## JURNAL SOPHIST
Vol. 4. No.1 Januari Juni 2022
Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi.. | 121

## SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR
VOLUME 4 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2022
(HALAMAN 121-141 ) DOI: 10.20414/sophist.v4i1.69

## KEADILAN DAN HAK ASASI DALAM TERANG FAJAR FILSAFAT ISLAM

## RADIYATUN ADABIYAH
Universitas Islam Negeri Mataram radiyatunadabiyah@uinmataram.ac.id

## Abstract
In order to seek the nature of human rights in Islamic philosophy, it will not be able to understood until clarify the overall Islamic concept of nature, humans and life. As it is also known that the essence of justice cannot be separated from the relationship that occurs between the Creator and creatures. Justice also be- comes very important in law, because it is subjective and individual. Justice as a value to create an ideal relationship between humans, as a manifestation of their rights. In this case, justice is the basis that is committed to delivering hu- mans to a just, prosperous and happy life. As it is known that the practice of law in the western sense is really in accordance with the special attention of some experts in Islamic law. The meaning of Islamic philosophy itself cannot be separated from the Greek teachings which are collaborated with the con- tents of the explanations/teachings in Islam. So the discussion on human rights will not be separated from the discussion of Epistemology, Ontology and Axiol- ogy. It is well known that philosophy itself will not be separated from logic, be- cause the context of the discussion of philosophy will continue to change as a civilization  develops.  If  we  mention  about  Islamic  philosophy,  we  will  know how the nature of justice is seen from the perspective of logic that is shaded by the Islamic side. How that sense works well in determining an acceptable jus- tice for the welfare of human rights. It has also been stated that humans are intelligent  animals,  so  humans  are  different  from  other  animals  in  general. Intellect  is  a  benchmark  for  the  perfection  of  a  human  action  in  deciding something. Justice for human rights in the view of Islamic philosophy is justice for  human  rights  which  is  applied  in  accordance  with  mature  thinking  and cannot be separated from the teachings of the Qur'an and Sunnah.
Keywords: Justice, Islamic Philosophy, Human Rights
________________________________________________________________________________________
122 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022

## A. Pendahuluan
Persoalan  Hak  Asasi  semakin  ramai  dalam  diskursus keilmuan  semenjak  berakhirnya  perang  dingin  yang  ditandai  juga dengan runtuhnya  Uni Soviet.Sesudah perang dingin, arus gelom- bang  hak  asasi  manusia  semakin  deras  melanda  seantero  dunia, Negara-Negara Barat melancarkan kampanye berkedok pemaksaan penerapan konsep hak asasi manusia versi mereka terhadap Nega- ra-negara  berkembang,  tanpa  memperhatikan  keanekaragaman tata  nilai,  sejarah,  kebudayaan,  sistem  politik,  tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi.
Masalah yang berkaitan dengan HAM juga, sampai sekarang masih menimbulkan suatu polemik di kalangan umat Islam sendiri. Di  antara  negara-negara  Islam  sendiri  terdapat  perbedaan  dalam menyingkapi kedua pasal yaitu Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita bebas melakukan perkawinan tanpa dibatasi oleh suku, bangsa dan agama. Berikutnya pada pasal 18  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  memeluk  dan keluar dari suatu agama. 1
Jika  membahas  tentang  polemik-polemik  yang  ada  dalam negara maka tidak akan terlepas dari bahasan tentang esensi-Nya, karena  hakikat  segala  sesuatu  yang  ada  baik  itu  sesuatu  yang terdapat  di  alam  semesta  merupakan  ciptaan-Nya,  termasuk
1 Rozali Abdullah dan Syamsir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 11
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah
Keadilan dan Hak Asasi.. | 123
manusia,  bukan  hanya  wujudnya  saja  melainkan  juga perbuatannya. 2
Negara-negara  yang  baru  lepas  dari  kekuasaan  otoritarian selalu  dihadapkan  pada  tuntutan  penyelesaian  masalah-masalah politik, hukum dan hak asasi manusia dalam negeri yang kompleks warisan  rezim  otoritarian.  Pada  bidang  HAM  (hak  asasi  manusia) munculnya tekanan untuk menegakkan penghormatan, pemenuhan  dan  perlindungan  HAM.  Pergantian  pemerintahan  B.J. Habibie  menggantikan  Soeharto  dengan  tujuan  melakukan langkah-langkah  politik  dan  hukum  yang  tegas  dan  terarah  guna mengakhiri anasir-anasir kekuasaan otoritarian secara tandas agar terbuka  jalan  bagi  perubahan  politik,  penegakan  hukum  dan  hak asasi  manusia.  Selama  32  tahun  kekuasaannya,  orde  baru  hanya mengesahkan  dua  instrumen  internasional  HAM,  yakni:  konvensi tentang  penghapusan  segala  bentuk  deskriminasi  terhadap perempuan dan konvensi tentang hak anak.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  berdasarkan  pada data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini beruba bahan hukum primer yakni perundang- undangan  berkaitan  dengan  HAM  serta  bahan  sekunder  lain  yang berkaitan dengan keadilan dan kajian  Filsafat Islam. Data tersebut dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  sebuah  analisis  yang  didasarkan
2 Sayyed  Hossein  Nasr, Ensiklopedi  Filsafat  Islam  (Buku  Pertama) ,  (Ban- dung: Mizan, 2003), hal. 164
________________________________________________________________________________________
124 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..
JURNAL SOPHIST Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
pada nilai, kualitas data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencari- an  kebenaran  pada  penelitian  ini,  didasarkan  dan  diukur  dengan kualitas, pandangan dan konteks data yang bersangkutan.
Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh kon- stitusi (UUD 1945). Hak-hak diatur oleh konstitusi, di antaranya:
 Hak hidup
 Hak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  me- lalui perkawinan
 Hak  anak  untuk  terus  tumbuh  dan  berkembang  dan  berhak atas perlindungannya
 Hak  dalam  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebu- tuhan dasarnya dalam hidup.
 Hak  atas  pengakuan  diri  untuk  membangun  bangsa  dan negaranya
 Hak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil.
 Hak atas kebebasan berpikir
 Hak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan  dan  menganut keyakinan
 Hak dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah
Keadilan dan Hak Asasi.. | 125
 Hak  dalam  mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat.

## C. Pembahasan
Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Ta- hun  1999,  pemeriksaan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM. Selan- jutnya Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebut- kan  bahwa  pihak  pengadu,  korban,  saksi  atau  pihak  lainnya  yang terkait  wajib  memenuhi  permintaan  Komnas  HAM.  Apabila seseorang  yang  dipanggil  tidak  datang  menghadap  atau  menolak memberikan keterangan, maka komnas HAM dapat meminta ban- tuan  Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan  untuk  pemenuhan panggilan secara paksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku. 3
Fondasi  bagi  prosedur  penegakan  hukum  yang  adil  sebagai hak  mendasar  manusia  bahkan  telah  digariskan  jauh  sebelum deklarasi universal HAM, yaitu dalam Magna Charta (1215). Di sana disebutkan  bahwa  “tidak  ada  orang  bebas”  bisa  diambil  antau  di- penjarakan  atau  dicabut  kebebasannya  secara  sewenang-wenang. Begitu  pentingnya  perhatian  terhadap  hukum  (procedural)  ini, Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik bahkan meletakkannya sebagai
3 Rozali  Abdullah  dan  Syamsir, Perkembangan  HAM  dan  Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 51
________________________________________________________________________________________
126 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..
JURNAL SOPHIST Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
salah satu hak terpenting yang harus dijamin pelaksanaannya oleh setiap Negara. 4
Dalam konvensi itu tegas dinyatakan sebagai berikut. 5
1. Hak  untuk  tidak  ditangkap  dan  ditahan  sewenang-wenang serta  hak  untuk  tidak  diperlakukan  semena-mena  terhadap orang  yang  karena  alas  an-alasan  hokum  tertentu  harus ditahan.
2. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang cepat agar seseorang segera mendapat kepastian hukum.
3. Hak  atas  pemeriksaan  pengadilan  dengan  batas  waktu  yang layak, terutama bagi mereka yang ditahan.
4. Hak untuk memperjuangkan atau melawan penahanan di de- pan pengadilan untuk menjamin penahanan tidak dilakukan dengan melanggar hokum.
5. Hak atas kompensasi kepada mereka yang ditahan secara tid- ak sah.
6. Hak  untuk  diadili  oleh  peradilan  yang  adil,  yang  meliputi: kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, terutama an- tara penuntut umum dan terdakwa.
7. Pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak berpihak. Kompetensi pengadilan tidak hanya kompetensi legal, tetapi juga personal, dalam arti ditangani oleh penegak hokum yang
4 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 45
5 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 45
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi.. | 127
memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup. Semen- tara  itu,  independen  dan  tidak  memihak  dimaknai  sebagai pengadilan yang sepenuhnya tunduk pada aturan, bukan pa- da  kekuatan-kekuatan  lain  yang  sifatnya  personal  maupun institusional.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  yang  bertanggung  jawab menentukan  keadilan  dalam  kehidupan  umat  manusia  di  dunia khususnya adalah seorang hakim. Hakim dalam spirit Islam adalah yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah mulia dan harus dipertanggungjawabkan  di  hadapan  Allah.  Sehingga  keadilan  itu tercipta  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hakim, wajib baginya menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu berperan sebagai mu- jtahid. 6
Dalam  Islam  Mujtahid  adalah  orang  yang  diberi  kelebihan dari Allah s.w.t yang berupa kecerdasan nalar, dengan syarat-syarat tertentu  menggunakan  segala  kemampuan  berpikirnya  dalam menetapkan  hukum  syara’  yang  diambil  dari  dalil  nash  al-Qur’an dan Hadist untuk kepentingan umat manusia. Dalam Qur’an surah An-Nisa’: 58 berbunyi: 7
6 Muslich KS, Catur  Penegak Hukum  Dalam Spirit  Religius dan  Pesan  Moral Budaya , (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 113
7 Muslich KS, Catur  Penegak Hukum  Dalam Spirit  Religius dan  Pesan  Moral Budaya , (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 114
________________________________________________________________________________________
128 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..
JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
امعن الله نإ لدعلاب اىمكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإ و اهلهأ ىلإ تنمالأ اودؤت نأ  مكرمأي الله نإ
ريصب اعيمس ناك الله نإ ,هب مكظعي ا
Artinya:  “ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyam- paikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Melihat.
Menurut ajaran Islam, perbedaan yang terjadi antara satu in- dividu dengan individu lainnya terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaannya. Na- mun  perbedaan  itu  tidak  menyebabkan  perbedaan  dalam kedudukan  sosial.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar  kuat  juga  tidak dipungkiri  telah  memberikan  konstribusi  pada  perkembangan prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  di  dalam  masyarakat  inter- nasional. 8
ََٰنْل َّضَف َو  ِت ََٰبِّيَّطلٱ  َنِّم مُهََٰنْقَزَرَو ِرْحَبْلٱَو ِّرَبْلٱ ىِف ْمُهََٰنْلَمَحَو َمَداَء ٓىِنَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو ۞
اَن ْقَل َخ  ْن َّم ِّم  ٍريِث َك  َٰىَلَع ْمُه ًلي ِض ْفَت .
“Dan  sesungguhnya  telah  Kami  muliakan  anak-anak  Adam,  Kami angkut  mereka  di  daratan  dan  di  lautan,  Kami  beri  mereka  rezeki dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan
8 Tim  Penyusun  PULSIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan , (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 214
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah
Keadilan dan Hak Asasi.. | 129
yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang  telah  Kami  cip- takan.” (Q.S. Al-Isra : 70)
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang ber- dasarkan  pancasila  dan  undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945,  bertujuan  mewujudkan  tata  kehidupan  bangsa  yang sejahterah,  aman,  tenteram,  tertib  dan  berkeadilan,  di  mana kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  campur  tangan  pengaruh dari  luar,  memerlukan  profesi  advokat  yang  bebas,  mandiri  dan bertanggung  jawab  untuk  terselenggaranya  suatu  peradilan  yang jujur,  adil,  dan  memiliki  kepastian  hukum  bagi  semua  pencari keadilan  dalam  menegakkan  hukum,  kebenaran,  keadilan  dan  hak asasi manusia tanpa memandang siapapun orangnya. 9
Sila  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  harus  diartikan dan  dipahami  bahwa  seluruh  warga  Indonesia  tanpa  diskriminasi berhak  mengembangkan  perbuatan  yang  luhur  yang  menc- erminkan  sikap  dan  suasana  kekeluargaan  kegotong-royongan manunggal dalam cipta rasa budi miwah karya untuk mencapai ke- hidupan yang sejahterah. 10
Dalam  pasal  9  tentang  hak  manusia  untuk  hidup  dijelaskan: setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupan. Setiap orang berhak hidup tentram, aman,  dan  pribadinya  damai,  bahagia,  sejahterah,  lahir  dan  batin.
9 Muslich KS, Catur  Penegak Hukum  Dalam Spirit  Religius dan  Pesan  Moral Budaya , (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 131
10 Ibid, hal. 239
________________________________________________________________________________________
130 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Setiap  orang  juga  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat. Begitupun hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan ter- dapat pada pasal 10: setiap orang berhak membentuk suatu keluar- ga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah,  se- bagaimana  yang  diatur  dalam  perundang-undangan.  Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon sua- mi atau calon istri yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan pe- rundang-undangan. 11
Ada juga hak atas kebebasan pribadi, sebagai makhluk Allah yang  dianugerahi  kemuliaan  dan  martabat  manusia  mempunyai hak kebebasan pribadi dan tidak boleh seorangpun diperbudak, di- perhamba, termasuk di dalamnya perdagangan budak, perdagangan  wanita,  dan  segala  bentuk  perbuatan  serupa.  Dalam mengembangkan  potensinya  manusia  berhak  atas  keutuhan pribadi, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. 12
Pelaksanaan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, yai- tu  jika  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  maka  setiap  ke- lompok organisasi politik, masyarakat, lembaga swadaya masyara- kat  atau  lembaga  kemasyarakatan  lainnya  berhak  berpartisipasi dalam  perlindungan  penegakkan  hak  asasi  manusia.  Juga  berhak menyampaikan  laporan  atas  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi manusia kepada lembaga Komnas Ham, atau lembaga lainnya yang
11 Ibid, hal. 169
12 Muslich  KS, Catur  Penegak  Hukum  Dalam  Spirit  Religius  dan  Pesan
Moral Budaya , (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 171
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi.. | 131
dibentuk oleh pemerintah dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia. 13
Berdasarkan  persepsi  sejarahnya,  sebagai  permulaan perjuangan  modern  untuk  melindungi  hak-hak  asasi  manusia (HAM),  yang  ditelusuri  kepada  teori-teori  filsafat  Islam  tentang Hukum  kodrat,  yaitu  suatu  Hukum  yang  lebih  tinggi  dari  hukum positif  negara.  Menurut  Hukum  kodrat  dari  teori-teori  filsafat, yaitu  individu  sebagai  manusia,  di  mana  terdapat  dalam  dirinya sendiri  sejak  lahir,  hak-hak  asasi    tertentu  yang  tidak  dapat dihilangkan. 14 Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bang- sa,  ras,  agama  atau kelamin  karenanya  dia  bersifat  asasi  dan  uni- versal. 15 Perbedaan  adalah  pertanda  keragaman  yang  seharusnya tidak menimbulkan malapetaka tetapi justru melahirkan keindahan dan harmoni.
Dalam membahas terkait keadilan HAM, maka tidak akan le- pas  dari  bahasan  tentang  logika.  Logika  dari  kata  Yunani  “ logos yang berarti kata, kata yang terucap (pidato) merupakan suatu hasil dari pada logika, kata yang tertulis (buku) pun demikian disebut ju- ga logika/ logos , begitu juga kata yang terpikir (akal) disebut logika.
13 Ibid.,  hal 182 14 Peter  Darwies, Hak-hak  Asasi  Manusia ,  terj.  Rahman  Zainuddin,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 1
15 Tim  Penyusun  PULSIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Pendidi- kan Kewarganegaraan , (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 210
________________________________________________________________________________________
132 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..
JURNAL SOPHIST Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Sehingga  tidak  heran  keadilan  pun  yang  tentu  tidak  akan  terlepas begitu saja dari ruang lingkup filsafat. 16
Dalam  kajian  filsafat  Islam  tidak  hanya  berkenaan  dengan persoalan teoritis abstrak yang hanya berkaitan dengan metafisika, spistemologi, logika dan penggunaan Bahasa saja, akan tetapi juga dengan  persoalan  praktis  yang  lebih  kongkret,  seperti  halnya berhubungan dengan ilmu dan moralitas.
Manusia  itu  sendiri  dalam  pandangan  Aristoteles  pada hakikatnya  ialah  hewan  politis.  Aristoteles  pun  mendefinisikan warga  negara  sebagai  siapa  saja  yang  bisa  memegang  jabatan pemerintahan.  Mereka  yang  mampu  memberikan  keadilan  atas hak-hak manusia yang dibawahinya.
Terwujudnya  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Universal  yang dideklarasikan  pada  tanggal  10  desember  1948,  harus  melewati proses  yang  cukup  panjang. 17 Suatu  perlindungan  HAM  tidak  saja bermakna  sebagai  jaminan  negara  pro  aktif  memproteksi  HAM dalam berbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan  tindakan  hukum  apabila  terjadi  pelanggaran  HAM, karena HAM merupakan indikator negara hukum. 18
16 Stephen Palmquis, Pohon Filsafat / The Tree of Philosophy , (Yogya- karta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 42
17 Tim  Penyusun  PULSIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Pendidi- kan Kewarganegaraan , (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 210 18 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Er- langga, 2014), hal. 4
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah
Keadilan dan Hak Asasi.. | 133
Pada abad ke-19, suatu konsep yang mengatakan bahwa han- ya  negara  saja  yang  pantas  memiliki  Hukum  Internasional  se- dangkan Individu tidak memiliki status Hukum Internasional. Na- mun  beberapa  perkembangan  lain  mengisyaratkan  adanya  perlin- dungan  modern  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  secara  Inter- nasional  yang  mencakup  upaya-upaya  untuk  melindungi  hak-hak orang  asing  di  luar  negeri  dan  intervensi  kemanusiaan  untuk melindungi kelompok minoritas. 19
Sebagaimana dikatakan oleh Schopenhauer “ the world as will and idea” . Maksud dari kalimat tersebut Schopenhauer ingin mene- gaskan bahwa dunia eksternal, yaitu dunia fenomenal, yang hanya dapat diketahui melalui sensasi-sensasi atau ide yang kita terima. Dapat  kita  lihat  di  sini  bahwa  peran  subjek  sangat  dominan mengenai  pengetahuan.  Hal  tersebut  menjadi  landasan  penolakan terhadap materialisme. 20
Dalam  UUD  1945,  tidak  terdapat  pasal-pasal  yang  menya- takan dengan tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah nega- ra Hukum, namun dalam penjelasan umum UUD 1945 dinyatakan: “Negara  Republik  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ), tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machstaat ).  Negara Hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah ber- dasarkan ketentuan hokum yang berlaku. Tujuan akhir dari faham
19 Peter  Darwies, Hak-hak  Asasi  Manusia ,  terj.  Rahman  Zainuddin,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 2
20 Mudji  Sutrisno, Teks-teks Kunci Estetika Filsafat Seni, (Yogyakarta: Galangpress 2005), hal. 46
________________________________________________________________________________________
134 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..
JURNAL SOPHIST Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
negara Hukum ini adalah suatu keinginan untuk memberikan per- lindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dari  tindakan  sewenang- wenang para pengusaha. 21
Hak-hak  asasi  manusia  sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan dengan  pandangan  filosofis  tentang  hakikat  manusia  yang  mela- tarbelakanginya. Pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkan- dung  dalam  pancasila  hakikat  manusia  adalah monopluralis .
Susunan kodrat manusia adalah jasmani-rokhani atau raga dan ji- wa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk so- sial,  serta  kedudukan  kodrat  manusia  adalah  sebagai  makhluk pribadi  berdiri  sendiri  dan  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa. 22
Ibnu  Khaldun  juga  telah  mengemukakan  bahwa  perbedaan suku-suku bangsa disebabkan adanya perbedaan pendapat mereka dalam  segi  kehidupannya. 23 Manusia  terbentuk  dan  dibentuk  oleh keadaan  alam  yang  meliputi  masyarakat,  budaya  dan  keyakinan- keyakinan atas suatu agama. Konsep HAM dan keadilan tidak akan terlepas dari komponen-komponen  yang telah memberi pengaruh di dalam kehidupan manusia.
Dalam  konsep  HAM  maupun  konsep  keadilan,  tentu  akan dikaitkan dengan konteks manusia, jiwa dan akal dalam diri manu-
21 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , (Jakar- ta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 9
22 Kaelan  dan  Achmad  Zubaidi, Pendidikan  Kewarganegaraan ,  (Yog- yakarta: Paradigma, 2010), hal. 102
23 Ibnu Khaldun, Muqoddimah Ibn Khaldun , (dar al-Fikr), hal. 149.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi.. | 135
sia itu sendiri. Bahasan tentang Hak-hak manusia adalah bahasan pada ruang lingkup seluruh keadaan dalam diri manusia, begitupun halnya dengan keadilan yaitu bahasan yang akan menilai baik dan buruknya  manusia  dengan  cara  yang  adil  dan  bijaksana,  tidak  se- mena-mena dalam menentukan suatu tindakan dan keputusan.
Dapat diketahui bahwa jiwa itu sendiri merupak sesuatu yang qadim, memiliki  hubungan  dengan  badan  manusia,  sekelompok filsuf pun meyakini bahwa jiwa tercipta dalam materi yang mengi- kuti watak atau sifat manusia itu. Apabila jiwa tercipta dalam mate- ri  maka  jiwa  akan  disandangkan  kepada  materi  tersebut. 24 Hal demikian yang menjadi landasan dalam pembentukan atas hak-hak manusia.  Alasan  utama  kenapa  filsafat  Islam  /  filsafat  berperan khusus dalam HAM dan keadilan, karena kita akan membahas cara memikirkan  sesuatu  maupun  melihat  sesuatu  dari  segala  aspek yang mempengaruhinya.
Hakikatnya manusia dilahirkan seperti sebuah kertas kosong di  mana  kebudayaan  menuliskan  teks  di  atasnya,  hal  tersebut  se- bagaimana  telah  banyak  diungkapkan  oleh  psikolog  kontemporer. Lain  halnya  dengan  pandangan  relativisme  sosiologis,  bahwa manusia  qua  manusia  adalah  entitas  dapat  didefinisikan  sebagai manusia, bukan hanya secara biologis, anatomis dan fisik tetapi ju- ga secara psikologis.
24 Ibnu  Rusyd, Tahafut  At-Tahafut  (Sanggahan  terhadap  Tahafut  al- Falasifah) , ter. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 135-136
________________________________________________________________________________________
136 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Jika membahasa tentang keadilan atas HAM maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang pribadi manusia itu sendiri, ka- rena untuk memberikan keadilan atas hak manusia maka tidak jauh dari  pada  memahami  seperti  apa  pribadi  manusia,  dikatakan  oleh Immanuel Kant bahwa pribadi pribadi merupakan sesuatu yang sa- dar  akan  identitas  numerik  mengenai  dirinya  sendiri  pada  waktu yang berbeda-beda.
Pada lain pihak David Hume juga berpendapat bahwa pribadi yang dimaksud dengan identitas diri yaitu kesamaan jatidiri manu- sia dalam kaitannya dengan waktu. Hume berpegang teguh bahwa pengetahuan ilmiah hanya mampu dicapai dengan pengalaman in- derawi  yaitu  dari  penglihatan,  penciuman,  perabaan,  pencicipan serta pendengaran. 25
Terdapat  dua  aliran  di  dalam  filsafat  manusia.  Masing- masing aliran itu memiliki pandangan tentang hakikat atau esensi manusia. Aliran tersebut adalah aliran materialisme dan idealisme. Materialisme adalah suatu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa esensi manusia bersifat material atau fisik sebab ia menem- pati ruang dan waktu, sedangkan  idealisme merupakan kenyataan yang bersifat spiritual.
Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa dengan fitrahnya diberi tugas mulia mengemban misi kekhalifahan dan  pewaris  dunia.  Kehadiran  manusia  di  bumi  sebagai  pembawa
25 Filsafat  Tematik  III:  Manusia,  Persoalan  di  seputar  manusia  dan  be- berapa pandangan , hal. 35
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi.. | 137
misi rahmatan  lil  ‘allamīn dengan  penuh  tanggungjawab  untuk mensejahterahkan  kehidupan  manusia,  sehat  secara  lahiriah  dan bathiniah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi keunggulan secara fitrah dan dibebani amanah kekhalifahan di dunia, oleh ka- renanya  manusia  diberi  hak  asasi  untuk  menjamin  keberadaan harkat  dan  martabat  kemuliaan  dirinya  serta  keharmonisan  ling- kungannya. 26
Gerakan  budaya  dan  aliran  filsafat  lah  yang  berjuang  keras untuk  menempatkan  manusia  pada  tahap  kedudukan  yang  sangat terhormat di berbagai bidang kehidupan, baik itu alam, sejarah, ke- budayaan, filsafat maupun ilmu pengetahuan. 27 Manusia tanpa bu- daya  tidak  akan  menjadi  binatang  cerdas  seperti  dalam lord  of  the flies nya goldin, manusia juga tidak akan menjadi manusia terhor- mat  tanpa  adanya  budaya,  sejarah,  filsafat  maupun  ilmu  penge- tahuan.
Salah satu doktrin mendasar dalam Islam yang dikemukakan oleh  Ibnu  Arabi  adalah  doktrin  manusia  universal  (al-Insan  Al- Kamil), yang begitu dominan dalam perspektif sufi, sehingga dise- but  “mitos  yang  diistimewakan”.  Manusia  mengandung  seluruh kemungkinan  yang  ada  di  dalam  alam  semesta. 28 Sehingga  tidak heran jika di dalam diri manusia mencakup seluruh yang ada, sega-
26 Muslich  KS, Catur  Penegak  Hukum  Dalam  Spirit  Religius  dan  Pesan Moral Budaya , (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hal. 163
27 Chris  Jenks, Culture  (Studi  Kebudayaan) ,  (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2013), hal. 1
28 Sayyed  Hossein  Nasr, Tiga  Mazhab  Utama  Filsafat  Islam ,  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hal. 200
________________________________________________________________________________________
138 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi..
JURNAL SOPHIST Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
la kebaikan bahkan segala keburukan menyatu di dalamnya. Ham- zah Fansuri mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk pen- jelmaan yang sempurna dan berpotensi menjadi insan kamil.
Hak-hak  dasar  yang  selalu  dimiliki  manusia  antara  lain:  1). Hak  hidup,  2).  Hak  untuk  hidup  tanpa  ada  perasaan  takut  dilukai atau  dibunuh  oleh  orang  lain,  3).  Hak  kebebasan,  4).  Hak  untuk bebas,  hak  untuk  memiliki  agama/kepercayaan,  hak  untuk  mem- peroleh  informasi,  hak  menyatakan  pendapat,  hak  berserikat  dan sebagainya, 5). Hak pemilikan, 6). Hak untuk memilih sesuatu, sep- erti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya. 29

## D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas bahwa HAM yang ada telah mele- kat dan tak akan bisa terpisahkan dari diri manusia. Karena itu te- lah  ada  sejak  manusia  lahir  dan  bahkan  pada  saat  manusia  masih dalam kandungan ibunya. Penegakan hukum yang adil sebagai hak mendasar manusia bahkan telah digariskan jauh sebelum deklarasi universal HAM, yaitu dalam Magna Charta (1215). Di sana disebut- kan bahwa “tidak ada orang bebas” bisa diambil antau dipenjara- kan atau dicabut kebebasannya secara sewenang-wenang.
Jika membahasa tentang keadilan atas HAM maka tidak akan terlepas dari pembahasan tentang pribadi manusia itu sendiri, ka- rena untuk memberikan keadilan atas hak manusia maka tidak jauh dari  pada  memahami  seperti  apa  pribadi  manusia,  dikatakan  oleh
29 Tim  Penyusun  PULSIT  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Pendidi- kan Kewarganegaraan , (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 207
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah
Keadilan dan Hak Asasi.. | 139
Immanuel Kant bahwa pribadi pribadi merupakan sesuatu yang sa- dar  akan  identitas  numerik  mengenai  dirinya  sendiri  pada  waktu yang berbeda-beda.
Hak asasi manusia yang telah dibawa sejak lahir merupakan anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  perlu  dipahami  bahwa HAM  ini  tidaklah  bersumber  dari  Negara  dan  hukum.  Melainkan bersumber  dari  Tuhan  sebagai  pencipta  alam  semesta  beserta isinya,  sehingga  hak  asasi  manusia  itu  tidak  bisa  dikurangi.  Oleh karena  itu  yang  diperlukan  dari  Negara  dan  hokum  adalah  suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.
Hak-hak  dasar  yang  selalu  dimiliki  manusia  antara  lain:  1). Hak  hidup,  2).  Hak  untuk  hidup  tanpa  ada  perasaan  takut  dilukai atau  dibunuh  oleh  orang  lain,  3).  Hak  kebebasan,  4).  Hak  untuk bebas,  hak  untuk  memiliki  agama/kepercayaan,  hak  untuk  mem- peroleh  informasi,  hak  menyatakan  pendapat,  hak  berserikat  dan sebagainya, 5). Hak pemilikan, 6). Hak untuk memilih sesuatu, sep- erti pakaian, rumah, mobil, perusahaan, pabrik, dan sebagainya.
Hak-hak  asasi  manusia  sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan dengan  pandangan  filosofis  tentang  hakikat  manusia  yang  mela- tarbelakanginya. Pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkan- dung  dalam  pancasila  hakikat  manusia  adalah monopluralis .
Susunan kodrat manusia adalah jasmani-rokhani atau raga dan ji- wa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk so-
________________________________________________________________________________________
140 | Radiyatun Adabiyah Keadilan dan Hak Asasi.. JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
sial,  serta  kedudukan  kodrat  manusia  adalah  sebagai  makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali dan Syamir. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
Abdullah, Rozali. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 1992.
Davies,  Peter. Human  Rights ,  Hak-Hak  Asasi  Manusia.  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. 1994.
Ibnu Rusyd, Tahafut At-Tahafut (Sanggahan terhadap Tahafut al- Falasifah), terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
Jenks, Chris, Culture / Studi Kebudayaan . Yogyakarta: Pustaka Pela-
jar. 2013.
Kaelan  dan  Zubaidi  Achmad. Pendidikan  Kewarganegaraan .  Yogya-
karta: Paradigma. 2010.
Khaldun, Ibnu. Muqoddimah Ibnu Khaldun , dar al-fikr. 1406.
KS,  Muslich. Catur  Penegak  Hukum  Dalam  Spirit  Religius  dan  Pesan Moral Budaya . Yogyakarta: Kaukaba. 2012.
Marzuki,  Suparman. Politik  Hukum  Hak Asasi  Manusia .  Jakarta:  Er- langga. 2014.
________________________________________________________________________________________

## JURNAL SOPHIST
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2022
Radiyatun Adabiyah
Keadilan dan Hak Asasi.. | 141
Nasr, Sayyed Hossein, Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam (Ibnu Sina,
Suhrawardi, Ibnu Arabi) . Yogyakarta: IRCiSoD. 2014.
Nasr,  Sayyed  Hossein. Ensiklopedi  Filsafat  Islam  (Buku  Pertama) .
Bandung: Mizan. 2003.
Palmquis, Stephen, Pohon Filsafat, The Tree of Philosophy . Yogyakar-
ta: Pustaka Pelajar. 2022.
Sutrisno,  Mudji,  dkk, Teks-Teks  Kunci  Estetika  Filsafat  Seni .  Yogya-
karta: Galangpress. 2005.
Taryadi,  Alfons, Epistemologi  Pemecahan  Masalah  Menurut  Karl  R.
Popper . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1989.
Ubaidillah,  A,  dkk. Pendidikan  Kewarganegaraan  Demokrasi,  HAM
dan Masyarakat Madani . Jakarta: IAIN Jakarta Press. 2000.