## Research Article
Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan 1
Purwanto, Syarifah Arabiyah, & Ivan Wagner* Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti
* ivan.wagner@upb.ac.id
ABSTRACT
Legal aid for the poor and marginalized is prioritized, and unequal access is the main reason. Legal aid institutions (LBH) services are felt to be uneven, especially in addressing the root causes of problems such as structural poverty, especially in West Kalimantan. This research aims to provide an institutional development strategy for LBH, which civil society groups in West Kalimantan initiated. This study used a  qualitative  method  with  a  participatory  action  research  approach.  The  results  show  that  the proponents of LBH West Kalimantan are aware of the relational nature between access to justice, the concept of structural legal aid (BHS), and the existence of legal aid institutions. Reflection brings the formation  of  institutions  into  conscious  action  choices  to  respond  to  various  problems.  The  basis  of reflection is based  on  human rights issues, especially based  on  religion, belief, and ethnicity issues, gender issues, and ecology issues. The action is continued by internalizing the concept of BHS, which can foster the core values of life and is based on the needs of people's lives. The research conclusions show that the strategic framework prepared for growing autonomous institutions requires collaborative and participatory action through six concrete stages.
Keywords : Legal Aid; Structural Poverty; Access to Justice; Institutional Strategy.

## ABSTRAK
Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan  adalah prioritas, dan ketimpangan akses menjadi alasan utama. Lembaga bantuan hukum (LBH) pelayanannya dirasa belum merata, terutama untuk  mengentaskan  akar  permasalahan  seperti  kemiskinan  struktural,  khsususnya  di  Kalimantan Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  strategi  pengembangan  institusional  LBH,  yang inisiasinya  dilakukan  kelompok  masyarakat  sipil  di  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  riset  aksi  partisipatoris.  Hasil  penelitian  menunjukan,  para pengusung  pembentukan  LBH  Kalimantan  Barat  menyadari  sifat  relasional  antara  akses  keadilan, konsep  bantuan  hukum  struktural  (BHS),  dan  keberadaan  lembaga  bantuan  hukum.  Refleksi membawa  pembentukan  institusi  menjadi  pilihan  aksi  sadar,  demi  menanggapi  berbagai permasalahan. Basis refleksi didasarkan pada isu hak asasi manusia khususnya isu berbasis agama, keyakinan,  dan  etnis,  isu  gender,  dan  isu  ekologi.  Aksi  diteruskan  dengan  menginternalisasi  konsep BHS  yang  dapat  menumbuhkan  nilai-nilai  inti  kehidupan,  dan  berbasis  pada  kebutuhan  kehidupan rakyat.  Simpulan  penelitian  menunjukkan  kerangka  strategis  yang  disiapkan  dalam  menumbuhkan institusi yang otonom memerlukan aksi kolaboratif sekaligus partisipatif melalui enam tahapan konkrit.
Kata  Kunci:  Bantuan  Hukum;  Kemiskinan  Struktural;  Akses  terhadap  Keadilan;  Strategi Kelembagaan.
1 Hasil penelitian ini didanai oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun 2022.

## A. PENDAHULUAN
Akses terhadap hukum menjadi kebutuhan yang muncul ketika warga (atau institusi) merasa perlu  dukungan  dari  layanan  hukum  demi menyelesaikan  permasalahannya  (Pleasence, 2016; Pleasence, Balmer, & Sandefur., 2013). Di masa  lalu,  pengalaman  terhadap  masalah  selalu dianggap  normal  sebagai  bagian  sehari-hari dalam  kehidupan  masyarakat  modern.  Pada sekitar  tahun  1970-an  kerangka  pemikiran  yang lebih luas dikonsepkan untuk memahami masalah hukum  yang  dihadapi  masyarakat  dan  di  saat yang  sama  mengubah  paradigma  lama  (Currie, 2009). Akses terhadap hukum sebagai kebutuhan berkembang  menjadi  lebih  berbasis  nilai  yaitu kebutuhan  terhadap  keadilan    (OECD,  &  Open Society  Foundations,  2019;  Sadurski,  1985).  Hal ini  terutama  mendasarkan  pada  temuan,  bahwa fenomena  “masalah  yang  dapat  dibenarkan” dipahami sebagai bagian dari pola eksklusi sosial secara  meluas  (Currie  2009;  OECD,  &  Open Society  Foundations,  2016).  Dari  sana, kebutuhan akses terhadap hukum bertransformasi  menjadi  kebutuhan  akses terhadap keadilan.
Kapasitas  dan  kemampuan  mengakses keadilan  tidak  dimiliki  secara  sama  oleh  setiap orang  atau  komunitas.  Masalah  sosial  seperti kemiskinan  struktural  dapat  menjadi  akar masalah  dan  menambah  kerumitan.  Masalah sosial  yang  bersifat  struktural  menyebabkan siapapun,  terus  menderita  dan  tidak  mampu
keluar dari kemiskinan dan kondisi yang  dialami. Sebab  utama  berasal  dari  adanya  kondisi  yang timpang  di  mana  mereka  yang  miskin  dan menderita,  dikecualikan  oleh  hukum  itu  sendiri. Konsekuensi  ketimpangan  yang  diskriminatif menjerumuskan  siapapun  yang  dikecualikan berhadapan  dengan  hukum  itu  sendiri.  Dalam laporannya, Commission on Legal Empowerment of the Poor (Albright, & de Soto, 2009) menyebut setidaknya empat milyar warga dari seluruh dunia mendapat  pengecualian  oleh  hukum.  Kondisi  itu menghilangkan  kesempatan  mereka  untuk mendapat  kehidupan  yang  lebih  layak,  sehingga mereka  terus  berada  dalam  kemiskinan  dan kondisi ketimpangan sosial.
Usulan berbasis hak telah coba disediakan dalam  bentuk  penyediaan  hukum  bagi  setiap orang  (Albright,  &  de  Soto,  2009;  Singh,  2009). Kendati  secara  teknis  sistem  hukum  bersifat inklusif  dan  adil,  hukum  sulit  diwujudkan  tanpa adanya  kesetaraan  akses.  Dalam  hal  tersebut, komitmen  negara  dan  lembaga-lembaga  publik cukup diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan akses  terhadap  keadilan,  di  mana  supremasi hukum  sebagai  pilar  utama  yang  dipromosikan (Singh, 2009).
Konsekuensi  dari  kebutuhan  penyediaan akses  keadilan,  salah  satunya  dengan menyediakan  lembaga  pemberi  bantuan  hukum bagi  kelompok  miskin  dan  termarjinalkan. Bantuan  hukum  mengandung  hakikat  membantu manusia  lain  yang  mengalami  kesulitan  hukum
atau berhadapan dengan hukum (Sanjaya, 2020). Dalam  konteks  saat  ini,  laporan  OECD menyampaikan bahwa walaupun masih terbatas, cakupan  bantuan  hukum  di  Indonesia  semakin meluas  dalam  kasus-kasus  perdata  dan administrasi (OECD & Open Society Foundations, 2016). Sementara itu, pembelaan terhadap orang miskin  di  pengadilan  terus  dilakukan  oleh kelompok  aksi  sosial  dan  bergerak  untuk memperluas  hak-hak  mereka  yang  terkucilkan (Albright,  &  de  Soto,  2009).  Walaupun  tidak populer,  saat  ini  organisasi  bantuan  hukum memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam upayanya  menjembatani  akses  keadilan  bagi mereka  yang  miskin  dan  terpinggirkan (Gramatikov et.al, 2014).
Di  Indonesia  kehadiran  lembaga  bantuan hukum  sudah  ada  sejak  lama,  namun  belum sepenuhnya  merata.  Negara  telah  memfasilitasi bantuan hukum di Indonesia sebagai bagian dari pendekatan  hak  asasi  manusia  namun  masih dalam kerangka pembangunan (Rochman, 2020). Sayangnya,  kebijakan  bantuan  hukum  di Indonesia  belum  optimal  dalam  menciptakan pemerataan  akses  keadilan  bagi  masyarakat miskin (Sundari, 2014). Dalam hukum Indonesia, hak  akses  awal  terhadap  bantuan  hukum  sudah jelas, namun seringkali dilanggar, dan kurangnya efektivitas  penegakan  hukum  serta  rendahnya kesadaran  hukum  menjadi  kendala  utama (Abbott, 2018). Terlebih, layanan bantuan hukum tidak  ditopang  pemahaman  dasar  tentang  upaya menyasar  pemberian  bantuan  hukum  berbasis
nilai  untuk  menyelesaikan  akar  permasalahan seperti kemiskinan struktural  dan  eksklusi sosial. Artinya  penyediaan  akses  terhadap  hukum  telah coba  disediakan,  namun  belum  menyediakan akses terhadap keadilan.
Kerangka  teoritik  berlandas  pada  asumsi bahwa  penyediaan  akses  terhadap  keadilan bukan hal yang instan dan membutuhkan konsep mengenai  bantuan  hukum  beserta  tahapan implementasi  yang  tepat.  Akses  terhadap keadilan  berarti  negara  memastikan  pemenuhan hak-hak dasar untuk meningkatkan kualitas hidup secara  maksimal  (Raharusun,  2019).  Pada 1970an, akses terhadap keadilan mengacu pada akses  terhadap  pengadilan  negara  yang diperoleh  melalui  bantuan  hukum  (Santiadi, 2019).  Walaupun  saat  ini  telah  berkembang secara  progresif,  kelembagaan  bantuan  hukum masih relevan hingga saat ini (Kusumawati, 2016; Sutiyoso,  Aji,  &  Mahendro,  2023;  Yunus,  & Djafaar, 2008).
Dalam  konteks  bantuan  hukum,  terdapat setidaknya  empat  konsep  mengenai  bantuan hukum  yaitu  konsep  bantuan  hukum  tradisional- konvensional,  konsep  konstitusional,  konsep struktural  (YLBHI,  2014)    (Vien  P.H,  Indria  L,  & Catur  B,  2018),  dan  konsep  responsif  (Syahara, 2021;  Winarta,  2009).  Sedangkan  dalam kaitannya  dengan  akses  terhadap  keadilan, konsep  bantuan  hukum  perlu  mengikuti  lima tahapan menuju keadilan, yang terdiri dari: upaya mendefinisikan  ketidakadilan (naming), mencari penyebab (blaming), menyampaikan  tuntutan
(claiming), mengakses forum (accessing a forum), dan  menangani  tuntutan (handling) (Berenschot et.al, 2011)
Dari  empat  konsep  bantuan  hukum, konsep  bantuan  hukum  struktural  (BHS)  selaras dengan  upaya  memahami  dan  menyelesaikan akar  permasalahan  yang  bersifat  struktural maupun  keseluruhan  tahapan  menuju  keadilan terutama  mengenai  pendekatan  terhadap masalah. Konsep BHS lahir sekitar tahun 1980an dan  dikembangkan  oleh  Lembaga  Bantuan Hukum  Jakarta  yang  kemudian  menjadi  cikal bakal  terbentuknya  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  (YLBHI).  Melalui  YLBHI, konsep  BHS  diperluas  jangkauannya  hingga  ke seluruh penjuru negeri (Zen, 2004).
BHS tidak hanya mementingkan pemberian layanan  hukum  saja,  melainkan  lebih  dekat dengan wacana pemenuhan kebutuhan terhadap keadilan  yang  berbasis  nilai,  keberpihakan kepada  mereka  yang  miskin  dan  termarjinalkan, dan  upaya  pengentasan  akar  dari  masalah keadilan  yang  disebabkan  struktur  yang  timpang (Berenschot,  &  Bedner  2010;  Berenschot,  & Rinaldi,  2011;  Nasution,  1985).  Kerangka  BHS mengutamakan  analisis  masalah  hingga  ke  akar strukturalnya bahkan melampaui dikotomi analisis mengenai agen-struktur terutama dalam memahami  relasi  kekuasaan.  Hal  tersebut berkonsekuensi  pada  pengembangan  kerangka hak dan fokus perhatian kepada negara termasuk (arah  perkembangan)  bangsa.  Konsekuensi berikutnya  ialah  pilihan  model  advokasi,
mengembangkan  gerakan  (bukan  sekadar pemberian bantuan) dan memperluas pengorganisiran, hingga pilihan untuk memperluas  advokasi  menjadi  advokasi  hukum, sosial,  politik  dan  ekonomi  (Asfinawati,  2019). Dari  keseluruhan  tahapan  menuju  keadilan, tahapan naming dan blaming menjadi  penting sebagai  dua  langkah  awal  pengembangan institusi  pemberi  bantuan  hukum.  Dua  langkah tersebut  tentunya  dikontekstualisasinya  dengan perkembangan konsep BHS.
Mempersiapkan langkah awal pembentukan  lembaga  yang  otonom  dan berbasis  pada  nilai  menjadi  hal  yang  penting. Dalam  konteks  tersebut,  konsep  mengenai otonomi  relasional  dijadikan  kerangka  analisis. Hal  demikian  berlandaskan  pada  asumsi,  bahwa konsepsi  otonomi  yang  memadai  diperlukan dalam upaya pembebasan dari kondisi subordinat dan  dominasi  sosial  (Nedelsky,  2011). Pemahaman  mengenai  otonomi  direkonsiliasi menjadi  sentralitas  nilai-nilai  inti  yang  relasional. Lembaga disebut otonom justru ketika terhubung dengan entitas lainnya, dan bukanlah yang paling terisolasi  dari  pihak  lain.  Yang  membentuk otonomi,  relasi  dukungan  dan  bimbingan  untuk pengembangan  dan  pengalaman  otonomi (Nedelsky,  1989).  Selain  itu  juga  mendasarkan pada  etika  kepedulian  dan  sentralitas  pada kebutuhan  terutama  entitas  yang  diperjuangkan (Wagner, & Suteki, 2019).
Berdasarkan  latar  belakang,  kesenjangan yang ada dan menjadi permasalahan coba dilihat
dari sisi kualitatif. Dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  (UU Bantuan  Hukum),  terbangun  asumsi  dengan memberikan  bantuan  hukum  kepada  orang miskin,  maka  akses  keadilan  dapat  diwujudkan. Hal  demikian  dipadukan  dengan  ketentuan bantuan  hukum  yang  merupakan  jasa  hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Akan tetapi,  dalam  penerapan  pemberian  bantuan hukum  masih  terjebak  dalam  pemahamannya yang  tradisional-konvensional,  yaitu  hanya menyediakan  akses  terhadap  sistem  hukum semata  (Fauzi,  &  Ningtyas,  2018),  dan  bukan akses terhadap keadilan .
Upaya  menyediakan  akses  terhadap hukum  sebagaimana  menjadi  konsideran menimbang UU Undang-Undang Bantuan Hukum menciptakan  bantuan  hukum  formalitas  untuk mengakses  peradilan  (Sunggara  et  al.,  2021). Penyediaan  bantuan  hukum  jarang  disertai dengan  analisa  penyebab  ketidaksetaraan (Berenschot,  &  Rinaldi,  2011).  Kesenjangan tampak  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  di mana  kurangnya  pengembangan  konsep pendirian  lembaga  bantuan  hukum  yang melandaskan layanannya pada upaya mengentaskan  akar  ketidaksetaraan  seperti masalah kemiskinan secara struktural. Ketimbang dari  sekadar  menstimulus  berdirinya  layanan pemberian  bantuan  hukum,  yang  dibutuhkan adalah  menyiapkan  strategi  pengembangan institusi  pemberi  bantuan  hukum  yang  dapat menyelesaikan akar struktural seperti kemiskinan
struktural.  Dengan  demikian,  akan  dengan sendirinya  dapat  memperluas  akses  terhadap keadilan.
Perkembangan  diskusi  mengenai  bantuan hukum  dan  akses  terhadap  keadilan  berkutat pada penjelasan mengenai garansi konstitusional penyediaan  bantuan  hukum  (Hapsari,  2021; Lutfiyah,  2021),  pelaksanaan  bantuan  hukum (Elcaputera,  &  Suherman,  2021),  dilema  dalam idealisme  advokat  sebagai  persoalan  undang- undang  bantuan  hukum  (Raharjo,  Angkasa,  & Bintoro, 2016), dan upaya menjelaskan hambatan terwujudnya  akses  terhadap  keadilan  (Fauzi,  & Ningtyas 2018; Sunggara et.al, 2021). Selain itu, akses  keadilan  dikaitkan  dengan  kondisi pengadilan,  biaya  perkara,  dan  ketersediaan advokat (Rankin, 2012).
Diskusi  lainnya  ialah  konteks  bantuan hukum  dan  paralegalisme  yang  diharap  dapat melawan dampak ketidakseimbangan kekuasaan (Berenschot,  &  Rinaldi,  2011).  Adapun  dalam konteks strategi pemberian bantuan hukum masih terbatas  pada  saran  untuk  memperluas penerapan  bantuan  hukum  struktural  (Huang,  & Sharifa,  2019),  kebutuhan  sinkronisasi  aturan maupun  memperluas  serta  meningkatkan dukungan bantuan hukum (Fajriando, 2020), dan formalisasi penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah  daerah  (Baital,  2016).  Sementara dalam  orientasi  hasil,  bantuan  hukum  dianggap sebagai  strategi  akses  keadilan  yang  tak  dapat menciptakan  keadilan  dengan  sendirinya (Barendrecht,  2011).  Sementara  itu,  dalam
orientasi  proses  kehadiran  program  bantuan hukum terhambat oleh otoritarianisme administrasi  dan  mempengaruhi  relasi  advokat dengan  hakim  (Chaara,  Falisse,  &  Moriceau, 2022). Dalam kasus lain, program bantuan hukum berbasis  masyarakat  mampu  meningkatkan pengetahuan  hukum  masyarakat,  khususnya perempuan, namun konteks sosial mempengaruhi keberhasilan program (Mueller et.al, 2018).
Dari  keragaman  pembahasan  dalam diskusi  di  atas,  belum  ada  pembahasan mengenai  strategi  spesifik  untuk  menyiapkan pembentukan  institusi  bantuan  hukum  untuk menjembatani  akses  keadilan.  Artinya,  dorongan kebaruan  dapat  difokuskan  pada  diskusi  seputar strategi  pengembangan  institusi  bantuan  hukum, khususnya  dalam  kerangka  bantuan  hukum struktural.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif, dengan menerapkan pendekatan  riset  aksi  partisipatoris.  Berbeda dengan  metode  konvensional,  tradisi  metode partisipatoris  menggunakan  pendekatan bottom- up  process (Kuntoro,  1994).  Tradisi  riset  aksi mencakup  dua  aktivitas  dasar,  yaitu  refleksi  dan aksi,  atau  pemahaman  dan  tindakan  melakukan perubahan secara mendasar (Freire, 1977).
Penelitian  ini  fokus  pada  kelompok masyarakat  sipil  Kalimantan  Barat  yang  sedang merumuskan  pengembangan project  base lembaga bantuan hukum (LBH) Kalimantan Barat.
Lokasi Penelitian difokuskan di Kalimantan Barat sebagai  lokasi  dari  para  individu  dan  organisasi yang  menjadi  elemen  masyarakat  sipil  yang memberi  dukungan  kepada project  base LBH Kalimantan  Barat.  Agen  perubahan  dalam  riset aksi  ini  menetapkan  informan  kunci (key informan) yang  dimulai  dari  dengan  kelompok masyarakat  sipil  Kalimantan  Barat  yang membentuk lembaga bantuan hukum.
Dengan  mengikuti  mekanisme snowball, informan  kunci  menjadi  tidak  bersifat  terbatas. Strategi  penelitian  menggunakan  struktur  diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) untuk mendorong  partisipasi . Wawancara  tidak terstruktur (unstructured  interview) bahkan wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan  kunci  melalui  mekanisme snowball dapat  dihadirkan  untuk  memperkaya  perspektif. Data  sekunder  juga  disiapkan  jika  dibutuhkan, berupa  studi  kepustakaan (library  research) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen  atau  laporan,  literatur  dan hasil-hasil  penelitian  yang  relevan  dengan  tema penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis  Situasi  Daerah  dan  Inisiasi Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum
Diskusi  kelompok  terfokus  pertama,  yang dilakukan  pada  26  Agustus  2022,  meletakkan basis refleksi mengenai situasi hak asasi manusia dan dinamika demokrasi daerah sebagai langkah awal.  Pembacaan  situasi  disertai  analisis
mendalam  melibatkan  dua  narasumber  yaitu Stefanus  Djuweng  dan  Hermawansyah  beserta seluruh pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat. Kedua narasumber merupakan aktivis  dan  penggerak  senior  Kalimantan  Barat yang  dapat  memantik  refleksi  dan  analisis mendalam.  Dari  diskusi  kelompok  terfokus didapatkan  sejumlah  analisa  mendalam  yang dikombinasikan  dengan  dokumen  pengusungan yang  telah  dikirimkan  oleh  pengusung  kepada Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia (YLBHI),  dan  sumber-sumber  pustaka  terkait. Analisis  situasi  daerah  yang  melatarbelakangi aksi  inisiatif  membentuk  lembaga  LBH Kalimantan  Barat,  menjadi  tahap  mendefinisikan ketidakadilan (naming) serta  tahap mencari penyebab (blaming). Adapun analisis sebagaimana  dimaksud  dijelaskan  sebagai berikut:
Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan  Kota Pontianak  sebagai  ibukotanya,  memiliki  luas wilayah  sekitar  14,7  juta  hektar  (Provinsi  terluas ke-3  di  Indonesia  setelah  Provinsi  Papua  dan Provinsi  Kalimantan  Tengah).  Berdasarkan sensus  penduduk  tahun  2020,  Kalimantan  Barat memiliki  jumlah  penduduk  sekitar  5,41  juta  jiwa. Jumlah  penduduk  tersebut,  secara  administratif tersebar  di  12  Kabupaten  dan  2  Kota,  yang terbagi dalam 174 Kecamatan, 99 Kelurahan, dan 2031  Desa.  Kondisi  administratif  dan  demografis tersebut  ditambah  pula  dengan  fakta  geografis letak  wilayah  yang  langsung  menghadap  Laut Natuna,  Selat  Karimata  dan  Semenanjung
Malaysia  di  sebelah  barat,  dan  berbatasan langsung  dengan  negara  bagian  Sarawak  yang merupakan wilayah administratif negara Malaysia di sebelah utara.
Dengan gambaran kondisi umum di atas, di sisi lain keberadaan lembaga bantuan hukum dan kerja-kerja  pemberian  bantuan  hukum  di Kalimantan Barat masih dirasa terbatas. Semisal dari  sisi  kuantitas,  Berdasarkan  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Nomor:  M.HH-01.HN.07.02  TAHUN 2018  Tentang  Lembaga/Organisasi  Bantuan Hukum  Yang  Lulus  Verifikasi  Dan  Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 S.D. 2021, dari tahun 2019 s/d 2021 hanya terdapat  5  organisasi  bantuan  hukum  (OBH)  di Kalimantan  Barat  yang  telah  terverifikasi  dan terakreditasi  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Hal  demikian  belum  termasuk  dari  sisi  kualitas layanannya, terutama dalam hal layanan bantuan hukum  yang  belum  menggunakan  konsep bantuan hukum struktural.
Dengan gambaran kondisi umum Kalimantan  Barat  itu,  para  pengusung pembentukan
LBH
Kalimantan Barat menunjukkan  potensi  penerima  layanan  bantuan hukum  dan  keluasan  area  yang  harus  dijangkau oleh  layanan  bantuan  hukum.  Tantangan geografis  tidak  hanya  bersifat  lokal,  melainkan juga  bersifat  nasional  bahkan  trans-nasional. Untuk  itu  terdapat  urgensi  dan  kebutuhan jangkauan  layanan  bantuan  hukum  yang  lebih
luas  dan  masif  (Pengusung  Pendirian  Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).
Selain  kondisi  umum  terdapat  kondisi khusus  yang  berkaitan  dengan  kondisi  dinamika kemasyarakatan  dan  dinamika  demokrasi. Kondisi  khusus  tersebut  meliputi  sejumlah  isu yang  berkaitan  dengan  isu  hukum,  ekonomi, sosial  dan  budaya.  Dalam  pengusungan pembentukan  LBH  kalimantan  Barat,  isu  hukum dan  dinamika  isu  menjadi  basis  analisis  untuk menunjukkan  urgensi  pembentukan.  Untuk  isu hukum (Gramatikov et.al, 2014) mencatat bahwa sebagian besar masalah didominasi oleh masalah pertanahan, dan gelombang skeptisisme terhadap  keadilan  sangat  besar.  Bahkan, disebutkan  bahwa  masyarakat  Kalimantan  Barat memahami pengadilan pada dasarnya bias dalam memberikan keadilan. Para pengusung pendirian LBH  Kalimantan  Barat  mendasarkan  inisatif mereka  berfokus  pada  tiga  isu  yang  dipandang paling  urgent  untuk  direspon  oleh  pendirian lembaga  bantuan  hukum.  Ketiga  isu  tersebut meliputi  isu  konflik  etnis,  kebebasan  beragama, dan  berkeyakinan;  isu  kelompok  rentan  berbasis gender; dan isu sumber daya alam.
Dalam  isu  konflik  etnis,  kebebasan beragama  dan  berkeyakinan,  pengusung pendirian  LBH  Kalimantan  Barat  melandaskan analisanya  secara  historis  dan  kemudian dikontekskan dengan kondisi kekinian. Mendasarkan  pada Human  Right  Watch Kalimantan  Barat  digolongkan  sebagai  daerah rawan  konflik  (Sudagung,  2001).  Secara  historis
sejak masa pasca kemerdekaan, dinamika politik yang  bertaut  dengan  persoalan  intoleransi,  di mana  konflik  di  Kalimantan  Barat  mengalami pasang  surut,  dan  konflik  etnis  mendominasi. Arafat  mencatat  sejak  1933  hingga  1997  terjadi 10  kali  konflik  dengan  kekerasan  (Arafat,  1998). Alqadrie  menyatakan  sejak  1962  sampai  1999 terjadi  setidaknya  11  kali  (Alqadrie,  1999). Sementara  Petebang  dan  Sutrisno  mencatat sejak  1952  hingga  1999  telah  terjadi  setidaknya 12  kali  konflik  (Petebang,  &  Sutrisno,  2000). Bahkan, menurut catatan Kristianus, antara tahun 1966-67  hingga  tahun  2008  terdapat  17  konflik yang  terjadi  di  Kalimantan  Barat  (Kristianus, 2011).
Sedangkan  sejumlah  peristiwa  dan  kasus kekinian  menunjukkan  bahwa  rantai  intoleransi, konflik  dan  kekerasan  ternyata  belum  terputus. Situasi  ini  ditunjukkan  antara  lain  oleh ketegangan aksi bela ulama 205 yang bersamaan dengan  penyelenggaraan  Festival  Gawai  Dayak pada  20  Mei  2017  yang  memaksa  pihak keamanan  menetapkan  status  siaga.  Kasus lainnya, yaitu insiden  dalam peringatan  Hari  Tari Dunia pada tahun 2018 yang seharusnya menjadi ruang perjumpaan untuk menampilkan tarian dan kegiatan  kesenian  multikultur,  namun  justru menjadi panggung kekerasan dan intoleransi oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan berbasis suku  dan  keagamaan.  Pada  tahun  2018,  juga sempat  terjadi  penolakan  pendirian  rumah ibadah.  Ada  pula  kasus  kerusuhan  pada  22  Mei 2019 pasca Pemilu 2019 yang menyebabkan 10
orang  harus  dirawat  dan  1  anak  tewas.  pada tahun yang sama, juga terjadi ketegangan karena ada  kelompok  yang  menolak  barongsai  dengan alasan  menodai  agama  (Pengusung  Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).
Kasus  paling  terbaru  ialah  kasus pelarangan  aktivitas  Jemaat  Ahmadiyah  di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang.  Bagi para pengusung pendirian LBH Kalimantan Barat, dalam  kasus  tersebut  pemerintah  kabupaten bertindak  afirmatif  terhadap  tuntutan  kelompok intoleran. Tindakan afirmatif tersebut berkembang menjadi  tindakan  nyata  berupa  penyegelan masjid oleh pemerintah setempat. Bahkan, kasus di Sintang berujung pada aksi kekerasan pada 3 September  2021,  di  mana  kelompok  intoleran merusak  Masjid  Jemaat  Ahmadiyah  tersebut. Masih  pada  September  2021,  para  pengusung juga  menjelaskan  telah  terjadi  upaya  penolakan terhadap  dua  aktivitas  gereja  (GPdI  El  Shaddai dan  GKE  Pintu  Elok)  di  Pontianak,  di  mana pemerintah  setempat  juga  bersifat  afirmatif terhadap  tuntutan  kelompok  intoleran.  Bagi  para pengusung, sejumlah kasus yang disampaikan di atas,  pada  dasarnya  melibatkan  pula  keputusan (beschikking), instruksi, maupun framing oleh elit politik bahkan aktor pemerintahan.
Para  pengusung  pendirian  Project  Base LBH Kalimantan Barat juga menyertakan analisis terhadap  dinamika  isu  kelompok  rentan  berbasis gender. Dalam isu ini, para pengusung menyoroti kondisi  daerah  yang  dipahami  sedang  dalam darurat  kekerasan  seksual.  Hal  demikian
digambarkan  melalui  berbagai  ruang  terjadinya kekerasan  seksual,  berbagai  latar  belakang pelaku, hingga jumlah terjadinya kasus oleh para pengusung. Seperti kasus pada September 2020 di  Hotel  Garuda  Pontianak,  di  mana  terdapat anggota  Kepolisian  memperkosa  anak  di  bawah umur  bermodus  tilang  pelanggaran  lalu  lintas. Kasus lain terjadi pada Maret 2021 di Kuala Dua, Kabupaten  Kubu  Raya,  di  mana  pengasuh pondok  pesantren  memperkosa  santrinya  yang masih  di  bawah  umur  dengan  dalih  nikah  batin. Selain dua kasus tersebut, disoroti pula sejumlah kasus  lain  seperti  kasus  anggota  aparatur  sipil negara  yang  memperkosa  anak  penyandang disabilitas,  kasus  Kepala  Imigrasi  Entikong, hingga maraknya kasus begal payudara di ruang publik  (Pengusung  Pendirian  Project  Base  LBH Kalimantan Barat, n.d.).
Para  pengusung  juga  menyoroti  isu kekerasan  seksual  secara  kuantitatif,  di  mana Kalimantan  Barat  memiliki  angka  kekerasan seksual sangat tinggi pada. Badan Pemberdayaan  Perempuan,  Anak  dan  Keluarga Berencana  (BPAKB)  mencatat  setidaknya terdapat  800  kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak. Selain itu, berdasarkan Komisi Pengawasan  dan  Perlindungan  Anak  Daerah (KPPAD)  Kalbar,  pada  masa  pandemi  Covid-19, sejak Januari hingga Juni 2020 saja tercatat 185 pengaduan dan non-pengaduan kasus kekerasan seksual  terhadap  anak  di  Kalbar  (Pengusung Pendirian  Project  Base  LBH  Kalimantan  Barat, n.d.).
Isu  terakhir  yang  menjadi  latar  belakang pengusungan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum  merujuk  pada  dinamika  isu  sumber  daya alam.  Pada  isu  ini,  para  pengusung  menyoroti kondisi  alam  Kalimantan  Barat  sebagai  bagian dari Pulau Kalimantan dan dunia, yang terancam menghadapi kebangkrutan ekologis. Hal demikian ditambah dengan kondisi ketimpangan penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Bagi  para  pengusung,  hal  demikian merupakan  konsekuensi  dari  masif  dan terstrukturnya  penghancuran  sumber  daya  alam oleh  industri  ekstraktif,  dan  kebijakan  ruang  dan perizinan yang berpihak pada oligarki. Hal itu juga termasuk  dengan  kebijakan  pembangunan  yang ambisius namun tidak memperhatikan keberlanjutan  ekologis  (Pengusung  Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).
Para  pengusung  menyampaikan,  bahwa politik  ruang  di  Kalimantan  Barat  tidak  berpihak pada  rakyat,  di  mana  alokasi  ruang  untuk  hutan rakyat  dan  lahan  pertanian  hanya  seluas  1  juta hektar, sementara alokasi untuk industri ekstraktif mencapai  lebih  dari  4,5  juta  hektar.  Walhi Kalimantan  Barat  bahkan  menyampaikan,  dari total lahan seluas 14,7 juta hektar tercatat sekitar 13,6 juta hektar sudah dikeluarkan izinnya  untuk industri ekstraktif. Dari 13,6 juta hektar itu, terdiri 378 izin perkebunan sawit seluas 4,9 juta ha, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta ha, dan 76  IUPHHK  dengan  luas  3,6  juta  hektar.  Hal demikian  belum  termasuk  tumpang  tindih berbagai industri ekstraktif dengan wilayah rakyat
dan  taman  nasional,  hingga  deforestasi (Pengusung  Pendirian  Project  Base  LBH Kalimantan Barat, n.d.).
Sorotan juga disampaikan tentang dampak dari  kerusakan  alam.  Berdasarkan  data  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kalbar, sejak kebakaran hutan besar pada 2015, telah  terjadi  kembali  peningkatan  kebakaran lahan  hingga  tahun  2020,  di  mana  pada  2016 terdapat  3710  hotspot,  3488  hotspot  pada  2017, 12.053  hotspot  pada  2018,  dan  terus  meningkat hingga lebih dari 100 persen yaitu 26.325 hotspot pada  tahun  2019  sebelum  pandemi  Covid-19 (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2021).
Disoroti  pula  terkait  bencana  hidrologis seperti  banjir,  di  mana  tampak  jumlah  kejadian bencana  terus  meningkat  yang  berkorelasi dengan meningkatnya jumlah korban yang harus mengungsi  akibat  banjir.  Pada  2015  terdapat 1791  pengungsi,  2452  orang  pengungsi  pada 2017,  dan  3711  orang  pengungsi  pada  2019 (Pengusung  Pendirian  Project  Base  LBH Kalimantan  Barat,  n.d.).  Bagi  para  pengusung bencana  tersebut,  terutama  yang  bersifat hidrologis  merupakan  bencana  yang  tak  semata akibat  intensitas  hujan  atau  fenomena  alam, melainkan  melibatkan  pula  aktivitas  proyek pembangunan  skala  besar,  deforestasi,  dan  alih fungsi karena industri ekstraktif. Para pengusung juga  memahami  bencana  bukan  satu-satunya konsekuensi  dari  perusakan  dan  politik  ruang yang  tidak  adil.  Selain  bencana,  ketimpangan
yang  ada  juga  menyebabkan  konflik  sosial. Laporan  dari  Gemawan  menyampaikan  telah terjadi  total  69  konflik  antara  masyarakat  lokal dan  perusahaan  terkait  pembangunan  dan pengelolaan  kelapa  sawit  hanya  dalam  dua dekade terakhir (Cipta et al., 2020).
Dari  gambaran  situasi  dan  dinamika  yang telah  dijelaskan  di  atas,  para  pengusung menyadari  bahwa  kebutuhan  akses  terhadap keadilan,  lembaga  pemberi  bantuan  hukum,  dan konsep  bantuan  hukum  struktural  bersifat relasional  sebagai  wacana  yang  perlu dikonkritkan. Inisiasi membentuk institusi menjadi pilihan sadar demi menambah supporting system yang  sudah  ada  di  Kalimantan  Barat  dalam menanggapi  berbagai  isu  permasalahan  yang berkelindan di Kalimantan Barat.
2. Akses  Keadilan  dan  Bantuan  Hukum Struktural
Diskusi kelompok terfokus kedua dilaksanakan  pada  27  Agustus  2022  dengan memfokuskan  pada  internalisasi  pemahaman mengenai bantuan hukum struktural (BHS), serta konsolidasi  harapan  di  antara  para  pengusung pembentukan  LBH  Kalimantan  Barat.  Pada diskusi  kelompok  terfokus  ini,  menghadirkan Muhammad Isnur dari YLBHI dan Furbertus Ipur dari  Elpagar  sebagai  pemantik  diskusi,  yang kemudian  dilanjutkan  pada  diskusi  konstruktif bersama  seluruh  pengusung.  Berdasarkan refleksi pada hari sebelumnya, terdapat berbagai isu  permasalahan,  kebutuhan  akses  terhadap keadilan,  dan  cita-cita  mewujudkan  masyarakat
yang  inklusif.  Kesadaran  bersama  mendorong pengusung pembentukan LBH Kalimantan Barat, yang  dikorelasikan  dengan  konsep  bantuan hukum  struktural.  Layanan  hukum  untuk mengakses  keadilan  dirasa  membutuhkan  lebih dari sekedar layanan hukum konvensional, tetapi membutuhkan  kerangka  strategi  pengembangan untuk memahami akar masalah sosial yang  ada. Layanan  hukum  yang  mencakup  pengacara, paralegal,  dan/atau  sumber  bantuan  formal lainnya,  yang  pada  dasarnya  menggunakan hukum  untuk  membantu  warga,  tidak  terbatas pada  masalah  yang  berdimensi  hukum  dan  non hukum  (ekstra  legal)  (Pengusung  Pendirian Project Base LBH Kalimantan Barat, n.d.).
Kebutuhan  hukum  yang  berkembang menjadi  kebutuhan  untuk  mengakses  keadilan telah  dikaitkan  dengan  ketersediaan  layanan hukum  (Paterson,  2011)  (Trebilcock,  Duggan,  & Sossin,  2012)  (Pleasence,  &  Macourt,  2013). Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  pemberian layanan  hukum  bagi  kelompok  masyarakat  tidak mampu,  tercatat  dalam  dua  dokumen  hukum negara  yaitu  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  Tentang  Advokat  dan  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  Tentang Bantuan Hukum (Utama,  2021).  Lembaga  bantuan  hukum  (LBH) merupakan  sarana  yang  secara  spesifik dirancang  untuk  memberikan  layanan  hukum secara  cuma-cuma.  Tetapi,  sebelum  dan  pasca terbitnya  Undang-Undang  Bantuan  Hukum, wacana  tentang  bantuan  hukum  terjebak  dalam
konsepnya  yang  konvensional,  sehingga  dinilai tidak terlalu setimpal.
Disebutkan  bahwa  bantuan  hukum  sipil menjadi  strategi  yang  cukup  mahal  dan cenderung  memproduksi  keadilan  dengan sendirinya.  Disebutkan,  bahwa  “Hakim  tanpa pengacara  lebih  berharga  daripada  pengacara tanpa hakim” (Barendrecht, 2011). Dalam wacana demokrasi  yang  lebih  luas,  lembaga  bantuan hukum di Indonesia memberikan pengaruh besar termasuk  dalam  upaya  mengawal  wacana  politik Indonesia.  Efektifitas  lembaga  bantuan  hukum bahkan  lebih  baik  daripada  lembaga  publik  atau swasta  lainnya  di  tengah  sistem  hukum  yang buruk,  fenomena  ketidakadilan  politik,  serta ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  (Lev,  2000). Dalam  refleksi  mengenai  bantuan  hukum struktural, pelaksanaan kedua kebijakan struktural  tersebut  masih  terjebak  pada pendekatan  pemberian  bantuan  hukum  secara tradisional-konvensional.  Disisi  lain,  kehadiran bantuan  hukum  berciri  struktural  seperti  YLBHI dibutuhkan,  di  mana  belum  ada  kantor  atau  pos YLBHI di Kalimantan Barat. Harapannya, institusi bantuan hukum yang menggunakan konsep BHS dapat  menambah supporting  system yang  telah ada di Kalimantan Barat, terutama dalam konteks bantuan hukum.
Dalam  diskusi  mengenai  BHS,  dapat dipahami  bahwa  diperlukan  pemihakan  total kepada  kasus-kasus  yang  mempunyai  dampak struktural.  Strukturalisme  dalam  BHS  juga meletakkan  fokus  pada  sistem  hukum  yang
memperantarai  kesenjangan  struktural.  Sifat bantuan  hukum  menjadi  berorientasi  pada pinggiran  dan  pedesaan  dalam  menghadapi hegemoni  kota.  BHS  juga  harus  bersifat  aktif untuk  memperbanyak  pintu  masuk  terhadap keadilan  yang  di  perjuangkan.  Pendekatan  BHS harus  mendayagunakan  pendekatan  di  luar hukum atau bukan hukum. Jejaring yang terbuka dengan  organisasi  sosial  non  hukum  dan organisasi basis rakyat juga penting dalam BHS. Bantuan  hukum  harus  menjadi  suatu  gerakan sosial  untuk  mencipta  power  resources  sebagai tujuan dari BHS (Lubis, 1986).
Setelah  tahap claiming dan blaming, tahapan  menyampaikan  tuntutan (claiming), mengakses forum (accessing a forum), dan tahap menangani tuntutan (handling) tentu belum dapat diwujudkan  pada  awal  pembentukan  institusi. Namun,  dari  refleksi  yang  dilakukan,  pengusung pendirian  LBH  Kalimantan  Barat  berupaya mengkonsolidasikan  harapan,  sebagai  jembatan menuju  langkah  berikutnya.  LBH  diharapkan dapat menjadi bagian dari support system warga dalam  menyampaikan  tuntutan  serta  mengklaim hak-hak  warga  yang  termarjinalkan  serta terdiskriminasi oleh penyebab-penyebab struktural (claiming) . Cara yang diharapkan dapat ditempuh ialah dengan menggunakan mengembangkan  gerakan  bantuan  hukum, memperluas pengorganisiran warga, memperluas advokasi  struktural,  mengembangkan  cara-cara penyadaran  publik  termasuk  melalui  pendidikan hukum  kritis.  Seluruh  harapan  tersebut
dikembangkan untuk mengakses forum diskursus daerah,  nasional  hingga  internasional,  semata- mata  untuk  memperjuangkan  rakyat (accesing  a forum) .  Pengembangan  perlu  dilakukan  secara kolaboratif  dan  partisipatif  sebagai  cara menangani  nilai-nilai  yang  diperjuangkan  demi melakukan pembaharuan hukum yang berkeadilan (handling) sebagai tujuan utama dari BHS .

## 3. Strategi Relasional Menumbuhkan Gerakan Bantuan Hukum
Diskusi  kelompok  terfokus  pada  27 Agustus  2022  juga  menyepakati,  bahwa  Inisiasi pembentukan  LBH  sebagai  jembatan  akses terhadap  keadilan  membutuhkan  kerangka strategis  untuk  menumbuhkan  institusi  yang otonom.  Kerangka  strategis  tersebut  perlu dipahami  bukan  semata-mata  dalam  bentuk program  kerja,  tersedianya  berbagai  perangkat kelembagaan,  dan  terdapat  pengacara  yang kompeten.  YLBHI  dan  pengusung  pembentukan LBH Kalimantan Barat sedari awal menggunakan kerangka  konsep  yang  bersifat  relasional  untuk menumbuhkan  nilai  dan  kesadaran.  YLBHI sebagai  induk  bagi  bakal  institusi  yang  hendak dibentuk  merumuskan  konsep  berupa  kantor persiapan (project  base) dan  mensyaratkan keterlibatan dan kontribusi kelompok masyarakat sipil  lokal.  Konsep  ini  menjadi  awal  dari pendekatan  relasional  yang  secara  prinsip menggeser  kuasa  modal  material  menjadi  lebih mementingkan  modal  sosial  berupa  kesadaran bersama  yang  akan  membentuk  kepemilikan
bersama.  Adanya  rasa  kepemilikan  bersama menjadi  penting  untuk  menggerakkan  harapan menjadi kontribusi yang saling menumbuhkan.
Perumusan  kerangka  kerja  strategis  yang telah  dimulai  pada  diskusi  kelompok  terfokus pada  27  Agustus  2022  diperkaya  dengan dilaksanakannya  sejumlah  diskusi  internal  para pengusung,  diskusi  dalam launching LBH Kalimantan  Barat  pada  21  September  2022, hingga  diskusi  kelompok  terfokus  terakhir  pada 12 Desember  2022. LBH Kalimantan Barat yang dibentuk  diharapkan  menjadi supporting  system tidak  hanya  agar  memenuhi  kebutuhan tersedianya  akses  keadilan  bagi  warga,  namun turut  melakukan  upaya  penyadaran  hukum secara  meluas,  serta  berupaya  melakukan pembaharuan hukum. Namun, supporting system itu  tidak  bisa  ada  tanpa  sebelumnya  terdapat dukungan  dari  pemberi  harapan  melalui  para pengusung  pembentuk.  Para  pengusung pembentukan  merupakan  individu  dan  kelompok yang pada dasarnya telah menjadi bagian sistem dukungan (support  system) di  Kalimantan  Barat seperti  akademisi,  jurnalis,  lembaga  pers, lembaga  pemberdayaan,  hingga  lembaga advokasi.  Dengan  demikian  kesadaran  untuk mengentaskan berbagai permasalahan menggerakkan  aksi  kolaboratif,  kontributif sekaligus  partisipatif.  Berdasarkan  sejumlah serangkaian diskusi yang dilakukan sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya,  beberapa  tahapan yang  dilakukan  dalam  pembentukan  LBH Kalimantan Barat ialah sebagai berikut:
a. Membangun  Kesadaran  dan  Jejaring

## Kolektif yang Bersifat Bottom-Up
Hal  yang  terutama  dan  pertama  ialah bagaimana  kesadaran  bersama  mengenai kebutuhan  tersedianya  akses  keadilan  dibentuk dalam  suatu  jejaring  kolektif.  Disebut  kesadaran bersama karena kesadaran awal mungkin berasal dari satu individu atau satu kelompok saja, namun proses  menularkan  kesadaran  dan  merangkai jejaring  yang  memiliki  kesadaran  yang  sama menjadi  penting.  Kepentingan  ini  sebagai raison d’etre untuk memulai gerak berikutnya.
Kesadaran  kolektif  pada  awal  proses  juga berkepentingan  untuk  membentuk  relasi  kuasa yang  egaliter  dan  konstruktif  sejak  dari  awal. Kesadaran dan jejaring kolektif ini sebisa mungkin dibentuk  dari  bawah  (dari  daerah  locus  rencana pembentukan) dengan tetap mendapat dukungan dari  lembaga  induk.  Dengan  demikian,  yang menyusun inisiasi sebagai gerak berikutnya tidak menjadi kepentingan partikular satu individu atau satu  kelompok  tertentu  dan  menjadi  langkah kolektif yang egaliter dan bersifat bottom up .
b. Inisiasi,  aksi  kolaborasi,  dan  Pembagian Peran
Setelah tumbuhnya kesadaran dan jejaring kolektif  dari  daerah  sebagai  suatu reason  of existance yang  bersifat bottom  up ,  selanjutnya ialah mengkristalisasi kesadaran kolektif tersebut menjadi suatu inisiasi bersama. Dalam inisiasi ini, kerja-kerja  kolaboratif  dirumuskan  dengan  tetap mempertahankan  sifat bottom  up .  Pembagian peran  di  antara  para  pengusung  pembentukan
lembaga  menjadi  utama,  dan  pembagian  peran kepada  lembaga  induk  hanya  sebagai  rekan belajar  yang  baik  untuk  memberikan  dukungan demi menumbuhkan otonomi sejak dari awal.
Dengan  demikian,  inisasi  dan  peran dirancang  agar  tidak  bersifat  subordinat  sejak awal perumusannya. Bagi lembaga induk, standar kelembagaannya  tetap  dipertahankan  dengan sentuhan  tambahan  berupa  upaya  memahami kondisi  keterbatasan  yang  ada.  Dalam  konteks pengembangan  organisasi  oleh  YLBHI,  inisiasi dalam bentuk usulan pembentukan kantor dimulai dengan  tahapan  pembentukan  kantor  persiapan (project  base) dari  inisiasi  lokal.  Usulan  tersebut kemudian  dibawa  dalam  rapat  kerja  nasional kelembagaan  untuk  disetujui  agar  dimasukkan dalam  program  strategis  kelembagaan  secara nasional.

## c. Internalisasi  Konsep  Bantuan  Hukum Struktural,  Konsolidasi  Harapan,  dan Refleksi Gerakan
Dalam  konteks  LBH-YLBHI  dan  konsep BHS,  YLBHI  tetap  bersifat  sentral  sebagai lembaga  induk  bagi  bakal  lembaga  yang dibentuk. Setelah inisiasi digerakkan, pembagian peran  dan  aksi  kolaborasi  diteruskan  ke  tahap berikutnya  dengan  upaya  menginternalisasi konsep  BHS  kepada  kelompok  pengusung  yang menjadi  inisiator  lokal.  Proses  internalisasi  ini penting,  karena  tidak  semua  pihak  memahami konsep  BHS,  terlebih  konsep  BHS  yang membedakan  LBH-YLBHI  dengan  bantuan hukum konvensional. Proses internalisasi konsep
BHS  dan  serba-serbi  kerja  bantuan  hukum dilakukan  secara  dialogis  antara  setiap pengusung dan lembaga induk.
Dialog  kemudian  dilanjutkan  dengan  upaya mengkonsolidasikan  setiap  harapan  terhadap lembaga  yang  hendak  dibentuk  oleh  masing- masing  pihak  pengusung.  Proses  internalisasi konsep  BHS  dan  konsolidasi  harapan  ini kemudian  ditambahkan  dengan  refleksi  gerakan lokal.  Proses  ini  menjadi  sarana  untuk  saling mamahami  di  antara  para  pihak  serta  upaya mengelola  harapan.  Ujung  dari  tahapan  ini  ialah penyusunan  nota  kesepahaman  yang  kemudian disepakati  dan  disahkan  secara  bersama-sama. Proses  itu  kemudian  membuat  harapan  dapat dikelola  dan  menggerakkan  para  pihak  dapat memperjelas  kontribusinya  bagi  bakal  lembaga yang akan dibentuk.
d. Merumuskan  dan  Menyusun  Standar Operasional serta Standar Manajemen
Tahapan  yang  juga  penting  ialah menyusun  perangkat  dasar  kelembagaan. Perumusan mengenai standar prosedur operasional  (SPO)  didorong  oleh  YLBHI  sebagai syarat  pembentukan  kantor  persiapan.  Paling minimal  lembaga  yang  dibentuk  wajib  memililiki SPO  tentang  manajemen  sumber  daya  manusia dan  penanganan  konflik,  SPO  tentang manajemen  keuangan,  dan  SPO  tentang penanganan  kasus.  Penyusunan  standar manajemen  kelembagaan  ini  dilakukan  dengan menginternalisasi  pedoman  umum  yang  dimiliki YLBHI  sebagai  lembaga  induk,  mereplikasi  SPO
LBH  Kantor  yang  telah  ada,  dan  dengan memperhatikan  kondisi  yang  ada  pada  tingkat lokal. Ketiga SPO yang menjadi standar minimal penuh dengan nilai-nilai inti operasionalisasi BHS baik yang bersifat ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) kelembagaan.
Standar  mengenai  manajemen  SDM  dan penanganan  konflik  berfungsi  sebagai  peletak dasar nilai internal, dasar pengambilan keputusan lembaga,  penjenjangan  SDM,  hingga  perlakuan terhadap  berbagai  permasalahan  internal  yang potensial  terjadi.  Standar  mengenai  manajemen keuangan  spesifik  bicara  tentang  nilai-nilai  inti akuntabilitas dan transparansi, dasar pengelolaan keuangan  lembaga,  dasar  perluasan  lini  usaha, hingga  mitigasi  ancaman  krisis  keuangan. Sedangkan standar mengenai penanganan kasus menjadi peletak dasar nilai-nilai dan prinsip utama BHS,  hak  dan  kewajiban,  manajemen  advokasi, hingga  mekanisme  keamanan  dasar  dalam penanganan  kasus.  Dengan  demikian  kerja bantuan hukum digerakkan oleh mekanisme yang diharapkan  dapat  terjaga  akuntabilitasnya  dan menjauhkan dominasi oleh satu orang saja.

## e. Merumuskan Rencana Kerja Strategis
Langkah  berikutnya  ialah  merumuskan rencana  kerja  strategis  kelembagaan.  Dalam perumusan  perencanaan  lembaga  ini,  fokus utama  ialah  penguatan  secara  internal  yang berbasis  pada  analisis  kekuatan,  kelemahan, peluang,  dan  ancaman (SWOT) serta  pemetaan peran  kontributif  dari  setiap  anggota  pengusung. Sementara  untuk  perencanaan  yang  bersifat
eksternal  seperti  penanganan  isu  dan  kasus, dimulai  dengan  melakukan  pembacaan  situasi daerah,  situasi  hak  asasi  manusia,  serta pemetaan aktor. Langkah ini penting memperhatikan  sumber  daya  yang  tersedia, pembacaan  tentang  isu  internal,  serta  analisis risiko. Dengan demikian, program yang  didorong tidak  bersifat  ambisius,  dapat  memfasilitasi  dan menumbuhkan  harapan  operasionalisasi  BHS, dan  sadar  akan  risiko.  Rencana  kerja  ini merupakan  rencana  jangka  pendek  yang berdurasi  setahun  sebagai  perencanaan  untuk menumbuhkan  ekosistem  kelembagaan  yang pada gilirannya dapat menumbuhkan nilai-nilai inti kelembagaan,  dan  konsep  bantuan  hukum struktural.
Perencanaan  juga  termasuk  dengan rencana  peluncuran  lembaga,  merencanakan berbagai  kebutuhan  kelembagaan  dasar  seperti ketersediaan kantor serta perangkat kelembagaannya, personil awal, dan yang paling penting ialah kontribusi dari masing-masing pihak dalam  memberi  support  bagi  personil  awal menjalankan lembaga.
f. Peluncuran Kantor Persiapan dan

## Pemberian Mandat
Sebagai bagian akhir proses pembentukan institusi  ialah  melakukan  peluncuran  kantor persiapan (project  base) ke  publik  yang  diikuti dengan  pemberian  mandat.  Fokus  mengenai peluncuran  kantor  berbicara  mengenai  upaya akhir  untuk  mengkonsolidasikan  dukungan  dari jejaring  terdekat  dan  publik  sebelum  lembaga
memulai  kerja  BHS.  Selain  itu,  peluncuran  juga memberikan makna deklaratif dalam memulai inti pembentukan  lembaga,  yaitu  gerakan  bantuan hukum struktural.
Sedangkan  fokus  mengenai  pemberian mandat  ialah  penyerahan  mandat  kelembagaan dari  YLBHI  sebagai  lembaga  induk  dan  mandat berupa  harapan  tersedianya  akses  yang  luas terhadap  keadilan  dari  elemen  pengusung  serta publik.  Dalam  pemberian  mandat  ini,  tetap disandarkan  pada  kesadaran  kolektif  bahwa lembaga yang baru saja terbentuk membutuhkan dukungan  untuk  menumbuhkan  nilai-nilai  inti seperti  otonomi,  sebelum  dapat  menjadi  bagian dari supporting system bagi semua pihak.

## D. SIMPULAN
Dari hasil pemahaman dan pembahasannya,  didapatkan  sejumlah  simpulan mengenai  strategi  pengembangan  institusi pemberi bantuan hukum sebagai jembatan akses keadilan,  ialah  sebagai  berikut: Pertama, Para pengusung  pembentukan  LBH  Kalimantan  Barat menyadari  bahwa  kebutuhan  akses  terhadap keadilan,  lembaga  pemberi  bantuan  hukum,  dan konsep  bantuan  hukum  struktural  bersifat relasional  sebagai  wacana  yang  perlu dikonkritkan. Inisiasi membentuk institusi menjadi pilihan sadar demi menambah supporting system yang  sudah  ada  di  Kalimantan  Barat  dalam menanggapi  berbagai  isu  permasalahan  yang berkelindan  di  Kalimantan  Barat,  memperluas aksi  penyadaran  publik,  dan  memperjuangkan
perubahan (terutama perubahan hukum) menjadi lebih  berkeadilan  bagi  seluruh  warga  beserta kesatuan ruang hidupnya.
Kedua, Konsep BHS kemudian tidak hanya menginginkan  perubahan  tatanan  sosial  menjadi berkadilan,  tapi  juga  dapat  menumbuhkan  nilai- nilai inti kehidupan dan berbasis pada kebutuhan kehidupan rakyat; dan ketiga, Kerangka strategis untuk  menumbuhkan  institusi  yang  otonom memerlukan aksi kolaboratif, kontributif sekaligus partisipatif  dengan  beberapa  tahapan  yaitu:  (1) membangun  Kesadaran  dan  Jejaring  Kolektif yang  Bersifat  Bottom  Up;  (2) Inisiasi,  aksi kolaborasi,  dan  Pembagian  Peran;  (3) Internalisasi  Konsep  Bantuan  Hukum  Struktural, Konsolidasi  Harapan,  dan  Refleksi  Gerakan;  (4) Merumuskan dan Menyusun Standar Operasional serta  Manajemennya;  (5)  Merumuskan  Rencana Kerja  Strategis;  dan  (6) Peluncuran  Kantor Persiapan dan Pemberian Mandat.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Abbott,  M.  (2018).  The  Right  of  Early  Access  to
Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule,
Clearer  Violations. Indonesia  Law  Review , Vol.8,(No.1),pp.1-15. https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n1.380
Alqadrie, Syarif I. (1999). Konflik Etnis di Ambon dan  Sambas:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis.
Jurnal  Antropologi  Indonesia ,  Vol.XXIII,
(No.58),pp.36–58. https://www.proquest. com/docview/2461854706?parentSessionId
=wf7WvFOuLcUTc3i2Qiin4boL1LMF4MnJ3
c%2FFDn7Tfbw%3D
Baital,  B.  (2016).  Urgensi  Penyelenggaraan Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin Oleh  Pemerintah  Daerah. SALAM:  Jurnal Sosial  Dan  Budaya  Syar-I ,  Vol.3,  (No.2), pp.137–152.  https://doi.org/10.15408/sjsbs. v3i2.7854
Barendrecht,  M.  (2011).  Legal  aid,  accessible courts or legal information? Three access to justice  strategies  compared. Global  Jurist , Vol.11,(No.1),pp.3–16. https://doi.org/10. 2202/1934-2640.1374
Chaara,  Imane.,  Falisse,  Jean-Benoit.,  &
Moriceau,  Julien.  (2022).  Does  legal  aid improve  access  to  justice  in  „fragile‟ settings? Evidence from Burundi. Journal of Peace  Research ,  Vol.59,  (No.6),  pp.810– 827. https://doi.org/10.1177/0022343321105 5633
Currie, A. (2009). The legal problems of everyday life. Sociology of Crime Law and Deviance , Vol.12,(Issue2009).https://doi.org/10.1108/S 1521-6136(2009)0000012005
Elcaputera,  Arie.,  &  Suherman,  Asep.  (2021).
Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh  Akses  Keadilan  Di  Kota Bengkulu. Jurnal Kertha Semaya , Vol.9,(No.10),pp.1777–1795.  https://doi.org/ 10.24843/KS.2021.v09.i10.p05
Fajriando,  H.  (2020).  Revisi  UU  Bantuan  Hukum demi  Meningkatkan  Pemenuhan  Hak
Korban  untuk  Mendapatkan  Bantuan Hukum. Jurnal  HAM ,  Vol.11,  (No.3),  p.467. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467- 486
Fauzi,  Sayogi  Imam.,  &  Ningtyas,  Inge  Puspita.
(2018).  Optimalisasi  Pemberian  Bantuan Hukum  Demi  Terwujudnya  Access  to  Law and  Justice  Bagi  Rakyat  Miskin. Jurnal Konstitusi ,Vol.15,(No.1),p.50. https://doi.org/10.31078/jk1513
Hapsari, Judith P. (2021). The Poor and Justice:
Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia  (Problems  and  Solutions). The Indonesian  Journal  of  International  Clinical Legal  Education ,  Vol.3,(No.4),pp.553–568. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274
Kusumawati,  Mustika  P.  (2016).  Peranan  Dan
Kedudukan  Lembaga  Bantuan  Hukum Sebagai  Access  To  Justice  Bagi  Orang Miskin. Arena  Hukum ,  Vol.9,  (No.2), pp.190–206.https://doi.org/10.21776/ub. arenahukum.2016.00902.3
Huang,  Septeven.,  &  Sharifa,  Aisyah.  (2019). Penggunaan  Konsep  Bantuan  Hukum Struktural  Sebagai  Pembangunan  Budaya Hukum Nasional Indonesia. Majalah Hukum Nasional ,Vol.49,(No.1),pp.181–201. https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97
Kristianus.  (2011).  Nasionalisme  etnik  di kalimantan  barat. Jurnal  Masayarakat Indonesia ,Vol.37,(No.2),pp.147–176. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v3 7i2.637
Kuntoro,  A.  (1994).  Action  Reaserch :  Metode Pengembangan  dan  Partisipasi. Cakrawala Pendidikan ,Vol.13,(No.2),pp.147–158. https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.9127 Lutfiyah,  K.  (2021).  Equality  before  the  Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian  Insight. The  Indonesian  Journal of  International  Clinical  Legal  Education ,
Vol.3,(No.4),pp.517–536.
https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292
Mueller,  Valerie.,  Billings,  Lucy.,  Mogues,
Tewodaj., Peterman, Amaber., & Wineman, Ayala. (2018). Filling the legal void? Impacts of a community-based legal aid program on women‟s  land-related  knowledge,  attitudes, and practices. Oxford Development Studies ,
Vol.46,(No.4),pp.453–469. https://doi.org/10. 1080/13600818.2017.1414174
Nedelsky,  J.  (1989).  Reconceiving  Autonomy:
Sources,  Thoughts  and  Possibilities. Yale Journal  of  Law  &  Feminism ,  Vol.1,  (No.1), pp.7–36.https://doi.org/http://hdl.handle.net/ 20.500.13051/6827
Pleasence, Pascoe., & Macourt, Deborah. (2013). What Price Justice? Income and the Use of Lawyers. Updating  Justice ,  No.31,  pp.1–8. http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templ ates/UpdatingJustice/$file/UJ_31_Lawyer_u se_and_income_FINAL.pdf
Raharjo,  Agus.,  Angkasa,  A.,  &  Bintoro,  Rahadi
Wasi.  (2016).  Akses  Keadilan  Bagi  Rakyat Miskin  (Dilema  Dalam  Pemberian  Bantuan Hukum  Oleh  Advokat). Mimbar  Hukum ,
Vol.27,(No.3),p.432. https://doi.org/10.22146/jmh.15881
Raharusun, A. (2019). Access To Justice Through Pro  Bono  Legal  Aid. Papua  Law  Journal ,
Vol.3,(No1),pp.30–48. https://doi.org/10.31957/plj.v3i1.630
Rochman,  A.  (2020).  Legal  Aid  Institutions  as  a
State Solution for the Poor in Getting Legal Protection. Indonesian Journal of Advocacy and  Legal  Services ,  Vol.2,  (No.2),  pp.211– 222.https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38147
Rankin, Micah B. (2012). Access To Justice and the  Institutional  Limits  of  Independent Courts. The Windsor Yearbook of Access to Justice ,Vol.30,(No.1),p.101. https://doi.org/10.22329/wyaj.v30i1.4362
Sanjaya, Fanny D. (2020). Legal Aid in Indonesia: A Study of Legal Aid with a Transcendental Dimension. Journal of Transcendental Law , Vol.2,(No.2),pp.83–99.
https://doi.org/10.23917/jtl.v2i2.11854
Santiadi, K. (2019). Expanding Access To Justice Through  E-Court  In  Indonesia. Prophetic Law  Review ,  Vol.1,  (No.1),  pp.75-89. https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art5
Sundari,  E.  (2014).  Legal  Aid  Scheme  in Indonesia:  Between  the  Policy  and  the Implementation. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum ,Vol.20,(No.4),pp.545–562.https:// doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art3
Sunggara,  Muhamad  Adystia.,  Meliana,  Yang., Gunawan,  Arifin  Faqih.,  &  Yuliana,  Sri. (2021). Penerapan Dan Pemberian Bantuan
Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu. Solusi ,Vol.19,(No.2),pp.138–154. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360 Sutiyoso,  Bambang.,  Aji,  Atqo  Darmawan.,  & Mahendro,  Guntur.  (2023).  Peran  Dan Tanggung  Jawab  Organisasi  Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara  Prodeo  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol.30,(No.1),pp.200–223. https://doi.org/10.
20885/iustum.vol30.iss1.art10
Syahara, Tiara P. (2021). Implementation of Legal Aid  by  the  Local  Government  (Case  Study of  the  Local  Government  of  Jember Regency). The  Indonesian  Journal  of International  Clinical  Legal  Education , Vol.3,(No.4),pp.499–516. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48282 Trebilcock, Michael., Duggan, Anthoni., & Sossin,
Lorne.  (2012).  Middle  Income  Access  to Justice. University  of  Toronto  Law  Journal,
Vol.65,(No.4),pp.434–444.
https://doi.org/10.3138/utlj.2015.1
Utama, Ananda Luhung C. (2021). Go-access to justice  system:  optimizing  prodeo  legal  aid as  a  strategic  effort  to  create  legal  aid institutions  with  integrity  and  dignity. The Indonesian  Journal  of  International  Clinical Legal Education , Vol.3, (No.4), pp.411–424. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48298
Yunus,  Nirwan.,  &  Djafaar,  Lucyana.  (2008).
Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam  Memberikan  Layanan  Hukum
Kepada Mayarakat Di Kabupaten Gorontalo.
Mimbar  Hukum ,  Vol.20,(No.3),pp.547–558. https://doi.org/10.22146/jmh.16295
Wagner,  Ivan.,  &  Suteki.  (2019).  Independensi
Penilaian Amdal Sebagai Wujud
Perlindungan  Terhadap  Lingkungan  Hidup.
Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia ,
Vol.1,(No.3),pp.404–424. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424 Zen,  A  Patra  M.  (2004,  December).  Indonesian Legal  Aid  Foundation :  Struggling  for Democracy  and  its  Own Sustainability. Focus Asia-Pacific  News;  The  Asia-Pacific  Human Rights  Information  Center  (HURIGHTS OSAKA) ,Vol.38,(No.1),pp.1–5. https://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/ 2013/05/20040000_indonesian_legal_aid_fou ndation_struggling_for_democracy.pdf

## PROSIDING
Singh, Naresh C. (2009). Is Legal Empowerment Good  for  the  Poor ?.  In Proceedings  of  the ASIL  Annual  Meeting ,  Vol.103  (pp . 147– 150).London: Cambridge University
Vien P.H, Rima., Indria L, Siany.,& Catur B, Atik. (2018). Existence of Paralegals in Providing Legal  Aid  in  Indonesia.  In Proceedings  of the  Borneo  International  Conference  on Education and Social Sciences  (BICESS) – Vol.1 (pp.477–481).Banjarmasin: Scitepress.

## DISERTASI
Arafat.  (1998). Konflik  Dayak-Madura  di
Kalimantan Barat . Universitas Gadjah Mada. Sudagung,  Hendro  S.  (2001). Mengurai Pertikaian  Etnis,  Migrasi  Swakarsa  Orang Madura  ke  Kalimantan (Program  Doktoral).
Universitas Gadjah Mada.

## BUKU
Albright,  Madeleine  K.,  &  de  Soto,  Hernando.
(2009). Making the Law Work for Everyone, Vol.1 ; Report  of  the  Commission  on  Legal Empowerment  of  the  Poor .  New  York: UNDP.
Berenschot,  Ward.,  Bedner,  Adriaan.,  Laggut-
Terre,  Riyadi.,  &  Novirianti,  Dewi.  (2011).
Akses  Terhadap  Keadilan :  Perjuangan Masyarakat  Miskin  Dan  Kurang  Beruntung Untuk  Menuntut  Hak  di  Indonesia .  Jakarta: HuMa.
Freire,  P.  (1977). Pedagogy  of  the  Oppressed .
London: Penguin Books.
Gramatikov,  M.,  Muller,  Sam.,  Barendrecht,
Maurits.,  Osborne,  David.,  Motiejunas, Gediminas.,  &  Porter,  Robert.  (2014).
Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes  and  Fairness .  Netherland:  Hiil Inovating Justice
Lev,  Daniel  S.  (2000). Legal  Evolution  and Political  Authority  in  Indonesia;  selected essays . London: Kluwer Law International.
Lubis,  Todung  M.  (1986). Bantuan  Hukum  dan Kemiskinan Struktural . Jakarta: LP3ES.
Nasution, A. B. (1985). The Legal Aid Movement in Indonesia: Towards the Implementation of
the  Structural  Legal  Aid  Concept.  In  H.  M. Scoble  &  L.  S.  Wiseberg  (Eds.), Access  to justice :  human  rights  struggles  in  South East Asia (Third Worl). Zed Books.
Nedelsky, J. (2011). Law’s Relations; A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law . Oxford: Oxford University Press.
Paterson,  A.  (2011). Lawyers  and  the  Public Good;  Democracy  in  Action? London: Cambridge University Press.
Petebang,  Edi.,  &  Sutrisno,  Eri.  (2000). Konflik Etnis  di  Sambas .  Jakarta:  Institut  Arus Informasi.
Pleasence,  Pascoe.,  Balmer,  Nigel  J.,  & Sandefur,  Rebecca  L.  (2013). Paths  to Justice:  A  Past,  Present  and  Future Roadmap .  London:  UCL  Centre  for Empirical Legal Studies.
Sadurski, W. (1985). Giving Desert Its Due; Social Justice  and  Legal  Theory . Holland:  D. Riedel Publishing Company.
Winarta,  Frans  H.  (2009). Probono  Publico,  Hak
Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memeperoleh Bantuan Hukum . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
YLBHI.  (2014). Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## SUMBER ONLINE
Asfinawati.  (2019).  Bantuan  Hukum  Struktural:
Sejarah,  Teori,  Dan  Pembaruan.  Retrieved from  https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/bantu
an-hukum-struktural-sejarah-teori-dan- pembaruan/.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat.  (2021).  Data Hotspot 2021. Satu Data Kalbar. Retriveved from  https://data.kalbarprov.go.id/organizati on/badan-penanggulangan-bencana- daerah-prov-kalbar
Berenschot,  Ward.,  &  Bedner,  Adriaan.  (2010).
Akses terhadap keadilan : An introduction to Indonesia‟s  struggle  to  make  the  law  work for  everyone.  Retrieved  from  https://www. academia.edu/1417878/Akses_terhadap_ke adilan_An_introduction_to_Indonesias_strug gle_to_make_the_law_work_for_everyone Berenschot,  Ward.,  &  Rinaldi,  Taufik.  (2011).
Paralegalism  and  Legal  Aid  in  Indonesia Enlarging  the  Shadow  of  the  Law. Paralegalism  and  Legal  Aid  in  Indonesia Enlarging the Shadow of the Law . Retrieved from  https://grassrootsjusticenetwork.org/re sources/paralegalism-and-legal-aid-in- indonesia-2011/
Cipta,  Hendra.,  Siahaan,  Rikson.,  Pranajaya,
Daniel.,  Rahmawati,  Dhiaulhaq,  Ahmad., Berenschot,  Ward.,  &  Afrizal.  (2020). Menyelesaikan  Konflik  Kelapa  Sawit  di Kalimantan  Barat;  Evaluasi  terhadap efektivitas  berbagai  mekanisme  resolusi konflik. Laporan Kebijakan No. 3. Retrieved from https://www.kitlv.nl/wp-content/uploads/ 2021/01/Kalbar_Indonesia_Policy- report_Pocaji- final.pdf
OECD,  &  Open  Society  Foundations.  (2016).
Leveraging  SDGs  for  Inclusive  Growth: Delivering  Access  to  Justice  for  All. Retrieved  from  https://grassrootsjusticenet work.org/resources/leveraging-the-sdgs-for- inclusive-growth-delivering-access-to- justice-for-all/
OECD,  &  Open  Society  Foundations.  (2019).
Legal Needs Surveys and Access to Justice. Retrieved  from  https://read.oecd-ilibrary. org/governance/legal-needs-surveys-and- access-to-justice_g2g9a36c-en#page1 Pleasence,  P.  (2016). ‘Legal  Need’  And  Legal Needs  Surveys :  A  Background  Paper .
Retrieved  from  https://grassroots  justicenet work.org/resources/legal-need-and-legal- needs-surveys-a-background-paper/

## SUMBER YANG TIDAK DIPUBLIKASI
Pengusung  Pendirian  Project  Base  LBH Kalimantan Barat. (n.d.). Surat Permohonan dan  Pengusungan  Pembentukan  Project Base  LBH  Kalimantan  Barat  kepada Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum
Indonesia .