JIGE 4 (1) (2023) 229-239

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## EFEKTIVITAS  KERJA  PEGAWAI  PADA  BAGIAN  PROTOKOL  DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT KOTA AMBON
Nurul Hazanah Rusli Husen, Wahab Tuanay, Normawati, Hendri Selanno 1 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura , Indonesia 234 Dosen S2 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura , Indonesia

## History Article

## Article history:
Received Feb 8, 2023 Approved Feb 25, 2023 ABSTRACT Employee  work  effectiveness  is  needed  to  produce  good employee performance in the form of achievement and success in completing tasks. This research is a descriptive research type with a qualitative approach. The research method used by the author is to analyze data regarding the influence of regulations and human resources on employee effectiveness and to analyze the inhibiting factors of employee effectiveness from the two research focuses. The  results  of  the  study  show  that  regulation  and  human resources have an effect on employee effectiveness, where based on  these  measurements  it  is  known  that  the  effectiveness  of employee work in the Protocol and  Leadership Communications Section is quite good, although there are several inhibiting factors that  need  to  be  addressed.  Some  of  the  factors  that  impede  the effectiveness  of  the  work  of  employees  in  the  Protocol  and Leadership  Communications  Section  are  the  lack  of  consistency in  implementing  SOPs  in  one  of  the  sub-sections,  the  lack  of incentives  given  to  employees,  the  lack  of  staff,  the  lack  of operational vehicles, the leaders who are not assertive and some employees who are not disciplined.

## ABSTRAK
Efektivitas kerja pegawai dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja pegawai  yang  baik  dalam  bentuk  pencapaian  serta  keberhasilan dalam  penyelesaian  tugas-tugas.  Penelitian  ini  merupakan  tipe penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode Penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  dengan  melakukan analisis  data  mengenai  pengaruh  regulasi  dan  sumber  daya manusia  terhadap  efektivitas  kerja  pegawai  serta  menganalisis faktor-faktor  penghambat  efektivitas  kerja  pegawai  dari  kedua fokus  penelitian  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa regulasi  dan  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap efektivitas  kerja  pegawai,  dimana  berdasarkan  ukuran  tersebut diketahui  bahwa  efektivitas  kerja  pegawai  pada  Bagian  Protokol

## Keywords:
Employee Performance,
Regulations, Human
Resources
dan  Komunikasi  Pimpinan  sudah  cukup  baik,  walaupun  ada beberapa  faktor  penghambat  yang  perlu  dibenahi.  Beberapa faktor  yang  menghambat  efektivitas  kerja  pegawai  pada  Bagian Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  adalah  kurang  konsisten dalam  menerapkan  SOP  pada  salah  satu  sub  bagian,  Kurangnya insentif  yang  diberikan  kepada  pegawai,  kekurangan  pegawai, kurangnya  kendaraan  operasional,  pimpinan  kurang  tegas  dan sebagian pegawai yang tidak disiplin.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: nurul.hasanah@s2apunpatti@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kota  Ambon  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  selalu  difokuskan  pada pelaksanaan percepatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dapat terwujud melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan, dan peran serta  masyarakat,  serta  meningkatkan  daya  saing  daerah.  Semua  aspek  tersebut  dilaksanakan dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  Kota  Ambon  dalam melaksanakan pembangunan di segala aspek bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta harmonisasi sosial. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut Pemerintah dihadapkan dengan berbagai  persoalan  di  bidang  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur  wilayah,  daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan,  kerjasama  regional  dan  daya  saing  ekonomi  daerah.  Untuk  itu,  dibutuhkan sumber  daya  pegawai  yang  dapat  membantu  pimpinan  dalam  hal  ini  kepala  daerah  serta pimpinan  OPD  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  demi  kesejahteraan masyarakat tersebut.
Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  tersebut  dibutuhkan  pegawai  pemerintah kota  Ambon  yang  handal  serta  berkompeten,  baik  itu  pegawai  negeri  sipil  maupun  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyatakan Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  adalah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah.  Undang-undang  tersebut  juga menyatakan  tentang  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  yaitu  warga  negara Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  yang  diangkat  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  sumber  daya  pegawai  merupakan  salah  satu komponen  utama  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintah.  Kualitas  pegawai  harus  selalu diutamakan sehingga pegawai selalu dituntut untuk memiliki kemampuan, profesionalisme serta komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Peningkatan kualitas kerja pegawai merupakan fokus utama guna meningkatkan kinerja  para  pegawai.  Dengan  efektivitas  kerja  pegawai  yang  baik  maka  dapat  menjamin percepatan, kelancaran, pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan tepat.
Peningkatan  efektivitas  kerja  pegawai  harus  dilakukan  melalui  pengelolaan  di  bidang sumber  daya  manusia.  Daerah  dalam  hal  ini  pemerintah  kota  Ambon  sebagaimana  daerah- daerah  lainnya  diberi  kewenangan  yang  cukup  luas  dalam  pengelolaan  di  bidang  sumber  daya manusia.  Pemerintah  daerah  dapat  membuat  perencanaan  terhadap  kebutuhan  pegawai  di lingkup  pemerintahannya  sendiri,  melaksanakan  pembinaan  karir  pegawai,  peningkatan kesejahteraan  pegawai  hingga  memperhatikan  pensiun  pegawai.  Pengelolaan  serta  penataan pada bidang sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting guna tercapinya tujuan serta  terciptanya  efektivitas  kerja  pegawai.  Hal  tersebut  akan  berdampak  langsung  pada
keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  serta  program-program pemerintah.
Salah  satu  OPD  di  lingkup  pemerintah  kota  Ambon  yang  bertugas  dalam  keprotokolan, koordinasi,  komunikasi,  dan  fasilitasi  adalah  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan Sekretariat  Kota  Ambon.  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  terbentuk  berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam mengkomunikasikan pimpinan secara internal dan eksternal, menyiapkan materi pimpinan,  melaksanakan  dan  menyiapkan  rencana  acara,  pengaturan  dan pelaksanaan urusan  keprotokolan  serta  mengkoordinasikan  urusan  keprotokolan, fasilitasi  dan  koordinasi penghubung  antara  Pemerintah  dengan  Pemerintah  Kota Ambon.  Undang-undang  nomor  9 tahun 2010 menyatakan tentang keprotokolan yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata  Penghormatan  sebagai  bentuk  penghormatan  kepada  seseorang  sesuai  dengan  jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon selalu dituntut untuk mendampingi  dan  memfasilitasi  pimpinan  dalam  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  serta  tugas pemerintahan dengan memastikan keprotokolan agar dapat berjalan sesuai aturan dengan tujuan untuk  menjaga  wibawa  pimpinan  serta  citra  organisasi.  Dengan  adanya  aturan  keprotokalan tersebut makan wibawa pimpinan serta citra organisasi dapat terlihat baik di mata yang lain dan hal  ini  penting  untuk  menjaga  relasi.  Oleh  karena  itu,  pegawai  pada  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon harus memiliki kemampuan serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diemban.
Dengan  jumlah pegawai, yaitu pegawai perempuan berjumlah 8 orang dan pegawai  laki- laki  berjumlah  10  orang,  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  Sekretariat  Kota  Ambon diharapkan memiliki efektivitas kerja yang baik. Tingkat Efektivitas kerja pegawai pada Bagian Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  Sekretariat  Kota  Ambon  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor, diantaranya  adalah  kedisiplinan,  etos  kerja,  wawasan,  keterampilan,  sikap serta  faktor  lainnya. Efektivitas kerja pegawai sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam bentuk pencapaian serta  keberhasilan  dalam  penyelesaian  tugas-tugas  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi Pimpinan.  Untuk  itu,  tingkat  efektivitas  kerja  pegawai  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi Pimpinan  Sekretariat  Kota  Ambon  perlu  menjadi  perhatian  dengan  cara  menganalisa  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  efektivitas  kerja  pegawai  tersebut  serta  mengetahui  dan menganalisis  faktor-faktor  yang  menghambat  efektivitas  kerja  pegawai.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  yang  ada,  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Efektivitas  Kerja Pegawai di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon “.

## METODE
Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Tersiana, 2018:10) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan,  tulisan,  dan  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu,  kelompok, masyarakat,  atau  organisasi  tertentu  yang  dikaji  dari  sudut  pandang  utuh,  komprehensif,  dan holistik.  Menurut  Zacharias,  dkk  (2019)  penelitian  deskriptif  merupakan  suatu  penelitian  yang dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  tentang  suatu keadaan  secara  objektif.  Penelitian  deskriptif  juga  berarti  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menjelaskan  fenomena  atau  karakteristik  individual,  situasi  atau  kelompok  tertentu  secara akurat.
Pada  penilitian  kualitatif,  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  melalui  observasi, wawancara,  dokumentasi,  serta  meninjau  pada  literatur  terkait.  Berikut  adalah  penjelasan  dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut:

## 1. Observasi
Observasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  melakukan  pengamatan dengan  cara  melihat,    mencermati  dan  memahami  tentang  kondisi  atau  perilaku  suatu individu  atau  kelompok  dengan  tujuan  tertentu.  Adapun  dalam  teknik  observasi  ini, peneliti  akan  melakukan  pengamatan  secara  langsung  pada  kantor  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon serta lokasi tugas.
2. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  teknik  dimana  peneliti  melakukan  tanya  jawab  dengan subjek yang diteliti. Menurut Zacharias, dkk (2019) wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Artinya, dalam membuat pertanyaan, peneliti harus memiliki informasi dasar perihal masalah yang akan  ditanyakan.  Tujuan  dari  wawancara  adalah  mendapatkan  informasi  dan  data  yang akurat  terkait  permasalahan  yang  diteliti.  Adapun  informan  nya  adalah  Kepala  Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Sub  Bagian serta Staf Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon
3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  melihat  atau menganalisis fakta dan data yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi adalah  proses  untuk  melengkapi  data  yang  tidak  didapatkan  dari  proses  wawancara, dokumen-dokumen  tersebut  bisa  berupa  peraturan  perundang-undangan,  surat-surat, catatan  harian,  laporan  kegiatan,  panduan  pelaksanaan  kegiatan,  foto-foto,  arsip-arsip, serta  dokumen-dokumen  lain  yang  terkait  dengan  penelitian  dalam  bentuk  fisik  maupun yang tersimpan dalam bentuk media penyimpanan komputer maupun website.
4. Tinjauan Literatur Tinjauan  literatur  adalah  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  meninjau  atau mendapatkan pengetahuan dan informasi dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang  diteliti.  Proses  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  referensi  dan membantu peneliti untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Penelitian  pada  studi  kasus  ini  diperoleh  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif  dimana  Penulis  memperoleh  informasi  dan  data  dari  informan  di  lapangan  secara langsung,  serta  melalui  pengamatan  dan  trianggulasi  yang  dilakukan  oleh  Penulis  berdasarkan rumusan  masalah  yang  ada  dan  telah  melalui  analisis  data  penelitian  berdasarkan  wawancara terhadap informan, pengumpulan dokumentasi dan observasi di lapangan.

## Efektivitas Kerja
Secara  umum,  efektivitas  kerja  dapat  dicapai  oleh  suatu  organisasi  atau  instansi  ketika sumber  daya,  dana,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  ada  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal untuk mencapai kualitas dan kuantitas pekerjaan yang baik dan efektif serta sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan metode yang tepat. Dengan efektivitas kerja yang baik dan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja yang dihasilkan juga akan baik dan maksimal. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi, misi dan tujuan  untuk  kepentingan  manusia  dan  dalam  pelaksanaan  misinya  dikelola  dan  diurus  oleh manusia,  jadi  manusia  merupakan  faktor  strategis  dalam  semua  kegiatan  institusi/organisasi (Larasati, 2018), proses memberdayakan atau memaksimal organisasi (Ajabar, 2020), organisasi memiliki  pekerja  yang  bermotivasi  dan  berkinerja  yang  tinggi  (Sutrisno,  2017),  memanfaatkan sumber  daya  yang  ada,  dana,  sarana  dan  prasarana  serta  jumlah  tertentu  (Wijaya,  2020),
karakteristik  budaya  organisasi  (Hutapea  &  Thoha,2008),  kualitas  yang  lebih  tinggi  dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab (Revida, dkk, 2022).
Menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan Sekretariat Kota Ambon sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada, dalam hal ini aparatur  yang  terdiri  dari  ASN  serta  pegawai  kontrak.  Pegawai  pada  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan merupakan pegawai-pegawai yang berkecimpung di bidang keprotokolan dan komunikasi. Berbiacara tentang keprotokolan dan komunikasi, tentu ada aturan-aturan atau regulasi yang mengikat dan mengatur tentang perihal tersebut. Oleh sebab itu, dalam mengukur efektivitas  kerja  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  Sekretariat  Kota  Ambon, dapat  dilihat  dari  bagaimana  sumber  daya  manusia  yang  ada  serta  bagaimana  sumber  daya manusia tersebut bekerja berdasarkan regulasi yang ada.

## Regulasi
Regulasi merupakan aturan-aturan yang berlaku bagi pegawai dalam melaksanakan tugas. Pada Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  Sekretariat  Kota  Ambon  terdapat  regulasi  yang berlaku,  baik  itu  berupa  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  maupun  berdasarkan  Peraturan Pemerintah yang berlaku.
Ketersediaan Standard Operating Procedure (SOP)
Standard Operating Procedure atau disingkat SOP merupakan acuan atau pedoman yang berlaku dan digunakan oleh pegawai dalam suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan proses atau prosedur kerja. Oleh sebab itu, ketersediaan SOP di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  krusial  dalam  pelaksanaan  prosedur kerja di bidang keprotokolan dan komunikasi yang sesuai dengan standar pelayanan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  pertama  selaku  Kepala  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon mengatakan bahwa:
“Iya, jadi kan hampir setiap hari ada kegiatan pimpinan, nah tugas kita itu untuk memfasilitasi dan melayani  pimpinan  serta  menjadi  perantara  antara  pemkot  Ambon  dengan  pihak-pihak  terkait lainnya dalam melaksanakan giat-giat yang ada, jadi tentu kita di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  punya  standar  pelayanan  dalam  bentuk  SOP,  SOP  yang  ada  itu  mulai  dari  SOP pengaturan  acara,  aturan  dalam  pembuatan  sambutan  pimpinan,  SOP  pengaduan,  lalu  ada  juga aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai di lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan”. (Wawancara Oktober 2022)
Kemudian,  berdasarkan  wawancara  dengan  informan  kedua  selaku  Kepala  Sub  Bagian Protokol dan Umum mengatakan bahwa:
“Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tentu punya SOP, dan harusnya semua SOP itu sudah diketahui  oleh  seluruh  pegawai,  kalau  dilihat  di  ruangan  ini  (Ruangan  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan) di dinding-dinding nya sudah dipasang semua SOP dan standar pelayanan yang  berlaku  supaya  bisa  dilihat,  dibaca  dan  dihafal  semua  pegawai  yang  ada,  dengan  harapan semua  pegawai  dapat  mengaplikasikannya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan” (Wawancara Oktober 2022)
Selanjutnya wawancara dengan informan  lainnya selaku  Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“Kita di Bagian Protokol dan Komunikasi  Pimpinan memang selalu dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP yang ada, ini sangat penting karena kita tidak ingin ada kesalahan yang timbul dalam pelaksanaan  tugas,  dengan  begitu  kita  bisa  meminimalisir  koreksi  dari  pimpinan”  (Wawancara Oktober 2022)
Berdasarkan ketiga wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki ketersediaan SOP yang berlaku untuk semua pegawai mulai dari kepala bagian hingga staf. SOP ini menjadi standar pelayanan bagi pegawai di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk selalu bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan- kesalahan yang bisa terjadi.
Dari dokumen panduan pelaksanaan kegiatan yang didapatkan oleh penulis pada Bagaian Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan,  Standar  Pelayanan  yang  berlaku  di  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon adalah sebagai berikut:
a. SOP Pengaturan Acara
1) Undangan/surat  masuk  tentang  mohon  kesediaan  Bapak  Walikota  Ambon  untuk menghadiri kegiatan melalui Bagian Tata Usaha Pimpinan
2) Penyelenggara  kegiatan  setelah  menyampaikan  undangan/surat,  wajib  berkoordinasi langsung ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3) Petugas dan susunan acara dikoordinasikan secara bersama sesuai aturan yang berlaku
4) Petugas  dari  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  bersama  penyelenggara kegiatan  bersama-sama  ke  lokasi  kegiatan  1  hari  sebelum  kegiatan  dimulai  (paling terlambat 1 jam sebelum)
5) Petugas  dari  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  mengecek  kembali  seluruh persiapan sebelum acara dimulai
6) Pelaksanaan acara Tabel 1. Standar Pelayanan Pengaturan Acara
(Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon)
Konsistensi Penerapan Standard Operating Procedure (SOP)
Penerapan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  dalam  pelaksanaan  tugas  di  Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat dikatakan berhasil atau baik jika dilaksanakan secara konsisten.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan standar pelayanan yang baik  dan  konsisten  memiliki  suatu  maklumat  pelayanan.  Maklumat  pelayanan  dapat  diartikan sebagai bentuk  kewajiban  dan  janji  penyelenggara  layanan,  kepada  pengguna  layanan,  untuk melaksanakan  standar  pelayanan  yang  telah  ditetapkan  penyelenggara  layanan.  Maklumat pelayanan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut:
“Dengan  ini  kami  menyatakan  sanggup  menyelenggarakan  pelayanan  sesuai  dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Untuk  konsistensi  penerapan  SOP  pada  Sub  Bagian  Protokol  dan  Umum,  berdasarkan wawancara dengan salah satu informan selaku staf pada Sub Bagian Protokol dan Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon mengatakan bahwa:
“Penerapan SOP di Sub Bagian Protokol dan Umum menurut saya sudah berjalan dengan baik, dan dari  pandangan  saya  sudah  cukup  konsisten.  Yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan  SOP  itu kekurangan  pegawai,  sehingga  ketika  semua  pegawai  sedang  tugas  di  lapangan,  pegawai  yang tugasnya  terima  undangan  atau  surat  tidak  ada  dan  tugas  tersebut  menjadi  terbengkalai  dan mempengaruhi alur SOP”. (Wawancara Oktober 2022)
Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan informan lainnya yang juga merupakan staf pada Sub Bagian Protokol dan Umum mengatakan bahwa:
“Iya  ada  sedikit  masalah  dalam  penerapan  SOP,  contohnya  dalam  penerimaan  surat  atau undangan, pegawai di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan itu sedikit, jadi kalau misalkan semua  sedang  tugas  di  lapangan  apalagi  intensitas  kegiatan  Bapak  Walikota  dan  Bapak  Sekkot begitu  banyak,  jadi  misalkan  kita  turun  lapangan  tugas  diluar  dan  karena  kekurangan  pegawai tersebut  akhirnya  staf  yang  tugasnya  terima  surat  atau  undangan  harus  ikut  turun  ke  lapangan sehingga ruangan menjadi kosong dan surat yang harusnya diterima pada hari itu jadinya terlambat diterima”. (Wawancara Oktober 2022)
Staf  pada  Sub  Bagian  Protokol  dan  Umum  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon menilai bahwa konsistensi penerapan SOP pengaturan acara di  lapangan  atau  tempat  kegiatan  sebenarnya  telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  dalam penerimaan surat atau undangan hasil disposisi dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik karena kurangnya tenaga staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Dari wawancara di atas, diketahui bahwa Kepala Sub Bagian Protokol dan Umum menilai bahwa  SOP  sudah  cukup  baik  diterapkan  dalam  tugas  yang  dilaksanakan  namun  dalam penerapannya  masih  ada  kekurangan  karena  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi,  seperti kendala teknis di lapangan maupun di kantor. Terkait itu Sub Bagian Protokol dan Umum selalu melakukan evaluasi guna memperbaiki serta mempertahankan standar pelayanan yang baik.

## Kompensasi Terkait Waktu Kerja
Kompensasi  adalah  segala  bentuk  penghasilan  yang  didapatkan  oleh  pegawai  sebagai imbalan  atas  hasil  kerja  yang  dilakukan.  Di  Pemerintah  Kota  Ambon,  kompensasi  kepada pegawai diberikan dalam bentuk gaji, insentif dan tunjangan.
Berdasarkan wawancara dengan informan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“Kalau terkait dengan regulasi dalam pemberian kompensasi itu sudah diatur oleh pemerintah pusat dan disesuaikan dengan peraturan di daerah melalui Perwali dan Perda Kota Ambon. Untuk itu di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan itu kompensasi yang diterima pegawai juga disesuaikan dengan  aturan  yang  ada.  Jadi  setiap  bulannya  itu  tentu  ada  gaji  pokok,  terus  juga  ada  TPP  tapi hanya  untuk  ASN  saja,  dan  juga  ada  insentif  untuk  tugas-tugas  dan  lembur  pegawai”  . (Wawancara Oktober 2022)
Dalam pemberian kompensasi, terdapat regulasi yang mengatur diantaranya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan informan selaku bendahara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mengatakan bahwa:
“Di  Bagian  protokol  pemberian  kompensasi  disesuaikan  dengan  aturan  yang  berlaku.  Misalnya, seperti  yang kita  ketahui bahwa pemberian gaji ASN diberikan sesuai dengan UMR serta pangkat dan golongan masing-masing pegawai sedangakan pegawai kontrak disesuaikan dengan UMR yang berlaku  di  Kota  Ambon.  Terus  ada  juga  pemberian  insentif  kepada  pegawai,  jadi  setiap  triwulan seluruh staf di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan baik itu ASN maupun pegawai kontrak
mendapatkan  insentif  untuk  tugas  dan  beban  kerja  yang  mereka  lakukan.  Kemudian  untuk  ASN juga ada tunjangan tambahan berupa TPP yang diterima setiap bulannya”. (Wawancara Oktober 2022)
Di  lingkup  Pemerintah  Kota  Ambon  khususnya  di  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi Pimpinan,  kompensasi  yang  diberikan  dalam  bentuk  upah  adalah  gaji,  insentif,  dan  tambahan penghasilan  pegawai  (TPP).  Sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dalam  pemberian kompensasi tersebut terdapat perbedaan antara aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai kontrak. Kompensasi  yang  diberikan  kepada  ASN  adalah  gaji,  insentif  dan  ditambah  dengan  TPP, sementara kompensasi yang diberikan kepada pegawai kontrak adalah gaji dan insentif.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  lainnya  selaku  staf  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“Menurut saya kalau dilihat dari intensitas kerja yang kita lakukan itu cukup banyak, apalagi kalau tugas  lapangan.  Jadi  kita  kerja  dari  jam  8  sampai  jam  setengah  5  itu  memang  sudah  termasuk kewajiban  kita  sebagai  staf  di  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan,  tetapi  di  atas  jam setengah  5  itu  kan  sudah  termasuk  lembur.  Kadang  kalau  kegiatan  atau  acara  pimpinan  sampai malam, otomatis kita di protokol ini intensitas kerjannya itu tinggi, dan kalau dibandingkan dengan lembur atau  insentif  yang  kita dapat itu saya rasa  masih kurang, apalagi kita  ini  kan lebih sering tugas di  lapangan dengan lokasi  yang berbeda jadi paling tidak harusnya diberi uang  bensin. Jadi memang  saya  rasa  tidak  sesuai  dengan  beban  kerja  atau  jumlah  kegiatan  yang  di  lakukan. (Wawancara November 2022)
Berdasarkan  wawancara  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  walaupun  ada  keluhan  pegawai yang  merasa  insentif  yang  didapatkan  masih  kurang,  namun  pembagian  insentif  sebagaimana gaji  pokok  dan  TPP  yang  diberikan  kepada  pegawai  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  telah dianggarkan  dan  berdasarkan  regulasi  yang  berlaku  yakni  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA). Insentif pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan diberikan sebagai kompensasi atas  lembur  yang  dilakukan  pegawai.  Insentif  lembur  terbagi  atas  lembur  umum  dan  lembur khusus,  lembur  umum  diberikan  setiap  bulan  sesuai  waktu  kerja  pegawai  diluar  jam  kerja, sementara lembur khusus diberikan pada akhir tahun berdasarkan lembur pegawai yang bekerja pada hari libur.

## Kesesuaian Beban Tugas Dengan Kompetensi
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjadi aspek  paling  dasar  dalam  pelaksanaan  tugas  pegawai.  Dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  tersebut,  dibutuhkan  pegawai  yang  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  guna  pelaksanaan tugas  yang  lancar,  baik  dan  efektif.  Pegawai  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan diwajibkan  untuk  memiliki  kompetensi  saat  bekerja  agar  dapat  menampilkan  diri  dan memberikan  hasil  kerja  yang  optimal  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  ada.  Perubahan paradigma  dalam  melakukan  pelayanan  (Herizal,  Mukhrijal,  Wance,  2020),  efektivitas pelayanan  (Selanno,  Wance,  2021),    teknologi  infomasi  untuk  melakukan  layanan  public (Ekram,  Tuanaya,  Wance,  2022),  kualitas  pelayanan  (Wance,  2022),  evaluasi  pelayanan  oleh pemerintah (Wance, 2019).
Berdasarkan wawancara dengan informan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“Pegawai  di  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  yang  kompeten  adalah  pegawai  yang punya kemampuan kerja serta  pengetahuan yang baik di bidang  keprotokolan,  pegawai juga  harus terampil  dan  tahu  cara  bersikap  sebagai  seorang  protokoler  yang  baik. (Wawancara  November 2022)
Menurut  Kepala  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  pegawai  yang  memiliki kompetensi untuk bekerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah pegawai yang
memiliki  kemampuan  kerja  yang  mencakup  aspek  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja yang sesuai dengan standar yang diharapkan.
Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan informan yang sama selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“Menurut  saya,  pegawai  itu  bisa  mendapatkan  suatu  kompetensi  tentu  melalui  pendidikan  atau pelatihan,  selain  itu  pengalaman  juga  berperan  besar  dalam  kompetensi  yang  dimiliki  pegawai, karena waktu kerja dan jam terbang di lapangan itu akan membuat pegawai semakin paham tentang bagaimana menjadi seorang protokoler”. (Wawancara November 2022)
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  selaku  Kepala  Sub  Bagian  Protokol  dan  Umum mengatakan bahwa:
“Dari  data  yang  saya  punya,  untuk  diklat  keprotokolan  secara  menyeluruh  kalau  dipresentasikan sekitar  30%  yang  sudah  mengikuti  diklat  sedangkan  70%  lainnya  belum  mengikuti  diklat keprotokolan. Kami di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebenarnya sudah mengirimkan surat  yang  ditujukan  ke  kemendagri  agar  kami  dapat  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  serta dapat  difasilitasi  oleh  kementerian  namun  belum  mendapat  balasan.  Ini  penting  karena  sekitar hampir  setengah  dari  jumlah  pegawai  pada  Bagian  potokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  ini  masih cukup baru dan perlu banyak pelatihan agar lebih kompeten lagi”. (Wawancara November 2022)
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  berpendapat  bahwa  kompetensi  dapat  diperoleh  pegawai  melalui  pendidikan  dan pelatihan serta faktor lain seperti pengalaman. Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pegawai  pada  Bagian  protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  yang  pernah  mengikuti  pendidikan dan pelatihan keprotokalan adalah 30% dari jumlah pegawai yang ada.
Dari  beberapa  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kesesuaian  beban  tugas  yang diberikan  pada  sebagian  besar  pegawai  sudah  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki,  namun terdapat  juga  sebagian  pegawai  yang  mendapatkan  beban  tugas  yang  tidak  sesuai  dengan kompetensi yang dimiliki. Faktor utama yang mempengaruhi kompetensi pegawai pada Bagian Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  diantaranya  adalah  pendidikan  dan  pelatihan  serta pengalaman  di  bidang  keprotokolan.  Pendidikan  dan  pelatihan  pada  Bagian  protokol  dan Komunikasi Pimpinan yang kurang atau tidak dilaksanakan mempengaruhi kompetensi pegawai yang  ada.  Namun  kompetensi  pegawai  cukup  terbantu  dengan  pengalaman  pegawai  serta keinginan belajar pegawai secara otodidak yang tinggi.

## Disiplin Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang  merupakan  standar  operasional  maupun  standar  prosedural  bagi  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  serta  juga  terdapat  kewajiban  dan  larangan  bagi  pegawai  yang  dapat menjadi standar dalam pelayanan. Bagaimana  kepatuhan pegawai serta perilaku terhadap SOP serta kewajiban dan larangan pegawai dapat menjadi ukuran disiplin seorang pegawai.
Berdasarkan wawancara dengan informan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“ Menurut saya kedisiplinan pegawai itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab akan tugas-tugas yang  diberikan  dan  juga  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  aturan-aturan  yang  ada  di  Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Ketika kita memiliki pegawai yang disiplin tentu kinerja yang dihasilkan akan lebih baik dan maksimal ”. (Wawancara November 2022)
Menurut  Kepala  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan,  Disiplin  pegawai  adalah suatu bentuk tanggung jawab dan kepatuhan seorang pegawai terhadap tugas-tugas serta aturan
yang  berlaku  pada  suatu  instansi.  Secara  langsung  disiplin  pegawai  berpengaruh  terhadap efektivitas kerja pegawai sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi lebih baik dan maksimal.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  selaku  staf  pada  Bagian  Protokol  dan Komunikasi Pimpinan mengatakan bahwa:
“Kalau  di  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan,  menurut  saya  memang  masih  ada beberapa pegawai yang harus meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas. Contohnya ada pegawai  yang terlambat hadir saat tugas di lapangan, padahal jadwal acara  sudah tercantum di undangan  dan sudah  diinformasikan  kepada  masing-masing  tim  tapi  tetap  saja  masih  ada  yang terlambat,  kita  sudah  kekurangan  pegawai  ditambah  dengan  pegawai  yang  ada  terlambat  maka kita jadi kewalahan dalam mengatur acara. (Wawancara November 2022)
Berdasarkan  wawancara  dengan  para  informan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  masih terdapat  pegawai  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  yang  tidak  disiplin  dalam melaksanakan  tugas  serta  aturan-aturan  yang  berlaku.  Hal  tersebut  sebenarnya  sudah  menjadi perhatian pimpinan, tetapi pegawai yang tidak disiplin tersebut hanya menerima teguran tanpa ada  sanksi  yang  diberikan,  sehingga  hal  tersebut  dianggap  membuat  pegawai  kurang  memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang dibuat. Peran pimpinan terkait kedisiplinan pegawai dinilai sangat  penting  untuk  membina  dan  memberikan  sanksi  terhadap  pegawai  yang  tidak  disiplin sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Pembahasan  pada  penelitian  ini  dibuat  berdasarkan  hasil penelitian  yang  telah  diperoleh  serta  telah  melalui  analisis  data  penelitian  dan  dibuat  dalam bentuk  deskripsi  dan  pembahasan  terkait  efektivitas  kerja  pegawai  pada  Bagian  protokol  dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait efektivitas kerja pada Bagian Protokol dan  Komunikasi  Pimpinan  Sekretariat  Kota  Ambon,  maka  dapat  dibuat  kesimpulan  sebagai berikut.
Bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  memiliki  ketersediaan  Standard  Operating Procedure  (SOP)  yang  baik  dan  mengatur  tentang  standar  pelayanan  pada  seluruh  sub  bagian dalam hal keprotokolan. Dengan adanya SOP tersebut maka pegawai pada Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki pedoman dalam melaksanakan prosedur kerja serta bagaimana pegawai dapat berperilaku yang benar sehingga pegawai dapat lebih efektif dalam bekerja.
Dari ketiga sub bagian pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat diketahui bahwa  pada  Sub  Bagian  Protokol  dan  Umum  serta  Sub  Bagian  Dokumentasi  sudah  mampu menerapkan  SOP  secara  konsisten,  walaupun  terdapat  beberapa  kendala  teknis  namun  para pegawai tetap berusaha mengatasi secara baik sehingga tidak menganggu pelakasanaan tugas di lapangan. Untuk Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dapat dinilai bahwa penerapan SOP terkait dengan  SOP  sambutan  Walikota  masih  belum  konsisten  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor eksternal.  Namun  dengan  adanya  kendala-kendala  tersebut,  pegawai  pada  Sub  Bagian Komunikasi  Pimpinan  tetap  selalu  berhasil  menyelesaikan  tugas,  walaupun  dalam  proses pembuatannya pegawai mengalami cukup kesulitan.
Kompensasi  yang  diberikan  kepada  pegawai  pada  Bagian  Protokol  dan  Komunikasi Pimpinan secara regulasi memang sudah sesuai dengan yang dianggarkan namun khusus untuk insentif pegawai dianggap kurang sesuai dengan beban kerja yang dilakukan, sehingga pegawai merasa  kurang  puas  dan  hal  tersebut  bisa  saja  mempengaruhi  motivasi  pegawai  dalam  bekerja yang akan menggangu proses terbentuknya efektivitas kerja yang diharapkan.
Pengaruh  status  kepegawaian  terhadap  efektivitas  kerja  pegawai  tergantung  dari  pribadi masing-masing  pegawai,  ketika  seorang  pegawai  diberi  tanggung  jawab  apapun  status
pegawainya  maka  harus  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas.  Dalam  pelaksanaan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memilki pegawai yang cukup tanggung jawab terhadap  tugas  yang  diberikan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  status  kepegawaian  tidak terlalu mempengaruhi pegawai pada Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk  bekerja secara  efektif.  Namun  jika  seluruh  pegawai  honorer  dapat  mengikuti  seleksi  penerimaan  dan diterima sebagai PPPK ataupun  PNS, maka tentu saja mereka akan memiliki status yang lebih baik serta mendapatkan hak-hak yang juga lebih baik sehingga dapat menunjang motivasi serta rasa tanggung jawab terhadap status yang dimilki.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajabar, (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia, Deepublish, Yogyakarta Budiharjo  M.,  (2014).  Panduan  Praktis  Menyusun  SOP:  Standard  Operating  Procedure,  Raih Asa Sukses, Jakarta.
Ekram,  I.,  Tuanaya,  W.,  &  Wance,  M.  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. Journal of Governance and Social Policy , 3 (1), 1-13.
Hutapea  Parulian  dan  Nuriana  Thoha,  (2008).  Kompetensi  Plus:  Teori,  Desain,  Kasus,  dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  akuntabilitas  pelayanan  publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. Journal of Governance and Social Policy , 1 (1), 24-34.
Larasati Sri, (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia, Deepublish, Yogyakarta Revida Erika, dkk, (2022). Manajemen Kinerja SDM, Yayasan Kita Menulis, Medan Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik, (2015). Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing,
Yogyakarta.
Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. Sosiohumaniora , 23 (2), 189-157. Sutrisno Edy, (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan IX, Kencana, Jakarta Tersiana Andre, (2018). Metode Penelitian, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara Wijaya  Candra,  (2020).  Keefektifan  Kerja:  Analisis  Perspektif  Perilaku  Individu  dalam Organisasi Pendidikan, Kencana, Jakarta
Wijayanto Dian, (2012). Pengantar Manajemen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (2), 587-598.
Wance, M. (2019). Evaluasi Pelayanan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Tahun 2017. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 5 (1), 46-62.
Zacharias  Tehubijuluw,  dkk,  (2019).  Metode  Penelitian  Sosial:  Teori  dan  Aplikasi,  Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo