Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No. 2 (2021): 210-234

## Pengapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB
Dewi Afrilianti*; Budi Ardianto; Dony Yusra Pebrianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: ddewiafril2204@gmail.com
Submission : 16 Februari 2021 Revision : 1 Maret 2021 Publication : 2 Juni 2021

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  what  is  the  reason  the  veto  is  considered irrelevant to the Security Council in realizing world security and peace in connection with the plan of veto power in the framework of reform of the United Nations Security Council because the use of veto rights by the  five  permanent  member  states  of  the  Security  Council,  especially the  United  States  has  been  used  with  no  limits.  The  research  method used is normative type with statutory, conceptual, and case approach. The results of this study show that the security council's veto power in practice has deviated from its original intent. The reform efforts of the United  Nations  Security  Council  have  many  obstacles  but  the  main obstacles  that  greatly  hinder  the  reform  efforts  are  the  arrogant, selfish,  and  willless  nature  of  the  permanent  members  of  the  United Nations Security Council who are veto holders to continue to maintain their hegemony and national interests.
Keywords: Right; United Nations; Veto.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hak  veto  dianggap  tidak  relevan  lagi  bagi  Dewan  Keamanan  dalam mewujudkan  keamanan  dan  perdamaian  dunia  berkaitan  dengan rencana  Pengapusan  Hak  Veto  pada  Rangka  Reformasi  DK  PBB karena  penggunaaan  hak  veto  oleh  kelima  negara  anggota  tetap pemegang  hak  veto  DK  PBB,  terutama  Amerika  Serikat  telah digunakan  dengan  tidak  ada  batasnya.  Metode  penelitian  yang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
digunakan  adalah  tipe  normatif  dengan  pendekatan  Perundang- undangan, Konseptual, dan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama yang menjadi sebuah penghambat dari upaya yang  dilakukan  oleh  negara  yang  menunjukkan  adanya  proses reformasi atau perubahan di tubuh PBB adalah kekuasaan istimewa berbentuk  hak  veto  yang  dimiliki  oleh  anggota  tetap  DK  PBB  itu sendiri,  hal  ini  menggambarkan  sebuah  sifat  egois,  arogan  serta kemauan keras mereka dalam hal untuk mengusung terlebih dahulu hegemoni  serta  kepentingan  nasional  mereka  diatas  kepentingan lainnya.
Kata Kunci: Hak; PBB; Veto.

## A. Pendahuluan
Pada    awalnya,  hak  veto  adalah  hak    yang  dimiliki  oleh  lima negara  anggota  tetap  DK  PBB  ini  dibahas  secara  detail  dan teratur  pada  saat  merumuskan  Piagam  PBB  di  Dumbarton Oaks,  di  Yalta,  dan  di  San  Fransisco.  Bahwa  lima  negara tersebutlah  yang  akan  mengemban  tanggung  jawab  dalam penyelesaian Perang Dunia II. 1
Adanya  hak  istimewa  berupa  hak  veto  tersebut, kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Tiongkok,  Perancis,  Inggris, Rusia,  dan  Amerika  Serikat  tidak  menjadi  pembeda  antara negara anggota tetap dengan negara anggota DK PBB  lainnya. Kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  anggota tetap  dewan  keamanan  tetaplah  sama.  Dan  hal  ini  telah tercantum  pada    Piagam  PBB  ,  bahwasanya  tanggung  jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia ada di
1 Sri  Setianingsih  Suwardi, Pengantar  Hukum  Organisasi Internasional. Cetakan  1,  Universitas  Indonesia,  Jakarta.  2004. Hal. 291.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
pihak  Dewan  Keamanan 2 dan  bukan  pada  negara  pemegang hak veto.
Pasal  27  ayat  (1)  Piagam  PBB    telah    menentukan bahwa  setiap  negara  yang  merupakan  anggota  DK  PBB memiliki  satu  suara.  Pasal  27  ayat  (2)  Piagam  PBB menyebutkan  bahwa  keputusan-keputusan  yang  dibuat  DK PBB  berkaitan  dengan  hal-hal  prosedural  yang  diambil  hasil dari suara setuju terhadap 9 anggota. Kemudian Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB  menyebutkan hasil dari  keputusan DK  PBB yang    menyangkut    hal-hal  lain  yang  ditimbulkan  hasil  dari suara  setuju  dari  9  anggota  negara  DK  PBB  termasuk  suara dari  negara  anggota  tetap  DK  PBB  itu  sendiri,  dengan ketentuan  bahwa  pihak  yang  berselisih  tidak  dapat  ikut memberikan suara. 3
Kekuatan  hak  veto  yang  hanya  dimiliki  oleh  anggota yang memiliki hak veto pada  mulanya menjadi hak istimewa untuk  membantu  peran  Dewan  Keamanan  dalam  fungsinya untukperdamaian  dan  keamanan  internasional,  namun kenyataannya  justru  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.
Akan tetapi hak veto justru dipergunakan dengan tidak semestinya,  terutama  Amerika  Serikat  yang  mempergunakan hak  vetonya  dengan  tanpa  batas.  Hal  ini  pun  menjadi  bukti nyata  bahwa  keberadaan  hak  veto  menjadikan  lima  negara anggota  tetap  Dewan  Keamanan  memiliki  posisi  atau
2 Pasal 24 Ayat (1) Piagam PBB.
3 Pasal 27 Piagam PBB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
kedaulatan  lebih  dibandingkan  terhadap  negara-negara anggota  DK  PBB    lainnya.  Tentu  saja  hal  ini  tidaksesuai  atau bertentangan dengan asas persamaan kedaulatan (principle of the  sovereign  equality). Pendapat  yang  sampai  saat  ini berkembang  di  masyarakat  internasional  dari  negara-negara berstatus  negara  dunia  ketiga,  yang  mengatakan  bahwa keberadaan  lima  negara  anggota  tetap  Dewan  Keamanan Perserikataan Bangsa-Bangsa  dan hak vetonya itu perlu untuk ditinjau  kembali,  dengan  alasan  tidak  lagi  sesuai  dengan kondisi  perkembangan  dunia  yang sudah semakin  global  dan demokrasi  yang  semakin  berkembang,  mereka  menganggap Dewan  Keamanan  tidak  objektif  dan  lamban  dalam  upaya menyelesaikan  sengketa  internasional  yang  berdampak  pada masalah  kemanusiaan  akibat  terlampau  sering  menggunakan hak vetonya. 4
Mengenai  konflik  bersenjata,  sejak  awal  berdirinya PBB    telah  tercatat  lebih  dari  150  konflik  bersenjata  yang memakan  korban  jiwa.  Konflik  ini  tidak  sepenuhnya  dapat ditangani oleh PBB  terlebih Dewan Keamanan yang memiliki fungsi  yang  berkaitan  langsung  dengan  pemeliharaan kedamaian  dan  keamanan  internasional,  hal  ini  menjadi pertentangan  dan  menjadi  sumber  konflik  antara  Blok  Barat
4 Ade Ichsan Yasir Nasution, “Hak Veto Oleh Negara Anggota Tetap Dewan  Keamanan  PBB  Dan  Implikasinya  Terhadap  Upaya Keamanan  Dan  Perdamaian  Dunia  (Studi  Kasus  Konflik  Israel- Palestina)” diakses dari http://repository.unpas.ac.id/562/, pada tanggal 13 Februari 2020.
dan  Blok  Timur  yang  berpengaruh  terhadap  keputusan internal  Dewan  Keamanan.  Negara  anggota  tetap  Dewan Keamanan  bisa  saja  menggunakan  hak  vetonya  berkali-kali tanpa  batas  sehingga  konflik  yang  seharusnya  bisa diselesaikan  menjadi  tidak  bisa  diselesaikan  secara  tuntas karena menyangkut kepentingan pribadi negara mereka. 5
Beberapa contoh kasus berkaitan dengan tugas Dewan Keamanan:
1. Rusia dan Tiongkok yang memveto resolusi PBB  untuk memberikan  sanksi  terhadap  Suriah  karena  dugaan penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah. Telah tujuh  kali  bagi  Rusia  dan  keenam  kalinya  bangi Tiongkok  menggunakan  hak  veto-nya.  Tuduhan  PBB ini  dibantah  oleh  Presiden  Bashar  Al-Assad  namun hasil  penyelidikan  menunjukkan  bahwa  pemerintah Suriah terbukti menggunakan senjata kimia dalam tiga serangan pada tahun 2014-2015.
Akan  tetapi  Tiongkok  menyatakan  bahwa  terlalu  dini untuk  menjatuhkan  sanksi  saat  investigasi  masih berlangsung. 6
5 Sumaryo  Suryokusumo, Studi  Kasus  Hukum  Organisasi Internasional, Cet. 1, PT Alumni, Bandung, 1997, hal. 158.
6 Citra Dewi, “Rusia dan Tiongkok Veto Resolusi PBB Terkait Konflik Suriah” diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/287 1945/rusia-dan-Tiongkok-veto-resolusi-pbb-terkait-konflik-suri ah , pada tanggal 13 Februari 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
2. Amerika  Serikat  memveto  rancangan  resolusi  yang diusulkan Mesir atas rencana Presiden Amerika Serikat
Donald  Trump  dalam  pemindahan  kantor  kedutaan dari Tel  Aviv ke Yerussalem. Ketika dibawa ke sidang Dewan  Keamanan  PBB  mayoritas  negara  anggota menyatakan  setuju  dengan  usul  Mesir.  Akan  tetapi Amerika Serikat tidakmenyetujui hal ini dan keputusan Amerika  Serikat  memiliki  peran  strategis  dalam pengambilan  keputusan  di  PBB  sebab  hak  veto  yang dimilikinya. 7
Lima negara yang memiliki hak istimewa dan superior atas dunia dan beberapa masalah lain akibat adanya hak veto ini  menimbulkan  rencana  dari  beberapa  negara  untuk mereformasikan  hak  veto  Dewan  Keamanan  PBB.    Hal  ini menjadi  pertanyaan  apa  alasan  hak  veto  dianggap  tidak relevan  lagi  bagi  Dewan  Keamanan  dalam  mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.

## B. Pembahasan
Hak veto telah ada semenjak sebelum adanya PBB, yaitu Liga  Bangsa-Bangsa.  Di  Liga  Bangsa-Bangsa,  setiap  negara yang  memiliki  hak  veto  terhadap  keputusan  non-prosedural
7 Palupi Annisa Auliani, “Amerika Veto Rancangan Resolusi DK PBB” diakses dari https://internasional.kompas.com/komentar/2017/ 12/19/03120791/amerika-veto-rancangan-resolusi-dk-pbb-soal -yerusalem ,  pada tanggal 13 Februari 2020.
menyebabkan  setiap  keputusan  yang  dihasilkan  harus disetujui seluruh negara anggota.
Pada saat Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan akibat Perang Dunia  ke  II,  sekutu  Perang  Dunia  II  selanjutnya  membentuk PBB.  Amerika  Serikat,  Inggirs,  dan  Uni  Soviet  memprakarsai dibentuknya PBB pada  bulan Agustus hingga Oktober 1944 di Dumbartoon Oaks dan pada bulan Februari 1945 di Yalta.
Kemudian Tiongkok ikut bergabung pada
kepemimpinan  empat  negara  ini  dan  menyepakati  prinsip konsensus  yang  berati  semua  kebijakan  yang  harus berdasarkan persetujuan dari para pihak anggota. 8
Pada  awalnya  hak  veto  diperdebatkan,  hal  ini  tercatat sebuah Jurnal The American Political Science Review Volume 39
No.  5  yang  diterbitkan  pada  Oktober  1945.  Kemudian  pada saat  Konferensi  San  Francisco  lahirnya  Piagam  PBB,  delegasi Amerika  Serikat  tetap  pada  pendirian  untukmencantumkan prinsip konsensus pada piagam.  Hal ini menyebabkan protes dari  Negara-negara  kecil  karena  adanya  veto  yang  dimiliki oleh lima negara pemrakarsa PBB.
Di  Piagam  PBB,  pengaturan  mengenai  hak  veto  tidak diatur  secara  jelas.  Akan  tetapi  pada  Pasal  27  menyebutkan bahwa    semua  urusan  prosedural  Dewan  Keamanan  harus diputuskan secara bersama-sama oleh lima anggota tetap. Hal
8 Nibras  Nada  Nailufar,  Hak  Veto  PBB:  Definisi,  Sejarah,  dan Perdebatannya,  diakses  dari https://www.kompas.com/skola /read/2020/01/31/213000169/hak-veto-pbb-definisi-sejarah- dan-perdebatannya?page=all , pada tanggal 02 September 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
ini  mengakibatkan  apabila  salah  satu  negara  anggota pemegang  hak  veto  tidak  menyetujui  maka  keputusan tidakakan bisa dibuat.
Pada perkembangannya penggunaan hak veto dilakukan demi  kepentingan  negara  pemegang  hak  veto  itu sendiri.  Hal ini terlihat dari hasil riset PBB dari tahun 1949 hingga tahun 2019,  Uni  Soviet  yang  telah  berubah  menjadi  Rusia menggunakan  hak  veto  yang  dimilikinya  sebanyak  141  kali. Disusul  oleh  Amerika  Serikat  sebanyak  83  kali,  Inggris sebanyak  32  kali,  Prancis  18  kali  dan  yang  terakhir  Tingkok sebanyak 14 kali.

## 1. Reformasi Dewan Keamanan PBB
Negara  anggota  yang  memiliki  hak  veto  terhadap keputusan Keamanan PBB mendapat kritikan dari masyarakat internasional karena seringnya menggunakan hak veto secara bebas  demi  kepentingan internal  dari  masing  masing  negara. Masyarakat  internasional  menginginkan  agar  ada  reformasi terhadap  Dewan  Keamanan  PBB.  Beberapa  negara  pun  ada yang menyuarakan penghapusan hak veto karena menilai hak veto yang tidak demokratis dan bahkan tidak efektif lagi untuk menyelesaikan  konflik  antar  negara  yang  seringkali  terjadi saat ini.
Negara  yang setuju untuk dihapuskannya hak veto salah satunya  ialah  Indonesia.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Dirjen
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Multilateral  Kemlu  Hasan  Kleib  pada    tahun  2016  lalu. 9
Umumnya usulan dari negara-negara dalam reformasi DK PBB berkaitan  dengan  beberapa  hal  berkaitan  dengan  jenis keanggotaan, persoalan mengenai hak veto, keterwakilan dari kawasan,  jumlah  anggota  dari  DK  PBB  setelah  adanya perluasan serta metode kerjanya dan yang terakhir berkaitan dengan hubungan antra DK dan Majelis Umum PBB itu sendiri.
Pada  pembahasan  reformasi  hak  veto  DK  PBB, permasalahan  yang  menjadi  bahan  perbincangan  adalah masalah  perluasan  anggota  tetap  yang  memiliki  hak  veto. Usulan ini dimulai beberapa tahun terakhir yang berasal dari kelompok Uniting  for  Consesus, G-4,  Kelompok  Afrika  yang belum  dapat  menjembatani  perbedaan  nyata  antara  negara- negara PBB.
Uniting  for  consensus  (UFC) merupakan  bentuk  dari penipakan  penambahan  anggota  PBB  yang  dimulai  pada  era 1990.  Tujuan  gerakan  ini  berasal  dari  negara-negara  yang merupakan anggota G4 yakni Brazil, Jerman, India dan Jepang. Dari  gerakan  ini  terdapat  tuntutan  akan  konsensus  sebelum bentuk dan ukuran DK disetujui. 10
G-4  atau  Grup  Empat  yang  merupakan  sebuah  aliansi antara  Brazil,  Jerman,  India,  dan  Jepang  dengan  tujuan
9 Said  Mustafa  Husin,  “Perlukah  Penghapusan  Hak  Veto  PBB”, https://www.kompasiana.com/esemha/5a490014bde57505cb0 c20b4/perlukah-penghapusan-hak-veto-pbb?page=all (diakses pada 2 Oktober 2019).
10 Uniting  For  Consensus,  diakses  pada  Wikipedia  pada  tanggal  3 Oktober 2019.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
untuksaling  mendukung  upaya  satu  sama  lain  dalam  rangka memperoleh  kursi  permanen  pada  Dewan  Keamanan  PBB. 11
Adapun ketentuan hukum yang menghambat upaya reformasi DK  PBB.  Terdapat  landasan  yang  kuat  dalam  Piagam  PBB sehingga menyulitkan upaya reformasi DK PBB . Hal ini tentu mengecewakan karena ketentuan yang telah membatasi tugas kerja  dari  badan  tersebut  dalam  melakukan  perubahan  atas Piagam  PBB.  Lebih  tepatnya  ketentuan  yang  dimaksud  dapat dilihat dalam Pasal 108 dan Pasal 109 dalam Bab XVIII Piagam PBB.
Pasal 108 Piagam PBB menyebutkan:
“ Amendments to this Charter shall apply to all members of the United Nations if they have been accepted by a vote of two- thirds  of  the  members  of  the  General  Assembly  and  ratified  in accordance  with  the  statutory  processes  of  two-thirds  of  the members  of  the  United  Nations.  The  nation  includes  all permanent members of the Security Council .”
Pasal 109 Piagam PBB  menyebutkan:
1. A  General  conference  of  members  of  the  United  Nations which intends to review the existing Charter may be held at a time and place approved by two-thirds of the votes of the members  of  the  General  Assembly  as  well  as  nine  votes  of any  member  of  the  Security  Council  of  the  United  Nations.
11 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/G4 diakses  pada tanggal 3 Oktober 2019.
Each member of the United Nations has only one vote at this conference.
2. Any  amendment  to  the  existing  Charter,  agreed  upon  by two-thirds of the votes of the session, will take effect if it is ratified in accordance with constitutional processes by two- thirds  of  the  members  of  the  United  Nations  including  all permanent members of the Security Council.
3. If the aforementioned session has not been convened before the  tenth  annual  session  of  the  General  Assembly  after  the entry into force of the present Charter, then the proposal to hold  said  session  shall  be  included  in  the  agenda  of  the session  of  the  General  Assembly  of  the  United  Nations  and the session will be held if so determined by vote the majority of members of the General Assembly and the seven votes of any member of the Security Council.
Perubahan  dalam  Piagam  PBB    dalam  usaha  dalam reformasi  DK  PBB    sesungguhnya  sudah  pernah  ditempuh, tetapi  perubahan  tersebut  hanya  diamandemen  terhadap penambahan  negara  anggota  tidak  tetap  DK  PBB,  tidak bersangkutan  ataupun  memiliki  dengan  hak  veto.  Karenanya inilah  waktunya  masyarakat  internasional  harus  memiliki upaya menekan  PBB   untuk  melakukan  perubahan    terhadap dirinya, pada intinya terhadap Dewan Keamanan. 12 Setelah itu ketentuan  hukum  berkaitan  dengan  upaya  reformasi  Dewan
12 Widagdo, Setyo. 2008, Masalah Hukum Internasional Publik, Bayu Media.
Keamanan PBB diatur dalam pasal 10 Piagam PBB yang dapat dilihat sebagai berikut:
“The General Assembly may discuss all matters which fall within  the  scope  of  this  Charter  or  which  relate  to  the  powers and functions of a body as defined in this Charter, and with the exception  of  the  provisions  of  Article  12,  may  present recommendations  to  members  of  the  United  Nations.  or  the Security  Council  or  to  both  bodies  regarding  all  such  matters and matters .”
Pasal 110 Bab XIX Piagam PBB tentang pengesahan atau Ratifikasi dan Penanda Tanganan, yang berisi sebagai berikut:
1. This  Charter  shall  be  ratified  by  the  signatory  States  in accordance with their respective constitutional processes.
2. Ratifications shall be deposited with the Government of the
United  States  of  America,  which  will  notify  each  of  these deposits to all signatory States and to the Secretary-General of the Organization when appointed.
Hal  ini  berarti  bahwa  sistem  hukum  atas  usaha reformasi  DK  PBB  diharuskan  melewati  beberapa  prosedur yang ditetapkan dalam Piagam PBB dengan cara merubah atau mengamandemen Piagam PBB. Prosedurnya dilakukan dengan cara-cara  mengajukan  usulan  perubahan  atas  hak  Veto  di depan  hadapan  Majelis  Umum  PBB    untuk  mendapatkan sekutu mengenai dalam upaya terhadap suara dari dua pertiga anggota  Majelis Umum  PBB.  Hal itu harus  di sahkan  ataupun
diratifikasi  oleh  2/3  negara  anggota  PBB    termasuk  semua anggota tetap DK PBB  agar dapat ditetapkan.

## 2. Kendala Reformasi DK PBB
Dapat  dilihat  bahwa  hak  veto  yang  dimiliki  oleh  lima negara  anggota  tetap  DK  PBB  merupakan  hal  yang  menjadi penghambat  terhadap  upaya  reformasi  DK.  Di  setiap perubahan yang fundamental, salah satunya contoh dari kursi negara  DK  yang  tertulis  secara  jelas  pada  Piagam  PBB.  Lain halnya pada Pasal 109 dan 109 Piagam PBB telah menetapkan hak veto terhadap 5 negara yang menjadi anggota tetap pada setiap perubahan ataupun amandemen pada Piagam PBB. Hal itu menjadi jelas pada setiap perubahan pada PBB tidak akan terwujud tanpa kesepakatan dari negara anggota DK.
Salah  satu  contohnya,  Tiongkok  sebagai  negara  dengan hak veto DK PBB menolak terhadap usulan tambahan anggota tetap.  Hal  ini  menyebabkan  anggota  G-4  yang  menjadi pendukung  dari  perubahan  ini  tidak  akan  memiliki kesempatan  terhadap  proses  perubahan  ini. Cina secara aktif menentang  bagian  dari  usulan  perubahan  tersebut.  Oleh karena  itu,  seorang  sejarawan  yang  berasal  dari  Universitas Yale,  Paul  Kennedy,    menyebut  hak  veto  merupakan “The Catch-22” dari perubahan terhadap Piagam PBB.
Istilah The  Catch-22 adalah  istilah  yang  sering  dipakai untuk  menjelaskan  suatu  hasil  ataupun  solusi  dari  apa  yang diinginkan  yang  tidak  mungkin  ataupun  mustahil  untuk
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
dicapai karena situasi atau keadaan yang tidak dapat dianggap logis  dan  adil.    Pada  Pasal  108  serta  109  Piagam  PBB  yang membuat  prospek  reformasi  hak  veto  menjadi  sangat  riskan, dan  hampir  dilihat  mejadi  hal  yang  mustahil.  Hal  ini menyebabkan  sulit  untuk  mengharapkan  bahwa  terhadap pihak  yang  memiliki  hak  veto  untuk  ikut  serta  menyetujui setiap  langkah  perubahan  terhadap  hak  veto  yang menyebabkan para pihak yang memiliki hak tersebut memiliki kendali  yang  penting  dalam  organ  PBB.  Pada  kenyataannya Piagam PBB menyebabkan negara anggota tetap DK PBB yang merupakan  pemegang  hak  veto  tersebut  untuk  menjengkal setiap  usulan  perubahan  yang  diharapkan  kepada  DK  PBB yang dapat mengacaukan kendali mereka dalam organ PBB. 13
Hal  ini  menyebabkan  perubahan  juga  akan  dihalangi oleh  keinginan  keras  dari  negara  pemilik  hak  veto  dengan kepemilikan  hak  istimewa  yang  mereka  pegang,  terdapat kepentingan yang cukup strategis dan terus berkembang, serta kurang  terbukanya  pandangan  terhadap  para  negara pemegang  hak  veto.  Ketidakberhasilan  dalam  usulan perubahan DK PBB menyebabkan timbulnya pertanyaan yang cukup  berbahaya  terhadap  sejarah  yang  kita  alami  yakni teruskah  kita  menunggu  dan  melihat  keadaan  yang  tidak berubah  ini  untuk  terus  berlanjt  hingga  terjadi  kerusakan
13 Sahar  Okhovat,  The  United  Nations  Security  Council:  Its  Veto Power and Its Reform, hal. 43-44.
serta  kehancuran  yang  diakibatkan  dari  ketidakadilan  yang dihasilkan kebijakan ini.
Pada  pembahasan  yang  lalu,  ketentuan  Piagam  PBB mengharuskan kesepatan dari semua negara anggota tetap DK PBB  terhadap  setiap  usaha  serta  usulan  terhadap  perubahan yang telah terbukti menghambat perubahan besar pada organ itu sendiri. Akan tetapi di antara lima negara anggota tetap DK PBB,  Amerika  Serikat  yang  memiliki  permasalahan    yang cukup berbeda dengan rekan sesama negara anggota tetap DK PBB.  Contohnya  pada  kasus  perang  di  Irak  pada  2003  serta gertak  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat  terkait  sponsor keuangan  pada  lembaga  yang  bersifat  internasional  sekelas PBB yang menerima pendanaan dari negara adidaya tersebut terkait  pengakuan  adanya  negara  Palestina,  hal  ini  dapat dilihat  bahwa  Amerika  Serikat  memiliki  kekuasaan  untuk menggerakkan  arah  keputusan  PBB  serta  badan-badan  lain yang tidaks esuai dengan kepentingannya. 14
Menurut  Thomas  Weiss  terdapat  kebijakan  dalam  dan luar  negeri  Washington  yang  memiliki  kendali  yang  luas terhadap  kegiatan  dan  langkah  dari  anggota  DK  PBB.  Hal  ini diakibatkan dampak dari sepak terjang Amerika Serikat, yang terdapat  pandangan  yang  menjadi  umum  yang  menyebutkan bahwa negara adidaya ini akan terus ikut andil secara politik maupun  keuangan  pada  sebuah  institusi  dalam  menghambat institusi tersebut yang telah membatasi kekuasaan dari negara
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
adidaya tersebut. Hal ini menyebabkan peran Amerika Serikat sebagai negara pemegang hak veto DK PBB paling pengambat terhadap perubahan dan upaya reformasi dari DK PBB.  Tidak sekedar  menolak  negosiasi,  Amerika  Serikat  juga  dapat menarik diri dari DK PBB ataupun dari PBB itu sendiri apabila negara anggota DK PBB lain tidak sepakat dengan kepentingan nasional  serta  melakukan  perubahan  ataupun  reformasi  dari DK PBB.
Pada  kenyataannya  Amerika  Serikat  telah  kehilangan beberapa bagian dari kendali serta kekuasaannya, yang paling utama  pada  sektor  ekonomi,  tetapi  Amerika  Serikat  karena masih  dianggap  sebagai  negara  super  power.  hal  tersebut dialami  kepada    negar  anggota  tetap  DK  PBB  lainnya,  yaitu Perancis,  Inggris,  dan  Rusia.  Pada  saat    Uni  Soviet  berpisah menjadi  Rusia,  identitas  dan  status  yang  dimilikinya  telah berubah  dari  status  sebagai  sebuah  negara  adidaya  menjadi negara  yang  berkeinginan  atau  bercita-cita  untuk  menjadi bagian dari  kekuatan dunia. Hal itu menyebabkan Rusia tidak memiliki  upaya  yang  sama  seperti  Uni  Soviet  sebagai  negara pendahulunya.  Rusia  sebagai  negara  sudah  tidak    sekuat  Uni Soviet begitupn dengan kekuatan ekonominya hanya sebagian dari kekuatan ekonomi Uni Soviet.  Hal ini pun berlaku  untuk Prancis  dan  Inggris  yang  tidak  lagi  memiliki  kekuatan  yang besar sebagaimana masa jayanya dahulu.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara anggota tetap  DK  PBB  lain  selain  Amerika  Serikat  mau  melakukan
negosiasi?  Para  ahli  berpendapat  bahwa  terjadi  kasus  yang berbeda  dari  hal  ini.  Negara  anggota  tetap  DK  PBB  selain Amerika  Serikat  ini  tetap  mempertimbangkan  ketentuan status kekuatan yang dimilikinya saat ini dan menjadi sebuah kenyataan  bahwa  negara-negara  anggota  tetap  DK  PBB tersebut  menjadikan  lembaga  yang  ada  untuk  berupaya memenuhi  kepentingan  nasional  mereka,  Thomas  Weiss mengisyaratkan bahwa adanya kesempatan dalam mengurangi  power  yang  dimiliki  Inggris  dan  Prancis  yang membuat mereka menggunakan kekuatan yang mereka miliki tersebut  atau  bekerja  sama  dengan  negara  lain  yang  sesuai dengan tujuan dari negara tersebut.
Hingga  akhirnya,  status  negara  anggota  tetap  DK  PBB yang  memiliki  hak  veto  menjadikan  mereka  memiliki  hak istimewa berupa kekuasaan dan kekuatan dalam mengendalikan  PBB  ataupun  dunia  internasional  meskipun akhirnya  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kekuatan  mereka yang  mereka  miliki  pada  saat  ini.  Terdapat  pendapat  bahwa status sebagai negara besar menyebabkan mereka berhati-hati untuk  menentukan  sikap  dan  langkah  dalam  setiap perundingan berkaitan dengan kepentingan dari negaranya. 15
Pada lain sisi,  Jhon Langmore berkeyakinan mereka bersedia untuk  negosisasi  ataupun  melakukan  perundingan  guna menunjukkan fleksibilitas mereka serta mencoba untuk tetap
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
mempertahankan posisi mereka, kekuasaan dan status dengan upaya tersebut. 16
Kesediaan  negara  anggota  tetap  DK  PBB  dalam mendorong  upaya  perubahan  atau  reformasi  yang berpengaruh  terhadap  status  dan  kekuasaan  yang  mereka miliki  di  DK  PBB  disebbakan  dari  sikap  yang  mereka tampilkan dalam resolusi yang diusulkan negara anggota G-4. Resolusi ini merupakan upaya yang ditemph untuk melakukan perubahan yang direncanakan sejak lama. Namun tetap harus diingat  baha  usulan  perubahan  ini  tidak  ditujukan  untuk membahayakan  kekuatan  dari  lima  negara  anggota  tetap  DK PBB disebabkan resolusi ini tidak menyerukan reformasi atau usulan perubahan terhadap hak veto dan kabur pada hal yang berkaitan dengan jenis kursi tambahan yang diminta.
Stewart  M.  Patrick  berpendapat  bahwa  Prancis  dan Inggris  memahami  posisi  mereka  yang  rentan  dalam  usaha untuk  reformasi  ini  “sebagai  fenomena  pergeseran  dan kemunculan kekuatan baru dunia”, mendukung perubahan ini. Rusia  sebagai  negara  yang  pada  mulanya  sangat  menentang gagasan  penambahan  kursi  negara  anggota  tetap  DK  PBB, akhirnya ikut mensupport India dalam hal memperoleh status keanggotaan  tetap  pada  2010  silam.  Hal  ini  mengakibatkan Rusia akan lebih mendukung upaya perubahan dari kelompok G-4.  Sedangkan  Tiongkok,  walaupun  sangat  keras menunjukkan  sikap  menentang  pada  proposal  G-4  serta
sekarang  mencoba  untuk  meloby  negara-negara  Afrika  agar tidak memberikan dukungan mereka terhadap kelompok G-4, hal ini disebabkan karena negara-negara  di benua Afrika  yang telah  diketahui  merupakan  kubu  yang  berlawanan  pada resolusi  yang  diusulkan  oleh  negara  anggota  G-4    ini tampaknya telah memberikan dukungan dikarenakan terdapat kepentingan  Tiongkok  dalam  hal  ini.  Amerika  Serikat walaupun  mendukung  Brazil,  Jepang,  dan  India,  tetap  tidak menujukkan  usaha  dalam  hal  ini  dan  dukungan  Amerika Serikat itu tampaknya hanya retorika semata tanpa usaha yang nyata. Pada kenyataannya tindakan nyata dari Amerika Serikat masih  belum  terbuka  untuk  mendukung  usulan  perubahan atau  resolusi  yang  diajukan  oleh  negara  anggota  G-4  dan  ini tampak  pada  saat  Amerika  Serikat  masih  bersikap  ragu-ragu dalam memberikan dukungannya secara utuh dan serius pada upaya yang dilakukan oleh kelompok G-4 dan upaya reformasi lainnya. 17
Yang menjadi kendala lain yang cukup serius adalah apa yang  terjadi  dalam  perdebatan  berkaitan  usulan  perubahan atau  reformasi  yakni  tidak  ada  kesepakatan  diantara  negara anggota  PBB  mengenai  rincian  usulan  perubahan  yang diusulkan.  Realita  mengatakan  bahwa  negara-negara  tidak dapat mencapai kesepakan tentang jumlah kursi tambahan di Dewan  Keamanan,  jenis  kursi  tersebut  baik  itu  bersifat  tetap ataupun tidak tetap, negara calon anggota  tetap DK  PBB, dan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
perluasan  hak  veto  atau  penghapusannya.  Dan  pada kenyataannya terdapat  fakta yang menyatakan bahwa negara masih mendukung beberapa usulan awal mereka sendiri tanpa banyak  melakukan  kompromi,  telah  terbukti  menimbulkan hambatan  besar  terhadap  kemajuan  proses  perundingan reformasi. 18
Pada kesimpulannya, selain yang disebutkan diatas, ada faktor  lain  yang  menyebabkan  gagalnya  reformasi  Dewan Keamanan PBB, diantaranya:
a. Amerika  Serikat  merupakan  sebuah  adidaya  tunggal  dan merupakan  negara  yang  membiayai  25%  operasional lembaga PBB  tersebut nyatanya tidak memberikan lampu hijau terhadap reformasi ataupun perubahan struktural di Dewan  Keamanan  Perserikata  Bangsa-Bangsa,  sebab  bagi Amerika  Serikat,  PBB  yang  merupakan  sebuah  organisasi internasional  yang  menjadi  sebuah  alat  untuk  mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan bergantung secara finansial PBB dari Amerika Serikat, maka organisasi internasional  ini  mungkin  tidak  independen  saat  mereka berhadapan  dengan  kepentingan  Amerika  Serikat  dan sekutunya. Belum lagi Sekretariat PBB  berada di Amerika Serikat  dan  sebagian  besar  pekerja  di  organisasi internasional  ini  adalah  warga  negara  Amerika  Serikat, sehingga  lengkaplah  sudah  terpenuhinya  Amerika  Serikat
ini  terhadap  lembaga  internasional  yang  paling bergengsi. 19
b. Tiongkok yang merupakan suatu  entitas  sebagai anggota tetap  DK  PBB  yang  merupakan  perwakilan  dari  dunia ketiga  ternyata  tidak  mau  berbagi  kekuasaan  dengan negara  lain.  Kepentingan  Tiongkok  jika  Jepang  menjadi anggota  tetap  DK  PBB    karena  kekuatan  ekonomi  dan teknologinya,  maka  power  yang  dimiliki  Tiongkok  akan berkurang  serta  menjadi  saingan  yang  kuat.  Terlebih sepanjang  sejarah  peradaban  bangsa  Tiongkok  dengan Jepang  selalu  bersaing  untuk  menjadi  pusatnya  Asia  dan Dunia.  Sikap  konservatif  Tiongkok  sebetulnya  sangat disesalkan  sebab  dunia  saat  ini  membutuhkan  kekuatan yang  dapat  menjadi  penyeimbang  Amerika  Serikat  yang suka berbuat unilateral dan suka meninggalkan PBB .
c. Negara-negara  yang  berada  di  benua  Afrika  yang  baru merdeka di abad 20 ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup  untuk  menyamai  negara-negara  barat.  Selain dipengaruhi  oleh  kemiskinan,  kurangnya  sumber  daya manusia,  perang  saudara  dan  faktor  lainnya,  negara- negara Afrika tidak terlalu bersatu di bidang ekonomi dan mendukung rezim yang berkuasa, serta sangat bergantung pada  negara-negara maju.
d. Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris khawatir Jerman  akan  menjadi  anggota  tetap  Dewan  Keamanan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
PBB. Jerman, yang pernah menguasai Eropa di bawah Nazi, masih menjadi "hantu" di sebagian besar negara Eropa.
e. Setelah hancurnya Uni Soviet, Islam gagal bersatu sebagai kekuatan  alternatif  untuk  "menantang"  Barat.  Negara
Islam  selalu  mengutamakan  kepentingan  nasionalnya
dalam hubungan internasional, sehingga posisi negosiasinya sangat lemah. 20
Oleh karena itu,  kegagalan reformasi Dewan Keamanan PBB  yang  telah  diusung  oleh  sebagian  besar  negara  anggota PBB  terutama  diakibatkan  oleh  kurangnya  persatuan  negara baru di perundingan mengenai reformasi ataupun perubahan ini.  Akibatnya  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  prinsip persamaan  kedaulatan  belum  menjadi  nyata  dalam  hal pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB, karena segala upaya reformasi di tubuh DK PBB, sebab negara anggota tetap DK  PBB  seperti  Amerika  Serikat  serta  para  negara  anggota lainnya  yang  memiliki  hak  veto  itu  sendiri  telah  memveto upaya yang diusung dalam hal reformasi DK PBB.

## C. Penutup
Besarnya  harapan  masyarakat  internasional  agar  DK PBB  mampu  menjaga  perdamaian  dunia  sekaligus  mampu menyelesaikan  konflik  bersenjata  yang  terjadi  dimanapun tanpa mengutamakan kepentingan internal dalam segi apapun.
20 Widagdo, Setyo. 2008, Masalah Hukum Internasional Publik, Bayu Media
Hak veto tersebut semula digunakan sebagai alat agar Dewan Keamanan  memiliki  kekuatan  yang  cukup,  namun  justru melenceng  dari  niat  semula.  Ternyata  lima  anggota  tetap Dewan  Keamanan,  terutama  Amerika  Serikat,  telah menggunakan hak veto tanpa batas. Oleh karena itu, lebih jauh ditekankan  bahwa  konsep  hak  veto  memungkinkan  lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menikmati status atau kedaulatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara anggota  PBB  lainnya.  Tentu  hal  ini  bertentangan  dengan prinsip  persamaan  kedaulatan  ( principal  of  the  sovereign equality ).
Ada banyak kendala dalam reformasi DK  PBB, namun kendala utama / utama yang menjadi sebuah penghambat dari upaya  yang  dilakukan  oleh  negara  yang  menuntuk  adanya proses  reformasi  atau  perubahan  di  tubuh  PBB  adalah kekuasaan  istimewa  berbentuk  hak  veto  yang  dimiliki  oleh anggota  tetap  DK  PBB  itu  sendiri,  hal  ini  menggambarkan sebuah sifat egois, arogan serta kemauan keras mereka dalam hal  untuk  mengusung  terlebih  dahulu  hegemoni  serta kepentingan  nasional  mereka  diatas  kepentingan  lainnya. Selain  itu  juga  pada  Piagam  PBB  yang  memberikan keuntungan  dan  kekuasaan  terhadap  negara  yang  memegang hak  veto,  pada  kesimpulannya  telah  menjadi  penghalang terhadap  kesempatan  untuk  mereformasi  lembaga  ini.  Jika negara-negara yang memiliki hak veto ikut serta dengan upaya memperbaiki  dari  DK  PBB  berbentuk  reformasi  yang  selama
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
ini digaungkan, maka proses ini tidak akan rumit seperti yang telah terjadi pada saat ini.

## Referensi
Instrumen Hukum Piagam PBB Prosedur  Sementara (Provisional  Rules  of  Procedure) Dewan Keamanan PBB

## Buku
Mauna, Boer, 2003, Hukum Internasional , Alumni, Bandung. Okhovat, Sahar, 2011, The United Nations Security Council: Its Veto  Power  and  Its  Reform, CPACS  Working  Paper  No.
15. Sydney University.
Suryokusumo,  Sumaryo,  2004, Studi  Kasus  Hukum  Organisasi Internasional, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung. Suwardi, Sri Setyaningsih, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional .  Cetakan  1,  Universitas  Indonesia,
Jakarta. Widagdo,  Setyo.  2008, Masalah  Hukum  Internasional  Publik,
Bayu Media, Malang.

## Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah
Ade  Ichsan  Yasir  Nasution, “Hak  Veto  Oleh  Negara  Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Dan Implikasinya Terhadap Upaya  Keamanan  Dan  Perdamaian  Dunia  (Studi  Kasus
Konflik Israel-Palestina)” diakses dari http://repository.unpas.ac.id/562/,  pada  tanggal  13
Februari 2020.

## Website
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 2 (2021)
Citra  Dewi, “Rusia  dan  Tiongkok  Veto  Resolusi  PBB  Terkait Konflik Suriah” diakses dari https://www.liputan6.com/ global/read/2871945/rusia-dan-Tiongkok-veto-resolu si-pbb-terkait-konflik-suriah ,  pada  tanggal  13  Februari
2020. Nibras  Nada  Nailufar,  Hak  Veto  PBB:  Definisi,  Sejarah,  dan Perdebatannya, diakses dari https://www.kompas.com/ skola/read/2020/01/31/213000169/hak-veto-pbb-de finisi-sejarah-dan-perdebatannya?page=all ,pada tanggal 02 September 2020. Palupi  Annisa  Auliani, “Amerika  Veto  Rancangan  Resolusi  DK PBB” diakses dari https://internasional.kompas.com/ko mentar/2017/12/19/03120791/amerika-veto-rancang an-resolusi-dk-pbb-soal-yerusalem ,    pada  tanggal  13 Februari 2020.
Said  Mustafa  Husin,  “Perlukah  Penghapusan  Hak  Veto  PBB”, https://www.kompasiana.com/esemha/5a490014bde5 7505cb0c20b4/perlukah-penghapusan-hak-veto-pbb?p age=all (diakses pada 2 Oktober 2019). G4  (Grup  Empat) https://id.wikipedia.org/wiki/G4 diakses pada tanggal 3 Oktober 2019.