Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
Helma Yuniati
Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi yuniati_helma@gmail.com
Anne Putri Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi anne_kop10@yahoo.com
Article’s History:
Received 15 Agustus 2023; Received in revised form 27 Agustus 2023; Accepted 10 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).
Suggested Citation:
Yuniati, H., & Putri, A. (2023). Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,  Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 1886-1899. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1498

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK_SKPD), Pejabat Pelaksanana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran pada 31 OPD pada Pemerintah Kota Payakumbuh dimana seluruh anggota populasi berjumlah 93 dijadikan sampel penelitian. Metode penggumpulan data menggunakan kuesioner. Data diolah dengan menggunakan analisis Structural  Equation  Modeling (SEM)  dan  pengujian  SEM  ini  menggunakan aplikasi  SmartPLS. Hasil  uji  hipotesis  penelitian menunjukan  bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran,  sedangkan pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi tidak  berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
Kata Kunci : Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, lingkungan birokrasi,penyerapan anggaran
JEL Classification: L90, L91, L96

## Pendahuluan
Penyerapan  anggaran  merupakan  rencana  sistematis  yang  berisikan  tentang  keseluruhan  Aktivitas  dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata Mardiasmo (2009). Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu Iqbal (2018).
Anggaran yang tidak terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan mengakibatkan terlambatnya atau tidak  bisa  disalurkan  ke  masyarakat  dan  tidak  terdistribusikan  ke  sistem  perekonomian  yang  berdampak  pada masyarakat sebagai penerima mamfaat dari anggaran tersebut  BPKP (2011). Terdapat dua sudut pandang terkait rendahnya penyerapan anggaran, yang pertama yaitu jumlah realisasi anggaran pada akhir tahun diperbandingkan
dengan  jumlah  anggarannya  dan  yang  kedua  dari  segi  ketidakproporsionalan  serapannya  Halim  (2014).  Kondisi penyerapan  anggaran  yang  rendah  memperlihatkan  adanya  permasalahan  yang  serius  dikalangan  pengguna anggaran yang selalu saja terulang setiap tahun, apabila dikaji lebih runut belanja pemerintah memang selalu melonjak drastis dipertengahan sampai akhir triwulan ketiga tahun anggaran. Kecendrungannya dimana pada empat bulan akan berakhir tahun anggaran terjadi lonjakan yang sangat signifikan Anfujatin (2016).
Kendala yang umum dan sangat sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal anggaran adalah tidak tercapainya  target  dalam  penyerapan  anggaran.  Dimana  penyebab  utamanya  adalah  tidak  terserapnya  anggaran sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  diawal  dengan  kondisi  penyerapan  anggaran  ditriwulan  pertama  atau triwulan I penyerapan anggarannya sangat rendah sekali sedangkan di triwulan IV terjadi peningkatan yang sangat tinggi.  Kondisi  ideal  untuk  penyerapan  anggaran  pemerintah  daerah  adalah  terserap  secara  merata  disetiap triwulannya yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga pada periode triwulan IV pemerintah daerah tidak menghadapi  kendala  dalam  penyerapan  anggarannya.  Permasalahan  penyerapan  anggaran  ini  juga  dialami  oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1 Dibawah ini

## Tabel 1. Persentase Penyerapan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022
Dari  Tabel  diatas  terlihat  bahwa  dari  tahun  anggaran  2018-2022  adanya  penyerapan  anggaran  yang menumpuk pada triwulan IV yang ditunjukkan oleh besarnya realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan triwulan-triwulan lainnya. Pada triwulan I penyerapan anggaran dari tahun 2018 – 2022 rata-rata penyerapan anggaran nya sangat  rendah  yakni  11,34%,  pada triwulan  II  rata-rata   penyerapan  anggaran  Pemerintah  Kota  Payakumbuh sebesar 21,33%, pada triwulan III rata-rata sebesar 22,88% dan pada triwulan IV rata-rata sebesar 35,74% hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Dari gambaran umum bisa diartikan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh pada awal triwulan I sampai Triwulan III mengalami permasalahan yan sama dari tahun ke tahun. Keterlambatan penyerapan Anggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  diketahui  disebabkan  oleh  masih  kurang  maksimalnya perencanaan anggaran  oleh SKPD hal ini disebabkan  dalam menyusun program dan sub programnya SKPD pada Pemerintah  Kota Payakumbuh memiliki kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan yakni meniru rekening anggaran yang ada pada ABPD tahun sebelumnya dengan tidak memperhatikan relevansinya dengan satuan harga tahun berikutnya serta banyaknya SKPD yang membuat perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kode rekening belanja yang seharusnya sehingga membuat SKPD harus menunggu perubahan anggaran untuk pencairan belanjanya, kendala selanjutnya yakni  SKPD teknis yang menerima dana transfer khusus dari pemerintah pusat dimana adanya regulasi baru yang memerlukan penyesuaian kembali anggaran yang telah ditetapkan sehingga dibutuh pergeseran anggaran seperti pada Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga SKPD dimaksud tidak bisa segera merealisasikan belanja sesuai dengan APBD yang telah ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warongan (2017) bahwa perencanaan anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan mencegah penyerapan anggaran, adanya kontribusi yang besar dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, dimana dengan adanya perencanaan anggaran yang semakin baik maka penyerapan anggaran juga akan semakin baik. Penelitian Iqbal (2018) juga menemukan  bahwa  semakin baik perencanaan anggaran maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain semakin matang pengelola anggaran dalam mengelola dan merencanakan, maka  program  dan  kegiatan dalam  satu  tahun  anggaran  akan berjalan  dengan  baik,  sehingga  target  penyerapan anggaran dapat tercapai.
2018 2019 2020 2021 2022 I 10,35 10,50 13,13 11,29 11,44 11,34 11,34 II 29,59 29,02 38,80 32,74 33,23 32,68 21,33 III 52,62 50,28 60,31 56,31 58,24 55,55 22,88 IV 90,13 91,96 93,60 90,70 90,05 91,29 35,74 Triwulan Tahun Rata-rata kumulatif Rata-rata penyerapan
Sumber : Data Diolah
Fenomena yang juga sangat menghambat penyerapan anggaran di Kota Payakumbuh yakni pada saat proses pelaksanaan  anggaran  dimana  untuk  pelaksanaan  anggaran,  PPKD  selaku  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD) melakukan penyusunan anggaran kas pemerintah daerah yang digunakan untuk mengatur ketersedian dana guna mendanai pengeluaran daerah sesuai dengan rencana yang tercantum pada DPA SKPD, anggaran kas pemerintah daerah  ini  sendiri  dibuat  sesuai  dengan  usulan  kebutuhan  SKPD  namun  di  Kota  Payakumbuh  SKPD  sering mengusulkan  anggaran  kas  tanpa  memperhitungkan  kesesuaian  dengan  waktu  pelaksanaan  sebuah  program kegiatan bahkan ada SKPD yang hanya menetapkan anggaran kasnya dengan membagi rata sebesar 12 bulan, serta ada  juga  SKPD  yang  menetapkan  anggaran  kas  nya  pada  bulan  terakhir  pada  tiap  triwulan  anggaran.  Hal  ini menyulitkan SKPD untuk merealisasikan anggarannya, kemudian adanya ketidak taatan PPTK dalam merealisasikan belanjanya yang menimbulkan tidak diakuinya belanja tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Malahayati  (2015)  bahwa  faktor  pelaksanaan  anggaran  sangat  berpengaruh  terhadap  penyerapan  anggaran semakin  baik  pelaksanaan  anggaran yang  dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  pada  pemerintah  Kota Banda Aceh, maka akan semakin baik pula serapan anggaran Satker nya. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD cukup baik, namun pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran kas.
Lingkungan birokrasi yang sehat juga membuat penyerapan anggaran menjadi lancar dan mudah, lingkungan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sudah cukup baik namun masih adanya ketimpangan-ketimpangan yang  terjadi  serta  adanya  gesekan-gesekan  antar  invidu  yang  menyebab  terlambatnya  penyerapan  anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Furqana & Handayani (2022) menyatakan bahwa lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Disaat lingkungan birokrasi tidak mampu menompang kegiatan  organisasi  maka  akan  menahan  kinerja  organisasi.  Dengan  adanya  permasalahan  yang  terjadi  pada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyerapan anggaran maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  Kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pemerintah  daerah kota payakumbuh.

## Tinjauan Kepustakaan

## Peyerapan Anggaran
Penyerapan  anggaran adalah  satu tahapan  dari siklus  anggaran yang  dimulai  dari  perencanaan  anggaran, penetapan  anggaran  serta  pengesahan  anggaran  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai pada saat Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan oleh  DPRD.  Agar  terjadinya  kesatuan  pemahaman  serta  kesatuan  langkah  dalam  pelaksanaan  anggaran  maka pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana  dari  Peraturan  daerah  tentang  APBD  selanjutnya  menerbitkan  Peraturan Walikota  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  APBD  sebagai  dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  APBD.  Kinerja manajer publik akan dinilai sesuai dengan pencapaian target anggaran, seberapa tinggi serapan yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan untuk menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan Mardiasmo (2009).
Menurut Halim (2014) Penyerapan Anggaran  adalah  ukuran dari pencapaian suatu estimasi target selama periode  waktu  tertentu  yang  dipandang  pada  suatu  saat  tertentu.  Penyerapan  anggaran  dilaksanakan  dengan pencairan dana satuan kerja yang bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  satu  tahun  anggaran.  Indikator  pengukuran penyerapan anggaran menurut Iqbal (2018) adalah dengan melihat perbandingan realisasi dengan target realisasi, realisasi per-triwulan dan  Konsistensi pelaksanaan (kegiatan dan waktu).
Perencanaan Anggaran
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  konteks  keuangan  daerah,  prosedur  penganggaran  dan  penetapan  anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan. Tahapan perencanaan dalam sebuah organisasi sangat penting tidak terkecuali pada organisasi sektor publik karena dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan
pencapaian kinerja yang ditunjukkan dengan tingginya penyerapan anggaran. Proses perencanaan pada anggaran merupakan tahap awal untuk mengalokasikan sumber daya atau anggaran yang dimiliki Purwati ( 2021).
Perencanaan  (planning)  merupakan  proses  yang  diawali  dengan  penetapan  tujuan  organisasi  berupa penentuan  strategi  untuk  pencapaian  tujuan  secara  menyeluruh  serta  perumusan  sistem  perencanaan  yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut Iqbal (2018). Pengukuran untuk perencanaan anggaran dengan menggunakan indikator kesesuaian dengan kebutuhan, kesesuaian dengan aturan, mudah dipahami, kesalahan administrasi, ketepatan waktu, partisipatif. Iqbal, (2018)
Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan  anggaran  selesai.  Pelaksanaan  merupakan  aktivitas  atau  usaha-usaha  yang  dilaksanakan  untuk merealisasikan  semua rencana  dan kebijakan yang telah  dirumuskan  dan  ditetapkan    BPKP  (2011).  Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Menurut Purwati (2021) dalam pelaksanaan anggaran kerap kali terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan suatu program/kegiatan tidak dapat  dilakukan  sesuai  jadwal  atau  rencana  awal  sehingga  mempengaruhi  realisasi  anggaran  yang  tidak  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Ini  menyebabkan  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  yang  dibiayai  oleh anggaran akan mundur waktu pelaksanaannya dan otomatis akan memundurkan waktu penyerapan anggaran.Anton (2017) mengukur pelaksanaan anggaran  dengan indikator persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal Satker, pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pembayaran

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Simanjuntak (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar),  sedangkan  kecakapan  diperoleh  dari  usaha  (belajar  dan  pelatihan).  Kecerdasan  tolok  ukurnya  adalah Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ). Kompetensi sumber daya manusia bisa diukur dengan melihat kemampuan, keterampilan, perilaku, jenjang pendidikan serta pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut Simanjuntak (2016), Harsono (2011), Kennedy (2020). Sedangkan Iqbal (2018) mengukur kapasitas sumber daya manusia dari knowledge,  skill dan attitude.

## Lingkungan Birokrasi
Birokrasi  dipandang  sebagai  sebuah  lambang  rasionalitas  dan  implementasi  yang  efisien  dari  tujuan  dan penyediaan  layanan.  Lingkungan  birokrasi  disini  yang  dimaksud  adalah  lingkungan  internal  maupun  eksternal organisasi. Lingkungan internal memberikan dampak yang terjadi dalam organisasi tersebut seperti hubungan antar karyawan,  sosialisasi  dan  pengendalian  internal  organisasi.  Kondisi  internal  organisasi  ini  dapat  berganti  dan berkembang tentunya di masa depan. Sedangkan lingkungan eksternal lebih berfokus kepada kondisi yang terjadi di luar organisasi yang diantaranya adalah pihak luar yang bekerjasama, kebijakan negara, pembaruan teknologi dan masyarakat  Ikhsan (2020). Menurut  Elim  (2018) Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat  untuk  kesuksesan  dan  efisiensi  suatu  pelaksanaan kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  atau sasaran  tertentu. Lingkungan  birokrasi  yang  baik  akan  membuat  pelaksanaan  kegiatan  operasional  menjadi  lancar.  Namun  jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi.  Lingkungan birokrasi, diukur dengan indikator lingkungan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara pengelola pengadaan  dan  pengelola  keuangan,  proses  pencairan  anggaran  Purwati  (2021)  sedangkan  pada  penelitian  ini lingkungan birokrasi hanya diukur dengan indikator lingkungan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan serta hubungan antara pengelola pengadaan dan pengelola keuangan.
Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aldita  &  Muniruddin  (2018)  menunjukkan  bahwa  perencanaan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Syahwildan  &  Irma  (2022)  juga  menunjukkan  bahwa  Perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.\

## Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.
Menurut Syahwildan & Irma (2022) Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan  anggaran  di  wilayah  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bekasi.  Hasil  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan oleh Purwati (2021) dimana penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.
Penelitian Syahwildan & Irma (2022) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap  tingkat  penyerapan  anggaran  di  wilayah  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Malahayati  (2015)  dimana  kapasitas  SDM  berpengaruh positif  baik  secara parsial dan simultan terhadap serapan anggaran SKPD. Semakin baik kapasitas SDM yang berada di SKPD, maka akan semakin baik serapan anggaran SKPD tersebut. Oleh karena itu peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan karena akan mempengaruhi  pelaksanaan program  dan kegiatan yang  berdampak  terhadap  penyerapan anggaran SKPD.

## Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran.
Penelitian Furqana & Handayani (2022) terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya lingkungan birokrasi  akan  mempengaruhi  tingkat  penyerapan  anggaran.  Semakin  baik  lingkungan  birokrasi  akan  semakin mempermudah  SKPD  Kabupaten  Tanah  Datar  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  ada  sehingga diharapkan serapan anggaran dapat cepat dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh  Aldita & Muniruddin (2018) dimana kondisi lingkungan birokrasi yang ada di SKPD Kota Langsa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  dengan  populasi  sebanyak  31  SKPD  dengan Responden penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara  Pengeluaran.  Jumlah  responden yang  dijadikan  sampel  sebanyak  93  orang (3  orang per  SKPD) yang terdiri dari 1 (satu orang) PPK-SKPD, 1 (satu) orang PPTK dan 1 (satu) orang bendahara pengeluaran. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan statistik inferensial diukur dengan menggunakan software SmartPLS mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis   Ghozali (2015). Tahapan pengujian dilakukan dengan:
1. Model Pengukuran (Outer Model)
Evaluasi outer model disebut pula dengan evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif dievaluasi melalui convergent validity dan discriminat validity untuk indikator pembentuk konstruk laten, serta melalui composite reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikatornya Ghozali  (2011)
2. Model Struktural (Inner Model)
Pada model struktural, yang disebut juga sebagai model bagian dalam (inner model) dimana semua variabel laten dihubungan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori substansi. Variabel laten adalah suatu konstruk dalam model persamaan struktural yang tidak dapat diukur secara langsung (unobserved variable). Variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu eksogen dan endogen.  Pengujian inner model atau model struktural
dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai R-square dari model  penelitian  dan  juga  dengan  melihat  besar  koefisien  jalur  strukturalnya.  Diagram  path  untuk  model persamaan struktural digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Diagram Jalur Model

## 3. Model Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dapat  dilihat  dari  nilai  t-statistik  untuk  menunjukkan  tingkat  signifikansi.  Untuk pengujian  hipotesis  menggunakan  nilai  statistik  maka  untuk  alpha  5%  nilai  t-statistik  yang  digunakan adalah 1,96 melalui proses bootstrapping. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah:
1. Jika Sig > 0,05 dan thitung < tTabel maka H0 diterima atau H1 ditolak.
2. Jika Sig < 0,05 dan thitung> tTabel maka H0 ditolak atau H1 diterima.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Uji Outer Model (Measurement Model)
Sebelum  dilakukan  pengukuran,  perlu  dilakukan pengujian  kelayakan  data  dengan  mengukur  validitas  dan reliabilitas variabel. Uji outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model yang hasilnya dijelaskan dibawah ini:

## 1. Validitas Konvergen ( Convergent Validity )
Pada penelitian ini validitas konvergen dibuktikan melalui pencapaian kriteria. Dalam pendekatan SEM-PLS, sebuah pengukuran telah memenuhi validitas konvergen apabila telah memenuhi syarat yaitu memiliki loading faktor minimal 0,5. Hasil loading faktor dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Outer Loading
Matrik Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Kompetensi Sumber  Daya Manusia Lingkungan Birokrasi Penyerapan Anggaran Perc1 0.733 Perc2 0.629 Perc3 0.789 Perc4 0.821 Pelk2 0.842 Pelk4 0.823 Ksdm1 0.888 Ksdm4 0.858 Lb2 0.831 Lb3 0.723 Peny1 0.632 Peny2 0.795 Peny3 0.830 Peny4 0.807

## Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa semua indikator mempunyai faktor loading lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, indikator valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya.
2. Uji Diskriminan Validity
Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada pengujian discriminant validity dapat dilihat menggunakan output pengujian AVE, Crossloading dan latent variable correlation . Berikut hasil output uji diskriminan validity:
a. AVE
Tabel 3. Discriminan Validity Variabel Laten dengan AVE Contsruct Reliability and Validity Matrix Cronbach’ Alpha Rho_A Composite Reliabilit y Average Variance Extracted (AVE) Perencanaan Anggaran 0.739 0.780 0.833 0.557 Pelaksanaan Anggaran 0.704 0.740 0.869 0.769 Kompetensi  Sumber  Daya Manusia 0.536 0.722 0.794 0.664 Lingkungan Birokrasi 0.361 0.371 0.756 0.609 Penyerapan Anggaran 0.767 0.777 0.852 0.593 Sumber: Data diolah 2023
Salah  satu  cara  untuk  melakukan  pengukuran  validitas  diskriminan  adalah  dengan  melihat  nilai  AVE (Average  Variance  Extracted).  Dimana  nilai  AVE  harus  lebih  besar  0.50,  yang  berarti  seluruh  variabel  laten mempunyai validitas diskriminan yang baik. Jika nilai AVE di bawah 0.5 berarti variabel laten tidak memiliki validitas diskriminan yang baik atau variabel tidak valid. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa nilai AVE setiap variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0.50 ini berarti seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

## b. Cross Loading
Cross loading setiap indikator harus memiliki loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur, dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya. Hasil output dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Korelasi masing-masing indikator terhadap variabelnya memiliki nilai lebih tinggi daripada korelasi indikator tersebut dengan variabel  lainnya.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  indikator  pada  setiap  variabel  memiliki  tingkat discriminant validity yang baik.
Tabel 4. Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Cross Loading
Discriminant Validity Cross Loadings Matrix Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Birokrasi Penyerapan Anggaran Perc1 0.733 0.315 0.344 0.291 0.456 Perc2 0.629 0.360 0.443 0.408 0.390 Perc3 0.789 0.376 0.451 0.397 0.382 Perc4 0.821 0.349 0.405 0.301 0.666 Plk2 0.461 0.911 0.400 0.371 0.481 Plk4 0.336 0.841 0.578 0.367 0.366 Ksdm1 0.395 0.494 0.676 0.466 0.232 Ksdm4 0.490 0.347 0.933 0.492 0.476 Lb2 0.430 0.562 0.481 0.831 0.346 Lb3 0.259 0.147 0.405 0.726 0.280 Peny1 0.375 0.428 0.438 0.433 0.635 Peny2 0.552 0.342 0.333 0.239 0.794 Peny3 0.567 0.361 0.334 0.329 0.829 Peny4 0.537 0.390 0.350 0.264 0.807

## Sumber: Data diolah 2023
Dari hasil cross loading untuk diskriminan validity dapat kita lihat nilai cross loading dari indikator perencanaan anggaran  (Perc1) terhadap variable perencanaan anggaran  sebesar 0,733 lebih besar daripada nilai cross loading perencanaan  anggaran    (Perc1)  dengan  variable  pelaksanaan  anggaran,  kompetensi  sumber  daya  manusia, lingkungan birokrasi dan penyerapan anggaran yaitu 0.315, 0.344, 0.291, 0.456. Nilai cross loading dari indikator pelaksanaan anggaran (Plk2) terhadap pelaksanaan anggaran sebesar 0,911 lebih besar daripada nilai cross loading pelaksanaan  anggaran  (Plk2)  dengan  perencanaan  anggaran,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  lingkungan birokrasi  dan  peyerapan  anggaran yaitu  sebesar  0.461,  0.400,  0.371,  0.481.  Begitu  juga  pada  indikator  lainnya semua nilai cross loading indikator dengan variabelnya lebih besar daripada crossloading dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pada semua variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat discriminant validity yang baik.

## c. Latent Variabel Correlation
Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila  dibandingkan  dengan  variabel  lainnya.  Salah  satu  cara  untuk  melakukan  pengukuran  validitas  diskriminan adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat dari average variance extracted (AVE) yang diperoleh melalui nilai korelasi antar variabel (Hair et al. , 2011). Apabila nilai akar kuadrat average variance extracted (AVE) variabel laten lebih besar dari 0,7 dan lebih besar dari nilai korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya maka dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Untuk melihat nilai akar kuadrat average variance extracted (AVE) variabel laten dapat dilihat pada kolom Fornell – Larcker Criterion dibawah ini:
Tabel 5. Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Fornell - Larcker Criterion Fornell – Larcker Criterion Matrix Kompetensi Sumber Daya Manusia Lingkungan Birokras i Pelaksanaan Anggaran Penyerapan Anggaran Perencanaan Anggaran Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.815 Lingkungan Birokrasi 0.570 0.780 Pelaksanaan Anggaran 0.465 0.480 0.877 Penyerapan Anggaran 0.467 0.404 0.490 0.770 Perencanaan Anggaran 0.540 0.451 0.462 0.465 0.747

## Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan Tabel  4  diatas  menunjukkan nilai  akar  kuadrat  AVE  pada  variabel kompetensi  sumber  daya manusia sebesar 0.815 . Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara kompetensi sumber daya manusia dengan variabel lainnya. Nilai akar kuadrat AVE pada variabel lingkungan birokrasi sebesar 0.780. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Dengan demikian nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Artinya bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.
d. Composite Reliability Kelompok  Indikator  yang  mengukur  sebuah variabel  memiliki  reliabilitas  komposit  yang  baik  jika  memiliki reliabilitas komposit ≥ 0,7 meskipun bukan merupakan standar absolut. Hasil reliabilitas komposit dipaparkan pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Nilai Reliabilitas Masing-Masing Variabel Penelitian Contsruct Reliability and Validity Matrix Cronbach’ Alpha Rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Perencanaan Anggaran 0.739 0.780 0.833 0.557
Pelaksanaan Anggaran 0.704 0.740 0.869 0.769 Kompetensi  Sumber  Daya Manusia 0.536 0.722 0.794 0.664 Lingkungan Birokrasi 0.361 0.371 0.756 0.609 Penyerapan Anggaran 0.767 0.777 0.852 0.593
Sumber: Data Diolah 2023
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  reliabilitas  komposit  seluruh  variabel  laten  berkisar  antara  0,756 sampai dengan 0,869 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas komposit yang baik

## B. Uji Inner Model (Struktural Model)
Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Inner Model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi;  Q- Square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. Menurut (Hair et al., 2014)  nilai Q-square 0.35  berarti  model  tergolong  kuat,  0,15 model  tergolong  sedang,  dan  0,02  berarti  model  tergolong  lemah.  Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-value tiap path untuk tingkat nyata dalam pengujian hipotesis. Semakin tinggi nilai R-Square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto & Willy, 2014).
Inner model bertujuan untuk melihat hubungan antar konstruk laten. Pengujian model struktural (inner model) dilakukan melalui:

## 1. Pengujian R-square
Tabel 7. Nilai R² R Square Matrix R Square R Square Adjustive Penyerapan Anggaran 0.491 0.467 Sumber: Data Diolah 2023
Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R 2 yang tertera pada output di atas dapat dijelaskan bahwa variabel penyerapan anggaran dijelaskan oleh variabel  perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan lingkungan birokrasi  sebesar 0.491 atau 49,1 persen sisanya 50,9% persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dilihat dari ni R Square 0.491 yang bermakna bahwa penyerapan anggaran kuat.

## 2. Pengujian Q-Square
Tabel 8. Nilai Q-Square Construct Crossvalidated Redundancy Total SSO SSE Q 2 (= 1-SSE/SSO) Perencanaan Anggaran 372.000 372.000 Pelaksanaan Anggaran 186.000 186.000
Kompetensi  Sumber  Daya Manusia 186.000 186.000 Lingkungan Birokrasi 186.000 186.000 Penyerapan Anggaran 372.000 279.526 0.249

## Sumber: Data Diolah 2023
Berdasarkan Tabel diatas nilai Q-square sebesar 0.249 yang artinya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan pelaksanaan anggaran dalam memprediksikan penyerapan anggaran tergolong kedalam kategori sedang, yang berarti menunjukkan bahwa model  memiliki predictive relevance yang baik.
C. Pengujian Hipotesis Uji hipotesis ini merupakan analisis kausalitas yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Variabel eksogen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen jika nilai t statistik > t Tabel dan nilai P-value < alpha 0.05.  Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 3 dan Tabel 4.18 sebagai berikut.
Tabel 9. Hasil Path Coefficient Model Jalur Matrik Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Perencanaan Anggaran - > Penyerapan Anggaran 0.518 0.528 0.085 6.055 0.000 Pelaksanaan  Anggaran  - > Penyerapan Anggaran 0.201 0.149 0.125 1.607 0.109 Kompetensi Sumber Daya  Manusia-  > Penyerapan Anggaran 0.076 0.072 0.113 0.675 0.500 Lingkungan  Birokrasi-  > Penyerapan Anggaran 0.031 0.059 0.159 0.192 0.848
Sumber: Data Diolah 2023
Tabel diatas menunjukkan bahwa: 1. Nilai  original  sample  sebesar  0,518  maka  perencanaan  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan anggaran.  Semakin  tinggi  perencanaan  anggaran,  maka  semakin  tinggi  penyerapan  anggaran Nilai  t  statistik sebesar 6.055 lebih besar dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.000 < alpha 0.05, maka  terima H 1 artinya perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
2. Nilai  original  sample  sebesar  0,201  maka  pelaksanaan  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  penyerapan anggaran.  Semakin  tinggi  pelaksanaan  anggaran,  maka  semakin  tinggi  penyerapan  anggaran. Nilai  t  statistik sebesar 1.607 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.109 > alpha 0.05, maka tolak H 2 artinya pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.
3. Nilai  original  sample  sebesar  0.076  maka  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  terhadap penyerapan  anggaran.    Semakin  tinggi  kompetensi  sumber  daya  manusia,  maka  semakin  tinggi  penyerapan
anggaran. Nilai t statistik sebesar 0.675 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.500 > alpha 0.05, maka tolak H 3 artinya kompetensi sumber daya manusia  tidak berpengaruh  terhadap penyerapan anggaran.
4. Nilai original sample sebesar 0,031 maka lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin tinggi lingkungan birokrasi, maka semakin tinggi penyerapan anggaran. Nilai t statistik sebesar 0.192 lebih kecil  dari  t  Tabel  (1,96)  dan  p-value  0.848  >  alpha  0.05,  maka  tolak  H 4 artinya  lingkungan  birokrasi  tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## Pembahasan Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa perencanaan anggaran  berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana  Nilai t statistik sebesar 6.055 >  1,96 dan p-value 0.000 < alpha 0.05 dengan  nilai  Nilai  original  sample  sebesar  0,518,  sehingga  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  didukung  atau diterima  dimana  perencanaan  anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.  Hasil  ini  sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Aldita & Muniruddin, 2018) bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kemudian hasil penelitia (Syahwildan & Damayanti, 2022) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran diwilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
Bila dilihat dari hasil TCR nilai skor tertinggi terdapat pada pernyataan 1 dimana perencanaan anggaran akan semakin baik dengan disahkannya DPA-SKPD tepat waktu, sesuai dengan perencanaan SKPD. Sedangkan untuk nilai  skor terendah  terdapat  pada  pernyataan  2  dimana  dalam  penyusunan  anggaran,  waktu yang tersedia  sudah cukup sehingga data pendukung bisa lengkapi. Sehingga disini bisa dikatakan bahwa perencanaan anggaran pada Perintah Kota Payakumbuh akan akan semakin baik dengan tersedianya waktu yang cukup sehingga data pendukung bisa lengkapi dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian maka perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Payakumbuh. Disaat perencanaan anggaran meningkat maka akan berpengaruh terhadap capaian penyerapan anggaran.

## Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran
Dilihat  dari  uji  hipotesis yang  telah  dilakukan maka  ditemukan bahwa  pelaksanaan anggaran   berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana  Nilai t statistik sebesar 1.607 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.109 > alpha 0.05 dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,201 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak didukung atau ditolak dimana pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Syahwildan & Damayanti, 2022) menyatakan bahwa pelaksanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  penyerapan  anggaran  diwilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwati et  al.,  2021)  dimana  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  anggaran  baik  secara  simultan  dan  parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran artinya semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik juga penyerapan anggaran
Bila dilihat dari hasil TCR maka dapati   informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel pelaksanaan anggaran adalah sebesar 3,7% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 74,9. Skor tertinggi pada variabel pelaksanaan anggaran terdapat pada pernyataan 4 dimana “Pengelola keuangan di Kota Payakumbuh sudah memahami tentang tata cara pembayaran barang dan jas a” sedangkan TCR terendah yakni terdapat pada pernyataan 3 dimana “adanya keharusan  bersertifikat  bagi  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa  membuat  pelelangan  tidak  dapat  segera dilaksanakan”, pada Tabel tabulasi data didapati bahwa skor tertinggi menyatakan setuju jika keharusan bersertifikat bagi  panitia  pengadaan  barang  dan  jasa  membuat  pelelangan  tidak  dapat  segera  dilaksanakan.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan  pemerintah  Kota  Payakumbuh.  Disaat  Pengelola  keuangan  memahami  tentang  tata  cara  pembayaran barang dan jasa namun tetap tidak bisa meningkatkan penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran
Dilihat  dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  maka  ditemukan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana Nilai t statistik sebesar 0.675 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.500 > alpha 0.05 dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,076 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak didukung atau ditolak dimana kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Syahwildan & Damayanti, 2022) dimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran diwilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Malahayati et al., 2015) dimana penelitian menunjukan bahwa kompetensi SDM  berpengaruh positif  baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penyerapan anggaran artinya semakin baik kompetensi SDM  maka akan semakin baik juga penyerapan anggaran
Bila dilihat dari hasil TCR maka dapati   informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 3,7% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 70,4. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan 2 yakni “Saya terlibat dalam pengelolaan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keilmuan  yang  Saya  miliki ”  sedangkan skor  terendah  terdapat  pada  pernyataan  3  yaitu  “adanya  pejabat/pegawai pengelola kegiatan yang se ring mengalami mutasi antar SKPD”, pada Tabel tabulasi data didapati bahwa jawaban responden menyatakan netral terhadap adanya pejabat/pegawai pengelola kegiatan yang sering mengalami mutasi antar  SKPD. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  tapi  tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. Ketika pengelola keuangan sudah memahami penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan aturan (Permendagri No.77 Tahun 2020)   tetap tidak bisa meningkatkan penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

## Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran
Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa lingkungan biroksi  berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana  Nilai t statistik sebesar 0.192 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.848 > alpha 0.05  dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,031 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis keempat tidak didukung atau ditolak dimana lingkungan birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh (Furqana & Handayani, 2022) dimana lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Tanah Datar. Kemudian tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Aldita & Muniruddin, 2018)  penelitian menunjukan bahwa kondisi lingkungan birokrasi yang ada di SKPD Kota Langsa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.
Bila  dilihat  dari  hasil  TCR maka  dapati  informasi bahwa  tingkat  rata-rata  skor variabel  lingkungan birokrasi adalah sebesar 3,1% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 61,6. TCR tertinggi pada lingkungan birokrasi terdapat pada pernyataan 2 yakni “Pegawai yang terlibat pengadaan memahami dengan baik proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa” sedangkan skor terendah didapati pada pernyataan 1 yaitu “Koordinasi antar pega wai yang terlibat  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  tidak  terjalin  dengan  baik.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  data  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengujian  hipotesis  yang dilakukan  membuktikan  bahwa  perencanaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan anggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh.    Semakin  baik  perencanaan  anggaran  SKPD  maka  akan semakin  baik  tingkat  penyerapan  anggaran.  Sebaliknya  semakin  tidak  baik  perencanaan  anggaran  maka  akan semakin  rendah  penyerapan  anggaran.  Kemudian  Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  menemukan  bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya Pengujian hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tapi tidak signifikan  terhadap  penyerapan  anggaran.Terakhir  Pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  membuktikan  bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.

## REFERENSI
Abdillah, Willy, & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Ed.1. Yogyakarta: ANDI.
Aldita, A. F., & Muniruddin, S. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sdm, Pemahaman Atas Sistem Akuntansi, Lingkungan Birokrasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Skpd Kota Langsa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(1), 1.
Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. DIA, Jurnal Administrasi Publik ISSN: 0216-6496 Juni 2016, Vol. 14, No. 1.
Anton, A. (2017). Pengaruh persepsi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap kinerja anggaran melalui penyerapan belanja anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
Furqana,  S.,  &  Handayani,  D.  F.  (2022).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Lingkungan  Birokrasi  terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. 4(3),
513 – 529.
Ghozali, I. (2008). Structural Equation Modelling, Edisi II, Universitas Diponegoro, Semarang. Ghozali,  I.  (2011). “Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS”.  Semarang:  Badan  Penerbit  Un iversitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali, I., & Hengky, L. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. SemarangHarnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPFE.
Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS- SEM) An emerging tool in business research. European Business Review, 26(2), 106-121.
Halim,  A.  (2014).  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  problematika  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten  Bengkalis.  Jurnal  Akuntansi  Keuangan  Dan  Bisnis,  13(Vol.13 No.  2 (2020)), 108 – 117. https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652
Nugroho, R. K., Timur, A., Indriyani, I., & Sulanjari, L. (2021). Determinan Fenomena “ Year End Rush ” Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum ( Studi Pada Universitas Jenderal Soedirman ). 109 – 120. Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. Otonomi, 21(2), 244. https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i2.2046
Syahwildan, M., & Damayanti, I. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bekasi.  In  IKRAITH-EKONOMIKA.  Journals.Upi-Yai.Ac.Id.  Https://Journals.Upi- Yai.Ac.Id/Index.Php/IKRAITH-EKONOMIKA/Article/Download/1734/1448
Syahwildan, M., & Irma, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. 5(1), 169 – 176.
Warongan, L. S. G., Sonddaks, J. J., & D.L., J. (2017). Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah ( APBD ) adalah untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik .  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (  LAKIP  )  dilaksanakan  setelah  proses  perencana.  Jurnal Akuntansi Dan Audi ting “Goodwill,” 8(1), 108 – 117.
Wiansyah,  D.  R.,  &  Mulyani,  S.  (2021).  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran Belanja Daerah. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 5(2), 212 – 228. Zarinah, M., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten aceh Utara.  Jurnal Magister Akuntansi, 5(1), 90 – 97.