Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang
Yasin Arief S.  & Tali Tulab 
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang Email: yasinarief@unissula.ac.id; talitulab@unissula.ac.id

## Abstract
Waqf in Indonesia is one of the Islamic institutions related to the welfare of the ummah and has long been institutionalized. The problems arising from some of the wakaf practices in the community are not only about the implementation of wakaf, but  also in the management  of wakaf land in accordance with the principles of sharia. The implementation of wakaf in Semarang City is similar to the management in other areas. Wakaf trends in the community are still around mosques, schools and tombs as objects of waqf. The results of research indicate that the practice of waqf in KUA is still waqf about the land. data in the field indicates, that allotment of musholla as much as 49%. While the mosque as much as 27%. Schools and pesantren are 13% and 3%. Tombs of 3% and other social institutions as much as 5%. As for the condition of wakaf land, as many as 79% of existing wakaf land has been certified. Meanwhile, 21% is only limited to the deed of pledge of waqf.
Keywords : Model, Management, Waqf, Semarang

## Abstrak
Wakaf  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  Islam  yang  erat kaitannya  dengan  kesejahteraan  umat  dan  sudah  lama  melembaga.
 Dosen  Program  Studi  Ahwal  Syakhshiyyah,  Jurusan  Syariah, Fakultas  Agama  Islam,  Universitas  Islam  Sultan  Agung  (UNISSULA), Semarang
 Pengasuh  Pondok  Pesantren  Taqwal  Ilah  Semarang,  Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang
Available at: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua
Perwakafan  merupakan  salah  satu  bentuk  ketentuan  Islam  dalam mengakomodir hubungan antar sesama manusia demi mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf  di  masyarakat  tidak  hanya  seputar  pelaksanaan  wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah  wakaf agar sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Pelaksanaan  wakaf  di  Kota  Semarang  sama dengan pengelolaan di daerah lain. Tren wakaf yang ada di masyarakat masih  seputar  masjid,  sekolah  dan  makam  sebagai  obyek  perwakafan. Hasil  penelusuran  melalui  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  praktik wakaf  yang  ada  di  KUA  masih  merupakan  praktik  wakaf  lama  yakni seputar  tanah.    Dari  total  tanah  wakaf,  dapat  disimpulkan  bahwa peruntukan musholla sebanyak 49 %. Sedangkan masjid sebanyak 27 %. Sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan 3%. Makam sebanyak 3 % dan lembaga sosial lain sebanyak 5%. Sedangkan untuk kondisi tanah wakaf, sebanyak  79  %  dari  tanah  wakaf  yang  ada  telah  memiliki  sertifikat. Sedangkan 21 % baru sebatas akta ikrar wakaf.
Kata Kunci : Model, Pengelolaan, Wakaf, Semarang

## Pendahuluan
akaf di Indonesia merupakan salah satu lembaga Islam yang  erat  kaitannya  dengan  kesejahteraan  umat  dan sudah  lama  melembaga.  Wakaf  telah  lama  menjadi perhatian pemerintah di Indonesia sejak masa kesultanan hingga saat  ini.  Perwakafan  merupakan  salah  satu  bentuk  ketentuan Islam  dalam  mengakomodir  hubungan  antar  sesama  manusia demi mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Di samping juga merupakan sarana untuk menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Wakaf sebagai salah satu bentuk dari ibadah telah dikenal oleh  manusia  sejak  zaman  dahulu  terbentuk  dari  tatanan kehidupan  bermasyarakat  di  muka  bumi.  Wakaf  juga  sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, dan juga disebut sebagai  amal  jariyah.  Dimana  pahala  yang  didapat  oleh wakif (orang  yang  mewakafkan)  akan  selalu  mengalir  selama  harta tersebut  masih  ada  dan  bermanfaat.  Seperti  menyediakan pelayanan  umum  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat.
W
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
Praktik  perwakafan  yang  telah  lama  dilaksanakan  di Indonesia  ialah  wakaf  tanah.  Sebagian  besar  tanah  wakaf  di Indonesia  digunakan  untuk  rumah  ibadah,  perguruan  tinggi Islam  dan  lembaga-lembaga  keagamaan  Islam  lainnya. 1
Permasalahan  yang  timbul  dari  beberapa  praktik  wakaf  di masyarakat  tidak  hanya  seputar  pelaksanaan  wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, wakaf sebagai suatu institusi  keagamaan  yang  memiliki  dualisme  fungsi  sekaligus yakni  fungsi  ibadah  dan  fungsi  muamalah,  sudah  seharusnya kemanfaatannya dapat berdampak nyata terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ahmad  Furqon  tentang  model  pembiayaan  wakaf  tanah produktif  menemukan  fakta  banyaknya  model  pembiayaan tanah wakaf dengan cara memproduktifkan aset wakaf. 2
Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan ibukota  provinsi  Jawa  Tengah,  memiliki  banyak  tanah  wakaf. Penelitian  tentang bandha wakaf  Masjid  Agung  Semarang menghasilkan  kesimpulan  salah  satunya  tentang  konflik berkepanjangan tentang tanah wakaf bandha masjid yang selama bertahun-tahun  mengalami  nasib  tidak  jelas  dan  terombang- ambing  kepemilikannya.  Menurut  keputusan  Menteri  Agama no.  12  tahun  1980,  bahwa  harta  yang  dimiliki  Masjid  Agung Semarang sebanyak 129 ha yang terletak menyebar di Semarang, Demak  dan  Kendal. 3 Hingga  pada  akhirnya,  pada  tahun  1999, tanah wakaf bandha masjid dapat kembali menjadi milik Masjid Agung Semarang.
1 Departemen  Agama  RI, Lembaga  Pengelola  Wakaf  (Nazhir), (Jakarta: Depag RI, 2004), 1 2 Ahmad Furqon, “Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif”, Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,  Vol.  V,  No.  1,  (Semarang:  UIN  Walisongo, 2014), 1-20
3 Agus  Fathuddin  Yusuf, Melacak  Banda  Masjid  Yang  Hilang ,  Cet.  I, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 30
Salah satu dari tanah yang kembali menjadi milik Masjid Agung  Semarang  adalah  tanah  yang  sekarang  dimanfaatkan untuk  SPBU  (Stasiun  Pengisian  Bahan  bakar  Umum)  yang terletak di kelurahan Sawah Besar Gayamsari Semarang. Tanah yang  notabene  termasuk  tanah  wakaf  tersebut  dimanfaatkan secara produktif yang hasilnya digunakan untuk memakmurkan Masjid  Agung  Semarang.  Model  pengelolaan  tanah  wakaf produktif  semacam  inilah  yang  dapat  dikembangkan  dan dirasakan manfaatnya  dalam  peningkatan  kesejahteraan  umat. Atas  dasar  inilah,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  dalam tentang  pelaksanaan  pengelolaan  tanah  wakaf  di  Kota Semarang.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  wilayah  Kota Semarang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif, karena  studi  ini  bermaksud  mengetahui  keadaan  sesuatu mengenai  apa,  bagaimana,  sejauh  mana,  berapa  banyak,  dan sebagainya.  Dengan  menggambarkan  data  hasil  penelitian dengan  kata-kata  atau  kalimat  yang  dipisah  menurut  katagori dan  dianalisis  untuk  memperoleh  kesimpulan. 4 Metode kualitatif  akan  digunakan  untuk  mengetahui  pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di kota Semarang. Penelitian ini tentu melibatkan interaksi dengan masyarakat sekitar, di mana setiap perilaku  individu  akan  dilihat  dalam  konteks  kolektif  sebagai representasi  sebuah  sistem.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
Strategi  penelitian  yang  diterapkan  adalah  studi kasuistik  yakni  peristiwa  yang  terjadi  pada  satu  tempat  atau beberapa  tempat  yang  telah  ditentukan  dan  memilki  gejala kemapanan  serupa  antara  satu  tempat  dengan  lainnya.
4 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,
(Jakarta: Rineke Cipta, 1992), 10
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
Penentuan  informan  dilakukan  secara  sengaja  berdasarkan karakteristik yang diinginkan dan mengacu pada keterwakilan aspek  persoalan.  Beberapa  informan  yang  diperlukan  antara lain:
a) Informan dari pegawai KUA setempat.
b) Informan dari beberapa nadzir di wilayah setempat. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang diperlukan
untuk mengungkap fenomena sosial yang menjadi fokus kajian. Pertama, data yang digali dari lapangan secara langsung melalui teknik observasi partisipatif dan teknik wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh akan didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis atau perekaman dengan  bantuan MP4 recorder, sebagi hasil kegiatan melihat, mendengar dan bertanya terhadap para  informan.  Data  lapangan  yang  diperoleh  dari  observasi antara lain: kondisi obyektif lokasi penelitian dan pelaksanaan pengelolaan  tanah  wakaf  di  lokasi  penelitian.  Data  yang diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  berpedoman  pada fokus  masalah  yang  ditetapkan.  Kedua,  data  sekunder  yang diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  dokumentasi  yang berupa,  majalah,  arsip,  dokumen  pribadi,  dokumen  resmi  dan dan berbagai literatur yang relevan dengan masalah penelitian.
Sebagaimana  dalam  judul  penelitian  ini  bahwa  yang akan  dijadikan  sebagai  populasi  dalam  penelitian  ini  ialah seluruh  Kepala  KUA  yang    berada  di  kota  Semarang.  Jika melihat jumlah KUA yang ada di Kota Semarang yakni sebanyak 16  kecamatan  yang  tersebar  dalam  ruang  lingkup  yang  cukup luas yakni kota Semarang, maka sampel yang dapat diambil dari keseluruhan  polulasi  antara  lain  10%-15%  atau  20-25%  atau lebih, tergantung setidak-tidaknya:
a) Kemampuan  peneliti  dilihat  dari  segi  waktu,  tenaga  dan dana.
b) Sempit  luasnya  wilayah  pengamatan  dari  setiap  subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data
c) Besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel lebih besar maka hasilnya akan lebih baik. 5
Oleh  karena  itulah,  teknik  pengambilan  sampel  yang akan peneliti gunakan ialah dengan cara proporsionate sampling yaitu sebesar 25% dari populasi. Sehingga dapat diinformasikan bahwa  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  ialah  25%  dari  16 KUA  yakni  4  KUA.  4  KUA  tersebut  antara  lain  KUA Pedurungan,  KUA  Gayamsari,  KUA  Banyumanik  dan  KUA Genuk.
Untuk menganalisis data kualitatif yang akan digunakan metode interaktif yang bertumpu pada tiga jalur, yaitu: reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Secara  rinci tahapan analisis ini berpedoman pada hal-hal berikut:
a) Reduksi  data,  sebagai  bentuk  analisis  yang  mempertajam, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang
dipandang  tidak  perlu  serta  mengorganisasikan  data. Adapun  cara  yang  ditempuh:  meringkas  data,  mengkode, menelusuri tema.
b) Penyajian  data,  yaitu  suatu  aktifitas  pengelompokan  yang tersusun  sehingga  memberikan  kemungkinan  adanya kemudahan  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan keputusan    bertindak.  Bentuk-bentuk  penyajian data  yang dilakukan  yaitu:  teks  naratif  dalam  bentuk  catatan lapangan,  pembuatan  matrik,  grafik,  jaringan  dan  bagan- bagan.
c) Penarikan  kesimpulan,  yaitu  aktifitas  yang  bermula  dari awal penelitian melalui sebuah pendekatan spesifik tentang pengartian dan pemaknaan terhadap benda-benda, catatan- catatan keteraturan pola, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur  sebab  akibat  maupun  proposisi.  Kesimpulan  yang dihasilkan  juga  diverifikasikan  dengann  cara:  pemikiran
5 Ibid. , hlm. 107
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
ulang  atas  data  lapangan  selama  penulisan,  melakukan tinjauan  ulang  terhadap  catatan  lapangan,  diskusi  dengan orang-orang yang dianggap sebagai sumber informasi yang memiliki  kemampuan  di  bidang  penelitian  maupun pemahaman tentang fenomena sosial. Langkah selanjutnya diselesaikan dengan menempatkan salinan temuan tersebut berdasarkan  seperangkat  data  yang  ada  dalam  suatu deskripsi  serta  interpretasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk  menjaga  agar  tidak  terdapat  bias  atau  pengaruh adanya stereotipe masyarakat pada umumnya.

## Wakaf di Indonesia
Pranata wakaf merupakan sebuah  pranata yang berasal dari  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  apabila  berbicara  tentang masalah  perwakafan,  tidak  mungkin  melepaskan  pembicaraan tentang  konsepsi  wakaf  menurut  hukum  Islam.  Akan  tetapi, dalam  Islam  tidak  ada  konsep  yang  tunggal  tentang  wakaf, karena  apabila  mendalami  tentang  wakaf,  akan  dihadapkan pada pendapat.
Perkataan waqf menjadi  wakaf  dalam  bahasa  Indonesia berasal dari kata  kerja  bahasa  Arab waqafa yaqifu waqfan yang berarti  ragu-ragu,  berhenti, meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan,    mengabdi    dan    tetap    berdiri. 6 Sebagai  kata benda,  kata  wakaf  semakna  dengan  kata  al-habs  dengan  arti menahan. 7 Pada intinya, kata wakaf berarti menahan, mencegah atau  melarang  dan  diam.  Dikatakan  menahan  karena  wakaf ditahan  dari  kerusakan,  penjualan  dan  semua  tindakan  yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
6 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al  Munawwir, (Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997), 1576
7 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 7
Sejarah  perwakafan  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak masa  kesultanan.  Banyak  bukti  ditemukan  bahwa  pada  masa kesultanan  telah  dilakukan  ibadah  wakaf,  khususnya  terlihat pada  beberapa  bangunan  seperti  masjid,  madrasah,  dan  juga komplek makam. Beberapa bukti sejarah yang dapat ditemukan antara lain:
a) Masjid Al Falah Jambi yang merupakan tanah Sultan Thaha Saifuddin.
b) Masjid Kauman Cirebon, wakaf dari Sunan Gunung Jati
c) Masjid Demak, wakaf Sultan Fatah
d) Masjid Menara Kudus, wakaf dari Sunan Muria
e) Masjid Janik Pengkalan, wakaf Sultan Abdul Qadirun
f) Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran
g) Masjid  Ampel  Surabaya  wakaf  dari  Raden  Rahmat  Sunan Ampel
h) serta masih banyak lagi. 8
Pada  masa  kolonial  Belanda  wakaf  juga  telah  menjadi perhatian  pemerintah  Belanda.  Buktinya  ialah  dikeluarkannya beberapa  surat  edaran  yang  didalamnya  berisi  beberapa ketentuan baik yang berkaitan langsung dengan wakaf ataupun tidak.  Pada  intinya,  Pemerintah  Kolonial  Belanda  saat  itu berupaya  mencampuri  aktivitas  umat  Islam,  salah  satunya melalui wakaf.
Upaya  campur  tangan  Belanda  terhadap  dunia perwakafan umat Islam menimbulkan reaksi penentangan dari umat  Islam  karena  pada  praktiknya,  orang  yang  hendak berwakaf  diharuskan  untuk  izin  kepada  Bupati.  Mereka berpendapat bahwa perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat  sehingga  sah  atau  tidaknya  tidak  perlu  izin  dari pemerintah bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan. 9
8 Munir SA., Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia, (Pekanbaru: UIR Press, 1991 ), 140-143
9 Imam  Suhadi, Hukum  Wakaf  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Dua  Dimensi, 1985), 6-7
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
Dalam perkembangannya, perhatian pemerintah Indonesia  terhadap  dunia  perwakafan  terus  meningkat menyusul  diperbaikinya  regulasi-regulasi  tentang  wakaf  baik melalui  peraturan  pemerintah,  maupun  peraturan  menteri agama,  atau  menteri  yang  lain.  Hingga  pada  akhirnya, muncullah  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  dirumuskan  oleh Ulama  bersama  pakar  hukum  Islam  Indonesia.  Sedangkan untuk penguatnyam diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1991. Khusus permasalahan wakaf dalam KHI difokuskan pada buku III yang isinya meliputi:
a) BAB  I  berisi  tentang  pasal  215  yang  memuat  ketentuan umum,  arti  wakaf,  ikrar  wakaf,  benda  wakaf,  nadzir,  dan pejabat pembuat akte ikrar wakaf (PPAIW)
b) BAB II berisi 7 pasal (pasal 216-222) yang memuat tentang ketentuan fungsim unsur-unsur dan syarat wakaf.
c) BAB III berisi 2 pasal (pasal 223 dan 224) yang berisi tentang tata cara wakaf dan pendaftaran benda wakaf.
d) BAB  IV  3  pasal  (pasal  224-226)  yang  memuat  tentang perubahan,  penyelesaian  perselisihan  dan  pengawasan benda wakaf.
e) BAB V berisi pasal 228 dan 229 tentang ketentuan peralihan dan penutup.
Paradigma wakaf di Indonesia pada saat ini menuju ke arah  kemajuan  yang  signifikan  seiring  dengan  keberadaan wakaf  yang  telah  merambah  kepada  jenis  wakaf  dengan pengelolaan  produktif.  Wakaf  produktif  yaitu  wakaf  yang pokok  barangnya  dipergunakan  untuk  kegiatan  produksi  dan hasilnya  diberikan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf. 10 Salah  satu bentuk  nyata  yang  menggunakan  model  produktif  dalam pengelolaan tanah wakaf ialah tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang  yang  digunakan  untuk  SPBU  (Stasiun  Pengisian
10 Mundzir  Qahaf, Manajemen  Wakaf  Produktif ,  terj.  Muhyidin  Masrida, Penyunting: Abdurrahman Kasdi, Cet. 1, (Jakarta: Khalifa, 2004), 162
Bahan  bakar  Umum)  yang  terletak  di  kelurahan  Sawah  Besar Gayamsari  Semarang.  Saat  ini,  tanah  wakaf  tersebut  menjadi tanah  wakaf  yang  sangat  produktif  yang  menghasilkan keuntungan  materiil  yang  tidak  sedikit  yang  diharapkan mampu  mensejahterakan  dan  memakmurkan  Masjid  Agung Semarang  serta  membantu  pihak-pihak  yang  memerlukan bantuan seperti fakir miskin maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat sosial dan keagamaan sesuai dengan tujuan wakaf.

## Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang
Pelaksanaan wakaf di kota Semarang secara umum dapat dikategorikan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan praktik pengelolaan wakaf telah berlangsung lama di masyarakat serta ditopang  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  sangat membantu dan komitmen perwakilan dari Kementrian Agama yang dalam hal ini dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang  ada  di  setiap  kecamatan.  Komitmen  tersebut  berupa pelaksanaan  fungsi  pengawasan  serta  bantuan  administratif lainnya  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah  yakni Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  517  Tahun  2001, khususnya pasal 1,2 dan 3.
Pelaksanaan wakaf di kota Semarang sebagaimana yang terjadi  di  kebanyakan  daerah  di  Indonesia  yakni  telah dipraktikkan  oleh  masyarakat  sejak  lama.  Wakaf  telah  lama melembaga  hingga  sampai  saat  ini,  telah  dibuat  prosedur  dan mekanisme sedemikian rupa demi kepentingan pendataan dan administrasi.
Keserupaan pelaksanaan wakaf di Semarang tidak hanya dalam hal waktu keberlangsungan, namun juga dalam hal jenis perwakafan.  Hingga  saat  ini,  pelaksanaan  wakaf  yang diakomodir  oleh  KUA  di  kota  Semarang  baru  berupa  wakaf tanah, bukan yang lain. 11
11 Wawancara dengan KUA Pedurungan tanggal 12 November 2015
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
Hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan wakaf di kota Semarang, membuahkan hasil berupa data tanah wakaf yang  berlangsung  melalui  KUA  di  4  kecamatan  yakni Pedurungan,  Gayamsari,  Banyumanik  dan  Genuk.  Berikut perinciannya:
a) Kecamatan Pedurungan
Pelaksanaan  wakaf  di  kecamatan  Pedurungan  dikelola oleh KUA setempat dengan mekanisme sebagaimana yang telah disebutkan  sebelumnya.  Total  tanah  wakaf  yang  terdata  di Kecamatan Pedurungan ialah sebanyak 233 lokasi dengan luas 93,132 m 2. Dari jumlah tersebut, yang telah bersertifikat sebanyak 175 lokasi dengan total 75,078 m 2. atau sekitar 78 %.
Dari  total  tanah  wakaf  yang  terdata  di  Kecamatan Pedurungan  tahun  2014,  di  antaranya  ada  yang  telah bersertifikat dan ada juga yang baru sebatas Akta Ikrar Wakaf (belum sertifikat). Yang baru sebatas akta ikrar wakaf yaitu total sebanyak 58 lokasi dengan luas total 18,059 m 2 atau sekitar 22 %. Selain itu, dari sekian jumlah tanah wakaf yang terdata di KUA Pedurungan tahun 2014, penggunaan atau pemanfaatan tanah  wakaf  di  Pedurungan  berkisar  pada  masjid,  mushola, sekolah  atau  madrasah, makam,  pesantren  dan  lembaga  sosial lain. Masjid dan mushola merupakan peruntukan tanah wakaf yang  paling  banyak  di  Pedurungan  yaitu  sebanyak  163  lokasi dengan luas total 50,256 m 2 .
b) Kecamatan Gayamsari
Kecamatan  Gayamsari  terletak  di  sebelah  timur  kota Semarang  berdekatan  dengan  Genuk,  Pedurungan  dan Semarang  Timur.  Meski  kecamatan  Gayamsari  memiliki  luas relatif  kecil  yakni  hanya  6,18  km 2 jika  dibandingkan  dengan kecamatan-kecamatan  lain  di  Semarang,  namun  jumlah  tanah wakafnya pada tahun 2014 cukup banyak yakni hingga 64 tanah wakaf dengan luas 415,948 m 2 .
Keseluruhan  tanah  wakaf  yang  ada  di  kecamatan Gayamsari berjumlah 64 lokasi dengan total luas 41.59 ha. Dari
jumlah tersebut 54 lokasi (85 %) telah memiliki sertifikat wakaf sedangkan sisanya yakni 10 lokasi baru mendapatkan akta ikrar wakaf.  Sedangkan  penggunaan  wakaf,  mayoritas  digunakan untuk  mushola  yakni  26  lokasi.  Untuk  masjid  18  lokasi  dan sisanya untuk pesantren, sekolah dan lembaga sosial lainnya.
c) Kecamatan Banyumanik
Kecamatan  Banyumanik  termasuk  kecamatan  di  Kota Semarang yang memiliki wilayah cukup luas yakni  25,69 Km 2 . Jumlah  total  tanah  wakaf  yang  terdata  di  KUA  kecamatan Banyumanik  sekitar  115  lokasi  dengan  luas  total  3,69  ha.  Dari total lokasi dan luas tanah wakaf tersebut yang telah memiliki sertifikat adalah sebanyak 106 lokasi dengan luas sekitar 3,5 ha. Sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat wakaf.
Mengenai  peruntukan  wakaf,  dari  total  lokasi  wakaf yang terdata di KUA kecamatan Banyumanik, didominasi oleh Musholla yakni sebanyak 54 lokasi. Sedangkan masjid sebanyak 51 lokasi. Sisanya untuk sekolah, pesantren, dan lembaga sosial lainnya.
d) Kecamatan Genuk
Kecamatan Genuk merupakan kecamatan yang  letaknya di sebelah timur kota Semarang yang memiliki luas hingga 27,39 Km 2 . Jumlah total tanah wakaf yang terdata di KUA kecamatan Genuk  sekitar  207  lokasi  dengan  luas  total  9,60  ha.  Dari  total keseluruhan  tanah  wakaf,  yang  telah  terwujud  dalam  bentuk sertifikat  sebanyak  148  lokasi  dengan  luas  total  7,8  ha.  Atau sekitar    70  %  dari  keseluruhan.  Sedangkan  sebanyak  63  lokasi dengan  luas  1,84  ha.  belum  memiliki  sertifikat  atau  hanya sebatas akta ikrar wakaf.
Jika dirinci, dalam masalah penggunaan tanah wakaf di kecamatan  Genuk,  tidak  sama  seperti  kecamatan  lain  yakni hanya  digunakan  untuk  masjid,  mushola,  sekolah  atau madrasah  dan  makam  minus  pesantren  dan  lembaga  sosial lainnya.  Kebanyakan  penggunaannya  ialah  untuk  mushola yakni sebanyak 123 lokasi dengan rincian 88 telah tersertifikasi
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
dan sisanya belum. Kemudian di urutan kedua, tanah wakaf di Genuk  digunakan  untuk  sekolah  dengan  total  sebanyak  38 lokasi (18 telah tersertifikasi dan 20 belum). Selanjutnya untuk masjid sebanyak  30  lokasi  dengan 23  tersertifikasi  dan  sisanya belum.  Kemudian  berupa  makam  sebanyak  12  dalam  kondisi tersertifikasi semua.
Pelaksanaan  wakaf  di  Kota  Semarang  sama  dengan pengelolaan di daerah lain. Tren wakaf yang ada di masyarakat masih  seputar  masjid,  sekolah  dan  makam  sebagai  obyek perwakafan.  Hasil  penelusuran  melalui  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  tren  wakaf  masyarakat  tidak  mengalami perubahan dengan masa lampau.
Hal  ini  jika  dilakukan  analisa  lebih  dalam,  dapat diketahui  bahwa  pelaksanaan  wakaf  di  KUA  hingga  saat  ini masih berkisar wakaf tanah. Dari hasil penelusuran peneliti ke 4 KUA  di  kota  Semarang,  masing-masing  mengatakan  bahwa praktik wakaf yang ada di KUA masih merupakan praktik wakaf lama  yakni  seputar  tanah.  Artinya,  belum  ada  wakaf  dengan menggunakan obyek lain semisal wakaf tunai. Kecenderungan masyarakat menurut peneliti, untuk melaksanakan wakaf tunai ialah  dilaksanakan  di  lembaga  keuangan  syariah  baik  bank maupun  non-bank.  menurut  peneliti  yang  menyebabkan  hal tersebut salah satunya ialah kurangnya sosialisasi oleh kemenag maupun KUA tentang wakaf tunai di KUA.
Kondisi keseluruhan tanah wakaf di kota Semarang dari hasil  penelitian  di  4  KUA  yang  ada,  menghasilkan  bahwa kondisi tanah wakaf, sebanyak 79 % dari tanah wakaf yang ada telah memiliki sertifikat. Sedangkan 21 % baru sebatas akta ikrar wakaf.
Selanjutnya mengenai pengelolaan tanah wakaf di Kota Semarang. Jika mengacu pada UU No 41 Tahun 2004 maka KUA di  setiap  kecamatan  berfungsi  sebagai  pejabat  pembuat  akta ikrar  wakaf  yang  diberi  wewenang  oleh  Menteri.  Oleh  karena itulah,  kewenangan  KUA  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan
tanah  wakaf  hanya  sebatas  pendataan  administratif  saja  serta sebagai  pejabat  pembuat  akta  ikrar  wakaf.  Selebihnya, pengelolaan tanah wakaf selanjutnya dikuasakan penuh kepada nadzir.
Peneliti  menilai  tentang  permasalahan  administratif wakaf, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh KUA yang ada di  kota  Semarang  relatif  baik.  Artinya,  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  UU.  Hasil  penelusuran  peneliti, bahwa  ketika  ada  orang  yang  hendak  wakaf,  maka  segera menghubungi  KUA  setempat  untuk  mendapatkan  beberapa formulir antara lain Akta Ikrar Wakaf yang terdiri dari formulir W.1, W.2 dan W.5 (Pengesahan Nadzir). 12
Selanjutnya,  dalam  hal  pengelolaan  tanah  wakaf  oleh nadzir, amanah dari UU no 41 Tahun 2004 antara lain:
a) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.(Pasal 42)
b) Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  oleh
Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
c) Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara produktif.
d) Dalam  hal  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
e) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir  dilarang  melakukan  perubahan  peruntukan  harta benda  wakaf  kecuali  atas  dasar  izin  tertulis  dari  Badan
Wakaf Indonesia.(Pasal 44)
Jika  melihat  ketentuan-ketentuan  tersebut,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus sesuai
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80
dengan peruntukan tanah wakaf tersebut. Melihat pelaksanaan wakaf  di  kota  Semarang  yang  sebelumnya  telah  peneliti ungkapkan  bahwa  masih  hanya  berkisar  obyek  berupa  tanah, maka  pengelolaannya  oleh  nadzir  juga  harus  disesuaikan dengan peruntukan awal.
Data  perwakafan  yang  peneliti  dapatkan  dari  4 kecamatan menghasilkan bahwa peruntukan tanah wakaf antara lain
a) Mushola total sebanyak 299 lokasi
b) Masjid sebanyak 166 lokasi
c) Sekolah atau Madrasah sebanyak 85 lokasi
d) Pesantren sebanyak 15 lokasi
e) Makam sebanyak 20 lokasi
f) Dan lembaga sosial lain sebanyak 29 lokasi. Rinciannya adalah sebagaimana tertera dalam tabel 1.
KUA UNTUK Pedurungan Gayamsari Banyumanik Genuk TOTAL MUSHOLA 96 54 26 123 299 MASJID 67 51 18 30 166 SEKOLAH 33 9 45 38 85 PESANTREN 12 1 2 - 15 MAKAM 8 - - 12 20 SOSIAL LAIN 17 - 8 4 29 Tabel. 1. Analisis peruntukan tanah wakaf
Sumber: Hasil Olah Data Wawancara, 2016
Jika  dilihat  dari  data  tersebut,  dapat  dianalisa menggunakan prosentase bahwa total tanah wakaf yang ada di 4 kecamatan tersebut ialah 614. Peruntukan musholla sebanyak 49 %. Sedangkan masjid sebanyak 27 %. Sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan 3%. Makam sebanyak 3 % dan lembaga sosial lain sebanyak 5%.
Pasal  43  UU  No  41  tahun  2004  menyatakan  bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  secara produktif.  Penjelasan  makna  produktif  dalam  pasal  tersebut ialah  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf dilakukan  secara  produktif  antara  lain  dengan  cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung,  apartemen,  rumah  susun,  pasar  swalayan,  pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. 13
Maka  menurut  peneliti,  dari  enam  peruntukan  wakaf  yang terlaksana di kota Semarang, hanya sekolah dan pesantren saja yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pengelolaan  produktif terhadap  tanah  wakaf.  Kalaupun  dapat  ditambahkan,  maka peruntukan  berupa  lembaga  sosial  lain,  asalkan  berorientasi pada  pengelolaan  harta  wakaf  secara  produktif  dapat  juga dikategorikan  sebagai  wakaf  produktif.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  model  pengelolaan  tanah  wakaf  di  Kota Semarang dengan cara produktif baru berjalan sebanyak 31 %. Sisanya 69 % masih berkisar pada pengelolaan tanah wakaf non produktif berupa masjid, mushola dan makam.
Vol. 2, No. 1, Oktober 2018, 63-80

## Penutup
Pelaksanaan  wakaf  di  Kota  Semarang  sama  dengan pengelolaan di daerah lain. Tren wakaf yang ada di masyarakat masih  seputar  masjid,  sekolah  dan  makam  sebagai  obyek perwakafan.  Hasil  penelusuran  melalui  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  praktik  wakaf  yang  ada  di  KUA  masih merupakan praktik wakaf lama yakni seputar tanah.  Dari total tanah  wakaf,  dapat  disimpulkan  bahwa  peruntukan  musholla sebanyak 49 %. Sedangkan masjid sebanyak 27 %. Sekolah dan pesantren  sebanyak  13%  dan  3%.  Makam  sebanyak  3  %  dan lembaga  sosial  lain  sebanyak  5%.  Sedangkan  untuk  kondisi tanah  wakaf,  sebanyak  79  %  dari  tanah  wakaf  yang  ada  telah memiliki  sertifikat.  Sedangkan  21  %  baru  sebatas  akta  ikrar wakaf.
UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf harus sesuai dengan peruntukan tanah wakaf.  Pelaksanaan  wakaf  di  kota  Semarang  yang  hanya berkisar obyek berupa tanah, maka pengelolaannya oleh nadzir juga  harus  disesuaikan  dengan  peruntukan  awal.  Dari  enam peruntukan  wakaf  yang  terlaksana  di  kota  Semarang,  hanya sekolah  dan  pesantren  saja  yang  dapat  dikategorikan  sebagai pengelolaan  produktif  terhadap  tanah  wakaf.  Kalaupun  dapat ditambahkan,  maka  peruntukan  berupa  lembaga  sosial  lain, asalkan  berorientasi  pada  pengelolaan  harta  wakaf  secara produktif  dapat  juga  dikategorikan  sebagai  wakaf  produktif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengelolaan tanah wakaf  di  Kota  Semarang  dengan  cara  produktif  baru  berjalan sebanyak 31 %. Sisanya 69 % masih berkisar pada pengelolaan tanah wakaf non produktif berupa masjid, mushola dan makam.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  kesimpulan  yang  telah dipaparkan,  berikut  peneliti  paparkan  saran  yaitu  agar pemerintah  melalui  Kementrian  Agama  serta  Kantor  Urusan Agama hendaknya banyak melakukan sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar praktik pelaksanaan
wakaf  semakin  baik  dan  berkembang,  menuju  ke  arah pengelolaan  wakaf  produktif  sehingga  kemanfaatan  wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat akan optimal.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2005. Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media Arikunto,  Suharsimi.  1992. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan
Praktek, Jakarta: Rineke Cipta
Departemen Agama RI. 2004. Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir),
Jakarta: Depag RI
Munawwir,  Ahmad  Warson.  1997. Kamus  Al  Munawwir,
Surabaya: Pustaka Progressif Munir SA. 1991. Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Pekanbaru: UIR Press
Qahaf, Mundzir. 2004. Manajemen Wakaf Produktif , terj. Muhyidin Masrida,  Penyunting:  Abdurrahman  Kasdi,  Cet.  1, Jakarta: Khalifa Suhadi, Imam. 1985. Hukum Wakaf di Indonesia, Yogyakarta: Dua
Dimensi
UU RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Yusuf, Agus Fathuddin. 2000. Melacak Banda Masjid Yang Hilang ,
Cet. I, Semarang: Aneka Ilmu
Furqon, Ahmad. 2014. ‘Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , Vol. V. No. 1. Semarang: UIN Walisongo. 1-20