Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
Putu Adinda Aneira Adnyana Putri
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : adindaaneira17@gmail.com

## ABSTRAK
Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan  di  dalam  masyarakat  internasional.  Selain  menciptakan  perdamaian  setiap bangsa,  hukum  internasional  juga  digunakan  untuk  mengatur  hubungan  kerjasama antar negara di berbagai  dunia, hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta  eksistensi  keberadaan  negara  tersebut  dalam  pemerintahan  hubungan  berskala internasional.  Terjalinnya  hubungan  internasional  adalah  agar  negara  tersebut  tidak bersitegang dan menimbulkan konflik  yang besar namun  bagaimana jika  ada negara yang tidak menjalin  hubungan internasional dan  malah menimbulkan sengketa antar negara  yang  tentu  saja  akan  menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan.  Peran hukum  internasional  adalah  sebagai  upaya  dalam  menjaga  perdamaian  dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang  berkaitan  dengan  kebijakan  tinggi,  seperti  yang  berkaitan  dengan  masalah perdamaian atau perang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  dimana  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.
Kata Kunci : Peran, Hukum Internasional, Sengketa, dan antarnegara

## ABSTRACT
International  law  is  the  law  that  regulates  all  activities  broadcast  internationally. International law also aims to create and realize justice in the international community. In addition to creating peace for every nation, international law is also used to regulate cooperative relations between countries in various worlds, this is necessary to meet the needs of life and the existence of the country in its arrival at international events. The establishment of international relations is so that they do not become tense and cause big conflicts, but what if there are countries that do not establish international relations and instead cause disputes between countries which of course will cause various kinds of  problems.  The  role  of  international  law  is  as an  effort  to  maintain  peace  and  all forms of important matters that are not needed in various matters related to high policy, such as those relating to problems or war. In this study using normative legal research methods where normative legal research is research conducted by reviewing the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem.
Keywords : Role, International Law, Disputes, and between countries

## PENDAHULUAN
Hukum internasional memang sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, dalam hal ini hukum internasional sangatlah penting karena tanpa adanya hukum
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
internasional maka berbagai permasalahan antar negara akan sulit untuk di selesaikan. Banyak sekali  negara-negara  yang  bersengketa  dan  menimbulkan  konflik  yang  berujung  pada  perang maupun perebutan antar wilayah kekuasaan. Hal ini akan menyebabkan kontroversi di negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun dengan adanya sengketa antar negara banyak memakan korban jiwa  seperti sengketa antar  negara Irak dan Palestina yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Masalah ini membuat banyak masyarakat internasional bersimpati dan ingin membantu negara yang sedang bersengketa tersebut.
Disisi  lain  adanya  peran  hukum  internasional  dan  PBB  sangatlah  diperlukan  jika  ada negara yang mengalami permasalahan agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus menerus bahkan berkelangsungan dengan jangka yang panjang. Namun sebenarnya hukum internasional tidak  hanya  digunakan  untuk  negara  yang  sedang  bersengketa  saja  adapun  tujuan  lain  dari dibentuknya hukum internasional yaitu untuk menjalin adanya hubungan antar negara yang lebih dikenal dengan nama hubungan internasional. Setiap negara di dunia pasti memiliki perbedaan, baik  itu  dari  perbedaan  filsafat,  sejarah,  struktur  pemerintahan,  kebudayaan,  pendidikan, kekuatan ekonom,i dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan  yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia ini ingin mengadakan  kerjasama  dalam  hubungan  internasional.  Karena  manusia  merupakan  makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sama halnya dengan negara yang tidak bisa dengan sendirinya menyejahterakan masyarakat nya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara  lain  untuk  bekerja  sama  baik  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  kesehatan,  dan masih banyak lagi.
Terjalinnya  hubungan  internasional  adalah  agar  negara  tersebut  tidak  bersitegang  dan menimbulkan  konflik  yang  besar  namun  bagaimana  jika  ada  negara  yang  tidak  menjalin hubungan  internasional  dan  malah  menimbulkan  sengketa  antar  negara  yang  tentu  saja  akan menimbulkan berbagai macam permasalahan serta jika ada negara yang bersengketa bagaimana cara  penyelesaiannya  agar  negara  tersebut  bisa  menjalin  kerjasama  dan  memiliki  hubungan internasional.  Tujuan  dari  artikel  ini  adalah  untuk  menjawab  permasalahan  diatas  dan  juga memberikan informasi tentang pentingnya hukum internasional agar negara-negara di dunia bisa menjalin kerja sama dan tidak ada negara yang memiliki sengketa satu sama lain.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dimana  penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  sebuah  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  yang  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum tertentu.  Penelitian  hukum  normatif  terdiri  dari  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  serta perbandingan  terhadap  hukum  dan  sejarah  hukum  (Soekanto  dan  Mamudji,  2003:14).    Jenis pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (history approach) dan pendekatan fakta (fact approach).
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  non  hukum.  Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi,  yaitu  meliputi  atas  buku-buku  literatur  atau  bacaan  yang menjelaskan mengenai sengketa internasional.
Teknik pengumpulan bahan hukum  yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif  menggunakan  bahan  hukum  yang  membahas  tentang  teori-teori  hukum,  dengan  studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai ulasan  bahan-bahan  pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan  hukum  internasional  dan  sengketa  antar negara.  Teknik  Analisis  Bahan  Hukum  Untuk  menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang  telah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terkumpul  dapat  digunakan  berbagai  teknik  analisis  seperti:  deskripsi,  analisis,  dan  argumentasi. Adapun  teknik  pengolahan  bahan  hukum  yaitu  setelah  bahan  hukum  semuanya  terkumpul  maka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Hukum Internasional
Hubungan diplomatik bisa dilakukan melalui perspektif hubungan internasional modern antar negara baik  secara bilateral  guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Negara  merupakan  pilar  utama  dalam  hubungan internasional secara formal. Syarat adanya sebuah negara dan bisa diakui secara internasional adalah adanya penduduk yang permanen yang meliputi : a) wilayah tertentu, b) suatu pemerintahan; dan c) kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain mempunyai  arti  yang sangat  penting didalam  masyarakat  internasional  karena dengan adanya hubungan antar negara satu dengan negara yang lainnya menjadi bukti yang kuat  atas kemampuan negara  tersebut  dalam  menjaga  integritas  teritorialnya.  Dengan  kemampuan  tersebut  dapat menumbuhkan  sebuah  persamaan  kedudukan  ataupun  persamaan  derajat  antar  negara,  sekaligus kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban  antar  negara  serta  meningkatkan  kerjasama  dalam  melakukan  hubungan  internasional, setiap negara mengirim  delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari adanya putusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan persahabatan antar negara. Utusan diplomatik ini juga memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga  disuatu  negara  penerima  utusan  diplomatik.  Tentunya  sebagai  negara  penerima  utusan diplomatik dan negara pengirim haruslah tunduk pada aturan hukum diplomatik di negara penerima. Dengan  adanya  suatu    peningkatan  hubungan  kerjasama  internasional  yang  berupa  hubungan diplomatik maka dibuat suatu perjanjian mengenai kegiatan diplomatik.
Hubungan  Internasional  merupakan  hubungan  antar  bangsa  dalam  segala  aspek  yang dilakukan oleh suatu negara. Hubungan internasional tersebut dapat dilihat sebagai fenomena sosial sekaligus  sebagai  hubungan  disiplin  antara  ilmu  atau  bidang  studi  dan  sebagai  sebuah  fenomena sosial. Hubungan internasional dapat mencakup berbagai aspek yang sangat luas, yaitu adanya sifat kehidupan  sosial  antar  manusia  yang  bersifat    internasional  dan  kompleks.  Dimana  nenurut  John Houston (1972), menyatakan bahwa fenomena hubungan internasional dapat melibatkan konferensi internasional,  yang  dimana  mengatur  kedatangan  dan  keberangkatan  diplomat,  penandatanganan sebuah  perjanjian,  pengembangan  kekuatan  militer,  dan  sebagai  sebuah  arus  perdagangan  dalam skala  internasional.  Dalam  sistem  hukum  internasional  ada  sistem  hukum  yang  dinamakan  sistem otonom, dan juga independen dari politik internasional. Fungsi  utama hukum  internasional adalah untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat  internasional  yang  termasuk  dalam  sistem  negara  yang otentik.  Dan  secara  khusus  fungsi  hukum  internasional  untuk  menegaskan  bahwa  tugas  hukum internasional sebagai teknik formal yang relatif otonom, serta sebagai instrumen untuk meningkatkan tuntutan  dan  agenda  khusus  dengan  perjuangan  politik.  Hukum  internasional  beserta  lembaga- lembaganya  juga  mempunyai  maksud,  tujuan,  dan  fungsi  dalam  menjaga  terwujudnya  gagasan keseimbangan kepentingan antar negara.
Beberapa negara menjalin hubungan internasional yang merupakan suatu hal mutlak dan tidak bisa dihindari oleh setiap negara karena hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa syarat dari terbentuknya sebuah negara adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, yang tujuannya agar bisa satu negara dengan negara lainnya saling membantu, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Dengan seringnya negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain  banyak  dampak  positif  yang  dapat  dihasilkan  dan  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  selain  dampak positif yang didapatkan adapun sisi negatif dari hubungan internasional ini yaitu jika suatu negara
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terlibat  dalam suatu  pertikaian atau sengketa internasional antara kedua negara, ada sekali banyak kasus  yang  menyebabkan  ketegangan  di  antara  negara  yang  bertikai  dan  kasus  yang  terjadi menyebabkan  berbagai  masalah  misalnya  saja  kasus  Sipadan  dan  Ligitan  antara  Indonesia  dan Malaysia dan masih banyak lagi.
Maka untuk  mencegah adanya sengketa dalam hukum  internasional, ada  beberapa peranan hukum  internasional  yang  memiliki  tujuan  untuk  mencapai  perdamaian  dan  kesejahteraan  negara. Hukum internasional mempunyai peranan dalam menjaga hubungan internasional yang diantaranya sebagai berikut :
1. Pertama,  hukum  internasional  dapat  sebagai  upaya  dalam  menjaga  perdamaian  dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti yang berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang. Masalah yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya ataupum antara satu negara  dengan  dan  banyak  negara  lainnya  akan  dapat  menimbulkan  konflik  baik  yang berkaitan dengan hak-hak suatu negara atau dengan banyaknya negara, maupun dengan adat istiadat  seorang  kepala  negara,  diplomasi,  atau  duta  besar.  Semuanya  memiliki  hak  dan kewajiban masing-masing, yang di dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan dalam hubungan  internasional  dan  mengikuti  semua  aturan-aturan  yang  telah  disepakati  secara bersama atau internasional. Suatu negara yang telah mengembangkan  hubungan kerja sama dengan negara lain harus memiliki hubungan diplomatik di negara yang bersangkutan. Karena seorang  diplomat  harus  mematuhi  semua  hukum  diplomatik  yang  telah  ditentukan  secara internasional di negara tersebut.
2. Kedua, fungsi hukum internasional untuk kantor-kantor di luar negeri dan praktik pengacara skala  internasional  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari  menerapkan,  meningkatkan,  dan mempertimbangkan segala penyelesaian masalah dengan menerapkan aturan-aturan hukum internasional  yang  berkaitan  dengan  berbagai  hal  dan  kasus  yang  terkait.  Kasus-kasus,  itu misalnya  mengenai  masalah  tuntutan  ganti  rugi  antara  orang  asing  yang  terlibat  dalam kecelakaan, ataupun tindakan ekstra-teritorial di suatu negara.
3. Ketiga, hukum internasional mempunyai tujuan untuk mengevaluasi beberapa berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional, sebagai akibat dari perang ataupun konflik karena sebuah agresi militer dan ketidakmampuan dari suatu negara dalam mencegah masalah dalam negara.
B. Sengketa Antar Negara
Sengketa internasional adalah sengketa yang muncul di satu negara dengan negara yang lain. Di dalam hubungan internasional, tidak selamanya antar negara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan baik kadang kerap kali suatu negara menimbulkan masalah sengketa. Hal  yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM) , atau masalah terorisme.  Untuk  mengatasi  adanya  sengketa  antar  negara,  hukum  internasional  diperlukan  dalam mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan, serta menghapus traktat. Selain itu, hukum internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Penyebab adanyaSengketa Internasional juga sangat dimungkinkan terjadi antara satu negara dengan individu-individu maupun satu  negara  dengan  lembaga  atau  badan  yang  menjadi  subjek  hukum  dalam  skala  internasional. Terdapat beberapa penyebab yang memicu terjadinya sengketa internasional. Berikut ada enam sebab kemungkinan yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional:
1. Adanya  pihak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  dalam  perjanjian  internasional  yang  telah dibuat.
2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional.
3. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi.
4. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa.
5. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
6. Terjadinya  perebutan  pengaruh  politik,  keamanan,  dan  ekonomi  regional  maupun internasional.
Selain penyebab adapun macam-macam Sengketa Internasional dimana hal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Sengketa Hukum
Sengketa  ini  diartikan  sebagai  di  mana  dalam  suatu  negara  mendasarkan  atas  sengketa tuntutan dan atas ketentuan  yang ada di  dalam perjanjian atau  yang telah disepakati dalam hukum internasional.
2. Sengketa Politik
Sengketa  politik  yaitu  tuntutannya  didasarkan  atas  pertimbangan  non  yuridis,  seperti  atas dasar politik atau kepentingan nasional lain.
Ada beberapa contoh sengketa antar negara yang berskala internasional diantaranya sebagai berikut.
1. Sengketa Internasional antara Indonesia dan Timor Leste Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya klaim oleh sebagian warga Timor Leste atas wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah antara  Indonesia  dan  Timor  Leste.  Masalah  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste dikhususkan pada lima titik yaitu Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat. Dengan luas sekitar 1.301 hektar. Tiga titik berada di perbatasan Kabupaten Belu dan dua titik berada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja Sejak tahun 1962, sengketa Kuil Preah Vihear memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja.  Pemerintah  Kamboja  dan  Thailand  mengklaim  bahwa  kuil  tersebut  milik  kedua negara. Pada tahun 1963, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi tersebut milik Kamboja. Akan tetapi, gerbang utama candi berada di wilayah Thailand. Perang di perbatasan dekat candi antara kedua belah pihak kerap terjadi dan memakan korban yang tidak  sedikit.  Thailand  dan  Kamboja  meminta  Indonesia  menjadi  penengah  konflik. Memenuhi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk tim peninjau yang terdiri dari unsur sipil dan militer.
3. Amerika Serikat dan Irak Sebagai  negara  maju  Amerika  juga  pernah  mengalami  sengketa  dengan  negara  laim  yaitu Irak.  Hal  ini  terjadi  dalam  bidang  ekonom  yang  kerap  memicu  konflik  internasional  antar negara  dan  menjadi  bidang  yang  sangat  riskan  akan  terjadinya  gesekan  antar  negara  atau subyek.  Kebijakan  ekonomi  antar  negara  ini  menjadi  penyebab  awalnya  sengketa internasional. Sengketa ini terjadi saat Amerika Serikat mengembargo minyak bumi dari Irak yang menjadi konflik antar negara.
4. Indonesia dengan negara tetangga Berbatasan  dengan  negara-negara  yang  maju  maupun  berkembang,  Indonesia  kerap mengalami  sengketa antar negara  yaitu tentang status klaim  batas wilayah dimana wilayah kekuasaan  ini  menjadi  salah  satu  konflik  yang  menyebabkan  sengketa  internasional  yang biasa terjadi pada negara bertentangga secara geografis. Negara yang mengalami sengketa itu yaitu antara ndonesia dengan Malaysia, China, dan Taiwan.
5. Indonesia dengan Malaysia dan China Sekali  lagi  Indonesia  mengalami  sengketa  dengan  negara  Malaysia  dan  China,  sengketa selanjutnya  mengenai  masalah  sumber  daya  alam  dimana  sumber  daya  alam  ini  menjadi pemicu  konflik  antarnegara  karena  tidak  semua  negara  memiliki  sumber  daya  alam  yang berlimpah. Sengketa yang terjadi  yaitu adanya perebutan Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia,  dan  sengketa  di  Laut  Natuna  yang  pernah  terjadi  antara  Indonesia  dan  China. Padahal jika dilihat secara geografis kedua tempat tersebut merupakan milik dari Indonesia.
6. Indonesia dan Malaysia
Malaysia merupakan negara tetangga dari Indonesia yang paling dekat jadi tidak heran jika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
antara negara Indonesia dan Malaysia kerap kali bersengketa namun kedua negara ini tetap memiliki hubungan internasional yang baik. Sengketa internasional selanjutnya terjadi di bidang budaya yang menyebabkan konflik antarnegara secara garis teritorialnya. Seperti permasalahan Malaysia atas budaya Indonesia seperti Batik dan Reog Ponorogo.
C. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa merupakan satu tahapan yang penting dan menentukan hukum internasional dalam memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bidang, yaitu penyelesaian secara hukum dan  secara  diplomatik.  Penyelesaian  secara  hukum  meliputi  arbitrase  dan  pengadilan, sedangkan  penyelesaian  secara  diplomatik  meliputi  negosiasi,  penyelidikan,  jasa  baik, mediasi, dan konsiliasi.
Cara-cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dapat  dilakukan  jika  para  pihak  telah menyepakati sesuatu dalam menemukan suatu solusi yang bersahabat dan berguna bagi kedua belah  pihak.  Ahli  J.G.  Starke  mengklasifikasikan  suatu  metode  penyelesaian  sengketa- sengketa internasional secara damai yaitu sebagai berikut : arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di  bawah  naungan  organisasi  PBB.  Sementara  itu,  ahli  lainnya  yaitu  F.  Sugeng  Istanto menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk,  penyelesaian  sengketa  di  bawah  perlindungan  PBB,  arbitrasi  dan  peradilan.  Melihat penilaian dari kedua ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :
1. Arbitrasi Arbitrasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dalam dunia hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional. Sengketa yang  diajukan  kepara  para  arbitrator  kemudian  dipilih  secara  bebas  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa.  Arbitrasi  dapat  juga  menjadi  penyelesaian  sengketa  dengan  mengajukan sengketa  tersebut  kepada  orang-orang  tertentu,  yang  dipilih  secara  bebas  oleh  pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum yang secara ketat. Arbitrasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional  oleh  hakim-hakim  pilihan  mereka  dan  juga  atas  dasar  ketentuan-ketentuan hukum  internasional.  Dengan  adanya  penyelesaian  melalui  jalur  arbitrasi  ini  maka  negara- negara harus membuat dan melaksanakan keputusan dengan itikad baik. Hakikatnya arbitrasi ialah  prosedur  penyelesaian  sengketa  konsensual  yang  dalam  artian  bahwa  penyelesaian sengketa melalui arbitrasi hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan negara-negara yang  bersangkutan.  Penyelesaian  suatu  sengketa  dengan  metode  arbitrasi  dapat  dilakukan dengan  perbuatan  suatu  compromise,  yaitu  ada  penyerahan  kepada  arbitrasi  dalam  suatu sengketa yang lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrasi dalam suatu perjanjiannya sebelum sengketa itu lahir.
2. Negosiasi Negosiasi  atau  perundingan  didefinisikan  sebagai  upaya  untuk  mempelajari  dan  merujuki mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh  para  pihak  yang  sedang  bersengketa.  Negosiasi  merupakan  suatu  teknik  penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik penyelesaian sengketa tidak  perlu  melibatkan  pihak  ketiga.  Pada  dasarnya  negosiasi  hanya  berpusat  pada  diskusi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mengalami sengketa. Perbedaan persepsi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan mencarikan solusi atas inti persoalan  agar  menjadi  lebih  mudah  untuk  dipecahkan.  Bilamana  jalan  keluar  sudah ditemukan  oleh  para  pihak,  maka  akan  berlanjut  pada  pemberian  konsesi  dari  tiap  pihak kepada  pihak  lawan.  Karena  itu,  jika  ada  salah  satu  pihak  yang  menolak  kemungkinan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian ini maka akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bisa bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang  niat  baik,  dan  tidak  sekedar  dilaksanakan  secara  formalitas.  Negosiasi  atau perundingan merupakan suatu pertukaran pendapat dan usul antara pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi juga biasanya melibatkan diskusi langsung antar pihak yang mempunyai sengketa dan tidak ada pihak luar atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi.
3. Mediasi Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi namun yang membedakannya adalah adanya keterlibatan  oleh  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini  pihak  ketiga  hanya  bertindak  sebagai  pelaku mediasi atau mediator komunikasi, peran dari pihak ketiga ini disebut sebagai pendengar yang baik.  Seorang  mediator  merupakan  pihak  ketiga  yang  memiliki  peran  yang  aktif  untuk mencari  solusi  yang  tepat  untuk  terjadinya  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  bertikai. Tujuannya untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak.  Mediator  dalam  sengketa  hukum  internasional  bisa  berupa  negara,  individu,  dan organisasi  internasional.  Para  mediator  ini  dapat  bertindak  atas  inisiatifnya  sendiri, menawarkan  jasanya  sebagai  mediator,  atau  menerima  tawaran  untuk  menjalankan  fungsi- fungsinya sebagai permintaan dari salah satu atau dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator memiliki andil untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama.
4. Konsiliasi Konsiliasi mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi merupakan metode  yang  memiliki  beberapa  ragam  metode  yang  dimana  suatu  sengketa  diselesaikan secara  damai  dengan  bantuan  dari  negara-negara  lain  atau  badan-badan  penyelidik  serta komite-komite  penasihat  yang  tidak  berpihak.  Sedangkan  dalam  artian  sempit,  konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan serta  usulan-usulan  kepada  para  pihak  untuk  penyelesaian  sengketa  tersebut,  usulan  yang diajukan  tidak  memiliki  sifat  mengikat.  Konsiliasi  diadakan  dalam  suatu  penyelidikan mengenai  fakta-fakta  dan  upaya-upaya  agar  mencapai  titik  temu  dari  pendirian-pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu  bebas untuk menerima dan dapat menolak pendapat yang diajukan.
5. Metode Inquiry Metode  inquiry  dapat  dipandang  paling  tepat  sebab  metode  ini  digunakan  untuk  mencapai penyelesaian dalam sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional. Metode ini digunakan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti- bukti  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  ada.  Dengan  melihat  dasar  bukti-bukti  dan permasalahan  yang  timbul  maka  dapat  dikeluarkan  sebuah  fakta  yang  disertai  dengan  cara penyelesaiannya. Tujuan dari pencarian fakta ini untuk mencari fakta yang sebenarnya dalam sengketa internasional dengan membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara, yaitu mengawasi pelaksanaan dengan perjanjian internasional dan memberikan informasi  untuk  membuat  putusan  di  tingkat  internasional.  Tujuan  dari  penyelidikan  tanpa membuat  rekomendasi  yang  spesifik  adalah  untuk  menetapkan  fakta  yang  mungkin  bisa diselesaikan  dengan  demikian  maka  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  dirundingkan  dapat diselesaikan dengan lancar.

## KESIMPULAN
Hukum  internasional  merupakan  hukum  yang  mengatur  segala  aktivitas  yang  berskala internasional.  Hukum  internasional  juga  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan  di dalam masyarakat internasional. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari adanya putusan diplomatik ini ialah  untuk  meningkatkan  dan  menjalin  hubungan  persahabatan  antar  negara.  Hubungan Internasional  merupakan  hubungan  antar  bangsa  dalam  segala  aspek  yang  dilakukan  oleh  suatu negara.  Hubungan  internasional  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  fenomena  sosial  sekaligus  sebagai hubungan  disiplin  antara  ilmu  atau  bidang  studi  dan  sebagai  sebuah  fenomena  sosial.  Hubungan internasional dapat mencakup berbagai aspek yang sangat luas, yaitu adanya sifat kehidupan sosial antar  manusia  yang  bersifat    internasional  dan  kompleks.  Di  dalam  hubungan  internasional,  tidak selamanya antar negara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan baik kadang kerap kali suatu negara  menimbulkan  masalah  sengketa.  Hal  yang  menjadi  sengketa  biasanya  berupa  masalah wilayah,  warga  negara,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  ,  atau  masalah  terorisme.  Untuk  mencegah adanya sengketa antar negara maka perlu dalam memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai.Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase  dan  pengadilan,  sedangkan  penyelesaian  secara  diplomatik  meliputi  negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  mengenai  konflik  sengketa  antar  negara  melalui artikel ini penulis menyarankan, bahwa dalam menyikapi sengketa internasional negara penggugat harus lebih  selektif  dalam  mengajukan  tuntutan  yang  akan  di  sengketakan.  Serta  memahami  bagaimana kepentingan  dari  kebijakan  ataupun  aturan  yang  telah  dibuat.  Dengan  adanya  sengketa  internasional Indonesia dengan beberapa negara diharapkan hubungan bilateral kedua negara tidak berimplikasi buruk tehadap peningkatan ekonomi terkait dengan kerjasama internasional terkait ekspor-impor dalam pasar global.  Selain  itu  organisasi  internasional  dan  organisasi  dunia  lainnya  diharapkan  mampu  menjadi pemersatu  negara-negara  di  dunia  yang  dalam  menjalankan  visi  dan  misi  negara  dalam  meningkatkan kerjasama  khususnya  dalam  hubungan  internasional.  Sekaligus  menjadi  tempat  untuk  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  dalam  hukum  internasional  yang  mana  untuk  menghindari  adanya  konflik berkelanjutan yang akan menimbulkan perang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, 1990, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali Pers. Bidjael  Sunan–Oben,  Antara  Indonesia  dan  Timor  Leste,  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Volume 5, Nomor 2, Halaman 252-260.