## PERANAN PENEGAK HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK JUAL BELI VCD BAJAKAN  DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## Indra Kumalasari M 1

## ABSTRACT
The  copyright  protection  of  music  released  in  VCD  form  is  a  royalty  rights  of  the  songwriter. Legislation  on  Intellectual  Property Rights  is  stipulated  in  the  Copyright Act  Number  28  of 2014. Piracy is the Unauthorized Copy of Works and / or Related Rights products and the distribution of such  multiplication  products  widely  to  obtain  economic  benefits.  The  role  of  law  enforcement  in Labuhanbatu Utara District is needed to protect the copyrights of music works, however, the police officers  never  conduct  regular  raids  against  pirated  dealers  and  sellers  of  VCDs.  There  are  many actors who influence the rampant dealer and the sale of pirated VCDs in Labuhanbatu Utara Regency is a factor of law enforcement officers and community factors who prefer to buy pirated VCDs than the original VCD because the price is cheaper.
Keywords: Copyright, Musical Works, Pirated VCDs

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara  adalah suatu  organisasi yang  meliputi  wilayah,  sejumlah rakyat  dan  mempunyai  kekuasaan berdaulat.  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum 2 .  Hal  ini  dinyatakan dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945.  Menurut  H.M
Tirtaatmidjaja
Hukum adalah keseluruhan  aturan  atau  norma  yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan  tingkah  laku  dalam  pergaulan hidup.  Bagi  yang  melanggar  hukum akan dikenai sanksi, Denda,
Kurungan, Penjara atau sanksi lainnya. 3 Menurut  penulis  hukum merupakan  bagian  dari  sistem  yang
1 Dosen Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu
2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
3 http:// www.Spengetahuan.com Diakses Tanggal 23 Agustus 2017
memiliki bagian suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai  interaksi  satu  sama  lain dan  bekerja  sama  untuk  mencapai tujuan tersebut.
Perkembangan  dan  kemajuan sistem  informasi  dan  teknologi  pada kenyataanya  membernikan  dampak yang  signifikan  kepada  kemajuan teknologi diberbagai bidang
kehidupan manusia.
Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi  maka  semakin  tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang  palsu/bajakan.  Salah  satu contoh  barang  bajakan  adalah  VCD bajakan. Dengan kemajuan teknologi maka seseorang dapat menggandakan
suatu  karya  intelektual  dengan  tanpa harus  meminta  ijin  dari  pemegang hak cipta. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini  juga  semakin  mempermudah proses  pembuatan  cakram  optic sehingga berdampak pada penyalahgunaan  perkembangan  dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya/kreatifitas mereka 4 .
Hak Kekayaan Intelektual
(selanjutnya  disebut  dengan  HKI) atau  biasa  disebut  juga  Hak  Milik Intelektual  adalah  padanan  kata  dari Intellectual  Property  Rights.  Ada  2 kategori HKI. Pertama adalah pengertian  HKI  dalam  istilah  sehari- hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari  hasil  pemikiran  manusia  seperti ide,  invensi,  puisi,  merek,  desain, semi  konduktor  dan  sebagainya. Kedua adalah  pengertian  HKI  dalam konsep  hukum  yaitu  seperangkat aturan  hukum  yang  memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi  HKI  dalam  jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.  Hak  cipta  secara  khusus  juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan,  memperkaya  dan
4 http://www.  Ferli1982.wordpress.com.  diakses  23 september 2017, pukul 5.02 PM
5 Kusmawan  Denny,  2014,  Perlindungan  Hak  Cipta Atas Buku, Jurnal Perspektif, Vol. 2. Hal.321
menyebarluaskan  kekayaan  budaya bangsa 5 .
Salah satu jenis HKI adalah hak cipta  karya  musik  yang  dikemas dalam bentuk VCD yang distribusinya  biasanya  di  toko  kaset yang  menjual  kaset  dan  VCD  asli. Lagu  masuk  dalam  ranah  HKI  yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal  58  huruf  (d)  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  (UUHC)  yaitu  Perlindungan Hak  Cipta  atas  Ciptaan  lagu  atau musik dengan atau tanpa teks.
Sebagaimana  dilindungi  oleh UUHC  maka  pencipta  lagu  berhak atas  hak  ekonomi  atas  hasil  karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan  sebagai  bentuk  apresiasi atau  nilai  atas  hasil  kreatifitas  dari ciptaannya  yang  berupa  lagu  yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya  pencipta  berhak  atas  hak ekonomi  dari  lagu  yang  dinikmati oleh masyarakat 6 .
Keberadaan Undang-undang ini tentunya  memberikan  dimensi  baru sebuah  dimensi  tugas  baru  bagi Kepolisian sebagai  salah  satu bagian dari Criminal Justice System terutama dalam upayanya melakukan
6 Kusno, Habi, 2016, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, Jurnal Fiat Justicia, Vol. 10. Hal. 456
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
perlindungan Hak Cipta. Sampai saat ini,  yang  sering  dilakukan  oleh
penegak hukum, khususnya Kepolisian  atas  keberadaan  HKI dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan  secara  kilat  kegiatan pembajakan masih berada pada sektor hilir  dan  pada  sektor  menengah. Contohnya  Polres  Bojonegoro  pada tahun 2016 melakukan razia maraknya  penjualan  VCD  bajakan dan  menyita  sebanyak  1505  keping VCD dan DVD bajakan 7 . Kenyataan
di lapangan, terdapat kesulitan
mencapai  dan  menemukan  produsen atau  aktor  intelektual  yang  berperan sebagai  orang  yang  memproduksi VCD  bajakan  yang  memberikan kesan penegakan hukum atas kejahatan hak cipta.
Kabupaten  Labuhanbatu  Utara tidak  ditemukan  adanya  kegiatan pembajakan  kaset  maka  hal  yang paling  tampak  dan  nyata  yang  bisa dilihat  ialah  pengedar  dan  penjual kaset  VCD  bajakan  yang  banyak ditiap sudut daerah kabupaten labuhanbatu  utara  padahal  mereka sudah  mengetahui  bahwa  sudah  ada Undang-Undang yang melarang peredaran  VCD  bajakan  namum  hal
7 http://www.beritabojonegoro.com . Diakses tanggal 1 desember 2017, pukul : 05.15 PM
8 Wawancara dengan Penjual Kaset CD/ VCD Original di Toko  ET.45 Sun Plaza Medan
9 Wawancara  dengan  rahmad,  pembeli  VCD Bajakan, Senin Tanggal 28 November 2017, Bertempat Di Aek Kanopan
itu  tidak  cukup  membuat  mereka takut  untuk  tetap  berjualan  VCD bajakan. Salah satu hal yang membuat para  pedagang  tetap  mau  berjualan VCD bajakan juga disebabkan alasan ekonomi,  karena  para  pembeli  kaset lebih  suka  membeli  VCD  bajakan, daripada harus membeli yang original. Hal ini disebabkan perbedaan harga antara VCD original dengan bajakan (Tabel 1).
Tabel 1. Perbedaan Harga VCD Original dan Bajakan No Type Barang Harga Jual per Keping 1. Kaset CDVCD Original Rp. 20.000,- s/d 160.000,- 8 2. Kaset CD/ VCD Bajakan Rp. 7.000- s/d, - 9 8000
sumber:  Hasil  Wawancara  Penjual VCD bajakan Tahun 2017 10
Tujuan penegakan hukum yakni untuk  mengatur  masyarakat  agar damai  dan  adil  dengan  mengadakan keseimbangan  antara  kepentingan yang  dilindungi,sehingga  tiap-tiap anggota  masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya 11 .  Peranan  penegak  hukum terhadap  pengedar  dan  penjual  VCD bajakan  di  wilayah  Hukum  Polisi
10 Wawancara dengan saudara dengan insial Fi dan Jn,  Pedagang  VCD  bajakan,  Hari  Selasa  27  November  2017, Bertempat di Aek Kanopan.
11 RE.  Baringbing.  2001.  Catur  Wangsa  Simpul Mewujudkan  Supremasi  Hukum,  Jakarta:  Pusat  Kajian Informasi,  hal. 54
Resort Kabupaten Labuhanbatu Utara sangat  jauh  dari  harapan,  ini  bisa dilihat  dengan  semakin  banyak munculnya  penjual  VCD  bajakan  di setiap  daerah  dan  terkesan  adanya “Pembiaran” oleh pihak polisi karena penjual  VCD  bajakan  ada  yang berjualan di sekitar kantor polisi tapi tidak  ada  inisiatif  dari  pihak  polisi untuk  melakukan  razia  ataupun peringatan  kepada  penjual  VCD bajakan.  Oleh  karena  itu  diperlukan penanganan serius agar tindak pidana pengedar dan penjual VCD bajakan di wilayah hukum Polisi Resort Kabupaten  Labuhanbatu  Utara  dapat ditegakkan sehingga apa yang menjadi  tujuan  daripada  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2014 tentang Hak Cipta dapat tercapai.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas  maka  permasalahan  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana peranan penegak hukum  dalam  melindungi  Hak Cipta  Karya  Musik  khususnya
VCD bajakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Apa faktor-faktor
yang
mempengaruhi maraknya jual beli VCD bajakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. TujuanPenelitian    Terkait  dengan judul  dan  permasalahan  yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum  tentang  bentuk  VCD Bajakan di kabupaten
Labuhanbatu Utara. b. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang  mempengaruhi  maraknya jual  VCD  bajakan  dikabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Manfaat Penelitian
Diharapkan  penelitian  ini  dapat memberi  manfaat  yang  bersifat praktis  maupun  teoritis.  Secara Teori  Akademis,  Hasil  Penelitian ini memberi masukan dan sumbangan  pikiran  dalam  rangka penyusunan  perundang-undangan yang berkaitan dengan  Hak Cipta Karya  Musik  Dalam  Bentuk  Jual Beli VCD Bajakan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegak  hukum,  sehingga  dapat dijadikan  masukan  dalam  cara berpikir dan  cara bertindak  dalam penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum dalam
pemberantasan  jual  beli  VCD bajakan.

## II. KERANGKA TEORITIS
Teori  yang  dipergunakan  sebagai pisau analisis atas permasalahan penelitian  ini  adalah    Teori  Keadilan, Berdasarkan pada perkembangan pemikiran  filsafat  hukum  dan  teori hukum,  tentu  tidak  lepas  dari  konsep keadilan.  Konsep  keadilan  tidak  menjadi monopoli pemikiran satu ahli saja, namun penulis  mengambil  salah  satu  pendapat ahli yang  menjadi rujukan  dalam penelitian  ini  yaitu  Teori  Keadilan  yang dikemukakan  oleh  Aristoteles  yang menyatakan bahwa keadilan ialah
tindakan yang terletak diantara memberikan  terlalu  banyak  dan  juga sedikit  yang  dapat  diartikan  ialah memberikan  sesuatu  kepada  setiap  orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya 12 .
Teori Keadilan yang dimaksud disini  adalah  keseimbangan  artinya  hak ekonomi  si  pencipta  yang  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan  bagi masnyarakat pembeli VCD yang Original sebagai  penikmat  musik.    Pencipta  karya musik  telah  membuatnya  dalam  bentuk VCD  yang  diperjual  belikan  kepada masyarakat dengan tujuan untuk
12 https://www.google.com/search?q=pendapat+para+ahli+tent ang+teori+keadilan , diakses tanggal 4 Desember 2017
memperoleh keuntungan ekonomis, namun  disini  telah  terjadi  pelanggaran hukum  berupa  pembajakan  VCD  yang mengakibatkan  kerugian  ekonomis  bagi sipencipta,  hal  ini  disebabkan  karena pelaku-pelaku pembajakan VCD semakin marak  terjadi  khususnya  di  daerah kabupaten labuhanbatu utara yang dengan sengaja memperbayak  isi  musik  kedalam bentuk  VCD  dan  tanpa  izin  dari    si pencipta.  Maraknya  jual  beli  VCD Bajakkan  ini  disebabkan  ada  beberapa faktor  yang  menjadi  kendala-  kendala diantaranya  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor budaya  masyarakatnya,  faktor  aparat penegak hukum dan faktor pendidikan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Peranan Penegak Hukum Tentang Hak Cipta Karya Musik
Hak cipta berisikan hak ekonomi  (economic  right)  dan  hak moral  (moral  right).  Hak  ekonomi adalah  hak  untuk  mendapatkan manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan  serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah  hak  yang  melekat  pada  diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun,  walaupun  Hak  Cipta  atau Hak Terkait telah dialihkan 13 .
13 Isnaini,  Yusran. 2009.  Hak  Cipta  dan Tantangannya  di  Era  Cyber  Space.  Bogor: Ghalia  Indonesia. Hal. 28.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
UUHC  mengatur  mengenai penegakan  hukum  hak  cipta  melalui instrumen hukum  pidana  dan hukum perdata.  Instrumen  pidana  dalam pemanfaatan hak cipta lagu di internet atau  mengunduh  lagu  di  internet sebagaimana  yang  diatur  dalam UUHC  Pasal  113  Ayat  (3)  yang menyatakan: .
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi  Pencipta  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf  a,  huruf  b,  huruf  e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan  Secara  Komersial dipidana dengan pidana penjara paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) 14 .
Indonesia  sekalipun  dengan berlakunya  Asean  Free  Trade  Area (AFTA)  dan  Agreement  on  Trade Related Aspects of Intelectual
Property  Rights,  Including  Trade  on Counterfeit Goods(TRIPs) telah memaksa Indonesia
untuk menyelaraskan  (ratifikasi)  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  di bidang  Hak  Kekayaan  Intrelektual dengan konvensi Internasional. Masih juga belum dapat memenuhi kewajibannya dalam mencegah
14 Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2014  Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual
15 Thalib  Prawitri,  2013,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  dan  Pemilik  Lisensi  Rekaman
pembajakan
Hak Kekayaan Intelektual  khususnya  dalam  bidang Hak Cipta, bahkan tindakan pelanggaran  ini  seolah-olah  dapat dikatakan  suatu  tindakan  legal, sebagai contoh apabila kita berkeliling jalan-jalan di Mall ataupun  dipasar-pasar  tertentu  kita mungkin  melihat  pedagang  yang menjual  ataupun  menyewakan  VCD bajakan secara terang-terangan, padahal  ini  adalah  suatu  bentuk pelanggaran Hak Cipta akan tetapi hal ini tampaknya biasa saja bagi kita 15 .
Tindakan  preventif  yang  dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan  kepada  hukum  kepada pengedar  dan  penjual  VCD  bajakan dan  memberi  pengertian  mengenai perbuatan  mereka  adalah  perbuatan yang  melanggar  hukum  pidana  dan ancaman  yang  bisa  dijatuhkan  pada mereka  adalah  pidana  penjara  dan denda,  tetapi  pihak  kepolisian  tidak pernah  melakukan  tindakan  ini sehingga  para  penjual  VCD  bajakan merasa bebas untuk terus melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Tindakan Hukum Represif juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum  terjadinya  tindak  pidana.
Berdasarkan  Undang-undang  Tentang  Hak  Cipta,  Jurnal Yuridika,  Vol. 28. No. 3. Hal. 353-354
Adapun  tindakan  represif  yang  bisa dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah dengan melakukan razia ke ruko dan kedai  yang  diduga  menjual  VCD bajakan,  penyidik  dapat  melakukan razia minimal 2x setahun, yang mana para aparat Kepolisian Resort Kabupaten Labuhanbatu Utara biasanya melakukan razia pada bulan
Ramadhan  dan  Desember.  Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak pernah melakukan  razia  kepada  pengedar ataupun penjual VCD bajakan. Hasil wawancara  menyatakan  bahwa  para Kepolisian  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  tidak  pernah  melakukan  razia selama mereka berjualan.
Pembiaran  ini  terus  terjadi karena pihak polisi tidak tegas dalam menangani  pelanggaran  hak  cipta. Rendahnya  hukuman  yang  diberikan
kepada pelanggar Hak Cipta
menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merupakatan  faktor  utama  lemahnya penegakan  hukum  di  bidang  Hak
Cipta.  Para  penegak  hukum  seolah- olah tidak mau mengurusi pembajakan  VCD  yang  tersebar  di daerah,  bahkan  disepanjang  jalan
16 sitinurhati19.wordpress.com. diakses 15 September 2017 pada pukul 07.00 PM
banyak ditemui penjual VCD bajakan 16.
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  memiliki  tugas  pokok untuk menegakkan hukum sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002.  Tugas  pokok ini tercantum jelas di dalam pasal 13 undang-undang  tersebut,  yang  isinya adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  mengatur  masalah  Penyidikan pada  Bab  XVI  pasal  (Penyidikan) dikatakan  dalam  Pasal  110  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  Selain  penyidik pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang hukum  diberi  wewenang  khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang yang  mengatur  mengenai  hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan  tindak  pidana  Hak  Cipta dan  Hak  Terkait  (2)  Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan  tindak  pidana  di  bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. pemeriksaan  terhadap  pihak  atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan  tindak pidana di  bidang  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan,  dan  dokumen  lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat  yang  diduga  terdapat
barang bukti, pembukuan,pencatatan, dan
dokumen  lain  yang  berkenaan dengan  tindak  pidana  di  bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
f. penyitaan  dan/atau  penghentian peredaran  atas  izin  pengadilan terhadap  bahan  dan  barang  hasil pelanggaran  yang  dapat  dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di  bidang  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait  sesuai  dengan  Kitab
17 Supanto.  2000. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Rangka  Penanggulangan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Diponegoro. Hal. 67.
Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang-undang ini mengindikasikan bahwa pada tahapan penyidikan ini dapat dikatakan bahwa tindak  pidana  ini  telah  terjadi. Keberadaan  pengedar  atau  penjual VCD  bajakan  sendiri  merupakan wujud kejahatan terhadap Hak Cipta, yang  mana  kejahatan  ini  melibatkan serangkaian tindakan melawan hukum  melalui  perbuatan  menjual, memperbanyak, menyiarkan, ataupun mengedarkan.
Pada undang-undang Nomor 28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, kejahatan  penjual  VCD  bajakan  ini bukan  merupakan  kejahatan  delik aduan,  melainkan delik formil. Kejahatan  Hak  Cipta  terdiri  dari unsur  pelaku,  motif,  alat  yang digunakan,  waktu,  tempat,  korban, pemasaran,  sifat  dan  ciri-cirinya seperti  menyerupai  sebagian  atau seluruhnya  sebagaimana  yang  telah terdaftar  di  Ditjen  HKI,  kualitasnya rendah, dan harganya lebih murah 17 .
Dengan  demikian,  penyidikan tindak  pidana  pada  kasus  VCD bajakan ini tidak memerlukan adanya laporan  pengaduan  terlebih  dahulu, artinya penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
berdasarkan  temuan  yang  dilakukan.
Kondisi  ini  memungkinkan  aparat penegak  hukum  untuk  langsung melakukan  proses  penyidikan  ketika menemukan  VCD  bajakan  yang beredar  dan  diperjualbelikan  di masyarakat. Tetapi, pada
kenyataannya seringkali proses penegakan  hukum  tersebut  hanya menyentuh  kalangan  penjual.  Polri masih dinilai belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum sampai ke  hilir  dari  alur  kejahatan  VCD bajakan ini.
Penegakan  hukum  ini  belum maksimal menunjukkan bahwa kejahatan  VCD  bajakan  ini  semakin meluas  di  masyarakat.  Polri  seakan- akan  kesulitan  untuk  mengungkap peranan distributor dari penjual yang sebagian  besar  merupakan  pedagang kaki lima.
4.2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi  Maraknya  Jual Beli  VCD  Bajakan  Di  Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kemajuan  teknologi secara nyata telah memberikan dampak pada berkembangnya kejahatan Hak Cipta khususnya dalam hal penjualan VCD bajakan  ini.  Pelanggaran  hak  cipta dapat  ditemui  dalam  setiap  kegiatan
masyarakat seperti berbagai transaksi jual  beli  hak  cipta  bajakan  antar produsen  dan  konsumen  dengan harga  yang  sangat  murah  jika dibandingkan  dengan  produk  yang memiliki  lisensi.  Sehingga  hal  ini menjadi  hambatan  dalam  melakukan penegakan  hukum  tindak  pidana hak cipta.  Secara  umum  ada  beberapa faktor yang mempengaruhi penyidikan  tindak  pidana  hak  cipta yaitu:
1. Faktor Aparat Penegak Hukum
Kepolisian  adalah  aparat terdepan  yang  “membentengi” kejahatan  Hak  Cipta,  yang  mana hal  itu  terjadi  semenjak  Undang- Undang Hak Cipta dijadikan delik biasa 18 .  Sehingga  Kepolisian  bisa bertindak tanpa harus  ada  laporan mana masyarakat. Hambatan yang terjadi di lapangan adalah keseriusan  aparat  penegak  hukum untuk  mau  menegakkan  Undang- undang  Hak  Cipta,  karena  dari hasil observasi,
Kepolisian Kabupaten  Labuhanbatu  Utara tidak serius menangangi
pelanggaran  hak  cipta  yang  mana pda  jarak  800  meter  dari  Kantor Kepolisian Kabupaten
Labuhanbatu Utara terdapat
pengedar  VCD  bajakan  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
dimiliki  oleh  yang  berinisial  RD.
Penjual  VCD  bajakan  ini  tetap
berjualan walaupun aparat kepolisian  selalu  melintasi  kedai VCD  bajakan  beliau  dan  tidak mungkin  aparat  kepolisian  tidak satupun  melihat  adanya  praktek jual  beli  VCD  bajakan.  Jadi  yang menjadi faktor utama tidak diberantasnya tindak pidana pengedar dan penjual VCD bajakan  adalah  tidak  adanya kemauan  dan  keseriusan  dari aparat  kepolisian  di  wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Hal yang menjadikan
semakin sulitnya penegakan hukum  tindak  pidana  terhadap pengedar dan penjual VCD bajakan  ialah  adanya  Oknum  dari aparat  Kepolisan  yang  menjadi backing para pengedar dan penjual VCD  bajakan.  Faktor  oknum  dari aparat penegak hukum ini
merupakan faktor yang merupakan menjadi penyebab sulitnya Kepolisian Resort Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat memberantas tindak pidana
terhadap  pengedar  dan  penjual VCD  bajakan,  dimana  oknum yang  dimaksud  ialah  anggota Kepolisian  yang  menjadi  backing para  pengedar  dan  penjual  VCD sehingga memberi rasa aman pada
pelaku untuk tetap menjual barang hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten  Labuhanbatu  Utara karena  mereka  merasa  tidak  akan ada  yang  menangkap  mereka walaupun perbuatan itu merupakan  tindak  pidana  karena mereka  dilindungi  oleh  oknum Kepolisian.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa oknum Kepolisian Kabupaten
Labuhanbatu  Utara  memperoleh keuntungan  dengan  adanya  para pengedar dan penjual VCD bajakan  dengan  jalan  diberikan setoran ataupun sekedar diberikan uang  rokok  sehingga  susah  untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Belum terciptanya koordinasi  secara  intensif  dengan Korwas  PPNS,  sehingga  proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang  dilakukan  oleh  PPNS  Hak Cipta  atas  perkara  hak  cipta  yang dilaporkan  diselesaikan  melalui pengadila  niaga  dan  akhirnya kasus  di  SP 3 ,  padahal  ketentuan dan  kedudukan  Polri  sebagai Korwas  PPNS  sangat  jelas,  dan keberadaan  tersebut  sesngguhnya dapat memudahkan proses
penegakan
hukum dalam menangani kejahatan VCD bajakan.
2. Faktor Masyarakat
Faktor penghambat berikutnya sehingga sulit ditegakkannya tindak pidana
terhadap  pengedar  dan  penjual
VCD bajakan adalah faktor masyarakat yakni bagaimana masyarakat  itu  sendiri  menyadari bahwa  menjual  dan  mengedarkan VCD  adalah  perbuatan  yang melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana, Dari hasil
wawancara  diperoleh  mengenai pengetahuan mereka akan perbuatan mengedarkan dan menjual VCD bajakan. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui bahwa perbuatan
mengedarkan  dan  menjual  VCD bajakan adalah perbuatan pelanggaran  hukum,  akan  tetapi masyarakat tetap bertahan melakukan perbuatan pelanggaran Hak cipta dengan alasan ekonomi yaitu  demi  bertahan  hidup  karena susahnya  mencari  pekerjaan  dan daripada  mereka  mencuri  atau melakukan  perbuatan  kriminal lainnya, makanya masyarakat lebih memilih untuk mengedarkan dan menjual VCD bajakan.
Tingkat  pendapatan  masyarakat
yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat  masyarakat  berupaya untuk  menambah  pendapatannya dengan menjual VCD bajakan.
3. Faktor Ekonomi
Masyarakat sebagai konsumen  dari  produk  hak  cipta bajakan yang masih menggunakan produk  bajakan  karena  harganya yang relatif murah jika
dibandingkan  membeli  produk yang original, sehingga
menyebabkan  semakin  maraknya pelanggaran hak cipta. Keberadaan masyarakat yang justru  lebih  memilih  membeli barang  bajakan  daripada  yang original  memberikan  pengaruh besar  dalam  penyidikan,  karena semakin banyak permintaan konsumen maka alur perdagangan VCD  bajakan  akan  semakin meningkat.
Hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat menunjukkan  bahwa  masyarakat tidak  mengetahui  bahwa  jika mereka  membeli  VCD  bajakan dapat  dikenakan  sanksi  pidana. Masyarakat  beranggapan  bahwa dengan  membeli  VCD  bajakan, mereka  dapat  menikmati  musik yang  mereka  sukai.  Harga  VCD bajakan  yang  jauh  lebih  murah
dibandingkan
dengan VCD
original  menjadi  alasan  mereka untuk  lebih  memilih  membeli barang palsu.
4. Faktor Sosial Budaya Secara sosial budaya,
masyarakat Indonesia belum terbiasa  untuk  membeli  produk- produk  asli,  terutama  produk industri dari hasil rekaman. Hal ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat  Indonesia  yang dalam membeli produk hanya
berorientasi  pada  harga  barang tanpa melihat kualitas dari barang mereka tersebut 19 .
Wawancara  yang  dilakukan
kepada masyarakat diperoleh bahwa mereka tidak mengutamakan kualitas VCD bajakan yang mereka beli, mereka hanya  ingin  mendengarkan  karya musik  saja.  Kualitas  gambar  dan suara  tidak  masalah  bagi  mereka. Masyarakat  berpendapat  bahwa mereka  lebih  memilih  membeli VCD bajakan dengan harga murah karena  bisa  mendapatkan  banyak keping  VCD  daripada  harus membeli  VCD  asli  dengan  harga yang mahal tetapi hanya mendapat 1 keping saja.
19 Chazani,  Adami.  2007.  Tindak  Pidana  Hak  Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Malang: Bayumedia. Hal. 56.
Bidang  sosial  budaya  ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya  pembajakan  tersebut begitu  beragam.  Bagi  para  pelaku tindak pidana atau para pembajak. keadaan  yang  berlarut-larut  tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan  tindakan  melanggar Undang-undang.
5. Faktor Pendidikan
Masyarakat selama ini kurang  mendapatkan  sosialisasi terhadap  adanya  Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini mengakibatkan masyarakat  melakukan  berbagai pelanggarn Hak Cipta akibat tidak mengetahui ketentuan yang tercantum  dalam  Undang-Undang tersebut 20 .  Wawancara  dengan masyarakat  didapatkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi dari penegak hukum Kepolisian Resort Kabupaten  Labuhanbatu  Utara tentang undang-undang Hak Cipta. Seandainya pihak aparat kepolisian  memberikan  sosialisasi kepada  masyarakat,  maka  mereka akan berusaha untuk mematuhinya apalagi kalau memang ada
20 Widyodarmono.  2002.  Tindak  Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya. Jakarta: Sinar Grafika.Hal. 70
tindakan tegas dari aparat kepolisian  jika  masyarakat  yang mengedarkan, menjual, dan membeli  VCD  bajakan  akan dikenanakan  sanksi  pidana  dan perdata.
Tujuannya lainnya ialah agar masyarakat  sadar  bahwa  selain diancam hukuman pidana, perbuatan  ini  juga  merugikan keuangan  negara.  Dengan  jalan diberikan penyuluhan maka diharapkan  dapat  menyadarkan para pengedar dan penjual sehingga tidak menjual kaset DVD dan VCD bajakan melainkan lebih memilih  menjual  kaset  yang original 21 .
Dampak  atas  ketidaktahuan masyarakat tentang Undang-
undang Hak Cipta sehingga masyarakat tidak bisa membedakan  antara  VCD  asli dengan palsu/bajakan, karena pembajakan  VCD  dikemas  mirip dengan  VCD  yang  aslinya  baik cover maupun isinya.
6. Pelayanan Penjual VCD Faktor pelayanan juga
berpengaruh bagi maraknya pembajakan  VCD.  Penjual  VCD bajakan  memberikan  pelayanan lebih ke konsumennya. Konsumen
boleh  menukarkan  VCD  jika terjadi  kerusakan  dengan  VCD bajakan  lainnya  tanpa  dimintai biaya.  Hal  ini  berbeda  dengan pelayanan penjual
VCD
resmi/asli 22 .
Kutipan  wawancara  yang dilakukan  kepada  penjual  VCD bajaka adalah Penjual VCD bajakan  memang  memberikan pelayanan  tukar  VCD  yang  rusak dengan VCD bajakan lainnya demi menarik  minat  pelanggan  agar tetap  setia  membeli  di  kedai mereka. Batas waktu untuk mengembalikan  VCD  bajakan yang  rusak  adalah  1  minggu setelah pembelian.
7. Rendahya Sanksi Hukum
Sanksi Hukum yang
diterapkan pembajakan VCD hanya  diterapkan  pada  pembajak saja,  belum  menerapkan  pada konsumen  yang  membeli  VCD bajakan.  Selama  ini  penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya  karya  musik  berupa VCD belum berlaku secara menyeluruh.  Apabila  mengacu pada  Undang-undang  Hak  Cipta, maka  sanksi  yang  ditekankan kepada  pembajak  hanya  bersifat
22 Abdul Rasyid Saliman, et.al, 2007. Hukum Bisnis untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana. Hal. 90
denda  dan  belum  mengarah  pada pidana.
Maraknya kejahatan pelanggaran  hak  cipta  tersebut juga  tidak  terlepas  dari  kemauan masyarakat  untuk  mendapatkan barang  yang  sama  dengan  harga yang  murah,  maka  mereka  pasti akan mencari barang-barang bajakan yang otomatis mempunyai harga  jual  yang  lebih  murah apabila dibandingkan dengan produk aslinya. Mengenai produk- produk  bajakan  tersebut  tidak hanya  harganya  saja  yang  murah akan tetapi akses mendapatkannya juga  mudah,  hal  ini  ditandai dengan  banyaknya  penjual  yang menjual  DVD,VCD,Tape  Cassete dan  CD  Game  bajakan  dipinggir- pinggir jalan maupun dalam Mall- Mall besar, hal ini justru mengakibatkan produsen rekaman ataupun pelaku hak cipta
mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril,  yang  secara  tidak langsung  juga  telah  merugikan negara  karena  telah  mengurangi pemasukkan negara dari penjualan barang-barang yang legal 23.
Besarnya  jumlah  kerugian yang dialami oleh industri maupun
yang dialami oleh negara terhadap kejahatan  hak  cipta  tersebut  tidak boleh  dipandang  sepele  oleh penegak  hukum,  sebagai  wujud konkrit keinginan untuk memberantas  kejahatan  hak  cipta tersebut berusaha untuk meningkatkan  perlindungan  bagi pencipta  maupun  pemegang  hak cipta tersebut.
Sanksi terhadap pelanggaran hak  cipta  sangat  berat  akan  tetapi kejahatan  terhadap  hak  cipta  juga terus  terjadi  (seperti  maraknya penjualan  VCD,DVD,  Kaset  atau CD Game bajakan) di pasaran, hal tersebut  dapat  terjadi  dikarenakan kurangnya  kinerja  aparat  atau masih lemahnya instrumen hukum yang mengatur hak cipta tersebut 24 .
Sosialisasi masyarakat khususnya  pengedar  dan  penjual, yang mana tujuannya agar masyarakat  sadar  bahwa  menjual dan  mengedarkan  VCD  bajakan merupakan perbuatan yang melanggar  Undang-Undang  dan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara  dan  denda  5  ratus  juta rupiah.  Pelaku  tindak  pidana pelanggaran  Hak  Cipta  ini  tidak terbatas  pada  subjek  hukum  per
24 Ibid, Hal. 92
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
orang (naturlijke person) tapi juga subjek hukum  bukan orang (recht person)  bahkan  recht  person tersebut sudah membentuk jaringan  (sindikat)  yang  sangat luas  dan  cermat.  Karena  itu, kejahatan  terhadap  Hak  Cipta sering dikategorikan sebagai kejahatn  terorganisir  (organized crime).  Hal  ini  mengingat  subjek pelaku  kejahatan  terhadap  Hak Cipta  khususnya  penjualan  VCD bajakan ini dijalankan dengan cara atau  modus  operandi  yang  rapih dan mengikutsertakan entitas yang terputus atau yang disebut dengan Modus Operandi 25 .
8. Kurangnya Dana Operasional
Hal  yang  menjadi  faktor penghambat  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana pengedar dan penjual VCD
bajakan diwilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten
Labuhanbatu Utara ialah dari segi kurangnya dana operasional, dimana  dana  operasional  untuk melakukan razia rutin tidak disediakan  secara  khusus  namun menggunakan  dana  operasional bulanan  yang  ada  di  Kepolisian Resort  Kabupaten  Labuhanbatu Utara.
25 Nitisbakara.Ronny. 2004. Ketika Kejahatan
Berdaulat. Jakarta: Grafindo. Hal. 76
Pengusutan kasus VCD bajakan  tidak  mudah  dilakukan karena membutuhkan biaya operasional  yang  cukup  besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan  pihak  kepolisian,  untuk razia rutin dana tidak memadai dan ketika  dilakukan  penangkapan terhadap  pelaku  dan  pengedar VCD  bajakan  maka  pihak  polisi harus mencari tahu asal barang itu dikirim  dan  nama  pengirimnya. Untuk mengetahui VCD itu bajakan  atau  asli,  maka  pihak kepolisian  perlu  mendatangkan ahli yang hanya ada di Jakarta dan untuk  melakukan  hal  ini  pihak kepolisian  membutuhkan  dana yang besar untuk dapat mengungkap  tindak  pidana  ini secara keseluruhan.
Tindakan  represif  dalam melakukan  operasi  rutin  terhadap para  pengedar  dan  penjual  VCD bajakan memerlukan dana operasional  yang  cukup  besar karena luasnya wilayah Kabupaten Labuhanbatu  Utara  yang  akan ditelusuri  untuk  menemukan  dan menindak  para  pelaku  tindak pidana pengedar dan penjual VCD bajakan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1) Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pengedar dan penjual VCD bajakan  di  wilayah  hukum  Polisi Resort  Kabupaten  Labuhanbatu Utara belum berjalan sebagaimana mestinya  dan  masih  jauh  dari harapan, hal ini bisa dilihat adanya “Pembiaran “ oleh Pihak Kepolisian  padahal  letak  toko kaset  yang  menjual  VCD  bajakan diwilayah  hukum  Polisi  Resort Kabupaten  Labuhanbatu  Utara tidak  jauh  dengan  kantor  Polisi setempat.    Penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  pengedar dan  penjual  VCD  bajakan  di wilayah  hukum  Polisi  Resort Kabupaten  Labuhanbatu  Utara tidak  bisa  berjalan  sebagaimana mestinya disebabkan adanya
beberapa hambatan yang menyebabkan sulitnya tindak pidana  ini  ditegakkan  dan  tidak adanya  keseriusan  dari  pihak
Kepolisian.
2) Faktor yang mempengaruhi
maraknya pengedar dan penjualan VCD bajakan adalah faktor aparat penegak  hukum  yan  tidak  serius menangani  kasus  pelangaran  hak cipta, faktor masyarakat yang lebih memilih mengedarkan dan
menjual  VCD  bajakn  karena sulitnya  mendapatkan  pekrjaan, faktor ekonomi yang mana masyarkat  lebih  suka  membeli VCD  bajakan  dibandingkan  VCD original  karena  hrganya  yang relatif  lebih  murah.  Tidak  adanya sosialisasi kepada masyarakat tida jika mereka membeli VCD bajakan maka mereka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar  Hak  cipta  serta  Sanksi Hukum yang diterapkan pembajakan VCD hanya
diterapkan  pada  pembajak  saja, belum menerapkan pada konsumen  yang  membeli  VCD bajakan.
4.2 Saran
1) Penegak  hukum  wajib  melakukan sosialisasi  secara  rutin  kepada masyarakat tentang Undang- undang  nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  Karya  Musik agar  masyarakat  memahami  jika menjual,    membeli  VCD  bajakan merupakan perbuatan yang mengakibatkan  kerugian  negara dari  sektor  pajak  serta  tindak kriminal  yang  serius  karena  telah melanggar Hak Cipta Karya Musik dan  kepada  masyarakat  sebagai pembeli  jika  mereka  membeli VCD  bajakan  akan  dikenakan sanksi  pidana  dan  perdata  karena
telah  melanggar ketentuan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta.
2) Perlunya peranan masyarakat luas
untuk  membantu  penegak  hukum dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta tentang jual beli  kaset  VCD  Bajakan  yang semakin  merajalela  dan  penegak hukum harus tegas dalam melaksanakan amanah dari undang-undang  hak  cipta  yang tujuannya  menjamin perlindungan hukum yang lebih baik untuk para penciptanya    agar  tercapainya  3 Tujuan  Hukum  yaitu  kepastian hukum, Kemanfaatan
dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul  Rasyid  Saliman,  et.al,  2007.  Hukum Bisnis  untuk  Perusahaan  :Teori  dan Contoh Kasus,   Jakarta: Kencana.

## Chazani,  Adami.  2007.  Tindak  Pidana  Hak
Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI).
Malang: Bayumedia.

## Isnaini,  Yusran.  2009.  Hak  Cipta  dan
Tantangannya  di  Era  Cyber  Space. Bogor: Ghalia Indonesia.

## Kusmawan  Denny.  2014.  Perlindungan  Hak
Cipta Atas Buku. Jurnal Perspektif.
M.  Solly  Lubis  ,  1994,  Filsafat  Ilmu  dan penelitian, mandar maju, Bandung.

## Nitisbakara.Ronny.  2004.  Ketika  Kejahatan
Berdaulat. Jakarta: Grafindo.
Oloan  sitorus  dan  darwinsyah  minim,  2005,

## Membangun  Teori  hukum  indonesia,
Mitra  kebijakan  tanah  indonesia  , Yokyakarta.
RE.  Baringbing. 2001. Catur  Wangsa Simpul
Mewujudkan Supremasi Hukum, Jakarta: Pusat Kajian Informasi. Soerjono seokanto, 1986, Pengantar penelitian hukum, UI Press Supanto.  2000.  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana di  Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Universitas
Diponegoro.
Widyodarmono.  2002.  Tindak  Pidana  Hak Cipta  Analisis  dan  Penyelesaiannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang- undang
Undang –undang Dasar tahun 1945
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Hak atas Kekayaan Intelektual
Jurnal

## Kusno, Habi. 2016. Perlindungan Hukum Hak
Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  yang Diunduh  Melalui  Internet.  Jurnal  Fiat
Justicia.
Thalib Prawitri. 2013. Perlindungan HukumTerhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-undang TentangHak Cipta. Jurnal Yuridika. Internet http://www.beritabojonegoro.com.
https://www.google.com/search?q=pendapat+ para+ahli+tentang+teori+keadilan https://www.google.com/search?q=pendapat+ para+ahli+tentang+teori+keadilan, http://www.Ferli1982.wordpress.com. http://www.beritabojonegoro.com.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018
http://www sitinurhati19.wordpress.com.
http://www.Spengetahuan.com