Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru dan Hukum Pidana Islam
Egafi Andika Lubis, Rajin Sitepu Prodi Hukum Pidana Islam, Fukultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan egafiandika@gmail.com, rajinsitepu@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
The rearrangement of the article regarding insulting the president or vice president is not to silence the people but rather to protect those who often criticize the government in a way that is good for the public interest. However, the re-regulation of this criminal act has sparked debate. On the other hand, the president is also closely linked to the interests and power of the state, so he needs legal norms that regulate his dignity and honor so that he is well maintained. The President and Vice President have the principle of Primus Interpares, or first of equals. The purpose of this writing is to gain an understanding of the background behind the regulation of this article in the New Criminal Code, as well as understanding what differentiates it from the article  regarding  insulting  the  president  which  in  the  previous  legal  arrangement  in  the Criminal  Code  was  declared  contrary  to  the  Constitution  by  the  Constitutional  Court.  Apart from  that,  this  article  also  aims  to  understand  the  potential  point  of  intersection  of  the substance  of  the  article  with  the  right  to  freedom  of  expression/opinion  and  freedom  of  the press and finally to understand this problem from the perspective of Islamic Criminal Law. This research  method  uses  normative  juridical  and  comparative  juridical.  The  results  of  this research  show  that  to  examine  the  issue  of  the  article  regarding  insulting  the  Head  of  State which  must  be  defended  because  the  Head  of  State  has  the  principle  of  primus  Interpares attached to the Head of State because of their status to serve and run the government of the Republic of Indonesia, in other words they provide service to the people, so the right -Special rights are reasonable to obtain. What differentiates the article on insulting the Head of State in the New Criminal Code from the Criminal Code which was declared contrary to the constitution by the Constitutional Court, namely: Article 217, Article 218 and Article 219 and Article 220, this article uses the offense of complaint, meaning that only the president and vice president have  legal  standing  complained  about  the  alleged  criminal  act  and  in  accordance  with  the mandate  of  the  Constitutional  Court's  decision,  the  Government  has  changed  the  offense  of insulting the President and Vice President which was previously a formal offense to a material offense.  The  article  regarding  insulting  the  Head  of  State  does  not  conflict  with  the  right  to freedom of opinion and freedom of the press in criticizing the Head of State in a manner that is good for the public interest. This can still be done even though the article regarding insulting the  Head  of  State  is  re-regulated  in  the  New  Criminal  Code.  From  the  perspective  of  Islamic Criminal Law, based on history, it is an insulting act Based on history, acts of insulting the head of  state  can  be  described  as  insulting  acts  against  the  friends  of  the  Prophet  Muhammad, namely the Khulafaur'rasyiddin. These actions took the form of criticizing the friends and even slandering  the  Prophet's  friends.  Because  indeed  Allah  really  hates  the  act  of  criticizing  or insulting other people. Because that is a despicable thing.
Keywords: insult, president, freedom of expression, press freedom

## ABSTRAK
Pengaturan  kembali  pasal  tentang  penghinaan  terhadap  presiden  atau  wakil presiden  bukan  untuk  membungkam  rakyat  namun  justru  untuk  melindungi  mereka  yang kerap  mengkritik  pemerintah  lewat  cara  yang  baik  demi  kepentingan  umum.  Namun, diaturnya  kembali  tindak  pidana  ini  telah  menimbulkan  perdebatan.  Di  sisi  lain,  presiden juga  lekat  dengan  kepentingan  dan  kekuasaan  negara  sehingga  perlu  norma  hukum  yang mengatur  tentang  martabat  dan  kehormatannya  agar  tetap  terjaga  dengan  baik.  Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip Primus Interpares, atau pertama yang sederajat. Tujuan Penulisan ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai latar belakang dibalik pengaturan pasal  tersebut  di  KUHP  Baru,  serta  memahami  apa  yang  membedakannya  dengan  pasal penghinaan presiden yang dalam pengaturan hukum yang sebelumnya di KUHP yang telah dinyatakan  bertentangan  dengan  Konstitusi  oleh  MK.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  bertujuan untuk  memahami  potensi  titik  persinggungan  substansi  pasal  dengan  hak  atas  kebebasan berekspresi/berpendapat serta kebebasan pers dan yang terakhir untuk memahami masalah tersebut dari sisi Hukum Pidana Islam. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan  yuridis  komperatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  mengkaji persoalan  pasal  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara    yang  harus  di  pertahankan  karena Kepala  Negara  memiliki  prinsip  Primus  Interpares  yang  melekat  terhadap  Kepala  Negara karena status mereka mengabdi dan menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam  artian  lain  mereka  memberikan  pengabdian  kepada  rakyat  maka  hak-hak  spesial wajar  untuk  di  dapatkan.  Yang  membedakan  pasal  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara dalam KUHP Baru dengan dan KUHP yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK yaitu: Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220,Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki legal standing mengadukan dugaan  tindak  pidana  tersebut  dan  sesuai  amanat  putusan  Mahkamah  Konstitusi, Pemerintah telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Pasal penghinaan terhadap Kepala Negara tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dalam  mengkritik  Kepala  Negara  dengan  cara  yang  baik  demi  kepentingan  umum  tetap dapat dilakukan walaupun diatur kembali pasal penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru. Dari segi Hukum Pidana Islam berdasarkan sejarahnya, perbuatan penghinaan terhadap kepala negara  dapat digambarkan dengan perbuatan menghina terhadap sahabat Rasulullah  Saw  yaitu  adalah  para  Khulafaur’rasyiddin.  Perbuatan  tersebut  berupa  mencela para  sahabat  bahkan  memfitnah  sahabat  Rasulullah.  Karena  sesungguhnya  Allah  sangat membenci perbuatan mencela atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang tercela.
Kata kunci: penghinaan; presiden; kebebasan berpendapat; kebebasan pers

## PENDAHULUAN
Tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden  atau  Wakil  Presiden  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP Baru). Pasal 218 KUHP Baru pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau  Wakil  Presiden  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (dua ratus juta rupiah). Namun  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  umum  atau
pembelaan  diri  maka  hal  itu  tidaklah  dianggap  merupakan  penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden.
Pengertian  Kepala  Negara  dalam  Hukum  Pidana  Islam  biasa  disebut  juga dengan  pemimpin.  Pemimpin  berasal  dari  kata  pimpin.  Dalam  bahasa  Arab kepemimpinan  berasal  dari  kata  ( qaada-  yaquudu-  Qiyaadatan )  yang  berarti menuntun.  Kepala  Negara  dalam  Islam  disebut Khalifah atau  Imam.  Imam (kepemimpinan)  bertugas  sebagai  pengganti  Kenabian  dalam  melindungi  agama dan  mengatur  kemaslahatan  hidup.  Sekelompok  ulama  berpendapat  bahwa  status wajibnya  mengangkat  Imam  (Kepemimpinan)  adalah  berdasarkan  akal  karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang Imam ( Khalifah ) yang mencegah  mereka  dari  kezaliman  dan  menghindarkan  mereka  dari  konflik    serta permusuhan.
Dalam  Sejarah  Islam  awal,  istilah Khalifah dipakai  untuk  menunjuk seseorang  yang  menggantikan  fungsi  nabi  sebagai  Pemimpin  Masyarakat  (politik). Namun  istilah Khalifah juga  mencakup  makna  dan  fungsi  keagamaan.  Sebagai sebuah  jabatan  keagamaan  dan  politik, khalifah memiliki  kedudukan  dan  posisi dalam  struktur  masyarakat  Islam.  Dapat  dikatakan  juga  bahwa  posisi Khalifah adalah kelanjutan dari posisi kenabian.
KUHP  Baru  khususnya  terkait  norma  larangan  menyerang  kehormatan tersebut  kini  kembali  ramai  diperbincangkan  secara  nasional.  Berbagai  kalangan, termasuk masyarakat dan sebagian ahli hukum mengkritik dan menolak pengaturan pasal  ini,  karena  dinilai  telah  mengancam  kebebasan  berekspresi  dan  telah menghidupkan  kembali  pasal  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  yang  pernah dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2006.  Putusan  MK  Nomor  013- 022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik  penghinaan  Kepala  Negara  bertentangan  dengan  konstitusi  sehingga  tidak mempunyai  kekuatan,  khususnya  terkait  norma  larangan  tersebut  kini  kembali ramai diperbincangkan secara nasional.
Konstruksi Pasal 218 KUHP Baru menimbulkan kekhawatiran oleh kalangan jurnalis. Pasal ini dinilai identik dengan rumusan pasal terkait larangan pencemaran nama baik yang berlaku selama ini. Berbagai perdebatan mengenai perlu tidaknya pengaturan  pasal  terkait  perbuatan  menyerang  kehormatan  atau  harkat  dan martabat  Kepala  negara  di  KUHP  Baru  sangat  menarik  untuk  dilakukan  kajian. Artikel ini secara khusus akan membahas mengenai bagaimana urgensi dari konsep pengaturan  pasal  perbuatan  menyerang  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat Kepala  negara  dalam  KUHP  Baru,  serta  apakah  Pasal  tersebut  secara  substansi norma merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  mengenai  latar belakang  di  balik  pengaturan  pasal  tersebut  di  KUHP  Baru,  serta  memahami  apa yang  membedakannya  dengan  pasal  penghinaan  presiden  yang  dalam  pengaturan hukum  yang  sebelumnya  di  KUHP  yang  telah  dinyatakan  bertentangan  dengan Konstitusi  oleh  MK.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  bertujuan  untuk  memahami  potensi
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
titik persinggungan substansi pasal dengan hak atas kebebasan berekspresi/berpendapat serta kebebasan pers.
Beberapa artikel terdahulu yang terkait di antaranya yakni ditulis oleh Ajie Ramdan  berjudul  “Kontroversi  Delik  Penghinaan  Presiden/Wakil  Presiden  dalam KUHP  Baru”,  artikel  ini  membahas  apakah  pemerintah  dan  DPR  mempunyai argumentasi  hukum  yang  kuat  untuk  melegislasikan  kembali  delik  penghinaan Kepala  Negara  dalam  RKUHP  tahun  2019  dikaitkan  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  013-022/PUU-IV/2006  dan  hak  asasi  manusia  dalam menyampaikan  pendapat.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  Pemerintah  dan  DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal
mempersonifikasikan presiden/wakil presiden dengan negara.
Kemudian ada pula artikel yang ditulis oleh Lidya Suryani Widayati berjudul “Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?”, penulis mengkaji kebijakan tersebut dari sisi kriminalisasi pasal.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  tindak  pidana  penghinaan  terhadap presiden atau wakil presiden tidak perlu lagi diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang mengatur  tindak  pidana  ini  pada  dasarnya  memuat  substansi  yang  sama sebagaimana pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam KUHP yang telah dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Kedua  artikel  tersebut  berbeda  dengan  fokus  bahasan  dalam  tulisan  ini. Artikel  ini  bukan  hanya  akan  mengkaji  perumusan  pasal  terkait  tindak  pidana perbuatan  menyerang  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  presiden  atau  wakil presiden  dari  sisi  pengaturan  pasal,  namun  juga  akan  menelaah  pengaturannya dengan  pasal  penghinaan  presiden  sebelumnya  yang  telah  dibatalkan  oleh  MK. Sehingga  dapat  diketahui  seberapa  besar  urgensi  pengaturan  pasal,  perbedaannya dengan pasal sebelumnya yang dicabut oleh MK, dan kemungkinan implikasi yang perlu diantisipasi apabila pasal ini akan tetap menjadi bagian dari KUHP Baru yang disahkan.
Berdasarkan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara  yang  dijamin oleh  konstitusi.  Ketentuan  hukum  mengenai  penghinaan  Kepala  Negara  dapat melahirkan kultur feodal, apalagi jika penegak hukum berpandangan bahwa setiap penentangan  terhadap  Kepala  Negara  dianggap  sebagai  penghinaan  terhadap simbol negara. Dalam Pasal 36 A Undang-undang Dasar 1945, lambang negara yang diatur  dalam  konstitusi  adalah  Garuda  Pancasila  dengan  semboyan  Bhinneka Tunggal  Ika,  bukan  Kepala  Negara.  Di  samping  itu  yang  spesifik  dari  artikel  ini adalah  masalah  penyerangan  terhadap  kehormatan  kepala  negara  di  analisis  pula dari sisi Hukum Pidana Islam.
Penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  di  dalam  UU  No.1  Tahun  2023 merupakan  suatu  bentuk  tindakan  Pemerintah  untuk  melindungi  harkat  dan martabat kepala Negara dan Wakil kepala Negara. Masyarakat banyak berpendapat
bahwa  pasal  tersebut  dapat  mengurangi  hak-hak  mereka  dalam  berpendapat  dan tidak sesuai dengan dasar Negara Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  pengaturan  pasal  penghinaan  terhadap kepala  Negara  di  dalam  UU  No.1  Tahun  2023  sebagai  simbol  negara.  Manfaat  dari penelitian  ini  adalah  memberikan  pengetahuan  mengenai  urgensi  pencantuman pasal  penghinaan  terhadap  kepala  Negara  tersebut.  Pasal  penghinaan  presiden  ini disahkan  pada  tanggal  2  Januari  2023  dan  termaktub  dalam  Pasal  218  ayat  1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## METODE PENELITIAN
Kajian artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Zainuddin Ali, 2010). Penelitian ini akan mengkaji persoalan norma hukum (baik substansi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum dalam suatu  putusan  MK,  dan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia).  Selain  itu  juga  menelaah kemungkinan  persinggungannya  dengan  hak  atas  kebebasan  berpendapat  dan kebebasan  pers  yang  dijamin  oleh  Konstitusi.  Penelitian  ini  juga  dapat  disebut dengan  penelitian  doktrinal,  karena  mengkaji  hukum  positif  dan  asas-asas  hukum ( law as it is written in the books ) (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002). Metode analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder (Soerjono Soekanto,    2010).  Dalam  hal  ini  dilakukan  dengan  memaparkan  norma  hukum terkait pasal perbuatan menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden atau  Wakil  Presiden  dalam  KUHP    Baru  yang  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan teori dan konsep dalam ilmu hukum, utamanya terkait dengan teori hukum pidana dan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui oleh Konstitusi nasional Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis  komperatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  pendekatan  yang dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Konsep  ini memandang  hukum  identik  dengan  norma-norma  tertulis  yang  dibuat  dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute aproach ).  Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yuridis  komperatif  dilakukan  dengan  membandingkan  peraturan  hukum  tentang
penyerangan  terhadap  kehormatan  Kepala  Negara  dalam  KUHP  yang  telah dibatalkan dengan putusan MK dengan yang terdapat dalam KUHP Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  Pidana  Penghinaan  Terhadap  Kepala  Negara  dalam  KUHP  yang Sekarang Berlaku dan  KUHP Baru
Menteri  Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  mengatakan  bahwa  ketentuan hukum  mengenai  penghinaan  Kepala  Negara  masih  dibutuhkan  untuk  melindungi harkat  dan  martabat  Kepala  Negara  dari  hinaan  yang  merendahkan.  Dia menganggap  Indonesia  akan  menjadi  apa  yang  disebutnya  “sangat  liberal”  apabila aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara dihilangkan. Di Amerika Serikat tidak menghukum orang yang menghina Presiden. Di Jepang yang menghina kaisar menjadi  delik  aduan  yang  diadukan  oleh  perdana  menterinya.  Di  Jerman,  juga terdapat aturan hukum mengenai penghinaan Kepala Negara.
Meskipun  Presiden  Joko  Widodo  menjamin  ”menghidupkan”  kembali  pasal tentang  penghinaan  terhadap  presiden  atau  wakil  presiden  bukan  untuk membungkam  rakyat  namun  justru  untuk  melindungi  mereka  yang  kerap mengkritik  pemerintah  lewat  cara  yang  baik  demi  kepentingan  umum.  Namun, diaturnya kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan (Ajie Ramdan, 2020).
Beberapa  pihak  yang  setuju  antara  lain  Pakar  Hukum  Universitas  Islam Sumatera Utara, Zulfirman, yang berpendapat bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus  kepala  pemerintahan,  juga  menjadi  simbol  Negara  Indonesia  yang berdaulat.  Di  sisi  lain,  presiden  juga  lekat  dengan  kepentingan  dan  kekuasaan negara  sehingga  perlu  norma  hukum  yang  mengatur  tentang  martabat  dan kehormatannya agar tetap terjaga dengan baik. Pakar lain yang setuju adalah Pakar Hukum  Pidana  Universitas  Krisnadwipayana,  Indriyanto  Seno  Adji,  yang berpendapat  bahwa  pasal  tentang  penghinaan  terhadap  presiden  atau  wakil presiden  dalam    KUHP  tidak  perlu  dicabut  dan  harus  tetap  dipertahankan  karena secara  universal  aturan  tentang  penghinaan  terhadap  kepala  negara  ataupun simbol-simbol  kenegaraan  hingga  kini  masih  tetap  dipertahankan.  Menurut Indriyanto, Pemerintah juga telah melaksanakan amanat putusan MK karena telah mengubah  delik  pasal  penghinaan  terhadap  presiden  dan  wakil  presiden  yang semula delik formil menjadi delik materiil (Lidya Suryani Widiyanti, 2017).
Balik dalam pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana  akan  memasuki  babak  baru  dalam  rekodifikasi  setelah  disahkannya  KUHP baru.  Hal  ini  akan  menjadi  tantangan  baru  bagi  Indonesia  setelah  3  abad  lamanya mengadopsi  hukum  milik  kolonial.  KUHP  baru  ini  merupakan  harapan  segenap rakyat  Indonesia  untuk  memiliki  hukum  nasional  yang  sesuai  dengan  memihak rakyat demi keadilan bersama. Meskipun sudah diupayakan sebaik mungkin dalam penyusunannya,  tentu  KUHP  baru  yang  disahkan  kemarin  masih  menuai  pro  dan
kontra  bagi  masyarakat.  Terkhusus  dalam  nilai-nilai  keadilan  dalam  beberapa ketentuan  pasal  yang  dihadirkan,  salah  satunya  ialah  pengaturan  mengenai penghinaan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dinilai  terlalu  berlebihan  dan menyalahi spirit demokrasi. Padahal ditelaah dari sisi historisnya, pasal penghinaan terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebelumnya  pernah  dinyatakan inkonstitusional  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Tetapi  pemerintah  akhirnya  tetap menghidupkan  pasal  penghinaan  dalam  KUHP  yang  baru  dengan  berbagai pertimbangan  yang  ada.  Salah  satu  dasar  pertimbangannya  adalah  Presiden  dan Wakil  Presiden  memiliki  prinsip  Primus  Interpares,  atau  pertama  yang  sederajat. Hal  inilah  yang  meyakinkan  pemerintah  untuk  mempertahankan  pasal  ini.  Primus Interpares  ini  melekat  terhadap  Presiden  dan  Wakilnya  karena  status  mereka mengabdi  dan  menjalankan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka dari itu hak- hak spesial wajar untuk didapatkan.
Menurut pemerintah, hak spesial yang didapatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden  dalam  perlindungan  harkat  dan  martabat  dalam  KUHP  ini  bukan  lagi bicara soal asas kesamaan dalam hukum. Namun sesuai prinsip Primus Interpares (pertama  yang  sederajat)  yang  sewajarnya  melekat  dalam  diri  mereka  selama mengemban  amanah  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Oleh  karena  itu, pemerintah menganggap perlindungan harkat dan martabat dalam pasal 218 KUHP bukan sebagai kemunduran demokrasi, malah akan memperkuat demokrasi (Arrsa, C.R.  2020).  Karena  sesuai  dengan  karakteristik  warga  negara  Indonesia  yang menjunjung tinggi etika dan tata krama.
Pasal penghinaan pada saat itu memilih pasal penghinaan terhadap presiden dan  wakil  presiden  yang  telah  dibatalkan  oleh  MK,  dibuat  untuk  melindungi  dan menjaga  martabat  Raja  dan  Ratu  Belanda  yang  berfungsi  sebagai  lambang  negara atau  simbol  negara.  Sementara  Indonesia  merupakan  negara  dengan  sistem presidensil  di  mana  presiden  berlaku  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  dengan  simbol  Negara  Indonesia  adalah  Garuda  Pancasila  (Gonoto Saparie, 2017).
Bertolak  belakang  dengan  yang  setuju  menurut  Arsil,  Indonesia  menganut sistem  berbeda,  presiden  bukan  lambang  negara,  melainkan  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan.  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa,  dan  Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  jelas  menyebut  lambang negara  ialah  Garuda  Pancasila,  bukan  presiden.  Dalam  sistem  presidensial,  sulit dibedakan  antara  murni  tindakan  penghinaan  terhadap  presiden  dengan  bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Arsil menilai pasal penghinaan terhada  presiden  berbahaya  karena  berpotensi  digunakan  rezim  berkuasa  ketika diserang  kritikan.  Selain  itu,  menurut  Arsil  yang  menjadi  pokok  permasalahan adalah ancaman hukuman yang diatur dalam pasal penghinaan tersebut, yakni lima tahun penjara bagi orang yang menghina presiden (Butje Tampi, 2016).
Mahkamah  Konstitusi    dalam  pertimbangannya  juga  menegaskan  bahwa tindak  pidana  penghinaan  terhadap  presiden  atau  wakil  presiden  seharusnya diberlakukan  Pasal  310-Pasal  321  KUHP  manakala  penghinaan  ( beleediging ) ditujukan  dalam  kualitas  pribadinya,  dan  Pasal  207  KUHP  dalam  hal  penghinaan ditujukan  kepada  presiden  atau  wakil  presiden  selaku  pejabat  ( als  ambtsdrager ) (Pan Mohamad Faiz, 2006).
Dengan  demikian,  dibatalkannya  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137 tidak  berarti  bahwa  penghinaan  kepada  presiden  atau  wakil  presiden  menjadi dilegalkan.  Pasal  310-Pasal  312  KUHP  dapat  diterapkan  bagi  setiap  orang  yang melakukan  penghinaan  kepada  presiden  atau  wakil  presiden  sebagai  kualitas pribadi. Namun perbedaannya, selain pidana yang diancam tidak seberat ancaman pidana  dalam  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137,  Pasal  310-Pasal  312  KUHP merupakan “delik aduan” bukan “delik biasa”.
Butje  Tampi  mengkaji  masalah  penghinaan  terhadap  presiden  atau  wakil presiden  dari  perspektif  politik  dan  sosial.  Dalam  kajiannya  tersebut,  Butje menyatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah    Konstitusi    No.  013-022/PUU-IV/2006 selayaknya  dikaji  ulang  dalam  perspektif  politik  dan  sosial,  tidak  hanya mengandalkan  teori-teori  tentang  HAM  dalam  kerangka  individual.  Tampi menyimpulkan  dalam  tulisannya  bahwa  pasal  penghinaan  terhadap  presiden  atau wakil presiden tetap perlu dicantumkan dalam KUHP Baru. Namun, harus menjadi delik materiil dan harus jelas perbuatan atau tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden (Butje Tampi, 2016).
Tindak pidana perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP Baru. Dalam  KUHP  terbaru  yang  telah  diserahkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal  6  Juli 2022 kepada Komisi III DPR RI, diketahui tidak terdapat perubahan secara substansi norma Pasal 218 hingga Pasal 220 KUHP  jika kita bandingkan dengan KUHP versi 2019  yang  sempat  ditunda  pengesahannya.  Namun  jika  dicermati  secara  seksama maka  dipahami  terdapat  perubahan  pada  penjelasan  pasalnya,  khususnya  pada penjelasan  Pasal  218  KUHP.  Sebelum  mengulas  substansi  pasal  ini secara  lebih mendalam, berikut ini redaksi pasal terkait secara lengkap:
Pasal  218  KUHP  Baru (1)  Setiap  Orang  yang  di  muka  umum  menyerang kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  diri  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling  banyak  kategori  IV.  (2)  Tidak  merupakan  penyerangan  kehormatan  atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Pasal  219  KUHP  Baru Setiap  Orang  yang  menyiarkan,  mempertunjukkan, atau  menempelkan  tulisan  atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan  martabat  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dengan  maksud  agar  isinya
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 220  KUHP Baru (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218  dan  Pasal  219  hanya  dapat  dituntut  berdasarkan  aduan. (2)  Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Penjelasan  Pasal  218  dari  kedua  versi  KUHP    Baru  tersebut  menjelaskan beberapa  hal,  yaitu: Pertama ,  pada    KUHP  Baru  versi  2019,  perumus    KUHP  lebih menitikberatkan  penjelasan  Pasal  218  ayat  (1)  untuk  menjabarkan  bentuk-bentuk penyerangan terhadap kehormatan atau martabat ( dignity ) seperti menista dengan surat, memfitnah, dan menghina. Rumusan ini juga menjelaskan latar belakang atau alasan dibalik kriminalisasi perbuatan tersebut, dan penjelasan tentang tujuan pasal (tidak  untuk  mengurangi  kebebasan  berpendapat).  Sedangkan  Pasal  218  ayat  (2) nya  hanya  menjelaskan  mengenai  maksud  “dilakukan  untuk  kepentingan  umum”, yakni  sebagai  bentuk  kebebasan  berekspresi. Kedua ,  pada  KUHP  Baru  versi  2022 perumus KUHP Baru  menghilangkan sebagian besar penjelasan Pasal 218 ayat (1) versi  sebelumnya,  dan  hanya  menjelaskan  mengenai  maksud  dari  “menyerang kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  diri”  yaitu  merupakan  tindakan “merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri”. Sedangkan pada Pasal 218 ayat  (2)  nya,  ditegaskan  mengenai  maksud  “dilakukan  untuk  kepentingan  umum”, yakni  melindungi  kepentingan  masyarakat  yang  diungkapkan  melalui  hak berekspresi  dan  hak  berdemokrasi,  namun  juga  menjelaskan  bentuk  konkret  dari apa  yang  dimaksud  sebagai  “kritik”,  cara  melakukan  kritik  yang  diperbolehkan, serta  cara  kritik  yang  dilarang  (kritik  yang  dilakukan  dengan  niat  jahat  untuk merendahkan  atau  menyerang  harkat  dan  martabat  dan/atau  menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden).
KUHP menjelaskan secara konkret alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “Penghinaan Presiden”, yaitu (Zainuddin Ali, 2010):
(1) Kepentingan/benda hukum ( rechtsbelangan/ rechtsgood ) atau nilai dasar “ basic values ” yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah “martabat/derajat kemanusiaan” ( human dignity ) yang merupakan salah satu nilai-nilai universal yang dijunjung  tinggi;  (2)  Penghinaan  pada  hakikatnya  merupakan  perbuatan  yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan  nilai-nilai  HAM/  kemanusiaan),  karena  “menyerang/  merendahkan  martabat kemanusiaan”  (menyerang  nilai-universal);  oleh  karena  itu,  secara  teoritis dipandang sebagai “ rechtsdelict ”, “ intrinsically wrong ”, “ mala perse ” dan oleh karena itu  pula  dilarang  (dikriminalisir)  di  berbagai  negara.  (3)  Penentuan  ruang  lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal  ini  termasuk  masalah  kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  sosial  yg  terkait  erat dengan  nilai-nilai  sosio-filosofis,  sosio-politis,  dan  sosiokultural  setiap bangsa/negara  (4)  Ruang  lingkup  penghinaan  orang  biasa;  orang-orang  tertentu (yang  sedang  menjalankan  ibadah  dan  petugas  agama;  hakim/peradilan;  golongan
penduduk;  s  i  m  b  o  l  /  l  a  m  b  a  n  g  /  a  p  a  r  a  t  /  l  e  m  b  a  g  a  kenegaraan (bendera/lagu  kebangsaan;  lambang  kenegaraan;  pejabat/pemegang  kekuasaan umum;  pemerintah;  Presiden/  Wakil  Presiden,  termasuk  dari  negara  sahabat; simbol/lembaga/substansi  yang  disucikan  (Tuhan,  firman  dan  sifat-Nya;  agama, rasul,  nabi,  kitab  suci,  ajaran  agama,  atau  ibadah  keagamaan;  bahkan  orang  yang sudah  mati.  (5)  /Dirasakan  janggal  kalau  penghinaan  terhadap  orang  biasa,  orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum,  dan  Kepala  Negara  sahabat  saja  dijadikan  tindak  pidana;  sedangkan penghinaan  terhadap  Presiden  tidak;  terlebih  status/posisi/  kedudukan/fungsi tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan. (6) Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya,  maka  tidak  pada  tempatnya  hal  ini  dihadapkan/  dipermasalahkan dengan prinsip “ equality before the law ”. Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan  jenis  tindak  pidana  yang  didasarkan  pada  status/  kualifikasi  yang berbeda  (seperti  terdapat  dalam  jenis-jenis  penghinaan,  pembunuhan, penganiayaan,  dsb.)  juga  berarti  harus  ditiadakan  karena  dipandang  bertentangan dengan prinsip “ equality before the law ”.
KUHP  Baru  mempertahankan  pasal  penghinaan  kepada  kepala  negara sahabat. Yang berbeda, KUHP Baru menurunkan ancaman hukuman maksimal dari 5 tahun  penjara  menjadi  2  tahun  penjara.  “Setiap  orang  yang  di  muka  umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang  menjalankan  tugas  kenegaraan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III” demikian bunyi Pasal 226 KUHP Baru.
Tindak pidana penghinaan dalam KUHP umumnya dapat dibagi menjadi dua jenis,  yakni  penghinaan  umum  yang  diatur  dalam  Bab  XVI  Buku  II  KUHP  dan penghinaan  khusus  yang  diatur  di  luar  Bab  XVI  Buku  II  KUHP.  Berdasarkan  objek penggunaannya, objek penghinaan umum lebih ke arah serangan pribadi martabat seseorang,  sedangkan  objek  penghinaan  khusus  lebih  pada  martabat  kelompok (Adami  Chazawi,  2011).  Secara  umum,  tindak  pidana  dapat  diartikan  sebagai perbuatan atau sikap yang menyerang atau merendahkan kehormatan dan reputasi seseorang  (Leden  Marpaung,  1997).  Jadi,  tindak  pidana  dapat  juga  didefinisikan sebagai  perbuatan  yang  menyerang  hak  seseorang  untuk  menjaga  nama  baik  dan kehormatannya (Tri jata Ayu Pramesti, 2022).
Disini  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya  telah  gagal  dalam mempertimbangkan  secara  tepat  kaidah  dari  hak  atas  kebebasan  berpendapat ( freedom  of  expression ),  yang  dikaitkan  dengan  paham  kedaulatan  rakyat,  secara tidak langsung telah melahirkan pendekatan sangat liberal (bebas) terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat ( freedom of expression ) itu sendiri. Kekeliruan yang terlihat seperti lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 mengabaikan  kehormatan,  harkat  dan  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden, seharusnya  kehormatan,  harkat  dan  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden  masih tetap  wajib  dilindungi  melalui  oleh  negara  lewat  ketentuan  peraturan  perundang-
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
undangan, bukan melihat ini sebagai suatu yang dinamakan kedaulatan rakyat atau kedaulatan  masyarakat,  karena  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  sama  dengan warga masyarakat biasa.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan  Wakil  Presiden  menggunakan  prinsip strict  liability dan  tidak  mencantumkan unsur  kesengajaan  akan  menghina  atau  tidak,  akan  tetapi  sudah  dapat  dipidana apabila  ia  telah  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  Undang-undang.  Hal  ini dirumuskan  dalam  Pasal  37  (a)  KUHP  baru,  yaitu  “dipidana  semata-mata  karena telah  dipenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  tanpa  memperhatikan  adanya kesalahan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KUHP  baru  tidak  menganut  doktrin erfolgshaftung atau  pemberatan  pidana  terhadap  akibat  suatu  perbuatan  pidana tertentu.
Pengaturan  Pasal  penghinaan  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden masih  diperlukan  di  Indonesia  agar  masyarakat  tidak  seenaknya  melakukan penghinaan  terhadap  harkat  dan  martabat  diri  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden. Tetapi  disini  perlu  adanya  kesepakatan  antara  penegak  hukum  dan  masyarakat untuk  mendefinisikan  dan  memberikan  kejelasan  terhadap  batasan-batasan  hal yang benar dan yang salah, sehingga tidak terjadinya kesalahan persepsi yang akan memberikan dampak besar.
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam  Pasal  134,  Pasal  136  bis,  dan  Pasal  137  KUHP,  namun  melalui  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan Pasal tersebut tidak lagi  mempunyai  kekuatan  mengikat  atau  tidak  berlaku  lagi.  Mahkamah  Konstitusi juga  menimbang  bahwa  delik  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden menurut  hukum  seharusnya  cukup  dengan  Pasal  310  -  Pasal  321  KUH  Pidana apabila  penghinaan  ditujukan  pada  diri  pribadinya  dan  Pasal  207  KUH  Pidana ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden selaku pejabat atau penguasa umum.
Disahkannya  rancangan  KUHP  baru  pada  tanggal  6  Desember  2022 merupakah  sejarah  dalam  penyelenggaraan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Dimana selama  104  tahun  Indonesia  menggunakan  KUHP  warisan  Belanda  bukan  produk hukum  sendiri.  Sehingga  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  canggih dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia.  Hal  inilah  yang  menjadi  urgensi  pengesahan  KUHP  baru.  Dalam  hal  ini, Presiden Joko Widodo menjamin bahwa dengan dibentuknya kembali Pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukanlah bertujuan untuk dapat diperalat atau membungkam suara rakyat, melainkan melindungi orang yang kerap kali  mengkritik  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  cara  yang  baik  demi kepentingan umum.
Pasal  Penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tercantum  dalam BAB  II,  yaitu  pada  Pasal  217,  Pasal  218  dan  Pasal  219  serta  Pasal  220.  Pasal  ini menggunakan  delik  aduan,  artinya  hanya  presiden  dan  wakil  presiden  yang memiliki legal  standing mengadukan  dugaan  tindak  pidana  tersebut  dan  sesuai
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
amanat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pemerintah  telah  mengubah  delik  pasal penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  sebelumnya  merupakan delik  formil  menjadi  delik  materiil.  Berbeda  dengan  Pasal  sebelumnya  yaitu  Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dimana Pasal ini masih menggunakan delik biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden.
Pasal  mengenai  penyerangan  terhadap  martabat  tersebut  diatur dalam  buku  kedua  pada  Bab  II  tentang  tindak  pidana  penyerangan  martabat terhadap  Kepala  Negara.  Secara  umum  tindak  pidana  tersebut  ialah  perbuatan pidana  yang  dilakukan  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Soesilo,  1996).  Sedangkan  nama  baik  adalah  suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian baik oleh  masyarakat  terhadap  seseorang  dalam  pergaulannya  dimasyarakat  (Chazawi, 2013).
Kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  dalam  pasal  tersebut  yaitu terhadap  nama  baik  dan  kepentingan  hukum  terhadap  kehormatan  seseorang. KUHP  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  yang  dimaksud  dengan  penghinaan, namun secara normatif tindak pidana penghinaan sendiri dimaknai sebagai tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang (Marpaung, 1997).
Sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa salah satu pertimbangan dari tetap dipertahankannya pasal tersebut yaitu dirasa bahwa ada kejanggalan apabila penghinaan  terhadap  orang  biasa,  orang  yang  sudah  mati,  bendera/lagu kebangsaan,  lambang  kenegaraan,  petugas/pejabat  umum  dan  Kepala  Negara sahabat dijadikan tindak pidana sedangkan Presiden/ wakil presiden secara khusus tidak, dengan alasan equality before the law (Muladi, 2008).
Menurut  Utrecht,  dalam  delik  aduan  penuntutan  terhadap  delik  tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban) pada delik aduan ini (Kusumasari,  2011).  Kemudian  apabila  dilihat  dari  rumusan  pidana  yang dirumuskan  pada  pasal  218,  219,  dan  220  dapat  dikatakan  tidak  mencerminkan semangat  pembaharuan  hukum  pidana.  Karena  pidana  penjara  masih  menjadi bentuk pidana harus utama yang diterapkan.

## Tindak  Pidana  Penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  dalam  Hukum  Pidana Islam
Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadist yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina. Seperti kata fitnah, ghibah (menjelek-jelekkan  orang  lain),  naminah  yang  semuanya  memiliki  arti  menghina, mengejek,  mencela,  mengolok-olok  atau  memandang  rendah  orang  lain  dengan maksud untuk menunjukkan keburukan dan kelemahan mereka. Ejekan atau hinaan dapat  berupa  perkataan  dan  perbuatan  dan  juga  dengan  sikap  tubuh.  Menghina termasuk dalam Akhlaqul Madmumah yaitu tingkah laku yang tercermin pada diri
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
manusia,  cenderung  melekat  dalam  bentuk  yang  tidak  menyenangkan  orang  lain. Dalam Islam sifat tercela ini amat dibenci oleh Allah  karena akan merugikan orang lain.  Hal  ini  disebut  dengan  penyakit  lidah,  yaitu  tidak  bisa  menahan  nafsu  untuk berbicara yang tidak baik.
Kasus  penghinaan  terhadap  kepala  negara  atau  presiden  atau  pemimpin, dalam Islam pernah terjadi pada saat zaman Khulafa’urrasyidin di antaranya terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Berikut adalah beberapa contoh kasus penghinaan yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan.
Pada  kepemimpinan  Utsman  bin  Affan  telah  terjadi  fitnah,  dan  kekacauan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dan didukung oleh pihak-pihak lain baik itu yang disengaja atau tidak itu telah menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan perselisihan  besar  di  tengah-tengah  umat  Islam  yang  pengaruhnya  tetap  terasa sampai saat ini bahkan mungkin sampai kiamat nanti.
Dari  segi  Hukum  Islam  berdasarkan  sejarahnya,  perbuatan  penghinaan terhadap kepala negara  dapat digambarkan dengan perbuatan menghina terhadap sahabat  Rasulullah  Saw  yaitu  adalah  para  Khulafaur’rasyiddin.  Perbuatan  tersebut berupa  mencela  para  sahabat  bahkan  memfitnah  sahabat  Rasulullah.  Karena sesungguhnya Allah sangat membenci perbuatan mencela atau menghina orang lain. Karena hal itu merupakan hal yang tercela. Seperti yang terkandung dalam Hadist ini:
“Mencintai  sesuatu  adalah  membenci  kebalikannya,  sehingga  Allah  Swt membenci  celaan  terhadap  para  sahabat  yang  merupakan  kebalikan  dari  tindakan memintakan ampun bagi mereka. Membenci para sahabat merupakan kebalikan dari kebersihan  hati,  inilah  perkataan  Aisyah,  “Mereka  diperintahkan  untuk  memintakan ampun  bagi  para  sahabat  Muhammad,  namun  malah  mencela  para  sahabat.”  (HR. Muslim).
Sanksi  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  diwakilkan  kepada  sahabat Rasulullah  atau  Khulafaur’rasyiddin  seperti  Hadist  yang  di  riwayatkan  oleh  Imam Ahmad dan yang di riwayatkan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ya’qub Al-Ishthakhri dan lainnya:
“Sebaik-baiknya umat setelah Nabi Saw adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar adalah  Umar,  setelah  Umar  adalah  Utsman,  setelah  Utsman  adalah  Ali,  setelah  itu umat berhenti atas Utsman. Mereka adalah para Khulafaur’rasyiddin mahdiyun para Khalifa yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, setelah Khalifah yang empat adalah para Rasulullah Saw sebaik-baik manusia. Tidak boleh seorangpun menyebut  suatu kejelekan  mereka  dan  tidak  boleh  mencela  salah  seorang  mereka  dengan  aib  dan kekurangan.  Siapa  yang  melakukan  hal  itu  maka  wajib  bagi  penguasa  untuk menghukumnya. Ia tidak berhak memaafkannya, akan tetapi ia harus menghukumnya dan  mengajaknya  bertaubat.  Jika  ia  tetap  pada  pendiriannya  maka  penguasa mengulang hukuman atasnya dan memenjaranya sampai ia mati dan bertaubat”.
Imam  Ahmad  Memutlakkan  bahwa  pelaku  pencela  sahabat  Rasulullah  Saw harus  didera  dengan  deraan  yang  membuat  jera.  Imam  Ahmad  juga  tidak berkomentar tentang hukuman mati dan kekafiran.
Selain  itu  ada  pula  Hadist  lain  yang  menyebutkan  hukuman  yang  berbeda, yaitu  Imam  Ahmad  meriwayatkan  Abu  Muawiyah  menceritakan  kepada  Ashin  Al- Ahwal  menceritakan  dan  Ia  berkata: “Dihadapkan  kepadaku  seorang  lelaki  yang telah mencela Utsman. Aku mencambuknya 10 kali, Kemudian Ia mengucapkan celaan kembali.  Maka  aku  mencambuknya  10  cambukan  lagi,  Ia  terus  mencela  muawiyah sampai aku mencambuknya sebayak 70 cambukan”.
Berdasarkan Hadist di atas memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang sanksi  yang  di  berikan  kepada  penghina  sahabat  Rasulullah  Saw,  Hadist  pertama mengatakan  bawa  pelaku  penghinaan  di  hukum  dengan  didera  hingga  jera kemudian  Hadist  yang  kedua  mengatakan  dihukum  dengan  dicambuk  sebayak  30 kali dan yang ketiga sebayak 70 kali cambukkan.
Hal  ini  adalah  rancangan  dan  strategi  dari  kaum  Yahudi  yang  bernama Abdullah bin Saba’. Ia adalah seorang Yahudi dari Shan’a. Ibnu Saba’ mengumpulkan para  sahabat  yang  berasal  dari  kalangan  pencuri  dan  perampok,  yang  terdiri  dari orang munafik, Yahudi, dan Nasrani. Abdullah ibnu Saba’ menyebut kaumnya yaitu dengan sebutan Sabaiyah .
Hadirnya  delik  penghinaan  dalam  KUHP  tidak  lain  dimaksudkan  untuk melindungi  kehormatan  seseorang.  Dalam  perbuatan  yang  dianggap  sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus  dibuktikan  adalah  terserangnya  kehormatan  dan  nama  baik  ( geod  naam ), sedangkan  menurut  Hukum  Islam,  menghina  atau sukhriyah dalam  bahasa  arab berasal  dari  kata ﺳ ﺧ ر yang  berarti  “mengejek”  “mencemoohkan”  “menghina”.  Jadi pengertian  menghina  adalah  memandang  rendah,  merendahkan,  memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki, mencela adalah  merendahkan  atau  menghina  (Mozaik,  2021).  Di  dalam  Al-Qur’an  telah dijelaskan bahwa menghina dan memperolok seseorang itu dilarang oleh Allah SWT, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujarat ayat 11;

## Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain  (karena)  boleh  jadi  mereka  (yang  diperolok-olokkan)  lebih  baik  dari  mereka (yang  mengolok-olok)  dan  jangan  pula  perempuan-perempuan  (mengolok-olokkan)
perempuan  lain  (karena)  boleh  jadi  perempuan  (yang  diperolok-olokkan)  lebih  baik dari  perempuan  (yang  mengolok-olok).  Janganlah  kamu  saling  mencela  satu  sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujarat ayat 11)
Artinya: “Tolaklah keburukan (mereka) dengan (perbuatan) yang lebih baik”
Ayat  Q.S.  Al-Mu’minun  di  atas  mengajarkan  kepada  umat  Islam  untuk menanggapi  kejahatan  atau  perlakuan  buruk  dengan  kebaikan.  Menghindari penghinaan  dan  bertindak  dengan  cara  yang  baik  dapat  meredakan  permusuhan dan  membangun  hubungan  yang  lebih  baik.  Namun  terkadang,  cacian  juga  bisa disebabkan  karena  adanya  pertengkaran  dan  perselisihan.  Dalam  masalah  ini, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa saling mencaci yang terjadi di antara dua orang yang sedang berselisih, maka dosanya akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:
Adapun Hadisnya yaitu:
Artinya: “Apabila  ada  dua  orang  yang  saling  mencaci-maki,  maka  cacian  yang diucapkan  oleh  keduanya  itu,  dosanya  akan  ditanggung  oleh  orang  yang  memulai, selama  orang  yang  dizalimi  itu  tidak  melampaui  batas.” (HR.  Muslim  dan  Abu Dawud).
Jika  seseorang  mencela  sesama  Muslim  dengan  panggilan-panggilan  yang buruk, ia berhak mendapatkan hukuman dari penguasa. Diriwayatkan dari sahabat Ali  bin  Abi  Thalib radhiyallahu  ‘anhu ketika  Rasulullah  ditanya  tentang  hukuman bagi orang yang menghina orang lain, maka beliau radhiyallahu ‘anhu berkata:
Artinya :  “Itu  perbuatan  buruk,  terdapat  hukuman  ta’zir  (hukuman  yang  kadarnya tidak  ditentukan  secara  baku  oleh  syari’at),  namun  tidak  ada  hukuman  hadd (hukuman  baku  yang  telah  ditentukan  kadarnya  oleh  syari’at)  untuknya.” (HR.  Al- Baihaqi 8: 253 dan dinilai hasan oleh Al-Albani).
Pengertian kepala negara dalam Hukum Pidana Islam seorang kepala negara atau  biasa  di  sebut  juga  dengan  pemimpin.  Pemimpin  berasal  dari  kata  pimpin. Dalam bahasa arab kepemimpinan berasal dari kata ( qaada- yaquudu- Qiyaadatan ) yang  berarti  menuntun.  Kepala  Negara  dalam  Islam  disebut Khalifah atau  imam. Imam  (kepemimpinan)  bertugas  sebagai  pengganti  Kenabian  dalam  melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status  wajibnya  mengangkat  imam  (Kepemimpinan)  adalah  berdasarkan  akal
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
karena  orang  yang  memiliki  akal  sehat  akan  tunduk  kepada  seorang  imam ( Khalifah ) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik  serta permusuhan. Dalam Sejarah Islam awal, istilah Khalifah dipakai untuk menunjuk  seseorang yang menggantikan fungsi nabi sebagai Pemimpin Masyarakat (politik).  Namun  istilah  Khalifah  juga  mencangkup  makna  dan  fungsi  keagamaan. Sebagai  sebuah  jabatan  Keagamaan  dan  Politik,  Khalifah  memiliki  kedudukan  dan posisi Sentral dalam struktur masyarakat Islam. Dapat dikatakan juga bahwa posisi Khalifah adalah kelanjutan dari posisi kenabian. Seperti yang di sebutkan salah satu ahli hukum Islam,
Abdul Rahman Al-Maliki membagi menjadi tiga, yaitu :
1. Al-Dzamm,  adalah  penisbahan  sebuah  perkara  tertentu  kepada  seseorang berbentuk  sindiran  halus  yang  menyebabkan  kemarahan  dan  pelecehan manusia;
2. Al-Qadh,  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  reputasi  dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
3. Al-Tahqir,  adalah  setiap  kata  yang  bersifat  celaan  atau  mengindikasikan pencelaan atau pelecehan;
Dalam  kitab  Tafsir  Ibnu  Katsir,  disebutkan  bahwa    Allah  SWT  telah berfirman  dengan  melarang  hamba-hambanya  yaitu  orang-orang  mukmin  saling berolok-olokkan,  hina  menghina  dan  cela  mencela.  Janganlah  suatu  kaum  saling mengolok-olokkan,  menganggap  rendah  kaum  yang  lain,  karena  belum  tentu  yang menghina itu lebih baik dari pada yang di hina.
Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaludin membagi tiga Penghinaan yang di antaranya:
1. Sukhriyyah :  yaitu  meremehkan  atau  menganggap  remeh  orang  lain  karena sebab tertentu.
2. Lamzu : yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian ataupun hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. Tanabuz :  yaitu  model  cacian  atau  penghinaan  dengan  menyebut  atau memanggil  lawan  bicara  dengan  sebutan  yang  jelek,  dan  dengan  sebutan paling buruk adalah memanggil “wahai fasik atau wahai Yahudi” pada orang Islam.
Maka  ada  beberapa  ketentuan  dalam  delik  penghinaan  salah  satu  deliknya harus  dibuktikan  adalah  terserangnya  kehormatan  dan  nama  baik  ( geode  naam ) (Leden  Marpaung  2010).  Pengertian  penghinaan  menurut  kamus  hukum  adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak (J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, 2013).
Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar  nama  baik  atau  sikap  yang  bertentangan  dengan  tata  krama  dalam memperhatikan  kepentingan  diri  orang  lain  dalam  pergaulan  sehari-hari.
Penyerangan  kehormatan  orang  lain  akan  menimbulkan  akibat  berupa  rasa  malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif.  Sebuah  sub-bidang  ilmu  pengetahuan,  Hukum  Pidana  Islam  memiliki bidang-bidang  seperti  ilmu  hukum  umum,  yang  mempelajari  topik-topik  seperti hukum tata negara, hukum ekonomi, hukum perdata, serta lain sebagainya. Istilah “hukum Islam” mengacu pada segenap pedoman perilaku berdasarkan Sunnah Rasul dan  wahyu  Allah  SWT,  yang  diyakini  kebenarannya  pada  segenap  pedoman  serta bersifat  mengikat  untuk  seluruh  kaum  muslimin  yang  sudah mukalaf .  Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum Islam mencakup syariah dan fikih (Hasbih-Ashdiqi, 1993).
Penghinaan  nama  baik  diatur  oleh  beberapa  tindakan  dalam  hukum  Islam yaitu  dilarang  oleh  Allah  SWT  atas  nama  kehormatan.  Tindakan  ini  dapat  berupa hudud ,  seperti  melakukan jarimah  qadzaf ,  atau ta'zir ,  seperti  menahan  diri  untuk tidak  menghina  orang  lain  atau  membuka  aib  mereka,  dan  sebagainya.  Dengan mengacu  pada  Al-Qur'an,  Hukum  Pidana  Islam  juga  memiliki  landasan  yang  kuat bagi  pihak  yang  didakwa.  Al-Qur'an  mengatakan  bahwa  hukuman  untuk demonstrasi  yang  tercela  harus  sepadan  dengan  demonstrasi  tersebut. Konsekuensinya,  terlepas  dari  sanksi hudud untuk  tersangka qadzaf ,  peraturan Islam  juga  memberikan  sanksi  untuk  tersangka ta'zir hukuman  umum  untuk berbagai  tindakan  yang  merugikan  kehormatan  manusia  yang  pelaksanaannya diserahkan  kepada  penguasa,  hakim,  atau  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  otoritas hukum. Sanksi penghinaan terhadap Kepala Negara menurut Hukum Pidana Islam, (Menurut Hadist yang diriwayatkan  oleh Imam Ahmad) didera/ dihukum cambuk sampai  jera.  Disini  di  jelaskan  spesifikasi  jumlah  cambuk  yang  diberikan.  Dan  di hukum pukulan  cambuk 30 kali-70 kali (Hadist riwayat Harits Bin Utbah).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan tindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP  Baru dan Hukum Pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Latar  belakang  dibalik  pengaturan  kembali  pasal  tentang  penghinaan terhadap  presiden  atau  wakil  presiden  bukan  untuk  membungkam  rakyat namun justru untuk melindungi mereka yang kerap mengkritik pemerintah lewat  cara  yang  baik  demi  kepentingan  umum.  Namun,  diaturnya  kembali tindak pidana ini telah menimbulkan perdebatan. Di sisi lain, presiden juga lekat  dengan  kepentingan  dan  kekuasaan  negara  sehingga  perlu  norma hukum  yang  mengatur  tentang  martabat  dan  kehormatannya  agar  tetap terjaga  dengan  baik.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  memiliki  prinsip  Primus Interpares,  atau  pertama  yang  sederajat.  Hal  inilah  yang  meyakinkan pemerintah untuk mempertahankan pasal ini. Primus Interpares ini melekat terhadap  Presiden  dan  Wakilnya  karena  status  mereka  mengabdi  dan menjalankan  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam artian  lain  mereka  memberikan  pengabdian  kepada  rakyat  maka  dari  itu
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
hak-hak  spesial  wajar  untuk  didapatkan.  Tetap  dipertahankannya  pasal tersebut  yaitu  dirasa  bahwa  ada  kejanggalan  apabila  penghinaan  terhadap orang  biasa,  orang  yang  sudah  mati,  bendera/lagu  kebangsaan,  lambang kenegaraan,  petugas/pejabat  umum    dan  Kepala  Negara  sahabat  dijadikan tindak  pidana  sedangkan  Presiden/wakil  presiden  secara  khusus  tidak, dengan alasan equality before the law .
2. Yang membedakan pasal penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHP Baru  dengan  dan  KUHP  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  konstitusi oleh  MK  yaitu:  Pasal  Penghinaan  terhadap  Presiden  Wakil  Presiden tercantum dalam BAB II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil  presiden  yang  memiliki legal standing mengadukan  dugaan  tindak pidana  tersebut  dan  sesuai  amanat  putusan  Mahkamah  Konstitusi Pemerintah telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil  Presiden  yang  sebelumnya  merupakan  delik  formil  menjadi  delik materiil.  Berbeda  dengan  Pasal  sebelumnya  yaitu  Pasal  134,  Pasal  136  bis, dan  Pasal  137  KUHP  dimana  Pasal  ini  masih  menggunakan  delik  biasa, artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
3. Pasal  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  tidak  bertentangan  dengan  hak kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan  pers  dalam  mengkritik  Kepala Negara  dengan  cara  yang  baik  demi  kepentingan  umum  tetap  dapat dilakukan  walaupun  diatur  kembali  pasal  penghinaan  terhadap  Kepala Negara dalam KUHP Baru.
4. Dalam Islam banyak kata yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadis yang mempunyai  konotasi  yang  sama  dengan  istilah  menghina.  Seperti  kata fitnah, ghibah (menjelek-jelekan  orang  lain),  naminah  yang  semuanya memiliki  arti  menghina,  mengejek,  mencela,  mengolok-olok  atau memandang  rendah  orang  lain  dengan  maksud  untuk  menunjukkan keburukan  dan  kelemahan  mereka.  Ejekan  atau  hinaan  dapat  berupa perkataan dan perbuatan dan juga dengan sikap tubuh. Menghina termasuk dalam  Akhlaqul  Madmumah  yaitu  tingkah  laku  yang  tercermin  pada  diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain.
Dalam Islam sifat tercela ini amat dibenci oleh Allah  karena akan merugikan orang  lain.  Hal  ini  disebut  dengan  penyakit  lidah,  yaitu  tidak  bisa  menahan  nafsu untuk  berbicara  yang  tidak  baik.  Dari  segi  Hukum  Islam  berdasarkan  sejarahnya, perbuatan  penghinaan  terhadap  kepala  negara    dapat  digambarkan  dengan perbuatan  menghina  terhadap  sahabat  Rasulullah  Saw  yaitu  adalah  para Khulafaur’rasyiddin.  Perbuatan  tersebut  berupa  mencela  para  sahabat  bahkan memfitnah  sahabat  Rasulullah.  Karena  sesungguhnya  Allah  sangat  membenci perbuatan  mencela  atau  menghina  orang  lain.  Karena  hal  itu  merupakan  hal  yang
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
tercela.  Sanksi  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  diwakilkan  kepada  sahabat Rasulullah  atau  Khulafaur’rasyiddin  seperti  Hadist  yang  di  riwayatkan  oleh  Imam Ahmad  dan  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Abbas  Ahmad  bin  Ya’qub  Al-Ishthakhri yaitu  memutlakkan  bahwa  pelaku  pencela  sahabat  Rasulullah  Saw  harus  didera dengan  deraan  yang  membuat  jera.  Imam  Ahmad  juga  tidak  berkomentar  tentang hukuman mati dan kekafiran. Dan dihukum pukulan cambuk 30 kali-70 kali (Hadist riwayat Harits Bin Utbah).

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Penghinaan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
Ajie Ramdan, “ Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP: Kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  013-022/PUU-IV/2006 ,”  Jurnal Yudisial: Vol. 13
Arrsa, C. R. (2014, April). Indikasi kriminalisasi pembela ham dalam sengketa agraria . Jurnal Yudisial, 7, 53-69 No. 2 (Agustus 2020): 245. DOI:10.29123/jy.v13i2.421 Butje  Tampi,  “ Kontroversi  Pencantuman  Pasal  Penghinaan  Terhadap  Presiden  Dan Wakil  presiden  Dalam  Kuhpidana  Yang  Akan  Datang ”,  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol. III, No.9, Agustus 2016.
Chazawi, A. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan . Bayumedia Publishing Gunoto Saparie, “ Pasal Penghinaan terhadap Presiden ”, http://www.solopos.com/2015/08/11/gagasan-pasalpenghinaan-terhadap-
Presiden-631927, Selasa, 11 Agustus 2015 | 15:27 WIB, diakses tanggal 11 Januari 2017.
Hasbih-Ashdiqi, Filsafat Hukum Islam , Bulan Bintang, Jakarta, 1993
HR. Al-Baihaqi 8: 253
HR. Muslim dan Abu Dawud
J.T.C. Simongkir, Rudy T. Erwin, Dan Prasetyo, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
Justitia  Avila  Veda,  “ Penerapan  Pasal  134  KUHP  Tentang  Penghinaan  Terhadap Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di  Indonesia (Studi  kasus  Putusan  Pengadilan Tahun 1998-2013), (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2015)
Kusumasari, D. (2011). Adakah delik aduan yang tetap diproses meski pengaduannya sudah dicabut? https://www.hukumonline.com/klinik/detail/
Volume 6 Nomor 1 (2024)   636 - 655  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5437
ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan yang-tetap-diproses-meski- pengaduannya-sudah-dicabut-/
Leden  Marpaung, Tindak  Pidana  Terhadap  Kehormatan:  Pengertian  dan Penerapannya:  Dilengkapi  dengan  putusan-putusan  Mahkamah  Agung  RI (Jakarta: PT Rajagrafindo
Lidya Suryani Widayati, “ Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP ,” Jurnal Negara Hukum: Vol. 8, No. 2 (November 2017): 215Persada, 1997),
Muslim al-Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1952)
Projodikoro, W. (2022). Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia , PT. Refika
Putusan Pan Mohamad Faiz, “ Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden, Presiden Tanpa Perisai , http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/12/pencabutan-pasal- penghinaanPresiden.html,  diakses  tanggal  11  Januari  201  Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, (2006).
Q.S. al-Hujurat/49:11
Q.S.al-Mu’minun/23:96
Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2010)
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002. Hukum:  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika Masalahnya , (Jakarta: 2002)
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  “ Pengertian  Asas  Konkordansi  dan  Sejarahnya  di  Indonesia , https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi- lt5979a0202a993/, diakses 31 Agustus 2022.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).