## ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH
Anisah Novitarani, Ro’fah Setyowati
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. Kampus UNDIP Pleburan, Semarang Email: anisanovitarani@gmail.com, rofahundip@gmail.com

## Abstrak
Kehadiran fintech berupa crowdfunding dengan  prinsip  syariah  dapat  meningkatkan pembiayaan  di  perbankan  syariah.  Konsep crowdfunding syariah  pada  dasarnya  harus berpedoman  pada  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, crowdfunding syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai  syariat  Islam.  Kesesuaian  syariat  Islam  dengan  konsep crowdfunding syariah dapat  dilihat  dari  perspektif syariah  compliance atau  kepatuhan  syariah  yang  harus bebas  dari maysir ,  riba, gharar dan  zalim. Crowdfunding syariah  setidaknya  dapat memiliki  dua  jenis  akad  dalam  transaksinya  yaitu musyārakah dan qarḍ .  Kedua  akad tersebut  harus  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  masing-masing  agar  akad  yang dilaksanakan  dapat  dikatakan  sah.  Permasalahan  yang  sering  dihadapi  dalam pengimplementasian crowdfunding adalah  dari  sisi  legalitas  dan  keamanannya. Problematika hukum mengenai praktik crowdfunding syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah  Nasional  agar  sesuai  dengan syariah sehingga  masyarakat  tidak  ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui platform crowdfunding syariah.
Kata  kunci: Perbankan  Syariah,  fintech,  crowdfunding  syariah,  prinsip  syariah, keuangan syariah

## Abstract
The presence of fintech in the form of crowdfunding with sharia principles can increase financing  in  Islamic  banking.  The  concept  of  Islamic  crowdfunding  must  basically  be guided  by  the  Qur'an  and  the  Sunnah.  This  is  in  accordance  with  the  Fatwa  of  the National  Sharia  Council-Indonesian  Ulama  Council  (DSN-MUI)  Number  117  /  DSN- MUI  /  II  /  2018.  Referring  to  the  Fatwa  of  the  DSN-MUI,  sharia  crowdfunding  in  its implementation must be in accordance with Islamic law. The suitability of Islamic law with  the  concept  of  sharia  crowdfunding  can  be  seen  from  the  perspective  of  shariah compliance,  which  must  be  free  from  gambling  ( maysīr ),  usury  ( ribā ),  fraud  ( gharar ) and wrongdoers ( ẓālim ). Sharia crowdfunding can have at least two types of contracts in the transaction, musyārakah and qarḍ . The two contracts must fulfill their respective terms  and  conditions  so  that  the  contract  implemented  can  be  considered  valid. Problems  that  are  often  faced  in  implementing  crowdfunding  are  in  terms  of  legality and  security.  The  problem  of  the  law  regarding  the  practice  of  sharia  crowdfunding needs  to  be  monitored  by  the  National  Sharia  Board  in  order  to  conform  to  sharia  so that people do not hesitate to invest through the sharia crowdfunding platform.
Keywords: Islamic Banking, fintech, sharia crowdfunding, Islamic principles, Islamic finance

## A.   Pendahuluan
Fenomena  perekonomian  dunia telah berubah dari waktu ke waktu  sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  peru- bahan  teknologi.  Banyak  nilai  baru  yang dibentuk  namun  sulit  untuk  menentukan mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah, sehingga  terkadang  membawa  kebaikan namun  adakalanya  menyesatkan.  Globa- lisasi  ekonomi  yang  diwarnai  dengan bebasnya  arus  barang  modal  dan  jasa, serta  perdagangan  antar  negara,  telah mengubah  suasana  kehidupan  menjadi individualistis  dan  persaingan  yang  amat ketat  namun  harus  tetap  diperhatikan. Firman Allah dalam surat al-Nisā’ ayat 29 menyebutkan perihal jalan yang ditempuh dalam bidang perniagaan. 1
Islam adalah agama yang memper- hatikan  segala  sudut  kehidupan  manusia, termasuk perekonomian. Kegiatan perekonomian  yang  ada  tidak  luput  dari perhatian  Islam.  Manusia  diberikan  kebe- basan  sepenuhnya  dalam  melakasanakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya  hal  ini  harus  sejalan  dengan prinsip-prinsip  Islam  itu  sendiri.  Namun demikian  al-Qurʼan  tidak  menjelaskan secara  rinci  kaidah-kaidah  yang  harus dilaksanakan  oleh  pelaku  ekonomi  agar kegiatan  yang  ada  sejalan  dengan  aturan- aturan Islam. 2
Saat ini, kehadiran financial technology ( fintech )  di  industri  lembaga keuangan  berkembang  sangat  pesat. Fintech adalah  sebuah  sebutan  yang disingkat  dari  kata  ‘ financial ’  dan ‘ technology ’  yang  artinya  adalah  sebuah inovasi  di  dalam  bidang  jasa  keuangan. Inovasi  yang  ditawarkan fintech sangat luas  dan  terbagi  dalam  berbagai  segmen, baik  itu  B2B (Business  to  Business) hingga B2C (Business to Consumer) . 3
Bisnis fintech juga  merambah  ke dalam  industri  keuangan  syariah.  Peme- rintah  Indonesia  menyatakan fintech
berbasis syariah dapat menjadi katalisator untuk  mendorong  pertumbuhan  industri keuangan  syariah.  Tak  hanya  di  Tanah Air, hal tersebut juga tengah mendengung di  seluruh  bagian  dunia.  Wakil  Menteri Keuangan  R.I.,  Mardiasmo,  mengatakan kontribusi  pangsa  pasar  syariah  kepada total  perekonomian  di  Indonesia  masih mengecewakan  yakni  rata-rata  5%.  Dia menyebutkan pasar syariah masih didominasi  oleh  saham  sebesar  52%  dan sukuk  17%.  Adapun  sisanya,  perbankan, reksadana, takaful, dan lembaga pembiayaan masih sekitar 5% – 7,5%. 4
Saat ini, Dewan Syariah Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) telah  mengeluarkan  fatwa  untuk fintech syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah tersebut  menjadi  payung  hukum  bagi fintech  lending yang  menjalankan  produk syariah.  Fatwa  tersebut  mengatur  lebih lanjut  perihal fintech yang  tidak  boleh bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan akad-akad  yang  diperbolehkan  dalam transaksi fintech  lending. 5 Setelah  Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan,  beberapa  perusahaan fintech mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan  (OJK).  Saat  ini,  jumlah perusahaan fintech syariah  yang  tercatat sebanyak  27 fintech syariah.  Tidak menutup kemungkinan jika jumlah tersebut akan terus bertambah. 6 Salah satu inovasi fintech ialah munculnya crowdfunding .  Adapun  yang  dimaksud dengan crowdfunding adalah  sebagai berikut:
Crowdfunding is a financing alternative  to  conventional  financing methods that involves funding a project with  relatively  smaller  contributions from a large group of individuals often the  common  public,  rather  than
seeking  substantial  sums  from  a  small number  of  institutional  investors.  The fund  raising  and  transactions  involved are typically conducted online through special crowdfunding websites, often in conjunction  with  the  most  popular social networking websites. 7 Crowdfunding adalah skema
pembiayaan  yang  dijuluki  ‘pendanaan demokratis’,  karena  konsep  dari crowd- funding adalah  mengumpulkan  dana dalam skala  yang kecil tetapi berasal  dari jumlah  masyarakat  yang  besar  sehingga terkumpul dana yang signifikan. Crowdfunding dikelola  oleh  wadah  yang disebut platform dengan  berbasis  internet sehingga  mudah  untuk  diakses. 8 Dasar hukum  dari crowdfunding ini  adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam  kebaikan.  Selama  ini  apa  yang didanai dalam crowdfunding adalah projek sosial seperti membantu kemiskinan, membantu pihak yang kesusahan, membantu bangun perumahan, dan  banyak  lagi  yang  lainnya.  Hal tersebut  seperti  yang  tertulis  dalam  Q.S. Al-Mā’idah  ayat  2.  Dari  dasar  ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa crowdfunding ini  adalah  salah  satu  jalan untuk  umat  Islam  dalam  menanam kebaikan  berupa  saling  menolong  dengan cara amal jariyah untuk kebutuhan charity sosial yang akan jadi amal kebaikan untuk kehidupan akhirat. 9
Crowdfunding dengan prinsip syariah  telah  muncul  di  Singapura  dalam bentuk Ethics Pte yang sudah berdiri sejak Maret  2014.  Ethics  Pte  telah  berhasil mengumpulkan  dana  2,5  juta  dolar Singapura (Rp 24,2 miliar) untuk membiayai pembelian rumah baru terjangkau  di  Indonesia. 10 Jumlah  dana yang terkumpul dari crowdfunding , apabila digunakan untuk mengembangkan produk  perbankan  syariah,  dapat  mening- katkan keuntungan bank syariah.
Permasalahan
yang sering
dihadapi dalam pengimplementasian
crowdfunding adalah  dari  sisi  legalitas
dan keamanannya. Potensi besar crowdfunding syariah  di  Asia  dan  Timur
Tengah terhambat oleh kurangnya undang-undang  yang  mengatur  masalah tersebut. 11
Firdaus Djaelani, Kepala
Eksekutif  Pengawas  Industri  Keuangan Non  Bank  (IKNB)  OJK  tahun  2016 menyatakan bahwa meski banyak perusahaan  online  yang  sudah  mendapat izin  dari  Kementerian  Koperasi,  namun mitra bank mereka tidak mau bekerjasama karena belum mendapat izin OJK. 12
Saat ini, bisnis Startups crowdfunding semakin  berkembang  pesat hingga  muncul  inovasi  baru  terkait penawaran  saham (equity  crowdfunding) . Hal  tersebut  membuat  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  tengah  mengeluarkan rancangan  aturan  terkait  pengumpulan dana  masyarakat  melalui  penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) . Equity crowdfunding adalah  penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung  kepada  pemodal  melalui  sistem elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet.  Adanya  inovasi  tersebut  dapat menjadi  alternatif  sumber  dana  bagi pelaku  usaha  kecil  atau  rintisan (startup) untuk permodalan. Masyarakat bisa memberikan  uangnya  pada  perusahaan tersebut  dan  ditukar  sebagai  kepemilikan saham. 13
Adanya  hal  tersebut  semakin membuka  peluang  perbankan  syariah menggunakan crowdfunding dalam pengumpulan  dana  dan  investasi.  Dalam konteks  tersebut,  maka  dana  yang terkumpul dari crowdfunding harus bebas riba  karena  akan  digunakan  untuk mengembangkan produk-produk per- bankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme crowdfunding yang  sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur “maghrib” ( maysīr , gharar , riba ). Sistem  keuangan  Islam  secara substansial berbeda dari industri keuangan
yang masih menggunakan
sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip  Islam atau syariah.  Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional  adalah  perihal  kepatuhan pada  prinsip  syariah (sharia  compli- ance) . 14 Sharia  compliance merupakan bagian  penting  bagi  industri  keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaaan  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS)  bagi  setiap  institusi  keuangan berbasis syariah. 15 Untuk itu, pengawasan atas  pelaksanaan  prinsip  prinsip  syariah pada  lembaga  keuangan  syariah  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting  dan  utama untuk dilaksanakan, dan hal itu merupakan core atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah.
Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan  praktik-praktik fraud atau kecurangan  yang  dilakukan  oleh  oknum- oknum  lembaga  keuangan  syariah  demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan  syariah. 16 Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS)  tidak  hanya  dituntut bertanggung  jawab  tentang  kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba ada  pula  keyakinan  bahwa  ia  kelak bertanggung-jawab  kepada  Allah  dalam menjalankan  LKS.  LKS  harus  konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap  penerapan  prinsip  syariah.  LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah.
Untuk menilai sejauh mana
kesesuaian aturan dan syariat Islam dalam konsep crowdfunding syariah, maka perlu ada  analisis  lebih  mendalam  mengenai konsep  tersebut  dilihat  dari  perspektif syariah compliance (kepatuhan syariah).
B. Skema dan Jenis Crowdfunding di Indonesia
Crowdfunding atau  bisa  disebut urun  dana  adalah  salah  satu  alternatif metode  pendanaan  bisnis  yang  sedang populer  di  dunia.  Secara  garis  besar crowdfunding itu adalah pendanaan beramai-ramai  atau  patungan. Crowd- funding memungkinkan  puluhan  bahkan ratusan  orang  patungan  mewujudkan suatu proyek komersial maupun penggalangan  dana  untuk  kepentingan sosial. Secara umum, crowdfunding tampil  dalam  sebuah platform  website yang  menjadi  tempat  bertemunya project owner dengan  publik  yang  memberikan dana.  Nantinya project  owner akan memberikan sebuah produk atau layanannya sebagai sebagai timbal balik. 17 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) sejauh ini mengelompokkan
crowdfunding dalam beberapa jenis, yaitu:
1. Crowdfunding berbasis  donasi  atau hadiah  adalah  penggalangan  dana dilakukan  dalam  bentuk  donasi, dengan  hadiah  tertentu  diberikan pada  yang  menyumbang,  tergantung tingkat sumbangannya.
Crowdfunding jenis  tersebut  yang pada  umumnya  sudah  berjalan  di Indonesia.
2. Crowdfunding berbasis  pinjaman, dalam skema ini dana yang diserahkan  adalah  pinjaman  dari masyarakat  yang  harus  dikembalikan dengan skema tertentu.
3. Crowdfunding berbasis equitas, dalam skema ini dana dari masyarakat  mendapatkan  imbalan berupa  persentase  saham  dari  proyek yang digelar. 18
Terdapat  tiga  pihak  utama  yang menjadi  pemegang  kepentingan  ( stake- holders )  yaitu entrepreneur , platform crowdfunding ,  dan  investor  ( backers ).
Berikut  merupakan  cara  kerja crowd- funding:
Para pemegang kepentingan utama tersebut  memiliki  peran  dan  kepentingan masing-masing. Alur pertama dimulai dari entrepreneur ( businesses atau startups ) mengajukan  ide,  permintaan  pendanaan melalui platform  crowdfunding lalu  men- janjikan return pada  investor. Backers (investor)  melihat  peluang  investasi  yang ditawarkan oleh entrepreneur lalu meberikan  komitmennya  untuk  mendanai ataupun memberi saran. Platform crowdfunding berperan  sebagai  lembaga perantara  yang  mempertemukan  antara investor dan backers. 19
C. Crowdfunding dalam Persperktif
Islam
Konsep crowdfunding konven- sional  seiring  berjalannya  waktu  telah berkembang  dengan  pesat,  hal  tersebut perlahan  juga  diikuti fintech konsep syariah  yang  di  dalamnya  termasuk crowdfunding syariah.  Jika  ditinjau  dari hukum agama Islam, crowdfunding memang tidak bertentangan dengan hukum  syariat  yang  ada  bahkan  dapat dikatakan  sangat  sesuai.  Namun  hal  itu selama sistem dan konsep yang digunakan memang  sesuai  dengan  aturan-aturan syariah yang ada. Jadi,  penerapan crowdfunding ini  dibolehkan  selama masih  memegang  nilai-nilai  syariat  yang ada.
Dasar  hukum  dari crowdfunding adalah  saling  membantu,  saling  tolong
menolong  dalam  kebaikan.  Agama  Islam sendiri  sangat  menganjurkan  umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan.  Berikut  dasar  ayatnya  dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:
َل َو ى َوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع اوُن َواَعَت َو ىَلَع اوُن َواَعَت ِنا َوْدُعْلا َو ِمْثِ ْلْا
Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa, dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya. kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun  lainnya.  Dalam  kaedah  fiqh disebutkan:
لصلأا يف تلاماعملا ةحابلْا ىتح لدي ليلدلا ىلع اهميرحت
Prinsip  dasar  muamalah  adalah  boleh kecuali  ada  dalil  yang  mengharam- kannya. 20
Melakukan kegiatan ekonomi adalah  fitrah  manusia,  akan  tetapi  tidak semua  kegiatan  ekonomi  dibenarkan  oleh hukum  Islam,  yakni  apabila  kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan ( unjustice ),  kezaliman,  dan  merugikan orang  lain.  Untuk  itu  perlu  dilihat bagaimana fintech  crowdfunding dari pandangan agama Islam.
Islamic  crowdfunding  is  Islam-based crowdfunding.  Project  and  product being  offered  is  halal  and  permitted
Backers ( investors)
Crowdfunding PLATFORM Businesses ( startups ) Funds (c) Advice (d) Investment s Ideas (a) Possibility (b) Rewards (e)
by the religion of Islam. Likewise the money  will  be  used  to  finance  a project  must  be guaranteed halal. To determine  the  halal  of  a  project  or product  then  it  is  necessary  to establish  Sharia  Supervisory  Board, to  ensure  that  the  money  that  will  be offered  to  finance  a  project  or product is lawful then for a while the owner  of  the  money  (potential funders)  required  to  fill  out  a declaration form halal money. 21
Maksud  pernyataan  di  atas  adalah bahwa crowdfunding Islam  merupakan sistem bisnis crowdfunding yang berbasis agama  Islam.  Proyek  dan  produk  yang
ditawarkan  adalah  halal  dan  diizinkan oleh  agama  Islam.  Demikian  juga  uang yang  akan  digunakan  untuk  membiayai suatu  proyek  harus  dijamin  halal.  Untuk menentukan  halal  suatu  proyek  atau produk  maka  perlu  untuk  membentuk Dewan  Pengawas  Syariah,  hal  tersebut untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek  atau  produk  adalah  sah,  maka untuk  sementara  waktu  pemilik  uang (calon  penyandang  dana)  wajib  mengisi formulir  pernyataan  tentang  kehalalan uang  tersebut.  Konsep  yang  diusulkan skema crowdfunding Islam  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar berikut.

## Gambar 1

## Islamic Crowdfunding Plaform Process
Sumber: https://researchgate.net/publication/292138715download
Berdasarkan  bagan  tersebut  pihak yang  menjalankan crowdfunding syariah terbagi menjadi empat, yaitu:
1. Inisiator/Pengaju  Proyek,  pengaju proyek  dapat  berupa  perorangan, organisasi, dan perusahaan.
2. Penyandang dana potensial, merupakan  pihak  investor yang berasal  dari  masyarakat  dapat  berupa individu maupun kelompok.
3. Operator crowdfunding, atau  disebut juga pihak penyelenggara platform .
4. Dewan  Syariah,  jika  di  Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS. 22
Konsep crowdfunding syariah yang  akan  diterapkan  di  Indonesia,  pada dasarnya  harus  berpedoman  pada  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Dalam  bertransaksi sesuai  syariat  Islam,  ada  beberapa persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi  yang  riil,  bukan  transaksi  yang
dilarang,  dan  dilaksanakan  sesuai  syariat Islam. Crowdfunding syariah  dalam pelaksanaannya  harus  sesuai  syariat Islam.  Kesesuaian  syariat  Islam  dengan konsep crowdfunding syariah dapat dilihat dari  perspektif syariah  compliance atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep crowdfunding syariah  ingin  berpedoman pada  al-Qur’an  dan  Sunnah,  maka  harus bebas  dari maysīr ,  riba, gharar dan zalim. 23 Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN  MUI  Nomor  117/DSN-MUI/II2018 tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi  Informasi  berdasarkan  Prinsip Syariah.
D. Syariah Compliance dalam Crowd- funding Syariah Pada crowdfunding syariah tentunya  harus  sesuai  dengan  kepatuhan syariah.  Untuk  dapat  melakukan  penyele- nggaraan  sesuai  dengan  prinsip  syariah yang  ditetapkan  oleh  Fatwa  DSN  MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018, maka harus mengacu terhadap kepatuhan syariah (syariah  compliance). Secara umum,  konsep  dasar  fungsi  kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi  dengan  satuan  kerja  dalam manajemen  resiko.  Fungsi  kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat  preventif  dan  menjadi  elemen penting dalam pengelolaan dan operasional  bank  syariah,  pasar  modal, asuransi  syariah,  pegadaian  syariah  serta lembaga  keuangan  syariah  non  bank (koperasi  jasa  keuangan  syariah).  Hal  ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang  dilakukan  oleh  perbankan  Islam telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK,
Fatwa  MUI,  serta  penetapan  hukum  yang telah  ditetapkan  dalam  standar  inter- nasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB). 24
Kepatuhan  syariah  adalah  bagian dari  pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan  dalam  mengelola  resiko  per- bankan Islam. Kepatuhan syariah (syariah compliance) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic  Financial  Service  Board (IFSB),  di  mana  kepatuhan  syariah merupakan  bagian  dari  tata  kelola lembaga (corporate governance) . 25
Prinsip  syariah  merupakan  acuan utama  bagi  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  dalam  menyusun  fatwa  terkait aktivitas  keuangan  berbasis  syariah  yang ditujukan  bagi  industri  keuangan  syariah. Tidak  hanya  itu,  adanya  prinsip  syariah digunakan  untuk  mengakomodasi  Dewan Pengawas  Syariah  dalam  pengawasan kepada  industri  keuangan  syariah  baik bank  (IKBS)  maupun  non-bank  (IKNB). Hal  tersebut  dikarenakan  setiap  industri keuangan syariah baik bank maupun non- bank diwajibkan memiliki dewan pengawas.  Secara  otomatis,  baik  industri keuangan syariah bank  maupun non-bank terikat  dengan  adanya  aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan,  hal  tersebutlah  yang  di- namakan dengan kepatuhan syariah
(syariah compliance). 26
Untuk penerapan kepatuhan syariah pada crowdfunding syariah dalam prosesnya  harus  menggunakan  prinsip syariah yang berlaku, akad transaksi yang dilakukan  tidak  boleh  menggunakan bunga atau hal lain terkait riba, melainkan menggunakan  skema  bagi  hasil  yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Saat ini, fintech syariah  dalam  menjalani  kegiatan usahanya  di  Indonesia  wajib  mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip Syariah  dan  Peraturan  OJK  Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi  Informasi.  Selain  itu,  untuk fintech Syariah  yang  menerbitkan  uang elektronik syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI)  Nomor  116/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Uang  Elektronik  Syariah.  Selain kedua  Fatwa  DSN  MUI  tersebut, fintech Syariah  juga  merujuk  pada  dua  badan utama  pembuat  standard  yang  berskala internasional  sebagai  pedoman  yaitu Accounting  Auditing  Organization  for Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI) dan Islamic  Financial  Services  Board (IFSB).  AAOIFI  merupakan  organisasi non profit yang konsen pada pengembangan  dan  penerbitan  standar akuntansi  bagi  industri  keuangan  syariah global. Sedangkan IFSB adalah organisasi yang  menetapkan  standar  internasional  di bidang  jasa  keuangan  syariah  yang mendorong  terwujud  dan  meningkatkan tingkat  kesehatan  dan  stabilitas  industri jasa  keuangan  Syariah  (JKS)  dengan mengeluarkan  standar  kehati-hatian  yang bersifat global.
Fintech syariah  berbeda  dengan fintech konvensional  yang  salah  satunya dalam  hal  bunga,  di  mana  bunga merupakan  hal  yang  tidak  diperbolehkan oleh  agama  Islam  karena  dalam  bunga terdapat unsur riba. Dalam hal pembiayaan syariah tidak akan menjumpai  kredit  yang  diberikan  akad sebagai  pinjaman melainkan dengan akad murābaḥah , ijārah wa  iqtinā ,  serta musyārakah mutanāqiṣah . Masing-masing akad tersebut tentunya mempunyai  aturan yang  berbeda  dan  tidak  terdapat  unsur riba, di antaranya sebagai berikut:
1. Akad murābaḥah merupakan  salah satu  bentuk  jual beli di  mana penjual menawarkan  barang  dagangannya dengan  menyebutkan  harga  yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal  tertentu sebagai keuntungan. Ibnu Qudamah mendefinisikan murābaḥah sebagai  jual  beli  dengan
menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui. 27
Sebagai  salah  satu  bentuk  jual  beli, maka  landasan  yang  menjadi  dasar murābaḥah sama  dengan  landasan jual beli pada umumnya, baik  berupa ayat  al-Qur’an,  hadis  Nabi,  maupun ijmā’ ulama. Murābaḥah merupakan bentuk  jual  beli  dan  berdasarkan kerelaan  pelakunya,  baik  penjual maupun pembeli. Sesuai dengan akad murābaḥah ,  penyelenggara fintech akan  bertindak  sebagai  pembeli  atas benda ataupun produk yang
diinginkan nasabah.
Kemudian peminjam  akan  menjual  produk tersebut  kepada  nasabah  dengan margin  keuntungan  tertentu  yang disepakati yang akan menjadi keuntungan dan bukan sebagai bunga sebagaimana pada pembiayaan
konvesional.
2. Akad ijārah wa  iqtinā merupakan akad  sewa  menyewa.  Artinya fintech bertindak untuk membeli suatu produk  yang  diinginkan  nasabah, selanjutnya fintech menyewakan produk  tersebut  kepada  nasabah dalam  kurun  waktu  tertentu,  yang nantinya  nasabah  dapat  membeli barang  tersebut  sehingga  berganti kepemilikan.
3. Akad musyārakah mutanāqiṣah . Baik fintech maupun nasabah secara bersama  menempatkan  modal  untuk sesuatu  hal  yang  nantinya  nasabah bisa  membeli  bagian  dari fintech untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya.  Dalam  hal  pemasaran digital  para  pelaku  bisnis fintech Syariah  ini  juga  harus  mengikuti rambu-rambu  syarat  dan rukun  yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari unsur riba ataupun gharar .
Secara  akad,  suatu fintech tidak akan bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip syariahnya  suatu  akad,  serta  memenuhi syarat  dan  rukun  serta  hukum  yang
berlaku.  Sebelum  masuk  ke  perihal prinsip  akad  bisnis fintech yang  berbasis syariah,  transaksi  dalam  akadnya  harus diperjelas  terlebih  dahulu  dari  awal  agar bisnis fintech Syariah dapat terus menjaga kepercayaan  masyarakat  terhadap  bisnis ekonomi syariah. 28
Crowfunding Syariah,  setidaknya dapat  memiliki  2  jenis  akad  yaitu musyārakah dan qarḍ . Musyārakah secara terminologi  adalah akad  kerjasama antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  di  mana  masing-masing  pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise)  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama  sesuai  dengan  kesepakatan. 29
Menurut Dewan Syariah Nasional, musyārakah yaitu  pembiayaan  berdasar- kan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih  suatu  usaha  tertentu,  di  mana masing-masing pihak memberikan kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung bersama  sesuai  dengan  kesepakatan. 30 Adapun mengenai syarat-syarat
musyārakah menurut Idris Ahmad adalah:
1) menyampaikan ucapan yang menunjukkan  izin  masing-masing anggota  serikat  kepada  pihak  yang akan mengendalikan harta serikat,
2) anggota serikat itu saling mempercayai,  sebab  masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain,
3) mencampurkan  harta  sehingga  tidak dapat  dibedakan  hak  masing-masing, baik  berupa  mata  uang  maupun bentuk yang lain. Sementara untuk rukun
musyārakah menurut para ulama meliputi:
1) Sighat  (Ijab  dan  Qabul).  Adapun syarat sah dan tidaknya akad musyarakah  tergantung  pada  sesuatu yang ditransaksikan dan  juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk
membelanjakan barang
musyārakah dari peseronya.
2) Al-‘Āqidain (subjek perikatan).
Syarat  menjadi  anggota  perserikatan
yaitu:  orang  yang  berakal,  dewasa, dan  merdeka  atau  tidak  dalam paksaan.  Disyaratkan  pula  bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan  kekuasaan  perwakilan, disebabkan karena dalam musyārakah mitra  kerja  juga  berarti  mewakilkan harta untuk diusahakan.
3) Maḥall  al-‘Aqd (objek  perikatan). Objek  perikatan  bisa  dilihat  meliputi modal  maupun  kerjanya.  Mengenai modal  yang  disertakan  dalam  suatu perserikatan hendaklah berupa:
a) modal yang diberikan harus uang tunai,  emas,  perak,  atau  yang nilainya sama
b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan,
c) modal  yang  disertakan  oleh masing-masing  pesero  dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi  dari  mana  asal-usul  modal itu. 31
Selain  akad musyārakah ,  dalam crowdfunding syariah  juga  dapat  meng- gunakan  akad qarḍ.  Qarḍ secara  termi- nologi  diartikan  meminjamkan  harta kepada  orang  lain  tanpa  mengharapkan imbalanArti peminjaman adalah menyerahkan  harta  kepada  orang  yang menggunakannya  untuk  dikembalikan gantinya  suatu  saat.  Menurut  istilah  para ahli  fikih, qarḍ adalah  memberikan  suatu harta  kepada  orang  lain  untuk  dikemba- likan  tanpa  ada  tambahan. Qarḍ (hutang- piutang) hukumnya boleh dan dibenarkan secara  syariat.  Tidak  ada  perbedaan pendapat  di  antara  para  ulama  dalam  hal ini.  Orang  yang  membutuhkan  boleh menyatakan  ingin  meminjam/  berhutang. Ini  bukan  sesuatu  yang  buruk,  bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan  ( mandūb )  untuk  memberikan pinjaman. Dalil  mengenai  hal  ini terdapat dalam al- Quran Surat al-Baqarah [2] ayat 245. 32
Bank Indonesia dan Dewan
Syariah Nasional Majlis  Ulama Indonesia (DSN  MUI)  menggariskan  rukun  dan syarat qarḍ (pinjaman/hutang)  adalah sebagai berikut:
Rukun qarḍ : 1.  Peminjam ( muqtariḍ )
2.  Pemilik  dana  atau  pemberi  pinjaman ( muqriḍ ) 3.  Jumlah dana ( qarḍ ) 4.  Ijab Qabul ( ṣighat ).
Syarat qarḍ :
1.  Kerelaan  dua  pihak  yang  melakukan akad;
2.  Dana  yang  akan  digunakan  ada manfaatnya dan halal.
Selain  rukun  dan  syarat,  fatwa
DSN  MUI  Nomor  19  Tahun  2000  juga menjelaskan  tentang  ketentuan  umum qarḍ , yakni:
a) Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtariḍ yang memerlukan
b) Nasabah  (penerima) qarḍ wajib mengembalikan  jumlah  pokok  yang diterima  pada  waktu  yang  telah disepakati bersama
c) Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah
d) Lembaga  Keuangan  Syariah  (yang memberikan qarḍ )  dapat  meminta jaminan  kepada  nasabah  (penerima qarḍ ) bilamana dipandang perlu.
e) Nasabah  (penerima) qarḍ dapat memberikan  tambahan  (sumbangan) dengan  sukarela  kepada  lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya  pada  saat  yang  telah disepakati  dan  lembaga  keuangan syariah  telah  memastikan  ketidak- mampuannya  (si  penerima qarḍ ), lembaga  keuangan  syariah  dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian  atau  menghapus  ( write off ) sebgaian atau
seluruh kewajibannya. 33
Apabila
crowdfunding itu
menggunakan  akad musyarakah ,  berarti para  pemberi  dananya  dihitung  sebagai investor, dengan kata lain disebut pemilik. Lain  halnya  jika crowdfunding itu menggunakan  akad qarḍ ,  berarti  pemberi dana  adalah  pemberi  pinjaman.  Jadi misalnya  jika  Budi  ingin  membuat  suatu proyek/usaha  dan  dia  menggunakan  akad musyārakah ,  maka  proyek/usaha  Budi  itu adalah bersama (para investor). Sedangkan jika crowdfunding menggunakan akad qarḍ , maka usaha/proyek  tersebut  masih  punya  Budi dan  dia  wajib  mengembalikan  pinjaman tersebut, tanpa bunga tentunya. 34
Salah  satu platform  crowdfunding syariah yang  menawarkan  urun  dana menggunakan akad qarḍ ialah indves.com .  Akad qarḍ yang  ditawarkan oleh platform ini  menunjukkan  bahwa investor  secara  bersama  mengumpulkan modal  untuk  meminjamkannya  kepada pengusaha. Investor tidak menerima imbal hasil apapun atas hasil pinjaman. Pengumpulan  modal  tersebut  digunakan untuk  aktivitas  sosial.  Jenis  pembiayaan ini tidak mendapatkan untung seperti bagi hasil. Jangka waktu  pengembalian hutang dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian  awal. Akad qarḍ yang ditawarkan sesuai dengan rujukan Fatwa DSN MUI Nomor
19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al-Qarḍ. 35

## E. Penerapan  dan  Risiko Crowd-
funding Syariah di Indonesia Salah satu
syarat untuk meluncurkan  produk  dan/atau  melak- sanakan  aktivitas  baru  seperti crowd- funding syariah,  yaitu  apabila  telah memiliki  kesiapan  operasional  yang memadai.  Pada  penjelasan  Pasal  7  Ayat (2)  huruf  (d)  Peraturan  OJK  Nomor  24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS, yang dimaksud “kesiapan operasional  yang  memadai”  antara  lain kesiapan  teknologi  informasi,  sumber
daya  manusia,  kebijakan  dan Standard Operating Procedure (SOP).
Salah  satu  contoh crowdfunding syariah  yang  sudah  memiliki  SOP  untuk mengembangkan  produk  bank  syariah yaitu  produk  Wakaf  Hasanah  yang  telah dimiliki  BNI  Syariah.  Pengumpulan  dana wakaf hasanah BNI syariah menggunakan metode crowdfunding dengan  kemudahan akses  melalui  internet.  Bagi  masyarakat yang  ingin  mewakafkan  hartanya,  dapat melalui website Wakaf  Hasanah  dengan memilih nazir (pengelola  wakaf)  dengan proyeknya. 36 Wakaf  Hasanah  merupakan penggalangan  dana  yang  diinisiasi  oleh BNI Syariah untuk memfasilitasi masyarakat berwakaf. Dana yang terhimpun  selanjutnya  disalurkan  ke proyek-proyek  produktif  meliputi com- mercial  tower ,  rumah  sakit  dan  lembaga pendidikan.  Saat  ini  ada  lima  lembaga pengelola  wakaf  atau nazir yang  telah bekerja  sama  dengan  BNI  Syariah  antara lain,  Yayasan  Dompet  Dhuafa,  Yayasan Rumah  Zakat,  Global  Wakaf,  Yayasan Pesantren  Al-Azhar,  dan  Badan  Wakaf Indonesia.  Untuk  memudahkan  masya- rakat  dalam  berwakaf,  BNI  Syariah menyediakan layanan digital yang memungkinkan calon pemberi wakaf atau waqif untuk  menyalurkan  wakafnya sesuai  pilihan  para waqif melalui gadget atau smartphone kapan  pun  dan  di  mana pun. Dengan metode crowdfunding tersebut,  dana  terkumpul  dengan  cara yang lebih mudah bagi nasabah. 37
Kemudahan yang ditawarkan metode crowdfunding syariah  memiliki berbagai  risiko  yang  dapat  menimbulkan problematika  hukum  di  Indonesia.  Di antara risiko tersebut yaitu, risiko penipuan yang dapat menimbulkan kejahatan money laundering , risiko serangan cyber dalam bentuk cyber crime , dan  sebagainya.  Berbagai  risiko  yang dihadapi  praktisi crowdfunding syariah dapat  memicu  munculnya  problematika hukum  atau disebut juga legal issue .  Ada
beberapa legal  issue dalam  pelaksanaan crowdfunding syariah yaitu:
1. Kejahatan Cyber Crime
Perkembangan  internet  memberikan banyak  dampak  positif  di  berbagai bidang,  salah  satunya  di  bidang ekonomi  sehingga  muncul crowd- funding syariah  yang  memudahkan pengumpulan  dana  melalui  internet. Namun  demikian,  ibarat  uang  logam yang memiliki dua sisi, selain berdampak positif, internet juga memiliki  sisi  negatif.  Kejahatan  yang lahir  sebagai  dampak  negatif  dari perkembangan  internet  sering  disebut dengan cyber  crime . Cyber  crime adalah  segala  macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. 2. Money laundering
Money  Laundering atau  disebut  juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Produk  keuangan,  di  antaranya crowdfunding syariah,  apabila  belum  ada fatwanya  harus  dimintakan  penetapan fatwa  terlebih  dahulu  ke  DSN-MUI. Secara  umum,  DSN-MUI  memiliki  dua kriteria  untuk  menjadikan  sebuah  produk layak  dilabeli  stempel  syariah  dan  halal, yaitu syar'an dan qanūnan.  Syar‘an yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah  Indonesia  serta  fatwa  dari  DSN- MUI.  Kriteria  kedua  adalah qanūnan , yang  diartikan  sebagai  segala  sesuatu yang  sesuai  dengan  peraturan-peraturan lainnya  yang  digunakan  di  Indonesia  saat ini (hukum positif). 38
Antara syar‘an dan qanūnan harus berjalan  beriringan  agar  tidak  terjadi kendala  ke  depannya.  Namun  pada
faktanya,  percepatan  kesyariahan  sering melampaui  kecepatan  hukum  positif sehingga  terjadi gap (jurang)  antara syar‘an dan qanūnan . 39 Gap antara syar`an dan qanūnan tersebut  dapat menjadi  kendala  dalam  pengembangan dan pengawasan produk perbankan syariah. Problematika hukum di Indonesia dipengaruhi kendala internal dan eksternal yang dialami praktisi crowdfunding
syariah. Dalam
praktiknya, kendala
dialami Indves.com ,  salah  satu platform crowdfunding syariah yang telah beroperasi  di  Indonesia.  Kendala  internal yang  dialami indves.com yaitu  dari  segi teknis  dan  strategis.  Kendala  eksternal muncul dari market ekonomi syariah yang belum  matang  sehingga  membutuhkan edukasi. 40
Mayoritas
masyarakat Indonesia  masih  cenderung  takut  untuk berinvestasi.  Mereka lebih  memilih untuk menabung di deposito ketimbang berinvestasi.  Hal  ini  terbukti  dari  fakta sampai  Januari  2017,  sekitar  60  juta penduduk yang memiliki rekening tabungan  di  Indonesia,  baru  terdapat  3,8 juta berupa rekening deposito. 41
Implikasi  kendala  yang  tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan
crowdfunding syariah, dapat menimbulkan  celah  untuk  melakukan kejahatan
dan permasalahan- permasalahan  hukum  lainnya.  Praktek crowdfunding syariah  yang  diterapkan  di berbagai belahan dunia, memiliki kendalanya masing-masing.
Dengan melihat
potensi
perkembangan crowdfunding syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya crowdfunding syariah  sebagai  salah  satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat.  Problematika  hukum  yang dialami  praktisi crowdfunding syariah dapat  ditemukan  solusinya  berdasarkan perspektif syariah compliance . 42

## F. Penutup
Konsep crowdfunding syariah yang  diterapkan  di  Indonesia  pada dasarnya  harus  berpedoman  pada  al- Qur’an  dan  Sunnah.  Hal  tersebut  sesuai dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI) Nomor  117/DSN-MUI/II/2018  tentang Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah dan untuk fintech syariah yang menerbitkan  uang  elektronik  syariah harus  mengikuti  ketentuan  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indo- nesia  (DSN-MUI)  Nomor  116/DSN- MUI/IX/2017  tentang  Uang  Elektronik Syariah. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, crowdfunding syariah  dalam pelaksanaannya  harus  sesuai  syariat Islam.  Kesesuaian  syariat  Islam  dengan konsep crowdfunding syariah dapat dilihat dari  perspektif syariah  compliance atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep crowdfunding syariah  ingin  berpedoman pada  al-Qur’an  dan  Sunnah,  maka  harus bebas dari maysir , ribā , gharar dan ẓālim . Untuk crowdfunding syariah dalam  proses  transaksinya  menggunakan prinsip syariah yang berlaku. Crowfunding syariah,  setidaknya  dapat memiliki  2  jenis  akad  yaitu musyārakah dan qarḍ .  Musyarakah  adalah  akad kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana masing-masing pihak memberikan kontribusi  dana  (amal/  expertise)  dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai dengan  kesepakatan.  Lain  halnya  dengan qarḍ, yang  berarti  memberikan  suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Kedua akad  tersebut  harus  memenuhi  syarat  dan rukunnya  masing-masing  agar  akad  yang dilaksanakan dapat dikatakan sah.
Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian crowdfunding adalah  dari  sisi  legalitas
dan keamanannya. Implikasi kendala yang tidak  segera  dibenahi  dalam  pelaksanaan crowdfunding syariah, dapat menimbulkan  celah  untuk  melakukan kejahatan dan
permasalahan- permasalahan  hukum  lainnya.  Melihat potensi  perkembangan crowdfunding sya- riah  di  berbagai  belahan  dunia,  Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya
crowdfunding syariah  sebagai  salah  satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat.  Problematika  hukum  menge- nai  praktik crowdfunding syariah  perlu diawasi  oleh  Dewan  Syariah  Nasional agar  sesuai  dengan syariah  compliance sehingga  masyarakat  tidak  ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui platform
crowdfunding syariah.

## Catatan Akhir
1 Putra  Halomoan  Hasibuan,  “Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi  Konvensional”, Jurnal  Yurisprudentia , Vol. 2, No. 1, (2016), hlm 65-66.
2 Hasanudin,  “Kontroversi  Hukum Asuransi.”, Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , Vol. XII, No. 1, (2018), hlm. 88.
3 “Definisi Fintech dalam situs
Finansialku.com  yang  merupakan  salah  satu platform crowdfunding dan peer to peer lending di Indonesia”  dalam  www.finansialku.com,  diakses pada 5 Juli 2018.
4 Nindya  Aldila,  “Fintech  Syariah Diyakini Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah”, dalam www.finansial.bisnis.com, diakses pada 5 Juli 2018.
5 Ketentuan  umum  bagian  ke  empat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN- MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
6 Septyaningsih,  “Asosiasi  Sebut  Jumlah Fintech  Syariah  Semakin  Bertambah”, Republika Online , dalam www.republika.co.id, diakses 5 Juli 2018.
7 U  Andaleeb,  A.K  Mishra,  “Equity Crowdfunding  in  Syariah  Compliant  Nations  :  an outlook  in  the  middle-east”, Global  Journal  of Finance  and  Management ,  Vol.  8,  No.  1,  (2016), hlm. 97-102.
8 Dhoni  Siamsyah  Fadillah  Akbar, “Mendorong  Crowdfunding  untuk  Peningkatan Investasi  di  Indonesia”, Kementerian  Keuangan R.I. ,  dalam  www.kemenkeu.go.id,  diakses  5  Juli 2018.
9 Asep  Koswara,  “Bagaimana  Hukum Crowdfunding dalam Islam?” dalam www.syariahx.blogspot.com, diakses 29 September 2018.
10 Ramdania,  “Asia  ‘Booming’  Galang Dana Syariah”, dalam www.dream.co.id, diakses 5 Juli 2018.
11 M. Az-Zahra Rasyid, Ro’fah
Setyowati, “Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah  dari Prespektif Syariah Compliance”, Diponegoro Law Journal , Vol. 6 No. 4, (2017), hlm. 1-16.
12 Ibid.
13 Umi  Kulsum,  “Fintech  setuju  OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia”, Kontan Online , dalam www.keuangan. kontan.co.id, diakses 12 November 2018.
14 L  Nurhasim,  “Kepatuhan  Syariah (Sharia  Compliance)  dalam  Industri  Keuangan Syariah”,  dalam Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , Vol. 23, No.1, (2016), hlm 77-96.
15 Ibid.
16 Arief  Budiono,  “Penerapan  Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 54-56. 17 Masagus  Syafran,  “Mengenal  Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding”, dalam www.id.techinasia.com,  diakses  28  September 2018.
18 Aprillia  Ika,  “OJK  Segera  Keluarkan Aturan  ‘Crowdfunding’  Sebelum  Juli”,  dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 28 September 2018. 19 S.R. Arifin, Wisudanto,
“Crowdfunding  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan Pembangunan  Infrastruktur”  dalam  University Network for
Indonesia
Infrastructure Development, September (2017).
20 S.  Madjid,  “Prinsip-Prinsip  (Asas- Asas) Muamalah”, dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 15-28.
21 Wahjono,  Sentot  Imam  Marina,  Anna Widayat,  “Islamic  Crowdfunding:  Alternative”, dalam 1st World Islamic Social Science Congress, Desember (2015), hlm. 1-12.
22 Ibid.
23 M. Az-Zahra Rasyid, Ro’fah
Setyowati, “Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah  Dari Prespektif Syariah Compliance”, Diponegoro Law Journal , Vol. 6, No. 4, (2017), hlm. 1-16.
24 B.  Sukardi,  “Kepatuhan  Syariah (Syariah  Compliance)  dan  Inovasi  Produk  Bank Syariah di Indonesia”, IAIN Surakarta.
25 Ibid. 26 L  Nurhasim,  “Kepatuhan  Syariah (Sharia  Compliance)  dalam  Industri  Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , Vol.
23, No. 1, 2016, hlm 77-96.
27 L.  Imama,  “Konsep  Dan  Implementasi Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan  Bank Syariah”, Jurnal  Iqtishadia ,  Vol.  1,  No.  2,  2014, hlm. 223-224.
28 Sasmita  Flouridaningrum,  “Mengapa Memilih  FinTech  Syariah?”  dalam  www. indopos.co.id, diakses 6 Juli 2018.
29 Trimulato,  “Analisis  Potensi  Produk Musyarakah  Terhadap  Pembiayaan  Sektor  Riil UMKM”, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , Vol. 18, No. 1, (2017). hlm. 41-51. 30 Ibid. 31 Mahmudatus  Sa’diyah,  Nur  Aziroh, “Musyarakah  dalam  Fiqih  dan  Perbankan Syariah”, Jurnal  Equilibrium ,  No.  2,  (2014),  hlm. 310-327.
32 F.  Budiman,  “Karakteristik  Akad Pembiayaan  Al-Qardh  Sebagai  Akad  Tabarru'”, Jurnal Yuridika , Vol. 28, No. 3, (2013), hlm. 407-
418.
33 Adi  Cahyadi,  “Mengelola  Hutang dalam Prespektif Islam”, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol. 4, No. 1, (2014), hlm. 67-77. 34 Muamalatku  Team,  “Crowdfunding Syariah  sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Syariah”, dalam www.muamalatku.com, diakses 6 juli 2018.
35 Ketentuan  akad Qard dalam platform Indves.com, dalam  www.indves.com  diakses  12 November (2018).
36 Yogie  Respati,  “Langkah  Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah”, dalam www.keuangansyariah.mysharing.com, diakses 13 November 2018.
37 Siaran  Pers,”  Inovasi  BNI  Syariah Untuk  Gaya  Hidup  Hasanah”,  dalam  www.bni syariah.co.id, diakses 13 November 2018.
38 Tiara Syahra Sya, “Jangan Salah Pilih! Ketahui  Dulu  Kriteria  Properti  Syariah  Yuk”, dalam  www.blog.urbanindo.com,  diakses  29 September 2018.
39 M Az-Zahra Rasyid, Ro’fah Setyowati, “Crowdfunding Syariah  untuk  Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Prespektif Syariah Compliance”, Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.  6, No. 4, (2017) hlm. 1-16.
40 Zaki  Mursidan  Baldan,  “Kenalan dengan  Indves,  Platform  Crowdfunding  Berbasis Syariah”,  dalam  www.thenextdev.id,  diakses  13 November 2018.
41 Benedicto  Haryono,  Meningkatkan Minat  Investasi  Melalui  Peer-to-Peer  Lending”, dalam www.fintech.id, diakses 20 April 2017
42 Ibid. hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Dhoni Siamsyah Fadillah. “Mendorong  Crowdfunding  untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”. Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia. Dalam www.kemenkeu.go.id, diakses 5 Juli 2018.
Aldila, Nindya. “Fintech Syariah Diyakini
Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah”, dalam www.finansial.bisnis.com,  diakses pada 5 Juli 2018. Andaleeb,  U.,  &  A.K.  Mishra.  “Equity Crowdfunding in Syariah
Compliant  Nations: an Outlook in the  Middle-East”. Global  Journal of Finance and Management , Vol.
8, No. 1, (2016).
Arifin,  S.R.,  &  Wisudanto.  “Crowd-
funding sebagai Alternatif
Pembiayaan  Pembangunan  Infra- struktur”. University  Network  for Indonesia  Infrastructure  Develop- ment , September, (2017).
Baldan,  Zaki  Mursidan.  “Kenalan dengan
Indves,  Platform  Crowdfunding Berbasis Syariah, dalam www.thenextdev.id,  diakses  13 November 2018. BNI  Syariah.  “Siaran  Pers:  Inovasi  BNI Syariah Untuk Gaya Hidup
Hasanah”, BNI  Syariah ,  dalam www.bnisyariah.co.id,  diakses  13 November 2018.
Budiman,  F.  (2013).  “Karakteristik  Akad Pembiayaan  Al-Qardh  Sebagai Akad Tabarru'”. Yuridika , Vol. 28, No. 3, (2013).
Budiono,  A.  Penerapan  Prinsip  Syariah Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah.
Jurnal  Law  and  Justice ,  Vol.  2, No. 1, (2017).

## Cahyadi,  A.  “Mengelola  Hutang  dalam
Prespektif  Islam”. Esensi:  Jurnal Bisnis  dan  Manajemen ,  Vol.  4, No. 1, (2014).
Finansialku.com. “Definisi Fintech ”.
https://www.finansialku.com/defin isi-fintech-adalah/  diakses  pada  5 Juli (2018).
Flouridaningrum, Sasmita. “Mengapa Memilih FinTech Syariah?”. Indopos Online , www.indopos.co.id,  diakses  6  Juli 2018. Hasanudin. “Kontroversi Hukum Asuransi.” Jurnal Al - Manahij: Jurnal  Kajian  Hukum  Islam ,  Vol. XII, No. 1, (2018).
Hasibuan, P. H. Analisis Hukum Asuransi. Jurnal Yurisprudentia , Vol. 2, No. 1, (1989).
Ika,  Aprillia.  “OJK  Segera  Keluarkan Aturan  ‘Crowdfunding’  Sebelum Juli”. Kompas  Online ,  dalam www.ekonomi.kompas.com, di- akses 28 September 2018.
Imama,  L.  S.  “Konsep  dan  Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”. Dalam Jurnal Iqtishadia:  Jurnal Ekonomi  &  Perbankan  Syariah , Vol. 1, No. 2, (2014).
Koswara,  Asep.  “Bagaimana  Hukum Crowdfunding  dalam Islam?”
dalam  www.syariahx.  blogspot. com, diakses 29 September 2018 . Kulsum,  Umi.  “Fintech  setuju  OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia”, Kontan Online, dalam www.keuangan.kontan.co.id/ diakses 12 November 2018.
Madjid,  S.  S.  “Prinsip-Prinsip  (Asas- Asas)  Muamalah.  Dalam Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah Vol.  2,
No. 1, (2018). Muamalatku Team. “Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah”, dalam www.muamalatku.com,  diakses  6 Juli 2018. Nurhisam, L. “Kepatuhan Syariah ( Sharia Compliance ) dalam Industri Keuangan Syariah”. Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM ,  Vol.  23,  No. 1, (2016).
Ramdania. “Asia ‘Booming’ Galang Dana
Syariah”, dalam www.dream.co.id,
diakses 5 Juli 2018.
Rasyid, M. Az-Zahra, &  Ro’fah Setyowati. “Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance”. Jurnal Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.  6, No. 4, (2017). Respati, Yogie. “Langkah Mudah Berwakaf  di  Wakaf  Hasanah  BNI Syariah”, dalam www.
keuangansyariah.mysharing.co,
diakses 13 November 2018.
Sa’diyah, M., & Aziroh, N. “Musyarakah
Dalam Fiqih dan Perbankan
Syariah”. Jurnal Equilibrium ,  No.
2, (2014). Septyaningsih.  “Asosiasi  Sebut  Jumlah Fintech Syariah Semakin Bertambah”, Republika  Online ,
dalam www.republika.co.id,
diakses 5 Juli 2018.
Sukardi,  B.  “Kepatuhan  Syariah  ( Syariah Compliance )  dan  Inovasi  Produk Bank  Syariah  di  Indonesia. \ urnal Akademika: Jurnal Pemikiran Islam , Vol. 17, No. 2, (2012).
Syafran, Masagus. “Mengenal Lebih Jauh Mengenai  Crowdfunding”,  dalam
www.id.techinasia.com, diakses
28 September 2018.
Syahra  Sya,  Tiara.  “Jangan  Salah  Pilih!
Ketahui  Dulu  Kriteria  Properti Syariah  Yuk”,  dalam  www. blog.urbanindo.com,  diakses  29 September 2018.
Trimulato,  T.  “Analisis  Potensi  Produk
Musyarakah Terhadap Pembiayaan  Sektor  Riil  UMKM”.
Dalam Jurnal  Ekonomi  &  Studi Pembangunan ,  Vol.  18,  No.  1, (2017).