## OPEN ACCESS

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA ADAPTASI DALAM PENERAPAN SMART CITY DI WILAYAH KABUPATEN (STUDI KASUS: KABUPATEN SUKOHARJO)
Lestyanto Cahyadani 1 , Achmad Djunaedi 2 1 Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 2 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

## Abstrak
Pada mulanya, konsep smart city (kota cerdas) muncul dari kekhawatiran akan dampak terus tumbuhnya kawasan perkotaan. Namun kini konsep smart city tidak hanya diterapkan di perkotaan, melainkan juga di kawasan perdesaan. Di Indonesia, kawasan perdesaan tersebut berada dalam wilayah administrasi kabupaten. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menyusun pedoman penyusunan kebijakan smart city untuk dapat diterapkan di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya yang terlibat dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. Penerapan konsep smart city di wilayah kabupaten menarik untuk diidentifikasi karena membutuhkan adaptasi mengingat sebagian besar wilayahnya berupa kawasan perdesaan. Salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo yang hampir 90%  wilayahnya  berupa  kawasan  perdesaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  adaptasi  yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan konsep smart city di wilayahnya dengan menggunakan metode studi kasus. Hasilnya  adalah  Kabupaten  Sukoharjo  melakukan  adaptasi  konsep  smart  city  untuk  disesuaikan  dengan  isu  dan  permasalahan  di wilayahnya, terutama kawasan perdesaan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menerapkan smart city berbasis perdesaan terlihat pada adaptasi dalam enam dimensi smart city yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi geografis, potensi desa, sosial dan  budaya  masyarakat,  sumber  daya  alam,  dan  infrastruktur.  Bentuk  penyesuaian  penerapan  konsep  smart  city  di  wilayah  yang didominasi oleh kawasan perdesaan dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya pengembangan potensi sekaligus penyelesaian masalah secara efektif dan efisien.
Kata kunci: adaptasi; kabupaten; perdesaan; perkotaan; smart city

## Abstract
Initially, the concept of smart city emerged from concerns about the impact of continuous urban growth. Nevertheless, this concept at present time has begun to be applied also in rural areas. In Indonesia, rural areas are governed under administration of regency known as “kabupaten”. The Ministry of Communications and Informatics of Republic of Indonesia has compiled a guideline for preparing smart city policy to be implemented in cities and regencies throughout Indonesia, especially for “Gerakan Menuju 100 Smart City” program. The application of smart city concept in regencies is important to be identified since it requires adaptation considering the rural characteristics on most of the territories. Sukoharjo Regency, which nearly 90% of its territory is rural areas, adapts smart city concept to suit its issues and problems. This research uses case study method and aims to identify the factors that cause adaptation by Sukoharjo Regency in implementing of smart city concept, especially in rural areas. The commitment of the Sukoharjo Regency government to implement a rural- based  smart  city  can  be  seen  through  the  adaptation  in  the  six  dimensions  of  the  smart  city  which  is  influenced  by  factors  such  as geographical conditions, village potential, social and cultural communities, natural resources, and infrastructure. The form of adjustment to the application of the smart city concept in areas dominated by rural areas is carried out by Sukoharjo Regency as an effort to develop potential as well as to solve problems effectively and efficiently.
Keywords: adaptation; regency; rural; smart city; urban

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  manusia  terus  bertambah  jumlahnya.  Pertambahan  yang  terus-menerus  ini berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan dasar manusia yang berimplikasi pada tingkat eksploitasi sumber daya alam.
Padahal, sumber daya alam yang tersedia terbatas jumlahnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik, baik antara manusia dengan  alam  maupun  manusia  dengan  manusia.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  sebuah  kebijakan  yang  mampu  mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien sehingga terjadi keseimbangan antara manusia dan alam di dalam satu ruang kehidupan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerapkan smart city .
Smart  city atau  kota  cerdas  dapat  dikaitkan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  kehidupan  masyarakat perkotaan (Giffinger et. al., 2007). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen wilayah kota dapat didorong oleh konsep smart city ini. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa smart city merupakan hasil dari pergeseran konsep cyber city . Cyber city menekankan pada pengembangan teknologi informasi dalam pembangunan kota, sedangkan smart city mengarahkan pengembangan kota dengan cara yang lebih cerdas tidak hanya dari sisi teknologi melainkan juga pada aspek pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (Rachmawati, 2018). Di samping itu, dengan adanya smart city , pembangunan kolaboratif juga dapat tercipta. Kolaborasi tersebut melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat sehingga menciptakan interaksi yang dinamis di antara keduanya (Djunaedi, Marsoyo, et al., 2018).
Smart city telah menjadi tren dalam kebijakan pembangunan kota-kota di dunia. Beberapa kota di dunia yang menerapkan smart city antara lain London, Shanghai, Barcelona, Singapura, Zurich, Oslo, Taipei, dan Lausanne. Lima kota terakhir yang disebutkan,  secara  berurutan,  merupakan  5  besar  World  Best  Smart  City  tahun  2021  versi  Institute  of  Management Development atau IMD. Sementara itu, terdapat 3 kota dari Indonesia yang masuk ke dalam daftar World Best Smart City tersebut, antara lain Jakarta, Medan, dan Makassar. Ketiga kota tersebut secara berurutan menempati ranking 91, 99, dan 100 dari 118 kota yang dinilai di seluruh dunia.
Di  dalam  negeri,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  telah  menginisiasi  sebuah  gerakan  untuk  menggalakkan program smart city di Indonesia, yaitu Gerakan Menuju 100 Smart City. Tujuan gerakan ini adalah memfasilitasi 100 kota dan kabupaten yang terpilih dari seluruh wilayah Indonesia untuk dapat menyusun program-program smart city sehingga tercipta kota-kota dan kabupaten-kabupaten cerdas di Indonesia. Salah satu wilayah yang terpilih untuk menjalankan gerakan ini adalah Kabupaten Sukoharjo.
Kabupaten Sukoharjo ditunjuk sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City pada tahun 2018. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo langsung bergerak dengan menetapkan rencana induk atau masterplan smart city Kabupaten Sukoharjo melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 (Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 2018, 2019). Sebagai sebuah wilayah kabupaten, Sukoharjo terdiri atas 89% kawasan perdesaan dan 11% kawasan perkotaan yang tersebar pada 150 desa dan 17 kelurahan di 12 kecamatan. Total luas wilayah Kabupaten  Sukoharjo  adalah  466  km 2 .  Dominasi  kawasan  perdesaan  atas  kawasan  perkotaan  di  Kabupaten  Sukoharjo mempengaruhi karakteristik wilayah Sukoharjo menjadi berkarakteristik kawasan perdesaan.
Namun demikian, konsep smart city yang ada saat ini lahir dari isu dan permasalahan perkotaan, sehingga poin-poin yang ada  dalam  konsep  tersebut  tidak  benar-benar  sesuai  dengan  isu  dan  permasalahan  pada  kawasan  perdesaan. Pengembangan smart  city berbasis  kawasan  perdesaan  memerlukan  adaptasi  karena  konsep smart  city sejatinya  lebih kompatibel dengan kondisi yang ada di perkotaan. Tujuan adaptasi dalam pengembangan smart city di perdesaan atau smart village maupun smart regency adalah untuk menyesuaikan dengan isu dan permasalahan yang ada di kawasan perdesaan. Dalam konsep smart village , dimensi yang sesuai antara lain smart governance, smart community, smart economy, smart branding dan smart  environment .  Sedangkan  untuk smart  mobility,  smart  transportation ,  dan smart  people masih  kurang sesuai dengan isu dan permasalahan kawasan perdesaan (Rachmawati, 2018).
Di dalam panduan penyusunan Masterplan Smart City yang disusun oleh Kementerian Kominfo, terdapat enam dimensi yang  perlu  untuk  dipenuhi  oleh  kabupaten/kota  yang  hendak  menerapkan smart  city .  Namun  demikian,  keenam  dimensi tersebut  muncul  dari  isu  dan  permasalahan  di  perkotaan  sehingga  belum  benar-benar  sesuai  jika  diterapkan  di  wilayah perdesaan seperti Kabupaten Sukoharjo. Sebagai contoh, dalam panduan tersebut, di dalam dimensi smart living terdapat elemen sistem transportasi cerdas yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan di perkotaan, yang mana isu dan permasalahan seperti ini sangat jarang terjadi di perdesaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rachmawati (2018) bahwa smart mobility maupun smart transportation kurang sesuai dengan permasalahan di kawasan perdesaan. Di samping itu, pedoman tersebut juga belum meng- highlight isu pada sektor primer padahal ciri khas kawasan perdesaan adalah sektor
primer, khususnya pertanian dan perkebunan. Kabupaten Sukoharjo sendiri merupakan salah satu kawasan lumbung padi untuk Provinsi Jawa Tengah, disamping juga memiliki sentra industri jamu yang dimulai dari budidaya tanaman jamu hingga industri jamu. Ditambah lagi, dalam pedoman tersebut juga belum mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan budaya antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses adaptasi konsep smart city di Kabupaten Sukoharjo dengan tahapan seperti pada Gambar 1. Diharapkan, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para stakeholder terkait bahwa konsep smart city perlu disesuaikan dengan isu dan permasalahan kawasan perdesaan ketika diterapkan di wilayah kabupaten.
Gambar 1. Tahapan Identifikasi Faktor Penyebab Adaptasi Smart City di Kabupaten Sukoharjo

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Smart city merupakan konsep pengembangan ruang kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kota, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pemaknaan smart city sering kali dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat perkotaan (Giffinger et. al., 2007). Smart city juga dianggap merupakan hasil pergeseran dari konsep cyber city (Rachmawati, 2018). Cyber city dimaknai hanya sebagai suatu konsep pengembangan kota yang berorientasi pada kemajuan teknologi siber atau segala hal yang terkait dengan sistem komputer, informasi, dan internet. Smart city menggeser makna cyber city menjadi lebih luas dan lebih cerdas, tidak  hanya  dalam  bidang  teknologi,  melainkan  juga  dalam  bidang  pemerintahan,  ekonomi,  lingkungan,  hingga  sosial masyarakat (Rachmawati, 2018).
Kecerdasan  dalam smart  city juga  berperan  dalam  penerapan  pola  pembangunan  partisipatif  dan  kolaboratif  dengan melibatkan  peran  aktif  masyarakat  sehingga  menciptakan  interaksi  yang  dinamis  antara  pemerintah  dan  masyarakat (Djunaedi, Permadi, et. al., 2018). Kota cerdas atau smart city dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kota yang sistem dan manajemennya  mampu  mendeteksi  dan  memberitahu  bahwa  akan  atau  sedang  terjadi  masalah  serta  memberi  usulan tindakan terhadap masalah tersebut secara otomatis (Djunaedi, 2014).
Smart  city merupakan  sebuah  perwujudan  akan  kinerja  yang  baik  yang  berwawasan  ke  depan  berdasarkan  enam karakteristik, antara lain smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, sm art living (Giffinger et. al., 2007). Keenam karakteristik tersebut terwujud berkat kombinasi antara kemampuan membuat keputusan, kemandirian, serta kepedulian yang dimiliki oleh masyarakat. Smart economy dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk daya saing  seperti  inovasi,  kewirausahaan,  produktivitas,  hingga  ketenagakerjaan,  dan  akses  pasar. Smart  people berbicara tentang  kualitas  sumber  daya  manusia,  tidak  hanya  tingkat  pendidikan,  melainkan  juga  kemampuan  interaksi  sosial.
Sementara  itu,  aspek  politik  dan  layanan  administrasi  publik  membentuk  karakter  smart  governance. Smart  mobility dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, baik lokal maupun internasional, serta ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, juga sistem transportasi modern dan berkelanjutan. Smart environment dikaitkan dengan kondisi iklim, polusi, sumber daya alam, serta upaya-upaya perlindungan lingkungan. Terakhir, karakter smart living dipengaruhi oleh aspek-aspek kualitas hidup seperti budaya dan pariwisata, kesehatan dan keselamatan, perumahan, serta pariwisata.
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017
Gambar 2. Enam Dimensi Smart City
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) juga memiliki konsep smart city sendiri. Sama seperti Giffinger, konsep smart city milik Kementerian Kominfo RI tersebut juga terdiri atas 6 dimensi (lihat Gambar 2). Kedua konsep smart city ini memiliki 4 dimensi yang sama antara lain smart governance, smart economy, smart living , dan smart environment . Sementara itu, 2 dimensi lainnya berbeda, di mana Giffinger memiliki smart people dan smart mobility sedangkan  Kementerian  Kominfo  memiliki smart  branding dan smart  society .  Namun  demikian,  sebagai  sebuah otoritas instansi pemerintah, konsep smart city yang dikemukakan oleh Kementerian Kominfo lebih banyak dipergunakan di Indonesia, mengingat pula bahwa inisiator Gerakan Menuju 100 Smart City adalah Kementerian Kominfo.
Dimensi smart governance berorientasi pada tata pemerintahan yang cerdas dalam mengendalikan kehidupan daerah pemerintahan. Pemerintahan yang cerdas diwujudkan dengan kemampuan pemerintah untuk menjalankan birokrasi yang efektif dan efisien serta melibatkan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Terdapat 3 unsur dalam dimensi smart governance yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan.
Selanjutnya  adalah  dimensi smart  branding ,  dimana  suatu  daerah  harus  dapat  memasarkan  daerahnya  untuk meningkatkan daya saing. Smart branding dapat dilakukan dengan berpedoman pada tiga unsur yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Tujuan dari smart branding yaitu meningkatkan nilai jual daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimensi smart branding ini bersesuaian dengan dimensi smart economy , dimana dimensi smart economy memiliki tujuan meningkatkan kemampuan daerah sehingga untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman yang dinamis. Dengan smart economy , diharapkan jalannya ekonomi masyarakat dapat selaras dengan sektor unggulan daerah.
Smart living menjamin kelayakan hidup masyarakat. Kelayakan hidup tersebut ditinjau dari tiga elemen yaitu pola hidup, kualitas kesehatan, serta moda transportasi. Tujuan dari smart living adalah mewujudkan daerah menjadi tempat tinggal yang layak, nyaman, dan efisien. Dimensi ini memiliki kaitan dengan dimensi smart society dan smart environment , dimana smart
society menciptakan kehidupan yang layak dari sisi sosial masyarakat sedangkan smart environment mengaitkan kehidupan yang  harmonis  dengan  alam. Smart  society berorientasi  pada  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang mempertimbangkan bahwa teknologi informasi telah mempengaruhi kehidupan sosial. Aktivitas manusia tidak hanya terjadi secara fisik melainkan juga terjadi secara virtual melalui dunia maya sehingga aktivitas sosial seolah menjadi tanpa batas. Sementara itu, smart environment berorientasi pengelolaan lingkungan secara cerdas dengan adanya perhatian terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan daerah. Dasar dari penerapan smart environment adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  Tujuan smart  environment adalah  mewujudkan  tata  kelola  lingkungan  yang  baik,  bertanggung  jawab,  dan sustainable.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber  dari  observasi  lapangan,  wawancara,  serta  analisis  dokumen  maupun  arsip  resmi  dan  terverifikasi.  Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi antara data hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan dengan menganalisis temuan-temuan penerapan smart city di Kabupaten Sukoharjo. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi di lapangan serta mencoba sendiri aplikasi smart city yang ada. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebagai penyusun dan pelaksana program smart  city di  Kabupaten  Sukoharjo.  Sedangkan  dokumen  yang  dianalisis  antara  lain  Masterplan  Smart  City  Sukoharjo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun berita-berita resmi dari media pemerintah maupun media  mainstream.  Temuan-temuan  tersebut  dijadikan  sebagai  kerangka  untuk  mengidentifikasi  proses  adaptasi  yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan smart city beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan enam dimensi smart city .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 PERBEDAAN KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA
Di  dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, terdapat lima tingkat pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.
Sumber: Pemerintah Republik Indonesia, 2014

## Gambar 3. Hierarki Sistem Pemerintahan di Indonesia
Gambar 3 memperlihatkan bahwa secara hierarki pemerintahan, kota dan kabupaten berada pada tingkatan yang sama. Kota dan kabupaten memiliki peran yang strategis karena memiliki hak otonomi daerah sekaligus bertugas membantu program dan kegiatan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Pemerintah Kota dan Kabupaten juga memiliki wewenang untuk menata dan mengatur ruang wilayahnya sendiri, termasuk juga berwenang terhadap kebijakan smart city . Namun demikian, terdapat beberapa hal fundamental yang membedakan keduanya sebagaimana dapat ditinjau pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbedaan Kabupaten dan Kota di Indonesia Pembeda Kabupaten Kota Kepala Daerah Bupati Walikota Luas Wilayah Relatif luas Relatif kecil Ekonomi Didominasi oleh sektor primer Didominasi oleh perdagangan dan jasa Kepadatan Penduduk Rendah Tinggi Karakter Wilayah Didominasi perdesaan Didominasi perkotaan Fungsi Sebagai hinterland Sebagai pusat kegiatan, terutama ekonomi
Jika mencermati Tabel 1, perbedaan antara kabupaten dan kota secara keruangan dipengaruhi oleh luas wilayah, kegiatan ekonomi, kependudukan, karakter wilayah, dan fungsi wilayah. Dalam kasus Kabupaten Sukoharjo, luas wilayah yang dimiliki adalah sebesar 466 km 2 dimana 89% diantaranya merupakan kawasan perdesaan. Perbedaan signifikan dapat ditemukan pada kota terdekatnya yaitu Kota Surakarta yang hanya memiliki luas wilayah 44 km 2 dan 100% wilayahnya berupa kawasan perkotaan. Adapun kawasan perkotaan tersebut memiliki ciri-ciri, antara lain:
a.  Memiliki kepadatan penduduk yang tinggi;
b.  Perdagangan dan jasa mendominasi aktivitas perekonomian;
c.  Intensitas pergerakan barang dan manusia tinggi;
d.  Sarana dan prasarana relatif lengkap dan merata;
e.  Sumber daya alam terbatas; dan
f.  Kualitas sumber daya manusia relatif baik.
Sedangkan kawasan perdesaan memiliki ciri-ciri, antara lain:
a.  Kepadatan penduduk rendah;
b.  Aktivitas ekonomi didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian;
c.  Intensitas pergerakan manusia dan barang rendah;
d.  Sarana dan prasarana relatif terbatas dan tidak merata;
e.  Sumber daya alam melimpah; dan
f.  Kualitas sumber daya manusia relatif tertinggal dibanding perkotaan.

## 4.2 ADAPTASI SMART CITY KABUPATEN SUKOHARJO

## 4.2.1. Adaptasi Smart Governance
Kabupaten  Sukoharjo  memiliki  konsep  pelayanan  publik  yang  terdesentralisasi.  Kabupaten  Sukoharjo  juga  memiliki layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana di kawasan perkotaan, akan tetapi dibantu dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) Pangkalan Informasi Data Kabupaten Sukoharjo (PIDEKSO) agar masyarakat  desa  dapat  mengakses  layanan  publik  cukup  dari  desanya  masing-masing,  sehingga  masyarakat  desa  tidak selalu harus datang ke pusat kota hanya untuk memperoleh layanan administrasi seperti layanan dukcapil dan sebagainya. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kabupaten pun dapat memperoleh layanan dari pemerintah kabupaten cukup melalui pemerintah  desa  tempat  tinggal  mereka.  Sebagai  tambahan  informasi,  layanan  SID  tidak  hanya  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  di  wilayah  desa  saja  melainkan  juga  masyarakat  di  wilayah  kelurahan,  yang  notabene  merupakan  kawasan perkotaan, meskipun proporsi luasannya hanya 11% dari keseluruhan wilayah Sukoharjo.
Penerapan dimensi smart governance di Kabupaten Sukoharjo merupakan wujud dari adaptasi smart city dalam wilayah kabupaten, yang secara geografis relatif lebih luas dibandingkan kota. Wilayah yang luas mengakibatkan jarak rata-rata antara pusat kabupaten dengan wilayah di bawahnya menjadi relatif lebih jauh daripada di kota. Hal ini tentunya berdampak pada jangkauan  layanan  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan bahwa rata-rata jarak tiap kecamatan di Sukoharjo ke pusat kabupaten adalah 13,67 km dengan kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan Sukoharjo sejauh 2 km, dan kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Kartasura, sejauh 25 km. Hal ini kontras dengan Kota Surakarta, misalnya, yang memiliki rata-rata jarak setiap kecamatan ke pusat Kota Surakarta hanya 3,84 km dengan kecamatan terdekat dan terjauh masing-masing memiliki jarak 2,2 km dan 7,5 km dari pusat kota.
4.2.2. Adaptasi Smart Branding
Smart branding berhubungan dengan potensi daerah yang dirasa bisa menjadi trademark tersendiri bagi daerah tersebut. Di perkotaan, potensi daerah yang dimiliki cukup terbatas, mengingat sumber daya alam yang dimiliki juga sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan branding di wilayah perkotaan mengandalkan potensi pada sumber daya ekonomi non alam. Sebagai contoh, Kota Surakarta mengembangkan smart branding berdasarkan potensi sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta yang memiliki brand sebagai Kota Pelajar, atau Kota Surabaya yang identik dengan brand Kota Pahlawan. Terlihat bahwa branding yang dilakukan oleh kota-kota tersebut cenderung terarah pada pemanfaatan sumber daya non alam.
Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo cenderung memiliki banyak pilihan dalam pengembangan smart branding . Sukoharjo memiliki potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi trademark -nya sendiri. Bahkan, secara gamblang, di dalam Masterplan  Smart  City  Sukoharjo  dijelaskan  bahwa  Kabupaten  Sukoharjo  mengembangkan smart  branding dengan mengembangkan potensi kawasan perdesaan. Hal ini terlihat dari program-program smart branding Sukoharjo yang mengarah pada pengembangan potensi desa seperti kerajinan gitar di Desa Ngrombo, kerajinan gamelan di Desa Wirun, serta budidaya tanaman jamu dan industri jamu di Kecamatan Nguter.
Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam dimensi smart branding yaitu dengan pengembangan potensi desa sebagai daya tarik wisata dan kegiatan ekonomi. Ini merupakan bentuk kecermatan pemerintah kabupaten dalam melihat peluang ekonomi, sekalipun Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki citra yang menonjol. Pengembangan potensi desa ini juga sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengembangkan smart city berbasis desa.

## 4.2.3. Adaptasi Smart Economy
Pengembangan smart economy pada kabupaten maupun kota yang menerapkan smart city tidak bisa dilepaskan dari sistem  ekonomi  digital  dan  transaksi  elektronik.  Di  samping  itu,  konsep smart  city juga  menekankan  daerah  untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Konsep pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada internal forces atau kekuatan dari dalam berupa potensi-potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Di samping itu, program pengembangan ekonomi lokal dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan kreatif dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya (Adisasmita, 2005). Faktor  utama  yang  mempengaruhi  pengembangan  ekonomi  lokal  adalah  pengembangan  potensi  yang  berorientasi  pada kekhasan daerah, antara lain kekhasan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kelembagaan (Kuncoro, 2012).
Sama seperti pada dimensi smart branding , Kabupaten Sukoharjo mengembangkan smart economy berdasarkan potensi desa  karena  Kabupaten  Sukoharjo  memiliki  wilayah  yang  relatif  luas  dan  didominasi  oleh  kawasan  perdesaan.  Akibat wilayahnya yang luas tersebut, maka terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan perekonomian antar bagian wilayah Kabupaten Sukoharjo.  Ketidakseimbangan  ini  menimbulkan  kutub-kutub  pertumbuhan  ekonomi  atau  pertumbuhan  ekonomi  secara growth pole . Kutub-kutub pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo tersebut berada di desa-desa yang memiliki potensi perekonomian  yang  tinggi  seperti  Desa  Wirun  dengan  potensi  gamelan,  maupun  Desa  Ngrombo  yang  memiliki  potensi kerajinan gitar. Di samping itu, kutub pertumbuhan juga terjadi pada kawasan industri seperti di Kawasan Industri Nguter (KIN).
Adaptasi  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  dimensi smart  economy lebih  dipengaruhi  oleh  karakter pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sendiri. Kabupaten Sukoharjo bertumpu pada pengembangan potensi desa dan kawasan industri sebagai kutub-kutub pertumbuhan di daerahnya. Selain itu, pandemi Covid-19 yang melanda dunia selama dua tahun ke belakang, mulai tahun 2020, juga mempengaruhi percepatan transformasi transaksi digital sehingga mempercepat proses penguatan ekonomi digital dan transaksi elektronik.

## 4.2.4. Adaptasi Smart Living
Salah satu isu yang terkait dengan smart living adalah sistem transportasi perkotaan. Akan tetapi, hal ini bukan atau belum menjadi isu yang dinilai strategis bagi Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo berperan sebagai hinterland dan bukan sebagai  pusat  aktivitas  maupun  pusat  perekonomian.  Oleh  karena  itu,  intensitas  pergerakan  barang  dan  manusia  di Kabupaten Sukoharjo tidak begitu tinggi layaknya di perkotaan. Dengan demikian, Sukoharjo mewujudkan smart living dengan fokus pada harmonisasi lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat. Hal ini diwujudkan dengan program bantuan
revitalisasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan revitalisasi RTLH diserahkan kepada keluarga yang memiliki tempat tinggal kurang layak dengan tujuan untuk membantu keluarga tersebut membangun kembali tempat tinggalnya. Sementara itu, terdapat pula kebijakan mitigasi bencana dan tata ruang yang memanfaatkan Geospatial Information System atau GIS untuk  mewujudkan  keselarasan  lingkungan  dan  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap  bencana  alam.  Pemanfaatan  GIS tersebut juga dibarengi dengan program ketangguhan bencana berbasis masyarakat.
Adaptasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam dimensi smart living adalah dengan memprioritaskan sasaran sesuai dengan isu-isu kawasan perdesaan. Terlihat dalam program revitalisasi RTLH yang difokuskan untuk perbaikan tempat tinggal yang berupa rumah tapak, bukan merelokasi mereka ke dalam rumah susun. Hal ini sesuai dengan karakter budaya masyarakat desa yang lebih nyaman tinggal di rumah dengan pekarangan luas dan dekat dengan lahan pertanian maupun ternak milik mereka. Akan terjadi cultural shock ketika mereka dipaksa untuk pindah ke rumah susun, yang akan berdampak pada kehidupan mereka terlebih secara psikis dan ekonomi. Di samping itu, terkait dengan mitigasi bencana, Kabupaten Sukoharjo sadar bahwa wilayahnya rawan akan bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Namun demikian, kebijakan yang dilakukan  terkait smart  living ini  difokuskan  pada  ketangguhan  bencana  berbasis  masyarakat,  mengingat  pada  kawasan perdesaan sikap gotong royong masih cukup tinggi. Sikap ini akan sangat bermanfaat ketika benar-benar terjadi bencana. Masyarakat akan saling menolong serta bahu membahu dengan unsur pemerintah dalam penanganan bencana.

## 4.2.5. Adaptasi Smart Society
Dimensi smart society terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peran penting  dalam  keberlangsungan smart  city .  Berkat  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  baik  maka smart  city yang dijalankan di suatu wilayah juga akan baik. Di Kabupaten Sukoharjo, pemberdayaan manusia dalam kerangka smart city dimulai dengan meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat, terutama pada tingkat desa. Program-program pemberdayaan  masyarakat  desa  tersebut  seperti  program  Kampung  Keluarga  Berencana  (KB),  Desa  Inklusi,  Program Kampung Iklim, serta upaya mitigasi bencana berbasis partisipasi masyarakat desa. Ini dikarenakan 89% wilayah di Kabupaten Sukoharjo merupakan kawasan perdesaan.
Pada dimensi smart society , Kabupaten Sukoharjo melakukan adaptasi dengan menyesuaikan smart city untuk menggali potensi sekaligus mengatasi permasalahan yang ada. Potensi yang dimaksud adalah potensi desa, sedangkan permasalahan yang ada adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan formal. Disebut sebagai potensi desa karena  program-program  seperti  Kampung  KB  maupun  Desa  Inklusi  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Sukoharjo  kualitasnya sudah mampu menembus level nasional. Salah satu Kampung KB yang ada di Kabupaten Sukoharjo bahkan menjadi Center of Excellent (CoE) atau percontohan Kampung KB Nasional, tepatnya Kampung KB di Desa Ngasinan. Program-program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah kabupaten untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

## 4.2.6. Adaptasi Smart Environment
Pengembangan smart city tidak dapat lepas dari upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, salah satu dimensi yang ada dalam smart city adalah smart environment . Dimensi smart environment memiliki sasaran yaitu proteksi lingkungan dengan mereduksi sampah dan penggunaan energi terbarukan.
Kabupaten Sukoharjo memiliki modal yang sangat baik untuk mewujudkan smart environment di wilayahnya. Mereka cukup sering  mendapat  penghargaan  pada  bidang  lingkungan  seperti  Adipura  Kirana  Tahun  2018, Green  Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2020, dan penghargaan kampung iklim nasional yang diberikan kepada Kelurahan Ngadirejo dan Kelurahan Kartasura. Prestasi tersebut menjadi modal bagi Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan smart environment di wilayahnya. Saat ini, setidaknya Kabupaten Sukoharjo telah memiliki 30 Kampung Iklim yang memiliki program zero waste family , self watering , ecobrick , dan ombrometer sederhana.
Meskipun memiliki kawasan perdesaan yang sangat luas, ternyata tidak menjamin pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo tidak menghadapi tantangan yang berat. Nyatanya, sebagian dari kawasan perdesaan tersebut sudah berkembang menjadi kawasan peri urban yang dimanfaatkan sebagai kawasan industri. Hal ini menjadi tantangan besar karena industri- industri tersebut menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun atau B3 yang berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena
itu,  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo  berupaya  mewujudkan  tata  kelola  limbah  yang  aman  dengan  mengembangkan database pengelolaan limbah B3, bekerjasama dengan industri-industri besar yang ada. Melalui database tersebut, setiap pabrik yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat melaporkan pengelolaan limbahnya kepada pemerintah kabupaten sehingga pengelolaan limbah di Kabupaten Sukoharjo dapat termonitor dengan baik.
Adapun  dalam  dimensi smart  environment ini,  adaptasi  yang  dilakukan  Kabupaten  Sukoharjo  adalah  penyesuaian terhadap isu lingkungan yang ada. Jika pada mayoritas kawasan perkotaan isu lingkungan didominasi oleh isu sampah rumah tangga,  maka  yang  dihadapi  oleh  Kabupaten  Sukoharjo  lebih  dari  itu,  yakni  limbah  industri.  Namun  demikian,  adaptasi dilakukan  bukan  hanya  untuk  menyelesaikan  masalah,  melainkan  juga  mengembangkan  potensi  daerah.  Hal  ini  sudah ditunjukkan oleh Kabupaten Sukoharjo dengan terus mengembangkan program kampung iklim karena kualitas program yang sudah mencapai level nasional.
4.2.7. Adaptasi Konsep Smart City di Kabupaten Sukoharjo
Program adaptasi serta pengaruh yang menyebabkan terjadinya adaptasi pada tiap-tiap dimensi smart city dapat ditinjau pada Tabel 2.
Tabel 2. Adaptasi Smart City di Kabupaten Sukoharjo Dimensi Smart City Program Adaptasi Faktor Pengaruh Smart Governance Sistem Informasi Desa PIDEKSO di setiap wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo Kondisi geografis dan wilayah yang luas Smart Branding Pengembangan potensi desa sebagai daya tarik ekonomi dan wisata, seperti potensi kerajinan gamelan, kerajinan gitar, hingga industri dan budidaya tanaman jamu Potensi desa dan sumber daya alam yang melimpah Smart Economy Penguatan ekonomi digital dan transaksi elektronik Kemajuan teknologi informasi dan pandemi COVID-19 Pengembangan ekonomi berdasarkan kutub- kutub pertumbuhan sesuai dengan potensi desa Potensi desa dan sumber daya alam yang melimpah Smart Living Program Revitalisasi RTLH yang difokuskan pada rumah-rumah tapak, bukan rumah susun Karakter masyarakat perdesaan yang lebih nyaman tinggal di lingkungan dengan pekarangan luas dan dekat dengan lahan pertanian dan ternak mereka Program mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat desa Karakteristik masyarakat perdesaan yang masih kental, khususnya budaya gotong royong Smart Society Program Kampung KB dan Desa Inklusi Potensi dari program pemberdayaan masyarakat desa yang mampu menembus level nasional Potensi lokal desa dan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai Program mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat desa Karakteristik masyarakat perdesaan yang masih kental, khususnya budaya gotong royong Smart Environment Optimalisasi terhadap program lingkungan yang sudah ada dan penanganan limbah industri Isu terkait limbah B3 yang terjadi di kawasan industri yang ada di Kabupaten Sukoharjo 30 Program Kampung Iklim (Proklim) yang melibatkan kawasan perkotaan dan perdesaan Program-program pelestarian lingkungan yang telah berjalan baik sebelumnya Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu lingkungan dan iklim
Sumber: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, 2019

## 4.3 KONTRIBUSI TERHADAP KEBIJAKAN SMART CITY
Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, popularitas smart city terus meningkat. Hal ini juga diikuti oleh konsep smart village yang menarik perhatian para peneliti dan para pembuat kebijakan (Gerli, Marco, & Whalley, 2022). Sementara itu, di Indonesia,
terlihat bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini terlihat dari konsep  pembangunan  kawasan  perdesaan  di  Indonesia  yang  berorientasi  pada  kemandirian  desa  dengan  menciptakan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing secara global serta membentuk jejaring fungsional dengan kawasan perkotaan (Sutriadi, 2018).
Di  India,  program  semacam  pemberdayaan  masyarakat  perdesaan  dilakukan  melalui  konsep smart  village .  Konsep tersebut berorientasi pada layanan masyarakat di perdesaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan infrastruktur perdesaan dengan jargon ‘ Global means to the local needs ’ yang artinya pemenuhan kebutuhan skala lokal atau desa melalui sarana dan prasarana yang berskala global. Smart village dapat mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi secara  simultan.  Peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  secara  simultan  menandakan  bahwa  perlunya  kecerdasan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sutriadi, 2018).
Namun  demikian,  literatur-literatur  tentang smart  city belum  memberikan highlight pada  kawasan  perdesaan  beserta potensinya dalam rangka menciptakan solusi cerdas dan berkelanjutan (Fennell et. al., 2018). Desa juga memiliki potensi untuk menjadi cerdas dengan pengelolaan-pengelolaan sumber daya alam yang efektif serta penyediaan infrastruktur di desa. Di samping itu, rasa kekeluargaan dan gotong royong yang dimiliki oleh sebagian masyarakat desa dapat menjadi potensi penerapan pembangunan desa yang partisipatif. Seperti yang telah kita ketahui berdasarkan literatur-literatur yang ada, bahwa smart city cenderung berorientasi pada efisiensi pengelolaan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, serta konsep pembangunan kolaboratif dan partisipatif.
Dengan  adanya  program  pembangunan  desa,  desa  memiliki  kesempatan  untuk  menerapkan  konsep  smart  village. Masyarakat  desa  yang  bergotong-royong  untuk  menciptakan  strategi  pengembangan  potensi  dan  aset  lokal  desa  dapat menjadi  permulaan  yang  baik  dalam  pengembangan  konsep smart  village ini. Smart  village merupakan  kesatuan  antara kawasan  dan  komunitas  perdesaan  yang  dibangun  berdasarkan  kekuatan  dan  aset  yang  dimiliki  untuk  mengembangkan peluang-peluang  yang  ada  (European  Network  For  Rural  Development,  2018).  Hal  ini  memperlihatkan  pentingnya  peran pemerintah  untuk  berinvestasi  pada  pemberdayaan  masyarakat  desa  untuk  menggali  ide  dan  meningkatkan  kontribusi masyarakat lokal desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Mengingat formulasi smart city dan smart village juga memiliki gap yang cukup besar terutama dalam penyediaan infrastruktur di kawasan perdesaan (Fennell et. al., 2018). Dalam hal penerapan konsep smart city dalam wilayah kabupaten, tantangannya adalah bagaimana kabupaten harus mampu mengelola kawasan lindung dan kawasan budidaya secara harmoni. Harmonisasi kawasan lindung dan kawasan budidaya  tersebut  akan  mengarahkan  pengembangan  ekonomi  daerah  menjadi  efektif  dan  efisien  yang  didukung  oleh kemajuan teknologi sebagai hasil dari pemberdayaan masyarakat (Sutriadi, 2018). Kemajuan teknologi dan pemberdayaan masyarakat inilah yang merupakan titik awal dari pengembangan konsep smart city . Hal ini juga diperkuat konsep bahwa kota atau kabupaten yang cerdas merupakan layanan berbasis pendayagunaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan secara kolaboratif yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat (Djunaedi, Permadi, et. al. , 2018).

## 5. KESIMPULAN
Sebagai  sebuah  kabupaten,  Sukoharjo  memiliki  lebih  banyak  kawasan  perdesaan  dibandingkan  perkotaan.  Secara proporsi, luas kawasan perdesaan meliputi 89% dari total luas wilayah Sukoharjo. Oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo melakukan beberapa adaptasi untuk dapat menerapkan konsep smart city sesuai dengan isu dan permasalahan kawasan perdesaan  yang  ada  di  wilayahnya.  Adaptasi  dilakukan  pada  6  dimensi smart  city yang  dikemukakan  oleh  Kementerian Kominfo RI, melalui proses yang digambarkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Proses Adaptasi Smart City di Kabupaten Sukoharjo
Skema di atas menggambarkan bentuk dan faktor pengaruh adaptasi yang terjadi pada masing-masing dimensi smart city . Pada dimensi smart governance , adaptasi dilakukan dengan penyesuaian antara layanan masyarakat dan kondisi geografis wilayah. Sementara itu dimensi smart branding dan smart economy merupakan dua dimensi yang sebenarnya saling terkait, dimana adaptasi kedua dimensi ini dilakukan dengan optimalisasi potensi desa-desa di Kabupaten Sukoharjo seperti kerajinan gamelan, kerajinan gitar, kerajinan batik, hingga budidaya tanaman jamu. Selanjutnya, pada dimensi smart living , Kabupaten Sukoharjo  berupaya  menyesuaikan  dengan  karakter  karakteristik  masyarakat  agar  pola  kehidupan  yang  cerdas  tidak menimbulkan cultural  shock .  Di  samping  itu,  potensi  modal  sosial  dari  masih  tingginya  sikap  gotong  royong  masyarakat perdesaan juga dioptimalkan, khususnya dalam hal mitigasi bencana. Kemudian, pada dimensi smart society , Kabupaten Sukoharjo berusaha mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat desa sekaligus mengejar ketertinggalan dalam sarana dan prasarana pendidikan formal dari kawasan perkotaan. Terakhir, dimensi smart environment yang diadaptasi oleh  pemerintah  kabupaten  yang  menyadari  bahwa  industri-industri  besar  dapat  berpotensi  menghasilkan  limbah  B3.  Di samping itu, penghargaan-penghargaan pada bidang lingkungan yang diperoleh menjadi potensi bahwa Kabupaten Sukoharjo bisa melakukan program-program untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Penelitian  ini  dapat  menjadi trigger bagi  para  pemangku  kepentingan  bahwa smart  city di  kabupaten  perlu  untuk memperhatikan isu-isu pada kawasan perdesaan. Konsep smart city yang diterapkan di kabupaten hendaknya menyesuaikan dengan kondisi wilayah, bukan sebaliknya, wilayah dipaksa menyesuaikan dengan konsep smart city . Hal ini dilakukan oleh Kabupaten Sukoharjo dengan cukup baik, dimana pemerintah kabupaten benar-benar memiliki orientasi pada pengembangan smart city berbasis perdesaan. Program-program smart city di Sukoharjo melibatkan partisipasi masyarakat perdesaan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Disamping itu, konsep dasar smart city yang dipergunakan, yaitu 6 dimensi smart  city dari  Kementerian  Kominfo  RI,  diadaptasi  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  sesuai  dengan  isu-isu  kawasan perdesaan tanpa mengubah esensi dasar dari konsep smart city itu sendiri.
Namun demikian, penelitian ini hanya menggunakan satu wilayah sebagai studi kasus yaitu Kabupaten Sukoharjo, yang mungkin belum bisa merepresentasikan penerapan konsep smart city di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, topik penelitian ini dapat digunakan kembali untuk meneliti adaptasi yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain,
sehingga dapat mengidentifikasi bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh wilayah lain, khususnya wilayah kabupaten yang didominasi oleh kawasan perdesaan. Hal ini mengingat bahwa konsep smart city belum 100% sesuai dengan kondisi kawasan perdesaan sehingga membutuhkan adaptasi ketika diterapkan di kabupaten. Jika nantinya ditemukan banyak adaptasi yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain, maka teori dan konsep smart city di kabupaten dapat bergeser menjadi konsep tersendiri, misalnya smart regency maupun smart village .

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2005). Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Djunaedi,  A.  (2014).  Smart  City:  Solusi  Permasalahan  Masa  Depan  Perkotaan  di  Indonesia.  Smart  City:  Solusi  Untuk  Permasalahan Perkotaan Di Indonesia? Yogyakarta.
Djunaedi, A., Marsoyo, A., Suharyanto, I., Roychansyah, M. S., Nugrahandika, W. H., Probosubanu, L., … Achmad, K. A. (2018). Langkah- Langkah Awal Menuju Smart City Kasus Kota Yogyakarta. Bandung: Nusa Media.
Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Widyawan, Rachmawati, R., Hidayat, A., … Egaravanda, S. (2018). Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UGM Press.
European Network For Rural Development. (2018). Smart Villages: Revitalising Rural Services. Luxembourg: European Union. Fennell, S., Kaur, P., Jhunjhunwala, A., Narayanan, D., Loyola, C., Bedi, J., & Singh, Y. (2018). Examining Linkages between Smart Villages and  Smart  Cities:  Learning  From  Rural  Youth  Accessing  The  Internet  in  India.  Telecommunications  Policy,  42(10),  810–823. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.06.002
Gerli, P., Marco, J. N., & Whalley, J. (2022). What Makes a Smart Village Smart? A Review of the Literature. Transforming Government:
People, Process and Policy, 16(3), 292–304. https://doi.org/10.1108/tg-07-2021-0126
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi ć , N., & Meijers, E. (2007). Smart Cities Ranking of European Medium- Sized Cities Final Report. Vienna: Centre of Regional Science, Vienna University of Technology. Diakses dari: http://www.smart- cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City. Jakarta: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Diakses dari: https://www.tanjungpinangkota.go.id/data- download/190708-7225000000-bimtek_smartcity-1-07112017-7_BUKU PANDUAN PENDAMPINGAN - Kompilasi - cover.pdf Kuncoro, M. (2012). Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan? Jakarta: Salemba Empat. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (2018). Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Smart City Kabupaten Sukoharjo. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154527/perbup-kab-sukoharjo-no-3-tahun-2018 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (2019). Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Rencana  Induk  Smart  City  Kabupaten  Sukoharjo.  Diakses  dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/193295/perbup-kab-sukoharjo-no-22-tahun-2019
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.
Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Rachmawati, R. (2018). Pengembangan Smart Village untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency. Jurnal Sistem Cerdas, 1(2), 12– 18. https://doi.org/10.37396/jsc.v1i2.9
Sutriadi, R. (2018). Defining Smart City, Smart Region, Smart Village, and Technopolis as an Innovative Concept in Indonesia’s Urban and Regional  Development  Themes  to  Reach  Sustainability.  IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science,  202. https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012047