## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 172-177
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.134

## Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari

## Jasasila
STIE Graha Karya Muara Bulian Correspondence email: jasasila@yahoo.co.id
Abstract.  The  problem  of  this  research  is  How  the  Development  and  Effectiveness  of  the  Implementation  of  Village  Fund Management  in  the  Batang  Hari  District  Inspectorate,  with  the  aim  of  the  research  1)  To  Know  the  Procedure  of  the Implementation of Village Fund Supervision carried out by the Batanghari Kabuaten Inspectorate 2) To Know the Development Findings of the Implementation of Village Fund Management Supervision in the Batang Hari Regency Inspectorate 3) To find out the level of effectiveness of the Implementation of Village Fund Management Supervision at the Batang Hari District Inspectorate. The type of data used in this study is a collection of information or facts that are recorded through direct observation while the data used is sourced from related agencies that are related to the research topic, the procedure for implementing the supervision of  the  writer is descriptive according  to  the data obtained, the authors also carry out  an analysis using  developmental analysis and effectiveness analysis. From the results of the analysis it was found that the greatest development of findings in 2017 was an increase of 6.81% from the findings of the previous year then in 2016 and 2017 there was a significant decrease which was down by 51.92% (2016) and in the year down 39, 37% from the previous year generally showed that the findings of the Village Fund in Batang Hari Regency during 2013 - 2017 tended to decrease, meaning that the supervision carried out by the Inspectorate of the Batang  Hari  Regency  was  already  good.  The  implementation  of  Village  Fund  Supervision  conducted  by  the  Inspectorate  on average during 2013-2017 shows that the achievement is quite effective with an effective ratio of 69.57%. Keywords: Procedure, Monitoring, Development, Effectiveness

## Keyword: Effectiveness, Implementation, Fund Management

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  desa  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  Sistem  Pemerintahan  NKRI.  Desa  dibentuk  dengan  tujuan  untuk:  Pemerintahan  Desa  yang profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung  jawab;  Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga masyarakat  Desa  guna  mempercepat  perwujudan  dan  kesejahteraan  umum;  Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya masyarakat  Desa  guna  mewujudkan  masyarakat  Desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan  Memperkuat  masyarakat  Desa  sebagai  subjek  pembangunan.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  diatas  perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang baik.Potensi kecurangan pengelolaan dana desa perlu diantisipasi melalui pengawasan  salah satunya oleh  inspektorat,  Sesuai dengan pasal 4 huruf  (d) Permendagri No. 71 tahun 2015 bahwa pengawasan  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Pengawas  Pemerintah  pada  Inspektorat  Kabupaten.  Pengawasan  pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, Setiap perubahan terkait  dengan  ruang  lingkup  pengawasan  keuangan  negara  melainkan  hanya  tertuju  pada  substansi pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Misalnya,  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  keuangan  , bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa pengawasan  yang dilakukan  oleh  inspektorat  jendral,  inspektorat  provinsi,  dan  inspektorat  kabupaten/kota.  Konsep  pengawasan  dalam hukum  keuangan  negara tertuju pada pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam jangka  waktu tertentu sesuai dengan jangka  itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah  atau belum tercapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagaimna termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. 2  Lembaga  pemerintah,  fungsi  pengawasan  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  seorang  kepala  pemerintahan, seperti  di  lingkup  pemerintah  provinsi  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  gubernur  sedangkan  di  pemerintah kabupaten  dan  kota  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  bupati  dan  walikota.  Namun  karena  katerbatasan kemampuan  seseorang,  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  keuangan  negara  yang  berada  dibawah  pemerintah tujuan  diadakannya  inspektorat  jendral  secara  fungsional  melaksanakan  pengawasan  intern  terhadap  pengelolan keuangan  negara  pada  suatu  instansi  pemerintah  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  yang  bertanggung  jawab terhadap menteri/pimpinan lembaga.
Tugas Pengawasan  yang dilakukan inspektorat  wilayah propinsi fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap  unsur  dan  atau  instansi  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten/kota  meliputi  bidang-bidang  pembinaan  sosial
Jasasila, Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
politik,  pembinaan  pemerintah  umum,  pembinaan  pemerintah  desa  pembinaan  otonomi  daerah,  pembangunan, pembangunan  desa,  administrasi,  organisasi  dan  ketatalaksanaan,  kepegawaian,  keuangan,  pengujian  serta  penilaian atas hasil laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau  penyalahgunaan  termasuk  pembangunan  desa  karena  pembangunan  tersebut  memperoleh  pembiayaan  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  dari  anggaran  dan  pembelanjaan  tersebut  yang  dananya  dialihkan  ke pembangunan  desa  maka  harus  ada  sebuah  instansi  pengawas  agar  pembangunan  tersebut  berjalan  sesuai  dengan rencana  dan  anggaran  yang  telah  di  ajukan,  serta  pengawasan  tersebut  untuk  menghindari  praktik  korupsi  atau penyalahgunaan  dana  desa.  Maksud  pengawasan  itu  dalam  rumusan  yang  sederhana  adalah  untuk  memahami  dan menemukan  apa  yang  salah  demi  perbaikan  di  masa  mendatang.  Sedangkan  tujuan  pengawasan  itu  adalah  untuk meningkatkan  pendayagunaan  aparatur  negara  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan  yang baik dan bersih (good and clean government) Seiring dengan semakin  kuatnya  tuntutan  dorongan  arus  reformasi  ditambah  lagi  dengan  semakin  kritisnya  masyarakat  dewasa  ini, maka  rumusan  pengawasan  yang  sederhana  itu  tidaklah  cukup  dan  masyarakat  mengharapkan  lebih  dari  sekedar memperbaiki  atau  mengoreksi  kesalahan  untuk  perbaikan  dimasa  datang,  melainkan  terhadap  kesalahan,  kekeliruan apalagi  penyelewengan  yang  telah  terjadi  tidak  hanya  sekedar  dikoreksi  dan  diperbaiki  akan  tetapi  harus  diminta pertanggungjawaban  kepada  yang  bersalah.  Potensi  masalah  yang  akan  muncul  dengan  adanya  ketidakselarasan  ini adalah  adanya  tindakan  kecurangan  di  Pemerintah  Desa  yang  cukup  tinggi.  Kecurangan  (fraud)  adalah  perbuatan curang  yang  dilakukan  dengan  berbagai  cara  secara  licik  dan  bersifat  menipu  dan  sering  tidak  disadari  oleh  korban yang  dirugikan.  Ada  tiga  jenis  fraud  yakni  penyalahgunaan  dana  desa,  kecurangan  laporan  keuangan  dan  korupsi. Kecurangan  laporan  keuangan  nampak  pada  penyajiaan  laporan  keuangan  (laporan  APBDesa)  yang  dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Potensi  kecurangan  pengelolaan  dana  desa  ini,  perlu  diantisipasi,  dikendalikan  melalui  struktur  dan  sistem serta  dicegah  sehingga  penggunaan  dana  desa  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  desa  secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di  Desa,  baik  Pemerintah  Desa,  Pemerintah  Kecamatan,  Pendamping  Desa  dan  Pemerintah  Kabupaten.  Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai  suatu  pemerintahan  terdepan  dan  terdekat  dengan  rakyat,  yang  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis,  hingga mampu  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  adil,  makmur,  dan sejahtera. Sebuah tujuan yang mulia, semulia peran APIP untuk menjaganya agar pengelolaan keuangan desa hingga dapat  mewujudkan  cita-cita  tersebut.  Salah  satu  pendekatan  pengawasan  yang  dapat  dilakukan  oleh  APIP  adalah dengan  melihat  risiko-risiko  yang  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  pengelolaan  dana  tersebut.  APIP  harus memperhatikan seberapa tinggi tingkat risiko itu, setelah itu mengaitkan dengan pengendalian intern  yang ada untuk mengantisipasinya. Semakin tinggi tingkat risikonya, maka langkah kerja pengawasan oleh APIP akan semakin rinci dan banyak. Jika kita cermati proses bisnis pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita dapat identifikasikan beberapa risiko, baik risiko tingkat entitas pemerintah desa, maupun risiko tingkat aktivitasnya. Risiko- risiko  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  risiko  bisnis  dan  risiko  kecurangan  (fraud).  Risiko  Keuangan  Desa  Tingkat Entitas Beberapa Risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain Program dan Kegiatan pada RPJMDes, RKPDes, dan APB Des tidak sesuai aspirasi/kebutuhan masyarakat desa, kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat, kegagalan atau keterlambatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdes, serta pengelolaan  aset  desa  yang  tidak  efisien  dan  efektif.  Esensi  penguatan  pengelolaan  keuangan  desa  bertumpu  pada beberapa unsur yakni: Asas Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa harus dikelola secara Transparan, akuntabel, partisipatif,  tertib,  disiplin  anggaran,  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pihak  yang  mempunyai  kewenangan dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yakni  antara  lain:  Kepala  Desa  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa dan  mewakili  dalam  kepemilikian  kekayanan  desa  yang  dipisahkan:  Pejabat  Teknis  Pengelolaan  Kuangan  Desa (PTPKD).  Struktur  APBDesa  yang  memadai  Struktur  APBDesa  terdiri  dari  pendapatan  desa,  belanja  desa  dan pembiayaan desa yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan desa yang sebenarnya.Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel Pengelolaan yang akuntabel harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan proses pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dilakukan oleh Bupati beserta perangkat daerah  dibawahnya.  Pengawasan  aset  desa  dalam  konteks  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa,  beberapa  pihak yang  bersama-sama  bersinergi  dalam  rangka  melakukan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  diantaranya  yakni: Masyarakat, Masyarakat mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni Pemantauan Pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa;  BPD,  BPD  sebagai  wakil  masyarakat tingkat  desa  berperan  dalam  konteks  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- UnadAng  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  55;  Camat  mendapat  limpahan  wewenang  dari  Bupati  untuk
Jasasila, Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;    Inspektorat Kabupaten Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat  berperan  mengawasi  pengelolaan  keuangan  desa  dan  pendayagunaan  aset  desa.  Selain  itu  inspektorat berperan  juga  dengan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Wewenang  ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  Mengetahui  Prosedur  Pelaksanaan  Pengawasan  Dana  Desa  yang dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari;  (2)  untuk  Mengetahui  Perkembangan  Temuan  Pelaksanaan Pengawasan    Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari;  dan  (3)  untuk  Mengetahui  tingkat efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Kabupaten Batang Hari.

## METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  runtut  waktu  ( time  series )  yaitu  data  berkala  yang dikumpulkan  dari  waktu  ke  waktu  dalam  penelitian  ini  data  meliputi  data  tindak  lanjut  pengawasan  selama  periode 2013  –  2017,  sedangkan  metode  analisa  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Deskriptif  Kuantitatif, dimana dari hasil pengumpulan data diklarifikasi dan diidentifikasikan kemudian dianalisis sesuai dengan analisa data yang dilakukan secara berkelompok dan menyeleksi dari penelitian  yang dilakukan dilapangan menurut  kualitas dan kebenarannya  sehingga  memperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang  diajukan.  Alat  analisa  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah : untuk menjawab tujuan pertama dilakukan interprestasi terhadap skema prosedur pelaksanaan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Batanghari,  sedangkan  untuk  menjawab  tujuan  kedua  yang berhubungan  dengan  Perekembangan  Temuan  Pelaksanaan  Pengawasan  Pengelolaan  Dana  Desa  maka  dibuat Formulasi dengan rumus :
Perkembangan = 𝑇 𝑛− 𝑇𝑛−1 𝑇 𝑛−1 x 100%
Dimana: T n = Temuan Tahun Analisis; T n-1 = Temuan Sebelum Tahun Analisis Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu efektivitas Pelaksanaan Pengawasan maka formulasi yang digunakan adalah :
Efektifitas = 𝑇𝐿 𝑇 x 100%
Dimana: T = Temuan ( Target ); TL = Tindak Lanjut ( realisasi )
Tabel 1 Tingkat Capaian Efektifitas Rasio Efektivitas Tingkat Capaian x < 39,9 Sangat Tidak Efektif 40 < x  < 59,99 Tidak Efektif 60 < x < 79,9 Cukup Efektif 80 < x Sangat Efektif Sumber: Litbang Depdagri

## HASIL

## Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari
Salah  satu  instansi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadddap  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  adalah  Kantor  Inspektorat,  dimana  fungsi  dan  peran  kantor  Inspektorat  adalah  perencanaan program  pengawasan,  perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  pengawasan,  pelasaksanaan  pengawasan  dan  lain-lain. Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari  melakukan  pengawasan  secara  berkala  yang  dilaksanakan  setiap  tahun  terhadap semua satuan Organisasi Perangkat Daerah  mulai dari Dinas, Badan, Kecamatan samapai ketingkat Desa/Kelurahan. Dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  perangkat  Pemerintah  Daerah  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari mempunyai Prosedur Pelaksanan Pengawasan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Jasasila, Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari

## Gambar 1
Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari
Gambar  1  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  prosedur  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  kabupaten Batanghari  diawali  dengan  kegiatan Penyusunan  PKPT (Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan),  dimana  PKPT  ini merupakan  wujud  dari  pengaplikasian  fungsi  Inspektorat  Daerah  yang  tercermin  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  28 Tahun  2018  Paragraf  1  Pasal  10  tentang  kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  Sub  Bagian  Perencanaan  yang  menjadi tuntutan  untuk  dilaksanakan  setiap  tahunnya  sebelum  tahun  anggatan  dimulai  dengan  penyusunan  Program  Kerja Pengawasan  Tahunan  (  PKPT)  yang  merupakan  wujud  pengaplikasian  fungsi  Inspektorat  yang  tercermin  dalam Pertuan Bupati ( PERBUP) Nomor 28 Tahun 2018 Paragraf 1 Pasal 10 tentang Keududukan, Tugas, dan Fungsi Sub Bagian  Perencanaan  yang  menjadi  tuntutan  untuk  dilaksanakan  setiap  tahunnya  sebelum  tahun  anggaran  dimulai. Selanjutnya dari PKPT tersebut dikeluarkanlah Surat Tugas bagi Auditor yang ditunjuk dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut : Pembentukan Tim, sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Inspektot yang berisikan Susunan Tim,  Auditan,  Ruang  Lingkup  Pengawasan,  Waktu  serta  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  Tim.  Surat  Perinta h Tugas  dikeluarkan  bagi  penanggan  khusus  dan  umum.  Tim  yang  sudah  ditunjuk  kemudian  melakukan  Inventarisasi Dokumen  Bahan  Evaluasi  sebagai  dasar  memberitahukan  objek  pengawasan  dimana  pada  pemberitahuan  tersebut menyangkut  Waktu,  lamanya  pemeriksaan  dan  nama  yang  ditugaskan,  Pemberitahuan  tersebut  disampaikan  2  (dua) minggu sebelum tim turun kelapangan. Sesuai dengan Surat Tugas Prosedur selanjutnya tim melakukan pemeriksaan terhadap  Dokumen  yang  sudah  diinvetarisir  melalui  survey  tahap  awal  yang  meliputi  : Data  Permanen seperti peraturan-peraturan,  struktur  organisasi,  uraian  tugas,  prosedur. Data  Non  Permanen Seperti  data  Keuangan, Kepegawaian,  Invetaris  Kantor.  Setelah  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  prosedur  selanjutnya  adalah  menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) , yang merupakan data dan catatan yang dikumpulkan secara sistematis oleh ketua Tim  beserta  anggota  selama  tugas  pemeriksaan  berlansung,  Kertas  Kerja  tersebut  harus  mencerminkan  langkah- langkah  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  tim,  segala  aktivitas  yang  dilakukan  baik  informasi  yang  diperoleh  dan kesimpulan  dituangkan  dalam  KKP,  hasil  kesimpulan  dalam  penyusunan  KKP  disampaikan  dalam  rapat  tim  untuk dievaluasi, apakah pemeriksaan tersebut ada temuan atau tidak ada temuan. Sebagai kegiatan akhir dari pemeriksaan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan sarana komunikasi resmi tapi bersifat rahasia dan sangat penting dagi auditor untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada auditan (objek) dan pihak yang perlu mengetahui tentang  informasi tersebut.  Apabila didalam LHP tersebut terdapat informasi  ada  temuan,  maka  rekomendasi  yang  dikeluarkan  adalah  auditan  (objek)  harus  melakukan  Tindak  Lanjut (TL) yang diberikan  waktu selama 60 (enam puluh  hari), apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) tersebut tidak ada tindak lanjut maka menjadi kewengan pihak Ekternal yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

## Perkembangan  Temuan  Pelaksanaan  Pengawasan    Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Inspektorat  Kabupaten  Batang Hari
Pengolahan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  dilakukan  oleh  Kasubag  Evaluasi  dan  Pelaporan,  dimana  Subbag inilah  yang  merekap  LHP  sesuai  dengan  temuan  masing-masing  baik  bagi  temuan  yang  merugikan  negara,  temuan setoran  pajak,  temuan  kedisiplinan  dan  teguran  tertulis  Rekapitulasi  yang  disusun  dinamakan  dengan  Tindak  Lanjut yang harus diselesaikan selama 60 ( enam puluh) hari sebelum laporan terbit.  Semua ketentuan diatas berlaku  untuk
PKPT

## SURAT TUGAS PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISIS BAHAN EVALUASI ( Dokumen )
PEMERIKSAAN ( Dokumen ) KKP TEMUAN TIDAK ADA TEMUAN
PRA LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN (LHP)
LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN (LHP)
TEMUAN TIDAK ADA TEMUAN TINDAK LANJUT
Jasasila, Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
semua  pemeriksaan  termasuk  terhadap  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa.  Selama  tahun  2013-2017  temuan  Dana Desa dikabupaten Batang Hari dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2
Temuan Pengawasan Pengelolan Dana Desa Kabupaten Batang Hari 2013-3017
No Kecamatan Jumlah Temuan Total 2013 2014 2015 2016 2017 1 Muara Bulian 7 2 8 2 2 21 2 Muaro Sebo Ulu 9 11 12 1 2 35 3 Muara Tembesi 10 5 10 2 1 28 4 Pemayung 25 16 9 18 1 69 5 Bajubang 4 3 5 10 4 26 6 Batin XXIV 8 22 17 3 4 54 7 Mersam 14 13 4 1 2 34 8 Maro Sebo Ilir 6 2 14 1 9 32 Jumlah 83 74 79 38 25 299 Rata- Rata 10,38 9,25 9,88 4,75 2,88 37,38 Perkembangan 0 -10,89% 6,81% -51,92% -39,37%
Sumber : Inspektorat Kabupaten Batang Hari (Data Diolah)
Tabel  2  diatas  terlihat  bahwa  selama  tahun  2013  –  2017  kecamatan  Pemayung  tercatat  sebagai  kecamatan yang  banyak  mendapatkan  temuan  yaitu  sejumlah  69  temuan,  sedangkan  kecamatan  yang  paling  sedikit  selama periode 2013-3017 adalah kecamatan Muara Bulian dengan jumlah temuan 21. Untuk perkembangan temuan selama periode  2013-2014  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  pada  tahun  2014  terjadi  penurunan  hasil  temuan  pengelolaan dana  desa  dikabupaten  Batang  Hari  sebesar  10,89%    dari  tahun  sebelumnya  (2013)  tetapi  pada  tahun  2015  temuan pengawasan  Dana  Desa  naik  sebesar  6,81%  dari  tahun  sebelumnya  sedangkan  pada  tahun  2016  dan  2017  temuan terhadap pemeriksaan Dana Desa dikabupaten Batang Hari mengalami penurunan masing-maing sebesar 51,92% dan 39,37%  hal  ini  menunjukan  bahwa  temuan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Batang  Hari  cenderung  mengalami  penurunan, artinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari sudah baik.
Tingkat efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Kabupaten Batang Hari Tingkat  Efektivitas  Tindak  Lanjut  Dana  Desa  atas  pelaksanaan  pengawasan  Inspektorat  Kabupaten  Batang Hari Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 2
Tingkat efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Kabupaten Batang Hari tahun 2013-2017
No Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017 Total Efektivitas T TL T TL T TL T TL T TL T TL 1 Ma. Bulian 7 6 2 1 8 6 2 2 2 0 21 15 71,43 % 2 MSU 9 6 11 8 12 8 1 1 2 2 35 25 71,43 % 3 Ma.Tembesi 10 7 5 3 10 9 2 2 1 1 28 22 78,58 % 4 Pemayung 25 18 16 11 9 9 18 12 1 1 69 51 73,92 % 5 Bajubang 4 4 3 1 5 5 10 8 4 4 26 22 84,63 % 6 Batin XXIV 8 7 22 16 17 8 3 1 4 0 54 32 59,26 % 7 Mersam 14 10 13 9 4 1 1 1 2 2 34 23 67,69 % 8 MSI 6 4 2 1 14 9 1 1 9 3 32 18 56,25 % Jumlah 83 62 74 50 79 55 38 28 25 13 299 208 69,57 % Efektivitas 74,70 % 67,57 % 69,62 % 73,68 % 52,00 % 69,57 %
Sumber : Inspektorat Kabupaten Batang Hari (Data Diolah)
Tabel  2  diatas  dapat  dijelaskan  tingkat  efektvitas  pelaksanaan  pengawasan  Pengelolaan  Dana  Desa  pada Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari  selama  tahun  2013  –  2017  untuk  masing-masing  kecamatan  sebagai  berikut  ; Kecamatan  Muara  Bulian  total  15  Tindak  Lanjut  (TL)  dari  21  Temuan  (T)    dengan  rasio  efektivitasnya  sebesar 71,43%,  ini    menunjukan  bahwa  tingkat  capaian  pada  Kecamatan  Muara  Bulian Cukup  Efektif ,  sama  halnya  dengan kecamatan Masro Sebo Ulu dengan Rasio Efektivitas 71,43% menunjukkan capaian  yang Cukup Efektif . Sedangkan Kecamatan  Muara  Tembesi  dengan  Rasio  78,58  %  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Pengawasan  Dana  Desa  di Kecamatan  Muara  Tembesi Cukup  Efektif .  Untuk  kecamatan  Pemayung  dengan  Rasio  efektifitas  73,92%  artinya Pelaksanaan  Pengawasan  Dana  Desa  di  kecamatan  tersebut cukup  efektif . Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  tingkat rasio terbesar terdapat pada kecamatan Bajubang yaitu sebesar 84,63% artinya capaian pelaksanaan pengawasan yang
Jasasila, Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
dilakukan  di  Kecamatan  Bajubang Sangat  Efektif .  Pelaksanaan  Pengawasan  Dana  Desa  di  kecamatan  Batin  XXIV capaiannya Tidak  Efektif terlihat  dari  rasio  efektifitasnya  pada  angka  59,26%.  Sedangkan  Kecamatan  Mersam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Cukup efektif dengan rasio 67,69%. Pelaksanaan Pengawasan  Dana  Desa    di  Kecamatan  Maro  Sebo  Ilir Tidak  Efektif terlihat  rasio  efektivitasnya  sangat  kecil dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu 69,57%. Selanjutnya dari tabel diatas Tingkat efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari 2013 – 2016 sudah dilakukan secara Cukup  Efektif, terlihat  dari  angka  rasio  pada  tahun  2013  yaitu  74,70 % ,  tahun  2014  sebesar  67,57% dan  pada  tahun 2015 sebesar 69,62% begitu juga pada tahun 2016 rasio efektifitasnya menunjukkan  angka 73,68%, sedangkan pada tahun 2017 Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa  yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batanghari Tidak Efektif terlihat dari rasio efektifitasnya sebesar 52,00%. Tetapi dari Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa  yang dilakukan oleh Inspektorat rata – rata selama tahun 2013-2017 menunjukkan capaian Cukup Efektif dengan rasio efektiftasnya sebesar 69,57%.

## SIMPULAN
Prosedur  Pelaksanaan  Pegawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  kabupaten  Batanghari  diawali  dengan kegiatan  Penyusunan  PKPT  (Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan)  dilanjutkan  dengan  Penyusunan  Laporan  Hasil Pemeriksaan,  serta  penyampaian  hasil  temuan  sampai  dengan  pelaksanaan  Tindak  Lanjut.  Perkembangan  temuan pelaksaan  pengawasan  Dana  Desa  pada  Inspektorat  Kabupaten  Batang  Hari  selama  tahun  2013-2017 didapat  bahwa kecamatan  Pemayung  tercatat  sebagai  kecamatan  yang  banyak  mendapatkan  temuan  yaitu  sejumlah  69  temuan, sedangkan kecamatan yang paling sedikit selama periode 2013-3017 adalah kecamatan Muara Bulian dengan jumlah 21  temuan.  Perkembangan  temuan  terbesar  pada  tahun  2017  yaitu  meningkat  sebesar  6,81%  dari  temuan  tahun sebelumnya  kemudian  pada  tahun  2016  dan  2017  terjadi  penurunan  secara  signifikan  yaitu  turun  sebesar  51,92% (2016) dan pada tahun turun 39,37% dari tahun sebelumnya  secara umum menunjukan bahwa temuan Dana Desa di Kabupaten  Batang  Hari  selama  tahun  2013-2017  cenderung  mengalami  penurunan,  artinya  pengawasan  yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari sudah baik . Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa  yang dilakukan oleh  Inspektorat  rata-rata  selama  tahun  2013-2017  menunjukkan  capaian Cukup  Efektif dengan  rasio  efektiftasnya sebesar 69,57%.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2004. Manajemen Keuangan Daerah , Edisi Revisi , Yogyakarta : UPP AMP Aprillia, 2014 . Pembangunan Berbasis Masyarakat , Bandung : Alfabeta Arif,  Muhammad.  2007. Tata  Cara  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Dan  Pengelolaan  Kekayaan  Desa . Pekanbaru,ReD Press.
Beratha, I Nyoman , 1992 . Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa . Jakarta : Ghalia Indonesia. Bratakusumah Deddy Supriady, Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
Effendi Bachtiar ,2002. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan . Jakarta : Bumi Aksara. Huda Ni’matul, 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah , FH UII Press, Yogyakarta. Hanif, Nurcholis 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jakarta Erlangga. Manullang, M 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia , Ghalila Indonesia. Jakarta Nurcholis. 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Jakarta, Erlangga. Peraturan  pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005 tentang  pedoman  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  memuat  kedudukan  yang  terkait  dengan  inspektorat  Provinsi  maupun  inspektorat kabupaten/kota
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 perubahan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas  Penggunan Dana Desa . Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggara Pemerintah Desa , Bandung : Fokus Media Triwibowo Arief ,2016. Dari Mahasiswa Untuk Desa , Bandar Lampung, Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004, Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara .