COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PERAN SIPIR TERHADAP PENERAPAN ATURAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL
Nurul Hudha Kurniawan 1 , Dyah Listyarini 2 , Arikha Saputra 3
Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Kota Semarang, Indonesia nurulhudhak@gmail.com 1 , dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id 2 ,
arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id 3 Article Info Abstract Article History Received: May 28, 2023 Accepted: June 30, 2023 This research is entitled "The Role of Prison Guards in the Implementation of Ministry  of  Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  6  of  2013  in Combating  Drug  Smuggling  in  Class  II A  Penitentiary  in  Kendal  City."  The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  role  of  prison  guards  in  the implementation of Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 in combating drug smuggling in Class II A Penitentiary in Kendal and the  obstacles  faced  by  prison  guards  in  implementing  the  regulation.  The research  employed  primary  and  secondary  data,  supported  by  direct interviews with prison guard informants in Class II A Penitentiary in Kendal, and analyzed using qualitative analysis.Based on the research findings, the author concludes that the role of prison guards in implementing Ministry of Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  6  of  2013  in  combating  drug smuggling in Class II A Penitentiary in Kendal starts with the proper execution and enforcement of the main tasks, such as maintaining the discipline of the penitentiary.  However,  prison  guards  encounter  obstacles  such  as  facility factors  and  human  resource  factors  related  to  the  quantity  and  quality  of guards assigned to Class II A Penitentiary in Kendal.
Keywords:
Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, drugs, penitentiary

## Abstrak
Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementrian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kendal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Peran  Sipir  Terhadap Penerapan  Aturan  Kementrian  Hukum  Dan  Ham  Nomor  6  Tahun  2013  Dalam Penanggulungan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dan bagaimana hambatan Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam Nomer 6 Tahun 2013 Dalam  Penanggulangan  Penyeludupan  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II A Kendal.Adapun jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang di dukung dengan  teknik  wawancara  langsung  dengan  narasumber  petugas  sipir  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal  kemudian  di  analisa  menggunakan  analisa kulitatif.Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan  bahwa  Peran  Sipir  Dalam Menerapkan  Aturan  KemenKumHam  No  6  Tahun  2013  dalam  Penyeludupan  Narkoba  di Lapas Kelas II A Kendal dimulai dari Sipir melakukan secara benar serta menegakan itegritas pelaksanaan tugas pokok seperti terjaminya tata tertib Lapas Kelas II A Kendal.dimana dalam pelaksanaanya  Sipir  menemuai  hambatan  seperti  faktor  sarana  dan  faktor  sumber  daya manusia yang berkaitan dengan kuatitas dan kualitas sipir yang bertugas di Lapas Kelas II A Kendal.
Kata  Kunci: Aturan  Kementrian  Hukum  Dan  HAM  Nomor  6  Tahun  2013,  Narkoba,  Lembaga Pemasyarakatan

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## I. PENDAHULUAN
Sipir  merupakan  seorang  yang  bekerja  di  pemerintahan  atau  yang  bisa  di  sebut Aparatur  Sipil  Negara  yang  berkedudukan  sebagai  Pegawai  Pemerintahan  di  Bawah Kementrian  Hukum  Dan  Ham  Republik  Indonesia  yang  bertugas  di  Lembaga Pemasyarakatan.Oleh karena itu sipir sebagai pegawai pemerintahan juga punya andil dalam mendukung  upaya pemerintah untuk memperkecil angka permasalahan narkoba di Indonesia yang mengancam generasi bangsa.Beberapa tahun ini,masalah penyalahgunaan narkoba di indonesia  sudah  sedemikian  seriusnya  hinga  mencapai  tingkat  yang  menghawartikan sehingga,masalah  narkoba  telah  menjadi  masalah  nasional.Sebagai  negara  berkembang indonesia sangat mungkin menjadi target peredaran narkoba iliegal.Penyalahgunaan narkoba masih  menjadi  masalah  besar  di  indonesia,beberapa  tahun  ini  kasus  peredaran  sabu  dan penagkapan telah banyak di lakukan.Peredaran narkotika internasional membuktikan bahwa indonesia  berada  dalam  kondisi  pengendalian  narkoba,indonesia  menjadi  sasaran  para pengedar narkoba karena mereka dapat demgan mudah menjual barang-barang ilegal.
Indonesia yang semula menjadi negara translit peredaran narkoba,kini menjadi daerah sasaran operasi jaringan Narkoba Internasional. Perilaku sindikat narkoba juga berkonstribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba.Sebagian besar penyalahgunaan di suatu grup.Alasan penggunaan narkoba adalah kerja keras,kemampuan sosial ekonomi dan peer pressure  dari  suatu  teman  yang  menjadi  faktor  pemicu  kecanduan  narkoba  disuatu perkumpulan teman.Proses perubahan sosial yang berlangsung di Indonesia juga berarti di kota-kota  dengan  fungsi  yang  kompleks  dengan  menjadi  pusat  interaksi  sosial  yang mempengaruhi sistim nilai dan norma serta perilaku masyarakat.
Norma dan perilaku warga negara. Legislasi hadir dimana hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang undang narkoba merupakan undang undang yang harus diikuti karna dibuat atas kerjasama antara wakil rakyat dan pemerintah. Artinya, ada kesepakatan antara negara dan pemerintah tentang undang undang narkoba yang harus dipatuhi semua orang secara setara. Adapun tujuannya, agar hukum dapat ditegakkan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
kejahatan  narkoba  tergolong  kejahatan  khusus,sebagai  bentuk  khusus  untuk menangani  masalah  ini  ,Pemerintahan  Indonesia  Telah  membuat  perturan  Khusus  atau Undang-undang  khusus  tentang  narkotika  dalam  Undang-undang  Nomer  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.Dalam  Undang-undang  Nomor  Jenis  ,Tindakan  pencegahan  dan Penindakan, Prosedur Peradilan,sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Bila kita amati lebih dalam, ketentuan hukum pidana Pasal 111 sampai dengan 148 UU Anti Narkoba bukanlah main main. Bahkan pengedar narkoba dapat dihukum minimal 5 tahun pemjara, yang paling berat  adalah  hukuman  mati.  Tujuan  penjatuhan  dan  pelaksanaan  hukuman  mati  selalu ditujukan kepada masyarakat, membuat mereka takut dibawah ancaman hukuman mati untuk melakukan perbuatan kejam yang berakibat pada hukuman mati.
Lembaga    Pemasyarakatan  juga tak lepas dengan peredaran dan penyalahhunaan narkoba,meningkatnyapenahanan  terhadap  penyalahgunaan  narkoba  di  lapas  juga memberikan  lebih  banyak  peluang  bagi  pelaku  atau  warga  binaan  mereka  untuk mengedarkan dan menyalahgunaan narkoba dengan bantuan petugas lapas.Bahkan bandar narkoba  yang  dijatuhi  hukuman  mati  masih  bisa  mengontrol  dan  mengedarkan  narkoba  di dalam  penjara.Semakin  banyak  penjara  di  isi  dengan  residivis,semakin  banyak  sikap merusak.Dari  optik  kebijakan  kriminal  bahwa  proses  pembinaan  narapidana  yang  telah
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dilaksanakan selama ini kurang berhasil, salah satu indikator yang bisa dijadikan parameter, semakin tingginya angka reconviction (penghukuman kembali) dan residivis di masyarakat.
Berkaitan dengan peredaran narkoba di Lapas,Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  sistem  pemasyarakatan  yang  ada  dilapas merupakan  rangkaian  progran  yamg  dirancang  agar  narapidana  menyadari  keselahannya dan  memperbaiki  diri,untuk  tidak  menggulangi  tindak  pidana,dapat  diterima  di masyarakat,dapat berperan aktif dalam pembagunan,dapat hidup normal,serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan baik.
Sebagai  perturan  pelaksana  Undang-undang  Pemasyarakatan,Menteri  Hukum  Dan  HAM mengeluarkan  Perturan  No.6  Tahun  2013  Tentang  Perturan  Lapas  Dan  Rutan  Negara  ( Permen No.6 Tahun 2013 ) Pasal 4 (7) Peraturan tersebut melarang setiap Terpidana ataupun Narapidana menyimpan,membuat,membawa,mengedarkan  dan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.Pelanggaran atas perturan ini termasuk hukuman berat seperti yang diatur  dalam  Pasal  10  Ayat  (  3  ).Adapun  dalam  hal  pelanggaran  yang  di  lakukan  oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana. Jika ada tindak pidana tersebut Kepala Lapas atau  Rutan  meneruskan  kepada  pihak  yang  berwenang  sesuai  dengan  (PASAL  7 PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013).
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal sendiri tidak dipungkiri masih adanya penyeludupan dan peredaran narkotika di dalamnya yang di lakukan oleh narapidana penghuni kamar lapas meskipun berstatus narapidana yang terbatas ruang geraknya, namun beberapa  narapidana  tetap  dapat  melakukan  peredaran  gelap  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  maupun  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan.  Oleh  karenanya,  Untuk menanggulangi  penyeludupan  dan  peredaran  gelap  narkotika  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama aparat penegak hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  kualitatif,  bertujuan  untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.  penelitian  kualitatif  adalah  upaya  peneliti  mengumpulkan  data  yang didasarkan  pada  latar  alamiah.  Tentu  saja,  karena  dilakukan  secara  alamiah  atau  natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.Penelitian yang untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitanya dengan Peran Sipir terhadap Penerapan Aturan  Kemenatrian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Dalam  Menanggulangi  Penyeludupan  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Kendal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Sipir Terhadapa Penerapan Aturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan  Penyeludupan  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Kendal.
Peran  sipir  sangatlah  penting  dalam  menjalankan  tugasnya  di  Lembaga Pemasyarakatan,sipir  mempunyai  tugas  pengawasan  serta  tanggung  jawab  yang  cukup besar  terhadap  keselamatan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  bisa  disebut sebagai penjara.
Banyaknya kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan,dikarnakan peran sipir  yang  kurang  tegas  terhadap  narapidana  yang  melakukan  pelanggaran  ataupun kesalahan  yang  terjadi  di  Lembaga  Pemasyarakatan,sehingga  adanya  beberapa  keributan yang melibatkan antar narapidana sendiri maupun narapidana dengan sipir,oleh karena itu
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
seorang yang bertugas menjadi sipir harus memiliki jiwa yang baik,tegas dan disiplin sesuai aturan untuk melakukan pengawasan serta tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan narapidana di Lembaga Peasyarakatan.Disini yang pemeliti maksudkan adalah Peran sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.khususnya Peran Sipir Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba.
Peran sipir dalam penyeludupan narkoba sangat menarik untuk di teliti karena narkoba itu  sendiri  sangat  berbahaya  bagi  penggunanya  bisa  merusak  fisik  ataupun  mental seseorang,dengan demikian peran sipir harus secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya  terhadap  narapidana  yang  melakukan  penyeludupan  narkoba  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan,dimana  seorang  sipir  harus  berperan  secara  nyata  yang  di dasarkan  oleh  norma  –  norma  yang  benar  sesuai  dengan  aturan  kehidupan  di  Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum lagi termasuk pelanggaran dalam menyeludupkan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Secara  umum  tugas  seorang  sipir  adalah  mengawasi  dan  menjaga  keamanan keselamatan narapidana.Dapat dikatakan bahwa sipirlah yang mengurus narapidana mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi dan mengawasi kegiatan para narapidana sehari – hari.Sipir bekerja sesuai dengan perintah Undang – undang atau dengan peraturan pelaksana undang – undang seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.
Penempatan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (  WBP  )  Lapas  Kelas  II  A  Kendal dikelompokan dalam kamar satu hunian didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana  dan  Tahanan.  Tahanan  di  Lapas  Kelas  II  A  Kendal  dipisahkan  dengan memetakan  tempat  kamar  huniannya  dengan  Narapidan,dimaksudkan  karena  tahanan bersetatus  sebagai  tahanan  tititpan  dari  pihak  penahan.Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di kelompokkan penempatan kamar huniannya menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut 1.  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pidana  Khusus,  seperti:  Tindak  Pidana  Narkotika, Teroriseme, dan Korupsi.
2.  2.Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Pidana  Umum,  seperti:  Tindak  Pidana  Pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya 1
Penempatan kamar hunian juga mempertimbangkan tingkat resiko kesehatan untuk menjaga kondisi narapidana agar tetap baik, misalnya dengan memisahkan narapidana yang lebih tua yang diberi tempat lain dari narapidana lain, karena itu mayoritas. adalah dari narapidana, narapidana yang lebih tua, tidak merokok dan melanjutkan gaya hidup mereka, yang akan berbeda. Contoh paling nyata dari gaya hidup narapidana yang masih muda yang biasanya tidak  menjalani  pola  hidup  sehat  adalah  para  narapidana  yang  biasanya  masih  muda  dan masih  terbiasa  merokok  bersama  di  apartemen,  membuat  ruangan  menjadi  bau  apek  dan udara yang tidak sehat
Peran  lapas  dalam  memberantas  narkoba  di  dalam  lapas,  khususnya  memberikan pelatihan  baik  dari  segi  sosial  maupun  spiritual  atau  keagamaan,  dengan  meningkatkan keamanan  di  dalam  lapas  dan  terakhir  memberikan  pelatihan  berupa  sosialisasi  atau penyuluhan  hukum  di  lingkungan  lapas.  tentang  bahaya  narkoba,  efek  narkoba  dan  yang lainnya. Pesan-pesan negatif dikirimkan kepada narapidana, khususnya narapidana narkoba, dengan harapan agar terpidana berhenti melakukan perbuatan yang sama atau berbeda yang dilarang oleh undang-undang dan agama.
Pekerjaan  menjadi  sipir    bukanlah  tugas  yang  mudah,penjara  adalah  penjara  bagi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan Oleh karena itu, kemungkinan pertengkaran dan kekacauan  sangat  tinggi.  Adapuan  masalah  ketika  narapidana  yang  mencoba membawa,mengedarkan  bahkan  menyeludupkan  narkoba  di  dalam  lapas  oleh  karna  itu petugas  sipir  harus  terus  waspada  dan  selalau  meningkatkan  pengawasan  agar  narkoba tersebut bisa di tangulamgi peredaranya bahakan sampe dengan penyeludupannya.Dalam hal ini sipir penjara harus memeliki landasan hukum yang kuat dalam menindak penyeludupan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
narkoba yaitu yang bisa menjadi lamdasan hukum sipir adalah UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang  Pemasyarakatan  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  melakukan  Pelayanan, pembinaan,  pembimbingan,  perawatan,  pengamanan  dan  pengamatan  yang  menjunjung tinggi  penghormatan  ,pelindungan  dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia.Kemudian  Aturan turunannya yaitu  Aturan KemenKumHam Nomer 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan.Sipir  Lapas  dapat  menindak  narapidana  sesuai dengan  pasal  7  Aturan  KemenKumHam  No  6  Tahun  2013  yang  menyatakan  bahwa narapidana  yang    membuat,  membawa,  menyimpan,  mengedar  atau  mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainya dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin sesuai  Pasal 10 ayat 3 huruf H dengan penjatuhan hukuman berat dengan Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :
1.  Memasukkan  dalam  sel  pengasingan  selama  6  (enam)  hari  dan  dapat  diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
2.  Tidak  mendapat  hak  remisi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  cuti  bersyarat,asimilasi,  cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register.
3.  Untuk kepentingan alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidan/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register.
Dalam Upaya Menanggulangi tingkat penyeludupan narkoba dengan cara penindakan Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Atau  Rumah  Tahanan  terdapat  bentuk  penanganan  yang  di lakukan yaitu dengan sebagai berikut :
• Memperketat Kunjungan Upaya memperkuat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan screening secara rutin dan menyeluruh terhadap setiap orang yang akan memasuki kawasan.
• Melakukan penggeledahan secara berlapis Penggeledahan  berlapis  dapat  dilakukan  dengan  menggeledah  semua  orang  yang memasuki  area  penalti  Kendal  II  A,baik  penggunjung  maupun  official,tanpa kecuali.Selain  itu,pihaknya  juga  rutin  melakukan  pemeriksaan  terhadap narapidana/tahanan di masing-masing rumah hunian.
• Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal  melarang  petugas  yang  telah menyelesaikan tugasnya sedang cuti masuk kedalam lapas karena alasan yang tidak jelas.
• Meningkatkan sarana pengamanan Pelaksanaan sistem pengamanan menerapkan “penggamanan maksimal” di fasilitas lapas melalui penggunaan alat pengaman yang dapat mencegah masuknya narkotika ke dalam fasilitas dari luar Lapas Kelas II A Kendal. Pelaksanaan sistem pengamanan.

## Hambatan Sipir Terhadap Penerapan Aturan Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013  Dalam  Penanggulangan  Penyeludupan  Narkoba  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.
Hambatan  merupakan  hal  yang  kurang  menyenangkan  pada  suatu  hal  ataupun pelaksanaan kegiatan ataupun acara yang telah di tetapkan.Hambatan itu sendiri bisa dari dalam  atau  yang  disebut  dengan  hambatan  internal,itu  bisa  dari  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  itu  sendiri  dan  hambatan  dari  luar  yang  bisa  disebut  dengan  hambatan eksternal yang disebabkan oleh pihak luar yaitu dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum dalam menjalankan tugasnya di Lapas Klas IIA Kendal, petugas Lapas Kelas IIA  Kendal  mengalami  beberapa  hambatan  dalam  proses  pengamanan  di  pintu  gerbang utama pencegahan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Kendal,untuk mencegah Lapas. Dalam  memberantas  penyelundupan  narkoba  ke  dalam  Lapas  Kelas  II  A  Kendal,  sipir menghadapi beberapa hambatan, yaitu:
a)  Sumber Daya Manusia (SDM)
Keadaan  menunjukkan  bahwa  rata-rata  petugas  keamanan  (P2U)  belum  mendapatkan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
semua pengetahuan atau pelatihan tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber  daya  manusia  selama  bekerja  di  P2U;  masih  ada  beberapa  petugas  belum mendapatkan  diklat.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  ketika  BPSDM  ingin  melanjutkan pelatihan  P2U  pada  pertengahan  tahun  2020,  Indonesia  dilanda  Covid  19,  yang mengharuskan  peniadaan  kegiatan  yang  menyebabkan  kerumunan,  sehingga  kegiatan pelatihan  BPSDM  ditunda  hingga  pemberitahuan  lebih  lanjut.  Selain  karakteristik  pribadi masing-masing petugas P2U yang berbeda-beda, integritas juga sangat sulit dikendalikan. Dalam menjalankan tugas di luar SOP yang telah ditetapkan, integritas petugas dapat menjadi faktor pencegah bahkan pendukung yang dapat menentukan penaggulangan penyeludupan narkoba tersebut berjalan baik atau tidak sesuai dengan Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.
b)  Jumlah Sipir ( P2U )
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendal memiliki 60 petugas dan 19 petugas keamanan dimana 20 petugas keamanan dibagi menjadi 4 tim, masing-masing tim terdiri dari 5 petugas keamanan dan bertempat di P2U. hingga 1 petugas. Sebagai bagian dari efektivitas tugas keamanan,  P2U  harus  memiliki  setidaknya  dua  petugas,  satu  petugas  bertanggung  jawab untuk  membuka  dan  menutup  pintu,  dan  satu  lagi  untuk  kontrol  dan  pemeriksaan  orang, barang  dan  kendaraan.  Kehadiran  petugas  P2U  yang  sedang  bertugas  dalam  satu  tim  di Lapas Kelas IIA Kendal menunjukkan kurangnya evektifitas dalam proses pengamanan P2U. Faktor ini dapat menjadi titik lemah dalam upaya menaggulangi penyeludupan narkoba ke dalam  lapas,  karena  seorang  petugas  harus  melakukan  beberapa  tugas  sekaligus.Hal  ini dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja.
c)  Sarana/Fasilitas Keamanan Sipir ( P2U ) Secara  umum  sarana  dan  prasarana  merupakan  sarana  yang  menunjang  keberhasilan proses kerja dalam hal keamanan, karena dengan adanya kedua hal tersebut maka segala tindakan  dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan  seperti  yang  direncanakan.  Begitu  pula dengan sarana dan prasarana Lapas. Sangat penting untuk mendukung apa pun yang ingin dicapai oleh Lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasana yang memadahi baik mutu baik mutu ataupun jumlahnya sangat mempengaruhi bagaimana penyeludupan dan peredaran itu terjadi di dalam Lapas.Dari hasil wawancara penulis kepada petugas sipir perlengkapan yang tersedia saat ini yaitu :
• Metal detector
• Pistol pindad
• Amunisi pindad
• Pistol gas
• Amunisi gas
• HT
• Tongkat
• Tameng
• Mesin x rey untuk barang
Masih kurangnya sarana dan prasarana sebagai contoh alat deteksi Mesin x rey umtuk barang Mesin x rey hanya di peruntukan untuk barang saja dan tidak bisa mendeteksi orang.Balum juga  adanya  alat  pendekteksi  narkoba  juga  menjadi  masalah  yang  belum  tersedia  di  P2U Lapas  Kelas  II  A  Kendal,hal  ini  menjadi  titik  lemah  dan  sering  terjadinya  penyeludupan narkoba.Dari data yang diperoleh hasil wawancara menujukan beberapa pelanggaran dengan cara-cara  penyeludupan  Narkoba,  seperti  upaya  penyelundupan  Narkoba  dalam  kemasan botol  sampo,  Penyeludupan  Narkoba  dengan  mencampurkan  masukan  kedalam  makanan dari  kunjungan  keluarga  ke  Lapas  atas  permintaan  Narapidana,berbagai  modus  dalam menyeludupkan  narkoba  ke  dalam  lapas  dengan  berbagai  cara  salah  satu  contohnya memasukkan anus ke lubang anus melewati pemeriksaan normal tidak dapat mendeteksi.
a)  Over Kapasitas ( Kelebihan isi penghuni )
Kondisi  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal  sendiri  Idealnya  berisi  126
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
orang dengan kapasitas evektifnya isi Lapas.Namun sudah menjadi rahasia umum bila lapas di  Indonesia  sudah  penuh  sesak,  dengan  rasio  jumlah  narapidana  terhadap  lapas  dan kapasitas  lapas  yang  tidak  proporsional.  Overkapasitas  di  sebagian  besar  Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (LAPAS) memerlukan perhatian serius dan harus dibenahi karena seringkali  menimbulkan  masalah  yang  lebih  kompleks  jika  tidak  terus  dipantau.  Contoh masalah  yang  dapat  ditimbulkan  adalah  masalah  kesehatan  atau  terhambatnya  program pembinaan  yang  dilakukan  di  Lapas,dan  akan  berdampak  kepada  gangguan  keamanan Lapas Kelas II A Kendal.dengan over kapasitas itu sendiri berdampak pada usaha percobaan penyeludupan  narkoba  yang  di  lakukan  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan  melalui  jalur kunjungan warga binaan pemasyarakatan.
b)  Sosialisasi kepada tamu atau pengujung Penaggulangan penyeludupan narkoba yang merupakan bagian dari pengamanan Lembaga Pemasyarakatan harus terus di sosialisasikan.Seperti halnya pengunjungan terhadap warga binaan pemasyaraktan ataupun tamu yang masuk akan bersinggungan dengan warga binaan pemasyarakatan.jika  kurangnya  sosialisai  itu  diberikan  akan  menjadi  hambatan  bagi  para pembesuk  warga  binaan  pemasyarakatan  yanng  sedang  menjalakan  masa  hukumannya dengan mematuhi SOP yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

## KESIMPULAN
Peranan  sipir  dalam  upaya  menanggulangi  penyeludupan  narkoba  dalam  tujuan untuk  menjaga tata tertib di Lapas Kelas II A  Kendal harus juga berpegang pada Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan di situ diatur bagaimana sipir melakukan tata tertib di dalam Lapas Kelas II A  Kendal  tersebut,peraturan  tersebut  di  buat  untuk  menjaga  tata  tertib  di  Lembaga Pemasyarakatan  yang  bertujuan  supaya  terselengaranya  tertib  kehidupan  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendal  guna  terselenggaranya  pembinaan  maupun  pelayanan tahanan perlu di tegakannya tata tertib dan mekanisme hukuman disiplin.terselenggaranya kepatuhan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maupun rumah tahanan untuk menjadi  indikator  untuk  menentukan  kriteria  berkelakuan  baik  terhadap  narapidana  dan tahanan.lebih  sepesifiknya  lagi  di  dalam  pasal    Pasal  10  ayat  3  huruf  H  warga  binaan pemasyarakatan di larang untuk.
Membuat, membawa, menyimpan, mengedar atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainya dengan ancaman hukuman disiplin berat.Petugas Sipir pun menemui beberapa hambatan dalam menjalankan Aturan KemenKumHam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan bahwa perlunya peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  petugas  Sipir  baik  melalui  pelatihan  teknis maupun personal melalui berbagai cara antara lain:pelatihan teknis, pelatihan keselamatan, dan  peningkatan  kualitas  personal  melalui  peningkatan  kesadaran  mental,  dan  bahwa diperlukan lebih banyak petugas dalam  sipir Jangan hanya mengandalkan satu petugas Sipir saja,  karena  faktor  kehati-hatian  dan  konsentrasi,  petugas  dalam  melaksanakan  tugasnya harus menjaga kondisi fisik yang prima dan tidak mudah lelah.

## REFERENSI
Haryanto,Bayu Puji.” Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia “ Jurnal Daulat Hukum 1.1 (2018 )
Hariyanto,  Bayu  Puji.  "Pencegahan  dan  Pemberantasan  peredaran  narkoba  di  Indonesia." Jurnal Daulat Hukum 1.1 (2018).
Khairunnisa,Kania and Dey Ravena “ Analisa Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putsan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 “ Jurnal Riset Ilmu Hukun (2021):15-20.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Narindrani,  Fuzi.  "Sistem  Hukum  Pencegahan  Peredaran  Narkotika  Di  Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6.1 (2017): 111-123.
Sanger,  Elrick.  "Penegakan  Hukum  Terhadap  Peredaran  Narkoba  Di  KalanganGenerasi Muda." Lex Crimen 2.4 (2013).
Website http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015_bab2.pdf Website http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015_bab2.pdf Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press, 2011), hlm.123 Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, and Widya Daniswara. "Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam  pembinaan  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan."  Widya  Pranata  Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 3.2 (2021): 134-150.
Bayu Yama Chandra.Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku ( Sipir ) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.Diss. Universitas Batanghari, 2022.
Ali, H. Zainuddin. Sosiologi hukum. Sinar Grafika, 2023.
Zahir, R. Ali. "Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf H Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras." Novum: Jurnal Hukum 7.2 (2020).
Peraturan Kemenkumham No 6 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat 1,2,3
Zahir, R. Ali. "Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf H Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras." Novum: Jurnal Hukum 7.2 (2020).
Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 35-39 Suharyanti,  Noni.  Modus  Penyelundupan  Narkotika  Dan  Upaya  Penanggulangannya  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Denpasar. Udayana University, 2015
Rumain,  Nadya  Riska  Wati,  Deassy  Jacomina  Anthoneta  Hehanussa,  and  Julianus  Edwin Latupeirissa.  "Penyelundupan  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan."  TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2.5 (2022): 490-499
Amal Ma’mur Asmani, Awas Bahaya Homo Seks Mengintai Anak-anak Kita, (Jakarta Selatan: Pustaka Al Mawardi, 2009), hlm. 39
Julianan  Lisa  FR,  Narkoba  Psikotropika  dan  Gangguan  Jiwa,  (Yogyakarta:  NuhaMedika, 2013), hlm.1
Dr. Subagyo Partodiharjo,Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya Hal 10 Meliala, Zefanya Louisa. "Jenis Jenis Narkoba Zefanya Louisa Meliala." (2020) Kusmaryani, Rosita Endang. "Mengenal Bahaya Narkoba bagi Remaja." Serial Online (2009). Adi  Sujatno,  Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  (Membangun  Manusia  Mandiri),  (Jakarta:
2004), hal. 15
Nashriani, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 155
Darwin Prints, Hukum Anak Indonesia, (Medan: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 69 Website https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/ Website https://media.neliti.com/media/publications/188150-ID-upaya-tutor-dalam-
meningkatkan-motivasi.pdf Website(https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/GKA4PSJQ2 0HlqErVytcoXwMU3O1gkDNCpua7snL9idhFRz5xfB.pdf) Wabsitwe Pemerintah Kota Kendal https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis)