## PENGARUH   STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD KOTA PALOPO
Sulisda Parinding * , Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila
Afiliasi:
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Proses Artikel: Received:11-02-2023 Revised: 24-02-2023 Accepted: 27-02-2023
*Korespondensi: sulisda01@gmail.com
DOI : http://dx.doi.org/10.30813/jab.v16 i1.4198

## Abstrak
Latar  Belakang :  Kualitas  laporan  keuangan  dipengaruhi  oleh  dua  faktor yaitu standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern. Tujuan : untuk melihat apakah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan  sistem  pengendalian  intern,  baik  secara  terpisah  maupun  secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Metode  Penelitian :  Penelitian  in  menggunakan  desain  penelitian kuantitatif.  Dengan  jumlah  sampel  51,  populasi  penelitian  ini  adalah pengawai SKPD Kota Palopo. Metode analisa data mengunakan uji valisitas dan  regression,  uji  asumsi  klasik  dan  hipotesa-t.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  primer  terutama  penyebaran  koesioner  lansung  kepada responden.
Hasil  Penelitian :  Hasil  penelitian  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis akruan  memiliki  dampak  posistif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Sedangakan, sistem pengendalian intren memiliki dampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan.
Keaslian/Kebaruan  Penelitian :  Merupakan  penelitian  yang  meneliti tentang kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palopo Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern

## Pendahuluan
Organisasi  sektor  publik  di  Indonesia  baik  dipusat  maupun  di  daerah  dalam  meningkatkan kewajiban  serta  pertanggungjawaban  dalam  menyajikan  laporan  keuangan  kepada  pemerintah  daerah secara periodik, tepat waktu, dan disusun  sesuai dengan peraturan perundang-undagan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dirubah dan diganti menjadi peraturan Republik Indonesia No 71 dan peraturan mentri dalam negeri No 64 Tahun 2013. Sistem pemerintah di negara indonesia telah mengalami perubahan sistem  dari  sentralisasi  pada  tahun  1998,  pemerintah  Indonesia  menganut  sistem  sentralisasi  yang memusatkan seluruh kewenangan yang berada ditangan pemerintah pusat.Menurut (Kusaeri et al., 2022), akuntansi sektor publik adalah kegiatan akuntansi untuk peristiwa dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. karena organisasi sektor publik yang terpenting adalah pemerintah.
Beberapa tahun terakhir telah terlihat adopsi signifikan berbasis akrual oleh beberapa perusahaan sektor publik di negara-negara berkembang, termasuk dengan disetujuinya PP Nomor 71 tahun 2010, yang
mengamanatkan organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (Putra & Varina, 2021). Organisasi sektor publik di indonesia secara formal menganut akuntansi akrual  sejak  1  januari  2015.    sebagai  organisasi  sektor  publik  yang  menjadi  fasilitator  juga  harus menerapkan basis akrual pada kualitas laporan keuangannya.
Namun, beberapa literatul akdemik berpendapat bahwa jika akuntansi akrual  dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik, diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah sistem akrual benar-benar sesuai untuk  perusahaan sektor publik menjadi dasar kesepakatan .Persyaratan  pendaftaran akun khusus untuk organisasi  sektor  publik  yang  tidak  berlaku  untuk  organisasi  sektor  swasta  (misalnya  aset bersejarah/warisan, infrastuktur aset, dana modal,dll).  hal  ini dapat menunjukkan bahwa pandangan dasar akuntansi akrual sebagai solusi yang terbukti dengan sendirinya dan praktis untuk perusahaan sektor publik berdasarkan sasumsi yang terlalu mendasar dari fitur yang sama dengan sektor swasta  (Kawedar, 2017). Ada  beberapa  pihak  yang  terlibat,  sehingga  jika  penerapan  akuntansi  sektor  publik  menimbulkan ambiguitas teknis.
Pada  tahun  2021,  jumlah  celah  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  dan  pelanggaran  peraturan perundang-undangan  di  berbagai  unit  akan  dirangkum  menjadi  535  Lembanga  Pemeriksa  Halal  (LHP), meliputi  3  LHP  keuangan,  317  LHP  kinerja,  dan  215  LHP  DTT.  Dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester  (IHPS)  II  2021,  BPK  mengungkapkan  4.555  hasil  survei  yang  terdiri  dari  6.011  pertanyaan. Sebanyak 53 persen atau 3.173 isu terkait inefisiensi, inefisiensi dan inefektivitas, diikuti 29 persen atau 1.720 isu terkait ketidakpatuhan dan 18 persen atau 1.118 isu terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Sumber data IHPS II 2021 (BOGOR, 2022).
Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban  APBD  mulai  dari  proses  pendataan  sampai  dengan  penyusunan  laporan  keuangan. Apabila  sistem  akuntansi  tidak  diterapkan  dengan  baik,  maka  penyusunan  laporan  keuangan  akan terhambat sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperlukan penerapan sistem akuntansi yang baru yaitu penerapan  sistem  akuntansi  akrual  yang  mengakui  pengaruh  transaksi  dan  hal-hal  lain  pada  saat  itu. transaksi dan peristiwa, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima (Nyoman Triyadi. Rasmini, 2016).
Selain  itu,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  juga  merupakan  sistem  yang  mempengaruhi kualitas  pelaporan  keuangan.  Bukti  di  bidang  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern pemerintah  menempati  urutan  teratas  dalam  daftar  audit  yang  dilakukan  oleh  BPK  dan  lainnya.  BPK sebagai auditor eksternal selalu menguji keandalan sistem pengendalian intern ini dalam setiap pemeriksaan yang  dilakukannya  untuk  menentukan  sejauh  mana  pengujian  yang  akan  dilakukan.  Lemahnya  sistem
pengendalian  internal  pemerintah  yang  memberikan  peluang  besar  terjadinya  penyimpangan  dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), menuai banyak kritik dari regulator.
Saat ini beberapa perangkat daerah berada di palopo sudah tidak efektif keberadaannya, beberapa SKPD tersebut sebaiknya dilebur kembali ke perangkat daerah sebelumya, selain itu dengan mengurangi jumlahnya  akan  membuat  efisiensi  anggaran.  Pemkot  palopo  menyatakan  bahwa  jika  tidak  dilakukan perampingan  jumlah  SKPD  maka  secara  otomatis  berdampak  pada  anggaran  belanja  publik  yang  lebih besar. Dibandingkan pengawai, anggaran yang minim, sehingga perangkat daerah tidak berbuat apa-apa, dan  beberapa  perangkat  daerah  ini  mampu  mendongkrak  PAD  dan  membuat  program  yang  dirasakan masayrakat luas palopo.(Rewa, 2019).

## Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan.
Standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  adalah  standar  akuntansi  pemerintahan  yang mengakui pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, dan pengakuan laporan penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam pelaksanaannya anggaran didasarkan pada  dasar  yang  tercantum  dalam  APBN/APBD  (Langelo  et  al.,  2015).  Akuntansi  akrual  adalah  sistem yang mengakui dan mencatat transaksi saat terjadi, atau saat akuisisi dilakukan. Dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi khusus ini berfokus pada ekonomi akuntansi untuk sumber daya ekonomi suatu entitas, lembaga, atau lembaga. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik, pengaturan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan menjadi penting Menurut (Anita Sari, 2022). (Yeni et al., 2020) menyatakan bahwa Menunjukkan standar akuntansi sebagai pedoman atau prinsip yang memandu perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  adalah  program  yang  bertanggung  jawab  untuk mempertanggung  jawabkan  kegiatan  yang  dilakukan  dan  mengambil  keputusan  bagi  pengguna  laporan keuangan daerah mulai dari pendataan, pencatatan ikhtisar dan proses pelaporan keuangan,(suryo triono, 2020).  Kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  sangat  erat  kaitannya  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena pelaporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan pedoman dan aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku ((Puspita et al., 2021).
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Jadi  SAP  secara  langsung  merupakan  persyaratan  yang berkekuatan  hukum  dalam  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerinta
(Otonomi  &  Daerah,  2013). Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Accrual Basis, tercipta laporan keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan serta menyajikan fakta yang relevan, andal, dan benar tentang  hak  dan  kewajiban.  informasi  dan  membantu  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah, (Ikhyanuddin et al., 2022).
𝐻 1 :  Standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  berpengaruh  posistif  terhadap  kualiatas  laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sistem pengendalian intern merupakan strategi yang mencakup teknik dan alat terkoordinasi yang digunakan  dalam  struktur  organisasi  dan  bisnis  untuk  menjaga  keamanan  aset  perusahaan  untuk memverifikasi  keakuratan  dan  kebenaran  akuntansi,  meningkatkan  efisiensi,  dan  membantu  mendorong kepatuhan  terhadap  kebijakan  Manajemen  yang  telah  ditetapkan  (Hasanah  et  al.,  2021).  Sesuai  dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 .  Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pengawai untuk memberikan memadai atas tercapainya tujuan organisasi kegiatan yang efektif dab efisien, keandalan peleporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, (Dadang, 2017). Sistem Kontrol Pemerintah, juga dikenal  sebagai  SPIP,  adalah  sistem  kontrol  yang  menyediakan  magang  secara  kolektif  di  pemerintah federal  dan  kota.  Sistem  pengendalian  intern  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan keuangan, sehingga pemerintah memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan pemerintah juga harus mengkaji ulang sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah karena akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan.
𝐻 2 :  Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan .
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan diperlukan untuk menciptakan informasi laporan  keuangan  yang  berkualitas  dan  dapat  dipercaya  serta  untuk  mencegah  berbagai  masalah  yang mungkin  terjadi  dari  pengawasan  dan  pengendalian  yang  tidak  memadai.  (Maulana,  2020)  menyatakan bahwa  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  merupakan  hasil  dari  proses  identifikasi,  pengukuran,
pencatatan, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari kepentingan akuntansi pemerintah daerah yang ada yang digunakan  sebagai  entitas  akuntansi  informasi  dalam  rangka  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan.  dan keputusan  ekonomi  yang  dibuat  oleh  pihak  -pihak  yang  membutuhkan.  Pelaporan  keuangan  yang berkualitas tinggi dapat diperoleh jika disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah cara untuk mengarahkan, memantau dan mengukur sumber daya organisasi, dan juga  memainkan  peran  penting  dalam  mencegah  dan  mendeteksi  ( fraud )  dan  melindungi  sumber  daya organisasi, Menurut (Rahmawati et al., 2018). Laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat dikatakan sangat baik jika memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipahami, memadai bagi pengambilan keputusan  pengguna,  bebas  dari  konotasi  yang  menyesatkan,  kesalahan  material  dan  dapat  diandalkan ((Ikriyati & Aprila, 2019).
𝐻 3 :  Standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dan  sistem  pengendalian  intern  berdampak  positif terhadap kualitas laporan keuangan sekaligus.

## Metode Penelitian
Pengujian data yang digunakan sofware statistik SPSS 2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian yang  berkaitan  dengan  data  berupa  angka  dan  prosedur  statistik.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Selanjutnya digunakan metode lanjutan interval untuk membagi jawaban responden yang berupa data ordinal ke dalam interval. Sebelumnya, pernyataan dalam kuesioner  diuji  validitas  dan  reliabilitasnya  untuk  menentukan  apakah  mereka  mengukur  variabel  yang dijelaskan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih bermanfaat, jelas dan mudah dipahami. Kemudian pengujian selanjutnya adalah  pengujian  hipotesis  klasik.  Beberapa  uji  dilakukan  untuk  menguji  hipotesis,  diantaranya  uji normalitas,  uji  multikolinearitas  dan  yang  terakhir  pengujian  hipotesa-t.  Selain  itu,  indikator-indikator digunakan  setiap  variabel  antara  lain:  variabel  standar  akuntansi  pemerintah  (SAP)  diukur  dengan  3 indikator yaitu: penerapan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas, penerapan basis kas untuk  pengakuan  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan,  serta  penyajian  secara  wajar,  indikator  yang digunakan  dalam  sistem  pengendalian  intern  (SPIP)  meliputi  atribut-atribut  dokumentasi, kesadaran/pemahaman,  sikap  dan  tindakan  prosedur  pengendalian,  serta  monitoring,  (Bpkp,  2012).  dan kualitas  laporan  keuangan  memiliki  kriteria  indikator  yaitu:  kesesuain  dengan  (SAP),  kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  efektifitas  sistem  pengendalian intern,(Safitri & Zulkarnain, 2021)
Tanpa membuat asumsi yang luas, metode deskriptif mempelajari data dengan menggambarkannya atau apa yang dikumpulkan . Variabel adalah ciri yang akan diamati dari suatu pengamatan. Data penelitian yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (variabel X1), Sistem Pengendalian Intern (SPIP) (variabel X2) dan kualitas pelaporan keuangan dengan menggunakan data sekuensial (variabel Y). Alat ukur yang digunakan untuk menentukan standar akuntansi pemerintahan (SAP (variabel x1), sistem pengendalian  intern  (SPIP)  (variabel  X2)  dan  kualitas  pelaporan  keuangan  (variabel  Y)  menggunakan teknik skala Likert. Skala Likert adalah metode pengukuran sikap dengan menggunakan kesepakatan atau ketidaksetujuan dengan topik, objek, atau peristiwa tertentu. Metode skala Likert menggunakan kata-kata untuk menunjukkan tanggapan positif hingga negatif yang kuat.  Skala ini dapat ditemukan dari 5-4-3-2-1, yang  merupakan  skor  yang  digunakan  untuk  respon  kuantitatif.Selain  skor  numerik,  orang  dapat menggunakan kata-kata untuk menjawab setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Sumber data penelitian  yang  digunakan  dalam  hal  cara  memperolehnya  adalah  data  mentah,  yaitu  data  yang  diolah langsung  dari  subjek.  Untuk  bendungan  penelitian,  kewenangan  dan  keuangan  pemerintah  daerah  kita adalah Palopo.
Populasi dalam penelitian ini adalah pengawai yang terlibat dalam bagian akuntansi pada SKPD kota palopo sebanyak 3 kantor. Setiap kantor diwakili 3 bagian sub keuangan, bendahara dan staff keuangan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 orang dari seluruh bagian keuangan SKPD Kota Palopo.

## Hasil dan Pembahasan

## Deskriptip statistik

## Uji reabilitas
Uji  reliabilitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  statistik  Crinback  Alpha  dengan signifikansi  0,60,  jika  pernyataan  yang  disampaikan  dalam  pengukuran  instrumental  cukup  reliabilitas. Sebaliknya, jika nilai Cronback Alpha kurang dari 0,60, klaim tersebut tidak dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 1. hasil uji realibitas
No Variabel Cronbach Alpha Hasil 1 Standar Akuntansi Pemerintah (X) 0,843 Reliabel 2 3 Sistem Pengendalian intren (X) Kualitas laporan keuangan (Y) 0,809 0,962 Reliabel Reliabel
Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS

## Uji Asumsi Klasik

## Gambar 1 hasil uji normalistis

## Gambar 2. Hasil uji histogram
Pada  gambar  grafik  di  atas  sebaran  data (titik)  pada sumbu  diagonal membentuk  garis diagonal sesuai dengan pedoman uji normalitas, hal ini menunjukkan bahwa jika sebaran data (titik) mengikuti atau mendekati  garis  tersebut  maka  penelitian  dapat  dilakukan  atau  dikatakan  normal.Untuk  menunjukkan bahwa penelitian ini tampak normal, tes dilakukan dengan menggunakan metode Colologrov Smimov..

## Tabel 2. Hasil Uji Normalistis
One-Sample Kolmogorov-Smimov Test Statistic P-Value N 51 One-Sample Kolomogorov Smimov ,839

## Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS
Dari hasil uji normalitas dengan metode Kolomogrov-Smimov diperoleh hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,839, dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal
Uji multikolineritas
Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients a Variabel VIF Torelance Pengaruh standar akuntansi pemerintah (X1) 1.020 0,980 Sistem pengendalian intren (X2) 1.020 0,980 Kualitas laporan keuangan (Y) 1.020 0,980

## Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS
Pada Tabel 3 terlihat nilai toleransi sebesar 0,984 untuk variabel bebas.Sedangkan untuk nilai VIF 1,020 berdasarkan pedoman uji multikolinearitas, nilai tolerance > 0,1, dan untuk nilai VIF < 10 maka dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.
Berdasarkan tabel 4, nilai signifikansi variabel SAP (X1) adalah 0,000 < 0,05, nilai hasil tersebut dapat  diartikan  menolak  H0,  menerima  H1,  artinya  variabel  SAP  berpengaruh  besar  terhadap  kualitas laporan  keuangan.  Meskipun  signifikansi  variabel  SPIP  (X2)  sebesar  0,978  >  0,05,  namun  hasil menunjukkan  bahwa  H0  diterima  dan  H1  ditolak,  yang  berarti  variabel  SPIP  tidak  berpengaruh  secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengujian hipotesis Uji Persial (Uji-t) Tabel 4. Hasil uju persial

## Coefficients
Unstandardized Coefficients stabdartdized Coefficients Beta T Sig. Model                      B Std. Error 1 (constant) -12.804 15. 872 -807 .424 SAP 1.114 .228 .581 4.895 .000 SPIP .007 .265 .003 .028 .978
sumber: Data Primer yang diolah di SPSS
Uji Simultan (Uji-F)
Tabel  5. Hasil uji simultan
ANOVA a Model               Sum of Squares Df Mean squares F Sig. 1 Regression  968.580 2 493.290 12.204 000 b Residual 1940.165 48 40.420 Total 2926.745 50
Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS
a. Dependen variabel: kualitas laporan keuangan .
b. Predictors: (constant), sitem pengendalian intren, standar akuntansi pemerintah.
Berdasarkan pengolahan data, hasil uji F ditunjukkan pada tabel di atas, dimana nilai signifikan adalah  0,000,  dan  angka  ini  menunjukkan  bahwa  kurang  dari  0,05,  yang  dapat  menjelaskan  bahwa  H0 ditolak dan H1 diterima, yang mana artinya ada pengaruh simultan atau serentak pada variabel SAP (X1) dan SPIP (X2) berpengaruh positif terhadap KLK (Y). SKPD Kota Palopo.

## Pembahasan
Studi terhadap data olahan menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 untuk variabel SAP (X1). Dari  hasil  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  H0  ditolak,  H1  diterima,  yueng  artinya  variabel  SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penerapan SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu atas
anggaran  dan  realisasinya.  Selain  itu,  dengan  mengimplementasikan  SAP,  informasi  keuangan  yang tersedia  juga  dapat  dipercaya  karena  SAP  dapat  membantu  meningkatkan  pembukuan  keuangan  dari informasi  tersebut.  SAP  kemudian  juga  dapat  memberikan  informasi  keuangan  yang  berguna  untuk pengelolaan yang efektif, pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah.
Hasil  kajian  variabel  SAP  menunjukkan  bahwa  setiap  SKPD  menerapkan  sistem  akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita bisa melihat ini di setiap pengukuran variabel SAP yang kita lihat di pengukuran yang dijelaskan sebelumnya. Dari ketiga indikator yang digunakan terlihat bahwa SKPD terkait telah menerapkan prosedur sistem akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku, menerapkan sistem akuntansi SKPD, dan menyediakan perlengkapan yang memadai. Oleh karena  itu  sebagai  faktor  penyebab  yang  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan  dipengaruhi  oleh standar akuntansi pemerintahan SAP.
Nilai  signifikansi  variabel  SPIP  sebesar  0,978>0,05  menunjukkan  bahwa  H0  diterima  dan  H1 ditolak,  yang  menunjukkan  bahwa  variabel  SPIP  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan. Tujuan penerapan SPIP adalah untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang handal. Tujuan ini didasarkan  pada  premis  utama  bahwa  informasi  penting  untuk  pengambilan  keputusan.  Agar  dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yang disajikan bersifat andal/terpercaya dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jika pelaporan yang disampaikan kurang memadai, maka dapat merugikan organisasi.
Varian SPIP berbasis studi ini menunjukkan bahwa kendala yang menyebabkan implementasi SPIP di  SKPD  terkait  tidak  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan.  Berdasarkan  pengukuran  yang digunakan,  pelaksanaan  SPIP  di  SKPD  menunjukkan  bahwa  beberapa  SKPD  tidak  memenuhi  struktur organisasi dan fungsi sebagaimana mestinya yang ada dalam sistem tripartit. Selain itu, masih ada pengawai yang  mengabaikan  keamanan  aset  organisasi  dan  dokumen  penting  karena  tidak  diketahui  identitasnya sehingga  merugikan  kepentingan  nasional.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dua  elemen  SPIP,  lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, tidak dilaksanakan secara optimal.Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat menjadi penghambat pelaksanaan SPIP oleh SKPD dalam memaksimalkan penerapan SPIP. Karena itu, penerapan SPIP di SKPD   belakangan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.
Pemerintahan  Daerah  sebagai  organisasi  yang  penting  bagi  kelangsungan  hidup  pengawai senantiasa  perlu  mengedepankan  akuntabilitas  dan  transparansi.  Untuk  mendorong  akuntabilitas  dan transparansi,  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  menyusun  laporan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan daerah  dibagi  menjadi  dua  kategori  yaitu  pengelolaan  menyeluruh  dan  pengelolaan  keuangan.  Kegiatan administrasi  umum  yang  meliputi  surat  menyurat,  agenda,  ekspedisi,  penyimpanan  dokumen  atau
pemberkasan  penting,  dan  kegiatan  pendokumentasian  lainnya.  Hakikat  manajemen  keuangan  adalah pembukuan, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan sesuai dengan prinsip,  standar,  dan  prosedur  tertentu  untuk  memberikan  informasi  yang  sebenarnya  tentang  bidang keuangan.  Pengelolaan  atau  pembukuan  keuangan  jenis  ini  sering  disebut  dengan  akuntansi  keuangan daerah. Sistem pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan yang cukup bagi efektivitas dan efisiensi  dalam  mencapai  tujuan  penyelenggaraan  administrasi  negara,  keandalan  pelaporan  keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  yang    dilakukan  (Gustina,  2021),bahwa  kualitas  pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya, sehingga instansi pemerintah harus mampu melakukan Poin lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Selain itu (Politeknik et al., 2022) berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan karena beberapa kompetensi  dan  kuantitas  SDM    masih  belum  memenuhi  kriteria  seharusnya.  Hal  inilah  yang  membuat dampak  SPIP  di  SKPD    tidak    berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Karena    meskipun penerapan  SPIP  di  SKPD  telah  sesuia  dengan  peraturan  perundang-undangan  namun  masih  ada ketidakpatuhan seoerti pengawai yang melakukan rangkap tugas dan pengamanan aset secara fisik masih terabaikan.
Uji F ≤ 0,05 dan F ≤ F tabel menghasilkan pengaruh positif terhadap akurasi laporan keuangan baik oleh  sistem  akuntansi  pemerintahan  maupun  sistem  pengendalian  pemerintah.  Berdasarkan  pengelolaan data, tingkat signifikansi ini adalah 0,000 dan lebih besar .
.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  mengenai  pengaruh  standar akuntansi pemerintag berbasis akrual dan sistem pengendalian intren terhadap kualitas laporan keuangan pada beberapa SKPD Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SAP berbasis akrual berdampak positif terhadap kualitas keuangan laporan perusahaan. dampak SAP akrual pada masing-masing SKPD terkait  telah  berjalan  sesuai  dengan  PP  No.1.  Keputusan  No.  71  Tahun  2010  tentang  SAP.  Penerapan Standar  Akuntansi  SAP  berhasil  melibatkan  karyawan  dalam  pengalaman  sistem  dan  prosedur  yang digunakan.  Oleh  karena  itu,  penanggung  jawab  masing-masing  SKPD  terkait  wajib  melatih  staf  bagian keuangan  agar  penerapan  SAP  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.Penerapan  SPIP  tidak  berdampak positif  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan.  Pasalnya,  meski  penerapan  SPIP  di  SKPD  terkait  sudah sesuai  dengan  undang-undang,  namun  masih  ada  beberapa  kasus  ketidakpatuhan  seperti  pegawai  multi tasking dan pengamanan aset fisik yang masih terabaikan.
Variabel  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah palopo. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya  dinilai  dari  efektivitas  pengendalian  intern,  sehingga  aparatur  pemerintah  harus  mampu melaksanakan  tugas  lainnya  untuk  dapat  menyusun  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Area-area  ini termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan.
Lampiran
Uji validitas . Tabel 6. hasil uji validitas
Instrumen r hitung r tabel Keterangan Pengaruh standar akuntansi pemerintah (X1) P01 0,279 0,752 Valid P02 0,279 0,722 Valid P03 0,279 0,760 Valid P04 0,279 0,703 Valid P05 0,279 0,648 Valid P06 0,279 0,688 Valid P07 0,279 0,454 Valid P08 0,279 0,758 Valid P09 0,279 0,759 Valid P10 0,279 0,701 Valid Sistem pengendalian intren (X2) P11 0,279 0,639 Valid P12 0,279 0 632 Valid P13 0,279 0,617 Valid P14 0,279 0,679 Valid P15 0,279 0,646 Valid P16 0,279 0,676 Valid P17 0,279 0,443 Valid P18 0,279 0,738 Valid P19 0,279 0,700 Valid P20 0,279 0,655 Valid P21 0,279 0,568 Valid
Kualitas laporan keuangan (Y) P22 0,279 0,584 Valid P23 0,279 0,574 Valid P24 0,279 0,563 Valid P25 0,279 0,552 Valid P26 0,279 0,621 Valid P27 0,279 0,599 Valid P28 0,279 0,572 Valid P29 0,279 0,626 Valid P30 0,279 0,547 Valid
Sumber: Data primer yang diolah di SPSS

## Daftar Pustaka
Anita Sari, A. W. L. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  Dan  Kinerja  Sdm  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Kasus  Dinas  Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara) Oleh: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi , 7 (2), 59–
66. Bogor, H. B. (2022). Badan Pemeriksa Keuangan Pepublik Indonesia .
Https://Www.Bpk.Go.Id/News/Ihps-Ii-Tahun-2021-Memuat-Hasil-Pemeriksaan-Tematik-Atas-Dua- Prioritas-Nasional
Bpkp. (2012). No Title Indikator Dan Penilaian Efetifitas Penyelenggaraan Spip . Https://Www.Bpkp.Go.Id/Puslitbangwas/Konten/1682/12.0798-Indikator-Dan-Penilaian-
Efektivitas-Penyelenggaraan-Spip
Dadang Suhendar, N. S. (2017). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Spip)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Kuningan. Jurnal  Riset  Keuangan  Dan  Akuntansi , 1 (02),  90–105. Https://Doi.Org/10.25134/Jrka.V1i02.442
Gustina,  I.  R.  A.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Penerapan. Jurnal  Akuntansi  Dan Auditing Indonesia. , 10 (1), 56–64.
Hasanah, S., Rumondang, T., & Siregar, S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah , Sistem Informasi Akuntansi , Sistem Pengendalian Intern , Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Opd  Di  Kabupaten  Labuhanbatu  Pendahuluan. Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (Jakpi) , 9 .
Ikhyanuddin, Miranda, P., Indrayani, & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 1 (4), 498–509.
Https://Doi.Org/10.54259/Akua.V1i4.1261
Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi  Manajemen  Daerah,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Seluma. Jurnal  Akuntansi , 9 (2),  131–140.
Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.9.2.131-140
Kawedar, W. (2017). Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan  Hukum:  Analisis  Deskriptif  Kualitatif. Diponegoro  Journal  Of  Accounting , 6 (3),  1–12. Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting
Kusaeri,  G.,  Elim,  I.,  &  Mawikere,  L.  M.  (2022).  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Lppm Bidang … , 5 (2), 1173–1182.
Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lppmekososbudkum/Article/View/40270%0ahttps://Ejour nal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lppmekososbudkum/Article/Download/40270/36516
Langelo,  F.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Alexander,  S.  W.  (2015).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota  Bitung. Jurnal Emba , 3 (1), 1–8.
Maulana,  R.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Good Governance  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Majalengka). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi , 1 , 12–27.
Nyoman Triyadi. Rasmini. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrual, Ti, Dan Spip Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Moderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 (10), 3475–3500.
Otonomi, J., & Daerah, K. (2013). 08 Jurnal Otonomi Keu Daeah Vol 7 No 1 Thn  2019 Rosmery .
Politeknik,  S.  F.,  Bandung,  N.,  &  Bandung,  P.  N.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi Pemerintahan  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan (Studi  Pada  Skpd  Kabupaten  Bandung)  Lili  Indrawati. Indonesian  Accounting  Literacy  Journal , 02 (03), 539–553.
Puspita,  D.,  Fadli,  F.,  &  Halimatusyadiah,  H.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Kabupaten  Seluma. Jurnal  Fairness , 10 (2), 79–88. Https://Doi.Org/10.33369/Fairness.V10i2.15247
Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah  Kota  Bengkulu  Provinsi  Bengkulu. Jurnal  Terapan Pemerintahan Minangkabau , 1 (2), 85–98. Https://Doi.Org/10.33701/Jtpm.V1i2.2071
Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi , 20 (2), 8–17.
Rewa,  Zadly Zainal K. (2019). Jumlah Skpd Di Pemkot Palopo . Https://Ujungpandangpos.Com/Jumlah- Skpd-Di-Pemkot-Palopo-Disoroti-Dinilai-Tidak-Efisien/
Safitri, E. N., & Zulkarnain, P. D. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan , 9 (2),  225–234. Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V9i2.492
Suryo  Triono,    Septiani  Depita  Dewi.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan. In Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) (Vol. 2, Issue 1). Https://Doi.Org/10.32897/Sikap.V2i1.64
Yeni,  E.,  Irman,  M.,  &  Fadrul,  F.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi  Dan  Penerapan  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). Research In Accounting Journal (Raj) , 1 (1), 64–88. Https://Doi.Org/10.37385/Raj.V1i1.34