## Evaluasi Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Bitung
Evalutation Implementation ISPS Code in Port  Bitung

## Khafendi
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur N0. 5 Jakarta Pusat e-mail: khafendi@dephub.go.id
Naskah diterima 05 Februari 2016, diedit 17 Februari 2016, dan disetujui terbit 22 Maret 2016

## ABSTRAK
Pemberlakuan International Ships and Port Facility Security (ISPS )Code 1 Juli 2004  sesuai ketentuan International Maritime Organiztion (IMO), mutlak dilaksanakan di seluruh pelabuhan secara Internasional, demikian juga di pelabuhan Bitungtelah dinyatakan sebagai pelabuhan yang telah comply oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui ” Short Term Statement  of Comphance of a Port Facility (SoCPF) ” nomor KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta,tetap harus melakukan ISPS Code secara penuh bila tidak sertifikat Comply akan dicabut kembali. Hal ini berdasarkan  ketentuan  IMO  ( International  Maritime  Organization ),  dan    bila  melewati  batas  waktu  pelabuhan bersangkutan belum diratifikasi maka kapal Indonesia tidak akan diterima / ditolak di pelabuhan asing dan selanjutnya pelabuhan Bitungdilarang dimasuki oleh kapal asing.Pendekatan analisa SWOT  pelabuhan Bitungberada pada kwadran I artinya pelabuhan Bitung belum sepenuhnya menerapkan ISPS code yang harus segera dibenahi,dengan demikian pelabuhan Bitung, dari aspek keamanan pelabuhan berkembang dan diharapkan memberikan kenyamanan,keamanan bagi kapal yang berkunjung.
Kata kunci : Evaluasi, Penerapan, ISPS Code, Bitung

## ABSTRACT
The enforcement of International Ships and Port Facility Security (ISPS) Code on July 1, 2004 in accordance with the International Maritime Organiztion (IMO), which implemented throughout the port internationally, as well as in Bitung port has  been  declared as  a port that  has been complied  by the  Director General of  Sea Transportation through “Short Term Statement of Comphance of a Port Facility (SoCPF)” number KL.94 / 93 / ISPS / DV / ST-04 dated July 1, 2004 in Jakarta, still have to do the ISPS Code in full if not Comply certificate will be revoked. It is based on the provisions of the IMO (International Maritime Organization), and when the deadline passes the port has not yet ratified the Indonesian ship will not be accepted / rejected in foreign ports and subsequently Bitung port can’t visited by foreign vessels. By using the SWOT analysis, Bitung port located on the first quadrant that means Bitung port yet fully implement the ISPS code, thus Bitung port from the port security aspects is growing and expected to provide comfort and security of ships.
Keywords: Evaluation, Implementation, ISPS Code, Bitung

## PENDAHULUAN
Penerapan sistem kode pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan internasional atau  International Ships and Port facility Security (ISPS )Code harus dilaksanakan sebelum batas waktu 1 juli 2004 . Hal ini  dilakukan  karena  berdasarkan  ketentuan Organisasi Maritim Internasional (IMO) , jika sampai melewati batas waktu tersebut kapal dan pelabuhan internasinal di Indonesia belum disertifikasi , kapal Indonesia tidak akan diterima di  Pelabuhan Asing. Sementara itu pelabuhan Indonesia juga tidak bisa dimasuki kapal asing.
ISPSCode diberlakukan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan meliputi kapal penumpang, kapal barang, unit pengeboran minyak lepas pantai dan pelabuhan/ fasilitas  pelabuhan  yang  melayani  kapal-kapal internasional. Salah satu hasil penerapan ISPS Code yang telah dapat direalisasikan di Indonesia adalah terdapat 196 pelabuhan atau fasilitas pelabuhan yang telah  memenuhi  ketentuan  ISPSCode  (Port/Port Facility Comply) dan terhadap semua total pelabuhan/ fasilitas pelabuhan tersebut telah diberikan Statement of  Compliance  of  Port  Facility  (SoCPF).  Namun beberapa fasilitas pelabuhan belum memiliki sertifikat keamanan permanen dengan masa berlaku 5 (lima ) tahun.(maritimedia.com/artikel/isps_code.(2014) Sejak  diberlakukannya  ISPSCode,  masih  ditemui permasalahan yang dirasakan sebagian masyarakat, bahwa sertifikat comply yang telah diterima beberapa pelabuhan,  baru  sebatas  pernyataan  formal  dan kenyataan di lapangan masih belum demikian.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kajian ini ditujukan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana pelaksanaan  ISPSCode  di  pelabuhan  yang  telah memperoleh sertifikat comply  khususnya pelabuhan Bitung.Yang  mana  tujuan  penelitian,  untuk mengevaluasi  sampai  sejauhmana  ISPSCode  telah diterapkan  pada  pelabuhan  yang  telah  comply (memiliki sertifikat keamanan) khususnya pelabuhan Bitung. Sedangkan maksud dari penelitian ini adalah agar  pelabuhan  dapat  meningkatkan  sistem keamanan  terkendali  sesuai  standar  International Maritime  Organization  (IMO).Dengan  demikian pelabuhan  Bitung  yang  telah  comply  dapat menerapkan  ISPS  Code  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku,  sehingga  terwujud  pengamanan  di pelabuhan.

## METODE
Berawal  dari  peristiwa  serangan  teroris  pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat , telah memicu  kesadaran  masyarakat  maritime internasional akan adanya bahaya serangan teroris
yang  mungkin  saja  diarahkan  kepada    sasaran- sasaran maritime  secara luas. Pada  bulan Novem- ber tahun 2001, Maritime Safety Committee ( MSC) dari IMO bersama dengan Maritime Security Work- ing Group sejak sesi ke 22 dari Assembly( Majelis) mengadopsi resolusi A.924(22)  . Resolusi tersebut tidak  lain  adalah  melakukan  tinjauan  ulang  segala tindakan dan prosedur untuk mencegah kemungkinan aksi  teroris  yang  mengancam  keamanan  para penumpang dan awak kapal dan keselamatan kapal pada  umumnnya.  Kemudian  dalam  Konferensi Negara Anggota yang berlangsung di London pada tanggal  9-13  Desember  2002  (  kemudian  dikenal dengan  nama  Konferensi  Diplomatik  masalah Keamanan Maritim), menyepakati dengan suara bulat untuk  mengadopsi  salah  satu  resolusi  untuk memasukkan  ISPS  Code  kedalam  Konvensi Internasional  Untuk  Keselamatan  Dilaut  1974( SOLAS  1974).  Resolusi  yang  lain  juga  termasuk perlunya amandemen terhadap Bab V dan Bab  XI dari SOLAS dalam mana sejalan dengan Kode baru, diharapkan  akan  berlaku  efektif  sejak  1  Juli 2004.Pada  dasarnya  ISPS  Code  ini  terdiri  dari  2( dua) bagian besar yaitu yang disebut Bagian A ( Part A) dan Bagian B( Part B). Bagian A berisikan segala ketentuan yang Wajib dilaksanakan ( mandatory) oleh Pemerintah  ,  kapal/  perusahaan  dan  fasilitas pelabuhan,    menyangkut  aturan  –aturan  yang tercantum  dalam  Bab  XI-2  sebagaimana  setelah diadakan  perobahan  dalam Annex  Solas  1974  . Sedangkan  bagian  B  berisikan  Petunjuk-petunjuk/ pedoman  ( guidance) tentang pelaksanaan  dari Bab XI-2 dari apa yang tercantum dalam Bagian A.
Poros  Maritim  suatu  komitmen  pemerintah Indonesia  yang  implementasi  operasionalnya membutuhkan  perbaikan  infrastruktur  dibidang pelayaran  tidak  dapat  dituda-tunda  lagi.  Ekonomi perdagangan  Negara  kita  sangat  tergantung  pada angkutan kapal  lewat laut,  utamanya perdagangan keluar  negeri,  oleh  karenanya  keamanan  dan keselamatan  kapal  serta  pelabuhan  dimana  kapal tersebut  berlabuh,  mutlak  diperlukan.Ancaman terhadap keamanan kapal sudah sering terjadi yang sudah barang tentu membawa kerugian besar bagi kapal  maupun  perusahaan.  Harus  diakui  bahwa penerapan  ketentuan-ketentuan  dalam  ISPS  Code di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan , karena itu masih membutuhkan upaya keras dan sungguh- sungguh dari semua pihak terkait khususnya dalam upaya mewujudkan “Poros Maritim” di Indonesia. Kondisi  fisik,  letak,  maupun  keadaan  lingkungan umumnya pelabuhan di Indonesia  ikut memberi andil dalam hambatan penerapan ISPS Code. Pemerintah Indonesia sebagai Contracting Government ,  lewat Ditjen  Perla  perlu    selalu  melakukan  pengawasan
J.Pen.Transla Vol.18 No.1 Maret  2016 :  44-51
dalam penerapan aturan ini baik dipelabuhan maupun dikapal-kapal..(  Willy.F.  Sumakul  Forum  Kajian Pertahanan dan Maritim ( 2014 )
Studi  mengenai  ISPS  Code  sudah  pernah dilakukan  sebelumnya  oleh  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Pehubungan lauttahun (2006), dengan  Judul  Kajian  Evaluasi  Pelaksanaan  ISPS Code  Pada  Pelabuhan  Yang  Telah  Comply  ( sertifikat). Dari hasi kajian tersebut secara umum, sertifikasi comply yang dimiliki pelabuhan di Indone- sia belum memberikan jaminan keamanan bagi kapal maupun pengguna jasa pelabuhan. Pelaksanaan ISPS Code  di  Indonesia  belum  berjalan  secara  penuh karena masih banyak ditemui berbagai permasalahan dan  hambatan  di  beberapa  pelabuhan  diantaranya struktur organisasi keamanan di pelabuhan yang tidak jelas, ketidakdisiplinan pengguna jasa di pelabuhan, dan  belum  tersedianya  peralatan  keamanan  yang memadai di pelabuhan. Struktur organisasi keamanan di pelabuhan masih menggunakan pola lama dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam pengamanan di  pelabuhan.Pengamanan  di  pelabuhan  belum didukung oleh system dan perangkat keamanan yang berteknologi tinggi seperti Xray, VTIC, dan CCTV yang disebabkan karena tidak tersedianya dana atau anggaran  yang  memadai  di  pelabuhan,  serta kurangnya dukungan finansial dari pemerintah.
Studi  terkait  dengan  ISPS  Code  pernah disampaikan oleh DA Lasse tahun  ( 2009) dengan Kajian Perspektif ISPScode Pasca Undang Undang No.17  tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Dari  hasil kajian tersebut dan berdasarkan analisis development dengan metode menggambarkan system security di pelabuhan  laut  Indonesia  apa  adanya  (das sain)dengan  Internasional  security  network  yang harus  diimplementasikan  ( das  Sollen )    bahwa Pelabuhan  Laut  sebagai  mata  rantai  perdagangan melayani  lalu  lintas  kapal  dan  barang  domestik maupun ekspor/impor harus dilindungi dari gangguan keamanan. Dan pengorganisasian unsur pengamanan pelabuhan  laut  terkait  dengan  system  pertahanan keamanan  nasional  perlu  diperbaiki  sehingga menjawab konvensi internasional secara positif dan hendaknya  pengorganisasian  unsur  pengawanan pelabuhan  laut  di  Indonesia  ditata  ulang  sesuai dengan kedudukan dan fungsi serta tanggung jawab yang dimanatka Undang Undang 17 tahun 2008.
Metodologi  penelitian  dalam  kajian  ini menggunakan  pendekatan  evaluasi,  dengan  model alat anlisis SWOT, Sedangkan proses penyelesaian masalah diawali dari identifikasi aspek internal dan eksternal  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  ISPS Code  pelabuhan  yang  telah  comply.  Selanjutnya, berdasarkan  aspek  internal  dan  eksternal  tersebut,
disusun desain kuesioner untuk mengetahui seberapa besar bobot kepentingan faktor-faktor yang terdapat dalam  aspek  internal  dan  eksternal  dalam  upaya memperbaiki pelaksanaan ISPS Code pada pelabuhan yang telah memiliki sertifikat keamanan agar sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.(Darmawiredja, Ramli,. Jakarta, (1989;)Aspek internal dan eksternal, (peluang,  ancaman)  (kelemahan,  kekuatan)opini stakeholder atas tingkat kepentingan dan penetapan nilai  dukungan  variabel  terhadap  keberhasilan pelaksanaan  ISPS  Codedi  pelabuhan  Bitung  yang telah  complied,  an.  Selanjutnya,ditetapkan  peta kekuatan dapat diketahui faktor-faktor dominan kunci keberhasilan  upaya  pelaksanaannya.  Dengan demikian, dapat disusun strategi dan kebijakan yang pengimplementasian  ISPS  Code,  sebagai rekomendasi upaya pembenahan pelaksanaan ISPS Code di pelabuhan yang telah comply.
Gambar 1. Alur Pikir Penelitian PENYUSUNAN DESAIN KUESIONER Pelabuhan Bitung IDENTIFIKASI ASPEK INTERNAL IDENTIFIKASI

## ASPEK EKSTERNAL
PEMILAHAN DAN PEMILIHAN FAKTOR KEKUATAN   KELEMAHAN   PELUANG   ANCAMAN PENETAPAN NILAI DUKUNGAN VARIABEL
PERHITUNGAN BOBOT FAKTOR PENYUSUNAN PETA POSISI KEKUATAN PELABUHAN PENENTUAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENYUSUNAN STRATEGI, KEBIJAKAN REKOMENDASI Ta ha p Pe rs ia pa n Ta ha p An al is is Ta ha p Ev al ua si

## HASIL  PEMBAHASAN

## Kebijakan  PenerapanISPS  Code
ISPS Code merupakan peraturan internasional mengenai  keamanan  kapal  dan  pelabuhan/fasilitas pelabuhan. Bagian dari Koda Internasional ini, berisi ketentuan wajib yang acuannya telah dibuat dalam Chapter  XI–2  Konvensi  Internasional  tentang Keselamatan jiwa di laut, peraturan tersebut antara lain  sebagai berikut  :  (1) Regulasi  3Chapter  XI–2 tentang  Kewajiban  Negara  Peserta  terhadap Keamanan,(2)  Regulasi  10  Chapter  XI–2  tentang Persyaratan-persyaratan untuk fasilitas pelabuhan,(3) Recognized  Security  Organizations (RSO):

## Evaluasi Penerapan ISPS....KHAFENDI
Organisasi  Keamanan  yang  Diakui,  (4)  Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan(Port Facility Security )   (IMO,Safety of life at sea (SOLAS) Convention London,  (1974)  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut  telah  mengupayakan  secara  maksimal  dalam menetapkan berbagai kebijakan untuk mensukseskan pemberlakuan ISPS Code yang dimulai sejak 1 Juli 2004, sebagai berikut:
a. Keputusan  Menteri  Perhubungan  KM  3/2004 tentang  Penunjukan  Direktur  Jenderal Perhubungan  laut  sebagai  Designated Penerbitan  Keputusan  Menteri  Perhubungan KM  33  Tahun  2003  mengenai  Pemberlakuan Amandemen  SOLAS  1974  tentang Pengamanan  Kapal  dan  Fasilitas  Pelabuhan (ISPS Code) di wilayah Indonesia.
b. Penerbitan  Keputusan Authority  Pelaksanaan ISPS  Code.
c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93/I/3-04 tanggal 12 Februari 2004  tentang  Pedoman  Penetapan  Organisasi yang diakui (RSO).
d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/2/I-04 tanggal 14 Mei 2004 tentang  Penunjukan  Direktur  Penjagaan  dan Penyelamatan  Sebagai  Penanggung  Jawab Implementasi ISPS Code.Kemajuan penerapan ISPS  Code  di  Indonesia  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
a. Penyampaian  kontak  point  untuk  penerapan ISPS  Code  dengan  rincian  Direktur  Jenderal Perhubungan  Laut  (Dirjen  Hubla)  sebagai Nasional Kontak Point,Direktur Penjagaan dan Penyelamatan  (Dit.  Gamat),  Ditjen  Hubla, sebagai Kontak Point untuk masalah keamanan pelabuhan dan kapal, Direktur Navigasi, Ditjen Hubla sebagai kontak point untuk penerimaan tanda bahaya pada kapal (Ship  Security Alert System), Kasubdit Patroli dan Penanggulangan musibah  Dit.  Gamat,  Ditjen  Hubla,  sebagai kontak point untuk asistensi masalah keamanan dan komunikasi dengan negara lain.
b. Menetapkan  23  Recognized  Security Organization  (RSO),  diantaranya  adalah  PT. Amas  Pratama  Mandiri,  PT.  Surveyor Indonesia,  PT.  Sucofindo,  Biro  Klasifikasi Indonesia, PT. Bureau Veritas Indonesia.
c. Total  pelabuhan  atau  fasilitas  pelabuhanyang telah memenuhi ketentuan ISPS Code sebanyak 198 pelabuhan/fasilitas pelabuhan, dan kepada mereka  telah  diberikan  Short  Term  Statement of  Compliance  of  Port  Facility  (SoCPF)  atau Pernyataan  sementara.
d. Total jumlah kapal yang telah diberikan Sertifikat Keamanan  sementara  atau  International  Ship Security Certificate(ISSC), baik yang diterbitkan Ditjen  Hubla  atau  RSO  (BKI)  sebanyak  175 kapal.(http://www.klasifikasiindonesia.com/ajax/ dokumen/PFSO.(2008).
Mekanisme kegiatan pengamanan dapat ditinjau dari sisi :
a. Pada perusahaan pelayaran dan kapaldiarahkan pada :.(a) Kegiatan  keamanan  kapal  dapat dilaksanakan atauditugaskan pada satu perwira kapal  yang  bertanggungjawab  atas  keamanan kapal  atau  dapat  juga  pada  perusahaan  jasa pengamanan  untuk  membuat  suatu  penilaian keamanan kapal. Untuk selanjutnya dibuat suatu laporan yang mengindikasikan tingkat keamanan di kapal (security level 1, 2, atau 3(b) Dokumen ini  harus  ada  di  kapal  dan  dibuat  oleh  suatu perusahaan jasa pengamanan yang profesional, yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran atau pemilik  kapal,  (c)  Catatan-catatan  (tentang keamanan kapal), (d) Ditunjuk oleh perusahaan pelayaran  ataupemilik  kapal,  dapat  dirangkap oleh salah satu perwira kapal (yang membidangi keselamatan atau safety), atau mempekerjakan seseorang  dari  perusahaan  jasa  pengamanan yang khusus bertugas untuk itu, (e) Pelatihan, gladi, dan berlatih, (f) Petugas atauperwira kapal yang  ditunjuk  bertanggungjawab  atas penyelenggaraan  kegiatan  ini  dan  perlu  ada pendamping dari perusahaan jasa pengamanan yang  profesional  atau  di  petugas  keamanan (Polri).
b. Pada  fasilitas pelabuhan  Diarahkan pada :(a) Penilaian suatu tingkat keamanan diselenggarakan  oleh  KPPP  atau  koordinasi dengan  institusi  lainnya  dan  disahkan  oleh Administrasi  Pelabuhan,  yang  isinya  perihal tingkat keamanan suatu pelabuhan (level 1, 2, atau  3),  (b)  penyelenggaraan  rancangan keamanan  fasilitas  pelabuhan  adalah  KPPP. Institusi terkait memberikan saran dan masukan. Koordinator  penyelenggaraan  adalah Administrasi Pelabuhan,(c) Petugas keamanan yang  bertanggungjawab  atas  ancaman  dan gangguan keamanan berupa tindak pidana adalah KPPP  dan  atau  Satpam  pelabuhan.  Untuk ancaman  dan  gangguan  berupa  bencana  alam adalah KPLP., (d)KPPP menjadi lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelatihan, gladi,  dan  berlatih.  Administrator  menjadi koordinator pelatihan, gladi, dan berlatih, yang pelaksanaannya terdiri dari KPPP, KPLP, dan satuan  Pengamanan.

## J.Pen.Transla Vol.18 No.1 Maret  2016 :  44-51
Pelaksanaan  ISPS  Code  Pelabuhan BitungPelabuhan  Bitung,  terus  meningkatkan pelayanan dari  waktu ke  waktu. Salah  satu wujud pelayanan  yang  bersifat  internasional  adalah implementasi ISPS Code yang memberikan jaminan keamanan  bagi  kegiatan  bongkar  muat  barang  di Pelabuhan  Bitung.  Beberapa  penerapan  ISPS Codeyang dipenuhipeabuhan Bitung sebagai berikut :
a. Fasilitas  pelabuhan  yang  telah  memenuhi ketentuan  ISPS  Codeadalah  dermaga  dan gudang
b. Kegiatan  pelabuhan  yang  telah  memenuhi ketentuan ISPS Code adalah kegiatan bongkar muat barang baik di dermaga maupun gudang.
c. Sistem pengamanan di Pelabuhan Bitung
1) Di wilayah perairan : (  melakukan patroli laut secara  rutin,  melakukan  pengawalan  terhadap kapal  kapal  asing  yang  akan  masuk  ke pelabuhan )
2) Di wilayah daratan : (  Penjagaan di pintu pintu masuk,  memeriksa  dan  memberikan  tanda pengenal  kepada  setiap  orang  yang  akan memasuki  daerah  terbatas,  memeriksa  dan memberikan  tanda  pengenal  kendaraan  yang akan memasuki daerah terbatas (restricted area ),Memeriksa  barang/muatan  di  pintu  gerbang menggunakan  metal  detector,  senter  dan scanner;Melakukan pengawasan dan patroli di area dermaga;Melakukan patroli di dalam dan sekitar area gudang;Penjagaan di pintu keluar.
3) Kegiatan  pengamanan  yang  telah  dilakukan antara  lain:Melakukan  pengawasan  dan penjagaan terhadap akses menuju pelabuhan dan restricted  area;Memeriksa  dan  memberikan tanda  pengenal  atau  ID  Card  kepada pengunjung;Memeriksa  dan  memberikantanda pengenal  kendaraan/kartu  pass  masuk  ke pelabuhan dan restricted area;Melakukan patroli di sekitar area dermaga dan gudang setiap 30- 60  menit  sekali,  khususnya  pada  malam hari;Melakukan  pengawasan  terhadap  daerah security  office  dan  sekitarnya  dari  menara pengawas,  khususnya  pada  malam hari;Pemeriksaan  dilakukan  dengan  metal detector,  scanner,  senter,  kaca  (mirror); Melakukan patroli laut secara rutin; Melakukan komunikasi  dan  koordinasi  antar  petugas keamanan pada saat menerima kedatangan kapal asing maupun kapal yang melakukan bongkar muat.
4) Tindakan pengamanan khusus/tambahan:Apabila terjadi  hal-hal  yang  mencurigakan  terhadap keamanan  (ancaman  bom  dll),  maka  tindakan
yang diambil lebih lanjut, yaitu:Mengamankan orang atau barang yang dicurigai;Menghubungi komandan jaga yang bertugas untuk penanganan lebih lanjut;Menutup akses masuk ke lokasi.
5) Peralatan  penunjang ISPS  Code di  Pelabuhan Bitung, disediakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan  ISPS  Code,  yaitu,Xray  Bagage, Metal  Detector,Scanner,  Kaca/mirror,  Senter, Handy Talky, Tongkat Karet, Binoculor,Lampu Sorot.
6) Pengawasan  juga  dilakukan  di  atas  menara pengawas,  terutama  pada  malam  hari  untuk mengawasi  akses  masuk/keluar  pelabuhan, dermaga, gudang dan restricted area lainya
d. Struktur Organisasi Pengamanan di Pelabuhan Bitung.Organisasi  pengamanan  di  pelabuhan Bitung didukung oleh kekuatan eksternal, yaitu dari  Mabes  POLRI/POLDA  dan  TNI. Pelabuhan Bitung juga telah membentuk PFSO yang  bertugas  menjaga    keamanan  pelabuhan dengan senantiasa berkoordinasi dengan instansi lainnya di pelabuhan, seperti KPLP dan SSO. Pada kondisi tingkat keamanan level 1, 2 atau 3 telah ditetapkan siapa penanggung jawab untuk mengambil tindak lanjut yang perlu diambil jika terjadi gangguan keamanan di pelabuhan. Untuk lebih jelasnya, secara rinci disajikan pada gambar 2.
Ditjen Hubla Direksi Pelindo IV Makasar MabesPOLRI/POLDA Mabes TNI Eksternal Support KOREM GAPU LANAL BITUNG POLTABES BITUNG POLSEK KPPP, POSAL, CSO, SSO Gambar 2. Struktur Organisasi Pengamanan Pelabuhan Bitung Adpel Bitung General Manager Pelindo Bitung PFSO Radio Officer Leve l 3 Asisten PFSO Level 2 AksesSD Gate BerthSD StoreSD SeaSD Level 1
e. Jaringan Komunikasi
Untuk pendukung tugas operasional PFSO dalam rangka  komunikasi  dan  koordinasi  dengan semua  pihak  yang  termasuk  dalam  Komite Keamanan  Pelabuhan  atau Port  Security Committee (PSC), telah dibentuk suatu jaringan komunikasi  yang terdiri dari semua keanggotaan PSC.Susunan  keanggotaan  PSC  antara  lain  : KSOP Bitung sebagai Pimpinan PSC,.
Data-data yang ada pada jaringan komunikasi harus diperbaharui setiap saat oleh PFSO jika ada perubahan pada susunan PSC. ( PT.Pelindo IV (Pesero) Cabang Bitung Bab VII (2011)
Kendala pelaksanaan ISPS Code
Dalam pelaksanaan ISPS Code masih ditemui beberapa  kendala  maupun  hambatan  sebagai berikut :
a. Kurangnya pemahaman
dalam mengimplementasikan ISPS Code di lapangan. Masalah  yang  paling  banyak  disoroti  adalah Deklarasi Keamanan ( Declaration of Security- DoS ).  Sebagian  pelabuhan/fasilitas  pelabuhan meminta pemberlakuan DoS kepada kapal, dan hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  ISPS Code, karena yang berhak meminta DoS adalah pihak kapal dengan kondisi tertentu.
b. Penerapan pemeriksaan kapal asing ( Port State Control ).
Pada pelabuhan tertentu diterjemahkan bahwa ada 2 kategori petugas pemeriksa kapal asing, PSCO  ( PortState  Control  Officer ),  yaitu petugas  keselamatan  ( safety )  dan  Keamanan ( security ). Hal ini tidak demikian, karena PSCO
tetap  berfungsi  seperti  biasaanya,  hanya ditambahkan  dengan  materi  baru  yaitu  ISPS Code.
c. Masalah Sumber Daya Manusia.
Kelemahan  SDM  bukan  hanya  pada  pihak pengguna jasa (swasta), tetapi juga pada pihak pemerintah  (regulator)  yang  berhubungan langsung dengan pengguna di lapangan.
d. Masalah komunikasi.
Masalah ini merupakan aspek terpenting yang harus segera dibenahi, karena ISPS Code pada dasarnya  adalah  suatu  Sistem  Manajemen Komunikasi  Keamanan.  Beberapa  alat keamanan mandatory (wajib) dalam ISPS Code seperti Automatic Identification System (AIS) dan Ship  Security  Alert  System (SSAS)  yang telah terpasang di kapal-kapal tidak akan berarti banyak  jika  penerima  tidak  dipasang  pada pelabuhan-pelabuhan
Upaya mengatasi kendala penerapan ISPS Code Melalui  analisis  SWOT(Rangkuti,F.Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus (2003 )dapat diketahui dan ditentukan faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan (strenghts) kelemahan ( weakness ),  peluang  ( opportunities )  dan ancaman  ( threats ).
Tabel  1. Penilaian Faktor Internal dan Eksternal Penerapan ISPS Code Pelabuhan Bitung
No. Faktor Frekuensi Penilaian Responden Ya Tidak  Total Faktor Internal
1 KepMen No. 33 Tahun 2003 tentang pemberlakuan ISPS Code di Indonesia 20 5 25 2 Keberadaan Organisasi Keamanan yang diakui (RSO) sebagai penilai keamanan fasilitas pelabuhan 13 10 23 3 Keberadaan Port Security Committee di pelabuhan 18 7 25 4 Keberadaan petugas keamanan yang dimiliki perusahaan pelayaran maupun pelabuhan 9 16 25 5 Sertifikat Keamanan Kapal atau pelabuhan 25 0 25 6 Rancangan Keamanan Kapal dan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan 16 8 24 7 Penetapan tingkat keamanan pada kapal atau pelabuhan 23 1 24 8 Standar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi petugas keamanan di pelabuhan 16 9 25 9 Profesionalisme sumber daya manusia 8 17 25 10 Ketersediaan jumlah kapal patroli pantai dan kapal patroli cepat 5 20 25 11 Frekuensi patroli pengamanan perairan (KPLP) 7 18 25 12 Sistem dan perangkat komunikasi maupun peralatan keamanan yang dimiliki pelabuhan 3 22 25 13 Koordinasi dan komunikasi antara petugas keamanan kapal dan pelabuhan 17 8 25 14 Instansi pemerintah penanggung jawab keamanan di pelabuhan 14 10 24 Faktor Eksternal 15 Ketersediaan dana/anggaran untuk penyediaan fasilitas keamanan di pelabuhan 1 23 24 16 Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 21 3 24 17 Pengembangan ilmu melalui training atau kursus bagi petugas keamanan 18 6 24 18 Kerjasama dan koordinasi pelabuhan dengan perusahaan pelayaran serta pihak terkait di pelabuhan 19 5 24 19 Upaya  penegakan hukum di laut 19 5 24 20 Bantuan luar negeri untuk pengadaan sistem dan perangkat komunikasi 5 18 23 21 Pelabuhan bukan lagi sebagai tempat usaha/ berjualan 7 17 24 22 Dukungan finansial dari pemerintah 6 17 23 23 Alur masuk terpisah bagi kapal luar negeri dan kapal dalam negeri 4 20 24 24 Tingkat kepatuhan dan kedisplinan pengguna jasa di pelabuhan 11 13 24
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ISPS Code di Indonesia, namun karena keterbatasan  dana,  waktu  maupun  sumber  daya lainnya, maka perlu adanya prioritas. Berdasarkan metode penilaian, maka  diketahui sejauhmana tingkat kepentingan  atau  urgensi  suatu  faktor,  dukungan faktor,  serta  keterkaitan  antar  faktor,  dari  faktor- faktor  yang  diduga  berpengaruh  terhadap pelaksanaan ISPS Code.(Singarimbun, Masri, dkk., (1989)Secara ringkas tertuang pada  tabel .2.
Tabel 2. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Bitung
Faktor Internal No Kekuatan ( S trengths ) Kelemahan ( Weakness) 1 KepMen  No.  33  Tahun  2003  tentang pemberlakuan ISPS Code di Indonesia Standar  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi petugas keamanan di pelabuhan, kurang standar 2 Rancangan Keamanan Kapal dan Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Profesionalisme  sumber  daya  manusia,  kurang profesional Faktor Eksternal Peluang ( Opportunities ) Ancaman ( Threats ) 1 Upaya  penegakan hukum di laut Ketersediaan  dana/anggaran  untuk  penyediaan fasilitas keamanan di pelabuhan, tidak ada 2 Tingkat  kepatuhan  dan  kedisplinan pengguna  jasa  di  pelabuhan,  sangat  atau cukup patuh Alur  masuk terpisah  bagi kapal luar negeri dan kapal dalam negeri masih menjadi satu Sumber : Stakeholder Pelabuhan Bitung
PerbandinganTNB  kekuatan sebesar  4.80  dan TNB  kelemahan  sebesar  3.10  serta  TNB  peluang 6.01  dan  TNB  ancaman  sebesar  1.56,  maka    bila dipetakan  kekuatan  pelaksanaan  ISPS  Code  di Pelabuhan Bitung terletak pada Kuadran I.  Dalam bentuk diagram, disajikan pada gambar 3.
Gambar 3.  Peta Kekuatan Posisi Pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Bitung 1 .6 9 ,  4. 4 5 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 -5 - 4 - 3 -2 - 1 0 1 2 3 4 5 IN T ER N A L EKST ERNA L
Hasil  pengamatan  pelaksanaan  ISPS  Code  di pelabuhan Bitung, secara umum ISPS Code belum dilaksanakan  sepenuhnya.  Masih  banyak  terdapat hambatan  dan  permasalahan  dalam  implementasi ISPS Code, diantaranya pemeriksaan tidak dilakukan pada  setiap  orang  atau  kendaraan  yang  memasuki area  pelabuhan  dikarenakan  pengguna  jasa  sudah
terbiasa memasuki pelabuhan. Masih ada peralatan yang tidak difungsikan karena keterbatsan dana(Xray Bagage)  serta  kurangnya  petugas  keamanan  yang menjaga restricted area sehingga akan menimbulkan ancaman terhadap keamanan di pelabuhan. Analisis SWOT,  kekuatan  pelaksanaan  ISPS  Code  di Pelabuhan Bitung terletak di kuadran I, yang berarti pelabuhan  Bitung  memiliki  banyak  kekuatan  dan peluang  untuk  mensukseskan  pelaksanaan  ISPS Code. Strategi yang dapat diambil Strategi Strength
Opportunity (SO),  yaitu  strategi  memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang  sebesar-besarnya.  Perumusan  alternatif strategi  keberhasilan  pelaksanaan  ISPS  Code  di pelabuhan Bitung disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Perumusan  Alternatif  Strategi Keberhasilan Pelaksanaan ISPS  Code di
Pelabuhan Bitung No. Faktor Kunci Keberhasilan Strategi KS (Kunci Strengths) KO (Kunci Opportuniy) 1 KepMen  No.  33 Tahun 2003 tentang pemberlakuan ISPS Code di Indonesia Upaya    penegakan hukum di laut Pelaksanaan  Kepmen No. 33/2003 tentang pemberlakuan untuk mendukung upaya penegakan  hukum  di  laut melalui sosialisasi pentingnya ISPS  Code kepada  semua  pengguna jasa serta petugas keamanan pelabuhan. 2 Rancangan Keamanan  Kapal dan Rancangan Keamanan
Fasilitas Pelabuhan Tingkat kepatuhan dan kedisplinan pengguna  jasa  di pelabuhan, sangat atau cukup patuh Tingkat  kedisiplinan  dan kepatuhan  pengguna  jasa pelabuhan terus ditingkatkan melalui pemeriksaan keamanan pada  setiap  orang  atau kendaraan  seperti  yang tercantum dalam rancangan keamanan
kapal  maupun  fasilitas pelabuhan.
Implementasi ISPS Code di Pelabuhan Bitung akan  berhasil  bila  ISPS  Code  dilaksanakan sepenuhnya di pelabuhan untuk mendukung upaya penegakan  hukum  di  laut  serta  meningkakan

## Evaluasi Penerapan ISPS....KHAFENDI
keamanan  yang  efektif  dan  efisien.  Pelaksanaan ISPS Code di pelabuhan Bitung harus didukung oleh dana atau anggaran dari pihak managemen pelabuhan untuk  menyediakan  fasilitas  keamanan  yang berteknologi.  Pemeriksaan  keamanan  harus  tetap dilakukan  pada  setiap  pos  penjagaan  dengan menggunakan alat pendeteksi keamanan yang sudah tersedia  melalui  penegasan  kembali  standar  tugas pokok dan fungsi.

## KESIMPULAN
Secara umum,  sertifikat comply  yang dimiliki Pelabuhan  Bitung  belum  memberikan  jaminan keamanan  bagi  kapal  maupun  pengguna  jasa pelabuhan.  Pelaksanaan  ISPS  Code  di  Indonesia belum  berjalan  secara  sepenuhnya  karena  masih banyak ditemui berbagai permasalahan dan hambatan di  beberapa  pelabuhan  diantaranya  struktur organisasi  keamanan  di  pelabuhan  yang  belum terkoordinasi,  ketidakdisiplinan  pengguna  jasa  di pelabuhan,  dan    belum  tersedianya  peralatan keamanan yang memadai di pelabuhan. Banyaknya instansi yang terlibat dalam pengamanan di pelabuhan, seperti polisi, KPLP, satpam, bea cukai dan aparat lainnya.Pengamanan di pelabuhan belum didukung oleh  sistem  dan  perangkat  keamanan  yang berteknologi tinggi seperti Xray Bagage, VTIS yang disebabkan  karena  tidak  tersedianya  dana  atau anggaran  yang  memadai  di  pelabuhan.serta kurangnya dukungan finansial dari pemerintah.
Diharapkan  pemerintah  bersama  pihak manajemen  pelabuhan  perlu  menyediakan  dana/ anggaran  untuk  pengadaan  sistem  perangkat komunikasi  maupun  peralatan  keamanan  seperti Xray  Bagage  dan  VTIS  untuk  mewujudkan pengamanan  yang  efektif  dan  efisien  di  pelabuhan yang telah comply. Xray Bagage perlu difungsikan karena  untuk  mengetahui  isi  barang  bawaan penumpang

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  Bapak Theo  Tangka,  Manager  Operasional  PT.  (pesero) Pelindo IV Cabang Bitung beserta anggotanya dan KSOP  Bitung  yang  telah  membantu  data  dan informasi yang diperlukan untuk kajian ini serta atas pendampingan dalam survei lapangan di Pelabuhan Bitung.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1] Darmawiredja, Ramli,. Bahan Presentase Materi Angkutan  Laut  dan  Keselamatan  Maritim. Puslitbang Perhubungan Laut, 1989 Jakarta;
[2] DA.Lasse  2009  Perspektif  ISPS  Code  Pasca Undang undang Nomor17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jakarta;
[3] IMO,Safety of life at sea (SOLAS) Convention London, 1974
[4] PT.Pelindo  IV  (Pesero)  Cabang  Bitung  “Port Facility  Security  Plan”  Bab  IV  (2011)http:// www.klasifikasiindonesia.com/ajax/dokumen/ PFSO.pdf (diunduh tanggal 18 Maret 2015 Jam 7.20 )
[5] http://www.fkpmaritim.org/poros-maritim-dan- isps-code-di-indonesia( Willy F Sumakul diunduh tanggal  26  Maret  2015  jam1.31)Langkah langkah  khusus  Peningkatan  Keamanan Pelayaran http://www.maritimedia.com/artikel/ isps_code.pdf
[6] Buku Panduan Gelar Dialog Nasional Penerapan Sistem  Keamanan  Sesuai ISPS  Code  SOLAS 1974, Jakarta;
[7] Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut,  2003. Koda  Internasional  Tentang  Keamanan  Kapal dan Fasilitas Pelabuhan ISPS Code.  Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta;
[8] Singarimbun,  Masri,  dkk.,  1989.  Metode Penelitian Survei, Edisi kedua. Jakarta;
[9] Soeharto,  Ir,  2004.  Kebijakan  dan  Kemajuan Implementasi  Sistem  Keamanan  Kapal  dan Fasilitas  Pelabuhan  Sesuai  ISPS  Code. Proceeding  Panel  Diskusi  Implementasi Keamanan  Kapal  dan  Pelabuhan  Pasca Pemberlakuan ISPS Code 1 Juli 2004. Jakarta, 2  September  2004.  Puslitbang  Perhubungan Laut. Jakarta;
[10] Rangkuti,F.Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus  Bisnis.PT.Gramedia  Pustaka  Utama. 2003, Jakarta;
[11] Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Perhubungan  Laut,  2006  Kajian  Evaluasi Pelaksanaan ISPS Code Pada Pelabuhan Yang Telah Comply (Sertifikat), Jakarta.