## PERDA: SOLUSI ALTERNATIF TERHADAP PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI
(Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara)
Eko Heriyanto, S.S,M.Hum.
Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas AKI eko.heriyanto@unaki.ac.id

## Abstract
Moral issues and crime are the main issues exhaled to support the passage of the Pornography  Law.  On  the  other  hand,  saving  the  young  generation  from  the dangers  of  pornography and porno-action as the next  generation of  the nation’s struggle  and  moral  decadence  of  the  Indonesian  population  are  among  the reasons to legalize the Pornography Law. While the issues of pluralism, freedom, art and culture are often used to reject the Pornography Law. The purpose of this research  is  to  know  in  general  the  reaction/  action  of  the  public  to  the pornography  and  its  implications,  to  provide  solutions  to  the  controversy  of  the Pornography  Law  itself.  This  research  used  descriptive  qualitative  based  on  a literature review which is complemented by questionnaire and expert interviews. The  results  of  the  study  are  since  it  was  proposed  to  become  a  law,  the Pornography  Law  still  reaps  many  pros  and  cons  in  the  life  of  the  nation  and state,  disintegration  of  the  nation  will  occur  if  the  pros  and  cons  of  the Pornography  Law  continue,  and  a  compatible  local  law  (regarding  to  the community)  is  an  alternative  solution  to  the  pros  and  cons  for  resolving  the Pornography Law so far.
1. Pendahuluan
Undang-Undang Pornografi
(sebelumnya bernama Rancangan Undang-Undang  Antipornografi  dan
Pornoaksi,  disingkat  RUU  APP)  adalah suatu rancangan produk hukum berbentuk undang-undang yang diusulkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengatur  mengenai  pornografi  (dan pornoaksi  pada  awalnya).  Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak
tahun 1997 di DPR. Dalam perjalanannya  draf  RUU  APP  pertama kali diajukan pada 14 Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal.
Sejak disahkannya RUU APP menjadi undang- undang, UU
Pornografi  telah  menuai  kontroversi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Banyak  yang  setuju  tapi banyak  juga  yang  menolak,  bahkan setelah UU tersebut melalui pihak  yang setuju maupun yang menolak
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
disahkannya  UU  Pornografi  tersebut, mempunyai  alasan  yang  kuat  untuk mendukung pendapat masing masing.
Isu  moral  dan  tindak  kejahatan  yang marak  terjadi  adalah  isu  utama  yang dihembuskan untuk mendukung disahkannya  UU  Pornografi.  Selain  itu, usaha penyelamatan generasi muda dari bahaya pornografi dan pornoaksi sebagai  generasi  penerus  perjuangan bangsa  dan  dekadensi  moral  penduduk Indonesia termasuk alasan untuk disahkannya  RUU  APP.  Sedangkan  isu pluralisme, kebebasan, seni, dan budaya sering  dipakai  untuk  menolak  UU Pornografi.  Dengan  melihat  banyaknya suku bangsa yang memiliki kebudayaan daerah  masing-  masing.  Seperti  halnya Bali, Irian Jaya, kalimantan, dan daerah lainnya.
Implikasi  dari  kontroversi  tentang UU  Pornografi  telah  membahayakan Ketahanan  nasional  yang  digagas  oleh Founding  Fathers Bangsa  Indonesia. Maka  dari  itu  kita  harus  memberikan solusi yang membahagiakan dan melegakan  bagi  seluruh  komponen masyarakat Indonesia.
Dengan  ini  penulis  merasa  tertarik dan  berupaya  untuk  membaca  pendapat serta  pikiran  masyarakat  Indonesia
mengenahi  RUU  APP  yang  sudah disahkan  menjadi  undang-  undang. Harapannya  ada  sekelumit  solusi  yang diberikan oleh masyarakat guna menjaga  stabilitas  ketahanan  nasional bangsa Indonesia.
Tujuan  penelitian  tersebut  antara lain:  Tujuan  penelitian  tersebut  antara lain:  mengetahui  secara  umum  reaksi dan  tindakan  masyarakat  terhadap  UU Pornografi, mengetahui implikasi setelah disahkannya RUU APP menjadi undang- undang Pornografi bagi heteroginitas  masyarakat  Indonesia  dan solusi terhadap kontroversi UU Pornografi  yaitu  dengan  diubahnya undang- undang tersebut menjadi Perda (Peraturan Daerah).
Manfaat  dari  penelitian  ini  antara lain: Memberikan Dapat dijadikan tolok ukur  antara  pendapat  masyarakat  yang pro dan kontra terhadap RUU APP yang sekarang telah menjadi undang- undang Pornografi,  sehingga  masyarakat  akan merasa didengar aspirasinya oleh pemerintah.  Penelitian  ini  dapat  pula dijadikan  sebagai  sumber  informasi mengenai  dampak  yang  terjadi  akibat disahkannya RUU APP menjadi undang-  undang,  sehingga  kita  dapat mengatasi kontroversi ini sesuai dengan
apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat indonesia secara keseluruhan. Kita akan melihat  bagaimana  hasilnya  bila  UU Pornografi  ini  bila  diubah  menjadi Perda  (Peraturan  Daerah),  mengingat heteroginitas  penduduk  Indonesia,  serta tanggapan  masyarakat  terhadap  adanya Perda  (APP)  ini  di  daerah  masing- masing.
2. Landasan Teori
2.1 RUU  APP,  UU  APP,  Undang- Undang Pornoaksi
Undang-Undang
Pornografi (sebelumnya  bernama  Rancangan Undang-Undang  Antipornografi  dan Pornoaksi,  disingkat  RUU  APP) adalah  suatu  rancangan  produk hukum  berbentuk  undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia  untuk  mengatur  mengenai pornografi  (dan  pornoaksi  pada awalnya).
Pembahasan  akan  RUU  APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di DPR.  Dalam  perjalanannya  draf RUU  APP  pertama  kali  diajukan pada  14  Februari  2006  dan  berisi  11 bab dan 93 pasal.
Pornografi  dalam  rancangan pertama didefinisikan sebagai
substansi  dalam  media  atau  alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan
yang mengeksploitasi
seksual,
kecabulan, dan/atau erotika sementara pornoaksi adalah
perbuatan  mengeksploitasi  seksual, kecabulan,  dan/atau  erotika  di  muka umum.
Pada  draf  kedua,  beberapa pasal  yang  kontroversial  dihapus sehingga  tersisa  82  pasal  dan  8  bab. Di  antara  pasal  yang  dihapus  pada rancangan kedua adalah pembentukan  badan  antipornografi dan  pornoaksi  nasional.  Selain  itu, rancangan  kedua  juga  mengubah definisi  pornografi  dan  pornoaksi. Karena  definisi  ini  dipermasalahkan, maka  disetujui  untuk  menggunakan definisi  pornografi  yang  berasal  dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos (gambar  atau  tulisan) yang  secara  harafiah  berarti  tulisan atau gambar tentang pelacur. Definisi pornoaksi  pada  draft  ini  adalah adalah upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau
mempertontonkan pornografi.
Dalam  draf  yang  dikirimkan oleh  DPR  kepada  Presiden  pada  24
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
Agustus  2007,  RUU  ini  tinggal terdiri  dari  10  bab  dan  52  pasal.
Judul RUU APP pun diubah sehingga  menjadi  RUU  Pornografi.
Ketentuan mengenai pornoaksi
dihapuskan.  Pada  September  2008, Presiden menugaskan Menteri
Agama,  Menteri  Komunikasi  dan Informatika,  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  dan  Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan untuk  membahas  RUU  ini  bersama Panitia  Khusus  DPR.  Dalam  draf final  yang  awalnya  direncanakan akan  disahkan  pada  23  September 2008, RUU Pornografi tinggal terdiri dari 8 bab dan 44 pasal.
Pada  RUU  Pornografi,  defisini pornografi disebutkan dalam pasal 1: Pornografi  adalah  materi  seksualitas yang  dibuat  oleh  manusia  dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,  animasi,  kartun,  syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai  bentuk  media  komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang  dapat  membangkitkan  hasrat seksual  dan/atau  melanggar  nilai- nilai  kesusilaan  dalam  masyarakat.
Definisi ini menggabungkan pornografi  dan  pornoaksi  pada  RUU
APP sebelumnya, dengan memasukkan  gerak  tubuh  kedalam definisi pornografi.
Definisi  pornografi  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah:  penggambaran  tingkah  laku secara  erotis  dengan  lukisan  atau tulisan  untuk  membangkitkan  nafsu berahi;  bahan  bacaan  yang  dengan sengaja  dan  semata-mata  dirancang untuk  membangkitkan  nafsu  berahi dalam seks.
2.2 Undang- Undang
Undang-Undang  (atau  disingkat UU)  adalah  Peraturan  Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan Undang-Undang yaitu:  (1).  mengatur  lebih  lanjut ketentuan  UUD  1945  yang  meliputi: hak-hak  asasi  manusia,  hak  dan kewajiban warga negara,
pelaksanaan dan penegakan kedaulatan  negara  serta  pembagian kekuasaan  negara,  wilayah  dan pembagian  daerah,  kewarganegaraan dan  kependudukan,  serta  keuangan negara. (2). diperintahkan oleh suatu
Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Mekanisme  pembentukan  undang- undang meliputi:
1. Persiapan
Rancangan Undang-Undang
(RUU)  dapat  diajukan  oleh  DPR atau Presiden.
2. RUU yang diajukan oleh Presiden RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan  LPND  sesuai  dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.  RUU  ini  kemudian diajukan  dengan  surat  Presiden kepada  DPR,  dengan  ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan  RUU  di  DPR.  DPR kemudian  mulai  membahas  RUU dalam jangka waktu paling lambat 60  hari  sejak  surat  Presiden ditterima.
3. RUU yang diajukan oleh DPR
RUU  yang  telah  disiapkan  oleh
DPR  disampaikan  dengan  surat pimpinan  DPR  kepada  Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri  yang  mewakili  untuk membahas  RUU  bersama  DPR dalam jangka waktu  60  hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.
4. Peran  DPD  dalam  Persiapan Pembentukan Undang-Undang DPD  dapat  mengajukan  RUU kepada  DPR  mengenai  hal  yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan  sumber  daya  alam dan sumber daya ekonomi lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
5. Pembahasan
Pembahasan RUU di DPR dilakukan  oleh  DPR  bersama Presiden atau menteri yang ditugasi,  melalui  tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan
DPR  yang  khusus  menangani legislasi, dan dalam rapat
paripurna.
DPD diikutsertakan dalam
Pembahasan  RUU  yang  sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan  DPR  yang  khusus menangani  bidang  legislasi.  DPD juga  memberikan  pertimbangan kepada  DPR  atas  RUU  tentang APBN  dan  RUU  yang  berkaitan
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
dengan  pajak,  pendidikan,  dan agama.
6. Pengesahan
Apabila  RUU  tidak  mendapat persetujuan bersama, RUU
tersebut  tidak  boleh  diajukanlagi dalam persidangan masa itu. RUU yang  telah  disetujui  bersama  oleh DPR  dan  Presiden  disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden  untuk  disahkan  menjadi UU,  dalam  jangka  waktu  paling lambat  7  hari  sejak  tanggal persetujuan bersama. RUU  tersebut  disahkan  oleh Presiden  dengan  menandatangani dalam jangka waktu  30  hari sejak RUU  tersebut  disetujui  oleh  DPR dan  Presiden.  Jika  dalam  waktu 30  hari  sejak  RUU  tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden,
maka  RUU  tersebut  sah  menjadi UU dan wajib diundangkan.
2.3 Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan Perundang-undangan  yang  dibentuk oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dengan  persetujuan  bersama
Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan
Peraturan  Daerah  adalah  seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan,  dan  menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah terdiri atas:
1. Peraturan  Daerah  Provinsi,  yang berlaku  di  provinsi  tersebut.
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk  oleh  DPRD  Provinsi dengan persetujuan bersama
Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota,  yang  berlaku  di  kabupaten/ kota  tersebut.  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  dibentuk  oleh DPRD  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/  Kota  tidak  subordinat terhadap Peraturan Daerah
Provinsi.
3. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,  Peraturan  Daerah dikenal  dengan  istilah Qanun . Sementara  di  Provinsi  Papua, dikenal  istilah Peraturan  Daerah
Khusus dan Peraturan  Daerah
Provinsi .
Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda)  dapat  berasal  dari  DPRD
atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan  Raperda  yang  disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan  DPRD  kepada  Kepala Daerah.
Pembahasan  Raperda  di  DPRD dilakukan  oleh  DPRD  bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui  tingkat-tingkat  pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan  DPRD  yang  khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.
Raperda  yang  telah  disetujui bersama  oleh  DPRD  dan  Gubernur atau  Bupati/Walikota  disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada
Gubernur atau
Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka  waktu  palinglambat  7  hari sejak  tanggal  persetujuan  bersama. Raperda  tersebut  disahkan  oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
dengan menandatangani dalam
jangka  waktu  30  hari  sejak  Raperda tersebut  disetujui  oleh  DPRD  dan Gubernur  atau  Bupati/Walikota.  Jika dalam  waktu  30  hari  sejak  Raperda tersebut  disetujui  bersama  tidak ditandangani  oleh  Gubernur  atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

## 2.4 Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara adalah cara pandang  Bangsa  Indonesia  terhadap rakyat,  bangsa  dan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang meliputi  darat,  laut  dan  udara  di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.
Salah  satu  persyaratan  mutlak harus  dimiliki  oleh  sebuah  negara adalah wilayah kedaulatan, di samping  rakyat  dan  pemerintahan yang  diakui.  Konsep  dasar  wilayah negara  kepulauan  telah  diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember  1957.  Deklarasi  tersebut memiliki  nilai  sangat  strategis  bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan
Nusantara  yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai  pemisah, akan tetapi sebagai
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
pemersatu  bangsa  Indonesia  yang disikapi  sebagai  wilayah  kedaulatan mutlak  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia  memandang  tanah  airnya  beserta lingkungannya.  Cara  pandang  itu biasa  dinamakan  wawasan  nasional. Sebagai  contoh,  Inggris  dengan pandangan  nasionalnya  berbunyi: Brittain  rules  the  waves.  Ini  berarti tanah  Inggris  bukan  hanya  sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.
Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand,
Perancis,  Myanmar  dan  sebagainya.
Indonesia wawasan nasionalnya adalah  wawasan  nusantara  yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara  pandang  bangsa  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  tentang  diri  dan lingkungannya  dalam  eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah
lingkungannya  yang sarwa nusantara itu.
Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi),  isi,  dan  tata  laku.  Dari wadah  dan  isi  wasantara  itu,  tampak adanya  bidang-bidang  usaha  untuk mencapai  kesatuan  dan  keserasian dalam bidang-bidang:
a. Satu kesatuan wilayah
b. Satu kesatuan bangsa
c. Satu kesatuan budaya
d. Satu kesatuan ekonomi
e. Satu kesatuan hankam
Jelaslah  disini  bahwa  wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila  dan  UUD  1945  dalam wadah  negara  Republik  Indonesia.
Kelengkapan dan keutuhan
pelaksanaan wasantara akan terwujud  dalam  terselenggaranya ketahanan  nasional  Indonesia  yang senantiasa  harus  ditingkatkan  sesuai dengan  tuntutan  zaman.  Ketahanan nasional  itu  akan  dapat  meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam koridor wasantara.

## 3. Metode Penelitian
Adapun  pendekatan  yang  kami gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan  pendekatan  ini,  diharapkan mampu  memberikan  gambaran  pro
dan kontra masyarakat terhadap
Undang- Undang Pornografi. Sumber Data yang kami gunakan  dalam  penelitian  ini  ada  dua macam,  yaitu:  data  primer  dan  data sekunder.  Adapun  data  primernya adalah buku – buku atau literatur yang menerangkan undang- undang pornografi dan pornoaksi, serta peraturan  daerah.  Sedangkan  data sekundernya  adalah  hasil  wawancara dan angketisasi masyarakat.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: (1) Pencarian data tentang Undang- Undang
Pornografi.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencari  sejarah  Undang-  Undang Pornografi dan hal- hal yang diakibatkan oleh disahkannya undang- undang  ini.  Pencarian  data  ini  kami fokuskan  pada  berita  dan  referensi media  yang lain, baik televisi maupun media massa. (2) Angket dan wawancara.
Metode  angket  dan  wawancara yang  kami  gunakan  adalah  metode teknik sampling. Adapun  metode sampel yang digunakan adalah stratified proposional random sampling ; artinya peneliti akan mengambil  data  sampel  secara  acak (random)  yang  dugunakan  untuk
mnyeimbangkan/ menyempurnakan penggunaan  teknik  sample  berstrata. Dalam  sample  berstrata,  peneliti membagi  masyarakat  dalam  kelas pekerjaan dan pendidikan.
Dalam menganalisis data, digunakan  langkah-  langkah  sebagai berikut: (1) Persiapan, meliputi: mengecek  nama  dan  kelengkapan identitas pengisi
wawancara, mengecek kelengkapan data,
mengecek  macam  isian  data;  (2) Tabulasi/  rekapitulasi  data.  Langkah ini  guna  untuk  membaca  sejauh  mana pendapat  masyarakat  tentang  Undang- Undang  Pornografi;  (3)  Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian.  Langkah  ini  bertujuan untuk  mengaaitkan  antara  data  primer dengan  data  sekunder,  sejauh  mana frame  berfikir  masyarakat  dalam memberikan  pendapatnya  terhadap pengesahan
Undang- Undang
Pornografi.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Reaksi  dan  Alasan  Masyarakat
(Pro dan Kontra) terhadap Undang- Undang Pornografi
Pengesahan  undang-  undang pornografi  dapat  diliat  dari  3  (tiga) agenda penting, yaitu: panitia khusus DPR,  jadwal  pembahasan  RUU
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
Pornografi  dan  rancangan  undang- undang  disahkan  menjadi  undang- undang.  Panitia  khusus  DPR  untuk RUU  Antipornografi  dan  Pornoaksi ini diketuai oleh Balkan Kaplale dari Partai  Demokrat  dan  wakil  ketua Yoyoh  Yusron  dari  Partai  Keadilan
Sejahtera, serta Ali
Mochtar Ngabalin  dari  Partai  Bulan  Bintang sebagai  juru  bicara  Pansus.  Setelah melalui  proses  sidang  yang  panjang dan  beberapa  kali  penundaan,  pada 30  Oktober  2008  siang  dalam  Rapat Paripurna  DPR,  akhirnya  RUU Pornografi disahkan.
Dalam masa rancangan undang-undang  menjadi  Undang- Undang,  RUU  APP  banyak  menuai pro  dan  kontra.  Aksi-aksi  pro  dan kontra  terjadi  dimana-mana.  Mereka yang  pro  terhadap  RUU    APP menjalankan  aksinya  dalam  Aksi Sejuta  Umat  (21  Mei  2006),  Fatwa MUI  (  27  Mei  2006),  FBR  Versus Perempuan Bhinneka Tunggal Ika (1 Juni  2006)  dan  Pancasila  Rumah Kita  (  3  Juni  2006).  Sedangkan  dari pihak  yang  kontra  ada  Gelar  Seribu Tayub  (15  Maret  2006),  Karnaval Budaya  (  22  April  2006)  dan
Masyarakat  Bhinneka  Tunggal  Ika (13 Mei 2006).
1. Pro terhadap RUU APP (Undang-
Undang Pornografi)
a. Aksi Sejuta Umat
Pada tanggal 21 Mei 2006, umat  Islam  dari  berbagai  ormas, partai  dan  majlis  taklim  berkumpul di bundaran HI untuk mengikuti aksi sejuta umat dalam rangka mendukung RUU APP, memberantas pornografi-pornoaksi, demi
melindungi  akhlak  bangsa,  dan mewujudkan Indonesia
yang bermartabat.  Aksi  dimulai  dengan longmarch  dari  bundaran  HI  ke gedung DPR RI.
Tampak  hadir  di  tengah-tengah kerumunan  massa  sejumlah  artis, tokoh  dan  ulama.  Di  antaranya,  KH Abdurrasyid  Abdullah  Syafii,  Ketua MUI  Pusat  KH  Ma'ruf  Amien,  Dra Hj.  Tuty  Alawiyah  AS,  Ustadz  Hari Moekti,  Inneke  Koesherawati,  Astri Ivo,  Henki  Tornado,  Prof.  Dr.  Dien Syamsuddin,  KH  Husein  Umar, Habib  Rizieq  Shihab  (FPI),  H. Muhammad  Ismail  Yusanto  (HTI), H.  Mashhadi  (FUI),  KH  Zainuddin MZ  (PBR),  H.  Rhoma  Irama (PAMMI), Hj. Nurdiati Akma
(Aisyiyah), Habib Abdurrahman
Assegaf,  KH  Luthfi  Bashori  (DIN) dan  lain-lain.  Dari  jajaran  pimpinan DPR  RI,  Agung  Laksono  (Ketua DPR),  Zainal  Maarif  (Wakil  Ketua DPR)  dan  Balkan  Kaplale  (Ketua Pansus RUU-APP).
b. Fatwa MUI
MUI,  pada  27  Mei  2006, mengeluarkan beberapa fatwa,
diantaranya  berisi:  fatwa  tentang perlu segeranya RUU
APP diundangkan  dan  fatwa  yang  berisi desakan  kepada  semua  daerah  untuk segera  memiliki  perda  anti  maksiat, miras serta pelacuran.
c. FBR  Versus  Perempuan  Bhinneka
Tunggal Ika
Pada  1  Juni  2006,  Ny  Shinta
Nuriyah Abdurrahman Wahid didampingi Tim Pembela Perempuan Bhinneka  Tunggal  Ika  mengadukan Ketua Forum Betawi Rempug Fadholy  El  Muhir  ke  Polda  Metro Jaya. Ny Shinta mengadukan pernyataan  Fadholy  dalam  acara dialog  di  Metro  TV  pada  21  Mei pukul  22.30  telah  melecehkan  dan menghina  pribadi  dan  integritasnya sebagai  peserta  pawai  Bhinneka Tunggal Ika untuk menolak Rancangan Undang-Undang
Antipornografi dan Pornoaksi. Dalam dialog itu, Fadholy menyatakan,  Peserta  pawai  budaya adalah  perempuan-perempuan  bejat berwatak  iblis  yang  merusak  moral bangsa Indonesia. Pernyataan- pernyataan Fadholy diikuti penyerangan-penyerangan dan ancaman-ancaman  untuk  menutup tempat  usaha  para  peserta  pawai budaya lainnya. Ny Shinta sebelumnya juga sudah melayangkan somasi.  Setelah  karnaval  budaya, FBR  sempat  mengancam  terbuka  di TV bahwa akan melakukan sweeping terhadap  peserta  pawai,  bahkan  Inul diancam akan diusir dari Jakarta dan bisnis karaokenya akan dirusak.
d. Pancasila Rumah Kita
Aliansi  Bhinneka  Tunggal  Ika
(BTI)  kembali  menggelar  karnaval budaya pada 3 Juni yang mengetengahkan  berbagai  pentas seni  di  Bundaran  HI  dan  karnaval sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman.  Selain  melakukan  pawai budaya, Aliansi BTI bersama dengan Dewan  Kesenian  Jakarta  (DKJ)  dan Dirjen  Kesbangpol  Depdagri  juga mengadakan  acara  Curhat  Budaya pada 1 dan 2 Juni di Hotel Nikko.
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
Karnaval dan curhat budaya ini diberi  judul:  Pancasila  Rumah  Kita. Beberapa  tokoh  yang  terlibat  dalam aksi  tersebut  antara  lain  Gusti Kanjeng  Ratu  Hemas,  Prof.  Dr. Syafii  Maarif,  A.  Mustofa  Bisri,
Prof. Edy Sedyawati, Ratna Sarumpaet, Siswono Yudhohusodo, I Gede Ardika, Franky Sahilatua, Prof. Melani Budianta,
Moeslim
Abdurahman,  Mohammad  Sobary, Mudji  Sutrisno,  Kamala  Chandra Kirana,  Prof.  Dr.  Toety  Heraty, Jamal  D.  Rahman,  Nurul  Arifin,
Mirta Kartohadiprodjo, Gugun Gondrong.  Organisasi  yang  terlibat diantaranya Banteng Muda
Indonesia,  Arus  Pelangi,  Garda
Bangsa, Repdem, GMKI.
2. Kontra terhadap RUU APP (Undang- Undang Pornografi)
a. Gelar Seribu Tayub
Pada  15  Maret  2006,  ribuan seniman  di  Kota  Solo,  menggelar pentas  seni  kolosal  di  pelataran
Taman Budaya Jawa Tengah bertajuk Gelar 1.000 Tayub Seniman
Solo  Menolak  RUU  APP,  sekaligus mendeklarasikan  penolakan  terhadap pengesahan Rancangan Undang- undang Anti Pornografi dan
Pornoaksi.  Aksi  ini  melibatkan seniman dari berbagai disiplin seperti teaterawan, musisi, penari,
koreografer, dalang, pelukis, sastrawan,  teater-teater  kampus,  dan sanggar-sanggar  serta  penari-penari tradisional.  Aksi  ini  diikuti  oleh tokoh  seni  seperti  Garin  Nugroho, Didik  Nini  Thowok,  dalang  wayang suket Slamet Gundono.
b.
Karnaval Budaya Pada 22 April 2006, ribuan masyarakat bergabung dalam
karnaval  budaya  Bhinneka  Tunggal Ika  untuk  menolak  RUU  ini.  Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis perempuan, seniman, artis, masyarakat adat, budayawan,
rohaniwan, mahasiswa, hingga komunitas jamu gendong dan komunitas  waria.  Peserta  berkumpul di  Monumen  Nasional  (Monas) untuk  kemudian  berpawai  sepanjang jalan Thamrin hingga jalan
Sudirman, kemudian berputar menuju Bundaran HI.
Ribuan  peserta  aksi  melakukan pawai  iring-iringan  yang  dimulai oleh  kelompok  pengendara  sepeda onthel,  delman,  dilanjutkan  dengan
aksi-aksi  tarian  dan  musik-musik daerah  seperti  tanjidor,  gamelan, barongsai,  tarian  Bali,  tarian  adat Papua,  tayub,  reog, dan  ondel-ondel. Banyak  peserta  tampak  mengenakan pakaian  tradisi  Jawa,  Tionghoa, Badui,  Papua,  Bali,  Madura,  Aceh, NTT dan lain-lain. Mulai dari kebaya hingga  koteka  dan  berbagai  baju daerah  dari  seantero  Indonesia  yang banyak  mempertunjukkan  area-area terbuka dari tubuh.
Banyak  tokoh  ikut  serta  dalam  aksi demonstrasi  ini,  diantaranya  mantan Ibu  Negara  Shinta  N  Wahid,  GKR Hemas  dari  Keraton  Yogyakarta, Inul  Daratista,  Gadis  Arivia,  Rima Melati,  Ratna  Sarumpaet,  Franky Sahilatua,  Butet  Kertaradjasa,  Garin Nugroho,  Goenawan  Moehammad, Sarwono  Kusumaatmadja,  Dawam Rahardjo,  Ayu  Utami,  Rieke  Diah Pitaloka, Becky Tumewu, Ria
Irawan,  Jajang  C  Noer,  Lia  Waroka, Olga  Lidya,  Nia  Dinata,  Yeni  Rosa Damayanti,Sukmawati  Sukarnoputri, Putri  Indonesia  Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinata, dll.
c. Masyarakat  Bhinneka  Tunggal
Ika
Pada 13 Mei 2006 di Komunitas Utan  Kayu  dilakukan  deklarasi
Masyarakat  Bhinneka  Tunggal  Ika. Deklarasi ditandatangani oleh tokoh- tokoh  seperti  WS  Rendra,  Lily Chadidjah  Wahid,  Adnan  Buyung Nasution, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya,  Shahnaz  Haque,  Jajang  C Noer,  Hariman  Siregar,  Budiman Sudjatmiko,  Ayu  Utami,  Rahman Tolleng, Muslim Abdurachman, Musdah  Mulia,  Dawam  Rahardjo,
Garin  Nugroho,  Butet  Kertaradjasa,
Franky Sahilatua, Dian Sastro, Sujiwo  Tedjo,  Ade  Rostina,  BJD Gayatri, La Ode Ronald Firman, dan lain-lain.  Acara  dibuka  dengan pembacaan  puisi Setelah  Rambutmu Tergerai oleh Rendra.
Pernyataan
ini
dibuat berdasarkan  keprihatinan  pada  RUU APP,  sejumlah  rancangan  undang- undang  dan  peraturan  daerah  yang memaksakan  spirit  moralitas,  nilai- nilai dan norma-norma agama tertentu.
Kesewenangan ini disebutkan sebagai bentuk
pengkhianatan terhadap cita-cita pendirian negara Republik Indonesia.
Dari hasil data kuesioner menyatakan  bahwa  20%  responden tidak  setuju  dengan  adanya  undan- undang  pornografi.    Ada  beberapa alasan    dari  para  responden  yang
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
memilih  tidak  setuju  dengan  adanya undang-  undang  pornografi,  antara lain:  perkembangan  seni,  UU  yang tidak efektif, beda anggapan mengenai  batas  pornografi,  dan mengurangi kreativitas.
Di  sisi  lain,  mereka  setuju dengan  adanya  undang-  undang pornografi.    Dari  100  responden,  80 % menyatakan setuju dengan adanya undang-  undang  pornografi.  Hal  ini berdasarkan  manfaat  dan  alasan sebagai berikut:
a. Dapat mencegah aksi porno;
b. Untuk kenyamanan masyarakat;
c. Untuk member kepastian hokum;
d. Dapat mengatsi masalah moralisme, dan
e. Menjaga budaya Indonesia. Undang-undang pornografi dinilai masyarakat  tidak  efektif  karena dinilai tidak menaungi dan
memperhatikan keanekaragaman warisan  budaya  Indonesia.  Batasan- batasan  pornografi  dan  pornoaksi yang  masih  belum  tergambar  jelas membuat masyarakat semakin
bingung. Akahirnya, masyarakat banyak yang tidak menaati peraturan
undang-  undang  tersebut  karena mengurangi daya kreatifitas masyarakat.
Namun,  sekarang  bukanlah  masa RUU  APP  lagi.  RUU  APP  sudah disahkan  menjadi  Undang-  Undang Pornografi. Akan tetapi, 53% berpendapat bahwa masyarakat
masih  dalam  kondisi  pro  dan  kontra terhadap Undang-Undang Pornografi.  Alasannya  antara  lain: adanya  pandangan  yang  berbeda- beda, pemerkosaan nilai budaya, dan masih  adanya  tindakan/  perbuatan porno.  30%  menyatakan  tidak  ada perubahan  sama  sekali  (sama  saja dengan sebelum UU ini disahkan dan diaplikasikan). Alasan yang dikemukakan  antara  lain:  tindakan asusila masih merajalela, sanksi yang tegas belum diterapakan  juga, belum terlihat  perubahan  dan  pengaruhnya (sebelum  dan  sesudah  disahkan). 12%  menyatakan  bahwa  banyak perubahan yang positif setelah diberlakukannya, dengan alasan sudah banyak yang berhenti melakukan  pornoaksi  dan  sebagian
menerima  hukuman  atas  tindakan asusilanya. Terakhir, 5% menyatakan
bahwa  jawaban  lain,  karena  masih banyak tindakan asusila yang
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
dilakukan generasi muda serta tindak
lanjut yang belum jelas.
4.2 Implikasi Undang- Undang Pornografi  terhadap  Berbagai
Asumsi  Masyarakat  (Pro  Dan Kontra)
A. Kontroversi
Isi  pasal  RUU  APP  ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kelompok yang
mendukung  diantaranya  MUI,
ICMI,  FPI,  MMI,  Hizbut  Tahrir, dan  PKS.  MUI  mengatakan bahwa pakaian adat yang mempertontonkan aurat
sebaiknya  disimpan  di  museum.
Sedangkan kelompok yang
menentang  berasal  dari  aktivis
perempuan(feminisme),  seniman, artis, budayawan, dan akademisi. B. Penyeragaman Budaya RUU  ini  juga  dianggap  tidak
mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis  dan  agama.  RUU  dilandasi anggapan  bahwa  negara  dapat mengatur moral serta etika seluruh  rakyat  Indonesia  lewat pengaturan  cara  berpakaian  dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat  saja.  Padahal  negara Indonesia terdiri diatas
kesepakatan  ratusan  suku  bangsa yang beraneka ragam adat
dosen
guru mahasiswa masyarakat
budayanya.  Ratusan  suku  bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara  pandang  berbeda  mengenai kepatutan dan tata susila.
Menurut data, 33%
responden  berpendapat  bahwa Undang-  Undang  tersebut  dapat memecah  belah  kerukuan  dan keanekaragaman  budaya  bangsa. Dikatakan  sebelumnya  bahwa terdapat salah satu eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan  yang  sesuai  dengan pengamalan  beragama  tidak  bisa dikenai  sanksi,  sementara  untuk pertunjukan  seni  dan  kegiatan olahraga  harus  dilakukan  di tempat  khusus  pertunjukan  seni atau  gedung  olahraga  (Pasal  36), dan semuanya tetap harus mendapatkan ijin dari pemerintah dahulu (Pasal 37).
C. Menyudutkan perempuan
RUU dipandang menganggap bahwa  kerusakan  moral  bangsa disebabkan  karena  kaum  perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum  laki- laki.  Pemahaman  ini  menempatkan perempuan  sebagai  pihak yang
bersalah.  Perempuan  juga  dianggap bertanggungjawab
terhadap kejahatan seksual. D. Bentuk Totalitarianisme Negara RUU  Pornografi  dianggap sebagai  bentuk  intervensi  negara dalam mengontrol persoalan moralitas  kehidupan  personal  warga negara,  sehingga  dapat  menjebak negara  untuk  mempraktikkan  politik totalitarianisme.  RUU  Pornografi melihat  perempuan  dan  anak-anak sebagai  pelaku  tindakan  pornografi yang  dapat  terkena  jeratan  hukum, dan menghilangkan
konteks persoalan yang sebenarnya menempatkan  perempuan  dan  anak- anak  sebagai  korban  dari  obyek eksploitasi.  RUU  pornografi  akan menempatkan  perempuan  dan  anak- anak  sebagai  korban  yang  kedua kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem kapitalisme sekaligus  korban  tindakan  represi negara.
Secara  keseluruhan  ada  30% dari  responden  menyatakan  bahwa penanganan pornografi dan pornoaksi  dengan  undang-undang adalah  efektif.  Hal  ini  merupakan tanggungjawab pemerintah atas
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
moralitas warganegara sehingga untuk mengaturnya diperlukan
sebuah undang-undang.
32%
responden  menyatakan  tidak  efektif bila menangani pornografi dan pornoaksi  dengan  undang-undang, karena mengingat masyarakat Indonesia  yang  heterogen  akan sosio-kulturnya.  Mungkin  di  suatu daerah  ada  satu  tindakan  yang diyakini sebagai tindakan porno, tapi di  daerah  lainnya  dinilai  sebagai
tindakan biasa-biasa saja.
Contohnya:  tari Ronggeng dari Jawa Barat yang erotis.
4.3 Keefektifan    Perda  (Peraturan
Daerah) dalam Menengahi Konflik Pendapat Tentang Undang- Undang Pornografi Munculnya RUU Anti Pornografi  dan  Pornoaksi  (RUU APP)  adalah  salah  satu  upaya  untuk
memberikan  definisi  yang  tegas  dan jelas tentang pornografi dan pornoaksi.  Awal  pengajuan  sampai pengesahan  RUU  APP  menjadi Undang-Undang masih banyak menuai  konflik  pro  dan  kontra  antar kalangan  masyarakat.  Mereka  yang berargumen dengan kebebasan
berekspresi biasanya mengacu
kepada Declaration of Human Rights,  Pasal  19,  yang  berbunyi: Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat;  dalam  hal  ini  termasuk kebebasan  mempunyai  pendapat- pendapat  dengan  tidak  mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat- pendapat  dengan  cara  apapun  juga dan tidak memandang batas-batas.
Namun, mereka
yang menggunakan pasal ini tidak mempertimbangkan Covenant  on
Civil  and  Political  Rights ,  Pasal  19
(1 & 2) bahwa kebebasan berekspresi dapat dikenakan pembatasan- pembatasan tertentu, tetapi pembatasan-pembatasan  ini  terbatas pada  yang  sesuai  dengan  ketentuan hukum  dan  yang  perlu:  (a)  untuk menghormati  hak-hak  atau  nama baik orang lain; (b) untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan dan moral umum.
Di Indonesia,
kontroversi terutama  tentang  pornografi  dan pornoaksi  lebih  mengarah  kepada persoalan  ke-Bhinneka-an  bangsa
Indonesia.  Argumen-argumen  yang muncul  adalah  persoalan  mayoritas- minoritas,  keanekaragaman  budaya. Walaupun  demikian  juga  muncul argumen  tentang  moralitas  sebagai wilayah  pribadi  yang  tidak  boleh dicampuri oleh negara serta perlunya pemilahan  antara  kepentingan  anak- anak di bawah umur dan kepentingan orang-orang  dewasa.  Gerakan  kaum perempuan mengkhawatirkan, khususnya pornoaksi, akan meningkatkan  kekerasan  terhadap perempuan  karena  sebagian  unsur masyarakat  suka  main  hakim  sendiri dan struktur masyarakat yang patriarkis  serta  tidak  memberi  ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Argumen
ke-Bhinneka-an adalah  relevan  jika  yang  dituju adalah  usaha  merumuskan  definisi yang  dapat  dicapai  secara  konsensus nasional  tanpa  pemaksaan  standar mayoritas.  Beberapa  tokoh  seniman, agamawan,  cendekianwan,  LSM, mahasiswa,  budayawan  dan  birokrat Bali,  misalnya,  mengancam  akan keluar dari Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  (NKRI)  jika RUU ini ditetapkan menjadi
Undang-undang.  Namun,  argumen
ini  tidak  relevan  jika  yang  dituju adalah penolakan terhadap pelarangan dan pembatasan pornografi. Bagaimanapun juga, bangsa ini harus mempunyai definisi yang jelas tentang pornografi tentunya  tanpa  pemaksaan  standar golongan tertentu.
Contoh perda yang menerangkan perbuatan  yang  mengarah  kepada seksual,  misalnya,  Perda  Provinsi Gorontalo  berbunyi:  Pasal  3  (1) Setiap  laki-laki  dan  perempuan secara bersama-sama atau berpasangan  yang  bukan  suami  istri, dilarang  berada  di  tempat  dan  atau waktu  tertentu  yang  tidak  patut menurut  norma  agama,  kesusilaan dan  adat  istiadat.  Dalam  penjelasan disebutkan  bahwa  tempat  yang  tidak patut  menurut  norma  agama  dan adat, misalnya di tempat-tempat sepi, dan  lain-lain,  yang  memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat.
Berduaan  adalah  perbuatan/  sikap intim dua orang  yang berlainan jenis kelamin, baik dalam keadaan duduk- duduk,  berjalan,  berkenderaan,  yang dilakukan  berulang-ulang,  di  luar aktifitas  pekerjaan.  Yang  dimaksud dengan muhrim  adalah laki-laki atau perempuan  yang  haram  dinikahi
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
menurut  agama  Islam,  yaitu  orang tua, anak, saudara, saudara sesusuan, ibu  susu,  keponakan,  paman  dan bibi,  menantu,  mertua,  anak  tiri, kakek nenek dan cucu.
Dari  beberapa  contoh  Perda  di atas, maka dapat  disimpulkan bahwa dalam  setiap  dearah  di  Indonesia mempunyai  corak/  cirri  khas  yang berbeda-  beda  dalam  menanggapi suatu  perbuatan  yang  dianggap  nista di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  jika peraturan  sudah  ada  dan  masyarakat sudah menerima dengan lapang dada, mengapa kita harus menunggu lama, lakukan  dari  sekarang.  Perda  sudah semestinya melihat segala situasi dan kondisi masyarakat daerahnya. Maka
secara kedaerahan, Perda mempunyai peran yang lebih signifikan daripada  Undang-Undang. Namun,  secara  nasional,  tentunya keaneka  ragaman  ini  tidak  membuat kita berkecil hati
dalam meminimalkan  bentuk  pornografi dan pornoaksi di Indonesia.
Menurut  Indah  Sri  Utari  (Pakar Kriminologi  UNNES)  menyatakan bahwa penanganan pornografi dalam suatu  daerah  harus  kembali  lagi melihat  apakah  pornografi  ini  sudah
menjadi  masalah  ato  tidak.  Jika sudah  dilihat  sebagai  suatu  masalah, dan dapat diundangkan dalam bentuk Perda,  Perda  dapat  diaplikasikan kepada  masyarakat,  dan  masyarakat sudah  cukup  cocok  dan  compatible dengan  undang-undang  itu  akan lebih  baik.  Misalnya,  Perda  Kota Tangerang  juga  mengatur  hal  ini pada  No  8  Tahun  2005  tentang Pelarangan  Pelacuran.  Pada  pasal  4 ayat  2  Perda  ini  menyatakan, siapapun dilarang bermesraan, berpelukan dan atau berciuman yang mengarah  kepada  hubungan  seksual, baik di tempat umum atau di tempat- tempat lain yang kelihatan umum.
Sebanyak
32% respoden menyatakan  mampu  bila  Perda menggantiakan peran
UU Pornografi,  karena  mereka  melihat adanya  perbedaan  budaya  dan  sosial dari masing- masing daerah. Norma- norma  dalam  masyarakat  tertentu akan  lebih  diperhatikan  oleh  warga pada daerah tertentu tersebut,  karena norma  itu  ada  atas  kesepakatan bersama  dalam  suatu  masyarakat. Nilai  estetika  perilaku  masyarakat suatu  daerah  akan  berbeda  dengan daerah  yang  lain.  Misalnya:  upacar
pernikahan  adat  Jawa  dengan  adat minangkabau. Adat Jawa yang memakai kebaya agak terbuka bagian  dadanya  itu  sudah  menjadi bagian budaya.

## 5. Kesimpulan
Sebagai  akhir  dari  tulisan  ini dapat  dikemukakan  bahwa  pihak yang pro
undang-undang menyebutkan  bahwa  perlu  menekan angka  kriminalitas  yang  bersumber pada  pornogarfi  dan  pornoaksi. Sedangkan, pihak yang kontra menyebutkan bahwa Undang-
Undang tersebut  tidak sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika. Implikasi yang akan  terjadi  bila  pro  dan  kontra  ini terus  berlangsung  adalah  kontroversi akan semakin memanas, penyeragaman  budaya,  perempuan
akan semakin tersudutkan dan bentuk  totalitarianisme  negara.  Hal ini  akan  menciptakan  disintegrasi bangsa.
Dengan  adanya  Perda  yang sesuai  dengan  masyarakat  menjadi solusi alternatif penyelesaian pro dan kontra  terhadap  UU  Pornografi selama ini. Hal ini disebabkan karena setiap  daerah  memiliki  cirri  khas yang berbeda-beda dalam memandang  nilai  tata  pergaulan bermasyarakat.
Upaya  untuk  meminimalkan pornografi,  pemerintah  Indonesia perlu penegakan hukum dan undang- undang, sanksi yang tegas, peninjauan  kembali  UU  Pornografi yang tidak sesuai dengan
dosen
guru
mahasiswa masyarakat
Perda: Solusi Alternatif Terhadap Pro dan Kontra Undang-Undang Pornografi (Analisis Kritis Keamanan Negara Ditinjau dari Wawasan Nusantara) (Eko Haryanto)
masyarakat,  publikasi  UU  yang masif,  perketat  akses  pornografi  dan pendidikan moral sejak dini. Ditambah lagi partisipasi masyarakat  yang aktif dan produktif.
Aktif artinya dapat memilah tayangan yang bermutu bagi generasi berikutnya agar moral  generasi tidak kian  terpuruk.  Produktif  artinya dapat  memberikan  solusi  bilamana terjadi  suatu  perbedaan  opini  tanpa adanya  suatu  sifat  yang  anarkis  dan destruktif.

## 6. Daftar Pustaka
Alwi,  Hasan.  2001. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subagyo,  dkk.  2006. Pendidikan Kewarganegaraan .  Semarang:
UPT Unnes Press.
Cover  Story.  2008.  Audiovisual. Jakarta:  TV  One.Debat.  2008. Audiovisual. Jakarta: TV One. Todays Dialogue. 2008. Audiovisual. Jakarta: Metro VBlogspot.Draft RUU APP. Online Available at http://jiwamerdeka.blogspot.co m /2006/02/draft-ruu-app.html. accesed on November 8 th , 2008 Cahya Yustia Rio,UU Pornografi. Online Available at http://rionih.wordpress. com/2008/11/02/uu-pornografi/. accesed on November 8 th , 2008.
Huria Kristen Batak Protestan.Jajak Pendapat. Online Available at http://hkbp.or.id /index.php?dis_id=41&PHPSES SID=7ea0b17d61c7d692b3bd36 b76dc7851f. accesed on November 8 th , 2008 Justice for the Poor Project & SAGA Intermedia Solution . Perda Online. Online Available at http://www.perdaonline.org/. accesed on November 10 th , 2008 Pemda Bali.Portal Nasional Republik Indonesia. Online Available at http://www.indonesia.go.id/id/in dex.php?option=com_content&t ask=view&id=713&Itemid=817 accesed on November 8 th , 2008. Wikipedia.Peraturan Daerah. Online Available at http://id.wikipedia.org/wiki /Peraturan_Daerah. accesed on November 10 th , 2008.
Wikipedia. RUUAPP. Online Available at http://www.wikipedia/ruuapp.co /htm accesed on November 7 th , 2008.
Wordpress.RUU APP. Online Available at http://id.wordpress.com/tag/ruu- app/. accesed on November 6 th , 2008 http://pde.gorontalo.net/perundangan /perda/perda2003/Perda%2010 %202003.pdf.