## GANESHA LAW REVIEW
Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERAN  MEDIASI  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA  TANAH  ADAT  SETRA KARANG RUPIT  DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B
Kadek Oldy Rosy 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
1 Universitas Pendidikan Ganesha . E-mail : oldirosy0103@gmail.com
2 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com
3 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : raiyuliartini@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 15 September 2020 Diterima: 16 Oktober
2020
Terbit: 9 November 2020 Keywords: Mediation, dispute resolution custom land. This research aims to know (1) the application of mediation in dispute  resolution  of  Setra  Karang  Rupit  Land  at  Singaraja Judiciary’s  country  class  1B  (2)  to  find  out  the  obstacles procedure of mediation dispute custom land in judiciary country class 1B. This research is using an empirical method. Sampling techniques using purposive sampling. The subject of this study was the chairman of the Judiciary’s country of Singaraja class 1B, Bendesa Adat Temukus village, and the object of the study is the role of mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit custom  land.  The  techniques  used  in  this  study  are  document study  techniques  in  Singaraja  Judiciary’s  country  class  1B, interview techniques and observation techniques. The collected Data is analyzed in a qualitative description. The results of the study indicates . (1) In the application of mediation concerning on the dispute resolution Setra Karang Rupit custom land where the  evidence  of  the  plaintiff  using  certificates,  testament  and parent’s heritage, (2) concern on how about the obstacles in the implementation of the mediation in dispute resolution of Setra Karang Rupit custom land in Singaraja Judiciary’s country class 1B  is  the  plaintiff  itself  didn’t  attending  the  trial,  the  legal authority of the plaintiff are resigned during the trial, and the process of the trial itself the plaintiff is too long delayed the way of the trial, so that there’s any obstacles happened.

## Abstrak
Kata kunci:
Mediasi, Penyelesaian Sengket, Tanah Adat .
Corresponding Author: Kadek Oldy Rosy, E-mail: oldirosy0103@gmail.com
DOI:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Untuk mengetahui Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Tahun  (2) Untuk mengetahui Hambatan Hambatan
Prosedur  Mediasi  Sengketa  Tanah  Adat  Dipengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  1B.Jenis  Penelitian  ini  dengan  menggunakan metode yuridis empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling.Subjek penelitian ini adalah Ketua  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B,  Bendesa  Adat Desa  Temukus  dan  objek  penelitian  Peran  Mediasi  Dalam
xxxxxxx Penyelesaian  SengketaTanah  Adat  Setra  Karang  Rupit    Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.Teknik yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi  dokumen,  teknik wawancara  (interview)  dan  teknik  observasi.  Data  yang dikumpulkan  dianalisis  secara  dekriptif  kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1).penererapan mediasi dalam perkara sengketa setra karang rupit sudah dilaksanakan pada saat persidangan, namun masih mengalami beberapa kendala atau hambatan sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan lancar. (2) hambatan - hambatan dalam pelaksanaan mediasi sengketa tanah Adat Setra Karang Rupit Dipengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B adalah pihak penggugat tidak hadir didalam persidangan  ,  kuasa  hukum  penggugat  mundur  didalam persidangan dan di dalam masa proses persidangan, pengugat terlalu lama menunda menunda jalanya persidangan sehingga membuat proses jalannya persidangan menjadi terhambat.
@Copyright 2020.

## Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik (Amriani, 2011 : 1)
Secara  fisik  manusia  adalah  makhluk  yang  lemah  dibandingkan  dengan makhluk makhluk lainnya, namun dengan intelektualitasnya manusia mampu untuk bertahan  hidup  dan  mengendalikan  fungsi-fungsi  dalam  lingkungan  secara  luas menjadi  bagian  dari  sarana  untuk  memenuhi  hajat  dan  kebutuhan hidupnya.Dimensi  berfikir  manusia  berkembang  jauh  lebih  pesat  dibanding kemampuan  lingkungan  untuk  mendukungnya,  sehingga  keseimbangan  dalam interaksi  sosial  lambat  laun  mulai  menunjukkan  gejala  yang  mengkhawatirkan karena  komunikasi  antar  individu  dalam  sub  sistemlingkungan  telah terkontaminasi oleh reaksi negatif dari perubahan sosial yang tidak terkontrol.
Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam  proses  pencapaian  suatu  kepentingan.  Perselisihan  terjadi  karena  ada beberapa  kepentingan  yang  saling  berbenturan.  Perilaku  yang  kontra  produktif semakin  menimbulkan  kecenderungan  terhadap  masing-masing  individu  yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi
Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai seorang makhluk  sosial (zoon  politicon). Mereka  saling  berhubungan  karena  saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Dengan adanya hubungan antar satu orang dengan orang lain,  maka  dimungkinkan  timbul  fenomena  sosial  berupa  konflik  mengingat banyaknya  kepentingan  yang  tidak  sama  dan  saling  bertentangan.  Konflik kepentingan  dapat  terjadi  ketika  dalam  melaksanakan  atau  mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Sehingga konflik atau sengketa adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.
Konsep  musyawarah  dan  dialog  kemudian  diarahkan  untuk  menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA),  yaitu  melalui  PERMA  Nomor  2  Tahun  2003  sebagaimana  telah  diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dari  beberapa  segi  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  mediasi  banyak memberikan  manfaat  bagi  para  pihak  untuk  mencari  keadilan,  lebih  singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya sekecil mungki, sedangkan dari segi  emosional,  penyelesaian  melalui win  win  solution akan  memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir butir dari kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara sesuai dengan kehendak mereka sebagaimana dikenal dengan asas kebebasan dan asas konsensualitis Meskipun  banyak  sisi  manfaat  dan  proses  mediasi  tersebut,  tetapi  pada kenyataanya  tingkat  keberhasilan  lembaga  mediasi  di  pengadilan  masih  sangat rendah dengan sengketa para pihak yang dilandasi oleh konflik emosional dan harga diri  telah  menimbulkan  lemahnya  semangan  dan  kehendak  para  pihak  mencari keadilan untuk membantu forum komunikasi, bahkan ada diantara para pihak yang terang terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan.
Dapat dikatakan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga  perdamaian  yang  terdapat  dalam  pasal  130  HIR/154  RBg  tentang perdamaian (vrede) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan perdamaian diantara  pihak  yang  berperkara.  Namun  dalam  praktiknya,  Mahkamah  Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya sebagai formalitas saja tanpa mengupayakannya secara optimal (Usman, 2012 : 27).
Sebenarnya, mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, namun kemudian  sekarang  ini  lembaga  mediasi  sudah  menyeberang  memasuki  wilayah pengadilan.  Dapat  dikatakan  bahwa  mediasi  merupakan  pengembangan  dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang terdapat dalam pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (vrede) yang telah ada sebelumnya, yang mengharuskan hakim dalam  menyidangkan  perkara  dengan  sungguh  sungguh  dan  mengusahakan perdamaian diantara pihak yang berperkara, Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim dalam menganjurkan perdamaian di pengadilan hanya  sebagai  formalitas  saja  tanpa  mengupayakannya  secara  optimal  (Usman, 2012 : 27).
Kehadiran  PERMA  No.  1  Tahun  2016  dimaksudkan  untuk  memberikan kepastian,  ketertiban,  kelancaran  dalam  proses  mendamaikan  para  pihak  untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian  sengketa  dan memenuhi  kebutuhan  pelaksanaan  mediasi  yang  lebih  berdayaguna  dan  mampu meningkatkan  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan.  Mediasi  mendapatkan kedudukan  penting  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016,  karena  proses  mediasi merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses  berperkara  di  pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2).
Mediasi  mendapatkan  kedudukan  penting  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016, karena  proses  mediasi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses berperkara  di  pengadilan.  Para  pihak  wajib  mengikuti  prosedur  penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila pihak penggugat melanggar atau enggan menerapkan prosedur  mediasi,  maka  gugatan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  oleh  Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban membayar biaya mediasi bila pihak penggugat  tidak  beritikad  baik  dalam  proses  mediasi  yang  dinyatakan  di  dalam Pasal  22  Ayat  1  Dan  Ayat  2 .  Oleh  karenanya,  mediator  dalam  pertimbangan putusannya  wajib  menyebutkan  bahwa  perkara  yang  bersangkutan  telah diupayakan  perdamaian  melalui  mediasi  dengan  mengeluarkan  putusan  yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.
Mediasi sebagai salah satu penyelesain alternatif sengketa yang belum lama ini diketahui  dan  dikenal  oleh  masyarakat  pada  umumnya  dan  juga  belum  dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia.Tidak semua Pengadilan yang menerapkan atau menggunakan medasi.Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi soialisasi baik bagi  masyarakat  Indonesia,  birokasi  pemerintah,  maupun  para  penegak  hukum. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg tersebut,  maka  jelas  hakim  mempunyai  peranan  yang  aktif  untuk  mengusahakan penyelesaian  secara  damai  untuk  perkara  perdata  yang  diperiksanya,  Dalam kaitannya  ini  hakim  haruslah  dapat  memberikan  suatu  pengertian  bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang  lebih  baik  dan  bijaksana  daripada  diselesaikan  dengan  cara  putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyrakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan (Syahrani,2000:66).
Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat  menyelesaikan  sengketa  secara  mediasi  baik  yang  diupayakan  hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument  efektif  mengatasi  beban  perkara  karena  mediasi  adalah  sukarela  dan membantu  bukan  membebani  para  pihak  dan  waktu  tidak  terbuang  untuk menyelesaikan  sengketa  berdasarkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan (Astuti, 2015 :5).
Akan  tetapi  kenyataannya  praktik  yang  dihadapi,  jarang  dijumpai  putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan  prosedur  proses  mediasi  ini  seoptimal  mungkin.  Dalam  upaya mengoptimalkan  mediasi  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  perdata,  para hakim  di  Pengadilan  sudah  seharusnya  selalu  mengupayakan  dua  pihak  yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian  sengketa.  Mediasi  juga  perlu  dimaksimalkan  penerapannya  karena pada  prinsipnya  suatu  peraturan  dibuat  untuk  dijalankan,  demikian  juga  halnya
dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Harun, 2010 :30).
Pengadilan  sebagai  salah  satu  lembaga  penyelesaian  sengketa,  pada  saat  ini dipandang masih belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat.Masyarakat masih menghadapi kenyataan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan masih membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan menumpuknya perkara di pengadilan yang membuat lamanya proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalistis, sehingga proses penyelesaian sengketa di pengadilan dirasa masih kurang efektif dan efisien (Harahap, 2007 : 229).
Sengketa dapat terjadi kepada siapa saja.Sengketa dapat terjadi antara individu dengan  invidu,  antara  individu  dengan  kelompok,  antara  kelompok  dengan kelompok,  antara  perusahaan  dengan  perusahaan,  antara  perusahaan  dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. (Amriani, 2011 : 12). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat  Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B?
2. Bagaimana  hambatan  hambatan  dalam  pelaksanaan  Mediasi  sengketa  Tanah Adat Setra Karang Rupit di pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B ?

## Metode
Jenis  penelitian  ini  digunakan  adalah  jenis  penelitian  atau  metode pendekatan yuridis empiris, penelitian efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat yang merupakan kesenjangan antara norma ( das sollen ) dengan realitas hukum (das sein).
Penelitian  ini  bersifat  deskritif.Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendiskripsikan persepsi terhadapKepala Mediator Di Pengadilan Negeri Singaraja Kels  1  B  yang  berada  di  di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng  untuk  memberikan informasi terkait Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra KarangRupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Data  yang  digunakan  dalam  penyusunan  atau  penulisan  proposal  ini  ialah  Data Primer  dan  Data  Skunder.  Pada  penelitian  ini  akan  menyasar  Ketua  Pengadilan negeri Singaraja yang bagian Mediator.
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan  studi  dokumentasi.Berdasarkan  kebutuhan  dalam  penelitian  ini  peneliti memerlukan  subyek  yaitu  Ketua  Pengadilan  Atau  Meditor  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja  kelas  1B.Sedangkan  Objek  Penelitian  Penelitian  ini  adalah  Tanah  Desa Pakraman  berupa  Putusan  sengketa  Tanah  Desa  Pakraman  Desa  Temukus  dan dikaitkan ke dalam Perma No 1 Tahun 2019 tentang Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.Dalam Pengolahan data yang dilakukan dengan model analisis kualitatif  dengan  mengambil  kesimpulan  berdasarkan  pemikiran  yang  logis  dari
hasil wawancara dengan para informan maupun dari data yang diperoleh dari studi keputusan dan analisis dalam bentuk desktriptif.
Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan tahapan , tahapan ini adalah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Data yang dikumpulkan baik primer maupun skunder diolah berdasarkan pola dan tema, 2. Selanjutnya diklasifikasikan antara data  yang  satu  dengan  data  yang  ainnya.  3.  Melakukan  interprestasi  dilakukan penafsiran  menurut  peneliti,  untuk  memahami  isi  data  keseluruhan.  4.  Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## Pembahasan Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat  Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.  Mediasi berasal  dari  bahasa  Inggris  yang  berarti  menyelesaikan  sengketa  dengan menengahi.  Mediasi  merupakan  proses  negosiasi  pemecahan  masalah,  dimana pihak  luar  yang  tidak  memihak  (impartial)  bekerjasama  dengan  pihak  yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus  sengketa,  tetapi  hanya  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan persoalan  persoalan  yang  dikuasakan  kepadanya.  Adapun  Penerapan  Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat  Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja  Kelas  1B  yaitu  bahwa  dalam  kasus  kasus  seperti  perceraian  perbuatan melawan  hukum  dan  yang  menyangkut  mengenai  perdata  wajib  perlu  dilakukan sebuah  mediasi  sesuai  dengan  PERMA  1  Tahun  2016  dan  adapun  pengecualian terhadap  perkara  yang  tidak  di  mediasi  seperti  perkara  perkara  singkat  yaitu seperti  perkara  perusahan,  perkara  niaga  dan  perkara  perkara  lainnya  dalam mediasi  mengenai  tanah  adat  mengikuti  prosedur  yang  ada  di  pengadilan  negeri tersebut  dan  adapun  proses  jalanya  mediasi  tersebut  akan  di  damping  oleh mediator untuk menyiapkan segala berkas atau apapun yang menyangku mengenai mediasi tersebut.
Bahwa  dalam  penyempurnaan  mediasi  ini  adapun  peraturan  yang  dipakai yaitu Undang Undang No 4 Tahun 2016 didalam desa adat sudah ada yang mengatur nya yang disebut sebagai kerta desa karena dalam konflik permasalahan tersebut adapun tingkatan tingkatan nya yang pertama adapun penyelesaian mediasi melalui tingkat desa yang menyelesaikanya dan jika di dalam desa adat atau kepala desa tersebut tidak ada titik terang atau titik temu dalam permasalahan tersebut baru akan dilanjutkan ke dalam, kecamatan setelah itu ada namanya majelis madya adat kabupaten dan jika tidak di terima baru upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara  adat  maupun  nasional  yng  perkaranya  memang  suadah  mau  masuk  dan mediator  pun  menginginkan  suatu  keberhasilan  terhadap  suatu  perkara  yang masuk atau yang ditangani tersebut.
Dimana dalam suatu perkara di daerah buleleng nantinya akan ada perwakilan yang dihadiri oleh bendesa adat dalam kasus sengketa tanah karang Rupit ini terjadi sekitaran tahun 2012 dimana bendesa adat beramai ramai datang ke  pengadilan negeri  singaraja  untuk  melakukan  mediasi  di  dalam  mediasi  tersebut  pihak penggugat adalah milik pribadi dan penjelasan dari pihak tergugat mengungkapkan tanah  setra  karang  Rupit  tersebut  adalah  tanah  milk  Druwe  Desa  atau  tanah
tersebut milik desa pakraman sudah lama. selanjutnya dalam penerapanya tersebut dimana  konsekuensi  seorangyang  ingin  mengikuti  suatu  mediasi  tersebut  harus mengungkapkan fakta fakta yang kuat agar tim mediator tersebut bisa memahami dan bisa mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tanah setra karang Rupit tersebut.
Alur proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.adalah sebagai berikut :
1. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Negeri
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri
3. Sidang  pertama,  hakim  pemeriksa  wajib  menjelaskan  prosedur  mediasi kepada para pihak
4. Pemilihan mediator :
• Penunjukan Mediator atas dasar kesepakatan para pihak
• Penunjukan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis
5. Penyerahan resume perkara kepada mediator
6. Proses mediasi, berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah  melakukan  Mediasi.  Dapat  diperpanjang  selama  30  hari  dan berdasarkan  permintaan  para  pihak  kepada  hakim  pemeriksa  dapat diperpanjang lagi.
7. Laporan  hasil  mediasi,  yakni  mediator  membuat  laporan  secara  tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara
Selanjutnya  Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  di  mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan  sengketa  antara  para  pihak.Dalam  hal  ini  para  pihak  menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antar mereka asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika  social  hubungan  konflik  dengan  cara  mempengaruhi  kepercayaan  dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberi pengetahuan atauinformasi, atau dengan  menggunakan  proses  negosiasi  yang  lebih  efektif  dengan  demikian membantu  para  peserta  untuk  menyelesaikan  persoalan  persoalan  yang dipersengketakan.  Dibeberapa  kepustakaan  ditemukan  banyak  definisi  mengenai mediasi
Berdasarkan  pembuktian  dari  pada  mediasi  tersebut  pihak  pengugat  juga mengungkapkan alat bukti yang digunakan adalah sertifikat hak milik, wasiat dan warisan dari orang tua milik penggugat. Sehingga prinsip yang digunakan dalam tim mediator  dalam  penyelesaian  tanah  sengketa  karang  Rupit  ini  adalah  sebagai berikut :
1. Memiliki etika yang baik
2. Dari pihak manapun tidak boleh ada yang disembunyikan
3. Dalam prinsip mediasi juga harus merahasiakan hasil dari mediasi tersebut karena hasil mediasi hanya yang mengetahui dari piihak pihak yang sedang bersengketa.
Bahwa  dalam  hal  lain  mediator  harus  juga  menanyakan  terlebih  dahulu pembuktian  yang  akan  digunakan  dalam  persidangan,  selain  itu  dalam  mediator
mengenal  istilah focused yang  artinya  dimana  salah  satu  pihak  tergugat  dan penggugat disuruh untuk keluar dan ditanyakan satu persatu selanjutnya menggali lebih  dalam  atas  dalil  dalil  yang  terjadi  agar  tim  mediator  bisa  mencermati  apa harusnya  dilakukan  untuk  mengupayakan  penyelesaian  perdamaian  tanah  setra karang Rupit yang berada di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tersebut
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diberikan  dalam  mediasi  atau  penerapan mediasi atas sengketa karang Rupit tersebut di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B  oleh  hakim  anggota  pak  dipa  adalah  pihak  penggugat  dan  tergugat  haruslah memiliki etika baik dalam proses jalanya mediasi di pengadilan maupun desa adat dan di majelis adat yang berada di Kabupaten maupun Kecamatan, Mediator harus menggali  lebih  dalam  permasalahan  permasalahan  yang  terjadi  atau  mengenai sengketa  tanah  setra  karang  Rupit,  pihak  mediator  harus  mencerna  kronologis permaslahan yang terjadi dan pihak penggugat dan tergugat harus memiliki bukti yang kuat untuk pembuktian didalam persidangan maupun dalam mediasi.
Pemberlakuan atau keberadaan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilepaskan dari pasal 130 HIR, dan pasal 154 R.Bg menyatakan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak telah datang maka pengadilan negeri singaraja mencoba dengan perantara ketua dengan memperdamaikan itu ayat 2 menyatakan jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah  akta  dengan  nama  kedua  belah  pihak  diwajibkan  untuk  mencakupi perjanjian yang dibuat itu.
Mediator  menjelaskan  tentang  akibat-akibat  hukum  dari  suatu mediasi.Mediator  disini  menjelaskan  bahwa  akibat  hukum  dari  mediasi.yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik. Tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata yang diselesaikan dengan cara mediasi atau damai. Apabila kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara  mediasi  oleh  para  pihak,  kesepakatan  tersebut  dapat  segera  dilakasanakan, tetapi mediator disini mempunyai tugas dan kewenangan agar kesepaktan tersebut sah di hadapan hukum maka mediator membuatkan akata yaitu akta perdamaian yang  nantinya  ditanda  tangani  oleh  kedua  para  pihak.  Kekuatan  dari  akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mediator  dalam  membuat  suatu  pertmbangan  lebih  aktif  dalam  mendorong agar para pihak menjadikan kesepkatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasi dari  kesepakatan  mediasi  dari  kedua  belah  pihak  menjadikan  suatu  akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak
Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Mediasi Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Dipengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
Proses perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan inilah yang kemudian di evaluasi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA terbaru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan yang merupakan tindak lanjut perbaikan dari PERMA sebelumnya dengan harapan agar proses mediasi bisa berjalan lebih baik dengan penyelesaian secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak.
Dalam  mediasi  akan  selalu  ada  kegagalan  dalam  kegagalan  tersebut  sangat berpengaruh pada jalanya proses mediasi adapun beberapa hambatan hambatan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut :

## 1. Ketidakhadiran Para Pihak
Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak  mungkin  proses  mediasi  dapat  dilaksanakan,  jika  salah  satu  pihak  tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para  pihak/salah  satu  pihak  tidak  mau  menghadiri  pertemuan  yang  telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai (Restami, 2015 : 53).

## 2. Melewati Batas Waktu
Alasan  kedua  yang  dapat  menimbulkan  mediasi  tidak  berhasil  atau  tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewati.
Menurut Pasal 24 Ayat (2) disebutkan “ bahwa Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.”
Menurut  Pasal  24  Ayat  (3)  menyebutkan “bahwa  Atas  dasar  kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “
Sebenarnya  PERMA  telah  mengatur  waktu  pelaksanaan  mediasi  dengan sangat luas. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan, bahwa jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan damai di pengadilan tingkat pertama, maka pada proses  upaya  hukum  para  pihak  masih  bisa  meminta  waktu  kembali  untuk melakukan  proses  mediasi,  misalnya  pada  saat  pemeriksaan  banding,  kasasi maupun  peninjauan  kembali,  para  pihak  masih  bisa  mengajukan  waktu  lagi melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi

## 3. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik
Proses mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara  damai  dan  tidak  boleh  ada  intrik  atau  maksud-maksud  lain  dibalik kehendak  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Pelanggaran  terhadap  keharusan tersebut  mengakibatkan  proses  mediasinya  dapat  dinyatakan  gagal,  baik  atas usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator
4. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi
Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan kehadapan Hakim  Pemeriksa  Perkaranya  untuk  dikuatkan  menjadi  akta  perdamaian.  Jika dalam  isi  kesepakatan  damai  tersebut  terdapat  hal-hal  yang  bertentangan dengan  hukum  atau  sifatnya  tidak  mungkin  dilaksanakan  melalui  prosedur hukum  atau  adanya  itikad  buruk  dari  salah  satu  pihak  dalam  menyepakati kesepakatan  damai  tersebut,  maka  mediator  tetap  berhak  untuk  menyatakan
bahwa  mediasinya  telah  gagalKesulitan  saat  berdamai  oleh  para  pihak  di pengadilan  negeri  Sungguminasa  dilatarbelakangi  oleh  faktor  gengsi  belaka. Kadang  persoalan  harga  diri  para  pihak    menjadi  benteng  yang  kokoh  untuk enggan memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing- masing  serta  tidak  adanya  itikad  baik  dari  para  pihak  untuk  menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja sengketa tanah, kadang luas tanah yang diperebutkan tidak seberapa namun karena Selain hal-hal yang disebutkan diatas, dalam pengamatan penyusun selama melakukan  penelitian  bahwa  yang  menghambat  proses  mediasi  di  pengadilan juga disebabkan oleh mediator. Dimana para pihak cenderung memilih mediator dari hakim pengadilan Sungguminasa bukan hakim mediator dari kalangan luar pengadilan  yang  telah  memiliki  sertifikat  mediator  meskipun  juga  tersedia mediator  yang  bersertifikat  di  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  namun  masih kurang  sehingga  untuk  memenuhi  ketersediaan  mediator  hakim  maka  Ketua pengadilan Sungguminasa mengangkat beberapa hakim yang ada di lingkungan pengadilan  untuk  menjadi  mediator.  Para  pihak  cenderung  mengiyakan  untuk memilih  mediator  yang  ada  di  Pengadilan  atau  menyerahkan  kepada  majelis hakim untuk menentukan siapa yang akan menjadi mediator pada saat mediasi, ini menunjukkan bahwa para pihak hanya menganggap mediasi hanya sekedar prosedur yang harus dilalui untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya bukan hal  penting  untuk  dipertimbangkan.  Sangat  penting  untuk  seorang  hakim mediator untuk mengikuti pembekalan mediasi, karena untuk menjadi mediator dibutuhkan keterampilan (skill) melalui pembekalan khusus mengenai mediasi. Meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun  pada  kenyataanya  tingkat  keberhasilan  lembaga  di  peradilan  masih sangat rendah. Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan,  misalnya:  karena  sengketa  para  pihak  dilandasi  oleh  konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak untuk membentuk forum komunikasi, atau karena mediator belum memahami teknik-teknik penyelesaian konflik yang baik sehingga kurang bisa memacu para pihak  untuk  dapat  menempuh  perundingan.  Faktor  yang  disebutkan  terakhir banyak  dialami  oleh  para  mediator  dari  kalangan  Hakim  Pengadilan  yang sebelumnya tidak memiliki basis pendidikan khusus di bidang resolusi konflik (D.Y. Witanto,  2011 : 28 ).
Selanjutnya Hakim Pengadilan Bapak Dipa mengatakan dalam jangka waktu 40 hari jika tidak selesai maka mediasi itu bisa dinyatakan gagal
Dalam  solusi  yang  bisa  dipertimbangkan  dalam  gagalnya  mediasi  tersebut adalah setiap pihak diberikan sebuah kesempatan untuk mempresentasikan suatu permasalahan yang dialami oleh para pihak yang sedang bersengketa.
Adapun tujuan dari dilakukanya presentasi adalah memberikan suatu informasi terhadap  mediator  tentang  sengketa  para  pihak  tersebut  dalam  presentasi  yang dilakukanoleh  pihak  yang  bersengketa  tersebut  harus  memberikan  keterangan yang jujur dan tidak ada yang disembunyikan. Selanjutnya peran mediator untuk mengidentifikasi suatu masalah dari para pihak dan hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permsalahan  yang terjadi, selanjutnya di pastikn bahwa  para  pihak  mendengar  dan  memahami  hasil  ringkasan  yang  dibuat  oleh
mediator secara bersama sama. Lalu jika memang dengan cara seperti ini tidak ada kesepakatan maka akan dilanjutkan kedalam persidangan.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut  : pertama, penerapan  mediasi  dalam  sengketa  tanah  setra  karang  rupit sudah  dilaksanakan  pada  saat  persidangan,  namun  masih  mengalami  beberapa kendala atau hambatan sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan lancar.
Kedua, hambatan  hambatan  dalam  proses  mediasi  mengenai  Tanah  Setra Karang  Rumpit  Di  Desa  Temukus,  Kecamatan  Banjar,  Kabupaten  Buleleng  Yang Dilakukan Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B adalah Pihak tergugat tidak akan pernah  menyerahkan  Tanah  Setra  Karang  Rumpit  tersebut  walaupun  sejengkal tangan  kepada  pihak  penggugat,  Warga  yang  ikut  kepengadilan  negeri  singaraja tersebut agak sedikit ricuh dan mengganggu sedikit jalanya mediasi di para pihak yang bersengketa.

## Saran
Bagi Kepala Mediator Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B disarankan agar lebih menekankan kepada kedua belah pihak yang sedang bermediasi dengan perkaranya  tersebut  selain  itu  dari  beberapa  pihak  pengadilan  haus mensosialisasikan  aturan  aturan  yang  berlaku  mengenai  mediasi  agar  mediasi mengetahui  dengan  sebenarnya  aturan  seperti  apa  yang  harus  digunakan  dan bagaimana beretika dalam menghadapi mediasi dipengadilan negeri singaraja kelas 1B Bagi  Bendesa  Adat  Desa  Pakraman  Temukus  disarankan  agar  sebelum memediasi dalam perkara tanah adat pihak pihak yang sedang bermediasi di kepala desa agar memberikan saran untuk bermediasi secara aman dan mengaspirasikan suaru  yang  memang  pantas  di  bicarakan  menurut  sengketa  tersebut  selain  itu pemahaman  yang  kurang  dimengerti  oleh  masyarakatbendesa  adat  atau  kepala desa segera merealisasikan aturan aturan yang menuju mengenai mediasi tersebut.

## Daftar Referensi
Nurnaningsih  Amriani,  2011 .  mediasi  alternatif  penyelesaian  sengketa  perdata  di Pengadilan Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rachmadi  Usman,  2012 .  Mediasi  di  Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik, Jakarta: Sinar Grafika,
Syahrani Riduan, 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya M. Yahya Harahap, 2007. Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Badriyah Harun, 2010. Prosedur Gugatan Perdata . Yogyakarta, Pustaka Yustisia D.Y. Witanto, 2011. HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta,
Milana Restami, 2015, Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015 , Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin.