## PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

## Winda Lestari
Politeknik Negeri Medan Email : windalestari@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui pengaruh mekanisme  Good  Corporate  Governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan industry dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Mekanisme good corporate governance diproksikan dengan  kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial  dan  komite  audit.  Sampel  penelitian  yang digunakan sebanyak 16 perusahaan. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  regresi  berganda  dengan  menggunakan uji  asumsi  klasik yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolonieritas,  uji  autokorelasi  dan  uji  heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi, dan uji parsial (uji t). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial  dan  komite  audit berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.

## Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Pengungkapan
Corporate Social Responsibility

## PENDAHULUAN
Menurut Retno dan Priantinah (2012) Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung  jawab  perusahaan  dalam  memperbaiki  kesenjangan  sosial  dan  kerusakan  lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Praktik pengungkapan CSR memiliki peranan penting  bagi  perusahaan  karena  perusahaan  hidup  di  lingkungan  masyarakat  dan  kemungkinan aktivitasnya  memiliki  dampak  sosial  dan lingkungan.  Oleh  karena itu,  pengungkapan  tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial  dan  lingkungan,serta  merupakan strategi  yang  digunakan  perusahaan  untuk  menjaga hubungan dengan para stakeholder -nya ( Sukasih dan Sugiyanto, 2017) . Informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility  (CSR) bersifat  wajib  atau mandatory.  Hal  tersebut  diungkapkan  dalam  dua  pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertama, pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Kedua,  pasal  66  yang  menetapkan  kewajiban  bagi  perseroan  untuk  melaporkan  pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam laporan tahunan, sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate  Social  Responsibility ).  Konsep  dari  CSR  yang  dijalankansuatu  perusahaan  sejalan dengan legitimacy  theory ,  dimana  perusahaan  harus  berusaha  secara  terus  rnenerus  untuk meyakinkan  bahwa  segala  kegiatan  atau  aktivitas  yang  dilakukan  sesuai  dengan  batasan  dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi atau berada. Hal  ini  dilakukan  bukan  hanya  untuk  memaksimalkan  keuntungan  perusahaan  saja,  akan tetapi juga digunakan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar agar suatu perusahaan dapat mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Ghozali dan Chariri, 2014:442).
Dalam  upaya  pengungkapan  CSR  dipengaruhi  oleh  mekanisme Good  Corporate  Governance (GCG). Menurut  Sedarmayanti  (2017:54)  GCG  merupakan  sistem,  proses  dan  seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu hubungan antara  manajemen  perusahaan,  pemegang  saham,  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  demi tercapainya tujuan organisasi.
Pelanggaran di atas mendorong perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas mekanisme GCG untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini GCG diproksikan  dalam  kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial,  dan  komite audit.  Ketiga mekanisme  GCG  ini  diharapkan  dapat  menjadikan  pengelolaan  perusahaan  menjadi  lebih  baik sehingga akan mendorong pengungkapan CSR yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan dengan memperluas bidang penelitian dengan mempertimbangkan sebuah model empiris yang mencoba mengaitkan antara “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility ” pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018.

## TINJAUAN LITERATUR Teori Stakeholders
Teori stakeholders merupakan  suatu  teori  yang  mengatakan  bahwa  keberlangsungan  suatu perusahaan  tidak  terlepas  dari  adanya  peranan stakeholder baik  dari  internal  maupun  eksternal dengan  berbagai  latar  belakang  kepentingan  yang  berbeda  dari  setiap stakeholder yang  ada
(Lindawati,  2015).  Salah  satu  strategi  yang  digunakan  perusahaan  untuk  menjaga  hubungan dengan  para stakeholder -nya  adalah  dengan  pengungkapan  informasi  sosial  dan  lingkungan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017).
Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (CSR) bagi suatu perusahaan juga bersifat penting, karena  para stakeholders perlu  untuk  mengevaluasi  dan  mengetahui  sejauh  mana  perusahaan dalam  melaksanakan  peranannya  sesuai  dengan  keinginan stakeholders, sehingga  menuntut adanya  akuntabilitas  perusahaan  atas  kegiatan  CSR  yang  telah  dilakukannya  (Riswari  dan Cahyonowati, 2012).

## Teori Legitimasi
Teori  legitimasi  merupakan  dasar  yang  digunakan  dalam  pengungkapan  sosial  maupun lingkungan,  tujuan  legitimasi  tidak  hanya  digunakan  untuk  memaksimalkan  keuntungan perusahaan saja akan tetapi juga digunakan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka  panjang  (Barkmeyer,  2007).  Legitimasi  memiliki  manfaat  untuk  mendukung keberlangsungan  hidup  suatu  perusahaan,  dan  legitimasi  dianggap  sebagai  penyamaan  persepsi bahwa tindakan  yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan  yang diinginkan, pantas ataupun  sesuai  dengan  sistem  norma,  nilai,  kepercayaan  dalam  masyarakat  (Arianti  dan  Putra, 2018).
Ghozali  dan  Chariri  (2014:442)  mengatakan  bahwa  kegiatan  perusahaan  dapat  menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini  dilakukan  untuk  mendapat  legitimasi  dari  masyarakat  sekitar  agar  sebuah  organisasi  dapat mempertahankan  kelangsungan  hidupnya  (Ghozali  dan  Chariri,  2014:442).  Semakin  banyak perusahaan melakukan kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi pihak lain maka akan memberikan manfaat dan kemajuan tersendiri bagi perusahaan. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang  mengedepankan  keberpihakan  kepada society ,  operasi  perusahaan  harus  sesuai  dengan harapan masyarakat (Retno dan Priantinah, 2012).

## Corporate Social Responsibility
Menurut Lindawati (2015) Corporate Sosial Responsibility (CSR) dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen  perusahaan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  karyawan,  dan  masyarakat  sebagai bentuk  kontribusinya  terhadap  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  yang  tercermin  melalui praktik bisnis yang baik. CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  atas  aktivitas  bisnis  yang  telah dilakukan dan hal tersebut memberikan manfaat serta pembangunan berkelanjutan bagi pihak yang menerimanya (Mandaika dan Salim, 2013).
Menurut Rudito dan Famiola (2017:5) CSR merupakan komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup  tanggung  jawab  sosial  (CSR)  mencakup  tiga  hal  yaitu: Basic  Responsibility ,  tanggung jawab  yang  muncul  karena  keberadaan  perusahaan .  Organizational  Responsibillity, tanggung jawab  perusahaan  untuk  memenuhi  kepentingan stakeholders ,  dan Societal  Responsibility , tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat bertumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (Murwaningsari, 2009).

## Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Menurut Pradhana dan Murwaningsari (2014), Pengungkapan CSR pada dasarnya adalah sebuah bentuk  laporan  tindakan-tindakan  sosial  perusahaan  dan  tanggung  jawab  perusahaan  kepada semua stakeholder nya.  Dengan  adanya  pengungkapan  corporate  social  responsibility  dalam perusahaan, maka perusahaan bisa menarik perhatian investor untuk percaya bahwa modal yang ditanamkan  tidak  memiliki  resiko  yang  tinggi  dan  akan  mendapatkan return yang  memuaskan (Rochayatun, 2016).
Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan (annual report) merupakan salah satu cara perusahaan dalam membangun, berkontribusi, dan mempertahankan perusahaan dari sisi politis dan ekonomi (Krisna dan Suhardianto, 2016). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia termasuk pengungkapan wajib (mandatory disclosure) karena telah ada regulasi yang mewajibkannya,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  terdapat  dalam  pasal  66  yang menetapkan kewajiban bagi perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan.

## Mekanisme Good Corporate Governance
Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum Good  Corporate  Governance Indonesia.  Pedoman  GCG  merupakan  panduan  bagi  perusahaan dalam  membangun,  melaksanakan,  dan  mengkomunikasikan  praktik  GCG  kepada  pemangku kepentingan.  Berdasarkan  pedoman  tersebut  KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan Governance ) memaparkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

## 1. Transparansi (Transparency)
Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus  menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan  harus  mengambil  inisiatif  untuk  mengungkapkan  tidak  hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lainnya.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  secara  transparan  dan wajar.  Untuk  itu  perusahaan  harus  dikelola  secara  benar,  terukur,  dan  sesuai  dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder  lain.  Akuntabilitas  merupakan  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara  kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate governance.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling  mendominasi  dan  tidak  dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam  melaksanakan  kegiatannya  perusahaan  harus  senantiasa  memperhatikan kepentingan  pemegang  saham  dan  stakeholder  lainnya  berdasarkan  asas  kewajaran  dan kesetaraan. Jika perusahaan menerapkan mekanisme

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  merupakan  besarnya  jumlah  saham  yang  dimiliki  institusi  dari  total saham  yang  beredar  (Arianti  dan  Putra,  2018).  Kepemilikan  institusional  merupakan  pihak pemegang saham yang efektif dalam memonitor proses kinerja perusahaan, karena kepemilikan saham intitusional seperti perbankan, asuransi, dan lembaga sekuritas memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih baik dalam mengawasi kinerja perusahaan daripada kepemilikan saham individu  (Nugroho  dan  Yulianto  2015).  Semakin  besar  kepemilikan  institusional  akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi  perilaku  opportunistic  manajer,  dengan  pengawasan  yang  baik  terhadap  pihak manajemen  akan  mendorong  meningkatkan  luas  pengungkapan  CSR  (Rochayatun,  2016). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan  juga  dapat  bertindak  sebagai  pencegah  terhadap  pemborosan  yang  dilakukan  oleh manajemen (Faisal, 2005).
Menurut Nugroho dan Yulianto (2015) Kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan pengawasan  kinerja  manajemen,  dalam  hal  praktik  dan  pengungkapan  CSR,  sehingga  dapat meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungannya sendiri, namun juga memperhatikan  para  stakeholder  lainnya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulvina,  dkk  (2017), Malik,  dkk  (2017),  Nugroho  dan  Yulianto  (2015),  Listyaningsih,  dkk  (2018),  Setyarini  dan Paramitha (2011), Sholihin dan Yoosita (2018), Kusumadewi dan Suaryana (2014), Ramdaningsih dan Utama (2013), Soliman, dkk (2012), Budiman (2015), Nussy (2013), Sari dan Ganis (2013), Sukasih dan Sugiyanto (2017) dan Edison 20 (2017), menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
H1: Kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap  pengungkapan Corporate  Social Responsibility

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  merupakan  besarnya  kepemilikan  saham  oleh  pihak  manajemen  atau manajer yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, dengan kata lain manajer sekaligus  sebagai  pemegang  saham  (Murwaningsari,  2009).  Kepemilikan  manajerial  akan mensejajarkan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan  pemegang  saham  (Christiawan  dan  Tarigan,  2007).  Dengan  adanya  kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Direksi, manajer dan dewan komisaris yang sekaligus pemegang saham tersebut akan meningkatkan nilai perusahaanya dengan lebih memperhatikan pengungkapan CSR (Sukirni, 2012), karena dengan meningkatnya pengungkapan CSR maka minat investor untuk menanamkan sahamnya juga akan meningkat,  sehingga  nilai  perusahaan  tentu  akan  meningkat  pula  yang  mengakibatkan  nilai kekayaannya sebagai pemegang saham juga akan meningkat (Malik dkk, 2017).
Selain  itu  manajemen  perusahaan  juga  akan  semakin  termotivasi  untuk  menjaga  image perusahaan,  dan  salah  satu  cara  untuk  menjaga  image  perusahaan  tersebut  adalah  dengan  cara meningkatkan  tanggungjawab  sosial  perusahaan  dan  mengungkapkan  informasi  sosial  yang
seluas-luasnya (Paramita dan Marsono, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Malik, dkk (2017), Zulvina, dkk (2017), Edison (2017), Listyaningsih, dkk (2018), Ramdaningsih dan Utama (2013), Sukasih dan Sugiyanto (2017), Paramita dan Marsono (2014), Soliman, dkk (2012) dan Setyarini dan  Paramitha  (2011)  menunjukkan  bahwa  variabel  kepemilikan  manajerial  berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
H2  : Kepemilikan  manjerial  berpengaruh  terhadap  Pengungkapan Corporate  Social Responsibility

## Komite Audit
Komite  audit  merupakan  komite  yang  bertugas  untuk  membantu  Dewan  Komisaris  dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. keberadaan komite audit beperan untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan keuangan dan hal  lain  yang  disampaikan  dewan  direksi  kepada  dewan  komisaris  (KNKG,  2006).  Berdasarlan Surat Edaran BEJ (2001) Keanggotaan komite audit sesuai dengan yang diatur oleh Bapepam dan Bursa Efek Indonesia adalah minimal terdiri dari tiga orang yang mana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari Komisaris Independen dan dua orang lainnya berasal dari luar emiten. Adanya  anggota  independen  dalam  komite  audit  dapat  menjadi  alat  efektif  untuk  melakukan mekanisme  pengawasan  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pengungkapan  informasi perusahaan (Mahendra dan Meiranto 2015). Anggota independen dapat menjaga independensinya dari pihak manajemen, sehingga dapat secara objektif membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen (Krisna dan Suhardianto, 2016). Besarnya komite audit dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme dalam GCG, dapat melakukan pengawasan yang lebih  baik  terhadap  manajemen  untuk  mewujudkan  asas  responsibilitas  atau  tanggung  jawab terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  perusahaan,  sehingga  keinginan  para  stakeholder untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya ke khalayak publik dapat terjamin (Nugroho dan Yulianto 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Restu, dkk (2017), Mahendra dan Meiranto (2015),  Krisna  dan  Suhardianto  (2016),  Nurfadilah  dan  Sagara  (2015),  Rochayatun  (2016)  dan Nussy  (2013)  menunjukkan  bahwa  variabel  komite  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan CSR.
H3 : Komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumenter, yaitu teknik pengambilan data  dengan  cara  mengumpulkan,  mencatat,  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berupa  laporan keuangan  perusahaan  industri  dasar  dan kimia  yang  dipublikasikan  oleh  Bursa  Efek  Indonesia, serta  dari  berbagai  buku  pendukung  dan  sumber  lainnya  yang  berhubungan  dengan Corporate Social  Responsibility .  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan metode purposive sampling dengan jjumlah populasi dalam penelitina ini yaitu 71 perusahaan industri dasar dan kimia. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel dalam penelitian ini  terdiri  dari  16  perusahaan  industri  dasar  dan  kimia,  selama  periode  penelitian  2013-2018. Model regresi berganda ( multiple regression ) diukur dengan rumus sebagai berikut:
Y = α + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013- 2018. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Variabel Adjusted R Square B Value Signification Value Signification Standard (alpha) Keputusan Kepemilikan Institusional Pengungkapan CSR 0.042 0,303 0,000 0,05 Berpengaruh Kepemilikan Manajerial Pengungkapan CSR 0,265 0,000 0,05 Berpengaruh Komite Audit Pengungkapan CSR 6,348 0,014 0,05 Berpengaruh
Hasil uji t pada variabel kepemilikan institusional nilai signifikannya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial  terhadap  pengungkapan  CSR.  Untuk  nilai Standardizerd  Coefficients  Beta ,  variabel kepemilikan  institusional  berpengaruh  sebesar  0,763  terhadap  pengungkapan  CSR.  Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar 0,303 menyatakan bahwa jika kepemilikan institusional mengalami peningkatan satu satuan maka akan  meningkatkan  pengungkapan  CSR  sebesar  0,303.  Sebaliknya  apabila  kepemilikan institusional  mengalami  penurunan  satu  satuan  maka  pengungkapan  CSR  akan  mengalami penurunan juga sebesar 0,303.
Hasil  uji  t  pada  variabel  kepemilikan  manajerial  nilai  signifikannya  sebesar  0,000  yang  berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial  terhadap  pengungkapan  CSR.  Untuk  nilai Standardizerd  Coefficients  Beta ,  variabel kepemilikan manajerial berpengaruh sebesar 0,655 terhadap pengungkapan CSR. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar 0,265 menyatakan bahwa jika kepemilikan manajerial mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan  pengungkapan  CSR  sebesar  0,265.  Sebaliknya  apabila  kepemilikan  manajerial mengalami  penurunan  satu  satuan  maka  pengungkapan  CSR  akan  mengalami  penurunan  juga sebesar 0,265.
Hasil uji t pada variabel komite audit nilai signifikannya sebesar 0,014 yang berarti lebih kecil dari
0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  komite  audit  berpengaruh  secara  parsial  terhadap pengungkapan  CSR.  Untuk  nilai Standardizerd  Coefficients  Beta ,  variabel  komite  audit berpengaruh  sebesar  0,229  terhadap  pengungkapan  CSR.  Interpretasi  dari  persamaan  regresi tersebut  dapat  dilihat  dari  nilai  koefisien  komite  audit  sebesar  6,348  menyatakan  bahwa  jika komite audit mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar  6,348.  Sebaliknya  apabila  komite  audit  mengalami  penurunan  satu  satuan  maka pengungkapan CSR akan mengalami penurunan juga sebesar 6,348.
Pengaruh  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Pengungkapan Corporate  Social Responsibility
Kepemilikan  institusional  merupakan  pihak  pemegang  saham  yang  efektif  dalam  memonitor proses kinerja perusahaan, karena kepemilikan saham intitusional seperti perbankan, asuransi dan lembaga sekuritas memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih baik dala mengawasi kinerja perusahaan daripada kepemilikan saham individu (Nugroho dan Yulianto 2015). Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional  yang  tinggi  akan  berhati-hati  mengawasi  manajemen  dalam  menjalankan  aktivitas usahanya  agar  sejalan  dengan  norma  dan  nilai  social  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sehingga tidak  terjadi  gejolak  akibat  perusahaan  yang  mengabaikan  efek  negatif  dari  aktivitas  usaha terhadap masyarakat sekitar, yang akan merugikan perusahaan (Mandaika dan Salim, 2013). Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variable  kepemilikan institusional  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR.  Menurut  Nugroho  dan  Yulianto  (2015) Kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan pengawasan kinerja manajemen, dalam hal praktik dan pengungkapan CSR, sehingga dapat meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungannya sendiri, namun juga memperhatikan para stakeholder lainnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulvina, dkk (2017), Nugroho dan  Yulianto  (2015),  dan  Edison  (2017)  yang  menemukan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR,  akan  tetapi  berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Krisna  dan  Suhardianto  (2016),  Habbash  (2016)  dan  Rochayatun  (2016)  yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

## Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Hasil pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  kepemilikan  manajerial berpengaruh  terhadap  pengungkapan  CSR.  Perusahaan  yang  memiliki  kepemilikan  manajerial yang  tinggi  maka  lebih  banyak  melakukan  aktivitas  sosial  dan  lingkungan,  karena  mereka mengganggap  masyarakat  eksternal  memperhatikan  kondisi  lingkungan  akibat  kegiatan  operasi perusahaan,  dengan  demikian  hasil  penelitian ini mendukung  teori  legitimasi  yang  menyatakan bahwa  perusahaan  dapat  bertahan  apabila  masyarakat  di  sekitarnya  merasa  bahwa  perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya sesuai nilai yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan keinginan pemegang saham (Rawi dan Muchlish, 2010).
Dengan  adanya  kepemilikan  manajerial  yang  tinggi  maka  manajer  yang  sekaligus  sebagai pemegang  saham  akan  lebih  termotivasi  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  dengan  lebih memperhatikan pengungkapan CSR (Sukirni, 2012). Selain itu manajemen perusahaan juga akan semakin termotivasi untuk menjaga image perusahaan, dan salah satu cara untuk menjaga image
perusahaan  tersebut  adalah  dengan  cara  meningkatkan  tanggungjawab  sosial  perusahaan  dan mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya (Paramita dan Marsono, 2014).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramdaningsih  dan  Utama (2013),  Malik,  dkk  (2017),  Listyaningsih,  dkk  (2018),  dan  Sukasih  dan  Sugiyanto  (2017)  yang menemukan  bahwa  variabel  kepemilikan  manajerial  berpengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan CSR, akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah dan  Sagara  (2015),  Kusumadewi  dan  Suaryana  (2014)  dan  Lucyanda  dan  Prilia  (2012)  yang menemukan  bahwa  variabel  kepemilikan  manajerial  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan CSR.

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Adanya  anggota  independen  dalam  komite  audit  dapat  menjadi  alat  efektif  untuk  melakukan mekanisme  pengawasan  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  pengungkapan  informasi perusahaan (Mahendra dan Meiranto 2015). Anggota independen dapat menjaga independensinya dari pihak manajemen, sehingga dapat secara objektif membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen (Krisna dan Suhardianto, 2016). Komite audit yang efektif mendorong  manajemen  untuk  melakukan  lebih  banyak  kegiatan  sosial  dan  juga mengungkapkannya  dalam  laporan  tahunan,  karena  audit  melakukan  fungsi  pengawasan  yang efektif  sehingga  dapat  mendorong  manajemen  untuk  mematuhi  pengungkapan  tanggung  jawab social perusahaan sebagaimana tercantum dalam aturan menganai pengungkapan CSR (Widagdo dkk, 2017).
Hasil  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  komite  audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Besarnya komite audit dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme dalam GCG, dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen untuk mewujudkan asas responsibilitas atau tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar  perusahaan,  sehingga  keinginan  para stakeholders untuk  melaksanakan  CSR  dan mengungkapkannya  ke  khalayak  publik  dapat  terjamin  (Nugroho  dan  Yulianto  2015).  Hasil penelitian  ini  mendukung  teori stakeholders yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  strategi  yang digunakan  perusahaan  untuk  menjaga  hubungan  dengan  para stakeholder -nya  adalah  dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Restu, dkk (2017), Mahendra dan  Meiranto  (2015),  dan  Nussy  (2013)  yang  menemukan  bahwa  variabel  komite  audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2015), Sholihin dan Yoosita (2018), Paramita dan Marsono (2014) yang menemukan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

## SIMPULAN, IMPLIKASI DAN BATASAN PENELITIAN Simpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013- 2018. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki  kepemilikan  institusional  yang  tinggi  akan  berhati-hati  mengawasi  manajemen  dalam menjalankan aktivitas usahanya agar sejalan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam
masyarakat sehingga tidak terjadi gejolak akibat perusahaan yang mengabaikan efek negatif dari aktivitas  usaha  terhadap  masyarakat  sekitar,  yang  akan  merugikan  perusahaan  (Mandaika  dan Salim, 2013). Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, maka lebih banyak melakukan  aktivitas  sosial  dan  lingkungan  karena  mereka  mengganggap  masyarakat  eksternal memperhatikan  kondisi  lingkungan  akibat  kegiatan  operasi  perusahaan,  dengan  demikian  hasil penelitian  ini  mendukung  teori  legitimasi  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  dapat  bertahan apabila masyarakat di sekitarnya merasa bahwa perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya sesuai nilai  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  keinginan  pemegang  saham  (Rawi  dan Muchlish, 2010).
Besarnya  komite  audit  dalam  perusahaan  sebagai  salah  satu  mekanisme  dalam  GCG,  dapat melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik  terhadap  manajemen  untuk  mewujudkan  asas responsibilitas  atau  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  perusahaan, sehingga  keinginan  para stakeholders untuk  melaksanakan  CSR  dan  mengungkapkannya  ke khalayak  publik  dapat  terjamin  (Nugroho  dan  Yulianto  2015).  Hasil  penelitian  ini  mendukung teori stakeholders yang menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para stakeholders -nya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017).

## Implikasi
Adanya  penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  mengenai  bagaimana  pengaruh  kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial  dan komite audit terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang  diharapkan  akan  menambah  wawasan  dan  dapat  memberikan  inspirasi  bagi  peneliti selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  nilai perusahaan dapat mengembangkan teori serta dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan teori yang berkaitan dengan corporate social responsibility.

## Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya, maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Beberapa keterbatasan tersebut adalah :
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sampel  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  dalam industri  dasar  dan  kimia  sehingga  hasil  penelitian  ini  tidak  dapat  digeneralisasikan  untuk kelompok industri lain.
2. Periode penelitian yang digunakan dari 2013 – 2018.
3. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat sedikit sehingga hal ini mungkin akan mempengaruhi hasil analisis penelitian ini.

## REFERENCES
Aprianingsih,  Astri.  (2016). “ Pengaruh  Penerapan Good  Corporate  Governance ,  Struktur Kepemilikan  dan  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perbankan  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”. Jurnal Profita, Vol.4. Hal: 1-11. Universitas Negeri Yogyakarta.
Arianti, A., dan Putra, I. P. M . (2018). “ Pengaruh Profitabilitas Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Good  Corporate  Governance Terhadap  Nilai  Perusahaan”. Jurnal Ilmiah  Manajemen  &  Akuntansi. Vol.  24,  No.1.  Hal:  20-46.  Universitas  Maharaswati Denpasar.
Barkemeyer.  (2007). Legitimacy  As  A  Key  Driver  and  Determinant  of  CSR  in  Developing Countries . Paper For the 2007 Marle Curle Summer School on Earth System Governance, Amsterdam. Hal: 1-24.
Budiman,  Andriyani.  (2015).  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , Vol. 1, No. 1. Hal: 14- 34. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Christiawan, Y. G., dan Tarigan, J. (2007). “Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol. 9, No.1. Hal: 1-8. Djalil, Rizal. (2017). Audit BPK: Limbah Freeport Mengalir ke Laut. https://bisnis.tempo.co/read/873246/audit-bpk-limbah-freeport-mengalir- ke-laut. (Diakses pada 18 Maret 2019 pukul 23:25 WIB).
Edison, Acep. (2017). “Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial  Pengaruhnya  Terhadap  Luas  Pengungkapan  CSR  (Studi  Empiris  Pada Perusahaan  Sektor  Utama  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2013-2014”. Jurnal Bisnis dan Manajemen . Vol. 11, No. 2. Hal: 164-175. Universitas Widyatama. Faisal.  (2005).  “Analisis Agency  Cost ,  Struktur  Kepemilikan,  dan  Mekanisme Corporate Governance ”. Jurnal  Riset  dan  Akuntansi  Indonesia. Vol.  8,  No.  2.  Hal:  175  –  190. Universitas Diponegoro.
Forum  for  Corporate  Governance  Indonesia.  (2001).  “Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance ”. Seri Tata Kelola Perusahaan. Jilid II. http://www.fcgi.org.id (Diakses 18 Januari 2019 pukul 20:00 WIB).
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 . Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  Imam.  (2014). Teori  Akuntansi. Edisi  4.  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Global  Reporting  Initiative (2006) . www.globalreporting.org.  (Diakses  20  Januari  2019  pukul 20:48 WIB).
Habbash,  Murya.  (2016). “Corporate  Governance  and  Corporate  Social  Responsibility Disclosure  :  Evidence  From  Saudi  Arabia ”. Journal  of  Economic  and  Social Development, Vol. 3, No.2. Hal: 87-102. King Khalid University, Saudi Arabia. Hadiprajitno, P. B. (2013). “ Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Biaya Keagenan  di  Indonesia”. Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing, Vol.  9,  No.  2.  Hal:  97-127. Universitas Diponegoro.
Hidayat,  Avit . (2017). Nelayan  Benarkan  Ada  Uang  Sogokan  Agung  Podomoro. https://metro.tempo.co/read/news/2017/02/01/2148418/nelayanbenarkan- ada-uang- sogok-dari-agung-podomoro. (Diakses pada 23 Desember 2018 pukul 20:10 WIB).
IICG,  (2001). Indonesian  Institute  for  Corporate  Governance. (Diakses  18 Januari  2019  pukul 19:20).
Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Awnership Structure”. Journal of Financial Economics . Vol. 3. H. 305-360. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643BL/2012. “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja KomiteA udit”. https://www.ojk.go.id/files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten- pp/peraturan-lain. (Diakses 18 Januari 2019 pukul 20:00 WIB).
Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). “Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”.  http://www.bapepam.go.id/pasar  modal/publikasi  pm/info  pm/Pedoman GCG Indonesia (Diakses 18 Januari 2019 pukul 21:00 WIB).
Krisna,  A.,  dan  Suhardianto,  N.  (2016).  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol. 18,  No.2. Hal: 119-128. Universitas Airlangga.
Kusumadewi,  N.  M.,  dan  Suaryana.  (2014).  “Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  dan Political Visiblity Pada  Luas  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility” . E-Jurnal Akuntansi , Vol. 9, No. 1. Hal: 259-272. Universitas Udayana. Lindawati, A. S. (2015). “ Corporate Social Responsibility : Implikasi Stakehoder dan Legitimacy GAP dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan”. Jurnal Akuntansi Multipradigma . Vol.6, No. 1. Hal 1-174.
Listyaningsih, E., Riska, D., dan Baiti, N. (2018). “The Effect of Good Corporate Governance on Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  on  Jakarta  Islamic  Index”.  Indonesian Journal  of  Business  and  Entrepreneurship. Vol.  4,  No.  3.  Hal:  273-281.  Universitas Malahayati.
Lucyanda,  J.,  dan  Prilia,  L.  G.  (2012).  “ The  Influence  of  Company  Characteristics  Toward Corporate  Social  Responsibility  Disclosure ”. The  2012  International  Conference  on Business and Management . 6 – 7 September 2012, Phuket – Thailand. Mahendra, dan Meiranto, M. (2015). “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance, Terhadap Luas  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility” . Diponegoro  Journal  Of Accounting , Vol. 4, No. 3. Hal: 1-10. Universitas Diponegoro. Malik, H.A., Ahsan, S.M., dan Khan, J.S. (2017). “Impact of Ownership Structure on Corporate Social  Resonsibility  :  Evidence  from  Pakistan”.  International  Journal  of  Scientific  &
Engineering Research. Vol. 4, No. 1. Hal: 1938-1950.
Mandaika,  Y.,  dan  Hasan  S.  (2013).  “Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Kinerja  Keuangan,  Tipe Industri,  Dan Financial  Leverage Terhadap  Pengungkapan Corporate  Social Responsibility ” . Jurnal Akuntansi. Vol.2. April. Hal: 181-201.
Masyitah,  Emi.  (2016).  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Sosial  ( Social Disclosure ) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”. Jurnal Al-Qasd , Vol. 1, No.1. Hal: 52-70. Universitas Potensi Utama. Mukhtaruddin.  (2014).  “ Good  Corporate  Governance  Mechanism,  Corporate  Social Responsibility  Disclosure  on  Firm  Value:  Empirical  Study  on  Listed  Company  in Indonesia  Stock  Exchange” . International  Journal  of  Finance  &  Accounting  Studies , Volume 2 No. 1. Hal: 1-10. Universitas Sriwijaya.
Murwaningsari,  Etty.  (2009).  “Hubungan Corporate  Governance , Corporate  Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan . Vol. 11, No.1. Hal: 30-41. Universitas Trisakti.
Nugroho,  M.  N.,  dan  Yulianto,  A.  (2015).  “Pengaruh  Profitabilitas  dan  Mekanisme Corporate Governance Terhadap  Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Terdaftar  JII  2011-2013.” Accounting  Analysis  Journal .  Vol.  4,  No.  1.  Hal:  1-12. Universitas Negeri Semarang.
Nurfadilah,  W.,  dan  Sagara,  Y.  (2015). “Pengaruh Good  Corporate  Governance, Karakteristik Perusahaan  dan  Regulasi  Pemerintah  Terhadap  Pengungkapan Corporate  Social Responsibility” . Akuntabilitas ,  Vol.  8,  No.  1.  Hal:  78-89.  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
Nussy,  Maryona.  (2013).  “ Corporate  Governance dan  Etnisitas  Terhadap  Pengungkapan Corporate Social Responsibility” . Jurnal Keuangan dan Perbankan , Vol. 17, No. 1. Hal; 1-10. Politeknik Negeri Ambon.
Oktavianto,  Y.,  dan  Zahroh,  Z.A.  (2014). “ Penerapan Good  Corporate  Governance untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan”. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9 No. 2. Hal: 1-10. Universitas Brawijaya.
Paramita, A. D., dan Marsono. (2014). “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance, Terhadap Luas  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility” . Diponegoro  Journal  Of Accounting , Vol. 3, No. 1. Hal: 1-15. Universitas Diponegoro.
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor.  PER-01/MBU/2011.  “Penerapan  Tata Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate  Governance) Pada  BUMN”. http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-  01/MBU/2011.pdf  (Diakses  19  Agustus  2019  pukul 23:23 WIB).
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor.  PER-09/MBU/07/2015.  “Program Kemitraan  dan  Program  Bina  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara”. http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-09/MBU/07/2015. (Diakses 10 Maret 2019 pukul 17:00 WIB).
Pradhana,  E.  P.  M.,  dan  Murwaningsari,  E.  (2014).  “Pengaruh Market  Power dan Corporate Governance Terhadap Future Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.” Journal of Indonesian Economy and Business. Vol. 1, No. 1. Hal: 1-19. Ramdaningsih dan Utama, I. M. (2013). “Pengaruh Indikator Good Corporate Governance dan Profitabilitas Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility” . E-Jurnal Akuntansi , Vol. 3, No.2. Hal: 368-386. Universitas Udayana.
Rawi dan Muchlish, M. (2010). “Kepemilikan Manajemen,  Kepemilikan  Institusi, Leverage dan Corporate  Social  Responsibility ”. Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII. Hal  1-28. Universitas Jenderal Soedirman.
Restu,  M.,  Yuliandari,  W.S.,  dan  Nurbaiti,  A.  (2017).  “Pengaruh  Ukuran  Dewan  Komisaris, Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen  dan  Ukuran  Komite  Audit  Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility ”. E- Proceeding of Management. Vol. 4, No. 3. Hal: 2742-2749. Universitas Telkom.
Retno,  R.  D.,  dan  Priantinah,  D.  (2012).  “Pengaruh Good  Corporate  Governance dan Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility Terhadap  Nilai  Perusahaan ” . Jurnal Nominal , Vol. 1, No.1. Hal: 1-20. Universitas Negeri Yogyakarta.
Riswari, D. A., dan Cahyonowati, N. (2012). “Pengaruh Corporate Social Responsibility Tehadap Nilai  Perusahaan  Dengan Corporate  Governance Sebagai  Variabel Moderating ”. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No.1. Hal: 1-12. Universitas Diponegoro. Rochayatun, Sulis. (2016). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (CSRD) ” . Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA , Vol. 6, No.1. Hal: 63-79. Universitas Negeri Malang.
Rudito, B., dan Famiola, M. (2017). Corporate Social Responsibility. . Bandung : Rekayasa Sains. Sari,  A.  R.,  dan  Ganis,  E.  (2013).  “Pengaruh  Kepemilikan  Institusional,  Komposisi  Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility” . E-Jurnal Akuntansi , Vol. 11, No.3. Hal 481-491. Universitas Brawijaya. Sedarmayanti. (2017). Good Corporate & Good Coorporate Governance .Bandung : Mandar Maju.
Setyarini,  Y.,  dan  Paramitha,  M.  (2011).  “Pengaruh  Mekanisme Good  Corporate  Governance
Terhadap Corporate Social Responsibility” . Jurnal  Kewirausahaan ,  Vol.  5,  No.2.  Hal 10-17.
Sholihin,  M.  R.,  dan  Yoosita,  A.  (2018).  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility ”. Jurnal  Analisa  Akuntansi  dan Perpajakan . Vol. 2, No.2. Hal: 110-130.
Soliman, M., Mohamed, B.E., dan Ahmed, S. (2012). “ Ownership Structure and Corporate Social Responsibility  (CSR):  An  Empirical  Study  of  The  Listed  Companies  in  Egypt” . The International Journal of Social Sciences , Vol. 5, No.1. Hal 63-74. Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  Penerbit Alfabeta.
Sukasih,  A.,  dan  Sugiyanto,  E.  (2017).  “Pengaruh  Struktur Good  Corporate  Governance dan Kinerja  Lingkungan  Terhadap  Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility” . Riset Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia ,  Vol.  2,  No.2.Hal:  121-131.  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sukirni, Dwi. (2012). “Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan”. Dalam Accounting Analysis Journal , Volume 1. No. 2. Hal: 1-12. Universitas Negeri Semarang. Surat Edaran BEJ : SE-008/BEJ/12-2001. Peraturan Komite Audit. https://www.scribd.com/doc/92320715/Aturan-Komite-Audit. (Diakses 23 Januari 2019 pukul 21:30 WIB).
Sutedi, Adrian. (2017). Good Corporate Governance. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Tarjo.  (2008). “ Pengaruh  Konsentrasi  Kepemilikan  Institusiona  dan Leverage Terhadap Manajemen  Laba,  Nilai  Pemegang  saham  serta Cost  of  Equity  Capital”. Simposium Nasioanal Akuntansi XI. Pontianak.
Undang-Undang Nomor 40. (2007). Tentang Perseroan Terbatas (Diakses pada 18 Januari 2019 pukul 19:30 WIB).
Urip,  Sri.  (2017). Strategi  CSR  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Untuk  Peningkatan  Daya Saing Perusahaan di Pasar Negara Berkembang. Cetakan 2. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
Widagdo,  A.K.,  Dwiwarno,  T.,  dan  Ika,  S.R.  (2017).  “ Corporate  Social  Responsibility  and Corporate  Governance  in  Indonesian  Public  Listed  Companies ”. SHS  Web  of Conferences . Vol. 34. Hal 1- 11. Universitas Yogyakarta. Widarjo, B., dan Hartoko, S. (2010). “ Pengaruh Ownership Retention, Investasi Dari Proceeds , dan  Reputasi  Auditor  Terhadap  Nilai  Perusahaan  dengan  Kepemilikan  Manajerial dan Institusional  Sebagai  Variabel  Pemoderasi”.  Simposium  Nasioanal  Akuntansi  XIII. Purwokerto.
Wiranata,  Y.A.,  dan  Nugrahanti,  Y.E.  (2013).  “Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Terhadap Profitabilitas  Perusahaan  Manufaktur  di  Indonesia”. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan . Vol. 15, No. 1. Hal 15- 26. Universitas Kristen Satya Wacana.
Zulvina,  F.,  Zulvina,  D.,  Zulvina,  Y.,  dan  Makhdalena.  (2017). “Ownership  Structure, Independent Commissioner, and Corporate Social Responsibility”. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 8, No. 22. Hal: 111-118 . Universitas Indonesia.