## JPS

## Jurnal Perbankan Syariah
Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar Dariana, Wawan Ismanto
Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah: Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis
Heru Maruta, Imron
Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Anshor Wibowo, Nia Hariyati
Analisa Produk Tabungan BSM Dalam Menarik Minat  Nasabah: Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dumai Sukajadi
Khodijah Ishak, Ida Afrida Ningsih
Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia
Zakaria Batubara, Eko Nopiandi
Pengaruh Pendidikan, Profesi, Bagi Hasil Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Perbankan Syariah: Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Siak Kecil
Sri Rahmani, Yuni Asnita

## Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan
Decky Hendarsyah
Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing: Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru
Mashuri, Dwi Nurjannah
JPS Vol.1 No.1 Hal: 1-112 April 2020 pISSN 2721-6241 eISSN 2721-7094

## EDITORIAL TEAM
JPS (Jurnal Perbankan Syariah)
Editor in Chief Zakaria Batubara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Managing Editor Sri Rahmany
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia

## Editorial Board
Dewi Oktayani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia Saiful Bahri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Mashuri
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Indonesia
Mitra Bebestari ( Reviewer ) Muhammad Isa Selamat Al-Falah Publication Sdn. Bhd Malaysia
Penerbit
LPPM Publishing & Printing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

## Alamat Redaksi
Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734 Telp. +628117501025 e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com

## SEKAPUR SIRIH
Puji syukur  kehadirat  Allah  SWT  atas  rahmat  dan  karunianya  sehingga JPS  (Jurnal  Perbankan  Syariah)  edisi  perdana  Juni  2020  (Vol.1  No.1)  bisa dirampungkan.  Jurnal  edisi  perdana  ini merupakan  gagasan  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE  Syariah  Bengkalis  sehingga  dapat diterbitkan  dan  layak  berada  dihadapan  para  pembaca  baik  tercetak  maupun online .
Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE
Syariah  Bengkalis  mengajak  kalangan  akademisi  dan  praktisi  untuk mempublikasikan  hasil  penelitian,  karya  ilmiah  dan  hasil  karya  pengabdian kepada  masyarakat  baik  dalam  pengembangan  pemikiran,  keilmuan  perbankan dan  perbankan  syariah  serta  keilmuan  yang  ada  kaitannya  dengan  perbankan dalam mencerdaskan, membuka cakrawala dan membangun kesejahteraan umat. Editorial team mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti dan praktisi  atas  kontribusinya  serta  tim  redaksi  dan  semua  pihak  yang  telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini.
Kami  dari  editorial  team  menyadari  masih  banyak  terdapat  kekurangan, kelemahan  dalam  jurnal  ini  dan  kami  akan  terus  berbenah  diri  untuk kesempurnaan  terbitan  jurnal  berikutnya.  Oleh  karena  itu,  kami  mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.
Wassalam
Editor in Chief

## DAFTAR ISI

## Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS
Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar Dariana, Wawan Ismanto ........................................................................................... 1-14
Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah:
Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Heru Maruta, Imron ..................................................................................................  15-28
Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Anshor Wibowo, Nia Hariyati ...................................................................................  29-42 Analisa Produk Tabungan BSM Dalam Menarik Minat  Nasabah: Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Dumai Sukajadi Khodijah Ishak, Ida Afrida Ningsih ...........................................................................  43-52
Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan
Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Zakaria Batubara, Eko Nopiandi ..............................................................................  53-68
Pengaruh Pendidikan, Profesi, Bagi Hasil Terhadap Persepsi Masyarakat Pada
Perbankan Syariah: Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Siak Kecil Sri Rahmani, Yuni Asnita ..........................................................................................  69-84 Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan Decky Hendarsyah ....................................................................................................  85-96 Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing: Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru Mashuri, Dwi Nurjannah ........................................................................................  97-112

## ANALISIS PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN AKAD IJARAH
(Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar)
Dariana, Wawan Ismanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis dariana.bengkalis72@gmail.com, wawan.ismanto2@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  was  to  determine  the  practice  of  multi-service financing with the Ijarah contract at the Sharia People's Financing Bank Berkah Dana  Fadhlillah  Air  Tiris  Kampar  Regency.  This  research  uses  qualitative methods with data collection methods in the form of observation, interviews and literature  study.  One  of  the  financing  products  offered  by  the  Sharia  People's Financing Bank Berkah Dana Fadhlillah is multi-service financing with an Ijarah contract  that  aims  to  obtain  service  fees  (ujrah)  in  the  financing.  The  multi- service  Ijarah  Financing  at  the  Sharia  People's  Financing  Bank  Berkah  Dana Fadhlillah is in accordance with sharia and refers to the fatwa stipulated by the Indonesian  Ulema  Council  No.  09  of  2000  concerning  Ijarah  and  fatwa  of  the Indonesian  Ulema  Council  No.  44  of  2004  concerning  multi-service  financing. The  multi-service  Ijarah  financing  mechanism  at  the  Sharia  People's  Financing Bank  Berkah  Dana  Fadhlillah  is  not  complicated  but  the  Sharia  People's Financing  Bank  continues  to  apply  caution  in  providing  financing.  That  this  is one of the factors of people's interest in Ijarah products which are decreasing and not developing every year.
Keywords: Mechanisms, Multi-Service Financing, Ijarah Contracts.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembiayaan multijasa dangan akad  Ijarah  pada  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah  Air  Tiris  Kabupaten  Kampar. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  metode  pengumpulan  data berupa  metode  observasi,  wawancara  dan  studi  pustaka.  Salah  satu  produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah pembiayaan multijasa  dengan  akad Ijarah yang  bertujuan  agar  memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah ) dalam  pembiayaan  tersebut.  Pembiayaan  Ijarah  multijasa  pada  BPRS  Berkah  Dana Fadhlillah sudah sesuai dengan syariah dan mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh MUI  No.  09  tahun  2000  tentang Ijarah dan  fatwa  MUI  No.  44  tahun  2004  tentang pembiayaan  multijasa.  Mekanisme  pembiayaan Ijarah multijasa  di  BPRS  Berkah Dana  Fadhlillah  tidak  rumit  namun  BPRS  tetap  menerapkan  kehati-hatian  dalam memberikan  pembiayaan.  Sehingga  ini  menjadi  salah  satu  faktor  minat  masyarakat pada produk Ijarah menurun dan tidak berkembang pada setiap tahunnya.
Kata Kunci: Mekanisme, Pembiayaan Multijasa, Akad Ijarah .

## PENDAHULUAN
Perkembangan  produk-produk  bank  syariah  berdasarkan  prinsip-prinsip berbagi resiko (risk sharing) atau bagi hasil (profit sharing) bersih dari sistem riba (usury interest) . Dalam rangka pengembangan suatu produk, bank syari’ah harus berpedoman kepada prinsip syariah dan juga perlu mempertimbangkan ketentuan hukum  positif  yang  ada.  Hal  tersebut  penting  agar  terdapat  keselarasan  sehingga produk  diaplikasikan  tanpa  menimbulkan  resiko  hukum (legal  risk) dan  atau risiko financial bagi produk Ijarah . Dalam UU perbankan syariah dan fatwa-fatwa tidak  mengatur  secara  rinci  mengenai  aspek  legal  dari  kepemilikan  atas  barang dalam akad Ijarah .
Jasa  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  oleh  bank  syariah  lebih  beragam dari  pada  jasa-jasa  kerdit  yang  diberikan  oleh  bank  konvensional.  Bank  syariah dinamakan universal bank  karena  melakukan  kegiatan investment bank  dan commercial bank.  Bank  syariah  dapat  menyalurkan  pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  barang  tidak  bergerak  berdasarkan  akad Ijarah atau  sewa beli  dalam  bentuk Ijarah  muntahiya  bittamlik ,  kegiatan  usaha  seperti  itu  tidak dapat dilakukan oleh bank konvesional (Wangsawidjaja 2012).
Dalam  perkembangannya,  bank  syariah  harus  mengikuti  kebutuhan nasabah  yang  semakin  hari  semakin  bervariasi,  yang  menyebabkan  munculnya jenis-jenis  produk  pembiayaan  baru.  Salah  satu  produk  pembiayaan  tersebut adalah produk pembiayaan multijasa.
Pada  umumnya,  pembiayaan  multijasa  yang  terjadi  di  bank  syariah maupun lembaga keuangan syariah menggunakan skim pembiayaan akad Ijarah . Pengertian Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri,  dengan  ketentuan  fisik  dari komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa. Sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa  mengkonsumsinya  tidak  dapat  disewakan,  seperti  uang,  makanan,  bahan bakar  dan  sebagainya.  Hanya  aset-aset  yang  dimiliki  oleh  yang  menyewakan dapat  disewakan,  kecuali  diperbolehkan sub-lease (menyewakan  kembali  aset objek sewa yang disewa) dalam perjanjian yang dizinkan oleh yang menyewakan. Dengan  demikian,  berdasar  banyaknya  ketentuan  prinsip  syariah  yang  harus ditaati maka dalam mekanisme transaksinya, bank syariah wajib mengedepankan prinsip  syariah,  baik  dari  pemilihan  produk  pembiayaanya  maupun  dalam praktiknya (Insomnia 2012).
Bank  syariah  hanya  dapat  melayani  kebutuhan  nasabah  untuk  memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim Ijarah bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.  Transaksi Ijarah dilandasi  adanya  perpindahan  manfaat  (hak  guna),  bukan perpindahan  kepemilikan  (hak  milik).  Jadi  dasarnya  prinsip Ijarah sama  saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada  jual  beli  objek  transaksinya  barang,  pada Ijarah objek  transaksinya  adalah barang maupun jasa (Karim 2006, 137).
Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk al-Ijarah dapat melakukan leasing , baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi, pada  umumnya,  bank-bank  tersebut  lebih  banyak  menggunakan al - Ijarah al-
munthia  bit-tamlik karena  lebih  sederhana  dari  sisi  pembukuan.  Selian  itu,  bank pun  tidak  direpotkan  untuk mengurus  pemeliharaan  asset,  baik  pada  saat leasing maupun sesudahnya (Antonio 2001, 118-119).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan efektivitas pembiayaan  multijasa  dengan  akad Ijarah pada  PT.  BPRS  Berkah  Dana Fadihillah Air Tiris Kabupaten Kampar.

## TELAAH LITERATUR

## Pembiayaan
Pengertian  pembiayaan  dalam  perbankan  syariah  atau  istilah  teknisnya aktiva produktif menurut  ketentuan bank  Indonesia adalah penanaman dana pada bank  syariah  baik  dalam  rupiah  maupun valuta  asing  dalam  bentuk  pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, pernyetaan modal  sementara,  komitmen  dan  kontijensi  pada  rekening  administrasi  serta sertifikat wadiah bank  Indonesia  (Muhammad  2005,  196)  atau  pembiayaan merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank,  yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan deficit unit, menurut  penggunaannya,  pembiayaan  dapat  dibagi  menjadi  dua  hal  yaitu:  (1) Pembiayaan  produktif,  pembiayaan  ini  ditunjukan  untuk  memenuhi  kebutuhan produktif  untuk  meningkatkan  usaha  baik  usaha  produksi,  perdangan,  maupun investasi.  (2)  Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  tidak  akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan.
Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: (1) Pembiayaan modal  kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan:  meningkatkan produksi,  baik  secara  kuantitatif,  yaitu  jumlah  hasil  produksi,  mauppun  secara kualitatif,  yaitu  peningkatan  kualitas  atau  mutu  hasil  produksi  untuk  keperluan perdaganagan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. (2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Antonio 2001, 160).

## Pembiayaan Multijasa
Pembiayaan  Multijasa  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu  berupa  transaksi  multijasa  dengan  menggunakan  akad Ijarah berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.
Fitur dan mekanisme Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah adalah:
(1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah.  (2)  Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan objek  sewa  yang  dipesan  nasabah.  (3)  Pengembalian  atas  penyediaan  dana  bank dengan cara cicilan.
Fatwa  DSN-MUI  pembiayaan  multijasa  menurut  fatwa  DSN-MUI, pembiayaan multijasa adalah  pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN- MUI  memandang  perlu  menetapkan  membuat  fatwa  tentang  pembiayaan multijasa  sebagai  pedoman  pelaksanaan  transaksi  tersebut  agar  sesuai  dengan
prinsip  syariah  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  berkaitan  dengan jasa.  Fatwa  ini  ditetapkan  dari  hasil  rapat  pleno  DSN-MUI  pada  tanggal  11 agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat permohonanan dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004 dan dari Bank Danamon. Fatwa ini subtansi dari  fatwa  DSN  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan Ijarah dan  No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan kafalah (DSNMUI 2003).

## Al-Ijarah
Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan (ownership/milkiyah) atas  barang  itu  sendiri. Pada  dasarnya  prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila  pada  jual  beli  objek  transaksinya  barang,  pada Ijarah objek  transaksinya adalah barang maupun jasa (Nugasoft 2013).
Akad Ijarah merupakan  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu barang  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa (Ujrah) tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barang  tersebut.  Sebenarnya Ijarah terdiri atas: Ijarah Murni (Sewa Menyewa murni), Al- Ijarah wal iqtina atau Mutahiyah bi  Tamlik (IMBT)  (Devita  2014)  dan Ijarah  Musyarakah  Muntanaqisah (Karim 2014, 138)
Syarat Ijarah yaitu:  kerelaan  dari  pihak  yang  melaksanakan  akad  dan Ma‟jur memiliki  manfaat  dan  manfaatnya  dibenarkan  dalam  Islam,  dapat  dinilai atau diperhitungkan. Rukun akad Ijarah yaitu: (1)  Pernyataan ijab dan qabul, (2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri dari pemberi sewa ( lessor , pemilik, asset,  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)),  dan  penyewa  ( lessee ,  pihak  yang mengambil  manfaat  dari  penggunaan  asset,  nasabah),  (3)  Objek  kontrak: pembayaran  (sewa)  dan  manfaat  dari  penggunaan  asset,  (4)  Manfaat  dari penggunaaan  dalam Ijarah adalah  obyek  kontrak  yang  harus  dijamin,  karena  ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri, (5) Sighat  Ijarah adalah  berupa  pernyataan  dari  kedua  pihak  yang  berkontrak,  baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent , dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah) Objek Ijarah terdiri  dari:  (1)  Manfaat  dari  penggunaaan  barang  dan  jasa.
(2)  Manfaat  barangharus  bisa  dinilai  dan  dapat  dilaksanakan  dalam  kontrak.  (3) Pemenuhan  manfaat  harus  yang  bersifat  diperbolehkan.  (4)  Kesanggupan memenuhi  manfaat  harus  nyata  dan  sesuai  dengan  syariah.  (5)  Manfaat  harus dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa  untuk  menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)  yang  mengakibatkan  sengketa.  (6)  Spesifikasi  manfaat  harus dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk  jangka  waktunya.  Bisa  juga  dikenali  dengan spesifikasi  atau  indentifikasi  fisik.  (7)  Sewa  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan dibayar  nasabah  kepada  LKS  (Lembaga  Keuangan  syariah)  sebagai  pembayaran manfaat sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan sewa dalam Ijarah. (8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang  sama  dengan  obyek  kontrak.  (9)  Ketentuan (flexibility) dalam  menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak (DSNMUI 2003). Dalam  akad Ijarah juga  berlaku  hak khiyar ,  dimana  penyewa  berhak menolak Ijarah karena  cacat  barang (khiyar  „aib) dan Muajjir bertangungjawab untuk  menjamin  (mengganti)  barang/orang Ijarah yang  cacat.  Hal  ini  dapat
dicontohkan:  jika  ternyata  mobil  sewaan  atau  LCD  sewaan  rusak,  maka muajjir harus menukar dengan barang lain yang bagus.
Terdapat  beberapa  konsekuensi  hukum  dan  ketentuan  tentang tanggungjawab  pemeliharaan  asset  dalam  akad Ijarah :  (1)  Konsekuensi  hukum dan  keuangan  yang  timbul  dari  akad Ijarah adalah  timbulnya  hak  atas  manfaat dari  asset  yang  disewa  oleh  penyewa (musta‟jir) dan  penerimaan fee/ujrah bagi pemilik  asset (muajjir) .  (2)  Pemberi  sewa (mu‟jir) wajib  menyediakan  manfaat bagi  penyewa  dari  asset  yang  disewa  dengan  cara  menjaga  agar  manfaat  itu tersedia  selama  periode  penyewaan  dalam  batas  yang  normal.  Apabila  terjadi sesuatu  yang  membuat  manfaat  itu  terhenti,  maka  pemberi  sewa  wajib memperbaikinya/menggantinya.  (3)  Pada  prinsipnya  dalam  kontrak Ijarah harus dinyatakan dengan jelas siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset obyek sewa.  Sebagian  ulama  menyatakan  jika  kontrak  sewa  menyebutkan  biaya perbaikan ditanggung penyewa, maka kontrak sewa itu tidak sah, karena penyewa menangung biaya yang tidak jelas. Hal ini sesuai dengan kaedah Al-Ajru wa adh Dhaman  La  Yajtami‟ani. Artinya:  pembayaran fee (bayaran  sewa)  tidak  boleh berhimpun dengan biaya perbaikan kerusakaan.
Selama kewajiban nasabah sebagaimana dimaksud dalam Akad ini belum dipenuhi,  maka  Agunan  yang  dapat  diasuransikan  wajib  diasuransikan  oleh  dan atas beban nasabah kepada Perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip syariah yang ditunjuk dan atau disetujui oleh bank terhadap risiko kerugian yang macam, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh bank.

## Landasan Hukum Akad Ijarah
Adapun    landasan    hukum  yang    dipakai  untuk  pedoman Ijarah ialah (DSNMUI 2003):
...
ِفوُرۡعَه ۡ لٱِب مُتۡيَتاَء ٓاَّن مُتۡهَّلَس اَذِإ ۡمُكۡيَلَع َحاَنُج  َلََف ۡمُكَدََٰلۡوَأ ْآوُعِضۡ َتَۡسَت نَأ ۡمُّتدَرَأ ۡنوَإِ ْ اوُوَّتَّو
ٞير ِصَب َنو ُلَهۡعَت اَهِب َ َّللَّّ َّنَأ ْآوُهَلۡعَّو َ َّللَّّ Artinya: “... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak  ada  dosa  bagimu  memberikan  pembayaran  dengan  cara  yang  patut. Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat  apa  yang kamu kerjakan.” . (QS: Al-Baqarah: 233)
Hadits  riwayat  Ibn  Majah  dari  Ibnu  umar,  bahwa  nabi  bersabda: “ berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. Hadits riwayat “Abd ar- Razzaq  dari  Abu  Hurairah  dan  Abu  Sa’id  al-Khudri,  Nabi  SAW  bersabda:
“ barang  siapa  yang  menperkerjakaan  pekerja  beritahukanlah  upahnya”. Ijma ulama  tentang  kebolehan  melakukan  akad  sewa  menyewa.  Kaidah  fiqh: “Pada dasarnya,  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkan” (DSNMUI 2003).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  pada  PT.  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah  Air Tiris  Kabupaten  Kampar  di  Jln.  Raya  Pekanbaru  Bangkinang  KM  50  Air  Tiris Kecamatan  Kampar  Kabupaten  Kampar.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitan  ini  adalah  data  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan
adalah wawancara,  dokumentasi dan kepustakaan. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode diskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Pembiayaan Multijasa di BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Dalam  perkembangan  pembiayaan  multijasa  dengan  akad Ijarah banyak mengalami  turun  naik,  Kondisi  ini  biasa  terjadi  pada  perbankan  syariah  seperti pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah. Apabila pendapatan bank sedang baik dan tingkat  pembiayaan  lancar  maka  kemungkinan  untuk  menyalurkan  dananya  juga bertambah.  Pada  sebuah  Lembaga  Keuangan  Syariah  khususnya  BPRS  yang didalamnya  tidak  hanya  melakukan  kegiatan  menghimpun  dana  tetapi  juga menyalurkan dana, dalam penyaluran dana tersebut sudah pasti mengalami suatu kendala.  Sama  halnya  pada  produk Ijarah multijasa  yang  ada  di  BPRS  Berkah Dana Fadhlillah yang merupakan produk penyaluran dana. Hal itu sangat terlihat dari tingkat transaksi antara nasabah dan bank.
Transaksi  adalah  kejadian  ekonomi/keuangan  yang  melibatkan  paling tidak  2  pihak  (seseorang  dengan  seseorang  atau  beberapa  orang  lainnya)  yang saling  melakukan  pertukaran,  melibatkan  diri  dalam  perserikatan  usaha,  pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku (Zulkifli 2003, 10).
Transaksi  mempunyai  pengaruh  ekonomi  atas  bisnis,  transaksi  harus dilandasi  oleh  aturan  hukum-hukum  Islam  (syariah)  karena  transaksi  adalah manifestasi  amal  manusia  yang  bernilai  ibadah  dihadapan  Allah,  yang  dapat dikategoriakan  menjadi  2  yaitu  transaksi  halal  dan  haram.  Transaksi  sewa menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah untuk  transaksi  multijasa.  Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan  atau  diberi  fasilitas  dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh .  Akad ijarah dalam  pembiayaan  multijasa  dalam  transaksi  sewa  menyewa atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  antara  pemilik  objek  sewa  dengan  penyewa pemilik  objek  sewa  termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  objek  sewa  dengan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
Implementasi  transaksi  yang  sesuai  dengan  paradigma  dan  azas  transaksi syari’ah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain: (a) Transaksi hanya  dilakukan  hanya  berdasarkan  prinsip  saling  paham  dan  saling  rida.  (b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). (c)  Uang  hanya  berfungsi  sebagai  alat  tukar  dan  satuan  pengukur  nilai,  bukan sebagai komoditas. (d) Tidak mengadung unsur riba. (e) Tidak mengandung unsur kezaliman.  (f)  Tidak  mengandung  unsur maysir .  (g)  Tidak  mengandung  unsur gharar .  (h)  Tidak  mengandung  unsur  haram.  (i)  Tidak  menganut  prinsip  nilai waktu  dari  uang (time  value  of  money) karena  keuntungan  yang  didapat  dalam kegiatan  usaha  terkait  dengan  resiko  yang  melekat  pada  kegiatan  usaha  tersebut sesuai  dengan  prinsip al-ghunmu  (no  gain  without  accompanying  risk). (j) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan  semua  pihak  tanpa  merugikan  pihak  lain  sehingga  tidak diperkenankan  menggunkan  standar  ganda  harga  untuk  satu    akad  serta  tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta‟alluq) dalam satu akad.
(k)  Tidak  ada  disirtosi  harga  melalui  rekayasa  permintaan (najasy), maupun melalui  rekayasa  penawaran  (ikhtikar).  (l)  Tidak  mengandung  unsur  kolusi  dan suap menyuap (risywah) (Wasilah 2011, 94)
Pemasaran  pada  produk  pada  PT.  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah Khususnya  akad Ijarah sebenarnya  sudah  ada,  yaitu: marketing  mix bauran pemasaran yang terdiri dari 4 P, product, price, peromotion dan place, untuk jasa ditambah  2  P  lagi  yaitu: people dan process. Product adalah  yang  jadi  perhatian oleh BPRS dalam desain dan produk jasa yang menyertai seperti sistem prosedur dan pelayanannya desain produk dan jasa bank juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran bentuk dan kualitas. Price harga dalam produk dan jasa bank berupa kontra prestasi dalam bentuk bagi hasil baik untuk produk simpanan maupun pinjaman serta fee untuk jasa-jasa perbankan.
Promotion kegiatan  promosi    pada  produk  dan  jasa  bank  pada  umumnya dilakukan  melalui  iklan  di  media  massa  atau  televisi  konsep  kegiatan  promosi secara  menyeluruh  meliputi adverting  sales  tranining  marketing  research  and delveloment. Place  atau  disebut  juga  saluran  distribusi  saluran  distribusi  produk dan  jasa  bank  berupa  kantor  cabang  yang  secara  langsung  menyediakan  produk dan  jasa  yang  ditawarkan.  Bisnis  bank  adalah  dominannya  unsur personal approach baik dari jajaran front office back office sampai tingkat manajerial. Para pekerja bank dituntut untuk melayani.
Process meliputi  sistem  dan  prosedur  termasuk  persyaratan  ataupun ketentuan yang diberlakukan oleh bank terhadap produk dan jasa bank sistem dan prosedur  akan  merefleksikan  penilaian  apakah  pelayanan  cepat atau  lambat  pada umumnya nasabah lebih menyenangi proses yang cepat, walaupun bagi bank akan menimbulkan resiko yang lebih tinggi, pengunaan teknologi yang tepat guna serta kreaktivitas  yang  prima  secara  efektif  dan  efesien  namun  beberapa  sistem pemasaran  ini  tidak  terlihat  berjalan,  terlihat  pada  produk  pembiayaan  multijasa yang  tidak  mengalami  peningkatan,  meskipun  diawalnya  sedikit  meningkat namun  di  beberapa  tahun  kemudian  menurun  terlihat  tabel  dibawah  dari  tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Berikut:

## Tabel 1 Nasabah Multijasa di BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Tahun Jumlah 2008 13 2009 18 2010 23 2011 26 2012 12 2013 1 2014 - 2015 1 2016 8 Sumber: Dokumentasi, PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah
Pada  table  1  di  atas  merupakan  data  keseluruhan  penelitian  dari  tahun 2008 sampai dengan 2016. Untuk melihat perkembangan  yang positif PT. BPRS
Berkah  Dana  Fadhlillah  pada  awalnya  tahun  2008  sampai  dengan  2011,  bisa  di lihat lebih jelasnya disajikan pada grafik 1. Pada awal tahun 2008 jumlah nasabah pembiayaan  multijasa  sudah  boleh  dikatakan  bagus  diawal  kemunculan  produk dengan  akad ijarah dan  sampai  tahun  akhir  tahun  2011  nasabah  pembiayaan multijasa  tetap  naik.  Ini  karena  masing-masing  karyawan  bekerjasama  secara keras  untuk  memperkenalkan  kemasyarakat  agar  produk-produk  bank  yang  baru dapat  dikenal  dan  menjadikan  produk  yang  diminati  dan  secara  mudah  peroses permohonan  dan  pencairan. Diantaranya  keberhasilan  bank  tersebut  selama beroperasi  sudah  dapat  membuka  3  kantor  pelayanan  kas  yang  berada  di  pasar Danau  Bingkuang  Kec.  Tambang,  Kec.  Tampan  Pekanbaru  dan  Komp.  Islamic Centre Kabupaten Kampar.

## Grafik 1 Nasabah Multijasa di BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Sumber: Olahan Peneliti
Namun  jika  dilihat  tiga  tahun  selanjutnya  mulai  terlihat  penurunan  dari tahun 2012. Hanya ada nasabah sebanyak 12 orang, diikuti penurunan yang sangat dratis Terlihat pada tahun 2013 ada satu nasabah kemudian pada tahun berikutnya semangkin  berkurang  dari  awal  Januari  sampai  dengan  ahir  Desember  2014, jumlah  nasabah  tidak  ada  sama  sekali  dan  pada  tahun  2015  ada  satu  nasabah, dikatakan bahwa setiap bulannya bukan hanya turun minat nasabah. Namun sudah jelas-jelas  penurunanya  sangat  dratis    dari  upaya  yang  dilakukan  BPRS sebelumnya.
Seperti  yang  terlihat  pada  tahun  2013,  pada  nasabah  yang  melakukan pembiayaan multijasa akad Ijarah ada 1 (satu) nasabah dan akhir tahun 2015 pada bulan  Desember  nasabah  tidak  mengalami  peningkatan.  Hingga  peningkatan nasabah tetap tidak terjadi pada setiap tahunnya. Kondisi ini bisa terjadi mungkin karena tidak banyak masyarakat yang melakukan transaksi  dana untuk keperluan yang  berhubungan  dengan  jasa atau  banyak  masyarakat  tidak  memahami  produk multijasa dengan akad Ijarah. Atau para calon nasabah tidak memenuhi syarat dan prosedur PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan bisa jadi masalahnya karena dari internal bank.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pembiayaan  di  BPRS  Berkah Dana  Fadhlillah,  pelayanan  dalam  hal  ini  yang  dilakukan  oleh  pihak  BPRS Berkah  Dana  Fadhlillah  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Memberikan  informasi  yang salah kepada nasabah tentang produk yang mereka tanyakan dan terlalu ribet. (2) Persaingan  lembaga  keuangan  yang  makin  mencamur  dan  antara  bank  yang berebut nasabah, membuat BPRS sulit untuk memasarkan produk-produknya. (3) Fluktuasi  pendapatan.  Kondisi  ini  juga  mempengaruhi  tingkat  perkembangan nasabah.  Apabila  pendapatan  bank  sedang  baik  maka  kemungkinan  untuk menyalurkan  dananya  juga  bertambah,  sehingga  nasabah  pembiayaan  akan  juga bertambah,  demikian  pula  bila  menurun.  (4)  Sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai bagi nasabah dalam oprasionalnya bank. (5) Keingintahuan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah kurang dan ssehingga diangap terlalu rumit. Rasa keingintahuan mereka terhadap lembaga syariah baik produk pendanaannya maupun  produk  pembiayaannya,  yang  akhirnya  membuat  mereka  “malas” mengajukan  pembiayaan  ke  lembaga  syariah  tersebut.  (6)  Keahlian account officer memasarkan produk. Account officer merupakan bagian yang juga penting dalam  sebuah  lembaga  keuangan.  Keahlian  mereka  yang  tidak  sesuai pendidikannya  membuat  sulit  untuk  menjelaskan  produk  yang  mereka  tawarkan, produk syariah yang masih awam bagi sebagian masyarakat.
Jika  dilihat  secara  grafik  pembiayaan Ijarah multijasa  masih  tertinggal.
Tetapi  faktor-faktor  yang  telah  dijelaskan  diatas  mempengaruhi  penurunan nasabah multijasa akad Ijarah terlihat ada penurunan yang cukup signifikan yaitu terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2015 dan bisa juga pembiayaan multijasa dengan akad Ijarah masih  banyak  mengalami  kendala.  Karena  banyak  perbankan menggunakan ijarah yang  lebih  sederhana al-ijarah  al-muntahia  bit-tamlik dari pembukuan dan pihak bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset dan  risiko  bagi  pihak  bank  dalam  pembiayaan default nasabah  tidak  membayar cicilan  dengan  sengaja  atau  rusak.  Asset ijarah rusak  sehingga  menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah. Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli  asset  tersebut.  Akibatnya,  bank  harus  mengitung  kembali  keuntungan dan  mengembalikan  sebagaian  kepada  nasabah.  Kondisi  ini  juga  mempengaruhi tingkat perkembangan pembiayaan multijasa dibandingan dengan produk lainnya.
Mekanisme  Pembiayaan  Multijasa  Dengan  Akad Ijarah pada  PT.  BPRS Berkah Dana Fadhlillah
Berdasarkan  penyajian  data  pembiayaan  multijasa  dengan  akad Ijarah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah penulis dalam penelitian ini mendapatkan beberapa  penjelasan.  Pembiayaan  merupakan  produk  dari  suatu  lembaga keuangan  yang  diberikan,  pembiayaan ijarah dalam  bank  syariah  dijelaskan dalam  pasal  19  ayat  9  UU  No.  21  tahun  2008  yang  berbunyi  “menyalurkan pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  kepada  nasabah berdasarkan  akad ijarah dan  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”. Konteks  multijasa  yang  berbentuk ijarah dirasa  kurang  tepat  karena apabila dalam melakukan sewa-menyewa dalam ijarah , objek akad haruslah jelas dan  milik  sendiri.  Jika  jasa  yang  ingin  dibiayai  adalah  jasa  dalam  bidang pendidikan  menjadi  objek  akad.  Objek  dalam  pendidikan  pun  bermacam-macam mulai dari fasilitas gedung, pengajar dan sebagainnya sehingga objek pendidikan
tersebut berbentuk abstrak atau kejelasannya mugkin diketahui tapi hanya sebatas luarnya.  Jika  lembaga  keuangan  membiayai  suatu  biaya  pendidikan  dan menyerahkannya  kepada  nasabah,  itu  sama  mengalihkan  hak  yang  diterima lembaga berupa pendidikan kepada nasabah.
Sewa  menyewa  dalam  transaksi ijarah terjadi  antara  bank  sebagai  pihak yang  menyewakan  dan  nasabah  sebagai  penyewa,  dengan  mengacu  pada  objek yang  disewakan.  Namun  demikian,  dalam  transaksi ijarah ,  sewa  menyewa tersebut  dapat  digunakan  sebagai  mekanisme  pembiayaan  syariah.  Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu  dengan  pembayaran  sewa (ujrah) tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  atas  barang  tersebut.  Disamping  pengertian ijarah dalam  konteks sewa  menyewa, ijarah ini  sendiri  juga  mengandung “ujroh” atau  uang  jasa atau kadang disebut juga “fee” contohnya seperti ini:
Budi  adalah  seorang  pengusaha  biro  perjalanan  Haji.  Dalam  musim  haji yang akan datang ini, budi harus membayar uang muka hotel, cetring dan pesawat yang akan digunakan oleh jemaah haji. Berhubung tidak semua jemaah membayar ONH  secara  penuh  di  muka,  sedangkan  biaya-biaya  perjalanan  haji  sudah  harus dibayarkan,  maka  budi  membutuhkan  “dana  talangan”  untuk  menutupi kekurangan  pembayaran  dimaksud.  Suatu  bank  syariah  yang  bersedia memberikan  dana  talagan  kepada  budi  menggunakan  akad ijarah .  Jadi  bank syariah  akan  menalangi  terlebih  dahulu  kekurangan  uang  muka  untuk  hotel, cetring  dan  pesawat  calon jemaah.  Atas  pemberian  dana  talangan  tersebut.  Bank syariah berhak atas ujroh (keuntungan).
Pada pembiayaan multijasa dalam menyalurkan dana pada nasabah untuk beberapa  tahun  yang  penulis  teliti  tidak  mengalami  perkembangan,  jelas  dalam proses  dan  mekanisme  pembiayaan  yang  dipaparkan  diawal  akad ijarah. Sebenarnya  didalam  pembiayaan  multijasa  akad Ijarah mempunyai  berbagai aspek  yang  menyentuh  kebutuhan  manusia  disamping  untuk  membantu meringankan beban para masyarakat/nasabah. Namun ada beberapa kendala yang mengakibatkan  kurangnya  minat  nasabah  untuk  menggunakan  produk  multijasa dengan akad Ijarah.
Berikut  adalah  kendala  yang  dihadapi  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah dalam pembiayaan Ijarah multijasa:  (1)  Penggunaan dana, merupakan salah satu kendala  yang  dihadapi  oleh  BPRS  dalam  pembiayaan  multijasa  karena  sebagian besar  nasabah  membayarkan  sendiri  apa  yang  menjadi  kebutuhannya  (dananya) kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini  membuat  pihak  BPRS  sebagai  lembaga  keuangan yang  berbasis  syariah  khawatir,  jika  nasabah  menyalahgunakan  dananya  tidak seperti  yang  ada  dalam  perjanjian.  Untuk  itu  pihak  BPRS  meminta  kwitansi pembayaran dari nasabah, sebagai bukti bahwa dana yang diberikan memang tepat penggunaannya.  (2)  Pembiayaan  bermasalah,  kendala  seperti  ini  sudah  pasti terjadi dalam sebuah Lembaga Keuangan karena pembiayaan merupakan hal yang berhubungan dengan perputaran uang nasabah sehari-hari (fluktuasi pendapatan). Pada pembiayaan Ijarah multijasa ini juga terdapat nasabah yang bermasalah, hal ini  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor  bisa  dari  faktor  internal  atau  faktor eksternal:  (a)  Faktor  internal    dari  dalam  perusahaan  sendiri  dan  factor  yang dominan adalah faktor manajerial. Merupakan kesalahan yang berasal dari dalam BPRS yang dapat disebabkan oleh petugas pemasaran atau yang disebut Account Officer. Dalam hal menganalisis account officer ini kurang memahami bisnis atau
usaha nasabah, kurang melakukan evaluasi keuangan nasabah. Hal lain yang dapat menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  adalah  karena  kurangnya  perhatian  atas keterlambatan  pembayaran  kewajiban  nasabah.  Peran  BPRS  khususnya Account Officer (AO)  sangat  penting  dalam  kondisi  seperti  ini.  Karena  apabila  terdapat pembiayaan  bermasalah  account  officer  yang  akan  bertanggung  jawab sepenuhnya.  Meskipun  pihak  Bank  memiliki  jaminan  dari  nasabah  tetapi  untuk mengatasi  masalah  ini  pihak  Bank  tidak  akan  tergesa-gesa  untuk  menggunakan jaminan.  (b)  Faktor  Eksternal  yang  berada  diluar  kekuasaan  manjemen perusahaan,  karena  beberapa  hal  antara  lain  nasabah  tersebut  tidak  amanah, side streaming penggunaan  dana  yaitu  nasabah  menggunakan  dana  itu  bukan  seperti yang  disebutkan  dalam  kontrak,  dapat  juga  terjadi  karena  usaha  yang  dijalani nasabah mengalami kerugian, atau disebabkan karena bencana alam.
Beberapa  cara  yang  dilakukan  oleh  pihak  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah untuk  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  antara  lain:  (1)  Surat  teguran,  pihak BPRS  akan  mengirim  surat  teguran  kepada  nasabah  yang  bersangkutan,  agar dapat  segera  membayar  angsuran  yang  menunggak.  (2)  Kunjungan,  pihak  BPRS dalam hal ini account officer akan mendatangi rumah nasabah sehubungan dengan pembiayaan  yang  kurang  lancar,  tindakan  ini  juga  sekaligus  silaturahmi  kepada nasabah  tersebut.  (3)  Penagihan  setiap  bulan  via  telepon,  penagihan  seperti  ini akan  dilakukan  oleh  pihak  BPRS  untuk  mengingatkan  nasabah  sehubungan dengan kewajiban yang mereka harus penuhi.  (4) Rescheduling ulang, dalam hal ini pihak BPRS melakukan penjadwalan ulang tetapi dengan syarat seperti masih adanya  kemampuan  nasabah  untuk  melanjutkan  pembayaran,  plafonnya  tetap. Perubahan  yang  akan  dilakukan  meliputi  jangka  waktu,  jadwal  angsuran  dan jumlah  angsuran.  Rescheduling  ulang  biasanya  diperuntukkan  bagi  nasabah kategori  diragukan.  Untuk  jaminan  belum  ada  yang  dilelang  oleh  pihak  BPRS karena proses pelelangan juga memerlukan waktu. Untuk mengatasi pembiayaan macet pihak BPRS masih melakukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## Perkembangan  Pembiayaan  Multijasa  Pada  PT.  BPRS  Berkah  Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar
Pembiayaan  merupakan  aktivitas  yang  sangat  penting  karena  dengan pembiayaan  akan  diperoleh  sumber  pendapatan  utama  dan  menjadi  penunjang kelangsungan  usaha  dari  pihak  bank.  Sebaliknya,  bila  pengelolaanya  tidak  baik dan  menimbulkan  permasalahan  dan  berhentinya  usaha  bank.  Oleh  karena  itu diperlukan  adanya  manajemen  pembiayaan  yang  baik  sehingga  penyaluran  atau dalam  hal  ini  pembiayaan  multijasa  dengan  akad ijarah yang  diberikan  kepada nasabah benar-benar efektif dan efesien sesuai dengan tujauan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah maupun syariat Islam.
Dari  hasil  analisis  penulis  pada  PT.  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah pembiayaan  multijasa  dengan  akad Ijarah, pada  table  pembiayaan  multijasa  bila ditarik garis lurus grafik pada tahun 2008 s/d 2011 mengalami peningkatan yang sangat bagus walau belum maksimal, namun kalau penelitian ini ditarik dari tahun 2008 s/d 2016 terlihat mengalami penurunan. Banyak kendala atau masalah yang terjadi  seperti  yang  sudah  peneliti  tulis  di  penyajian  data,  bisa  terjadi  karena pengaruh dari pada transaksinya yang tidak efektif seperti produk-produk lainnya hingga  sulit  untuk  berkembangan.  Sedangkan  pembiayaan  yang  diharapkan mampu  mendukung  investasi  yang  telah  di  rencanakan  menjadi  gagal  dalam
peningkatan  ekonomi  umat,  tersedianya  dana  bagi  peningkatan  usaha  dan meningkatkan  produktivitas,  upaya  memaksimalkan  laba  menjadi  salah  satu masalah  yang  sangat  berat  bagi  setiap  perbankan.  Efektivitas  dari  pembiayaan multijasa  tidak  telaksana  ini  karena  penggunaan  dana  tidak  maksimal  ini merupakan salah satu tidak efektifnya transaksi dalam pembiayaan multijasa.
Hal  ini  juga  bisa  terjadi  karena  di  masing-masing  kantor  pelayanan  kas sudah tidak efektif produk pembiayaan  multijasa dengan akad ijarah atau makin menjamurnya  perbankan  dan  persaingan  semakin  tajam.  Hingga  ekspansi, pembiayaan  saling  berebut  atau  pembajakan  pegawai  dan  nasabah  pada  setiap perbankan.  Jika   karena  para  karyawan  yang  lama  sudah  tidak  berkerja  ditempat itu atau karena pergantian atau rolling ini juga bisa menjadi sebab masalah turun nasabah.  Bila  penganti  karyawan  lama  belum  bisa  menyesuaikan  diri  dengan kerjaan  baru  maka  sebagian  besar  nasabah  tidak  nyaman  hingga  membayarkan sendiri  apa  yang  menjadi  kebutuhannya  (dananya)  kepada  pihak  ketiga.  Hal  ini membuat  pihak  BPRS  sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah seharusnya  sudah  khawatir  di  tahun  pertama  perubahan  jumlah  nasabah  di masing-masing  kantor  cabang  atau  kantor  pelayanan  kas,  sementara  itu  bagi petugas  bank  melakukan  analisis  terhadap  pemberian  pembiayaan  bermasalah berbeda  dengan  analisis  pembiayaan  baru  sama  sekali,  lemahnya  aspek  yuridis dalam memperoses permintaan pembiayaan yang menyangkut pengikatan barang jaminan,  lemahnya  pengawasan  atau monitoring sejak  dini  sejak  pemberian diberikan  putusan  oleh  pejabat  bank,  lemahnya  pembinaan  nasabah  oleh  petugas bank  dilapangan  untuk  mempersempit  peluang  debitur  yang  nakal,    jika  nasabah menyalahgunakan  dananya  tidak  seperti  yang  ada  dalam  perjanjian.  Sehingga pembiayaan  yang  sudah  terlaksana  mengalami  permasalahan,  ini  karena  pada awal peroses pemberian pembiayaan tidak dilaksanakanya, unsur-unsur  yang ada dalam  peroses  pembiayaan  dari  awal  diajukan  untuk  keperluan  barang  inventasi atau  keperluan  modal  kerja.  Hal  ini  jelas  mempengaruhi  pertumbuhan  dan perkembangan BPRS. Begitu BPRS khwatir terhadap mekanisme yang digunakan maka  kehati-hatian  dalam  pemberian  pembiayaan  seharusnya  sudah  diterapkan dalam pemenuhan syarat dan prosedur-prosedur  lainnya, yang jadi salah satunya meminta  kwitansi  pembayaran  dari  nasabah,  sebagai  bukti  bahwa  dana  yang diberikan memang tepat penggunaannya.
Pembiayaan bermasalah sering terjadi baik pada perbankan maupun bisnis lainnya  hal  ini  berhubungan  dengan  perputaran  uang  masyarakat/nasabah  sehari- hari (fluktuasi pendapatan), hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor bisa dari faktor  internal  atau  faktor  eksternal.  Mungkin  satu-satunya  cara  menjalankan pembiayaan  multijasa  dengan  akad Ijarah supaya  berjalan,  dari  sisi  syariah  dan mampu mendorong berkembangnya dan bersaing dengan bank-bank lainya. Yaitu beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  perbaikan  manajemen  pembiayaan, pelatihan  para  karyawan  tentang  produk  baru  atau  produk-produk  syariah  pada BPRS  Berkah Dana  Fadhlillah, menciptakan kerjasama sebanyak-banyak dengan penyedia jasa, sekolah, rumah sakit, agen perjalanan (umroh, haji) dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Dalam  mekanisme  pembiayaan  Ijarah  multijasa  menggunakan  akad  Ijarah artinya BPRS Berkah Dana Fadhlillah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan
para  mitra  dan  memberikan  kuasa  kepada  mitra  (nasabah)  untuk  membayar  kepada pihak  ketiga.  Sehingga  antara  BPRS  Berkah  Dana  Fadhlillah  dan  pihak  ketiga  tidak terjadi  transaksi  apapun.  Dalam  proses  membayar  nasabah  dapat  mencicil  dengan cara  harian,  mingguan  dan  bulanan.  Perkembangan  BPRS  dalam  prosesnya  sudah berdasarkan  pada  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  bank  syariah  pada  umumnya. Pedoman mengenai pembiayaan multijasa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional tertuang fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan  adalah  akad  Ijarah  atau  kafalah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  waktu  proses pembiayaan multijasa

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek .
Jakarta: Gema Insani.
Asita.  2014. Akad  Ijarah .  Diakses  dari:  http://affgani.wordpress.com/ekonomi- islam/akad-ijarah, tanggal 28 April 2016.
Dariana.  2014.  “Analisa  Akuntansi  Pendapatan  Pegadaian  Berbasis  Syariah Dengan  Pegadaian  Berbasis  Konvensional”. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 3 (2), 782-793. Devita, Irma. 2015. Akad Ijarah dalam Skema Pembiayaan Syariah . Diakses dari: http://irmadevita.com/2014/akad-ijarah-dalam-skema-pembiayaan- syariah/, tanggal 28 April 2016.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.  2003. Himpunan  Fatwa Dewan Syariah Nasional . Jakarta: PT. Intermasa. Firmanda,  Hengky  dan  Ahmad Darsuki.  2011. Implementasi Akad Ijarah (Sewa- Menyewa)  Dalam  Lembaga  Perbankan  Syari‟ah .  Diakses  dari: http://galiyao.blogspot.co.id/2012/03/v- behaviorurldefaultvmlo_01.html?m=1, tanggal 28 April 2016.
Insomnia. 2012. Pembiayaan Ijarah Multijasa . Diakses dari:
http://insantempur.blogspot.com/2012/04/pembiayaan-ijarah- multijasa.html, tanggal 28 April 2016.
Karim,  Adiwarman  A.  2006. Bank  Islam.  Analisis Fiqih  dan  Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Karim,  Adiwarman  A.  2014. Bank  Islam.  Analisis Fiqih  dan  Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kementerian Agama RI. 2010. Syaami Quran: Bukhara Tajwid dan Terjemahan, Al-quran Tadwid dan Terjemahan . Jakarta.
Mashuri.  2015.  “Analisis  Keunggulan  Produk  Pembiayaan  Perbankan  Syariah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 4 (2), 112-122. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Nugasoft.  2013. Definisi,  Konsep,  Ketentuan,  Prinsip  dari  Akad  Ijarah .  Diakses dari: http://nugashare.blogspot.co.id/2013/09/definisi-konsep-ketentuan- prinsip-dari.html?m=1, tanggal 28 Agustus 2016.
Perpustakaan  Nasional.  2011. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah/Ascarya .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Rachmad, Dedy. 2012. “Penilaian Konsep Qard Dan Ijarah Dalam Dana Talangan Haji  Indonesia:  Suatu  Keterangan  Konseptual”. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 1 (1), 117-134. Serambi Indonesia. 2008. Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa . Diakses dari: www.serambinews.com.
Suharso dan Ana retnoningsih. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Lux. Semarang: CV. Widya Karya.
Syatila,  Shabra.  2014. Hukum  Pembiayaan  Multi  Jasa .  Diakses  dari:
http://www.fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/, tanggal 28 April 2016.
Teguh,  Muhammad.  2005. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Wangsawidjaja,  Z.  2012. Pembiayaan  Bank  Syari‟ah .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Wasilah, Sri Nurhayati. 2011. Akuntansi Syari’ah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah, Cet I. Yogyakarta: UII Press. Zulkifli,  Sunarto.  2003. Dasar-dasar  Akuntansi  Perbankan  Syariah .  Jakarta: Zikrul Halim.