## AUTENTISITAS SUMBER SEJARAH PANCASILA DALAM MASA SIDANG PERTAMA BADAN UNTUK MENYELIDIKI USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN
TANGGAL 29 MEI-1 JUNI 1945
Aris Hardinanto email: aris@trunojoyo.ac.id

## Abstract
This  article  seeks  to  compares  different  ideas  concerning  Indonesian  statehood  as  put  forth  by  our founding  father  in  sessions  of  the  Dokuritsu  Zyunbi  Tyosa  Kai  (Investigating  Body  for  Preparing Indonesia's Independence). The author notes that there is doubt as of the authenticity of documents recording the debates and the speeches made during meetings held by this body (28 may-1 June 1945 & 10 July-17 July 1945).  On one side, there is the preparatory documents of the 1945 Constitution as issued  by  Muhammad  Yamin  and  which  is  regarded  by  the  State  Secretariat  as  the  one  and  only authentic source (from 1959-1992).  On the other hand, notes collected by Pringgodigdo and Yamin was latter used as the basis for the publication of the Body’s minutes of meetings in 1995.  The author observes  that  both  collections  (Yamin  and  Pringodidgo)  differs  in  its  exposure  of  ideas  on  the Indonesian statehood put forth during the Body’s meetings.
Keywords:
preparatory documents, Pringodigdo’s collection, Yamin’s collection, Pancasila
Abstrak Tulisan  ini  hendak  membandingkan  risalah  dari  sidang-sidang  Dokuritu  Zyunbi  Tyosa  Kai  atau dikenal dengan sebutan Badan Untuk Menyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan (28 Mei 1945-1 Juni  1945  dan  10  Juli  1945-17  Juli  1945).  Penulis  mencatat  adanya  keraguan  akan  auntentisitas dari    dokumen  atau  risalah  rapat-rapat  Badan  ini.  Pada  satu  pihak,    Naskah  Persiapan  Undang- undang  Dasar  1945  karya  Muhammad  Yamin  oleh  Sekretariat  Negara  dianggap  sumber  yang autentik  sehingga  dijadikan  satu-satunya  sumber  penerbitan  Risalah  Badan  Penyelidik  Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan sejak tahun 1959 hingga tahun 1992.  Pada lain pihak, pada 1995, diterbitkan edisi ketiga yang memuat perbandingan naskah BPUPKI koleksi Pringgodigdo dengan koleksi Yamin.  Catatan yang dapat dibuat adalah adanya perbedaan prinsipil tentang usulan dasar Indonesia merdeka  antara kedua koleksi di atas.
Kata kunci:
naskah persiapan, koleksi Pringgodigdo, koleksi Yamin, Pancasila

## Pendahuluan
Kemerdekaan pada hakikatnya merupakan hak setiap bangsa yang ada di dunia,  tanpa  terkecuali.  Indonesia  dalam  meraih  kemerdekaannya  melalui  dua usaha,  yaitu  usaha  diplomasi  dan  konfrontasi.  Perjalanan  meraih  kemerdekaan sejak  zaman  penjajahan  Belanda  dan  pendudukan  Jepang  dipandang  sebagai sebuah fase sejarah.
Sejarah  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia 1 salah  satu  artinya  adalah kejadian  dan  peristiwa  yang  benar-benar  terjadi  pada  masa  lampau.  Artinya segala bentuk peristiwa atau hal-hal  yang berkaitan dengan usaha-usaha bangsa Indonesia ketika akan meraih kemerdekaan, berdasarkan arti istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disebut sebagai sejarah.
Jepang  mendarat  di  Hindia  Belanda  pertama  kali  pada  tanggal  10 November 1942. 2 Masa pendudukan Jepang dapat dianggap sebagai masa dimana secara  formal  usaha-usaha  untuk  meraih  kemerdekaan  diselenggarakan.  Pada masa  pendudukan  Jepang  di  Indonesia,  kemudian  di  tengah  terdesaknya  Jepang dalam  peperangan  Asia  Timur  Raya,  dijanjikan  kepada  Indonesia  bahwa  akan dimerdekakan  oleh  Jepang  suatu  hari  nanti.  Realisasi  janji  tersebut  ditandai dengan dibentuknya Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai pada tanggal 29 April 1945. 3
Badan  dengan  nama  Jepang Dokuritu  Zyunbi  Tyosa  Kai sering diterjemahkan  sebagai  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (selanjutnya  disebut  BPUPK),  tambahan  kata  Indonesia  kurang  tepat karena  kata  tersebut  tidak  ada  dalam  istilah  aslinya.  BPUPK  memiliki  dua  masa sidang, yaitu masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. 4 Anggota BPUPK  terdiri  atas Kaityo (Ketua),  Fuku Kaityoo (Wakil  Ketua),  60  orang Iin (anggota) ditambah 8 orang Tokubetu Iin (anggota kehormatan) dari pihak Jepang. Jalannya  persidangan  dicatat  oleh  para  notulis  dan  stenografer  yang  disediakan oleh Tata Usaha BPUPK. Mereka mengambil notulen dengan tulisan tangan biasa tetapi juga dengan steno. Pidato yang jelas diambil dengan steno ialah pidato Ir. Soekarno  yang  kemudian  dikenal  dengan  pidato  “Lahirnya  Pancasila”.  Tipe stenografinya kemudian dikenal sebagai stenografi sistem Karundeng. 5
1 http://kbbi.web.id/sejarah, diakses 22 Januari 2017
2 A.  G.  Pringgodigdo,  Tatanegara  di  Djawa  Pada  Waktu  Pendudukan  Djepang  dari  Bulan  Maret sampai bulan Desember 1942, Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, Jogkajarta, 1952, hlm., 5.
3 A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm., 10.
4 Id., hlm. 457
5 Lembaga Soekarno-Hatta,  Sejarah  Lahirnya  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  Pancasila,  Jakarta, 1986, hlm., 32.
Kebenaran  pidato-pidato  anggota  BPUPK  yang  diambil  dengan  menggunakan stenografi  tersebut  juga  diperkuat  dengan  keterangan  dari  dua  stenografer BPUPK,  yaitu  Sumarti  T.B.  Simatupang  dan  Netty  Karundeng.  Menurut  mereka berdua,  setelah  stenogram  tersebut  selesai  dikumpulkan,  kemudian  diketik. 6 Kelak salah satu salinan stenografi tersebut dipinjam oleh Muhammad Yamin dari Wakil  Ketua  Tata  Usaha  BPUPK  A.G.  Pringgodigdo.  Setelah  meminjam  hasil ketikan  stenografi  tersebut,  pada  tahun  1959  Muhammad  Yamin  menerbitkan buku  Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  didasarkan  oleh  hasil ketikan  stenografi  itu,  naskah  asli  hasil  ketikan  tersebut  tidak  pernah dikembalikan Muhammad Yamin kepada A.G. Pringgodigo sampai akhir hayatnya.
Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut Naskah  Persiapan)  dianggap  autentik  karena  merupakan  kata  demi  kata ( woordelijk )  dari  notulen  sidang  ( notulistisch  verslag )  BPUPK 7 ,  sehingga  sampai tahun 1992 dijadikan sumber utama penerbitan Sekretariat Negara. Buku terbitan Sekretariat  Negara  tersebut  berjudul  Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha- usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia-Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945-22 Agustus 1945 (selanjutnya disebut Risalah BPUPK 1). 8 Pada tahun 1995 diterbitkan risalah sidang (selanjutnya disebut Risalah BPUPK 2) dengan tambahan dua sumber tertulis lainnya, yang oleh para penyunting Risalah BPUPK  2  disebut  Koleksi  Pringgodigdo  dan  Koleksi  Yamin.  Berdasarkan  hal tersebut, sumber-sumber tertulis lengkap mengenai sidang BPUPK adalah Naskah Persiapan, Koleksi Yamin, dan Koleksi Pringgodigdo. Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK  2  secara  garis  besar  tetap  mendasarkan  pada  Naskah  Persiapan  dengan tambahan  bahan  Koleksi  Pringgodigdo  dan  Koleksi  Yamin  disertai  catatan  kaki dari kedua koleksi tersebut sebagai perbandingan.
6 Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  Sekretariat Negara, Jakarta, 1998, hlm., 691-692.
7 Nughroho  Notosutanto,  Proses  Perumusan  Pancasila  Dasar  Indonesia  Merdeka,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1981, hlm., 18.
8 Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia,  Sekretariat Negara, Jakarta, 1995,  xxviii-xxix.
Naskah  Persiapan  dengan  Koleksi  Pringgodigdo  dan  Koleksi  Muhammad  Yamin memiliki persamaan serta perbedaan. 9 Jika terdapat perbedaan Naskah Persiapan dengan  Koleksi  Pringgodigdo  dan  Koleksi  Muhammad  Yamin,  maka  Risalah BPUPK  1  dan  Risalah  BPUPK  2  yang  diterbitkan  Sekretariat  Negara  tidak  dapat dijadikan  rujukan  karena  sumber  yang  dijadikan  dasar  oleh  Sekretariat  Negara berbeda  dengan  sumber  utamanya.  Maka  permasalahan  yang  muncul  adalah, bagaimana  autentisitas  Naskah  Persiapan,  Koleksi  Pringgodigdo  dan  Koleksi Yamin  sebagai  sumber  tertulis  sejarah  perumusan  istilah  Pancasila  pada  masa sidang BPUPK 29 Mei-1 Juni 1945?
Penelitian  hukum  ini  dilakukan  menggunakan  pendekatan  historis ( historical  approach ) 10 ,  yaitu  pendekatan  dalam  kerangka  pelacakan  sejarah, dalam  hal  ini  untuk  mengetahui  latar  belakang  munculnya  istilah  Pancasila sebagai dasar Indonesia dalam masa sidang pertama BPUPK.

## Pembahasan
Notulen  dan  stenogram  sidang  BPUPK  diketik  untuk  kemudian  dijilid sebagai laporan kepada pihak Jepang dikumpulkan oleh A.G. Pringgodigdo selaku Wakil  Ketua  Tata  Usaha  BPUPK.  Kepala  Tata  Usaha  dari  BPUPK  adalah  Raden Panji Soeroso yang berdomisili di kota Magelang. Berdasarkan domisili yang jauh dari  Jakarta  tersebut,  maka  urusan  tata  usaha  sehari-hari  dipegang  oleh  Wakil Kepala  Tata  Usaha,  dalam  hal  ini  adalah  A.G.  Pringgodigdo.  Pihak  Jepang mempercayakan  kepada  A.G.  Pringgodigdo  karena  namanya  tertera  sebagai sekretaris  Komisi  Visman,  sebuah  komisi  yang  dibentuk  untuk  mencermati perkembangan ketatanegaraan di Hindia-Belanda. 11
Formulasi Pancasila dalam masa sidang pertama BPUPK tercantum dalam beberapa  sumber  tertulis,  baik  berupa  dokumen  dan  buku.  Sumber  tertulis pertama  adalah  laporan  notulen  dan  stenogram  dalam  bundel  Koleksi  Yamin. Laporan stenogram yang sudah diketik tersebut mengingat sangat penting untuk
9 Id ., hlm., xv
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm., 129.
11 A.  G.  Pringgodigdo,  Perjuangan  Bangsa  Indonesia  Menegakkan  Pancasila  Dalam  Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang, 1981, hlm., 122-123.
segera  dikirimkan  kepada  pihak  Jepang  di  Tokyo,  setelah  dilakukan  pengetikan, tidak lagi diperiksa. Menurut A.G. Pringgodigdo, ada 4 jilid laporan stenogram, dua jilid  diserahkan  kepada  Jepang  dan  sisanya  disimpan  sendiri  di  kantor  dan rumahnya. 12 Laporan  yang  diarsipkan  A.G.  Pringgodigdo  dikenal  dengan  nama Koleksi Yamin dikarenakan laporan inilah yang dipinjam oleh Muhammad Yamin sebagai  sumber  menyusun  Naskah  Persiapan  dan  tidak  pernah  dikembalikan, kemudian  oleh  pemerintah  Orde  Baru  dinyatakan  hilang.  Koleksi  Yamin ditemukan  kembali  di  Puri  Mangkunegaran,  Surakarta.  Saat  itu  B.R.A  Satuti  istri dari  Rahadian  Yamin  yang  merupakan  putera  Muhammad  Yamin  meminta karyawan  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  ANRI)  untuk merapihkan  perpustakaan  Mangkunegoro.  Koleksi  Yamin  dianggap  telah  hilang seiring  dengan  meninggalnya  Muhammad  Yamin.  Setelah  karyawan  ANRI menemukan  Koleksi  Yamin  di  perpustakaan  tersebut,  maka  dibawa  untuk disimpan di gedung ANRI Jakarta. 13
Sumber tertulis kedua setelah Koleksi Yamin adalah Koleksi Pringgodigdo. Koleksi tersebut awalnya berada di ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, saat terjadi  agresi  militer  II  Belanda,  menurut  A.B.  Kusuma  dan  R.E.  Elson  koleksi tersebut  disita  lalu  di  bawa  ke  negeri  Belanda. 14 Menurut  M.J.  Karabinos,  saat pasukan  Belanda  menyerbu  Yogyakarta  pada  tahun  1948,  ratusan  dokumen tentang Republik Indonesia selain Koleksi Pringgodigdo juga disita oleh Belanda, termasuk  di  dalamnya  dokumen  pribadi  milik  Mohammad  Hatta. 15 Dokumen- dokumen  tersebut  sekarang  sudah  dikembalikan  kepada  ANRI  dan  dinamai dengan  nama  “ Djodgja  Documenten ”.  Koleksi  Pringgodigdo  awalnya  disimpan  di Algemeen  Rijksarchief kemudian  disimpan  oleh Nationaal  Archief  Nederland . 16
12 Id., hlm., 133.
13 Supra no. 3, hlm., 3.
14 http://www.jstor.org/stable/41288761?origin=JSTOR-pdf, diakses tanggal 25 Januari 2017
15 https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/33293/9/03.pdf,  diakses  tanggal  25  Januari 2017.
16 Peneliti  perlu  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Professor  (Em)  R.E.  Elson dari University of Queensland Brisbane yang telah memberikan salinan Algemene Secretarie En De Daarbij Gedepoonerde Archieven (1942-1950) yang memuat Archivalia van Raden Mas mr A.G. Pringgodigdo, destijds Secretaris van Staat van de Republiek Indonesië No. 5645-5647 milik Arsip Nasional Belanda.
Menurut  catatan  dari Nationaal  Archief Nederland ,  Koleksi  Pringgodigdo  telah dikembalikan kepada ANRI pada tahun 1987. Koleksi Pringgodigdo secara lengkap bernama Archivalia  van  R.M.MR.  Abdul  Gaffar  Pringgodigdo,  Secretaris  van  Staat van  de  Republiek  Indonesie  1944-1945 .  Dahulu  Koleksi  Pringgodigdo  dianggap sebagai  koleksi  milik  adik  A.G.  Pringgodigdo,  yaitu  A.K.  Pringgodigdo.  Koleksi Pringgodigdo memuat:
Nomor Judul Keterangan 5641 Keputusan  Jepang  berkenaan  dengan  tugas  Dewan  Sanyo  dan kewenangan  pemerintah  Indonesia,  khususnya  pemerintahan  di tingkat Kecamatan. Stensil. Tanpa tanggal. Desember 1944 1 jilid 5642 Notulensi rapat-rapat dari Dewan Sanyo Desember 1944 1 jilid 5643 Laporan,  catatan  dan  dokumen  lain  berkenaan  dengan  pekerjaan Dewan  Sanyo  di  bidang  penyediaan  dan  distribusi  pangan  serta pemanfaatan lahan Desember 1944 – Pebruari 1945 1 jilid 5644 Konsep  notulensi  rapat  Dewan  Sanyo  untuk  membicarakan  hari- hari raya dan libur, Pebruari 1945 1 jilid 5645 Laporan rapat, notulensi, dan catatan perihal rapat-rapat Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai (Badan untuk Menjelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang muncul darinya. Mei-Agustus 1945. 1 jilid 5646 Dokumen  tentang  usulan  UUD  Indonesia,  pertahanan  Negara, keuangan Negara dan ekonomi. Tanpa tanggal (medio 1945) 1 jilid 5647 Indonesia  merdeka  selekas-lekasnya,  manifesto  sebagaimana dinyatakan  oleh  anggota  Dokuritu  Zyunbi  Tyosa  Kai.  Dua  versi dengan duplikat Tanpa tanggal (1945) 1 jilid 5648 Nota  perihal  kedudukan  Islam  dalam  Negara  Indonesia  merdeka. Tanpa tanggal (1945) 1 jilid 5649 Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  untuk  pemerintah  Indonesia menurut  usulan  Gerakan  Angkatan  Muda;  dengan  duplikat.  Tanpa tanggal (1945) 2 lembar 5650 33  Fatsal  Gerakan  Hidoep  Baroe;  memuat  pedoman  hidup sebagaimana  diajukan  oleh  Gerakan  Hidup  Baru  tersebut.  Tanpa tanggal (1945) 1 lembar 5651 Pengumuman  resmi  dan  publikasi  diterbitkan  oleh  Republik Indonesia  dan  organisasi  kepemerintahan  di  bawahnya.  Stensil. September-Oktober 1945. 1 jilid 5652 Mosi, pernyataan, telegram dan surat-surat yang dibuat oleh organ- organ  pemerintahan,  perkumpulan  dan  orang-perorang  yang disampaikan  pada  Presiden  Soekarno,  Wakil  Presiden  Hatta  dan Sekretariat Negara September-Oktober 1945 1 pak 5653 Laporan  dengan  lampiran  perihal  penyediaan  tenaga  listrik  di Banyumas,  dibuat  oleh  Djawatan  Listrik  Daerah  Banjumas- Purwokerto September 1945. 1 jilid 5654 Laporan  dengan  lampiran  yang  dibuat  Badan  Penolong  Keluarga Korban  Perang  perihal  tugas-tugas  badan  ini  serta  pelaksanaan tugas-tugas  tersebut  serta  laporan  kerja  dari  Badan  Keamanan Rakjat  yang  berada  di  bawahnya.  Oktober  1945.  Badan  Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat 1 jilid
5655 Laporan tentang kejadian di Jakarta Raya dibuat oleh Kepala Polisi setempat; Oktober 1945. 1 jilid 5656 Keadaan  tanaman  di  Jawa  pada  1945;  laporan  tentang  situasi pertanian di Jawa dengan beberapa duplikat. Oktober 1945 1 jilid .... Beberapa  catatan  atau  dokumen  lepas  memuat  kuitansi,  amplop lepas, tanda terima (tidak disalin) Oktober 1945 dan tanpa tanggal. Di  simpan  di  Arsip  Nasional  di  Jakarta;  tidak  ditemukan  atau tersimpan fotokopinya di Arsip Nasional Belanda 1 jilid
Inventaris  Koleksi  Pringgodigdo  nomor  5645  s.d.  5647  berhubungan dengan  perumusan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  di  dalamnya  terdapat pembahasan  dasar  Indonesia  merdeka.  Eksistensi  dari  Koleksi  Pringgodigdo sebelum dikembalikan kepada ANRI, secara tersirat pernah disinggung oleh J.C.T Simorangkir dalam disertasinya yang dibukukan pada tahun 1984. Menurut J.C.T Simorangkir, ia menemukan dokumen dengan deskripsi sebagai berikut:
Dari  bahan  yang  penulis  jumpai  di  Algemeen  Rijksarchief  Algemene Secreatarie  I  Kist  XXV  nr.  26  s’Gravenhage  Negeri  Belanda  dalam susunan  upacara  pembukaannya  ditulis  “Badan  Oentoek  Menyelidiki Oesaha-oesaha  Oentoek  Persiapan  Kemerdekaan”.  Sedang  pada naskah  nasihat  Gunseikan  penulis  jumpai  istilah  “Badan  Oentoek menjelidiki oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan...Dalam penelitian Penulis  di  luar  Negeri,  maka  ternyata  di  Algemeen  Rijksarchief  di s’Gravenhage  Negeri  Belanda,  terdapat  bahan  yang  ditulis  tangan berbunyi: “Ketua membentuk panitia kecil perancang Undang-undang Dasar  terdiri  atas  Soepomo,  Wongsonagoro,  Soebardjo,  Maramis, Singgih,  Salim,  Soekiman,  Iin,  Ketua  Soepomo,  Iin.  Kewajiban  Panitia Kecil:  merancang  Undang-undang  Dasar,  dengan  memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dimajukan di Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar. 17
Berdasarkan  keterangan  J.C.T  Simorangkir  saat  melakukan  pemeriksaan dokumen untuk disertasinya di Belanda, ditemukan dokumen yang tertulis Badan Oentoek  Menjelidiki  Oesaha-oesaha  Persiapan  Kemerdekaan  (terjemahan  untuk Dokuritu Zyunbi Tyo Sakai ) dan dokumen tersebut merupakan tulisan tangan. J.C.T Simorangkir tidak dapat melakukan identifikasi penulis dokumen, hanya menduga ditulis  oleh  sekretaris  atau  petugas  BPUPK,  selain  itu  tidak  terdapat  keterangan nama  dokumen,  hanya  menyebutkan  nomor  dan  tempat  dokumen  disimpan.
17 J.C.T Simorangkir, Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hlm., 9 dan 13.
Tidak  dijumpai  juga  apakah  dokumen  tersebut  merupakan  notulen  sidang  atau stenogram. Di dalam yang ditemukan olehnya memuat tiga hal, yaitu:
1. BPUPK melaksanakan rapat besar (rapat pleno);
2. Panitia  hukum  dasar  dengan  Ir.  Soekarno  sebagai  ketua,  disebut  dalam dokumen tersebut sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar;
3. Panitia  Kecil  dengan  Prof.  Soepomo  sebagai  ketua,  disebut  sebagai  Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar. 18
Dokumen  tersebut  baru  diketahui  sebagai  stenografi  sidang  BPUPK sekembalinya  J.C.T  Simorangkir  ke  Indonesia  dan  mewawancarai  Moh.  Hassan selaku anggota PPKI. Kepadanya diberikan salinan stenografi sidang pembahasan Undang-Undang  Dasar. 19 Kembali  kepada  Koleksi  Yamin,  selain  dipinjamkan kepada  Muhammad  Yamin,  pada  tahun  1957,  Pratignyo  dari  Departemen  Luar Negeri  pernah  meminta  salinan  kepada  A.G.  Pringgodigdo  untuk  diperbanyak dalam bentuk  stensil  dan  telah  diberikan  seadanya. 20 Menurut  A.B.  Kusuma,  ada perbedaan  risalah  sidang  yang  diterbitkan  Departemen  Luar  Negeri,  yaitu  pada beberapa  bagian  pada  pidato  Muhammad  Yamin  diberi  tanda  khusus  berupa kotak untuk menandakan bahwa bagian tersebut tidak dapat disebut otentik. 21
Sumber  tertulis  ketiga  adalah  Naskah  Persiapan  yang  ditulis  oleh Muhamamd  Yamin.  Naskah  Persiapan  diterbitkan  oleh  Yayasan  Prapantja  pada tahun 1959 dan diberi Kata Pengantar oleh Presiden Soekarno. Naskah Persiapan menjadi  sumber  utama  penerbitan  Risalah  Sidang  BPUPK  1  dan  BPUPK  2  oleh Sekretariat Negara.
Koleksi  Yamin,  Koleksi  Pringgodigdo  dan  Naskah  Persiapan  pada prinsipnya  sama-sama  memuat  pidato  mengenai  perumusan  dasar  negara merdeka  pada  masa  sidang  pertama  BPUPK  tanggal  29  Mei  hingga  1  Juni  1945. Perbedaan di antara ketiganya adalah mengenai pencantuman siapa dan isi pidato pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2 pada tanggal 29 Mei 1945 hanya ditampilkan pidato dari
18 Supra no. 17., hlm., 14
19 Id., hlm., 23
20 Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, et.al, Uraian Pancasila, Mutiara, Jakarta, 1984, hlm., 79.
21 Supra no. 3, hlm., 6
Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei 1945 hanya pidato Soepomo dan pada 1 Juni  1945  pidato  Soekarno.  Naskah  Persiapan,  Risalah  BPUPK  1  dan  Risalah BPUPK 2 tidak menjelaskan alasan mengapa hanya mencantumkan tiga orang saja. Ketiga  pidato  tersebut  tidak  mencantumkan  asal-usul  pertanyaan  yang menyebabkan ketiga orang itu berpidato. Informasi mengapa muncul pidato dari ketiga orang tersebut dalam waktu yang berbeda dapat ditemukan dalam wasiat Mohammad Hatta kepada Guntur Soekarnoputra sebagai berikut:
Dekat  pada  akhir  bulan  Mei  1945  dr.  Radjiman,  ketua  Panitia Penyelidik  Usaha-usaha  Kemerdekaan  Indonesia,  membuka  sidang Panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat: “Negara Indonesia  Merdeka  yang  akan  kita  bangun  itu,  apa  dasarnya?. Kebanyakan  anggota  tidak  mau  menjawab  pertanyaan  itu,  karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang” 22
Berdasarkan  keterangan  Mohammad  Hatta,  diperoleh  informasi  bahwa pada sidang perdana 29 Mei 1945, Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPK bertanya  landasan  filsafati  dasar  negara  Indonesia  merdeka  kepada  seluruh peserta  sidang.  Pertanyaan  dari  Radjiman  Wediodiningrat  tersebut  ditanggapi oleh  sebagian  anggota  BPUPK.  Ada  tiga  tokoh  yang  dikenal  mencoba  menjawab pertanyaan  itu,  mereka  adalah  Muhammad  Yamin,  Soepomo,  dan  Soekarno.  Di dalam Naskah  Persiapan 23 ,  Risalah BPUPK  1,  dan  Risalah BPUPK  2 24 pidato  dari Muhammad  Yamin  berjudul  “Azas  dan  Dasar  Negara  Kebangsaan  Republik Indonesia” mengandung inti lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat.
22 Supra no. 20, hlm., 101
23 Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan  Undang-undang  Dasar  1945,  Prapantja,  Djakarta,  1959, hlm., 87-88.
Hal tersebut juga diperkuat oleh Nugroho Notosutanto yang berpegangan kepada  Naskah  Persiapan. 25 Pada  Risalah  BPUPK  2,  pidato  Muhammad  Yamin diberi catatan kaki bahwa pidato tersebut tidak terdapat di dalam Koleksi Yamin maupun Koleksi Pringgodigdo. 26 Pada penutup pidato 29 Mei 1945 dalam Naskah Persiapan,  Risalah  BPUPK  1,  dan  Risalah  BPUPK  2  terdapat  keterangan  sebagai berikut:
Habislah  pembicaraan  tentang  azas  kemanusiaan,  kebangsaan, kesejahteraan dan dasar yang tiga, yang diberi kerakhmatan Tuhan, yang  semuanya  akan  menjadi  tiang  negara  keselamatan  yang  akan dibentuk.  Dengan  ini  saya  mempersembahkan  kepada  sidang sebagai  lampiran  suatu  rancangan  sementara  berisi  perumusan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia.  Dua  hari  yang  lampau tuan  Ketua  memberi  kesempatan  kepada  kita  sekalian  juga  boleh mengeluarkan perasaan 27
Berdasarkan  keterangan  Risalah  BPUPK  2  tersebut,  pada  29  Mei  1945, Muhammad  Yamin  berpidato  tentang  dasar  Indonesia  merdeka,  melampirkan rancangan  Undang-Undang  Dasar  Sementara,  dan  ikut  terbawa  emosional menyatakan  perasaan  mengenai  kemerdekaan  Indonesia  dua  hari  sebelum tanggal 29 Mei 1945. Catatan kaki Risalah BPUPK 2 tentang tidak ditemukannya pidato  Muhammad  Yamin  pada  Koleksi  Muhammad  Yamin  dan  Koleksi Pringgodigdo  menimbulkan  permasalahan,  jika  tidak  terdapat  pada  kedua dokumen  tersebut,  maka  pidato  yang  dicantumkan  Muhammad  Yamin  pada Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 tidak jelas asal-usulnya. Notulen  sidang  tanggal  29  Mei  1945  dari  Koleksi  Pringgodigdo  memuat  pidato Muhammad Yamin sebagai berikut: 28
25 Supra no. 7, hlm., 53
26 Supra no. 8, hlm., 8
27 Id., hlm., 28
28 Risalah Sidang 29 Mei 1945 ditulis sebagaimana terdapat dalam Archivalia van  Raden Mas A.G. Pringgodigdo dan membandingkannya dengan buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 karya A.B. Kusuma.

## Muh. Yamin
29
DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI Bahan  djangan  sadja  ditjari  di  Djawa,  tetapi  di  seloeoroeh  Ind  Borneo, Selebes, Maloekoe, Malaja, Soematra dan Soenda Ketjil. Tiga oesaha jang haroes dilakoekan:
1. Mengoempoelkan  bahan  oentk.  pemb neg 2. Menjoesoen oendang2 dasar negara 3. Mendjalankan  isi  hoekoem  dasar  neg. Ind
Ind. Merdeka, sekarang!
I. Etat nation=nationale staat=negara kebangsaan
Dasar kemerdekaan=kedaoelatan ke dalam dan kedaoelatan ke loear Ked.  kedalam=memberi  perlindoengan  dan  pengawasan  pada  poetra negeri Ked.  keluar=kesempatan  loeas  mengatoer  pertalianja  dengan  negara lain
Boekan dominion, protectoraat, mandaat, Atlantic Charter Toedjoean II dasar kemanusiaan Kemerdekaan (internasionalisme) dasar kedaoelatan rakjat ataoe kedaoelatan negara III. KeToehanan Peradaban Ind mempoenjai Toehan jang Maha Esa IV. Dasar jang tiga A. Permoesjawaratan (Qoeran)-moefakat (adat) B. Perwakilan (adat) C. Kebidjaksanaan (rasionalisme)
1.  Negara  Repoeblik  Ind:  I.  Repoeblik,  negara  Kesatoean,  faham unitarisme
II.  Satoe  kedaoelatan:  jang  didjoendjoeng  oleh  Kepala  Negara,  daerah,  dan rakjat
III.Kepala  Negara,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  persekoetoean desa  (nagari,  marga,  dll)  dipilih  setjara  Timoer  dalam permoesjawaratan jang disoesoen setjara rakjat. Pemerintahan Sjariah IV.Permoesjawaratan,  pemilihan,  dan  pembaroean  pikiran  mendjadi dasar pengangkatan dari sagala pemoetoesan oeroesan Negara
V.  Nagari,  desa  dan  sagala  persekoetoean  hukum  adat  jang  diperbaroei dengan  djalan  rasionalisme  dan  pembaroean  djaman,  dijadikan  kaki soesoenan negara sebagai bagian bawah
29 Notulensi  pidato  tidak  berjudul  Muhammad  Yamin  pada  tanggal  29  Mei  1945  terdiri  atas  2 lembar.  Pada  lembar  pertama  hilang  1/3  halaman,  sebagaimana  penulis  dapatkan  dari inventaris  nomor  5645  dan  5646 National  Archief Belanda.  Hal  ini  karena  keteledoran  dari National Archief ketika menyalin dari notulen asli yang dikembalikan ke ANRI pada tahun 1987.
VI. Pemerintah Poesat dibentoek disekeliling Kepala Negara terdjadi atas:  a. doewa orang wakil kepala Negara b. satoe kementerian sekeliling seorang Perdana Menteri c. Poesat parlemen badan-badan perwakilan, jang terbagi atas balai Pertemoean dan Balai Perwakilan Rakjat
Muh. Yamin 2
DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI
VII.  Antara  bagian  atas  dan  bagian  bawah  dibentoek  bagian  tengah sebagai  Pemerintah  Daerah.  Oentok  pemerintah  Oeroesan  dalam,
Pangreh  Pradja  sekarang  mementingkan  kekoeasaan  kepada  Negara Ind dan Pemerintah. Urusan dalam negeri bagi seluruh Ind disoesoen kembali
VIII. Pekerdjaan atas djalan desentralisasi atau dekonsentrasi jang tidak mengenal federalisme ataoe pepetjahan negara IX.  Ind  Mendjadi  anggota  jang  berkedaoelatan  dalam  permoesjawaratan bangsa2  ATR  dan  dalam  persaoedaraan  bangsa2  sedoenia  Negara Rakjat  Ind.  Bukan  negara  golongan,  negara  angkatan  ataoe  negara bangsawan
2.  Pembelaan:  Perang  jihad  (agama)-perang  keraman  (adat) menyempurnakan  teknik  dan  disiplin  peperangan  dan  menjusun siasat perang (rasionalisme)
3. Boedi Negara (moral) Ind jang ketiga
a. Setia negara= rasa kebaktian (Sjailendra-Sriwidjaja) I b. Tenaga rakjat= kekuatan rakjat (Madjapahit-Gadjah Mada) II c. Kemerdekaan= ingin merdeka (Ind Merdeka) III V Kesedjahteraan Rakjat: Peroebahan besar tentang kesejahteraan jang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari jang mengenai diri poetra negeri a. Daerah Negara. Kemaoean angkata moeda Ind. Soematera Djawa, Malaja, Borneo, Selebes, Soenda Ketjil, Maloekoe, Papoea b.  Pendoedoek  dan  Poetera  Negara.  Sebeloem  hari  pelantikan  Negara diadakan  ketentoean  tentang  kedoedoekan  golongan  Peranakan  Arab dan  Tionghoa.  Djalan  memasoeki  daerah  kepoeteraan  terboeka selama-lamanja 30
c.  Bentuk  Negara:  berkat  bantoean  Bala  D.N.  dan  berkat  kesoenggoehan perdjoangan  rakjat  Ind  ditakdirkan  oleh  Toehan  kita  naik  dari kedoedoekan djadjahan mendjadi rakjat Negara Merdeka
Sjair Repoeblik Indonesia 31
30 Di  dalam  buku  A.B.  Kusuma  yang  berujudul  “Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945”  tertulis “seluas-luasnya”
Berdasarkan notulen dari Koleksi Pringgodigdo, tidak ditemukan lima jenis dasar Indonesia merdeka sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Yamin dalam Naskah  Persiapan.  Isi  notulen  dalam  Koleksi  Pringgodigdo  hanya  memberikan informasi  tentang  gambaran  idealnya  negara  yang  sudah  merdeka  dengan  tiga dasar.  Bila  mengikuti  alur  Muhammad  Yamin  dalam  bukunya  Naskah  Persiapan dan  Nugroho  Notosutanto  bahwa  pada  tanggal  tersebut  Muhammad  Yamin menjabarkan  dasar  Indonesia  ketika  merdeka,  maka  hanya  tiga  dasar  saja,  yaitu permusyawaratan,  perwakilan,  dan  kebijaksaan.  Sementara  kebangsaan, kemanusiaan,  dan  kesejahteraan  adalah  asas.  Tetapi  asumsi  tersebut  juga  tidak dapat  dipertanggungjawabkan  karena  Panji  Soeroso  selaku Fuku  Kaityo (Wakil Ketua) menegur 32 Muhammad Yamin sebanyak empat kali karena dianggap tidak menjawab pertanyaan mengenai landasan filsafati dasar Indonesia merdeka yang diajukan  oleh  Radjiman  Wediodiningrat.  Dengan  kata  lain  pidato  Muhammad Yamin  yang  panjang  sebagaimana  dimuat  dalam  Naskah  Persiapan  dan  Risalah BPUPK  1  serta  2  tidak  menyentuh  substansi  permasalahan  yang  diajukan.  Pada akhir  pidato  Muhammad  Yamin  menyatakan  telah  mengeluarkan  perasaan  pada dua  hari  sebelum  sidang  perdana  29  Mei  1945.  Menjadi  tanda  tanya  besar terhadap  klaim  Muhammad  Yamin  dalam  bukunya  itu  jika  dia,  oleh  Radjiman Wedioningrat,  diberi  kesempatan  mengeluarkan  perasaannya  dua  hari sebelumnya,  yang  berarti  pada  tanggal  27  Mei  1945,  padahal  pada  tanggal tersebut  BPUPK  belum  mengadakan  rapat  dan  diresmikan.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  pada  tanggal  29  Mei  1945  Muhammad  Yamin  tidak mengajukan landasan filsafati dasar Indonesia merdeka yang berjumlah lima.
Koleksi Pringgodigdo memuat nama-nama anggota BPUPK yang berpidato pada  tanggal  29  Mei  1945.  Nama-nama  anggota  yang  berpidato  tetapi  sengaja tidak  dicantumkan  bersama  pidato  mereka  dalam  Naskah  Persiapan,  Risalah BPUPK  1  dan  Risalah  BPUPK  2,  yaitu:  Margono,  Sosrodiningrat,  Soemitro, Wiranatakoesoema,  Woerjaningrat,  Soerjo,  Soesanto,  Soedirman,  Dasaad, Rooseno,  dan  Aris,  kecuali  Margono  yang  naskah  pidatonya  belum  ditemukan,
pidato pada tanggal 29 Mei 1945 tersedia dalam bentuk notulen dan stenogram. 33
Tanggal  30  Mei  1945,  ada  sembilan  orang  yang  berpidato  pada  sidang  BPUPK. Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK 2 tidak mencantumkan isi pidato  dari  9  orang  tersebut.  Sembilan  orang  tersebut  adalah:  Hatta,  H.  Agoes Salim,  Samsoedin,  Wongsonagoro,  Soerachman,  Soewandi,  A.  Rachim,  Soekiman, dan  Soetardjo. 34 Dalam  Koleksi  Pringgodigdo,  pidato  yang  berhasil  ditemukan adalah  pidato  dari  Wongsonegoro  dan  A.  Rachim  Pratalykrama  dalam  bentuk notulen.  Isi  pidato  kedua  orang  itu  yang  berhubungan  dengan  dasar  Indonesia merdeka sebagai berikut:
WONGSONAGORO Pembentukan  negara  baru  dilakukan  dengan  2  tingkatan  atau  2 angsuran:
Penyusunan Pemerintahan luar biasa buat sementara waktu. Bersifat istimewa dan berkewajiban menyelesaikan peperangan ini Dan  berkewajiban  mempersiapkan  pemerintahan  yang  tetap.  Harus menjalankan  usaha  mengurus  kemajuan  dan  hasrat  rakyat  pada umumnya,  baik  tentang  susunan  dan  corak  negara,  maupun  tentang aturan  dasar  ( grondwet ),  pun  cara  pemilihan  wakil  rakyat.  Minta diberi  aturan  dasar  Mancukuo,  Tiongkok,  Philipina  sebagai  contoh. Peradaban batin harus dipertinggi. Jangan mementingkan diri sendiri Mission  Saccre mewajibkan  kita  turut  menyusun  kemakmuran bersama  di  Asia  Timur  Raya  dan  membantu  menertibkan  seluruh dunia dengan Hakko Ittiu. 35

## PRATALYKRAMA
Negara Indonesia: Kepala dipilih rakyat, punya Perdana Menteri dan Kabinet Badan  Perwakilan  Rakyat:  Majelis  Luhur  dan  Majelis  Rendah,  yang anggotanya dipilih oleh rakyat Keluar:  Satu  Negara  di  dalam:  beberapa  daerah  pemerintahan  dan kota-kota  yang  masing-masing  otonomi  dengan  tunduk  pada pimpinan Kepala Negara Indonesia Pembelaan:  milisi  umum  sebelumnya  itu  diadakan  gemblengan  bagi rakyat di juken-juken sebagai sekarang, buat menimbulkan semangat berkorban buat tanah air Pendidikan: kewajiban belajar
33 Sama  dengan  catatan  kaki  nomor  31,  beberapa  notulensi  hilang  1/3  karena  kesalahan penyalinan.
34 Supra no. 5, hlm.,119-120
35 Archivalia  van  Raden  Mas  mr  Abdul  Gaffar  Pringgodigdo, destijds  Secretaris  van  Staat  van  de Republiek Indonesië Nr. 5645-5647
Perekonomian:  ekonomi  dalam  arti  seluas-luasnya  perlu  diperluas dan  diperdalam  dan  disegala  lapangan  misalnya  nasionalisasi  dari perusahaan-perusahaan.  Aturan-aturan  hak  tanah-tanah  komunal dihapuskan,  tanah  erpacht...Dan  opstal  harus  dikembalikan  kepada rakyat via pemerintah Dasar negara: persatuan rakyat sekokoh-kokohnya. Agama Islam 95% dari  penduduk  beragama  dan  Kepala  Negara  harus  seorang  muslim. Islam  sebagai  Agama  Negara  dengan  kemerdekaan  seluas-luasnya bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam Permulaan  pembangunan  Negara  harus  minta  bantuan  kepada  Dai Nippon berupa penasehat-penasehat dan lain-lain 36
Berdasarkan 2 pidato tersebut, A. Rachim Pratalykrama yang dengan jelas berbicara  mengenai  dasar  Indonesia  merdeka,  yaitu  persatuan  yang  didasarkan atas  rakyat  yang  kokoh.  Selain  itu  juga  diusulkan  bahwa  kepala  negara  harus beragama  Islam,  Islam  sebagai  agama  negara,  serta  kebebasan  menjalankan agama  selain  Islam  sesuai  yang  diinginkannya.  Pidato  Hatta  meskipun  belum ditemukan, secara garis besar membahas mengenai pemisahan agama dan negara. Hatta sendiri tidak menjawab dengan jelas pertanyaan Radjiman Wediodiningrat. Dalam  pidatonya  dijelaskan  konsep  sekularisme  dipraktikan  di  negara-negara Barat.  Paus  dianggap  sebagai  raja  sekaligus  pemuka  agama,  sehingga menimbulkan pertentangan terus-menerus. Dalam konteks Indonesia hal itu tidak dibenarkan karena agama dan negara saling mengisi. 37
Sidang  BPUPK  tanggal  31  Mei  1945  terdapat  14  orang  anggota  yang berbicara,  tidak  hanya  Soepomo  saja  yang  berpidato  hari  itu.  Mereka  adalah: Abdul  Kadir,  Soepomo,  Hendromartono,  Muhammad  Yamin,  Sanoesi,  Liem  Koen Hian,  Moenandar,  Dahler,  Soekarno,  Ki  Bagoes  Hadikoesoemo 38 ,  Koesoema Atmaja,  Oei  Tjong  Hauw,  Parada  Harahap,  dan  Boentaran. 39 Selain  pidato
36 Id.
37 Supra no. 7, hlm., 83.
38 Pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo tidak terdapat dalam Koleksi Pringgodigdo, Koleksi Yamin, dan Naskah  Persiapan.  Pidato  dalam  “Risalah  Sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Kemerdekaan Indonesia” edisi 1998 diambil dari arsip keluarga Ki Bagoes Hadikoesoemo yang diserahkan oleh puteranya  yang  bernama  Kolonel  (L)  Basmal  Hadikkoesoemo  kepada  Sekretariat  Negara, sedangkan  pidato  di  dalam  buku  “Lahirnya  Undang-undang  Dasar  1945”  karya  A.B.  Kusuma diambil dari buku “Ki Bagus Hadikoesoemo” terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982.
39 Supra no. 3, hlm., 121.
Soepomo,  notulen  pidato  yang  sementara  berhasil  ditemukan  adalah  notulen pidato Abdul Kadir, Dahler, dan Liem Koen Hian. Pidato pada tanggal 31 Mei 1945 yang  masyhur  adalah  pidato  dari  Soepomo,  ia  mencoba  untuk  menjawab pertanyaan  dari  Radjiman  Wediodiningrat  tentang  dasar  Indonesia  merdeka. Menurut Nugroho Notosutanto 40 , pidato Soepomo pada hari itu berisi lima dasar Indonesia merdeka, yaitu:
1. Persatuan;
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan lahir dan batin;
4. Musyawarah;
5. Keadilan rakyat.
Soepomo  sendiri  tidak  pernah  menyebut  dalam  pidatonya  kelima  hal  itu sebagai  dasar  Indonesia  merdeka  atau  bahkan  menyebutnya  dengan  istilah Pancasila. Kelima hal tersebut barulah ditafsirkan dikemudian hari oleh Nugroho Notosutanto. 41 Jika  melihat  pidato  Soepomo  seutuhnya 42 ,  maka  konteks  pidato Soepomo  berbicara  mengenai  struktur  sosial  Indonesia  yang  ditopang  oleh semangat  persatuan  hidup,  semangat  kekeluargaan,  keseimbangan  lahir  batin masyarakat,  yang  senantiasa  bermusyawarah  dengan  rakyatnya  demi menyelenggarakan  keinsyafan  keadilan  rakyat.  Soepomo  juga  menyebutkan mengenai  aliran  pikiran  ( staatsidee )  Indonesia  nantinya,  yaitu  negara  yang integralistik. 43 Dalam  hubungan  antara  agama  dan  negara,  Soepomo  sependapat dengan pidato Hatta pada tanggal 30 Mei 1945, yaitu mengenai pemisahan antara agama  dan  negara.  Dengan  kata  lain,  sependapat  harus  ada  pemisahan  antara urusan  keagamaan  dan  urusan  kenegaraan. 44 Berdasarkan  hal  itu,  maka  pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo tidak menjelaskan dasar Indonesia merdeka yang berjumlah lima.
40 Supra no. 7, hlm., 53.
41 Id., hlm. 26
42 Supra no. 4, hlm. 35-36.
43 Supra no. 8., hlm., 36.
44 Id, hlm. 38-39
Tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno  diberikan  kesempatan  untuk  berpidato mengenai  dasar  Indonesia  merdeka.  Pidato  tersebut  dimulai  dengan  koreksi Soekarno atas pidato-pidato para anggota BPUPK yang selama tiga hari berturut- turut  tidak  menjawab  pertanyaan  dari  Radjiman  Wediodiningrat.  Menurut Soekarno,  yang  ditanyakan  oleh  Radjiman  Wediodiningrat  sebenarnya  adalah dasar Indonesia merdeka dalam artian philosofische grondslag .
Maaf, beriboe maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka  itoe  dioetarakan  hal-hal  jang  sebenarnja  boekan  permintaan padoeka  toean  Ketoea  jang  mulia,  jaitoe  boekan  dasarnja  Indonesia Merdeka. Menoeoroet anggapan saja, jang diminta oleh Padoeka toean Ketoea  jang  moelia  ialah,  dalam  bahasa  Belanda:  “ Philosofische grondslag ”  daripada  Indonesia  Merdeka.  Philosofische  grondslag itoelah  poendamen,  filsafat,  pikiran-jang-sedalam-dalamnja,  djiwa, hasrat-jang  sedalam-dalamnja  oentoek  diatasnja  didirikan  gedoeng Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi 45 .
Pidato  Soekarno  pada  tanggal  1  Juni  1945    tentang  dasar  Indonesia merdeka yang dikenal dengan sebutan Pancasila, terdiri atas lima hal: 46
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme-atau peri-kemanoesiaan
3. Moefakat-atau demokrasi
4. Kesedjahteraan sosial
5. Ketoehanan
Berdasarkan  hal  tersebut,  baru  pada  tanggal  1  Juni  1945  ada  usulan  lima dasar Indonesia merdeka yang diperkenalkan kepada sidang BPUPK dengan nama Pancasila  dan  juga  menjawab  pertanyaan  Radjiman  Wediodiningrat.  Pidato Soekarno  pada  tanggal  1  Juni  1945  tersebut  kemudian  disebarluaskan  dan diterbitkan  pertama  kali  oleh  Oesaha  Penerbitan  Goentoer  pada  tahun  1947  di Jogjakarta.  Dalam  penerbitan  tersebut  Radjiman  Wediodiningrat  memberikan kata pengantar dan menjelaskan pula sumber naskah:
“Lahirnja  Pantja  Sila”  ini  adalah  boeah  “stenografisch  verslag”  dari pidato Boeng Karno jang dioetjapkan dengan tidak tertoelis dahoeloe (voor de vuist) dalam sidang jang pertama pada tanggal 1 Djoeni 1945
45 Soekarno,  Lahirnja  Pantja  Sila:  Boeng  Karno  menggembleng  dasar-dasar  Indonesia  merdeka, Oesaha Penerbitan Goentoer, Jogjakarta, 1947, hlm., 1.
ketika sidang membitjarakan “Dasar (beginsel) Negara kita”...Bila kita peladjari  dan  selidiki  soenggoh-soenggoeh  “Lahirnja  Pantja  Sila”  ini, akan  ternjata  bahwa  ini  adalah  soeatoe  Demokratische  Beginsel, soeatoe  Beginsel  jang  mendjadi  Dasar  Negara  kita,  jang  mendjadi Rechtsideologie Negara kita.
Radjiman  Wediodiningrat  selain  menjelaskan  mengenai  sumber  naskah penerbitan, juga mengakui bahwa pidato Soekarno 1 Juni 1945 adalah pidato yang bisa  menjawab  pertanyaan  dasar  Indonesia  merdeka  yang  diajukannya  pada sidang  tanggal  29  Mei  1945.  Dasar  Indonesia  merdeka  yang  dimaksudkan  oleh Radjiman  Wediodiningrat  tidak  lain  adalah  dasar  negara  Indonesia.  Dengan disebutnya Pancasila dalam kalimat “beginsel yang menjadi dasar negara kita” dan rechtsideologie (ideologi  hukum)  menjadi  jelas  bahwa  pidato  1  Juni  1945 merupakan  satu-satunya  pidato  yang  menyebut  secara  jelas  istilah  Pancasila sebagai  dasar  kelak  Indonesia  merdeka.  Nugroho  Notosutanto  dengan mendasarkan  pada  tulisan  dari  A.G.  Pringgodigdo,  berusaha  mengatakan  bahwa selain  Soekarno,  Muhammad  Yamin  dan  Soepomo  dapat  dikatakan  sebagai penggali  Pancasila. 47 Tulisan  dari  A.G.  Pringgodigdo  tersebut  berasal  dari  stensil yang  berjudul  “Sekitar  Pancasila”  yang  diterbitkan  tahun  1970  oleh  Kodam  VIII Brawijaya. Pada tahun 1975 A.G. Pringgodigdo menjadi anggota Panitia Lima yang bertugas menyusun uraian tentang lima sila dari Pancasila dan pada tahun 1977 hasil  pertemuan  Panitia  Lima  diterbitkan  dengan  judul  Uraian  Pancasila.  Dalam uraian  tentang  sejarah lahirnya  Pancasila  hanya  disebutkan  nama  Soekarno  saja yang  mengucapkan  istilah  tersebut. 48 Dengan  demikian  menyebut  Muhammad Yamin  dan  Soepomo  sebagai  pihak  yang  turut  mengemukakan  istilah  Pancasila yang  didasarkan  atas  tulisan  A.G.  Pringgodigdo  tidak  tepat,  karena  A.G. Pringgodigdo  sendiri  “mengubah”  pendiriannya  dengan  ikut  serta  menandatangi hasil  Panitia  Lima  yang  didalamnya  secara  jelas  menyebutkan  Soekarno  sebagai orang  yang  pertama  mengemukakan  istilah  Pancasila.  Alasan  lainnya  adalah pidato  Muhammad  Yamin  dan  Soepomo  tidak  pernah  sama  sekali  menyebut istilah Pancasila atau sekedar membagi dasar menjadi lima.
47 Supra no. 7, hlm., 67.
48 Supra no. 20,  hlm., 25.
Pidato  1  Juni  1945  merupakan  pidato  yang  pertama  diterbitkan mendahului penerbitan risalah sidang. Antara Naskah Persiapan, Risalah BPUPK 1, dan Risalah BPUPK dengan terbitan Oesaha Penerbitan Goentoer dan Penerbitan Chusus  Departemen  Penerangan  memiliki  perbedaan  terkait  pidato  Soekarno pada  tanggal  1  Juni  1945.  Risalah  BPUPK  1  dan  Risalah  BPUPK  2  merupakan produk salin tempel dan sunting ejaan dari Naskah Persiapan karya Muhammad Yamin sehingga substansi selain kesalahan ejaan sudah pasti terbawa. Sementara itu  Penerbitan  Chusus  dari  Departemen  Penerangan  mendasarkan  atas  terbitan dari Oesaha Penerbitan Goentoer, sehingga substansi selain ejaan yang diperbarui akan sama pula. Hal ini sebagaimana diakui oleh Departemen Penerangan selaku penerbit pidato “Lahirnja Pantja Sila”:
Pidato Bung Karno tersebut kemudian dinamakan “Lahirnya Pantja- Sila”  jang  pernah  dibukukan  oleh  Penerbit  “Oesaha  Penerbitan Goentoer” tahun 1947 di Jogjakarta. Isi penerbitan tersebut mendjadi bahan-utama  bagi  Penerbitan  Chusus  Deppen  sekarang  dengan beberapa  perobahan  kata  pengantarnja  dan  edjaannja  disesuaikan dengan edjaan jang baru.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  Naskah  Persiapan,  Risalah  BPUPK  1,  dan Risalah  BPUPK  2  tidak  ada  kata  pengantar  dari  Radjiman  Wediodiningrat. Konsekuensinya  manakala  ada  perbedaan  karena  kesalahan  ketik  maupun substansi  antara  stenogram  dengan  naskah  buku  tidak  akan  diketahui.  Peneliti berpendapat, sebelum diterbitkan, rancangannya sudah dibaca terlebih dulu oleh Radjiman  Wediodiningrat,  lalu  setelah  menurutnya  tidak  terdapat  kesalahan substansial, barulah buku diterbitkan.   Tidak  mungkin Radjiman Wediodiningrat gegabah  menyetujui  penerbitan,  apalagi  terdapat  kata  pengantar  atas  nama dirinya ketika menjabat ketua BPUPK, tanpa memeriksanya terlebih dulu. Hal itu diperkuat  dengan  pernyataan  Radjiman  bahwa  memang  substansinya  sama. 49 Artinya  Radjiman  Wediodiningrat  tahu  persis  pidato  lisan  1  Juni  1945  adalah pidato yang mencantumkan istilah Pancasila.
Naskah  Persiapan  memuat  pidato  1  Juni  1945  mengenai  Pancasila  pada prinsip Ketuhanan sebagai berikut:
Prinsip  K  e  t  u  h  a  n  a  n!  Bukan  sadja  bangsa  Indonesia  berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja ber-Tuhan. Tuhanja sendiri.  Jang  Kristen  menjembah  Tuhan  menurut  petunjuk  Isa  al Masih,  jang  belum  berTuhan  menurut  petundjuk  Nabi  Muhammad s.a.w, orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja 50
Hal yang sama terdapat pada Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2:
Prinsip  K  e  t  u  h  a  n  a  n!  Bukan  saja  bangsa  Indonesia  ber-Tuhan, tetapi  masing-masing  orang  Indonesia  hendaknya  ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah menurut petunjuk Isa al Masih,  yang  belum  ber-Tuhan  menurut  petunjuk  Nabi  Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. 51
Kalimat “yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad” tidak tepat.  Selain  secara  struktur  bahasa  ganjil,  berdasarkan  konteks  pembicaraan tersebut  adalah  mengenai  ber-Tuhan  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaannya masing. Pada teks terbitan “Oesaha Penebitan Goentoer” tertulis sebagai berikut:
Prinsip  Ketoehanan!  Boekan  sadja  bangsa  Indonesia  bertoehan, tetapi  masing-masing  orang  Indonesia  hendaknja  bertoehan Toehannja  sendiri.  Jang  Kristen  menjembah  Toehan  menoeroet petoendjok  Isa  al  Masih,  jang  Islam  bertoehan  menoeroet petoendjoek Nabi Moehamad s.a.w., orang Boeddha mendjalankan ibadatnja menoeroet kitab-kitab jang ada padanja. 52
Naskah  Persiapan,  Risalah  BPUPK  1  dan  Risalah  BPUPK  2  tertulis  “yang belum  ber-Tuhan”  sedangkan  dalam  terbitan  Oesaha  Penerbitan  Goentoer  dan Penerbitan  Chussus  Departemen  Penerangan  tertulis  “yang  beragama  Islam”. Perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sekedar salah ketik, tetapi mengubah makna. Hal ini menunjukkan bahwa Naskah Persiapan diragukan keautentikannya sehingga dapat dikesampingkan sebagai rujukan.
50 Supra no. 23, hlm. 77.
51 Supra no. 8, hlm. 80.
52 Supra no. 45, hlm. 34.
Koleksi  Yamin  dan  Koleksi  Pringgodigdo  yang  berisi  stenogram  dan notulen tidak mencantumkan kalimat “yang belum ber-Tuhan”, sehingga diketahui bahwa Naskah Persiapan  tidak mengutip stenogram  dan notulen  kata demi kata darinya.  Sehingga  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  sumber  autentik  hanya Koleksi Yamin dan Koleksi Pringgodigdo.
Berdasarkan hal tersebut, Naskah Persiapan yang dijadikan sumber Risalah BPUPK 1 dan Risalah BPUPK 2 tidak berdasarkan kata demi kata ( woordelijk ) dari notulen  sidang  ( notulistisch  verslag )  autentik  BPUPK,  sehingga  klaim  Nugroho Notosutanto bahwa Naskah Persiapan merupakan sumber autentik, gugur.

## Penutup
Koleksi  Pringgodigdo  dan  Koleksi  Yamin  adalah  sumber  tertulis  autentik tentang  perumusan  sejarah  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  merdeka dalam  masa  sidang  pertama  Badan  Untuk  Menyelidiki  Usaha-usaha  Persiapan Kemerdekaan  Tanggal  29  Mei-1  Juni  1945,  sedangkan  Naskah  Persiapan  karya Muhammad  Yamin  bukan  merupakan  sumber  tertulis  autentik  karena  tidak dicetak kata demi kata ( woordelijk ) dari notulen sidang ( notulistisch verslag ) resmi BPUPK.
Sekretariat  Negara  perlu menerbitkan  edisi  pemutakhiran  Risalah BPUPK yang  didasarkan  murni  dari  Koleksi  Yamin  dan  Koleksi  Pringgodigdo  dengan mengeyampingkan  Naskah  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945  karya Muhammad Yamin yang tidak autentik.

## Daftar Pustaka

## Buku
A.B.  Kusuma,  Lahirnya  Undang-undang  Dasar  1945,  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
A.G.  Pringgodigdo, Perjuangan  Bangsa  Indonesia  Menegakkan  Pancasila  Dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang, Jakarta
________________, Tatanegara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang dari Bulan Maret  sampai  bulan  Desember  1942,  Jajasan  Fonds  Universitit  Gadjah Mada, Jogjakarta, 1952.
J.C.T  Simorangkir,  Penetapan  UUD  Dilihat  Dari  Segi  Ilmu  Hukum  Tata  Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
Lembaga  Soekarno  Hatta,  Sejarah  Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Pancasila, Inti Idayu Press,  Jakarta, 1986.
Moh.  Hatta,  Ahmad  Subardjo  Djojoadisurjo,  et.al.,  Uraian  Pancasila,  Mutiara, Jakarta, 1984.
Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan  Undang-undang  Dasar  1945  Djilid  1,
Prapantja, Djakarta, 1959.
Notosutanto, Nugroho, Proses Penyusunan Pancasila Dasar Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik  Usaha-udaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI) Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1995.
Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- udaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945-22  Agustus  1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998.
Soekarno,  Lahirnja  Pantja  Sila:  Boeng  Karno  Menggembleng  Dasar-dasar Indonesia merdeka, Oesaha Penerbitan Goentoer, Jogjakarta, 1947. Sukarno, Lahirnja Pantja-Sila, Departemen Penerangan, Djakarta, 1960.

## Dokumen
Archivalia  van  Raden  Mas  mr  Abdul  Gaffar  Pringgodigdo,  destijds  Secretaris  van Staat  van  de  Republiek  Indonesië Nr.  5645 Zittingsverslagen,  notulen  en aantekeningen  betreffende  de  vergaderingen  van  de  Dokuritu  Zyunbi  Tyosa  Kai (Badan  untuk  Menjelidiki  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan)  en  de  hieruit onstane Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
__________________________ Nr.  5646 Stukken  bevattende  concept-voorstellen  voor  de Grondwet van Indonesie, de landsverdediging, de staatfinancien, en de economie __________________________ Nr.  5647  ‘Indonesia  merdeka  selekas-lekasnya’ manifest zoals vastgesteid door de leden van de Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai

## Website
http://www.jstor.org/stable/41288761?origin=JSTOR-pdf,  diakses  tanggal  25 Januari 2017 https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/33293/9/03.pdf, diakses tanggal 25 Januari 2017