## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851

## Peran Penting Organisasi Advokat Dalam Membentuk Karakter Sesuai Dengan Kode Etik Keadovokat Di Indonesia
Raydatul Maqfirah 1 , Chairany Kartika Sipayung 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Universitas Islam Negri Sumatra Utara (UINSU) raydatulmaqfirah@gmail.com 1
ABSTRACT Advocates are one of the law enforcers in Indonesia, therefore, like other law enforcers in Indonesia, advocates in their formation must be based on special advocacy education which is usually held for 6 months. This was done because syraiah scholars and o ther law graduates were accepted as advocates, so this special advocacy education was held with the aim of equalizing learning related to advocacy to produce advocates who are in accordance with their functions and duties as advocates. Special education for the advocacy profession is organized by an advocacy organization where PERADI  is the parent organization for advocates in Indonesia which was established based on a law so that it has the authority to organize this education. Furthermore, in carrying out special advocacy education, PERADI  can partner with other agencies/institutions in the special advocacy education program with the condition that they must first obtain approval from PERADI which is shown through a letter of agreement. And after attending special advocacy education, you don't immediately become an advocate, prospective advocates must take an exam to become an advocate profession and be legalized and appointed as an advocate by an advocate organization which in Article 2 paragraph 2 of Law No. 18 of 2003 states that PERADI  is the highest  advocacy  organization.  and  then  the  advocate  takes the oath of office so that every advocate in Indonesia does not violate the advocacy code of ethics. In this case, it is explained in Article 30 paragraph 2 of Law No. 18 of 2003 that every prospective advocate who has been appointed as an advocate by an advocate organization based on the Advocate Law, is obliged to become  a  member  of  that  advocate  organization.  In  the  case  of  this  very  long  and  strict examination related to candidates for the position of advocate, it is hoped that all those who will become advocates in Indonesia will not violate their oath of office and violate the advocacy code of ethics and will run according to their advocacy function, namely as advisors and law enforcers who are protected by law in Indonesia.
Keywords: role, advocate organization, advocate profession.

## ABSTRAK
Advokat  ialah  salah  satu  penegak  hukum  di  Indonesia oleh karena itu sama seperti penegak  hukum  lainnya yang ada  di Indonesia advokat dalam pembentukannya harus lah di dasari dengan Pendidikan khusus keadvokatan yang biasa nya di selenggarakan selama 6 bulan. Hal ini di lakukan di karenakan di terima nya sarjana syraiah dan sarjana hukum lainnya menjadi advokat  maka  diadakan  nya  Pendidikan  khusus  keadvokatan  ini  dengan  tujuan  untuk pemerataan pembelajaran terkait dengan keadvokatan untuk menghasilkan advokat yang sesuai dengan  fungsi  dan  tugas  nya  sebagai  advokat.  Pendidikan  khusus  profesi  keadvokatan  di

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
selenggarakan oleh organisasi keadvokatan dimana PERADI sebagai induk organisasi advokat di Indonesia  yang  di  dirikan  berdasrkan undang-undang sehingga mempunya wewenang untuk menyelenggarakan  Pendidikan  tersebut.  Selanjtnya  peradi  dalam  melaksanakan  Pendidikan khusus keadvokatan pihak PERADI dapat bermitra dengan intansi/Lembaga lain dalam program Pendidikan khusus keadvokatan dengan syarat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari  PERADI  yang  di  tunjukan  melalui  surat  perjanjian.  Dan  setelah  mengikuti  Pendidikan khusus keadvokatan maka tak lantas langsung menjadi advokat calon advokat harus mengiktu ujian ke profesi advokat dan di sahkan dan di angkat menjadi advokat oleh organisasi advokat yang dalam dalam pasal 2 ayat 2 UU No.18 tahun 2003 bahwasannya peradi adalah organisasi tertinggi keadvokatan.dan lalu di lakukan nya sumpah jabatan oleh advokat agar setiap advokat di Indonesia tidak melanggar kode etik keadvokatan. Dalam hal ini di jelas kan pada pasal 30 ayat 2 UU No 18 tahun 2003 di paparkan bahwasannya setiap calon advokat yang telah di angkat menjadi advokat oleh sebuah organisasi advokat berdasrkan UU advokat, maka ia wajib menjadi anggota  organisasi  advokat  tersebut. Dalam hal pengujiam yang sangat Panjang dan ketat ini terkait  dengan  calon  pemegang  jabatan  keadvokatan  ini  dengan  harapan  semua  yang  akan menjadi  advokat  di  Indonesia  tidak  melalukan  pelanggran  sumpah  jabatan  dan pelanggaran kode  etik  keadvokatan  dan  berjalan  sesuai  fungsi  keadvokatan  yaitu sebagai penasehat dan penegak hukum yang di lindungi oleh hukum di Indonesia.
Kata kunci: peran,organisasi keadvokatan,profesi advokat.

## PENDAHULUAN
Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk  memberikan  nasihat  hukum  dan  bantuan  hukum  kepada yang  membuthkan bantuan  hukum  dalam  permasalah  hukum  di  Indonesia  dari  penjabaran  tentang advokat  di  atas  dapat  di  Tarik  kesimpulan  bahwasan  nya  advokat  adalah  seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang dan membela nya di depan pengadilan sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  sesuai  dengan  permasalahan  Di  negara Indonesia. 1 dalam menjadi advokat memiliki proses yang Panjang hingga bisa menjadi advokat yang di akui di Indonesia.
Profesi  advokat  sebagai  penagak  hukum  di  dasarkan  pada  undang-undanh No.18 tahu 2003 tentang advokat dan pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang di atur dalam UU No.18 tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat di berikan status pada advokat sebagai  penegak  hukum  yang  mempunyai  kedudukan  yang  setara  dengan penegak
1 V. herlen sinaga, dasar-dasar profesi keadvokatan,( Jakarta: Erlangga 2011), h. 2

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
hukum  lainnya  dalam menegak kan hukum dan keadilan. Profesi advokat memeiliki peranan yang penting dalam upaya penegakan hukum. 2
Setiap hukum, baik pidana maupun perdata, dan tata usaha negara, dan bahkan tata negara selalu melibatkan advokat dalam penyelesaian permasalahan hukum nya, kemandirian dan kebebasan yang di miliki profesi keadvokatan tentu saja di ikuti oleh adnaya  tanggung  jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi keadvokatan yang menaunginya. Pada dasar nya setiap yang berpofesi advokat pasti telah melakukan sumpah dan janji advokat sebelum menjalan kan profesi nya dan jika hal ini di jalan kan sesuai  dengan  relaita  ketentuan  yang  di  tetapkan  maka  akan mengharmonisasikan keberlangsungan profesi keadvokatan yang terhindar dari pelanggaran. 3
Karna  pada  dasar  nya  seorang  advokat  berpegang  teguh  kepada  kode  etik advokat,  namun  pada  pelaksanaanya  dan  kenyataan  nya  masi  ada  advokat  yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut.di padahal kode etik merupakan kaidah yang telah  di  tetapkan  untuk  di  jadikan  pedoman  oleh  advokat  dalam berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi advokat di mata masyarakat.
Provesi  advokat  adalah  salah  satu  penegak  hukum  yang  paling  banyak berinyteraksi  dengan  masyarakat  guna  membela  dan menasehati dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat ketika masyarakat menghadapi permasalahan hukum maka dari itu profesi advokat adalah profesi yang paling di harapkan setiap yang berprofesi advokat untuk menjalan kan tugas nya sesuai dengan kode etik keadvokatan.
Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadailan hal tersebut tak telepas dari peran organisasi advokatn dal UU N0 18 tahun 2003 tentang advokat telah memberukan aturan-aturan tantang pengawasan, tindakan- tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaanya di jalan kan oleh organisasi advokat 4

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dengan cara menganalisis peranan organasasi advokat dalam membentuk karakter sesuai dengan kode etik keadvokatan dan dari penelitian tersebut penulis  membahas  mengenai  fungsi  sebuah  advokat  sebagai  wadah  tunggal  yang menampung  semua  yang  berprofesi  advokat  yang  ada  di  Indonesia  serta  peranan organisasi advokat dalam mendidik anggota dan mengajarkan anggota nya mengenai
2 Sunarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press , hal 1
3 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, hlm 1
4 Sunarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press , hal 2

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
kode etik keadvokatan yang harus di taati dan tidak boleh di langar dalam penelitian kali ini juga menjelaskan sanksi apa saja yang akan di berikan oleh organisasi advokat sebagai wadah tunggal kepada profesi advokat yang melanggar kode etik keadvokatan. dalam hal ini kewajiban menaati kode etik dalam menjalankan organisasi keadvokatan juga telah di atur jelas dalam Undang-undang keadvokatan No. 18 tahun 2003 dalam pasal 26 yangg tertulis jelas di dalam nya hal hal yang berhubungan dengan kode etik sebagai bentuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat di Indonesia dan dalam hal ini peran organiasi dalam keharusan membentuk kode etik profesi advokat di Indonesia di kuat kan dengan wewenang organisasi dalam mengtur bebas anggoata nya serta memiliki pertauran sendiri yang selama pertauran itu tidak melanggar ketentuan hukum dan jauh dari kata melanggar kode etik keadvokatan dan penejelasan mengenai hak organisasi dalam mengatur anggoata mendidik mengajar kan serta melanggar kode etik keadvokatan di kuat kan dalam Undang-undang No.18 tahun 2003 pasal 16 ayat 1 yang  menuliskan  setiap  advokat  yang  melanggar  kode  etik  keadvokatan  mendapat sanksi admisitratif di antara nya yang pertama peringatan bisa, kedua peringatan keras, ketiga  pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan ke empat pemecatan dari keanggotaan organiasi profesi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Organisasi  Keadvokatan
Oganisasi  keadvokatan  adalah  suatu  orgnisasi  yang  di  dirikan  berdasarkan undang-undang    pasal  28  ayat  (1)  UU  advokat  mengamanatkan  untuk  membentuk wadah organisasi advokat di mana organisasi ini menaungi semua yang ingin menjadi advokat.organiasasi advokat hanya satu-satunya wadah profesi advokat yang mandiri, bebas sesuai dengan ketentuan UU pasal 28 ayat 1
Organisasi  advokat  harus  memenuhi  krateria  sebagaimana  yang  di  maksud dalam undang-undang di antaranya
1. Harus  satu  wadah yang berarti wadah tersebut harus tunggal dan tidak ada yang lain.
2. Harus  mempunyai  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  yang  bisa menjadi tiang pertamaa dalam menjalan kan kegiatan organisasi dan hal lain dalam mendirikan organisasi
3. Harus  mempunyai  susunan  organisasi  atau  struktur  organisasi  yang  bisa mengatur  sesuai  dengan  tugas  nya  masing-masing  agar  terciptanya  target tujuan dalam organiasai
4. Harus tunduk dan didirikan sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
5. Harus di dirikan oleh advokat yang ada di Indonesia. 5
Kekuasaan tertinggi berada pada tangan musyawarah nasional (munas) yang di adakan  secara  priodik  sesuai  dengan  kebijakan  organisasi  masing-masing.  Dewan pengurus  organisasi  advokat  biasa  nya  terdiri  dari  ketua,  sekertaris  jendral  dan bendahara,  dewan  pengurus  biasanya  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksaan  dan jalanya  orgnaisasi  sesuai  dengan  ketentuan  organisasi  yang  sesuai  dengan  unda - undang, dan dewan kehormatan adalah organ yang memiliki kekuasaan untuk menjalan kan funsi kode etik dan menjalankan tugasnya, dewan kehormatan bersifat pasif dan hanya menjlanakan tugas nya secara pasif dengan hanya mendengarkan aduan atau menunggu  adanya  aduan.  Dewan  penasehat  berfungsi  untuk  memberikan  saran ataupun nasehat kepada DPP dan DPC, baik di minta maupun tidak. 6 Dan  secara umum keanggoataan  dalam  organisasi  advokat  di  bagi  menjadi tiga bagian: anggota biasa, anggota luar bisa, dan anggota kehormatan
Sejak  di  berlakukannya  UU  advokat  pada  tanggal  5  april  2003  ,  maka  telah diamanatkan  oleh  pembentuk  undang-undang  untuk  membentuk  suatu  organisasi tunggal advokat yang di berikan nama PERADI (perhimpunan advokat Indonesia) yang di dirikan pada tanggal 21 desember 2004. Adapun organiasasi advokat yang sudah ada di bentuk sebelum adanya undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat adalah 7 : 1. IKADIN- Ikatan advoakat Indonesia
2. IPHI- ikatan penasehat hukum indonesua
3. HAPI- himpunan advokat dan pengacara Indonesia
4. AKHI- asosiasi konsultasi hukum insonesia
5. SPI- serikat pengacara Indonesia
6. HKHPM- himpunan konsultasi hukum pasar modal
7. APSI- asosiasi pengara syaian Indonesia

## Kode Etik Keadvokatan
Kode etik keadvokatan adalah suatu pertauran mengenai etik sikap prilaku yang mengatur etika ketika memilki profesi advokat. Hal yang mengatur semua sikap dan
5 FAUZIAH LUBIS,  bunga rampai hukum keadvokatan (cv.manhaji medan, 2020)hal 149
6 6 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 88
7 Sunarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press , hal 157

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
etika  profesi  advokat  dalam  menjalankan  profesi  nya  agar  setiap  yang  berprofesi keadvokatan tidak melanggar hukum ketika menjalankan profesi nya.
Menurut  Sidarta  kode  Ethic  adalah  susunan  sistematis  prinsip  prinsip  moral  yang berkaitan dengan profesi. Artinya, professi dapat berfungsi tanpa kode Etik yang dibuat secara sadar dan sistematis karena prinsip prinsip moral tersebut sudah terkait dengan nya namun jumlah professi itu sendiri sangat besar dan tuntutan masyarakat semakin kompleks  sehingga  diperlukan  pada.  Pada  titik  ini  ada  kebutuhan mendesak untuk membentuk organisasi prosefi. 8
Setiap yang berprofesi pasti memilki tanggung jawab atas profesi nya . tanggung jawab  menurut  joko  tri  prasetyo  dan  kawan-kawan  adalah kesadarn manusia akan tingkah laku atau perbuatan nya   yang di sengaja maupun tidak di sengaja . tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
Berdasrkan pengertian di atas, maka dapat di jelaskan bahwa tanggung jawab profesi advokat  adalah  suatau  kesadaran seoarang advokat akan tingkah lakuknya atau per buatan  nya  yang  di  sengaja  maupun  tidak di sengaja di dalam menjalankan profesi keadvokatan atau kepengecaraan.
Pada  hakikat  nya  seorang  advokat  adalah  makhluk  yang bermoral, dan juga seoarang  pribadi,  karena  merupakan  seorang  pribadi  maka  seoarangb  advokat mempunyai pendapat  nya sendiri, perasaan sendiri, yag dengan itu seorang advokat berbuat dan bertindak.
Fungsi  Kode  Etik,  adalah  sebagai  kontrol  untuk  membatasi  kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. 9
Subekti  menilai  bahwa  “fungsi  dan  tujuan  kode  etik  adalah  menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang  perbuatan-  perbuatan  yang  akan  merugikan  kesejahteraan  materiil para anggotanya”.
Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan: 1) Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur, 2) Kode Etik mengatur hubungan antar anggota, 3) Kode Etik sebagai pelindung dari campur  tangan  pihak  luar  ataupun  perlakuan  yang  tidak  adil,  4)  Kode  Etik meningkatkan pengembangan kwalitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-
8 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke- 2, 2009, hlm.107-108
9 Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, 2003

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
cita  masyarakat, 5) Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. 10
Dalam  hal  ini  dapat  di  simpulkan bahwa sannya seoarang advokat tidak luput dari kesalahan, kekeliruan dalam menjalan kan tugasnnya dan tanggung jawab nya kepada negara, masyarakat, pengadilan dan klien dan tuhan serta pihak lawan.

## Pengaruh Organisasi   Keadvokatan Dalam Etika Para Advokat
Setiap  advokat  yang  ada  di  Indonesia di bentuk melalui pengawasasn tinggi dengan melakukan ujian khusu profesi dan ujian profesi yang di lakasakan oleh sebuah organiasasi  keadvokatan  yang  ada  di  Indonesia  yang  sah,  oleh  karna itu  advokat di ondonesia harus nya sudah memiliki kemampuan yang sangat tinggi menngingat telah di lakukan nya pengujian yang sangat amat ketat dalam pembentukan profesi advokat di Indonesia, profesi advokat yang di sah kan oleh sebuah organisasi sah keadvokat an membuat para anggoata yang masuk ke dalam salah satu organisasi keadvokatan untuk mengesahkan  profesi  nya  haruslah  tunduk  dan  taat  selain  dengan UU keadvokatan tettapi harus taat dengan pertauran yang di buat oleh organisasi yang di anunginnya. Advokad  sebagai  officium  mobile  adalah  gelar  bagi  mereka  yang mempraktikkan  professi  terhormat  Gelar  kehormatan  ditetapkan  untuk  aspek kepercayaan dari seseorang pengacara atau klien mereka terhormat karena peran dan fungsinya sesuai dengan badan hukum lainnya sebagai penentu tegaknya keadilan di bawah professi memperjuangkan kepentingan para pencari keadilan termasuk upaya pemberdayaan masyarakat atas hak-hak dasar dihadapan hukum. Kebutuhan akan jasa hukum  Advokat  semakin  banyak  diminati  seiring  berkembangnya  dinamika  pola kehidupan dimasyarakat sesuai penjelasan Undang-Undang Advokat. Sehingga peran dan fungsi Advokat tidak hanya terbatas pada proses peradilan saja, melainkan juga pada  jalur  luar  pengadilan. 11 Advokat  juga  bahkan  dilarang  menolak  permohonan Menentuan  hukum  secara  cuma  cuma  atau  Probono  bagi  masyarakat  yang  tidak mampu,  dikarenakan  hal  tersebut  sebagai  bentuk  pelayanan  jasa  hukum  bagi masyarakat  yang  tidak mampu tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintahan nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pemberian bantuan
10 V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat (Jakarta: Erlangga, 3122 ,) 22 . 11 Widodo, Sudarsono, and Winarno, “Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
hukum secara cuma cuma. 12 Namun seseorang yang menjalankan profesinya sebagai advokat yang harus mendampingi klien dengan baik didalam maupun diluar pengadilan memiliki  hak  istimewah  berupa  hak  imunitas,  dimana  yang  dimaksud  dengan  hak imunitas  ini  ialah  hak  tidak  dapat  digugat  secara perdata maupun di tuntut secara pidana, dikatakan sdebgai proteksi bagi para advokat agar independent dan mandiri dalam melakukan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ( undang-undang Advokat ) 13
Sebagai advokat harus memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan juga bantuan  hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara non diskriminatif atau tidak membeda-bedakan baik dari ras ataupun tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan,  suku,  keturunan,  keyakinan  politik  atau  kedudukan  sosialnya.  Hal tersebut merupakan salah satu etika normatif yang menjadi kewajiban bagi advokat dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  advokat. 14 Karena  menurut  Ari  Yusuf Amir, sevbagai lawyer (advokat ) peran utamanya tentu mendampingi dan membela hak –hak klien  dalam  menjalani  seluruh  tahapan  proses  system  peradilan  pidana  ( criminal justice system ) 15
Perenan penetapan pertauran yang ketat dalam mendidik kedisplinan dan hal lain  yang  di  atur  dalam  sebuah  organisasi  keadvokatan  adalah  salah atu cara agar profesi  advokat  yang  ada  di  Indonesia  tetap  sesuai  degan  ketentuan  hukum dalam menjalan kan profesi nya, ketentuan organisasi advokat dalam mengatur anggotanya menjadi pemandangan dasar dalam melihat hasil dari didikan organiasasi advokat yang di  naungi  nya.  Organisasi  advokat  yang  merupakan  di  mana setiap yang berprofesi advokat di uji tentang dasr hukum keadvokatan denagan tujuan melahirkan seseoarang yang berprofesi advokat yang cerdas, adil dan tidak melanggar hukum,
Organisasi keadvoatan bertanggung jawab penuh jika para anggota nya jika ada dari  salah  satu  anggoata  nya  yang  melanggar  kode  etik  keadvokatan.  di  karenakan organisasi advokat sebagai lembaga tunggal yang menangi profesi advokat dan yang bisa  mengesahkan  secara  resmi  seorang  advokat  untuk  mendapat  kan  profesi  nya sebagai advokat.
12 Patria Palgunadi, “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 202, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253.
13 Samuel Saut Martua Samosir, “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat
14 Darwis Manurung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat,” Borneo Law Review 3, no.
1 (2019):  73–95, https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3il
15 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat(Jogjakarta: Navila Idea, 2008)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
Etika seorang advokat mencerminkan dari organisasi mana dia berasal karna yang organisasi yang tersebut yang mengesahkan seseorang tersebut untuk menjadi advokat yang ada di Indonesia oleh karena itu setiap organisasi mempunyai pertauran serta ketentuan tentang sanksi yang akan di dapt oleh anggotanya yang melanggar kode etik keadvokatan.

## Pengawasan  Serta  Penindakan  Organisasi  Profesi  Terhadap  Profesi  Yang Melanggar  Kode Etika
Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. Organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan memajukan profesi, tempat untuk  bertukar  pikiran,  tukar  menukar  informasi  dan  perlindungan  di  kalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. 16
Bahkan organisasi profesi bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi di kalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya pelanggaran profesi. Organisasi profesi yang solid akan memberikan kewajiban yang tinggi bagi para anggotanya dan di mata masyarakat dan juga pemerintah. Organisasi yang solid akan memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi anggotanya.
Apabila  ada  pelanggaran,  penjatuhan  sanksi  yang  objektiif  diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar kode etiknya sesui dengan ketentuan hukum nya. Penjatuhan sanksi yang objektif merupakan sesuatu harapan demi tegaknya etika profesi  sekaligus  merupakan  perlindungan  bagi  para  anggotanya  dan  memiliki kewibawaan di mata masyarakat.
Organisasi di bentuk bedasarkan struk dan tujuan yang akan menguntungkan organisasi  tersebut, pelaksanaan organisasi baik dan struktur maupun system kerja organisasi diserahakan kepada tujuan oragnisasi yang mmerupakan kehendak dari para anggotanya..  tujuan  organisasi  dapt  terwujud  apabila  di  dukung  oleh  seperangkat system  di  dalamnya  terdapat  aturan  atau  batasan  yang  jelas  bagi  organisasi  pada anggotanya.
Anggota organisasi hukum wajib mematuhi kode etik layaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku Anggota dari organisasi dapat pindah ke organisasi lain apabila akan di jatuhi sanksi dari organisasi nya, sehingga penegakan etika profesi hanya sebagai wacana ataupun cita-cita dari organisasi profesi.sedemikian pentingnya
16 Erna  Ratnaningsih,  “Pembelaan  Terhadap  Profesi-Advokat,”  binus.ac.id,  2016,https://business - law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
kkode etik harus di tegak kan serupa dengan hukum positif mengingat keberadaan kode etik sebagai hukum khusus yang terkait dengan kepentingan public.

## KESIMPULAN
Profesi  advokat  merupakan  sebuah  profesi  di  bawah  naungan  sebuah organiasasi  yang  bertanggung jawab atas terbentuk nya etika dari seorang advokat, organisasi yang merupakan badan tunggal yang menaungi profesi advokat mempunyai wewenang  secara  resmi  untuk  mendidik  dan  mengajar  kan  etika  mengenai menjalankan profesi advokat dengan baik yang benar
Setiap yang berprofesi advokat akan mendapat kan sanksi jika melanggar kode etik  keadvokatan,  dan  setiap  organisasi  akan  memberi  kan  sanksi  terhadap  setiap anggoata nya yang melanggar kode etik keadvokatan.
Oleh  karena  itu  organisasi  sebagai badan yang menaungi para anggota yang berprofesi  sebagai  advokat  dan  sebagai Lembaga tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam pengesahan profesi advokat menjadi sandaran utama bagi setiap yang berprofesi  advokat  untuk  mendapatkan  pembelajaran  mengenai  etika  dalam menjalankan profesi advokat agar setiap yang berprofesi advokat tidak melanggar kode etik keadvokatan. karena pada dasar nya setiap organisasi harus mengenalkan apa saja etika serta kode etik dalam menjalankan profesi keadvokatan.
Oleh  karena  itu  setiap  organisasi  harus  meningkatkan  peran  nya  dalam mengatur para anggota nya agar senantiasa untuk mematuhi kode etik keadvokatan dan  memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesi keadvokatan sebagai salah satu penegak hukum yang ada di inodesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Ind onesia,
1985, hlm. 88
Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat(Jogjakarta: Navila Idea, (2008)
Darwis Manurung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat,” Borneo Law Review 3, no. 1 (2019): 73–95 3, no. 1 (2019)
https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v3il
Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum, bunga rampai hukum keadvokatan (cv.manhaji medan,
2020)

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    713-723   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2851
Erdianto  Efendi,  2011,  Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, hlm 1
Erna Ratnaningsih, “Pembelaan Terhadap Profesi-Advokat,”  binus.ac.id,
2016,https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap- profesi-advokat
Merriam-webster,  dalam  http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate diunduh tanggal 6 Oktober 2015.
Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat Advocates Bar  and  the  Urgency  of  the Government's Role in the Profession of Advocate Samuel Saut Martua Samosir Fakultas Hukum Universitas Jember, 30/10/2016 revisi: 07/02/17
Pangaribuan, MP. 2001. Advokat Dan Contempt of Court. Jakarta: Djambatan.
Patria Palgunadi, “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum,” Jurnal USM Law Review  1,  no.  2  (2018):  202,
https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253
Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu,
2003
Samuel  Saut  Martua  Samosir,  “Urgensi  Peran  Pemerintah  Dalam  Organisasi Profesi
Advokat
Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cet ke- 2, 2009, hlm.107-108
Suarno edy Wibowo, kode etik keadvokatan, NOROTAMA university press, ISBN: 978- 602-60315-2-5
V. herlen sinaga, dasar-dasar profesi keadvokatan,( Jakarta: Erlangga 2011)
Widodo,  Sudarsono,  and  Winarno,  “Kedudukan  Organisasi  Advokat  Sebagai  Wadah

## Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi