ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA MADRASAH ALIYAH UNGGULAN
(STUDI KASUS MAN 4 JAKARTA)

## AKHMAD SHUNHAJI
Institut PTIQ Jakarta shunhaji.akhmad@yahoo.com

## ABD MU’ID NAWAWI
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta balesaloe@gmail.com

## ULFIH QORI KHAIRUNNISA
Institut PTIQ Jakarta qoriennisa@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di  MAN  4  Jakarta  khususnya  mencari  tau  mengenai  bagaimana  otonomi    yang    dimiliki MAN  4  Jakarta  dalam  mengembangkan  mutu  pendidikannya.  Untuk  menjelaskan keotonomian  yang  dimiliki  MAN  4  tersebut  menggunakan  Teori    Caldwell  dan  Spinks, diantaranya:  pengetahuan  ( knowledge ),  teknologi  ( technology ),  material  ( material ),  kekuasaan ( power ),  manusia  ( people ),  waktu  ( time ),  dan  keuangan  ( finance ),  Undang-undang  tentan Sistem  Pendidikan  Nasional,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS),  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  tantang  Penyelenggaraan  Pendidikan Madrasah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan  pengamatan,  sebagai  data  primer berupa  ,dokumen,  naskah,  dan  arsip  yang  ada  di  MAN  4  Jakarta,  diantaranya  buku panduan,  buku  profil,  brosur  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB),  data  potensi,  data prestasi,    serta  website  MAN  4  Jakarta.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari kepustakaan  berupa  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  literatur  seperti  buku-buku, majalah,  dan  sumber  lain  yang  dianggap  relevan  dengan  sasaran  peneltian.  Pada kenyataannya  di  lapangan  implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  tidak  secara utuh  memberikan  kebebasan  mutlak  kepada  sekolah/madrasah  dalam  mengatur  sendiri kebijkan  sekolahnya,  namun  tetap  harus  memenuhi  dasar  regulasi  yang  telah  ditetapkan pemerintah terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka ( literacy and numeracy ), efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut, sekolah/madrasah  tidak  diperbolehkan  untuk  berjalan  sendiri  dengan  mengabaikan kebijakan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  dipilih  secara  demokratis. Masukan yang diberikan yaitu pada pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu disertai  seperangkat  kewajiban  serta  monitoring  dan  tuntutan  pertanggungjawaban (akuntabel)  yang  relatif  tinggi,  untuk  menjamin  bahwa  sekolah/madrasah  selain  memiliki otonomi  juga  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dan  memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
sumber daya  secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap  masyarakat  maupun    pemerintah,  dalam  rangka  meningkatkan  kapasitas pelayanan  terhadap  peserta  didik.  Terkait  dengan  Implementasi  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS)  di  MAN  4  Jakarta  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama ,  MAN  4 Jakarta  memiliki  kewenangan  mengatur  (otonomi)  dalam  berbagai  aspek,  diantaranya: pengetahuan,  teknologi,  kekuasaan,  material,  manusia,  waktu,  dan  keuangan  itu  telah membuat mereka menjadi unggul, karena memiliki kekuatan yang bisa digunakan, memiliki kelemahan  yang  bisa  diatasi,  memiliki  peluang  yang  bisa  dimanfaatkan,  dan  mampu mengatasi ancaman menjadi tantangan yang bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama. Kedua ,  MAN  4  Jakarta  merupakan  salah  satu  madrasah  unggul,  dikarenakan  memiliki komitmen terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi  (IPTEK),  dan  Iman  dan  Takwa  (IMTAK),  diantaranya  dalam  bidang rekrutmen  (guru,  tenaga  kependidikan,  siswa  dan  kegiatan  pembelajaran),  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki,  kegiatan  evaluasi  yang  dilakukan  secara  berkelanjuyan,  prestasi akademik  dan  prestasi  non  kademik  yang  tinggi. Ketiga ,  MAN  4  Jakarta  merupakan  suatu prototipe madrasah  yang  sudah  melaksanakan  konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) dengan baik.  Sehingga dapat menjadi inspirasi bagi madrasah lainnya yang juga memiliki otonomi namun belum mampu menjadi madrasah yang unggul atau bermutu.
Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah dan Madrasah Unggulan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  School  Based  Management  (SBM)  in MAN  4  Jakarta  in  particular  seeking  to  know  how  autonomy  that  MAN  4  Jakarta  has  in developing  the  quality  of  education.  To  explain  the  economics  owned  by  MAN  4,  it  uses Caldwell  and  Spinks  Theory,  including:  knowledge,  technology,  material,  power,  people, people, time, and finance ), Law on National Education System, Government Regulation (PP) on  School  Based  Management  (SBM),  Regulation  of  the  Minister  of  Religion  (PMA) challenging  the  Implementation  of  Madrasah  Education.  This  research  uses  a  qualitative approach with a case study method. Data collection is done by interviews and observations, as  primary  data  in  the  form  of  documents,  manuscripts  and  archives  in  MAN  4  Jakarta, including manuals, profile books, brochures for New Student Acceptance (PPDB), potential data, achievement data, and websites MAN 4 Jakarta. While secondary data obtained from the  literature  in  the  form  of  supporting  data  obtained  from  literature  such  as  books, magazines,  and  other  sources  deemed  relevant  to  the  research  objectives.  In  reality  in  the field  the  implementation  of  School  Based  Management  (SBM)  does  not  completely  give absolute freedom to schools / madrasas in regulating their own school policies, but must still meet  the  basic  regulations  set  by  the  government,  especially  those  related  to  literacy  and numeracy  improvement  programs  (literacy  and  numeracy),  efficiency,  quality,  and educational  equity.  In  these  cases,  schools  /  madrasas  are  not  allowed  to  walk  alone  by ignoring  policies  and  standards  set  by  democratically  elected  governments.  Input  given  is that the implementation of School Based Management (SBM) needs to be accompanied by a relatively  high  set  of  obligations  as  well  as  monitoring  and  accountability  demands,  to ensure  that  schools /  madrasas  in  addition  to  having  autonomy  also  have  the  obligation  to
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
implement government policies and meet the expectations of the community. Thus, schools are  required  to  be  able  to  display  resource  management  transparently,  democratically, without  monopoly,  and  to  be  responsible  both  to  the  community  and  the  government,  in order  to  increase  the  capacity  of  services  for  students.  Related  to  the  Implementation  of School  Based  Management  (SBM)  at  MAN  4  Jakarta,  it  can  be  concluded  as  follows: First , MAN  4  Jakarta  has  the  authority  to  regulate  (autonomy)  in  various  aspects,  including: knowledge, technology, power, material, human, time, and finance. has made them superior, because they have strengths that can be used, have weaknesses that can be overcome, have opportunities that can be exploited, and are able to overcome threats into challenges that can be solved together. Second , MAN 4 Jakarta is one of the superior madrassas, because it has a commitment  to  the  development  of  Human  Resources  (HR)  in  Science  and  Technology (Science  and  Technology),  and  Faith  and  Takwa  (IMTAK),  including  in  the  areas  of recruitment  (teachers,  education  staff,  students  and  learning  activities),  facilities  and infrastructure owned, evaluation activities carried out continuously, academic achievements and non-academic achievements are high. Third , MAN 4 Jakarta is a prototype madrasa that has implemented the concept of School Based Management (SBM) well. So that it can be an inspiration for other madrassas who also have autonomy but have not been able to become superior or quality madrassas.
Keywords: School and Madrasah Based Management

## A. Pendahuluan
Sektor pendidikan di Indonesia yang rendah ditandai oleh rendahnya kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dihasilkan  menyebabkan  terjadinya  tawuran antar pelajar di berbagai kota yang ditambah dengan sejumlah perilaku mereka yang tergolong kriminal, penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat, dan pergaulan bebas  di  kalangan  remaja  adalah  merupakan  bukti  bahwa  pendidikan  di  negeri  ini tidak  berhasil  membentuk  peserta  didik  yang  memiliki  kepribadian  islami, berakhlak  mulia,  dan  bertanggung  jawab.  Fenomena  tersebut  seringkali  dihadapi oleh dunia pendidikan yang apabila tidak segera diatasi secara cepat dan tepat, maka tidak  mustahil  dunia  pendidikan  itu  akan  ditinggalkan  oleh  zaman.  Dengan demikian  diperlukan  adanya  kesadaran  untuk  menampilkan  lembaga  pendidikan yang berkualitas dalam usaha memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru yang timbul di setiap zaman. 1 Demikian juga dalam komparasi dunia internasional, mutu  pendidikan  Indonesia  berada  pada  posisi  yang  rendah.  Hal  ini  menuntut segenap  lembaga  pendidikan  yang  ada  di  negeri  ini  untuk  bangkit  dan  berjuang dalam  usaha  memperbaiki  pendidikan  agar  menjadi  lembaga  yang  berkualitas  dan dibanggakan oleh bangsa Indonesia. 2
Selain  itu  dalam  kinerja  pendidikannya  Indonesia  menunjukkan  posisi  yang rendah pula. Posisi yang rendah ini dapat dilihat dari dua indikator sekaligus, yaitu indikator makro seperti pencapaian Human Development Index (HDI), pemilikan daya saing,  kualitas  pendidikan. 3 Berdasarkan  laporan    perkembangan  indeks pembangunan  manusia  (HDI),  yang  telah  dikeluarkan  oleh United  Nations Development  Programme (UNDP)  PBB  pada  tahun  2016,  menunjukkan  bahwa Indonesia berada pada peringkat 113 dari 188 negara dan sebagainya serta indikator mikro  seperti  prestasi  matematika,  fisika,  kemampuan  membaca  dan  sebagainya. 4 Dengan  rendahnya  mutu  dan  sumber  daya  manusia  yang  dihadapi  dunia pendidikan,  maka  pada  tingkat  sekolah  diperlukan  adanya  pembenahan  dalam manajemen pendidikannya.
Suatu  hal  yang  paling  menonjol  dalam  rendahnya  mutu  pendidikan  di Indonesia  adalah  pada  lembaga  madrasah  yang  dikelola  oleh  Kementrian  Agama (Kemenag).  Realitas  kemerosotan  pendidikan  madrasah  saat  ini  menunjukkan, bahwa  mayoritas  kepala  madrasah  terutama  yang  swasta  masih  belum  memiliki kualitas,  kompetensi,  dan  profesionalitas  yang  memadai.  Kualitas  mereka  rata-rata
1 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia (Bogor: Kencana, 2003), 159.
2 Hari  Suderadjat, Sebuah  Pengantar:  Pendidikan  Berbasis  Luas  (BBE)  yang  berorientasi padaKecakapan Hidup (Life Skill) (Bandung: CV Cipta Cekas Grafika, 2003), i.
3 Paul Suparno, Sebuah Pengantar: Kompleksitas Persoalan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), x.
4 Ki  Supriyoko, Pembiayaan  Pendidikan  di  Indonesia  dalam  Pendidikan  di  Indonesia (Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara, 2004), 423.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
berada  di  bawah  kepala  sekolah  umum,  baik  dalam  manajemen,  wawasan kurikulum,  keterampilan,  inovasi,  serta  kreasi. 5 Dalam  ungkapan  yang  berbeda Malik  Fadjar  berpendapat  bahwa  yang  menyebabkan  perkembangan  pendidikan Islam  itu  masih  memiliki  hambatan  besar  dikarenakan  sifatnya  yang  tertutup  dan ortodoks,  sehingga  belum  terbuka  terhadap  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Inilah  yang  menyebabkan  pendidikan  Islam  tersingkir  dari  manajemen pendidikan nasional dan belum dikatakan sebagai lembaga pendidikan alternatif. 6 Selanjutnya  Azyumardi  Azra  mengemukakan  dalam Jurnal  Madrasah bahwa kendala  manajemen  madrasah  adalah  masih  rendahnya  visi  dan  orientasi  para pengelola  madrasah  dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  mutu  madrasah.  Sejalan dengan  itu,  Armai  Arief  berpendapat  bahwa  yang  menyebabkan  madrasah  sangat jauh dari profesionalisme bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya dikarenakan lemahnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta dana yang dimilikinya itu sangat terbatas. 7
Dengan  rendahnya  mutu  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah di Indonesia, khusunya pelaksanaan pendidikan di lingkungan madrasah yang selama ini kurang memuaskan banyak pihak, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh  Hari  Suderajat  bahwa,  mutu  pendidikan  indonesia  berada  pada  posisi  yang rendah sehingga hal ini menuntut segenap lembaga pendidikan yang ada di negeri ini untuk bangkit dan berjuang dalam usaha memperbaiki pendidikan agar menjadi lembaga  yang  berkualitas  dan  dapat  di  banggakan  oleh  bangsa  Indonesia. 8 Upaya peningkatan  kualitas  pendidikan  di  lingkungan  madrasah  dapat  dilakukan  dengan melakukan reformasi pendidikan, yakni salah satunya dengan menggunakan konsep Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  sebagai  media  dalam  meningkatkan  kualitas madrasah menuju madrasah unggulan.
Seiring  berjalannya  waktu,  Azyumardi  Azra  dan  Halfian  Lubis mengemukakan  bahwa  lambat  laun  madrasah  dan  sekolah  Islam  mulai  menggeliat dan  mengejar  ketertinggalannya.  Hal  ini  tampaknya  ditandai  dengan  muculnya beberapa  sekolah  Islam  unggulan  pada  berbagai  daerah  di  Indonesia,  seperti  SMA Islam Al-Azhar Jakarta,  SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA Unggulan Darul Ulum  Jombang,  SMA  Plus  Al-Azhar  Medan,  SMA  Islam  Athirah  Makasar,  SMA Madania  Parung  Bogor,  SMA  Plus  Muthhahhari  Bandung,  MAN  Insan  Cendikia Bogor,    SMA  Dwiwarna  Parung  adalah  sebagai  bukti  bahwa  lembaga  pendidikan Islam mulai bangkit dan berjuang untuk mengejar ketertinggalannya itu. 9 .
5 Husni  Rahim, Madrasah  dalam  Politik  Pendidikan  di  Indonesia (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 2005), 113-114.
6 A Malik Fadjar, Madrasah dan Tantanagan Modernitas (Bandung: Mizan, 1998), xi-viii.
7 Armai Arief, Reformasi Pendidikan Islam (Jakarta: CRSD Press, 2005), 73.
8 Hari Suderajat, Sebuah Pengantar: Pendidikan Berbasis Luas (BEE) yang berorientasi pada kecakapan hidup (Life Skill) … hal. 1. 9 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002), 75.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
Dengan  munculnya  beberapa  sekolah  Islam  dan  madrasah  yang  memiliki paradigma  baru  dengan  cara  menyeimbangkan  antara  kecerdasan  sekaligus kesalehan yang dikenal dengan Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan  Takwa  (IMTAK),  sebagaimana  pemahaman  manusia  berkualitas  dalam khasanah  pemikiran  Islam  disebut  sebagai  insan  kamil  yang  mempunyai  sifat-sifat antara  lain  manusia  yang  selaras  (jasmani  dan  rohani,  duniawi  dan  ukhrawi), manusia  moralis  (sebagai  individu  da n  sosial),  manusia  nazhar  dan  i’tibar  (kritis, berijtihad,  dinamis,bersikap  ilmiah  dan  berwawasan  ke  depan),  serta  menjadi manusia  yang  memakmurkan  bumi. 10 Hal  ini  sangat  menarik  minat  masyarakat, terutama  masyarakat  muslim  kelas  menengah  ke  atas  yang  ada  di  perkotaan  yang memang tengah mengalami kekeringan spiritual. 11
Kehadiran madrasah atau sekolah Islam unggulan merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia, tentunya diharapkan memiliki peran yang begitu besar dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang layak diacungi jempol.  Kemajuannya  tidak  hanya  terletak  pada  perkembangan  sumber  daya manusia (SDM) saja, namun juga desain kurikulum yang lebih canggih, dan sistem manajemen  yang  modern  dan  demokratis,  infrastrukstur  dan  fasilitas  pendidikan yang dimiliki itu memadai dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di lingkugan madrasah. 12
Kehadiran  MAN  4  Jakarta  sebagai  salah  satu  sekolah  Islam  di  Indonesia tampaknya    layak  masuk  dalam  daftar  sekolah-sekolah  unggulan,  madrasah  yang berlokasi  di  Pondok  Pinang  Jakarta  Selatan  ini  terus  menorehkan  prestasi-prestasi yang  membanggakan.  Memang  prestasi  adalah  bagian  dari  substansi  yang  melekat dalam  visi  MAN  4  Jakarta:  Pengembangan  Pendidikan  Islami  Unggul  dalam Prestasi.  Untuk  mengawal  visi  di  atas  salah  satu  misi  yang  diemban  sekolah  yang sudah  mengantongi  sertifikasi  ISO  9001:  2008  ini  adalah  “ Menjadikan  Agama  Islam Sebagai Ruh dan Sumber Nilai Pengembangan Madrasah ”. Selain itu,  para lulusan MAN 4 Jakarta banyak yang diterima di Perguruan Tinggi favorit di Indonesia antara lain UGM,  ITB,  IPB,  dan  lain  sebagainya.  Bahkan  beberapa  diantaranya  diterima  di perguruan tinggi seperti di Malaysia, melalui program beasiswa. 13

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode  studi kasus,  dimana  peneliti  berusaha  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  riil  yang terjadi di MAN 4 Jakarta dalam hal otonomi yang dimiliki sehingga mampu menjadi madrasah  unggulan.  Pada  penelitian  ini,  teknik  pemilihan  informasi  adalah  secara
10 Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2005), 201
11 Jajang  Jahroni, “ Dari  Madrasah  Nizamiyah  Sampai  Sekolah  Islam  Global ” ,  dalam Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah , 2006, 6.
12 Khoirul  Umam  Sonhaji, “ Madrasah  Merespon  Tantangan  Dunia  Global ” ,  dalam Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah , 2006, 8.
13 http://man4jakarta.kemenag.go.id, diakses pada 25 Juli 2019.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
purposive .  Sumber  data  yang  digunakan  disini  tidak  sebagai  sumber  data  yang mewakili populasinya, tetapi mewakili informasi. Berdasarkan kepada akses tertentu yang  dianggap  memiliki  informasi  yang  berkaitan    dengan  permasalahan  secara mendalam  dan  dapat  dipercaya  sebagai  sumber  yang  mantap.  Para  informan  yang dijadikan  unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  madrasah,  wakil  kepala madrasah  bidang  kurikulum  ,  wakil  kepala  madrasah  bidang  kesiswaan  ,  wakil kepala  madrasah  bidang  pengembangan  mutu  ,  wakil  kepala  madrasah  bidang humas  ,wakil  kepala  madrasah  bidang  sarana  prasarana,  kepala  Tata  Usaha, Pegawai Tata Usaha, dan perwakilan siswa MAN 4 Jakarta.
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka cara pengumpulan data yang dilakukan olehh penulis, diantatranya : observasi, wawancara, studi dokumen, dan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu data  reduction,  data  display,  dan  conclusion drawing/verification. 14

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikaan  Nasional  pasal  51  ayat  1  yang  mengamanatkan  bahwa:  Pengelolaan satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikaan  dasar,  dan  pendidikan  menengah dilaksanakan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip  manajemen berbasis  sekolah 15 . Sementara  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang  Standar Pengelolaan Bab VIII bagian I pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa: Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis  sekolah  yang  ditunjukkan  dengan  kemandirian,  kemitraan,  keterbukaan dan  akuntabilitas. 16 Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  tersebut,  pada hakikatnya  merupakan  wahana  bagi  usaha  untuk  memandirikan  masyarakat sekolah  dan  mengurusi  rumah  tangganya  sendiri.  Sehingga  mereka  dalam pengambilan  keputusan  yang  mencakup  hajat  hidup  masyarakat  sekolah  atau stakeholder, dilibatkan secara aktif.
Dengan ditetapkannya kebijakan mengenai manajemen berbasis sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
Pertama ,  Kewajiban  Sekolah,  Manajemen  berbasis  sekolah  yang  menawarkan keleluasaan  pengelolaan  sekolah  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat kewajiban serta monitoring dan tuntutan
14 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 20.
15 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  20  tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 33.
16 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2005  Tentang Standar nasional Pendidikan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 28.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain  memiliki  otonomi  juga  mempunyai  kewajiban  melaksanakan  kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut  mampu  menampilkan  pengelolaan  sumber  daya    secara  transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik.
Kedua ,  Kebijakan  dan  Prioritas  Pemerintah . Pemerintah  sebagai  penanggung jawab  pendidikan  nasional  berhak  merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang  menjadi prioritas  nasioanl  terutama  yang  berkaitan  dengan  program  peningkatan  melek huruf  dan  angka  ( literacy  and  numeracy ),  efesiensi,  mutu,  dan  pemerataan Pendidikan.  Dalam  hal-hal  tersebut,  sekolah  tidak  diperbolehkan  untuk  berjalan sendiri  dengan  mengabaikan  kebijakan  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  yang  dipilih  secara  demokratis.  Agar  prioritas-prioritas  pemerintah dilaksanakan  oleh  sekolah  dan  semua  aktivitas  sekolah  dutujukan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  peserta  didik  sehingga  dapat  belajar  dengan  baik, pemerintah  perlu  merumuskan  seperangkat  pedoman  umum  tentang  pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut, terutama ditujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan  ( student  outcomes )  terevaluasi  dengan  baik,  kebijakan-kebijakan pemerintah  dilaksanakan  secara  terhadap  masyarakat  maupun    pemerintah,  dalam rangka  meningkatkan  kapasitas  pelayanan  terhadap  peserta  didik.efektif,  sekolah dioperasikan dalam kerangka yang disetujui pemerintah, dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.
Ketiga ,  Peranan  Orang  tua  dan  Masyarakat , MBS  menuntut  dukungan  tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif  dan  memberdayakan  otoritas  daerah  setempat,  serta  mengefesiensikan sistem  dan  menghilangkan  birokrasi  yang  tumpah  tindih.  Untuk  kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting  dalan  manajemen  berbasis  sekolah.  Melalui  dewan  sekolah  ( school  council ), orangtua  dan  masyarakat  dapat  berpartisipasi  dalam  pembuatan  berbagai keputusan.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  lebih  memahami  serta  mengawasi dan  membantu  sekolah  dalam  pengelolaan  termasuk  kegiatan  belajar  mengajar. Besarnya  partisipasi  masyaraakat  dalam  pengelolaan  sekolah  tersebut,  mungkin dapat  menimbulkan  rancunya  kepentingan  anatara  sekolah,  orangtua,  dan masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  perlu  merumuskan  bentuk  partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas.
Keempat , Peranan Profesionalisme dan Manajerial , Manajemen berbasis sekolah menuntut  perubahan-perubahan  tingkah  laku  kepala  sekolah,  guru  dan  tenaga administrasi  dalam  mengoperasikan  sekolah.  Pelaksanaan  MBS  berpotensi meningkatkan  gesekan  peranan  yang  bersifat  profesional  dan  manajerial.  Untuk memenuhi  persyaratan  pelaksanaan  MBS,  kepala  sekolah,  guru  dan  tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut, yaitu professional dan manajerial. Mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip- prinsip  Pendidikan  untuk  menjamin  bahwa  segala  keputusan  penting  yang  dibuat
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
oleh  sekolah,  didasarkan  atas  pertimbangan-pertimbangan  Pendidikan.  Kepala sekolah  khusunya,  perlu  mempelajari  dengan  teliti,  baik  kebijakan  dan  prioritas pemerintah maupun prioritas sekolah sendiri.
Kelima ,  Pengembangan  Profesi . Dalam  MBS  pemerintah  harus  menjamin bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang  diperlukan  untuk  mengelola  sekolah  secara  efektif.  Agar  sekolah  dapat mengambil  manfaat  yang  ditawarkan    MBS,  perlu  dikembangkan  adanya  pusat pengembangan profesi, yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa sebaiknya sekolah dan  masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  proses  pelaksanaan  MBS  sedini  mungkin. Mereka  tidak  perlu  hanya  menunggu,  tetapi  melibatkan  diri  dalam  diskusi-diskusi tentang  MBS  dan  berinisiatif  untuk  menyelenggarakan  pelatihan  tentang  aspek- aspek yang terkait. 17 MAN 4 Jakarta secara hirarki merupakan binaan Kantor Wilayah (Kanwil)  Kemenag  Prov.  DKI  Jakarta,  oleh  karena  itu,  dalam  praktik  manajemen berbasis sekolah, MAN 4 Jakarta tetap berkewajiban mengikuti standar pengelolaan madrasah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA).

## 1. Kementerian Agama (Kemenag) dan MAN 4 Jakarta
Kementrian  Agama  secara  bertahap  dan  terus  menerus  mengembangkan program-program  peningkatan  dan  perluasan  akses  serta  peningkatan  mutu madrasah. Dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan daya saing, serta relevansi pendidikan  madrasah  maka  Kementrian  Agama  mengatur  penyelenggaraan pendidikan  di  madrasah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  90 Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah.  Dalam  PMA  No  90 tahun 2013 pada  BAB  XI  Pasal 41 ayat 1  disebutkan bahwa Pengelolaan madrasah dilakukan  dengan  menerapkan  manajemen   berbasis  madrasah  yang  dilaksanakan dengan  prinsip  keadilan,  kemandirian,  kemitraan  dan  partisipasi,  nirlaba,  efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. 18
MAN 4 Jakarta  merupakan institusi negeri/pemerintah. Oleh karena pendirian MAN  4  Jakarta  diselenggarakan  oleh  pemerintah  maka  harus  memenuhi  stándar nasional  pendidikan.  Namun  demikian  penyelenggaraan  pendidikan  di  madrasah ini  berdasarkan  prinsip  manajemen  berbasis  sekolah,  artinya  MAN  4  Jakarta diberikan  kewenangan  dalam  menentukan  arah  kebijakan  pendidikannya  dengan tetap memperhatikan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah khusunya dalam  hal  ini  Kementrian  Agama. 19 Dalam  pelaksanaan  MBS  MAN  4  Jakarta melakukan  inovasi-inovasi  dalam  banyak  hal,  baik  itu  inovasi  kurikulum,  inovasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), inovasi dalam pengembangan mutu, inovasi  dalam  sarana  prasarana,  dan  lain  sebagainya,  MAN  4  Jakarta  memberikan pelayanan pendidikan untuk semua siswa, tidak membeda-bedakan apakah dia anak
17 Rohiat, Manajemen Sekolah (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 29.
18 PMA No 90 tahun 2013 BAB XI Pasal 41 ayat (1)
19 Wawancara dengan Kepala Madrasah, Bapak Aceng Solihin, pada Senin, 23 September 2019
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
pejabat  atau  bukan,  kemudian  mandiri  dalam  mengambil  keputusan  mengenai program  pendidikan  madrasah,  membangun  kemitraan  orangtua  wali  murid, melibatkan  partisipasi  masyarakat  sekitar  pada  kegiatan  sosial  madrasah,  dan melaporkan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  maupun  kegiatan  yang sumber dananya dari pemerintah  maupun dari komite secara akuntabel. 20
Adapun  Kemenag  mengatur  dasar-dasar  hukum  dalam    beebrapa  hal  yaitu: Pertama  dalam  hal  kurikulum,  seperti  pendampingan  madarasah  tentang pelaksanaan  kurikulum  yang  berlaku,  penggandaan  buku  PAI  dan  Bahasa  Arab sesuai  kurikulum  yang  berlaku.  Kedua  dalam  hal  peserta  didik,  seperti  pemberian dana BOS, pemberian bantuan dan sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa. Ketiga tentang kebijakan berkaitan dengan  guru seperti  peningkatan kualifikasi  S1  guru  madrasah,  sertifikasi  guru  madrasah  mapel  umum.  Keempat dalam  hal  tenaga  pendidikan  seperti  peningkatan  kompetensi  PTK,  peningkatan kualifikasi  pendidikan  S2  bagi  PTK  (Guru,  Calon  Kepala  Madrasah,  dan  Calon Pengawas),  pemberian  penghargaan  dan  perlindungan  kepada  PTK  madrasah. Kelima  dalam  hal  sarana  prasarana  seperti  rehabilitasi  sedang  dan  berat, kelengkapan  sarana  dan  prasarana  antara  lain  sarana  olah-raga  dan  seni,  sarana laboratorium sains, perpustakaan. Keenam dalam  hal mutu, seperti Pemberdayaan KKM dan MGMP, Penyiapan madrasah untuk ditingkatkan mutu akreditasinya. 21 Dengan  demikian,  maka  dapat  dikatakan  bahwa    Kementerian  Agama (Kemenag)  tetap  memiliki  regulasi  utama  yang    diprioritaskan  pada  peningkatan akses  dan  mutu  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  siswa,  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  kelembagaan,  dan  kurikulum  pembelajaran  madrasah,  namun  tetap memberikan  kewenangan  pada  MAN  4  Jakarta  dalam  melakukan  inovasi  atau pengembangan-pengembangan  sesuai  dengan  kebutuhan  MAN  4    Jakarta  dan masyarakat sekitar.

## 2. Implementasi Manajemen berbasis sekolah di MAN 4 Jakarta
Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  di  MAN  4  Jakarta, dilaksanakan dalam beberapa aspek yaitu:
a. Otonomi dalam pengetahuan
Pengetahuan  yang  dimaksud  disini  adalah  kurikulum.  Dalam  beberapa literatur  disebutkan  bahwa  keberhasilan  manajemen  kurikulum  tidak  terlepas  dari pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS). 22 Dalam  PMA  No  90  Tahun  2013, Pasal 28 ayat 1 Kurikulum MA terdiri dari: a. muatan umum; b . muatan peminatan akademik ; dan c.  muatan  pilihan  lintas  minat  atau  pendalaman  minat.  Muatan umum  sebagaimana  dimaksud  terdiri  dari:  a.  pendidikan  agama;  b.  pendidikan kewarganegaraan;  c.  bahasa;  d.  matematika;  e.  ilmu  pengetahuan  alam;  f.  ilmu pengetahuan  sosial;  g.  seni  dan  budaya;  h.  pendidikan  jasmani  dan  olahraga;  i.
20 Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah, Ibu Lisnur pada Kamis, 25 Juli 2019
21 http://pendis.kemenag.go.id/, diakses pada 15 September 2019
22 Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 2.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
keterampilan / kejuruan; dan j. muatan lokal. Muatan peminatan akademik pada MA sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: a. matematika dan ilmu pengetahuan alam; b.  ilmu  pengetahuan  sosial;  c.  bahasa  dan  budaya;  atau d.  keagamaan.  Muatan pilihan  lintas  minat  atau  pendalaman  minat  ketentuan  lebih  lanjut  ditetapkan  oleh Direktur  Jenderal  Mata  pelajaran  bahasa  sebagaimana  dikembangkan  menjadi  3 (tiga)  mata  pelajaran,  yaitu:  a.  bahasa  Indonesia;  b.  bahasa  Inggris;  dan bahasa Arab. 23
Adapun kurikulum yang ada di MAN 4 Jakarta merupakan hasil diversifikasi atau  pengayaan  dari  kurikulum  nasional  yang  ditambah  dengan  program-program penunjang  kurikulum  yang  mengacu  pada  siswa  sebagai  pusat  pembelajaran ( student  learning  center ).  Selain  menerapkan  Kurikulum  K13  dan  kurikulum Kementrian  Agama.  MAN  4  Jakarta  melakukan  inovasi  berdasarkan  analisis kebutuhan  masyarakat,  yaitu  melaksanakan  kurikulum Cambridge, kemudian melakukan  pengembangan  dalam  mata  pelajaran  dengan  memasukkan  bahasa Jepang  dan  Jerman  untuk  pilihan  lintas  minat,  dan  mendesain  salah  satu  program jurusan yang fokus pada basic knowledge of science melalui kelas yang menggunakan kurikulum percepatan yaitu kelas Olimpiade Siswa Nasional (OSN) dan Kompetensi Sains  Madrasah,  serta basic  knowledge  of  technology dengan  membuat  program technopreneurship yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran kewirausahaan. 24
b. Otonomi dalam Material dan Teknologi
Dari segi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, MAN 4 Jakarta sudah melebihi dari standar yang ditetapkan dalam peraturan Kementrian Agama. Sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  MAN  4  Jakarta  sudah  cukup  memadai,  diantaranya  : ruang kelas lengkap dengan LCD dan AC, Laboratorium Komputer, Bahasa, Fisika, Kimia, Biologi, IPS, Ruang Kesenian, Masjid, Ruang Internet (server), Hotspot (wifi) seluruh  area,  mesin  finger  absen,  Lapangan  Sepakbola,  Basket,  Futsal,  Volley, Bulutangkis, Tenis meja, Ruang Multimedia, Ruang Workshop, Ruang MGMP/Guru, Ruang  TU,  Ruang  Kepala  Madrasah,  Ruang  OSIS,  Ruang  Perpustakaan,  Ruang PMR/UKS,  Ruang  Pramuka,  Ruang,  Ruang  Koperasi,  Parkir,  Masjid,  Kamar  Mandi Siswa dan Guru, Kamar mandi khusus penyandang disabilitas, Ruang dapur, Ruang BK, Asrama Putra dan Putri.
c. Otonomi dalam Kekuasaan
Dalam  desentralisasi  mengenai  kekuasaan,  Kepala  MAN  4  Jakarta  memiliki keleluasaan dalam melakukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.    Sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  PMA  No  90  Tahun  2013 Tentang  Pengelolaan  Madrasah  Pasal  43  bahwa  Kepala  madrasah  adalah
23 PMA No 90 tahun 2013, Pasal 28 ayat 1
24 Wawancara  dengan  Wakil  Kepala  Madrasah  Bagian  Kurikulum  MAN  4  Jakarta,  Kamis,  12 September 2019.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta
penanggung  jawab  pengelolaan  pendidikan  di  madrasah. 25 Menurut  keterangan kepala MAN 4 Jakarta, beliau rutin mengadakan rapat mingguan untuk koordinasi kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama seminggu yaitu rapat pada hari senin, dan  kemudian  mengadakan  rapat  hari  jum’at  untuk  mengevaluasi  kegiatan  yang sudah  dilakukan  selama  seminggu.  Adapun  selain  itu  Kepala  MAN  4  Jakarta memiliki keleluasaan dalam melakukan berbagai keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikann yakni: dalam penentuan program tahunan madrasah, selalu dilakukan melalui mekanisme rapat kerja yang diikuti oleh seluruh pegawai. Prinsip yang  dilakukan  dalam  pengambilan  keputusan  menurut  Kepala  Madrasah  MAN  4 Jakarta  dalah  prinsip bottom-up yaitu  kepala  Madrasah  mendengarkan  aspirasi  dari bawah mengenai kebutuhan maupun kendala yang dihadapi MAN 4 Jakarta. 26
d. Otonomi dalam Manusia
Dalam perekrutan Pendidik dan Tenaga  Kependidikan MAN 4 Jakarta  betul- betul  selektif  dalam  memilih  tenaga  pengajar  yang  memiliki  kapabilitas  di bidangnya  tidak  hanya  dari  segi  kualitas,  tetapi  juga  dari  latar  belakang pendidikannya.  Untuk  mencapai  kualitas  kegiatan  belajar  mengajar  di  MAN  4 Jakarta,  maka  disediakan  guru-guru  dengan  latar  belakang  pendidikan  minimal sarjana  S1  sesuai  dengan  bidang  keahliannya  serta  mengadakan  tes  berupa wawancara, micro teaching , baca al- Qur’an, bagi gur u-guru non pns, sedangkan bagi guru PNS, pihak MAN 4 Jakarta mengajukan kepada Kemenag. 27
Adapun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kegiatan ini dilakukan secara  obyektif,  transparan,  dan  akuntabel  sebagaimana  tertuang  dalam  aturan MAN  4  Jakarta  yang  berdasarkan  kriteria  hasil  ujian  nasional,  dan  juga  sesuai dengan  daya  tampung.  Dalam  pelaksanaan  PPDB,  MAN  4  Jakarta  mengikuti regulasi  Kemenag  pada  PPDB  jalur  regular  dan  jalur  madrasah,  kemudian melakukan  pengembangan  dengan  membuka  jalur Cambridge, Jalur  asrama  OSN, Jalur  prestasi,  Jalur  Mandiri  dan  Jalur  Bina  Lingkungan  yang  dikhususkan  untuk masyarakat setempat.
Dalam  Kegiatan  Kemajuan  Belajar.  MAN  4  Jakarta  memiliki  4  (empat) program  kegiatan  kemajuan  belajar,  diantaranya,  a)  program  pengayaan  adalah suatu  kegiatan  penguatan  konsep  pelajaran  tertentu  yang  terintegrasi  dalam  jam regular; b) Program privat adalah rancangan pengajaran tambahan oleh orang yang memberi  pelajaran  kepada  seseorang  atau  sejumlah  kecil  siswa  di  asrama;  c) Program  intensif  adalah  program  tambahan  yang  diberikan  kepada  siswa  kelas  XII dalam  rangka  mempersiapkan  Ujian  Nasional  (UN);  d)  Klinik  Mata  Pelajaran  di dalam  setiap  kegiatan  pembelajaran  terutama  pada  bidang  studi  yang  dianggap berat  oleh  siswa;  e)  program  matrikulasi,  program  ini  bertujuan  untuk
25 PMA No 90 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasal 43
26 Wawancara dengan Kepala Madrasah, pada, Senin, 23 September 2019.
27 Wawancara dengan, Kepala  Tata Usaha MAN 4 Jakarta, Kamis 16 September 2019.
menyamaratakan  persepsi  awal  siswa  di  awal  tahun  pelajaran,  karena  input  yang diterima MAN 4 sangat beragam.

## e. Otonomi dalam Waktu
Dalam  pengaturan  waktu,  MAN  4  Jakarta  memiliki  kewenangan  sendiri, karena mengingat madrasah ini sebagi sekolah berasrama ( boarding school ) , sehingga memiliki  ciri  khas  tersendiri  dalam  jadwal  kegiatan  sehari-harinya.  Penyusunan waktu  ini  disusun  berdasarkan  struktur  kurikulum  MAN  4  Jakarta  yang dilaksanakan  sejak  pagi  sampai  siang  hari    atau  disesuaikan  dengan  kepentingan pendidikan  di  MAN  4  Jakarta.  Jadwal  tersebut  terintegrasi  dengan  kegiatan  siswa sehari  hari  di  lingkungan  tersebut.  Para  siswa/siswi  yang  tinggal  di  asrama  selain intensif  belajar  mata  pelajaran  yang  termasuk  dalam  kurikulum  Olimpiade  Siswa Nasional (OSN) seperti Kimia, Fisika, Biologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah,  juga akan mendapatkan  kesempatan  belajar  agama  lebih  banyak  dengan  diadakannya  kajian kitab kuning, kajian tafsir, tilawah, tahfiz intensif, dan Bahasa Arab.

## f. Otonomi dalam Keuangan
Pengelolaan  keuangan  di  sekolah/madrasah  terutama  pengalokasian  atau penggunaan  uang    sudah  sepantasnya  dilakukan  oleh  sekolah/madrasah.  Hal  ini juga  didasari  oleh  kenyataan  bahwa  sekolah/madrasah  yang  paling  memahami kebutuhannya  sehingga  desentralisasi  pengalokasian  atau  penggunaan  uang  harus dilimpahkan  ke  sekolah/madrasah.  sekolah/madrasah  juga  harus  diberi  kebebasan untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  mendatangkan    penghasilan  ( income generating activities ) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung hanya kepada  pemerintah.  Adapun  sumber  utama  pendanaan  MAN  4  Jakarta  itu  dari pemerintah  yakni  APBN  berupa  DIPA,  dan  APBD  berupa  dana  BOP.  Selain  dari APBN dan APBD, sumber pendanaan MAN 4 Jakarta juga  dari masyarakat dalam hal ini komite. Pada pengalokasian nya MAN 4 Jakarta diberikan kewenangan dalam mengatur,  namun  jika  ada  program-program  pengembangan  dari  MAN  4  Jakarta yang tidak di cover  dana APBN dan APBD maka menggunakan dana dari komite. Biasanya  program  yang  dibiayai  komite  adalah  program  yang  berkaitan  langsung dengan  kegiatan  siswa  dan  pertanggung  jawabannya  dilaporkan  pada  komite, contohnya adalah program intensif pembelajaran.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  penelitian  terhadap  data-data  yang  ditemukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. MAN  4  Jakarta  merupakan  madrasah  yang  memiliki  kewenangan  mengatur (otonomi)  dalam  berbagai  aspek,  diantaranya:  pengetahuan,  teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu, dan keuangan itu telah membuat mereka menjadi  unggul,  karena  memiliki  kekuatan  yang  bisa  digunakan,  memiliki
kelemahan  yang  bisa  diatasi,  memiliki  peluang  yang  bisa  dimanfaatkan,  dan mampu  mengatasi  ancaman  menjadi  tantangan  yang  bisa  dicarikan  solusinya secara bersama-sama.
b. MAN  4  Jakarta  merupakan  salah  satu  madrasah  unggul,  dikarenakan  memiliki komitmen  terhadap  pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK),  dan  Iman  dan  Takwa  (IMTAK), diantaranya  dalam  bidang  rekrutmen  (guru,  tenaga  kependidikan,  siswa  dan kegiatan  pembelajaran),  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki,  kegiatan  evaluasi yang  dilakukan  secara  berkelanjuyan,  prestasi  akademik  dan  prestasi  non kademiik yang tinggi.
c. MAN 4 Jakarta merupakan suatu prototipe madrasah yang sudah melaksanakan konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  dengan  baik  dan  professional. Walaupun  pada  tahun  ajaran  2019/2020  sudah  mulai  ada  yang  dibatasi  pada beberapa  aspek,  diantaranya:  kekuasaan  dan  manusia,  akan  tetapi  MAN  4 Jakarta tetap berdaya dalam menjalankan pendidikannya.
Sementara  implikasi  dalam  penelitian  ini  meliputi  1)  Implikasi  teoritis,  yaitu: untuk  menngetahui  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  adalah  desntralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggng jawab sekolah untuk membuat keputusan terkait  penyelenggaraan  sekolah    yaitu  kurikulum,  standar,  dan  akuntabilitas, penelitian ini menambahkan variable  lainnya yaitu dalam pengetahuan ( knowledge ), teknologi ( technology ), kekuasaan ( power ), material ( material ), manusia ( people ), waktu ( time ),  dan  keuangan  ( finance );  2)  Implikasi  praktis,  yaitu  analisis  mengenai manajemen  berbasis  sekolah  pada  madrasah  unggulan,  penelitian  ini  dapat digunakan sebagai masukan bagi pemangku pendidikan pada madrasah yang sudah diberikan hak otonomi untuk mengeksplor potensi madrasahnya agar bisa menjadi madrasah unggul.
ANDRAGOGI JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, VOL 1, NO. 3,  TAHUN 2019 Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Armai, Reformasi Pendidikan Islam , Jakarta: CRSD Press, 2005.
Azra,  Azyumardi, Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru , Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002.
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data , Jakarta: Raja Grafindo, 2010. Fachruddin,  Fuad, Madrasah  Model:  Indikator  Obyektif  dan  Operasionalisasi dalam Bulletin  UIN  Syarif  Hidayatullah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi  Sivitas Akademika, Edisi N0. 305 Oktober 2005.
Fadjar, A Malik, Madrasah dan Tantanagan Modernitas, Bandung: Mizan, 1998. Jahroni,  Jajang, Dari  Madrasah  Nizamiyah  Sampai  Sekolah  Islam  Global ,  dalam Jurnal Komunikasi  Dunia  Perguruan  Madrasah ,  Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Islam  dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2006.
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005.
Nata,  Abuddin, Manajemen  Pendidikan  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di Indonesia , Bogor: Kencana, 2003.
Peraturan  Menteri  Agama  No  90  tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Madrasah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2005  Tentang  Standar nasional Pendidikan
Rahim, Husni, Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
Rohiat, Manajemen Sekolah; Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
Rusman, Manajemen Kurikulum ,  Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Sagala,  Syaiful, Manajemen  Berbasis  Sekolah  dam  Masyarakat;  Strrategi  Memenangkan Peningkatan Mutu , Jakarta: Nimas Multima, 2004.
Sonhaji,  Khoirul  Umam, Madrasah  Merespon  Tantangan  Dunia  Global ,  dalam Jurnal Komunikasi  Dunia  Perguruan  Madrasah ,  Jakarta:  Pusat  Pusat  Pengkajian  Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2006.
Suderadjat,  Hari, Sebuah  Pengantar:  Pendidikan  Berbasis  Luas  (BBE)  yang  berorientasi padaKecakapan Hidup (Life Skill) , Bandung:CV Cipta Cekas Grafika, 2003. Suparno,  Paul, Sebuah  Pengantar:  Kompleksitas  Persoalan  Pendidikan  di  Indonesia , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
Supriyoko,  Ki, Pembiayaan  Pendidikan  di  Indonesia  dalam  Pendidikan  di  Indonesia , Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004.
Tentang  Kebijakan  Kemenag  diakses  dari  http://pendis.kemenag.go.id/,    diakses pada 15 September 2019.
Tentang  MAN  4  Jakarta  diakses  dari  http://man4jakarta.kemenag.go.id,  diunduh pada 25 Juli 2019.
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.