Faletehan Health Journal , 5 (3) (2018) 135-141 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | e-ISSN 2597-8667

## Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kelas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Rasdiawal Nur 1 , Ismail AB 1 , Dina Lusiana S 1
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Indonesia *Corresponding Author: rasdhyy@gmail.com

## Abstrak
Akhir Tahun 2004 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diharapkan dengan adanya JKN pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan dalam sistem asuransi dan JKN menjadi sistem jaminan yang bersifat wajib. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Tarakan diketahui bahwa desa tertinggi yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan adalah Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara sebanyak 1.017 jiwa peserta mandiri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  memengaruhi  masyarakat  Desa  Sei  Pancang dalam  pemilihan  kelas  kepesertaan  JKN.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Sei Pancang yang terdaftar sebagai peserta Mandiri BPJS Kesehatan dengan sampel sebanyak 156  responden  yang dipilih secara simple random sampling. Data dianalisis menggunakan uji univariat dan uji bivariat dengan Chi Square. Hasil analisis Chi Square menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan (p value = 0,001) dengan pemilihan kelas kepesertaan JKN dan tidak ada hubungan antara aksesibilitas (p value = 0,131) serta mutu pelayanan (p value = 0,091) dengan pemilihan kelas  kepesertaan  JKN.  Dalam  hal  ini,  diharapkan  pihak  BPJS  Kesehatan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat tentang manfaat dan fasilitas yang didapatkan dalam setiap kelas kepesertaan JKN dan diharapkan masyarakat untuk memilih  kelas  kepesertaan  JKN  sesuai  dengan  pendapatan  yang  didapatkan  demi  terwujud  pembiayaan  kesehatan secara adil.
Kata Kunci: Aksesibilitas, Jaminan Kesehatan Nasional, Mutu Pelayanan, Pendapatan

## Abstract
At the end of 2004, the government established a law No.40 year 2004 about National Social Insurance System, with one of the program is National Health Insurance (JKN). This program is expected to carried out the financing of public health services in insurance system and becomes a mandatory insurance system. The data from branch of BPJS Kesehatan on Tarakan city showed the highest registered village on BPJS Kesehatan is SeiPancang village north Sebatik district with 1017 people of independent participants. The purpose of this study was to determine the factors that influenced people in SeiPancang village to choose JKN’s membership class. This study used observational study method with cross sectional study design. Population in this study is people in SeiPancang village north Sebatik district who registered as independent participants of BPJS Kesehatan, with a sample of 156 selected respondents from simple random sampling. The data was analyzed using univariate test and bivariate test with chi square . The chi square analysis showed a correlation between income (p value = 0,001) with choices of JKN’s membership class, and no correlation between accessibility (p value = 0,131) and services quality (p value = 0,091) with choices of JKN’s membership class. In this case, it is expected that the health bureau socializes to the public about the benefits and facilities obtained in each JKN participation class and it is expected that the community to choose the JKN membership class is in accordance with the income earned to achieve fair health financing.
Keywords: Accessibility,  Income, Universal Health Covered,  Services Quality
Faletehan Health Journal , 5 (3) (2018) 135-141 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667

## Pendahuluan
Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN) merupakan  sebuah  jaminan  kesehatan  yang diberlakukan  di  Indonesia.  Akhir  Tahun  2004 pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional,  dengan  salah  satu  programnya  adalah Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Diharapkan dengan  adanya  JKN  pembiayaan  pelayanan kesehatan  masyarakat  dilaksanakan  dalam  sistem asuransi  dan  JKN  menjadi  sistem  jaminan  yang bersifat wajib,  besaran  premi  berdasarkan presentase  pendapatan  dan  semua  anggota mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  sama. Melalui  SJSN  ini,  seluruh  masyarakat  akan mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  akan berdampak  pada  peningkatan  derajat  kesehatan. Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  juga menetapkan,  Jaminan  Sosial  Nasional  akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS),  yang  terdiri  dari  BPJS Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jaminan Kesehatan  Nasional  akan  diselenggarakan  oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi  dua  yaitu  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran.  Iuran jaminan kesehatan  bagi  peserta  pekerja  bukan  penerima upah  dan  bukan  pekerja  atau  JKN  Mandiri ditanggung oleh peserta yang bersangkutan dengan ketentuan  sebesar  Rp  25.500  per  orang  per  bulan yang  menghendaki  pelayanan  diruang  perawatan kelas  III,  Rp  42.500  per  orang  bagi  peserta  yang menghendaki pelayanan diruang perawatan kelas II dan  Rp  59.500  per  orang  yang  menghendaki pelayanan  diruang  perawatan  kelas  I.  Manfaat akomodasi  dibedakan  berdasarkan  skala  besaran iuran yang dibayarkan.
Penduduk  Indonesia  yang  tercatat  sebagai peserta  BPJS  Kesehatan  sampai  1  April  2018 adalah 195.170.283 jiwa atau 76,39% dari jumlah total  populasi  sekitar  255.466.700  juta  penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan upaya untuk mewajibkan  masyarakat  menjadi  anggota  JKN sampai saat ini belum bisa terlaksana sepenuhnya. Diperlukan  sosialisasi  yang  menyeluruh  agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sistem jaminan  kesehatan.  Sosialisasi  merupakan  kunci keberhasilan  pelaksanaan  JKN  mengingat  tingkat kepesertaan  jaminan  kesehatan  saat  ini  relatif rendah.  Sosiaslisasi  yang  baik  akan  memberikan
pemahaman  dan  kesadaran  kepada  peserta  dan pemberi  kerja  akan  hak  dan  kewajibannya  (Peta Jalan JKN 2012-2019).
Provinsi  Kalimantan  Utara  terdiri  dari  satu Kota  dan  empat  Kabupaten,  yaitu  Kota  Tarakan serta Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana  Tidung.  Pulau  Sebatik  merupakan  pulau terluar  di  Kabupaten  Nunukan  yang  merupakan salah satu dari 92 pulau kecil dan terluar yang ada di  Indonesia.  Pulau  yang  berbatasan  langsung dengan  Malaysia  ini  secara  administratif  terbelah menjadi  dua,  sebagian  masuk  wilayah  Indonesia dan  sebagian  lainnya  masuk  wilayah  Malaysia. Pulau  Sebatik  terdiri  dari  5  Kecamatan  yang berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga Malaysia,  3  kecamatan  berbatasan  darat  yaitu Kecamatan  Sebatik  Utara,  Kecamatan  Sebatik Tengah  dan  Kecamatan  Sebatik  Utara.  Dua kecamatan lainnya berbatasan laut yaitu Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik. Kondisi  geografis  yang  demikian  menjadikan penduduk  Pulau  Sebatik  tidak  terlepas  dari pengaruh kehidupan masyarakat tetangga khususnya  imbas  kemajuan  ekonomi  dari  negara tetangga.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Cabang  Kota Tarakan  tahun  2018  dari  47.709  jiwa  jumlah masyarakat  Pulau  Sebatik,  masyarakat  yang  telah menjadi  peserta  JKN-KIS  adalah  13.852  peserta, 4.190  jiwa  merupakan  peserta  mandiri.  Dari  data tersebut, desa tertinggi yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan  adalah  Desa  Sei  Pancang  Kecamatan Sebatik  Utara  sebanyak  2316  peserta,  dengan rincian  1017  jiwa  merupakan  peserta  mandiri dengan  distribusi  peserta  terbanyak  berada  pada kelas  kepesertaan  kelas  3  yaitu  798  peserta,  134 peserta pada kelas 2 dan 85 peserta pada kelas 1.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Provinsi Jambi  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  antara tingkat  pendapatan  dengan  pemilihan  besar  iuran BPJS  Kesehatan  (Noerjodianto,  2015).  Hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Sumber Rejo  Kota  Balikpapan  menyatakan  ada  hubungan aksesibilitas  terhadap  pemanfaatan  pelayanan kesehatan, dari hasil penelitian diperoleh OR 0,781 yang artinya responden yang menyatakan aksesibilitas  mudah  mempunyai  peluang  0,781 untuk  tidak  memanfaatkan  pelayanan  kesehatan (Wahyuni,  2012).  Penelitian  yang  dilakukan  di Kota Semarang menjelaskan ada hubungan antara
ISSN 2088-673X | 2597-8667
persepsi  pasien  terhadap  kehandalan  pelayanan dengan  pemanfaatan  ulang  pelayanan  kesehatan, dalam  penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa penilaian  jasa  pelayanan  kesehatan  lebih  terkait pada  tanggapan  petugas  memenuhi  kebutuhan pasien,  kelancaran  komunikasi  petugas  dengan pasien  serta  kemampuan  untuk  memberikan pelayanan  yang  sesuai  dengan  janji  yang ditawarkan (Trimurthy, 2008).
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pemilihan  kelas  kepesertaan  JKN  di  Desa  Sei Pancang  Kecamatan  Sebatik  Utara  Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional . Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Agustus  2018  di Desa  Sei  Pancang  Kecamatan  Sebatik  Utara Kabupaten  Nunukan  Kalimantan  Utara.  Populasi penelitian  adalah  warga  Desa  Sei  Pancang Kecamatan  Sebatik  Utara  Kabupaten  Nunukan Kalimantan  Utara  yang  terdaftar  sebagai  peserta BPJS  Mandiri,  dengan  jumlah  226  Kepala Keluarga, dengan sampel sebesar 156 peserta BPJS Mandiri.  Teknik  sampel  yang  digunakan  adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak secara sederhana. Instrumen yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  lembar kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas.  Analisis  data  menggunakan  uji chi- square dengan  interpretasi  pada  CI  95%,  jika p value ≤  0,05  maka  Ho  ditolak  sehi ngga  dapat dikatakan  terdapat  hubungan  yang  bermakna secara statistik.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  karakteristik  responden meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan,  jumlah  anggota  keluarga,  alamat rumah  dan  kelas  kepesertaan  JKN. Tabel  1 menunjukkan bahwa distribusi responden terbanyak  berada  pada  kelompok  usia  37  tahun hingga  46  tahun  sebanyak  81  responden  (51,9%). Dari 156 responden, distribusi terbanyak memiliki jenis  kelamin  perempuan  sebanyak  148  orang (94,9%),  dan  distribusi  responden  terbanyak berdasarkan  jenis  pekerjaan  sebanyak  110  orang (70,5%) bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Distribusi responden berdasarkan tingkat
pendidikan  dan  kelas  kepesertaan  JKN,  diketahui bahwa distribusi responden terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 86 responden (55,1%) mempunyai pendidikan SD/Sederajat. Serta distribusi  responden  terbanyak  untuk  kategori kelas  kepesertaan  JKN  sebanyak  120  responden (76,9%) berada pada kelas 3 kepesertaan JKN.
Tabel 1. Distribusi karakteritik responden
Variabel F % Usia (Tahun) 27-36 43 27,6 37-46 81 51,9 47-56 32 20,5 Jenis Kelamin Laki-laki 8 5,1 Perempuan 148 94,9 Pekerjaan Pegawai swasta 14 9,0 IRT 110 70,5 Nelayan 6 3,8 Petani 8 5,1 Berkebun 11 7,1 Wiraswasta 6 3,8 Lain-lain 1 0,6 Pendidikan Tidak Sekolah/tidak tamat SD 16 10,3 SD/sederajat 86 55,1 SMP/sederajat 32 20,5 SMA/sederajat 11 7,1 D3 9 5,8 S1 2 1,3 Kelas Kepesertaan JKN Kelas 1 5 3,2 Kelas 2 31 19,9 Kelas 3 120 76,9 Kategori Pendapatan Kelas Bawah 90 57,7 Kelas Menengah 65 41,7 Kelas Atas 1 0,6 Aksesbilitas Akses Mudah 155 99,4 Akses Sulit 1 0,6 Mutu Pelayanan Mutu Kurang 6 3,8 Mutu Baik 150 96,2 Total (n) 156 100
Faletehan Health Journal , 5 (3) (2018) 135-141 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667
Distribusi  responden  berdasarkan  kategori pendapatan,  aksesibilitas  dan  mutu  pelayanan diketahui  bahwa    distribusi  responden  terbanyak berada  pada  kategori  pendapatan  kelas  bawah sebanyak  90  responden  (57,7%).  akses  mudah sebanyak  155  orang  (99.4  %),  dan  mutu  baik sebanyak 150 orang (3.8%).
Berdasarkan tabel 2, untuk variabel pendapatan,  dari  90  yang  memiliki  pendapatan kelas  bawah  sebanyak  85  (54,5%)  responden dengan kepesertaan kelas 3. Variabel aksesibilitas dari 155 responden yang menyatakan akses mudah 120  (76,9%)  dengan  kepesertaan  kelas  3  dan variabel mutu pelayanan, dari 150 responden yang menyatakan  mutu  baik  sebanyak  120  (76,8%) responden dengan kepesertaan kelas 3.
Berdasarkan  hasil  uji Chi  Square dalam menguji hubungan, didapatkan hasil untuk variabel pendapatan p  value =  <0,001  nilai  tersebut  lebih kecil  dari  nilai  α  0,05 yang  artinya  ada  hubungan antara pendapatan dengan kelas kepesertaan JKN, variabel  aksesibilitias  didapatkan  hasil p  value = 0,131  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  α  0,05 yang artinya tidak ada hubungan antara aksesibilitas  dengan  kelas  kepesertaan  JKN  dan untuk variabel mutu pelayanan didapatkan hasil p value = 0,091 nilai tersebut lebih besar dari nilai α 0,05 yang artinya tidak ada hubungan antara mutu pelayanan dengan kelas kepesertaan JKN.

## Hubungan Pendapatan dengan Pemilihan Kelas Kepesertaan JKN
Pendapatan  merupakan  ukuran  yang  sering digunakan  untuk  melihat  kondisi  status  sosial
ekonomi  pada  suatu  kelompok  masyarakat tertentu. Berdasarkan penggolongannya, pendapatan  dibedakan  menjadi  tiga  golongan yaitu,  kelas  menengah  ke  atas  jika  pendapatan >Rp.6.000.000  per  bulan,  kelas  menengah  jika pendapatan pendapatan Rp.2.600.000- Rp.6.000.000  per  bulan  dan  kelas  menengah  ke bawah  jika  pendapatan  <Rp.2.600.000  per  bulan (BPPK Kemenkeu RI, 2015).
Kemampuan  masyarakat  dalam  menentukan kelas perawatan dalam JKN sangat tergantung dari besar  pendapatan yang  didapatkan,  dalam penelitian  ini  terbukti  bahwa  ada  hubungan  yang signfikan  ( P  Value <0,001<  α  0,05)  antara  besar pendapatan  dengan  pemilihan  kelas  keperawatan dalam  JKN.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Noerjodianto  (2015)  bahwasanya  ada  hubungan antara  tingkat  pendapatan  terhadap  pemilihan besaran  iuran  BPJS  Kesehatan  bagi  calon  peserta BPJS  kesehatan.  Dalam  penelitian  ini  diketahui, 76.9% responden memilih perawatan kelas 3 dalam JKN  dan  54.5%  responden  diantaranya  berada pada  ketegori  pendapatan  kelas  menengah  ke bawah,  yang  artinya  54.5%  responden  telah memilih  kelas  pelayanan  sesuai  dengan  tingkat pendapatannya.  Dalam  penelitian  Noerjodianto (2015)  juga  menjelaskan  bahwa  kecenderungan masyarakat  dalam  memilih  besar  iuran  BPJS Kesehatan  bergantung  pada  tingkat  pendapatan, semakin  tinggi  pendapatan  semakin  tinggi seseorang ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang  terbaik  dan  semakin  rendah  pendapatan seseorang  akan  memperoleh  pelayanan  kesehatan yang sesuai dengan pendapatanya.
Tabel 2. Hubungan Pendapatan, Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan dengan Pemilihan Kelas Kepesertaan JKN
Variabel Kelas Kepesertaan JKN Total p value Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 n % < 0,001 N % n % n % Pendapatan Kelas Bawah 0 0 5 3.2 85 54.5 90 57.7 Kelas Menengah 5 3.2 26 16.7 34 21.8 65 41.7 Kelas Atas 0 0 0 0 1 0.6 1 0.6 Aksesiblitas 0,131 Akses Sulit 0 0 1 0.6 0 0 1 0.6 Akses Mudah 5 3.2 31 19.2 120 76.9 155 99.4 Mutu Pelayanan 0,091 Mutu Kurang 1 0.6 0 0 5 3.2 6 0.6 Mutu Baik 4 2.6 31 19.9 115 73.6 150 96.2 Total (n) 5 3.2 31 19.9 120 76.8 156 100
Dari  penelitian  juga  diketahui  masih  ada responden  yang  memiliki  pendapatan  kelas  atas tapi memilih kelas keperawatan kelas 3 dan justru responden  yang  memiliki  pendapatan  kelas menengah memilih kelas keperawatan kelas 2 dan kelas  1.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  ada masyarakat yang meyakini bahwa kebutuhan untuk kesehatan  bukan  keperluan  prioritas  yang  harus dipenuhi terlebih dahulu.
Menurut  Pujianto  (2008)  suatu  sistem kesehatan  disebut  dibiayai  secara  adil  jika kontribusi  terhadap  total  biaya  kesehatan  adalah sama  untuk  setiap  masyarakat,  sesuai  dengan kemampuan  masyarakat  bersangkutan,  tanpa memperhatikan  status  kesehatan  atau  tingkat penggunaan  pelayanan  kesehatan  dari  masyarakat tersebut,  pembiayaan  sistem  pelayanan  kesehatan yang  adil  berarti  bahwa  risiko  yang  dihadapi masyarakat  untuk  membiayai  sistem  kesehatan didistribusikan  sesuai  kemampuan  membayar (ATP)  masyarakat.  Hal  ini  jelas  berbeda  dengan sebagian masyarakat Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara yang memilih kelas pelayanan JKN belum sesuai dengan pendapatannya.
Pada  penelitian  ini  diketahui  pengeluaran masyrakat  Desa  Sei  Pancang  Kecamatan  Sebatik Utara  untuk  keperluan  sehari-hari  masih  lebih besar  dibandingkan  dengan  pengeluaran  untuk keperluan  kesehatan,  hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  Pudjianto  (2008)  bahwa  baik  di perkotaan maupun di perdesaan, proporsi terbesar dari  pengeluaran  rumah-tangga  adalah  untuk makanan,  dan  pengeluaran  untuk  keperluan kesehatan tidak bersifat regresif.

## Hubungan  Aksesibilitas  dengan  Pemilihan Kelas Kepesertaan JKN
Aksesibilitas  kesehatan  terdiri  dari  biaya (biaya  yang  dikeluarkan  dalam  memperoleh pelayanan),  jarak  dan  ketersedian  transportasi (Muhazam,  2007).  Andersen  dalam  Muhazam (2007)  menyatakan  bahwa  tempat  tinggal  (terkait jarak)  mempengaruhi  pemanfaatan  pelayanan kesehatan  secara  signifikan.  Dalam  penelitian  ini diasumsikan  bahwa  semakin  mudah  aksesibilitas responden  menuju  pusat  pelayanan  kesehatan maka  akan  mempengaruhi  responden  dalam pemilihan kelas kepesertaan JKN. Hasil penelitian diketahui  bahwa  99.4%  responden  menyatakan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Pulau Sebatik adalah  mudah  untuk  diakses  dan  dari  hasil  uji
statistik disimpulkan tidak ada hubungan ( P Value 0,131  >  α  0,05)  yang  bermakna  antara  responden yang menyatakan aksesbilitas mudah dan responden  yang  menyatakan  aksesibilitas  sulit dalam pemilihan kelas kepesertaan JKN.
Hasil analisis menunjukkan aksesibilitas tidak mempunyai  hubungan  yang  bermakna  dengan pemilihan  kelas  kepesertaan  JKN,  dalam  hal  ini disebabkan karena meskipun angkutan umum tidak ada untuk digunakan dalam mengakses pelayanan kesehatan  yang  ada  di  daerah  Pulau  Sebatik bukanlah  suatu  masalah  karena  responden menggunakan kendaraan pribadi untuk menggantikan  angkutan  umum  dalam  mencapai tempat  pelayanan  kesehatan,  kemudian  kondisi jalan  penghubung  ke  tempat  layanan  kesehatan sudah  baik,  masyarakat  yang  mempunyai  rumah yang  jauh  dengan  pelayanan  kesehatan  tidak merasakan  halangan  untuk  datang  ke  pelayanan kesehatan.  Dengan  jarak  ±5  Km  membutuhkan waktu  ±10  menit  untuk  sampai  ke  tempat pelayanan  kesehatan,  dengan  adanya  kemudahan sarana  transportasi  dan  prasanan  jalan  yang  baik waktu  tempuh  ke  tempat  pelayanan  kesehatan menjadi relatif singkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni (2012) bahwa tidak ada hubungan aksesibilitas dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Secara  umum  jika  melihat  dari  ukuran persentase,  99.4%  responden  menyatakan  akses yang  mudah  dalam  menjangkau  pelayanan kesehatan di Pulau Sebatik baik, namun masih ada 0,6%  responden  menyatakan  akses  sulit.  Hal  ini bisa  disebabkan  oleh  faktor  lain  diluar  akses menuju  ke  tempat  pelayanan  kesehatan,  seperti kondisi  keuangan  yang  terbatas.  Karman  (2016) menjelaskan  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan dipengaruhi oleh akses pelayanan kesehatan, waktu yang  harus  dilalui  untuk  memperoleh  pelayanan kesehatan,  serta  mudah  atau  tidaknya  alat transportasi  yang  digunakan.  Akan  tetapi,  untuk beberapa  kondisi  tertentu  besarnya  jarak  tidak terlalu mempengaruhi  akses  lain (alat transportasi dan  waktu  tempuh).  Kondisi  keuangan  yang terbatas  lebih  membuat  responden  memilih  untuk tidak  memanfaatkan  pelayanan  kesehatan  yang ada.
Faletehan Health Journal , 5 (3) (2018) 135-141 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667

## Hubungan  Mutu  Pelayanan  dengan  Pemilihan Kelas Kepesertaan JKN
Mutu  pelayanan  kesehatan  adalah  memenuhi dan  melebihi  kebutuhan  serta  harapan  pelanggan melalui  peningkatan  yang  berkelanjutan  atas seluruh proses (Supriyanto, 2011). Penilaian mutu pelayanan kesehatan didasarkan pada lima dimensi mutu, diantaranya tangibles , reliability , responsiviness , assurance dan emphaty .  Mutu pelayanan  yang  baik  akan  memberikan  kepuasan pada  pelanggan  yang  pada  akhirnya  pelanggan akan  memanfaatkan  dan  merekomendasikan pelayanan kesehatan tersebut pada orang disekitarnya  (Trimurthy,  2008).  Sebaliknya  jika masyarakat  memiliki  pengalaman  yang  buruk ketika memanfaatkan pelayanan kesehatan, membuat masyarakat beranggapan bahwa fasilitas kesehatan  tidak  dapat  melayani  dengan  baik  dan memenuhi harapan masyarakat (Nadiyah, 2017).
Pada  peneilitian  ini  didapatkan  96,2% responden menyatakan mutu pelayanan  kesehatan yang ada di Pulau Sebatik dalam kategori baik, dan pada  penelitian  ini  diasumsikan  ada  hubungan mutu pelayanan dengan pemilihan kelas kepesertaan JKN. Dari hasil uji statistik didapatkan hasil ( P Value 0,091 > α 0,05), dapat disimpulkan bahwa  tidak  ada  hubungan  yang  berarti  antara mutu pelayanan dengan pemilihan kelas kepesertaan JKN, dari hasil wawancara responden menyatakan  mutu  pelayanan  tidak  menjadi  faktor utama  dalam  memilih  kelas  kepesertaan  JKN, dikarenakan  responden  lebih  mempertimbangkan pendapatan dalam memilih kelas kepesertaan JKN, responden  lebih  cenderung  memilih  pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pendapatan mereka. Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa terdapat  hubungan  antara  pendapatan  dengan pemilihan kelas kepesertaan JKN, sehingga hal ini yang  menyebabkan  tidak  ada  hubungan  antara mutu pelayanan dengan pemilihan kelas kepesertaan  JKN.Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan penelitian Trimurthy (2008) yang menyatakan  ada  hubungan  yang  berarti  antara mutu  pelayanan  dengan  pemanfaatan  pelayanan kesehatan,  hasil  penelitian  juga  berbeda  dengan penelitian  Anggraeni  (2012)  yang  mengatakan terdapat  pengaruh  yang  positif  dengan  mutu pelayanan kesehatan dengan pengambilan keputusan  pasien  dalam  memilih  jasa  pelayanan kesehatan.
Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendapatan  dengan  pemilihan  kelas  kepesertaan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  wilayah Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara. Serta tidak  ada  hubungan  antara  aksesibilitas  dan  mutu pelayanan  dengan  pemilihan  kelas  kepesertaan Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  di  wilayah yang sama.

## Referensi
Anggraeni, A. C. (2012). Asuhan Gizi Nutritional Care Process. Yogyakarta: Graha Ilmu. Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Keuangan
Kementerian Keugan RI. http://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/arti kel/167-artikel-pajak/21-14-penghasilan- kelas-menengah-naik-potensi-pajak . Dikakses pada 1 April 2018.
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Cabang  Kota  Tarakan.  (2018).  Jumlah Kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional Wilayan Pulau Sebatik.
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.  (2012). Peta  Jalan  Menuju  Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2019. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.  (2018).  Jumlah  Kepesertaan  BPJS Kesehatan Tahun 2018. http://bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/.  Diakses tanggal 1 April 2018.
Karman. (2016). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan  Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan bagi  Masyarakat  di  Pesisir  Desa  Bungi Permai . Sulawesi Tenggara.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2004).  Undang-
Undang  No  40  tentang  Sistem  Jaminan Kesehatan Nasional.
Muzaham,  F.  (2007). Memperkenalkan  Sosiologi Kesehatan .  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Nadiyah, H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan  dengan  Kepesertaan  Program JKN  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Remaja Kota Samarinda .  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia Vol 06.
Noerdjianto, D. (2015). Kajian Ability to Pay bagi Calon  Peserta  BPJS  Kesehatan  dalam Pemilihan Besar Iuran . Jambi.
Pudjianto.  (2008). Laporan  Kajian  Sistem Pembiayaan Kesehatan di Beberapa
Kabupaten dan Kota Tahun 2008 (pp. 37-38). Jakarta.
Republik  Indonesia.  (1992).  Undang-Undang  No 24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Sekretariat Negara. Jakarta.
Supriyanto.  (2011). Mutu  Pelayanan  Kesehatan . Andi: Yogyakarta.
Trimurthy, I. (2008). Analisis Hubungan Persepsi Pasien tentang Mutu Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan  Ulang  Pelayanan  Rawat  Jalan Puskesmas Pandanaran . Semarang.
Wahyuni, N. (2012). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan di Puskesmas . Balikpapan.