## PENYELESAIAN PERKARA GUGAT CERAI YANG DI DASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ
(Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq Di Pengadilan Agama Manado)

## Ridwan Jamal

## ABSTRAK
Di  dalam  kehidupan  rumah  tangga  sudah  diatur  berbagai  macam  hal  terkait  dengan kewajiban dan hak suami-isteri yang harus dipenuhi, namun pada prakteknya hak dan kewajiban yang sudah ditentukan itu sering luput dari perhatian baik itu suami maupun isteri, karenanya tidak bisa dihindari seringkali terjadi konflik didalam rumah tangga. dibanyak  kasus  perselisihan  rumah  tangga,  kedua  belah  pihak  (suami-isteri)  tidak dapat  dipertemukan  (diselesaikan)  untuk  mencari  jalan  keluar  bagaimana  persoalan tersebut  bisa  terselesaikan,  maka  didalam  fiqih  munakahat  diatur  yang  namanya Syiqaq.  Tulisan  ini  akan  fokus  membahas  tentang  penyelesaian  perkara  gugat  cerai yang didasarkan atas alasan Syiqaq, tulisan berbasis  riset lapangan yakni mengambil studi  kasus  terhadap proses  penyelesaian  Syiqaq di  pengadilan  agama Manado.  Riset ini  menyuguhkan  presentasi  data  kasus  Syiqaq  sejak  tahun  2000  hingga  2003,  lalu kemudian  analisis  kasus  yang  masuk  di  pengadilan  agama  Manado.  hasil  temuan adalah  aplikasi  penyelesaian  perkara  gugat  cerai  atas  alasan  syiqaq  tetap  mengacu jalur dan prosedur sistem hukum sebagai dasar pegangan. “penanganan perkara gugat cerai  atas  dasar  syiqaq di  Pengadilan  Agama  tetap  mengacu  pada  sistem  perundang- undangan berupa UU peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, juga sistem syariat islam tentang  masalah  syiqaq”.  Penanganan  secara  prosedural  hukum  dimaksudkan  untuk “menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  mampu memberikan pengayoman masyarakat islam.
Kata  Kunci: Syiqaq,  Fiqih  Munakahat,  Pengadilan  Agama  Manado,  UU  Peradilan Agama, Syariat Islam.

## A. PENDAHULUAN
Data  menunjukkan  bahwa  munculnya  gugat  cerai  dengan  alasan  syiqaq  bermula dari rapuhnya pertahanan pribadi dari masing-masing suami isteri menghadapi godaan. Keharmonisan suatu rumah tangga goncang karena tidak ada komitmen yang baik dari pihak suami isteri untuk membangun rumah tangga mereka. Komitmen yang baik dapat
membentuk sikap kesadaran yang pada akhirnya mewujudkan rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada keluarga.
Berbagai  godaan  eksternal  dan  internal  sewaktu-waktu  dapat  mengancam ketenangan  dan  keharmonisan  kehidupan  keluarga.  Pihak  suami  sering  mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi kebutuhan nafkah isterinya, disamping itu terlibat  dengan  berbagai  kasus  amoral  diluar  seperti  berjudi,  mabuk-mabukkan, menyeleweng  dengan  perempuan  lain.  Perilaku  yang  demikian  itu  adalah  sangat merugikan  bagi  kelangsungan  suatu  rumah  tangga.  Sementara  pihak  isteri  dilanda penyakit tidak sabar menghadapi godaan materi, kehilangan kepercayaan kepada suami, atau mungkin juga isteri tidak dapat menahan dirinya  pada posisi sebagai pendamping suami.  Secara  psikologis,  perilaku  isteri  yang  demikian  dapat  mematikan  kepercayaan suami.
Berdasarkan kenyataan ini, al-qur’an memperingati untuk tidak memperturutkan godaan yang datang secara tiba-tiba  dan menganjurkan agar memeranginya  serta  tidak gampang  terpengaruh  olehnya.  Bahkan  al-Qur’an  menegaskan  perlunya  sikap  kehati- hatian  dimiliki  terhadap  setiap  godaan  yang  datang.  Allah  SWT  berfirman  pada  surat an-Nisa ayat 19:
                                    

Terjemahannya :
Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil  kembali  sebagian  dari  apa  yang  telah  kamu  berikan  kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai  mereka, (maka  bersabarlah)  karena  mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu,  padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. 4;19) 1
Perintah  bersabar  dalam  menghadapi  godaan  ditujukan  bagi  kemaslahatan  isteri dan merupakan kekuatan bagi pembinaan keluarga. Allah SWT telah melarang tindakan pembatasan dan pengetatan ikatan terhadap wanita dengan melalui cara yang kaku tanpa sebab yang rasional. 2
Untuk  mengatasi  godaan  yang  mendorong  timbulnya  kebencian  diantara  suami isteri,  al-Qur’an  menegaskan  pula  bahwa  godaan-godaan  seperti  itu  dapat mempengaruhi  hati  seorang  wanita  hingga  membawanya  kepada  tindakan pembangkangan  pada  suami.  Masing-masing  suami  isteri  harus  pandai  menempatkan posisi  mereka;  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga  punya  batas-batas  tanggung  jawab yang harus dihormati dan dihargai oleh isteri. sementara isteri sebagai ibu rumah tangga juga  mempunyai  tanggung  jawab  yang  harus  dihormati.  Demikian  pula  pemeliharaan segala rahasia kehidupan suami isteri dan rumah tangga, yang tidak akan tercipta suatu kehidupan  suami  isteri  yang  baik  melainkan  dengan  memelihara  dan  menghormati rahasia. Untuk mencegah, memperbaiki kondisi perselisihan ke dalam kehidupan rumah tangga  yang  sewajarnya,  al-Qur’an  memberikan  beban  tanggung  jawab  ditujukan kepada  suami  berdasarkan  hak  dan  pengawasan  kepemimpinan  yang  dimiliki  untuk menjaga  perdamaian  dan  agar  persoalan  rumah  tangga  tidak  tersebar  keluar.  Dengan demikian, kunci sebenarna untuk menyelamatkan gugat cerai atas alasan syiqaq adalah komitmen  yang  baik  dari  kedua  belah  pihak  untuk  membangun  rumah  tangga  yang sejahtera.
Sebenarnya kasus perkakara gugat cerai atas alasan syiqaq di Pengadilan Agama Manado  dari  tahun  ke  tahun  presentasinya  adalah  cukup  minim,  data-datanya  akan dikemukakan  pada  pembahasan  berikutnya,  akan  tetapi  persoalan  gugat  cerai
1 Departemen  Agama  RI, Al-qur’an  dan  Terjemahannya (Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an  Jakarta, 1971) h. 119
2 Mahmud Syaltut, Al-Islamu Aqidatun Wa Syari’atun Diterjemahkan Oleh Abdurrahman Zain, Dengan Judul “Islam Aqidah Dan Syariah”. Cet. I ; (Jakarta : Pustaka Amani, 1986),. H. 239
merupakan fenomena menarik dan hampir merata  terjadi diseluruh Nusantara. Dengan pertimbangan ini adalah menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang sejauh mana faktor eksternal dan internal berperan mempengaruhi keutuhan suatu rumah tangga.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Syiqaq
Pengertian  secara  istilah  berikut  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari kesimpangansiuran  visi,  interprestasi  tentang  makna  syiqaq  baik  dari  segi  istilah  fiqhi maupun dari segi perundang-undangan.
Dalam undang-undang Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989, bagian penjelasan umum  tentang  pasal  76  ayat  1,  disebutkan  bahwa  syiqaq  adalah  “perselisihan  yang tajam  dan  terus-menerus  antara  suami  dan  isteri. 3 Dalam  buku  Kamus  Istilah  Fiqhi, disebutkan syiqaq adalah:
Perpecahan atau perselisihan antara suami isteri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada  keluarga  kedua  belah  pihak  atau  menunjuk  hakam  (orang  yang  mendamaikan kedua belah pihak). 4
Drs. H Djaman Nur, melihat syiqaq sebagai indikasi puncak krisis rumah tangga, yang memerlukan hakam sebagai pendamai.
Apabila  antara  suami  isteri  terdapat  pertentangan  pendapat  dan  pertengkaran yang  memuncak  sehingga  kedua  belah  pihak  tidak  mungkin  dapat  mengatasinya dan  tidak  mungkin  pula  mendamaikannya  sendiri,  maka  dapat  diutus  seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Kasus krisis rumah tangga ini dalam istilah fiqhi disebut syiqaq . 5
Tentang    pengertian  syiqaq  sebagaimana  telah  disebutkan,  kita  temukan  dalam penjelasan  pasal  76  ayat  1  Undang-Undang  nomor  7  tahun  1986.  Menurut  M.  Yahya Harahap  bahwa  pengertian  syiqaq  tersebut  memenuhi  pengertian  yang  terkandung dalam  surat  an-Nisa  ayat  35,  juga  sama  makna  dan  hakekatnya  dengan  apa  yang
3 Undang-Undang Peradilan Agama – Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 67
4 M. Abdul Mudjieb, et. al, Kamus Istilah Fiqhi, (Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 346
5 Djaman Nur, Fiqhi Munakahat, (Cet I, Semarang: CV. Toha Putera, 1993), h. 168
dirumuskan  dalam  penjelasan  pasal  39  ayat  2  huruf  (f)  Undang-Undang  No.1  tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam  rumah  tangga.” 6 Maka  menurut  pasal  76  UU  No.  7  tahun  1989,  apabila terjadi  perkara  perceraian  atas  dasar  alasan  yang  disebutkan  diatas,  tata  cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu sendiri.

## 2. Syiqaq Menurut Islam
Syiqaq  itu  berarti  perselisihan  atau  menurut  istilah  fiqhi  berarti  perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua  orang hakam, satu  orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.
Jika  perkataan  syiqaq  ditelusuri,  dapat  dirujuk  dalam  al-Qur’an,  Surah  An-Nisa ayat 35;
                                         Terjemahannya :
Dan  jika  kamu  khawatir  ada  persegketaan  antara  keduanya,  maka  kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluaraga perempuan.  Jika  kedua  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya Allah  memberi  taufiq  kepada  suami  isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S: 4; 35. 7
6 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan Acara  Peradilan  Agama  Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 , (Cet. II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 265.
7 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1971), h. 123
Syiqaq  merupakan  indikasi  puncak  krisis  rumah  tangga  dan  sekaligus  sebab putusnya  perkawinan.  Hal  ini  akan  membawa  malapetaka  bagi  kedua  belah  pihak. Terjadinya perbedaan, pertentangan, dan kemarahan dan segala yang mengingkari cinta diantara suami isteri. kalau cinta sudah hilang, akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka  berdua  jatuh  ke  lembah  kehidupan  yang  susah  dan  pemikiran  yang  bimbang karena  pada  dasarnya  kesatuan  dan  kekompakan  dalam  segala  hal  merupakan  kunci kesuksesan  dan  kebahagiaan  serta  sumber  segala  kesenangan.  Lain  halnya  kalau  ada tabiat  yang  berbeda  dan  hati  yang  tidak  bersatu.  Maka  talak  akan  menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. 8
Dalam  kondisi  seperti  itu,  maka  upaya  perbaikan  merupakan  tanggung  jawab kaum  muslimin,  pada  dasarnya,  ia  adalah  hak  suami  isteri.  tetapi  dalam perkembangannya ia juga merupakan hak keluarga, ditinjau dari kedudukannya sebagai salah  satu  pilar  kehidupan  bermasyarakat,  maka  sudah  merupakan  kewajiban  bagi anggota  keluarga  untuk  mengembang  misi  perdamaian  diantara  manusia.  Allah  SWT berfirman dalam al-qur’an  surat an-Nisa ayat 114:
                           
Terjemahannya:
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan- bisikan  dari  orang  yang  menyuruh  (manusia)  memberi  sedekah,  atau  berbuat makruf,  atau  mengadakan  perdamaian  di  antara  manusia.  Dan  barangsiapa
8 Ali  Ahmad  Jurjawi, Hikmah  Al-Tasyri  wa  Falasa  Fatuhu ,  diterjemahkan  oleh  Hadi  Mulyo- Shobahussurur,  dengan  judul  “Falsafah  dan  Hikmah  Hukum  Islam”,  (Cet.  I,  Semarang:  CV.  Adhi Grafika, 1992), h. 320
yang  berbuat  demikian  karena  mencari  keridhaan  Allah,  maka  kelak  Kami memberi kepadanya pahala yang besar. Q.S. 4 : 114 9
Jika  terjadi  syiqaq  diantara  suami  dan  isteri  dalam  kehidupan  keluarga  muslim, diperlukan upaya mendamaikan untuk mencegah kemungkinan pertengkaran lebih jauh dan berakibat disintegratif terhadap keluarga.

## 3. Kedudukan  Keluarga  atau  Orang  yang  Dekat  dengan  Suami  Isteri  Sebagai Saksi
Bunyi  pasal  76  ayat  (1)  UU  No.  7  tahun  1989  menghendaki  saksi-saksi  diambil dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. jadi keterangan keluarga atau orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  dalam  perkara  perceraian  atas  alasan  syiqaq bernilai  sebagai  keterangan  saksi.  Aturan  ini  merupakan  pengecualian  dari  apa  yang diatur  dalam  pasal  145  dan  146  H.I.R/pasal  172  dan  174  R.Bg.  Meskipun  demikian pengecualian itu hanya berlaku terhadap perkara perceraian atas alasan syiqaq.
Keterangan  keluarga  atau  kerabat  yang  dekat  dengan  suami  isteri  dianggap sebagai  keterangan  bernilai  saksi,  sekaligus  menjadi  alat  bukti  jika  keterangan  yang diinformasikan  memenuhi  syarat-syarat  materiil,  yaitu  segala  keterangan  mereka sebagai  saksi  berdasarkan  pendengaran,pengelihatan  atau  pengalaman  mereka  sendiri, selanjutnya  keterangan  yang  mereka  berikan  saling  relevansi  dengan  saksi  atau  alat bukti yang lain.
Apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  atas  dasar  alasan  syiqaq  (pertengkaran), maka  untuk  memantapkn  putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan  saksi-saksi yang  berasal  dari  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  dan  isteri  itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga untuk menjadi hakam. 10
9 Departemen Agama RI, op. Cit., h. 140
10 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan-Hukum  Adat- Hukum Agama, (Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 180.
Kesaksian para saksi harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi moral dan agama maupun segi sosial. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW :
Dari  Anas  r.a  dia  berkata:  “Nabi  SAW  pernah  ditanya  mengenai  dosa-dosa besar.  Beliau  menjawab:  yaitu  mempersekutukan  Allah,  berani  kepada  orang tua, membunuh jiwa  dan memberikan kesaksian palsu. H.R Bukhari. 11
Saksi  harus  mempunyai  komitmen  ke-Islaman  yang  baik,  sesuai  Sabda  Nabi SAW:
Menurut  Asy-sya’bi,  tidak  diperkenankan  kesaksian  ahli  kitab  sebagian  atas sebagian  yang  lain.  Hal  ini  berdasarkan  Firman  Allah:  Maka  kami  timbulkan diantara mereka  permusuhan dan kebencian.  Kata  Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW.  “Janganlah  kamu  membenarkan  ahli  kitab  dan  janganlah  pula menganggap  dusta  mereka  mereka.  Katakanlah  “Kami  beriman  kepada  Allah dan kepada apa yang dituturkan.” H.R Bukhari 12
Keluarga  atau  kerabat  yang  beperan sebagai  saksi  dalam perkara  perceraian  atas alasan  syiqaq,  disyaratkan  supaya  memberikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya, bukan mengada-ada  dalam arti keterangan palsu. Disamping itu saksi harus pula punya komitmen ke-Islaman yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
Posisi  saksi  adalah  sangat  urgen  untuk  menyelamatkan  kondisi  rumah  tangga suami  isteri  yang  sedang dalam  puncak  kritis.  Tidak  menutup  kemungkinan  saksi  dari pihak keluarga atau kerabat dapat memperburuk lebih jauh keadaan sehingga keutuhan rumah  tangga  tidak  dapat  diselamatkan  lagi  hanya  karena  keterangan  saksi,  bobotya banyak  meperburuk  keadaan.  Atas  dasar  itulah,  kesaksian  para  saksi  sedapat  mungkin diarahkan  untuk  mengatasi  permasalahan  syiqaq  suami  isteri.  Sebagaimana    diketahui bahwa  syiqaq  adalah  perbuatan  tidak  baik  yang  dapat  mengganggu  keutuhan  ikatan perkawinan. Karena itu, harus dihindari agar tidak berkesudahan dengan talak.
Menurut  Syaikh  Mahmud  Syaltut  dalam  bukunya Al-Islamu  Aqidatu  wa Syaria`tun menerangkan  bahwa  jika  perselisihan  semakin  menjadi-jadi  dan  persoalan
11 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz III , diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, dengan judul “Tarjamah Shahih Bukhari”, (Cet. I, Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 643
12 Ibid., h. 676
pun bertambah besar dan luas,  sedang salah seorang dari  keduanya tidak beroleh jalan bagi  terwujudnya  perbaikan  dan  perdamaian,  maka  kedua  suami  isteri  harus  berusaha menahan  dan  membatasi  diri.  Jangan  saling  menyakiti,  menghina  dan  memaksakan kehendaknya.  Bahkan  keduanya  hendaklah  berusaha  mengingat  kembali  segala kebaikan  dan  kebahagian  hidup  yang  telah  mereka  bina  bersama  di  masa  lalu,  juga jalinan  tali  kekeluargaan  yang  telah  mereka  pertautkan  bersama,  yang  didalamnya menanggung suka dan derita sejak awal hingga akhirnya. 13
Jika  prinsip  perdamaian  dalam  islam  diterapkan  sedemikian  rupa,  maka  prinsip tersebut  lebih  diwajibkan  dan  ditekankan  kepada  para  kepala  keluarga,  yang  dari keluarga-keluarga  itulah  akan  membentuk  suatu  bangsa  yang  kokoh  dan  lestari.  Jika keluarga  tidak  utuh  dan  terancam  kehancuran  maka  jelas  bangsa  kehilangan  pilarnya. Dengan  demikian,  upaya  perdamaian  antara  kedua  suami  isteri  merupakan  kewajiban yang lebih khusus dipikulkan keatas pundak kaum muslimin. Bahkan menurut Mahmud Syaltut  bahwa  kewajiban  keluarga  menjadi  lebih  utama  martabatnya  ketimbang berbagai  kewajiban  lainnya,  yakni  wajib  ‘ain  atas  mereka. 14 Keluarga  tidak  akan terlepas  dari  pertanggung  jawaban  keruntuhan  keluarga  berdasarkan  ikatan kekeluargaan.  Disamping  itu  mereka  juga  berkepentingan  untuk  menjaga  hal-hal  yang patut dirahasiakan, yang barangkali merupakan sebab musabab timbulnya perselisihan, sehingga tidak tersebar dan dikhawatirkan menyinggung kehormatan keluarga.

## 4. Fungsi Hakam Dalam Penyelesaian Syiqaq
Baik  dalam  pasal  76 ayat 2  UU  No.  7  tahun  1989  maupun  dalam  penjelasannya tidak terdapat penjabaran mengenai fungsi hakam secara jelas, hanya disebutkan dalam penjelasannya  bahwa  “hakam  ialah  orang  yang  ditetapkan  Pengadilan  dari  pihak
13 Mahmud Syaltut, Al-Islamu Aqidatu wa  Syari’atun, diterjemahkan  oleh  Abdurrahman  Zain, dengan judul “Islam Aqidah dan Syari’ah”, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 1986), h.246
14 Ibid ., h. 247
keluarga  suami  atau  pihak  keluarga  isteri  atau  pihak  lain  untuk  mencari  upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”. 15
Dari  penjelasan  itu  dapat  dipahami  bahwa  hakam,  tugasnya  untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian hakam dalam melaksanakan  tugasnya  cenderung  bertindak  sebagai  mediator.  Dari  segi  syariat  Islam fungsi hakam ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Menurut Syaikhul Islam Abu Zakaria bahwa hakam tidak berfungsi sebagai hakim-hakim tetapi sebagai wakil-wakil pihak  suami  isteri.  Suami  dapat  mewakilkan  hakamnya  untuk  takak  dan  khulu’,  dan isteri mewakilakn hakamnya untuk menerima talak. 16 Menurut Said Muhammad Rasyid Ridha,  bahwa  hakam  wajib  mengarahkan  kehendaknya  kepada  perdamaian  semata- mata.  Keputusan  hakam  wajib  dipatuhi  dan  dilaksanakan. 17 M.  Yahya  Harahap  dalam hal  ini  mengemukakan  bahwa  hakam  berwenang  mengambil  keputusan,  dan  putusan yang  dijatuhkan  hakam  mengikat  kepada  suami  isteri,  hakam  yang  demikian  sama dengan pengertian arbitrase . Akan tetapi sifat kearbitrasean yang diatur dalam pasal 76 ayat  2  tidak  menetapkan  usulnya  mengikat  bagi  hakam. 18 Meskipun  pada  prinsipnya usul hakam  tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan didukung oleh alasan yang logis,  adalah  kurang  bijaksana  jika  hakim  mengabaikannya.  Lagipula  kalau  usul  dan pendapat  mereka  tidak  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  untuk  apa  pengadilan mengangkat hakam.
Adalah  lebih  realistik  untuk  mepedomani  acuan  penerapan  yang  ditentukan pasal 76 ayat (2) melalui pendekatan secara kasualistik . Ada usul hakam yang mengikat hakim  bila  usul  tersebut reasonable dan  dibenarkan  oleh  suami  isteri,  disamping  ada pulu usul hakam yang tidak mengikat hakim jika tidak dibenarkan oleh suami isteri. 19
Dengan demikian untuk menyatakan usul hakam dapat mengikat atau tidak bagi hakim  harus  dikaji  secara  kasualik,  apakah  alasan  yang  menyertai  usul  hakam  adalah
15 Undang-Undang Peradilan Agama, op. Cit., h. 67
16 Sayid Sabiq, Fiqhi Sunnah , (Darul Kitab al-Arabiy, Bairut-Libanon, Jilid III), h. 289-290
17 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Darul Ma’rif, Bairut-Libanon, Jilid V), h. 77
18 M. Yahya Harahap, op. Cit. , h. 276-277
19 Ibid., h. 277
wajar  dan  logis  untuk  dipertimbangkan  atau  tidak.  Dalam  hal  ini,  yang  berwenang menilai usul itu layak diterima adalah hak sepenuhnya hakim yang mengangkat hakam. Karena itu pernyataan pembenaran dari suami isteri atau hasil konfrontasi kepada suami isteri  terhadap usul hakam, kemungkinannya tidak begitu penting dalam hal ini.
Dalam  persoalan  bertahkim,  kita  bisa  membaca  sebuah  ayat  al-Qur’an  yang berbunyi :
                       
Terjemahannya:
“Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-isteri  itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Q.S. 4 : 35 20
Turunnya  ayat  dalam  tuntunan  seperti  itu  menyatakan,  bahwa  yang  dimaksud dengan  tahkim,  posisi  dan  keberadaan  berfungsi  sebagai  media  juru  damai  manakala komunikasi damai antara suami isteri tidak berfungsi lagi. 21 Menurut Ibu Rusyd, bahwa fuqaha  sepakat  jika  juru  damai  itu  dari  pihak  keluarga  suami  isteri,  jika  tidak  orang pantas dari keluarga mereka, maka dikirim orang lain yang bukan keluarga suami isteri. apabial hakam berselisih pendapat, maka pendapat keduanya tidak dilaksanakan. 22 Abu Hanifa,  Ahmad  dan  Asy-Syafi’i  berpendapat  bahwa  hakam  tidak  diperkenanankan menjatuhkan  talak  sebelum  ada  persetujuan  dari  orang  yang  mewakili  (suami  isteri). Menurut  pendapat  imam  Malik,  oleh  karena  hakam  sebagai  hakim  maka  tidak  boleh
20 Departemen Agama RI, op. Cit., h. 123
21 Mahmud Syalhut, Op. Cit., h. 252
22 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  diterjamahkan  oleh  Ahmad  Hanafi,  (Cet.  I,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1990), h. 225
memberi  keputusan  menjatuhkan  talak atau  mendamaikan  tanpa  harus ada persetujuan terlebih dahulu dari suami isteri. 23
Setelah upaya damai dilakukan dan kedua hakam memutuskan tidak ada jalan lain kecuali cerai, maka ada dua cara penyelesaiannya :
a) Hakam pihak suami menjatuhkan thalaq, atau
b) Hakam dari pihak isteri melakukan khulu’ (Thalaq tebus). 24
Mahmud Yunus menegaskan :
1. Apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara kedua suami isteri, hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim.
2. Hakim  hendaklah  mengangkat  dua  orang  hakam  (pendamai),  seorang  dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami.
3. Tugas kedua hakam tersebut, ialah mendamaikan antara kedua belah pihak.
4. Apabila  kedua  hakam  itu  tidak  dapat  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  maka kedua    hakam  dapat  mengambil  keputusan,  menjatuhkan  talak  atau mengkhulu. 25
Upaya  perdamaian  dalam  mengatasi  syiqaq  suami  isteri  tidak  selamanya  dapat diselesaikan  dengan  rukun,  jika  demikian  keadaannya,  maka  suami  isteri  diingatkan akan perlunya mengambil langkah-langkah persuasif manakala isteri tetap dalam posisi membangkang. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 34:
                          
23 Agus Salim, Risalah Nikah , (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), . h 225
24 M. Abdul Mudjieb, Op. Cit., h 347
25 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Menurut  Mahzab  Syafi’i-Hanafi-Maliki- Hanbali, (Cet. XI, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 137
                 
Terjemahannya:
Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan untuk menyusahkannya. Q.S 4: 34 26
Sebaliknya jika suami dalam posisi melecehkan kerukunan dan perdamaian, maa kepada suami isteri dipesankan oleh Allah SWT, agar bersikap etis. Firman Allah SWT, dalam Surat An-Nisa ayat 128.
                                
Terjemahannya:
Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap  tidak  acuh  dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian  yang sebenar-benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun manusia  itu  menurut  tabiatnya  kikir.  Dan  jika  kamu  bergaul  dengan  isterimu secara  baik  dan  memelihara  dirimu  (dari  nusyuz  dan  sikap  tak  acuh),  maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa  yang kamu kerjakan. Q.S 4; 128 27
26 Depertemen Agama RI. Loc. Cit. 27 Ibid., h. 143
Apabila  kedua  belah  pihak;  suami  isteri  tetap  bersikap  keras  pada  posisi untuk tidak  rukun  dan  damai,  mengakhiri  syiqaq,  begitu  pula  kedua  orang juru  damai  sudah tidak  sanggup  lagi  memainkan  perannya  sebagai  mediator  mencari  solusi  terhadap syiqaq suami isteri. Maka dalam kondisi demikian “islam telah menetapkan hukum agar isteri  menyerahkan  sebahagian  hartanya  untuk  menebus  dirinya,  dalam  istilah  fiqhi dinamakan khulu’. 28 , Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229.
                                                    Terjemahannya:
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami  isteri)  tidak dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Q.S.2; 229 29
Ayat  inilah  yang  menjadi  dasar  hukum  khulu’  dan  penerimaan iwadh ,  Khulu’ adalah permintaan cerai paa suami dengan pembayaran yang disebut iwadh. Jadi khulu’ merupakan diantara cara terakhir guna mengakhiri persoalan syiqaq suami isteri.
28 Mahmud Syahlut, op. Cit ., h.235
29 Departemen Agama RI, Op. Cit., h.55
Dalam islam, seorang hakam disyaratkan dua orang laki-laki, yang sehat akalnya, dewasa,  adil  dan  muslim. 30 Hakam  wajib  berusaha  menciptakan  kebaikan  dan kelnggengan kehidupan rumah tangga.
Jika usul hakam harus terikat  dengan syarat pembenaran oleh suami isteri, maka hakam  tidak  bebas  berperan  dalam  mencari  upaya  penyelesaian  dan  dapat  menurangi arti  pengangkatan  hakam  itu  sendiri  serta  mengakibatkan  upaya  penyelesaian  yang diharapkan tidak akan tercapai.
Disamping itu sudah lazim bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mesti  didasarkan  pada  adanya  kerelaan  pihak-pihak  yang  bersengketa,  meskipun  ada kewajiban  bagi  hakim  untuk  berusaha  agar  perkara  yang  diajukan  kepadanya  dapat diselesaikan secara perdamaian oleh pihak untuk mendapatkan putusan yang disenangi oleh kedua belah pihak. Artinya keputusan yang diterima dengan kesadaran penuh oleh suami isteri, tidak ditanggapi secara negatif, terlebih lagi menganggap berat sebelah.
Akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  hakam  terbatas  mencari  upaya penyelesaian  perselisihan,  tidak  mempunyai  kewenangan  dan  hak  mengambil  putusan, akan tetapi hakam punya kewajiban berupa wajib melaporkan kepada peradilan agama sampai  sejauh  mana  usaha  ia  menjalankan  fungsi  hukum  dan  apa  hasil  yang  telah diperolehnya.

## C. Hasil Temuan

## 1. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqaq
Apabila  terjadi  perkara  perceraian  atas  alasan  syiqaq,  tata  cara  pemeriksaannya disamping  tunduk  kepada  ketentuan  hukum  acara  perdata  pada  umumnya,  sekaligus harus menurut paasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.
1. Keharusan mendengar  pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.
30 Sayid Sabiq, Firdaus Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, dengan judul “Fikih Sunnah”, jilid. (Cet. II, Bandung: al-Ma’arif, 1983), h. 115
Ketentuan  dalam  pasal  76  ayat  (1)  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  yang mengharuskan  hakim  untuk  mendengar  keterangan  keluarga  atau  orang  yang  dekat suami isteri sebelum memberi putusan.
Apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  atas  alasan  syiqaq,  maka  untuk mendapatkan  putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan  saksi-saksi  yang berasal dari keluaraga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. 31
Pada  prinsipnya  sama  dengan  ketentuan  dalam  pasal  22  ayat  (2)  PP  Nomor  2 Tahun 1975 yang mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq atau perselisihan/pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian dari tata cara mengadili yang harus  diterapkan  hakim  dalam  proses  persidangan.  M.  Yahya  Harahap  berpendapat “Kelalaian  hakim  dalam  menerapkan  ketentuan  tersebut  dapat  mengakibatkan  putusan batal  demi  hukum.  Atau  sekurang-kurangnya  harus  diadakan  pemeriksaan  tambahan untuk menyempurnakannya”. 32
Penjelasan  perkara  perceraian  didasarkan  atas  alasan  syiqaq,  hakim  harus memeriksa  keluarga  dekat  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri,  jika ternyata  keluarga  dekat  tidak  ada  atau  jauh  dan  sulit  untuk  dihadirkan,  hakim  dapat meminta  siapa-siapa  orang  yang  dekat  dengan suami  isteri. Kalau  pihak  keluarga  atau orang  dekat  suamiisteri  tidak  mau  hadir  dengan  suka  rela  sebagai  saksi,  maka  hakim secara  ” exofficio ”  memerintahkan  juru  sita  untuk  memanggil  mereka  secara  resmi, malahan dapat dihadirkan dengan paksa. 33
Ketentuan  pasal  76  sebenarnya  bersifat imperatif .  Berarti  pemeriksaan  keluarga atau  orang  dekat  dengan  suami  isteri  mesti  dilakukan  lebih  dahulu  sebelum  hakim menjatuhkan  putusan  sebagai  syarat  sahnya  pemeriksaan  dan  putusan.  Bila  dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Karena telah diabaikan tata
31 Undang-Undang Peradilan Agama, Loc. cit
32 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama-Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Cet. II; (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), H. 266
33 Ibid .
cara  yang  telah  ditentukan  undang-undang.  Dengan  demikian  semakin  kuat  alasan hakim  untuk  memerintahkan  kehadiran  pihak  keluarga  atau  orang  dekat  secara  resmi, dan  bila  perlu  secara  paksa  dalam  hal  mereka  tidak  mau  hadir  dengan  sukarela. Kewenangan hakim tersebut, tidak perlu atas permintaan para pihak.
Dari  uraian iatas  diketahui  pemeriksaan keluarga  atau  orang-orang  dekat dengan suami  isteri  sebagai  saksi  dalam  masalah  perceraian  atas  dasar  syiqaq  adalah  bersifat imperatif ,  karena  itu  menjadi  syarat  sahnya  pemeriksaan,  kelalaian  dalam  yang demikian  dianggap  merupakan  pelanggaran  terhadap  tata  cara  mengadili  yang ditentukan undang-undang.

## 2. Pengadilan dapat mengangkat Hakam
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  No.  7  pasal  76  ayat  (2)  yang  berwenang mengangkat  hakam  adalah  pengadilan,  dilakukan  oleh  ketua  majelis  yang  memeriksa perkara.  Ketentuan  pengangkatan  hakam  bersifat fakultatif, 34 hal  ini  dapat  dilihat  dari bunyi  pasal  tersebut  dalam  kalimat  “dapat  mengangkat  hakam”. 35 Ini  berarti  tidak semua perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq harus diselesaikan dengan pengangkatan hakam. Pengangkatan hakam dari segi ilmu  fiqh, ada  yang menganggap hukumnya wajib, pendapat lain yaitu hukummya sunnat. 36 Nampaknya Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  mensejajarkan  pengangkatan  hakam sebagai  tindakan  “sunnah”. Pengadilan dapat mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan pengadilan, artinya “pengangkatan hakam merupakan tindakan kausistik ” 37
Oleh  karena pengangkatan  hakam  dilakukan  setelah  mendengar  saksi-saksi  yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, atau dengan kata lain setelah melalui  tahap  pembuktian,  maka  ada  kemungkinan  bila  alasan  perceraian  tersebut terbukti  dan  telah  cukup  jelas  bagi  pengadilan  sebab-sebab  perselisihan  dan
34 M. Yahya Harahap, op. Cit., h. 275
35 UU Peradilan Agama, op. Cit., h. 35
36 M. Yahya Harahap, Loc., Cit
37 Ibid., h. 275
pertengkaran, gugatan/permohonan perceraian ditolak. Sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi pengangkatan hakam dalam penyelesaiannya.
Pengangkatan  hakam  diperlukan  manakala  dalam  pemeriksaan  perkara  syiqaq tidak  didukung  oleh  pembuktian  yang  sempurna,  akan  tetapi  terdpat  petunjuk  atau indikasi  bahwa  sifat  syiqaq  meruapakn  tahapan  pertengkaran  yang  tajam,  sedangkan upaya  perdamaian  dari  hakim  tidak  mebuahkan  hasil  dan  harapan  damai.  Berarti diperlukan  orang-orang  yang  lebih  mengetahui  seluk  beluk  dan  keadaan  suami  isteri, yang lebih leluasa memeriksa keadaan tempat kediaman suami isteri, dapat mengadakan kominikasi  perdamaian  dengan  pihak-pihak  atau  para  keluarganya  secara  lebih  bebas dan  mendalam,  atau  melakukan  sesuatu  yang  lazimnya  tidak  mungkin  dilakukan  oleh hakim karena dibatasi oleh kode etik tugas dan profesi kehakiman.
Upaya pengangkatan hakam tergantung kepada hakim, sekalipun ada permintaan dari  salah  satu  pihak  atau  dari  kedua  belah  pihak,  semuanya  terletak  pada  penilaian hakim atas ukuran mana yang lenih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika dalam perkiraan/penilaian hakim, perdamaian lebih mudah dicapai  jika  melalui  hakam,  barangkali  pengangkatan  hakam  bisa  berubah  menjadi keharusan.  Yang  jelasnya  seorang  hakim  tidak  boleh  bersikap apriori ;  pesimis  akan adanya  kemungkinan islah bisa  dicapai,  sebaliknya  harus  bersikap  membuka  peluang untuk  mengangkat  hakam  sampai  putusan  perkara  syiqaq  dijatuhkan.  Dalam  kondisi lain,  dari  hasil  pemeriksaan  menunjukkan  bukti-bukti  perkara  yang  sangat  parah,  dan pengangkatan  hakam  sudah  dapat  diperhitungkan  akan  sia-sia,  hakim  lebih  tepat menyelesaikan  perkara.  Sebaiknya  diyakini  dan  berpegang  teguh  pada  sunnatullah, bahwa tidak semua persengketaan dapat diselesaikan.
Sekarang  timbullah  sebuah  pertanyaan,  pada  tahap  proses  yang  bagaimana  baru dapat diangkat hakam dalam suatu perkara yang didasarkan atas syiqaq? Pada pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, didalamnya tergambar saat pengangkatan hakam, ialah sesudah  proses  perkara  melewati  tahap  pemeriksaan  saksi.  Saksi-saksi  dan  alat  bukti lainnya  yang  diajukan  para  pihak  sudah  selesai  diperiksa.  Dari  hasil  pemeriksaan pembuktian,  pengadilan  telah  mendapat  gambaran  tentang  sifat  syiqaq,  pada  tahap seperti inilah baru saatnya menunjuk hakam.
Agar  dapat  bekerja  sebaik  mungkin,  segala  sesuatu  yang  terjadi  dipersidangan sebaiknya diinformasikan kepadanya. Kepada hakam diberi :
- Pengarahan seperlunya;
- Saat melaporkan hasil usahanya;
- Serta batas jangka waktu penugasan. 38
Dengan  sendirinya,  hakam  disyaratkan  orang  yang  arif,  disegani  dan  bersedia bekerja  serta  dapat  dipercaya.  Hakam  benar-benar  dikenal  dan  sangat  dekat  dengan suami  isteri,  batas  waktu  tugas  diamanatkan  kepadanya  untuk  menyelesaikan  perkara dipatuhi dengan baik.
Kalau  tidak  keliru,  dari  segi  pendekatan  hukum  Islam  maupun  dari  segi pendekatan  Hukum  Acara  Perdata,  pengusulan  hakam  datang  dari  pihak-pihak yang  berperkara.  Para  pihak  bebas  mengusulkan  siapa  yang  mereka  ingini menjadi  hakam  dari  pihaknya.  Akan  tetapi  apa  yang  mereka  usulkan,  tidak mengikat hakim. Oleh karena itu usul penunjukan hakam yang disampaikan para pihak  tidak  mutlak  mengikat,  untuk  mengusulkan  beberapa  orang  serta  dalam pengusulan itu dilengkapi dengan biodata. 39
Hukum  harus  dimiliki  kepastian  dan  kredabilitas  sebagai  pendamai.  Sekiranya kami  berpendapat  orang-orang  yang  diusulkan  para  pihak  kurang  tepat,  hakim  dapat mengusulkan  orang  lain  atas  persetujuan  pihak-pihak  yang  bersengketa,  agar  tidak terjadi  hambatan  psikologis  antara  hakam    dengan  pihak-pihak  dalam  melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan.
Secara  prosedural,  pengangkatan  hakam  perkara  perceraian  atas  alasan  syiqaq dilakukan  pada  saat  tahap  proses  pemeriksaan  perkara  sudah  selesai  memeriksa  saksi dan  alat  bukti  lainnya.  Pengangkatan  hakam  sifatnya  imperatif,  tidak  mesti  harus  ada tergantung dengan kondisi perkara yang menurut pertimbangan hakim atau pengadilan memungkinkan untuk diadakan atau tidak.
38 Ibid., h. 274
39 Ibid.,

## 2. Aplikasi  Penyelesaian  Perkara  Gugat  Cerai  Karena  Alasan  Syiqaq  di Pengadilan Agama Manado
Pembahasan  pada  bagian  ini  diawali  dengan  data  presentase  penyelesaian  setiap kasus dalam kurun waktu tertentu, sebagai berikut :
1. Tahun 2000
a. Pengesahan nikah :   7 Kasus
b. Penetapan ikrar talak  : 24 Kasus
c. Fasak
:   3 Kasus
d. Syiqaq :   2 Kasus
e. Tuntutan ganti rugi  :   1 Kasus
f. Mal :   1 Kasus
g. Lain-lain :
h. Gugur : 11 Kasus
i. Banding kasasi
:   2 Kasus
2. Tahun 2001
a. Pengesahan nikah :   3 Kasus
b. Penetapan ikrar talak  : 37 Kasus
c. Taklik Talak
: 50 Kasus
d. Mal :   1 Kasus e. Lain-lain :   6 Kasus f. Gugur :   2 Kasus
g. Banding :   3 Kasus h. Dicabut :   7 Kasus
3. Tahun 2002
a. Cerai talak : 38 Kasus
i. Cerai gugat : 44 Kasus
j. Isbat nikah :   5 Kasus
k. Kewarisan :   1 Kasus l. Ditolak :   6 Kasus m. Gugur :   6 Kasus
4. Tahun 2003
a. Pembatalan perkawinan  :   1 Kasus
b. Cerai talak
:   8 Kasus
c. Cerai gugat : 29 Kasus d. Harta bersama :   1 Kasus
e. Pengesahan anak :   1 Kasus
f. Isbat nikah :   1 Kasus g. Kewarisan :   2 Kasus 40
Data  diatas  menggambarkan  tentang  beragamnya  kasus  dan  potensinya  yang ditangani  Pengadilan  Agama  Manado,  setiap  tahunnya.  Kasus  terbanyak adalah secara berturut-turut sebagai berikut: cerai gugat (tindak pidana dan cacat badan atau penyakit) 73  kasus,  penetapan  ikrar  talak  46  kasus.  Sementara  gugat  cerai  atas  alasan  syiqaq adalah sangat minim yaitu tahun 2000 hanya ada 2 kasus dan tahun 2003 hanya 1 kasus. Jika perkara yang ditangani pengadilan Agama Manado dilihat dari segi kasus pertahun, maka  urutan-urutannya  ialah  sebagai  berikut:  tahun  2000  sebanyak  51  kasus,  tahun 2001 sebanyak 109 kasus, tahun 2002 sebanyak 104 kasus dan tahun 2003 sebanyak 43 kasus.
Aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan  prosedur  sistem  hukum  sebagai  dasar  pegangan.  “penanganan  perkara  gugat  cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundang-undangan berupa  UU  peradilan  Agama  UU  No.  7  tahun  1989,  juga  sistem  syariat  islam  tentang masalah  syiqaq”. 41 Penanganan  secara  prosedural  hukum  dimaksudkan  untuk
40 Sumber data, Kantor Pengadilan Agama Manado, data tahun 2003
41 Insyafli, Hakim ketua Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003
“menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  mampu memberikan pengayoman masyarakat islam”. 42
Sebagai  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  penelitian ilmiah  kami  ketengahkan  kasus  dibawah  ini  guna  bahan  pertimbangan  dan  bahan masukan  dalam  usaha  menemukan  suatu  bentuk  penerapan  pasal  76  UU  No.  7  tahun 1989 yang mendekati kebenaran. Kasus perkaranya sebagai berikut:
M.M  (singakatan  nama  penggugat)  seorang  isteri  mengajukan  gugatan  cerai melawan  A.S  (singkatan  nama  tergugat)  suaminya  ke  Pengadilan  Agama  Manado dengan  suratnya  tertanggal  9  April  2003  yang  terdaftar  dikepaniteraan  pengadilan Agama Manado dibwah nomor registrasi : 27/Ptd-G/2003/PA/MDO.
M.M di dalam posita gugatnya mengemukakan telah menikah dengan A.S selama 6  tahun  sejak  menikah  telah  mendapatkan  2  orang  anak.  Sebulan  setelah  menikah, ternyata  bulan  September  1997  rumah  tangga  kedua  pasangan  suami  isteri  ini  cekcok karena A.S mempunyai perilaku yang tidak etis; melakukan tindak pidana judi, mabuk- mabukkan,  mempunyai  wanita  simpanan.  Disamping  itu  A.S.  sebagai  tergugat  suka memukul dan menyiksa M.M  secara berturut-turut, yaitu bulan Februari 1999, tanggal 19  Februari  2002  dan  terakhir  tanggal  21  Mei  2002.  Dan  sejak  tanggal  19  Februari antara  M.M  dengan  A.S.  telag  berpisah,  pada  saat  M.M.  minggat  dari  rumah  karena tidak tahan lagi disiksa.
Berdasarkan  alasan  tersebut  M.M.  mohon  kepada  Pengadilan  Agama  Manado dalam petitum surat gugatannya, supaya :
1. Mengabulkan gugatan penggugat (M.M)
2. Memutuskan hubungan dengan A.S karena cekcok terus menerus dalam rumah tangga sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Membebasan biaya perkara sesuai dengan peraturan;
4. Memohon keadilan yang seadil-adilnya.
42 Ahmad Riva’i, AH. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003
Atas gugatan itu A.S sebagai tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa  benar  penggugat  dan  tergugat  suami  isteri  yang  sah  dan  sudah mempunyai dua orang anak;
2. Bahwa  benar  dalam  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  terjadi  percecokkan dan pertengkaran sebagaimana didalihkan oleh penggugat;
3. Bahwa  penyebab  percecokkan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah  sebagaimana yang  telah  didalihkan  penggugat  selalu  menuduh  tergugat  berpacaran  dengan perempuan lain yang berinisial T, padahal itu tidak benar;
4. Bahwa benar semenjak 19 Februari 2002 penggugat dan tergugat sudah berpisah sama sekali, karena penggugat turun dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa tergugat masih ingin rukun kembali dengan penggugat
Usaha  Majelis  hakim  untuk  menyelesaikan  persengketaan  mereka  secara perdamaian  tidak  membuahkan  hasil.  Kemudian  M.M  bersikukuh  untuk  tidak  rukun lagi, meskipun A.S. menyatakan keinginan bersedia rukun.
Karena dalih-dalih gugatan M.M sebagian telah disangkal A.S. maka Pengadilan Agama  Manado  memerintahkan  M.M  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya.  Untuk  itu telah  dihadapkan  2  orang  saksi  dari  keluarga  M.M.  sebagai  saksi  yang  memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan. Saksi menerangkan yang pada intinya bahwa  penggugat  dan  tergugat  suami  isteri,  telah  dikarunia  dua  orang  anak,  rumah tangga  mereka  senantiasa  dilanda  perselisihan/pertengkaran,  telah  diupayakan  jalan damai ternyata tidak ada jalan. Sebaliknya dari pihak tergugat, mengahdirkan satu orang saksi  dari  keluarga,  dimana  dalam  kesaksiannya  senada  dengan  kesaksian  dari  pihak tergugat.
Memperhatikan  alat  bukti  yang  ada  dan  keterangan  saksi-saksi,  maka  dapat disimpulkan sebagai persangkaan tentang adanya perselisihan yang tajam antara kedua belah  pihak.  Karenanya  perkara  ini  dikualifikasikan  sebagai  gugatan  perceraian  yang didasarkan atas alasan syiqaq (Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989). Maka untuk mendapat
putusan  perceraian  harus  didengar  keterangan  saksi-saksi  yang  berasal  dari  keluarga atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  (penggugat  dan  tergugat)  dan mengangkat hakam masing-masing pihak.
Pengadilan  Agama  Manado:  menimbang;  mengingat  dan  mengadili  sebelum memutus pokok perkara sebagai berikut:
1. Menetapkan perkara ini sebagai gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq;
2. Memerintahkan  penggugat  dan  tergugat  untuk  menghadirkan  saksi-saksi  yang berasal  dari  keluarga  masing-masing  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan penggugat  dan  tergugat  guna  didengar  keterangan  mereka  di  persidangan  dan diangkat sebagai hakam masing-masing pihak.
3. Menunda penentuan mengenai biaya perkara sampai putusan berakhir
Kemudian  M.M  mengajukan  nama  seorang  dari  keluarganya  untuk  diangkat sebagai  hakam  dipihaknya,  kemudian  juga  A.S  mengajukan  nama  dari  seorang keluarganya untuk diangkat menjadi hakim dari pihaknya.
Setelah pengadilan mengangkat hakam-hakam tersebut serta memberi pengarahan hakam-hakam  dan  pihak-pihak  seperkunya,  memberi  waktu  sesuai  permintaan  hakam untuk  mencari  upaya  penyelesaian  syiqaq.  Sampai  pada  hari  sidang  yang  telah ditentukan hakam-hakam memberi usul/kesimpulan yang intinya bahwa “penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi didamaikan”.
Pada akhirnya pengadilan Agama Manado menarik kesimpulan bahwa:
1. Sudah  tidak ada  harapan  lagi  antara  penggugat  dan  tergugat  untuk  dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, hal mana terbukti bahwa seluruh upaya keluarga kedua belah pihak maupun oleh pengadilan selama proses persidangan tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda untuk rukun kembali;
2. Dalam  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  mungkin  lagi diharapkan terwujudnya ketenangan lahir batin serta kasih sayang;
3. Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas  maka  terbukti  bahwa  gugatan cerai  penggugat  tersebut telah  memenuhi  alasan perceraian  sebagaimana  diatur
dalam  pasal  39  ayat  (1)  UU  No.  1  tahun  1974  jo  pasal  19  huruf  (f)  peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
4. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat.
Adapun  keputusan  Pengadilan  Agama  Manado  yang  berkenan  gugat  cerai  atas alasan syiqaq seperti di atas, sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba’in sughra dari tergugat A.S. terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 82.500 kepada penggugat.
Jelas  bahwa  proses  penyelesaian  gugat  cerai  atas  alasan  syiqaq  di  Pengadilan Agama  Manado,  aplikasinya  didasarkan  kepada  pasal  76  No.  7  tahun  1989  UU Peradilan  Agama  bagian  Tata  Cara  penyelesaian  perceraian  karena  alasan  syiqaq, sebagai berikut :
(1) Apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  atas  alasan  syiqaq,  maka  untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat suami isteri.
(2) Pengadilan  setelah  mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat  persengketaan antara  suami  isteri  dapat  mengangkat  seorang  atau  lebih  dari  keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. 43
Sebagaimana juga yang ditulis oleh Mahmud Yunus;
(1) Apabila  terjadi  syiqaq  (pertengkaran)  antara  kedua  suami  isteri,  hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim.
43 Undang-undang  peradilan  Agama  UU  No.  7  tahun  1989,  Cet.  II  ;  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1992), h. 35
(2) Hakim  hendaklah  mengangkat  dua  orang  hakam  pendamai,  seorang  dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami.
(3) Tugas  kedua  hakam  tersebut  tidak  dapat  mendamaikan  kedua  belah  pihak, maka  hakam  dapat  mengambil  keputusan,  menjatuhkan  talak  atau mengkhulu’ 44
Penyelesaian  akhir  syiqaq  suami  isteri  oleh  Pengadilan  Agama  ditetapkan dengan menjatuhkan talak atau khulu’ (talak tebus) dari pihak isteri.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisa  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  yang mewakili  pihak  suami  ataupun  pihak  isteri  dalam  hal  Syiqaq  berkedudukan,  pertama sebagai  wakil  dari  wakil  suami  isteri  dan  dalam  hal  ini  kedua  orang  tersebut  tidak berhak  untuk  memutuskan  perkara  tanpa  adanya  persetujuan  dari  kedua  orang  yang berselisih.  Kedua,  seseorang  yang  mewakili  dari  pihak  suami  ataupun  pihak  isteri berkedudukan  sebagai  hakim  dan  mereka  mempunyai  kewenangan  untuk  metuskan perkara walaupun tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.
Apabila dalam kasus Syiqaq ini keduan tidak dapat berdamai maka salah satu hal yang terbaik adalah dengan menceraikan keduanya, dan kedudukan cerai kasus Syiqaq adalah  bersifat  Ba`in,  yaitu  pernikahan  yang  putus  secara  penuh  dan  tidak memungkinkan untuk kembali lagi kecuali dengan mengadakan akad dan makawin baru tanpa harus dinikahi oleh pria lain sebelumnya.
44 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Menurut  Mahzab  Syafi’i,  Hanafi,  Maliki,
Hanbali , Cet. XI ; (Jakarta : Hindakarya Agung, 1989), h. 137
Aplikasi penyelesaian perkara gugat cerai atas alasan syiqaq tetap mengacu jalur dan  prosedur  sistem  hukum  sebagai  dasar  pegangan.  “penanganan  perkara  gugat  cerai atas dasar syiqaq di Pengadilan Agama tetap mengacu pada sistem perundang-undangan berupa  UU  peradilan  Agama  UU  No.  7  tahun  1989,  juga  sistem  syariat  islam  tentang masalah  syiqaq”. 45 Penanganan  secara  prosedural  hukum  dimaksudkan  untuk “menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  mampu memberikan pengayoman masyarakat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Agama  RI, Al-qur’an  dan  Terjemahannya, Yayasan  Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an  Jakarta, 1971.
Zain Abdurrahman, Islam Aqidah Dan Syariah . Jakarta: Pustaka Amani, 1986.
Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Mudjieb M. Abdul, et. al, Kamus Istilah Fiqhi , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
Nur Djaman, Fiqhi Munakahat, Semarang: CV. Toha Putera, 1993.
Harahap  M.  Yahya, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 , Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
Shobahussurur Hadi Mulyo, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam , Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
45 Insyafli, Hakim ketua Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003
Hadikusuma  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan-Hukum Adat- Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.
Sunarto Ahmad, Tarjamah Shahih Bukhari , Semarang: Asy-Syifa, 1992.
Sabiq Sayid, Fiqhi Sunnah , Darul Kitab al-Arabiy, Bairut-Libanon, Jilid III.
Rasyid Ridha Muhammad, Tafsir al-Manar, Darul Ma’rif, Bairut-Libanon, Jilid V.
Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid , Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
Salim Agus, Risalah Nikah , Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
Yunus  Mahmud, Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Menurut  Mahzab  Syafi’i-Hanafi- Maliki-Hanbali, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
Sabiq Sayid, Firdaus Sunnah , Bandung: al-Ma’arif, 1983.
Sumber data, Kantor Pengadilan Agama Manado, data tahun 2003.
Insyafli, Hakim ketua Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003.
Ahmad Riva’i, AH. Hakim Pengadilan Agama Manado, Wawancara, 2003.