## SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI KAWASAN KONSERVASI DESA PANGANDARAN

## SOCIALIZATION OF LEGAL PROTECTION OF CORAL REEFS IN PANGANDARAN VILLAGE CONSERVATION AREA

## Ibnu Rusydi*, Nina Herlina, Aulia Fitrahunisa
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh Jl. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis Jawa Barat, Indonesia *Email: ibnurusydi@unigal.ac.id (Diterima 16-01-2023; Disetujui 16-02-2023)

## ABSTRAK
Manusia  yang  melakukan  kerusakan terhadap  terumbu  karang dapat  dikenakan sanksi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  a  jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  yakni  pidana  penjara  paling  singkat  2 (dua) tahun  dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran, kendala,  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  terumbu  karang.  Metode  yang digunakan  pada  sosialisasi  ini  dengan  melakukan  pemberian  materi  dan  penjelasan  tentang  manfaat keberadaan terumbu karang di Kabupaten Pangandaran, serta penjelasan sanksi yang didapatkan bagi perusak terumbu karang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022. Kesimpulan pengabdian kepada masyarakat  ini  yaitu:  1)  keberadaan  terumbu  karang  di  Pangandaran  mengalami  kerusakan  diakibatkan aktivitas nelayan, wisatawan dan alam; 2) kendalanya yaitu: a. pengambilan terumbu karang secara ilegal; b. pembangunan di pesisir pantai; c. pencemaran limbah; d. penambangan; e. penangkapan ikan secara ilegal; f. ketidaktahuan masyarakat dan nelayan terhadap sanksi perusak terumbu karang; 3) upaya yang dilakukan: a. melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang; b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia  dalam  pengelolaan  ekosistem  terumbu  karang;  c.  Rehabilitasi  terumbu  karang  yang  rusak  dengan cara  transplantasi  terumbu  karang;  d.  memberikan  sosialisasi  hukum  tentang  sanksi  bagi  perusak  terumbu karang.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Terumbu karang, Kawasan konservasi

## ABSTRACT
Humans who harm coral reefs may face penalties as outlined in Article 73 paragraph (1) letter an of Law of the Republic of  Indonesia number  27  of 2007 concerning  management of coastal  areas and small islands. These penalties include imprisonment for a minimum of two years and a maximum of ten years as well as a fine of at least Rp 2,000,000,000 (two billion rupiahs) and at most Rp 10,000,000,000. (ten billion rupiahs). This volunteer  project  intends to  examine the barriers to  and efforts made  in the legal protection of coral reefs in the Pangandaran Village conservation area, restrictions and initiatives taken to protect coral reefs legally.The  method  used  for  this  socialization  involves  gathering  information  and  providing  explanations about  the  benefits  of  terumbu  karang  in  Kabupaten  Pangandaran  as  well  as  penalty  that  are  received  by terumbu  karang  users.  This  event  will  take  place  on  December  26,  2022.  The  message  being  sent  to  the general population is this: 1) The existence of coral reefs in Pangandaran has been harmed by the activities of fishermen, tourists, and nature; 2) the constraints are: a. illegal coral reef harvesting; b. development on the coast; c. sewage pollution; d. mining; e. illegal fishing; and f. the community's and fishermen's ignorance of the penalties for destroying coral reefs; 3) actions were taken: (a) to involve the community in efforts to protect  coral reefs; (b)  to increase human resource competence in managing  coral reef ecosystems; (c) to restore damaged coral reefs through coral transplantation; and (d) to provide legal socialization regarding penalties for destroying coral reefs.
Keywords: Legal protection, Coral reefs, Conservation area

## PENDAHULUAN
Daerah  Pantai  Pangandaran  yang  telah  diproyeksikan  sebagai  salah  satu  tujuan wisata terkemuka di Indonesia sejak 2017, tumbuh sebagai peluang dalam pengembangan ekowisata. Salah satu dasarnya adalah upaya konservasi terumbu karang. Terumbu karang Pangandaran didominasi oleh karang besar yang padat dan keras. Pengamatan bawah laut telah  menemukan  berbagai  spesies  terumbu  karang,  seperti Goniastrea  retiformis ,  G. favulus,  G. aspera ,  G. pectinata , Platygyra  pini ,  P. lamellina , Montastrea  curta ,  M. annuligera ,  M. magnistellata , Leptastrea  transversa , Cyphastrea  serailia ,  C  Chaldium, Echinopora lamellose , E. gemmacea , dan E. hirsutissima. Pertumbuhan karang padat dan keras tersebut disebabkan oleh kedalaman air dan kekerasan gelombang Samudera Hindia (Agustin dkk, 2019).
Terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan laut. Terumbu karang  melindungi  pantai  dari  badai  laut  dan  angin  topan,  menyediakan  perairan  lebih tenang  untuk pertumbuhan lamun  dan mangrove  ( Fadillah  dkk,  2019) .  Ekosistem  terumbu karang  merupakan  mata  rantai  utama  yang  berperan  sebagai  produsen  dalam  jaring makanan  ekosistem  pantai.  Selain  itu,  ekosistem  terumbu  karang  yang  memiliki produktivitas tinggi, menyediakan makanan berlimpah bagi berbagai jenis hewan laut dan menyediakan tempat memijah, berkembang biak, dan membesarkan juvenil bagi beberapa jenis  ikan  ( Lalamentik  dkk,  2017) .  Proses  pembentukan  terumbu  karang  memakan  waktu yang lama dan selama itu pula ia dihuni oleh berbagai makhluk hidup lainnya. Arsitektur karang  yang  mengagumkan  dibentuk  oleh  ribuan  hewan  kecil  yang  disebut  polip  ( Antou dkk, 2019) . Terumbu  karang  merupakan  tempat  bagi  jenis-jenis  hewan  dan  tanaman laut  untuk  mencari  makan,  berkembangbiak,  dan  berlindung. Bagi  manusia terumbu karang  mempunyai  potensial  perikanan  yang  sangat  besar,  sebagai sumber   makanan maupun   mata   pencaharian. Terumbu karang merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan,  hal ini disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam ( Manleaa dkk, 2016) .
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisr Dan Pulau- Pulau  Kecil  secara  tegas  melarang  kegiatan-kegiatan  yang  menyebabkan  terjadinya gangguan/kerusakan terumbu karang, mangrove dan padang lamun.
Terumbu  karang  merupakan  bagian  dari  ekosistem  pesisir  dan  laut  secara keseluruhan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  lingkungan  hidup.  Upaya  pengelolaan lingkungan  hidup  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pengertian  perlindungan  dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  adalah sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi:  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakan hukum. Perlindungan ekosistem terumbu karang di wilayah perairan Indonesia dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengatur  mengenai  Pembentukan  Kawasan  Konservasi  Laut  (KKL). KKL  merupakan  salah  satu  bentuk  pengelolaan  sumberdaya  agar  terjaga  kelestariannya, akibat dari kegiatan manusia.
Berdasarkan  ketentuan Pasal 57  huruf b Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Pangandaran  memberikan  perlindungan terhadap ekosistim pesisir dan laut seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, pasir putih,  dan  estuaria;  Namun  keindahan  ekosistem  laut  di  pantai  Pangandaran  semakin terancam  akibat  aktivitas  manusia  yang  tidak  takut  sanksi  hukum  terhadap  perbuatan mereka.
Sanksi terhadap perbuatan perusakan terumbu karang sebagaimana dijelaskan Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  yakni pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Tujuan  khusus  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk  1)  menganalisa perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran; 2) mengetahui kendala dalam perlindungan perlindungan hukum terhadap terumbu karang di  kawasan  konservasi  Desa  Pangandaran;  3)  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  dalam perlindungan hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran. Urgensi pengabdian kepada masyarakat  ini  yaitu  melalui  sosialisasi perlindungan  hukum terhadap terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran diharapkan kerusakan terumbu  karang  dapat  diminimalisir,  sehingga  terumbu  karang  dapat  lestari  dan  menjadi salah satu faktor penyangga ekonomi dan penunjang kesejahteraan masyarakat.

## BAHAN DAN METODE
Sasaran  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  para  nelayan  yang  berada  di Desa  Pangandaran,  Kecamatan  Pangandaran  Kabupaten  Pangandaran  dan  aparatur  Desa
Pangandaran,  sehingga  menyediakan  informasi  bagi  para  nelayan  dan  mendidik  mereka tentang  bahaya  potensial  yang  dapat  mereka  timbulkan  terhadap  terumbu  karang  serta memberikan  edukasi  hukum  tentang  pentingnya  melestarikan  terumbu  karang  serta perlunya  pemahaman  akan  sanksi  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  terumbu  karang  yang  pada  akhirnya  para nelayan  tidak  lagi  melakukan  perusakan  terhadap  terumbu  karang  sehingga  keberadaan terumbu karang di Kabupaten Pangandaran dapat lestari dan terjaga dan dapat peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi kepada nelayan, aparatur Desa Pangandaran serta wisatawan tentang sanksi yang diberikan bila melakukan pengrusakan terhadap  terumbu  karang  di  laut  Pangandaran.  Kegiatan  ini  akan  dilakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui keberhasilan sosialisasi ini.
Pada kegiatan pengabdian ini, sosialisasi dilakukan di dekat pantai Pangandaran. Hal ini dikarenakan agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini dapat melihat langsung aktivitas yang dilakukan nelayan yang dapat merusak terhadap kelestarian terumbu karang. Selain itu, para nelayan dapat mengikuti pemaparan teori dan penjelasan mengenai sanksi terhadap  perusakan  terumbu  karang,  sehingga  kedepannya  para  nelayan  memahami pentingnya keberadaan terumbu karang dan sanksi terhadap perusakan terumbu karang.
Metode  yang  digunakan  pada  sosialisasi  ini  adalah  dengan  melakukan  pemberian materi  dan  penjelasan  tentang  manfaat  keberadaan  terumbu  karang  di  Kabupaten Pangandaran serta penjelasan sanksi yang didapatkan bagi perusak terumbu karang. Materi yang diberikan yaitu tentang:
1.  Pengelolaan terumbu karang yang berdampak ekonomis.
2.  Peraturan  Bupati  Pangandaran  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran.
3.  Penjelasan  tentang  sanksi  yang  didapat  bagi  perusak  terumbu  karang  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  a  jo  UU  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung pada tanggal 26 Desember 2022 di Kantor Kepala Desa Pangandaran dan di tepi Pantai Pangandaran. Pada kegiatan sosialisasi  ini  terkumpul  20  nelayan  Desa  Pangandaran.  Sebelum  kegiatan  dimulai  para peserta  melakukan  pengisian pretest tentang  pengetahuan  terhadap  terumbu  karang, manfaat, serta sanksi bagi perusak terumbu karang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil sosialisasi  diperoleh informasi bahwa banyak tempat di kawasan pantai  Pangandaran  yang  kondisi  terumbu  karangnya  sudah  rusak.  Hal  ini  disebabkan padan  tahun  1980-2000  dilakukan  penjualan  terumbu  karang  secara  besar-besaran  oleh masyarakat  Desa  Pangandaran,  ketidaktahuan  para  nelayan  di  Desa  Pangandaran tentang manfaat ekonomis terhadap terumbu karang, serta kurangnya transplantasi terumbu karang mengakibatkan terumbu karang di pantai Pangandaran rusak.
Gambar 1. Rusaknya terumbu karang di pantai Pangandaran
Gambar 2. Pemberian pemahaman kepada Kepala Desa Pangandaran tentang pentingnya terumbu karang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
Gambar 3. Aparatur Desa Pangadaran melakukan peninjauan terhadap terumbu karang
Gambar 4. Hasil tangkapan nelayan yang hanya mendapatkan ikan-ikan kecil disebabkan terumbu karang di Pantai Pangandaran rusak
Gambar 5. Sosialisasi kepada nelayan tentang sanksi bagi perusak terumbu karang
Terumbu  karang,  khususnya  terumbu  karang  tepi,  seringkali  ditemui  dekat  pesisir dan  terletak hanya  beberapa  meter  dari  garis  pantai.  Terumbu  karang adalah suatu dasar bagi  struktur  ekonomi  dan  sosial  di  suatu  kawasan,  namun  keadaannya  di  pantai Pangandaran dalam kondisi sangat terancam. Sangat dibutuhkan tindakan untuk mengubah kondisi  saat  ini,  mengurangi  degradasi,  dan  melangkah  pada  pengelolaan  sumberdaya pesisir  secara  terpadu  dan  berkelanjutan.  Di  tingkat  lokal,  ancaman  yang  nyata  dari pembangunan kawasan pesisir, pencemaran, sedimentasi, penangkapan ikan berlebih, dan penangkapan  ikan  dengan  cara  merusak  juga  harus  diatasi.  Gabungan  berbagai  tekanan akibat  kegiatan-kegiatan  setempat  dan  peningkatan  suhu  global,  dapat  membahayakan masa depan kawasan ekosistem terumbu karang yang sangat berharga .
Berdasarkan sosialisasi dan data yang didapatkan dari para nelayan, hampir 1 bulan mereka hanya mendapatkan ikan-ikan yang kecil yang nilai jualnya sangat rendah, bahkan 1 kg ikan kecil tersebut hanya dihargai Rp5.000 dan setiap nelayan hanya mendapatkan 4 kg ikan kecil, sehingga prkatis mereka hanya mendapatkan Rp20.000/hari.  Hal ini tentu sangat  berdampak  terhadap  ekonomi  mereka  dan  kehidupan  sosial  mereka.  Terlebih apabila  terumbu  karang  di  kawasan  Pangandaran  mendapat  perawatan  dan  pemeliharaan yuang baik, tentu akan meningkatkan ekonomi mereka.
Berdasarkan  pengamatan  dan  hasil  sosialisasi,  terdapat  beberapa  kendala  yang menghambat  ekosistem  terumbu  karang  di  pantai  Pangandaran  Kabupaten  Pangandaran, sehingga terumbu karang terancam punah. Berikut penyebab rusaknya terumbu karang di pantai Pangandaran
1) Pengambilan Terumbu Karang Secara Ilegal
Keindahan  terumbu  karang  memang  dapat  menarik  minat  para  wisatawan  untuk melihatnya,  tetapi  tidak  jarang  mereka  mengambil  terumbu-terumbu  karang  tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesori atau hiasan bernilai ekonomi.
2) Pembangunan di Pesisir Pantai
Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan  kerusakan  pada  ekosistem  air  laut,  terutama  terumbu  karang.  Untuk membangun bangunan-bangunan tersebut, diperlukan pengerukan tanah dan reklamasi sehingga dapat menyebabkan erosi. Selain itu, bangunan-bangunan tersebut juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam laut.
3) Pencemaran Limbah
Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas  mesin  dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut, termasuk terumbu karang.
4) Penambangan
Tujuan  dari  kegiatan  penambangan  terumbu  karang  adalah  mendapatkan  batu  karang yang  akan  digunakan untuk membuat  aksesori  bernilai  ekonomi,  pembangunan  jalan, dan  bahan  bangunan.  Jika  hal  ini  dilakukan  terus-menerus,  dapat  dipastikan  terumbu karang akan punah.
5) Penangkapan Ikan Secara Ilegal
Untuk  mendapatkan  ikan  dalam  jumlah  yang  banyak,  para  nelayan  akan  melakukan berbagai  cara  meskipun  hal  tersebut  dapat  merusak  ekosistem  yang  ada  di  dalam  air laut,  termasuk  terumbu  karang.  Biasanya,  para  nelayan  akan  menggunakan  pukat harimau, bahan peledak, dan racun sianida.
Berdasarkan  faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  terhadap  perlindungan terumbu karang di pantai Pangandaran, maka solusi untuk mengatasi penghambat tersebut adalah sebagai berikut:
1) Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang
Kegiatan  pelestarian  ekosistem  terumbu  karang  tidak  akan  optimal  jika  dilakukan oleh  salah  satu  komponen  saja.  Masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  secara  langsung harus  turut  terlibat  dalam  upaya  menjaga  ekosistem  terumbu  karang.  Pelibatan  ini  dapat dilakukan  mulai  dari  usia  dini.  Apabila  sejak  dini  anak  anak  sudah  dikenalkan  dengan manfaat  ekologi,  khususnya  terumbu  karang,  maka  saat  dia  besar  akan  ada  rasa kepemilikan  untuk  menjaga  kelestarian  terumbu  karang.  Selanjutnya,  bagi  penduduk pesisir  dan  penduduk  yang  dekat  dengan  aliran  sungai  perlu  disosialisasikan  pentingnya menjaga ekosistem laut dengan tidak membuang limbah rumah tangga atau pabrik ke laut, untuk nelayan perlu disosialisasikan bahaya penggunaan bom ikan dan alat tangkap ramah lingkungan, dan informasi manfaat ekosistem terumbu karang yang sehat.
2) Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang
Menjaga  kelestarian  ekosistem  terumbu  karang  memerlukan  data  ilmiah  sebagai referensi  utama  langkah  yang  harus  diambil  berkaitan  dengan  kondisi  kesehatan  dan linngkungan  habitat  karang.  Keberadaan  data time  series kondisi  terumbu  karang  dapat diperoleh  dengan  monitoring  secara  kontinu  oleh  SDM  yang  kompeten  menilai  kondisi terumbu karang. Untuk itu, peningkatan kompetensi khususnya bagi pelaku konservasi dan rehabilitasi  karang  di  instansi  sangat  diperlukan  guna  menguatkan  uapaya  pelestarian ekosistem terumbu karang.
3) Rehabilitasi terumbu karang yang rusak dengan cara transplantasi terumbu karang
Kerusakan  terumbu  karang  akibat  kondisi  alam  dan  kegiatan  manusia  dapat ditanggulangi  salah  satunya  melalui  kegiatan  rehabilitasi  karang.  Rehabilitasi  terumbu karang dapat dilakukan dengan metode terumbu karang buatan sebagai tempat melekatnya polip  karang  dan  transplantasi  bibit  karang.  Kegiatan  rehabilitasi  karang  meskipun membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  diharapkan  dapat  mengimbangi  laju  kerusakan terumbu karang yang semakin luas.

## Gambar 6. kegiatan transplantasi terumbu karang di Pesisir Pangandaran
Pemerintah  Desa  Pangandaran  Kabupaten  Pangandaran  setelah  mengetahui  bahwa terumbu  karang  Pantai  Pangandaran  rusak  akan  melakukan  upaya  transplantasi  terumbu karang  dengan  menjadwalkan  kegiatan  transplantasi  yaitu  pada  hari  minggu  08  Januari 2023.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  terumbu  karang  di  Pantai  Pangandaran  dapat berkembang biak kembali, sehingga para nelayan dan masyarakat Kabupaten Pangandaran akan  meningkat  ekonomi  masyarakatnya  dengan  hasil  tangkapan  ikan  yang  banyak  dan besar.
4) Sosialiasi tentang sanksi bagi perusak terumbu karang yaitu Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Setelah  sosialisasi  selesai  dilaksanakan,  maka  peserta  kembali  diarahkan  untuk mengisi  kuesioner posttest ,  guna  untuk  melihat  peningkatan  pengetahuan  peserta  setelah mendengar materi yang disampaikan. Kuesioner yang telah diberikan dan diisi oleh peserta kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS.
Metode  untuk  menganalis  data  pada  kegiatan  pengabdian  ini  merupakan  metode eksperimen,  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  perlakuan  tertentu  dalam kondisi  yang  telah  diatur.  Kegiatan  sosialisasi  ini  terdapat  kelompok  yang  mendapatkan pre-test (sebelum  diberi perlakuan)  dan post  test (setelah  diberi  perlakuan),  dan  hasilnya nanti dapat dibedakan antara sebelum dan sesudah diberikan metode tersebut.
Dengan  menggunakan  metode  eksperimen,  dapat  dilihat  apakah  sosialisasi  yang diberikan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  peserta,  dan  apakah  sasaran  sosialisasi  yang telah dilakukan mempunyai pengaruh dan perubahan dari materi yang diberikan.
Tabel 1. Uji beda sebelum dan sesudah sosialisasi

## Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Sebelum Sosialisasi 76.08  30 9.197 1.533 Sesudah Sosialisasi 93.25  30 67.80 1.130
Tabel  1  menunjukan  hasil  statistik  deskriptif  dari  kedua  sampel  yang  diteliti  yakni nilai pre test dan post test . Untuk nilai pre test diperoleh hasil rerata pengetahuan peserta sebelum  sosialisasi  sebesar  76,08.  Sedangkan  untuk  nilai post  test diperoleh  nilai  rerata 93,25.  Jumlah  responden  yang  digunakan  dalam  sampel  ini  adalah  sebanyak  30  peserta sosialisasi.
Karena nilai rata-rata pengetahuan pada pre test 76,08 < post test 93,25, maka secara deskriptif  ada  perbedaan  rata-rata  pengetahuan  peserta  antara pre  test dan post  test. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka perlu menafksirkan hasil uji paired sample test yang terdapat pada tabel output “paired sample test” (Tabel 2).
Kuesioner yang telah diberikan dan diisi oleh peserta kemudian diolah menggunakan aplikasi  SPSS  untuk  dilihat  apakah  sosialisasi  yang  diberikan  dapat  meningkatkan pengetahuan peserta sasaran sosialisasi atau tidak (Tabel 2).

## Abdimas Galuh
Tabel 2. Korelasi sebelum dan sesudah sosialisasi
Paired Samples Correlations N Correlation   Sig Pair 1 Sebelum Sosialisasi & Sesudah Sosialisasi 30  .306 .069
Tabel  2  menampilkan  hasil  pengujian  hubungan  antara  data  sebelum  dan  sesudah sosialisasi. Kedua data tersebut adalah variabel pre test dan variabel post test . Berdasarkan output di atas diketahui nilai koefisien korelasi ( correlasition ) sebesar 0,306 dengan nilai signifikansi (sig.)  sebesar  0,069. Karena  nilai  sig.  0,069 >  probabilitas  0,05,  maka  dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variable pre test dengan variable post test.
Maka  dari  pengelolaan  data  menunjukan  kegiatan  sosialisasi  ini  memberikan pengaruh yang sangat baik, dan dapat meningkatkan pengetahuan peserta sosialisasi terkait dari materi yang telah disampaikan saat sosialisasi kepada peserta.
Sehingga  output  keseluruhan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat yaitu:
1. Nelayan  di  Desa  Pangandaran  sudah  dapat  memahami  manfaat  dan  keuntungan  dari perlindungan  hukum  terhadap  terumbu  karang  di  kawasan  konservasi  Desa Pangandaran, dan para nelayan mulai memahami usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan terumbu karang.
2. Nelayan  di  Desa  Pangandaran  diberikan  pengetahuan  tentang  sanksi  yang  diberikan bila merusak ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi Desa Pangandaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kabupaten  Pangandaran  memiliki  bereaneka  terumbu  karang,  seperti Goniastrea retiformis , G. favulus, G. aspera , G. pectinata , Platygyra pini , P. lamellina , Montastrea curta , M. annuligera , M. magnistellata , Leptastrea transversa , Cyphastrea serailia , C Chaldium, Echinopora  lamellose ,  E. gemmacea ,  dan  E.  hirsutissima.  Hanya  saja keberadaan terumbu  karang  tersebut  mengalami kerusakan  yang diakibatkan aktivitas nelayan,  wisatawan,  dan  alam.  Hal  ini  tentunya  akan  berdampak  kepada  ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran.
2. Kendala  dalam  perlindungan  terumbu  karang  di  kawasan  konservasi  Pangandaran yaitu: a) pengambilan terumbu karang secara ilegal; b) pembangunan di pesisir pantai; c)  pencemaran  limbah;  d)  penambangan;  e)  penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal;  f) ketidaktahuan masyarakat dan nelayan di pesisir Pangandaran terhadap sanksi perusak terumbu karang yaitu sebagaimana dijelasakan Pasal 73 ayat (1) huruf a jo UU Nomor 27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  yakni pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Upaya  yang  dilakukan  dalam  perlindungan  terumbu  karang  di  kawasan  konservasi Pangandaran yaitu sebagai berikut: a) melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu  karang;  b)  meningkatkan  kompetensi  SDM  dalam  pengelolaan  ekosistem terumbu  karang;  c)  rehabilitasi  terumbu  karang  yang  rusak  dengan  cara  transplantasi terumbu karang; d) memberikan sosialisasi hukum tentang sanksi bagi perusak terumbu karang, sehingga masyarakat dan nelayan tidak lagi merusak terumbu karang di pesisir Pangandaran.
Adapun  saran  yang  diberikan  terhadap  perlindungan  terumbu  karang  di  kawasan konservasi Pangandaran adalah sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  monitoring  dan  evaluasi  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan  pemulihan ekosistem terumbu karang.
2. Perlu  peningkatan  pembinaan  terhadap  masyarakat  pengguna  sumber  daya  pesisir (terumbu  karang)  untuk  menumbuhkan  kepedulian  terhadap  kelestarian  ekosistem pesisir terutama terumbu karang.
3. Perlu  penambahan  luasan  areal  pemulihan  ekosistem  terumbu  karang  untuk mengembalikan kondisi ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
4. Perlu dukungan dari semua pihak secara terpadu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan  dan  kebijakan  yang  pada  akhirnya  tidak  dapat  memberikan  hasil  yang diinginkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  LPPM  Universitas  Galuh  yang  telah memberikan  dana  pengabdian  masyarakat,  sehingga  pengabdian  kepada  masyarakat  ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  H.,  Hidayat,  D.R.,  Supriadi,  D.  dan  Sirait,  R.A.  2019.  Pengabaian  Konservasi Terumbu  Karang  Dalam  Kurikulum  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Pariwisata  Di Pangandaran  dalam  Jurnal  Common,  Volume  3  Nomor  2,  Desember  2019.  DOI 10.34010/COMMON.V3I2.2595.
Manleaa,  H.,  Ledhengb,  L.  dan  Sama,  Y.M.  2016.  Faktor-Faktor  Penyebab  Kerusakan Ekosistem  Terumbu  Karang  Di  Perairan  Wini  Kelurahan    Humusu  C  Kecamatan Insana Utara Kabupaten Timor Tengah Utara, Bio-Edu : Jurnal Pendidikan Biologi, Vol.1, No. 2(21-23) 2016. https://doi.org/10.32938/jbe.v1i2.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  Nomor Kep.44/KP3K/2012  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).
Antou,  K.J.P.,  Rondonuwu,  A.B.  dan  Moningkey,  R.D.  2019.    Tingkat  ketahanan  hidup dan laju pertambahan karang acropora sp. yang ditransplantasi pada substrat buatan di  perairan  kampung  ambong,  likupang  timur,  Jurnal  Ilmiah  Platax  Vol.  7:(1), Januari 2019. https://doi.org/10.35800/jip.7.1.2019.22652.
Lalamentik, T.X.L., Unstain N.W.J. Rembet, Adnan S. Wantasen. 2017. Laju Hunian Ikan pada  Substrat  buatan  di  Pulau  Putus-Putus  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Jurnal Ilmiah Platax Vol. 5: (1), 2017. https://doi.org/10.35800/jip.5.1.2017.14969.
Peraturan Bupati  Pangandaran  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Rencana Zonasi  Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran
Fadillah.  S.A.  2019.  Ulasan  Hukum  Pidana  Sanksi  Pada  Terumbu  Karang  Rusak,  dalam jurnal  Lex  Scientia  Law  Review,  Volume  3  No.  2,  November  2019. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35403.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.