COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA
Leptohoeve Tobias Tunjan 1* , Suprapto 2 , Saprudin 3
123 Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat obitobias31@gmail.com, suprapto@ulm.ac.id, saprudin@ulm.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: Mai 30, 2023 Accepted: Juni 24, 2023 The purpose of this research is to analyze the responsibilities of the notary to the notary candidate who is doing an internship in their office. The type of this research is normative research, namely research by examining the applicable laws  and  regulations.  The  characteristic  of  the  research  conducted  is prescriptive  research,  namely  research  that  aims  to  get  suggestions  about what to do, to overcome certain problems. First Research Result : The legal relationship  between  an  internship  notary  and  the  Notary  is  based  on  the statutory regulations contained in Article 16 Section (1) letter N of the Notary Act Number 2 of 2014 concerning Apprenticeship which says that in carrying out  their  position  the  Notary  is  obliged  to  accept  the  notary  candidate apprentice. Furthermore: There are no legal consequences for the notary who does  not  fulfill  their  rights  and  obligations  as  an  apprentice  recipient  of  a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as a notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting. Second : There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as the notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting.
Keywords:
Privately Credit Deed, Cross Collateral,
Mortgage Right

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tentang  Tanggung  Jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang sedang Magang di Kantornya. Jenis penelitian ini adalah penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil Penelitian Pertama: Hubungan hukum  antara  calon  Notaris  yang  sedang  Magang  dan  Notaris  penerima  magang  didasari oleh perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu terdapat dalam Palasl  16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Magang yang mengatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Kedua: Tidak adanya akibat hukum bagi Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penerima  magang  Calon  Notaris  karena  hal  ini  tidak  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  undang- undang  jabatan  Notaris  tetapi  ada  sanksi  lain  yaitu  berupa  pencabutan  statusnya  sebagai Notaris penerima magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh perkumpulan bedasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan. Bagi calon Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya juga tidak ada akibat hukum
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
melainkan  hanya  sanksi  dari  Peratuan  Perkumpulan  INI  yaitu  Masa  Magang  yang  telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan Surat  Keterangan  Magang  yang  telah  diperoleh  tidak  dapat  diregistrasi  oleh  Pengurus Daerah.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Magang

## I. PENDAHULUAN
Notaris  berasal  dari  kata  notulen  pada  jaman  roma  yang  tugasnya  adalah  untuk mencatat  apa  yang  disebutkan  oleh  raja.  Sampai  pada  perkembangan  jaman  sekarang notaris  akhirnya  menjadi  keperluan  hukum  yang  berguna  dalam  pencatatatan  surat-surat berharga  yang  berlandaskan  Hukum.  Hal  ini  yang  membuat  garis  besar  notaris  di  seluruh dunia  sama  sebagai  pencatatan  surat-surat  Negara  bedasarkan  kebijakan  Negaranya masing. Arti kata Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yangn diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan  dan  kutipannya  semua  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang  lain. 1 Notaris    juga tergolong  pejabat  umum  yang  merupakan  salah  satu  profesi  di  bidang  hukum,  yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam bidang hukum perdata. 2
Bedasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang di maksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum yaitu merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 3
Suatu  Jabatan  tanpa  ada  Pejabatnya,  maka  jabatan  tersebut  tidak  dapat  berjalan. Kewenangan  lain  terkait  dengan  ketentuan  tersebut  adalah  kewenangan  membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan undang- undang 4 .
Terkait dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, ketentuan dalam Pasal 3 UUJN 2014 menentukan secara khusus sebagai berikut:
1.  Warga Negara Indonesia;
2.  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
1 Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 3.
2 Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary , 2020, Yogyakarta : Dialekita, hal. 59
3 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 6. 4 Komar Sugondo, Notaris Selayang Pandang, (Bandung : Cetakan Kedua Alumni, 2000), hlm. 13. 5 4 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , 2011, Bandung : Mandar Maju, hal. 228

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
3.  Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4.  Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5.  Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6.  Telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai  karyawan  Notaris dalam  waktu  paling  singkat  24  (dua  puluh  empat)  bulan  berturut-turut  pada  kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7.  Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
8.  Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
Salah satu dari beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris adalah Calon Notaris wajib menempuh kegiatan magang yaitu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh  empat)  bulan  di  Kantor  Notaris.  Magang  menurut  Pasal  1  Ayat  2  Peraturan Perkumpulan  Notaris  Indonesia  nomor  19  tahun  2019  tentang  Magang  adalah  Magang  di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan. Magang ini juga bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktis bagi calon Notaris sebelum  mereka  menjadi  Notaris  yang  terdaftar.  Namun,  selama  magang,  calon  Notaris berada di bawah pengawasan Notaris yang memberikan pelatihan, dan oleh karena itu Notaris memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  calon  Notaris  tersebut  memperoleh pengalaman dan pelatihan yang memadai. Seorang Notaris harus juga seorang ahli hukum karena  dalam  praktik  setiap  hari  notaris  berhadapan  dengan  seribu  satu  jenis  klien  yang masing-masing  membawa  masalah  yang  berbeda.  Para  klien  ini  datang  ke  Notaris  dan meminta  dicarikan  jalan  keluar  atas  permasalahan  yang  dihadapinya.  Kecepatan  respon seorang Notaris dalam memberikan jalan keluar menentukan kualitas Notaris di mata klien. Kompetensi ini hanya bisa diraih melalui jalur kerja praktik (magang) yang mengajarkan ilmu praktik  hukum  kenotariatan  secara  konten  (keilmuan)  maupun  kontek  (nuansa permasalahan).
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f UUJN Tahun 2014 yang berbunyi “telah menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai  karyawan  Notaris  dalam  waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.  Atas prakarsa sendiri ini juga di jelaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan UUJN tahun 2014 bahwa calon  Notaris  dapat  memilih  sendiri  di  kantor  yang  diinginkan  dengan  tetap  mendapatkan rekomendasi  dari  organisasi  Notaris  dan  juga  terdapat  penjelasan  mengenai  “menjalani magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja”  ditentukan  berdasarkan  surat  keterangan  tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.
Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  untuk  menjadi  seorang Notaris,  tidak  hanya  cukup  dengan  mengandalkan  kemampuan  teori  sebagaimana  yang didapat  di  buku  atau  selama  belajar  di  perguruan  tinggi,  melainkan  harus  dapat  juga mempelajari praktik kerja nyata, menambah pengalaman untuk menyeimbangkan antara ilmu dan praktek kerja.
Syarat Magang untuk calon Notaris bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada  tanda  buktinya.  Magang  ini  sangat  penting  untuk  calon  Notaris,  untuk  menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal- hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam Praktik Notaris, misalnya menatausahakan minuta akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk  surat  yang  dibuku-kan  atau  surat  yang  disahkan,  dan  yang  lebih  penting  belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam aka Notaris.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Mengenai  pengertian  magang  lebih  lanjut,  merujuk  pada  Pasal  1  ayat  11  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  mengartikan  bahwa “Pemagangan  adalah  bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  secara terpadu  antara  pelatihan  di  lembaga  pelatihan  dengan  bekerja  secara  langsung  di  bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau  keahlian  tertentu.”  Dalam  konteks  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tersebut pemagangan diartikan sebagai bagian yang terdapat dalam suatu sistem pelatihan kerja yang dilakukan  dengan  cara  mengaplikasikan  teori  yang  telah  didapat  pada  pelatihan  di  dalam lembaga pelatihan dengan cara bekerja atau berpraktek langsung dan diawasi serta dibimbing oleh  instruktur  atau  pekerja  yang  telah  memiliki  pengalaman  lebih,  dalam  proses  produksi barang  dan/atau  jasa  di  suatu  perusahaan,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  dan meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu. Pelaksanaan pemagangan terjadi dengan didasari  oleh  suatu  perjanjian  pemagangan  yang  dilakukan  antara  pihak  peserta  magang dengan  pihak  penerima  magang  atau  suatu  perusahaan  yang  di  buat  secara  tertulis  yang sekurang-kurangnya mengatur terkait dengan hak dan kewajiban para pihak (peserta magang dan  penerima  magang)  serta  lamanya  pelaksanaan  pemagangan.  Jika  pemagangan  tidak didasari pada suatu perjanjian terlebih dahulu antara peserta magang dan penerima magang, maka  pelaksanaan  pemagangan  dianggap  tidak  berlaku  sah,  sehingga  status  dari  peserta magang berubah menjadi pekerja di tempat dimana dia melaksanakan pemagangan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normative adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.  Sifat penelitian Sifat penelitian yang dilakukan  adalah  bersifat  penelitian  preskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah- masalah  tertentu.    Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah pendekatan  Undang-Undang  (Statute  approach),  yaitu  pendekatan  Undang-  Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Hukum Antara Notaris Dan Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya 1.  Hak Dan Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris
Notaris  merupakan  suatu  profesi  yang  memiliki  peran  penting  dalam  membantu masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  hukum  secara  aman  dan  terjamin, 5 dengan  dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat,  dan  atas  pelayanan  tersebut,  masyarakat  yang  telah  merasa  dilayani  oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya oleh karena itu pendidikan Kenotariatan harus menetapkan visi dan misi yang kuat dalam rangka  membentuk  calon  Notaris  yang  berkemampuan  dan  bermartabat.  Pendidikan Kenotariatan  harus  mampu  menyiapkan  anak  didiknya  supaya  nantinya  benar-benar  siap berpraktik menjalankan jabatannya, tidak hanya dari sisi pengetahuan dan praktiknya semata tetapi harus pula menekankan pentingnya pembangunan moralitas jabatan 6 . Apabila calon Notaris tidak disiapkan secara matang, tidak menutup kemungkinan pada saat menjalankan jabatannya,  Notaris  mengalami  kesulitan  dalam  mengaplikasikan  ilmunya  dalam  rangka menjawab kebutuhan masyarakat dibidang Hukum kenotariatan.
5 Adjie Habib, Sanksi Perdata dan Administratid terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, 2017, Bandung : Refika Aditama, hal. 31 6 Bachrudin, Hukum Kenotariatan, 2020, Yogyakarta : Thema Publishing,  hlm. 84

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Calon  Notaris  yang  sedang  magang  memiliki  beberapa  hak  sebagai  pegawai  magang yaitu:
a.  Hak untuk belajar dan berlatih, Calon Notaris yang magang memiliki hak untuk belajar dan berlatih di bawah pengawasan notaris yang berpengalaman.
b.  Hak untuk mengamati dan terlibat dalam proses pembuatan akta, Calon Notaris memiliki hak untuk mengamati dan terlibat dalam proses pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris yang mereka maganginya.
c.  Hak  untuk  mendapatkan  pengajaran  dan  bimbingan,  Calon  notaris  berhak  menerima pengajaran dan bimbingan dari notaris yang mereka maganginya, termasuk mengenai proses hukum, etika, dan praktik Notaris.
d.  Hak untuk mendapatkan pengalaman praktis, Calon notaris dapat memiliki kesempatan untuk  mendapatkan  pengalaman  praktis  dalam  menangani  transaksi  hukum  dan menerbitkan akta autentik di bawah pengawasan Notaris.
e.  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  Terkadang,  Calon  Notaris  magang  dapat menerima kompensasi atau insentif finansial selama masa magang mereka, meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan perjanjian individu.
Dalam  rangka  membentuk  calon  Notaris  memiliki  kewajiban  dan  tanggungjawab  yang harus dijalankan sebelum menjadi Notaris. Salah satu diantaranya adalah melakukan magang atau praktek kerja di kantor Notaris. Magang memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman kerja  yang  lebih  terkait  dengan  bidang  notaris  kepada  calon  Notaris.  Dalam  melakukan magang,  calon  Notaris  dapat  memperoleh  pengalaman  yang  lebih  praktis  dan  memahami lebih  dalam  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  Notaris  dalam  menjalankan fungsinya sebagai pihak yang melayani dan menjamin akurasi dokumen hukum. Pelaksanaan magang dilakukan dengan cara calon Notaris bekerja di kantor Notaris yang telah memberikan kesempatan magang.
Magang  memiliki  manfaat  yang  besar  bagi  calon  Notaris.  Dalam  melakukan  magang, calon Notaris dapat memperoleh pengalaman yang lebih praktis dalam bidang notaris. Calon Notaris juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pihak  yang  melayani  dan menjamin akurasi dokumen hukum. Selain itu, magang juga dapat memberikan kesempatan bagi  calon  Notaris  untuk  membangun  jaringan  atau  relasi  dengan  Notaris  yang  telah berpengalaman.  Dengan  bekal  pengalaman  praktik  yang  cukup,  diharapkan  notaris  dapat menjalankan  jabatannya  dengan  benar  sesuai  ketentuan  UU]N  dan  kode  etik  notaris, demikian hal ini sesuai dengan hakikat notaris sebagai kausa formalis bahwa sebab notaris sebagai  jabatan  umum  adalah  adanya  aturan  yang  mengatur  mengenai  jabatan  dan bagaimana  jabatan  tersebut  dijalankan  secara  profesional  sesuai  prosedur  yang  benar. Syarat magang tersebut dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk membentuk self confidence  dan  self  protection  dalam  diri  notaris  yang  bersangkutan  dalam  menjalankan jabatannya,  dengan  berpedoman  pada  UUIN  dan  kode  etik  notaris  termasuk  bagaimana membangun  persaingan  sehat  antar  notaris.  Magang  sebagai  upaya  membentuk  self confidence dan self protection ini merupakan implementasi bentuk perlindungan sebagaimana diamanatkan  Bagian  Menimbang  huruf  c  UUIN 7 ,yang  berbunyi  “bahwa  Notaris  sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

## 2.  Hak Dan Kewajiban Magang Notaris Penerima Magang Calon Notaris
Selama  magang,  calon  Notaris  akan  dilibatkan  dalam  pekerjaan  sehari-hari  di  kantor notaris tersebut. Dalam pelaksanaan magang, Notaris harus memberikan pengawasan dan bimbingan  kepada  calon  Notaris  yang  sedang  magang  ditempatnya.  Notaris  juga  harus memberikan  kesempatan  bagi  calon  Notaris  untuk  bertanya  dan  memperoleh  penjelasan
7 Ibid, hlm. 82
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mengenai  pekerjaan  yang  sedang  dilakukan.  Notaris  di  wajibkan  menerima  calon  Notaris yang ingin magang di tempatnya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n yang mengatakan  bahwa  Notaris  wajib  “menerima  magang  calon  Notaris”.  Tidak  semua  Kantor Notaris  dapat  di  jadikan  tempat  magang  para  Calon  Notaris  di  Indonesia.  Hal  ini  sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  25  Tahun  2017  tentang  Ujian  Pengangkatan  Notaris  yang  berbunyi  “sudah melaksanakan  program  magang  di  kantor  Notaris  paling  singkat  2  (dua)  tahun  di  kantor Notaris  yang  mempunyai  masa  kerja  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  telah  menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta”.
Notaris tentunya memiliki beberapa hak terhadap Calon Notaris yang sedang magang di tempatnya yaitu:
a.  Hak untuk membuat akta autentik: Sebagai pejabat umum, notaris memiliki hak khusus untuk  membuat  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  tinggi  di  mata hukum.
b.  Hak  untuk  mengesahkan  dokumen:  Notaris  berwenang  mengesahkan  dokumen- dokumen seperti surat kuasa, perjanjian, wasiat, dan dokumen hukum lainnya.
c.  Hak  untuk  mengesahkan  dokumen:  Notaris  berwenang  mengesahkan  dokumen- dokumen seperti surat kuasa, perjanjian, wasiat, dan dokumen hukum lainnya.
d.  Hak untuk memberikan saran hukum: Notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak  yang  menggunakan  jasanya,  terutama  terkait  dengan  perjanjian  hukum  dan transaksi properti.
e.  Hak untuk mengenakan biaya notaris: Notaris memiliki hak untuk mengenakan biaya atau honorarium atas jasa yang diberikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh undang- undang.
3.  Sumber Perikatan Antara Notaris Dan Calon Notaris Di dalam Pasal 3 hutuf f UUJN tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi  seorang  Notaris  adalah  “telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut- turut  pada  kantor  Notaris  atas  prakarsa  sendiri  atau  atas  rekomendasi  Organisasi  Notaris setelah  lulus  strata  dua  kenotariatan.”  Yang  dimaksud  dengan  “prakarsa  sendiri”  adalah bahwa  calon  Notaris  dapat  memilih  sendiri  di  kantor  yang  diinginkan  dengan  tetap mendapatkan  rekomendasi  dari  organisasi  Notaris.  Yang  dimaksud  dengan  “menjalani magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja”  ditentukan  berdasarkan  surat  keterangan  tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.
Untuk mengetahui perbedaan antara Calon Notaris yang magang dan Calon Notaris yang menjadi  karyawan  tentunya  kita  harus  mengetahui  dasar  hukum  yaitu  hubungan  hukum mereka dengan Notaris. Untuk mengetahui hal tersebut dipelukannya perbedaan perikatan antar 2 subjek ini. Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan  yang  lahir  karena  undang-undang  (wet).  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1233  KUH Perdata.Berdasarkan  Pasal  1352  KUH  Perdata,  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang adalah perikatan yang besumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang - undang sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang- undang  sebagai  akibat  perbuatan  manusia  dibagi  2  (dua)  yaitu  perikatan  yang  terbit  dari perbuatan  yang  halal  (rechtmatig)  diatur  dalam  Pasal  1357  KUHPerdata  dan  perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Jika  Calon  Notaris  memilih  menjadi  pegawai  magang  maka  akan  mengikuti  Peraturan Perkumpulan  Ikatan  Notairs  di  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Magang  dimana disana tercantum tata cara seorang Calon Notaris yang ingin magang di Kantor Notaris. Di dalam UUJN dan Peraturan di bawahnya tidak ada mengatur tentang tata cara Calon Notaris yang  ingin  menjadi  Notaris  dengan  menjadi  Karyawan  Notaris  selama  24  bulan.  Di  dalam

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Perkum INI juga tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana seorang Calon Notaris yang ingin menjadi  Notaris  jika  menjadi  Karyawan  Notaris  bukan  pegawai  magang.  Disini  adanya kekosongan Hukum apakah Notaris penerima Magang Calon Notaris dan Karyawan Calon Notaris  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Oleh  karena  itu  penulis  berpendapat  jika Calon Notaris yang memilih Menjadi Notaris dengan cara menjadi Karyawan Notaris terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Calon Notaris yang menjadi Karyawan di Kantor Notaris tentunya memiliki Hak dan Kewajiban yang berbeda dengan Calon Notaris yang magang di Kantor Notaris.
Perbedaan yang pertama adalah Calon Notaris yang menjadi Karyawan di kantor Notaris mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan di awal dengan Notaris hal  ini  sesuai  dengan  Pasal    1  ayat  (3)  UU  Ketenagakerjaan  yang  mengatakan  bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk  lain”  dan  di  Pasal  1  ayat  (14)  UU  Ketenagakerjaan  yang  mengatakan  bahwa “Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi kerja  yang  memuat  syarat  syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.”  Hal  ini  tentunya berbeda dengan Calon Notaris yang menjadi Pegawai Magang di Kantor Notaris dimana tidak adanya  peraturan  mengenai  upah/gajih  terhadap  mereka  karena  mempunyai  tujuan  yang berbeda  yaitu  untuk  meningkatkan  penguasaan,  keahlian  dan  keterampilan  dalam melaksanakan  tugas  jabatan  Notaris  maupun  dalam  memahami  peraturan  perundang- undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris kepada calon notaris, agar pada saat diangkat dapat menjadi Notaris yang mumpuni  dan  siap  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat.  Pekerjaan  Karyawan  Notaris sehubungan  dengan  tugas-tugas  operasional  penunjang  usaha  jasa  kenotariatan  tersebut berkedudukan  sebagai  objek  yang  diperjanjikan  untuk  dikerjakan  yang  dilandasi  atas kesepakatan  antara  notaris  dan  karyawan  noatris  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 8
Meskipun di dalam ketentuan Pasal 3 hutuf f UUJN tahun 2014 menjadi seorang Notaris dapat dengan bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)  bulan  berturut-turut  pada  kantor  Notaris  di  dalam  prakteknya  penulis  menemukan bahwa yang menjadi karyawan Notaris ini adalah staf Notaris yang sudah terlebih dahulu kerja di Kantor Notaris lalu melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan dan setelah lulus Calon Notaris tersebut tetap bekerja sebagai Karyawan Notaris dan di beri upah, bersamaan dengan itu waktu kerja Calon Notaris juga pakai untuk magang, dan mengikuti  prosedur yang berlaku di dalam peraturan perkumpulan tentang magang. Oleh karena itu Penulis berpendapat Pasal 3  hutuf  f  UUJN  tahun  2014  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  syarat  untuk  menjadi seorang  Notaris  adalah  “telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan,” tidaklah sesuai dengan yang terjadi di lapangan dimana yang terjadi adalah Calon Notaris yang sedang magang statusnya bisa tetap menjadi karywan Notaris dan mendapatkan upah seperti karyawan Notaris yang lainnya. Penulis berpendapat bahwa kata “atau” di dalam Pasal 3 huruf f UUJN Perubahan haruslah di ubah dengan kata “dan” agar dalam penerapan hukumnya sesuai dengan yang ada di lapangan.
Penulis berpendapat juga bahwa jika Calon Notaris yang bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris memiliki Hak dan Kewajiban yang berbeda karena sebagai karyawan tentunya terikat  dengan  Undang-undang  Ketenagakerjaan  ,tetapi  menurut  organisasi  Ikatan  Notaris Indonesia (INI) maupun Kemenkumham memiliki satu pemahaman bahwa Notaris tidak dapat berada di kedua kotak Undang-Undang tersebut, baik UU Ketenagakerjaan maupun UU Dikti, karena  Notaris  berada  dalam  satu  titik  pijakan  bahwa  Notaris  bukanlah  suatu  profesi melainkan jabatan.
8 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 , 2007, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.25

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Kewajiban Para Pihak 1.  Kewenangan Tanggung Jawab Calon Notaris Yang Magang Tidak Semestinya
Calon  Notaris  memiliki  Kewajiban  sama  halnya  seperti  Notaris  yang  terdapat  didalam ketentuan Pasal 16 A UUJN Perubahan yang berbunyi :
a.  Calon  Notaris  yang  sedang  melakukan  magang  wajib  melaksanakan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
b.  Selain  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  calon  Notaris  juga  wajib merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.
Disini  dapat  kita  lihat  Calon  Notaris  juga  berkewajiban  untuk  bertindak  amanah,  jujur, saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan hukum. Hal ini sangat jelas di atur di dalam UUJN perubahan tetapi di dalam UUJN perubahan  tidak  mengatur  tentang  akibat  hukum  jika  Calon  Notaris  tidak  bertindak  sesuai dengan Pasal 16 A UUJN perubahan. Hal ini merupakan kekosongan hukum yang harus di perhatikan dalam pembaharuan UUJN yang akan mendatang. Calon Notaris juga tidak dapat dijatuhkan  sanksi  kode  etik  Notaris  jika  melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  a  UUJN perubahan karena Calon Notaris belum anggota resmi dari INI yang mengatur tentang Kode Etik Seorang Notaris. Kesimpulan dari atas bahwa berdasarkan teori kepastian hukum maka Pasal  16A  UUJN  tidak  memenuhi  teori  yang  menjadi  dasar  terbentuknya  peraturan perundangundangan yaitu kepastian hukum, hal ini dikarenakan pasal 16 A UUJN Perubahan tidak  mengatur  tentang  sanksi  Calon  Notaris  jika  melanggar  Pasal  ini  tetapi  hanya menyebutkan kewajiban Calon Notaris saja.
Hakikat  sanksi  sebagai  suatu  pakasaan,  juga  untuk  memberikan  penyadaran  kepada pihak  yang  melanggarnya,  bahwa  suatu  tindakan  yang  dilakukannya  tidak  sesuai  dengan hukum yang berlaku. 9 Meskipun di dalam UUJN tidak mengatur tentanng sanksi Calon Notaris yang  sedang  magang  tetapi  ketentuan  sanksi  di  atur  di  dalam  pasal  12  Peraturan perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  Nomor  19  tahun  2019  yang  mengatakan  bahwa pelaksanaan Magang di kantor Notaris dan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini, dapat mengakibatkan :
a.  Bagi  Notaris  Penerima  Magang,  dapat  dicabut  statusnya  sebagai  Notaris  Penerima Magang  dan  Surat  Keterangan  Magang  yang  dikeluarkan  tidak  dapat  diakui  oleh Perkumpulan, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan
b.  Bagi  Pengurus  Wilayah,  dapat  dicabut  kewenangannya  untuk  melaksanakan  Magang Bersama.  Tanda  Telah  Mengikuti  Magang  Bersama  dan  Sertifikat  Magang  yang dikeluarkan  oleh  Pengurus  Wilayah  yang  bersangkutan  tidak  diakui  dan  tidak  dapat digunakan  untuk  mengikuti  Ujian  Kode  Etik  Notaris,  berdasarkan  Keputusan  Rapat Harian Pengurus Pusat INI.
c.  Bagi Peserta Magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ini maka masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.
d.  Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama dan Sertifikat Magang yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris.
9 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia . (Surabaya : Refika Aditama, 2017), hlm 14.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## 2.  Tanggung Jawab Calon Notaris yang sedang Magang Sebagai Saksi Akta Notaris
Calon Notaris yang sedang Magang di Kantor Notaris dapat menjadi saksi dalam suatu akta Notaris. Saksi di dalam akta Notaris di atur di dalam Pasal 40 UUJN perubahan. Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 (dua) saksi, yaitu saksi kenal (saksi testamenter) dan saksi instrumentair. Saksi instrumentair adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta.  Sedangkan  saksi  kenal  atau  saksi  attesterend  adalah  saksi  yang  memperkenalkan penghadap  kepada  Notaris  karena  penghadap  tersebut  tidak  mempunyai  identitas  atau identitasnya  diragukan  oleh  Notaris,  kehadiran  saksi  adalah  merupakan  salah  satu  syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumentair. 10
Calon Notaris yang sedang magang di kantor Notaris dapat menjadi saksi instrumentair sama  dengan  pegawai  kantor  Notaris  yang  ada,  tetapi  dalam  hal  pertanggungjawaban tentang  kerahasiaan  Akta  di  dalam    Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur kewajiban  kerahasiaan  terhadap  karyawan  Notaris,  maka  dalam  hal  terjadi  pembukaan rahasia klien yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa sepengetahuan Notaris, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata, dan dengan demikian  notaris  wajib  bertanggung  jawab  atas  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan oleh karyawannya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yag merasa hak nya merasa dirugikan karena dibukanya rahasia jabatan Notaris tersebut.
Sama Halnya dengan Calon Notaris tidak adanya peraturan mengenai kewajiban dalam kerahasiaan akta jika Calon Notaris menjadi Saksi dalam suatu Akta, meskipun seorang Calon Notaris  sudah  terikat  dengan  Pasal  16  A  ayat  (2)  UUJN  perubahan  tahun  2014  yang mengatakan bahwa Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, tetapi peraturan ini tidak mengikat Calon Notaris  sebagai  saksi  suatu  akta  dalam  menjaga  kerahasiaan  akta  karena  pasal  ini  masih multitafsir seolah olah mengijinkan seorang Calon Notaris untuk membuat suatu Akta Otentik yang bertolak belakang dengan Pasal 1 Ayat (1) UUJN Perubahan yang mengatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  UndangUndang  ini  atau  berdasarkan undang-undang lainnya.”  Maka oleh itu Calon Notaris yang sedang Magang di Kantor Notaris dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :“Tiap perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”,  dan juga dapat dikenakan Pasal 322 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

## 3.  Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Calon  Notaris  Yang  Sedang  Magang Ditempatnya
Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana terdapat 2 (dua) macam, yaitu:
Selama  calon  Notaris  menjalankan  magangnya  di  Kantor  Notaris  tentunya  sebagai Notaris tempat magang haruslah membimbing calon Notaris dengan cara memberikan materi Magang  di  kantor  Notaris  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  n  UUJN perubahan  yang  mengatakan  bahwa  Penerimaan  magang  calon  Notaris  berarti
10 Rahmida Erliyani. Muhammad Hadin Muhjad. Lia Audia Puspita. 2021, “Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Mempersiapkan berarti  mencakup  pelatihan  keterampilan  mengenai  praktek  pelaksanaan  Jabatan  Notaris sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  terutama  terkait  dengan  Undang- Undang Jabatan Notaris, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pertanahan dan Kode Etik Notaris  sesuai  kurikulum  dan  silabus  Magang  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas dilaksanakan  oleh  Notaris  Penerima  Magang  kepada  peserta  magang  di  kantornya  dan kewajiban  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Notaris  penerima  magang  saja  melainkan  juga merupakan  kewajiban    Pengurus  Wilayah  pada  saat  pelaksanaan  Magang  Bersama. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (4)  Perkum  nomor  19  tahun  2019  tentang  magang  , magang bersama dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap sesuai masa magang yang telah dijalankan di kantor Notaris sebagai berikut :
a.  Telah  menjalani  Magang  6  (enam)  bulan  dapat  mengikuti  Magang  Bersama  untuk materi semester pertama;
b.  Telah menjalani Magang 12 (dua belas) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester kedua;
c.  Telah menjalani Magang 18 (delapan belas) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester ketiga;
d.  Telah menjalani Magang 24 (dua puluh empat) bulan dapat mengikuti Magang Bersama untuk materi semester keempat.
Diharapkan  bagi  Notaris  membimbing  calon  Notaris  agar  dapat  memahami  dan mengaplikasikan  ilmu-ilmu  yang  telah  didapatkan  di  dalam  proses  perkuliahan  dan  juga magang  agar  dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat  di  bidang  hukum  kenotariatan, khususnya dalam penyusunan akta. Karena banyak ditemukan dalam praktik, Notaris yang tidak memahami bagaimana menyusun akta Notaris secara benar dengan berpedoman pada "Trisula Pembuatan Akta", yaitu: 11
a.  Ketrampilan  dalam  pembuatan  dan  atau  penyusunan  perjanjian  (agreement  drafting) dengan menggunakan bahasa akta yang baik dan benar;
b.  Pemahaman  bentuk  dan  tata  cara  pembuatan  dan  atau  peny-  usunan  akta  (acta drafting) berdasarkan Undang-Undang Ja- batan Notaris (Teknik Pembuatan Akta);
c.  pemahaman hukum perdata dalam berbagai bidang.
Tanggung  jawab  Notaris  penerima  magang  selanjutnya  adalah  untuk  menilai  para calon  Notaris  yang  sedang  magang  di  Kantornya  dengan  cara  sebagai  berikut  sesuai dengan pasal 10 Perkum INI tentang magang :
a.  Penilaian  terhadap  peserta  Magang  diadakan  pada  setiap  semester  oleh  Notaris Penerima Magang dan Pengurus Wilayah saat pelaksanaan Magang Bersama.
b.  Hasil  Penilaian  oleh  Notaris  Penerima  Magang  dicantum  dalam  Surat  Keterangan Magang.
c.  Hasil Penilaian oleh Pengurus Wilayah dicantum dalam Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama
d.  Apabila  terdapat  peserta  Magang  yang  masih  belum  memenuhi  standard  minimum kelulusan,  maka  peserta  Magang  yang  bersangkutan  tidak  boleh  diberikan  Surat Keterangan Magang oleh Notaris Penerima Magang atau Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah.
e.  Peserta Magang sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas wajib mengulang kembali Magang di kantor Notaris sesuai pertimbangan Notaris Penerima Magang dan mengikuti kembali  Magang  Bersama  sesuai  materi  yang  belum  memenuhi  standar  minimum kelulusan tersebut.
11 Bachrudin, Hukum Kenotariatan, 2020, Yogyakarta : Thema Publishing,  hal. 85
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
f.  Peserta  Magang  yang  telah  menyelesaikan  Magang  di  kantor  Notaris  sesuai  standar minimum kelulusan yang ditetapkan, diberikan Surat Keterangan Magang oleh Notaris Penerima Magang.
g.  Peserta  Magang  yang  telah  menyelesaikan  Magang  di  kantor  Notaris  selama  24  (dua puluh  empat)  bulan  dan  telah  mengikuti  kegiatan  Magang  Bersama  yang  mencakup materi  4  (empat)  semester  serta  telah  memenuhi  standar  minimum  kelulusan  yang ditentukan diberikan Sertifikat Magang oleh Pengurus Wilayah.
Dapat  dilihat  dari  peraturan  diatas  Notaris  penerima  magang  tidak  hanya  wajib membimbing  dan  memberikan  materi  tetapi  juga  berkewajiban  untuk  memberikan  nilai kepada Calon Notaris yang magang ditempatnya. Notaris penerima magang juga tidak dapat semerta-merta  menolak  calon  Notaris  yang  ingin  magan  ditempatnya  karena  hal  ini merupakah salah satu kewajiban Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN perubahan. Mengenai sanksi menolak calong Notaris yang ingin magang di atur lebih lanjut di  dalam  pasal  16  ayat  (13)  UUJN  Perubahan  yang  mengatakan  bahwa  “Notaris  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  n  dapat  dikenai  sanksi berupa peringatan tertulis.
Meskipun  tidak  ada  peraturan  mengenai  kewajiban  Notaris  untuk  memberikan  upah kepada  Calon  Notaris  yang  sedang  magang  di  kantornya  tetapi  menurut  penulis  hal  ini sangatlah penting bagi Calon Notaris yang sedang magang karena lamanya magang maka oleh  itu  perlunya  suatu  upah  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  pegawai magang.  Hal  ini  dapat  dikuatkan  dengan  prinsip  HAM  yaitu  tentang  Prinsip  kesejateraan Sosial  yang  mengatakan  bahwa  prinsip  Hak  Kesejahteraan  Sosial  (social  welfare  rights) adalah seperangkat hak yang mendukung terwujudnya hak untuk hidup, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Hak kesejahteraan sosial merupakan hak  yang  si-fatnya  konkret  guna  mewujudkan  hak  untuk  hidup  yang  sifatnya  konseptual. Termasuk hak kesejahteraan sosial adalah hak atas empat tinggal (social rights), hak atas pendidikan (social rights), hak atas kesehatan (social rights), hak atas jaminan sosial (social rights),  hak  atas  perlindungan  hak  milik  (economic  rights),  hak  untuk  bekerja  (economic rights),  hak  atas  upah  atau  penghasilan  yang  layak  (economic  rights),  hak  atas  air  (social rights),  hak  atas  perlindungan  karya  cipta  (cultural  rights). 12 Dapat  dilihat  dari  prinsip  HAM diatas bahwa  seseorang berhak atas hak atas upah atau penghasilan yang layak, karena pada kenyataan dilapangan banyak Calon Notaris yang sedang magang sudah berkeluarga yang memiliki beban tanggungan ekonomi untuk keluarganya dan ini mengakibatkan banyak Calon Notaris yang magang tidak sesuai.

## KESIMPULAN
Hubungan  hukum  antara  calon  Notaris  yang  sedang  Magang  dan  Notaris  penerima magang didasari oleh perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu terdapat dalam Palasl 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Magang yang  mengatakan  bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  wajib  menerima  magang calon Notaris. Perikatan tersebut tidak di dasari atas suatu perjanjian tertulis (kontrak) seperti pegawai magang yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  yang  sekurang-kurangnya  memuat  ketentuan  hak  dan kewajiban  peserta  dan  pengusaha  serta  jangka  waktu  pegawai  magang.  Mengenai  sanksi menolak calong Notaris yang ingin magang di atur lebih lanjut di dalam pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan yang mengatakan bahwa “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.” Mengenai Hak dan Kewajiban Calon Notaris yang sedang Magang juga tidak di atur dengan jelas di dalam UUJN.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Tidak adanya akibat hukum bagi Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai  penerima  magang  Calon  Notaris  karena  hal  ini  tidak  diatur  lebih  lanjut  di  dalam undang-undang  jabatan  Notaris  tetapi  ada  sanksi  lain  yaitu  berupa  pencabutan  statusnya sebagai  Notaris  penerima  magang  dan  Surat  Keterangan  Magang  yang  dikeluarkan  tidak dapat  diakui  oleh  perkumpulan  bedasarkan  keputusan  Rapat  Pengurus  Daerah  INI  yang bersangkutan. Bagi calon Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya juga tidak ada akibat hukum melainkan hanya sanksi dari Peratuan Perkumpulan INI yaitu Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku  dan  Surat  Keterangan  Magang  yang  telah  diperoleh  tidak  dapat  diregistrasi  oleh Pengurus Daerah.

## REFERENSI
Adjie, Habib, 2018, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama. Adjie, H. (2007). Hukum Notaris Indonesia ( Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Vol. V). Bandung: Refika Aditama. Adjie, H. (2007). Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik (Vol. IV). Bandung: Refika Aditama.
Bachrudin.  (2020). Hukum  Kenotariatan  (Perlindungan  Hukum  dan  Jaminan  Bagi  Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara). Yogyakarta: Thema Publishing. Bachrudin,  Gunarto,  &  Soponyono,  E.  (2019). Hukum  Kenotariatan  (Membangun  Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan). Bandung: Refika Aditama. Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2020). Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata dan Perkembangan Cyber Notary. Yogyakarta: Dialekita.
Gozali, D. S. (2021). Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum. Yogyakarta: UII Press. Hurchinson, T. (2002). Researching and Writing in Law. Jakarta: Law book co & A Thompson Company.
Mertokusomo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Nasution, M. S. (2017). Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Vol. II). Jakarta: Kencana. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti. Sjaifurrachman.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Kencana. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Siangkat. Jakarta: Rajawali Pers. Tobing, L. (1990). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.