Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengahadapi Pandemi Covid 19
Audra Laili 1 , Heni Noviarita 2
Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia 1
Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia 2
* Corresponding email: lailiaudraaaa@gmail.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021                 Published: Desember 2021
Abstract: The Covid-19 pandemic has made funding and lending problems even bigger. There is no lending, the withdrawal is also bigger. Thus, BMT's need for funding will be greater, because the need  for  funds  to  be  withdrawn  is  also  greater.  Of  course,  the  liquidity  problem  of  financial institutions including BMT becomes a more serious challenge in the case of Covid-19. In fact, there are  several  BMTs  that  can  provide  financing.  Hopefully,  this  will  come.  The  revolving  fund management  agency  in  collaboration  with  small,  medium  and  micro-medium  enterprises  (LPDB- KUMKM) has a financing role and comes from banks. The government's role is needed to provide BMT funds, so this BMT will not stop lending. As the growth of Islamic cooperative countries slows down, the global Islamic finance industry is under threat. According to data from SEISRIC, the total  number  of  cases  in  the  Organization  of  Islamic  Cooperation  (OIC)  countries  has  reached 180,000.This  study  used  qualitative  research  methods.  This  is  due  to  the  flexibility  in  getting information  from  the  latest  news  stories  from  trusted  sources,  regarding  how  the  impact/impact caused by Covid-19 (corona virus), the author also took several news samples from the internet and then combined them into a result. The results are sourced from several news and sources obtained by the author. The author uses an observation technique in the form of observing data related to this Covid-19  (Corona)  virus.  The  results  obtained  indicate  that  with  the  Covid-19  virus  pandemic, BMT  Amanah  Indonesia's  financial  statements  have  had  an  impact  on  financing  achievement, revenue achievement, and operating profit achievement.
Keywords : BMT, Islamic Financial Institutions, pandemi virus Covid-19 Abstrak :  Kondisi  pandemi  Covid-19  membuat  permasalahan funding dan lending semakin  besar.  Sudah  tidak  ada lending ,  penarikannya  juga  lebih  besar.  Dengan demikian, kebutuhan BMT akan funding menjadi lebih besar, karena kebutuhan dana untuk  ditariknya  lebih  besar  pula.  Tentu  saja,  masalah  likuiditas  lembaga  keuangan termasuk BMT menjadi tantangan yang lebih serius dalam kasus Covid-19. Padahal, ada  beberapa  BMT  yang  bisa  memberikan  pembiayaan.  Harapan,  ini  datang  badan pengelola  dana  bergulir  bekerjasama  dengan  usaha  kecil,  menengah  dan  mikro menengah  (LPDB-KUMKM)  memiliki  peran  pembiayaan  dan  berasal  dari perbankan.  Perlu  peran  pemerintah  untuk  menyediakan  dana  BMT,  jadi  BMT  ini tidak  akan  berhenti  meminjamkan.  Ketika  pertumbuhan  negara-negara  koperasi Islam melambat, industri keuangan Islam global berada di bawah ancaman. Menurut data dari SEISRIC, jumlah total kasus di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI)  telah  mencapai  180.000.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif. Hal ini  dikarenakan adanya keluwesan dalam mendapatkan informasi dari berita  berita  terbaru  dari  sumber-sumber  terpercaya,  mengenai  bagaimana pengaruh/dampak  yang  diakibatkan  oleh  Covid-19  (corona  virus),  penulis  juga mengambil  beberapa  sampel  berita  dari  internet  lalu  dijadikan  satu  menjadi  sebuah hasil.  Hasil  tersebut  bersumber  dari  beberapa  berita  dan  sumber  yang  didapatkan penulis.  Penulis  menggunakan  teknik  pengamatan  berupa  observasi  terhadap  data-
P- ISSN 1979-1488
E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650
data  yang  berkaitan  dengan  virus  Covid-19  (Corona)  ini.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  pandemi  virus  Covid-19  ini  laporan  keuangan BMT Amanah Indonesia mengalami dampak pada sisi  capaian pembiayaan, capaian pendapatan, dan capaian laba usaha. Kata Kunci: BMT, Lembaga Keuangan Syariah, pandemi virus Covid-19

## A. Pendahuluan
Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019  di  Wuhan,  ibukota  Provinsi  Hubei China,  dan  sejak  itu  menyebar  secara global, mengakibatkan pandemi corona virus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat  Darurat  Internasional  (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. 1
Lembaga Baitul Maal, dapat diidentifikasikan sebagai bank sentral pada saat ini, karena bisa  bertindak  sebagai  penyandang  dana negara dan juga memberikan pembiayaan (modal) kepada publik. 2 Lembaga dapat diartikan  sebagai  organisasi  sosial  yang mengorganisir  sekelompok  orang  yang memiliki  tujuan,  target,  sasaran,  dan  visi yang  sama  untuk  menjalankan  sebuah usaha sosial. Sedangkan lembaga keuangan Islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang  prinsip  pengoperasiannya  berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan menghindari unsur  kezaliman,  perjudian  ( maisir ),
1 Eman  Supriatna,  “Wabah  Corona  Virus Disease  Covid  19  Dalam  Pandangan  Islam,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020). hlm. 556.
2 Djazuli, A & Janwari, Y. (2002). Lembaga- Lembaga  Perekonomian  Umat.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. hlm. 11
ketidakjelasan ( gharar ), dan riba. 3 Direktur Eksekutif  Komite  Nasional  Ekonomi dan  Keuangan  Syariah,  Ventje  Rahardjo menyampaikan,  penyebaran Covid-19 telah mengguncang pasar saham secara global. Pergerakan pasar saham syariah telah  menurun  beberapa  kali  sejak  kasus penyakit pertama ditemukan pada akhir 2019.  Ini  menandakan  bahwa  efeknya terhadap  perekonomian  tidak  hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Belum lagi kebijakan pembatasan sosial dan fisik, perjalanan terbatas di seluruh dunia  membawa  volatilitas  pada  pasar keuangan.  Selain  itu  rantai  pasokan mengalami  gangguan  dan  ekonomi secara  keseluruhan  melambat.  Usaha mikro  dan  kecil  (UMK)  menghadapi risiko  tertinggi  kehilangan  penghasilan. Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut  ketentuan  perundang-undangan dibagi  menjadi  dua,  yaitu  lembaga  keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. 4
Lembaga  keuangan  syariah  juga  memiliki prinsip-prinsip  untuk  menjalankan  lembaga keuangan, antara lain: prinsip keadilan, yaitu imbalan berdasarkan bagi hasil dan  tingkat  keuntungan  ditentukan berdasarkan  kesepakatan  bersama  antara bank  dan  nasabah;  prinsip  kesetaraan, yaitu,  nasabah  adalah  penyimpan  dana
3 Budi  Kolistiawan,  “Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan  Syariah”,  Muqtasid  8(1),  (2017). hlm.  54-64
4 Hidayat,  A.  (2009).  Mengenal  Sistem Ekonomi  Islam.  Yogyakarta:  Pustaka  Insan Madani.hlm. 17
dan pengguna dana, hak kewajiban, dan risiko serta manfaat bank yang ditanggung adalah prinsip keseimbangan dan ketenangan, yaitu produk perbankan syariah mengikuti prinsip  dan  aturan  muamalah  syariah tanpa riba dan menerapkan zakat untuk aset. Prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan  syariah  akan  memberikan laporan  keuangan  secara  terbuka  dan berkelanjutan  sehingga  investor  dan klien dapat memahami status keuangan mereka;  prinsip  universal  berarti  tidak membedakan ras, agama, ras, dan golongan dalam  masyarakat  sesuai  dengan  prinsip- prinsip Islam, seperti rahmatan lil alamin.
Dampak  sosial  dan  ekonomi  dari Covid-19  memaksa  pembuat  kebijakan untuk  membuat  pilihan  yang  sulit. Regulator  telah  meluncurkan serangkaian program  stimulus  dan  bantuan  untuk mengurangi dampaknya. Pembayaran pembiayaan  telah  dilonggarkan,  dan pembayaran  pembiayaan  telah  diatur ulang dan diatur ulang. Ventje mengatakan bahwa keuangan Islam memiliki model pembiayaan  berbasis  solidaritas,  yang merupakan  fitur  penting  dari  keberlanjutan sosial.  Selain  paket  stimulus  dan  bantuan yang diluncurkan oleh banyak lembaga keuangan,  alat  keuangan  sosial  Islam seperti  zakat,  sedekah  dan  wakaf  juga harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan pulih dari krisis ini.
Dampak ekonomi akibat mewabahnya Covid-19 ini, maka diharapkan pemerintah senantiasa  perlu  mengambil  langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian  Indonesia  bisa  tetap stabil.  Sehingga  ini  bisa  menjadi  peluang sekaligus  tantangan  bagi  pelaku  ekonomi khususnya  lembaga  ekonomi  syari ‟ ah
untuk  mengambil  peran  dalam  rangka membantu  pemerintah  menstabilkan ekonomi  Indonesia.  Mengingat  bahwa bisnis syari ‟ ah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik.
Melihat dampak wabah virus Covid- 19 terhadap perekonomian, pemerintah perlu mengambil langkah paling efektif untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi  khususnya  ekonomi  syariah berperan  membantu pemerintah  menstabilkan perekonomian  Indonesia.  Mengingat bisnis syariah saat ini berkembang dengan baik.
Dalam kasus Covid-19, masalah likuiditas lembaga keuangan, termasuk BMT, tentu menjadi  tantangan  yang  lebih  serius, terutama  selama  Ramadhan  dan  Idul Fitri,  karena  dana  dalam  jumlah  besar pasti akan ditarik dari anggota saat ini, jika tidak. akan ada publik. Pada detik kedua,  pasti  akan  terjadi  penurunan likuiditas (risiko likuiditas), dan anggota akan  menarik  simpanan  mereka  dan menghentikan kegiatan menabung karena berdampak  pada  pendapatan  mereka. Hal  inilah  yang  menjadi  fokus  perhatian lembaga  keuangan  syariah  BMT  yang menghadapi  tekanan  likuiditas  yang sangat besar di masa pandemi. Banyaknya PHK dan penurunan pendapatan berdampak pada DPK (dana pihak ketiga) lembaga keuangan  tersebut.  Tingkat  pertumbuhan aset lembaga keuangan Islam juga akan melambat  sebelum  akhir  periode  kritis wabah. Kondisi keuangan syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah. 5
5 Masyarakat  ekonomi  Syariah,  “Nasib Keuangan Syariah Di Tengah Pandemi Covid-
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 1. Lembaga Keuangan Syariah Lembaga  keuangan  syariah  (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka  penyaluran  dananya  memberikan dan  mengenakan  imbalan  atau  dasar prinsip  syariah  yaitu  jual  beli  dan  bagi hasil. 6 Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang,  namun  juga  lembaga keuangan  syariah  yang  bersifat  nirlaba. Lembaga  keuangan  syariah  komersial yang  berkembang  saat  ini  antara  lain  : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan  lembaga  keuangan  syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain  :  organisasi  pengelola  zakat,  baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan  mikro  syariah  seperti  Bank BMT  (Baitul  Maal  wa  Tamwil)  juga turut  berkembang  sangat  pesat  di Indonesia.  Jenis  usaha  dan  produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan  lembaga  keuangan  konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (LKBB). 7 Seseorang  tertarik  untuk mempergunakan  suatu  lembaga  dan instrument keuangan tentunya didasarkan kepada  pertimbangan  praktis,  ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrument
19,”  MES  Indonesia,  last  modified  2020, http://www.ekonomisyariah.org/id/10921/10 921o/ .
6 Muhammad  abdul  karim,kamus  bank syariah (Yogjakarta : asnaliter) Hal. 32
7 M.  Sholahuddin,  Lembaga  Ekonomi  dan Keuangan  Islam,  Surakarta:  MU  Press,  2006, hlm. 4
keuangan  yang  lahir  dan  berkembang belakangan  ini  menawarkan  hal  tersebut, baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Pembiayaan, Asuransi,  dan  Lembaga  Keuangan  lainya (kesemuanya  ini  berada  di  luar  sistem moneter). 8
Lahirnya BMT di Indonesia di awali dengan  kemunculan  Lembaga  Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan  negara  pertama  yang mengembangkan  keuangan  mikro  secara komersial  di  Asia,  dengan  mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai  pelayanan  jasa  keuangan  mikro. Secara  nasional  eksistensi  keuangan mikro dan praktek perbankan Syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah)  di  Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal  Syariah  dan  PT  BPRS  Amanah Rabbaniyyah.  Di  Aceh  berdiri  BPRS Hareukat.  Pada  tahun  1992  sistem perbankan  yang  dibuka  multinasional adalah Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu  lembaga  yang  terdiri  dari  dua istilah,  yaitu  Baitul  Maal  dan  Baitul Tamwil.  Baitul  Maal  lebih  mengarah pada  usaha-usaha  pengumpulan  dana dan  penyaluran  dana  yang  nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul  Tamwil  sebagai  usaha  pengumpulan dan penyaluran dana komersial. 9
Prinsip utama yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah
8 Suhrawardi  K.  Lubis,  Hukum  Ekonomi Islam,  (Jakarta:Sinar  Grafika  Cet.  III,  2004), hal. 33
9 Nurul Huda,Mohamad Heykal, ”Lembaga Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoretis  dan Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 363
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279
lembaga keuangan syariah “bebas bunga” yang  tercermin  dalam  produk-produk yang  dihasilkannya.  Misalnya  Murabahah (pembiayaan dengan laba), Bai’ As -Salam (pesanan  dibayar tunai),  Bai’  Al -Istishna (pesanan dibayar dengan cicilan), Mudharabah (usaha  dengan  bagi  hasil),  Musyarakah (penyertaan  modal),  Al-Hawalah  (perpindahaan piutang),  AlWakalah  (pendeledasian) Al-qardhul  Hasan  (pembiayan  kebajikan), Ijarah (sewa-menyewa), Al-Kafalah (jaminan), Al- Wadi’ah (simpanan deposito), AlRahn (gadai), saham, Sekuritas, dan Intrumen dalam  Kebijakan  Moneter  Pemerintah tetap  didasarkan  pada  prinsip  Syariah. Bank Syariah juga mempunyai produk- produk  jasa  keuangan  yang  telah disebutkan diatas, jadi dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu,  bank  syariah  harus  mengeluarkan dan  mengadministrasikan  zakat  guna membantu  mengembangkan  lingkungan masyarakatnya. 10
Perkembangan  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta telah mengambil peran yang strategis dalam  perekonomian  di  Indonesia. Perkembangan  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah terutama BMT mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT  mampu  menyalurkan kredit sebanyak 1,9 persen dari jumlah kredit  perbankan  di  Indonesia. Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini,  maka  pada  tahun  1992  PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari ‟ ah  di
10 Sofyan  S.  Harahap,  et  al,  Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2004, hlm 23
Indonesia.  Proyek  percontohan  BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga keuangan  Mikro  Syariah,  dan  menjadi pendukung  perekonomian  masyarakat. Sangat  pesatnya  perkembangan  BMT, sehingga  memiliki  potensi  yang  baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka  keberadaan  BMT  sebagai  lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan  Mikro.  Sejak  tahun  2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang  legal  yang  perizinan,  pembinaan dan  pengawasannya  dilakukan  oleh  OJK (Otoritas Jasa Keuangan). untuk mewadahi kepentingan  masyarakat  yang  belum tersyalurkan oleh jasa perbankan islam, maka  telah  dibentuk  beberapa  intitusi keuangan  non  bank  dengan  prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam. 11
2. Lembaga  Keuangan  Syariah  Dalam Mengahadapi Pandemi Covid 19 Warga  Indonesia  cenderung  santai dengan adanya Covid-19 di Wuhan China, bahkan  banyak  yang  menyepelekan  virus ini dengan meme atau tulisan di media sosial  bahwa  orang  Indonesia  kebal terhadap Covid-19. Situasi akhirnya berubah, Indonesiapun merasakan sibuknya melawan Covid-19  bahkan  bisa  dibilang keteteran. Sejak diumumkan pertama kali ada kasus positif  Covid-19  di  Indonesia  pada  2 Maret 2020, masyarakat Indonesia langsung merasakan  ketakutan  dan  kepanikan pada wabah Covid-19 ini.
11 Heri  sudarsono,bank  dan  lembaga keuangan syariah (yogjakarta:Ekonisia ,2003),hal.7-8 Vol. 13, No. 2, pp.58-61  Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279
Penulis  mencatat  ada  beberapa  faktor yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung dirasakan oleh Lembaga Keuangan Syariah  dalam  hal  ini  Koperasi  Syariah (Baitul  maal  watTamwil)  yang  menjadi kendala  atau  hambatan  perumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Baitul maal Wattamwil dalam situasi pandemic seperti sekarang ini.
Sektor keuangan perbankan merupakan salah  satu  yang  terkena  dampak  dari Covid19,  baik  ekonomi  Syariah  maupun non-Syariah. Pada agenda tersebut akan menganalisa dari sisi regulator/pemerintah dan  akademis,  yang  nantinya  diharapkan menambah insight baru tentang Covid- 19 dan pengaruhnya pada sektor keuangan khususnya  ekonomi  Syariah.  Komite Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah  dibentuk  untuk  mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi  dan  keuangan  Syariah  dalam rangka memperkuat ekonomi Nasional. Berbicara  mengenai  Covid-19,  Ventje mengatakan bahwa ini merupakan disrupsi besar-besaran terhadap mekanisme pasar. Dampaknya bagi Indonesia, pertumbuhan PDB  Indonesia  pada  kuartal  I  tahun 2020  turun  menjadi  2,97%  atau  40% dibandingkan  dengan  kuartal  I  tahun 2019.  Perubahan  perilaku  ekonomi menunjukkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga membutuhkan lebih banyak dana jaring pengaman sosial. Tambahan  belanja  dan  pembiayaan APBN 2020 diperlukan untuk penanganan dampak  Covid-19,  yaitu  alokasi  dana kesehatan  sebesar  Rp  75  triliun,  social safety  net  sebesar  Rp110  triliun,  insentif pajak  dan  stimulus  UMK  sebesar  Rp
70,1  triliun,  pemulihan  ekonomi  sebesar Rp 150 triliun.
Pada sektor  keuangan  mikro Syariah, dampak terlihat pada menurunnya likuiditas dan terjadinya penarikan simpanan oleh anggota,  terhambatnya  pengembalian pembiayaan, karena turunnya penghasilan, terhambatnya produksi, terhambat juga distribusi bahan baku dan produk. Maka, rekomendasi  kebijakan  yang  diambil adalah  relaksasi  pembiayaan,  talangan likuiditas, pemberian modal kerja baru, pendamping  Institusi  Keuangan  Mikro Syariah  (IKMS),  rekapitalisasi  koperasi Syariah,  keringanan  pajak,  dan  bansos untuk anggota IKMS.
Menurut  Rahmatina  Awaliah  Kasri, dari  sisi  akademis,  mengatakan  tahun 2020  diawali  dengan  optimisme  cukup tinggi di sektor ekonomi dan keuangan Syariah,  karena  baru  saja  meluncurkan Masterplan  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah (MEKSI) periode 2020-2024. Sekarang 2020 menjadi tahun yang sangat menantang  akibat  adanya  Covid19. Nilai-nilai  ekonomi  syariah  memiliki  4 pilar dasar, yakni kepemilikan, keadilan dalam usaha dan konsumsi, kebersamaan dalam  kebaikan  dan  kemaslahatan, keseimbangan dalam pertumbuhan.
Sisi  positif  dari  Covid-19  terhadap ekonomi  dan  keuangan  syariah,  adalah peluang  munculnya  nilai-nilai,  dorongan positif  dan  meningkatnya  kesadaran beragama dan pentingnya gaya hidup halal  dan  thoyyib,  meningkatnya  peluang bisnis (e-commerce), positioning dan implementasi  serta  model  integrasi ekonomi syariah. . Untuk  meminimalisir kerugian yang terjadi, berikut ini beberapa strategi agar usaha Lembaga Keuangan
Vol. 13, No. 2, pp.59-61  Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279
Syariah  tetap  berjalan  dengan  baik selama wabah COVID-19:
a. Memeriksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah
COVID-19  ini  akan  berakhir. Melakukan  pemeriksaan  mendalam terhadap kondisi keuangan lembaga atau usaha sangat diperlukan. Hal yang perlu dipastikan terlebih dahulu seberapa besar  likuiditas  yang  dimiliki  dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usaha. b. Memeriksa  status  aset  dan  hutang. Membuat  rincian  yang  mencakup jumlah  aset  dan  jumlah  hutang  mutlak diperlukan. Langkah selanjutnya adalah dengan mengurangi jumlah aset dengan jumlah hutang. Dengan demikian LKS dan  UMKM  dapat  memproyeksikan keberlangsungan  usaha.  Salah  satu dukungan  pemerintah  untuk  UMKM saat  ini  adalah program  restrukturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak COVID-19 terhadap usaha mereka.  Hal  ini  dapat  menjadi  solusi apabila  kondisi  keuangan  bisnis mengalami gangguan signifikan. c. Membuat business plan baru. Setelah LKS dan UMKM dapat memproyeksikan keberlangsungan  usahanya,  membuat business  plan  baru  yang  memuat strategi  pemasaran,  distribusi,  sistem pemodalan  dan  pola  pengeluaran mutlak  adanya.  LKS  dan  UMKM menerapkan strategi digital marketing untuk  menghemat  budget  promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan usaha dan pelayanan kepada mitra dan anggota.
d. Mencatat pola pengeluaran Pengeluaran sendiri  terbagi  menjadi  4  pos  yaitu
primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji  pekerja,  sekunder,  dan  investasi. LKS dan UMKM dapat melakukan beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut  untuk  modal  tambahan atau investasi.
e. Melakukan Manajemen Risiko Pertama- tama  pelaku  usaha  LKS  dan  UMKM harus menganalisa risiko apa saja yang mungkin terjadi pada sektor usahanya.

## C. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya  berdasarkan  prinsip- prinsip  Islam,  dan  menghindari  maisir, gharar,  dan  riba.  Lembaga  keuangan sebenarnya sudah ada sejak Nabi SAW masih  hidup.  Pada  saat  itu,  disebut sebagai lembaga perekonomian berbentuk Baitul  maal,  yang  merupakan  lembaga ekonomi  sebagai  pengumpul  dan pendayaguna  harta  yang  bersumber  dari umat  Islam,  seperti  zakat,  infaq,  dan shadaqah. Setelah Nabi SAW meninggal, baitul maal tetap diteruskan oleh sahabat Nabi  SAW  dan  semakin  berkembang. Tujuan  utama  dari  lembaga  keuangan Islam ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta  membebaskan  masyarakat  Islam dari  kegiatan-kegiatan  yang  dilarang  oleh agama Islam.
Penanggulangan  dampak  Covid-19 bagi industri keuangan syariah khususnya lembaga jasa keuangan non-bank Syariah, di antaranya menerapkan strategi memanfaatkan secara  baik  kebijakan  countercyclical OJK, penyesuaian perhitungan premi dan
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279
cadangan  (estimasi  kerugian),  pemberian diskresi atas penundaan pembayaran premi, penguatan  kebijakan  internal  yang  fokus pada  solvency,  solvability,  cashflow, dan penguatan sistem digital”.

## D. Daftar Pustaka
Abdul  karim,  Muhammad,  Kamus  Bank Syariah (Yogjakarta : asnaliter) Djazuli,  A  &  Janwari,  Y.  (2002).
Lembaga-Lembaga Perekonomian  Umat.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Harahap,  Sofyan  S.,  et  al,  Akuntansi Perbankan  Syariah,  Jakarta:
LPFE Usakti, 2004
Hidayat, A. (2009). Mengenal Sistem Ekonomi
Islam. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
Huda, Nurul, Mohamad Heykal, ”Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan  Praktis”,  (Jakarta:  Kencana, 2010)
Kolistiawan,  Budi,  “Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah”, Muqtasid
8(1), (2017)
Lubis,Suhrawardi K., Hukum Ekonomi
Islam,  (Jakarta:Sinar  Grafika Cet. III, 2004) Masyarakat  ekonomi  Syariah,  “Nasib Keuangan  Syariah  Di  Tengah Pandemi  Covid- 19,”  MES Indonesia, last modified 2020, http://www.ekonomisyariah. org/id/10921/10921o/ Sholahuddin,  Lembaga  Ekonomi  dan Keuangan  Islam  (Surakarta: MU Press, 2006) Sudarsono,  Heri,  bank  dan  lembaga keuangan  syariah  (yogjakarta: Ekonisia ,2003) Supriatna,  Eman,  “Wabah  Corona  Virus Disease  Covid  19  Dalam Pandangan  Islam,”  SALAM; Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syari 07, no. 06 (2020).
Vol. 13, No. 2, pp.61-61  Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11279