Volume 10 No. 1, Juni 2024
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor
Multisectoral Collaborative Strategies in Addressing Child Bullying: A Case Study of Bogor City
Fasicha Chariratul Azani 1 *, Didin Muhafidin 1 , Sawitri Budi Utami 1
1 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia. *E-mail: fasicha18001@mail.unpad.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Collaboration; Child Protection; Citizen Empowerment; Public Management
Kata kunci: Kolaborasi; Perlindungan Anak; Pemberdayaan Warga; Manajemen Publik
How to cite: Azani, F. C., Muhafidin, D., & Utami, S. B. (2024). Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 40-
64
Child bullying is one of the challenges in creating a child-friendly city. Child bullying is a social problem that has spread throughout society, particularly  in  Bogor.  Along  with  student  fights,  the  topic  of  child bullying is frequently raised in Bogor City. Then there's the issue of the low  case  reporting  rate,  which  has  consequences  for the  difficulties  of eradicating  child  bullying.  This  study  employs  qualitative  research methodologies, including data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. According to the findings of the study, the City of Bogor involves cross-sector and multi-level stakeholders in eradicating child bullying by issuing a KLA Task Force Decree following Bogor City Regional Regulation Number 3 of 2017. This effort's method focuses on community empowerment and education; nonetheless, efforts to  cover  up  cases  of  bullying  by  schools  and  a  lack  of  intensity  in meetings  involving  stakeholders  to  discuss  the  issue  of  child  bullying were discovered. Bogor City is committed to eradicating child bullying, but in practice, specific regulations regarding child bullying are required in  Bogor  City  to  create  an  understanding  among  stakeholders  of  the concept of bullying and elaborate on the implementation of collaboration so that collaboration can be effective.

## Abstrak
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan Kota Layak Anak adalah perundungan anak. Perundungan anak merupakan isu sosial yang sudah cair di masyarakat, khususnya di Kota Bogor. Isu perundungan anak di Kota Bogor merupakan isu  yang  kerap  terdengar  selain  tawuran  pelajar.  Kemudian tingkat pelaporan kasus yang rendah berimplikasi pada sulitnya mengentaskan perundungan anak. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengentaskan perundungan  anak,  Kota  Bogor  melibatkan stakeholder lintas

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
sektor dan multilevel sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 dengan menerbitkan SK Gugus Tugas KLA. Metode yang  digunakan  dalam  upaya  ini  menitikberatkan  pada pemberdayaan  masyarakat  dan  pemberian  edukasi,  kendati demikian ditemukan usaha menutupi  kasus  perundungan oleh sekolah  serta  kurangnya  intensitas  pertemuan  antar stakeholder untuk  membahas  isu  perundungan  anak.  Kota  Bogor  telah memiliki  komitmen  untuk  mengentaskan  perundungan  anak,
namun  dalam  praktiknya  diperlukan  aturan  khusus  mengenai perundungan  anak  di  Kota  Bogor  agar  tercipta  kesepahaman antar stakeholder dalam  memahami  konsep  perundungan  serta dapat  mengelaborasi  pelaksanaan  kolaborasi  yang  diusahakan agar kolaborasi menjadi efektif.

## Pendahuluan
Kehadiran  negara  sangat  dibutuhkan  dan  memiliki  peran  yang  penting sebagai bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satu diantaranya adalah hak asasi anak. Anak sejatinya merupakan kelompok rentan yang berperan sebagai penerus bangsa sehingga tumbuh dan kembangnya perlu diperhatikan dengan cara melindungi  hak  asasinya  melalui  berbagai  kebijakan berorientasi pada hak  anak dalam  penyelenggaraan  negara.  Perwujudan  dari  adanya  perlindungan  hak-hak anak  dalam  agenda  global  dideklarasikan  pada Convention  On  The  Rights  Of  The Child dalam sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York tahun 1990  dan  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  menandatangi  serta berkomitmen  dalam  melindungi  hak-hak  anak  dengan  disahkannya  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Perlindungan anak masuk ke dalam agenda global yaitu ke dalam Sustainable Development  Goals (SDGs)  salah  satunya  tertuang  pada  poin  4,  yaitu  Pendidikan Berkualitas. Dalam poin tersebut terdapat salah satu indikator penilaian yang mana anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman tanpa kekerasan, inklusif dan  efektif  (Unesco,  2021).  Anak  berhak  mendapatkan  pendidikan  dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tumbuh dan  kembang  anak  baik  secara  emosional  maupun  akademik,  sehingga  sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  lingkungan  belajar  anak  aman  agar  kualitas belajar anak meningkat (Angi Dian Winei et al., 2023; Kibriya & Jones, 2021). Meski demikian, anak seringkali merasa tidak aman saat berada di lingkungan belajarnya, yaitu  sekolah.  Salah  satu  hal  yang  menjadi  faktor  anak  tidak  merasa  aman  di sekolah adalah menjadi korban perundungan (Mori et al., 2021).
Perundungan  merupakan  fenomena  yang  telah  umum  di  masyarakat  sejak peradaban kuno hingga modern bahkan telah dianggap sebagai sebuah adaptasi evolusioner  yang  betujuan  untuk  memperoleh  status  dan  dominasi  (Wolke  & Lereya,  2015a).  Dalam  praktiknya  perundungan  merupakan  perilaku  agresif berupa tindakan yang sengaja atau mencoba menimbulkan ketidaknyaman bahkan cedera pada orang lain melalui interaksi fisik, verbal, ataupun tindakan negatif lain secara berulang yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan fisik
maupun sosial di antara kedua belah pihak sehingga menciptakan si kuat dan si lemah (Gaffney et al., 2021; Lipman, 2003; Olweus, 1997; P. K. Smith et al., 2014). Meskipun  ditemukan  banyak  definisi  terkait  perundungan  akan  tetapi  pada dasarnya  perundungan  identik  dengan  perilaku  agresif  melalui  bentuk-bentuk tindakan  negatif  yang  menimbulkan  ketidaknyaman  dan  dilakukan  secara berulang. Seringkali tindakan yang diterima oleh korban perundungan tidak hanya 1 (satu) tindakan, biasanya kategori perundungan non-verbal tidak langsung akan disertai tindakan verbal ataupun kontak fisik. Kemudian dampak yang diakibatkan dari perilaku perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelaku dan  pelaku-korban.  Dampak  bagi  korban  adalah  depresi,  gejala  psikosomatik, bunuh diri, hingga rendahnya kepercayaan diri (Vanderbilt, 2010; Wolke & Lereya, 2015b).  Pelaku  perundungan  berisiko  lebih  tinggi  untuk  putus  sekolah  dan cenderung  memiliki  banyak  masalah  sosial.  Sedangkan  bagi  pelaku-korban, berpotensi  mengalami  depresi  dan  gangguan  kepribadian,  serta  memburuknya hubungan antar teman (Vanderbilt, 2010).
Kondisi  perundungan  di  Indonesia  berdasarkan  data Programme  for International Students (PISA) yang dipublikasikan oleh Organization of Economic Co- operation  and  Development (OECD)  pada  tahun  2018  diketahui  bahwa  prevelensi perundungan di Indonesia cukup tinggi yaitu sebanyak 41% pelajar yang berusia 15  tahun  pernah  mengalami  perundungan  setidaknya  beberapa  kali  dalam  satu bulan,  hal  ini  menjadikan  Indonesia  menduduki  posisi  kelima  dari  78  negara dengan  tingkat  kasus  perundungan  paling  banyak  di  ranah  pendidikan  (OECD, 2019).  Selain  itu  berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  U-Report  Indonesia menunjukkan  bahwa  44%  anak  muda  Indonesia  berusia  15-19  tahun  pernah mengalami perundungan daring (UReport, 2019). Hal ini juga didukung dengan 3.077 anak-anak usia 13-18 yang masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia telah mengalami kasus perundungan secara digital/ cyber bullying (CfDS, 2021).
Banyaknya kasus perundungan yang menimpa anak, tidak sebanding dengan pelaporan  kasus  perundungan  anak.  Hal  ini  menjadikan  kasus  perundungan merupakan sebuah “gunung es”. Pelaporan yang rendah dapat disebabkan karena efek perundungan tidak semua tampak secara fisik sehingga sulit untuk terendus, selain  itu  korban  tidak  mau  melaporkan  kekerasan  yang  dialami  karena  merasa takut, malu, hingga diancam (Prasetyo, 2011). Adapun bentuk perundungan yang diterima  korban  memengaruhi  tingkat  pelaporan  kasus  perundungan  kepada sekolah atau orang dewasa. Perundungan yang melibatkan kontak fisik, perusakan properti, dan dilakukan di lebih satu lokasi serta mendapatkan bentuk kekerasan berbagai  jenis  cenderung  dilaporkan  daripada  perundungan  non-fisik  berupa pengucilan,  menyebarkan  rumor,  atau  mengolok-olok  korban  (Petrosino  & Guckenburg, 2010). Adanya keterkaitan antara bentuk perundungan yang diterima korban dengan pelaporan menujukkan bahwa diperlukan intervensi lebih dalam terkait  pengentasan  perundungan  dan  penjangkauan  terhadap  korban  oleh berbagai pihak.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Sejatinya  banyak  masalah  sosial  di  komunitas  yang  terlalu  sulit  dan  rumit untuk ditangani oleh satu organisasi dan diperlukan kerja sama dengan otoritas publik lainnya (Vangen et al., 2014). Sehingga dibutuhkan sinergitas antar lembaga dan lintas sektor dalam menangani kasus perlindungan anak untuk menghasilkan penilaian  serta  prediksi  risiko  yang  lebih  akurat,  sehingga  dapat  memberikan layanan yang lebih efektif dan memadai (Herbert et al., 2021; Lalayants, 2008; Potito et al., 2009).
Oleh  karenanya  melalui  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak  Anak,  Pemerintah  berupaya  memaksimalkan  pelibatan  daerah  dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah  daerah.  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  merupakan  sistem pembangunan berkelanjutan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk menjamin terpenuhinya hak anak.  Tujuan  dari  KLA  adalah  membangun  inisiatif  pemerintahan  kabupaten maupun  kota  untuk  mentransformasikan  Konvensi  Hak  Anak  ke  dalam pembangunan  daerah.  Adapun  salah  satu  daerah  yang  berperan  aktif  dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak  dan  mengimplementasikan  kebijakan  KLA adalah  Kota  Bogor  ditunjukkan  dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Jika  melihat  kondisi  pelaporan  tindak  kekerasan  anak  di  Kota  Bogor  yang mendapatkan  penghargaan  Nindya  dan  membandingkan  dengan  Kota  Depok yang  mendapatkan  penghargaan  serupa,  tingkat  pelaporan  di  Kota  Bogor cenderung rendah (lihat Gambar 1).
Grafik 1. Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Anak di Kota Bogor dan Kota Depok Tahun 2019- September 2023
(Grafik Dibuat oleh Peneliti Berdasarkan Data Sekunder Data SIMFONI-PPA yang dihimpun (Kemenpppa,
Adanya  perbedaan  kondisi  antara  tingkat  pelaporan  Kota  Bogor  dan  Kota Depok memperkuat bahwa meskipun Kota Bogor telah mendapatkan status nindya dalam  Kota/Kabupaten  Layak  Anak,  terdapat  hal  yang  masih  perlu  diberikan perhatian khusus yaitu terkait pelaporan kasus kekerasan anak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Bogor merespon fenomena ‘gunung es’ dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor, khususnya terkait dengan pelaporan kasus perundungan anak.
Grafik 2. Tingkat Pelaporan Kasus Perundungan Anak di Kota Bogor Tahun 2018-
Juli 2023
(Grafik Dibuat oleh Peneliti Berdasarkan Data Sekunder UPTD PPA, KPAID, dan Puspaga Kota Bogor, 2023)
Berdasarkan Grafik 2 terlihat bahwa pelaporan kasus perundungan anak yang tercatat di Kota Bogor masih rendah, meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dan mayoritas perundungan terjadi pada anak yang berstatus pelajar Sekolah Menengah  Pertama  (SMP).  Data  tersebut  dihimpun  berdasarkan  laporan  yang masuk  ke  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  PPA  Kota  Bogor,  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  Daerah  (KPAID)  Kota  Bogor,  dan  Pusat  Pembelajaran  Keluarga (Puspaga) Kota Bogor. Minimnya pelaporan sejatinya salah satu wujud nyata dari fenomena  ‘gunung  es’.  Hal  ini  didukung  dengan  temuan  penelitian Pertiwi  & Nurdiana (2019) mengenai Hubungan Sikap dengan Pengalaman Bullying pada SMK 2 Kota Bogor dari 95 responden menunjukkan terdapat 85 atau 91,4% anak memiliki pengalaman sebagai korban perundungan. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Astuti (2022) terhadap pelajar dengan rentang usia 13-18 tahun  di  Kota  Bogor,  ditemukan  bahwa  remaja  wanita  berusia  12  tahun  yang mengakses  internet  lebih  dari  4-8  jam  menjadi  korban cyber  bullying .  Di  sisi  lain dalam penelitian Sulfemi & Yasita (2020) mengenai Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Bullying ditemukan bahwa dari 86 responden yang merupakan pelajar dari salah  satu  sekolah  di  Kota  Bogor,  sebanyak  45  atau  52,3%  peserta  didik  yang menjadi  responden  memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan  tindakan perundungan terhadap peserta didik lain.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Adanya  kondisi  tersebut  maka  diperlukan  suatu  kerangka  kerja  yang  jelas untuk  mengetahui  bagaimana  sinergitas  lintas  sektor  dan  multipihak  terlaksana dengan efektif dan menjadi suatu kolaborasi dalam mengatasi permasalahan publik yaitu perundungan anak di Kota Bogor dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh para aktor dengan tujuan untuk menjaring kasus perundungan dan meningkatkan kesadaran berbagai lini masyarakat terkait perundungan anak

## Kajian Literatur

## Kolaborasi dalam Perspektif Administrasi Publik
Kolaborasi  merupakan  sebuah  konsep  yang  berkaitan  erat  dengan perkembangan  ilmu  administrasi  publik  yaitu  pada  era  paradigma New  Public Governance (NPG). Paradigma ini merupakan cara pandang baru dari paradigma sebelumnya,  yaitu New  Public  Management (NPM).  Dalam  NPG  telah  mengakui legitimasi dan keterkaitan antara pembuatan kebijakan dan proses implementasi yaitu pemberian layanan (Osborne, 2006) .  Selain itu NPG juga menekankan pada aspek partisipasi dan pemberdayaan warga negara serta sektor ketiga dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian layanan sosial (Jakutytė - Ancienė, Kristina; Matkevičienė, 2017; Pestoff et al., 2012) .
Huxham (1996) mendefinisikan kolaborasi sebagai “ working in association with others for some form of mutual benefit ” (O’Leary & Vij, 2012) , yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan suatu aktivitas yang memiliki manfaat timbal balik. O’Leary dan Vij dalam tulisannya yang berjudul Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going? mengungkapkan bahwa kolaborasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh  satu  organisasi  dan  hal  ini  diadopsi  dari  definisi  yang  dikemukakan  oleh Agranoff dan McGuire.
“Collaborative public management is a concept that describes the process of facilitating and operating in multi-organizational arrangements to solve problems that cannot be solved  or  easily  solved  by  single  organizations. Collaborative  means  to  co-labor,  to achieve common goals, often working across boundaries and in multi-sector and multi- actor relationships. Collaboration is based on the value of reciprocity and can include the public.” (O’Leary & Vij, 2012)
Disebutkan  bahwa  kolaborasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara multisektor dan multipihak untuk mencapai  tujuan  bersama,  yaitu  menyelesaikan  permasalahan  publik  tanpa mengesampingkan  kepentingan  para  pemangku  kepentingan.  Hal  serupa  juga diungkapkan oleh Bianchi, Nasi, & Rivenbark (2021) bahwa ‘ wicked problem ’ tidak dapat  dikelompokkan  dalam  satu  batas  organisasi  karena  masalah  tersebut memiliki  ciri  yang  dinamis  dan  kompleks,  sehingga  menjadi  tantangan  bagi keterlibatan multilevel, multipihak, dan multisektor.

## Praktik Kolaborasi dalam Isu Perundungan Anak
Penyelenggaraan  kolaborasi  yang  melibatkan  organisasi  lintas  sektor  dan multipihak  dilandasi  dari  adanya  ketidakmampuan  untuk  menyelesaikan
permasalahan yang kompleks atau ‘ wicked problem ’. Kondisi tersebut selaras dengan fenomena  perundungan  yang  mengancam  hak  anak  untuk  tumbuh  dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman. Perundungan dikategorikan ke dalam suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja, hal in i  dikarenakan  perundungan  merupakan  fenomena  ‘gunung  es’  yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Isu ini merupakan isu yang dinamis karena perundungan sangat dekat dengan kehidupan social masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya terdapat pergeseran cara pandang atas isu tersebut mendorong adanya keterlibatan banyak pihak guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh Kooiman (dalam Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004) yang berpendapat bahwa peran pemerintah sejatinya mengalami pergeseran yang  mengharuskan  pemerintah  untuk  melibatkan  pihak-pihak  lintas  sektor. Adanya tuntutan tersebut menjukkan bahwa dibutuhkan keterlibatan multisektor dalam upaya mengatasi masalah.
Terdapat  beberapa  model  pendekatan  lintas  sektor  yang  dapat  digunakan, seperti  model triple  helix yang  menitikberatkan  pengembangan  inovasi  dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dan industri/bisnis (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Model quadruple helix yang menambahkan unsur media dan budaya dengan menekankan  kebergaman  aktor  dan  organisasi  dengan  berlandaskan  pluralisme (Carayannis & Campbell, 2009). Unsur keempat juga dapat diartikan sebagai pihak pemangku kepentingan dari komunitas ataupun organisasi non pemerintah (NGO) dan memungkin para aktor terlibat dalam dialog di tingkat masyarakat (Rachim et al.,  2020) .  Serta  terdapat  model penta  helix yang  lebih  komprehensif  dengan melibatkan  sektor  media  massa.  Di  samping  itu, Vigoda  (2002) dalam  bukunya yang berjudul From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration menekankan kolaborasi pada keterlibatan yang luas dari pihak publik yang terdiri dari pemerintah dan administrasi publik, warga negara,  media,  akademisi,  dan  sektor  ketiga  yang  relevan.  Pihak-pihak  tersebut sejatinya memiliki peran dalam kolaborasi, yaitu:
1. Pemerintah dan administrasi publik. Berperan sebagai pihak yang menentukan tujuan  strategis  untuk  meningkatkan  kemitraan  dan  pemberdayaan  warga negara;
2. Warga  negara.  Berperan  sebagai  pihak  yang  berpartisipasi  aktif  dalam menjalankan kehidupan dan mengelola komunitasnya. Selain itu warga negara berkewajiban  untuk  menyuarakan  kritik  yang  membangun  terhadap  sistem publik untuk mendorong budaya akuntabilitas; serta
3. Media  dan  akademisi.  Media  berperan  sebagai  pihak  yang  mengupayakan peningkatan transparansi publik, sedangkan akademisi berperan sebagai pihak yang  dapat  memberikan pertimbangan secara konspetual dan teoritis terkait dengan isu-isu sosial.
Dalam  praktiknya,  berdasarkan  studi  terdahulu  diketahui  bahwa  dalam mengatasi  isu  sosial  terkait  perlindungan  anak  cenderung  menekankan  pada pelibatan aktor pemerintah, sekolah, komunitas/NGO, masyarakat, dan keluarga. Studi yang dilakukan Kesumaningsih & Amalia (2023) menunjukkan adanya usaha

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
kolaborasi  antara  pemerintah,  NGO,  keluarga,  dan  masyarakat  dalam  upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang memberikan dampak positif terhadap tingkat pelaporan kasus. Meskipun diperlukan regulasi khusus di tingkat kota agar penyelenggaraan  lebih  optimal.  Studi Grifoni  et  al.  (2021) menekankan  pada keterlibatan  aktif  guru  dan  orang  tua  untuk  memaksimalkan  usaha  pencegahan dan  penanganan  kasus cyberbullying .  Akan  tetapi  dalam  praktiknya  ditemukan bahwa  ada  kesenjangan  informasi  di  antara  guru  dan  orang  tua,  sehingga diperlukan  keterlibatan  pekerja  sosial,  polisi,  dan  komunitas.  Sedangkan  studi Arofah  &  Roisul  Basyar  (2023) menekankan  pada  keterlibatan  pemerintah pemangku  urusan  perlindungan  anak,  mitra  pemerintah  (KPAI),  sekolah,  siswa, masyarakat,  serta  orang  tua  dalam  upaya  pencegahan  perundungan  dan menunjukkan bahwa  keterlibatan antar aktor perlu diperkuat dengan komitmen dan pemahaman lebih lanjut terkait konsep perundungan. Disamping keterlibatan antar  aktor  dalam  upaya  kolaborasi  terhadap  isu  perundungan,  studi  yang dilakukan Prakoso (2019) berkenaan dengan kolaborasi dalam upaya perlindungan anak  menemukan  bahwa  masih  ditemukan  unsur  hirarkis  meskipun  kolaborasi telah dilakukan secara intensif, serta tidak adanya aturan tertulis yang mengatur batasan  perilaku  dan  peran  antar  aktor.  Selain  itu  studi Satriawan  et  al.  (2017) menekankan bahwa kebijakan terkait perlindungan anak memerlukan peran orang tua  untuk  aktif  terlibat  dalam  mengawasi  perilaku  anak  agar  terimplementasi secara efektif.
Berdasarkan  temuan  studi  terdahulu  dapat  diketahui  bahwa  diperlukan pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi dilakukan secara efektif pada tingkat pemerintah daerah. Dalam pemahaman proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Vigoda  &  Gilboa  (2002)  terdapat  6  (enam)  tahapan  utama  dan  menjadi  pos pemeriksaan dalam proses kolaborasi, yaitu:
1. Deciding on a fitting issue for collaboration . Menitikberatkan pada penetapan isu yang akan dikolaborasikan dan merupakan investasi bersama.
2. Characterizing the issue by ‘‘what and where’’ inquiries. Menentukan karakteristik kolaborasi  yang  akan  dilakukan  dan  berhubungan  erat  dengan  penentuan sumber daya yang dibutuhkan sesuai rentang kolaborasi yang dilakukan.
3. Finding out who is involved. Pihak yang tertarik dengan aktivitas jangka panjang dan mementingkan kepentingan bersama.
4. Finding out how to implement. Menentukan metode kolaborasi yang dilakukan.
5. Launching implementation. Menyelenggarakan kolaborasi dengan memperhatikan konsensus bersama dan mendefinisikan kembali tujuan.
6. Evaluating the process . Menilai dampak perubahan bagi organisasi yang terlibat, anggota organisasi, dan masyarakat atas usaha kolaborasi yang dilakukan.
Adanya keterlibatan lintas sektor dalam mengatasi isu perundungan anak dan peran  pemerintah  daerah  sebagai leading  sector ,  memerlukan  pendekatan  yang berbeda dalam mendeskripsikan proses kolaborasi yang terbangun. Adapun dalam penelitian ini menekankan pada keterlibatan aktor dari akademisi, partisipasi anak
dan masyarakat sebagai pelopor dan pelapor, dan peran media massa yang belum dilibatkan secara aktif pada studi terdahulu.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang bermaksud untuk memahami secara holistik bagaimana proses Kolaborasi Pengentasan Perundungan Anak di Kota Bogor. Adapun teknik yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  melalui  teknik in-depth  interview terhadap informan yang memiliki kapabilitas serta relevan dengan penelitian dan ditentukan secara purposive . Kriteria informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu  pihak-pihak  berwenang  yang  mengampu  urusan  pemenuhan  dan perlindungan  anak  serta  berperan  secara  aktif  dalam  upaya  pemenuhan  dan perlindungan  anak.  Adapun  informan  tersebut  mewakili  entitas  pemerintah, akademisi,  masyarakat,  media  massa,  dan  mitra  pemerintah  dalam  urusan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Pejabat Fungsional Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kota  Bogor,  Pejabat  Fungsional Pemenuhan  Hak  Anak  DP3A  Kota  Bogor,  Kepala  Bidang  Pemerintahan  dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Penanggung Jawab bagian DP3A Bappeda Kota Bogor, Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Bogor, Analis Kebijakan  Kantor  Cabang  Dinas  Pendidikan  (KCD)  Jawa  Barat  Wilayah  II, Penanggung  Jawab  Divisi  Pencegahan  Pusat  Pembelajaran  Keluarga  (Puspaga) Kota  Bogor,  Penanggung  Jawab  Divisi  Pendampingan  Puspaga  Kota  Bogor, Konselor  Puspaga  Kota  Bogor,  Konselor  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Psikolog UPTD PPA Kota  Bogor,  Koordinator  Pusat  Kajian  Gender  dan  Anak  (PKGA)  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University, Ketua Forum Anak Kota  Bogor,  Ketua  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  (PATBM) Cimahpar  Kota  Bogor,  Pimpinan  Redaksi  Radar  Bogor,  Wakil  Ketua  Komisi Perlindungan  Anak  Daerah  (KPAID)  Kota  Bogor,  dan  Komisioner  KPAID  Kota Bogor Bidang Pendidikan.
Selain  itu  teknik  observasi  dan  dokumentasi  juga  digunakan  dalam pengumpulan  data.  Observasi  dilakukan  peneliti  terhadap  peristiwa  yang berhubungan dengan fenomena. Kemudian, bentuk dokumentasi yang digunakan berupa dokumen relevan yang terdiri dari regulasi yang menjadi payung hukum pemenuhan  dan  perlindungan  anak  di  tingkat  nasional  hingga  daerah,  serta handbook sebagai dokumen penunjang pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak. Proses pengambilan data di lapangan dilakukan pada bulan Juli-September 2023 dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sebelumnya.
Dalam  melakukan  analisis  data,  peneliti  menggunakan  proses  analisis kualitatif secara induktif, dari informasi yang spesifik hingga umum. Peneliti akan mengolah dan memilah data yang relevan dengan fokus masalah penelitian dan membangun general sense atas informasi yang didapat sehingga membantu peneliti

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
untuk  memberikan  kode  terhadap  data  terpilah.  Proses  pengkodean  yang  telah dilakukan  sebelumnya  akan  dikelompokkan  menjadi  beberapa  tema  untuk membangun analisis yang lebih kompleks. Analisis yang terbangun akan disajikan kembali  dengan  bentuk  narasi  untuk  menjelaskan  objek  penelitian  dan  peneliti akan melakukan interpretasi data yang telah dianalisis sebelumnya untuk mencari esensi dari gagasan tersebut (Creswell, 2014) .
Pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode triangulasi data dengan membandingkan sumber data informasi yang berbeda dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren. Sedangkan dalam menguji reabilitas data, peneliti menggunakan prosedur cross-check terhadap kode-kode yang telah dibuat oleh peneliti lain terhadap kode yang dibuat secara mandiri oleh peneliti.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum
Sebagai bentuk percepatan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, pemerintah membuat  kebijakan  terkait  Kota  Layak  Anak  yang  disahkan  melalui  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009. Akan  tetapi  saat  ini  peraturan  tersebut  mengalami  pembaharuan  dengan disahkannya  Permen  PPPA  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Aturan ini menjelaskan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Adapun pemenuhan hak anak terbagi ke dalam 5 (lima) klaster yang kemudian dalam pelaksanaanya setiap klaster memiliki indikator turunan untuk memastikan  hak-hak  anak  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  melalui kebijakan, program, dan kegiatan (lihat Tabel. 1). Adanya indikator berfungsi untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah. Adapun perihal indikator diatur  di  dalam  peraturan  khusus  yaitu  Permen  PPPA  Nomor  12  tahun  2011 tentang Indikator KLA. Aturan tersebut digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah  setiap  tahunnya  akan  dievaluasi  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  diberikan penghargaan  berdasarkan  capaian  dalam  memenuhi  hak-hak  anak  dan perlindungan anak.

## Tabel 1 . Indikator Substansi Penyelenggaraan KLA
Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Klaster II Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif 1. Akta Kelahiran
2. Fasilitasi Informasi Layak Anak
3. Kelompok/Forum Anak 4. Peningkatan Kapasitas Forum Anak 1. Penurunan Usia Perkawinan Pertama 2. Tersedia Lembaga Konsultasi Bagi Orang tua/Keluarga tentang Pengasuhan Anak 3. Program Pengasuhan Berkelanjutan Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya 1. Angka Kematian Bayi
2. Prevelensi Angka Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting , Gizi Lebih
3. ASI Eksklusif
4. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas
5. Imunisasi Dasar Lengkap
6. Layanan Kespro Remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Keswa,
Disabilitas
7. Anak dari Keluarga Miskin yang
Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan
8. Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih
9. Kawasan Tanpa Rokok
1. PAUS Holistik Integratif
2. Wajib Belajar 12 Tahun
3. Sekolah Ramah Anak
4. Rute Aman dan Selamat Sekolah
5. Fasilitas Kegiatan Kreatif dan
Rekreatif yang Ramah Anak

## Klaster V Perlindungan Khusus
1. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memperoleh Pelayanan
2. Jumlah Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum
3. Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana dengan Memperhatikan Anak
4. Penarikan Pekerja Anak
(Tabel Dibuat Oleh Penulis Berdasarkan Buku Pedoman KLA, 2023)
Adanya  indikator  berfungsi  untuk  mengukur  pelaksanaan  pemenuhan  hak anak di daerah. Adapun perihal indikator diatur di dalam peraturan khusus yaitu Permen  PPPA  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Indikator  KLA.  Aturan  tersebut digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan,  implementasi,  pemantauan  hingga  evaluasi,  hal  ini  dikarenakan pelaksanaan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  di  daerah  setiap  tahunnya  akan

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan diberikan penghargaan berdasarkan capaian dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak.

## Grafik 3. Penghargaan Evaluasi KLA
(Grafik Dibuat oleh Penulis Berdasarkan Data Sekunder Buku Pedoman KLA, 2023)
Terdapat  tingkatan  penghargaan  sesuai  dengan  capaian  setiap  daerah, dimulai  dari  tingkat  terendah  yaitu  Pratama  hingga  yang  tertinggi  yaitu terwujudnya  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (lihat  Grafik  3).  Di  samping  itu, melansir  hasil  evaluasi  KLA  pada  tahun  2023  diketahui  bahwa  sejak  KLA diselenggarakan  capaian  tertinggi  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  KLA adalah  pada  tingkat  Utama  yang  dicapai  oleh  19  Kota/Kabupaten  di  Indonesia (Kemenpppa, 2023a) .
Di sisi lain, Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang telah berkomitmen dalam  melaksanakan  pembangunan  daerah  yang  berorientasi  pada  pemenuhan hak  dan  perlindungan  anak  dengan  menyelenggarakan  Kota  Layak  Anak  yang tercantum  dalam  peraturan  daerah.  Selama menyelenggarakan KLA  sejak  tahun 2017, Kota Bogor mendapatkan peringkat Pratama pada tahun 2018, Madya pada tahun  2019,  Madya  pada  tahun  2021,  Nindya  pada  tahun  2022,  dan  kembali memperoleh Nindya pada tahun 2023.
Dalam  melakukan  pembangunan  daerah,  berdasarkan  dokumen  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kota  Bogor  tahun  2019-2024 diketahui  bahwa  salah  satu  isu  strategis  dalam  urusan  pembangunan  adalah mengenai  pembangunan  manusia.  Terdapat  beberapa  aspek  yang  berhubungan dengan isu tersebut diantaranya adalah:
1. pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. pemberdayaan masyarakat;
4. pengarusutaman gender;
5. perlindungan sosial masyarakat; dan
6. ketahanan keluarga.
Adanya  isu  strategis  yang  menitikberatkan  pada  pembangunan  manusia selaras dengan Visi Kota Bogor periode 2019- 2024 yaitu “Terwujudnya Kota Bogor sebagai  Kota  yang  Ramah  Keluarga”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara perencanaan,  Kota  Bogor  telah  berorientasi  untuk  membangun  kualitas  sumber
Pratama Madya Nindya Utama Kabupaten/Kota Layak Anak
daya  manusia  yang  di  dalamnya  termasuk  memenuhi  hak-hak  anak  dan melindungi anak, sehingga Kota Bogor menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk  mempercepat  penyelenggaraan  Kota  Layak  Anak  dan  menjadi  pedoman bagi perangkat daerah serta stakeholder lainnya dalam menyelenggarakan aksi guna mewujudkan Kota Bogor menjadi Kota Layak Anak.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  Profil  Anak  Kota  Bogor  Tahun  2022 diketahui bahwa jumlah penduduk usia anak yaitu pada rentang usia 0-18 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat terlihat bahwa komposisi penduduk tiap tahunnya  sejatinya  memiliki  tren  yang  meningkat  (lihat Grafik  4).  Kendati demikian, terjadi penurunan komposisi pada tahun 2017 dan 2019 meskipun tidak signifikan.  Serta  adanya  pertumbuhan  penduduk  usia  anak  yang  meningkat sebanyak 23.800 jiwa pada tahun 2021 sehingga jumlah penduduk usia anak pada tahun 2021 berjumlah 358.399 jiwa. Angka tersebut cukup besar dan hal ini juga menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kota  Bogor  perlu  menjamin  hak-hak  dan melindungi  anak  agar  kualitas  tumbuh  dan  kembang  anak  dapat  terjaga  guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
Grafik 4. Data Terpilah Jumlah Penduduk Usia anak di Kota Bogor Tahun 2016-
2021
(Grafik Dibuat oleh Peneliti Berdasarkan Data Sekunder Buku Profil Anak Kota Bogor Tahun 2022, 2023)
Di  samping  itu  meningkatnya  jumlah  usia  anak  dengan  total  358.399  jiwa berhubungan  erat  dengan  usia  anak  sekolah  yang  mana  dipelukan  lingkungan belajar  yang  kondusif  dan  ramah  anak  sejak  PAUD  hingga  sekolah  menengah. Diketahui bahwa Kota Bogor telah memiliki jumlah PAUD holistik sebanyak 100 pada tahun 2021, sekolah tingkat SD/MI sebanyak 281 unit, tingkat SMP sebanyak 129 unit, tingkat SMA sebanyak 55 unit, tingkat SMK sebanyak 103 unit, serta SLB sebanyak 11 unit (DP3A Kota Bogor, 2022) . Dengan jumlah sekolah yang dimiliki oleh Kota Bogor dan penghargaan yang didapatkan terkait Kota Layak Anak yaitu tingkat Nindya, menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memiliki Sekolah Ramah Anak  (SRA)  lebih  dari  50%  dari  jumlah  keseluruhan  jenjang  satuan  pendidikan yang meliputi jenjang pra sekolah, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA, dan SLB.

## Proses Kolaborasi

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)

## Deciding On A Fitting Issue For Collaboration
Perundungan merupakan salah satu fenomena ‘gunung es’ yang mana tingkat pelaporan kasus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga jumlah laporan yang  masuk  ke  pihak  berwenang  maupun  sekolah  cenderung  rendah.  Hal  ini terjadi di Kota Bogor yang tingkat pelaporan kasus kekerasan anak maupun secara khusus kasus perundungan masih rendah. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa  kasus  anak  adalah  kasus  nomor  dua  terbanyak  setelah  kasus  narkoba  di Kota Bogor, selain itu untuk memutus mata rantai kasus dibutuhkan pelaporan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaporan merupakan bagian terpenting dan menjadi nomor  satu  karena  tanpa  adanya  pelaporan  maka  pemerintah  tidak  dapat mengelola kasus.
Hasil  wawancara  yang  diperoleh  peneliti  menunjukkan  bahwa  kasus kekerasan anak yang umum terdengar di Kota Bogor adalah kasus tawuran dan perundungan. Selain itu mental anak saat ini tidak terlatih sehingga dapat memicu kekerasan  pada  anak  karena  anak  tidak  dapat  mengelola  stress  dengan  baik khususnya pada anak usia SMP dikarenakan ada perubahan sensitivitas dari usia anak-anak menuju dewasa (usia remaja). Kemudian hal ini diperkuat (R. G. Smith & Gross, 2008) bahwa prevelensi perundungan cenderung lebih tinggi pada anak usia  tingkat  menengah  ( secondary/middle  school )  daripada  tingkat  dasar  ataupun atas, karena adanya kemungkinkan tuntutan sosial di sekolah menengah sehingga menyebabkan terganggunya dinamika sosial yang terbentuk saat di sekolah dasar dan  didukung  dengan  kurangnya  kedewasaan  serta  manajemen  stress  yang dimiliki  anak  sehingga  untuk  mendapatkan  pengakuan  sosial  maka  anak menggunakan taktik perundungan berupa pengucilan maupun mempermalukan seseorang
Atas  kondisi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  isu  perundungan  telah menjadi  isu  publik  karena  dianggap  telah  mengancam  peserta  didik  dan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Selain itu isu perundungan menjadi  salah  satu  dari  tiga  dosa  di  dunia  pendidikan,  sehingga  dibutuhkan keterlibatan  multipihak,  multilevel,  dan  multisektor  dalam  mengatasi perundungan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak. Hal dikarenakan dalam menangani isu yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu perundungan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja dan membutuhkan waktu  yang  lama,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Pejabat  Fungsional  Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A:
“ Kalau sudah kepada perlindungan anak atau tentang anak, itu ga bisa setahun dua tahun dan tidak bisa sendiri. ” (wawancara, 3 Juli 2023)
Sejalan dengan pernyataan tersebut hasil observasi menunjukkan bahwa isu anak merupakan isu yang kompleks karena saling berhubungan satu dengan yang lain  sehingga  membutuhkan  harmonisasi  paradigma  perlindungan  anak.  Atas dasar  hal  itu  dapat  dikatakan  bahwa  perundungan  anak  di  Kota  Bogor  telah menjadi sebuah ancaman bagi perkembangan anak dan telah melanggar hak anak yaitu anak berhak untuk mendapatkan perlindungan serta terjamin tumbuh dan kembangnya  sesuai  dengan  Konvensi  Hak  Anak,  sehingga  dalam  praktiknya
dibutuhkan  usaha  pengentasan  perundungan  anak  yang  merupakan  sebuah pekerjaan bersama dari berbagai lini dan kondisi tersebut telah menarik perhatian Pemerintah Kota Bogor serta organisasi lainnya.
Oleh  karenanya  maka  Pemerintah  Kota  Bogor  berinisiasi  untuk  melakukan kerja sama dengan melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media untuk mengatasi isu perundungan anak melalui kebijakan  berorientasi  pada  hak-hak  anak  salah  satunya  yaitu  dengan  kebijakan Kota  Layak  Anak  yang  tertuang  pada  Perda  Kota  Bogor  Nomor  3  Tahun  2017. Diharapkan  dengan  adanya  kolaborasi  pengentasan  perundungan  anak  di  Kota Bogor  dapat  meminimalisir  permasalahan  serta  dampak  yang  ditimbulkan. Adanya inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai leading sector untuk  membangun  kolaborasi  memperkuat  konsep  bahwa  sebagian  besar kolaborasi yang dilakukan pada level daerah cenderung diinisiasi oleh pemerintah daerah terkait.

## Characterizing The Issue By “What And Where” Inquires
Kolaborasi terkait isu perundungan anak di Kota Bogor memiliki tujuan yaitu mengentaskan perundungan anak untuk menciptakan Kota Bogor yang layak anak. Adanya  tujuan  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  level  pelaksanaan  usaha kolaborasi  sejatinya  dilakukan  pada  tingkat  pemerintahan  daerah,  hal  ini dikarenakan isu perundungan merupakan isu yang melekat pada anak usia sekolah dan  sebagian  besar  terjadi  di  lingkungan  sekolah  dan  berhubungan  dengan pemenuhan  hak  anak  dari  berbagai  klaster  yang  mana  dalam  isu  perundungan anak mencakup seluruh klaster KLA yang bejumlah 5 klaster. Kemudian urusan pemerintahan  terkait  perlindungan  anak  juga  merupakan  kewenangan  daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, sehingga level penyelenggaraan kolaborasi yang  tepat  adalah  dilakukan  pada  tingkatan  daerah.  Kondisi  demikian  selaras dengan  beberapa  literatur  yang  mengungkapkan  bahwa  dalam  mengatasi  isu perlindungan anak menekankan pada level pemerintahan daerah dan melibatkan masyarakat  lokal  (Kimbrough-Melton  &  Melton,  2014;  Mclaren  &  Widianingsih, 2020; Wessells, 2015), begitu pun dengan mengentaskan perundungan anak yang membutuhkan  kebijakan  tingkat  provinsi  berkaitan  dengan  hak-hak  anak  guna menjadi pedoman bagi penyelenggaraan anti perundungan di sekolah (Paré et al., 2016) .  Sehingga  dengan  menerapkan  kolaborasi  pada  level  pemerintah  daerah dalam upaya pengentasan perundungan anak di Kota Bogor telah sesuai dengan konsep Vigoda & Gilboa (2002) yang mana level pemerintahan daerah atau local government akan  cocok  digunakan  apabila  berkaitan  dengan  isu  komunal  dan dalam  konteks  ini  isu  perundungan  anak  di  Kota  Bogor  termasuk  ke  dalam  isu komunal.
Dalam  melakukan  usaha  kolaborasi  juga  diperlukan  penentuan  terkait rentang  kolaborasi  yang  dilakukan  serta  sumber  daya  yang  tersedia  sebagai penunjang  implementasi  kolaborasi.  Penentuan  ini  berhubungan  erat  dengan jumlah partisipan yang terlibat sesuai dengan isu yang menjadi investasi bersama, sehingga  dapat  mengelaborasi  isu  terkait.  Mengaitkan  dengan  usaha  kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor, sumber daya yang dimiliki dalam

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
melakukan  kolaborasi  sudah  tersedia  akan  tetapi  sumber  daya  manusia  terkait guru  BK  yang  merupakan  salah  satu  pihak  yang  bertanggung  jawab  pada penyelenggaraan  kolaborasi  di  sekolah  belum  memiliki  pengetahuan  yang mumpuni terkait perundungan anak baik secara teori maupun praktik karena tidak memiliki  latar  belakang  konselor,  hal  tersebut  didasari  pernyataan  Kepala  Seksi Kesiswaan SMP:
“ BK di sekolah khususnya di SMP itu sangat minim. Bahkan tidak jarang di beberapa sekolah itu tidak murni dari pendidikan psikologis .” (wawancara, 4 Agustus 2023)
Maka dari itu dibutuhkan keterlibatan profesional yang memiliki kompetensi khusus  terkait  anak  serta  ranah  psikososial.  Pelibatan  profesional  dalam  usaha kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor ditunjukkan dari adanya ketertarikan  IPB  University  melalui  LPPM-PKGA  yang  berfokus  pada  kajian gender  dan  anak  untuk  memberikan  pengetahuan  serta  advokasi  guna mewujudkan  proses  kolaborasi  yang  efektif.  Di  sisi  lain  mengelaborasi  isu perundungan  anak  berkaitan  erat  dengan  kondisi  anak  dengan  keluarga  serta kondisi  psikososial  anak,  kendati  demikian  rentang  kolaborasi  yang  dilakukan dalam  pengentasan  perundungan  anak  di  Kota  Bogor  belum  secara  masif menjangkau  orang  tua.  Sedangkan  berdasarkan  literatur  ditemui  bahwa  kondisi hubungan orang tua dan anak sejatinya dapat mendorong usaha preventif terkait tindak perundungan baik dari sisi pelaku maupun korban (Chen et al., 2020; Norton et al., 2021) , hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara pengasuhan orang tua dengan  kencenderungan  anak  untuk  menjadi  pelaku  maupun  korban perundungan (Baldry & Farrington, 1998; Efobi et al., 2014; P. K. Smith & Myron- Wilson, 1998).
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya  dapat  diketahui  bahwa  dalam  usaha kolaborasi  pengentasan  perundungan  anak  di  Kota  Bogor  sejatinya  telah melibatkan  unsur  profesional  yang  tertarik  dalam  melakukan  proses  kolaborasi dengan  memberikan  ide  hingga  melakukan  penukaran  informasi  untuk memperkaya  proses  kolaborasi  yang  dilakukan.  Meskipun  dalam  menentukan rentang  kolaborasi yang  dilakukan belum  mengelaborasi isu yang telah menjadi investasi bersama hingga menyentuh lingkup keluarga serta ranah psikososial anak yang  perlu  melibatkan  tenaga  profesional  seperti  konselor  dan  psikolog  secara masif dan berkelanjutan.

## Finding Out Who Is Involved
Pihak  yang  terlibat  dalam  kolaborasi  telah  mengetahui  tujuan  dari  adanya kolaborasi  ini  yaitu  untuk  menciptakan  kota  layak  anak  dengan  mengentaskan perundungan anak, selain itu pihak yang terlibat pun memiliki kepentingan serta menjadi representasi dari beberapa sektor.
Diketahui  bahwa  unsur  pelaksana  dari  Pemerintah  Kota  Bogor  adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan anak  yaitu  DP3A.  Dalam  pelaksanaannya  DP3A  dibantu  oleh  bidang  yang  ikut serta dalam upaya pengentasan perundungan yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, selain itu DP3A juga memiliki perpanjangan tangan untuk
pelaksanaan teknis di lapangan yaitu melalui Puspaga untuk upaya preventif dan UPTD  PPA  untuk  upaya  kuratif  dan  rehabilitatif.  Kemudian  terdapat  Bappeda melalui  Bidang  Perencanaan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Manusia  untuk membuat  perencanaan  terkait  upaya  perlindungan  anak.  Dinas  Pendidikan khususnya  bidang-bidang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  di lingkungan sekolah, yaitu Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama. Di sisi lain dikarenakan adanya pemisahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan jenjang  sekolah menengah maka terdapat  perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola bidang pendidikan tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)/Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK)/Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  dilimpahkan  kepada  Kantor  Cabang  Dinas Pendidikan (KCD) Jawa Barat Wilayah II.
Pelibatan akademisi dalam kolaborasi ini selaras dengan Visi Misi dan tujuan IPB University dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bogor, maka IPB University melalui LPPM-PKGA yang membidangi pengarusutamaan gender dan anak ikut mengambil peran sebagai salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat sehingga membangun hubungan mutualiasme dengan Pemerintah Kota Bogor dalam hal pemanfaatan sumber daya.
Kemudian  terdapat  unsur  masyarakat  yang  mengambil  fungsi  sebagai pelopor  dan  pelapor  di  wilayah  yaitu  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis Masyarakat  (PATBM)  dan  Forum  Anak.  Hal  ini  dikarenakan  dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lingkungan serta penduduk, sehingga dapat memudahkan  dalam  pelaporan  hingga  penjangkauan.  Selain  itu  terdapat  unsur media  massa  yang  mendukung  dalam  upaya  perlindungan  anak  dengan menjalankan fungsi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini media  massa  yang  terindetifikasi  adalah  Radar  Bogor  yang  merupakan  media massa berbasis lokal/daerah.
Adapun yang teridentifikasi dalam usaha kolaborasi ini adalah keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Bogor yang menjadi salah satu unsur  mitra  Pemerintah  Kota  Bogor.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui KPAID  Kota  Bogor  memiliki  kesamaan  program  dengan  DP3A  yaitu  dalam  hal perlindungan anak, salah satunya adalah dalam upaya penanganan kasus.
Adanya kesamaan visi misi dan tujuan terkait perlindungan anak khususnya dalam  kasus  kekerasan  anak  mendorong  Pemerintah  Kota  Bogor sebagai leading sector mengambil tindakan untuk menyatukan keseluruhan entitas stakeholder yang terdiri  dari  perangkat  daerah  terkait,  akademisi,  masyarakat,  media  massa,  dan sektor  ketiga  ke  dalam  Keputusan  Wali  Kota  Bogor  Nomor  463/Kep.241- DPPPA/2021  tentang  Pembentukan  Gugus  Tugas  Kota  Layak  Anak  Kota  Bogor Periode  2021-2023.  Beberapa  informan  dari  setiap  entitas stakeholder telah mengetahui  tujuan  dari  adanya  SK  Gugus  Tugas  KLA  bahwa  tujuan  adanya penetapan  SK  adalah  untuk  memperkuat  peran  dan  kedudukan  dari  setiap stakeholder dan  mempermudah  dalam  melakukan  kolaborasi  lintas  sektor  sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing entitas.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Berdasarkan temuan di lapangan, kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota  Bogor  dalam  upaya  pengentasan  perundungan  anak  dengan  melibatkan masyarakat, serta dukungan unsur akademisi dan media massa dapat mencipatkan kolaborasi  yang  baik.  Hal  ini  dikarenakan  unsur  akademisi  sebagai  penunjuang pengetahuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan pelibatan media massa yang  bertanggung  jawab  atas  transparansi  dari  kolaborasi  yang  dilakukan  dan menyebarkannya  kepada  masyarakat,  dengan  kata  lain  media  massa  menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

## Finding Out How To Implement
Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas Kota Layak  Anak  dan  hal  tersebut  dituangkan  ke  dalam  Keputusan  Wali  Kota  Bogor Nomor 463/Kep.241-DPPPA/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bogor Periode 2021-2023. Diketahui bahwa Gugus Tugas Kota Layak Anak  merujuk  pada  Perda  Kota  Bogor  Nomor  3  Tahun  2017  dan  Gugus  Tugas secara  struktur  diketuai  oleh  Bappeda  sebagai  unsur  pembuat  dokumen perencanaan  pembangunan  dan  dibantu  oleh  DP3A  yang  bertanggung  jawab dalam urusan pemerintahan bidang perlindungan anak. Selain itu adanya SK ini merupakan  perwujudan  dari  adanya  kesepahaman  unsur  pemerintah  yang membidangi  anak  dengan  dukungan  perguruan  tinggi,  masyarakat,  orang  tua, keluarga, hingga pelibatan perwakilan anak melalui Forum Anak. SK Gugus Tugas KLA juga menjadi pedoman bagi stakeholder untuk mengoordinasikan kebijakan, program, maupun kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak termasuk pengentasan perundungan anak.
Diketahui bahwa SK Gugus Tugas bersifat makro mencakup isu perlindungan anak dan tidak secara khusus berfokus pada isu perundungan, meski demikian isu perundungan tetap masuk ke dalam Klaster 4 Kota Layak Anak yaitu Pendidikan, Waktu Luang, dan Aktivitas Budaya dengan indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) yang tetap menjadi tanggung jawab dari stakeholder di Gugus Tugas KLA. Selain itu SK  Gugus  Tugas  hanya  menggambarkan  tugas  dan  fungsi  secara  struktural, sedangkan peran dari setiap aktor dijelaskan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Oleh karenanya diperlukan keterlibatan aktif dari OPD yang membidangi pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Bogor serta KCD Jawa Barat Wilayah II untuk memberdayakan sekolah-sekolah di Kota Bogor dalam upaya pengentasan perundungan anak.
Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengentaskan perundungan anak di Kota Bogor, dengan memberdayakan unsur PATBM  serta  Forum  Anak  yang  diharapkan  dapat  menjadi  2P  sehingga  kasus terkait perundungan dapat terjaring dan anak dapat terpenuhi hak-haknya. Selain itu  untuk  menunjang  pengetahuan  dan  keberlanjutan  kolaborasi  atas  isu perundungan  sejatinya  melibatkan  unsur  akademisi.  Serta  dalam  hal  upaya memberikan  transparansi  publik  atas  kolaborasi  yang  dilakukan maka  peran  ini diambil oleh media massa.

## Launching Implementation
Aktor pemerintah menjadi inisiator dalam proses implementasi, akan tetapi jika melihat dari sisi memikirkan dan mendefinisikan kembali terkait tujuan yang akan  dicapai  melalui  ukuran  yang  sudah  ada  yaitu  Rencana  Aksi  Daerah  Kota Bogor  dalam  upaya  percepatan  penyelenggaraan  KLA,  secara  empirik  belum dilakukan  dengan  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  adanya  sekolah-sekolah yang  berusaha  menutupi  kasus  yang  terjadi  sehingga  hak-hak  anak  tidak  dapat terpenuhi khususnya  dalam pemberian layanan perlindungan khusus. Selain  itu meskipun stakeholder telah memiliki komitmen untuk mengentaskan perundungan guna  mencapai  Kota  Layak  Anak  akan  tetapi  aksi  yang  dilakukan  tidak  sejalan dengan komitmen tersebut, hal ini dapat terlihat dari minimnya penyelenggaraan rapat khusus terkait perundungan anak serta belum gencarnya pemberian edukasi dengan  melibatkan  orang  tua  dan  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  upaya  dalam menciptakan kota layak anak karena salah satu indikator dalam klaster 2 adalah pemberian layanan edukasi terhadap keluarga melalui Puspaga.
Pemberian  edukasi  ini  juga  sejatinya  perlu  dipantau  dan  diukur ketercapaiannya,  akan  tetapi  di  dalam  dokumen  RAD  Kota  Bogor  tidak mencantumkan indikator ketercapaian atas hal ini dan hal selaras juga ditunjukkan dalam dokumen Profil Anak Kota Bogor yang tidak menyebutkan perihal layanan edukasi.  Adanya  kondisi  demikian  sejatinya  memengaruhi  implementasi  yang dilakukan  oleh  para  aktor  dalam  melakukan  tugas,  penentuan  jadwal,  hingga mendokumentasikan pelaksanaan yang akuntabel.
Di  sisi  lain  terkait  transparansi  atas  usaha  kolaborasi  yang  dilakukan  telah disebarluaskan  melalui  peran  media  massa  sehingga  publik  dapat  mengetahui setiap usaha yang dilakukan oleh para stakeholder.

## Evaluating The Process
Dalam  kolaborasi  pengentasan  perundungan  anak  di  Kota  Bogor,  kegiatan monitoring dan  evaluasi  dilakukan  oleh  Bappeda  dengan  dibantu  oleh  DP3A sebagai OPD pelaksana urusan perlindungan anak. Merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 dan SK Gugus Tugas KLA diketahui bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan RAD terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kemudian untuk  pelaksanaan  tugas  dan  peran  dari  masing-masing  aktor  yang  terdiri  dari Forum  Anak,  UPTD  PPA,  Puspaga,  DP3A,  Dinas  Pendidikan,  Perguruan  Tinggi (LPPM-PKGA IPB University), PATBM, KCD Jawa Barat Wilayah II, Media Massa (Radar Bogor), KPAID, dan Bappeda berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa masih adanya ego sektoral dalam kolaborasi ini. Hal ini terlihat dari  tidak  adanya  keterbukaan  pihak  sekolah  dalam  melaporkan  kasus perundungan  dan  cenderung  menutupi  serta  tidak  adanya  penghimpunan  data oleh Dinas Pendidikan terkait data kasus perundungan di sekolah se-Kota Bogor. Kondisi  tersebut  tidak  sejalan  dengan  RAD  yang  berhubungan  dengan penyelenggaraan  Sekolah  Ramah  Anak  dan  pemberian  layanan  pada  anak  yang menjadi  korban  kekerasan.  Selain  itu  merujuk  pada  Perda  Nomor  3  Tahun  2017 disebutkan  bahwa  sekolah  wajib  menciptakan  situasi  dan  kondisi  yang  aman, adanya  penerapan  norma,  memperlakukan  murid  secara  adil  tanpa  adanya

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
diskriminasi,  serta  menumbuhkan  karakter  yang  berlandaskan  nilai  kebangsaan dan agama.
Selain itu kondisi tersebut tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  diatur  di  dalam  Perda Nomor 3 Tahun 2017, yaitu pada poin “Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya k asus anak.” sedangkan dalam praktiknya hal tersebut  tidak  dilakukan  oleh  unsur  pemerintah  dan  tidak  mengambil  tindakan lebih  lanjut  untuk  menjamin  serta  melindungi  hak  anak  yang  menjadi  korban. Kemudian  ditemukan  bahwa  peran  guru  BK  di  sekolah  yang  cenderung  hanya mendata tanpa memberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan anak karena ketidaktahuan harus berkoordinasi dengan pihak apa sejatinya menyebabkan anak tidak  dapat  mendapatkan  hak  dan  perlindungan,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan kewajiban pemerintah pada poin “Mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban”.
Adanya  kondisi  demikian  memperkuat  bahwa  Bappeda  dan  DP3A  masih belum optimal dalam melakukan monitoring yang mana Bappeda dan DP3A dalam Gugus Tugas KLA memiliki peran untuk melakukan koordinasi lintas sektor antar stakeholder termasuk monitoring dan evaluasi di dalamnya. Hal ini juga didukung dari kurangnya  intensitas rapat koordinasi yang  melibatkan para stakeholder dan cenderung bersifat situasional, serta tidak adanya pembahasan khusus terkait isu perundungan.  Ketidakoptimalan  tersebut  disebabkan  karena  Bappeda  hanya menjalankan  fungsi  perencanaan  dan  satu  level  dengan  OPD  yang  bertugas, sehingga  hal  tersebut  memengaruhi  dominasi  Bappeda  dalam  pelaksanaan kolaborasi  sebagai leading  sector .  Kondisi  ini  diperkuat  dengan  hasil  wawancara yang  menyebutkan  bahwa  akan  ada  perubahan  struktur  yaitu  pergantian  posisi ketua  Gugus  Tugas  KLA  yang  sebelumnya  diketuai  oleh  Bappeda  menjadi Sekretaris Daerah pada tahun 2024.
Proses  evaluasi  sejatinya  untuk  menilai  bahwa  kolaborasi  yang  dilakukan membuat  proyek  ataupun  kegiatan  menjadi  lebih  efektif  dan  responsif  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  selain  itu  kolaborasi  juga  membangun keterlibatan masyarakat dan memberikan perubahan terhadap pola pikir individu untuk berperan lebih dalam pembangunan. Kondisi tersebut selaras dengan usaha kolaborasi  yang  telah  dilakukan  dalam  pengentasan  perundungan  anak,  hal  ini ditunjukkan  dari  adanya  perubahan  pola  pikir  pada  masyarakat  dalam memandang  isu  perlindungan  anak  salah  satunya  adalah  perundungan  anak  di Kota Bogor. Selain itu aktor yang terlibat pun merasakan bahwa dengan adanya kolaborasi  sejatinya  menjadikan  usaha  yang  dilakukan  terasa  lebih  ringan meskipun  usaha  kolaborasi  secara  empirik  belum  dilaksanakan  secara  efektif. Diharapkan hasil evaluasi terkait kolaborasi yang telah dilakukan dapat menjadi suatu  gambaran  objektif  dalam  menentukan  kolaborasi  yang  serupa  di  waktu mendatang  guna  menciptakan  proses  kolaborasi  yang  efektif.  Adanya  temuan lapangan  tersebut  memperkuat  pernyataan  studi  terdahulu  bahwa  sejatinya kolaborasi membuat proyek maupun kegiatan menjadi lebih efektif dan responsif
dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  membangun  keterlibatan masyarakat.

## Kesimpulan
Pemerintah Kota Bogor beserta aktor lintas sektor yang terlibat sejatinya telah membangun  usaha  kolaborasi  sebagai  bentuk  strategi  dalam  mengatasi perundungan  anak  di  Kota  Bogor.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  usaha kolaborasi  tersebut  terbangun  karena  dilandasi  dari  adanya  pergeseran  cara pandang  dan  kesamaan  tujuan  dari  para  aktor  terhadap  isu  perundungan  yang mana  dalam  praktiknya  diperlukan  keterlibatan  pihak  lain  karena  keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh tiap aktor. Hal ini diperkuat dengan dampak positif yang telah dirasakan para aktor atas kolaborasi yang terjalin, diantaranya adalah mempermudah dalam penjaringan kasus dan memperkaya informasi antar aktor terkait isu perundungan anak.  Meski demikian,  belum adanya kebijakan khusus yang mengatur perundungan anak di Kota Bogor secara terperinci, membuat isu perundungan  tidak  menjadi  fokus  bagi  beberapa  aktor  karena  pembagian  tugas yang bersifat umum, sehingga berimplikasi pada munculnya ego sektoral. Selain itu pendefinisian makna perundungan yang abstrak dan cairnya perilaku tersebut di masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi aktor dalam menjaring kasus tanpa ditopang oleh keterlibatan masyarakat dan Forum Anak sebagai pihak 2P karena tidak terfasilitasi dengan baik.
Atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam mengatasi perundungan  anak  di  Kota  Bogor  belum  dilakukan  secara  efektif.    Sehingga diperlukan  suatu  regulasi  khusus  yang  mengatur  mekanisme  pengentasan perundungan  anak  di  Kota  Bogor  dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek secara  mendalam  terkait  konsep  perundungan  anak  yang  sangat  abstrak. Diperlukan  juga  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  peran  institusi  publik  dalam kolaborasi  yang  menitikberatkan  pada  kebijakan  sekolah  yang  spesifik  serta mendefinisikan perundungan dan batasannya secara lebih komprehensif.

## Referensi
Angi Dian Winei, A., Setiawan, A., Weraman, P., & Zulfikhar, R. (2023). Dampak Lingkungan  Sekolah  terhadap  Hasil  Belajar  dan  Kesehatan  Mental  Siswa. Journal on Education, 06(01), 317 – 327.
Arofah,  Z.,  &  Roisul  Basyar,  M.  (2023).  Strategi  Penanggulangan  Bullying  Pada Sekolah  Menengah  Pertama  Dalam  Perspektif  Collaborative  Governance (Studi Pada SMP Islam Tikung). Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 1(6), 227 – 235. https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6
Baldry,  A.  C.,  &  Farrington,  D.  P.  (1998).  Parenting  influences  on  bullying  and victimization.  Legal  and  Criminological  Psychology,  3(2),  237 – 254. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.2044-8333.1998.tb00364.x

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Bianchi,  C.,  Nasi,  G.,  &  Rivenbark,  W.  C.  (2021).  Implementing  Collaborative Governance:  Models,  Experiences,  and  Challenges.  Public  Management Review, 23(11), 1581 – 1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777
Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3 – 4), 201 – 234. https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374
CfDS. (2021). Teenager-related cyberbullying case in indonesia (Issue August). Chen, Q., Zhu, Y., & Chui, W. H. (2020). A Meta-Analysis on Effects of Parenting Programs  on  Bullying  Prevention.  Trauma,  Violence,  &  Abuse,  59,  1 – 12. https://doi.org/10.1177/1524838020915619
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Method Approaches (4th ed.). Sage Publications, Inc.
DP3A  Kota  Bogor.  (2022).  Profil  Anak  Kota  Bogor  2022.  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.
Efobi, A., Nwokolo, C., & Ph, D. (2014). Relationship between Parenting Styles and Tendency to Bullying Behaviour among Adolescents. Journal of Education & Human Development, 3(1), 507 – 521.
Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.  (1995).  The  Triple  Helix--University-Industry- Government  Relations:  A  Laboratory  For  Knowledge  Based  Economic Development. EASST Review, 14(1), 14 – 19.
Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying programs ? Analysis of effective intervention components. Journal of School Psychology, 85(September 2019), 37 – 56. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002
Grifoni, P., D’Andrea, A., Ferri, F., Guzzo, T., Felicioni, M. A., & Vignoli, A. (2021).
Against  cyberbullying  actions:  An  italian  case  study.  Sustainability (Switzerland), 13(4), 1 – 15. https://doi.org/10.3390/su13042055
Herbert, J., Ghan, N., Salveron, M., Walsh, W., Herbert, J., Ghan, N., Salveron, M., Walsh,  W.,  &  Herbert,  J.  (2021).  Possible  Factors  Supporting  Cross-Agency Collaboration  in  Child  Abuse  Cases :  A  Scoping  Review.  Journal  of  Child Sexual Abuse, 30(2), 167 – 191. https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1856994
Jakutytė - Ancienė, Kristina; Matkevičienė, R. (2017). New Media And New Public Governance:  The  Strategic  Communication  Approach  (A.  Matkevičienė, Renata; Petersons, Ed.). University of Ss. Cyril and Methodius.
Kemenpppa.  (2023a).  Penghargaan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  2023.
Kemenpppa.Go.Id.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4631/pengharg aan-kabupaten-kota-layak-anak-2023
Kemenpppa. (2023b). SIMFONI-PPA. Latihan-Simfoni.Kemenpppa.Go.Id. https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan
Kesumaningsih,  I.,  &  Amalia,  R.  P.  (2023).  Collaborative  Process  for  Preventing Violence  Against  Women  and  Children  in  Makassar  City.  JAKPP  (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik), 9(2), 79 – 92.
Kibriya, S., & Jones, G. (2021). The impact of a safe learning environment in schools on students’ learning outcomes: evidence from Tanzania. Quality Assurance in Education, 29(1), 15 – 28. https://doi.org/10.1108/QAE-11-2019-0124 Kimbrough-Melton, R. J., & Melton, G. B. (2014). Child Protection Policy. In P. D. Donnelly  &  C.  L.  Ward  (Eds.),  Oxford  Textbook  of  Violence  Prevention: Epidemiology, Evidence, and Policy (1st ed., pp. 255 – 258). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med/9780199678723.001.0001 Lalayants, M. (2008). Interagency collaboration approach to service delivery in child abuse and neglect: Perceptions of professionals. The International Journal of
Interdisciplinary Social Sciences, 3(1), 225 – 236. https://doi.org/10.18848/1833-1882/CGP/v03i01/52493
Lipman, E. L. (2003). Don’t Let Anyone Bully You Into Thinking Bullying Is Not Important !  The  Canadian  Journal  of  Psychiatry,  48(9),  575 – 576. https://doi.org/10.1177/070674370304800901
Mclaren,  H.  J.,  &  Widianingsih,  I.  (2020).  Incentive-based  Social  Welfare Administration  in  Indonesia :  Implications  for  sustainable  development  in women ’ s and children ’ s protection. International Social Work, 65(3), 510 – 524. https://doi.org/10.1177/0020872820930265
Mori,  Y.,  Tiiri,  E.,  Khanal,  P.,  Khakurel,  J.,  Mishina,  K.,  &  Sourander,  A.  (2021).
Feeling  unsafe  at  school  and  associated  mental  health  difficulties  among children and adolescents: A systematic review. In Children (Vol. 8, Issue 3). MDPI. https://doi.org/10.3390/children8030232
Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public participation and collaborative  governance.  Journal  of  Social  Policy,  33(2),  203 – 223. https://doi.org/10.1017/S0047279403007499
Norton, J. R., Duke, A. M., & Norton, J. R. (2021). The Influence of Parenting on Bullying  Prevention :  Parenting  as  a  Moderator  of  Adolescents ’ Bullying Behaviors. Journal of Child and Family Studies, 30. https://doi.org/10.1007/s10826-021-02014-1
OECD.  (2019).  PISA  2018  Results.  What  school  life  means  for  students’  lives.  In OECD Publishing: Vol. III.
O’Leary, R., & Vij, N. (2012). Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going? American Review of Public Administration, 42(5), 507 – 522. https://doi.org/10.1177/0275074012445780
Olweus,  D.  (1997).  Bully/victim  problems  in  school:  Facts  and  Intervention. European Journal of Psychology of Education, 7(4), 495 – 510. Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377 – 387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022
P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano, & P. Slee. (2014). The Nature of School Bullying: A cross-national perspective. Routledge.
Paré, M., Paré, M., & Collins, T. (2016). Government Efforts to Address Bullying in Canada : Any Place for Children ’ s Rights ? Government Efforts to Address Bullying in Canada : Any Place for C hildren ’ s Rights ? Journal of Law and Social Policy Volume, 25, 54 – 77.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Pertiwi,  F.  D.,  &  Nurdiana,  S.  N.  (2019).  Hubungan  Sikap  Dengan  Pengalaman (Bullying)  Pada  Siswa  Smkn  2  Kota  Bogor.  Hearty,  7(1),  1 – 8. https://doi.org/10.32832/hearty.v7i1.2298
Pestoff,  V.,  Brandsen,  T.,  &  Verschuere,  B.  (2012).  New  Public  Governance  ,  the Third Sector and Co-Production (Issue January). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203152294
Petrosino, A., & Guckenburg, S. (2010). What characteristics of bullying, bullying victims,  and  schools  are  assocated  with  increased  reporting  of  bullying  to school officials. In eric.ed.gov (Issue 0).
Potito,  C.,  Day,  A.,  Carson,  E.,  &  Leary, O.  (2009).  Domestic  Violence  and  Child Protection :  Partnerships  and  Collaboration.  Australian  Social  Work,  62(3),
369 – 387. https://doi.org/10.1080/03124070902964657
Prakoso, M. (2019). Kolaborasi Stakeholders Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari
Ancaman Kekerasan Di Kabupaten Sleman. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185712
Prasetyo,  A.  B.  E.  (2011).  Bullying  di  Sekolah  dan  Dampaknya  pada  Anak.  El- Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam, IV(1), 19 – 26.
Rachim,  Abd.,  Warella,  Y.,  Astuti,  R.  S.,  &  Suharyanto,  S.  (2020).  Hexa  Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. Prizren Social Science Journal, 4(1), 20 – 27. https://doi.org/10.32936/pssj.v4i1.141 Satriawan, Alfiana, Fasya, H., Friska Amelia, A., & Ahmad Yani, A. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik, 3(1), 37 – 48.
Smith, P. K., & Myron-Wilson, R. (1998). Parenting and School Bullying. Clinical
Child Psychology and Psychiatry, 3(3), 405 – 417. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1359104598033006
Smith, R. G., & Gross, A. M. (2008). Child & Family Behavior Therapy Bullying : Prevalence and the Effect of Age and Gender Bullying : Prevalence and the Effect  of  Age  and  Gender.  Child  &  Family  Behavior  Therapy,  28(4),  13 – 37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1300/J019v28n04_02
Sulfemi,  W.  B.,  &  Yasita,  O.  (2020).  Dukungan  Sosial  Teman  Sebaya  Terhadap
Perilaku Bullying. Jurnal
Pendidikan,
21(2), 133 – 147. https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.951.2020
Unesco.  (2021).  Definition  of  Sustainable  Development  Goal  (  SDG  )  thematic indicator 4.a.2 : Percentage of students who experienced bullying in the past 12  months  (Issue  July).  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization.
UReport.  (2019).  Jajak  Pendapat:  #ENDViolence  Global  Poll  2019. Indonesia.Ureport.In. https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/
Utami,  T.,  &  Astuti,  Y.  (2022).  The  Relationship  Between  Self-Esteem  And Depression In Adolescent Victims Of Cyberbullying: A Cross-Sectional Study. Indonesian  Journal  of  Global  Health  Research,  4(4),  867 – 876. https://doi.org/10.37287/ijghr.v2i4.250
Vanderbilt, D. (2010). The effects of bullying. Paediatrics and Child Health, 20(7),
315 – 320. https://doi.org/10.1016/j.paed.2010.03.008
Vangen,  S.,  Hayes,  J.  P.,  &  Cornforth,  C.  (2014).  Governing  Cross-Sector  ,  Inter- Organizational  Collaborations.  Public  Management  Review,  37 – 41. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.903658
Vigoda,  E.  (2002).  From  Responsiveness  to  Collaboration:  Governance,  Citizens, and  the  Next  Generation  of  Public  Administration.  Public  Administration
Review, 62(5), 527 – 540. https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/3110014
Vigoda,  E.,  &  Gilboa,  E.  (2002).  The  Quest  for  Collaboration:  Toward  a Comprehensive Strategy for Public Administration. In E. Vigoda (Ed.), Public Administration:  An  Interdiciplinary  Critical  Analysis  (pp.  99 – 118).  Marcel Dekker Inc.
Wessells,  M.  G.  (2015).  Child  Abuse  &  Neglect  Bottom-up  approaches  to strengthening  child  protection  systems :  Placing  children  ,  families  ,  and communities  at  the.  Child  Abuse  &  Neglect,  43(September  2014),  8 – 21. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.04.006
Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015a). Long-term effects of bullying. Arch Dis Child, 1 – 7. https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667 Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015b). Long-term effects of bullying. Arch Dis Child, 1 – 7. https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667