## WEWENANG PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN  DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM  (TINJAUAN DARI PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF)

## I  WAYAN  WISADNYA,SH MH
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar,
( wisadnyarena@gmail.com)
ABSTRAK, Permasalahan mengenai Law infoscment ( penegakan hukum ) khususnya di dalam Diskresi  kepolisian,  hal  ini  bukan  sekedar  hanya  sebuah  pilihan  bagi  polisi,  namun  merupakan bagian  penting  dan  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  melakukan  tugas  penegakan  hukum,  dengan tujuan  untuk  menekan  angka  kriminalitas,  demi  terciptanya  situasi  yang  aman  dan  tertib ditengah-tengah masyarakat serta kondisi yang kondusif.  Dalam  buku Black Law Dictionary berasal  dari  bahasa  belanda Discretionair Yang berarti  Kebijaksanaan  dalam  hal memutuskan suatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan,undang-undang atau  hukum  yang  berlaku,  tetapi  atas  dasar  kebijaksanaan,  pertimbangan  atau  keadilan. Kewenangan  Polri  dalam  pelaksanaan  diskresi  kepolisian  dalam  upaya  penegakan  hukum dilakukan    dengan  cara  bertindak  demi  kepentingan  umum    berdasarkan  penilaian  sendiri  dan hanya  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu,  dengan  memperhatikan  Perundang-undangan,  Seperti UU  No  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Idonesia,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (  KUHAP  )  dan  Perkap  NO  1  Tahun  2009  ,  selain  itu  juga  harus menjunjung tinggi HAM serta Kode etik Profesi Kepolisian. Oleh karena itu, dapat di identifikasi permasalahan  dilapangan  adalah  :  apakah  yang  menjadi  kewenangan  Kepolisian  dalam pelaksanaan  diskresi  ?  serta  bagaimanakah  upaya  penegakan  hukum  ?,  selanjutnya  kajian  ini menggunakan  metode pendekatan  yuridis  Normatif yaitu    pendekatan  berdasarkan  Peraturan perundang-undangan,  serta  bahan-bahan  hukum  yang  berlaku  sebagai  hukum  Positif      di Indonesia . Jadi kesimpulannya adalah kewenangan polri dalam pelaksanaan diskresi kepolisian dalam  upaya  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  cara  bertindak  sendiri  demi  kepentingan umum  berdasarkan  penilaian  sendiri  dan  hanya  dalam  keadaan  yang  sangat  mendesak  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  seperti  UU  Kepolisian,  KUHAP  dan  Perkap( Praturan  Kapolri    No  1  Tahun  2009),  serta  Menjunjung  tinggi    HAM  dan  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kata kunci : Wewenang, Pelaksanaan Diskresi, Kepolisian, Penegakan hukum.

## I. PENDAHULUAN
Suatu  Tranding  topik  yang  tidak akan habis-habisnya dibahas dalam kehidupan masyarakat, adalah sebuah phenomena  pelanggaran  dan  kejahatan( criminal), phenomena ini, selalu dapat dikaji
secara  yuidis  normative  maupun  yuridis emperik.  Yang  mana  kompleks  tindakan pelanggaran  dan  kejahatan  dimaksud  secara tidak  langsung  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek,  seperti  diantaranya  mulai  dari pelanggaran hingga kejahatan, seperti
penganiayaan,pencurian, perampokan, bahkan  masih  banyak  kejahatan-kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat
Dengan  kondisi  yang  demikian, tentunya itu merupakan masalah  yang harus segera  mungkin  untuk  ditangani,  mengingat masalah  tersebut  sangat  erat  kaitanny adengan  situasi  kamtibmas  yang  harus terjaga  dan  dipelihara.    Sehingga  untuk mewujudkan  hal  tersebut  sudah  tentu Negara memiliki peran dan tanggung jawab, yang  mana  peran  dan  tanggungjawab tersebut dilakukan melalui Lembaga/ institusi Kepolisian dengan tujuan terciptanya  suasana  Kamtibmas.  Secara umum  Kamtibmas  sendiri  pada  hakekatnya merupakan  rangkaian  upaya  pemeliharaan ketertiban  umum  ( maintaining  law  and order ) , Penanggulangan kejahatan ( fighting crime )  dan  Perlindungan  warga  ( protecting people )  terhadap  kejahatan (  crime) dan Bencana ( disaster)
Di  dalam  fungsi  kepolisian  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tentu hal itu harus didukung  juga  dengan otoritas hukum.  salah  satunya  adalah  peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  7  tahun  2009  Tentang sistem  Laporan  gangguan  keamanan  dan
ketertiban masyarakat ( selanjutnta disingkat Perkap No 7 Tahun 2009.
Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas, Kepolisian Daerah Bali melakukan berbagai upaya  melalui  DIT  SAMAPTA  POLDA Bali  dengan  tujuan  untuk  menekan  angka kriminalitas  demi  terciptanya  situasi  yang aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat yang sering disebut Kamtibmas.  Oleh karna sebagai  alat  Negara,    LembagaKepolisian diberikan  kewenangan  dan  kendali  penuh dalam  rangka  penegakan  hukum  yang nantinya  dapat  memcapai  tujuan  dimaksud salah satu dengan diberikannya Kewenangan diskresi  kepolisian.    Membahas  Mengenai penegakan  hukum,  diskresi  polisi  sejatinya bukan  hanya  sekedar  sebuah  pilihan  bagi polisi, namun merupakan bagian penting dan tidak  dapat  di  hindarkan  dalam  melakukan penegakan  hukum.  Dalam  kaitannya  tentu penegakan  hukum  itu  sendiri  merupakan suatu  proses  yang  hakekatnya  sebagian  dari penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan  suatu  keputusan  yang  tidak secara  ketat  terikat  oleh  kaedah-kaedah hukum dan melibatkan usaha manusia. Akan tetapi , dalam hal pelaksanaannya dilapangan  tentu  yang  harus  diperhatikan ialah  bagaimana  batasan  dari  wewenang diskresi  dimaksud,  sehingga  nantinya  tidak
menimbulkan  suatu  polemic  /perdebatan sosial  mengingat  pemahaman  akan  tugas dan  fungsi  kepolisian  atas  tindakan  diskresi masih cukup minim ditengah-tengah masyarakat,  apa  lagi  masih  ada  beberapa oknum  kepolisian  yang  juga  melakukan penyalah  gunaan  diskresi  yang  berakibat kerugian  bagi  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh karena itu dapat Di identifikasi permasalahannya  adalah    :  apakah  yang menjadi  kewenangan  diskresi    Kepolisian dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum.  ?  selajutnya  dalam  penulisan  ini akan  mempergunakan    methode  pendekatan yaitu  methode    pendekatan    Yuridis Normatif  (  berdasarkan    peraturan  Per- undang-undangan  yang  berlaku  sebagai hukum positif di Indonesia saat ini.

## II. PEMBAHASAN

## 2.1.  Dasar  Hukum  Wewenang    Diskresi Oleh Kepolisian
Pembahasan  mengenai  diskresi tentunya  menyangkut  tentang  pengambilan keputusan  yang  tidak  sangat  terikat  oleh hukum,  dimana  penilaian  pribadi  juga memegang  peranan.  Diskresi  diartikan sebagai  kebebasan  mengambil  keputusan dalam setiap situasi  yang dihadapi.  Diskresi selalu  di  kaitkan  dengan  pengambilan
keputusan,kekuasaan, atau kewenangan yang dilakukan seseorang terhadap persoalan  yang  dihadapinya.  Sementara  itu diskresi kepolisian merupakan suatu wewenang  menyangkut  pengambilan  suatu keputusan  pada  kondisi  tertentu  atas  dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang  kepolisian.  1). (  Susanto.F  Anton  : 2004  :  12  ). Secara  umum  pelaksanaan diskresi  merupakan  yang  lumrah  dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan  karena  diskresi  tidak  dapat dihindarkan dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan yaitu  :
1. Penerapan  aturan  dalam  kasus    yang sederhana  dalam  kenyataan  pasti membutuhkan  sifat  bijaksana  dari seorang  petugas.  Suatu  perbuatan pidana  dapat  diterapkan  aturan  yang sama  namun  dilain  kondisi  tidak  bias karena  alasan  yang  ada  pada  saat  itu. Aturan  pada  prinsipnya  diterapkan secara  subyektif  oleh  penegaknya. Kemampuan subyek pelaksanaan bervariasi  tergantung  tanggapannya terhadap  tindakan  pelanggaran  yang terjadi.  Sebagai  contoh  :  dalam  suatu perbuatan    yang  dianggap  melanggar akan  dianggap  pemaksaan  kehendak oleh seorang petugas tapi pada petugas
lain  akan  mempertimbangkan  factor apakah  pelaku  membela  haknya  atau karena  terpaksa  atau  kelalaian  atau kesengajaan karena kesembronoan dan lain-lain  yang  tidak  sama  dengan petugas  pertama  dalam  memberikan pertimbangan.
2. Eksistensi, Kepentingan dan
Penerapan  diskresi  memberi  kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti bila memang ditemukan.  Penegakan  hukum  tetap dijamin  bagi  masyarakat  luas  dan bukan  ditentukan  oleh  satu  atau individu  saja.2) (  Kemal  Dermawan, 2015 : 102 ).
Adanya  diskresi  kepolisian  tentu tidak terlepas  dari tugas polri, dimana tugas dimaksud sebagai penjaga kemanan  dan  ketertiban  masyarakat yang diantaranya melaksanakan pengaturan  penjagaan,  pengawalan  , dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat  dan  pemerintah  sesuai kebutuhan ; menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin
keamanan,ketertiban  dan    kelancaran lalu lintas di jalan; membina
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum  masyarakat,  serta  ketaatan warga  masyarakat    terhadap  hukum dan  peraturan  perundang-undangan, sehingga akan mempermudah kepolisian  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaan Diskresi tersebut memiliki  beberapa  ketetentuan  yang menjadi dasar hukum sebagai legitimasi  yang  nantinya  menjadi sebuah pedoman batasan atas tindakan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian,  sehingga  dengan  demikian semua  pihak  terlindungi  baik  tugas polisi  itu  sendiri  maupun  masyarakat. Suatu  tindakan  diskresi  diperlukan dalam pelaksanaan tugas polri dimungkinkan karena  :
a. Tidak  ada  peraturan  perundang- undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat
mengatur semua prilaku manusia.
b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang- undangan  dengan  perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
c. Kurangnya biaya untuk
menerapkan  perundang-undangan sebagaimana  yang  dikehendaki oleh  Pembentuk  undang-  undang.
3) ( Soerjono soekanto, 1983 :12 ).
Adapun beberapa perundang- undangan  yang  dapat  di  jadikan dasar  hukum  pelaksanaan  diskresi itu khususnya dalam upaya penegakan  hukum  antara  lain sebagai berikut  :
1. Menurut
Undang-undang
Dasar Negara R I Tahun 1945 : Dalam  pembukaan  Undang- undang  Dasar  1945  ;Bertitik tolak  dari  pikiran  melindungi segenap  Bangsa    Indonesia,
Pasal 27 UUD,1945 memerikan kesamaan kedudukan  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  pada  setiap warga negaranya. Dan kekedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi  warga  negaranya dan  menciptakan  keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. 2. Menurut Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Berkaitan dengan wewenang diskresi yang
dimiliki  kepolisian  ,  tetntu tidak  terlepas  dari  tugas  da fungsi  pokok  Kepolisian.  Hal tersebut  dikarenakan tugas dan fungsi kepolisian memiliki makna  yang  cukup  luas  jika dijabarkan    berdasarkan  UU Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisin  Negara  Republik Indonesia,  yang  menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam  negeri  melalui  upaya penyelenggaraan
fungsi
kepolisian meliputi pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat,penegakan  hukum, perlindungan  ,  pengayoman, dan pelayanan masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara  Republik  Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan  menjunjung  tinggi  hak
azasi manusia,sehingga diperlukan  kewenangan  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi tersebut. Diskresi kepolisian merupakan tindakan yang
dibenarkan oleh Undang- undang Kepolisian sebagai
manadiatur  dalam  pasal  16  (1) huruf  1,  dan  pasal  18  (1)  dan (2)  UU  Kepolisian  Nomor  2 Tahun 2002. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf l : Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Berwenang  untuk
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Dalam  pasal  18  ayat  (1)  dan (2)  :
( 1). Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya  dapat  bertidak memurut penilaiannya sendiri.
(2).  Melaksanakan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam
ayat  (1)  hanya  melakukan dalam  keadaan  yang  sangat perlu  dengan  memperhatikan peraturan per-undang- undangan,  serta  kode  etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam penjelasan pasal 18 ayat (1)  UU  No  2  Tahun  2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan    Bertindak Menurut  Penilaiannya  sendiri” adalah  suatu  tindakan  yang dapat  dilakukan  oleh  anggota kepolisian Republik Indonesia.
Polisi Republik Indonesia dalam  menjalankan  tugas  dan wewenang khusus dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan Perundang-undangan, namun jika  prbuatan  diskresi  yang diambil  lebih  bermanfaat  dan menguntungkan kepentingan umum,  maka  peraturan  per- undang-undangan tersebut dapat di kesampingkan.
3. Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). Diatur dalam ketentuan pasal 5 dan  pasal  7  UU  Nomor  8 Tahun  1981  disebutkan  bahwa setiap pejabat  kepolisian   yang berkwalifikasi  menyelidik  dan menyidik dalam rangka melaksanakan  tugas  dibidang pradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh Undang- undang.  Mengingat  wewenang
Kepolisian  untuk  melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak  mungkin  diatur  secara terperinci, maka dalam ketentuan  pasal  5  ayat  (1)
angka  4  dan  pasal  7  ayat  (1) huruf  j  dinyatakan  bahwa polisi berwenang karena kewajiban melakukan tindakan lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab.
Berdasarkan  pasal  7ayat  (1)
tersebut polisi dapat
mengambil  tindakan  lain  pada saat  penyidikan  selain  yang telah  disebutkan  pada  aturan
per-undang-undangan  tersebut. selama  ini  demi  kepentingan tugas-tugas kepolisian,sekelipun polisi telah  diberikan  kewenangan oleh  UU  untuk  mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan  yang  telah  diambil didalam melaksanakan tugasnya.
4. Menurut  Peraturan  Kapolri  ( Perkap  )  No  1  Tahun  2009 Tentang : Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan
Kepolisian.
Tujuannya adalah untuk memberikan  pedoman    bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian  yang  memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan  kekuatan  yang berlebihan  atau  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.Sedan gkan  dalam  pasal  2  ditentukan bahwa tujuan penggunaan
kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah :
a. Memcegah,menghambat,at
au  menghentikan  pelaku kejahatan  atau  tersangka yang  sedang  berupaya  atau sedang  melakkan  tindakan yang  bertentangan  dengan hukum.
b. Mencegah pelaku
kejahatan  atau  tersangka
melarikan diri atau melakukan  tindakan  yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat. c. Melindungi diri atau masyarakat  dari  ancaman
perbuatan  atau  perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan  luka  parah atau mematikan, atau
d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan  hak  dan  /  atau mengancam jiwa manusia. Pasal  3  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  No  1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga menyebutkan Prinsip- prinsip Penggunaan
Kekuatan  sebagai  batas dalam  tindakan  Kepolisian ( diskresi ) adalah :
1. Legalitas,  yang  berati bahwa  semua  tindakan kepolisian  harus  sesuai dengan  hukum  yang berlaku.
2. Nesesitas,  yang  berarti bahwa penggunaan
kekuatan dapat dilakukan  bila  memang diperlukan  dan  tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas,  yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan
secara  seimbang  antara
ancaman yang di hadapi dan tingkat kekuatan  atau  respon anggota  polri,  sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan. 4. Kewajiban umum, yang berarti  bahwa  anggota Polri diberikan kewenangan untuk bertindak  atau  tidak bertindak menurut penilaian  sendiri,untuk menjaga,memelihara ketertiban dan menjamin  keselamatan umum. 5. Preventif,  yang  berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan penncegahan. 6. Masuk akal ( Reasonebel ) yang berarti  bahwa  tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi kondisi  dari  ancaman ataau perlawanan pelaku kejahatan terhadap  petugas  atau bahaya terhadap masyarakat.

## 2.2. Wewenang Pelaksanaan Diskresi
Oleh  Kepolisian  Dalam  Upaya
Penegakan Hukum Dalam menjalankan tugasnya polisi senantiasa
memperhatikan  keserasian  antara masalah  ketertiban  dan  keamanan masyarakat. Didalam ketertiban masyarakat  ada  suatu  sistem  norma dan prilaku.Norma-norma yang hidup dan berlaku ditengah masyrakat  antara  lain  ,  Norma kesuliaan,  Norma  sopan  santun,
norma kepercayaan, norma hukum.Sistem norma tersebut sebaiknya dipahami oleh setiappetugas  polisi  Karena  tatanan norma  itu  merupakan  bagian  dari kehidupan masyaakat dimana petugas  polisi  yang  bersangkutan ditempatkan.  Pelaksanaan  diskrsi yang  benar  dan  cocok  dengan
norma-norma  yang  ada  dalamm
masyarakat akan menimbulkan
sikap yang simpati kepada polisi. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan  diskresi dalam tugas polisi Antara lain :
1. Faktor Pendidikan
Salah satu hal yang mempengaruhi diskresi  kepolisian  adalah  factor pendidikan dari anggota kepolisian yang  bersangkutan  yang  mana dalam  hal  ini  mata  pelajaran  yang diproleh dari pendidikan ( sekolah) kepolisian  merupakan  bekal  dasar dalam  pelaksanaan  tugas  polisi. Bekal  dasar  tersebut  selanjutnya dikembangkan dan diwarnai dengan pengalaman-pengalaman praktek  petugas.  Adapun  masalah- masalah  yang  dihadapi  polisi dilapangan ada  yang bersifat  biasa dan  luar  biasa,  sehingga  latihan- latihan  praktek  semu  (  pura-pura  ) dalam  pendidikan  sekolah  polisi tidak  hanya  diajarkan  latihan mengahdapi masalah-masalah konvensional, tetapi juga mencakup latihan dalam
menghadapi
masalah
inkonvensional. 2. Faktor Pengalaman
Pengambilan kebijakan polisi dalam  diskresi  dipengaruhi  oleh pengalaman dari anggota kepolisian yang bersangkutan.
Pengalaman-pengalaman  bertugas dilapangan  yang  cukup  lama  akan mempengaruhi keluwesan pengambilan kebijakan polisi dalam  menghadapi  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  oleh warga  masyarakat  tertentu.  Hal tersebut  pada  dasarnya  karena pengalaman  dapat  mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seorang petugas polisi dilapangan.
3. Faktor Mental
Kesulitan-kesulitan  hidup  yang dialami  oleh  seorang  anggota polisi  yang  bertugas  dikota  besar,
dapat mempengaruhi keseimbangan kepribadian seseorang yang tidak kuat mentalnya.  Pola  hidup  konsumtif di  kota  besar  dan  berkembang teentunya  dapat  mempengaruhi kehidupan seseorang yang mempunyai  mental  di  luar  nalar,
misalnya  menerima  uang  suap  ( melakukan pungli ) untuk
mengatasi sesuatu kebutuhan rumah  tangganya.  Dalam  hal  ini dapat  terjadi  kebijakan  diskresi ditukar  dengan  imbalan  uang dengan jumlah tertentu. 4. Faktor  Sikap  Prilaku  Pelanggar
Hukum Seseorang  yang  telah  melakukan pelanggaran  (  misalnya  melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas) dan  tertangkap  petugas  ,  jika menampilkan  sikap  prilaku  yang sopan  dan  mengaku  bersalah  serta mengemukakan  alasan-alasannya kenapa ia melanggar dengan logis, dan minta maaf, dapat dimungkinkan petugas yang bersangkutan  memberi  kebijakan diskresi, membebaskan si
pelanggar  lalu  lintas  tersebut.  Jika pelanggaran  itu  ringan  sifatnya, mungkin  si  petugas  akan  memberi nasihat-nasihat / peringatan terhadap si pelanggar.
Selain  itu,  Berdsarkan  pada    pasal 18  Undang-Undang  No  2  Tahun 2002  yaitu  :  Untuk  kepentingan umum,  Pejabat  Kepolisian  Negara
Republik Indoesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut  Penilaiannya  sendiri” Fungsi  Kepolisian  telah  dijelaskan dalam  pasal  2  UU  No:  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  berbunyi “ Fungsi Kepolisian adalah   salah satu  fungsi  pemerintahan  dibidang keamanan dan ketertiban
masyarakat serta penegakan hukum, Perlindungan,
Pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2.3. Wewenang Kepolisian dalam Pelaksanaan Diskresi
Berkaitan  denan  wewenang pelaksanaan  deskresi  oleh  kepolisian  , diskresi  kepolisian  sering  diartikan sama  dengan  penyampingan  perkara. Keadaan sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar sama seperti demikian.  Hal  ini  dapat  dimaklumi mengingat  cakupan  tugas  polisi  tidak hanya  terbatas  dalam  penanganan perkara,  melainan  juga  meliputi  tugas pencegahan dalam rangka pemeliharaan keamanan,ketertiban  dan  dalam  rangka
memberikan perlindungan,
pengayoman  serta  pelayanan  terhadap masyarakat. Dari Tinjauan aspek organisasi,  maka  untuk  melaksanakan tugas pokok kepolisian, institusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut  :
1. Memiliki  kekuasaan  kepolisian ( Police Power ) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan    undang-undang  yang lingkupnya dapat membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat.
2. Pelaksanaan tugas kepolisian dengan menggunakan pendekatan oprasional yang  melibatkan  seluruh  anggota dalam pelaksanaan tugas oprasional.
Mengingat  luasnya  cakupan  tugas dan  fungsi  kepolisian  yang  tidak  hanya terbatas pada penegakan hukum,
melainkan  meliputi  tugas-tugas  dalam rangka memelihara keamanan masyarakat.  Tentu  keadaan  seperti  ini menuntut  diterapkan  adanya  suatu kebijaksanaan
bertindak atas pertimbangan  pribadi  petugas  Polri yang bersangkutan yang dikenal dengan istilah  diskresi.  Diskresi  tersebut  perlu diterapkan dengan dasar sebagai berikut :
a. Tidak  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  mengatur seluruh tingkah laku manusia.
b. Tidak  ada  praturan  perundang- undangan yang isinya betul-betul jelas bagi warga masyarakat yang diaturnya  (  misalnya  dari  segi bahasa,isi dan juga pembentukannya).
c. Yang diatur adalah manusia yang mempunyai perbedaan-
perbedaan,  misalnya    mentalitas
,latar belakang kebudayaan pendidikan,motivasi untuk berprilaku tertentu, seperti misalnya potensinya untuk menyimpang dan
menyeleweng,serta seterusnya.
d. Sulit  sekali  untuk  menyerasikan kebutuhan  untuk  menerapkan Peraturan Perundang-undangan
dengan fasilitas yang mendukungnya.  4) (  Aryanto
Sutadi Dkk, 2013 :47 )
Wewenang kebijaksanaan pengambilan  keputusan  yang  diambil oleh  petugas  polisi  tersebut  harus berada dalam ruang lingkup
kewajibannya  yaitu  kewajiban  polisi untuk  menciptakan  situasi  ketertiban dan keamanan dalam msyarakat .Kebijakan  keputusan  yang  diambil  ini dapat berarti pula bahwa perkara ringan tersebut  tidak  diproses  terus,  karena pelanggaran  itu  bersifat  ringan  (  tidak diajukan kesidang pengadilan ). Karena diskresi  kepolisian  terletak  diantara garis  batas  moral  dan  humu,  maka untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi tindakan  penyalah  gunaan  wewenang perlu  dibatasi  pelaksanaannya  dengan azas kewajiban.
Azas Kewajiban terdiri dari 4 ( empat) Sub azas, yang merupakan dasar patokan bagi  pelaksana  diskresi  , Yaitu :
1. Azas Keperluan:
Azas  keperluan  adalah  azas  yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu benar diperlukan    untuk  meniadakan suatu  gangguan  atau  mencegah terjadinya suatu gangguan.
2. Azas Masalah :
Azas  masalah  adalah  merupakan suatu  patokan,  memberi  pedoman
bahwa  tindakan  yang  dilakukan oleh  polisi  harus  selalu  dikaitkan dengan permasalahannya, dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.
3. Azas Tujuan :
Azas  Tujuan,  menghendaki  agar tindakan  polisi  betul-betul  tepat dan  mencapai  sasarannya,  guna menghilangkan atau mencegah terjadinya  suatu  gangguan  yang merugikan.
4. Azas Keseimbangan :
Azas Keseimbangan memberi pedoman  kepada  petusas  polisi agar tindakan Polisi selalu seimbang  antara  keras  dan  lunak tindakan  yang  diambil,  seimbang antara  alat  yang digunakan dengan ancaman yang dipakai.
Disamping  itu  juga, terdapat tindakan atau penerapan  diskresi  keplisian yang  tidak  dapat  dituntut didepan  hukum  diatur  di dalam pasal 18 UU Kepolisian Negara Reppublik
Indonesia  (  UU  No  2  Tahun 2002  ).  Dan  didalam  pasal  7
KUHAP  (  Kitab  Undang- undang  hukum  acara  Pidana ), Namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Tindakan  Polisi  dibatasi  oleh :
1. Azas  Keperluan,    bahwa tindakan  itu  harus  benar- benar diperlukan.
2. Tindakan  yang  diambil
benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. 3. Azas Tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat  untuk  meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar. 4. Azas Keseimbangan, bahwa  dalam  mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran
yang  digunakan  dengan
besar  kecilnya  gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus di tindak  .  5). (  Soerjono Soekanto , 1986 : 12 ).
Ketentuan  dalam pasal 18 Undang- undang  No  2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di
Jelaskan bahwa  :
1. Untuk Kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia,dalam melaksakan  tugas  dan wewenangnya  dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan  ketentan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan  yang  sangat perlu dengan memperhatikan
peraturan per-undang- undangan,  serta  kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kalimat  dalam  pasal  18  tersebut yang  berbunyi  “  bertindak  Menurut penilaian  sendiri”  merujuk  konsep  diskresi atau “  Freies  Ermessen” Dalam  bahasa Inggris,  diskresi  ( discretion )  mengandung arti “the  quality  of  being  discreet,  or careful about what one does and says”
Dari  kalimat  tersebut  mempunyai  makna yakni  kualitas  yang  bijaksana,  atau  berhati- hati  tentang  apa  yang  dilakukan  dan dikatakan.  Jadi,  makna  kata  diskresi  yang telah dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Selanjutnya  dalam  UU  No  2  Tahun  2002 tersebut  diskresi  dirumuskan  sebagai  dalam keadaan yang sangat perlu, penjelasan resmi dari  UU  tersebut  berbunyi    yang  dimaksud dengan  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri”  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak harus  mempertimbangkan  manfaat  serta
resiko  dari  tindakannya  dan  betul-betul untuk  kepentingan  umum.6 )(  Rahardjo satjipto , 2010 : 103 )
Permasalahan  penerapan  diskresi oleh kepolisian dapat diatasi secara perlahan-lahan  .  salah  satu  caranya  adalah dengan  memperhatikan  serta  mematuhi batas-batas  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenang  petugas  kepolisian  tersebut. Diskresi  yang  diberikan  kepada  petugas dalam  kepolisian  juga  mengenal  batas-batas tertentu  yang  harus  diperhatikandan  tidak boleh disimpangi karena penyimpangan dari azas  diskresi  akan  melahirkan    penyalah gunaan wewenang dan kesewenang- wenangan.  Hal  demikian  tentu  saja  akan berdampak buruk kepada masyarakat. Maka dari  itu,  ketika  petugas  kepolisian  akan menggunakan  diskresi  untuk  melakukan tindakan bagi keadaan yang mendesak, polsi harus  benar-benar  memahami  pembatasan dalam pengambilan tindakan tersebut. Menurut    Warsito  Hadi  Utomo,  Sistem pertanggung jawaban atas kesalahan ataupun kelalaian  yang dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut  :
1. Pelanggaran  dari  norma  hukum pidana harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
2. Apabila  ia  merugikan  orang  lain dalam  melaksanakan  tugas  atau perintah  jabatan  yang  sah,  maka negaralah  yang  bertanggung  jawab, sehingga setiap orang yang dirugikan dapat  menuntut  ganti  rugi  dari Negara berdasarkan suatu inrechtmatig e overheidsdaad melalui Pradilan Tata Usaha
Negara.7 )(  Warsito Hadi  Utomo,
2005 : 20 )
Dari  rumusan  rumusan  tersebut diatas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  tindakan  seeorang  petugas kepolisian  dianggap  tidak  sah,  tidak hanya apabila :
a. Melanggar  hukum  baik  yang berlaku umum ( misalnya melanggar Undang-undang Hukum  Pidana  )  maupun  yang berlaku khusus ( misalnya melakukan pemeriksaan kendaraan dijalan umum walaupun ada larangan dan dinas ).
b. Tanpa  dasar  hukum  baik  berupa tindakan tanpa hak dan
wewenang  (  misalnya  memaksa seseorang  membayar  hutangnya)
maupun tindakan melampaui batas-batas wewenang ( misalnya memukul dan menganiaya tersangka)
c. Mempunyai pertimbangan- pertimbangan  diluar  persoalan  ( Misalnya
mengulur-ulur pemeriksaan  tersangka  bukan karena  kurang  alat  bukti,  tetapi karena  sikap  tersangka  kurang sopan);
d. Ingin  mencapai  tujuan  lain  ( misalnya  menahan  surat  ijin mengemudi sipelanggar lalu lintas  agar  dapat  uang  tebusa  8.( Ibid : 21 )
Oleh  karena  itu,  meskipun tujuan  dan  maksud  dilakukannya diskresi kepolisian sangat abstrak dan dapat mengundang bermacam-macam penafsiran yang  berbeda,  sepatutnya  dapat dipertanggung jawabkan dari segi  hukum,segi  moral,maupun etika kepolisian. Diskresi kepolisian sangat rentan
penyimpangan dan penyalah gunaan  sehingga  perlu  diberikan
batasan  dan  pengawasan.  9.  ( Pudi Rahardi, 2007 : 29 )
Menurut  Roeslan  Saleh,  suatu tindakan penyalah gunaan kekuasaan  harus  dipertanggung jawabkan    dan  kena  hukum sesuai dengan sistem hukum atau norma  yang  dilanggar  itu. 10 ( Roeslan Saleh, 1984 : 34 )
2.4. Batasan  Wewenang  Kepolisian dalam Pelaksanaan Diskresi. Berkaitan dengan kewenangan
kepolisian dalampelaksanaan  diskresi  ,tentu tidak dirumuskan batas batasannya, unsur  dan  kreterianya,  sehingga penggunaan  diskresi  kepolisian  ini rentan  adanya  tindakan  penyalah gunaan  wewenang  dan  tindakan sewenang  wenang.  Hal  ini  dapat disebabkan  dengan  bentuk-bentuk penyimpangan atau pengembangan diskresi  yang  beragam,  namun dapat diklompokan sebagai berikut :
1. Mall Function , yaitu penyalah gunaan wewenang yang dilakukan  dengan  sadar untuk memproleh keuntungan pribadi. Unsur kesengajaan penyalah kegunaan wewenang  dengan  dalih suatu kebijakan
merupakan ciri dari penyimpangan tindakan diskresi yang dierapkan.
2. Miss Function , salah dalam  peneraopan  atau dalam pelaksanaan diskresi. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan pada  penerap  diskresi  itu sendiri yang meliputi ketidak tahuan akan adanya  suatu  ketentuan atau  peraturan  hukum,
kurang ketrampilan, kurang  pengalaman  tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melakukan kesalahan  itu,    apalagi kehendak untuk menyalahgunaan kewenangan. 3. Non Functio , yaitu bertindak pada waktu
melihat  suatu  peristiwa yang sebenarnya memerlukan tindakan polisi.  Adapun  contoh dari  tindakan  keputusan atau kebijaksanaannya untuk  bertindak  seperti seorang anggota kepolisian  yang  melihat suatu kejadian kecelakaan lalu lintas untuk mengambil keputusn dengan melakukan pembiaran tanpa pengambil tindakan apapun,  bahkan  anggota kepolisian dengan sengaja meningalkan tempat tersebut.11 .( Aryanto  Sutadi,  2013  : 112)
Jadi  dengan  dimikian  ada beberapa hal yang memberikan kewenangan, dan serta batasan – batasan  dalam  menjalan menjalankan tindakan diskresi oleh anggota
kepolisian.

## III . PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  ,  maka  dapat  diambil kesimpulan  :  Bahwa  Kewenangan  Polri dalam  pelaksanaan  diskresi  kepolisian dalam upaya penegakan hukum dilakukan dengan  cara  bertindak  demi  kepentingan umum  berdasarkan  penilaian  sendiri  dan hanya  dalamkeadaan  yang  sangat  perlu dengan  memperhatikan  peraturan  –per- undang-undangan, seperti :  UU RI : No 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  UURI  No  8  Tahun 1981 ( KUHAP ) Serta Peraturan Kapolri (  Perkap  )  No  1  Tahun  2009  Tentang Penggunaan  Kekuatan  Dalam  Tindakan Kepolisian. Disamping itu aparat kepolisian  juga  harus  menjunjung  tinggi hak azasi manusia, serta kode etik profesi kepolisian  Republik  Indonesia,  sebagai suatu  hal  yang  fundamental  dan  penting, dan  besar  pengaruhnya  terhadap  baik buruknya  pelaksanaan  diskresi  oleh Kepolisian.

## 2. Saran
Bahwa  berkaitan  dengan  wewenang pelaksanaan  diskresi    yang  dilakukan kepolisian,  tentu  sangat  perlu  adanya
pemahaman-pemahaman yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi )  kepolisian  sebagai  bekal  bagi  setiap anggota  kepolisian  dalam  melaksanakan tugas  Negara, baik dari  segi  ketrampilan, pengalaman, mentalitas, serta kemampuan,  dalam  memahami  batasan wewenang      diskresi  kepolisian.  Hal tersebut  dirasa  sangat  penting  untuk menghindari terjadinya tindakan penyalah gunaan  wewenang  atau  kelalaian  dalam melaksanakan  tugas  khusunya  dalam melakukan diskresi yang dapat
merugikan masyarakat luas.

## DAFTAR- BACAAN

## A. Buku-Buku
Aryanto sutadi,DKK, 2013 Kepolisian dalam tinjauan Hukum Dan Implementasinya dilapangan, Jakarta,  Komisi Kepolisian Nasional.
Kemal Dermawan, 2015, Sosiologi Peradilan Pidana , Jakarta, Buku Obor,
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan.
Rahardjo satjipto, 2010 , Sosiologi Hukum , Genta publishing, Yogakarta Roeslan Saleh, 1984 , Pikiran pikiran tentang pertanggung jawaban pidana .Jakarta, Ghalia Indonesia. Soejono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Susanto F. Anton , 2004, Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta , Renika Cipta. Wasito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia , Jakarta Prestasi Jakarta.

## B. Per-Undang-undangan
1. Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(  Lembaran Negara RI No 2 Tahun 2002.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia
No  :  8  Tahun  1981    Tentang KUHAP Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana(  Lembaran Negara Tahun 1981 No 76, Tambahan  Lembaran  Negara  No 3209)
4. Undang-Undang  Republik  Indonesia No  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (
KUHP ) 5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik  Indonesia  No  21  Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik  Indonesia  No  7  Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. 7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Perkap ) No : 1 Tahun  2009  Tentang  Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.