Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 1, April 2021

## EVALUASI PENETAPAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BPPRD KOTA METRO
Virra Yulian Putri 1 Yulita Zanaria 2 Angga Kurniawan 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
virrayyy@gmail.com 1 , ummyulita@gmail.com 2 , angga22.umm@gmail.com 3

## ABSTRACT
This study aims to  determine the Determination of Hotel  Tax and Land and Building  Tax at  BPPRD  Metro City. Data is obtained from the results of hotel tax data, land and building tax (PBB) data, local revenue data (PAD) for the period 2017-2019. The data analysis of this research was carried out using qualitative analysis. The results of this study indicate that the hotel tax and land and building tax target plans compiled by the BPPRD and stipulated in  plenary  meetings  to  determine  targets  for  each fiscal  year  based  on  regional  needs  can  be  seen  that for  three consecutive years the target set has experienced a significant increase. This shows that the government's efforts to increase regional income in Regional Original Revenue through hotel taxes and land and building taxes for rural and urban areas are already good. The targets that have been set are submitted to the relevant agencies and then look  at  the  potentials  that  can  be  explored,  especially  related  to  the  management  of  hotel  taxes  and  land  and building taxes in achieving the target.
Keywords: Hotel Tax; Land and Building Tax; Local Revenue

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  Penetapan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pada  BPPRD Kota Metro Data diperoleh dari hasil data pajak hotel, data pajak bumi dan bangunan (PBB), data pendapatan asli daerah  (PAD)  periode  tahun  2017-2019.  Analisa  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Rencana target pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan yang disusun  oleh  BPPRD  dan  ditetapkan  dalam  rapat  paripurna  untuk  menentukan  target  setiap  tahun  anggaran berdasarkan  kebutuhan  daerah  dapat  dilihat  bahwa  selama  tiga  tahun  berturut-turut  target  yang  ditetapkan mengalami  adanya  peningkatan  yang  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sudah  baik. Target  yang telah ditetapkan diserahkan kepada dinas terkait selanjutnya  melihat potensi  – potensi  yang  dapat  digali  utamanya  terkait  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pa  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam mencapai target.
Kata Kunci : Pajak Hotel; Pajak Bumi; Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  2  tahun  2015  tentang  penetapan  peraturan  pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang  pemerintahan  daerah.  Mengamanatkan  bahwa  segala  urusan  pemerintah  daerah  diserahkan kepada  pihak  pemerintah  daerah,  saat  ini  daerah  diberi  kewenangan  penuh  untuk  merencanakan, melaksanakan,  mengawasi,  mengendalikan  dan  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  daerah.  kewenangan yang  lebih  luas,  nyatadan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurussendiri  urusan  pemerintahan  dan  melaksanakan  kewenangan  atas  prakarsa  sendiri  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  potensi  daerah  masing-masing  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  yang  potensial  dalam  pembiayaan  negara  dan pembangunan  nasional.  Pajak  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  sebuah  negara  terutama  negara yang  sedang  giat  melaksanakan  pembangunan  seperti  Indonesia.  Tanpa  pajak,  kehidupan  negara  tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa, salah satu penopang pendapatan nasional yaitu  berasal  dari  penerimaan  pajak  yang  menyumbang  sekitar  70%  dari  seluruh  penerimaan  Negara (Iqbal  :  2016).  Oleh  sebab  itu  maka,  pajak  merupakan  ujung  tombak  pembangunan  sebuah  negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara  langsung  dan  bersama-sama  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk  pembangunan  nasional. Sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  negara,  pajak  mempunyai  arti  dan  fungsi  yang  sangat  penting untuk proses pembangunan.
Menurut    Mardiasmo    (2013:1),    dalam    upaya    meningkatkan    penerimaan  pajak,  pajak mempuyai  peran  masing-masing  dalam  memberikan  kontribusinya  kepada  kas  Negara,  agar  dapat mengetahui dengan baik maka tentunya Wajib Pajak  harus mengetahui fungsi pajak itu sendiri. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi penerimaan ( budgetair ) dan fungsi mengatur ( regulerend ). Ditinjau dari  fungsi  penerimaan  maka,  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya  sedangkan,  dilihat  dari  fungsi  mengatur  maka,  pajak    sebagai    alat    untuk mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Pemerintah  Kota  Metro  merupakan  salah  satu  Pemerintah  Daerah  yang  melaksanakan kewenangan  pemerintahan  pada  Kabupaten/Kota,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Penyerahan  berbagai  wewenang  dalam  pelaksananan  desentralisasi  ini  tentunya  harus  disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang  sering kita sebut dengan Pedapatan Asli Daerah (PAD), dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak dearah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2013).
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerahnya sendiri.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut kontribusi  wajib kepada daerah yang terutang oleh orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  undang-undang  Nomor  28  tahun  2009,  telah  dijelaskan  bahwa  pajak  daerah digolongkan atas dua yaitu pajak tingkat Provinsi dan  tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dipungut dan dikelola oleh pemerintah Provinsi sedangkan, pajak Kabupaten/Kota dikelola dan kemudian menjadi hak  oleh  pemeritah  Kabupaten/Kota.  Dalam  pemungutan  pajak  daerah  yang  ada  di  Pemerintah Kabupaten  biasanya  diserahkan  sepenuhnya  pada  SKPD  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Bupati/Walikota, sehingga semua Pengelolaan atas pajak daerah menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersagkutan.
Di  Kota  Metro,  kebijakan  pemungutan  pajak  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2011  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Salah  satu  dari  sekian  jenis  pajak  yang  ditetapkan dalam  peraturan  daerah  tersebut  yaitu  pajak  hotel.  Pajak  hotel  merupakan  jenis  pajak  daerah  yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya  kompenen pendukung
yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah  adalah  suatu  bentuk  usaha  yang  sistematik  dari  pembangunan  nasional  dimana  didalam pelaksanaanya  memerlukan  adanya  peran  aktif  secara  mendasar  dari  pemerintah,  swasta  maupun kelompok  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah  dan  secara  terus-menerus digunakan  untuk  menganalisi  kondisi  dan  pelaksanaan  pembangunan    daerah    yang  semakin berkembang.
Oleh  karena  itu  dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  lebih  luas,  nyata,  berkembang  dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih  baik.  Salah  satu  dari  beberapa  faktor  yang  dapat  mengindikasi  suatu  daerah  dianggap  mampu mengurus  rumah  tangganya  sendiri  adalah  dimana  suatu  daerah  itu    mampu  membiayai  urusan  yang diserahkan pemerintah pusat  dengan keuangannya sendiri.
Kota  Metro  dalam  melaksanakan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat, memerlukan dana untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan belum optimal. Salah satu  pajak  yang  menjadi  potensi  sumber  pendapatan  negara  kita  yaitu  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara.
Penarikan  pajak  bumi  dan  bangunan  (  PBB  )  dilimpahkan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah kota  sesuai  dengan  peraturan  bersama  menteri  keuangan  dan  menteri  dalam  negeri  nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan  dan  perkotaan  sebagai  pajak  daerah.  Pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  yaitu  iuran  yang dikenakan  terhadap  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak,  memiliki,  menguasai  dan memperoleh  manfaat  dari  bumi  dan  bangunan.  Berikut  data  anggaran  dan  realisasi  pajak  Hotel  Pajak Bumi Bangunan 2017-2019 Kota Metro.
Dapat dilihat dari data diatas bahwa anggaran dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017-2019 dan pajak Hotel pada tahun 2017-2018 terus mengalami peningkatan. Kenaikan realisasi dan anggaran tersebut tidak terlepas kepatuhan masyarakat membayar pajak, system administrasi dan hukum, dan kualitas aparat perpajakan. Kota Metro terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang  terdapat  di  Kota  Metro  dan  menargetkan  untuk  melakukan  pemungutan  pajak  yang  efektif  dan efisien guna pencapaian tujuan pembanguan daerah.
Pada  tahun  2019,  realisasi  pajak  hotel  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  Rp.332.562.072,00 dari  anggaran  pajak  hotel  sebesar  Rp.360.000.000,00.  Adanya  penerimaan  pajak  yang  berada  dibawah anggaran  ini  dapat  disebabkan  oleh  kesadaran  wajib  pajak  Hotel  menurun  dalam  membayar  pajak. Dengan  hal  ini,  Pemerintah  dituntut  untuk  melakukan  pemungutan  pajak  yang  efektif  dan  efisien  guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Pembayaran pajak tersebut dapat menjadi sumbangsi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pendapatan daerah kota Metro Selain dari pajak sumber pendapatan daerah juga berasal  dari  dana  perimbangan  yang  merupakan  sumber  bagi  hasil  penerimaan  dari  pajak  bumi  dan bangunan.  Akan  tetapi  permasalahan  yang  dialami  daerah  pada  umumnya  berkaitan  dengan  penggalian sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan  salah  satu  komponen  dari  pendapatan  asli daerah  (  PAD)  masih  belum  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara keseluruhan.  Masalah  yang  tengah  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah  yaitu  masih  lemahnya  kemampuan pendapatan  daerah  untuk  menutupi  biaya  dalam  melaksanakan  belanja  pembangunan  yang  setiap tahunnya semakin meningkat.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus,  yang  merupakan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  deskriptif (Kountur, 2015: 105) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas  mungkin  tanpa  adanya  perlakuan  terhadap  obyek  yang  diteliti.  Studi  kasus  merupakan  strategi penelitian  dimana  di  dalamnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas, proses,  atau  sekelompok  individu  (Creswell,  2018: 19).  Kasus-kasus  dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,
dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

## Analisis Data
Analisis  data  merupakan  “suatu  rangkaian  proses  penyederhanaan  dan  pengelompokan  data-data sesuai  dengan  alat  yang  digunakan.  Analisis  data  dimaksudkan  sebagai  suatu  cara  untuk  menganalisis sebab-sebab  timbulnya  suatu  permasalahan  yang  terjadi  didaIam  suatu  perusahaan  serta  seberapa  jauh permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan”.
Menurut  Sugiyono  (2015  :  244):  “analisis  data  adaIah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis data kualitatif adaIah  bersifat  induktif,  yaitu  suatu  analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dan  selanjutnya dikembangkan.
Pada  teknik  analisis  data  ini,  penulis  menggunakan  analisis  data  dilapangan  model  Miles  and Huberman.  Menurut  Miles  and  Huberman  (daIam  Sugiyono,  2015:  246)  mengemukakan  bahwa: “aktivitas daIam analisis data kualitatif diIakukan secara interaktif dan berIangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas daIam analisis data model Miles and Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification ”.
a .  Data Reduction (Reduksi Data)
“Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu  maka  perlu  dicatat  secara teliti dan rinci. Seperti teIah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin  banyak,  kompleks  dan  rumit.  Untuk  itu  perlu  diIakukan  analisis  data  meIalui  reduksi  data. Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang teIah direduksi akan memberikan gambaran yang  lebih  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya  dan mencarinya bila diperIukan”.
b. Data Display (Penyajian Data)
“SeteIah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adaIah  mendisplaykan  data.  DaIam  penelitian kualitatif,  penyajian  data  diIakukan  daIam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori, tabel dan sejenisnya. DaIam hal ini, Miles and Huberman menyatakan,` yang paling sering digunakan untuk  menyajikan  data  daIam  penelitian  kualitatif  adaIah  dengan  teks  yang  bersifat  naratif.  MeIalui penyajian  data  tersebut,  maka  data  terorganisasikan,  tersusun  daIam  pola  hubungan,  sehingga  akan semakin  mudah  dipahami.  Dengan  mendisplaykan  data,  maka  akan  memudahkan  untuk  memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang teIah difahami tersebut”.
c. Conclusion Drawing/Verification
Langkah  ketiga  daIam  analisis  data  kualitatif  menurut  Miles  and  Huberman  adaIah  penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan berubah  bila  tidak  ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  kelapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang  dikemukakan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel.  Kesimpulan  daIam  penelitian  kualitatif adaIah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun  gambaran  suatu  objek  yang  sebelumnya  masih  remang-remang  atau  gelap  sehingga  seteIah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan juga teori”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rencana  target  disusun  oleh  Dispenda  dan  diserahkan  ke  DPRD  dibahas  dan  ditetapkan  dalam rapat  paripurna  untuk  menentukan  target  setiap  tahun  anggaran  berdasarkan  kebutuhan  daerah.Target yang  telah  ditetapkan  diserahkan  kepada  dinas  terkait  selanjutnya  melihat  potensi  –  potensi  yang  dapat digali  utamanya  terkait  pengelolaan  pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  dalam mencapai  target.  Target  yang  telah  dtentukan  oleh  pemerintah  melalui  rapat  paripurna  setiap  tahun anggaran,  kemudian  diserahkan  kepada  dinas  dan  selanjutnya  dianalisa  sehingga  kami  dapat  menggali potensi – potensi yang ada agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Selama  tiga  tahun  berturut-turut  target  yang  ditetapkan  mengalami  adanya  peningkatan  yang signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  pemasukan  daerah  dalam Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak  hotel    sudah  baik.  Selain  penentuan  target  yang  termasuk  dalam bagian  perencanaan  dalam  pengelolaan  Pajak  Hotel  dinas  setempat  yaitu  mengatur  strategi  yang digunakan untuk meningkatkan PAD. Melihat besarnya hasil Pajak Hotel, ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah  setempat  dalam  mengatur  strategi  pengelolaan  Hotel,  berbagai  macam  strategi  yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.

## Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Fungsi    utama  dari  manajemen  adalah  perencanaan.  Perencanaan  merupakan  langkah  awal  dari pelaksanaan  suatu  kegiatan  begitupun  dalam  pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah.  Dimana  perencanaan  yang  dimaksud  yaitu segala  proses  yang  dilakukan  dalam  menyusun  rencana  –  rencana  dalam  pengelolaan  PBBP2  yang berlandaskan  aturan  –  aturan  yang  berlaku    yakni  peraturan  daerah  nomor  08  tahun  2012 tentang  pajak daerah  serta  peraturan  bupati  takalar  nomor  32  tahun  2014  tentang  tugas  dan  fungsi  jabatan  struktural dinas pendapatan daerah kabupaten takalar.
Sebagai  langkah  awal  tentunya  perencanaan  sangatlah  berpegaruh  terhadap  hasil  yang  ingin dicapai.  Perencanaan  merupakan  dasar  untuk  melangkah  ke  kegiatan  selanjutnya.    Perencanaan  dalam pengelolaan  PBB-P2  yakni  meliputi  penentuan  target  dan  sosialisasi  Mekanisme  dan  Prosedur Pendaftaran Pajak. Dalam perencanaannya pemerintah dinas setempat melakukan langkah yang pertama yaitu penentuan target, penentuan target merupakan  hal yang  wajib dilakukan, target yang akan dicapai setiap  daerah  pertahun  dalam  menentukan  PAD  direncanakan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  kemudian dibahas dan ditetapkan melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran.
Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepala bidang perencanaan pendapatan daerah bahwa :
“ Rencana target disusun oleh Dispenda dan diserahkan ke DPRD dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah. Target  yang  telah  ditetapkan  diserahkan  kepada  dinas  terkait  selanjutnya  melihat  potensi  – potensi  yang  dapat  digali  utamanya  terkait  pengelolaan  pajak  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam mencapai target.
Target  yang  telah  dtentukan  oleh  pemerintah  melalui  rapat  paripurna  setiap  tahun  anggaran, kemudian  diserahkan  kepada  dinas  dan  selanjutnya  dianalisa  sehingga  kami  dapat  menggali potensi – potensi yang ada agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. selama  tiga  tahun  berturut-turut  target  yang  ditetapkan  mengalami  adanya  peningkatan  yang signifikan”.
Hal  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  pemasukan  daerah  dalam Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  sudah  baik.  Selain penentuan target yang termasuk dalam bagian perencanaan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  dinas  setempat  yaitu  mengatur  strategi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan PAD.
Sebagaimana  diketahui  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  mempunyai kontribusi yang cukup besar. Melihat besarnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
ini  tak  lepas  dari  usaha  –  usaha  pemerintah  setempat  dalam  mengatur  strategi  pengelolaan  Pajak  Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.
Seperti yang dikemukaan oleh kepala seksi perencanaan, evaluasi dan pelapoaran :
Dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  kami  melakukan berbagai  strategi  untuk  meningkatkan  pemasukan  pajak  guna  meningkatkan  PAD diantaranya  yaitu Sosialisasi  terhadap  masyarakat  melalui  aparat  pemerintah  yaitu  melalui Camat kepada lurah/kepala desa selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh – tokoh masyarakat serta masyarakat umum.
Sosialisasi ini bertujuan  agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan  infrastruktur  daerah.  Sosialisasi  tersebut  juga  menjelaskan  mekanisme,  prosedur pendaftaran,  tarif  pajak,  pemungutan,  penagihan  hingga  sanksi  –  sanksi  yang  diberikan  apabila  ada penyimpanan  dilapangan  sehingga  masyarakat  tahu  dengan  jelas  apa  saja  yang  menjadi  kewajiban mereka.  Mekanisme  tersebut  nantinya  akan  menjadi  standar  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  sehingga  mudah  dalam  pemungutannya,  selain  itu  beberapa  aparat pemerintah setempat juga ditunjuk dalam pemungutan pajak tersebut.
Dan  sebelum  penetapan  jumlah  dan  pemungutan  pajak  yang    tentunya  wajib  pajak  juga  harus melewati  beberapa  mekanisme  seperti  prosedur  pendaftaran  wajib  pajak  untuk  mendapatkan  nomor pokok  wajib  pajak,  masyarakat  mendapatkan  informasi  tersebut  melalui  sosialisasi  yang  telah dilaksanakan.  Masyarakat  dan  pemerintah  harus  tahu  betul  langkah  –  langkah  yang  diperlukan  dalam pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan  – ketimpangan  yang  tidak  diinginkan.  Pemerintah  setempat  menentukan  mekanisme  dalam  pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  Tentunya  mekanisme  pemungutan  tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam rapat tahunan dan disetujui oleh kepala dinas setempat.
Selain  sosialisasi  pemerintah  juga  menerapkan  beberapa  aturan  dalam  pemerintahan  terkait pengelolaan  PBB-P2  khususnya  pada  saat  pelayanan,  petugas  yang  berwenang  tidak  melayani masyarakat  tanpa  melampirkan  bukti  atau  tanda  pembayaran  PBB-P2.  Apabila  masyarakat  ingin pelayanan  secara  administrasi  mereka  wajib  melampirkan  bukti  pembayaran  PBB-P2,  apabila  tidak terlampir maka kami tidak bersedia melayani dan mengarahkan untuk mengurus sangkutan  – sangkutan pajak mereka. Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga  masyarakat  memiliki  motivasi  untuk  tepat  waktu  dalam  membayar  pajak.  Berdasarkan penjelasan diatas  sosialisasi pemerintah dinas tersebut sangat membantu namun belum maksimal dalam pelaksanaannya melihat masih banyaknya hal yang perlu disosialisasikan terkait pengelolaan PBB.
Pelaksanaan  merupakan  bagian  setelah  perencanaan  dimana  hal  –  hal  yang  telah  direncanakan kemudian  direalisasikan,  pelaksanaan  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  pengorganisasian  dan  pengarahan. Pengorganisasian adalah pengelompokan  kegiatan  untuk mencapai  tujuan sedangkan pengarahan adalah usaha – usaha menggerakan anggota kelompok agar berkeinginan mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam  hal  pengelolaan  PBB  pemerintah  mengorganisasikan  dan  mengarahkan    agar  target  yang  telah ditentukan dapat teralisasikan. Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan maka dibutuhkan  adanya  Sumber  daya manusia serta sarana dan prasarana  yang mendukung. Sumber  daya  manusia  terkait  dengan  pembagian  tugas.  Dalam  organisasi  pembagian  tugas  mutlak dilakukan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Agar  tidak  menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain.

## Perhitungan Tarif/Nilai Pajak
Sebelum  melakukan  penagihan  dan  pemungutan  pajak  maka  terlebih  dahulu  dilakukan
penghitungan tarif/nilai. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah, sebagai mana hasil wawancara oleh bapak Abdul Aziz mengatakan bahwa :
“Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan berdasarkan rumus yang telah ditentukan yang dilakukan oleh staf yang telah ditugaskan”.
Penentuan  besarnya  nilai  tarif  pajak  berdasarkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Petugas  yang telah ditunjuk melakukan tugasnya berdasarkan dengan fungsinya, penilaian objek pajak juga terdiri dari dua  prosedur.    Hasil  wawancara  oleh  salah  satu  staf  bidang  pajak  daerah  dan  dana  perimbangan mengatakan bahwa :
“ Ada  dua  bentuk  prosedur  penilaian  objek  pajak,  yaitu  penilaian  secara  massal  dan  penilaian secara individu, masing – masing memiliki prosedur yang berbeda”.
Dalam  prosedur  penilaian  objek  pajak,  fungsi  penilaian  dinas  pendapatan  daerah  akan  menilai objek pajak, baik yang didaftar oleh wajib pajak maupun yang didata oleh fungsi pendataan atau penilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun secara individu.  Setelah  penentuan  tarif/nilai  pajak,  kemudian  dilakukan  Pembayaran  pembayaran  dilakukan juga  berdasarkan  prosedurnya,  pembayaran  atau  pemungutan  dilakukan  oleh  bank  yang  telah  ditunjuk sebagai  tempat  pembayaran  PBB-P2  dan  petugas  pemungut,    agar  lebih  memudahkan  aparat  yang ditunjuk  sesuai  dengan  lokasi  tempat  tinggalnya,  seperti  kepala  lingkungan/kepala  dusun  serta  tokoh  – tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.
Kolektor  memiliki  tugas  yaitu  melakukan  penagihan  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan  berdasarkan  surat  pemberitahuan  pajak  terutang  (SPPT)  dengan  menggunakan  daftar penerimaan harian (DPH) dan surat  setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan, melakukan inventarisasi  SPPT  yang  bermasalah  baik  dobel,  tidak  ada  objek,  salah  tabel,  penetapan  terlalu  tinggi, Melakukan  pendataan  objek  pajak  baru  dengan  menggunakan  surat  pemberitahuan  objek  pajak  (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), melakukan koordinasi yang baik antara sesama kolektor pada tingkat dusun dan lingkungan pada wilayah desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan masing  –  masing,  melakukan  penyetoran  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  pekotaan  yang diterimanya  pasa  bank  BRI  unit  kecamatan  diwilayah  kecamatan  masing  –  masing  bedasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Pajak yang telah dibayarkan kemudian dilaporkan oleh aparat yang telah ditunjuk, dan dilaporkan kepada  dinas  terkait  ke  kas  daerah  paling  lambat  1  x 24  jam  atau  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan oleh  bupati  atau  pejabat.  Dari  hasil  wawancara  diatas,    menunjukkan  kurangnya  perhatian  terhadap pengelolaan  pajak  PBB,  dimana  bidang  yang  ditugaskan  untuk  mengelola  pajak  tersebut  dalam pembagian  tugasnya  tidak  dilakukan  secara  spesifik,  sebaiknya  setiap  bidang  membawahi  satu  macam pajak saja.

## KESIMPULAN
Rencana  target  pajak  hotel  dan  pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  disusun  oleh  BPPRD  dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran berdasarkan kebutuhan daerah  dapat  dilihat  bahwa  selama  tiga  tahun  berturut-turut  target  yang  ditetapkan  mengalami  adanya peningkatan  yang  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  upaya  pemerintah  dalam  meningkatkan  pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  sudah baik. Target  yang telah ditetapkan diserahkan  kepada dinas terkait  selanjutnya melihat potensi  –  potensi  yang  dapat  digali  utamanya  terkait  pengelolaan  pajak  hotel  dan  pa  Pajak  Bumi  dan Bangunan dalam mencapai target.

## DAFTAR LITERATUR
Arikunto, S. (2010_. Prosedur Penelitian . Jakarta : Rineka Cipta. Ardian.  (2017) .  Pengantar  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah .  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Achmad. (2018). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kebutuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Mahasiswa Perpajakan volume 8 Nomor 6. Bungin, B. (2019_. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Prenada Media EMBA. 1049. Vol. 1 No.3 Danang, S. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi . Bandung : PT. Refika Aditama Anggota Ikapi. Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS .  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS .  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Iqbal. (2016). Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta : Salemba Empat. Lidta. (2014). Metodologi Penelitan . Jakarta: Erlangga Lubis,  D.F.  (2017). Pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  PAD  Kabupaten Ponorogo . Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Mardiasmo. (2013). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan daerah . Yogyakarta : Andi. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Priska  ,  C.  (2015).  Analisis  Sistem    Pengendalian    Intern  Penerimaan    Pajak  Daerah  di  Kabupaten Halmahera Utara.
Priantara,  D.  (2012).  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Analisis Terhadap Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur). Skripsi . Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah.
Riduansyah.  (2013).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Hotel  Dan  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Purworejo. Skripsi .Yogyakarta.Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Setyawati,  M.  (2010). Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Sragen . Universitas Sebelas Maret.
Siahaan, M. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Press. Sunyoto. (2013). Perpajakan I . Jakarta : Salemba Empat. Supranto. (2010). Otonomi Daerah . Jakarta : Erlangga. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND . Afabeta. Bandung.
Sofyan.  (2016).  Sistem  Pengendalian  Intern  Pengelolaan  Pajak  Hotel  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
Subing,  A.  (2018_.  Analisis  Pengaruh  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Bumi  Bangunan  (Pbb) Perkotaan  Dan  Perdesaan  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
Sulud,  K.  (2013_.  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor).
Sukmanaphasy.  (2010). Pengaruh  Perpajakan  pada  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Cv. Andi Offset. Yogyakarta. Triantoro,  A.  (2007_.  Efektifitas  Pemungutan  Pajak  Reklame  dan  Kontribusinya  Terhadap  Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. Fokus Ekonomi . Vol. 5 No. 1:1-24. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Wardani, Z. F. R. M. (2016). Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada  Tingkat  II Di Jawa  Timur). Skripsi . Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah.
.