e-ISSN : 2621-4105

## PROBLEMATIKA  PENETAPAN PERPPU  KONDISI NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT  DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

## Didik Suhariyanto
Universitas Bung Karno, Jakarta didiksuharianto4@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  hakekat  atau  kandungan  dari  keadaan  darurat negara  ( state  of  emergency )  yang  menimbulkan  kegentingan  yang  memaksa  dan menjawab  bagaimana  konstitusi  mengatur  tentang  penetapan  Perppu  ketika  negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa “kegentingan yang memaksa” memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang.  Seyogianya,  dalam  menetapkan  peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang,  harus  ada  batasan  yang  objektif  mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD  1945  yang  berbunyi  “Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Perppu ditetapkan  oleh  Presiden,  tetapi  dalam  1  tahun  harus  sudah  dimintakan  persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan  darurat  negara  secara  bersamaan  tersebut,  memenuhi  prinsip  atau  asas proporsionalitas  yang  mengandung  unsur  kewajaran  dan  memenuhi  syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.
Kata kunci : Problematika; Sistem Hukum; Konstitusi.
e-ISSN : 2621-4105

## PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF COUNTRY CONDITIONS IN EMERGENCY IN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA

## Abstract
This article aims to examine the nature or content of a state of emergency that creates a compelling urgency and to answer how the constitution regulates the stipulation of a Perppu when the state is in an emergency. In the dynamics of history in Indonesia, the phrase "coercive urgency" has multiple interpretations and becomes the authority of  the  President  to  interpret  the  coercive  urgency  in  the  formation  of  government regulations  in  lieu  of  law.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative juridical. It should be, in setting government regulations in lieu of law, there must be an  objective  limit  regarding  the  compelling  urgency.  as  determined  by  Article  22 paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  which  reads  "In  the  event  of  a  compelling emergency, the President has the right to stipulate government regulations in lieu of law". Government Regulation in Liau of Act is stipulated by the President, but within 1 year the House of Representatives must ask for approval.
Keywords: Problematics; Legal System; Constitution.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) atau dalam terminologi lain disebut sebagai state  of  emergency ,  merupakan  kondisi  dimana  pemerintah  dalam  sebuah negara melakukan sebuah respon luar biasa ( extraordinary response ) dalam menyikapi ancaman  yang  dihadapi  sebuah  negara.    Pengaktifan  terhadap  HTN  Darurat menangguhkan  fungsi  normal  sebuah  pemerintahan,  mempersilakan  otoritas pemerintah  untuk  menangguhkan  kebebasan  sipil  warga  negara  dan  bahkan menangguhkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Disebut  Hukum  Darurat  dimaksudkan  untuk  berlaku  dalam  kondisi  tidak normal.  Oleh  karenanya  norma-norma  pengaturan  hukum  darurat,  perangkat- perangkat  penegakan  hukumnya  maupun  pembentukannya  berbeda  dengan  hukum normal atau malah dapat juga bertentangan. Bahkan dikatakan oleh Beni Prasad, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan apa saja. 9 Carl Schmitt menyebutkan dalam keadaan darurat “ All is justified that appears to be necessary for a concretely gained  success” .  Kebutuhan  untuk  menyatakan  negara  dalam  keadaan  bahaya  atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi, seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit dan juga bencana alam.
Praktik  hukum  tata  negara  dalam  kondisi  darurat  tersebut  dikenal  sebagai Hukum  Tata  Negara  Darurat  (HTN  Darurat). 1 Jimly  Asshiddiqie  memberikan penjelasan  mengenai  istilah  HTN  Darurat  sebagai  keadaan  bahaya  yang  tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan caracara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. 2 Konsep HTN Darurat dari konsep yang diperkenalkan oleh Carl Smith melalui State of Exception (Ausnahmezustand ). 3
Carl  Smith  menyatakan  bahwa  seorang  pemimpin  boleh  menjadi  seorang diktator, manakala negaranya dalam keadaan terancam,  yang melahirkan kebutuhan mendesak  untuk  menyelamatkan  kedaulatan  sebuah  negara. 4 Namun,  perilaku
1 Dikenal  juga  istilah  “State  of  Emergency”,  “State  of  Civil  Emergency”,  “State  of  Siege”,  “State  of Exception (etat d’exception)” di  negara-negara  lain  yang  menunjukkan terjadinya keadaan  bahaya baik bahaya darurat militer maupun bahaya darurat sipil.
2 Herman Sihombing, “ Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia” , Jakarta: Djambatan, 1996, hlm 1.
3 Detlev Vagts, “ Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives”, The Germanic Review 87 (2), 2012, 203-209, hal. 203.
4 Jimly Asshiddiqie, “ Hukum Tata Negara Darurat ”, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 7.
e-ISSN : 2621-4105
demikian  harus  dibatasi  oleh  koridor  tertentu  sebagaimana  disebutkan  oleh  Herman Sihombing  bahwa  keadaan  darurat  tersebut  hanya  sementara  saja  sampai  keadaan darurat tersebut dipandang tidak membahayakan lagi.15 Klausul konstitusional terkait HTN Darurat terdapat pada Pasal 12 UUD 1945. Pasal ini dianggap sebagai bentuk pengecualian konstitusional dalam kondisi keadaan bahaya atau state of emergency. Pasal 12 UUD 1945 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan  akibatnya  keadaan  bahaya  ditetapkan  dengan  undang-undang.”  Klausul  ini memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency sebagai kepala negara. 5 Sehingga memberikan kekuasaan bagi Presiden Indonesia untuk melakukan penyimpangan hukum dalam kondisi kedaruratan secara konstitusional.
Ketika  terjadi  keadaan  darurat  di  Korea  Selatan,  Presiden  boleh  menetapkan peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  (perpu)  yang  berlaku  hanya  dalam keadaan  darurat.  Ketika  situasi  kembali  normal, maka  undang-undang  yang  tadinya diubah  jadi  Perppu,  kembali  berlaku.  Bagaimana  dengan  Indonesia?  Pasal  12  UUD 1945 menjadi norma terkait dengan keadaan bahaya. Sementara Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan  sebuah  keadaan  genting  atau  istilah  yang  dipakai  adalah  kegentingan yang memaksa. substansi Perppu terdapat dalam Pasal 22 UUD 1945 yang terdiri atas tiga  ayat.  Ayat  pertama,  dalam  hal  kegentingan  yang  memaksa.  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang.  Ayat  kedua, peraturan  pemerintah  harus  mendapat  persetujuan  DPR.  Ayat  ketiga,  jika  tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut
Dalam  praktik  ketatanegaraan  di  Indonesia,  semua  Presiden  tanpa  kecuali menggunakan  kewenangan  sesuai  Pasal  22  UUD  1945.  Bahkan  ada  dua  pejabat Presiden yang menggunakan kewenangan tersebut. Pertama adalah pejabat Presiden Juanda  yang  menetapkan  24  Perppu.  Kedua  adalah  pejabat  Presiden  Asaat  Datuk Mudo di masa Konstitusi RIS menetapkan 6 Perppu.
Dalam praktik selama ini tidak selalu Perppu dikaitkan dengan keadaan bahaya atau  darurat  sebagaimana  disebutkan  dalam  UUD  1945.  Karena  tidak  pernah dikaitkan,  memberi  kesan  bahwa  kegentingan  memaksa  tidak  harus  darurat.  Meski
5 Lihat Lampiran Naskah Asli UUD 1945, kewenangan Pasal 12 UUD 1945 merupakan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara
e-ISSN : 2621-4105
banyak  pertanyaan  muncul,  apakah  boleh  Perppu  mengubah  undang-undang  kalau keadaannya  tidak  darurat?  Kalau  misalnya  Perppu  dikeluarkan,  sementara  keadaan tidak darurat, orang mempertanyakan di mana aspek kedaulatan rakyat. Hakekatnya, sebuah  undang-undang  harus  memberi  ruang  bagi  partisipasi  masyarakat.  Setidak- tidaknya melalui parlemen. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan dari DPR . Simamora menuliskan  dalam  jurnal Multitafsir  Pengertian  “Ihwal  Kegentingan Yang Memaksa  Dalam  Penerbitan  Perppu”.  Menurutnya  bahwa Dalam  penerbitan suatu  perppu, istilah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” pada dasarnya adalah merupakan hak  subyektif  Presiden  yang  kemudian  akan  menjadi  obyektif  jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang- undang. Namun demikian, karena tidak  adanya  pengaturan  secara  jelas,  tegas  dan  terperinci  mengenai  pengertian istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam mekanisme penerbitan  sebuah perppu  sebagaimana  harus  tercermin  dalam  konsiderans  “menimbang”  dari  perppu tersebut, maka menjadi terbuka peluang bagi Presiden  untuk  menterjemahkan  istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” secara multitafsir. Dengan demikian, selain akan  meng-  hasilkan  sebuah  produk  undang-undang  yang cacat hukum,  juga akan semakin mudah bagi  seorang  Presiden  untuk  memanfaatkan  kewenangan  penerbitan perppu  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu,  di  luar  daripada  kepentingan bangsa dan negara. 6
Lebih parahnya lagi, kewenangan mutlak Presiden dalam mengeluarkan sebuah perppu  akan  dapat  memberikan  peluang  bagi  Presiden  untuk  berlaku  sewenang- wenang,  baik  dalam  upaya  mempertahankan  pemerintahannya,  maupun  untuk menindas  lawan-lawan  politiknya.  Meskipun  ada  keharusan  uji  objektif  perppu  di DPR,  dalam kondisi  pemerintahan  otoritarian,  Presiden  dapat  saja  menyimpangi ketentuan  tersebut,  dan  menghindari  penolakan  dari  DPR.  Presiden  dapat mengeluarkan perppu untuk jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya dicabut kembali oleh Presiden atau ditolak oleh DPR.
Selain  Itu  menurut Jacob dalam  tulisannya  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap Penetapan  Keadaan  Darurat  Berdasarkan  Undangundang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945”  .  Dalam  hal  kewenangan  penetapan  keadaan  darurat
6 Janpatar  Simamora,  “ Multitafsir  Pengertian  “Ihwal  Kegentingan  Yang  Memaksa”  Dalam  Penerbitan Perppu ”,  Jurnal Mimbar Hukum 22 (1), 2010, hlm 58-70.  DOI 10.22146/jmh.16208
e-ISSN : 2621-4105
sesungguhnya  adalah  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  pemilik  kedaulatan  tertinggi rakyat, yang kemudian dilimpahkan pada pelaksana kekuasaan pemerintahan, dalam rangka menyelamatkan integritas wilayah, termasuk melindungi keselamatan dan hak- hak warga Negara sedangkan, kewenangan untuk menetapkan suatu keadaan darurat semata-mata  hanyalah  wewenang  yang  dimiliki  oleh  pemimpin  tertinggi  kekuasaan pemerintahan,  dalam  hal  ini  Presiden,  yang  memiliki  otoritas  untuk  menggerakan semua  perangkat  negara  ketika  terjadi  keadaan  darurat,  termasuk  untuk  mengambil alih  fungsi  yudikatif  dan  legislatif.  Bentuk  penetapan  keadaan  darurat  menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7
Bentuk  hukum  keadaan  darurat  adalah  pernyataan  keadaan  bahaya  harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Berlakunya suatu keadaan darurat iitu tidak mungkin dituangkan dalam bentuk undangundang yang harus lebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Oleh sebab itu, ada tiga (3) alternatif yang mungkin dipilih yaitu, pernyataan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden, pernyataan dituangkan dalam bentuk Perppu, dan pernyataan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden. Bentuk tindakan  pernyataan  darurat  merupakan  jenis  dan  corak  keadaan  darurat  yang melibatkan  peran  kekuasaan  untuk  mengatasinya,  dan  sebelumya  perlu  identifikasi mengenai bentuk tindakan kekuasaan yang diterapkan dalam keadaan yang bdisebut sebagai keadaan darurat itu.
Sedangkan  Ayuni  menuliskan  “Model  Pengaturan  Kedaruratan  Dan  Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19“ dalam kesimpulannya menyebutkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  telah  memberi tempat mengenai pengaturan dalam kondisi darurat baik di tingkat konstitusi maupun undang-undang.  Masing-masing  skema  hukum  kedaruratan  tersebut  memiliki karakternya masingmasing. Pilihan kedaruratan berdasar konstitusi yang diwakili oleh frasa “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada  penguasa  darurat,  dapat  menyimpangi  prosedur  demokrasi  dalam  konstitusi dan penyimpangan hak asasi manusia, kecuali hak-hak asasi yang non-derogable . 8 Aktivasi  “keadaan  bahaya”  juga  menyebabkan  minimnya  pengawasan  politik
7 Calvin  Epafroditus  Jacob,  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Keadaan  Darurat  Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194” , Jurnal Lex Et Societatis 7 (6), 2019.
8 Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, “ Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (2), 2020, hlm 423-446. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585
e-ISSN : 2621-4105
dan  hukum.  Perangkat  tersebut  dibentuk  agar  kekuasaan  penguasa  darurat  efektif, cepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat segera keluar dari kondisi darurat. Namun,  nampaknya  “keadaan  bahaya”  dalam  konstitusi  ini  kurang  didukung perangkat  perundang-undangan  di  bawahnya  sehingga  nampak  hanya  cocok digunakan  dalam  keadaan  darurat  keamanan.  Selain  frasa  “keadaan  bahaya”, konstitusi  juga  memiliki  perangkat  lain  dalam  kedaruratan  yang  diwakili  oleh  frasa “kegentingan memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945.
Frasa ini berimplikasi kekuasaan kepada presiden untuk membentuk peraturan setingkat undang-undang. Namun, frasa ini tidak harus selalu dimaknai sebagai situasi yang  membahayakan.  Dalam  situasi  presiden  menganggap  memerlukan  pengaturan dalam kondisi yang mendesak dan tidak mungkin dilakukan dengan proses legislasi biasa maka perangkat tafsiran “kegentingan memaksa” dapat digunakan.
Di tingkat undang-undang terdapat berbagai undang-undang yang juga memiliki karakter  kedaruratan  yang  tidak  terkait  langsung  dengan  kedaruratan  berdasar konstitusi. Akibatnya, aktivasi kedaruratan terhadap berbagai undang-undang tersebut berimplikasi  kepada  kekuasaan  yang  terbatas  kepada  penguasa  daruratnya.  Namun, jika  dilihat  dari  segi  jaminan  kebebasan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dalam kondisi  pemberlakuan  kondisi  darurat,  aktivasi  darurat  berdasar  undang-undang memiliki keunggulan. Kekuasaan penguasa darurat menjadi lebih fokus kepada jenis kedaruratannya dan tidak banyak prosedur demokrasi dan pemenuhan hak asasi yang disimpangi.  Dalam  menghadapi  Covid-19  nampak  pilihan  kedaruratan  ini  yang menjadi  pilihan  Pemerintah  Republik  Indonesia  sehingga  seharusnya  tidak  terdapat represi  kebebasan  berekspresi  yang  tidak  perlu  dalam  penanganan  Covid-19  di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara ( state of emergency ) yang menimbulkan kegentingan  yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat.

## B. PERMASALAHAN
Dari uraian di atas dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut yaitu
1. Apakah  hakekat  atau  kandungan  dari  keadaan  darurat  negara  ( state  of emergency ) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa?
e-ISSN : 2621-4105
2. Bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat ?
C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu  “penelitian  yang  dalam  pengkajiannya  dengan  mengacu  dan  mendasarkan  pada norma-norma  dan  kaidah-kaidah  hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  teori-teori  dan  doktrin  hukum,  yurisprudensi,  dan  bahan-bahan kepustakaan  lainnya  yang  relevan  dengan  topik  penelitian”  Pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  dengan  studi  pustaka  yakni  melalui  pengkajian  terhadap  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai pustaka  yang  relevan  dengan objek penelitian.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “pendekatan  yuridis, yakni menganalisis permasalahan hakekat keadaan darurat negara (state of emergency ) sebagai  dasar  pembentukan  Perppu  dari  sudut  pandang  hukum  dan  pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia”.
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Pengolahan  bahan  hukum  pada  hakekatnya  merupakan  kegiatan  untuk  mengadakan sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum.  Sistematisasi  berarti  membuat  klasifikasi terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut  untuk  memudahkan  pekerjaan  analisis  dan konstruksi.  Bahan  hukum  yang  sudah  disistematisasi  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kegentingan Memaksa Menurut Konstitusi Di Indonesia
Pasal  22  UUD  1945  menyatakan  “1)  Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti undang-undang,  2)  Peraturan  pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  dalam  persidangan  yang  berikut.”  Klausul  konstitusi  ini merupakan dasar pemberian kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan setingkat  undang-undang  tanpa  melibatkan  parlemen.  Kekuasaan  pembentukan peraturan  perundang-undangan  pengganti  undang-undang  (Perppu)  ini  lazim  di berbagai negara, khususnya di negara-negara bersistem presidensial. Dalam berbagai
e-ISSN : 2621-4105
literatur,  jenis  peraturan  ini  dikenal  dengan  berbagai  sebutan,  antara  lain  disebut sebagai constitutional  decree  authority atau  beberapa  penulis  menyebutnya  dengan executive decree authority atau presidential decree authority . 9
Pada negara-negara bersistem presidensial, kekuasaan jenis ini diklasifikasikan dalam  kelompok  kekuasaan  presiden  di  bidang  legislatif  ( President’s  legislative power ),  yaitu  kekuasaan  presiden  yang  dijalankan  di  lembaga  legislatif.  Selain, presidential  decree atau emergency  decree ,  kekuasaan  yang  dapat  dikelompokkan dalam jenis ini antara lain adalah kekuasaan presiden melakukan veto terhadap proses legislasi di parlemen, kekuasaan mengajukan inisiatif dalam rancangan undangundang di  bidang  tertentu,  kekuasaan  untuk  menentukan  prioritas  pembahasan  rancangan undang-undang, mengadakan referendum atau plebisit, dan kekuasaan khusus dalam pembentukan anggaran negara. 10
Perppu atau Constitutional decree authority (CDA) di negara-negara bersistem presidensial  secara  konsep  dapat  dijelaskan  dalam  lima  ciri  sebagai  sebagaimana disampaikan Fitra Arsil, yaitu: (1) merupakan kekuasaan konstitusional presiden; (2) memiliki daya ikat dan materi muatan setingkat undang-undang; (3) diterbitkan dalam kondisi tertentu; (4) langsung berlaku tanpa melalui proses pembahasan di legislatif; dan (5) meskipun peraturan tersebut langsung berlaku efektif tetapi keberlakuannya sementara  karena  membutuhkan  persetujuan  parlemen  untuk  diberlakukan  sebagai undang-undang atau dicabut.
Apa  arti,  “dalam  hal  ihwal  kegentingan yang  memaksa?”  Menurut  penjelasan resmi UUD  1945,  frase  tersebut  merupakan  terjemahan dari noodverordeningsrecht . Dalam bahasa  hukum  Amerika  ini  sama  dengan konsep  ‘ clear  and  present  danger ’, situasi  bahaya  yang  terang-benderang  dan  memak- sa.  ‘ Nood ’  mengandung  arti bahaya,  atau  darurat.  ‘ Ordenen ’  berarti  mengatur,  me-  nyusun.  Secara  harfiah,
‘ noodverordenings- recht ’  bisa  diartikan  peraturan  hukum  untuk mengatur  keadaan bahaya/darurat.  Menurut  penjelasan  UUD  1945,  Perppu  perlu  diadakan  agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting.
9 Fitra  Arsil,  “ Menggagas  Pembatasan  Pembentukan  Dan  Materi  Muatan  Perppu:  Studi  Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial , “Jurnal Hukum & Pembangunan”, Vol. 48 No. (1), 2018, 1-21, hal. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593
10 J. Mark Payne, Daniel Zovatto G., dan Mercedes Mateo Díaz, “ Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America, (Washington:Inter-American Development Bank, 2007) atau Gabriel L. Negretto, Shifting Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation, ” Texas Law Review 89 : 1777-1805.
Dengan demikian, maka logika penerbitan Perppu bisa disusun sebagai berikut. Pertama,  ada  situasi  bahaya,  situasi  genting.  Kedua,  situasi  bahaya  ini  dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah tidak secepatnya mengambil tindakan konkret.  Ketiga,  karena  situasinya  amat  mendesak,  dibutuhkan tindakan pemerintah secepatnya; sebab jika peraturan yang diperlukan untuk menangani situasi genting itu menunggu mekanisme DPR memerlukan waktu lama.
Walaupun  “kegentingan  memaksa”  menjadi  pertimbangan  dikeluarkannya sebuah  Perppu alasannya  bersifat subjektif, akan tetapi alasan-alasan  yang menjadi pertimbangan  presiden  untuk  mengeluarkan  sebuah  Perppu  agar  lebih  didasarkan pada  kondisi  objektif  bangsa  dan  negara  yang  tercermin  dalam  konsiderans “Menimbang” dari Perppu yang bersangkutan. Termasuk juga “memperbaiki sistem hukum  dan  memperbaiki mekanisme pembuatan, penetapan dan pencabutan sebuah Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu).”    Hal  ini  sangat dibutuhkan  dalam  rangka  reformasi  dan  pembangunan  hukum  nasional  ke  depan kearah yang lebih bagus. 11
Para  ahli  hukum  memahami  hal  ikhwal ”kegentingan  memaksa”  yaitu  “suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan”. Pemahaman ini merujuk pada Undang-undang (Prp) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan  Bahaya.  Namun  demikian,  Pasal  II  Aturan  Tambahan  UUD  1945 menyatakan  bahwa  “Dengan  ditetapkannya  perubahan  Undang-Undang  Dasar  ini, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas Pembukaan  dan  pasal-pasal”,  sehingga  hal  ikhwal  ”kegentingan  yang  memaksa” sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945,  sebenarnya  tidak  sama dengan ”keadaan bahaya” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUD 1945 dan pengaturannya  yang tertuang dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang  Keadaan Bahaya, yang memang harus didasarkan atas kondisi obyektif sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.
Di samping itu, hal ikhwal ”kegentingan memaksa” yang dimaksud dalam Pasal 22  ayat  (1)  UUD  1945  memang  merupakan  hak  subjektif  Presiden  yang  kemudian akan  menjadi  objektif  jika  disetujui  oleh  DPR  untuk  ditetapkan  sebagai  undang-
11 Bambang Santoso, “Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang Law on Non Transferability of the Law dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia ”, Jurnal Yustisia 70, 2007, hlm 5.
e-ISSN : 2621-4105
undang.
Penjelasan  tersebut  di  atas  tertuang  secara  jelas  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  sebagai  penafsir  undang-undang  dasar  ( the  interpreter  of  constitution ) terhadap perkara No. 003/PUU-III/2005  mengenai perkara Judicial Review UU No.
19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun 2004 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  menjadi Undang-Undang. 12
Terlebih  lagi,  dalam  praktik  ketetanegaraan  selama  ini,  dari  berbagai  Perppu yang  pernah  dikeluarkan  oleh  Presiden  menunjukkan  adanya  kecenderungan penafsiran hal ikhwal ”kegentingan memaksa” sebagai keadaan mendesak yang perlu diatur dengan peraturan setingkat undang- undang (misalnya Perppu No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Terorisme,  atau  Perppu  yang  terkait  dengan  Pemilu,  Pilkada,  dan  lain-lain), yang  kesemuanya  itu  tidak  ada  kaitannya  dengan  keadaan  bahaya  sebagaimana dimaksud  Pasal  12  UUD  1945  dan  UU  (Prp)  No.  3  Tahun  1959  tentang  Keadaan Bahaya. 13
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ikhwal ”kegentingan memaksa” dalam penetapan  suatu  Perppu  pada  dasarnya  merupakan  hak  subjektif  presiden  yang kemudian  akan  menjadi  objektif  jika  disetujui  oleh  DPR  untuk  ditetapkan  sebagai undang-undang. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan juga memberikan  rambu-rambu  agar  hal  ikhwal  ”kegentingan  memaksa”  dalam  sebuah Perppu yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh Presiden, agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans ”Menimbang” dari Perppu yang bersangkutan.
John  Reynolds,  dalam  artikelnya  yang  berjudul The  Long  Shadow  Of Colonialism:  The  Origins  Of  The  Doctrine  Of  Emergency  In  International  Human Rights  Law, berargumen  bahwa, the  emergency  as  a  technique  of  governance  and instrument  of  control,  rather  than  a  purely  reactive  and  temporary  response  to  an
12 Riri  Nazriyah, “ Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” , Jurnal Hukum 17 (3), 2010, hlm. 383-390.
13 Mohammad Fajrul Falaakh, “ Rekonstruksi Pengaturan Hukum Keadaan Bahaya di Indonesia ” makalah disampaikan pada Focus Group Discussion on Security Sector Reform, Jakarta, 4  Februari 2003, hlm. 2-7
e-ISSN : 2621-4105
isolated crisis . 12
Pernyataan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  penetapan  darurat  sebagai  alat pengontrol  suatu  situasi,  lebih  besar  pengaruhnya  dibandingkan  upaya  untuk menangani  krisis  yang  sedang  terjadi  disuatu  tempat.  Pernyataan  John  Reynolds tersebut didasarkan atas hasil penelitiannya terhadap pemberlakuan sejumlah undang- undang  emergensi  di  sejumlah  daerah  jajahan  Inggris.  Dari  penelitian  tersebut  dia menyimpulkan bahwa pemberlakuan status darurat sangat sedikit esensi daruratnya, jika  dibandingkan  dengan  keinginan  seorang  raja  untuk  tetap  mempertahankan kekuasaannya.  Lain  lagi  di  Jerman,  pemberlakuan  hukum  darurat  hanya  untuk mencapai  kondisi  normal,  setelah  kondisi  tersebut  tercapai,  secara  otomatis  hukum darurat.
2. Ketentuan  Konstitusi  Mengatur  Tentang  Penetapan  Perppu  Ketika  Negara Dalam Kondisi Darurat.
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indnesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945),  bahwa Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Negara  hukum  adalah  konsep  negara  yang diidealkan oleh para pendiri bangsa ( founding fathers ) yang merumuskan UUD NRI Tahun 1945. Ide ataupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka  menghindari  negara  atau  pemerintah  dari  perbuatan  sewenang-wenang. 14 Makna  atau  nilai  dari  negara  hukum  tersebut  adalah  “bahwa  hukum  merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum  antara  negara  dan  masyarakat,  maupun  antara  anggota  atau  kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya.” 15
Dalam  konteks  kehidupan  bernegara,  maka  hukum  harus  berperan,  sehingga segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Hukum  harus  mampu  mewujudkan  rasa keadilan dan kegunaan bagi kepentingan masyarakat, serta kepastian hukum. 16 Di sisi
14 Hardianto  Djanggih  &  Kamri  Ahmad,  “ The  Effectiveness of  Indonesian  National  Police  Function on Banggai  Regency  Police  Investigation  (Investigation  Case  Study  Year  2008-2016)”, Jurnal  Dinamika  Hukum, 17(2), 2017, hlm 152-157.
15 Muhammad  Syarif  Nuh, “Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara  (State  Of  Emergency)  sebagai  Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” , Jurnal Ius Quia Iustum, 18(2), 2011, hlm 229- 246.
16 Aidul Fitriciada Azhari, “ Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Ius Quia Iustum 4(2), 2012 hlm 489-505.
e-ISSN : 2621-4105
lain  negara  hukum  harus  dapat  menyelenggarakan  ketertiban  hukum  dengan berpedoman  pada  hukum  ( rule  of law ),  serta  negara  kesejahteraan (welfare  state ). 17 Dalam  menjamin  agar  negara  selalu  dalam  keadaan  normal  adalah  salah  satu  tugas pokok pemerintahan guna tercapainya tujuan negara.
Akan  tetapi  dalam  keadaan  normal  itu,  proses  pemerintahan  hanya  dapat diselenggarakan  menurut  cara  cara  yang  ditentukan  dalam  undang  undang  dasar, sebagai  mana  dikenal  dengan  prinsip constitutional  government .  Dan  hal  tersebut tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menentukan  “Presiden  Republik Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  konstitusi. 18 Selain  kondisi negara  dalam  keadaan  biasa  ( ordinary  condition )  atau  ( normal  condition ),  kadang- kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara  yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat  khusus  sehingga  fungsi-fungsi  negara  dapat  bekerja  secara  efektif  dalam keadaan yang tidak normal. 19
Dalam keadaan yang demikian, bagaimanapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna  mencapai  tujuan  hukum  yang  menjamin  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatannya.  Oleh  karena  itu,  sejak  semula  keadaan  tidak  normal  itu  sudah seharusnya  diantisipasi  dan  dirumuskan  pokok-pokok  garis  besar  pengaturannya dalam  Undang-Undang  Dasar.  Bahkan,  karena  pentingnya  hal  ini,  juga  diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang yang tersendiri.
Penetapan adanya suatu keadaan bahaya atau darurat oleh presiden dimaksudkan untuk  menentukan  langkah-langkah  lanjutan  yang  sifatnya  mampu  mengatasi keadaaan yang dimaksud, termasuk melakukan pembatasan hak asasi manusia warga negara  serta  tindakantindakan  pengecualian  lainnya,  dalam  rangka  penyelamatan negara,  misalnya  pengecualian  atas  fungsi  kekuasaan  legislatif    seperti  dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 “dalam hal Ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  Undang-
17 Muhammad  Jeffry  Rananda,  “ Politik  Hukum  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 2015, hlm 534-542.
18 Dedy Nursamsi, “ Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ”, Jurnal Cita Hukum  2(1), hlm 89-100. 19 Osgar S Matompo, “ Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat ”, Jurnal Media Hukum  21(1), 2014, hlm 57-72.
e-ISSN : 2621-4105
undang”.  Penetapan  berlakunya  keadaan  darurat  itu  harus  dilakukan  oleh  presiden sebagai  kepala  negara  sesuai  dengan  ketentuan  undangundang  yang  berlaku,  yaitu Perppu No. 23 Tahun 1959. Kekuasaan Presiden yang cukup besar berdasarkan UUD 1945  itu  berpengaruh  terhadap  pendelegasian  kekuasaan  luar  biasa  pada  presiden dalam Perppu No. 23 Tahun 1959.
Tanggungjawab  pernyataan  keadaan  bahaya  ada  pada  presiden.  Sebagai konstitusi yang berciri subjective staatsnoodrecht dan subjective noodtoesatandstheorie hakim  tidak  dapat  menguji  pernyataan  keadaan  bahaya  yang dilakukan  oleh  presiden.  Menurut  Perppu  Nomor  23  Tahun  1959  posisi  penguasa perang tinggi tidak lagi dibawah KSAD melainkan di tangan presiden. Presiden dalam kapasitasnya  sebagai  pemimpin  tertinggi  kekuasaan  pemerintahan  ketika  dalam keadaan darurat memiliki perangkat untuk mengambil alih semua fungsi negara, dalam rangka  menyelamatkan  negara,  termasuk  melakukan  pembatasan  hak-hak  warga negara  serta  menggerakan  alat-alat  opresif  negara,  berdasarkan  kondisi-kondisi objektif tertentu.
Dalam praktiknya di dunia, terdapat banyak model penetapan keadaan darurat, sebagaimana  diterapkan  di  sejumlah  negara.  Model  yang  paling  klasik  misalnya diterapkan  pada  masa  kekuasaan  romawi  dengan  pendekatan  kediktatoran ( dictatorship ), di Perancis dikenal dengan pendakatan state of siege, yang juga banyak diterapkan  dalam  negara  yang  menganut civil  law  system ;  sementara  di  Inggris menggunakan  pendekatan martial  law ,  yang  banyak  diadopsi  oleh  negara  yang menganut common  law  system .  Mengulang  pendapat  Schmitt,  pada  intinya  keadaan darurat dimaknai sebagai tindakan mengecualikan hukum normal, yang dilakukan oleh kekuasaan  pemerintahan  sebagai  pelaksana  kedaulatan,  dalam  suatu  keadaan  yang tidak normal, atas nama kepentingan publik, dalam rangka perlindungan warga negara dan keutuhan wilayah negara.
Jika  memperhatikan  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  maka  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  ditempatkan  sejajar  dengan  UU (mempunyai  kedudukan  yang  setingkat  dengan  UU).  Oleh  karena itu,  Perppu  dapat pula melaksanakan perintah UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (4) UU No, 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  disebutkan  bahwa
e-ISSN : 2621-4105
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  undang-undang  adalah  “Peraturan  Perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  presiden  dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang memaksa.” 20 Keadaan negara yang membolehkan pembentukan Perppu adalah suatu keadaan  yang  tidak  normal  (darurat),  dimana  dalam  keadaan  darurat  maka  berlaku norma  hukum  yang  juga  bersifat  khusus  yang  perlu  pengaturan  tersendiri  baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya, serta hat-hal yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan  dalam  keadaan  darurat,  perlu  diatur  dengan  jelas  agar  tidak memberi  kesempatan/peluang  timbulnya  penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. 21
Kewenangan untuk membentuk Perppu berada sepenuhnya di tangan presiden tanpa campur tangan DPR, yang pelaksanaannya dilakukan oleh presiden dan seluruh jajarannya.  Hal  ini  menunjukkan  betapa  besar  kekuasaan  presiden  dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hanya saja keadaan dernikian berlangsung apabila terdapat keadaan yang mendesak (hal ihwal kegentingan yang memaksa) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22  ayat (l)  UUD  NRI  Tahun  1945,  “Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa  presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”
Penggunaan  Pasal  22  UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  praktik  penyelenggaran pemerintahan di Indonesia, ditemukan 3 (tiga) alasan yang mendasar,  yaitu: adanya unsur yang membahayakan, adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan, dan adanya unsur keterbatasan waktu. Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan logis untuk memberlakukan atau mengkategorikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, untuk melakukan  tindakan-tindakan  hukum  guna  mengantisipasi  keadaan  yang  ada,  agar fungsi-fungsi  kenegaraan  dapat  berjalan,  dimana  presiden  mempunyai  kewenangan membentuk Perppu sesuai diamanatkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. 22 Menurut Bagir Manan, bahwa kriteria dikeluarkannya Perppu oleh presiden yaitu; “dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa; tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur  dalam  UUD;  tidak  mengatur  mengenai  keberadaan  dan  tugas  wewenang
20 Ferry  Irawan  Febriansyah,  “ Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia” , Jurnal Perspektif, 21(3), 2016, hlm 220-229.
21 Maruarar Siahaan, “ Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan ”, Jurnal Konstitusi, 7(4), 2010, hlm 9-48.
22 Djoko  Imbawani, “Pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Oleh  Mahkamah Konstitusi ”, Jurnal Media Hukum, 21(1), 2014, hlm 73-87.
e-ISSN : 2621-4105
lembaga  negara,  dan  juga  tidak  boleh  ada  Perppu  yang  dapat  menunda  dan menghapuskan  kewenangan  lembaga  negara;  hanya  boleh  mengatur  ketentuan undangundang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.” 23
Oleh  karena  itu,  bahwa  penggunaan  instrumen  hukum  berupa  pembentukan Perppu  sangat  ditentukan  oleh  kondisi  dan  kebutuhan  yang  memerlukan  peraturan yang bersifat mendesak dimana aturan hukumnya belum ada atau hukum tidak mampu lagi  mengakomodasi  kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Dengan berlakunya  Perppu,  maka  DPR  harus  tetap  melaksanakan  fungsi  pengawasannya sebagai wujud negara yang berdasarkan atas hukum. Pengaturan mengenai Undang- Undang/Perppu dapat dilihat pada Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.  Undang-Undang  adalah  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan betsama Presiden atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan Perppu yang dibuat secara sepihak oleh Presiden, tanpa harus ada persetujuan dari  DPR.  Namun  Perppu  sifatnya  hanya  sementara,  karena  Presiden  mempunyai kewajiban hukum untuk mengajukan Perppu tersebut ke DPR sebelum Perppu tersebut disahkan menjadi sebuah UU. 24

## E. PENUTUP
Dalam  kasus  tertentu  dimana  kebutuhan  akan  undang-undang  sangatlah mendesak  untuk  menyelesaikan  persoalan  kenegaraan  yang  sangat  penting  yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi  amanat  kepada  presiden  untuk  menetapkan  Perppu  sebagai  upaya  untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Sementara Apabila pembuatan peraturan diserahkan  kepada  DPR  maka  proses  di  DPR  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama karena  DPR  sebagai  lembaga  perwakilan,  pengambilan  putusannya  ada  di  tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga  kalau  harus  menunggu  keputusan  DPR  kebutuhan  hukum  secara  cepat mungkin  tidak  dapat  terpenuhi.  Disamping  membutuhkan  persyaratan  juga  apa kategori  kebutuhan  yang  mendesak,  dan  syarat  tersebut  adalah  :1.  adanya  keadaan yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  secara  cepat berdasarkan undang-undang; 2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada
23 Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa” , Jurnal Cita Hukum, 1(1), hlm 117-132.
24 Op.cit Riri Nazriya.
e-ISSN : 2621-4105
sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara  prosedur  biasa  karena  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  sedangkan keadaan  yang  mendesak  tersebut  perlu  kepastian  untuk  diselesaikan.  UUD  1945  di dalam Pasal 22 menegaskan, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presiden berhak  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang.  Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak  mendapat  persetujuan,  maka  peraturan  pemerintah  harus  dicabut.”  Ketentuan dalam Pasal 22 tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu  adanya syarat-syarat  yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat  ditunggu  dan  ditetapkan  dalam  suatu  undangundang,  presiden  berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Herman Sihombing, “ Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia” , Jakarta: Djambatan, 1996.
Jimly Asshiddiqie, “ Hukum Tata Negara Darurat ”, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

## Jurnal
Aidul  Fitriciada  Azhari,  “ Negara  Hukum  Indonesia:  Dekolonisasi  dan  Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Ius Quia Iustum 4(2), 2012.
Bambang Santoso, “Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang Law on Non Transferability  of  the  Law  dengan  Upaya  Pembangunan  Hukum  Nasional Indonesia”, Jurnal Yustisia 70, 2007.
Calvin  Epafroditus  Jacob,  “ Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penetapan  Keadaan  Darurat Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  194” , Jurnal Lex Et Societatis 7 (6), 2019.
Dedy  Nursamsi,  “ Kerangka  Cita  Hukum  (Recht  Idee)  Bangsa  Sebagai  Dasar Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Menguji  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang Undang ”, Jurnal Cita Hukum  2(1) Detlev Vagts, “ Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives”, The Germanic Review 87 (2), 2012
Djoko  Imbawani,  “ Pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Oleh Mahkamah Konstitusi ”, Jurnal Media Hukum, 21(1), 2014. Ferry Irawan Febriansyah, “ Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” , Jurnal Perspektif, 21(3), 2016.
e-ISSN : 2621-4105
Fitra  Arsil,  “Menggagas  Pembatasan  Pembentukan  Dan  Materi  Muatan  Perppu:  Studi Perbandingan  Pengaturan  Dan  Penggunaan  Perppu  Di  Negara-Negara Presidensial”, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 (1), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593
________, Qurrata Ayuni, “ Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 50 (2), 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585
Gabriel  L.  Negretto, “Shifting  Constitutional  Designs  in  Latin  America:  A  Two-Level Explanation” , Texas Law Review 89.
Hardianto Djanggih & Kamri Ahmad, “ The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016)”, Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 2017. Janpatar  Simamora,  “ Multitafsir  Pengertian  “Ihwal  Kegentingan  Yang  Memaksa” Dalam  Penerbitan  Perppu ”,    Jurnal  Mimbar  Hukum  22  (1),  2010. DOI 10.22146/jmh.16208
J.  Mark  Payne,  Daniel  Zovatto  G.,  dan  Mercedes  Mateo  Díaz,  “ Democracies  in Development: Politics and Reform in Latin America, (Washington:Inter-American Development  Bank,  2007)  atau  Gabriel  L.  Negretto,  Shifting  Constitutional Designs in Latin America: A Two-Level Explanation, ” Texas Law Review 89. Maruarar  Siahaan,  “ Uji  Konstitusionalitas  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, Jurnal Konstitusi, 7(4), 2010. Muhammad Jeffry Rananda, “ Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 2015.
Muhammad  Syarif  Nuh, “Hakekat  Keadaan  Darurat  Negara  (State  Of  Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” , Jurnal Ius Quia Iustum, 18(2), 2011.
Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa” , Jurnal Cita Hukum, 1(1), 2015.
Osgar  S  Matompo,  “ Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Prespektif Keadaan Darurat ”, Jurnal Media Hukum  21(1), 2014.
Riri  Nazriya,    “ Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Menguji  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ”, Jurnal Ius Quia Iustum, 17(3), 2010.

## Makalah
Mohammad  Fajrul  Falaakh,  “ Rekonstruksi  Pengaturan  Hukum  Keadaan  Bahaya  di Indonesia ” makalah disampaikan pada Focus Group Discussion on Security Sector Reform, Jakarta.