## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Rismania Br Barus * , Alistraja Dison Silalahi
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: rismaniabrbarus56@gmail.com Email Penulis Korespondensi: rismaniabrbarus56@gmail.com
Abstark- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perkembangan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 hingga 2020. Jenis penelitian yang dipakai adalah kuantitatif dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara . Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pengumpulan data dalam hal ini, peneliti memperoleh data-data penelitian melalui Kabupaten Dalam Angka dimana data tersebut tersedia di Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa  Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah  di  setiap Kabupaten/Kota  mengalami  peningkatan  pendapatan setiap tahunnya.  Pada 5 besar pendapatan  pajak daerah dan retribusi daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2021, terlihat penurunan persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing  pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten/Kota, sehingga persentase kontribusinya terlihat menurun setiap tahunnya.
Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pendapatan Asli Daerah.
Abstract -The purpose of this study was to find out whether there has been a development in the contribution of local taxes and regional levies to district/city governments in North Sumatra Province for the 2018 to 2020 fiscal years. The type of research used is quantitative and was carried out in district/city governments in North Sumatra province. The data collection technique used was purposive  sampling.  The  data  analysis  technique used is  contribution  analysis to determine  the  contribution  of  local  taxes  and regional levies. In addition to data collection in this case, the researcher obtained research data from the Districts in Figures where the data is available at the Central Bureau of Statistics. The results of the analysis show that regional tax revenues and regional levies in each Regency/City experience an increase in income every year. In the top 5 highest local tax revenues and regional levies in all North Sumatra Regencies/Cities in 2018-2021, there is a decrease in the percentage of regional tax contributions and regional levies to regional original revenues in each Regency/City. This is considered reasonable because the revenue in each regional tax and regional retribution has increased every year, followed by an increase in original regional income in all Regencies/Cities, so that the percentage of contributions seems to be decreasing every year.
Keywords: Regional Taxes; Regional Levies; Local Own Revenue.

## 1. PENDAHULIAN
Pembangunan yang semakin berkembang dan jumlah penduduk serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari tahun  ke  tahun  merupakan  permasalahan  dan  beban  pembangunan  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih  dari pemerintah,  dan  upaya  penyelesaian  permasalahan  dan  beban  pembangunan  tersebut  memerlukan  peran  yang berkesinambungan.  Dalam  imlpementasinya,  pemerintah  pusat  memiliki  kapasitas  untuk  memobilisasi  dana pembangunan  melalui  sumber  pendapatan  nasional,  namun  pemerintah  daerah  dihadapkan  pada  masalah  sumber pendapatan daerah yang terbatas, sehingga pembiayaan pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah  adalah sumber pendapatan daerah yang  penting untuk  memperkuat  otonomi daerah. Di barisan Reformasi pemerintahan akan membuat sistem pemerintahan di daerah yang diubah demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, Menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kewenangan pemerintah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, dan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengendalikan anggarannya sendiri. Kekuasaan ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah dengan pendanaan PAD.
Kebijakan  ekonomi  daerah  yang  dikembangkan  dengan  menempatkan  kabupaten  dan  kota  sebagai  fokus ekonomi tampaknya telah menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan di daerah. Hal ini merupakan hal yang sangat baik  bagi  perkembangan  pembangunan  daerah  Indonesia  yang  tentunya  juga  mengharapkan  dampak  positif  bagi peningkatan  pelayanan,  peningkatan  kesejahteraan  dan  terjaminnya  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat. Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak terhadap penerimaan asli daerah yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase
digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin yang diterbitkan dan/atau diberikan secara terpisah oleh pemerintah daerah tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Mardiasmo, 2015)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah dan retribusi daerah menyumbang terhadap pendapatan  asli  daerah.  Dengan  demikian,  analisis  ini  sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangan  daerah  dan  menentukan  strategi  pengelolaan  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  efektif  dan efisien.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Metode  deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan  untuk  menggunakan  kesimpulan  yang  lebih  luas  (Sugiyono,  2017)  dengan  menggunakan  analisis  rasio untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah serta kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

## 2.2 Desain Penelitian
Menurut  (Khairinal, 2016)  desain penelitian adalah suatu rancangan bangun rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat  memperoleh jawaban untuk  pertanyaan-pertanyaannya penelitian. Rencana  merupakan  suatu  skema  menyeluruh  yang  mencakup  program  penelitian.  Desain  penelitian  bagi  seorang peneliti adalah untuk menentukan dan menggunakan langkah-langkah tentang apa saja yang menjadi pegangan atau pedoman metode dalam melakukan penelitian.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  sangat  penting  karena  data  diperlukan  untuk  mengetahui  dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, menurut (Sugiyono, 2019) “teknik pengumpulan data merupakan  langkah  paling  strategis  dalam  penellitian,  karena  tujuan  utama  penelitian  adalah  mendapatkan  data”. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan dalam proses perhitungan merupakan data sekunder.

## 2.4 Variabel Penelitian

## 2.4.1 Variabel Independen (X)
Menurut (Budiarto, 2016) mendefinisikan “Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota”. Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengartikan “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  elemen  pendapatan  asli  daerah  yang  memberikan  kontribusi  besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi  daerah merupakan salah satu  jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran satau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Siahaan, n.d.).
Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat besar. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika Pendapatan Asli Daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Halim,  2013).  Kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pajak  daerah memberikan  sumbangan  dalam penerimaan  PAD.  Menurut  (Handoko  P,  2017)  bahwa  “Kontribusi  adalah  besaran  sumbangan  yang  diberikan  atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan

## 2.4.2 Variabel Dependen (Y)
Merujuk Pada UU Nomor 33 Tahun  2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah, yang mana pendapatan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang dimilik oleh daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dalam Hasibuan & Tiara, 2021), sedangkan (Idris, 2016) menjelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas Daerah yang diakui sebagai  penambah nilai  kekayaan bersih  dalam satu  tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

## 2.5 Teknik Analisis Data
Analisisis  Kontribusi  pajak  daerah  adalah  indikator  yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut (Dalam Selvia et al., 2019) :

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase
Kontribusi Pajak Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100%
(1)
Kontribusi  retribusi  dearah  merupakan  rasio  antara  realisasi  penerimaan  dari  retribusi  daerah  dalam    tahun dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang sama. Adapun rumus yang digunakan (Dalam Trisnasari & Sunaningsih, 2022):
Kontribusi Retribusi Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100% (2)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, diagram, maupun persentase. Data dibawah ini digunakan untuk  mengetahui Kontribusi  Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Kabupaten/Kota sebagai berikut:

## a) Kabupaten Asahan
Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Asahan  pada tahun 2018  - 2021. Laporan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi  daerah  setiap  tahunnya.  Laporan  Realisasi  Anggaran  ini  disajikan  dalam  4  besar  pendapatan  tertinggi  di masing-masing  klasifikasi  pendapatannya.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat  diketahui  berapa  persentase  kontribusi masing-masing pajak daerah dan  retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan.
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Asahan 2018-2021
Uraian Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) PAD 2018 121.710.000.000,  142.972.039.820, PAD 2019 138.450.000.000,  149.647.050.441, PAD 2020 151.620.000.000,  159.308.333.491, PAD 2021 172.120.000.000,  134.859.351.422,
Gambar 1. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Asahan
Pada  gambar  1  menunjukkan  bahwa  terus  terjadi  peningkatan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD Kabupaten  Asahan.  Hal  ini  disebabkan  realisasi  pendapatan  pajak  daerah  setiap  tahun  yang  dibagi dengan  jumlah PAD Kabupaten Asahan , sehingga dapat disimpulkan tahun 2021 merupakan kontribusi tertinggi sebesar  51,6% dan tahun 2018 merupakan kontribusi terendah sebesar 29,9%. Adapun peningkatan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Asahan namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi daerah  setiap  tahun  yang  dibagi  dengan  jumlah  PAD  Kabupaten  Asahan,  sehingga  dapat  disimpulkan  tahun  2020 merupakan kontribusi tertinggi sebesar  4,92% dan tahun 2018 merupakan kontribusi terendah sebesar 4,09%.

## b) Kabupaten Batu Bara
Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018 - 2021. Laporan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah
2018 2019 2020 2021 Series 2 29,9 36,8 37,6 51,6 Series 1 42.852.881 55.100.685 59.944.433 69.628.893 0,00 20.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00 80.000.000.000,00 Pajak Daerah

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase
dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing  klasifikasi  pendapatannya.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat  diketahui  berapa  persentase  kontribusi masing-masing pajak daerah dan  retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batu Bara.
Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Batu Bara 2018-2021
Uraian Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) PAD 2018 63.230.000.000, 64.359.391.394, PAD 2019 90.410.000.000, 175.914.218.740, PAD 2020 157.910.000.000,  166.023.316.041, PAD 2021 144.830.000.000,  160.643.149.186,
Gambar 2. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara
Dapat  dilihat  dari  tabel  2  laporan  keuangan  Kabupaten  Batu  Bara  bahwasanya  tingkat  PAD  yang  setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 57,3% ,kemudian 2019 meningkat menjadi 82,7% , dan 2020 turun menjadi 79,2%, dan  terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 84,7%. Dan dapat dikatakan tahun 2018 merupakan kontribusi pajak yang terendah dengan kategori baik.  Sedangkan tingkat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 4,34% ,kemudian terjadi penurunan pada 3 tahun seterusnya 2019 turun menjadi 2,53% , pada 2020 turun menjadi 2,17%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah terendah yaitu sebanyak 2,15%.

## c) Kabupaten Karo
Berikut  ini  ditampilkan  data  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Kabupaten  Karo    pada  tahun  2018  -  2021. Laporan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi  daerah  setiap  tahunnya.  Laporan  Realisasi  Anggaran  ini  disajikan  dalam  4  besar  pendapatan  tertinggi  di masing-masing  klasifikasi  pendapatannya.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat  diketahui  berapa  persentase  kontribusi masing-masing pajak daerah dan  retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karo.
Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karo 2018-2021
Uraian Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) PAD 2018 147.750.000.000,  149.284.495.038, PAD 2019 105.470.000.000,  104.940.113.732, PAD 2020 103.840.000.000, 89.505.868.847, PAD 2021 102.340.000.000, 89.880.571.148,
2018 2019 2020 2021 % 57,3 82,7 79,2 84,7 Realisasi 36.834.3 145.593. 131.625. 136.156. 0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 Pajak Daerah
201 8 201 9
202 0 202 1 % 27,8 39,5 33,1 46,8 Realisasi 41.536. 41.501. 29.658. 42.147.
0,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 30.000.000.000,00 40.000.000.000,00 50.000.000.000,00

## Pajak  Daerah

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase
Dapat  dilihat  dari  tabel  3  laporan  keuangan  Kabupaten  Batu  Bara  bahwasanya  tingkat  PAD  yang  setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 57,3% ,kemudian 2019 meningkat menjadi 82,7% , dan 2020 turun menjadi 79,2%, dan  terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 84,7%. Dan dapat dikatakan tahun 2018 merupakan kontribusi pajak yang terendah dengan kategori baik.  Sedangkan tingkat pendapatan retribusi daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 4,34% ,kemudian terjadi penurunan pada 3 tahun seterusnya 2019 turun menjadi 2,53% , pada 2020 turun menjadi 2,17%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah terendah yaitu sebanyak 2,15%.

## d) Kota Medan
Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Medan pada tahun 2018 - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 4 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

## Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan 2018-2021
Pendapatan Asli Daerah  Anggaran (Rp)  Realisasi (Rp) PAD 2018 2.112.660.000, 1.636.204.515, PAD 2019 2.338.280.000, 1.829.665.882, PAD 2020 2.635.940.000, 1.509.830.671, PAD 2021 2.159.480.000, 1.906.510.000,

## Gambar 4. Persentase Pajak Daerah Kota Medan
Dapat  dilihat  dari  tabel  4  laporan  keuangan  Kota  Medan  bahwasanya  tingkat  PAD  yang  setiap  tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak  daerah  80,1%  ,kemudian  2019  meningkat  menjadi  80,4%  ,  dan  2020  turun  menjadi  79,2%,  dan    terjadi penurunan lagi  pada tahun 2021 yaitu sebanyak 78,4%. Sedangkan tingkat pendapatan retribusi  daerah pada tahun 2018 tingkat retribusi daerah 3,55% ,kemudian terjadi peningkatan pada 3 tahun seterusnya 2019 naik menjadi 4,49% ,pada 2020 meningkat menjadi 5,93%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah tertinggi yaitu sebanyak 6,48%.

## e) Kabupaten Deli serdang
Berikut  ini  ditampilkan  data  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Kabupaten  Deli  Serdang  pada  tahun  2018  - 2021. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang,  dengan  cara  dibandingkan  dengan  realisasi  penerimaan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  setiap  tahunnya.  Laporan  Realisasi  Anggaran  ini  disajikan  dalam  4  besar  pendapatan tertinggi  di  masing-masing  klasifikasi  pendapatannya.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat  diketahui  berapa  persentase kontribusi  masing-masing  pajak  daerah  dan    retribusi  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten  Deli Serdang.
Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang 2018-2021 Uraian Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) PAD 2018 1.000.930.000.000, 972.648.594.488, PAD 2019 1.168.370.000.000, 820.404.456.406, PAD 2020 1.179.950.000.000, 825.375.281.296, PAD 2021 1.427.440.000.000, 926.140.000.000, 2018 2019 2020 2021 % 80,1 80,4 79,2 78,4 Realisasi 1.312.070. 1.472.414. 1.195.850. 1.495.750. 0,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 Pajak Daerah

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase
Gambar 5. Persentase Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang
Dapat dilihat dari gambar 5 Kabupaten Deli Serdang bahwasanya tingkat PAD yang setiap tahunnya berubah, bisa saja membuat analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah juga berubah. Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2018 tingkat pajak daerah 57,4% ,kemudian 2019 meningkat menjadi  79,5% , dan 2020 turun menjadi  79,06%, dan tahun 2021 yaitu sebanyak 72,6%. Dan dapat dikatakan tahun 2018 merupakan kontribusi pajak yang terendah dengan kategori baik. Sedangkan  tingkat  pendapatan  retribusi  daerah  pada  tahun  2018  tingkat  retribusi  daerah  3,98%  ,kemudian  terjadi peningkatan 2019 menjadi 4,16% , pada 2020 turun menjadi 4,14%, dan tahun 2021 merupakan kontribusi retribusi daerah terendah yaitu sebanyak 3,49%.

## 3.2 Pembahasan
Pendapatan pajak daerah di setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan pendapatan pajak daerah setiap tahunnya. Pada 4 besar pendapatan pajak daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2021, terlihat penurunan  persentase  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  masing-masing  Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing  pajak daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti  oleh  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  seluruh  Kabupaten/Kota,  sehingga  persentase  kontribusinya terlihat menurun setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak mengurangi keyakinan bahwa pendapatan pajak daerah tetap menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing  Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Begitupun dengan retribusi daerah Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing retribusi daerah  mengalami  peningkatan  pada  setiap  tahun,  diikuti  oleh  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  seluruh Kabupaten/Kota,  sehingga  persentase  kontribusinya  terlihat  menurun  setiap  tahunnya.  Meskipun  begitu,  tidak mengurangi  keyakinan  bahwa  pendapatan  retribusi  daerah  tetap  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
Berdasasrkan penelitian (Brahmana & Situmorang, 2021) Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Karo tahun 2015 hanya mencapai Rp 27.937.006.714. Realisasi yang dicapai belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar Rp  30.822.012.196.  Tahun  2016  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  realisasi  tahun  2015  mencapai  Rp 27.937.006.714, tahun 2016 hanya mencapai  Rp 10.087.475.523. Penurunan realisasi  terjadi karena meningkatnya penggunaan jaminan kesehatan seperti BPJS dan JAMPERSAL. Penggunaan jaminan kesehatan sangat memengaruhi retribusi jasa umum yang mengakibatkan penurunan pada realisasi retribusi daerah.
Menurut laporan keuangan pada 5 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki  target  pada  pendapatan  Pajak  daerah  tahun  2019  sebesar  Rp  54.160.000.000,  namun  pada  realisasi pendapatannya  Pemerintah  Kabupaten  Asahan  mendapatkan  pemasukan  dari  sektor  pajak  ini  sebesar Rp55.100.685.137. Meskipun dalam beberapa sektor pendapatan di setiap Kabupaten/Kota Sumatera Utara terdapat beberapa pemasukan yang  tidak mencapai target yang ditetapkan, namun fakta pemasukan ini mampu mendukung setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adapun Kontribusi Retribusi daerah pada Kota  Medan  tahun  2021  merupakan  kontribusi  retribusi  daerah  tertinggi  yaitu  sebanyak  6,48%  dengan  jumlah pendapatan Rp 123.660.000 dan target Rp 110.450.000 hal ini dapat dikatanya bahwa terdapat beberapa sektor yang tidak mencapai target, namun faktanya pemasukan ini dapat membantu pembangunan daerah.

## 4. KESIMPULAN
Pajak  daerah  di  Kabupaten/Kota  Sumatera  Utara  memiliki  kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  namun dengan persentase kontribusinya yang menurun dari tahun 2018 sampai 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara. Retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki kontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  namun  dengan  persentase  kontribusinya  yang  menurun  dari  tahun  2018  sampai 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak
2018 2019 2020 2021 % 57,4 79,5 79,06 72,6 Realisasi 558.329. 652.563. 652.563. 672.460. 0,00 200.000.000.000,00 400.000.000.000,00 600.000.000.000,00 800.000.000.000,00 Pajak Daerah

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 1, Juli 2022, Page 137-143 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i1.464 https://djournals.com/arbitrase
terlalu  mempengaruhi  secara  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Sumatera  Utara.  Tingkat  pencapaian realisasi  pendapatan asli daerah di  setiap tahunnya tercatat melebihi target  anggaran yang ditetapkan oleh masing- masing  Pemerintah Daerah. Menurut  hasil penelitian diatas menemukan tingkat  pencapaian realisasi  Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah dengan target anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 menunjukkan progres baik di setiap tahunnya. Fakta  ini  akan mendukung  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama.

## REFERENCES
Brahmana, S. B., & Situmorang, A. L. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo. Riset Manajemen , 9 (5), 16–30. Budiarto, A. (2016). Pedoman Praktis Membayar Pajak . Genesis Learning. Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Salemba Empat.
Handoko P, S. (2017). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak . http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/
Hasibuan, N. F. G., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi) , 4 (2), 127–140. https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7771 Idris. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Equity , 22 (2), 197–214. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936
Khairinal. (2016). Menyusun proposal skripsi, tesis, & disertasi . Salim Media Indonesia Jambi.
Mardiasmo. (2015). Perpajakan edisi revisi . CV Andi Offset.
Selvia, Y., Dison Silalahi, A., & Irama, O. N. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 1368– 1375. https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/367
Siahaan, M. P. (n.d.). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . PT Alfabet.
Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian . CV Alfabet.
Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gorontalo Accounting Journal , 5 (1), 18. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744