## IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II SINGARAJA
Oleh: I Gede Santi Adnyana 1 dan I Nyoman Lemes 2
(nym.lemes@unipas.ac.id)
Abstrak: Asimilasi  merupakan  hak  dari  seorang  narapidana  dalam  menjalani masa  pidananya  pada  Lembaga  Pemasyarakatan.  Suatu  hak  harus  diketahui  dan dipahami  oleh  narapidana  pada  khususnya  sehingga  diterimanya  hak  tersebut dengan  baik.  Berlatar  belakang  hal  tersebut  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut: bagaimana sistem pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja?, apa kendala-kendala dalam sistem pembinaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja? dan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-  kendala  yang muncul dalam sistem pembinaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  dengan  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  singaraja,  selain  itu  pengumpulan  data didapatkan  dari  literatur,  dokumen-dokumen,  buku-buku  serta  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Hasil  dari penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya minat narapidana untuk memperoleh asimilasi.  Faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja antara lain lamanya proses pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya kerjasama yang dijalin dengan pihak  ke  tiga  dan  masyarakat  masih  sulit  menerima  kehadiran  narapidana dilingkungannya  dan  tidak  adanya  lapas  terbuka.  Adapun  upaya  yang  dilakukan mengatasi  kendala  tersebut  yaitu  menjalin  kerjasama,  mencarikan  solusi pengurusan berkas,sosialisasi dan kegiatan sosial
Kata Kunci :Pembinaan Narapidana, Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki rangkaian proses hukum yang  tidak  bisa  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  mulai  dari Kepolisian,  Kejaksaan  juga  Pengadilan  Negeri.  Akhir  dari  proses  hukum  yang dijalani  tersebut  akan  berakhir  pada  menjalani  pemidanaan  apabila  yang bersangkutan  dinyatakan  terbukti  bersalah.  Putusan  yang  mengandung pemidanaan,  demikian  pula  jenis  putusan  pengadilan  lainnya  hanya  sah  dan
1 Alumni Fakultas hukum Universitas panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
mempunyai  kekuatan  hukum  jika  diucapkan  pada  persidangan  terbuka  untuk umum  (Rusli  Muhammad,  2007:  205).  Pemidanaan  yang  dibebankan  kepada Narapidana  dijalani  dalam  suatu  lembaga  pemerintah  yang  dikenal  dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Secara  harfiah  Lapas  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan–pembinaan yang selama ini telah dilakukan oleh setiap Lapas pada umumnya meliputi hal - hal pembinaan dalam  bidang  rohani,  pendidikan,  keterampilan,  dan  yang  utama  adalah membangun  kembali  kepercayaan  dirinya  agar  mampu  berintegrasi  kembali dengan  masyarakat  luar  setelah  selesai  menjalani  masa  pidana.  Pelaksanaan pembinaan  yang  dilakukan  Lapas  kepada  Narapidanasudah  tentu  mengacu  pada peraturan  perundang–undangan  yang  mengatur  tentang  itu,  karena  dalam pelaksanaan  pembinaan  ada  beberapa  hal  prinsip  yang  tidak  boleh  dilanggar seperti hak–hak yang melekat pada diri Narapidana itu sendiri.
Secara garis besar hak–hak yang melekat pada seorang Narapidana sebagai makhluk  sosial  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  : 32  Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  warga  binaan pemasyarakatan.  Hak  yang  terdapat  dalam  peraturan  pemerintah  ini  memiliki penjabaran  yang  sangat  luas,  karena  menyinggung  beberapa  aspek  seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yang dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan  sesuai  dengan  peradabannya.  Yang  perlu  diketahui  bahwa  masing  – masing  status  orang  yang  berperkara  mempunyai  persamaan  hak  (R.  Deda Suwandi,  2010:  15).  Berdasarkan  hak  inilah,  pembinaan  Narapidana  oleh  Lapas menjangkau  beberapa  aspek  kehidupan  mulai  dari  kerohanian,  pendidikan, kesehatan,  psikis,  sosial,  budaya  dan  lainnya.  Kaitannya  dengan  aspek  sosial ditujukan  kepada  sebuah  permasalahan  bagaimana  hubungan  sosial  Narapidana terhadap lingkungannya setelah selesai menjalani pidana nanti.
Pembekalan  melalui  pembinaan  yang  dilakukan  didalam  Lapas  diberikan dalam  berbagai  bentuk  pembinaan,  misalnya  pemberian  remisi  (pengurangan masa  pidana),  pemberian  Asimilasi  (Ijin  Keluar  Lapas)  dan  lainnya.  A similasi, yang  dari  terminologi  katanya  dapat  diartikansebagai  pembauran.Program
asimilasi  ini  secara  tertulis  dituangkan  dalamUndang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan,sedangkan  untuk  peraturan  pelaksananya  dan peraturan  teknis  terdapatdalam  beberapa  Peraturan  Pemerintah  dan  Surat  Edaran Menteri terkait.Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidakmengetahui  ataumemahami  keberadaannya  di  LembagaPemasyarakatan  itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannyaataukah untuk perbaikan dirinya sendiri  dan  apa  sajakah  hak-hak  yangdapat  diterimanya  selama  menjalani  masa pidana  penjaranya,  jugaprosedur  dan  prasyarat  pemenuhan  hak  yang  dirasakan rumit  sehingganarapidana  sendiri  merasakan  keengganan  untuk  meminta  hak- haknyadan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkandari kehidupan di masyarakat luar secara normal.
Perihal  asimilasi  ini  sendiri  tidak  banyak  dibahas  dalam  duniaakademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarangbanyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu.
Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  sistem  pembinaan  narapidana  dalamtahap  asimilasi  di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja?
2. Apa  kendala-kendala  dalam  sistem  pembinaanasimilasinarapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja?
3. Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendalayang muncul  dalam  sistem  pembinaan  asimilasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas II B Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau  usaha  mencari  bukti-bukti  yang  muncul  sehubungan  dengan  masalah  itu, sehingga  diperoleh  pemecahannya.  Dalam  melakukan  penelitian  suatu  karya ilmiah  harus  dilakukan  secara  metodologis  dan  sistematis.  Metodologis  yang dimaksud  adalah  melakukan  penelitian  sesuai  dengan  metode  atau  cara-cara
tertentu. Sedangkan sistematis adalah disusun sesuai dengan tata urutan sehingga mampu mendeskripsikan peristiwa dengan jelas.
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang  dihadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2007:  35).  Penelitian  hukum dikelompokkan dalam dua bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  yang  menelusuri kenyataan  hukum  di  tengah  masyarakat  (Muhamad  Muhdar,  2010).  Penelitian hukum  normatif diarahkan untuk  menganalisis hubungan-hubungan hukum  antar satu  perraturan  dengan  peraturan  yang  lainnya,  tingkat  sinkronisasi  hukum  baik secara vertical maupun horizontal termasuk penelusuran asas-asas hokum.
Berdasarkan  ciri-ciri  yang  diuraikan  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  adanya  situasi  ketidak  tahuan yang  dikaji  untuk  pemenuhan  kepuasan  akademik.  Penelitian  ini  ingin  mencari penerapan  peraturan  perundang  undangan  khususnya  tentang  asimilasi  bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  “Penelitian yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan)  bertujuan  untuk  menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan    antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat”. Penelitian  bersifat  deskriptif  ini  ingin  menggambarkan  tentang  pelaksanaan pemberian asimilasi bagi Narapidana sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum dan HAM  RI  No  21  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara    Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
Penelitian  ini  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIB Singaraja.Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data. Kemudahan tersebut diantaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja. Dengan
demikian  penentuan  lokasi  ini  diharapkan  mampu  memberikan  informasi  yang selengkap-lengkapnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
Sumber  data  merupakan  sumber  yang  didapatkan  dari  mencari  sesuatu penjelasan  mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  sehingga  bisa  menemukan suatu  jawaban.  Sumber  data  yang  dimaksud  dapat  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  ( Library  Research )  dan  penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Dari penelitian  kepustakaan  ini  akan  diperoleh    data  sekunder.  Data  sekunder  terdiri dari  bahan  hukum  primer  yang  meliputi  Peraturan  Perundang-Undangan,  bahan hukum  sekunder  meliputi  buku-buku  literatur  hukum  juga  hasil-hasil  penelitian sebelumnya  sedangkan  bahan  hukum  tersier  meliputi  kamus  hukum  dan ensiklopedia. Sedangkan data primer dari penelitian ini diperoleh dari sumber di lapangan tempat melakukan penelitian  yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja.
Guna  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  obyektif  dan  bisa  dipertanggung- jawabkan  kebenarannya,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini diperoleh melalui cara sebagai berikut :
a. Teknik  studi  dokumentasi  /  kepustakaan  ( Library  Research )  dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan,  dan  melakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum
b. Teknik  wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dibidang yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian.Keseluruhan  data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data sekunder dari penelitian yang dilakukan, dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran  mengenai  proses  pemberian  asimilasi  bagi  Narapidana.  Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

## PEMBAHASAN
1.1. Sistem Pembinaan dalam Tahap Asimilasi di Lembaga

## Pemasyarakatan Klas II B Singaraja
Tahapan  proses  pemasyarakatan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menentukan bahwa:
1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan;
2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ;
a. Tahap awal;
b. Tahap lanjutan, dan
c. Tahap akhir.
2. Pengalihan  pembinaan  dari  satu  tahap  ke  tahap  lain,  ditetapkan  melalui sidang  tim  pengamat  pemasyarakatan  berdasarkan  data  Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.
3. Data  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  (tiga),  merupakan  hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
Narapidana  di  dalam  suatu  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  pada prinsipnya tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberikan agar  bisa  bersosialisasi  dengan  masyarakat.  Asimilasi  merupakan  salah  satu contoh pembauran narapidana di tengah-tengah masyarakat.
Pelaksanaan  asimilasi  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  yang bernaung  di  bawah  Kementrian  Hukum  dan  Ham  dibagian  Direktorat  Jendral Pemasyarakatan.  Seseorang  yang  dibina  di  Lembaga  Pemasyarakatan  disebut dengan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  warga  binaan  pemasyarakatan  ada  yang sudah berkekuatan hukum tetap  (Narapidana) dan ada juga yang belum memiliki kekuatan  hukum  tetap  yang  mnyatakan  iya  bersalah  oleh  pengadilan  (Tahanan). Untuk  tahanan  belum  bisa  di  usulkan  asimilasi  karena  belum  mempunyai  masa pidana.
Untuk program  asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas  II  B Singaraja, apabila  syarat  substantif  dan  administratif  telah  terpenuhi  maka  narapidana  yang bersangkutan  berhak  mengajukan  asimilasi  kepada  bagian  Bimbingan Pemasyarakatan  (Bimaswat),  yang  nantinya  akan  diadakan  sidang  oleh  Tim Pengamat  Pemasyarakatan,  kemudian  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan meneruskan  usulan  asimilasi  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM Bali. Kepala Kantor Wilayah yang menentukan usulan asimilasi narapidana yang bersangkutan  diterima  atau  ditolak.  Apabila  diterima  akan  diteruskan  kepada Menteri  Hukum  dan  HAM  guna  mendapatkan  persetujuan  narapidana  untuk melaksanakan asimilasi.
Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Singaraja  untuk  tahun  2018  dari bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  April  sebanyak  20%  narapidana  memenuhi persyaratan  substantif,  tetapi  sampai  akhir  bulan  April  belum  ada  yang mengajukan asimilasi. Jika dilihat dari 10 tahun terakhir hanya 1 orang narapidana yang  melakukan  asimilasi  yaitu  di  tahun  2016,  dapat  ditarik  kesimpulan  untuk perihal asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja kurang diminati oleh  narapidana.  Masalah  utama  yang  dihadapi  narapidana  adalah  sulitnya pengurusan berkas dan lamanya proses memperoleh izin asimilasi.

## 1.2. Kendala-Kendala  dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  pada  Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  KasiBinapigiatja  I  Nyoman Sukendra(1 Mei 2018)  kendala  yang dihadapi  Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja dalam pelaksanaan Asimilasi yaitu :
1. Masyarakat
Masyarakat  merupakan  peranan  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan  asimilasi,  karena  asimilasi  merupakan  pembauran narapidana  ke  tengah  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya masyarakat  masih  takut  dan  khawatir  dengan  kehadiran  narapidana dilingkungan  masyarakat.  Stigma  negatif  tentang  narapidana  masih belum  hilang  di  masyarakat,  mereka  takut  jika  narapidana  melakukan
tindak pidana lagi dan membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal ini jelas  berdampak  sangat  berarti  dalam  hal  psikologis  narapidana  yang merasa  di  kucilkan  dan  malu  melakukan  kegiatan  asimilasi  di  tengah lingkungan masyarakat.
2. Lamanya memperoleh izin asimilasi
Prolehan  izin  asimilasi  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama, mereka  lebih  memilih  menunggu  masa  2/3  dari  masa  pidana  mereka untuk mengurus Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat.
3. Belum  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam  hal  pelaksanaan asimilasi kerja.
Perasaan takut dan stigma negatif narapidan merupakan hal utama penyebab  engganya  pihak  ketiga  untuk  menjalin  kerjasama  dengan Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Singaraja.  Mereka  tidak  mau direpotkan dalam hal pengurusan perjanjian kerja untuk narapidana dan tidak  mau  mengambil  resiko  untuk  memperkerjakan  narapidana  di perusahaannya.
4. Belum adanya Lapas Terbuka di wilayah Kementrian Hukum dan Ham Bali.
Asimilasi tidak hanya dilakukan di pihak ketiga namun bisa juga di Lapas  Terbuka,  untuk  Lapas  Terbuka  itu  sendiri  belum  ada  untuk wilayah  Kementrian  Hukum  dan  Ham  Provinsi  Bali,    Sehingga melakukan asimilasi masih sangat sulit.

## 1.3. Upaya  dalam  Mengatasi  Kendala  dalam  Pelaksanaan  Asimilasi  di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja
Yang  menjadi  upaya  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Singaraja  dalam hal mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asimilasi yaitu :
1. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga
Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B  Singaraja  sampai  saat  ini masih mengupayakan adanya kerjasama dengan pihak ketiga  yang mau menjalin kerjasama
dengan memperkerjakan narapidana
diperusahaanya.  Pendekatan  dilakukan  dengan  meyakinkan  bahwa narapidana  yang  diberikan  asimilasi  merupakan  narapidana  pilihan  dan terampil karena di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja sudah diberikan  keterampilan  dan  juga  memiliki  budi  pekerti  yang  baik  dan taat terhadap aturan hukum selama menjalani masa pidananya.
2. Mencarikan  solusi  untuk  pengurusan  asimilasi  yang  lebih  efektif  dan efisien
Pemasyarakatan  Klas  II  B  Singaraja  melakukan  berbagai  upaya untuk  membantu  mempermudah  narapidana  dalam  hal  pengajuan  izin asimilasi  seperti  memberikan  contoh  dokumen  persyaratan  dalam memperoleh  izin  asimilasi,  memberitahu  narapidana  masa  pengajuan asimilasinya.  Diharapkan  dengan  hal  tersebut  bisa  menambah  minat narapidana untuk mengurus izin asimilasinya.
3. Mengadakan  sosialisasi,  kegiatan  sosial,jasmani  dan  rohani  untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat.
Dengan  mengadakan  sosialisasi  ketengah-tengah  masyarakat tentang  narapidana  dan  juga  mengikut  sertakan  narapidana  dalam berbagai  kegiatan  social  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  untuk perlahan-lahan  menghilangkan  stigma  negatif  terhadap  narapidana. Diharapkan  masyarakat  mulai  sadar  akan  keberadaan  narapidana  yang sekarang beda jauh dengan yang dulu.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  implementasi  sistem  pembinaan narapidana  dalam  tahap  asimilasi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  B Singaraja dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana sudah cukup baik  dilakukan oleh pihak lapas. Namun pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  II  B  Singaraja  belum  berjalan  dengan  baik  karena kurangnya  minat  narapidana  untuk  mengajukan  asimilas,  mereka  lebih memilih untuk menunggu cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat.
2. Faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  asimilasi  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja yaitu :
a. Masyarakat  masih  sulit  menerima  kehadiran  narapidana  ditengah lingkungan masyarakat
b. Pengurusan berkas asimilasi yang memakan waktu cukup lama
c. Belum  adanya  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dalam  pelaksanaan asimilasi
d. Belum  adanya  lapas  terbuka  di  wilayah  Kementrian  Hukum  dan  HAM Bali
3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksaanan asimilasi
a. Mengusahakan kerjasama dengan pihak ketiga
b. Mencarikan solusi dalam pengurusan berkas yang lebih efektif
c. Mengadakan  sosialisasi,kegiatan  sosial,  jasmani  dan  rohani  untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat
Adapun  saran  yang  disampaikan  setelah  melakukan  penelitian  pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja yaitu :
1. Dalam  pengusulan  asimilasi  efisiensi  waktu  sangatlah  perlu,  hendaknya petugas pemasyarakatan lebih selektif dan teliti dalam pemilahan berkas yang akan  dikirim  agar  nantinya  tidak  ada  pengulangan  pengusulan  asimilasi sehingga tidak merugikan narapidana.
2. Petugas  pemasyarakatan  hendaknya  lebih  aktif  dalam  pemberitahuan narapidana  yang  sudah  bisa  mengusulkan  asimilasi  karna  secara  tidak langsung  asimilasi  bisa  mengurangi  tingkat  stres  narapidana  karena  sudah terjadi over kapasitas di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Singaraja  yang membatasi ruang gerak narapidana.

## DAFTAR PUSTA KA
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
R. Deda Suwandi. 2010. Tips & Trik Menghadapi Kasus Hukum. Semarang  : Delta Publishing.
Muhamad Muhdar. 2010. Metode Penelitian Hukum. http : // uniba – bpn. ac. id