Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak

## Riri Zemiyanti
Program Studi Akuntansi, FE, Universitas Islam “45” Bekasi, Bekasi, Indonesia
Abstract. The purpose of this is the influence of procedural justice on tax compliance through public confidence in the DJP. This study focus is on the SME sector because it would talk about PP 46 in 2013, and is expected to help policymakers in maximizing the potential taxation of SMEs. Based on this research, fairness heuristic theory argued  that  the  procedural  fairness  of  the  tax  authorities  will  increase  taxpayer  compliance.  The  study  is  also examine  the  mediating  effect  relationship  justice  against  tax  compliance  procedures  in  the  presence  of  public confidence in the tax authorities. This research is using survey, by distributing questionnaires to taxpayers SMEs. In this research there are validity and reliability test too. The analysis tool is use Structural Equation Modelling - Partial Least Square (PLS-SEM using software WarpPLS 3.0. P. For the conclude of the research is show that procedural justice effect on tax compliance. Hypothesis two in this study also supported that procedural justice effect on tax compliance through the existence of public confidence in the tax authorities.
Keywords: Compliance; Tax SMEs;Fairness and Trust.
Abstrak. Tujuan dari hal ini adalah pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak melalui kepercayaan masyarakat terhadap DJP. Fokus penelitian ini adalah pada sektor UKM karena akan membicarakan PP 46 pada tahun  2013,  dan  diharapkan  dapat  membantu  pembuat  kebijakan  dalam  memaksimalkan  potensi  perpajakan UKM. Berdasarkan penelitian ini, teori heuristik keadilan berpendapat bahwa keadilan prosedural otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menguji independensi hubungan mediasi terhadap prosedur kepatuhan pajak dengan adanya kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Penelitian ini menggunakan survei, dengan menyebarkan kuesioner kepada pembayar pajak UKM. Dalam penelitian ini ada uji validitas dan reliabilitas juga.  Alat analisisnya  menggunakan Structural Equation Modeling  - Partial Least Square (PLS-SEM menggunakan perangkat lunak WarpPLS 3.0 P. Untuk kesimpulan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efek keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis dua dalam penelitian ini juga mendukung efek keadilan prosedural. Tentang kepatuhan pajak melalui adanya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.
Kata Kunci: Kepatuhan; Pajak UKM; Keadilan dan Kepercayaan
Corresponding  author. Email:  zelmiyantiriri@gmail.com. Jalan  Cut  Mutia  Raya  No.  83,  Margahayu,  Bekasi Timur, Kota Bks, Jawa Barat 17113 How to cite this article. Zemiyanti, R. (2016). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis  Mediasi  Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 4 (3),  1101–1110.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4662 History of article. Received: September 2016, Revision: November 2016, Published: December 2016 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4662 Copyright©2016. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI
.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara yang mengandalkan  pendapatan  pada  sektor  pajak. Total  pendapatan  Indonesia  menunjukkan bahwa  73%  pendapatan  berasal  dari  sektor pajak  (pendapatan  dari  sektor  pajak  Rp. 980.518.133.319.319,-  dari  total  pendapatan Rp.1.338.109.629.172.958,-  LKPP,  2012). Indonesia pada tahun 2012 mengalami  defisit anggaran sebesar Rp 153,30 Trilliun. Pengurangan  angka  defisit  dapat  dilakukan dengan terus menggali sektor pajak. Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  46  tahun  2013 merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menggali  sektor  pajak,  yang  menyatakan bahwa setiap usaha masyarakat dengan omset di bawah 4,8 Milliar Rupiah dikenakan Pajak Penghasilan  (PPh)  final  sebesar  1%.  Usaha yang omsetnya di bawah 4,8 M dikategorikan dalam  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM),  sehingga  UMKM  menjadi  target dari penerapan PP No. 46.
UMKM  memberikan  sumbangan  PDB (Produk Domestik Bruto) lebih besar dibanding perusahaan besar. Sumbangan PDB dari  sektor  UMKM  pada  tahun  2012  sebesar 4.869.568,1 Milyar Rupiah, sedangkan perusahaan  besar  menyumbang  3.372.269,1 Milyar  Rupiah.    Pandapatan  dari  PDB  akan berhubungan  dengan  jumlah  potensi  pajak yang  akan  diterima  negara.  Berdasarkan  data di  atas  UMKM  memiliki  potensi  pendapatan pajak  yang  cukup  besar  sebagai  penyumbang pendapatan Negara.
Keunggulan  UMKM  tidak  hanya  dari segi pendapatan UMKM yang besar. Beberapa penelitian terdahulu mencoba menjelaskan  beberapa  keunggulan  UMKM. Campin et  al. (2013)  menyatakan  bahwa UMKM memiliki potensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Hendrict et  al. (1997)  pertumbuhan  UMKM lebih  besar  dibanding  perusahaan  besar. Keunggulan lain dari UMKM adalah menciptakan  lapangan  pekerjaan  baru  (Chen et al., 2002 dan Praag, 2007).
Potensi pendapatan dan beberapa keunggulan  UMKM  di  Indonesia  ternyata tidak  sebanding  dengan  pajak  yang  diterima
negara  dari  sektor  UMKM.  Fuad    Rahmany, Direktur  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak) Kementerian  Keuangan  menyatakan  bahwa hingga  akhir  tahun  2013  penerimaan  pajak yang  berasal  dari  sektor  UMKM  masih  di bawah  2%  atau  sebesar  Rp  20,5  triliun  dari total  potensi  penerimaan  pajak  (Zatnika, 2014). Angka tersebut masih jauh dari potensi pajak UMKM, sehingga membuktikan rendahnya  tingkat  kepatuhan  pengusaha UMKM  membayar  pajak.  Penerapan  PP  46 tahun  2013  sudah  efektif  semejak  juli  tahun 2013  tetapi  data  di  atas  membuktikan penerapan  PP  46  ini  masih  belum  bisa menambah  pendapatan  negara  dari  sektor UMKM.
Jumlah  pajak  yang  diterima  negara  dari sektor UMKM masih sangat sedikit, dibandingkan potensi yang ada. Pajak UMKM berdasarkan  PP  46  2016  yang  berdasarkan omset sampai saat  ini masih belum maksimal penerapannya.  Masih  banyak  pro  dan  kontra terhadap  penerapan  PP  46  disatu  sisi pemerintah harus menggali sumber penerimaan negara disisi lain pemilik UMKM ketika  dibebankan  pajak  akan  menambah biaya  industri  sehingga  laba  bersih  yang dihasilkan akan berkurang. Apalagi penerapan PP  46  ini  berdasarkan  omset  UMKM  ketika UMKM  yang  omsetnya  tinggi  belum  tentu memiliki  laba  yang  tinggi.  UMKM  yang posisinya  masih  belum  tentu  laba  sudah dibebankan  pajak,  sehingga  UMKM  tersebut akan  sulit  untuk  tumbuh.  Penerapan  PP  No. 46  tahun  2013  yang  sudah  efektif  semejak juni  2013  masih  dipertanyakan  mengenai keadilan,  sampai  saat  ini  masih  menjadi perdebatan.  Hal  ini  muncul  karena  masyakat merasa  bahwa  pengenaan  pajak  berdasarkan omset  akan  menimbulkan  biaya  lebih, terutama terhadap usaha dagang.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Molero dan Pujol (2012) menyatakan alasan pengusaha  tidak  membayar  pajak  karena manfaat  yang  dirasakan  tidak  sebanding dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Sejalan dengan hasil penelitian Molero dan Pujol, ada PP  46  tahun  2013  belum  temukan  batasan minimal  omset  dan  lama  berdiri  usaha, sehingga  bagi  usaha  yang  baru  berkembang
ketika  dibebankan  biaya  akan  mengurangi laba  yang  akan  diperoleh  dan  untuk pengembangan  lebih  lanjut  dananya  akan terbatas. Penelitian yang dilakukan Kamleitner et al . (2010) menemukan persepsi pengusaha  kecil  bahwa  ketika  mereka membayar  pajak  merupakan  sebuah  kerugian yang  menambah  biaya  industri.  Pada  saat usaha baru berkembang seharusnya pemerintah  mendukung  dengan  memberikan berbagai fasilitas sehingga usaha tersebut bisa berkembang  lebih  bagus.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa  keadilan pada sistem perpajakan  di  indonesia  masih  kurang, sehingga  faktor  keadilan  akan  mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak.
Masalah lain yang menyebabkan rendahnya  kepatuhan  pajak  karena  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  otoritas pajak  sudah  mulai  berkurang.  Kasus-kasus pengelapan  pajak,  seperti  kasus  Gayus menimbulkan opini pada masyarakat, pembayaran  pajak  yang  dilakukan  WP  hanya dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  tertentu. Oleh  karena  itu,  tingkat  kepatuhan  pajak rendah  tidak  hanya  karena  keadilan  yang dirasakan WP masih kurang tetapi juga karena tingkat  kepercayaan  WP  terhadap  otorias pajak  sudah  mulai  menurun.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Gobeno  dan  Marius  (2015) membuktikan  bahwa  keadilan  prosdur  akan meningkatkan  kepatuhan  pajak, melalui kepercayaan  masyarakat  terhadap  Direktorat Jendral  Pajak  (DJP)  .  Penelitian  tersebut dilakukan  terhadap  pemilik  bisnis  dinegara Ethopia yang masih baru berkembang.
Penelitian  saat  ini  akan  mencoba merujuk  penelitian  yang  dilakukan  oleh Gobeno  dan  Marius  (2015)  hal  tersebut dilakukan karena pemerintah pada tahun 2013 baru  mengeluarkan  PP  46  yang  berhubungan dengan  pajak  UMKM.  Penelitian  ini  akan melihat pengaruh keadilan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kepercayaan masyarakat terhadap DJP.
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara  empiris  mengenai  pengaruh  keadilan prosedur  terhadap  kepatuhan  pajak  melalui kepercayaan masyarakat terhadap DJP.
Penelitian ini difokuskan pada sektor UMKM karena  akan  mengupas  PP  46  tahun  2013, diharapkan dapat membantu penentu kebijakan  dalam  memaksimalkan  potensi perpajakan UMKM.

## KAJIAN LITERATUR

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Menurut  Undang-Undang  No  20  tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  Pasal  1  menjelaskan  bahwa pengertian  dan  kriteria  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah  uaitu (1) Usaha Mikro adalah usaha  produktif  milik  orang  perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan  dengan kriteria  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  serta  hasil  penjualan paling  banyak  Rp  300.000.000,-  (2)  Usaha Kecil adalah usaha  ekonomi produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan. Kriteria  kekayaan  bersih  Rp  50.000.000,00  – Rp  500.000.000,-  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  serta  hasil  penjualan  tahunan Rp300.000.000,00 – Rp 2.500.000.000,00  (3) Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahabukan merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan Kriteria  usaha  menengah  kekayaan bersih Rp 500.000.000,00 – Rp
10.000.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  serta  memiliki  hasil  penjualan  Rp 2.500.000.000,00 – Rp50.000.000.000,00.
Pajak  UMKM  merupakansalah  satu bagian dari pajak pusat.Potensi pajak UMKM sangat  tinggi  seiring  dengan  perkembangan UMKM saat ini. Peraturan tentang kewajiban UMKM  membayar  pajak  akan  memberikan keuntungan  bagi  pemilik  UMKM  karena secara tidak langsung harus membuat laporan omset. Catatan omset tersebut akan membantu pemilik UMKM untuk memantau perkembangan usaha.

## Kepatuhan Pajak
Pajak menurut ketentuan umum dan tata cara  perpajakan,  merupakan  kontribusi  wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut  kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (KBBI)  patuh  artinya  suka  dan  taat  kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Harinurdin  (2009)  menjelaskan  kepatuhan pajak ( tax compliance ) adalah sebagai kondisi ideal  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  peraturan perpajakan  serta  melaporkan  penghasilannya secara  akurat  dan  jujur.  Dari  pengertian  di atas  dapat  simpulkan  kepatuhan  pajak merupakan kondisi ideal yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara akurat dan jujur, pemungutan pajak juga berdasarkan peraturan atau hukum, serta bertujuan untuk keseimbangan ekonomi.
Fairness  Heuristic  Theory (Teori  Heuristik Keadilan)
Penelitian  ini  akan  melihat  dari  aspek keadilan  prosedur. Fairness  heuristic  theory adalah  kesadaran  bahwa  hampir  semua hubungan  social  dan  lingkungan  ditandai dengan  apa  yang  disebut  dilema  social  yang mendasar  Lind  (2001).  Individi  membuat penilaian keadilan  yang  bisa mereka  gunakan sebagai heuristic untuk menentukan sejauhmana  mereka  dapat  percaya  bahwa lingkungan  social  mereka  aman  untuk keterlibatan bersama.
Teori heuristic keadilan  menjelaskan perilaku  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  pajaknya.  Seseorang  akan  taat membayar  pajak  pada  tepat  waktu  jika  orang tersebut  memandang  pihak  yang  berwenang (otoritas  pajak)  disini  DJP,  memberlakukan semua  individu  dengan  cara  yang  sama  dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan  dari  pajak  yang  telah  dibayarkan oleh orang tersebut
Teori Slippery Slope
Pada  masyarakat  modern  tingkat kepatuhan  pajak  bukan  lagi  kepatuhan  yang dipaksa  tetapi  sudah  beralih  pada  kepatuhan sukarela  masyarat  sudah  mulai  sadar  untuk membayar  pajak.  Penelitian  kepatuhan  pajak tidak  hanya  dilihat  dari  faktor detterence (seperti  denda  dan  pemeriksaan)  tetapi kepatuhan  pajak  juga  dapat  dilihat  dari psikologi sosial. Salah satu teori yang melihat kepatuhan  pajak  dari  faktor  detterence  dan faktor  psikologi  sosial  yaitu  teori slippery slope model dari Kirchler et al. (2008). Teori ini  menyatakan  bahwa  kepatuhan  pajak dipengaruhi  oleh  variabel  detterence  dan psikologi  sosial.  Variabel  psikologi  sosial akan  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  secara sukarela tetapi faktor detterece akan mempengaruhi kepatuhan pajak karena keterpaksaan  atau  adanya  rasa  takut.  Rasa takut  yang  timbul  bisa  saja  karena  takut diperiksa ataupun didenda sehingga masyarakat  tetap  akan  membayar  pajak. Kebijakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan pajak secara sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  otoritas pajak,  ketika  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  otoritas  pajak  masih  tinggi  maka tingkat kepatuhan juga akan tinggi

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Kamleitner et  al .  (2010) melihat  kepatuhan  pajak  pada  pemilik  usaha kecil.  Hasil  penelitian  Kamleitner et  al . (2010), menyatakan ada tiga aspek kunci yang menyebabkan  pengusaha  kecil  tidak  patuh. Tiga  aspek  tersebut  yaitu  pengusaha  merasa memiliki peluang untuk tidak patuh dibanding pekerja,  rendahnya  pengetahuan,  dan frame dari  pengusaha  bahwa  pembayaran  pajak merupakan keputusan yang merugikan. Penelitian  mengenai  faktor  yang  dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM sangat dibutuhkan untuk memberikan kesempatan wajib pajak UMKM
berkontribusi secara langsung terhadap negara dan  juga  dapat  mengajarkan  pemilik  UMKM lebih teliti dalam memantau omset.
Pertiwi  (2013)  melakukan  penelitian mengenai  kepatuhan  pajak  dengan  melihat dari  justifikasi  pengelakan  pajak.  Penelitian
tersebut dilakukan terhadap mahasiswa karena belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa keluhan  dalam  makna  absolut  dan  keluhan dalam  makna  relatif  berpengaruh  negatif terhadap kepatuhan melalui justifikasi pengelakan  pajak.  Rasa  tanggung  jawab  dan rasa  solidaritas  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  melalui  justifikasi  pengelakan pajak.
Budiningrum (2014) melakukan pengujian  secara  komprehensif  norma-norma sosial  yang  meliputi  norma  deskriptif,  norma penangguhan,  norma  subyektif,  dan  norma pribadi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak UMKM. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode  survei  terhadap  105  unit  UMKM. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Structural  Equation  Modeling (SEM)  untuk  melihat  pengaruh  langsung maupun  tidak  langsung  setiap  variabel.  Hasil penelitian menyatakan bahwa norma deskriptif  dan  norma  pribadi  tidak  signifikan berpengaruh  langsung  terhadap  kepatuhan pajak.  Norma  penangguhan  dan  subyektif signifikan  berpengaruh  langsung  terhadap kepatuhan.  Norma  deskriptif  tidak  signifikan berpengaruh tidak langsung tehadap kepatuhan pajak melalui norma penangguhan, norma  subyektif,  dan  norma  pribadi.  Norma penangguhan  tidak  signifikan  berpengaruh tidak  langsung  terhadap  kepatuhan  pajak melalui  norma  subyektif  dan  norma  pribadi. Norma subyektif tidak signifikan berpengaruh tidak langsung melalui norma pribadi.
Penelitian  yang  dilakukan  Gobena  dan Marius  (2015)  melihat  kepatuhan  pajak  dari aspek  kekuatan,  keadilan  dan  kepercayaan masyarakat  pada  Negara  Ethopia.  Penelitian tersebut  dilakukan  dengan  metode  survei terhadap  231    perusahaan  besar  dan  kecil  di Negara  berkembang.  Penelitian  tersebut berhasil membuktikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi  oleh  keadilan,  kepercayaan, kekuatan peraturan.
Pengembangan Hipotesis Hubungan  keadilan  prosedur  dengan kepatuhan pajak
Teori  keadilan heuristic menyebutkan bahwa  individu  membuat  penilaian  keadilan
yang  bisa  mereka  gunakan  sebagai heuristic untuk  menentukan  sejauhmana  mereka  dapat percaya bahwa lingkuangan sosial aman untuk keterlibatan  bersama  (Lind,  2001).  Pembayar pajak  akan  taat  untuk  membayar  pajak  jika orang  tersebut  memandang  otoritas  pajak memperlakukan  semua  individu  dengan  cara yang sama. Dana yang disetorkan wajib pajak digunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Teori  keadilan heuristic relevan  untuk menjelaskan  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan  pandangan  terhadap  keadilan prosedur  dari  otoritas pajak.  Prosedur dianggap lebih adil ketika seseorang diperbolehkan  mengeluarkan  pendapat  dalam keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang  mengambil  keputusan  secara akurat  dan  tanpa  memperhatikan  kepentingan sendiri  (Verboon  dan  Dijke,  2011).  Beberapa penelitian  Gobena  dan  Marius  (2015), Murphy dan Tyler (2008), dan Wenzel (2004) berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedur  otoritas  pajak  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan pajak.
Berdasarkan  teori heuristic keadilan menyatakan bahwa adanya prosedur yang adil dari  otoritas  perpajakan  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  bentuk keadilan  dengan  diperbolehkan  wajib  pajak untuk  memberikan  pendapat.  Pemungutan pajak  di  Indonesia  yang  mengunakan system self  assessment memberikan  kesempatan wajib  pajak  untuk  menghitung,  melaporkan menyetorkan  pajak  sendiri.  Oleh  karena  itu dapat dirumuskan hipoteses sebagai berikut:
H 1 :  Keadilan  prosedur  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  kepatuhan pajak
Hubungan  keadilan  prosedur  terhadap kepatuhan pajak melalui kepercayaan
Hubungan keadilan prosedur dan kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  juga dapat  dijelaskan  oleh  teori  fairness  heuristic (Lind,  2001).  Teori  ini  menyatakan  bahwa masyarakat  yang  merasakan  keadilan  dari otoritas  perpajakan  akan  mempengaruhi
tingkat  kepercayaan  masyarakat  sehingga tingkat kepatuhan pajak juga akan mengalami peningkatan.  Kepercayaan  merupakan  salah satu  dari  aspek  yang  membangun  kehidupan sosial  yang  merupakan  sebuah  elemen  dari realitas sosial. Slippery slope model (Kirchler, et al. 2008) mendukung teori fairness heuristic kebijakan  untuk  meningkatkan  kepatuhan sukarela tergantung pada tingkat  kepercayaan masyarakat  pada  otoritas  pajak.  Masyarakat yang merasakan keadilan akan patuh terhadap kewajiban  perpajakan  tetapi  dengan  adanya kepercayaan  masyarakat  terhadap  otoritas pajak  kepatuhan  yang  muncul  tidak  hanya kepatuhan  yang  dipaksakan  tetapi  akan memunculkan kepatuhan sukarela.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Murphy (2004) membuktikan bahwa kepercayaan  terhadap  otoritas  pajak  juga memediasi  pengaruh  keadilan  prosedur  pada kepatuhan  pajak.  Sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Gobeno  dan  Marius (2015) membuktikan bahwa adanya hubungan
antara  keadilan  prosedur  terhadap  kepatuhan pajak melalui adanya kepercayaan masyarakat terhadap  otoritas  pajak.  Hubungan  keadilan terhadap kepatuhan pajak akan semakin bagus dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.
Berdasarkan  dua  teori  yang  telah dikemukakan  di  atas  dan  beberapa  penelitian terdahulu  maka  penulis  akan  melihat  tingkat kepatuhan  pajak  yang  didasarkan  tingkat keadilan dan kepercayaan. Setiap wajib pajak yang  diperlakukan  secara  adil  WP  tersebut akan percaya terhadap otoritas pajak sehingga ketika  WP  dituntut  untuk  membayar  pajak mereka  akan  patuh.  Oleh  karena  itu  tingkat kepatuhan  pajak  akan  lebih  bagus  dengan adanya  keadilan  dari  otoritas  pajak,  sehingga dapat dihipotesiskan,
H2 : Keadilan prosedur mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan adanya kepercayaan  masyarakat  terhadap  otoritas pajak.

## Gambar 1.  Desain Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan  bebas  (pelaku  UMKM)  di  Daerah Bekasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini  dilakukan  secara nonprobabilitas ( non random ).  Kriteria  sampel  pada  penelitian  ini adalah  pemilik  UMKM  yang  memiliki  omset di  bawah  4,8  Millyar  hal  tersebut  dilakukan karena sesuai dengan batas omset PP 46 tahun
2013  yang  dibebani  pajak  1%  dari  omset. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini melalui survey.

## Definisi operasional dan pengukuran Kepatuhan pajak
Secara  spesifik  akan  dibatasi  pengertiannya pada penelitian ini sebagai tindakan membayar  pajak  dengan  jumlah  yang  tepat. Kepatuhan  pajak  bisa  dilihat  dari voluntary tax  compliance dan enforced  tax  compliance .
Indikator  untuk  mengukur  kepatuhan  pajak difokuskan pada voluntary tax compliance.

## Keadilan Prosedur
Keadilan  prosedur  yaitu  keadilan  yang diterima oleh wajib pajak mulai dari informasi yang  diterima  apakah  otoritas  perpajakan memberikan  informasi  secara  merata  dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak  sudah  menggunakan  informasi  yang valid  dalam  mengambil  keputusan.  Indikator untuk  mengukur  keadilan: neutrality  (bias suppression),  fairness  of  tax  authority, respect,  trustworthy  treatment  from  the  tax authority, and consultation .

## Kepercayaan
Kepercayaan  merupakan  seberapa  besar masyarakat memiliki nilai kepercayaan terhadap  otoritas  perpajakan.  Indikator  untuk mengukur  kepercayaan  wajib  pajak affect- based trust and cognition based trust . Teknik Analisis
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengunakan metode  survai  dengan  menyebar  kuesioner terhadap  wajib  pajak.  Penelitian  ini  akan mengunakan  alat analisis Structural Equation Modelling - Partial  Least  Square  (SEM-PLS) menggunakan software WarpPLS  5.0.  P.  Hal ini  dilakukan  karena  model  teoritis  variabel- variabel  yang  tidak  bisa  diukur  secara langsung atau disebut konstruk. SEM mempunyai kelebihan karena memperhitungkan adanya kesalahan pengukuran  untuk  variable-variabel  yang tidak bisa diukur secara langsung (Heir et., al. 2014).  Selain  itu,  SEM  juga  bisa  untuk menilai kesesuaian model (model fit).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Keadilan  Prosedur  Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

## Gambar 2. Pengaruh Langsung
Gambar  di  atas  menunjukan  bahwa keadilan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  ini  bisa  dilihat  dari  P  value  lebih  kecil dari  0,05  sehingga  hipotesis  satu  diterima. Nilai  R-Squre  sebesar  0.23  atau  23% menunjukan keadilan prosedur mempengaruhi pajak  sebesar  23%,  sisanya  dipengaruhi  oleh variabel  lain.  Penelitian  ini  mendukung  teori heuristik  karena  orang  yang  diperlakukan secara  adil  akan  terlibat  pada  masyarakat, sehingga  jika  dihubungkan  pada  kepatuhan pajak  orang  akan  taat  dan  patuh  ketika  sudah diberlakukan  secara  adil.  Masyarakat  merasa mendapatkan  perlakuan  yang  adil  ketika disaat  mereka  membayar  pajak  mereka  juga
mendapatkan  fasilitas  dari  negara.  Hipotesis ini terdukung karena sekitar 91,43% responden  yang  peneliti  dapatkan  mengikuti organisasi UMKM. Ketika responden mengikuti  organisasi  UMKM  mereka  akan mendapatkan berbagai pelatihan dan kegiatan- kegiatan  dari  dinas  kopersi  dan  UKM.  Oleh karena itu penelitian ini mendukung beberapa penelitian  sebelumnya  seperti  penelitian Gobena  dan  Marius  (2015),  Murphy  (2004) dan Tyler (1997), dan Wenzel (2002) berhasil membuktikan bahwa keadilan prosedur otoritas  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan pajak.

## Gambar 3. Uji Pengaruh Mediasi
Efek mediasi  bisa dilihat dari nilai  Beta pada  gambar  satu  0.48,  pengaruh  langsung keadilan terhadap kepatuhan pajak sedangkan pada  gambar  dua  nilai  beta  menunjukan  0.34 tetap signifikan. Oleh kerena itu efek mediasi yang  muncul  disini  yaitu  mediasi  sebagian (partial  mediation), menunjukan  kepercayaan memediasi hubungan keadilan terhadap kepatuhan pajak.
Pengaruh mediasi kepercayaan
masyarakat  terhadap  otoritas  pajak  pada hubungan keadilan prosedur terhadap kepatuhan  pajak  bise  terlihat  pada  gambar dua.  Pengeruh  hubungan  tersebut  signifikan ini  bisa  dilihat  pada  nilai  P  value  kecil  dari 0,01 dengan nilai Beta 0,34 yang menunjukan bahwa adanya penurunan nilai beta (pengaruh langsung  0.48,  pada  gambar  satu)  hal  ini mengindikasikan  bahwa  kepercayaan  mampu menjadi variabel mediasi/antara pada hubungan  keadilan  pada  kepatuhan  pajak, tetapi memediasi secara parsial ini menunjukan  bahwa  kepercayaan  bukan  satu- satunya faktor yang dapat memediasi keadilan terhadap  kepatuhan  pajak  tetapi  terdapat faktor  lain  (Baron  dan  Kenny,  1986  dalam Sholihin dan Dwi, 2013).
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  ini mendukung heuristik  teory yang  menyatakan bahwa  masyarakat  lebih  merasakan  keadilan dari  otoritas  perpajakan  akan  mempengaruhi tingkat  kepercayaan  masyarakat  sehingga tingkat kepatuhan pajak juga akan mengalami peningkatan.  Kepercayaan  merupakan  salah satu  dari  aspek  yang  membangun  kehidupan
sosial  yang  merupakan  sebuah  elemen  dari realitas sosial. Slippery slope model (Kirchler, et  al .  2008)  mendukung  teori fairness heuristic kebijakan  untuk  meningkatkan kepatuhan  sukarela  tergantung  pada  tingkat kepercayaan  masyarakat  pada  otoritas  pajak. Masyarakat  yang  merasakan  keadilan  akan patuh  terhadap  kewajiban  perpajakan  tetapi dengan  adanya  kepercayaan  masyarakat terhadap  otoritas  pajak  kepatuhan  yang muncul tidak hanya kepatuhan yang dipaksakan tetapi akan memunculkan kepatuhan sukarela.
Selain  mendukung  teori  penelitian  ini juga  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu seperti  Murphy  (2004),  Gobeno  dan  Marius (2015)  Oleh  karena  itu  keadilan  akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak melalui  adanya  kepercayaan  masyarakat terhadap otoritas pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dalam penelitian  ini  dapat  disimpulkan  (1)  Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa keadilan  prosedur  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak,  sehingga  H 1 terdukung. Hasil  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh Gobena dan Marius  (2015),  Murphy  (2004)  dan  Tyler (1997),  dan  Wenzel  (2002).    (2)  Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa keadilan  prosedur  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak  melalui  adanya  kepercayaan masyarakat  terhadap  otoritas  pajak,  sehingga
H 2 terdukung.  Hasil  ini  sesauai  dengan  hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Murphy (2004), Gobeno dan Marius (2015).

## DAFTAR PUSTAKA
Budiningrum,  E.W.  2014.  Pengaruh  Norma  -
Norma Sosial Terhadap Perilaku Kepatuhan  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis, Universitas Gadjah Mada, Bekasi.
Campin  Suzanne,  Jo  Barraket,  dan  B.  L.
(2013). Micro-Business Community
Responsibility in Australia: Approaches,
Motivations and BarriersNo Title. Journal  of  Business  Ethics , 115 ,  418– 513.
Chen,  D.,  F.  C.  Lee  dan  J.  Mintz.  2002. Taxation,  SMEs  and  Entrepreneuship. STI Working Paper . 19.
Gobene,  Lesmassa  Bayissa  dan  Marius  Van Dijke. 2015. Power, justice, and Trus: A
Moderated  Mediation  Analysis  of  Tax Compliance  Among  Ethopian  Business Owners. Journal Of Economic Psyhology, 52 (2016) 23-37.
Hair, J. F., Willam, C. B., Barry, J. B., dan R. E.  A.  (2014). Multivariate  Analysis . England: Pearson Education Limited. Harinurdin  Erwin.  2009.  Perilaku  Kepatuhan
Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi.
Jurnal Ilmu Administrasi
dan
Organisasi,  Mei–Agustus.  16  (2):  96- 104.
Hendricks,  K.,  R.  Amit  dan  D.  Whistler. 1997.  Business  Taxation  of  Small  and Medium-sized  Enterprises  in  Canada.
Ottawa: Department of Finance Working Paper: 97-11.
Kamleitner,  B.,  C.  Korunka  dan  E.  Kirchelr (2010).  Tax  compliance  of  small business owners A review. International Journal  of  Behavior  &  Research 18(3): 330-351
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  online.  (n.d)
Retrieved  Oktober  22,  2013,  from http://kamusbahasaindonesia.org/patuh Kirchler,  E.,  &  Wahl,  I.  (2010).  Tax compliance  inventory  tax-I:  Designing an  inventory  for  surveys  of  tax compliance.Journal of Economic
Psychology,
31(3),331– 346.http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.201 0.01.002
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun 2012 (Audited). Mei 2013.
Lind,  E.  A.  2001.  Fairness  heuristic  theory: Justice judgements as pivotal cognitions in organizational relations. In J. Greenberg  &  R.  Cropanzano  (Eds.), Advances  in  organizational  justice. Stanford, US: Stanford University Press.
Murphy,  K.  2004.  The  role  of  trust  in nurturing  compliance:  A  study  of accused  tax  avoiders. Law  and  Human Behavior , 28, 187–209
Molero,  J.,  C.,  dan  Pujol,  F.  2012.Walking Insede the Potential Tax Evader’s Mind: Moral  perpajakan  Does  Matter. Journal Bussnis Ethics 105:151-162.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,
Nomor  46  Tahun  2013,  Tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Pertiwi,  D.,.  2013. Memahami  Penyebab Kepatuhan Pajak: Faktor-faktor Perilaku Manusia. Skripsi: FEB UGM. Praag.    C.    M.,    dan    Peter    H.,    V.    2007.
What    Is    the    Value    of Entrepreneurship?  A
Review  of  Recent  Research.  Small  Business
Economics. 29 (4): 351-382.
Pratiwi,  Inung.  2015.  Komitmen  Manajemen,
Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja,  Akuntabilitas  Dan  Kinerja Organisasi  Publik  Dalam  Perspektif Teori Institusional Dan Teori Strukturasi.  Skripsi:  Universitas  Gadjah Mada.
Sholihin  Mahfud,  Dwi  Ratmono.  2013.
Analisi  SEM-PLS  dengan  WarpPLS  3.0 Untuk  Hubungan  Nonlinear  dalam Penelitian  Sosial  dan  Bisnis .  Andy Offset Bekasi
Tyler,  T.  R.  2008.  The  psychology  of legitimacy.  A  relational  perspective  on voluntary  deference  to  authorities. Personality  and  Social  Psychology Review , 1, 323–345.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah.
Verboon, P dan van Dijke, M. 2011. When do severe  sanctions  enhance  compliance? The role of procedural  fairness. Journal of Economic Psychology 32 hal 120–130 Wenzel,  M.  2004.  The  Social  Side  of
Sanction:  Personal  and  Social  Norm  as
Moderators  of  Deterence. Law  and Human Behavior , 28, 547-567. Zatnika , A., M. 2014. Penerimaan Pajak 2013 Pendapatan  pajak  UKM  2013  capai  Rp 328,94
triliun.
http://nasional.kontan.co.id/news/penda patan-pajak-ukm-2013-capai-rp-32894- triliun.  Diakses  17  September  2014.