Analisis  Progres  Pencapaian  Millenium  Development  Goals  Provinsi  Jawa Timur  ( Progress Analysis  Of    Achievement  Millenium  Development  Goals  In The Province Of East Java)

## Roziana Ainul Hidayati
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, Indonesia roziana.umg@gmail.com

## Abstarct
The  problem  of  reducing  poverty  is  not  an  easy  problem.  Poverty  alleviation programs  must  be  on  target,  the  right  activities,  the  right  program,  the  right location and the right budget. Many program activities to reduce poverty that are only imitating the previous year's program without first reviewing the problem and also  often  the  programs  that  are  run  modeled  on  other  regional  programs  that cause  poverty  can  be  different.  This  reseach  purpose  to  identify  the  progress  in achieving the targets of the "1C" goals which are still slow and to identify areas in East Java that are still experiencing poverty severity with based on the indicator of target MDGs. And the method used for this purpose is with using the measurement of the PHI Index and the Chart Priority MDGs. The results show the achievement of the progress of the MDGs in East Java from 7 (seven) progress of the existing Goals  "IC  Target"  exception  "fast"  in  Matlamat  I.  To  the  IC  progress  target  in achieving East Java Province "slow". The regions experiencing poverty embrace for Goal I are Sampang and Pamekasan. , Regions that experience poverty embrace for  Target  III  are  Bangkalan  and  Pamekasan.  Areas  that  experience  poverty embrace for Objective IV are Probolinggo and Bangkalan. Areas that experience poverty embrace for Goal V are Bangkalan and Sumenep. The regions experiencing poverty embrace for  Goal  and VII  are  Sampang  Regency.  The  area  that  has  the highest poverty rate for each MDG Matlamat is Bangkalan in Goals III, IV and V. .
Keywords: Poverty, MDGs, Poverty and Hunger Index, progress

## Abstrak
Masalah  pengurangan  kemiskinan  bukanlah  masalah  yang  mudah.  Program pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran, dengan kegiatan yang tepat, program yang tepat, lokasi yang tepat, dan anggaran yang tepat. Banyak program kegiatan pengurangan  kemiskinan  yang  hanya  meniru  program  tahun  sebelumnya  tanpa terlebih  dahulu  meninjau  masalah  dan  seringnya  program  yang  dijalankan dimodelkan pada program regional lainnya yang menyebabkan kemiskinan menjadi berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam mencapai target "IC" banyak tujuan yang masih lambat dan untuk mengidentifikasi daerah- daerah  di  Jawa  Timur  yang  masih  mengalami  kemiskinan  yang  parah  dengan berdasarkan  indikator  target  MDGs.  Metode  yang  digunakan  untuk  tujuan  ini adalah dengan menggunakan pengukuran Indeks PHI dan MDGs Prioritas Grafik. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian kemajuan MDGs di Jawa Timur dari 7 (tujuh)  kemajuan  Sasaran  "IC  Target"  yang  ada,  kecuali  "cepat"  di  Matlamat  I. Untuk target kemajuan IC dalam mencapai Provinsi Jawa Timur "lambat". Daerah
yang  mengalami  pelukan  kemiskinan  untuk  Sasaran  I  adalah  Sampang  dan Pamekasan.  Wilayah  yang  mengalami  kemiskinan  untuk  Sasaran  III  meliputi Bangkalan dan Pamekasan. Wilayah yang mengalami kemiskinan untuk Tujuan IV adalah meliputi Probolinggo dan Bangkalan. Wilayah yang mengalami kemiskinan untuk Sasaran V adalah meliputi Bangkalan dan Sumenep. Daerah yang mengalami kemiskinan  untuk  Sasaran  dan  VII  adalah  Kabupaten  Sampang.  Daerah  yang memiliki  tingkat  kemiskinan  tertinggi  untuk  setiap  MDG  Matlamat  adalah Bangkalan dalam Tujuan III, IV dan V ..
Kata kunci: Kemiskinan, MDGs, Indeks Kelaparan, kemajuan

## PENDAHULUAN
Pengentasan  Kemiskinan  merupakan masalah  yang  sangat  kompleks  dan mempunyai  dimensi  tantangan  lokal, nasional,  regional  maupun  global. Upaya  mengatasi  masalah  kemiskinan karenanya  tak  bisa  dilepaskan  dari strategi  nasional  untuk  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  di  suatu Negara. Upaya ini juga perlu diharmonisasikan juga dengan kebijakan yang ada ditingkat internasional guna Menjawab tantangan globalisasi. Sebagai  salah  satu  negara  yang ikut menandatangani Deklarasi Millennium Development Goals (MDGs), Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakan program program MDGs serta menjadikan  program  program  MDGs sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan dari  program  pembangunan  nasional baik  jangka  pendek,  menengah,  dan panjang, termasuk dalam hal ini adalah program pengentasan kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda/prioritas pemerintah
Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama  semua  perangkat  negara  dan seluruh  unsur  masyarakat  memikul tanggung  jawab  untuk  memberantas kemiskinan guna memenuhi komitmen pencapaian  target  MDGs  pada  2015 mendatang.  Bahkan,  penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan
jangka  menengah  (RPJM)  ditargetkan
lebih  cepat  daripada  target  MDGs sendiri. MDGs telah menjadi salah satu bahan masukan penting dalam penyusunan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia Menurut Trilaksono (2015)
prosentase  penduduk  miskin  Jawa Timur  Kota  dan  Desa  dari  Bulan September 2014 ke Bulan Maret 2015 mengalami  kenaikan  dari  12,28% menjadi  12,34%  yang  artinya  ada kenaikan  sebesar  0,06  poin  persen. Penduduk  miskin  di  perkotaan  pada Maret  2015  sebesar  31,84  persen  dari total  penduduk  miskin  Provinsi  Jawa Timur atau sebesar 1.524,62 ribu jiwa.
Selama satu semester (September 2014  s.d.  Maret  2015),  kenaikan persentase  penduduk  miskin  terjadi  di perdesaan (0,26 poin persen), sedang di perkotaan mengalami penurunan (-0,11 poin persen).
Penanggulangan kemiskinan  dan  kelaparan  merupakan salah  satu  isu  global  di  mana  melalui MGDs  yang  telah  disepakati  untuk menurunkan  angka  kemiskinan  dan kelaparan di Indonesia hingga setengahnya  pada  tahun  2015.  Secara internasional telah disusun 8  indikator untuk  memantau  pencapaian  tujuan pertama ini (BPS, 2011), berikut: a.  Proporsi penduduk dengan
pendapatan di bawah US$ 1 per hari atau proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( poverty headcount ratio )
b.  Indeks Kedalaman Kemiskinan
( poverty gap ratio ) c.  Proporsi  pendapatan atau  konsumsi penduduk  termiskin  ( share  of  the poorest quantile in national income or consumption )
d.  Laju  Pertumbuhan  PDB  per  tenaga kerja
e.  Rasio  kesempatan  kerja  terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas f.  Proporsi  penduduk  yang  bekerja dengan  status  pekerja  bebas  dan pekerja  keluarga  terhadap  total penduduk yang bekerja
g.  Prevalensi  balita  kekurangan  gizi ( prevalence of underweight children under 5 years of age ) h.  Proporsi penduduk dengan konsumsi  gizi  di  bawah  standar kecukupan  gizi  ( proportion  of population below minimum level of dietary energy consumption ) Dengan  berpijak  pada  progress pencapaian  MDGs  Provinsi  Jawa Timur,  maka  akan  dapat  menjadi evaluasi  bagi  Bappeda  Provinsi  dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk lebih  focus  memperbaiki  bidang  yang lambat  progress  pencapaian  MDGs- nya. Dengan dipetakannya Kabupaten/
Kota yang mengalami tingkat keparahan kemiskinan berdasar indikator MDGs yang memiliki scorecard  merah,  maka  Kabupaten/
kota  akan  dapat  lebih  tepat  dalam mengetahui  permasalahan  kemiskinan yang  terjadi  di  wilayahnya  sehingga nantinya  akan  dapat  disusun  program perencanaan  pembangunan  yang  lebih berkualitas dengan tepat program, tepat kegiatan,  tepat  lokasi,  tepat  anggaran dan tepat penerima.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian deskriptif.  Populasi  penelitian  ini adalah  data  indikator  MDGs  delapan
goals  untuk  Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kotanya.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  data  indikator delapan goals MDGs tahun 2014.
Selain  itu  dalam  penelitian  ini akan  diambil key  informant untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam menganalisis progress pencapaian  teknik  analisis Poverty dan  Hunger  Index, dimana  indeks PHI-P mempunyai rentang nilai dari - ∞ hingga 1. Jika nilai komponen PHI- P  lebih  dari  1,  dikoreksi  menjadi  1, sehingga nilai maksimal adalah 1.
Nilai  negative  berarti  semakin jauh  dari  target  MDGs  dan  bahkan lebih  rendah  dari  kondisi  nasional pada  tahun  1990  (progres  mundur). Nilai  1  artinya  target  MDGs  pada tahun 2015 telah tercapai. Nilai PHI-P ≥  0,5  dapat diartikan  sebagai  progres cepat sedangkan nilai 0 ≤ PHI-P < 0,5 berarti  progres  lambat.  Rumus  PHI-P yakni: PHI – P = 1/n ∑ (xi – 1990) / (2015 - 1990)
Teknik Scorecard MDGs
digunakan  untuk  mendeteksi  capaian indikator  yang  merah  guna  nantinya akan  diinteraksikan  untuk  di  petakan melalui  Chart  Priority.  Dari  hasil Chart Priority inilah nanti akan bisa di analisis  dua  kabupaten  di  Provinsi Jawa  Timur  yang  mengalami  tingkat keparahan  kemiskinan  untuk  masing- masing  Goal  MDGs.  Kemudian  akan di  dapat  satu  Kabupaten/kota  paling banyak muncul di setiap Goal -nya.

## HASIL PEMBAHASAN
Progress pencapaian  Milienium Development Goals (MDGs) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Progress  pencapaian  MDGs  Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2014  untuk  7
(tujuh)  Goals  yang  ada  dengan menggunakan  teknik  Poverty  dan Hunger  Index ,  didapat  hasil  sebagai berikut:
P-ISSN : 2354-8592 E-ISSN : 2621-5055
Tabel Progress Capaian MDGs Provinsi Jawa Timur 2014
Berdasar  Tabel  di  atas  terlihat bahwa  hampir  seluruh  target  dari  7
(tujuh) Goal yang  ada  pencapaian MDGs  di  Jawa  Timur  progress-nya cepat  terkecuali  Target  IC.  Bahkan
untuk  Goal  3,  4,  5  dan  6  nilai  PHI-P nya > 1 artinya nilai maksimal dalam arti untuk goals tersebut Provinsi Jawa Timur telah mencapai targetnya.
TARGET KODE NAMA INDIKATOR
MIN MAX PHI-P PROGRESS IA 1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1 USD (PPP) per kapita per hari 20.6 10.3 0.847 CEPAT 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2.7 1.35 1.3 Kontribusi Konsumsi penduduk pada Kuantil Terendah 8.31 16.62 IB 1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 3.52 7.04 0.595 CEPAT 1.5 1.5.Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 65 130.00 1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 71 35.50 IC 1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi 31.08 15.54 0.497 LAMBAT 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2000 KKAL/kapita/hari 17 8.50
1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 KKAL/kapita/hari 64.21 35.32 IIA 2.1 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 88.7 100 0.807 CEPAT 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil me-namatkan Sekolah Dasar 62 100.00 2.3 Angka melek huruf  penduduk usia 15-24 tahun, Perem-puan dan laki-laki 96.6 100.00 IIIA 3.1 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 100.27 100.00 1.864 CEPAT Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 99.86 100.00 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 93.67 100 Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi 74.06 100 3.1.a Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 98.44 100.00 3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian (KPPNP). 29.24 58.48 3.3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 12.5 25 IVA 4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 97 32 1.111 CEPAT 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 68 23 4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 44.5 89 VA 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 40.7 81.4 0.666 CEPAT 5.3 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Semua Cara 49.7 99.4 5.3a Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cara Moderen 47.1 94.2 VB 5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun 67 33.5 0.597 CEPAT 5.5a Cakupan pelayanan Antenatal sedikitnya empat kali kunjungan 75 150 5.5b Cakupan pelayanan Antenatal sedikitnya satu kali kunjungan 56 112 5.6 Unmet Need (kebu-tuhan keluarga be-rencana/KB yang tidak terpenuhi) 12.7 6.35 VIC 6.6 Angka kejadian ma-laria (per 1000 pen-duduk) 4.68 2.34 1.602 CEPAT 6.10a Proporsi kasus tu-berkulosis yang  terdeteksi 20 70 6.10b Yang diobati de-ngan DOTS (Di-rectly Observed Treatment Short Course) 87 85 VII 7.8 Proporsi rumah tang-ga dengan akses ber-kelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 27.73 68.87 1.123 CEPAT 7.9 Proporsi rumah tang-ga dengan akses ber-kelanjutan terhadap sanitasi layak, perko-taan dan perdesaan 24.81 62.41 7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 20.75 6 KETERANGAN IA Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Kurang dari USD1,00 (PPP) per Hari dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 IB Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda IC Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 IIA Menjamin pada 2015 Semua Anak-Anak, Laki-Laki Maupun Perempuan di Manapun Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar IIIA Menghilangkan Ketimpangan Gender di Tingkat Pendidikan Dasar dan Lanjutan pada Tahun 2005, dan di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih dari Tahun 2015 IVA Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) Hingga Dua Per Tiga dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 VA Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga Tiga per Empat dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 VB Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua pada Tahun 2015 VIC Mengendalikan Penyebaran dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria dan Penyakit Utama Lainnya Hingga Tahun 2015 VII Menjamin Keberlangsungan Lingkungan
TARGET KODE
NAMA INDIKATOR MIN

## MAX PHI-P PROGRESS
IA 1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari 1 USD (PPP) per kapita per hari 20.6 10.3 0.847 CEPAT 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2.7 1.35 1.3 Kontribusi Konsumsi penduduk pada Kuantil Terendah 8.31 16.62 IB 1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 3.52 7.04 0.595 CEPAT 1.5 1.5.Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 65 130.00 1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 71 35.50 IC 1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi 31.08 15.54 0.497 LAMBAT 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2000 KKAL/kapita/hari 17 8.50 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 KKAL/kapita/hari 64.21 35.32 IIA 2.1 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 88.7 100 0.807 CEPAT 2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil me-namatkan Sekolah Dasar 62 100.00 2.3 Angka melek huruf  penduduk usia 15-24 tahun, Perem-puan dan laki-laki 96.6 100.00 IIIA 3.1 Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 100.27 100.00 1.864 CEPAT Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 99.86 100.00 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 93.67 100 Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi 74.06 100 3.1.a Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 98.44 100.00 3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian (KPPNP). 29.24 58.48 3.3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 12.5 25 IVA 4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 97 32 1.111 CEPAT 4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 68 23 4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 44.5 89 VA 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 40.7 81.4 0.666 CEPAT 5.3 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Semua Cara 49.7 99.4 5.3a Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cara Moderen 47.1 94.2 VB 5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun 67 33.5 0.597 CEPAT 5.5a Cakupan pelayanan Antenatal sedikitnya empat kali kunjungan 75 150 5.5b Cakupan pelayanan Antenatal sedikitnya satu kali kunjungan 56 112 5.6 Unmet Need (kebu-tuhan keluarga be-rencana/KB yang tidak terpenuhi) 12.7 6.35 VIC 6.6 Angka kejadian ma-laria (per 1000 pen-duduk) 4.68 2.34 1.602 CEPAT 6.10a Proporsi kasus tu-berkulosis yang  terdeteksi 20 70 6.10b Yang diobati de-ngan DOTS (Di-rectly Observed Treatment Short Course) 87 85 VII 7.8 Proporsi rumah tang-ga dengan akses ber-kelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 27.73 68.87 1.123 CEPAT 7.9 Proporsi rumah tang-ga dengan akses ber-kelanjutan terhadap sanitasi layak, perko-taan dan perdesaan 24.81 62.41 7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 20.75 6 KETERANGAN IA Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Kurang dari USD1,00 (PPP) per Hari dalam Kurun Waktu 1990 – 2015
IB Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda IC Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 IIA Menjamin pada 2015 Semua Anak-Anak, Laki-Laki Maupun Perempuan di Manapun Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar IIIA Menghilangkan Ketimpangan Gender di Tingkat Pendidikan Dasar dan Lanjutan pada Tahun 2005, dan di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih dari Tahun 2015 IVA Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) Hingga Dua Per Tiga dalam Kurun Waktu 1990 – 2015
VA Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga Tiga per Empat dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 VB Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua pada Tahun 2015
VIC Mengendalikan Penyebaran dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria dan Penyakit Utama Lainnya Hingga Tahun 2015
VII Menjamin Keberlangsungan Lingkungan
Target  IC  menurunkan  proporsi penduduk  yang  menderita  kelaparan menjadi  setengahnya  antara  tahun 1990-2015 indikator Prevalensi  balita kurang  gizi  (BKG),  dan  Proporsi penduduk yang berada di bawah garis konsumsi  minimum  1400  kkal  per
kapita  per  hari  serta  2000  kkal  per kapita  per  hari  untuk  Jawa  Timur progress pencapaiannya lambat. Berdasar  tabel  di  bawah  terlihat  dua dari  tiga  indikator    target  IC  nilainya masih belum mencapai target MDGs.

## Tabel Status Capaian Target IC
TARGET IC : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 INDIKATOR ACUAN DASAR NASIONAL PENCAPAIAN TARGET MDGs 2015 STATUS  SUMBER 2013  2014 1.8. Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi 31,08% (1989) 12.1 12.3 15.5 DINKES 1.9. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 kkal/kapita/ hari 17,00% (1990) 18.37 13.94 8,5 BPS 1.9. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2000 kkal/kapita/ hari 64,21% (1990) 71.77 66.47 35.32 BPS Untuk proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 kkal/ kapita/
hari  statusnya  masih  akan  tercapai, sedangkan  yang  proporsi  penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum 2000 kkal/ kapita/ hari statusnya perlu perhatian khusus.
Prevalensi kekurangan gizi pada balita  untuk  Provinsi  Jawa  Timur mencapai 12,3 persen pada tahun 2014 berada  dibawah  target  MDGs  2015 sebesar 15,50 persen. Namun demikian  capaian  ini  masih  terus ditingkatkan karena dibeberapa wilayah masih belum mencapai  target yang  ditentukan  seperti  Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Tuban, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, Pasuruan  dan  Surabaya.  Rata-rata yang Prevalensi Balita Kurang
Gizinya  belum  mencapai  target  yang ditetapkan adalah kabupaten yang ada di  Pantai  Utara  Pulau  Jawa  (Pantura) dan umumnya wilayah pesisir.
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur  dengan  tingkat  keparahan kemiskinan  di  tinjau  berdasar indikator MDGs tahun 2014 Langkah  pertama  yang  dilakukan untuk  melihat  tingkat  keparahan kemiskinan wilayah kabupaten/kota di
Provinsi jawa Timur berdasar indikator MDGs adalah dengan melakukan penilaian scorecard untuk seluruh kabupaten/kota di tiap indikator MDGs. Sebanyak 28 indikator  yang  datanya  tersedia  di Provinsi  Jawa  Timur  untuk  tiap Kabupaten Kota, dengan hasil scorecard sebagai berikut:
Tabel Hasil Scorecard Berdasar  tabel  di  atas  nampak bahwa indikator yang rata-rata capaianya masih merah untuk kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Timur  adalah  indikator  1.7  (Proporsi penduduk  yang bekerja dengan  status pekerja  bebas  dan  pekerja  keluarga terhadap total  penduduk  bekerja),  1.9 (Proporsi  penduduk  dengan  asupan kalori  di  bawah  tingkat  konsumsi minimum (2.000 kkal kapita per hari), 3.1c  (Rasio  jenis  kelamin  Angka Partisipasi  Murni  (RAPM)  anak perempuan  terhadap  anak  laki-laki  di jenjang  pendidikan  di  SM*),  3.2 (Kontribusi perempuan dalam pekerja upahan di sektor non pertanian*), 3.3 (Proporsi anggota parlemen perempuan*),  4.2x  (Kasus  Kematian Bayi*), 5.3 (Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi PUS (Pasangan  Usia  Subur)  usia  15-49 tahun  semua  cara*),  5.6  (Kebutuhan ber-KB  yang  tidak  terpenuhi  ( unmet need *),  7.9  (Proporsi  rumah  tangga
dengan  akses  berkelanjutan  terhadap sanitasi  dasar),  7.g  (Proporsi  rumah tangga  di  kawasan  kumuh).  Dari  7 Goal MDGs, yang rata rata kabupaten/kota  di  provinsi  Jawa Timur  capaian  scorecardnya  merah adalah Goal I, Goal III, Goal IV, Goal V dan Goal VII. Untuk Goal II hanya ada beberapa kabupaten/ kota saja.
Berikutnya  menginteraksikan  2 indikator masing-masing  Goal   (Goal I,  III,  IV,  V,  VII)  yang  capaiannya rata-rata  untuk  Kabupaten/  Kota    di
Provinsi Jawa Timur merah. Selanjutnya  dilakukan  olah  data dengan  menggunakan  alat  Chart
Priority.  Dari  hasil  penggunaan  alat Chart Priority akan terpilih 2 Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi paling  buruk dari  dua indikator  yang  diinteraksikan.  Dua Kabupaten/Kota  itulah  yang  terpilih sebagai kabupaten/kota yang memiliki tingkat  keparahan  kemiskinan  paling tinggi untuk masing-masing Goal.
Goal I :Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Berdasar  Tabel  Hasil Scorecard tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  untuk
Goal  I,  indikator  yang  rata-rata capaiannya untuk Kabupaten/ Kota di Provinsi  Jawa  Timur  merah  adalah indikator 1.7 (Proporsi penduduk yang
bekerja  dengan  status  pekerja  bebas dan  pekerja  keluarga  terhadap  total penduduk  yang  bekerja)  dan  1.9
(Proporsi  penduduk  dengan  asupan kalori  di  bawah  tingkat  konsumsi minimum (2.000 kkal kapita per hari).
Adapun  hasil  interaksi  kedua indikator tersebut sebagai berikut :
Gambar Chart Priority Goal  1 Berdasar Gambar di atas terlihat bahwa  Kabupaten  Sampang  dan Pamekasan    merupakan  kabupaten yang  memiliki  tingkat  keparahan paling  tinggi  untuk  Goal  I,  karena disamping tingkat Proporsi Penduduk dengan asupan kalori minimum (2000 kkal/kapita/hari)-nya  sangat  tinggi, Proporsi  penduduk  yang  bekerja dengan  status  pekerja  bebas  dan pekerja keluarga terhadap total penduduk  yang  bekerja  sangat  tinggi juga.  Artinya  di  kedua  Kabupaten tersebut  selain  masih  banyak  sekali penduduk  yang  tingkat  konsumsinya masih  berada  di  bawah  tingkat konsumsi  yang  dianjurkan  (2000 kkal/kapita/hari),  juga  masih  banyak juga  penduduk  di  kedua  kabupaten tersebut  yang  bekerja  pada  kegiatan informal.
Seperti dikaetahui bahwa
metode  yang  digunakan  oleh  Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator kemiskinan  adalah  dengan  mengukur jumlah  kalori  yang  dikonsumsi  per orang  per  hari.  Standar  kebutuhan minimum per orang per  hari menurut BPS  adalah  2100  kalori.  Pemenuhan jumlah kalori tersebut sudah diperhitungkan dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk.
Goal  III  :  Mendorong  Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasar  Tabel  Hasil Scorecard terlihat  bahwa  untuk  Goal  III, indikator  yang  rata-rata  capaiannya untuk  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Timur  merah  adalah  indikator
3.2  (Kontribusi  perempuan  dalam pekerja upahan di sektor non pertanian*) dan 3.3 (Kontribusi perempuan  dalam  pekerja  upahan  di
sektor  non  pertanian*).  Dan  hasil interaksi  kedua  indikator  tersebut dengan  menggunakan  chart  priority adalah sebagai berikut:

## Gambar Chart Priority Goal III
Berdasar gambar chart priority tersebut  di  atas  terlihat  bahwa Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan merupakan dua kabupaten di provinsi Jawa  Timur  tingkat  partisipasinya  di seknor  non  pertanian  maupun  di parlemen  paling  rendah.  Sektor  non pertanian adalah semua sektor kegiatan  ekonomi  di  luar  pertanian sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sektor  non  pertanian  yaitu pertambangan dan
penggalian,
industri  pengo-lahan,  listrik  dan  gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel  dan  rumah  makan,  transportasi dan  pergudangan,  informasi  dan komu-nikasi,  keuangan  dan  asuransi, jasa  pendidik-an,  jasa  kesehatan,  jasa kemasyarakatan,  pemerintahan  dan perorangan,  dan  lainnya  ( real  estate , penyedia  air,  dan  lain-lain).  Jika tingkat partisipasi perempuan di sector non  pertanian  sangat  rendah  maka
artinya  di  kedua  kabupaten  tersebut tingkat  keterbukaan  pasar  kerja  bagi perempuan  di  sektor  non  pertanian relative masih sangat kecil. Masyarakt perempuan masih lebih banyak dituntut  untuk  bekerja  di  sector pertanian  atau  hanya  sebagai  ibu rumah tangga.
Ketidakterbukaan  partisipasi perempuan  di  sector  publik  tersebut mengindikasikan  bahwa  kesempatan kerja  dan  berusaha  serta  pastisipasi perempuan di kedua kabupaten tersebut  masih sangat lemah.  Padahal dalam  Indikator  kemiskinan  berdasar pengukuran  pemenuhan  kebutuhan sesuai hak-hak dasar yang diikemukakan oleh Bappenas disebutkan  bahwa    diantara  indikator kemiskinan adalah terbatasnya
kesempatan  kerja  dan  berusaha  serta lemahnya partisipasi.
Goal  IV:  Menurunkan  Angka Kematian Anak
Berdasar  indikator  kemiskinan  yang ditetapkan oleh Bappenas, disebutkan salah satunya adalah terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan  yang  disebabkan  oleh kesulitan mendapat layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman  terhadap  perilaku  hidup sehat dan kurangnya layanan kesehatan  reproduksi;  jarak  fasilitas layanan  kesehatan  yang  jauh  serta biaya perawatan dan pengobaian yang mahal.  Dilihat  dari  hasil scorecard
dalam Tabel 3 tampak bahwa ada dua indikator  kesehatan  yang  rata-rata capaian  kabupaten  kota  di  Provinsi Jawa  Timur  masih  merah  yakni indikator 4.2x ( angka kematian bayi) dan  4.3  (proporsi  anak  usia  1  tahun diimunisasi campak). Dari 38 Kabupaten  kota  yang  ada  di  Provinsi Jawa  Timur,  Kabupaten  Probolinggo dan Bangkalan merupakan dua kabupaten  yang  memiliki  tingkat keparahan  kondisi  kesehatan  paling tinggi,  dimana  selain  angka  kematian bayi  yang  sangat tinggi juga proporsi anak  usia  1  tahun  yang  diimunisasi campak sangat minim.

## Gambar Chart Priority Goal IV
Goal  V  :  Meningkatkan  Kesehatan Ibu Kurangnya layanan kesehatan reproduksi  yang  menjadi  salah  satu indikator  kemiskinan  suatu  wilayah menjadikan  Pemerintah  menetapkan terwujudnya Akses Kesehatan Reproduksi bagi Semua menjadi salah satu Goal dalam Millenium Development Goals (MDGs).  Namun disayangkan  untuk  dua  indikator  dari Goal  V  yakni  5.3  (Angka  pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi PUS
(Pasangan  Usia  Subur)  usia  15-49 tahun semua cara*) dan 5.6
(Kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi  ( unmet  need )*)  rata-rata kabupaten  kota  di  provinsi  Jawa Timur capaiannya masih merah.
Berdasar  hasil  interaksi  kedua indikator tersebut  ke  dalam alat chart priority didapatkan hasil  bahwa
Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep  merupakan  kabupaten  yang memiliki keparahan layanan kesehatan reproduksi paling tinggi.
Gambar Chart Priority Goal V Di mana terlihat pada gambar di atas bahwa angka pemakaian kontrasepsi  bagi  PUS  dengan  semua cara  di  kedua  kabupaten  tersebut masih  lebih  rendah  disbanding  36 kabupaten  lainnya.  Selain  itu  tingkat unmeet  need -nya  juga  cukup  tinggi khususnya untuk Kabupaten Bangkalan.
Goal  VII  :  Menjamin  Kelestarian Lingkungan Hidup
Menurunkan  Hingga  Setengahnya Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Berkelanjutan  Terhadap  Air  Minum Layak  dan  Sanitasi  Dasar  serta peningkatan  yang  signifikan  dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman  kumuh  (Minimal  100 Juta)  merupakan  bagian  dari  target
MDGs  yang  ingin  di  capai  oleh pemerintah  Indonesia  dalam  rangka meminimalisasi atau menurunkan angka  kemiskinan  yang  ada,  karena
seperti  diketahui  bahwa  terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi merupakan  salah  satu    dari  indikator kemiskinan  yang  ditetapkan  oleh Bappenas.
Berdasar  Tabel  diatas  terlihat bahwa  untuk  Goal  VII,  indikator  7.9 (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar ) dan  7.g  (Proporsi  rumah  tangga  di kawasan  kumuh  )  capaiannya  merah untuk  rata-rata  kabupaten  kota  di Provinsi  Jawa  Timur.  Dan  dari  38 kabupaten/kota  yang  ada,  Kabupaten Bondowoso  dan  Sampang  memiliki akses layanan perumahan dan sanitasi paling  buruk.  Kabupaten  Sampang proporsi  rumah  tangga  kumuhnya paling  besar  sedangkan  Kabupaten Bondowoso layanan sanitasi dasarnya paling  parah.  Jadi  kedua  kabupatn tersebut selain memiliki akses layanan perumahan  yang  sangat  buruk,  juga akses sanitasi dasarnya jelek.
Gambar Chart Priority Goal VII Berdasarkan  kondisi  keparahan kemiskinan  melalui  indikator  MDGs tersebut,  dari  5  Goal  yang  ada  maka secara  garis  besar  dapat  dilihat  hasil berikut: Tabel Nama Kabupaten Yang Mengalami Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota GOAL I GOAL III GOAL IV GOAL V GOAL VII Pamekasan √ √ Sampang √ √ Bangkalan √ √ √ Probolinggo √ Bondowoso √ Sumenep √ Pada  Tabel  tersebut  di  atas terlihat  bahwa  Kabupaten  Bangkalan adalah  Kabupaten  yang  memiliki tingkat  keparahan  kemiskinan  paling tinggi  yakni  Goal  III,  Goal  IV  dan Goal  V.  Artinya  di  Kabupaten Bangkalan,  selain  kesempatan  kerja dan berusaha serta partisipasi perempuan dalam kegiatan public-nya terbatas,  layanan  kesehatan  anak maupun layanan kesehatan reproduksinya-pun  juga  masih  sangat rendah.  Padahal  layanan  kesehatan anak  dan  kesehatan  reproduksi  yang tidak maksimal atau kurang diperhatikan akan mampu meningkatkan  jumlah  sumber  daya manusia  yang  tidak  berkualitas. Tingginya angka  kematian bayi menunjukkan
bahwa layanan
kesehatan  reproduksi  di  wilayah tersebut masih rendah.
Kesehatan dan kemisksinan merupakan  dua  hal  yang  tidak  bisa dipisahkan. Bank Dunia pernah melakukan  studi  dengan  membagi keadaan  kesehatan  antara  kelompok penduduk  berpenghasilan  tinggi  dan rendah.  Hasilnya  tingkat  kematian anak  pada  penduduk  miskin  empat kali lebih  besar disbanding  penduduk berpenghasilan  tinggi.  Dan  keluarga miskin akan selalu berusahan mengganti  anaknya  yang  meninggal dengan  cara  memiliki  jumlah  anak yang  lebih  banyak.  Jika    keluarga tersebut  memiliki  jumlah  anak  yang banyak  maka  keluarga  tersebut  tidak akan  mampu  melakukan  investasi yang  cukup  untuk  pendidikan  dan
kesehatan  untuk  setiap  anaknya.  Pola ini  menuntun  pengertian  bahwa tingkat  kematian  bayi  yang  tinggi berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan  penduduk  secara  cepat dengan segala konsekwensinya. (Atmawikarta, 2009) Jadi rendahnya layanan kesehatan anak dan kesehatan reproduksi  yang  bisa  menyebabkan angka  kematian  bayi  yang  cukup tinggi  otomatis  juga  menyumbang tingginya  angka  kemiskinan  karena kematian  bayi  tinggi  menyebabkan tingkat kelahiran semakin lebih besar, dan menjadikan jumlah anak semakin banyak  akhirnya  orang  tua  tidak mampu  melakukan  investasi  yang cukup untuk pendidikan dan kesehatan setiap anaknya yang artinya
kemiskinan akan  semakin bertambah. Berdasar  Tabel  diatas  juga  terlihat bahwa  kabupaten  yang  memiliki tingkat  keparahan  kemiskinan,  rata- rata adalah  kabupaten  yang  berada  di wilayah  Pantai  utara  Pulau  Jawa (Pantura) dan kabupaten yang terletah di wilayah Kepulauan Madura.
SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan 1. Progress  pencapaian  MDGs  di Provinsi Jawa Timur dari 7 (tujuh) Goal yang ada progress-nya “cepat” terkecuali  Target  IC  pada  Goal  I. Untuk Target IC progress pencapaian di Provinsi Jawa Timur “lambat”
2. Kabupaten yang mengalami tingkat keparahan kemiskinan untuk Goal I adalah  Kabupaten  Sampang  dan Kabupaten Pamekasan
3. Kabupaten yang mengalami tingkat keparahan  kemiskinan  untuk  Goal III  adalah  Kabupaten  Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan 4. Kabupaten yang mengalami tingkat keparahan  kemiskinan  untuk  Goal IV  adalah  Kabupaten  Probolinggo dan Kabupaten Bangkalan
5. Kabupaten yang mengalami tingkat keparahan  kemiskinan  untuk  Goal V adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep
6. Kabupaten yang mengalami tingkat keparahan  kemiskinan  untuk  Goal VII  adalah  Kabupaten  Sampang dan Kabupaten bondowoso
7. Kabupaten  yang  memiliki  tingkat keparahan kemiskinan paling tinggi untuk  masing-masing  Goal  MDGs adalah Kabupaten Bangkalan yakni pada Goal III, IV dan V.

## Rekomendasi
1. Untuk mempercepat progress pencapaian Target IC yakni
menurunkan  proporsi  penduduk yang  menderita  kelaparan  menjadi setengahnya  antara  tahun  1990- 2015 di Provinsi Jawa Timur adalah dengan cara:
1) Meningkatkan  akses  perolehan makanan yang aman dan bergizi serta  mendapatkan  intervensi layanan  lainnya  suplementasi gizi  bagi  anak  balita  dan  ibu hamil lewat posyandu di masing-
masing desa, puskesmas ataupun unit-unit kesehatan lainnya.
2) Memperkuat pemberdayaan masyarakat  dan  merevitalisasi fungsi posyandu 3) Memperkuat  lembaga  ditingkat pusat dan daerah yang mempunyai  kewenangan  kuat dalam  merumuskan  kebijakan dan  program  dibidang  pangan dan gizi
4) Meningkatkan ketahanan pangan di setiap daerah
2. Provinsi  Jawa  Timur  lebih  focus terhadap penyebab kondisi keparahan kemiskinan yang
dialami oleh Kabupaten-Kabupaten yang terindikasi mengalami tingkat keparahan  kemiskinan  tertinggi  di masing-masing  Goalnya  dengan cara  melakukan  kajian  yang  lebih mendalam terhadap indikator- indikatornya bisa dengan melakukan  kajian  mandiri  atau bekerja sama dengan dunia pendidikan  atau  lembaga-lembaga penelitan  lainnya,  sehingga  dapat ditemukan  solusi  yangdiharapkan nantinya  tepat  program,  tepat kegiatan,  tepat  anggaran,  tepat lokasi dan tepat penerima.
3. Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan hendaknya  lebih  memperhatikan akan  layanan  kesehatan  anak  dan layanan kesehatan reproduksi dengan cara: 1) Merevitalisasidan meningkatkan fungsi posyandu yang ada
2) Meningkatkan pemahaman pada ibu  tentang  pentingnya  ASI  dan makanan bergizi untuk anak dan ibu hamil melalui sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan 3) Meningkatkan pemberian imunisasi lengkap terhadap balita khususnya 4. Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan hendaknya  mulai  lebih  banyak memberikan peluang atau kesempatan  terhadap  perempuan untuk  bekerja  di  sector  public dengan cara memberikan kelonggaran persyaratan (spesifikasi)  kerja  yang  tidak memberatkan para perempuan terkait  dengan  kodratnya  sebagai istri dan ibu rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmawikarta, 2009, Bappenas.go.id
Badan  Perencanaan  Pembangunan
Nasional , 2005 oceannaz, 2010, in Komunitas, Masyarakat,oceannaz.wordpres s.com/author/oceannaz/page/4
Trilaksono,  Bagyo,  2015,  Capaian MDGs Jawa Timur 2014
www. bps.go.id