,  dan pembuatan  antar  muka  keterhubungan  dengan  lembaga  lain  atau  aplikasi  yang  secara tidak langsung terhubung/link dengan website yang dimiliki oleh lembaga lain di pemprov Bengkulu. (3) Website bengkuluprov.go.id merupakan aplikasi  yang dikembangkan  oleh Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  sebagai  bentuk  sarana  komunikasi  dan  informasi  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  Provinsi  Bengkulu.  (4)  Website bengkuluprov.go.id  merupakan  aplikasi  pelayanan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Sehingga  fungsi pelayanan pemberian informasi secara  Government  to  Government  (G2G),  Government  to  Business  (G2B),  dan Government to Citizen (G2C) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  results  of  the  Evaluation  of  E-Government Development  at  the  Bengkulu  Province  Communication,  Information  and  Statistics Office.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  research  with  qualitative  data analysis.  The  subject  of  this  research  is  the  Bengkulu  Province  Communication, Informatics and Statistics Office which has carried out E-Government Development in the context  of  bureaucratic  reform  based  on  Presidential  Instruction  No.  3  of  2003  at  the Bengkulu  Province  Communication,  Information  and  Statistics  Office.  Data  collection techniques used include: Observation,  Interview, and Documentation. The results of the study show that: (1) The Bengkulu Provincial Government has made preparations in the development  of  e-government,  namely  by  creating  a  website  with  the  name bengkuluprov.go.id  which  is  one  of  the  portal  websites  that  functions  as  a  means  of information,  communication  and  transactions  between  the  public  and  the  government. can  be  done  via  the  internet.  (2)  At  the  maturation  stage  in  the  development  of  E- Government at the Bengkulu Province Communication, Informatics and Statistics Office, two  things  have  been  done,  namely  the  creation  of  an  interactive  and  easy-to-access public  information  site,  and  the  creation  of  interfaces  with  other  institutions  or applications that are indirectly connected. / link with websites owned by other institutions in  the  Bengkulu  provincial  government.  (3)  The  bengkuluprov.go.id  website  is  an application  developed  by  the  Bengkulu  Provincial  Government  as  a  form  of communication and information facility in improving the  quality of services to the people of Bengkulu Province. (4) The bengkuluprov.go.id website is a service application by the Bengkulu  Provincial  Government  to  the  people  of  Bengkulu  Province.  So  that  the function  of  providing  information  services  by  Government  to  Government  (G2G), Government to Business (G2B), and Government to Citizen (G2C) can be carried out by the Bengkulu Provincial Government.
KEYWORDS E-Government Development, Website
This is an open access article under the CC –BY-SA license
2003 pemerintah menginstruksikan kepada beberapa pejabat lembaga pemerintahan termasuk gubernur dan  bupati/walikota  untuk  mengambil  langkah-langkah  demi  terlaksananya e-government secara nasional,  merumuskan  dan  melaksanakan  rencana  tindak  lanjut  dan  berkoordinasi  dengan  Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dan melaksanakan instruksi dengan sebaik-baiknya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu pemerintahan yang mendukung pelaksanaan E-Government , hal ini sesuai dengan Misi Provinsi Bengkulu yang ke 16  dan 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan.  Untuk  itu,  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  telah  menetapkan  Peraturan  Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan E-Government pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang  mewajibkan  seluruh  Perangkat  Daerah  mengembangkan E-Government dalam  mendukung penyelenggaraan  layanan  OPD  berikut  mekanisme  asesmen  dan  penghargaan  terhadap  OPD  dalam mengembangkan sistem E-Government . Salah  satu  OPD  yang  telah merancang  pemerintahan  berbasis E-Government  adalah Dinas Komunikasi  Informatika  dan  Statistik.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  tata  kelola pemerintah yang bersih dan bebas pungli (pungutan liar). Untuk rancangan kawasan perkantoran terpadu tersebut dipusatkan di Jalan Pembangunan Kota Bengkulu, dengan Dinas Kominfo dan Statistik sebagai jantungnya  dan  beberapa  OPD  serta  Badan  di  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu,  selaku  awal konektivitas
pemerintahan
berbasis
Informasi Teknologi (IT), (Usmin:
https://www.beritasatu.com/nasional , 18 Februari 2019). Dalam  rangka  melaksanakan  pemerintahan  berbasis E-Government ,  Pemerintah  Provinsi Bengkulu menerbitkan situs website resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai website induk dengan nama domain www.bengkuluprov.go.id dan website Perangkat Daerah sebagai sub domain. Website PD merupakan  website  resmi  perangkat daerah di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu yang  memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat  daerah  sesuai  bidang  tugas  dan  kewenangannya. Contohnya  website  yang  dikelola  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  Provinsi  Bengkulu  adalah www.diskominfotik.bengkuluprov.go.id . Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Gubernur  Bengkulu  Nomor  15 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Website  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu.    Dalam pengelolaan website dibentuk Tim Pengelola Website PD yang terdiri dari Penanggung Jawab (1 orang), Redaktur  (1  orang),  Web  Admin  (1  orang),  Web  Developer  (maksimal  3  orang)  dan  Pembuat  Artikel (maksimal 5 orang).
Website Provinsi Bengkulu berisi tentang data-data dan keadaan umum Provinsi Bengkulu, seperti: sekilas  Bengkulu,  geografi,  kependudukan,  pariwisata,  dan  seni  budaya.  Selain  itu, website ini  juga menampilkan  berita  dan  informasi  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Bengkulu,  seperti:  perizinan, e- planning , info lelang, data statistik sektoral, OPD hingga tentang prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu.

## LANDASAN TEORI
Penerapan  dan  pelaksanaan E-Government di  lingkungan  Dinas  Kominfo  dan  Statistik  Provinsi Bengkulu  berdasarkan  aturan-aturan  pemerintah,  yakni:  (1)  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Pengembangan  E-Government,  (2)  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  Nomor  23  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Nama  Domain,  (3)  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Register  Nama  Domain  Instansi Penyelenggara  Negara,  (4)  Peraturan  Gubernur  Bengkulu  Nomor  58  Tahun  2018  tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik Provinsi  Bengkulu,  (5)  Peraturan  Gubernur  Bengkulu  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Penerapan E- Government pada Pemerintahan Provinsi Bengkulu, (6) Peraturan Gubernur  Bengkulu Nomor 17 Tahun 2018  tentang  Master  Plan E-Government di  Lingkungan    Pemerintah  Provinsi  Bengkulu,  (7)  Peraturan Gubernur  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dokumentasi,  (8)  Peraturan  Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Satu Data, (9) Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Website Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Mengacu  kepada  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003,  salah  satu  kunci  keberhasilan terlaksananya  pengembangan  dan  implementasi  pelayanan  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau e- government akan sangat bergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  membangun  system e-government yaitu  infrastruktur  perangkat keras  dan  jaringan  komunikasi  data  yang  tersedia,  infrastruktur  aplikasi  perangkat  lunak  yang  akan dibangun  atau  yang  telah  digunakan,  kompetensi  SDM  aparatur  pendukung  dan  organisasi  pengelola TIK.
Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Provinsi  Bengkulu  selaku  perangkat  daerah  yang bertanggung jawab dalam bidang bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengembangan E-Government khususnya dalam bidang TIK.
Berdasarkan hasil survey yg dilaksanakan oleh Tim Penyusun Master Plan E-Government Provinsi Bengkulu yang melibatkan 51 (lima puluh satu) OPD yang terdiri dari 41 OPD yang berada di lingkungan Provinsi  Bengkulu  dan  10  Dinas  Kominfo  Provinsi/Kabupaten/Kota,  diketahui  kondisi  saat  ini  tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penerapan E-Government adalah: (1) Ditinjau dari aspek legalitas telah ada peraturan daerah atau pimpinan daerah yang tersurat mewajibkan setiap OPD untuk mengembangkan E-Government yaitu  Pergub  Bengkulu  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Penerapan E- Government pada  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu;  (2)  Ditinjau  dari  sisi  pengadaan  dan  pengembangan aplikasi  system  informasi  khusus,  salah  satu  OPD  di  Provinsi  Bengkulu  telah  memiliki  aplikasi  khusus yang digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi OPD tersebut. Namun disisi lain terdapat sebagian  besar  OPD  yang  belum  memiliki  aplikasi  yang  dapat  menunjang  kegiatan  maupun  tugas pegawai;  (3)  Ditinjau  dari  kepemilikian  situs  web  resmi,  beberapa  OPD  yang  terdapat  di  Provinsi Bengkulu,  sudah  memiliki  subdomain  sendiri  untuk  website  resmi  Provinsi  Bengkulu.  Keberadaan  dari sub  domain  saat  dilakukan  verifikasi  telah  aktif  dan  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Dalam website  resmi  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  terdapat  beberapa  fitur  yang  dapat  digunakan  oleh pengunjung  diantaranya Government  Public  Relation (GPR)  dan  juga  layanan  elektronik  E-Samsat  dan Sipanse  (Sistem  Pelayanan  Perijinan  Secara  Elektronik);  (4)  Ditinjau  dari  tingkatan  proses pengembangan  aplikasi E-Government berdasarkan  sifat  transaksi  informasi  yang  dilayani,  Pemerintah Provinsi  Bengkulu  saat  ini  telah  memasuki  tahap  persiapan  ditandai  dengan  telah  dilakukan pengembangan  situs  resmi  pemerintah  provinsi  sebagai  sarana  informasi  publik  yang  saat  ini  dapat diakses  di  alamat http://bengkuluprov.go.id .  Keberadaan  situs  ini  masih  perlu  terus  disosialisasikan sejalan dengan pengembangan fitur dan manfaatnya. Saat ini fungsi dari website tersebut masih terbatas pada publikasi informasi, sementara kedepan website tersebut harus mampu  menjadi portal bagi publik untk mengakses dan melakukan interaksi dengan seluruh OPD di Provinsi Bengkulu; (5) Ditinjau dari sisi pengadaan infrastruktur komunikasi data, infrastruktur yang ada saat ini masih belum memadai terutama jika nantinya setiap OPD diharapkan saling terkoneksi didalam suatu jaringan intranet maupun internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan  pengamatan,  saat  ini  jaringan  computer  dan  akses  internet  masih  terbatas  di beberapa OPD saja. Keberadaan jaringan dan akses internet tampaknya juga belum begitu dimanfaatkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi fungsi penyelenggaraan pemerintah di setiap OPD.
Berdasarkan  Rencana  Strategis  Organisasi Perangkat  Daerah  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan Statistik  Provinsi  Bengkulu  Tahun  2016-2021  disebutkan  bahwa  kelemahan  dalam  bidang  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: (1) Terbatasnya  SDM  TIK  yang  terampil  dan  professional;  (2)  Kurangnya  kemampuan  mengintegrasikan system informasi dan database OPD; (3) Kurangnya kemampuan  memberdayakan potensi masyarakat; (4)  Belum  optimalnya  pengembangan  aplikasi  TIK;  (5)  Keterbatasan  anggaran;  (6)  Kurangnya  diklat pengembangan  SDM;  (7)  Gangguan  jaringan  telekomunikasi; (8)  Operator  web  yang  belum  terlatih; (9) Data yang belum terhimpun dan terkelola dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  analisis  data  kualitatif,  karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Subjek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yang telah melakukan Pengembangan E- Government dalam  rangka  reformasi  birokrasi  berdasarkan  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  di  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi:  (1)  Observasi,  (2)  Wawancara,  (3) Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
E-Government merupakan  sebuah  konsep  pemerintahan  secara  elektronik  yang  mengandalkan sebuah  sinergi  antara  Perangkat  Keras  ( Hardware ),  Perangkat  Lunak  ( Software )  dan  Sumber  Daya Manusia  ( Humanware )  untuk  memberikan  3  jenis  pelayanan,  yaitu: Government  to  Government, Government to Business dan,  Government to Citizen.
Produk E-Government yang dikembangkan oleh pemerintah daerah beragam. Keberagaman ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa indikator, seperti: platform, target, pengguna, tujuan pembuatan, dan  indikator  lainnya. Website adalah  salah  satu  produk E-Government sebagai  media  untuk meningkatkan  minat  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  dalam  menyediakan  pelayanan  publik  dan umpan  balik  dari  masyarakat.  Sehingga  tercapai  penyelenggaraan  pemerintah  yang  transparan, akuntabel dan efektif. Melalui website pemerintah dapat memberikan sejumlah informasi yang ditujukan
kepada masyarakat, bisnis, dan/atau kepada sesame instansi pemerintahan. Website adalah muara dari seluruh  kekayaan  informasi  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  yang  digunakan  sebagai  penunjang pengembangan dan pelaksanaan E-Government, (Yunita dan Aprianto: 2018).
Peran teknologi secara khusus teknologi informasi semakin meningkat dan berdampak langsung terhadap  tumbuh  kembangnya  suatu  organisasi  pemerintahan  daerah.  Model  keselarasan  strategis sebagai  suatu  kerangka  konseptual  didasarkan  pada  peranan  teknologi  informasi  yang  tidak  sekadar mendukung  organisasi/perusahaan  secara  administratif  melainkan  lebih  pada  peranan  strategis.  Hal  ini dimaksudkan  bahwa  peranan  teknologi  informasi  tidak  hanya  mempengaruhi  proses  bisnis  organisasi dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bengkulu  yang  sudah  ada  tetapi  dapat  menciptakan proses  bisnis  strategis  yang  baru.  Suatu  konsep  strategis  cenderung  dinamis  karena  akan  selalu  ditiru oleh para kompetitor sehingga diperlukan proses adaptasi dan perubahan berkelanjutan terhadap konsep strategis yang tepat bagi organisasi pemerintah daerah.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bengkulu,  telah  menetapkan  5  prioritas  pembangunan  daerah selama 5 tahun kedepan dengan prioritas sebagai berikut: 1.  Pengentasan Kemiskinan dan Meretas Ketertinggalan
2.  Penguatan Komoditas Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi
3.  Pengembangan Infrastruktur Strategi dan Industrialisasi
4.  Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
5.  Visit Wonderful Bengkulu
Salah satu dari 5 prioritas tersebut khususnya pada point 4 adalah:
1.  Peningkatan kualitas indeks kepuasan masyarakat dalam perizinan
2.  Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi kompetensi
3.  Penerapan E-Government
4.  Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
5.  Peningkatan akuntabilitas kinerja SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Pada  point  tiga  penerapan E-Government di  lingkungan  Pemerintahan  Provinsi  Bengkulu  telah melakukan  pengembangan E-Government sebagai  sarana  komunikasi,  informasi  dan  pelayanan  publik bagi masyarakat. Pengembangan E-Government tersebut berdasarkan indikator penataan E-Government sesuai  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  3  tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government . Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003  tersebut, maka  diperolehlah  indikator  penelitian  yang  terdiri  dari  empat  aspek  yakni:  (1)  Tahap  pertama (Persiapan), (2) Tahap kedua (Pematangan), (3) Tahap ke tiga (Pemantapan), dan (4) Tahap ke empat (Pemanfaatan).
1.  Tahap  pertama  (Persiapan)  dalam  Pengembangan E-Government Di  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Pengembangan E-Government di lingkungan instansi pemerintah sejatinya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang. Persiapan yang harus dilakukan merupakan tahap pertama dalam pengembangan E-Government .  Persiapan  dan  perencanaan  dalam  pengembangan E-Government yang dimaksud adalah adanya pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga, serta melakukan sosialisai situs web untuk internal dan publik (masyarakat). Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  tahap  persiapan E-Government yang  dilakukan  oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu telah membuat website dengan nama bengkuluprov.go.id yang merupakan  salah  satu  portal website yang  berfungsi  sebagai  sarana  informasi,  komunikasi  dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan melalui internet.
Pengembangan E-Government oleh  Dinas  Kominfotik  Provinsi  Bengkulu  berdasarkan  aturan dan  kebijakan  yang  ada.  Kebijakan  tersebut  didokumentasikan  oleh  Dinas  Kominfotik  Provinsi Bengkulu  yakni  Instruksi  Presiden  Nomor  03  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Pengembangan E-Government di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP),  dan  PermenPAN-RB  Nomor  14  Tahun  2014  tentang  Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Berdasarkan  kebijakan  tersebut  di  atas  maka  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistika Provinsi  Bengkulu  mengeluaran  kebijakan  dalam  rangka  pengembangan E-Government yakni  SK Kepala  Dinas  Kominfotik  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Penunjukkan  Tim  Pengelola Website Kegiatan Optimalisasi Domain dan Subdomain bengkuluprov.go.id. Dalam kebijakan ini berisi tentang  Penunjukkan  Tim  Pengelola Website Kegiatan  Optimalisasi  Domain  dan  Subdomain Bengkuluprov.go.id.  Tim  Pengelola Website terdiri  dari:  Penanggung  jawab,  Redaktur,  Editor, Web
Admin  (JFT  Pranata  Humas)  bertugas:  mengatur  tata  letak website,  Web  Developer bertugas mengembangkan website. Tugas Tim Pengelola Website anatara lain:
a.  Bertanggungjawab  terhadap  optimalisasi  domin  dan  subdomain  bengkuluprov.go.id  di lingkungan Provinsi Bengkulu;
b.  Pemantauan pemberitaan dan konten yang ada di website bengkuluprov.go.id;
c.  Pengumpulan data dan mengelola data website bengkuluprov.go.id;
d.  Koordinasi dengan media center untuk update berita website bengkuluprov.go.id.
Tim  khusus  pengelola website tersebut  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  website, pemantauan,  pengumpulan  data  dan  koordinasi.  Selain  pembentukan  tim  khusus  tersebut, pemerintah  provinsi  Bengkulu  juga  sudah  melakukan  sosialisasi  pengembangan E-Government di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui forum rapat lembaga pemerintahan Provinsi Bengkulu dan internal Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu.
2.  Tahap  kedua  (Pematangan)  dalam  Pengembangan E-Government Di  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Salah  satu  manfaat  pengembangan E-Government adalah  pelaksanaan  pemerintah  akan berjalan  lebih  efisien  karena  koordinasi  pemerintah  dapat  dilakukan  melalui  pemanfaatan  teknologi informasi.  Pada  tahap  pematangan E-Government di  lingkungan  pemerintah  hendaknya  sudah melakukan  pengembangan E-Government di  lingkungan  internal  dalam  rangka  mendukung  proses birokrasi. Bentuk pengembangan ini berupa pembuatan situs web informasi publikyangbersifat interaktif dan pembuatan antarketerhubungan dengan lembagalain.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  pengembangan E-Government di  lingkungan PemerintahProvinsi  Bengkulu  khususnya  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistika  merupakan bentuk  pelaksanaan E-Government dalam  rangka    mendukung  proses  birokrasi.  Pengembangan E- Government dilakukan  dengan  membuat website yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  Provinsi Bengkulu  yakni bengkuluprov.go.id dan diskominfotik.bengkuluprov.id . Website  bengkuluprov.go.id berisi  menu  layanan  tentang:  Berita,  Perijinan  dan  Investasi,  Sistem  Integrasi  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (SIPP)  E-Planning,  Pengandaan  Barang  dan  Jasa  (LPSE),  Produk  Hukum (JDIH), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Publikasi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan  Daerah  (RPJP,  RPJMD,  RKPD),  Publikasi  Pengelolaan  Keuangan,  Perangkat Daerah, Info Grafis, Lapor!!!, dan Cuaca hari ini.
Pembuatan website tersebut  dengan  menu  layanan  yang  bervariasi  seperti  di  atas  dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait, sehingga tiap-tiap instansi yang terlibat berhubungan langsung  dengan  tim  pengelola website dalam  memberikan  informasi  bagi  masyarakat  Provinsi Bengkulu.
3.  Tahap  ke  Tiga  (Pemantapan)  dalam  Pengembangan E-Government Di  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Yang  dimaksud  dengan  pemantapan  dalam E-Government adalah  sudah  dilakukannya pengembangan e-government untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat, pembuatan interoperabilitas aplikasi dan datadengan lembaga lain.
Tahapan  pemantapan  dikategorikan  untuk  website  yang  menyediakan  satu layanan  elektronik berupa  website  atau  aplikasi  untuk  layanan  publik.  Website  atau  apliakasi  yang  dimaksud  dapat berupa  formulir  pendaftaran  ujin  online,  yang  dapat  memperpendek  prosedur  ijin.  Yang  menarik adalah  bahwa  aplikasi  pengaduan  masyarakat  (salah  satu  indikator  tahap  pemantapan)  sudah disediakan oleh sebagian besar website yang masuk dalam tahapan ini, (Yunita dan Aprianto: 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  pengembangan e-government pada  Dinas  Kominfotik Provinsi  Bengkulu  dapat  diketahui  bahwa  tahap  ketiga  (pemantapan)  sudah  dilakukan  oleh  Dinas Kominfotik  Provinsi  Bengkulu. Website  bengkuluprov.go.id merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan oleh  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  sebagai  bentuk  sarana  komunikasi  dan  informasi  dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  Provinsi  Bengkulu.  Artinya  adanya website ini membantu  pelaksanaan E - Government di  Provinsi  Bengkulu. Website ini  juga  sudah terkoneksi/terhubung dengan lembaga atau instansi yang terkait didalamnya.
Akan tetapi diketahui juga bahwa pengembangan e-government di lingkungan Dinas Kominfotik masih terdapat berbagai kendala, seperti: a.  SDM terbatas khususnya untuk web developer b.  Belum adanya SOP publikasi berita
c.  Belum ada honornya untuk pengelola website dinas d.  Ruangan belum memadai
e.  Meubeler terbatas, hanya ada 2 PC dan 2 Laptop Kendala seperti di atas akan berdampak pada kurang maksimalnya penerapan e-government di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
4.  Tahap  Ke  Empat  (Pemanfaatan)  dalam  Pengembangan E-Government Di  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
Tahap pemanfaatan dalam pengembangan E-Government di lingkungan instansi pemerintahan adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  tingkatan  transaksional: Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizens/consumers (G2C).
Kategori  paling  tinggi  dalam  model  4  tahapan  adalah  pemanfaatan.  Website  dikategorikan kedalam tahapan ini jika  memiliki aplikasi yang  menekankan pada integrasi layanan G2G, G2B, dan G2C, (Yunita dan Aprianto: 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  khususnya  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Statistika  sudah  melakukan  pengembangan E-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional. Dimana website bengkuluprov.go.id merupakan  aplikasi  pelayanan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  kepada masyarakat  Provinsi  Bengkulu.  Dengan  adanya website ,  informasi,  komunikasi,  dan  transaksi antara masyarakat dan pemerintah dapat dilakukan melalui internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang  dihasilkan  misalnya,  komunikasi  dalam  sistem  administrasi  berlangsung  dalam  hitungan  jam, bukan  hari  atau  minggu.  Artinya  pelayanan  pemerintah  pada  masyarakat  menjadi  sangat  cepat, service  dan  informasi  disediakan  24  jam  sehari.  Informasi  dapat  dicari  dari  kantor,  rumah  bahkan mobile  dimanapun  tanpa  harus  hadir  secara  langsung.  Fungsi  ini  disebut  sebagai  fungsi  pelayanan pemberian informasi secara Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  dirumuskan  kesimpulan  tentang  Evaluasi E-Government di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu sebagai berikut: 1.  Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan persiapan dalam pengembangan e-government yakni dengan  membuat website dengan  nama bengkuluprov.go.id yang  merupakan  salah  satu  portal website yang  berfungsi  sebagai  sarana  informasi,  komunikasi  dan  transaksi  antara  masyarakat  dan pemerintah  yang  dapat  dilakukan  melalui  internet.  Website  tersebut  dibuat  berdasarkan  aturan  dan kebijakan  yang  ada.  Pada  tahap  persiapan  ini  pemprov  Bengkulu  telah  membuat  situs  informasi  di setiap  lembaga,  menyediakan  dan  menyiapkan  SDM  yang  handal  sesuai  bidangnya,  selanjutnya pemprov Bengkulu juga telah menyiapkan sarana infrastruktur dengan menyediakan jaringan/aplkasi yang  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  provinsi  Bengkulu,  dan  terakhir  pemprov Bengkulu  juga  telah  melakukan  sosialisasi  situs  informasi  baik  untuk  internal  maupun  untuk  publik melalui berbagai media cetak maupun televisi.
2.  Pada tahap pematangan dalam pengembangan E-Government di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu  telah melakukan dua hal yakni  pembuatan situs informasi publik interaktif dan  mudah  untuk  diakses,  dan  pembuatan  antar  muka  keterhubungan  dengan  lembaga  lain  atau aplikasi yang secara tidak langsung terhubung/link dengan website yang dimiliki oleh lembaga lain di pemprov Bengkulu.
3. Website  bengkuluprov.go.id merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Bengkulu  sebagai  bentuk  sarana  komunikasi  dan  informasi  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Website ini juga sudah terkoneksi/terhubung dengan lembaga atau  instansi  yang  terkait  didalamnya.  Akan  tetapi  aplikasi  transaksi  yang  terdapat  pada  website pemprov  Bengkulu  masih  bersifat  transaksi  informasi  dan  data,  belum  pada  transaksi  keuangan. Sedangkan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data antar lembaga lain masih dalam tahap persiapan.
4.  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bengkulu sudah melakukan  pengembangan E- Government untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  tingkatan transaksional.  Dimana website  bengkuluprov.go.id merupakan  aplikasi  pelayanan  oleh  Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu . Sehingga  fungsi pelayanan pemberian informasi  secara Government  to  Government (G2G), Government  to  Business (G2B),  dan Government to Citizen (G2C) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

## Saran
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  yang  dikemukakan  diatas,  khususnya  yang  terkait  dengan pengembangan E-Government di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Provinsi  Bengkulu,  maka saran yang dirasakan perlu disampaikan adalah sebagai berikut:
1.  Menyediakan  SDM  yang  handal  dalam  bidang  teknologi  informatika,  sehingga  dapat  mengelola website  dan  mengembangkannya  menjadi  lebih  baik.  Selain  itu  hendaknya  pemerintah  dapat menyediakan insentif dan sarana prasarana yang memadai bagi tim pengelola website.
2.  Melakukan  penyempurnaan  konsep  dan  strategi  pelaksanaan E-Government, kemudian mensosialisasikan  ulang  melalui  diklat,  kursus,  dan  workshop  kepada  penyelenggara  situs  web daerah supaya pelaksanaan E-Government di Pemerintah Provinsi Bengkulu lebih optimal.
3.  Memberikan  informasi  terkait  aktivitas/kebijakan  kepada  publik  melalui  kerjasama  dengan  media massa  dan  lembaga  non  pemerintah  perlu  ditingkatkan  lagi  dalam  proses  pencapaian  pelaksanaan penerapan  sistem E-Government .  Bagi  Pemerintah/Instansi  sendiri  maka  disarankan  untuk  lebih transparan kepada masyarakat terkait aktivitas/kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan  cara  menerbitkan  di  surat  kabar  ataupun  media  lokal  lainnya  mengenai  perkembangan pelaksanaan  pemerintah  di  Provinsi  Bengkulu,  kemudian mengupdate  website Pemerintah  setiap tahunnya supaya perkembangan terakhir tentang Pemerintah Daerah diketahui masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: ArRuzz Media. Atmosudirjo, S., Prajudi. 2000. Administrasi Manajemen Umum . Jakarta: CV. Mas Haji. Dwiyanto, Agus et. al. 2002. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: PSKK-UGM. Faisal, Sanafiah. 1999. Format-Format Penelitian Sosial .Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. HR. ridwan. 2002. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Indrajit, Richardus Eko. 2002. Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi E-Government . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Inpres RI No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government . Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Hasanuddin. Vol. VII. No. 2, September 2006. Koentjaraningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Lorita,  Evi.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Berdasarkan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi.  Professional  jurnal  Komunikasi  dan  Administrasi  Publik.  Vol.  5,  No. 1.Vol. 2, No. 2 (2015).
Manan,  Bagir.  2001. Menyongsong  Otonomi  Daerah .  Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hukum  (PSH)  Fakultas Hukum UII.
Mazmanian,  Daniel  H.,  dan  Paul  A.  Sabatier.  1983. Implementation  and  Public  Policy. New  York: HarperCollins.
Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010  tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14  Tahun  2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PeraturanPresidenNomor 81Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Rianto, Budi. 20012. Polri & Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik . Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
Robbins, Stephen. P. 2004. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Arcan. Robbins, Stephen. P. 2004. Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta: Arcan. Santoso,  Priyo  Budi.  2003. Birokrasi  Pemerintah  Orde  Baru  Perspektif  Kultural  dan  Struktural. Jakarta: Bina Aksara.
Sarundajang, S.H. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Surat  Keputusan  Kepala  LAN  No.239/IX/6/8/2003  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Syafi’i, Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama. Thoha,  Miftah.  2002. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Rajawali  Grafindo Persada.
Toding  Rante  A.,  Lorita,  Eko  Saputra  H.  2018.  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian Pertumbuhan  Penduduk  Di  Provinsi  Bengkulu  (Studi  Pada  Kantor  Perwakilan  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  Provinsi  Bengkulu).  Professional  jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik. Vol. 5, No. 1.
Undang-Undang      Nomor  12  Tahun  2008  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  32    Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi . Yogyakarta: Media Presindo. Yunita,  Novi  Prima  dan  Aprianto,  Rudi  Dwi.  2018.  Kondisi  Terkini  Perkembangan  Pelaksanaan  E- Government  Di  Indonesia:  Analisis  Website.  Seminar  Nasional  Teknologi  informasi  dan Komunikasi 2018 (SENTIKA 2018). Yogyakarta, 23-24 Maret 2018.