Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 78-82| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4642.78-82

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
Kevin Umbu Hiwa Ninggeding, I Nyoman Gede Sugiartha & Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia kninggeding@gmail.com , nyomansugiartha14@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  saat  ini  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  tuntutan  hukum  di  mata  masyarakat.  Olehkarenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana pengaturan yang sah untuk kasus-kasus korupsi dana bansos dan  untuk  mengkaji  penerapan  sanksi  pada  pelaku  korupsi  dana  bansos.  Dalam  ulasan  ini,  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menyelidiki segala aspek hukum yang timbul. Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan  kasus, sedangkan  hukum  sekunder berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang  memeliki  korelasi  dengan  persoalan  dalam  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  membaca, merekam,  mengutip,  meringkas,  dan  menelaah  informasi  dan  penjelasan  yang  dikumpulkan  baik  dari  undang- undang maupun kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pedoman hukum Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara tegas pelanggaran kasus korupsi dana bansos, namun pelaku pelanggaran korupsi bansos dapat dipidana dengan pidana mati dengan alasan bahwa tersangka korupsi dana bansos melakukan kesalahan dengan mengambil dana-dana untuk bantuan sosial guna untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci: Dana Bantuan Sosial, Pengaturan Hukum & Tindak Pidana Korupsi,

## Abstract
The amendment of Law Number 31 of 1999 to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts  of  Corruption  is  currently  not  in  accordance  with  the  development  of  lawsuits  in  the  eyes  of  the  public. Therefore, this research aims to analyse the legal arrangements for cases of corruption in social assistance funds and to examine the application of sanctions to perpetrators of corruption in social assistance funds. In this review, this research uses a normative type of research, using a statutory approach that investigates all legal aspects that arise. Primary law sources come from laws and regulations related to cases, while secondary law comes from legal  books  and  journals  that  are  correlated  with  issues  in  research.  Data  collection  techniques  by  reading, recording, quoting, summarizing, and reviewing information and explanations collected from both legislation and literature. The results of the research reveal that in the legal guidelines Number 31 of 1999 amendments to Law Number  20  of  2001  concerning  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Corruption  have  not  explicitly  regulated violations  of  cases  of  corruption  in  social  assistance  funds,  but  perpetrators  of  violations  of  social  assistance corruption  can be  sentenced  to  death on  the grounds  that  the  suspect  of  corruption  in  social  assistance  funds made a mistake by taking funds for social assistance for personal or group interests so as to  fulfil the elements contained  in  Article  2  paragraph  (2)  of  Law  31  of  1999  as  amended  by  Law  Number  20  of  2001  concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.
Keywords: legal regulation, corruption, social assistance funds

## I. PENDAHULUAN
Pasal 1 (3) UUD 1945 mengatakan indonesia adalah negara beralaskan hukum. Pandangan hidup rakyat dan  sumber  segala  hukum.  Hukum  dibuat  dengan  alasan.  Alasan  lahirnya  hukum  adalah  untuk memperoleh  keyakinan,  persamaan,  dan  kepentingan  yang  sah  sehingga  kepentingan  individu  suatu bangsa dapat dijamin dan diakui tanpa merugikan golongan yang berbeda (Hamzah & Sumangelipu, 1985). Aspek terpenting dalam hukum otorisasi adalah hukum pidana itu sendiri. Pengaturan pidana diartikan sebagai sekumpulan undang-undang yang bersifat wajib, termasuk apa yang boleh dilakukan dan tidak, dan pelanggarannya akan tergantung pada persetujuan pidana.
Strategi kebutuhan hukum sangat penting untuk pendekatan sosial, yang dilakukan secara tegas agar suatu  pedoman  dapat  ditegakkan  dalam  suatu  bangsa  dan  dipatuhi  oleh  daerah  setempat  untuk dilaksanakan.  Salah  satu  negara  yang  memegang  teguh  hukum  pidana  adalah  Indonesia,  strategi pengaturan  pidana  korupsi  dana  bansos  di  Indonesia  tertuang  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana telah dikoreksi, UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dampak  korupsi  di  Indonesia  bisa  membahayakan  ketenangan  dan  keamanan  sosial,  Merusak peristiwa sosial, keuangan dan politik, sama seperti merusak harga diri mayoritas dan permintaan moral public  ( Hartanti,  2007 ).  Korupsi  mempengaruhi  pemerintahan,  baik  dari  pemerintah  pusat  hingga provinsi/kota  dalam  semua  instansi  pemerintahan,  baik  administrasi,  legislatif,  dan  yudikatif.  Oleh karena itu, korupsi diklasifikasikan perbuatan anomaly atau kejahatan luar biasa.
Kasus  korupsi  yang  dulunya  dilakukan  oleh  orang-perorangan  kini  telah  menjadi  korupsi  di masyarakat  dan  perkumpulan-perkumpulan  atau  kelompok-kelompok.  Korupsi  merupakan  hal  yang kotor atau jahat dalam budaya Indonesia. Peningkatannya terus meningkat setiap waktunya, entah itu segi peningkatan kasus hingga tingkat kekurangan kekayaan negara, bahkan sampai pada potensi dari sebuah perbuatan kasus korupsi. Sifat pelanggaran yang di buat lebih efisien dan terstruktur dan sejauh mana terjadinya dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Memusnahkan  kasus  korupsi  adalah  rencana  dasar  otoritas  publik  atau  pemerintah  yang bagaimanapun  juga  menghadapi  banyak  tantangan.  Lebih  spesifiknya,  bagaimana  menghadapi  dan memberikan hukuman sehingga kasus korupsi berkurang dan memberikan rasa takut kepada pelaku. Pengaturan serius mengatasi kasus korupsi membuat individu tidak layak untuk sepenuhnya memahami cara yang diambil oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Penelitian  tentang  korupsi  telah  banyak  dilakukan,  penelitian  ini  juga  mengacu  pada  beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi dan  hibah  ( Yudana  et  al.,  2020) .  Selanjutnya,  penelitian  dari Yahya  &  Risal  (2020), tentang  tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kedelai di Kabupaten Gowa dalam perspektif hukum islam. Pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat pula dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Sehingga penelitian berikutnya, membahas pertanggungjawaban pidana korupsi  korporasi  ( Toruan,  2014 ).  Kemudian,  efektifitas  putusan  pemidanaan  maksimal  bagi  pelaku tindak  pidana  korupsi  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  perlu  dilakukan  ( Yanto,  2017 ). Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, olehkarena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana pengaturan yang sah untuk kasus-kasus korupsi dana bansos dan untuk mengkaji penerapan sanksi pada pelaku korupsi dana bansos.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana dalam pengerjaannya peneliti menelaah isu hukum dengan mendapatkan informasi dengan menganalisa, memilah melalui buku – buku hukum yang didasari peraturan  –  peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia ( Ahmad,  2008 )  dalam  kaitannya  dengan diskursus kasus yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menyelidiki segala aspek hukum yang  timbul.  Pendekatan  hukum  ini  misalnya  pendekatan  hukum  analitis  (analytical  law)  yang berwawasan luas dan metodologi yang diperhitungkan dengan memanfaatkan konsistensi/kesesuaian, pemikiran  logis  atau  potensial  antara  pengaturan  hukum  yang  satu  dan  lainnya.  Induktif  untuk mendapatkan  dan  menemukan  kebenaran  objektif.  Sumber  hukum  primer  berasal  dari  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus, sedangkan hukum sekunder berasal dari buku- buku  dan  jurnal-jurnal  hukum  yang  memeliki  korelasi  dengan  persoalan  dalam  penelitian  Strategi pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah laporan dokumenter yang dilakukan  dengan  cara  membaca,  merekam,  mengutip,  meringkas,  dan  menelaah  informasi  dan penjelasan yang dikumpulkan baik dari undang-undang maupun kepustakaan.

## III. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Terhadap Kasus Korupsi Dana Bansos Menurut Penegakan Hukum Positif
Ubi  Societas  ibi  bius  adalah  aksioma  terkenal  yang  masih  relevan  hingga  saat  ini  untuk memperjelas keberadaan hukum yang erat kaitannya dengan peningkatan sosial keberadaan manusia dan perilaku manusia. Dengan cara yang sama, peristiwa kesalahan, pelanggaran, dan keanehan sosial,
apakah  kejahatan  tersebut  merupakan  pelanggaran  atau  bukan,  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa bagian dari aktivitas publik dan aktivitas illegal.
Hukum sebagai pedoman kehidupan harus dipatuhi oleh masyarakat demi keberlangsungan hidup untuk menciptakan kesejahteraan. Hukum memiliki larangan hingga perintah yang memaksa orang atau  perkumpulan  untuk  melakukannya.  Ketaatan  merupakan  model  fundamental  yang  mencirikan gambaran hukum di mata publik, termasuk individu yang menerapkan hukum dan orang-orang yang menegakkannya sendiri. Dengan demikian, hukum terus menjaga kontrol dalam hubungan saat ini, memungkinkan  keamanan  dan  ketertiban,  itu  disahkan  oleh  kesetaraan,  motivasi  yang  sangat mendasar di balik hukum.
Sebuah kesalahan adalah tindakan yang dilakukan individu dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu  maksud  atau  tujuan  ( Chazawi,  2005 ).  Arti  korupsi  dalam  bahasa  Latin  "corruptus"  diubah menjadi  "Debasement",  di  belanda  dikenal  dengan  istilah  "Korruptie",  dan  kemudian  "Korrupsi" dikenal oleh masyarakat indonesia. Ini dalam arti sebenarnya menyiratkan perbuatan jahat atau busuk ( Hamzah, 2005 ).
UU 31 Tahun 1999, direvisi dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  menjelaskan  tentang  arti  perbuatan  korupsi  sebagai  berikut:  Setiap  orang  yang  secara melawan  hukum  memakai  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  substansi usaha  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan selama 4 (empat) kali dan paling lama 20 (dua puluh) kali dan  denda  sebesar  Rp.  200.000.000,00  (200.000.000  rupiah)  dan  pembatasan  sebesar  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan pasal tersebut, maka unsur pidana korupsi dapat diperjelas sebagai berikut: "semua individu." Makna individu berkaitan dengan perasaan hukum pidana dicirikan sebagai individu atau unsur  badan  hukum.  Tindakan  yang  mengabaikan  hukum  atau  dengan  cara  ini  dianggap  licik dilakukan menurut hukum rasa keadilan dan standar yang ada di mata publik. Memajukan diri atau subjek  lainnya  yang  menggunakan  kekayaan  negara  untuk  kepentingan  pribadi  maupun  kelompok merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  faktanya.  Kerusakan  keuangan  nasional  atau perekonomian nasional adalah berkurangnya kekayaan nasional yang disebabkan oleh perbuatan salah yang disengaja atau tidak disengaja.
Korupsi merupakan hal yang tidak main-main bagi masyarakat Indonesia, mengingat pengadaan barang dan jasa, penambahan anggaran, proyek dan suap, bahkan bantuan pemerintah untuk orang miskin (Bansos). Jaring jaminan sosial dan bantuan kepada para penyintas peristiwa bencana tidak dapat dipisahkan dari kasus korupsi.
.
2. Sanksi  Pidana  Terhadap  Tersangka  Korupsi  Dana  Bansos  Dalam  Pengaturan  Hukum  Di Indonesia
Membahas  masalah  korupsi  adalah  musibah  bagi  negara  manapun,  khususnya  Indonesia. Jika kemerosotan keuangan berlanjut, hasil sebenarnya akan menggagalkan kemajuan negara. Lagi pula, meningkatnya kebutuhan mendesak seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan korupsi juga  mendapat  pertimbangan  khusus  dibandingkan  dengan  isu-isu  lain,  sehingga  pemerintah Indonesia mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu sendiri memberikan item yang nyata dengan otorisasi pidana terarah.
Korupsi  merupakan  penyakit  sosial  yang  menjadi  masalah  utama  bagi  masyarakat  Indonesia. Korupsi  adalah  perlakuan  buruk  terhadap  kekuasaan  publik  karena  tidak  adanya  komando  atas kekuasaan  dan  kesempatan  untuk  menguasai  kekuasaan  itu.  Sebelum  masuk  ke  ranah  pidana pengesahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terlebih dahulu menjelaskan implikasi dari bansos sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 dan aturan pemberian bansos. Bantuan Sosial yang dimaksud  adalah  pemberian  bantuan  uang/barang  oleh  pemerintah  daerah  terdekat  kepada masyarakat, keluarga, perkumpulan, dan masyarakat. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya sosial yang mungkin terjadi.
Bahaya sosial yang dimaksud diatas dapat menyebabkan kelemahan sosial bagi orang, keluarga, kelompok  atau  masyarakat  sebagai  akibat  dari  keadaan  darurat  sosial,  keadaan  darurat  keuangan, keadaan  darurat  politik,  fenomena  alam  dan  peristiwa  bencana.  Bantuan  sosial  diberikan  kepada masyarakat yang tidak mampu hidup dalam kondisi biasa atau normal.
Jika terjadinya kasus korupsi dana bansos secara nyata dinyatakan dalam Pasal 2 (1) dan (2) UU 31  Tahun  1999  direvisi  oleh  UU  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi memaparkan: Dia diberikan hukuman  minimal tahun penjara, (4) dan paling banyak 20 (20) tahun waktu  yang  lama  di  penjara.  Kemudian  denda  Rp.  200.000.000,00  atau  minimum Rp1.000.000.000,00. Pengaturan pidana mati dapat dijatuhi dengan kondisi-kondisi tertentu dengan asumsi bahwa pelanggaran-pelanggaran memenuhi unsur sebagaimana pada ayat 1 tersebut.
Sanksi pidana mati kasus korupsi dana bansos diatur pada pasal 2 ayat (2) UU 31 Tahun 1999, perubahan  atas  UU  20  Tahun  2001.  Yang  dimaksud  dengan  “keadaan  luar  biasa”  adalah  ketika peristiwa  alam  nasional,  kasus  pidana  yang  diulang-ulang,  dan  ketika  suatu  negara  berada  dalam keadaan darurat keuangan dan uang dan waktu di mana negara berada dalam bahaya sesuai dengan pengaturan yang sah.
Hukuman mati masih dirasakan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Rancangan KUHP, dan KUHP memasukkan pidana mati sebagai ciri dari pidana umum menurut Pasal 10 KUHP. Ada banyak diskusi mengenai apakah hukuman mati akan dipaksakan di Indonesia, abolisionis menentang hukuman mati karena menyalahgunakan kebebasan umum, khususnya hak untuk hidup dan kemajuan. Bagaimanapun, beberapa negara, termasuk Indonesia, sebenarnya mengizinkan hukuman mati. (Tina Asmarwati, 2013)
Sanksi pidana mati dalam UU Tipikor merupakan upaya sungguh-sungguh untuk memusnahkan kasus  korupsi  demi  terciptanya  keamanan,  pemerataan,  dan  kemanfaatan  hukum  bagi  masyarakat. Dengan anggapan bahwa seseorang tersangka korupsi dana bansos, maka pelakunya dapat dipidana mati  karena  masuk  kriteria  "keadaan  tertentu"  dalam  Pasal  2  ayat (2)  UU  31 Tahun  1999.  Namun demikian,  berkenaan  dalam  pelaksanaan  hukum  Indonesia,  tidak  pernah  ada  pelaku  korupsi  yang divonis mati oleh penguasa yang berwenang secara hukum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penjelasan di atas, memberikan simpulan pedoman kasus korupsi diarahkan oleh kerangka hukum di Indonesia  terkait  dengan  aset  bantuan  sosial  menurut  pandangan  yang  sah  memiliki  legitimasi  yang jelas  untuk  memaksakan  pengaturan  hukum  bagi  tersangka  korupsi  dana  bansos.  Tetapi  pengaturan yang secara eksplisit mengatur terkait perbuatan korupsi dana bantuan sosial belum dituangkan kedalam perangkat hukum positif kita, ini mengakibatkan kekaburan norma hukum dan multi penafsiran dalam penjatuhan hukuman bagi tersangaka korupsi dana bantuan sosial. Seharusnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga aspek utama yaitu agar terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan  keadilan  hukum  bagi  masyarakat.  Namun  hingga  saat  ini  perbuatan  korupsi  dana  bansos  bisa diberikan sanksi pidana mati sesuai UU Tipikor di Indonesia.

## 2. Saran
Pemerintah perlu memperbaiki atau mengamandemen persoalan pengaturan Tipikor, khususnya terkait Tipikor dana bantuan sosial agar suatu undang-undang atau produk hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam sebuah produk hukum demi  kepentingan  hukum  itu  sendiri.  Masyarakat  dapat  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi memakai hak untuk mengetahui , mendapatkan, serta memberikan pendapat atau saran kepada Lembaga terkait untuk mencegah hingga memberantas korupsi.

## DAFTAR BACAAN
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian . pustaka Setia. Bandung. Asmarwati, T. (2013). Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia (Cet. Ke-1). Deepublish : Yogyakarta. Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hamzah,  A.  (2005). Pemberantasan  korupsi  melalui  hukum  pidana  nasional  dan  internasional (Edisi  Ke-1). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1985). Pidana mati di Indonesia : dimasa lalu, kini dan masa depan . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi (Edisi Ke-2). Jakarta : Sinar Grafika. Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Korporasi. Jurnal Rechtsvinding , Vol.3 (3). Yahya,  M.,  &  Risal,  M.  C.  (2020). Tindak  Pidana  Korupsi  Dana  Bantuan  Sosial  Kedelai  di  Kabupaten  Gowa dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyah Syar’iyyah , Vol.2 (2).
Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. Syiah Kuala Law Journal , Vol.1 (2).
Yudana, I. W. A., Sujana, I. N., & Dewi, A. A. S. (2020). Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah . Vol.1 (1).