COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023

## EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI ASING
Dino Rizka Afdhali 1 , Irwan Triadi 2 1,2 Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia dinorizkaafdhali@gmail.com 1 , irwantriadi1@yahoo.com 2 Article Info Abstract Article History Received: November 20, 2023 Accepted: December 20, 2023 A  country  is  not  always  in  a  conducive  and  controlled  state.  Several disturbances  and  threats  often  occur  which  can  threaten  the  integrity  and sovereignty of the country. One of the threats to the state is ideology which can  change  the  order  of  society  and  its  perspective.  In  this  era  of globalization, Pancasila as a state ideology is being tested again by many foreign ideologies trying to enter our country through information media and technology  that  can  be  reached  by  all  groups,  such  as  the  ideologies  of communism,  liberalism,  capitalism,  religious  extremism  and  others.  This journal aims to determine the existence of Pancasila as the basis for national defense in facing foreign ideological threats. The method used in this legal research is normative juridical legal research which uses library materials as primary sources. The results of this research are that even though it is often faced  with  interference  and  threats  from  foreign  ideologies  that  want  to replace the existence of Pancasila, the Pancasila ideology is able to continue to exist and is able to fight with other major ideologies which also act as a filter for foreign ideologies in influencing the Indonesian nation. Keywords:
Existence, Pancasila, Defense, foreign ideology

## Abstrak
Suatu  negara  tidak  selalu  berada  dalam  keadaan  kondusif  dan  terkendali.  Beberapa gangguan maupun ancaman sering terjadi yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.  Salah  satu  daripada  ancaman  terhadap  negara  adalah  ideologi  yang  dapat mengubah tatanan masyarakat dan cara pandangnya. Dalam era globalisasi ini, Pancasila sebagai ideologi negara kembali diuji dengan banyaknya ideologi luar yang berusaha masuk ke  negara  kita  melalui  media  informasi  dan  tekhnologi  yang  dapat  dijangkau  oleh  semua kalangan seperti ideologi komunisme, liberalisme, kapitalisme, ekstrimisme agama dan lain- lain. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Pancasila sebagai landasan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman ideologi asing. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai  sumber  primer.  Hasil  penelitian  ini  adalah  meskipun  seringkali  dihadapkan  pada gangguan dan ancaman ideologi asing yang ingin mengganti eksistensi Pancasila, ideologi Pancasila  mampu  tetap  eksis  dan  mampu  bertarung  dengan  ideologi  besar  lainnya  yang sekaligus  menjadi  filter  bagi  ideologi-ideologi  asing  dalam  memberikan  pengaruh  kepada bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Eksistensi, Pancasila, Pertahanan, ideologi asing

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  Pancasila  sebagai  way  of  life  sangat  penting  bagi  semua  unsur  negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai staatsfundamentalnorm , Pancasila  mengandung  nilai-nilai  dan  makna  yang  disusun  secara  komprehensif  dan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
sistematis. Pancasila mempunyai peranan yang sangat esensial karena merupakan jiwa dan cara  pandang  bangsa  Indonesia  yang  memuat  nilai-nilai  yang  dapat  diwujudkan  dalam kehidupan sehari-hari.
Adanya nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menjadikan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam norma hukum positif di Indonesia. Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan modal penting  dalam  sistem  pertahanan  negara.  Sistem  pertahanan  dan  ideologi  adalah  dua  hal yang  berbeda  namun  saling  berkaitan.  Sistem  pertahanan  di  Indonesia  bersifat  semesta dengan melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan  secara  dini  oleh  pemerintah  secara  total,  terpadu  dan  berkelanjutan  untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan warga Negara dari segala bentuk ancaman baik militer maupun militer, ancaman tradisional dan non tradisional, serta ancaman actual maupun potensial.
Perkembangan  lingkungan  dan  konteks  strategis  yang  dinamis  senantiasa  membawa perubahan  terhadap  spektrum  ancaman  yang  kompleks  dan  berimplikasi  terhadap pertahanan  negara.  Kompleksitas  ancaman  digolongkan  kedalam  pola  dan  jenis  ancaman yang  multidimensional  berupa  ancaman  militer,  ancaman  nonmiliter  dan  ancaman  hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.
Suatu  negara  tidak  selalu  berada  dalam  keadaan  kondusif  dan  terkendali.  Beberapa gangguan maupun ancaman sering terjadi yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.  Salah  satu  daripada  ancaman  terhadap  negara  adalah  ideologi  yang  dapat mengubah tatanan masyarakat dan cara pandangnya.
Dalam  era  globalisasi  ini,  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  kembali  diuji  dengan banyaknya ideologi luar yang berusaha masuk ke negara kita melalui media informasi dan tekhnologi  yang  dapat  dijangkau  oleh  semua  kalangan  seperti  ideologi  komunisme, liberalisme,  kapitalisme,  ekstrimisme  agama  dan  lain-lain.  Ancaman  terhadap  keberadaan ideologi Pancasila disandarkan pada anggapan bahwa walaupun sebuah organisasi/kelompok secara kolektif telah dibubarkan perizinannya namun secara personal ideologi  dan  pemikirannya  tetap  melekat.  Oleh  karena  itu,  perbedaan  ideologi  yang  diakui secara sah menjadi lebih penting yang dapat menimbulkan pertentangan yang serius. Apabila jumlah  penganut  ideologi  yang  saling  kontradiktif  cukup  besar  dan  secara  kuantitas  cukup banyak, maka stabilitas suatu negara dapat terpengaruh.
Ideologi besar dunia yang diwakili demokrasi liberal dan demokrasi sosial saling bersaing untuk  menyulap  dunia  ketiga  sebagai  bagian  dari  mereka.  Al-Qaeda  dan  sejenisnya  yang menjadikan  "Islam"  sebagai  ideologi  perjuangdan  jihad  qital  sebagai  metode  perjuangan dianggap sebagai musuh bersama oleh kaum demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Jihad Qital  sebagai  ideologi  perlawanan  terhadap  barat  bukanlah  monopoli  kelompok  muslim ekstrim tetapi juga diminati oleh orang-orang nonmuslim yang menentang faham-faham liberal dan sosialis misalnya berbagai kasus aksi teror yang digerakkan oleh orang-orang Barat yang sebelumnya.  Kristen  kemudian  masuk  Islam.  Indonesia  sebagai  kawasan  dengan  potensi sosial  dan  ekonomi  yang  sangat  besar  menjadi  ajang  peperangan  mereka.  Secara  tidak disadari sebagian dari masyarakat kita telah menjadi sekutu ketiga bentuk ideologi tersebut. Tidak  sedikit  para  elit  nasional  secara  lantang  menyuarakan  kepentingan  dari  paham demokrasi liberal dan demokrasi sosial tanpa saringan. Mereka yang sangat berupaya ingin menjual BUMN strategis tanpa mempertimbangkan hajat hidup rakyat banyak diamanatkan oleh  sebagaimana  konstitusi  adalah  salah  satu  contoh  pengikut  atau  mereka  yang terpengaruh  paham  demokrasi  liberal.  Sedangkan  mereka  yang  sering  meneriakkan referendum di daerah konflik merupakan contoh mereka yang menjadi pengikut demokrasi sosial.
Sesungguhnya  demokrasi  liberal  dan  demokrasi  sosial  mengandung  nilai  positif sepanjang aplikasinya sesuai dengan nilai yang tumbuh di masyarakat, tetapi manakala nilai dan aspirasi masyarakat diabaikan sebagaimana contoh di atas maka kedua faham tersebut menjadi sumber permasalahan di negara ini. Mengabaikan muatan nasional dan lokal dalam penerapan suatu ideologi sama dengan mempersilahkan pihak asingmenguasai jalan pikiran
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
kita. Baik negara-negara barat yang mengikuti demokrasi liberal maupun demokrasi sosial sebenarnya mempunyai tujuan sama, yakni agar pengaruh dan penguasaan atas sumber- sumber ekonomi di Indonesia dapat mereka raih, Lawan kelompok demokrasi tersebut adalah mereka  yang  mempergunakan  simbol-simbol  Islam  sebagai  slogan  perjuangan  dimana sebagian  tampil  secara  vulgar  dalam  bentuk  aksi  teror.  Sebagian  yang  lainnya  melakukan perlawanan  dengan  saluran  sosial  dan  politik  dengan  mengadopsi  paham-paham  radikal islam Timur Tengah. Benturan ketiga ideologi dari luar itulah yang mempengaruhi kehidupan politik dan keamanan di negeri ini, Kalau tidak hati-hati menyikapinya, bukan tidak mungkin Indonesia terhapus dari peta dunia. Terorisme yang tidak dapat dikendalikan akan mendorong campur tangan negara asing bahkan mungkin dalam bentuk fisik. Liberalisme tanpa batas akan menimbulkan anarkhi dan kekacauan di segala bidang. Sedangkan gagasan-gagasan pengikut Sosial demokrasi tentang referendum dan desentralisasi yang sangat besar tanpa dilandasi oleh pemerintah pusat yang efektif akan menyebabkan disintegrasi nasional.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif.  Oleh karena  itu menekankan  pada  pengkajian  bahan  pustaka.  Bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka, dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan  (library research).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi  Pancasila  sebagai  landasan  pertahanan  negara  dalam  menghadapi ancaman ideologi asing.
Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara. Pancasila merupakan guidance bagi setiap komponen untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar hal itu sudah  seyogyanya  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  sila-sila  Pancasila  dihayati,  dipahami dan dipraktekkan/diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain  sebagai  dasar  negara,  Pancasila  juga  berkedudukan  sebagai  ideologi  nasional Indonesia.  Adapun  makna  Pancasila  sebagai  ideologi  nasional  adalah  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  pancasila  menjadi  cita-cita  normatif  penyelenggara  negara.  Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita-cita itu sejalan dengan fungsi utama dari  sebuah  ideologi.  Ideologi  Pancasila  menjadi  sarana  pemersatu  masyarakat  sehingga dapat  dijadikan  prosedur  penyelesaian  konflik.  Hal  ini  dapat  ditelusuri  dari  gagasan  para pendiri  negara  Indonesia  tentang  pentingnya  mencari  nilai-nilai  bersama  yang  dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
Sebagai  falsafah  bangsa,  Pancasila  memiliki  fungsi  menjadi  fondasi  orientasi  bagi penyelenggaraan kehidupan nasional, yang mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan pertahanan/keamanan.
Dalam  ranah  pertahanan  dan  keamanan,  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang termaktub dalam sila ke-3 Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Sebagai warga  negara  hendaknya  memiliki  kesadaran  dan  tanggungjawab  untuk  melaksanakan pertahanan  dan  keamanan  negara.  Pengejawantahannya  bisa  dilakukan  dengan  cara melakukan aksi bela negara. Warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam membela serta mempertahankan  kemerdekaan  sesuai  dengan preambule Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni meliputi segenap rakyat Indonesia.
Pertahanan dan keamanan nasional seyogyanya harus disandarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang merupakan hal penting dalam sistem pertahanan negara.  Pancasila  merupakan  suatu  konsensus  pertahanan  negara  demi  terciptanya keutuhan  dan  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  dicapainya  tujuan pembentukan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  turut  serta  menjaga  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
abadi  dan  keadilan  sosial.  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  dalam pertahanan  dijelaskan  dalam  preambule  dan  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam perkembangan sejarah negara-negara di dunia, dikenal berbagai macam ideologi yang dianut oleh negara luar, seperti komunisme, kapitalisme, pancasila, sosialisme, fasisme, liberalisme,  agama  (Islam)  dan  lain-lain.  Pada  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  dengan kekuatan pertarungan antar ideologi terutama melalui dunia maya (internet), ternyata ideologi- ideologi  besar,  seperti  kapitalisme,  Pancasila  dan  Islam  tetap  bisa survive bahkan berkembang pesat. Kekuatan ideologi ini tentu didukung dan difasilitasi oleh beberapa faktor antara lain kekuatan ekonomi dan identitas keagamaan. Ideologi mempunyai eksistensi yang sangat  esensial  bagi  suatu  negara.  Eksistensi  ideologi  ini  mempunyai  peranan  dalam menentukan  arah  dan  pedoman  bagi  suatu  negara  dalam  mencapai  cita-cita  dari  negara tersebut.
Di  dalam  perdebatan  baik  yang  dilakukan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pra maupun pasca proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, maka yang dianggap  cocok  bagi  bangsa  Indonesia  yang  multikultural  dan  plural  adalah  Pancasila. Kenyataannya, Pancasila memang bisa menjadi perekat dari multi suku, ideologi, bahasa dan sebagainya.  Jika  menggunakan  dasar  agama  sebagai  keinginan  untuk  memperekatkan bangsa Indonesia, tentu tidaklah cocok. Semua tentu bisa mengingat bagaimana perdebatan di  dalam  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945,  sehari  setelah  proklamasi  kemerdekaan,  maka dengan  keyakinan  bahwa  Pancasila  dengan  rumusan  yang  lebih  mengayomi  semua  anak bangsa, maka hal itu dilakukan oleh ulama-ulama dan politisi-politisi yang memiliki komitmen keislaman yang sangat kuat. Proses pencabutan terhadap tujuh kata di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hal ini menggambarkan tentang bagaimana para Ulama, Kyai dan Tokoh Islam memberikan ketulusan dan keikhlasannya untuk menjadikan Pancasila yang memberi pengayoman kepada seluruh bangsa Indonesia dengan keragaman agama, suku bangsa dan bahasa tersebut.
Ideologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup suatu kelompok atau sebuah bangsa. Ideologi merupakan konsep fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Hampir semua negara tidak terlepas dari pengaruh ideologi. Menarik untuk dikaji mengenai hubungan antara ideologi Pancasila dan Islam. Sebagai suatu ideologi yang dianut oleh negara Indonesia, sudah semestinya setiap warga negara patuh dan taat dalam menjalankan segala kegiatannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di satu sisi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara sistem bukanlah negara Islam.
Berdasarkan  hal  inilah  maka  Pancasila  bukanlah  sesuatu  atas  dasar  sekularitas  yang memisahkan  agama  dengan  urusan  publik.  Lebih  tepatnya  Pancasila  atau  nilai-nilai  yang terdapat  dalam  sila-sila  Pancasila  ini  selaras  dengan  norma-norma  dan  nilai-nilai  agama Islam.  Untuk  mengetahui  relevansi  antara  Pancasila  dengan  Islam,  perlu  untuk  diketahui bahwasannya  Islam  sebagai  agama  dan  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Islam  adalah aqidah sedangkan Pancasila adalah ideologi. Aqidah berasal dan bersumber dari Tuhan yang merupakan keyakinan dan tidak bisa diganggu gugat sementara ideologi merupakan buah karya dari pemikiran insani.
Jika  kita  teliti  sila-sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila,  maka  akan  kita  dapatkan bahwasannya sila-sila tersebut relevan dengan ajaran Islam, seperti:
1.  Sila ketuhanan yang maha Esa
Sila  ketuhanan  yang  maha  Esa  ini  tercermin  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Ikhlas  yang berbunyi:
١ –  ﻗُ لْ   ھُ وَ   ا sﱣ ُ   اَ ﺣَ دٌۚ ٢ –  اَ sﱣ ُ اﻟ ﺻ ﱠﻣَ دُۚ ٣ –  ﻟَمْ  ﯾَﻠِ دْ   وَﻟَ مْ   ﯾُ وْ ﻟَدْۙ ٤ –  وَﻟَ مْ   ﯾَ ﻛُ نْ   ﻟﱠ ﮫٗ   ﻛُ ﻔُ وً ا   اَ ﺣَ دٌ
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Artinya:  (1)  Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (3) Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (4) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”
2.  Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  ini  tercermin  dalam  Al-Qur’an  Surat  An-Nahl ayat (90), yang berbunyi:
إِ نﱠ ٱ sﱠَ ﯾَ ﺄْ ﻣُ رُ ﺑِ ﭑﻟْ ﻌَ دْ لِ وَٱ ﻹِْ ﺣْ ﺳَٰ نِ وَإِ ﯾﺗَ ﺎٓ ئِ ذِ ى ٱ ﻟْﻘُ رْ ﺑَ ﻰٰ وَﯾَ ﻧْ ﮭَ ﻰٰ ﻋَ نِ ٱ ﻟْﻔَ ﺣْ ﺷَ ﺎٓ ءِ وَٱ ﻟْ ﻣُﻧ ﻛَ رِ وَٱ ﻟْﺑَ ﻐْ ﻰِ ۚ ﯾَﻌِ ظُ ﻛُ مْ ﻟَ ﻌَﻠﱠ ﻛُ مْ ﺗَذَ ﻛﱠ رُ و نَ Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga tercermin dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat (135), yang berbunyi:
ﺑِ ﮭِ ﻣَﺎ   أَوْ ﻟَ ﻰٰ   ﻓَﭑ sﱠ ُ ﻓَﻘِ ﯾ رً ا أَ وْ   ﻏَ ﻧِﯾ§ ﺎ   ﯾَ ﻛُ نْ   إِ ن   ۚ وَٱ ﻷْ َﻗْ رَ ﺑِﯾ نَ ٱﻟْ وَٰﻟِ دَﯾْ نِ أَ وِ أَﻧ ﻔُ ﺳِ ﻛُ مْ ﻋَ ﻠَ ﻰٰٓ   وَﻟَ وْ  sِﱠِ ﺷُ ﮭَ دَآ ءَ ﺑِﭑ ﻟْﻘِ ﺳْ طِ ﻗَ وﱠٰ ﻣِ ﯾ نَ ﻛُ و ﻧُ و ا۟ ءَا ﻣَﻧ ُو ا۟ ٱﻟﱠ ذِ ﯾ نَ   ﯾَٰٓﺄَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ۖ
ﺧَ ﺑِﯾ رً ا ﺗَ ﻌْ ﻣَﻠُ و نَ ﺑِ ﻣَﺎ   ﻛَﺎ نَ   ٱ sﱠ َ   ﻓَﺈِ نﱠ ﺗُ ﻌْ رِ ﺿ ُو ا۟ أَ وْ   ﺗَﻠْ وُۥٓ ا۟   وَإِ ن   ۚ ﺗَ ﻌْ دِﻟُ و ا۟ أَ ن ٱﻟْ ﮭَ وَ ىٰٓ ﺗَﺗﱠ ﺑِ ﻌُ و ا۟ ﻓَ ﻼَ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.  Jika  ia  kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
3.  Sila Persatuan Indonesia
Sila Persatuan Indonesia ini tercermin dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat (103), yang berbunyi:
وَٱ ﻋْ ﺗَ ﺻِ ﻣُ و ا۟ ﺑِ ﺣَ ﺑْ لِ   ٱ sﱠ ِ ﺟَ ﻣِ ﯾ ﻌً ﺎ وَ ﻻَ ﺗَﻔَ رﱠ ﻗُ و ا۟ ۚ وَٱ ذْ ﻛُ رُ و ا۟ ﻧِ ﻌْ ﻣَ ت َ ٱ sﱠ ِ ﻋَ ﻠَﯾْ ﻛُ مْ إِذْ  ﻛُﻧ ﺗُ مْ أَ ﻋْ دَآ ءً ﻓَﺄَ ﻟﱠ ف َ ﺑَﯾْ نَ ﻗُﻠُ و ﺑِ ﻛُ مْ ﻓَﺄَ ﺻ ْﺑَ ﺣْ ﺗُ م ﺑِﻧِ ﻌْ ﻣَﺗِ ﮫِ ۦٓ إِ ﺧْ وَٰ ﻧًﺎ وَ ﻛُ ﻧﺗُ مْ ﻋَ ﻠَ ﻰٰ   ﺷَ
ﻔَﺎ   ﺣُ ﻔْ رَ ةٍ ﻣِّ نَ ٱﻟ ﻧﱠﺎ رِ ﻓَﺄَ ﻧﻘَ ذَ ﻛُ م ﻣِّ ﻧْ ﮭَﺎ ۗ   ﻛَ ذَٰﻟِ كَ   ﯾُﺑَ ﯾِّ نُ   ٱ sﱠ ُ   ﻟَ ﻛُ مْ ءَا ﯾَٰﺗِ ﮫِ ۦ ﻟَ ﻌَﻠﱠ ﻛُ مْ ﺗَ ﮭْ ﺗَ دُ و نَ
Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan  kamu  dari  padanya.  Demikianlah  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”
Sila Persatuan Indonesia ini juga tercermin dalam Al-Qur’an Surat Al Hujurat ayat (13), yang berbunyi:
ﯾَٰٓﺄَ ﯾﱡ ﮭَﺎ
ٱﻟ ﻧﱠﺎ س ُ إِﻧﱠ ﺎ ﺧَ ﻠَﻘْ ﻧَٰ ﻛُ م ﻣِّ ن   ذَ ﻛَ
رٍ وَأ ُﻧﺛَ ﻰٰ وَ ﺟَ ﻌَﻠْ ﻧَٰ ﻛُ مْ ﺷُ ﻌُ و ﺑًﺎ وَ ﻗَﺑَ ﺎٓﺋِ لَ ﻟِﺗَ ﻌَﺎ رَ ﻓُ وٓا۟ ۚ   إِ نﱠ أَ ﻛْ رَ ﻣَ ﻛُ مْ ﻋِ ﻧ دَ   ٱ sﱠ ِ أَﺗْ ﻘَﯨٰ ﻛُ مْ ۚ   إِ نﱠ   ٱ sﱠ َ   ﻋَ ﻠِﯾ مٌ   ﺧَ ﺑِﯾ رٌ Artinya:  “Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
4.  Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tercermin dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (233), yang berbunyi:
وَٱ ﻟْ وَٰﻟِ دَٰ ت ُ ﯾُ رْ ﺿِ ﻌْ نَ أَ وْ ﻟَٰدَ ھُ نﱠ ﺣَ وْ ﻟَﯾْ نِ ﻛَ ﺎ ﻣِ ﻠَﯾْ نِ ۖ ﻟِ ﻣَ نْ أَ رَ ادَ أَ ن ﯾُ ﺗِمﱠ ٱ ﻟ رﱠ ﺿ َﺎ ﻋَ ﺔَ ۚ وَ ﻋَ ﻠَ ﻰ ٱ ﻟْ ﻣَ وْ ﻟُ و دِ ﻟَ ﮫُ ۥ رِ زْ ﻗُ ﮭُ نﱠ وَ ﻛِ ﺳْ وَ ﺗُ ﮭُ نﱠ ﺑِ ﭑﻟْ ﻣَ ﻌْ رُ و ف ِ ۚ ﻻَ ﺗ ُﻛَ ﻠﱠ ف ُ ﻧَﻔْ س ٌ إِ ﻻﱠ وُ ﺳْ ﻌَ ﮭَﺎ ۚ ﻻَ ﺗ ُ ﺿ َﺎٓ رﱠ وَٰﻟِ دَ ةٌۢ ﺑِ وَﻟَ دِ ھَ ﺎ وَ ﻻَ ﻣَ وْ ﻟُ و دٌ ﻟﱠ ﮫُ ۥ ﺑِ وَﻟَ دِ هِ ۦ ۚ وَ ﻋَ ﻠَ ﻰ ٱ ﻟْ وَا رِ ث ِ ﻣِ ﺛْ لُ ذَٰﻟِ كَ ۗ ﻓَﺈِ نْ أَ رَ ادَ ا ﻓِ ﺻ َﺎ ﻻً ﻋَ ن ﺗَ رَ ا ض ٍ ﻣِّ ﻧْ ﮭُ ﻣَﺎ وَ ﺗَ ﺷَ ﺎ وُ رٍ ﻓَ ﻼَ ﺟُ ﻧَﺎ حَ ﻋَ ﻠَﯾْ ﮭِ ﻣَﺎ ۗ وَإِ نْ أَ رَ د ﺗﱡ مْ أَ ن ﺗَ ﺳْ ﺗَ رْ ﺿِ ﻌُ وٓا۟ أَ وْ ﻟَٰدَ ﻛُ مْ ﻓَ ﻼَ ﺟُ ﻧَﺎ حَ ﻋَ ﻠَﯾْ ﻛُ مْ إِذَ ا ﺳَ ﻠﱠ ﻣْ ﺗُ م ﻣﱠ ﺎٓ ءَا ﺗَﯾْ ﺗُ م ﺑِ ﭑﻟْ ﻣَ ﻌْ رُ و ف ِ ۗ وَٱ ﺗﱠﻘُ و ا۟ ٱ sﱠ َ وَٱ ﻋْ ﻠَ ﻣُ وٓا۟ أَ نﱠ ٱ sﱠ َ ﺑِ ﻣَﺎ ﺗَ ﻌْ ﻣَﻠُ و نَ ﺑَ ﺻِ ﯾ رٌ

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena  anaknya  dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Dalam ayat di atas, musyawarah dilakukan antara seorang ayah dan ibu dalam hal- hal yang berkaitan dengan keperluan dan kebutuhan rumah tangga. Selain permusyawaratan dalam kehidupan rumah tangga, Al-Qur’an juga mengatur mengenai permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imron ayat (159), yang berbunyi:
ﻓَﺑِ ﻣَﺎ رَ ﺣْ ﻣَ ﺔٍ ﻣِّ نَ ٱ sﱠ ِ ﻟِ ﻧ ت َ ﻟَ ﮭُ مْ ۖ وَﻟَ وْ ﻛُ ﻧ ت َ ﻓَ ظ §ﺎ ﻏَ ﻠِﯾ ظَ ٱ ﻟْﻘَ ﻠْ ب ِ Êَ ﻧﻔَ ﺿ ﱡو ا۟ ﻣِ نْ ﺣَ وْ ﻟِ كَ ۖ ﻓَﭑ ﻋْ ف ُ ﻋَ ﻧْ ﮭُ مْ وَٱ ﺳْ ﺗَ ﻐْ ﻔِ رْ ﻟَ ﮭُ مْ وَ ﺷَ ﺎ وِ رْ ھُ مْ ﻓِ ﻰ ٱ ﻷْ َﻣْ رِ ۖ ﻓَﺈِ ذَا ﻋَ زَ ﻣْ ت َ ﻓَﺗَ وَ ﻛﱠ لْ ﻋَ ﻠَ ﻰ ٱ sﱠ ِ ۚ إِ نﱠ ٱ sﱠ َ ﯾُ ﺣِ ب ﱡ ٱﻟْ ﻣُ ﺗَ وَ ﻛِّ ﻠِﯾ نَ Artinya:  “Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari  sekelilingmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah membulatkan  tekad,  maka  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ini sejalan dengan perintah Allah S.W.T yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syuro ayat (38) yang berbunyi:
وَٱ ﻟﱠذِ ﯾ نَ ٱ ﺳْ ﺗَ ﺟَ ﺎﺑُ و ا۟ ﻟِ رَ ﺑِّ ﮭِ مْ وَأ َﻗَﺎ ﻣُ و ا۟ ٱﻟ ﺻ ﱠﻠَ وٰ ةَ وَأ َﻣْ رُ ھُ مْ ﺷُ و رَ ىٰ ﺑَ ﯾْﻧَ ﮭُ مْ وَ ﻣِ ﻣﱠ ﺎ رَ زَ ﻗْﻧَٰ ﮭُ مْ ﯾُﻧ ﻔِﻘُ و نَ Artinya:  “Dan  (bagi)  orang-orang  yang  menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhannya  dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”
5.  Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila  Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  atau  sila  tentang  keadilan  ini tercermin dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat (90) , yang berbunyi:
إِ نﱠ ٱ sﱠ َ ﯾَ ﺄْ ﻣُ رُ ﺑِ ﭑﻟْ ﻌَ دْ لِ وَٱ ﻹِْ ﺣْ ﺳَٰ نِ وَإِ ﯾﺗَ ﺎٓ ئِ ذِ ى ٱ ﻟْﻘُ رْ ﺑَ ﻰٰ وَ ﯾَﻧْ ﮭَ ﻰٰ ﻋَ نِ ٱ ﻟْﻔَ ﺣْ ﺷَ ﺎٓ ءِ وَٱ ﻟْ ﻣُ ﻧ ﻛَ رِ وَٱ ﻟْﺑَ ﻐْ ﻰِ ۚ ﯾَ ﻌِ ظ ُﻛُ مْ ﻟَ ﻌَﻠﱠ ﻛُ مْ ﺗَ ذَ ﻛﱠ رُ و نَ Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji,  kemungkaran  dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
Dalam  ayat  lain  juga  dijelaskan  perihal  pentingnya  keadilan  yakni  dalam  Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat (8) yang berbunyi:
ﯾَٰٓﺄَ ﯾﱡ ﮭَﺎ ٱ ﻟﱠذِ ﯾ نَ ءَا ﻣَﻧ ُو ا۟ ﻛُ و ﻧُ و ا۟ ﻗَ وﱠٰ ﻣِ ﯾ نَ sِﱠ ِ ﺷُ ﮭَ دَآ ءَ ﺑِ ﭑﻟْ ﻘِ ﺳْ طِ ۖ وَ ﻻَ ﯾَ ﺟْ رِ ﻣَﻧ ﱠﻛُ مْ ﺷَ ﻧَـÌﺎ نُ ﻗَ وْ مٍ ﻋَ ﻠَ ﻰٰٓ أَ ﻻﱠ ﺗَ ﻌْ دِﻟُ و ا۟ ۚ ٱ ﻋْ دِﻟُ و ا۟ ھُ وَ أَ ﻗْ رَ ب ُ ﻟِﻠ ﺗﱠﻘْ وَ ىٰ ۖ وَٱ ﺗﱠﻘُ و ا۟ ٱ sﱠ َ ۚ إِ نﱠ ٱ sﱠ َ ﺧَ ﺑِﯾ رٌۢ ﺑِ ﻣَﺎ ﺗَ ﻌْ ﻣَﻠُ و نَ Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bisa  dikatakan  bahwasannya  pengamalan  terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian nilai-nilai agama Islam. Atas dasar argumentasi inilah Islam menolak setiap ideologi yang bertentangan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menurut hemat penulis tidaklah tepat jika Pancasila dihadapkan bahkan dibenturkan dengan Islam.
Indonesia  adalah  negara  yang  berketuhanan.  Konsepsi  dan  implementasi  menjadikan Pancasila  sebagai  dasar  Negara  adalah  sebagaimana  konsepsi  Al  Mawardi  dan  juga  Al Ghazali  yang  menempatkan  relasi  antara  agama  dan  negara  dalam  coraknya  yang  saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk mengembangkan dan melindungi agama itu  sendiri,  sementara  negara  membutuhkan  agama  sebagai  pondasi  untuk  menjaga moralitasnya. Relasi ini yang oleh kaum teoretisi, disebut sebagai relasi negara dan agama yang simbiotik mutualisme.
Indonesia  melalui  Pancasila  yang  merupakan  ideologi  terbuka  terus  melakukan persesuaian dan pengadopsian berbagai perkembangan yang positif dari berbagai ideologi dunia. Oleh karena itu, penyaringan (filterisasi) dan penemuan kembali (reinvention) tradisi harus  tetap  dilakukan  agar  tidak  tergilas  dan  terombang-ambing  oleh  pertarungan  politik global tersebut. Upaya penyaringan itu harus bersumber pada ideologi Negara kita Pancasila yang  telah  menjadi  falsafah  Negara  dan  menjadi  konsensus  bersama.  Sebagai  falsafah Negara,  Pancasila  mempunyai  nilai-nilai  dasar  yang  dapat  menjadi  saringan  ideologi  luar negeri yang masuk, karena kelima sila dalam Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang pada  dasarnya  mengandung  sejumlah  nilai-nilai  utama  yang  meliputi  ciri  khas  bangsa indonesia.  Nilai  dasar  itu  ternyata  relevan  dengan  paradigma  "Demokrasi".  Singkatnya, Pancasila mengandung beberapa filter yang diharapkan mampu menyaring arus masuknya ideologi  dari  luar  dan  bukan  menafikannya.  Nilai-nilai  utama  itu  adalah  tauhid,  toleransi, pluralistik, moderat dan seimbang.
Pertahanan nasional adalah suatu kondisi bagaimana suatu negara dalam menghadapi keadaan yang kritis dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga mampu mengatasi  dan  menanggulangi  tanpa  menimbulkan  gangguan  dan  kerugian  dalam  bentuk ancaman  maupun  tindakan  kekerasan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya ketahanan  nasional.  Pengertian  ketahanan  nasional  adalah  kondisi  dinamika,  yaitu  yang berisi  keuletan  dan  ketangguhan  yang  mampu  mengembangkan  ketahanan,  kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Ancaman terhadap ideologi Pancasila penanganan dan pencegahannya bisa dilakukan dengan  cara  non  militer.  Sebab  ancaman  ideologi  ini  tidak  membutuhkan  senjata  atau alutsista  yang  mumpuni  akan  tetapi  ancaman  terhadap  ideologi  Pancasila  lebih  mengarah kepada pertarungan pemikiran atau penyebaran ideologi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ideologi nasional.
Pertahanan negara untuk menghadapi ancaman berdimensi ideologi dilakukan dengan mensinergikan  pertahanan  nirmiliter  dan  pertahanan  militer.  Pertahanan  nirmiliter menempatkan K/L di luar bidang pertahanan untuk menghadapi ancaman berdimensi idiologi dilakukan  dengan  mendinamisasikan  kekuatan  ideologi.  Dalam  kerangka  bela  negara kekuatan  idiologi  diwujudkan  untuk  mencegah  meluasnya  pengaruh  idiologi  lain  yang bertentangan  dengan  idiologi  Pancasila.  Pertahanan  militer  sebagai  unsur  lain  kekuatan bangsa  dalam  membantu  unsur  utama  untuk  menghadapi  ancaman  berdimensi  idiologi didasari atas kebijakan dan keputusan politik negara. Bentuk tugas bantuan militer kepada Unsur  utama  disesuaikan  dengan  kapasitas  dan  kapabilitas  pertahanan  militer.  Bentuk bantuan  dapat  dilakukan  dengan  kegiatan  seperti  operasi  bhakti,  pemahaman  dan pengamalan Pancasila di lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman.
Dalam  hal  penguatan  terhadap  ideologi,  perwujudan  ketahanan  nasional  dapat dikembangkan dengan cara mentality bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran  ideologi  Pancasila  yang  mampu  menghimpun  dan  memelihara  persatuan  dan kesatuan  dan  mampu  mencegah  masuknya  ideologi  asing  serta  norma-norma  yang  tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam perjalanan sejarah bangsa, ideologi Pancasila sudah beberapa kali dihadapkan pada tantangan sekaligus ancaman ideologi asing, antara lain:
1.  Komunisme
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Ideologi  komunis  masuk  ke  Indonesia  tahun  1913,  diperkenalkan  oleh  sneevliet (anggota partai buruh Belanda) melalui pusat organisasi buruh kereta api yang berdiri tahun 1908 di semarang yang dikenal dengan Vereeniging van Spoor en Trem Wig Personel /VSTP. Pada Juli 1914, Sneevliet bersama sekretaris VSTP H.W Dekker mendirikan organisasi politik yang  bersifat  radikal Indische  social  democratische  Vereeniging /ISDV  atau  Serikat  Sosial Demokrat Hindia.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  sudah  dua  kali melakukan pemberontakan di Indonesia. Pertama peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, Jawa  Tengah  pada  tahun  1948,  yang  dikenal  dengan  peristiwa  pemberontakan  PKI  yang kedua di Indonesia. Peristiwa itu, terjadi pada tahun 1948, persis setelah 3 tahun Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya kepada dunia internasional, tepatnya pada 17 Agustus 1945.
Pemberontakan  PKI  yang  kedua  yakni  pemberontakan  PKI  yang  paling  terkenal sekaligus menjadi akhir pergerakan partai kiri ini terjadi di tahun 1965. Dalam peristiwa ini, setidaknya ada 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD yang dibunuh di Jakarta. Sementara itu, ada 2 perwira TNI yang juga tewas di Yogyakarta, yakni Letkol Sugijono dan Brigjen Katamso. Kelompok pemberontak tersebut dipimpin oleh DN Aidit.
Usai  peristiwa  Gerakan  30  September,  keberadaan  PKI  langsung  ditumpas  oleh pasukan  pimpinan  Mayor  Jenderal  Soeharto.  Ia  berhasil  menyadarkan  kesatuan  TNI  yang sebelumnya sudah terkena doktrin PKI. Mereka yang terlibat dalam pemberontakan ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru atau Nusakambangan.

## 2.  Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Pemberontakan  yang  dilakukan  DI/TII  dilatarbelakangi  karena  adanya  ketidakpuasan terhadap  kebijakan  pemerintah.  Di  Jawa  Barat,  Kartosuwiryo  membentuk  DI/TII  sebagai bentuk  protes  dan  ketidakpuasannya  atas  persetujuan  Renville  dengan  Belanda  yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protes dilayangkan  dengan  mendirikan  negara  dengan  kedaulatan  sendiri.  Jawa  Tengah  juga memiliki  alasan  yang  identik  dengan  Jawa  Barat  yaitu  ketidakpuasan  daerah  akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya.
Pada  tanggal  8  Desember  1950,  DI/TII  resmi  dianggap  organisasi  terlarang  dan dilakukan  berbagai  usaha  penumpasan.  Meskipun  DI/TII  melakukan  pemberontakan diberbagai daerah, pada akhirnya juga gerakan yang ingin mendirikan negara Islam ini bisa dihentikan, baik melalui jalur damai/perundingan seperti yang terjadi di Aceh, maupun melalui operasi  militer  seperti  yang  terjadi  di  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  dan Sulawesi Selatan.
Selain  ancaman  2  ideologi  tersebut  diatas,  bangsa  Indonesia  juga  dihadapkan  oleh ancaman  ideologi  asing  lainnya  seperti  kapitalisme  dan  liberalisme.  2  ideologi  asing  ini setidaknya sudah merasuki kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita.
1.  Kapitalisme
Ideologi  kapitalisme  sangat  mengutamakan  kepentingan  indvidu  atau  diri  sendiri dibandingkan  dengan  kepentingan  negara,  sehingga  memunculkan  sikap  individualis  yang berlebih.  Ideologi  kapitalisme  beranggapan  bahwasannya  negara  hanya  sebagai  alat menjamin  kesejahteraan  masyarakatnya.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  bentuk  kapitalisme terjadi dalam banyak hal, seperti:
a.  Letak supermarket dan minimarket berdekatan dengan pasar tradisional
b.  Inovasi perusahaan tekhnologi turut membuat orang menjadi konsumtif c.  Eksploitasi pertambangan dengan motivasi keuntungan yang besar
d.  Pasar  saham  memperjualbelikan  saham  dengan  tujuan  peningkatan  modal.  Di  pasar saham setiap orang bisa berpartisipasi baik individu kecil maupun perusahaan keuangan e.  Hadirnya berbagai kompetitor dalam ragam sektor bisnis.
Jika  kita  komparasi  antara  ideologi  Pancasila,  maka  terlihat  perbedaan  yang fundamental.  Ideologi  pancasila  mengakui  keberadaan  individu  dimana  individu  bebas
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
membangun  hubungan  dengan  individu  lain  dan  membentuk  masyarakat  yang  selaras, seimbang dan serasi.
2.  Liberalisme
Liberalisme  adalah  faham  yang  kemudian  menghendaki  adanya  kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu di dalam bidang politik, ekonomi ataupun juga agama. Secara umum, liberalisme tersebut ini ialah mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi tiap-tiap atau masing-masing individu.
Di zaman yang makin maju ini, paham-paham liberal banyak menggerogoti kalangan remaja. Pergaulan bebas, free sex , narkoba, LGBT dan lain-lain kian marak terjadi akibat dari fenomena liberalisme ini. Hal ini membuktikan bahwa globalisasi memberikan dampak dan pengaruh yang besar terhadap ideologi suatu negara. Dari fenomena itu menunjukkan bahwa ideologi liberalisme sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila sebab perilaku tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Dalam  bukunya  yang  berjudul  Melawan  Dinamika  Kapitalisme,  Dr.  Aurora  mengkritik paham liberalisme ini sebagai konsep yang belum matang.  Hal ini didasarkan atas 2 alasan, antara lain:
1.  Liberalisme  mendasarkan  diri  pada  konsep  individualistik,  akan  tetapi  gagal mendefinisikan manusia itu sendiri secara utuh dengan pendekatan yang komprehensif. Liberalisme  menganggap  manusia  sebagai  makhluk  individualis  ( homo  economicus ), tanpa memiliki social interest . Manusia dialiansikan hanya sebagai figur dominan dalam ekonomi, namun gagal diposisikan perannya.
2.  Liberalisme  yang  tidak  berhasil  mengkonstruksikan  konsepsi  individu  manusia  dalam konteks kenegaraan yang sudah tentu harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih komunal,  rakyat.  Akibatnya  liberalisme  hanya  menempatkan  hukum  sebagai  sarana mengakomodasi rakyat sebagai komoditi. Sebagai konsekuensi logis, kepentingan modal akhirnya ditempatkan pada posisi yang lebih superior.
Jika  kita  bandingkan  antara  ideologi  liberalisme  ini  dengan  ideologi  Pancasila,  maka tampak perbedaan yang mendasar diantara keduanya. dalam ideologi liberalisme keberadaan individu  dan  kebebasan  masing-masing  individu  tersebut  sangat  diagungkan  sedangkan dalam  ideologi  Pancasila  sangat  menjunjung  tinggi  keadilan  dan  keseimbangan  antara individu dan masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari semua ideologi yang berlaku di dunia, ideologi Pancasila sangat tepat jika dianut diamalkan oleh bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila selaras dengan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama,  kesopanan,  kesusilaan,  moralitas,  etika, kebersamaan dan nilai-nilai lain yang selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Jika melihat sejarah, beberapa kali ideologi Pancasila ingin digantikan dengan ideologi asing namun tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwasannya ideologi Pancasila tetap eksis dan  mampu  bertarung  dengan  ideologi  besar  lainnya  yang  sekaligus  menjadi  filter  bagi ideologi-ideologi asing dalam memberikan pengaruh kepada bangsa Indonesia.
Pancasila  sebagai  pedoman  hidup  bangsa  Indonesia  sudah  seharusnya  dijadikan pedoman  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  bagi  para  penyelenggara  negara  dalam membuat  peraturan  dan  dalam  pengambilan  kebijakan  serta  menjadi  panduan  juga  bagi masyarakat  Indonesia  dalam  menjalankan  kegiatannya  sehari-hari,  baik  dalam  kegiatan agama, ekonomi, budaya, penyelenggaraan negara, hubungan dengan negara luar, dan lain- lain. Semua kegiatan ini diharapkan berlandaskan dan berasaskan Pancasila yang sekaligus juga membumikan dan memperkenalkan akan keagungan kelebihan Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi asing.

## REFERENSI
Aurora Jillena Meliala, Melawan Dinamika Kapitalisme, (Depok: Rajawali Pers, 2022)

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023
Fransiska Novita Eleanora , Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia (Jurnal Hukum Vol 3 Nomor 1)
Habib Rizieq Shihab, Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia , (Tesis:  Jabatan  Fiqh  dan  Usul  Akademi  Pengajian  Islam  Universiti  Malaya  Kuala Lumpur, 2012)
Habib Rizieq Shihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah (Jakarta: Suara Islam Press, 2013)
Herlina  J.R  Saragih  dan  Pujo  Widodo, Manajemen  Strategi  Pemerintah  dalam  Mengatasi Ancaman  Ideologi  Selain  Pancasila  untuk  Mendukung  Pertahanan  Negara (Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol 7 Nomor 1)
https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/848-pengertian-liberalisme https://mediaindonesia.com/humaniora/511805/sejarah-pemberontakan-ditii-serta-latar belakang https://nasional.okezone.com/read/2022/09/27/337/2675828/3-kali-kudeta-berdarah-pki-di- indonesia-salah-satunya-g30s?page=2 https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20211025163754-574-712105/pengertian- kapitalisme-sistem-ekonomi-berlandas-pasar-bebas https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17481&menu=2 Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia, Strategi  Pertahanan  Negara (Jakarta: Kemenhan, edisi 2014).
Nur Syam dan S. Maryam Yusuf, Islam dan Pancasila dalam Pertarungan Ideologi: Perspektif sosiologis (Jurnal dialogia Vol. 18 No, 1, 2020)
Nur Syam, Demi Agama Nusa dan Bangsa (Jakarta: Prenada, 2018) Prima Aris Wardani, dkk, Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara Di Era Globalisasi , (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022) Ronto, Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara , (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
Sukarno , Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) Winarno, Paradigma Baru, Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Bumi Aksara, 2019) Yudi  Latif, Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)