## Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian

## Ade Nur Rohim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adenurrohim@upnvj.ac.id
Received: August 6, 2020 | Accepted: August 8, 2020 | Published: August 10, 2020

## Abstract
Amil Zakat is a key element in effective zakat management. It is necessary to strengthen the role and  function  of  amil  zakat  to  optimize  zakat  management.  So  that  zakat  which  is  managed professionally  and  optimally  will  have  a  positive  impact  on  the  economy.  This  study  aims  to emphasize and elaborate on the  role and position of amil zakat so that  it can be strengthened competently.  Besides,  the  role  and  function  of  the  Government  as  the  policyholder  has  an important role in developing zakat management. This study is described qualitatively by exploring secondary sources of data and information. Data were analyzed and described descriptively. This study  found  that  the  role  and  function  of  amil  zakat  are  very  important  in  advancing  zakat management. The government is expected to contribute more to the management of zakat as the policyholder. This contribution is made by supporting and providing direction and policies related to  the  confirmation  of  zakat  management.  Besides,  competent  and  professional  amil  zakat  is closely related to the distribution and utilization of zakat programs. So that professional amil zakat will  contribute  actively  in  advancing  and  improving  the  welfare  of  society.  In  general,  zakat managed optimally by competent amil zakat will play an active role in realizing general economic growth.
Keywords : Amil Zakah; Management; Economic Growth

## Abstrak
Amil zakat merupakan unsur kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif.  Diperlukan penguatan peran dan fungsi amil zakat agar dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga zakat yang dikelola secara profesional dan optimal akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Kajian ini bertujuan untuk memberikan penekanan dan mengelaborasi peran dan kedudukan amil zakat, sehingga bisa dikuatkan secara kompetensi. Di samping itu, peran dan fungsi Pemerintah sebagai pihak pemegang kebijakan memiliki peran penting dalam mengembangkan pengelolaan zakat. Kajian ini dijabarkan secara kualitatif dengan menggali sumber data dan informasi sekunder. Data dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif.  Kajian ini menemukan bahwa peran  dan fungsi amil  zakat  sangat  penting  dalam  memajukan  pengelolaan  zakat.  Pemerintah  diharapkan  turut memberikan  andil  lebih  besar  dalam  pengelolaan  zakat  sebagai  pemegang  kuasa  kebijakan. Kontribusi tersebut dilakukan dengan mendukung dan memberikan arahan dan kebijakan terkait penegasan  pengelolaan  zakat.  Selain  itu,  amil  zakat  yang  berkompeten  dan  profesional  sangat berhubungan erat dengan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga amil zakat yang  profesional  akan  turut  berkontribusi  aktif  dalam  memajukan  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, zakat yang dikelola secara optimal oleh amil zakat yang berkompeten akan turut berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara umum.
Kata kunci: Amil Zakat; Pengelolaan; Pertumbuhan Ekonomi

## JIEFeS

## PENDAHULUAN
Permasalahan ekonomi pada saat-saat ini merupakan permasalahan cukup pelik  yang  dihadapi  hampir  seluruh  bangsa  di  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia. Perhatian  seluruh  bangsa  kian  tersedot  terhadap  upaya  penanggulan  berbagai problematika  ekonomi  tersebut.  Mulai  dari  masalah  kemiskinan  yang  kian merebak,  yang  menjalar  kepada  kesulitan  dalam  akses  kesehatan.  Masalah kemiskinan  tersebut  juga  berimplikasi  pada  kesulitan  masyarakat  untuk mendapatkan  pendidikan.  Hingga  akhirnya  hal  tersebut  juga  menjalar  kepada banyaknya  pengangguran,  dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  insani  yang mumpuni. Di samping itu, masalah kemiskinan juga berkaitan erat dengan tingkat kriminalitas,  sehingga  tingkat  keamanan  sosial  pun  turut  terganggu,  lantaran munculnya  berbagai  kesenjangan  sosial  di  kalangan  masyarakat.  Tak  heran  jika perhatian  pemerintah  sangatlah  dalam  terhadap  upaya  menanggulangi permasalahan  kemiskinan.  Karena  memiliki  dampak  yang  luas  di  masyarakat (Masyita, 2018).
Sistem ekonomi yang sudah berjalan, belum mampu untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Keadilan sosial yang dicanangkan pun masih dirasa sangat sulit untuk terwujud. Hal ini lantaran sistem ekonomi berbasis bunga sudah sangat mengakar di negeri ini.
Suatu  tingkat  bunga  pinjaman  yang  tinggi,  dapat  terjadi  karena  tingkat bunga tabungan yang tinggi sebagai sumber dana, dan/atau tingkat spread yang tinggi  (termasuk  biaya  operasional  yang  tidak  efisien).  Yang  menjadi  peminjam dana  adalah  mereka  yang  mampu  membayar  tingkat  bunga  pinjaman,  yaitu mereka  yang  dapat  memperoleh  keuntungan  dari  usahanya  melebihi  tingkat bunga  pinjaman.  Akibatnya,  tidak  semua  orang  dapat  menjadi  peminjam  dana atau hanya beberapa orang saja (Perwataatmadja & Tanjung, 2011). Atau dapat dikatakan bahwa sistem bungalah yang menjadi akar permasalahan kesenjangan ekonomi  dan  diskriminasi  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  di  kalangan masyarakat. Kesenjangan pendapatan seperti tersebut di atas, banyak terjadi di kalangan  masyarakat.  Dan  tentunya  hal  tersebut  sangat  berlawanan  dengan semangat  serta  komitmen  Islam  terhadap  persaudaraan  dan  keadilan  sosial- ekonomi (Antonio, 2001).
Islam  bukanlah  agama  yang  membiarkan  segala  permasalahan  ini  hadir tanpa  batasan.  Namun,  Islam  pun  tumbuh  dengan  banyak  kepedulian  positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian tersebut. Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peran yang cukup  signifikan  dalam  mengatasi  pelbagai  permasalahan  ekonomi  (Qardhawi, 2005).  Tujuan  keadialan  sosioekonomi dan  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan yang  merata,  secara  aklamasi  dipandang  sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari

## JIEFeS
falsafah  moral  Islam,  dan  didasarkan  pada  komitmennya  yang  pasti  terhadap persaudaraan kemanusiaan (Chapra, 2000).
Allah  SWT  telah  mewajibkan  orang-orang  yang  memiliki  kelebihan  harta untuk mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Asqolani, 2006).
نميلا لىإ اذاعم ثعب ملسو هيلع الله ىلص بينلا نأ :سابع نبا نع – ثيدلحا ركذف - هيفو ِدَق َالله َّنِإ(
)ْمِهِئاَرَقُ ف  ِفِ ُّدَُتََف ،ْمِهِئاَيِنْغَأ ْنِم ُذَخْؤُ ت ْمِِلِاَوْمَأ  ِفِ ًةَقَدَص ْمِهْيَلَع َضََتَْفا .يراخبلل ظفللاو ،هيلع قفتم
Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman –lalu ia sebut hadits itu- dan ada di dalamnya: “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka zakat dalam harta mereka, yang diambil dari golongan orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Bukhari Muslim)
Dalam  prakteknya,  masyarakat  kurang  memahami  hal-hal  berkaitan dengan  zakat.  Banyak  diantara  mereka  yang  belum  dapat  menghitung  berapa zakat  yang  harus  dikeluarkan,  atau  kapan  zakat  tersebut  harus  dikeluarkan. Kekurangpahaman  masyarakat  terkait  zakat  tersebut,  sangat  berpengaruh terhadap  minimnya  dana  atau  objek  zakat  yang  terkumpul.  Sehingga  distribusi zakat  pun  kurang  maksimal,  dan  hal  tersebut  berimplikasi  pada  sulitnya pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk terealisasi.
Dari  fenomena  di  atas,  peran  pemerintah  sangatlah  diperlukan  untuk mengatasi hal tersebut. Sosialisasi dan edukasi tentang hal-hal berkaitan dengan zakat  kepada  masyarakat,  perlu  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  yang  khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Lembaga  inilah  yang  dikenal  sebagai amil zakat.  Sehingga  pemerintah  harus mengeluarkan sebuah regulasi yang khusus mengatur tentang lembaga-lembaga amil  zakat  yang  kian  bermunculan.  Sehingga  orientasi  pemerataan  distribusi pendapatan  dan  kekayaan  serta  mengurangi  kesenjangan  di  masyarakat  dapat terwujud.
Dari sini maka, penulis menganggap perlunya kajian khusus tentang konsep amil  zakat,  yang  mencakup  pengertian,  syarat  dan  ketentuan,  serta  peran  amil zakat tersebut. Di samping itu, perlu adanya penjelasan tentang peran regulator dalam mengatur lembaga amil zakat di Indonesia, termasuk peran lembaga amil zakat itu sendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuan perekonomian dalam koridor Islam.

## JIEFeS

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Amil Zakat
Di dalam al-qur’an terdapat dua ayat yang secara eksplisit maupun implisit menyebut tentang amil zakat. Di antaranya QS. At Taubah: 60.
                                                                                                               
                                                                                    “ Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  mu'allaf  yang  dibujuk hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai  suatu ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Bijaksana.
Di dalam ayat di atas  disebutkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah para pengurus zakat. Adapun amil/pengurus zakat dalam ayat  tersebut,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  para  ahli  tafsir  adalah  mereka  yang ditunjuk  pemerintah  untuk  mengurus  dan  mengelola  zakat,  dimana  mereka memiliki  hak  atas  zakat  tersebut.  Namun,  amil  zakat  tersebut  tidaklah diperbolehkan dari kalangan kerabat Rasulullah SAW (Katsir, 2008).
Dalam  ayat  yang  berbeda,  amil  zakat  disebutkan  secara  implisit.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At Taubah: 103.
                                                                                                   
                  
“ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Kata  'ambillah'  dalam  ayat  tersebut  memberikan  sinyal  bahwa  zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan  kewenangan  penuh.  Secara  fikih  memang  diperbolehkan  seorang  muzaki menyerahkan  langsung  zakatnya  kepada  mustahik.  Tetapi,  dalam  konteks  yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh

## JIEFeS
lembaga amil. Karena itu, dalam QS 9: 60 Allah telah secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat.
Dalam  buku Hukum  Zakat, Qordhowi  (2011)  mendefinisikan  amil  zakat sebagai mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul  sampai  kepada  bendahara,  dan  para  penjaganya.  Juga  mulai  dari pencatat  sampai  kepada  penghitung  yang  mencatat  keluar  masuk  zakat,  dan membagi  kepada  para  mustahiknya.  Allah  menyediakan  upah  bagi  mereka  dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat (Qardhawi, 2011).
Di dalam al-qur`an, amil zakat diistilahkan dengan ‘amiliin ‘alaiha (petugas zakat). Istilah lain yang juga digunakan untuk amil adalah as-su’at (para pekerja).
Perhatian  al-qur`an  terhadap  amil  zakat  dengan  mengkategorikannya  sebagai mustahik setelah fakir miskin, menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusa pribadi yang diserahkan atas dasar kesadaran muzakki saja, tetapi lebih dari itu, sehingga negara atau lembaga waijb mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat (Mufraini, 2006).
Pada hakikatnya, fungsi amil zakat dilakukan oleh penguasa/pemerintah, baik  ia  melakukannya  secara  langsung  atau  dilakukan  oleh  wakilnya,  atau  oleh orang  yang ditunjuk  olehnya.  Bahkan dalam  kitab Fathul Bari, Syekh  Islam  Ibnu Hajar  menyebutkan  jika  diantara  mereka  menolak  untuk  mengeluarkan  zakat, hendaknya zakat diambil dari orang itu dengan cara paksa (Qardhawi, 2011). Hal ini berdasarkan hadits tersebut di atas. Dimana bila ditafsirkan, ia berarti bahwa wajib  bagi  penguasa  untuk  memungut  zakat  dari  orang-orang  yang  wajib mengeluarkannya.
Ungkapan  “dengan  cara  paksa”  yang  disebutkan,  merupakan  gambaran bahwa amil zakat haruslah mereka yang memiliki “power” untuk dapat melakukan tugasnya,  baik  mengumpulkan  zakat  atau  mendistribusikannya.  “Power”  yang dimaksud tentunya adalah kekuatan hukum atau wewenang yang dipegang dalam menjalankan  fungsinya.  Maka  sudah  barang  tentu,  bahwa  penguasalah  yang memiliki  tersebut,  ataupun  penguasa  memberikan  wewenang  tersebut  kepada orang  lain  yang  ditunjuk  untuk  menjalankan  fungsi  sebagai  amil  zakat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengutus Ala al-Hadrami ke Bahrain, dan Amr ke Oman pada tahun 8 H. Beliau juga mengutus Muadz bin Jabal untuk memungut zakat di Yaman pada tahun 9 H (Karim, 2001).
Dalam butir fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional IV tentang Zakat Kontemporer  yang  dilaksanakan  di  Bahrain  pada  29  Maret  1994,  disebutkan bahwa amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di negara-negara Islam  atau  yang  mendapat  izin  atau  yang  dipilih  oleh  yayasan  yang  diakui  oleh pihak pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu.

## JIEFeS
Untuk realita pada zaman modern seperti sekarang, kelompok amil akan dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  optimal  jika  dilaksanakan  oleh  kelompok intermediary system, atau dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian, tingkat optimalisasi profesionalismenya akan menjadikan amil memiliki dua peran, amil sebagai kelembagaan, dan amil sebagai person .  Kedua  sisi  inilah  yang  merepresentasikan  pemahaman  atas  manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

## B. Syarat- syarat Amil Zakat
Seorang amil zakat, ataupun orang yang bekerja di dalam suatu badan amil zakat  atau  lembaga  amil  zakat,  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut (Qardhawi, 2011):
a. Muslim.
Karena zakat adalah urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syaratbagi segala  urusan  mereka.  Namun  diantara  beberapa  tugas  amil  zakat  selain dalam  hal  pengumpulan  dan  pembagian  zakat,  ada  tugas  yang  boleh dilakukan  oleh  orang  non  Muslim,  seperti  penjaga  gudang  atau  pun  sopir misalnya.  Namun  tentunya  akan  lebih  utama,  jika  segala  kewajiban  Islam hanya ditangani oleh orang Islam saja.
b. Mukallaf.
Seorang  amil  zakat  atau  pun  petugas  pada  badan/lembaga  amil  zakat,
hendaklah mencapai usia dewasa yang sehat akal fikirannya.
c. Jujur.
Jujur  menjadi  syarat  bagi  amil  zakat,  karena  ia  diamanati  harta  kaum muslimin. Sehingga tidak boleh seorang amil zakat dari orang yang fasik dan tidak  dapat  dipercaya,  karena  kemungkinan  ia  akan  berbuat  zalim  kepada para pemilik harta.
d. Memahami hukum-hukum zakat.
Seorang  amil  yang  diserahi  urusan  umum  disyaratkan  memahami  hukum- hukum seputar zakat. Karena jika ia tidak memahaminya, ia tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Namun jika suatu pekerjaan yang menyangkut teknis pelaksanaan,  hal  tersebut  tidaklah  disyaratkan  sepanjang  ia  dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tersebut.
e. Memiliki kapabilitas atau mampu melaksanakan tugas. Sanggup dan mampu melaksanakan tugasnya tentunya menjadi syarat selain jujur dan lainnya. Karena, jika berhenti hanya pada sifat jujur, namun ia tidak mampu melaksanakan tugasnya, mesti ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

## JIEFeS
f. Harus full time atau siap bekerja secara full.
Tugas  dan  tanggung  jawab  amil  zakat  dalam  mengelola  zakat  sangat membutuhkan tenaga dan waktu yang full. Hal ini karena urusan pengelolaan zakat  tidaklah  hal  sederhana  yang  bisa  diselesaikan  dalam  waktu  yang pendek.  Namun,  urusan  zakat  akan  terus  berlangsung  secara  kontinyu, sehingga perlu tenaga SDM yang siap full time mengurusinya.

## C. Tugas dan Peran Amil Zakat
Para  amil  zakat  sesungguhnya  memiliki  peran  yang  penting  dalam pengelolaan zakat. Tak heran jika para ulama mensyaratkan para amil zakat harus memiliki  kemampuan  dan  pemahaman  yang  baik  terkait  soal  zakat.  Beberapa tugas amil zakat antara lain:
a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi zakat, hikmahnya, serta  hal-hal  yang  terkait  masalah  teknis  pembayaran  zakat.  Hal  ini dibutuhkan  lantaran  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami mekanisme  pembayaran  zakat  secara  utuh.  Bahkan  ironisnya  banyak  juga diantara  masyarakat  yang  hanya  mengetahui  satu  macam  zakat  saja,  yaitu zakat fitrah pada bulan Ramadhan.
b. Sensus atau mendata jumlah wajib zakat (muzakki) dan juga para mustahik di lingkungannya. Data tersebut dilengkapi dengan database terkait harta yang dimiliki wajib zakat serta besar harta yang wajib dizakati.
c. Dalam upaya pengumpulan database, pihak BAZ maupun LAZ dapat bekerja sama  dengan  masjid  untuk  dapat  mendata  kesejahteraan  dan  kemiskinan para jama’ahnya.
d. Mengumpulkan  zakat  dengan  “menagih”  para  wajib  zakat,  sebagaimana dilakukan oleh penagih pajak pada zaman sekarang.
e. Membagikan dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik.
1. Distribusi konsumtif dana zakat
Distribusi  konsumtif  dana  zakat  ini  dilakukan  dengan; Pertama , pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  dasar  para  mustahik,  seperti kebutuhan makanan pokok. Namun, di samping makanan, kesehatan juga merupakan hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dewasa ini. Kedua ,  pemenuhan  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  tingkat kesejahteraan  sosial  dan  psikologis,  seperti  renovasi  tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah pemukiman warga. Bisa juga  dilakukan  dengan  membelikan  peralatan  yang  menunjang  usaha para  mustahik.  Termasuk  juga  dengan  bentuk  bantuan  bagi  para mustahik  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  atau  khitanan. Ketiga , pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.  Yaitu  dilakukan  dengan  penyaluran  dana  zakat  untuk
peningkatan pendidikan para mustahik. Baik dilakukan dengan program beasiswa,  maupun  dengan  program  pendidikan  informal  lain,  untuk melatih berbagai keterampilan.
2. Distribusi produktif dana zakat
Dana  zakat  yang  digulirkan  secara  produktif,  tentunya  tidak  dapat menuntut  adanya  tingkat  pengembalian  tertentu,  sebagaimana  halnya sumber  dana  selain  zakat.  Karenanya,  konsep  distribusi  produktif biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya, yaitu sedekah dan infak.  Distribusi  produktif  ini  dapat  direalisakan  dalam  bentuk qardhul hasan . Yaitu  satu  bentuk  pinjaman  yang  menetapkan  tidak  adanya tingkat  pengembalian  tertentu  dari  pokok  pinjaman.  Namun  demikian, bila  ternyata  si  peminjam  dana  tersebut  tidak  mampu  mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada  dasarnya  dana  tersebut  adalah  hak  mereka.  Dan  tentunya  hal tersebut  dilakukan  dalam  rangka  pendidikan  dan  tanggung  jawab  bagi mustahik
3. Investasi dana zakat
Dalam  pembahasan  mengenai  investasi  dana  zakat,  muncul  dua permasalahan yang muncul di dalam kajian fiqh, yaitu terkait siapa yang akan menginvestasikan dana zakat tersebut?
Investasi  dana  zakat  dapat  dilakukan  oleh  tiga  pihak.  Antara  mustahik yang  akan  menginvestasikannya,  atau  muzakki,  atau  pemerintah  (atau amil yang mewakilinya) (Mufraini, 2006).
Pertama, jika  mustahik  yang  menginvestasikannya  ada  beberapa kemungkinan yang dapat diambil. Ketika dana zakat diterima mustahik, maka secara otomatis, ia memiliki hak penuh atas dana zakat tersebut. Hanya  saja,  dengan  melihat  kondisi  delapan asnaf yang  ada,  golongan fakir,  miskin,  serta gharimin sepertinya  sulit  untuk  melakukan  hal tersebut.  Hal  itu  memang  dapat  dimaklumi,  lantaran  mereka  masih memiliki  beberapa  kebutuhan  primer  yang  harus  dipenuhi  dengan menggunakan dana zakat yang mereka terima. Dengan begitu, golongan yang  mungkin  dapat  menginvestasikan  dana  zakatnya  adalah  amil  dan muallaf, yang sudah mencapai taraf ekonomi yang cukup mapan dalam kehidupannya.
Kedua, investasi dana zakat dapat dilakukan oleh muzakki. Yang menjadi perdebatan  terkait  hal  ini  dari  sisi  fiqh  adalah  kemungkinan  seorang muzakki  untuk  menunda  kewajibannya  membayar  zakat.  Beberapa ulama fiqh ada yang berpendapat bahwa pembayaran zakat adalah hal yang mesti disegerakan. Namun dalam konteks kekinian, banyak muzakki
yang  sudah  berada  dalam  taraf  kesejahteraan  yang  tinggi,  sehingga memungkinkan baginya untuk menginvestasikan dana zakatnya setelah dihitung  sesuai  nominal  zakatnya.  Ia  bisa  saja  menginvestasikan  tarif zakat dari asetnya dengan membeli saham misalnya, atas nama seorang mustahik.  Dengan  begitu,  si  mustahik  dapat  menikmati dividen saham tersebut. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut sudah termasuk ke dalam kategori menyegerakan membayar zakat. Lain halnya, bila si muzakki menginvestasikannya atas nama muzakki sendiri.
Ketiga, investasi  dilakukan  oleh  pemerintah,  atau  pihak  yang mewakilinya.  Bentuk  investasi  ketiga  ini  masih  dalam  perdebatan  di antara para ulama. Secara umum, untuk semua bentuk investasi, maka beberapa hal yang menjadi perhatian adalah:
a. Jika  dana  zakat  diinvestasikan  sebelum  mustahik  menerima  dana zakat, maka ia tidak menanggung beban kerugian.
b. Jika dana zakat diinvestasikan setelah ia menerima dana zakat, maka ia menanggung kerugian.
Adapun  jika  dana  zakat  diinvestasikan  oleh  amil,  hal  inilah  yang menjadi  persoalan.  Siapa  yang  akan  menanggung  kerugian  yang dialami atau mengganti dana zakat yang merugi tersebut? Jika amil yang membayar, dari porsi manakah harus ditutupi?
Namun begitu, ada beberapa opsi yang direkomendasikan oleh para ekonom muslim, diantaranya: 1) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan  matang  pada  usaha/industri  yang  menjadi  objek investasi
2) Amil  dapat  menginvestasikan  dana  zakatnya  setelah  mustahik menerima dana zakatnya terlebih dahulu.

## D. Etika dan Sikap Amil Zakat
Seorang  amil  zakat  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diamanatkan  kepadanya,  selayaknya  harus  menjaga  etika  dan  sikap  ketika berhadapan  dengan  muzakki  maupun  mustahik.  Diantara  sikap  dan  etika  harus dijaga oleh seorang amil antara lain:
a. Sopan santun dan halus dalam bertutur kata.
Di zaman dahulu, Rasulullah SAW senantiasa memberi nasehat kepada para sahabat  yang  ditugaskan  beliau  sebagai  penagih  dan  pemungut  zakat  agar mereka  berlaku  sopan  santun.  Beliau  juga  meminta  mereka  agar  selalu menjaga tutur kata yang baik dan halus, sehingga tidak menyakiti hati para muzakki maupun mustahik.

## JIEFeS
b. Capable dalam menghitung zakat.
Rasulullah SAW mencontohkan bahwa untuk memungut zakat buah-buahan, beliau  mengutus  para  sahabat  yang  ahli  dalam  menaksir  buah-buahan. Penaksiran  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  kecurangan  dari pemilik harta. Disamping itu, penaksiran ini juga dimaksudkan untuk mencatat hak fakir miskin yang sesuai.
c. Mendoakan muzakki Ibnu  Katsir  dalam  kitab Tafsirul  Qur’anil  Azhim menjelaskan  tentang  ayat mengenai zakat yang tercantum dalam surat At-Taubah: 103
                                                                                            
                         

“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
Ayat di atas menyebutkan bahwa seorang petugas zakat, hendaknya berdoa bagi  muzakki  dan  memohon  ampunan  untuk  si  muzakki  (Katsir,  2008). Demikian  pula  sebagaimana  yang  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW  ketika datang kepadanya Abu Aufa untuk membayar sedekah zakat hartanya. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan: “Ya Allah berikanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.”
d. Tidak menggelapkan harta zakat. Yusuf Qordhowi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat menyebutkan bahwa seorang amil zakat tidak diperbolehkan menggelapkan sedikit pun harta zakat walau hanya sepotong jarum yang kecil.
e. Tidak menerima imbalan/hadiah yang terkait dengan tugasnya. Sebagaimana ia melarang amil zakat untuk menggelapkan harta zakat, Yusuf Qordhowi  juga  melarang  para  amil  untuk  menerima  pemberian.  Sebab  itu adalah  suap,  meskipun  diberi  kedok  hadiah.  Ia  hanya  diperkenankan mengambil  upahnya  dari  negara.  Ia  tidak  halal  menambah  penghasilannya dari orang-orang wajib zakat, sebab ia berarti memakan harta orang dengan cara yang bathil. Hal itu akan membantu orang-orang kaya berlaku semena- mena dalam perhitungan harta orang-orang miskin dan para mustahik.

## JIEFeS

## E. Ketentuan Bagian bagi Amil Zakat
Pada  hakikatnya,  seorang  amil  zakat  adalah  pegawai.  Dengan  begitu  ia berhak  mendapatkan  upah/gaji  sesuai  dengan  tugas  dan  pekerjaannya.  Namun tentunya upah tersebut tidaklah terlalu sedikit dan tidak pula berlebihan.
Imam Syafi’i berpendapat bahwa bagian untuk amil adalah sama dengan bagian  yang  diberikan  kepada  kelompok  mustahik  lainnya.  Adapun  jika  ingin upah/gaji yang diberikan lebih besar, ia menyebut agar diambil dari harta di luar zakat.  Ia  mengatakan, “Berikanlah  kepada  mereka  jumlah  tertentu,  di  mana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%.
Gaji para petugas zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya. Pada umumnya dihitung berdasarkan persentase dari jumlah harta yang terkumpul.  Amil  tetap  diberi  zakat  meskipun  ia  kaya,  karena  yang  diberikan kepadanya  adalah  imbalan  kerjanya,  bukan  berupa  pertolongan  bagi  yang membutuhkan.  Hal  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  dorongan kepada  mereka  untuk  bekerja  dan  berhemat  dalam  mengeluarkan  biaya pengumpulan zakat (Qardhawi, 2011).
Diantara  hal  yang  juga  termasuk  hak  amil  adalah  segala  biaya  yang termasuk sarana operasional. Untuk urusan operasional, yang menyangkut biaya sarana IT, transportasi, atau biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan harta zakat, maka  amil  berhak  mengambil  bagian  dari  harta  zakat  untuk  digunakan  dalam pengelolaan zakat.  Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW:
ٍّمِراَغِل ْوَأ ،اَهْ يَلَع ٍّلِماَعِل ْوَأ ،ِالله ِلْيِبَس  ِفِ ٍّزاَغِل :ٍّةَسْمَِلِ َّلَِإ ،ٍّيِنَغِل ُةَقَدَّصلا ُّلَِتَ  َلَ ، ،ِْيِْكْسِمْلا ىَلَع َقَّدَصَتَ ف ٌْيِْكْسِم ٌراَج ُهَل َناَك ٍّلُجَرِل ْوَأ ،ِهِلاَِبِ اَهاََتَْشِا ٍّلُجَرِل ْوَأ .ِيِنَغْلِل ُْيِْكْسِمْلا اَهاَدْهَأَف
“Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal: orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang berutang, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya, orang yang tetangganya miskin, lalu ia bersedekah kepada orang miskin itu, maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula.

## PEMBAHASAN
A. Peran Pemerintah terhadap Zakat
Zakat  merupakan  kewajiban  yang bersifat  pasti.  Ia  juga  telah ditetapkan sebagai kewajiban dari Allah SWT, dan dikeluarkan oleh mereka yang senantiasa mengharap ridha Allah SWT untuk mengharap balasan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti (Andiani et al., 2018).
Oleh karenanya, pelaksanaan zakat haruslah diawasi oleh pemerintah. Ia juga harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk secara resmi, dan dilaksanakan

## JIEFeS
secara profesional, rapi, dan teratur dengan baik. Yaitu dipungut dari orang yang wajib  mengeluarkannya  untuk  diberikan  kepada  mereka  yang  berhak menerimanya (Beik & Arsyianti, 2016).
1. Pemerintah sebagai Amil Zakat
Dalam  melaksanakan  peran  pertamanya,  pemerintah  memiliki kewenangan  penuh  dalam  mengelola  zakat.  Hal  ini  dipat  dikatakan  pula bahwa  pemerintah  adalah  amil  zakat.  Sehingga  pemerintah  berkewajiban untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat.
Dalil-dalil  al-Qur`an  dan  al-Sunnah  menunjukkan  bahwa  pihak  yang mengelola  zakat  adalah  pemerintah,  yakni  seorang  Imam  ( Khalifah )  atau orang-orang  yang  mewakilinya.  Dalil-dalil  al-quran  tersebut  adalah  QS  At- Taubah: 60 dan 103.
“Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…”
Dalam  hubungannya  dengan  dua  ayat  tersebut,  M.  Shiddiq  Al-Jawi mengutip  pernyataan  Imam  al-Kasani  dalam  Bada`iush  Shana`i’  II/883  yang mengatakan  bahwa  seorang  Imam  (Khalifah)  mempunyai  hak  untuk  untuk menuntut  dan  memungut  zakat.  Kalau  tidak  demikian,  maka  apa  artinya disebutkan “‘amilin” dalam ayat QS at-Taubah: 60.
Terkait dalam hal tersebut, ia juga mengutip perkataan Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya Ahkamul Qur`an III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah).
Sedangkan  dalil  as-Sunnah  yang  menunjukkan  pemungutan  zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA  : “…Apabila  mereka  patuh  kepadamu  untuk  hal  itu  (bersyahadat)  maka beritahukanlah  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan  zakat  kepada mereka  pada  harta-harta  mereka,  yang  diambil  dari  orang  kaya  mereka  di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari)
Berdasarkan  hadits  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  Imam  (Khalifah) adalah  orang  yang  melaksanakan  pemungutan  dan  pembagian  zakat,  baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa.
Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada  perinciannya  ditinjau  dari  segi  jenis-jenis  harta  zakat.  Para  fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak ( al-amwal

## JIEFeS
azh-zhahirah ),  yakni  zakat  binatang  ternak  ( zakat  al-mawasyi ),  dan  zakat pertanian  dan  buah-buahan  ( zakat  al-zuru’  wa  ats-tsimar ),  maka  wajib diserahkan  kepada  khalifah.  Sedangkan  jika  harta  zakat  itu  berupa  harta tersembunyi  ( al-amwal  ash-shamitah/al-amwal  al-bathinah ),  yaitu  yang berupa uang ( al-nuquud ) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki.
Beberapa  riwayat  dari  shahabat  dan  tabi’in  telah  menunjukkan bolehnya  membagi  sendiri  zakat  mal  yang  berupa  uang  ( al-nuqud ). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin Khaththab RA membawa  uang zakat  sebanyak  200  dirham.  Kaysan berkata  kepada Umar, ”Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku…” Maka Umar menjawab, ”Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri.”
2. Peran Pemerintah dalam Memberikan Sanksi terkait Pengelolaan Zakat Pemerintah  selain  berperan  sebagai  pengelola  zakat,  juga  berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya  sudah  memenuhi  syarat-syarat  wajib  zakat  (Hafidhuddin,  2011). Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar  zakat  bergantung  pada  kondisinya  masing-masing  yang  dirinci sebagai berikut :
Pertama ,  jika  orang  tidak  membayar  zakat  karena  tidak  tahu  akan kewajibannya ( li-jahlihi li wujubiha ), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi ta’zir. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya.
Kedua ,  jika  orang  tidak  membayar  zakat  dengan  mengingkari kewajibannya  dalam  agama,  maka  ia  dianggap  murtad  dan  diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam).  Jika  tidak  mau  bertaubat,  maka  pemerintah  menjatuhkan  hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak baitul mal (kas negara).
Ketiga ,  jika  orang  tidak  membayar  zakat  tapi  masih  mengimani  akan kewajibannya  dalam  agama,  maka  zakat  akan  diambil  secara  paksa  oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka  akan  diperangi  pemerintah  dan  diperlakukan  sebagai  bughat (pemberontak).  Ini  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Khalifah  Abu  Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat.
3. Regulasi Zakat di Indonesia
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sudah  berjalan  sejak  zaman  kolonial Belanda.  Hanya  saja,  pada  masa  tersebut  zakat  cenderung  dihalangi  oleh pemerintah Belanda karena diduga akan digunakan untuk membiayai pejuang melawan Belanda. Sejak saat itu, perhatian masyarakat terhadap zakat mulai
tinggi,  tak  terkecuali  pemerintah  (Ryandono  &  Wijayanti,  2019).  Namun, karena  pemerintah  ketika  masih  “setengah  hati”  menerapkan  zakat  dalam sistem  perekonomian  Indonesia,  sebagian  masyarakat  lebih  memilih  untuk berinisiatif  mengelola  zakat  produktif,  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Akhirnya,  mulai  bermunculan  beberapa  lembaga dan organisasi  yang didirikan mirip dengan konsep BAZIS. Berawal dari berdirinya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya pada tahun 1989. Kemudian muncul inisiatif dari  karyawan  Harian  Umum  Republika  untuk  mendirikan  Dompet  Dhuafa (DD) Republika pada 2 Juli 1993. Dari sana, beberapa lembaga amil zakat pun kian bermunculan di tengah masyarakat. Kemudian pada 7 Juli 1997 didirikan Forum  Zakat  (FOZ)  sebagai  wadah  asosiasi  yang  memayungi  berbagai  LAZ untuk mengatasi berbagai permasalahan seputar pengelolaan zakat ( Profil 7 Badan Amil Zakat Potensial , 2006).
Kiprah lembaga-lembaga pengelolaan zakat pun kian dirasakan sangat baik.  Setelah  krisis  ekonomi  mendera  pada  1998,  pemerintah  pun  mulai menyadari  kebutuhan  akan  suatu  institusi  dan  regulasi  zakat  di  Indonesia. Pemerintah  RI  akhirnya,  setelah  melewati  perjuangan  yang  cukup  panjang, mempunyai UU Zakat yaitu UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang  ditandatangani  pada  23  September  1999  oleh  Presiden  RI  waktu  itu, Prof. B.J. Habibie.
Dalam  UU  No.  38  Tahun  1999  disebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pada pasal berikutnya  juga disebutkan  bahwa  Lembaga  Amil  Zakat  dikukuhkan, dibina, dan  dilindungi  oleh  pemerintah.  Dan  ia  harus  memenuhi  persyaratan  yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Untuk  mendukung  pelaksanaan  UU  tersebut,  pemerintah  melalui Menteri  Agama  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  581/1999 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  38/1999.  Keputusan  Menteri  Agama  tersebut secara khusus membedakan antara Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat  (LAZ)  bentukan  non-pemerintah.  Dimana  keduanya  sebenarnya memiliki  fungsi  yang  sama  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  serta pendayagunaan perolehan zakat.
Secara garis besar perbedaan antara BAZ, LAZ, dan UPZ adalah sebagai berikut:
1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang di bentuk oleh  Pemerintah  terdiri dari unsur  masyarakat dan pemerintah dengan tugas  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat sesuai dengan ketentuan agama.

## JIEFeS
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intsitusi pengelola zakat yang di bentuk oleh  masyarakat  dan  dikukuhkan  oleh  pemerintahan  untuk  melakukan kegiatan  pengumpulan,  pendistribusian,   pendayagunaan,  zakat  sesuai dengan ketentuan agama.
3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki (wajib zakat), yang berada pada desa/Kelurahan, dan swasta, baik dalam negeri maupun di luar negeri.
Dalam  perjalanannya,  kemudian  disahkan  UU  No.  23  Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  25  November  2011  itu, disebutkan  bahwa  untuk  melaksanakan  pengelolaan  zakat,  Pemerintah membentuk BAZNAS. Pada pasal berikutnya disebutkan pula bahwa BAZNAS merupakan  lembaga  yang  berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan  zakat secara nasional.
Pada  bagian  keempat  dalam  undang-undang  tersebut  disebutkan bahwa  untuk  membantu  BAZNAS  dalam  pelaksanaan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat,  masyarakat  dapat  membentuk LAZ.  Dan  pembentukan  LAZ  tersebut  haruslah  mendapat  izin  Menteri  atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Di samping itu, untuk mendapat izin tersebut, LAZ harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah bahwa LAZ tersebut  harus  terdaftar  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang mengelola  bidang  pendidikan,  dakwah,  dan  sosial.  Ia  juga  harus  berbentuk lembaga berbadan hukum, dan juga mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
4. Perkembangan Pelaksanaan Regulasi Zakat
Di tengah pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Zakat tersebut, muncul beberapa  pendapat  ahli  yang  berseberangan.  Perselisihan  yang  muncul  di antara mereka lantaran ada perbedaan dalam melihat sudut pandang dalam memahami  konteks  UU  tersebut.  Dalam  pembahasan  ini  penulis mengemukakan  beberapa  opini  dan perdebatan  mengenai  UU  Pengelolaan Zakat.  Hal  ini  bukan  untuk  memberikan  kesan  negatif  terhadap  UU Pengelolaan  Zakat,  melainkan  untuk  memberikan  gambaran  tentang perkembangan pelaksanaan regulasi zakat di Indonesia (Suma, n.d.).
Sebagai  contoh  permasalahan  yang  diangkat  adalah,  adanya  opini bahwa  LAZ  yang  tidak  memperoleh  izin  dari  pemerintah  terkesan dikriminalisasi dalam UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat tersebut  mengancam  siapapun  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum melanggar  pasal  38  dipidana  dengan  kurungan  paling  lama  satu  tahun  dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Adapun pasal 38 yang dimaksud adalah: Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  bertindak  selaku  amil  zakat

## JIEFeS
melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
Opini tersebut mengatakan bahwa keberadaan UU Pengelolaan Zakat telah menghambat langkah LAZ untuk  mengumpulkan dan mengelola zakat secara  mandiri.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Koalisi  Masyarakat  Zakat (Komaz)  dalam  sidang  uji  materi  di  Mahkamah  Konstitusi  pada  November 2012.  Namun opini tersebut dibantah oleh KH. Didin Hafidhudin yang juga hadir  pada  acara  tersebut.  Beliau  mengatakan  bahwa  keberadaan  BAZNAS bukan untuk mempersempit akses LAZ terhadap sumber dana umat. BAZNAS hanya  berkepentingan  agar  umat  Islam  yang  masuk  kategori  muzakki, semuanya bisa  menyalurkan  zakat  melalui  institusi  amil  resmi,  baik  melalui LAZ maupun melalui BAZNAS di daerah.
Selain  itu,  terdapat  opini  lain  yang  juga  mengkritisi  UU  Pengelolaan Zakat.  Opini  tersebut  mengatakan  bahwa  UU  38/1999  lebih  merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Hal tersebut berdasarkan pada tidak adanya pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka  yang  tidak  mau  membayar  zakat.  Yang  ada  hanyalah  pasal  21  yang menjelaskan  sanksi  untuk  pengelola  zakat  yang  tidak  profesional,  bukan sanksi untuk muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat .
Perolehan  zakat  secara  nasional  yang  terus  meningkat,  masih menyisakan  permasalahan  bagi  pengelolaan  zakat.  Lembaga-lembaga  zakat berdiri  cenderung  independen  dan  mencanangkan  program  masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga  lainnya.  Lembaga  zakat  terkesan  bersaing  satu  sama  lain,  bahkan hampir  tiap  lembaga  yang  berafiliasi  pada  yayasan  pendidikan,  masjid, lembaga  pelatihan,  mendirikan  unit  pengumpulan  zakat  yang  umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada (Puskas Baznas, 2019).
Permasalahan  lain  yang  muncul  dalam  pengelolaan  zakat  oleh Badan/Lembaga  Amil  Zakat  adalah  kualitas  BAZ/LAZ  yang  beragam, rendahnya transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ, serta belum adanya success story pemberdayaan zakat, yaitu merubah mustahik menjadi muzakki. Namun,  hal  tersebut  telah  “terobati”. Hal  tersebut  melihat  dari perkembangan  badan  amil  zakat  yang  cukup  baik  dan  signifikan.  Bahkan BAZNAS sendiri merupakan suatu badan amil zakat yang sudah mendapatkan sertifikat ISO. Hal tersebut lantaran BAZNAS merupakan lembaga yang paling transparan. Maka, tentunya lembaga amil zakat lainnya perlu mencontoh hal tersebut dalam hal peningkatan profesionalisme pengelolaan zakat.
Terlepas  dari  berbagai  opini  dan  permasalahan  yang  ada,  tentunya regulasi  zakat  tersebut  diharapkan  mampu  mendorong  umat  untuk

## JIEFeS
menjalankan  kewajiban  berzakat.  KH  Didin  Hafidhudin  juga  mengatakan bahwa hal yang terpenting saat ini adalah masyarakat menunaikan kewajiban zakatnya melalui amil resmi.

## B. Implikasi Peran Amil Zakat Terhadap Perekonomian
1. Sinergi antara BAZ dan LAZ
Dapat  diakui,  bahwa  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  yang dilakukan secara terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun dalam bentuk charity, membuat visi zakat agak tersendat. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, lantaran tiap-tiap BAZ ataupun LAZ memiliki kualitas yang beragam antara satu dengan yang lainnya (BAZNAS, 2019).
Sinergi antara BAZ dan LAZ ini dinilai sangat penting. Hal tersebut perlu dilakukan bukan hanya untuk sekedar menghilangkan dampak negatif akibat “persaingan”,  tetapi  juga  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam pengelolaan  zakat  di  suatu  wilayah,  baik  dalam  penghimpunan  dana  zakat, maupun dalam pendistribusiannya. Di samping itu, sinergi antara BAZ dan LAZ tersebut juga dinilai dapat mendorong laju perkembangan zakat di Indonesia. Karena  dikotomi  istilah  BAZ  dan  LAZ  perlu  dihilangkan,  mengingat  masih banyaknya  PR  yang  harus  dilakukan  lembaga  zakat,  terutama  bagaimana sosialisasi  zakat  dapat  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat  muslim Indonesia.
Sinergi  antara  BAZ  dan  LAZ  akan  memberikan  dampak  yang  positif dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  ekonomi.  Dengan  melihat  pada potensi zakat di Indonesia yang cukup besar secara nasional, yaitu mencapai Rp. 300 triliun per tahun. Namun yang tergali hingga 2010 baru mencapai Rp.
1,2  Trilun  pertahun.  Tapi  apa  yang  dilakukan  BAZ  dan  LAZ  sudah  cukup signifikan.  Dari  tahun  ketahun  grafiknya  terus  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  kesadaran  masyarakat.  Tahun  2008,  perolehan  zakat  secara nasional  sebesar  Rp.  800  miliar  dan  sekarang  sudah  Rp.  1,8  triliun.  Potensi tersebut  belum  sepenuhnya  tercapai  karena  kesadaran  perusahaan- perusahaan besar dan masyarakat dalam menunaikan zakat masih rendah. Hal tersebut juga disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai zakat oleh BAZ maupun LAZ kepada masyarakat.
Selain itu, agar mampu bersinergi, BAZ pun harus membangun dirinya menjadi  lembaga  yang  kredibel.  Dalam  pengertian  ini,  BAZ  sebagai lembaga pengelola  zakat  yang  diamanahi  pemerintah  melalui  undang-undang pengelolaan  zakat,  harus  bisa  membuktikan  profesionalitasnya  dalam mengelola zakat, mampu memposisikan disi sebagai lembaga yang kredibel. Menjadi lembaga yang kredibel terutama terkait dengan masalah transparansi

## JIEFeS
dalam pengelolaan keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga, dan sebagainya.
Diantara bentuk sinergi yang dapat dilakukan antara BAZ dan LAZ adalah seperti  yang  dicontohkan  oleh  BAZDA  Jawa  Barat.  Untuk  merealisasikannya BAZDA  Jabar  melakukan  sinergi  dengan  melakukan  penyusunan  program bersama, dimana program tersebut disusun bersama oleh BAZ dan LAZ dengan spesialisasi  yang  sesuai  dengan  sumber  daya  masing-masing  lembaga  serta keahliannya.  Program  atau proyek bersama  ini diharapkan mampu  menjalin sinergi  antara  BAZ  dan  LAZ  dalam  menggulirkan  suatu  program  (Puskas, 2018b).
Bentuk  lainnya  adalah  dengan  menyusun  program  Ramadhan  yang menjelang tiba, kemudian peluang untuk standarisasi manajemen zakat, serta sistem  informasi  manajemen  zakat.  Disamping  itu,  juga  dipat  dilakukan pemanfaatan  forum  zakat  yang  membantu   lembaga  pengelola  zakat khususnya  dalam knowledge managemen.  Sinergi  tersebut  juga  dilakukan dengan memacu perbaikan dan kinerja antar lembaga pengelola zakat, yaitu pemberian zakat award .
Bentuk  seperti  tersebut  di  atas,  juga  dilakukan  oleh  beberapa  BAZ  di daerah lainnya. Seperti yang dilakukan  oleh BAZ di kota Balikpapan, dimana pihaknya  berpendapat  bahwa  kedua  lembaga  BAZ  dan  LAZ  tidak  perlu dipertentangkan  karena  keduanya  dalam  Undang-Undang  kedudukannya sama,  namun  yang  terpenting  adalah  bagaimana  ketika  kedua  lembaga  ini melakukan operasionalnya bisa mensinergikan program yang dijalankannya ke tengah masyarakat sehingga akan semakin terlihat manfaatnya. Seperti yang dilakukan BAZ Jatim yang mendayagunakan dana zakatnya ke berbagai aspek, seperti  pendidikan,  berupa  pemberian  beasiswa  atau  bantuan  sarana pendidikan, atau aspek kesehatan dalam bentuk pengobatan massal di daerah rawan, penyelenggaraan klinik dhuafa, dan lainnya ( Profil 7 Badan Amil Zakat Potensial , 2006).
2. Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi
Sudah  diketahui,  bahwa  pengaruh  zakat  sangat  signifikan  dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Seperti peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan  dan  mengurangi  tingkat  pengangguran.  Dengan  potensi  zakat yang  begitu  besar  di  Indonesia,  maka  peran  zakat  sangat  memungkinkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bahkan kalangan ekonom pun menilai, pengenaan zakat perniagaan pun cukup memberikan pengaruh yang  berbeda  dibandingkan  dengan  pengenaan  pajak  penjualan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  zakat  sangat  berpengaruh  positif  terhadap pertumbuhan mikroekonomi (Karim, 2003).

## JIEFeS
Keberhasilan  zakat  tergantung  kepada  pendayagunaan  dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat ( muzakki ) mengetahui dan mampu  memperkirakan  jumlah  zakat  yang  akan  ia  keluarkan,  tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus  diberikan  kepada  yang  berhak  ( mustahik )  yang  sudah  ditentukan menurut  agama.  Penyerahan  yang  benar  adalah  melalui  badan  amil  zakat. Walaupun  demikian,  kepada  badan  amil  zakat  manapun  tetap  terpikul kewajiban  untuk  mengefektifkan  pendayagunaannya.  Pendayagunaan  yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.
Amil  zakat  harus  mampu  menciptakan  dan  merumuskan  strategi pemanfaatan  zakat  yang  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Amil  zakat  juga harus  mampu  mengeksplorasi  berbagai  potensi  umat  sehingga  dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif.
a. Masalah Pengangguran
Dalam  masalah  pengangguran,  peranan  zakat  sangat  signifikan dalam  mengatasinya.  Dimana  zakat  merupakan  suatu  penggerak  atau motor  yang  berpotensi  memberikan  tunjangan  kepada  para  pedagang, ataupun  profesi  lain  yang  membutuhkan  modal,  yang  tidak  bisa didapatkan dari jalan lain (Qardhawi, 2005).
Karena itu, setiap orang yang memiliki suatu keterampilan khusus ataupun  mempunyai  bakat  berdagang,  berhak  untuk  mendapatkan bagian  dari  zakat  yang  ada,  agar  ia  mampu  menjalankan  profesinya. Apabila  seseorang  memiliki  banyak  keterampilan  dan  ia  mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan  ataupun  diberikan  modal  dasar  terendah  yang dibutuhkannya. Apabila ia hanya membutuhkan sebagian alat penunjang bagi  keterampilan  tersebut,  maka  hanya  itulah  yang  diberikan kepadanya.
Zakat  yang  berperan  dalam  mengatasi  pengangguran  tersebut, akan dapat terlaksana jika dibayarkan melalui lembaga amil zakat yang resmi  dan  profesional.  Sehingga  distribusi  dana  zakat  yang  terkumpul akan merata dan lebih efektif serta tepat sasaran. Hal itu karena proses pendistribusian zakat oleh lembaga amil dilakukan dengan berdasar pada database mustahik yang dimiliki.
b. Solusi Zakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan
Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak  bisa  dipungkiri  keberadaannya,  baik  dalam  kehidupan  muslim

## JIEFeS
ataupun  dalam  kehidupan  lainnya.  Khalayak  umum  hanya  mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu  para  fakir  miskin,  tanpa  mengetahui  gambarannya  secara gambling (Puskas, 2018a).
Kemiskinan  merupakan  bahaya  besar  bagi  umat  manusia  dan tidak  sedikit  umat  yang  jatuh  peradabannya  hanya  karena  kefakiran. Karena  itu  seperti  sabda  Nabi  yang  menyatakan  bahwa  kefakiran  itu mendekati  pada  kekufuran.  Islam  sebagai  Ad-diin  telah  menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri  dimensi,  yaitu  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di  dunia  serta kebahagiaan  dan  kesejahteraan  hidup  di  akhirat.  Salah  satu  cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang  strategis  dan  sangat  berpengaruh  pada  tingkah  laku  ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat  tidak  sekedar  menyantuni  orang  miskin  secara  konsumtif,  tetapi mempunyai  tujuan  yang  lebih  permanen  yaitu  mengentaskan kemiskinan.
Tahun 2010 lalu, IMZ melakukan riset tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya adalah dari sebanyak 8 lembaga zakat yang  dilakukan  survey  terhadap  program-program  pemberdayaan masyarakatnya,  menunjukkan  bahwa  zakat  mampu  mengangkat kelompok  miskin  sebesar  10,79%.  Tren  kemampuan  zakat  mengurangi kemiskinan  yang  dialami  sebagian  masyarakat  Indonesia  semakin mengalami  peningkatan.  Informasi  yang  di release IMZ  bulan  Agustus 2011 lalu ternyata peran zakat dalam pengentasan kemiskinan angkanya meningkat menjadi 24% lebih.

## SIMPULAN
Amil  zakat  diharuskan  memiliki  kompetensi  yang  mumpuni  dalam pengelolaan  zakat.  Hal  ini  karena  amil  zakat  merupakan  pihak  yang  berperan penting dalam menjaga mutu dan kualitas pengelolaan zakat. Selain itu amil zakat merupakan  pihak  yang  berperan  aktif  dalam  menjaga  potensi  zakat  dalam meningkatkan perekonomian.  Diperlukan  penguatan SDM amil  zakat  agar  zakat dapat  dikelola  lebih  optimal.  Selain  itu,  Pemerintah  juga  memiliki  peran  sangat strategis,  khususnya  terkait  kebijakan  pengelolaan  zakat.  Untuk  Pemerintah diharapkan  dapat  fokus  pada  pengelolaan  zakat  agar  kontribusi  zakat  terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud lebih optimal.

## JIEFeS
Kajian  ini  merekomendasikan  agar  Pemerintah  berperan  lebih  aktif dalam mengawal  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Selain  itu,  kebijakan-kebijakan  yang diperlukan  dalam  mendukung  pengelolaan  zakat  harus  diberikan  dan dipersiapkan, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 10 (2) (July), 417–440.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek . Gema Insani Press.
Asqolani, I. H. al. (2006). Bulughul Maram . Diponegoro. BAZNAS, P. K.  S. (2019). ZAKATNOMICS : Kajian Konsep Dasar . www.baznas.go.id%0Awww.puskasbaznas.com
Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using  CIBEST  Model. Journal  of  Islamic  Monetary  Economics  and  Finance , 1 (2), 141–160. https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524 Chapra, M. U. (2000). Sistem Moneter Islam . Gema Insani Press. Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia. Al-Infaq , 2 (1), 1–4. Karim, A. A. (2001). Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer . Gema Insani Press. Karim, A. A. (2003). Ekonomi Mikro Islami . Rajawali Press. Katsir, A. F. I. I. (2008). Tafsir al Quran al Azhim . Daar al ’Aqidah.
Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakah Management from Different Era and Countries. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 10 (2), 441–456. Mufraini, M. A. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat . Kencana Prenada. Perwataatmadja,  K.  A.,  &  Tanjung,  H.  (2011). Bank  Syariah,  Teori,  Praktek,  dan Peranannya . Celestial Publishing.
Profil 7 Badan Amil Zakat Potensial . (2006). IMZ.
Puskas. (2018a). Kajian Had Kifayah 2018 . Baznas. Puskas.  (2018b). Kemiskinan  Masyarakat  Pesisir  Indonesia  dan  Program Pemberdayaan Zakat . Baznas. Puskas Baznas. (2019). Zakat Outlook 2019 (Issue December 2018). Qardhawi,  Y.  (2005). Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan . Zikrul Hakim.
Qardhawi, Y. (2011). Hukum Zakat . Litera Antarnusa.
Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Transformasi tata kelola lembaga zakat pada pemberdayaan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 10 (1), 135–155. Suma,  M. A.  (n.d.). ZAKAT  ,  INFAK  ,  DAN  SEDEKAH :  MODAL  DAN  MODEL  IDEAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN .