## KEDUDUKAN AGAMA DAN KEBEBASAN BERKEYAKINAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PANCASILA
Alwiyah Sakti Ramdhon Syah R Email: ramdhansyah44@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  how  the  position  of  religion  position  within  the constitutions  of  Indonesia  and  it’s  implications  for  religious  freedom  in  Negara Hukum  Pancasila (rule  of  law) ,  as  well  as  recognition  and  protection  of  law against religion and religious activities in the constitution of Indonesia. Article 29 paragraph (1) declare about the state based on the divinity, and paragraph (2) that the  state  guarantees  the independence  of every  Indonesian  citizen  for  embracing and  worshiping  according  to  his  belief.  Explanation  on  article  1  of  act  No.
1/PNPS/  of  1965  states  the  existence  of  legal  protection  against  the  official religions  embraced  by  the  Indonesian  population  (Islam,  Christian,  Catholic, Hindu,  Buddhist,  Kong  Hu  Chu)  and  other  beliefs  as  long  as  they  obey  the Constitutions  and  the  laws.  However,  in  the  domain  of  the  Negara  Hukum Pancasila,  there  are  still  found  the  intervention  of  religion  and  religiosity  in  the eingenritching form by society and even onrechtsmatig overheids daads form by the government. In a Negara Hukum Pancasila, everything must be settled by law, with  consideration  that  the  major  fortune  in  a  law  constitutional  not  only  in  the prestige  of  the  law  itself,  but  also  against  the  sovereignty  of  the  people, particularly the issue of human rights.
Keywods: Agama, Kebebasan, Negara Hukum

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kedudukan  agama  dalam ketatanegaraan  Indonesia  dan  implikasinya  terhadap  kebebasan  beragama  dalam konteks  Negara  Hukum  Pancasila,  serta  pengakuan  dan  perlindungan  hukum terhadap  agama  dan  kegiataan  keberagamaan  dalam  ketatanegaraan  Indonesia. Pasal  29  ayat  (1)  menyebut  negara  berdasarkan  Ketuhanan,  dan  ayat  (2)  bahwa negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  Indonesia  memeluk  dan beribadat  sesuai  keyakinannya.  Penjelasan  Pasal  1  UU  Nomor  1/PNPS/  Tahun 1965  menyebutkan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  agama-agama  resmi yang dianut  penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Kong Hu  Chu)  juga  aliran  kepercayaan  lainnya  sepanjang  tunduk  terhadap  Konstitusi dan  Peraturan  Perundang-undangan.  Namun  demikian,  dalam  domain  Negara Hukum  Indonesia  masih  saja  ditemukan  adanya  intervensi  terhadap  agama  dan keberagamaan dalam bentuk eigenritching oleh masyarakat bahkan onrechtsmatig overheidsdaads oleh  pemerintah.Dalam  negara  hukum,  segala  sesuatu  mesti diselesaikan  dengan  hukum,  dengan  pertimbangan  bahwa  daulat  utama  dalam suatu negara hukum bukan hanya ada pada wibawa hukum itu sendiri, tetapi juga terhadap kedaulatan rakyat, khususnya masalah HAM.
Kata Kunci: Agama, Kebebasan, Negara Hukum

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara
hukum,  sebagaimana  tertuang  dalam
Pasal  1  ayat  (3) UUD  NRI
1945.Sebelum perubahan, kedudukan negara hukum yang dianut Indonesia bercirikan  tipe  negara  hukum civil law atau  yang  biasa  dikenal  dengan istilah rechtstaat ,  dan  bukan  dengan kekuasaan  atau machtstaat. Akan tetapi setelah perubahan, tidak disebutkan    secara  eksplisit  dalam redaksi  Pasal,  apakah  negara  hukum Indonesia  bertipe civil  law  system (rechtstaat) ataupun  bertipe common law system (rule of law) . Belakangan kemudian ahli hukum hukum Indonesia sepakat merumuskan suatu paham  negara  hukum  yang  memiliki kedudukan  dan  wibawa  yang  sama seperti  tipe-tipe  negara  hukum  di dunia, yang kemudian dikenal dengan istilah Negara Hukum
Pancasila (Atmadja, 2015:149).
Karakteristik negara-negara
yang  berlandaskan  hukum  secara mainstream diketahui melalui adanya suatu wetmatig bestuur dan juga due procees of law ataupun juga memiliki unsur peradilan
administrasi.  Adapun  hal  yang  tak kalah pentingnya dalam unsur sebuah negara  hukum  yakni  perlindungan HAM  terhadap  semua  warga  negara tanpa  memandang  latar  belakang agama,  budaya,  ras,  suku,  dan sebagainya. Dalam kajian-kajian ilmiah, diketahui bahwa HAM merupakan  suatu  obyek  yang  mesti mendapatkan pengakuan dan perlindungan dikarenakan
kedudukannya  yang  erat  dengan keberadaan  manusia  itu  sendiri. Terbukti dalam Konstitusi Indonesia, mengenai  HAM  diatur  dalam  Bab XA UUD NRI 1945 sebagai perwujudan  dari  daulat  rakyat  yang sebelumnya juga tertuang pula dalam Pasal 1 ayat (2).
Salah satu unsur terkait dengan HAM  ialah  mengenai  kedudukan agama  dan  keberagamaan.Indonesia adalah  negara  dengan  rakyat  yang pada umumnya merupakan masyarakat religius, sehingga aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari unsur  keagamaan  sebagai  salah  satu hak  dan  kebutuhan  yang  sifatnya otonom dari entitas bangsa Indonesia
itu  sendiri.  Respon  negara  terhadap keberadaan aktifitas keagamaan
masyarakat  Indonesia  dapat  dilihat melalui dibentuknya lembaga- lembaga  yang  khusus  mengatur urusan  masyarakat  Indonesia,  yang berkaitan  dengan  keagamaan  seperti misalnya Kementerian Agama,
ataupun  juga  Peradilan  Agama  yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Dalam  Pasal  29  ayat  (2)  UUD NRI 1945 disebutkan bahwa
“Negara  menjamin  kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu” . Hal ini merupakan  sebuah  konsekuensi  dari ayat sebelumnya yakni ayat (1) yang
menyebutkan “Negara berdasar atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.
Kedudukan Agama
menurut
Penjelasan  Pasal  1  UU  Nomor
1/PNPS/  Tahun  1965  menyebutkan bahwa umumnya agama-agama yang dianut  masyarakat  Indonesia  dan mendapat perlindungan hukum adalah  Islam,  Kristen,  Khatolik, Hindu,  Budha,  dan  Kong  Hu  Chu (Konfusius). Namun menurut
Penjelasan  Pasal  ini,  tidak  tertutup kemungkinan  agama  atau  aliran  lain juga  diberikan  perlindungan  oleh negara sepanjang tunduk pada ketentuan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Akan  tetapi,  sekalipun  adanya garansi  dan  jaminan  perlindungan hukum oleh Konstitusi dan Peraturan perundangan terkait aktifitas
keberagaman  kepada  masyarakat, kenyataannya persoalan yang
menyangkut  masalah  agama  dan keagamaan  masih  terasa  belum mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Indonesia yang akibatnya terjadi  beberapa  varian  tafsir  secara subyektif mengenai kedudukan agama-agama  di  Indonesia.  Masalah ini  khususnya  menyangkut  kata “Ketuhanan”  dalam  Pasal  29  UUD NRI 1945.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie, kata “Ketuhanan” hingga kini belum diketemukan kesepahaman yang Universal. Ashiddiqie kemudian membagi  4  (empat)  kemungkinan klasifikasi  hubungan  antara  Tuhan dan  Agama  dalam  praktik  di  dunia dan  di  Indonesia  yakni, Pertama , pengertian bertuhan dipandang
identik dengan beragama. Kedua ,
pengertian  bertuhan  tidak  identik dengan  agama. Ketiga ,  aliran  yang
percaya kepada aliran agama tertentu, tetapi tidak mengenal konsep  ketuhanan. Keempat, tidak percaya  kepada  Tuhan  dan  juga agama (Asshiddiqie, 2015:28).
Klasifikasi  yang  terakhir  yakni yang  biasa  dikenal  dengan  paham atheism ,  jelas  tidak  sesuai  dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Menurut  Tahir  Azhary  (Azhary, 2003:93), sesuai dengan sila Pertama Pancasila  dan  Pasal  29  UUD  NRI 1945 jelas bahwa atheism tidak dapat diterima di Indonesia sehingga dengan  sendirinya  tidak  mendapat pengakuan  dan  perlindungan  hukum di Indonesia.
Yang  menarik  adalah  bila diperhatikan  bagaimana  pidato  Bung
Karno menyangkut masalah “Ketuhanan”. Dalam pidatonya,
Bung Karno menyebut bahwa
“Bukan  saja  bangsa  Indonesia
bertuhan,  tetapi  hendaklah  tiap-tiap orang Indonesia bertuhan….” (Kaelan, 2013:181)
yang apabila dikaitkan dengan klasifikasi  oleh  Jimly  Asshiddiqie,
kesan  yang  muncul  ialah  intinya bertuhan,  tak  menjadi  soal  apakah beragama ataukah tidak.
Dalam  hal  ini  apa  yang disebutkan  oleh  Jimly  Asshiddiqie pada  klasifikasi pertama dan kedua sesuai  dengan  pidato  Bung  Karno. Disisi lain UUD NRI 1945 tidak ada satupun  Pasal  yang  secara  spesifik menyebut bahwa “Ketuhanan” negara  Indonesia  dipahami  identik dengan  salah  satu  dari  klasifikasi tersebut, ataupun Tuhan yang berdasarkan pada suatu agama tertentu.
Meskipun  Penjelasan  Pasal  1 UU  Nomor  1/PNPS/  Tahun  1965 menyebut  keberadaan  agama-agama resmi yang disebutkan, dan memberi kemungkinan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap aliran kepecayaan lainnya sepanjang tunduk  dengan  hukum  yang  berlaku di  Indonesia,  akan  tetapi  perihal masalah  agama  dan  keberagamaan belum  sepenuhnya  selesai  dan  selalu saja  menjadi  persoalan  yang  hangat pada  kalangan  masyarakat  terlebih lagi  pada  kalangan  ahli  hukum  di Indonesia.  Masalah  ini  diperparah oleh keadaan cendikiawan di
Indonesia  yang  masih  memandang
agama sebagai sesuatu yang
“sensitif”  untuk  dibahas.Padahal dalam kenyataannya, kebutuhan perihal  kejelasan  kedudukan  agama dan ketuhanan semakin hari bertambah peminatnya.
Timbulnya  kasus  kekerasaan
atas  nama  agama  ataupun  perilaku eigenritching oleh masyarakat
terhadap kegiatan keberagamaan juga  ada  yang  memakan  korban. Sebut  saja  soal  tragedi  Sampang Madura,  dan  juga  soal  aliran  Sunda Wiwitan.Dan    masih  segar  pula dalam ingatan kita soal SKB 3 (tiga) menteri  tentang  pelarangan  kegiatan aliran  JAI  (Jaringan  Ahmadiyyah
Indonesia) yang buntutnya Pemerintah Daerah setempat memberlakukan  suatu  Keputusan (beschikking) yang melarang
kegiatan  keagamaan  aliran  yang bersangkutan. Padahal, dalam Undang- undang Pemerintah Daerah disebutkan  bahwa  Pemerintah  tidak boleh mengintervensi kehidupan beragama,  melainkan  mengatur  dan membuka ruang mediasi bila terdapat sengketa  mengenai  agama.  Disisi
lain,  SKB  tidak  dikenal  dalam hierarki peraturan perundang- undangan.  Bila  menteri  membuat keputusan, seharusnya dengan pertimbangan  Peraturan  Pemerintah dan Undang-undang.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  pengumpulan  data merupakan  hal  yang  penting  dalam mengumpulkan bahan materi penelitian  tesis.Dalam  penelitian  ini, metode  penelitian  yang  digunakan adalah sebagai berikut.
1. Tipe Penelitian.
Tipe  penelitian  yang  dipakai dalam  penulisan  tesis  ini  adalah penelitian  hukum  normatif-yuridis. Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  mengacu  pada  norma  hukum segala peraturan perundang- undangan  yang relevan dengan judul tesis ini. Penelitian tesis ini menggunakan  pendekatan  kualitatif yaitu  penelitian  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan agama, politik hukum,
pancasila, dan ketatanegaraan.
2. Sifat Penelitian.
Sifat penelitian yang digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  bersifat deskriptif-analitis.Deskriptif-analitis merupakan  metode  yang  dipakai untuk  menggambarkan  suatu  kondisi atau  keadaan  yang  sedang  terjadi atau  berlangsung  yang  tujuannya agar  dapat  memberi  data  seteliti mungkin  mengenai  obyek  penelitian sehingga  mampu  menggali  hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis  berdasarkan  teori  hukum atau  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.Dalam  penelitian  ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan  masalah  kedudukan agama dalam konteks Politik Hukum pancasila dan Ketatanegaraan.
3. Jenis dan Sumber Data.
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri atas :
a. Bahan hukum primer.
Yaitu  bahan-bahan  hukum mengikat  yang  terdiri  dari peraturan perundang- undangan  dan  kebiasaan. Dalam hal ini penulis menggunakan  UUD  NRI Tahun  1945;  UU  Nomor  1 /PNPS/  Tahun  1965;  UU Nomor  39  Tahun  1999
tentang Hak Asasi Manusia; Keppres  Nomor  6  Tahun 2000  tentang  Pencabutan Instruksi  Presiden  Nomor 14  Tahun  1967  tentang Agama,  Kepercayaan,  dan Adat  Istiadat  Cina,  dan
Putusan Mahkamah
Konstitusi.
b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu  buku-buku,  maupun tulisan-tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, desertasi, jurnal,  artikel,  ataupun  hasil seminar yang mengulas tentang  Pancasila,  agama, dan,  hukum  tata  negara yang terkait dengan
penelitian tesis ini. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu petunjuk yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer  dan  sekunder  antara lain  yakni,  kamus-kamus, ensiklopedia,  majalah,  surat kabar, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data  untuk  penelitian ini adalah dengan Penelitian
Kepustakaan.Metode  pengumpulan bahan  dilakukan  dengan  penelitian kepustakaan (library research). Studi
ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen  yang  ada  yaitu dengan  mengumpulkan  data  dan informasi  yang  baik  berupa  buku,
karangan ilmiah, peraturan
perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan  penelitian  ini,  yaitu  dengan cara  mencari,  mempelajari,  mencatat serta  menginterpretasikan  hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.
5. Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  analisis kualitatif.Analisis data kualitatif dilakukan  terhadap  data  yang  tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier, demikian juga bahan pustaka, jurnal  ilmiah  hukum,  dan  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah Agama dan Politik hukum Pancasila.
Tahapan yang dilakukan dalam analisis ini adalah :
1. Melakukan inventarisasi
terhadap semua regulasi
atau  peraturan  perundang- undangan  yang  menyangkut agama, politik hukum pancasila,dan ketatanegaraan yakni Undang-undang Dasar, Undang-undang,  Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Putusan Mahkamah  Konstitusi,  dan sebagainya. 2. Melakukan penelusuran
terhadap  berbagai  regulasi sebagaimana  disebut  diatas dengan melakukan
pengamatan  secara  cermat terhadap  substansi  atau  isi masing-masing regulasi.
3. Hasil penelusuran dan pengamatan terhadap berbagai regulasi selanjutnya akan dipaparkan secara  deskriptif  sebagai bentuk  hasil  penelitian  dan diikuti rekomendasi penelitian.
Pembahasan
1. Sekilas Tentang Negara Hukum
Pancasila
Dalam  kajian  ketatanegaraan apabila  disebutkan  kalimat  “Negara Hukum”,  maka  dengan  mudah dipahami  secara  aksiomatis  tentang konsep Rechtstaat ataupun Rule  of law ,  selain  konsep  atau  tipe  negara hukum  lainnya  seperti Socialist Legality dan Nomokrasi
Islam .Sebenarnya  masih  ada  tipe negara hukum lainnya seperti Negara hukum Cina, Hukum Hindu , Monarki
Konstitusional,Negara Hukum
Pancasila, dan sebagainya.
Ide  tentang  negara  hukum secara  embrionik  disinyalir  berasal dari  Yunani  ketika  Plato  menulis sebuah  karya  yaitu Nomoi sebagai tulisan ketiganya setelah sebelumnya ia Politea dan Politicos yang  belum muncul istilah negara hukum
(Ridwan HR, 2006:2).Dalam Nomoi plato  mengemukakan  bahwa
penyelenggaraan  negara  yang  baik ialah yang didasarkan pada pengaturan  (hukum)  yang  baik. Gagasan  tentang  negara  hukum  ini semakin  tegas  ketika  didukung  oleh muridnya Aristoteles yang menuliskan buku berjudul Politea.
Menurut Aristoteles, suatu negara  yang  baik  ialah  negara  yang
diperintah  dengan  Konstitusi  dan berkedaulatan  hukum.  Menurutnya ada  tiga  unsur  pemerintahan  yang berkonstitusi yakni (1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; (2) Pemerintahan dilaksanakan  menurut  hukum  yang berdasarkan pada ketentuan- ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang; dan
(3) Pemerintahan berkonstitusi
berarti pemerintahan
yang dilaksanakan  atas  kehendak  rakyat, buka  oleh  paksaan  pemerintahan despotik.
Dalam  konsep  negara  hukum Rechtstaat, menurut  F.J  Stahl  ada  4 (empat)  unsur  pokok  penting  yakni, (1)  Pengakuan  dan  Perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) Trias
Politica ; (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-undang (wetmatig bestuur) ; dan (4) Peradilan administasi negara. Sedangkan
Rechtstaat menurut Scheltema unsur- unsurnya yakni, (1) Kepastian
Hukum; (2) Persamaan; (3)
Demokrasi;  dan  (4)  Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.
Sementara  itu  dalam  konsep negara hukum Rule of Law , menurut
A.V  Dicey  3  (tiga)  unsur  utama
yakni, (1) Supremasi Hukum
(supremacy  of  law) ;  (2)  Persamaan didepan  hukum (equality  before  the law) ;  dan  (3)  Konstitusi  didasarkan pada hak-hak perorangan (the constitutions  based  on  individual rights). Konsep Negara Socialist
Legality unsur  utamanya  yakni  (1)
Supremasi  hukum (supremacy  of law) ; (2) Asas Legalitas (Principle of legality) ;  (3)  Kebebasan  Hakim
(Independence judge); dan (4) Perlindungan  Hak  Asasi  manusia
(Protection of human rights) . Sementara itu dalam Warsawa
Culloqium,  unsur-unsur Socialist
legality yakni (1) Perwujudan
sosialisme;  (2)  Hukum  sebagai  alat politik  dibawah  ideologi  sosialisme; dan  (3)  pengutamaan  kewajiban kepada negara daripada perlindungan HAM  (Atmadja,  2015: Op.cit 148).
Menurut beberapa ahli, supremacy of law dalam  konsep Socialist  Legality hanyalah  “slogan”  semata  karena pada  dasarnya  pada  konsep  ini
hukum disubordinasi oleh
kepentingan sosialisme.
Prinsip konsep Nomokrasi
Islam menurut Tahir Azhary ditandai dengan 9 (Sembilan) unsur yakni (1) Prinsip  kekuasaan  sebagai  amanah; (2)  Prinsip  Musyawarah;  (3)  Prinsip keadilan;  (4)  Prinsip  persamaan;  (5) Prinsip  pengakuan  dan  perlindungan setiap  hak-hak  asasi  manusia;  (6) Prinsip  peradilan  bebas;  (7)  Prinsip perdamaian; (8) Prinsip kesejahteraan; dan (9) Prinsip ketaatan  rakyat (Azhary,  2003:
Loc.cit 85).
Dalam  pasal  2  UU  Nomor  12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pancasila  merupakan  segala  sumber hukum Negara. Hal ini berarti bahwa Negara  hukum  di  Indonesia  berciri esensial  khas  Indonesia,  yang  setara dengan konsep Negara hukum lainnya  seperti  konsep Rechtstaat,
Rule  of  Law,  Socialist  Legality,
Nomokrasi Islam , dan lain
sebagainya. Menurut Oemar Senoadji,
Negara  Hukum  Pancasila  memiliki ciri-ciri  khas  Indonesia.  Pancasila dipandang  sebagai  dasar  pokok
(grundnorm) hukum Indonesia dengan  ciri-ciri  yakni,  (1)  Hak  asasi sebagai unsur esensial Negara hukum
sesuai penghormatan kepada
martabat  manusia (human  dignity) ditekankan pada keseimbangan perlindungan  kepentingan  individu dan  masyarakat  dengan  cerminan hukum adat Indonesia; (2) Kebebasan  beragama  sesuai  dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin Konstitusi. Kendati demikian,  sila  ini  menolak  dengan tegas  propaganda  anti  agama  dan atheism  seperti  di  Negara-negara barat; (3) Pengakuan dan pengembangan hak-hak sosial,
ekonomi,  dan  kultural  dalam  suatu Negara  hukum;  dan  (4)  Kondisi keadaan darurat Negara harus benar- benar terkualifikasi dalam hukum.
Menurut
Soediman
Kartohadiprodjo,  pemikiran  Negara Hukum  Pancasila  bercirikan,  (1) Jiwa  kekeluargaan;  (2)  Musyawarah mufakat  berlandaskan  hukum  adat; (3)  Melindungi  rakyat  dari  tindakan pemerintah  yang  sewenang-wenang; dan  (4)  Mengutamakan  tugas  dan tanggungjawab bagi lembaga-
lembaga Negara dan bukan mengutamakan kekuasaan.
Menurut Padmo Wahjono,
Negara  Hukum  Pancasila  bertolak
dari  asas  kekeluargaan  sebagaiman tercantum  dalam  pasal  33  ayat  1 UUD  NRI  1945  yang  bercirikan,  (1) Mengutamakan  kepentingan  banyak orang, namun harkat martabat manusia tetap dihargai; (2) Mengutamakan  kemakmuran  rakyat dan bukan kemakmuran individu; (3)
Orang perseorangan berusaha sepanjang  tidak  mengenai  hajat hidup  orang  banyak;  (4)  Fungsi hukum pengayoman; dan (5) Mengakui  eksistensi  hukum  tidak tertulis selain yang tertulis.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon
dalam desertasinya berjudul “Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat” bercirikan,  (1)  Keserasian  hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan  asas  kerukunan  sosial;
(2) Hubungan fungsional dan
proposional antara kekuasaan Negara;  (3)  Prinsip  menyelesaikan sengketa  secara  musyawarah  dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) Kesimbangan antara hak dan kewajiban.
Menurut  Tahir  Azhary,  negara hukum  Pancasila  memiliki  ciri-ciri (1)  Hubungan  yang  erat  antara Agama  dan  Negara;  (2)  Bertumpu
pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Kebebasan  beragama  dalam  arti positif; (4) Atheisme tidak
dibenarkan dan komunisme dilarang; dan (5) Asas keluarga dan kerukunan.  Sedangkan  unsur  utama negara  hukum  Pancasila  yakni  (1) Pancasila;  (2)  MPR;  (3)  Sistem Konstitusi;  (4)Persamaan;  dan  (5) Peradilan  bebas  (Azhary,  2003: Loc.cit 102).
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa unsur negara hukum Pancasila  adalah  (1)  Berketuhanan Yang Maha Esa; (2) Asas
Kekeluargaan;  (3)  Pengakuan  dan Perlindungan HAM; (4) Musyawarah Mufakat;  (5)  Mengakui  hukum  yang tidak  tertulis  disamping  hukum  yang tertulis;  (6)  Toleransi;  dan  (7) Pengakuan  hak-hak  sosial,  ekonomi, dan  kultural  dalam  suatu  negara hukum.
Kaitannya  dengan  persoalan kemerdekaan dan kebebasan beragama  dalam  konsep  Negara Hukum  Pancasila,  jelas  bahwa  hak beragama  adalah  hak  asasi  yang  tak dapat dikurangi sedikitpun (Pasal 28I ayat  1  UUD  NRI  1945,  dan  Pasal  4
UU Nomor 39 Tahun 1999).
Sebagaimana  penjelasan  Pasal  1  UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 selain 6 agama  resmi  yang  dianut  penduduk Indonesia,  keberadaan  agama-agama lain  juga  mendapat  perlindungan yang sama berdasarkan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945, sepanjang tunduk kepada peraturan perundangan- undangan Indonesia.
2. Kedudukan Agama dan Keberagamaan, Pengakuan  dan Perlindungan Terhadap Kebebasan  Beragama  dalam Negara Hukum Pancasila
Merupakan  hal  yang  telah maklum diantara cendikiawan ataupun peminat kajian
ketatanegaraan  Indonesia  bahwa  niat awal The  Founding  Father’s bangsa Indonesia sepakat membangun negara Indonesia, selain untuk sebaik-baiknya  menata  kehidupan rakyat  Indonesia,  adalah  juga  untuk membangun bangsa dan negara yang bertuhan.  Unsur  ketuhanan  dalam Konsitusi Indonesia telah ada semasa sidang-sidang  dalam  forum  BPUPKI dan  PPKI,  yang  terus  berlanjut hingga  pada  forum  Konstituante (Mahfud  MD,  2009:5).Terlepas  dari bagaimana  alur  perdebatan  yang
terjadi  semasa  itu,  yang  pasti mayoritas  bahkan  semua  bangsa Indonesia sepakat membentuk negara yang memiliki unsur “Ketuhanan”.
Dalam  Pasal  29  ayat  (1)  dan
(2)  UUD  NRI  1945  disebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan, dan menjamin kemerdekaan dan
kebebasan beragama bagi tiap-tiap pemeluknya. Hal  ini  sesuai  dengan  isi  Pancasila terutama  sila  1  (pertama)  yakni “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” sebagai  batang  tubuh  UUD  NRI 1945.Kusnardi  &  Harmaily  Ibrahim melanjutkan,  ketentuan  ini  menjadi dasar  bagi  Pemerintah  dan  alat perlengkapan  negara  lainnya  dalam mengatur  kegiataan  keberagamaan bagi  penduduk  Indonesia  (Kusnardi, et.al , 1976:103).
Penjelasan  Pasal  1  UU  Nomor /PNPS/  Tahun  1965  menyebutkan bahwa negara mengakui dan melindungi  6  (enam)  yang  dipeluk oleh  penduduk  Indonesia  (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong  Hu  Chu),  dan  juga  menjamin keberadaan keyakinan lainnya
sepanjang  tunduk  dengan  Konstitusi dan peraturan perundangan-
undangan. Hal ini sesuai juga dengan TAP  MPRS  Nomor  III/MPRS/1960, lampiran  A,  Biidang  1,  angka  6, dengan kata-kata
“Kegiatan Keberagamaan”  dimaksudkan  segala
macam kegiatan yang bersifat keagamaan,  misalnya  menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran  kepercayaan  ataupun melakukan ibadahnya
dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama  diketahui  oleh  Departemen ajaran agama yang untuk itu mempunyai  alat-alat/cara-cara  untuk menyelidikinya.
Disisi lain, Mahfud MD menjelaskan jika dilihat dari hubungan antara Agama dan Negara, Indonesia  dengan  sistem  hukum Pancasila  yang  prismatik  bukanlah negara agama (teokrasi) yang menjadikan  suatu  agama  sebagai agama  resmi  negara,  dan  pun  juga buan negara sekuler yang mengabaikan  agama-agama  yang dianut  penduduknya  (Mahfud  MD, 2010:29). Mahfud melanjutkan, Indonesia  adalah  sebuah religious nation  state yang  menghormati  dan
membina  semua  agama  yang  dianut
oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. Pelayanan negara terhadap para pemeluk agama dalam hal peribadatan  haruslah  adil  dan  tidak memandang  besar  atau  kecilnya jumlah  penganut.  Negara  harus membina kehidupan beragama warganya  tanpa  ikut  mengatur  cara peribadatannya  (Mahfud  MD,  2010: Op.cit 30).Pada  saat  yang  sama semua warga negara harus menyadari bahwa memeluk agama adalah sebuah  Hak  Asasi  yang  tak  boleh dikurangi  sedikitpun  dan  diganggu oleh siapapun.
Kaitannya dengan asas Ketuhanan  dalam  sila  1  (kesatu) Pancasila,  menarik  apabila  disimak uraian  dari  Prof.  Kaelan  MS. Menurut Kaelan, Pancasila
merupakan causa  matrealis, yakni nilai-nilai  yang  telah  ada  pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala  (Kaelan,  2013: Loc.cit 205).
Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945 memberikan  sifat  yang  khas  bagi negara Indonesia yaitu bukan sebagai
negara  sekuler,  ataupun  negara dengan agama tertentu.
Kaelan  melanjutkan,  negara tidak  bisa  memaksakan  agama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  karena  hal  itu  merupakan suatu keyakinan bathin yang tercermin dalam hati sanubari penganutnya dan tidak dapat dipaksakan.  Dengan  perkataan  lain negara menjamin kemerdekaan setiap  warganya  untuk  memeluk  dan beribadat menurut kepercayaan agamanya tersebut.
Dalam  menjalankan  hak  dan kewajiban, warga negara secara tidak sadar  tengah  melakukan  perbuatan hukum (rechthandeling) dan hubungan hukum (rechtbetrkkingen) (Soeroso,
1995:29).Ketika melakukan perbuatan  hukum  ataupun  hubungan hukum,  masing-masing  masyarakat tertentu  memiliki  kepentingan  yang berbeda-beda  yang  kadang-kadang saling berhadapan atau berlawanan.Untuk mengatasi ketegangan dan konflik maka hukum tampil untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut sesuai dengan aturan-aturan
hukum.Hal
ini
dinamakan perlindungan  hukum.Namun  pada dasarnya  perlindungan  hukum  selalu didahului  dengan  adanya  suatu pengakuan  baik  secara de  facto
ataupun de jure.
Perlindungan hukum
merupakan  salah  satu  hal  terpenting dalam  unsur  suatu  Negara  hukum dikarenakan  dalam  suatu  Negara hukum peraturan-peraturan yang akan dibentuk untuk warganya dibentuk  pula  oleh  hukum.  Dalam perkembangannya,  antara  warga  dan Negara  akan  terjalin  suatu  hubungan timbal  balik,  yang  mengakibatkan adanya  hak  dan  kewajiban  antara satu  sama  lain.  Perlindungan  hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh Negara kepada
seluruh warganya.
Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan  pelaksanaannya  dengan suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua), yakni :
1. Perlindungan hukum Preventif, adalah
perlindungan  hukum  yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya  pelanggaran.  Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan  batasan  dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan Hukum Represif,  yakni  merupakan perlindungan  akhir  berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan  yang  diberikan apabila telah terjadi sengketa  atau  telah  terjadi suatu  pelanggaran  (Philipus M. Hadjon:38).
Oleh  karena  itu  sesuai  dengan pokok  pikiran  yang  terkandung dalam  asas  Ketuhanan  dalam  sila  1 (kesatu)  Pancasila  dan  pembukaan UUD NRI 1945, mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara untuk memegang budi pekerti yang  luhur.  Peraturan  perundang- undangan dan putusan-putusan
hakim  dalam  urusan  keagamaan
wajib menghormati dan
memperhatikan kaidah imperatif Pancasila,  terutama  sila  1  (kesatu) tiang  pancang  keberadaan  agama- agama berasaskan Ketuhanan.

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan asas negara hukum  Pancasila,  dapat  disimpulkan kedudukan agama dan keberagamaan,  serta  pengakuan  dan perlindungan hukum terhadap kebebasan  beragama  di  Indonesia memperoleh  jaminan  pengakuan  dan perlindungan  hukum  oleh  negara sepanjang  tunduk  dan  mengikuti Konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan. Adapun mengenai bagaimana politik hukum pemerintah terhadap  agama  dan  keberagamaan ke  depan  harus  lebih  responsif  serta meningkatkan  kajian-kajian  tentang agama dan keagamaan agar penduduk Indonesia dapat menjalankan aktifitas keberagamaannya dengan bebas
sesuai Konsitusi dan peraturan perundang-undangan,
demi meningkatkan persatuan dan
kesatuan  bangsa  Indonesia.  Agama harus  mampu  memberi  kontribusi
bagi  kemajuan  bangsa,  tidak  hanya sekedar  kebutuhan  privat  primordial tetapi  juga  memberi  peran  utama yang menghidupkan ruh dari falsafah Pancasila itu sendiri.
B. REFERENSI

## 1. BUKU
Abdillah, Masykuri, 2015, Islam dan Demokrasi  :  Respons  Intelektual
Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 ,
Media Group, Jakarta.
Amin,  Samir,  et.al,  2004, Dialog Agama  dan  Negara ,  PT
LKiS Printing Cemerlang, Yogyakarta. Arif, Syaiful, 2016 , Falsafah kebudayaan  Pancasila  :
Nilai  dan  Kontradiksi Sosialnya , PT.  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta. Arifin, Bustanul, 2001, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional ,  Yayasan  Al- Hikmah, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly, 2009, Penghantar Hukum Tata  Negara ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
_______________,2010 , Konstitusi dan  Konstitusionalisme
Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. _______________,2015, Gagasan Konstitusi Sosial : Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani , Pustaka LP3ES, Jakarta. _______________,2015, Penguatan
Sistem Pemerintahan dan Peradilan , Sinar Grafika, Jakarta.
Atmadja,  I  Dewa  Gede,  2015, Teori Konstitusi & Konsep Negara  Hukum , Setara Press, Malang. ________________,2010, Hukum Konstitusi : Problematika  Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan  UUD  1945 , Setara Press, malang. Azhary, Tahir, 2003, Negara Hukum  :  Suatu  Studi tentang Prinsip- prinsipnya  Dilihat  dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Prenada Media Group, Jakarta. Azizy, Qodri, et.al, 2006 , Menggagas Hukum Progresif , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Durkheim, Emile, 2011 , The
Elementary  Forms  of The  Religious  Life  : Sejarah  Bentuk-bentuk Agama yang paling Dasar,  terj.  oleh  Inyiak Ridwan  Muzir  &  M.
Syukri ,
IRCiSoD,
Yogyakarta.
Effendy,  Bachtiar,  2009, Islam  dan Negara , Graha Paramadina, Jakarta.
El  Muhtaj,  Majda,  2005, Hak  Asasi Manusia dalam Konstitusi  Indonesia  : Dari  UUD  1945  Sampai dengan
Perubahan UUD  1945  Tahun  2002 , Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Hakim,  Abdul  Aziz,  2011, Negara Hukum  dan  Demokrasi
di  Indonesia ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hallaq,  Wael  B,  2013, Ancaman Paradigma Negara Bangsa  :  Islam,  Politik, dan Problem Moral Moderenitas,  terj.  oleh Akh. Minhaji , Suka- Press, Yogyakarta.
Hamka,  2015, Keadilan  Sosial dalam  Islam ,  Germani Insani, Depok.
Husen, Laode, 2009, Negara
Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan  Kekuasaan, PT.  Umitoha  Ukhuwah
Grafika, Makassar.
Jafri, S.H Mohammad, 2012, Agama dan Negara dalam Pandangan  Imam  Ali  : Politik Islam yang Bertumpu Pada Masyarakat, Bukan Negara,  terj.  Oleh  Ilyas Hasan , Rausyanfiqr
Institut, Yogyakarta.
Kaelan,  2013, Negara  Kebangsaan
Pancasila  :  Kultural,
Historis, filosofis, Yuridis, dan
Aktualisasinya , PT. Paradigma, Yogyakarta. Kholiludin, Tedi, 2009, Kuasa Negara  atas  Agama  : Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan  Dikriminasi  Hak Sipil ,  RaSAIL  Media Group, Semarang. Kusnardi,  et.al,  1976, Hukum  Tata Negara  Indonesia ,  FH
UI  dan  CV  Sinar  Bakti,
Jakarta.
Latif, Yudi, 2015, Revolusi Pancasila , Mizan Pustaka, Bandung. ________, 2014, Mata Air Keteladanan  :  Pancasila Dalam Perbuatan ,
Mizan Pustaka, Bandung. Maarif,  Ahmad  Syafii,  2017 , Islam dan  Pancasila  Sebagai Dasar  Negara  :  Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante ,
Mizan Pustaka, Bandung.
MD,  Mahfud,  2009, Konstitusi  dan
Hukum dalam Kontroversi Isu , PT. Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
__________,  2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan  Konstitusi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Menoh,  Gusti  A.B,  2015, Agama Dalam  Ruang  Publik  : Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler menurut Jurgen  Habermas ,  PT. Kanisius, Yogyakarta. Muthahhari, Murtada, 2012 , Masyarakat  &Sejarah  : Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerakan  Sosial  berbasis Agama,  terj.  oleh  Arif Mulyadi , Rausyanfiqr
Institut, Yogyakarta. Natsir,  Mohammad,  2014 , Islam sebagai  Dasar  Negara ,
Sega Arsy, Bandung.
Nonet,  Philippe,  et.al,  2015, Hukum Responsif, terj.oleh Raisul Muttaqien , Nusamedia, Bandung. Nusrati,  Ali  Asgar,  2003 , Sistem Politik  Islam  :  Sebuah Pengantar, terj. oleh Musa  Mouwasir ,  Nur Al-Huda, Jakarta.
Prasetyo, Teguh, et.al, 2012, Filsafat, Teori, dan Ilmu
Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang  Berkeadilan  dan Bermartabat ,  PT.  Raha Grafindo Persada, Jakarta. __________________,  2016, Sistem Hukum Pancasila ,
Nusamedia, bandung.
Qamar,  Nurul,  et.al,  2016, Sosiologi Hukum ,  Mitra  Wacana Media, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rawls,  John,  2006, Teori  Keadilan
: Dasar-dasar Filsafat
politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
dalam  Negara,  terj.  oleh
Uzair  Fauzan  &  Heru Prasetyo ,
Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Setowara, Subhan, et.al, 2013, Agama dan Politik Moral , Intrans Publishing, Malang.
Smith, Huston, 2015, Agama-agama manusia  :  a  Guide  to Our  Wisdom  traditions,
terj. oleh fx Dono
Sunardi dan Satrio
wahono ,  PT.  Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
Soekarno,  2016, Filsafat  Pancasila
menurut  Bung  Karno , Media Press Indo, Yogyakarta. Soemantri,  Sri  HRT,  2014, Hukum Tata Negara Indonesia : Pemikiran dan Pandangan , PT.  Remaja
Rosdakarya, Bandung. Syariati, Ali, 2011, Sosiologi Islam :
Pandangan Dunia Islam dalam  Kajian  Sosiologi untuk  Gerakan  Sosial Baru,  terj.  oleh  Hamid
Algar , Rausyanfiqr Institut, Yogyakarta. Syarifuddin, Amir, 1990, Pembaharuan Pemikiran dalam
Hukum  Islam ,  Padang
Raya Angkasa, Padang.
Thaib, Dahlan, et.al, 1999, Teori dan Hukum  Konstitusi ,  PT. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Turner,  Bryan  S,  2012 , Relasi Agama  &  Teori  Sosial Kontemporer,  terj.  oleh Inyiak  Ridwan  Muzir , IRCiSoD, Yogyakarta. Unger,  Roberto  M,  2012, Teori
Hukum  Kritis  :  Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern,
terj.  oleh  Dariyatno  dan Derta Sri Widowatie , PT.
Nusamedia, Bandung. Ward,  Ian,  2014, Pengantar  Teori Hukum  Kritis,  terj.  oleh Narulita  Yusron  dan  M. Khozim , Nusamedia, bandung.
2. JURNAL
Andrianih, Aan , Perlindungan Negara  Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait
Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan , Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan  Hukum Nasional BPHN. Idami, Zahratul, 2016, Perlindungan Hukum oleh Negara Kepada Pemeluk Agama di Indonesia dan Perbandingannya dengan  Ketentuan dalam Islam ,
Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum,  Vol.  18, No. 1, Banda Aceh.