Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Hari Soeskandi 1 , Setia Sekarwati 2
Universitas 17 agustus 1945 Surabaya 1,2
Email: hari.soeskandi@gmail.com 1 , setiasekarwati13@gmail.com 2

## Abstrak
Kajian  ini  dilaksanakan  agar  bisa  mencari  tahu  upaya  pembuktian  atas  beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi. Kajian ini tergolong sebagai kajian hukum  normatif.  Dilakukan  menggunakan  pendekatan  undang-undang,  serta konseptual.Bahan  hukum  primer  berwujud  undang-undang  terkumpulkan mempergunakanprosedur  inventarisasi  maupun  kategorisasi.Bahan  hukum  yang didapat setelah dihimpun dan disusun, kemudian dianalisa serta diidentifikasi dengan mempergunakan teknik analisis prespkriptif melalui metode sistematisasi. Sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  dan  memberikan  saran  sesuai  dengan  permasalahannya. Dalam  pembuktian  terbalik,  yang  wajib  melakukan  pembuktian  ialah  terdakwa. Sesudah terdakwa mendapatkan perintah dari hakim selama memeriksa persidangan pengadilan. Walau Perundang- Undangan No. 8 Tahun 2010 perihal Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tanpa  memperjelas  perihal  waktu  terbaik  untuk terdakwa  membukatikan  hartanya,  tetapi  bila  mencermati  sistematika  pengadilan. Oleh sebab itulah, saat pemeriksaan atau mendengar keterangan terdakwa itulah saat yang tepat untuk melakukan proses pembuktian. Tahap membuktikan tindakan yang dilaksanakan  terdakwa  memiliki  tujuan  guna  menjelaskan  asal  muasal  harta kekayaan, diikuti oleh bukti yang memperjelas waktu, asal, dan upaya mendapatkan harta kekayaan.
Kata kunci : tindak pidana; korupsi; pembuktian terbalik .

## Abstract
This study was carried out in order to find out the efforts to prove the reverse burden of proof in corruption crimes. This study is classified as a normative legal study. It is carried out using a statutory and conceptual approach. Primary legal materials in the  form  of  laws  are  collected  using  an  inventory  and  categorization  procedure. Legal materials obtained after being compiled and compiled are then analyzed and identified using prescriptive analysis techniques through the systematization method. So that conclusions can be drawn and provide suggestions according to the problem. In reverse proof, it is the defendant who is obliged to prove it. After the defendant received an order from the judge during the examination of the court trial. Although Law No. 8 of 2010 concerning the Eradication of the Crime of Money Laundering without clarifying the best time for the defendant to reveal his assets, but if you look at the court systematization. Therefore, when examining or hearing the testimony of the defendant, it is the right time to carry out the proof process. The stage of proving the actions carried out by the defendant has the aim of explaining the origin of the
assets, followed by evidence that clarifies the time, origin, and efforts to obtain the assets.
Keywords : criminal act; corruption; reverse proof.

## Pendahuluan
Indonesia  ialah  negara  hukum,  sebab  mempunyai  peraturan  hukum  berupa undang-undang.  Perihal  itu  diperjelas  melalui  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945.  Asas  ini memiliki arti bila di Indonesia, hukum ialah faktor penentu bagi segala aspek kehidupan. Hukum  berposisi  secara  terstruktur  dan mendominasi  di  segala  kehidupan  masyarakat. Secara  inti,  negara  hukum  hukum  atau  tindakan  pemerintah  ataupun  rakyat  berdasar hukum guna melakukan pencegahan atas tindakan kesewenangan pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilaksanakan atas keinginan sendiri.
Dalam  suatu  negara  hukum,  pemerintah  harus  memberi  jaminan  bila  terdapat upaya menegakkan hukum dan pencapaian hukum. Dalam buku Sudikno Mertokususumo dan  Pitlo  yang  berjudul  bab-bab  penemuan  hukum  telah  dijelaskan  bila  upaya menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  perlu  memperoleh  simpati,  meliputi kebermanfaatan ( doelmatigheid ), keadilan, dan kepastian hukum ( Mertokusumo & Pitlo , 1993). Tujuan utama hukum ialah penciptaanatas tata tertib. Hukum perlu terlaksana dan perlu ditegakkan; fiat justitia et pereat mundus (meski dunia ini mengalami keruntuhan, hukum tetap ditegakkan). Tiap individu yang berharap bisa ditentukannya hukum bila ada suatu kejadian. Hal tersebut sebagai pemahaman dari kepastian hukum. Kepastian hukum ialah  perlindungan justiciable dari  tindakan  berkesewenang-wenangan,  yang menjelaskan  bila  seseorang  hendak  memperoleh  sesuatu  yang  diinginkan  berkeadaan tertentu. Masyarakat memiliki harapan ada kepastian, sehingga melalui kepastian hukum ini, masyarakat bisa menaati ketertiban.
Hukum  berperan  menghasilkan  kepastian  hukum,  serta  kepastian  hukum  bisa memberi  peluang  guna  pencapaian  tujuan  hukum  lainnya,  yakni  tata  tertib  masyarakat ( Budiartha ,  2016).  Dalam  menegakkan  hukum  di  satu  sisin  perlu  terdapat  kepastian hukum  yang  diupayakan  perlu  memberikan  manfaat  bagi  masyarajat,  tidak  hanya menciptakan keadilan. Dalam menegakkan hukum perlu dilaksanakan supaya ada suatu peraturan  hukum  guna  melindungi  kepentingan  antarmanusia,  sudah  terlanggar,  dan dicegah melalui kehadiran hukum pidana.
Melanggar hukum atau peraturan yang  sudah ditentukan disebut sebagai tindak pidana.  Seperti  yang  kerap  disebut  padaKUHP,  yaitu  sebagai  fundamental  dari  semua sistem hukum pidana Indonesia pada suatu undang-undang pidana sebagai keseluruhan ( Lamintang ,  1997).  Akan  tetapi,  terdapat  bermacam  ahli  yang  menggunakan  delik sebagai laih bahasa daristrafbaarfeit. Tindak pidana pada KUHP terbagi atas dua macam, yakni kejahatan dan pelanggaran.
Kejahatan  merupakan  gejala  normal  pada  tiap  masyarakat,  bagaimana  bentuk masyarakat tersebut, di mana maupun kapan saja ( Runturambi , 2017). Begitupun dengan apa yang ada di Indonesia sekarang, sehingga rumitnya masalah bangsa dan negara yang
tengah dialami, mulai dari krisis ekonomi berkepanjangan,sampai memengaruhi adanya krisis  politik,  kepercayaan  kepada  pemerintah,  sampai  adanya  krisis  hukum,  memicu angka  kejahatan  mengalami  peningkatan  dengan  tajam.  Tidak  hanya  itu,  tidak  bisa dipungkiri  bila  akibat  dariglobalisasi  sekarang  ini  ialah  kemajuan  ilmu  pengetahuan, modernisasi,  dan  industrialisasi  pun  sudah  memberikan  perkembangan  atas  tindak kejahatan.
Akibat buruk dari globalisasi itu diakibatkan adanya pengabaian pada nilai norma, modal, etika, hak asasi manusia, maupun agama ( Lalo , 2018). Meski negara barat tolok ukurnya  berlainan  dengan  negara  timur,  termasuk  Indonesia.  Masyarakat  harus  kian mengoptimalkan mutunya agar bisa bertahan hidup. Namun, tututan pengoptimalan mutu hidup  itu  tanpa  disertai  oleh  kapabilitas  pemerintah  menyediakan  fasilitas  guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ada banyak masyarakat yang berupaya melakukan  beragam  tindakan  guna  mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka,  termasuk bertindak pidana.
Kehidupan  masyarakat  sekarang  ini  berkembang  cukup  signifikan,  dan memunculkan  bermacam  kasus  tindak  pidana  yang  meresahkan  masyarakat.  Modus tindakan  pidana  juga  bermacam,  seperti  tindak  pidana  ringan:  mencuri  ayam  hingga tindak pidana berat, misalnya perampokan, penggelapan, korupsi, maupun pembunuhan. Banyaknya  tindak  kejahatan,  pasti  mengakibatkan  kondisi  di  dalam  masyarakat  tidak kondusif.  Dengan  demikian,  aparat  harus  memberi  tindakan  tegas  bagi  pihak  yang melanggar hukum berdasar pada aturan yang berlaku.
Pemberian  sanksi  itu  memiliki  maksud  sebagai  efek  jera  untuk  pihak  yang bertindak pidana, sehingga tidak mengulangi tindakan itu.
Korupsi  di  Indonesia  sudah  kerap  dilakukan  sejak  zaman  kerajaan,  seperti  ada keinginan  raja  yang  harus  terlaksanakan  melalui  penarikan  upeti  sesuka  hati,  dan berlanjut ke masa penjajahan, terutama pada masa pemerintahan VOC.Bermula dari janji manis guna menyejahterakan masyarakat, secara perlahan tindakan yang dilakukan VOC mengarah ke kerja paksa. Sama seperti masa kerajaan, pada masa VOC tindakan korupsi pun  terkesan  kontras  melalui  adanya  penjarahan  sumber  daya  alam  yang  sepatutnya diberikan  bagi  masyarakat  asli,  pemberian  pajak  atas  kesewenangan,  merampas  harta, penyelewengan  uang  kas,  dan  lain-lain.  Tindakan  tersebut  pun  menjadi  benih  korupsi modern di Indonesia.
Sebelum  reformasi,  ketika  konstitusi  sebagai  instrumen  guna  mempermudah kekuasaan  bukan  menjadi  kontrol  kekuasaan  ( Indrayana ,  2011).  Kebebasan  pers  pada periode  tersebut  seolah-oleh  terbatasi  oleh  dinding  yang  dikenal  sebagai  kekuasaan otoriter, sehingga kekuasaan itu kian meluas tanpa ada pengontrolan melalui keterbukaan. Tidak hanya itu, kondisi seperti itu menjadi kesempatan bagi bagi angkatan bersenjata Indonesia  guna  mendominasi  pemerintah,  khususnya  di  bidang  sosial-politik  atau Dwifungsi ABRI. Atas dasar itu, terbukalah ruang yang memberi kesempatan bagi politisi elit guna mengekspoitasi negara, sehingga menciptakan sistem tata negara yang koruptif. Pada masa itu, korupsi bisa disebut sebagai tindakan yang terorganisasi dan terstruktur,
sebab  tanpa  ada  kasus  korupsi  yang  terungkap,  berbeda  dengan  saat  ini  yang memberitakan segala tindakan korupsi secara terang-terangan. Bahkan, pada periode itu belum  terdapat  peraturan  yang  mengatur  tindakan  korupsi.  Saat  itu,  tindakan  korupsi terlaksana secara rapi dan terkesan ditutup-tutupi berkat ada pembangunan  yang terus- terusan, bahkan melalui pemberian kesejahteraan untuk masyarakat.
Sekarang  ini,  korupsi  terlaksana  dengan  bermacam  modus  yang  berimbas langsung  pada  kehidupan  berbangsa  di  Indonesia,  serta  dikhawatirkan  bisa membahayakan  stabilitas,  keamanan,  dan  turut  berimbas  ke  warga  negaranya.  Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi pun turut mengarah ke bermacam aspek perekonomian, kebudayaan,  ataupun  sosial.  Selama  era  demokrasi,  khususnya  melalui  pemilu  yang terlaksana  secara  jujur,  berkeadilan,  langsung,  rahasia,  bebas,  dan  umum  bisa  menjadi pesta rakyat yang menentukan siapa pemimpin atau sebagai penyambung lidah mereka. Pemilihan pejabat negara harus berlandaskan pada diri pejabat itu, seperti kebijakasnaan, arif, bermoral, dan tidak sekadar mencari kuasa semata ( Supusepa , 2019).
Para penegak hukum khususnya Jaksa serta KPK harus bekerja secarea maksimal untuk memberi efek jera bagi para koruptor (Husodo et al., 2011). Pembuktian merupakan hal yang memegang peranan penting di persidangan selama menegakkan tindak pidana korupsi.  Saat  pemeriksaan  di  persidangan  akan  mengungkap  fakta  yang  menetapkan apakah  seseorang  selaku  terdakwa  terbukti  melakukan  korupsi  ataukah  tidak.  Upaya untuk  membuktikan  seseorang  bertindak  pidana  korupsi  ataukah  tidak  bisa diberlakukannya  pembuktian  terbalik.  Prinsip  pembuktian  pembalikan  beban  ialah sistematika  yang  ada  di  luar  kewajaran  dalam  membuktikanhukum  acara  pidana  yang umum.  Baik  itu  sistem  kontinental  ataupun Anglo  Saxon yang  mengenali  pembuktian secara tetap memberi beban pada kewajiban pembuktian kepada jaksa penuntut umum.
Namun,  pada  kasus  tertentu  terdapat  implementasi  bermekanisme  difrensial, yakni  sistem  membalikkan  beban  pembuktian  dan  itupun  tidak  dilakukan  sepenuhnya serta masih  memiliki batasan yang seminimal mungkin tidak melakukan pelanggaaran hukum yang berpeluang seperti hak prinsip korban, tersangka/terdakwa, masyarakat serta negara  ( Nurhayani ,  2015). Beban  pembuktian  yang  ada  di  Jaksa  Penuntut  Umum berkaitan  pada  asas  praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of  innocent )  serta  asas tidak sebagai eksplanasi dari prinsip umum hukum pidana: siapa yang melakukan penututan, berarti dirinyalah yang perlu memberi bukti kebenaran atas tuntutan mempermasalahkan diri  sendiri  ( non-  self  incrimination ).  Dalam  membebankan  pembuktian  terbalik, (Prasetia, Permana, & Dewi, 2014) beban pembuktian yang disampaikan jaksa penuntut umum terlaksana secara universal bagi segala  bentuk tindak pidana,  termasik di dalam maupun  di  luar  kodifikasi  KUHP.  Akan  tetapi  ada  pengkhususan  ke  tindak  pidana, khususnya  yang  ada  di  luar  KUHP,  seperti  halnya  korupsi  yang  tercantum  di Perundang-Undangan  No.31
Tahun 1999 jo Perundang-Undangan No. 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pada  perundang-undangan  ada  ketetapan  mengenali  pelaksanaan  pembuktian terbalik  yang  awalnya  diberikan  ke  jaksa  penutut  umum,  kemudian  diberikan  kepada
terdakwa. Bila tanpa bisa memberi bukti, terdakwa akan dianggap bersalah. Ketetapan ini termuat di Pasal  12 B Ayat (1) Huruf a dan b, Pasal 37, 37 A dan 38 B. Pada uraian yang terdapat  di  Pasal  37  Perundang-Undangan  Nomor  31  Tahun  1999  menjelaskan  bila ketetapan ini sebagai penyimpangan dari ketetapan KUHP, memberi ketetapan bila jaksa berkewajiban memberi bukti tindak pidana, dan bukanlah terdakwa. Sesuai ketetapan ini, terdakwa bisa memberi bukti bila dirinya tanpa bertindak pidana korupsi. Jika terdakwa bisa memberi bukti tanpa bertindak korupsi, berarti penutut umum tetap wajib memberi bukti dakwaannya (Barama, 2012). Ketetapan pada pasal ini sebagai upaya membuktikan secara terbalik yang terbatas, sebab jaksa mempunyai bukti guna membuktikan dakwaan.
Ketetapan  terkait  pembalikan  beban  pembuktian  atau  sistem  pembalikan  beban pembuktian  ( reversal  of  burden  proof atau omkering  van  bewijslast )  sebagai  hasil pengadopsian sistem hukum Anglo Saxon / negara yang menganut case-law yang terbatas di kasus tertentu ( certain  cases ), terutama tindak pidana terkait gratifikasi ( gratification ) atau menyuap ( bribery ). Pembuktian terbalik ialah sistematika guna membuktikan sesuatu yang ada di luar prevalensi teoretis pembuktian pada hukum acara pidana yang umum.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian pada kajian hukum ialah hukum normatif maupun kajian hukum empiris.  Dalam  kajian  hukum  ini  jenis  penilitian  yang  digunakan  ialah  kajian  hukum normatif  yang  bermaksud  agar  bisa  memperoleh  peraturan  hukum,  prinsip,  ataupun doktrin  hukum  untuk  memberi  jawaban  atas  wacana  hukum  yang  sedang  dihadapi. Kajian  hukum  normatif  terlaksana  agar  bisa  memperoleh  prosedur  menyelesaikan permasalahan terkait isu  hukum  ( legal issue ) ( Ryana &  Idzati , 2018).  Hasil  kajian  ini, yaitu  mendeskripsikan  rumusan  permasalahan  yang  terajukan.  Kajian  hukum  normatif sekadar menganalisis  norma hukum tanpa mencermati praktik hukum di lapangan ( law in action ).

## Pendekatan
Keterkaitan  dengan  kajian  normatif,  pendekatan  yang  dipergunakan  pada penulisan  hukum sesuai penuturan Peter Mahmud Marzuki yaitu:
a. Pendekatan Undang-Undang
Terlaksana  melalui  penelaahan  keseluruhan  perundang-undangan  dan  aturan terkait isu hukum yang tengah ditangani. Melalui pendekatan undang-undang pada kajian normatif, maka bisa bermanfaat secara praktis ataupun akademis. Hasil penelaahan itu sebagai  hipotesis  atau argumentasi  guna menyelesaikan  isu  hukum.  Pendekatan  aturan hukum  undang-undang  ( statute  aprroach )  dipergunakan  sebab  hendak  mengeliti peraturan  hukum  terkait  kajian  ini.  Pendekatan  ini  diperlukan  agar  bisa  memperoleh jawaban terkait materi muatan hukum yang terumuskan pada kajian ini.
b. Pendekatan Konseptual
Berawal  dari  perspektif,  berkembangnya  doktrin  di  ilmu  hukum  dengan mempelajari  permasalahan-permasalahan  dalam  ilmu  hukum,  peneliti  hendak memperoleh gagasan yang menciptakan definisi hukum, dan asas hukum sesuai wacana yang  berkembang  yang  sedang  dihadapi  terkait  pemahaman  atas  perspektif  maupun doktrin  itu  sebagai  dasar  bagi  peneliti  selama  merancang  argumen  hukum  selama menyelesaikan wacana yang sedang dihadapi ( Marzuki , 2011).
Pada  kajian  ini  mempergunakan  pendekatan  undnag-undang  dengan  mengkaji suatu  peraturan-  perundangan  yang  sesuai  dengan  pokok  pembahasan  dalam  rangka menemukan  ketentuan  hukum  yang  dapat  dipakai  sebagai landasan  dalam  penyusunan karya  ilmiah  ini.Pendekatan  konseptual  ialah  pendekatan  kajian  yang  bertolak  ukur kepada  perspektif  ataupun  doktrin  yang  mengalami  perkembangan  pada  ilmu  hukum dengan mencermati atau menggali pandangan dan doktrin itu bisa memperoleh  definisi hukum maupun konsep hukum terkati masalah/materi pada muatan hukum yang hendak dianalisis.  Melalui  penggunaan  konsep  ini,  setidaknya  bisa  merancang  argumen  untuk menjawab materi muatan hukum yang dijadikan kajian.

## Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum
Teknik  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  sebagai  prosedur  peneliti  guna mendapatkan  bahan  hukum.  Teknik  mengumpulkan  bahan  hukum  sangat  bergantung kepada  jenis  kajiannya.  Bahan  hukum  primer,  meliputi  pengumpulan  undang-undang mempergunakan prosedur inventarisasi maupun pengategorisasi. Bahan hukum sekunder terkumpulkan melalui sistematika kartu catatan.

## Analisis Bahan Hukum
Bahan  hukum  didapat  setelah  dihimpun dan  disusun,  selanjutnya  menganalisis, serta diidentifikasi dengan mempergunakan teknik analisis prespkriptif  melalui metode sistematisasi.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan dan  memberikan saran sesuai dengan permasalahannya.

## Hasil dan Pembahasan
Pembalikan beban pembuktian adalah sistematika pembuktian yang tidak dikenal apda KUHAP. Di Indonesia, pembuktian terbalik tertuang di Perundang-UndanganNo.25 Tahun  2003  jo  Perundang-UndanganNo.  8  Tahun  2010  terkait  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Perundang-UndanganNo. 20 Tahun 2001  terkait  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Terkait  pembalikan  beban pembuktian yang ada di tindak pidana pencucian uang sesuaiPerundang-UndanganNo. 8 Tahun 2010 terkait tindak pidana pencucian uang (money laundering). Pasal 77 UU TPPU (tindak  pidana  pencucian  uang)  memaparkan  bila  bagi  kepentingan  pemeriksaan  di pengadilan, terdakwa harus memberi bukti jika hartanya bukan hasil dari tindak pidana. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) UU TPPU secara inti, hakim memberi perintah bagi terdakwa supaya  memberi  bukti  bila  harta  yang  terkait  dengan  perkara  tidak  berasal  dari  tindak
pidana  sesuai  penjelasan  di  Pasal  2  Ayat  (1).  Berdasar  ketetapan  Pasal  35  Perundang- UndanganNo.
15 Tahun 2002 jo Perundang-UndanganNo.25 Tahun 2003 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Demi kepentingan pemeriksaan di persidangan,  terdakwa  berkewajiban  memberi  bukti  jika  harta  yang  diperolehnya bukanlah hasil dari tindak pidana.
Pada  Pasal  77  Perundang-UndanganNo.  8  Tahun  2010  memperjelas  bila  demi pemeriksaan  di  persidangan,  terdakwa  berkewajiban  memberi  bukti  bila  harta  yang diperoleh  bukanlah  hasil  dari  tindak  pidana.  Terkait  hal  itu,  dalam  Pasal  78  Ayat  (1) dijelaskan  bila  pemeriksaan  di  persidangan  sesuai  yang  tercantum  di  Pasal  77,  hakim memberikan perintah kepada terdakwa supaya memberi bukti bila harta yang berkaitan dengan perkara tidak berasal dari tindak pidana.
Bagaimana  usaha  pembuktian  terhadap  beban  pembuktian  terbalik?  Menurut analisa  penulis,  jawaban  dari  pertanyaan  tersebut  adalah  berkaitan  dengan  bagaimana upaya  pembuktian  beban  pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  maupun sistematika  pembalikan  pembultian  dalam  tindak  korupsi  ( Nurfanto,  Sari,  Harwika, Michael, & Hadi , 2021). Pada pembuktian terbalik, pihak yang wajib membuktikan ialah terdakwa.  Sesudah  terdakwa  mendapatkan  perintah  dari  hakum  di  persidangan pengadilan. Walau Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menjelsakan terkait waktu yang tepat kapan untuk terdakwa membuktikan hartanya, tetapi bila melihat sistematika pengadilan, berarti saat pemeriksaan  atau  mendengar  keterangan  terdakwa  itulah  saat  yang  tepat  untuk melakukan proses pembuktian.
Pembalikan beban pembuktian terkait mengembalikan kerugian keuangan negara ialah penjelasan dari terdakwa pada upaya membuktikan bila harta benda tidak berasal dari tindak korupsi. Kesuksesan terdakwa memberi bukti terkait harta dakwaannya ialah harta  yang  halal,  sebab  asal  dari  penambahan  harta  kekayaan  dari  sumber  yang  halal, sehingga  tanpa  memengaruhi  apa  pun  pada  pembuktian  penutut  umum  terkait  perkara pokok, bila penutut umum sukses memberi bukti terkait unsur maupun terbukti terdakwa bersalah melaksanakannya.
Jika  terdakwa  tidak  mampu  memberi  bukti  terkait  sumber  pendapatan  yang berimbang dengan kekayaan atau tanpa terbukti sumber kekayaannya halal, maka penutut umum  bisa  mempergunakan  kondisi  sedemikian  rupa  guna  menguatkan  alat  bukti bila terdakwa bertindak korupsi. Bila terdakwa mampu memberikan bukti atas perimbangan tersebut, maka harta yang didakwakan tanpa ada keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, serta harta bendanya tidak terampas (memperoleh sanksi pidana perampasan barang) bagi negara.

## Kesimpulan
Bagaimana  upaya  pembuktian  terhadap  beban  pembuktian  terbalik?.  Menurut analisa  penulis,  jawaban  dari  pertanyaan  tersebut  adalah  berkaitan  dengan  bagaimana
upaya pembuktian beban pembuktian yaitu terdakwa dalam perkara tindak pidana koripsi. serta  juga  mekanisme/tatacara  pembalikan  beban  pembuktian  dalam  korupsi.  Pada pembuktian terbalik, pihak yang harus membuktikan ialah terdakwa. Sesudah terdakwa mendapatkan perintah dari hakim pada pemeriksaan di persidangan, walau Perundang- UndanganNomor 8 Tahun 2010 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa memperjelas waktu yang tepat untuk terdakwa membuktikan hartanya, tetapi bila melihat  sistematika  pengadilan,  berarti  saat  pemeriksaan  atau  mendengar  keterangan terdakwa itulah  saat  yang  tepat  untuk  melakukan  proses  pembuktian.  Keberhasilannya adalah  ketika  terdakwa  memberi  bukti terkait  harta  yang  didakwakan  ialah  harta  yang halal, sebab sumber penambahan kekayaan berasal dari sumber yang halal. Bila terdakwa tanpa bisa memberi bukti bila sumber pendapatan yang berimbang dengan kekayaan atau tanpa terbukti sumber kekayaan ialah halal, maka penutut umum bisa mempergunakan kondisi  sedemikian  rupa  guna  menguatkan  alat  bukti  bila  terdakwa  bertindak  pidana korupsi.

## Bibliografi
Barama, Michael. (2012). Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi .
Budiartha,  I.  (2016). HUKUM  OUTSOURCING:  Konsep  Alih  Daya,  Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum . Setara Press.
Husodo,  Adnan  Topan,  Sunaryanto,  Agus,  Yuntho,  Emerson,  Diansyah,  Febri,  Abid, Lais, & Langkun, Tama S. (2011). Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum Kpk 2012-2015 .
Indrayana, Denny. (2011). Indonesia Optimis . Bhuana Ilmu Populer.
Lalo,  Kalfaris.  (2018).  Menciptakan  generasi  milenial  berkarakter  dengan  Pendidikan karakter guna menyongsong era globalisasi. Jurnal Ilmu Kepolisian , 12 (2), 8.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2011).  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Mertokusumo, M. Sudikno, & Pitlo, Adriaan. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum . Citra Aditya Bakti.
Nurfanto, Luki, Sari, Amelia Puspita, Harwika, Dara Manista, Michael, Tomy, & Hadi, Syofyan. (2021). Kebaruan Dalam Jurnal . Tomy Michael.
Nurhayani, Nurhayani. (2015). Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 3 (1).
Prasetia,  M.  Edo  Rezawan,  Permana,  Sandhi,  &  Dewi,  Yunita  Kurnia.  (2014).  Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. Verstek , 2 (2).
Runturambi, Josias Simon. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. Antropologi Indonesia , 125–135.
Ryana, Pricilia, & Idzati, Aisy. (2018).  Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan  Hak  Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review , 2 (2), 177–188.
Supusepa,  Reimon.  (2019).  Problematika  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Perkara  Tindak Pidana Korupsi. JURNAL BELO , 4 (2), 134–144.