INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2661-2673 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam
Ali Akbar 1 ✉ , Mukhlis Tri Mulya Marpaung 2 , Juli Aini Syafitri Lubis 3 , Muhammad Zein 4 ,
Dwi Putri Mardhyah 5 ,  Ahmad Ilman Lubis 6
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: aliakbar@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  Kedudukan  Saksi  Ahli  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam.  Berawal  dari ketertarikan untuk membahas lebih mendalam tentang alat bukti berupa keterangan saksi ahli dalam pembuktian  sesuai  dengan  hukum  positif  di  Indonesia  dan  hukum  Islam.  Penulisan  ini  membahas tentang pengertian saksi ahli secara umum, keterangan saksi ahli dalam islam, dan tinjauan kaidah fikih terhadap eksistensi keterangan saksi ahli. Tulisan ini berdasarkan perbandingan hukum dengan sumber bahan hukum sekunder dan dianalisis serta menyimpulkan melalui tinjauan pustaka. Dari hasil tulisan ini ditemukan bahwa keterangan saksi ahli juga sudah ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan memiliki korelasi dengan sumpah yang telah dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Kata kunci : Saksi Ahli, Saksi, Pembuktian.

## Abstract
This article examines the position of expert witnesses according to an Islamic legal perspective. Starting from an interest in discussing in more depth the evidence in the form of expert witness statements in evidence  in  accordance  with  positive  law  in  Indonesia  and  Islamic  law.  This  writing  discusses  the meaning of expert witnesses in general, expert witness testimony in Islam, and a review of the rules of jurisprudence  regarding  the  existence  of  expert  witness  testimony.  This  article  is  based  on  a comparison  of  law  with  secondary  legal  material  sources  and  analyzed  and  concluded  through  a literature review. From the results of this article, it is found that expert witness testimony also existed during the time of the Prophet Muhammad SAW and has a correlation with the oath that has been explained in the hadith of the Prophet Muhammad SAW.
Keywords: Expert Witness, Witness, Evidence.

## PENDAHULUAN
Sejatinya hukum Islam memberikan eksistensi yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan manusia, dimulai dari kehidupan yang bersifat pribadi hingga umum. Seluruhnya dirancang  dalam  upaya  memgembangkan  kesadaran  diri  manusia  bahwa  terdapat kesamaan  di  hadapan  Allah  SWT  tanpa  adanya  indikasi  yang  mengarah  kepada  sifat diskriminatif.  Dengan  demikian,  tatanan  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dapat terealisasikan dengan baik sesuai dengan konsep maqashid syariah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari berbagai macam aspek, termasuk aspek ibadah, muamalah, munakahat, dan juga jinayat. (Yafie Ali, 1996).
Pada tingkatan muamalah, penegakan hukum adalah satu komponen yang sangat fundamental terhadap tatanan sosial, yang didalamnya mencakup hak Allah, hak hamba, dan  hak  keduanya  yang  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  dalam  pelaksanaannya  harus terjamin dan berkualitas sesuai dengan tujuan syariat. Selain itu, pada proses penegakan hukum  juga  mencakup  hukum  yang  menata  pembinaan  kehidupan  masyarakat  yang bertanggung jawab terhadap hak-hak setiap orang untuk dilindungi. (Bahansyi Fathi Ahmad, 1984)
Salah satu dari hak individu itu adalah kesamaan hak dalam mendapat keadilan sosial, keadilan  yang  dimaksud  adalah  setiap  individu  dimintai  untuk  tidak  melanggar  hak-hak orang  lain,  justru  diminta  untuk  memandang  setiap  orang  sama  kedudukannya  dalam hukum,  masing-masing  individu  juga  dituntut  untuk  tidak  melampaui  batas  dalam melaksanakan aturan-aturan agama dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. (Bakhri Syaiful, 2014).
Manusia  haruslah  memiliki  kebutuhan  dalam  hal  penegakan  syariat  Islam,  seperti menyelesaikan suatu kasus dalam persidangan dengan adanya alat bukti yang jelas dengan tetap menegakkan aspek-aspek keadilan di dalamnya. Pembuktian yang  dimaksud yakni demi tercapainya suatu penyelesaian yang adil menurut hukum sesuai dengan alat-alat bukti yang  ada.    Sedangkan  keadilan  adalah  sebuah  tuntutan  ajaran  Islam  terhadap  manusia untuk merealisasikannya menjadi sebuah tujuan utama dalam setiap aspek kehidupan. Arah utama dari keadilan ini yakni dengan menempatkan semua manusia sama dihadapan hukum dengan tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, yang lemah dengan yang kuat, ataupun  pengelompokan  berdasarkan  tingkatan  hidup  manusia  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Dengan  begitu  bisa  dikatakan  keadilan  dalam  Islam  bersifat  universal  dan  tidak berpihak ataupun diskriminatif. (Djalil Basiq, 2012).
Dalam  kaitannya  dengan  dunia  peradilan,  seorang  hamba  diwajibkan  untuk bertindak adil dalam memutuskan setiap perkara tanpa mepertimbangkan perbedaan suku,
ras, agama, kerabat, ataupun saudara. Perintah tersebut selaras dengan firman Allah SWT berikut: ٓ ا َهْي ِف َنْي ِدِل ٰخ  ُر ٰهْنَ ْ لْا ا َهِت ْحَت  ْن ِم  ْيِر ْج َ ت   ٍت ّٰ ن َج   ْم ُه ُ ل ِخ ْ د ُ ن َس   ِت ٰحِل ّٰصلا او ُ ل ِم َ ع َو ا ْو ُ ن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا َو َب َ ا ۙ ٌ ة َر َّه َ ط ُّم   ٌجا َو ْ ز َ ا ٓ ا َهْي ِف  ْم ُهَل ۗ ا ً د ً لًّْي ِل َ ظ ا لًّ ِظ  ْم ُهُل ِخ ْدُن َّو Artinya:
“Sesungguhnya  Allah  telah  memeerintah kan  untuk  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya  dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mel ihat.” (QS. An -Nisa:57)
Pada  ayat  di  atas,  sangat  jelas  dan  tegas  Al- Qur’an  mengatakan  bahwa  untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil. Pembuktian menunjukkan bahwa telah tercapainya keadilan hukum dengan menyertakan atau mengemukakan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat mengungkap kebenaran dan menjelaskan yang sebenarnya. (Madzkur Salam, 1964)
Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah sebuah aktivitas penegakan hak demi terwujudnya  kebenaran  dengan  bergantung  pada  sejauhmana  pembuktian  didapatkan untuk mendukung sangkaan yang telah ditetapkan terhadap seseorang yang telah diduga melakukan kejahatan. Hal ini juga didasarkan pada ijtima’ ulama bahwa hakim tidak dapat menetapkan suatu hukum tanpa adanya suatu bukti. Bukti-bukti di dapat dari penggunaan alat  bukti  yang  dalam  hukum  acara  peradilan  Islam  dapat  berupa  saksi,  pengakuan, petunjuk, pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan atau surat, dan yang terakhir li’an. (Mastias, 1987)
Menurut Basiq Djalil dalam bukunya menyatakan bahwa alat bukti menurut Islam ada tujuh yaitu; pengakuan, saksi, sumpah penolakan sumpah, qasamah, pengetahuan hakim, ilmu qadhi, dan juga qarinah (petunjuk).  Sedangkan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa alat  bukti  dalam  pidana  Islam  yakni;  kesaksian,  pengakuan,  sumpah,  bukti  dalam  bukti tertulis, qarinah (indikator, petunjuk). (Djalil Basiq, 2012)
Sesuai dengan alat bukti inilah, maka seseorang dapat dihukum karena pidana, baik batasannya maupun hukumannya jika dia terbukti bersalah secara mutlak. Pada dasarnya Islam telah mengajarkan keadilan dalam suatu apapun terutama pada kasus tindak pidana Islam. Secara limitatif alat bukti dalam hukum acara peradilan pidana Islam yaitu alat bukti saksi,  pengakuan,  pendapat  ahli,  sumpah,  pengetahuan  hakim,  tulisan  atau  surat,  dari bermacam alat bukti tersebut terdapat adanya alat bukti yang terklasifikasi  kedalam alat bukti hidup, yakni alat bukti yang bisa memberikan penjelasan tersendiri mengenai suatu hal  yang  terjadi  dengan  diperlukan  pemahaman  lebih  lanjut  dari  pihak  lain  untuk
menentukan kebenaran. (Hiariej Eddy, 2012)
Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara alat bukti dengan suatu kasus diperlukan  seorang  pakar  di  bidangnya  untuk  membantu  aparat  penegak  hukum menemukan  kejelasan  mengenai  persoalan-persoalan  yang  dihadapi.  Dasar  hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahli dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah SWT berikut:
ـ ْس َ ف  ْم ِه ْيَل ِا  ِْْٓ ِح ْو ُّ ن ً لَّا َجِر َّ لَّ ِا َ كِلْب َ ق  ْن ِم ا َ ن ْ ل َس ْر َ ا ٓ ا َم َو َۙ ن ْو ُم َ ل ْع َ ت َ لَّ  ْم ُ ت ْ ن ُ ك ْ ن ِا  ِر ْ ك ِّ ذلا  َل ْ ه َ ا ا ْْٓ و ُ ل
Artinya :
“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melaink an orang laki-laki yang Kami  beri  wahyu  kepada  mereka;  maka  bertanyalah  kepada  orang  yang  mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.” (QS. An -Nahl : 43)
Berdasarkan  ayat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  seorang  ahli  tidak  hanya  berarti seorang    yang  menguasai  permasalahan  dalam  kitab  Al- Qur’an  saja,  akan  tetapi  juga mencakup setiap aspek kehidupan manusia baik dengan disiplin ilmunya masing-masing. Jika beralih kepada hukum positif Indonesia, konsep pembuktian diatur secara rinci sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan alat bukti  tertulis;  petunjuk,  dan  keterangan  terdakwa.    Kelima  alat  bukti  tersebut  sangatlah penting dalam suatu persidangan untuk memutuskan suatu perkara. Dalam penulisan ini hanya  difokuskan  kepada  alat  bukti  keterangan  saksi  dan  keterangan  ahli,  bahwasannya peran keduanya dalam pengadilan sangatlah berpengaruh untuk memberikan pencerahan kepada  hakim  dalam  mengambil  keputusan  dan  memutuskan  sebuah  perkara.  (Humad Ibnu, 1970).
Sebenarnya,  dalam  sistem  hukum  Indonesia  tesnimony  (kesaksian  ataupun penyaksian) adalah referensi penegak hukum. Tanpa ada kehadiran dan peran dari saksi ataupun saksi ahli dalam persidangan maka dapat dipastikan suatu kasus akan dianggap tidak jelas. Selain itu, peranan saksi ahli juga sangat penting, karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, produk saksi ahli dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Faktanya hakim sangat membutuhkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, keterangan ahli harus digunakan karena bersifat sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan, walaupun hakikatnya hakim juga tidak wajib menuruti pendapat dari ahli apabila bertentangan dengan keyakinan hakim.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan akan diuraikan, mencakup jenis penelitian yang akan dilakukan, sumber data yang akan digunakan seperti dokumen hukum, literatur, fatwa, atau wawancara dengan pakar hukum Islam, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan diterapkan. Hasil penelitian akan menghadirkan temuan-temuan utama mengenai  kedudukan  saksi  ahli  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Ini  dapat  termasuk interpretasi  hukum,  kewajiban  saksi  ahli,  dan  bagaimana  mereka  berperan  dalam  sistem hukum  Islam.  Untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  konkret,  mungkin  disertakan contoh-contoh kasus atau perbandingan dengan hukum Islam yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Saksi Ahli
Dalam  bahasa  Indonesia  saksi  memiliki  makna  “orang yang  melihat  atau  yang mengetahui”.    Saksi  dalam  bahasa  Arab  disebut  al -shahadah  yang  berarti  orang  yang mengetahui  atau  melihat,  yakni  orang  yang  diminta  kesediaan  untuk  hadir  dalam  suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau mendukung bahwa peristiwa itu terjadi sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahuinya.
Sedangkan menurut syar’i sangat sulit untuk menemukan definisi yang secara spesifik menjelaskan apa itu saksi. Pada umumnya yang dijelaskan adalah definisi kesaksian. Berikut adalah beberapa definisi tentang kesaksian:
ُ ةَداهَّشلا ُ نَعٌة َرَابِع ُِن َرَاب خا ُِق د ِص ُ يِف ُ ِسِل جَم ُِم ك ح لَا ُِظفَلِب ُِتَابثلأِةَدَاهَّشلا ُِ قَح ىَلَع ُِر يَغلا
Artinya  :  “Kesaksian  adalah  pemberitahuan  seseorang  dengan  benar  di  hadapan pengadilan dengan ucapan berupa kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.”
ُِرابخ ُ ق د ِص ُِتاَب ث ِ ِلِ ُ قَح ظفلب ُِةَداَهَّشلا يِف ُ ِسِل جَم ُءاَضَق لا
Artinya:  “Pemberitahuan  yang  benar  melali  ucapan/lafazh  yang  bersifat  kesaksian untuk menetapkan suatu ha k di depan pengadilan”
ُِراَب خإ ُِ قَحِب ُ يَغلِل ُِر ُىَلَع ُِر يَغلا ظفلب ُدَه شَأ Artinya:  “Kesaksian  itu  bersifat  pemberitahuan  dengan  adanya  hak  seseorang terhadap hak orang lain dengan kalimat yang diawali dengan lafazh aku bersaksi.”
Sedangkan  saksi  secara  terminologi  dijelaskan  oleh  Ibn  Hazm  adalah  orang  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  akan  mempertanggung  jawabkan  serta  dapat bersikap  adil  terhadap  kesaksian  yang  diberikannya  dan  mengemukakannya  sebab  dia menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi dan orang lain tidak menyaksikannya.
Adapun dalam al- Qur’an telah disebutkan mengenai keharusan adanya saksi dalam
perihal jinayah sebanyak sebelas kali, diantaranya adalah:
... اَي اَهُّيَأ َُنيِذَّلا او نَمآ او نو ك َُنيِما َّوَق ُِط سِق لاِب َُءاَدَه ش َُِّ ِلِل
Artinya: “Wahai orang -orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar teguh sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...” (Qs. An - Nisa’ : 135)
و م يِقَا َو ا َُةَداَهَّشلا ُِٰ ِلِل ... ...
Artinya: “...Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah...” (Qs. at -Talaq : 2)
Berdasarkan  ayat di atas,  dapat  diambil kesimpulan bahwasannya bagi orang yang diperlukan kesaksiannya maka ia wajib memenuhi panggilan itu kecuali jika menghadapi perkara  yang  syubhat.  Maksudnya  adalah  mereka  tidak  boleh  menolak  panggilan  untuk bersaksi,  karena  kesaksian  tersebut  akan  menjadi  pemenuhan  syarat-syarat  dan  akan memperjelas kebenaran bagi hakim dan kemudian dijatuhi putusan berdasarkan kesaksian tersebut. (Zuhaili Wahbah, 2007).
Sedangkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Rasulullah  Muhammad  SAW  tentang kesaksian adalah sebagai berikut:
ُ نَع ُِن با ع ُ  ساَّب ََ َُي ِض َر ُ الل اَم ه نَع ، َُّنَأ َُلو س َر َُِّاللّ ىَّلَص الل هيلع ُملسو : ُ وَل ىَط ع ي ُ ساَّنلا ُ، م ها َو عَدِب ىَعَّدَلا ٌُلاَج ِر َُلا َو مَأ ُ م  وَق ، م هَءاَمِد َو َُّنِكَل َُةَنِ يَب لا ىَلَع يِعَّد م لا َُنيِمَي لا َو ىَلَع ُ نَم رَك نَأ
Artinya : Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi  wa  sallam:  “Seandainya  setiap  pengaduan  manusia  diterima,  niscaya  setiap  orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut)  maka  bagi  pendakwa  agar  mendatangkan  bukti  dan  sumpah  bagi  yang mengingkarinya". (HR. Baihaqi)
Saksi  ahli  adalah  alat  bukti  yang  sah  sebagai  bukti  kemajuan  dalam  perkara persidangan dan menyadari akan pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga keterangan ahli juga memegang peranan penting dalam suatu peradilan.
Jika ingin dinyatakan sah sebagai alat bukti,  keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Definisi ahli menurut KUHAP adala h “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk  membuat  kejelasan  terbaru  tentang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan”.
Keahlian  seseorang  yang  memberikan  keterangan  ahli  tidak  hanya  berasal  dari pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengalaman dan pekerjaan yang relevan. Karena, menurut KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi  untuk  menjadi  seorang  ahli.    Keterangan  ahli  yang  diucapkan  secara  lisan  di
persidangan  tidak  sama  dengan  keterangan  ahli  yang  ditulis  di  persidangan,  menurut KUHAP.  Jika  seorang  ahli  memberikan  keterangan  secara  langsung  di  persidangan  dan dibawah sumpah, keterangan tersebut dianggap sebagai bukti ahli yang sah. Sebaliknya, jika  ahli  tersebut  memberikan  keterangan  tertulis  di  luar  persidangan  dan  dibacakan  di depan pengadilan, keterangan tersebut dianggap sebagai bukti surat. Visum et refertum adalah keterangan ahli yang diberikan di luar persidangan, tetapi kualifikasinya juga dapat digunakan sebagai bukti surat daripada keterangan ahli.
Ahli tidak diizinkan untuk memberikan penilaian terhadap kasus spesifik. Keterangan mereka biasanya bersifat umum dan terdiri dari pendapat mereka tentang pokok perkara pidana  yang  sedang  disidangkan  atau  yang  berkaitan  dengan  pokok  perkara  tersebut. Akibatnya, pertanyaan yang  diajukan  kepada ahli biasanya berbentuk pernyataan umum atau  hipotesis.  Tidak  ada  seorang  ahli  pun  yang  dapat  memberikan  penilaian  tentang kesalahan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan kepadanya.
Di persidangan, seorang ahli harus mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut  keahliannya,  dan  diwajibkan  untuk  hadir.  Ini  dijelaskan  oleh  seorang  saksi  ahli sebagai kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Dengan kata  lain,  dia  melakukan  upaya  berupa  penilaian  atau  dugaan  terhadap  situasi  tertentu. Ditinjau dari sudut pandang dan tujuan keterangan ahli inilah maknanya sebagai alat bukti. manfaat  pemeriksaan  keterangan  ahli  untuk  kepentingan  pembuktian  Kekacauan  dapat terjadi selama pemeriksaan jika hakim, penuntut umum, atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli. Seandainya hakim tidak memahami keadaan dengan baik, dan hanya  dapat  memberikan  penjelasan  orang  yang  memiliki  keahlian  khusus.  Tidak  perlu meminta  keterangan  ahli  dalam  kasus  yang  sudah  cukup  jelas,  karena  ini  bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian. Jika kesalahan terdakwa  sudah  jelas  dan  terbukti  dari  hasil  pemeriksaan  alat  bukti  lain,  mengapa menghabiskan waktu dan usaha untuk meminta keterangan ahli? Namun, sebaliknya. Jika majelis hakim yang memeriksa perkara tidak jelas dan tidak jelas tentang suatu keadaan yang  memerlukan  keterangan  ahli,  bagaimana  sidang  pengadilan  tidak  segera  meminta keterangan ahli? Hakim pada dasarnya bukan orang yang sangat cerdas dan generalis.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  keterangan  ahli  di persidangan termasuk sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

## 2. Keterangan Saksi Ahli Dalam Islam
Secara khusus, Sejarah tentang  saksi ahli  di  persidangan belum ditemukan  dalam Islam, akan tetapi hal yang berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi ahli sudah ada sejak pada masa Rasulullah Muhammad SAW  sebagaimana yang  dijelaskan dalam hadis berikut:
ع ُ ن َُةَشِئاَع َُي ِض َر ُ الل ع اَه ن ََ ُ تَلاَق ُِإ َُّن َُل  و س َر ُِالل ىَّلَص ُ الل ُِه يَلَع َُمَّلَس َو َُلَخَد َُّيَلَع ُ رو  ر سَم ُا ُ ق  ر بَت ُ ري ِراَسَأ ُِهِه ج َو َُلاَقَف ُ مَلَأ ُ ي َرَت َُّنَأ ا  ز َزَج م َُرَظَن ا فِئآ ىَلِإ ُِد ي َز ُِن ب َُةَث ِراَح َُةَماَسَأ َو ُِن ب ُ د ي َز َُلاَقَف َُّنِإ ُِهِذَه َُماَد قَ  لأا اَه ض عَب ُ نِم ُض عَب
Artinya: “Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata, suatu hari Ras ulullah Muhammad SAW  masuk ke  rumahku  dalam keadaan gembira seraya berkata, “Wahai Aisyah apakah kamu  tau  Mujazziz  Al-Mudallaji  yang  masuk  dan  melihat  Usamah  serta  Zaid  (anak  dan bapak), keduanya menutup kepalanya dengan kain beludru, tetapi kaki keduanya keli hatan”, maka Nabi berkata, “Sesungguhnya kaki -kaki ini sebagiannya merupakan bagian dari yang lain”. (Muttafaq Alaih)
Berkaitan dengan penafsiran hadis di atas, Al-Aswalani dan Al-Baghawi menyatakan bahwa masyarakat  ketika  itu meragukan bahwa Usamah sebenarnya anak kandung Zaid karena  Zaid  berkulit  putih  sementara  anak  kandungnya  berkulit  hitam  legam.  Rasulullah SAW  mendengar  tentang  keraguan  masyarakat  ini  melalui  Mujazziz  Al-Mudallaji.  Dia bergembira  dengan  berita  itu  dan  tidak  mengelak  atau  menentangnya.  (Nurul  Irfan Muhammad, 2013).
Jumhur ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i, menyatakan bahwa qifayah, penentuan nasab berdasarkan keserupaan sifat dan warna antara anak dan ayah, dapat dibenarkan. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa qifayah tidak cukup untuk menyelesaikan perselisihan nasab anak antara dua orang. Hanya hadis al-wald  lil firasy yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.  Pendapat Imam  Abu  Hanifah  sangat  tegas.  Ada  kemungkinan  bahwa  dia  menyampaikan  hal  ini sebagai langkah pencegahan dan untuk memperkuat klaim hubungan nasab antara anak dan  ayah  kandungnya.  Karena  itu,  masalah  nasab  ini  pasti  akan  berdampak  pada  hak keperdataan  Islam  yang  lain,  seperti  hak  memiliki  hubungan  nasab,  hak  perwalian,  hak nafkah, dan hak kewarisan. (Madzkur Salam, 1964).
Namun,  argumen  utama  yang  digunakan  oleh  jumhur  ulama  untuk  menyatakan bahwa metode  qiyafah adalah salah satu metode  menetapkan nasab adalah cerita yang diceritakan oleh Mujazziz Al-Mudallaji, seorang ahli dalam menelusuri nasab anak, tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah, yang keduanya memiliki perbedaan warna kulit yang signifikan antara bapak dan anak. Di antara tiga jenis hadis Nabi adalah taqrir, atau sikap beliau, yang juga dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan status hukum sesuatu.
Sebagian  besar  ulama  tampaknya  tidak  bisa  menolak  keceriaan  Nabi  SAW  terhadap sikapnya sebagai dalil hukum ini.
Dalam hal ini, Khalil Ahmad mengatakan bahwa sikap gembira Rasulullah di atas dapat ditafsirkan dalam dua cara. Salah satunya adalah bahwa dia merestui ucapan Mujazziz Al- Mudallaji, seorang penelusur nasab yang menunjukkan dengan jelas bahwa Usamah benar- benar  anak  Zaid.  Selain  itu,  sikap  gembira  Nabi  SAW  juga  dapat  ditafsirkan  sebagai penolakan  terhadap  gagasan  bahwa  masyarakat  jahiliyah  mencoba  membatalkan  nasab Usamah kepada Zaid. Oleh karena itu, kemungkinan kedua inilah yang lebih diutamakan dan lebih kuat.
Pendapat Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama tidak dapat dikompromikan. Hal ini disebabkan oleh pendapat yang berbeda tentang bagaimana Nabi SAW melihat perbedaan warna  kulit  antara  Usamah  dan  bapaknya  Zaid  bin  Haritsah  ketika  dia  mendengar  dari Mujazziz Al-Mudallaji, yang pada saat itu dianggap sebagai ahli genetika, meskipun belum ada tes DNA. Dengan demikian, jika kasus seperti di atas terjadi di era modern saat ini, maka untuk  memastikan  kebenaran  nasab  bayi  tidak  lagi  membutuhkan  ahli  penelusur  nasab (qaif), tetapi hanya dokter ahli yang melakukan tes laboratorium untuk memastikan apakah darah atau DNA bayi sesuai dengan darah atau DNA orang tuanya.
Didasarkan  pada  hadist  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  zaman  Nabi Muhammad SAW, ada seorang ahli yang memberi tahu orang lain tentang masalah yang terjadi.  Pada  saat  itu,  Mujazziz  Al-Mudallaji,  seorang  ahli  genetika,  menjelaskan  bahwa Usamah dan Zaid bin Haritsah adalah anak dan bapak yang senasab. Nabi Muhammad SAW menerima  penjelasan  Mujazziz  Al-Mudallaji  dengan  gembira,  tidak  mengelak,  dan  tidak menentang kebenaran informasi itu.
Juga  terdapat  pada  hadis  yang  lain  yang  berkenaan  dengan  sumpah  seorang  ahli sebagai berikut:
ُِنَع ُِن با ُ  ساَّبَع َُي ِض َر ُ َّاللّ اَم ه نَع َُّنَأ َُّيِبَّنلا ىَّلَص ُ الل ُِه يَلَع َُمَّلَس َو َُلاَق : ُ وَل ىَط ع ي ُ ساَّنلا ُ م ها َو عَدِب ىَعَّدَلا ٌُساَن َُءاَمِد لاَج ِر ُ م هَلا َو مَأ َو ُِنِكَل َو ُ نيِمَي لا ىَلَع ُىَعَّد م لا ُِه يَلَع ٌُقَفَّت م ُِه يَلَع . َُو ُ لا يِقَه يَب ُِداَن سِإِب حي ِحَص ُ ةَنِ يَب لا ىَلَع ىِعَّد م لا ُ نيِمَي لا َو ىَلَع ُ نَم رَك نَأ
Artinya:  Dari  Ibn  Abbas  RA  Nabi  SAW  bersabda:  “Seandainya  orang -orang  selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan  mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah d an  harta  orang  lain,  namun  bagi  yang  didakwa  berhak  bersumpah.”  (Muttafaq  Alaih) Menurut  riwayat  Baihaqi:  “Bukti  diwajibkan  atas  pendakwa  dan  sumpah  diwajibkan  atas orang yang ingkar.”
Kemudian dilanjutkan pada hadis berikutnya:
Copyright @ Ali Akbar, Mukhlis Tri Mulya Marpaung, Juli Aini Syafitri Lubis, Muhammad Zein,
ُ نَع َو يِبَأ َُة َر ي َر ه َُر َُي ِض ُ َّاللّ ىَلاَعَت ُ ه نَع َُّنَأ َُّيِبَّنلا ىَّلَص ُ الل ُِه يَلَع َُمَّلَس َو َُض َرَع ىَلَع ُ م  وَق َُن يِمَي لا او ع َر سَأَف َُرَمَأَف ُ نَأ َُمَه س ي ُ م هَن يَب يِف ُِنيِمَي لا ُ م هُّيَأ ُ فِل حَي ( ُ ها َو َر ُ ي ِراَخ ب لا )
Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW pernah menawarkan sumpah kepada suatu kaum dan mereka segera menerimanya. Maka beliau memerintahkan agar diadakan undian untuk sumpah, siapakah di antara mereka yang akan bersumpah. (HR. Bukhari)
Berdasarkan  penafsiran  hadis  di  atas  yang  berkaitan  dengan  sumpah  sebenarnya memiliki  relevansi  dengan  saksi  ahli,  bahwa  jika  ingin  dinyatakan  sah  sebagai  alat  bukti, keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Hal ini sangatlah  memiliki  hubungan,  ketika  sumpah  dikaitkan  dengan  mekanisme  saksi  ahli sebagai alat bukti. Berarti hukum  positif  di Indonesia terkhusus  pada  pembahasan  pada tulisan ini juga merujuk kepada hukum Islam berdasarkan pada hadis di atas. (Nawawi, 2007)

## 3. Tinjauan Kaidah Fikih Terhadap Eksistensi Keterangan Saksi Ahli
Sebagian besar tentang keterangan saksi ahli dan qarinah tentang konsep pembuktian, menurut tinjauan yuridis dan  pustaka  sebelumnya memiliki kesamaan. Meskipun mereka tidak memiliki definisi yang sama, mereka memiliki substansi dan tujuan yang sama. Penulis mencoba memberikan alasan untuk keduanya dari perspektif titik konvergensi tujuan dan peran mereka dalam persidangan. (Prasetyo Teguh, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan titik persamaan  tersebut,  keterangan  saksi  ahli  memiliki  kesamaan  berdasarkan  konsep pembuktian dalam persidangan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Ini sesuai dengan prinsip asas dari kaidah fiqhiyah sebagai berikut:
ا ُررضل
ُلازي
Artinya : “Ketidak bermanfaatan (mudharat) itu harus dihilangkan.” ا دودحل
طقست
تاهبشلاب
Artinya: “Penjatuhan had akan gugur jika ada unsur syubhat.”
ةقشملا بلجت ريسيتلا
Artinya: “Kesulitan wajib dihilangkan dengan kemudahan.”
Menurut kaidah pertama, qaidah al-kubra, mudharat harus segera dilakukan karena akan  menghilangkan  hukum  asal.  Dalam  hal  ini,  persoalan  terkait  dengan  saksi  ahli ditempatkan untuk menjelaskan aspek utama kasus sesuai dengan keahliannya. Misalnya, seorang ahli forensik akan menjelaskan tentang forensik, seorang ahli tafsir  agama akan menjelaskan  tentang  agama,  seperti  halnya  saksi  ahli  lainnya  yang  akan  memberikan kesaksian sesuai dengan kemampuan mereka.
Dalam  kaidah  kedua,  sebelum  membuat  keputusan,  seorang  hakim  harus mempertimbangkan  aspek  keragu-raguan  (syubhat).  Selain  itu,  keterangan  ahli  memiliki
tujuan  untuk  memberikan  informasi  sesuai  dengan  keahliannya  untuk  memantapkan keyakinan hakim sehingga keputusan yang dibuat didasarkan pada logika ilmiah yang dapat diukur melalui pendapat ahli tersebut. (I'zam Abdul Aziz, 2005)
Sedangkan  pada  kaidah  ketiga,  dijelaskan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  manusia untuk meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, hal-hal harus segera dipermudah untuk berbagi kesulitan. Dalam dunia modern, berbagai tindak pidana dilakukan dengan teknologi yang semakin canggih dan dengan berbagai modus, membuat sulit bagi penegak hukum untuk  mengungkap  kejahatan  tersebut.  Akibatnya,  ketertinggalan  hukum  ini  diikuti  oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  termasuk  peran  saksi  ahli  untuk  membantu penegak  hukum  memahami  aspek  sosial  yang  berkembang.  karena  keterangan  ahli membantu pengungkapan peristiwa hukum.

## SIMPULAN
Dalam  bahasa  Indonesia  saksi  memiliki  makna  “orang  yang  melihat  atau  yang mengetahui”.  Sa ksi  dalam  bahasa  Arab  disebut  al-shahadah  yang  berarti  orang  yang mengetahui  atau  melihat,  yakni  orang  yang  diminta  kesediaan  untuk  hadir  dalam  suatu persidangan. Saksi secara terminologi dijelaskan oleh Ibn Hazm adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan akan mempertanggung jawabkan serta dapat bersikap adil terhadap kesaksian yang diberikannya dan mengemukakannya sebab dia menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi dan orang lain tidak menyaksikannya. Saksi ahli adalah alat bukti yang  sah  sebagai  bukti  kemajuan  dalam  perkara  persidangan  dan  menyadari  akan pentingnya  kolaborasi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi,  sehingga keterangan  ahli  juga  memegang  peranan  penting  dalam  suatu  peradilan.  Jika  ingin dinyatakan  sah  sebagai  alat  bukti,    keterangan  ahli  haruslah  dinyatakan  di  depan persidangan dan dibawah sumpah.
Secara  khusus,  Sejarah  tentang  saksi  ahli  di  persidangan  belum  ditemukan  dalam Islam, akan tetapi hal yang berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi ahli sudah ada sejak pada  masa Rasulullah Muhammad SAW  sebagaimana yang  dijelaskan dalam hadis bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang ahli yang memberi tahu orang lain tentang masalah yang terjadi. Pada saat itu, Mujazziz Al-Mudallaji, seorang ahli genetika, menjelaskan bahwa Usamah dan Zaid bin Haritsah adalah anak dan bapak yang senasab. Nabi Muhammad SAW menerima penjelasan Mujazziz Al-Mudallaji dengan gembira, tidak mengelak, dan tidak menentang kebenaran informasi itu. Saksi ahli juga memiliki kesamaan dengan hadis yang berbunyi tentang sumpah, bahwa jika ingin dinyatakan sah sebagai alat bukti,  keterangan ahli haruslah dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah.
Keterangan  saksi  ahli  memiliki  kesamaan  berdasarkan  konsep  pembuktian  dalam persidangan,  baik  dari  sudut  pandang  hukum  positif  maupun  hukum  Islam.  Ini  sesuai dengan prinsip asas dari kaidah fiqhiyah. Pertama, mudharat harus segera dilakukan karena akan  menghilangkan  hukum  asal.  Dalam  hal  ini,  persoalan  terkait  dengan  saksi  ahli ditempatkan  untuk  menjelaskan  aspek  utama  kasus  sesuai  dengan  keahliannya.  Kedua, keterangan ahli memiliki tujuan untuk memberikan informasi sesuai  dengan keahliannya untuk memantapkan keyakinan hakim. Ketiga, bahwa untuk mencapai tujuan manusia untuk meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrowi, hal-hal harus segera dipermudah untuk berbagi kesulitan. Ketertinggalan hukum ini diikuti oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk peran saksi ahli untuk membantu penegak hukum memahami aspek sosial yang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Anshari. (1883). Lisan Al-'Arab. Kairo: Dar Al-Mishri.
Al-Asqalani Ibn Hajar. (2011). Bulugul Maram Kitab Memutus Perkara bab Dakwa dan Bukti (Terjemahan Oleh Hassan). Bandung: Diponegoro.
Al-Asqalani Ibn Hajar. (t.thn.). Fathul Bari bi Syarh Sahih Al Bukhari jilid 12. Maktabah As- Salafiyah.
Bahansyi Fathi Ahmad. (1984). Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam. Yogyakarta: Offset.
Bakhri Syaiful. (2014). Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Teori Peradilan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Departemen Agama RI. (2005). al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1976). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
Djalil Basiq. (2012). Peradilan Dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Harahap  Yahya  Muhammad.  (2000).  Pembahasan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Haz Ibn. (1972). al-Muhalla. Mesir: Jumhuriyah 'Arabiyah.
Hiariej Eddy. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga. Humad Ibnu. (1970). Syarh Fath al-Qadir. Mesir: Musthafa al-Babul Halabi. I'zam Abdul Aziz. (2005). Al-Qawaid Fiqhiyah. Kairo: Darul Hadis.
Madzkur Salam. (1964). al-Qadha' fi al-Islam. Kairo: Dar an-Nahdan al-'Arabiyah. Mahali. (t.thn.). Qalyubi wa 'Umairah. Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Haditsah.
Mastias. (1987).  Pembahasan  Hukum: Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia.
Jakarta : Ghalia Indonesia.
Mertokusumo Sudikno. (1996). Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.
Nawawi. (2007). Hadits Arbai'n Nawawiyah (Terjemahan Indonesia Oleh Abdullah Haidhir).
Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah: Islam House.
Nurul Irfan Muhammad. (2013). Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah. Panjaitan Sastra Budi. (2022). Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat. Yogyakarta:
Deepublish.
Prasetyo Teguh. (2016). Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soesilo R., Karjadi Muhammad. (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bogor: Politeia.
Tim Penyusun. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahmakah Konstitusi.
Yafie Ali. (1996). Fungsi Hukum Islam dan Kehidupan Umat: Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: GIP.
Zuhaili Wahbah. (2007). Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7. Damaskus: Darul Fikr.