## SISTEM PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN
DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK (Suatu Kajian terhadap Implementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)
Birth and Death Recording System Reviewed from Aspects of Public Policy (A Study on Implementation of Sector Policy Population Administration in
Bandung Regency and Bandung West Java)

## Hasoloan Nadeak
Puslitbang PUM dan Kependudukan BPP Kemendagri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat Email: hnadeaklit@gmail.com Dikirim: 9 Januari 2014; direvisi: 23 Januari 2014; disetujui: 12 Februari 2014

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktualisasi dan validitasi tentang Sistem Pencatatan Kelahiran  dan  Kematian  di  daerah  Kabupaten  Bandung  dan  Kota  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat. Berdasarkan  pendekatan  dan  tujuan  tersebut  diketahui  bahwa  Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian  di  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Bandung  dan  Kota  Bandung  sebagai  instansi  pelaksana, belum berlangsung dalam suatu “sistem” yang baik dan lancar, karena penduduk sebagai bagian dari sistem  pencatatan  dan  kematian,  yang  merupakan  penerima  manfaat  Sistem  Pencatatan  dimaksud, masih  rendah  kesadarannya  untuk  melaporkan  peristiwa  penting  yang  dialaminya  seperti  peristiwa kelahiran  dan  kematian  dimaksud.  Di  samping  itu,  formulir  pelaporan  kematian  yang  saat  ini digunakan, harus diformat ulang karena laporan kematian yang diterima dari kecamatan-kecamatan dari lokasi kajian, tidak berdasarkan nama ( by name) , alamat ( by address ) dan tidak berdasarkan data SIAK  ( by SIAK)  tetapi  berdasarkan  jumlah  atau  angka  yang  meninggal  di  wilayah  kecamatan, sehingga  menyulitkan  Dinas  Dukcapil  Kota  Bandung  dan  Kabupaten  Bandung  untuk  menghapus namanya  dari  data  SIAK,  sehingga  berdampak  pada  akurasi  jumlah  penduduk  dan  adanya  nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kata kunci: sistem pencatatan, kelahiran, kematian, instansi pelaksana

## Abstract
The purpose of this research is to know about factualization  and validization on Registration System of  Birth  and  Death  in  the  Region  of  Regency  of  Bandung  and  City  of  Bandung  Province  of  West Java.  Based  on  the  said  approach  and  purpose  it  is  known  that  Registration  System  of  Birth  and Death  in  the  Office  of  Dukcapil  Regency  of  Bandung  and  City  of  Bandung  as  the  implementing agency  is  not  yet  conducted  in  a  good  and  smooth  system  because  the  population  as  part  of registration  system  of  birth  and  death  as  the  beneficiaries  of  Registration  System  still  have  low awareness  to  report  important  events  they  experience  such  as  the  events  of  birth  and  death.  In addition,  the  form  of  death  report  that  is  currently  used,  must  be  reformatted  because  the  report received form districts of study location is not by name, by address and nor by SIAK data but based on the total or the number of died people in the district areas that making it difficult to the Office of Dukcapil Cifty of Bandung and Regency of Bandung to abolish their names from SIAK data, that has the impact on the accuracy of the total population and the existence of died people contained in List of Temporary Voters (DPS).
Keywords: recording system, birth, death, implementing agency

## PENDAHULUAN
Pencatatan  kelahiran  dan  kematian  adalah merupakan  bagian  dari  Administrasi  Kependudukan sebagai  genus/induknya,  yang  telah  diatur  dalam Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  dan  telah  dirubah beberapa  pasal  dalam  Undang  Undang  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  (Adminduk).  Undang  Undang  Nomor 23  Tahun  2006  tersebut,  telah  ditindaklanjuti  dengan peraturan  pelaksanaannya  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Adminduk dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan  Sipil,  sedangkan  UU  Nomor  24  Tahun 2013 dimaksud belum ada peraturan pelaksanaannya.
Dengan  demikian,  dasar  hukum  pelaksanaan Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian  dalam  kajian  ini merujuk pada PP dan Perpres yang disebutkan di atas, sedangkan  pencatatan  dan  pelaporan  kematian  dan penyebab kematian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dengan  Menteri Kesehatan  Nomor  15  Tahun  2010  dan  Nomor 162/Menkes/PB/I/2010.  Dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  disebutkan  di  atas,  dengan  jelas mengatur  Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian,  yaitu “setiap kelahiran dan kematian wajib dilaporkan oleh penduduk  kepada  instansi  pelaksana  yaitu  SKPD Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, di tempat terjadinya kelahiran dan kematian paling lambat enampuluh (60) hari  untuk  kelahiran  dan  tigapuluh  (30)  hari  untuk kematian,  (Psl  27  UU  No.23/2006,  dan  Psl  44  PP No.37/2007).
Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian dimaksudkan  untuk  melihat  dan  mengkaji  apakah kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan, penerbitan dan pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian teradopsi dalam sistem dengan komponen  masukan  ( input ),  proses  dan  keluaran ( output ) dan sub-sub sistemnya. Secara umum, sistem itu  terdiri  dari  tiga  (3)  komponen  yang  lazim  disebut dalam  dunia  manajemen  yakni  model  umum  suatu sistem seperti berikut:
Sumber: Sutanta (2003:6) dan Diana dan Setiawati (2011:4)
Gambar 1. Model Umum Suatu Sistem
Namun sebenarnya, sistem itu tidak sesederhana  gambar  di  atas,  dan  dari  gambar  di  atas dapat didefinisikan  sistem,  yaitu  “…  sekumpulan  hal atau  kegiatan atau elemen atau subsistem  yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu,  sehingga  membentuk  satu  kesatuan  untuk melaksanakan  suatu  fungsi  guna  mencapai  suatu tujuan, (Sutanta 2003:4).
Berdasarkan pengertian sistem tersebut, menggambarkan  bahwa  sistem  itu  mempunyai karakteristik.  Menurut  Sutanta  (2003)  ada  sepuluh karakteristik  sistem  yaitu:  1)  mempunyai  komponen ( components );  2)  mempunyai  batas  ( boundary );  3) mempunyai lingkungan ( environments ); 4) mempunyai  penghubung/antar muka  ( interface ) antarkomponen;  5)  mempunyai  masukan  ( input );  6) mempunyai  pengolahan  ( processing );  7)  mempunyai keluaran  ( output );  8)  mempunyai  sasaran  ( objectives ) dan  tujuan  ( goal );  9)  mempunyai  kendali  ( control ); dan 10) mempunyai umpan balik ( feed back ).
Kesepuluh  karakteristik  di  atas  masing-masing mempunyai  penjelasan  tersendiri,  hal  itu  tentu  tidak
dilakukan  di  sini  karena  bukan  itu  tujuan  kajian  ini. Namun,  dari  kesepuluh  karakteristik  tersebut  dalam kaitan  Kajian  Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian  ini,  pasti  mempunyai  kaitan  dengan beberapa atau semua karakter di atas.
Di  bagian  lain,  Diana  dan  Setiawati  (2011:3) mengemukakan  “Sistem  merupakan  serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerjasama untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Suatu  sistem  pasti  tersusun dari  sub-subsistem  yang  lebih  kecil,  yang  juga  saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan”.
Lebih  jauh  Diana  dan  Setiawati  menyatakan “Tujuan  dasar  suatu  sistem  tergantung  pada  jenis sistem  itu  sendiri.”  Hal  tersebut  dicontohkan  sebagai berikut: “Sistem peredaran darah  manusia  merupakan sistem biologi yang memiliki tujuan untuk mengedarkan  darah  yang  mengandung  oksigen  dan sari  makanan  ke  seluruh  tubuh.  Sedangkan  sistem buatan  manusia  seperti  sistem  yang  terdapat  di sekolah,  organisasi  bisnis,  atau  instansi  pemerintah juga  mempengaruhi  tujuan  yang  berbeda-beda. Organisasi  bisnis  biasanya  memiliki  tujuan  yaitu mendapatkan laba”.
Sugandha (1995) secara lebih rinci menjelaskan  arti  sistem  dalam  dua  hal,  yaitu: Pertama, kombinasi  dari  komponen-komponen  yang masing-masing  mempunyai  fungsi  khusus,  kemudian berinteraksi sesamanya dalam keadaan saling bergantung,  sehingga  membentuk  suatu  kebulatan yang  mempunyai  fungsi  tertentu  guna  mencapai tujuan  sistem  tersebut. Kedua ,  seluruh  rangkaian prosedur  dan  metode  yang  saling  menunjang  dan terpolakan  guna  menyelesaikan  suatu  pekerjaan tertentu.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  konsep sistem yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti digambarkan di atas, yaitu Input  Proses  Output . Hal  ini  dipilih  karena  lebih  mudah  diaplikasikan dalam  kajian  ini,  misalnya:  apa  yang  menjadi input dalam  kaitan  dengan  Pencatatan  kelahiran  dan kematian  yaitu  surat pengantar dari RT dan  RW, KK dan  atau  KTP  dan  sebagainya sebagaimana digambarkan  dalam  latar  belakang  gambar  4  di  atas. Selanjutnya, siapa atau instansi mana yang memprosesnya  serta  apa output yang  dihasilkan  dari proses dimaksud.
Hal  lain  yang  perlu  dijelaskan  terkait  dengan sub  judul  di  atas  adalah  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian. Pertama ,  Pencatatan.  Pencatatan  adalah terjemahan  dari  “ registration ”  dalam  bahasa  Inggris. Dalam kamus Bahasa Inggris - Indonesia (Echols dan Shadely (2005)), registration diterjemahkan pendaftaran. Dalam Standar Internasional PBB dalam Subiyono  (2013), Civil  Registration diterjemahkan Pencatatan  Sipil  yaitu  upaya  pencatatan  yang  terus- menerus, permanen,  memaksa dan  universal terhadap keberadaan dan karakteristik kejadian vital/kependudukan  yang  terjadi  pada  populasi masyarakat,  yang  diatur  berdasarkan  peraturan perundang-undangan, (terjemahan). Kedua,
Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian.  Oleh  karena, registration diterjemahkan pencatatan seperti diutarakan,  maka  dalam  kajian  ini  Pencatatan dimaknai  pencatatan,  sehingga  Pencatatan  Kelahiran dan  Kematian  dalam  kajian  ini  mempunyai  makna pencatatan  kematian  atau  pencatatan  penyebab kematian.  Jadi,  pencatatan  dan  Pencatatan  dalam kajian ini dapat digunakan secara bergantian.
Dalam  Perpres  No.  25  Tahun  2008  Pasal  52 ayat (1), (2) dan (4) menyebutkan:
(1) Pencatatan  kelahiran  penduduk  Warga  Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b,  dilakukan  dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat  Kelahiran  dari  dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
c. KK orang tua;
d. KTP orang tua; dan
e. Kutipan  Akta  Nikah/Akta Perkawinan orang tua
(2) Dalam  hal  pelaporan  kelahiran  tidak  disertai kutipan  akta  nikah/akta  perkawinan  orang  tua sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan,
(3) Persyaratan  pencatatan  kelahiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  dari Kepolisian.
Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam  Perpres  yang  sama  dalam  Pasal  53  sebagai berikut:
Pencatatan  kelahiran  Penduduk  Warga  Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk  Warga  Negara  Indonesia  mengenai Formulir  Surat  Keterangan  Kelahiran  dengan menunjukkan persyaratan
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  51  ayat  (1)  kepada Petugas Pencatatan di kantor desa/kelurahan.
b. Formulir Surat Keterangan
Kelahiran
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
c. Kepala  Desa/Lurah  berkewajiban  meneruskan Formulir  Surat  Keterangan  Kelahiran  kepada UPTD  Instansi  Pelaksana  untuk  diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
d. Dalam  hal  UPTD  Instansi  Pelaksana  tidak  ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan  untuk  meneruskan  Formulir  Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/ UPTD  Instansi  Pelaksana  mencatat  dalam Register  Akta  Kelahiran  dan  menerbitkan Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
Gambar 2. Skema Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian
Sedangkan pencatatan kelahiran di luar tempat domisili ibunya diatur dalam Pasal 54 sebagai berikut: Pencatatan  kelahiran  Penduduk  Warga  Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk  Warga  Negara  Indonesia  mengisi Formulir  Surat  Keterangan  Kelahiran  dengan menyerahkan  surat  kelahiran  dari  dokter/bidan/ penolong  kelahiran  dan  menunjukkan  KTP  ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat  dalam  Register  Akta  Kelahiran  dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Dalam  Peraturan  Bersama  antara  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)  Nomor  15  Tahun  2010  dan  Nomor  162/ Menkes/PB/1/2010  tentang  Pelaporan  Kematian  dan Penyebab Kematian, dalam Pasal 1 angka (1) dan (3) dijelaskan  sebagai  berikut:  Pencatatan  Kematian adalah  pencatatan  kejadian  kematian  yang  dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk  pengelolaan  data  kependudukan.  Sedangkan Pencatatan  Penyebab  Kematian  adalah  pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian  perjalanan  penyakit  menuju  kematian  atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
Berdasarkan pengertian dan penjelasan konsep sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk kajian ini  definisi  atau  pengertian  sistem  Pencatatan Kelahiran  dan  Kematian  adalah  serangkaian input , proses  dan output yang  saling  tergantung  dan bekerjasama  untuk  digunakan  dalam  pencatatan kelahiran dan kematian yang dialami seseorang dalam register  pada  instansi  pelaksanaan  dan  penyelenggara fasilitas kesehatan untuk pengelolaan data kependudukan.
Artinya,  bahwa  di  dalam  pencatatan  kelahiran dan  kematian  yang  dialami  seseorang,  harus  ada masukan  ( input ),  proses  dan  keluaran  ( output )  yang saling tergantung dan bekerjasama dalam register pada instansi  pelaksana  dan  penyelenggara  fasilitas kesehatan untuk pengelolaan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Apabila rumusan di atas diimplementasikan  ke  dalam  suatu  simulasi  sistem Pencatatan kelahiran dan kematian maka secara visual seperti Gambar 2.
Berdasarkan simulasi sistem Pencatatan Kelahiran  dan  Kematian  tersebut  disusun  instrumen penelitian  ke  dalam  tiga  (3)  indikator  yakni:  (1) masukan  ( input ),  (2),  proses,  dan  (3)  keluaran ( output ),  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  satu  hasil kajian  yang  sistematis  dan  faktual  serta  valid  tentang Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian  di  daerah Kabupaten  Bandung  dan  daerah  Kota  Bandung Provinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian Lapangan
Kajian ini difokuskan hanya satu provinsi yaitu Provinsi  Jawa  Barat.  Metode  yang  digunakan  untuk menetapkan  lokus  kajian  ini  adalah purposive sampling, yakni menentukan lokus berdasarkn ciri-ciri atau  alasan  tertentu  yaitu  Provinsi  Jawa  Barat mempunyai  penduduk  terbanyak,  yakni  sebanyak 43.053.732  jiwa  (SP  2010).  Sedangkan  untuk  lokasi kabupaten/kota  ditentukan  berdasarkan  keterjangkau- an dengan transportasi yang tersedia di kabupaten/kota terdekat yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Waktu  pelaksanaan  penelitian  lapangan  kajian  ini ditentukan sejak tanggal 19 s.d. 22 Juni 2014.

## Informan
Informan dari kajian ini ditentukan berdasarkan purposive  sampling ,  dengan  ciri-ciri  informan  yaitu mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  (Tupoksi)  di bidang  kependudukan  dan  catatan  sipil  (Dukcapil) yang  ada  di  Kabupaten  Bandung  dan  Kota  Bandung sebagai  instansi  pelaksana.  Berdasarkan  ciri  tersebut, maka  ditetapkan  sebagai  informan  adalah  Pejabat dan/atau petugas yang kompeten di Dinas Dukcapil.

## Macam/Sifat Penelitian
Kajian tentang “Sistem Register Kelahiran dan Kematian,  Suatu  Kajian  Terhadap  Implementasi Kebijakan  Bidang  Administrasi  Kependudukan”, adalah  merupakan  bagian  kajian/penelitian  kebijakan ( policy  research ).  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu untuk  menggambarkan  sifat  suatu  keadaan  yang sementara  berjalan  pada  saat  kajian/penelitian dilakukan  dan  memeriksa  sebab-sebab  dari  suatu gejala  tertentu,  (Travers  1978,  dan  Guy  1976  dalam Consuello,  dkk  (1993:71).  Melalui  kajian  ini  hendak melihat  dan  menganalisis  bagaimana  objektivitas  dan realitas pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian di daerah/lokus kajian yang telah ditentukan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  dalam  kajian  ini  terdiri dari  dua  jenis  data,  yaitu:  data  sekunder  dan  data primer.  Untuk  data  sekunder  dapat  diminta  secara langsung kepada pimpinan atau pejabat yang menjadi informan  dalam  kajian  ini.  Sedangkan  untuk  data primer,  dapat  diperoleh  melalui  instrumen  atau kuesioner  terbuka  yang  diserahkan  secara  langsung kepada  informan  pada  saat  ke  lokasi  sampel  dan diharapkan  informan  dapat  mengisinya  menurut pendapatnya sendiri sesuai kebijakan instansinya atau kebijakan lainnya.

## Teknik Analisis Data
Setelah  data  berhasil  dikumpulkan  melalui kuesioner, dan  wawancara,  maka data  tersebut diolah sesuai dengan tahapan berikut:
a. Mengevalusi  jawaban  kuesioner,  apakah  sudah dijawab  secara  keseluruhan  semua  pertanyaan,
membaca dengan teliti jawaban-jawaban informan hasil wawancara, apakah ada relevansinya.
b. Melihat  signifikansi  atau  pentingnya  data  yang diperoleh  misalnya  apakah  penting,  data  atau informasi yang disampaikan informan?
c. Mengklasifikasi atau mengkoding data, informasi yang  mirip  atau  kecocokan  dengan  data, informasi lainnya atau dibuat label ( labeling ).
d. Menyusun  jawaban  informan  dalam  satu  tabel sesuai  dengan  indikator  yang  sama  (Rao  2010: 123).
Setelah  data  terkumpul  dan  tahapan  telah dilakukan,  maka  dianalisis  dengan  cara  penafsiran data,  informasi  yang  terkumpul  (Rao  2010).  Lebih jauh  Rao  menjelaskan  analisis  data  deskriptif  sebagai berikut:  “Penafsiran  berarti  pengembangan  ide berdasarkan  hasil  temuan  dan  menghubungkan dengan  teori  yang  ada  dan  konsep-konsep  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  secara  mendalam.  Penafsiran dilakukan  sesudah  tersedia,  sudah  lengkap  dan  jelas data  atau  informasi  yang  didapat,  karena  hanya dengan demikian penafsiran dapat dibuat.”
Penafsiran juga berarti mencari dan menemukan  hal  baru,  unik  atau significance . Pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk menafsirkannya  adalah  apakah  yang  baru  atau  unik dari  hasil  penelitian  ini,  apakah  kontribusi  hasil temuan  ini  untuk  ilmu  pengetahuan  atau  apa  manfaat khusus  dari  hasil  penelitian  ini?  Dalam  penafsiran, peneliti  juga  berusaha  mencari  apakah  ada  hubungan antara apa yang diduga sebelumnya dengan kenyataan hasil  ( finding )  yang  diperoleh,  dan  bagaimana hubungannya  dengan  teori”Setelah  analisis  melalui penafsiran  selesai  dilakukan,  maka  dibuat  secara sistematis laporan hasil penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Temuan Sekunder

## 1. Lingkup Wilayah Provinsi Jawa Barat
Sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas  Unit  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah Provinsi Jawa Barat (Prov. Jabar), Urusan Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  berada pada  Unit  Kerja  Biro  Pemerintahan  Umum, Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat.  Dengan demikian,  Biro  Pemerintahan  Umum  membawahi empat (4) bagian, yaitu: (1) Bagian Tata Pemerintahan, (2) Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, (3) Bagian Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban,  (4)  Bagian  Pemerintahan  Desa,  dan Kelurahan
Secara organisatoris, kajian “Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian” untuk tingkat Provinsi Jawa Barat  berada  di  Bagian  Kependudukan  dan  Catatan Sipil,  (Dukcapil).  Berdasarkan  data,  jumlah  dan persebaran  penduduk  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat
sebanyak 42.193.469 jiwa (sesuai dengan data SIAK), yang tersebar di duapuluh enam (26) Kabupaten/Kota, Kecamatan  626  dan  5.957  Desa/Kelurahan  (641 Kelurahan dan 5.316 Desa).

## 2. Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung adalah salah satu Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  lokus kajian  ini,  dengan  luas  wilayah  keseluruhan  1,762,39 km 2 ,  dengan  ibukota  di  Kecamatan  Soreang.  Jumlah penduduk Kabupaten Bandung per 31 Desember 2013 sebanyak  3.404.524  jiwa  dan  tersebar  di  tigapuluh satu  (31)  Kecamatan,  270  Desa  dan  10  Kelurahan, (Profil Kependudukan Kabupaten Bandung 2013). a. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk
1) Kepadatan Dalam Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bandung tahun 2013,
menjelaskan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung  tahun  2012  sebanyak  17,388 jiwa/ha.
2) Pertumbuhan Jumlah  penduduk  Kabupaten  Bandung  pada tahun 2010 sebanyak 3.215 juta jiwa, dengan laju  pertumbuhan  penduduk  1,47%,  pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 3.299 juta jiwa, bila dibandingkan jumlah penduduk  tahun  2010  dengan  tahun  2011 maka terjadi pertambahan penduduk sebanyak  84  ribu  atau  2,55%  penduduk. Apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2013 jumlah  penduduk  sebanyak  3.404.524  jiwa, maka terjadi pertambahan penduduk sebanyak 105.524 jiwa atau 3,10%.
b. Jumlah kelahiran dan kematian bayi
1) Jumlah kelahiran bayi Berdasarkan Profil Kependudukan Kabupaten Bandung, memuat jumlah kelahiran bayi sebagaimana dapat dikemukakan sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten Bandung Tahun 2010 kelahiran bayi 129 jiwa Tahun 2011 kelahiran bayi 75 jiwa Tahun 2012
kelahiran bayi 129 jiwa Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012
Sedangkan  jumlah  kalahiran  dari  sejak Januari s.d. bulan Mei 2014 sebanyak 42.000 jiwa.
c. Jumlah kematian bayi
Berdasarkan  Profil  Kependudukan  Kabupaten Bandung,  yang  memuat  jumlah  Kematian  Bayi  atau Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  pada  tahun  2011 mencapai  34,17  jiwa.  Artinya,  rata-rata  dari  setiap 1.000  kelahiran  bayi  hidup  terdapat  34-35  bayi meninggal.  Angka  ini  lebih  kecil  dibandingkan
dengan  tahun  2010,  dimana  pada  tahun  2010  AKB Kabupaten Bandung mencapai 34,75 jiwa, sedangkan AKB  tahun  2014  sejak  bulan  Januari  s.d  bulan  Mei sebanyak 175 jiwa.
Kematian bayi tersebut akibat faktor penanganan  pada  saat  persalinan,  pengaruh  usia perkawinan  pertama,  kualitas  gizi  serta  pemberian imunisasi.  Di bawah ini dikemukakan data  AKB dari Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  tahun  2012 sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten

## Bandung
Tahun 2010 AKB sebanyak 177 jiwa Tahun 2011 AKB sebanyak 144 jiwa Tahun 2012 AKB sebanyak 276 jiwa Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012

## 3. Kota Bandung
Kota Bandung dengan luas wilayah 16.731 Ha dan  dihuni  penduduk  dengan  jumlah  2.655.160  jiwa (Desember  2012),  yang  tersebar  di  tiga  puluh  (30) kecamatan, 161 kelurahan, 1.561 RW dan 9.691 RT. a. Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk
1) Dalam  Buku  Profil  Kependudukan  Kota Bandung dijelaskan bahwa kepadatan penduduk  Kota  Bandung  tahun  2012  adalah 15,2  jiwa.  Artinya,  setiap  satu  hektar  luas wilayah ditempati 150 jiwa.
2) Pertumbuhan  Penduduk.  Laju  Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandung sebagaimana terdapat  dalam  Profil  Kependudukan  Kota Bandung tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Laju Pertumbuhan Pendudu di Kota Bandung
Tahun 2008  Tahun 2012  LPP 2.335.406 2.655.160 3,26
Data tersebut menjelaskan bahwa LPP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 3,26, yang terdiri  dari  LPP  alamiah  sebanyak  46,01%  atau 147.128  jiwa  dan  LPP  Migrasi  sebesar  53,99% atau 172.627 jiwa.
b. Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi 1) Jumlah  Kelahiran  Bayi.  Jumlah  kelahiran bayi  di  Kota  Bandung  dapat  dirinci  sebagai berikut:
a) Bayi  yang  lahir  dan  melaporkan  tidak melebihi  waktu  60  hari  sejak  bulan Januari  s.d  bulan  Mei  2014  sebanyak 11.100 jiwa.
b) Bayi  yang  lahir  darn  melaporkan terlambat  (lewat  dari  60  hari)  sejak bulan  Januari  s.d  bulan  Mei  2014 sebanyak 6.072 jiwa.
2) Jumlah  Kematian  Bayi.  Jumlah  kematian bayi  atau  AKB  di  Kota  Bandung  sejak
Januari  s.d  bulan  Mei  2014  sebanyak  530 jiwa.

## Hasil Temuan Primer dan Pembahasan
Hasil temuan primer yang dikemukakan di sini adalah  jawaban  informan  dari  Dinas  Dukcapil Kabupaten    Bandung  dan  Kota  Bandung.  Jawaban informan  dimaksud  adalah  menyangkut  Sistem Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian,  yang  terdiri  dari tiga  (3)  komponen  yaitu:  masukan  ( input )  –  proses – keluaran  ( output ),  sebagaimana  dikemukakan  di bawah ini.

## 1. Sistem Pencatatan Kelahiran
Sistem Pencatatan Kelahiran terdiri dari tiga (3) komponen yaitu:
a. Masukan ( Input )
Masukan  atau  Input  dalam  Sistem  Pencatatan Kelahiran  menjelaskan  empat  sub-sub  komponen yaitu:  1)  prosedur;  2)  metode;  3)  dukungan;  4) masalah  yang  dihadapi,  sebagaimana  dikemukakan dalam Lampiran Tabel 4.
Berdasarkan  jawaban  informan  dalam  tabel  4, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan yaitu  “Bahwa  setiap  peristiwa  kelahiran  wajib dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Hal ini tidak selalu dilaporkan oleh keluarga/warga yang mengalami  peristiwa  kelahiran,  baik  peristiwa kelahiran  yang  dialami  penduduk  di  daerah Kabupaten  Bandung  maupun  di  daerah  Kota Bandung.  Hal  ini  lebih  disebabkan  oleh rendahnya  kesadaran  penduduk  di  kedua  daerah tersebut  untuk  melaporkan  peristiwa  kelahiran yang  dialaminya”,  sehingga  lebih  suka  menunda untuk melaporkan atau kalau anaknya sudah mau masuk  sekolah,  baru  mau  mengurus  Akte Kelahiran anaknya. Juga kalau ada keperluan lain seperti  mau  umroh  atau  naik  haji  baru berkeinginan untuk mengurus akte kelahirannya.
2) Mengisi  formulir  sebagai  metode  kerja  yang selalu  diterapkan  oleh  Dinas  Dukcapil,  bagi warga  penduduk  yang  datang  melaporkan peristiwa  kelahiran  yang  dialaminya  baik  bagi penduduk yang tinggal di Kota Bandung maupun Kabupaten  Bandung.  Itulah  sebabnya,  selalu  ada pegawai yang selalu siap melayani secara khusus, untuk  memberikan  formulir  bagi  penduduk  di kedua  daerah,  yang  datang  melaporkan  peristiwa kelahiran.
3) Untuk  tetap  mendukung  kelancaran  sistem Pencatatan  kelahiran  di  kedua  daerah  kajian, sarana  prasarana  sudah  tersedia  dan  cukup  baik, seperti  komputer  beserta  operatornya  dan anggaran  pun  telah  disediakan  dalam  APBD. Khusus untuk Daerah Kabupaten Bandung, sesuai keterangan  Kepala  Dinas  Dukcapil,  anggota DPRD Kabupaten Bandung selalu siap
menambah  anggaran  untuk  SKPD  Dukcapil, apabila diperlukan.
4) Oleh  karena  itu,  masalah  yang  dihadapi  kedua daerah  kajian  selalu  dikeluhkan  mengenai rendahnya  tingkat  kesadaran  penduduk  untuk melaporkan peristiwa kelahiran.
Dengan demikian, dukungan personil, anggaran  dan  sarana  prasarana  sebagai  masukan ( input )  dalam  Sistem  Pencatatan  Kelahiran  di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung serta prosedur dan  metode  kerja  dalam  sistem  tersebut  telah berfungsi optimal.
b. Proses
Proses  dalam  Sistem  Pencatatan  Kelahiran, juga  menjelaskan  lima  (5)  sub-sub  komponen,  yaitu: (1)  Prosedur,  (2)  Metode,  (3)  Mencatat  dan melaporkan,  (4)  Dukungan,  dan  (5)  Masalah  yang dihadapi,  sebagaimana  dipaparkan  dalam  Lampiran Tabel 5.
Sesuai dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 1) Proses  dalam  sistem  Pencatatan  kelahiran, prosedur yang berlaku adalah mencatat permintaan  akte  kelahiran  terlebih  dahulu  dalam buku  Register,  barulah  kemudian  ditindaklanjuti untuk menerbitkan akte kelahiran dengan rentang waktu antara 1 hari sampai dengan 6 hari (1 hari – 1  minggu)  untuk  Kabupaten  Bandung  dan  10 (sepuluh) hari untuk Kota Bandung.
2) Permintaan dan pengeluaran atau penerbitan Akte Kelahiran  selalu  tercatat  dengan  baik  dan dilaporkan  ke  Bagian  Dukcapil  Provinsi  Jawa Barat, dan berdasarkan pencatatan yang baik dan teratur  inilah  dapat  diketahui  jumlah  penduduk yang sebenarnya.
3) Pencatatan dan penerbitan Akte Kelahiran baik di Kabupaten  Bandung  maupun  Kota  Bandung selalu didukung oleh bukti-bukti yang diperlukan, sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan,  seperti  terdapat  dalam matrik yang telah dikemukakan.
Dengan  demikian,  proses  dalam  Pencatatan kelahiran  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan, dengan  mengikuti  prosedur  maupun  metode  kerja yang ada serta didukung bukti-bukti yang dibutuhkan.
c. Keluaran ( Output )
Keluaran  atau output dalam  Sistem  Pencatatan Kelahiran,  menjelaskan  tiga  (3)  sub-sub  komponen yaitu:  (1)  prosedur,  (2)  metode,  (3)  kendala  yang dihadapi,  sebagaimana  dikemukakan  dalam  tabel  di bawah ini.
Terkait  dengan  jawaban  informan  dalam  tabel di atas, dapat menjelaskan bahwa:
1) Keluaran  ( output )  dalam  Sistem  Pencatatan Kelahiran, adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan  sesuai  dengan  nama  yang  diajukan atau  seperti  yang  terdapat  dalam  formulir pengajuan.
2) Akte  Kelahiran  yang  diterbitkan  dan  siap  untuk diserahkan  tersebut  dalam  penyerahannya  selalu menggunakan tanda terima.
3) Kemudian  akte  kelahiran  yang  diterbitkan  dan yang  sudah  diserahkan  kepada  yang  berhak menerimanya,  secara  teratur  dilaporkan  ke Bagian Dukcapil Biro Pemerintahan Umum Prov.
Jawa Barat.
Dengan  demikian,  hasil  ( output )  dalam  Sistem Pencatatan  Kelahiran  baik  di  Daerah  Kabupaten Bandung  maupun  Daerah  Kota  Bandung,  tidak  ada kendala yang dihadapi.

## 2. Sistem Pencatatan Kematian
Sistem Pencatatan Kematian terdiri dari tiga (3) komponen yaitu:
a. Masukan ( Input )
Masukan  atau input dalam  Sistem  Pencatatan Kematian  menjelaskan  empat  (4)  sub-sub  komponen yaitu:  (1)  prosedur,  (2)  metode,  (3)  dukungan,  (4) masalah  yang  dihadapi,  sebagaimana  dikemukakan dalam Lampiran Tabel 7.
Sesuai dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Berdasarkan  Putusan  Presiden  (Perpres)  No.  25 Tahun 2008, dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana terdapat dalam matrik, dengan jelas menyebutkan  “Pencatatan  kematian  dilakukan dengan  cara  pelapor  mengisi  formulir  dan menyerahkan  formulir  pelaporan  kematian……” Hal  ini  tidak  selalu  terjadi  karena  rendahnya kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kematian  baik  di  daerah  Kabupaten  Bandung maupun  di  daerah  Kota  Bandung.  Apabila keluarga  yang  mengalami  peristiwa  kematian datang  melaporkan,  pasti  peraturan  di  atas dilaksanakan  sesuai  prosedur  dan  metode  kerja yang ditetapkan.
2) Dukungan  personil,  sarana  prasarana  serta anggaran  untuk  Kabupaten  Bandung  untuk melaksanakan pencatatan peristiwa selalu tersedia. Tetapi untuk Kota Bandung sampai saat ini  dana/anggaran  untuk  mendukung  pencatatan kematian belum tersedia.
3) Masalah yang dihadapi baik Kabupaten Bandung maupun  Kota  Bandung  adalah  tingkat  kesadaran masyarakat  yang  rendah  untuk  melaporkan peristiwa  kematian  dari  keluarganya  dan  tempat pelayanan yang jauh.
b. Proses
Proses  dalam  Sistem  Pencatatan  Kematian, menjelaskan  lima  (5)  sub-sub  komponen,  yaitu:  (1) prosedur,  (2)  metode,  (3)  mencatat  dan  melaporkan, (4)  dukungan  dengan  bukti-bukti,  dan  (5)  masalah yang  dihadapi,  sebagaimana  dipaparkan  dalam Lampiran Tabel 8.
Sesuai dengan jawaban informan dalam tabel di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
1) Proses  dalam  sistem  Pencatatan  kematian, prosedur yang berlaku adalah mencatat permintaan  akte  kematian  terlebih  dahulu  dalam buku  Register,  barulah  kemudian  ditindaklanjuti untuk menerbitkan akte kematian dengan rentang waktu antara 1 hari sampai dengan 6 hari (1 hari – 1  minggu)  untuk  Kabupaten  Bandung  dan  10 (sepuluh) hari untuk Kota Bandung.
2) Permintaan  dan  penerbitan  atau  penerbitan  Akte Kematian  selalu  tercatat  dengan  baik  dan dilaporkan  ke  Bagian  Dukcapil  Provinsi  Jawa Barat
3) Dukungan  dengan  bukti-bukti,  setiap  akte kematian  yang  sudah  diterbitkan  pasti  sudah  ada dukungan bukti-buktinya.
c. Keluaran ( Output )
Keluaran  atau output dalam  Sistem  Pencatatan Kematian,  menjelaskan  tiga  (3)  sub-sub  komponen yaitu: (1) prosedur, (2)  metode, dan (3) kendala  yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan dalam  Lampiran Tabel 9.
Terkait  dengan  jawaban  informan  dalam  tabel di atas, dapat menjelaskan bahwa:
1) Keluaran  ( output )  dalam  Sistem  Pencatatan Kematian, adalah Akte Kematian yang diterbitkan  sesuai  dengan  nama  yang  diajukan atau  seperti  yang  terdapat  dalam  formulir pengajuan.
2) Akte  Kematian  yang  diterbitkan  dan  siap  untuk diserahkan  tersebut  dalam  penyerahannya  selalu menggunakan tanda terima.
3) Kemudian  akte  kematian  yang  diterbitkan  dan yang  sudah  diserahkan  kepada  yang  berhak menerimanya,  secara  teratur  dilaporkan  ke Bagian Dukcapil Biro Pemerintahan Umum Prov.
Jawa Barat.
Dengan  demikian,  hasil  ( output )  dalam  Sistem Pencatatan  Kematian  baik  di  Daerah  Kabupaten Bandung  maupun  Daerah  Kota  Bandung,  tidak  ada kendala yang dihadapi.
3. Implementasi Kebijakan
a. Kelembagaan Dukcapil Provinsi Jawa Barat
Merujuk  pada  Perda  Nomor  29  Tahun  2009 tentang  Tugas  Pokok,  Rincian  Tugas  Unit dan  Tata  Kerja  Setda  Provinsi  Jawa  Barat,  yang memposisikan “Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil”, pada level eselon III (tiga) dengan nomenklatur Bagian  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Padahal kalau dilihat dari sisi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah merupakan nomor satu jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 43.053.732 jiwa (SP. 2010).
Ketika  hal  ini  ditanyakan  kepada  informan  di Bagian Dukcapil Setda Prov. Jabar, menjelaskan: “Hal itu  tidak  masalah  karena  sifat  tugas  kami  adalah memfasilitasi dan koordinasi, bukan teknis. Sedangkan  yang  melaksanakan  teknis  itu  adalah semua kabupaten dan kota. Jadi, pengelolaan data dari
Kabupaten/Kota  sudah on  line secara  langsung  ke Kemendagri,  setelah  dikoreksi  Ditjen  Dukcapil Kemendagri  secara on  line mengirim  ke  Bagian Dukcapil Prov. Jabar, untuk selanjutnya dikirim secara on  line ke  Kab/Kota  yang  ada  di  Prov.  Jabar”, (Kasubag  Bag  Capil  Bag.  Dukcapil  Prov.  Jabar),  10 Juni 2014).
Selain  hal  tersebut  diatas,  juga  ditanyakan masalah-masalah  apa  saja  yang  dihadapi  Bagian Dukcapil  Setda  Prov.  Jabar,  jawabannya  dapat dikemukakan dalam matrik di bawah ini.
b. Keterkaitan  Kebijakan  Dengan  Eksistensi
Dukcapil Kabupaten/Kota Keterkaitan antara perkembangan kependudukan dengan
berbagai kebijakan
pembangunan menjadi prioritas penting bagi kesinambungan antara kuantitas dan kualitas penduduk,  persebaran  serta  mobilitas  penduduk  yang dapat  terkendali.  Dalam  kaitan  itulah,  secara organisatoris/kelembagaan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) hadir atau dibentuk baik  di  tingkat  kabupaten  dan  kota  di  seluruh Indonesia.  Eksistensi  dinas  Dukcapil  Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, dalam kaitannya dengan kajian  ini  adalah  untuk  mengkaji  pelaksanaan “rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan dokumen dan data  kependudukan  melalui: (1)  pendaftaran  penduduk,  (2)  pencatatan  sipil,  (3) pengelolaan informasi adminduk, serta (4) pendayagunaan  hasil  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan  di  berbagai  sektor,  dan  yang  lebih spesifik  terkait  dengan  Sistem  Pencatatan  Kelahiran dan  Kematian  ,  sebagai  bagian  atau  sempalan  dari pencatatan sipil.
Berdasarkan  landasan  teori  yang  dibangun terkait  dengan  Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian yaitu: Serangkaian input , proses, dan output yang  saling  tergantung  dan  bekerjasama  untuk digunakan  dalam  pencatatan  kelahiran  dan  kematian yang  dialami  seseorang  dalam  Pencatatan  pada Instansi  pelaksana  dan  penyelenggara  fasilitasi kesehatan  untuk  pengelolaan  data  kependudukan. Landasan  teori  yang  dibangun  tersebut  adalah  untuk menjawab  rumusan  permasalahan  yakni:  Bagaimana Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian  di  daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat?

## c. Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kabupaten Bandung
Sesuai dengan jawaban informan dari Dukcapil Kabupaten  Bandung,  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian  telah  dilaksanakan  sesuai  sistem  dengan komponen yaitu:
1) Masukan/ input yaitu  didukung  personil,  sarana prasarana dan anggaran  serta  mengikuti prosedur dan  metode  kerja  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
2) Proses.  Setelah  memenuhi  masukan/ input dalam Pencatatan  kelahiran  dan  kematian,  maka selanjutnya  diproses  melalui  tahapan  prosedur, metode  kerja,  serta  dicatat  dalam  buku  register selanjutnya diterbitkan atau dicetak Akte Kelahiran dan Akte Kematian.
3) Keluaran/ output. Akte  Kelahiran  dan  Akte Kematian  yang  dicetak  atau  diterbitkan  adalah keluaran  atau output dari  Sistem  Pencatatan Kelahiran  dan  Kematian  yang  selanjutnya diserahkan  kepada  keluarga  yang  mengalami peristiwa penting dimaksud dengan menggunakan tanda  terima  oleh  keluarga  yang  mewakilinya. Selanjutnya,  kedua  peristiwa  kelahiran  kematian yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  sistem  yang diutarakan di atas, selanjutnya dilaporkan kepada Bagian Dukcapil, pada Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Jawa Barat secara berkala.
Terkait  dengan  paparan  data  dan  informasi seperti  diutarakan  dalam  tabel  dan  penjelasan  seperti dikemukakan  di  atas,  bahwa  Sistem  Pencatatan Kelahiran  dan  kematian  di  Kabupaten  Bandung  tidak ada  kendala.  Artinya,  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian telah mengikuti sistem yang dibangun yakni terdiri dari tiga komponen Masukan ( Input )  Proses  Keluaran  ( Output )  dan  dalam  masing-masing komponen  juga  dapat  terlaksana  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Namun,  yang  mengalami  kendala/masalah khususnya di Kabupaten Bandung, adalah masyarakat/penduduk  sebagai  bagian  dari  Sistem Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian  itu  sendiri, sebagaimana dikemukakan di bawah ini.
1) Akte Kelahiran
a) penduduk  di  Kabupaten  Bandung  belum merasakan pentingnya dokumen Akte Kelahiran,  mereka  baru  mau  mengurus ketika  sudah  didesak  kebutuhan,  seperti:  a. untuk  sekolah,  b.  untuk  melamar  pekerjaan, c. untuk mengurus paspor (Haji dan Umroh).
b) penduduk  merasa  biaya  cukup  berat,  karena ongkos  pengurusan  dari  tempat  tinggal  ke Dinas Dukcapil jauh, upaya pemecahan oleh
Pemda Kabupaten Bandung/Dukcapil yaitu:
(i) adanya pelayanan jemput bola ke tingkat kecamatan  seperti  pelayanan  terpadu sekali  dalam  satu  minggu.  Dalam pelayanan  terpadu  ini,  turut  serta  bukan hanya Dinas Dukcapil tetapi juga SKPD lainnya  yang  ada  pelayanannya  kepada masyarakat  seperti  Keluarga  Berencana (KB), Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan sebagainya.
(ii) sejak tahun 2002 di Kabupaten Bandung,  untuk  biaya  pengurusan  Akte Kelahiran  sudah  digratiskan  dan  tidak dikenakan biaya/denda karena terlambat.
(iii) melalui event-event tertentu seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
(iv) pengurusan  secara  kolektif  melalui stakeholder atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), namun hal ini sudah dihentikan.
2) Akte Kematian
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan Kepala  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Bandung  (tanggal 6 Juni 2014) untuk “Akte Kematian baru ±1,2% yang mengurus  selama  tahun  2013”.  Hambatan  atau masalah yang utama di Kabupaten Bandung dalam hal pelaksanaan Pencatatan kematian adalah:
a) Laporan kematian dari kecamatan setiap bulannya hanya  berbentuk  angka,  tidak by  name,  by address dan by NIK.  Oleh  karena  itu,  perlu  ada upaya  untuk  merubah  format  laporan  kematian menjadi by name , by address dan by NIK.
b) Pihak  keluarga  yang  ditinggal  almarhum,  belum mengerti  arti  pentingnya  Akte  Kematian. Pemerintah  Kabupaten  Bandung  telah  berupaya untuk:
(i) melakukan  sosialisasi  melalui  berbagai media
(ii) pembuatan papan informasi
(iii) memberikan  santunan  pengurusan  Akte Kematian  bagi  keluarga  miskin/orang  1  juta rupiah (RP. 1 juta).
(iv) secara  formal  melalui  Kasi  Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
(v) kerjasama  dengan  Tim  Penggerak  PKK sebagai  pelaksana  Permendagri  No.  28 Tahun  2011  tentang  Peran  Serta  Tim Penggerak PKK dalam Tertib Adminduk.

## d. Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Kota Bandung
Jawaban  informan  dari  Dinas  Dukcapil  Kota Bandung  mengenai  Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan Kematian  pada  prinsipnya  sama  dengan  jawaban informan dari Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan simulasi  sistem  dan  kuesioner  adalah  sama  serta peraturan perundang-undangan yang mengatur format Pencatatan kelahiran dan kematian juga sama.
Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian  di Kota  Bandung  dengan  komponen  Masukan  ( input)  Proses  Keluaran  ( output )  dan  dalam  masing- masing komponen juga dapat terlaksana sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Menurut  informan dari Dukcapil Kota Bandung,  mengatakan  “tidak ada permasalahan  yang  dihadapi  dalam  kaitan  dengan pelaksanaan” Sistem Pencatatan Kelahiran”, sedangkan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan  Sistem  Pencatatan  Kematian  adalah belum  tersedianya  anggaran  dalam  APBD  Kota Bandung  untuk  memberi  santunan  pengurusan  Akte Kematian  terutama  bagi  penduduk/keluarga  miskin dan yang tinggal jauh di daerah kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Bandung.
Disamping  itu,  secara  umum  penduduk  Kota Bandung  masih  rendah  tingkat  kesadarannya  untuk
melaporkan  dan  mengurus  Akte  Kelahiran  dan  Akte Kematian oleh keluarganya.

## e. Pertumbuhan Penduduk
1) Wilayah Prov. Jawa Barat Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan  dinamis  antara  kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, (Profil Kependudukan,  Bagian  Dukcapil  Provinsi  Jawa Barat  Tahun  2013:19).  Pertumbuhan  penduduk tersebut  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  alamiah dan  migrasi  neto.  Secara  terus-menerus  jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang  lahir  akan  dikurangi  oleh  jumlah  kematian yang  terjadi  pada  semua  kelompok  umur. Sementara  itu  migrasi  juga  berperan  dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang)  akan  menambah  dan  emigrant (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu: Fertilitas, mortalitas, dan imigrasi (masuk/ inmigration dan out  migration ).  Selisih antara  fertilitas  dan  mortalitas  disebut  perubahan reproduksi ( reproductive change ) atau pertumbuhan  alamiah  ( natural  growth ),  sedang selisih  antara  migrasi  masuk  dan  migrasi  keluar disebut migrasi neto ( net migration ).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dibawah ini dikemukakan pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa  penduduk  Prov.  Jawa  Barat  mengalami penurunan cukup signifikan yaitu:
a. pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 46.497.175 jiwa
b. pada tahun 2012 per Desember 2012 jumlah penduduk sebanyak 42.193.469 jiwa
Hal  ini  terjadi  sebagai  dampak  dari pemutakhiran  data  Penduduk  dan  pelaksanaan perekaman e -KTP  secara  nasional.  Dengan pemutakhiran  data  dan  perekaman e -KTP  yang didukung oleh sidik jari dan iris mata, maka dapat terinvetarisasi  penduduk  yang  memiliki  kartu identitas ganda atau lebih.
Kalau dilihat dari persentase laju pertumbuhan  penduduk  Jawa  Barat  seperti diutarakan  hanya  1,07%  atau  496.873  jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat per  Desember  2013  sebanyak  42.223.484  jiwa maka laju pertumbuhannya 0,07%.
2) Kabupaten Bandung Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas, bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk  pada  tahun 2013  sebesar  3,10%  atau  105.524  jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat  ini  selain  dapat  menjadi  potensi sumberdaya pembangunan, juga dapat menimbulkan  berbagai  permasalahan  di  masa yang  akan  datang,  apabila  tidak  diantisipasi dengan baik. Karakteristik penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, sangat diperlukan dalam penyusunan  perencanaan  pemenuhan  kebutuhan dasar  bagi  penduduk,  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing  kelompok  umur.  Secara  umum semua  kelompok  umur  membutuhkan  pangan, sandang  dan  papan  dan  kesehatan.  Pada kelompok  usia  tertentu  ada  yang  membutuhkan pendidikan  dan  kelompok  yang  usia  lainnya membutuhkan pekerjaan.
Dengan  demikian  setiap  kelompok  umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok  bayi  dan  balita  mereka  lebih membutuhkan  asupan  gizi  yang  baik  dan perawatan kesehatan, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan  berkaitan  dengan  kesehatan  dan  lain- lain.
Berdasarkan  data  yang  ada  (tahun  2012) jumlah  penduduk  Kabupaten  Bandung  sebanyak 3.064.367  jiwa,  dari  jumlah  penduduk  ini  paling
banyak  berada  di  rentang  umur  10-39  tahun sebanyak  58%  dari  total  jumlah  penduduk. Apabila  dinaikkan  usia  produktif  antara  usia  15- 64  tahun,  maka  jumlahnya  71,31%  dari  total jumlah penduduk Kabupaten Bandung.
3) Kota Bandung Berdasarkan  data  yang  dikemukakan  di atas,  bahwa  antara  tahun  2008  dengan  jumlah penduduk  sebanyak  2.335.406  sampai  dengan tahun 2012 dengan penduduk sebanyak 2.655.160 juta  dengan  LPP  3,26%,  dari  jumlah  penduduk tahun 2012 ini, rentang usia penduduk pada umur 13-40  tahun  sebanyak  48%  dari  total  jumlah penduduk  Kota  Bandung.  Artinya,  struktur  usia penduduk  Kota  Bandung  sebanyak  66%  usia produktif.  Di  sisi  lainnya,  komposisi  penduduk berdasarkan  jenis  kelamin  tercatat  bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan terbanyak dengan interval usia 29 –  32  tahun. Tahun 2009 2011 2012 LPP 45.037.855  46.497.175  42.193.469  107 1. adalah sumber database SIAK Prov. Jabar Tahun 2012
2. adalah sumber Profil Kependudukan Prov. Jabar Tahun 2011 3. adalah sumber Profil Kependudukan Prov. Jabar Tahun 2009
Memperhatikan,  data  dan  informasi  LPP  yang telah  dikemukakan,  maka  Pemerintah  Kota Bandung harus mengarahkan kebijakannya kepada  upaya  menekan  LPP  melalui  program Keluarga Berencana (KB), agar dimasa mendatang  Kota  Bandung  tidak  mengalami kelebihan jumlah penduduk atau over population .

## SIMPULAN
Merujuk  pada  landasan  teori,  hasil  penelitian dan  analisis  yang  dikemukakan,  maka  dapat disimpulkan bahwa:
1. Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian  di  Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai  instansi  pelaksana,  belum  berlangsung dalam  suatu  “Sistem”  yang  baik  dan  lancar, kerena  masyarakat/penduduk  sebagai  bagian  dari Sistem  Pencatatan  Kelahiran  dan  Kematian,  dan merupakan  penerima  manfaat  dari  Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk  melaporkan  peristiwa  penting  yang dialaminya  seperti  peristiwa  kelahiran  dan kematian dimaksud.
2. Penyebab  kematian  dalam  realitasnya  bukan kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan  Kota  Bandung,  tetapi  kewenangan  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  Bandung.  Sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri  dan  Menteri  Kesehatan  No.  15  Tahun 2010  dan  No.  162/Menkes/PB/I/2010,  dalam
Pasal 6, disebutkan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan data statistik kematian kepada Dinas Dukcapil sebagai instansi pelaksana  setiap  triwulan,  tanpa  disertai  data penyebab kematian, hal ini tidak terlaksana dalam suatu koordinasi antar SKPD.
3. Laporan  data  kematian  yang  diterima  Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Bandung dari kecamatan-kecamatan  adalah  berbentuk  angka atau  jumlah  kematian  (meninggal),  bukan berdasarkan nama ( by name ) alamat ( by address ), dan  berdasarkan  SIAK  ( by SIAK),  sehingga menyulitkan  Dinas  Dukcapil  Kabupaten/Kota Bandung  untuk  menghapus  namanya  dari  data SIAK,  yang  berdampak  pada  akurasi  jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum  dalam  Daftar  Pemilik  Sementara (DPS).

## Rekomendasi
Berdasarkan simpulan di atas, direkomendasikan sebagai berikut:
1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Kependudukan dan  Catatan  Sipil,  untuk  segera  melakukan konsolidasi  Dinas  Dukcapil  diseluruh  Indonedia, khususnya  Dinas  Dukcapil  yang  ada  di  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, untuk:
a. sosialisasi kepada masyarakat/penduduk tentang  pentingnya  melaporkan  peristiwa
kelahiran  dan  kematian  yang  dialami penduduk, guna tePencatatan dan mendapatkan  akta  kelahiran  dan  kematian, dengan  SKPD  yang  mempunyai  kegiatan  di kecamatan  atau  di  desa  seperti  keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pertanahan dan sebagainya.
b. mengajak masyarakat/penduduk melalui suatu  percakapan  di  radio  lokal,  melalui papan reklame dan selebaran, agar masyarakat/penduduk sesegera mungkin apabila  mengalami  peristiwa  kelahiran  dan kematian, melaporkannya ke Dinas Dukcapil,  ke  kantor  kecamatan,  kantor kelurahan, kantor desa, dan sebagainya.
c. mendorong dinas Dukcapil Kabupaten Bandung  dan  Kota  Bandung  bekerjasama dengan Bagian Dukcapil Setda Provinsi Jawa Barat,  untuk  melakukan  bimbingan  teknis (bimtek)  terhadap  RT  dan  RW,  Ketua Lingkungan  sebagai  tindak  lanjut  dari Undang-undang  No.  24/2013,  Pasal  12  ayat (1).
d. mencari  solusi  pemecahan  mengenai  format pelaporan  data  kematian  dari  kecamatan  ke instansi pelaksana.
2. Gubernur  Provinsi  Jawa  Barat  Cq.  Biro Pemerintahan  Umum  Setda  Prov.  Jawa  Barat untuk  segera  memfasilitasi  rapat  koordinasi antara  Dinas  Dukcapil  dan  Dinas  Kesehatan  se Provinsi  Jawa  Barat  untuk  mencari  solusi  dalam melaksanakan  atau  menindaklanjuti  Peraturan Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Kesehatan No.15 tahun
2010 dan No.162/Menkes/PB/I/2010, terutama  yang terkait dengan Pasal 6 ayat (8),  yaitu “Dinas Kesehatan Kab/Kota  melaporkan  data  statistik  kematian kepada  instansi  pelaksana  setiap  triwulan,  tanpa disertai  data  penyebab  kematian”.  Tugas  ini merupakan  amanat  dari  Pasal  10  ayat  (2), Peraturan  Bersama  dimaksud,  yaitu  “Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan”.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Consuello,  dkk  (1993), Pengantar  Metode  Penelitian, Jakarta: Penerbit UI-Press, cet. Pertama, terjemahan.
Diana,  Anastasia  dan  Setiawati  Lilis  (2011), Sistem Informasi  Akuntansi ,  Yogyakarta:  Penerbit  Andi, cet. 1.
Lembaga  Administrasi  Negara  RI  (2000), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah . Rao (2010), Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta: Graha Ilmu, Edisi Pertama, cet. Pertama.
Samuelson,  Paul  A.  dan  Nordhaus  William  D,  (1995), Mikro  Ekonomi ,  Jakarta:  Erlangga,  cet.  ketiga (terjemahan).
Subiyono (2013), Makalah.
Sugandha, Dann (1995), Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat  Para  Pakar ,  Jakarta:  Penerbit  Arcan cet. II. Sutanta,  Eddy  (2013), Sistem  Informasi  Manajemen, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet. Pertama.

## Dokumen
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang
Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Kesehatan,  Nomor  15  Tahun  2010  dan  Nomor 162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian.

## Lain-lain
Profil Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Profil Kependudukan Kabupaten Bandung Tahun 2013 Profil Kependudukan Kota Bandung Tahun 2013
Tabel 4. Jawaban Informan Terkait dengan Masukan ( Input ) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Lokasi Kajian Provinsi Jabar
Jawaban Informan dan
Lokasi Penelitian Variabel Sistem Registrasi Kelahiran Jawaban Informan Menurut Lokasi Kabupaten Bandung Kota Bandung Input/Masukan 1. Prosedur Wajib lapor Tidak selalu Tidak selalu 2. Metode Mengisi Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan 3. Dukungan
 Personil
 Sarana prasarana
 Anggaran
Selalu ada personil yang ditugaskan khusus untuk menerima si pelapor, seperti front office loket. Ada sarana seperti register blanko dan sistem SIAK Ada anggarannya Ya, selalu ada Ada sarana prasarana seperti computer, dll. Ada anggarannya untuk kelahiran sedangkan untuk kematian belum dianggarkan 4. Masalah yang dihadapi  Tingkat kesadaran masyarakat rendah  Tempat pelayanan jauh Belum ada kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melaporkan kelahiran Sumber: Diolah dari jawaban Informan tahun 2014.
Tabel 5. Jawaban Informan Terkait dengan Proses dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Lokasi Kajian Provinsi Jawa Barat
Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian Variabel Sistem Registrasi Kelahiran Jawaban Informan Menurut Lokasi Kabupaten Bandung Kota Bandung Proses 1. Prosedur dicatat pada buku register kelahiran Selalu dicatat dalam buku register Selalu dicatat dalam buku register 2. Metode Menerbitkan akte kelahiran Ya, selalu diterbitkan akte kelahiran Ya, selalu diterbitkan akte kelahiran 3. Mencatat dan melaporkan secara teratur Ya, dilaporkan secara teratur ke Provinsi Jabar Ya, selalu dilaporkan ke Bag. Dukcapil Prov. Jawa Barat. 4. Didukung dengan bukti- bukti Ya, apabila telah diterbitkan aktenya sudah pasti ada data pendukungnya Ya, selalu didukung data yang diperlukan. 5. Masalah yang dihadapi Kesadaran masyarakat yang masih rendah walaupun telah dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW Tidak ada
Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.
Tabel 6. Jawaban Informan Terkait dengan Keluaran ( Output ) dalam Sistem Pencatatan Kelahiran di Lokasi Kajian Prov. Jabar
Jawaban Informan dan
Lokasi Penelitian Variabel Sistem Registrasi Kelahiran Jawaban Informan Menurut Lokasi Kabupaten Bandung Kota Bandung A. Keluaran 1) Prosedur
a) Ada Akte
Kelahiran yang sudah diterbitkan. b) Ada laporan Ya, ada Akte Kelahiran yang diterbitkan dan diserahkan kepada yang berhak menerima nya. Ya, ada yang secara teratur dikirim Ya, ada Akte Kelahiran yang diterbitkan dan diserahkan kepada orang tua atau keluarga Ya, pakai tanda terima 2) Metode
a) Pakai tanda terima
b) Bukti pengiriman
c) Kendala yang dihadapi Ya, ada resi pengambilan Ya, ada bukti pengiriman Tidak ada Ya pakai tanda terima Ya pakai tanda pengiriman Tidak ada kendala karena diserahkan kepada ybs/keluarga
Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.
Tabel 7. Jawaban Informan Terkait Dengan Masukan ( Input ) dalam Sistem Pencatatan Kematian di Lokasi Kajian Prov. Jabar
Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian Variabel Sistem Registrasi Kematian Jawaban Informan Menurut Lokasi Kabupaten Bandung Kota Bandung A. Input/masukan 1. Prosedur Wajib lapor Tidak selalu Tidak selalu 2. Metode Mengisi formulir Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan Kalau melapor selalu diberikan formulir untuk diisi oleh orang yang melaporkan 3. Dukungan
 Personil
 Sarana prasarana
 Anggaran
Selalu ada personil yang ditugaskan khusus untuk menerima si pelapor, seperti front Register blanko dan sistem SIAK. office loket Ada anggarannya Ya, selalu ada
Ada sarana prasarana seperti:
komputer, dll Sampai saat ini belum ada anggaran untuk register kematian. 4. Masalah yang dihadapi Tingkat kesadaran masyarakat rendah Tempat pelayanan jauh Belum ada kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melaporkan kelamatian Sumber: Diolah dari jawaban Informan tahun 201
Tabel 8. Jawaban Informan Terkait dengan Proses dalam Sistem Pencatatan Kematian di Lokasi Kajian Provinsi Jawa Barat
Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian Variabel Sistem Registrasi Kematian Jawaban Informan Menurut Lokasi Kabupaten Bandung Kota Bandung A. Proses 1. Prosedur dicatat pada buku Register Kematian Selalu dicatat dalam buku Register Selalu dicatat dalam buku register 2. Metode
 Menerbitkan Akte Kematian  Mencatat dan melaporkan secara teratur  Didukung dengan bukti-bukti Ya, selalu diterbitkan akte kamatian Ya, dilaporkan secara teratur ke Provinsi Jabar Ya, apabila telah diterbitkan aktenya sudah pasti ada data pendukungnya
Ya, selalu diterbitkan akte kematian Ya, selalu dilaporkan ke Bag. Dukcapil Prov. Jawa Barat. Ya, selalu didukung data yang diperlukan. 3. Masalah yang dihadapi Kesadaran masyarakat yang masing rendah, walaupun telah dilakukan sosialisiasi sampai ke tingkat RT/RW. Tidak ada
Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014.
Tabel 9. Jawaban Informan Terkait Dengan Keluaran ( Output ) dalam Sistem Pencatatan Kematian di Lokasi Kajian Prov. Jabar
Jawaban Informan dan Lokasi Penelitian Variabel Sistem Registrasi kematian Jawaban Informan Menurut Lokasi Kabupaten Bandung Kota Bandung A. Keluaran
1. Prosedur
a. Ada Akte Kematian yang sudah diterbitkan.
b. Ada laporan Ya, ada Akte Kelahiran yang diterbitkan dan diserahkan kepada yang berhak menerima nya. Ya, ada yang secara teratur dikirim Ya, ada Akte Kematian yang diterbitkan dan diserahkan kepada orang tua atau keluarga Ya, pakai tanda terima
2. Metode
a. Pakai tanda terima
b. Bukti pengiriman Ya, ada resi pengambilan Ya, ada bukti pengiriman Ya pakai tanda terima Ya pakai tanda pengiriman 3. Kendala yang dihadapi Tidak ada Tidak ada kendala karena diserahkan kepada ybs/keluarga Sumber: Hasil jawaban Informan tahun 2014. Tabel 10. Daftar Permasalahan Administrasi Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 No Permasalahan Solusi Keterangan 1. Pasal 12 ayat (1) Petugas Pencatatan membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk sebagaimana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan perlu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan
antisipasi kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pencatatan yang dibagi
Jumlah peserta yang telah mendapat Bimbingan Teknis bagi Desa/Kelurahan di wilayah BKPP I s.d III sebanyak 156 orang
segera direalisasikan dalam rangka pencatatan yang tertib, benar dan akurat. menjadi 4 wilayah BKPP I s.d IV dengan Narasumber dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri 2. Terkait permasalahan peristwa penting antara lain: Jumlah
Kelahiran, jumlah perkawinan, jumlah perceraian, jumlah kematian, akta pengakuan, dan akta kematian sebagaimana amanat undang-undang belum maksimal laporan Disdukcapil Kabupaten/Kota ke Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat telah membuat surat Gubernur Jawa
Barat Nomor: 470.04/487/Pem. Um tanggal 22 Januari 2014 ke Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat dari hasil evaluasi baru 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang
menyampaikan Laporan Peristiwa Penting akhir Mei 2014 ke Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat Dari hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi akan menyurati kembali ke Disdukcapil yang sampai akhir Mei 204 untuk ditindaklanjuti. 3. Terkait masalah Blanko Akta sebagian Disdukcapil Kabupaten/Kota sudah tidak menganggarkan lagi sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana semua kebutuhan di bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap pada APBN-P.
Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat pada bulan Pebruari 2014 telah melakukan Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil dengan
Disdukcapil Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan membahas perkembangan amanat Undang- undang tentang UPT. Sebagian Disdukcapil Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menetapkan UPT sesuai kebutuhan
Sumber: Bagian Dukcapil Provinsi Jawa Barat 2014.