Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## BANTUAN SOSIAL COVID-19

## DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI ADMINISTRASI
Engkus 1 , Dinda Ayu Cantika 2 , Fahreza Hasbi Yulandari 3 , Faisal Arriski 4 & Hafiizh Faathir Al A 5
1,2,3,4,5 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: engkus@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Pandemi covid-19 merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh negara dan berdampak pada  banyak  hal,  tidak  terkecuali  dengan  Indonesia.  Sejak  covid-19  mulai  masuk  ke  Indonesia permasalahan mulai bermunculan. Termasuk berdampak pada perekonomian, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban dimasyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Urgensi penelitian ini sebagai ukuran keefektivan program bantuan sosial di masa pandemi Covid- 19  agar  menjadi  bahan  evaluasi  untuk  dapat  mengcover  bantuan  kepada  masyarakat  yang terdampak. Masalah penelitian ini mengenai kurangnya  efektitas pemberian bantuan social Covid- 19  Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai penyaluran dana bantuan Covid-19 dan untuk menganalisai keefektivitasan pelaksanaan bantuan di Kelurahan Andir.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Dalam  melakukan  penelitian,  penulis mendapatkan  informasi  dengan  melakukan  observasi  tentang  proses  penyaluran  bantuan, wawancara  dengan  masyarakat  di  kelurahan  Andir  dimulai  dari  aparatur  kelurahan,  petugas penyalur  bantuan,  masyarakat  penerima  bantuan,  masyarakat  non  bantuan,  dan  melakukan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan sosial di kelurahan Andir belum efektif.
Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Sosial, COVID-19

## Abstract
The COVID-19 pandemic is a problem that occurs in all countries and has an impact on many things, including Indonesia. Since Covid-19 began to enter Indonesia, problems began to emerge. Including the impact on the economy, due to this pandemic, the community's economy has declined.  This  causes  the  Government  to  make  various  efforts  to  reduce  the  burden  on  the community, namely by providing social assistance. The urgency of this research is as a measure of the effectiveness of social assistance programs during the Covid-19 pandemic so that it becomes an evaluation material to be able to cover assistance to affected communities. The problem of this research is the lack of effectiveness in providing social assistance for Covid-19. The purpose of this research is to gain knowledge about the distribution of Covid-19 aid funds and to analyze the effectiveness  of  the  implementation  of  assistance  in  Andir  Village.  This  type  of  research  is quantitative research. In conducting the research, the authors obtained information by observing the process of distributing aid, interviewing the community in the Andir village starting from the
village apparatus, aid distribution officers, recipients of assistance, non-assistance communities, and  doing  documentation.  The  result  of  this  research  is  that  the  implementation  of  social assistance in Andir village has not been effective.
Keywords: Effectiveness, Social Assistance, COVID-19

## A. PENDAHULUAN
Pada penghujung tahun 2019 dunia dihadapkan pada krisis global yang mana berbentuk masalah  kesehatan  dengan  ditemukannya Coronavirus  Disease -19,  dikabarkan  pertama  kali dengan meninggalnya salah seorang korban di Kota Wuhan, Cina. Hingga pada awal tahun 2020 Coronavirus  Disease -19  (Covid-19)  telah  menyebar  ke  beberapa  bagian  dunia,  termasuk  di Indonesia,  yang  mana  kasus  pertama  terjadi  pada  Maret  2020.  Hingga  Badan  Kesehatan  Dunia (WHO)  mengategorikan  Covid-19  sebagai  Pandemi  yang  merupakan  krisis  seluruh  dunia. COVID-19  telah  memunculkan  adopsi  berbagai  kebijakan  publik  oleh  pemerintah  di  berbagai dunia, dengan berbagai desain dan konten kebijakan yang beragam. Sebagian besar negara telah menutup  ( lock down )  atau  membatasi  perbatasan  mereka  dan  membatasi  perjalanan  di  dalam perbatasan  ( social distancing ).  Sepertiga  dari  populasi  dunia  telah  mengalami  beberapa pembatasan sosial (dari penutupan sekolah hingga tinggal di rumah) (Engkus et al., 2020) , hal-hal ini dilakukan untuk mengendalikan tingkat penyebaran Covid-19 dan menahan dampak masif yang akan ditimbulkannya yang kemungkinan besar akan menyentuh masalah ekonomi-sosial maupun yang lainnya. Melihat situasi yang cukup kritis tersebut, Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam  dan  merespon  hal  tersebut  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Syamsir et al., 2020).
Masalah  mendasar  selama  pandemi  covid-19  ini  adalah  kesejahteraan  sosial,  sehingga pemerintah  hadir  dengan  berbagai  program  yang  mencoba  menyentuh  langsung  kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut (Melati & Zulkarnaini, 2021). Keterbatasannya  kegiatan  masyarakat  telah  memperburuk  keadaan  perekonomian  secara keseluruhan,  dampak  itu  telah  merambah  berbagai  sektor  baik  sektor  perindustrian,  pariwisata, transportasi,  perhotelan,  industri  perfilman,  media,  dan  pers,  sektor  jasa,  dan  berbagai  sektor lainnya.  Dampak-dampak  tersebut  telah  mengakibatkan  banyaknya  para  pekerja  yang  terkena Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK),  penurunan  penghasilan  di  berbagai  sektor  usaha,  hingga usaha-usaha/perindustrian yang mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya. Yang mana menjadikan kesejahteraan sosial sebagai masalah mendasar selama pandemi Covid-19, sehingga pemerintah  hadir  dengan  berbagai  program  yang  mencoba  menyentuh  langsung  kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut.
Berbagai bentuk kebijakan dan program coba diformulasikan oleh pemerintah baik pusat maupun  daerah.  Pemerintah  mengalokasikan  Dana  sebesar  Rp.695,2  triliun  dalam  menangani pandemi  covid-19  pada  tahun  2020.  Dana  itu  dikucurkan  untuk  berbagai  sektor,  salah  satunya untuk bansos sebesar Rp.203,9 triliun. Bantuan sosial yang dimaksud seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Non Tunai, Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sembako,  dan  bentuk  bantuan  lainnya  untuk  meringankan  beban  masyarakat  yang  ekonominya terdampak pandemi (Melati & Zulkarnaini, 2021).
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Jawa  Barat  sebagai  wilayah  terdampak  Covid-19  telah  mengeluarkan  berbagai  program dan  kebijakan  salah  satunya  melalui  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  26  Tahun  2020 tentang “Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety Net ) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat  Pandemi Coronavirus  Disease -19  (Covid-19)  di  Jawa  Barat”  yang  mana  merupakan turunan  dari  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease -2019 (Covid-19). Melalui penyaluran-penyaluran bantuan dari pemerintah maupun pihak lain  diharapkan  dapat  membantu  mengendalikan  tingkat  kesejahteraan  sosial  masyarakat  dan menjaga perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kelurahan Andir, kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kebijakan-kebijakan  di  atas  telah  diterapkan  setidaknya  selama  1  (satu)  tahun,  setelah selama itu perlu adanya suatu evaluasi yang mengukur sukses tidaknya kebijakan tersebut. Dalam hal  ini  pengukuran  efektivitas  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  tahap  evaluasi.  Said  Zainal Abidin (2004) dalam Anggara (Anggara, 2018, hlm. 40) mengartikan efektivitas dalam konteks implementasi  kebijakan  sebagai  pengukuran  suatu  alternatif  sasaran  yang  dicapai  dengan  suatu alternatif  kebijakan  yang  dapat  menghasilkan  tujuan  akhir  yang  diinginkan.  Budiani  (2007) menyatakan  bahwa,  pengukuran  efektivitas  program  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: a) Ketepatan Sasaran Program, Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program benar pada targ et yang telah ditentukan. b) Sosialisasi Program, Kemampuan  pelaksanaan  program  dalam  melakukan  sosialisasi  program  sehingga  informasi tentang  pelaksanaan  program  dapat  tersampaikan  kepada  masyarakat  luas  dan  sasaran  peserta program  pada  khususnya.  c)  Tujuan  Program,  Tujuan  program  yaitu  sejauh  mana  hasil pelaksanaan  program  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  di  tetapkan  sebelumnya.  d)  Pemantauan Program, Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (Melati & Zulkarnaini, 2021). Nugroho (2009) menyarankan prinsip lima tepat dalam mengukur efektivitas implementasi sebuah kebijakan, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses (Meta et al., 2018). Efektivitas implementasi suatu kebijakan dapat terjadi hanya apabila kebijakan  dirumuskan  atas  dasar  masalah  yang  tepat  serta  terdapat  kemampuan  menjalankan solusinya di lapangan (Dunn 2003) (Meta et al., 2018).
Dari  paparan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  studi  penelitian  yang  berjudul “Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Covid-19: Studi  Kasus di  Kelurahan  Andir,  Kecamatan Baleendah,  Kabupaten  Bandung”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  Efektivitas Penyaluran  Bantuan  kepada  Masyarakat  Terdampak  Covid-19  di  Kelurahan  Andir,  Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Di harapkan dengan penelitian ini dapat membantu dan menginformasikan pihak-pihak terkait dan menjadi bahan rujukan atau evaluasi.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Sejenis Yang Relevan
Penelitian  yang  sudah  ada, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19di  Kelurahan  Pasir  Pengaraian” – Melati dan Zulkarmaini. Jurnal Publichuho Vol.4 No.  2021. “Efektivitas  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  dari  Pemerintah  Terhadap  Masyarakat Terdampak  Covid-19  di  Desa  Gendorangaru,  Kecamatan  Kanor  Kabupaten  Bojonegoro: - Fathul Khiriyah, Liana Oktavia, Ni matus Zakiyah, dari Muhammad Afthon Ilman Huda: Jurnal Spirit  Publik  Vol:  15.  No.  2  2020. “efektivitas  dan  Pengaruh  Bansos  Terhadap  Tingkat Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar  Penduduk  Lansia  Kecamatan  Mengwi  Kabupaten  Bandung”  – Anak Agung Dinda Pramisita dan Made Suyana Utama E-Jurnal EP Unud Vol. No. 4 2020.

## Ekologi Administrasi
Riggs (dalam Engkus, 2017) menyatakan bahwa ekologi menggambarkan interaksi antara organisme  hidup  dengan  lingkungannya.  Ekologi  yang  bermula  dibidang  biologi,  berkembang guna  menyelidiki  ekologi  manusia  (human  ecology)  dimana  ternyata  manusiapun  mempunyai hubungan  pengaruh  timbal  balik  dengan  lingkungannya;  ahli  sosiologi  mengemukakan  ekologi sosial untuk menggambarkan kebiasaan manusia. Khususnya di perkotaan; Dalam interrelasinya antara  pengambilan  keputusan  otoritatif  dan  lingkungannya,  munculah  ekologi  administrasi. Ekologi administrasi muncul sebagai respon adanya perbedaan sistem-sistem administrasi negara di berbagai tempat, bahkan komunitas masyarakat. Kajian-kajian yang dimotori oleh Comparative Administration  Group  menunjukan  bahwa  konsep-konsep  administrasi  negara  bukan  bersifat universal, Sebagai contoh, Tummala (2000) mengemukakan bahwa administrasi negara di Prancis dan Amerika, yang keduanya merupakan negara maju, memiliki perbedaan.

## Efektivitas
Menurut Beni (dalam Sunarmin, Utami, dan Yulianita: 2019) efektivitas adalah hasil guna kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  program  dapat direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  dengan  biaya  serendah  rendahnya  dan waktu secepat cepatnya. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut : a. Faktor Sumber Daya Manusia, seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan, b. Faktor Struktur Organisasi yaitu susunan yang stabil dari  jabatan-jabatan  baik  itu  structural  maupun  fungsional,  c.  Faktor  Teknologi  Pelaksanaan Pekerjaan,  d.  Faktor  Dukungan  kepada  aparatur  dan  pelaksanaannya  baik  pimpinan  maupun masyarakat, e. Faktor Pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

## Konsep Bantuan Sosial
Pengertian  Bantuan  Sosial  (Bansos)  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 254/PMK.05/2015  tentang  Belanja  Bantuan  Sosial  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  adalah pengeluaran  berupa  transfer  uang,  barang,  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko  sosial,  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  dan/atau  kesejahteraan  masyarakat.  Bansos dapat  diberikan  secara  langsung  kepada  masyarakat  atau  lembaga  kemasyarakatan  termasuk  di dalamnya  bantuan  untuk  lembaga  non  pemerintah  bidang  pendidikan  dan  keagamaan,  sifatnya
tidak terus menerus dan selektif. Bantuan sosial bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui  Kementerian/Lembaga,  serta  untuk  bencana  alam.  Dilihat  dari  segi  durasinya,  bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat juga berupa uang atau barang.
Menurut Rahayu (2012) pemanfaatan Bantuan  Sosial (bansos) berdasarkan dana APBN, dapat dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu 1) Bidang Pendidikan, meliputi Program BOS dan  Beasiswa  Pendidikan  Siswa/Mahasiswa  Miskin;  2)  Bidang  Kesehatan  meliputi  Program Jamkesmas  dan  Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  kelas  III;  3)  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM  Perdesaan  mencakup  Kecamatan  PPK,  P2KP,  PNPM  Perkotaan,  PNPM Infrastruktur  Perdesaan/PPIP,  PNPM  Daerah  Tertinggal/PDT,  PNPM  Infrastruktur  Sosial Ekonomi Wilayah); 4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia, Bandung 2012)

## Bantuan Sosial COVID-19
Masalah sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 perlu terus dicermati dan dicarikan solusi.  Jika  tidak  dapat  teratasi  dengan  baik,  maka  pada  akhirnya  tingkat  ketimpangan  sosial masyarakat  akan  semakin  tinggi.  Laporan  Credit  Suisse  Research  Institute  dalam  The  Global Wealth Report 2019 menunjukkan, saat ini Indonesia termasuk dalam negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia berada pada urutan ketiga dengan koefisien gini (gini ratio) sebesar 83,3%, terpaut sedikit dari Filipina yang berada di urutan kedua dengan rasio gini 83,7% (Rasdianto, 2020). Berdasarkan data tersebut, pemerintah perlu terus waspada, karena jika pandemi Covid-19 tidak diatasi secara komprehensif maka akan fatal akibatnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketimpangan yang semakin tinggi akan semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan yang diharapkan (Retnaningsih, 2020).
Berdasarkan laporan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI (2020), sehubungan dengan wabah COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, pemerintah menerbitkan PERPU No 1 Tahun 2020  tentang  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi Corona. Menindaklanjuti Perpu tersebut, Kementerian Sosial menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan  Pelaksanaan  Bantuan  Sosial  Tunai  Dalam  Penanganan  Dampak  COVID-19.  Berdasarkan Keputusan  Dirten  PFM  Nomor  16  Tahun  2020  (Kementerian  Sosial  RI,  2020)  bantuan  Sosial adalah  bantuan  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  kepada  seseorangî  keluarga,  kelompok  atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan bantuan sosial tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
Berdasarkan  ketentuan  Bab  11  Keputusan  ini  dijelaskan  bahwa  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  Bantuan  Sosial  Tunai  diutamakan  bagi  keluarga  yang  tercantum  dalarn  data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan program sembako. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM  Bantuan Sosial Tunai baru melalui Sistem Informasi 22 Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid-19 Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru  yang  diusulkan  harus  merupakan  keluarga  miskin  yang  tidak  menerima  program  keluarga harapan, program sembako. Besaran nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus
ribu  rupiah)  per  keluarga  per  bulan.  Sedangkan  jangka  waktu  pemberian  bantuan  sosial  tunai selarna 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. (Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak COVID-19; Jakarta,- Jakarta,- Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,  Badan  Pendidikan,  Penelitian,  Dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI. 2020)

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri dipilih karena peneliti  dapat  memahami,  mendalami,  dan  menjelaskan  objek  kajian  yang  diteliti.    (Creswell, 2015) mengatakan metode kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif menekankan pada proses bukan  pada  hasil.  Penelitian  deskriptif  dapat  menjelaskan  secara  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang terjadi. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah Observasi,Wawancara dan studi kepustakaan.   Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan  3) penarikan kesimpulan/verifikasi. (1) Reduksi data, yaitu pengumpulan data baik dari kelurahan Andir kecamatan Baleendah kabupaten Bandung melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi/pustaka. Pada tahap ini, fokusnya adalah menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang muncul dari lapangan.  Artinya  pada  tahap  ini  peneliti  menajamkan,  mengklasifikasikan,  mengarahkan, menghilangkan yang tidak perlu dan mengorganisasikannya. (2) Penyajian data, mengumpulkan data  yang  terstruktur  dan  relevan  serta  menampilkannya  sehingga  mudah  untuk  ditarik kesimpulan.  (3)  Penarikan  kesimpulan/verifikasi,  merupakan  diskusi  dan  interpretasi  untuk merumuskan temuan penelitian, kebaruan, kesimpulan, dan kontribusi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Bantuan Sosial COVID-19
Dasar pelaksanaan Program Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung Jawa Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020  Tentang  Jaring  Pengaman  Sosial  ( Social  Safety  Net )  Bagi  Masyarakat  yang  Terdampak Ekonomi  Akibat  Pandemi Corona Virus Disease -19  (Covid-19)  di  Jawa  Barat  dan  Instruksi Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  Tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  serta Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Coronavirus  Disease -2019 (Covid-19).
Bentuk-bentuk  Bantuan  yang  dapat  di  terima  dan  disalurkan  kepada  masyarakat  di Kelurahan  Andir,  Kecamatan  Baleendah,  Kabupaten  Bandung  6  (Enam)  unit  bentuk  bantuan, yaitu; 1) Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Kartu Sembako, 3) Kartu Sembako Perluasan, 4) Bantuan  Sosial  Tunai  Kementerian  Sosial,  5)  Bantuan  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat,  6)  Bantuan Sosial Kabupaten.
Di  Kelurahan  Andir  sendiri  Jumlah  penerima  Bantuan  Program  PKH  terhitung  1159 keluarga,  Kartu  Sembako  1206  unit,  Kartu  Sembako  Perluasan  948  unit,  Bantuan Sosial  Tunai Kementerian Sosial 1891 unit, Bantuan Sosial Provinsi 5176 unit, dan Bantuan Sosial Kabupaten 3 unit.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Penyaluran bantuan-bantuan tersebut dilakukan dalam kewenangan atau tanggung jawab Gugus  Tugas  Covid-19  daerah  yang  mana  Gugus  Tugas  Provinsi  bertindak  sebagai  kepala komando dengan di bawahnya terdapat Gugus Tugas yang lebih rendah yang terdapat pada tingkat Kabupaten/Kota,  Kecamatan,  dan  Kelurahan/Desa.  Di  Kelurahan  Andir  sendiri  Kepala  Lurah sendiri yang menjadi kepala Pelaksana tingkat Kelurahan. Dalam praktiknya Lurah dibantu oleh jabatan-jabatan  fungsional  lainnya  juga  unsur-unsur  perangkat  daerah  yang  lebih  kecil  lainnya seperti RT dan RW dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Kelurahan Andir.

## Efektivitas Program Bantuan Sosial COVID-19
Untuk  mengetahui  bahwa  program  bantuan  sosial  Covid-19  kepada  masyarakat  di Kelurahan  Andir  Kecamatan  Baleendah  Kabupaten  Bandung  berjalan  dengan  efektif,  peneliti menggunakan  indikator-indikator  pengukuran  efektivitas  atas  keberhasilan  suatu  program kebijakan yang dikemukakan oleh Hutagalung dan Hermawan (Hutagalung & Hermawan, 2018) yang  mana  meliputi;  Ketepatan  Sasaran  Program,  Sosialisasi  Program,  Pencapaian  Tujuan Program, dan Pengawasan.
Hasil atas data-data terhadap indikator-indikator efektivitas suatu program atau kebijakan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Ketepatan Sasaran Program
Sasaran  dalam  program  bantuan  sosial  Covid-19  ini  adalah  masyarakat  menengah  ke bawah yang terdampak Covid-19, yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi covid-19, masyarakat tidak mampu baru dan lama, masyarakat yang mendapat rujukan dan/atau  rekomendasi  Rt/Rw,  dan  masyarakat  yang  memiliki  kegiatan  usaha  mikro  dan  kecil. (Wawancara  dengan  sekretaris  Lurah/ENR  pada  tanggal  2  juni  2020  bertempat  di  kantor Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah)
Menurut Subarsono (2005) dalam (Anggara, 2014, hlm. 258–259) tingkat kemajemukan suatu kelompok sasaran dapat menentukan sulit-mudahnya suatu program berjalan. Dalam hal ini, sasaran  program  dapat  bertambah  maupun  berkurang  karena  kondisi  perekonomian  yang  tidak stabil, yang mana akan menjadikannya program bantuan Covid-19 ini berjalan cukup sulit selain itu Subarsono (2005) juga mengungkapkan bahwa proporsi kelompok sasaran yang terlalu luas akan mempersulit pengimplementasian sebuah program. Begitu pula dalam konteks ini kelompok sasaran Bantuan Covid-19 mencakup masyarakat luas  yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk  masyarakat di kelurahan Andir, kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dari hasil-hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa program  bantuan  sosial  covid-19  dalam  proses  penyalurannya  sudah  cukup  baik  yang  mana mencakup  hampir  keseluruhan  masyarakat  terdampak  pandemi,  hanya  saja  masih  terdapat beberapa  unit  bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran,  hal  ini  terjadi  karena  adanya  kesalahan  dan ketimpangan data.
Menurut  sekertaris  lurah  (ENR)  di  kelurahan  tersebut, ada  pula masyarakat  yang  masih tidak mendapatkan bentuk bantuan walaupun memenuhi syarat, hal ini terjadi dikarenakan jumlah bantuan (Kuota) dari pusat masih belum dapat tersalurkan.(Wawancata pada tanggal 2 Juni 2021 Bertempat di kantor Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah)

## 2. Sosialisasi Program
Sosialisasi menjadi kunci utama atas keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Sejalan dengan pendapat Christopher Hood (1978) (Anggara, 2014) Harus  ada  komunikasi  yang  sempurna  dari  dalam  dan  antar-organisasi  untuk  memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan sempurna. Begitu pula menurut Anggara (Anggara, 2014,  hlm.  250)  komunikasi  memiliki  peran/fungsi  yang  cukup  penting  untuk  menentukan keberhasilan  kebijakan  publik  dalam  implementasinya.  Sehingga  penting  memulai  komunikasi bukan hanya pada tahap pelaksanaan (implementasi) tapi juga formulasi (rancangan).
Data-data yang diperoleh menyebutkan bahwa sosialisasi dan komunikasi bantuan-bantuan ini  dilakukan  dari  pemerintahan  pusat  (melalui  kementerian)  hingga  daerah  (Provinsi  hingga Kabupaten/Kota).  Di  kelurahan  Andir,  kecamatan  Baleendah,  kabupaten  Bandung  sendiri sosialisasi dilakukan melalui aparat dan petugas yang ada. Untuk lebih mengoptimalkan jangkauan program sesuai dengan instruksi kementerian, pemerintahan tingkat terkecil daerah yaitu Rw dan Rt  melakukan  pendataan,  pengarahan,  dan  komunikasi  kepada  masyarakat  mengenai  perihal- perihal bantuan sosial covid-19. Dari masyarakat sendiri masih ada yang mengeluh karena tidak ada bentuk komunikasi langsung mengenai program bantuan covid-19 di daerahnya, keluhan ini terjadi di wilayah rukun tetangga rt.05 rw.05 dari hasil wawancara dengan Bapak Enjang selaku ketua rt di wilayah tersebut.

## 3. Pencapaian Tujuan Program
Dapat ditarik poin tujuan dalam pemberian dan penyaluran program bantuan sosial covid- 19 yaitu, (1) untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat sehingga mencegah penurunan angka perekonomian,  (2)  membantu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  menengah  ke  bawah dengan  membantu  kegiatan  usaha  mikro  dan  kecil,  dan  (3)  membantu  menjaga  ekonomi  juga meringankan beban konsumsi masyarakat.
Dari  salah  satu  informan  yang  ditemui  ada  beberapa  poin  yang  dapat  menggambarkan capaian  tujuan  program  ini  diantaranya;  1)  Munculnya  usaha-usaha  mikro  kecil,  2)  Menjaga ekonomi  masyarakat  yang  mana  anggota  keluarganya  tidak  bekerja  baik  karena  pemutusan hubungan kerja maupun yang lainnya, 3) Membantu perekonomian masyarakat kecil yang baru (masuk poin 2) maupun yang lama.
Selain  dari  poin  di  atas  ada  pula  masyarakat  yang  menganggap  tidak  terlalu  ada  yang berubah  dengan  adanya  bentuk-bentuk  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  mereka. Dengan mempertimbangkan poin-poin di atas peneliti menganggap bahwa tujuan program bantuan sosial covid-19 di kelurahan Andir, kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung cukup tercapai, hal ini dikarenakan tidak adanya penurunan ekonomi masyarakat yang terlalu signifikan seperti yang disebutkan oleh Bapak Enang Rahmat selaku sekertaris lurah di wilayah tersebut.

## 4. Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi pengendalian dan mekanisme dari evaluasi kebijakan.  Lester  adn  Stewart  dalam  Winarno  (2008)  menyebutkan,  evaluasi  bertugas  untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah  ditetapkan  sebelumnya  (Lubis,  2015).  Dengan  ini  Pengawasan  merupakan  proses pengamatan atas pelaksanaan Program Bantuan Sosial Covid-19 di kelurahan Andir, kecamatan
Baleendah, kabupaten Bandung oleh pemerintah (internal) dan masyarakat atau kelompok sasaran (eksternal).
Mengacu  pada  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  No.  26  Tahun  2020  Tentang  Jaring Pengaman Sosial ( Social Safety Net ) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat, bahwa yang menjadi unsur pengawas dalam Program  Bantuan  Sosial  Covid-19  ini  adalah  Bupati  Bandung  yang  bertanggung  jawab  kepada Gubernur Jawa Barat. Selain itu terdapat pula unsur pengawas yang terdapat di tingkat kecamatan dan kelurahan yang di wilayah Kabupaten Bandung, termasuk juga Kelurahan Andir yang mana masing-masing bertanggung jawab pula kepada Bupati Bandung.
Melihat  pada  poin  pertama  pada  indikator  Ketepatan  Sasaran  terdapat  kesalahan  dan ketimpangan  data  penerima  yang  mana  seharusnya  masyarakat  penerima  bantuan  menerima bentuk bantuan, akan tetapi bantuan tersalurkan kepada masyarakat non-bantuan atau yang tidak berhak menerima. Hal ini mengindikasikan tidak sesuainya rencana dengan pelaksanaan.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpilan bahwa di Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung mendapat berbagai bentuk bantuan sosial selama masa pandemic  Covid-19.  Bentuk-bentuk  Bantuan  yang  diterima  masyarakat  berupa  7  (Tujuh)  unit bentuk  bantuan,  yaitu;  Program  Keluarga  Harapan,  Kartu  Sembako,  Kartu  Sembako  Perluasan, Bantuan Sosial Tunai Kementrian Sosial, Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Bantuan Sosial Kabupaten.  Jumlah  penerima  Bantuan  Program  PKH  terhitung  1159  keluarga,  Kartu  Sembako 1206  unit,  Kartu  Sembako  Perluasan  948  unit,  Bantuan  Sosial  Tunai  Kementerian  Sosial  1891 unit, Bantuan Sosial Provinsi 5176 unit, dan Bantuan Sosial Kabupaten 3 unit. Akan tetapi dalam pemerintah  dalam  melaksanakan    programnya  masih  terdapat  beberapa  kekurangan.  Masalah tersebut berupa kesalahan dalam ketepatan sasaran data penerima bantuan, yang mana seharusnya masyarakat penerima bantuan menerima bentuk bantuan, akan tetapi bantuan tersalurkan kepada masyarakat non-bantuan atau yang tidak berhak menerima. Tentunya hal ini dapat menimbulkan kecemburuan social, apalagi dalam masa pandemic Covid-19 yang mana banyak sekali masyarakat terkena  dampaknya.  Juga  dalam  sosialiasi  dan  komunikasi  pemerintah  terhadap  masyarakat mengenai  bantuan-bantuan  sosial  masih  terdapat  kekurangan  yang  mana  kurang  meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat. Dua hal tersebut menjadi titik poin permasalahan dalam  program  bantuan  sosial  Covid-19  di  Kelurahan  Andir  Kecamatan  Baleendah  Kabupaten Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2018). Ekologi Administrasi (Holistik, Kontemporer, dan Konstektual) . Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong. Jurnal Penelitian Komunikasi, 23(1),47-60.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Engkus, Suparman, N., Sakti, F. T., & Anwar, H. S. (2020). Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia . https://digilib.uinsgd.ac.id/30820/ Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek  yang buruk).  JISPO: Jurnal Imu Soial dn Ilmu Politik. (4), 1-16.
Melati, & Zulkarnaini. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada MAsa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. Journal Publicuho , 4 (1).
https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021
Meta, Y., Basuni, S., & Rusdiana, O. (2018). Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Media Konservasi , 23 (1).
Syamsir, A., Nur, M. I., Wahidah, I., & Alia, S. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Coronavirus Disease 2019 .
Creswell, J. W. (2015). Research Design Pendekatan Kualitatifm Kuantitatif, dan Mixed . Pustaka Pelajar.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik . CV PUSTAKA SETIA.
http://digilib.uinsgd.ac.id/11004/1/8. Buku Kebijakan Publik.pdf
Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah . Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=wEtuDwAAQBAJ
Lubis, L. (2015). Evaluasi Kebijakan Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya: Studi Kasus Evaluasi Dampak Peraturan Walikota Surabaya no. 65 Tahun 2011 di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya. Jurnal Aplikasi Administrasi , 18 (2).
Sunarmin, Utami, Noviandari S., & Yulianita, Wiwin Eka. (2019). Analisis Efektivitas Penetapan Jalur Terkait dengan Dwelling Time di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Jurnal Pajak Vokasi , 1(1).
Sri Lestari. (2012). Bantuan Soial di Indonesia . Bandung: Fokus Media.
Retnaningsih, Hartini. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. Jurnal Aspirasi , 11(2).
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Pusat  Penelitian  dan    Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,  Badan  Pendidikan,  Penelitian,  dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial  Bagi  Keluarga  Terdampak  COVID-19.  Jakarta:  PUSLITBANGKESOS Kementerian Sosial RI.