Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar’iyah Bireuen
Oleh:
Muhammad Iqbal, S.E M.M/Heru Fernanda, S.H iqbal.malang01@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  perkara  perdata  sering  kali  ada  obyek  sengketa  yang  tidak  dapat  dihadirkan  di  muka persidangan,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  sidang  Pemeriksaan  Setempat (Descente) oleh Hakim karena  jabatannya untuk mendapatkan gambaran  yang  lebih  jelas dan rinci  mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh Hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan karena banyak perkara-perkara  perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dikarenakan objek perkara tidak sesuai dengan isi putusan. Untuk  itu,  permasalahan  yang  ingin  dikaji  yaitu  Bagaimana  bentuk  Pemeriksaan  Setempat (Descente)  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar’iah  Bireuen,  serta  apa  hal-hal  yang mempersulit proses Pemeriksaan Setempat (Descente) pada suatu perkara waris di Mahkamah Syar’iah  Bireuen.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode  penelitian  kualitatif  yang  berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, untuk data  yang  diperlukan  terkait  dengan  pembahasan  skripsi  ini  dengan  menggunakan  metode wawancara,  yakni  pengumpulan  data  dengan  cara  mewawancarai  Hakim  dan  Panitera  di Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  Dari  hasil  penelitian,  pemeriksaan  setempat  adalah  proses pemeriksaan  persidangan  yang  semestinya  dilakukan  di  ruang  sidang  gedung  pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain di tempat  letak objek barang  yang di sengketakan agar hakim dapat melihat dan mengetahui secara langsung keadaan dari benda yang menjadi objek  perkara  untuk  menghindari  terjadinya non  executable pada  suatu  perkara.  Bentuk pelaksanaannya sama dengan persidangan perdata pada umumnya . Kesulitan-kesulitan dalam proses Pemeriksaan Setempat (Descente) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Bireuen diantaranya  yaitu  Para  pihak  kurang  kooperatif  di  lapangan,  hakim  berhalangan  hadir,  para pihak  tidak  hadir  atau  terlambat  menghadiri  proses  pelaksanaan  Pemeriksaan  Setempat (Descente) , serta letak objek perkara yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi, pemeriksaan setempat (Descente) tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja persidangan  itu  berlangsung  diluar  gedung  dan  tempat  pengadilan  tetapi  masih  di  dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan di tempat obyek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung obyek tersebut.
Kata Kunci: Proses Descente , Sengketa, Waris.

## PENDAHULUAN
Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang  erat  kaitannya  dengan  pembuktian,  untuk  menguatkan  dan  memperjelas  fakta  atau peristiwa  maupun  objek  barang  perkara,  salah  satu  atau  kedua  tindakan  hukum  itu  sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk  menentukan  secara pasti dan definitif  lokasi, ukuran  dan  batas  atau  kuantitas  dan  kualitas  objek  barang  terperkara,  peradilan  sering menerapkan  pasal  153  HIR,  pasal  180  RBG,  Pasal  211  Rv,  dengan  jalan  memerintahkan
pemeriksaan  setempat (plaatsopneming ),  dan  hasil  pemeriksaan  tersebut  dapat  dijadikan sebagai keterangan bagi hakim. 134
Salah  satu  hal  yang  erat  kaitannya  dengan  hukum  pembuktian  adalah  “pemeriksaan setempat ( Descente )”. Secara formil tidak termasuk alat bukti, dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun pasal 284 RBG. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk  membuktikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  tentang  lokasi,  ukuran,  dan  batas-batas objek sengketa.
Ketika  seorang  hakim  merasa  belum  memiliki  kepastian  bukti-bukti  yang  di  ajukan sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang  tidak  dapat  dihadirkan  di  persidangan,  sebagaimana  layaknya  barang  bergerak,  maka persidangan  dapat  dilakukan  dimana  barang  tersebut  berada.  Pemeriksaan  setempat  dapat diakui keberadaannya dalam Hukum Acara Perdata, Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan tersebut. 135
Dengan melakukan pemeriksaan setempat ( Descente ), Hakim Pengadilan Agama dapat melihat atau mengetahui  secara  langsung  bagaimana keadaan atau  fakta-fakta suatu perkara. Pada  waktu  pemeriksaan  setempat  mungkin  batas  dan  luas  tanah  yang  menjadi  sengketa dilakukan  pengukuran  kembali  secara  teliti  dan  seterusnya. 136 Jadi,  yang  dimaksud  dengan pemeriksaan  setempat  ( Descente )  adalah  pemeriksaan  mengenai  fakta-fakta  atau  keadaan- keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya ditempat objek perkara Perdata berada.
Pemeriksaan setempat diatur di dalam pasal 153 HIR yang menentukan demikian:
1) Jika dianggap perlu dan  berguna ketua dapat mengangkat seorang atau 2 (dua) orang komisaris  pada  pengadilan  itu  yang  dengan  bantuan  panitera  akan  memeriksa  suatu keadaan setempat sehingga bisa menjadi keterangan.
2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera suatu berita acara atau relas yang ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu.
3) jika  tempat  yang  akan  diperiksa  itu  terletak  diluar  daerah  hukum  tempat  kedudukan pengadilan itu maka ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat melakukan atau
134 M.Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 779.
135 Abdul  Kadir  Muhammad,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2000), hlm. 128.
136 H  Ridwan  Syahrani,  Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  Perdata  (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 120.
menyuruh melakukan pemeriksaan tersebut dan mengirimkan dengan selekas lekasnya berita acara pemeriksaan itu.
Pemeriksaan setempat (Descente) pada hakikatnya tidak lain dari pada perkara yang ada di persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan,  tetapi  masih  di  dalam  wilayah  kewenangan  pengadilan  yang  bersangkutan. 137 Karena  itu  lazimnya dalam praktek pemeriksaan setempat dimulai dengan pernyataan hakim bahwa sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan terbuka dan dibuka untuk umum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan pada pasal tersebut diatas.
Dengan demikian, jelaslah pemeriksaan setempat merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan karena jabatannya (hakim) dan dipergunakan bagi pemeriksaan suatu perkara yang di  sengketakan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  adanya  objek  benda  tetap  yang  memerlukan kepada descente . 138 Pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan yang  berwenang.  Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  21  Januari  1974  Nomor  612 K/Sip/1973  dinyatakan  bahwa  perlunya  dilakukan  pemeriksaan  setempat  merupakan wewenang judex  facti .  Pada  asasnya  persidangan  selalu  dilaksanakan  di  Pengadilan,  kecuali jika ada yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan dimuka sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap. 139
Namun  pemeriksaan  setempat  ( Descente) yang  dilaksanakan  oleh  Hakim  Pengadilan Agama  karena  jabatannya  dalam  pelaksananannya  tentu  menemui  kesulitan-kesulitan  atau kendala-kendala,  sehingga  Hakim  harus  mempertimbangkan  benar  untuk  mengadakan pemeriksaan  setempat,  yang  nantinya  hasil  dari  pemeriksaan  setempat (Descente) tersebut merupakan  hasil  yang  benar-benar  objektif  untuk  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan putusan.
Kesulitan-kesulitan  atau  kendala-kendala  tersebut  dapat  timbul  dikarenakan  pihak- pihak   yang   berperkara   memiliki   pandangan   serta   pendapat   sendiri   terhadap   kesaksian yang  diajukan  pada  majelis,  untuk  membela  dalilnya  masing-masing.  Hakim  tentunya  telah memiliki pertimbangan lain, sehingga Hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di  luar  Pengadilan.    Pemeriksaan  setempat  ( Descente) tersebut  dapat  diajukan  berdasarkan
137 Ibid ., hlm. 121.
138 Ibid ., hlm. 122.
139 H.  Roihan  A.  Rasyid,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1991), hlm. 198.
putusan  baik  atas  permintaan  para  pihak  maupun  atas  kehendak  hakim  sendiri  karena jabatannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.
Pada  asasnya  persidangan  selalu  dilaksanakan  di  Pengadilan,  kecuali  kalau  apa  yang akan  diperiksa  itu  tidak  mungkin  dibawakan  atau  dijelaskan  dimuka  sidang  seperti  terhadap beberapa kasus benda tetap sebagaimana yang telah ditegaskan diatas. 140
Dalam  pasal  211  Rv  lebih  tegas  ditentukan  bahwa  pemeriksaan  setempat  dapat dilaksanakan  berdasarkan  putusan,  baik  atas  permintaan  para  pihak  maupun  karena jabatannya. 141 Pemeriksaan  setempat  ( Descente) bukanlah  pemeriksaan  oleh  hakim  secara pribadi  melainkan  pemeriksaan  tersebut  dilakukan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama  karena jabatannya ( ex offecio ). Pada hakekatnya pemeriksaan setempat ini sama dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan  majelis  hakim, oleh karena keharusan  membuat berita acara oleh panitera  yang  ikut sidang, hakim  harus  memakai  baju toga, dalam prakteknya banyak  hakim tidak memakai toga, hanya tempatnya saja diluar gedung pengadilan dan pemeriksaan setempat harus dilaksanakan dalam wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara.
Jika  benda  yang  menjadi  objek  sengketa  berada  diluar  yurisdiksi  Pengadilan  Agama yang mengadili perkara tersebut, maka ketua Pengadilan Agama dapat meminta bantuan kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa itu untuk memeriksa, meneliti dan mengukur  objek  sengketa  itu.  Hasil  pemeriksaan,  penelitian  dan  pengukuran  itu  dituangkan dalam  berita  acara  dan  mengirimkan  secepatnya  kepada  Pengadilan  Agama  yang  meminta bantuan pemeriksaan setempat. Dengan  melaksanakan pemeriksaan setempat itu, diharapkan hakim mendapat kepastian hukum tentang peristiwa yang di sengketakan pada persidangan di Pengadilan Agama. 142
Dalam  pemeriksaan  setempat,  hakim  berkedudukan  sebagai  pelaksana  pemeriksaan, walaupun  pada  dasarnya  hakim  dapat  mengangkat  seorang  atau  dua  orang  komisaris  dari majelis hakim yang memiliki tugas melihat keadaan sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab  fungsi dari pemeriksaan setempat   tersebut merupakan alat bukti  yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.  Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan dimuka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah,
140 H.  Roihan  A.  Rasyid,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1991), hlm. 198.
141 H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 273.
142 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 202.
akan sulit jika mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian tentu akan dilakukan pemeriksaan setempat ( Descente ).
Adapun  duduk  sengketa  pemeriksaan  setempat  ( Descente )  yang  telah  berjalan  di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
1. Perkara sengketa Waris dengan nomor register 229/Pdt.G/2012/Ms-Bir antara CA dengan AA  dkk  sebagai  para  tergugat  yang  diwakili  oleh  kuasanya  A.M  Suidan.  S.H,  yang bertempat  di  Gampong  Geudong  Teungoh,  Gampong  Geudong-Geudong,  Gampong Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang dan Gampong Juli Keude Trieng, Kecamatan Juli  Kabupaten Bireuen. Pemeriksaan setempat tersebut dengan Majelis Hakim  yaitu Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim-hakim  anggota  yang  di  bantu  oleh  Drs.  Marzuki  sebagai Panitera  Pengganti  dan  Basami,  S.H  sebagai  Jurusita  Pengganti.  Adapun  objek-objek perkaranya  berupa  1  (satu)  petak tanah  beserta  rumah  di  Gampong  Geudong  Teungoh,  5 (lima) petak tanah kebun, 1 (satu) petak tanah sawah, 1 (satu) unit ruko, 3 (tiga) pintu rumah semi permanen dan 6 (enam) pintu rumah kayu di Gampong Geudong-Geudong, 1 (satu) petak tanah sawah di Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang, dan 1 (satu) petak  tanah  kebun  di  Gampong  Juli  Keude  Tring  Kecamatan  Kota  Juang  Kabupaten Bireuen. 143
Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat  ini  merupakan  sidang  lanjutan  dari  persidangan-persidangan  sebelumnya  di lembaga Mahkamah Syar’iyah Bireuen, dan sidang di tempat untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya  di  lapangan,  bukan  untuk  membagi  objek  tersebut.  Setelah  Ketua  Majelis memberikan penjelasan kemudian mencatat batas-batas tanah kebun rumah dan tanah sawah serta  ruko  di  Gampong  Geudong-Geudong.  Kemudian  Majelis  Hakim  melakukan pemeriksaan setempat ke Gampong Geudong Teungoh dan mencatat batas-batas tanah dan rumah.  Selanjutnya  Majelis  Hakim  melakukan  pemeriksaan  setempat  ke  Gampong Geulanggang  Kulam  dan  Gampong  Juli  Keude  Trieng  Serta  mencatat  batas-batas  tanah kebun  dan  tanah  sawah.  Dengan  selesainya  Pemeriksaan  setempat  tersebut,  maka  Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.
2. Perkara  sengketa  waris  dengan  nomor  register  240/Pdt.G/2013/MS-Bir  antara  SL  dkk sebagai Para Penggugat dengan US dkk sebagai Para Tergugat yang bertempat di Gampong Cot  Batee  Kecamatan  Kuala  Kabupaten  Bireuen.  Pemeriksaan  setempat  tersebut  oleh
143 Data Mahkamah Syar’iyah Bireuen “Perkara Waris” tahun 2012
majelis kartini MS Bireuen karena semuanya hakim perempuan dan Panitera Pengganti juga perempuan yaitu Siti Salwa S.H.I. 144 sebagai Ketua Majelis, Rina Eka Fatma, S.H.I, M.Ag dan  Dwi  Husna  Sari,  S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  yang  dibantu  oleh Hurriyah,  S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti  dan  Basami,  S.H.  sebagai  Jurusita  Pengganti. Selanjutnya  Ketua  Majelis  membuka  sidang  dan  menyampaikan  bahwa  pemeriksaan setempat  ini  merupakan  sidang  lanjutan  dari  persidangan-persidangan  sebelumnya  di lembaga  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  untuk  memastikan  ukuran  dan  batas-batasnya  di lapangan, dan  bukan  untuk  membagi  objek  perkara  tersebut.   Adapun  objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah kebun. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian kepada petugas dipersilahkan untuk mengukur luas tanah kebun tersebut dan mencatat batas- batas  tanah  kebun.  Dengan  selesainya  pengukuran  objek  tersebut,  maka  Ketua  Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.
3. Perkara  sengketa  waris  dengan  nomor  register  311/Pdt.G/2012/MS-Bir  antara  BS  dkk dengan  kuasanya  sebagai  penggugat  melawan  SY  didampingi  kuasanya  sebagai  tergugat yang  bertempat  di  Desa  Bireuen  Meunasah  Dayah  Kecamatan  Kota  Juang  Kabupaten Bireuen. 145 Pemeriksaan setempat tersebut dengan susunan Majelis yaitu Drs. Kamarrudin Abdullah  sebagai  Ketua  Majelis, Zulfahmi  Mulyo  Santoso,  S.E.I.  dan  Dwi  Husna  Sari, S.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota  yang  dibantu  oleh  Drs.  Dhiauddin Zakaria  sebagai  Panitera  Pengganti  dan  Basami,  S.H.  sebagai  Jurusita  Pengganti. Selanjutnya  Ketua  Majelis  membuka  sidang  dan  menyampaikan  bahwa  pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di Kantor Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  untuk  memastikan  ukuran  dan  batas-batasnya  di lapangan, bukan untuk membagi objek tersebut. Adapun objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah kebun dan 1 (satu) unit rumah permanen. Setelah  Ketua Majelis  memberikan penjelasan  kemudian  kepada  petugas  dipersilahakan  untuk  mengukur  luas  tanah  kebun tersebut dan ukuran rumah serta mencatat batas-batas tanah dan rumah. Dengan selesainya pengukuran objek tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.
Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak- pihak yang berperkara maupun untuk hakim sebagai executor dalam perkara perdata.  Bagi para pihak  dengan  hakim  melihat  sendiri  keadaan  sebenarnya,  maka  diharapkan  putusan  yang dijatuhkan  akan  adil  bagi  kedua  belah  pihak.    Adil  bukan  berarti  apa  yang  diinginkan  oleh masing-masing pihak semua dikabulkan, akan tetapi adil dalam arti sesuai dengan porsi yang
144 Data Mahkamah Syar’iyah Bireuen “Perkara Waris” tahun 2013
145 Data Mahkamah Syar’iyah Bireuen “Perkara Waris” tahun 2012
seharusnya  sebagaimana  hak.  Para  pihak  tidak  dapat  menolak  jika  hakim  telah  memutuskan untuk  melaksanakan  pemeriksaan  setempat,  sebab  itu  merupakan  bagian  dari  proses pembuktian dalam sebuah perkara.  Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan  memberi  pandangan  tersendiri  mengenai  duduk  perkara  yang  sebenarnya,  selain mendengar keterangan dari saksi yang diajukan di hadapan persidangan.  Dalam pemeriksaan setempat tersebut hakim dapat melihat atau meninjau sendiri sesuatu keadaan tentang perkara yang  menjadi  sengketa  antara  para  pihak  guna  mempertimbangkan  hukum  yang  akan ditetapkan.
Memang  terkadang  sulit,  apalagi  yang  di  sampaikan  para  pihak  dihadapan  majelis sering  terjadi  pembedaan  yang  tajam,  padahal  hakim  di  pengadilan  ingin  mengetahui  fakta- fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemeriksaan setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan  mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat.  Sehingga,  hakim  haruslah  kreatif  untuk  mencari  keterangan,  dan  hakim  di  anggap tidak mengetahui akan hukumnya ( Ius Curia Novit ) agar dapat menjatuhkan putusan.

## A. Tujuan Pemeriksaan Setempat (Descente)
Di  dalam  praktek  pemeriksaan  setempat  biasanya  dilakukan  berkenaan  dengan  letak gedung  atau  batas  tanah.  Tujuan  pemeriksaan  setempat  itu  sendiri  yaitu  untuk  mengetahui dengan  jelas  dan  pasti  mengenai  letak,  luas,  dan  batas  obyek  barang  yang  menjadi  obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa,  jika  obyek  barang  sengketa  merupakan  barang  yang  dapat  diukur  jumlah  dan kualitasnya. 146
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) dikarenakan   obyek perkara atas barang- barang  tidak  bergerak  (misalnya:  sawah,  tanah,  dan  sebagainya)  tidak  sesuai  dengan  diktum putusan,  baik  mengenai  letak,  luas,  batas-batas,  maupun  situasi  pada  saat  dieksekusi  akan dilaksanakan. 147 Oleh  sebab  itu,  untuk  menghindari  terjadinya non  executable dalam menjalankan  putusan  pengadilan,  maka  SEMA  ini  meminta  kepada  majelis  hakim  yang memeriksa  perkara  perdata  dalam  hal-hal  tersebut  mengadakan  pemeriksaan  setempat  atas
146 Mashudy  Hermawan,  Dasar-dasar  Hukum  Pembuktian,  (Surabaya:  UMSurabaya,  2007), hlm. 151.
147 Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No. 7 Tahun 2001.
obyek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara.
Hasil  pemeriksaan  setempat  berfungsi  untuk  memperjelas  obyek  gugatan.      Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, maka dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.

## B. Objek Sengketa yang Dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (Descente)
Pasal  153  HIR  dan  Pasal  180  RBg  tidak  menyebutkan  benda  yang  dilaksanaka pemeriksaan  setempat  apakah  benda  bergerak  atau  benda  yang  tidak  bergerak,  sedangkan menurut   Pasal   211   ayat (2)   RV.   Pemeriksaan   Setempat dapat dilaksanakan terhadap benda  yang  bergerak  tetapi  sulit  dibawa  ke  ruang  sidang,  menurut  Surat Edaran  Mahkamah Agung  RI.    No.7  Tahun  2001  pemeriksaan  setempat  dikususkan  kepada  benda  tetap  saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda   tersebut akan di eksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut  dipahami  secara  cermat,  bahwa  pemeriksaan  setempat  itu  dilaksanakan  untuk memeriksa  benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak  tetapi  yang  sulit  untuk  dibawa  ke persidangan

## C. Biaya Pemeriksaan Setempat (Descente)
Mengenai Biaya Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan berikut. 148

## a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta
Pihak  yang  meminta  pemeriksaan  setempat,  maka  dengan  sendirinya  menurut  hukum dibebankan kewajiban:
1. Membayar panjar biaya pemeriksaan,
2. Dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.
Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 121 ayat (1) HIR, yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera, penggugat harus lebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang ditentukan.
b. Hakim Sendiri yang Menentukan
Apabila  pemeriksaan  setempat  bukan  atas  permintaan  salah  satu  pihak,  tetapi  atas permintaan hakim secara ex officio maka beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim
148 M Yahya Harahap, Hukum Acara…, hlm.785.
sendiri.  Hakim  bebas  menentukan  kepada  siapa  dipikulkan  membayar  panjarnya.  Dapat dipikulkan kepada penggugat atau tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa:
“Jika  hakim  yang  memerintahkan  pengamatan  atau  pemeriksaaan  setempat,  maka  ia mementukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”.
Dikarenakan  dianggap  sebagai  pihak  yang  paling  berkepentingan  dalam  suatu  perkara adalah pihak penggugat, maka pihak penggugatlah urutan pertama yang layak dibebani biaya pemeriksaan  setempat  oleh  hakim.  Namun  dalam  hal  ini,  hakim  sedapat  mungkin  realistis sesuai  dengan  asas  kepatutan,  tidak  patut  hakim  membebankannya  kepada  pihak  ekonomi lemah.  Oleh  karena  itu,  selain  bertitik  tolak  dari  asas  bahwa  yang  dianggap  paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat maka urutan pertama yang layak dibebani hakim adalah penggugat. Akan tetapi, jika tergugat secara nyata berada dalam posisi ekonomi kuat dianggap beralasan untuk membebankannya kepada tergugat.
Tentang hal ini perlu diingat kembali ketentuan Pasal 160 ayat (2) HIR, jika pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan.
c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat
Komponen  pokok  menurut  pasal  214  Rv  adalah  ongkos  jalan.  Komponen  inilah  yang umum yaitu biaya perjalanan pelaksana yang terdiri dari paling sedikit dua orang yaitu hakim dan panitera.
Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jarak antara kantor Pengadilan Agama dengan  tempat  letaknya  barang.  Dasar  perhitungan  ialah  ongkos  transportasi  yang  dapat dipergunakan ketempat tersebut. Tetapi tidak  mengurangi  biaya  saksi atau ahli  jika  memang ada.
Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian,  perhitungan  panjar  biaya,  meliputi  juga ongkos  yang  diperlukan  untuk  itu  sesuai dengan kewajaran. Serta komponen biaya pemeriksaan setempat (Descente) ini juga meliputi biaya pemanggilan saksi atau ahli jika memang ada.
Berdasarkan pasal diatas komponen panjar biaya pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebut dalam pasal 182 HIR, yang terdiri dari:
1). Biaya kantor panitera dan biaya materai,
2). Biaya saksi, ahli atau juru Bahasa,
3). Biaya pemeriksaan setempat,
4). Biaya pemanggilan,
5). Biaya yang disebut dalam pasal 138 HIR,

## 6). Biaya eksekusi.

## D. Pola  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Setempat  (Descente)  Menurut  Hukum  Acara Perdata
Suatu  hal  yang  perlu  diingat,  pemeriksaan  setempat  bukan  hanya  terbatas  pada  benda yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Menurut pasal 211 ayat (2) Rv, dapat  juga diperintahkan terhadap:
a. Benda Bergerak (movable goods)
b. Dengan syarat apabila, barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.
Mengenai  pelaksanaan  sidang  pemeriksaan  setempat (Descente) ,  berpedoman  kepada ketentuan  Pasal  153  HIR, Pasal  180  RBG,  dan  Pasal  211  Rv. 149 Adapun  syarat  pelaksanaan pemeriksaan setempat (Descente) adalah sebagai berikut:
1. Syarat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente)
a. Dihadiri Para Pihak
Sebagaimana sebelumnya diatas, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya  tempat  persidangan  yang  berpindah  dari  ruang  sidang  pengadilan  ke  tempat  letaknya barang  terperkara.  Oleh  karena  itu,  secara  formil  harus  lengkap  dihadiri  para  pihak,  yaitu penggugat  dan  tergugat.  Persidangan  pemeriksaan  setempat  harus  diketahui  secara  resmi kepada para pihak. Kalau hal itu sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa  alasan  yang  sah (default  without  reason) ,  sidang  pemeriksaan  setempat  dapat dilangsungkan  secara op  tegenspraak atau tanpa  bantahan  dari  yang tidak  hadir  berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR.
Dengan demikian sebagai syarat formil, sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri para pihak,  namun  apabila  salah  satu  pihak  tidak  hadir tanpa  alasan  yang  sah,  pemeriksaan  tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak,  jika ketidak  hadiran  itu tanpa alasan  yang sah.
b. Datang ke Tempat Barang Terletak
Suatu hal yang perlu diingat pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv, Pemeriksaan setempat dapat  juga  diperintahkan  terhadap  benda  bergerak (movable  goods) dengan  syarat  apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.
149 M Yahya Harahap, Hukum Acara…, hlm. 783.
Proses  sidang  pemeriksaan  setempat  mesti  dilangsungkan  di  tempat  lokasi  barang  itu terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk:
1. Datang langsung ditempat barang yang hendak diperiksa terletak,
2. Setelah  sampai  ditempat,  hakim  yang  memimpin  pemeriksaan,  membuka  secara  resmi sidang pemeriksaan setempat,
3. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing,
4. Para pihak dibolehkan  mengajukan saksi  yang  mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya diruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata  tertib  dan  hak  serta  asas  yang  semestinya  ditegakkan,  berlaku  sepenuhnya  pada  sidang Pemeriksaan Setempat (Descente).
c. Panitera Membuat Berita Acara
Sebagaimana  halnya  persidangan  biasa,  sidang  pemeriksaan  setempat  pun  harus dituangkan dalam berita acara, disebut dengan berita acara pemeriksaan setempat (Descente) . Yang bertugas membuatnya adalah panitera. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2). Dalam Pasal 212 Rv menyebutkan bahwa:
“Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan”.
Ketentuan ini sejalan dengan pasal 186 HIR, yang menegaskan:
- Berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitera,
- Jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut. 150
Perlu diingat, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari Berita Acara  Persidangan  dan  Berita  Acara  Persidangan  itu  sendiri  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dalam suatu putusan, berbeda dengan pelaksanaan sita jaminan. Sita jaminan adalah sita  terhadap  barang-barang  milik  tergugat  yang  disengketakan  status  kepemilikannya,  atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Berita acara dibuat oleh juru sita, Berita Acara Persidangan dibuat panitera sidang.
d. Membuat Akta Pendapat
150 M yahya Harahap, Hukum Acara…, hlm. 784.
Hal ini diatur dalam pasal 211 ayat (1) Rv, Selain panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan  setempat,  hakim  yang  ditugaskan  melaksanakan,  diharuskan  membuat  akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.
Membuat  akta  pendapat  yang  objektif  dan  realistis,  hakim  pelaksana  dapat  meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

## PEMBAHASAN

## A. Profil Lembaga Penelitian
Mahkamah  Syar’iyah  adalah  salah  satu  badan  peradilan  khusus  yang  berdasarkan Syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh  sebagai  pengembangan  dari  Peradilan  Agama.  Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Mahkamah Syar’iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar’iyah tingkat kabupaten/kota,  kewenangannya  meliputi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi  Agama  ditambah  dengan  kewenangan  lain  yang  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar’iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. 151
Mahkamah Syar’iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya  merupakan  badan peradilan  yang dibentuk untuk menjalankan  Peradilan  Syari’at  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus.  Sebelum  dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar’iyah berkenaan dengan pelaksanaan  UU  Nomor  18  Tahun  2001,  Pertama,  Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  badan peradilan  tersendiri  diluar  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama.  Kedua, Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  pengembangan  dari  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 152 Namun  akhirnya  melalui  proses  yang  panjang  Mahkamah  Syar’iyah  diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun  2003  yang  isinya  diantaranya  adalah  perubahan  nama  Pengadilan  Agama  menjadi
151 www.wikipedia.org, Mahkamah Syar’iyah Aceh. Diakses melalui situs:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar’iyah pada tanggal 25 Januari 2018.
152 Husni jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945 , (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.
Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap. 153
Wilayah  Hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  yang  sekarang  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  Nomor  W1-A9/1189/KU.04.2/  IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen sesuai dengan Surat  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Nomor  MSy.P/K/OT.01.2/649/2005  tanggal  03 September  2005  perihal  Wilayah  Hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  Aceh. 154 Maka wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Bireuen adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Makmur
2. Kecamatan Pandrah
3. Kecamatan Kota Juang
4. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
5. Kecamatan Peusangan Selatan
6. Kecamatan Peulimbang
7. Kecamatan Kuta Blang
8. Kecamatan Jangka
9. Kecamatan Gandapura
10. Kecamatan Peusangan
11. Kecamatan Jeunib
12. Kecamatan Simpang Mamplam
13. Kecamatan Samalanga
14. Kecamatan Juli
15. Kecamatan Peudada
16. Kecamatan Kuala
17. Kecamatan Jeumpa
B. Praktik Pola Penyelesaian Pemeriksaan setempat (Descente) di Mahkamah

## Syar’iyah Bireuen.
Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  sebagai  badan  peradilan  tingkat  pertama  di  Aceh merupakan  badan  peradilan  yang  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai
153 Hamid  Sarong, Mahkamah Syar’iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya) ,  (Banda  Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.
154 Hasil  wawancara  dengan  bapak    Irpannusir,  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen, pada Tanggal 22 januari  2018 di Banda Aceh.
amanat  Pasal  26  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  dan  salah  satunya  kewenangan  absolutnya  adalah  menerima,  mengadili, memutuskan,  dan  memeriksa  perkara  berkaitan  dengan  Pemeriksaan  Setempat (Descente) sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
Hakim karena jabatannya ( ex officio ) menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat, apabila  hal  tersebut  dianggap  penting  bagi  Hakim  untuk  mengetahui  secara  pasti  objek sengketa,  walau  tidak  semua  sengketa  objeknya  harus  diadakan  pemeriksaan  setempat, misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika objek sengketa berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau sawah, maka wajib dilaksanakan pemeriksaan  setempat  yang  sebelumnya  tidak  pernah  dilakukan  pemeriksaan  setempat atas objek  perkara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7 Tahun 2001. 155 Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/majelis Hakim yang memeriksan Perkara perdata tersebut dengan cara:
1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat (Descente) atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh  majelis  hakim  dengan  dibantu oleh  Panitera  Pengganti  baik  atas  inisiatif  Hakim karena  merasa  perlu  mendapatkan  penjelasan/keterangan  yang  lebih  rinci  atas  objek perkara  maupun  karena  diajukan  eksepsi  atau  atas  permintaan  salah  satu  pihak  yang berperkara.
2. Apabila  dibandingkan  perlu  atas  persetujuan  para  pihak  yang  berperkara  dapat  pula dilakukan  pengukuran  dan  pembuatan  Gambar  situasi  Tanah/objek  Perkara  yang dilakukan  oleh  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  setempat  dengan  biaya  yang disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  apakah  akan  di  tanggung  penggugat  atau  akan dibiayai bersama dengan Tergugat.
3. Dalam  melakukan  Pemeriksaan  Setempat  agar  diperhatikan  ketentuan  Pasal  150 HIR/180  Rbg  dan  petunjuk  Mahkamah  Agung  tentang  Biaya  Pemeriksaan  Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat. 156 Pemeriksaan  Setempat (Descente) dilaksanakan  oleh  Hakim  pada  saat  sebelum mengambil proses kongklusi (kesimpulan) persidangan atas penetapan keputusan Perkara, yang pada saat tahap akhir dalam persidangan para pihak mengajukan berkas kesimpulannya sebagai
155 http://www.pta-mataram.go.id/Artikel_Sarwohadi_2015-0312_Pemeriksaan_Setempat, diakses pada tanggal 12 mei 2018, pukul 16.00.
156 Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  7 tahun 2001  tentang pemeriksaan Setempat.
tahap  persidangan,  dimana  Pihak  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  akhir  dan  sebaliknya begitu  juga  Pihak  tergugat.  Sebelum  mengajukan  kesimpulan  akhir  tersebut  dilaksanakanlah sidang setempat objek perkara (Descente).
Berikut  ini  beberapa  putusan  yang  berhasil  di  dapatkan  berkaitan  perkara  kasus Pemeriksaan  Setempat (Descente) dalam  perkara  sengketa  warisan  yang  dikabulkan  dan diputuskan Mahkamah Syar’iyah Bireuen:
1. Kasus Pertama Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir
Gambaran secara umum dari perkara ini dalam duduk perkara bahwa Para Penggugat melalui  kuasanya  telah  mengajukan  gugatan  kewarisan  terhadap  Tergugat  yang  terdaftar  di Kepaniteraan  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  di  bawah  register  perkara  Nomor: 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 07 Desember 2015, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:
- Bahwa ayah dari almarhum M. Yusuf (alm. Sulaiman bin Tulot) telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan ibu dari almarhum M. Yusuf bin Sulaiman (almh. Fatimah binti Kahar) telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan alm. M. Yusuf bin Sulaiman telah  meninggal  dunia  pada  tanggal  10  Mei  2015  dan  tidak  meninggalkan  ahli  waris karena tidak mempunyai isteri/belum kawin.
- Bahwa  alm.  M.  Yusuf  bin  Sulaiman  hanya  meninggalkan  4  orang  saudara  kandung seayah dan seibu yang masing-masing bernama:
1. Malawati binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
2. Tihawa binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
3. Nurmi binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
4. Mustafa bin Sulaiman (adik kandung laki-laki);
- Bahwa  disamping  alm.  M.  Yusuf  bin  Sulaiman  dengan  meninggalkan  ahli  waris sebagaimana telah disebut di atas juga ada meninggalkan harta peninggalannya (tirkah) sebagai berikut:
1. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada,  Kabupaten  Bireuen,  dengan  batas-batas  dan  ukurannya  sebagai  berikut dibawah ini :
- Sebelah Utara dengan tanah kebun Kamaruddin, dengan ukuran 393,50 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Mustafa, dengan ukuran 393,50 meter;
- Sebelah Barat dengan parit jalan, dengan ukuran 13,40 meter
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Sulaiman Ar, ukuran13,40 meter dengan  taksiran  harga  Rp.  150.000,-  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat;
2. 1  (satu)  petak  tanah  kebun  kuta  trieng  yang  terletak  di  Gampong  Mns.  Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini :
- Sebelah Utara dengan tanah dengan parit lorong, dengan ukuran 46,6 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Zakaria, dengan ukuran 46,6 meter
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Mustafa, dengan ukuran 28,40 meter
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Ust. Alamsyah, dengan ukuran 25,00 meter dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat
3. 1  (satu)  petak tanah  sawah    yang  terletak  di  Desa  Pulo  Ara,  Kecamatan  Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Tgk. Ismail, dengan ukuran 52,15 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Zakaria, dengan ukuran 52,15 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Nurni, dengan ukuran 39 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Mustafa, dengan ukuran 39 meter; dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat
4. 1  (satu)  petak  tanah  sawah  paya  jaleh  yang  terletak  di  Gampong  Mns.  Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Nurmi, dengan ukuran 43 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Tgk. Husaini Ar, dengan ukuran 43 meter
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Tgk. Husaini Ar, dengan ukuran46 meter
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Nurmiah Ab, dengan ukuran 46 meter dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat
5. 1  (satu)  petak tanah  sawah  di  Cot  Laot  yang terletak  di  Gampong  Mns.  Cot  Laot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Alm. M. Yusuf, dengan ukuran 25 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah wakaf, dengan ukuran 25 meter
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Mustafa, dengan ukuran 21 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Tihawa, dengan ukuran 21 meter;
dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat;
Bahwa disamping  meninggalkan ahli waris,  juga  meninggalkan harta peninggalannya yang terdiri dari:
1.  Hak warisan yang akan diterima dari Suaminya (ISMAIL BIN ABDULLAH) sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
2.  Hak  warisan  yang  akan  diterima  dari  anak  laki-lakinya  (TARMIZI  BIN ISMAIL) sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
3.  Sebidang tanah kebun berukuran lebih kurang 50 X 20 Meter, yang terletak di Dusun Selanga, Gampong Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini:
- Utara berbatas dengan tanah Syarifuddin
- Selatan berbatas dengan tanah Nuraini
- Barat berbatas dengan jalan Gampong
- Timur berbatas dengan tanah warisan Ismail Abdullah.
Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I
4.  1 Unit rumah kayu semi permanen, berukuran lebih kurang 8 X 7 Meter yang terletak diatas tanah yang tersebut pada angka nomor 3 diatas, dalam kondisi prima dan ditaksirkan senilai Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

## C. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente)  ditinjau Menurut Hukum Keluarga
Satu bagian yang amat penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan, yang kemudian  dibagi  2,  yaitu  hukum  perkawinan  dan  hukum  kekayaan  (Warisan)  dalam perkawinan.  Menurut  Ali  Afandi  “Hukum  Perkawinan  adalah  keseluruhan  peraturan  yang berhubungan  dengan  suatu  perkawinan,  sedangkan  hukum  kekayaan  atau  waris  dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan”.
Ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi hal-hal berikut:
1. Perkawinan.
2. Perceraian.
3. Harta benda dalam perkawinan (Warisan).

## 4. Kekuasaan orang tua. 157
Pelaksanaan  Pemeriksaan  Setempat (Descente) dalam  penyelesaian  perkara  waris merupakan  salah  satu  persoalan  dalam  keluarga,  karena  perkara  waris  adalah  perkara  yang menyangkut  bidang  persoalan  hak-hak  waris  dalam  hukum  keluarga  atau  hak  faraid  dalam keluarga islam yang mana harus sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Sebagaimana: Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 7:
ِناَدِلا َوْلا  َك َرَت اَّمِم ٌبي ِصَن ِلاَج ِ رلِل
ِناَدِلا َوْلا  َك َرَت اَّمِم  ٌبي ِصَن ِءاَسِ نلِل َو َنوُب َرْقَ ْلْا َو
اًضو ُرْفَم اًبي ِصَن ۚ  َرُثَك  ْوَأ ُهْنِم َّلَق اَّمِم َنوُب َرْقَ ْلْا َو
Artinya:  “Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S. An-Nisa ayat:7)”.
Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan,  yaitu sama-sama memperoleh harta waris. Perbedaan gender bukan  merupakan  penghalang  bagi  seseorang  untuk  mendapatkan  warisan.  Baik  laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah SWT.
Menyangkut perkara sengketa waris Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memberikan suatu  putusan  perlu  adanya  pembuktian  sebagaimana  uraian  pada  bab  sebelumnya,  objek sengketa harus sesuai dengan gugatan. 158
Sebagaimana  diketahui  kepentingan  Pemeriksaan  Setempat  menambah  keyakinan Hakim dalam memutus Perkara. Maka Hakim dalam memutuskan bahagian-bahagian ahli waris harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  sesuai  dengan  hukum  syara’  dengan keputusan yang seadil-adilnya. 159

## D. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (Descente) Pada Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Bireuen.
Hakim  merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan  identik dengan pengadilan itu  sendiri.  Demikian  halnya,  keputusan  pengadilan  diidentikkan  dengan  keputusan  hakim.
157 Satria Efendi, Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 156.
158 Hasil  Wawancara  dengan  Haris  Luthfi  Hakim  di  Mahkamah  Syar’iah  Bireuen,  pada tanggal 28 Mei 2018 di Bireuen.
159 Hasil Wawancara dengan M Nawawi Hakim Mahkamah Syar’iah Bireuen, pada tanggal 28 Mei 2018.
Oleh  karena  itu,  pencapaian  penegak  hukum  dan  keadilan  terletak  pada  kemampuan  dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. 160
Dalam  pelaksaan  Pemeriksaan  Setempat (Descente) tidak  jarang  hakim  menemukan kendala-kendala  atau  hambatan-hambatan  dilapangan.  Hambatan-hambatan  atau  kendala- kendala yang terjadi disebabkan acapkali ketika proses persidangan Para pihak kurang kooperatif di  lapangan,  ada  yang  melakukan  premanisme  oleh  pihak  ketiga  yang  merasa  dirugikan,  ada  yang memprovokasi  orang  desa  untuk  menghalang  halangi  berjalannya  sidang  setempat,  padahal  Hakim datang ke lokasi hanya melihat letak tanah dimana, berapa luasnya, siapa yang menguasai, dan batas- batasnya dengan siapa. Apabila tidak cocok dengan yang di surat gugatan berarti itu tanah orang bukan tanah si penggugat dan tergugat dan gugatan di tolak. Tidak hadirnya para pihak atau salah satunya tidak hadir  atau  terlambat  dalam  menghadiri  proses  pelaksanaan  pemeriksaan  setempat  juga  letak  objek perkara  yang  jauh  dari  pemukiman  dan  keadaan  alam  yang  tidak  memungkinkan  terjadinya  proses pemeriksaan setempat merupakan salah satu hambatan yang tidak bisa dihindari dalam melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) ditempat objek perkara berada. 161
Hambatan-hambatan  dilapangan  tersebut  mungkin  dapat  timbul  dikarenakan  pihak- pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan  lain sehingga hakim  memutuskan untuk memeriksa benda  yang  berada di  luar pengadilan  tempat  objek  perkara  berada.  Pemeriksaan  setempat  tersebut  dapat  diajukan berdasarkan  putusan  baik  atas  permintaan  para  pihak  maupun  atas  kehendak  hakim  sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.
Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  Setempat  Perlu  tidaknya  pengamanan  dalam pemeriksaan  setempat  diserahkan  kepada  Majelis  Hakim,  tentu  majelis  hakim  mengetahui situasi dan kondisi keamanan di sekitar  lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman  maka Hakim meminta bantuan polisi sekurang-kurangnya 2 orang untuk pengamanan ketika proses sidang  lapangan  agar  sidang  berjalan  dengan  aman. 162 Akan  tetapi  satu  hal  perlu  di pertimbangan bahwa penyelesaian dengan cara melalui lembaga peradilan ini, memakan waktu yang lumayan lama mengikuti prosedur yang ada.
Pada  dasarnya  di  kemukakan  oleh  Haris  Luthfi  Hakim  Mahkamah  Syar’iah,  bahwa penyelesaian kasus sengketa di pengadilan di prediksi harus mengorbankan banyak hal seperti:
160 Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 193.
161 Hasil wawancara dengan Bapak M. Nawawi, Hakim Mahkamah Syar’iah Bireuen, di Bireuen pada tanggal 18 januari 2018.
162 Hasil wawancara dengan bapak Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 18 januari 2018 di Bireuen.
a. Waktu  yang  relative  lama,  jika  pihak  kalah  tidak  puas  dengan  putusan  pengadilan, dalam  hal  ini  dapat  menempuh  upaya  hukum  banding  ke  pengadilan  tinggi  (PT), pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Penijauan Kempali (PK);
b. Biaya yang tidak terukur, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan terikat oleh prosedur  penyelesaian  yang  rumit  dan  membutuhkan  waktu  yang  panjang  sehingga biaya menjadi tidak terprediksi
c. Putusan pengadilan sering kali tidak dapat langsung di eksekusi
d. Sering kali putusan pengadilan di warnai campur tangan pihak lain yang bersifat non- yuridis yang mengakibatkan pengadilan terkadang di ragukan sebagai benteng terakhir untuk  menemukan  keadilan,  dalam  pengambilan  keputusan  terkadang  pertimbangan non-yuridis menjadi dominan. 163
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sebagai pertimbangan  mutlak  bagi  Hakim  dalam  memutuskan  putusan,  untuk  mengabulkan  gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU:
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Bandung:  Citra Aditya  Bakti, 2000)
Abdurrahman Fathoni, Metodelogi  Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi , (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, 2006)
Hamid Sarong, Mahkamah Syar’iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya) , (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012)
Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
Husni jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945 , (Bandung: CV. Utomo, 2005)
H Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
H.  Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1991)
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktik  Peradilan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2002)
163 Hasil wawancara dengan Haris Lutfi, Hakim Mahkamah Syar’iah Bireuen, pada tanggal 26 mei 2016 di Bireuen.
M.Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Mashudy Hermawan, Dasar-Dasar Hukum Pembuktian, (Surabaya: UMSurabaya, 2007)
Marzuki Abubakar , Metodelogi Penelitian , (Banda Aceh, 2013)
Satria  Efendi, Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  (Yogyakarta:  Liberty, 1998)
Sudikno Mertukusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty,
1998)
Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005)
Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1989)
Sugiyono, Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D) (Bandung: Alfabeta)
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

## B. ENSIKLOPEDI DAN KAMUS:
Pusat Bahasa, Kamus Hukum , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

## C. JURNAL, ARTIKEL, WEB, UU:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar’iyah_Aceh http://www.pta-mataram.go.id/Artikel_Sarwohadi_2015-03 Pemeriksaan_Setempat Martinus, Pentingnya  Pemeriksaan  Setempat  dalam  Penyelesaian  Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. (skripsi dipublikasikan) Fakultas Hukum, Universitas Andalas,2008.
Mahmakah  Agung,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tentang  Pemeriksaan Setempat, SEMA No.7 Tahun 2001
Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat, SEMA No. 5 Tahun 1994
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
RieyaApriyanti, Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata (Skripsi di publikasikan), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2012