## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

## Fathul Mu’in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fathulmuin@radenintan.ac.id

## Abstract
The  village  heads  election  is  one  of  the  popular  democratic parties.  This  moment  becomes  an  arena  of  political competition  to  become  a  leader  or  want  to  participate  in  a higher democratic party, such as legislative elections, elections for  regents,  governors,  and  presidential  elections.  However, this village-level democracy party often experiences problems. The  practice  of  fraud,  the  use  of  ethnic,  racial,  and  money politics issues so that the democratic party turns into a power struggle, which also makes fraternity and village development stagnant.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the views  of  Islamic  law  on  the  democratic  process  of  village head  elections.  The  results  of  this  study  conclude, theoretically  the  village  head  election  democracy  has  gone quite well, but its application has not been fully implemented. Like the existence of behavior that is not in accordance with Islamic  values  and  the  principles  of  a  democratic  country, namely the existence of money politics. Most people consider money  politics  as  a  seasonal  fortune.  Islamic  law  views, democracy  and  shura  are  not  two  different  things  but  they must  not  be  contested.  Direct  election  democracy  can  be  a part of the political system of Muslims if the orientation and value  system  are  loaded  with  religious  values  and  morality rather than justifying any means and transaction of office.
Keywords : Village Heads Election, Islamic Law, and Democracy.
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 12 (2) (2019), 231-247 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index

## A. Pendahuluan
Proses demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan dan  dinamika.  Dalam  sistem  pemilihan  pemimpin  negara  hingga pemimpin tingkat desa terus mengalami perubahan, mulai dari sistem penunjukan  langsung,  perwakilan  hingga  pemilihan  langsung  oleh rakyat.  Demokrasi  secara  umum  memiliki  arti  sebagai  suatu  bentuk politik  pemerintahan  yang  ditentukan  oleh  rakyat.  Rakyatlah  yang menentukan  siapa  saja  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  dan  berhak untuk memerintah.
Secara  umum,  kualitas  demokrasi  sebenarnya  didasarkan  pada banyak  hal,  khususnya  menyangkut  tentang  transparansi  anggaran, partisipasi  kelembagaan  lokal,  dan  akomodasi  kepentingan- kepentingan  masyarakat  di  dalam  pengambilan  keputusan  atau peraturan di daerah.
Pelaksanaan  pemilihan  bisa  saja  bervariasi,  namun  intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis yakni akses bagi semua warga  negara  yang  memenuhi  syarat  untuk  mendapat  hak  pilih, perlindungan  bagi  tiap  individu  terhadap  pengaruh  suara,  dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara. 1
Secara  lebih  formal  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Linton  dalam  Soemardjan  dan  Soemardi  mengartikan masyarakat  adalah  setiap  kelompok  manusia  yang  telah  hidup bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan  menganggap  diri  mereka  sebagai  suatu  kesatuan  sosial  dengan batas-batas  yang  dirumuskan  secara  jelas. 2 Mengenai Undang-undang No  19  Tentang  Desapraja,  yang  memayungi  desa  dengan  berbagai bentuk  institusi  dengan  ciri  khasnya  yang  mengakar  pada  masyarakat. Namun,  tahun  1967  pemerintah  Orde  Baru  “UU  No  18  tahun  1965 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  mengganti  dengan  UU  No.  5
1 Rachmad  K  Dwi  Susilo, Kebijakan  Elitisi  Politik  Indonesia, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006) h. 180
2 Rasyid  Masri, Sosiologi  dan  Komunikasi  Pembangunan  Pedesaan, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1
Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Institusi  pemerintahan terkecil (Desapraja) yang ada di daerah harus diganti dan diseragamkan menjadi “Desa”.
Istilah  desa  seperti  yang  dikemukakan  itu  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  mengenai  desa, Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingannya  sendiri  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3
Undang-undang  Dasar  1945  menegaskan  bahwa  Negara mengakui dan menghormati kesatuan masayarakat hukum adat beserta hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Setelah  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004, terdapat  dua  undang-undang  lain  yang  membahas  pemerintahan daerah yaitu Undang-undang No 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No 23 tahun 2014.
Namun,  Undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  yang paling baru dan yang paling berlaku saat ini ialah Undang-undang No 9 tahun  2015.  tentang  Pemerintah  Daerah  mengakui  adanya  otonomi yang  dimiliki  oleh  desa  dan  kepala  desa  dapat  diberikan  penguasaan ataupun  pendelegasian  dari  pemerintah  ataupun  pemerintah  daerah untuk  melaksanakn  urusan  pemerintahan  tertentu,  pemerintah  desa merupakan struktur  pemerintahan paling bawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. 4
Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa,  pada  pasal  43  disebutkan  bahwa  BPD memberitahukan  kepada  Kepala  Desa  mengenai  akan  berakhirnya masa  jabatan  Kepala  Desa  secara  tertulis  (enam)  6  bulan  sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. 5
3 Risma  Handayani, Pembangunan  Masyarakat  Pedesaan, (Makasar:  Alauddin University Press, 2014), h. 55
4 Lihat  UU  Nomor  8  Tahun 2005  tentang  Perubahan atas  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5 UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.
Pasal  47-52  disebutkan  bahwa  untuk  Pencalonan  dan  Pemilihan Kepala  Desa,  BPD  membentuk  panitia  pemilihan  yang  terdiri  dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  juga  tidak  lepas  dari  dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran pemilu di  Indonesia.  Para  calon-calon  Kepala  Desa  melakukan  berbagai  cara dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  agar  dapat  memenangkan kekuasaan  di  desa.  Kekuasaan  selalu  ada  dalam  setiap  proses  politik yang  merupakan  tujuan  dari  setiap  pemilihan  pemimpin.  Sehingga dalam  memenangkan  proses  pemilihan  kepala  desa  untuk mendapatkan  kekuasaan  ditingkat  desa  hingga  perlu  adanya  strategi kampanye  maupun  strategi  lainnya  yang  mengandung  unsur kecurangan  yang  menghalalkan  berbagai  cara  untuk  memenangkan pemilihan. 6
Pemilihan Kepala Desa merupakan ajang pemilihan pemimpin yang ada di desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan salah satu  bentuk  penerapan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal ini yang menjadikan peran serta masyarakat untuk menentukan pemimpin yang baru. Sikap politik  dari  masyarakat  harus  berada  dalam  lingkaran  politik  yang sedang terjadi di desa seperti Pemilihan Kepala Desa.
Pasal  31  dan  Pasal  34  UU  Desa  telah  mengatur  secara  tegas prinsip  pemilihan  Kepala  Desa. Pertama ,  pemilihan  Kepala  Desa dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  wilayah  kAbûpaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa . Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 7
Pada  pasal  11  disebutkan  bahwasannya  dalam  pemilihan  kepala desa  setiap  penduduk  desa  yang  telah  ditetapkan  sebagai  calon  yang berhak dipilih atau pemilih, dalam pemilihan kepala desa wajib hadir dan
6 Lihat UU pasal 72 Tahun 2005 tentang desa, UU nomor 52 tentang masa jabatan  Kepala  Desa  (enam)  6  tahun  dapat  dipilih  kembali  untuk  satu  kali  masa jabatan.
7 Pemilihan Kepala Desa” ( On-line ), tersedia
di: http://kedesa.id/id_ID/wiki/ (16 Juni 2016)
tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014 dalam Pasal 30 Pelaksanaan kampanye dilarang :
a. Mempersoalkan  dasar  negara  pancasila,  pembukaan  Undan- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Melakukan  kegiatan  yang  membahayakan  keutuhan  Negara Kesatuan Rebublik Indonesia
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain
d. Menghasud dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
e. Mengganggu ketertiban umum
f. Mengancam  untuk  melakukan  kekerasan  atau  menganjurkan penggunaan  kekerasan  kepada  seseorang,  sekelompok  anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain
g. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye calon
h. Menggunakan  fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan  tempat pendidikan
i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan
j. Menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta kampanye. 8
Untuk  mencapai  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang sehat  di  perlukan  partisipasi  politik  yang  besar  dari  seluruh  elemen masyarakat  yang  ada.  Tidak  hanya  ikut  dalam  proses  pengambilan keputusan  saja  tapi  juga  ikut  dalam  pemilihan  pemimpin  bangsa tersebut  yang  pada  akhirnya  akan  memperjuangkan  hak  dari masyarakat itu sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :
ي ِطَأ  اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي أمُكأنِم  ِرأمَ ألْا يِلوُأ َو  َلوُس َّرلا اوُعيِطَأ َو َ َّاللَّ اوُع أنِإَف ِم أوَيألا َو ِ َّللَّاِب  َنوُنِمأؤُت  أمُتأنُك  أنِإ  ِلوُس َّرلا َو ِ َّاللَّ ىَلِإ ُهوُّدُرَف  ٍءأيَش يِف  أمُتأع َزاَنَت ليِوأأَت ُنَسأحَأ َو ٌرأيَخ َكِلََٰذ  ِِۚر ِخ ألْا
Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar
8 https://www.slideshare.net/mobeli/abiyanka/permendagri-no112th2014
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 9
Ayat  tersebut  menerangkan  tentang  larangan-larangan  Allah kepada  manusia  agar  tidak  memisahkan  diri  dari  jama’ah  apalagi dengan  menggunakan  kekerasan  dan  mengacaukan  keamanan  umat manusia,  disatu  pemberontakan  yang  dilakukan  terhadap  ulil  amri merupakan perbuatan tidak terpuji.
Ketidak loyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling  gunjing,  ghibah,  dan  saling  berprasangka  buruk.  Jika  di  dalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  disinilah pentingnya  pengelolaan  masyarakat  yang  rukun,  aman  dan  tentram, ketentraman  akan  menjamin  berlangsungnya  kaidah-kaidah  islam dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Menurut  islam,  baik  secara  teoritis  maupun  praktis  sangat relevan  terhadap  kehidupan  politik  karena  islam  tidak  hanya  agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis  telah  membentuk  tatanan  budaya  yang  bersandar  pada  nilai- nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai ini  senantiasa  menjadi  tolak  ukur  dalam  pemilihan  umum  untuk memilih para kandidat ulil amri atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif.
ُمُهُت َوأعَد ُّد َرُت  َلَ ٌةَث َلََث
ِم أوُلأظَمألا ُة َوأعَد َو ُلِداَعألا ُماَمِ ألْا َو  َرِطأفُي ىَّتَح ُمِئاَّصلا )يذمرتلا هاور(
Artinya : “Tiga orang yang do’a mereka tidak tertolak, yaitu : seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam (penguasa) yang adil dan do’anya orang yang di dzalimi.” (HR. Imam Tirmîzî)
Dengan  demikian  dalam  pandangan  Islam  pemilihan  umum yang  mungkin  memunculkan  konflik-konflik  sosial  yang  dapat meruntuhkan  persatuan  dan  kesatuan  umat  Islam,  apalagi  sampai mengobarkan  permusuhan  dan  kebencian  jelas-jelas  sangat  dilarang, sebaliknya  dalam  pandangan  Islam  suksesi  menjadi  sunnatullah  akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk
9 Kementrian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi dengan As-Babunnuzul dan Hadits Sahih, (Jakarta: SYGMA, 2010), h. 517
kemakmuran bersama.
Artinya harus ada keselarasan antara pemimpin dan masyarakat agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka  dari  itu,  rumusan  dari  penelitian  ini  adalah  ingin  melihat bagaimana  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Demokrasi  Pemilihan Kepala Desa.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa
Demokrasi  pemilihan  kepala  desa  adalah  sarana  pelaksanaan azas  kedaulatan  rakyat  bedasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat  desanya  sendiri.  Sifat  demokratis  harus  ada  dan dipertahankan,  bukan  semata-  mata  karena  sendi-sendi  kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat.
Menurut  Sadu  Wasistiono  tentang  pemilihan  desa  menyatakan bahwa  apabila  pemilihan  umum  merupakan  pesta  pemerintah,  maka pemilihan  kepala  desa  adalah  pesta  rakyat.  Pemilihan  kepala  desa merupakan  kesempatan  rakyat  untuk  menunjukkan  kesetiaaan  dan prefensi lokal mereka.
Pemilihan  kepala  desa  dilakukan  dalam  enam  tahun.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  39  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Kepala  Desa  memegang  jabatan  selama  6  (enam)  tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  dapat  menjabat  paling  banyak  3  (tiga)  kali  masa  jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan demikian jelaslah  bahwa  kepala  desa  menjabat  selaku  pimpinan  desa  hanya  6 (enam) tahun, kemudian dapat dipilih kembali  hanya untuk 1 periode berikutnya. 10

## 2. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa
Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan  Pemerintah  No  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan
10 Mulyawarman, Prilaku Pemilih Masyrakat dalam Pemilihan Kepala Desa Kasus Kubang  Jaya  Kecamatan  Siak  Hulu  KAbûpaten  Kampar , Jurnal  Demokrasi  dan  Otonomi Daerah , Vol 9, No 01 (2011).
Pelaksanaan  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Pemerintah daerah kAbûpaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan  Pemilihan  kepala  desa  diatur  dalam  peraturan  daerah kAbûpaten  Bengkulu  Selatan  No  01  Tahun  2016  tentang Pemerintahan  Desa.  Dan  Peraturan  Pemerintah  No  65  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Permendagri  No  112  Tahun  2014  Tentang PILKADES,  yang  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  wilayah kAbûpaten/kota  dengan  mempertimbangkan  jumlah  desa  serta kemampuan  biaya  pemilihan  yang  dibebankan  pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah kAbûpaten/kota.
Serta dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang  diatur  dalam  peraturan  daerah  kAbûpaten/kota  dan kemasyarakatan,  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dilaksanakan  paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. pada Pasal 43 No  72  Tahun  2005  tentang  Desa  disebutkan  bahwa  BPD memberitahukan  kepada  Kepala  Desa  mengenai  akan  berakhirnya masa  jabatan  Kepala  Desa  secara  tertulis  6  (enam)  bulan  sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama  4  (empat)  bulan  sebelum  berakhirnya  masa  jabatan  Kepala Desa. 11
Mengenai  Pasal  47  sampai  52  disebutkan  bahwa  untuk Pencalonan  dan  Pemilihan  Kepala  Desa,  BPD  membentuk  panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan  identitas  bakal  calon  berdasarkan  persyaratan  yang  telah di  tentukan,  melaksanakan  pemungutan  suara,  dan  melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD.
Panitia  pemilihan  melaksanakan  penjaringan  dan  penyaringan bakal  calon  kepala  desa  sesuai  dengan  persyaratan,  calon  kepala  desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia  pemilihan.  Pada  saat  melaksanakan  pemilihan  kepala  desa dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan  bakal  calon  berdasarkan  persyaratan  yang  ditentukan, melaksanakan  pemungutan  suara,  menetapkan  calon  kepala  desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang  desa  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  112  Tahun  2014  tentang
11 UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah.
Pemilihan Kepala Desa telah mengatur tahapan pemilihan kepala desa. Pengaturan  pemilihan  kepala  desa  dibagi  menjadi  4  (empat)  tahapan yaitu; mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan, dan perhitungan suara serta penetapan.
Calon  kepala  desa  terpilih  dilantik  oleh  Bupati/Walikota  atau pejabat  yang  ditunjuk  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah penerbitan  keputusan  Bupati/Walikota  dan  sebelum  memangku jabatannya,  kepala  desa  terpilih  bersumpah/berjanji  untuk  memegang jabatan  selama  6  (enam)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan dilaksanakan.

## 3. Pemilihan Pemimpin dalam Islam
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  tidak  akan  mungkin  dapat hidup  seorang  diri,  kebutuhan  hidupnya  yang  beraneka  ragam  akan menuntunnya  untuk  senantiasa  berinteraksi  dengan  manusia  lain, perbedaan  pendapat,  ambisi  dan  kepentingan  masing-masing  pihak yang  muncul  proses  interaksi  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan akan muncul lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.
Agar  dapat menghindari  kejadian  tersebut  dan agar  kehidupan dalam  masyarakat  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik,  tertib,  aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih pemimpin yang akan memandu masyarakat dalam menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mufsadat /kerusakan.
Sebagaimana  pendapat  Imam  Al-Ghazâlî,  Ibnu  Taimîyah  juga bahwa  keberadaan  kepala  negara  itu  diperlukan  tidak  hanya  sekedar menjamin  keselamatan  jiwa  dan  hak  milik  rakyat  serta  terpenuhnya kebutuhan  materi  mereka  saja,  tetapi  lebih  dari  itu  juga  untuk menjamin  berlakunya  segala  perintah  dan  hukum  Allah,  Memandang sedemikian  urgennya  eksistensinya  seorang  kepala  negara,  Ibnu Taimîyah  menyatakan  berikut  ini  “60  tahun  di  bawah  pemerintahan imam/kepala negara yang zalim/tirani, lebih baik dari pada satu malam tanpa  kepala  negara”.  Baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  sunnah mendapat isyarat mengenai pentingnya memilih pemimpin, istilah yang lazim  digunakan  untuk  menunjukan  kepada  pengertian,  pemimpin yang  dimaksud  dalam  Al-Qur’an  antara  lain  adalah  ulil  amri , hal  ini relevan  dengan  firman  Allah  SWT.  “Hai  orang-orang  yang  beriman,
taatilah  Allah,  dan  taatilah  Rasul-Nya,  dan  ulil  amri  kamu,  kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasul-Nya  (sunnah),  jika  kamu  benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian  yang  demikian  itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. al-Nisa: 59).
Dalam  memahami  ulil  amri,  dikalangan mufassir terjadi  variasi, interpretasi,  Ahmad  Musthafa  Al-Marâghî  menyatakan  mereka  terdiri dari umara, hakim, ulama, dan semua pemimpin, yang menjadi rujukan umat  dalam  masalah  yang  bertalian  dengan  kebutuhan  dan kemaslahatan umum.
Menurut  Al-Ghazâlî,  bukan  kewajiban  individual  ( wâjib  ainî), tetapi  kewajiban  kolektif  ( wâjib  kifâ’i/fardu  kifayah ),  karena  itu  seluruh umat  Islam  berdosa  bila  tidak  melakukanya  atau  meninggalkanya. Namun  terlepas  dosanya  apabila  ada  yang  telah  mewakili,  pendapat senada disepakati pula oleh al-Rayis, dan al-Mawardî.
Imâm  al-Mawardî  dalam  kitabnya Al-Ahkâm  al-Sulthânîyah , hukum-hukum  penyelenggara  negara  dalam  syariat  Islam,  jika imâmah kepemimpinan diketahui sebagai hal yang wajib menurut syari’at, maka status  wajibnya imâmah (kepemimpinan)  adalah fardhu  kifâyah seperti jihad,  mencari  ilmu.  Artinya  jika imâmah (kepemimipinan)  telah dijalankan  oleh  orang  yang  berhak  menjalankannya,  maka  status hukum imamâh (kepemimpinan) adalah fardhu kifâyah.
Pada masa Abû Bakar perkataan khalifah (dalam khalîfah Rasûl Allâh )  membawa  pengertian  asal  yakni  pengganti  Nabi,  pada  masa Umayyah  dan  Abbasiyah  berkembang  dengan  pengertian  subjektif ( khalîfah Allâh ), yaitu bahwa seorang khalifah adalah wakilnya Tuhan. 12
Menurut  Imâm  al-Mawardi,  dapat  dikontekstualisasikan  di  era kontemporer bahwa syarat pemimpin sebagai berikut :
a. Amanah Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena  kelak  akan  dipertanggung  jawabkan  kepada  Allah  SWT, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik,  sesuai  dengan  perintah-Nya  Oleh  karena  itu  Islam  tidak  dapat mentolerir  segala  bentuk  penyimpangan  dan  penyalahgunaan kekuasaan. Allah memerintahkan agar  manusia melaksanakan amanah
12 Asep  Gunawan, Artikulasi Islam  kultural (Jakarta:  Raja  Grafindo  persada, 2004), h. 118
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
yang  diemban  di  pundaknya,  hal  ini  sesuai  firman  Allah  SWT  : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil. Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat.” (Q.S al-Nisa : 58)
Ayat  ini  menegaskan  konsep  keadilan  juga  menetapkan  dasar- dasar  yang  harus  dipegangi  oleh  setiap  pemerintahan  demi  mencapai keadilan dan supaya umat manusia tidak berpecah belah. 13
b. Adil
Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat  adalah  mengatur  urusan  dalam  negeri  dan  luar  negeri  dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan  serta  asa  keadilan  diantara  mereka,  merealisasikan kemaslahatan,  menghantarkan  mereka  agar  lebih  maju  dan  mengatur hubungan  dengan  orang  lain.  Hal  ini  terbukti  dalam  Aal-Qur’an menetapkan  dasar-dasar  dan  kaidah-kaidah kullî tentang  sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada  situasi  dan  kondisi  yang  bersifat majmû’ ,  karna  setiap  umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan. 14
Al-Qur’an  menjelaskan  :  “Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang suka  mendengar  berita  bohong,  banyak  memakan  yang  haram.  jika mereka  (orang  Yahudi)  datang  kepadamu  (untuk  meminta  putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka;  jika  kamu  berpaling  dari  mereka  Maka  mereka  tidak  akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara  mereka,  Maka  putuskanlah  (perkara  itu)  diantara  mereka dengan  adil,  sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  adil.” (Qs. al-Maidah: 42)
Kelak  pada  hari  kiamat  Allah  SWT  akan  memberikan perlindungan  kepada  tujuh  golongan  Orang,  salah  satunya  adalah seorang  pemimpin  yang  adil,  sebagaimana  dikisahkan  dalam  sebuah Hadis  yang  diriwayatkan  dari  Abi  Hurairah  r,a  :  “Rasuluallah  SAW
13 Abdul  Wahab  Khallaf, politik  hukum  Islam (Yogjakarta:  Tiara  Wacana yogya, 1994).
14 Abdul Wahab, Politik Hukum Islam , Op. Cit , h. 11
bersabda;  ada  tujuh  golongan  yang  akan  dinaungi  oleh  Allah  dengan naungan-Nya pada hari (pada hari kiamat) dimana pada hari itu tidak ada  naungan  kecuali  hanya  naungan-Nya  semata,  salah  satu  dari ketujuh golongan tersebut adalah pemimpin yang adil.” 15
c. Tanggung Jawab
Berdasarkan  konsep  kebangsaaan  dalam  Islam  bahwa  orang yang  beriman  wajib  berusaha  memelihara  persatuan  dan  kesatuan, dengan sikap toleransi,tenggang rasa, dan rasa bertanggung jawab.
Kunci  utama  seorang  pemimpin  menjalankan  tugasnya  adalah tanggung  jawab,  semua  tugas  akan  terlaksana  dengan  baik  apabila pemimpin itu mempunyai rasa tanggung jawab. Sebab, di akhirat nanti para pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. al-Mudatsir: 38)
d. Merdeka Kebebasan  dan  bertanggung  jawab  adalah  dua  hal  yang  saling melengkapi.  Muslim  tidak  akan  dapat  menikmati  kebebasan  tanpa diikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dalam Islam berarti bahwa setiap pribadi memiliki kebebasan dari berbagai bentuk perbuatan. 16
e. Repotasi Bagus, Terhormat dan Berwibawa Abû Bakar dipilih karena analog sebagai pemimpin dalam shalat jika Rasul berhalangan. Pemikiran yang menyertai hal ini adalah kriteria bahwa kepala negara itu berasal dari  klan yang  reputasinya bagus dan terhormat  demi  “integrasi  bangsa  dan  negara” (thus  the  unity  of  the ummah  could  be  preserved) .  Abû  Bakar  dipilih  karena  berasal  dari  klan terhormat, Quraisy.
Dari cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat menjadi  pemimpin  itu  adalah  berasal  dari  reputasinya  bagus  dan terhormat demi integri bangsa dan negara.
f. Tegas, Berani, Pantang Menyerah dan Lembut Umar  memiliki  karakter  yang  kepribadiankuat  yang  senantiasa terlihat  meski  tampak  keras,kasar  dan  galak.  Sikap  umar  itu  hanyalah penampakan luar yang lahir akibat akumulasi kepribadian ,kewibawaan
15 H.R. Imam Malik, Nomor Hadist. 1501
16 Muhammad Al-Buraey , Islam: Landasan Alternarif Administrasi  Pembagunan,
(Jakarta: Rajawali, 1986), h. 157
dan konsistensinya terhadap sesuatu yang diyakininya.
Seperti  Umar  yang  pemberani,  kita  juga  harus  memilih pemimpin  yang  berani.  Dari  kebijakan  politik  Abû  Bakar  yang  paling keras, Umar malah lembut. Allah berfirman: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan diri  dari  sekelilingmu.  karena  itu  maafkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam urusan  itu.  kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  Maka bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Qs. Ali-Imran: 159)
g. Kuat Mental, Jasmani, dan Rohani Orang  yang  kuat  rohaninya  dapat  di  tandai  dengan  kuatnya ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bertaqwa kepada Allah merupakan syarat penting seorang pemimpin. Sebab seorang pemimpin yang taat kepada  Tuhanya  maka  akan  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan penuh  tanggung  jawab.  Hal  ini  merupakan  pemimpin  yang  beriman tahu  kelak  akan  dimintai  pertanggung  jawaban  oleh  Tuhan  atas  apa yang dia pimpin selama ini.
h. Jujur dan Berprilaku Baik Pemimpin  itu  harus  jujur  dan  selalu  berbuat  baik,  karena pemimpin itu adalah panutan rakyatnya. “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang  mengharap  (rahmat)  allah  dan  kedatangan  hari  kiamat  dan  dia banyak menyebut Allah.” (Qs. Al-Ahzab : 21) Adapun  mekanisme  memilih  pemimpin  dalam  Islam,  Abû Bakar  sebagai  khalifah  pertama  di  saqifah  Bani  Sa’idah  adalah  hasil musyawarah para sahabat senior yang menyakini khalifah atau penganti Nabi  harus  di pilih  melalui  musyawarah.  Argumentasi  pemilihan Abû Bakar di bagun berdasarkan qiyâs atau analogi, bukan berdasarkan nash . Abû  Bakar,  menurut  Umar  selalu  diminta  oleh  Nabi  untuk menggantikan  beliau  sebagai  Imam  shalat  bilamana  Nabi  sakit,  disisi itu juga Abû Bakar adalah sahabat yang paling di sayanggi oleh beliau. Terpilihnya  Abû  Bakar  menjadi  khalifah  sejak  11-13  Hijriah/632-634 M.

## 3.  Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Demokrasi  Pemilihan
Kepala Desa
Dalam Pelaksanaan pemilihan kepala desa di berbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala  desa  masih  banyak  melakukan  segala  macam  cara  untuk mencapai  suara  terbanyak  atau  kemenangan  dalam  pemilihan.  Sistem demokrasi  yang  menjamin  kebebasan  berpendapat  sering  dijadikan alasan  untuk  mendepak  etika  dan  moral  di  area  politik.  Dalam demokrasi,  etika  dan  moral  nampaknya  sudah  tidak  menjadi pertimbangan  lagi.  Memilih  seorang  pemimpin  menjadi  sangat urgent dan  wajib  adanya,  dalam  Hadits  Rasulullah  yang  diriwayatkan  Abû Dâwud : “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” 17
Dari  penjelasan  hadits  di  atas  bahwasanya  dapat  disimpulkan, jika  dalam  perkara  berpergian (safar) saja  diwajibkan  untuk  memilih pemimpin, apalagi dalam segi halnya memilih pemimpin dalam negara maupun  pemerintahan  desa.  Tapi,  bukan  berarti  proses  pemilihannya berlangsung dengan kecurangan maupun praktek-praktek politik uang.
Di  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang  menganut demokrasi, demokrasi di Indonesia juga terlihat dari budaya yang selalu di  praktekkan  dalam  masyarakat  dalam  menghadapi  masalah  maupun saat  memutuskan  mengenai  kepemimpinan  dan  akan  melakukan kegiatan  yaitu  dengan  melalui  bermusyawarah.  Karena  hal  ini  sesuai dengan  aturan  Hukum  Islam,  bahwa  setiap  ada  permasalahan  yang harus  dipecahkan,  Allah  SWT  memerintahkan  umatnya  melalui bermusyawarah.  Dalam  Al-Qur’an  Surah  Ali  Imron  ayat  159.  “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karna  itu  maafkanlah mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawarahlah dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah membulatkan  tekad,  maka  bertakwallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertawakal  kepada-Nya.”  (QS.  Al- Imran: 159).
Kata  “urusan”  dalam  ayat  di  atas  adalah  urusan  dalam peperangan,  dan  hal-hal  duniawiyah  lainya,  seperti  urusan  politik, ekonomi,  kemasyarakatan.  Bermusyawarah  di  Indonesia  merupakan untuk  menentukan  pemimpin  dengan  cara  melakukan  pemilihan langsung.  Jadi,  pemilihan  kepala  desa  berdasarkan  peraturan pemerintah  No.  65  Tahun  2014,  dari  segi  substansinya  sudah  sesuai dengan hukum Islam atau  fikih siyasah yang telah dipaparkan di atas, tidak  bertentangan  denganya,  dan  telah  memenuhi  prinsip  pemilihan dalam  Islam  yaitu syûra yang  bertumpu  pada  persamaan,  keadilan, kebebasan transpransi, dan kebersamaan.
Perbedaannya terdapat hanya pada tataran tekhnis, karena harus sesuai  dengan  kondisi  sosial  yang  ada  demi  tercapainya  kemaslahatan umat.  Dalam  Islam mengakui  adanya  prinsip-prinsip  demokrasi  yakni disebut syura’. Demokrasi bukanlah hal yang identik dengan Islam, tapi bukan  pula  harus  dipertentangkan.  Demokrasi  dapat  menjadi  bagian dari sistem politik Islam apabila sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.
Hukum Islam menjelaskan politik uang dapat dikiaskan dengan perbuatan  suap/sogok  atau risywah yaitu  suatu  pemberian  dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan  tertentu  yang  bernilai  lebih  besar. Risywah terlarang  dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad  SAW.  berbarengan  dengan  larangan  melakukan  praktik penyembahan  terhadap  berhala,  Hal  ini  menunjukkan  betapa perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  yang  harus  dijauhi  karena  dapat menyebabkan ketidakadilan,
dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. 18
Maka  dapatlah  dikatakan  bahwa  hukum  mengkonsumsi  dan menggunakan hasil politik  uang ( money politics ) yang di qiyâs kan dengan suap  menyuap  ini  terdapat  sejumlah  landasan  dasarnya  dalam  al- Qur’an.
ُرِِّثَّدُمألا اَهُّيَأ اَي أرِِّبَكَف  َكَّب َر َو َف  َكَّب َر َو أرِِّبَك أرِِّهَطَف  َكَباَيِث َو ُّرلا َو أرُجأهاَف  َزأج لَ َو ُرِثأكَتأسَت  أنُنأمَت أرِبأصاَف  َكِِّب َرِل َو
Artinya:  “Wahai  orang  yang  berselimut,  bangkitlah  dan  sampaikan
18 Hepi  Riza  Zen, Politik  Uang  Dalam  Pandangan  Hukum  Positif  dan  Syariah , Jurnal Al-‘Adalah , Vol XII. No.3 (2015)
peringatan  kepada  umat,  agungkan  Tuhanmu  dan  bersihkan pakaianmu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan  janganlah  kamu  memberi  karena  mengharapkan  imbalan  yang lebih  banyak  serta  bersabarlah  dalam  memperjuangkan  ajaran Tuhanmu”. (Qs. al-Muddatsir: 1-7 ( Ayat yang lain al-Qur’an juga menjelaskan.
اوُلُكأأَت لَ َو
أنِم ا قي ِرَف اوُلُكأأَتِل  ِماَّكُحألا ىَلِإ اَهِب اوُلأدُت َو  ِلِطاَبألاِب  أمُكَنأيَب  أمُكَلا َوأمَأ َنوُمَلأعَت أمُتأنَأ َو  ِمأثلْاِب  ِساَّنلا ِلا َوأمَأ Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain  di  antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat memakan  sebagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. al-Baqarah: 188).
Jadi  Ayat  di  atas  melarang  manusia  untuk  memakan  harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia  yang  lain,  dengan  cara  melawan hukum  Allah,  dan  mencoba menyiasati  melalui  upaya-upaya  tertentu  seperti  halnya  praktik  suap- menyuap,  padahal  manusia  itu  mengetahui  bahwa  itu  adalah merupakan suatu kecurangan.
Mengingat  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  politik  uang  ( money politics )  yang  bisa  merusak  mentalitas  masyarakat  sehingga  menjadi masyarakat  yang  bermental  peminta-minta  dan  senantiasa memanfaatkan  kekuasan  yang  dimilikinya  seberapapun  kecilnya kekuasaan  yang  dimilikinya  tersebut.  Dalam  sebuah  hadis  dijelaskan  : “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap”.(HR. Abû Dâwud).
Berdasarkan  proses  penetapan  hukum  yang  secara  berjenjang dan  saling  menguatkan  tersebut  dapat  ditarik  ketetapan  hukum  Allah Swt.  bahwa  memakan,  memakai  atau  menggunakan  hasil  suap  itu adalah  haram,  karena  jelas  pelakunya  telah  berbuat  zalim,  telah membangkang  terhadap  larangan  Allah,  menghindar  dari  arahan  dan tuntunan Allah dan dan menentang ancaman serta tak peduli terhadap kasih sayang Allah.

## C. Kesimpulan
Secara  teoritis  demokrasi  pemilihan  kepala  desa  di  Indonesia sudah  berjalan  cukup  bagus,  namun  secara  aplikasinya  belum sepenuhnya  dilaksanakan.  Seperti  adanya  perilaku  yang  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  Islam  dan  prinsip  negara  demokrasi,  yaitu  adanya permainan  politik  uang  ( money  politics ).  Sebagian  besar  masyarakat menganggap  politik  uang  tersebut  sebagai  rezeki  musiman.  Hukum Islam memandang, demokrasi dan syura bukanlah dua hal yang berbeda namun  bukan  juga  harus  dipertentangkan.  Demokrasi  pemilihan langsung  dapat  menjadi  bagian  dari  sistem politik  umat  Islam  apabila orientasi  dan  sitem  nilainya  diberi  muatan  nilai-nilai  agama  dan moralitas bukan menghalalkan segala cara dan transaksi jabatan.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khallaf, P olitik Hukum Islam, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994 Asep  Gunawan, Artikulasi  Islam  Kultural, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004 Hepi Riza Zen, Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah , Jurnal Al‘Adalah , Vol XII. No.3, 2015
http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa- dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/,
16
juni 2016 https://www.slideshare.net/mobeli/abiyanka/permendagri-
no112th2014.pemilihan.kepala.desa
Iqbal  Muhammad, Fiqh  Siyasah  Kontekstuaisasi  Doktrin  Politik  Islam , Jakarta: Prenamedia Group, 2014 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemahanya  Dilengkapi dengan AsbAbûnnuzul dan Hadits Sahih, Jakarta: SYGMA, 2010 M.  Ali, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Negara  Islam  di Indonesia , jakarta: Rajawali, 2014
Muhammad  Al-Buraey ,  Islam  :  landasan  Alternarif  Administrasi Pembangunan, Jakarta: Rajawali, 1986 Mulyawarman,  Prilaku  Pemilih  Masyarakat  dalam  Pemilihan  Kepala Desa  Kasus  Kubang  Jaya  Kecamatan  Siak  Hulu  KAbûpaten
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Kampar, Jurnal  Demokrasi  dan  Otonomi  Daerah ,  Vol  9,  No  01, 2011 Rachmad  K  Dwi  Susilo, Kebijakan  Elitisi  Politik  Indonesia, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006 Rasyid  Masri, Sosiologi  dan  Komunikasi  Pembangunan  Pedesaan, Makassar: Alauddin University Press, 2014 Risma  Handayani, Pembangunan  Masyarakat  Pedesaan, Makassar: Alauddin University Press, 2014 UU  Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UU  Pasal  72  Tahun  2005  tentang  desa,  UU  nomor  52  tentang  masa jabatan  Kepala  Desa  (enam)  6  tahun  dapat  dipilih  kembali untuk satu kali masa jabatan.