## Universitas Dharmawangsa
1

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di LBH-APIK Medan)
Oleh : Andi Maysarah, SH, MH

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan  hukum  bagi  istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh LBH-APIK Medan, dengan tujuan untuk  mengetahui faktor penyebab  terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga  dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  LBH-APIK  Medan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  penyebab terjadinya  istri  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Fakor Eksternal berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan  masyarakat.  Faktor  internal  timbulnya  kekerasan  terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.  Bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan LBH-APIK  bagi istri korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  LBH-APIK  disini  mengambil peran  seperti  melakukan  pendidikan  dan  penyadaran  hukum  terhadap perempuan  oleh  divisi  pendidikan  dan  penyadaran  hukum.  Pendidikan  dan penyadaran  hukum  ini  dilakukan  dengan  pelatihan,  seminar,  diskusi, pemberian  buklet  dan  brosur  hukum,  sosialisasi  hukum  dan  penyuluhan hukum. Selain itu Perlindungan hukum melalui bantuan hukum yang terdapat di lembaga sangat berarti bagi korban dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  yang  dialaminya.  Nasihat  hukum  hasil  konsultasi hukum,  penjelasan  konsekuensi  tiap  keputusan  melalui  advokasi  merupakan “anak tangga” dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  hukum,  istri,  korban,  kekerasan  dalam  rumah tangga
Universitas Dharmawangsa 2

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Perkawinan  merupakan  aqad  dengan  upacara  ijab  qobul  antara calon  suami  dan  istri  untuk  hidup  bersama  sebagai  pertalian  suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT  yang  luas  ini.  Dengan  perkawinan  terpeliharalah  kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang.
Pada  dasarnya  tujuan  perkawinan  ialah  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal,  dalam  undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha  Esa. Dari pengertian tersebut untuk  mewujudkan keluarga yang bahagia  landasan  utama  yang  perlu  dibangun  antara  laki-laki  dan perempuan  sebagai  suami  istri  adalah  adanya  hak  dan  kewajiban  di antara keduanya.
Suami  dan  istri  mempunyai  hak  dan  kedudukan  yang  seimbang dalam  kehidupan  berumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  di  dalam masyarakat  serta  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam  rumah  tangga  ialah  sesuatu  yang  pasti  sangat  diidamkan  oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi  kenyataan  yang  menyakitkan  apabila  didalamnya  ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan  pada  dasarnya  adalah  wujud  perbuatan  yang  lebih bersifat  fisik  yang  mengakibatkan  luka,  cacat,  sakit  atau  penderitaan pada  orang  lain.  Salah  satu  unsur  yang  perlu  diperhatikan  adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:30)

## Universitas Dharmawangsa
3
Kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menurut  Pasal  1  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :
Setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Ketika  seorang  ibu  rumah  tangga  mengalami  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  lembaga  keluarga  tidak  mampu  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  maka  seorang  istri  yang  menjadi korban  akan  mencari  lembaga  lain  untuk  membantunya.  Satu diantaranya  adalah  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan Indonesia  Untuk  Keadilan  (LBH  APIK  MEDAN)  LBH  APIK  Medan merupakan  salah  satu  lembaga  non  pemerintah  yang  berdiri  dengan visi  membantu perempuan untuk  memperoleh hak dan keadilan. LBH APIK  Medan  ini  membantu  perempuan  untuk  mempertahankan  dan memperjuangkan  haknya  dan  lembaga  ini  sebagai  tempat  mengadu bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Beranjak  dari  latar  belakang  di  atas  penulis  merasa  perlu  dan penting  untuk  dilaksanakan  penelitian.  Oleh  karena  itu  yang  akan dibahas  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  factor  penyebab terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  bagaimana  perlindungan hukum  yang  diberikan  LBH-APIK  Medan  bagi  istri  korban  kekerasan dalam rumah.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Adapun  yang  akan  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  lebih  jauh  factor  penyebab  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  dan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  LBH-APIK  Medan  bagi  istri  korban  kekerasan  dalam rumah tangga.
Universitas Dharmawangsa 4

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  diajukan  untuk melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  disetujui  melihat, menguji bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## 2. Kerangka Teori
Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan  teori  Perlindungan  Hukum  dan  sebagai  Teori pendukungnya adalah Teori Keadilan.
2.1 Teori Perlindungan Hukum Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk  mengatur hubungan  prilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseoranan dengan pemerintah yang  dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Tujuan  perlindungan  hukum  diharapkan  untuk  memperoleh keadilan  yang  hakiki  (real  justice)  atau  keadilan  yang  responsif, akomodatif,  bagi  kepentingan  hukum  yang  bersifat  komperehensif,  baik pidana  maupun  aspek  perdata  dan  aspek  administratif,  oleh  karena  itu untuk mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  meliputi  instansi  pemerintah maupun masyarakat untu mematuhi hukum itu sendiri.

## 2.2 Teori Keadilan
Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan  moral.  Moral  adalah  berbicara  tentang  baik  dan  buruk.  Aturan moral  ini  harus  difokuskan  untuk  kesejahteraan  manusia.  Sementara itu,  yang  menjadi  esensi  atau  hakikat  keadilan  adalah  merupakan  hak yang  diberikan  kepada  individu  untuk  melaksanakannya.  Notonegoro
Universitas Dharmawangsa
5
menyajikan  tentang  konsep  keadilan.  Keadilan  adalah  :  “Kemampuan untuk  memberikan  kepada  diri  sendiri  dan  orang  lain  apa  yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang  disebut  hubungan  keadilan  segitiga,  yang  meliputi  keadilan distributif (Distributive Justice), keadilan bertaat atau legal (legal justice), dan keadilan komutatif (Komutative Justice)”.
Sedangkan  pengertian  teori  keadilan  sendiri  adalah  :  “Teori yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  ketidakberpihakkan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.
Fokus  teori  ini  pada  keadilan  yang  terjadi  dalam  masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam  masyarakat.  Dalam  realitasnya,  yang  banyak  mendapat ketidakadilan  adalah  kelompok  masyarakat  itu  sendiri.  Sering  kali, institusi,  khususnya  institusi  pemerintah  selalu  melindungi  kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.
Tujuan perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah  tangga  yang  diharapkan  adalah  keadilan  yang  hakiki  (Real Justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  sifatnya  komprehensif  terhadap korban itu sendiri, baik dari aspek pidana  maupun dari aspek perdata dan aspek administratif. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang responsif  itu  perlu  adanya  kesadaran  hukum  dari  seluruh  lapisan masyarakat  yang  meliputi  instansi  pemerintah  dan  swasta  maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

## 3. Pembahasan
3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
a. Faktor Eksternal
Penyebab  eksternal  timbulnya  tindak  kekerasan  terhadap  istri berkaitan  dengan  hubungan  kekuasaan  suami-istri  dan  diskriminasi
Universitas Dharmawangsa
6
gender  di  kalangan  masyarakat.  Lebih  lanjut  dapat  dikatakan  bahwa kekuasaan  suami  dalam  perkawinan  terjadi  karena  unsur-unsur kultural  dimana  terdapat  norma-norma  di  dalam  kebudayaan  tertentu yang  memberi  pengaruh  yang  menguntungkan  suami.  Pembedaan peran  dan  posisi  antara  suami  dan  istri  di  dalam  keluarga  dan masyarakat  diturunkan  secara  kultural  dalam  masyarakat  pada  setiap generasi,  bahkan  terkadang  sampai  diyakini  sebagai  ideologi.  Ideologi gender  ini  kemudian  diyakini  sebagai  ketentuan  Tuhan  atau  agama yang  tidak  dapat  diubah.  Ideologi  ini  selanjutnya  mendefinisikan  dan menggariskan bagaimana  perempuan dan laki-laki seharusnya berfikir dan bertindak.
Ketidakadilan gender ini, seperti di ungkap oleh Mansour Fakih yang  dikutip  oleh  Fathul  Djannah,  termanifestasi  dalam  berbagai bentuk yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan (violence),  stereotyping,  subordinasi  atau  anggapan  perempuan  kurang penting dalam keputusan politik, dan kekerasan ekonomi dalam bentuk bekerja lebih panjang dan lebih banyak namun tidak dinilai.
Kekuasaan  suami  yang  tinggi  terhadap  istri  juga  dipengaruhi oleh  penguasaan  suami  dalam  sistem  keuangan.  Oleh  karena  suami menghabiskan waktu di sektor yang menghasilkan uang sementara istri mengurusi  rumah  tangga  dan  mengasuh  anak,  hal  itu  membuat masyarakat  memandang  pekerjaan  suami  lebih  bernilai.  Menurut Marget  Benston  yang  dikutip  oleh  Fathul  Djannah  “Suatu  masyarakat dimana  uang  lebih  menentukan  nilai,  perempuan  adalah  kelompok yang  dianggap  bekerja  di  luar  ekonomi”  (Fathul  Djannah,  2003:18). Oleh  karena  itu  menurut  Dair  Gillespie  yang  dikutip  oleh  Fathul Djannah  untuk  meraih  kekuasaan  seorang  istri  harus  mempunyai sumber  keuangan.  Istri  harus  berpartisipasi  di  dalam  ekonomi  dan tingkat  pendidikannya  harus  setara  dengan  suaminya  atau  bahkan harus lebih.
Keterlibatan  perempuan  dalam  ekonomi  yang  tidak  di  dukung dengan  perubahan  dalam  sistem  dan  kondisi  sosial  budaya
Universitas Dharmawangsa
7
menimbulkan  persoalan  baru  bagi  perempuan.  Sebagai  ibu  rumah tangga,  perempuan  diharuskan  oleh  nilai  budaya  yang  berlaku  untuk bertanggung  jawab  penuh  terhadap  keluarga.  Hal  ini  menyebabkan terabaikannya  peran  perempuan  dalam  ekonomi  karena  dianggap sebagai kegiatan sampingan atau tambahan.

## b. Faktor Internal
Faktor  internal  timbulnya  kekerasan  terhadap  perempuan adalah  kondisi  psikis  dan  kepribadian  suami  sebagai  pelaku  tindak kekerasan. Menurut R. Langley Richard dan  Levy C yang dikutip oleh fathul  djannah  menyatakan  bahwa  kekerasan  laki-laki  terhadap perempuan dikarenakan :
a. Sakit mental
b. Pecandu alkohol dan obat bius
c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
d. Kurangnya komunikasi
e. Penyelewengan seks
f. Citra diri yang rendah
g. Frustasi
h. Perubahan situasi dan kondisi
i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).
Selain  hal-hal  yang  disebutkan  di  atas,  tindak  kekerasan  dapat juga  terjadi  karena  adanya  beberapa  faktor  pemicu/pendorong  yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Faktor pendorong terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  istri  akan  dijelaskan  secara terperinci sebagai berikut.
1) Masalah Keuangan
Uang  seringkali  dapat  menjadi  pemicu  timbulnya  perselisihan  di antara  suami  dan  istri.  Gaji  yang  tidak  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  setiap  bulan,  sering  menimbulkan pertengkaran,  apalagi  kalau  pencari  nafkah  yang  utama  adalah
Universitas Dharmawangsa
8
suami.  Dapat  juga  pertengkaran  timbul  ketika  suami  kehilangan pekerjaan.  Ditambah  lagi  adanya  tuntutan  biaya  hidup  yang  tinggi, memicu  pertengkaran  yang  seringkali  berakibat  terjadinya  tindak kekerasan.
2) Cemburu
Kecemburuan  dapat  juga  merupakan  salah  satu  timbulnya kesalahpahaman,  perselisihan  bahkan  kekerasan.  Ada  suami  yang tega  membunuh  dan  memutilasi  tubuh  istrinya,  karena  istri mengetahui  penyelewengan  yang  dilakukan  suaminya,  ada  lagi suami yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, karena istri  cemburu.  Masih  banyak  lagi  kasus-kasus  kecemburuan  yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
3) Masalah Anak
Salah  satu  pemicu  terjadinya  perselisihan  antara  suami-istri  adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan  pola  pendidikan  terhadap  anak  antara  suami  dan  istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.
4) Masalah Orang Tua
Orang  tua  dari  pihak  suami  maupun  istri  dapat  menjadi  pemicu pertengkaran  dan  menyebabkan  keretakkan  hubungan  di  antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya masalah  keuangan,  pendidikan  anak  ataupun  pekerjaan,  seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini  bisa  juga  dipicu  karena  adanya  perbedaan  sikap  terhadap masing-masing orang tua.
5) Masalah Tidak Memasak
Memang  ada  suami  yang  mengatakan  hanya  mau  makan  masakan istrinya  sendiri,  sehingga  kalau  istri  tidak  bisa  masak  akan  ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini
Universitas Dharmawangsa
9
istri  tidak  hanya  dituntut  di  ranah  domestik  saja  tetapi  juga  sudah memasuki  ranah  publik.  Perbuatan  suami  tersebut  menunjukkan sikap  masih  mengharapkan  istri  berada  di  ranah  domestik  atau dalam rumah tangga saja. Istri merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan,  akibatnya  timbul  pertengkaran  mulut  yang  berakhir dengan kekerasan.
6) Masalah Salah Paham
Suami  dan  istri  ibarat  duah  buah  kutub  yang  berbeda.  Oleh  karena itu  usaha  penyesuaian  diri  serta  saling  menghormati  pendapat masing-masing  pihak  perlu  dipelihara.  Karena  kalau  tidak  akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal yang sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman  yang  tidak  segera  dicarikan  jalan  keluar  atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.
7) Suami Mau Menang Sendiri
Dalam  penelitian  ini  diperoleh  gambaran  bahwa  masih  terdapat suami  yang  merasa  lebih  dalam  segala  hal  dibandingkan  dengan istri.  Oleh  karena  itu,  suami  menginginkan  segala  kehendaknya menjadi  semacam  undang-undang,  di  mana  semua  orang  yang tinggal  dalam  rumah  harus  tunduk  kepadanya.  Dengan  demikian kalau  ada  perlawanan  dari  istri  atau  penghuni  rumah  yang  lain, maka  akan  timbul  pertengkaran  yang  diikuti  dengan  timbulnya kekerasan.
Dari beberapa penyebab di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan yang  terjadi  adalah  akibat  adanya  relasi  kekuasaan  yang  tidak seimbang,  baik  relasi  gender,  kelas  sosial,  etnis,  ras,  maupun kenegaraan.  Di  samping  minimnya  akses  perempuan  terhadap informasi,  karena  tidak  adanya  dukungan  masyarakat,  pers,  media cetak/elektronik,  bahkan  situasi  politik  negara.  (Zaithunah  Subhan, 2004:18)
Universitas Dharmawangsa 10

## 3.2. Perlindungan Hukum yang Diberikan LBH-APIK Bagi Istri Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi subyek-subyek  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1) Perlindungan hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku serta memberikan rambu- rambu  atau  batasan-batasan  kepada  pelaku  dalam  melakukan kewajibannya. (Agus Kurniawan, Tesis, 2012:)

## 2) Perlindungan hukum Reprensif
Perlindungan  hukum  reprensif  merupakan  perlindungan  akhir berupa  tanggung  jawab  pelaku,  denda,  penjara,  dan  hukuman tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau pelaku melakukan pelanggaran.
Dalam  perlindungan  preventif,  istri  korban  kekerasan  fisik mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga  sosial,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Misalnya  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK), salah satu lembaga sosial yang memiliki  fokus  perhatian  dalam  bidang  hukum.  LBH-APIK  memiliki kegiatan  seperti  bantuan  hukum,  pendidikan  dan  penyadaran  hukum yang  semua  kegiatan  itu  berfokus  kepada  perempuan,  (Wawancara,  5 Januari  2015).  Untuk  LSM,  misalnya  LSM  Pesada  (Perkumpulan  Sada Ahmo)  yang  berkantor  pusat  di  Sidikalang,  Sumatera  Utara.  LSM  ini memfokuskan  kegiatan  kepada  pengembangan  ekonomi  rakyat  (fokus
Universitas Dharmawangsa
11
ialah perempuan dan anak) melalui koperasi (credit union) atau bidang lainnya.  Tetapi  dalam  perjalanannya,  LSM  ini  tergerak  untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
Kasus-kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi dimasyarakat  sering  tidak  menjadi  perhatian  publik  karena pandangan/paradigma  masyarakat  yang  dipengaruhi  oleh  budaya, agama,  dan  alasan  lainnya  menjadi  perhatian  lembaga-lembaga  sosial. KDRT  digolongkan  menjadi  salah  satu  bentuk  kekerasan  yang  sensitif gender  karena  kebanyakan  korban  KDRT  ialah  perempuan  dan pelakunya  ialah  laki-laki  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  rumah tangga.
Barda  Nawawi  Arief  mengatakan  perlindungan  korban  dapat dilihat dari dua makna, yaitu:
a. pertama,  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  hukum  untuk  tidak menjadi korban tindak pidana
b. kedua,  dapat  diartikan  perlindungan  untuk  memperoleh santunan/jaminan  hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang  yang telah  menjadi  korban  tindak  pidana.  Bentuk  santunan  ini  dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.
Berdasarkan  pengertian  perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh  Barda  Nawawi  Arief  diatas,  untuk  pengertian  pertama perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dalam Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Nomor  23  Tahun  2004  disebut  sebagai  upaya  pencegahan,  LBH-APIK disini  mengambil  peran  seperti  melakukan  pendidikan  dan  penyadaran hukum  terhadap  perempuan  oleh  divisi  pendidikan  dan  penyadaran hukum.  Pendidikan  dan  penyadaran  hukum  ini  dilakukan  dengan pelatihan,  seminar,  diskusi,  pemberian  buklet  dan  brosur  hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum.
Universitas Dharmawangsa 12
Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Nomor  23  Tahun  2004,  terdapat  salah  satu  upaya  yaitu  upaya perlindungan/pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.  Maksudnya  ialah  bahwa  pemerintah  telah  berupaya  membuat peraturan  yang  mengatur  agar  tidak  terjadi  kekerasan  dalam  rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan korban, tetapi dalam kenyataannya KDRT  itu  tetap  terjadi.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  lembaga  sosial  juga memiliki peran yaitu bantuan hukum oleh divisi bantuan hukum.
Tujuan  dari  bantuan  hukum  ini  ialah:  (Juppa  Marolob  Haloho. Skripisi 2008)
1) Penyelesaian  perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
2) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
3) Melindungi hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4) Penyelesaian  perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dengan solusi tepat/win-win solution.
Manfaat bantuan hukum ialah :
a) Masyarakat  yang  buta  hukum  mendapat  pertolongan  dan perlindungan  secara  hukum  dalam  mengatasi  masalah  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
b) Masyarakat  mendapat  pendampingan  dan  tidak  merasa  sendirian dalam menghadapi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya
c) Masyarakat  mengetahui apa yang  sedang dan telah terjadi padanya dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukannya selanjutnya
d) Masyarakat/korban mendapatkan pembelaan atas kepentingannya
e) Masyarakat  menyelesaikan  masalah  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dengan  solusi  tepat  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku bukan melakukan perubuatan melawan hukum.
f) Hak-hak masyarakat/korban terlindungi.

## Universitas Dharmawangsa
13
Banyak  bentuk  –  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang terjadi  di  Kota  Medan.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya istri diantaranya  adalah  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis  dan  penelantaran rumah  tangga.  Data  mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat dilihat di bawah ini :
Tabel 1 Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Bentuk Kekerasan Jumlah Korban 2010  2011  2012  2013  2014 Kekerasan Fisik 95 31 48 55 20 Kekerasan Psikis 80 55 39 61 58 Penelantaran 99 77 50 38 34 Perceraian - 11 2 73 8 Perebutan Hak Asuh Anak 2 3 3 - - Jumlah 276 177 142 227 120 Sumber  : Indoc LBH-APIK Medan Tabel 2 Proses Penyelesaian Perkara di LBH-APIK Medan Tahun 2010-2014 No Proses Penyelesaian Jumlah Kasus 1 Konsultasi 421 2 Laporan Kepolisian 124 3 Pengadilan Negeri 265 4 Pengadilan Agama 132 JUMLAH 942 Sumber: Indoc LBH APIK Medan
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa  proses  penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH-APIK Medan) lebih
Universitas Dharmawangsa 14
banyak  konsultasi  yaitu  421  kasus.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa konsultasi  hukum  dan  nasihat  hukum  yang  merupakan  bagian  dari bantuan  hukum  memiliki  peran  yang  besar  terhadap  penyelesaian masalah  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Perlindungan  hukum melalui  bantuan  hukum  yang  terdapat  di  lembaga  sangat  berarti  bagi korban  dalam  menyelesaikan  masalah  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  yang  dialaminya.  Nasihat  hukum  hasil  konsultasi  hukum, penjelasan  konsekuensi  tiap  keputusan  melalui  advokasi  merupakan “anak  tangga”  dalam  penyelesaian  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.
Dalam mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah  Tangga, lembaga menanamkan sikap responsif dan sensitif. Responsif dan sensitif berarti lembaga sosial peka dan tanggap terhadap isu kekerasan dalam rumah  tangga.  Misalnya,  LBH-APIK  mendapat  informasi  dari masyarakat  (pelapor)  bahwa  disuatu  tempat  telah  terjadi  kekerasan dalam rumah tangga, LBH-APIK langsung mendatangi tempat tersebut dan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  mencegah  terjadinya viktimisasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Atau  juga  berdasarkan kasus yang dihadapi, misalnya kasus perkosaan yang dilaporkan, maka lembaga  akan  langsung  mendatangi  korban  dan  melaporkan  ke kepolisian  dan/atau  meminta  rekam  medis  kepada  tenaga  kesehatan sebelum bukti-bukti hilang.
Dalam  melakukan  kerjasama,  tidak  selamanya  lembaga  sosial melakukan  kerjasama  dengan  semua  instansi/lembaga  terkait. Kerjasama  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  dan  keputusan  korban dan/atau  lembaga  sosial  tidak  mampu  melakukan  hal  tersebut sehingga harus melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

## Universitas Dharmawangsa
15
Penempatan  lembaga  Sosial  dalam  hal  ini  adalah  LBH-Apik Medan  di  bagian  tengah/pusat  bagan  diatas  dikarenakan  fokus pembahasan penulisan ini ialah lembaga sosial (LBH-APIK Medan) dan peranannya.  Korban  yang  berada  dalam  bagian  lembaga  sosial  (LBH- APIK  Medan)  menandakan  bahwa  lembaga  sosial  (LBH-APIK  Medan) melakukan  berbagai  hal  untuk  kepentingan  korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tanga.  Lembaga  sosial  (LBH-APIK  Medan)  melakukan koordinasi  dengan  lembaga  lain  seperti  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  pemerintah,  tenaga  kesehatan,  pembimbing  rohani, lembaga  psikologi,  dan/atau  lembaga  sosial  lainnya  untuk mendampingi  dan  memulihkan  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.  Dalam  koordinasi  ini,  lembaga  sosial  (LBH-APIK  Medan) memainkan peran untuk  menghubungkan lembaga/instansi yang satu dan  yang  lain  untuk  kepentingan  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah
LBH-APIK Medan (Lembaga Sosial) KORBAN Kejaksaan Lembaga Psikologi Kepolisian Pengadilan Lembaga Sosial Lainnya Pemerintah Pembimbing Rohani Tenaga Kesehatan
Universitas Dharmawangsa 16
Tangga.  Dalam  hal  ini,  pusat  koordinasi  terletak  pada  lembaga  sosial (LBH-APIK  Medan).  Lembaga  sosial  melakukan  kerjasama  dengan instansi  lain  karena  keterbatasan  melakukan  suatu  perbuatan, kerjasama  ini  dilakukan  atas  persetujuan  dari  korban  KDRT  yang dilindungi.
Beberapa  prinsip  cara/sistem  kerja  LBH-APIK  Medan  dalam memberikan  perlindungan  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga yaitu:
1. Prinsip “Keputusan ada ditangan korban”. Maksudnya lembaga sosial hanya  berperan  untuk  memberikan  pilihan-pilihan  serta konsekuensi masing-masing pilihan yang dapat diambil oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban yang berhak menentukan pilihan (yang dianggap korban baik) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan dalam melakukan hal yang dipandang baik oleh  lembaga  untuk  dilakukan  demi  kepentingan  korban  jika korban  tidak  setuju  melakukannya,  maka  lembaga  tidak  akan melakukannya.
2. Prinsip  “segalanya  untuk  korban”.  LBH-APIK  Medan  berupaya semaksimal  mungkin  mendampingi  korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dalam rangka melindungi hak asasi korban sebagai manusia.  LBH-APIK  Medan  akan  melakukan  segala  cara  yang dianggap baik untuk melindungi hak asasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.
3. Prinsip  “Keseriusan  dan  ketegasan  korban”,  LBH-APIK  Medan  yang sudah berusaha maksimal untuk melindungi hak asasi korban harus disertai dengan keseriusan dan ketegasan korban untuk melakukan pilihannya.  LBH-APIK  Medan  sangat  mengharapkan  kerjasama yang  baik  dari  korban  dalam  menyelesaikan  masalah  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya.
4. Prinsip  “Pemberdayaan  korban”,  LBH-APIK  Medan  berusaha memberdayakan  seluruh  kemampuan  dan  keberanian  korban/ perempuan  dan/atau  memandirikan  korban  untuk  melakukan
Universitas Dharmawangsa
17
sesuatu  tanpa  bantuan  lembaga.  Lembaga  akan  mendampingi korban apabila dibutuhkan korban atau apabila korban menghadapi kendala  melakukannya  sendirian.  Lembaga  juga  memberdayakan korban untuk menjadi penolong bagi korban lainnya.

## 4. Kesimpulan
a. Bahwa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  istri  sebagai  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dirumuskan  menjadi  dua faktor,  yakni  faktor  eksternal  dan  faktor  internal.  Faktor  Eksternal Adanya  ketimpangan  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan, baik di  rumah  tangga,  maupun  dalam  kehidupan  publik. Faktor Internal  timbulnya  istri  sebagai  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  adalah  kondisi  psikis  dan  kepribadian  suami  sebagai pelaku tindak kekerasan.
b. Bahwa  Perlindungan  Hukum  yang  diberikan  LBH-APIK  bagi  istri korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  LBH-APIK  disini mengambil peran seperti melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap  perempuan  oleh  divisi  pendidikan  dan  penyadaran  hukum. Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar,  diskusi,  pemberian  buklet  dan  brosur  hukum,  sosialisasi hukum  dan  penyuluhan  hukum.  Selain  itu  Perlindungan  hukum melalui bantuan hukum yang terdapat di lembaga sangat berarti bagi korban  dalam  menyelesaikan  masalah  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  yang  dialaminya.  Nasihat  hukum  hasil  konsultasi  hukum, penjelasan konsekuensi tiap keputusan melalui advokasi merupakan “anak  tangga”  dalam  penyelesaian  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Bukan untuk korban. Lebih cocok ganti rugi
Universitas Dharmawangsa 18

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi.  1998.    Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti Wahid,  Abdul,  2001.  Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual (Advokasi  atas  Hak  Asasi  Perempuan),  PT.  Refika  Aditama, Bandung
Jannah, Fathul. 2003. Kekerasan Terhadap Isteri., LKIS Yogyakarta bekerja- sama dengan PSW-IAIN-SU Medan.
Subhan,  Zaitunah.  2004.  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
Agus Kurniawan. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi
Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  oleh  Suami.  Tesis  Untuk Memperoleh  Gelar  Magister  Hukum  (M.H)  Pada  Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Juppa Marolob Haloho. 2008.  Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi  di  LBH-APIK  Medan).  Skripsi  untuk  memperoleh  gelar  S-1 Pada Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan