## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2554 / htt p://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Prespektif Perjanjian Dalam Hukum Perdata
1 Munir, 2 Sukirman, 3 Gufran
1 Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima
Article Info Abstrak Article history: Received 11 November 2021 Publish 12 November 2021
Dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum pelaksanaan arisan  dalam  prespektif  perjanjian  ini  dilakukan. Tujuan dalam  penelitian  ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan arisan prespektif perjanjian dalam  hukum  perdata.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif ,  dengan  beberapa  pendekatan.  Pendekatan  peraturan perundang-undangan (statue  approach) yaitu  pendekatan  yang  digunakan dengan  menelaah  seluruh  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut sesuai  hukum  yang  ditangani,  konseptual  dan  historis. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa Salah satu bentuk perjanjian didalam masyarakat umumnya adalah  perjanjian  melakukan  kegiatan  arisan.  Arisan  sangat  mirip  dengan tabungan.  Sebagai  syistem  untuk  menyimpan  uang,  namun  kegiatan  ini  juga dimaksudkan  untuk  kegiatan  pertemuan  yang  memiliki  unsur  paksa  karena anggota diharuskan membayar dan datang pada saat undian akan  dilaksanakan. Akibat  hukum  terjadinya  hubungan  subyek  hukum  dengan  subyek  hukum lainya  terhadap  suatu  perjanjian,  berisi  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para pihak  atas  persetujuan  bersama  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Itulah  makna  perjanjian  hakiki  yang  diatur  dalam  pasal  1338 KUH  Perdata.  Dan  pasal  1320  KUHPerdata  juga  sebagai  landasan  perjanjian yang bersifat konsensualisme. Namun tidak cukup pasal 1338 ayat (1) dan pasal 1320  KUH  perdata  untuk  dijadikan  standar  baku  pada  pelaksanaan  arisan sebagai fenomena dalam kehidupan bermasyarakat.
Keywords:
Akibat Huku; Arisan; Perjanjian; Perdata
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 11 November 2021 Publis 12 November 2021 In  the  implementation  of  research  related  to  the  legal  consequences  of  the implementation of arisan in the perspective of this agreement is conducted. The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  legal  consequences  of  the implementation  of  the  perspective  of  the  agreement  in  civil  law.  In  this  study uses  a  type  of  normative  law  research,  with  several  approaches.  The  statue approach is an approach used by reviewing all relevant laws and regulations in accordance with the law dealt with, conceptually and historically. The results of this  study  show  that  one  form  of  agreement  in  society  in  general  is  the agreement  to  conduct  arisan  activities.  Arisan  is  very  similar  to  savings.  As  a system  to  save  money,  but  this  activity  is  also  intended  for  meeting  activities that  have  an  element  of  coercion  because  members  are  required  to  pay  and come  when  the  lottery  will  be  held.  As  a  result  of  the  law,  the  relationship between the legal subject and other legal subjects of an agreement, contains the fulfillment of the rights and obligations of the parties by mutual agreement as a law  for  those  who  make  it.  That  is  the  meaning  of  the  essential  agreement regulated in article 1338 of the Civil Code. And article 1320 of the Civil Code is also  the  basis  of  an  agreement  that  is  consensualism.  However,  article  1338 paragraph (1) and article 1320 of the Civil Code are not enough to be used as a standard in the implementation of arisan as a phenomenon in public life.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
Munir Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima Email Korespondensi: munir.husen@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Tidak  ada  kisah  nyata,  manusia  hidup  sendiri  tanpa  rekan,  tak  ada  pendamping  atau sahabat  yang  menyertainya  dimana  saja  sampai  kapanpun,  manusia  selalu  hidup  bersama membentuk kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar (Muh Isnaeni, 2021: 2). Disisi lain, manusia  memiliki  kesamaan  untuk  bisa  melakukan  kehidupan  bersama.  Kehidupan  bersama dilakukan  dalam  bingkai  hukum  yang  disebut  dengan  hubungan  hukum.  Dua  pihak  sepakat untuk  menentukan  peraturan  atau  kaedah  atau  hak-hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  mereka untuk ditaati atau dijalankan (Sudikno Mertokosumo, 1999: 13).
Dengan  demikan  akibat  hukum  terjadinya  hubungan  subyek  hukum  dengan  subyek hukum  lainya  terhadap  suatu  perjanjian,  berisi  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  atas persetujuan  bersama  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Itulah  makna perjanjian hakiki yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dan pasal 1320 KUHPerdata juga sebagai landasan perjanjian yang bersifat konsensualisme.
Salah satu bentuk perjanjian didalam masyarakat umumnya adalah perjanjian melakukan kegiatan arisan. Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai syistem untuk menyimpan uang, namun  kegiatan  ini  juga  dimaksudkan  untuk  kegiatan  pertemuan  yang  memiliki  unsur  paksa karena anggota diharuskan membayar dan datang pada saat undian akan dilaksanakan. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung dari suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi  berbagai  kebutuhan,  baik  produktif  mupun  konsumtif  (Syaikhu  Usman  dkk,  2004: 39).
Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arisan artinya pengumpulan uang atau barang  yang  bernilai  sama  oleh  beberapa  orang,  lalu  diundi  diantara  mereka.  Undian  tersebut dilaksanakan  secara  berkala  sampai  semua  anggota  memperolehnya  (W.J.S  Poerwadarminta, 1976: 57). Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran. Pada umumnya dalam arisan anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota akan keluar sebagai pemenang (Indriwati Titania Hutaruk, 2019: 2).
Arisan diakui sebagai kegiatan dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dengan sejumlah nilai uang atau barang dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian secara  tersirat  para  peserta  arisan  telah  terjadi  suatu  persetujuan  perjanjian,  walaupun  peserta tidak  ada  yang  sadar  jika  telah  mengikatkan  dirinya  dalam  kegiatan  arisan  dalam  bentuk perjanjian.  Arisan  adalah  menyimpan  sekaligus  meminjam  sejumlah  uang  dari  peserta  lainnya dengan  maksud  agar  pada  suatu  saat  dapat  mengumpulkan  uang  dalam  jumlah  besar  untuk keperluan  yang  besar  pula.  Disamping  itu,  terkadang  maksud  untuk  bertemu  secara  bergiliran dan tetap.
Arisan  dalam  bentuk  kerja  sama  yang  mempunyai  ciri-ciri  sebagai  berikut  :  (1) Bertujuan  mendapatkan  sejumlah  uang  bersama-sama  secara  bergiliran  serta  saling  mengenal dalam  pergaulan;  (2)  Dilakukan  dengan  berkelompok;  (3)  Tidak  memiliki  modal  sendiri (4)Bersifat  sementara;  (5)  Tidak  memerlukan  organisasi  dan  adminstrasi  yang  teratur  syarat pemerimaan  anggotanya  hanya  terletak  pada  kesanggupan  membayar  kewajibannya  secara tertib (Indriwati Titania Hutaruk, 2019: 2). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  permasalahan  yakni  bagaimana  akibat  hukum  pelaksanaan arisan prespektif perjanjian dalam hukum perdata.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  melalui  beberapa pendekatan.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statue  approach) yaitu  pendekatan yang  digunakan  dengan  menelaah  seluruh  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut sesuai  hukum  yang  ditangani  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2014:  93)  Penelitian  hukum  normatif adalah  prosedur  dan  cara  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan  hukum  dari  segi  normatif  (Johany  Ibrahim,  2006:  57),  Sementara  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan, konseptual dan historis.
Sumber data dalam penelitian ini  bersandar pada hukum  formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier  yang  diperoleh  melalui  studi  liberary  research  (Bahtia,  2018:  60)  Bahan  hukum primer adalah meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan  hukum,  didalam  penelitian  ini  lebih  fokus  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai obyek kajian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi    penjelasan  secara  umum  terhadap  bahan  hukum  primer,  buku-buku  ilmu  hukum, jurnal  hukum,  artikel  majalah  hukum  dan  sebagainya.  Bahan  hukum  tersier  adalah  memberi petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  antara  lain  adalah  kamus hukum, enciklopedia dan lain-lain yang terkat dengan arisan.
Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan  studi  dokmen  sebagai  alat  pengumpulan  data  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, 2009:66).  Dan  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  memfokuskan khusus  pada  data  sekunder  dengan  menggunakan  pisau  deskriptif  analitis.yaitu  suatu  metode yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  obyek  yang  diteliti melalui data yang telah terkumpul seadanya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Hasil Penelitian
Arisan  pada  dasarnya  merupakan  aktivitas  menabung  bersama-sama  dalam  suatu perkumpulan  dengan  nilai  uang  sama  setiap  orangnya,  yang  kemudian  tabungan  tersebut diputar  dan  diundi  sehingga  setiap  orang  akan  mendapatkan  giliran  untuk  mendapat  uang yang terkumpul tersebut, selain itu arisan juga dapat dijadikan tempat untuk kredit (Chaerani dan  Amar,  2010).  Pada  dasarnya  perjanjian  dalam  konsep  arisan  tersebut  diatur  secara berbeda  dalam  KUH  Perdata.  Dalam  hal  ini,  Buku  III  Bab  II  tentang  Perikatan-Perikatan terdapat suatu aturan atau ketentuan kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai Bab XVIII di dalamnya juga diatur mengenai asas hukum dan norma hukum tentang perikatan/perjanjian yang memiliki karaktrristik khusus yang lebih dikenal dengan perjanjian bernama.
Perjanjian  adalah  peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti, 2009:84). Hal ini menunjukan  bahwa  perjanjian  harus  memenuhi  janji/prestasi  terhadap  hak  dan  kewajiban para pihak ditunaikan dengan itikad baik. Arisan adalah salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat  dalam wadah  yang terorganisir secara informal, untuk  memenuhi  prestasi  serta hak  dan  kewajiban  para  pihak.    Arisan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  secara  tidak  tertulis atas kesepakatan bersama untuk mendapatkan prestasi.
Didalam  mengikuti  arisan  para  anggota  harus  tunduk  kepada  perjanjian  yang dibuatnya.  Ada  4  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  ada  kata  sepakat  para  pihak,  para  pihak cakap/berwenang,  ada  obyeknya  dan  mengandung  sebab  (causa)  yang  sah.  Jika  dicermati dan diteliti secara saksama bahwa syarat perjanjian yang diatur didalam  pasal 1320 KUHP Perdata  tersebut  adalah  sangat  flesibelitas,  kebebasannya  tergantung  sungguh  para  pihak, tidak  kaku  didalam  menetukan  isi  perjanjian.  Perjanjiannya  boleh  dalam  bentuk  tertulis, dalam bentuk akte maupun bentuk tidak tertulis.
Hal ini disebabkan karena tidak mensyaratkan perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis,  namun  pasal  1320 KUH Pedata membolehkan perjanjian itu bisa dibuatkan secara lisan. Begitu besarnya peluang para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum pada aspek perjanjian. Jika pasal 1320 KUH Perdata disinkronisasikan dengan pasal 1338 ayat (1) bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi  yang  membuatnya.  Hal  ini  bagi  peserta  arisan  dapat  menentukan  sendiri  perjanjian arisan  yang diinginkan. Hanya saja kelaziman para pihak masih membuat perjanjian arisan tersebut secara lisan atas dasar kepsepakatan bersama anggota.
Perjanjian  konsensuil  kesepakatan  yang  dicapai  oleh  para  pihak  secara  lisan,  melalui ucapan  saja  telah  mengikat  para  pihak.  Ini  berarti  bahwa  segera  setelah  para  pihak
menyatakan  persetujuan  atau  kesepakatannya  tentang  hal-hal  yang  mereka  bicarakan,  dan akan dilaksanakan maka kewajiban telah lahir para pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya, 2003:7).
Didalam  pelaksanaan  arisan  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak,  dalam  aspek hukum  perjanjian,  ada  beberapa  asas  yang  menjadi  landasan  perjanjian  arisan  diantaranya adalah :
1) Asas Kebebasan berkontrak :
Dalam  asas  ini  dijelaskan  bahwa  untuk  membangun  suatu  hubungan  hukum  yang disebut  perjanjian,  para  pihak  diberikan  kekebasan  untuk  membuat  suatu  perjanjian, asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  kepatutan  serta ketertiban umum.
Sistim  hukum  Civil  Law,  asas  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  1338  KUH  Perdata,  yang menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Hal  tersebut  dapat  juga  digunakan  sebagai pernyataan  tentuang  kekuatan  dari  suatu  perjanjian,  yaitu  kekuatan  yang  sama  dengan suatu  undang-undang,  kekuatan  tersebut  diberikan  pada  seluruh  perjanjian  yang  dibuat secara sah.
2) Asas Konsensualisme (persetujuan Para Pihak) Menurut asas ini, Perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat didalamnya  setelah  ada  kata  sepakat,  tanpa  adanya  formalitas  atau  dapat  disebut  juga perjanjian lisan. Dengan demikian para pihak melaksanakan perjanjian harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
3) Asas Kepribadian Asas  kepribadian  itu  sendiri  merupakan  isi  perjanjian  yang  hanya  dapat  mengikat  para pihak  secara  personal,  dan  tidak  dapat  mengikat  pihak-pihak  lain  yang  memberikan kesepakatannya. Maka seseorang hanya dapat  mewakili  dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili  orang  lain  dalam  mebuat  perjanjian.  Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak hanya berlaku bagi mereka yang terlibat didlam perjanjian tersebut.
4) Asas Itikad baik Dalam asas ini, dapat diketahui bahwa unsur yang dimaksud ialah kejujuran. Kejujuran para  pihak  yang  melakukan  perjanjian,  yang  dimaksudkan  agar  tidak  nantinya  akan merugikan salah satu pihak atau pihak lain.
5) Asas Pacta sun servanda Asas ini memiliki arti “janji yang harus ditepati” yamg sangat penting untuk menyusun suatu kontrak ataupun perjanjian. Maka dengan adanya asas ini sangat penting terhadap perjanjian yang digunakan dalam arisan.
Dengan demikian bahwa secara umum arisan tetap tunduk pada Kitab Undang Undang hukum perdata sebagai landasan didalam pelaksanaan  arisan.
Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah akibat hukum arisan dalam aspek hukum perdata.
Sementara  jika  dilihat  pada  bagaimana  akibat  hukum  arisan  prespektif  perjanjian dalam  Hukum    perdata  adalah  akibat  hukum  arisan  yang  memenuhi  perjanjian  Jika  para pihak  memenuhi  kewajiban  atas  tanggungjawab  sebagai  peserta  arisan,  sebagaimana  yang diperjanjikan  sebelum  pelaksanaan  arisan,  maka  arisan  ini  bisa  membantu  para  pihak didalam  unsur  saling  bantu.  Hal  inilah  yang  dimaksud  oleh  pasal  1338  ayat  (1)  dan  pasal 1320  KUH  Perdata  yang  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  membuat perjanjian sepenjang perjanjian tersebut telah disepakati dan beritikad baik.
Disamping  itu,  dalam  akibat  lain  bagi  arisan  memberikan  kontribusi  positif  pada peserta diantaranya adalah: (a) Saling membantu sesama anggota arisan (b) Arisan dianggap sebagai  upaya  menabung,  walaupun  ada  pemaksaan  pembayaran  jika  pada  waktu  dilot  (c) Arisan bisa menjadi pinjaman bagi para anggota yang tidak memiliki bunga.
Akibat hukum arisan yang melakukan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur  bersalah  telah  melakukan  wansprestasi,  harus  terlebih  dahulu  ditentukan  dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalain dalam memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan  seorang  debitur  dinyatakan  sengaja  atau  lalai  tidak  memenuhi  ptrestasi  yaitu  :  (a) Debitur  tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali.  (b)  Debitur  memenuhi  prestasi,  tetapi  tidak tepat  waktunya  atau  terlambat  (c)  Debitur  memenuhi  prestasi,  tetapi  tidak  tepat  waktunya atau terlambat terlambat.
Menurut Mariam  Darus Badrulzaman, didalam  kenyataanya sukar untuk  menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika tidak memenuhi perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu pelaksanaan perjanjian tersebut. Apabila hal itu  terjadi,  maka  justru  merupakan  pengingkaran  terhadap  asas  kekebasan  berkontrak  itu sendiri.  Oleh  karena  itu  dengan  terwujudnya  proporsionalitas  dalam  hubungan  para  pihak akan  membuat  kontrak  menjadi  bernilai  (Ridwan  Khairandy,  2004:2)  Sebab  arisan  adalah salah  satu  kegiatan  dan  aktivitas  kemasyarakatan  yang  umurnya  sudah  cukup  tua  dan digandrungi  oleh  masyarakat  sampai  pada  saat  ini.  Hanya  saja  arisan  tidak  diatur  secara spesifik di dala KUH Perdata.
Oleh  sebab  itu,  arisan  itu  memiliki  akibat  hukum  didalam  prespektif  hukum  perdata.
Hanya  saja  KUH  Perdata  memberikan  beberapa  pasal  perjanjian  untuk  mewujudkan kehendak  dan  keinginan  masyarakat  bagaimana  senyatanya  arisan  itu  bisa  berjalan  tanpa harus  ada  arturan  khusus  yang  mengaturnya.  Cukup  dengan  kesepakatan  itulah  undang- undang bagi anggota arisan.
Sebagai  contoh  adanya  putusan  pengadilan  tentang  masalah  wanprestasi  akibat pelaksanaan  arisan  yaitu  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2071  K/Pdt/2006,  Pada perkara  ini,  MA  dalam  putusannya  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa: “Tergugat sebagai ketua/pengurus/owner  arisan  telah  melakukan  perbuatan  ingkar  janji  (wanprestasi)  karena tidak  memenuhi  kewajibannya  yaitu  membayarkan  uang  yang  menjadi  hak  peserta  arisan sesuai dengan yang telah disepakati.” Berdasarkan putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  terdapat  hubungan  hukum  antara  peserta  dengan  pengurus  dalam  suatu  arisan  yang disepakati  bersama.  Hubungan  arisan  tersebut  timbul  karena  perjanjian.  Dari  perjanjian  itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan arisan dapat berpeluang untuk dilakukan gugatan secara perdata.

## 3.2.Pembahasan
Dalam perjanjian arisan dapat dikatakan terdapat kreditur yang memberi pinjaman dan debitur  yang  menerima  pinjaman.  Berhubung  di  dalam  arisan,  sistem  undian  dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya atau dengan kata lain perputaran uang terus  berjalan,  jadi  pengurus  maupun  peserta  masing  masing  memiliki  dua  peran,  baik  itu sebagai kreditur ataupun debitur, jadi si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  peserta  arisan  untuk  terhindar  dari  sengketa  yang mungkin akan timbul di kemudian hari maka harus diperlukan adanya suatu surat perjanjian antara para pihak dalam  arisan. Adapun diperlukannya suatu  perjanjian dibuat tertulis  agar mudah  dalam  melakukan  pembuktian  di  muka  pengadilan  jika  nantinya  terdapat  sengketa. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak  menuntut  pengurus  arisan  untuk  membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  1267  KUH  Perdata.  Selain  itu  Perkara  ganti  rugi  yang timbul  dari  wanprestasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1243-1247  KUH  Perdata  juga merupakan  objek  yang  dapat  dimohonkan  sita  jaminan.  Objek  sita  jaminan  dalam  perkara
ganti  rugi  dapat  diletakkan  atas  seluruh  harta  kekayaan  tergugat  (Prastya,  D.,  2021:804- 819).

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan arisan dengan sistem undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya  atau  dengan  kata  lain  perputaran  uang  terus  berjalan,  jadi  pengurus  maupun peserta  masing  masing  memiliki  dua  peran,  baik  itu  sebagai  kreditur  ataupun  debitur,  jadi  si pengurus dapat berperan sebagai kreditur sekaligus debitur dan si peserta juga demikian. Akibat hukum  terjadinya  hubungan  subyek  hukum  dengan  subyek  hukum  lainya  terhadap  suatu perjanjian,  berisi  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  atas  persetujuan  bersama  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Itulah  makna  perjanjian  hakiki  yang  diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dan pasal 1320 KUHPerdata juga sebagai landasan perjanjian yang  bersifat  konsensualisme.  Namun  tidak  cukup  pasal  1338  ayat  (1)  dan  pasal  1320  KUH perdata  untuk  dijadikan  standar  baku  pada  pelaksanaan  arisan  sebagai  fenomena  dalam kehidupan bermasyarakat.

## SARAN
Dalam pelaksanaan kegiatan arisan, harus disiapkan perjanjian yang dapat di jadikan dasar kegita  arisan  tersebut  ditemukan  masalah,  seperti  wanprestasi,  sehingga  semua  anggota masyarakat yang tergabung dalam kegiatan arisan tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  penulis  ucapan  terima  kasih  terutama  Ketua  STIH Muhammadiyah  Bima,  yang  telah  membantu  pembiayaan  dalam  penelitian  ini,  termasuk pembiayaan publikasi hasil penelitian ini, teman sejawat  yakni dosen di STIH Muhammadiyah Bima, serta semua pihak yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bahtia, (2018) Metode Penelitian Hukum , Penerbit Unpam Press, Hlm. 60.
Chaerani, S., dan Amar, D. (2010). Gunem Catur in the Sunda region of West Java: indigenous communication  on  MAC  plant  knowledge  and  practice  within  the  Arisan  in  Lembang, Indonesia .  Doctoral  Thesis.  Leiden  University:  Faculteit  der  Wiskunde  en Natuurwetenschappen.
Johany  Ibrahim,  (2006) Teori  dan  metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media Publishing Malang. Hlm 57.
Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Wijaya  (2003) Perikatan  Yang  lahir  dari  Perjanjian ,  Raja Grafindo Persada Hlm. 7-8.
Muh  Isnaeni, Bahan  Pelatihan  Contrak  Drafting  Training  Jmly  School Surabaya  28  Agustus 2021.
Peter Mahmud Marzuki, (2014) Penelitan Hukum , Kencana Prenada media Group, Hlm. 93. Prastya,  D.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Peserta  Arisan  Yang  Dirugikan  Dalam Arisan Yang Berbasis Online . Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(6), 804-819. R. Subekti, (2009) Hukum Perjanjian Intermesa jakarta hlm. 84. Ridwan Khairandy,  (2004) Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cet-ke 2 Program  Pasca Sarjana Fakultas hukum UI Hal.2.
Sudikno  Mertokosumo,  (1999) Mengenal  Hukum  (suatu  Pengantar), Liberty  Ypgyakarta.  hlm 110.
Syaikhu Usman dkk, (2004) Keuangan mikro masyarakat Miskin , Smeru jakarta, hlm 39. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  (2009) Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinajaun Singkat. Raja Grafindo Jakarta, Hlm. 66. W.J.S Poerwadarminta, (1976) Kamus Umum bahasa Indonesia . Balai Pustaka hlm 57.