## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 1 (2022): 1-41, DOI: 10.22437/ujh.5.1.1-41
Geogra fi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah

## Agung Wardana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humboldt Fellow, Max Planck Institute, Jerman made.wardana@ugm.ac.id

## Abstract
The national strategic projects have been introduced by the Jokowi administration to list several projects that are considered contributing signi fi cantly to the nation’s economic growth. Several privileges are given to accelerate the projects including the relaxation of administrative requirements as well as guarantees from fi nancial and political risks. How- ever, as a development project, it is unavoidable that in the implementation they have socio-spatial implications on the ground. This article aims at examining the national strategic project from a legal geography perspective to examine how law works in producing spaces for a new circuit of capital and how spatial justice for local communities living within the spatial unit is implicated. In this regard, a particular attention will be given to the case of the construction of the Bener Dam in Purworejo, Central Java. It argues that the project, including the mining activity in Wadas Village, should be seen as an attempt from the state to produce a space for new circuits of capital, especially for tourism industries. However, such production has created three problems of spatial justice, namely the recognition, participation, and distributive issues.
Keywords : environmental law; legal geography; national strategic project; Bener Dam; spatial justice.

## Abstrak
Proyek strategis nasional diperkenalkan oleh Pemerintahan Jokowi untuk memasukkan proyek-proyek yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi ke dalam satu daftar prioritas. Beberapa keistimewaan pun diberikan untuk melakukan percepatan proyek tersebut termasuk di dalamnya kemudahan dalam pengurusan persyaratan administratif hingga jaminan risiko fi nansial dan politik. Akan tetapi, sebagai proyek pembangunan, dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa ia memiliki implikasi sosial-keruangan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji proyek strategis nasional dari perspektif geogra fi hukum guna membedah bagaimana hukum berperan dalam proses produksi ruang baru untuk sirkulasi kapital dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan ruang bagi masyarakat yang mendiami unit ruang tersebut. Dalam hal ini, perhatian akan dikhususkan pada kasus pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Artikel ini berpendapat bahwa proyek pembangunan Bendungan Bener, termasuk penambangan andesit di Desa Wadas di dalamnya, harus dilihat sebagai upaya negara untuk memproduksi ruang sirkulasi baru bagi kapital, utamanya industri pariwisata. Akan tetapi produksi ruang ini telah menciptakan tiga permasalahan keadilan ruang yakni mengenai pengakuan, partisipasi, dan distribusi.
Kata kunci : hukum lingkungan; geogra fi hukum; proyek strategis nasional; Bendungan Bener; keadilan ruang.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) menggunakan perspektif geogra fi hukum ( legal geography ). Pemba- hasan ini diperlukan untuk menjelaskan keterkaitan hukum dan ruang dalam pembangunan PSN, mengingat proyek pembangunan dengan status PSN memiliki berbagai keistimewaan termasuk dalam tata ruang. Dengan menggunakan perspektif geogra fi hukum, persoalan PSN dapat dibedah untuk mengetahui kondisi struktural yang membentuknya dan sekaligus implikasinya terhadap keadilan ruang. Guna memberikan gambaran yang mendalam, pengkajian atas geogra fi hukum PSN akan difokuskan pada proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Dalam konteks kebijakan negara, PSN telah digunakan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 sebagai metode listing guna mendorong pembangunan ekonomi. 1 Melalui label sebagai PSN, sebuah proyek mendapatkan perlakuan istimewa baik di bidang perizinan maupun non-perizinan 2 karena dinilai memiliki nilai strategis dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejatinya, upaya yang sama juga dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkenalkan sebuah program bernama Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Keduanya sama-sama menekankan pada aspek konektivitas dan pengembangan pusat-puasat kegiatan ekonomi yang dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, keduanya juga sama-sama melalui proses penetapan berdasarkan usulan dari kementerian, pemerintah daerah, hingga badan usaha (korporasi). 3 Seiring pergantian pemerintahan dari SBY ke Jokowi, proyek MP3EI banyak di antaranya bertransformasi menjadi PSN.
1  Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional,
PSN diartikan sebagai “proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”.
2  Adapun bentuk kemudahan yang dapat diberikan bagi sebuah PSN: perizinan atau non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi termasuk mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional.
3  Pasal 3 PP 42/2021: “(1) Daftar PSN untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; (2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden.”
Sejak dicanangkan, jumlah PSN mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya proyek yang sudah selesai, proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN, dan ada pula proyek baru yang dimasukkan ke daftar berdasarkan pertimbangan instrumentalnya bagi pertumbuhan ekonomi. Pada 2016, terdapat 225 proyek yang masuk daftar PSN, 4 kemudian mengalami kenaikan menjadi 245 proyek di 2017. 5 Pada 2018 terdapat 223 proyek 6 dengan nilai total proyek mencapai Rp4.183 trilliun. 7 Paling mutakhir, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, daftar PSN diperbarui menjadi 201 proyek yang terbagi dalam 12 sektor dan enam program dalam daftar PSN termasuk di dalamnya Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 8
Secara geogra fi s, persebaran PSN tampak masih terpusat di Jawa meski pemerintah sendiri mengklaim bahwa PSN ini merupakan strategi untuk pemerataan pembangunan dan menjawab de fi sit infrastruktur yang menjadi permasalahan akut di luar Jawa.
Sebagai sebuah proyek dan program pembangunan, PSN memiliki implikasi sosio-spasial. Hal ini karena proyek-proyek tersebut tidak mengambil tempat di ruang kosong ( blank slate ), namun di sebuah unit ruang sosial dengan berbagai kompleksitas dan dinamikanya. Ruang ini secara legal bisa saja telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah baik provinsi ataupun kabupaten/kota.
4  Lihat Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5  Lihat Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6  Lihat Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7 Tempo.co, “Pemerintah Kucurkan Rp.4.183 Triliun Danai Proyek Strategis,” https://bisnis.tempo.co/read/1255025/pemerintah-kucurkan- rp-4-183-triliun-danai-proyek-strategis/full&view=ok, 2/10/2019, diakses 7/10/2021.
8  Lihat Perpres 109/2020.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Dalam pelaksanaan PSN, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) menentukan bahwa PSN harus berkesesuian dengan rencana tata ruang apabila mengambil tempat di daratan dan/atau perencanaan ruang laut jika mengambil lokasi di kawasan pesisir dan laut. Akan tetapi, ketentuan tersebut kontradiktif dengan ayat-ayat selanjutnya yang dengan tegas memberikan kelonggaran bagi PSN. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.” Sedangkan Pasal 8 ayat (3) berbunyi: “dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.”
Pengistimewaan PSN ketika berhadapan dengan rencana tata ruang wilayah ini sebenarnya bukan hal yang baru diatur dalam PP 42/2021. Sebelumnya, formulasi norma yang sama dapat ditemukan revisi atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) dalam merespons kasus pembangunan PLTU Cirebon 2 yang juga merupakan proyek berlabel PSN. Dalam kasus ini, Izin Lingkungan untuk proyek pembangunan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung oleh masyarakat sipil, dengan alasan, salah satunya, bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Hal ini karena Izin Lingkungan dikeluarkan mencakup dua kecamatan, yakni Astanajapura dan Mundu. Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu tidak termasuk area yang direncanakan untuk pengembangan PLTU. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa “penerbitan objek TUN in casu mengandung kesalahan/ kekeliruan yuridis karenanya Tergugat juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan” salah satunya adalah pematuhan
terhadap persyaratan tata ruang. 9 Di sini, hakim meletakkan RTRW Kabupaten sebagai dasar perbitan perizinan pemanfaatan ruang karena merupakan perencanaan ruang yang lebih rinci.
Majelis hakim pun memutuskan untuk menerima gugatan para penggugat. Alhasil, para tergugat mengajukan banding dan dalam proses banding ini Pemerintah Pusat merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan menyisipkan Pasal 114a yang menyatakan bahwa dalam hal proyek strategis nasional yang belum tercantum dalam RTRW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan rekomendasi kesesuaian ruang dari menteri. Sisipan pasal ini kemudian jadi cikal bakal ambiguitas hubungan antara perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang. Ambiguitas ini kemudian dipertahankan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memberikan fl eksibilitas ruang bagi PSN agar dapat berjalan kapan dan di mana saja meskipun belum diatur sama sekali dalam rencana tata ruang. Cukup dengan rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, pemanfaatan ruang untuk PSN dapat tetap berjalan tanpa perlu melakukan peninjauan kembali dan revisi atas rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang ada. Model pemanfaatan ruang yang berada di luar perencanaan yang telah ditetapkan memiliki potensi besar untuk menimbulkan kon fl ik di masyarakat karena mereka tidak mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan atas proyek tersebut. Hal ini pula yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Kajian PSN dalam artikel ini lebih jauh akan mempelajari kon fl ik ruang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sebagai studi kasus. Desa Wadas merupakan lokasi penambangan batu andesit sebagai material dalam pembangunan Bendungan Bener yang sudah direncanakan oleh pemerintah sejak 2013. 10 Kon fl ik kemudian terjadi antara warga melawan pemrakarsa
9  Putusan PTUN Banding Nomor 124/G/LG/2016, hlm. 164. 10 Tempo.co, “LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener yang Ditolak Warga Wadas,” https://nasional.tempo.co/read/1560207/lbh-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
proyek dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak yang disebabkan oleh kekhawatiran warga atas dampak dari penambangan batuan andesit tersebut dan sekaligus ketiadaan partisipasi warga dalam penentuan desa mereka sebagai bagian dari rencana PSN. Dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, sejak 2018 warga Desa Wadas melakukan aksi- aksi penolakan yang lebih terorganisir baik melalui demonstrasi, penghadangan pengukuran lahan, pemasangan bener di sekeliling desa, gugatan pengadilan, hingga perlawanan budaya yakni mujahadah secara rutin sebagai medium re fl eksi dan koordinasi. Oleh karena itu, kasus ini perlu dikaji menggunakan pendekatan sosio-legal yang berangkat dari pandangan bahwa hukum tidaklah berada dalam ruang hampa namun merupakan bagian dari sebuah dinamika sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan sosio-legal, teori, metode atau konsep dalam ilmu sosial dipergunakan untuk membedah sebuah fenomena hukum guna memperoleh gambaran yang lebih dalam atas fenomena tersebut. Hal ini untuk memperkaya pengkajian hukum atas permasalahan PSN yang sejauh ini masih dominan dilihat menggunakan pendekatan doktrinal, 11 sehingga memandang PSN sebagai fenomena normatif semata dan seolah persoalan yang disebabkan oleh PSN diyakini dapat diatasi apabila ada perbaikan pada aspek norma (substansi peraturan) yang mengaturnya.
Artikel ini berpendapat, kon fl ik ruang yang terjadi di Desa Wadas dalam rangka pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, harus diletakkan dalam konteks upaya negara dalam memproduksi ruang baru bernama Kawasan Strategis Pariwisata
yogya-ungkap-sejarah-proyek-bendungan-bener-yang-ditolak-warga- wadas, 12/02/2022, diakses 3/04/2022.
11  Hal ini antara lain dijumpai dalam tulisan Suparjo Sujadi, “Kajian tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum Pancasila,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4, 2
(2018): 1-24 dan Harris Y.P. Sibuea, “Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tahan untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata,” Negara Hukum, 10, 2 (2019): 191-210.
Nasional (KSPN) Borobudur. Bersama KSPN lainnya, pemerintah berupaya mendorong industri pariwisata nasional sebagai industri masa depan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa pariwisata sebagai industri menjadikan ‘pengalaman’ yang disokong dengan budaya dan lanskap unik sebagai komoditasnya yang pada gilirannya dapat berkontribusi bagi pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Kesan positif ini membuat industri pariwisata sering kali dikontraskan dengan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang ekstratif dan eksploitatif, misalnya pertambangan. Namun dalam kasus pemba- ngunan Bendungan Bener, terlihat bagaimana ekspansi ruang untuk sirkuit kapital baru bagi industri pariwisata akan selalu terintegrasi dengan sektor ekstraktif dan eksploitatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kapitalisme.
Pembahasan geogra fi hukum proyek strategis nasional melalui kasus Bendungan Bener di Purworejo dalam artikel ini dimulai dengan uraian geogra fi hukum dan keadilan ruang. Uraian ini dimaksudkan untuk menjelaskan apa itu geogra fi hukum sebagai salah satu perspektif yang digunakan dalam pendekatan sosio-legal dan bagaimana keterkaitannya dengan keadilan ruang. Bagian berikutnya membahas politik ruang dan perlawanan dalam kasus Bendungan Bener, dan dilanjutkan dengan problem keadilan ruang dalam proyek tersebut. Ada tiga persoalan keadilan ruang yang disorot dalam artikel ini, yaitu rekognisi, partisipasi, dan distribusi. Bagian akhir artikel akan mengungkapkan temuan dari kajian artikel ini beserta implikasi teoretisnya.

## B. Geogra fi Hukum dan Keadilan Ruang
Geogra fi hukum ( legal geography ) merupakan sebuah studi inter- disipliner yang mengkaji hubungan antara hukum dan ruang. Studi ini dikembangkan secara sistematis oleh Nicholas Blomley dalam bukunya Law, Space, and the Geography of  Power yang bertujuan untuk mengelaborasi keterkaitan keduanya yang selama ini dianggap terpisah. 12 Blomley berpendapat bahwa ruang dan hukum memiliki
12 Nicholas Blomely, Law, Space, and the Geographies of  Power (New York
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
kesamaan yakni keduanya bukan “sebuah kategori yang kosong ataupun objektif ”, namun merupakan kategori politik yang terhu- bung secara langsung dengan bagaimana “kekuasaan dipraktikkan dan tatanan sosial dibentuk”. 13 Sebelum Blomely mengembangkan kajian geogra fi hukum, pada akhir 1980an Santos menganalogikan hukum layaknya sebuah peta. 14 Ia berpendapat bahwa “hubungan hukum dan realitas sosial memiliki kesamaan seperti hubungan peta dan realitas keruangan. Hukum merupakan peta; hukum tertulis merupakan peta kartogra fi ; hukum adat adalah peta mental.” 15
Dalam perkembangan selanjutnya, Blomley dan penulis lain menggunakan terma “legal geography” (geogra fi hukum) sebagai perspektif yang telah memasuki fase kematangan intelektual dalam mengkaji interaksi hukum dan ruang secara kritis. 16 Banyak di antara mereka yang kemudian semakin meneguhkan kesimpulan bahwa hukum dan ruang adalah dua kategori yang saling membentuk ( mutually constitutive ). 17 Maksudnya adalah, tatanan hukum akan diben tuk oleh kon fi gurasi ruang di mana hukum tersebut dibuat,
& London: the Gilford Press, 1994); lihat Carl Franklin Stychin, “Book Reviews: Nicholas K. Blomley, Law, Space, and the Geographies of Power. New York & London: The Guilford Press, 1994),” Social & Legal Studies, 5, 4 (1996), hlm. 445-7; Yishai Blank dan Issi Rosen-Zvi, “The Spatial Turn in Legal Theory ,” Hagar: Studies in Culture, Polity and Identities, 10, 1 (2010),
hlm. 37-60.
13  Nicholas Blomley, “Spacing Out: Towards A Critical Geography of Law”,
Osgoode Hall Law Journal, 30, 3 (1992) 661-690, hlm. 665.
14 B. de Sousa Santos, “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law”, Journal of  Law and Society, 14 , 3 (1987), hlm. 279-302.
15  Santos, “Law: A Map of Misreading”, hlm. 282. 16  Lihat Nicholas Blomley, David Delaney, dan Ricard Ford (eds.), The Legal Geographies Reader (London: Blackwell, 2001); Irus Braverman, dkk., The Expanding Spaces of  Law: A Timely Legal Geography (Stanford: Stanford Law Books, 2014); Tanayah O’Donnell, Daniel Robinson, dan Josephine Gillespie, Legal Geography: Perspective and Methods (Oxon: Routledge, 2020).
17 Blank dan Rosen-Zvi, “The Spatial Turn in Legal Theory”, hlm. 39; S. Herbert, “Book Review: The Legal Geographies Reader, edited by N. Blomley, D. Delaney and R. Ford (London: Basil Blackwell)”, Annals of  the Association of  American Geographers, 92, 1 (2002), hlm. 171-173; Chris Butler, “Critical Legal Studies and the Politics of Space”, Social & Legal Studies, 18,
3 (2009), hlm. 313-32; Agung Wardana, Contemporary Bali: Contested Space and Gove rnance (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019).
dan sebaliknya ruang juga terus-menerus diproduksi melalui hukum. Namun hubungan yang saling membentuk ini tidak bisa diasumsikan berjalan secara linier dan deterministik karena prosesnya bersifat kontingensi (membuka berbagai kemungkinan-kemungkinan) yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat. Hal ini karena ruang, menurut Lefebvre, memiliki tiga dimensi, yakni ruang material ( material space ), ruang sosial ( social space ), dan ruang mental ( mental space ), yang saling mempengaruhi. Ruang material atau ruang fi sik merujuk pada formasi material dan topologi bumi baik yang alami atau buatan, misalnya hutan, lanskap, bangunan, dan lainnya. 18 Ruang sosial merupakan konteks ruang di mana interaksi sosial terjadi, termasuk relasi sosial untuk produksi dan relasi produksi, misalnya urban, rural dan suburbia. 19 Sedangkan ruang mental merujuk pada abstraksi logis dan formal dari ruang sebagai representasi dari pikiran manusia, misalnya ruang publik/privat, kawasan lindung/budidaya, tempat sakral/profan. 20
Dengan demikian, ruang bukan sekadar “ empty container ” (pe- nampung kosong) di mana relasi dan aktivitas manusia mengambil tempat, dalam hal ini merujuk semata-mata pada ruang fi sik, namun ruang merupakan hasil dari konstruksi ide (ruang mental) dan relasi sosial (ruang sosial). Dalam bahasa Edward Soja, “[s]pace is not an empty void. It is always fi lled with politics, ideology, and other forces sha ping our lives and challenging us to engage in struggles over geography .” 21 Bagi penganut teori liberal, produksi ruang melalui penataan ruang akan dinilai sebagai upaya negara dalam mencari titik keseimbangan antara kepentingan ruang yang beragam dan bahkan berkontestasi dalam masyarakat. 22 Dalam teori ini, negara diasumsikan sebagain institusi
18 Henri Lefebvre, Production of  Space (Oxford: Blackwell, 1991), hlm. 11; Blank dan Rosen-Zvi, “The Spatial Turn in Legal Theory”, hlm. 40.
19 Lefebvre, Production of  Space , hlm. 32.
20 Lefebvre, Production of  Space , hlm. 11.
21 Edward Soja, Seeking Spatial Justice (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010), hlm. 19.
22  Paul Davidoff dan Thomas Reiner, “A Choice Theory of Planning”, dalam A Reader in Planning Theory , ed. Andreas Faludi (Oxford: Pergamon Press, 1973), hlm. 11-39.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang netral yang dibentuk melalui kontrak sosial dengan tujuan mewujudkan keharmonisan dan kohesi sosial. Dengan demikian, istilah “kepentingan umum” diperkenalkan dan digunakan sebagai atribut negara untuk bertindak dengan klaim untuk mewujudkan tujuan bersama dan kebaikan semua warga negara.
Pendekatan liberal atas penataan ruang tersebut dibantah oleh penstudi geogra fi kritis ( critical geography ) yang melihat negara bukanlah institusi yang netral dalam melakukan distribusi ruang. Negara adalah salah satu arena pertarungan kepentingan itu sendiri di mana kelompok yang memenangkan pertarungan memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan dalam upaya menjadikan kepentingan partikular mereka seolah sebagai kepentingan universal. Melalui hukum, kepentingan tersebut diberikan atribut kekerasan secara simbolik: setiap orang yang melanggar akan berhadapan dengan hukuman. Dalam konteks produksi ruang, misalnya, di tengah beragam dan berkontestasinya ide tentang ruang dan ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat, konsepsi ruang dari kelompok yang memiliki akses atas kekuasaan dan sumber daya yang lebih besar ( powerful ) akan cenderung dijadikan representasi ruang oleh negara dan selanjutnya melalui hukum tata ruang dipaksakan atas konsepsi ruang yang lain. Alhasil, tidak jarang kebijakan tata ruang negara justru menciptakan kon fl ik ruang ketika ada persepsi dan konsepsinya atas ruang dari kelompok yang lemah ( powerless ) tidak mendapatkan tempat dalam representasi ruang oleh negara. 23
Pada konteks inilah kebijakan tata ruang berkaitan erat dengan keadilan. Edward Soja dalam Seeking Spatial Justice menjelaskan bagaimana keadilan/ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan juga terbentuk dari kon fi gurasi ruang. 24 Konkretnya, melalui tata ruanglah sebuah unit ruang, termasuk manusia dan sumber daya alam di dalamnya dikategorisasi, didelineasi, dan diatur untuk tujuan yang sudah ditetapkan negara. Pada gilirannya, proses ini akan berkontribusi pada politik inklusi/eksklusi di mana aktor sosial akan diakui atau tidak keberadaannya dalam peta hukum tata ruang
23 Wardana, Contemporary Bali: Contested Space and Governance , hlm. 16. 24 Soja, Seeking Spatial Justice , hlm. 8-9.
yang disusun negara. 25 Keadilan di sini dilihat sebagai pengalaman hidup kolektif untuk mewujudkan emansipasi dan kebebasan yang menyangkut tiga permasalahan, yakni distribusi, pengakuan dan parti sipasi. 26 Problem distribusi tidak saja menyangkut tentang distribusi dampak negatif, namun juga distribusi keuntungan dari sebuah kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam di sebuah unit ruang. Selanjutnya, problem rekognisi atau pengakuan terletak pada bagaimana hukum memosisikan aktor-aktor sosial yang terlibat dalam kebijakan negara. Sedangkan problem partisipasi sering kali merujuk tiga pilar partisipasi: akses atas informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan.
Dalam artikel ini, geogra fi hukum digunakan untuk membedah persoalan PSN khususnya dalam kasus pembangunan Bendungan Bener, Purworejo Jawa Tengah. Dengan perspektif ini, permasalahan PSN diletakkan dalam kerangka kon fl ik sosial yang termanifestasi dalam kontestasi ruang, perebutan kontrol atas manusia dan sumber daya yang ada di dalam unit ruang tersebut, dan bagaimana negara melalui hukumnya memainkan perannya dalam kon fl ik tersebut. Selanjutnya, perspektif geogra fi hukum ini juga berfungsi untuk dapat membedah konsekuensi empiris terkait kepentingan siapa yang dilayani negara dalam proses produksi ruang tersebut dan sebaliknya kepentingan ruang siapa yang dikalahkan.

## C. Bendungan Bener, Politik Ruang, dan Perlawanan

## Proyek Bendungan Bener dan Sirkuit Baru Kapital

## Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, sudah
25  Monique Nuijten dan David Lorenzo Rodriguez, “Peasant Community and Territorial Strategies in the Andean Highlands of Peru,” dalam Spatializing Law: An Anthropological Geography of  Law in Society , ed Franz von Benda- Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Grif fi ths (Surrey: Ashgate, 209), hlm. 31-55.
26 K.J. Joy, dkk., “Re-politicising Water Governance: Exploring Water Re- allocations in terms of Justice,” Local Environment: The International Journal of  Justice and Sustainability, 19, 9 (2014), hlm. 954-73.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
digagas sejak era Presiden SBY pada 2013 sebagai salah satu proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 27
Ketika pemerintah berganti, Presiden Jokowi memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 dan kemudian menjadi PSN pada 2018. Pengkajian atas proyek ini harus diletakkan dalam gambar yang lebih besar, yakni perkembangan kapitalisme domestik dan global atau yang biasa disebut globalisasi. Di sini, globalisasi ditandai dengan dua hal: pertama, arus barang, jasa, dan manusia yang bergerak menembus batas-batas negara (dimensi bergerak dari globalisasi); dan kedua, infrastruktur untuk membangun konektivitas antar unit ruang sehingga memungkinkan arus barang, jasa dan manusia dapat terus bergerak (dimensi tidak bergerak dari globalisasi). 28 David Harvey, seorang geografer Marxis, berpendapat bahwa globalisasi merupakan versi kontemporer dari upaya kapitalisme untuk terus-menerus mencari solusi keruangan ( spatial fi x ) guna menghindari krisis yang merupakan bagian inheren dalam sistem ekonomi tersebut. 29 Dengan tujuan pencarian solusi keruangan inilah kapitalisme harus memproduksi ruang-ruang baru dan hukum memainkan peran sentral dalam memfasilitasi proses ini melalui penataan ruang.
Dalam konteks proyek pembangunan Bendungan Bener, pen- carian atas solusi keruangan dilakukan untuk menghindari krisis kapitalisme di sektor pariwisata. Secara global, industri pariwisata sendiri dalam sejarahnya berkembang sebagai upaya pencarian solusi spasial-temporal karena krisis kelebihan produksi di ruang pusat produksi ( space for production ), dalam hal ini negara industri. 30
27 Tempo.co, “LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener yang Ditolak Warga Wadas.”
28 Neil Brenner, “Globalisation as Reterritorialisation: The Re-Scaling of Urban Governance in the European Union”, Urban Studies , 36, 3 (1999), hlm. 431-51; David Harvey, “Globalization and the “Spatial Fix”,” Geographische Revue , 2 (2001), hlm. 23-30.
29 David Harvey, The Limits to Capital (Oxford: Oxford University, 1985), hlm.
390.
30  Robert Fletcher, “Sustaining Tourism, Sustaining Capitalism? The Tourism Industry’s Role in Global Capitalist Expansion,” Tourism Geographies 13, 3
(2011), hlm. 443-461.
Untuk menghindari krisis ini, maka keuntungan yang ada harus terus diputar atau diinvestasikan ke tempat lain. Salah satunya adalah melalui produksi ruang sebagai pusat konsumsi ( space for consumption ) di negara dunia ketiga, yang sekaligus juga dianggap sebagai bagian dari proyek modernisasi. 31 Dalam tujuan ini, infrastruktur yang merupakan dimensi tidak bergerak dari globalisasi menjadi prasyarat yang harus dibangun di ruang baru tersebut, misalnya bandar udara, hotel, pusat perbelanjaan, jaringan energi dan sumber daya air, dan lainnya. Melalui pariwisata, pekerja di negara industri yang memiliki surplus didorong untuk berwisata sehingga surplus ini bisa diserap di tempat wisata yang telah disiapkan. 32
Secara nasional, sektor pariwisata di Indonesia yang bertumpu pada industri pariwisata Bali sejak 1970an telah mulai mengalami kejenuhan. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah dan lama kunjungan (bahkan sebelum masa pandemi), kerusakan lingkungan dan tingkat kriminalitas terhadap wisatawan mancanegara yang juga meningkat. 33 Dalam kajian pariwisata, kondisi Bali disebut sedang masuk pada fase penurunan dalam siklus hidup areal pariwisata ( tourist area life cycle ). 34 Bahkan saat pademi Covid-19, ketergantungan pada ekonomi pariwisata membuat Bali menjadi daerah yang terkena dampak paling besar di Indonesia. Pekerja pariwisata menjadi segmen sosial yang dihantam paling keras, mulai dirumahkan (PHK) atau pemotongan gaji mencapai 75 persen. 35
Bahkan, akibat kolapsnya pariwisata, angka bunuh diri meningkat, 36

## 31 Lihat Raoul Bianchi, “The Political Economy of Mass Tourism and its
Contradictions,” dalam Mass Tourism in a Small World, ed. D. Harrison dan R. Sharpley (Wallingford: CAB International, 2017), hlm. 40-52.
32  Lihat Raoul Bianchi, 2017, “The Political Economy of Mass Tourism and its Contradictions,” hlm. 40-52.
33 Wardana, Contemporary Bali: Contested Space and Governance, hlm. 63.
34  R. W. Butler, “The Concept of the Tourist Area Life-Cycle of Evolution: Implications for Management of Resourced”, Canadian Geographer 24, 1 (1980), hlm. 5-12.
35 Tribunnews, “Sudah Gaji Dipotong Sampai 75%, Kini Banyak Karyawan Hotel di Bali di-PHK,” https://bali.tribunnews.com/2020/10/27/sudah- gaji-dipotong-sampai-75-persen-kini-banyak-karyawan-hotel-di-bali-di-phk, 27/10/2020, diakses 7/10/2021.
36  Tribunnews, “Hingga Oktober 2020 Ini Ada 53 Kasus Orang Bunuh Diri
kekerasan domestik terhadap perempuan dan anak juga mengalami kenaikan, 37 dan tidak sedikit mereka yang kehilangan pekerjaannya harus masuk dalam sindikat peredaran narkoba untuk menghidupi keluarga. 38
Sebagaimana siklus klasik “ boom-bust-quit ” (mengembang- mele tus-tinggalkan) dalam sistem kapitalisme, 39 kejenuhan industri pariwisata Bali yang sudah mengarah pada krisis direspons dengan pencarian kawasan pariwisata baru. Program pengembangan 10 ‘Bali Baru’ 40 merupakan jawaban pemerintah untuk memproduksi ruang sirkulasi selanjutnya bagi industri pariwisata di Indonesia. Salah satu ‘Bali Baru’ tersebut adalah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur yang mencakup Yogyakarta, Dieng, Sangiran-Solo, hingga Karimunjawa-Semarang. Dalam mendukung ambisi ini, bandar udara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo sebagai pintu kedatangan wisatawan telah dibangun dan nantinya diikuti dengan pengembangan aerocity yang berisikan hotel, pusat perbelanjaaan, kawasan komersial lainnya, sebagai ruang persinggahan para turis yang berkunjung. Keberadaan aerocity tentu akan berdampak pada kenaikan akan permintaan layanan baku air dan energi sehingga dalam menjamin pasokannya, Bendungan Bener ditawarkan menjadi solusi. Bendungan ini akan memainkan peran
di Provinsi Bali,” https://www.tribunnews.com/regional/2020/10/13/ hingga-oktober-2020-ini-ada-53-kasus-orang-bunuh-diri-di-provinsi-bali, 13/10/2020, diakses 07/10/2021.
37 Arnoldus Dhae, “LBH Apik Bali: Kasus Prostitusi Daring Anak Tinggi,” https://mediaindonesia.com/humaniora/408449/lbh-apik-bali-kasus- prostitusi-daring-anak-tinggi, 31/05/2021, diakses 7/10/2021.
38 Kompas.com, “Imbas Pandemi, Banyak Pekerja Pariwisata Tertangkap Jadi Pengedar Narkoba di Bali,” https://regional.kompas.com/ read/2021/06/28/193249778/imbas-pandemi-banyak-pekerja-pariwisata- tertangkap-jadi-pengedar-narkoba-di?page=all, 28/06/2021, diakses 7/10/2021.
39 George Monbiot, “Trashing the Planet and Hiding the Money Isn’t a Perversion of Capitalism. It is Capitalism,” The Guardian, 6/10/2021. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/06/offshoring- wealth-capitalism-pandora-papers, diakses 07/10/2021.
40  Lihat Pepres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Borobudur.
instrumental bagi KSPN Borobudur yang ditargetkan akan menarik dua juta wisatawan manca negara dan 11 juta wisatawan domestik. 41
Sebagaimana pandangan Eric Swyngendouw dan Nik Heynen bahwa air mengalir mengikuti ke mana kapital berputar, pemanfaatan air Bendungan Bener juga akan mengalir ke pusat perputaran kapital yang baru diproduksi tersebut. 42 Hal ini dapat dilihat dari distribusi air bendungan di mana sebagian besar (700 liter/detik 43 ) akan mengalir ke Kulonprogo, lokasi Aerocity YIA, dalam rangka memenuhi kebutuhan air bagai para turis dan infrastruktur pendukung KSPN Borobudur.

## Tambang Desa Wadas dan Perlawanan Rakyat
Sebagai infrastruktur vital dalam melayani sirkulasi kapital dalam industri pariwisata, Bendungan Bener didesain menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai PSN, negara memberikan berbagai kemudahan untuk memastikan proyek ini bisa diwujudkan, termasuk pelindungan dari risiko politik. Dalam hal pengadaan tanah, Bendungan Bener menggunakan rezim pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang merupakan rezim hukum yang melegalisasi pencaplokan lahan oleh negara dengan alasan kepentingan umum. Melalui mitos “kepentingan umum”, negara berupaya untuk memobilisasi dukungan masyarakat seluas-luasnya karena seolah kepentingan mereka juga akan terlayani di dalamnya. 44 Yang tidak kalah penting adalah mitos tersebut juga bertujuan untuk menempatkan pihak yang menolak proyek demi “kepentingan umum” sebagai orang yang egois karena tidak
41 Arif So fi anto, “Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur,” Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 16, 1 (2018), hlm. 28-44.
42 Eric Swyngendouw dan Nikolas C. Heynen, “Urban Political Ecology: Justice and the Politics of Space,” Antipode, 35, 5 (2003), hlm. 898-918. 43 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Yogyakarta: PUPR, 2018). 44  Frank J. Sorauf, “The Public Interest Reconsidered,” The Journal of  Politics, 19 (1957), hlm. 638-9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
meletakkan kepentingan bersama (kepentingan berbangsa dan bernegara) di atas kepentingan pribadinya.
Secara politik, pembangunan Bendungan Bener dijadikan proyek mercusuar Presiden Jokowi, sebab digadang-gadang sebagai bendungan tertinggi di Indonesia yang mencapai 169 meter. 45 Dalam mewujudkan proyek ini, dibutuhkan 15,5 juta meter kubik material berupa batuan andesit yang akan diambil dari Desa Wadas, 12 km dari lokasi bendungan, dengan luas areal penambangan mencapai 145 hektar. 46 Desa Wadas sendiri merupakan desa dengan topogra fi perbukitan yang juga berfungsi sebagai kawasan tangkapan air yang melayani kebutuhan air bagi warga desa dan sekitarnya. 47 Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Selain itu, kondisi geogra fi yang subur membuat Desa Wadas memiliki keunggulan di sektor pertanian dengan berbagai komoditas, misalnya durian, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, hingga tanaman keras, 48 yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga desa. 49
Secara normatif, pembangunan waduk (bendungan) memang merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum. Atas dasar tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak 50 yang merupakan institusi negara di bawah Kemen-
45 Nuswantoro, “Warga Wadas Tolak Pengerukan Bukit untuk Proyek Bendungan Bener,” Mongabay Indonesia, https://www.mongabay. co.id/2018/04/23/warga-wadas-tolak-pengerukan-bukit-untuk-proyek- bendungan-bener/, 23/04/2018, diakses 8/09/2021.
46 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener . 47 Yogi Zul Fadli, dkk., Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019 (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2019), hlm. 27.
48  Dalam konteks kebijakan penataan ruang, keunggulan ini diteguhkan oleh Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011- 2031 di mana Kecamatan Bener diperuntukkan sebagai kawasan budidaya perkebunan kelapa, cengkeh, kopi robusta, aren, dan kakao.
49 Fadli, dkk., Investasi Subur Rakyat Digus ur, hlm. 27.
50  BBWS Serayu Opak berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan
terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi pemrakarsa proyek pembangunan Bendungan Bener. Dalam doku- men AMDAL, BBWS Serayu Opak menggunakan pendekatan AMDAL terpadu yang menggabungkan pembangunan Bendungan Benar dengan kegiatan penambangan bantuan andesit untuk material pembangunan bendungan. Konsekuensinya, penambangan batu andesit tersebut juga diintegrasikan dalam PSN sehingga pengadaan tanah untuk lokasi tambang pun dilakukan melalui rezim pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Padahal, pertambangan sendiri sebenarnya tidak masuk dalam daftar kepentingan umum karena ia hanya merupakan aktivitas pendukung semata dan tunduk pada rezim hukum yang berbeda, yakni rezim hukum pertambangan. 51 Pemerintah berdalih bahwa dikarenakan yang menambang adalah pemerintah, maka ketentuan, norma dan standar yang diatur dalam rezim hukum pertambangan tidak berlaku, termasuk di dalamnya mengenai keharusan memiliki izin. 52 Dengan demikian, cukup berbekal Surat Rekomendasi dari Menteri, aktivitas penambangan bisa dilakukan setelah memper- oleh Izin Penetapan Lokasi (IPL) melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam termasuk tambang, izin seharusnya dilihat sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup sebagaimana Pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo- laan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain itu, penambangan yang
Perumahan Rakyat, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 20/ PRT/M/2016 sebagaimana diperbarui dengan Permen PUPR 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
51  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan UU Cipta Kerja.
52 Dalam persidangan, Kuasa Hukum Gubernur menyatakan bahwa frasa ‘usaha’ dalam IUP dan IUPK merujuk pada aktivitas tambang yang bertujuan komersial sehingga tidak relevan dalam Perkara Pembangunan Bendungan Bener yang mana pemerintah menjadi pemrakarsanya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dilakukan oleh entitas negara berpotensi merusak sistem hukum pertambangan termasuk mekanisme pengawasan karena negara selaku regulator sekaligus juga menjadi operator tambang.
Arogansi negara untuk memaksakan penambangan andesit di Desa Wadas dan perkiraan dampak negatif dari aktivitas tersebut membuat warga khawatir dan kemudian melakukan penolakan terhadap proyek. Kekhawatiran ini didukung oleh memori kolektif warga di mana pada 1980an pernah terjadi bencana longsor yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian material bagi warga. 53
Bahkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo juga menegaskan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan bencana tanah longsor. 54 Artinya, bencana tersebut dapat berulang apabila perbukitan yang selama ini dijaga kelestariannya oleh warga lalu ditambang untuk kepentingan pembangunan bendungan.
Berdasarkan AMDAL tersebut, Balai Sungai Wilayah Serayu Opak memperoleh Izin Lingkungan 55 dan selanjutnya dikeluarkan Izin Penetapan Lokasi termasuk lokasi untuk melakukan penambangan di Desa Wadas. Izin Penetapan Lokasi (IPL) pertama dikeluarkan pada 2018 yang berlaku selama dua tahun, 56 kemudian diperpanjang pada 5 Juni 2020 untuk satu tahun. 57 Meski secara keseluruhan penetapan lokasi sudah diberikan selama tiga tahun, pemrakarsa belum mampu menuntaskan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merespons kelambatan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Gubernur
53 Yogi Zul Fadhli, dkk., Membunuh Demokrasi: Cacatan Akhir Tahun 2020 (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2020), hlm. 91.
54  Lihat Pasal 42 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.
55 Pengumuman Nomor 660.1/1002 terkait Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2018.
56 Keputusan Gubernur Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
57 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Jawa Tengah untuk melakukan percepatan pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener. 58 Sebagai respons atas surat tersebut, pada Juni 2021 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan pembaruan izin melalui Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Pada level tapak, perlawanan di Desa Wadas semakin menguat. Hal ini terlebih lagi akibat provokasi oleh pihak pemrakarsa proyek dengan masuk ke desa untuk melakukan pengukuran lahan dan aparat kepolisian yang mengintimidasi warga dengan dalih ‘berpatroli’ keliling desa. 59 Perlawanan langsung dengan cara blokade jalan dilakukan warga yang kebanyakan perempuan pada April 2021. Aksi langsung ini berakhir dengan represi dari kepolisian untuk membubarkan aksi warga dan menangkap 11 orang yang terlibat dalam aksi. 60 Meski mengalami intimidasi tanpa henti, warga Desa Wadas penolak tambang membentuk organ perlawanan bernama Gerakan Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) untuk terus mempertahankan ruang hidup mereka. Mereka mambangun pos- pos di lokasi strategis yang digunakan oleh warga untuk berkumpul dan bertukar informasi sekaligus melakukan pemantauan lalu lintas barang dan orang yang masuk ke desa. Pada 8 Februari 2022, bentrok warga yang menolak tambang andesit dengan aparat
58 Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi B-2299/ MENKO/MARVES/IS/03.00/VI/2021 perihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 5/6/2021.
59 Gatra.com, “Patroli Polisi Bersenjata Lengkap ke Wadas, LBH Yogya: Kayak Mau Perang, Bikin Warga Trauma,” https://www.gatra.com/ detail/news/523729/hukum/patroli-polisi-bersenjata-lengkap-di-wadas- lbh-yogya-kayak-mau-perang-bikin-warga-trauma, 23/09/2021, diakses 26/09/2021.
60 Kompas.com, “Bentrok Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 Orang Yang Ditangkap Sudah Dibebaskan,” https://regional.kompas. com/read/2021/04/25/082143378/bentrok-aparat-dengan-penolak- tambang-di-wadas-11-orang-yang-ditangkap?page=all, 25/04/2021, diakses 26/09/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
kepolisian kembali terjadi saat kepolisian mengklaim sedang menja- ga pelaksanaan pengukuran lahan atas warga yang setuju tanahnya diambil untuk proyek. Alhasil, sejumlah warga ditangkap dan mengalami kekerasan aparat termasuk di dalamnya ibu-ibu dan anak-anak sehingga menimbulkan trauma atas perlakuan represif aparat. 61 Pasca bentrok tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pencarian fakta dan berkesimpulan bahwa telah terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan ( excessive use of  force ) oleh pihak kepolisian dan pemerintah Jawa Tengah dalam upaya melakukan pengukuran lahan. 62
Sebagaimana dalam banyak gerakan lingkungan berbasis akar rumput di Indonesia, 63 perempuan dalam gerakan masyarakat Desa Wadas yang bergabung dalam Wadon Wadas, sayap perempuan dari Gempadewa, juga memainkan peran yang penting. Mereka berdiri di garda depan dalam aksi-aksi langsung dalam menghadang tambang dan di samping itu mereka juga menjadi dinamisator perlawanan- perlawanan simbolik seperti membagikan hasil bumi sebagai penanda kesuburan tanah Desa Wadas. Peran penting perempuan dalam gerakan penolakan tambang di Desa Wadas berangkat dari pengalaman dan imajinasi kolektif mereka bahwa ketika perusakan lingkungan akibat penambangan terjadi, perempuan merupakan kelompok sosial di desa yang paling rentan terkena dampaknya. Misalnya, ketika terjadi kekurangan air akibat dari perusakan kawasan
61  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Keterangan Pers No. 006/HM.00/ II/2022 tentang Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan (Excessive Use of Force) dalam Proses Pengukuran Lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022,” https://www. komnasham.go.id/ fi les/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00- $YJR6AOIO.pdf, diakses 23/03/2022.
62  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Keterangan Pers No. 006/HM.00/ II/2022 tentang Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan (Excessive Use of Force) dalam Proses Pengukuran Lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022”.
63 Leila Kholid Al fi rdaus, “Ibu Rumah Tangga dan Petani Perempuan Berperan Vital Dalam Gerakan Lingkungan Indonesia,” https:// theconversation.com/ibu-rumah-tangga-dan-petani-perempuan-berperan- vital-dalam-pergerakan-lingkungan-indonesia-133522, 25/03/2020, diakses 27/09/2021.
tangkapan air oleh aktivitas tambang, maka perempuan yang paling pertama menderita karena mereka yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air dalam keluarga. Artinya, mereka yang harus berusaha sedemikian rupa agar ketersediaan air tersebut tidak terganggu.

## D. Problem Keadilan Ruang dalam Kasus Wadas
Melalui pencanangan proyek strategis nasional, negara semakin meneguhkan posisinya sebagai pengembang terbesar dan terkuat di Indonesia. Dikatakan terbesar karena dari sederetan daftar nama proyek strategis nasional, sebagian besar menjadikan negara sebagai pemrakarsanya dengan alasan proyek-proyek tersebut akan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, negara menjadi pengembang terkuat karena negara memiliki perangkat untuk memastikan agenda pembangunannya harus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perangkat tersebut terdiri dari perangkat legal berupa hukum yang dibuat untuk memfasilitasi PSN dan perangkat institusional, termasuk di dalamnya lembaga koersif yakni kepolisian dan militer yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan proyek. Singkatnya, siapa pun yang tidak sejalan dengan agenda pembangunan negara dapat berhadapan dengan alat kekerasan tersebut karena target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan harus dicapai dengan segala konsekuensinya. Hal ini dapat dilihat dari deretan kasus 64 yang dapat dikategorikan sebagai Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) terhadap aktivis lingkungan dan warga yang melakukan penolakan atas proyek-proyek pembangunan dan ekstraksi yang didukung oleh negara. 65 Pada titik inilah proyek
64  Menurut data ELSAM, sepanjang 2019 saja terdapat 63 kasus penangkapan atas pembela lingkungan yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sehat. Lihat Adzkar Ahsinin, M. Azka Fahriza, dan Sekar B. Aji, Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019 (Jakarta: ELSAM, 2020), hlm. 16.
65 Agung Wardana, “The Risk of Protecting the Environment: Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia,” Policy Matters, Special Issue 22 on Environmental Defenders Vol.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
strategis nasional menimbulkan problem keadilan di mana proyek tersebut akan mengambil tempat. Problem keadilan ruang ini dalam kon fl ik PSN di Desa Wadas dapat dilihat menyangkut tiga hal, yakni distribusi, pengakuan (rekognisi), dan partisipasi. 66

## Problem Rekognisi
Permasalahan rekognisi dalam keadilan ruang berangkat dari bagaimana negara merepresentasikan ruang, sumber daya alam dan manusia yang ada di dalamnya, di dalam bentuk peta hukum. Rekognisi di sini dapat mengambil dua bentuk, yakni: (1) rekognisi atas objek yang berkaitan dengan bagaimana negara mengonsepsikan kompleksitas objek yang akan diatur; dan (2) rekognisi atas subjek yang berkaitan dengan entitas yang diakui (dan tidak diakui) keberadaannya dalam peta hukum negara. Kedua bentuk rekognisi ini memiliki hubungan yang saling berkaitan karena bagaimana negara merekognisi objek akan berkonsekuensi pada politik inklusi/ ekslusi atas pihak dalam relasinya dengan objek tersebut.
Dalam kasus ini, problem rekognisi tercermin dari bagaimana negara merepresentasikan ruang hidup masyarakat dalam kebijakan pembangunannya. Sebagaimana dalam rezim hukum pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, rekognisi atas objek yakni ruang hidup masyarakat direduksi menggunakan pendekatan instrumental menjadi sebatas tanah. Berdasarkan asumsi ini, rekognisi atas subjek dipandang berdasarkan relasi kepemilikan yang dibuktikan dengan adanya serti fi kat hak milik atas tanah (SHM). Artinya, subjek yang diakui dalam rezim hukum pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum dibatasi semata-mata pada pemilik yang tanahnya akan dipakai untuk proyek pembangunan. Padahal dalam kenyataannya, bisa saja terjadi bahwa sepetak tanah tidak hanya bernilai instrumental bagi pemiliknya namun juga warga sekitar yang menggantungkan jasa lingkungan dari tanah tersebut.
1 (2021): 44-67, dapat diakses pada https://www.iucn.org/commissions/ commission-environmental-economic-and-social-policy/resources/policy- matters.
66  Joy, dkk., “Re-politicising Water Governance”, hlm. 954-73.
Selain itu, tanah tersebut juga bisa memiliki makna simbolik karena tanah dinilai memiliki signi fi kansi dalam konteks spiritualitas atau pun estetis. Makna tanah yang kompleks ini dituangkan dengan jelas oleh warga Wadas yang menjadi penggugat di PTUN Semarang dengan menyatakan dalam surat gugatannya, “bagi para penggugat manfaat tanah bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan dalam menjaga tanah dan lingkungannya berfungsi untuk memberikan manfaat kepada orang yang tidak memiliki tanah untuk menggarap, memberikan manfaat bagi fl ora dan fauna yang kesemuanya … bergantung pada tanah dan lingkungan yang sehat”. 67
Penyederhanaan makna objek dan juga subyek dalam pengada- an tanah untuk kepentingan umum merupakan cara negara untuk menekan biaya transaksi ( transactional cost ) seminimal mungkin. Objek yang dinilai secara instrumental bisa dengan mudah dikonversi ke dalam bentuk uang ganti rugi sesuai harga pasaran. Apabila proses negosiasi mengalami jalan buntu, rezim penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum menciptakan mekanisme yang memenangkan pihak yang memerlukan tanah melalui konsinyasi di mana uang ganti rugi dititipkan kepada peng- adilan. Selain itu, pendekatan berbasis relasi kepemilikan memper- sempit pihak yang diajak untuk bernegosiasi dalam proses pelepasan tanah. Dalam perspektif ekonomi, semakin sedikit pihak yang terlibat maka proses pembangunan akan semakin sederhana dan semakin e fi sien pula biaya transaksi yang akan dikeluarkan pihak yang membutuhkan tanah.
Dalam kasus penambangan andesit di Desa Wadas, upaya mereduksi objek dan subjek juga tampak jelas. Pertama, ruang hidup warga hanya dimaknai sebatas lahan seluas 132,30 hektar yang digunakan sebagai lokasi pertambangan. 68 Kedua, subjek diba tasi pada pemilik lahan semata sehingga hanya mereka yang dianggap layak untuk bernegosiasi tentang ganti rugi lahan yang akan dipakai. Hal ini menyampingkan kondisi bahwa lahan tersebut
67  Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, hlm. 94. 68 Kementerian PUPR, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener , hlm. I-31.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
melayani kebutuhan air dan jasa ekosistem lainnya termasuk makna simbolik sebagai areal yang memiliki nilai spiritual signi fi kan bagi lebih dari 500 warga. 69 Alhasil, warga non-pemilik lahan keberadaan dan kepentingannya atas lahan yang akan digunakan sebagai lahan tambang dianggap tidak relevan dan dieksklusi dari peta kebijakan pembangunan Bendungan Bener. Eksklusi ini nantinya menimbulkan problem partisipasi dan distribusi dalam kerangka keadilan ruang sebagaimana dibahas selanjutnya.

## Problem Partisipasi
Problem partisipasi merupakan turunan dari rekognisi atas subjek yang keberadaannya diakui kemudian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Secara normatif, partisipasi dalam konteks hukum lingkungan akan bermakna apabila memiliki tiga pilar yang biasa dikenal dengan aspek prosedural dari hak atas lingkungan, 70 yakni: akses atas informasi, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan. Akses atas informasi ( access to information ) merujuk pada hak bagi setiap orang yang terkena atau berpotensi terkena dampak dan juga pemerhati lingkungan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi berkaitan dengan lingkungan hidup. Informasi ini sendiri harus diberikan secara lengkap, jujur, akurat dan tepat waktu oleh pihak pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha atau pemerintah yang memegang informasi tersebut. Akses informasi ini memainkan peran vital karena ia menjadi tangga awal pemenuhan atas dua pilar hak prosedural selanjutnya. Tanpa adanya informasi yang lengkap, jujur, akurat dan tepat waktu, pihak yang terkena dampak atau pemerhati lingkungan tidak akan bisa melakukan telaah atas kepentingan mereka yang akan terkena dampak dan tidak bisa mengembangkan pendapat mereka atas proyek yang direncanakan.
Setelah memperoleh informasi, masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan akan memberikan pendapat mereka atas proyek apabila dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
69 Fadli, dkk., Investasi Subur Rakyat Digusur, hlm. 25.
70  Lihat Agung Wardana, “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi,” Jurnal Advokasi, 3, 2 (2012), hlm. 120-30.
Salah satu pengambilan keputusan penting atas proyek adalah dalam penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL. Keputusan atas AMDAL harus diambil secara partisipatif. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa secara konseptual AMDAL merupakan science (sains) dan art (seni). 71 Sebagai sains, AMDAL merupakan kajian ilmiah dengan metode yang ketat serta didasari oleh penalaran rasional yang dilakukan ahli di bidangnya. Namun kajian ahli ini akan memiliki pengaruh pada kondisi lingkungan dan segala aspek kehidupan masyarakat yang ada di sekitar proyek. Dengan demikian, kajian para ahli ini tidak bisa menutup mata atas dinamika sosial dan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Pada titik inilah AMDAL memiliki elemen sebagai seni ( arts ) di mana ia membutuhkan kemampuan untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sosial yang sangat kompleks, salah satunya adalah sistem kepercayaan yang sering kali dianggap tidak rasional dari kacamata sains modern. Misalnya pandangan masyarakat lokal yang memercayai sebuah kawasan sakral dan mempertahankan kawasan tersebut melalui pengetahuan lokal akan sulit untuk masuk dalam AMDAL jika semata-mata bergantung pada kajian ilmiah. 72
Melalui partisipasi publiklah, nilai dan pengetahuan lokal ini bisa terungkap dan harus diberikan tempat yang sejajar sebagaimana kajian ilmiah dalam pengambilan keputusan atas AMDAL. Dengan demikian keseimbangan antara AMDAL sebagai sains dan seni ini menjadi keharusan untuk mendapatkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Hal ini karena proses AMDAL seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persyaratan formal bagi pemrakarsa untuk memperoleh izin administratif namun juga proses untuk mendapat izin sosial ( social licence ) dari masyarakat yang akan terkena dampak.
71 Russle J. Schmitt, dkk., “The Art and Science of Administrative Environmental Impact Assessment,” dalam Detecting Ecological Impacts: Concepts and Applications in Coastal Habitats , ed. R. Schmitt & C. Osenberg
(London: Academic Press, 1996), hlm. 281-93.
72 Untuk diskusi lebih jauh tentang penggunaan alasan kesakralan dalam menolak proyek pembangunan lihat Agung Wardana, “Legal Engineering in a Contest over Space in Bali”, Australian Journal of  Asian Law, 19, 1 (2017), hlm. 1-12.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Dalam tahap pengambilan keputusan, ada atau tidaknya partisipasi ditentukan oleh sejauh mana masyarakat didengar dan dipertimbangkan kepentingannya dalam proses komunikasi dua arah yang bebas atau tanpa tekanan. Hal ini sesuai dengan pandangan Arnstein bahwa partisipasi dinilai tidak terjadi apabila dalam prosesnya mengandung manipulasi dan tekanan. 73 Selain itu, partisipasi juga dianggap tidak terjadi apabila proses komunikasinya hanya dilakukan secara satu arah dengan mengambil bentuk misalnya sosialisasi. Bentuk pelibatan masyarakat yang bersifat satu arah tersebut oleh Arnstein disebut sebagai partisipasi tokenistik . Menurutnya, partisipasi baru dapat dikatakan terjadi apabila ada proses konsultasi, kerjasama, dan bahkan pada level yang paling tinggi adanya hak veto dari masyarakat atas proyek yang diusulkan.
Ketika masyarakat terkena dampak dilibatkan dalam pengam- bilan keputusan namun kepentingan mereka tidak dipertimbang kan dalam keputusan yang telah dibuat, maka masyarakat memiliki hak prosedural ketiga yakni akses keadilan. Akses keadilan di sini tidak hanya dimaknai secara sempit yakni akses keadilan melalui jalur litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Akses keadilan ini harus juga dimaknai secara luas yakni sebagai mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan haknya, memperoleh ganti kerugian, menegakkan hukum lingkungan, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Artinya, ketiadaan gugatan ke pengadilan dalam rangka melawan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijadikan dalih bahwa masyarakat menerima keputusan tersebut. 74 Hal ini karena bisa saja penolakan masyarakat
73 Arnstein, “ A Ladder of  Citizen Participation’, Journal of  the American Planning Association, 35, 4 (1969), hlm. 216-24.
74 Dalam Putusan PTUN Semarang yang mengadili IPL Pembangunan Bendungan Wadas yang digugat oleh Warga Desa Wadas, Warga Wadas dianggap oleh Majelis Hakim telah IPL karena ketiadaan gugatan atas IPL ketika pertama kali dikeluarkan pada 2018. Majelis Hakim dalam pertimbangan menyebutkan: “faktanya oleh karena tidak adanya gugutan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tahun 2018 yaktu pasca diterbitkannya penetapan lokasi oleh Tergugat (bukti P-31=T-10), maka dianggap Para Penggugat telah menerima atau tidak mempergunakan hak gugatnya sebagai pihak yang berhak.” Lihat Putusan
dilakukan dengan mekanisme non-litigasi, misalnya mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau menyampaikan di media massa, dan bahkan penyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam kasus Bendungan Bener, lemahnya partisipasi dalam proses perencanaannya menyebabkan resistensi masyarakat Desa Wadas semakin menguat. 75 Dalam proses penyusunan AMDAL, partisipasi masyarakat difokuskan di lokasi yang akan dijadikan bendungan, sedangkan warga Desa Wadas yang menjadi lokasi penambangan tidak dilibatkan secara bermakna. Dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) disebutkan bahwa pada 7 Agustus 2017 “Kepala BBWS, PPK, Tim DED, Tim Amdal dan Kabid Pelaksanaan berkunjung ke rumah Kades Wadas dlm rangka kulonuwun dan menyampaikan rencana pembangunan bendungan dan pengambilan quarry.” 76 Selain tidak cermat dalam penulisan dokumen lingkungan yang dibuktikan dengan penggunaan singkat- an dalam dokumen ilmiah yang seharusnya resmi, penyusun juga menggunakan diksi yang bermakna ambigu. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan diksi “ kulonuwun ” ke rumah kepala desa ini yang tidak memberikan gambaran apa-apa atas bentuk partisipasi publik yang diklaim telah dilakukan.
Pada Juli 2021, beberapa warga pemilik lahan yang terkena dampak pertambangan menggunakan hak prosedural mereka atas akses keadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan kantor hukum lainnya, warga sebagai penggugat mereka menjadikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah,
PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, hlm. 164. 75 Fadhli, dkk., Investasi Subur Rakyat Digusur , hlm. 25.
76 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Yogyakarta: PUPR, 2018), hlm. Bab I - 116.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
sebagai objek perkara. Dasar dari gugatan berangkat dari penilaian bahwa SK Gubernur yang memperbarui Izin Penetapan Lokasi (IPL) sebelumnya yang sudah kadaluarsa merupakan keputusan yang cacat formil (prosedur) dan cacat materiil (substansial). Hal ini disebabkan bahwa IPL tersebut dikeluarkan tidak berdasarkan prosedur yang berlaku di mana sebenarnya IPL telah habis masa berlakunya dan tidak diumumkan secara resmi kepada masyarakat yang terkena dampak. Selain itu dari segi materiil, IPL tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan peraturan tentang tata ruang dan AMDAL, serta mengesampingkan nilai yang hidup dalam masyarakat. 77 Meski sejak awal penggugat dan pendampingnya skeptis bahwa gugatan mereka akan diterima dengan mempertimbangkan budaya hukum dari hakim di pengadilan tersebut, 78 langkah hukum ini mereka jadikan sebagai panggung advokasi untuk mengampanyekan perlawanan warga secara lebih luas dalam rangka memobilisasi dukungan publik.
Sebagaimana telah diprediksi sebelumnya, dengan proses persidangan yang relatif cepat, majelis hakim PTUN Semarang memutuskan menolak gugatan dari para penggugat seluruhnya. 79
Artinya, tidak ada satu pun dalil dari penggugat yang dinilai memili ki makna penting untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan. Kasus Wadas juga menunjukkan bagaimana pengadilan yang diharapkan sebagai garda terakhir bagi keadilan lingkungan problematis. Dalam putusannya yang menolak gugatan warga Desa Wadas, majelis hakim memaknai ‘kepentingan umum’ secara naif sebagai kepentingan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan pemerintah sebagai pemilik monopoli tafsir tentang apa saja yang masuk dalam kategori tersebut. Selain itu, majelis hakim juga terkesan mencari posisi yang aman dalam putusannya karena menghindar dari pertanyaan-pertanyaan kom-
77  Lihat Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG. 78 Dalam Kasus Tambang Boyolali di mana warga yang terkena dampak didampingi oleh WALHI Yogyakarta dan LBH Yogyakarta juga mengajukan gugatan pasif positif atas terhadap persyaratan pertambangan. Namun PTUN Semarang menolak gugatan tersebut.
79  Putusan PTUN Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG
pleks yang terungkap di persidangan. Salah satunya adalah apakah kegiatan panambangan untuk menyuplai material bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga secara otomatis masuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Pertanyaan yang lain yakni dapatkah negara sebagai regulator juga bertindak sebagai operator pertambangan sehingga berpotensi menghilangkan sistem check-and-balance dalam rezim hukum pertambangan. Jika mengacu pada ketentuan undang-undang pertambangan mineral dan batubara, pada dasarnya pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan usaha pertambangan. Negara mela- lui pemerintah memiliki kewenangan penguasaan atas mineral dan batubara yang mana penguasaan ini dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pangaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. 80
Kewenangan negara dalam hal ini pemerintah adalah antara lain: penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang- undangan, penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria, hingga pemberian izin. 81 Selain itu, izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan. 82 Jika mengacu pada kedua pasal tersebut, maka pemerintah tidak bisa melakukan aktivi- tas pertambangan sendiri karena perannya sebagai regulator. Akan tetapi, apabila pemerintah yang seharusnya menjadi regulator justru menjadi operator pertambangan, maka akan dapat menimbulkan ko fl ik kepentingan ( con fl ict of  interest ) dan hilangnya mekanisme check and balances yang sangat dibutuhkan guna memastikan pertambang- an dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari regulator.
Dengan menolak masuk pada perdebatan hukum yang bersifat substansial ini, pengadilan secara tidak langsung memberikan justi fi kasi sehingga akan menciptakan ambiguitas hukum secara konseptual dan melahirkan preseden yang buruk di ranah praktik
80  Pasal 4 UU 4/2009 jo UU 3/2020. 81  Pasal 6 UU 4/2009.
82  Pasal 38 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
hukum. Di masa depan dapat saja terjadi bahwa sebuah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Batubara) yang merupakan PSN akan mengintegrasikan aktivitas penambangan batubaranya menjadi bagian proyek dan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi lokasi tambang juga menggunakan rezim penyelenggaraan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Alhasil, kon fl ik akan semakin meluas dan kompleks sehingga dalam kondisi di mana negara juga berwajah pengembang, masyarakat akan selalu dikalahkan dalam pertarungan ruang yang tidak seimbang ini.

## Problem Distribusi
Problem distribusi pada keadilan ruang kontemporer tidak saja menyangkut tentang distribusi dampak dari sebuah pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, namun juga distribusi keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam distribusi inilah menjadi relevan untuk membicarakan relasi kuasa yang kemudian memengaruhi bagaimana dampak dan keuntungan didistribusikan dalam masyarakat. Selain itu, dalam konteks geogra fi hukum, problem distribusi juga berkaitan dengan politik distribusi ruang yang pada gilirannya akan memengaruhi distribusi risiko dan keuntungan. Problem keadilan atas ruang ini melekat pada bagaimana ruang dimaknai, dikategorisasi, dan ditata ke dalam kon fi gurasi pusat/ pinggiran ( center/periphery ) sehingga mereproduksi ketidak-mera- taan pembangunan ( uneven development ). 83
Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bah wa pembangunan Bendungan Bener termasuk di dalamnya adalah penambangan bahan material bendungan di Desa Wadas merupakan upaya negara dalam menyiapkan infrastruktur bagi pengembangan ruang konsumsi pariwisata baru bernama KSPN. Pelayanan bendungan diarahkan untuk menyediakan air bagi kawasan aerocity yang menjadi bagian integral dari KSPN Borobodur. Warga Wadas sendiri tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Ben- dungan Wadas selain ganti kerugian tanah yang dipakai untuk
83 Edward Soja, Seeking Spatial Justice , hlm. 9.
pertambangan, karena distribusi air bendungan sendiri tidak men- jangkau penyediaan air baik untuk irigasi maupun air baku bagi Desa Wadas. 84 Selain itu, dalam kon fi gurasi ruang KSPN Desa Wadas hanya merupakan kawasan pinggiran ( periphery ) yang didesain untuk melayani kebutuhan berupa sumber daya murah bagi kawasan pusat (center) dalam hal ini aerocity Kulonprogro.
Dengan demikian, terlihat jelas ketimpangan distribusi dalam kasus pembangunan bendungan tersebut. Di satu sisi, wisatawan menggunakan air sebagai sumber daya untuk membuat pengalaman mereka berwisata di KSPN Borobodur lebih menyenangkan, misalnya untuk kolam renang, bathup , menyiram kebun hotel untuk keindahan. Di sisi yang lain, warga Wadas membutuhkan air untuk kebutuhan esensial mereka seperti minum, mencuci, hingga peng air- an sawah dan kebun. Melalui proyek ini negara justru memenangkan kepentingan pihak pertama, yakni wisatawan, dengan mengalahkan kebutuhan warga lokal atas air. Bahkan sumber air yang selama ini berlimpah bagi desa dan jasa lingkungan berupa kesuburan tanah justru berpotensi dirusak dengan adanya penambangan. Warga yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani karena kerusakan tanah dan kelangkaan air sebagai dampak pertambangan akan bergabung menjadi cadangan tenaga kerja ( reserved army of  labour ) yang menjual tenaga mereka di industri pariwisata dan melahirkan ketergantungan sistem ekonomi global.

## E. Kesimpulan
Di Indonesia, negara secara terus-menerus mengorganisasikan dan menggunakan ruang secara instrumental dalam rangka mem- fasilitasi pertumbuhan ekonomi. Paling mutakhir, produksi ruang ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan bernama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mana dalam perencanaannya hanya melibatkan pemerintah dan badan usaha. Konsekuensinya, kepentingan sosial

## 84 Lihat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah (Yogyakarta: PUPR, 2018), hlm. Bab I - 151.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari PSN tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan yang kemudian menyebabkan kon fl ik perebutan ruang, sebagaimana yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Perlawanan warga atas rencana penambangan batuan andesit di desa mereka untuk menyediakan material bagi pembangunan Bendungan Bener berkaitan erat dengan ketidakadilan ruang yang dialami dan dikhawatirkan oleh warga Desa Wadas. Secara singkat, ketidakadilan tersebut menyangkut tiga hal, yakni ketidakadilan dalam hal pengakuan (rekognisi) atas aspek subjektif dan objektif dari hubungan warga dengan ruang hidupnya, partisipasi warga dalam perencanaan PSN, hingga kekhawatiran atas ketimpangan dalam distribusi dampak dan manfaat dari PSN Bendungan Bener yang akan diterima warga Desa Wadas. Akan tetapi upaya warga untuk menuntut keadilan dalam kasus ini justru harus berhadapan dengan represivitas aparat.
Kasus pembangunan Bendungan Bener ini memiliki kon- tribusi bagi kepustakaan geogra fi hukum secara umum. Hal ini berkaitan dengan karakter negara dalam kapitalisme sebagaimana disimpulkan oleh Henri Lefebvre bahwa hubungan antara negara dan ruang menjadi semakin rekat di mana peran negara dalam memproduksi ruang menjadi semakin terang benderang. 85 Oleh karena itu, negara tidak bisa diasumsikan secara naif sebagai pengejawantahan dari kehendak publik. Di Indonesia, melalui PSN, negara sendiri telah menjadi pengembang terbesar dan memastikan target pembangunannya terpenuhi, meski dengan jalan koersif bila diperlukan. Dalam hal ini, tata ruang menjadi instrumen bagi negara dalam mencapai target pembangunan tersebut yang pada gilirannya menyebabkan ketidakadilan bagi mereka yang ruang hidupnya hanya didesain menjadi pelayan bagi pusat sirkulasi kapital.

## Daftar Pustaka

## Artikel, Buku, dan Laporan
Ahsinin, Adzakar, M. Azka Fahriza, dan Sekar B. Aji. Menatap Tahun-
85 Lefebvre, The Production of  Space , hlm. 378.
Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019 . Jakarta: ELSAM, 2020.
Al fi rdaus, Leila Kholid. “Ibu Rumah Tangga dan Petani Perempuan Berperan Vital Dalam Gerakan Lingkungan Indonesia.” https://theconversation.com/ibu-rumah-tangga-dan-petani- perempuan-berperan-vital-dalam-pergerakan-lingkungan- indonesia-133522, 25/03/2020. Diakses 27/09/2021. Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation.” Journal of the American Planning Association , 35, 4 (1969): 216-24. DOI:
10.1080/01944366908977225.
Bianchi, Raoul. “The Political Economy of Mass Tourism and its Contradictions.” Dalam Mass Tourism in a Small World, diedit oleh D. Harrison dan R. Sharpley, 40-52. Wallingford: CAB International, 2017.
Blank, Yishai dan Issi Rosen-Zvi. “The Spatial Turn in Legal Theory .” Hagar: Studies in Culture, Polity and Identities, 10, 1 (2010): 37-60. Blomely, Nicholas. Law, Space, and the Geographies of  Power. New York & London: the Gilford Press, 1994.
Blomley,  Nicholas. “Spacing Out: Towards A Critical Geography of Law”. Osgoode Hall Law Journal, 30, 3 (1992): 661-90.
Blomley, Nicholas, David Delaney, dan Ricard Ford (eds.). The Legal Geographies Reader . London: Blackwell, 2001. Braverman, Irus, dkk. The Expanding Spaces of  Law: A Timely Legal Geography . Stanford: Stanford Law Books, 2014. Brenner, Neil. “Globalisation as Reterritorialisation: The Re-Scaling of Urban Governance in the European Union.” Urban Studies ,
36, 3 (1999): 431-51.
Butler, Chris. “Critical Legal Studies and the Politics of Space”.
Social & Legal Studies, 18, 3 (2009): 313-32. DOI: 10.1177/
0964663909339084.
Butler, R.W. “The Concept of the Tourist Area Life-Cycle of Evolution: Implications for Management of Resourced”.
Canadian Geographer, 24, 1 (1980): 5-12.
Davidoff, Paul dan Thomas Reiner. “A Choice Theory of Planning”.
Dalam A Reader in Planning Theory , diedit oleh Andreas Faludi,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
hlm 11-39. Oxford: Pergamon Press, 1973. Dhae, Arnoldus. “LBH Apik Bali: Kasus Prostitusi Daring Anak Tinggi.” https://mediaindonesia.com/humaniora/408449/ lbh-apik-bali-kasus-prostitusi-daring-anak-tinggi, 31/05/2021. Diakses 7/10/2021. Fadhli, Yogi Zul, dkk. Membunuh Demokrasi: Cacatan Akhir Tahun 2020. Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2020.
Fadli, Yogi Zul, dkk. Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019 . Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2019.
Fletcher, Robert. “Sustaining Tourism, Sustaining Capitalism?
The Tourism Industry’s Role in Global Capitalist Expansion.” Tourism Geographies, 13, 3 (2011): 443-61. DOI: 10.1080/14616688.2011.570372.
Gatra.com. “Patroli Polisi Bersenjata Lengkap ke Wadas, LBH Yogya:
Kayak Mau Perang, Bikin Warga Trauma.” https://www.gatra. com/detail/news/523729/hukum/patroli-polisi-bersenjata- lengkap-di-wadas-lbh-yogya-kayak-mau-perang-bikin-warga- trauma, 23/09/2021. Diakses 26/09/2021.
Hall, Barry. Environmental Justice: Legal Theory and Practice. Washington D.C.: Environmental Law Institute, edisi keempat, 2018.
Harvey, David. “Globalization and the ‘Spatial Fix’”. Geographische Revue , 2 (2001): 23-30.
Harvey, David. The Limits to Capital. Oxford: Oxford University, 1985.
Herbert, S. “Book Review: The Legal Geographies Reader, edited by N. Blomley, D. Delaney and R. Ford (London: Basil Blackwell).” Annals of  the Association of  American Geographers, 92, 1 (2002):
171-73.
Joy, K.J., Seema Kulkarni, Dik Roth, dan Margreet Zwarteveen. “Re- politicising Water Governance: Exploring Water Re-allocations in Terms of Justice.” Local Environment: The International Journal of  Justice and Sustainability, 19, 9 (2014): 954-73. DOI: 10.1080/13549839.2013.870542.
Kompas.com. “Bentrok Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 Orang yang Ditangkap Sudah Dibebaskan.” https://
regional.kompas.com/read/2021/04/25/082143378/bentrok- aparat-dengan-penolak-tambang-di-wadas-11-orang-yang- ditangkap?page=all, 25/04/2021. Diakses 26/09/2021. Kompas.com. “Imbas Pandemi, Banyak Pekerja Pariwisata Tertangkap Jadi Pengedar Narkoba di Bali.” https://regional. kompas.com/read/2021/06/28/193249778/imbas-pandemi- banyak-pekerja-pariwisata-tertangkap-jadi-pengedar-narkoba- di?page=all, 28/06/2021. Diakses 7/10/2021.
Lefebvre, Henri. Production of  Space. Oxford: Blackwell, 1991.
Monbiot, George. “Trashing the Planet and Hiding the Money Isn’t a Perversion of Capitalism. It is Capitalism.” The Guardian, 6/10/2021. https://www.theguardian.com/ commentisfree/2021/oct/06/offshoring-wealth-capitalism- pandora-papers. Diakses 07/10/2021.
Nuijten, Monique dan David Lorenzo Rodriguez. “Peasant Community and Territorial Strategies in the Andean Highlands of Peru.” Dalam Spatializing Law: An Anthropological Geography of  Law in Society , diedit oleh Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Grif fi ths, 31-55. Surrey: Ashgate, 2009.
Nuswantoro. “Warga Wadas Tolak Pengerukan Bukit untuk Proyek Bendungan Bener.” Mongabay Indonesia, 23/04/2018. https:// www.mongabay.co.id/2018/04/23/warga-wadas-tolak- penge rukan-bukit-untuk-proyek-bendungan-bener/. Diakses
8/09/2021.
O’Donnell, Tanayah, Daniel Robinson, dan Josephine Gillespie. Legal Geography: Perspective and Methods . Oxon: Routledge, 2020. Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Yogyakarta: PUPR, 2018.
Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Keterangan Pers No. 006/HM.00/II/2022 tentang Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan Secara
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Berlebihan (Excessive Use of Force) dalam Proses Pengukuran Lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022.” https://www. komnasham.go.id/ fi les/20220224-keterangan-pers-nomor-006- hm-00-$YJR6AOIO.pdf. Diakses 23/03/2022.
Santos, B. de Sousa. “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law”. Journal of  Law and Society, 14
, 3 (1987): 279-302. DOI: 10.2307/1410186.
Schmitt, Russel J., Craig W. Osenberg, William J. Douros, dan Jean Chesson. “The Art and Science of Administrative Environmental Impact Assessment.” Dalam Detecting Ecological Impacts: Concepts and Applications in Coastal Habitats , diedit oleh Russel J. Schmitt dan Craig W. Osenberg, 281-93. London: Academic Press, 1996.
Sibuea, Harris Y.P. “Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tahan untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus
Pariwisata.” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10, 2 (2019): 191-210. DOI: 10.22212/jnh.
v10i2.1344.
So fi anto, Arif. “Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur.” Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 16, 1 (2018): 28-
44.
Soja, Edward. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2010.
Stychin, Carl Franklin. “Book Reviews: Nicholas K. Blomley, Law,
Space, and the Geographies of Power (New York and London:
The Guilford Press, 1994).” Social & Legal Studies, 5, 4 (1996): 445-47.
Sujadi, Suparjo. “Kajian tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum
Pancasila.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4, 2 (2018): 1-24.
DOI: 10.38011/jhli.v4i2.68.
Swyngendouw, Erik dan Nikolas C. Heynen. “Urban Political
Ecology: Justice and the Politics of Space.” Antipode, 35, 5 (2003), hlm. 898-918.
Tempo.co. “LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener yang Ditolak Warga Wadas.” https://nasional.tempo.co/
read/1560207/lbh-yogya-ungkap-sejarah-proyek-bendungan- bener-yang-ditolak-warga-wadas, 12/02/2022. Diakses 3/04/2022.
Tempo.co. “Pemerintah Kucurkan Rp. 4.183 Triliun Danai Proyek Strategis.” https://bisnis.tempo.co/read/1255025/pemerin- tah-kucurkan-r p-4-183-triliun-danai-proyek-strateg is/ full&view=ok, 2/10/2019. Diakses 7/10/2021.
Tribunnews. “Hingga Oktober 2020 Ini Ada 53 Kasus Orang Bunuh Diri di Provinsi Bali.” https://www.tribunnews. com/regional/2020/10/13/hingga-oktober-2020-ini-ada-53- kasus-orang-bunuh-diri-di-provinsi-bali, 13/10/2020. Diakses 07/10/2021.
Tribunnews. “Sudah Gaji Dipotong Sampai 75%, Kini Banyak Karyawan Hotel di Bali di-PHK.” https://bali.tribunnews. com/2020/10/27/sudah-gaji-dipotong-sampai-75-persen-kini- banyak-karyawan-hotel-di-bali-di-phk, 27/10/2020. Diakses
7/10/2021.
Wardana, Agung. Contemporary Bali: Contested Space and Gove rnance. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
Wardana, Agung. “Hak atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi.”
Jurnal Advokasi, 3, 2 (2012): 118-30.
Wardana, Agung. “Legal Engineering in a Contest over Space in Bali”. Australian Journal of  Asian Law, 19, 1 (2017): 1-12. Wardana, Agung. “The Risk of Protecting the Environment:
Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP) in Post-Authoritarian Indonesia.” Policy Matters , Special Issue 22 on Environmental Defenders Vol. 1 (2021) 44-67. Dapat diakses pada https://www.iucn.org/commissions/commission- environmental-economic-and-social-policy/resources/policy- matters.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6654.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 137.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 04.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 119.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 107.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259.
Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2016 sebagai- mana diperbarui dengan Permen PUPR 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dan Investasi. Surat B-2299/MENKO/MARVES/IS/03.00/ VI/2021 Perihal Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, 5/6/2021.
Republik Indonesia, Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa
Tengah.
Republik Indonesia, Jawa Tengah. Keputusan Gubernur Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
Republik Indonesia, Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah
Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.
Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Putusan Banding Nomor 124/G/LG/2016, 17/04/2017, perkara Gugatan Dusmad dkk. melawan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU oleh PT Cirebon Energi Persada tanggal 11 Mei 2016.
Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
Putusan Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG., 21/08/2021, perkara Gugatan Insin Sutrisno, Rokhanah dan Ngatinag melawan Gubernur Jawa Tengah tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.
Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Pengumuman Nomor 660.1/1002 terkait Izin Lingkungan Rencana Pemba-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
ngunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, 8/3/2018.