Pemerintah daerah diberi suatu kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sendiri sesuai dengan  amanat  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  sehingga  pemerintah  daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  yang efektif,  efisien,  dan  transparan.  Media pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan pertanggungjawaban  selama  1  (satu)  tahun anggaran, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pada  dasarnya  laporan  keuangan merupakan  bentuk  pertanggungjawaban atas  kepengurusan  sumber  daya  ekonomi yang  dimiliki  oleh  entitas.  Laporan  yang diterbitkan  harus  disusun  berdasarkan standar  akuntansi  yang  berlaku  umum  agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan pada  periode  sebelumnya  atau  dapat
dibandingkan  dengan  laporan  keuangan entitas  lain  (Nordiawan  dan  Hertianti, 2010).
Pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  daerah  disampaikan  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  dan  masyarakat  umum  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK-RI). Pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK-RI) dilakukan  dalam  rangka  memberikan pendapat/opini  atas  kewajaran  informasi keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan.
Penjelasan kewajaran terhadap informasi laporan keuangan disajikan atas dasar kriteria opini sesuai dengan Pasal 16 ayat  (1)  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang didasarkan pada kriteria:

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau
ALJUFRI 1 ; ARINI 2 ; SHERLY NOVIANTI 3
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : aljufri@unilak.ac.id
Abstract :  Financial  statements  are  structured  reports  regarding  financial  position  and transactions carried out by a reporting entity. The general purpose of financial statements is to provide  information about financial position, budget realization,  more  budget balances, cash flows, operating results and changes in equity of a reporting entity that are useful for users in making and evaluating decisions regarding resources. The important role of local government financial statement information must be a regional reference in making good decisions for the area,  with  the  aim  that  the  information  must  be  useful  and  have  value  for  its  users. Characteristics that become a requirement so that  government financial reports can  meet the expected quality, namely relevant, reliable, comparable and understandable. For this reason, a test  of  factors  that  can  affect  the  quality  of  financial  statement  information  is  needed.  This research will be conducted at 40 OPD (Regional Device Organizations) which are within the Riau Provincial Government. The research approach uses quantitative data with primary data sources. testing using multiple regression testing with SPSS 23. The results of statistical tests show  that  Human  Resource  Competence  and  Implementation  of  Government  Accounting Standards  (SAP)  have  no  significant  effect  on  Information  Quality  of  Financial  Statements, while  the  Follow-Up  Sittlement  of  Audit  Results  by  BPK-RI  has  a  significant  effect  on Information Quality of Financial Statements.
Keywords: Information  Quality  of  Financial  Statement,  Human  Resource  Competence, Implementation  of  Government  Accounting  Standars,  and  The  Follow-Up  Sittlement  of  the Audit Results by BPK-RI
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau (Aljufri, Arini, Sherly Novianti)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 2, No. 3, September 2019 103 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4) Efektivitas Sistem Pengendalian
Intern.
Menteri  Keuangan  Indonesia  Sri Mulyani,  menyebutkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  yang  diberikan  BPK sangat  penting  karena  akan  berpengaruh pada  kredibilitas  institusi  dipemerintahan. Maka  dari  itu,  setiap  lembaga  pemerintah baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  berlomba-lomba  untuk  memperoleh predikat  penilaian  tertinggi.  Selain  itu  Sri Mulyani  juga  mengatakan  raihan  opini wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  tidak menjamin suatu kementerian, lembaga, atau pemerintah  daerah  bebas  dari  korupsi, karena audit tidak didesain untuk mengukur ada  atau  tidaknya  kecurangan  (korupsi). (https://nasional.kompas.com/read/2017/09/ 14/15051381/sri-mulyani-wtp-tak-jamin- bebas-korupsi).
Pemerintah
Provinsi
Riau
merupakan  salah  satu  provinsi  yang  masuk dalam  pemeriksaan  BPK-RI  Tahun  2014 yang memperoleh opini WTP-DPP, dimana dalam  laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP) BPK-RI  atas  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi  Riau  Tahun  2014  masih  banyak terdapat  temuan-temuan  BPK-RI  terkait sistem pengendalian intern dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan  peraturan  perundang  undangan pada Pemerintah Provinsi Riau.
Secara  umum  rekomendasi  BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan  uang/aset  ke  Negara/daerah dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah  aset  ke  Negara/daerah  atau dengan  cara  melengkapi  pekerjaan/barang. Adapun  tindakan  administratif  biasanya berupa  pemberian  peringatan,  teguran dan/atau  sanksi  kepada  para  penanggung jawab  dan  atau  pelaksanaan  kegiatan,  juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan  keuangan  Negara/daerah,
melengkapi  bukti  pertanggung  jawaban dan  perbaikan  atas  sebagian  atau  seluruh pertanggungjawaban.
Penyelesaian  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  BPK-RI  bertujuan  untuk perbaikan/peningkatan kualitas atas kelemahan-kelemahan  yang  ditemukan dari  proses  pemeriksaan  serta  untuk meminimalisir  adanya  kejadian  yang berulang  dalam  laporan  keuangan  yang telah  diaudit  oleh  BPK–RI.  Semakin banyak  tindak  lanjut  pemeriksaan  yang dilakukan  maka  pengelolaan  keuangan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah menjadi  semakin  baik  sehingga  kualitas informasi laporan keuangan yang diperoleh pada periode selanjutnya diharapkan semakin baik juga.
Menurut  Halim  (2009:20),  laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan data, pengolahan  data  dan  pengkomunikasian informasi bermanfaat yang terdapat dalam laporan keuangan untuk pembuatan keputusan  dan  juga  untuk  menilai  kinerja suatu organisasi.
Tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan, menurut
Mardiasmo (2009:37) adalah:
1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan
keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik serta berbagai bukti pertangungjawaban
(accountability )  dan  pengelolaan (stewardship).
2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional. Informasi laporan keuangan pemerintah  daerah  yang  berkualitas  baik, harus  memiliki  ukuran  kualitatif  yang dapat  menjadi  syarat  normatif  sehingga dapat  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  13 Tahun  2011  (hal.  5)  tentang  Pedoman
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau (Aljufri, Arini, Sherly Novianti)
104
Penyusunan  Standar  Kompetensi  Jabatan dinyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik  yang  mendasari  individu dengan  merujuk  pada  kriteria  efektif dan/atau  kinerja  unggul  dalam  jabatan tertentu. Kompetensi Sumber Daya Manusia  yang  memadai  dari  segi  kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai  informasi  dalam  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan
(SAP) merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana
diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara dalam  Pasal  32  disebutkan  bahwa  bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan disajikan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Menurut  Tugiman  (2006:72)  tindak lanjut  merupakan  suatu  proses  untuk menentukan  kecukupan  dan  ketepatan waktu dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai  temuan  pemeriksaan  audit  yang ditemukan.  Atas  Pemeriksaan  dan  temuan yang  dinyatakan  BPK,  maka  BPK  akan memberikan rekomendasi perbaikan (koreksi)  sebagai  tindak  lanjut  hasil pemeriksaan.

## METODE
Pada  penelitian  ini  jenis  data  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  jenis  data kuantitatif.  Respon  pada  penelitian  ini diberikan  dalam  bentuk  tanggapan  atas kuesioner.  Sedangkan  untuk  sumber  datanya termasuk  dalam  data  primer.  Lokasi  dalam penelitian  ini  adalah  bagian  AKLAP  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Riau. Populasi  dalam  penelitian  ini  meliputi staf/pegawai  bagian  AKLAP  pada  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Riau. Metode pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan metode sensus.
Proses  analisis  data  pada  penelitian ini  akan  dibantu  dengan  aplikasi  spss  23. Pengujian  kualitas  data  yang  digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas data. Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi, multikolinearitas  dan  heteroskedatisitas. Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  alat  analisis  regresi  linear berganda yaitu:
Seluruh  uji  hipotesis  penelitian  ini menggunakan  regresi  berganda.  Koefisien determinasi  (R²)  pada  intinya  untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen .

## HASIL
Hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas untuk variabel pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan  sosial  hasil  yang  didapat  tiap variabel  valid  dan  reliabel.  Berdasarkan penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa dari masing-masing variabel dalam penelitian ini telah terbebas dari multikolinearitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari nilai  VIF  yang  kurang  dari  10  dan  nilai toleransi  lebih  besar  dari  0,1.  Untuk  hasil uji  autokorelasi  tidak  terdapat  autokorelasi baik  positif  maupun  negatif  sehingga  Ho diterima  dan  layak  digunakan  dalam penelitian. Untuk hasil uji heteroskedastisitas yaitu  bahwa scatter plot memiliki  titik-titik  yang  menyebar  dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  adanya heteroskedastistas.
Untuk hasil uji normalitas data yaitu bahwa data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan  bahwa  persyaratan  normalitas data  dapat  terpenuhi.  Persamaan  regresi linier  berganda  yang  dihasilkan  adalah sebagai berikut:
Y=  + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau (Aljufri, Arini, Sherly Novianti)
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 +e
Y= -2.809 + 0.204 X 1 + 0.300 X 2 + 0.916 X 3
Pada  pengujian  secara  simultan  (Uji F)  diperoleh  variabel  X1,  X2,  X3,  secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pemahaman akuntansi  (Y).  untuk  hasil  uji  t  diperoleh bahwa  untuk  variabel  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  (X 1 )  H a ditolak  dan  Ho diterima terlihat bahwa t hitung < t tabel (1.386 < 2.032)  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0.176  dan  tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar 0,05. Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  (X 2 )  yaitu  H a ditolak dan  Ho  diterima  terlihat  bahwa  t hitung <  t tabel (1.357  <  2.032)  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0.185  dan  tingkat  kesalahan  (alpha) sebesar 0,05. sedangkan Penyelesaian Tindak Lanjut  Pemeriksaan  BPK-RI  (X 3 )  H a diterima  dan  Ho  ditolak  terlihat  bahwa t hitung >  t tabel (5.212  >  2.032)  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0  dan  tingkat  kesalahan (alpha) sebesar 0,05..
Untuk  nilai  koefisien  determinasi sebesar 0.766. Angka ini menjelaskan bahwa 76,6% Kualitas Informasi Laporan Keuangan dipengaruhi Kompetensi Sumber Daya
Manusia,  Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan  (SAP),  dan  Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI sedangkan sisanya 23,4%  Kualitas Informasi laporan  Keuangan  dipengaruhi  oleh  variabel lainnya.

## PEMBAHASAN
Pengujian  pada  hipotesis  pertama (H 1 )  dalam  penelitian  ini  ditolak,  artinya Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  berdasar  hasil  data responden,  terdapat  fakta  bahwa  jumlah pegawai  yang  berlatar  pendidikan  akuntansi masih  kurang.  Uraian  tugas  dan  fungsi  yang ada  juga  masih  terlalu  umum  (belum terspesifikasi  dengan  jelas).  Padahal  fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan  oleh  pegawai  yang  memiliki
pengetahuan  di  bidang  ilmu  akuntansi. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau  pegawai  yang  berpendidikan  tinggi akuntansi,  sementara  peraturan  perundang- undangan  telah  mewajibkan  setiap  satuan kerja  untuk  menyelenggarakan  akuntansi dan  menyusun  laporan  keuangan,  maka pegawai  yang  ada  yang  diberdayakan (Sukmaningrum, 2012).
Walaupun kelemahan  tersebut  diimbangi  dengan mengikutsertakan staf/pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan  daerah,  hal  ini  belum  dapat memaksimalkan  kualitas  informasi  laporan keuangan yang dihasilkan.
Pengujian pada hipotesis kedua (H 2 ) dalam  penelitian  ini  ditolak,  artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  di  Pemerintah  Provinsi  Riau  belum maksimal,  sehingga  dapat  mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Menurut  Yuliani  dan  Agustini  (2017) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas pelaksanaan  PP  Nomor  71  Tahun  2010 yang  memberlakukan  SAP  berbasis  akrual untuk pendapatan, belanja, aset dan ekuitas paling  lambat  tahun  2015,  mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi  berbasis  akrual.  Kasus-kasus tersebut  pada  umumnya  terjadi  karena keterbatasan  kemampuan  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  pemerintah  daerah, kurangnya  sosialisasi  dan  pelatihan,  dan sistem atau aplikasi yang belum mendukung (BPK, 2014 dalam Yuliani dan Agustini,  2016).  Oleh  karena  itu,  untuk meningkatkan  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  maka  perlu adanya  sosialisasi  dan  pelatihan  staf/ pegawai mengenai standar akuntansi pemerintahan sehingga meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia terutama  bagian  akuntansi  atau  tata  usaha
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau (Aljufri, Arini, Sherly Novianti)
106
keuangan  yang  ada  di  Pemerintah  Daerah tersebut.
Pengujian  pada  hipotesis  ketiga  (H 3 ) dalam  penelitian  ini  diterima,  artinya Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Pemeriksaan BPK-RI  berpengaruh  signifikan  terhadap Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan.  Hal ini  menjelaskan  bahwa  Penyelesaian  Tindak Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  BPK-RI  dapat memperbaiki  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan.  Semakin  tinggi  tindak  Lanjut hasil  rekomendasi  maka  semakin  baik kualitas  laporan  keuangan  (Tresnawati  dan Apandi, 2016).
Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan periode lalu merupakan upaya untuk memperbaiki temuan pemeriksaan berdasarkan  rekomendasi  yang  diberikan oleh auditor, sehingga pada periode selanjutrnya  temuan  yang  sama  tidak terulang lagi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan  tahun  lalu  akan  menjadi pertimbangan  auditor  dalam  menetukan risiko  audit.  Selain  itu  upaya  pemerintah daerah  dalam  menindaklanjuti  rekomendasi hasil  pemeriksaan  dapat  memperbaiki  sistem pengelolaan  keuangan  sehingga  tidak  akan ditemukan lagi adanya kelemahan pengendalian  internal  dan  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menururt  Tresnawati  dan  Apandi (2016),  Pengendalian  internal  yang  efektif pada  tahun  berjalan  dapat  memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan  bahwa  kemungkinan  salah  saji dalam laporan keuangan pada tahun selanjutnya  akan  relatif  kecil.  Ketepatan dalam  proses  penginputan  dan  pemprosesan transaksi sangat penting dalam meningkatkan akurasi  saldo  akun  pada  laporan  keuangan. Semakin  efektif  pengendalian  internal  maka faktor-faktor  terkait  kecurangan  terhadap laporan  keuangan  atau  penyalahgunaan  aset dapat diminimalisir. Jika efektifitas pengendalian  internal  meningkat  berarti catatan entitas tersebut dapat diandalkan serta aktiva  entitas  dapat  dilindungi.  Dengan demikian  resiko  salah  saji  dapat  dihindari dan laporan keuangan disajikan lebih akurat. Dan  dapat  dipastikan  Kualitas  Informasi
Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan  akan semakin baik serta kriteria pemberian opini akan  terpenuhi  sehingga  peluang  untuk mendapatkan  opini  WTP  akan  semakin besar.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh teori  yang  diungkapkan  oleh  Djalil  (2014, hlm.  363)  dalam  Tresnawati  dan  Apandi (2016),  rekomendasi  BPK  selain  untuk menyelesaikan permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan, juga untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan  yang  akuntabel  dan  transparan sehingga  tidak  ditemukan  lagi  adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi presentase jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti semakin akuntabel pengelolaan keuangan.

## SIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  dapat diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut.: Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan.  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan. Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Pemeriksaan BPK-RI  berpengaruh  signifikan  terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
Dari  kesimpulan  diatas  maka  saran yang penulis ajukan adalah: Bagi penelitian selanjutnya  untuk  mencoba  menggunakan sampel  yang  lebih  luas  dengan  jumlah responden  yang  lebih  banyak  untuk  dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  utuh mengenai pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah  Provinsi  Riau  disarankan  agar dapat  meningkatkan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau (Aljufri, Arini, Sherly Novianti)
Vol. 2, No. 3, September 2019

## DAFTAR RUJUKAN
Halim,  Abdul.  2009. Akuntansi  Keuangan Daerah . Jakarta. Salemba Empat.
https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14 /15051381/sri-mulyani-wtp-tak- jamin-bebas-korupsi
Mardiasmo.2009. Akuntansi  Sektor  Publik . ANDI. Yogyakarta.
Nordiawan,
Deddi., dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. Akuntansi
Sektor  Publik .  Salemba  Empat. Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sukmaningrum,  Tantriani.  2012. Analisis Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten  dan  Kota  Semarang) . Skripsi.  Universitas  Diponegoro. Semarang.
Tresnawati,  Fera  dan  Apandi,  R  Nelly  Nur. 2016. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap
Kualitas Laporan  Keuangan  dengan  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/ Lembaga Republik Indonesia).
Jurnal  Aset  (Akuntansi  Riset).  Vol.
8. No.1.
Tugiman,  Hiro.  2006. Standar  profesional
audit
internal . Yogyakarta.
Kanisius.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah. Yuliani, Nur Laila dan Agustini,
Rahmawati  Dwi.  2016. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah. Jurnal  Bisnis  &  Ekonimi.
Volume  14.  Nomor  1.  April 2012.Emosional  Terhadap  Tingkat Pemahaman Akuntansi” , SimposiumNasional  Akuntansi  VI,
Surabaya  16-17  Oktober  2003, Hal. 1073-1091.