JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
Vol 13 (1) 2018, 39-57
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi
TRANSFORMASI TATA KELOLA UNIT KERJA BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN MENUJU PENCAPAIAN RENSTRA UNJ
Suryadi Indra Pahala Karuniana Dianta Universitas Negeri Jakarta

## Abstract
Keywords: Accountability, Civil Servant, Good governance, Transparency, Whistleblowing
Peningkatan  kualitas  pada  bidang  Administrasi  Umum  dan  Keuangan  Universitas Negeri  Jakarta  (UNJ)  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  target  dari Rencana  Strategis  (Renstra)  UNJ  guna  menghadapi  tantangan  perkembangan  dunia pendidikan  di  masa  depan  dan  tuntutan  dari  stakeholders.  Peningkatan  kualitas dilakukan dengan cara mengevaluasi capaian target dari masing-masing rencana kerja pada  Bidang  Administrasi  Umum  dan  Keuangan,  khususnya  perihal  kualitas  Sumber Daya Manusia, serta pengelolaan Sarana dan Prasarana di UNJ. Penelitian dilakukan di  lingkungan  PR  II  UNJ  yang  meliputi  unit  kerja  BAUK  dan  BAPSI  berdasarkan gagasan  Nee  mengenai  new  sociology  economics  institutionalism.  Gagasan  tersebut membagi mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal, yakni  pada  tataran  mikro  (individu)  yang  dijelaskan  sebagai  sistem  jaringan  elemen dalam  unit  kerja  pada  penelitian,  tataran  messo  (kelompok  ataupun  organisasi)  yang dijelaskan  sebagai  bentuk  tata  kelola  unit  kerja  pada  penelitian,  dan  tataran  makro berupa  lingkungan  kebijakan  (policy  environment)  yang  dijelaskan  sebagai  proses perumusan  implementasi  kebijakan  unit  kerja  oleh  pihak  rektorat  dalam  penelitian. Penelitian  dilaksanakan  melalui  7  tahapan  sesuai  pendekatan  metode  Soft  System Methodology (SSM).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  level  makro,  dalam  melaksanakan tugasnya  unit  kerja  bidang  administrasi  umum  dan  keuangan  selalu  melibatkan  setiap elemen yang terdapat pada unit kerja ini sesuai dengan kebutuhan dari proses belajar mengajar  dari  masing-masing  fakultas.  Proses  perumusan  kebijakan  yang  dilakukan sudah  sesuai  dengan  pendekatan  Renstra,  yakni  harus  sistemik,  imajinatif,  dan  tidak terikat  oleh  kontinuetas  kegiatan  yang  telah  lalu.  Sedangkan,  pada  level  messo,  dalam pelaksanaan  proses  tata  kelola,  para  staf  dalam  unit  ini  masih  mendapatkan  masalah. Masalah  yang  terjadi  terkait  masalah  akuntabilitas  dan  keterampilan  Sumber  Daya Manusia.  Pada  level  mikro,  setiap  elemen  memiliki  tata  perilaku,  norma,  kebiasaan, peraturan formal maupun informal dalam melakukan eksekusi setiap rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh unit kerja ini. Namun, masih ditemukan masalah sistem jaringan yang  menyulitkan  bagi  setiap  elemen  pada  unit  kerja  ini.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan  bahwa  bentuk  transformasi  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  Universitas Negeri Jakarta adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan dalam hal tata kelola setiap unit kerja yang ada di universitas, termasuk dalam unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan.

## How to Cite:
Suryadi, Indra  Pahala,  dan  Karuniana Dianta.  (2018). Transformasi Tata Kelola Unit Kerja Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Melalui Penguatan Kelembagaan Menuju Pencapaian Renstra UNJ . Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13(1), 39-57. https://doi.org/10.21009/ wahana.013.1.4 * Corresponding Author:
Indra Pahala (indra_pahala@yahoo.com) 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57

## PENDAHULUAN
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi di
Indonesia  yang  melaksanakan  kegiatan  Tri Darma Perguruan Tinggi dalam upaya menghasilkan masyarakat Indonesia yang cerdas  dan  kompetitif.  Upaya  Universitas Negeri  Jakarta  (UNJ)  dalam  menghasilkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kompetitif  tersebut  dituangkan  dalam  Rencana Strategis  (Renstra)  yang  menetapkan  arah kebijakan  UNJ  pada  tataran  konsolidasi  dalam rangka  mempersiapkan  diri  untuk  mewujudkan keunggulan UNJ secara kompetitif pada tingkat nasional dan internasional. Implementasi pengembangan  Renstra  UNJ  (periode  2006- 2017)  dituangkan  dalam  tiga  tahapan,  sebagai berikut:
1. Tahap  Reposisi  dan  Konsolidasi  (periode 2006-2009).  Tahapan  ini  dilaksanakan dengan  mengintervensi  perubahan  empat fokus pengembangan yaitu tata kelola, sumberdaya manusia, peningkatan kualitas, dan pencitraan publik.
2. Tahap  Pemantapan  dan  Pemandirian (periode 2010-2013). Tahapan ini dimaksudkan  agar  proses  perubahan berlangsung  terus-menerus  tidak  berhenti hanya pada tahapan reposisi dan konsolidasi.  Tahap  ini  lebih  menguatkan pada hasil-hasil konsolidasi untuk mencapai kemandirian.
3. Tahap  Penguatan  dan  Perluasan  (periode 2014-2017).  Tahapan  ini  dimaksudkan agar  perubahan  tersistematis  dan  terpadu dalam tahap integrasi dan mandiri
menjadi  modal  dalam  mempercepat proses peningkatan kualitas layanan bertaraf internasional, dengan memanfaatkan  seluas-luasnya  jejaring kemitraan  yang  terprogram  dan  saling menguntungkan.
UNJ  harus  mengembangkan  sejumlah kebijakan  pendidikan  yang  berorientasi  pada peningkatan  kualitas  dan  pemecahan  masalah guna  mencapai  target  dari  setiap  tahapan Renstra.  Salah  satu  bidang  yang  terus ditingkatkan kualitasnya di UNJ dan layanannya harus diberikan secara prima adalah bidang  administrasi  umum  dan  keuangan (BAUK).  PR  II  bertanggung  jawab  dalam mengelola  serta  melakukan  perbaikan  dan pengembangan  sistem  dalam  BAUK  dan Bidang  Administrasi  Perencanaan  dan  Sistem Informasi (BAPSI) melalui penetapan program- program  unggulan  sebagai  bentuk  program kerja  pada  masa  tertentu  serta  melakukan evaluasi  terhadap  segala  capaian  yang  telah diraih  melalui  pelaksanaan  sejumlah  kegiatan, seperti  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana, serta pengelolaan dalam bidang keuangan.
Evaluasi tersebut bertujan
untuk mengungkapkan efektivitas dan efisiensi langkah  yang  telah  dilakukan  PR  II  dalam mengelola BAUK, sehingga dapat pula ditetapkan  langkah  perbaikan  yang  dapat diambil  untuk  peningkatan  kualitas.  Melalui penelitian  ini  dapat  diperoleh  rekomendasi penting  untuk  perbaikan  berkelanjutan  dalam BAUK yang sekaligus menjadi acuan dalam
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
pengembangan  program  kerja  PR  II  serta strategi penting yang terkait dengan pengembangan  pengembangan  UNJ  di  masa datang.
Hingga  tahun  2013  ini,  PR  II  UNJ  telah banyak  melaksanakan  kegiatan  dalam  bidang administrasi  umum  dan  keuangan.  Beberapa dari  kegiatan  tersebut  dapat  mencapai  target yang telah ditetapkan dalam Renstra UNJ, tetapi sejumlah kegiatan lainnya belum dapat dilaksanakan  karena  berbagai  alasan.  Sebagai contoh  adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk  seluruh unit kerja yang  ada di  UNJ tidak dapat  dilaksanakan  secara  serentak  karea adanya  keterbatasan  dana  yang  dimiliki  UNJ. Dalam hal ini, UNJ harus menetapkan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan  skala  prioritas.  Penyediaan  sarana prasarana  yang  berhubungan  dengan  kegiatan belajar  mengajar  dengan  tetap  memperhatikan target yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu menjadi prioritas utama.
PR  II  memiliki  peran  strategis  dalam mewujudkan UNJ  yang  kompetitif dan berdaya saing  tinggi,  karena  PR  II  bertanggung  jawab dalam  mengembangkan  strategi  inovatif  untuk perbaikan dan tata kelola organisasi UNJ. PR II juga  harus  mampu  untuk  menjaga  koordinasi kerja di antara unit kerja dan sivitas akademika UNJ.  Untuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan  guna memecahkan berbagai permasalahan  yang telah berhasil  terpantau  di  lingkungan  PR  II  dengan menggunakan pendekatan New Sociology Economics  Institusionalism yang  dicetuskan oleh Nee.
Adapun  beberapa  masalah  yang  dapat
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  unit  kerja  yang  ada  dalam cakupan  bidang  administrasi  umum  dan keuangan  (PR  II)  melakukan  perumusan kebijakan  formal  dalam  setiap  kegiatan, terutama  yang  terkait  dengan  kebijakan Rektor  dalam  bidang  administrasi  umum dan  keuangan.  Apakah  kebijakan  yang dirumuskan tersebut  sudah sesuai dengan Renstra UNJ?
2. Bagaimana  proses  pembelajaran  dan dinamika  dalam  tata  kelola  kelembagaan ( governance  structure )  pada  unit  kerja bidang administrasi umum dan keuangan, terutama  yang  terkait  dengan  proses perumusan impelementasi kebijakan?
3. Bagaimana  setiap  elemen  yang  terkait dengan  unit  kerja  bidang  administrasi umum  dan  keuangan  melaksanakan rumusan  implementasi  kebijakan  melalui sistem  jaringan  sosial  yang  terdapat dalam lingkungan UNJ?
4. Bagaimana bentuk transformasi
profesionalisme unit kerja bidang administrasi umum dan keuangan
dikontruksi sebagai bagian dari pengembangan  UNJ  menjadi  universitas yang  memiliki  keunggulan  komparatif dan berdaya saing tinggi?
Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana  PR  II  UNJ memberlakukan  kebijakan  formal  dalam setiap  kegiatan  kelembagaannya,  terutama yang terkait dengan kebijakan Rektor
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
dalam bidang sumberdaya manusia, sarana dan  prasarana  serta  keuangan  yang tertuang dalam Renstra UNJ.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  proses pembelajaran dan dinamika dalam tata kelola kelembagaan ( governance
structure )  pada  unit  kerja  di  lingkungan
PR  II,  yaitu  BAUK  dan  BAPSI,  dalam menjalankan  kebijakan  Rektor  di  bidang sumberdaya manusia, sarana dan
prasarana serta keuangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana unit kerja di lingkungan  PR  II  menjalankan  kebijakan Rektor  di  bidang  sumberdaya  manusia, sarana  dan  prasarana  serta  keuangan menggunakan  mekanisme  keterlekatan jaringan sosial dengan melibatkan individu  ataupun  elemen-elemen  lain dalam UNJ.
4. Untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk transformasi  profesionalisme unit kerja di
lingkungan PR II dikontruksi.
Dilakukannya penelitian ini dapat menjadi salah  satu  bahan  masukan  bagi  PR  II  untuk pengembangan  BAUK  di  masa  depan.  Selain itu,  penelitian  juga  dapat  menjadi  sumber informasi  terkait  dampak  dari  kebijakan  dalam bidang  sumberdaya  manusia,  sarana  dan prasarana, serta keuangan yang sudah dilakukan terhadap pengambilan keputusan dan pengembangan  Renstra  UNJ  di  masa  datang, sekaligus  melihat  kesesuaian  antara  kebijakan tersebut dengan Renstra UNJ.
KAJIAN

## PUSTAKA, KERANGKA
PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  menurut
suatu  tindakan yang mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan  tertentu  seraya mencari peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2008).
enelitian yang  dilakukan  oleh  Lester  dan Stewart  menjelaskan  bahwa  implementasi kebijakan,  dipandang  dalam  pengertian  luas, merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik yang bekerja bersama-sama untuk  menjalankan kebijakan  guna  meraih  dampak  atau  tujuan yang diinginkan oleh lembaga.

## Kelembagaan
Kelembagaan  didefinisikan  sebagai  batasan- batasan  yang  dibuat  untuk  membentuk  pola interaksi  yang  harmonis  antara  individu  dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
ekonomi  (Doglas  dan  North,  1990).  Oliver
bawah ini.
Williamson  menganalisis  perubahan  suatu institusi dalam proses kelembagaan yang terjadi pada  level social (masyarakat),  level formal institutional (kelembagaan formal), level givernance (tata  kelola),  dan  level  perubahan yang bersifat kontinu.
Kelembagaan  Ekonomi  dan  Sosiologi  Baru ( New  Institutionalism  in  Economics  and Sociology )
Victor  Nee  (2005)  dalam Hand  Book  of NIE 2005:789-813  memulai  pemikirannya mengenai New  Institutionalism  in  Ecomics  and Sociology (NIES)  diawali  dengan  pemikiran bagaimana  interaksi  institusi  dengan  jaringan sosial  ( social  network ) dan norma-norma sosial dalam  mengambil  tindakan  ekonominya  yang menambahkan pemikiran Granovetter mengenai ketertambatan  ( embeddeness )  pola  norma  dan kepercayaan dalam suatu sistem jaringan sosial. NIES  merupakan  tanggapan  pendekatan New Institusional  Economic (NIE)  yang  dikemukan oleh Williamsin  yang mengemukakan pendapat bahwa  dalam  setiap  kegiatan  ekonomi  ada hubungan antara institusi formal dan makro yang melahirkan kepercayaan.Nee mengemukakan  adanya  mekanisme  integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal,  yakni  pada  tataran  mikro  (individu), messo  (kelompok  ataupun  organisasi),  dan tataran  makro  berupa  lingkungan  kebijakan (policy  environment),  termasuk  ketentuan dalam  pengembangan  sistem  dan  tata  kelola suatu  organisasi.  Model  interaksi  hubungan formal oleh Nee dapat dilihat pada Gambar 1 di
Gambar 1 Model Interaksi Hubungan Formal Nee Sumber:  Victor  Nee  (2005)  dalam Hand  Book of NIE 2005:789-813
Model  tersebut  menjelaskan  keterkaitan antara  fungsi  lingkungan  institusional  atau kelembagaan  ( policy  environment )  berupa regulasi  formal  di  level  makro  (regulasi)  yang diterapkan oleh pemerintah dalam penataan hak -hak kepemilikan, penataan pasar, dan organisasi profit atau perusahaan yang diintegrasikan  dengan  aturan  formal  dan informal  di  level  meso  (organisasi)  dan  juga pada  level  mikro  (grup  sosial  dan  individu) dalam kegiatan ekonominya.
Nee (2005) mengemukakan terjadi mekanisme  integrasi  hubungan  formal  dan informal pada setiap level sebab akibat (kausal), yakni  pada  tataran  mikro  (individu),  meso (kelompok  ataupun  organisasi),  dan  tataran makro berupa lingkungan kebijakan ( policy environment ).
Pembelajaran Organisasional
( Organizational Learning )
Faktor  yang  diperlukan  dan  berpengaruh terhadap  terciptanya  kondisi organizational learning yang sistematis adalah keberadaan
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
struktur  organisasi  ( organizational structure ), yaitu tempat dilaksanakannya proses pembelajaran.  Dodgson  (1993)  mendefinisikan learning  organization sebagai  perusahaan  yang secara sengaja mengadopsi struktur-struktur dan strategi-strategi tertentu guna mendorong proses pembelajaran. Selain itu, Organizational learning juga  berkaitan  erat  dengan leadership dalam perusahaan.
Hubungan antara proses organisasi pembelajar dan unsur leadership tercipta karena terdapat kebutuhan organisasi pembelajar untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan agar dapat  bertahan  hidup.  Keterlibatan  unsur leadership dalam organizational learning mewajibkan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai perbedaan aspek transactional dan transformational  leadership .
Transactional leadership terjadi ketika manajer mengambil  insiatif  sendiri  dalam  menawarkan berbagai  bentuk  kepuasan  yang  bernilai  bagi karyawannya. Sedangkan, transformational leadership merupakan sebuah proses yang menggabungkan atau mengikutsertakan komitmen  dan  apresiasi  karyawan  dalam konteks pembagian nilai dan pembagian visi.

## Paradigma Penelitian
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
akan  diteliti,  baik  berkaitan  dengan  asumsi bagaimana  memandang  objek  penelitian,  dan bagaimana  melaksanakan  proses  penelitian. Paradigma  menurut  Guba  dapat  diklasifikasin menjadi  empat item ,  yaitu positivism , post positivism , critical theory , dan constructivism .
Pendekatan Penelitian System Thinking
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan systems  thinking,  khususnya  metode Soft Systems  Methodology (SSM).  Berpikir  sistemik ( System  Thinking )  adalah  disiplin  baru  untuk memahami kompleksitas dan perubahan- perubahan  yang  terjadi.  Syarat  awal  untuk memulai  berpikir  sistemik  adalah  adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan suatu kejadian sebagai sebuah system.
Metode SSM dalam penelitian menggunakan  cara  berpikir  sistem  untuk memahami  fenomena  yang  terjadi  dengan menggunakan pemodelan bahasa yang diaplikasikan  melalui  tujuh  langkah  analisis berdasarkan  konsep human  activity  system sebagai  sarana  untuk  ' finding  out' tentang situasi  ke  'taking  action'  untuk  memperbaiki situasi tersebut ( Checkland ).
Berikut  adalah  tujuh  tahapan  dalam aplikasi SSM:
Langkah  pertama  sebuah  penelitian  adalah memilih  dan  menetapkan  paradigma  penelitian yang dapat dijadikan panduan selama proses penelitian. Guba (1978) menguraikan paradigma  sebagai  seperangkat  kepercayaan yang  melandasi  tindakan  sehari-hari  maupun dalam  kaitannya  dengan  pencarian  keilmuan. Melalui  penetapan  paradigma  itulah,  seorang peneliti dapat memahami fenomena apa yang
1. Menangkap  situasi  yang  tidak  terstruktur melalui  persepsi  aktor-aktor  yang  terlibat didalamnya,  actor-aktor  tersebut  meliputi Clients (C), Problem Solver (Practitioner- PS), Problem  Owner (PO).  Terdapat  tiga analisis  yang  dapat  dilakukan,  yaitu analisa culturals-stream aktor PO, analisa social stream yaitu menggali informasi
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
dari aktor PO, dan analisa sistem politik dan aktor PO.
2. Menstrukturkan realitas yang tidak terstruktur di tahapan 1 melalui pembuatan Rich  Picture tentang  real world yang dibutuhkan untuk membangun Root  Definition (RD). Rich  Pictures digunakan untuk identifikasi situasi nyatayang  dianggap  penting  sebelum membuat model konseptual.
3. Membuat Root  Definition yang  relevan dengan  sistem. Root  definition adalah deskripsi  terstruktur  dari  sebuah  sistem aktivitas  manusia  yang  relevan  dengan situasi problematis yang menjadi perhatian di dalam penelitian SSM yang berbasistindakanyang diuji
menggunakananalisisCATWOE
( Customer, Aktor, Transformation
Process, Weltanschuung, Owner, dan Environmental coinstraint ). Proses Tranformasi  pada  Tahap  ini  dikatakan baik jika memenuhi penilaian dengan kriteria Efficacy, Eficiency, dan
Effectiveness (Checkland  PB,  Poulter  J,
2006).
4. Membuat model konseptual dan dilakukan pengujian  terhadap  mmodel  konseptual tersebut.  Menurut  Checkland  (1993), konseptual  model  adalah  model  yang menggambarkan  kegiatan  sistem,  dimana elemennya merupakan kata kerja.
Kegiatan tersebut dibuat berdasarkan root definition dan struktur kata kerja mengacu pada logika dasar.
5. Melakukan   komparasi   antara   model
konseptual dengan dunia nyata. Perbandingan  model  konseptual  yang sudah  ditentukan  dengan  dunia  nyata guna  menghasilkan  perdebatan  mengenai persepsi,  dan  perubahan  yang  dianggap akan menguntungkan.
6. Perubahan  yang  telah  didapatkan  dari perbandingan konseptual, haruslah
perubahan  yang  yang  memperhitungkan 'culturally  feasible '  dan 'systematically desirable' .
7. Terakhir adalah tahap pelaksanaan atau
action .
OBJEK DAN

## METODOLOGI

## PENELITIAN

## Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilakukan  di  lingkungan  PR  II UNJ  yang  meliputi  unit  kerja  BAUK  dan BAPSI. Penelitian dilaksanakan selama 7 bulan, terhitung  dari  bulan  Mei  hingga  Desember 2013.

## Prosedur Penelitian
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini  adalah  pendekatan systems  thinking ,  yaitu metode Soft Systems Methodology (SSM). Pada metode ini digunakan cara berpikir sistem untuk memahami  fenomena  yang  terjadi  dengan menggunakan pemodelan bahasa ( modelling language ).
Penelitian  dilakukan  dengan  mengikuti tujuh  tahapan  yang  disyaratkan  oleh  metode SSM,  yaitu  tujuh  tahapan  analisis  berdasarkan konsep Human Activity , sebagai berikut:
1. Pengungkapan situasi yang tidak
ISSN 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
terstruktur menurut para actor yang terlibat.
2. Pembuatan Rich Picture yang menggambarkan dunia nyata.
3. Membangun Root Definition (RD).
4. Membuat dan menguji Konseptual Model.
5. Melakukan komparasi antara Konseptual Model dengan dunia nyata.
6. Mendisukusikan  kembali  model  yang sudah  dibangun  dengan  aktor  PO  yang sudah  memberikan  masukan  tentang perubahan yang diharapkan.
7. Melakukan tindakan.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  dikumpulkan  berdasarkan  Studi  Pustaka dan  dokumentasi  berkenaan  dengan  bidang Keuangan, SDM dan Sarana & Prasarana, serta data-data  statistik.  Selain  itu,  dilakukan  pula wawancara  mendalam  ( depth interview)  untuk memperoleh  data  tentang  persepsi  dan  refleksi atas  permasalahan  kebijakan  bidang  keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana.

## Responden Penelitian
Beberapa  responden  penilitian  diantaranya sebagai berikut:
1. Pembantu Rektor II Universitas Negeri Jakarta.
2. Staf pada Unit Kerja Pembantu Rektor II UNJ.
3. Kepala Bagian Keuangan Universitas Negeri Jakarta.
4. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta.
5. Kepala   Bagian   Sarana   dan   Prasana
Universitas Negeri Jakarta. 6. Kepala Sub Bagian Monitoring Universitas Negeri Jakarta. PEMBAHASAN Tahap 1: Menggambarkan Situasi Permasalahan 1. Analisis Satu: Analisis Cultural Stream
a. Level  Makro.  Pada  level  makro dijelaskan bagaimana bentuk dan
proses perumusan implementasi
kebijakan turunan dari UU dan Peraturan
Pemerintah berkaitan dengan  sistem  pendidikan  nasional dan  pendidikan  tinggi  yang  dibuat oleh  pihak  rektorat  UNJ  untuk mempermudah proses pelayanan demi tercapainya  tujuan  renstra  UNJ  2014. Hal  ini  berkaitan  dengan  perubahan Badan  Hukum  UNJ  dari  awalnya IKIP.  Perubahan  ini  diikuti  dengan perubahan  struktur  tata  kelola  UNJ, salah  satunya  adalah  permasalahan UKT.  Sebagai  Universitas  dengan status BLU, PR II melalui BAUK dan BAPSI,  melakukan  perencanaan  dan perancangan  UKT  bersama  dengan seluruh elemen unit kerja di UNJ.
b. Level  Messo.  Pada  level  Messo dibahas  bagaimana  proses  tata  kelola dan  tata  kerja  pada  unit  kerja  BAUK, yaitu  pada  unit  kerja  BUP  (Biro
Umum dan Perencanaan) yang melaksanakan fungsinya sebagai pelaksanaan  urusan  rumah  tangga, sarana dan prasarana, tata usaha,
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
hukum dan tatalaksana. Selain itu, tata kelola kinerja BKP (Bidang Penganggaran Akuntansi, dan
Keuangan)  turut  di  bahas  terkait pengelolaan  dana  Universitas  yang berasal  dari  masyarakat,  berdasarkan status BLU.
c.  Level  Mikro.  Pada  level  mikro dijelaskan  bagaimana  sistem  jaringan yang  ada  pada  setiap  pola  tindakan dari  setiap  elemen-elemen  unit  kerja BAUK.  Diperoleh  hasil  bahwa  sistem jaringan yang digunakan dalam tingkatan  elemen-elemen  unit  kerja BAUK adalah standar perilaku. Setiap tindakan  yang  dilakukan  semuanya terikat  dengan  nilai-nilai  yang  telah lahir dan berkembang pada sistem tata kerja  dan  tata  kelola  di  lingkungan kerja  UNJ  pada  umumnya  dan  unit kerja BAUK pada khususnya.
2. Analisis Dua
a. Analisis Sosial  Stream .  Analisis  ini digambarkan melalui tiga elemen sosial yang meliputi Peran, Norma, dan Nilai.
Memberikan hasil bahwa peran yang di mandatkan  pada  BAUK  oleh  Rektorat adalah membuat rumusan implementasi dari  setiap  kebijakan  turunan  yang dibuat oleh rektortat terutama yang
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
meliputi  nilai  yang dianut  oleh  BAUK dalam mewujudkan Renstra UNJ 2014. Sedangkan,  nilai  pada  level  Makro meliputi  nilai  keadilan,  persamaan, kebersamaan (solidaritas), kemandirian dan  transparansi.  Seain  itu,  pada  level Messo  diperoleh  nilai  kemandirian, optimis, kebersamaan dan solidaritas. b. Analisis Sistem Politik. Analisis politik memberikan gambaran mengenai kekuatan yang penuh dalam memutuskan  terjadi  atau  tidaknya sesuatu  hal.  Analisis  politik  berfokus pada dua hal, yaitu:
1) Proses penyusunan kekuasaan.
Level Makro dalam proses penyusunan
kekuasaan menggambarkan  bahwa  PR  II memegang  kekuasan  dari  seluruh proses  perumusan  implementasi kebijakan  turunan  yang  dibuat rektorat dari undang-undang dan peraturanpemerintah terkait
dengan dengan
masalah administrasi  umum  dan  keuangan. Sedangkan,  pada  level  messo digambarkan  tata  kelola  dan  tata kerja organisasi dalam unit unit kerja BAUK serta proses
transformasi melalui penguatan terkait dengan tata kerja badan layanan umum  BAUK  yang  terkait  langsung pada  sistem  kerja  dan  pelayanan  yang dilakukan  untuk  tercapainya  renstra UNJ  2014.  Adapun  nilai-nilai  yang dipertimbangkan dalam Level Makro
kelembagaan untuk mencapai tujuan  renstra  UNJ  2014.  Selain itu, pada level mikro digambarkan bagaimana proses eksekusi rumusan  implementasi  kebijakan turunan yang dibuat oleh pihak
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
rektorat.
2) Proses  Pengisian  Kekuasan.  PR  II sebagai  ketua  BAUK  memiliki kemampuan dan kewenangan dalam  hal  menyusun  rumusan implementasi kebijakan yang dibuat oleh  rektorat  dalam  BAUK  dalam rangka  tercapainya  tujuan  Renstra UNJ  2014  pada  level  Makro. Sedangkan, pada level messo, PR II memiliki kemampuan dan
kewenangan  dalam  melaksanakan
tata  kelola  dan  tata  kerja  dalam BAUK.  Pada  level  mikro,  PD  II pada setiap fakultas memiliki
kewenangan dalam melakukan eksekusi pada perumusan kebijakan yang  dibuat  oleh  rektorat  dalam bidang  adiministrasi  umum  dan keuangan dalam rangka tercapainya tujuan  Renstra  UNJ  2014.  Berpijak pada  pemikiran  Nee  mengenai NIES  dikatakan  bahwa  pada  level mikro terdapat komunitas seperti elemen unit kerja bidang administrasi  dan  keuangan  (PD  2) yang  memiliki  kemampuan  untuk membangun sistem perilakuk dalam
rangka mengatasi ketidakserasian ( decoupling ) dan mencapai konsensus  ( compliance )  melalui interaksi dan transaksi berbasis nilai yang tert ( embeddedness ) untuk membangun kerangka penguatan kelembagaan sebagai bentuktransformasiuntuk
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
mencapai tujuan renstra UNJ 2014.
Tahap 2: Ekspresi Situasi Masalah ( Rich Piture )
Rich  picture dari  proses  penguatan kelembagaan sebagai bentuk transformasi untuk tercapainya  Renstra  UNJ  2014  dapat  dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1
Rich Picture Renstra UNJ 2014
Sumber: Dokumen Internal Universitas Negeri Jakarta
Tahap 3: Root Definition of Relevan System Untuk menguji root definition dilakukan dengan cara melakukan Customers, Actors,
Transformasi , Weltanschaung, Owners, Environment, Efikasi,  Efisiensi , dan  Efektif ( CATWOE )  analisis.  CATWOE  digunakan untuk  mengidentifikasi stakeholders yang terlibat, transformasi, weltanschaung (cara
ISSN 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
pandang),   dan   lingkungan   untuk   kemudia
2. Root Definition pada Level Messo (RD membangun  definisi  sistem  aktivitas  manusia
2) : Tata  Kelola  Kelembagaan  Unit
yang  dibutuhkan  untuk  memperbaiki  situasi
Kerja BAUK
masalah.
Root    definition dari    Tata    Kelola
1. Root  Definition pada  Level Makro Kelembagaan  Unit  Kerja  BAUK  pada (RD1): Kebijakan BAUK level  messo  disajikan  pada  Tabel  2  di Root  definition dari  kebijakan BAUK bawah ini. pada level makro disajikan pada Tabel 1 Tabel 2 di bawah ini. Root Definition pada Level Messo (RD 2) : Tabel 1 Tata Kelola Kelembagaan Unit Kerja BAUK Root Definition pada Level Makro (RD1): Sistem yang dimiliki dan dioperasikan Kebijakan BAUK oleh  unit  kerja  bidang  administrasi umum dan keuangan untuk membentuk tata  kelola kelembagaan Sistem yang dimiliki dan dioperasikan RD 2 (P)  melalui  aplikasi SSM untuk melakukan penguatan sebagai bentuk oleh  unit  kerja  bidang administrasi transformasi kelembagaan (Q) umum dan keuangan dalam menuju  tercapainya Renstra UNJ mengeksplorasi dan merumuskan 2014 (R) RD 1 kebijakan (P)  melalui aplikasi  SSM untuk melakukan  penguatan  sebagai Rektor  Universitas  Negeri Jakarta, bentuk  transformasi  kelembagaan  (Q) Unit Kerja  Bidang Administrasi menuju  tercapainya Renstra UNJ 2014 Umum  dan  Keuangan,  Kepala  Sub (R) Customers Bagian dan Bagian dalam Unit Kerja Bidang Administasi Umum dan Rektor Universitas Negeri Jakarta, Unit Keuangan, Elemen dalam Unit Kerja Kerja Bidang Administrasi Umum dan Bidang  Administrasi   Umum dan Customers Keuangan,  Kepala  Sub Bagian dan Keuangan Bagian  dalam Unit  Kerja Bidang Rektor Universitas Negeri Jakarta dan Administasi Umum dan Keuangan Actors Pembantu Rektor  II Universitas Rektor Universitas Negeri Jakarta dan Negeri Jakarta Actors Pembantu Rektor II Universitas Negeri Tata  kelola  Kelembagaan  unit  kerja Jakarta bidang administrasi umum dan Regulasi bidang  administrasi  umum Transformasi keuangan yang mendorong
Transformasi dan keuangan  yang mendorong terwujudnya transformasi terwujudnya transformasi kelembagaan kelembagaan  menuju  Renstra UNJ menuju Renstra UNJ 2014 2014 Weltans- Melalui penguatan sebagai  bentuk Weltans- Melalui  penguatan  sebagai  bentuk
transformasi kelembagaan menuju transformasi  kelembagaan menuju chaung chaung Renstra UNJ 2014 Renstra UNJ 2014 Owner(s) Rektor UNJ dan PR II UNJ Owner(s) Rektor UNJ dan PR II UNJ Kendala yang dihadapi yaitu anggaran Environment Environment Kendala yang dihadapi yaitu anggaran dan waktu dan waktu Eksplorasi  dan perumusan  kebijakan Pembentukan tata kelola kelembagaan bidang administrasi umum dan melalui aplikasi SSM untuk E - Efikasi keuangan  yang  mendorong proses E - Efikasi melakukan penguatan sebagai bentuk transformasi melalui penguatan
transformasi  kelembagaan menuju kelembagaan  menuju  Renstra UNJ tercapainya Renstra UNJ 2014 2014 Menggunakan sumber keuangan dan E - Efisiensi Menggunakan  sumber  keuangan  dan E - Efisiensi waktu yang optimal waktu yang optimal E - Efektif Tercapainya Renstra UNJ 2014 E - Efektif
Tercapainya Renstra UNJ 2014
Sumber: Data Diolah Penulis Sumber: Data Diolah Penulis
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
3. Root  Definition pada  Level  Mikro
(RD3): Elemen pada Unit Kerja BAUK Root definition dari elemen pada unit kerja BAUK  pada  level  mikro  disajikan  pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3
Root Definition pada Level Mikro (RD3):
Elemen pada Unit Kerja BAUK
Sistem yang dimiliki dan dioperasikan  oleh   setiap elemen yang terkait dengan unit kerja bidang administrasi  umum dan  keuangan RD 3 melalui sistem  jaringan dalam mengimplementasikan kebijakan (P) melalui aplikasi      SSM untuk melakukan penguatan sebagai bentuk transformasi kelembagaan(Q) menuju Renstra UNJ 2014 (R)
Rektor  Universitas   Negeri  Jakarta,
Unit   Kerja  Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,  Kepala  Sub Customers Bagian dan Bagian dalam Unit Kerja Bidang  Administasi  Umum dan Keuangan, Elemen dalam Unit Kerja Bidang  Administrasi  Umum dan Keuangan Rektor  Universitas   Negeri  Jakarta Actors dan Pembantu Rektor II Universitas Negeri Jakarta Sistem jaringan dalam mengimplemantasikan kebijakan bidang  administrasi  umum dan Transformasi keuangan yang mendorong terwujudnya transformasi kelembagaan  menuju  Renstra  UNJ 2014 Melalui  penguatan sebagai bentuk Weltanschaung transformasi  kelembagaan menuju Renstra UNJ 2014 Owner(s) Rektor UNJ dan PR II UNJ Environment Kendala yang dihadapi yaitu anggaran dan waktu Pembentukan  sistem  jaringan  pada elemen  yang  terkait  dengan  unit kerja bidang administrasi umum dan E - Efikasi keuangan mengimplementasikan kebijakan untuk melakukan penguatan sebagai bentuk transformasi  kelembagaan menuju Renstra UNJ 2014 E - Efisiensi Menggunakan sumber keuangan dan waktu yang optimal E - Efektif
Tercapainya Renstra UNJ 2014
Sumber: Data Diolah Penulis

## Tahap 4: Model Konseptual Dalam
Penamaan Sistem di dalam Root Definition
1. Model 1: Kebijakan BAUK pada-Level

## Makro
Elemen  unit  kerja  BAUK  pada  level makro  meliputi  langkah  dalam  sistem sebagai berikut:
a. Mempelajari kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud.
b. Mempelajari dan mengekplorasi kebijakan  turunan  yang  dibuat  oleh pihak Rektorat.
c. Membuat rumusan implementasi kebijakan yang dibuat rektorat.
d. Membangun kapasitas SDM dan kelembagaan pada unit kerja BAUK.
e. Menganalisa  kriteria  tindakan  dalam kerangka kelembagaan  yang dilakukan setiap elemen unit kerja BAUK.
f. Mempelajari dan menganalisa pengaruh  struktur  serta  historikal  pada setiap rumusan keputusan yang dibuat.
g. Menentukan rules , habits ,  norma dalam  pembentukan  draf  perumusan implementasi kebijakan rektorat.
h. Membangun strategi dalam pelaksanaan hasil rumusan bentuk implementasi kebijakan rektorat dengan  regulasi  turunannya  yang bersifat teknis.
i. Melakukan  interaksi  dengan  setiap elemen dalam unit kerja terkait dengan rumusan implementasi kebijakan rektorat.
j. Membangun  konvensi  dan  hubungan formal pada setiap elemen unit kerja
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
BAUK terkait dengan rumusan implemenatsi.
k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  rumusan  implementasi kebijakan  rektorat  secara  berkala  dan berkelanjutan.
2. Model 2: Tata Kelola Kelembagaan
Unit Kerja BAUK-Level Messo Elemen unit kerja BAUK pada level messo meliputi langkah dalam sistem sebagai berikut:
a. Merekonstruksi bentuk tata kelola kelembagaan unit kerja BAUK.
b. Menentukan kriteria rekonstruksi bentuk  tata  kelola  sebagai  bentuk penguatan  kelembagaan  unit  kerja BAUK.
c. Menentukan  unsur  penguatan  dalam bentuk  tata  kelola  kelembagaan  unit kerja BAUK.
d. Menganalisa  pengaruh  struktur  tata kelola kelembagaan unit kerja terhadap proses  transformasi  melalui  penguatan lembaga.
e. Menentukan rules , habits , norma dalam unit kerja BAUK terkait dengan bentuk tata kelola.
f. Mengintegrasikan  setiap  elemen  dalam organisasi  melalui  aturan  sosial,  aturan kelembagaan,  struktur  tata  kelola  dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki unit kerja BAUK.
g. Melakukan  pembelajaran  interaktif, variasi  kreatif,  pengetahuan  kolektif dan komunikasi sistematis dalam
organisasi di setiap tindakan unit kerja BAUK.
h. Melakukan  interaksi  diantara  setiap elemen  unit  kerja  terkait  tata  kelola unit kerja BAUK.
i.  Membangun  konvensi  dan  hubungan sosial melalui umpan balik pada setiap elemen  unit  BAUK  dalam  setiap tindakan.

## 3. Model 3: Elemen Unit Kerja BAUK- Level Mikro
Elemen pada Unit kerja BAUK dalam model konseptual tiga meliputi:
a. Merekontruksikan pola hubungan dalam  sistem  jaringan  pada  elemen  di dalam unit kerja BAUK.
b. Menganalisa  pengaruh  sistem  jaringan pada  elemen  unit  kerja  BAUK  dalam melaksanakan rumusan kebijakan rektorat.
c. Menentukan rules , habits ,  norma  pada setiap elemen unit kerja BAUK dalam mengimplementasikan kebijakan
Rektorat.
d. Mengintegrasikan setiap elemen dalam unit kerja BAUK melalui aturan sosial, aturan  kelembagaan,  dan  struktur  tata kelola dan efisiensi penggunaan sumber  daya  dari  masing-masing elemen.
e. Melakukan  interaksi  diantara  setiap elemen dalam unit kerja BAUK terkait dengan pelaksanaan rumusan kebijakan rektorat.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
f.  Melakukan  negosiasi  dan  kompromi melalui aturan formal dan aturan sosial yang  terdapat  dalam  unit  kerja  BAUK terkait dengan tindakan setiap elemen dalam melaksanakan kebijakan rektorat.
g. Membangun  konvensi  dan  hubungan sosial  melalui  umpan  balik  pada  setiap elemen dalam unit kerja BAUK dalam proses implementasi kebijakan rektorat.
h. Sistem  pola  hubungan  melalui  sistem jaringan  pada  setiap  elemen  unit  kerja BAUK  dalam  implementasi  kebijakan rektorat melalui nilai-nilai yang disepakati bersama.
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
jaringan yang ada pada setiap pola tindakan dari setiap elemen-elemen unit kerja BAUK bekerja dalam  meralisasikan  dan  mengeksekusi  setiap rumusan  implementasi  kebijakan  yang  telah dibuat oleh unit kerja ini. Dengan memanfaatkan  sistem  jaringan  yang  dimiliki oleh  setiap  elemen  yang  terdapat  dalam  unit kerja  ini  diharapkan  proses  realisasi  rumusan implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan memenuhi target pelaksaannya, sehingga bisa membantu tercapainya tujuan dari renstra UNJ 2014.
Tahap 6: Perubahan Yang Secara Sistematis Diinginkan ( systemically desirable ) dan secara  budaya  dapat  dilakukan  ( culturally feasible )
Tahap  5:  Perbandingan  Model  Dengan Dunia Nyata
Pada  level  Makro,  perubahan  tidak  hanya dilakukan  secara  strukutral  yang  diinginkan tetapi juga secara kultural yang memungkinkan. Pada  Level  Messo,  proses  transformasi  yang dilakukan adalah membentuk perubahan dengan melakukan  penguatan  kelembagaan  tata  kelola dan  tata  kerja  unit  kerja  BAUK  dalam melakukan  tugas  utamanya  yaitu  melakukan perumusan implementasi kebijakan yang dibuat oleh  rektorat  yang  terkait  dengan  masalah keuangan, layanan umum, inventarisasi dan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 5, maka proses  transformasi  yang  harus  dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Merubah  pola  tata  kelola  dan  tata  kerja unit  kerja  BAUK  dalam  melakukan proses perumusan implementasi kebijakan yang dibuat oleh pihak rektorat.
2. Penerapan   nilai   keadilan,   persamaan, kebersamaan, kemandirian, dan
transparansi sesuai dengan tujuan Renstra UNJ  2014  yang  diterapkan  dalam  tata kelola dan tata kerja pada unit kerja pencatatan  asset  UNJ,  dan  segala  sesuatu  yang terkait  dengan  sarana  prasarana  dalam  proses pelayanan dan belajar mengajar.
Sedangkan,  pada  level  mikro,  proses transformasi  dilakukan  melalui  penguatan kelembagaan mutlak dilakukan pada sistem
BAUK  dalam  melakukan  perumusan implementasi  kebijakan  turunan  yang dibuat oleh pihak rektorat.
3. Sistem  jaringan  yang  berupa  standar perilaku  yang  dipakai  oleh  setiap  elemen unit kerja BAUK adalah konvensi serta
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
nilai-nilai  yang  selama  ini  dijadikan sebagai standar setiap elemen
melaksanakan  tata  kerja  pada  setiap  unit kerja mereka sendiri.
4. Setiap tindakan yang dilakukan semuanya terikat  dengan  nilai-nilai  yang  telah  lahir dan  berkembang  pada  sistem  tata  kerja dan  tata  kelola  di  lingkungan  kerja  UNJ pada  umumnya  dan  unit  kerja  BAUK pada khususnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  level  makro,  dijelaskan  bagaimana unit  kerja  BAUK  melakukan  proses perumusan  implementasi  kebijakan  yang dibuat  oleh pihak rektorat. Dalam melaksanakan  tugasnya  unit  kerja  BAUK selalu  melibatkan  setiap  elemen  yang  ada sesuai  dengan  kebutuhan  dari  proses belajar  mengajar  dari  masing-masing fakultas.  Proses  perumusan  kebijakan yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan pendekatan  Renstra,  yaitu  harus  sistemik, imajinatif, dan tidak terikat oleh kontinuetas  kegiatan  yang  telah  lalu. Tetapi dalam kasus pelaksanaan kebijakan BLU, setiap elemen unit kerja bidang
maksimal walaupun dalam
implementasinya masih menemui kesulitan-kesulitan cukup berarti.
2. Pada  level  messo,  dimana  dijelaskan bagaimana  bentuk  tata  kelola  unit  kerja BAUK  UNJ  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan landasan yang terdapat pada rencana strategis UNJ. Dalam
pelaksanaan  proses  tata  kelola,  para  staf dalam  unit  ini  masih  mendapatkan masalah.  Masalah  yang  terjadi  pada  tata kelola  dan  tata  kerja  pada  unit  kerja BAUK  dalam  melaksanakan  sebagaian besar  tugasnya  adalah  kurang  kuatnya akuntabilitas  dari  sumber  daya  manusia yang  terdapat  dalam  unit  kerja  tersebut. Masalah  yang  ditemui  lainnya  dalam proses  tata  kelola  pada  unit  ini  adalah masalah  sumber  daya  manusia  terutama masalah  keterampilan.  Dalam  sistem  tata kelola tetap tergantung dari yang melakukannya.  Pada  pelaksanaan  tata kelola yang didasarkan pada standar yang ada  di  BLU,  sistem  yang  dipakai sebenarnya tujuannya mempermudah pelaksaan  tugas  setiap  elemen  pada  unit kerja  bidang  administrasi  umum  dan keuangan,  hanya  saja  mungkin  setiap elemen  agak  kerepotan  dalam  membuat laporan keuangannya.
merasa  pelaksanaan  BLU  sebenarnya mempermudah,  hanya  saja  mungkin masih kerepotan dalam membuat laporan keuangan. Pelaksanaan rumusan implementasi  kebijakan  yng  dilakukan oleh unit kerja ini dirasa sudah cukup
3.
Pada  level  mikro,  disini  dijelaskan bagaimana sistem jaringan yang ada pada setiap  elemen  pada  unit  kerja  BAUK. Setiap  elemen  memiliki  tata  perilaku, norma, kebiasaan, peraturan formal maupun informal dalam melakukan
ISSN 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
eksekusi  setiap  rumusan  kebijakan  yang telah  dibuat  oleh  unit  kerja  ini.  Tetapi setiap elemen juga merasakan ada masalah yang menjadi kendala
dalam
melaksanakan tugas mereka. Setiap tindakan yang dilakukan semuanya terikat dengan  nilai-nilai  yang  telah  lahir  dan berkembang  pada  sistem  tata  kerja  dan tata  kelola  di  lingkungan  kerja  UNJ  pada umumnya  dan  unit  kerja  BAUK  pada khususnya.  Setiap  nilai-nilai  baik  berupa konvensi  ataupun  peraturan  formal  ini proses  sosialisasinya  sudah  terjadi  secara turun  temurun  dari  mulai  lembaga pendidikan ini berdiri dan terus mengalami  perubahan  sesuai  dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Nilai- nilai  dan  tata  perilaku  yang  dipakai  oleh setiap  elemen  pada  unit  kerja  BAUK dipakai  untuk  setiap  tindakan  untuk tercapainya Renstra UNJ 2014.
4. Bentuk  transformasi  yang telah dilakukan
oleh pihak UNJ adalah dengan melakukan penguatan  kelembagaan  dalam  hal  tata kelola  setiap  unit  kerja  yang  ada  di universitas  ini,  termasuk  dalam  unit  kerja BAUK.  Proses  penguatan  yang  dilakukan adalah  dengan  melakukan  perubahan bentuk  tata  kelola  setiap  unit  kerja. Penguatan  ini  dilakukan  dengan  cara merubah  standar  tata  kelola  berdasarkan pada  rancangan  tata  kerja  dan  organisasi badan  layanan  umum.  Tata  kelola  ini didasarkan  pada  PK-BLU  secara  konsep merupakan  badan  yang  memberikan pelayanan kepada masyarakat. UNJ juga
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
salah  satu  kampus  penerap PK-BLU dalam praktik pendidikan yang dijalankannya.  BLU  merupakan  suatu kebijakan  yang  memberikan  kebebasan kepada pihak kampus dalam hal pengelolaan baik secara keuangan, administrasi, dan yang lainnya.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  melalui penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan proses transformasi berupa penguatan kelembagaan dalam tata kelola setiap unit kerja di  UNJ  haruslah  memperhatikan  unsur-unsur transparansi  dan  akuntabilitas,  standarisasi layanan  pendidikan,  system  pengendalian manajemen,  penggunaan  sumber  daya  yang efisien,  serta  system  informasi  manajemen pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asropi. Membangun Key Performance Indicator Lembaga  Pelayanan  Publik. Manajemen Pembangunan 57(1):1-6, 2007.
Azis. A. Memehami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus . dalam Bungin, B. Analisis Data  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
Ball, S. J. Case Study. Dalam Kuper, A.,and kuper,  J.  (editor ). The  Social Science Encyclopedia,  Third  Edition (p.92). Routledge. London, 2004.
Barzeley, M.. Breaking Through Bureaucracy:
A  New Vision  for Managing in
Government , Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
Brodjonegoro, S.S. Higher Education Reform in Indonesia . Ministry of National
Education, Indonesia, 2002.
Burrell, G.  dan  G.  Morgan. Sociological Paradigms and Organizations and Society . 5-28, 1975.
Bungin, B. Penelitian Kualitatif: Komunikasi,
Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu Sosial Lainnya . Kencana. Jakarta, 2007.
Carruthers,  B.G.  Accounting,  Ambiguity,  and The New Institutionalism, Accounting , Organizational  and  Society 20  (4):313- 328, 1995.
Chariri, A.  Landasan  Filsafat  dan  Metode
Penelitian  Kualitatif. Paper  Disajikan pada  Workshop  Metodologi  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , Laboratorium
Pengembangan Akuntansi
(LPA),
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang,  31  Juli-  1  Agustus  2009. http://www.google.com. 30 Januari 2011.
Checkland,  Peter  and  Jim  Scholes. Soft  System Methodology in Action. . Chichester: John Wiley and Sons Ltd, Baffins, 1990.
Cresswell,  J.W.  2007. Qualitative  Inquiry  and Research  Design:  Choosing  Among  Five Approaches .  Sage  Publication  Inc.  USA,
2007.
Departemen Keuangan  RI. Enterprising  The Government menjadi ruh PK BLU . n.d. 3 Januari 2014. <http:// www.ppkblu.depkeu.go.id/index.php/ baca/berita/41/enterprising-the- government-menjadi-ruh-pk- blu#sthash.9bkTUCRx.dpuf>.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan  RI.  "Materi  Penilaian  Kinerja Satker  BLU  pada  Rakor  Kinerja  BLU 2013." Peningkatan Kinerja Badan
Layanan Umum dalam rangka penyehatan Fiskal  Guna  Mendorong  Pertumbuhan
Ekonomi Berkelanjutan , 2013.
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
Djamhuri, A. A Case Study Of Governmental Accounting  And  Budgeting  Reform  At
Local  Authority In Indonesia. An Institutionalist Perspective. Disertasi Tidak  Dipublikasikan . Universiti Sains Malaysia, 2009.
Effendi. S. Pengelolaan  Perguruan  Tinggi Menghadapi  Tantangan  Global .http:// sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Efendi. 28 Januari 20011.2003.
Harrun. Reformasi  Akuntansi  dan  Manajemen Sektor Publik di Indonesia . Salemba Empat. Jakarta, 2009.
Hartley,  J. Essential  Guide  To  Qualitative Methods  In  Organizational Research . (Ed.  Cassell,C  Dan  Symon,  G)  :  Sage Publication Ltd, 2004.
Hood, C. The New Public Management in” the 1980s”. Variations on a theme, Accounting,  Organization  and  Society 20 (2/3): 93-109, 1995.
Hopwood, A. The Archaeology of Accounting Systems. Accounting, Organizations and Society , 12(3), 207-234, 1987.
Hopwood,  A.  Accounting  and  Organisational Change. Accounting, Auditing & Accountability Journal 3 (1): 7-17. 1990. Huberman,  A.M.,  &  M.B.  Miles. The Qualitative  Researchers’s Companion . Thousand Oaks, California: Sage
Publications, 2002.
Ikatan  Akuntan  Indonesia. Standar  Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat, 2012.
Irvine, H  dan  M.  Gaffikin.  Methodological Insights  Getting  In,  Getting  On  and Getting Out: Reflections on A Qualitative Research Project. Accounting, Auditing  & Accountability Journal  19(1):  115-145, 2006.
Komite   Standar   Akuntansi   Pemerintahan. Standar  Akuntansi  Pemerintah .  Jakarta: Salemba Empat, 2012.
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
Kuswarno, E. Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsep,
Pedoman,  dan  Contoh  Penelitian .  Widya Padjadjaran. Bandung, 2009.
Lippi,  A.  One  theory,  many practices.
Institutional allmorphism, in the managerialist  of  Italian  local  goverment,
Scandinavian  Journal  Management 16 (2000): 455-477, 2000.
Lukman,  Mediya. Badan  Layanan  Umum  dari Birokrasi  Menuju  Korporasi .  Jakarta:
Bumi Aksara, 2013.
Makhmudi.  NPM  Manajemen  Baru  Sektor Publik. Jurnal Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen 6(1): 69-76.
Miller,  P.  Dan  T.  O’Leary.  1987.  Accounting and  The  Construction  of  The  Governable Person. Accounting,  Organizations  and
Society 12 (3): 235-265, 1987.
Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2004.
Morgan,
G. Accounting as Reality Construction: Toward a New
Epistomology for Accounting Practice. Accounting, Organizations and Society 13 (5): 477-85, 1988.
Mulyadi. Sistem  Akuntansi, Cetakan keempat .
Jakarta: Salemba Empat, 2008.
Myers,  M.  D.  2009. Qualitative  Research  In Business And Management . London: Sage Publication, 2009.
Nelson, L.  A  Case  Study  In  Organisational Change:  Implications  For  Theory. The Learning  Organisation .10  (1):  18-30, 2003.
Noerdiawan, Deddy dkk,. Akuntansi Pemerintahan,  Cetakan  kedua .  Jakarta: Salemba Empat, 2007.
Pribadi, Ulung  dkk,.  "Evaluasi  Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan umum: JKSG
Paper No. 003/JKSG/2012." n.d. 4 Januari 2014. <https:// www.academia.edu/270773>.
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN RI.
Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan . LAN RI, 2009. Rahayu, S.  Menyibak  Proses  Penyusunan Anggaran  Pemerintah  Daerah  (Studi Fenomenologi pada satu SKPD di Propinsi Jambi. Tesis Tidak Dipublikasikan .  Universitas.  Brawijaya. Malang, 2007.
"Sistem Akuntansi Universitas Negeri Jakarta." Draf UNJ , 2013.
Salim,  A.  2001 . Teori  dan  Paradigma
Penelitian  Sosial .  Yogyakarta:  PT  Tiara Wacana, 2001.
Siddiquee, N. A. Public Management reform in
Malaysia recent initiatives and experiences. International  Journal  of Public  Sector  Management 19(4):  339- 358, 2006.
Sjafrizal. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi . Niaga Swadaya. Padang, 2008.
Stiglits, Josep  E. Economics  of  The  Public Sector, Third Edition . New York: W.W. Norton & Company, 2000.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif,
Cetakan  Ketujuh .  Bandung:  Alfabeta, 2012.
Sulistiyono,  S.T. Higher  Education  Reform  In Indonesia  At  Crossroad .  Paper  Presented at  the  Graduate  School  of  Education  and Human Development, Nagoya University, Nagoya, Japan: 26 July, 2007.
Sutopo. H.  B. Penelitian  Kualitatif .  Sebelas Maret University Press. Surakarta, 2002.
Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta . UNJ,
1999.
Triyuwono. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah . LkiS. Jogjakarta, 2000.
Triyuwono. Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori Akuntansi Syariah . Rajawali Pers. Jakarta, 2009.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04
Suryadi, Indra Pahala, dan Karuniana Dianta/
Universitas  Negeri  Jakarta. Universitas  Negeri Jakarta .  n.d.  2  Maret  2015.  <http://
www.unj.ac.id>.
Waluyo, Indarto.  "Badan  Layanan  Umum Sebuah  Pola  Baru  Dalam  Pengelolaan Keuangan  di  Satuan  Kerja  Pemerintah."
Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  Indonesia, Vol. IX. No. 2 (2011).
Widjajanto, Nugroho. Sistem Informasi
Akuntansi . Jakarta: Erlangga, 2001.
Willis. J.  W. Foundation  Of  Qualitative
Research. Interpretive and Critical
Approaches . USA: Sage Publication,
2007.
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (1) 2018, 39-57
Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

## Satuan Kerja Badan Layanan Umum
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,
2012. Pedoman  Penyusunan  Laporan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (BLU) di Lingkungan Kemendikbud Berdasarkan SAP.
Biro  Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Jakarta, 2010 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta
Yin, R., K.. Case Study Research Design And
Methods (Third  Ed.).  Thousand  Oaks, C.A.: Sage Publications, 2003.
Wijayanti. Reformasi Sistem Akuntansi: Kasus Pada  Pemerintah  Propinsi  Kalimantan Selatan. Tesis  Tidak  Dipublikasikan . Universitas Brawijaya. Malang, 2006.
Undang-undang  No  17  tahun  203  tentang Keuangan Negara

## Undang-undang Nomor  1 tahun 2004 tentang

## Perbendaharaan Negara

## Undang-undang  No  15  tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PP No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 76/ PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan
Badan Layanan Umum
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 238/ PMK.05/2011  Tentang Pedoman  Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2011 Tentang
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan
Belanja  Satuan  Kerja  Badan  Layanan
Umum
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.04